## TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, PENCATATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. JMJ
Alfian Putra Tirtana 1* , Wulandari Harjanti 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STIE Mahardika, Surabaya E-mail: 1) Tirtana2802@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. JMJ pada tahun 2020. Peneliti pada penelitian ini  melakukan  analisa  apakah  yang  telah  dilakukan  oleh  CV.  JMJ  telah  sesuai  berdasar  pada Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  mengenai  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Dalam pelaksanaannya,  peneliti  memilih  untuk  memanfaatkan  motede  kualitatif.  Pengertian  metode kualitatif  adalah  sebuah  metode  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  sebuah  gambaran  dan sebuah  penjelasan  mengenai  hal  pokok  atau  inti  penelitian,  kemudian  digambarankan  serta dijelaskan  secara  detail  dan  mendalam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  CV  JMJ  telah ditetapkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  oleh  KPP  pada  tahun  2020.  Kewajiban perpajakan  PPN  dimulai  dari  perhitungan,  penyetoran,  pelaporan,  serta  pencatatan/penjurnalan atas  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  seluruh  transaksi  pembelian  maupun  penjualan  yang  terjadi pada  bulan  berjalan  selama  tahun  2020.  Setelah  dilakukan  penelitian,  CV.  JMJ  merupakan perusahaan yang taat pajak karena menggunakan cara yang benar dalam melakukan penghitungan baik pajak yang dikenakan dari lawan transaksi atau mengenakan pajak terhadap konsumen atau pembeli, lalu CV. JMJ tidak pernah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam melakukan pembayaran  dan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  pada  tahun  2020,  serta  CV.  JMJ  telah  melakukan pencatatan dan penjurnalan atas seluruh transaksi dengan baik dan benar.
Kata Kunci: Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa PPN

## Abstract
This study aims to analyze the procedures for calculating, depositing, reporting, and recording Value Added  Tax  (VAT)  CV.  JMJ  in  2020.  The  researchers  in  this  study  analyzed  what  CV.  JMJ  has complied based on Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax (VAT). In practice, the researcher chose to use a qualitative method. The definition of qualitative method is a method that has the aim of providing an overview and an explanation of the main subject or core of the research, then  described  and  explained  in  detail  and  in  depth.  The  results  show  that  CV  JMJ  has  been designated as a Taxable Entrepreneur (PKP) by the KPP in 2020. VAT tax obligations start from the calculation, deposit, reporting, and recording/journaling of Value Added Tax on all purchase and sales transactions that occurred in the month running during 2020. After doing the research, CV. JMJ is a tax-abiding company because it uses the right way to calculate whether it is the tax charged from the transaction partner or the tax imposed on consumers or buyers, then CV. JMJ has never exceeded the specified time limit in making payments and reporting the VAT Period SPT in 2020, as well as CV. JMJ has recorded and journalized all transactions properly and correctly.
Keywords: Taxable Entrepreneur, Value Added Tax, VAT Period SPT

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  sebutan  sebagai  negara  kepulauan.  Hal tersebut terjadi karena Indonesia terdiri atas 17.499 pulau, baik pulau yang memiliki ukuran besar  maupun  pulau  yang  memiliki  ukuran  kecil.  Dengan  luas  wilayah  Indonesia  yang mencapai kurang lebih 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dengan pembagian, daerah lautan dengan luas kurang lebih sekitar 3,25 juta kilometer persegi (km2), daerah daratan dengan luas kurang lebih sekitar 2,01 juta kilometer persegi (km2) serta sisanya sebesar 2,55 juta kilometer  (km2)  merupakan  Zona  Ekonomi  Esklusif  (ZEE).  Berdasarkan  fakta  tersebut, Indonesia memerlukan dana atau biaya yang tidak sedikit untuk melakukan dan menjalankan kegiatan  operasional  serta  pemerintahan  baik  untuk  kegiatan  yang  bersifat  rutin  maupun non-rutin  serta  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pembagunannya(Prasetyowati  &  Panjawa, 2022).
Dana  atau  biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan  dan  menjalankan  kegiatan operasional  dan  pemerintahan  tersebut  berasal  dari  penerimaan  dan  pendapatan  negara. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, Penerimaan negara adalah dana yang  masuk  kedalam  kas  negara,  sedangkan  Pendapatan  negara  ialah  sebuah  hak  milik pemerintahan pusat yang dinamakan sebagai aspek yang dapat menambah nilai kekayaan bersih atas suatu negara. Sumber pendapatan negara Indonesia terbagi atas 3 (tiga) sektor, yakni penerimaan dari bagian pajak, penerimaan yang berasal bukan dari bagian pajak dan permerimaan dari sektor hibah(Herry, 2010).
Berdasarkan  laporan  realisasi  APBN  2020,  keseluruhan  pendapatan  negara Indonesia ialah 1.699,9 T yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar 1.404,5 T, penerimaan bukan pajak sebesar 294,1 T serta hibah sebesar 1,3 T. Atas laporan tersebut, sektor pajak berkontribusi  paling  besar  dalam  hal  menyumbang  pendapatan  untuk  negara Indonesia(Suparman, 2021).
Berdasarkan  laporan  realisasi  APBN  2020,  Indonesia  sangat  bergantung  pada pendapatan dari sektor perpajakan. Hal-hal berbau pajak diatur dan tertuang pada Undang- undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan  sumbangsih  masyarakat  terhadap  pemerintah  yang  wajib  disetorkan  atau dibayarkan oleh suatu individu atau kelompok usaha yang bersifat memaksa dengan dasar undang-undang  yang  ditetapkan  dan  diberlaku,  serta  dengan  tidak  akan  mendapatkan manfaatnya  secara  langsung  dan  akan  dipergunakan  untuk  melakukan  dan  menjalakan kegiatan  operasional  serta  pemerintahan  baik  untuk  kegiatan  yang  bersifat  rutin  maupun non-rutin serta untuk pelaksanaan kegiatan pembagunannya. atas pengertian tersebut dapat disimpulkan  bahwa:  (1)  Pajak  merupakan  sumbangsih  wajib  masyarakat  terhadap pemerintah,  (2)  Sifatnya  memaksa  atas  dasar  Undang-undang  yang  berlaku  dan  telah ditetapkan, (3) atas sumbangsih tersebut, masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung  (4)  atas  sumbangsih  tersebut,  akan  dipergunakan  untuk  untuk  melakukan  dan menjalakan kegiatan operasional serta pemerintahan baik untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun non-rutin serta untuk pelaksanaan kegiatan pembagunannya.
Salah satu jenis pajak yang memberikan dampak yang cukup besar pada penerimaan sektor pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Mispa, 2019; Muda et al., 2016). Menurut laporan realisasi APBN 2020, PPN menjadi penyumbang terbesar kedua sebesar 507,5 T setalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 670,4 T. Menurut Mardiasmo (2008:270), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari
barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN dikenakan atas suatu kegiatan usaha yang melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. PPN atas transaksi penjualan  dinamakan  PPN  Keluaran,  sedangkan  PPN  atas  transasi  pembelian  dinamakan PPN Masukan. Berdasarkan latar belakang diatas, penilitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai  tata  cara  mengenai  perhitungan,  penyetoran,  pelaporan  serta  pencatatan  Pajak Pertambahan  Nilai  pada  CV.  JMJ  Tahun  2020  serta  kesesuaiannya  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dan tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang (PPN) dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan telah dilakukan pembaharuan atau revisi menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan terhadap  kegiatan  penjualan  serta  pembelian  barang  dan/atau  jasa  yang  dijalankan  oleh perorangan  /individu  maupun  perkumpulan  /persekutuan  yang  sudah  ditetapkan  menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Atas dasar tersebut, perkumpulan/persekutuan yang sudah ditetapkan sebagai PKP,  memiliki  keharusan  untuk  menjalankan  kegiatan  pemungutan,  penyetoran,  dan pelaporan PPN(Kartiko, 2020; Pania et al., 2014).
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  suatu  jenis  pajak  yang  memiliki  sifat tidak  langsung  (Jayanti  et  al.,  2019).  Hal  dasar  apa  yang  menyebabkan  PPN  dikatakan sebagai jenis pajak tidak langsung ialah  karena pajak yang terhutang atas pemjualan yang dilakukan  oleh  penjual  dapat  dibebankan/dilimpahkan  kepada  pihak  yang  melakukan transaksi  pembelian  (Nindar  et  al.,  2014).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  yang menanggung  PPN  yang  terutang  atas  penjualan  suatu  barang/jasa  ialah  konsumen  atau pembeli akhir barang/jasa tersebut (Abdurrahman, 2014).
Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang pada Pasal 4 Ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai  Nomor.  42  Tahun  2009  dapat  dikenakan  sebagai  berikut:  (1)  Kegiatan  penjualan Barang  Kena  Pajak  (BKP)  didaerah  pabean/didalam  negeri,  (2)  Kegiatan perolehan/pembelian  BKP,  (3)  Kegiatan  penyerahan/penjualan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP) didaerah  pabean/didalam  negeri,  (4)  Kegiatan  memanfaatkan  BKP  yang  tak  berwujud didalam negeri atas BKP yang asalnya dari luar daerah pabean, (5) Kegiatan memanfaatkan JKP didalam negeri atas JKP yang asalnya dari luar daerah pabean, (6) Kegiatan penyerahan ke  luar  negeri  (ekspor)  BKP  berwujud,  (7)  Kegiatan  penyerahan  ke  luar  negeri  (ekspor) berupa BKP yang tak berwujud,  (7) Kegiatan penyerahan ke luar negeri (ekspor) JKP. Atas seluruh  kegiatan  penyerahan  maupun  perolehan  tersebut,  PPN  dapat  dikenakan  atau dipungut oleh wajib pajak baik perorangan maupun persekutuan yang sudah ditetapkan oleh KPP sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang Berdasarkan Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun  2009  adalah  sebagai  berikut:  (1)  dikenakan  tarif  senilai  10%,  (2)  dikenakan  tarif senilai  0%,  tarif  ini  ditujukan  untuk  kegiatan  untuk  penyerahan  BKP  berwujud  ke  luar negeri, penyerahan BKP tak berwujud ke luar negeri, penyerahan JKP ke luar negeri, (3) atas tarif pajak yang dikenakan 10% tersebut, dapat berubah menurun menjadi 5% dan dapat
mengalami  peningkatan  menjadi  15%.  Perubahan  atas  tarif  tersebut  harus  diatur menggunakan Perarturan Pemerintah.(Utari, 2008)
Berdasarkan Pasal 8 huruf A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, untuk menentukan nominal pajak yang terutang, wajib pajak dapat melakukan perhitungan secara mandiri. Cara menghitungnya ialah dengan cara melakukan perkalian antara tarif yang dikenakan dengan Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)(Pandelaki,  2013).  DPP  meliputi  harga  penjualan  suatu barang/jasa, total nilai export maupun import, atau nilai yang lain. Contohnya: jika terdapat suatu kegiatan pembelian barang/jasa dengan nominal pembelian dalam negeri sebesar Rp. 16.000.000  (enambelas  juta  ribu  rupiah),  maka  untuk  menentukan  nominal  pajak  yang terutang  dapat  dilakukan  dengan  cara  Rp.  16.000.000  dikalikan  dengan  tarif  10%  dan hasilnya  pajak  yang  harus  dibayarkan  sebesar  Rp.  1.600.000  (satu  juta  enam  ratus  ribu rupiah).
Tertuang pada Pasal 11 ayat (1) UU PPN Nomor. 42 Tahun 2009, PPN terhutang pada saat:
1. Pada saat terjadinya penyerahan atau penjualan didalam negeri atas BKP dan / atau JKP tersebut.
2. Waktu terjadinya pembelian dari luar daerah pabean/impor BKP dan/atau JKP
3. Pada  saat  terjadinya  pemanfaatan  BKP  dan  /  atau  JKP  yang  berwujud  maupun  tak berwujud dari luar daerah kepabeanan
4. Pada saat terjadinya penyerahan atau penjualan ke luar negeri atau ekspor BKP dan atau JKP baik yang berwujud maupun tidak berwujud
Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, sebagai pengusahaa yang sudah ditetapkan sebagai PKP, harus menerbitkan atau membuat fatkur pajak atas setiap dilakukannya antara lain:
1. Penyerahan  atau  penjualan  didalam  daerah  pabean  atau  penjualan  dalam  negeri  atas BKP dan / atau JKP;
2. Penyerahan atau penjualan keluar daerah pabean / ekspor atas BKP dan / atau JKP. Sesuai  dengan  pasal  13  ayat  (1a)  UU  PPN  No  42  Tahun  2009,  fatkur  pajak  atas terjadinya penyerahan atau penjualan BKP dan / atau JKP tersebut, wajib dibuatkan antara lain pada saat:
1. Dilakukan penyerahan atau penjualan
2. Saat  diterimannya  pembayaran,  apabila  pembayaran  dilakukan  sebelum  terjadinya transaksi penjualan
3. Saat diterimanya pembayaran dengan sistem termin atau penjualan secara kredit Namun tedapat hal yang dikecualikan dalam penerbitan atau pembuatan faktur pajak tersebut, hal tersebut dituangkan pada pasal 13 ayat (2) yaitu PKP dapat menerbitkan atau membuat  hanya  1  faktur  yang  meliputi  keseluruhan  trasaksi  penjualan  atau  penyerahan kepada pembeli/konsumen yang sama selama 1 masa pajak tersebut. Atas hal tersebut dan berdasar pada pasal 13 ayat (2) huruf A, penerbitan atau pembuatan fatkur pajak tersebut, selambat-lambatnya dibuatkan pada ahkir bulan terjadinya suatu transaksi tersebut.
Berdasarkan pasal 15 huruf A UU PPN No. 42 Tahun 2009, telah ditetapkan untuk batas waktu terkait pembayaran dan/atau penyetoran serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai berikut:
1. Penyetoran  atau  pembayaran  dalam  hal  kurang  bayar  atas  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) yang ditunaikan baik oleh perorangan maupun persekutuan yang sudah dilakukan
penetapan  sebagai  PKP  harus  dan  wajib  dibayarkan  selambat-lambatnya  ahkir  bulan berikutnya setelah berkahirnya masa pajak dan sebelum dilakukan pelaporan atas Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pelaporan atau Penyampaian Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa PPN harus dan wajib dilakukan pelaporan selama-lamanya ahkir bulan beriikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yag digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dan ingin menjelaskan mengenai hal pokok atau inti pada suatu penelitian, kemudian  digambarkan  serta  dijelaskan  secara  detail  dan  mendalam(Sugiyono,  2013). Metode  penelitian  ini  dipilih  ialah  agar  mengetahui  apakah  CV.  JMJ  sudah  menjalankan kewajiban perpajakan nya dengan benar serta selaras pada UU PPN Monor 42 Tahun 2009.
Data  yang  diuji  atau  dimanfaatkan  dalam  kegiatan  penelitian  ialah  data  yang memiliki  sifat  primer  dan  sekunder.  Data  yang  bersifat  primer  yang  dimanfaatkan  dalam penelitian tersebut berbentuk dokumen fisik antara lain: fatkur pajak, bukti/hasil penyetoran / pembayaran pajak dan bukti/hasil pelaporan pajak serta Surat Pemberiitahuan Masa PPN. Sedangkan  data  sekunder  yang  dimanfaatkan  oleh  dalam  kegiatan  ini  ialah  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, peraturan menteri keuangan, dan literature yang memiliki hubungan terhadap penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. JMJ Tahun 2020
Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 2017 telah menetapkan dan mengukuhkan CV. JMJ sebagai pengusaha kena pajak. Atas dasar tersebut, CV. JMJ berkewajiban untuk menunaikan kewajiban perpajakannya yakni pajak pertambahan nilai. CV. JMJ sebagai badan usaha yang sudah ditetapkan sebagai PKP, pada saat melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan atau mengenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) yang selaras pada undang-undang yang berlaku.
Dalam  pelaksaannya,  CV.  JMJ  setiap  masa/bulan  selalu  terdapat  transaksi  baik transaksi  pembelian  maupun  transaksi  penjualan.  Pada  saat  terjadinya  sebuah  transaksi pembelian baik barang maupun jasa, CV. JMJ wajib menerima atau meminta Faktur Pajak dari penjual atau supplier atas pembelian barang / jasa tersebut. Faktur pajak atas pembelian tersebut biasa dikenal sebagai faktur pajak masukan. Namun sebaliknya, pada saat terjadinya transaksi  penjualan,  CV.  JMJ  wajib  membuatkan  atau  menerbitkan  Faktur  Pajak  atas transaksi  penjualan  barang/jasa  yang  sudah  dijual  tersebut.  Faktur  Pajak  atas  penjualan tersebut biasa dikenal sebagai Faktur Pajak Keluaran. Berikut ilustrasi atas pembuatan faktur pajak serta penerimaan faktur pajak.
10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Pajak Keluaran
Kurang Bayar PPN Pajak Masukan Kurang bayar
9.000.000,00 10.000.000,00
1.000.000,00 -
Lebih Bayar PPN Pajak Keluaran Pajak Masukan Lebih bayar
Gambar 1 Ilustrasi atas pembuatan faktur pajak serta penerimaan faktur pajak

## 4.2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar CV. JMJ Tahun 2020
Sebelum melakukan penyetoran atau pembayaran, CV. JMJ harus menentukan nominal kurang  bayar  dengan  cara  melakukan  pengurangan  antara  total  nominal  pajak  keluaran dengan  total  nominal  pajak  masukan.  Apabila  total  nominal  pajak  keluaran  melebihi nominall pajak masukan sehingga akan menimbulkan status pajak yang kurang bayar (harus dibayarkan), namun sebaliknya kalau total nominal pajak keluarann lebih rendah dari pada pajak  masukan  sehingga  dapat  menimbulkan  status  pajak  lebih  bayar  (harus  mengajukan pengembalian atas kelebihan tersebut). Berikut ilustrasi penghitungan pajak kurang bayar maupun lebih bayar (dengan contoh nominal).

## Gambar 2 Ilustrasi penghitungan pajak kurang bayar maupun lebih bayar
Namun  selama  beroperasi,  CV.  JMJ  tidak  pernah  mengalami  kejadian  lebih  bayar, selalu  mengalami  kurang  bayar.  Atas  ada  dasar  kurang  bayar  tersebut,  CV.  JMJ  harus menunaikan  penyetoran  atau  pembayaran  pajaknya  dengan  cara  membuat  membuat  e- Billing  pada  website  DJP  Online,  lalu  dapat  melakukan  pembayaran  secara  online  (m- banking,  internet  banking)  dan  offline  (teller  bank  persepsi).  Dalam  melakukan pembayarannya,  CV.  JMJ  selalu  menenunaikan  pembayaran  tepat  waktu  sesuai  pasal  15 huruf  A  ayat  1UU  PPN  No.  42  Tahun  2009.  Setelah  dilakukan  pembayaran,  CV.  JMJ menerima bukti telah ditunaikannya pembayaran atas Pajak tersebut.

## 4.3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. JMJ tahun 2020
Berdasarkan  paragraf  diatas,  CV.  JMJ  telah  menunaikan  pembayaran  atas  pajak pertambahan  nilai  serta  telah  mendapatkan  bukti  pembayarannya.  Setelah  ditunaikannya pembayaran  PPN  tersebut,  CV.  JMJ  dapat  melangsungkan  pelaporan  SPT  Masa  Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan website DJP Online atau Web e-Faktur. Pada saat melaporkan SPT Masa PPN, CV. JMJ wajib melampirkan bukti pembayaran serta lampiran induk. Dalam setiap pelaporannya, menurut pasal 15 huruf A ayat (2) UU PPN No. 42 Tahun 2009, CV. JMJ tidak pernah melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan.
Transaksi Penjualan
CV. JMJ
Transaksi Pembelian CV. JMJ Menerbitkan FP Keluaran Menerima FP Masukan

## Jurnal Pembelian
Pembelian Pajak Masukan Kas/Hutang Jurnal Penjualan
Kas/Piutang Pajak Keluaran
Pendapatan

## Jurnal PPN Kurang / (Lebih) Bayar
Pajak Keluaran
Pajak Masukan Hutang PPN

## Jurnal Penyetoran PPN

## Hutang PPN
Kas/Bank

## 4.4. Pencatatan Transaksi Pajak Pertambahan Nilai CV. JMJ tahun 2020
CV.  JMJ  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  manufaktur  pangan  dan memiliki konsumen yang cukup banyak di Indonesia. Sebagai perusahaan dibidang pangan serta memiliki konsumen yang cukup banyak, CV. JMJ tiap bulannya selalu ada transaksi baik transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Sebagai perusahaan yang baik, CV. JMJ selalu  melakukan  pencatatan  dan  menjurnal  setiap  transaksi  yang  terjadi  baik  penjualan maupun  pembelian.  Atas  transaksi  yang  terjadi  tersebut,  timbulah  nominal  kurang  atau (lebih) bayar PPN serta pembayaran atau penyetoran noninal yang harus dibayarkan ke kas negara atas nominal kurang bayar tersebut. Berdasarkan hal tersebut, CV. JMJ tiap bulannya melakukan pencatatan jurnal, jurnalnya sebagai berikut:
Gambar 3 Ilustrasi Jurnal Transaksi yang dilakukan oleh CV. JMJ
4.5.  Keselarasan  Perhitungan,  Penyetoran,  Pelaporan  PPN  CV.  JMJ  Tahun  2020 terhadap UU PPN No. 42 Tahun 2009
Berdasarakan dokumen yang telah diteliti, CV. JMJ telah selaras dalam menjalankan kewajiban perpajakan lebih spesifiknya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdasar pada UU PPN No. 42 Tahun 2009.
Keselarasan tersebut dilihat dan dimulai dari ketentuan perhitungan, penyetorann serta pelaporann SPT Masa PPN CV. JMJ pada tahun 2020. Saat dilakukan penghitungan, CV. JMJ  telah  dikenakan  dan  mengenakan  tarif  PPN  senilai  10%  (sepuluh  persen)  atas  dasar seluruuh transakssi penjualan maupun pembelian BKP dan / atau JKP. Sedangkan pada saat penyetoran  kurang  bayar  serta  pelaporan  SPT  Masa  PPN,  CV.  JMJ  juga  tidak  melewati jangka waktu yang telah ditetapkan.

## 4.6.  Keselarasan  Pencatatan  Transaksi  CV.  JMJ  dengan  Pencatatan  Transaksi berdasarkan Akutansi Perpajakan
Berdasarkan  dokumen  yang  telah  diteliti,  pada  saat  terjadinya  sebuah  transaksi,  CV. JMJ selalu dan telah melakukan pencatatan dan menjurnal PPN terkait transaksi pembelian maupun penjualan BKP dan/atau JKP yang terdiri atas Jurnal pajak masukan, pajak keluaran, pajak kurang / (lebih) bayar serta menjurnal penyetoran / pembayaran pajak kedalam kas negara selaras dengan ketetapan akuntansi perpajakan yang telah ditetapkan.

## 5. KESIMPULAN
CV. JMJ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur pangan. CV JMJ telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP pada tahun 2020. Atas dasar tersebut,  CV.  JMJ  wajib  dan  harus  melakukan  dan  menjalankan  kewajiban  perpajakan khususnya  PPN.  Kewajiban  perpajakan  PPN  dimulai  dari  perhitungan,  penyetoran, pelaporan, serta pencatatan/penjurnalan atas Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh transaksi pembelian maupun penjualan yang terjadi pada bulan berjalan selama tahun 2020. Setelah dilakukan penelitian, CV. JMJ merupakan perusahaan yang taat pajak karena menggunakan cara  yang  benar  dalam  melakukan  penghitungan  baik  pajak  yang  dikenakan  dari  lawan transaksi  atau  mengenakan  pajak  terhadap  konsumen  atau  pembeli,  lalu  CV.  JMJ  tidak pernah  melewati  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  melakukan  pembayaran  dan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2020, serta CV. JMJ telah melakukan pencatatan dan penjurnalan atas seluruh transaksi dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  R.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  Terhadap  Daya  Beli  Konsumen  Pada Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  pada  Konsumen  Kendaraan  Bermotor  Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang). EJurnal Umrah .
Herry, P. (2010). Dasar-dasar perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga, Jakarta .
Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama  Boyolali  Tahun  2013–2018). Jurnal  Akuntansi  Dan  Sistem  Teknologi Informasi , 15 (1).
Kartiko, N. (2020). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Barang Hasil Pertambangan Atau Pengeboran Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Value Added Tax Treatment on Mining Products After Omnibus Law. Available at SSRN 3940478 .
Mispa,  S.  (2019).  Pengaruh  Self  Assessment  System  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Makassar Selatan. Tangible Journal , 162–180.
Muda,  H.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Tirayoh,  V.  Z.  (2016).  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4).
Nindar,  M.  R.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Sabijono,  H.  (2014).  Efektivitas  Penagihan  Pajak Dengan  Surat  Teguran  Dan  Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1).
Pandelaki, R. D. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Maber Teknindo. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3).
Pania, A. A., s Pangemanan, S., & Afandy, D. (2014). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (3).
Prasetyowati,  H.,  &  Panjawa,  J.  L.  (2022).  Teknologi  Dan  Distribusi  Pajak  Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan , 2 (2), 23–36.
Sugiyono, S. (2013). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara.
Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 6 (1), 31–42.
Utari,  W.  (2008).  Analisis  Fundamental  Ekonomi  Makro  serta  Pengaruhnya  terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Neo-Bis , 2 (1), 55–70.
AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN | TRANSEKONOMIKA https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika E-ISSN: 2809-6851 P-ISSN: 2809-6851