Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 171-176 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.55637/jph.4.2.7144.171-176

## TINJAUAN YURIDIS AGREEMENT AND RESPONSIBILITY (PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB) INDUSTRI EKSPOR KARGO DALAM PENGANGKUTAN MELALUI LAUT
Krisna Dwipayana Dira Putra, I Nyoman Sukandia, I Made Aditya Mantara Putra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia krisnadwipayana017@gmail.com, nyomansukandia@gmail.com, aditnyamantara@gmail.com

## Abstrak
Pengangkutan melalui laut merupakan suatu kegiatan perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan angkutan laut dan melalui jalur perairan. Dalam kegiatan pengangkutan ini tentu adanya perjanjian dan tanggung jawab yang harus diketahui oleh para pengguna jasanya. Adapun rumusan masalah  yaitu:  1) Bagaimana pengaturan hukum  mengenai pengangkutan  barang  melalui  laut  menurut  Hukum Pengangkutan?  2)  Bagaimana  kedudukan  perusahaan  cargo  dalam  memberikan  pertanggungjawaban  atas kerusakan  atau  kehilangan  barang  dalam  kegiatan  pengangkutan  melalui  laut?  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  jenis  pendekatan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  isu  yang  dibahas.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  hukum  pengangkutan  barang  melalui laut  pada  dasarnya  berlandaskan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), karena semakin berkembangnya pengangkutan maka harus diperlukan upaya hukum untuk  melindungi  suatu  kepentingan  dari  pihak  yang  terlibat.  Dan  dalam  tanggung  jawab,  perusahaan pengangkutan  harus  bertanggung  jawab  penuh  dari  barang  atau  penumpang  yang  diangkutnya,  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : Pengangkutan Melalui Laut, Pengaturan Hukum, Perjanjian dan Tanggung jawab.

## abstract
Transportation  by  sea  is  an  activity  of  moving  goods  or  passengers  from  one  place  to  another  using  sea transportation  and  through  waterways.  In  this  transportation  activity,  of  course,  there  are  agreements  and responsibilities  that  must  be  known  by  the  service  users.  The  formulation  of  the  problem  is:  1)  What  are  the legal arrangements regarding the transportation of goods by sea according to the Transportation Law? 2) What is  the  position  of  the  cargo  company  in  providing  accountability  for  damage  or  loss  of  goods  in  transport activities  by  sea?  In  this  study,  researchers  used  normative  legal  research  methods  with  a  type  of  statutory approach related to the issues discussed. The results of this study show that the law of transporting goods by sea is basically based on the Commercial Code (KUHD) and the Civil  Code (KUHPer), because transportation  is developing,  legal  action  is  required  to  protect  the  interests  of  the  parties  involved.  And  in  terms  of responsibility,  the  transport  company  must  be  fully  responsible  for  the  goods  or  passengers  it  transports,  in accordance with applicable regulations.
Keywords : Transportation by Sea, Legal Arrangements, Agreements and Responsibilities.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia ialah suatu negara yang semua kegiatannya berlandaskan oleh hukum, salah satunya seperti kegiatan pengangkutan. Seperti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku  II  Bab  VA  Pasal  466  menegaskan  bahwa  :  “pengangkutan  ialah  seseorang  yang  mengikat  diri menggunakan  carter  waktu  atau  perjalanan  yang  dituju,  dengan  sebuah  perjanjian  yang  bertujuan untuk  menyelenggarakan  proses  kegiatan  pengangkutan  melalui  laut  tersebut”.  Dan  secara  umum pengangkutan juga merupakan perpindahan barang ataupun manusia dari area tempat ke area lainnya yang  dituju  dengan  mempergunakan  moda  transportasi  yang  digerakan  oleh  manusia  maupun  mesin Budi Kagramanto, (2011).
Dalam  pengangkutan  ini  terdapat  dua  mekanisme  pengangkutan,  yaitu  pengangkutan  berupa barang  maupun  pengangkutan  berupa  penumpang  atau  orang.  Sarana  pengangkutan  sebagai  sesuatu yang begitu krusial dan mendasar untuk warga khususnya di Indonesia, karena dengan adanya sarana
pengangkutan yang baik dan cukup layak  atau memadai maka  akan dapat memperlancar segala arus kegiatan  yang  dilakukan.  Pengangkutan  dalam  hal  ini  juga  bertujuan  untuk  agar  segala  proses kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  diakui  sah  oleh  hukum  dan  untuk  meyakinkan para pihak terkait perihal barang yang tiba di tempat akhir sampai dengan selamat.
Pengangkutan  ini  berperan  dalam  pemindahan  barang  dari  satu  lokasi  menuju  lokasi  lainnya yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  nilai  suatu  barang  dari  kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan dengan alat pengangkutan, yang dari nilai barang tersebut awalnya rendah menjadi relatif lebih tinggi serta kegunaannya juga akan lebih maksimal Gultom, (2009).
Pengangkutan  melalui  laut  terutama  pada  negara  Indonesia  berperan  yang  begitu  krusial  di suatu jalur perekonomian masyarakat nasional maupun global, khususnya pada negara Indonesia yang sebagian  besar  wilayahnya  terdiri  dari  lautan,  hal  ini  dapat  terlihat  dengan  banyaknya  industri angkutan  laut  di  Indonesia  yang  bisa  digunakan  jasanya  seperti  melakukan  kegiatan  ekspor  cargo. Sehingga dengan adanya sistem pengangkutan ini dapat terciptanya suatu sarana dan prasarana yang sangat  efektif  dan  efisien  dalam  melakukan  kegiatan  perhubungan  maupun  transaksi  perekonomian melalui  laut.  Dengan  ini  proses  kegiatan  pengiriman  pengangkutan  barang  lebih  banyak  dilakukan melalui jalur laut.
Pengangkutan melalui laut dengan menggunakan angkutan laut ini banyak dijadikan alternatif oleh  sebagian  besar  masyarakat  dikarenakan  disamping  biayanya  yang  relatif  murah  pengangkutan melalui  laut  juga  dapat  memuat  barang  angkutan  dengan  jumlah  yang  besar  dibandingkan  dengan pengangkutan melalui darat maupun laut Soekardono, (1969).
Selain  pengangkutan  laut  dalam  hal  ini  perkembangan  perdagangan  ekspor  di  dunia  dan khususnya  juga  di  Indonesia  yang  kian  bertambah  dari  hari  ke  hari  dan  zaman  ke  zaman,  sehingga dengan perkembangan industri ekspor ini maka perekonomian suatu negara pasti semakin meningkat. Kegiatan  ekspor  merupakan  suatu  kegiatan  melakukan  penjualan  produk  atau  barang  ke  luar  negeri. Kegiatan  ekspor  ini  biasanya  dilakukan  oleh  suatu  negara  apabila  hasil  produksi  barang  dari  negara itu  sudah  mencapai  target  yang  diinginkan  dan  dalam  jumlah  yang  besar,  kemudian  barang  tersebut akan  diperjualkan  ke  negara  lain  yang  membutuhkan  hasil  produksi  barang  tersebut.  menurut Purwosutjipto,  (1981)  adalah  perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut  dengan  pengirim,  dimana pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/atau  orang  dari suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri  untuk membayar uang angkutan.
Setiap  barang  yang  akan  di  ekspor  juga  harus  memiliki  ketentuan  tersendiri  tergantung dengan  jenis  barangnya,  kegiatan  ekspor  ini  tidak  bisa  dilakukan  oleh  sembarang  masyarakat  atau individu biasanya kegiatan ekspor dilakukan dengan skala yang cukup besar dengan melibatkan pihak dari  Bea  Cukai  sebagai  pengawas  dalam  kegiatan  ekspor  antar  negara.  Seseorang  yang  melakukan kegiatan  ekspor  ini  juga  biasanya  disebut  dengan  eksportir.  Dalam  hal  ini  eksportir  biasanya mengirim  barang  muatan  berupa  cargo,  cargo  merupakan  barang  yang  dikirimkan  dengan  muatan yang cukup besar dengan jarak yang lumayan jauh, yaitu antar kota, provinsi, maupun negara. Tujuan diadakannya  pengangkutan  adalah  untuk  memindahkan  barang  dari  tempat  asal  ke  tempat  tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara  garis besarnya moda pengangkutan dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut  :  pengangkutan  darat  (pengangkutan  melalui  jalan  (raya)  dan kereta api), pengangkutan laut, dan pengangkutan Udara Ridwan Khairandy, (1999).
Seperti  halnya  layanan  apa  pun,  ada  harapan  dan  kewajiban  bagi  mereka  yang menggunakannya, tidak terkecuali transportasi. Perjanjian transportasi adalah kontrak dua arah antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut setuju untuk mengangkut barang atau penumpang ke lokasi tertentu dan pengirim setuju untuk menanggung biaya terkait Subekti, (1979).
Tanggung  jawab  merupakan  keadaan  yang  wajib  dimana  menanggung  segala  sesuatu  dalam kegiatan pengangkutan, jikalau terjadinya sesuatu dapat maka dapat diperkarakan, dan pada dasarnya pengangkut  harus  bertanggung  jawab  jika  terjadinya  kehilangan  atau  kerusakan  dari  kegiatan pengangkutan  tersebut.  Seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  40  s.d  42  Undang-Undang  Pelayaran bahwa  “perusahaan  pengangkut  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  barang  atau  penumpang  yang diangkutnya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak”.  Ada  sebuah penelitian  dari  Anantyo,  (2012)  dengan  judul  tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  barang  muatan pada  pengangkutan  melalui  laut  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  tanggung  jawab pengangkut  atas  kerusakan  barang  tersebut  diwujudkan  melalui  pemberian  ganti  rugi  sesuai  dengan
pasal 472 KUHD, merupakan bentuk perlindungan hukun secara normatif untuk melindungi pengirim atau  penerima  barang  dalam  pengangkutan  laut.  Proses  tuntutan  ganti  rugi  dilakukan  di  pelabuhan pembongkaran  dengan  menyertakan  Bill  of  Lading  serta  Notice  of  Claim  yang  diperoleh  dari  pihak pengangkut.
Melalui  perihal  yang  melatarbelakangi  itu,  sehingga  bisa  digariskan  masalahnya  adalah bagaimana  pengaturan  hukum  mengenai  pengangkutan  barang  melalui  laut  menurut  hukum pengangkutan? dan bagaimana kedudukan perusahaan cargo dalam memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang dalam kegiatan pengangkutan melalui laut?.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  (normative legal approach), dimana penelitian hukum normatif merupakan suatu riset yang dilaksanakan melalui pengkajian  aturan  UU  yang  diberlakukan  ataupun  sumber  hukum  yang  telah  diimplementasikan  di masalah hukum khusus Jonaedi Efendi, (2016).
Adapun  jenis  pendekatan  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yakni,  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach),  dilaksanakan  dengan  mencari  data  atau  analisa  dari  aturan  hukum  dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dijelaskan. Pendekatan konsep (conceptual approach),  yakni  dengan  mencari  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  sehingga menghasilkan isu-isu hukum, kemudian bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan untuk  menyusun  atau  menulis  pembahasan  yang  akan  dibahas,  bahan-bahan  hukum  ini  kemudian dianalisis secara normatif.
Teknik  yang  dipergunakan  saat  menghimpun  bahan  hukum  di  riset  berikut  adalah  studi kepustakaan,  bahan  hukum  primer  berupa  perundang-undangan  yang  berkaitan  terhadap permasalahan  dalam  penelitian  serta  buku-buku  hukum,  bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal-jurnal ilmiah,  tesis,  maupun  skripsi,  dan  serta  juga  media  elektronik  berupa  internet  yang  dipakai  dalam penelitian ini.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pengangkutan Barang Melalui Laut Menurut Hukum Pengangkutan
Pengangkutan  barang  merupakan  suatu  proses  aktivitas  memindahkan  barang  maupun  penumpang dari suatu lokasi menuju lokasi lainnya yang disebut sebagai tempat akhir dari pembongkaran muatan Abdulkadir, (1998). Dan dalam hukum pengangkutan ini mempunyai dua objek hukum pengangkutan yaitu antara lain berupa barang dan orang, tiket penumpang dan konosemen/dokumen barang, karcis bagasi,  dan  konosemen  diterbitkan  bersamaan  dengan  kedua  jenis  objek  hukum  pengangkutan tersebut.
Secara  hukum,  membawa  produk  melalui  air  di  Indonesia  diatur  oleh  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang juga berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk undang-undang transportasi  di  Indonesia.  Selain  itu,  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  keterlibatan  dalam undang-undang  transportasi  umum  diatur  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer). Karena  cakupannya  yang  luas,  hal  ini  dapat  menjadi  titik  awal  untuk  mengisi  kekosongan  hukum maritim  yang  mungkin  ada  dalam  hal  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  tidak diundangkan  secara  lengkap.  Judul  V  Buku  II  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) mengatur  tentang  penyediaan  dan  penggunaan  kapal,  sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  435  dan 436  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia,  yang  mengatur  pengoperasian  angkutan  laut. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penjelasan pengangkut tentang syarat-syarat perjanjian itu dapat  dilihat  dalam  Pasal  466  sampai  dengan  Pasal  520  Buku  II  Judul  V-A  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD).  Pasal  521  sampai  dengan  533  Buku  II  Judul  V-B  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) merinci tanggung jawab pengangkut untuk mempertanggungjawabkan dan menghormati pengaturan pengangkutan.
Sedangkan ketentuan lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang kaitannya erat dengan kegiatan pengangkutan melalui laut yaitu berupa Titel I mengenai kapal-kapal laut dengan muatannya,  Titel  II  mengenai  penguasaan  kapal  dan  kepemilikan  bersama  kapal,  Title  III  mengenai nahkoda, anak buah kapal, beserta penumpang yang diangkut, dan Titel IV mengenai perjanjian yang terjadi  pada  kerja  laut.  Dalam  pengaturan  hukum  mengenai  pengangkutan  melalui  laut  tentunya
perjanjian  memiliki  peranan  penting  dalam  suatu  kegiatan  ini,  dikarenakan  dalam  penyelenggaraan pengangkutan  perjanjian  antara  pihak-pihak  tentunya  sering  terjadi.  Perjanjian  pengangkutan merupakan dimana suatu pihak telah menyanggupi untuk membawa penumpang atau barang dari satu tempat  ke  tempat  lainnya  dengan  keadaan  yang  aman,  dan  sedangkan  pihak  yang  lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos pengangkutan yang telah disepakati sebelumnya.
Menurut Pasal 1233 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perjanjian pada umumnya dibagi menjadi dua sumber perikatan, yaitu perikatan karena adanya perjanjian dan dengan perikatan karena adanya perundang-undangan. Perbedaan antara keduanya adalah perikatan perjanjian lebih  mengembangkan  hubungan  aspek  hukum  bagi  para  pihak  yang  mengikat  diri  pada  perjanjian dan  oleh  kehendaknya  sendiri,  sedangkan  perikatan  perundang-undangan  terjadi  karena  adanya peristiwa  tertentu  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  terkait  dan  sudah  ditentukan  oleh perundang-undangan Widjaya, (2003).
Kedua  pihak  dalam  pengaturan  transportasi  ini  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  akibat hukum  yang  ditetapkan  baik  bagi  pelaku  komersial  maupun  penumpang.  Suatu  pengaturan pengangkutan  dianggap  “konsensual”  menurut  hukum  apabila  semua  pihak  menyetujui  syarat  dan ketentuannya dan kesepakatan tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis (konsensus). Dalam  hal  terjadi  pelanggaran  kontrak  baik  oleh  pengangkut  maupun  pengirim,  surat  pengantaran atau  bill  of  lading  akan  menjadi  bukti  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak,  maka  surat  jalan  atau surat muatan tersebut dapat dijadikan dokumen sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya perjanjian dan juga telah terjadinya wanprestasi dalam kegiatan tersebut. Surat jalan atau  surat muatan tersebut pada  dasarnya  merupakan  dokumen-dokumen  yang  berisikan  tentang  keadaan  barang  yang  dibawa oleh pihak pengangkut atas permintaan dari pihak pengirim.

## 3.2  Kedudukan  Perusahaan  Cargo  Dalam  Memberikan  Pertanggungjawaban  Atas  Kerusakan Atau Kehilangan Barang Dalam Kegiatan Pengangkutan Melalui Laut
Sebelum membahas mengenai kedudukan perusahaan cargo dalam memberikan pertanggung jawaban dalam  kegiatan  pengangkutan,  penulis  akan  menjelaskan  beberapa  prosedur  penyelenggaraan pengangkutan  barang  melalui  laut  yang  harus  diketahui  oleh  para  pengguna  jasanya.  Sama  halnya dengan  pembahasan  kali  ini  setiap  perusahaan  cargo  pasti  memiliki  prosedur-prosedur  pengiriman barang yang berbeda-beda aturannya, kali ini penulis akan merangkum beberapa inti prosedur dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui laut, yaitu: Shipping Instructions, yang dijalankan oleh pihak konsumen kepada pihak perusahaan cargo. Setelah menerima proses shipping instructions, perusahaan cargo  harus  tetap  memeriksa  hasil  dari  proses  ini.  Suyono,  (2001),  Book  Space  With  Carter,pihak perusahaan  cargo  selaku  forwarder  melakukan  proses  pemesanan  ruangan  kepada  pihak  agen perkapalan, Selanjutnya pihak perusahaan cargo akan mengurusi dokumen-dokumen seperti kepabean pada kantor Bea Cukai untuk memperoleh hasil dari PEB (pemberitahuan ekspor barang), Melakukan Stuffing  (pengisian),  kegiatan  stuffing  ini  merupakan  kegiatan  fumigation  dalam  hal  ini  apabila perusahaan konsumen merupakan perusahaan wonder furniture. Kemudian dalam kegiatan stuffing ini sebelum  barang  dimasukan  ke  dalam  container  barang  perlu  di  packing  terlebih  dahulu,  Setelah mendapat  izin  dari  kantor  pabean,  barang  dapat  dimuat  ke  dalam  kapal  pengangkut  di  pelabuhan sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  bidang  ekspor  ke  daerah  pabean,  Setelah  semua  proses  muat, stuffing,  bea  cukai,  dan  penyerahan  barang  ke  pihak  pengangkut  sudah  selesai,  kemudian  semua dokumen-dokumen  tersebut  akan  diajukan  ke  kantor  asuransi.  Dan  prosedur  terakhir  pihak  dari perusahaan cargo akan melakukan pembiayaan atas kerja  pegawai, dan pihak perusahaan cargo akan mengeluarkan dokumen yang akan diserahkan ke konsumen dan juga kepada perusahaan cargo negara tujuan.  Ini  beberapa  penjelasan  mengenai  prosedur  perusahaan  cargo  dalam  menyelenggarakan pengangkutan melalui laut yang harus diketahui oleh para pengguna jasanya.
Mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan cargo dalam kegiatan pengangkutan melalui laut  ini  diatur  secara  spesifik,  dalam  kasus  di  mana  perusahaan  kargo  bersalah  atas  kehilangan  atau kerusakan barang dalam perjalanan, perusahaan harus menanggung semua tanggung jawab keuangan atas kehilangan atau kerusakan tersebut. Perusahaan pelayaran mensyaratkan klausul ini dalam semua kontrak  dengan  pengirim,  yang  berarti  bahwa  jika  kiriman  dikirim  dalam  peti  kemas,  pengirim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isinya tidak melebihi batas berat peti kemas dan bahwa kiriman tersebut mematuhi Peraturan Pemerintah 51 (Peraturan Pengiriman) persyaratan.
Ketika datang untuk menentukan siapa yang harus disalahkan atas suatu insiden atau kejahatan, gagasan  mendasar  tentang  tanggung  jawab  dapat  dipecah  menjadi  dua  kategori  berbeda:  tanggung jawab kesalahan dan tidak ada tanggung jawab kesalahan. Prinsip tanggung jawab kesalahan berlaku jika prinsip atau unsur kesalahan diperlukan,  sedangkan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (no fault liability principle) diperlukan jika tidak ada unsur kesalahan  Agustina, (2003).Untuk penjelasan lebih  lanjut  dari  pertanggung  jawaban,  dijelaskan  secara  jelas  bahwa  perusahaan  cargo  wajib mengikuti prosedur dengan aturan yang sudah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu Pasal 40 ayat 1 mewajibkan pengusaha pelayaran untuk menjamin keamanan barang  dan  orang  pelanggannya.  Menurut  Pasal  40  ketentuan  Ayat  2  tentang  muatan  kapal, perusahaan  angkutan  bertanggung  jawab  atas  barang-barang  di  atas  kapal  berdasarkan  jumlah  dan sifat  barang  yang  dinyatakan  kematian  atau  cedera  pada  orang  yang  diangkut,  musnah,  hilang,  atau rusaknya  barang  yang  diangkut,  keterlambatan  pengangkutan  penumpang  dan  produk  dipindahkan, kerugian pihak ketiga yang semuanya timbul dari pengoperasian kapal.
Apabila korporasi dapat membuktikan bahwa kerugian  yang dipersoalkan itu bukan kesalahan mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2, maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab untuk itu. Sesuai dengan Pasal 41 ayat 3, pelaku usaha angkutan air wajib mengikutsertakan asuransi perlindungan  dasar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Pasal  41  ayat (1),  semua penumpang  dan  mereka  yang  membutuhkan  harus  diberikan  fasilitas  khusus  tanpa  biaya  tambahan kepada  perusahaan.  Seperti  yang  sudah  dipaparkan  dalam  penjelasan  diatas  maka  pihak  perusahaan wajib  bertanggung  jawab  penuh  atas  kerusakan  atau  kehilangan  barang  yang  diangkutnya,  dan  juga sudah tercantum aturan tersebut dalam Undang-Undang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Dalam  hal  pengiriman  produk  di  Indonesia,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  adalah otoritas  hukum  utama.  Untuk  mencegah  terjadinya  kekosongan  hukum  di  bidang  angkutan  laut  itu sendiri,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  juga  mengatur  landasan  hukum pengangkutan  melalui  laut  dengan  cara  lain  yang  tidak  diatur  atau  diuraikan  secara  lengkap  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena praktik pengiriman produk melintasi lautan menjadi  lebih  umum,  akan  sangat  penting  untuk  memiliki  upaya  hukum  yang  efektif  untuk melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat.  Sehingga  secara  akurat  mencerminkan kepentingan  relatif  dari  kewajiban  dan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  masing-masing  pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan transportasi.
Pihak  perusahaan  cargo  diwajibkan  untuk  berhak  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas kerusakan  atau  kehilangan  barang  yang  diangkutnya  dan  jika  memang  kerusakan  dan  kehilangan tersebut disebabkan dari pihak perusahaan sendiri. Tetapi jika jihak pengangkutan dapat membuktikan bahwa  ia  tidak  bersalah,  maka  pihak  pihak  perusahaan  dapat  dibebaskan  dalam  tanggung  jawab tersebut. Dan jika dalam proses tersebut terjadi perselisihan tanggung jawab antar pihak pengirim dan pengangkut  maka  diutamakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  secara  kekeluargaan  atau musyawarah dan jika dalam proses kekeluargaan tidak dapat menemukan jalan keluar maka salah satu pihak  dibebaskan  untuk  menyelesaikannya  diluar  jalur  kekeluargaan  atau  musyawarah,  seperti mengikuti proses klausul dalam perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan maupun sengketa yang ada.

## 4.2 Saran
Saran untuk pemerintah, diharapkan dapat untuk mengeluarkan peraturan hukum yang lebih tegas dan jelas  yang  mengatur  mengenai  pengangkutan  barang  cargo,  khususnya  melalui  laut.  Dan  diharapkan dari pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai peraturan tersebut, selaku  masyarakat  merupakan  penumpang  atau  pengguna  jasa  dan  pemilik  barang  dalam  kegiatan pengangkutan tersebut.
Pihak  perusahaan  diharapkan  benar-benar  untuk  melibatkan  peran  asuransi  dalam  kegiatan pertanggung  jawaban  pengangkutan  barang,  dan  juga  diharapkan  peran  asuransi  ini  dapat  dengan mudah diterapkan  ke masyarakat apabila terjadinya resiko dalam kegiatan pengangkutan ini, dengan hal ini mungkin para pengguna jasa atau pemilik dan pengirim barang merasa aman dan tidak berasa dirugikan karena telah adanya peran asuransi dalam kegiatan pengangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, M. (1998). Hukum Pengangkutan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum . Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Anantyo, S. (2012). tanggung jawab pengangkut terhadap barang muatan Pada pengangkutan melalui laut. DIPONEGORO LAW REVIEW . Gultom, E. (2009). Hukum Pengangkutan Laut . Jakarta: Literasi Lintas Media. Jonaedi Efendi,  dan J. I. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prena Media.
L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, Agung Sujatmiko, Nurwahyuni, Z. G. (2011). Buku Ajar Hukum Dagang, Departemen Hukum Perdata . Universitas Airlangga. Purwosutjipto, H. M. . (1981). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia . Jakarta. Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, EryArifuddin, D. S. (1999). Pengantar Hukum Dagang Media . Yogyakarta. Soekardono, R. (1969). Hukum Perkapalan Indonesia . Jakarta: Dian Rakyat. Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suyono. (2001). Shipping (Pengangkutan Internasional Ekspor Impor Melalui Laut) . Jakarta: Penerbit BPM. Widjaya, I. G. R. (2003). Merancang Suatu Kontrak; Contract Drafting Teori dan Praktek . Jakarta: Kesaint Blanc.