Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Hak Cipta

## Rayan Reynaldi Setiawan
Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: rayanreynaldi1994@gmail.com
Abstract. The main function of Indonesian banking is as a collector and distributor of funds from the community which aims to support the implementation of national development towards improving the welfare of the people. Article 16 (3) of Copyright Law regulates that Copyright as an intangible movable object can be used as an object of fiduciary security. This means, financial institutions, both bank  and  non-bank,  will  accept  copyright  as  a  credit  collateral.  This  research  aims  to  see  the application of credit provision with copyright guarantees and legal remedies that can be taken to protect banks in case of default on loans filed with copyright guarantees. This research is a normative study using documentary studies. The research was found that Copyright Law implicitly states that copyright  is  an  object  of fiduciary  security,  This  regulation  as  stated  in Article  16  paragraph  (3) requires  a  detailed  explanation,  because  it  relates  to  a  guarantee  at  the  bank  itself  to  produce  a refund process from the debtor to the creditor.

## keywords: Bank, Copyright, Fiduciary Guarantee
Abstrak. Fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (3), mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan menerima Hak Cipta  sebagai  sebuah  agunan  kredit.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  penerapan  pemberian kredit dengan Jaminan hak cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi bank jika terjadi wanprestasi atas kredit yang diajukan dengan jaminan Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, Regulasi yang tercantum pada Pasal 16 ayat (3) ini memerlukan penjelasan secara terperinci, dikarenakan berhubungan dengan suatu jaminan pada bank itu sendiri untuk menghasilkan proses pengembalian dana dari debitur kepada kreditur.
Kata Kunci: Perbankan, Hak Cipta, Jaminan Fidusia

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah  memberikan  kredit.  Kredit  disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  pemberian kredit  perbankan  tersebut  biasanya  dikaitkan dengan  berbagai  persyaratan,  antara  lain mengenai  jumlah  maksimal  kredit,  jangka waktu  kredit,  tujuan  penggunaan  kredit, suku bunga  kredit,  cara  penarikan  dana  kredit, jadwal penulasan kredit dan jaminan kredit.
Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  menyebutkan  bahwa  fungsi  utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  11  Undang- undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan Kredit merupakan kegiatan penyediaan tagihan atau uang yang dilakukan berdasarkan  kesepakatan  tentang  pinjam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
meminjam dalam jangka waktu tertentu antara pihak Kreditur atau pihak yang meminjamkan dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak pemimjam  atau  debitur  untuk  melunasi hutangnya dengan pemberian bunga.
Unsur  utama  pemberian  kredit  adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan  kreditur  bahwa  penerima  kredit (debitur) dapat memenuhi segala sesuatu yang telah  disepakati  di  kemudian  hari.  Untuk memperoleh  keyakinan  dan  kepercayaan tersebut  harus  sampai  pada  suatu  keyakinan sejauh  mana  konsep  penilaian  kredit  dapat terpenuhi  dengan  baik.1  Menurut  Peraturan Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang Lembaga  Pembiayaan  (selanjutnya  disebut Perpres Lembaga Pembiayaan) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan  kebutuhan  konsumen  dengan pembayaran secara angsuran.
Bank  selaku  lembaga  pembiayaan  wajib memperhatikan calon debitur dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan,  modal,  jaminan  dan  keadaan. Salah  satu  bentuk  pengamanan  kredit  dengan perjanjian  jaminan.  Jaminan  sebagai  lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang memiliki  kedudukan  penting  dalam  dunia ekonomi.
Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai  obyek  jaminan  utang  adalah  benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup utang tersebut,  dalam  kaitannya  dengan  hak  cipta yang  dapat  digunakan  sebagai  hak  cipta tentunya  mempunyai  nilai  ekonomis,  telah didaftarkan  ke  Direktorat  Jendral  Hak Kekayaan  Intelektual,  dan masih  dalam masa perlindungan  karena  berkaitan  dengan  nilai keekonimian  hak  cipta  tersebut.  Lembaga haminan yang paling memungkinkan dibebankan  pada  hak  cipta  sebagai  obyek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia mengingat  pada  jenis  obyek  jaminan  yang berupa benda bergerak dan mengenai penyerahan  benda  jaminan.  Namun  di  lain pihak,  obyek  fidusia  adalah  benda  bergerak
berwujud,  sedangkan  hak  cipta  adalah  benda bergerak tidak berwujud.
Undang  Undang  Nomor  28  tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  dalam  Pasal  16  ayat  (3), mengatur  bahwa  Hak  Cipta  sebagai  benda bergerak  tidak  berwujud  dapat  dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini berarti, lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non bank akan menerima Hak Cipta sebagai sebuah agunan  kredit.  Pada  prakteknya,  sampai dengan saat ini, belum ada lembaga keuangan manapun yang menjalankan ketentuan tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  terkait  dengan pemberlakuan asas kehati-hatian bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian  dana  yang  telah  dipinjamkan kepada seniman.
Rumusan Masalah Artikel ini membahas mengenai bagaimana pemberian kredit dengan hak cipta sebagai  jaminan  jika  dilihat  dari  Undang  – Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan  apa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan untuk melindungi bank jika terjadi wanprestasi atas kredit yang diajukan dengan jaminan Hak Cipta.  Untuk  membahas  hal  tersebut,  akan dibahas  terlebih  dahulu  mengenai  Hak  Cipta sebagai  jaminan  fidusia  dan  mekanisme pemberian  kredit  oleh  bank.  Tulisan  ini  juga membahas  mengenai  tantangan  yang  muncul terkait  pemberian  kredit  dengan jaminan Hak Cipta beserta saran yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk menjawab  permasalahan  dalam  artikel  ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka. Dalam  melakukan  penelitian  ini, penulis  menggunakan  metode  studi  pustaka dengan  melakukan  studi  dokumen  terhadap dokumen-dokumen  data  sekunder  yang  ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  buku,  jurnal,  berita  dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  bahan hukum primer.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.1. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

## Hak Cipta
Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1)  UUHC  Tahun  2014  adalah  “Hak  Cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Prinsip-prinsip  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta tidak  lepas  tidak  lepas  dari  Madzab  hukum alam yang menekankan pada faktor pengguna akal  untuk  menghormati  dan  menghargai setiap karya intelektual seseorang.
Penghargaan tersebut diberikan karena sebuah ciptaan merupakan hasil pemikiran “Intelektual” yang mengandung nilai ekonomi.
Secara  sosiologis  suatu  ciptaan  mempunyai manfaat  bagi  kehidupan  manusia  sehingga menimbulkan konsepsi harta kekayaan, konsepsi  hak  dan  konsepsi  perlindungan hukum.  Dengan  adanya  undang-undang  Hak Cipta  dapat  memberikan  kepastian  hukum untuk melindungi dan mengembangkan bakat- bakat dan kemampuan manusia sehingga dapat mewujudkan karya intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi.
Jaminan Fidusia
Fidusia  berasal  dari  kata  fiduciair  atau fides, yang artinya kepercayaan,yaitu penyerahan  hak  milik  atas  benda  secara kepercayaan  sebagai  jaminan(agunan)  bagi pelunasan  piutang  kreditor.  Fidusia  sering disebut  denganistilah  FEO,  yang  merupakan singkatan dari Fiduciare
Eigendom
Overdracht.Penyerahan  hak  milik  atas  benda ini  dimaksudkan  hanya  sebagai  agunan bagipelunasan  utang  tertentu,  di  mana memberikan kedudukan yang diutamakankepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.
Pengertian  fidusia  dinyatakan  dalam Undang-Undang  No  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  Pasal  1  angka  1,  bahwa :fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan suatu  benda  atas  dasarkepercayaan  dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian  jaminan  fidusia  terdapat  dalam Pasal  1  angka  2  UUJF  yang  menyatakan, bahwa  :  jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditorl ainnya.
Pengalihan  hak  kepemilikan  atas  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  seperti tersebut  di  atas  dilakukan  dengan  cara constitutum  possessorium  (verklaring  van houderschap), artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan  penguasaan  atas  benda  tersebut yang  berakibat  bahwa  pemberi  fidusia seterusnya  akan  menguasai  benda  dimaksud untuk  kepentingan  penerima  jaminan  fidusia “(Penerima Fidusia)”. Pengalihan hak kepemilikan  atas  suatu  benda  dengan  cara tersebut dikenal dan digunakan secara luas di Perancis  sejak  abad  pertengahan,  pengalihan hak  kepemilikan  tersebut  berbeda  dari pengalihan  hak  milik  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  584  jo  pasal  612  ayat  1  KUH Perdata, dalam hal jaminan fidusia pengalihan hak  kepemilikan  dimaksud  semata-mata sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.
Selain  itu  UU  Fidusia  juga  menegaskan bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian ikutan  atau  aksesor  (accesoir)  dari  suatu perjanjian  pokok22,  hal  ini  berbeda  dengan anggapan yang berlaku di Jerman bahwa FEO tidak  bersifat  aksesor,  akibat  dari  sifat  ikutan jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia hapus  demi  hukum  bilamana  utang  yang dijamin dengan jaminan fidusia dihapus.Menurut  Tan  Kamelo,  bahwa  asas-
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
asas  jaminan  sebagaimana  terdapat  dalam UUJF sebagai berikut:
1. kreditur  penerima  fidusia  berkedudukan sebagai  kreditur  yang  diutamakan  dari kreditur-kreditur lainnya.
2. jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapu benda tersebut berada.
3. jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas
4. jaminan  fidusia  dapat  diletakkan  atas hutang yang baru aka nada
5. jaminan  fidusia  dapat  dibebankan  pada benda yang aka nada
6. bahwa  jaminan  fidusia  dapat  dibebankan pada  bangunan/  rumah  yang  terdapat  di atas tanah milik orang lain
7. jaminan  fidusia  berisikan  uraian  secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia
8. pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki  kewenangan  hukum  atas  obyek jaminan fidusia
9. jaminan  fidusia  harus  didaftar  ke  Kantor pendaftaran Fidusia
10. benda  yang  dijadikan  objek  jaminan fidusia  tidak  dapat  dimiliki  oleh  kreditur penerima jaminan fidusia
11. jaminan  fidusia memberikan  hak  prioritas kepada  kreditur  penerima  fidusia  yang terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian
12. pemberi  jaminan  fidusia  yang  tetap menguasai benda jaminan harus
mempunyai iktikad baik 13. jaminan fidusia mudah dieksekusi.

## 1.2. Pemberian Kredit Perbankan Kredit Perbankan
Bank  merupakan  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena  itu  terdapat  dua  fungsi  bank  di Indonesia, yaitu menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan (funding)
dan  menyalurkan  kembali  pada  masyarakat dalam bentuk kredit (lending.).
Kredit  dari  sisi  bank  merupakan  sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Untuk  memperoleh  kredit  bank  seorang debitur  harus  melalui  beberapa  tahapan  yaitu tahapan  pengajuan  aplikasi  kredit  sampai dengan  tahap  penerimaan  kredit.Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat memelihara keseimbangan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin semua kreditnya dapat diselesaikan dengan itikad baik dari debitur.
Kredit  dapat  digolongkan  ke  dalam beberapa golongan, diantaranya yaitu:
1. Kredit menurut sifat penggunaannya
a) Kredit konsumtif, kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
b) Kredit  produktif,  kredit  ini  ditujukan untuk keperluan produktif, utility uang dan/  atau  barang  akan  bertambah meningkat.  Lain  halnya  dengan  kredit konsumtif tersebut diatas, yang dipergunakan untuk keperluan
konsumsi dan karenanya tidak menambah  utility  uang,  melainkan akan dapat menurunkan nilai uang, bila nilai barangnya menurun/merosot.
2. Kredit menurut keperluannya
a) Kredit  investasi,  kredit  ini  diberikan oleh  bank  kepada  para  nasabahnya untuk  keperluan  penanaman  modal. Kredit  tersebut  tidak  dimaksudkan untuk keperluan perbaikanatau pertambahan  barang  modal  serta fasilitas  lainnya  yang  berhubungan dengan hal itu.
b) Kredit  eksploitasi  adalah  kredit  yang diberikan  kepada  para  nasabah  untuk keperluan menutup biayabiaya eksploitasi  perusahaan  secara  luas, baik  berupa  pembelian  bahanbahan baku,  bahan  penolong  maupun  biaya produksi lainnya. Kredit investasi dan eksploitasi ini pada dasarnya dimaksudkan  untuk  meningkatkan produksivitas,  baik  secara  kuantitatif maupun kualitatif.
c) Kredit  perdagangan,  dipergunakan untuk  keperluan  perdagangan  pada umumnya.  Dengan  kredit  ini  dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dilakukan  pemindahan  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat  lainnya.
Sehingga dapat membawa peningkatan  utility  of  place  dari barang yang bersangkutan.
3. Kredit menurut jangka waktunya
a) Kredit  jangka  pendek,  berjangka waktu selama-lamanya satu tahun.
b) Kredit  jangka  menengah,  berjangka waktu satu sampai tiga tahun.
c) Kredit  jangka  panjang,  berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. Kredit menurut cara pemakaiannya
a) Kredit  dengan  uang  muka,  penarikan kredit  dilakukan  sekaligus,  dalam  arti kata  maksimum  kredit  pada  waktu penarikan pertama, sepenuhnya dipergunakan  oleh  nasabah  untuk usahanya.
b) Kredit  rekening  koran,  dalam  sistem ini, debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah  bebas  melakukan  penarikan- penarikan  kreditnya  sesuai  dengan yang  dibutuhkan  untuk  usahanya sampai  batas  maksimum  kredit  yang ditetapkan. Sedangkan rekening koran pinjamannya  diisi  menurut  besarnya kredit  yang  ditarik.  Penarikan  yang melampaui  batas  maksimum  yang telah ditetapkan tidak diizinkan.
5. Kredit menurut jaminannya
a) Kredit  tanpa  jaminan.  Kredit  tanpa jaminan  bukan  berarti  tidak  ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan  yang  berbentuk  bonafiditas dan  prospek  usaha  nasabah  tetap diperhatikan  dan  ditekankan  dengan sungguhsungguh  dalam  pertimbangan kreditnya.
b) Kredit  dengan  jaminan  Kredit  ini diberikan  pada  nasabah  yang  sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat  berharga  atau  orang  untuk diikatkan sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha  nasabah  tidak  terlepas  dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit.

## Proses Pemberian Kredit
Ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang  – Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  merupakan  dasar  atau  landasan bagi  bank  dalam  menyalurkan  kreditnya kepada  nasabah  debitur.  Pemberian  kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati – hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal  2  Undang  –  Undang  Nomor  10  Tahun 1998.  Untuk  mencegah  terjadinya  kredit bermasalah  dikemudian  hari,  penilaian  suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu  permohonan  kredit  dilakukan  dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.  Formula  4P  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a) Personality
Pihak  bank  mencari  data  secara  lengkap mengenai  kepribadian  si  pemohon  kredit, antara  lain  mengenai  riwayat  hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain – lain. Hal ini diperlukan  untuk  menentukan  persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.
b) Purpose
Selain mengenai kepribadian dari pemohon  kredit,  bank  juga  harus  mencari data tentang tujuan atau penggunaan kerdit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.
c) Prospect Bank  harus  melakukan  analisis  secara cermat  dan  mendalam  tentang  bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.  Misalnya,  apakah  usaha  yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai  prospek  di  kemudian  hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
d) Payment berkaitan  dengan  penyaluran  kredit,  bank harus  mengetahui  dengan  jelas  mengenai kemampuan  dari  permohonan  dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Mengenai  Formula  5C  dapat  diuraikan sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## a) Character
Calon  nasabah  debitur  memiliki  watak, moral, dan sifat  – sifat pribadi yang baik.
Penilaian  terhadap  karakter  ini  dilakukan untuk  mengetahui  tingkat  kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur  untuk  memenuhi  kewajiban  dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha  – usaha yang sejenis.
b) Capacity maksud  dari  capacity  adalah  kemampuan calon  nasabah  debitur  untuk  mengelola kegiatan  usahanya  dan  mampu  melihat prospektif  masa  depan,  sehinga  usahanya dakan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan memberikan  keuntungan,  yang  menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.  Pengukuran  kemampuan  ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca laporan rugi laba, dan arus kas  usaha  dari  beberapa  tahun  terakhir. Melalui  pendekatan  ini,  tentu  dapat diketahui pula mengenai
tingka solvabilitas,  likuiditas,  dan  rentabilitas usaha serta tingka risikonya.
c) Capital
Bank  harus  terlebih  dahulu  melakukan penelitian  terhadap  modal  yang  dimiliki oleh  pemohon  kredit.  Penyelidikan  ini tidaklah  semata  –  mata  didasarkan  pada besar  kecilnya  modal,  akan  tetapi  lebih difokuskan  kepada  bagimana  distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut,  sehingga  segala  sumber  yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
d) Collateral
Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan  sarana  pengaman  atas  risiko yang  mungkin  terjadi  atas  wanprestasi nasabah  debitur  di  kemudian  hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan  mampu  melunasi  sisa  utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.
e) Condition of economy
Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor  usaha  pemohon  kredit  perlu memperoleh  perhatian  dari  bank  untuk memperkecil  risiko  yang  mungkin  terjadi yang  diakibatkan  oleh  kondisi  ekonomi tersebut.
Untuk  memperoleh  kredit,  calon  debitur diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit pada  tahap  awal  yang  harus  ditangani  oleh pihak bank, yaitu:
1. Tahap  permohonan  kredit:  Permohonan baru  untuk  mendapatkan  suatu  fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonanpermohonan lainnya  untuk  perubahan  syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.
2. Berkas  permohonan  kredit:  Surat-surat permohonan  nasabah  yang  ditandatangani secara  lengkap  dan  sah,  daftar  isian  yang disediakan  oleh  bank  dan  diisi  secara lengkap  oleh  nasabah,  daftar  lampiran lainnya  yang  diperlukan  menurut  jenis fasilitas kredit.
3. Pencatatan, setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.
4. Kelengkapan  dan  berkas  permohonan, permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Formulir  daftar  isian  permohonan  kredit, bank menggunakan daftar isian permohonan  kredit  yang  harus  diisi  oleh nasabah,  formulir-formulir  neraca,  daftar rugi atau laba.

## Pemberian  Kredit  dengan  Jaminan  Hak Cipta
Di dalam Hak Cipta terkandung dua macam hak  yaitu  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Hak ekonomi  itu  sendiri  merupakan  hak  eksklusif Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan. Hak  ekonomi  yang  terkandung  di  dalam Undang – Undang tentang Hak CIpta, meliputi hak untuk Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan
Ciptaan,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian  Ciptaan,  Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman  Ciptaan,  Komunikasi  Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pernyataan ini terdapat pada Pasal 16 ayat  (3).  Dalam  pasal  tersebut  tidak  secara seutuhnya  bank  secara  mudah  memberikan suatu kreditnya. Regulasi yang tercantum pada Pasal  16  ayat  (3)  ini  memerlukan  penjelasan secara  terperinci.  Dikarenakan  berhubungan dengan  suatu  jaminan  pada  bank  itu  sendiri untuk  menghasilkan  proses  pengembalian dana  dari  debitur  kepada  kreditur.  Proses pinjaman  kredit  dengan  objek  jaminan  hak cipta  secara  umum  tidak  terlepas  atas  dasar nilai  suatu  karya  cipta  tersebut.  Secara  luas, bank  dapat  memberikan  pinjaman  kepada debitur  dengan  catatan  bahwa  debitur memberikan  jaminan  atas  pinjaman  tersebut, dalam hal ini berapa nilai hak cipta yang dapat di appraisal.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah menyatakan tegas bahwa perbankan Indonesia dalam  melakukan  usahanya  berdasarkan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan prinsip  kehati-hatian,  dan  merujuk  pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
9/6/PBI/2007. Pasal 46 PBI No. 9/6/ PBI/2007 dinyatakan  bahwa  jenis  agunan  kredit  adalah sebagai berikut:
(a) surat  berharga  dan  saham  yang  aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau  memiliki  peringkat  investasi  dan diikat secara gadai;
(b) tanah,  gedung  dan  rumah  tinggal  yang diikat dengan hak tanggungan;
(c) mesin  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah  dan  diikat  dengan  hak tanggungan;
(d) pesawat  udara  atau  kapal  laut  dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik;
(e) kendaraan  bermotor  dan  persediaan  yang diikat secara fidusia; dan/atau
(f) resi  gudang  yang  diikat  dengan  hak jaminan atas resi gudang.
Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajar ketika perbankan belum dapat menerima hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  utang. Dikarenakan  dalam  memberikan  bantuan pinjaman  kredit  kepada  debitur,  pihak  bank perlu  menerapkan  5  (lima)  prinsip  C’s  yakni character (watak, kepribadian), capital (modal),  collateral (pinjaman),  capacity (kemampuan),  dan  condition  of  economic (kondisi ekonomi).

## 1.3.Tantangan dalam Penerapan Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Tantangan  yang  dihadapi  jika  ingin menjadikan  kekayaan  intelektual  sebagai jaminan  fidusia  adalah  masih  banyaknya pemangku  kepentingan  yang  tidak  memiliki pemahaman  yang  baik  mengenai  sistem kekayaan intelektual, termasuk profesi notaris. Selain itu masih banyak pemangku kepentingan yang tidak mengetahui bagaimana melakukan valuasi terhadap kekayaan intelektual.  Kedua  hal  ini  tentu  saja  selain peraturan  di  bidang  perbankan  yang  tidak menyebutkan  secara  tegas  bahwa  kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek jaminan.
Salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi sebelum kekayaan intelektual dijadikan jaminan  fidusia  adalah  harus  ada  nilai ekonomis.  Nilai  ekonomis  ini  harus  dinilai menggunakan parameter dan mekanisme yang jelas. Penilaian inilah yang bisa menjadi dasar bagi  lembaga  keuangan  untuk  ‘menyetujui’ hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
Untuk menentukan nilai ekonomis sebuah kekayaan  intelektual,  diperlukan  adanya profesi  jasa  penilai  yang  kompeten  untuk menghitung  valuasi  kekayaan  intelektual. Selama  ini  sudah  ada  profesi  penilai  publik ( appraiser ) yang secara profesional menjalankan fungsi-fungsi penilaian. Menurut Sabartua, untuk menjawab kebutuhan terhadap penilai  HKI,  bisa  dilakukan  dengan  jalan menambah  kompetensi appraiser yang  telah ada  atau  mendirikan  lembaga  sertifikasi profesi  baru  dengan  kekhususan  penilai kekayaan intelektual.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perihal  eksekusi  jaminan  fidusia  berupa hak  cipta  apabila  terjadi  ingkar  janji (wanprestatie), Hak Cipta diatur sebagai objek jaminan fidusia yang berarti adanya pengakuan  bahwa  hak  cipta  memiliki  nilai ekonomi  yang  dapat  digunakan  sebagai pelunansan utang. Nilai ekonomi dari hak cipta dapat  dilihat  dari  reputasi  yang  dimiliki  oleh hak  cipta  tersebut.  Semakin  baik  reputasinya maka akan semakin tinggi nilai ekonominya.
Sebelum hak cipta diajukan sebagai objek jaminan  fidusia.  Hak  cipta  tersebut  harus sudah  didaftarkan  di  Direktorat  Jendral Kekayaan  Intelektual,  dibuktikan  dengan sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan oleh Ditjen HKI sebagai lembaga yang berwenang untuk  hal  itu.  Kemudian,  Hak  cipta  harus memenuhi  unsur  secure  dan  marketable, artinya  hak  cipta  tersebut  dapat  diberlakukan cara  penghitungan  nilai  ekonominya  oleh lembaga  perbankan  dengan  menggunakan teori  ekonomi  yang  telah  diuraikan  pada pembahasan  di  atas,  sebagai  acuannya  untuk selanjutnya dinilai besaran nilai ekonomi pada hak cipta tersebut.

## KESIMPULAN
Sebelum hak cipta diajukan sebagai objek jaminan  fidusia.  Hak  cipta  tersebut  harus sudah  didaftarkan  di  Direktorat  Jendral Kekayaan  Intelektual,  dibuktikan  dengan sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan oleh Ditjen HKI sebagai lembaga yang berwenang untuk  hal  itu.  Kemudian,  Hak  cipta  harus memenuhi  unsur  secure  dan  marketable, artinya  hak  cipta  tersebut  dapat  diberlakukan cara  penghitungan  nilai  ekonominya  oleh lembaga  perbankan  dengan  menggunakan teori  ekonomi  yang  telah  diuraikan  pada pembahasan  di  atas,  sebagai  acuannya  untuk selanjutnya dinilai besaran nilai ekonomi pada hak cipta tersebut.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pernyataan ini terdapat pada Pasal 16 ayat  (3).  Dalam  pasal  tersebut  tidak  secara seutuhnya  bank  secara  mudah  memberikan suatu kreditnya. Regulasi yang tercantum pada Pasal  16  ayat  (3)  ini  memerlukan  penjelasan
secara  terperinci.  Dikarenakan  berhubungan dengan  suatu  jaminan  pada  bank  itu  sendiri untuk  menghasilkan  proses  pengembalian dana  dari  debitur  kepada  kreditur.  Proses pinjaman  kredit  dengan  objek  jaminan  hak cipta  secara  umum  tidak  terlepas  atas  dasar nilai  suatu  karya  cipta  tersebut.  Secara  luas, bank  dapat  memberikan  pinjaman  kepada debitur  dengan  catatan  bahwa  debitur memberikan  jaminan  atas  pinjaman  tersebut, dalam hal ini berapa nilai hak cipta yang dapat di appraisal.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  telah  menyatakan  tegas  bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya  berdasarkan  demokrasi  ekonomi dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.  9/6/PBI/2007,  jenis  agunan  kredi  adalah (a)  surat  berharga  dan  saham  yang  aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;  (b)  tanah,  gedung  dan  rumah  tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; (c) mesin yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah dan diikat dengan hak tanggungan; (d) pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik; (e)  kendaraan  bermotor  dan  persediaan  yang diikat secara fidusia; dan/atau  (f) resi gudang yang  diikat  dengan  hak  jaminan  atas  resi gudang.
Dengan demikian, menjadi suatu hal yang wajar ketika perbankan belum dapat menerima hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  utang. Dikarenakan  dalam  memberikan  bantuan pinjaman  kredit  kepada  debitur,  pihak  bank perlu  menerapkan  5  (lima)  prinsip  C’s  yakni character (watak, kepribadian), capital (modal),  collateral (pinjaman),  capacity (kemampuan),  dan  condition  of  economic (kondisi ekonomi).
Perlu dibuat peraturan pelaksanaan dalam praktik  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  di masa  depan  dengan  tetap  memberdayakan DJKI sebagai appraisal yang dapat memberian kepastian  hukum  bagi  perbankan  dalam pemberian kredit dengan jaminan hak cipta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## DAFTAR PUSTAKA
Kamelo,  Tan  Kamelo .  Hukum  Jaminan Fidusia; Suatu
Kebtuhan yang didambakan .  Bandung:  PT.  Alumni, 2006.
Usman, Rachmadi. Hukum Kebendaan . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
Widiyono,  Try. Agunan  Kredit  dalam Financial  Engineering .  Bogor  :  Ghalia Indonesia, 2009.
Christy, Ferry  Gunawan, et  al.  “Hak  Cipta sebaga jaminan kredit perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.”, Jurnal  Legislasi  Indonesia Vol 17 No 3 (September 2020).
Handayani, Widya  Marthauli. “Keberlakuan hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia  berdasarkan  Undang  –  Undang Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak Cipta.”, Jurnal  Legislasi  Indonesia Vol 16 No 2 (Juni 2019).
Latifiniani,  Dian  Latifiani.  “Tinjauan  yuridis analisa  pemberian  kredit  usaha  sebagai upaya preventif timbulnya kredit macet.”, Pandecta Vol  8  No  2  (Juli 2013)
Rufaida,  Khifni  Kafa  dan  Rian  Sacipto. “TInjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi Objek  Jaminan  Fidusia  Tanpa  Titel Eksekutorial Yang Sah”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (Oktober 2019)
Saroinsong,  Andrew  Nathanael  Saroinsong. “Fungsi  bank  dalam  sistem  penyaluran kredit perbankan.”, Lex Privatum  Vol  2 No 3 (Agustus – Oktober 2014)
Setianingrum, Reni Budi. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan
Pengikatan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Media Hukum Vol 23 No 3 (Desember 2016) Ulinhua,  Lutfi.  “Penggunaan  Hak  cipta sebagai  objek  jaminan  fidusia”, Journal  of private  and  commercial  law Vol  1  No  1, (November 2017).
Anwar,  Moh  Anwar. Perlindungan  hukum terhadap  kreditur  dalam  perjanjian kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan menurut  undang  –  undang  No  4  Tahun 1996 ,
< https://media.neliti.com/media/publica tions/37185-ID-perlindungan-hukum- terhadap-kreditur-dalam-perjanjian- kredit-dengan-jaminan-hak.pdf >
diakses 7 Januari 2021
Dhilon,  Kennie. Tinjauan  yuridis  terhadap pemberian  kredit  bank  dengan  jaminan personal guarantee , < https://media.neliti.com/media/publicati ons/14709-ID-tinjauan-yuridis- terhadap-pemberian-kredit-bank- dengan-jaminan-personal-guarante.pdf > diakses  7 Januari 2021 Huzaini, Moh.  Dani  Pratama. Profesi  yang dibutuhkan  jika  kekayaan  intelektual jadi objek Jaminan Fidusia , < https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt5bd1d4ff1b6cd/profesi-ini- dibutuhkan-jika-kekayaan-intelektual- jadi-objek-jaminan-fidusia/ >  diakses  7 Januari 2021 Yustisia,  Astika  Rahma,  Iwan  Permadi,  Itta Andrijani,. Perlindungan  hukum  bagi bank  dalam  penyelesaian  kredit  karena wanprestasi melalui subrogasi , < https://media.neliti.com/media/publica tions/114525-ID-perlindungan-hukum- bagi-bank-dalam-penye.pdf >,  diakses  7 Januari 2021 Pardede,  Marulak. Implementasi  Jaminan
Fidusia  dalam  Pemberian  Kredit  di Indonesia , < https://bphn.go.id/data/documents/imple mentasi_jaminan_fidusia_dalam_pembe rian_kredit_di_indonesia..pdf > , diakses 7 Januari 2021
Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN Pasal
1  Undang-Undang  nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 168 Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN Pasal 1  Undang-Undang  nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 168
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia,  Undang  –  Undang  tentang  Hak Cipta,  UU  No  28  Tahun  2014,  LN  No. 266 Tahun 2014 Primadewi,  Winnie  Fauzia.  “Tinjauan  yuridis terhadap pemberian kredit tanpa agunan untuk  perorangan  (  Studi  kasus  pada Bank  Mandiri).”.  Tesis  Universitas Indonesia, 2012.