Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam E-ISSN: 2774-8855, P-ISSN: 2774-4388 Volume 2 Issue 1, Juni  2021  |  Page: 041 - 048

## Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan perbankan syariah
Mei Shinta Yudiana, Muhammad Farid
1 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia E-mail : meishinta09@gmail.com
2 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia E-mail : much.farid99@gmail.com
Abstrak  : Penerapan  konsep  Good  Corporate  Governance  dalam  operasional  perbankan  syariah diharapkan  dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan. Sistem pembandingan kekuatan malayari sistem kelola syariah yang baik, bank syariah bisa merebut laba terbit tata ini dan bisa mempertinggi pandangan hidup dengan bilang semua sebelah yang  berkepentingan.  Kegiatan  dana  perbankan  syariah  yang  tepat-tepat  mengabdikan  ilham  syariah harus  mementingkan  faktor  pikulan  menjelang  menguatkan  konsumen  bahwa  perkakas  dan  skedul operasional dilaksanakan secara tembus pandang dan bisa dipertanggungjawabkan sehati tambah ilham- ilham  syariah  dimana  setiap  penawaran  ekonominya  tidak  terpendam  faktor-faktor  yang  diharamkan sebagai  riba,  mysir,  gharar,  sasaran  tabu  yang  melahirkan  kedzaliman.  Bank  syariah  dekat  umumnya belum mampu mengikat pandangan hidup-pandangan hidup dan cara islam (maqashid syariah) karena kecelaan tata pembandingan kekuatan. Pengukuran bisa dilakukan tambah mengabdikan pembandingan keuangan  dan  pembandingan  non  keuangan.  Pengukuran  keuangan  biasanya  menjelang  perusahaan bank  patokan.  Bank  syariah  dan  bagian  syariah  biasanya  mengabdikan  pembandingan  non  keuangan. Pengukuran  bersandarkan  pandangan  hidup-pandangan  hidup  Islam  menyinggir  stadium  yang  lebih tinggi dibandingkan tambah pembandingan yang dilakukan oleh bank patokan yang bermaksud semata- ain mengefisienkan pandangan hidup administratur saham.
Kata kunci : Tata kelola, Pengukuran, Tanggung Jawab, Riba

## PENDAHULUAN
Penerapan  system  good  corporate governance bagian dalam mempergiat tuntunan dan mempergiat  etik  dengan  kurang semua  aspek  yang  berkepentingan. System penskalaan
kapabilitas malayari  susunan  kelola  syariah yang  baik,  bank  syariah  bisa menggapai  guna  berpunca  system ini dan bisa mempergiat etik dengan kurang semua aspek yang berkepentingan.  Kegiatan  pelayanan perbankan syariah yang cocok-cocok memperuntukkan  anjuran  syariah harus  memusatkan  faktor  bagasi menjelang  membenarkan  konsumen bahwa sesuatu dan daftar
operasional  dilaksanakan  secara tembus pandang dan bisa dipertanggung  jawabkan  sepikiran pakai anjuran-anjuran syariah dimana setiap kesepakatan
ekonominya  tidak  terselip  molekul- molekul  yang  diharamkan  serupa riba, mysir,gharar, sasaran tabu yang memunculkan  kedzaliman.  Bank syariah  muka  umunya  belum mampu  menemukan  etik-etik  dan cara islam ( maqshid syariah ) karena ketaksempurnaan system penskalaan keuangan biasanya menjelang perusahaan bank ukuran. Bank  syariah  dan  babak syariah  biasanya  memperuntukkan penskalaan non keuangan.
Pengukuran  berlapikkan  etik-etik islam  memperlihatkan  taraf  yang lebih  tinggi  dibandingkan  pakai penskalaan  yang  dilakukan  oleh bank  ukuran yang  berharap semata- netra mendayagunakan
etik pemangku islam . 1. Persamaan Dasar Akuntansi Akuntansi berdasarkan persamaan dasar akuntansi (PDA) yakni HARTA =
KEWAJIBAN  +  MODAL  atau persamaan sebagai berikut: HARTA  (SISI  AKTIVA)=  KEWAJIBAN  +
MODAL (SISI KEWAJIBAN & EKUITAS)
Persamaan diatas menjabat ketuhanan  bagian  dalam  setiap pendaftaran musyawarah keuangan  di  cara  keuangan syariah.  Selain  bahan  dipahami tambah  peri  aktiva,  bahan  bisa pula dipahami seumpama penjuru  kiri  yang  dikenal tambah  peri  penjuru  desakan
sedangkan  barang  bawaan  dan substansi yang dipahami seumpama  penjuru  selatan  atau yang  dikenal  tambah  penjuru kredit. Perubahan bagian dalam penyejajaran  pokok  akuntansi dikarenakan musyawarah-
musyawarah  di  cara  keuangan syariah, yakni penumpukan  dan penjabaran  yang  secara  beres bisa dilihat table berikut  :
2. Konsep kesatuan Usaha Konsep kesatuan usaha memandang  perusahaan  sebagai suatu  entitas  yang  terpisah  dari pemiliknya.
Menggambarkan lembaga  keuangan  syariah  sebagai entitas yang beridiri sendiri, terpisah dengan  pemiliknya.  Dengan  prinsip ini,  maka  semua  transaksi  yang dilakukan  tercatat  oleh  akuntansi sebagai transaksi lembaga keuangan syariah tersebut.
Sedangkan  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  transaksi  lembaga keuangan syariah yakni pemilik atau pemegang saham, karyawan, investor, (nasabah simpanan). Nasabah pembiayaan, rekanan,
pemerintah,  financial  institution Indonesia.  Dan  financial  institution syariah  atau  lembaga  keuangan syariah  lainnya.Pihak  yang  terlibat dalam  transaksi  lembaga  keuangan syariah.
Transaksi Harta Kewajiban Modal  Pendapatan Biaya penambahan Debit Kredit Kredit Kredit Debit pengurangan  kredit  Debit Debit Debit Kredit
Bank syariah/ lks lainnya Pemilik saham
Jenis-jenis  transaksi  dengan  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi dilembaga keuangan syariah diantaranya:
a. Transaksi  dengan  pemilik  : meliputi  transaksi  penyetoran modal  dari  pemilik,  transaksi pengemmbalian modal ke pemilik, dan transaksi penyebaran  dividen  atau  bonus ke pemilik / pemegang saham.
b. Transaksi dengan nasabah pembiayaanke nasabah, angsuran  pokok  pembiayaan dari  nasabah,angsuran  margin / bagi hasil dari nasabahTransaksi dengan investor  :  meliputi  transaksi setoran  dari  nasabah,  dan pembayaran  bagi  hasil  ke nasabah.
c. Transaksi  dengan    investor  : meliputi  setoran  dari  nasabah, penarikan investasi dari nasabah,  penarikan  investasi dari  nasabah,  dan  pembayaran bagi hasil ke nasabah.
d. Transaksi  dengan  investor  : meliputi  transaksi  setoran  dari nasabah,  penarikan  investasi dari  nasabah,  dan  pembayaran premi  asuransi  ke  rekanan perusahaan asuransi.
e. Transaksi  dengan  karyawan  : meliputi  gaji  dan  pembayaran bonus ke karyawan.
f. Transaksi  dengan  pemerintah  : meliputi  transaksi  pembayaran pajak  penghasilan  nasabah  /
investor. g. Transaksi denga bank Indonesia :  meliputi  setoran  simpanan  ke bank  Indonesia  dan  penarikan simpanan di bank Indonesia.
h. Transaksi dengan bank syariah/ LKS  lainnya:meliputi  transaksi setoran penampatan dana, penarikan  penempatan  dana penerimaan / pembayaran bagi hasil.
3. Nilai  dan  prinsip  akuntansi syariah
Konsep  adanya  system  syariah dapat  dijadikan  sebagai  nilai  dasar dalam pembangunan kerangka konspektual system akuntansi syariah.  Rancanganya  yaitu  sebagai berikut.
1) Menunjukan  perlunya  system akuntansi  alternative  bagi  orang islam  dengan  menguji  secara kritis system akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat.
2) Memberikan  suatu  pemahaman konsep  dasar  akuntansi  syariah yang  didasarkan  pada  syariat islam, dan
3) Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya  terhadap  peran akuntan muslim.
Beberapa  nilai-nilai  tersebut di  atas  akan  menjadi  lengkap dengan  adanya  prinsip-prinsip umum  akuntansi  syariah  di bawah  ini  yang  menajdi  dasar universal dalam operasional akuntansi syariah yaitu:
nasabah rekanann Pembiaya nasabah investor Pemerintah bank indonesia Lembaga keuangan syariah
a) Prinsip pertanggungjawaban Merupakan  suatu  konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.  Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan
konsep  amanah.  Karena  bagi kaum  muslimin,  persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia  dengan  sang  kholiq mulai  dari  alam  kandungan hingga  ia  kembali  lagi  pada- nya. Sebab, Allah swt menciptakan manusia sebagai kholifah  di  muka  bumi  dan inti dari kekholifahan itu ialah menjalankan atau menunaikan  amanah.  Jadi, implikasi  dalam  bisnis  dan akuntansi adalah bahwa individu  yang  trlibat  dalam praktik  bisnis  harus  selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang  telah  diamanahkan  dan yang  terbuat  kepada  pihak- pihak  yang  terkait  pada dirinya, wujudnya bias berbentuk laporan akuntansi.
b) Prinsip keadilan Prinsip  keadilan  tidak  saja berupa  nilai  yang  sangat penting dalam etika
kehidupan  social  dan  bisnis, tetapi,  juga  merupakan  nilai yang  secara  melekat  dalam diri  setiap  manusia.  Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi  mengandung  dua pengertian, yaitu:pertama:berkaitan dengan  praktik  moral,  yaitu kejujuran.  Yang  merupakan faktor  yang  sangat  dominan.
Tanpa kejujuran ini.
Informasi  akuntansi  yang disajikan  akan  menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.  Kedua:  kata  adil bersifat  lebih  fundamental dan  tetap  berpijak  pada  nilai- nilai  etika  /  syariah  dan moral.
c) Prinsip kebenaran Prinsip kebenaran dalam akuntansi  ini  jika  dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan  keadilan  dalam mengakui,  mengukur,  dan melaporkan
transaksi- transaksi  ekonomi.  Akuntasi merupakan  suatu  bentuk pencatatan yang di tunjukkan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai  informasi  keadaan keuangan  maka  hal  inilah yang  dianjurkan  islam  agar mencatat setiap transaksi agar tidak
menimbulkan kecurigaan anara kedua belah pihak.  Ada  pun  tujuan pencatatan diantaranya: pertanggungjawaban atau bukti adanya transaksi, penentuan pendapatan , informasi  yang  digunakan dalam  proses  pengambilan keputusan,  dan  sebagai  alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari , dan lain-lain. d) Selain  dilihat  keberadaan system  akuntansi  kapitalis, maka dapat ditemukan beberapa persoalan. Persoalan tersebut  utamanya  berkaitan dengan hal kepemilikan, konsep  dasar,  standar,  dan metode akuntansi dalam teori
akuntansi syariah dapat meninggalkan kerangka akuntansi konvensional, namun  didalam  sistemnya sudah  dapat  dibedakan.  Ada pun  kerangka  tersebut  yaitu: teori kepemilikan, teori kekayaan, dan fund theory. 4) Akuntansi  syariah  di  lembaga keuangan syariah
Sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya,  perubahan  masyarakat telah  membawa  perubahan  yang cukup mendasar terhadap organisasi akuntansi.  Oleh  karena  itu,  tidak akan  dapat  dipungkiri  hadirnya lembaga  keuangan  syariah  tersebut pada khususnya system bisnis islam
(berdasarkan syariah) tentunya akan mempengaruhi dan bias menentukan  organisasi  akuntansi yang  akan  digunakan.  Hal  ini muncul, karena karakteristik masayarakat  islam  menuntut  aspek- aspek  yang  beda  dengan  apa  yang terjadi dan berlaku dalam
masyarakat.  Hal  ini  berarti  pula bahwa  akuntansi  yang  berlaku  di lembaga  keuangan  syariah  jelas berbeda  dengan  system  akuntansi yang berlaku dengan system lembaga keuangan konvensional.
Tujuan  informasi  akuntansi dalam  keuangan  syariah  muncul karena  dua  alasan  yatiu  sebagai berikut:
1. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan kerangka syariah,  sebagai  akibat  dari hakikat  transaksi  yang  berbeda dengan  lembaga  keuangan  bank konvensional.
2. Pengguna  informasi  akuntansi pada  lembaga  keuangan  syariah adalah berbeda
dengan
pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional. Sehubungan  dengan  hal  tersebut diatas,  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Pengguna informasi akuntansi.pengguna informasi akuntansi  utama  dalam  system lembaga  keuangan  bank  syariah terdiri atas:
1) Shareholder
2) Deposan
3) Unrestricted investment account holders 4) Restricted  investment  account holders
5) Pengusaha,  perusahaan  atau gensi yang berhubungan dengan bank. 6) Dewan pengawas syariah 7) Lembaga pemerintah,bank sentral,mentri  keuangan,badan administrasi/pengola zakat
8) Masyarakat luas
9) Pengamat non muslim
10) Peneliti  Pegawai  lembaga yang besangkutam.
3. Informasi yang dibutuhkan pengguna terdiri atas:
a. Informasi  yang membantu dalam menilai  pelaksanaan  operasional bank  dengan  aturan  tertulis  di lembaga syariah
b. Informasi  yang  dapat  membantu dalam menilai kemampuan lembaga  dalam  menjaga  asset, mempertahankan  likuiditas,  dan meningkatkan laba. c. Informasi tentang inisiatif lembaga atas pertanggung jawaban terhadap pekerja, pelanggan, masyarakat dan lingkungan.
d. Informasi  yang  dapat  membantu dalam pertanggungjawaban manajemen. 1 5) Tata kelola bank syariah Bank  syariah  bagian  dalam skedul pengurusan usahanya membutuhkan  menjelang  mengejar nilai  kira  pertumbuhan  perusahaan. Guna menguasai tujuannya itu bank syariah  menodong  seluruh  tubuh sumberdaya yang dimilikinya terutama  mula  kekuatan  individu menjelang menganjurkan perusahaan  yang  tersua  gilirannya akan semakin diminati
oleh masyarakat.  Pengelolaan  sejenis uluran  tangan  atau  yang  lazimnya disebut  skedul  kulak  dilakukan secara  asosiasi  sirat-sirat  dua  tala atau  lebih,  misalnya  sirat-sirat  bank pelanggan  dan  sirat-sirat  penaja kebijakan  dan  pemakai  kebijakan.
Pengelolaan drum syariah,
memerluka  adanya  ajaran  yang anatar  karet  tala  tercatat  tercantol sehingga  jalannya  jentera  akan berproses  secara  kebaqaan.  Oleh tanda  itulah  kisah  pengurusan sejenis  kulak  tidak  boleh  semata- mata  semata-netra  memiliki  sasaran menjelang  mengejar  keuntungan, tambah  membiarkan  yang  akan diderita oleh tala lain.
Iklim  pertandingan  uluran tangan  muka  mandala  perbankan dewasa  ini  sangat  ketat  tambah bervariasi mutasi jasad unggulan.pengurusan  bank  syariah yang setia dilakukan secara professional tambah senantiasa meneliti  koneksi  setia  tambah
1 Anggadini sri dewi ( program studi akuntansi )hal 140
seluruh tubuh tala tercantol (stakeholeder) maslahat keberlanjutan koneksi mereka. Hubungan  setia  sirat-sirat  bank syariah  dan  nasabahnya  akan menjalin  koneksi  iusaha  berproses secara  berkesinambungan  .  babak tercatat  bisa  kelahirannya  oleh karena bank syariah menuntun etik- etik etikanya bagian dalam meneglola  perusahannya  tambah setia.  Pengelola  bank  syariah  pasti mencurahkan  pihak  susunan  kelola perusahaan  yang  setia  atau  yang lebih  dikenal  tambah  istilah  good corporate  gornance  (GCG).  Prinsip GCG  berisi  5  pedoman  pokok  yaitu seperti berikut:
a) Transparansi (transparency) Prinsip kebeningan adalah adanya kredibilitas bagian dalam  menganjurkan  petunjuk yang  subtantif  dan  relevan beiring adanya kredibilitas bagian  dalam  kiat  pengusiran ketetapan. Hal tercatat maslahat menjelang menuntun
objektifitas  bank  syariah  bagian dalam  menjelmakan  skedul usahanya.  Bank  syariah  pasti meninggalkan  petunjuk  yang mudah  diakses  oleh  karet  tala yang  berkepentingan.  Namun demeikian,  terlazim  dipahami bahwa kredibilitas yang dimaksud tercatat bagian dalam pengurusan  sejenis  perusahaan tidak beiring menyulur menyurutkan  hoki  dan  bagasi bagian dalam menyimpan kunci kantor dan kunci perusahaan.
b) Kemandirian (independency)
Aspek kedaulatan bagian dalam susunan  kelola  bank  syariah adalah  adanya  keistimewaan
bagian dalam berlaku pengumpulan  suatu  ketetapan secara  objektif  dan  tanpa dipengaruhi tonjolan bersumber tala  manapun.  Dalam  pejabat bisinis,  berlawanan  pasal  kriya muka  bank  syariah  tidak  boleh saling mengasuh esa serupa lain menjelang menuntun kelahirannya tumbukan kepentingan.setiap otak menjelmakan  biro  dasar  dan kebaikan masing masing sependirian  SOP  yang  taksiran di tentukan. c) Akuntabilitas (accountability) Adanya  isbat  peri  deskripsi kebaikan praktik peri pertanggung  tanggapan  setiap pasal kriya sehingga pengurusan  bank  syariah  bisa main  secara  sehat.tanggung gugat bagian dalam menjelmakan  sejenis  skedul kulak sangat penting menjelang menuntun kebaqaan perusahaan.  Beberapa  babak tercantol tambah tanggung gugat  sebiah  perusahaan  sirat- sirat  lain  yaitu:  adanya  ulasan biro dasar, kebaikan dan barang bawaan  berlawanan  pasal  kriya sependirian  tambah  halusinasi dan  penyiaran  beiring  desain perusahaan. Bank syariah mempunyai  system  resolusi internal  yang  sehat  bagian dalam  pengelolaanya  dan  juga mempunyai  tatahan  kekuatan menjelang menilai setiap unitnya  muka  bank  syariah secara sehat sependirian tambah etik-etik perusahaan dan disertai  tambah  adanya  tepuk
tangan  dan  sanksi  (reward  and punishment)
d) Pertanggungjawaban
(responsibility)
Adanya kesesuaian pengelolaan perusaahaan  dengan  peraturan perundang  undangan  yang berlaku  dapat  di  pertanggung jawabkan.  Bank  syaruah  wajib melaksanakan  tanggung  jawab social perusahaan yang merupakan  kewajiban  setiap perusahaan  dalam  hal  ini perseroan terbatas. Bank syariah wajib  menerapkan  perinsip kehati  hatian  (  prudential banking  )  agar  segala  kegiatan bank  syariah  sebagi  lembaga inter  mediasi  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
e) Kewajaran atau (fairness ) Adanya keadilan dan kesetaraan  dalam  pemenuhan hak  hak  dan  kewajiban  para stakeholdrest  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Bank syariah  wajib  memperlakukan para karyawannya dengan setara dan wajar dan memberikan  kesempatan  yang sama  dalam  hal  penerimaan dan  pembinaan  karir  mereka. Pengelolaan bank syariah sesuai dengan  prinsip  GCG  tetap berpedoman pada prinsip syariah  untuk  mewujudkan etika  bisnis  islam.  Pedoman bisnis syariah banyak di jelaskan dalam al-qur’an, hadist nabi  SAW  dan  fatwa  fatwa dewan syari’ah nasional majelis ulama Indonesia.dalam mewujudkan  etika  bisnis  islam oleh  bank  syariah,  kegiatan usahanya bank syariah
menghindari  peraktik  usaha yang mengandung unsur ketidak  jelasan  (gharar)  untung untungan  (  maisir  )  dan melibatkan gandakan keuntungan ( Riba. f) Penilaian  tingkat  kesehatan bank syari’ah
Penilaian  tingkat  kesehatan bank  penting  untuk  menilai kesehatan  suatu  bank.  Peliaian tingkat  kesehatan  bank  akan berpengaruh  terhadap  tingkat kinerja  bank  dan  loyalitas nasabah  terhadap  bank  yang bersangkutan. Salah satu metode penilaian yang digunakan mengukur kesehatan bank  adalah  dengan  analisis CAMEL. 2 Pengukuran  tingkat kesehatan  bank  dengan  metode CAMEL ini digunkan oleh bank Indonesia  dan  diatur  dalam peraturan  dalam  BI  tentang system penilaian tingkat kesehatan bank.
Adapun  aspek  aspek  yang menjadi penilaian yaitu:
1. Permodalan (capital) Aspek  permodalan  yang  dinilai adalah modal yang ada didasarkan pada kewajiban penilaian  modal  minimum  bank. Penilaian  tersebut  didasarkan pada  rasio  kecukupan  modal yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah  rasio  modal  terhadap aktifa tertimbang menurut resiko
(  ATMR  )  dan  sesuai  dengan ketentuan
pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%.

## Kesimpulan
Indonesia  merupakan  negara dengan  penduduk  muslim  terbesar di  dunia  namun  perkembangan bisnis syariah tidak sebesar
dibanding  dengan  negara  muslim yang  lebih  kecil  dari  Indonesia. Kegiatan  usaha  perbankan  syariah yang  menggunakan  prinsip  syariah harus  menekankan  aspek  tanggung jawab  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah dimana setiap transaksi bank syairah  tidak  terdapat  unsur  yang diharamkan. Penerapan sistem good coorporate goverment dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan  nilai  tambah  bagi semua pihak yang berkepentingan

## DAFTAR PUSTAKA
Firdaus furyawardhana, 2000 “akuntansi  syariah  di  lembaga keuangan syariah”, Yogyakarta Sri dewi anggadini, Vol.8,No.2 ”perlunya  akuntansi  syariah  di lembaga bisnis (keuangan) syariah: Unikom
Muammar Arafat yusmad, 2012 “aspek hukum perbankan syariah dari
teori ke praktik”,Jl.Rajawali,G.elang 6 No 3,Drono,sardonoharjo, Ngaglik, sleman: yogyakarta