Hal 205-213 Disetujui: 25 Juli 2022

## ANALISIS KEBIJAKAN KESELAMATAN KERJA PADA KEGIATAN OBSERVASI IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
Policy Analysis of Work Safety on Fishing Gear and Fish Observation Activity
Oleh:
Achmad Tan'im Makky Gemilang 2 , Fis Purwangka 1 , Wazir Mawardi 1 , Akhmad Solihin 1 *
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor,
Indonesia 2 Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan
Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Indonesia
* Korespondensi penulis: akhmad_solihin@apps.ipb.ac.id

## ABSTRAK
Aktivitas penyelaman mengandung risiko bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) jika pelaksanaannya menyimpang dari prosedur. Oleh karena itu diperlukan usaha preventif yakni antara lain  melalui  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pengawasannya.  Tujuan  penulisan  ini untuk  mengkaji  kebijakan  lembaga-lembaga  internasional  dan  sejauh  mana  kebijakan  nasional mengatur keselamatan pada aktivitas observasi ikan dan alat tangkap. Data yang diambil adalah data pustaka  atau  telaah  dokumen  berupa  kebijakan/pedoman  ( guidance)  mengenai  keselamatan  kerja penyelaman  dari  lembaga  internasional  dan  nasional.  Penelitian  awal  dilaksanakan  pada  2018 kemudian disempurnakan pada tahun 2021. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi content analysis yakni merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi pesan suatu dokumen. Keselamatan pada aktivitas penyelaman ilmiah pada hakekatnya untuk  melindungi  lingkungan    dan  orang-orang  yang  ada  di  tempat  kerja  agar  terhindar  dari kecelakaan.  Indonesia  baru  memulai  menerapkan  beberapa  aturan  dan  pedoman  dari  rekomendasi internasional  sehingga  dalam  penerapannya  masih  terdapat  kekosongan  peraturan  dan  ditemukan beberapa  kekurangan  isi  substansi  dalam  implementasinya.  Maka  Indonesia  perlu  melakukan pembenahan dalam kebijakan nasional mengenai keselamatan pada aktivitas selam untuk kepentingan ilmiah.
Kata kunci: ikan, kebijakan, keselamatan kerja, penyelaman

## ABSTRACT
Diving  activity  contains  hazard  risk  of  OSH  (Occupational  Safety  and  Health)  if  its implementation deviates from procedure. Therefore it is necessary to preventive efforts, among others, through the creation of law and regulation and supervision. This research aimed to review the policies of international institutions and the extent to which national policies regulate safety in observation activities of fish and fishing gear. The data was collected from literature or document review in the form of policies/guidelines (guidance) of international and national institutions. Initial research was carried out in 2018 and then refined in 2021. Collection was done by content analysis i.e. a method of data  collection  research  through  observation  techniques  and  analysis  of  the  message  content  of  a document. Safety in scientific diving activities is essentially to protect the environment and the people at work to avoid accidents. Indonesia already implemented several regulations and guidelines from international recommendation, thus in the implementation still found void of regulation and some lack
substance contents of implementation. Indonesia needs to make improvements in national policies related to safety in diving activities for scientific purposes.
Key words: diving, fish, occupational safety, policy

## PENDAHULUAN
Kegiatan observasi bawah air dan menyelam memiliki peluang risiko bahaya kesehatan (Suharjo dan  Arifin  2014;  Kusnanto et  al.  2020).  Penelitian  PARAS  consulting  dalam  Dharmawirawan  dan Modjo (2012) mengungkapkan bahwa dari 1.000 kasus kecelakaan selam yang didapat dari hasil laporan kecelakaan penyelaman wisata, terdapat 286 kasus kematian akibat penyelaman. Masalah kematian penyelaman juga ditemukan oleh Eco Diver Journalist (2016), dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2016) tercatat 15 kasus kecelakaan penyelaman di Indonesia yang mengakibatkan  korban meninggal dan hilang.
Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor alam dan kesalahan manusia ( human error). Dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan kematian akibat kegiatan observasi bawah air, maka upaya yang diperlukan adalah upaya pencegahan. Hal ini disebabkan, kegiatan observasi bawah air yang tidak sesuai prosedur menjadi penyumbang terbesar dalam kecelakaan dan kematian. Oleh sebab itu, seluruh pelaku dalam kelompok masyarakat selam memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengurangi risiko bahaya keselamatan dan kecelakaan kerja/K3 (Dharmawirawan dan Modjo 2012). Salah  satu  bentuk  upaya  pengurangan  risiko  kecelakaan  dan  kematian  melalui  melalui  pembuatan peraturan perundang-undangan dan pengawasannya (Suma’mur dalam Endroyo 2009).
Sebagai negara yang memiliki potensi wisata bahari bawah laut yang indah dan industri maritim yang membutuhkan keahlian bawah laut, baik untuk menikmati alamnya maupun untuk pekerjaan, maka Indonesia membutuhkan kejelasan regulasi dalam mewujudkan keselematan kerja dan observasi perikanan. Dengan demikian, kejelasan regulasi adalah upaya Pemerintah Indonesia dalam memastikan upaya-upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja bawah laut.
Standar  keselamatan  bawah  air  dalam  lingkup  internasional  dimuat  dalam United  Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) ‘Code of Practice for Scientific Diving’ 1988.  Tata  laksana  ini  dirumuskan  supaya  terjadi  keteraturan  sehingga  meminimalisir  potensi kecelakaan yang bisa saja terjadi kapan pun saat melakukan aktivitas pengumpulan data bawah air dalam  kondisi  lingkungan  di  luar  batasan  aktivitas  selam  rekreasi.  Sedangkan  standar  keselamatan untuk seorang penyelam yang akan melakukan penyelaman ilmiah, langkah pertama yakni seorang penyelam  memiliki  sertifikasi  pelatihan  selam  rekreasi/olahraga  yang  diakui  secara  internasional. Dalam  hal  ini,  lembaga World  Recreational  SCUBA  Training  Council  (WRSTC)  mengatur  dan mengeluarkan  kebijakan  supaya  tidak  terjadi  ketimpangan  standar  pelatihan  antar  afiliasi  selam rekreasi di lingkup internasional. Sedangkan kelembagaan lainnya adalah Confiderence Mondiale des Activities Subaquatique (CMAS). CMAS menjadi induk organisasi selam olahraga yang tersebar melalui federasi yang ada di berbagai negara, salah satunya Indonesia, yakni ‘Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia’ (POSSI) yang merupakan perpanjangan tangan dari CMAS di Indonesia.
Keselamatan untuk seorang pekerja yang bekerja di bawah air di Indonesia secara umum berada dalam naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan keselamatan yang dikeluarkan saat ini yakni Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  No.KEP  64  PPK/XI/2013 tentang Pedoman Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Bawah Air ( underwater diving work), sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik untuk aktivitas pemantauan dan evaluasi sumberdaya  ikan  dikeluarkan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  638  Tahun  2016  tentang Penetapan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI)  Kategori  Aktivitas  Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Berdasarkan kebijakan yang ada, Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan nasional dalam mengatur pekerjaan dibawah air. Namun demikian, hingga saat ini dalam kebijakan yang dikeluarkan beberapa komponennya belum secara lengkap dan rinci mengatur aktivitas bawah air untuk observasi ikan dan alat tangkap. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kebijakan lembaga-lembaga  internasional  dan  kebijakan  nasional  dalam  mengatur  keselamatan  pada  aktivitas observasi ikan dan alat tangkap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  meringkaskan  berbagai  situasi,  kondisi  dan  sebuah realita (Bungin 2011). Kasus yang menjadi cakupan pembahasan yakni dalam batasan berkembangnya aktivitas penyelaman untuk pengumpulan data bawah air di Indonesia. Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2017-Januari 2018 di Laboratorium Keselamatan Kerja dan Observasi Bawah Air Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB.
Data  yang  diambil  adalah  data  pustaka  atau  telaah  dokumen  berupa  kebijakan/pedoman ( guidance)  lembaga  internasional  dan  nasional  yang  memiliki  kepentingan  untuk  mengatur keselamatan kerja pada aktivitas penyelaman khususnya pada aktivitas pengumpulan data bawah air lembaga  tersebut  adalah:  UNESCO,  WRSTC,  CMAS, European  Scientific  Diving  Panel  (ESDP), American  Academy  Underwater  Sciences  (AAUS),  sedangkan  dalam  lingkup  nasional  yakni  dari Kementerian  Pariwisata,  Kementerian  Ketenagakerjaan,  dan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi content analysis yakni merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi pesan suatu dokumen (Sangaji  dan  Sopiah  2010),  dan  juga  melakukan  pengumpulan  data  berupa  informasi-informasi penunjang  yang  berkaitan  dengan  keselamatan  kerja  untuk  observasi  ikan  dan  alat  tangkap. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni secara manual dan penelusuran dengan menggunakan komputer. Data sekunder yang memerlukan penelusuran dengan komputer adalah data yang disajikan dalam format elektronik yakni berupa text database (Sangaji dan Sopiah 2010).
Setelah data terkumpul, data yang berbentuk text database dokumen isi dari kebijakan lembaga internasional dan dokumen kebijakan nasional dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Alat yang  digunakan  untuk  analisis  deskriptif  yakni  analisis  isi  dan  analisis  komparatif.  Analisis  isi merupakan  metode  menganalisis  dan  merepresentasikan  isi  pesan  dari  sebuah  teks.  Menurut Purwangka et al. (2013), Analisis isi dapat menjabarkan prioritas atau hal penting dari isi teks, seperti frekuensi,  dimensi,  aturan  dan  jenis-jenis  cerita  dari  peristiwa  yang  direpresentasikan  pertanyaan tentang bias informasi dalam teks, seperti komparasi relatif tentang durasi, frekuensi, prioritas, atau hal yang  ditonjolkan  dalam  berbagai  representasi.  Analisis  isi  digunakan  untuk  menjabarkan  isi  dari dokumen pedoman internasional dan kebijakan nasional. Sedangkan analisis komparatif adalah analisis data yang bersifat hubungan perbedaan antara variabel satu dengan yang lainnya atau antara fakta satu dengan yang lainnya (Sangadji dan Sopiah 2010). Analisis ini digunakan untuk mencari perbedaan dan membandingkan  isi  dari  dokumen CMAS  Standards  For  Scientific  Diver  Version  2.1,  Common Practices  for  Recognition  of  European  Competency  Level  for  Scientific  Diving  at  Work  2009,  dan AAUS Standards for Scientific Diving 2016 yang berfungsi untuk mengetahui kebutuhan kompetensi untuk seorang penyelam yang melakukan aktivitas pengumpulan data bawah air dan juga berfungsi untuk menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebutuhan Kompetensi untuk Observasi Ikan dan Alat Tangkap
Lembaga-lembaga dalam lingkup internasional ataupun regional yang mengeluarkan kebijakan standar  baku  untuk  mengatur  dan  menentukan  standar  kompetensi  penyelam  yang  melakukan observasi  ilmiah  yang  didalamnya  termasuk  observasi  untuk  ikan  dan  alat  tangkap  dalam  lingkup regionalnya, yaitu: Pertama, ESDP ( European Scientific Diving Panel). ESDP mengeluarkan kebijakan Common Practices for Recognition of European Competency Level for Scientific Diving at Work 2009 yakni sebuah pedoman yang menjabarkan standar keselamatan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyelam yang melakukan penyelaman ilmiah, yang didalamnya menjabarkan ketentuan untuk para observer agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan agar penyelaman dilakukan secara aman dan efisien. Kedua, AAUS ( American Academy Underwater Sciences). AAUS menjabarkan standar  keselamatan  dan  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  penyelam  yang  melakukan penyelaman  ilmiah  yang  didalamnya  menjabarkan  ketentuan  untuk  para  observer  agar  memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan agar penyelaman dilakukan secara aman dan efisien. Berdasarkan hasil pemetaan, isi dari kebijakan dari institusi internasional terkait akan disajikan dalam bentuk tabel dengan melakukan perbandingan dengan kebijakan dari CMAS (CMAS standard for scientific diving version 2.1) untuk mencari perbedaan dan kesamaan kebijakan sebuah lembaga dalam menentukan standar kompetensi untuk observasi ikan dan alat tangkap.
Berdasarkan  Tabel  1,  standar  untuk  penyelaman  dengan  tujuan  ilmiah  dari  ketiga  lembaga internasional  terdapat  26  jenis  keterampilan  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  penyelam  yang melakukan  observasi.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  setiap  lembaga  sebagai  pernyataan  yang  saling melengkapi yang diterbitkan dalam sebuah dokumen yang telah dikaji sebelumnya. Lembaga CMAS menentukan standar kompetensi yaitu sebanyak 18 unit kompetensi. Unit kompetensi tersebut antara lain,  penanganan  keadaan  darurat  saat  penyelaman  ( diving  emergency  care);  penyelamatan  (dive rescue);  fisika  dan  fisiologi  penyelaman;  lingkungan  penyelaman;  teori  dekompresi;  regulasi penyelaman ilmiah; perencanaan selam ilmiah; metode ilmiah; metode navigasi bawah air;  melakukan transek;  fotografi;  menandai  objek;  pengetahuan  terhadap  biota;  identifikasi  organisme;  ekologi; penentuan  titik  sampling;  lokasi;  dan  penampungan  sampel;  menggunakan  kantong  udara  untuk mengangkat sampel; dan pekerjaan menggunakan tali.
AAUS  standar  kompetensi  yang  harus  dimiliki  sebanyak  20  standar  unit  kompetensi.  Unit kompetensi tersebut antara lain penanganan keadaan darurat saat penyelaman ( diving emergency care); penyelamatan  ( dive  rescue);  fisika  dan  fisiologi  penyelaman;  lingkungan  penyelaman;  teori dekompresi; regulasi penyelaman ilmiah; perencanaan selam ilmiah; metode ilmiah; sampling transek quadrat; melakukan transek; pemetaan; fotografi; menandai objek; pengumpulan sampel; penanganan biota; pengetahuan terhadap biota; identifikasi organisme; tingkah  laku;  menentukan titik sampling; lokasi;  dan  penampungan  sampel.  Sementara  itu,  ESDP  sebagai  lembaga  yang  memiliki  federasi  di berbagai negara Eropa, menentukan standar unit kompetensi sebanyak 16 unit kompetensi. Kompetisi tersebut  antara  lain,  penanganan  keadaan  darurat  saat  penyelaman  ( diving  emergency  care); penyelamatan  ( dive  rescue);  fisika  dan  fisiologi  penyelaman;  lingkungan  penyelaman;  teori dekompresi; regulasi penyelaman ilmiah; perencanaan selam ilmiah; metode ilmiah; metode navigasi bawah air; menggunakan peralatan navigasi elektronik di kapal; transek quadrat sampling; melakukan transek, fotografi; menandai objek dan menggunakan kantong udara untuk mengangkat sampel; dan pekerjaan  menggunakan  tali.  Berdasarkan  analisa  perbandingan,  diketahui  bahwa  ketiga  lembaga tersebut telah menentukan standar kompetensi minimum untuk seseorang yang melakukan observasi ilmiah. Namun demikian, dari sekian banyak kompetensi yang ada pada lembaga-lembaga terkait tidak memberikan ketentuan pengetahuan mengenai alat tangkap.
Tabel 1. Ketentuan kompetensi dari lembaga-lembaga internasional No Kompetensi CMAS AAUS ESDP 1.  Penanganan darurat penyelaman  ( diving emergency care) Ö Ö Ö 2.  Penyelamatan ( dive rescue) Ö Ö Ö 3.  Fisika dan fisiologi penyelaman (dive physics and physiology) Ö Ö Ö 5.  Lingkungan penyelaman  ( dive environment) Ö Ö Ö 6.  Teori Dekompresi (decompression  theory and its application) Ö Ö Ö 7.  Regulasi penyelaman ilmiah ( scientific diving regulations) Ö Ö Ö 8.  Perencanaan selam ilmiah  ( scientific dive planning) Ö Ö Ö 9 Metode ilmiah  ( scientific method) Ö Ö Ö 10.  Metode navigasi bawah air (underwater navigation methods) Ö Ö 11. Olah gerak kapal dan menggunakan peralatan navigasi elektronik ( basic small boat handling, and electronic navigation) Ö Ö 12. Supervisi operasi penyelaman  ( supervision of diving operations) Ö Ö 13.  Transek quadrat sampling ( transek  sampling quadrating) Ö Ö Ö 14.  Transek garis ( transecting) Ö Ö Ö 15.  Pemetaan ( mapping) Ö 16.  Fotografi ( photography) Ö Ö Ö 17.  Menandai objek ( tagging) Ö Ö Ö 18.  Inventarisasi ( collecting) Ö 19.  Penanganan biota ( animal handling) Ö 20.  Pengetahuan terhadap biota ( common biota) Ö Ö 21.  Identifikasi organisme ( organism identification) Ö Ö 22.  Tingkah laku ( behavior) Ö Ö 23.  Ekologi ( ecology) Ö Ö 24.  Dapat menandai lokasi penyelaman secara tepat (capable of accurately locating and marking objects and sites) Ö Ö 25. Menggunakan kantong udara untuk mengangkat sampel ( basic use of airbags and airlifts for controlled lifts, excavations and sampling) Ö Ö 26.  Pekerjaan menggunakan tali ( basic rigging and rope work) Ö Ö
Kesesuaian Peraturan Nasional dengan Rekomendasi Internasional
Hasil  analisa  perbandingan  pada  kebijakan/pedoman  internasional,  kemudian  dilanjutkan dengan perbandingan terhadap kebijakan Indonesia. Hasil analisa perbandingan disajikan pada Tabel 2. 26 kompetensi yang ada di dunia internasional kemudian disederhanakan menjadi 11 rekomendasi internasional. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rekomendasi internasional tersebut sebenarnya dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, meski terdapat substansi yang belum ada dan belum sesuai dengan kondisi regulasi Indonesia.
Tabel 2. Implementasi rekomendasi internasional UNESCO mengenai penyelaman ilmiah  di Indonesia
No. Isi Substansi Rekomendasi Internasional (UNESCO) Implementasi Nasional Indonesia Kendala 1. Setiap negara harus memiliki aspek legal terkait standar operasional prosedur penyelaman yang aman PERMENPAR/7/2016 Peraturan yang ada hanya mengatur standar operasional prosedur penyelaman untuk aktivitas selam rekreasi 2. Perlindungan asuransi untuk seseorang yang melakukan aktivitas penyelaman ilmiah PERMENPAR/7/2016 BAB II Bagian C(3.i) Kurang rinci 3. Sertifikat pelatihan penyelaman yang diakui internasional PERMENPAR/7/2016 BAB II Bagian B(3) 4. Kelembagaan Tidak ada 5. Pelatihan dan persyaratan medis penyelam ilmiah PERMENPAR/7/2016 BAB II Bagian B(3) 6. Prosedur pelaporan kecelakaan penyelaman PERMENPAR/7/2016 BAB II Bagian B(3.b) Belum dilaksanakan secara optimal. 7. Komposisi suplai udara Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan NO.KEP 64 PPK/XI/2013 Aturan yang ada tidak menjelaskan secara detail standar minimum komposisi gas terlarut untuk kebutuhan penyelaman 8. Kapal penelitian dan peralatan keselamatan di atas kapal PERMENPAR/7/2016 BAB II Bagian F Kurang rinci, belum dilaksanakan secara optimal 9. Keselamatan PERMENPAR/7/2016 10.  Penyelaman pada kondisi khusus dan ekstrim Tidak ada 11.  Sistem penyelaman selain menggunakan SCUBA Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan NO.KEP 64 PPK/XI/2013 Tidak lengkap
Berdasarkan  substansi  ketentuan  internasional  UNESCO,  masih  terjadi  ketidaksesuaian implementasi  terhadap  aturan  tindakan  mengenai  keselamatan  kerja  penyelaman  ilmiah  yang didalamnya  termasuk  observasi  untuk  ikan  maupun  alat  tangkap  di  dalam  air.  Adapun  beberapa ketidaksesuaian tersebut, yaitu: Pertama , amanat UNESCO menyebutkan bahwa setiap negara harus memiliki aspek legal terkait standar operasional prosedur penyelaman yang aman, mengenai perihal tersebut,  aturan  nasional  Indonesia  yang  ada  saat  ini  adalah  PERMENPAR  RI  No.  7  Tahun  2016. Namun demikian, aturan yang ada sampai saat ini memiliki kekurangan, bahwa aktivitas penelitian ilmiah bawah air yang dilakukan melebihi batasan selam rekreasi sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai standar operasional prosedur selam ilmiah, dikarenakan secara jelas terdapat berbagai perbedaan baik dari aspek tujuan maupun pelaksanaannya.
Kedua, perlindungan asuransi untuk seseorang yang melakukan aktivitas penyelaman ilmiah. Peran asuransi adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan, dimana aktivitas penyelaman ilmiah
termasuk ke dalam aktivitas yang memiliki risiko tinggi ( high risk). Namun pada kenyataannya aturan ini belum sepenuhnya diterapkan di lapangan oleh para pelaku usaha yang memperkerjakan seorang pengumpul  data  bawah  air. Ketiga, sertifikat  pelatihan  penyelaman  yang  diakui  internasional  dan Indonesia  sudah  sesuai,  yakni  mengikuti  standar  pelatihan  dari  WRSTC  dan  CMAS. Keempat, mengenai kelembagaan, sampai saat ini belum ada lembaga nasional Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi  untuk  mengatur  aktivitas  observasi  ikan  maupun  alat  tangkap  dibawah  air.  Hingga  saat  ini, lembaga yang mengatur aktivitas ini yakni diantaranya; mengenai keselamatan penyelaman masuk ke dalam kewenangan Kementerian Pariwisata, mengenai metode pengumpulan data sumberdaya hayati laut masuk ke dalam wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan metode penentuan kerusakan lingkungan perairan masuk ke dalam tugas dan wewenang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Menyikapi hal ini supaya terjadi keteraturan, maka diperlukan kordinasi antar lembaga-lembaga  terkait. Kelima, pelatihan  dan  persyaratan  medis  penyelam  ilmiah  sudah  sesuai dengan  kebijakan internasional yang ada. Keenam, pelaporan kecelakaan pada saat penyelaman dengan tujuan  ilmiah  sudah  sesuai.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  aturan  ini  belum  dilaksanakan  secara optimal oleh para pelaku. Hal ini dikarenakan masih banyaknya para pelaku yang beranggapan bahwa kecelakaan  yang  terjadi  dapat  menurunkan  reputasi  agensi  penyelaman  wisata  yang  dimiliki  oleh korban  kecelakaan. Ketujuh, komposisi  udara  yang  ada  dalam  kebijakan  internasional  yang  ada, mengatur sedemikian rupa. Ketentuan yang ada salah satunya mengacu pada standar US Navy tahun 2016, yang menentukan bahwa komposisi udara yang aman yakni terdiri atas: nitrogen 79%, oksigen 20-21%, karbon dioksida <0,1 %, karbon dioksida 20 ppm, bebas dari air dan partikel padat. Kebijakan nasional  yang  ada  saat  ini,  hanya  menentukan  bahwa  seorang  penyelam  ilmiah  harus  menguasai komposisi gas campuran, akan tetapi tidak mengatur sedemikian rupa ketentuan minimum komposisi gas terlarut, seperti halnya yang diatur oleh kebijakan internasional. Kedelapan, mengenai kapal dan dan peralatan diatas kapal, aturan nasional Indonesia yang ada saat ini menjelaskan bahwa, kapal yang digunakan saat melakukan penyelaman harus sesuai dengan ketentuan umum yang telah diatur oleh Kementerian  Perhubungan.  Aturan  nasional  Indonesia  yang  ada  saat  ini,  kurang  sesuai  dengan kebijakan Internasional yang ada. Komponen perbedaan yang ada yakni pada kapal yang digunakan untuk  penyelaman  wajib  untuk  memiliki  alat decompression  chamber,  sebagai  salah  satu  syarat mengenai fasilitas keselamatan di atas kapal.
Kesesuain selain dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa ketentuan lainnya mengenai keselamatan  penyelaman  dengan  tujuan  ilmiah.  Ketentuan  tersebut  merupakan  pedoman  untuk meminimalisisr kegagalan terhadap aktivitas. Pada bab VI UNESCO Code of Practice for Scientific Diving,  menjelaskan  bahwa  aspek  keselamatan  manusia  saat  melakukan  penelitian  bawah  air merupakan aspek prioritas bagi peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman akan aspek teknis keselamatan untuk penyelaman diberbagai kondisi diperlukan sepenuhnya, yang meliputi perencanaan selam,  metode  penyelaman  dari  pantai,  metode  penyelaman  tali,  dan  metode  selam  mitra,  serta penggunaan alat keselamatan dan lain sebagainya. Mengenai hal tersebut, kebijakan nasional yang ada saat ini telah mengatur aspek tersebut,  akan tetapi aturan yang ada tidak mengatur seperti apa yang ada pada aturan internasional.
Langkah-langkah mengenai pengamatan di dalam air yang aman dibidang perikanan tangkap, yang dijelaskan pada kebijakan internasional meliputi: alat tangkap yang ditarik dengan menggunakan kapal,  jaring  permukaan,  dan  penyelaman  di  daerah  penangkapan  ikan.  Sampai  saat  ini  Indonesia belum  memiliki  kebijakan  yang  mengatur  demikian.  Oleh  karena  itu,  dalam  mengatur  hal  ini, sebaiknya Indonesia mengadopsi kebijakan Internasional yang ada.
Mengenai sistem penyelaman selain dengan menggunakan SCUBA, saat ini Indonesia telah mengatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP 64 PPK/XI/2013. Aturan yang ada saat ini menjelaskan bahwa penyelaman yang dilakukan yakni dengan teknik Sea Surface Breating Apparatus (SSBA) dan penyelaman bel. Kebijakan yang ada, masih belum
sesuai  dengan  kebijakan  internasional  yang  ada,  sehingga  apabila  diperlukan  untuk  merumuskan sebuah kebijakan mengenai hal ini, sebaiknya mengadopsi kebijakan internasional yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan lembaga internasional dan nasional terkait dengan keselamatan dan kecelakaan kerja bawah air masih terjadi kesenjangan. Indonesia mulai mengatur dan mengeluarkan kebijakan nasional dalam  meningkatkan  keselamatan  pekerjaan  dalam  air  yang  di  dalamnya  termasuk  aktivitas penyelaman  untuk  observasi  ikan  dan  alat  tangkap.  Kebijakan  nasional  yang  ada  saat  ini  adalah kebijakan keselamatan kerja pekerjaan bawah air. Namun demikian, beberapa kebijakan yang berlaku belum secara lengkap atau rinci dalam mengatur keselamatan untuk observasi ikan dan alat tangkap. Komponen  regulasi  yaang  belum  diatur  sepenuhnya  adalah  standar  operasional  prosedur  dalam pengumpulan data bawah air dan standar kompetensi. Berdasarkan temuan tersebut, maka Pemerintah Indonesia  disarankan  untuk  melakukan  pembenahan  dalam  kebijakan  nasionalnya  terkait  dengan keselamatan pada aktivitas selam untuk kepentingan ilmiah. Selain itu, disarankan untuk meingkatkan kapasitas kompotensi dari observer serta pembuatan peraturan sebagai payung hukum bagi observer dalam pelaksanaan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[AAUS]. 2016. The American Academy of  Underwater Sciences Standards for Scientific Diving Bungin, B. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media. Group.
[CMAS]. 2000. CMAS Standard For Scientific Diver. Version 2.1
[CMAS]. 2014. Standard Marine Biology Course.
Dharmawirawan, D.A dan Modjo, R. 2012. Identifikasi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Penangkapan  Ikan  Nelayan  Muroami.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Nasional  Vol.  6,  No.  4, Februari 2012.
Eco  Diver  Journalists.  2016.  Saatnya  peduli  keselamatan  saat  menyelam.  Antara  News  [internet].
Diakses  pada:  2017  Maret  3.  Tersedia  pada:  http:  //lampung.antaranews.com/berita/287512/ saatnya-peduli-keselamatan-saat-menyelam.
Endroyo  B.  2009.  Keselamatan  Konstruksi  :  Konsepsi  dan  Regulasi.  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Perencanaan. 11(2): 169-180.
[ESDP]. 2009. Consultation  Document Number 1 : Common Practices for Recognition of European Competency Levels for Scientific Diving at Work.
Kusnanto K, Wabula LR, Purwanto B, Arifin H, & Kurniawati Y. 2020. Safety behaviour and healthy diving: A qualitative study in the traditional diverse fishermen. International Maritime Health, 71(1): 56-61. https://doi.org/10.5603/IMH.2020.0012.
[KKP]. Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan  Nomor 23/Permen-Kp/2016 tentang  Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
[KEMENHUB].  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  33  Tahun  2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air.
[KEMENPAR]. 2016. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi.
[KEMNAKER].  2013.  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  No. KEP 64 PPK/XI/2013 tentang Pedoman Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerjaan Penyelaman Dibawah Air (Underwater Diving Work).
[KEMNAKER].  2016.  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  638  Tahun 2016  tentang  Penetapan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  Kategori  Aktivitas Profesional,  Ilmiah  dan  Teknis  Golongan  Pokok  Aktivitas  Profesional,  Ilmiah  dan  Teknis Lainnya Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Purwangka F, Wisudo SH, Iskandar BH, Haluan J. 2013. Identifikasi Potensi Bahaya dan Teknologi Keselamatan  Kerja  pada  Perikanan  Payang  di  Palabuhanratu,  Jawa  Barat.  Jurnal  Kelautan Nasional. 8(2): 60-72.
[RSTC].  2001.  MINIMUM  COURSE  CONTENT  FOR  INTRODUCTORY  SCUBA  EXPERIENCES. Jacksonville, USA.
Sangadji  EM  dan  Sopiah.  2010.  Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Praktis  Dalam  Penelitian. Yogyakarta (ID) : ANDI.
Soetami dalam Endroyo B. 2009. Keselamatan Konstruksi : Konsepsi dan Regulasi. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan. 11(2): 169-180.
Suharjo B dan Arifin M. [Tahun tidak diketahui].  Analisa Risiko Dan Implementasi Metode Hirarc (Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control) Pada Satuan Penyelam Di Dislambair Koarmatim.
Suma’mur dalam Endroyo B. 2009. Keselamatan Konstruksi : Konsepsi dan Regulasi. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan. 11(2): 169-180.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
[UNESCO]. 1988. Code of Practice for Scientific Diving.
US Navy. 2016. US Navy DivingManual. Washington, D.C. USA.