## INTENSITAS KERJA PENGAWAS PERIKANAN PADA AKTIVITAS PATROLI LAUT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI JAKARTA WORK INTENSITY OF FISHERIES INSPECTOR ON MARINE AND FISHERIES SURVEILLANCE PATROLS IN JAKARTA
Singgih Prihadi Aji 1 , Budhi H Iskandar 2 , Fis Purwangka 2 1 PSDKP, Kementrian Kelautan dan Perikanan
2 Departemen Pemanfataan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Korespondensi: singgih.pa@gmail.com, hascaryo@yahoo.com

## ABSTRACT
FAO (2010) mentioned that fishing is one of  the most dangerous jobs in the world. Surveillance against fishing in the sea is part of  the management of  fisheries is also the one job that has the potential of  high danger. The number of accidents was compiled by the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) of  Indonesia between the years 2011- 2014 i.e. 80 events that comprise the crash land, sea and air. Than 80 accidents, as many as 55  events  is an accident at sea involving ship of  various types which include commerce ship, cargo ship, fishing boats, ship/boat belonging to the government and other vessels. It is important to study the safety of  the ship’s crew to know the hazard and risk in each element involved in the surveillance patrol SDKP at sea. The purpose of  this research is to identify activities and know the intensity of  the fisheries inspector work on marine and fisheries patrols by using speedboat which can potentially cause the occurrence of  accidents at sea. The method of  this research is a descriptive numeric. Data analyzed by identifying the activity with the Hierarchical Task Analysis (HTA). The result showed that the sea surveillance patrol SDKP activity at sea is 5 stages with a total of  84 activities. The number of  the crew of  the patrol ship as many as 12 people with the biggest responsibility is fisheries surveillance. The intensity of  the total work on sea surveillance patrol SDKP namely 244 OA (people activity), which mean that in carrying out supervisory patrol SDKP from the early stages up to the end of  the work requires effort of  cruise activity and surveillance at sea is a sea patrol sub goal of  the SDKP supervision has the potential risk of  an accident the greatest work due to the high work  intensity.
Keyword: Hierarchical Task Analysis , sea patrol, surveillance, work intensity

## ABSTRAK
FAO (2010) menyebutkan bahwa penangkapan ikan merupakan salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Pengawasan  terhadap  kegiatan  penangkapan  ikan  di  laut  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  perikanan  yang  juga merupakan satu pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Jumlah kecelakaan yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  Indonesia  antara  tahun  2011-2014  yaitu  sebanyak  80  kejadian  yang  terdiri  dari kecelakaan darat, laut dan udara. Dari 80 kejadian kecelakaan, sebanyak 55 kejadian merupakan kecelakaan di laut yang melibatkan kapal-kapal dari berbagai jenis yang meliputi kapal niaga, kapal kargo, kapal/perahu nelayan, kapal patroli/ kapal milik pemerintah dan kapal lainnya. Penting untuk mempelajari keselamatan awak kapal untuk mengetahui bahaya dan risiko dalam setiap elemen yang terlibat dalam patroli pengawasan SDKP di laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktivitas dan mengetahui intensitas kerja pengawas perikanan dalam patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perianan di laut menggunakan speedboat pengawasan  yang  berpotensi  untuk  menimbulkan  terjadinya kecelakaan  kerja  di  laut.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif   numeric.  Data  dianalisis  dengan  mengidentifikasi aktivitas dengan Hierarchical Task Analysis (HTA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas patroli pengawasan SDKP di laut adalah 5 tahap dengan jumlah 84 aktivitas. Jumlah awak kapal patroli sebanyak 12 orang dengan porsi tanggungjawab terbesar adalah Pengawas Perikanan. Intensitas kerja total pada patroli laut pengawasan SDKP yaitu 244 OA, yang artinya bahwa dalam melaksanakan patroli pengawasan SDKP dari tahap awal sampai dengan akhir membutuhkan usaha kerja atau keterlibatan awak speedboat pengawasan setara 244 orang. Tahap 3 berupa aktivitas pelayaran dan pengawasan di laut merupakan sub goal dari patroli laut pengawasan SDKP yang memiliki potensi terjadinya risiko kecelakaan kerja terbesar akibat intensitas kerja yang tinggi.
Kata kunci: Hierarchical Task Analysis , intensitas kerja, patroli laut, pengawasan

## PENDAHULUAN

## Latar belakang
Pengawasan  aktifitas  penangkapan ikan  terhadap  kapal  perikanan  dilakukan oleh  pengawas  perikanan,  pengawasan dilakukan di pelabuhan-pelabuhan perikanan  dan  juga  di  laut.  Pengawasan aktifitas  penangkapan  ikan  di  laut dilakukan melalui patroli laut menggunakan speedboat .    Kegiatan  patroli  di  laut  yang dilakukan oleh pengawas perikanan penuh dengan  tantangan  serta  dihadapkan  pada risiko  dan  ketidakpastian.  Peluang  Risiko dan  ketidakpastian  salah  satunya  yaitu kecelakaan  di  laut  yang  disebabkan  oleh banyak  faktor.  Faktor-faktor  kecelakaan disebabkan  oleh  kesalahan  manusia,  alam dan teknis (Ditjen Hubla 2010). FAO (2010) menyebutkan  bahwa  penangkapan  ikan merupakan  salah  satu  pekerjaan  yang paling  berbahaya  di  dunia.  Pengawasan terhadap  kegiatan  penangkapan  ikan  di laut  merupakan  bagian  dari  pengelolaan perikanan  yang  juga  satu  pekerjaan  yang memiliki potensi bahaya tinggi.
Orang-orang  yang  bekerja  dalam penangkapan  ikan  dihadapkan  pada bahaya  kecelakaan  di  laut  yang  sering mengakibatkan kemalangan dalam kehidupan sosialnya. FAO (2010) memperkirakan  30  juta  nelayan  bekerja pada  4  juta  kapal  perikanan  di  seluruh dunia,  yang  terdiri  dari  1.3  juta  kapal  ber dek ( decked vessel ) dan 2.7 juta kapal tidak ber dek ( undecked vessel ). Sekitar 98% dari kapal tersebut berukuran dibawah 24 meter, dan mereka tidak dilindungi oleh peraturan dan regulasi internasional. Jumlah kecelakaan fatal secara global diperkirakan oleh International Labour Organization (ILO) pada  tahun  1999  sekitar  24.000  kematian per  tahun.  FAO  memperkirakan  jumlah kejadian fatal mungkin lebih tinggi, hal ini karena tingkat kematian di beberapa Negara yang  menginformasikan  data  statistik tersebut tidak tersedia.
Jumlah  kecelakaan  yang  dihimpun oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  Indonesia  antara  tahun 2011-2014 yaitu sebanyak 80 kejadian yang terdiri dari kecelakaan darat, laut dan udara. Dari  80  kejadian  kecelakaan,  sebanyak  55 kejadian  atau  sebesar  68.75%  merupakan kecelakaan  di  laut  yang  melibatkan  kapal- kapal dari berbagai jenis yang meliputi kapal niaga,  kapal  kargo,  kapal/perahu  nelayan, kapal  patroli/kapal  milik  pemerintah  dan
kapal  lainnya.  Artinya  kecelakaan  di  laut adalah kecelakaan yang paling sering terjadi.
Handayani et al. (2014)  menyebutkan penyebab  utama  kecelakaan  laut  yang berujung pada hilangnya nyawa manusia ini adalah  murni  kesalahan  manusia  ( human error ). Penyebab lainnya adalah pengabaian yang dilakukan oleh penyelenggara transportasi  laut  dan  instansi-instansi terkait,  serta  perlengkapan  keselamatan transportasi  laut  yang  jauh  dari  memadai (FAO 2010). Data jumlah korban kecelakaan di laut antara tahun 2011-2014 berjumlah 1396  orang  dimana  409  orang  meninggal dunia,  19  orang  luka  berat,  35  orang  luka ringan,  135  orang  hilang  dan  798  orang selamat.  Jumlah  korban  yang  terjadi  pada kecelakaan  di  laut  tentu  saja  merupakan hal  yang  harus  menjadi  perhatian  serius untuk  dapat  dikendalikan  sampai  dengan titik minimum. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  merupakan operator yang bertanggung jawab terhadap  kapal  pengawas  perikanan  di Indonesia.  Kapal  pengawas  perikanan yang  dioperasikan  berjumlah  24  unit  dan speedboat  pengawasan  berjumlah  kurang dari 50 unit. seluruh armada kapal pengawas perikanan  dikerahkan  untuk  mengawasi 11  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik  Indonesia  dengan  luas  406100 Nautical mil persegi (Nmil2). Kapal pengawas perikanan yang dioperasikan saat ini belum dapat  menjangkau  seluruh  perairan  di Indonesia karena keterbatasan armada dan terbatasnya  jumlah  pengawas  perikanan yang hanya berjumlah 240 orang di seluruh Indonesia.  Untuk  mengawasi  aktivitas perikanan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan  (Ditjen.  PSDKP)  membentuk  5 (lima)  unit  pelaksana  teknis  yang  tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu UPT yang terbesar dan terluas wilayah kerjanya yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta. Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah  1  (satu)  dari  5  (lima)  UPT  PSDKP dibawah  naungan  KKP  yang  memiliki  luas wilayah  kerja  terbanyak  yang  meliputi 21  Satuan  Kerja  dan  42  Pos  Pengawasan yang  tersebar  dari  Provinsi  Lampung sampai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. Berdasarkan  permasalahan  tersebut maka  perlu  dilakukan  penelitian  terhadap keselamatan  kerja  awak  kapal  khususnya pengawas perikanan pada patroli pengawasan  SDKP  di  laut,  karena  tugas
pengawasan  kapal  perikanan  menjadi tanggung  jawab  pengawas  perikanan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  aktivitas  dan  mengetahui intensitas kerja pengawas perikanan dalam patroli  pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  di  laut  menggunakan speedboat pengawasan  yang  berpotensi dapat  menimbulkan  terjadinya  kecelakaan kerja di laut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan  Juni-Agustus  2016  di  Pangkalan Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan Jakarta dan Patroli pengawasan di  Perairan  Laut  Utara  Jawa  dengan Pelabuhan  Pangkalan  ( Home Base )  di Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam Zachman  Jakarta.  Data  yang  dihimpun meliputi  data  primer  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara  terstruktur  dua  arah dengan jumlah responden sebanyak 9 orang awak kapal, 14 orang pengawas perikanan dan 4 orang pimpinan unit kerja dari total pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 49  orang.  Menurut  Sugiyono  (2011), pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu ( purposive sampling ). Hal  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan terbatasnya jumlah pengawas perikanan dan jumlah awak kapal ( speedboat pengawasan) yang mengikuti patroli pengawasan SDKP di laut. Pengumpulan data sekunder meliputi : a. Data  informasi  kecelakaan  kerja  di laut di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta; b. Data  rekapitulasi  operasional  kapal pengawas/ speedboat pengawasan; c. Data keragaan sumber daya manusia di Pangkalan PSDKP Jakarta; d. Data laporan pengawasan di Pangkalan PSDKP Jakarta; dan e. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) pengawasan kapal perikanan.
Data  yang  diperoleh  diolah  dalam bentuk  tabel  dan  gambar,  selanjutnya dianalisis secara deskriptif numerik.

## Analisis data
Identifikasi  aktivitas  patroli  pengawasan

## SDKP di laut
Tahap  pertama  dari  metode  ini adalah identifikasi aktivitas dengan metode Hierarchical Task Analysis (HTA).  Sifat
aktifitas  dibagi  atas  aktifitas  primer  dan sekunder.  Aktifitas  primer  berupa  aktifitas yang  harus  dilakukan  sesuai  tahap  dan urutannya  dan  tidak  dapat  dilakukan pada  urutan  tahapan  lain,  sedangkan aktifitas  sekunder  dapat  dikerjakan  pada urutan  aktifitas  lain.  Aktifitas  pada  patroli pengawasan    diasumsikan  mempunyai bobot  pekerjaan  yang  sama.  Untuk perhitungan  total  aktifitas  kerja  di  atas kapal dijumlahkan dari banyaknya aktifitas primer  dan  sekunder  pada  masing-masing tahapan aktifitas (Handayani et al. 2014) :
Total  aktifitas  kerja  =  f(aktifitas  primer, aktifitas sekunder)
Total aktifitas kerja =∑ =1 Primer i + ∑ =1 Sekunder I ………………..(1) dengan : i = tahap ke – 1,2……,n n = jumlah tahap aktifitas

## Intensitas kerja aktivitas patrol pengawasan SDKP di laut
Intensitas  kerja  ( work  intensity ) sebagian  besar  diteliti  melalui  studi kuantitatif dengan menggunakan instrument  survei  skala  besar  dan  telah dipahami sebagai serangkaian pengukuran seperti  :  kecepatan  kerja  ( pace  of  work ); kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu yang  ketat;  seberapa  keras  atau  seberapa banyak  usaha  pekerjaan  dimasukkan  ke dalam  pekerjaan  mereka  (Hamilton  2007). Intensitas  kerja  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  merupakan  ukuran  jumlah awak  kapal/pengawas  perikanan  (orang) yang teribat dalam 1 (satu) aktifitas. Satuan untuk  intensitas  kerja  ini  yang  dipakai adalah  Orang  Aktifitas  (OA).  Intensitas kerja  primer  dan  sekunder  dihitung  untuk mendapatkan  nilai  total  intensitas  kerja. Menurut  Handayani et al. 2014  Kedua intensitas  tersebut  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
IKP = ∑ =1(IKPi+...+IKPn) …...(2) IKP = ∑ =1 (IKSi+...+IKSn) .…...(3)
IKT = IKP + IKS…………......(4)
Indeks IKP tahap ke - i = …..(5)
dengan :
IKP = Intensitas Kerja Primer
IKT = Total Intensitas Kerja IKS = Intensitas Kerja Sekunder
OA  = Orang Aktivitas (Satuan unit) i     = tahap ke – 1,2,…,n n    = jumlah tahap aktifitas Persamaan  (2)  dan  (3)  akan menghasilkan Intensitas Kerja Total (IKT).  Indeks  Intensitas  Kerja  Primer  (IKP) digunakan dalam menentukan ranking. Nilai
IKP  masing-asing  tahap  aktifitas  diurutkan dari  nilai  IKP  terbesar  hingga  terkecil.  IKP yang  paling  besar  menunjukkan  ranking aktifitas paling tinggi. Menurut Handayani et al. (2014) pada aktifitas dimana keterlibatan awak  kapal  paling  banyak  akan  memiliki peluang  terjadinya  risiko  kecelakaan  yang lebih tinggi dibandingkan aktifitas lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  patroli  pengawasan  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  merupakan bagian  dari  pengelolaan  perikanan  di Indonesia  yang  dilakukan  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  Perikanan  dan  dioperasikan  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)/Satuan  Kerja  dan Dinas Kelautan dan Perikanan yag berada di daerah. Patroli pengawasan dilakukan menggunakan speedboat pengawasan karena 80% perairan Indonesia merupakan perairan  kepulauan  yang  membutuhkan sarana pengawasan yang handal. Speedboat ini  memiliki  keunggulan  pada  kecepatan dan stabilitas, dengan kecepatan speedboat rata-rata diatas 20 knot mampu melakukan pengejaran terhadap para pelaku pelanggaran di daerah pesisir, sungai, danau maupun waduk (PSDKP 2013).
Speedboat pengawasan  terdiri  dari beberapa jenis, yaitu tipe marlin, tipe dolphin, tipe  napoleon  dan  tipe  albacore. Speedboat yang  digunakan  di  Pangkalan  PSDKP Jakarta yaitu speedboat dengan tipe Dolphin dengan  ukuran  panjang  (LOA)  8  meter, dengan daya mesin 2 x 80-115 HP outboard , jumlah  daya  tampung  penumpang  yaitu  8 orang,  desain  kecepatan  maksimum  15-20 knot, endurance 6 jam, dan kualifikasi sea state 3. Speedboat lainnya  yang  digunakan oleh  Pangkalan  PSDKP  Jakarta  yaitu  tipe Napoleon dengan ukuran panjang (LOA) 12 meter, daya mesin 2 x 200-250 HP outboard , jumlah daya tampung penumpang yaitu 12 orang,  desain  kecepatan  maksimum  20-30 knot, endurance 7  jam  dan  kualifikasi sea state 4 ( Beaufort scale ).
Menurut  Undang-Undang  No.  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.  31  Tahun  2004 Tentang  Perikanan  dalam  pasal  66  ayat 1 Menyebutkan bahwa pengawasan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  Republik  Indonesia  dilakukan  oleh pengawas  perikanan.  Dalam  pasal  66  (a) ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009, pengawas perikanan  merupakan  pegawai  negeri  sipil yang  bekerja  dibidang  perikanan  yang diangkat  oleh  menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk.  Pengawas  perikanan  bertugas untuk  mengawasi  tertib  pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang-undangan dibidang  perikanan  (Pasal  66  ayat  2,  UU Nomor 45 Tahun 2004 dan ditegaskan juga dalam  Permen  KP  Nomor  17/PERMEN- KP/2014  pasal  1).  Dalam  Pasal  66(b)  UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 9 Permen KP Nomor 17/PERMEN-KP/2014 menyebutkan lokasi  tugas  pengawas  yaitu  sebagai berikut:  (1)  Wilayah  pengelolaan  perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia, (2) Kapal Perikanan,  (3)  Pelabuhan  Perikanan  dan/ ata  Pelabuhan  lainnya  yang  ditunjuk,  (4) Pelabuhan  tangkahan,  (5)Sentra  kegiatan perikanan,  (6)  Area  pembenihan  ikan, (7)  Area  pembudidayaan  ikan,  dan  (8) Unit  pengolahan  ikan  dan/atau  Kawasan konservasi perairan.
Pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  terhadap  kapal  perikanan dilakukan  menggunakan  kapal  pengawas/
speedboat pengawasan. penggunaan speedboat pengawasan  mengacu  pada standar  pengawakan  untuk  kapal  non- konvensi  berbendera  Indonesia  kategori E  yakni  standar  pelaut  pemerintah  yang dikaitkan  dengan  fungsi,  tugas,  kondisi dan  dinasnya.  Awak  kapal  yang  ada  diatas speedboat pengawasan terdiri dari Nakhoda, juru  mudi,  awak  mesin  dan  kelasi  dengan kualifikasi sebagai berikut :
a. Nakhoda  :  syarat  minimal  memiliki keahlian  dan  sertifikat  yang  setara dengan ahli Nautika tingkat V/AN V; b. Juru  mudi  :  syarat  minimal  memiliki keahlian  dan  sertifikat  yang  setara dengan ahli nautika tingkat dasar atau ANT D; c. Awak Mesin : syarat minimal memiliki keahlian  dan  sertifikat  yang  setara dengan ahli teknika tingkat dasar atau AT D; d. Kelasi  :  mempunyai  pengetahuan tentang  pengoperasian  kapal  dan keselamatan di laut. Jumlah awak minimum speedboat
pengawasan pada patroli pengawasan SDKP menggunakan speedboat tipe  napoleon berjumlah 8 orang awak kapal dan 2-4 orang pengawas  perikanan  termasuk  penyidik pegawai  negeri  sipil  (PPNS)  perikanan. Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terlibat dalam  aktivitas  patroli  pengawasan  di Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2016 yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari pengawas perikanan  dan  awak  kapal.  Jumlah  SDM tersebut  dibagi  bergantian  sesuai  jadwal patroli yang telah direncanakan dalam satu tahun. Patroli laut pengawasan SDKP di  Pangkalan  PSDKP  Jakarta  memiliki komposisi SDM seperti terlihat pada Gambar 1  yang  menunjukkan  komposisi  jabatan
(a)  dan  tingkat  pendidikan  (b).  komposisi jabatan  menunjukkan  bahwa  62.50% diisi  oleh  pengawas  perikanan,  artinya pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  yang  dilakukan  menggunakan speedboat pengawasan menjadi tugas utama pengawas  perikanan  dan  jabatan  lainnya merupakan jabatan pendukung dalam tugas pengawasan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan,  termasuk  nakhoda  yang  juga seluruhnya merupakan pengawas perikanan (rangkap  jabatan).    Rangkap  jabatan menurut William (1986) merupakan sesuatu yang  dapat  menimbulkan  kesalahan  dalam suatu aktivitas.
Menurut  IMO  (1995)  Nakhoda  dan perwira  jaga  di  atas  kapal  harus  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  minimal sesuai  dengan  ukuran  kapal  dan  daerah pelayaran.  Menurut  Suwardjo et al.. (2010),  untuk  menguasai  keahlian  dan
keterampilan  tersebut  maka  seorang nakhoda  kapal  minimum  berpendidikan menengah perikanan seperti Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau pendidikan SLTA umum  ditambah  pelatihan  kepelautan meliputi  pelayaran  dan  pengoperasian kapal, keselamatan dan penangkapan ikan. Nakhoda speedboat pengawasan saat ini yang berjumlah 3 (tiga) orang merupakan lulusan D4  dari  Sekolah  Tinggi  Perikanan  yang lulusannya  sudah  memiliki  pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan kapal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa para perwira pada kapal yang berukuran panjang kurang dari 12 meter harus memiliki sertifikat kepelautan  ANKAPIN-III  untuk  bagian  dek dan  ANKAPIN-II  untuk  bagian  mesin.  Saat ini jabatan teknisi mesin berjumlah 1 (satu) orang  dengan  pendidikan  D4  dari  Sekolah Tinggi  Perikanan,  juru  mudi  2  (dua)  orang dengan  pendidikan  D4  dari  Sekolah  Tinggi Perikanan dan kelasi yang diisi oleh 2 (dua) orang  dengan  pendidikan  SUPM  dan  SLTP. Tingkat dan jenjang pendidikan yang diraih oleh  awak  kapal speedboat di  Pangkalan PSDKP  Jakarta  menunjukkan  bahwa awak speedboat pengawasan  telah  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga kompetensi untuk menjaga kesamatan kerja dilaut dapat terpenuhi. Kompetensi pekerja terhadap  keselamatan  kerja  seringkali dinilai  dari  pengetahuan,  pengertian serta  penerapan  peraturan  dan  prosedur keselamatan kerja, juga dari penerapan atas pelatihan keselamatan kerja yang diperoleh (Davies et al . 2001).
Gambar 1. Kondisi umum SDM pengawasan SDKP di pangkalan PSDKP Jakarta
Komposisi  terbesar  dari  sumber  daya manusia  yang  terlibat  dalam  aktivitas patroli  pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan  di  laut  adalah  pengawas perikanan  yang  juga  memiliki  tingkat pendidikan  rata-rata  yaitu  S1  Perikanan, namun  tidak  seluruh  pengawas  perikanan mempunyai  syarat  kompetensi  untuk bekerja di atas kapal dalam hal keselamatan di laut. Dengan demikian, walaupun 45.83 % sudah mengenyam pendidikan tinggi namun belum mendapatkan pelatihan keselamatan diri di laut yang diperoleh melalui Pelatihan Keselamatan  Tingkat  Dasar  ( Basic Safety Training , BST )  sehingga  tercipta  kondisi yang  kondusif  pada  saat  patroli  laut.  Andi et al. 2005  menyebutkan  bahwa  keadaan lingkungan  kerja  yang  kondusif  dapat mendukung penerapan program keselamatan kerja  dengan  optimal  bila  seluruh  pekerja mengutamakan program keselamatan kerja, dan dengan lingkungan kerja yang semakin kondusif  diharapkan  dapat  meningkatkan motivasi pekerja.
Identifikasi aktivitas patroli laut pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan di pangkalan PSDKP Jakarta
Aktivitas  dibagi  atas  beberapa  level berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai (Lyons et  al.  2004).  Identifikasi  aktivitas dilakukan dengan Hierarchical Task Analysis (HTA). HTA  juga  dikenal  dengan  plan  yang menjelaskan  mengenai  urutan  dan  kondisi suatu  aktivitas  yang  dilakukan  (Lane et al. 2008).  Aktivitas  diurutkan  berdasarkan level  terendah  sampai  tertinggi. Level 0 menunjukkan aktivitas/ subgoals yang ingin dicapai (Handayani 2014).
Tahap aktivitas patroli laut pengawasan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di Pangkalan  PSDKP  Jakarta  dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahap aktivitas pokok ( level 0 ). Tahap tersebut antara lain (1) persiapan,
(2) loading ,  (3)  pelayaran  dan  pengawasan di  laut,  (4)  penghentian,  pemeriksaan  dan penahanan,  dan  (5)  kembali  ke  Pangkalan ( homebase ).  Tiap  tahap  akan  dirinci  lebih detil menjadi beberapa sub aktivitas seperti ditunjukkan  pada  Tabel  1.  Aktivitas  pada tahap  4  berupa  penghentian,  pemeriksaan dan  penahanan  kapal  perikanan  yang diduga illegal sudah sesuai dengan standar operasional  prosedur  yang  dikeluarkan Ditjen PSDKP.
Patroli  laut  pengawasan  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  tahun  2016 dilakukan  sebanyak  68  hari  operasi  sesuai
dengan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam  DIPA  (Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran) Pangkalan PSDKP Jakarta, setiap hari operasi dilakukan selama 5 jam (untuk kebutuhan perhitungan bbm) dengan asumsi kapal melaju rata-rata dengan kecepatan 15 knot  (posisi  pengejaran).  Patroli  dilakukan siang atau malam hari (situasional) di utara perairan  laut  Jawa  sesuai  dengan  perintah gerak  dari  Kepala  Pangkalan  PSDKP Jakarta.  Aktivitas  patroli  tersebut  memiliki potensi  yang  mengakibatkan  terjadinya kecelakaan bagi awak kapal mulai dari tahap 1 persiapan sampai dengan tahap 5 kembali ke  pangkalan  yang  disajikan  pada  Tabel  1 dan Tabel 2.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  setiap aktvitas  memiliki  deskripsi  kegagalannya masing-masing dan membentuk konsekuensi kegagalan.  Konsekuensi  bahaya  ( severity ) dikategorikan  berdasarkan  klasifikasi  IMO (2007) yang mengklasifikasikan konsekuensi dari efeknya terhadap tubuh manusia mulai dari  tidak  berbahaya,  ringan,  menengah, berat dan fatal. Pengertian tidak berbahaya yaitu tidak ada efek kesehatan. Ringan yaitu luka  ringan,  membutuhkan  penanganan langsung.  Menengah  yaitu  cedera  ringan, membutuhkan  penanganan  medis  dokter/ rumah sakit, membutuhkan waktu penyembuhan.  Berat  yaitu  cedera  berat/ serius, mengakibatkan waktu penyembuhan hingga tidak masuk kerja. Fatal yaitu cacat tetap, dapat berakibat kehilangan nyawa. Tabel  2  menunjukkan  tahap  dari aktivitas  patroli  laut  yang  dilakukan  oleh pengawas perikanan dimana setiap aktivitas dapat  diketahui  jumlah  intensitas  kerjanya berdasarkan  jumlah  orang  yang  terlibat dimasing-masing  aktivitas.  Kemudian  jenis aktivitas  terdiri  dari  77  aktivitas  primer dan  7  aktivitas  sekunder  dengan  total  84 aktivitas. Tabel HTA tersebut menunjukkan bahwa aktivitas patroli laut yang dilakukan oleh  pengawas  perikanan  merupakan aktivitas yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Menurut PP No. 50  tahun  2012  tentang  penerapan  sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bahwa perencanaan K3 wajib diperhatikan. Handayani et al. (2014) menyebutkan bahwa peluang timbulnya konsekuensi dapat terjadi dan  akan  lebih  banyak  muncul  apabila kegiatan  perencanaan  gagal  dilakukan dengan  baik.  Aktivitas  yang  komplek  dari patroli laut tersebut tentu saja menimbulkan intensitas  kerja  yang  tinggi,  dari  intensitas kerja yang tinggi akan menimbulkan beban kerja  yang  tinggi  bagi  pengawas  perikanan
dan  awak  kapal  yang  terlibat  disetiap aktivitas. Beban kerja tinggi secara langsung akan  menurunkan  kemampuan  kinerja fisik  ( fatique ),  yang  berakibat  munculnya kegagalan  aktivitas  ( human error ).  Jumlah awak kapal yang terlibat dalam pengoperasian speedboat pengawasan menurut Keputusan Direktur  Jenderal  PSDKP  Nomor  392/ DJPSDKP/XII/2013 tentang petunjuk teknis pengoperasian speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah berjumlah maksimal 8 orang untuk ukuran speedboat 8  meter  dan  12  orang  untuk ukuran speedboat 12 meter.
Tabel 1. Contoh aktivitas yang memiliki potensi bahaya Step Task Description Deskripsi Kegagalan Konsekuensi Kegagalan 0 PERSIAPAN 1 Rapat-rapat persiapan 1.1 Perencanaan waktu operasi Jadwal  tidak  cocok  dengan kegiatan  lain/konflik  kepent- ingan Kelelahan 1.2 Persiapan anggaran operasi Anggaran  belum  tersedia karena  masalah  administrasi di KPPN Kelelahan 1.3 Pembuatan surat perintah ger- ak Pimpinan unit kerja tidak ada ditempat,  target  operasi  be- lum jelas Kelelahan 1.4 Kapten,  koordinator  operasi dan pimpinan rapat penentuan tim rapat tidak sesuai jadwal dan terjadi konflik kepentingan Kelelahan 1.5 Koordinator  operasi  membuat surat perintah tugas kelengkapan administrasi be- lum  lengkap,  surat  berubah- ubah konsep Kelelahan 1.6 Kapten  melakukan  pembagian tugas ABK dan pengawas peri- kanan tugas dan fungsi masing-ma- sing ABK dan pengawas peri- kanan tidak sesuai Kelelahan 2 Pengecekan speedboat  penga- wasan 2.1 ABK  melakukan  pengecekan kondisi body speedboat penga- wasan kondisi body kapal tidak baik (teritip,  body  kapal  bocor), pada  saat  perbaikan  terpele- set,  anggota  badan  kena  ter- itip luka ringan 2.2 Juru mesin melakukan pengecekan  kondisi  mesin speedboat pengawasan mesin rusak (tidak bisa start- er,  mati  sebelah,  propeler macet,  mesin  tidak  bisa  tu- run),  konsleting  listrik,  pen- empatan aki tidak terlindung, mesin meledak cedera berat
Tabel 2. Hierarchical Task Analysis (HTA) patroli laut SDKP
Tahap Aktivitas Aktivitas Kerja (OA = Orang Aktivitas) Jenis Aktivitas Penanggung Jawab 0 Tahap 1 (Persiapan) 1 Rapat-rapat persiapan 1.1 Perencanaan waktu operasi 6 primer Koord.Ops 1.2 Persiapan anggaran operasi 5 primer Nakhoda 1.3 Pembuatan surat perintah gerak 3 primer staff TU 1.4 Kapten,  koordinator  operasi  dan pimpinan rapat penentuan tim 4 primer Koord.Ops 1.5 Koordinator  operasi  membuat  su- rat perintah tugas 2 primer Koord.Ops 1.6 Kapten melakukan pembagian tu- gas ABK dan pengawas perikanan 1 primer Nakhoda 2 Pengecekan speedboat  penga- wasan 2.1 ABK melakukan pengecekan kondisi  body speedboat  penga- wasan 2 primer teknisi mesin 2.2 Juru mesin melakukan pengecekan kondisi  mesin speedboat  penga- wasan 1 primer teknisi mesin 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 4 Juru  mesin  dan  ABK  pengecekan kondisi  sistem  penggerak speed- boat pengawasan Kapten  melakukan  pengecekan kondisi sistem navigasi speedboat pengawasan Kapten melakukan pengecekan ke- laiklautan speedboat pengawasan
ABK  mengisi  bbm  dari  jerigen cadangan
Juru  mesin  memanaskan  mesin speedboat pengawasan
ABK  membersihkan  keseluruhan speedboat Pengecekan  kebutuhan  jerigen bbm yang dibawa untuk patroli Membeli  keperluan  perbekalan crew speedboat pengawasan ABK membeli makanan dan minu- man untuk makan pagi ABK  membeli  perbekalan  pada saat patroli
ABK  membeli  sparepart,  oli  dan perlengkapan speedboat Makan  pagi  bersama  di  dermaga kapal pengawas 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 12 primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer sekunder teknisi mesin nakhoda nakhoda teknisi mesin
teknisi mesin
Juru mudi
teknisi mesin
kelasi kelasi kelasi nakhoda Sub total tahap 1 : 49

## Tabel 2 (lanjutan)
0 Tahap 2 ( Loading) 1 1.1 1.2 2
3 4 5 mengisi air tawar abk menyiapkan pompa air listrik dan selang air selang air disalurkan dari toren air di  dermaga  ke speedboat  penga-
wasan pengawas perikanan dan ABK me- mindahkan  perbekalan  dari  der- maga ke atas speedboat pengawas perikanan dan ABK me- mindahkan  jerigen  bbm  dari  der- maga ke atas speedboat ABK memindahkan oli dari derma- ga ke atas speedboat Kapten,  pengawas  perikanan  dan ABK naik ke atas speedboat 1 1 4 4 1 12 primer primer primer primer primer primer kelasi kelasi kelasi kelasi teknisi mesin nakhoda Sub total tahap 2 : 23 0 Tahap 3 (Pelayaran, pengawasan di laut) 1 1.1 1.2 1.3
1.4
2 2.1
2.2 2.3 2.4
2.5
2.6
2.7 bertolak  dari  dermaga  kapal  pen- gawas ABK dan pengawas perikanan me- lepas tali tambat kapten mengarahkan kapal menu- ju alur pelayaran pengawas perikanan dan ABK me- nahan dampra agar tidak bersen- tuhan dengan kapal lain pengawas  perikanan  dan  ABK mendorong kapal lain untuk mem- berikan ruang gerak pengisian  BBM  di  SPBU  pantai marina ancol kapten  mengarahkan  speedboat menuju SPBU di dermaga marina Ancol
ABK dan pengawas perikanan me- nyiapkan  tali  tambat  untuk  san- dar di dermaga SPBU melemparkan  tali  tambat  untuk sandar di SPBU ABK  dan  petugas  SPBU  melaku- kan pengisian BBM ke tangki BBM ABK  dan  petugas  SPBU  melaku- kan  pengisian  BBM  ke  jerigen cadangan BBM
ABK dan pengawas perikanan me- lepas tali tambat kapten mengarahkan kapal menu- ju alur pelayaran 2 1 4 4 1 2 2 2 2 2 1 primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer kelasi nakhoda juru mudi juru mudi nakhoda kelasi kelasi
kelasi
kelasi
kelasi nakhoda

## Tabel 2. (lanjutan)
Tahap Aktivitas Aktivitas Kerja (OA = Orang Aktivitas) Jenis Aktivitas Penanggung Jawab 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 pengawas perikanan dan ABK ber- jaga  bergantian  di  haluan  depan untuk pengintaian pengawas perikanan dan ABK ber- jaga di dalam cabin untuk pengin- taian pengawas perikanan dan ABK ber- jaga di buritan untuk pengintaian Kapten  memantau  menggunakan radar/teropong  terhadap  kapal perikanan yang mencurigakan pemberian  peringatan  kapal  peri- kanan untuk berhenti pemberian  isyarat  bahasa  tubuh untuk  penghentian  dan  pemerik- saan komunikasi radio channel 16 jika isyarat tidak memungkinkan pemberian  isyarat  lampu  untuk penghentian dan pemeriksaan pemberian isyarat sirine dan rota- tor/pengeras  suara  jika memung- kinkan pengejaran  kapal  perikanan  yang diduga ilegal intercep  kapal  perikanan  yang berusaha melarikan diri penghadangan  kapal  perikanan yang diduga ilegal 2 2 2 1 2 1 1 1 12 12 12 primer primer primer primer primer sekunder sekunder sekunder primer primer primer pengawas perikanan pengawas perikanan pengawas perikanan nakhoda Pengawas perikanan pengawas perikanan pengawas perikanan nakhoda nakhoda nakhoda nakhoda Sub total tahap 3 : 71 0 Tahap 4 (Penghentian, pemeriksaan, penahanan kapal) 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 Speedboat  pengawasan  tambat  di kapal yang akan diperiksa Pengawas  perikanan  dan  abk memberikan isyarat untuk tambat di kapal yang akan diperiksa ABK dan pengawas perikanan me- lemparkan  tali  tambat  ke  kapal lain ABK dan pengawas perikanan me- narik tali tambat agar kapal patroli berdampingan ABK  dan  pengawas  perikanan melompat  ke  kapal  yang  akan  di- periksa
Pemeriksaan kapal perikanan Pengawas  perikanan  memeriksa kelengkapan  dan  kesesuaian  do- kumen kapal 2 2 4 6 2 primer primer primer primer primer pengawas perikanan kelasi kelasi pengawas perikanan pengawas perikanan

## Tabel 2 (lanjutan)
Tahap Aktivitas Aktivitas Kerja (OA = Orang Aktivitas) Jenis Aktivitas Penanggung Jawab 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 Pengawas perikanan memer- iksa  seluruh  ruangan  di  kapal (palka,ruang  penyimpanan  lain- nya) Pengawas  perikanan  memeriksa kesesuaian alat tangkap Pengawas  perikanan  memeriksa palka  dan  kesesuaian  hasil  tang- kapan Pengawas  perikanan  memeriksa ruang mesin Pengawas  perikanan  memeriksa call sign dan tanda selar Pengawas perikanan mengisi form pemeriksaan Pemberian tindakan Pengawas  perikanan  melepaskan kapal perikanan dan melanjutkan perjalanan (jika tidak ada pelang- garan) Pengawas  perikanan  memberikan dugaan  pelanggaran  kepada  ppns perikanan
PPNS  perikanan  memberikan  in- formasi  pelanggaran  kepada  na- khoda  kapal  perikanan  yang  di- periksa PPNS  perikanan  memberikan  tin- dakan sesuai pelanggaran PPNS  perikanan  menyita  alat tangkap  yang  dilarang  digunakan (trawl,pukat berkantong,dll)
PPNS perikanan menyita dokumen kapal perikanan untuk di adhoc
ABK  dan  pengawas  perikanan mengawal  kapal  perikanan  yang akan  di  adhoc  di  atas  kapal  peri- kanan yang di adhoc
Memindahkan abk kapal perikan- an yang diadhoc ke speedboat pen-
gawasan
ABK  dan  pengawas  perikanan mengatur  posisi  peletakan  alat tangkap  sitaan  di  atas  kapal  pa- troli ABK  dan  pengawas  perikanan mendokumentasikan  setiap  keg- iatan 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer sekunder sekunder pengawas perikanan pengawas perikanan pengawas perikanan pengawas perikanan pengawas perikanan pengawas perikanan Pengawas perikanan pengawas perikanan ppns perikanan ppns perikanan ppns perikanan ppns perikanan pengawas perikanan juru mudi kelasi pengawas perikanan Sub total tahap 4 : 45

## Tabel 2 (lanjutan)
Tahap Aktivitas Aktivitas Kerja (OA = Orang Aktivitas) Jenis Aktivitas Penanggung Jawab 0 Tahap 5 (Kembali ke pangkalan) 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Menyiapkan speedboat Juru mesin menyiapkan mesin ka- pal untuk kembali ke homebase
ABK menyiapkan jerigen bbm un- tuk diisi pada kapal patroli ABK  mengisi  bbm  kapal  untuk kembali ke home base Kapten mengemudikan speedboat Speedboat  pengawasan  mengawal kapal yang di adhoc ke homebase Speedboat pengawasan  membawa abk kapal yang di adhoc ke home- base ABK  dan  pengawas  perikanan melakukan  pengamanan  ABK  ka- pal  yang  diadhoc  diatas speeboat pengawasan ABK  dan  pengawas  perikanan melakukan  pengamanan  di  atas kapal perikanan yang di adhoc dan memastikan sampai ke homebase ABK dan pengawas perikanan me- nyiapkan tali tambat dan dampra untuk sandar di dermaga Kapten speedboat pengawasan melalukan  manuver  kapal  di  kol- am  pelabuhan  untuk  masuk  ke dermaga ABK dan pengawas perikanan me- nyiapkan  dampra  agar  tidak  ta- brakan dengan kapal lain ABK dan pengawas perikanan me- lemparkan  tali  tambat  dan  men- ariknya untuk sandar di dermaga Penjaga  dermaga  mengatur  kapal perikanan yang di adhoc di derma- ga kapal pengawas ABK,  pengawas  perikanan,  PPNS turun dari speedboat pengawasan menuju dermaga ABK,  nakhoda  kapal  yang  di  ad- hoc  turun  dari speeadboat pen- gawasan dan kapal yang di adhoc menuju dermaga
PPNS menyiapkan kendaraan khu- sus untuk membawa nakhoda dan
ABK  kapal  perikanan  yang  di  ad- hoc ke Pangkalan PSDKP Jakarta
1 1 2 1 6 6 6 6 2 1 4 4 1 6 6 3 primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer primer sekunder teknisi mesin kelasi kelasi nakhoda pengawas perikanan Pengawas perikanan pengawas perikanan Pengawas perikanan kelasi nakhoda kelasi
kelasi
penjaga dermaga nakhoda nakhoda ppns perikanan Sub total tahap 5 : 56
Porsi  tanggung  jawab  awak  kapal  pada patroli laut pengawasan SDKP Penelitian yang dilakukan menunjukkan  hasil  yang  menunjukkan bahwa  untuk  melaksanakan  patroli  laut pengawasan  SDKP  terdiri  dari  5  tahap aktivitas  pokok.  Setiap  aktivitas  pokok terdiri dari beberapa sub aktivitas yaitu 84 subaktivitas.  Aktivitas  terbanyak  ada  pada tahap 3 yaitu sebanyak 22 aktivitas dengan tahap  pelayaran  dan  pengawasan  dilaut. Handayani  (2014)  menyebutkan  bahwa setiap  aktivitas  yang  melibatkan  jumlah awak  kapal,  area  kerja  dan  energi  akan berisiko menimbulkan bahaya. Berdasarkan Gambar  2,  dapat  dihitung  porsi  beban tanggungjawab kerja dari setiap awak kapal yang telibat dalam patroli laut pengawasan SDKP.  Porsi  terbesar  adalah  pengawas perikanan  yaitu  sebanyak    27.38  %  dari
seluruh  aktivitas  dan  sebanyak  61.90% pada  tahap  4  karena  tugas  dan  fungsi pengawas  perikanan  adalah  melakukan kegiatan  pengawasan  perikanan.  Nakhoda dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) termasuk  kedalam  jabatan  pengawas perikanan yang diberikan pelatihan khusus. Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan porsi tertinggi jabatan Nakhoda yaitu pada tahap  3  dan  5  masing-masing  sebesar 36.36%  dan  25  %,  karena  pada  tahap  ini merupakan  tahap  pelayaran  di  perairan yang membutuhkan tanggungjawab seorang nakhoda, sedangkan teknisi mesin tertinggi pada  tahap  1  yaitu  31.8  %  pada  aktivitas persiapan,  dimana  seorang  teknisi  mesin harus mempersiapkan seluruh kondisi dan akomodasi kapal siap beroperasi. Porsi kelasi berperan  paling  besar  yaitu  66.67%  pada tahap  2  dimana  aktivitasnya  merupakan loading barang dan bahan perbekalan yang akan dibawa untuk berpatroli.
Gambar 2. Porsi tanggung jawab di atas speedboat pengawasan

## Intensitas kerja pengawas perikanan pada patroli pengawasan SDKP
Jumlah  aktivitas  pada  patroli  laut pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  yang terdiri  dari  aktivitas  primer  dan  sekunder. Handayani et al. 2014 menyebutkan bahwa aktivitas  primer  merupakan  aktivitas  yang harus  dilakukan  pada  urutan  tahapannya karena  mempengaruhi  keberhasilan  proses untuk mencapai tujuan, sedangkan aktivitas sekunder  tidak  harus  dilakukan  sesuai urutannya karena bersifat optional.
Aktivitas  patroli  laut  pengawasan SDKP  mempunyai  77  aktivitas  primer dan  7  aktivitas  sekunder  seperti  terlihat pada  Tabel  3.  Persentase  aktivitas  primer sangat  dominan  yaitu  sebesar  91.67% dibandingkan  dengan  aktivitas  sekunder yang  hanya  8.33%,  hal  ini  karena  setiap aktivitas  merupakan  rangkaian  aktivitas prosedural sehingga aktivitas harus dilakukan sesuai urutan tahap yang sudah
ditetapkan.  Aktivitas  yang  memiliki  risiko paling  tinggi  terdapat  pada  tahap  3  yang artinya pada aktivitas di tahap 3 ini seluruh awak  kapal  terlibat  dalam  setiap  aktivitas yang dilakukan.
Total intensitas kerja primer (IKP) pada patroli  laut  pengawasan  SDKP  adalah  232 OA dan total intensitas kerja sekunder (IKS) adalah  12  OA.  Intensitas  kerja  total  pada patroli laut pengawasan SDKP yaitu 244 OA, yang  artinya  bahwa  dalam  melaksanakan patroli  pengawasan  SDKP  dari  tahap  awal sampai dengan akhir membutuhkan usaha kerja  atau  keterlibatan  awak  speedboat pengawasan  setara  244  orang.  Pada  setiap aktivitas dihitung indek IKP seperti terlihat pada  Tabel  3.  Dari  Tabel  4  tersebut  dapat diketahui  nilai  indeks  tertinggi  yaitu  pada tahap  3  (pelayaran  dan  pengawasan  di laut). Tahap 3 ini memiliki nilai indeks IKP terbesar yaitu sebesar 0.29. Pada tahap 3 ini mempunyai total 22 aktivitas didalamnya dan memiliki  total  intestas  kerja  primer  paling tinggi  yaitu  68  OA  dibandingkan  dengan
aktivitas  lainnya.  68  OA  ini  artinya  dalam mencapai  tujuan  untuk  menyelesaikan aktvitas  pada  tahap  3  dibutuhkan  usaha keterlibatan  awak speedboat setara  68 orang. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa aktivitas  patroli  laut  pengawasan  SDKP  di Pangkalan PSDKP Jakarta termasuk kedalam aktivitas  yang  mengandalkan  keberadaan dan kekuatan fisik manusia, sebab pada saat berlayar  untuk  mengawasi  aktivitas  kapal perikanan membutuhkan konsentrasi tinggi pada saat speedboat bergerak dengan cepat, kemudian  harus  memeriksa  kesesuaian fisik  kapal  berupa  pemeriksaan  dokumen, alat  tangkap,  palka,  hasil  tangkapan dengan  perizinan  yang  ada  dengan  kondisi kapal  terombang-ambing  ditengah  laut. Handayani et al . (2014) menyebutkan bahwa pekerja  yang  terpapar  dengan  intensitas tinggi cenderung untuk melaporkan posisi  yang  melelahkan  dan  menyakitkan. Keluhan  tersebut  apabila  dibiarkan  maka akan  menimbulkan  kecelakaan  dan  cidera akibat  pekerjaan  yang  dilakukakannya. Pengejaran  kapal  perikanan  yang  diduga illegal adalah  aktivitas  yang  dirasakan paling berat dan berisiko tinggi yang dapat
menimbulkan  terjadinya  kecelakaan  kerja. Pada  tahap  ini  awak  kapal  harus  berhati- hati dan membutuhkan konsentrasi penuh  mengawasi  kapal  perikanan  yang diduga  melanggar  peraturan  perundang- undangan  dibidang  perikanan,  terutama pada  saat  mengamati  kapal  perikanan dengan menggunakan teropong dikecepatan tinggi dengan gelombang yang besar, risiko terjatuh  dari  speedboat  atau  terlempar  ke laut  dapat  terjadi.  Hal  ini  menyebabkan awak  kapal  yang  bekerja  pada  saat  patroli pengawasan SDKP harus memiliki kekuatan fisik  dan  mental  yang  prima  dan  dibekali dengan  keterampilan  yang  memadai  agar aktivitas  pengejaran  kapal  perikanan  yag diduga illegal dapat terlaksana dengan baik. Tahap 3 berupa aktivitas pelayaran dan pengawasan di laut merupakan sub goal dari patroli laut pengawasan SDKP yang memiliki potensi  terjadinya  risiko  kecelakaan  kerja terbesar akibat intensitas kerja yang tinggi. Dapat  diartikan  juga  bahwa  pada  tahap 3  ini  aktivitasnya  menjadi  titik  kritis  dari keseluruhan  tahap  aktivitas  pada  patroli laut pengawasan SDKP di Pangkalan PSDKP Jakarta  yang  mempengaruhi  keselamatan kerja  awak  kapal  terutama  pengawas perikanan.
Tabel 3. Jumlah aktivitas primer dan sekunder pada patroli laut pengawasan Tahap ke- i Jumlah Aktivitas Total Aktivitas Primer Sekunder 1 2 3 4
5 Total
18 6 19 19 15
77 1 0 3 2 1 7 19 6 22 21 16 84
Tabel 4. Intensitas kerja awak speedboat pengawasan Tahap ke- i IKPI IKSI IKTI Indeks IKPI Rangking 1 2 3 4 5 Total 47 23 68 41 53 232 2 0 3 4 3 12 49 23 71 45 56 244 0.20 0.09 0.29 0.17 0.22 3 5 1 4 2

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : Tahap aktivitas patroli pengawasan sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  di Pangkalan  PSDKP  Jakarta  menggunakan speedboat pengawasan  dibagi  menjadi  5
(lima) tahap aktivitas pokok. Total aktivitas yang  harus  dilakukan  yaitu  berjumlah  84 aktivitas. Intensitas kerja yang dibutuhkan untuk keseluruhan aktivitas membutuhkan usaha kerja atau keterlibatan awak speedboat pengawasan  setara  dengan  244  OA  (Orang Aktivitas). Intensitas kerja primer (IKP) yang paling besar terjadi pada tahap 3 (pelayaran dan pengawasan di laut) yang menunjukkan level  aktivitas  paling  tinggi  dengan  indek IKP yaitu 0.29 dari seluruh aktivitas patroli laut  pengawasan  sumber  daya  kelautan dan  perikanan.  Keterlibatan  awak  kapal pada  aktivitas  pelayaran  dan  pengawasan di  laut  adalah  yang  tertinggi  yaitu  68  OA, sehingga  memiliki  potensi  terjadinya  risiko kecelakaan  kerja  terbesar  akibat  intensitas kerja  yang  tinggi  dibandingkan  dengan aktivitas lainnya.

## Saran
Adapun  saran  dari  peneliti  yaitu perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut untuk  mengukur  peluang  risiko  terjadinya kecelakaan  akibat  kesalahan  manusia dengan  pendekatan  sistem  keselamatan kerja pengawas perikanan pada patroli laut pengawasan  SDKP  di  Pangkalan  PSDKP
Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi,  Alifen  RS,  Chandra  A.  2005.  Model persamaan struktural pengaruh budaya  keselamatan  kerja  pada perilaku pekerja di proyek konstruksi. Jurnal  Teknik  Sipil  Untar.  12(3):127- 136. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  2014.  Data  kecelakaan transportasi[internet].(2014[diakses 2015 November 13]). Tersedia pada http://geospasial.bnpb. g o . i d / p a n t a u a n b e n c a n a / d a t a / datakctransportasi.php. Davies  F,  Spencer  R,  Dooley  K.  2001. Summary guide to safety climate tool.
Oxford (GB): HSE. 45p.
[FAO] Food Agriculture Organization. 2010.
Safety  at  sea  for  small-scale  fisheries in  developing  countries.  safety  for fishermen:  the  way  forward  (GCP/ GLO/200/MUL).  Field  Document No.10. Rome (IT): FAO. 83 p. Handayani  SN.  2014.  Sistem  keselamatan kerja  nelayan  pada  perikanan  soma pajeko  ( mini  purse  seine)  di  Bitung.
[Tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana,
Institut Pertanian Bogor. Handayani  SN,  Wisudo  SH,  Iskandar  BH, Haluan  J.  2014.  Intensitas  kerja aktivitas  nelayan  pada  pengoperasian soma  pajeko  (mini  purse  seine)  di Bitung. Jurnal  Teknologi  Perikanan dan Kelautan.5(1):1-13 Hamilton CT. 2007. ‘Work intensity’ and the life  course  perspective:  Negotiating boundaries  between  work  and  life. work/life  intensity:  practices,  pattern and possibilities. Critical Management
Studies; 2007 Jul 11-13; Manchester, Australia. Manchester (AU): Faculty of Business and Enterprise, University of Manchester. [IMO]  International  Maritime  Organization. 1995. Torremolinos  protocol  and torremolinos  international  convention for  the  safety  of  fishing  vessel, Consolidated Edition, 1995. London. [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013.  Keputusan  Direktur  Jenderal Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan dan  Perikanan  Nomor  KEP  392/ DJPSDKP/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian speedboat pengawasan  sumber  daya  kelautan dan perikanan. [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014.  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor  17/PERMEN- KP/2014  tentang  pelaksanaan  tugas pengawas perikanan.
Lane  R,  Stanton  N,  Harisson  D.  2008.
Hierarchical    task  analysis  to medication  administration  errors.
Uxbridge  (GB):  Departemen  of  Design and  Information  System,  Brunel University.
Lyons  M,  Adam  S,  Woloshynowych  M,
Vincent  C.  2004.  Human  reliability analysis  in  healthcare:  a  review  of technique. International  Journal  of Risk  and  Safety  in  Medicine,  16:223- 237. Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Bandung:Alfabeta.
Suwardjo D, Haluan J, Jaya I, Poernomo SH.
2010. Kajian tingkat kecelakaan fatal, pencegahan  dan  mitigasi  kecelakaan kapal–kapal  penangkap  ikan  yang berbasis operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan  dan  PPS  Cilacap. Jurnal Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan. 10(1):61-72. Williams  JC.  1986.  A  proposed  method  for assessing  and  reducing  human  error. In  Proceedings  of  the  9th  Advance  in Reliability  Technology  Symposium, University  of  Bradford,  1986,  pp. B3/R/1 – B3/R/13.