Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGAWALAN KONVOI KOMUNITAS DALAM MASA PANDEMI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
Muhammad Ricky Ananda 1* , Surya Nita 2 , Yopik Gani 3
1,2,3 Master in Police Science, Universitas Indonesia
1 Muhammad.ricky01@ui.ac.id, 2 surya.nita@ui.ac.id 3 yopikgadi@gmail.com
(*) Corresponding Author Muhammad.ricky01@ui.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received : 23-2-2022
Revised : 18-3-2022
Accepted : 17-4-2022

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  has  affected  the  way  of  policing  due  to  social restrictions,  but  then  gathering  and  expressing  opinions  in  public  cannot  be prevented,  because  this  is  a  part  of  human  right.  Crowd  control  during  the pandemic,  one  of  which  was  escorting  community  convoys,  then  became  a challenging  task for the police. This paper aims to analyze the application of police  discretion  in  escorting  community  convoys  during  the  Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in  this  study  is  based  on  discretionary  theory  and  procedural  justice  theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic  conditions,  one  of  the  important  elements  is  the  expansion  of  the police's  discretionary  authority  in  handling  pandemics  in  the  field  related  to law  enforcement,  especially  regarding  social  restriction  policies.  This discretion  then  needs  to  be  applied  in  public  order  management  and  crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community  will  voluntarily  comply  with.  The  implementation  of  escorting community  convoys  in  the  jurisdiction  of  Polda  Metro  Jaya  shows  that  the police  who  carry  out  escorts  are  still  unable  to  apply  discretion  properly, causing  discriminatory  discretion  and  non-function  discretionary  deviations. This  then  causes  public  doubts  about  the  ability  of  the  police  to  exercise discretion in order to achieve justice.
This is an open access article under the CC–BY-SA license .

## KEYWORDS
Keywords: Crowd Control, Covid-19 Pandemic, Police Discretion, Public Order, Procedural Justice Theory

## 1. Pendahuluan
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  dunia  sedang  dihadapkan  dengan  adanya  pandemi  Covid-19. Kemunculan wabah penyakit corona virus 2019 (Covid-19) ini telah mendorong pemerintah di seluruh dunia  untuk  menggunakan  berbagai  kebijakan  dan  upaya  penanggulangan  untuk  memerangi  pandemi ini.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  pembatasan  jarak  sosial  dan  kegiatan  masyarakat  di  luar rumah.  Upaya  yang  dilakukannya  tersebut  kemudian  memberikan  pengaruh  terhadap  aktivitas masyarakat, dimana berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain karena banyak masyarakat yang tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah.(Radhitya et al., 2020) Namun  meskipun  terdapat  kebijakan  untuk  melakukan  pembatasan  sosial,  kegiatan  masyarakat  tetap berlangsung.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini  terjadi  dalam  skala  yang  wajar  misalnya kegiatan  jual  beli  di  pasar  atau  kegiatan  tempat  ibadah.  Namun  kemudian  sebagian  masyarakat  juga melaksanakan kegiatan yang dipertanyakan keamanan kesehatannya, misalnya demo, konvoi kendaraan dan  lain  sebagainya.  Padahal  pada  masa  pandemi  seperti  sekarang  ini,  berkumpulnya  massa  dalam jumlah besar seperti kegiatan tersebut dapat memunculkan risiko penularan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian  yang dilakukan Tomes  yang  menyatakan  bahwa pandemi  merupakan penyakit  yang semakin berbahaya dengan adanya kerumunan, oleh karena itu pertemuan fisik umumnya diasumsikan menimbulkan  risiko  penularan  yang  tinggi.(Tomes,  2010)  Hal  ini  kemudian  menghadirkan  sebuah tanggungjawab  baru  bagi  kepolisian  untuk  melakukan  penanganan  kerumunan  terutama  di  masa pandemi.
Pandemi  sendiri  sejatinya  telah  menghadirkan  tantangan  baru  bagi  kepolisian  dalam  melakukan tugasnya sebagai penegak hukum. Kepolisian kemudian secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam  respons  kegawatdaruratan  pandemi  dan  dengan  demikian  memiliki  risiko  lebih  tinggi  untuk terinfeksi  virus.(Bates,  2020)  Dalam  hal  ini,  polisi  terkadang  harus  berhadapan  dengan  mereka  yang terinveksi  misalnya  dalam  mengamankan  pasien  ke  tempat  karantina.  Polisi  juga  dibebankan  tugas untuk  melakukan  pengawasan  penerapan  pembatasan  sosial  di  masyarakat  dengan  melakukan  patroli dan  operasi  secara  langsung  di  tengah  masyarakat.  Hal  tersebut  kemudian  menunjukkan  bahwa  pada masa pandemi terdapat berbagai tugas tambahan yang diemban kepolisian.(Laufs & Waseem, 2020) Kewajiban  kepolisian  dalam  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  pada  masa  pandemi  kemudian  tidak terbatas  pada  hal  tersebut.  Adanya  kerumunan  dan  perkumpulan  masa  kemudian  meningkatkan kerumitan  dalam  pelaksanaan  tugas  kepolisian  untuk  menegakkan  kebijakan  pembatasan  sosial. Pengendalian massa dan penanganan konflik pada dasarnya merupakan salah satu subjek doktrin yang harus dipahami oleh  berbagai  lembaga penegak  hukum di seluruh dunia.(Roversii  & den Boeriii,  n.d.) Namun kondisi pandemi telah memunculkan tantangan tersendiri dalam penanganan kerumunan. Polisi harus dapat melakukan pengendalian massa yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan pada saat yang sama memperhatikan Hak Asasi Manusia.
Salah satu kasus  yang terjadi  adalah pengawalan  yang dilakukan oleh kepolisian terhadap rombongan motor besar (moge). Konvoi tersebut terjadi  pada  minggu pagi (19/04) 2021 di Ruas  Jalan Pattimura, Kebayoran  Lama,  Jakarta  Selatan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  konvoi  komunitas  di  tengah pandemi  Covid-19.  Dalam  konvoi  tersebut,  komunitas  motor  besar  (moge)  melakukan  aksi  kebut- kebutan, namun karena mereka dikawal oleh kepolisian, rombongan moge tersebut tidak diperiksa plat nomornya.  Hal  ini  kemudian  menunjukkan  suatu  diskresi  diskriminatif  yang  ditunjukkan  oleh kepolisian.
Berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat,  seperti  yang  dilakukan  oleh  komunitas  tersebut,  di  satu  sisi merupakan bentuk Hak Asasi Manusia. Hal ini telah diatur dalam hukum internasional dalam Deklarasi Umum  Hak  Asasi  Manusia  dan  di  Indonesia  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.(Hsb,  2021)  Hal  ini kemudian  menunjukkan  adanya  kewajiban  pemerintah  untuk  dapat  menjamin  adanya  kebebasan berkumpul dan  mengeluarkan pendapat,  meskipun pada  masa pandemi. Negara kemudian  harus dapat
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
memberikan  sarana  yang  efektif  bagi  demonstran  di  masa  pandemi  dan  pada  saat  yang  sama  perlu menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  masyarakatnya.(Rohman,  2020)  Hal  ini  salah  satunya  melalui peran  kepolisian  dalam  mengendalikan  massa  dalam  berbagai  kegiatan  masyarakat  yang  melibatkan banyak orang seperti konvoi komunitas.
Hal  ini  kemudian  menimbulkan pertanyaan  mengenai  sejauh  mana polisi  dapat  mengimplementasikan diskresi  terhadap  konvoi  komunitas  yang  dilakukan  pada  saat  pandemi.  Kajian  ini  menjadi  penting terutama  karena  polisi  harus  berhadapan  dengan  kondisi  pandemi  yang  telah  memberikan  pergeseran dari  praktik  pemolisian  tradisional.  Kondisi  pandemi  telah  menciptakan  paradoks  bagi  penegakan hukum  dimana  pendekatan  tradisional  yang  sangat  bergantung  pada  kontak  fisik,  sekarang  ini  telah menyediakan  risiko  kesehatan  yang  lebih  tinggi.(Brooks  &  Lopez,  2020)  Beberapa  pertanyaan kemudian  muncul,  yang  kemudian  menjadi  rumusan  masalah  penelitian  ini,  yaitu  (1)  bagaimana kerangka  pemolisian  yang  tepat  pada  masa  Pandemi  Covid-19?;  (2)  bagaimana  cara  yang  dapat digunakan oleh polisi dalam menjaga ketertiban umum pada masa pandemi?; (3) bagaimana penerapan diskresi  yang  tepat  dalam  pengendalian  massa  ketika  pandemi  Covid-19?;  dan  (4)  bagaimana implementasi diskresi kepolisian pada pengawalan konvoi komunitas dalam masa pandemi  Covid-19di wilayah hukum Polda Metro Jaya?
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  penerapan  diskresi  kepolisian  dalam  pengawalan  konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  dikembangkan  dengan  metode  kualitatif.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan menggunakan  studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Analisa  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  teori diskresi  dan  Teori  Keadilan  Prosedural.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  dalam  literatur pemolisian  pada  saat  pandemi  dan  literatur  pengendalian  massa  oleh  kepolisian,  terutama  dalam pengawalan konvoi komunitas.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pemolisian pada masa Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah manusia. Penyebaran virus yang  ada  telah  menyebabkan  pemerintah  untuk  menerapkan  pembatasan  sosial  dengan  tujuan mengurangi  penularan  virus  ke  masyarakat.  Dalam  upaya  untuk  menjamin  pembatasan  sosial  tersebut berlangsung  dengan  baik,  kepolisian  memegang  peran  yang  sentral  dalam  penerapan  protokol kesehatan.  Polisi  sebagai  salah  satu  garda  terdepan  dalam  memerangi  pandemi  menjadi  unsur  yang paling  rentan  terhadap  penularan  virus.(Matarazzo  et  al.,  2020)  Hal  ini  kemudian  menyebabkan pelaksanaan pemolisian menemui tantangan baru. Kondisi tersebut jika dipandang dari ilmu kepolisian ( police science ) dapat dilihat sebagai kesempatan untuk  eksperimen  lapangan  mengenai  manifestasi  praktis  berbagai  cara  yang  berbeda  dalam operasionalisasi  kekuatan  polisi  dalam  masyarakat.(Sheptycki,  2020)  Hal  ini  terutama  disebabkan karena polisi memiliki peran yang penting sebagai garda depan dalam mengatasi pandemi.
Hasil  dari  tinjauan  terhadap  upaya  pemolisian  yang  tepat  di  masa  pandemi  salah  satunya  adalah  dari penelitian yang dilakukan European Law Enforcement Research yang telah mengembangkan kerangka tiga  bidang  pemolisian  pada  masa  pandemi.  Kerangka  tersebut  menyediakan  tiga  dimensi  utama pemolisian  pandemi,  yang  dapat  diperhatikan  pada  Gambar  1.  Dapat  diperhatikan  bahwa  dalam
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
melakukan pemolisian di  masa pandemi,  hal pertama  yang  harus diperhatikan adalah adanya  interaksi antara bidang pemerintahan, hukum dan pembuatan hukum, dan kepolisian dalam melaksanakan praktik pemolisian.  Khususnya  di  masa-masa  awal  tanggap  pandemi,  pemerintah  harus  dapat  melakukan interaksi yang tepat dengan penegak hukum karena dengan cara tersebut lingkup pemolisian dan praktik kepolisian selama pandemi dapat dilakukan dan diawasi secara memadai.(Herbinger & von Laufenberg, 2021)
Gambar 1. Tiga bidang yang terlibat dalam pemolisian dalam respons pandemi
Kedua,  dalam  mengkaji  terkait  pekerjaan  polisi  selama  pandemi,  diperlukan  analisis  dinamika organisasi  internal  kepolisian  sebagai  sebuah  institusi.  Hal  ini  kemudian  melibatkan  penyelidikan terhadap tekanan yang dialami oleh kepolisian, dan kemungkinan gangguan, rantai komando dan sistem checks  and  balances dalam  konteks  implementasi  dari  tindakan  cepat  tanggap  pada  masa  pandemi. Terakhir,  dimensi  ketiga  yang  signifikan  untuk  setiap  analisis  pemolisian  pandemi  adalah  peran  dan efek temporalitas. Hal  ini penting untuk  memahami pemolisian pada  masa pandemi, khususnya dalam hubungan  kausalnya  dengan  batas-batas  repertoar  tindakan  demokratis  yang  terungkap  dalam  respons pandemi.  Tindakan  sinkron  dari  kelompok  aktor  yang  paling  beragam  memerlukan  perluasan  yang cepat dari ruang lingkup diskresi aktor individu selama gelombang awal tindakan pencegahan.(Herbinger & von Laufenberg, 2021)
Dari  beberapa  bidang  yang  berperan  dalam  pemolisian  pandemi  tersebut,  dapat  diperhatikan  bahwa peran  kepolisian  ditekankan  terutama  dengan  menyediakan  cakupan  diskresi  yang  lebih  luas  dalam melaksanakan  tugasnya.  Diskresi  dapat  dimengerti  sebagai  kebebasan  untuk  bertindak  dalam  batas- batas  yang  ditentukan,  seperti  yang  diberikan  oleh  pembuat  aturan  yang  sah.(Hupe,  2013)  Perluasan cakupan  diskresi  ini  dapat  diperhatikan  dari  dua  hal.  Pertama,  petugas  polisi  melaksanakan  tugas tambahan,  yang  mencerminkan  pemberian  kekuatan  lebih  kepada  polisi  untuk  memutuskan  tindakan dalam poin keputusan tambahan. Misalnya, kepolisian diberikan kebebabasan untuk memberikan sanksi pada  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  protokol  kesehatan.  Hal  ini  kemudian  menunjukkan bahwa  kepolisian  memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan  apakah,  bagaimana,  dan  kapan  harus menegakkan  peraturan  protokol  kesehatan  harus  diterapkan.  Kedua,  akibat  lain  dari  peningkatan diskresi adalah adanya tuntutan pelaksanaan tugas tambahan  yang kemudian  menyebabkan  banyaknya
Bidang Pemerintaha n Bidang Hukum dan Pembuatan Perundanga n Bidang praktik pemoilisian
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
tugas yang  harus diemban kepolisian, sehingga kepolisian  harus  mampu  memprioritaskan antar semua tugas yang dibebankan kepadanya.(Davidovitz et al., 2021)
Perluasan  cakupan  diskresi  dalam  pekerjaan  polisi  ini  kemudian  memungkinkan  polisi  untuk mengambil tindakan  yang  semestinya di  lapangan berdasarkan pada pertimbangan  mereka  sendiri dan hukum  yang  berlaku.  Kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  oleh  kepolisian  pada  dasarnya  dilakukan untuk  dalam  mengejar  tujuan  organisasi.(Gofen,  2014)  Namun  kemudian  dalam  konteks  pandemi, diskresi  ini  dapat  menghadirkan  keuntungan  maupun  tantangan  tersendiri.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa  pelaksanaan  diskresi  telah  mendorong  pengembangan  inovasi  dan  kreativitas  yang  kemudian menghasilkan cara baru dalam tanggapan terhadap krisis, ketidakpastian yang melekat pada COVID-19 memerlukan  penggunaan  protokol  yang  lebih  intensif  untuk  memberikan  perlindungab  bagi  petugas kepolisian  maupun  masyarakat secara umum.(Carter & May, 2020)  Selain  itu, diskresi dan kreativitas yang  berlebihan  dapat,  selain  menimbulkan  solusi  yang  tidak  efisien  dan  menimbulkan  masalah akuntabilitas  petugas  kepolisian.(Alcadipani  et  al.,  2020)  Hal  tersebut  kemudian  menunjukkan konsekuensi  dari  diskresi  pada  masa  pandemi.  Oleh  karena  itu,  diskresi  pada  masa  pandemi  harus diterapkan dengan cara yang sesuai dan pada batas yang telah ditentukan oleh mereka yang berwenang.

## 2. Menjaga ketertiban umum pada masa Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 telah menyediakan tantangan yang tak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk  kepolisian  dalam  menjalankan  tugas  pemolisiannya.  Tantangan-tantangan  ini  terkait  dengan keamanan dan pemerintahan, kepolisian dan penegakan hukum, perubahan pola kejahatan, dan masalah ketertiban umum.(Laufs & Waseem, 2020) Tantangan pemolisian dan penegakan hukum terkait dengan pengelolaan  ketertiban  umum,  penyidikan  tindak  pidana,  pemolisian  masyarakat,  dan  pengelolaan krisis.  Dalam  hal  ini,  polisi  menghadapi  aktivisme  publik  termasuk  demonstrasi.  Hal  ini  kemudian menempatkan kepolisian pada posisi yang “terjepit” antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan diskresi  profesional,  dan  tingkat  kepatuhan  sipil  yang  tinggi.(Meško,  2021)  Hal  tersebut  kemudian menunjukkan bahwa menjaga ketertiban umum pada masa pandemi menjadi suatu tantangan baru bagi kepolisian.
Ketertiban  umum  secara  umum  telah  menjamin  perdamaian  publik,  kehormatan,  martabat,  dan komunikasi  budaya, dan  melindungi  masyarakat dari kekerasan  fisik, kebisingan, kata-kata atau gerak tubuh cabul, dan gangguan pertemuan publik. Keamanan publik berkaitan erat dengan bidang ketertiban umum, yang meliputi hubungan masyarakat yang berkaitan dengan likuidasi akibat tindakan berbahaya terhadap  kesehatan  dan  kehidupan  manusia  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  berbahaya  yang  dilakukan oleh penjahat atau bencana alam serta konsekuensi yang menyertainya.(Nedzinskas & Šliažienė, 2019) Salah satu tanggungjawab kepolisian adalah untuk menjaga ketertiban umum tersebut, baik dalam masa tenang maupun pada saat krisis, seperti yang disebabkan karena Pandemi Covid-19.
Dalam  rangka  menjaga  ketertiban  umum,  secara  tradisional,  polisi  dan  lembaga  penegak  hukum lainnya  telah  mengadopsi  dan  menegakkan  doktrin  tentang  manajemen  ketertiban  umum.  Hal  ini memungkinkan  mereka  untuk  mempersiapkan  operasi  kepolisian  secara  strategis,  taktis,  maupun operasional.  Manajemen  ketertiban  umum  telah  menjadi  sasaran  profesionalisasi  substansial  dari kepolisian  dan  dijalankan  melalui  berbagai  pelatihan,  persiapan  dan  evaluasi  yang  dianggap  sebagai elemen  inti  dari  pemolisian  ketertiban  umum.(de  Lint,  2005)  Manajemen  ketertiban  umum  berpusat pada beberapa tugas dibawah ini:
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
a. Tugas  utama  dari  otoritas  penegak  hukum  dalam  menjaga  ketertiban  umum  adalah  untuk memfasilitasi  protes  dan  demonstrasi  yang  sah  (“demonstrasi  dibawah  pengawasan”),  serta acara-acara damai. Dalam hal ini, polisi bertanggung jawab atas manajemen kerumunan untuk mencegah  bahaya  akan  adanya  perkelahian  dan  orang-orang  yang  saling  menabrak. Kerumunan  massa  pada  dasarnya  dapat  menjadi  tidak  terkendali  dan  dapat  menyebabkan korban  tewas  maupun  cedera  kritis.  Namun  harus  ditekankan  bahwa  dalam  banyak  kasus, peristiwa  berskala  besar  terjadi  tanpa  insiden  tunggal.  Selain  itu,  belakangan  ini  telah diperkenalkan langkah baru-baru ini untuk mengelola kerumunan dan menjadi tugas yang yang semakin banyak dilakukan oleh penyedia layanan keamanan swasta serta sukarelawan.
b. Tugas  lain  dari  polisi  dan  penegak  hukum  adalah  untuk  meredakan  dan  mencegah  agar peristiwa yang tertib dan damai mengarah pada bentrokan agresif antara polisi dan masyarakat, atau  antara  kelompok  yang  berbeda  di  antara  masyarakat  itu  sendiri.  Seringkali,  tugas  ini dilakukan sebelum, selama dan setelah acara atau selama adanya kerumunan, misalnya dengan menciptakan  hambatan  untuk  mengarahkan  penyebaran  massa  atau  memberlakukan  larangan alkohol sementara atau lokal.
c. Ketiga, polisi dan lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan dan mengoperasionalkan gaya  pemolisian  yang  berbeda,  mulai  dari  pemolisian  masyarakat  hingga  penggunaan  taktik dan  instrumen  represif  untuk  mengendalikan  pertemuan  kekerasan.  Dengan  segala  cara  dan selama  durasi  penuh  operasi,  polisi  dan  otoritas  penegak  hukum  bertanggung  jawab  untuk komunikasi berkelanjutan antara unit yang berbeda di lapangan.
d. Keempat,  jika  situasi  mengancam  dan  mengarah  pada  kondisi  yang  tidak  terkendali  dan mengarah  ke  keadaan  yang  berpotensi  berisiko,  berbagai  intervensi  harus  dilakukan  untuk mencegah  atau  menghentikan  kerumunan  agar  tidak  melakukan  tindakan  kekerasan.  Penegak hukum dan petugas keamanan dapat menggunakan sarana teknis untuk melakukan pengawasan secara  elektronik  dan  melakukan  deteksi  perilaku  (misalnya,  dengan  menggunakan drone).(Roversii & den Boeriii, n.d.)
Penjagaan  ketertiban  umum  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  ini  tidak  jarang  akan  menyebabkan bentrokan  antara  polisi  dan  pengunjuk  rasa  yang  kemudian  ditanggapi  oleh  kepolisian  dengan  cara represif  dan  keras.  Upaya  pemolisian  dan  penjagaan  ketertiban  umum  dalam  demonstrasi  atau  protes dalam  lingkup  negara  yang  demokratis  kemudian  menyediakan  tantangan  bagi  organisasi  kepolisian untuk  dapat  menyeimbangkan  keamanan  dan  hak-hak  sipil.(Baker,  2020)  Ini  berarti  bahwa  penjagaan ketertiban  umum  harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  Hak  Asasi  Manusia  dan  tanpa menggunakan  kekerasan  yang  tidak  perlu.  Hal  tersebut  kemudian  harus  selalu  dipertimbangkan meskipun  di  lapangan  terdapat  kondisi  yang  tidak  memungkinkan.  Dalam  hal  ini  diskresi  kepolisian memainkan  peran  yang  penting  mengenai  pengambilan  keputusan  di  lapangan  dalam  mengendalikan massa untuk mencapai ketertiban umum.

## 3. Diskresi kepolisian dalam pengendalian massa saat pandemi
Pemolisian  terhadap  kegiatan  publik  yang  mengerahkan  massa  akan  menghadirkan  tuntutan  khusus tentang bagaimana kepolisian dapat melakukan pengambilan keputusan dan cara yang dapat digunakan untuk mengatur kerumunan. Hal ini kemudian menyediakan konteks dalam hubungan antara polisi dan
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
masyarakat.  Oleh  karena  itu,  efektivitas  pemolisian  ketertiban  umum  dan  kemampuan  polisi  untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat yang positif harus dipandang sebagai sebagai tujuan penting dari strategi pemolisian  secara umum.(Gorringe et al., 2012) Hal  ini kemudian menunjukkan  bahwa  menjaga ketertiban umum ketika terjadi kegiatan publik  yang  melibatkan  jumlah massa  yang  besar  membutuhkan  cara-cara  khusus.  Hal  ini  terutama  berkaitan  dengan  kewenangan diskresi  yang  dimiliki  oleh  kepolisian.  Hal  yang  kemudian  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana diskresi ini dieterapkan pada masa pandemi.
Polisi merupakan salah satu dari birokrat tingkat jalanan yang bekerja secara langsung dan dekat dengan warga negara sehingga memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka. Diskresi  ini kemudian  sering dipandang  dengan kecurigaan oleh struktur  yang ada dan  badan pengawas,  bahkan  masyarakat  itu sendiri. Hal  ini  berkaitan dengan apakah kewenangan diskresi  yang diberikan kepada polisi telah digunakan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ruang diskresi mengacu pada perspektif organisasi, serta hubungan antara atasan dan bawahan; tindakan  diskresi  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  cara  birokrat  menafsirkan  isi  normatif  dari pengaturan yang ada.(Lotta & Santiago, 2017)
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  penting  bagi  badan  pengatur  organisasi  kepolisian  memetakan dan,  jika  mungkin,  menguraikan  ruang  diskresi  untuk  menjamin  keamanan  administratif  dan  hukum untuk pengambilan keputusan di tingkat lokal. Jika  memungkinkan,  pengadaan  bahan  harus dilakukan oleh struktur organisasi yang terlibat langsung dalam penanggulangan pandemi.(Matarazzo et al., 2020) Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dalam  pemolisian  pada  masa  pandemi,  terdapat  satu  hal krusial  yang  muncul  bagi  praktik  pemolisian,  yaitu  perluasan  ruang  lingkup  diskresi.  Perluasan  ruang lingkup diskresi dalam pemolisian tersebuat harus dipahami sebagai eksternalisasi pemecahan masalah dari  ranah  pemerintahan  ke  pemolisian  di  tingkat  dasar  dalam  hubungannya  secara  langsung  dengan masyarakat  di  lapangan.  Petugas  kepolisian  yang  bekerja  di  lapangan  diberikan  kewenangan  diskresi untuk  menemukan  mode  dan  ruang  di  mana  tindakan  respons  terhadap  pandemi  dapat ditegakkan.(Herbinger  &  von  Laufenberg,  2021)  Secara  sederhana  hal  ini  berarti  menjamin  bahwa protokol  kesehatan  telah  dijalankan  dengan  baik.  Namun  kemudian  sifat  eksperimental  dari  tugas tersebut  menyediakan  implikasi  bahwa  penegakan  aturan-aturan  ini  di  satu  sisi  akan  sering  melintasi batas-batas negara hukum demokratis yang adil serta titik-titik perlawanan terhadap disproporsionalitas oleh masyarakat umum. Sehingga kemudian penerapan diskresi dapat menemui kegagalan.(Herbinger & von Laufenberg, 2021)
Pada  masa  pandemi,  adanya  kerumunan  akan  menghadirkan  risiko  penularan  virus  yang  lebih  tinggi. Dengan demikian pengelolaan dan pengendalian massa menjadi salah satu tantangan bagi kepolisian di masa pandemi. Polisi dan bahkan pemerintah tidak dapat melarang adanya perkumpulan massa seperti ini karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia dan menjadi sarana utama di mana orang dapat melaksanakan hak demokrasi mereka untuk memprotes ketidakadilan yang dirasakan.(Stott et  al.,  2021)  Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  pemerintah  dan  kepolisian  mau  tidak  mau  harus merancang  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  dapat  mengendalikan  massa  dan  pada  saat  yang  sama memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan.
Pengendalian  massa  salah  satunya  dapat  dipandang  melalui  perspektif  psikologi  kerumunan  ( crowd psychology ).  Psikologi  kerumunan  merupakan  elemen  dari  proses  yang  secara  fundamental  terkait dengan konteks sosial di sekitarnya. Di satu sisi, polisi berperan dalam membentuk konteks aksi massa. Di  sisi  lain,  aksi  massa  membentuk  kembali  aksi  dan  reaksi  polisi.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
adanya  interaksi  mikro-sosiologis  yang  terjadi  selama  crowd  event  berinteraksi  dengan  kondisi struktural  dan  memainkan  peran  penting  dalam  mendorong  dinamika  legitimasi  dan  kekuasaan  yang melaluinya  pola-pola  tindakan  kolektif  kemudian  muncul  dan  berubah.(Stott  &  Kumar,  2020)  Hal tersebut yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh kepolisian dalam melakukan pengendalian massa, baik di masa tenang maupun krisis akibat pandemi.
Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  hak  untuk  melakukan  berkumpul  dan  berdemonstrasi  pada  masa pandemi,  maka  legitimasi  tindakan  polisi  untuk  pengendalian  massa  dibingkai  oleh  konteks  legislatif yang dapat dipersepsikan secara  berbeda dalam kelompok  yang  berbeda.(Radburn et al., 2018) Di sisi lain,  dalam  konteks  pandemi,  perundangan  mengenai  pembatasan  sosial  telah  membatasi  hak  orang untuk  berkumpul.  Selain  itu,  terdapat  tekanan  yang  cukup  besar  bagi  polisi  untuk  mencegah  orang berkumpul  sehingga  kemudian  muncul  kritikan  terhadap  kepolisian  karena  karena  dianggap  gagal bertindak. Hal ini menunjukkan perlunya pembedaan yang harus dibuat antara tindakan yang sah secara hukum,  taktis,  atau  operasional  dan  implikasi  strategis  atau  politiknya  dalam  praktik  pemolisian terutama dalam penanganan demonstrasi atau yang sejenisnya.
Lebih jauh, legitimasi kepolisian dalam pengendalian massa merupakan hal yang dapat dipandang dari Teori  Keadilan Prosedural ( Procedural  Justice Theory )  yang  menyarankan  bahwa kepatuhan terhadap hukum, atau 'mengatur sendiri', sangat bergantung pada sejauh mana 'warga negara' menganggap polisi sebagai  otoritas  yang  tepat  dan  sah.  Sehingga  kemudian  petugas  polisi  harus  dapat  membangun legitimasi  dan  kepatuhan  melalui  'keadilan  prosedural'  yang  dicapai  dengan  memberlakukan  empat 'aturan' dalam  interaksi mereka dengan anggota masyarakat. Aturan tersebut adalah (1) bahwa petugas polisi  harus  memperlakukan orang dengan  bermartabat dan  hormat; (2)  bahwa polisi  harus transparan dalam pengambilan keputusan; (3) bahwa petugas harus memberikan warga kesempatan untuk bersuara ('untuk menceritakan sisi mereka dari cerita'); dan (4) bahwa polisi harus menunjukkan bahwa mereka bertindak baik karena motif mereka 'dapat dipercaya' oleh masyarakat.(Stott et al., 2021) Seperti yang dinyatakan oleh Jones dalam penelitiannya mengenai dampak pandemi terhadap kepolisian di  masa  depan,  menyebutkan  bahwa  penelitian  secara  konsisten  menunjukkan  bahwa  apakah  publik mempercayai  polisi  dan  menganggapnya  sah  memiliki  konsekuensi  penting  apakah  orang  mematuhi hukum  atau  tidak.(Jones,  2020)  Sejalan  dengan  Teori  Keadilan  Prosedural,  penelitian  di  bidang ketertiban umum  menunjukkan  bahwa persepsi  legitimasi polisi  juga penting untuk  memahami  sejauh mana  orang  menolak  atau  mematuhinya  dengan  perilaku  kolektif  'mengatur  sendiri'  di  dalam kerumunan.  Sehingga  kemudian  berdasarkan  pada  teori  tersebut,  tindakan  kolektif  dalam  kerumunan hanya dapat muncul dan menjadi bermakna ketiak peserta telah mengadopsi definisi diri atau identitas sosial  dalam  kelompok.  Berdasarkan  pada  teori  tersebut,  acara  kerumunan  ( crowd  events )  kemudian dapat dikonseptualisasikan sebagai pertemuan antarkelompok yang khas di mana identitas sosial dapat diubah secara radikal dari satu momen ke momen berikutnya.(Stott et al., 2021) Lebih  lanjut,  dalam  acara  kerumunan  ( crowd  events )  tersebut  tentu  akan  terjadi  interaksi  antara kepolisian dan anggota kerumunan. Interaksi  ini tidak dapat dihindarkan terutama  jika polisi  berusaha untuk  mengendalikan  massa  dalam  kerumunan.  Dalam  hal  ini,  beberapa  penelitian  telah mengidentifikasi  bagaimana  pola  interaksi  khusus  antara  polisi  dan  peserta  kerumunan  bertindak sebagai  dasar  untuk  perubahan  identitas  dan  oleh  karena  itu  pada  inisiasi  dan  penyebaran  konflik kolektif.  Pertama,  perlu  ada  asimetri  dalam  cara  peserta  memandang  diri  mereka  sendiri  (misalnya sebagai  pertemuan  yang  sah  dan  damai)  dibandingkan  dengan  bagaimana  polisi  memandang  massa (misalnya sebagai kehadiran atau ancaman yang tidak sah). Kedua, polisi perlu memaksakan interpretasi
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
mereka terhadap situasi dengan menggunakan kekerasan atau cara pemaksaan lainnya dengan cara yang dianggap  tidak  sah  dan  tidak  pandang  bulu  oleh  peserta  kerumunan.  Ketiga,  perubahan  identitas berikutnya  berarti  bahwa  peserta  kerumunan  semakin  menilai  bahwa  mereka  memiliki  hak  yang  sah untuk  melawan  dan  menjadi  berdaya  secara  kolektif  untuk  menghadapi  tindakan  polisi.(Drury  & Reicher, 2000; Reicher, 1996)
Pengendalian  massa  atau  demonstrasi  berdasarkan  pada  Teori  Keadilan  Prosedural  kemudian  menjadi sebuah  tantangan.  Oleh  karena  itu,  agar  pengendalian  massa  pada  masa  Pandemi  Covid-19  menjadi efektif,  polisi  perlu  meningkatkan  rasa  kebersamaan  dengan  masyarakat.  Hal  yang  kemudian  perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat yang terlibat. Dalam hal ini komunikasi  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  jelas,  penuh  kasih,  sukarela  dan  pada  frekuensi  yang tinggi.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  berbagi  platform  komunikasi  antara  polisi,  otoritas  kesehatan, tokoh  masyarakat,  dan  pemimpin  politik.  Hal  ini  diharapkan  agar  dapat  menyediakan  saluran  aspirasi warga.  Lebih  lanjut,  Polisi  harus  sepenuhnya  transparan  tentang  tindakan  mereka  dengan  publik sehingga  publik  mengerti  mengapa  dan  bagaimana  polisi  bertindak.  Keadilan  prosedural  juga mengandung  imparsialitas  dari  pihak  penegak  hukum  sehingga  semua  masyarakat  merasa  bahwa mereka setara dan bahwa polisi adil dalam distribusi keadilan.(Jones, 2020) Lebih  lanjut,  Stott,  et  al.  mengusulkan  bahwa  pengendalian  massa  pada  saat  pandemi  pertama  harus dilakukan  dengan  mengerahkan  kepolisian  setempat  sejak  awal  terjadinya  demonstrasi.  Tugas  yang kemudian  menjadi  prioritas  oleh  polisi  adalah  untuk  membangun  kemitraan  dalam  komunitas  lokal dengan cara yang dapat dikaitkan dengan operasi ketertiban umum yang terpusat. Dengan cara tersebut polisi  dapat  mencapai  solusi  berbasis  dialog  ketika  massa  mulai  sulit  untuk  dikendalikan.  Hal  ini kemudian  menekankan  pentingnya  membangun  operasi  ketertiban  umum  dari  'bawah  ke  atas'  dengan berinvestasi dalam hubungan berbasis masyarakat sehingga hubungan yang telah terbangun sebelumnya dapat digunakan pada saat-saat kritis untuk membantu mencapai tujuan strategis polisi.

## 4. Implementasi diskresi  kepolisian pada pengawalan konvoi  komunitas dalam masa pandemi COVID – 19 di wilayah hukum Polda Metro Jaya
Pengawalan  konvoi  merupakan  bagian  dari  kewenangan  Polri  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Berdasarkan perundangan tersebut,  disebutkan  pengguna  jalan  yang  memperoleh  hak  utama  untuk  didahulukan  dengan  urutan sebagai  berikut:  1)  Kendaraan  pemadam  kebakaran  yang  sedang  melaksanakan  tugas;  2)  Ambulans yang mengangkut orang sakit; 3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; 4) Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia; 5) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; 6) Iring-iringan pengantar jenazah; dan 7) Konvoi  dan/atau  kendaraan  untuk  kepentingan  tertentu  menurut  pertimbangan  petugas  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Di  wilayah  hukum  Polda  Metro  Jaya  sendiri,  yang  berkewajiban  untuk  melakukan  pengawasan  dan pengawalan  terhadap  konvoi  adalah  Satpamwal  Ditlantas  Polda  Metro  Jaya.  Kegiatan  pengawalan terhadap  konvoi  komunitas  tersebut  dilakukan  setelah  adanya  permintaan  izin  pengawalan.  Prosedur yang  harus  dilakukan  untuk  mendapatkan  pengawalan  termasuk  permintaan  izin  pengawalan  serta koordinasi  jalur  yang  akan  dilewati  oleh  konvoi  itu  sendiri.  Kemudian  ketika  izin  telah  didapatkan, konvoi  komunitas  tersebut  akan  mendapatkan  hak  utama  pengguna  jalan  sehingga  pelanggaran  lalu lintas yang disebabkan karena konvoi kendaraan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
melawan  hukum.  Namun  kemudian  ketika  terdapat  pelanggaran  pelanggaran  lalu-lintas  yang mengakibatkan  kecelakaan  lalu-lintas  oleh  konvoi  komunitas  dengan  hak  utama  maka  sama  dengan pelaku pelanggaran lalulintas lainnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Lebih  lanjut,  penerapan  diskresi  dalam  pengawalan  konvoi  di  masa  pandemi  saat  ini  tidak  boleh bertentangan  dengan  aturan  hukum  lainnya  dan  mempertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  lebih darurat dan penting untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang  lebih  besar  sehingga  dapat  mewujudkan  terciptanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  serta kondisi masyarakat yang terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Selama pandemi Covid-19, Satpamwal Ditlantas Polda Metro Jaya jarang sekali melakukan pengawalan konvoi  komunitas.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  kebijakan  pembatasan  sosial  yang  diterapkan  di wilayah DKI Jakarta. Hal ini kemudian menyebabkan sedikit sekali masyarakat yang menyelenggarakan acara yang akan membuat kerumunan karena potensi bahaya penularan virus Covid-19.
Namun kemudian terdapat satu konvoi komunitas yang diberikan izin untuk melakukan acaranya yaitu komunitas motor besar (moge). Konvoi komunitas tersebut terjadi di Ruas Jalan Pattimura, Kebayoran Lama,  Jakarta  Selatan  pada  minggu  pagi  (19/04)  2021.  Konvoi  tersebut  kemudian  menyebabkan kekhawatiran  masyarakat  akibat  adanya  kerumunan  serta  adanya  aksi  kebut-kebutan  yang  dilakukan. Namun meskipun mereka melakukan hal-hal yang berpotensi membahayakan pengendara, mereka tidak mendapatkan teguran yang semestinya dari kepolisian.
Sikap  kepolisian  yang  abai  terhadap  tindakan  komunitas  motor  besar  (moge)  tersebut  kemudian menunjukkan  bahwa  polisi  yang  melakukan  pengawalan  menunjukkan  sikap  diskresi  diskriminatif. Praktik  diskresi  yang  diskriminatif  tersebut  dapat  menimbulkan  rasa  ketidakadilan  serta  membuat proses penegakan hukum menjadi tidak pasti dan juga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak lainnya. Diskresi  kepolisian  merupakan  kewenangan  polisi  dalam  melaksanakan  pemolisian.  Hal  ini  termasuk bagaimana  seorang  anggota  polisi  dapat  menunjukkan  kebijaksanaannya  berdasarkan  keluasannya untuk  melakukan  suatu  tindakan  atas  dasar  pertimbangan  dan  keyakinan  dirinya.(Fakhruzy,  2019) Namun kemudian ketika diskresi tersebut dilaksanakan dengan cara yang salah maka akan menciptakan suatu  bentuk  penyimpangan  diskresi,  salah  satunya  adalah  non-function,  yaitu  tidak  bertindak  pada waktu melihat suatu peristiwa yang sebenarnya memerlukan tindakan polisi.(Nur Fuady, 2020) Dalam kasus ini, polisi melakukan pembiaran terhadap aksi kebut-kebutan yang dilakukan yang dilakukan oleh konvoi  kendaraan  komunitas  motor  besar  (moge).  Hal  tersebut  kemudian  menunjukkan  bahwa  masih adanya  penerapan  diskresi  yang  tidak  tepat  dalam  kepolisian  khususnya  dalam  pengawalan  konvoi komunitas.
Padahal,  berdasarkan  pada  teori  keadilan  prosedural,  persepsi  masyarakat  terhadap  legitimasi  polisi penting  untuk  mendorong  masyarakat  untuk  dapat  menaati  hukum  maupun  mematuhi  instruksi  yang diberikan  oleh  polisi.  Sehingga  kemudian  dengan  adanya  perilaku  polisi  yang  melakukan  pembiaran tersebut,  masyarakat  akan  menyangsikan  kemampuan  polisi  dalam  menyediakan  keadilan  terutama dalam melakukan diskresi. Hal ini merupakan suatu hal yang berbahaya karena kepolisian harus dapat menegakkan  peraturan  yang  ada  untuk  tujuan  meningkatkan  ketertiban  umum  terutama  pada  masa pandemi Covid-19.

## 4. Kesimpulan
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan beberapa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemolisian  pada  masa  Pandemi  Covid-19  dapat  dilakukan  berdasarkan  pada  kerangka  tiga bidang  pemolisian  pada  masa  pandemi  yang  melibatkan  pemerintah,  pembuat  undang-undang dan  kepolisian  itu  sendiri  dalam  melaksanakan  pemolisian  di  masyarakat.  Salah  satu  unsur penting  dalam  hal  ini  adalah  perluasan  diskresi  kepolisian  dalam  penanganan  pandemi  di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial.
2. Pada  masa  Pandemi  Covid-19  kepolisian  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  ketertiban umum  yang  polanya  berubah  akibat  pandemi.  Diskresi  kemudian  perlu  diterapkan  dalam manajemen ketertiban umum, yang secara tradisional telah didoktrinasi dalam tubuh kepolisian. Manajemen ketertiban umum berpusat pada beberapa tugas, yaitu memfasilitas demonstrasi yang sah; mencegah aksi damai menjadi bentrokan yang agresif; kepolisian harus dapat menggunakan strategi yang tepat untuk mengendalikan massa dan mencegah kekerasan; dan polisi harus dapat melakukan intervensi ketika situasi telah mengarah pada kondisi tidak terkendali.
3. Pada  masa  pandemi,  adanya  kerumunan  akan  menghadirkan  risiko  penularan  virus  yang  lebih tinggi.  Namun  kemudian  pemerintah  dan  kepolisian  tidak  dapat  melakukan  pembatasan  untuk melakukan hal ini, karena berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia. Oleh  karena  itu,  pengendalian  massa  menjadi  tugas  penting  kepolisian  pada  masa  pandemi seperti sekarang ini. Berdasarkan pada teori Keadilan Prosedural, kepatuhan masyarakat terhadap hukum  tergantung  pada  bagaimana  mereka  memandang  kepolisian  dan  sejauh  mana  mereka dapat  mempercayai  kepolisian.  Oleh  karena  itu,  dalam  pengendalian  massa,  polisi  perlu menggunakan  kewenangan  diskresinya  untuk  melakukan  pendekatan  kepada  masyarkat  atau kelompok  yang  melakukan  aksi  dengan  melakukan  komunikasi  yang  lebih  intens.  Hal  ini bermanfaat terutama jika di masa depan terdapat kondisi yang tidak terkendali, maka polisi dapat mengembangkan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat.
4. Implementasi  diskresi  di  wilayah  hukum  Polda  Metro  Jaya  terhadap  konvoi  komunitas  masih dianggap  belum  dapat  menghadirkan  rasa  keadilan  di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena meskipun konvoi yang dilakukan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas, polisi yang bertugas  melakukan  pengawalan  mengabaikan  tindakan  kebut-kebutan.  Hal  ini  menunjukkan adanya  diskresi  diskriminatif  dan  penyimpangan  diskresi  non-function.  Hal  tersebut  berakibat pada  masyarakat  yang  menyangsikan kemampuan polisi dalam  menyediakan keadilan terutama melalui diskresi.

## 5. Daftar Pustaka
Alcadipani, R., Cabral, S., Fernandes, A., & Lotta, G. (2020). Street-level bureaucrats under COVID-19:
Police officers‟ responses in constrained settings. Administrative Theory & Praxis , 42 (3), 394–403. Baker, D. (2020). Public order policing approaches to minimize crowd confrontation during disputes and protests in Australia. Policing: A Journal of Policy and Practice , 14 (4), 995–1014.
Bates, J. (2020). Police Departments, Sheriffs’ Offices across the U.S. Grapple with COVID-19’s Impact on  Public  Safety—And  Their  Own .  TIME.  https://time.com/5812833/coronavirus-police- departments/
Brooks, R., & Lopez, C. (2020). Policing in a time of pandemic: recommendations for law enforcement. COVID-19 Rapid Response Impact Initiative .
Carter,  D.  P.,  &  May,  P.  J.  (2020).  Making  sense  of  the  US  COVID-19  pandemic  response:  A  policy regime perspective. Administrative Theory & Praxis , 42 (2), 265–277.
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Davidovitz, M., Cohen, N., & Gofen, A. (2021). Governmental response to crises and its implications for street-level implementation: Policy ambiguity, risk, and discretion during the COVID-19 pandemic. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice , 23 (1), 120–130.
de Lint, W. (2005). Public order policing:  A tough act to follow? International Journal of the Sociology of Law , 33 (4), 179–199.
Drury, J., & Reicher, S. (2000). Collective action and psychological change: The emergence of new social identities. British Journal of Social Psychology , 39 (4), 579–604. Fakhruzy,  A.  (2019). Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga (Teori dan Implementasi) (Vol. 167). Duta Media Publishing. Gofen, A. (2014). Mind the gap: Dimensions and influence of street-level divergence. Journal of Public Administration Research and Theory , 24 (2), 473–493.
Gorringe,  H., Stott, C., & Rosie, M. (2012). Dialogue police, decision  making, and the  management of public  order  during  protest  crowd  events. Journal  of  Investigative  Psychology  and  Offender Profiling , 9 (2), 111–125.
Herbinger,  P.  L.,  &  von  Laufenberg,  R.  (2021).  Policing  in  Times  of  the  Pandemic. European  Law Enforcement Research Bulletin , SCE 5 , 251–259.
Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 29–40.
Hupe,  P.  (2013).  Dimensions  of  discretion:  Specifying  the  object  of  street-level  bureaucracy  research.
Dms–Der Moderne Staat–Zeitschrift Für Public Policy, Recht Und Management , 6 (2), 23–24. Jones, D. J. (2020). The potential  impacts of pandemic policing on police  legitimacy:  Planning past the COVID-19 crisis. Policing: A Journal of Policy and Practice , 14 (3), 579–586.
Laufs, J., & Waseem, Z. (2020). Policing in pandemics: A systematic review and best practices for police response to COVID-19. International Journal of Disaster Risk Reduction , 51 , 101812.
Lotta,  G.,  &  Santiago,  A.  (2017).  Autonomia  e  discricionariedade:  matizando  conceitos-chave  para  o estado de burocracia. BIB-Revista Brasileira de Informação Bibliográfica Em Ciências Sociais , 83 , 21–42.
Matarazzo, G., Fernandes,  A., &  Alcadipani,  R. (2020). Police  institutions  in the  face of the pandemic:
Sensemaking, leadership, and discretion. Revista de Administração Pública , 54 , 898–908.
Meško, G. (2021). Police, Policing and covid-19  Pandemic. European  Journal  of Crime,  Criminal  Law and Criminal Justice , 29 (3–4), 183–188.
Nedzinskas, E., & Šliažienė, R. (2019). The Role of the Police in the Ensuring Public Order. Journal of Management , 2 , 35. Nur  Fuady,  M.  I.  (2020). Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Memberantas Kriminalitas Geng Motor .
Radburn, M., Stott, C., Bradford, B., & Robinson, M. (2018). When is policing fair? Groups, identity and judgements of the procedural justice of coercive crowd policing. Policing and Society , 28 (6), 647– 664.
Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 2 (2), 111–119.
Reicher,  S.  D.  (1996).  „The  Battle  of  Westminster‟:  Developing  the  social  identity  model  of  crowd behaviour  in  order  to  explain  the  initiation  and  development  of  collective  conflict. European Journal of Social Psychology , 26 (1), 115–134.
Volume 11 No. 1. Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Rohman,  A.  (2020).  Sisi  Positif  dan  Negatif  Demonstrasi  Pada  Negara  Demokrasi  Dimasa  Pandemi. Binamulia Hukum , 9 (2), 153–170.
Roversii,  T.  van  H.  M.,  &  den  Boeriii,  M.  (n.d.).  „Wisdom  of  the  Crowds‟:  Crowd  Control  and Intelligence Gaps During the COVID-19 Pandemic. AMERICAN INTELLIGENCE STUDIES , 11.
Sheptycki,  J.  (2020).  The  politics  of  policing  a  pandemic  panic. Australian  &  New  Zealand  Journal  of Criminology , 53 (2), 157–173.
Stott, C., & Kumar, T. K. V. (2020). Far from the „madding crowd‟: An Introduction to the Special Issue of Policing Crowd Events. In Policing: A Journal of Policy and Practice (Vol. 14, Issue 4, pp. 860– 864). Oxford University Press.
Stott,  C.,  Radburn,  M.,  Pearson,  G.,  Kyprianides,  A.,  Harrison,  M.,  &  Rowlands,  D.  (2021).  Police powers  and  public  assemblies:  learning  from  the  Clapham  Common  „Vigil‟during  the  Covid-19 pandemic. Policing: A Journal of Policy and Practice .
Tomes,  N.  (2010).  “Destroyer  and  teacher”:  managing  the  masses  during  the  1918–1919  influenza pandemic. Public Health Reports , 125 (3_suppl), 48–62.