## Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi
ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Penyuluhan Hukum Tentang Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Akibat Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat Di Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
Rosmidah 1* , M. Hosen 1 , Sasmiar 1 , Indriyah Fatni 1 , Valiant Arsi Nugraha 1 1 Universitas Jambi rosmidah@unja.ac.id

## Abstrak
Pembangunan 2 bertujuan untuk 2 meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan  pembangunan 2 di  Indonesia  harus  mengambil  sebagian  tanah- tanah  hak.  Salah  satu  proyek  pengadaan  tanah  di  Propinsi  Jambi  adalah Pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat yang melewati Kec. Sekernan  Kab. Muaro Jambi.  Pengabdian  ini  dilakukan  di  Desa  Bukit  Baling  dimana  terdapat  lebih kurang 230 persil tanah masyarakat yang terkena proyek jalan TOL. Pengabdian ini  dihadiri  40  orang  masyarakat  dengan  teknik  penyuluhan,  tanya  jawab  dan evaluasi sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti  pentingnya  pembangunan  jalan  TOL,  hak-hak  masyarakat  serta  proses pengadaan.  Hasil  penyuluhan  ternyata masyarakat  memahami  bahwa  tujuan pembangunan  jalan  TOL  adalah  untuk  kepentingan  umum  sehingga  harus melepaskan hak atas tanah yang telah lama dikuasai masyarakat yang diperoleh dari  pewarisan,  hibah,  dan  jual  beli.  Akibat  pengadaan  tanah,  negara berkewajiban memberikan ganti kerugian dan masyarakat tidak mempermasalahkan  tentang  ganti  kerugian  berupa  uang  hanya  saja  besaran ganti kerugian belum tercapai kesepakatan karena masyarakat masih berharap bahwa besaran ganti kerugian harus dinilai secara adil dan transparan. Kata Kunci: Ganti kerugian, Pengadaan Tanah

## PENDAHULUAN
Begitu 2 bernilai  dan 2 berartinya 2 tanah  bagi 2 bangsa  Indonesia,  maka  pemimpin bangsa 2 Indonesia  merumuskan 2 secara  mendalam  tentang 2 tanah  dan 2 sumber daya  alam 2 secara  konkrit 2 namun2penuh  pengertian 2 filosofis  subtansial 2 di dalam  Konstitusi,  ”Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945,  mengatur 2 tentang  bumi, 2 air dan 2 kekayaan alam di 2 kuasai negara 2 dan di pergunakan 2 untuk kemakmuran 2 rakyat”. Dalam 2 kehidupan 2 manusia sebagai 2 mahluk sosial 2 yang dipengaruhi 2 oleh terus meningkatnya 2 arus  globalisasi, 2 sudah  barang 2 tentu  hal  ini 2 akan  diikuti pula 2 akan kebutuhan 2 tanah yang 2 terus meningkat, 2 sehingga sering 2 menimbulkan  masalah  yang  amat  kompleks  hal  ini  dikarenakan  jumlah bidang tanah reklatif terbatas. 2 Sebenarnya untuk 2 menangani masalah 2 pertanahan tersebut, 2 pemerintah sudah 2 lama mengantisipasi 2 dengan menerbitkan 2 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang 2 Peraturan Dasar 2 Pokok-Pokok  Agraria 2 yang  kemudian 2 dikenal  dan  selanjutnya 2 disebut dengan UUPA. Lahirnya 2 UUPA 2 merupakan tonggak  baru  bangsa  ini dibidang hukum pertanahan.    Sehingga  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  melakukan pembangunan hukum pertanahan harus didasarkan pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya.
Pembangunan 2 pada  dasarnya 2 bertujuan  untuk 2 meningkatkan  kesejahteraan bagi  warga 2 masyarakat    disuatu 2 wilayah  atau 2 negara.  Namun 2 dalam  realitas pembangunan 2 di  Indonesia 2 tidak  selamanya 2 menguntungkan  semua 2 pihak,
bahkan seringkali 2 merugikan pihak-pihak 2 tertentu. Demikian 2 pula pembangunan 2 yang  terkait 2 dengan  pengadaan 2 tanah  untuk 2 kepentingan umum 2 yang  melibatkan  tanah-tanah  yang 2 ditempati  dan 2 yang  dimiliki 2 warga masyarakat. 2 Pemerintah berupaya mencari 2 formulasi kebijakan 2 yang tepat 2 sehingga
dalam 2 pelaksanaan pengadaan tanah 2 dapat memenuhi 2 keadilan, memberi 2 manfaat dan 2 memberikan jaminan kepastian2hukum.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Masalah 2 ketidaktersediaan  lahan 2 selalu  menjadi 2 kendala  yang 2 serius  dalam pembangunan 2 infrastruktur 2 di  Indonesia. 2 Permasalahan  hukum  yang  sering muncul adalah sengketa pertanahan, baik masalah penetapan lokasi, sengketa penetapan lokasi, besarnya ganti kerugian termasuk sengketa pidana.
Sepanjang tahun 2021, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur di tahun ini menempati posisi ke-2 setelah sektor perkebunan, yaitu sebanyak 52 kejadian konflik. Jumlah ini 2 mengalami kenaikan 2 signifikan sebanyak 73% dibandingkan 2 tahun  2020.  Dari  52  konflik 2 tersebut,  38  kasus  berasal 2 dari proyek strategis nasional (PSN). Dengan 2 begitu, konflik 2 agraria infrastruktur 2 akibat  PSN  ini  mengalami 2 lonjakan  tinggi 2 sebesar  123  % dibandingkan 2 tahun  2020,  dari  17  kasus  menjadi  38  kasus  di  tahun  ini.  Jenis pembangunan  infrastruktur  penyebab  konflik 2 dimulai  dari 2 pengadaan tanah 2 untuk  pembangunan  jalan  tol, 2 bendungan,  pelabuhan,  kereta api, 2 kawasan industri, 2 pariwisata hingga 2 pengembangan kawasan 2 ekonomi 2 khusus (KEK). Dasar    hukum  pengadaan 2 tanah  bagi 2 pembangunan 2 untuk  kepentingan umum 2 di 2 Indonesia  selalu  mengalami  perubahan.  Perubahan  tersebut dikarenakan  peraturan  yang  lama  dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  situasi, kondisi sosial, tujuan pembangunan, adanya kekosongan hukum dan perubahan sistem pemerintahan. Pengaturan pengadaan tanah yang semula dalam bentuk Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden, kini diatur dalam Undang-Undang No.  2  Tahun  2012  tentang 2 Pengadaan  Tanah 2 Bagi  Pembangunan 2 Untuk Kepentingan 2 Umum  (UU2Pengadaan2Tanah).  sehingga  proses  kseluruhan proses 2 pengadaan 2 tanah mengacu 2 pada UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres 148 Tahun  2015  sebagai  peraturan  pelaksanaannya 2 sebagaimana  telah 2 diubah dengan 2 Perpres No. 19 Tahun 2021.
UU  No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk kepentingan  Umum  membawa  perubahan  besar  bagi  hukum  tanah  nasional,
dimana  dalam  UU  ini  Menurut  Oloan  Sitorus  perubahan  tersebut  adala  (1) menetapkan  4  tahapan  yang  memberikan  kejelasan  pihak  yang  bertanggung jawab  dalam  setiap  tahapan,  terukur  output    setiap  kegiatan  dalam  setiap tahapan, dan waktu pelaksanaan jelas; (2) menjabarkan musyawarah sebagai prinsip  dasar  pengadaan  tanah,  sehingga  tetap  ada  kesetaraan  hukum  bagi masyarakat pemilik tanah dengan pihak  yang membutuhkan tanah; (3) bersifat partisipatoris dalam arti a. adanya ruang keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, b. terjaminnya masyarakat mendapatkan akses informasi rencana  pembangunan  yang  dilakukan  Pemerintah,  c.  penentuan  lokasi pembangunan  didasarkan  atas  kesepakatan  masyarakat  pemilik  tanah.  (4) menutup kesempatan pemerintah melakukan campur tangan dalam menetapkan besarnya ganti kerugian; (5) menjamin  hak keberatan pada tataran penetapan lokasi  pembangunan  dan  penentuan  besaran  ganti  kerugian;  (6)  menjadikan badan  peradilan  sebagai  pengambil  putusan  akhir  lokasi  pembangunan  dan besaran nilai ganti kerugian.
Tahun  2015-2019  merupakan 2 periode  Rencana 2 Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  ketiga 2 dari  RPJM  2005-2025.  Pada  periode 2 ini arahan 2 prioritas 2 kebijakan pembangunannya 2 adalah memantapkan
pembangunan  secara 2 menyeluruh  diberbagai 2 bidang  dengan 2 menekankan pencapain 2 daya saing. Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang percepatan Proyek Strategis Nasional. Dalam perpres ini terdapat 69 proyek infrastruktus jalan Tol. Salah 2 satunya adalah 2 pembangunan 2 jalan  Tol  Trans  Sumatera  dimana  Sebagian  ruas  jalan melaui wilayah Propinsi Jambi. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera terbagi dua yakni TOL Jambi-Betung dan TOL Jambi-Rengat. Total Panjang keseluruhan 150.6 Km dan masing-masing yakni Betung-Jambi 33,96 KM dan Jambi-Rengat 116 Km. Untuk  Jambi-Rengat  melalui  Kab.  Batanghari,  Kab,  Muaro  Jambi  dan  Tanjab Barat.
Berdasarkan hal tersebut, maka sebagian tanah masyarakat Desa Bukit Baling
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Kec.  Sekernan  kab.  Muaro  Jambi  termasuk  daerah  yang  terkena  proyek  jalan TOL.  Sebagai  bentuk    pengabdian  kepada  masyarakat  maka  perlu  dilakukan penyuluhan hukum terkait ganti kerugian.

## METODE 3 PELAKSANAAN
Kegiatan PPM ini berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek pengadaan tanah. Tahapan- tahapan 3 pelaksanaan 3 dalam 3 kegiatan  pengabdian 3 pada 3 masyarakat 3 meliputi: Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan penyusunan laporan
a. Materi  kegiatan  meliputi:  arti  pengadaan  tanah,  dasar  pengadaan  tanah, asas-asas dan tujuan pengadaan tanah, proses/tahapan pengadaan tanah, hak-hak masyarakat akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan TOL Jambi-Rengat.
b. Metode    penyampaian  materi  dilakukan  dengan  metode  ceramah  dan visualisasi oleh para narasumber dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab yang  melibatkan  peran  aktif  para  peserta  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat  yaitu  masyarakat  sebagai  sasaran  strategis  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini.
c. Narasumber, narasumber adalah  seluruh anggota Tim pengabdian yakni dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  yang  mempunyai  keahlian dibidang hukum perdata umumnya, khususnya hukum pertanahan.

## HASIL
Kegiatan 2 pengabdian pada 2 Masyarakat (PPM) ini 2 sangat relevan dan penting untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam  rangka  memberikan pemahaman tentang Undang-Undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bagi masyarakat Kec. Sekernan terutama masalah
ganti  kerugian  yang  tanahnya  ikut  terkena  proyek  pembangunan  jalan  Tol Jambi-Rengat.
Kegiatan  pengabdian  ini  diselenggarakan  pada  tanggal  12  Agustus  2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Bukit Baling yang dihadiri Kepala Desa Bukit Baling,    Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan  pembangunan  dan  pemerintahan, Tokoh adat dan lebih kurang 40 orang warga masyarakat Desa Bukit Baling yang tanahnya terkena proyek jalan TOL Jambi – Rengat.
Kegiatan dilakukan sebagaimana metode yang disampaikan yakni persiapan kegiatan,  pelaksanaan  penyuluhan  dan  evaluasi.  Materi  kegiatan  : Ganti Rugi  Akibat  pengadaan  Tanah .  Menurut  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2012 tentang 2 pengadaan 2 tanah untuk 2 Kepentingan 2 Umum 2 serta Peraturan 2 Pemerintah No. 19 Tahun 2021 bahwa proses pengadaan tanah mengusung  prinsip  musyawarah  antara  pemerintah  dengan  pihak  yang berhak.  Pasal  9  ayat  (1)    peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa “penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan    pembangunan  dengan kepentingan  masyarakat  pemilik  tanah”.  Selain  itu  juga  dinyatakan  bahwa “pengadaan  tanah 2 bagi  pelaksanaan 2 pembangunan  untuk 2 kepentingan umum
2 dilakukan melalui 2 musyawarah dalam 2 rangka memperoleh 2 kesepakatan mengenai 2 a. Pelaksanaan 2 pembangunan untuk 2 kepentingan  umum 2 dilokasi  tersebut 2 dan  b. 2 Bentuk  dan 2 besarnya ganti 2 rugi”.
Ganti  kerugian 2 adalah  salah 2 satu  persoalan 2 yang  sangat 2 penting  dalam pengadaan  tanah 2 untuk  kepentingan 2 umum.  Oleh 2 karena  itu, 2 setiap bantahan
daripada 2 masyarakat atau 2 persanggahan yang 2ttt terjadi antara 2 pemerintah dengan masyarakat 2 yang terkena 2 projek pembangunan 2 untuk  kepentingan 2 umum  harus  diberi 2 jalan  keluar 2 yang
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
mampu 2 memberikan keadilan 2 kepada semua 2 pihak. Ini
karena 2 pembangunan  untuk 2 kepentingan  umum 2 pada  hakekatnya 2 adalah untuk meningkatkan 2 kebajikan masyarakat. 2 Oleh itu, pelaksanaannyan 2 harus diwujudkan 2 dengan cara-cara yang 2 sesuai dengan 2 harkat dan martabat 2 masyarakat yang 2 rasional dan 2 demokratik. Memperhatikan pengertian ganti kerugian yang tertuang dalam Perpres No.
19  Tahun  2021  dapat  disimpulkan  bahwa 2 setidaknya  ada 2 dua indikator 2 penting  dalam 2 pemberian  ganti 2 kerugian, pertama, 2 ganti  rugi tidak 2 hanya  menilai 2 kerugian  yang 2 bersifat  fisik 2 yang  dialami 2 seseorang akibat 2 adanya  pengadaan  tanah, 2 tapi  juga 2 menilai  kerugian 2 non  fisik. Kedua, 2 ganti kerugian 2 yang 2 diberikan harus 2 menjamin adanya 2 kelangsungan 2 kehidupan  sosial  dan 2 ekonomi  seseorang 2 yang lebih 2 baik atau 2 minimal sama setelah adanya pengadaan tanah. Akan tetapi ketentuan  pengadaan  tanah  di  Indonesia  tidak  mengatur  hal  demikian, sehingga  yang  muncul  kepermukaan  hanyalah  ganti  rugi  tanah  saja,  tidak memberikan  kerugian  psikologis  kepada  pemilik  tanah  akibat  kehilangan tanahnya.
Pemberian 2 ganti kerugian 2 terhadap pemegang hak 2 atas tanah yang terkena pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini  pembangunan  jalan  TOL  Jambi-Rengat  adalah 2 merupakan 2 hak yang 2 mutlak  yang 2 didapatkan  oleh 2 pemegang  hak 2 atas  tanah. 2 Dalam setiap 2 pemberian ganti kerugian 2 yang diberikan 2 pemerintah terhadap 2 seseorang tanahnya 2 terkena pengadaan tanah 2 untuk kepentingan 2 umum  selalu 2 muncul  rasa 2 tidak  puas, 2 karena  dianggap  nilai ganti kerugian yang diterima tidak adil dan layak atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Perpres No. 19 tahun 2021 Nilai 2 ganti kerugian 2 obyek pengadaan tanah 2 meliputi : tanah, ruang 2 atas tanah 2 dan ruang 2 bawah tanah, 2 bangunan, tanaman, 2 benda yang 2 berkaitan dengan 2 tanah dan 2 kerugian lain 2 yang dapat dinilai.
Di 2
Indonesia ganti 2 kerugian di 2 berikan sebagai 2 pengganti terhadap 2 kerugian  baik 2 yang  bersifat 2 fisik  dan  seharusnya 2 juga  kerugian bukan 2 fisik juga 2 diperhitungkan sebagai 2 akibat pengambilan tanah 2 kepada pemilik 2 tanah,
bangunan, 2 tanaman, dan atau 2 benda-benda 2 lain yang 2 berkaitan dengan 2 tanah yang 2 dapat memberikan 2 kelangsungan hidup yang  lebih 2 baik  daripada 2 tingkat  kehidupan 2 sosial  ekonomi 2 sebelum pengambilan 2 tanah.
Proses penentuan besaran ganti kerugian terhadap tanah 2 akibat 2 pengadaan tanah  untuk  pembangunan  jalan  TOL  Jambi-Rengat  bukanlah  proses 2 yang mudah, karena 2 terdapat faktor 2 yang harus 2 diperhatikan dan 2 dipertimbangkan unuk melakukan 2 penetapan 2 harga. Menurut Maria SW Sumardjono (2008) antara lain:
Lokasi/latak tanah (strategis 2 atau kurang 2 strategis) Status 2 penguasaan tanah 2 (pemegang hak 2 yang sah, penggarap 2 tanpa izin)
a. Status 2 hak atas 2 tanah (hak milik, 2 hak ulayat, 2 hak guna 2 bangunan)
b. Keadaan 2 penggunaan 2 tanahnya 2 (terpelihara/tidak)
c. Kerugian sebagai 2 akibat dipecahnya 2 hak atas 2 tanah seseorang d. Biaya 2 pindah 2 tempat/pekerjaan
e. Kerugian yang dirasakan akibatnya terhadap hak atas tanah
f. Kelengkapan sarana, prasarana dan lingkungan
Pendekatan 2 musyawarah yang 2 diterapkan untuk 2 menetapkan 2 lokasi pembangunan, 2 seharusnya menetapkan 2 besaran nilai 2 ganti kerugian atau 2 harga  tanah  yang 2 akan  diberikan 2 kepada  pihak 2 yang  berhak, 2 sampai
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
pada 2 penentuan  bentuk  ganti 2 kerugian,  ini 2 menunjukkan  adanya 2 penerapan prinsip 2 demokrasi  dalam 2 penyelenggaraan 2 pengadaan 2 tanah.  Kenyataan dilapangan  dalam 2 proses  pengadaan 2 tanah 2 untuk  pembangunan 2 jalan  TOL Jambi-Rengat  tidak  berjalan  sebagaimana  seharusnya,  muncul  konflik    yakni masalah besaran dan bentuk  ganti kerugian. Kebanyakan 2 pemilik tanah 2 akan meminta 2 ganti kerugian disesuaikan dengan 2 harga tanah pada saat itu. Dalam hal 2 ini tampaklah 2 bahwa peran 2 NJOP menjadi 2 semakin penting karena akan 2 diperhatikan  dalam 2 rangka  menentukan 2 harga  tanah 2 sebagai  ganti kerugian. 2 Tentulah  dalam 2 hal  ini  penentuan 2 NJOP  yang  akurat 2 sangat diperlukan, karena jika NJOP sebagai dasar penetapan nilai nyata/sebenarnya maka  untuk 2 ganti  kerugian 2 paling  tidak  standar 2 penaksirannya  tidak 2 boleh rendah 2 dari  NJOP. Tetapi  dengan 2 melihat  NJOP 2 terakhit  ditentukan 2 nilai nyata/sebenarnya dilengkapi dengan 2 berbagai pertimbangan 2 terkait dengan 2 hal-hal yang 2 dapat mempengaruhi 2 nilai tanah 2 sehingga pada 2 akhirnya  dapat 2 ditetapkan  harga 2 tanah  sebagai 2 ganti  kerugian. 2 Akan dirasakan 2 adil apabila 2 untuk pengenaan 2 pajak dan langkah 2 awal besarnya 2 ganti  kerugian 2 dipergunakan  standar 2 yang  sama 2 yakni  NJOP bumi 2 dan bangunan 2 terakhir.
Dari program pengabdian ini masyarakat mitra memahami
terkait 2 ganti 2 kerugian akibat pengadaan 2 tanah bagi 2 pembangunan 2 jalan TOL Jambi-Rengat dan mencegah jangan terjadi konflik pertanahan karena itu mitra memahami tentang asas dan tujuan pengadaan 2 tanah 2 untuk pembangunan 2 jalan TOL Jambi-Rengat sebagaimana 2 dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang 2 Pengadaan 2 Tanah. Mitra memahami hak-hak masyarakat akibat pengadaan 2 tanah untuk 2 pembangunan jalan 2 TOL 2 Jambi-Rengat. Hasil  penyuluhan  ternyata masyarakat  memahami  bahwa  tujuan pembangunan  jalan  TOL  adalah  untuk  kepentingan  umum  sehingga  harus melepaskan hak atas tanah yang telah lama dikuasai masyarakat yang diperoleh
dari  pewarisan,  hibah,  dan  jual  beli.  Akibat  pengadaan  tanah,  negara berkewajiban  memberikan  ganti  kerugian  dan  masyarakat  tidak mempermasalahkan  tentang  ganti  kerugian  berupa  uang  hanya  saja  besaran ganti kerugian belum tercapai kesepakatan karena masyarakat masih berharap bahwa besaran ganti kerugian harus dinilai secara adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Elita Rahmi, 2007, Model Pembaharuan UUPA Dalam Rangka Redistribusi Tanah dan  Penguatan  HakMasyarakat  Lokal  Atas  Tanah  di  Kab.  Batanghari, Jambi, Laporan Penelitian, Jambi.
_________, 2011, Hukum Pertanahan dalam sistema hukum Indonesia, UNPAD Press, Bandung.
_________, 2008, Sistem Peralihan Tanah Terlantar MenjadiTanah Negara dan Problematikanya. MajalahHukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Elza  Syarif,  2012, Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
Eddy Ruchiyat, 1996, Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA, Penerbit Alumni, Bandung.
Erwiningsih,W.  1999, Aktualisasi  Hukum  Agraria  Guna  menunjang  Otonomi Daerah,  Jurnal  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  ,  Nomor  13, Yogyakarta.
Firman  Freddy  Busro, Konseptualisasi  Omnibuslaw  Dalam  Menyelesaikan Regulasi Pertanahan, Jurnal ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
Heru  Nugroho,    2002, Reformasi  Politik  Agraria  Mewujudkan  Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung. John  Griffith,  dalam  Nyoman  Nurjaya,  2007, Reorientasi  Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multi kultural, Perspektif
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (PRINT) 2580-1120 (ONLINE) 2580-2178 Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Hukum Progresif, Makala Seminar, FH Undip bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan FH Trisakti,15 September  2007, Bandung. Kusnaka  Adimiharja,  2001, Kearifan  Local  comunitas  adat  mengelola  sumber daya agraria, jurnalAnalisis Social, Vol 6 Tanggal 2 Juli 2001, Bandung.
Maria, SW, Sumardjono, Juni 2001, Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi,Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
_____________,  26  Maret  1996, Implikasi  pertanahan  dan  Penyelesaiannya secara hukum, Makalah, Disampaikan pada seminar penyelesaian konflik pertanahan, Yogyakarta.
______________,    2008. Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta.
________________-, 60 Tahun UUPA, masih Relevankah, Kompas, 24
September 2020. Muhammad  Ali,  1993, Menguak  Tabir  Hukum,  Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta.
Muhammad  Yusrizal, Perlindungan  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Jurnal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Januari-juni 2017.
Mukmin  Zakie,  2013, Kewenangan  Negara  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia , Penerbit Buku Lentera,
Yogyakarta. Muhammad  Yusrizal, Perlindungan  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Jurnal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 1, Januari-juni 2017.
Oloan Sitorus, Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Permasalahan  dan  Alternatif  solusi)  ,  Prosiding  seminar  nasional, Problematika Pertanahan dan strategi penyelesaiannya,  Kerjasama STPN dengan fak Hukum Trisakti, Jakarta 7 Oktober 2017.