A. Pendahuluan

## 1.  Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional ( nation bulding) Indonesia didasarkan pada kebhinekaan. Konsensus-konsensus pendiri bangsa menghasilkan rumusan asas-asas yang mencerminkan multi dimensi dalam kehidupan  berbangsa.  Identitas  dan  sifat yang terbentuk adalah multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghormati spectrum luas  dari  kebudayaan,  agama,  komunitas etnis,  dan  kelompok-kelompok  lain  yang
hidup bersama dalam sebuah masyarakat 1 yang dinaungi oleh sebuah Negara yang berasaskan satu.
Indonesia, dengan heterogensi budaya, agama,  etnis  dan  suku  memang  secara kodrati tidak dikehendaki untuk menjadi negara  yang  monokultur,  walaupun dalam tindak tanduknya sampai sekarang masih banyak yang memperjuangkan untuk menjadi monokulturalisme dengan
1 David Tuller, Reporting Divesity Manual, (London: Media  Devsity  Institute  and  European  Union,  2002). H.142.

## HEgEMONI PLURALITAS HUKUM TERHADAP UU NO. 01 TAHUN 1974

## (Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)

## Mohsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan silamohsi@gmail.com
Abstract
Legal plurality is an indisputable part of the concept of Indonesian statehood, including the construction of marriage law. The pluralism of marriage law in Law No. 01 of 1974 is proof that the marriage law adhered to in the Indonesian legal system still refers to the pluralism and diversity system. This research will examine the plurality of marriage law from the legality aspect which has implications for its legal status, between imperative and facultative. This study uses a statute approach with an emphasis on the concept of law and legal legislation. This research concludes that the plurality of kwainan law in Law Number 01 of 1974 is a necessity in a multicultural country, because the existence of this law aims to accommodate and integrate existing laws on this Bhineka earth.
Keywords : plurality of marriage law, law No.01 1974, supremacy and legality
Abstrak
Pluralitas hukum merupakan bagian yang tak terbantahkan dalam konsep kenegaraan Indonesia, termasuk  konstruksi  hukum  perkawinan.  Pluralisme  hukum  perkawinan  dalam  Undang- Undang Nomor 01 Tahun 1974 merupakan bukti bahwa hukum perkawinan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia masih mengacu pada sistem pluralisme dan keberagaman. Penelitian ini akan mengkaji pluralitas hukum perkawinan dari aspek legalitas yang berimplikasi pada status  hukumnya,  antara  imperatif  dan  fakultatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan statuta dengan penekanan pada konsep hukum dan perundang-undangan hukum. Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pluralitas  hukum  perkawinan  dalam  Undang-Undang Nomor  01  Tahun  1974  merupakan  kebutuhan  dalam  suatu  negara  multikultural,  karena keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menampung dan mengintegrasikan hukum- hukum yang ada di bumi Bhineka ini.
Kata Kunci : pluralitas hukum perkawinan, UUP No.1 1974, supremasi dan legalitas hukum
menggunakan media-media yang lumayan ampuh  dan  dominan,  seperti  meng- gunakan  sarana  politik  praktis,  politisasi etnis,  juga  politisasi  agama  (Budheisme, Kristinisisme,  Hinduisme,  Islamisme  dan Isme-Isme lainnya). 2
Pengaruh  bangunan  bangsa  yang multikulturalisme  ini  tidaklah  sedikit, yakni berkonsekuensi pada segala kehidu- pan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk pada komposisi hukum. Komposisi hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia harus berdasarkan pada ideologi bangsa  tersebut,  termasuk  dalam  hal ini  undang-undang  hukum  Perkawinan No  01  tahun  1974,  yang  kemunculannya memang banyak hal yang mengiringinya, baik  persoalan  politik,  agama  dan  lain sebagainya.
Secara  historis,  lahirmya  UU  No  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  sarat dengan dinamika politik. 3 Unsur politis yang paling tampak adalah adanya upaya untuk mengakhiri paham pluralitas hukum yang sudah hidup dan mengkarakter di  Indonesia.  Meskipun  sudah  berhasil menjadi sebuah konsesnsus. Tetapi dalam perjalannya masih menyisakan banyak persoalan,  dimana  pluralitas  hukum terus  mengemuka,  bahkan  dengan  pola yang baru. Tantangan pluralitas hukum perkawinan ini bukan tanpa alasan, selain alasan  multikulturalisme,  juga  factor
2 Gerakan-gerakan  yang  ditimbulkan  dari  misi monokulturalisme ini bukan tanpa dasar, apalagi sejak reformasi dan tampuk kepemimpnan dipegang oleh BJ. Habibie banyak gagasan yang tereksprsi, termasuk UU Politik  dan  keormasan  yang  salah  satu  isi  pentingnya adalah pemberian kebebsana politik yang lebih luas bagi  seluruh  bangsa,  termasuk  penggunaan  agama sebagai asas organisasi masa dan partai politik, alih-alih aturan tersebut terkesan memang sangat menjunjung tinggi multikulturalisme. Tetapi, kenyataan di lapangan undang-undang tersebut menjadi pisau bagi para pejuang monokulturalisme untuk memperkuat misinya, dengan menggunakan sarana politik praktis dan semacamnya.
3 Abd  Shomad, Hukum Islam Penormaan Prisip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012). H.257.
kuatnya masyarakat Indonesia terhadap norma lokalitas dan norma agama. Kekuatan norma agama menuntut adanya aturan hukum yang berbasis agama. Lahirnya  KHI  (Kompilasi   Hukum Islam)  membuat  hukum  materiil perkawinan menjadi ganda, meskipun KHI merupakan complementary dan menjadi pedoman bagi hakim di peradilan agama 4 . Wajah  hukum  materiil  yang  ganda  ini menjadikan pluralitas hukum tidak berhasil ditiadakan.
Adanya  dua  hukum  materiil  (hukum nasioanal  dan  hukum  Islam)  menjadikan hukum islam bukan hanya diakui keberadaannya,  tetapi  secara  definitif telah menjadi bagian hukum nasional. 5

## 2.  Rumusan Masalah
Penelitian  ini  akan  fokus  pada beberapa pertanyaan berikut. pertama : bagaimana  tantangan  unifikasi  hukum perkawinan  Indonesia. Kedua :  bagaimana sepak terjang atau tindak tanduk Undang- Undang  No  01  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Ketiga: Bagaimana hegemoni pluralitas hukum terhadap supremasi UU Perkawinan.

## 3.  Teori Penelitian
Ada beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini. pertama teori pluralitas hukum,  dalam  pengertianya  pluralitas hukum adalah kondisi hukum yang terdapat dua atau lebih sistem hukum yang terdapat dalam suatu realitas sosial atau kehidupan sosial. 6 Kedua; Teori supremasi
4 Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014). H.1. 5 Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Lkis, 2001). H.87.
6 Admin Hukum Online, "Pluralisme Hukum Harus Diakui",  Hukum  Online.com,  (tulisan  hukum  obline. com tolong dimiringkan), diakses melalui https://www. hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme- hukum. Diakses 02 Februari 2021.
hukum yang dalam pengertiannya adalah upaya penegakan hukum dan mencoba memposisikan hukum pada tingkatan tertinggi dalam sebuah Negara. Ketiga ; konstitusi  Islam.  Pengertian  konstitusi Islam merupakan segala etentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dalam  persepektif  Islam.  Ketiga  teori  di atas menjadi salah satu pisau analisis dalam membaca dan menganalisa topic penelitian ini. teori-teori ini bertujuan untuk menghasilkan jawaban kontekstual dan maslahah .

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach yaitu mengkaji hukum secara normatif doctrinal, dengan menitikberatkan pada sistem perundang- undangan  di  Indonesia.  Penelitian  ini mencoba untuk memberikan deskripsi atas bentuk pluralitas hukum perkawinan Indonesia.  Menelaah  sejauh  mana semangat keadilan dan kedayagunaan hukum  perkawinan  dalam  bingkai multikulturalisme dan keberagaman Indonesia.
C. Pembahasan 1. Tantangan Unifikasi Hukum Perkawinan Indonesia
Hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia berdasar atau bersumber dari tiga  sumber,  yaitu  hukum  Adat,  Barat, dan Islam. ketiganya ikut andil dalam awal  perumusan  hukum  Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika membuka  undang-undang,  termasuk hukum  perkawinan,  didalamnya  masih sangat rentan menemukan ketiga ciri tersebut  walaupun  tidak  secara  eksplisit. Selain  itu,  terbentuknya  sebuah  hukum di negara Demokrasi seperti Indonesia memang tidak seperti hukum negara yang  berasaskan  monarkhi  dan  teokrasi, hukum selalu disandingkan dengan politik
dan kehendak dari badan atau legislator sebagai representasi dari rakyat untuk merumuskan  hukum  itu  sendiri,  yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  oleh  karenanya  kecendrungan- kecendrungan partai politik sangat mungkin ditemukan dalam perumusan hukum  perkawinan,  apalagi  tendensi politik yang dipakai adalah identitas agama, etnis dan bentuk kesukuan lainnya. Hubungan politik dan hukum bisa didasarkan pada pandangan das sollen (keharusan  dan  keinginan),  bisa  pula menurut pandangan das sein (kenyataan), bisa saja keterpaduan antara keduanya. 7 Keduanya akan menjadi bagian yang tidak pernah hilang dalam perumusan hukum islam dalam menghegemoni keteraturan dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Kenyataan hukum Indonesia masih bisa dipetakan dan masih bisa dilacak, bahwa sumbernya sangat beragam dan kompleks. Pakar hukum mengiriskan bahwa rujukan hukum masih bersandar pada hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. dan sampai sekarang masih tetap menjadi peluang diskursus yang terus mengemuka diruang parlemen  maupun  di  ranah  akademik, sehingga sumber-sumber tersebut tampak memang sulit untuk dibubarkan dari kenyataan hukum di Indonesia. Kenyatan produk hukum sangat rentan sekali tidak sesuai ekspektasi bangsa.  Pembahasan  produk  hukum masih tersandera oleh pihak-pihak yang sedang berkepentingan secara politik dan kepartaian.  Para  legislator  masih  belum sepenuhnya menunjukkan idealismenya untuk merumuskan hukum yang betul- betul mengandung semangat keadilan dan kemaslahatan. Oposisi dan pendukung masih tampak bergulat hanya untuk membela dan saling menjatuhkan satu
7 Mahfud  MD,  Tolak  –Tarik  Antara  hukum  dan Politik Sebagai fakta (Peng) dalam Daniel S Lev, Hukum dan Politik Indonesia Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 2014), tanpa halaman.
dengan  lainnya,  sehingga  kepentingan rakyat masih “jauh panggang dari api”.
Walaupun  kenyataan  jauh  dari idealismenya, standarisasi dari
pembentukan hukum tetap harus diupayakan menjadi pijakan yang terus terpatri  dan  terpenuhi,  seperti  1)  Nilai filosofis  yang  berintikan  keadilan  dan keberan.  2)    Nilai  sosiologis  sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.  3)  Nilai  yuridis  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8

## 2. Tanduk Undang-Undang No 01
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pembangunan nasional adalah proses yang dialami masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapk 9 , termsuk dalam agenda pembangunan ini adalah pembangunan hukum. Upaya pembangunan  itu  harus  terencana, terpadu,  dan  terarah.  Perjalanannya hukum perkawinan memang tidak secara serta  merta  muncul  begitu  saja.  Namun, latar belakang demi latar belakang selalu mengiringinya,  sehingga  kompleksitas latar belakang yang mengantar terhadap sebuah  rumusan  hukum  perkawinan datang dari segala aktivitas bangsa. Tidak dapat dipungkiri, sekurang-kurangnya ada beberapa teori hukum yang mengantarkan pada sebuah rumusan hukum perkawinan no  01  tahun  1974,  walaupun  sebenarnya teori-teori ini merupakan cikal bakal
8 Moh Mujibur Rohman, and M. Mohsi. “Konstruksi Ilan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan  Perspektif  Sad  Al-Dzariah).” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 3.1  (2017).H.15-35  https://doi. org/10.36420/ju.v3i1.3916.  Diakses  pada  02  Februari 2021.
9 Tengku  Erwansyahbana,  Sistem  Hukum perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dalam Jurnal Ilmu Hukum , 03 No 01. (2012). H.5. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027.  Diakses pada 02 Februari 2021.
berlakunya hukum Islam secara umum. Teori-teori tersebut adalah:
a. Teori Receptie in Complexu 10
Teori  ini  digagas  oleh  Van  den  Berg, dengan ketentuan hukum Islam telah diterima  ( direspesi) secara menyeluruh oleh  umat  Islam,  artinya  segala  bentuk persoalan hukum yang menimpa umat Islam maka diputus berdasarkan agama Islam itu sendiri. Banyak sekali bukti-bukti kenyataan tersebut, salah satunya adalah Statuta  Batavia  1642  yang  menyikapi persengketaan waris antara pribumi yang beragama Islam yang harus diselesaikan dengan hukum  Islam, adapun buku  yang menjadi  pegangan  umat  Islam  Pribumi adalah Compendium Freijer yang berisikan tentang hukum Perkawinan dan kewarisan Islam  yang  dikarang  oleh  D.W  Freijjer. Selain, bukti-bukti ini, juga banyak sekali bukti  lain,  termasuk  dipergunakannya kitab muharrar dan lain-lain. 11
Teori ini merupakan bagian dari signal umat  Islam  atas  keberlakuan  hukumnya, yang selama itu masih menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. sehingga umat Islam yang memperjuangkan hal tersebut,  sedikit  bernafas  lega  atas  teori ini,  walaupun  sebenarnya  masih  dalam penyanderaan para penjajah.

## b. Receptie 12
Berbeda  dengan  ungkapan  dalam teori yang pertama, dimana teori receptie tidak lagi mempergunakan hukum Islam sebagai landasan hukum bagi masyarakat
10 Teori  ini  menyatakan  bahwa  hukum  yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam itu sendiri secara penuh
11 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia – Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013). H. 12. 12 Maksud  dari  teori  ini  adalah  bahwa  hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum adat. sedangkan hukum Islam berlaku bagi rakyat muslim pribumi kalau norma hukum Islam telah diresepsi oleh hukum adat.
muslim  Indonesia,  melainkan  berpaham bahwa  hukum  yang    berlaku  bagi  orang Islam adalah hukum adatnya masing- masing,  sedangkan  hukum  Islam  bakal menjadi rujukan dan berlaku apabila telah diresepsi  dan  diakui  oleh  hukum  adat, sehingga hukum adat yang bisa menjadi pilar berlaku atau tidaknya sebuah hukum Islam. adanya teori tersebut bermula dari kritik-kritik yang dilakukan oleh Cornelis van  Vollenhoven  (1874-1933)  yang kemudian dilanjutkan oleh Cristian Snouck Hurgronje  (1857-1936)  yang  merupakan penasehat pemerintah belanda bidang kesilaman dan Negeri.
Hurgronje merumuskan sebuah teori receptie didasarkan pada kecurigaan- kecurigaan atas Islam yang dirasa mampu akan merebut sebuah legetimasi yang telah lama dimiliki oleh belanda, sehingga yang ditakuti oleh kolonealisme bukanlah Islam sebagai  agama,  melainkan  Islam  sebagai doktrin politik. 13 Kenyataan  tersebut, memang berdasarkan beberapa kejadian bahwa  Islam  sering  kali  melenyapkan misi kolonealisme dan kekuasaan belanda. Langkah  yang  digunakan  oleh  snouck Hurgronje adalah dengan beberapa sikap yang disampaikan di civitas akademika NIBA (Nederlandsche Indische Bestuurs Academie ) di Delf pada tahun 1911. Adapun sikap-sikapnya adalah pertama: terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama,  hendaknya  pemerintah  bersikap netral.  Kedua;  masalah  perkawinan  dan warisan  Islam  menuntut  penghormatan. Ketiga;  tiada  satupu  bentuk  peraturan Islam diterima oleh kekuasaan Eropa.
Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh  mereka,  ternyata  menghasilkan sebuah pengganti dari teori receptie In Complexiu menjadi teori receptie. Salah satu  keberhasilannya  adalah  pasal  134 ayat 2 dalam Indische Staatsregeling (IS)
13 Ahmad  Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia –Edisi Revisi, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Perkasa,  2013). H.15
yang  menyatakan  “Dalam  hal  terjadi sengketa perkara perdata Antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi. Dampak  dari  IS  pasal  134  ayat 2  itu  merembet  pada  pulau  Madura  dan Jawa dan wilayah Kalimantan selatan.

## c. Receptie Exit
Setelah receptie telah mampu menumbangkan teori yang receptie in complex,  dimana  yang  menjadi  pemicu adalah ketakutan para kolonelaisme Belanda terhadap Islam atas doktrin politik Islam, sehingga teori receptie yang datang kemudian menjadi pemicu persoalan baru bagi putusan-putusan yang berkaitan dengan hukum perdata bagi umat Islam. Kenyataan tersebut, muncul reaksi-reaksi dari  para  aktivis  umat  Islam  pada  waktu itu, yang terkenal adalah Hadzairin yang menyebutkan  bahwa  teori  receptive adalah teori Iblis. Ungkapan tersebut karena,  teori  receptie  dianggapnya  tidak sesuai dengan ketentuan dari Syariah islam termasuk bertentangan dengan al-Qur`an  dan  Hadist  Rosulullah.  Selain itu  pula,  landasan-landasan  Hadzairin menyebutkan teori Iblis, karena receptie yang menjadi penghambat atas pembangunan Huukm Islam di Indonesia. Oleh karena itu, maka sebagai pemusnah terhadap teori receptie muncullah teori receptive exit atau teori receptie a contrario . Ungkapan dari teori receptie exit adalah mengatakan setiap hukum adat akan berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. 14 sehingga dengan teori ini berlaku kebalikannya,  oleh  karena  itu  hukum adat yang tidak memiliki kesamaan dan tidak sejalan dengan hukum Islam tidak
14 Sajuti  Thalib, Receptie A Contrario (Jakarta:  Bina Aksara, 1982). H.65.
bisa dijadikan landasan dan rujukan umat Islam dalam memutus sengketa yang dialaminya.
d. Teori receptie a Contrario
Teori ini sebenarnya tidak memiliki distingsi secara prinsip dengan teori receptie exit. Tetapi, teori ini merupakan keberlanjutan atau perembangan dari teori sebelumnya,  yaitu  teori  yang  dicetuskan oleh Hadzairin yang mematahkan teori receptie. Sedangkan teori receptie A Contrario dimunculkan oleh Ahmad Syayuti Thalib murid daripada Hadzairin. Teori  ini  menyatakan  bahwa  bagi  umat Islam yang berlaku adalaha hukum Islam. Hukum Adat baru dinyatakan berlaku bila tidak bertentangan dengan agama Islam. 15
Letak perbedaan dari teori Hadzairin dengan teori Sayuti Thalib adalah pada pangkal tolak pemikirannya. Teori receptie exit bertolak dari kenyataan bahwa sejak kemerdekaan  bangsa,  berdirinya  RI, dasar  negara  Pancasila,  UUD  1945  dalam pembukaannya dan bab XI dan memahami terhadap pasal II tentang aturan peralihan yaitu dengan mendahulukan dasar dan jiwa  kemerdekaan  dan  tidak  menerima pemahaman aturan peralihan secara formal  belaka.  Sedangkan  landasan  teori receptie A Contrario bertolak dari kenyataan bahwa  Negara  RI  yang  merdeka,  sesuai denga  cita-cita  batin,  cita-cita  moral, dan  kesadaran  hukum  kemerdekaan, sehingga dengan begini menurut Sayuti Thalib,  berarti  ada  keleluasaan  untuk mengamalkan agama dan hukum Agama. 16
e.  Teori eksistensi Teori eksistensi sebagai keberlanjutan dari teori receptie A Contrario yang digagas oleh Ihctijanto, menyatakan bahwa adanya atau eksisnya hukum Islam dalam hukum
15 Tjun Sumardin, Hukum Islam di Indonesia , H.132.
16 Baharuddin  Ahmad,  Illy  Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). H. 79.
Nasional Indonesia. Artinya bahwa hukum Islam dalam aturan undang-undang nasional telah ada atau eksis didalamnya semangat hukum Negara. Setidaknya ada empat point yang menandakan terhadap eksistensi hukum Islam dalam hukum Nasional.  Pertama:  hukum  Islam  berada Dallam hukum Nasional sebagai bagian yang  integral  darinya.  Kedua:  adanya kemandirin hukum Islam yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Ketiga: ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Keempat: ada, sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 17

## f.  Teori recoin
Teori recoin merupakan singkatan dari Receptio Contekstual Interpretario yang memang untuk mewarnai dan melanjutkan bentuk-bentuk teori sebelumnya, adapun isi dari pada teori recoin adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat al- Qur`an. Teori ini digagas oleh Afdol, Pakar hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dari berbagai teori yang dikemukakan di  atas,  memang  bukan  satu-satunya penyebab lahirnya sebuah aturan UU Perkawinan  No  01  tahun  2974.  Tetapi, segala bentu teori yang disebutkan meruapakan nahkoda yang mengiringi baik  pra  terbentuknya  UU  Perkawinan, maupun yang sedang berlakunya undang- undang  Perkawinan  tersebut.  Artinya teori-teori hukum Islam di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya dan keberlangsungan hukum  Perkawinan  yang  sampai  saat ini masih tetap diberlakukan di Negara Indonesia.
Dalam perkembangannya ada beberapa teori hukum Islam yang tidak
17 Baharuddin  Ahmad,  Illy  Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia . H. 79.
ditulis dalam naskah ini, seperti teori Kredo atau teori syahadat. Namun yang pasti bahwa  teori-teori  hukum  Islam  memang telah menjadi bagian yang penting dari terbentuknya hukum nasional sedari awal.  Walaupun  tidak  secara  totalitas, tetapi implementasinya masih pada bagian-bagian tertentu saja, seperti dalam persoalan  hukum  perdata,  khususnya hukum perkawinan.

## 3.  Perkembangan hukum perkawinan dari tahun 1945-1974
Sejak  masa  kemerdekaan,  yuridis hukum  perkawinan  di  Indonesia  masih belum memiliki aturan atau undang- ndang  buatan  sendiri,  segala  persoalan dan  sengketa  hukum  perkwainan  masih menegacu  pada  aturan  hukum  Belanda. Mengacunya  peraturan  perkwainan  pada hukum  Belanda  secara  yuridis  harus memiliki legitimasi yang kuat yaitu konstitusi  negara.  Legitimasi    negara Indonesia pada aturan belanda merupakan fasilitas  tidak  permanen  atau  sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam bidang perkawina 18 Legitimasi dan supremasi Negara terhadap aturan hukum perkawinan  yang  dari  belanda  pada waktu itu, bukan tanpa alasan. Kekuatan tersebut berdasarkan pada pasal II UUD 1945, Pasal 192 ayat 1 UUD RIS, pasal 142 UUD sementara 1950 dan Dekrit Presiden 1959. Berikut bentuk ketentuan tersebut. a.  Pasal  II  aturan  peralihan  UUD  1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung  berlaku,  selama  sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini.
b.  Pasal  192  ayat  1  UUD  RIS  tahun 1949  yang  menyatakan:  peraturan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini berlaku, tetap
18 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), H. 5.
berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan  RIS,  selama  ketentuan- ketentuan  tersebut  tidak  dicabut, ditambah atau diubah oleh undang- undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.
c.  Pasal 142 UUDS 1950 berbunyi, masih berlaku peraturan-peraturan undang- undang yang sudah ada pada tanggal 17  Agustus  1950,  selama  peraturan tersebut  belum  dicabut,  ditambah atau diubah oleh undang-undang atas kuasa UUDS.
d.  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959;  yang berisikan tentang perintah untuk kembali pda UUD RI tahun 1945.
Ketentuan-ketentuan yang disebut di atas merupakan perjalanan hukum perkawinan  pasca  kemerdekaan  sebelum berlakunya  hukum  perkawinan  tahun 1974.  Acuan  hukum  yang  dipakai  masih sangat  beragam,  artinya  masih  belum memiliki keterpaduan hukum, keberadaan aturan  perkawinan  masih  berserakan diberbagai  aturan  yang  ada,  termasuk masih berpegang pada aturan Belanda. Ada lima kategori yang dapat dilihat dari  legitimasi  hukum  belanda  tersebut, yang  disesuaikan  dengan  daerah,  suku dan  agamanya.  Lima  kategori  tersebut disinyalir merupakan gaya politik pemerintah Belanda yang tujuannya untuk menampung segala aspirasi masyyarakat deri segala penjuru yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kategori-kategori tersebut adalah:
a.  Hukum  perkawinan  bagi  golongan eropa dan golongan timur Asing keturunan  Cina.  Dalam  aturan ini terdapat aturan-aturan yang dibukukan,  yaitu  Buku  I  .  Title  IV sampai  dengan  Title  XI  IBW.  Aturan ini identik sekali dengan aturan hukum belanda. Dalam buku tersebut dapat dikategorikan menjadi dua.
Pertama aturan hukum yang memang dikhususkan pada penduduk belanda dinegara  Belanda.  Dan  yang  kedua identic dengan aturan hukum perkawinan  yang  dikhususkan  pada Hindia Belanda.
b.  Hukum  perkawinan  bagi  golongan Pribumi  dan  golongan  timur  Asing pemeluk agama Islam.
c.  Aturan dalam kategori ini sebagaimana lumrahnya aturan hukum Islam, yaitu asasnya bersumber pada al-Qur an dan al-Sunnah. Dengan pengertian bahwa segala aktivitas dan persengketaan yang berkaitan dengan hukum Perkawinan  berdasarkan  pada  syarat dan ketentuan yang ada dalam Islam, termasuk  dalam  ihwal  perkawinan Poligami.
d.  Hukum  Perkawinan  bagi  golongan Pribumi  pemeluk  agama  Kristen. Adapun aturan hukum yang berlaku bagi kategori ketiga ini adalah berlaku Huwelijk Oordonantie Christen Inlandders (HOCI/S.  1933  No  74)  atau  ordonansi perkawinan  pribumi  pemeluk  agama Kristen.
e.  Hukum  perkawinan  bagi  golongan bukuan pemeluk agama Islam maupun Kristen.  Pada  tipe  yang  keempat  ini, berlaku asas-asas hukum adat yang masih  belum  terkodifikasi  menjadi satu  aturan,  dan  belum  tertulis  dan kenyataannya dari masing-masing daerah berbeda antar satu dengan lainnya.  pada  intinya,  dalam  aturan tipe  empat  ini  menyatakan  bahwa sahnya  perkawinan  apabila  telah memenuhi persyaratan adat yang bernilai  magis,  komunal,  kontan  dan konkret dan dimungkinkan terjadinya poligami.
f.  Hukum  perkawinan  bagi  golongan yang  melangsungkan  perkawinan campuran.
Dalam aturan yang kelima ini berlakulah Regliment Gemengde Huwelijk (RGH), dengan salah satu ketentuannya menyatakan abahwa  isteri  yang  melangsungkan perkawinan  campuran,  mengikuti  status suaminya secara hukum publik dan hukum perdata, selama perkawinan berlangsung. Perkawinan  terjadi  semata-mata  karena yang bersangkutan tunduk pada tatanan hukum yang berbeda. 19
Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya  UUD  1945, Indische Staats Regeling (IS)  dan  semacamnya  digantikan oleh UUD 1945. Dengan pengertian bahwa teori-teori receptie dan semacamnya yang muncul sebelum teori receptie dinayatakan berakhir dan musnah dan kehilangan dasar hukumnya. Sehingga yang berlaku adalah hukum Islam bagi bangsa yang Indonesia yang beragama sesuai dengan pasal 29 UUD 1945, era ini disebut sebagai era persuasif source atau hukum Islam sebagai Sumber persuasive. Kenyataan ini, masih belum menunjukkan kesatuan dan keterpaduan  hukum,  termasuk  hukum perkawinan, karena masih ada legitimasi hukum Islam dalam segala tindak tanduk  perbuatan  bangsa,  artinya  sejak kemerdekaan,  hukum  perkawinan  masih belum memiliki ketentuan yang secara spsifik  dan  bisa  mengakomodir  segala umat beragama yang ada di Indonesia hingga tahun 1974. Keberadaannya masih tercacar didalam berbagai aturan yang telah disebutkan di atas.

## 4. Hegomoni Pluralitas Hukum terhadap Supermasi UU Perkawinan.
Keragaman hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari sikap keterbukaan masyarakat Nusantara. Adanya akulturasi budaya mampu mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi terbuka atas segala norma hukum yang masuk ke nusantara.
19 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif . H.8
Peradaban  asia  dan  eropa  memicu keberadaan norma hukum yang hidup ditengah-tengah  masyarakat  nusantara, seperti India yang memperkenalkan ajaran dan peradaban Budha dan Hindu. 20 Bangsa atau peradaban arab mewariskan ajaran Islam dan system hukum Islam 21 . Peradaban eropa memperkenalkan sekaligus  mewariskan  system  hukum civil law yang dilakukan dengan misi kolonealisme pada waktu itu. oleh karena itu maka terbentukya system hukum yang ada di Indonesia tidak heran jika sumbernya sangat pluralis dan heterogen. Secara  umum,  Pluralisme  hukum di Indonesia mulai disadari sejak pemerintahan  hindia  Belanda, 22 salah atu  faktanya  dalah  masyarakat  Pribumi Indonesia mempraktekan beragam hukum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Pengaruh kolonealisasi pada hukum di  Indonesia  sangatlah  signifikan,  dan mampu membentuk karakter hukum bangsa Indonesia.  Namun dengan usaha yang sangat besar, setelah bertahun-tahun masyarakat Indonesia mulai bisa bangkit dan membenahi sistem ketatanegaraannya, dan keberhasilan itu nampak sekali ketika bangsa Indonesia mampu beralih dan  mentransformasi  hukum  keluraga dari civil law y ang  merupakan  warisan pemerintah  Hindia  Belanda,  menjadi system Kodifikasi, unifikasi dan kompilasi Hukum. 23 Setelah upaya membangkitkan diri dari keterpurukan hukum yang serba  kolonealis,  dituntutlah  para pemangku jabatan pemerintahan untuk
20 Edi Sedryawati, Budaya Indonesia, kajian arekologi, seni dan sejarah, (Jakarta:  Raja  grafindo  Perkasa,  2007).
H.316. 21 M.  Abdul  Karim, Islam Nusantara ,  (Yogyaarta: Pustaka Book Publisher, 2007). H.14.
22 Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia dalam Jurna Kajian Keislaman, Vol.1.  No.1( 2016). H.50.
23 Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia dalam Jurna Kajian Keislaman, Vol.1,  No.1, (2016), H.57.
menyelesaikan  Pekerjaan  rumah  yang sangat  besar,  sehingga  salah  atu  yang dihasilkan  oleh  pemerintah  pada  waktu itu adalah Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang hukum Perkawinan. Keberhasilan membentuk sebuah undang-undang perkawinan tidak selamanya disambut baik oleh subyek hukum. Di lapangan masih banyak sekali yang menentang dan tidak seutuju terhadap legal standing dan legal substansi dari
undang-undang perkawinan.
Kecendrungan masyarakat Indonesia pada norma-norma hukum yang masih hidup  (hukum  adat  dan  hukum  Islam) masih terus ada. Kodifikasi hukum belum sepenuhnya berhasil. sikap masyarakat tersebut memacu pluralitas hukum gaya baru  dan  berbasis  relatifisme  kelompok dalam  memperaktekan  hukum  positif di Indonesia. 24 Tantangan baru inilah ternyata membuka ruang untuk kembali lagi praktek ketidakkonsistennya pada hukum. Pola ini relatif kompleks, karena ada  yang  menggunakan  hukum  positif produk  Negara,  adapula  yang  masih berpegang  pada  hukum  agama,  serta adapula yang masih bersikukuh pada hukum  adat  yang  dibawa  oleh  nenek moyangnya.
Hukum  perkawinan  (UU  No  1  tahun 1974)  sejatinya  merupakan  kodifikasi dari  segala  lintas  yang  ada  di  Indonesia, bukan  hanya  dari  satu  agama  saja, bukan pula dari satu kebudayaan saja. Melainkan  merupakan  aturan  yang berbasis pada kebhineka tunggal Ika-an yang mesti dan harus dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dari lintas suku,  ras,  dan  agama.  Pluralitas  hukum dalam  undang-undang  No  01  tahun  1974 sejatinya untuk mengakomodir segala kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama. Sekurang-kurangnya ada
24 Murdan, Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia. H.57.
beberapa bentu dan pasal dalam undang- udnagn  perkawinan  yang  mengelaborasi bentuk-bentuk multikulturalisme dan pluralism  hukum  perkawinan,  yaitu: Peratama:  pasal  66  UU  Perkawinan  yang menyatakan  “Untuk  perkawinan  dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan  berdasarkan  atas  undang- undang  ini,  maka  dengan  berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  KUH  Perdata, ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan  perkawinan  campuran,  dan peraturan peraturan lainnya yang mengatur  tentang  perkawinan  sejauh telah  diatur  dalam  undang-undang  ini, dinyatakan  tidak  berlaku.  Kedua:  asas monogamy. Ketiga syarat poligami dan ketentuannya. Keempat: Perjanjian perkawinan. Kelima:Batalnya perkawinan. Keenam:Perkawinan  campuran.  Ketujuh: delapan:  Kedudukan  anak.  Sembilan: Putusnya  perkawinan, 25 dan lain sebagainya.
Pluralisme hukum sejatinya dilatar belakangi oleh berbagai hal termasuk yang paling dominan adalah multikulturalisme  Indonesia  itu  sendiri, konsep ini sebenranya memang sejak lama ada  walaupun  nama  dan  bangunannya atau kosakatanya masih belum terbentuk sebagai nama multikullturalisme, bahkan  kemungkinan  bisa  lebih  awal keberadaannya ketimbang di dunia Barat. Gagasan  yang  multikulturalisme  telah dibangun bersama dengan pendirian sebuah bangsa.
Multikulturalisme  sudah  mengakar dalam sejarah bangsa. Tetapi untuk membangun dan mewujudkannya hukum kodifikasi dalam realitas bangsa Indonesia yang multikultural dalam sejarahnya
25 M  Mohsi,  “Konstruksi  Hukum  Perceraian  Islam Dalam Fiqh Indonesia,” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , vol 1. No.2 (2015). H. 237.
bukan hal yang mudah 26 . Keadaan yang multikultural menjadi salah atu alasan pentingnya dirumuskan sebuah hukum yang dapat mengakomodasi segala bentuk kehidupan bangasanya. Sebagai tujuan pasif, kodifikasi hukum perkawinan adalah untuk  mengubah  tingkah  laku,  moral dan kebiasaan masyarakat tertentu 27 . sedangkan  tujuan  aktifnya  adalah sebagai  alat  untuk  perubahan  sosial, memodifikasi  tingkah  laku  masyarakat dan keyakinannya. 28

## D. Kesimpulan
Lahirnya pluralitas hukum di Indonesia disebabkan faktor historisitas bangsa yang memimiliki  perbedaan  suku,  bahasa,  ras dan  agama.  Sementara  Pluralitas  hukum perkwainan  dalam  undang-undang  No  1 tahun 1974 merupakan sebuah keniscayaan di  Negara  yang  plural  dan  multikultural, karena keberadaan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan hukum yang ada dibumi yang Bhinneka ini.
Aturan tersebut menjadi jalan keluar atas beragamnya aturan yang pada waktu itu masih bertendensi tidak mengikat secara imperatif ,  karena  masih  belum memiliki  legalitas  normatif.  Lahirnya unifikasi  hukum  perkawinan  dapat meminimalisir kegaduhan dan ketegangan hukum  perkawinan,  serta  kontrol  sosial, karena hukum dipercaya menjadi lembaga independen yang memiliki kekuatan untuk  mengubah  kondisi  masyarakat, memberikan pengaruh pada tingkah laku dan keyakinan sebuah masyarakat.
26 Syafiq  Hasyim, Islam Nusantara dalam Konteks dari multikulturalisme Hingga Radikalisme, (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2018). H.20.
27 Ahmad  Tolabi  Karlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H.61.
28 William  Evan, Law as Instrumen of Social Change dalam  William  Evan, The Sociology of Law, (London: Macmilan Publishing, 1980). H.555.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin,  Ahmad,  dan  Yanti,  Illy. Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Erwinsyahbana,  Tengku.  “Sistem  hukum perkawinan  pada  Negara  hukum berdasarkan  pancasila.” jurnal ilmu hukum 3.1  (2012).  http://dx.doi. org/10.30652/jih.v3i01.1027.  Diakses pada 22 Februari 2021.
Evan, William. The Sociology of Law. London:
Macmilan Publishing, 1980.
Hasyim,  Syafiq. Islam Nusantara dalam Konteks dari multikulturalisme Hingga Radikalisme, Yogyakarta:  Penerbit Gading, 2018.
Karim,  M.  Abdul. Islam Nusantara . Yogyaarta:  Pustaka  Book  Publisher. 2007.
Mohsi,  Mohsi.  “Konstruksi  Hukum Perceraian  Islam  Dalam  Fiqh Indonesia.” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.1  No.2  (2015)  http:// ejournal.kopertais4.or.id/madura/ i n d e x . p h p / u l u m u n a / a r t i c l e / view/1625. Diakses 30 Desember 2019.
Murdan.  Pluralisme  Hukum  (Adat  dan Islam)  di  Indonesia,  dalam  Jurnal Kajian Keislaman, Vol.1. No.1. (2016).
Online, Admin Hukum. "Pluralisme Hukum Harus  Diakui".  Hukum  Online.com. (tulisan  hukum  obline.com  tolong dimiringkan), Diakses melalui https:// www.hukumonline.com/berita/baca/ hol15089/pluralisme-hukum.  Diakses 02 Februari 2021.
Rofik,  Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia-Edisi Revisi .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Perkasa, 2013.
Rohman,  Moh  Mujibur,  dan  M.  Mohsi.
“Konstruksi  Ilan  Al-Nikah  Dalam
Fiqh  Pancasila  (Telaah  Pencatatan Perkawinan  Perspektif  Sad  Al- Dzariah).” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3  No.1  (2017):  15-35. https://doi.org/10.36420/ju.v3il.3916. Diakses pada 02 Februari 2021.
S Lev, Daniel. Hukum dan Politik Indonesia Kesinambungan dan Perubahan . Jakarta: LP3ES, 2014.
Sedryawati,  Edi. Budaya Indonesia, kajian arekologi, seni dan sejarah. Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2017.
Shomad,  Abd. Hukum Islam Penormaan Prisip Syariah dalam Hukum Indonesia.
Jakarta: Kencana, 2012.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.
Thalib, Sajuti. Receptie A Contrario. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
Tuller,  David. Reporting Divesity Manual. London:  Media  Devsity  Institute  and European Union, 2002.
Wahid, Marzuki. dan Rumadi. Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Lkis, 2001.
Wasman dan Nuroniyah, Wardah. Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
-