Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i4.3593

## FENOMENA PRAKTIK NIKAH MUT'AH DI KALANGAN SANTRI SUNNI DI DESA JAMBESARI KABUPATEN BONDOWOSO
Muhammad Sirajul Munir
Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia muhammadsirajulmunir24@gmail.com
Ishaq
Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ishaq32@gmail.com
Ahmad Junaidi
Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ahmadevjunaidinov@gmail.com

## Abstrak
Hukum  nikah  mut’ah  yang  menjadi  topik  central  perdebatan  dikalangan  para  ulama  ahlussunnah  wal jamaah  dengan  ulama  syiah  sendiri  telah  terjadi  berabad  belas  tahun  lamanya.  Sampai  saat  inipun kontroversi itu tetap hangat dan tidak pernah basi untuk dibahas. Terkait hal ini ulama Sunni berargumen jika  nikah  mut’ah  tidak  sah  atau  batal  jika  dilangsungkan,  sementara  ulama  Syi’ah  melegalkan  jenis pernikahan mut’ah tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif fenomenologi yakni mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  yang  didapatkan  dari  subyek  peneliti  kemudian dianalisis  secara  mendalam.  Praktik  nikah  mut’ah  di  Desa  Jambesari  Kabupaten  Bondowoso  dilakukan oleh kalangan santri Sunni yang notabene bukan hanya melarang tetapi mengharamkan bahkan pelakunya dianggap melanggar agama, selain itu wanita dan anak hasil nikah mut’ah menjadi korban dalam hal ini. Berlandaskan hal tersebut fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik nikah mut’ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana bentuk penafsiran ulang kalangan santri sunni terhadap konsep nikah mut’ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?. Hasil Penelitian ini yakni pertama  Praktik  nikah  mut’ah  di  Desa  Jambesari  terindikasi  terbawa  pengaruh  Kampung  Arab  yang terletak  satu  wilayah  di  Kabupaten  Bondowoso.  Santri  sunni  tersebut  merupakan  salah  satu  dan  satu- satunya santri alumni Pondok Pesantren berfaham Sunni yang tidak diakui oleh Pondoknya. Kedua, Bentuk penafsiran salah satu santri Sunni yang terpapar Syiah di Desa Jambesari terkait nikah mut’ah yang ada di Desa  Jambesari  hanya  sebatas  penafsiran  akal  semata,  tidak  melihat  pengaruhnya  kepada  perempuan. Kaidah  Dharurat  yang  digunakan  juga  salah  jika  ditempatkan  pada  nikah  mut’ah.  Batasan  darurat: menurut imam al Suyuti dan disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.
Kata kunci :  Fenomena, Nikah Mut’ah, Santri Sunni, Jambesari Kabupaten Bondowoso

## Abstract
The law on mut'ah marriage, which has become a central topic of debate among Ahlus Sunnah wal Jamaah scholars  and  Shia  scholars,  has  been  going  on  for  centuries.  Even  now,  the  controversy  remains  hot  and never gets old to be discussed. In this regard, Sunni clerics argue that mut'ah marriages are invalid or void if they take place, while Shiite clerics legalize this type of mut'ah marriage. This research uses a qualitative phenomenological  research  method,  namely  describing  phenomena  that  occur  in  the  field  which  are obtained  from  the  research  subjects  and  then  analyzed  in  depth.  The  practice  of  mut'ah  marriage  in Jambesari  Village,  Bondowoso  Regency  is  carried  out  by  Sunni  religious  students  who  in  fact  not  only forbid it but forbid it, even the perpetrators are considered to be violating religion, apart from that, women and  children  resulting  from  mut'ah  marriages  are  victims  in  this  case.  Based  on  this,  the  focus  of  this research is: 1) What is the practice of mut'ah marriage among Sunni Islamic students in Jambesari Village,
Bondowoso Regency? 2) What is the form of reinterpretation among Sunni Islamic students regarding the concept  of  mut'ah  marriage  in  Jambesari  Village,  Bondowoso  Regency?  The  results  of  this  research  are that the practice of mut'ah marriage in Jambesari Village is indicated to be influenced by the Arab Village which  is  located  in  an  area  in  Bondowoso  Regency.  This  Sunni  student  is  one  of  the  only  Sunni  Islamic boarding school alumni students who is not recognized by his boarding school. Second, the interpretation of  one  of  the  Sunni  Islamic  students  who  was  exposed  to  Shia  in  Jambesari  Village  regarding  mut'ah marriages  in  Jambesari  Village  was  only  an  interpretation  of  reason,  without  looking  at  its  impact  on women.  The  Dharurat  rules  used  are  also  wrong  if  they  are  applied  to  mut'ah  marriages.  Limitations  of emergency: according to Imam al Suyuti and mentioned in the marginal notes of the book al Muqni', in fact emergency is only related to fear of death.
Keywords: Phenomenon, Mut'ah Marriage, Sunni Santri, Jambesari Bondowoso Regency
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Syi’ah  dengan  nikah  mut’ahnya  tidak  bisa  dipisahkan.  Walaupun  tidak  semua  aliran syi’ah menerima mut’ah seperti Syi’ah Zaidiyah (yang memiliki keyakinan hampir mirip dengan Sunni)  ini  mengharamkan  mut’ah. 1 Namun  sebagian  besar  aliran  Syi’ah  berkeyakinan  dan mengklaim bahwa nikah mut’ah legal dimata agama, hal tersebut merupakan upaya mereka untuk menjustifikasi  perbuatan  keji,  perbuatan  najis  (zina)  dengan  mengatas  namakan  agama.  Sangat miris sekali, jika agama yang agung nan luhur ini ternodai oleh ambisi nafsu syaithoni mereka. 2
Praktik  nikah  mut’ah  pernah  terjadi  di  Indonesia  seperti  di  daerah  Jawa  Barat,  Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang dilakukan oleh pria non pribumi berasal dari Timur Tengah. Lalu pernah  diberitakan  di  salah  satu  stasiun  televisi  swasta  yang  mewawancarai  dengan  beberapa perempuan pelaku nikah mut’ah di Cisarua. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita remaja berusia 22 tahun yang mengaku dengan yakinnya telah melakukan mut’ah sebanyak 8 (delapan) kali,  paling  lamanya  satu  bulan  dan  paling  sedikitnya  4  (empat)  hari.  Sebagaimana  disebutkan beberapa  platform  media  seperti  merdeka.com  atau  kompas.com  praktik  nikah  mut’ah  ini umumnya  diatur  oleh  seorang  mucikari  yang  menjadi  fasilitator  seluruh  rangkaian  kegiatan  ini; mencari penghulu, mengatur jangka waktu, mempertemukan kedua pihak yang akan bermut’ah, mencari  wanita  yang  mau  dimut’ah,  perembukan  harga  dan  segala  macamnya.  Karena  itu  30% sampai 50% hasil dari transaksi dipotong oleh mucikari tersebut sebagai ganti biaya dan upah. 3
Secara  kuantitatif  tidak  ada  data  bahwa  praktik  nikah  mut’ah  nyata  dilakukan  karena nikah  mut’ah  ini  memang  termasuk  nikah  tanpa  pendataan  alias  tidak  tertulis.  Secara  yuridis
1 Mohammad  Baharun, Epistimologi  Antagonisme  Syiah  dari  Imamah  sampai  Mut’ah ,  (Pustaka Bayan, 2007), 163.
2 Mohammad  Hasan, Mengapa  Syi’ah  Harus  Diluruskan? (Bondowoso:  Pustaka  Dar  eL-Aman 2007), 30.
3 Isnawati Rais, Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Jurnal Ahkam ,  XIV (Januari 2014). 99-100
formal pernikahan mut’ah tidak diatur dan tertuang pada peraturan apapun, oleh karenanya nikah mut’ah bisa dikatakan di Indonesia tidak diakui legalitasnya.
Dalam  fiqih  Islam  pernikahan  maupun  perkawinan  sudah  ditentukan  sedemikian  rupa, termasuk  didalamnya  adalah  ditentukannya  rukun  dan  syarat  untuk  dapat  melangsungkan  suatu pernikahan  yang  sah  secara  syariat. 4 Dan  rukun  perkawinan  dalam  Islam  sesuai  yang  telah disepakati oleh jumhur ulama meliputi; 1) adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan,  2)  adanya  wali  dari  pihak  calon  mempelai  perempuan,  3)  adanya  dua  orang  saksi, dan 4) menggunakan sighat (ijab qabul) dalam akad nikah. 5 Dan  syarat perkawinan dalam Islam yakni:  Pertama,  bagi  calon  mempelai  pria;  Islam,  benar  laki-laki,  orangnya  diketahui,  halal menikah  dengan  calon  istri,  calon  suami  tidak  dipaksa  untuk  menikah,  tidak  dalam  keadaan ihram,  tidak  memiliki  istri  yang  haram  di  madu,  tidak  sedang  beristri  empat. 6 Kedua,  calon mempelai perempuan; agama Islam/ahli kitab, jelas bahwa perempaun bukan khuntsa, wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam keadaan iddah atau ikatan perkawinan, tidak dipaksa/ikhtiar, tidak dalam keadaan haji/umroh. Ketiga, syarat bagi wali; agama Islam, laki-laki, berakal,  tidak  dipaksa,  tidak  dalam  berihram.  Keempat,  syarat  bagi  saksi;  berakal  tidak  gila, baligh,  merdeka,  Islam,  dan  kedua  orang  saksi  mendengar.  Kelima,  syarat  ijab-qabul;  dilakukan dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan akad nikah  dan  kelangsungan  akad,  ijab  qabul  dapat  didengar  baik  oleh  kedua  belah  pihak  dan  dua orang  saksi,  dalam  satu  sighat  ada  dua  elemen  (ucapan  dari  wali  atau  wakilnya  dengan  kata zawwajtuka/ankahtuka  dan  ucapan  qabul  dari  calon  laki-laki  bersambungan  dengan  sighat  ijab bisa dengan kata zawwajtu/nakahtu). 7
Sahnya  suatu  perkawinan  termaktub  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing- masing  agama  dan  kepercayaannya,  dan  2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Disebutkan  pula  syarat-syarat  perkawinan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Perkawinan  adalah  sebagai  berikut:  1)  Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan kedua mempelai, 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua meninggal salah satu dapat mengajukan izin atau  jika  telah  meninggal  keduanya  maka  izin  bisa  didapat  dari  wali,  orang  yang  memelihara keluarga atau yang mempunyai garis keturunan lurus keatas. 8
4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu , Cet III (Beirut: Dar al-fikir, 1989), 36.
5 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, Fiqih Munakahat (Jakarta: Amzah, 2009), 60.
6 Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih , (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49- 50.
7 H. Abdul Hadi, Fiqih Munakahat (Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015), 125-126.
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Selain itu sah dan tidaknya suatu perkawinan juga telah diatur dalam KHI pada pasal 4-6 yaitu:  1)  Perkawinan  terbilang  sah,  jika  dilakukan  dengan  Hukum  Islam,  2)  Perkawinan  harus dicatatkan  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah,  3)  Perkawinan  harus  dilangsungkan dihadapan  dan  dibawah  Pengawas  Pencatat  Nikah,  dan  apabila  tidak  dilakukan  dihadapan Pengawas  Pencatat  Nikah  maka  perkawinan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum,  4)  Perkawinan hanyadapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Kemudian  dalam  pasal  4  KHI  bab  II  disebutkan  bahwa  perkawinan  itu  sah,  apabila menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam  pasal  2  ayat (1)  UUD  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tersebut  disebutkan  bahwa perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.  Adapun  rukun  dan  syarat  perkawinan  dalam  KHI  pasal  14  disebutkan:  1)  Calon  suami,  2) Calon istri, 3) Dua orang saksi, dan 4) Ijab-Qobul. 9 Sesuai dengan Hukum positif (KHI dan UUD) beserta rukun dan syarat menikah dalam hukum Islam yang telah disebutkan diatas menunjukkan pernikahan  kontrak  (mut’ah)  tidak  bisa  dibenarkan  adanya  karena  selain  tidak  sesuai  dengan hukum  positif  di  Indonesia  dan  hukum  Islam,  pernikahan  semacam  itu  tidak  sah  (batal)  secara rukun dan syarat serta merugikan pihak si wanita dan anak hasil dari hubungan mut’ahnya.
Walaupun secara teori nikah mut’ah berdampak negatif atau mudharat hal tersebut belum bisa  menjadikan  nikah  mut’ah  sepi  dari  praktiknya.  Seperti  halnya  di  daerah  Desa  Jambesari Kabupaten  Bondowoso  tidak  hanya  dipraktikkan  dari  kalangan  Syi’ah  saja  namun  nikah mut’ah/kawin  kontrak  ini  dipraktikkan  oleh  santri  Sunni  yang  notabene  mengharamkan  praktik tersebut bahkan menggap bahwa pelaku nikah mut’ah sama halnya telah melakukan dosa besar.
Seharusnya  jika  mengacu  pada  kebiasaan  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat,  seorang santri  Sunni  diharamkan  untuk  melakukan  praktik  nikah  mut’ah  karena  dilarang  oleh  guru spiritualnya  terlebih  lagi  yang  berhaluan  Sunni.  Namun  pada  kenyataannya  praktik  tersebut dilakukan oleh santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
Indikator  santri  Sunni  yang  dimaksud  peneliti  adalah  santri  yang  pernah  menetap  atau pulang pergi dari rumah ke pondok saat di pesantren ada kegiatan (nyulok) dan ia telah menjadi alumni karena tidak betah ataupun sudah mencapai batas untuk menjadi alumni.
Kabupaten  Bondowoso  memiliki  masyarakat  yang  cukup  kental  dengan  budaya  syariat islam  hal  itu  dapat  dilihat  dari  banyaknya  pesantren  di  Kabupaten  Bondowoso  dengan  total 17.670  santri.  Banyak  pesantren  yang  terbangun  di  Kabupaten  ini  ada  total  169  pesantren  yang terdata  oleh  Kementrian  Agama  Bondowoso  di  akhir  tahun  2018.  Dan  dari  sekian  banyaknya pesantren  yang  eksis  diatas  16  pesantren  diantaranya  berada  di  wilayah  Kecamatan  Jambesari Darus Sholah serta menjadi salah satu dari tiga kecamatan terbanyak  yang diduduki pesantren di
9 Kompilasi Hukum Islam
wilayah Kabupaten Bondowoso. 10
Selanjutnya, dilansir dalam postingan Jatimnetwork.com bahwa Kecamatan Jambesari DS merupakan  Kecamatan  dengan  jumlah  santri  terbanyak  di  Kabupaten  Bondowoso  pada  tahun 2022  dengan  jumlah  keseluruhan  mencapai  2.979  orang  santri. 11 Dengan  demikian  banyaknya jumlah pesantren dan santri tersebut harusnya menjadikan Jambesari terminimalisir akan praktik- praktik  non  Islam  seperti  halnya  nikah  mut’ah  yang  pada  kenyataannya  praktik  tersebut  lestari hingga  kini  di  daerah  Jambesari  yang  menjadi  daerah  atau  kawasan  dengan  jumlah  santri terbanyak pertama di Bondowoso.
Praktik nikah mut’ah yang terjadi antara pria dan wanita didasari atas suka sama suka lalu sama-sama  sepakat  untuk  melangsungkan  nikah  mut’ah  (menentukan  batas  waktu)  sekaligus mahar secara bersama dan disepakati pula oleh wali dari si lelaki dan wali si perempuan.
Selain  itu  kedua  pihak  mempelai  lelaki  dan  wanita,  membuat  perjanjian  bahwa  dalam hubungan nikah mut’ah ini tidak menginginkan adanya anak dari hasil hubungan mut’ah mereka. Hal tersebut disiasati dengan meminum obat khusus (semacam pil) agar terhindar dari terbuahinya sel telur di rahim si wanita sehingga menjadikannya seorang bayi. 12
Dan  pada  kenyataannya  tidak  melulu  berhasil  atau  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan mereka  seperti  dalam  mencegah  terjadinya  pembuahan  sehingga  menyebabkan  lahirnya  seorang bayi. Karena siasat tadi tidak sesuai rencana kedua belah pihak, akhirnya anak yang terlahir dari hubungan  mut’ah  tersebut  terlantar  karena  terlahir  dalam  keadaan  tidak  dinginkan  oleh  kedua orang tuanya. Bahkan sampai batas waktu mut’ah selesai orang tua (suami/ayah kandung) tidak menafkahi  sama  sekali  dan  tidak  tau  menau  akan  anak  yang  telah  ia  hasilkan  dari  hubungan mut’ahnya.
Tentu  kejadian  ini  sangat  miris  dan  tidak  sesuai  hukum  positif  di  Indoensia  karena  hak dari  seorang  Anak  yang  terlahir  dari  suatu  perkawinan  atau  pernikahan  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  1979  Bab  II.  Didalamnya  meliputi  seperti; pelayanan/pengayoman, kesejahteraan, perawatan dan perlindungan bagi anak. 13
Dari fenomena yang dipaparkan banyak implikasi-implikasi negatif yang disebabkan oleh praktik nikah mut’ah seperti syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan ketidaksahan  nikah  mut’ah,  menelantarkan  dan  tidak  mengayomi  anak  dari  hasil  mut’ahnya disebabkan  “lahirnya  tidak  diinginkan”,  dan  pernikahan  semacam  ini  tidak  memiliki  legalitas
10 https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/305/jumlah-pondok-pesntren-dan-santri- kabupaten-bondowoso-2018-.html (November, 2023), 1-2.
11 https://www.jatimnetwork.com/jatim/pr-437000170/7-kecamatan-dengan-santri-terbanyak-di- kabupaten-bondowoso-jawa-timur-ada-yang-mencapai-hampir-3-ribu-santri (Diakses pada 11 Maret 2024)
12 Abdul  Halim,  Wawancara, masyarakat  Desa  Jambesari Kabupaten  Bondowoso,  Rabu  10  April 2024.
13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Bab II
karena tidak tercatat secara resmi.
Terlebih lagi nikah mut’ah yang dipraktikkan oleh santri Sunni menyalahi “kodrat” santri yang  berhaluan  Sunni  namun  mempraktikkan  nikah  mut’ah,  yang  seharusnya  menjadi  garda terdepan meminimalisir adanya praktik semacam itu namun pad kenyatannya malah “terjerumus” mengikuti  arus  mempraktikkan  nikah  mut’ah.  Oleh  karenanya  berangkat  dari  paparan  tersebut, adanya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengurai  praktik  nikah  mut’ah  yang  dilakukan  oleh  santri Sunni di Desa Jambesari Bondowoso penelitian ini hadir untuk menjawab serta mendalami secara lebih  lanjut  kasulistik  atau  fenomena  tersebut  dalam  bentuk  karya  ilmiah  berupa  tesis  dengan judul  “Fenomena  Praktik Nikah Mut’ah  Dikalangan Santri  Sunni  di  Desa  Jambesari  Kabupaten Bondowoso.”

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  pada  umumnya banyak digunakan oleh dunia ilmu sosial-budaya, penelitian tersebut dilakukan karena berkenaan dengan tingkah laku manusia dan makna tersirat yang terdapat dibalik tingkah laku itu sulit diukur jika menggunakan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal pada pola pikir induktif, yang didasari dengan penyamatan secara obyektif partisipatif terhadap sebuah fenomena sosial. 14
Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  suatu  fenomena  dalam  konteks  sosial secara  alamiah  dengan  mengedepankan  proses  interaksi  komunikasi  yang  mendalam  antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti. 15 Seperti apa fenomena yang terjadi pada subyek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi dan tindakan yang lain secara holistic, dengan cara deskriptif dalalm bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 16
Pada  hakikatnya  penelitian  kualitatif  menggunakan  pendekatan  secara  fenomenologi. Dalam  artian  mengamati  fenomena-fenomena  dilapangan  yang  terjadi  secara  alamiah.  Menurut Edmund  Hursserl  Penelitian  fenomenologi  ini  lebih  menitikberatkan  pada  pengalaman  manusia dan  bagaimana  cara  manusia  mengejawantahkannya.17  Dengan  kata  lain  posisi  dari  peneliti dalam  penelitian  fenomenologi  ini  adalah  mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi  dilapangan yang  didapatkan  dari  subyek  peneliti  lalu  dianalisis  secara  mendalam  sesuai  dengan  paparan pengalaman hidup personal serta para pihak pendukung lainnya.
14 Ahmad Tanzeh Suyitno, Dasar Dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf, 2006), 113.
15 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.
16 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosdakarya, 2010), 6.
17 Zulfah dkk, Analisis Data Kualitatif: Teori dan Terapan (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2022), 81.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  Praktik  Nikah  Mut’ah  Dikalangan  Santri  Sunni  Di  Desa  Jambesari Kabupaten Bondowoso
Secara  terminologis  nikah  mut’ah  bisa  dipahami  sebagai  perkawinan sepasang  laki-laki dan  perempuan  yang  dilakukan  dengan  kesepakatan  pemberian  imbalan  dari  pihak  laki-laki kepada pihak perempuan dalam batasan waktu yang ditentukan, sementara atau parsial. Ungkapan mengenai  nikah  mut’ah  sendiri muncul  ketika  para  pelaku  pernikahan  ini  adalah  mereka  yang sedang menjalani tugas kerja. Karena saat ditugaskan tidak membawa serta keluarga atau belum berkeluarga, maka untuk menghindari perbuatan zina, ia melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Setelah tugas kerja atau kontrak kerja selesai, maka status pernikahannya pun berada di ujung  tanduk.  Seolah-olah  pernikahannya  hanya  dibatasi  oleh  kontrak,  sehinga  muncul  istilah nikah mut’ah 18
Kata mut’ah sendiri memiliki arti bersenang-senang, jika disebut nikah mut’ah maka yang dimaksud  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  untuk  bersenang-senang.  Menurut  Imam  Syafi’I nikah mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik itu hanya sebentar maupun lama masa waktunya.  Seperti seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita, “Aku menikahimu selama  beberapa  jam  atau  satu  bulan.”  Ataupun  perkataan  yang  memiliki  makna  sama  dengan perkataan  tersebut,  yang    di  dalamnya  tidak    terkandung    makna  pernikahan  secara  mutlak  dan mengikat untuk selamanya hingga terjadi hal-hal yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri. 19
Nikah  mut’ah  banyak  dikenal  sebagian  masyarakat  adalah  nikah  yang  dihalalkan  oleh Syi’ah dan diharamkan oleh Sunni, pernyataan tersebut dapat ditemui dalam tulisan ilmiah yang ditulis  oleh  Muhammad  Muhajir,  dan  Muhammad  Fadli  Kamil 20 dengan  judul,  The  Views  of Contemporer  Mut’a  Marriage  Among  Yogyakarta  Shi’ite  Leaders.  Musdhalifah 21 yang  menulis tentang  Amalgamasi  Sunni  dan  Syi’ah  di  Kampung  Arab  Bondowoso.  Muhammad  Arif  Slamet Raharjo 22 menulis tentang Telaah Hadis Nikah Mut‘ah (Takhrij Terhadap Hadis Kebolehan Nikah Mut‘ah. Dan banyak lagi yang lainnya.
18 Artikel  oleh  Siti  Rahayu  Wadiman,  seorang  ahli  Hukum  keluarga dan  waris  serta  staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
19 Syafi’i  bin  Idris, Ringkasan  Kitab  alUmm, penerjemah  Imron  Rosadi  Amiruddin,  Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h 121.
20 Muhammad  Muhajir,  dan  Muhammad  Fadli  Kamil  merupakan  Alumni  Mahasiswa  Magister Ilmu  Syariah,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga.  Baca  :  Muhammad Muhajir,  dan  Muhammad  Fadli  Kamil,  The  Views  of  Contemporer  Mut’a  Marriage  Among  Yogyakarta Shi’ite Leaders, Dialog, Vol 44, No 2, 2021, h 216.
21 Musdhalifah,  Amalgamasi  Sunni  Dan  Syi’ah  Di  Kampung  Arab  Bondowoso, Islamika  Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Vol 2, No 2, 2019, h 241.
22 Menurut  Muhammad  Arif  Slamet  Raharjo, Jumhur Ulama  Ahl  Al-Sunnah  Hanya  Mengenal Nikah Permanen Saja  Dan Membatalkan Nikah Mut‘Ah, Sementara  Dalam  Konsep Syiah Selain Melalui
Praktik perkawinan/ permikahan seperti ini ternyata banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia,  meskipun  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengaturnya,  demikian  pula  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai payung hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas  menganut  madzhab  Sunni>,  ternyata dalam  fikih  madzhab  Sunni>  tidak mengakui perkawinan jenis ini karena tidak sesuai dengan cita- cita luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan sakinah. 23
Bondowoso,  adalah  kabupaten  yang  berpenduduk  740.000  jiwa,  dan  dihuni  oleh mayoritas  etnis  Madura  yang  beragama  Islam  dan  berpaham  ahlus  sunnah  wal  jamaah  (Sunni). Mayoritas penduduk Bondowoso adalah bertani (dan buruh tani), pedagang, dan bekerja di sektor jasa  serta  pegawai  negeri.  Di  sini  ada  Desa  Jambesari,  yang  terletak  di  Kecamatan  Jambesari Darussholah.
Fenomena  yang  terjadi  di  Bondowoso  Desa  Jambesari,  yakni  siklus  nikah  mut'ah  yang ada  di  Jambesari  ini  sudah  berlangsung  lama  dan  terindikasi  telah  membudaya.  Motif keterpaksaan karena kebutuhan ekonomi sejalan dengan maraknya budaya perkawinan campuran antara Madura dan Jawa berlabel nikah mut'ah atau istilah lain kawin  kontrak. Selain itu, nikah mut'ah  di  Jambesari  Kabupaten  Bondowoso  telah  berlangsung  seiring  dengan  banyaknya  pria yang terpapar faham Syi’ah.
Secara  historis  sebelum  menuju  ke  Desa  Jambesari,  Kabupaten  Bondowoso  memiliki sejarah yang tidak terlupakan yakni Awal mula Syi’ah di Kampung Arab yang muncul sejak awal abad  ke-20.  Tapi,  itu  hanya  dilakukan  oleh  beberapa  orang  dan  tidak  melakukan  ekspansi  ke kalangan  Sunni.  Baru  setelah  tahun  1979  kalangan  mullah  memelopori  revolusi  di  Iran,  geliat Syi’ah di Bondowoso perlahan nampak ke permukaan. Dan pada tahun 1980-an, Habib Hamzah AlHabsyie (W 2005), secara terang-terangan mengaku sebagai Syi’ah. Meskipun demikian, Habib Hamzah  tetap  mengajarkan  fikih  Sunnah,  dan  ditambah  dengan  fikih ja'fari yang  dianut  oleh pemeluk Syi’ah.
Hubungan sosial  antara  kelompok  Sunni  dan  kelompok  Syi’ah  di  Kampung  Arab Bondowoso  tergolong  kondusif  sehingga  tercipta suasana  harmonis,  rukun,  dan  damai.  Hal  ini didukung  oleh  sikap toleransi  umat  beragama  yang  sangat  tinggi.  Sikap  toleransi  yang  terlalu tinggi  ini  mengakibatkan Fenomena  Perkawinan  lintas  aliran  antara  Sunni  dan  Syi’ah  yang awalnya berada di Kampung Arab kemudian merambat ke Desa Jambesari.
Nikah Permanen, Hubungan Seksual Juga Diperbolehkan Melalui Nikah Mut‘Ah. Baca :  Muhammad Arif Slamet Raharjo, Telaah Hadis Nikah Mut‘Ah (Takhrij Terhadap Hadis Kebolehan Nikah Mut‘Ah) Salatiga, 2010,  40,  Baca:  Sinta  Rahmatil  Fadhilah,  Umu  Nisa  Ristiana,  Siti  Aminah,  Interpretasi  Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Kajian Tematik), Tajdid, Vol 19, No 2, 2020, H 252.
Menurut pandangan KH. Hasan Muiz: 24
Akabin  bideh  aliran  nikah  beguseh  hinderin  beih,  ben  jek  lakonih  sebeb  kaentoh  bekal  dedih masalah ekaodien selanjuteh delem keluarga.
Bahasa  Madura  yang  kemudian  jika  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  KH  Hasan Muiz  berpendapat  bahwa  perkawinan  berbeda  aliran  lebih  baik  di  hindari,  dan  tidak  dilakukan mengingat  nanti  akan  terjadi  perdebatan  dalam  rumah  tangga.  Namun  dalam  hal  ini  berbeda dengan pendapat oknum masyarakat Desa Jambesari, menurut Suradi 25 (nama samaran),  Hukum perkawinan antara sunni dan Syi’ah juga tidak apa-apa karena mereka berdua bagian dari Islam. Hal  ini  untuk  menghindari  konflik  yang  dapat  mengganggu  kerukunan  umat  beragama,  maka adanya  potensi  kerukunan  umat  beragama  harus  dipelihara  dengan  membina  kerukunan  internal antar umat beragama dan pemerintah bersama beserta aparat penegak hukum.
Faktor yang dapat ditemui adanya nikah mut’ah adalah kondisi ekonomi masyarakat, yang umumnya miskin maka akan berpengaruh terhadap lahirnya  perkawinan kontrak. Para gadis desa Jambesari  yang  relatif  masih  muda  terpaksa menikah/  dinikahkan  untuk tujuan  klasik  yaitu  bisa mengurangi  beban  ekonomi  keluarganya,  bahkan  diharapkan  mereka  akan  menjadi  tulang punggung  ekonomi  keluarga.  Pandangan  umum  wanita  pelaku  kawin  kontrak  ini  adalah: dengan status pernikahan yang sah secara agama, berikut mendapatkan modal untuk usaha maka kebutuhan  sehari-hari  akan  tercukupi. Soal suami mau menikah lagi atau kembali pada isteri tua (bagi  yang  sudah  beristeri),  mereka  seakan  tidak  mau  peduli,  ”botolnya  mau  kemana  saja  tidak peduli  asal  kecapnya tetap  menetes  disini”  ujar  Sri 26 (Nama  Samaran),  salah  satu  pelaku  kawin kontrak.
Praktek  nikah  mut’ah  di  Desa  Jambesari  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dilaksanakan,  syarat-syarat  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dari  perkawinan  yang  sah  sebagaimana biasanya  yakni  Ijab  kabul,  masa  iddah,  kemudian  batas  waktu,  dan  ahli  waris.  pernikahan  yang ada  dalam  nikah  mut’ah  Desa  Jambesari  tidak  berlangsung  antara  wali  nikah  dengan mempelai pria, tetapi antara wanita yang bersangkutan dengan si pria. Sehingga lafadzh ijab yang diucapkan wanita adalah seperti berikut: “Engkau Kunikahkan dengan diriku sendiri atas dasar Sunnatullah selama  (tergantung  lelaki  berapa  lama  masa  nikah  mut’ah  yang  diinginkan)  dengan  mas  kawin sebesar  (kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak)”  Setelah  pihak  wanita  mengucapkan  ijab (menyerahkan  diri),  maka  pihak  pria  mengucapkan  kabul  (penerimaan)  sebagai  berikut: “kuterima pernikahan itu” Sedangkan  dalam  akad  di  Desa  Tugu  Utara  wali  dari  pihak  wanita
24 Wawancara dengan Kh Haasan Muiz  pada tanggal 23 Maret 2024, beliau merupakan  pengasuh Pondok Pesantren Al Maliki  Koncer Bondowoso
25 Wawancara  dengan  Suradi  Masyarakat  Desa  Jambesari  Bondowoso  pada  tanggal  18  Maret 2024,
26 Wawancara dengan Sri, pada tanggal 10 Maret 2024, beliau adalah pelaku nikah mut’ah di Desa Jambesari Bondowoso.
biasanya  memakai  jasa  sewaan  orang  lain,  jadi  dalam  praktiknya  wali  tersebut  adalah  orang yang dibayar (sewa) untuk berpura-pura menjadi wali dari pihak perempuan. 27
Bagi  nikah  mut’ah  pada  umumnya  itu  tidak  mengenal  yang  namanya  masa  iddah,  saat wanita  sudah  menyelesaikan  tugas  nya  sebagai  istri  dari  pelaku  nikah  mut’ah tersebut, maka keesokan hari nya dia bisa kembali menjadi istri dari pria yang berbeda dan tidak harus menunggu masa  Iddah  seperti  ajaran  Syiah.  Sedangkan  di  Desa  Jambesari,  wanita  yang  baru  saja menyelesaikan  pernikahan  tersebut  harus  menjalankan  masa  Iddah  jika  ingin  kembali  menjadi calon istri dari nikah mut’ah. 28
Batasan  waktu  yang  terjadi  di  Desa  Jambesari  di  tentukan  dari  berapa  harga  yang  akan diberikan  dari  pihak  calon  suami  kepada  istri,  jika  semakin  besar  kisaran  harganya  maka  akan semakin  lama  batasan  waktu  yang  di  lakukan.  Serta  di  Desa  tersebut  para  pelaku  ini  hanya menjalankan kewajiban saat berlangsung nya praktik Nikah Mut’ah, jika sudah selesai maka putus semua  ikatan  yang  ada  dalam  hubungan  tersebut,  jadi  para  pelaku  ini  tidak  mempunyai  Ahli Waris, terkecuali dalam perjanjian awal sebelum berlangsungnya akad di sebutkan bahwa suami akan mempunyai Ahli Waris, maka dia harus menjalankan hal tersebut. 29
Istilah  Ahli  Waris  dalam  kawin  kontrak  adalah  sebagai  ongkos  untuk membayar kesenangan  yang  telah  didapat  dari  tubuh  wanita  yang  dikontrak.  Ahli  Waris  yang  terdapat  di Desa  Jambesari  tidaklah  sama  dengan  yang  terjadi  pada  Syiah,  di  Desa  tersebut  para  pelaku  ini hanya  menjalankan  kewajiban  saat  berlangsung  nya  praktik  Nikah  Mut’ah,  jika  sudah  selesai maka  putus  semua  ikatan  yang  ada  dalam  hubungan  tersebut,  jadi  para  pelaku  ini  tidak mempunyai  Ahli  Waris,  terkecuali  dalam  perjanjian  awal  sebelum  berlangsungnya  akad  di sebutkan bahwa suami akan mempunyai Ahli Waris, maka dia harus menjalankan hal tersebut. 30

## Penafsiran  Ulang  Kalangan  Santri  Sunni  Terhadap  Konsep  Nikah  Mut’ah  Di  Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
Gagasan  perubahan  suatu  hukum  dalam  hukum  Islam  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dihindari. Selama 14 abad lebih sejak kehadiran Islam di muka bumi, hukum Islam telah terbukti mampu menjadi  sumber  hukum utama  duni  Islam yang  telah  memasuki  berbagai macam  situasi zaman. Hukum Islam bertemu dengan berbagai bangsa dan berbagai macam kebudayaan. Hal ini dikarenakan  hukum  Islam  memiliki  keluwesan  dan  tidak  bersifat  kaku  dalam  penerapannya.
27 Wawancara  dengan  Suradi  Masyarakat  Desa  Jambesari  Bondowoso  pada  tanggal  18  Maret 2024,
28 Wawancara, Suradi, pada tanggal 15 Maret 2024
29 Wawancara, Suradi, pada tanggal 15 Maret 2024
30 Wawancara  pada  tanggal  15  Maret  2024,  Mukimin  seorang  pelaku  nikah  Mut’ah  yang merupakan  alumni  pondok  pesantren  dengan  aliran  ahl-Sunnah  wal-Jama’ah  yang  kemudian  oleh  bekas pondok pesantrennya tidak diakui sebagai santrinya.
Hukum  Islam  dapat  berubah  sesuai  kondisi  waktu,  tempat,  dan  keadaan  tertentu.  Keluwesan  ini dimaksudkan untuk mengatasi semua kesulitan dan permasalahan yang muncul. 31 Salah satu bukti keluwesan  hukum  Islam  dapat  dilihat  dari  adanya  suatu  kaidah  fikih  yang  berbunyi “Tagaiyyur al-Ahkâm  bi  tagaiyyir  al-Azmanah  wa  al-Amkanah  wa  alAhwâl” (hukum  dapat  berubah tergantung dengan waktu, tempat dan keadaan).
Para  fuqaha’  baik  itu  dari  Sunni  maupun  Syiah  sepakat  bahwa  Nabi  Muhammad  Saw pernah menghalalkan nikah mut’ah, namun mere ka berbeda pandangan tentang larangan tersebut. Mazhab Syiah mengikuti pendapat konsensus bahwa pernikahan mut’ah disyariatkan berdasarkan firman  Allah  dalam  Q.S  An-Nisa  ayat  24.  Akan  tetapi  menurut  Mukimin,  ayat  diatas  secara khusus menggambarkan pernikahan mut’ah, karena ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian mahar  wajib  hanya  karena  istimta’.  Istimta’  memiliki  arti  menikmati  dan  menggunakan, sedangkan  dalam  nikah  biasa  atau  da’im,  mahar  diwajibkan  bukan  karena  istimta’  melainkan karena  akad  nikah  itu  sendiri.  Jika  ayat  tersebut  dikenakan  pada  nikah  biasa,  maka  akan  terjadi pengulangan penetapan hukum nikah dalam surat yang sama. Tetapi jika hal ini dikenakan pada nikah mut’ah, maka Allah membuat hukum yang baru, dan ini lebih tepat. 32
Menurut  pemahaman  Syiah,  lafad Istamta’tum yang  tercantum  pada  ayat  tersebut mengandung  makna  nikah  mut’ah.  Yakni  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara  terputus, lazimnya disebut ‘aqd al-intiqa’ (perkawinan yang terbatas dengan waktu tertentu). Argumentasi tersebut dikuatkan beberapa pendapat mufassir di antaranya 1) Abd Razak dari Ata’, ia berkata bahwa  ayat  24  dalam  surat  al-Nisa  menjelasakan  keber  adaan  batas  waktu  dalam  nikah,  ialah nikah mut’ah (Abd al-Rahman Jalal Al-Din Al-Suyuti, 1983, h.484), 2) Muhammad bin Husain dari Al-Sadiy, ia berkata bahwa ayat 24 surat al-Nisa adalah ayat mut’ah, yakni seorang  laki-lakI mengawini seorang wanita dengan syarat dan waktu tertentu (Abu Ja’far Muhammad bin Jariral Tabariy, 1954, h. 12),  3) al Tabatabai,  mufassir Syiah,  menj elaskan bahwa ayat itu menunjukan nikah mut’ah dilihat dari lafaz sebelumnya “...mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina..”(Muhammad Husain At-Tabatabai, 1972). 33
Dari hasil wawancara dengan santri yang merupakan jebolan dari pondok pesantren sunni, ia  memiliki  pandangan  yang  sama  berkaitan  dengan  kebolehan  melakukan  nikah  mut’ah  dari sudut  pandang  fikih  mazhab  Syiah,  ini  mungkin  menjadi  suatu  gesekan  antar  aliran,  oleh karenanya  hal  ini  telah  ditegaskan  di  awal  bahwasannya  yang  bersangkutan  merupakan  oknum santri yang yang tidak mengamalkan sebagaimana pemikiran sunni yang melarang nikah mut’ah.
31 Yusuf  Al-Qa  rdhawi  , Keluasan  dan  keluwesan  Hukum  Islam ,  terj.  Said  Agil  Husin  al- Munawwar, (Semarang: Dina Utama, 1993), h 95.
32 Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut’ah
33 Muhammad Husain At-Tabatabai, Al-Mîzân Fi Tafsî r Alquran, Jilid 4, (Beirut:  Mu’assah Al- A’lami Lilmambu’at, 1972), h 231.
Menurut pandangan santri tersebut mengenai penerapan nikah mut ’ah di Desa Jambesari. Beliau menjelaskan bahwa nikah mut’ah dalam fikih Ja’fariyah hukumnya adalah boleh (mubâh), maka  begitupula  dengan  prakteknya,  baik  itu  di  Iran  sana  yang  masyarakatnya  mayoritas merupakan  penganut  Syiah,  maupun  di  Indonesia  yang  masyarakatnya  mayoritas  merupakan penganut Sunni, hal itu tidak mempengaruhi kebolehan mempraktekkan nikah mut’ah. Selain itu juga nikah mut’ah merupakan hak individu, mereka bebas untuk melakukannya ataupun tidak.
Mukimin 34 (Nama  Samaran)  berpendapat  nikah  mut’ah  tidak  seperti  kebanyakan  orang pikirkan.  Di  Jambesari  nikah mut’ah  lebih  ditekankan  pada  kepatuhan  dari  syarat-syarat  atau  isi kesepakatan  yang  telah  di  sepakati  oleh  kedua  belah  pihak  sebelum  dilakukan  nikah  mut’ah adalah  pihak  wanita,  jika  sudah  janda  atau  telah  dewasa,  jika  dia  masih  gadis  maka  harus didampingi oleh walinya. Syarat tersebut bisa dalam bentuk jumlah mahar, ataupun apa saja yang boleh diperbuat oleh suami terhadapnya dan apa saja yang tidak boleh. Contohnya sebelum akad nikah  pihak  wanita  memberikan  syarat  kepada  calon  suami  bahwa  ia  hanya  sebat  as  mahram untuk menemani ketika istri hendak berpergian tanpa ada hubungan suami istri selama pernikahan dan sampai batas waktu nikah tersebut habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan wanita, karena jika keduanya selama melakukan nikah mut’ah merasa cocok satu sama lain, maka pernikahan mut’ah tersebut bisa diteruskan menjadi nikah da’im setelah masa mut’ahnya selesai.
Sebenarnya nikah mut'ah dalam nikah terkini, di satu sisi dapat memberikan kontribusi ke arah  positif  bagi  masyarakat,  misalnya  dalam  hubungannya  dengan  interaksi  sosial  bisa memperkecil  gerak  pekerja  seks  komersial  yang  akan  berdampak  minimnya  pelaku  praktik prostitusi, dan di sisi lain mengangkat harkat martabat kaum perempuan dalam wadah bargaining position. Menurutnya,  kebutuhan  pihak  perempuan  lebih  terjamin  karena  pihak  perempuan  bisa membuat  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian  yang  disebutkan  dalam  akad  agar  suami bertanggung  jawab  menafkahi  dan  memberi  kebutuhan  lainnya  selama  pernikahan,  tegas Mukimin. 35
Lebih  lanjut  lagi,  beliau  menerangkan  bahwa  pernikahan  mut’ah  juga  dapat  menjadi alternatif untuk menghindarkan perbuatan zina. Misalnya dalam perbuatan pacaran yang banyak berujung kepada perbuatan dosa bahkan perzinaan. Menurutnya budaya pacaran yang sering kali berlandaskan  nafsu  dan  penipuan,  maka  akan  lebih  jelas  bila  pacaran  itu  dibingkai  dalam  suatu perjanjian  kontraktual  (ni  kah  mut’a  h).  Dalam  perjanjian  itu,  boleh-boleh  saja  dicantumkan beberapa kesepakatan, termasuk syarat tidak adanya hubungan badan. Bahkan mungkin pra syarat lain  yang  ingin  disepakati  dalam  kontrak  tersebut  oleh  kedua  belah  pihak.  Sehingga  tidak  ada yang  dirugikan  dalam  hal  ini.  Menurut  beliau  hal  ini  selaras  dengan  kaidah: Idza  ta’arda
34 Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut’ah
35 Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut’ah
mafsadatâni  ru’iya  a’dhamuhâ  dararan  biirti  kâbi  akhaffi  hi  mâ (Apabila  ada  dua  mafsadat bertentangan,  maka  yang  harus  ditinggalkan  adalah  mafsadat  yang  mudaratnya  lebih  besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan). 36

## KESIMPULAN
Praktik nikah mut’ah di kalangan santri sunni Desa Jambesari sudah sejak lama terjadi, hal ini terindikasi bahwa terbawa pengaruh keberadaan Kampung Arab yang terletak satu wilayah di  Kabupaten  Bondowoso,  yang  mana  dikampung  tersebut  lebih  dulu  terjadi  perkawinan campuran  antara  aliran  Sunni  dan  Syiah.  Pelaksanaannya  yakni  dengan  redaksi  ijab  qabul  yang ada  masanya,  mahar  yang  sesuai  dengan  lama  tidaknya  masa  kontrak,  adanya  masa iddah, ahli waris.  Santri  sunni  tersebut  merupakan  salah  satu  dan  satu-satunya  santri  alumni  Pondok Pesantren berfaham Sunni yang pulang kerumahnya di Desa Jambesari.
Bentuk penafsiran salah satu santri Sunni yang terpapar Syiah di Desa Jambesari terkait nikah  mut’ah  yang  ada  di  Desa  Jambesari  hanya  sebatas  penafsiran  akal  semata,  dengan  tidak melihat  akibat  dan  pengaruhnya  kepada  perempuan.  Penempatan  kaidah  yang  digunakan  juga salah  jika  ditempatkan  kepada  nikah  mut’ah,  Batasan  darurat:  menurut  imam  al  Suyuti  dan sebagaimana  disebutkan  dalam  catatan  pinggir  kitab  al  Muqni',  sesungguhnya  darurat  itu  hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qa  rdhawi,  Yusuf.  1993. Keluasan  dan  keluwesan  Hukum  Islam ,  terj.  Said  Agil  Husin  al- Munawwar. Semarang: Dina Utama.
Arif  Slamet  Raharjo,  Muhammad.  2010.  Telaah  Hadis  Nikah  Mut‘Ah  (Takhrij  Terhadap  Hadis Kebolehan Nikah Mut‘Ah. Salatiga: Ttp.
Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Cet III. Beirut: Dar al-fikir.
Baharun, Mohammad. 2017. Epistimologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut’ah . Ttp: Pustaka Bayan.
bin  Idris,  Syafi’i.  2010. Ringkasan  Kitab  alUmm, penerjemah  Imron  Rosadi  Amiruddin,  Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
Hadi, Abdul.  2015. Fiqih Munakahat . Semarang: CV. Karya Abadi jaya.
Hasan,  Mohammad.  2007. Mengapa  Syi’ah  Harus  Diluruskan. Bondowoso:  Pustaka  Dar  eL- Aman.
Herdiansyah,  Haris.  2010. Metodologi Penelitian  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial . Jakarta: Salemba Humanika.
https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/305/jumlah-pondok-pesntren-dan-santri- kabupaten-bondowoso-2018-.html (November, 2023), 1-2.
36 Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut’ah
1 https://www.jatimnetwork.com/jatim/pr-437000170/7-kecamatan-dengan-santri-terbanyak-di- kabupaten-bondowoso-jawa-timur-ada-yang-mencapai-hampir-3-ribu-santri (Diakses pada 11 Maret 2024)
Husain At-Tabatabai, Muhammad. 1972. Al-Mîzân Fi Tafsî r Alquran, Jilid 4. Beirut:  Mu’assah Al-A’lami Lilmambu’at.
Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan. 1985. Ilmu Fiqih . Jakarta: IAIN Jakarta.
Kompilasi Hukum Islam Moelong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Ttp: Remaja Rosdakarya.
Muhajir,  Muhammad  dan  Fadli  Kamil,  Muhammad.  2021.  The  Views  of  Contemporer  Mut’a
Marriage Among Yogyakarta Shi’ite Leaders. Dialog. Vol 44, No 2.
Muhammad  Azzam,  Abdul  Aziz  dan  Sayed  Hawwas,  Abdul  Wahhab.  2009. Fiqih  Munakahat . Jakarta: Amzah.
Musdhalifah.  2019.  Amalgamasi  Sunni  Dan  Syi’ah  Di  Kampung  Arab  Bondowoso. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora. Vol 2, No 2.
Rahmatil  Fadhilah,  Sinta.  Umu  Nisa,  Ristiana.  Aminah,  Siti.  2020.  Interpretasi  Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Kajian Tematik). Tajdid. Vol 19, No 2.
Rais,  Isnawati.  2014.  Praktek  Kawin  Mut’ah  di  Indonesia  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Ahkam .  XIV.
Suyitno, Ahmad Tanzeh. 2006. Dasar Dasar Penelitian . Surabaya: Elkaf.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Bab II
Wawancara , Sri, pelaku nikah mut’ah di Desa Jambesari Bondowoso,  tanggal 10 Maret 2024. Wawancara,  Abdul  Halim,  masyarakat  Desa  Jambesari  Kabupaten  Bondowoso,  Rabu  10  April 2024.
Wawancara, Kh Haasan Muiz, pengasuh Pondok Pesantren Al Maliki  Koncer Bondowoso, pada tanggal 23 Maret 2024.
Wawancara,  Mukimin,  pelaku  nikah  Mut’ah  yang  merupakan  alumni  pondok  pesantren  dengan aliran  ahl-Sunnah  wal-Jama’ah  yang  kemudian  oleh  bekas  pondok  pesantrennya  tidak diakui sebagai santrinya, tanggal 15 Maret 2024.
Wawancara, Suradi, Masyarakat Desa Jambesari Bondowoso, tanggal 18 Maret 2024,
Zulfah. 2022. Analisis Data Kualitatif: Teori dan Terapan . Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.