## PENGARUH PERENCANAAN
ANGGARAN  DAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN  TERHADAP SERAPAN  ANGGARAN  SATUAN  KERJA  PERANGKAT  DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 1
THE  IMPACTS  OF  BUDGET  PLANNING  AND  THE  BUDGET IMPLEMENTATION  TO  THE  BUDGET  ABSORPTION  IN  WORKING UNITS,  CITY GOVERNMENT OF BANDA ACEH
Arfah Salwah 2 Email: arfahsalwah@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran  pada  SKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh.  Faktor-faktor yang diyakini berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD yaitu: perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda  Aceh  dari  tahun  2014  sampai  dengan  2018,  menunjukkan  bahwa  serapan anggaran SKPD masih sangat rendah terutama pada Semester Pertama yaitu pada Triwulan  I  dan  II,  tetapi  mengalami  peningkatan  yang  sangat  signifikan  pada serapan di akhir tahun yaitu pada Semester kedua (Triwulan III dan IV). Sebanyak 78 pengelola keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh menjadi responden penelitian ini. Pengujian pengaruh menggunakan analisis regresi linear berganda. menunjukkan bahwa  perencanaan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran  memiliki  pengaruh simultan  yang  signifikan  terhadap  serapan  anggaran  SKPD.  Secara  parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sedangkan pelaksanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran.  Koefisien  perlaksanaan  anggaran  adalah  0,423  artinya  jika  pelaksanaan anggaran  meningkat  sebesar  satu  satuan  hitung  maka  serapan  anggaran  akan meningkat sebesar 0,423 kali atau 42,3 % dengan asumsi variabel lain tetap. Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serapan Anggaran

## ABSTRACT
This study aims to look at factors in the influence on the absorption of the SKPD budget within the Banda Aceh City Government.  Two factors are believed to influence the absorption of the SKPD  budget,  namely:  budget  planning  and  budget  implementation.  There  total  78  were choosen as respondents to this study. The report on the realization of the budget of the Banda Aceh City Government from 2014 to 2018 shows that the budget absorption of Regional Work Unit (SKPD) is still very low, especially at the beginning of the fiscal year, namely in Quarter I  and  II.  Partially,  Budget  planning  does  not  relatively  affect  the  budgetting  absorption, meanwhile  budget  implementation  positively  and  significantly  influence  the  budgetting absorption. However, it experienced a very significant increase in uptake at the end of the year
1 Diterima 06 November 2019, direvisi 11 November 2019
2 Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Puslatbang Khan - LAN RI)
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
namely in the third and fourth quarter. The influence of variables was measured using multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that budget planning and budget execution have a significant simultaneous influence on the absorption of the SKPD budget. The budget planning coefficient is 0.068, which means that if budget planning increases by one unit of calculation, the budget absorption will increase by 0.068 times or 6,8  % assuming other variables are not altered. The budget implementation coefficient is 0,423, which means that if budget execution increase by one unit of calculation, the budget obsorrption will increase by 0,423 times or 42,3 % assuming other variables are not altered.
Keywords: Budget Planning, Budget Implementation, Budget Absorption.

## A. PENDAHULUAN
eformasi pengelolaan Keuangan Daerah  diawali  dengan  adanya tuntutan  untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance) . Dalam
rangka mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (g ood governance) , diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen  sektor  publik.  Reformasi manajemen  sektor  publik  sangat ditentukan  oleh  reformasi  di  bidang pengelolaan keuangan daerah. Apabila reformasi pengelolaan keuangan daerah  baik  maka  akan  dapat menciptakan  pelayanan  publik  yang baik.
Penyerapan anggaran
merupakan  salah  satu  tolok  ukur kinerja
pemerintah dalam menggerakkan  roda  perekonomian. Anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam
mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  apabila terserap  secara  maksimal.  Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa  pada  umumnya  lambat bahkan
realisasinya seringkali menumpuk  diakhir  tahun  karena berbagai  permasalahan  yang  dihadapi baik  dari  aspek  administrasi  maupun dari aspek teknis (Rerung, Karamoy, & Pontoh,  2017).    Selain  itu  pergantian pimpinan,  dokumen  perencanaan, kompetensi  sumber  daya  manusia memiliki  pengaruh  yang  signifikan
terhadap  penyerapan  anggaran,  dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi  tidak  memiliki  pengaruh terhadap penyerapan anggaran (Mutmainna & Iqbal, 2017).
Keterlambatan dalam  penyerapan anggaran  pada  Pemerintah  daerah menjadi salah satu masalah yang terus terjadi  pada  setiap  tahun.  Penyerapan anggaran  pada  Semester  pertama sangat kecil tetapi mengalami peningkatan  yang  signifikan  pada Semester  kedua  terutama  pada triwulan  keempat  yaitu  pada  akhir tahun  anggaran.  Hal  ini  berdampak pada  lambatnya  realisasi  pelaksanaan program  dan  kegiatan  pemerintah daerah.  Apabila  hal  ini  berkaitan dengan  kegiatan  pembangunan  fisik untuk  fasilitas  umum,  maka  dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan  atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat,  di  samping  buruknya kualitas  barang  dan  jasa  yang disediakan dalam waktu yang terbatas.
Keterlambatan dalam penyerapan anggaran  akan  berdampak  pada kurangnya manfaat belanja bagi publik, karena  dana  yang  dialokasikan  dalam APBD, tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk belanja. Seharusnya  permasalahan  rendahnya penyerapan anggaran
dapat dihilangkan apabila pemerintah

## R
daerah, dalam hal ini para kepala SKPD konsisten dalam membelanjakan anggarannya  sesuai  dengan  rencana dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen  pelaksanaan  anggaran  dan surat penyediaan dana SKPD.
Tanggungjawab  terbesar  dalam penyerapan    anggaran  SKPD    berada pada  Kepala  SKPD  selaku  Pengguna Anggaran  dan  Pengguna  Barang (Permendagri NO. 13 Tahun 2006, 2006). Disamping  itu,  tanggungjawab  lainnya berada  pada  Pejabat  Penatausahaan Keuangan  SKPD  (PPK  SKPD).  Dalam pasal 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan sebagai berikut: a.  Untuk  melaksanakan      anggaran yang   dimuat   dalam   DPA-SKPD, kepala   SKPD menetapkan pejabat yang  melaksanakan  fungsi  tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
b.  PPK-SKPD  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
(1) meneliti  kelengkapan  SPP-LS pengadaan  barang  dan  jasa yang disampaikan
oleh bendahara  pengeluaran  dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
(2) meneliti  kelengkapan  SPP-UP, SPP-GU,  SPP-TU  dan  SPP-LS gaji  dan  tunjangan  PNS  serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan  yang  diajukan  oleh bendahara pengeluaran;
(3) melakukan verifikasi SPP;
(4) menyiapkan SPM
(5) melakukan  verifikasi  harian atas penerimaan;
(6) melaksanakan akuntansi SKPD; dan
(7) menyiapkan  laporan  keuangan
SKPD
Penyerapan  anggaran  yang  tidak proporsional pada setiap tahun anggaran, terjadi juga pada Pemerintah Kota  Banda  Aceh.  Kondisi  ini disebabkan  pada  pola  penyerapan anggaran yang menunjukkan
kecenderungan  mulai  meningkat  pada Semester kedua, terutama pada pertengahan  triwulan  ketiga  dan puncaknya  pada  triwulan  keempat, sementara pada Semester pertama yaitu triwulan  pertama  dan  kedua,  serapan anggaran  berjalan  lambat.  Berikut  ini data  mengenai  realisasi  anggaran  di Kota  Banda  Aceh  per  Semester  tahun 2014 s.d 2018:
Tabel 1.1 Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh Per Semester dari Tahun 2014 s/d 2018 Tahun Pagu Anggaran Semester  Serapan Anggaran Per- Semester % 2014 1.194.481.738.323 I II 348.776.647.372.00 1.096.156.567.906.73 29.20 91.77
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
2015 1.329.366.899.560 I II 371.060.560.829,33 1.189.391.758.858.07 27.91 89.47 2016 1.451.949.982.790 I II 505.333.831.479,76 1.331.581.320.998,39 34.80 91.71 2017 1.346.318.439.244 I II 390.580.146.271,17 1.225.243.124.297,54 29.01 91.01 2018 1.285.579.820.116 I Tri- III 397.285.563.835,01 680.875.516.595,51 30.90 52.96
Sumber:  BPK Kota Banda Aceh Tahun 2018 (Data diolah)
Pada  tahun  2018,  total  anggaran belanja  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh sebesar  Rp.1.285.579.820.116.00,  yang terdiri  dari  belanja  tidak  langsung sebesar  Rp.633.124.300.709,-,  belanja langsung  sebesar  Rp.632.455.519.407,-. Serapan anggaran belanja pada triwulan I Rp. 118.411.828.487,- atau 9,21%, triwulan II  atau  Semester  pertama  Tahun  2018 sebesar Rp.397.285.563.835,01,- atau 30,90%,  triwulan  III    realisasinya meningkat sangat signifikan menjadi  Rp. 680.875.516.595,51  atau  52,96  %.    Pada triwulan  I  dan  II  persentase  serapan terbesar  adalah  pada  belanja  tidak langsung  yang  alokasinya  antara  lain untuk  belanja  gaji  pegawai  dan  belanja rutin kantor yaitu sebesar Rp.559.606/426.738,-  atau  11,61%  pada Triwulan  I;  Realisasi  pada  Triwulan    II sebesar Rp. 397.285.563.835,01,- atau 30,90 %; dan Rp. 219.096.895.131,22,- atau 66,39 %  pada  Triwulan  III.  Sementara  belanja langsung yang di arahkan pada kegiatan publik,  persentase  serapannya  sangat kecil  yaitu  6,88  %  pada  Triwulan  I  dan
24,14  %  pada  Triwulan  II,  serta  40,90  % pada Triwulan III.
Rendahnya serapan anggaran berdampak  pada  kinerja  SKPD.  Kinerja kepala  SKPD  di  Kota  Banda  Aceh, biasanya  disoroti  oleh  DPRD  terutama pada  realisasi  belaja  atau  serapan  SKPD yang  dipimpinnya.  Kepala  SKPD  Kota Banda Aceh dianggap belum memberikan kinerja yang optimal dalam mewujudkan  sasaran  anggaran  yang sudah  ditetapkan  pada  APBD.  Hal  ini disebabkan APBD yang sudah ditetapkan bersama  antara  Walikota  dan  DPRD adalah  merupakan  janji  bagi  seluruh Kepala
SKPD untuk dapat mewujudkannya  100  %,  baik  dari  sisi realisasi  keuangan  maupun  dalam realisasi fisik kegiatannya.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2014 s.d 2018, terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi realisasi  anggaran  belanja  diantaranya faktor  perencanaan  anggaran  dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan
anggaran  SKPD.  Oleh  sebab  itu,  perlu dikaji  dan  diteliti  guna  mencari kebenaran
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap serapan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

## 1. Masalah Penelitian
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang maka  masalah  penelitian  sebagai berikut:
a. Seberapa besar pengaruh
perencanaan  anggaran  terhadap serapan anggaran SKPD?
b. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan  anggaran  terhadap serapan anggaran SKPD?

## 2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Mengetahui seberapa besar pengaruh  perencanaan  anggaran terhadap serapan anggaran SKPD.
b. Mengetahui seberapa besar pengaruh  pelaksanaan  anggaran terhadap serapan anggaran SKPD.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Perencanaan Anggaran
Perencanaan  merupakan  suatu proses  untuk  menentukan  tindakan pada masa  yang  akan  datang,  sehingga penting  dilakukan sebelum  melakukan suatu kegiatan. Perencanaan  ialah suatu proses penentuan tujuan organisasi yang kemudian  menyajikannyadengan  jelas taktik-taktik,  strategi-strategi  serta  juga operasi yang diperlukan untuk dapat/bisa  mencapai  tujuan  organisasi secara menyeluruh (Suandy, 2011). Selain itu  anggaran  dapat  diartikan  suatu rencana  yang  disusun  secara  sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalan unit
(kesatuan)  moneter  dan  berlaku  untuk jangka  waktu  (priode)  tertentu  yang akan  datang  (Muhammad  Munandar, 2013) .
Anggaran  merupakan  “paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan  dan  pengeluaran  yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa  periode  mendatang”(Bastian,
2019). Mardiasmo, (2016)
mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja yang  hendak    dicapai    selama  periode waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran  finansial”.    Mulyadi,  (2016) menyatakan bahwa Anggaran merupakan  suatu  rencana  kerja  yang dinyatakan  secara  kuantitatif,  yang diukur  dalam  satuan  moneter  standar dan  satuan  ukuran  yang  lain  yang mencakup  jangka  waktu  satu  tahun. Dengan  demikian,  secara  sederhana perencanaan  anggaran  dapat  diartikan bagaimana  mendapatkan  uang  dan mengalokasikannya sehingga pengunaan  dana  untuk  tindakan  pada masa  yang  akan  datang  akan  tepat sasaran.
Anggaran menghubungkan
antara pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaaan.  Anggaran  sektor  public memiliki nuansa politik, berbeda dengan anggaran  sektor  swasta.  Mardiasmo, (2016)    anggaran  sektor  publik merupakan  instrument  akuntabilitas atas  pengelolaan  dana  public  dan pelaksanaan  program-program  yang dibiayai dengan uang public.
Menurut Mardiasmo,
(2006),
anggaran sektor public memiliki beberapa  fungsi  utama,  yaitu  : 1).anggaran  sebagai  alat  perencanaan
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
( planning  tool); 2) . anggaran  sebagai  alat pengendalian (control  tool); 3).  anggaran sebagai  alat  kebijakan  fiskal  ( fiscal  tool); 4). anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi ( coordination and communication tool) ; 5). anggaran sebagai alat  penilaian  kinerja (performance measurement  tool) ;  dan  6).  anggaran sebagai  alat  motivasi  ( motivation  tool) . Sementara menurut Rudianto (2009; 16), menyatakan bahwa anggaran mempunyai  dua  fungsi  yaitu:1).  alat perencanaan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan ( planning) , anggaran merupakan  rencana  yang  diupayakan untuk direalisasikan.; 2). alat pengendalian. Sebagai bagian dari fungsi pengendalian  ( controlling), anggaran berguna sebagai penilaian aktifitas setiap bagian  organisasi  sesuai  rencana  atau tidak.  Kemudian  menurut  Nordiawan dan  Ayuningtyas  (2010:70)  dalam Manajemen  Organisasi  Sektor  Publik, anggaran  memiliki  beberapa  fungsi, yaitu:  1) anggaran sebagai alat perencanaan, dapat membantu organisasi untuk  menetapkan  kebijakan  dan tindakan  yang  harus  dilakukan;  2) anggaran  sebagai  alat  pengendalian, memberikan rincian tentang pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat mengendalikan pengeluaran yang terlalu besar  ( overspending )  atau      pengunaan dana yang tidak semestinya ( misspending) ;  3)  anggaran  sebagai  alat kebijakan fiskal,   membantu menentukan kebijakan  fiskal      yang  diambil  untuk menstabilkan  ekonomi  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi;  4)  anggaran sebagai   alat politik,    menilai komitmen pengelola  (eksekutif)    dan  kesepakatan legislatif  dalam  melaksanakan  program- program  yang  telah  dijanjikan;  5) anggaran  sebagai  alat  koordinasi  dan
komunikasi,  melalui      dokumen anggaran  yang  komprehensif  sebuah bagian atau unit kerja   dapat mengetahui apa yang harus  dilakukan  dan  apa yang akan  dilakukan  oleh  bagian/unit  kerja lainnya;  6)    anggaran    sebagai    alat penilaian    kinerja,    dapat    digunakan untuk    menilai  seberapa besar pencapaian target anggaran dan efisiensi  pelaksanaan  anggaran;  dan  7) Anggaran  sebagai  alat  motivasi,  dapat digunakan untuk memotivasi manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisiensi  dalam  mencapai  target  dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Proses  penyusunan  anggaran menurut (Mardiasmo, 2006), memiliki empat  tujuan,  yaitu:  1)  Membantu pemerintah  mencapai  tujuan  fiskal    dan meningkatkan  koordinasi    antar  bagian dalam    lingkungan    pemerintah;    2) Membantu  efisiensi dalam menyediakan barang  dan  jasa  publik  melalui  proses prioritas; 3) Membantu pemerintah untuk menetapkan  prioritas  belanja;  dan  4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas    pemerintah    kepada legislatif   dan   masyarakat.
Proses penyusunan anggaran melibatkan  partisipasi  banyak  pihak, sehingga  penganggaran  menjadi  suatu tahapan  yang  cukup  rumit.  Seringkali pengambilan  keputusan  yang  berkaitan dengan  anggaran  dipengaruhi  unsur politik.  Ada  lima  cara  pandang  untuk melihat  politik  dalam  penganggaran, yaitu:  (1)  Cara  pandang  kelompok orientasi   reformasi  yang   berpendapat bahwa  penganggaran  harus  utama, eklusif secara teknis dan berbasis efisiensi apabila dibandingkan dengan politik; (2) Cara  pandang  kelompok incrementalist yang berpendapat bahwa pengganggaran  sebagai  negosiasi  antara
kelompok      orang      tertentu,  birokrat, perwira, kepala eksekutif, serta legislatif yang bertemu setiap tahun dalam resolusi tawar  menawar;  (3)  Cara  pandang kelompok berkepentingan, yang merupakan  aktor    dominan    dalam proses    anggaran.    Kelompok    ini berpendapat      bahwa  kelompok kepentingan  yang   lebih  kaya  dan  lebih kuat  yang  akan  menentukan  anggaran; (4)  Proses anggaran itu sendiri merupakan  pusat  dan  fokus  politik anggaran;    dan    (5)    Pusat    politik penganggaran        ada    dalam    debat kebijakan,  termasuk  perdebatan  tentang peran anggaran (Rubin, 2016).
Perencanaan dan pengganggaran yang efektif merupakan inti  dari  pengelolaan  keuangan  yang efektif.  Pemerintah  daerah  tidak  akan dapat  mengelola  keuangannya  secara efektif  apabila  sistem  perencanaan  dan penganggaran  yang  dimiliki  buruk. Meskipun perencanaan yang baik tidak dapat  menjadi  jaminan  mutlak  untuk mencapai  sasaran  yang  baik,  tetapi perencanaan  yang  buruk  sudah  tentu akan menghasilkan pencapaian sasaran yang buruk (Arifin, 2007).
Menurut  Yunarto  dalam  Jauhari, (2017)  beberapa  permasalahan  yang sering  terjadi  dalam  perencanaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran, adalah:  1).  Perencanaan  kegiatan  tidak sesuai  dengan  kebutuhan;  2).  Data pendukung  yang  tidak  lengkap  pada saat  penyusunan  anggaran;  3).  Salah penentuan akun sehingga perlu merevisi dokumen  anggaran;  4).  Penyusunan pagu  anggaran  terlalu  rendah/tidak sesuai  harga  pasar;  5).  Adanya penyesuaian  harga  karena  adanya kebijakan  pemerintah  (eskalasi);  6).
Tidak menganggarkan biaya pendukung dan administrasi pengadaan; 7). Term of Reference (TOR) salah/tidak lengkap;  8). Rencana  Anggaran  Belanja  (RAB)  tidak sesuai  dengan  satuan  biaya;  dan  9). Tidak  adanya  formalisasi  rencana penarikan anggaran.

## 2. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan  anggaran  merupakan tahapan  pengelolaan  keuangan  yang harus  dilaksanakan  setelah  proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan  merupakan  aktivitas  atau usaha-usaha  yang  dilaksanakan  untuk merealisasikan  semua  rencana      dan kebijakan  yang  telah  dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi  pengaturan  terhadap pengunaan      alat-alat  yang  diperlukan, siapa  yang  melaksanakan,  bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya  dan  dimana  tempat pelaksanaannya.  Proses  pelaksanaan anggaran identik dengan proses pengamprahan/pembayaran atas beban APBD,  sehingga  tertib  administrasi menjadi  hal  yang  penting  dalam pelaksanaan anggaran.
Pengertian  pelaksanaan  anggaran berdasarkan  Permendagri  Nomor  13 tahun  2006  (2006:8)  adalah  “dokumen yang  membuat  pendapatan,  belanja, dan  pembiayaan  yang  digunakan sebagai  dasar  pelaksanaan  anggaran oleh pengguna anggaran”. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran  merpukan  tahapan  kegiatan yang  dibuat  oleh  masing-masing pelaksanaan   anggaran   yang   sangat penting      dalam      rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan  dilaksanakannya  pelaksanaan
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
anggaran  berarti  bahwa  program  dan rencana  operasional  tahunan  yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar sesuain  aturan.Pelaksanaan  anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan  perencanaan  anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran  merupakan  aktivitas    yang dilaksanakan,    yang  terkait  dengan penggunaan    anggaran  (dana)  yang dimiliki  oleh  setiap  SKPD  yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  (DPA SKPD).  Dasar  hukum  pelaksanaan anggaran SKPD adalah DPA SKPD yang telah  disetujui  oleh  Sekretaris  Daerah dan   disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Berdasarkan  DPA SKPD,  para  Kepala  SKPD  selaku pengguna anggaran mengajukan permintaan pengeluaran uang dari kas umum  daerah.  Kegiatan  pengeluaran uang dari kas umum daerah atas beban APBD  dilakukan  berdasarkan  Surat Penyediaan Dana (SPD).
Berdasarkan Permendagri Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  SPD merupakan  “dokumen      yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)”. SPD diterbitkan oleh  Pejabat  Pengelola  Keuangan Daerah (PPKD)
dengan memperhatikan  anggaran  kas  yang telah  di  susun  oleh  masing-masing SKPD. Menurut Permendagri Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  anggaran    kas adalah   “dokumen    perkiraan   arus kas     masuk   yang bersumber dari penerimaan  dan  perkiraan  arus  kas
keluar untuk  mengatur ketersediaan dana  yang  cukup  guna  mendanai pelaksanaan  kegiatan  dalam  setiap periode”.
Menurut  Permendagri No.  13 Tahun  2006 (2006:12),”  pelaksanaan APBD  dimulai  dengan  uraian  tentang asas  umum  pelaksanaan  APBD  yang mencakup:
a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD;
b. Setiap  SKPD  yang  mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima  pendapatan  daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
berdasarkan  ketentuan  yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. Dana  yang  diterima  oleh  SKPD tidak  boleh  langsung  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran, kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan; d. Penerimaan  SKPD  berupa  uang atau cek harus disetor ke rekening kas  umum  daerah  paling lama  1 (satu) hari kerja;
e. Jumlah  belanja  daerah  yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
f. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD;
g. Pengeluaran seperti tersebut pada butir  (6)  hanya  dapat  dilakukan dalam  keadaan  darurat,  yang
selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan  dalam  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; h. Setiap SKPD tidak boleh
melakukan  pengeluaran  atas beban  anggaran  daerah  untuk tujuan  lain  dari  yang  telah ditetapkan dalam APBD; dan
i. Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat,  tidak  mewah,  efektif, efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan anggaran berpengaruh  terhadap  kinerja  SKPD. Pelaksanaan  anggaran  adalah  tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan  kebijakan  anggaran. Suatu  hal  yang  mungkin  terjadi dimana  anggaran  yang  disusun dengan baik apabila tidak dilaksanakan  dengan  tepat,  akan menimbulkan permasalahan terutama dalam  serapan  anggaran  di  tahun berjalan.
Setiap pengeluaran untuk belanja  daerah  atas  beban  APBD harus  didukung  dengan  bukti  yang lengkap dan sah.  Bukti-bukti tersebut harusmendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung  jawab  atas  kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
Dalam  melaksanakan  anggaran belanja  daerah  beberapa  hal  yang harus  dipedomani  sesuai  dengan Permendagri  No.  13  Tahun  2006, sebagai berikut:
a. Pengeluaran  kas  yang  menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum  rancangan  peraturan daerah  tentang  APBD  ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah.  Pengeluaran  kas  tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja  daerah  yang  bersifat  wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
b. Dasar  pengeluaran  belanja  untuk keperluan  tak  terduga  yang dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat,  bencana  alam  atau bencana sosial, termasuk pengembalian      atas      kelebihan penerimaan      daerah      tahun sebelumnya)  harus  ditetapkan dengan  keputusan  kepala  daerah dan  diberitahukan  kepada  DPRD paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak keputusan tersebut ditetapkan;
c. Pimpinan instansi/lembaga penerima  dan  tanggap  darurat harus  bertanggung  jawab  atas penggunaan  dana  tersebut  dan wajib  menyampaikan  laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan  pertanggungjawaban  dana darurat  yang  ditetapkan  dalam peraturan kepala daerah;
d. Bendahara  pengeluaran  sebagai wajib  pungut  pajak  penghasilan (PPh)  dan  pajak  lainnya,  wajib menyetorkan  seluruh  penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya  ke  rekening  kas negara pada bank yang ditetapkan oleh  Menteri  Keuangan  sebagai bank persepsi atau pos giro dalam
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
jangka  waktu  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/  kuasa  pengguna  anggaran dapat  diberikan  uang  persediaan  yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

## 3. Serapan Anggaran SKPD
Penyerapan anggaran
menggambarkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  maksanakan dan  mempertanggungjawabkan  setiap kegiatan  yang  telah  direncanakannya (Mardiasmo, 2016). Penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi  dari  penyerapan  anggaran yang  dilakukan  oleh  SKPD.  Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) penyerapan anggaran SKPD
merupakan “proporsi  anggaran  satuan kerja  yang  telah  dicairkan  atau direalisasikan dalam  satu tahun anggaran”. Secara sederhana, penyerapan  anggaran      dapat  diartikan membandingkan anggaran dengan realisasinya.
Kemampuan penyerapan anggaran dianggap  baik  dan  berhasil  apabila realisasi  penyerapan      anggaran  sesuai dengan  aktual  fisik  pekerjaan  yang dapat  diselesaikan,  dengan  anggapan bahwa  fisik  aktual  pekerjaan  tersebut relatif sama dengan  target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Zaenudinsyah, 2016) . Secara sederhana, suatu  penyerapan  anggaran  dikatakan baik  apabila  telah  dilaksanakan  sesuai dengan perencanaannya.
Kegagalan mengoptimalkan penyerapan  anggaran  mengakibatkan hilangnya manfaat  belanja, karena dana yang  dialokasikan  ternyata  tidak
semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian  anggaran  efisien,  maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki dapat  dioptimalkan  untuk  mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan yang terbatas
mengharuskan  pemerintah  menyusun prioritas  kegiatan  dan  pengalokasian anggaran  yang  efektif  dan  efisien. Menurut  (Miliasih, 2012) keterlambatan realisasi  anggaran  pada  satuan  kerja antara lain dapat disebabkan oleh:
a. .Kurangnya SDM pengelola keuangan yang berkualitas;
b. Dasar  penunjukkan  pejabat/staf pengelola  anggaran  masih  bersifat kepercayaan;
c. Dominasi jabatan pengelola anggaran tertentu, yang berpengaruh  terhadap  strategi dalam pelaksanaan anggaran; Sebagai  contoh,  satker  yang didominasi  oleh  peran  seorang bendahara  yang  dipercaya  oleh Pengguna  Anggaran  (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyebabkan  perencanaan  dan realisasi  anggaran  hanya  dapat dilakukan oleh bendahara.  Hal  ini menyebabkan  tidak  berjalannya fungsi   tenaga   pengelola anggaran lainnya,  sehingga  dalam  realisasi anggaran tenaga pengelola anggaran lainnya harus menunggu instruksi dari bendahara; d. Efek jabatan struktural, penunjukkan  sebagai  pengelola anggaran bukan karena kapasitas;
e. Tingkat kepedulian PA/KPA satker  yang  rendah  terhadap tanggung jawab pengelolaan anggaran.  Kepedulian  PA/KPA menentukan pengelolaan anggaran yang  tepat  guna  dan  tepat  waktu;
serta
f. Kebiasaan tenaga pengelola anggaran  menunda  pekerjaan  dan mengeksekusi  kegiatan  di  akhir tahun anggaran.
Meskipun  penyerapan  anggaran bukan merupakan satu-satunya indikator untuk   menilai   keberhasilan kinerja   keuangan   pemerintah   daerah, namun pemerintah  daerah tetap  harus menaruh  perhatian  terhadap  hal  ini. Apabila  hal  ini  terus  terjadi,  dapat dipastikan  target  kinerja  yang  telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada  uang  pemerintah  daerah  yang menganggur ( idle money) yang seharusnya  dapat  diinvestasikan  pada tempat-tempat  yang  lebih  produktif (BPK, 2018).
Kondisi  penyerapan  anggaran yang  rendah  dan  tidak  proporsional menurut Miliasih (2012) akan berimplikasi pada: a. Lambatnya pelaksanaan
Kegiatan/program pemerintah dan/atau pelayanan publik;
b. Penundaan  pencairan  dana  untuk belanja  barang/jasa  menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiplier effect dari  belanja  pemerintah terhadap  aktivitas  perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran;
c. Penumpukan tagihan kepada negara  pada  akhir  tahun  anggaran menyebabkan  beban  yang  berat terhadap  penyediaan  uang/kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan  terjadinya cash mismatch .

## C. PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian yang dilakukan
Siswanto  &  Rahayu,  (2010)  tentang “Faktor-faktor  Penyebab  Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/ Lembaga  Tahun  Anggaran  2010”, menunjukkan hasil bahwa permasalahan utama
yang dihadapi kementerian/lembaga berkaitan dengan penyebab  rendah  penyerapan  anggaran adalah  persoalan  internal,  pengadaan barang/jasa,  mekanisme      revisi,  dan persoalan   lain-lain.   Metodologi   yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah statistik deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, diskusi dan survey lapangan.
Priatno  &  Khusaini,  (2016) Penelitian  ini  menggunakan  analisis faktor  dan  regresi  logistik.  Dari  15 variabe  awal  yang  dimunculkan, diperoleh  3  faktor  yakni  Faktor Adminsitrasi dan SDM, Faktor Perencanaan,  dan  Faktor  Pengadaan
Barang  dan  Jasa.Hasil  analisis  data menunjukkan
bahwa Faktor administrasi  dan  SDM  mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan  anggaran  satuan  kerja, sedangkan  faktor  perencanaan  dan faktor pengadaan barang  dan jasa yang mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  penyerapan  anggaran  satuan kerja.
Sinaga,
(2015)
melakukan Penelitian  dan  menemukan  bahwa perencanaan  yang  baik  akan  sangat membantu tingkat penyerapan
anggaran. Selain itu diperlukan pengawasan  sejak  awal  perencanaan agar  dapat  dideteksi  kemungkinan kegagalan  penyerapan  anggaran  lebih dini.  Pelaporan  juga  memiliki  peranan penting untuk mengetahui
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
perkembangan  penyerapan  anggaran.
Untuk mempercepat
penyerapan anggaran belanja negara maka diperlukan  peraturan  yang  berorientasi pada  pemberian  kepercayaan  pada eksekutif  agar  dapat  lebih  flesksibel dalam  menggunakan  anggaran  dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Ledy,  Sondakh,  &  Warongan,  (2017) melakuka  penelitian  dengan  melihat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi  anggaran,  pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan  birokrasi  terhadap  penyerapan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  baik  secara  simultan  atau sebagian, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang  dan  jasa,  komitmen  manajemen dan  lingkungan  birokrasi  secara  positif dan
signifikan
mempengaruhi penyerapan pendapatan dan pengeluaran  anggaran  (anggaran)  di Pemerintah Kepulauan Talaud.
Penelitian  yang  dilakukan  (Putri, 2014)    pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai
faktor-faktor
yang mempengaruhi  penyerapan  anggaran juga menunjukkan hasil bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan  memberi  pengaruh  yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun, dokumen perencanaan dan pencatatan administrasi  tidak  memiliki  pengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Romaidon  Darma,  (2015)  juga melakukan  penelitian  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Aceh
mengenai  “Pengaruh  Waktu  Penetapan Anggaran,  Sisa  Anggaran  Tahun Sebelumnya  dan  Perubahan  Anggaran terhadap  Serapan  Anggaran”.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  waktu penetapan  anggaran,  sisa  anggaran tahun  sebelumnya  dan  perubahan anggaran  secara  simultan  berpengaruh terhadap  serapan  anggaran.  Sementara itu Serafiadita Devota Fridatama Renyut. Transna  Putra  Urip.  Robert  M.  W.  S.  T. Marbun,  (2015)  meneliti  Pengaruh Sumber  Daya  Manusia,  Hubungan Eksekutif-Legislatif,  Regulasi,  indikator Kinerja  dan  Penetapan  APBD  terhadap penyerapan  anggaran,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hanya  factor Sumber  Daya  Manusia  dan  Penetapn APBD  yang  berpengaruh  terhadap penyerapan anggaran

## D. METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  yaitu pada  daya  serap  anggaran  39  SKPD yang  berada  dalam  Lingkungan Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  tahun 2018  yang  datanya  terdapat  di  Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kota Banda Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan metode  sensus  atau  metode  populasi, dimana yang menjadi responden terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  dan  Pejabat  Penatausahaan Keuangan  (PPK)  dari  masing-masing SKPD sebanyak 78 responden. Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kuantitatif  dan  analisisnya menggunakan  analisis  regresi  linear berganda.  Skala  pengukuran  yang digunakan adalah skala interval 5 point.
Adapun yang menjadi variabel sebagai berikut:
1. Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah pernyataan mengenai
estimasi  kinerja  yang hendak dicapai  selama  periode  waktu tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran financial .  Indikator  yang digunakan dalam perencanaan
anggaran adalah proses perencanaan anggaran yang dikembangkan
dalam  penelitian.  Indikator  yang digunakan  dalam  perencanaan anggaran adalah:
(1)
Penyusunan  KUA,  PPAS  yang sudah  sesuai  dengan  Renstra SKPD,  Musrenbang  dan  RKPD,
(2).  Penyusunan  Renja  SKPD,
(3)Penyusunan RKA SKPD yang sudah  sesuai  dengan  KUA/
PPAS,Renja SKPD dan Kebutuhan SKPD,(3) Tugas TAPD dalam melaksanakan Asistensi RKA SKPD, (4) Kesesuaian RAPBD dengan usulan  RKA  yang  diajukan SKPD,  (5)  Kesesuaian  program kegiatan  yang  diusulkan  dalam RKA  SKPD  dengan  standard harga  barang  dan  jasa,  serta  (6) Kesesuaian  Qanun  APBD  yang ditetapkan  dengan  RKA  SKPD yang diusulkan.
2. Pelaksanaan  Anggaran  (X 2 ),  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  aktivitas  atau  usaha-usaha
yang dilaksanakan
untuk merealisasikan  semua  rencana  atau
kebijakan  yang  telah  dirumuskan dan  ditetapkan.  Indikator    yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran  adalah:  (1)  persoalan- persoalan  yang  terjadi  dalam internal  satuan  kerja  perangkat daerah  yaitu  :  Penunjukan  pejabat perbendaharaan;  budaya  kerja;  dan proses  penyelesaian  administrasi); (2) pengadaan barang dan jasa yaitu
: -jumlah pejabat/panitia pengadaan barang,
-proses pemeriksaan dokumen kontrak, -penentuan
Harga perkiraan Sendiri (HPS), dan - kapasitas      pihak  rekanan;  (3) mekanisme pembayaran yang terdiri dari  indikator  :  -  jadwal  anggaran kas,  -  proses  verifikasi  SPM  dan  - pencairan  uang  kepada  pihak rekanan.
3. Serapan Anggaran (Y), yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah serapan operasional proporsi anggaran  satuan  kerja  perangkat daerah  yang  telah  direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Indikator  yang  digunakan  dalam serapan anggaran adalah persentase realisasi  terhadap  belanja  pada masing-masing SKPD.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Uji Pengaruh Partial
Analisis regresi mempunyai
hubungan  yang  erat  dengan  korelasi. Korelasi  digunakan  untuk  menemukan arah dan kuatnya hubungan amtara dua variabel  atau  lebih,  sedangkan  regresi digunakan  untuk  memprediksi  nilai
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
variabel  dependen  berdasarkan  nilai variabel  independen.  Biasanya  analisis regresi  dilakukan  bila  hubungan  dua variabel  berupa  hubungan  kausal  atau fungsional.
Dalam  penelitian  ini  analisis regresi  yang  digunakan  adalah  model analisis  regresi  linear  berganda  yang diproses  dengan  menggunakan  SPSS.
Analisis regresi linier berganda
digunakan  untuk  melihat  bagaimana keadaan  (naik  turunnya)  variabel dependen.  Berdasarkan  model  analisis regresi linear berganda dengan menggunakan  SPSS  maka  diperoleh hasil  perhitungan  sebagaimana  pada Tabel 1.2
Tabel 1.2
Hasil Uji Analisis Regresi Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran SKPD Tahun 2018
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF (Constant) 9.467 5.273 1.796  .076 X1 (Perecanaan Anggaran) -.068 .049 -.144 -1.382  .171 .839 1.192 X2  (Pelaksanaan Anggaran) .423 .075 .589 5.651  .000 .839 1.192

## a. Dependent Variable: Y
Dari  hasil  perhitungan statistik dengan menggunakan  program  SPSS  seperti terlihat  pada  Tabel  1  maka  diperoleh persamaan regressi linear berganda OLS berupa Y  =  9.467  -  0,068  Perancanaan Anggaran + 0,423 Pelaksanaan anggaran, atau Y=9,467- 0,068 X 1 + 0,423 X 2.
Dari  hasil  estimasi  masing-masing variabel  bebas  pada  persamaan  di  atas,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Koefisien  perencanaan  anggaran adalah  -  0,068  artinya  jika perencanaan  anggaran  meningkat sebesar  satu  satuan  hitung  maka serapan  anggaran  akan  menurun sebanyak  0,068  kali  atau  6,8  % dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien  pelaksanaan  anggaran adalah 0,423 artinya jika
pelaksanaan  anggaran  meningkat sebesar  satu  satuan  hitung  maka serapan  anggaran  akan  meningkat sebanyak  0,423  kali  atau  42,3  % dengan asumsi variabel lain tetap.
Uji  t  dilakukan  untuk  melihat
signifikansi  pengaruh  dari  masing- masing variabel independen (perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran) terhadap variabel  dependen  (serapan  anggaran) sebagaimana hasil analisis yang outputnya  tergambarkan  pada  Tabel 1.2.  Berdasarkan  pada  Tabel  1.2  dapat diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda
terhadap variabel perencanaan  anggaran  (X 1 )  sebesar 1,382  dan  t hitung untuk  variabel pelaksanaan  anggaran  (X 2 )  sebesar 5,651,  dengan  penjelasan  sebagai berikut:
a. Variabel  perencanaan  anggaran memiliki  nilai  t hitung sebesar  -1.382 atau lebih kecil dari nilai t tabel 1,665 pada jumlah n-k = 78-3 = 75 dengan level of significance 0,05, dengan kata lain  t hitung <  t tabel ,  artinya  variabel perencanaan anggaran (variabel X 1 ) tidak berpengaruh terhadap variabel serapan anggaran SKPD;
b. Variabel  pelaksanaan  anggaran memiliki  nilai  t hitung sebesar  5.651
atau lebih kecil dari nilai t tabel 1,665
pada jumlah n-k = 78-3 = 75 dengan level of significance 0,05, dengan kata lain  t hitung <  t tabel ,  artinya  variabel pelaksanaan anggaran (variabel X 2 ) secara partial berpengaruh terhadap variabel serapan anggaran SKPD;

## 2. Uji Pengaruh Simultan
Uji signifikansi Simultan atau Uji
F  dilakukan  untuk  melihat  apakah secara bersama-sama variabel independen (kapasitas SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran) berpengaruh signifikan terhadap  serapan  anggaran.  Dari  hasil penghitungan  dan  analisis  varian terhadap  persamaan  regresi  variabel serapan anggaran atas variabel kapasitas  SDM,  perencanaan  anggaran dan  pelaksanaan  anggaran,  dapat dilihat dalam Tabel 2.
Dari  hasil  analisis  F hitung diperoleh  sebesar  16,437,  nilai  ini  lebih besar  dari  nilai    F tabel yaitu 3,960 (dengan nilai df 1 = k -1 = 2 -1 =1 , dan nilai df 2 = n - k =78-2 = 76), dengan kata lain  F hitung >  F tabel (16,437  >  3,96). Dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Artinya  bahwa  variabel Perencanaan anggaran dan Pelaksanaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh  secara  simultan  terhadap variabel  dependen  serapan  anggaran SKPD
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●

## Tabel 1.3 Uji Anova
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regressio n 442.745 2 221.373 16.437 .000 a Residual 1037.055 77 13.468 Total 1479.800 79
a.  Predictors:  (Constant),  X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Dari  hasil  analisis  F hitung diperoleh sebesar 16,437, nilai ini lebih besar dari nilai  F tabel yaitu 3,960  (dengan nilai df 1 = k -1 = 2 -1 =1 , dan nilai df 2 = n - k =78-2 = 76), dengan kata lain F hitung > F tabel (16,437 > 3,96). Dengan demikian H 0 ditolak dan H a diterima. Artinya bahwa variabel  Perencanaan  anggaran  dan Pelaksanaan  anggaran  secara  bersama- sama  berpengaruh  secara  simultan terhadap  variabel  dependen  serapan anggaran SKPD.

## 3. Pembahasan
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berjumlah 39 SKPD. Masing-masing  SKPD  dipimpin  oleh Kepala  SKPD  yang  berfungsi  dan bertanggung  jawab  sebagai  Pengguna Anggaran
dalam pengelolaan
keuangan  di  Instansinya.  Dalam pengelolaan  keuangan  SKPD,  Kepala
SKPD  selaku  Pengguna  Anggaran dibantu oleh Pejabat Pengelola
Keuangan  SKPD  (PPK  SKPD)  dan Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK).  Penunjukan  dan  penetapan Pengguna  Anggaran,  PPK  SKPD  dan PPTK  pada  setiap  tahun  belum  dapat mengatasi keterlambatan serapan anggaran pada masing-masing SKPD. Berdasarkan  Laporan  Realisasi
Anggaran  Kota  Banda  Aceh  yang didapatkan  dari  Badan  Pengelola Keuangan  (BPK)  Kota  Banda  Aceh maka diperoleh data serapan anggaran SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun  2018  mengalami  keterlambatan pada  setiap  tahunnya.  Penyerapan anggaran di awal tahun   yaitu triwulan pertama begitu kecil tetapi mengalami peningkatan  yang  signifikan  di  akhir tahun  yaitu  pada  triwulan  keempat atau  semester  kedua. Hal  ini
berdampak  pada  lambatnya  realisasi pelaksanaan  program  dan  kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Perencanaan  Anggaran  dan Pelaksanaan Anggaran secara bersama- sama  berpengaruh  terhadap  serapan anggaran  SKPD.  Dengan  demikian perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh dan berperan untuk peningkatan  daya  serap  anggaran SKPD.  Secara  parsial  hanya  variable pelaksanaan anggaran yang berpengaruh  positif  dan  signifikn terhadap  penyerpan  di  Kota  Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan yan ditemukan oleh Jauhari, (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran  lebih  berpengaruh  terhadap penyerapan anggaran daripada variable perencanaan anggaran.
Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Maulana (2011) yang menyatakan bahwa belum maksimalnya  penyerapan  anggaran pada beberapa SKPD disebabkan karena SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya yang ada antara lain sumber daya manusia yang kurang  kompeten  serta  perencanaan anggaran  yang  kurang  tepat.  Sejalan juga  dengan  pendapat  Mardiasmo (2009),  bahwa  penyerapan  anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  maksanakan dan  mempertanggungjawabkan  setiap kegiatan yang telah direncanakannya.

## F. PENUTUP
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik dari penelitian ini adalah:
1. Koefisien  perencanaan  anggaran adalah
-.068 artinya jika perencanaan anggaran meningkat
sebesar  satu  satuan  hitung  maka serapan  anggaran  akan  menurun sebanyak  .068  kali  atau  6,8  % dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien  pelaksanaan  anggaran adalah .423 artinya jika pelaksanaan anggaran meningkat sebesar  satu  satuan  hitung  maka serapan anggaran akan meningkat sebanyak 42,3 kali atau 42,3  %  dengan  asumsi  variabel lain tetap.
Beberapa  hal  yang  sifatnya umum, dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1 Merencanakan  anggaran  secara lebih baik dengan memperhitungkan kebutuhan
masing-masing  SKPD  serta  dapat melakukan  analisis  secara  tajam outcome dan benefit yang  akan diperoleh  oleh  Pemerintah  dan masyarakat  dari  kegiatan  yang diusulkan oleh masing-masing SKPD.
2 Melakukan  evaluasi  secara  berkala terhadap progress realisasi kegiatan dan keuangan yang sudah direncanakan  pada  DPA  SKPD, guna dapat mengetahui dan mendorong  percepatan  serapan anggaran  pada  setiap  bulan  atau triwulan.

## KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan instrumen  kuesioner  sehingga  hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban  responden  karena  pada umumnya responden akan
memberikan  jawaban  yang  baik  atas pertanyaan  yang  terkait  pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu, kontrol variabel yang relatif sedikit
● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●
memungkinkan
variabel yang digunakan  dalam  penelitian  ini mengalami omitted  variable  bias .  Oleh sebab  itu,  dalam  penelitian  lanjutan diperlukan  menambahkan  variabel lain  yang  memiliki  kemungkinan pengaruh  terhadap  serapan  anggaran SKPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, J. (2007). Pengaruh Karakteristik Gaya Penyusunan Anggaran terhadap Efisiensi Biaya. Sinergi . https://doi.org/10.20885/sinergi.v ol9.iss1.art2
Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik .
Jauhari. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.
Ledy, G., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akutansi Dan Auditing “GOODWILL,” Vol.8 (No.1), 108– 117. Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah . Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In Penerbit ANDI . Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerpan Anggaran Belanja Satuan kerja kementerian
Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru (Universitas Indonesia). Retrieved from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital /20289958-T24759-Analisis keterlambatan.pdf Muhammad Munandar. (2013). Jurnal 9. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja .
Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi Edisi 4. In Sistem Akuntansi Edisi 4 . Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Assets , 7 (1), 120–132. Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender Dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Semarang I) . 2 , 91–100. Permendagri NO. 13 Tahun 2006.
(2006). PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN. Permendagri NO. 13 Tahun 2006 . Priatno,  prasetyo adi, & Khusaini, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB . Putri, C. T. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu . Rerung,  elypaz donald, Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah : Proses Pengadaan Barang
/ Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Akuntansi .
Romaidon Darma, H. (2015). PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN, SISA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH. Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah . Rubin, I. S. (2016). The Dynamics of Changing Budget process. In The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing .
Serafiadita Devota Fridatama Renyut. Transna Putra Urip. Robert M. W. S. T. Marbun. (2015). Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume II No. 1, April 2015. Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan . Sinaga, L. (2015). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM Dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM Dari perbankan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Medan. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Medan . Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. Policy Paper Kementerian Keuangan , 1–12.
Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In Perencanaan Pajak (Edisi 5) . Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik . https://doi.org/10.33105/itr.v1i1. 56