## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
Vol 13 (2) 2018, 176-193
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor)
Dymitri Hani Puspita Sari*
Kurnia Heriansyah Indah Masri Universitas Pancasila

## Article Info
Kata Kunci: PBB-P2, BPHTB, target, kontribusi, dan efektifitas

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pencapaian target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemerintah Kabupaten Bogor selama tahun 2012-2016  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  seberapa besar efektifitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap  total  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pemerintah Kabupaten  Bogor  selama  lima  tahun  tersebut.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  penelitian  lapangan dan  penelitian  kepustakaan.  Dari  hasil  riset  pada  pemerintah Kabupaten  Bogor  menunjukkan  bahwa  PBB  -P2  dan  BPHTB selama tahun 2012-2016 telah melebihi target.  Kontribusi PBB- P2  terhadap  pendapatan  asli  daerah  berkisar  12,90%  -  17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah berkisar 22,03%  -  24,93%.  Sedangkan  efektifitas  PBB-P2  berkisar 109,12%  -  111,13%  dan  BPHTB  berkisar  124,60%  -  139,20%. Disarankan agar pemerintah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan  potensi  pajak  daerah  lainnya  agar  dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## How to Cite:
Sari,  Dymitri  Hani  Puspita,  Kurnia  Heriansyah,  dan  Indah  Masri. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor)
Jurnal   Ilmiah   Wahana   Akuntansi,   13(2),   176-192.   https:// doi.org/10.21009/wahana.013.2.3 * Corresponding Author: ISSN dymdymhani@gmail.com 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06

## PENDAHULUAN
Majunya  suatu  negara  terlihat  dari seberapa  besar  negara  tersebut  melakukan pembangunan.  Pembangunan  nasional  adalah salah  satu  kegiatan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dari  segi  materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan penerimaan Negara yang bersumber  dari  penerimaan  dalam  negeri  dan penerimaan  luar  negeri.  Negara  akan  dikatakan mandiri  apabila  jumlah  penerimaan  dalam negeri  memiliki  jumlah  yang  besar  tanpa melakukan  pinjaman  ke  luar  negeri.  Salah  satu usaha  pemerintah  untuk  mewujudkan  negara Indonesia  menjadi  negara  yang  mandiri,  serta pembangunan  berskala  nasional  adalah  dengan melakukan  pemungutan  terhadap  masyarakat yang berupa Pajak.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur  tingkat  kemandirian  suatu  daerah otonom  dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan  hal  tersebut,  daerah  otonom  harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali  sumber-sumber  keuangannya  sendiri, mengelola  dan  menggunakan  keuangan  sendiri yang  cukup  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara,  2000).  Ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber
keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Kabupaten  Bogor  adalah  salah  satu  kota di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  pemerintah daerahnya  senantiasa  berupaya  meningkatkan kualitas  daerahnya  dari  tahun-ketahun  sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bogor,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, maupun  oleh  Pemerintah  Pusat.  Adapun  upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan  Penerimaan  Pendapatan  Daerah yang  pada  garis  besarnya  ditempuh  dengan usaha  intensifikasi  yang  artinya  suatu  usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara  melakukan  pemungutan  yang  lebih  ketat dan  teliti.  Usaha  intensifikasi  ini  mempunyai ciri  utama  yaitu  usaha  untuk  melakukan pemungutan sepenuhnya, dan dalam batas-batas yang  sudah  ditentukan.  Selain  itu  dilakukan juga  usaha  ekstensifikasi  yang  artinya  usaha untuk  mencari  dan  menggali  potensi  sumber- sumber  pendapatan  daerah  yang  baru  atau belum ada.
Perkembangan  pertumbuhan  pajak  daerah Kabupaten  Bogor  dari  tahun  2008-2016 mengalami kenaikan yang cukup baik. Realisasi pendapatan  asli  daerah  sampai  dengan  2016 adalah  sebesar  Rp1.520.926.774.877,53  dari target.  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 1.357.161.868.000.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
Kondisi  tersebut  disebabkan  adanya  kontribusi pencapaian target dari komponen Pajak Daerah, Retribusi  Daerah  dan  Hasil  pengelolaan Kekayaan Daerah.

## Gambar 1
Grafik pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2016

## Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Sejak dilimpahkannya kewenangan pengelolaan  BPHTB,  PBB,  P2  dan  Pajak  Air Tanah  tahun  2011,  pertumbuhan  penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor selalu menunjukkan  grafik  meningkat.  Ketiga  jenis pajak  tersebut  telah  menyumbang  hampir  60% dari  total  penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun 2016.
Penelitian  lainnya  dilakukan  di  daerah Kabupaten Jember mengenai Efektifitas Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  terhadap  pendapatan asli  daerah  oleh  Galih  (2014)  menyimpulkan bahwa  analisis  efektivitas  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2), pada tahun 2013 sebesar 88,57 % dengan
kategori cukup efektif. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 71,05 % dan 66,02 % dengan  kategori  kurang  efektif.  Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2013, sedangkan terendah  pada  tahun  2015.  Tingkat  efektifitas semakin menurun setiap tahunnya, karena target penerimaan  PBB  P2  yang  besar  setiap tahunnya,  tidak  diimbangi  dengan  realisasi penerimaan PBB P2 yang sesuai target.
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh Desi  Hastuti  (2015)  dengan  judul  Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Air  Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, menyimpulkan bahwa secara parsial, BPHTB berpengaruh positif terhadap pendapatan  asli  daerah,  selain  itu  BPHTB memiliki  tingkat  efektifitas  yang  sangat  baik karena  realisasinya  mampu  melebihi  target yang ditetapkan.
Dari  hasil  penelitian  sebelumnya  dan Gambar yang sudah diuraikan diatas menunjukkan  bahwa  BPHTB  dan  PBB  P2 memiliki  kontribusi  yang  terhadap  peningkatan pajak daerah yang akan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor.

## KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Pengertian
Pajak
Menurut  Widyaningsih  (2011:2)  terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
1. Definisi  pajak  yang  dikemukakan  oleh
Adriani  A.  Adala,  pajak  adalah  iuran  kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut (peraturan -peraturan)  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut  Sommerferld  Ray  M.,  Anderson
Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,  berdasarkan  ketentuan  yang ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas- tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
3. Undang–Undang  No.28  Tahun  2007  tentang
Perubahan Ketiga atas Undang–Undang No.6 Tahun  1983  tentang  Kententuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  menyebutkan bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  UndangUndang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pengelompokan Pajak
Dalam beberapa literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap
perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis- jenis  pajak.  Perbedaan  pembagian  atau penggolongan  didasarkan  pada  suatu  kriteria, seperti  siapa  yang  membayar  pajak,  apakah beban  pajak  dapat  dilimpahkan  kepada  pihak lain,  siapa  yang  memungut,  serta  sifat-sifat yang  melekat  pada  pajak  yang  bersangkutan. Berikut  ini  adalah  jenis  pajak  berdasarkan kriteria di atas (Priantara, 2012;6).
1. Menurut Golongannya
Menurut golongannya, pajak dapat dibagi menjadi:
a. Pajak  Langsung,  yaitu  pajak  yang pembebanannya langsung kepada Wajib  Pajak  yang  berkewajiban membayar  pajaknya.  Contoh:  pajak penghasilan.
b. Pajak  Tidak  Langsung,  yaitu  pajak yang  pembebannya  dapat  dialihkan kepada  pihak  lain.  Contoh:  pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
Menurut  sifatnya,  pajak  dapat  dibagi menjadi:
a.  Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang waktu  pengenaannya  yang  pertama diperhatikan  adalah  subjek  pajaknya, setelah itu barulah menentukan objeknya. Contoh: pajak penghasilan
b. Pajak  Objektif,  yaitu  pajak  yang  ada pada waktu pengenaannya yang
pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah
menentukan subjeknya. Contoh:
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
pajak pertambahan nilai dan pajak
bumi bangunan.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi:
a.  Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan  Pemerintah  Pusat dalam  hal  ini  Kementrian  Keuangan, yakni  DJP.  Contoh:  pajak  penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
b.  Pajak  Daerah, yaitu  pajak yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan digunakan  untuk  membiayai  rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi  Pajak  Provinsi  dan  Pajak Kabupaten/Kota.  Pajak  Provinsi  terdiri dari  empat  macam  pajak,  yaitu  pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan  bermotor,  bea  balik  nama kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan  dan  pemanfaatan  air  di bawah  tana  dan  air  permukaan.
Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan, pajak  pengambilan  dan  pengolahan bahan  golongan  C  (mineral  bukan logam dan batuan) .

## Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak
Menurut Yusdianto (2004:34), cara pemungutan  pajak  dapat  dilakukan  dengan  tiga cara sistem pemungutan yaitu stelsel pajak,
sistem pemungutan langsung dan witholding system.
1. Stelsel Pajak
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel pajak, yaitu :
a. Stelsel Nyata (rill stelsel)
Stelsel nyata adalah metode penghitungan  dan  besarnya  pajak  yang harus  dibayar  oleh  rakyat  didasarkan pada  objek  pajak  (penghasilan)  yang sesungguhnya  diperoleh  pada  akhir tahun.
b. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)
Stelsel  anggapan  yaitu  pengenaan  pajak didasarkan  pada  adanya  anggapan  yang diatur oleh undang-undang. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan  tahun  berjalan  sama  dengan penghasilan pajak tahun lalu.
c. Stelsel Campuran
Stelsel  campuran  merupakan  kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, dimana besarnya pajak dihitung berdasarkan  suatu  anggapan  yang  diatur oleh  undang-undang  untuk  menentukan besarnya  pajak  pada  akhir  tahun  yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.
Dari  uraian  diatas  stelsel  pajak  merupakan bentuk pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib  pajak  dengan  cara  pengenaan  pajak berdasarkan  objek  pajak,  undang-undang  dan campuran antara keduanya.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06

## Sistem Pemungutan Pajak
Prinsip  dasar  sistem  pemungutan  pajak yang berlaku di negara kita sekarang adalah self assessment ,  dimana  wajib  pajak  berkewajiban menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (penjelasan  umum  UU  KUP  butir  3  huruf  c).
Namun  bila  wajib  pajak  tidak  atau  tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban self assessmen nya pajak akan dihitung atau ditetapkan oleh aparat pajak (UU KUP Pasal 13 dan 15).
1. Self Assessment
Self  assessment adalah  suatu  sistem pemungutan  pajak  yaitu  wajib  pajak menentukan  sendiri  jumlah  wajib  pajak yang  terutang  sesuai  dengan  ketentunan Undang-Undang  Perpajakan.  Guna  dapat memastikan  terlaksananya  keberhasilan system  self  assessment  good  corporate governance di masyarakat pembayar pajak (taxpayer) maka  ada  prinsip  mutlak dipahami dan ditetapkan :
a. Transparansi ( Transparency )
b. Kemandirian ( Independence )
c. Akuntabilitas ( Accountability )
d. Pertanggungjawaban ( Responbility ).
e. Kewajaran ( Fairness ).
2. Official assessment
Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan  pajak  yaitu,  aparatur  pajak yang  menentukan  sendiri  (di  luar  wajib pajak) jumlah pajak  yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada
aparatur  pajak  atau  kegiatan  dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya  ada  pada  aparatur  pajak. Sistem  ini  berhasil  dengan  baik  kalau aparatur  perpajakan  telah  memenuhi kebutuhan.
3. With Holding System
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang  terutang  oleh  wajib  pajak. With holding  system  tax merupakan payment system sedangkan self assessment merupakan assessment. Assessment system adalah sistem menghitung atau menetapkan  besarnya  pajak  yang  terutang bagi  wajib  pajak. With  holding  system merupakan  bentuk  pungutan  pajak  yang diberikan  wewenang  langsung  kepada pihak  ketiga  untuk  memungut  pajak terutang wajib pajak, contoh with holding system adalahpemungutanatau penyetoran yang dilakukan oleh bendahara.

## Pengertian Efektifitas
Definisi efektifitas menurut The Liang Gie dalam Abdul Halim (2004:166) bahwa:
“Suatu  keadaan  terjadi  sebagai  akibat  yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  tertentu  dan memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.”
Selanjutnya,  efektifitas  harus  dinilai  atas tujuan  yang  bisa  dilaksanakan  dan  bukan  atas konsep  tujuan  maksimum.  Jadi  efektifitas menurut  ukuran  seberapa  jauh  organisasi berhasil  mencapai  tujuan  yang  layak  dicapai (Richard  M.  Steers  dalam  Abdul  Halim, 2004:166).  Sedangkan  menurut  Sondang  P. Siagian (2001:24) mendefinisikan sebagai berikut: “Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah barang  atas  jasa  kegiatan  yang  dijalankannya. Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran, berarti makin tinggi aktifitasnya.”
Mardiasmo  (2004:134)  mendefinisikan efektifitas  sebagai  ukuran  berhasil  tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Sedangkan efektifitas penerimaan  pajak  menurut  Devas  (1989:144) adalah:  “Mengukur  hubungan  antara  hasil pungutan  suatu  pajak  dan  potensi  pajak  dengan asumsi  semua  wajib  pajak  membayar  pajak masin g- masing membayar seluruh pajak terutang.”
Mahmudi  (2010:143)  menyatakan  bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai. Dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap
pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  ditentukan, maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi.  Pajak  daerah  dapat  dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:
1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

## Pengertian Pajak Daerah
Menurut   Tony  Marsyahrul (2004:5)
“Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah  dan  hasilnya  dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan  daerah  (APBD)”. Pajak  Daerah merupakan  pungutan  wajib  yang  dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum.
Pajak  daerah  berlaku  pada  provinsi  dan kabupaten/kota.  Penduduk  yang  melakukan pembayaran  pajak  tidak  akan  merasakan manfaat  dari  pajak  daerah  secara  langsung karena  akan  digunakan  untuk  kepentingan umum  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan, pembukaan  lapangan  kerja  baru,  dll,  Bukan untuk memenuhi kepentingan individu.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06

## Fungsi Pajak Daerah
Pajak daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi Anggaran Pajak  daerah  digunakan  untuk  pendanaan rutin  seperti  belanja  pegawai,  belanja barang,  pemeliharaan,  pembangunan,  dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.
2. Fungsi Mengatur Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi  melalui  kebijaksanaan  pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi pemerintahan  dan  mengurangi  masalah ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas
Pajak  daerah  yang  dananya  terus  ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga  barang  dan  jasa  sehingga  dapat mengurangi  inflasi.  Tetapi  untuk  dapat memenuhi  fungsi  ini  pemungutan  dan penggunaan  pajak  harus  dilakukan  secara efektif dan efisien.
3. Fungsi Restribusi Pendapatan
Pajak  daerah  yang  ada  digunakan  untuk mebiayai semua kepentingan umum
termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan  agar  kesenjangan  ekonomi antara  yang  kaya  dan  miskin  tidak  terlalu menonjol.

## Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun  2000  (selanjutnya  hanya  disebut  UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah dan atau bangunan.
Setiap  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan,  warga  negara  diwajibkan  membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal  sebagai  bea  pembeli,  jika  perolehan berdasarkan  proses  jual  beli.  Tetapi  dalam  UU BPHTB,  BPHTB  dikenakan  tidak  hanya  dalam perolehan  berupa  jual  beli.  Semua  jenis perolehan  hak  tanah  dan  bangunan  dikenakan BPHTB.

## Subjek dan Objek Pajak BPHTB
Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan  atau bangunan.  Subjek  BPHTB  yang  dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan  perpajakan  yang  menjadi Wajib Pajak.

## Tarif dan Perhitungan BPHTB
Tarif BPHTB menurut Undang-Undang  Nomor 21 tahun  1997.  Undang-Undang  Nomor  20 tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan  Objek  Pajak  Kena  Pajak  (NPOPKP). Sedangkan  menurut  UU  No.  28  Tahun  2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Perhitungan  BPHTB  berdasarkan  Undang- Undang  No.  21  Tahun  1997  jo.  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2000  Pasal  8  adalah  sebagai berikut:
Sedangkan perhitungan BPHTB menurut
UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89 adalah sebagai berikut:

## Pengertian dan dasar hukum PBB-P2
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBBP2)  adalah  pajak  atas  bumi  dan/ atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  merupakan  jenis  Pajak  Pusat  yang dilimpahkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota  yang  selanjutnya  disebut  Pajak  Daerah sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  28  Tahun 2009 tentang PCRD yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.
Pelaksanaan  pelimpahan  PBB  Perdesaan dan  Perkotaan  menjadi  Pajak  daerah  tersebut dilakukan  secara  bertahap,  yang  diatur  oleh Menteri  Dalam  Negeri  dalam  jangka  waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD atau sejak tanggal 1
Januari 2010 sampai waktu paling lama tanggal 31  Desember  2013,  artinya  pada  tanggal  1 Januari  2014  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  sudah  diterapkan secara  menyeluruh  di  seluruh  Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

## Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PBB-P2
Dasar  pengenaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah NJOP.  NJOP  ditetapkan  setiap  3  (tiga)  tahun dengan  Keputusan  Kepala  Daerah.  Kecuali untuk  daerah  tertentu  yang  perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP  yang  cukup  besar,  maka  penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
NKOP ditetapkan per wilayah berdasarkan  keputusan  Menteri  Keuangan dengan  mendengar  pertimbangan  Bupati/ Walikota serta memperhatikan :
1. Harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari transaksi  jual  beli  yang  terjadi  sacara wajar.
2. Perbandingan  harga  dengan  objek  lain yang sejenis yang letaknta berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
3. Nilai perolehan baru.
4. Penentuan nilai jual objek pajak pengganti.
Untuk  PBB-P2  mempunyai  NJOPTKP yang  bersifat  variatif  sesuai  peraturan  daerah masing-masing  tetapi  penetapan  paling  rendah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan
ISSN 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
setinggitingginya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)  untuk  setiap  Wajib  Pajak.  Setiap  Wajib Pajak  memperoleh  pengurangan  NJOPTKP sebanyak  satu  kali  dalam  satu  Tahun  Pajak. Apabila  Wajib  Pajak  mempunyai  beberapa Objek  Pajak  yang  nilainya  terbesar  dan  tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan rumus perhitungan ditetapkan sebagai berikut :
1. Sebesar 0.1% untuk NJOP s/d Rp500.000.000.
2. Sebesar 0.15% untuk NJOP diatas Rp500.000.000 s/d Rp1.000.000.000.
3. Sebesar 0.25% untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000.
Sedangkan  menurut  Herlina  Rahman (2005:38)  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil pajak  daerah  ,hasil  distribusi  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otoda  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap  sebagai  alternatif  untuk  memperoleh tambahan  dana  yang  dapat  digunakan  untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh  daerah  sendiri  khususnya  keperluan  rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan  hal  yang  dikehendaki  setiap  daerah. (Mamesa, 1995:30)

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah  Pasal  1  angka  18  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Warsito  (2001:128)  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.  Sumber  PAD  terdiri  dari:  pajak  daerah, restribusi  daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik daerah  (BUMD),  dan  pendapatan  asli  daerah lainnya yang sah.
OBJEK

## DAN METODOLOGI PENELITIAN

## Kategori Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kualitatif.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk menganalisis  perhitungan  perolehan  BPHTB dan  PBB-P2  di  Kabupaten  Bogor.  Dalam melakukan  penelitian,  penulis  menggunakan analisis  deskriptif,  dimana  dengan  metode  ini akan digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat  mengenai  efektifitas  dan  kontribusi BPHTB  dan  PBB-P2  terhadap  pendapatan  asli daerah di Kabupaten Bogor.
Menurut fungsinya, penelitian ini mengarah  pada  penelitian  yang  deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menguraikan  sifat  dan  karakteristik  suatu fenomena tertentu, yaitu dengan mengumpulkan
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
fakta  dan  menguraikannya  secara  menyeluruh dan  teliti  sesuai  dengan  persoalan  yang  akan dipecahkan.

## Objek Penelitian
Objek  yang  akan  diteliti  pada  penelitian  ini adalah  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) dalam  pencapaian  target  pendapatan  asli  daerah di Kabupaten Bogor.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri dari:  data  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2),  data realisasi  target  pembayaran  BPHTB  dan  PBB- P2,  serta  data  pendapatan  asli  daerah  yang diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
1. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan
Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)  adalah  pajak  negara  yang  dialihkan menjadi pajak daerah  yang sebagian besar penerimaannya  merupakan  pendapatan daerah.
2. Realisasi dan target adalah realisasi dalam pembayaran BPHTB dan PBB-P2
mempunyai  target  yang  harus  dicapainya.
Besarnya  target  ditentukan  oleh  Dinas
Pendapatan Daerah.
3. Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam  hal  ini  adalah  UU  No  33  Tahun 2004.  Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  akan  diolah dalam  penelitian  ini,  maka  pengumpulan  data dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut:
.1 Penelitian Terdahulu (Previous Research )
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh
dengan
mempelajari literaturliteratur atau
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Penelitian lapangan ( Field Research )
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan melakukan hal- hal sebagai berikut:
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
a. Observasi ( Observation )
Dalam  observasi  ini  penulis  terlibat langsung  dengan  aktifitas  objek  yang diteliti. Penulis juga mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan.
b. Dokumentasi ( Documentation )
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

## Teknik Pengolahan Data
Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan analisa data kualitatif, pendekatan
penelitian kualitatif merupakan metode penelitian  yang  sifatnya  deskriktif.  Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  objek yang diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang ucapan, tulisan dan perilaku  yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi  tertentu.  Penelitian  sebuah  fenomena berdasarkan dari data yang ada, bukan dari teori.

## Tabel 1
Interpretasi Nilai Efektifitas
Sumber: Munir, dkk, 2004:151
Tabel 2 Interpretasi Nilai Kontribusi
Sumber: Munir, dkk, 2004:151

## PEMBAHASAN Efektifitas PBB-P2 terhadap PAD
Dalam  Gambar  2  di  bawah,  menunjukkan bahwa  terdapat  peningkatan  dan  penurunan persentase  penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten Bogor,  terlihat  pada  tahun  2012  persentase penerimaan berada pada titik terendah dibandingkan  dengan  tahun-tahun  lainnya  yaitu sebesar 109,12%, hal ini disebabkan pada tahun 2012  adalah  tahun  pertama  PBB-P2  dijalankan sebagai  pajak  daerah  di  Kabupaten  Bogor, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
membayarkan  pajak  PBB-P2  belum  terlalu besar. Selanjutnya penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan persentase  sebesar  112,56%.  Peningkatan  pada tahun  2013  ini  disebabkan  oleh  adanya kesadaran wajib pajak yang membayarkan pajak PBB-P2 yang dimilikinya.

## Gambar 2

## Efektifitas PBB-P2 terhadap PAD

## Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Peningkatan  signifikan  juga  terlihat  pada tahun  berikutnya  yaitu  tahun  2014  dimana persentase  penerimaan  PBB-P2  berada  pada tingkat  tertinggi  dengan  persentase  sebesar 113,99%. Pada tahun 2015, penerimaan PBB-P2 mengalami  penurunan  dimana  pada  tahun  ini persentase yang dimiliki sebesar 110,66%. Pada tahun  2016,  penerimaan  PBB-P2  kembali meningkat .
pada  tahun  2012-2016  sebesar  21,85%  dimana angka ini menunjukkan kontribusi PBB-P2 yang cukup  terhadap  pajak  daerah  di  Kabupaten Bogor.
Tabel 3
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

## Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Terhadap Pajak Daerah
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Untuk melihat tingkat kontribusi penerimaan  PBB-P2  terhadap  pajak  daerah, dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini.

## Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah

## Gambar 3
Dari   data   Tabel   3   di   bawah   ini Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi dan
menunjukkan    bahwa    penerimaan    PBBP2
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
memiliki   tingkat   kontribusi   yang   cukup
(PBB-2) Terhadap Pajak Daerah berfluktuatif    terhadap    pajak    daerah    di
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusi PBB-P2
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06

## Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Dari  data  Tabel  4  di  bawah  menunjukkan bahwa  penerimaan  PBBP2  memiliki  tingkat kontribusi yang kurang terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusi PBB-P2  menunjukkan  angka  14,67%.  Terlepas dari kurangnya kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, dilihat dari persentasenya  tahun  2016  PBB-P2  memiliki tingkat  persentase  kontribusi  yang  lebih  tinggi dari  tahun-tahun  yang  lainnya.  Dilihat  dari  segi kontribusinya, PBB-P2 memiliki tingkat kontribusi  yang  kurang  besar  bila  dibandingkan dengan  kontribusinya  dalam  pajak  daerah  di Kabupaten Bogor.
Tabel 4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Terhadap Pendapatan Asli Daerah

## Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Untuk melihat tingkat kontribusi penerimaan  PBB-P2  terhadap  pendapatan  asli daerah,  dapat  disajikan  dalam  bentuk  grafik berikut ini.
Gambar 4 Rata-rata Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Efektifitas BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dalam Gambar 5 di bawah ini, menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan  dan penurunan  persentase  penerimaan  BPHTB  di Kabupaten  Bogor,  terlihat  pada  tahun  2012 persentase penerimaan BPHTB berada pada titik tertinggi  dibandingkan  dengan  tahuntahun lainnya  yaitu  sebesar  139,20%.  Selanjutnya penerimaan BPHTB mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 113,37%. Peningkatan  kembali  terlihat  pada  tahun berikutnya  yaitu  tahun  2014,  dimana  persentase penerimaan  BPHTB  berada  pada  tingkat tertinggi  kedua  setelah  tahun  2012  dengan persentase sebesar 131,71%.
Pada  tahun  2015,  penerimaan  BPHTB mengalami  penurunan  dimana  pada  tahun  ini persentase yang dimiliki sebesar 114,46%. Pada
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
tahun 2016, penerimaan BPHTB kembali meningkat.
Gambar 5
Efektifitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah Tabel 5
Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak
Daerah
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Dari  data  Tabel  5  di  atas  menunjukkan bahwa  penerimaan  BPHTB  memiliki  tingkat kontribusi  yang  cukup  baik  terhadap  pajak daerah di Kabupaten Bogor. Rata-rata kontribusi BPHTB  pada  tahun  2012-2016  sebesar  34,09% dimana  angka  ini  menunjukkan  kontribusi BPHTB  yang cukup baik terhadap pajak daerah di Kabupaten Bogor.
Untuk melihat tingkat kontribusi penerimaan  BPHTB  terhadap  pajak  daerah, dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini:

## Gambar 6
Rata-rata Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Terhadap Pajak Daerah
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor

## Kontribusi BPHTB terhadap PAD
Dari  data  Tabel  6  di  bawah  ini menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB memiliki tingkat kontribusi yang cukup terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Bogor. Rata-rata  kontribusi  BPHTB  menunjukkan angka 22,93%. Dilihat dari persentasenya tahun
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
2012  BPHTB  memiliki  tingkat  persentase kontribusi  yang  lebih  tinggi  dari  tahun-tahun yang lainnya.
Tabel 6
Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor
Untuk  melihat  kontribusi  penerimaan BPHTB  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini.

## Gambar 7 Rata-rata Kontribusi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan terhadap penerimaan pajak daerah BPHTB (Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan)  dan PBB-P2  (Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sektor Perdesaan  dan  Perkotaan),  penulis  mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :
1. Efektifitas  penerimaan  PBB-P2  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Bogor memiliki rata-rata tingkat efektifitas sebesar  111,49%  dimana  angka  ini menunjukkan  rata-rata  penerimaan  PBB- P2  yang  sangat  efektif  bagi  pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor.
Kontribusi  PBB-P2  terhadap  pajak  daerah dan  pendapatan  daerah  memiliki  rata-rata persentase  yang  berbeda-beda.  Kontribusi PBB-P2  terhadap  pajak  daerah  memiliki kontribusi rata-rata sebesar 21,85% sedangkan kontribusi terhadap pendapatan asli  daerah  sebesar  14,67%.  Terlihat  dari rata-rata  kontribusinya,  PBB-P2  memiliki tingkat yang kurang berkontribusi terhadap  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten Bogor.
2. Efektifitas  penerimaan  BPHTB  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Bogor memiliki rata-rata tingkat efektifitas sebesar 124,66% dimana angka ini
menunjukkan rata-rata penerimaan BPHTB yang sangat efektif bagi pendapatan asli daerah di kabupaten
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
Bogor.  Kontribusi  BPHTB  terhadap  pajak daerah  dan  pendapatan  daerah  memiliki  rata- rata persentase yang berbeda-beda. Kontribusi BPHTB  terhadap  pajak  daerah  memiliki kontribusi rata-rata sebesar 34,09% sedangkan kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah sebesar  22,93%.  Terlihat  dari  rata-rata kontribusinya, PBB-P2 memiliki tingkat  yang cukup baik berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor.

## Saran
1. Untuk meningkatkan efektifitas dan kontribusi  penerimaan  BPHTB  dan  PBB-P2 perlu dilakukan pendataan ulang untuk setiap wajib  pajak  yang  memiliki  kepemilikan tanah/bangunan. Setiap wajib pajak baru juga dibutuhkan  sosialisasi  pajak  BPHTB  dan PBB-P2 secara menyeluruh dan jelas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan wawasan kepada  wajib  pajak  baru  dan  mengurangi resiko kelalaian pembayaran pajak.
2. Untuk  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak dalam membayarkan kewajibannya, Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor perlu melakukan pengawasan yang lebih ekstra dan memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  para pelaku  pelanggar  kewajiban  perpajakannya, agar wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajaknya  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas terhadap setiap wajib pajak maupun petugas
yang  terkait  dengan  pembayaran  dan pemungutan  pajak  terutang  yang  tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam  meningkatkan  pendapatan  asli daerah,  seharusnya  Kabupaten  Bogor dapat  meningkatkan  potensi  pajak daerah lainnya, walaupun PBB-P2 dan BPHTBmemilikitarget dan
penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  unsur  pajak daerah  lainnya,  pemerintah  Kabupaten Bogor  dapat  lebih  menggali  potensi unsur  pajak  daerah  lainnya,  dan  unsur pendapatan  asli  daerah  lainnya  seperti hasil  retribusi  daerah,  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya yang dipisahkan, hal ini akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah di Kabupaten Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzan,  Muhammad  dan  Didik  Ardiyanto. (2012). Akuntansi  dan  Efektivitas Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan Kontribusinya  terhadap  Pendapatan Daerah . Semarang.
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Handayana, Sarita, (2012). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) . Universitas
Riau:
Pekanbaru.
2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah,
Jakarta : Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta : ANDI.
Priantara, Diaz, (2012). Perpajakan Indonesia Edisi
3 . Bekasi: Mitra Wacana Media.
Saputro,  Rndi  dan  Nengah  Sudjana.  (2016). Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB- P2)  terhadap Peningkatan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Universitas Brawijaya: Surabaya.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi
Daerah.

## Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah daerah.
Walengko,  Een  N.  dan  Nur  Riza  Utiarahman.
(2016). Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi
Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) . Universitas Sam Ratulangi: Manado.
Widyaningsih, Aristanti. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan . Jakarta: Penerbit Alfabeta.
Yusdianto, Prabowo. (2004). Akuntansi Perpajakan Terapan, Cetakan Kedua. Jakarta : Grasindo.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009  tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.

## Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah daerah.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06