Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745

## Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya
Penanganan Kemiskinan
Gustin
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia gustinmandary@gmail.com

## Abstract
The complex poverty paradigm is no longer interpreted in the concept of economic incompetence but is also a failure to fulfill one's basic rights. The emergence of the conception of poverty raises the powerlessness of individuals or groups of people to become prosperous individuals for the sake of welfare. In the framework of implementing the Literature Food and Social Protection Program  and  National  Land  Agency,  harmonization  and  synergy between  institutions at  the central level or between institutions / OPD at the regional level and related parties are needed so as to produce effective results. Transformation of Literature into BPNT for a region requires several optimal prerequisite analyzes, one of which is signal optimization and special differences in difficult areas.
Keywords: Transformation, Rastra, BPNT.

## Abstrak
Paradigma  kemiskinan  yang  kompleks  tidak  lagi  dimaknai  dalam  konsep  ketidakmampuan ekonomi  namun  juga  merupakan  suatu  kegagalan  dalam  memenuhi  hak  dasar  seseorang. Munculnya  konsepsi  kemiskinan  disebabkan  ketidakberdayaan  individu  atau  kelompok masyarakat untuk berusaha menjadi pribadi yang sejahtera sehingga dinyatakan keluar dari permasalahan  kemiskinan  itu  sendiri.  Dalam  rangka  pelaksanaan  Program  Bansos  Pangan Rastra  dan  BPNT  perlu  diciptakan  harmonisasi  dan  sinergi  antar  lembaga    di  tingkat  pusat maupun  antar  institusi/OPD  di  tingkat  daerah  serta  pihak  terkait  lainnya  sehingga  dapat dicapai hasil yang efektif. Transformasi Rastra menjadi BPNT bagi suatu wilayah membutuhkan beberapa  analisis  prasyarat  yang  optimal  salah  satunya  optimalisasi  sinyal  dan  adanya mekanisme khusus di daerah sulit.
Kata kunci: Transformasi, Rastra, BPNT.
accepted: 11-07-2019; published: 30-12-2019
Citation : Gustin, ‘Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan’, Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan , vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745

## A. Pendahuluan
ompleksitas  kemiskinan  tidak  lagi  dipahami  dalam  konsep  ketidakmampuan ekonomi namun juga merupakan suatu kegagalan dalam memenuhi hak yang mendasar sehingga akan berhilirisasi pada perbedaan perlakuan bagi individu maupun  kelompok  dalam  kehidupannya.  Munculnya  konsepsi  kemiskinan  disebabkan ketidakberdayaan individu atau kelompok masyarakat untuk berusaha menjadi pribadi yang sejahtera sehingga dinyatakan keluar dari permasalahan kemiskinan itu sendiri.
Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan  umum  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  bangsa  Indonesia.  Demi pelaksanaan  amanat  tersebut,  negara  Indonesia  berusaha  melakukan  pelayanan  dan pengembangan  kesejahteraan  sosial  secara  terencana,  terarah,  dan  berkelanjutan dengan sasaran ata diprioritaskan pada mereka yang memiliki  kriteria masalah sosial kemiskinan.
Masalah  kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab  semua  elemen  serta membutuhkan komitmen yang kuat semua pihak yang terstruktur untuk mewujudkan cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Di  Indonesia,  pentingnya peran negara dalam membangun dan menerapkan suatu kebijakan program pemerintah di  bidang  kesejahteraan  sosial  harus  didasari  pada  pandangan  histori,  pandangan ideologi, dan komunal. 1
Oleh  karena  itu,  dalam  menanggapi  permasalahan  kompleks  kemiskinan  maka pemerintah  membuat  reposisi  nomenklatur  program  bantuan  pangan  khususnya. Pemerintah terus meningkatkan  kualitas pelaksanaan jaminan  pemenuhan  kebutuhan dasar  bagi  masyarakat  tidak  mampu,  yang  selama  ini  dilaksanakan  melalui  Program Subsidi  Raskin/Rastra.  Untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  ketepatan  sasaran  terkait pelaksanaan  Program  Subsidi  Raskin/Rastra,  maka  Pemerintah  telah  menetapkan kebijakan transformasi Program Subsidi Raskin/Rastra menjadi Program Bantuan Sosial Pangan. Kebijkan Program Bantuan Sosial Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan  Program  Bantuan  Sosial  Beras
1 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera (Bandung: Alfabeta, 2007), p. 9.
K
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Sejahtera  (Bansos  Rastra).  Kebijakan  pelaksanaan  Program  Bantuan  Sosial  Pangan membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Bantuan  Sosial  Pangan  dapat  disalurkan  dalam  bentuk  natura  (beras)  maupun dalam  bentuk  non  tunai.  Bantuan  sosial    pangan  dalam  bentuk  natura  atau  disebut sebagai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), diberikan dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulan tanpa adanya harga/biaya tebus. Bansos Rastra  dan BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan  akses masyarakat miskin  dan  rentan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  pangan  pokok  yang  menjadi  hak dasarnya.
Kemisikinan  merupakan  masalah  utama  negara  yang  sedang  membangun termasuk  negara  Indonesia,  di  mana  penanggulangannya  perlu  dilakukan  dengan sungguh-sungguh,  kreatif,  komprehensif  dan  berkesinambungan.  Permasalahan kemiskinan yang masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi oleh setiap wilayah.
Keban 2 mengungkapkan bahwa public policy dipahami sebagai hakikat filosofis, suatu  program,  proses  dan road  map suatu  hal  dalam  mencapai  tujuan.  Rincian penjelasan  hakikat  ini  yaitu:  (1)  public  policy  sebagai  suatu  filosofis  yaitu  integrasi prinsip  atau  situasi  yang  diharapkan;  (2) public  policy sebagai  suatu  program  yaitu kebijakan  yang  dinilai  sebagai  bagian  integrasi  simpulan  dan  kontribusi  rekomendasi yang diharapkan; (3) public policy sebagai suatu proses yaitu kebijakan dipahami sebagai strategi  yang  mana  strategi  tersebut  melalui  sistem  organisasi  yang  baik  dapat diharapkan  menjadi  jalan  prosedural  untuk  mencapai  program-program  yang  telah ditetapkan;  (4)  public  policy  sebagai  suatu  road  map  dalam  mencapai  tujuan  bahwa kebijakan merupakan suatu proses negosiasi dalam membuat formulasi isu aktual dan metode sehingga tingkat ketercapaian indikator yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat optimal.
Penerapan kebijakan publik adalah salah satu  kegiatan proses kebijakan publik dalam menentukan sebuah program atau kebijakan tersebut bermakan bagi kepentingan
2 Keban Yeremias T, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu (Yogyakarta: Gava Media, 2004) p. 5.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat umumnya. Dalam tahapan formulasi program  kebijakan  dilakukan  dengan  tersistem  yang  komprehensif,  namun  jika formulasi tersebut tidak berlandaskan pada hilirisasi kebermanfaatan masyarakat secara nyata, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan program tersebut. Sehingga dapat dilihat tentunya pada tahapan monitoring dan evaluasi suatu program  kebijakan  akan  menghasilkan  penilaian  yang  tidak  maksimal  atau  sejalan, sekaligus  hal  tersebut  menjadi  paradigma  yang  bias  bagi  program  kebijakan  tersebut sehingga akan berdampak negatif bagi pembuat kebijakan itu sendiri. 3
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan),  selain  itu  bantuan  sosial  dan  subsidi  disalurkan  secara  non  tunai.  Dari  sisi penerima  manfaat,  penyaluran  bantuan  sosial  non  tunai  akan  mendorong  perilaku produktif  penerima  bantuan  dan  mewujudkan  akumulasi  aset  masyarakat  melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung. Sementara itu, dari sisi pemerintah, penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan dimaksudkan  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  program  untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.
Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal  dan faktor  eksternal.  Faktor  internal,  yaitu  ketidakmampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar  sehari-hari,  ketidakmampuan  dalam  mengatasi  masalah-masalah  sosial  yang dihadapinya.  Kemudian  faktor  eksternal  yaitu  kebijakan  publik  yang  belum  berpihak kepada  masyarakat  miskin,  tidak  tersedinya  pelayanan  sosial  dasar,  kesenjangan,  dan ketidakadilan.  Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  yang  mendasar  dan  sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), kerusuhan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia.
3 Edwards III George C, Implementing Public Policy (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980) p. 1.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  adanya  analisis  kebijakan  transformasi  Rastra menjadi  BPNT  sebagai  upaya  penanganan  kemiskinan.  Diharapkan  dengan  adanya tinjauan  analisis  ini  akan  diperoleh  informasi  dari  substansi  kebijakan  transformasi program bantuan sosial pangan tersebut.

## B. Analisis  Kebijakan  Bantuan  Sosial  Pangan  Beras  Sejahtera  (Rastra)  Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan

## 1. Analisis Pengelolaan dan Pengorganisasian Bantuan Sosial Pangan Rastra
Dalam  rangka  pelaksanaan  Program  Bansos  Pangan  Rastra  perlu  diciptakan harmonisasi  dan  sinergi  antar  Kementerian/Lembaga  (K/L)  di  tingkat  pusat  maupun antar institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga dapat dicapai hasil  yang  efektif.  Sebagai  implementasinya,  maka  dibentuk  Tim  Koordinasi  Bansos Pangan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi (terkait pelaksanaan Bansos Rastra) di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
Tim  Koordinasi  Bansos  Pangan  melaksanakan  fungsi  pengelolaan  dan pengorganisasian pelaksanaan Program Bansos Rastra secara berjenjang. Terkait fungsi pengelolaan dan pengorganisasian Program oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan secara berjenjang  mengacu  pada  formulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaksanana  program tersebut.  Dalam  upaya  memaksimalkan  suatu  program  atau  kebijakan  penanganan kemiskinan perlu adanya sistem kerja yang tersistem baik dengan pola top dow maupun sistem bottom up sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai.
Pendekatan implementasi kebijakan publik khususnya program nasional dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh pada masyarakat merupakan pendekatan ilmiah. Oleh sebab itu maka pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri dari pendekatan ilmiah yaitu: (1) Pengumpulan data dan analisis bersifat harus bersifat objektif. Analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif dan tidak mengada-ada atau manipulatif serta terhindar dari kesan subjektif tertentu. Diharapkan berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diperoleh  informasi  siginifikansi  dalam  pelaksanaan suatu  program  kebijakan  yang  diterapkan;  (2)  Pengumpulan  data  secara  sistematis. Dalam mencapai kepentingan implementasi kebijakan suatu program dibutuhkan data yang  menyeluruh  dan  sistematis  agar  setiap  program    kebijakan  dapat  sesuai  dengan
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
substansi dilapangan; dan (3) Penggunaan standar atau kriteria harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai 4 .
Implementasi  dari  suatu  kebijakan  program  bantuan  sosial  pangan  Rastra tersebut melalui tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat yang bertugas melakukan koordinasi,  sinkronisasi,  harmonisasi  dan  pengendalian  dalam  perumusan  kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi. T im koordinasi bantuan sosial pangan pusat berfungsi untuk perencanaan dan penganggaran  Program  Bansos  Pangan,  penetapan  pagu  Program  Bansos  Pangan  dan penyiapan data KPM Program Bansos Pangan serta pendistribusiannya kepada daerah, koordinasi penyusunan Pedoman Umum Program Bansos Pangan Rastra, fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Bansos Pangan, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra di provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra di wilayahnya  dan  membentuk  Tim  Koordinasi  Bansos  Pangan  Provinsi.  Tim  tersebut berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Kedudukan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi adalah pelaksana Program Bansos Pangan di provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tim Koordinasi Bansos  Pangan  Provinsi  mempunyai  tugas  melakukan  koordinasi  perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan  pengaduan  dari  masyarakat  serta  melaporkan  hasilnya  kepada  Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi mempunyai fungsi: (1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di provinsi; (2) Fasilitasi lintas  pelaku  dan  sosialisasi  Program  Bansos  Pangan;  (3)  Pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan  Program  Bansos  Pangan  di  kabupaten/kota;  (4)  Pengelolaan  dan penanganan  pengaduan Program Bansos Pangan di provinsi; (5) Pembinaan  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan (6)
4 Zainal Abidin Said, Kebijakan Publik (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004) p. 62-3.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Pelaporan pelaksanaan Bansos Pangan yang ditujukan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
Analisis implementasi yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam  Nugroho 5 mengklasifikasikan  proses  implementasi  kebijakan  kedalam  tiga variabel, yaitu:
a. Variabel independen, yaitu  sulit atau  tidaknya permasalahan dikendalikan  baik itu masalah teori dan teknis pelaksanaan, obyek, dan perubahan yang diinginkan.
b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk membuat struktur proses implementasi kebijakan  program tertentu  dengan indikator  yang sahih dan valid, tepat sumber dana, adanya koordinasi di antara lembaga pelaksana, peraturan lembaga  pelaksana,  dan  perekrutan  pejabat  pelaksana  melalui  adanya  dukungan publik, sikap dari pihak terkait, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan program tersebut.
c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu  pemahaman  dari  lembaga,  kepatuhan  lembaga  terkait,  output  dan  out  come yang jelas, pola evaluasi yang jelas atas kebijakan dan mencangkup kebijakan secara komprehensif.
Tindak lanjut dari koordinasi di tingkat Provinsi tentunya secara turunan akan mengarah pada proses koordinasi ditingkat bawah lembaga terkait yaitu dalam hal ini program bantuan sosial pangan Rastra bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan  Program  Bansos  Pangan  Rastra  di  wilayahnya  dan  membentuk  Tim Koordinasi  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota.  Tim  tersebut  berkoordinasi  dengan  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Kabupaten/Kota  dan  berkoordinasi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan serta Pelaksana Distribusi.  Tim Koordinasi Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  adalah  pelaksana  Program  Bansos  Pangan  di kabupaten/kota,  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati/walikota.  Tim  Koordinasi  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  mempunyai  tugas melakukan  koordinasi  perencanaan,  anggaran,  pemutakhiran  data  KPM,  sosialisasi, pelaksanaan  penyaluran,  pemantauan  dan  evaluasi,  pengelolaan  dan  penanganan
5 Nugroho, D. Riant, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006) p. 129.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Tim  Koordinasi  Bansos  Pangan Kabupaten/Kota  mempunyai  fungsi:  koordinasi  perencanaan  dan  penyediaan  APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di kabupaten/kota, koordinasi pelaksanaan  pemutakhiran  data  KPM,  sosialisasi  Program  Bansos  Pangan  di  wilayah kabupaten/kota,  perencanaan  dan  koordinasi  penyaluran  Program  Bansos  Pangan, koordinasi  pelaksanaan  penyaluran  Bansos  Rastra  dengan  Perum  BULOG,  koordinasi pelaksanaan  penyaluran,  menyediakan  pendamping  dan/atau  aparat  setempat  untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bansos  Pangan,  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  Program  Bansos  Pangan  di kecamatan,  desa/kelurahan/pemerintahan  setingkat,  pengelolaan  dan  penanganan pengaduan  Program  Bansos  Pangan  di  kabupaten/kota,  pembinaan  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Pelaksana Distribusi  di  desa/kelurahan/pemerintahan  setingkat  dan  pelaporan  pelaksanaan Program  Bansos  Pangan  kepada  Tim  Koordinasi  Bansos  Pangan  Provinsi  dan  Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
Charles Jones dalam Ricky Istamto 6 , mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan suatu  program  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  yang  dimaknai  sebagai  sebuah  program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:
a. Organisasi
b. Interpretasi
c. Aplikasi
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  bantuan  sosial  pangan  ini  juga dilaksanakan  sampai  pada  tingkatan  kecamatan  dan  desa/kelurahan.  Dalam  hal  ini Camat  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  Program  Bansos  Pangan  Rastra  di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Tim Koordinasi Bansos  Pangan  Kecamatan  mempunyai  tugas  melakukan  koordinasi  perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi,  penanganan  pengaduan  serta  melaporkan  hasilnya  kepada  Tim  Koordinasi
6 Ricky Ismanto, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999) p. 296
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota.  Kepala  Desa/Lurah/Kepala  Pemerintahan  setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Pangan. Terkait Program Bansos Rastra,  Kepala  Desa/Lurah/Kepala  Pemerintahan  setingkat  membentuk  Pelaksana Distribusi  Bansos  Rastra.  Pelaksana  Distribusi  Bansos  Rastra  mempunyai  tugas berkoordinasi dengan Perum BULOG, memeriksa kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di Titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra.

## 2. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Rastra
Dalam  pelaksanaan  Program  Bansos  Rastra  diperlukan  panduan  pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan menjadi pedoman berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan  dan  desa/kelurahan/  pemerintahan  setingkat, maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Bansos Rastra.
Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pagu Bansos Rastra provinsi, kabupaten/kota  dan  menyampaikannya  kepada  Menteri  Koordinator  Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan.  Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan pagu Bansos Rastra provinsi,kabupaten/kota kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Pagu Bansos Rastra Provinsi merupakan jumlah KPM Bansos Rastra di setiap provinsi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada APBD untuk menambah pagu Penerima Bansos Rastra bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM.
Mekanisme  ini  dilakukan  salah  satunya  sebagai  bentuk  penguatan  dan pemberdayaan dalam memberantas kemiskinan di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal tersebut  Kementerian  Sosial  melaksanakan  beberapa  program  pemberdayaan  untuk memberantas  kemiskinan.  Pemberdayaan  dalam  pembentukan  kelompok  masyarakat yang mendapat manfaat adalah salah satu program pengentasan kemiskinan.  Program tersebut  cenderung  mengatasi  kelemahan  kelompok  melalui  upaya  bersama  dan kooperatif. 7
7 Joyakin  Tampubolon  et  al,  ‘Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Pendekatan  Kelompok’, Jurnal Penyuluhan , vol. 2, no. 2 (2006), pp. 10-22.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Perubahan/pembaharuan DPM Bansos Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada  tahun  berjalan/pada  tahun  pelaksanaan  Program  Bansos  Rastra,  dengan melibatkan Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  setempat  serta  Pendamping  Sosial. Melalui  Mudes/Muskel  ditetapkan  keluarga  yang  diganti/dikeluarkan  dari  DPM  dan keluarga  pengganti/masuk  ke  dalam  DPM.  KPM  Bansos  Rastra  yang  dapat diganti/dikeluarkan  dari  DPM  adalah  KPM  yang  pindah  alamat  ke  luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, KPM yang tercatat ganda atau lebih serta KPM yang menolak Bansos Rastra. KPM  Bansos  Rastra  yang  Pasangan  Kepala  Keluarga/Pengurus  Keluarga/Istrinya meninggal tetap memperoleh haknya. Bansos Rastra diberikan kepada Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain dan dilakukan mekanisme perubahan data dalam DPM. Bagi KPM  yang  tercatat  ganda  (dua  kali  atau  lebih)  pada  DPM  Bansos  Rastra,  maka  dapat dilakukan penggantian bagi pencatatan KPM yang kedua atau lebih.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk- bentuk  implementasi  kebijakan  program  pengentasan  kemiskinan  di  suatu  wilayah baiknya  dilaksanakan  sesuai  tahapan-tahapan  mekanisme  yang  komprehensif.  Faktor komunikasi,  koordinasi  sumber  daya,  sikap  semua  instansi  terkait,  dan  tata  kelola prosedural  yang  maksimal  merupakan  faktor-faktor  yang  kuat  dalam  tercapainya keberhasilan penerapan kebijakan. 8
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Bansos Rastra. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat  pelaksanaan  Program  Bansos  Rastra  pada  seluruh  tahapan  agar  dapat diupayakan  alternatif  pemecahannya.  Pengawasan  pelaksanaan  penyaluran  Bansos Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta
8 Asna Aneta, ‘Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo’, Jurnal Administrasi Publik , vol. 1, no. 1 (2010), pp. 54-65.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengaduan  Program  Bansos  Rastra  dapat  berupa apresiasi, permintaan informasi, dan keluhan. Pengaduan terkait keluhan dapat berupa: pelaksanaan  program,  kepesertaan,  jumlah  dan  kualitas  Bansos  Rastra,  waktu penyaluran,  dan  penyalahgunaan  bantuan.  Pengaduan  juga  dapat  dilakukan  melalui Sistem  Pengelolaan  Pengaduan  (SPP)  Bansos  Rastra  menggunakan  aplikasi  LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran SMS dan Web.

## C. Analisis  Kebijakan  Bantuan  Sosial  Pangan  BPNT  Sebagai  Upaya  Penanganan Kemiskinan
Program  BPNT  merupakan  upaya  mereformasi  Program  Subsidi  Rastra  yang dilaksanakan  berdasarkan  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  meningkatkan efektifitas  dan  ketepatan  sasaran  program,  serta  untuk  mendorong  inklusi  keuangan. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih  di  Indonesia  dengan  akses  dan  fasilitas  memadai.  Selain  untuk  memberikan pilihan  pangan  yang  lebih  luas,  penyaluran  BPNT  melalui  sistem  perbankan  juga dimaksudkan  untuk  mendukung  perilaku  produktif  masyarakat  melalui  fleksibilitas waktu  penarikan  bantuan  dan  akumulasi  aset  melalui  kesempatan  menabung.  Pada akhirnya,  penyaluran  BPNT  diharapkan  memberi  dampak  bagi  peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.
Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Januari 2017 di  beberapa  daerah  terpilih  berdasarkan  antara  lain  pada  kesiapan  infrastruktur pembayaran dan jaringan  telekomunikasi, kesiapan  pasokan bahan  pangan  dan usaha eceran,  serta  dukungan  Pemerintah  Daerah.  Penyaluran  BPNT  dilaksanakan  melalui jaringan  sistem  pembayaran  elektronik  interoperabilitas  dan  interkoneksi  yang  dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan BPNT  mereka  dengan  bahan  pangan  melalui  e-warong,  yaitu  usaha  mikro,  kecil,  dan koperasi,  pasar  tradisional,  warung,  toko  kelontong,  e-warong  KUBE,  Warung  Desa,
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.
Penerima  Manfaat  BPNT  adalah  Keluarga,  yang  selanjutnya  disebut  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.  Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin,  selanjutnya  disebut  DT-PFM,  yang  merupakan  hasil  Pemutakhiran  Basis  Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program  Penanganan  Fakir  Miskin,  selanjutnya  disebut  Pokja  Data,  yang  dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja  Data  terdiri  dari  Kementerian  Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan  (Kemenko  PMK),  Kementerian  PPN/Bappenas  (Bappenas),  Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri),  Kementerian  Sosial  (Kemensos),  Badan  Pusat  Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT 2018 ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM BPNT  2018  adalah  keluarga  yang  namanya  termasuk  di  dalam  DPM.  DPM  diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank Penyalur kemudian  membukakan  rekening  tabungan  untuk  setiap  KPM  secara  kolektif. Pembukaan  rekening  akan  diikuti  pembukaan  sub-akun  Uang  Elektronik  Bantuan Pangan  setelah  proses  registrasi  peserta  selesai.  Pemilik  rekening  tabungan,  dengan kondisi penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar non potensial, eks penderita penyakit kronis non potensial, dapat diberikan kepada anggota KPM (masih dalam satu KK) atau wali yang  ditunjuk. Berkaitan dengan Kepemilikan Kartu Keluarga  Sejahtera (KKS) tahun 2017, Penerima KKS tahun 2017 yang datanya tidak terdapat dalam DPM belum dapat dibukakan rekening Bantuan Pangan.  Apabila Penerima KKS tahun 2017 yang datanya tidak terdapat dalam DPM merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor  kepada  Pengelola  Program  atau  mengikuti  proses  pengaduan  (mekanisme pengaduan akan dijelaskan dalam pedoman terpisah).
Optimalisasi penerima manfaat sesuai dengan daftar penerima manfaat ini dapat maksimal tentunya harus diiringi oleh sistem pendampingan yang optimal. Dalam hal ini
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
pendampingan upaya mensukseskan suatu program bantuan sosial agar dapat berjalan secara menyeluruh dan holistik 9 .
Besaran BPNT adalah Rp.110.000,-/ KPM / bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil  tunai,  dan  hanya  dapat  ditukarkan  dengan  beras  dan/atau  telur  di  e-warong. Apabila  bantuan  tidak  dibelanjakan  di  bulan  tersebut  atau  terdapat  sisa  belanja  pada pencairan  sebelumnya,  maka  nilai  bantuan  tetap  tersimpan  dan  terakumulasi  dalam rekening Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.
Bantuan  yang  diterima  oleh  KPM  ini  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk membangun masyarakat agar menjadi pribadi yang sejahtera. Selain itu agar masyarakat dapat  mandiri  perlu  adanya  pendampingan  oleh  pendamping  sosial  sehingga  tujuan pemberdayaan  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka pembangunan masyarakat berhilirisasi pada upaya meningkatkan partisipasi dan rasa keterikatan  yang  baik  terhadap  program  dalam  pengentasan  kemiskinan  tersebut. Pemberdayaan  tersebut  melalui  pendampingan  sosial  memberikan  dorongan  moril sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dilapangan. 10
Pagu  Jumlah  Penerima  BPNT  merupakan  besaran  jumlah  KPM  BPNT.  Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi Pagu BPNT Nasional. Pagu Penerima BPNT Provinsi merupakan jumlah KPM BPNT di setiap provinsi. Pagu BPNT  untuk  setiap  provinsi  ditetapkan  oleh  Menteri  Sosial  berkoordinasi  dengan Kementerian/Lembaga  terkait.  Pemerintah  provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota dapat membuat  kebijakan untuk menambah pagu  Penerima BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan  Program BPNT.  Pagu Penerima Bantuan Pangan Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM BPNT di setiap Kabupaten/Kota. Pagu BPNT untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu
9 Sumodiningrat Gunawan, Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) p. 106.
10 Andi Nu Graha, ‘Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi’, Jurnal Ekonomi Modernisasi , v ol . 5 , no. 2 ( 2009 ), pp . 117- 26.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
BPNT  bagi  keluarga  yang  dianggap  miskin  dan  tidak  termasuk  dalam  data  DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan Program BPNT.
Koordinasi  dengan  kementerian  dan  lembaga  dilakukan  untuk  memperoleh masukan  dan  arahan  terkait  dengan  pelaksanaan  program.  Koordinasi  juga  dilakukan untuk  memastikan  basis  hukum,  mekanisme  pelaksanaan  di  lapangan,  serta  berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Penyalur  dilakukan  untuk  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  Menyepakati  mekanisme penyaluran  BPNT  secara  keseluruhan;  (2)  Menyepakati  proses  Registrasi  dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima  Bantuan  Sosial  (by  name  by  address)  minimum  memenuhi  persyaratan Customer Due Diligence/Know Your Customer yang disederhanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.
Pemberian  edukasi  dan  sosialisasi  dibantu  oleh  pendamping  di  daerah.  Materi kegiatan  edukasi  dan  sosialisasi  mencakup  informasi  mengenai  program  dan  manfaat program Bantuan Sosial serta tata acara penyampaian pengaduan program.
Pemerintah  Kabupaten/Kota  melakukan  koordinasi  secara  berjenjang  dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan  APBD  atau  Dana  Desa/Kelurahan  untuk  kegiatan  Pengecekan  keberadaan KPM,  edukasi  dan  sosialisasi,  registrasi  calon  KPM,  pemantauan  hingga  penanganan pengaduan  masyarakat.  Pemerintah  Kabupaten/Kota  melakukan  koordinasi  dengan Bank  Penyalur  untuk  menyusun  jadwal  Pendaftaran  Peserta  di  masing-masing Desa/Kelurahan serta memastikan keterlibatan petugas Desa/Kelurahan dalam proses tersebut.  Pemerintah  Kabupaten/Kota  memberikan  dukungan  sarana  dan  prasarana, edukasi  dan  sosialisasi,  kemudahan  perizinan,  pembebasan  atau  keringanan  biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  berkoordinasi  dengan  Bank Penyalur  mengenai  pemetaan  lokasi  dan  pemilihan  pedagang-pedagang  yang  biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi e-warong.
Kemiskinan yang berada di wilayah menuntut kehadiran pemerintah daerah serta para  pendamping  sosial.  Permasalahan  kemiskinan  yang  cukup  kompleks  ini
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoodinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan  otonomi  daerah,  yakni  bahwa  salah  satu  urusan  wajib  yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial.  Undang-Undang  tersebut  dimaksudkan  untuk  mendekatkan  pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.
Pelaksanaan  Program  BPNT  di  tingkat  Kabupaten/kota  dikoordinasikan  oleh Dinas  Sosial  dengan  didukung  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda),  dan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  lainnya.  Pelaksanaan  di tingkat  Kecamatan  dan  Desa/Kelurahan  didukung  oleh  perangkat  setempat  dan Pendamping  Program  BPNT.  Pendamping  Program  BPNT  setidaknya  terdiri  dari pendamping  PKH,  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  (TKSK),  dan  pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.Setelah mengetahui jumlah calon KPM di  masing-masing  lokasi  penyaluran,  Bank  Penyalur  mengidentifikasi  agen  bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.
Penetapan  e-warong  merupakan  wewenang  sepenuhnya  Bank  Penyalur setidaknya  dengan  mempertimbangkan  kriteria-kriteria  sebagai  berikut:  (1)  Memiliki kemampuan,  reputasi,  kredibilitas,  dan  integritas  di  wilayah  operasionalnya  yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur; (2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan  dengan lokasi usaha tetap  dan/atau kegiatan tetap lainnya; (3) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan  pemasok/distributor  bahan  pangan  yang  tersedia  di  pasar  untuk  memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh KPM; (4) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar; (5) Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan; (6)  Memiliki  komitmen yang tinggi dalam pelayanan  khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas.
Setelah mempertimbangkan dan menyetujui agen bank, pedagang dan/atau pihak lain  menjadi  e-warong  penyalur  BPNT,  Bank  menerbitkan  Dokumen  Perjanjian
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
Kerjasama  yang  ditandatangani  kedua  belah  pihak.  Dinas  Sosial  dan  Bank  setempat membuat kesepakatan tentang pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses  penyaluran  BPNT  melalui  e-warong.  Hal-hal  yang  perlu  dipersiapkan  Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e- warong penyalur BPNT, sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Memastikan jumlah dan sebaran e-warong di setiap lokasi penyaluran untuk menghindari antrian dan permainan harga di atas harga  wajar.  Bank harus merekrut  e-warong dengan rasio e- warong  berbanding  KPM  1:250  dan  dalam  satu  Desa/Kelurahan  terdapat  minimal  2 (dua)  e-warong;  (2)  Memberikan  layanan  perbankan  kepada  e-warong,  termasuk  di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau Lembaga Keuangan Digital, dan layanan usaha lainnya; (3) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi,  pemasaran/branding,  perbaikan  fasilitas  e-warong  dan  lainnya  untuk melayani  KPM;  (4)  Memastikan  kelancaran  pelaksanaan  pembelian  Bahan  Pangan dengan menggunakan Kartu Kombo.
Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah memberikan pemahaman  kepada  para  pemangku  kepentingan  baik  pusat  dan  daerah  mengenai kebijakan dan Program BPNT. Selain itu, memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT. Kemudian, memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program BPNT.
Sejalan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kiranya  perlu  melakukan  perubahan  pada  penerapan  Program.  Reposisi  yang  penting adalah  struktur  mekanisme  program.  Mekanisme  yang  perlu  dibangun  adalah  yang mampu memelihara komitmen semua pihak terkait. 11

## D. Analisis  Transformasi  Rastra  Menjadi  Bpnt  Sebagai  Upaya  Penanganan Kemiskinan
Terkait pelaksanaan transformasi Rastra menjadi BPNT tentunya bukan hal yang tanpa kendala
di lapangan. Beberapa permasalahan perluasan BPNT diantaranya kesiapan Data KPM Perluasan  (Dinsos), Distribusi Kartu
11 Anwar  Sitepu,’Analisis  Efektifitas  Kelompok  Usaha  Bersama  Sebagai  Instrumen  Program Penanganan Fakir Miskin’, Jurnal Sosio Informa , vol. 2, no. 1 (2016), pp. 53-68.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
(Himbara,  Dinsos  dan  Desa),  Registrasi  dan  Edukasi/Sosialisasi  (Himbara,  Dinsos, TKSK/Pendamping,  Kepala  Desa),  Terdapat  Kartu  Yang  tidak  bisa  didistribusikan/ Invalid (Himbara, Dinsos, TKSK, Kepala Desa), Ketersediaan e  warong masih kurang ( Himbara, Dinsos, Tikor), Blank Spot Area (K/L terkait, Himbara dan daerah), Transaksi perbankan : saldo 0, eror, Kebebasan waktu berbelanja dan pilihan bahan pangan beras dan  atau  telur  (e-warong),  Masih  terdapat  e-warong  yang  diarahkan  untuk  membeli pasokan pangan (Tikor).
Sampai  dengan  tahun  2019  wilayah  yang  telah  bertransformasi  menjadi  BPNT sebanyak 219 kab/kota, dan rastra 295 Kab. Untuk perluasan 295 kabupaten ( Wilayah I = 101 Kab), akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah, terutama kesiapan  infrastruktur  nontunai  dan  verfikasi  dan  validasi  data  di  daerah  dan ketersediaan  e  warong.  Pentahapan  Kab/kota  perluasan  sedang  disiapkan,  yang rencananya akan dilakukan setelah April 2019.
Percepatan  penanggulangan  kemiskinan  dapat  dilakukan  dengan  mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi pola partisipatif dengan bertumpu pada kemandirian. Penanggulangan kemiskinan harus dirasakan oleh semua pihak penerima manfaat  salah  satu  caranya  dengan  adanya  ikut  andil  langsung  penerima  manfaat program pengentasan kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan komunitas. 12
Keputusan  perluasan  ditentukan  dalam  Rapat  Tingkat  Menteri.  Ada  6  (Enam) Point  Arahan  Direktur  Penanganan  Fakir  Miskin  Wilyah  I  dalam  Kegiatan  Penguatan Kapasitas Pendamping Sosial Bansos Pangan:
1. Pendampaing  Sosial  Bansos  Pangan  diharapkan  berkomitmen  untuk  bersungguh- sungguh dan amanah dalam melakukan pendampingan serta pengendalian program Bantuan Sosial Pangan di wilayah kerja masing-masing.
2. Pendamping  Sosial  Bansos  Pangan  diharapkan  memegang  teguh  tanggung  jawab sebagai  insan  pejuang  kemanusiaan  yang  akan  bekerja  sekuat  tenaga  untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan hak nya.
12 Roni  Ekha  Putera,  ‘Analisis  terhadap  Program-program  Penanggulangan  Kemiskinan  dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia’, Jurnal Demokrasi , vol. 6, no. 1 (2007) pp. 37-61.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
3. Pendamping  Sosial  Bansos  Pangan  akan  menjunjung  tinggi  integritas  dalam melaksanakan  pendampingan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.
4. Pendamping  Sosial  Bansos  Pangan  diharapkan  mampu  mengimplementasikan  hal- hal  yang  telah  didapatkan  dari  kegiatan  Penguatan  Kapasitas  Pendampingan  dan Pengendalian  Program  Bantuan  Sosial  Pangan  dengan  kemampuan  terbaik  dan antusias serta sinergitas.
5. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan aktif berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan  Fakir  Miskin  Wilayah  I,  Dinas  Sosial  dan  setiap  Stakeholder  demi terwujudnya  6  T  (Tepat  sasaran,  Tepat  waktu,  Tepat  jumlah,  Tepat  harga,  Tepat kualitas dan Tepat administrasi) dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan.
6. Pendamping Sosial Bansos Pangan diharapkan memberikan laporan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sesuai dengan ketentuan yang ada.
Berdasarkan  analisis  perlu  adanya  pendamping  sosial  dalam  menangani kemiskinan di wilayah tertentu. Pendampingan ini mencangkup semua aspek sehingga dapat dirasakan semua penerima manfaat 13 .
Pergantian  Data  KPM  dilakukan  melalui  mekanisme  SIKS-NG,  jika  terdapat pergantian KPM tidak sesuai dengan data yang diusulkan berdasarkan Musdes/Muskel melalui mekanisme SIKS-NG akan  diinformasikan  kepada Pusdatin dengan surat yang ditembuskan ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan dilampirkan data BNBA semula dan menjadi. Untuk KKS yang sudah dicetak dan ditemukan tidak sesuai dengan  data  yang  diusulkan  berdasarkan  Musdes/Muskel  akan  dilakukan  penundaan penyaluran  sambil  dilakukan  rekonsiliasi  antara  Himbara  cabang  penyalur  dan  Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota menindaklanjuti data hasil rekonsiliasi antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dan Himbara Pusat, hasil dari tindaklanjut dimaksud agar disampaikan kepada Direktorat Penanganan Fakir  Miskin  Wilayah  I  dan  ditembuskan  ke  Himbara  cabang  penyalur.  Tikor  Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan rekonsiliasi dengan Himbara cabang penyalur setiap
13 Sutikno  et  al,  ‘Pemilihan  Program  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Pengembangan  Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem’, Jurnal Ekonomi Pembangunan , vol. 11, no. 1 (2010) pp. 135-48.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
bulan  dan  hasil  rekonsiliasi  tersebut  dilaporkan  kepada  Direktorat  Penanganan  Fakir Miskin Wilayah I. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Himbara cabang penyalur berkomitmen  untuk  mencari  solusi  bersama  atas  permasalahan  yang  ada  di  wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Salah satu solusi dalam hal ini perlu adanya komitmen pemberdayaan. Dalam hal ini  pemberdayaan  merupakan  suatu  proses  penguatan  masyarakat  agar  dapat memecahkan permasalahannya. 14
Kemudian, selain komitmn pemberdayaan yang kuat diperlukan juga pemahaman konsep  kesejahteraan  sosial  itu  sendiri  sehingga  dapat  menjadi  kompas  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  paradigma  kesejahteraan  sosial,  di  samping sebagai bidang kajian dan implementasi merupakan bagian dari alur pemikiran untuk mendukung suatu program kebijakan sosial itu sendiri. 15
Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penyaluran  BPNT  untuk  Kabupaten/Kota perluasan:
1. Tikor  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  melakukan  pemetaan  dan  pengusulan  e- warong. Hasil pemetaan e-warong selanjutnya disampaikan kepada Himbara cabang penyalur  secara  resmi  untuk  diteruskan  kepada  Himbara  Pusat  guna  dilakukan verifikasi dan validasi serta penetapan e-warong.
2. Penetapan  e-warong  atas  usulan  Tikor  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  menjadi kewenangan  Himbara  cabang  penyalur/Pusat.  Namun,  Himbara  cabang  penyalur tetap berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial Bansos Pangan untuk mempertimbangkan kondisi dan situasi KPM di lapangan.
3. Himbara  cabang  penyalur  menginformasikan  persyaratan  menjadi  e-warong penyalur  Bansos  Pangan  kepada  Tikor  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  maupun masyarakat  umum  dan  informasi  terkait  kegagalan  calon  e-warong  disampaikan kepada Tikor Bansos Pangan.
14 Rauf A. Hatu, ‘Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat’, Jurnal Inovasi , vol. 7, no. 4 (2010) pp. 240-54.
15 Nurul Husna,’Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial’, Jurnal Al-Bayan , vol. 20, no. 29 ( 2014 ) pp. 45-58 .
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
4. Himbara  tidak  membebankan  biaya  administrasi  atas  pembukaan  rekening  KPM untuk penyaluran BPNT, kecuali untuk pergantian KKS sebesar Rp15.000,- dan buku tabungan sebesar Rp25.000,- yang dikarenakan hilang/rusak/tidak bisa digunakan.
5. Tikor  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  dan  Pendamping  Sosial  Bansos  Pangan melakukan  pemetaan  wilayah  blank  spot  dan  wilayah  dengan  akses  e-warong jangkauan  sulit  kemudian  melaporkannya  secara  resmi  kepada  Himbara  cabang penyalur dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
6. Tikor  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  yang  berada  dalam  wilayah  diskresi  akan mengikuti  Pedum  Pelaksanaan  Penyaluran  BPNT  di  wilayah  diskresi  yang  akan ditentukan kemudian.
7. Himbara  cabang  penyalur,  Tikor  Bansos  Pangan  Kabupaten/Kota  bersama  dengan Pendamping  Sosial  Bansos  Pangan  melakukan  sosialisasi  kepada  KPM  calon penerima BPNT.
8. Himbara  cabang  penyalur  melakukan  sosialiasi  kepada  calon  e-warong  terkait penyaluran Bansos Pangan.
9. Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Himbara cabang penyalur berkomitmen untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang ada di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Perluasan  membutuhkan  beberapa  prasyarat  diantarnya  optimalisasi  sinyal hingga menjangkau agen dan kantor desa, Pembangunan BTS di desa-desa blankspot  dan Mekanisme khusus di daerah sulit. Beberapa Rekomendasi Solusi Penyaluran di Wilayah Kendala Sinyal dengan vara mengelompokkan beberapa desa sulit sinyal dalam satu titik penyaluran,  melakukan  penyaluran  menggunakan  EDC offline ,  melakukan  penyaluran menggunakan EDC dengan teknologi VSAT.
Permasalahan  BPNT  daerah  existing  diantarnya  masih  adanya  saldo  NOL  pada KPM. Kemudian, kartu PKH yang baru diganti tidak bisa digunakan untuk mencairkan BPNT,  masih  ada  KKS  yang  Reversal  saat  penyaluran,  jaringan  yang  tidak  stabil  yang mengakibatkan  hilangnya  saldo  KPM  saat  penyaluran,  selain  itu  KPM  memiliki  kartu double dan E-warong menjual barang diatas HET. Ada juga KKS KPM disimpan E-warong dan barang belum tersedia tetapi KKS sudah digesek, masih terdapat blank spot di daerah
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745
terpencil,  data  pergantian  KPM  belum  masuk  di  SIKS  NG,  Bank  belum  melakukan sosialisasi terkait BPNT kepada Ewarong, data BNBA dilapangan belum valid dan masih terbatasnya Ewarong.

## E. Penutup
Paradigma  kemiskinan  yang  kompleks  tidak  lagi  dimaknai  dalam  konsep ketidakmampuan  ekonomi  namun  juga  merupakan  suatu  kegagalan  dalam  memenuhi hak  dasar  seseorang.  Munculnya  konsepsi  kemiskinan  disebabkan  ketidakberdayaan individu  atau  kelompok  masyarakat  untuk  berusaha  menjadi  pribadi  yang  sejahtera sehingga  dinyatakan  keluar  dari  permasalahan  kemiskinan  itu  sendiri.  Dalam  rangka pelaksanaan Program Bansos Pangan Rastra dan BPNT perlu diciptakan harmonisasi dan sinergi antar lembaga   di tingkat pusat maupun antar institusi/OPD di tingkat daerah serta pihak terkait lainnya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Transformasi Rastra menjadi  BPNT  bagi  suatu  wilayah  membutuhkan  beberapa  analisis  prasyarat  yang optimal salah satunya optimalisasi sinyal dan adanya mekanisme khusus di daerah sulit.
Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 376-397. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745

## DAFTAR PUSTAKA
Aneta,  Asna,  ‘ Jurnal  Administrasi  Publik’, Implementasi  Kebijakan  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo,  vol.  1,  no.  1 (2010), pp. 54-65.
George III. Edwards, Implementing Public Policy , Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
Graha N. Andi, ‘ Jurnal Ekonomi Modernisasi ’, Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi, vol. 5, no. 2 (2009), pp. 117-126.
Gunawan,  Sumodiningrat, Mewujudkan  Kesejahteraan  Bangsa:  Menanggulangi Kemiskinan  dengan  Prinsip  Pemberdayaan  Masyarakat ,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2009.
Hatu  A.  Rauf,  ‘ Jurnal  Inovasi ’,  Pemberdayaan  dan  Pendampingan  Sosial  dalam Masyarakat’, vol. 7, no. 4 (2010) pp 240-254.
Husna, Nurul, ’ Jurnal Al-Bayan’, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, vol. 20, no. 29 (2014), pp. 45-58.
Ismanto, Ricky, Pengantar Kebijakan Publik , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999. Putera E. Roni, ‘ Jurnal Demokrasi ’, Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, vol. 6, no. 1 (2007), pp. 37-61.
Riant D. Nugroho, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
Said A. Zainal, Kebijakan Publik , Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004. Sitepu,  Anwar,  ‘ Jurnal  Sosio  Informa ’,  Analisis  Efektifitas  Kelompok  Usaha  Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin, vol. 2, no. 1 (2016), pp. 53- 68.
Suharto, Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera , Bandung: Alfabeta, 2007.
Sutikno  et  al,  ‘ Jurnal  Ekonomi  Pembangunan ’,  Pemilihan  Program  Pengentasan Kemiskinan  Melalui  Pengembangan  Model  Pemberdayaan  Masyarakat  Dengan Pendekatan Sistem, vol. 11, no. 1 (2010) pp. 135-148.
Tampubolon,  Joyakin  et  al,  ‘ Jurnal  Penyuluhan ’,  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pendekatan Kelompok, vol. 2, no. 2 (2006), pp. 10-22.
Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis  Administrasi Publik,  Konsep, Teori dan  Isu , Yogyakarta: Gava Media, 2004.