## HAKIKAT KONTRAK MENURUT ROSCOE POUND
DAN

## RELEVANSINYA TERHADAP KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
HENGKI FIRMANDA. S Fakultas Hukum Universitas Riau Jalan Rajawali Sakti, Perum Rajawali Sakti L-12 RT. 04 RW 10, Kec Tampan, Pekanbaru Riau. Hp: 085271901026, Email: hengki.firmanda@gmail.com

## Abstrak
Kontrak merupakan pembentuk realitas  yang dapat mempengaruhi para pihak selaku subjek  kontrak  dan  lingkungan  hidup  sebagai  objek  kontrak.  Kontrak  membuat realitas  baru  dari  realitas  sebelumnya.  Realitas  kontrak  pada  masa  pra-kontraktual akan  menjadi  berbeda  dengan  realitas  kontrak  pada  masa  pasca  kontraktual.  Pound menjelaskan  bahwa  kontrak  adalah  janji  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Kontrak  yang dimaksudkan oleh Pound adalah kontrak privat. Walaupun kontrak itu bersifat privat, tetapi  pada  hakikatnya  kontrak  harus  mengedepankan  keseimbangan  dalam melakukan  kontrak.  Perlunya  keseimbangan  karena  manusia  dihadapkan  oleh kehendak  bebasnya  dengan  kehendak  untuk  mentaati  janjinya.  Pound  menyebutkan dalam menepati janji terhadap pemenuhan kontrak maka itu bagian dari kepentingan masyarakat  sosial.  Kontrak  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  sebagai  objek kontrak harus di posisikan seimbang. Seimbang dalam memperlakukan objek kontrak yaitu  lingkungan  hidup,  sehingga  lingkungan  tidak  dijadikan  sebagai  pemuas kebutuhan manusia, melainkan sebagai pemenuhan keseimbangan manusia pada saat manusia itu hidup .

## Kata Kunci  : Hakikat Kontrak, Roscoe Pound, Lingkungan Hidup

## Abstract
The  contract  is  forming  reality  that  can  be  affect  the  parties  as  the  subject  of  the contract  and  the  environment  as  the  object  of  the  contract.  Contracts  create  a  new reality  from  reality  than  ever  before.  The  realization  of  the  contract  in  the  pre- contractual will be different from the reality in the post contractual contract. Pound explained that the contract is a promise made by the parties. The contract is meant by Pound  are  private  contract.  Although  the  contract  is  private,  essence  the  contract must  promote  a  balance  in  performing  the  contract.  The  need  for  balance  because humans  are  confronted  by  free  will  with  the  will  to  obey  his  word.  Pound  said  in keeping  promises  to  the  fulfillment  of  the  contract  was  part  of  a  social  community interest. Contracts relating to the environment as the object of the contract must be in balanced  position.  The  balanced  in  treating  the  object  of  the  contract,  so  that  the environment  is  not  incorporated  by  satisfying  human  needs,  but  as  the  fulfillment  of human balance at the time of human life.
Key Word : The essence of Contract, Roscoe Pound, Environmen
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Gore  dalam  bukunya  “ Earth  in  the  Balance,  Ecology  and  the  Human  Spirit ” yaitu  kedisharmonisan  hubungan  manusia  dengan  bumi  (lingkungan  hidup),  yang mana  sebagian  manusia  menyandarkan  ketergantungannya  terhadap  pola  konsumsi
yang  semakin  meningkat  jumlahnya  atas  sumber  daya  alam,  saat  ini  dibuktikan dengan terjadinya krisis yang terus-menerus. 1
Bahaya  yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu ke  waktu  ialah  pencemaran  dan  perusakan  terhadap  lingkungan  hidup, 2 baik  yang dilakukan  akibat  interaksi  antara  manusia  dan  lingkungan  maupun  terhadap lingkungan itu sendiri. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia berawal dari keinginan manusia dalam melakukan pembangunan. Pada hakikatnya  pembangunan  adalah  gangguan  terhadap  keseimbangan  lingkungan hidup, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan. 3
Berbagai  macam  cara  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk  upaya  preventif dan represif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik itu dalam masyarakat  internasional  maupun  nasional.  Kerangka  konvensi  internasional ( conventional  international  law )  terkait  lingkungan  hidup  yang  mengatur  aturan umum  terdapat  pada  Konferensi  Stockholm  tahun  1972,  Konferensi  Nairobi  dan WCED  tahun  1982,  Konferensi  Bumi  di  Rio  de  Janiero  tahun  1992,  Konferensi Rio  +  5  ( Earth  Summit  +  5 )  tahun  1997  dan  Agenda  21  yang  berisi  rencana komprehensif  program  pembangunan  berkelanjutan  dalam  memeasuki  abad  21, Protokol  Kyoto  pada  tahun  1999  yang  merupakan  peserta Cairo  Convention  on Population ditambah  5  negara,  tahun  2000  diadakannya  Copenhagen  +  5  ( Social Summit ),  di  New  York  diadakan Millenium  Summit ,  dan  tahun  2002 diselenggerakannya High  Level  Conference  on  Financing  for  Development di Mexico.
Pada ranah nasional, Hardjasoemantri membaginya ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu  (1)  Arah,  kebijaksanaan,  dan  langkah-langkah  yang  terdapat  pada  GBHN 1973-1978,  Repelita  II  (1974-1979),  GBHN  1999-2004  dan  Peraturan  Presiden Nomor  7  Tahun  2005;  (2)  pengaturan  perundang-undangan,  dari  zaman  Belanda, Jepang  hingga  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  serta  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 4
Sumardjono  dkk  juga  mengatakan  bahwa  diharuskan  penyinkronan horizontal antara 12 Undang-Undang yang terkait sumber daya alam sebagai upaya penyelamatan  lingkungan  hidup  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan  yang diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997  yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  Gas  Bumi,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2003  tentang  Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1 Al  Gore, Earth  in  the  Balance,  Ecology  and  the  Human  Spirit ,  Boston:  Houghton  Mifflin MA, 1992, hlm. 223.
2 Muhamad  Erwin, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan Hidup , Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 35.
3 Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 36.
4 Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2009, hlm. 55-57 & 65-68.
2007  tentang  Penataan  Ruang,  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang Pengelolaan Sampah. 5
Asshiddiqie  menyebutkan  ada  2  (dua)  gelombang  terkait  lingkungan  hidup 6 yaitu, Pertama , gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup  yang merupakan  dorongan  kesadaran  di  seluruh  dunia  mengenai  pentingnya  upaya melindungi  lingkungan  hidup  dari  ancaman  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan hidup,  sehingga  kebijakan  lingkungan  hidup  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan.  Kedua,  gelombang  dengan  melakukan  konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar ( constitutionalization of environemental policy ), yaitu apakah konstitusi itu hijau atau tidaknya.
Firmanda  mengatakan  perlu  adanya  gelombang  ketiga  yaitu  gelombang  yang menyentuh ranah kontrak atau kontraktualisasi pro lingkungan hidup. Gelombang ini dimaksudkan  agar  seluruh  kontrak  yang  bersentuhan  dengan  lingkungan  hidup diharapkan  dapat  menjadi  pencegah  dan  memperbaiki  pencemaran  dan  perusakan lingkungan hidup. 7
Mengapa  dinilai  perlu  gelombang  kontraktualisasi  pro  lingkungan  hidup, Karena  banyak  kontrak-kontrak  yang  mendukung  pembangunan  namun  belum maksimal  bahkan  tidak  sama  sekali  memperhatikan  dampak  dari  pembangunan tersebut,  seperti  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Diantaranya  ialah kontrak  pertambangan,  minyak  dan  gas  (migas),  kontrak  pengelolaan  hasil-hasil hutan,  kontrak  pembangunan  infrastruktur,  kontrak  terkait  lingkungan  laut  dan kontrak-kontrak lainnya.
Kontrak  sebagai  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dan  merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, setidaknya memberikan ruang yang besar kepada manusia. Manusia di sini tidak hanya melingkupi para pihak yang berkontrak saja,  melainkan  melihat  manusia-manusia  lainnya  ketika  kontrak  yang  dibuat  itu kemudian  berefek  kepada  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Memang benar manusia (secara implisit manusia-manusia lainnya) tidak bersinggungan dengan kontrak  yang  bersifat  privat  tersebut,  akan  tetapi  secara  eksplisit  ada  persinggungan dalam hal itu. Persinggungannya ialah kontrak  yang dibuat oleh para pihak, di mana kontrak  itu  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  senyatanya  kontrak  yang  dibuat  itu melibatkan manusia-manusia yang ada disekitar objek kontrak tersebut.
Memungkinkan  bahwa  kesalahan  selama  ini  terletak  pada  ketidaktahuan manusia  terhadap  hakikat  kontrak,  sehingga  kontrak  itu  dijadikan  alat  sebagai pemenuhan nafsu manusia, tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Kesalahpahaman manusia  terhadap  pengetahuan  kontrak  ini  perlu  diluruskan  dengan  menemukan hakikat kontrak itu sendiri.
Pencaharian  mengenai  hakikat  yang  ada  masuk  dalam  kajian  ontologi.  Kajian ontologi  selalu  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  “apakah  hakikat  terdalam  dari segenap kenyataan?”. Pertanyaan lainnya yang sering muncul dalam ontologi adalah “apakah  hakikat  yang-ada  itu?,  dan  “apakah  hakikat  kenyataan  itu?. 8 Esensi  dari
5 Maria  SW  Sumardjono,  dkk, Pengaturan  Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia,  antara  yang Tersurat dan Tersirat , Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 53-69.
6 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 159-160.
7 Hengki  Firmanda,  “Asas  Hukum  Kontrak  sebagai  Pencegahan  Pencemaran  dan  Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus dalam Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia)”, Tesis , Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Desember 2011, hlm. 128.
8 Louis O Kattsoff, Pengantar Filsafat , Alih Bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, hlm. 205.
ontologi ialah berbicara dalam tataran hakikat sesuatu realitas. Bahkan sampai kepada gerbang  akhir  realitas  tersebut.  Penemuan  terhadap  hakikat  berguna  untuk menemukan makna yang terdalam dari realitas.
Ontologi  mencoba  menggambarkan  hakikat  Ada  sebagai  yang  terakhir  yaitu Yang  Absolut,  Yang  satu,  Yang  abadi  dan  Yang  sempurna.  Ontologi  juga  bahwa segala sesuatunya bergantung padanya dan bagi eksistensinya sendiri. Oleh karena itu Bakker  mengatakan  bahwa  objek  dari  ontologi  itu  ialah  meliputi  segala-galanya dengan seada-adanya. 9
Kontrak  merupakan  sesuatu  yang  “ada”  dalam  realitas  sehingga  untuk menemukan  hakikat  kontrak,  maka  penulis  menggunakan  pemikiran  Roscoe  Pound, karena  beliau  menuliskan  tentang  kontrak  dalam  bab  khusus  pada  bukunya  yang berjudul an  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,  sehingga  Pound  secara  langsung berusaha menyampaikan pesan bahwa kontrak harus dilihat dari sudut filsafat. Selain mempertanyakan  hakikat  kontrak,  dalam  tulisan  ini  juga  mengulas  tentang  relevansi hakikat kontrak Pound terhadap kontrak tentang lingkungan hidup.
Ulasan  tersebut  di  atas  dapat  dirumuskan  menjadi  2  (dua)  rumusan  masalah yaitu: pertama ,  Apa  hakikat  kontrak  menurut  Roscoe  Pound?; kedua ,  Bagaimana relevansi  kontrak  menurut  Roscoe  Pound  dengan  kontrak  yang  berkaitan  dengan lingkungan hidup?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Biografi Singkat Roscoe Pound
Roscoe  Pound  adalah  seorang  pakar  hukum  dan  pakar  filsafat  hukum  yang terkemuka. Pound  lahir  di  Lincoln, Nebraska Amerika Serikat tepat  pada tanggal  27 Oktober 1870. Ia lahir dari pasangan suami istri Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound.
Jenjang  karir  akademis  Pound  tidak  pernah  memperoleh  gelar  kesarjanaan hukum.  Ia  memperoleh  gelar  BA  pada  tahun  1888  dan  MA  pada  tahun  1889  dalam bidang Botany di Universitas Nebraska. Pada tahun 1889 setelah tamat dari program Master, Pound mulai menaroh minatnya untuk mempelajari hukum. Ia belajar hukum di  Universitas  Harvard  selama  1  (satu)  tahun  penuh,  tetapi  di  sana  dia  tidak memperoleh gelar kesarjanaan hukum. Sembari itu dia tetap melanjutkan studinya di bidang  Botany  dan  selesai  memperoleh  gelar  PhD  pada  tahun  1989  di  Universitas Nebraska.
Pada tahun 1903 Pound diangkat menjadi dekan fakultas hukum di Universitas Nebraska  dan  di  sana  dia  aktif  dalam  bidang-bidang  ilmu  hukum.  Setelah  itu  pada tahun 1910 Pound mengajar di Universitas Harvard dan karena kepiawaiannya dalam dunia  hukum,  pada  tahun  1916  ia  diangkat  menjadi  Dekan  Fakultas  Hukum Universitas Harvard.
Pound  dikenal  sebagai  pendiri  gerakan sociological  jurisprudence ,  sebagai seorang  kritikus  dalam  permasalahan freedom  of  contract ,  dan  sebagai  pendiri gerakan Realisme Hukum  Amerika. Pound selalu mendengungkan bahwa hukum  itu bukan  hanya  hukum  yang  bersifat  formal  saja,  melainkan  hukum  itu  merupakan penyesuaian  dengan  manusianya  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan the  law  must  be stable and yet it must not stand still .
Pada  tahun  1937  Pound  mengundurkan  diri  sebagai  Dekan  Fakultas  Hukum Universitas  Harvard.  Ia  mengundurkan  diri  karena  keinginannya  untuk  menjadi
9 Anton  Bakker, Ontologi  Metafisika  Umum : Filsafat  Pengada  dan  Dasar-Dasar  Kenyataan , Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 16.
seorang  Profesor.  Pada  tanggal  30  Juni  1964  Pound  meninggal  dunia  dengan mempersembahkan  banyak  karya-karya.  Diantaranya  ialah Spurious  Interpretation pada tahun 1907, Outlines of Lectures on Jurisprudence pada tahun 1914, The Spirit of  the  Common  Law pada  tahun  1921, Law  and  Morals pada  tahun  1924, Criminal Justice  in  America yang  dibuat  pada  tahun  1930.  Buku  lainnya  yang  popular  ialah Jurisprudence 5  volume, an  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law , Law  and  the Social Science , Social Control Through Law dan karya-karya lainnya.
Pound dengan teorinya yaitu law is a tool of social engineering memfungsikan hukum  sebagai  suatu  bentuk  yang  diciptakan  dari  hasil  penataan  kepentingan- kepentingan manusia. 10 Kepentingan-kepentingan tersebut mestilah diciptakan dengan cermat,  sehingga  tercipta  keseimbangan  kepentingan  di  dalamnya.  Hal  ini  berguna bagi  terbangunnya  suatu  struktur  masyarakat  yang  sedemikian  rupa  hingga  secara maksimum  mencapai  kepuasan  akan  kebutuhan  dengan  seminimum  mungkin menghindari  benturan  dan  pemborosan.  Sehingga  hukum  bisa  berfungsi  sebagai pengendali  masyarakat  dan  bisa  juga  menjadi  sarana  untuk  melakukan  perubahan- perubahan dalam masyarakat. 11
Pound  dalam  Tanya  dkk  mengajukan  3  (tiga)  kategori  kelompok  kepentingan yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. 12 Kepentingan umum  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  pertama,  kepentingan  negara  sebagai  badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya; dan kedua kepentingan- kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.
Kepentingan  sosial  meliputi  6  (enam)  jenis  yaitu  pertama,  kepentingan  sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan  ketertiban,  kesehatan  dan  keselamatan,  keamanan  atas  transaksi-transaksi  dan pendapatan.  Kedua,  kepentingan  sosial  dalam  institusi  sosial  seperti  kesimbangan antara  kesucian  perkawinan  dan  hak  untuk  bercerai,  keseimbangan  antara  lembaga- lembaga  keagamaan  dan  lain-lainnya.  Ketiga,  kepentingan  sosial  menyangkut  moral umum seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemerosotan moral. Keempat,  kepentingan  sosial  menyangkut  pengamanan  sumber  daya  sosial,  seperti penyalahgunaan  hak  atas  barang  yang  dapat  merugikan  orang  lain.  Kelima, kepentingan  sosial  menyangkut  kemajuan  sosial,  berkaitan  dengan  keterjaminan  hak manusia  memanfaatkan  alam  untuk  kebutuhannya  dan  lain  sebagainya.  Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual, yang berkaitan dengan tuntutan agar  tiap  individu  mampu  menjalani  kehidupannya  sesuai  dengan  patokan-patokan masyarakat.
Kepentingan  pribadi  terbagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  pertama,  pribadi  (integritas fisik,  kebebasan  berkehendak,  kehormatan/nama  baik,  kebebasan  kepercayaan,  dan kebebasan  berpendapat).  Kedua,  kepentingan  dalam  hubungan  rumah  tangga  (orang tua, anak, suami, istri). Dan ketiga, kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik,  kebebasan  menyelesaikan  warisan,  kebebasan  berusaha  dan  mengadakan kontrak, dan lain sebagainya.

## 2. Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound
Kontrak  dipahami  sebagai  sebuah  konsensus  aturan  oleh  para  pihak  yang membuatnya. Berdasarkan teori kontrak ada beberapa tokoh filsafat yang menafsirkan
10 Roscoe  Pound, an  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,  London:  Yale  University  Press, 1974, hlm. 25.
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 189.
12 Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 155-157.
kontrak  tersebut  yaitu  Thomas  Hobbes,  John  Locke,  Jean  Jacques  Rousseau,  dan Roscoe  Pound.  Hobbes,  Locke,  dan  Rousseau  lebih  mengartikan  kontrak  kepada social  contract atau  kontrak  sosial,  sedangkan  Pound  menjelaskan  kontrak  privat dalam  dimensi  filsafat.  Kontrak  sosial  dimaknai  sebagai  hubungan  kontrak  yang dikaitkan antara pihak pemerintah atau negara dengan masyarakatnya.
Hobbes  berpendapat  bahwa  terdapat  satu  jenis  kontrak  yaitu pactum subjectionis (perjanjian  pemerintah),  yaitu  individu  manusia  berjanji  menyerahkan semua  hak-hak  kodrat  yang  mereka  miliki  ketika  hidup  dalam  keadaan  alamiah kepada  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  ditunjuk  untuk  mengatur  hidup mereka. 13 John Locke mengatakan kontrak sosial dalam fungsinya yang rangkap yaitu pertama, pactum  unionis yaitu  individu  dengan  individu  lainnya  mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk negara, dan kedua pactum subjectionis yaitu permufakatan  yang  dibuat  berdasarkan  suara  terbanyak. 14 Rousseau  dalam  bukunya Du  Contract  Social menyebutkan  bahwa  kontrak  sosial  didasarkan  pada  kekuatan rakyat atau demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 15
Roscoe  Pound  dalam  bukunya  yang  berjudul  tentang An  Introduction  to  the Philosophy of Law menyebutkan kontrak sebagai kontrak antara subyek satu  dengan subyek lainnya. Pound mengatakan:
“Sebagian  yang  penting  dari  harta-benda  seseorang  adalah  terdiri  dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain bahwa akan disediakan atau akan diserahkan;  terdiri  dari  tuntutan  terhadap  keuntungan  yang  dijanjikan,  yang boleh diajukannya, bukan terhadap dunia pada umumnya, melainkan terhadap perseorangan tertentu”. 16
Kontrak  yang  dimaksudkan  oleh  Pound  merupakan  kontrak  yang  lebih mengarah  kepada  kontrak  bersifat  privat  yaitu  antar  para  pihak  yang  berkontrak kemudian  ada  objek  kontraknya.  Hakikat  kontrak  atau  janji  menurut  Pound  ialah keseimbangan  dalam  melakukan  kontrak. 17 Di  lain  sisi  manusia  memiliki  kebebasan yaitu  manusia  melaksanakan  janji  apabila  cocok  dengan  yang  disenanginya,  dan  di sisi  lainnya  lagi  manusia  harus  mentaati  janji  yang  telah  disepakatinya.  Keinginan manusia  hendak  sama  dan  keinginan  para  pihak  hendak  bebas,  sehingga dibutuhkanlah keseimbangan.
Terkait hal ini dapat dikatakan bahwa kontrak menjadi alat keberadaan manusia. Adanya  kontrak  menunjukkan  bahwa  manusia  memiliki  eksistensi.  Eksistensi manusia  juga  diakui  oleh  manusia  lainnya  dalam  wujud  intersubjektivitas.  Seperti yang  dikatakan  Pound  bahwa  menepati  janji  merupakan  bagian  dari  kepentingan masyarakat sosial. 18
Kontrak  atau  janji  pada  hakikatnya  adalah  keseimbangan.  Keseimbangan  yang dibangun  ialah  hubungan  atau  interaksi  antar  subjek,  kesepakatan  antar  subjek, kewajiban  ketaatan  terhadap  janji  dan  itikad  baik.  Hubungan  atau  interaksi  antar subjek  memerlukan  komunikasi.  Di  dalam  berkomunikasi  manusia  memerlukan bahasa,  sehingga  Heidegger  mengatakan  bahwa  bahasa  merupakan  rumah  dari
13 David  Boucher  dan  Paul  Kelly, The  Social  Contract  from  Hobbes  to  Rawls ,  London: Routledge Taylor & Francis Group, 1994, hlm. 42.
14 Ibid ., hlm. 54.
15 Jean Jacques  Rousseau, Du  Contract Social , Alih Bahasa  Nino  Cicero, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 243-245
16 Roscoe Pound, Op. Cit ., hlm. 133.
17 Ibid ., hlm. 168.
18 Ibid ., hlm. 134.
pengada. 19 Ketika  membuat  janji  atau  kontrak,  subjek  satu  dengan  subjek  lainnya memerlukan  interaksi,  dalam  berinteraksi  tersebutlah  dibutuhkan  keseimbangan sehingga posisi subjek menjadi seimbang atau tidak berat sebelah.
Kesepakatan  antar  subjek  dimaksudkan  sebagai  keseimbangan  posisi  tawar subjek.  Kesepakatan  tidak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  dari  subjek  seperti kekuatan  politik,  kaya  dan  miskinnya  dan  lain-lainnya.  Keseimbangan  diberikan sebagai  wujud  kebebasan  berkontrak,  dalam  artian  masing-masing  subjek  bebas untuk:
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
b. Kebebasan  untuk  memilih  pihak  dengan  siapa  ia  ingin  membuat perjanjian.
c. Kebebasan  untuk  menentukan  atau  memilih  kausa  dari  perjanjian  yang akan dibuatnya.
d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
f. Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi  ketentuan  undang-undang yang bersifat opsional ( aanvullend, optional ). 20
Kesepakatan  merupakan  salah  satu  yang  esensial  dalam  menentukan  adanya ( rasion  d’etre )  sebuah  kontrak.  Terkait  hal  ini  Anson  berpendapat  “ a  promise  more than  a  mere  statement  of  intention  for  it  imports  a  willingness  on  the  part  of  the promise to be bound to the person to whom it is made” . 21 Kata sepakat mengandung makna kesediaan atau kemauan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya atas janji yang  telah  dibuatnya.  Kesediaan  atau  kemauan  tersebut  dapat  membangkitkan kepercayaan  bahwa  kontrak  itu  akan  dilaksanakan.  Sehingga  dapat  disebut  juga bahwa  kesepakatan  merupakan  tuntutan  kepercayaan,  yang  jika  orang  sudah dipercaya  maka  ia  diangkat  martabatnya.  Jika  seseorang  ingin  dihargai  martabatnya sebagai manusia, maka kata-katanya harus mudah dipercaya.
Kewajiban  ketaatan  terhadap  janji  menjadi  sebuah  kewajiban  subjek  ketika subjek  sepakat  melakukan  kontrak.  Ketaatan  terhadap  janji,  Pound  membaginya  ke dalam  3  (tiga)  fase  perkembangan  yaitu  janji  itu  mengikat  menurut  kesusilaan,  janji itu mengikat menurut agama, dan janji itu melekat pada satu kekuatan moril.
Pelaksanaan  janji  baik  itu  pra  kontraktual,  masa  kontraktual  dan  pasca kontraktual  mesti  dilaksanakan  berdasarkan  itikad  baik  ( good  faith ).  Itikad  baik  di dalamnya  ialah  menepati  janji,  sehingga  apa  yang  dijanjikan  itu  akan  dilaksanakan. Suatu  kepentingan  masyarakat  di  dalam  kestabilan  janji  sebagai  satu  lembaga  sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan Pound bahwa menepati janji merupakan bagian dari  kepentingan  masyarakat  dalam  keamanan  transaksi  kontrak.  Menepati  janji diposisikan sebagai nilai dalam melaksanakan kontrak.

## 3. Relevansi Kontrak Menurut Pound terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup
Fenomena yang terjadi saat ini, banyak manusia mengabaikan lingkungan hidup bahkan  sampai  kepada  mencemar  dan  merusak  lingkungan  hidup.  Manusia  selaku subjek  absolut  terkadang  dengan  sengaja  melakukan  pencemaran  dan  perusakan
19 Kenneth  T  Gallagher, Epistemologi  Filsafat  Pengetahuan ,  Alih  Bahasa  Hardono  Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 56.
20 Hasanuddin  Rahman, Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di  Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer) , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 138.
21 Mariam  Darus  Badrulzaman,  dkk,  2001, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 83.
lingkungan  hidup.  Salah  satunya  perusahaan-perusahaan  besar  yang  bersinggungan langsung  dengan  lingkungan  hidup  dan  menjadikan  kontrak  sebagai  landasan  untuk bertindak  hukum,  yang  tidak  jarang  melakukan  pencemaran  dan  perusakan lingkungan hidup.
Dampak  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  itu  menjadi  tidak terkendali  dengan  justifikasi  asas pacta  sunt  servanda ,  bahwa  kontrak  yang  dibuat oleh  para  pihak  menjadi  undang-undang  bagi  para  pembuatnya.  Ketika  kontrak dijadikan  seperti  undang-undang  bagi  pembuatnya,  maka  apa  yang  tertulis  di  dalam kontrak menjadi sebuah  kewajiban untuk dilaksanakan, terpulang  apakah isi kontrak itu menguntungkan atau merugikan lingkungan hidup.
Apabila  kejadiaannya  seperti  hal  tersebut,  maka  sumber  utamanya  adalah kontrak.  Perlu  upaya  renegoisasi  terhadap  kontrak  jika  kontrak  tersebut  telah disepakati. Seperti yang dikatakan oleh Pound bahwa kontrak merupakan bagian dari institusi  sosial  dan  ekonomi. 22 Setidaknya  subjek  perlu  melakukan  keseimbangan dalam melakukan kontrak. Bukan hanya keseimbangan antara masing-masing subjek yang melakukan kontrak, melainkan juga terhadap lingkungan hidup, dan subjek lain (masyarakat) yang terkena dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut.
Konsep  besar  Pound  ialah law  is  a  tool  of  social  engineering .  Mewujudkan social  engineering adalah  dengan  keseimbangan  kepentingan  ( interest  balancing ), sehingga  muara  akhirnya  ialah  sampai  kepada  tujuan  hukum  yang  lebih  maju. Konsep social engineering ini merekatkan hubungan  antara hukum dan masyarakat berdasarkan  hubungan  fungsional.  Hukum  bukanlah  menciptakan  kepuasan  salah seorang  subjek  berkepentingan  saja,  tetapi  hukum  ialah  sebagai  legitimasi  atas kepentingan manusia yang mengarah kepada keseimbangan.
Pound  berusaha  mencapai  hukum  yang  efektif  dan  hukum  itu  diambil  dari hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Resapan-resapan  hukum  yang  diambil  dari masyarakat  itu  kemudian  melakukan  penataan  hukum, sehingga  hukum merupakan suatu  lembaga  sosial  yang by  design yang  tersistematisasikan.  Sifat by  design -nya hukum  itu  membuat  hukum  menjadi  lebih  fleksibel  untuk  mengikuti  masyarakat yang  selalu  berkembang,  sehingga  akan  dimungkinkan  adanya  penyempurnaan hukum  apabila  terjadi  perubahan  sosial.  Pound  mengatakan  ada  6  (enam)  langkah yang  harus  dilakukan  dalam  mewujudkan  hukum  sebagai  sarana  perubahan  sosial, 23 yaitu:
a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran- ajaran hukum.
b. Melakukan  studi  sosiologis  dalam  rangka  mempersiapkan  perundang- undangan  untuk  mempelajari  pelaksanaannya  dalam  masyarakat  serta efek yang ditimbulkan, untuk kemudian dijalankan.
c. Melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif.
d. Memperhatikan  sejarah  hukum,  artinya  mempelajari  efek  sosial  yang ditimbulkan  oleh  ajaran-ajaran  hukum  pada  masa  lalu  dan  bagaimana cara  menimbulkannya.  Studi  ini  dimaksudkan  untuk  menunjukkan bagaimana  hukum  pada  masa  yang  lalu  tumbuh  dari  kondisi  sosial, ekonomi,  psikologis,  dan  bagaimana  ia  menyesuaikan  diri  dari kesemuanya  itu,  dan  seberapa  jauh  hukum  dapat  dijadikan  dasar menjadi kepentingan yang seimbang.
22 Roscoe Pound, Op. Cit ., hlm. 134.
23 Bernard L Tanya dkk, Op. Cit ., hlm. 163.
e. Pentingnya  melakukan  penyelesaian  individual  berdasarkan  nalar,  bukan berdasarkan peraturan hukum semata.
f. Mengusahakan  secara  lebih  efektif  agar  tujuan-tujuan  hukum  dapat tercapai.
Keenam  langkah  ini  memberikan  ruang  gerak  bagi  praktisi  hukum  bagaimana menemukan  cara  yang  efektif  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  dan  tujuan  sosial yang seimbang. Sehingga aturan-aturan yang dibuat tidak lari dari kondisi masyarakat sosial.  Hukum  menjadi  sebuah  ketaatan  bagi  masyarakat  karena  hukum  dibuat  dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
Kontrak  dibuat  berdasarkan  kondisi  masyarakat,  apalagi  kontrak  tersebut berkaitan dengan lingkungan hidup. Memang benar bahwa kontrak dibuat oleh man to man (para  pihak),  keseimbangan  kepentingan  para  pihak  itu  mestilah  dijaga,  akan tetapi kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak hanya menyentuh ranah privat man to man itu, melainkan masyarakat social dan lingkungan hidup. Kondisi masyarakat  sosial  dan lingkungan hidup menjadi  berhubungan dengan kontrak  yang  dibuat  dalam  ranah  privat man  to  man .  Para  pihak  yang  membuat kontrak  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  dalam  membuat  kontraknya  yang sesuai  dengan  maksud  Pound  ialah  mesti  melihat  kondisi  perkembangan  masyarakat dan lingkungan hidup.
Apabila  para  pihak  melihat  kepentingan  di  luar  kepentingannya,  maka  para pihak  tersebut  berupaya  untuk  memperoleh  isi  kontrak  dari social  engineering . Langkah  awal  yang  mesti  dilakukan  oleh  para  pihak  ialah  menyeimbangkan kepentingan  antara  para  pihak  yang  berkontrak.  Setelah  itu,  para  pihak  turun  ke lapangan untuk melihat data-data empirik di dalam masyarakat dan lingkungan hidup. Setelah  itu  para  pihak  melakukan social  engineering berdasarkan  nalarnya,  tetapi harus  melihat  aspek  keseimbangan  para  pihak,  keseimbangan  sosial  dan keseimbangan  lingkungan  hidup.  Langkah  terakhirnya  ialah  membuat  suatu  kontrak yang  disepakati  oleh  para  pihak  dan  melaksanakan  kontrak  tersebut  dengan  itikad baik.  Apabila  kontrak  ini  terwujud  maka  kontrak  itu  telah  sampai  kepada  kontrak yang berwawasan lingkungan hidup. Namun, dalam jangka waktu tertentu perlu untuk dilakukan  pemantauan  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  hidup.  Jika  masyarakat dan  lingkungan  hidup  mengalami  perkembangan  yang  fundamental,  maka  kontrak dapat di- social engineering -kan sesuai dengan kondisinya.

## C. SIMPULAN
Simpulan dari pembahasan tersebut di atas adalah:
1. Hakikat  kontrak  menurut  Roscoe  Pound  ialah  adanya  keseimbangan kepentingan  ( interest  balancing ).  Keseimbangan  yang  dibangun  ialah hubungan  atau  interaksi  antar  subjek,  kesepakatan  antar  subjek,  kewajiban ketaatan terhadap janji, dan itikad baik
2. Relevansi  kontrak  menurut  Roscoe  Pound  terhadap  kontrak  tentang lingkungan  hidup  ialah  para  pihak  dalam  membuat  kontrak  tidak  hanya melihat  keseimbangan  kepentingan  antar  para  pihak  saja,  melainkan  juga melihat keseimbangan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan  kontrak  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  yang  dibuat oleh  para  pihak  menyentuh  langsung  dengan  kondisi  masyarakat  sosial  dan lingkungan hidup. Setelah para pihak melihat keseimbangan kepentingan dari seluruh aspek, selanjutnya ada upaya social engineering dari kontrak itu yang juga harus disesuaikan dengan kondisi seluruh aspek.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Green Constitution , Jakarta: Rajawali Pers. Badrulzaman,  Mariam  Darus,  dkk,  2001, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Bakker, Anton, 1992, Ontologi Metafisika Umum : Filsafat Pengada dan Dasar-Dasar Kenyataan , Yogyakarta: Kanisius. Boucher,  David  dan  Paul  Kelly,  1994, The  Social  Contract  from  Hobbes  to  Rawls , London: Routledge Taylor & Francis Group.
Erwin,  Muhamad,  2008, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup , Bandung: Refika Aditama. Firmanda,  Hengki,  “Asas  Hukum  Kontrak  sebagai  Pencegahan  Pencemaran  dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus dalam Kontrak  Karya  Pertambangan  di  Indonesia)”,  Tesis,  Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Desember 2011.
Gallagher,  Kenneth  T,  2001, Epistemologi  Filsafat  Pengetahuan ,  Alih  Bahasa Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius.
Gore,  Al,  1992, Earth  in  the  Balance,  Ecology  and  the  Human  Spirit ,  Boston: Houghton Mifflin MA.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  2009, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Kattsoff,  Louis  O,  2004, Pengantar  Filsafat ,  Alih  Bahasa  Soejono  Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Pound,  Roscoe,  1974, an  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law ,  London:  Yale University Press.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahman,  Hasanuddin,  1998, Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer) , Bandung: Citra Aditya Bakti. Rousseau, Jean Jacques, 2007, Du Contract Social , Alih Bahasa Nino Cicero, Jakarta: Visimedia.
Sumardjono,  Maria  SW,  dkk,  2011, Pengaturan  Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia, antara  yang  Tersurat  dan  Tersirat ,  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UGM  dan Gadjah Mada University Press.
Suparni, Niniek, 1992, Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika.
Tanya,  Bernard  L,  dkk,  2010, Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi , Yogyakarta: Genta Publishing.