El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’
(Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)
Ali Abubakar Maulizawati Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email : Maulizawati21@gmail.com

## Abstrak
Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, suatu ketika bisa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai masalah yang menimbulkan  perceraian.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  jika  kesalahan  fatal datang  dari  pihak  suami,  maka istri  memiliki  hak  untuk  meminta  cerai  dari suami (khulu’). Khulu’ adalah berpisahnya suami dari istri dengan memberi ganti yang diambil suami dari istri atau selainnya. ‘iwadh khulu’ merupakan pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suami. Oleh  karena  itu  permasalahan  yang  diangkat  dalam  artikel  ini  adalah bagaimana  penetapan  persayaratan  hak  ‘iwadh  khulu’  menurut  pendapat Mazhab  Maliki,  dan  bagaimana  dalil  serta  metode  istinbath  hukum  yang digunakan oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan khulu’. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (Library  Reaserach),  dengan  metode pengumpulan  data  dari  dokumentasi  ,  dan  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analisis.  Dan  sumber  data  primer  yaitu  kitab-kitab  Imam  Malik  yang berkenaan  dengan  ‘iwadh  khulu’.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  menurut Imam  Malik  khulu’  memiliki  dua  kemungkinan.  Pertama,  boleh  terjadinya khulu’  tanpa  adanya  ‘iwadh.  Alasan  Imam  Malik  berpendapat  seperti  ini karena  beliau  menyamakan  khulu’  seperti  halnya  talak.  Kedua,  tidak  sah khulu’ tanpa adanya ‘iwadh (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan khulu’ istri itu  sebagai  talak.  Serta  tidak  membolehkan  suami  mengambil  pembayaran khulu’ itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila  kesalahan itu datang dari suami,  akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa. Kemudian cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih  berfokus  pada  pola  penetapan  hukum  berdasarkan  kepada  nash  al- Bayan bi al-Qaul yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT.  Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti Sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin  bersama  suaminya  karena  khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan khulu’.
Kata Kunci : ‘Iwadh, Khulu’, Imam Malik

## Pendahulan
Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah terpenuhi.  Dengan jalan  perkawinan  yang  sah,  pergaulan laki-laki  dan  perempuan terjadi  secara  terhormat  sesuai  kedudukan  manusia  sebagai  makhluk  yang  mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih  dan  terhormat.  Oleh  karena  itu,  sudah  sewajarnya  bila  Islam  mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat dan menjadi keluarga yang harmonis. 1
Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang  tinggal  dalam  satu  tempat  tinggal.  Keluarga  merupakan  tempat  yang  paling penting  bagi  perkembangan  anak  secara fisik,  emosi,  spiritual,  dan  sosial.  Karena keluarga  merupakan  sumber  bagi  kasih  sayang,  perlindungan,  dan  identitas  bagi anggota. 2
Perkawinan  merupakan  masalah  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan sesorang,  karena  pada  dasarnya  sebagaimana  hukum  alam  bahwa  dua  orang  yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena  untuk  mewujudkan  sebuah  rumag  tangga  yang  harmonis  sejahtera  dan bahagia  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah.  Oleh  karenanya  sangat  dianjurkan  agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga. 3
Meskipun  demikian,  tidak  setiap  perkawinan  akan  mencapai  tujuan  yang baik.  Kekekalan  dan  kebahagiaan  yang  diinginkan  kadang  kala  tidak  berlangsung pada  kebahagiaan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadinya  perpisahan. Prinsipnya  dalam  pernikahan  hendaknya berdasarkan  kecintaan,  kasih  sayang  dan baiknya berhubungan, masing-masing dari suami istri memberikan hak-haknya.
Kadang  kala  terjadi  laki-laki  yang  memaksa  istrinya  untuk  melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Islam dalam keadaan seperti ini berwasiat
1 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Banda Aceh: Yayasan  PeNA, 2010), hlm. 4.
2 Sri Lestari , Psikologi Keluaga , (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 22.
3 Diah  Ardian  Nurrohmi, Tujuan  Yuridis  Pelaksanaan  putusan  Pengadilan  Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian, (Skripsi dipublikasikan), jurusan magister kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...
untuk  bersabar.  Islam  menasehati  untuk  mengobati  berbagai  penyebab  yang menjadikan kebencian.
Kebencian  kadang  kala  menjadi  bertambah,  perselisihan  dan  perbedaan menjadi semakin rumit. Sehingga penyembuhan menjadi sulit dan kehidupan dalam keluarga tidak bisa menerima perdamaian. Pada waktu seperti itu Islam mentoleransi memutuskan  ikatan.  Jika  kebencian  timbul  dari  pihak  laki-laki  maka  hak  talak baginya.  Dialah  yang  memiliki  hak-hak  untuk  menggunakannya  sesuai  batasan- batasan yang disyariatkan Allah swt. Adapun jika kebencian dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara khulu’ . Khulu’ secara bahasa dengan dibaca dhammah huruf kha’-nya dan sukun lam-nya.  Dikatakan  “istrinya  cerai”,  bibi  dari  bapak  bercerai;  ia  bercerai  dari suaminya;  ia  membuka  baju,  karena  berarti  perempuan  menjadi  terbuka  dari  baju suaminya.
Secara  syara’ khulu’ adalah  berpisahnya  suami  dari  istrinya  dengan memberi  ganti  yang  diambil  suami  dari  istrinya  atau  selainnya,  dengan  kata-kata tertentu.  Bagi  perempuan  untuk  tidak  mendahului  meminta  cerai  dari  suaminya karena hawa nafsu atau secara tiba-tiba.
Adapun  jika  terjadi  perselisihan  yang  sangat  berbahaya,  maka  bagi perempuan boleh untuk meminta cerai. Maka pada saat itu tidak ada dosa bagi laki- laki atas apa yang diambil atau bagi perempuan untuk menebus dirinya dengan harta. Mayoritas  ulama  memperbolehkan khulu’ dengan  mahar  atau  lainnya,  meskipun lebih banyak dari mahar tersebut.
Dalam  hal  ini,  ada  beberapa  pendapat  ulama  mengenai  persyaratan  hak ‘iwadh  khulu’ ini.  Menurut  Imam  Malik  dan  Ahmad  yang  dikutip  dari  Abi Muhammad  ‘Abdillah  bin  Ahmad  bin  Qudamah  mengatakan khulu’ sah  tanpa disebut  tebusan (‘iwadh) sebagaimana  kata  Imam  Malik ,  khulu’ adalah  untuk melepaskan  sebuah  ikatan  pernikahan.  Asal  pensyariatan khulu’ adalah  wujudnya keinginan dari istri untuk berpisah dengan suaminya. Maka tebusan (‘iwadh) tidak menjadi syarat sah khulu’. 4
Imam  Malik  dan  Ahmad  mengatakan khulu’ yang  dilakukan  tanpa pemberian tebusan adalah sah karena ia merupakan pemutusan nikah sehingga sah meski  tanpa  adanya  tebusan,  sebagaimana  halnya  talak.  Pada    dasarnya,  dalam pensyariatan khulu’ itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga ada keinginan  berpisah  dengannya,  sehingga  ia  pun  memintanya  untuk  berpisah.  Jika suami  memenuhi  permintaan  tersebut,  maka  tercapailah khulu’ yang  menjadi maksud istri dan khulu’ nya tetap sah. Sebagaimana jika khulu’ itu dilakukan dengan adanya tebusan. 5
4 Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, al- Mugni wa al-Syarah al- Kabir , Juz VIII, (Mekah al-Mukaramah: Maktabah al-Tijariyah), hlm. 192.
5 Syaikh  Hasan  Ayyub ,  Fikih  Keluarga, terj.  Abdul  Gofar,  Cet  I,  (Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 2001), hlm. 374.
Khulu’ menurut  Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau tebusan, baik  tebusan  itu  daripada  pihak  istri  atau  orang  lain,  atau  pun  talak  dengan menggunakan lafaz khulu’. Khulu’ menurut Mazhab Maliki ada dua jenis:
1. Khulu’ biasanya dengan gantian atau tebusan.
2. Talak dengan lafaz khulu’ walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata “Aku khulu’ kamu” atau “kamu adalah orang yang di khulu ’”. Dengan kata  lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain. Oleh karena itu, khulu’ menurut  Mazhab  Maliki  merangkumi  perceraian  dengan  bayaran  atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan. 6
Khulu’ adalah  istri  meminta  cerai  kepada  suami  dengan  memberikan sejumlah  harta  kepada  suaminya.  Disebutkan  dalam al-Muntaqa  syarh  al- Muwaththa’ Malik : Maksudnya ia enggan terhadap suaminya. Adapun ucapan Nabi SAW  kepada  Tsabit,  mengindikasikan  bahwa  Habibah  tidak  merincikan  apa  yang dialaminya  ia  hanya  menyebutkan  keengganannya  untuk  tetap  bersama  Tsabit, sehingga Nabi SAW pun tidak menanyakan permasalahannya. 7
Oleh  karena  itu  permasalahan  yang  diangkat  dalam  Artikel  ini  adalah bagaimana  penetapan  persayaratan  hak ‘iwadh  khulu’ menurut  pendapat  Mazhab Maliki,  dan  bagaimana  dalil  serta  metode  istinbath  hukum  yang  digunakan  oleh Mazhab Maliki dalam penetapan keabsahan khulu’ .

## Pembahasan
Tinjauan Umum Tentang Khulu’ Kata khulu’ menurut  bahasa  berarti  tebusan.  Menurut  istilah khulu’ yaitu talak  yang  diucapkan  istri  dengan  mengembalikan  mahar  yang  pernah  dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya,  agar  suaminya  itu  dapat  menceraikannya. 8 Khulu’ menurut  syara’  itu sebagaimana  yang  dikemukakan    Asy-Syarbani  dan  Al-Khatib  yaitu  pemisahan antara  suami  istri  dengan  pengganti  yang  dimaksud (iwadh) yang  kembali  kearah suami dengan lafaz talak atau khulu’ . 9 Dari difinisi di atas, dapat disimpulkan bahwa khulu’ adalah  talak  dari  pihak  perempuan  dengan adanya  tebusan  dengan  maksud agar suaminya mau menceraikannya.
‘Iwadh  khulu’ terdiri  dari  dua  kata  yaitu ‘iwadh dan khulu’ .  Ibnu  Rusyd mengartikan ‘iwadh adalah  pemberian  ganti  rugi  oleh  seorang  istri  untuk
6 Wahbah  Al-  Zuhaili ,  Fikih  dan  Perundangan  Islam  Jilid    VII ,  terj.  Ahmad  Shahbari Salamon, Cet I, (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 610.
7 Imam Malik bin Anas, al-Muwaththa’ Imam Malik, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 787.
8 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 305.
9 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat , terj. Abdul Majid Khon Cet I, (Jakarat: Bumi Aksara, 2009), hlm. 297.
memperoleh  talak  dari  suami. 10 Khulu’ itu  merupakan  suatu  bentuk  dari  putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu’ terdapat  uang  tebusan,  ganti  rugi  atau ‘iwadh .  Untuk  maksud  yang  sama dengan kata khulu’ itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: fidyah, shulh , dan mubaraah. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti  rugi  atau ‘iwadh yang  digunakan.  Bila  ganti  rugi  untuk  putusnya  hubungan perkawinan  itu  adalah  seluruh  mahar  yang  diberikan  waktu  nikah  disebut  dengan khulu’ . Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh , bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah . 11
Adapun  Imam  Nawawi  yang  dikutip  dari  Muhammad  Mustafa  Al-Zuhaily mengartikan khulu’ yaitu perpisahan antara suami istri dengan sebuah ganti (tebusan) yang diterima oleh suami dengan menggunakan lafaz talak atau khulu’ . 12
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘iwadh khulu’ yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh istri atau yang lainnya untuk mendapatkan cerai dari  suaminya.  Tebusan  tersebut  harus  disepakati  oleh  mereka  berdua  seperti ketentuan mahar dalam akad nikah dulu.

## Hukum ’Iwadh Khulu’
                   
                                                                                             
                                                                                                          
                                                                                                      
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya  (suami  istri)  khawatir  tidak  mampu  menjalankan  hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum  Allah,  maka  keduanya  tidak  berdosa  atas  bayaran  yang (harus)  diberikan  (oleh  istri)  untuk  menebus  dirinya.  Itulah  hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar
10 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid , terj. Abdul Rasyad Shiddiq, cet 1, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 161.
11 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Cet  I,  (Jakarta:  Kencana, 2006), hlm. 231.
12 Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, al-Mu’tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi’i jilid VII , Cet 1 (Jakarta: 2011), hlm. 324.
hukum-hukum  Allah,  mereka  itulah  orang-orang  yang  zalim.”  (QS.  Al- Baqarah:229) 13
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  suami  tidak  boleh  mengambil  kembali maskawin  yang  telah  ia  berikan  kepada  istrinya,  kecuali  istri  itu  menjadikannya sebagai  penebus  supaya  suami  menceraikannya  karena  sudah  terlihat  tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya. 14
Tafsir  al-Maraghi  menjelaskan  bahwa tidak  ada  dosa  bagi  seorang  suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami  menalaknya,  juga  tidak  berdosa  bagi  istri  dalam  hal  pemberian  ini.  Tetapi, suaminya  tidak  boleh  meminta  kepada istrinya.  Karena,  pemberian ini  didasarkan atas  keridhaan  istrinya  dan  bukan  atas  tekanan  dari  suami.  Sebaliknya,  hal  ini merupakan permintaan istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya. 15
ملسو هيلع الله ىلص يبنلا ىلا سامش نبسيق نب تباث ةأرما تءاج لاق سابع نبا نع ا يف رفكلا هركأ ىنكلو نيد لاو قلخ ىف هيلع بتعأ ام ىنأ:الله لوسر اي تلاقف لاقف معن :تلاق هتقيدح هيلع نيدرتأ:ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاقف ملاسلا سر
الله لو حلا لبقا :ملسو هيلع ىلص
)ةقيلطت اهقلطو ةقيد
Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi SAW. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit  dalam  hal  agama  dan  akhlaknya,  akan  tetapi  aku  takut  akan  kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda“Apakah engkau akan mengembalikan  kebun  kepadanya?  “ia  mejawab,  “Ya”  Kemudian Rasulullah  SAW  bersabda  (kepada  Tsabit),“Terimalah  kebun  itu  dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasaiy) 16
Seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni : “Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak baik dengan suaminya. Agar keadaan  tersebut  tidak  menjerumuskan  rumah  tangga  mereka  pada  keadaan  yang tidak diinginkan Islam, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khulu’ . 17
13 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984).
14 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam , Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 249. 15 Ahmad  Mustafa  Al-Maraghi, Tafsir  al-Maraghi, (Semarang:  Dārul  Kutub  ‘Ilmiah, 1992), hlm. 298.
16 Al-Nasaiy, Kitab  Sunan  al-Kubra ,  Juz  III,  (Beirut:  al-Kutub  al-‘ilmiyah,  1991),  hlm. 368.
17 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Cet I, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), hlm.
932.
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...

## Pendapat Ulama tetang ‘Iwadh Khulu’
Melihat  kepada  landasan  hukum  baik  dari  Al-Quran  maupun  Hadis  yang telah  disebutkan  di  atas,  para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  hukum ‘ iwadh  khulu’ itu  sendiri,  baik  tentang  pembayaran  maupun  keadaan ‘iwadh itu. Menurut Said Ibnu Musayyab, Hasan, Thawus, dan Said bin Zubair riwayat dari Ali, dia  memakruhkan  menerima  tebusan  talak  itu  lebih  besar  dari  mahar  yang  telah diberikannya kepada istri. 18
Adapun  dalam  riwayat  Umar,  Usman,  Hasan  dan  Ibnu  Abbas,  mereka membolehkan mengambil lebih besar dari apa yang telah diberikannya. Sedangkan Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan jika nusyuz itu terjadi dari  pihak  istri,  maka  halal  bagi  suami  itu  mengambilnya  sebanyak  yang  telah diberikannya, akan tetapi jangan mengambilnya lebih dan jika kesalahan itu timbul dari pihak suami, maka tidak halal suami itu mengambil sedikit pun dari istrinya. 19
Adapun Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Imam Zaki Al-Barudi mengatakan bahwa apabila istri sudah tidak menyukai sikap suaminya dan lebih memilih untuk berpisah  hendaklah  ia  menebus  dirinya  dengan  mengembalikan  mahar  yang  telah didapatkannya dari suami. Kemudian suami membebaskannya dari tanggungannya dengan meng- khulu’ n ya. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. 20
Sedangkan dalam hal ‘iwadh ini, mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ‘iwadh merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam khulu’ jika ketiadaan unsur tersebut tidak dianggap sah khulu’ , malah jatuh kepada talak biasa. 21
Dari  beberapa  difinisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa ‘iwadh itu  adalah sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu’.

## Bentuk-bentuk ‘Iwadh Khulu’
Adapun bentuk-bentuk ‘iwadh khulu’ adalah sebagai berikut : 1. ‘Iwadh khulu’ sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak
Sah jika pengganti khulu ’ berupa uang atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harta, seperti tempat tinggal, menanami tanah dalam waktu yang diketahui, juga  seperti  menyusui  anak,  mengurus  dan  menafkahinya,  atau  berupa  hak-hak seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami. 22 Adapun hal ‘iwadh ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti  menyusui  anak  dan  merawatnya.  Dalam  hal  ini  Imam  Syafi’i  berpendapat
18 Abdul Halim Hasan, Tafsir al-Ahkam , Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 119. 19 Ibid.
20 Imam  Zaki  Al-Barudi, Tafsir  Al-Quran  Wanita  Jilid  I ,  terj.  Tim  Penerjemah  Pena, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara), hlm. 144.
21 Jamhuri, “Hak Suami-Istri dalam Memustuskan Perkawinan Kajian Terhadap Konsep Talak dan Khulu’” (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm.
92.
22 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam jilid IX , Cet I, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 435.
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...
bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada ‘iwadh dalam khulu’ , dengan bahwa ‘iwadh itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk  jasa  yang  dapat  dinilai  dengan  harta.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai ‘iwadh. 23
2. ‘Iwadh khulu’ dengan tebusan menggugurkan mengasuh Apabila  suami meng-khulu’ istrinya  dengan  tebusan  mengugurkan  hak untuk mengasuh anaknya dari si suami maka khulu’ itu sah. Namun hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak gugur, karena anak berhak untuk diasuh hingga si ibu tidak dapat  menggugurkannya  sebagai  tebusan khulu’ .  Demikian  pula  syarat  ini membatalkan hak orang yang menggantikan ibu dalam mengasuh anak apabila si ibu tidak layak untuk mengasuh. 24
3. ‘Iwadh khulu’ dengan tebusan menyusui anak kecil Apabila suami meng-khulu’ istrinya dengan tebusan si istri harus menyusui anaknya  selama  dalam  waktu  menyusui  yang  terdapat  dalam  hukum  syara’  tanpa mendapatkan tebusan, jika si istri menerima maka ia harus menyusui anak itu dalam waktu yang disepakati oleh keduanya. Jika si istri tidak mau menyusuinya sehingga si  anak  meninggal  atau  si  istri  meninggal  sebelum  selesai  tebusan  tersebut  maka suami  berhak  untuk  merujuk  sesuai  dengan  tebusan,  kecuali  istri  mensyaratkan kepada suami bahwa jika si anak atau si istri meninggal maka suami  tidak berhak atas apapun dan sama sekali tidak berhak untuk  merujuknya kembali. 25
4. ‘Iwadh khulu’ dengan memberikan nafkah kepada anak Apabila si istri meng-khulu’ suaminya dengan tebusan bahwa si istri akan memberikan  nafkah  kepada  anaknya  yang  masih  kecil  dalam  waktu  yang  telah ditentukan  maka khulu’ itu  sah  dan  istri  harus  memberikan  nafkah  sesuai  dengan kesepakatan  mereka.  Jika  si  istri  tidak  mau  memberikan  nafkah  dan  anak  itu meninggal  sebelum  berakhirnya  masa  itu  maka  suami  berhak  merujuknya  sesuai dengan nafkhnya yang telah disepakati atau yang masih tersisa.
Jika  si  istri  miskin  sehingga tidak  mampu  untuk  memberi  nafkah  kepada anak  maka  ia  boleh  meminta  kepada  suaminya  untuk  memberikan  nafkah  dari hartanya. Jika si suami tidak mau maka boleh dipaksa, karena nafkah merupakan hak anak  dan  kewajiban  dari  suami.  Namun,  si  suami  telah  telah  memindahkan kewajiban nafkah itu kepada istri sebagai tebusan khulu’ . Oleh karena itu, jika si istri tidak mampu melakukan kewajiban ini maka suami wajib menggantikannya  dalam memberi nafkah demi melindunginya dari kematian. 26
5. ‘Iwadh khulu’ dengan tebusan bebas dari nafkah iddah
23 Ibid , hlm. 236.
24 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah , ..., hlm. 414.
25 Ibid.
26 Ibid., hlm. 415 .
Apabila  istri meng-khulu’ suaminya  dengan  tebusan  bebas  dari  nafkah iddah,  maka khulu’ itu  sah  dan  suami  bebas  dari  nafkah  tersebut  meskipun  tidak diukur seberapa besar nafkah tersebut. 27

## Rukun dan Syarat Khulu’
Untuk  sahnya  suatu khulu’ ,  diperlukan  beberapa  rukun  dan  syarat  seperti berikut :
1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.
Suami  yang  sah  menjatuhkan  talak  disyaratkan  sebagai  seorang  yang berakal, baligh dan melakukan dengan kemauan sendiri. Maka tidak sah khulu’ yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang gila atau orang yang dipaksa talak, begitu juga sah hukum khulu’ orang yang bodoh. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa,  atau  suami  sedang  dalam  keadaan  gila,  maka  yang  akan  menceraikan dengan  nama khulu’ adalah  walinya.  Demikian  juga  kedaannya  seseorang  yang berada  di  bawah  pengampuan  karena  kebodohannya  yang  menerima  permintaan khulu’ istri adalah walinya. 28
2. Istri yang meminta cerai dari suminya dengan uang tebusan.
Istri disyaratkan harus mempunyai harta dan dia mestilah seorang mukallaf yaitu bukan orang yang berada di bawah jagaan wali karena bodoh atau sakit. Jika istri  yang  bodoh  menjatuhkan khulu’ ke atas  suaminya  dengan  menebus  sejumlah hartanya  dan  suami  menerimanya,  maka sah  dan  terjadi  talak  raji’i.  Namun  harta tersebut tiada nilai karena istri bukanlah orang yang mempunyai kuasa sepenuhnya ke  atas  harta.  Jika  suami  menawarkan khulu’ kepadanya  dan  istri  menerimanya, maka  dia  tidak  tertalak. Khulu’ yang  dijatuhkan  oleh  istri  yang  masih  kecil  atau seorang  yang  gila  maka  hukumnya  tidak  sah.  Alasannya  karena  mereka  tidak mempunyai  harta  dan  tidak  mampu  memberikan  ganti  atau  tebusan. Khulu’ sah hukumnya  dan  boleh  dijatuhkan  ketika  istri  sedang  haid  kerana  berbeda  dengan talak.
Suami dilarang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid karena mudharat yang akan timbul yaitu panjang masa iddah. Tetapi mudhrat yang timbul jika khulu’ tidak  dijatuhkan  hak  istri  akan  diabaikan.  Bahaya  tersebut  lebih  besar  daripada bahaya panjangnya masa iddah istri yang ditalak ketika haid. 29
3. Uang tebusan atau ‘iwadh
‘ Iwadh khulu’ ini disyaratkan mestilah sesuatu harta yang berharga, tidak sah khulu’ dengan sesuatu yang tiada harga seperti sebiji gandum. Adapun barang pula  harus  barang  yang  suci  yang  dapat  dimanfaatkan.  Tidak  sah ‘iwadh dengan
27 Ibid., hlm. 416.
28 Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, al-Mu’tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi’i Jilid VII ..., hlm. 329.
29 Ibid .
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...
khamar, babi, bangkai dan darah. Dan sah ‘iwadh khulu’ dengan harta, baik berupa uang tunai atau hasil pertanian atau upah menyusui dan mengasuh anak. 30
Tebusan khulu’ itu  juga  tidak  disyaratkan  berupa  uang,  melainkan  juga dibolehkan  berupa  setiap  harta  yang  bernilai  atau  bermanfaat  yang  dapat  ditukar dengan  harta,seperti  yang  ditakar,  ditimbang,  atau  berupa  rumah.  Demikian  pula dengan  rumah  untuk  ditempati,  garapan  tanah  dalam  waktu  yang  ditentukan  dan tebusan dengan menyusui anak, mengasuh, menafkahi, atau lainnya. 31
4. Alasan untuk terjadinya khulu’ .
Baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk  terjadinya khulu’ yaitu  istri  khawatir  tidak  akan  mungkin  melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama.
Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya khulu’ tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah khulu ’ walaupun  tidak  terjadi  alasan  demikian.  Inilah  pendapat  yang  dipegang  jumhur ulama,  namun  hukumnya  adalah  makruh,  bahkan  Imam  Ahmad  mengatakan hukumnya  adalah  haram.  Alasannya  menurut  mereka  bahwa  yang  terdapat  dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi tentang terjadinya khulu’ itu bukan merupakan syarat. 32
Adapun ulama Zhahiriyah dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa khulu’ sah terjadi bila ada alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan maka tidak dapat dilakukan khulu’ dengan alasan mereka yang menyatakan adanya kekhawatiran  tidak menegakkan  hukum Allah.  Jika tidak  maka  suami  tidak  boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri dalam bentuk mahar. 33
Adapan  rukun  yang  kelima  menurut  Amir  Syarifuddin  yaitu Sighah atau ucapan  cerai  yang  disampaikan  oleh  suami  yang  dalam  ungkapan  tersebut dinyatakan ada “Uang ganti” atau ‘iwadh . Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak  biasa,  seperti  ucapan  suami  :  “Saya  ceraikan  kamu  dengan  tebusan  sebuah sepeda  motor.”  Dalam  hal  ini sighah atau  ucapan khulu’ ini  terdapat  perbedaan pendapat dikalangan ulama.
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  pelaksanaan khulu’ apakah  mesti menggunakan ucapan dengan sighah tertentu. Mayoritas ulama berpendapat sighah itu  merupakan  suatu  rukun  yang  tidak  boleh  ditinggalkan,  apabila  tertinggalnya
30 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabu al-Fiqhu ‘ala Mazahib Arba’ah Juz IV , (Beirut : Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), hlm. 359.
31 Abdul Majid Mahmd Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah , Cet I, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), hlm. 413.
32 Ibid . 33 Ibid., hlm. 238.
maka khulu’ itu batal dan menjadi talak biasa. Menurut ulama ini ucapan khulu’ ada dua macam yaitu :
a. Menggunakan  lafaz  yang  jelas  dan  terang  atau sharih. Ada  tiga  yang sharih untuk khulu’ itu,  pertama  :  Lafaz khulu’ seperti    “Saya khulu’ kamu  dengan ‘iwadh sebuah  sepeda  motor”.  Kedua  :  Lafaz  tebusan “Saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian”. Dan ketiga : Lafaz fasakh “Saya fasakh kamu dengan ‘iwadh sebuah kitab Al-Quran”. b. Menggunakan  lafaz  kinayah.  Terjadinya khulu’ ini  disyaratkan  harus disertai dengan niat. Misalnya “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar ‘iwadh sebanyak satu juta rupiah”. 34
Ada  di  antara  ulama  termasuk  salah  satu  riwayat  dari  Ahmad  yang tidak menempatkan shihgah sebagai  rukun  dalam  arti khulu’ telah  berlangsung  dengan semata suami telah menerima ‘iwadh dari istrinya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah peristiwa yang terjadi tentang Tsabit bin Qais yang dalam pisahnya ia dari istrinya sesudah menerima tebusan dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apapun.

## Hal-Hal Berkenaan dengan Pelaksanaan Khulu’

## Waktu terjadinya Khulu’
Berbeda dengan talak yang melarang pelaksanaannya di waktu istri dalam keadaan  haid  atau  dalam  keadaan  suci  yang  sudah  di  campuri  yang  dinamai talak bid’iy , khulu’ dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terkait waktu tertentu. Alasannya ialah  tidak  bolehnya  menjatuhkan  talak  pada  waktu  haid  atau  suci  yang  sudah dicampuri  karena  akan  mendatangkan  kemudharatan  bagi  istri  dengan memanjangnya masa iddah yang harus dilaluinya. Khulu’ itu merupakan perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa iddah.

## Bentuk Perceraian
Dalam  hal  bentuk  perceraian  yang  terjadi  akibat khulu’ ulama  berbeda pendapat. Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafi’i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat  bahwa  perceraian  dalam  bentuk khulu’ adalah fasakh. Alasan  yang dikemukakan ulama ini bahwa ayat tentang khulu ’ bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila khulu’ diartikan dengan  talak,  maka  perceraiannya  menjadi  tiga  kali.  Hal  ini  tidak  mungkin.  Oleh karena itu, khulu’ disini fasakh , bukan talak.
Pendapat  kedua  yang  terdiri  Said  bin  al-Musayyab,  al-Hasan,  ‘Atha’, Qubaishah,  Syureih,  Mujahid,  al-Nakha’iy,  al-Sya’biy,  Malik,  al-awza’iy,  al- Tsauriy,  Hanafiyah,  dan  satu  riwayat  dari  Imam  Ahmad  mengatakan  bahwa
34 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,..., hlm. 237.
perceraian  dengan khulu ’  berbentuk  talak.  Alasan  golongan  ini  bahwa khulu ’  itu adalah  talak  dan  diucapkan  oleh  suami,  meskipun  atas  permintaan  istri  dengan memberikan ‘ iwadh .
Pendapat  yang  berbeda  ini  membawa  akibat  hukum  dalam  hal  berapa  kali  boleh dilakukan khulu’ .  Atas  dasar  pendapat  yang  mengatakan  bahwa khulu’ itu  adalah fasakh ,  boleh  melakukan khulu’ berapa  kalipun  tanpa  memerlukan muhallil . Sedangkan menurut  pendapat  yang  mengatakan khulu’ itu adalah talak, khulu’ itu tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan khulu’ sebanyak tiga  kali,  ia  baru  dapat  kembali  kepada  istrinya  itu  setelah  adanya muhallil sebagaimana yang berlaku pada talak.

## Dampak-dampak ‘Iwadh Khulu’
Khulu’ menyebabkan munculnya berbagai dampak antara lain : 1. Jatuhnya  talak  bain  akibat khulu’ ,  meskipun  dengan  tanpa ‘iwadh ataupun  niat,  karena  istri  tidak  memberikan  harta  melainkan  agar terbebas dirinya dari suami dan tidak akan terjadi talak tersebut kecuali dengan talak bain. 35
2. Tebusan khulu’ wajib berada tanggungan istri, baik tebusan berupa uang ataupun yang lain, hal-hal yang bersifat harta, senilai dengan harta, atau berupa manfaat yang dapat ditukar dengan harta, baik tebusan tersebut berupa  mahar  secara  keseluruhan  atau  sebagian.  Karena,  suami menggantungkan  talak  istrinya  pada  tebusan  yang  akan  diterimanya sementara  si  istri  telah  bersedia  akan  hal  itu  hingga  ia  berkewajiban memberikannya.
3. Gugurnya  hak-hak  harta  yang  ada  pada  waktu khulu’ bagi  masing- masing  suami  istri  dan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  perkawinan yang  diakhiri  oleh khulu’ .  Akibat khulu’ tersebut,  hak-hak  harta  yang dimiliki istri yang merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Misalnya  seperti  nafkah  yang  dipercepat  dan  diberikan  kepada  istri sebelum khulu’ .  Adapun  hak-hak  yang  ditetapkan  setelah khulu’ tidak gugur, kecuali dengan adanya pernyataan. Misalnya seperti nafkah pada masa iddah, pinjaman dan wadi’ah. 36
Di  dalam khulu’ tidak  ada  tanda  penjatuhan  berbagai  hak  yang  bersifat konstan karena khulu’ adalah perkara yang di ‘iwadh kan dari pihak istri. Perkara yang di ‘iwadh kan tidak memiliki dampak pada selain perkara yang direlakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah pendapat yang rajih yang sesuai dengan keadilan karena hak tidak  jatuh  kecuali  dengan  penjatuhan  yang  bersifat  terang-terangan  atau  dengan tanda-tanda.
35 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam Jilid IX ,..., hlm. 439.
36 Ibid .

## Pelaksanaan Khulu’
Dalam hal apakah pelaksanaan khulu’ itu harus di hadapan hakim atau tidak terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat dalam hal ini disebabkan oleh karena khulu’ itu ada yang menempatkannya sebagai fasakh dan ada pula yang menjadikannya sebagai talak, sedangkan kemungkinannya sebagai fasakh ada yang mesti dilakukan di hadapan Mahkamah. 37
Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, al-Syafi’i, al-Zuhriy, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu’ itu dapat di lakukan sendiri atau suami dan istri dan tidak harus di hadapan Hakim atau oleh Hakim. Alasan mereka sebagaimana juga yang dikemukakan dalam talak bahwa khulu’ itu adalah salah satu bentuk dari talak, sedangkan talak itu merupakan hak  suami  yang  untuk  pelaksanaan  haknya  tidak  perlu  diketahui  oleh  pihak  lain termasuk Hakim.
Pendapat  kedua  dari  Al-Hasan  dan  Ibnu  Sirin  mengatakan  bahwa, khulu’ tidak  boleh  dilaksanakan  kecuali  di  depan  Hakim.  Kiranya  alasan  yang  di kemukakan  oleh  ulama  ini  adalah  dalam  hadis  Nabi  tentang  Tsabit  bin  Qais  itu penetapan dan terjadinya khulu’ karena permintaan dari Nabi, sedangkan Nabi dalam hal ini berkedudukan sebagai Hakim atau penguasa. 38

## Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’ Menurut Pendapat Mazhab Maliki
Mengenai syarat-syarat kebolehan terjadinya khulu’ , maka di antaranya ada yang  berkaitan  dengan  kadar  harta  yang  boleh  dipakai  untuk khulu’ ,  ada  yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana khulu’ boleh dilakukan, dan ada pula yang berkaitan  dengan  keadaan  wanita  yang  melakukan khulu’ atau  keadaan  wali-wali bagi wanita-wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.
Syarat-syarat khulu’ adalah  sama  dengan  kelayakan  suami  bagi menjatuhkan talak, yaitu baliqh dan berakal pada pendapat jumhur. Sementara ulama Hambali  mengharuskan khulu’ oleh  suami  mumayyiz  yang  berakal.  Setiap  orang yang  tidak  sah  mentalak  isterinya  adalah  tidak  sah  juga  ia  meng khulu’ isterinya. Seperti kanak-kanak, orang gila, dan mereka yang cacat akal fikirannya karena sakit atau tua. 39
Khulu’ yang  dilakukan  tanpa  memberikan  tebusan  adalah  sah.  Demikian menurut  Imam  Malik  dan  Ahmad  dalam  sah  satu  riwayat.  Karena  ia  merupakan pemutusan  nikah  sehinnga  sah  meski  tanpa  adanya  tebusan,  sebagaimana  halnya talak. Dan ada dasarnya, dalam persyariatan khulu’ itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga keinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. Jika suaminya mememnuhi permintaan tersebut, maka tercapailah
37 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,..., hlm. 241.
38 Ibid.
39 Wahbah Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam , penterjemah Ahmad Shanbari Salamon,
(Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 2001), hlm. 620.
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...
khulu’ yang  menjadi  maksud  isterinya,  sehingga  dengan  demikian  itu khulu’ nya tetap sah, sebagaimana jika khulu’ itu dilakukan dengan adanya tebusan. 40
Dalam  Kitab  al-Mughni  Karangan  Ibnu  Qudamah  menjelaskan  pendapat Imam Malik bahwa :
تقلع لجر يبلأ تلاق : لاق ,اللهدبع هنبا هنع ىورف ,ةلأسملا هذه ىىف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا وقت هتأرما هب
ىلع هدنع نوكتو اديدج اح احكن ددجيو اهب جوزتي :لاق .كتعلخ دق :لاق .ينعلخا ل ريغ نم حصف ,حاكنل عطق هنلأ ,كلام لوق وهو ,ضوع ريغب علخلا ةحص اذه رهاظف  ,نيتنث ع
ةجاحو هجوز نع ةبيغر ةأرملا نم دجوت نأ علخلا ةيعرشم يف لصلأا نلأو ,قلاطللاك ضو اهقارف هلأستف ةقارف ىلا
لاق ,ضوعب ناك ول امك حصف علخلا نم دوصقملا لصح اهباجأ اذاف ,
لاف لجرلا لبق نم ناك اذإف ءاسنلا لبق نم ناكام علخلا نع اللهدبع يبأ نع فلاخ لا : ركب وبأ يف عازن
ىورضوعب لاإ علخ نوكي لا :ةيناثلا ةياورلاو اخسف نوكيلاو ةعجرلا كلمت قلاط هنأ
إ :اهل لاق اذإ  انهم هنع
نأ لاإ ,ءيش ىلع لاإ اعلخ نوكي مل يسفن تعلخ :تلقف .كسفن يعلخ
.قلاطلا ىون نوكي
41
Menurut Imam Malik : Dan jika mengkhulu’ ia nya suami akan ianya istri dengan  tanpa  ‘iwadh,  maka  sah  lah  khulu’  itu  dan  tidak  mendapati  ia  nya  suami akan hasil dari khulu’ itu. Ini adalah pendapat Imam Malik bahwasannya itu adalah pemutsan  nikah maka sah lah khulu’ dengan tiadanya ‘iwadh sama halnya seperti talak.  Dan  asal  disyari’atkan  khulu’  adalah  untuk  mendapati  keinginan  dari perempuan dan keinginan untuk berpisah antara suami dan istri, adapun riwayat yang kedua tidak sah khulu’ tanpa adanya ‘iwadh, bermula ini dari riwayat Mahnan, berkata  seorang  laki-laki  kepada  istrinya  khulu’kan  lah  dirimu  akan  dirimu  itu, berkata  perempuan  telah  aku  khulu’  diriku.  Maka  tidak  sah  lah  khulu’  itu  tanpa adanya sesuatu (‘iwadh) kecuali si lelaki itu meniatkan kepada talak.
Dari kutipan di atas maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa menurut Imam Malik khulu’ memiliki dua kemungkinan. Pertama, boleh terjadinya khulu’ tanpa  adanya ‘iwadh ,  alasan  Imam  Malik  berpendapat  seperti  ini  karena  beliau menyamakan khulu’ seperti  hal  nya  talak. Kedua, tidak  sah khulu’ tanpa  adanya ‘iwadh (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan khulu’ istri itu sebagai talak.
Dalam Kitab al-Mudawwanah al-Kubra , Imam Malik berpendapat bahwa : ذ نم رثكأ ىلع وا اهاطعأ ام ىلع علخلا زوجيو
تدتفا اميف امهيلع حانج لاف ( : لج و زع الله لوقل هنم لقأو كل : ةرقبلا ) هب ٢٢٩ قي امك ناك ولو
اهاطعأ امم رثكا علخلا يف اهنم ذخأي نأ جوزلل زوجيلا هنأ سانلا ضعب لو اميف امهيلع حانج لاف نكل .هنم هب تدتفا 42 40 Hasan Aiyyub, Fikih Keluarga …, hlm. 373.
41 Abi  ‘Abdillah  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Qudamah  Maqdasy, al-Mughni  ‘ala Mukhtashar al- Kharqi , Juz 4, (Beirut : Dārul Kitab al’alamiyyah, t.th.), hlm. 46-47.
42 Imam Malik bin  Anas al–Asbaahi, al- Mudawwanah al-Kubra , Juz 5, (Beirut:  Dārul Kitab al-‘Amaliyyah, t.th.), hlm. 317.
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...
Dan dibolehkannya khulu’ atas apa yang telah diberikan kepadanya atau lebih dari itu, bahkan kurang dari pada itu. Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surah al-Baqarah : 229 (Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang diberikan oleh  istri  untuk  menebus  dirinya).  Dan  sebagian  orang  berpendapat  bahwa  tidak boleh bagi suami untuk mengambil lebih banyak dari padanya istri pada khulu’ lebih banyak dari apa yang telah diberikan.
Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak membolehkan suami mengambil pembayaran khulu’ itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa.

## Dalil  dan  Metode  Istinbath  Hukum  yang  digunakan  Mazhab  Maliki  dalam Menetapkan Hak ‘Iwadh Khulu’
Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyyah yang menjadi  pijakan  dalam  berijtihad,  tetapi  murid-muridnya  kemudian  menuliskan dasar-dasar fiqhiyyah Imam Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa dan kitabnya.  Al-Qarafi  dalam  kitabnya, Tanqih  al-Ushul ,  menyebutkan  dasar-dasar Mazhab Maliki secara umum sebagai berikut. Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, perbuatan orang-orang Madinah, qiyas, qaul sahabat, maslahah mursalah, ‘urf, sad al-zara’i, istihsan  dan  istishab .  Al-Syatibi,  seorang  ahli  hukum  Mazhab  Maliki, menyederhanakan  dasar-dasar  mazhab  Maliki  itu  ke  dalam  empat  hal,  yaitu  Al- Qu’an, Sunnah, ijma’ dan ra’yu (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan ra’yu itu meliputi maslahah mursalah, sadd al-zara’i, ‘urf, istihsan dan istishab . 43
Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqh Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan Mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan qiyas misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  Imam  Malik  dalam  menetapkan  atau memutuskan  hukum  mendahulukan  “perbuatan  orang-orang  Madinah”.  Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas.
Sebelum  menjelaskan  lebih  jauh  mengenai  metode  yang  dipakai  Mazhab Maliki  dalam  menetapkan  hak ‘iwadh  khulu’ ,  terlebih  dahulu  dijelaskan  sumber- sumber yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum tersendiri. Dalam penetapan hukum syar’i Imam Malik mengambil sumber-sumber hukum, Alquran, As-Sunnah, ijam’ ahlul Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad, qiyas, al-istihsan, al- maslahah  al-Mursalah,  sadudz  zara’i,  istishab,  dan  syar’u  man  qablana. Analogi pemikiran  yang  dikemukakan  bahwa  pengambilan  hukum  dalam  Alquran  harus berdasarkan  atas  zahir  nash  alquran  dan  keumumannya,  meliputi mahfum  al-
43 Muliadi Kurdi, Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal , (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm.
45.
mukhalafah dan mahfum  al-aula dengan  memperhatikan  ‘illatnya.  Berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum oleh  Imam Malik karena mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Alquran. 44
Sehingga  cara  penetapan  hukum  yang  digunakan  oleh  Imam  Malik  lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash al-Bayan bi al-Qaul yaitu  penjelasan melalui  sabda  Rasulullah  SAW  atau  firman  Allah  SWT.    Hal  ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan khulu’ .
Berdasarkan pendapat Imam Malik dalam hal ini, menurut beliau dalam hal persyaratan hak ‘iwadh khulu’ ini ‘iwadh boleh tak mesti ada, alasan beliau dalam kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah bahwa sah khulu’ dengan adanya ‘iwadh , kerana merupakan pemutusan nikah. Dan riwayat yang kedua tidak sahnya khulu’ dengan adanya ‘iwadh kecuali si suami meniatkan kepada talak.

## Penutup
Bedasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  dalam  pembahasan sebelumnya,  maka  dalam  permasalahan  ini  penulis  akan  merangkum  beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut :
1. Menurut  Imam  Malik khulu’ memiliki  dua  kemungkinan. Pertama,
boleh  terjadinya khulu’ tanpa  adanya ‘iwadh ,  alasan  Imam  Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan Khulu’ seperti halnya talak. Kedua, tidak sah khulu’ tanpa adanya ‘iwadh (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan khulu’ istri itu sebagai talak . Serta tidak membolehkan suami  mengambil  pembayaran khulu’ itu  lebih  besar  dari  apa  yang diberikan apabila  kesalahan itu datang dari suami,  jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati.
2. Cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada  pola  penetapan  hukum  berdasarkan  kepada  nash al-Bayan  bi  al- Qaul yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT.  Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam  Malik,  dan  juga  Hadis  yang  diriwayatkan  Al-Bukhari  dan  Al- Nasaiy  dan  Ibnu  Abbas  yaitu  perihal  Habibah  bini  sahal  yang  mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak tidak akan  dapat  menjalankan  kewajibannya  dan  merasa  takut  akan  kufur maka dibolehkan khulu’
44 Muliadi Kurdi, Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal …, hlm. 46-47.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat , Jakarat: Bumi Aksara, 2009. Abdul Halim hasan, Tafsir al-Ahkam , Cet 1, Jakarta: Kencana, 2006. Abdul Majid Mahmd Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah , Cet I, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Abdur  Rahman  As-Syarkawi, Riwayat  Sembilan  Imam  Fikih ,  Bandung:  Pustaka Hidayah, 2000.
Abdurrahma Al-Jaziri, Kitabu al-Fiqhu ‘ala Mazahib Arba’ah Juz IV , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.
Abi Muhammad ‘Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, al- Mugni wa al- Syarah al- Kabir , Juz VIII, Mekah al- Mukaramah: Maktabah al- Tijariyah.
Ahmad  Asy-Syurbasi, Sejarah  dan  Biografi  4  Imam  Madzhab, Jakarta:  PT.Bumi Aksara, 1993.
Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Semarang: 1992. Ali Yusuf As- Subki, Fiqh Keluarga , Jakarta: Kencana, 2010. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya , Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984. Diah Ardian Nurrohmi, “Tujuan Yuridis Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengena  Tanggung  Jawab  Ayah  Terhadap  Biaya  Pemeliharaan  Anak Setelah Perceraian”, (Artikel dipublikasikan), jurusan magister kenotariatan, Universitas, Diponegoro, 2010.
Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Banda  Aceh:  Yayasan PeNA. 2010.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz II, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1998. Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid ,  Jakarta  Timur:  Akbar Media Eka Sarana, 2013.
Imam  Malik  Bin  Anas,  Al-Mudawwanah  Al-Kubra  Juz  5,  Lebanon:  Darul  Kitab
‘Ilmiyah.
Imam Malik bin Anas, al-Muwaththa’ Imam Malik, terj. Nur Alim, Asep Saefullah,
Cet I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Quran Wanita Jilid I , terj. Tim Penerjemah Pena Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
Iskandar Usman, Istihsan dalam Pembaruan Hukum Islam , Banda Aceh: LKAS, 2011.
Jamhuri, “Hak  Suami-Istri  dalam  Memustuskan  Perkawinan  Kajian  Terhadap Konsep Talak dan Khulu’” (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.
Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam , Jakarta: Amzah, 2011. Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, al-Mu’tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi’i, Jakarta: 2011.
Ali Abubakar dan Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh...
Muliadi Kurdi, Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal , Banda Aceh: LKAS, 2011. Syaikh Hasan Ayyub , Fikih keluarga, terj. Abdul Gofar, Cet I, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001.
Wahbah Al- Zuhaili , Fikih dan Perundangan Islam Jilid VII , terj. Ahmad Shahbari Salamon, Cet I, Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.