## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga

## Amira Hasna Nabila
amira1911@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The majority of Indonesian migrant workers who work in the domestic sector are women. As a result, they are vulnerable to cases such as torture, violence, sexuality, and physical and emotional exploitation. In Indonesia, the rule of law against Indonesian Migrant Workers is regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. However, the existence of this regulation does  not  specifically  apply  to  non-procedural  Indonesian  Migrant Workers in the Household Sector who are victims of human trafficking. Every Indonesian Migrant Worker, whether procedural or not, has the right to be protected as part of an Indonesian citizen. Non-procedural Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector are entitled to legal protection in a preventive and repressive manner. Keywords: Legal Protection; Indonesian Migrant Workers; Domestic Workers.

## Abstrak
Pekerja Migran Indonesia khususnya yang bekerja pada Sektor Rumah Tangga mayoritasnya adalah perempuan. Akibatnya, mereka rentan mengalami kasus-kasus seperti penyiksaan, kekerasan, seksual, dan eksploitasi fisik serta emosional. Di Indonesia, aturan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, adanya aturan ini belum mengatur secara khusus terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga non prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Setiap Pekerja Migran Indonesia baik prosedural maupun tidak mempunyai hak untuk dilindungi sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga non prosedural berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Migran Indonesia;Pekerja Sektor Rumah Tangga.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia yang memiliki jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang,

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022
Copyright © 2022 Amira Hasna Nabila
How to cite: Amira Hasna Nabila,
‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32741
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
menurut Badan Pusat Statistik (BPS). 1 Akibatnya, dibutuhkan banyak lapangan kerja untuk memperkerjakan mereka. Kekurangan dari jumlah lapangan kerja membawa pemerintah Indonesia untuk melakukan pengiriman pekerja dari Indonesia ke luar negeri. Pekerja yang dikirimkan oleh pemerintah tersebut disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun berganti nama menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tahun 2017 dengan sahnya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU 18/2017). Pengertian dari Pekerja Migran Indonesia menurut UU 18/2017 pada Pasal 1 Angka 2 yaitu “Setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Mengenai kategori yang masuk dalam Undang-Undang ini telah diatur dalam Pasal 4 yang salah satu kategorinya ialah Pekerja Migran yang bekerja perseorangan atau rumah tangga. Definisi dari Pekerja Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yaitu “orang yang bekerja pada perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.” Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mayoritas dari PMI periode Tahun 2018 sampai bulan  April  2020  adalah  PMI  perempuan  sebanyak  46.133  orang. 2 Lalu, jumlah PMI yang bekerja pada sektor Informal yang termasuk dalam hal ini sektor rumah tangga ialah sebanyak 36.283 orang. 3 Dengan jumlah tersebut, banyak terjadi kasus pelanggaran hak kepada mereka yang bekerja di sektor rumah tangga yang mengalami kasus penyiksaan, kekerasan seksual, dan eksploitasi fisik, mental, serta emosional. Jumlah kasus dari PMI sektor rumah tangga mencapai 1.519 kasus berdasarkan data aduan kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) periode 2012-2020. 4
1 Badan Pusat Statistik, Keadaaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020 (BPS RI 2020).[Lvii].
2 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020 (Pusat Data dan Informasi BP2MI 2020).[2].
3 ibid .
4 Ady Thea ‘Minimnya Perlindungan Buruh Migran, Tiga Kelompok ini Rentan Tereksploitasi’ (hukum  online, 2020) < https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27971c29346/minimnya- perlindungan-buruh-migran--tiga-kelompok-ini-rentan-eksploitasi/#:~:text=Periode%202012- 2020%20Serikat%20Buruh,5%20persen%20(1.519%20kasus) > accesed 26 January 2021.
Terhadap perlindungan kepada PMI sektor Rumah Tangga, tiap-tiap negara penempatan mempunyai aturan yang berbeda dan kondisi yang berbeda yang menyebabkan permasalahan terhadap pemenuhan hak dari PMI sektor rumah tangga semakin kompleks. Semua PMI membutuhkan perlindungan hukum, namun PMI sektor Rumah Tangga berhak diberikan perlindungan yang dikhususkan terlebih lagi karena mayoritas dari mereka adalah perempuan. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu UU 18/2017 sudah mengatur mengenai perlindungan PMI sektor rumah tangga namun belum secara khusus memberi aturan untuk melindungi PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural.

## Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk yang dikenal dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa dalam perlindungan hukum secara preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum terbentuknya suatu putusan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan, perlindungan hukum represif bukan untuk mencegah namun menyelesaikan terjadinya sengketa. Prinsip ini juga dikaitkan dengan konsep negara hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 5
Perlindungan Hukum Preventif, apabila dihubungkan dengan Perlindungan Terhadap PMI Sektor Rumah Tangga dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, namun juga dimaksudkan untuk membekali PMI dengan pengetahuan mengenai aturan di tempat
5 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (PT Bina Ilmu 1987).[20].

## Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
PMI bekerja. 6 Kemajuan dalam Undang-Undang ini salah satunya ialah mengakui keberadaan PMI yang bekerja pada sektor rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini perlindungan preventif dimulai dari persiapan Calon PMI sebelum melaksanakan keberangkatan. Sebelum berangkat calon PMI harus memenuhi syarat-syarat yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dalam jaminan sosial dan memiliki dokumen yang telah sesuai persyaratan sesuai dalam  ketentuan  Pasal  5.  Sebelumnya,  dalam  UU  39/2004  khusus  untuk  PMI Sektor Rumah Tangga usia minimalnya adalah 21 tahun. Menurut penjelasan dari pasal tersebut mengapa membedakan usia TKI Sektor Rumah Tangga menjadi 21 dikarenakan dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang interns dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasikan. Oleh karenanya ketentuan minimal 21 tahun ini, diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Sukitjo dan Sangap menilai bahwa dengan adanya pasal tersebut diskriminatif terhadap usia produktif yang berada pada rentang usia 18-21 tahun, tidak adil serta mengabaikan fakta yang ada bahwa kurang lebih 70 persen tenaga produktif berusia 18 tahun ke atas. 7 Aturan ini memang dianggap merugikan di kalangan PMI terutama PMI sektor Rumah Tangga yang rata-rata usianya adalah 18-21 tahun. Akibat adanya aturan ini, mereka jadi tidak bisa berangkat dan bekerja sesuai apa yang seharusnya menjadi haknya. Aturan mengenai umur ini yang melanggar hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia. Selain itu dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini mengimplementasikan bahwa usia di atas 18 tahun, bukan lagi
6 Moh. Nizar, Astiwi Aisyah, dan Aman Toto Dwijono, ‘Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia’ (2018) 20 Jurnal Sosiologi.[99].
7 Mys, ‘Masalah Hukum Pembatasan Usia Dalam Undang-Undang’ (Hukum Online, 2007)
<, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16041/masalah-hukum-pembatasan-usia-da - lam-undangundang/>, accessed  27 Januari 2021.
termasuk dalam golongan anak. Pemerintah Indonesia membuat kemajuan dengan hapusnya pembatasan umur 21 tahun tersebut dan diganti menjadi 18 tahun pada UU 18/2017. Persyaratan ini mendukung hak-hak untuk bekerja bagi para PMI sektor rumah tangga di bawah umur 21 tahun dan persyaratan tersebut merupakan salah satu langkah preventif dari pemerintah dalam masa sebelum bekerja.
Persyaratan untuk CPMI tersebut juga merupakan bagian dari perlindungan hukum administratif yang diatur dalam UU 18/2017 Pasal 8 ayat (2) huruf b mengenai penetapan dan kondisi kerja. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) huruf a mengatur mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Salah satu dokumen tersebut yaitu adalah dokumen Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 18/2017. Perjanjian Kerja pada dasarnya merupakan perjanjian yang memuat kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan yang menyebabkan adanya hubungan kerja. 8 Permasalahan yang sering dihadapi oleh PMI sektor Rumah Tangga salah satunya ialah pelanggaran perjanjian kerja. Pelanggaran ini dilakukan terhadap isi dari perjanjian kerja seperti masalah upah dan masalah cuti. Jumlah dari aduan mengenai gaji yang tidak dibayar adalah sebanyak 271 laporan, pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir adalah sebanyak 193 laporan, laporan ini merupakan laporan yang dilaporkan ke crisis center BP2MI. 9 Permasalahan ini ditambah dengan keadaan pandemi COVID-19 yang membuat PMI sektor rumah tangga mengalami pemotongan gaji, jam kerja yang bertambah, hak libur yang hilang, dilarang keluar rumah sehingga untuk menunaikan ibadah dan mempunyai waktu istirahat juga sulit. 10 Hal-hal yang
8 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan ( Pustaka Setia 2013).[110].
9 Mega Putra Raya, ‘Beragam Aduan TKI, Kekerasan Majikan hingga Tak Punya Ongkos Pulang’  (Detik  News,  2017)  <https://news.detik.com/berita/d-3664486/beragam-aduan-tki-ke - kerasan-majikan-hingga-tak-punya-ongkos-pulang> accessed 28 Januari 2021.
10 Ita, ‘Cerita Pilu Pekerja Migran Indonesia: Tak Digaji Hingga Tidur di Atas Lemari’ (Detik News, 2020) <https://news.detik.com/bbc-world/d-5009737/cerita-pilu-pekerja-migran-indone- sia-tak-digaji-hingga-tidur-di-atas-lemari> accessed 28 Januari 2021.

## 6 Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
dialami oleh PMI sektor rumah tangga ini merupakan pelanggaran dari pemberi kerja yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.
Selain adanya dokumen perjanjian kerja, Pasal 13 UU 18/2017 mengatur mengenai dokumen lain seperti surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah,sertifikat kompetensi kerja,surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja dan Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU 18/2017 ini juga mengatur perlindungan teknis PMI yaitu pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, melakukan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Jaminan Sosial, fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pembinaan serta pengawasan.
Perlindungan Hukum Represif dilakukan pemerintah dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu pemerintah mewajibkan bagi seluruh PMI termasuk PMI sektor Rumah Tangga beserta keluarganya untuk ikut serta dalam asuransi yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam UU 18/2017 Pasal 29. Aturan lebih lanjut mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Permenaker 18/2018) Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam aturan tersebut, Calon PMI maupun PMI wajib terdaftar dalam kepesertaan JKK dan JKM menurut ketentuan Pasal 2 Permenaker 18/2018. Permenaker ini juga mengatur mengenai adanya JHT (Jaminan Hari Tua) namun tidak diwajibkan untuk seluruh PMI.
Dari  adanya  ketiga  program  tersebut,  menandakan  bahwa  pemerintah Indonesia telah melakukan usaha memperbaiki aturan dan cakupan dari apa yang bisa diklaim menggunakan jaminan sosial dengan bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi PMI Sektor Rumah Tangga yang mengalami resiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tua. Namun, dalam aturan ini tidak mencakup jaminan apabila hak-hak PMI Sektor Rumah Tangga dilanggar di negara setempat seperti isu gaji yang tidak dibayar, kekerasan seksual belum termasuk dalam jaminan ini. Padahal selama ini PMI Sektor Rumah Tangga paling banyak mengalami isu-isu tersebut. Perlindungan represif lainnya, dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan moratorium pengiriman PMI. Salah satu contoh dari moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah moratorium ke Timur Tengah sejak tahun 2015. Tujuan dari pengiriman ini adalah untuk mengurangi persoalan-persoalan akan kerentanan PMI Sektor Rumah Tangga yang banyak mengalami kasus kekerasan di negara penempatan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di  Negara-negara  Kawasan  Timur  Tengah.  Selain  itu  upaya  hukum  represif dilakukan oleh Pemerintah terhadap PMI Sektor Rumah Tangga melalui BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditempatkan di masing-masing negara penempatan, sehingga jika ada PMI Sektor Rumah Tangga yang terlibat masalah hukum atau masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan lainnya dapat melaporkan kepada kedua badan tersebut.

## Problematika dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Hak-hak Pekerja Migran Indonesia sektor Rumah Tangga
Melihat beberapa pasal yang ada dalam UU 18/2017, sesungguhnya undang- undang yang membahas mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini sudah mengalami beberapa kemajuan dalam hal memberi perlindungan kepada para PMI, termasuk dalam hal ini PMI sektor rumah tangga. Undang-Undang ini memang dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU 39/2004 yang memiliki banyak permasalahan. Beberapa kemajuan dapat dilihat

## Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
dengan beberapa aspek-aspek yang baru diatur dalam Undang-Undang ini. Aspek- aspek tersebut salah satunya ialah aspek perlindungan. Dalam aspek perlindungan ini, UU 18/2017 telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya, yang mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Selain itu, UU 18/2017 ini juga telah memperjelas distribusi atas pembagian kewenangan mengenai pelayanan terhadap PMI, yang sebelumnya masih bersifat sentralistik, dimana semua diserahkan kepada Pemerintah Pusat, sekarang menjadi bersifat desentralistik, sehingga Pemerintah Pusat membagi kewenangan tersebut secara jelas seperti yang telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43. 11 Tak hanya Pemerintah  Daerah  saja  dimana  Pemerintah  Daerah  terbagi  menjadi  Pemerintah Provinsi kemudian Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk lebih memperkuat perlindungan  terhadap  para  PMI,  Pemerintah  Desa  dalam  Undang-Undang  ini juga diberikan wewenang. Pemerintah Desa diberikan lima amanat perlindungan yaitu  pemberian  informasi,  verifikasi  data  dan  juga  pencatatan  kependudukan PMI serta pemantauan keberangkatan, kepulangan juga pemberdayaan PMI. 12
Kelebihan lainnya dari Undang-Undang ini ialah, Pembagian atas wewenang mengenai peran untuk mengatur, membina serta mengawasi yang merupakan tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,sedangkan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan, juga menyelenggarakan penempatan dilakukan oleh Badan yaitu BP2MI. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas akan mempersempit kemungkinan  terjadi  konflik  antar  lembaga  dan  kewenangan.  Oleh  karena  itu, melalui  adanya  Pasal  46  ayat  2  UU  18/2017  memperjelas  mengenai  tanggung jawab BP2MI yang meskipun diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, BP2MI tetap harus berkoordinasi dengan Menteri sehingga terdapat kejelasan dalam melakukan kerjasama antar instansi. 13 Undang-Undang ini menitikberatkan
11 Savitri Wisnu Wardhani, [et.,al.] Buku  Saku  Memahami  Undang-Undang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI (Jaringan Buruh Migran a/n The Institute of Ecosoc Rights 2018).[58].
12 ibid .
13 ibid .[58-59].
kewenangan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga, BP2MI atau Badan dalam melaksanakan tugasnya sudah tentu berkoordinasi dengan kedua Pemerintah tersebut. Kelebihan lainnya yakni, adanya sistem bernama Layanan Terpadu Satu Atap (LSTP) dimana dalam UU 18/2017 ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang 18 Tahun 2017 sudah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang memberangkatkan PMI yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen menurut ketentuan Pasal 84 ayat (1), kemudian bagi orang perorangan di Pasal 81 dan Pasal 85. Aturan ini dapat ikut turut melindungi PMI dari kerentanan akan dikirimkan dengan dokumen tidak lengkap, non dokumen atau dengan non prosedural. Istilah-istilah yang digunakan bermacam-macam untuk menyebutkan PMI tersebut yakni dokumen yaitu undocumented migran worker , unauthorized migran worker , irregular migran worker , illegal migran worker atau juga pendatang haram. 14 Namun pemidanaan pelaku, penyalur, atau pejabat saja sebagai salah satu bentuk pencegahan pengiriman PMI non prosedural harus juga dibarengi dengan adanya perlindungan hukum bagi PMI non prosedural ini khususnya kepada PMI Sektor  Rumah  Tangga  yang  sangat  rentan.  Dalam  UU  18/2017  tidaklah  diatur bahwa PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural juga merupakan bagian dari PMI yang dilindungi. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang juga menganut prinsip HAM dalam menjalankan pemerintahannya diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi hak-hak dari seluruh warganya tanpa terkecuali hak-hak dari PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural. Beberapa contoh kasus yang dialami oleh para PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural ialah meninggal karena dianiya yaitu pada kasus Adelina Sau, kemudian Lia Syantia yang juga dijanjikan kerja di Abu Dhabi namun malah dipekerjakan di Arab Saudi dan dokumennya dirampas.
Padahal Arab Saudi merupakan salah satu negara yang terkena moratorium dari pemerintah. Namun, sejak Kepmenaker mengenai moratorium tersebut dikeluarkan, yaitu Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 malah menjadi salah satu penyebab akan
14 Sefriani, ‘Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional’ (2013) 13 Dinamika Hukum.[246].

## Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
terjadinya perdagangan manusia. 15 Beberapa dari PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural saat mengalami permasalahan dengan majikannya tidak berani untuk melaporkannya kepada pemerintah Indonesia karena takut akan status mereka yang ilegal. 16 Selain itu, mereka tidak bisa mengklaim apa yang menjadi haknya karena status mereka. Seperti contohnya di Malaysia yang tidak memberikan fasilitas pengobatan kepada mereka yang tidak berdokumen. Kebijakan ini sangat diskriminatif terhadap perlindungan HAM dari PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural, mereka juga merupakan warga negara yang mempunyai hak asasi dan seharusnya dilindungi.
Apabila dianalisis menggunakan pendekatan HAM bentuk perlindungan HAM yang semestinya diterapkan kepada para PMI ini adalah dengan bentuk non derogable rights . HAM khususnya non-derogable rights diantaranya adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak atas perlakuan manusiawi, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas berkeyakinan dan beragama. 17 PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural dapat dikatakan merupakan korban dari tindak perdagangan orang. Mereka sangat rentan terkena pelanggaran HAM karena tidak terdaftar di data pemerintah. Hak-hak mereka rentan untuk dilanggar karena baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara setempat tidak mengetahui akan keberadaan mereka. Para PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural pun tidak mendapatkan pelatihan dan juga  perjanjian kerja seperti yang didapatkan oleh PMI Sektor Rumah Tangga yang prosedural. Sebelum diberangkatkan, banyak dari mereka yang memilih cara yang cepat dan mudah tanpa harus mendaftarkan diri secara resmi, dan juga tergiur oleh iming-iming gaji yang tinggi. Hal ini dimanfaatkan oleh calo-calo untuk menawarkan pemberangkatan mereka secara cepat dan mudah. PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural yang
15 Aditya Budiman, ‘Cerita TKI Ilegal yang Berhasil Pulang dari Arab Saudi’, (Tempo.co, 2017)  https://nasional.tempo.co/read/870802/cerita-tki-ilegal-yang-berhasil-pulang-dari-arab-sau- di/full&view=ok, accessed 30 Januari 2021.
16 Ayuk  Hardani,  ‘Politik  Hukum  Perlindungan  Non  Derogable  Rights  Pekerja  Migran Indonesia Tidak Berdokumen’ (2019) 3 Refleksi Hukum.[117].
17 ibid. [118].
telah diberangkatkan ke negara penempatan banyak yang mengalami permasalahan dan ingin dipulangkan. Ketiadaan peraturan khusus mengenai PMI Sektor Rumah Tangga ilegal membuat hak asasi mereka menjadi semakin dilanggar. Padahal Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang seharusnya menjadi acuan untuk perlindungan PMI dimanapun mereka berada baik yang berangkat dengan prosedural maupun non prosedural. 18 Selain itu, prinsip yang seharusnya diterapkan kepada PMI baik PMI Sektor Rumah Tangga prosedural maupun non prosedural ialah Prinsip equality before the law , equal protection dan non discrimination. 19
Prinsip equality before the law adalah sebuah teori yang dianut dalam Pasal  27  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  “Segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini menjadikan dasar akan adanya perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Pelaksanaan akan asas ini terhadap kasus PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang semestinya berlaku tidak hanya bagi yang prosedural saja karena mereka semua sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Selanjutnya, prinsip equal protection, memungkinkan PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan PMI lainnya. Prinsip terakhir yaitu prinsip non discrimination. Diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
18 ibid .[123].
19 ibid. [124].

## Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek  kehidupan  lainnya.”  Dari  pengertian  tersebut sifat diskriminasi merupakan salah satu hal yang sering dialami oleh PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural, mereka dibedakan haknya dengan yang prosedural dan kurang mendapatkan perlindungan. Seharusnya mereka juga mendapat perlindungan hukum yang sama sesuai dengan prinsip non discrimination ini.
Dalam instrumen HAM Internasional juga dijelaskan bahwa pekerja non prosedural ini berhak untuk menerima hak-hak seperti hak atas tempat kerja yang aman dan layak bagi keselamatan jiwanya, berhak atas upah kerja dan juga lembur seperti halnya pekerja lainnya. 20 Jadi, dengan mengacu pada prinsip-prinsip HAM tersebut, PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural juga memiliki hak yang sama dengan PMI lainnya, dan negara harus melindungi mereka dimanapun mereka berada. Perlindungan hukum yang diberikan seperti jaminan sosial, mereka juga sudah sepatutnya dapat ikut mendaftarkan diri menjadi peserta. Bentuk perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah dengan upaya preventif dan represif. Salah satu upaya pencegahan pengiriman PMI Sektor Rumah Tangga ilegal adalah dengan kerjasama antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat membentuk LTSA untuk memberikan pelayanan administrasi yang cepat, efektif dan efisien sehingga diharapkan dengan pelaksanaan LTSA ini, para CPMI yang hendak berangkat ke negara penempatan dipermudah untuk proses administrasinya dan mencegah mereka mendaftarkan diri secara non prosedural.
Terhadap para PMI khususnya Pekerja Rumah Tangga, dalam Undang- Undang ini belum ada pasal yang secara khusus menaungi perlindungan khusus terhadap mereka khususnya kepada para perempuan. 21 Padahal mayoritas dari PMI adalah Pekerja di sektor Rumah Tangga yang sangat membutuhkan perlindungan secara khusus. Terhadap perlindungan PMI harus disertai dengan langkah-langkah
20 ibid .[255].
21 Lelisari, Imawanto, dan Fahrurrozi  ‘Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’(2019)13 GARA.[234].
konkrit mencabut kebijakan-kebijakan lama yang sudah usang dan menyegerakan adanya transisi perubahan tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbasis pada tanggungjawab negara atas perlindungan warganya dan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan dan kesetaraan gender.
Perlindungan terhadap para PMI Pekerja Rumah Tangga tidak cukup apabila hanya diwujudkan dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saja, namun langkah ini harus juga disertai dengan adanya langkah- langkah dari pemerintah untuk membenahi kebijakan lama dan memperbaharui kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi yang baru dan sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Diperlukan transisi perubahan tata kelola migrasi dengan berbasis pada tanggung jawab oleh negara kepada para warganya. 22
Selain itu di dalam negeri, untuk memberikan perlindungan terhadap para Pekerja  Migran  di  sektor  Rumah  Tangga,  Pemerintah  perlu  untuk  meratifikasi Konvensi ILO 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, dan perlu untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi Undang-Undang yang sah. Konvensi ILO ini hadir untuk mengakui kontribusi pentingnya pekerja rumah tangga terhadap perekonomian secara global dan masih terus menerus diremehkan yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung sehingga rentan mengalami diskriminasi dalam hal kondisi kerja, dan pekerjaan, pelecehan hak asasi. Sehingga perlu bagi mereka untuk diberikan standar umum dengan standar yang lebih khusus  yang bertujuan agar terpenuhi nya hak mereka secara utuh. Mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dari tahun 2004 hingga sekarang. Rancangan ini masuk dalam prolegnas dan sudah menjadi Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan di sahkan. Padahal Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga penting untuk disahkan karena menyangkut hak dan nasib dari Pekerja Rumah Tangga itu sendiri baik di dalam

## Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
negeri maupun Pekerja Rumah Tangga Migran. Dalam melindungi pekerja rumah tangga migran, tentunya perlu ada payung hukum dan pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja terlebih dahulu di dalam negeri, sehingga pemerintah dalam melindungi pekerja migran sektor rumah tangga, memiliki payung hukum yang jelas juga di dalam negeri. Selain itu, dalam hal berdiplomasi, Indonesia memiliki payung hukum yang jelas saat berhadapan dengan negara penempatan. UU 18/2017 telah memberikan hak bagi para PMI termasuk PMI sektor Rumah Tangga untuk memperoleh  perlindungan  dan  bantuan  hukum  melalui  adanya  Pasal  6  huruf  g.
Namun tidak ada prosedur lebih lanjut mengenai cara-cara mendapatkan bantuan hukum tersebut dan tidak ada teknis jelasnya.

## Kesimpulan
UU 18/2017 menjadi Undang-Undang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dari Pekerja Migran Indonesia. Sebelum dikeluarkannya UU 18/2017 ini, Pekerja Migran Indonesia sektor rumah tangga belum diakui dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, namun dengan kehadiran Undang-Undang ini, Pekerja Migran Sektor Rumah Tangga diakui sebagai bagian dari Pekerja Migran Indonesia dalam  Pasal  4  ayat  (1).  Pengakuan  mengenai  adanya  Pekerja  Migran  Indonesia Sektor Rumah Tangga dan terbitnya UU 18/2017 membawa kemajuan bagi eksistensi perlindungan mereka. Namun terhadap PMI Sektor Rumah Tangga non prosedural belum adanya aturan yang menaungi hak-hak mereka, oleh karenanya UU 18/2017 juga sepatutnya turut memberikan perlindungan kepada mereka tanpa terkecuali. Bentuk perlindungan hukumnya adalah preventif dan represif.

## Daftar Bacaan

## Buku
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari 2020 (Pusat Data dan Informasi BP2MI 2020).
Badan Pusat Statistik, Keadaaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2020 (BPS

## RI 2020).
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (PT Bina Ilmu 1987).
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan ( Pustaka Setia 2013).
Savitri Wisnu Wardhani, [et.,al.] Buku  Saku  Memahami  Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI (Jaringan Buruh Migran a/n The Institute of Ecosoc Rights 2018).

## Jurnal
Ayu k Hardani, ‘Politik Hukum Perlindungan Non Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen’ (2019) 3 Refleksi Hukum.
Lelisari, Imawanto, dan Fahrurrozi  ‘Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’(2019)13 GARA.
Moh. Nizar, Astiwi Aisyah, dan Aman Toto Dwijono, ‘Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia’(2018)  20 Jurnal Sosiologi.
Sefriani, ‘Perlindungan HAM Buruh Migran Tak Berdokumen Berdasarkan Hukum Perdagangan dan Hukum HAM Internasional’ (2013) 13 Dinamika Hukum.

## Laman
Aditya Budiman, ‘Cerita TKI Ilegal yang Berhasil Pulang dari Arab Saudi’, (Tempo. co, 2017)  https://nasional.tempo.co/read/870802/cerita-tki-ilegal-yang- berhasil-pulang-dari-arab-saudi/full&view=ok, dikunjungi pada tanggal 30 Januari 2021.
Ady Thea ‘Minimnya Perlindungan Buruh Migran, Tiga Kelompok ini Rentan Tereksploitasi’(hukum  online, 2020) <https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5f27971c29346/minimnya-perlindungan-buruh-migran--tiga- kelompok-ini-rentan-eksploitasi/#:~:text=Periode%202012-.2020%20 Serikat%20Buruh,5%20persen%20(1.519%20kasus)> dikunjungi pada tanggal 26 Januari 2021.
Ita,  ‘Cerita  Pilu  Pekerja  Migran  Indonesia:  Tak  Digaji  Hingga  Tidur  di  Atas Lemari’ (Detik News, 2020 ) <https://news.detik.com/bbc-world/d-5009737/ cerita-pilu-pekerja-migran-indonesia-tak-digaji-hingga-tidur-di-atas-lemari> dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2021.

## 16 Amira Hasna: Perlindungan Hukum Terhadap...
Mega Putra Raya, ‘Beragam Aduan TKI, Kekerasan Majikan hingga Tak Punya  Ongkos  Pulang’  (Detik  News,  2017)  < https://news.detik.com/ berita/d-3664486/beragam-aduan-tki-kekerasan-majikan-hingga-tak-punya- ongkos-pulang> dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2021.
Mys, ‘Masalah Hukum Pembatasan Usia Dalam Undang-Undang’ (Hukum Online,
2007) <, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16041/masalah- hukum-pembatasan-usia-dalam-undangundang/> dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141).