Sri Hudiarini, Internalisasi Nilai Islam Wasathiyah, Pancasila …

## Internalisasi Nilai Islam Wasathiyah, Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Mahasiswa Pendekatan Model Value Learning
Sri Hudiarini Politeknik Negeri Malang hudiarini@gmail.com
Abstract
This research is a qualitative descriptive study intended to describe  and  describe  existing  phenomena,  both  natural and  human  engineering,  which  pay  more  attention  to characteristics, quality, and related  to  ongoing events and related  to  current  conditions.  Pancasila  and  Citizenship Education aims to build the character (character building) of  the  Indonesian  nation,  citizen  participatory  skills,  and responsibility in the nation and state's life. To achieve this goal,  it  is  necessary  to  have  the  proper  selection  of  the learning model used and in research conducted on students at the State Polytechnic of Malang.
Keywords:  Islam  Wasathiyah,  Pancasila,  Citizenship, Character, Value Learning Model.
Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif    kualitatif, yang ditujukan
untuk mendeskripsikan dan menggambarkan  fenomena  yang  ada,  baik  bersifat alamiah  maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan juga berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dan berkaitan dengan kondisi sekarang. Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  bertujuan  untuk  membangun karakter (character building) bangsa Indonesia, kecakapan partisipatif warga negara dan bertanggungjawab  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tadi  diperlukan adanya  pemilihan  yang  tepat  terhadap  model pembelajaran  yang  akan  dipakai,  dan  dalam  penelitian yang  dilakukan  terhadap  mahasiswa  di  Politeknik  Negeri Malang.
Kata kunci : Islam Wasathiyah,
Pancasila,
Kewarganegaraan, Karakter, Model Value Learning.

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar dan menjadi kunci utama dari perkembangan manusia agar mereka memiliki  ilmu  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan  bangsa  dan negaranya. Dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa tujuan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, mempunyai tujuan untuk  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  ahlak  mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 1
Demikian  juga,  ayat  5  nya  menyebutkan  bahwa  usaha  dari Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  akan tetapi  tetap  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradaban  serta  kesejahteraan umat  manusia.  Pembelajaran  merupakan  suatu  proses  interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik dalam yang biasa dilakukan  di  lembaga  formal  seperti  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas maupun di Perguruan Tinggi. 2
Dalam  proses  ini  pendidik  dituntut  untuk  mempunyai kemampuan  dasar,  motivasi,  latar  belakang  akademik  yang memadai. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik  agar  anak  didiknya  merasa  nyaman  dan  mempunyai motivasi  serta  senantiasa  semangat  dalam  dalam  mengikuti perkuliahan,  untuk  itulah  diperlukan  pemilihan  model pembelajaran  yang  tepat.  Yang  mana  harus  disesuaikan  dengan jenis  materi  yang  akan  disampaikan,  karakteristik  peserta  didik, serta  situasi  atau  kondisi  dimana  proses  pembelajaran  tersebut berlangsung. 3
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu  mata  kuliah  yang  wajib  diberikan  dari  tingkat  dasar  hingga perguruan  tinggi.  Pendidikan  Kewarganegaraan  diharapkan mampu  memberikan  perhatiannya  kepada  pengembangan  nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik. Dan scara  umum bertujuan pula  untuk  membangun  karakter  (character  building)  bangsa
1 Ahmad  Zarkasyi,  ‘Policy  on  Access,  Quality  and  Competitiveness  Islamic Education’, Educatio: Jurnal Pendidikan STAIM Nganjuk, 2.1 (2017), 64–83.
2 Ali  Ismail  Shaleh  and  Fifiana  Wisnaeni,  ‘Hubungan  Agama  Dan  Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’,  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  1.2  (2019),  237–49 <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
3 W Wasehudin, ‘Pancasila as The Code of Conduct Paradigm (Comparative Study  of  National  Education  And  Islamic  Studies)’,  Halaqa:  Islamic  Education Journal, 4.2 (2020), 155–61 <https://doi.org/10.21070/halaqa.v4i2.983>.
Sri Hudiarini, Internalisasi Nilai Islam Wasathiyah, Pancasila …
Indonesia  antara  lain,  membentuk  kecakapan  partisipatif  warga negara  yang  bermutu  dan  bertanggungjawab  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  menjadikan  warga  negara  Indonesia yang  cerdas,  aktif,  kritis  dan  demokratis,  namun  tetap  memiliki komitmen  menjaga  persatuan  dan  integritas  bangsa,  dan mengembangkan  kultur  demokrasi  yang  berkeadaban,  yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. 4
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  ingin  mengambil permasalahan  mengenai  model  pembelajaran  yang  dilakukan dalam  penyampaian  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan di Politeknik Negeri Malang.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Penelitian  kualitatif  ini  dilakukan  karena  peneliti  ingin mengeksplor
fenomena-fenomena
yang tidak dapat
dikuantifikasikan  yang  bersifat  deskriptif  seperti  proses  suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu  konsep  yang  beragam,  karakteristik  suatu  barang  dan  jasa, gambar  gambar,  gaya-gaya,  tata  cara  suatu  budaya,  model  fisik suatu artifak dan lain sebagainya. 5
Demikian pula terkait pendapat Sugiyono menyatakan bahwa penelitian  kualitatif  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  analisis  data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 6
Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu hasil pengamatan, hasil catatan di lapangan dan hasil  wawancara  dosen  dan  mahasiswa  serta  data  sekunder  yang meliputi  data  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan atau melalui literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4 Sanhedrin  Ginting  and  Yulia  Anita  Theresia  Siagian,  ‘Hubungan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dengan Karakter Siswa Di SMP Swasta HKBP Belawan  Tahun  Ajaran  2019/2020’,  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 2.1 (2020), 54–75.
5 Mohammad  Mulyadi,  ‘Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya’, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 15.1 (2013), 128 <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
6 haries  pribady,  ‘Pengantar  Metodologi  Penelitian  Linguistik’,  2019 <https://doi.org/10.31227/osf.io/n7ghz>.

## Kajian Pustaka Nilai Islam Wasathiyah dalam Pancasila
Menurut  Al-Asfahaniy  dalam  bukunya  Mufradat  al-Fadzul Qur’an mendefinisikan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah- tengah  diantara  dua  batas  atau  dengan  keadilan,  yang  tengah- tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja, wasathan juga bermakna  menjaga  dari  bersikap  ifrath  dan  tafrith  dalam kehidupan  beragama. 7 Ibnu  ‘Asyur  mendefinisikan  kata  “wasath” dengan dua makana. Pertama, definisi secara etimologi, kata wasath berarti sesuatu yang berada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi secara terminologi  bahasa,  makna  wasath  adalah  nilai-nilai  Islam  yang dibangun  atas  dasar  pola  pikir  yang  lurus  dan  pertengahan,  tidak berlebihan dalam hal tertentu. 8
Senada  dengan  hal  tersebut  menurut  al-Thabari  wasath sendiri berarti terpilih, adil, dan komprehensif karena terintegrasi dari  seluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Islam  moderat  yang didengungkan  oleh  banyak  kalangan  dan  pemerintah  tentunya bukan hanya sebatas konsep dan wacana belaka, akan tetapi wajib di implementasikan di tataran kehidupan. Ia harus menjadi gerakan dengan  teladan  nyata  dari  para  pemimpin,  ulama,  dan  para cendekia  bahwa  Islam  benar-benar  mengedepankan  tasamuh  dan toleransi dan kejamaahan. 9
Upaya  membawa  Islam  sepenuhnya  ke  jalur  wasathiyah bukanlah  hal  yang  mudah.  Selain  soal  pemahaman,  keadilan  juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diciptakan.
Ajaran-ajaran  wasathiyah  harus  dibawa  ke  periode  modern hingga  kontemporer  dan  disebarluaskan  ke  berbagai  negara  di seluruh  dunia.  Umat  Islam  harus  menegaskan  kembali  peran  dan tanggungjawab  moral  para  cendekiawan  Muslim  untuk
7 Abdi  Yalida,  ‘Pendiidikan  Karakter  Yang  Berbasis  Pada  Nilai-Nilai Pancasiladi Kelas Iv Sdn No.88 Kota Tengah Kota Gorontalo’, 1.88 (2015), 23–32.
8 Zainun Wafiqatun Niam, ‘Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan  Lil  ‘alamin:  Peran  Nu  Dan  Muhammadiyah  Dalam  Mewujudkan  Islam Damai Di Indonesia’, Palita: Journal of Social Religion Research, 4.2 (2019), 91–106 <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>.
9 Muhlil Musolin, ‘The Virtues of Maqasid Al-Syari ‘ Ah in Pancasila As the State Philosophical Basis of the Indonesian Republic’, Journal Dialog, 43.1 (2020), 59–74.
Sri Hudiarini, Internalisasi Nilai Islam Wasathiyah, Pancasila …
memastikan  dan  memelihara  generasi  masa  depan  untuk membangun peradaban Ummatan Wasatan. 10
Menurut  Wahbah  al-Zuhayli  yang  dikutip  oleh  Muhammad Muhsin  Muiz,  dalam  percakapan  umum  di  antara  kalangan masyarakat  di  masa  kita,  wasathiyah  berarti  moderasi  dan keseimbangan  i’tidal  dalam  keimanan,  moralitas  dan  karakter. 11 Karakter  yang  dimaksud  adalah  karakter  dalam  cara memperlakukan  orang  lain;  dan  dalam  sistem  terapan  tatanan sosial-politik dan tata pemerintahan. Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme  tatharruf  yang  menurut  pandangan  Islam  dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syariah.

## Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah  yang  mempelajari  tentang  cakupan  dari  berbagai  disiplin ilmu, baik ilmu negara, ilmu pemerintahan, ilmu hukum dan realita yang  ada  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  secara kontemporer  merupakan  bagian  cabang  ilmu  filsafat  yang membicarakan  tentang  pengembangan  pendidikan  nilai  dan pendidikan  pembentukan  kepribadian  warga  negara,  bangsa  dan negara.
Mata  kuliah  ini    mengingatkan  kita  betapa  pentingnya  nilai- nilai akan hak dan kewajiban dari seorang warga negara, sehingga segala  sesuatu  yang  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  dan  cita-cita bangsa.  Karena  nilai  pentingnya,  pendidikan  ini  telah  diterapkan sejak  dini  di  setiap  arena  pendidikan  dari  paling  awal  hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa menjadi kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. 12
Tujuan  utama  dari  mata  kuliah  ini  adalah  untuk menumbuhkan  wawasan  dan  kesadaran  akan  negara,  sikap  dan perilaku yang mencintai tanah air dan membangun budaya bangsa, wawasan tentang negara kepulauan, dan ketahanan nasional dalam penerus  bangsa  masa  depan  yang  sedang  dan  sedang  belajar  dan akan  menguasai  pengetahuan  ilmiah  dan  teknologi  serta  seni. Selain  itu  pendidikan  kewarganegaraan  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  bangsa  Indonesia  yang  berbudi  luhur,
10 Nanah  Sujanah,  S  Ag,  and  M  Si,  ‘Islam  Wasathiyah  Dalam  Bingkai Kemajemukan Indonesia’, Civil Education, 6.2 (2020), 39–62.
11 Umi  Kulsum,  ‘Konstelasi  Islam  Wasathiyah  Dan  Pancasila  Serta Urgensinya  Dalam  Bernegara  Perspektif  Maqasid  Al-Syari’ah’,  Journal  of  Islamic Civilization, 2.1 (2020), 51–59 <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.
12 Hamdan  Zoelva,  ‘Relasi  Islam,  Negara,  Dan  Pancasila  Dalam  Perspektif
Tata Hukum Indonesia’, Journal de Jure, 4.2 (2012), 99–112
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2980>.
kepribadian,  mandiri,  maju,  tangguh,  profesional,  bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
Menurut Sumarsono, kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  seperangkat  tindakan  cerdas,  penuh  rasa tanggungjawab,  dapat  memecahkan  masalah  hidup  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  dengan  menerapkan  konsepsi  falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. 13
Visi  matakuliah  pengembangan  kepribadian  merupakan sumber  nilai  dan  pedoman  dalam  pengembangan  dan penyelenggaraan  program  studi,  guna  mengantarkan  mahasiswa memantapkan  kepribadiannya  sebagai  manusia  Indonesia seutuhnya. Selain itu juga diharapkan untuk membawa mahasiswa melihat  inti  dari  suatu  persoalan  secara  lebih  mendalam  dengan melalui  khayalan,  penglihatan  maupun  pengamatan.  Dengan melakukan  hal  itu  secara  baik,  akan  menjadikan  kepribadian mahasiswa lebih baik. 14
Dengan  visi  di  atas,  kiranya  pendidikan  kewarganegaraan diharapkan  berperan  penting  dalam  memantapkan  kepribadian manusia (dalam hal ini mahasiswa) seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan  dan  keterpaduan  antara  kemantapan  unsur  rohani  dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan bathin.
Misi  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  untuk  membantu mahasiswa  memantapkan  kepribadiannya,  agar  secara  konsisten mampu mewujudkan  nilai-nilai  dasar  Pancasila.  Pengamalan  nilai- nilai  Pancasila  dapat  melalui  berbagai  jalur,  salah  satunya  adalah melalui  pendidikan.  Oleh  karenanya,  melalui  pendidikan kewarganegaraan  diharapkan  mahasiswa  dapat  memahami  dan mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  pribadi, keluarga,  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  dan  bahkan dalam  percaturan  internasional  sekalipun.  Dengan  kata  lain, matakuliah  pendidikan  kewarganegaraan  mempunyai  kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Sedangkan yang menjadi landasan hukum dari penyelenggaraan  mata  kuliah  ini  di  lingkungan  Pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi adalah : 15
13 Tobibatussaadah,  ‘Pancasila  Sebagai  Filsafat.....’,  Journal  Nizham,  06.2 (2018), 49–58.
14 Musolin. 15 Kemendikbud, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional’,  Kemendikbud,  2003,  6–6 <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>.
a. UUD  1945,  baik  dalam  Pembukaan  maupun  Batang  Tubuh, pasal 31.
b. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan Negara
c. Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2003  tentang Sisdiknas
d. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pendidikan Tinggi
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84/ E / KPT / 2020  Tentang  Pedoman  Pelaksanaa  Mata  Kuliah  Wajib  Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

## Model Pembelajaran
Istilah  model    dapat  diartikan  sebagai  kerangka  konseptual yang  dipakai  sebagai  pedoman  untuk  melakukan  suatu  kegiatan tertentu.  Dalam  pembelajaran,  istilah  model  diartikan  sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang bersifat sistematis  dalam  mengorganisasikan  pengalaman  belajar  untuk tercapainya  tujuan    belajar  tersebut.  Sehingga  bisa  dikatakan bahwa  model  berfungsi    sebagai  pedoman  dalam  merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 16
Kegiatan  pembelajaran  dalam  implementasinya  mengenal cukup  banyak  istilah  untuk  menggambarkan  cara  mengajar  yang akan dilakukan oleh seorang pengajar atau pendidik. Saat ini cukup beraneka  ragam  strategi  maupun  metode  pembelajaran  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kegiatan  belajar  mengajar menjadi lebih baik. 17
Model  pembelajaran  adalah  suatu  perencanaan  atau  suatu pola  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sedangkan menurut  Saefuddin  yang  dimaksud  dengan  model  pembelajaran adalah  kerangka  konseptual  yang  melukiskan  prosedur  sistematis dalam  mengorganisasikan  sistem  belajar  untuk  mencapai  tujuan belajar  tertentu  dan  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  perancang pembelajaran  dan  para  pengajar  dalam  merencanakan  dan melaksanakan aktivitas
pembelajaran.
Upaya
mengimplementasikan  rencana  pembelajaran  yang  telah  disusun,
16 Umi  Kusyairy  and  others,  ‘Implementasi  Manajemen  Kurikulum’, Indonesian Journal of Early Childhood Education, 1.1 (2018), 25–34.
17 Erna Octavia and M. Anawar Rube’i, ‘Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Untuk Membentuk Mahasiswa Prodi PPKN Menjadi Warga Negara  Yang  Baik  Dan  Cerdas’,  Jurnal  Pendidikan  Sosial,  4.1  (2017),  111–24 <http://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view/427>.
dapat  tercapai  secara  optimal,  maka  diperlukan  suatu  model  yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 18 Demikian pula menurut Sukmadinata & Syaodih menyatakan bahwa  model  pembelajaran  merupakan  suatu  rancangan  (desain) yang  menggambarkan  proses  rinci  penciptaan  situasi  lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan  atau  perkembangan  diri  peserta  didik  .  Joyce  &  Weil dalam  Rusman  berpendapat  bahwa  model  pembelajaran  adalah suatu  rencana  atau  pola  yang  bahkan  dapat  digunakan  untuk membentuk  kurikulum  (rencana  pembelajaran  jangka  panjang), merancang  bahan-bahan  pembelajaran,  dan  membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. 19
Setiap  model  akan  membimbing  kita  ketika  kita  merancang pembelajaran  untuk  membantu  para  peserta  didik  mencapai berbagai  tujuan.  Sedangkan  model-model  pembelajaran  sendiri biasanya  disusun  berdasarkan  berbagai  prinsip  atau  teori pengetahuan.  Pembelajaran  dapat  dijadikan  pola  pilihan,  artinya para pendidik boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan  pendidikannya.
Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu  penentu  keberhasilan  dalam  kegiatan  pembelajaran  yang dilakukan  oleh  guru.  Dengan  demikian,  guru  dapat  memilih  jenis- jenis  model  pembelajaran  yang  sesuai  demi  tercapainya  tujuan pembelajaran yang diharapkan. 20
Menurut  Komalasari  jenis-jenis  model  pembelajaran  yang dapat digunakan dalam pembelajaran, antara lain:
a. Model  Pembelajaran  Berbasis  Masalah  (Problem-based Learning). b. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning). c. Model  Pembelajaran  Berbasis  Proyek  (Project-based Learning). d. Model Pembelajaran Pelayanan (Service Learning). e. Model Pembelajaran Berbasis Kerja. f. Model Pembelajaran Konsep (Concept Learning).
18 Damanhuri Damanhuri and others, ‘Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa’, Untirta Civic Education Journal, 1.2 (2016), 185–98 <https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890>.
19 Aan Eko Khusni Ubaidillah, ‘Implementasi Nilai-Nilai Etika, Moral Dan Akhlak  Dalam  Perilaku  Belajar  Di  STIT  Raden  Wijaya  Mojokerto’,  Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction,
1.2 (2018), 71
<https://doi.org/10.32616/pgr.v1i2.80>.
20 Yalida.
g. Model Pembelajaran Nilai (Value Learning).
21
Berdasarkan  jenis-jenis  model  pembelajaran  di  atas, pemilihan  dan  penggunaan  model  pembelajaran  yang  tepat merupakan  salah  satu  penentu  keberhasilan  dalam  kegiatan pembelajaran.
Menurut  Kardi  &  Nur  dalam  Ngalimun  model  pembelajaran mempunyai  beberapa  ciri  khusus  yang  membedakan  dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain:
a. Model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya.
b. Berupa  landasan  pemikiran  mengenai  apa  dan  bagaimana peserta  didik  akan  belajar  (memiliki  tujuan  belajar  dan pembelajaran yang ingin dicapai).
c. Tingkah  laku  pembelajaran  yang  diperlukan  agar  model tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  berhasil;  dan lingkungan  belajar  yang  diperlukan  agar  tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 22

## Pembahasan
Visi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  di  Perguruan Tinggi,  yakni  menjadi  sumber  nilai  dan  pedoman  penyelenggaraan program  studi  dalam  mengantarkan  mahasiswa  mengembangkan kepribadian  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  baik.  Misinya membantu  mahasiswa  selaku  warga  negara  agar  mampu mewujudkan  nilai-nilai  dasar  perjuangan  bangsa  Indonesia, kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  dalam  menerapkan  ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang beradab. 23
Setelah  mempelajari  materi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan tersebut diharapkan bahwa : 24
21 Unik  Hanifa  Salsabila  and  others,  ‘Peran  Teknologi  Dalam Pembelajaran  Di  Masa  Pandemi  Covid-19’,  Al-Mutharahah:  Jurnal  Penelitian
Dan Kajian Sosial Keagamaan, 17.2 (2020), 188–98 <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138>.
22 Anwar  Rifa,  Sucihatiningsih  Dian  Wp,  and  Moh  Yasir  Alimi,  ‘Journal  of Educational  Social  Studies  Pembentukan  Karakter  Nasionalisme  Melalui Pembelajaran Pendidikan Aswaja Pada Siswa Madrasah Aliyah Al Asror Semarang Abstrak’, 6.1 (2017), 7–19.
23 Aqil  Teguh  Fathani  and  Zuly  Qodir,  ‘Agama  Musuh  Pancasila?  Studi Sejarah  Dan  Peran  Agama  Dalam  Lahirnya  Pancasila’,  Al-Qalam,  26.1  (2020), 117 <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>.
24 Saefur  Rochmat,  ‘The  Fiqh  Paradigm  for  the  Pancasila  State: Abdurrahman  Wahid’s  Thoughts  on  Islam and  the  Republic  of  Indonesia’,  Al- Jami’ah,  52.2  (2014),  309–29  <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.309- 329>.
a. Mahasiswa  akan  dapat  menjelaskan  urgensi  pendidikan dalam  upaya  mencerdasan  kehidupan  bangsa,  dengan  tetap menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Mahasiswa  dapat  menjelaskan  sumber  historis,  sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 .
c. Mahasiswa  dapat  menjelaskan  dinamika  dan  tantangan pendidikan  di  masa  yang  akan  datang  dengan  tetap berpegang pada nilai moral dan etika.
Mengingat  pentingnya  tujuan  dari  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganaegaraan  dalam  upaya  pembangunan  karakter  bangsa, maka  meskipun  penanaman  nilai-nilai  pendidikan    tersebut  sudah dilakukan  di  lingkungan    keluarga  dan  masyarakat,  namun  akan tetap lebih baik kalau juga dilakukan di dunia pendidikan. 25
Model  dapat  diartikan  “bentuk”,  dalam  pemakaian  secara umum  model  merupakan  interpretasi  terhadap  hasil  observasi  dan pengukurannya  yang  diperoleh  dari  beberapa  sistem.  model diartikan  sebagai  bentuk  representasi  akurat  sebagai  proses  aktual yang  memungkinkan  seseorang  atau  sekelompok  orang  mencoba bertindak berdasarkan model itu.
Suprijono  mengemukakan  bahwa  model  pembelajaran  ialah pola  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  merencanakan pembelajaran  di  kelas  maupun  tutorial.  Model  model  pembelajaran biasa  di  sebut  dengan  kerangka  konseptual  yang  melukiskan prosedur  yang  sistematis  dalam  mengorganisasikan  pengalaman belajar  peserta  didik  untuk  mencapai  tujuan  belajar  tertentu  dan berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  perancang  pembelajaran  dan pengajar  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  aktivitas  belajar mengajar.
Model  pembelajaran  nilai  (value  learning)  merupakan  salah satu  model  yang  dianggap  sesuai  untuk  diterapkan  dalam pembelajaran  yang  memfokuskan  pada  pengembangan  nilai, moral, dan  sikap  perilaku  mahasiswa.  Nilai  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  sesuatu  yang  dipandang  baik  dan  paling  benar  menurut keyakinan  seseorang.  Menurut  Adisusilo  nilai  adalah  sesuatu  yang dijunjung  tinggi,  yang  dapat  mewarnai  dan  menjiwai  tindakan seseorang karena menyangkut pola pikir. 26
25 Hilmi Ridho, ‘Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur’an Dan Pancasila’, An-Natiq, 1.1 (2020), 92–105.
26 Ahmad Zarkasyi, ‘Konsep Pengembangan Program Unggulan Di Lembaga Pendidikan Islam’, Jurnal Al-Makrifat V, 1.1 (2016), 35–52.
Sri Hudiarini, Internalisasi Nilai Islam Wasathiyah, Pancasila …
Lebih  lanjut  Raths  mengemukakan  manfaat  nilai  sebagai berikut: 27
a. Nilai  memberi  tujuan  atau  arah  ke  mana  kehidupan  harus menuju.
b. Nilai memberi aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna.
c. Nilai  mengarahkan  seseorang  untuk  bertingkah  laku  atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat.
d. Nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan.
e. Nilai mengusik perasaan.
f. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang.
g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas sesuai dengan nilai.
h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran.
Pemilihan  yang  tepat  dalam  penggunaan  model  pembelajaran yang  diterapkan  Politeknik  Negeri  Malang  merupakan  salah  satu penentu  keberhasilan  dalam  kegiatan  pembelajaran.  Dikarenakan pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai, sehingga harus memberikan perhatian kepada pengembangan nilai, moral dan sikap perilaku bagi mahasiswa sebagai peserta didik. Penerapan  model  pembelajaran  nilai  (value  learning)  dengan menggunakan  pendekatan  pembelajaran  berbuat  (action  learning approach)  supaya  mampu  mengembangkan  kemampuan  berfikir kritis  dan  keterampilan  melakukan  perbuatan  moral,  strategi pembelajaran  perlu  dilakukan  salah  satu  cara  yakni  dengan pendekatan pembelajaran berbuat  (action learning approach) yaitu pembelajaran  yang  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  moral  baik  secara perseorangan ataupun bersama-sama.

## Penutup
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  merupakan  mata kuliah  wajib  yang  diselenggarakan  dari  tingkat  dasar  hingga perguruan  tinggi.  Dengan  adanya  pendidikan  ini,  diharapkan  akan mampu  memberikan  perhatian  lebih  kepada  pengembangan  nilai nilai dan etika atau  sikap perilaku yang  baik sesuai dengan tatanan social yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Secara  umum  dapat  kita  katakan  bertujuan  pula  untuk membangun  karakter  (character  building)  bangsa  Indonesia  yaitu menjadikan warga negara Indonesia yang bertanggungjawab, cerdas, kreatif  dan  demokratis  serta  tetap  mampu    mempunyai  komitmen
27 Trini  Diyani,  ‘Implementasi  Paradigma  Islam  Wasathiyah;  Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 6.3 (2019), 303–16 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>.
menjaga  keutuhan  bangsa  dan  negara  Indonesia  tercinta.    Untuk tercapainya  tujuan  tersebut, diperlukan  adanya  pemilihan  terhadap model pembelajaran yang tepat.
Penggunaan  model  value  learning  dapat  mendorong  peserta didik  untuk    lebih  aktif  dalam  belajar,  meningkatkan  mutu pembelajaran  serta  mampu  meningkatkan  motivasi  dan  hasil belajarnya.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  model pembelajaran  nilai  (value  learning)  merupakan  suatu  model  yang dianggap  sesuai  untuk  diterapkan  di  lingkungan  kampus  Politeknik Negeri  Malang  karena  memfokuskan  pada  pengembangan  nilai, moral, dan sikap perilaku mahasiswa.

## Daftar Pustaka
Damanhuri,  Damanhuri,  Febrian  Alwan  Bahrudin,  Wika  Hardika Legiani,  and  Ikman  Nur  Rahman,  ‘Implementasi  Nilai-Nilai Pancasila  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Karakter  Bangsa’, Untirta  Civic  Education  Journal,  1.2  (2016),  185–98 <https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890>
Diyani,  Trini,  ‘Implementasi  Paradigma  Islam  Wasathiyah;  Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan’,  SALAM: Jurnal Sosial  Dan Budaya Syar-I, 6.3 (2019), 303–16 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>
Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir, ‘Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila’, Al-Qalam,
26.1 (2020), 117 <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>
Ginting,  Sanhedrin,  and  Yulia  Anita  Theresia  Siagian,  ‘Hubungan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dengan Karakter Siswa Di SMP Swasta  HKBP  Belawan  Tahun  Ajaran  2019/2020’,  Jurnal
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2.1 (2020), 54–75 Kemendikbud,  ‘Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional’,
Kemendikbud,  2003,  6–6  <https://doi.org/10.1111/j.1651- 2227.1982.tb08455.x>
Kusyairy,  Umi,  Ika  Dewi  Sartika,  Husnul  Hidayah,  Sri  Hartati,  and Nurhidayat,  ‘Implementasi  Manajemen  Kurikulum’,  Indonesian Journal of Early Childhood Education, 1.1 (2018), 25–34
Mulyadi,  Mohammad,  ‘Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Serta Pemikiran  Dasar  Menggabungkannya’,  Jurnal  Studi  Komunikasi Dan Media, 15.1 (2013), 128 <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
Sri Hudiarini, Internalisasi Nilai Islam Wasathiyah, Pancasila …
Musolin, Muhlil, ‘The Virtues of Maqasid Al-Syari ‘ Ah in Pancasila As the State Philosophical Basis of the Indonesian Republic’, Journal Dialog, 43.1 (2020), 59–74
Niam,  Zainun  Wafiqatun,  ‘Konsep  Islam  Wasathiyah  Sebagai  Wujud Islam  Rahmatan  Lil  ‘alamin:  Peran  Nu  Dan  Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia’, Palita: Journal of Social Religion Research, 4.2 (2019), 91–106 <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>
Octavia,  Erna,  and  M.  Anawar  Rube’i,  ‘Penguatan  Pendidikan Karakter  Berbasis  Pancasila  Untuk  Membentuk  Mahasiswa Prodi  PPKN  Menjadi  Warga  Negara  Yang  Baik  Dan  Cerdas’, Jurnal Pendidikan Sosial, 4.1 (2017), 111–24
<http://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view
/427>
pribady,  haries,  ‘Pengantar  Metodologi  Penelitian  Linguistik’,  2019 <https://doi.org/10.31227/osf.io/n7ghz>
Ridho,  Hilmi,  ‘Membangun  Toleransi  Beragama  Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur’an Dan Pancasila’, An-Natiq, 1.1 (2020), 92–105
Rifa, Anwar, Sucihatiningsih Dian Wp, and Moh Yasir Alimi, ‘Journal of  Educational  Social  Studies  Pembentukan  Karakter Nasionalisme  Melalui  Pembelajaran  Pendidikan  Aswaja  Pada Siswa Madrasah Aliyah Al Asror Semarang Abstrak’, 6.1 (2017), 7–19
Rochmat,  Saefur,  ‘The  Fiqh  Paradigm  for  the  Pancasila  State:
Abdurrahman  Wahid’s  Thoughts  on  Islam  and  the  Republic  of Indonesia’, Al-Jami’ah, 52.2 (2014), 309–29 <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.309-329>
Salsabila, Unik Hanifa, Lailli Irna Sari, Khusna Haibati Lathif, Ayu Puji Lestari,  and  Asyharinur  Ayuning,  ‘Peran  Teknologi  Dalam Pembelajaran  Di  Masa  Pandemi  Covid-19’,  Al-Mutharahah: Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Sosial  Keagamaan,  17.2  (2020), 188–98 <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138>
Shaleh,  Ali  Ismail,  and  Fifiana  Wisnaeni,  ‘Hubungan  Agama  Dan Negara  Menurut  Pancasila  Dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945’,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 1.2 (2019), 237–49
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>
Sujanah,  Nanah,  S  Ag,  and  M  Si,  ‘Islam  Wasathiyah  Dalam  Bingkai
Kemajemukan Indonesia’, Civil Education, 6.2 (2020), 39–62 Tobibatussaadah, ‘Pancasila Sebagai Filsafat.....’, Journal Nizham, 06.2 (2018), 49–58
Ubaidillah,  Aan  Eko  Khusni,  ‘Implementasi  Nilai-Nilai  Etika,  Moral Dan  Akhlak  Dalam  Perilaku  Belajar  Di  STIT  Raden  Wijaya Mojokerto’,  Progressa:  Journal  of  Islamic  Religious  Instruction, 1.2 (2018), 71 <https://doi.org/10.32616/pgr.v1i2.80>
Umi  Kulsum,  ‘Konstelasi  Islam  Wasathiyah  Dan  Pancasila  Serta Urgensinya  Dalam  Bernegara  Perspektif  Maqasid  Al-Syari’ah’, Journal of Islamic Civilization, 2.1 (2020), 51–59
<https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>
Wasehudin,  W,  ‘Pancasila  as  The  Code  of  Conduct  Paradigm (Comparative Study of National Education And Islamic Studies)’, Halaqa:  Islamic  Education  Journal,  4.2  (2020),  155–61 <https://doi.org/10.21070/halaqa.v4i2.983>
Yalida,  Abdi,  ‘Pendiidikan  Karakter  Yang  Berbasis  Pada  Nilai-Nilai Pancasiladi  Kelas  Iv  Sdn  No.88  Kota  Tengah  Kota  Gorontalo’, 1.88 (2015), 23–32
Zarkasyi,  Ahmad,  ‘Konsep  Pengembangan  Program  Unggulan  Di Lembaga  Pendidikan  Islam’,  Jurnal  Al-Makrifat  V,  1.1  (2016), 35–52
———,  ‘Policy  on  Access,  Quality  and  Competitiveness  Islamic Education’,  Educatio:  Jurnal  Pendidikan  STAIM  Nganjuk,  2.1 (2017), 64–83
Zoelva,  Hamdan,  ‘Relasi  Islam,  Negara,  Dan  Pancasila  Dalam
Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia’,  Journal  de  Jure,  4.2  (2012),
99–112 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2980>