## KEMAMPUAN INOVASI PELAYANAN PEGAWAI

## Wiyata Ariefebriana, Johanes Basuki dan Meyzi Heriyanto
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract:  Ability  of  Employee  Service  Innovation. This  study  aims  to  analyze  the performance and tasks at the Bureau of Organization Office of the Regional Secretariat of Riau Province.  The  method  used  is  descriptive  qualitative.  primary  data  obtained  from  interview dani.  Secondary  data  is  obtained  from  collecting  data  with  documents.  Data  analysis  used genetic  data,  data  reduction,  data  presentation,  and  deduction  of  conclusions.  The  results  of research  that  shows  optimal  performance  This  is  evident  from  the  factors  of  leadership, mastery  of  technology  in  the  mastery  of  information  technology  and  imperfect  government programs move in its use.
Keywords: good governance, employee service innovation, performance
Abstrak: Kemampuan  Inovasi  Pelayanan  Pegawai. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kemampuan inovasi pelayanan pegawai pada  Biro Organisasi Kantor Sekretariat Daerah  Provinsi  Riau.  Metode  yang  digunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  data  primer diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi.  Data  sekunder  diperoleh  dari  pengumpulan  data dengan  dokumen.  Analisis  data  menggunakan  metode  pengumpulan  data,  reduksi  darta, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inovasi pelayanan  pegawai  pada  Biro  Organisasi  belum  berjalan  optimal  Hal  ini  terlihat  dari  faktor kepemimpinan,  kompetensi  pegawai  dalam  penguasaan  teknologi  informasi  dan  belum sempurnanya program mobile government dalam penggunaannya.
Kata kunci: kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang benar, inovasi pelayanan pegawai, kinerja

## PENDAHULUAN
Dinamika pembangunan dan era globa- lisasi dewasa ini, dituntut adanya sikap men- tal,  tekad,  semangat  ketaatan  dan  disiplin serta  kemampuan  aparatur  yang  handal. Apalagi  seiring  dengan  upaya  pemerintah untuk mewujudkan good governance mutlak diperlukan  aparatur  yang  bersih  dan  berwi- bawa, memiliki dedikasi, kreatifitas, inovatif, kredibilitas  serta  akuntabilitas.  Pegawai  Ne- geri Sipil dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara  Negara  diharapkan  mampu melaksanakan  tugas  dengan  baik  sehingga mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam UU  RI  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dan  PP  No.  11  Tahun 2017  tentang  manajemen  ASN. Good governance adalah  paradigma  baru  dalam manajemen pembangunan yang meliputi tiga
domain  yakni  Negara,  dunia  usaha,  dan  ma- syarakat  madani  ( civil  society ).  Pihak-pihak yang  dituntut  untuk  melakukan  reformasi tidak  hanya  negara  saja,  akan  tetapi  juga dunia usaha ( corporate ) dan masyarakat luas ( civil  society ).  Secara umum,  tuntutan  refor- masi  berupa  penciptaan good  corporate governance di  sektor  swasta, good  public governance dalam  penyelenggaraan  peme- rintahan negara, dan pembentukan good civil society atau  masyarakat  luas  yang  mampu mendukung  terwujudnya good  governance . Menurut  Yuswanto  (2003),  bahwa  dalam governance terdapat  tiga  pilar  yang  terlibat, yaitu:
1. Public  governance yang  merujuk  pada lembaga  pemerintahan,  sehingga  dapat diartikan  sebagai  tata  kepemerintahan  yang baik  di  lembaga-lembaga  pemerintahan;
2. Corporate governance yang merujuk pada dunia  usaha,  sehingga  dapat  diartikan  seba- gai tata kelola perusahaan yang baik; 3. Civil society atau masyarakat luas
Ketiga  pilar  tersebut  tidak  dapat  dipi- sahkan,  akan  tetapi  terintegrasi  utuh.  Sebab, perubahan  itu  adalah  tugas  semua  elemen yang  membutuhkan  koordinasi  serta  konso- lidasi  yang  baik  untuk  menciptakan  refor- masi  birokrasi  yang  berjalan  secara  optimal. Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu upaya  pemerintah  untuk  mencapai good governance dan  melakukan  pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pe- nyelenggaraan  pemerintahan  terutama  me- nyangkut  aspek-aspek  kelembagaan  (organi- sasi),  ketatalaksanaan  dan  sumber  daya  ma- nusia  aparatur.  Melalui  reformasi  birokrasi, dilakukan  penataan  terhadap  sistem  penye- langgaraan  pemerintah  dimana  tidak  hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi biro- krasi  menjadi  tulang  punggung  dalam  peru- bahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan  reformasi  birokrasi  adalah  un- tuk  menciptakan  birokrasi  pemerintah  yang profesional  dengan  karakteristik,  berintegra- si, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu  melayani  publik,  netral,  sejahtera, berdedikasi, dan  memegang  teguh  nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keingi- nan  untuk  mereformasi  birokrasi  Pemerin- tahan Daerah telah mengantar isu inovasi se- bagai  bagian  integral  dari  usaha  untuk  men- capai  kemajuan   pemerintahan.  Dengan  kata lain,  tidak  akan  ada  kemajuan  tanpa  inovasi, tidak akan inovasi tanpa pembaharuan tekno- logi, cara kerja dan optimalisasi sumber sum- ber daya yang ada.
Inovasi  birokrasi  bisa  dimulai  dengan merubah  sikap  dan  mendorong  kemampuan SDM  pemerintahan  karena  dalam  skema inovasi  itu  dituntut  kemampuan  teknis  dan sistem  yang  lebih  canggih  untuk  memenuhi kebutuhan  asasi  masyarakat  untuk  mendapat pelayanan terbaik. Bahwa suatu inovasi kecil bisa  meningkatkan  kinerja  pemerintahan bahkan  individu  dan  merangsang  pimpinan untuk  melatih  SDM  kader  baru.  Perubahan yang  lebih  efektif  didukung  peralatan  yang cangih  lebih  meringankan  beban  pimpinan
dan  mengontrol  anak  buah  dan  bisa  dengan leluasa  mengkomunikasikan  kebutuhan  ber- sama  dengan  masyarakat  sehingga  terjadi integrasi  antara  pemerintah  dengan  rakyat. Bahwa  komunikasi  dan  penggunaan  sarana yang  baik  akan  lebih  menjamin  terlaksana- nya  program  pelayanan  publik. Transparent government juga bisa dibangun secara terbu- ka  dan  ringan  serta  ada  kejelasan  informasi yang  terbuka.  Kelemahan  birokrasi  biasanya melekat  dengan  kelemahan  teknis  dan  integ- ritas  personel,  sistem  pelayanan  yang  belum meletakkan  kepuasan  pelanggan  sebagai  ke- puasan  profesional  dan  rendahnya  mutu pelayanan  dibandingkan  dengan  kompensasi yang  diberikan  oleh  masyarakat  misalnya pajak,  retribusi  dan  anggaran  pemerintahan yang  telah  dikonsumsi  oleh  aparat  peme- rintahan  baik  berupa  belanja  rutin  maupun pembangunan.  Tidak  akan  ada  perbaikan mutu  pelayanan  publik  tanpa  inovasi.  Tidak akan  ada  inovasi  tanpa  aplikasi  Teknologi Informasi  dalam  birokrasi.  Dengan  kata  lain tidak  akan  ada  pelayanan  yang  baik  tanpa e- government .
Pada  Kantor  Sekretariat  Daerah  Pro- vinsi  Riau  khususnya  Biro  Organisasi,  telah melakukan  inovasi  pelayanan  kepada  dalam pelaksanaan  pemerintahannya.  Ini  dapat  di- lihat  dari  penerapan e  office,  e  arsip dan SAPK.  Dengan  adanya  penerapan mobile government dalam  kegiatannya,  menuntut seluruh pegawai yang berada Biro Organisasi memiliki  kompetensi  yang  baik,  sehingga akan  dapat  meningkatkan  kapasitas  manaje- men  daerah.    Tuntutan  akan  pemerintahan yang  inovatif  dan  berkualitas  ini,  membe- rikan penekanan kepada setiap Aparatur Sipil Negara  untuk  selalu  meningkatkan  kinerja- nya.  Dengan  penerapan mobile  government menjadikan  setiap  pegawai  menjalankan pekerjaan lebih efektif dan efisien.  Sehingga tidak hanya perbaikan pelayanan kepada ma- syarakat  saja  yang  ditingkatkan,  tetapi  pela- yanan  terhadap  pegawai  juga  harus  menjadi prioritas  agar  peningkatan  kinerja  yang diharapkan  dapat  terealisasi  dengan  baik. Permasalahan  penelitian  yang  berkaitan dengan  tuntutan  pemerintah  yang  inovatif adalah  bagaimana  kemampuan  inovasi  pe-
gawai  pada  Biro  Organisasi  Kantor  Sekre- tariat  Daerah  Provinsi  Riau  dalam  rangka mewujudkan mobile  government?. Menurut Basuki (2013) pelayanan publik diartikan se- bagai  pemberian  pelayanan  keperluan  orang atau masyarakat itu sesuai dengan aturan po- kok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan. Inovasi  pelayanan  publik  adalah  pergeseran makna,  prinsip-prinsip,  proses  dan  model pelayanan  publik  yang  lama  ke  yang  baru dan  dirancang  untuk  memberikan  keuntu- ngan  bagi  individu,  kelompok,  organisasi dan  masyarakat  pada  umumnya.  Focus reinventing  local  government untuk  saat  ini adalah  penekanan  pada  peningkatan  kapasi- tas manajemen  yang berkesinambungan agar kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dalam  menghadirkan  pelayanan  public.  Ino- vasi  adalah  kunci  dalam reinventing  local government . Inovasi  yang dilakukan oleh pe- merintah  daerah  akan  menetukan  bagaimana pemerintah  daerah  memilih  input,  mempro- ses,  dan  mengolahnya,  dan  menghasilkan output  yang  sesuai  dengan  kepentingan  dan kebutuhan masyarakat (Muhammad, 2008).
Pengertian  inovasi  Menurut  Ancok (2002)  adalah  suatu  proses  memikirkan  dan mengimplementasikan  pemikiran  tersebut, sehingga  menghasilkan  hal  baru  berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebija- kan,  dan  lain  sebagainya.  Para  pakar  di  bi- dang  inovasi  beranggapan  bahwa  perilaku inovatif terdiri dari dua tahapan,  yakni taha- pan  pemunculan  gagasan  ( initiation ) dan  ta- hapan  implementasi  gagasan  ( implementa- tion ). Suatu  gagasan  kreatif  baru  akan  men- jadi  inovasi  kalau  diimplementasikan  dan memberi  nilai  positif  pada  organisasi  atau pengguna. Sebab pada dasarnya inovasi ada- lah  sebuah  perkawinan  antara  adanya  kebu- tuhan  di  satu  pihak  dan  kemungkinan  untuk menciptakan  produk  atau  layanan  yang  bisa memenuhi kebutuhan tersebut di pihak lain.
Menurut  Sherwood  dalam  Ancok (2012)  menyusun  proses  inovasi  dalam  tiga tahapan, yaitu:
a. Memproduksi gagasan
Pada  tahapan  ini  gagasan  dimun- culkan  sebanyak  mungkin,  baik secara  individual  maupun  dalam
kegiatan  curah  pendapat  ( brain- storming) dari sejumlah orang. b. Mengevaluasi gagasan
Tahapan  evaluasi  pada  dasarnya adalah tahapan pengambilan kepu- tusan  mengenai  gagasan  mana yang  bisa  diteruskan  menjadi  se- buah produk inovatif, dan gagasan mana  yang  harus  ditangguhkan implementasinya, atau ditolak. c. Mengimplementasikan gagasan
Implementasi  suatu  gagasan  me- merlukan banyak dukungan, mulai dari dukungan pimpinan unit  yang bersedia  menjadi  sponsor  gagasan hingga  ke pihak  yang  lebih tinggi. Dilanjutkan dengan dukungan pimpinan  puncak  untuk  melaksa- nakan  gagasan  agar menjadi  sebu- ah  produk.  Selain  itu  diperlukan adanya  system  organisasi  yang mendukung proses inovasi.
Dalam  memunculkan  suatu  gagasan inovatif,  teknik  awal  yang  dilakukan  adalah brainstorming  atau  curah  pendapat.  Dengan melakukan  brainstorming  dapat  menelorkan banyak  ide  dalam  waktu  relatif  singkat  dan cepat  (Widodo,  2017).  Tujuan  penelitian adalah  menganalisis  kemampuan  inovasi pelayanan  pegawai  pada  Biro  Organisasi Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

## METODE
Penelitian ini secara umum merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Informan  pe- nelitian  adalah  Kepala  Subbagian  dan  staf Biro  Organisasi  sebanyak  9  orang.  Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawan- cara dan dokumentasi. Di dalam analisa data digunakan metode deskriptif, yakni informa- si hasil wawancara digabungkan dengan data yang di dapat dan digabung dengan peneliti. Proses analisis data mulai dari pengumpulan data, penyajian  data,  reduksi data  dan  pena- rikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL Memproduksi Gagasan
Dalam  setiap  menciptakan  suatu  ke- bijakan  dari  sebuah  kegiatan,  langkah  awal
agar  proses  selanjutnya  menjadi  teratur  dan terarah adalah membuat perencanaan. Peren- canaan  berisi  ide-ide  dan  informasi  lengkap sebagai  pendukung  proses  kegiatan.  Sehing- ga  dapat  menghasilkan  kebijakan  yang  tepat guna  dan  berhasil  guna.  Pada  Biro  Orga- nisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau, seti- ap subbagian pasti mengawali suatu perumu- san  kebijakan  dengan  melakukan  perenca- naan. Proses  perencanaan dilakukan melalui rapat kerja yang dilakukan baik setiap bulan, kurun  waktu  per  triwulan,  kurun  waktu  per enam bulan maupun kurun waktu  satu tahun sekali.  Sebelum  diadakan  rapat  kerja  pada Biro  Organisasi,  setiap  subbagian  dari  Biro Organisasi terlebih dahulu melaksanakan ra- pat untuk  membahas  rencana  kerja  tiap  sub- bagian.  Sehingga  mendapat  gambaran  apa saja rencana program kerja  yang akan dilak- sanakan. Dan rencana program kerja tersebut akan  diajukan  sesuai  dengan  prosedur  yang ada.
“Untuk  membuat  suatu  perencanaan program  kerja,  setiap  subbagian  dari Biro  Organisasi  terlebih  dahulu  mela- kukan  rapat  internal.  Dimana  akan membahas  rencana  kerja  apa  saja yang  akan  dibuat  dan  program  kerja apa  saja  yang  akan  dijalankan  untuk satu  tahun  ke  depan.  Setelah  itu,  ren- cana  tersebut  diajukan  ke  subbagian Tata Usaha Biro. Setelah semua renca- na tersebut terkumpul, baru akan diba- has  di  Rapat  Kerja  Biro  Organisasi”. (Wawancara  dengan  Staf  bagian Analisa  Jabatan,  Ibu  Leni  Marni, M.IP 15/12/2017)
Wawancara  tersebut  juga  didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Kasub- bag Tata Usaha Biro Organisasi yang menje- laskan  lebih  terperinci  alur  proses  perenca- naan suatu program kerja.
“Pada  Biro  Organisasi,  perencanaan suatu  program  dan  kegiatan  mengacu pada  Renstra  SKPD  yang  telah  dite- tapkan  selama  lima  tahun.  Sehingga dalam  menyusun  program  atau  kegia- tan sesuai dengan dokumen yang telah disepakati  sebelumnya”.  (Wawancara
dengan  Kasubbag  Tata  Usaha  Biro, Bapak Zainuddin, 15/12/2017)
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui bahwa dalam setiap perencanaan suatu prog- ram kegiatan, semuanya harus selalu menga- cu  kepada  renstra  yang  telah  disepakati  ber- sama  dalam  jangka  waktu  lima  tahun.  Jadi pegawai  dalam  setiap  perencanaan  program kerja  selalu  mengacu pada  renstra  yang  ada. Namun,  program  kerja  tersebut  seharusnya menyesuaikan  dengan  perkembangan  yang dituntut setiap kurun waktu, sehingga  peren- canaan  yang  sesuai  dengan  renstra  tersebut akan  selalu  dapat  menjawab  dan  memenuhi kebutuhan organisasi dan pemerintahan.
Dalam  perencanaan  program  kerja, yang  menjadi  ujung tombak  adalah  Sum-ber Daya  Aparatur,  karena  untuk  mengoptimal- kan  pelaksanaan  suatu  program  kerja  diper- lukan Aparatur Sipil Negara yang selalu ber- fikir visioner, yang dapat mengikuti perkem- bangan  dan  tuntutan  dari  setiap  pelayanan yang  akan  diberikan  dan ASN  yang  inovatif dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Hal  awal  yang dapat dilihat adalah melalui rapat kerja untuk me-nentukan  perencanaan  suatu  kegiatan atau kebijakan.
“Pegawai  selalu  diikutsertakan  dalam setiap  perencanaan  suatu  program atau  kebijakan.  Karena  dengan  selalu diikutsertakannya semua pegawai, ma- ka segala perencanaan dapat dipahami oleh  masing-masing  pegawai.  Sehing- ga dapat mencapai target instansi atau SKPD  yang  selalu  mengacu  pada  do- kumen  Renstra  SKPD”.  (Wawancara dengan  staf  Biro  organisasi,  Ibu  Ria Sumari,S.Sos, 15/12/2017)

## Mengevaluasi gagasan
Langkah  selanjutnya  dari  proses  ino- vasi  adalah  mengevaluasi  gagasan.  Dimana dalam  mengevaluasi,  ditarik  penilaian  de- ngan  cara  membandingkan  antara  pelaksa- naan  dulu  dan  pelaksanaan  sekarang,  bagai- mana membuat suatu suatu program menjadi lebih  efektif  dan  efisien  dalam  pelaksa- naannya.
“Sebelum adanya program e-
government,  dalam  membuat  perenca- naan  program  kepegawaian  dilakukan dengan  cara  manual.  Yaitu  dengan membuat  surat  permintaan  data  kepe- gawaian  sehingga  data  yang  disam- paikan menjadi menumpuk dalam ben- tuk  kertas  dan  membuat  kesulitan  da- lam  menata  kearsipan  kepegawaian. Demikan juga dengan pengelolaan ke- arsipan  yang  dilakukan  secara  manu- al. Yang menyebabkan pemborosan pa- da  kertas  dan  ketika  ingin  mencari informasi  terkait  pegawai  menjadi  ti- dak  mudah    (Wawancara  dengan  Ka- subbag  Tata  Usaha  Biro  Organisasi, Bapak Zainuddin, 15/12/2017) Dari wawancara di atas, dapat diketahui bah- wa  selama  ini  system  kearsipan  pegawai masih  bersifat  manual.  Arsip  pegawai  dile- takkan dalam bundel-bundel yang di susun di dalam  lemari  arsip.  Arsip  yang  disimpan berupa  kertas  fotocopy  tentang  segala  hal yang berkaitan dengan pegawai yang menun- jang  pekerjaan.  Namun,  banyak  sekali  kele- mahan dari system kearsipan manual ini, yai- tu  sulit  mencari  arsip pegawai  yang  diperlu- kan,  terkadang  arsip  pegawai  rusak  karena faktor  lingkungan  tempat  menyimpan  arsip, dan  jika  arsip  yang  diperlukan  tidak ada  da- lam  bundel  arsip pegawai,  maka  harus  men- cari  pegawai  yang  bersangkutan  untuk  me- lengkapinya.  Hal  ini  akan  membuat  pembo- rosan  waktu  dan  tenaga,  sehingga  pekerjaan arsip  pegawai  yang  seharusnya  memerlukan waktu  singkat,  menjadi  lebih  panjang  dari yang  diperkirakan.  Lagipula  penyimpanan kearsipan  pegawai  secara  manual,  menye- babkan  kurang update nya  data  setiap pegawai.
“Setelah  diterapkannya  program  e- government,  maka  system  kearsipan pegawai mulai beralih ke program ber- basis  IT.  Program tersebut  dinamakan e-arsip  dan  e-office.  Sehingga  segala program  dapat  diakses  lebih  mudah dan  cepat.  (Wawancara  dengan  Ka- subbag  Tata  Usaha  Biro  Organisasi, Bapak Zainuddin, 15/12/2017)
Terkait dengan wawancara tersebut, pegawai juga  memberikan  pemahamannya  tentang program inovasi ini.
“Seluruh  pegawai  diberikan  pemaha- man melalui workshop ataupun bimtek tentang  program  berbasis  IT  tersebut. Sehingga  seluruh  pegawai  diharapkan dapat  menjalankan  program  inovasi tersebut  untuk  mendukung  setiap  pe- kerjaannya.  Dan  yang  bertanggung- jawab  mengelola  program  IT  tersebut adalah bagian Tata Usaha biro dengan dibantu  oleh  Subbagian  lain  dalam kelengkapan  kearsipan  pegawai.  Dan pegawai  yang  ditunjuk  sebagai  admin akan diberikan surat tugas sebagai pe- nanggungjawab  pengelolaan  e-office pada  Biro  Organisasi”(  Wawancara dengan  Staf  Biro  Organisasi,  Ibu Elfrida Rosintan,S.Kom, 15/12/2017) Dari  wawancara  tersebut,  program e-office dan e-arsip yang  telah  diterapkan  oleh  Biro Organisasi  terlebih  dahulu  memberikan  pe- mahaman  kepada  seluruh  pegawai  melalui workshop  atau  bimtek.  Hal  ini  akan  selalu dilakukan bagi setiap organisasi dalam mem- perkenalkan  produk  inovatif  yang akan  dite- rapkan di lingkungan kerja. Diharapkan sete- lah dilakukan bimtek ataupun workshop akan mempermudah  setiap  pegawai  dalam  meng- akses  program  inovatif  tersebut.  Sehingga setiap pegawai baik tua maupun muda harus dan bisa  mengikuti  perkembangan  teknologi informasi yang diterapkan.
Inovasi  dalam  teknologi  informasi  ini juga  diharapkan  mampu  menjadi  motivasi kepada seluruh ASN agar selalu menciptakan ide  baru  dalam  menjalankan  pekerjaan,  se- hingga  berpengaruh  kepada  hasil  pekerjaan yang  saat  ini  dituntut  untuk  dijalankan seefektif  dan  seefisien  mungkin.  Melalui program e-government ini, menuntut seluruh ASN  khususnya ASN  daerah  keluar dari  zo- na nyaman sebagai seorang pegawai Negara. ASN harus merubah pola pikir lama, dimana pekerjaan  yang  dijalankan  tidak  akan  mem- berikan dampak dalam segi penerimaan gaji. Saat  ini  mulai  diterapkan  dengan  system target  hasil  yang  akan  berpengaruh  kepada seluruh  aspek.  Sehingga  dapat  merubah
pendapat  publik  tentang  kinerja  pegawai yang  tidak  pernah  optimal  dalam  prosesnya karena tidak adanya tuntutan tegas jika tidak tercipta  pencapaian  yang  signifikan  dalam pekerjaannya.
Inovasi  pelayanan  pegawai  lainnya terlihat  pada  bagian  kepegawaian  pada  Biro Organisasi,  dimana  pada  bagian  kepegawa- ian  ini  memiliki  tugas  dalam  pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam hal pelaya- nan administrasi kepegawaian ini juga sudah menggunakan program berbasis IT.
“Program  inovasi  administrasi  kepe- gawaian  yang  sekarang  diterapkan  di Biro  Organisasi  khususnya  adalah  de- ngan  system  aplikasi  pelayanan  kepe- gawaian (SAPK). Dimana pada aplika- si  ini  berisikan  tentang  program  pe- ningkatan  disiplin  pegawai  dan  prog- ram  pelayanan  administrasi  perkan- toran. Program ini akan terintegrasi ke program e-office dan e-arsip, sehingga semua  informasi  kepegawaian  dapat diakses  dengan  mudah”(Wawancara dengan  Kasubbag  kepegawaian,  Ibu Ditria Seprawati,SE,MH, 15/12/2017) Dari  wawancara  di  atas,  diketahui  bahwa program e-office dan e-arsip salah  satunya berasal dari bagian kepegawaian. Bagian ke- pegawaian  juga  sudah  menerapkan  inovasi dalam bidang IT  yaitu Sistem Aplikasi Pela- yanan Pegawai (SAPK). Dalam program ini, kita  dapat  melihat  program  peningkatan  di- siplin  pegawai  dan  administrasi  pelayanan perkantoran.  Peningkatan  disiplin  pegawai pada  Biro  Organisasi  masih  dalam  ruang lingkup absensi, baik itu kehadiran apel pagi, sidak pegawai dalam perayaan hari besar dan juga finger print .
“Dalam  program  penegakan  disiplin pegawai,  masih  pada  ruang  lingkup kehadiran  pegawai.  Baik  itu  kehadi- ran  pada  apel  pagi,  kehadiran  pada upacara  hari  besar  ataupun  keha- diran  per  hari  melalui  finger  print” (Wawancara  dengan  pelaksana  pada
subbagian kepegawaian, Bapak Mulyadi, 15/12/2017)
Program  kepegawaian  lainnya  yang  dikelola oleh  bagian  kepegawaian  adalah  program laporan perkembangan pegawai.
“Data  yang harus dikumpulkan dalam laporan  perkembangan  pegawai  ada- lah data pendidikan formal, data diklat (structural,  fugsional  dan  tek-nis  lain- nya),  data  kenaikan  pangkat,  data kenaikan  gaji  berkala,  data  penghar- gaan  (satya  lencana)  dan  data  SK jabatan.”(Wawancara  dengan  Ka- subbag  kepegawaian,  Ibu Ditria Seprawati, SE, MH, 15/12/2017) Dari  wawancara  yang  dilakukan,  maka  da- lam  laporan  perkembangan  pegawai  terdiri dari  data  pegawai  lengkap  mulai  dari  data pendidikan  hingga  data  yang  berhubungan dengan  pekerjaan  sebagai  Aparatur  Sipil Negara.  Dengan  adanya  SAPK,  setiap  data pegawai  akan  dimasukkan  ke  dalam  prog- ram  sebagai  bentuk  laporan  perkembangan tentang diri pegawai tersebut. Dengan se-lalu dilakukan  pemutakhiran  data  pada  se-tiap pegawai,  maka  akan  mempermudah  dalam mengakses  maupun  melakukan  evaluasi perkembangan setiap pegawai.
Evaluasi  perkembangan  pegawai  ini kemudian  dimasukkan  dan  di  akses  pada sistem  manajemen  aparatur  responsive  ter- padu.  Dari  evaluasi  perkembangan  pegawai tersebut, maka penempatan seorang pegawai untuk  dapat  menduduki  jabatan  tertentu dapat dilakukan.
“Melalui program inovatif tentang per- kembangan  pegawai,  maka  setiap  pe- gawai  dapat  mengakses  evaluasi  per- kembangan pegawai dalam kurun wak- tu per  triwulan.  Dari  laporan  evaluasi perkembangan pegawai dapat  membe- rikan  kemudahan  akses  untuk  menem- patkan  pegawai  tersebut  pada  suatu jabatan..” (Wawancara dengan Kasubbag  kepegawaian,  Ibu  Ditria Seprawati, SE, MH, 15/12/2017)

## Implementasi gagasan
Mengimplementasikan  gagasan  inova- tif  adalah  tahap  akhir  dari  proses  inovasi. Semua  akan  terlihat  dari  bagaimana  suatu program  kegiatan  atau  kebijakan  dijalankan
untuk  pencapaian  tujuan  yang  diharapkan dari  awal  perencanaan  program  atau  kebi- jakan  tersebut.  Implementasi  gagasan  inova- tif  pada  Biro  Organisasi  dapat  dilihat  dari penerapan  program  kerja  berbasis  IT.  Di- mana program ini menjadi faktor pendukung
dalam  pelaksanaan  program e-government oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  untuk  men- ciptakan pelayanan optimal khusunya kepada Aparatur Sipil Negara.
Program  inovatif  dalam  pelayanan kepada pegawai adalah program e-office.
Program e-office diperuntukkan  kepada  se- mua  ASN  yang  berada  di  lingkungan  Pe- merintah  Provinsi  Riau.  Program  ini  dapat diakses  melalui  laptop  ataupun smartphone dengan mendownload aplikasi melalui google  play ataupun apple  store. Dari tampilan  program e-office di  atas,  menu program  terdiri  dari  surat  masuk,  surat
keluar,  surat  biasa,  pengajuan  surat  keluar, pengajuan SPT, dan izin.
“Yang  termasuk  dalam  program  e- office  adalah  surat  masuk  dan  surat keluar serta pendsposisian surat kepada  pegawai  secara  tingkatan jabatan .”( Wawancara dengan
Kasubbag  Tata  Usaha  Biro  ,  Bapak Zainuddin, 15/12/2017)
Dari  wawancara  tersebut,  kita  dapat mengetahui  bahwa  program e-office mem- berikan  inovasi  pelayanan  kepada  pegawai dalam hal administrasi baik itu berupa surat, SPT maupun izin. Dimana e-office bertujuan untuk  lebih  memperpendek  jalur  pendespo- sisian  surat,  sehingga  lebih  memperpendek waktu  penyampaian  dan  persetujuan  surat dari  pimpinan  yang  berwenang  untuk disampaikan kepada pegawai.
Namun,  dalam  kenyataannya  setelah diperkenalkannya  program  ini,  masih  dite- mukan kendala dalam pelaksanaannya.
“Dalam  pelaksanaan  e-office  pada instansi  masih  belum  optimal.  Masih terdapat  kekurangan-kekurangan  pada aplikasi  tersebut  serta  masih  banyak pegawai yang belum mengintegrasikan program ini dalam pekerjaannya .” (  Wawancara  dengan  Kasubbag  Tata
Usaha Biro, Bapak Zainuddin, 15/12/2017)

## PEMBAHASAN
Dari  wawancara  tentang  memproduksi gagasan  yang  dituangkan  dalam  setiap pelaksanaan program mulai dari perencanaan diperlukan  partisipasi  seluruh  pegawai  dari setiap  SKPD,  karena  dengan  diikutserta- kannya  seluruh  pegawai  dalam  setiap  pe- rencanaan  program,  akan  memberikan  pe- mahaman  menyeluruh  kepada  setiap  pega- wai  untuk  mengimplementasikan  kegiatan yang  direncanakan.  Pegawai  dapat  mema- hami  tanggungjawabnya  secara  penuh  untuk dapat  memaksimalkan  pelaksanaan  kegiatan sehingga  tujuan  yang  diharapkan  dapat tercapai  sesuai  target  ataupun  melebihi target.  Hasil  akhir  suatu  program  semua tergantung  kepada  pegawai  yang  menjalan-
kannya.  Jika  dari  awal  perencanaan  organi- sasi  telah  memberi  ruang  kepada  pegawai untuk  mengeksplore  kemampuan  dalam dirinya, maka akan memberikan kepercayaan diri  kepada  setiap  pegawai  untuk  bekerja secara  maksimal  melalui  inovasi-inovasi yang  mendukung  kegiatan,  baik  melalui keleluasaan  dalam  menyampaikan  ide  atau pendapat  inovatif,  maupun  menerima  proses kerja  inovatif  yang  mungkin  membuat suatu kegiatan  mendapatkan  hasil  yang  jauh  lebih baik.
Dari  wawancara  hasil  evaluasi  gaga- san,  ternyata  evaluasi  perkembangan  pega- wai  menjadi  penentu  dalam  penempatan seorang pegawai dalam sebuah jabatan. Dari data  perkembangan  pegawai,  setelah  mem- perhatikan  analisa  jabatan  dari  sebuah  jaba- tan  dalam  organisasi,  pegawai  yang  dalam perkembangan pekerjaannya sudah memenu- hi  syarat  kinerja  untuk  menduduki  jabatan tertentu.  Namun,  semua  berawal  dari  perse- tujuan  pimpinan  dari  setiap  bagian  tempat pegawai  tersebut  bertugas.  Pemimpin  juga memiliki  andil  dalam  menentukan  apakah pegawai  tersebut  sudah  layak  untuk  dipro- mosikan atau tidak.
Dari  wawancara  tentang  implementasi gagasan dalam pelaksanaan program e-office masih  terdapat  kendala  dalam  penggunaan- nya.  Suatu  program  IT  akan  menjadi  tidak berjalan dengan baik tergantung dari dua hal. Pertama kendala menjalankan suatu program memang  karena  aplikasi  tersebut  masih belum  sempurna  dalam  prosesnya.  Harus memperbarui  beberapa  komponen  sehingga dapat  menjadi  lebih  mudah  untuk  diakses. Kedua  adalah  dari  sumber  daya  manusia  itu sendiri  yang  akan  menjalankan  program. Apakah  kendala  program  ini  berasal  dari ASN  yang  belum  memahami  dengan  baik bagaimana  penggunaan  program  e-office walaupun  sudah  diberikan  workshop,  atau ASN  yang  masih  enggan  menggunakan program  ini  karena  berfikir  dengan  cara manual  seperti  sebelumnya  lebih  praktis dalam pendes-posisian surat menyurat.
Hal  ini  harus  secepatnya  ditemukan solusinya  agar  program e-office ini  dapat berjalan  dengan  optimal,  sehingga  dapat
dipergunakan  dengan  baik  oleh  pegawai dalam  menjalankan  pekerjaan  untuk  men- ciptakan  kinerja  yang  efektif  dan  efisien. Suatu  program  yang  berbasis  IT  pasti  akan selalu  mengalami  pemutakhiran  dalam  hal aplikasinya. Akan sering ditemui perubahan- perubahan yang bertujuan agar suatu aplikasi dapat  lebih  memudahkan  penggunanya. Untuk  itu  pegawai  juga  tidak  boleh  merasa jenuh  dalam  pemahaman  suatu  aplikasi tersebut,  karena  perubahan-perubahan  yang terjadi  dari  kendala-kendala  yang  muncul pada  akhirnya  akan  menciptakan  aplikasi atau program yang jauh lebih berkualitas dari sebelumnya.
Demikian juga dengan program e-arsip yang  dijalankan  oleh  bagian  kepegawaian. Semua  model  inovasi  pelayanan  untuk pegawai  ini  bermuara  pada  evaluasi  kinerja pegawai  untuk  mendapatkan  hasil  akhir berupa  reward  tunjangan  kinerja  bagi  setiap pegawai.  Evaluasi  kinerja  pegawai  tersebut dilakukan melalui program Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB).

## SIMPULAN
Kemampuan inovasi pelayanan
pegawai  pada  Biro  Organisasi  Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapt dilihat dari  tahapan  proses  inovasi.  Pertama  adalah memproduksi gagasan, dimana setiap pegawai  mendapat  ruang  yang  cukup  luas dalam memberikan ide inovatif dalam  rapat
kerja.  Namun,  ide  ini  menjadi  keputusan penuh  dari  pimpinan  apakah  dapat  diterap- kan  atau  tidak  dapat  diterapkan.  Kedua adalah  mengevaluasi  gagasan,  dalam  proses ini  hal  yang  dilakukan  adalah  membanding- kan  program  dulu  dan  sekarang.  Dimana program  e-government  memberikan  dampak sangat  signifikan  dalam  proses  pelaksanaan pekerjaan pegawai. Melalui penerapan prog- ram ini pegawai menilai mulai dari perenca- naan kegiatan hingga proses kegiatan menja- di  lebih  efektif  dan  efisien.  Ketiga  adalah mengimplementasikan  gagasan,  yaitu  dite- rapkannya  program e-office,  e-arsip dan SAPK sebagai bentuk dari inovasi pelayanan pegawai.  Namun,  program  e-office  masih belum  berjalan  dengan  baik  karena  belum sempurnanya sistem database.

## DAFTAR RUJUKAN
Ancok, Djamaludin. 2012. Psikologi
Kepemimpinan  dan  Inovasi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Basuki,  Johanes.  2013. Budaya  Pelayanan Publik. Jakarta : Hartono Media Pustaka. Muhammad, Fadel. 2008. Reinventing Local
Gevernment .  Jakarta:  Alex  Media Computindo.
Widodo,Tri.,  2011, Inovasi  Harga  Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali press.