## PENGELOLAAN PERBATASAN SEBAGAI GARDA TERDEPAN KEDAULATAN

## Shinto 1
Abstrak:  Sebagai  negara  maritim  diperlukan  tata  kelola  daerah  perbatasan  terutama  pulau  terluar dengan  pengelolaan  yang  baik,  terstruktur  dan  terencana.  Diperlukan  kerjasama  dan  sinergi  dari beberapa  institusiyang  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  agar  dapat mencapai  tujuan  tersebut.  Tata  kelola  perbatasan  yang  baik  berdampak  sangat  penting  bagi pertumbuhan  perekonomian  suatu  daerah,  sehingga  dapat  mengurangi  ketergantungan  terhadap negara  tetangga.  Jika  kemandirian  ekonomi  dan  kesejahteraan  tercapai,  kemudahan  fasilitas, lengkapnya sarana  dan  prasarana  yang tersedia, maka aspek fisik, psikologis, keamanan dan sosial budaya  akan  dapat  menciptakan  suatu  benteng  pertahanan  bagi  Kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Kata Kunci : perbatasan, pertahanan, kemandirian, keamanan, kedaulatan
1.  PENDAHULUAN 1
Indonesia yang memiliki13.466 2 pulau besar  dan  kecil,  dan  sekitar  6.000  di antaranya  tidak  berpenghuni,  mempunyai luas daratan sebesar 1.922.570 km² dengan  luas  perairan  3.257.483 km², merupakan  negara  Kepulauan  terbesar  di Dunia. Sebagian besar wilayahnya berupa lautan  maka  dapat  dikatakan  juga  bahwa Indonesia  merupakan  negara  Maritim. Untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan  atas  kepulauan  serta  laut  yang terkandung didalamnya, maka pada tahun 1957 Indonesia mendeklarasikan Deklarasi Juanda  dan  pada  akhirnya  PBB membuat  konvensi  tentang  Hukum  Laut (UNCLOS) 1958, dan dalam pengembangannya
menghasilkan UNCLOS  1982  yang  telah  diratifikasi  oleh 159  Negara.  Sebagai  negara  maritim, yang  memiliki  gugusan  kepulauan  di sepanjang  perbatasan  dengan  negara tetangga,  maka  diperlukan  pengelolaan yang  serius  untuk  menjaga  kedaulatan atas pulau-pulau terluar dan kekayaan laut yang  terkandung  didalamnya.  Keseriusan tersebut  terwujud  dalam  Undang-Undang No.  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara,  dan  sebagai  pengejawantahan atas Undang-Undang tersebut maka
1 Penulis merupakan anggota Lembaga KERIS yang dapat dihubungi melalui email : shinto.axl@gmail.com
2 Jumlah pulau menurut rilis Bakosurtanal tahun 2014, Informasi tersebut ini dikatakan Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, saat serah terima perangkat pendukung infrastruktur informasi geospasial di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf Jakarta, pada 7 Mei 2014
lahirlah  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2010  dengan  membentuk  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

## 2.  PENGELOLALAAN PERBATASAN
Indonesia  dengan  kondisi  geografis negara kepulauan, mempunyai perbatasan  darat  dengan  tiga  negara tetangga,  yaitu  Malaysia,  Papua  Nugini dan  Timor  Leste.  Sementara  perbatasan laut  dengan  sepuluh  negara  tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam,  Filipina,  Papua  Nugini,  Timor Leste,  India,  Thailand,  Australia,  dan Palau.  Hal  ini  tentunya  sangat  erat kaitannya  dengan  masalah  penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan  sumber  daya  alam  serta pengembangan  ekonomi  kelautan  suatu negara.  Kompleksitas  permasalah  di  laut akan  semakin  memanas  akibat  semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan  pengiriman  barang  antar  negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah  lagi  dengan  isu-isu  perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya.Dapat  dibayangkan  bahwa penentuan  batas  laut  menjadi  sangat penting  bagi  Indonesia,  karena  sebagian besar  wilayahnya  berbatasan  langsung dengan  negara  tetangga  di  wilayah  laut atas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal  yang  menghubungkan  titik-titik dasar  yang  terletak  di  pantai  terluar  dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan  hasil  survei  base  point  atau titik  dasar  untuk  menetapkan  batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat
183  titik  dasar  yang  terletak  di  92  pulau terluar,  sisanya  ada  di  tanjung  tanjung terluar dan di wilayah pantai.
Pulau-pulau  terluar  yang  biasanya merupakan daerah terpencil dan jauh dari jangkauan  pemerintah  pusat,  cenderung menjadi  daerah  miskin  dan  terbelakang dikarenakan  kurangnya  perhatian  dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut sangat membahayakan jika tidak ada penanganan  yang  serius  dari  Pemerintah yang  dapat  mengakibatkan  hilangnya pulau tersebut. Adapun ancaman hilangnya  pulau  bisa  terbagi  menjadi  3 kategori, yaitu 3 :
1.  Hilang  secara  Fisik,  yaitu  hilangnya pulau  dikarenakan  kondisi  alam,  baik itu  dikarenakan  abrasi  dari  air  laut maupun karena faktor air pasang.
2 Hilang  secara  Kepemilikan,  yaitu hilangnya  status  kepemilikan  pulau dikarenakan adanya penguasaan oleh individu  maupun  negara  baik  melalui pembelian,  kekuatan  militer  maupun hasil  keputusan  hukum  internasional atas kepemilikan suatu pulau, contohnya pulau Sipadan dan Ligitan.
3 Hilang  secara  sosial  dan  ekonomi, yaitu sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi  yang  terjadi  dikepulauan tersebut,  bisa  terjadi  dikarenakan perdagangan,  ataupun  faktor  historis penduduk  yang  mendiami  kepulauan tersebut secara turun-temurun.
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut, maka  Pemerintah  pada  tahun  2010  telah menetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor 12  Tahun  2010  dengan  membentuk Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan (BNPP)  sesuai  amanah  dari  Undang- Undang  No.  43  Tahun  2008.  BNPP dengan  keanggotaan  18  Kementrian/ Lembaga  Pemerintah  non  Kementrian serta 12 Gubernur di kawasan perbatasan diharapkan  dapat  menjawab  pengelolaan batas wilayah serta mendorong
pembangunan kawasan
perbatasan secara  terintregasi  dan  terpadu.  Walau cakupan masih luas, akan tetapi diharapkan fokus kedepan lebih menitikberatkan terhadap pulau-pulau
3 Lalu Muhamad Jaelani, Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
terluar.  Pembentukan  Badan  Pengelola Perbatasan  tersebut  diharapkan  bisa menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan  mengenai  perbatasan,  baik itu  perbatasan  darat  maupun  perbatasan di  perairan  dan  pulau  terluar.  Perbatasan yang  selama  ini  diidentikan  sebagai daerah  yang  tak  terurus,  terbelakang  dan hanya sebagai simbol politis harus segera dibenahi,  pembenahan  ini  diharapkan akan  mempengaruhi  juga  terhadap  taraf hidup masyarakat dan juga faktor pertahanan.  Oleh  karena  itu  diharapkan pemerintah  daerah  yang  paling  berperan harus  proaktif  guna  mewujudkan  tujuan tersebut.
2.1 Kerjasama dan Sinergi antar Instansi
Walaupun  sudah  dibentuk  Lembaga Pemerintah  yang  khusus  menangani masalah perbatasan, yaitu Badan Pengelolaan  Perbatasan  (BNPP)  dengan keanggotaan  18  instansi,  tapi  dalam implementasi  dilapangan  masih  belum bisa bekerja secara maksimal, dikarenakan  Badan  Nasional  Pengelola Kawasan Perbatasan yang dibentuk
Pemerintah belum cukup memadai karena sifatnya lebih merupakan badan koordinasi  kebijakan  yang  tidak  memiliki wewenang komando terhadap
masyarakat,  wilayah  maupun  institusi politik  di  daerah.  Agar  semua  dapat bekerja maksimal maka diperlukan kerjasama  dan  sinergi  antar  instansi terkait.
Era  otonomi  daerah  memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk bisa  mengelola  setiap  jengkal  daerahnya untuk  menghasilkan  nilai  tambah  bagi pendapatan daerah dengan cara memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada. Agar  pengelolaan  bisa  maksimal  serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana  yang  dimiliki  setiap  pemerintah daerah, maka diperlukan kerjasama dengan  instansi  lain  yang  mungkin bersinggungan  langsung,  dalam  hal  ini salah  satu  contohnya  adalah  institusi TNI, pemilihan  TNI  khususnya  TNI  AL  sebagai pihak  yg  perlu  diajak  kerjasama  bukan tanpa alasan, yaitu :
a.  Merupakan  institusi  yang  salah satu tupoksinya adalah
mengamankan wilayah perbatasan 4 .
b.  Mempunyai  sumber  daya  dan prasarana  yang  mendukung,  yaitu personel  lengkap,  Alutsistayang memadai terutama kapal laut  yang dapat diperbantukan guna pengelolaan, membantu kemudahan logistik serta pengamanan perbatasan.
c.  Memberikan rasa aman dan perlindungan  terhadap  penduduk yang  menempati  pulau  perbatasan tersebut dari ancaman dan gangguan kedaulatan terutama dari negara tetangga.
d.  Memberikan identitas dan penegasan atas kedaulatan. e.  Dibantu  instansi  yang  lain  dapat berfungsi sebagai Penegakan
hukum terhadap pelanggaran hukum  di  laut  dan  pulau-pulau terluar perbatasan (penyelundupan,  pencurian  ikan, penambangan  pasir  laut  ilegal, serta  kejahatan  di  perbatasan  laut lainnya).
Sebagai  salah  satu  perwujudannya bisa dilakukan melalui perjanjian kerjasama (agreement) antara pemerintah daerah  dengan  institusi  TNI  dalam  hal  ini TNI  AL.  Salah  satu  kerjasama  yang mungkin  sangat  diperlukan  yaitu  bantuan untukmengangkut  logistik  dan  kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat kepulauan tersebut,  terutama  bagi  pulau  yang kebutuhan  pokoknya  sangat  bergantung dari  pasokan  negara  tetangga  yang berbatasan langsung. Jikasegala kebutuhan  pokok  dapat  didapat  dengan mudah  dengan  harga  yang  tidak  berbeda jauh  dari  negara  tetangga,  maka  tingkat ketergantungan  akan  menjadi  berkurang, sehingga kecil kemungkinan muncul ceritabahwa  warga  pulau  berniat  pindah kewarganegaraan dikarenakan iming- iming  kehidupan  dan  sarana-prasarana yang lebih baik di daerah seberang.
4 Poin no. 4 dari 14 poin Tugas Pokok TNI dalam operasi militer selain perang
2.2 Faktor ekonomi bagi pengembangan dan pembangunan pulau-pulau terluar
Seperti  kita  ketahui  bahwa  90% transaksi perekonomian, khususnya perdagangan  di  daerah-daerah  terpencil berasal dari di lautan, untuk itu diperlukan biaya  yang  besar  untuk  melakukan transaksi  perpindahan  barang/jasa  agar sampai  di  masyarakat.  Kitamengetahui pula  transportasi  melalui  laut  memerlukan waktu  yang  relatif  lama  untuk  membawa suatu  barang  hingga  sampai  ke  tempat tujuan.
Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat pembangunan
dan pengembangan perekonomian  suatu  pulau.  Dapat  kita ambil  contoh  seperti  kebutuhan  pokok masyarakat,  yaitu  minyak  goreng  atau gula:
a.  Harga  Minyak  Goreng  di  pusat pemerintahan terdekat Rp.
10.000,-/L,  Harga  Gula  pasir  Rp.
10.000,-/kg,  sedangkan  harga minyak  goreng  di  pulau  terdekat (negara  tetangga)  asumsi    Rp. 11.000,-/L  dan  gula  pasir  Rp. 12.000,-/kg.
b.  Ongkos  angkut  rata-rata  dari pusat  pemerintahan  yaitu  Rp. 1.000,-/kg,  dan  ongkos  angkut rata-rata  dari  pulau terdekat  yaitu Rp,  500,-‘kg  (ongkos  angkut  dari pusat  pemerintahan  lebih  mahal dikarenakan  terkendala  jarak  dan sarana prasarana yang terbatas). c.  Jika  kita  membuat  perbandingan harga sampai di konsumen adalah:  Minyak  Goreng  =  Rp. 500,- selisih lebih murah dibanding beli dari pulau terdekat. Gula  Pasir                  =  Rp.  1.500,- selisih  lebih  murah  dibanding  beli dari pulau terdekat.
Akan  tetapi,  hitung-hitungan  secara matematika tersebut akan sangat berbeda dengan  praktik  di  lapangan,  hal  itu  dapat terjadi  dikarenakan  beberapa  faktor  yang berpengaruh, misalnya waktu dan kemudahan  dalam  memeperoleh  produk tersebut.  Jika  kita  membeli  dari  pusat pemerintahan  memakan  waktu  yg  lebih lama  dikarenakan  jarak,  maka  akan sangat berpengaruh terhadap
ketersediaan  dan  kualitas  produk  selama pengangkutan,  lain  halnya  jika  membeli dari  pulau  terdekat,  walaupun  harganya lebih  mahal,  tingkat  ketersediaan  produk dan  kualitas  produk  bisa  lebih  terjamin karena mudahnya akses untuk mendapatkan  barang  tersebut.  Dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baik,  peran  serta  pemerintah  daerah  dan bantuan  dari  instansi  terkait  dalam  hal  ini TNI  AL  mutlak  diperlukan  agar  dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu akan memotong  siklus  perputaran  barang  dan jasa  yang  sangat  tergantung  dengan negara  tetangga.  Perputaran  barang  dan jasa memiliki implikasi terhadap perekonomian  nasional  terutama  uang valas  sebagai  alat  tukar  menukar  yang sah,  semakin  sedikit  kita  membeli  barang dari negara tetangga, maka akan membawa  dampak  yang  positif  terhadap nilai  tukar  Rupiah  terhadap  mata  uang asing, terutama negara tetangga.
Dilihat dari gambaran diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa, faktor
perekonomian  memiliki  berpengaruh  yang besar terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.  Jika  pulaupulau  yang terpencil  dikelola  dengan  baik,  fasilitas terpenuhi,  akses  barang  mudah  serta dikelola  layaknya  halaman  rumah  sendiri, termasuk  membangun  fasilitas  untuk publik  seperti  sarana  ibadah,  sekolah  dan pasar,  memberikan  akses  informasi  dan komunikasi  yang  memadai,  seperti  aliran listrik,  siaran  televisi  dan  BTS  seluler, maka  dapat  diartikan  bahwa  pemerintah sudah  memberi  perhatian  serius  terhadap batas  kedaulatan,  sehingga  masyarakat diperbatasanpun  merasa  selalu  diayomi dan  dihargai  sebagai  sebuah  warga negara. Kondisi tersebut membawa dampak psikologis terhadap warga negara,  sehingga  merasa  memiliki  dan menjaga wilayahnya, terutama dari ancaman  sosial  dan  budaya  dari  negara tetangga.
2.3  Benteng dari Ancaman Kedaulatan Pulau perbatasan yang dikelola dengan  baik,  baik  itu  manusia  dan sumberdaya yang terkandung didalamnya, merupakan  benteng  tangguh  terhadap segala  bentuk  ancaman  dari  negara tetangga.  Pengelolaan  yang  terencana
dan terstruktur diharapkan mampu membuat  pulau-pulau  di  perbatasan  siap untuk membentengi diri dari pengaruh dan ancaman yang mulai berkembang saat ini, baik itu nelayan-nelayan dari Philipina dan Thailand, juga gencarnya kekuatan ekspansif dari China yang mulai mengarah ke area Laut China Selatan.
Aspek  yang  dapat  ditimbulkan  oleh adanya  tata  kelola  perbatasan  yang  baik, meliputi beberapa hal, yaitu :

## 1.  Aspek Fisik
Pulau perbatasan yang telah terkelola dengan  baik,  akan  menunjukkan indentitas  fisik  atas  kepemilikan  dan kedaulatan  suatu  negara,  sehingga negara  tetangga  akan  berpikir  ulang untuk melakukan tindakan perongrongan  atas  suatu  daerah  / area yang terdapat di sekitar kawasan teritorial. Salah satu contohnya adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang terjadi  dikarenakan  kurangnya  bukti fisik atas kepemilikan serta keteledoran pemerintah dalam pengelolaan  kedua  pulau  tersebut yang  akhirnya  berakibat  Indonesia menyerahkan  dengan  berat  hati  ke negara  tetangga  setelah  kalah  dalam pengadilan  Arbitrase  Internasional. Hal  ini  merupakansuatu  pelajaran yang  harus  dibayar  mahal,  karena bukan saja kita kehilangan dua pulau, akan tetapi berpengaruh juga terhadap hilangnya sumber daya alam yang  terkandung  didalamnya,  dan juga berkurangnya area kedaulatan.

## 2.  Aspek Psikologis
Kemajuan  dan  tata  kelola  yang  baik atas  suatu  pulau  perbatasan,  akan selalu  berdampak  langsung  terhadap perekonomian daerah yang masyarakat  atau  penduduk  tempati. Masyarakat  tidak  perlu  lagi  merasa bergantung terhadap negara tetangga walaupun jaraknya lebih dekat.Didalam pergaulan dunia
internasionalpun kita juga akan merasa bangga, mempunyai halaman yang  selalu  terawat  dengan  baik sehingga  akan  menimbulkan  image yang  positif  terhadap  identitas  suatu bangsa.

## 3.  Aspek Keamanan
Kerjasama yang baik antara pemerintah  daerah  setempat  dengan unsur2  keamanan  dalam  hal  ini  TNI dan  Polri,  akan  memberikan  efek khusus  terhadap  keamanan  jalur lintas  laut,  baik  dari  ancaman  teroris dan  pembajakan,  pencurian  sumber kekayaan  alam,    penyelundupan barang, narkoba dan manusia.
Sehingga akan menutup kemungkinan tindak  kejahatan  di  laut,  maupun termasuk arogansi negara tetangga.

## 4.  Aspek Sosial Budaya
Pengaruh sosial budaya akibat pertukaran barang dan jasa, dan juga keluar  masuknya  masyarakat  demi menunjang  siklus  perekonomian  mau tidak  mau  akan  berdampak  langsung terhadap sendi sendi dalam
kehidupan  bermasyarakat,  terutama pulau dan daerah perbatasan sebagai pintu  utama  wilayah  negara.  Sisi positif  dari  pengelolaan  daerah  yang baik  antara  lain  akan  mengurangi ketergantungan  masyarakat  terhadap pulau yang terdekat (negara
tetangga),  sehingga  diharapkan  akan banyak  mengurangi  dan  menutup pengaruh  pergeseran  sosial  budaya, berpotensi  merubah  identitas  asli suatu  kawasan,  baik  itu  dalam  segi bahasa, maupun kebudayaan.
Dari  beberapa  aspek  tersebut  diatas, peran  serta  pemerintah  daerah  cukup besar,  apalagi  kondisi  sekarang  dalam sistem  demokrasi  politik  multi  partai  dan pemulihan  kepala  daerah  langsung,  kita selalu berharap setiap kepala daerah yang terpilih  hendaknya  memiliki  wawasan nusantara.Kita  tentu  tidak  mengharapkan seorang  Kepala  Daerah  yang  hanya mempunyai  visi  dan  misi  jangka  pendek maupun demi kepentingan partai. Semoga kedepan kita harapkan daerah perbatasan benar-benar  dikelola  dengan  baik  oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga dapat berfungsi sebagai halaman  yang  asri  dan  selalu  terawat dengan baik.

## 3.    KESIMPULAN
Belajar dari sejarah, pola pikir pemerintah  yang  terlalu  menganggap remeh dan mengabaikan daerah perbatasan harus segera diubah, perbatasan  merupakan  halaman  depan sebuah  kedaulatan,  jika  halaman  depan itu  dapat  di  kelola  dengan  baik,  tentu kedaulatan  akan  selalu  terjaga,  dan  jika halaman  itu  selalu  diabaikan  dan  hanya berfungsi  sebagai  pemenuhan  faktor politis,  maka  besar  kemungkinan  kasus lepasnya  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  akan terjadi di kemudian hari.
Perbatasan  dan  kedaulatan  adalah dua  kata  yang  tidak  bisa  terpisahkan, selama  masih  ada  perhatian  yang  serius terhadap  masalah  di  perbatasan,  maka disitu pula kedaulatan akan selalu terjaga, dan bilamana perbatasan sudah diabaikan maka  tinggal  menunggu  waktu  runtuhnya pondasi kedaulatan suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Undang-Undang  No.  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Moeldoko, Letjen TNI, Kompleksitas Pengelolaan  Perbatasan,  Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia Sobar  Sutisna,  Pengamanan  Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Dan  Kepastian Hukum  Bagi  Pertahanan  Wilayah Negara Lalu  Muhamad  Jaelani,  Teknik  Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111 Soerya Respationo, Kebijakan Pertahanan
Di Perbatasan Maritim.