JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol 6, No. 2 : Desember 2023
DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2688
Pengaruh  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo
Fitria Melynsyah Yusuf 1 , Indri Yusuf 2

## 1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; fitriayusuf@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 15 Oktober 2023,  Disetujui: 23 November 2023, Publish 25 Desember 2023

## Abstract:
Land and building tax has a wider impact because the proceeds from Land and Building Tax are returned to increase regional development income. The aim of this research is to determine the effectiveness of land and building tax revenue on local revenue in the Gorontalo Regency Regional Revenue Agency. This research method is quantitative descriptive research. The quantitative analysis used is simple linear regression analysis. The results of the research show that in the regression it is known that the land and building tax revenue variable has a t value of -.135 and a sig of 0.901. So it means that the tcount is smaller than the T table (-.135 > 3.182), and the significant value is greater than 0.05 (0.901 < 0.05), then HO is rejected and H1 is accepted. So it is concluded that land and building tax revenues do not have a significant influence on local income in Gorontalo Regency in 2018-2022.
Keywords: Effectiveness, Land and Building Tax, Regional Original Income

## Abstrak:
Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  dikembalikan  untuk  meningkatkan  pendapatan  pembangunan  daerah. Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo. Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Analisa  kuantitatif  yang digunakan  adalah  analisis  regresi  linier  sederhana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa regresi  diketahui  variabel  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  mempunyai  nilai  thitung sebesar  -.135  dan  sig  0,901.  Sehinggah  berarti  thitung  lebih  kecil  dari  pada  T  tabel  (-.135 > 3.182), serta nilai signifikan yang lebih besar dari pada 0.05 (0,901 < 0.05), maka HO  ditolak dan  H1  diterima.  Sehingga  memperoleh  kesimpulan  bahwa  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pentapatan  asli  daerah  di Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022.
Kata kunci : : Efektivitas, Pajak Bumi Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN
Donasi pajak di Indonesia sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal  berdirinya  Republik  ini.  Bersumber pada  data  APBN  dari  tahun  ke  tahun  yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen keuangan  (Herry  Purwono,  2010).  Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan,  diharapkan  pula  pemerintah mampu  meningkatkan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  tanpa  menengadahkan tangan kepada Negara lain. Pajak merupakan  tulang  punggung  perekonomian yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Berdasarkan data realisasi  APBN  2020,  realisasi  penerimaan pajak tercatat Rp1.072,1 triliun atau terealisasi sebesar 89,4%  dari target APBN. Dari angka tersebut, realisasi Pajak Penghasilan  mencapai  Rp  594.  Jumlah tersebut menandakan kontribusi Pajak Penghasilan  mencapai  lebih  dari  50% terhadap realisasi penerimaan pajak. Besarnya  kontribusi  Pajak  Penghasilan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan  penerimaan tersebut  dalam rangka  pembangunan  ekonomi  nasional. Oleh  karena  itu,  kepatuhan  dan  kesadaran pajak perlu ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan negara. (Kementerian Keuangan , 2021).
Sesuai  teori  pajak  daerah,  teori Development from below bahwa orang akan lebih  bersedia  membayar  pajak  kepada pemerintah  daerah  dari  pada  pemerintah
pusat  karena  mereka  dapat  melihat  secara langsung  manfaat  serta  pembangunan  di daerahnya.  Dimana  pajak  dalam  keputusan penetapan  struktur,  besarnya  tarif,  siapa yang  harus  membayar,  sangsi  terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis  antra  eksekutif  dengan  legislatif sebagai reprentasi masyarakat, (Damas Dwi Anggoro,  2017).  Berdasarkan  Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah. PAD bersumber  dari  pendapatan  pajak  daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  yang dipisahkan,  dan  PAD  lainnya  yang  sah, (Raudhatun  Wardani,  Wida  Fadhila,  2017). Bumi  dan  bangunan  merupakan  dua  obyek dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  yaitu  bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi  yang  berupa  tanah  dan  perairan  serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan  bangunan  adalah  konstruksi teknik  yang  ditanamkan  atau  dilekatkan secara  tetap  pada  tanah  dan  perairan  di wilayah  negara  Indonesia.  PBB  mempunyai sifat  kebendaan,  yaitu  besarnya  pajak ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah  dan  bangunan,  misalnya  berupa sawah,  ladang,  kebun,  pekarangan  dan pertambangan  serta  ditentukan  dari  nilai kualitas  dan  kuantitas  dari  bangunan  yang berdiri  di  atas  tanah  tersebut.  Pajak  Bumi Bangunan  mempunyai  dampak  yang  lebih luas  sebab  hasil  penerimaan  Pajak  Bumi
dan Bangunan dikembalikan untuk meningkatkan  pendapatan  pembangunan daerah  yang  bersangkutan,  bagian  PBB yang diterima daerah merupakan salah satu sumber  penerimaan  yang  penting  bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini.
Pajak merupakan sumber utama penerimaan  negara.  Tanpa  adanya  pajak, negara tidak dapat melaksanakan pembangunan.  Penerimaan  negara  dari pajak  tersebut  kemudian  digunakan  untuk pembiayaan  berbagai  kebutuhan  mulai  dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya  pembangunan  sarana  umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainlain. Oleh  karena  itu,  penerimaan  pajak  memiliki kontribusi  yang  besar  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Masalah  yang  tengah  dihadapi oleh  pemerintah  daerah  adalah  masih lemahnya  kemampuan PAD  untuk  menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan  daerah  yang  setiap tahunnya meningkat, dimana salah satunya pendapatan  daerah  suatu  kabupaten/kota tergantung pada besarnya PBB (Pajak Bumi dan  Bangunan).  Fakta  menunjukkan  masih banyak  masyarakat  yang  kurang  memiliki kepatuhan  dan  kesadaran  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban  warga  negara  untuk  membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat  belum  memiliki  persepsi  yang baik  dan  benar  mengenai  fungsi  dan manfaat  pajak.  Hal  tersebut  menciptakan kondisi  masyarakat  untuk  mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya. Adapun efek jika masyarakat tidak membayar  pajak,  adalah  kurang  efektifnya realisasi  PBB  dimana  tidak  akan  sesuai dengan yang ditargetkan. Efektivitas menurut  Beni  (2016)  adalah  hubungan antara  output  dan  tujuan  atau  dapat  juga dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa  jauh tingkat  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari organisasi.  Efektivitas  juga  berhubungan dengan  derajat  keberhasilan  suatu  operasi pada  sektor  publik  sehingga  suatu  kegiatan dikatakan  efektif  jika  kegiatan  tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat  yang  merupakan  sasaran  yang telah  ditentukan.  Terdapat  dua  jenis  dalam pajak daerah Kabupaten/Kota yang merupakan  pengalihan  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (UU  PDRD)  mengenai  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB- P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Darwin, 2010).
Sesuai dengan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul “Pengaruh  Efektivitas  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan
Asli  Daerah  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Gorontalo”.

## METODE PENELITIAN
Metode  deskriptif  digunakan  untuk membuat  gambaran  yang  ada.  penelitian deskriptif  kuantitatif  adalah  penelitian  yang menggambarkan variabel secara apa adanya  didukung  dengan  data-data  berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Gorontalo  yang  terletak  di  jl.  Kolonel  rauf mo'o,  Kayubulan,  Kec.  Limboto,  Kabupaten Provinsi  Gorontalo  selama  dua  bulan  mulai (Juli- Agustus 2023).
Sumber  Data  primer  adalah  kata-kata  dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.  Pencatatan  sumber  data utama  melalui  pengamatan  atau  observasi dan  wawancara  merupakan  hasil  usaha gabungan  dari  kegiatan melihat, mendengar dan  bertanya  yang  dilakukan  secara  sadar, terararh dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang dipelukan,  yang diperoleh secara langsung dari tiga informan yaitu:  a)  Kepala  Bidang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  b)  Kepala  Sub  Bidang Pajak  Daerah  c)  Kepala  Sub  Bidang Perencanaan  Pendapatan.  Data  Sekunder yang  berfungsi  sebagai  pelengkap  atau pendukung  data  primer.  Data  sekunder diperoleh  dari  data  yang  sudah  ada  berupa laporan penerimaan PBB di Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo
dari tahun 2018-2022. yang kemudian diolah dengan  analisis  statisik  uji  parsial  untuk diperoleh data yang baru mengenai pengaruh efektivitas penerimaan PBB terhadap PAD.
Analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang menggunakan perhitungan matematika atau metode statistik  yang  sudah  tersedia  (Sugiyono, 2014).  Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  analisis  regresi  linier  sederhana bertujuan  untuk  mengetahui  arah  hubungan antara  variabel  independen  (x)  Pajak  Bumi dan  Bangunan  dan  variabel  dependen  (Y)
Pendapatan
Asli Daerah apakah berpengaruh positif atau negatif.
Penggunaan  metode  analisis  regresi linier  sederhana  memerlukan  uji  asumsi klasik  dan  uji  parsia  (Uji  T)  yang  secara statistik  harus  dipenuh:  1.  Uji  asumsi  klasik terdiri  dari:  a.  Uji  Normalitas,  b.  Uji Mutikolinearitas,  c.  Uji  Autokorelasi,  d.  Uji Heteroskedastisitas. 2. Uji Parsial (Uji T) HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Rekapitulasi Target dan Realisasi PBB Daerah Kabupaten Gorontalo Tabel 1: Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Tahun  2018 – 2022
Tahun PBB % Ket Target Realisasi 2018 3.931.577.157 4.937.955.271 125, 60% Sangat Efektif 2019 5.593.385.345 5.259.315.304 94,0 3% Efektif 2020 7.500.000.000 4.457.733.326 59,4 4% Tidak Efektif 2021 5.000.000.000 5.329.279.432 106, 59% Sangat Efektif
2022 9.097.500.000 6.626.253.179 72,8 4% Kurang
Efektif

## Sumber Data: Hasil Penelitian
Dari  data  tabel  di  atas  bisa  dilihat bahwa  tahun  2018  target  pajak  bumi  dan bangunan  sejumlah  Rp  3.931.577.157  serta
realisasinya hanya mencapai Rp 4.937.955.271  kemudian  pada  tahun  2019 target  pajak  bumi  dan  bangunan  meningkat yaitu  Rp  5.593.385.345  namun  realisasi yang  diterima  mencapai  Rp  5.259.315.304. Tahun 2020 target pajak bumi dan bangunan dinaikkan  menjadi  Rp  7.500.000.000  serta realisasinya menurun menjadi Rp
4.457.733.326 melihat realisasi yang diperoleh  dari  tahun  2018-2200  sekali melebihi  target  di  tahun  2018  dan  sekali sudah efektif walau tidak memenuhi target di tahun  2019  dan  tahun  2020  mengalami penurunan  drastis,  oleh  karena  itu  pada tahun 2021 target pajak bumi dan bangunan kembali diturunkan sejumlah
Rp
5.000.000.000  dan  realisasi  yang  diperoleh
pun
mencapai target yaitu Rp 5.329.279.432.  Tahun  2022  target  pajak bumi  dan  bangunan  coba  dinaikkan  sebsar Rp 9.097.500.000 hal ini sama dengan pada tahun  2019  dan  2020  realisasi  pajak  bumi dan bangunan tidak mencapai target dimana tahun 2022 hanya sebsar Rp 6.626.253.179 2.  Pengujian Persayaratan Analisis

## a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel
Tabel  2.  Analisis  Statistik  Deskriptif Variabel
PAD PBB Karakteristik (dalam Milyar Rupiah) (dalam Milyar Rupiah) Mean 137.352 53.221 Tahun 2018-
2022 Median 132.678 52.593 Tahun 2019 Maximum 155.465 66.262 Tahun 2022 Minimum 122.467 44.577 Tahun 2020 Std. Dev. 138.677 80.614 Observations 5 5 Sumber Data: Hasil Penelitian b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Gambar 1. Trend PAD
Sumber Data: Hasil Penelitian
Jika  dilihat  dari trend ,  PAD  Kabupaten Gorontalo  menunjukkan trend yang  positif, akan  tetapi  pada  tahun  2021  mengalami penurunan yang cukup besar.
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## Gambar 2. Trend PBB

## Sumber Data: Hasil Penelitian
Jika dilihat dari trend , penerimaan PBB Kabupaten  Gorontalo  juga  menunjukkan trend yang  positif,  namun  pada  tahun  2020 mengalami penurunan yang cukup besar.
d. Uji Asumsi Klasik
Gambar 3. Hasil uji asumsi klasik

## Sumber Data: Hasil Penelitian
Dari  hasil  gambar  di  atas  merupakan grafik  histogram  dimana  grafik  histogram dapat  dikatakan  normal  jika  distribusi  data membentuk  lonceng  ( bell  shaped )  tidak condong  ke  kiri  ataupun  ke  kanan.  Grafik histogram  di  atas  membentuk  lonceng  dan tidak  condong  ke  kanan  maupun  kiri sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  grafik histogram tersebut berdisitribusi normal.
Gambar 4. Hasil uji asumsi klasik

## Sumber Data: Hasil Penelitian
Dari gambar di atas terlihat bahwa titik- titik  atau  data  berada  disekitar  garis  dan mengikuti garis diagonalnya dengan
demikian dapat dikatakan residual
berdistribusi normal.
e. Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Coefficients a
Model
Collinearity Statistics Tolerance VIF
1 PBB 1,000 1,000

## a. Dependent Variable: PAD
Sumber Data: Hasil Penelitian
Dari  tabel  di  atas  dilihat  bahwa  nilai tolerance lebih  dari  0,10  yang  artinya  tidak terjadi  multikolinearitas  dan  untuk  nilai  VIF lebih kecil dari 10,00 yang artinya juga tidak terjadi  multikolinearitas,  jadi  kesimpulannya tidak  terjadi  multikolinearitas  antara  variabel bebas dalam regresi
f. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 5. Uji Scatter Plot

## Sumber Data: Hasil Penelitian
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat bahwa  titik-tiitik  tidak  mengumpul  dan peyebaran  titik-titik  data  tidak  berbentuk suatu pola dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah heterokedastisistas sehingga dapat dikatakan menjadi model regresi yang baik g. Uji Autokorelasi
Tabel 4. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .078 a 0.006 -0.325 1.596E+10 1.349
a. Predictors: (Constant), PBB b. Dependent Variable: PAD
Sumber Data: Hasil Penelitian
Dari  hasil  penelitian  kuantitatif  dapat dilihat  rekapitulasi  target  dan  realisasi  Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 - 2022 ada yang  tidak  efektif  dan  kurang  efektif  dimana pada  tahun  2020  dan  2021,  dimana  analisis statistik  menunjukan  maen  PAD  137.352 dan  PBB  53.221,  median  PAD  132.678  dan PBB  52.593.  Maximum  PAD  155.465  dan PBB  66.262.  Minimum  PAD  122.467  dan PBB 44.577. dimana Std. Dev. PAD 138.677 PBB  80.614.  Jika  dilihat  dari trend ,  PAD Kabupaten  Gorontalo  menunjukkan trend yang  positif,  akan  tetapi  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  yang  cukup  besar. Turunnya  PAD  tahun  2020  dan  2021  ini disebabkan  karena  penurunan  penerimaan pada sektor-sektor publik yang juga menurun yang disebabkan karena pembatasan  aktivitas  masyarkat  semasa pandemi  Covid-19,  sedangkan  sektor-sektor tersebut  umumnya  memberikan  kontribusi yang  cukup  signifikan  terhadap  PAD  dan Jika  dilihat  dari trend ,  penerimaan  PBB Kabupaten  Gorontalo  juga  menunjukkan trend yang  positif,  namun  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  yang  cukup  besar. Turunnya penerimaan PAD Gorontalo tahun  2020 pada sektor PBB ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Gorontalo baru memulai  penetapkan  target  berdasarkan potensi  yang  ada  sepererti  berdasarkan objek  wajib  pajak,  objek  pajak  dan  lain-lain, sehingga  setelah  2020  mulai  mengalami peningkatan dalam pendapatan PBB.
Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-smirnov test menunjukan  bahwa  nilai  probabilitas  yang dihasilkan sebesar 0,20 yang berarti nilainya lebih  besar  dari  nilai  signifikan  yang diharapkan  yaitu  0,05  (0,20  >  0,05)  maka dapat  dikatakan  data  berdistribusi  normal. Dan  dilihat  bahwa  nilai tolerance lebih  dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas  dan  untuk  nilai  VIF  lebih kecil  dari  10,00  yang  artinya  juga  tidak terjadi  multikolinearitas,  jadi  kesimpulannya tidak  terjadi  multikolinearitas  antara  variabel bebas dalam regresi.
Berdasarkan  persamaan  regresi  linear sederhana tersebut diketahui bahwa koefisien regresi penerimaan pajak bumi dan bangunan bernilai negatif. Melainkan variabel  penerimaan  PBB  dapat  dijadikan alat  untuk  memprediksi  pendapatan  asli daerah  di  Kabupaten  Gorontalo.  Koefisien variabel  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah sebesar 1.338 artinya setiap terjadi kenaikan pajak  bumi  dan  bangunan  sebanyak  1% sehingga  mengakibatkan  pendapatan  asli daerah  Kabupaten  Gorontalo  mengalamai kenaikan sebesar 1.338
Menurut hasil regresi diketahui variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai nilai thitung sebesar - .135  dan  sig.  0,901.  Sehinggah  berarti thitung  lebih  kecil  dari  pada  ttabel  (-.135  > 3.182),  serta  nilai  sig  yang  lebih  besar  dari pada  0.05  (0,901  <  0.05).  Kemudian  dari hasil  tersebut  bisa  dikatakan  bahwa  HO
ditolak dan H1 diterima. Sehingga memperoleh  kesimpulan bahwa penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pentapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Aswandi, 2020) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota Parepare.  Hasil  yang  sama  juga  diperoleh (Setiawati,  2021)  yang  mendapatkan  hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Batang Hari.
Dalam  memperkuat  hasil  penelitian kunatitatif  maka  untuk  melihat  seberapa besar  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo dilihat dari tiga aspek  penelitian  dengan  indikator  menurut (Lubis Martani, 1998) sebagai berikut : 1. Pendekatan Sumber Pendekatan  sumber  merupakan  salah satu pendekatan untuk mengatahui seberapa  efektif  suatu  organisasi,  dalam mengukur  keberhasilan  suatu  lembaga dalam  mendapatkan  berbagai  sumber  yang dibutuhkan.  Selain  itu  Pendekatan  sumber merupakan  pendekatan  yang  didasarkan pada  teori  mengenai  keterbukaan  sistem
suatu  lembaga  terhadap  lingkungannya. Karena  lembaga  mempunyai  hubungan merata  dengan  lingkungannya  dimana  dari lingungan  diperoleh  sumber-sumber  yang merupakan  input  dari  lembaga  dan  ouput yang  dihasilkan  juga  dilemparkan  kepada lingkungan.  Dalam  berbagai  jenis  sumber untuk memelihara sistem dari suatu lembaga merupakan  kriteria  yang  digunakan  untuk mengukur  efektivitas  .  Dalam  pendekatan Secara  sederhana,  efektivitas    seringkali diukur  dengan  jumlah  atau  kuantitas, berbagai jenis sumber yang berhasil diperoleh dari lingkungan.
Sebagaimana  teori  Lubis  Martani (1998) pendekatan sumber ( Resource Approach ),  yakni  mengukur  efektivitas  dari input.  Pendekatan  mengutamakan  adanya keberhasilan  organisasi  untuk  memperoleh sumber  daya,  baik  fisik  maupun  non  fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sebagaimana  hasil  yang  didapatkan oleh  peneliti  dalam  pendeketan  sumber  di lokasi  penelitian  masih  memiliki  beberapa kekurangan dikarenakan Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten  Gorontalo  baru  satu tahun  berdiri,  adapun  kekurangan  yang  ada diantaranya  SDM  yang  masih  kurang  jika dibandingkan  dengan  jumlah  masyarakat Kabupaten  Gorontalo  yang  sangat  banyak terutama  untuk  beberapa  jabatan  yang dimana  membutuhkan  keahlian  khusus. Dalam  sarana prasarana masih kurang atau belum memadai dalam melakukan pelayanan  yang  maksimal  terutama  pada
sarana dan prasarana pendukung dalam hal ini  sistem  pelayanan,  komputer,  printer, scaner  dan  kenderaan  dinas  untuk  setiap koordinator  untuk  menjemput  pajak  disetiap wilayah.
Pendekatan ini seperti yang digunakan oleh  Nurfadillah,  2022  dimana  menyatakan bahwa  Pendekatan  sumber  yaitu  mengenai Sumber  daya  manusia  mempunyai  peran yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan PBB,  dalam  Faktor  yang  mendukung  dalam optimalisasi  penerimaan  pajak  yaitu  sarana dan  prasarana.  Agar  mendapatkan  hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasarana  yang  cukup  dalam  pemungutan pajak.  Untuk  itu  sangat  penting  dalam memperhatikan  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan,  agar  petugas  pajak  dapat melakukan tugasnya dengan baik dan untuk Kepatuhan wajib pajak juga sangat menentukan didalam optimalisasi pelaksanaan  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  (PBB).  Penelitian  ini  didukung oleh (Zakia Mufliha, 2021) dimana salah satu yang  menjadi  hambatan  pada  efektivitasnya pemungutan pajak adalah SDM dan operasional  atau  sarana  prasarana  yang kurang memadai dalam pemungutan pajak.
Dari  hasil  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  berjalannya  suatu  organisasi atau program harus bisa menyediakan SDM yang  berkualitas  dan  memadai,  selain  itu harus  menyediakan  sarana  prasarana  yang dibutuhkan  dalam  proses  pengelolaan  agar bisa mendapatkan hasil yang efektiv.
2. Pendekatan Proses
Pendekatan  proses  secara  umum adalah  suatu  pendekatan  yang  digunakan untuk  melihat  sejauh  mana  efektivitas pelaksanaan  program  dari  semua  kegiatan proses internal maupun mekanisme organisasi.  Adapun faktor  pendukung  dalam pendekatan  proses  itu  sendiri  yaitu  Startegi Peningkatan  Penerimaan  PBB,  Tata  cara proses pemungutan PBB dan juga Penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB tepat waktu.
Sebagaimana  teori  Lubis  Martani
(1998) Pendekatan Proses (Process Approach), adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme organisasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan  memusatkan  perhatian  terhadap kegiatan  yang  dilakukan  terhadap  sumber- sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
Sebagaimana  hasil  yang  didapatkan oleh  peneliti  dalam  pendeketan  proses  di lokasi  penelitian  dalam  hal  pendataan  ulang sudah  dilakukan  dalam  pemuktahiran  data dimana  dibagi  menjadi  tiga  bagian,  yaitu pendaftar  baru  yang  belum  pernah  didata, kedua  penyesuaian  objek  maupun  subjek dan yang ketiga penghapusan, seperti objek yang  dahulu  kenak  pajak  tapi  sekarang sudah  dibangun  masjid  maka  sudah  di
hapus  dari  data  pajak.  Dalam  hal  Proses penagihan  aktif  dan  surat  paksa  sudah dilakukan  penagihan  aktif  termasuk  surat paksa dengan diawali surat teguran. Sedangkan  proses  penetapan  target  sesuai kondisi rill dilakukan penyesuaian EJOP dan regulasi  dan  melakukan  penataan  kembali agar sesuai dengan peraturan 2024 nanti.
Pendekatan ini seperti yang digunakan oleh  Nurfadillah,  2022  dimana  dalam pendekatan  proses  dilakukan  pendataan ulang  untuk  mengetahui  jumlah  wajib  pajak dan  objek  pajak  yang  bertambah.  Hal  ini tentu  bisa  meningkatkan  penerimaan  pajak. Dalam  penagihan  aktif  surat  paksa  dan teguran dilakukan agar wajib pajak lebih aktif dan selalu membayar pajak karena akan ada sangsi  jika  tidak  melakukan  pembayaran pajak.  Dan  untuk  penetapan  target  sesuai kondis  rill  dilakukan  agar  dapat  menyusun tindakan  yang  akan  dilakukan  agar  rendana yang  bersifat  operasional  untuk  mencapai tujuan dengan mudah dirumuskan.
Penelitian  ini  didukung  oleh  Adi  Suryo Nugroho 2017, harus dilakukan peningkatan penerimaan pajak dengan pendataan kembali,  lebih  aktif  dalam  menagihan  serta memberikan  teguran  dan  harus  ditertapkan target yang rill. Penelitian ini sejalan dengan yang  dilakukan  Mufliha,  2021  dimana  tidak efektivnya  pemungutan  pajak  dikarenakan penagihan  yang  masih  tergolong  pasif terhadap  wajib  pajak  yang  SPPT  nya  tidak terbayarkan selama bertahun- tahun.
Dari  hasil  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  suatu  program  akan  diketahui efektivitasnya  juka  melakukan  pendataan kembali  atau  dalam  hal  ini  memperbaharui data,  serta  menerapkan  aturan  yang  jelas dan tegas dan target yang ditetapkan menag sudah dalam kondisi jelas atau rill 3. Pendekatan Sasaran
Pendekatan  sasaran  secara  umum diartikan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga merealisasikan sasaran yang hendak  dicapai.  Pendekatan  sasaran  dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran tersebut. Menurut Lubis Martani (1998)
Pendekatan  Sasaran  ( Goals  Approach ), dimana  pusat  perhatian  pada  output, mengukur  keberhasilan  organisasi  untuk mencapai hasil ( output ) yang sesuai dengan rencana.
Sebagaimana  hasil  yang  didapatkan oleh  peneliti  dalam  pendeketan  sasaran pada  lokasi  penelitian  mengenai  target  dan realisasi  didapatkan  bahwa  target  beraoa jumlah wajib pajak serta besarannya diambil dari  objek  setiap  desa  yang  kemudian  di hitung ke tingkat kecamatan dan akhirnya di tingkat kabupaten untuk menetapkan berapa rill PBB pada tahun berjalan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfadillah, 2022, dimana Pendekatan Sasaran  yaitu  dengan  melihat  sejauh  mana efektivitas  penerimaan  PBB.  Penerimaan
PBB  akan  berjalan  dengan  efektif  apabila jumlah  tiap  tahunnya  terus  mencapai  target yang telah ditetapkan.
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan pentingnya  menentukan  sasaran  sehingga mengalami  peningkatan  dalam  pelaksanaan program,  dalam  hal  ini  akan  terlihat  efektiv jika sasaran sudah ditentukan sejak awal.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan berikut: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten  Gorontalo  tahun  2018- 2022.  Dimana  hasil  wawancara  juga didapatkan bahwa PBB jika dilihat dari jumlahnya  memang  banyak,  tetapi tidak berpengaruh terhadap PAD.
2. Realisasi pendapatan PBB pada tahun 2020 tergolong tidak efektif dan kurang efektif. Dimana hasil wawancara ditemukan juga bahwa itu dikarenakan masih  berada  pada  masa  Pandemi Covid-19 serta Bapenda masih
merupakan  bidang  yang  tergabung  di badan  keuangan,  sehingga  kurang efektif dalam pengelolaanya.
3. Dilihat  dari  tiga  pendekatan  yakni pendekatan sumber, pendekatan proses,  pendekatan  sarana  pemda sudah  berupaya  melakukan  dengan baik,  sampai  dengan  saat  ini  masih terus  memadai  kekurangan  yang  ada
agar tercapainya tujuan yaitu keberhasilan  efektivitas  penerimaan
PBB.

## Referensi
Annisa,  Rosidatul  dkk.  2019.  Faktor-Faktor
Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Risiko Produksi Usahatani Jagung  (Zea  mays  sp.)  di  Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten  Tulungagung.  Jurnal Sosial  Ekonomi  Pertanian  dan
Agribisnis, Vol. 7 No. 1.
Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah.  Malang: UB Press.
Beni.  2016.  Konsep  dan  Analisis  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah di  Era  Otonomi.  Jakarta  Pusat: Taushia.
Darwin,  Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah, (Jakarta  :  Mitra  Wacana  Media, 2010).
Kementerian Keuangan Republuk Indonesia.
2021.  APBN  2022:  Pemerintah Lanjutkan  Dukungan  Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini.  1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia. Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. Wardani  Raudhatun,  Fadhila  Wida.  2017. Analisis  Efektivitas  Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  dan Kontribusinya Teradap Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupaten  Aceh  Besar.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi  (JIMEKA)  Vol  02  No 03. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  Syiah  Kuala.  Kota Banda Aceh.