Volume 7 No. 1, Juni 2021
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
Rizal Pauzi 1 , Deddy T. Tikson 2 , Hasniati 3
1 Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: Risalah17@gmail.com
2 Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia,
3 Departemen Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords : Innovation, Local Government, Street Vendors
Kata kunci :
Inovasi, Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima
How to cite : Pauzi, R., Tikson, T. D., & Hasniati. (2021). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. JAKPP (Jurnal Analisis
Kebijakan dan Pelayanan Publik), 7(1), 51-64. The Innovation Structuring of street vendors In Maros regency (supervised by Deddy T. Tikson and Hasniati). This study aims to analyze the results of innovation  structuring  of  street  vendors  in  Maros  Regency  based  on  the criteria  of  the  United  Nations  (UN).  This  research  was  conducted  in Culinary Area of No Wave Beach of Maros Regency. The method used in this study  is  a  qualitative  approach  with  a  focus  on  innovation  results  from  the arrangement  of  street  vendors  in  Maros  regency.  There  is  also  a  research design used is case study (case study). The result of the research shows that the  innovation  of  street  vendors  in  Maros  Regency  based  on  criterion  of United Nations (UN) is less successful. This was because of the 6 indicators, 1  indicator  that  partnership  is  not  met  because  there  was  no  professional cooperation either government, private or banking. 4 less effective indicators that  sustainability  was  not  working  well  because  there  was  no  special regulation  governing  culinary  areas,  innovation  indicators  in  local  and transferable  contexts  did  not  provide  specific  publications  related  to secondary data as well as special information related to street vendors in the area of culinary beaches and non- other areas were still difficult to adopt the concept in applied. Indicators of gender equality and social exclusion because they  had  not  demonstrated  traditional  special  food  and  local  wisdom  in  the arrangement  of  street  hawkers,  although  gender  and  local wisdom  were  not contradictory and indicators of leadership and community empowerment due to governor commitment were not accompanied by clear policies and lack of merchant  empowerment  concepts  a  clear  five  foot  post  relocation.  The indicators that become the strength of this innovation was the impact. Impact indicators  provide  benefits  for  both  street  vendors,  government  and  the environment.

## Abstrak
Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros (di bimbing oleh Deddy T. Tikson dan Hasniati). Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil inovasi  penataan  pedagang  kaki  lima  di  Kabupaten  Maros  berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan  Kuliner  Pantai  Tak  Berombak  Kabupaten  Maros.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus pada  hasil  inovasi  dari  penataan  pedagang  kaki  lima  di  Kabupaten  Maros. Ada pun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study).

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 51-64: Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, 1 indikator yakni kemitraan tidak  dipenuhi  karena  tidak  ada  kerjasama  profesional    baik  itu  pemerintah, swasta  maupun  perbankan.  4  indikator  kurang  efektif  yakni  keberlanjutan tidak  berjalan  dengan  baik  karena  belum  adanya  regulasi  khusus  yang mengatur terkait kawasan kuliner, indikator inovasi dalam konteks lokal dan dapat  di transfer  tidak  menyediakan  publikasi  spesifik  terkait  data  sekunder serta informasi khusus terkait pedagang kaki lima dikawasan kuliner pantai tak  beromba  dan  daerah  lain  masih  sulit  mengadopsi  konsep  yang  di terapkan. Indikator kesetaraan gender dan pengecualian sosial karena belum menonjolkan  makanan  khas  tradisional  dan  kearifan  lokal  dalam  penataan pedagang  kaki  lima,  walaupun  secara  gender  dan  kearifan  lokal  tidak bertentangan  dan  indikator  kepemimpinan  dan  pemberdayaan  masyarakat karena komitmen bupati tidak sertai dengan kebijakan yang jelas serta tidak adanya  konsep  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  yang  jelas  pasca  relokasi. Adapun  indikator  yang  menjadi  kekuatan  dari  inovasi  ini  adalah  dampak. Indikator  dampak  memberikan  manfaat  baik  bagi  pedagang  kaki  lima,
pemerintah maupun lingkungan.

## Pendahuluan
Inovasi sektor publik sebenarnya bukan hal baru. Secara historis di mulai pada tahun 1980an di Inggris ketika Margaret Tachher menjadi perdana menteri dan  konsep  ini  terkenal  dengan  istilah  reiventing  goverment  atau  lebih  dikenal dengan istilah New Public Manajemen ( Khaidir 2017). Selanjutnya, Cendekiawan dan praktisi semakin tertarik pada inovasi di Sektor publik (Osborne dan Brown 2011; Walker 2014).).
Indonesia  Sebagai  negara  yang  masih  berkembang  tentunya  harus melakukan  inovasi  untuk  mengejar  ketertinggalan  dari  negara – negara  lainnya. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi dan kemampuan berinovasi  di  lingkungan  birokrasi  dirasakan  masih  rendah.  Dari  data Global Innovation  Index (GII)  tahun  2017,  Indonesia  menempati  peringkat  87  dari  127 negara dengan skor 30,10, turun dari peringkat 85 dengan skor 31,95 pada tahun 2013.  Peringkat  ini  berada  di  bawah  negara-negara  tetangga  lain  di  kawasan ASEAN  seperti  Vietnam  (peringkat  47),  Thailand  (peringkat  51),  Malaysia (peringkat  37),  dan  Singapura  (peringkat  7).  Seiring  dengan  GII,  Laporan  Daya Saing Global yang dirilis World Economic Forum (2014) yang mensurvei 148 negara mennjukkan  bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat  38  dengan  skor  4,53. Peringkat  ini  berada  di  bawah  negara  tetangga  seperti  Thailand  (peringkat  37), Brunei (peringkat 26), Malaysia (peringkat 24), dan Singapura (peringkat 2).
Perkembangan birokrasi di Indonesia masih sangat tertutup akan inovasi. Dimana sistem sentralisasi yang begitu kuat sampai pada tahun 1998. Selanjutnya barulah  berubah  menjadi  desentralisasi  yang  kuat  dengan  lahirnya  Undang – undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  ditekankan khususnya pada pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintah  daerah  yaitu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  peningkatan pelayanan  umum  dan  peningkatan  daya  saing  daerah.  Disinilah  mulai  muncul kewenangan  daerah  melakukan  perbaikan  dan  terobosan  terkait  permasalahan
yang  ada  di  daerah.  Dengan  kompleksitas  permasalahan  dan  beberapa  daerah mampu  melakukan  terobosan  melalui  berbagai  inovasi  maka  muncullah kesadaran untuk melakukan perbaikan regulasi terkait inovasi.
Kesadaran  pentingnya  inovasi  saat  ini  ditandai  dengan  telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  memberikan  peluang  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  inovasi. Tepatnya  pada  pasal  386  yang  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  peningkatan kinerja  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  berpedoman  pada  prinsip sebagai  berikut:  peningkatan  efisiensi,  perbaikan  efektivitas,  perbaikan  kualitas pelayanan,  tidak  ada  konflik  kepentingan,  berorientasi  kepada  kepentingan umum,  dilakukan  secara  terbuka,  memenuhi  nilai-nilai  kepatutan,  dan  dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Secara  teoritik,  konsep  inovasi  menurut  Abdullah  (2016)  dalam  konteks administrasi  publik  menjadi  isu  utama  ketika  paradigma new  public  management (NPM)  berkembang  pesat.  Di  mana  salah  satu  prinsip  paradigma  NPM  adalah persaingan ( competitiveness ). Organisasi publik hanya bisa bertahan dan unggul di era  persaingan  ini  ketika  mampu  menghadirkan  cara  kreatif  dan  lebih  efektif dalam  mengatasi  masalah  publik  yang  makin  kompleks  melalui  inovasi. Sebagaimana  diketahui  bahwa  inovasi  seharusnya  menjadi  inti  dari  seluruh aktivitas di sektor publik.
Penulis tertarik melakukan penelitian terkait penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Relokasi  ini  kemudian  dikenal  dengan  istilah  kawasan  kuliner  pantai  tak berombak.  Kebijakan  ini  ditahun  2014  kemudian  mendapatkan penghargaan Inovasi  Manajemen  Perkotaan  Inovasi  Manajemen  Perkotaan  (IMP)  Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan Tahun 2014 dengan predikat Sangat Baik (juara I) untuk bidang  penataan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  melalui  penataan  kawasan  kuliner Pantai  Tak  Berombak  (PTB)  dari  Menteri  Dalam  Negeri  RI.  Tahun  sebelumnya, Kabupaten  Maros  juga  mendapatkan  penghargaan  Pemerintah  Daerah  Inovatif atau Innovative  Government  Award  (IGA) Tahun  2013  Kategori   Tata  Kelola Pemerintahan).
Relokasi  pedagang  kaki  lima  yang  di  lakukan  pemerintah  Kabupaten Maros  adalah  bagian  dari  inovasi  pemerintah  daerah  yang  layak  mendapatkan penghargaan nasional. Hal ini karena dengan relokasi ini pemerintah kabupaten Maros dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang kaki lima untuk di pindahkan ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah  mampu  membuat  desain  kawasan  kuliner  dengan  memanfaatkan rawa – rawa yang tidak produktif di ubah menjadi kolam dan disekelilingnya di siapkan stand – stand untuk pedagang kaki lima. Tempat tersebut ditata dengan baik  dan  disediakan  berbagai  fasilitas  pendukung  sehingga  pedagang  kaki  lima dapat berjualan dan banyak mengunjung yang datang ke tempat tersebut.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 51-64: Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
Kawasan  Kuliner  pantai  tak  berombak  ini  ramai  di  kunjungi  masyarakat Maros  maupun  dari  luar  daerah. Kawasan  kuliner  ini  buka  16.00 – 24.00  WITA. Untuk  siang  harinya,  semua  di  tertibkan  dan  gerobaknya  di  simpan  di  tempat tertentu  diluar  kawasan  kuliner  tersebut.  Karena  ramainya  jumlah  pengunjung, berdasarkan data dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros tahun 2014, omset  para  pedagang  kaki  lima  untuk  jenis  makanan  diatas  Rp  1.000.000,-  per Malam  dan  jenis  minuman  diatas  Rp  500.000,-  per  malam.  Dengan  tingginya pendapatan yang diperoleh oleh PKL membuat pedagang lainnya berbondong – bondong  untuk  menjual  dikawasan  kuliner  PTB  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan kepadatan karena lokasi yang ada sangat terbatas.
Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  dimana  inovasi  menjadi  penting bagi tiap pemerintah daerah. Apa lagi terkait pedagang kaki lima, hampir semua daerah  mengalami  permasalahan  tersebut  dan  tak  kunjung  bisa  di  selesaikan. Banyak yang menolak di relokasi, ada pula yang hanya beberapa bulan di relokasi tetap  kembali  lagi  ke  tempat  semula.  Hal  inilah  yang  berhasil  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Maros.mampu  menyulap  rawa – rawa  menajadi kawasan kuliner Pantai Tak Berombak.
Terlepas  dari  keberhasilan  tersebut,  Berdasarkan  observasi  awal  penulis dilapangan,  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  muncul  diantaranya pertama terkait kenyamanan dan ketertiban, kawasan kuliner ini semraut karena tidak  adanya  lahan  parkir  untuk  para  pengunjung,  fasilitas  umum  yang  kurang memadai  seperti  toilet,  tidak  adanya  tempat  ibadah,  keamanan  masih  sangat lemah serta sering digunakan sebagai area transaksi prostitusi dan obat terlarang. Kedua,  dalam  hal  ketahanan  usaha  sedikit  teranggu  karena  adanya  pungutan untuk  biaya  listrik,  kebersihan  dan  keamanan  yang  tidak  di  tetapkan  oleh pemerintah.  Ketiga,  daya  saing  yang  semakin  besar  karena  tidak  adanya perencanaan  jangka  panjang  untuk  pertumbuhan  PKL  sehingga  terjadi  over capacity  serta  banyaknya  usaha  kuiner  baru  yang  berdiri  di  ruko – ruka  sekitar kawasan  kuliner.keempat,  citra  pedagang  kaki  lima  kurang  baik  karena  ada beberapa oknum yang mengelola makanan dan minumannya kurang bersih dan steril seperti pipet bekas yang di pakai lagi. Kelima, jumlah karyawan yang tidak menentu  karena  masih  di  kelola  oleh  kelompok  kelompok  keluarga.  Sehingga pengelolaannya  belum  dilakukan  secara  profesional  dan  berbagai  persoalan lainnya.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menfokuskan  hasil  inovasi  dari  penataan pedagang  kaki  lima.  Sejauh  dampak  yang  dirasakan  pedagang  kaki  lima    dan masyarakat  kabupaten  Maros  setelah  inovasi  ini  di  berlakukan.  Selain  itu, penataan pedagang kaki lima di kawasan kuliner pantai tak berombak ini mampu memperbaiki  kesejahteraan  pedagang  kaki  lima  ataukah  justru  merugikan beberapa  pihak.  Hal  ini  penting  agar  inovasi  pemerintah  harus  mampu memberikan dampak positif bagi obyek inovasi itu sendiri.

## Kajian Literatur
Borins  (2000)  dalam  Sangkala  (2013)  menyatakan  bahwa  dalam  literatur inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi idas bee baru, dan
inovasi. Dalam literatur  manajemen juga dikemukakan sejumlah  definisi  inovasi dimana  secara  luas  berada  dalam  tema – tema  perubahan  proses  atau  teknologi yang  menciptakan  nilai  bagi  pelanggan  atau  oganisasi.  Inovasi  yang  berbeda tersebut lebih kepada semata – mata perubahan.
Inovasi  dalam  perkembangannya  lebih  banyak  di  gunakan  dalam organisasi  bisnis  maupun  dalam  teknologi  invormasi.  Sebab  persaingan  sangat ketat. Namun dalam perkembangannya, Inovasi kemudian digunakan pula dalam organisasi publik.
Untuk  memahami  konsep  inovasi  dalam  administrasi  publik,  maka  perlu kiranya  memahami  bagaimana  perkembangan  administrasi  publik  itu  sendiri. Dalam esai yang ditulis oleh Woodrow Wilson (1887), the study ofadministration, yang  kemudian  menimbulkan  berbagai  penafsiran  bagi  sarjana  administrasi publik berikutnya, adalah konsep wilson yang memposisikan administrasi negara yang  dipisahkan  dengan  politik.  Dalam  tulisannya,  Woodrow  Wilson  (1856 – 1924)  menginginkan  agar  studi  administrasi  negara  (publik)  tidak  hanya  di fokuskan  pada  masalah – masalah  kepegawaian  semata,  tetapi  juga  mengkaji organisasi dan manajemen.
Dalam  perspektif new  public  menejemen ,  yang  diajukan  oleh  Osborne  dan Gaebler (1992), melalui gagasan konseptualnya yang sangat poluler, yakni tentang Reinventing  Government  untuk  mendukung  tumbuhnya  model  pemerintahan baru yang disebut dengan entrepreneurial goverment, menjadikan peran birokrasi menjadi pelayan kebutuhan publik.
Simon Norton (2007) kemudian mengembangkan kajiannya  terkait pantas tidaknya praktek NPM model Aglo Amerika dalam mereformasisektor publik di Jepang.  Dengan  membandingkan  prakte  reformasi  sektor  publik  di  Inggris  dan Amerika  (Anglo – American  model)  pada  reformasi  sektor  publik  di  Jepang. Simon  berkesimpulan  bahwa  praktek  NPM    pada  reformasi  sektor  publik  perlu mepertimbangkan nilai – nilai kompetitif.
Ehsan  (2003)  dalam  Noor  (2013)  dalam  studinya  menyimpulkan:  Baik  di negara maju maupun negara berkembang, maka dokrin NPM di usulkan sebagai respons  yang  tepat  ditujukan  untuk  membuat  administrasi  sektor  publik  lebih efesien,  efektif  dan  responsif.  Sejumlah  kecil  ukuran  seperti  pemrintah, manajemen  profesional,  output  orientasi,  berbasis  kinerja  sistem  akuntabilitas, tolak  ukur  kinerja,  perencanaan  strategis,  kualitas  manajemen,  kontrakor  luar, privatisasi, output penganggaran, aktual akuntansi, kontrak kerja dan sebagainya telah di cusulkan untuk meningkatkan kinerja sektor publik di kedua negara maju dan berkembang.
Farazman (2004:20) mengungkapkan “ without managerial sisytem, innovative policies  are  doomed  to  failure. ” Dari  sinilah  muncul  makna  penting  inovasi  pada kajian  administrasi  publik.  Khususnya  bila  disejajarkan  dengan  pemikiran Frederickson, Rosenbloom dan Farazmand.
Munculnya  inovasi  ini  tak  lepas  dari  pergeseran  paradigma  administrasi publik.  Pada  generasi  pertama  kajian  administrasi  publik  lebih  banyak

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 51-64: Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
menekankan efesiensi guna mencapai tujuan organisasi. Kondisi ini menciptakan menggelembungnya peran birokrasi dalam bidang pemerintahan. Namun dengan berjalannya  waktu,  capaian  efesiensi – efektivitas  tidak  cukup  dalam mempertahankan organisasi publik. Ia perlu meningkatkan produktivitas, yang di iringi  pula  munculnya  dengan  perkembangan  pesat  capaian  dalam  organisasi bisnis.  Berkenan  dengan  ini  tahun  1960  an  berkembang  dengan  pesat  studi tentang produktivitas.
Lalu  tahun  1970 – 1980  an,  efisiensi  dan  efektivias  dengan  arah produktivitas  tidak  cukup  survival  sebush  organisasi.  Ada  satu  sisi  yang dibutuhkan, yaitu kualitas produktivitas tersebut. Lalu lahirkan gerakan ke arah kualitas prima. Tahun 1980 – 1990 an dikenal sebagai era adaptasi. Asumsi yang di bangun  l  perlunya  adaptasi  bagi  organisasi  dalam  kegiatannya.  Kendatipun demikian, era ini tidak bertahan lama. Berkembangnya kajian – kajian knowledge management yang memunculkan konsep inovasi bagi sebuah organisasi. Kondisi ini  merebak  sekitar  tahun  1990 – 2000an.  Dengan  demikian  munculnya  kajian inovasi juga di pengaruhi perkembangan dalam teori – teori administrasi publik.

## Kriteria Innovative Governance
Adapun  kriteria best  practices menurut  UN  dalam  Sangkala  (2013)  terdiri atas :
1. Dampak  ( Impact) ,  sebuah  best  practice  harus  menunjukkan  sebuah  dampak positif  dan  dapat  dilihat  ( tangible) dalam  meningkatkan  kondisi  kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan  ( partnership ),  sebuah  best  practice  harus  didasarkan  pada  sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (sustainability) , sebuah best practice harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
a) Legislasi,  kerangka  peraturan  oleh  hukum  atau  standar  formal  yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
b) Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
c) Kerangka  Institusional  dan  proses  pembuatan  kebijakan  yang  memiliki kejelasan  peran  kebijakan  dan  tanggung  jawab  beragam  tingkatan  dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
d) Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
4. Kepemimpinan  dan  pemberdayaan  masyarakat  ( leadership  dan  community empowerment) yakni :
a) Kepemimpinan  yang  menginspirasikan  bagi  adanya  tindakan  dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik;
b) Pemberdayaan  masyarakat,  rukun  tetangga  dan  komunitas  lainnya  serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
c) Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
d) Kemungkinan  bagi  adanya  transfer (transferability) pengembangan  lebih lanjut dan replikasi.
e) Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan social inclusion) yakni  inisiatif  haruslah  dapat  diterima  dan merupakan  respon  terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas  dasar pendapatan,  jenis  kelamin,  usia  dan  kondisi  fisik/mental  serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation within local content dan transferability) .

## Pedagang Kaki Lima
Pedagang  kaki  lima  merupakan  usaha  yang  bergerak  dalam  sektor informal.  dalam  perkembangannya,  pedagang  kaki  lima  berkembang  pesat  di perkotaan.  Bahkan  dalam  perkembangannya  itulah  yang  membuat  persoalan perkotaan semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah bertanggung  jawab untuk menertibkan tata kota, namun disisi lain pemerintah harus memberi ruang kepada setiap  warga  negara  untuk  mencari  penghidupan  yang  layak.  Disinilah  dilema dalam menghadapi masalah pedagang kaki lima.
Secara  historis,  istilah  pedagang  kaki  lima  menurut    An  -  at  (2003;30) merupakan  peninggalan  dari  zaman  penjajahan  Inggris.  Istilah  ini  diambil  dari ukuran  lebar  trotoar  yang  waktu  itu  dihitung  dengan  feet  (kaki)  yaitu  kurang lebih  31  cm,  sedangkan  lebar  trotoar  adalah  5  kaki  atau  sekitar  1,5  meter.  Jadi orang  yang  berjualan  di  atas  trotoar  kemudian  disebut  pedagang  kaki  lima. Definisi  lain  terkait  pedagang  kaki  lima  di  jelaskan  oleh  Karafir  (2007;4)  yaitu pedagang  yang  berjualan  di  tempat  umum  seperti  tepi  jalan,  taman – taman, emper – emper toko dan  pasar – pasar  tanpa  atau  adanya  izin  dari  pemerintah. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa  pedagang kaki lima adalah para pedagang  yang  menjual  atau  menjajakan  barang  dagangannya  di tempat  umum yang sifatnya tidak tetap dan tidak mendapatkan izin tetap dari pemerintah.
Secara  garis  besar,  Pedagang  kaki  lima  memiliki  beberapa  karakeristik menurut Ismawan dalam Tahir & Riskasari (2015) digambarkan sebagai berikut
1. Informalitas,  sebagian  besar  PKL  bekerja  di  luar  kerangka  legal  dan pengaturan  yang  ada,  maka  keberadaan  mereka  pun  tak  diakui  oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas,  aspek  informalitas  dari  PKL  juga  membawa  konsekwensi tiadanya  jaminan  berlangsungnya  aktivitas  yang  dijalani,  sehingga usaha  ini  merupakan  sektor  yang  relatif  mudah  dimasuki  dan ditinggalkan.  Apabila  terdapat  peluang  maka  dengan  banyak  pelaku yang  turut serta sebaliknya  apabila terjadi perubahan peluang  ke arah negatif pelakunya akan berkurang.
3. Kemandirian,  umumnya  para  pedagang  mencari  modal  sendiri  tanpa mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  .  lembaga  keuangan  lokal

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
dengan  berbagai  peraturan  dan  prinsip  keberhati  hatian  membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang mereka miliki.
4. Hubungan  dengan  sektor  formal.  Meskipun  kehadiran  PKL  tidak diakui,  namun  peranan  mereka  dalam  membantu  sektor  formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ada pun desain penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kasus (case  study). Dalam  penelitian  ini akan menganalisis terkait hasil inovasi penataan pedagang kaki lima berdasarkan kriteria inovasi Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB).  Ada pun fokus penelitian ini yakni  menganalisis  hasil  inovasi  penataan  pedagang  kaki  lima.  Adapun  hasil inovasi  di  ukur  berdasarkan  indikator  inovasi  menurut  PBB  yakni  dampak, kemitraan,  keberlanjutan,  kepemimpin  dan  pemberradayaan  masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial  dan inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer.
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 di kawasan kuliner pantai tak berombak  kabupaten  Maros.    Adapun  narasumber  penelitian  ini  berkumlah  15 orang yang terdiri dari 5 orang pedagang kaki lima, Bupati Maros, kepala bidang ekonomi kreatif dinas Kebudayaan dan pariwisata, ketua DPRD, Camat Turikale, Satuan polisi pamong praja 2 orang, Konsumen pedagang kaki lima 3 orang  dan sekretaris  Lembaga  swadaya  Masyarakat  Gerakan  Anti  Narkoba  (granat) Kabupaten Maros.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  wawancara,  observasi,  dan studi dokumentasi. Studi ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Bungin (2003;69)) meliputi tiga aktifitas diantaranya reduksi data, penyajian data dan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Adapun  teknik  penjamin  keabsahan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu triangulasi data.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Kriteria PBB
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  terkait  inovasi  penataan  pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria PBB mata ditemukan sebagai berikut :

## Dampak
Dampak inovasi dapat di ukur berdasrkan dua hal yakni dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Secara umum inovasi penataan pedagang kaki lima ini memberikan  dampak  pada  peningkatan  perekonomian  di  Kabupaten  Maros. Dimana dengan keberadaan kawasan kuliner ini diperkirakan tingkat perputaran uang mencapai 2 Milyar per bulan.
Dampak  inovasi  ini  juga  dirasakan  oleh  pegadang  kaki  lima.  Dimana pedagang  kaki  lima  mendapatkan  tempat  penjualan  yang  tetap  dengan pendapatan  yang  cenderung  stabil.    Adapun  rata – rata  pendapatan  pedagang kaki lima yakni:
Tabel 1. Rata – Rata Pendapatan Pedagang Kaki Lima

## No
Pedagang kaki lima (PKL) Omset rata – rata pedagang malam minggu & malam libur Omset rata – rata pedagang malam Senin s/d malam Sabtu 1 Jenis Jumlah 2 Makanan 36 1.500.000,- 1.200.000,- 3 minuman 57 1.000.000,- 500.000,- 4 Kue dan gorengan 22 800.000,- 450.000,- 5 kelontong 4 750.000,- 500.000,-
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwasata Kabupaten Maros Tahun 2017
Dampak bagi Pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung tidak ada. hal ini karena pemerintah tidak memungut retribusi bagi pedagang kaki lima. Namun tingginya perputaran uang membuat geliat  ekonomi secara makro di kabupaten Maros meningkat.
Segi dampak lingkungan inovasi ini memberikan dampak positif yakni penataan di ibu kota Kabupaten Maros semakin baik.  adapun indikator untuk mengukur dampak  lingkungan  yakni  kenyamanan  dan  ketertiban.    Dari  segi  kenyamanan, penataan  pedagang  kaki  lima  ke  kawasan  kuliner  pantaik  tak  berombak  ini menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk menikmati kuliner dan bersantai. Selain  itu  menjadi  tempat  yang  nyaman  untuk  berkumpul  dan  berdiskusi.  Dari segi  ketertiban,  relokasi  ini  jelas  menertibkan  pedagang  kaki  lima  tanpa menghilangkan tempat mencari mata pencaharian. Namun karena tidak jelasnya

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
tempat  parkir  menyebabkan  kendaraan  parkir  disembarang  tempat  yang menyebabkan kurang tertib.

## Kerjasama
Dimensi  parnership  dalam  inovasi  harus  di  dasarkan  pada  kemitraaan antara  aktor – aktor  yang  terlibat  setidaknya  melibatkan  dua  aktor.  Dalam penelitian  ini  aktor  yang  berpengaruh  yakni  pemerintah,swasta  dan  perbankan. Adapun yang menjadi objek yakni pedagang kaki lima.
Inovasi  penataan  pedagang  kaki  lima  di  kabupaten  Maros  menempatkan pemerintah  sebagai  aktor  utama  dalam  merumuskan  dan  melakukan  penataan pedagang  kaki  lima.  Namun  setelah  relokasi  ke  kewasan  kuliner  pantai  tak berombak,  penanggung  jawab  kawasan  kuliner  ini  yakni  dinas  kebudayaan  dan pariwisata.  Dalam  pengelolaannya,  tidak  melakukan  model  kerjasama  dengan pedagang kaki lima. Tetapi bersifat top down.  Dimana sebelumnya ada asosiasi pedagang kaki lima, namun bubar dengan sendirinya karena tidak diakui secara resmi oleh pemerintah daerah.
Perusahaan  swasta  dalam  inovasi  ini    tidak  dilibatkan.  Padahal  harusnya perusahaan  swasta  menyalurkan  dana Corporate  social  responsibilty (CSR)  untuk membantu  pedagang  kaki  lima.  Begitu  pun  dalam  hal  perbankan.  Harusnya perbankan turun mengambil bagian dalam membantu pedagang kaki lima dalam hal permodalan. Walaupun peemrintah beberapa kali melakukan mediasi namun tetap  saja  pedagang  kaki  lima  tidak  dapat  mengakses  bantuan  modal  dari perbankan.

## Keberlanjutan
Keberlanjutan  dalam  inovasi  ditentukan  oleh  beberapa  indikator  yakni legislasi, kebijakan sosial dan strategi sektoral, kerngka institusional, dan efesiensi, transparansi  dan  sistem  keuangan  yang  akuntabel.  Hal  ini  harus  dimiliki  oleh inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar bisa berjelanjutan.
Inovasi  penataan  pedagang  kaki  lima  ini  dalam  hal  legislasi  diatur  oleh peraturan  daerah  nomor  2  tahun  2006  tentang  pedagang  kaki  lima.  Peraturan daerah  ini  mengatur  terkait  penempatan  pedagang  kaki  lima  di  satu  kawasan khusus  serta  mengatur  terkait  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima.  Dari  segi kebijakan sosial dan strategi sektoral, pemerintah daerah telah melakukan model pemberdayaan  di  sektor  informal  yakni  pedagang  kaki  lima.  Namun  belum optimal  karena  belum  adanya  master  plan  yang  jelas,  baik  itu  dalam  hal penempatan  pedagang  kaki  lima  dikawasan  kuliner  Pantai  Tak  Berombak maupun  dalam  hal  strategi  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima.  Dari  segi kerangka institusional, Bupati Maros menunjuk dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penanggung jawab teknis dengan membentuk tim yang terdiri dari dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja. Namun tim ini dalam menjalankan tugasnya belum memiliki standar operasional
prosedur (SOP) terkait pengelolaan kawasan kuliner pantai tak berombak. selain itu, tidak  adanya asosiasi resmi pedagang  kaki lima membuat koordinasi antara pemerintah  dan  pemerintah  daerah  tidak  berjalan  maksimal.  Dari  segi  efesiensi, transparansi  dan  sistem  manajemen  yang  akuntabel    tidak  di  berjalan  karena pemerintah  daerah  tidak  melakukan  pungutan  retribusi  ke  pedagang  kaki  lima maupun  parkir.  Selain  itu  pengelolaan  keuangan  pedagang  kaki  lima  masih terbatas karena masih tergolong usaha kecil dan informal.

## Kepemimpinan dan  Pemberdayaan Masyarakat
Komitmen  Bupati  dalam  menanta  kota  dan  memberdayakan  pedagang kaki  lima  merupakan  kunci  keberhasilan  inovasi  penataan  pedagang  kaki  lima. Dimana bupati Maros menjadi penggagas inovasi ini dan turun langsung dalam menjalankan  relokasi  dan  melakukan  monitoring.  Dalam  hal  teknis,  bupati menunjuk  langsung  dinas  kebudayaan  dan  pariwisata  menjadi  penanggung jawab  kawasan  kuliner  pantai  tak  berombak.  namun    disayangkan,  karena komitmen ini tidak dituangkan dalam kebijakan tertulis seperti peraturan bupati maupun  perda  yang  di  inisiasi  oleh  eksekutif.  Terkait  pemberdayaan  pedagang kaki  lima,  pemerintah  belum  memiliki  konsep  khusus  dalam  pemberdayaan setelah  relokasi  ke  kawasan  kuliner  pantai  tak  berombak  ini.  pemerintah  hanya mengontrol  hal – hal  teknis  terkait  keamanan  dan  ketertiban  kawasan  kuliner pantai tak berombak.

## Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer
Ada  dua  fokus  utama  dalam  indikator  ini  yakni  kemampuan  untuk  di transfer ke tempat lain dan adopsi pengetahuan. Dari segi transfer ke tempat lain, inovasi  penataan  pedagang  kaki  lima  ini  telah  menjadi  percontohan  semenjak mendapatkan  penghargaan  nasional.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya daerah melakukan studi banding ke kawasan kuliner Pantai Tak Berombak. selain itu  berbagai  riset  maahasiswa  baik  dari  kampus  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan maupun  luar  Sulawesi.  Terkait  adopsi  pengetahuan,  inovasi  ini  telah  di  contoh oleh beberapa daerah termasuk di kabupaten Bone namun masih kurang berhasil. Dalam  hal  publikasi,  pemerintah  belum  menyiapkan  publikasi  secara  spesifik terkait inovasi ini. pedagang kaki lima pun sudah mulai belajar untuk tertib dan menjual dikawasan yang telah di tetapkan pemerintah daerah.

## Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial
Keadilan  sosial,  kearifan  lokal,  dan  gender  harus  diperhatikan  dan dipertimbangkan  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan.  Hal  ini  juga  diterapakan dalam  penataan  pedagang  kaki  lima  di  Kabupaten  Maros.  Hal  ini  dibuktikan dengan menjadikan makanan tradisional sebagai khas jualan pedagang kaki lima di  Kabupaten  Maros.  Walaupun  dalam  realisasi,  gedung  pusat  kuliner  yang didirikan memberikan ruang kepada kafe – kafe dengan konsep modern dan tidak

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 51-64: Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
ada  stan  khusus  makanan  tradisional  di  gedung  tersebut.  Selain  itu,  dalam penempatan  pedagang  kaki  lima  tidak  membeda-bedakan  terkait  jenis  kelamin dan pembagian peran laki – laki dan perempuan. Namun pada dasarnya tidak ada hal yang signifikan dalam hal ini.
Sejauh  ini  pula  tidak  ada  keluhan,  baik  itu  pedagang  kaki  lima  maupun masyarakat terkait adanya diskriminasi diKawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Maros.

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi penataan pedagang kaki lima di  Kabupaten  Maros  berdasarkan  kriteria  Perserikatan  Bangsa – Bangsa  (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, 1 indikator yakni kemitraan tidak dipenuhi  karena  tidak  ada  kerjasama  profesional    baik  itu  pemerintah,  swasta maupun perbankan. 4 indikator kurang efektif yakni keberlanjutan tidak berjalan dengan  baik  karena  belum  adanya  regulasi  khusus  yang  mengatur  terkait kawasan  kuliner,  indikator  inovasi  dalam  konteks  lokal  dan  dapat  di  transfer tidak menyediakan publikasi spesifik terkait data sekunder serta informasi khusus terkait pedagang kaki lima dikawasan kuliner pantai tak beromba dan daerah lain masih  sulit  mengadopsi  konsep  yang  di  terapkan.  Indikator  kesetaraan  gender dan pengecualian sosial karena belum menonjolkan makanan khas tradisional dan kearifan lokal dalam penataan pedagang kaki lima, walaupun secara gender dan kearifan  lokal  tidak  bertentangan  dan  indikator  kepemimpinan  dan pemberdayaan masyarakat karena komitmen bupati tidak sertai dengan kebijakan yang  jelas  serta  tidak  adanya  konsep  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  yang jelas  pasca  relokasi.  Adapun  indikator  yang  menjadi  kekuatan  dari  inovasi  ini adalah dampak. Indikator dampak memberikan manfaat baik bagi pedagang kaki lima, pemerintah maupun lingkungan.
Adapun  yang  menjadi  saran  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yakni pertama,  pembenahan  terkait  fasilitas  pedukung  di  kawasan  kuliner  pantai  tak berombak  seperti  pembenahan  penerangan,  penambahan  fasilitas  umum  seperi toilet, tempat  duduk  bagi  konsumen  serta  membuat  fasilitas  baru  yang  menarik seperti  air  mancur,  perahu  ditengah  kolam  dan  daya  tarik  lainya.    Kedua, mendorong lahirnya regulasi khusus terkait kawasan kuliner pantai tak berombak baik itu berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati. Ketiga, perlu adanya master  plan  dan  strategi  pengembangan  kawasan  kuliner  pantai  tak  berombak. keempat,  Pemerintah  sebaiknya  membangun  kerjasama  dengan  pihak  swasta, perbankan  maupun  masyarakat  untuk  mendorong  kemajuan  kawasan  kuliner Pantai  Tak  Berombak.  selain  itu  segera  mendorong  terbentuknya  asosiasi pedagang  kaki  lima  yang  independen.  Hal  ini  untuk  memberi  ruang  penyalur aspirasi  dan  koordiansi  pedagang  kaki  lima  kepada  pemerintah.  Kelima, Membentuk institusi khusus pengelola kawasan kuliner pantai tak berombak agar dapat  dikelola  secara  profesional.  Dan  Memassifkan  publikasi  baik  itu  produk pedagang kaki lima, kawasan kuliner secara umum maupun terkait hasil – hasil penelitian terkait kawasan kuliner pantai tak berombak.

## Referensi
Abdullah,  Muh  Tang.  (2016). Inovasi  Pemerintahan  Daerah  :  (Studi  Inovasi Penyelenggaraan  Urusan  Pendidikan  di  Kabupaten  Gowa ), Disertasi  :  FIA Universitas Brawijaya
An-nat, B. (1993). Implementasi Kebiiakan Penanganan PKL: Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI ± Jakarta . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Cornell University, INSEAD, and WIPO.  (2017) . The Global Innovation Index 2017: Innovation  Feeding  the  World,  Ithaca,  Fontainebleau,  and  Geneva. Downloaded from: https://www.wipo.int › pubdocs › wipo_pub_gii_201
Prihatin Dwi Riyanti , Benedicta. (2003). Kewirausahaan dari sudut  pandang  Psikologi Kepribadian , Jakarta : Grasindo
Farazmand,  Ali  (Ed.).  (2004). Sound  Governance  :  Policy  and  Administrative Innovations . London: Praeger.
Karafir. (2007). Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty
Khaidir,  Afriva .  ( 2017) . Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Dan  Implementasinya Dalam  Bidang  Pendidikan. Direktorat  Jenderal  Sumberdaya  Pengetahuan, Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi
Noor, Henry Faisal.  (2007). Ekonomi Manajerial , Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada Mulgan, G & Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector.
Noor,  Irwan.  (2013). Desain  Inovasi  pemerintahan  Daerah ,  Malang  :  Universitas Brawijaya Press
Norton,  Simon.  (2007). Lost  in  translation:  The  inappropriateness  of  occidental  new public  management  to  reform  of  the  public  sector  bureaucracy  in  Japan. International Journal of Public Sector Management, Volume 20, Number 7, 2007, pp. 674-693(20) Emerald Group Publishing Limited.
DOI: https://doi.org/10.1108/09513550710823551
Osborne, Stephen P & Brown, Louise. 2011. Innovation, public policy and public services  delivery  in  the  UK.  The  word  that  would  be  king?  Public Administration 89(4):1335 – 1350 DOI:10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x
Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. (2006). Bebas Iuran Sekolah dan JKJ : Inovasi Pro Masyarakat Miskin di Kabupaten Jembrana . Jurnal PSPK , Edisi VIII. Hal. 100- 113.
Ramdhani. (2005). Ketertiban umum dan pedagang kaki lima . Yogyakarta YP API.
Sangkala. (2013). Innovative Governance : Konsep dan  Aplikasi , Yogyakarta : Capiya Publishing
Suryana, 2011. Kewirausahaan , Jakarta ; Salemba Empat

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
7(1), 51-64: Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros
Tahir, M.M dan Riskasari (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar  Kota  Dunia. Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik, 1  (2), 193 -205 https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1035
Triana Rahmawati, Irwan Noor, Wanusmawatie Ike. (2014). Sinergitas  Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) Jurnal Administrasi Publik (JAP ), Vol. 2, No. 4, Hal. 641-64 UNDESA.  (2006). Innovations  in  Governance  and  Public  Administration:  Replicating What Works . New York : United Nations Publication
Walker,  Richard.  (2014). Internal  and  External  Antecedents  of  Process  Innovation:  A review and extension.
Public Management
Review 16 (1) DOI:10.1080/14719037.2013.771698
Wilson,  W.  (1887). The  Study  of  Administration . Political  Science  Quarterly , 2 (2), 197-222. doi:10.2307/2139277
World  Economic  Forum  Geneva  (2014): The  Global  Competitiveness  Report  2014 –
2015 .  The  Report  and  an  interactive  data  platform  are  available  at www.weforum.org/gcr .

## Undang – undang
Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maros  Nomor  2  Tahun  2006  tentang    Penataan Pedagang Kaki Lima