## REFORMAST PERPAJAKAN
Abs',tract' oteh: LusY suPraiadis
The F.ive bx laws Amended y.prc file,laws on income tat<, orr value adffi tax and luxury sales tax, on genelell  rules and prcedures of tateatiOtt, on tat< cotlectiorr by drsfrsss wanpnt and on the tryt$ar tax on land  and bulicfings.
Th$,arpendmenfs wera desrgnd ts brcq&n the tax basA improve  ,tax admini&ation, enliane a failar disfrbution d W tatr bur&n, a highar leval ot tatc complian@, lrence  laryertat< poaipls.

## Pengantar
Pada  dasamya  tujuan dari rcforma;i perpajafan  yang  telah difal(uk€n adalah untuk rnewujudken ksdilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, 'menciplakan Sistem  perpalaken yang sedefiana dengan memOerifan  kepercayaan  kepada  masyanakat untuk  menghitung paJakanya sendid (wlf assessmen$,  menaikan penedmaan  paiak sebagaisumber  utama pembiayaan  pembangunan dengan  melibatkan  seluruh anggota  masyarakat secana  bergotong royong dan mampu memberdayakan  kegiatan  ekonomi dalam masyarakat.
Jauh sebelum era rebrmasi dewasa ini kebiiaksanaan  perpajakan nasional telah mengalami tiga tahap rcformasi yaitu rcformasi  perpajakan nasional  peilama tahun 1983 sampai dengan tahun 1985, rcfiormEsi kedua tahun 1994 dan rEformasi ke@a tahun 1997.  Reformasi perpajakan tahun 2000 (reformasikeempat)  melahirkan 5 undang-undang yaitu : a. UU No. 16 Tahun 20O0 tentang perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara  Perpajakan).
b. UU No. 17 Tahun 2000 tentang  perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh (Pajak Penghasilan) c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang  perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PFnBM d. UU No. 19 Tahun 2000 tsntang  perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) e. UU No. 20 Tahun 2000 tentang  perubahan das UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB (Bea Perobhan Hak  atas Tanah dan atau Bangunan)
Selain itu, refonnasi UU Paiak  Tahun 2000 juga dimaksud untuk mengakomodir pelaksanaan  dad UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antar Pemerintah Pusd dan Daerah.
8 Dos€Nr T*ap di jurusan AkuntanEi,  Frtnrhas Ekonomi UNPAR
BINA EXONOMI / Novenber,20Nt
Pokok Pokok Perubahan,
a) uu No. 16 Tahun Zdfi Tenbng perubhan kdua a',,' ult No. g Tahun l98it renhng K&t frtan llmum  dan Tafi,can pergJakan 1) Pengertian  Badan diperluas,  termasuk  organisasi inissa dan olganisasi sosial  politik.
2) Pelaporan spr Masa dan pembayaran/penyetoran  mase pajak bagi wajib p?ia\  tgrtentu (dengan keputusan Menteri Keuangin) ditetapkan bisa febih dad satu butan tahdm pating tama  s ligai bulan takwim.
3) Pengertian spr dipertuas menjadiobjek pajak dan  bukan objek pajak serta harta dan keuaajiban
4) wajib paja!( orang pdbacli pengusaha tertentu yang memiliki tempat usaha tersebar  di beberapa tempat rvajib henodarkan diri di lernor Dirjen pajak yang  wilayah kerjanyi metiputitempat
5) Bagi weiib pajak tertentu  diizinkan menggunakan spr rahunan ctatam mata uang  selain  ruprah (SpT dollar)
7) Kenaikan sanksi atas spr Masa dan spr rahunan masing- masing menjadiRp 50.000 dan Rp 100.000.
8) Pembetulan sPT lerrat 2 tahun dapat dilakukan  sepanjang belum diperiksa dalam hal wajib pajak menerima reiutusai keberatan'dau putusan banding  dengan rugi fiskir yang berbeda.
9) P'._gtak lerutang  dibayar atau dieetor  setetah tanggaljatuh  tempo dikenakan sankei  bunga  2yo sebulan.
1O)wajib  Pajak  dengan persetujuan  Dirjen pajak dapat menunda atau mengansur  pajak  termasuk  pembayaran pph pasar  2g paling  tama  12 (dua belas)  bulan.
11) Permohonan  restitusi pph dan ppN yang diajukan  ofeh wajib Pajak dengan kriteda tertentu depat dilakukan  setelah dilakukin penelitian . sKp diterbitkan  masing-masing atas restitusi pph dan ppN maksimar 3 buran oai t butln. Dipersingkatnya prosedur restitusi  akan  diikuti dengan dilakukannya posf iudit.-
b) uu No. t7 Tahun 2ilxt l*bng turubahan ke&p atas ult No, 7 Tahun 1983 Tw1ring Pph (palak penghasttan) 1) Pengertian stjgt . pajak badan dipertegas dengan memasukkan: Reksadana, organisasi 'sogai politik ;;;
: ' organisabi'masa. ppanisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Mentcii Keuangan  bukan subjek pajak; apabila  ietatr mimenuhi percyaratan  yang telah  diterrtukan. objek Pajak  dividen  dipertuas termasuk kapitatisasi agio  saham. 3)
BINA EKONOMI /Nwemhs 200O
l4s I
4) Pembebasan utrang sampgi jumlatr,ierteltu  yang ditefiapkan : . dengan Peratura4  Pemerintah dikecualikan sebagai obielt 'Peii*.''' ''  '  ' "'
sl billaen  atau bqian laba yang diterima atau diperoleh ' PT,Koperasi,BUMN/BUMD  dari  penyertaan  modal pada badan
usaha'Wajib  Pajalt dalam ncgeri laihnya  dikecualikan  sebagai ' Objek Pajak, dengan syarat: . dividen hgrus be'saldari cadangan laba yang ditrahan ' HlfJ-ffl.f'Y#H,uffi l€ P^ Xt?:Xnen*H1i:i yahg diset6r dan h6rus mempunyai usaha aklif diluar
v.y"r"["T1l'T**F*llgfi*; tidak ragi memperobh
pengecualian  ini.
6) bunga obtigasi yang dilerimdiiperoleh perusahaan.Reksadana ' dikeeualikan  sebagai objek P{ak paling lama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirial.perusahaan  atau pemberian izin usaha.
7) i:ersayaratan untuk pembebanan  ptutang  .Yang nyat*nyata tidak dapd dilagih yahg semula'diatur  dalam Keputusan Menteri
Keuangan  diadopsi .meniadi  ketentuan  dalam undangundang
Pajak Penghasilan.
s) Batas Pgryhaltan THak fena Pajak telqh dinaikkan,  meskipun masih didasarkan pada keputusan Mented Keuangan  yang berlaku sejak 1 Januali  1999, namun secara periodik  akan
selalu  disesuaikan dengan biaya  hidup standar.
9) Pemberian imbahn pekeriaan dalam bentuk natun dan . kenikmatan bukan mcrupakan biaya bagi pemberi ke$a dan bukan pula penghasilan bagi pegawai. Namun  untuk natura dan o'I*m:il:*lt*lt pelyediaan makanan dan minuman bagi sduruh,ppgautai di tempat kerja,
r imbalan nduna  dan 'kenikmatan di daerah tertentu dan
dar"J,il8"T'ffi'*:l??"r_*H'ffi trI",llHhantetap bukan penghasilan  bagi pegnuai  yang bersangkutan. lO)Pembayaran zalet sebagai  pengurang  penghasilan bruto dengan sYard teitsntu.
11) Saat dimulainya penyusr{an  didasarkan  atas bulan pengeluaran bukan tahuln  Pengeluaran.
Tdrif umum  mengabmi perubahan dari tiga lapisan
It?l,iitmrffi i"tl#ri?ri'*-"#?J#T:e?i
sebagai bedkut:

## BINA EXONOMI I Ndry/Aib*. 2NO
> Rp. 25 juta - Rp. 50 juta o > Rp. 50 juta - Rp. 100 juta . > Rp. 100 juta-Rp.200 juta
r Sampai dengan Rp. 5O juta . > Rp. 50 juta-Rp. 100 juta . > Rp. 100 juta 10o/o 15o/o 25% o > Rp.200 juta 35%
(b) Tadf umum Wajib Pajak  badan  dalam negeri dan bentuk usgha tetap mengalami perubahan sehingga menjadi sebagaiberikut:
1Oo/o
1SYo 30o/o
l2)Dafam rangka  mengatasi permasalahan fiians/iar picing yang biasanya terjadi pada perusahaan multinasional, *at permohonan wajib Pajak  yang  bersangkutan  Direktur Jenderal fajak benrenang uqluk mengadakan perjanjian penetapan harga wajar  (arms  length ptie) mengenii iuatu transiksi tertentu yang  dilakukan oleh Wajib pajak  yang bersangkutan dengan pihak di luar negeri yang biasany€,terdapd  hubungan
istimewa.
13)Ketentuan mengenai Wajib pajak yang  bekeda  pada satu pembed  kega tidak  wajib menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan dihapus. Dengan demikian Wajib pajak yang bersangkutan  wajib memiliki NPWP  sepanjang  penghasilairnyi diatas PTKP. 14)Angsuran pajak  dalam tahun berjalan: o Qasar penetapan  besamya angsuran pph pasal 25 bagi Wajib  Pajak  pada  umunya adalah SpT tahun tatu  dah tidak dikaitkan lagi dengan  adanya  kete{apan  paiak 2 tahun terakhir BagiWajib  Pajak orang pribadi  pengusaha tertentu yaitu umumnya  pana pedagang ecenan atau grosir yang mempuny,d bebeqpa toko di pusst-pusat perdagangan I perbelanjaan (maltplazal  penetapan begamya  angsuran PPh pasal'25 berdasarkan per.santage,teftentu  (1%)  dari peredaran , , bdlanan masing-masing toko, dan pembaiihranlpelaporannya dilakukan untuk masing- masing KPP  lokasi. Adapun  penyampaian SpT Tahunan dan pefitbuyaran  setoran akhir tetap  dilakukan di Kpp
domisili tdmpat Wajib Pajak  terdaftar. 15).Ddam  rangka  mendorong penanaman modal di Indonesia diberikan fasilitasipepaiakan  di bidang-bidang  usaha tertentu dan  di daerahdaarah terterrtu,  yaitu  berupa: i c '' invesfrneit allilwanx€geUenar gti% selama  6 tahun (5% pertahun)  dari junilah redlsasi investasi,
. penyusutian dan amortisasi yang dipercepat (a cce I e nted de p reci ati o n'5,

## BINA' EtrONOMI / Nwember  2N)0
Iro
o kompensasi  kerugian fiskal  yang lebih lama (sampai dengan lOtahun),
,  r PPh pasal 26.atas dividen vang dibayarkan  kepada pemegang gaham Subiek Pajak luar negeri dengan tadf , sebesar 10.?/o,
Fasilitas tax hollday lldakda lagi. 16) Dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia  kepada  Waiib Paiak yang  melakukan  restrukturisasi utang  usaha sesuaidengan keb.ijqkan  Pemerintah  dan dilakukan melalui  Prakarsa  Jakarta  dibedkan  fasilitas  paiak yang bersifat terbatas baik  jangka  waktunye (reslruktutisasi tahun 2000 sampai dengan 2002) meupun  fenis fasilitasnya yaitu berkcnaan dengan: . pembebasan uteng (haircutl,
. pengalihan haila kepada  kreditur untuk penyelesaian utang  (dabf  fo assafswap), t perubahan .mng menjadi penyertaan modal (cbbt to equity swap) 17)Dalam  rangka  des€nttali€ad fiskal guna menuniang  otonomi daerah, peneri4aan negara dari Pajak  Penghasihn orang pribadiddam negeri dan Paiak Penghasilan pasal2l dibagi: . 80% untuk  Pemedntrah Pusst o 20o/o untuk  Daerah tempat Wajib Pajak tedafrar.
Dan  20% bagian  Daerah tercebut dibagi l4i yaitu: o 4QYo untuk Ploptnsi . 60% untuk lGbupden/Kota tempat Waiib Pajak  orang pribadi dahm nsgeri dan atau Pemotong  PPh paEal 21
terdaftar.
c) UU Na. 18 Tahun zOn frlnllirry prubahan kdua atu W IUo 8 Tahun,g8:t,t$tang PPN &n WnHt
(1) PErluasqn qbiet PPN Pada  pdnsipnya  gemue,barang  dan iasa rnetupakan obiek PPN, karena  PPN diksnakan  ates kongumd barang  dan atau jasa di dalam  Drerah  Pabean.  Oleh karenaitu  semua  barang dan iasa dikenakan PPN pade sornua tingkatan
produksi/dlslribusi/pcrnasaran.  Mekanisme  pengkreditan Pajak Masukan stAs PAiak  Kcluaran yang dilenapkan pada PPN dengan eendidnya akan  mengdiminir  sfek pdak berganda yang menyebabkan !'PN meniadi nqral terhadap  prcdukai,  distdbusi maupun pgmasa€n, Namun dcngan pertimbangan etonomi, sosial dan budaya tllak gemua bamng dan atau jaoa dlkenakan PPN.  Untuk kepastktn hukurn, kdompok banang-barang yang tidak dikenakan,pajak tebh dbebrdkan dengan jclas dalam perubahan Undangpundeng Pajak Pertambahan Nilaidan  Pajak
BINA EKON.OMI / Novenher' 20@
I
' Penjualan Atas Banang Mewah rahun 2000;  yaitu barang- barang hasil pertambangan atau pengeboran yang oiamSil langsung  dad^sumbemya  seperti minyaR mentah, Of Oesi, Ugi eras, biji tembaga  dan sejenisnya  ; barang-barang kebutuhair pokok yang sangat  dibutuhkan oleh masyara[at banyak; barang-barang yang sudah dikenakan pajait daerah; s'ertd barang-barang yang merupakan alat tukar. pada Undang- y$.an.g_ yang sekarang berlaku kelompok banang  dan jasa yan'g tidak  dikenakan  PPN dan ppnBM diletapkan  dengan ireratirrai Pemerintah.
Perfuasan obJek  Pajak pada  sektor  pertanian, petemakan dan ped<ebunan di samping untuk niemberikan  kepastian hukum juga dimaksudkan untuk merangsang investaii  pada sektor tersebut.  Investor diharapkan akan lebih tertarik uniuk menanamkan modalnya  pada sektor pertanian,  perkebunan  dan perikanan karena Pajak Masukan yeng dibayar bisa dikreditkan. untuk melindungi Pengusaha  kecil,  maka batasan  pengusaha kecilyang dibebaskan dari pengenaan ppN akan Ciniifkin.
(2) Menaikan  Tarif Pajak Penjualan Atras Barang Meuvah
Untuk lebih membedkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat  serta dalam upaya mengendalikan  pota koneumsi mayarakat yang tidak  prcduktif, maka tarif pajak penjualan  Atas ' Barang  Mewah dinaikkan.  Kebijakan ini seiring dengan semangat reformasi dalam pemulihan ekonomi nasional, dimina dukungan'dan peran  serta  aktif mayarakat sangat dibutuhkan.
(3) Dasar Pengenaan PaJak ,Dalam'perubahan Undang.undang  pPN Tahun  2000, dibedakan antara da3ar Pengenaan.fajak  untuk perhilungan ppn BM dan
Fengenia'an''Pajak'  Pertaimbahan  Nilai- ada6fr  harga jual,
dengan Pajak Penjualan Atras Baring Mewah, tidak  termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
(4) Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Dalam perubahan Undang-undang ppN ini, pajak Masukan  dan Pajalr  Keluaran  yang sebelumnya menganut "casfi basrd diubah menjadl"accrual  baslsf
(5) Pengkreditan Pajak Masuken a. Pengkrcdrtan  Pajak Masukan  bagi pengusaha Kena pajak
' yang belum berprcduksi.
Apabila  dalam suatu M'asa pajak, pengusaha  Kena pajak belum  berproduksi atau belum melakukan penyenahan B.arang !(ena Pajak dan atrau Jasa Kena pajak dbn atau ekspor  Barang Kena  pajak, Maka pajak Mirsukan yang dapat  dikredilkan Vqng dibayar pada saat peroletran Baran! Kena Pajak,  penerimaan Jasa  Kena pajak, pemanfaatai
BINA EtrONOMI  / Novehbei'Z0h0
lsz

## I
Barang Kena Pgiak tklak berwujud dari luar Darah Pabean dan Jase  Kena  Paiak dad,llnr- Daenah Pabsan, dan atau lmpor Barang"Kena  Paiak tclap dapat  dikrpditkan. Hal ini dimaksu{kan untuk mg4berilgn  rasa keadilan kepada Pengusdra Kena Plaj$. D,i salrping_ itu, Pajak  tlaaufan yang dibayar #1 Pe4ggseha  Kena Pajak merupakan  hak Pengusaha Kena Pajak.
b. Pengkredilan Paiak Masukan untuk Masa Paiak yang tidak
Sama Terhadap Paiak  Masukan yang belum dikreditkan  dengan Pajak lGluaran Mfga PaFk yang sama,  masih dapat dikreditkan pada Masa Paiak yang tidak  sama paling lambat 3, (tiga) buhn gstglah berakhimya Masa  Pajak yang bersangkutan  sepgniang belum dibabankan sebagai biaya dan balum dllakukan pemedksaan. Ke{entuan ini dimaksudksn  untuk bttih  memberikan kepastian hukum bagi mqsyarakat Wqiib P€j*,
(6) Penyederhanaan p-eUfsanaan  dan Prosedur restitusi
PPN dikenakan qtat nilafi..tambah, Dengan demikian dari porsp€q{ talg$. p?njang. rcstilusi  hanya  dimungkinkan apa{la pengusalia mehkukn ,9ksper,  karana Paigt keluamnnya O% dau rekanan petngintah lqarena adanya pembalikan mekanisme . pgmungutal! .PPN. Pengusaha lainnya diluar eksportir dan relqqan pemedntah,  hanya mungkin mengahmi ': ' re$itusi apabila Frusahsen br.$ebut membefi banang modal atau membuat stock bahan,yang sangt matcftl. Dalam UU PPN Tahun 20!0. pengusaha hi4ya (diluar  eksportir dan rekanan pemedniah) dapd meminta  pengembalian Paiak
. Masukan untuk sdap Maga  Pajak. Di samping itu dalam Rancangan  undangrundang  Ketentuan Umum dan Tatacara
pembayaran pajak dapd dilakukan dengan melakukan pemeriksaan  kemudian.  Penyederhanaan  ini di eamping  untuk melayani hak-hak  Waiib Pajak sdini mungkin juga untuk membantu likuHitqe Wejih PaFk.
(7) Faldur Pehjuahn  (invcfin)  scbagaiFaktur  Pajak Dalam perubahan Undang-undang PPN, Faktur  penjualan yang pengisian dan memuat  ketenangan sesuai dengnn ketentuEn
, sebagaimana digturdalarnpegd,l3 ayat 5, dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.  Dengan prubahan ini beban penyelenggaraan adrniplSnli PPN,di pihak fiskus dan Wajib Pajek  diharapkah akan menjadi  lebih mudah dan murah.
(8) Fasilitas  PerpaJakan "
Fasilitas Ferpqiakan. yapg diberikan pada  perundangrundangan ' PPN sebenamya dalah merupakan distorsi terhadap pelaksariaan"Undang-undang,itu sendiri, sejalan dengan
BINA EKONOMI / Novemper 20N)
pemikiran itu, fasilitas perpajakan sedapat mungkin harus dibatasi. Setiap  ksmudahan di bidang  perpajakan hanya diberikan bila benar-benar  dipedukan. Tujuan dan maksud diberikannya  kemudahan  pada hakekatnya  uriluk memberikan fasilitas  perpajakan yang benar-benar  diperlukan terutama untuk keberhasilannya di sektor-sektor kegiatan  ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorcng perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung  pertahanan  nagional, serta memperlancar pembangunan nasional. Atas transaksi perubahan bentuk usaha,  penggabungan  usaha dau pengalihan  seluruh aktiva yang  selama ini mendapat fasilitas yakni dikecualikan dari pengenaan PPN dalam UU PPN Tahun  2000 tidak diberikan lagi, sehingga ataa  transaksi  tersebut terutang PPN.

## Penutup
Reformasi  Perpajakan 2000 menghasilkan banyak perubahan dan diharapkan tidak membuat  bingung Wajib Pajak.  Kebingungan ini disebabkan karena dari sisi Wajib Pajak  dituntut  untuk lebih  mematuhi  aturan perpajakan tapi  di sigi lain, yang kadang terabaikan,  adalah  perbaiken ncntal dari aparat pajak. Tanpa prlu memandang mana yang perlu dibenahi terletih dahulu, marilah  bersama-sama  baik Wajh Pajak, aparat peiak  maupun masyanakat untuk  seoara sungguh-sungguh  melaksanakan  Undang-undang Perpaiakan demi tercapainya tujuan  pembangunan nasional.

## Daftar Pustaka
'lncome Tax Lavtr Amendedo,  http:/ftnmr.indonesi*ottawa.org  /economy/- Eonomicissues/incometa{aw. html. "Govemmerrt  Receives  Rp 8 Trillion in Tax Revenueg", http:/lwww.indonesia- ottawa.org/economy/Economicissue9govtax2000. html. Tim Pembaharuan  Undang-undang Perpajakan.'Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, LaporanKeuangan Fiskal dan Pemeriksaan PajaKdalam Seminar Sehad Perpajakan 2000, Hotel Cmrne Plaza-Jakarta.
Tim  Pembaharuan  Undang-undang  Perpajakan.  "Sosialisasi  Undang-undang Perpajakan  Tahun 2000'dalam Seminar  Sehari  Perpajakan  2000,  Hotel $avoy  Homan-Bandung.
Tim Pembaharuan Undang-undang Perpajakan.  "Sosialisasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2000" dalam Seminar  Nasional Perpajakan 2000, UNPAR-Bandung.
BINA EKONOMI  / Nwembet 2000