## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 42 - 60
P ERAN P ARTAI D EMOKRASI I I NDONESIA P ERJUANGAN D ALAM
M EMENANGKAN P ASANGAN G ANJAR P RANOWO
- H ERU S UDJATMOKO P ADA P ILGUB
J ATENG 2013.
Oleh
: Drs. Susilo Utomo, M. Si

## Abstract
This  study  intends  investigate  the  role  of  PDI  in  winning  pair  Ganjar  Pranowo - Heru  Sudjatmoko  in Central Java Governor Election 2013. The research method uses a qualitative approach, in - depth interviews with key figures Success Team Couple Ganjar - Heru.
The  results  show  that  the  role  of  PDI  was  very  decisive  in  determining  the  victory  of  the  Central  Java Governor  Election  2013.  Political  Role  of  the  PDI - P  that  took  the  role  as    political  recruiter  and  as  an  engine pollster or  mass mobilization.
Keywords :  Political Partai, Political Recruitment  and  Political Vote Seeker, The  Local Election.

## 1.1 Latar Belakang
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung (Pemilukada) yang telah dilaksanakan  sejak tahun 2005 merupakan  mekanisme  demokrasi  yang  memberikan  kesempatan  kepada  rakyat  untuk  menentukan  pilihan pasangan kepala daerah yang dikehendakinya secara langsung. Melalui Pemilukada pasangan calon kepala daerah kemudian  dituntut  untuk  lebih  dekat  dengan  rakyat,  lebih  memahami  persoalan  daerah  setempat  yang  kemudian diharapkan  dapat  menjadi  basis  penentuan  kebijakan  yang  lebih  baik  sehingga  bermuara  pada  pencapaian kesejahteraan rakyat di daerah yang lebih efektif.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilukada memberikan  ketentuan  tentang  syarat  pencalonan  pasangan  kepala  daerah  dimana  pasangan  calon  kepala  daerah dapat dilakukan melalui jalur perseorangan maupun diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam hal pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, hal tersebut baru berlangsung sejak direvisinya UU No 32 Tahun 2004 menjadi UU No 12 Tahun 2008. Dalam pasal 59 UU No 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :
1. Pasangan calon  yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat  memenuhi persyaratan sekurang - kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang dbuktikan dengan surat dukungan yang  disertai  dengan  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  surat  keterangan  tandan  penduduk  dengan jumlah sebagaimana dalam tabel 1.1  :

## Jurnal Ilmu Sosial
Tabel 1.1

## Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Sumber : UU No 12 Tahun 2008
Disamping  dukungan  minimal  sebagaimana  tabel  di  atas,  persyaratan  tersebut  harus  pula  memenuhi persyaratan persebaran dimana untuk tingkat provinsi tersebar di  lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota diprovinsi tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut.
Kiprah pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan menunjukkan fakta yang kurang mampu bersaing dengan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak semua pemilukada baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi diikuti oleh pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Demikian halnya dengan kemenangan yang diraih oleh pasangan calon kepala daerah melalui jalur  perseorangan.  Hanya  sedikit  pasangan  calon  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  yang  mampu  meraih kemenangan.
Di  Jawa  Tengah  dari  28  Pemilukada  yang  digelar  sepanjang  2010 - 2012  hanya  10  kabupaten/kota  yang diikuti oleh pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan dengan 16 pasangan. Namun demikian tidak ada satu  pasangan  pun  yang  mampu  meraih  kemenangan.  Bahkan  sebagian  besar  pasangan  kepala  daerah  tersebut hanya  memperoleh  suara  di  bawah  sepuluh  persen.  Pasangan  calon  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  yang memperoleh persentase suara tertinggi adalah pasangan Budhi Sarwono - Kusumo Winahyu sebesar 34,19% dalam Pemilukada Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 sebagaimana nampak dalam tabel 1.2. :
Daerah Jumlah Penduduk Dukungan Minimal Provinsi Sampai Dengan 2 juta 6,5 % Lebih dari 2 juta sampai 6 juta 5 % Lebih dari 6 juta sampai 12 juta 4 % Lebih dari 12 juta 3 % Kab/Kota Sampai dengan 250 ribu 6,5% Lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu 5 % Lebih dari 500 ribu sampai 1 juta 4 % Lebih dari 1 juta 3 %

## Jurnal Ilmu Sosial
Tabel 1.2.
Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Jawa Tengah 2010 - 2012

## Sumber : KPU Jawa Tengah,2012
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  16  pasangan  calon  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan hanya emat pasangan yang berhasil meraih persentase di atas sepuluh persen.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pasangan  calon  kepala  daerah  dari  jalur  perseorangan  tidak  mampu secara  efektif  menarik  suara  pemilih,  sebaliknya  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  diusung  oleh  partai  politik atau gabungan partai politik mampu menarik suara pemilih.
Atas dasar fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, partai politik tidak saja menjadi kendaraan pasangan calon  kepala  daerah  dalam  proses  pencalonan  semata  namun  juga  mampu  menjadi  mesin  politik  yang  cukup efektif dalam menarik suara pemilih.
Dalam  sistem  demokrasi,  keberadaan  partai  politik  merupakan  sebuah  keniscayaan  dan  merupakan institusi utama dalam melakukan fungsi - fungsi politik (Gabriel Almond, 1974, h. 45). Partai politik didefinisikan sebagai grup atau kelompok masyarakat yang menunjukkan cirri utama sebagai kelompok kepentingan yang tujuan utamanya  mengarah  pada  penguasaan  jabatan  publik.Sedang  Fungsi - fungsi  politik,  terdiri  atas  artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, recruitment politik dan komunikasi politik.
No Nama Pasangan Pemilukada Persentase Perolehan Suara 1 Supriyadi - Abdul Kholiq Kota Pekalongan 6,11 % 2 H Supriyono - Nasikhin Kab Kendal 4,28% 3 Drs.Mulyono - Imam Baihaqi Kab Rembang 4,17% 4 Ir. H. Yahya Amin - H N Suryana Kab Rembang 17,71% 5 Drs. Koentjoro - Rahajeng E R Kota Magelang 5,27% 6 Drs. Legiman M - Drs. Hartono Kab Purworejo 9,76% 7 Drs. Ashal Badri - HM Fatkhur R Kab Purworejo 2,27% 8 Angko Setiyarsa - H Sudiyo Kab Purworejo 8,35% 9 Sumardiyo - H Muchson Kab Wonosobo 2,48% 10 Drs. H Sularno - H Kusharjon Kab Sragen 0,97% 11 Danang Wijaya - Sumiyarno Kab Sragen 1,94% 12 H Slamet Warsito - Sri Mulyani Kab Pati 16,39% 13 Sri Merditomo - Karsidi Kab Pati 16,47% 14 Sri Susahid - Hasan Kab Pati 0,72% 15 Budhi Sarwono - Kusumo W Kab Banjarnegara 34,19% 16 Kol Imam Djamhuri - Cashuri Kab Pekalongan 1,87%

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 42-60
Dalam hal Pemilukada maka fungsi rekrutimen  atau seleksi pemimpin yang dilakukan oleh partai politik menjadi  sangat  penting,  mengingat    partai  politik  merupakan  “ kawah  candra dimuka “  bagi  calon - calon  kepala daerah  Melalui  partai  politiklah  calon  pemimpin  dididik,  disiapkan  sebagai  kader  partai  untuk  melaksanakan “platform dan ideology” partai.
Di Jawa Tengah dari semua pemilukada yang diselenggarakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 semua dimenangi oleh pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Jika  melihat  hasil  pemilihan  umum  (Pemilu)  legislatif  sejak  tahun  1999  hingga  2014  dapat  disimpulkan bahwa  Jawa  Tengah  merupakan  daerah  basis  PDI  Perjuangan.  PDI  Perjuangan  selalu  menjadi  partai  dengan perolehan  suara  terbanyak  dalam  4  Pemilu  terakhir.  Untuk  Pemilu  DPRD  Jawa  Tengah,  pada  tahun  1999  PDI Perjuangan mampu meraih 42,8 persen dari total suara sah, 29,8 persen di tahun 2004, dan 23 persen di tahun 2009 dan 27 % pada pemilu legislative 2014.
Demikian halnya untuk pemilu di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu menguasai sebagaian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah PDI Perjuangan mampu menjadi pemenang di 33 Kabupaten/Kota dalam Pemilu 1999. PDI Perjuangan hanya kalah di Kabupaten  Magelang  dan  Kabupaten  Jepara.  Sedangkan  pada  Pemilu  2004,  PDI  Perjuangan  mampu  unggul  di sepuluh kabupaten/kota dan pada Pemilu 2009 PDI Perjuangan mampu unggul di 23 kabupaten/kota.
Dari  28  Pemilukada  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  yang  diselenggarakan  sepanjang  2010  hingga Februari 2013 tercatat PDI Perjuangan mampu meraih kemenangan di 13 kabupaten/kota, dimana 6 kabupaten/kota mampu  diraih  secara  mandiri  atau  tanpa  berkoalisi  dengan  partai  lainnya  dan  7  kabupaten/kota  diraih  dengan berkoalisi.  Sedangkan  di  15  kabupaten/kota  PDI  Perjuangan  mengalami  kekalahan  dimana  di  8  kabupaten/kota PDI Perjuangan mengusung pasangan calon kepala daerah secara mandiri dan di 7 kabupaten/kota diusung dengan berkoalisi sebagaimana nampak dalam tabel 1.3.
Tabel 1.3.
Capaian PDIP Dalam Pemilukada Kab/Kota Di Jawa Tengah 2010 - 2013
Sumber : KPU Jateng 2013 setelah diolah
Dalam  Pemilihan  gubernur  Jawa  Tengah  (Pilgub  Jateng)  2013  PDI  Perjuangan  mengusung  pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko. Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan merupakan figur yang mampu mengalahkan figur - figur lain yang mengikuti seleksi internal bakal calon gubernur yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan seperti: Rustriningsih, Don Mudono, Hadi Prabowo, Sunarna dan sejumlah  figur lainnya. Munculnya pasangan  tersebut  sama  dengan  Pilgub  yang  dilaksanakan  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  Sumatera  Utara, dan  Bali  dimana  PDI  Perjuangan  mungusung  kader  sebagai  calon  gubernur.  Meskipun  kemudian  dari  PDI Perjuangan mengalami kekalahan di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Munculnya  pasangan  tersebut  juga  dinilai  sangat  mengejutkan  publik  mengingat  dalam  survey - survey yang  dilakukan  oleh  sejumlah  lembaga  survey  popularitas  Ganjar  Pranowo  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan Rusrtiningsih ataupun Hadi Prabowo. Demikian halnya dengan tingkat elektabilitas personal yang dimiliki Ganjar Pranowo dimana  masih  kalah jika dibandingkan dengan Rustriningsih.. Namun,  kenyataannya, pasangan Ganjar -
NO. MENANG NO. KALAH DENGAN KOALISI
PARTAI KOALISI
1. 2.
3.
4.
5.
6.
Kab. Banjarnegara : 40,02% (P. Golkar, PDIP, PPP, PKS, P.
Gerindra, PKNU, P. Hanura, PBR,
PPRN, P. Barnas).
Kab. Boyolali : 44,55% (PDIP dan PKB).
Kab. Klaten : 64,23% (PDIP, PKS, P. Demokrat). Kab. Semarang : 44,74% (PDIP, P. Demokrat, PAN, P. Hanura). Kota Magelang : 43,53% (PDIP, PAN,dan PKS).
Kab. Purbalingga : 57,59% (PDIP, PAN, PKS, dan PKB).
Kab Banyumas : 44,5% (PDIP, PPP)
1.
2.
3. 4.
5.
6.
Kab. Pekalongan : 37,01% (PKB, PDIP). Kab. Wonosobo : 17,57% (PAN dan PDIP). Kota Pekalongan : 40,80% (PAN, PPP, PDIP, PKB, P. Gerindra, P. Demokrat, PKNU). Kota Salatiga : 5,67% (PDIP, PAN, PDS, dan P. Golkar). Kab. Wonogiri : 28,15%
(PDIP dan PKS). Kab Cilacap : 38,95% (PDIP, Demokrat, PKB,PPP, PKS, Gerindra) Kab Jepara : 18,3%
(PDIP,PKB, PKNU) TANPA KOALISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kab. Pemalang : 46,52% Kab. Sukoharjo : 49,33%
Kab. Kendal : 43,22%
Kota Semarang : 34,28% Kota Surakarta : 90,09% Kab Brebes : 45,7 % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kab. Blora : 8,21% Kab. Demak : 3,27% Kab. Grobogan : 40,44% Kab. Purworejo : 9,56%
Kab. Kebumen : 19,33% Kab. Pati : 22,11% Kab. Sragen : 44,22%
Kab Batang : 22,7 %

## Jurnal Ilmu Sosial
Heru  (Gagah)  memenangkan  pemilihan  gubernur  Jawa - Tengah  yang  digelar  pada  hari  Minggu  kliwon  26  Mei 2013.
Atas  dasar  itulah  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  PDI  Perjuangan  sebagai mesin politik pasangan  Gagah  memenangkan pemilihan gubernur Jawa - Tengah 2013  pada tanggal 26 Mei  yang lalu ?.

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah  peran  PDI  Perjuangan  Sebagai  Mesin  Politik  Pemenangan  Pasangan  “Gagah”  Pada Pemilihan Gubernur Jawa - Tengah 2013 ?.

## Tinjauan Pustaka
Dalam  sistem  demokrasi,  posisi  dan  peran  partai  politik  sangat  strategis,  sehingga  keberadaan  partai politik  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Gabriel  Almond  (1974,h.45)  mendefinisikan  partai  politik  sebagai  grup atau  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  fungsi - fungsi  politik  dan  merupakan  kelompok  kepentingan  yang memiliki tujuan utama untuk memperebutkan jabatan - jabatan publik.
Dalam  memperebutkan  jabatan - jabatan  public  tersebut  partai  politik  sudah  barang  tentu  memobilisasi massa  untuk  memperoleh  dukungan  suara,  sehingga  tujuan  utamanya  dapat  terpenuhi.  Untuk  mencapai  tujuan utama  tersebut,  partai  politik  memiliki  paling  kurang  tiga  orientasi  politik,  yaitu  orientasi  untuk  memperoleh dukungan  suara  sebanyak - banyaknya,  orientasi  untuk  menduduki  jabatan  public/  politik  dan  orientasi  untuk mengimplementasikan “platform” partai ketika calon yang diusungnya memerintah( Almond, 1974: 50 - 55) La  Palombara  dan  Weiner  (1963:  21 - 22)  mengidentifikasi  empat  karakteristik  dasar  yang  menjadi  ciri khas partai politik :
1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah terretorial serta dikelola secara prodsedural dan sistematis.
3. Tujuan  berkuasa.  Partai  politik  didirikan  untuk  mendapatkan  dan  mempertahankan  kekuasaan,  baik dilevel lokal maupun nasional.
4. Dukungan  publik  luas  adalah  cara  untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Partai  politik  perlu  mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa.
Carl  J.Friedrich  (dikutip  dari  Budiardjo,  2008:  404)  mendefiniskan  partai  politik  sebagai  sekelompok manusia  yang  terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap pemerintahan  bagi  pimpinan  partainya  dan  berdasarkan  penguasaan  ini,  memberikan  kepada  anggota  partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
Sedangkan  Maurice  Duverger  (1972:  14)  menilai  partai  politik  sebagai  suatau  kelompok  politik  yang mengikuti  pemilihan  umum  dan,melalui  pemilihan  umum  itu,  mampu  menempatkan  calon - calonnya  untuk
menduduki  jabatan - jabatan  publik.  Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  partai  politik  adalah,  sekelompok orang yang terorganisasi dan termotivasi oleh ideologi tertentu dan dibentuk dalam rangka untuk memperjuangkan cita - cita bersama.
Partai politik memiliki sejumlah fungsi - fungsi politik (Almond, 1974: 45 - 46) yakni;
1. Pertama, fungsi representasi. Fungsi partai politik adalah memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya, misalnya gereja, petani, buruh, dan sebagainya.
2. Kedua,  fungsi  konversi  dan  agregasi,  yakni  mentransformasi  dari  apa  yang  disebut  bahan - bahan mentah politik yaitu kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan keputusan.
3. Ketiga,  fungsi  integrasi  (partisipasi,  sosialisasi,  mobilisasi).  Sosialisasi  adalah  proses  dimana kumplan  norma - norma  sistem  politik  ditransmisikan  kepada  orang - orang  yang  lebih  muda. Mobilisasi  adalah  variasi  ekstrem  dan  sosialisasi,  yaitu  partai  berusaha  memasukkan  secara  cepat sejumlah  besar  orang  yang  sebelumnya  berada  di  luar  sistem  tersebut,  juga  mereka  yang  apatis, terasing, tidak tahu menahu, tidak tertarik, takut, ke dalam sistem itu untuk menanamkan kepentingan dan  menjamin  dukungan  massa.  Partisipasi  berdiri  di  antara  mobilisasi  dan  sosialisasi,  ini  berarti bahwa melalui partai di semua sistem, medium ekspresi kepentingan dan partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijaksanaan, terbuka untuk semua pihak.
4. Keempat,  fungsi  persuasi.  Fungsi  persuasi  adalah  kegiatan  partai  yang  dikaitkan  dengan pembangunan  dan  pengajuan  usul - usul  kebijaksanaan  agar  memperoleh  dukungan  seluas  mungkin bagi kegiatan - kegiatan tersebut.
5. Kelima,  fungsi  represi.  Fungsi  repesi  adalah  partai  melalui  pemerintah  atau  secara  langsung mengenakan  sangsi  baik  kepada  anggota  maupun  bukan  anggota,  mengendalikan  nasib  semua asosiasi  dan  partai  lain,  serta  berusaha  menuntut  ketaatan  dan  membentuk  pikiran  dan  loyalitas anggota  dengan  cara  yang  tidak  hanya  tidak  mengizinkan  adanya  oposisi  tetapi  juga  menghukum pihak oposisi dan pembangkang.
6. Keenam,  fungsi  rekruitmen.  Rekruitmen  digunakan  dalam  pengertian  yang  seluas  mungkin  untuk menunjukkan  latihan  dan  persiapan  untuk  kepemiminan  terbuka  untuk  masyarakat,  penampilan badan  legislatif,  pemerintah  atau  fungsi - fungsi  lain  oleh  anggota  partai,  dan  tentu  saja,  kompetisi yang baik dalam pemilihan umum.
7. Ketujuh, fungsi membuat pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah.
8. Kedelapan,  fungsi  dukungan.  Partai  tidak  hanya  memobilisasi  dan  memerintah,  tetapi  juga  harus menciptakan  kondisi - kondisi  bagi  kelangsungan  hidupnya  dan  kelangsungan  sistem  di  mana  partai tersebut beroperasi.
Fungsi  partai  politik  pada  dasarnya  memiliki  3  orientasi,  pertama,  partai  politik  berperan  sebagai pengumpul  suara  ( voter  seeking) .  Kedua,  menyiapkan  kader - kadernya  dalam  memperebutkan  jabata - jabatan politik ( officer holding). Ketiga, mengimplementasikan visi dan misi partai jika kadernya terpilih dalam perebutan jabatan politik.

## Jurnal Ilmu Sosial
Dalam sejarah perkembangan partai politik paling tidak ada 5 tipologi partai politik. (Krowel, dikutip dari Sigit  Pamungkas,  2010:  141 - 142).  Pertama,  adalah  partai  kader.  Beragam  konsep  yang  masuk  dalam  klaster  ini sebenarnya  berasal  dari  fenomena  yang  sama  :  partai  kader  yang  berstruktur  longgar,  sangat  elit  sentris  dan dipimpin oleh individu terkemuka, diorganisir dalam kaukus - kaukus tertutup dan kedaerahran dengan organisasi di luar parlemen yang sangat sedikit.
Klaster  kedua  mengacu  pada  semua  bentuk  partai  massa.  Elemen  penentu  pada  tipe  ini  yang  sering dijadikan acuan adalah mobilisasi massa ekstra parlementer dari kelompok sosial yang secara politis terpinggirkan dengan struktur dan ideologi yang diatur sangat bagus.
Klaster ketiga adalah jenis pencari suara, partai catch - all , Partai catch - all berasal dari partai massa yang memprofesionalisasi organisasi kepartaiannya dan melakukan penyesuaian ideologi dengan tujuan bisa merangkul pemilih yang lebih luas di luar basis kelas maupun agama tempat mereka berasal.
Jenis  keempat  adalah  partai  kartel.  Pada  dasarnya  tipe  partai  ini  bercirikan  peleburan  partai  di  kantor publik  dengan  beberapa  kelompok  kepentingan  yang  membentuk  kartel  politik,  dengan  tujuan  utama mempertahankan  kekuasaan  eksekutif.  Partai  ini  berbentuk  organisasi  profesional  yang  survivalitasnya  sangat tergantung pada negara dan secara perlahan mundur dari masyarakat sipil  dan membatasi fungsinya hanya sekedar memerintah saja.
Kelima, partai business - firm . Tipe partai politik yang mirip firma bisnis ini muncul dari inisiatif peribadi para  enterpreneur  politik  dan  sebagaian  besar  memiliki  struktur  perusahaan  komersial.  Image  pemimpin  partai politik,  ditambah  beberapa  isu  hangat,  dilemparkan  ke  pasar  pemilih  yang  sangat  dinamis  melalui  sebuah organisasi profesional.

## 1.4 Metode Pengambilan Informan
Dalam penelitian ini penetapan informan menggunakan teknik Non Probability Sampling yakni purposive sampling ,  dimana  peneliti  menetapkan  informan  berdasarkan  anggapan  bahwa  informan  yang  dipilih  dapat memberikan  informasi  yang  diinginkan  peneliti  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitan.  Sampel  yang diambil  didasarkan  pada  pertimbangan  tertentu  dari  peneliti  atas  alasan  dan  tujuan  tertentu  yang  bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Eriyanto, 2007: 250).
Informan yang dimaksud dalam penelitan ini adalah :
1. Pengurus DPP PDI Perjuangan
2. Pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
3. Pasangan Gubernur terpilih Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko
4. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko

## 1.5 Hasil Penelitian dan Temuan

## 1.5.1 Peran  Rekruitmen  Bakal Calon Gubernur Jateng
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan dan Kebiasaan/Konvensi Partai, mekanisme rekruitmen bakal calon kepala daerah terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian input terdiri atas surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PDI Perjuangan kepada Dewan Pengurus Daerah

## Jurnal Ilmu Sosial
(DPD)  untuk  pemilukada  Gubernur  dan  kepada  Dewan  Pengurus  Cabang  (DPC)  untuk  pemilukada  bupati/ walikota 1 .  Kemudian  surat  perintah  tersebut  ditindak  lanjuti  oleh  DPD/DPC  PDI  Perjuangan  berupa  kegiatan penjaringan  bakal  calon.  Bagian  proses  rekruitmen,  biasanya  berupa  konvensi  partai,  “fit  and  proper  tes”.  Untuk kegiatan  konvensi partai, biasanya dilakukan oleh pengurus DPD/DPC dimana pemilukada tersebut berlangsung. Sedang kegiatan “fit and proper test” biasanya dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya pada tahap/bagian output,  yaitu  bagian  dimana  siapa  yang  layak  untuk  dicalonkan  dalam  pemilukada  menjadi  kewenangan  penuh DPP PDI Perjuangan. Setelah ada putusan siapa yang layak untuk maju dalam pemilukada, maka putusan tersebut (output) dikembalikan kepada pengurus DPD/DPC untuk merealisasikan dalam pemenangan pemilukada.

## 1.5.2 Sistem Rekruitmen Bakal Calon Gubernur - Wakil Gubernur Jateng 2013
Sistem rekruitmen Bakal Calon Gubernur - Wakil Gubernur Jawa - Tengah 2013 yang dilakukan oleh PDI Perjuangan  pada  dasarnya  mengacu  pada  tiga  hal  pokok,  yaitu  :  mengutamakan  kader,  kapasitas  dan  loyalitas kepada  Partai.  Ketiga  hal  pokok  tersebut  merupakan  pilar  untuk  mewujudkan  cita - cita  PDI  Perjuangan  sebagai partai  yang  senantiasa  memperjuangkan  kepentingan  “wong  cilik/marhaen”.Untuk  mewujudkan  cita - cita  tersebut maka  diperlukan  adanya  seleksi  kepemimpinan  melalui  tiga  pilar  tersebut.  Kader,  dianggap  sebagai  asset  utama dan  spirit  bagi  berlangsungnya  kehidupan  berpartai.  Ditangan  Kader  tersebut,  PDI  Perjuangan  dapat  melakukan tugas - tugas  dan  orientasi  politik  berupa  mengumpulkan  suara  dalam  pemilu  ( voting  seeker ),  mengisi  dan memperebutkan  jabatan - jabatan  politik  ( public  holder seeker )  maupun  memperjuangkan  “ visi  dan  misi ”  partai kedalam kehidupan masyarakat ketika berkuasa 2 .
Kapasitas kader sebagai pilar kedua, didasarkan pada pemikiran bahwa pemilukada merupakan peristiwa pemilu,  dimana  perilaku  politik  pemilih  lebih  cenderung  memilih  “figur’  daripada  partai/ideology  partai.  Untuk kepentingan  ini,  maka  PDI  Perjuangan  senantiasa  mengusung  kader  yang  berkualitas,  kader  yang  memiliki kemampuan untuk memimpin, “ ngemong, ngayomi dan nyukupi ” bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Untuk keperluan  ini,  biasanya  PDI  Perjuangan  mengadakan  survey  internal,  untuk  memastikan  kualitas  dan kepemimpinan  kader  yang  akan  diusung  dalam  pemilukada.  Survey  pemilukada  tersebut  berkisar  pada  a) persoalan - persoalan apa saja yang mendesak dan harus segera diatasi; b) criteria - kriteria kepemimpinan seperti apa yang dapat mengatasi persoalan - persoalan mendesak tersebut; c) Siapa - siapa saja yang layak memimpin (sebagai gubernur),  dan  d)  bagaimana  kecenderungan - kecenderungan  perilaku  memilih,  terutama  factor  pesona  figure, identitas kepartaian dan politik uang.
Pilar  ketiga,  Loyalitas  Calon.  Loyalitas  calon  biasanya  diukur  melalui  masa  pengabdian,  jenjang kepengurusan  dan  sinergisitas  dengan  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  PDI  Perjuangan.  Masa  pengabdian  diukur melalui  dua  kriteria,  lama  pengabdian  dan  kualitas  pengabdian(cacat/sempurna).  Jenjang  kepengurusan  dilihat pada  tiga  tingkatan,  tingkat  nasional,  tingkat  regional  dan  tingkat  daerah.  Sedang  sinergisitas  dengan  DPP  PDI Perjuangan, dideskripsikan sebagai pola hubungan yang “ respect dan harmony ”.
Bagaimana mekanisme system rekruitmen bakal calon gubernur - wakil gubernur Jateng dilakukan ?. Pada tahap pertama, PDI Perjuangan melakukan system penjaringan, yaitu system yang menggunakan pola - pola seleksi terbuka  sebagaimana  lembaga - lembaga  yang  ingin  memperoleh  karyawan/pegawai.  Sistem  penjaringan  ini

## Jurnal Ilmu Sosial
dilakukan  oleh  Dewan  Pengurus  Daerah(DPD)  PDI Perjuangan  Jawa - tengah    dengan  cara  membuka  pendaftaran bakal - calon  gubernur/wakil  gubernur  kepada  masyarakat  luas,  terutama  masyarakat  Jawa - Tengah.  Dari  kegiatan ini  muncul  nama - nama:  Rustriningsih,  Hadi  Prabowo,  Don  Murdono,  Djoko  Besar  Iman,  FX.  Hadi  Rudyatmo, Garin  Nugroho,  Ganjar  Pranowo,  Mustofa,  Sunarna,  Rina  Iriani,Heru  Sudjatmiko  dan  sebagainya.  Sampai  batas yang ditentukan, pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur ini berhasil menjaring 26 nama (lihat lampiran 1) dan selanjutnya keduapuluh enam nama tersebut diserahkan DPD PDI Perjuangan Jateng kepada DPP PDIP 3 .
Di  tangan  DPP  PDI  Perjuangan  keduapuluh  enam  nama  tersebut  diuji  public  melalui  survey  internal, sehingga  muncul  16  nama.  Keenambelas  nama  tersebut  kemudian  menjalani  “fit  and  proper  test”  di  DPP  PDI Perjuangan,  Lenteng  Agung  Jakarta.    Selanjutnya,  muncul  delapan  nama  yang  berhak  untuk  mengikuti  test  pada tahap  kedua  dan  terakhir.  Kedelapan  nama  tersebut,  Rustriningsih,  Hadi  Prabowo,  Ganjar  Pranowo,  FX.  Hadi Rudyatmo, Heru Soedjatmiko, Sunarna, Don Murdono dan Ikmal. Berdasarkan hasil informasi yang kami peroleh dari  lembaga    survey  yang  dipercaya  DPP  PDI  Perjuangan  untuk  melakukan  penelitian  elektabilitas,  ternyata Rustriningsih menduduki peringkat pertama, Hadi Prabowo peringkat kedua dan Ganjar Pranowo peringkat ketiga untuk jabatan calon  Gubernur. Untuk calon wakil gubernur, muncul FX. Hadi Rudyatmo, Garin Nugroho dan Rina Iriani.Namun,  pada  akhirnya  DPP  PDI  perjuangan  merestui  dan  mendukung  Ganjar  Pranowo - Heru  Sudjatmiko sebagai  calon  Gubernur - wakil  gubernur  Jateng  pada  pemilukada  2013.  Munculnya  nama  Ganjar - Heru  ini  dalam pemilukada  Jawa - tengah,  menandai  berakhirnya  karir  politik  Rustriningsih  di  arena  PDI  Perjuangan  dan memperkuat citra PDIP sebagai partai kader dengan tersingkirnya Hadi Prabowo dalam bursa calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan.

## 1.5.3 Fungsi Politik PDI Perjuangan.
Melihat  system  rekruitmen  bakal  calon  gubernur - wakil  gubernur  Jateng  seperti  di  atas,  fungsi - fungsi politik PDI Perjuangan tampaknya dijalankan secara sentralistik oleh lembaga yang bernama DPP PDI Perjuangan yang ada di Jakarta. Sedang DPD PDI Perjuangan Jateng, hanya menjalankan fungsi administrative - normatif, yaitu membuat  surat  keputusan  (SK)  yang  menetapkan  pasangan  Ganjar  Pranowo - Heru  ke  KPUD  Jawa - Tengah, sebagai  calon  gubernur - wakil  gubernur  dalam  pemilukada  Jateng  2013  yang  lalu.  Adapun  substansi  dari  isi keputusan  tersebut  semuanya  berasal  dari  perintah  maupun  restu  DPP  PDI  Perjuangan.  Padahal,  menurut  UU Nomor  32  Tahun  2004  kewenangan  mengusulkan  atau  menetapkan  pasangan  calon  kepala  daerah  berada dikepengurusan  daerah.  DPD  Provinsi  untuk  calon  gubernur - wakil  gubernur,  DPC/DPD  Kabupaten/Kota  untuk calon bupati - wakil bupati atau calon walikota - wakil walikota. Menanggapi fenomena seperti di atas, salah seorang fungsionaris  DPD  PDI  Perjuangan  Jawa - Tengah  menyatakan  bahwa  PDI  Perjuangan  dalam  menjalankan  fungsi - fungsi  politik  senantiasa  menjunjung  nilai - nilai  gotong  royong,  musyawarah - mufakat  dan  senantiasa  taat  pada Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  Partai.  DPD  PDI  Perjuangan  Jateng  merasa  sudah dilibatkan  dan  “ diwongke ”,  maka  keputusan  DPP  PDI  Perjuangan  untuk  mengusung  Ganjar  Pranowo - Heru Sudjatmiko  merupakan  keputusan  partai,  maka  keputusan  tersebut  harus  didukung  penuh  oleh  jajaran  partai  di wilayah  Jawa - Tengah.  Untuk  menunjang  dan  mensosialisasikan  pasangan  ini,  Ketua  DPP  PDI  Perjuangan Megawati  memerintahkan  semua  pengurus  partai  di  semua  tingkatan,  para  pimpinan  /anggota  DPRD  dan  para kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  yang  berasal  dari  PDI  Perjuangan  untuk  ikut  mendukung  pencalonan  Ganjar - Heru.  Bagi  mereka  yang  tidak  loyal,  mereka  akan  dikenai  sangsi  tegas,  seperti  yang  dialami  oleh  Don  Murdono
berupa  pemecatan,  karena  dianggap  mbalelo  dengan  tetap  maju  pada  pencalonan  gubernur  yang  berpasangan dengan Hadi Prabowo - Don Murdono. Demikian halnya, Rustriningsih, memperoleh sangsi social berupa diisolasi dari  semua  kegiatan  partai.  Dengan  demikian  fungsi - fungsi  politik  kepartaian  termasuk  didalamnya  fungsi rekruitmen  kepala  daerah,  sepenuhnya  dijalankan  oleh  elite  partai  yang  bernama  DPP  PDI  Perjuangan. Kepengurusan partai yang ada ditingkat Provinsi (DPD PDI Perjuangan) dan ditingkat Kabupaten/Kota (DPC PDI Perjuangan)  hampir  tidak  memiliki  fungsi - fungsi  politik,  kewenangan  pengurus  daerah  adalah  kewenangan administrative,  kewenangan  yang  hanya  sebatas  menjalankan  perintah  dan  meminta  petunjuk  dari  DPP  PDI Perjuangan.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana model pengambilan keputusan di DPP PDI Perjuangan, apakah melalui  mekanisme  organisasi  modern  atau  melalui  kebajikan  seorang  tokoh.Berdasarkan  hasil  pengamatan melalui  pernyataan - pernyataan  beberapa  tokoh  di  media  cetak  maupun  media  elektronik,  proses  pengambilan keputusan  dalam  proses  rekruitmen  kepala  daerah  pada  pemilukada  Jateng  2013,  mengindikasikan  bahwa kedaulatan  keputusan  ada  ditangan  Ketua  Umum  PDI  Perjuangan  Megawati.  Menanggapi  fenomena  seperti  ini fungsionaris  DPP  dan  DPD  PDI  Perjuangan  Jateng  menyatakan  bahwa  PDI  Perjuangan  itu    partai  yang bersendikan  gotong  royong,  nasonalisme  dan  taat  kepada  pemimpin,  terutama  kepada  Megawati  soekarno  Putra. Megawati dihadapan pengurus partai masih dianggap sebagai “Primus interparis”.
Melihat  model/pola  rekruitmen  politik  yang  sentralistik  ini  maka  tipologi  kepartaian  PDI  Perjuangan dalam kategori Krouwel, termasuk tipologi partai antara partai kader dan partai massa. Termasuk dalam kategori partai  kader,  karena  kepengurusan  PDI  Perjuangan  dipimpin  oleh  tokoh  yang  sangat  berpengaruh  dan diorganisasikan  secara  tertutup  melalaui  mekanisme  “mohon  petunjuk/tergantung”  dan  kartel  tertutup/keluarga Bung Karno.
Model  rekruitmen  politik  seperti  di  atas,  yaitu  menggunakan  mobilisasi  massa  dan  digerakkan  oleh kelompok  social  (marhen)  yang  secara  politis  memiliki  ideology  yang  kuat,  yaitu  ideology  nasionalisme  dan  Tri Sula  Bung  Karno,  maka  PDI  Perjuangan  terutama  di  Jawa - Tengah  termasuk  tipologi  partai  masa.  Fenomena  ini diperkuat  oleh  adanya  anggapan  bahwa  Provinsi  Jawa - Tengah  merupakan  basis  “banteng”  dan  memang  secara politik PDI Perjuangan selalu menang di Jawa - Tengah.

## 1.5.4 Mengapa Ganjar Pranowo bukan Rustriningsih?.
Hasil atau  keluaran dari sebuah proses rekruitmen politik  adalah terpilihnya  kader untuk diusung dalam pemilukada. Seperti diketahui dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di Jawa Tengah, telah muncul tiga nama yang paling banyak menghiasi berbagai media massa dan perhatian dari pengamat politik. Ketiga nama tersebut adalah Rustriningsih (kader PDI Perjuangan/Wakil Gubernur), Hadi Prabowo (Sekda Provinsi Jateng, non kader) dan pendatang baru Ganjar Pranowo (kader PDI Perjuangan/Anggota DPR RI). Tingkat electabilitas pada saat  pencalonan,  Rustriningsih  menduduki  peringkat  pertama,  kemudian  disusul  Hadi  Prabowo  dan  sebagai  juru kunci  Ganjar  Pranowo  (Lihat  lampiran  2).  Rustriningsih  yang  merupakan  kader  PDI  Perjuangan  pada  masa sebelumnya pernah menjadi Bupati Kebumen 2 kali periode dan pada masa pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2008,  merupakan  “figure  yang  mempesona”,  sehingga  pasangan  Bibit  Waluyo - Rustriningsih  yang  diusung  PDI

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 42-60
Perjuangan dapat memenangi Pilgub Jateng 2008. Namun persoalannya mengapa Rustriningsih tidak lolos dalam seleksi  penjaringan  calon  gubernur  Jateng  2013?.  Dari  berbagai  sumber  yang  diperoleh  (lihat  lampiran  transkrip wawancara dengan Fungsionaris DPP PDIP, Fungsionaris DPD PDIP, tim sukses Hadi Prabowo dan aktivis PDIP Jateng), kualitas kepemimpinan Rustriningsih disangsikan oleh elite partai baik ditingkat DPD maupun DPP. Pada tingkat  DPD  PDI  Perjuangan  Jawa - Tengah,  Rustriningsih  telah  dimatikan  oleh  Murdoko  (Ketua  DPD  PDI Perjuangan  Jateng),  yaitu  tidak  diberi  tempat  pada  kepengurusan  DPD  pasca  Musda  2008.  Sedang  pada pemerintahan  provinsi  Jawa - Tengah,  peranan  sebagai  Wakil  Gubernur  telah  dikunci  oleh  Bibit  Waluyo.  Sedang hubungan  sinergitas  Rustriningsih  dengan  Ibu  Megawati  juga  mengalami  hambatan,  terutama  ketika  Ia  bersedia menjadi  pengurus  Ormas  Nasdem  Jawa  Tengah.  Perilaku  Rustriningsih  seperti  ini,  dianggap  oleh  kalangan  elite PDI Perjuangan sebagai tindakan pembelotan, meskipun akhirnya mengundurkan diri.
Berbeda  dengan  Ganjar  Pranowo.  Aktivitas  dan  pergerakannya  senantiasa  memperoleh  dukungan  dari elite  PDI  Perjuangan,  terutama  Puan  Maharani.  Meskipun  Ganjar,  masih  termasuk  kader  muda  dan  pinggiran, tetapi sepak terjang dan kemampuan orasinya dapat sinergi dengan elite PDI Perjuangan disatu pihak, dan dipihak lain terjadi kekosongan kepemimpinan DPD PDI Perjuangan pasca ditahannya Murdoko oleh KPK.
Sedang Hadi Prabowo banyak dijagokan akan lolos pada proses rekruitmen karena kapasitasnya sebagai sekretaris daerah Jawa - Tengah. Ia dianggap sukses sebagai sekda bahkan dianggap sebagai “ the real governour ”. Disamping  factor  kapasitasnya  sebagai  sekda,  Hadi  Prabowo  dikenal  sebagai  birokrat  yang  mumpuni  secara materi.
Dari informasi yang kami peroleh (lihat lampiran 3), munculnya Ganjar Pranowo sebagai calon gubernur disebabkan  oleh  factor  loyalitas,  sinergisitas  dan  kepentingan  pucuk  pimpinan  partai  Loyalitas  Ganjar  Pranowo tampaknya  lebih  kuat  jika  dibandingkan  dengan  Rustriningsih,  apalagi  Hadi  Prabowo.  Sedang  sinergisitas  sering dimaknai dapat “nyambung”relasinya dengan kepemimpinan DPP, dan kepentingan pucuk pimpinan partai adalah kepentingan dalam memenangkan Pilpres 2014.Dengan demikian, tersingkirnya Hadi Prabowo dalam bursa calon gubernur  versi  PDI  Perjuangan,  memperkuat  dugaan  bahwa  PDI  Perjuangan  tidak  mau  kecolongan  yang  kedua kali,  seperti  ketika  mendukung  Bibit  Waluyo - Rustriningsih  pada  Pilgub  Jateng  2008  yang  lalu.  Hampir  semua sumber yang kami dapat mengiyakan sinyalemen ini, dengan alasan Hadi Prabowo bukan kader PDI Perjuangan.
Fenomena  munculnya  Ganjar  Pranowo – Heru  Sudjatmiko  pada  Pilgub  Jateng  2013,  dapat  dimaknai sebagai  berikut:  Kriteria  sebagai  kader,  ternyata  criteria  yang  tertutup  dan  menjadi  “hak  mutlak”  DPP  PDI Perjuangan terutama Megawati Sukarno Puteri. Dalam praktek politik sehari - hari, system pengkaderan dan criteria kader ternyata tergantung dari “kebajikan “ pengurus DPP PDI Perjuangan. Demikian halnya, mengenai kapasitas kader.  Meskipun  selama  pemilukada  2012 - 2013,  kapasitas  kader  yang  direstui  oleh  DPP  PDI  Perjuangan  dalam Pemilukada mengalami kemajuan, tetapi ukurannya masih tetap samar - samar. Untuk Pemilu kada Gubernur Jawa - Tengah  2013,  kapasitas  Ganjar  Pranowo  ada  dibawah  Rustriningsih,  namun  yang  lolos  tetap  Ganjar  Pranowo. Demikian  halnya  masalah  loyalitas,  ternyata  ukuran  loyalitas  dalam  prakteknya  adalah  adanya  hubungan  yang harmonis yang nengacu pada loyalitas personal, terutama loyalitas kepada DPP PDI Perjuangan.
Singkat  kata,  praktek  system  rekruitmen  PDI  Perjuangan  pada  pemilukada  Gubernur  Jateng  2013, mengarah pada model semi tertutup, sentralistik , dan sifat keputusannya bersifat personal. Dengan demikian PDI
Perjuangan belum menunjukkan perilaku politik yang demokratis, baik dari sisi kelembagaan maupun sisi perilaku elit  politiknya.  Terlepas  dari kemenangan  Ganjar  Pranowo - Heru  Sudjatmiko  dalam  pemilukada  Gubernur  Jateng 2013,  system  rekruitmen  bakal  calon  gubernur - wakil  gubernur  Jateng,  menyisakan  pertanyaan  fundamental  . Sudah siapkah PDI Perjuangan menjadi partai modern, kawah candradimuka bagi kepemimpinan politik Indonesia yang demokratis.

## 1.6 Peran /Fungsi Pemenangan/Pengumpul Suara

## 1.6.1 Peran Sebagai Perencana Konseptual
Peran sebagai perencana konseptual berkaitan dengan perumusan Visi dan Misi, Tim Sukses, dan Strategi Politik. Makna Visi secara harafiah adalah suatu pandangan kedepan dan tujuan - tujuan  utama sebuah organisasi/ gerakan  yang  ingin dicapai selama periode tertentu. Visi  yang dibuat  harus  mampu  mempresentasikan  mengenai hal - hal apa saja yang ingin diperjuangkan, sehingga visi tersebut mampu menarik simpati pemilih.Untuk keperluan ini, Dewan  Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) menugaskan Puan Maharani, salah satu Ketua DPP  PDI  Perjuangan  dan  Ketua  Fraksi  PDI  Perjuangan  DPR  RI  sebagai  Komandan  Tempur/Ketua  Tim Pemenangan  Ganjar - Heru.  Berdasarkan  pengakuan  Ganjar  Pranowo  1)  (lihat  lampiran  1,  transkrip  wawancara dengan  Ganjar  Pranowo,  30  Maret  2013),  lahirnya  Visi  “Menuju  Jawa - Tengah  Sejahtera  Dan  Mandiri”  dan Taqline “Mboten Korupsi Dan Mboten Ngapusi”, merupakan hasil keprihatinan bersama mengenai keadaan Jawa - Tengah dimana pendanaan APBD selama 5 Tahun Terakhir masih bergantung pada bantuan pmerintah pusat. Dan pola  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  ini,  diperparah  oleh  model  kepemimpinan  Gubernur  Bibit Waluyo yang kontraversial dan melupakan jasa PDI Perjuangan sebagai partai pengusung tatkala berkompetisi pada Pilgub jateng 2008 yang lalu. Keadaan kepemimpinan tersebut maka lahirlah taqline “ Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”.
Sedang pengertian Misi, adalah segala bentuk usaha, perbuatan yang harus dilakukan agar Visi yang telah dibuat dapat terwujud. Ada 7 misi yang ditawarkan oleh pasangan Ganjar - Heru, yaitu :
1. Membangun  Jawa  Tengah  berbasis  Trisakti  Bung  Karno.  Berdaulat  di  bidang  politik,  berdikari  di  bidang ekonomi dan berkripadian dibidang kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “ mboten korupsi, mboten ngapusi ”.
4. Memperkuat kelembagaan social masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  proses  pembangunan yang menyangkut hajad hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan  infrastruktur  untuk  mempercepat  pembangunan  Jawa  Tengah  yang  be  rkelanjutan  dan  ramah lingkungan.
Sedang  mengenai  pengorganisasian,  DPP  PDI  Perjuangan,  membentuk  organisasi  model  komando. Pemegang  komando  tertinggi  Ibu  Megawati  Soekarno  Puteri,  Komandan  Tempurnya  Puan  Maharani,  dengan

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 42-60
membawahi komandan lapangan (Dapil) yang dipimpin oleh fungsionaris DPP yang maju sebagai anggota DPR RI wilayah  Jawa  Tengah.  Komandan  Tempur  tersebut  dibantu  oleh  unsur  staf,  yaitu  sekretaris,  bendahara  dan  tim Ahli. (Wawancara dengan salah seorang Tim Ahli, bernama Wd, 12 Maret 2014).
DPP  PDI  Perjuangan  sebagai  pemegang  penuh  kendali  pencalonan  Ganjar - Heru,  juga  merumuskan Strategi Politik pemenangan  Ganjar - Heru. (Wawancara dengan Tim ahli Wd., dan anggota Tim Garuda bernama AB,  2  Pebruari  2014),  yang  terdiri  dari  Strategi  Kampanye  Politik,  Strategi  Penonjolan  Figur,  Strategi  Basis Massa,  Strategi  Testomonial  (Membawa  Kader  PDI  Perjuangan  lain  Yang  Populer),  Strategi  Pendekatan Komunitas (Komunitas Tembakau, Komunitas Petani/Nelayan, Komunitas Media Sosial).

## 1.6.2 Peran Sebagai Mesin Politik Pengumpul Suara.
Peran  sebagai  mesin  pengumpul  suara,  DPP  PDIPerjuangan,  menggandeng  Jaringan  Survey  Indonesia (JSI) untuk melakukan survey internal mengenai kekuatan dan kelemahan pasangan Ganjar - Heru dan memetakan kecenderungan perilaku memilih masyarakat Jawa Tengah. Ada hal yang menarik mengenai peran atau fungsi DPP PDI  Perjuangan  sebagai  mesin  pengumpul  suara,  yaitu  minimnya  dana  yang  dimiliki  oleh  Tim  Pemenangan  dan kemampuan  ekonomi  calon  Gubernur  Ganjar  Pranowo  dan  Calon  wakil  gubernur  Heru  Sudjatmoko  (wawancara dengan  Tim  Ahli  Wd.,  dan  komandan  dapur  umum  JB,  20  January  2014).  Untuk  menyikapi  masalah  minimnya dana  pemenangan  ini,  Ketua  DPP  PDI  Perjuangan  Ibu  Megawati  Soekarno  Puteri  menginstruksikan  Kader  PDI Perjuangan  yang  duduk  dipemerintahan  untuk  ber  gotong  royong  memberikan  bantuan  berbentuk  uang  tunai kepada Tim Pemenangan yang dikomandani oleh Puan Maharani. Dana ini dipakai dalam rangka untuk kampanye terbuka,  yang  bisa  dihadiri  oleh  ribuan  massa,  sehingga  memiliki  dampak  bagi  pemilih  terutama  pemilih  yang belum menentukan pilihannya.
Berbarengan  dengan  minimnya  dana  pemenangan,  DPP  PDI  Perjuangan  mengerahkan  kader  PDI Perjuangan lain yang dianggap popular , seperti Rike Dyah Pitaloka (Oneng), Rano Karno, Jokowi dan tentu juga penonjolan Figur Ganjar Pranowo sebagai figure anak muda yang cerdas,energik sehinnga cocok untuk memimpin Provinsi Jawa - tengah 5 tahun kedepan. Penonjolan Figur Ganjar tersebut, diperkuat dengan gaya komunikasi yang yang baik dan mengena terutama dari kalangan anak muda.
Hal  lain  yang  didorong  oleh  mesin  DPP  PDI  Perjuangan  adalah  melakukan  pendekatan  kampanye  yang berlandaskan  basis  massa  PDI  Perjuangan,  yaitu  Soekarnoisme  yang  berbentuk  ajaran  Tri  Sakti  Bung  Karno. Strategi  ini  didasari  adanya  klaim  bahwa  Jawa  Tengah  adalah  basis  banteng  baik  sejak  pemilu  1955  dan  era reformasi  ini.  Figur  Ganjar  yang  kader  tulen  PDIPerjuangan  dan  masyarakat  pemilih  yang  ada  “romantisme Soekarno”, membuat mesin PDI Perjuangan hidup dan sinergi dengan masyarakat pemilihnya.

## Jurnal Ilmu Sosial

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, Gabriel (ed.), Comparative Politics Today ,1974, Boston:Little, Brown & Co.)
Amal, Ichlasul. 1996. Teori - Teori Mutakhir Partai Politik , Tiara Wacana.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar - Dasar Ilmu Politik ,Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
Duverger,Maurice ,1972, Party Politics and Pressure Groups, New York: Thomas Cromwell.
Eriyanto. 2007. Teknik Sampling A nalisis Opini Publik , LKIS.
Firmanzah. 2008. Marketing Politik , Yayasan Obor.
_________. 2008. Mengelola Partai Politik , Yayasan Obor.
_________.2010. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik , Yayasan Obor.
Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik , Kencana.
Held, David. 2006. Model of Democracy , Akbar Tandung Institute.
La Palambora, J. (ed.), 1963, Bureaucracy and Political development , Princeton: Princeton University Press.
Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Pilkada Secara Langsung , Pustaka Eureka.
Moelong,Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif , Rosdakarya.
Neuman, W. Lawrence. 1997. Social Research Method: Qualitative and Quantitative A pproach . Allyn and Bacon.
Nimmo, Dan. 2001. Komunikasi Politik, khalayak dan Efek. PT Remaja Rosdakarya.
Norman  K.  Denzin  &  Yvonna  S.  Lincoln  (ed).  2005. The  Sage  Handbook  Of  Qualitative  Research  3 rd edition ,
Sage Publication.
Pamungkas, Sigit. 2010. Pemilu Perilaku Pemilih & Kepartaian , Insitute for Democracy and Welfare
Prihatmoko, Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, LP2I Press.
Sastroatmojo, Sudjono. 1995. Perilaku Politik ,  Ikip Semarang Press.
Setiawan, Bambang (ed). 2004. Partai - Partai Politik Indonesia.Ideologi dan Program , Kompas.
Sorensen,  Georg.  2003. Demokrasi  dan  Demokratisasi,  Proses  dan  Prospek  dalam  Sebuah  Dunia    Y ang  Sedang berkembang, Pustaka Pelajar..
Surbakti, Ramlan. 2000. Memahami Ilmu Politik , PT.Grasondo.
Syaukani, dkk. 2005. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan , Pustaka Pelajar.
Urbaningrum, Anas. 2004. Islamo - Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid. Republika.

## Jurnal Ilmu Sosial
Lampiran  :Transkrip Hasil Wawancara N a m a : NN
Jabatan
: Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Hari/ Tanggal : 11 September 2013
Pertanyaan  :  Bagaimana  peran  DPD  PDI  Perjuangan  Jateng  dalam  pencalonan  Gubernur  pada  Pilgub Jateng yang lalu ?.
Jawab: DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, menunggu perintah dari DPP PDI Perjuangan. Mekanismenya, kami mengirim surat ke DPP PDI Perjuangan, bahwa tahapan pemilihan Gubernur Jateng segera dimulai. Setelah  ada  perintah  dan  petunjuk  dari  Pusat,  kemudian  kami  yang  ada  di  daerah  segera  melaksanakan perintah tersebut.
Pertanyaan : Apa dan bagaimana isi perintah dari DPP PDI Perjuangan ?
Jawab: Isinya antara lain berisi, tentang konsolidasi kader/partai untuk memenangkan pilgub jateng 2013. Selain itu ada perintah untuk melakukan kegiatan berupa kegiatan penjaringan bakal calon gubernur - dan wakil gubernur Jateng. Perintah ini kemudian kami tindak lanjuti dengan kegiatan penjaringan calon.
Pertanyaan: Siapa - siapa saja yang mendaftar dalam proses penjaringan tersebut?.
Jawab:  Pada  dasarnya  ada  tiga  kelompok  yang  daftar,  kelompok  kader,  kelompok  birokrat  dan  tokoh masyarakat atau tokoh lintas partai.
Pertanyaan: Kenapa Pak Bibit Waluyo nggak ikut daftar?.
Jawab: Wah kalau yang satu ini, kami nggak ngerti, coba anda tanyakan sendiri sama yang bersangkutan. Tapi  kan  akhirnya  ,  Pak  Bibit  Waluyo  diusung  oleh  Partai  Demokrat,  Partai  Golkar,  Partai  Amanat Nasional.
Pertanyaan: Kembali kepada persoalan proses penjaringan. Apa kewenangan DPD PDI Perjuangan dalam proses  penjaringan  tersebut?.  Apakah  sekedar  melakukan  pendaftaran  atau  memiliki  kewenangan  untuk merekomendasikan nama - nama yang muncul atau diberi wewenang untuk melakukan “fit & proper test” ?.
Jawab:  Ya,  kegiatan  ini  adalah  kegiatan  gotong  royong,  sesuai  dengan  jiwa  partai  kami.  DPP  senantiasa mendorong  kami  (DPD)  untuk  senantiasa  memberikan  informasi - informasi  yang  akurat  dan  bermanfaat bagi  partai.  Dan  amanah  itu  telah  kami  lakukan,  dan  kami  diapresiasi  oleh  DPP.  Bagi  kami,  apa  yang amanahkan oleh DPP merupakan kehormatan kami. Toh yg diputuskan DPP, akhirnya menang.

## Transkrip Hasil Wawancara
N a m a           : TL
Jabatan           : Fungsionaris DPP PDI Perjuangan Hari/Tanggal: 23 Agustus 2013 (Pelantikan Gubernur Ganjar Pranowo)
Pertanyaan  :  Bagaimana  sebenarnya  kebijakan  DPP  PDI  Perjuangan  dalam  proses  pencalonan  kepala daerah selama ini ?.
Jawab  :  Secara  garis  besar,  kebijakan  pencalonan  kepala  daerah,  menjadi  wewenang  DPP.  Tapi  dalam pelaksanaannya  kami  mempercayakan  proses  penjaringan  dan  pencalonan  itu  kepada  pengurus  daerah. Bahkan  dalam  menentukan  siapa  calon  yang  layak,  tidak  jarang  DPP  meminta  pendapat  dan  informasi mengenai calon yang layak dicalonkan.
Pertanyaan:  Apakah  DPP  selama  ini  dalam  melakukan  proses  penjaringan  dan  terutama  dalam mekanismenya ada pola - pola baku dalam proses penjaringan ?.
Jawab  :  Polanya,  Pengurus  Daerah  memberitahu  DPP  bahwa  didaerahnya  akan  ada  pemilukada. Kemudian  DPP  memberi  arahan  dan  perintah  untuk  segera  melakukan  proses  penjaringan  dan pencalonan.  Hasil  dari  penjaringan,  kemudian  dikirim  ke  DPP  untuk  dibahas,  diteliti.  Kesemuanya  ini adalah untuk kepentingan partai dan kemenangan di pemilukada.
Pertanyaan : Apa saja materi dari “fit and proper test” calon kepala daerah itu?.
Jawab  :  Ya  berkaitan  dengan  integritas,  capacitas  dan  loyalitas  kepada  partai.  Singkatnya,  untuk memperoleh  kader  terbaik,  bagi  partai  bagi  masyarakat  pemilihnya.  Dan  PDI  Perjuangan  selalu mengutamakan kader sendiri.
Pertanyaan : Apa sebenarnya criteria kader PDI Perjuangan ?.
Jawab   : Ya, seperti yang sering ditulis di media, bisa ngayomi, ngayemi dan nyenengke. Artinya mereka yang dianggap kader PDI perjuangan adalah mereka yang semangatnya, karakteristiknya dan cita - citanya adalah seperti cita - cita NKRI.
Pertanyaan : Bu Rustriningsih itu, termasuk criteria kader atau tidak ?.
Jawab  :  Ah,  janganlah  bicara  yang  itu.  Semua  orang  tahu,  sepak  terjang  Bu  Rustri  selama  ini.  Ia  tokoh perempuan  yang  paling  menonjol  di  Jawa  Tengah.  Tapi  DPP,  punya  perhitungan  sendiri,  toh  akhirnya yang dipilih DPP memperoleh kemenangan yang meyakinkan di pilgub Jateng 2013.
Pertanyaan  :  Jadi  peran  DPP  yang  dominan  dalam  penentuan  siapa  yang  dianggap  layak  dalam pencalonan kepala daerah selama ini, sudah tepat?

## Jurnal Ilmu Sosial
Jawab : Kami selalu luwes dan  mengajak pengurus daerah untuk senantiasa guyub, gotong royong. Nilai - nilai itu merupakan nilai - nilai luhur kami yang senantiasa kami pelihara.
Pertanyaan : Jadi sebenarnya, DPP itu sudah  memiliki tim untuk  melakukan uji integritas, kapasitas dan loyalitas kader ?.
Jawab  :  Ya,  sebagai  partai  besar  dan  punya  karakter  ideology,  masak  nggak  punya  tim  dan  fungsi rekruitmen.
Transkrip Wawancara N a m a   : TY Jabatan: Tim Ahli Hadi Prabowo Hari/Tanggal: 12 Juli 2013
Pertanyaan   : Kenapa Pak Hadi Prabowo ikut proses penjaringan di PDI Perjuangan ?
Jawab : Ya, karena PDIP adalah partai yang punya  masa loyal, dan Jawa Tengah kan basis  merah, basis PDIP. Disamping itu hubungan antara Pak HP (Hadi Prabowo) dan Bu Mega kan sudah terjalin lama. Pak HP kan aktivis GMNI, ketika kuliah di FISIP Undip Semarang.
Pertanyaan : Kenapa Pak Hadi Prabowo, masih ngotot lewat PDIP sampai detik - detik terakhir ?.
Jawab : Ya, karena yakin akan relasinya dan kapasitas Pak HP sebagai Sekda yang powerfull.
Pertanyaan : Bagaimana akhirnya, Pak Hadi Prabowo tidak lolos ?.
Jawab : Wah, itu diluar dugaan. Dan akhirnya Pak Hadi kan tetap maju, dan dapat perahu.
Pertanyaan : Sebenarnya siapa yang paling berperan dalam menentukan lolos tidaknya calon KDH?. DPP atau DPD ?.
Jawab      :  Menurut  perkiraan  saya,  secara  kelembagaan  ya  DPP.  DPD  PDIP  Jateng  hanya  menjalankan fungsi  administrative  belaka.  Dan  kalau  dirunut  keatas,  yang  Ibu  Megawati  itu  penentu  utama  lolos - tidaknya calon kepala daerah. Ibu Megawati itu, primus interparisnya PDIP. Megawati ya PDIP, PDIP ya Megawati.
Pertanyaan : Kenapa Pak HP tetap ngotot nyalon gubernur, meski tak lolos di PDIP ?
Jawab : Aduh, ya mungkin karena harga diri atau rasa percaya diri yang melekat pada Pak HP. Sebaiknya anda tanyakan saja sama Pak HP saja.
Pertanyaan : Akhirnya Pak HP Kalah, apakah merasa ditipu oleh koalisi partai pendukungnya ?.

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 42-60
Jawab : Yang pasti kecewa, tapi detailnya tanyakan saja pada Pak HP ya. Saya sebenarnya sudah merasa, kalo Pak HP bakal kalah, karena setiap pertemuan/kampanye yang hadir tidak sesuai yang dlaporkan oleh partai pengusungnya. Mungkin belum sinergi dengan partainya.  Ya itulah pemilukada.
Pertanyaan : Setelah kalah dalam Pilgub Jateng, akan kemana kira - kira Pak HP berkiprah ?.
Jawab : Aduh , sebaiknya ditanyakan saja sama Pak HP sendiri.