## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2537/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19

## Muh Asad Imaduddin
Dosen STIH Muhammadiyah Bima
Article Info Abstract Article history: Received 06 November 2021 Publish 12 November 2021 Perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  sakinah  dan  mawadah,  untuk selamat-lamanya sampai akhir hayat,  tujuan perkawinan menurut undang-undang dan berdasarkan ketuhanan  yang maha esa, setiap perkawina pasti akan berakhir, baik  perceraian  melalui  jalur  pengadilai  Perceraian  pada  dasarnya  merupakan peristwa  hukum,  merupakan  suatu  kejadian  yang  menimbulkan  atau menghilangkan  hak  maupun  kewajiban.  maka  perceraian  mempunyai  hubungan erat  dengan  sikap-tindak  dalam  hukum  yang  berupa  tanggung  jawab,  yaitu tanggung  jawab  terhadap  pihak  lain.  menyangkut  keturunan  atau  anak  dan  harta benda.  Berdasarkan  data  di  Pengadilan  Agama  Raba  Bima  bahwa  alasan perceraian  di  mas  pandemi  (covis  19)  meliputi  faktor  ekonomi,  poligami, kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  perselingkuhan,  maupun  perselisihan dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  antara  suami  dan  istri.  Akhirnya  mereka mengambil  keputusan  untuk  mengakhiri  rumah  tangga  dengan  jalan  pengajuan perceraian di pengadilan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiri demgan mengunakan  sumber  data  primer  yaitu  hakin  dan  panitradi  pengadilan  agama Bimayanng  peroleh  langsung  dari  lapangan  dengan  wawancara  sedangkan  data sekunder  berdasarkan  literatur,  UU  dan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  . selanjutnya  data  yang  peroleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  maupu  kepustakan aka dianalisis secara induktif,  menunjukan pelaksanaan keputusan perceraiaan di masa  pandemik  di  pengadilan  raba  Bima,  hal  ini  pergaruhi  faktor  ekonomi, poligami, kdrt, perselisisan terus menerus, cemburu dll.
Keywords:
Perceraian, Covis 19,
keputusan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muh Asad Imaduddin Dosen STIH Muhammadiyah Bima Email: asadimaduddin@stihm-bima.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  suatu  perkawinan  itu  dilakukan  untuk  waktu  selamanya  sampai  akhir  hayat, inilah  yang  dikehendaki  dalam  agama  Islam.  Namun  dalam  kondisi  tertentu  ada  hal-hal  yang menghendaki  terjadinya  putusnya  perkawinan  jika  hubungan  perkawinan  tetap  dilanjutkan,  maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.
Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk  dapat  melangsungkan perkawinan agar  dapat  mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubunganya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir melainkan juga  unsur  batin  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  rangka  membentuk  keluarga  yang
harmonis, bahagia, erat hubunganya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas  dan  peran  orang  tua.  Oleh  karena  itu  pernikahan  merupakan  perjanjian  abadi  bagi  setiap insan,  Allah  tidak  menghendaki  adanya  perceraian  setelah  pernikahan.  Perlu  diketahui  perceraian meski  dibolehkan  hanya  dalam  keadaan  yang  sangat  memaksa  dan  sesungguhnya  ini  merupakan perbuatan yang dibenci Allah.
Perceraian  yang  ada  pada  dasarnya  merupakan  peristwa  hukum,  merupakan  suatu  kejadian yang  menimbulkan  atau  menghilangkan  hak  maupun  kewajiban.  Sebagai  peristiwa  hukum,  maka perceraian  mempunyai  hubungan  erat  dengan  sikap-tindak  dalam  hukum  yang  berupa  tanggung jawab,  yaitu  tanggung  jawab  terhadap  pihak  lain.  Pihak  lain  di  sini  dapat  menyangkut  keturunan atau anak dan harta benda.
Awal tahun 2020 tepatnya di bulan maret Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia yang mulai  dihinggapi  wabah  Covid  19. Virus Corona yang mewabah di  negara Tiongkok ini, menjadi virus  yang  sangat  cepar  menular  dan  menjangkiti  ribuan  bahkan  jutaan  masyarakat.  Akibatnya melumpuhkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Penyebaran  virus  ini  sudah  hampir  mencapai seluruh dunia, dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita. Salah satu cara paling  efektif  yang  biasa  mengurangi  penyebaran  dari  virus  ini  adalah  dengan  mengurangi  secara ekstrim  dan  aktivitas  interaksi  dengan  orang  lain  dan  menghindari  tempat  keramaian,  maka pemerintah memberlakukan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah, secara menyeluruh, semua  aktifitas  yang  dapat  menyebabkan  terciptanya  kerumunan  atau  perkumpulan  dihentikan sementara,  sehingga  pada  akhirnya  semua  aktifitas  dilakukan  di  rumah.  Masyarakat  pun  hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak.
Pandemi  dengan  segala  dampaknya  telah  mengakibatkan  perubahan-perubahan  yang mendasar,  terutama  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Di  antara  dampak  tersebut  adalah meningkatnya angka perceraian selama pandemi Covid-19 disebabkan terjadinya problem ekonomi. Data  Mahkamah  Agung  menunjukkan  bahwa  pendaftaran  perceraian  pada  periode  April  dan  Mei 2020 berjumlah 20 ribu kasus dan mengalami peningkatan signifikan pada periode berikutnya yaitu periode  Juni  dan  Juli  2020  menjadi  57  ribu  kasus.  Hal  ini  membuktikan  kebenaran  teori  yang mengatakan bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi hubungan sosial. (Kurniawan et al., 2021)
Fenomena  tersebut  juga  terlihat  di  masyarakat  Bima.  Setelah  mulai  pulih  kembali  dan masyarakat  sudah  mulai  berangsur-angsur  melakukan  aktivitas  sehari-hari  di  luar  rumah, Pengadilan    Agama  justru  mendapatkan  banyak  sekali  pengajuan  perceraian  dari  pasangan  suami istri. Fenomena meningkatnya angka perceraian ini menjadi sebuah  dampak tersendiri dari adanya kebijakan  lockdown  dimana  banyak  pasangan  yang  merasa  setelah  mereka  tinggal  bersama beberapa  bulan  dengan  seluruh  waktunya  dihabiskan  di  rumah,  sehingga  banyak  pasangan  yang merasa banyaknya ketidakcocokan di antara mereka.
Pada realitas tersebut, banyak pasangan suami istri yang harus kandas dalam mengupayakan keharmonisan  dan  keutuhan  keluarganya,  yaitu  mengakhiri  dengan  jalan  perceraian  yang  tidak pernah diinginkan oleh setiap pasangan di  muka  bumi terutama pada masa Pandemi  Covid-19 ini angka perceraian mengalami  peningkatan terutama di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama Raba Bima.
Berdasarkan data di Pengadilan Agama Raba Bima bahwa alasan perceraian di era pandemik meliputi  faktor  ekonomi,  poligami,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  perselingkuhan, maupun  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  antara  suami  dan  istri.  Dari  data  yang diperoleh  mayoritas  pertama  tertinggi  penyebab  perceraian  adalah  karena  faktor  perselisihan  dan pertengkaran  yang  terus  menerus  antara  suami  dan  istri.  Selanjutnya  terjadinya  perselisihan  dan pertengkaran  yaitu  dipengaruhi  faktor  ekonomi,  di  mana  percekcokan  pun  sering  terjadi  di  dalam rumah  tangga  karena  sang  suami  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  finansial  bagi  kehidupan
keluarganya. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan pengajuan perceraian di pengadilan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Perkawinan
a. Pengertian Perkawinan
Menurut Sajuti Thalib (1996) “perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun  menyantuni,  kasih-mengasihi,  tentram  dan bahagia”.
Sedangkan Subekti (2013), “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
Pengertian  pernikahan  atau  perkawinan  menurut  Abdullah  Sidiq,  Penikahan  adalah pertalian  yang  sah  antara  seorang  lelaki  dan  seorang  perempuan  yang  hidup  bersama (bersetubuh)  dan  yang  tujuannya  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. ABD. Shomad, (2010)
Selanjutnya Zahryp Hamid mengatakan pendapatnya bahwa perngertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu  dan  memenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Dalam  Pengertian  Pernikahan  secara  umum adalah suatu  ikatan  lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk  hidup berketurunan,  yang  dilangsungkan  menurut  ketentuan  syariat  islam.  K.  Wantjik  Saleh, (2000).
Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sementara  itu  pengertian  perkawinan  menurut  Hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.
b. Tujuan Perkawinan
Menurut Madani (2011) “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal.  Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  melengkapi,  agar  masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan sejahtera,  maka  Undang-Undang  ini  menganut  prinsip  untuk  mempersukar  tejadinya perceraian.  Untuk  memungkinkan  perceraian  harus  ada  alasan-alasan  tertentu  serta  harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
Sedangkan Ahmad Azhar Basyir (2000) menyatakan bahwa “tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan  perempuan,  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan  keluarga  sesuai  ajaran  Allah  dan Rasul-Nya”.
c. Berakhirnya Perkawinan
Putusnya perkawinan menurut Pasal  38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  salah  satunya  dapat  disebabkan  oleh  perceraian.  Dalam  hukum  Indonesia dibedakan  cara  mengajukan  cerai.  Bagi  yang  beragama  Islam,  gugatan  cerai  diajukan  oleh istri dan permohonan talak diajuka oleh suami. Sedangkan, bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai baik oleh pihak istri maupun suami dengan cara diajukan ke pengadilan negeri.
Tata  cara  pengajuan  gugatan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya,  perceraian  dapat  dilakukan  apabila  ada  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri tidak  akan  bisa  hidup  rukun  sebagai  suami  istri,  dan  alasan-alasan  ini  telah  diatur  dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Mengenai  pengajuan  gugatan,  diajukan  kepada  pengadilan  di  wilayah  tempat  tinggal apabila suami istri masih tinggal di tempat yang sama dan bila sudah tidak tinggal di tempat yang  sama,  gugatan  tetap  diajukan  ke  pengadilan  negeri  yang  wilayah  hukumnya  meliputi tempat  kediaman  tergugat  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  dapat  juga  bergantung  pada  alasan-alasan  tertentu seperti yang terdapat pada Pasal 19 huruf b yaitu dalam hal apabila guatan cerai dikarenakan Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya,  gugatan diajukan kepada pengadilan di  tempat  kediaman  istri (penggugat), apabila si  istri tinggal  di luar  negeri,  maka  gugatan  diajukan  kepada  pengadilan  di  wilayah  tempat  suami  tinggal, sedangkan apabila suami dan istri dalam kondisi tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan ke  pengadilan  di  wilayah  tempat  menikah  dahulu  atau  bagi  yang  beragama  Islam  dapat mengajukannya  kepada  pengadilan  agama  Jakarta  Pusat,  serta  dalam  mengajukan  gugatan cerai, ada beberapa surat yang harus disiapkan oleh penggugat, berupa; Surat Nikah asli, dua lembar  fotokopi  surat  nikah  yang  telah  dibubuhi  materai  dan  dilegalisir,  Foto  kopi  Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak) yang telah dibubuhi materai dan dilegalisir, Foto kopi Kartu Tanda Penduduk terbaru Penggugat (istri), serta fotokopi Kartu Keluarga.
Selain  dengan  gugatan  cerai  oleh  pihak  istri,  pengajuan  cerai  juga  dapat  dilakukan dengan  permohonan  cerai  talak  oleh  suami,  yang  prosedur  dan  tata  caranya  tidak  jauh berbeda  dengan  gugat  cerai  oleh  istri.  Permohonan  cerai  talak  dapat  diajukan  kepada pengadilan  agama  di  wilayah  tempat  kediaman  suami  apabila  pihak  istri  dengan  sengaja meninggalkan  tempat  kediaman  tanpa  seizin  suaminya  dan  apabila  pihak  istri  bertempat tinggal  di  luar  negeri  sebagaimana  telah  diatur  dalam    Pasal  20  ayat  (1)  )  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Berdasarkan  Pasal  34  ayat  (2)  )  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  suatu perceraian  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibat-akibatnya  terhitung  sejak  saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
B. Tinjauan Umum Perceraian
a. Pengertian Perceraian
Kata “cerai” dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan  sebagai  suami-istri.  Sehingga  “perceraian”  merupakan  kata  yang  menunjuk kepada  keadaan  dari  makna  kata  “cerai”  tersebut.  Pada  titik  ini  dapat  dipahami  bahwa dalam  peristiwa  perceraian  yang  putus  itu  hanyalah  hubungan  sebagai  suami  dan  istri sehingga  keduanya  tidak  dibolehkan  lagi  bergaul  layaknya  suami  dan  istri.  Sedangkan hubungan  lain  seperti  hubungan  sesama  manusia  tidak  boleh  terganggu  apalagi  sampai putus.  Begitu  juga  hubungan  orang  tua  dan  anak,  masing-masing  tetap  sebagai  ayah  dan ibu  untuk  anak-anak  mereka.  Kualitas  hubungan  ini  berikut  dengan  hak  dan  kewajiban yang  ditimbulkan  tidak  berubah  sama  sekali,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  (setelah perceraian) hubungan perkawinan (Bakhtiar, 2020)
Menurut  P.N.H.  Simanjuntak,  “perceraian  adalah  pengakhiran  suatu  perkawinan karena  sesuatu  sebab  dengan  keputusan  hakim  atas  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  atau kedua  belah  pihak  dalam  perkawinan.  Islam  sendiri  telah  memberikan  penjelasan  dan
definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh”.
Menurut  Sayyid  Sabiq  yang  dikutip  dari  Agus  Toni  dalam  Maqashid  Jurnal Hukum  Islam,  perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.  Sedangkan  menurut  Abdurrahman  al-Jaziri,  bahwa  istilah  perceraian  dapat dimaknai  dengan  Thalaq,  secara  istilah  adalah  melepaskan  status  pernikahannya  (Toni, 2018)
Perceraian  dalam  istilah  fiqih  disebut  “talak”  diambil  dari  kata  “itlaq”  yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara‟, talak yaitu melepaskan  tali  perkawinan  dan  mengakhiri  hubungan  suami  istri.  Al-Jaziry mendefinisikan  talak  adalah  menghilangkan  ikatan  perkawinan  atau  mengurangi pelepasan  ikatannya  dengan  menggunakan  kata-kata  tertentu.  Abd  Rahman  Ghazaly, (2003)
Jadi,  talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah  hilangnya ikatan  perkawinan  ituistri  tidak  lagi  halal  bagi  suaminya,  dan  ini  terjadi  dalam  hal  talak ba‟in,  sedangkan  arti  mengurangi  pelepasan  ikatan  perkawinan  ialah  berkurangnya  hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari  tiga  menjadi  dua,  dari  dua  menjadi  satu,  dan  dari  satu  menjadi  hilang  hak  talak  itu, yaitu terjadi dalam talak raj‟i.
Dasar hukum perceraian diantaranya adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  Inpres  Nomor  1  tahun 1991    tentang  Kompilasi    Hukum  Islam.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  khuluk  adalah perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan  istri  dengan  memberikan  tebusan  atau  iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
Dalam  menjatuhkan  talak  seorang  suami  harus  mengajukan  perkaranya  ke Pengadilan  dengan  alasan-  alasan  yang  menjadi  sebab  ingin  menceraikan  istrinya. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  cenderung  mempersulit  terjadinya  suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak  dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara  meminta  bantuan  kepada  Pengadilan  Agama  dengan  mengajukan  permohonan gugatan  oleh  si  istri  kepada  suaminya.  Bila  Pengadilan  Agama  telah  memproses  dan memutuskan  untuk  menceraikan,  maka  akta  cerai  dapat  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Agama.  Perceraian  semacam  ini  disebut  dengan  cerai  gugat,  namun  bila  suami  yang melaporkan  istrinya  ke  Pengadilan  Agama  dan  perceraianpun  diputuskan,  maka  cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perceraian diatur di dalam BAB VIII mulai dari Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  harus  ada  cukup  alasan  untuk  terjadinya perceraian tersebut. Mengenai tata cara pengajuan perceraian diatur  lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di  dalam  BAB  V  mulai  dari  Pasal  14  sampai  dengan Pasal 36.
Di  Dalam  BAB  VIII  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  41  disebutkan  bahwa, perkawinan  dapat  putus  karena  Kematian,  Perceraian  dan  atas  keputusan  Pengadilan. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Tata cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1
Tahun 1975 Tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Gugatan  perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  dan  Tata  cara mengajukan gugatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. Akibat putusnya  perkawinan  karena  perceraian  baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak, bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi  akan memberikan  keputusan.  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ikut  memikul  biaya tersebut.  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. (Bakhtiar, 2020)
b. Alasan-Alasan Perceraian Faktor  penyebab  perceraian  dalam  rumah  tangga  banyak  penyebabnya.  Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  19  menyebutkan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah  satu  pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang membahayakan pihak lain.
5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6) Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam Pasal  116 Kompilasi  Hukum  Islam dijelaskan alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal lain diluar kemapuannya.
3) Salah  satu  pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu  pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang membahayakan pihak lain.
5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6) Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar taklik talak
8) Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak  rukunan  dalam rumah tangga.
c. Akibat Hukum Perceraian Semua  perkawinan  yang  berakhir  dengan  perceraian  suami  istri  yang  masih  hidup, maka akibat
1. Akibat terhadap Istri.
Dengan  putusnya  perkawinan,  maka semua  akibat  perkawinan,  yaitu  semua hak dan  kewajiban    selama  perkawinan,  menjadi  hapus  sejak  saat  itu.  Bekas  istri memperoleh  kembali  status  sebagai  wanita  yang  tidak  kawin.  Maka  bagi  pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut’ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  masalah  ini  secara  mendalam  yang  dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
1) Memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa  uang  atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil
3) Melunasi  mahar  yang  masih  berhutang  seluruhnya,  dan  separoh  apabila  qobla  al dukhul.
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Akibat terhadap Harta Kekayaan
Pengaturan  tentang  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  di  mana  istri mempunyai  hak  yang sama dengan suami bila terjadi  perceraian harta bersama diatur menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang perkawinan Pasal  35, 36 dan 37 menyatakan:
Pasal 35:
a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36:
a) Mengenai  harta  bersama  suami  istri  atau  istri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua belah pihak.
b) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing  suami  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37:
“Bilamana  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya masing- masing”.
Dalam  penjelasan  atas  Pasal  35,  bahwa  apabila  perkawinan  putus,  maka  harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas  dari  bunyi  Pasal  37,  yang  membatasi  diri  sebagai  berikut:  bila  perkawinan  putus karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing, perpecahan  pikiran  yang  ditimbulkan  dari  pertentangan  antara  syarat-syarat  umum (putus)  dan  syarat  khas  (putus  karena  perceraian)  bertambah  karena  dijumpai  dalam Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai  harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.
3. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa,
Pasal  229  KUHPer  menentukan  bahwa  sesudah  putusan  perceraian  dinyatakan, maka  setelah  mendengarkan  pendapat  dan  pikiran  orang  tua  dan  keluarga  anak-anak yang  belum  dewasa,  maka  pengadilan  memutuskan  terhadap  tiap-tiap  anak  itu  siapa diantara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat
apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).
Siapa  yang  akan  menjadi  wali  terserah  kepada  hakim,  hanya  saja  penunjukan menjadi  wali itu harus  memperhatikan kepentingan si  anak. Penetapan hakim tentang siapa  yang  menjadi  wali  berlaku  sejak  putusan  perceraian  memperoleh  kekuatan hukum  yang  pasti.  Orang  tua  yang  tidak  ditunjuk  sebagai  wali  dan  tidak  hadir  atas panggilan  pengadilan  berhak  mengajukan  perlawanan  dalam  tenggang  waktu  30  hari. Begitu juga bagi orang tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta banding dalam waktu 30 hari.
Menurut  Pasal  41  Undang-undang  perkawian,  bahwa  akibat  putusnya perkawinan karena perceraian karena perceraian ialah:
a) Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan  mengenai penguasaan anak- anak pengadilan memberi putusannya.
b) Bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang  diperlukan  anak;  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tak  dapat  memenuhi kewajiban  tersebut;  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut.
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka,  semata-mata  untuk kepentingan anak.

## C. Tinjauan Covid 19
Covid-19  disebut  juga  dengan  virus  Corona  merupakan  keluarga  besar  virus  yang menyebabkan  infeksi  saluran  pernapasan  atas  ringan  hingga  sedang  seperti  penyakit  flu. Banyak  orang  terinfeksi  virus  ini,  bahkan  di  seluruh  penjuru  dunia  hampir  semua  negara terkena virus ini. Siapapun dapat terinfeksi virus Corona ini. Akan tetapi bayi dan anak kecil, serta  orang  dengan  kekebalan  tubuh  yang  lemah  lebih  rentan  terhadap  serangan  virus  ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh.
Corona  Virus  Disease  2019  (disingkat  dengan  Covid-19)  muncul  pertama  kali  di  kota Wuhan  China  pada  akhir  tahun  2019  yang  lalu.  Setelah  muncul,  pada  perkembangannya, penyebaran  virus  ini  terus  mengglobal  hingga  pada  akhirnya,  tepatnya  pada  Rabu  11  Maret 2020,  organisasi  kesehatan  dunia,  World  Health  Organization  (WHO),  menetapkan  bahwa tingkat penyebarannya sudah sampai.

## 3. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pendekatan
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif  dan pendekatan  empiris.  Pendekatan  normatif  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum baik primer, sekunder, dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas  masalah-masalah  yang  telah  dirumuskan,  mempergunakan  pendekatan  penyelesaian masalah  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statutory  approach),  pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan penelitian empiris dengan pendekatan lapangan sesuai dengan penelitian yang dikaji.
1. Sumber dan Jenis Data
Dalam penulisan ini, data yang dipergunakan ada 2 (dua) jenis yaitu :
a. Data Primer yaitu data yang berkaitan dengan empiris. Data ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden yaitu Hakim di Pengadilan Agama Raba Bima.
b. Data  sekunder  adalah  data  yang  berkaitan  dengan  penelitian  normatif.  Data  ini diperoleh  berdasarkan  hasil  studi  kepustakaan,  yang  didapatkan  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
2. Teknik Pengumpulan  Data Dalam penulisan ini, data yang dimaksud dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu :
a. Data  kepustakaan  (Library  Research)  :Data  ini  diperoleh  dengan  cara  membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Data  lapangan  (Field  Research)  Data  ini  diperoleh  dengan  jalan  mengadakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi Pengadilan Agama Raba Bima
B. Analisa Data
Analisis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif yaitu  dengan  mendeskripsikan  hasil  penelitian,  baik  menggunakan  wawancara,  dan dokumentasi  sehingga  diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yang berkaitan dengan Perceraian di Pengadilan Agama Raba Bima.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt) Perceraian Di Masa Pandemic Covid 19
Perceraian  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  (UUP),  dan  Intruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  yang  dikokohkan  oleh  Keputusan  Mentari  Agama  Nomor  154  tahun  1991  tentang pelaksanaan  Intruksi  Presiden  RI  Nomor  1  tahun  1991.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena
a) Kematian,
b) Perceraian, dan
c) putusan Pengadilan.
Pada  dasarnya  keluarga  merupakan  langkah  awal  terbentuknya  ketahanan  suatu  Negara. Dalam  kehidupan  berumah  tangga  untuk  mengenal  cinta  kasih,  arti  hidup,  dan    sosialisasi. Kemudian    apabila  terdapat  masalah  dalam  keluarga  dan  menyebabkan  perceraian  maka  akan menyebabkan dampak besar, apalagi kalau suami istri tersebut sudah mempunyai anak maka akan hilang  cinta  kasih  orangtua  terhadap  anak  dan  juga  hilangnya  figur  seorang  ayah  atau  ibu  yang akan  menyebabkan  masalah  psikis  pada  sang  anak  dan  akan  menghambat  perkembangan  anak karena  jika  anak  tidak  mendapat  bimbingan  yang  baik  dari  orangtua  kemungkinan  besar  anak tersebut akan melakukan perbuatan yang tidak baik.
Rusaknya  hubungan  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  perceraian  bisa  terjadi  karena  talak ataupun  dikarenakan  gugatan  perceraian.  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan    Agama  setelah  hakim  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Prosedur perceraian di Pengadilan Agama Raba Bima adalah sebagai berikut:
1) Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  atau  lisan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syariah.
2) Pemohon/Pengugat  dianjurkan  untuk meminta  petunjuk  kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan.
3) Surat  permohonan  dapat  dirubah  sepanjang  tidak  mengubah  posita  dan  petitum.  Jika Termohon  telah  menjawab  surat  permohonan  tersebut  harus  atas  persetujuan Termohon/Tergugat.
Bila Termohon/Tergugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin  Pemohon,  maka  permohonan  harus  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Pengugat.
Bila  Termohon  berkediaman  di  luar  negeri,  maka  permohonan  diajukan  kepada  Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Penguggat.
Bila  para  pihak  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  maka  permohonan  diajukan  kepada Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.
Permohonan tersebut memuat :
• Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Para Pihak
• Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
• Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
Permohonan  soal  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri  dan  harta  bersama,  dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak. Membayar biaya perkara.
Tujuan awal dalam mencapai keluarga  yang sakinah, mawaddah dan  warohmah  di  dalam perkawinan sulit tercapai akibat berbagai factor yang mengiringi bahtera rumah tangga sehingga berakibat  meningkatnya  jumlah  kasus  perceraian  yang  diajukan  di  pengadilan.  Dengan  begitu maraknya Kasus perceraian di berbagai Pengadilan Agama, khusus nya di Bima maka dipastikan juga  bertambahnya  Duda  atau  Janda  baru  sebagai  akibat  kasus  perceraian.  Problematika bertambahnya Duda atau Janda baru ditambah dengan anak-anak dibawah umur, akan menambah beban  kembali  bagi  orang  tua  si  duda  atau  janda  tersebut,  terlebih  khusus  terhadap  kehidupan selanjutnya  duda  atau  janda  tersebut  setelah  bercerai.  Berikut  akan  disajikan  jumlah  kasus perceraian  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  Raba  Bima  tahun  2017  sampai  2021  sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Perceraian yang Diajukan Di Pengadilan Agama Raba Bima
NO TAHUN JUMLAH 1. 2017 1.759 2. 2018 1.828 3. 2019 1.971 4. 2020 1.951 5. Juli 2021 1.250
Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima Juli 2021
Berdasarkan  sajian  tabel  data  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  peningkatan  jumlah perceraian  selama  5  tahun  terakhir  walaupun  tidak  signifikan,  dimana  ditahun  2017  jumlah perceraian sebanyak 1.759, meningkat ditahun 2018 sebanyak 1.828, selanjutnya terjadi kenaikan ditahun 2019 sebanyak 1.971 kasus perceraian, dan ditahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 1.951 serta ditahun 2021 per Juli sebanyak 1.209 kasus perceraian.
Ada  dua  bentuk  perceraian  yang  biasa  dilakukan,  yang  terjadi  atas  kesepakatan  bersama antara  pasangan  suami  dan  isteri,  yang  terkenal  di  antara  keduanya  adalah  “khulu”,  yaitu pembatalan perkawinan oleh suami sebagai imbalan atas pengembalian sejumlah uang dari pihak istri.  Bentuk  kedua  yang  dalam  beberapa  mazhab  dianggap  variasi  dari  bentuk  pertama  adalah mubara’ah,  yaitu  pembatalan  perkawinan  atas  dasar  persetujuan  bersama  untuk  membagi  harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan.
Berikut  akan  disajikan  tabel  perceraian  dengan  permohonan  cerai  talak  dan  cerai  gugat sebagai berikut:
Tabel 2 Jumlah Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2021
No Tahun Bentik perceraian Cerai Talak Cerai Gugat 1 2017 386 1.373 1.759 2 2018 405 1.423 1.828 3 2019 381 1.590 1.971 4 2020 433 1.518 1.951 5 Juli 2021 259 991 1.250 Sumber Data : Pengadilan Agama Raba Bima Juli 2021
Jika  dilihat  sajian  tabel  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  perbedaan  yang  signifikan jumlah  perceraian  antara  permohonan  cerai  talak  dan  cerai  gugat.  Di  tahun  2017  jumlah  cerai talak hanya sebanyak 386 yang sangat jauh berbeda dengan jumlah cerai gugat sebanyak 1.373. Demikian  pula  ditahun  2018  cerai  talak  hanya  405  sedangkan  cerai  gugat  sebanyak  1.423.  Di tahun  2019    jumlah  cerai  talak  381  sedangkan  cerai  gugat  sebanyak  1.971.  Sedangkan  ditahun 2020 cerai talak 433 dam cerai  gugat sebanyak 1.518. Serta jumlah cerai talak yang diajukan di tahun 2021  per Juli sebanyak 259 dan cerai  gugat  sebanyak 991. Jadi  dapat  disimpulkan bahwa perbandingan jumlah cerai gugat dan cerai talak adalah 30% cerai talak dan 70% cerai gugat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  Mukminin  selaku  Hakim  di  Pengadilan Agama  Raba  Bima  bahwa  perkawinan  haruslah  memiliki  pondasi  yang  kokoh  dan  kuat  karena jika  perkawinan  runtuh  maka  sendi-sendi  masyarakat  juga  ikut  runtuh.  Oleh  karena  itu  sebuah perkawinan  harus  dijaga  agar  tetap  utuh,  dan  juga  suami  dan  istri  harus  bersikap  baik  dalam membangun sebuah rumah tangga. Jika menghadapi suatu permasalahan maka harus diselesaikan dengan  baik-baik,  karena  jika  ada  suatu  masalah  kecil  namun  tidak  bisa  menyelesaikan  dengan baik maka akan berakibat pada perceraian. Demikian pula halnya dengan dampak Pandemi covid 19  di  kalangan  masyarakat  di  mana  jumlah  pengajuan  perceraian  di  era  Pandemi  Covid  19 mengalami  peningkatan.  Berikut  akan  disajikan  tabel  permohonan  perceraian  yang  diterima  di Pengadilan Agama Raba Bima selama Pandemi Covis 19 sebagai berikut:
Tabel 3 Pengajuan Perceraian di era Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Raba Bima No Bulan  Tahun 2020 2021 1. Januari 161 276 2. Februari 124 193 3. Maret 144 176 4. April 111 112 5. Mei 165 124 6. Juni 71 264 7. Juli 192 105 8. Agustus 191
9. September 166 10. Oktober 192 11. November 163 12. Desember 81
Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima Juli 2021
Berdasarkan  uraian  tabel  diatas,  maka  dapat  terlihat  bahwa  terjadi  peningkatan  jumlah pengajuan perceraian yang diterima di Pengadilan Sgama Raba Bima selama Pandemi Covid 19 dimana sebelumya per Juli 2020 hanya 968 kasus meningkat  menjadi  1.250 kasus  perceraian di Juli 2021. Peningkatan kasus perceraian setelah covid memang tidaklah signifikan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  Mukminin  bahwa  prosedur  dan  tata  cara pengajuan  permohonan  perceraian  sebelum  covid  dan  setelah  covid  adalah  tetap  sama  sesuai dengan peraturan  yang berlaku. Hanya saja yang terlihat beda adalah adanya protocol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan sehingga ada pembatasan jumlah orang saat persidangan.
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pelaksanaan sidang perceraian di Pengadilan Agama Raba  Bima  setelah  Pandemi  Covid  19  harus  mengikuti  Protokol  kesehatan.  Termasuk  terhadap saksi  yang  menghadiri  sidang  yang  sebelum  covid  bisa  lebih  dari  tiga  saksi  yang  diperiksa dipersidangan  saat  covid  sekarang  cukup  satu  saksi  yang  dihadirkan  dipersidangan  dan  harus tetap  mematuhi  protocol  covid.  Sedangkan  bagi  para  pihak  yang  tidak  mengindahkan  dan mentaati protocol covid dengan tidak memakai masker maka akan diusir dan tidak diperbolehkan untuk masuk ruang sidang.

## Alasan-Alasan Perceraian Di Era Covid Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Raba Bima
Sebenarnya  masyarakat  menganggap  orang  yang  bercerai  berarti  melanggar  nilai-nilai kesakralan  pernikahan  sehingga  orang  yang  bercerai  dipandang  kurang  menghargai  etika  dan moral.  Selain  itu  orang  yang  bercerai  juga  dianggap  pribadi  yang  tidak  mampu  mengendalikan diri  dan  membuka  aib  keluarganya  sendiri.  Dan  juga  sulit  sekali  orang  yang  bercerai  mendapat dukungan,  simpati  atau  empati  dari  masyarakat  terdekatnya,  oleh  karena  itu  mereka  akan cenderung menarik diri dari masyarakat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  Mukminin  bahwa  alasan-alasan  perceraian yang diajukan sebelum covid maupun setelah covid  di Pengadilan Agama Raba Bima umumnya masih  sama  dengan  alasan-alasan  yang  dominan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus menerus,  meninggalkan  salah  satu  pihak  serta  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Lebih  lanjut alasan-alasan  perceraian  yang  diajukan  setelah  covid  di  Pengadilan  Raba  Bima  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4 Alasan-Alasan Perceraian Yang Diajukan Di Era Covid 19 Di Pengadilan Agama Raba Bima No Alasan-Alasan Perceraian Jumlah 1 Menjadi Pemabuk, Pemadat, Penjudi 13 2 Meninggalkan salah satu pihak 306 3 Dihukum Penjara selama 2 Tahun atau lebih 2 4 Poligami 6 5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 60 6 Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus 923
7 Murtad 23 8 Ekonomi 15
Sumber Data: Pengadilan Agama Raba Bima 2020
Berdasarkan  uraian  tabel  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  alasan-alasan  perceraian  yang paling    banyak  diajukan  di  Pengadilan  Agama  Raba  Bima  di  tahun  2020  adalah  karena  alasan perselisihan    dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  alasan  meninggalkan  salah  satu  pihak, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Menjadi  pemabuk,  pemadat  dan  penjudi  serta  Murtad, ekonomi serta alasan  Poligami.
Sedangkan  alasan-alasan  perceraian  yang  diajukan  baik  sebelum  maupun  saat  covid sesungguhnya  tidaklah  berubah,  dimana  alasan  perceraian  karena  perselisihan  dan  pertengkaran yang terus menerus, alasan karena meninggalkan salah satu pihak, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi alasan yang paling banyak diajukan.

## 5. KESIMPULAN

## a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Perceraian di masa pandemic Covid 19 yang diajukan di Pengadilan Agama Raba  Bima  adalah  prosedur  dan  tata  cara  pengajuan  permohonan  perceraian  sebelum covid  dan  setelah  covid  adalah  tetap  sama  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Hanya saja  yang  terlihat  beda  adalah  adanya  protocol  kesehatan  dengan  memakai  masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan sehingga ada pembatasan jumlah orang saat persidangan.  Termasuk  terhadap  saksi  yang  menghadiri  sidang  yang  sebelum  covid  bisa lebih  dari  tiga  saksi  yang  diperiksa  dipersidangan  saat  covid  sekarang  cukup  satu  saksi yang dihadirkan dipersidangan dan harus tetap mematuhi protocol covid. Sedangkan bagi para pihak yang tidak mengindahkan dan mentaati protocol covid dengan tidak memakai masker maka akan diusir dan tidak diperbolehkan untuk masuk ruang sidang.
2. Alasan-alasan  perceraian  dimasa  Covid  19  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  Raba Bima adalah:
a. Menjadi Pemabuk, Pemadat, dan Penjudi.
b. Dihukum Penjara selama 2 Tahun atau lebih.
c. Meninggalkan salah satu pihak.
d. Dihukum Penjara selama 2 Tahun atau lebih.
e. Poligami.
f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
g. Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus.
h. Murtad
i. Ekonomi
b. Saran
1. Pemerintah  harus  melakukan  Sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  perceraian  dan  juga dampak  yang  ditimbulkan  dari  perceraian  selama  masa  pandemi  covid  19.  Sosialisasi perceraian  yang ditangani oleh instansi seharusnya lebih digalakan agar  bisa mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.
2. Masyarakat  harus  lebih  menyadari  akan  dampak  tidak  mematuhi  protocol  covid  demi menghindarkan penyebaran covid dalam setiap aktifitasny

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, (2000). Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,  Bandung Abd Rahman Ghazaly, (2003), Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta
ABD.  Shomad,  (2010)  Hukum  Islam  (Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia),
Kencana Prenada Media Group , Jakarta
Ali,  Zainuddin,  (2006),  Hukum  Perdata  di  Indonesia,  Sinar  Grafika,  Jakarta  Amiruddin,  (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gravindo, Jakarta Amirruddin,  Asikin  Zainal,  (2003).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  PT  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta
Ashshofa, Burhan, (2004), Metode Penelitian Hukum. PT. Rineka Cipta, Jakarta Asmuni,  (2010),  Perceraian  Dalam  Perspektif  Fikih  Klasik  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  Jurmal Warta, Edisi 48.
K.  Wantjik  Saleh,  (2000),  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta  Mardani, (2011), Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta Surbakti, EB, (2008) Sudah Siapkah Menikah, PT Alex Media Komputindo
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Bakhtiar,  Y.  (2020).  PENELANTARAN  RUMAH  TANGGA  SEBAGAI  BENTUK KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  YANG  MENJADI  ALASAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19. LEGITIMASI,
Kurniawan,  I.  G.  H.,  Judge,  Z.,  Olivia,  F.,  Suprayogi,  A.,  Slamet,  S.  R.,  Siswanto,  A.  H.,  & Arianto,
H.  (2021).  PENGARUH  PANDEMI  COVID  19  TERHADAP  MARAKNYA  KASUS PERCERAIAN  DI  BERBAGAI  PENGADILAN  AGAMA.  Jurnal  Pengabdian Masyarakat AbdiMas, 7(2). https://doi.org/10.47007/abd.v7i2.3954
Toni,  A.  (2018).  Aktualisasi  Hukum  Perceraian  Perspektif  Pengadilan  Agama  di  Indonesia. Maqashid, 1(2).
Rizal  Fadli,  “Coronavirus,”  https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus,  akses  29  Agustus 2020.