## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)
Volume 11, No. 2, Tahun 2023 https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx

## Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Received: 24 September 2023; Revised: 06 Oktober 2023; Accepted: 10 Oktober 2023

## Abstrak
Penelitian ini mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik yang bertujuan untuk menilai  praktek  pengelolaan  keuangan  yang  bersumber  dari  APBN  berdasarkan  ISAK  35.  Pada penelitian  ini  peneliti menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kuantitatif,  dengan  menggunakan teknik pengumpulan data yaitu survei, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada informan Partai  Gerindra.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa,  Partai  Gerindra  dalam  mengelola keuangannya sudah dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

## Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Keuangan

## Abstract
This research is about the financial accountability and transparency of political parties and aims to assess financial management  practices  sourced  from  the  APBN  based  on  ISAK  35.  In  this  research,  the  researcher  used quantitative  descriptive  research  methods,  using  data  collection  techniques,  namely  surveys,  interviews,  and documentation carried out on Parati informants. Gerindra. The results of this research show that the Gerindra Party has been accountable and transparent.
Keywords: Accountability, Transparency, Finance
Ndout a,1* , Sopanah a2 , Dewi a3 a Universitas Widyagama Malang, Negara Republik Indonesia
1 ahmadndout144@gmail.com*
* korespondensi penulis

## Ndout, Sopanah, Dewi

## PENDAHULUAN
Dierah  demokrasi  yang  menjamin  kebebasan  publik  untuk  berserikat,  berpendapatan merupakan sebuah progresifitas yang patut dipertahankan, kemunculan organisasi-organisasi nirlaba merupakan imbas dari adanya keterbukaan kran demokrasi yang  mempunyai peran penting dalam membangun  dan  menata  tatanan  berbangsa  dan  bernegara(Amer  2017).  Entitas  nirlaba  yang berkembang  pesat  dierah  demokrasi  menjadikannya  sebagai  sektor  yang  amat  berpengaruh  dalam kontribusinya  membangun  Bangsa  dan  Negara(Asrini  2023).  Organisasi  nirlaba  dalam  proses kinerjanya tidak berorientasi pada keuntungan untuk mengakumulasikan modal, sehingga di setiap organisasi  nirlaba  dalam  menggerakkan  roda  organisasinya  mengandalkan  dukungan  dana  yang bersumber  dari  sumbangan  masyarakat,  Pemerintah  lewat  APBN/APBD,  lembaga-lembaga  donator lainnya ( Ana Sopanah et al. 2023). Hal ini selaras dengan ISAK Nomor 35 yang menjelaskan bahwa entitas  nirlaba  adalah  entitas  yang  berorientasi  dalam  bidang  pelayanan  masyarakat  bukan  untuk mencari laba(Efrida Sari Ramayani, Nurlaila, and Sudiarti 2023). Artinya di setiap entitas nirlaba baik yang  di  kelolah  pemerintah  maupun  swasta  mempunyai  visi  yang  sama,  yaitu  untuk  melayani, mengayomi  seluruh  lapisan  masyarakat  sebagai  objek  dalam  orientasi  entitas  nirlaba(Elfadarayanti 2021).
Dari  sekian  banyaknya  entitas  nirlaba  di  Indonesia  salah  satu  yang  sangat  berpengaruh  di hampir  semua  lini  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  partai  politik  (Zamzam  et  al.  2021). Selain  sebagai  pilar  demokrasi  partai  politik  juga  hadir  sebagai  perantara  atau  penyambung  lidah antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  partai  politik  di  pasal  1  ayat  (1) menyatakan  bahwa  partai  politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945(Natasyah 2019). Partai politik yang juga dikenal sebagai  organisasi  kader,  amat  besar  tanggung  jawabnya  untuk  menjalankan  tugasnya  dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, oleh sebab itu dukungan keuangan merupakan hal urgen bagi partai  politik  agar  dapat  menjalankan  tugasnya  sebagai  organisasi  pengabdi  untuk  bangsa  dan negara(Dahlia, Nurhidayah, and Listiawati 2019).
Fenomena terkait skandal korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai politik baik yang berada  dipemerintah  eksekutif  maupun  legislatif,  ditingkat  pusat  maupun  daerah  menginterpretasi publik bahwa partai politik adalah lumbung perusak bangsa dan negara(Juniar 2021). Hal ini selaras dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat ada 397 pejabat politik yang terjerat skandal  korupsi  sejak  tahun  2004  hingga  mei  2020(Dewa  Rumphas  2016).  Sedangkan  Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian ada 253  kepala  daerah  dan  503  anggota  DPR/DPRD  yang  menjadi  tersangka  korupsi  dan  menimbulkan kerugian  negara  sebesar  Rp  5,29  triliun(Ruhadi  2021).  Kondisi-kondisi  ini  disebabkan  karena  partai politik membutuhkan dana yang sangat besar untuk melakukan aktifitas-aktisitasnya, sehingga para tokoh-tokoh partai politik yang mempunyai jabatan publik tersebut melakukan tindak penggelapan dana.  Hal  ini  juga  disebabkan  oleh  minimnya  akuntabilitas  dan  transparansi  organisasi  sehingga

## Ndout, Sopanah, Dewi
berdampak pada kurangnya pengawasan publik dan tingginya kecenderungan dalam mementingkan kepentingan  kolega  atau  golongan  tertentu  dan  bukan  lagi  kepentingan  masyarakat  dan negara(Rafiansyah, Aisyah, and Satrio 2022).
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011  mengatakan bahwa terdapat tiga jenis sumber keuangan partai yaitu; iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum  dan  bantuan  keuangan  dari  APBN/APBD(Rakia  2021).  Namun  pada  kenyataannya  partai politik masih saja mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana, kondisi ini terbukti dengan adanya Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  yang  masih  marak  terjadi.  Hal  demikian  menujukan  bahwa  tidak cukup  mengatasi  korupsi  dengan  memberi  bantuan  dana,  melainkan  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat  untuk  mengawal  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  dan  transparansi  pengelolah keuangan partai secara benar(Marbun 2022). Hal ini selaras dengan perintah Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2011  yang  mewajibkan  setiap  entitas  nirlaba  yang  memperoleh  bantuan  keuangan  dari APBN/APBD wajib melaporkan laporan pertangung jawabannya kepada KPK dan Interpretasi Standar Akuntansi  Keuangan  Nomor  35  (ISAK  Nomor  35)  sebagai  pedoman  dalam  Menyusun  laporan keuangan entitas nirlaba(Maulana and Rahmat 2021).
Dalam  ISAK  Nomor  35  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  atau  dalam  kata  lain pertanggungjawaban  atas  keuangan  yang  dikelola  oleh  suatu  entitas  publik  harus  dilakukan  secara transparan  dan  akuntabel.  Maka  indikator  untuk  melihat  tingkat  akuntabilitasnya  adalah  dengan adanya pencatatan sampai dengan pelaporan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Ratna et  al.  2023)  yang  menjelaskan  bahwa  pertanggungjawaban  keuangan  terdiri  dari  pencatatan  dan pelaporan.  Pencatatan  sendiri  terdiri  dari  pencatatan  atas  semua  transaksi  penerimaan,  memelihara bukti  atas  transaksi  penerimaan,  melakukan  pencatatan  atas  semua  transaksi  yang  pengeluaran, melakukan  pembukuan  atas  semua  transaksi  keuangan.  Sedangkan  dalam  ISAK  Nomor  35 menjelaskan  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  meliputi  laporan  posisi  keuangan,  laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan(Maulana  and  Rahmat  2021).  Artinya  dalam  bentuk  akuntabilitas  keuangan  partai  politik harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selaras dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sukran, Rajindra, and Yusuf 2020) menemukan bahwasanya secara procedural partai politik telah mempertanggungjawabkan keuangan tersebut pada pemerintah dan telah diaudit oleh BPK,  kemudian  secara  transparansi  partai  sudah  melakukan  secara  maksimal  dengan  melaporkan kepada pemerintah dan masyarakat, namun secara keuangan masih belum akuntabel. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abadi 2020) pun menemukan hasil yang sama yaitu akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik masih rendah. Bukti lainnya menurut (Juliestar 2018) dalam hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  dan  transparansi  keuangan  partai  politik belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dana bantuan partai politik yang  tidak  sesuai  dengan  fungsinya  dan  penggunaan  dana  parpol  sangat  tertutup  kepada  publik. Pertanggungjawaban  Partai  politik  malah  banyak  digunakan  untuk  operasional  partai  politik, operasional  kantor  saja,  padahal  seharusnya  dana  tersebut  digunakan  untuk  perekrutan  kader, pendidikan politik dimasyarakat dan sosialisasi politik(Nurimansyah and Ariyani 2020).

## Ndout, Sopanah, Dewi
Hal-hal  terkait  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  partai  politik  ini  yang  kemudian memantik peneliti untuk melakukan penelitian di partai politik Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya  (Gerindra)  yang  menjadi  salah  satu  partai  dengan  elektabilitas  tertinggi  kedua  di  Indonesia setelah PDI Perjuangan berdasarkan hasil survey yang dilakukan CPCS( Lailatul Khadri et al. 2022). Kemudian  pada  Pemilu  2014  perolehan  suara  Gerindra  meningkat  menjadi  14,75  juta  suara,  atau 11,81% dari 124,88 juta suara sah nasional. Perolehan suara tersebut merupakan yang terbesar ketiga setelah PDI Perjuangan (18,96%) dan Partai Golkar (14,75%). Wakil Gerindra di DPR pada 2014 pun bertambah  menjadi  73  orang.  Berikutnya  pada  Pemilu  2019  perolehan  suara  Gerindra  kembali meningkat  menjadi  17,23  juta,  atau  12,31%  dari  129,97  juta  suara  sah  nasional  (Siahaan,  2019).    Hal tersebut  akan  berpengaruh  terhadap  bersarnya  bantuan  keuangan  dari  pemerintah  kepada  partai politik tersebut. Dari penjelasan tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan judul “Analisi Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

## METODE (Level 1)

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Metode  deskriptif kuantitatif digunakan karena metode ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif (Prasko, Bambang Sutomo, Bedjo Santoso 2016).

## Lokasi Penelitian
DPP Partai Gerindra yang berlokasi di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei, wawancara dan dokumentasi. Survei  Margono  (2005),  Survei  ialah  pengamatan/penyeledikan  yang  kritis  untuk  mendapatkan keterangan  yang  terang  dan  baik  terhadap  suatu  persoalan  tertentu  dan  di  dalam  suatu  daerah tertentu.  Wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  antara  dua  orang  yang  melibatkan  seseorang yang ingin  memperoleh  informasi  dari  orang  lain  dengan  mengajukan  pertanyaan,  berdasarkan  tujuan tertentu.  Wawancara  dilakukan  langsung  dilokasi  penelitian  dengan  memanfaatkan  informasi  yang ada.  Dan  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  mempelajari  catatan-catatan mengenai data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu  suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

## Ndout, Sopanah, Dewi

## PEMBAHASAN (Level 1)
Pada penelitian ini, terdapat tiga informan yang merupakan pengurus Partai Gerindra yang dipilih dan masih aktif dalam seluruh rangkaian agenda-agenda kepartaian, sehingga dari informan tersebut  amat  banyak  mengetahui  tentangan  akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan  partai  itu sendiri. Tiga informan tersebut antara lain Sarifudin, Zulkifli dan Hesti, untuk selanjutnya peneliti akan menyebutkan  dalam  bentuk  inisial  nama  informan.  Jika  disusun  dalam  bentuk  tabel  akan  menjadi sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Informan No. Nama Status 1. S Pengurus Gerindra 2. Z Pengurus Gerindra 3. H Pengurus Gerindra

## Sumber:Data diolah peneliti 2023

## Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  dari  Pengurus  Partai  Gerakan Indonesia  Raya  maka  peneliti  mendapatkan  poin  penting  tentang  kesadaran  akan  akuntabilitas keuangan  partai  mereka  mengenai  urgensi  akuntabilitas  khususnya  keuangan  partai  politik  dari informan;
“Kami dipartai kan mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah maupun masyrakat, sehingga kami juga harus mempertanggungjawabkan kepada publik.” (S, 16 -09-2023)
“Setiap partai politik itu pasti memperoleh keuangan dari publik, dikami pun begitu, sehingga alangkah bijaknya  ketika  kita  mempertanggungjawabkan  kepada  mereka  dan  itu  kami  lakukan  bukan  sekedar  kata-kata saja”(Z, 09 -16 -2023)
“ini kan uang publik, maka wajib untuk kita pertanggunjawabkan kepada semuanya” (H 16 -09-2023) Dari  cuplikan  diatas  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwasannya  para  informan  dari  pengrus Partai Gerakan Indonesia Raya secara umum sangat menyadari bahwa betapa pentingnya melakukan akuntabilitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, hal ini karena agar mendapat kepercayaan publik. Dari kutipan serta penjelasan diatas, jika digambarkan dalam berbentuk tabel akan berbentuk sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar Informan No Cuplikan Informan Urgensi Pernyataan Makna 1. “Kami dipartai kan mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah maupun masyrakat, sehingga kami juga harus (S, 16-09- 2023) “kesadaran atas kewajiban mempertanggungjawabkan keuangan publik” Informan S sangat menyadari tentang

## Ndout, Sopanah, Dewi
mempertanggungjawabkan kepada publik.” pentingnya akuntabilitas 2 “Setiap partai politik itu pasti memperoleh keuangan dari publik, dikami pun begitu, sehingga alangkah bijaknya ketika kita mempertanggungjawabkan kepada mereka dan itu kami lakukan bukan sekedar kata-kata saja (Z, 09 -16 -2023) “pertanggungjawaban bentuk dari kebijaksanaan” Informan Z sangat memahami urgensi akuntabilitas keuangan partai 3. “ini kan uang publik, maka wajib untuk kita pertanggunjawabkan kepada semuanya” (H 16-09- 2023) Kesadaran yang tinggi akan kewajiban pengelolaan uang publik Informan H sangat menyadari kewajibannya kepada publik
Sumber: Data diolah peneliti 2023

## Bentuk Akuntabilitas Keuangan Partai Gerindra
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti mendapatkan poin  penting  tentang  pengetahuan  informan  mengenai  bentuk  akuntabilitas  khususnya  keuangan partai politik dari informan;
“Bentuknya itu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh bendahara” (S, 16 -09-2023)
“bentuk akuntabilitasnya dibuatkan laporan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran” (Z, 09 -16 -2023)
“bentuknya itu dibuatkan laporan pertenggunjawaban keuangan” (H 16-09-2023)
Bila  dilihat  dari  cuplikan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  para  informan  dari  Partai Gerakan Indonesia Raya, yang secara umum sangat mengetahui  bentuk dari pada akuntabilitas partai Gerakan  Indonesia  Raya.  .  Dari  kutipan  serta  penjelasan  diatas,  jika  digambarkan  dalam  berbentuk tabel akan berbentuk sebagai berikut:
Tabel 3.
Pengetahuan Informan Tentang Bentuk Akuntabilitas Partai Gerakan Indonesia raya
No Cuplikan Informan Pengetahuan Makna 1. “Bentuknya itu laporan keuangan yang biasanya (S, 16-09- 2023) “laporan keuangan” Informan S sangat mengetahui bentuk akuntabilitas

## Ndout, Sopanah, Dewi
dibuat oleh bendahara” (S, 16- 09-2023)
2 “bentuk akuntabilitasnya dibuatkan laporan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran” (Z, 09 -16 - 2023) (Z, 09 -16 -2023) “laporan keuangan perihal pemasukan dan pengeluaran” Informan Z sangat mengetahui bentuk akuntabilitas dari partai Gerakan Indonesia Raya 3. “bentuknya itu dibuatkan laporan pertenggunjawaban keuangan” (H 16-09-2023) (H 16-09- 2023) Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Informan H sangat mengetahui bentuk akuntabilitas partai Gerakan Indonesia
Raya
Sumber: Data diolah peneliti 2023

## Transparansi Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dari pengurus partai Gerakan Indonesia Raya, maka peneliti mendapatkan poin urgen yang berkaitan dengan pengetahuan informan tentang transparansi keuangan partai politik Gerakan Indonesia Raya:
“berbicara transparansi artinya berbicara tentang keterbukan akses, kemudahan yang berkaitan dengan keuangan partai,itu aja” (S, 16 -09-2023)
“Transparansi itu kan  keterbukaan secara  terang benderang ataupun secara menyeluruh” (S, 16 -09- 2023)
“Transparansi itu adalah keterbukaan informasi kepada publik atau stakeholder” (Z 16 -09-2023)
Dari  cuplikan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  para  informan  dari  pengrus Partai Gerakan Indonesia Raya secara umum sangat memahami tentang transparansi keuangan partai politik  Gerakan  Indonesia  Raya.  Jika  dilihat  dari  kutipan  serta  penjelasan  diatas,  maka  bilah digambarkan dalam berbentuk tabel akan terbentuk sebagai berikut:
Tabel 4.

## Urgensi Pernyataan Informan Tentang Transparansi
No Cuplikan Informan Urgensi Pernyataan Makna 1. “berbicara transparansi artinya berbicara tentang keterbukan akses, kemudahan yang berkaitan dengan keuangan partai,itu aja” (S, 16-09- 2023) “keterbukaan akses” Informan S sangat memahami tentang transparansi 2 “Transparansi itu kan keterbukaan secara terang benderang ataupun secara menyeluruh” (Z, 16-09- 2023) “keterbukaan secara menyeluruh” Informan Z sangat memahami akuntabilitas keuangan partai

## Ndout, Sopanah, Dewi
3. “Transparansi itu adalah keterbukaan informasi kepada publik atau stakeholder” (Z 16-09- 2023) Keterbukaan informasi kepada publik (stakeholder) Informan TB sangat memahami akuntabilitas keuangan partai
politik
Sumber: Data diolah peneliti 2023

## Bentuk Transparansi Keuangan Partai Gerindra
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  yang  terpilih  maka  peneliti mendapatkan  poin  penting  tentang  bentuk  transparansi  dari  pertanggungjawaban  keuangan  partai Gerakan Indonesia Raya:
“kami telah melaporkan kepada pemerintah, kemudian bisa dicek di website kami” (S, 16 -09-2023) “informasi bisa didapat dari webside Gerindra, maupun sumber - sumber lain seperti dikesbampol” (Z, 16 - 09-2023)
“bentuk transparansinya itu masyrakat bisa mengecek di website kami dan itu ada” (H, 16 -09-2023)
Dari cuplikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para informan dari pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya secara umum sangat mengetahui bentuk dari transparansi keuangan partai  politik  itu  sendri.  Jika  dilihat  dari  kutipan  serta  penjelasan  diatas,  maka  bilah  digambarkan dalam berbentuk tabel akan terbentuk sebagai berikut:
Tabel 5. Bentuk Transparansi Partai Gerindra No Cuplikan Informan Bentuk Transparansi Makna 1. "“kami telah melaporkan kepada pemerintah, kemudian bisa dicek di website kami” (S, 16-09- 2023) “keterbukaan akses di wesite Gerindra” Informan S sangat mengetahui tentang akuntabilitas keuangan partai Gerindra 2 “informasi bisa didapat dari webside Gerindra, maupun sumber-sumber lain seperti dikesbampol” (Z, 16-09- 2023) “keterbukaan secara menyeluruh” Informan Z sangat mengetahui akuntabilitas keuangan partai Gerindra 3. “bentuk transparansinya itu masyrakat bisa mengecek di website kami dan itu ada” (H, 16-09- 2023) Bisa diakses oleh publik (stakeholder) di wesite Gerindra Informan H sangat memahami dan mengetahui akuntabilitas keuangan partai politik
Sumber: Data diolah peneliti 2023

## KESIMPULAN (Level 1)
Berdasarkan hasil penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan Partai Gerindra, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  bahwa  Partai  Gerindra  telah  mempertanggungjawabkan

## Ndout, Sopanah, Dewi
keuangannya  dalam  bentuk  laporan  keuangan,  namun  belum  mengacu  pada  ISAK  No.  35.  Partai Gerindra dalam mengelolah keuangan yang bersumber dari APBN sudah dilakukan secara transparan. Laporan keuangan yang disajikan oleh Partai Gerindra meliputi  Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan saat ini sudah berlaku Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  (ISAK)  Nomor  35  sebagai  ganti  atas  PSAK  45.  Yang didalamnya  memuat  tentang  laporan  posisi  keuangan,  laporan  penghasilan  komprehensif,  laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## Daftar Pustaka
Abadi,  Songga  Aurora.  2020.  “Pertanggungjawaban  Keuangan  Partai  Politik  Yang  Bersumber  Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4(2): 328. Amer, Nabih. 2017. “Perspektif Negara Hukum : Analysis Dissemination of Community Organizations In The Perspective Legal Countries.” Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo 15(1): 1 –
15.
Dewa  Rumphas,  Nasrullah,  Nurlisna,  Evi  Oktarina.  2016.  “ PRO  KONTRA  PENCABUTAN  HAK MENDUDUKI  JABATAN  PUBLIK  BAGI  PELAKU  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI INDONESIA .” 85: 1– 23.
Dahlia,  Dahlia,  Nurhidayah  Nurhidayah,  and  Nurul  Listiawati.  2019.  “Analisis  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Laporan  Keuangan  Partai  Politik  (Studi  Kasus  Pada  Masyarakat  Kecamatan Banggae Kabupaten Majene).” Sebatik 23(2): 292 – 300.
Efrida  Sari  Ramayani,  Siahaan,  Nurlaila,  and  Sri  Sudiarti.  2023.  “Analisis  Penerapan  Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan ISAK No . 35 Pada Masjid Di Kota Medan.” Management Studies and Entrepreneurship Journal 4(35): 5196 – 5206. http://journal.yrpipku.com/index.php/msej. Elfadarayanti,  Esmeralda.  2021.  “Penyusunan  Laporan  Keuangan  Berdasarkan  Isak  35  Pada  Masjid Agung Khairullah.” JAKA Akuntansi, Kauangan dan Auditing 2(1): 38 – 54. Ruhadi, Giri Harto Wiratomo . 2021. “ Building the Character and Thought Structure of Political Actors based on Pancasila Politics .” 4(Wdpuns): 152– 59.
Jaya,  Sumber,  and  Muaro  Jambi.  2023.  “Pelatihan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Organisasi  Non Profit Di Desa.” 7(2): 324– 32.
Juliestar,  Mayki  Ayu.  2018.  “Pengungkapan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Partai  Sebagai  Dasar
Good Political Party Governance.” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9): 1689 – 99. Juniar, Afif. 2021. “Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik.” Jurnal Politikom Indonesiana 6(1): 17 – 39.
Marbun,  Rocky.  2022.  “Konferensi  Pers  Dan  Operasi  Tangkap  Tangan  Sebagai  Dominasi  Simbolik:
Membongkar  Kesesatan  Berpikir  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana.” Jurnal  Ius  Constituendum 7(1): 1.
Maulana, Iqbal Subhan, and Mujibur Rahmat. 2021. “Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.” JAFA Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing 3(2): 63 – 75.
Prasko,  Bambang  Sutomo,  Bedjo  Santoso.  2016.  “PENYULUHAN  METODE  AUDIO  VISUAL  DAN DEMONSTRASI  TERHADAP  PENGETAHUAN  MENYIKAT  GIGI  PADA  ANAK  SEKOLAH DASAR Prasko 1 , Bambang Sutomo 2 , Bedjo Santoso 3.” 03(2): 1– 5.
Natasyah,  Oka  Counstanta.  2019.  “Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  DPD  Partai Golkar  Kota  Surabaya  Terhadap  Pengelolaan  Bantuan  Keuangan  Partai  Politik.” Jurnal  Politik Muda 7(3): 93 – 107.

## Ndout, Sopanah, Dewi
Negara,  Jurnal  Administrasi  et  al.  2023.  “Peranan  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.” 1(1): 25– 33.
Nurimansyah,  Muwaffiq,  and  R  Misriah  Ariyani.  2020.  “Implementasi  Good  Governance  Dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik Menuju Democracy Maturation.” Jurnal Economic Resource 2(2): 114 – 27.
Perjuangan, Indonesia et al. 2022. “Problems of Political Institution Indonesian Democracy Party of the
Struggle (Pdi-p) in West Sumatra Province 2019- 2022 Period.” 1(2): 37– 44.
Rafiansyah,  R,  S  Aisyah,  and  T  Satrio.  2022.  “Hubungan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Sektor Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Pemerintahan.” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah … 1(8): 2575 – 79. http://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/601%0Ahttp://www.ulilalbabinsti tute.com/index.php/JIM/article/download/601/500.
Rakia,  A.  Sakti  R.  S.  2021.  “Perkembangan  Dan  Urgensi  Instrumen  Hukum  Administrasi  Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid- 19.” SIGn Jurnal Hukum 2(2): 157 – 73.
Siahaan,  Jerico,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  and  Universitas  Udayana.  2019.  “75604 -889-223786-1-10- 20210715 (2).” (2): 60– 68.
Sukran, Rajindra, and  Dicky Yusuf. 2020. “Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi  Sulawesi  Tengah  An  Analysis  of  Quality  of  Central  Sulawesi  Government  Financial Report.” Jurnal Kolaboratif Sains 03(08): 421 – 29.
Syifa, Syifaatuz Zadida Ilyas, Ana Sopanah, Dwi Anggarani, and Khojanah Hasan. 2023. “Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku.” Owner 7(3): 1999 – 2009.
Zamzam, Irfan et al. 2021. “Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Maluku Utara.”
Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2(2): 01 – 011.