Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 430-436
Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro
Tenny Badina 1) , Rita Rosiana 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *Email korespondensi: tenny.badina@untirta.ac.id

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the structure and development as well as the problems and challenges faced  by  Islamic  microfinance  institutions  in  improving  the  socio-economic  welfare  of  Islamic  micro- entrepreneurs in the province of Banten. Islamic microfinance institutions have a social purpose in addition to the  goal  of  obtaining  profits  that  can  be  utilized  by  micro-entrepreneurs  to  develop  their  businesses.  Islamic microfinance institutions have the potential to act as a mechanism for banking institutions. Data were analyzed based on micro-entrepreneurs with field survey methods and descriptive analysis. Field visits and interviews will be organized and conducted face-to-face with the manager of the microfinance institution. In the semi-structured interview process, respondents were asked to express their views on the research problem. It is hoped that the results of this study will obtain opinions from respondents regarding the role of Islamic microfinance intitutions in  (1)  improving  the  socio-economic  welfare  of  micro  entrepreneurs,  (2)  problems  faced  by  microfinance institutions in distribute financing to micro-entrepreneurs.
Keywords: Islamic Microfinance Institutions, Islamic Micro-Entrepreneurs, Socio-Economic Welfare.
Saran sitasi: Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro  Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Sosial  Ekonomi  Pengusaha  Mikro. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (01),  430-436.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  mikro  merupakan  sarana mobilisasi  sosial  dan  pengentasan  kemiskinan  yang semakin  memiliki  peran  strategis.  Dalam  rangka mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro di  Indonesia  pemerintah  telah  menetapkan  Undang- undang  nomor  1  tahun  2013  tentang  lembaga keuangan mikro.
Lembaga keuangan mikro menyediakan jasa-jasa keuangan  meliputi  berbagai  skema  pembiayaan  dan simpanan bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan mikro memiliki peran dalam meluncurkan berbagai program yang memberikan kesempatan bagi pengusaha mikro untuk  memperoleh  pembiayaan,  menyimpan  dana, dan  menginvestasikan  kelebihan  dana  yang  dimiliki. Pengusaha  mikro  membutuhkan  akses  ke  berbagai jasa  keuangan  namun  perbankan  menilai  pengusaha mikro  tidak  menarik  disebabkan  karena  tingginya risiko  dan  tidak  memiliki  kecukupan  asset  sebagai
jaminan  (Beck et  al ,  2008).  Pengusaha  mikro  yang tidak  memiliki  akses  atau  memiliki  akses  yang terbatas  dalam  memperoleh  jasa-jasa  keuangan  atau disebabkan  tingginya  tingkat  suku  bunga  menjadi tidak mudah untuk memperoleh kesempatan mengembangkan  usaha  melalui  pembiayaan  dari lembaga keuangan.
Lembaga keuangan mikro Islam memiliki tujuan sosial  di  samping  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro  untuk  mengembangkan  usahanya.  Lembaga keuangan  mikro  Islam  memiliki  potensi  berperan sebagai  salah  satu  mekanisme  lembaga  perbankan namun  (Rahman,  2007)  menyatakan  bahwa lembaga keuangan mikro Islam sebagai komponen yang hilang dalam  industri  perbankan  Islam.  Berkembangnya perbankan  Islam  di  dunia  tidak  seiring  dengan terbukanya akses pembiayaan bagi masyarakat miskin dan  belum  berkembangnya  produk-produk  dari
pengusaha  mikro  dan  pengusaha  kecil  (UMK)  yang didorong oleh pembiayaan dari lembaga perbankan.
Hasil-hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat  perkembangan  yang  berarti  pada  lembaga keuangan  mikro  berdasarkan  persepsi stakeholders . Oleh  karena  itu  penelitian  ini    bertujuan  untuk menganalisis  persepsi  manager  dan  Staff  Lembaga Keuangan Mikro Islam mengenai potensi, pendekatan,  permasalahan,  dan  tantangan  yang  ada dengan  diadopsinya  instrumen  lembaga  keuangan Islam  yang  berbeda  sebagai  alternatif  dari  model lembaga  keuangan  konvensional  dalam  pengentasan kemiskinan.
1.1. Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam (Sachs et  al ,  2004),  mengungkapkan  bahwa rendahnya jumlah tabungan domestik dan pertumbuhan  populasi  yang  tinggi  menyebabkan tingginya  angka  kemiskinan  yang  ditandai  dengan menurunnya akumulasi modal dan produktivitas yang menyebabkan  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi. Pembangunan sektor keuangan mikro berperan dalam meningkatkan kapasitas faktor-faktor produksi endogen  seperti  tenaga  kerja  dan  faktor-faktor eksogen  seperti  modal  yang  tidak  dimiliki  oleh pengusaha mikro. Masyarakat miskin tidak dapat ikut menikmati  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan disebabkan  oleh  kegagalan  bank  komersial  dalam menyediakan  akses  permodalan  (Armendariz  & Morduch, 2008).
Asumsi  dasar  lembaga  keuangan  mikro  adalah memberikan  kemungkinan  bagi  masyarakat  miskin untuk keluar dari kemiskinan dan pada saat yang sama mampu  memberikan  pendapatan  yang  bersifat berkelanjutan  bagi  penyedia jasa  pembiayaan  mikro. Ini  disebut  sebagai “double  bottom  line” dimana dampak  sosial  pengentasan  kemiskinan  berjalan seiring dengan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam  mempertahankan  sustainabilitas  keuangannya yang  pada  akhirnya  diharapkan  akan  membentuk sistem  keuangan  inklusif  yang  stabil  di  negara berkembang.
Menyeimbangkan  antara  dua  tujuan  lembaga keuangan mikro ini bukanlah hal yang mudah. Lebih berfokus  pada  dimensi  sosial  akan  menimbulkan konsekuensi kerugian seperti ketergantungan terhadap subsidi, sebaliknya berfokus pada sustainabilitas atau profitabilitas  akan  mengalihkan  perhatian  lembaga keuangan  mikro  dari  peran  untuk  mengentaskan kemiskinan.

## 1.2. Karakteristik  Lembaga  Keuangan  Mikro Islam
Karakteristik  utama  lembaga  keuangan  mikro Islam adalah bebas dari praktik riba dan penggunaan berbagai skema kontrak keuangan untuk menggantikan ketergantungan pada instrument bunga sebagai  skema  utama  pada  lembaga  keuangan konvensional.  Terdapat  setidaknya  3  tipe  kontrak dalam keuangan Islam yaitu bagi hasil/kemitraan, jual beli,  dan  sewa/jasa.  Bagi  hasil/kemitraan  dianggap sebagai  skema  yang  paling  sesuai  bagi  lembaga keuangan mikro Islam (Smolo & Ismail, 2011). Pada praktiknya  lembaga  keuangan  mikro  Islam  lebih dominan  menggunakan  skema    qardhul  hasan  dan murabahah  (Ahmed,  2002).  Hal  ini  disebabkan  oleh lebih tingginya risiko pembiayaan dengan skema bagi hasil/kemitraan.
Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa skema  akad  bagi  hasil/kemitraan  lebih  efisien  dari kontrak  berbasis  bunga  karena  pihak  lembaga keuangan/penyedia  dana  merupakan  mitra  bagi penerima dana yang secara bersama-sama mengelola usaha  sehingga  lebih  mampu  dalam  meminimalisir resiko penyaluran pembiayaan yang  mungkin timbul dari  adanya  asimetri  informasi  (El-komi  &  Kroson, 2013).

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan  metode  survey,    untuk  menafsirkan  data yang  dikumpulkan.  (Baiman,  1990)  berpendapat bahwa  menerapkan  teori  pada  pertanyaan  atau masalah penelitian membantu untuk mengoordinasikan dan mempertajam fokus penelitian. Pendekatan  ini    memungkinkan  peneliti  untuk  lebih menilai  keakuratan  metodologi  atau  prosedur  yang digunakan  dan  berkontribusi  pada  pengembangan teori  dan  penelitian  empiris.  (Eisenhardt,  1989), (Eisenhardt  &  Graebner,  2007),  dan  (Welch,  2011) lebih  lanjut  berpendapat  bahwa  desain  studi  kasus dapat  melengkapi  teori  yang  mapan  dengan memberikan perspektif tingkat mikro yang "membumi". (Wright & Copestake, 2004) melaporkan bahwa atribut seperti itu dapat bermanfaat menginformasikan  hal  yang  bersifat  komersial dan/atau  keputusan  terkait  kebijakan  publik.  Studi kasus  sangat  tepat  dalam  penelitian  ini  mengingat kompleksnya sifat keuangan mikro. Dengan berfokus pada studi kasus sampai batas tertentu juga membantu mengendalikan variasi dalam lingkungan bisnis yang
dapat  mengacaukan  interpretasi  data  lapangan  yang diperoleh dari yurisdiksi yang berbeda.
Kunjungan  lapangan  dan  wawancara  lapangan akan  diorganisir  dan  dilakukan  secara  tatap  muka dengan  manager  lembaga  keuangan  mikro.  Pada proses wawancara semi-terstruktur, responden diminta  untuk  mengungkapkan  pandangan  mereka tentang permasalahan penelitian. Hal ini memungkinkan  untuk  menggali  secara  mendalam fenomena yang sedang diselidiki dan memaksimalkan jumlah  informasi  yang  diperoleh  dari  narasumber  di lapangan (Patton, 1990). Selanjutnya, untuk memastikan  validitas  dan  reliabilitas  informasi diperoleh  dari  wawancara,  dan  mengurangi  risiko bias,  jawaban  dicatat  untuk  setiap  responden dikonfirmasi  kembali  pada  akhir  wawancara. Wawancara  kelompok  fokus  biasanya  didasarkan pada  kelompok  yang  homogen.  Wawancara  fokus melibatkan  kelompok  orang  pada  isu-isu  yang ditargetkan khusus atau terfokus.  Fokus pembahasan akan  dibahas  lebih  panjang  dalam  akhir  wawancara. Intinya adalah pengambilan sampel fokus melibatkan orang-orang  yang  serupa  latar  belakang  dan pengalaman  untuk  berpartisipasi  dalam  wawancara tentang masalah program yang mempengaruhi mereka (Patton,  1990).  Data  kualitatif  yang  dikumpulkan  di lapangan kemudian dianalisis secara iteratif dan terus- menerus  merujuk  ke  konstruksi  teoretis  yang mendasari  desain  penelitian  untuk  mengidentifikasi masalah  yang  memerlukan  tindak  lanjut  dan/atau klarifikasi.  Wawancara  adalah  cara  yang  sangat efisien untuk  mengumpulkan data empiris, terutama ketika  fenomena  yang  episodik  sangat  menarik (Eisenhardt & Graebner, 2007).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
BPRS Cilegon Mandiri berdiri pada tahun 2003, sebagaimana  tertera  pada  operasional  Bank  Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) Perda No. 7 tahun 2002 sebagaimana  diubah  Perda  No.  7  tahun  2005.  BPRS CM  telah  memenuhi  persyaratan  kegiatan  usaha industri  perbankan  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, Divisi Marketing, dan Divisi Operasional. BPRS CM memiliki 1 kantor pusat,  1  kantor  cabang,  1  kantor  kas  di  wilayah Serang,  dan  3  kantor  kas  di  wilayah  Cilegon.  BPRS CM  memiliki  produk  pembiayaan  dan  tabungan. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan murabahah,  musyarakah  dan  multi  jasa.  Sedangkan
produk  tabungan  terdiri  dari  tabungan  kemandirian, wadiah, umrah, qurban, dan sipensil.
BPRS CM adalah Bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah  secara  Islami.  BPRS  CM  mengikuti aturan dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  yang  selalu  melakukan  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  bank  umum  konvensional  dan bank  umum  syariah  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BPRS CM diawasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  LPS  merupakan  lembaga  independen  yang berfungsi  menjamin  simpanan  nasabah  perbankan  di Indonesia.  Badan  ini  dibentuk  berdasarkan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  tentang Lembaga  Penjamin  Simpanan  yang  ditetapkan  pada 22 September 2004.
Berdasarkan  survey  berikut  akan  diuraikan persepsi  Manager  dan  Staff  Lembaga  Keuangan Mikro Islam mengenai potensi, pendekatan, permasalahan  dan  tantangan  yang  ada  dengan diadopsinya instrumen lembaga keuangan Islam yang berbeda  sebagai  alternatif  dari  model  lembaga keuangan konvensional dalam pengentasan kemiskinan. 3.1. Profil Responden
Informasi mengenai profil responden berdasarkan  demografi  responden  yang  mencakup gender, umur, status profesi, dan pengalaman kerja. 90 persen  dari  responden  adalah  laki-laki  dan  hanya  10 persen adalah perempuan. 45 persen responden berada pada kelompok usia  41-50 tahun dan 25 persen berada pada kelompok usia 31-40 tahun. 5 persen responden berpendidikan S2 dan 75 persen berpendidikan S1. 95 persen  responden  berlatar  belakang  pendidikan Ekonomi  dan  Keuangan  konvensional  dan  hanya  5 persen  berlatar  belakang  pendidikan  ekonomi keuangan  syariah.  35  persen  responden  merupakan top manajemen dengan pengalaman kerja 5-10 tahun dan 65 persen middle manajemen dengan pengalaman kerja 3-5 tahun.
3.2. Potensi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Islam dalam Pengentasan Kemiskinan
Lembaga  keuangan  mikro  Islam  merupakan konsep  baru  dalam  perbankan  namun  demikian responden  (74  %  setuju  dan  26  %  sangat  setuju) memiliki keyakinan bahwa Lembaga keuangan mikro Islam dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi kemiskinan.  Kemudian  top  dan  middle  manajemen
memiliki keyakinan bahwa lembaga keuangan mikro Islam  dapat  berdampak  positif  dalam  meningkatkan status ekonomi keluarga miskin (63% setuju dan 26 % sangat  setuju).  Responden  juga  meyakini  bahwa lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi yang besar dalam menyediakan  instrument keuangan bebas bunga  bagi  keluarga  berpenghasilan  rendah  yang memiliki  kesulitan  dalam  mengakses  jasa  perbankan
(74%  setuju  dan  26  %  sangat  setuju).  Kemudian Responden berpendapat bahwa potensi yang besar ini seharusnya diikuti dengan tersedianya akses keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh  pembiayaan  bebas  bunga  dari  lembaga keuangan mikro Islam (58 % setuju dan 32 % sangat setuju).
Tabel 3.1 Operasional Lembaga Keuangan Mikro Islam NO Pertanyaan SS S N TS STS 1. Lembaga keuangan mikro Islam dapat menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan 26% 74% 2. Program yang dijalankan di lembaga keuangan mikro Islam dapat memiliki dampak yang positif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin 26% 63% 11% 3. Lembaga keuangan mikro Islam memiliki produk keuangan bagi keluarga berpendapatan rendah yang kesulitan mengakses jasa keuangan perbankan 26% 74% 4. Jasa lembaga keuangan mikro Islam seharusnya tersedia bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan 32% 58% 10%
Hasil penelitian ini sejalan dengan (Akhtar et al., 2009)  yang  meneliti  Akhuwat,  Lembaga  keuangan mikro  Islam  di  Pakistan  yang  menyediakan  layanan jasa  keuangan  bebas  bunga  bagi  masyarakat  miskin untuk  memulai  bisnis  dan  meningkatkan  taraf ekonominya.  Akhtar  et  al  berpendapat  bahwa pinjaman  bebas  bunga  dapat  menjadi  alat  yang mumpuni dalam mengatasi kemiskinan. (Karim et al., 2008) juga menyampaikan potensi Lembaga keuangan  mikro  Islam  dalam  memberikan  akses keuangan  yang luas bagi masyarakat muslim. Tujuan- tujuan yang bersifat relijius dan social dari Lembaga keuangan  mikro  Islam  oleh  karena  itu  layak diperhitungkan dalam membangun rencana keuangan yang komprehensif bagi masyarakat miskin.

## 3.3. Pendekatan Lembaga Keuangan Mikro Islam
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa responden meyakini  bahwa  lembaga  keuangan  mikro  Islam
seharusnya menyediakan jasa keuangan syariah yang terpisah  dari  jasa  keuangan  konvensional.  Mayoritas responden menerima keterbatasan lembaga keuangan mikro  Islam  yang  belum  memahami  kebutuhan masyarakat miskin akan jasa keuangan syariah (68% setuju  dan  11  %  sangat  setuju).  Menanggapi pertanyaan mengenai
jaminan, responden berpendapat bahwa lembaga keuangan  mikro  Islam  dapat  mensyaratkan  jaminan untuk pembiayaan yang diberikan untuk tujuan meng cover  kemungkinan  rugi  dari  nasabah  yang  gagal bayar (79% setuju dan 11 % sangat setuju).  Namun demikian  responden  meyakini  bahwa  terdapat kebutuhan  untuk  mendesain  program  lembaga keuangan  mikro  Islam  berdasarkan  prinsip-prinsip keuangan  Islam  yang  bertujuan  untuk  mencapai keadilan (84% setuju dan 11 % sangat setuju).
Tabel 3.2
Kriteria Lembaga Keuangan Keuangan Mikro Islam dalam Menyediakan Jasa Keuangan
NO Pertanyaan SS S N TS STS 1 Lembaga keuangan mikro Islam seharusnya mengawasi jasa keuangan yang diberikan  lembaga keuangan mikro Islam yang berbeda dengan jasa keuangan yang diberikan lembaga keuangan konvensional 37% 50% 16%
NO Pertanyaan SS S N TS STS 2 Lembaga keuangan mikro Islam belum memahami kebutuhan akan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat miskin dalam memilih jasa keuangan Islam 10% 68% 16% 0,5% 3 Lembaga keuangan mikro Islam dapat mensyaratkan jaminan dalam menawarkan pembiayaan  mikro Islam  untuk mengatasi kemungkinan kerugian dari nasabah yang gagal bayar. 11% 79% 10% 4 Terdapat kebutuhan untuk mendesain program pembiayaan mikro berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam mewujudkan keadilan 11% 84% 0,5%
(Abdouli,  1991)  menyatakan  bahwa  Lembaga perbankan Islam dapat kehilangan arti pentingnya jika mensyaratkan asset sebagai jaminan untuk mengakses keuangan.  Seharusnya  Lembaga  Perbankan  Islam dapat  menyalurkan  pinjaman  kepada  masyarakat miskin namun berpendidikan yang pada akhirnya akan berdampak  pada  keadilan  social  dan  pertumbuhan jangka panjang. (Tsukada dkk, 2010) mengungkapkan bahwa  terdapat  perkembangan  kebutuhan  rumah tangga akan pinjaman skala mikro tanpa jaminan.
(Johnstone  and  Morduch,  2008)  menganalisis mengenai  kelayakan  rumah  tangga  miskin  dalam memperoleh akses keuangan memperoleh hasil bahwa mayoritas masyarakat miskin layak untuk memperolehnya.  (Wilson,  2007)  menyampaikan bahwa seluruh instrument yaitu skema profit and loss sharing,  murabahah,  ijarah  dan  istishna’  dapat digunakan  dalam  operasionnal  Lembaga  keuangan mikro Islam.
3.4. Tantangan yang

## Dihadapi Lembaga Keuangan Mikro Islam
Berikut  ini  akan  diuraikan  persepsi  top  dan middle  manajemen  mengenai  tantangan  utama  yang dihadapi  lembaga  keuangan  mikro  Islam.  Untuk menganalisa  hal  ini  responden  diminta  untuk mengurutkan  angka  1  sampai  dengan  5  dimana  1 merupakan  permasalahan  yang  paling  utama  dan  5 merupakan permasalahan yang paling tidak utama di lembaga  keuangan  mikro  Islam.  Berdasarkan  hasil survey  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama yang  dihadapi  lembaga  keuangan  mikro  Islam  yaitu rendahnya  pengetahuan,  pengalaman,  kesesuaian syariah,  dan  profesionalisme  staff.  Mereka  juga berpendapat  bahwa  lembaga  keuangan  mikro  Islam kurang  popular  disebabkan  oleh  kurangnya  alat manajemen risiko untuk mengatasi kasus gagal bayar. Moral  hazard  nasabah  dan  ketersediaan  dana  yang memadai  untuk  pembiayaan  juga  menjadi  kendala bagi lembaga keuangan mikro Islam.
Kemudian,  hasil  survey  menunjukkan  bahwa lembaga keuangan mikro Islam kurang popular karena masih  relatif  sulitnya  akses  keuangan  dibanding sumber  lain.  Kurangnya  pengawasan  oleh  OJK, kurangnya pengetahuan/kepedulian masyarakat, kurangnya  lembaga  pendukung  dipandang  bukan sebagai  permasalahan  utama  dalam  menyalurkan pembiayaan.
Tabel 3.3 Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Islam No Pertanyaan Rang king 1 Lembaga keuangan mikro Islam dibatasi oleh rendahnya pengetahuan, pengalaman, kesesuaian syariah dan profesionalisme staf 1 2 Dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro Islam kurang memiliki alat manajemen resiko dalam menangani kasus gagal bayar nasabah 1 3 Moral Hazard merupakan kendala utama dalam perkembangan lembaga keuangan mikro Islam 2 4 Lembaga keuangan mikro Islam dibatasi oleh kurangnya jumlah dana yang tersedia untuk penyaluran pembiayaan berbasis system bagi hasil 2 5 Lembaga keuangan mikro Islam kurang popular disebabkan lebih mudahnya akses pada sumber pembiayaan konvensional 3 6 Kurangnya peran dari OJK merupakan kendala dalam pengembangan lembaga keuangan mikro Islam 3 7 Lembaga keuangan mikro Islam dibatasi oleh rendahnya pengetahuan (kepedulian) masyarakat 4
No Pertanyaan Rang king 8 Operasional lembaga keuangan mikro dibatasi oleh kurangnya lembaga pendukung seperti asuransi jiwa, dll 5
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  mayoritas  staf dan  manager  masih  belum  puas  akan  struktur organisasi  yang  ada  saat  ini  dalam  menjalankan system operasional bank Islam. Namun demikian hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa implementasi Lembaga keuangan mikro Islam sejalan dengan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan pada prakteknya akan memetakan
permasalahan-
permasalahan yang ada dalam upaya menyeimbangkan  fungsi  sosial  dari  Lembaga keuangan  mikro  Islam.  Operasional  Lembaga keuangan mikro Islam pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi  positif  pada  distribusi  kekayaan  dan pendapatan yang lebih merata. (Obaidullah dan Khan, 2008)  mendukung  pendapat  bahwa  Lembaga keuangan mikro Islam akan semakin berkembang jika mampu mengukur dan mengungkapkan kinerjanya.

## 4. KESIMPULAN
Responden  memiliki  pemahaman  yang  baik mengenai  lembaga  keuangan  mikro  Islam  walaupun ini  merupakan  konsep  yang  baru  dalam  perbankan. Responden  berpendapat  bahwa  lembaga  keuangan mikro  Islam  dapat  menjadi  alat  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Lembaga  keuangan  mikro  Islam memiliki  dampak  positif  dalam  meningkatkan  status ekonomi masyarakat miskin. Responden setuju bahwa lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi yang besar  untuk  mendukung  masyarakat  berpendapatan rendah dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan berbasis bunga. Responden meyakini bahwa lembaga keuangan  mikro  Islam  seharusnya  tersedia  untuk melayani kelompok yang paling lemah di masyarakat.
Hasil penelitian juga menunjukkan permasalahan utama  dalam  memberikan  jasa  keuangan  di lembaga keuangan syariah. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan
mikro Islam dibatasi oleh kurangnya pengetahuan,  pengalaman,  dan  profesionalisme  staf dan  juga  kurangnya  alat  manjemen  risiko  untuk mengatasi  peristiwa  gagal  bayar  nasabah.  Mayoritas responden  juga  tidak  puas  dengan  struktur  yang  ada saat  ini  dalam  operasional  lembaga  keuangan  mikro Islam.    Moral  hazard  juga  menjadi  permasalahan
utama  disamping  masih  rendahnya  pembiayaan berbasis bagi hasil.
Secara  umum  responden  berdasarkan  uraian di atas, responden berpendapat bahwa operasional di lembaga keuangan mikro Islam saat ini belum optimal disebabkan beberapa keterbatasan yang ada. Responden  sangat  setuju  bahwa  lembaga  keuangan mikro Islam harus menyediakan produk layanan dan instrument  untuk  merespon  kebutuhan  masyarakat miskin  dalam  mengatasi  kemiskinan  dan  tentunya produk layanan dan instrument yang ditawarkan harus dapat dibedakan dari produk layanan dan instrument yang lain.

## 5. REFERENSI
Ahmed,  H.  (2002),  “Financing  microenterprises:  an analytical  study  of  Islamic  microfinance institutions”, Islamic Economic Studies, Jeddah, Vol. 9 No. 2.
Akhtar,  W.,  Akhtar,  N.  and  Jaffri,  S.K.A.
(2009),  “Islamic  Microfinance  and  Poverty Alleviation: A Case of
Pakistan”, 2nd CBRC, Lahore. Al-Qur’an and Abdouli, A.H. (1991),   “Access  to finance and collateral: Islamic versus
western banking”,  Journal  of  King  Abdul  Aziz University: Islamic Economics,  Jeddah,  Vol.
3 No. 1.
Armendariz,  B.D.A.  and  J.  Morduch,  (2008),  The Economics of
Microfinance, Journal of International Development,
20, pp. 245-255.
Beck,  T.,  Demirgüç,  K.A.  and  Honohan,  P.  (2008), “Finance  for  all?  Policies  and  pitfalls  in expanding access”, World Bank Policy Research Report, World Bank, Washington, DC.
Eisenhardt,  K.M.  and  Melissa  E.  Graebner,  (2007),
Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges,  Academy  of  Management  Journal, Vol. 50, No. 1, pp. 25-32.
El-Komi, M. and Croson, R. (2013), “Experiments in Islamic  microfinance”,  Journal  of  Economic Behavior & Organization, Vol. 95 No. 1.
Microfinance  and  Poverty  Alleviation:  Case  Studies from  Asia  and  the  Pacific,  Pinter,  Continuum Press, London and New York.
Bulletin  of  Islamic  Area  Studies,  Vol.  2  No.  1,  pp.
231-237.
Finance,  Vol.  7  No.  1,  available  at:  http:// epublications.bond.edu.au/ijbf/vol7/iss1/7.
Johnstone,  D.  and  Morduch,  J.  (2008),  “The unbanked: evidence from
Indonesia”, World Bank Economic
Review, Vol. 22 No.
3, pp. 517- 537.
Karim,  N.,  Tarazi,  M.  and  Reille,  X.  (2008),
“Islamic microfinance: an emerging market niche (Focus Note 49)”,  Washington, DC.
Obaidullah, M. and Khan, T. (2008), “Islamic microfinance development: challenges and initiatives: policy dialogue paper no. 2”, Islamic Development Bank, London.
Patton,  M.,  (1990),  Qualitative  Evaluation  and Research Methods, Designing Qualitative
Studies, pp. 169-186, Beverly Hills, CA: Sage. Rahman,  A.R.A.  (2007),  “Islamic  microfinance:  a missing  component  in  Islamic  banking”,  Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, Vol. 1 No. 2, pp. 38-53.
Sachs, et  al. ,  (2004),  Ending  Africa’s  Poverty  Trap, Brookings Institution Press, 1, pp. 117-240. Smolo, E., and Abdul G. Ismail, (2011), A Theory and Contractual  Framework  of  Islamic  Micro- Financial  Institutions’  Operations.  Journal  of Financial Services Marketing, Vol. 15, No. 4, pp. 287-295.
Tsukada, K., Higashikata, T. and Takahshi, K. (2010), “Microfinance penetration  and  its influence on credit choice in Indonesia: evidence from a
household  panel  survey”,  The
Developing Economics, Vol. 48 No. 1, pp. 102-127. Welch, James, (2011), The Emergency of Interdisciplinarity from Epistemological Thought,  Issues  in  Integrative  Studies,  No.  29, pp. 1-39. Wilson, R. (2007), “Making development assistance sustainable through   Islamic microfinance IIUM”, Journal
of
Economics and Management, Vol. 15 No. 2. Wright,  K.  and  J.  Copestake,  (2004),  Impact Assesment  of  Microfinance  using  Qualitative Data: Communicating berween Social Scientists and  Practitioners  using  the  Quip,  Journal  of International Development, 16, pp. 355-367.