Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka

## INFO PENULIS
Tita Antaliana Panni Universitas Sembilanbelas November Kolaka titaantalianapanni@gmail.com
Arafat
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
afatpascaunm@gmail.com
Rahmat Hidayat Universitas Sembilanbelas November Kolaka rahmataufklarung09@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Arafat,  Hidayat,  R.,  &  Panni,  T.  A.  (2024).  Efektivitas  Program  Kotaku  di  Kecamatan  Latambaga Kabupaten Kolaka. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 62-68.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Efektivitas Program KOTAKU Di Kabupaten Kolaka Dalam Menurunkan area Permukiman Kumuh Di  dua  kelurahan  yaitu  Sea  dan  Kolakaasi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder.Data  primer  bersumber  dari  wawancara  dengan  para  informan  yang berjumlah 12 orang dan dari hasil pengamatan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan  literatur  pendukung lainnya.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif dengan  menggunakan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Hubberman.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  efektivitas  program  KOTAKU  dalam  menurunkan  area permukiman  kumuh  di  dua  kelurahan  yaitu  Sea  dan  Kolakaasi  belum  dapat  dikatakan efektif. Hal ini disebabkan masih adnya  3 lingkungan yang ada di Kelurahan Sea dan 3 lingkungan  yang  ada  di  kelurahan  Kolakaasi  masih  ditetapkan  sebagai  lingkungan kumuh,  berdasarkan  7  indikator dan  19  kriteria  kumuh. 7  indikator  tersebut  meliputi kondisi  bangunan  gedung,  jalan,  lingkungan,  penyediaan  air  minum,  drainase lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  pengelolaan  persampahan,  serta  proteksi kebakaran.  Dengan  permasalahan  utama  yaitu  bangunan  gedung,  jalan,  drainase lingkungan,  pengelolaan  air  limbah,  dan  pengelolaan  persampahan,  proteksi  kebaran dengan nilai kekumuhan yang masuk kategori sedang.
Kata Kunci : Efektivitas, KOTAKU, Permkiman Kumuh

## Abstract
This  research  was  carried  out  to  determine  and  describe  the  effectiveness  of  the KOTAKU  program  in  Kolaka  Regency  in  reducing  slum  areas  in  two  sub-districts, namely  Sea  and  Kolakaasi.  This  research  was  conducted  using  qualitative  research methods, data was collected from primary data and secondary data. Primary data came from interviews with 12 informants and from observations. Meanwhile, for secondary data,  data  collection  is  carried  out  through  library  studies  and  other  supporting literature.  The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  data  analysis  using  data collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions  proposed  by Miles and Hubberman. The results of this research indicate that the effectiveness of the KOTAKU  program  in  reducing  slum  areas  in  two  sub-districts,  namely  Sea  and Kolakaasi, cannot be said to be effective. This is because there are still 3 environments in  Sea  sub-district  and  3  environments  in  Kolakaasi  sub-district  which  are  still designated as  slum environments, based on 7 indicators and 19 slum criteria. These 7 indicators  include  the  condition  of  buildings,  roads,  environment,  drinking  water supply, environmental drainage, waste water management, waste management, and fire protection.  With  the  main  problems  being  buildings,  roads,  environmental  drainage, waste  water  management  and  solid  waste  management,  fire  protection  with  a  slum value that is in the medium category.
Keywords : Effectiveness, KOTAKU, Slum Settlement

## A. Pendahuluan
Permukiman  kumuh  menjadi  salah  satu  isu  utama  di  kawasan  perkotaan  yang  upaya penanganannya  dari  waktu  ke  waktu  berbanding  lurus  dengan  terus  berkembang  dan munculnya  kawasan  pemukiman  kumuh  baru  oleh  masyarakat  urban  yang  apabila  tidak ditangani  dengan  intens,  menyeluruh  dan  tepat  sasaran.  Permukuman  kumuh  menimbulkan berbagai masalah, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, lingkungan permuukiman kumuh juga juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, antara lain dapat mempengaruhi pola perilaku, pola berfikir, dan akan menimbulkan kebiasaan hidup yang  tidak  sehat.  Permasalahan  permukiman  kumuh  yang  ada  di  Indonesia  banyak  terdapat pada  permukiman  di  perkotaan.  Permukiman  kumuh  yang  dimaksud  adalah  dari  dimensi lingkungan  fisik,  ekonomi  dan  juga  dimensi  sosialnya.Sehingga  dari  3  dimensi  tadi  bisa dilakukan sebuah solusi dan juga tindakan secara nyata agar permukiman kumuh yang selama ini menjadi permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat perkotaan bisa dihadapi dengan bijak.
Ketika dilihat dari kata kunci “kumuh” banyak orang berpendapat berbeda-beda, sehingga memang  konsep  kumuh  yang  dimaksud  dapat  dipahami  oleh  semua  pihak.  Menyikapi  hal  ini pemerintah  melalui  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  kembali  menyusun strategi  dalam  upaya  menyelesaikan  permasalahan  perumahan  dan  permukiman,  terakhir dengan menetapkan kebijakannya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Perumahan kumuh  dan  Permukiman  kumuh.  Dari  dasar  itu  terselenggaranya  program  lanjutan  yang disebut dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dengan diselenggarakannya program KOTAKU  ini  diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur  dan pelayanan  dasar  pada  kawasan  permukiman  kumuh  dalam  rangka  mendukung  terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni, produktif. Peningkatan akses tersebut terutama berkaitan  dengan  kriteria  perumahan  dan  permukiman  kumuh  diantaranya  meliputi: bangunan/gedung,  jalan  lingkungan,  drainase  lingkungan,  penyediaan  air  bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah/sanitasi, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik (Permen PUPR No. 2 Tahun 2016).
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  adalah  satu  dari  sejumlah  upaya  strategis Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk mempercepat  penangan  permukiman  kumuh  di  Indonesia  dan  mendukung  “Gerakan  100-0- 100”,  yaitu  100  persen  akses  universal  air  minum,  0  persen  permukiman  kumuh,  dan  100 persen  akses  sanitasi  layak.  Arah  kebijakan  pembangunan  Dirjen  Cipta  Karya  adalah membangun  sistem,  memfasilitasi  pemerintah  daerah  dan  memfasilitasi  komunitas  (berbasis komunitas).  Kabupaten  Kolaka  Dari  tahun  2016  telah  mengimplementasikan  program  Kota
Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).    Pemerintah  Daerah  Kolaka  melalui  Peraturan  Daerah  (PERDA) Nomor  9  tahun  2016  tentang  peningkatan  kualitas  perumahan  dan  kawasan  permukiman kumuh  semuanya  mendapatkan  anggaran  dari  APBD  Kabupaten  kolaka,  APBD  Provinsi  dan APBN serta Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pihak ketiga.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  9  tahun  2016  di  Sulawesi tenggara  tepatnya  di  Kabupaten  Kolaka  ,  Kecamatan  Kolaka  dan  Kecamatan  Latambaga merupakan  wilayah  yang  menerima  bantuan  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  skala kawasan. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Kolaka berdasarkan data ( baseline ) di tahun 2020 mencapai  241,73  hektare.  Data  tersebut  tersebar di  dua  kecamatan   yakni  Kecamatan  Kolaka dan Kecamatan Latambaga.
Tabel 1. Data Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Kolaka Dan Kecamatan Latambaga
Sumber : http://portal.kolakakab.go.id
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  Program  Kotaku  di  Kabupaten  Kolaka melakukan intervensi di 2 (dua) Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan Luas lokasi Kumuh Sesuai SK Bupati No. 188.45/248/2014 yaitu 105,23 Ha. Hingga 2019 luas  kumuh tersisa 4,04 Ha.  Lokasi  kumuh  tersebut  tersebar  di  2  kecamatan  yang  terdiri  dari  14  kelurahan  yakni  di Kecamatan Kolaka terdiri dari Kelurahan Watuliandu, Lamokato, Laloeha, Lalombaa, Sabilambo, Balandete dan Tahoa. Sementara di Kecamatan Latambaga terdiri dari Kelurahan Ulunggolaka, Mangolo, Kolakaasi, Sea, Latambaga, Sakuli dan Kelurahan Induha. Masalah permukiman kumuh di  kawasan  Kelurahan  Kolakaasi  dan  Kelurahan  Sea  terjadi  dari  segi  fisik,  Adapun  masalah- masalah permukiman kumuh di Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea menurut Data Program KOTAKU  di  Kabupaten  Kolaka  antara  lain  permasalahan  utama  adalah  genangan  dan sedimentasi  yang  diakibatkan  karena  kondisi  pengikisan  tanah  di  dataran  tinggi  pada  saat musim  hujan  dan  sistem  drainase  yang  tidak  layak  secara  teknis.  Selain  dari  permasalahan sistem drainase yang buruk dan kondisi yang tidak layak teknis penyebab terjadinya genangan dan  juga  adanya  kontur  tanah  dengan  kondisi  cekungan  sehingga  mengakibatkan  terjadi genangan  di  beberapa  titik  pada  kawasan  Kolakaasi-Sea  sehingga  berdampak  Kumuh  pada permukiman.  Sistem  Drainase  primer  terdapat  di  Jalan  Dermaga,  Jalan  Repelita,  Jalan  Abadi, Jalan  Opo,  Jalan  Delima  dan  Jalan  Lumba  lumba  yang  terintegrasi  dengan  semua  sub  sistem drainase yang ada pada Kawasan Kolakaasi-Sea.
Wilayah kawasan Kolakaasi-Sea berada dipusat Kota dan masuk dalam kawasan strategis bagi  Industri  perekonomian,  sehingga  menjadi  suatu  keharusan  untuk  melakukan  penataan permukiman kumuh diwilayah ini, secara exsisting Kawasan Kolakaasi-Sea memiliki tiga zona dalam kondisi tapaknya, yakni zona perbukitan, zona dataran rendah dan zona Tepi air, maka secara  faktual  kondisi  perbukitan  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  menumpuknya sedimentasi pada saluran drainase jika datang musim penghujan. Terdapat bak penampung Air PDAM  yang  ada  dijalan  Kayangan  pada  zona  perbukitan,  yakni  ketika  Bak  penampung  itu
dibersihkan maka limbah kapur itu mengalir kebawah dan masuk kesaluran-saluran drainase, sehingga  inilah  yang  menjadikan  faktor  sedimen  menjadi  sangat  riskan  yang  pada  akhirnya menutup fungsi jaringan saluran drainase pada kawasan tersebut.  Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana efektivitas Program  KOTAKU  Di  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka  Dalam  Menurunkan  Tingkat Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program KOTAKU Di Kabupaten Kolaka Dalam Menurunkan Tingkat Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea.

## Pengertian Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  berarti  mempunyai  efek,  pengaruh  atau  akibat. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2002)  efektif  berarti  dapat  membawa  hasil,  berhasil guna,  manjur  atau  mujarab,  ada  efeknya  (akibat,  pengaruhnya,  kesannya).  Efektivitas  adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.Ketika suatu organisasi  mencapai  tujuanya  maka  organisasi  tersebut  bisa  dikatakan  efektif.Jadi  ketika organisasi tidak mampu mencapai tujuannya maka dapat disimpulkan organisasi tersebut tidak dapat  dikatakan  efektif  (Mardiasmo  2009:  134).  Sutrisno  (2007:  125)  mengemukakan  bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan 5 Indikator, yaitu dengan cara:
1. Tepat sasaran, yaitu dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
2. Pemahaman  program,  yaitu  dilihat  sejauh  mana  masyarakat  dapat  memahami  kegiatan program.
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.
Menurut  Budiani  (2007:53),  menyatakan  bahwa  untuk  mengukur  efektivitas  suatu program dapat dilakukan dengan cara:
1. Ketepatan  Sasaran  Program,  maksudnya  adalah  kita  dapat  melihat  apakah  program  tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau sudah tepat berarti program itu dapat  dikatakan  efektif,  begitupun  sebaliknya  kalau  sasaran  program  tidak  tepat  maka program itu tidak dapat dikatakan efektif.
2. Sosialisasi  Program,  maksudnya  adalah  kemampuan  dari  penyelenggara  program  dalam mensosialisasikan  program  sehingga  informasi  tentang  pelaksanaan  program  dapat tersampaikan  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  sasaran  peserta  program  pada khususnya.
3. Pencapaian  Tujuan  Program,  maksudnya  adalah  apakah  hasil  pelaksanaan  program  sesuai dengan  tujuan  program  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kalau  sudah  berarti  program tersebut dapat dikatakan efektif.
4. Pemantuan  Program,  maksudnya  adalah  setelah  dilaksanakannya  program  harus  ada kegiatan  yang  dilakukan  dalam  hal  ini  memantau  anggota  penyelenggara  program  sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada anggota program.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  data dikumpulkan  dari  data  primer  dan  data  sekunder.Data  primer  bersumber  dari  wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang dan dari hasil pengamatan. Sedangkan untuk data  sekunder  dengan  melakukan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan  literatur pendukung lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan  menggunakan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman.

## C. Hasil dan Pembahasan
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (Kotaku)  merupakan  salah  satu  upaya  strategis Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0- 100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen
akses  sanitasi  layak . Program  KOTAKU  di  kabupaten  Kolaka  dilaksanakan  sejak  tahun  2016 sampai  sekrang.  Sesuai  dengan Permen  PUPR  No.  14  tahun  2018 Tentang  Pencegahan  dan Peningkatan  Kualitas  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh,  yang  terdiri  dari 7  aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut: Kondisi Bangunan Gedung
1. Kondisi Jalan Lingkungan
2. Kondisi Penyediaan Air Minum
3. Kondisi Drainase Lingkunan
4. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
5. Kondisi Pengelolaan Persampahan
6. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik;
Untuk  mengurangi  tingkat  kekumuhan  agar  tidak  semakin  kumuh,  salah  satu  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  menghadirkan  program  kotaku.Berdasarkan  judul penelitian  yakni  Efektivitas  Program  Kotaku  dalam  Meningkatkan  Infrastruktur di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka (Studi Pada Kelurahan Kolakaasi dan Kelurahan Sea). maka hasil menganalisis  tentang  efektivitas  program  kotaku  dalam  meningkatkan  infrastruktur  di kecamatan  latambaga  (studi  pada  kelurahan  kolakaasi  dan  sea)  mengacu  pada  teori  Budiani (2007:53) yakni sebagai berikut:

## 1. Ketetapan Sasaran Program
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan  prosedur  dari  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Sasaran  program merupakan  target  dari  pemerintah  yang  hendak  dijadikan  sebagai  penanganan  program pemukiman kumuh dengan maksud agar program ini memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih tinggi bagi masyarakat.
Apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan berjalan. Kemampuan  operasional  dalam  melaksanakan  program-program  kerja  yang  sesuai  dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni Program kerja KOTAKU di Kelurahan Kolakaasi dan  Sea  Kecamatan  Latambaga  ditujukan  sepenuhnya  untuk  seluruh  masyarakat.  Program tersebut  diantaranya  berupa  penanganan  pemukiman  kumuh,  peningkatan  kualitas  kumuh, memberikan  pelatihan  untuk  masyarakat  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BKM Kolakaasi mengatakan bahwa:
“Program  kerja  KOTAKU  itu  sendiri  banyak  sekali.  Program  fisik  sekitar  80%  dan program  non  fisik  sekitar  20%.  Adapun  program  fisik  di  Kelurahan  Kolakaasi  seperti pembuatan drainase, jalan setapak, pembuangan air limbah (sanitasi), sumur bor, dan talut. Sedangkan  program  non  fisik  berupa  pelatihan  daur  ulang  sampah,  pelatihan  life  skill, sosialisasi  program,  sosialisasi tentang  penyakit  yang  disebabkan  oleh  kekumuhan.  Untuk sasaran  program  KOTAKU  sudah  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  setempat,  karena sebelum program dijalankan,  kami telah melakukan peninjauan di lingkungan yang paling kumuh  lalu  dilakukan  diskusi  dengan  masyarakat  setempat  mengenai  pembangunan  di lingkungan mereka“
Keberhasilan  sasaran  program  yaitu  sejauh  mana  peserta  program  tepat  dengan  sasaran yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya.  Selain  itu,  ketetapan  sasaran  program  dengan  melihat sejauh mana orang menggunakan layanan berbasis inklusi sosial dengan sasaran yang tepat dan yang  sudah  ditentukan  sebelumnya,  ketetapan  sasaran  merupakan  acuan  dalam  sebuah program.
Terkait  kesesuaian  program  KOTAKU  dengan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat kelurahan  Sea  dan  Kelurahan  Kolakaasi  untuk  saat  ini  masih  sangat  kurang  memadai. Masyarakat  sangat  mengharapkan  dan  membutuhkan  adanya  program  lanjutan.  Sedangkan, pemerintah  daerah  tidak  dapat  menjawab  harapan  dan  kebutuhan  masyarakat  dikarenakan untuk mendapatkan lanjutan program KOTAKU ditentukan oleh pemerintah pusat.

## 2. Sosialisasi Program
Sosialisasi  program  merupakan  titik  awal  yang  menentukan  keberhasilanprogram  dalam mencapai tujuannya.Oleh karena itu sosialasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana  dan  sistematis  dengan  memberdayakan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.
Komunikasi Dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kolaka dalam usahanya untuk  menyelesaikan  permasalahan  kumuh,  tentunya  tidak  hanya  terletak  kepada  para
aparatur saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat kota  kolaka  baik  itu  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  ,  hal  tersebut  perlu  dilaksankan karena  bagaimanapun  masyarakat  kota  kolaka  merupakan  objek  utama  dalam  peningkatan kualitas  kumuh.  Selama  ini  dinas  perumahan  dan  kawasan  pemukiman  dalam  melakukan sosialisasi program di beberapa media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat  adalah  dengan  menggunakan  pamflet,  media  online  KIM  kolaka,  seperti  yang dikatakan oleh ketua BKM Kolakaasi bahwa:
“dalam melakukan sosialisasi terhadap program kotaku kami mengadakan musrembang untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya program kotaku yang menangani  pemukiman  kumuh  yang  ada  di  wilayah  masyarakat  setempat.  Sosialisasi  ini juga  membahas  tentang  implementasi  program,  pemilihan  ketua  dan  anggota,  anggaran, dampak  pembangunan/implementasi  program  kotaku  dan  kebijakan  mengenai  jika  ada tanah masyarakat yang masuk dalam batas pembangunan“
Penyusunan  program  kerja  KOTAKU  berdasarkan  ide-ide  yang  berasal  dari  masyarakat maupun  perwakilan  masyarakat  (RT)  yang  kemudian  dihimpun  dan  dijadikan  acuan  untuk menyusun  program.  Program  KOTAKU  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat,  oleh karna itu dalam kepengurusan, penyusunan dan pelaksanaan program sepenuhnya melibatkan masyarakat.  Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dukungan  internal kebijakan dapat dilihat dari interaksi antar lembaga yang dilibatkan dalam program KOTAKU.
Lembaga  yang  dilibatkan  dalam  pelaksanaan  program  KOTAKU  adalah  dinas  pekerjaan umum  dan  perumahan  rakyat  dan  BKM  kelurahan  Sea  dan  Kolakaasi.  Interaksi  antara  dinas pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  dengan  lembaga  BKM  dapat  dilihat  dari  koordinasi mereka  mulai  dari  perencanaan  hingga  pelaksanaan  sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih kegiatan  yang  dijalankan.  Dalam  masalah  dana,  dinas  PUPR  juga  bekerjaama  dengan masyarakat.  Dinas  PUPR  mengurus  pencairan  dana  dari  pusat  sedangkan  BKM  yang melaksanakan kegaiatan sesuai dengan besaran dana yang diterima. Walaupun Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta ketua BKM sudah melakukan sosialisasi program, namun kedepannya  diharapkan  pihak  dinas  perumahan  dan  pemukiman  harus  lebih  inovatif  dalam menyampaikan  informasi  dan  penggunaan  media  sosialisasi  seperti  pemanfaatan  teknologi informasi yang semakin maju.

## 3. Pencapaian tujuan Program
Tujuan (a goal) merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang- orang.  Tujuan  merupakan  pedoman  dalam  pencapaian  program  dan  aktivitas  serta memungkinkan  untuk  terukurnya  efektivitas  dan  efisiensi  kelompok.  Tujuan  program merupakan  faktor  utama  dalam  menentukan  efektivitas  suatu  program,  yaitu  apakah  tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.
Kegiatan  program  KOTAKU  berdasarkan  observasi  peneliti  bahwa  pembangunan  sumur bor dapat bermanfaat bagi warga setempat karena tidak menumpang lagi kepada tetangga yang mempunyai  sumur  bor  sendiri.  Hasil  pembangunan  rapatbeton  dan  jalan  setapak  yang membantu  masyarakat  sehingga  jalan  tidak  berdebu  dan  berlubang  lagi  ketika  dilalui, bertambahnya  penerangan  jalan  sehingga mengurangi  banyak masalah.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Kasi  Pemanfaatan  dan  Pengendalian  Kawasan  dan Perumahan Kabupaten Kolaka mengatakan bahwa:
“Dampak  kebijakan  program  KOTAKU  terhadap  bidang  sosial  adalah  dengan  adanya pembangunan  sarana  dan  prasarana.  Program  kotaku  sangat  berperan  sekali  dalam memberdayakan masyarakat, bukan hanya pemberdayaan tapi juga pembangunan. Seperti pembangunan  rapatbeton  yang  bersifat  umum,  pembuatan  sanitasi,  pembangunan drainase,  pembangunan  tempat  sampah,  penampungan  air  bersih,  serta  pelatihan- pelatihan“
Keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  publik  dapat  diukur  dari  proses  pencapaian hasil akhir ( outcomes ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan suatu implementasi  kebijakan  publik,  juga  menurut  Grindle,  amat  ditentukan  oleh  tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas: Isi Kebijakan ( Content of Policy ), Type of Benefits (Tipe Manfaat), Extent of  Change  Envision (Derajat  Perubahan  yang  InginDicapai) Masyarakat  di  Kelurahan  Sea  dan  Kelurahan  Kolakaasi  kecamatan  Latambaga  Kabupaten Kolaka menyadari kurangnya pemahaman akan program KOTAKU dikarenakan factor sumber
daya  manusia  dan  prasarana.  Namun  hal  ini  bukan  menjadi  factor  yang  utama,  akan  tetapi kurang optimalnya sosialisasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketua  BKM  sebagai  koordinasi  pelaksanaan  program  KOTAKU  yang  berhubungan  langsung dengan masyarakat.

## 4. Pemantauan Program
Pemantauan program kotaku setelah program dilaksanakan merupakan salah satu langkah dari  pihak  dinas  perumahan  umum  dan  perumahan  rakyat  untuk  memastikan  apakah  tujuan yang  telah  ditetapkan  dapat  terlaksana  dengan  baik  serta  untuk  memastikan  bahwa  wilayah penerima program KOTAKU memang masuk dalam kategori perumahan dan kawasan kumuh. Hal ini diperjelas oleh ketua BKM kelurahan Kolakaasi mengatakan:
“setelah  melakukan  musrembang  dengan  masyarakat,  selanjutkan  kami  menjalankan atau mengimplementasikan program yang telah disepakati sebelumnya. Pemerintah pusat mengarahkan  orang-orang  dari  jakarta  sebagai  tim  pemantauan  yang  akan  memantau dari penyerahan anggaran sampai pelaksanaan program kotaku berjalan. Namun 2 tahun terakhir  ini  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  dari  dinas  PUPR  tidak  pernah meninjau lokasi-lokasi yang telah menjalankan program KOTAKU dikarenakan covid-19”
Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk  mengidentifikasikan  dan/atau  mengukur  pengaruh  dari  kegiatan  yang  sedang  berjalan (on-going) tanpa mempertayakan hubungan kualitas (wollman, 2003P:6)
Pemantauan  program  merupakan  salah  satu  langkah  dari  pihak  dinas  perumahan  dan kawasan  permukiman  kabupaten  kolaka  untuk  memastikan  apakah  tujuan  yang  telah ditetapkan  dapat  terlaksana  dengan  baik  serta  untuk  memastikan  penggunaan  dana  sesuai dengan  permintaan  atau  tidak.  Pemantauan  setelah  program  atau  monitoring  biasanya  para peninjau  langsung  turun  ke  tempat-tempat  dimana  tempat  program  KOTAKU  dilaksanakan. Dinas  perumahan  dan  kawasan  permukiman  kabupaten  Kolakabersama  tim  monitoring  dari pusat melakukan monitoring sebelum dan sesudah program dilaksanakan

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  program  KOTAKU  belum  dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan masih adnya  3 lingkungan yang ada di Kelurahan Sea dan 3  lingkungan  yang  ada  di  kelurahan  Kolakaasi  masih  ditetapkan  sebagai  lingkungan  kumuh, berdasarkan 7 indikator dan 19 kriteria kumuh.
Saran  peneliti  untuk  berhasilnya  program  ini  perlu  adanya  urung  rembuk  dlam  rangka menyatukan  ide,keinginan  dan  gagasan  antara  masyarakat dan pihak  pemerintah,  Hendaknya koordinasi  antara  dinas  pekerjaan  umum  dan  perumahan  rakyat  kabupaten  kolaka    dengan pemerintah  kelurahan  Sea  dan  Kolakaasi  terkait  pelaksanaan  program  KOTAKU  lebih diintensifkan dan diperbaiki lagi.

## E. Referensi
Budiani (2007). Summary Theory And Design . Ebook Mardismo., (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984), Analisis Data Kualitatif .Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Pencegahan  dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Akses Bangunan/gedung, Jalan  Lingkungan,  Drainase  Lingkungan,  Penyediaan  Air  Bersih/minum,  Pengelolaan Persampahan,  Pengelolaan  Air  Limbah  Atau  Sanitasi,  Pengamanan  Kebakaran  dan  Ruang Terbuka Publik
Peraturan Menteri PUPR Nomor/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-20.
Sutrisno,  E.  (2009). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  Kedua. Jakarta:    Prenada  Media Group