## PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM

## GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Oleh Sryani Br. Ginting, SH., M.Hum. 1
Universitas Pelita Harapan Medan Email : sryani.ginting@uph.edu

## ABSTRACT
Constitutionally, rule of law is recognized in Indonesia. It means recognition of the law enforcement.  Law  is  part  of  the  community.  Therefore,  there  is  a  term  law  community.  The existence  of  law  in  Indonesia  that  can  be  encountered  in  daily  life  in  the  era  of  post-reform differs from that of the New Order (ORBA), either in positive or negative terms. Development continues to be implemented, as a process of change that is planned, to reach various aspects of the  Indonesian  community.  One  form  of  development  is  law  development,  which  is  also intrinsically related to other life aspects of similar social phenomena.
In Indonesian society, where culture and social structure is complex, law serves more as a means  of  societal  revival  that  grows  from  the  community  members  who  have  power  and authority,  which  may  reflect  the  interests  of  the  general  public.  Thus,  the good  governance project occurred, representing the Indonesian government's commitment to realize equitable and fair prosperity for all people, even for those in remote areas. This government effort led by the President, Mr.  Joko  Widodo,  is  not  an  easy  task.  President  cannot  work  alone  without  cabinet ministers.  The  same  is  true  for the  central  government.  They  cannot  work  without  local government  support. Therefore,  the  government  cannot  work  without  people  or  community participation in their endeavor to create an equitable and just society.
The fundamental problem in Indonesia is a legal culture that has not operated well. Legal conditions  that  exist  today  are  local  and  central  authorities  are  being  caught  for  bribery  case, corruption,  etc.  When  thought  deeper,  it  appears  that  the  Indonesian  law  culture  is  not  good enough.  Development  in  all  aspects  of  life,  it  can  be  said,  has  not  managed  to  produce good governance.
Keywords: Legal culture, development of law, good governance.
1 Penulis adalah dosen fakultas hukum Universitas Harapan Medan

## ABSTRAKSI
Secara  konstitusional  supremasi  hukum  diakui  di  Indonesia,  yang  berarti  pengakuan terhadap  penegakan rule  of  law. Hukum  adalah  bagian  dari  masyakarat,  karena  itu  ada  istilah masyarakat  hukum.  Pasca  reformasi  dan  masa  Orde  Baru  sangatlah  berbeda  keberadaan masyarakat  hukum  di  Indonesia,  baik  dalam  hal  positif  maupun  negatif,  dapat  ditemui  dalam kehidupan  sehari-hari. Pembangunan yang  masih  terus  dilaksanakan, sebagai  suatu  proses perubahan yang direncanakan, menjangkau berbagai segi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dari segi pembangunan adalah pembangunan hukum,  yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya yang sama-sama merupakan gejala sosial.
Pada  masyarakat Indonesia  yang kebudayaan  dan  struktur  sosialnya kompleks,  hukum lebih  berfungsi  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  hukum  lebih  banyak  tumbuh  dari bagian  masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang  yang  dapat  merupakan pencerminan  daripada  kepentingan-kepentingan  masyarakat  umum. Muncullah Good Governance yang    merupakan komitmen  Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan bangsa  Indonesia  seutuhnya, masyarakat  yang  adil  dan  makmur  yang  merata  sampai  ke  daerah terpencil  sekalipun.  Perjuangan  pemerintah  yang  dipimpin  oleh  Presiden  RI  yaitu  Bapak  Joko Widodo  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Bapak  presiden  tidak dapat bekerja  sendiri  tanpa kabinet  menterinya,  dan  pemerintah  pusat  tidak dapat bekerja  tanpa  pemerintah  daerah mendukungnya.  Demikian  juga  pemerintah  tidak dapat bekerja  tanpa  rakyat  atau masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata.
Persoalan yang mendasar di Indonesia ialah legal culture atau budaya hukum yang belum berjalan  dengan  baik. Kondisi  hukum  yang  ada  sampai  saat  ini  masih ditemui  pejabat  daerah maupun  pusat  tertangkap  tangan  karena  kasus  suap,  korupsi  dan  lain  sebagainya.  Hal  tersebut jika  dilihat  lebih  dalam  lagi,  menampakkan  budaya  hukum  Indonesia  yang  dinilai  tidak  cukup baik.  Pembangunan  di  segala  aspek  kehidupan, dapat dikatakan belum berhasil  menjangkau terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Kata kunci : budaya hukum, pembangunan hukum, good governance.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai negara hukum, memiliki komitemen dalam hal penegakan rule of  law. Penegakan rule  of  law dalam  arti  materil  menurut  W. Friedmann  (1959:  489) meliputi:
- Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk
- Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif
- Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia
- Negara  mempunyai  kewajiban    untuk  menciptakan  kondisi-kondisi  sosial  yang memungkinkan  terwujudnya  aspirasi-aspirasi  manusia  dan  penghargaan  yang  wajar terhadap martabat manusia
- Adanya  badan  yudikatif  yang  bebas  dan  merdeka  yang  akan  dapat  memeriksa  dan memperbaiki  setiap  tindakan  yang  sewenang-wenang  dari badan  eksekutif  dan legislatif (Soerjono Soekanto, 2003)
Penegakan  hukum  bukanlah  suatu  hal  yang  berdiri  sendiri,  melainkan  ia  saling  berkait dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem  nilai,  tetapi  juga  hukum  sebagai  sub  sistem  dari  sistem  sosial  yang  lebih  besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan.
Masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik atau majemuk berada dalam masa transisi,  artinya  suatu  masa  periode  dimana  terjadi  pergantian  nilai-nilai  dan  kaidah- kaidah  dalam  rangka  menuju  suatu  masyarakat  yang lebih  baik  taraf  kehidupannya daripada  tarafnya  pada  masa  lalu. Pembangunan  sebagai  suatu  proses  perubahan  yang direncanakan,  meliputi  berbagai  segi  kehidupan.  Salah  satu  dari  segi  pembangunan adalah  pembangunan  hukum,  yang  pada  hakikatnya  berkaitan  pula dengan  segi-segi kehidupan lainnya  yang  sama-sama merupakan  gejala sosial. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat, mempunyai dasar-dasar tertentu yang mencakup :
- Agama
- Filsafat
- Ideologi
- Ilmu pengetahuan
- Teknologi.
Kesadaran  hukum yang  merupakan  jembatan  penghubung  antara  hukum  dengan perilaku  masyarakat, menurut  Friedman  terkait  erat  dengan  budaya  hukum masyarakatnya  dengan  kata  lain  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat  tinggi  atau  rendah  dapat  dilihat  pada  budaya  hukumnya,  jika  budaya hukumnya  cenderung  positif,  proaktif  terhadaap  cita  hukum  tentu  masyarakatnya memilki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang  mulanya  sebagai  kontrol  sosial  dan  pemertahanan  pola  sosial  bergeser ke  arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa  tingkah  laku  masyarakat  Negara  dapat  dilihat  pada  hukumnya,  yaitu  jika hukumnya  bertujuan  mengontrol  dan  mempertahankan  pola  hidup  warga  Negara  tetap dan  mapan  dalam  bertingkah  laku.  Hal  senada  dengan  pendapat  Lon.  L  Euller  bahwa hukum  itu  sebagai  usaha  pencapaian  tujuan  tertentu  dalam  hal  ini  hukum  berperan sebagai guide,  patokan  pedoman  dalam  pelaksanaan  program  pemerintah  dengan  kata lain  hukum  dijadikan  alat  pemulus  pelaksanaan  keputusan,  program  politik,  seperti halnya  bangsa  Indonesia  menempatkan  pembangunan  sehingga  program  nomor teratas. Tentunya  hukum  pun  dikondisikan  untuk  memperlancar,  bahkan  mengamankan pelaksanaan  pembangunan.  Oleh  karena  itu  hukum  berfungsi  sebagai  proteksi  rakyat lemah  terhadap  kekuasaan  politik  penguas,  kurang  menonjol,  untuk  kalangan  Negara berkembang  dan  sebaliknya  yang  menjadi  hukum  ditempatkan  sebagai  alat  dan  sarana kekuasaan politik dan hukumpun dapat diakatakan lebih dekat ke penguasa daripada ke pihak yang di lawan.
Komponen  kultur  /  budaya  hukum Lawrensce  M,  Friedman dalam  teori  sistem hukumnya terdiri dari
- struktur,
- substansial, dan
- kultur.
Struktur berwujud institusi, lembaga pembuat dan pengatur berupa norma-norma terangkum dalam sebuah produk hukum sedangkan kultur adalah serangkaian nilai sikap perekat  dana  penentu  dimana  hukum  itu  beraktifitas. H al  ini  merupakan  bagian dari general culture yang berkaitan dengan sistem hukum, antara lain tentang pernyataan bahwa  masyarakat  kalangan  bawah  tidak  percaya  kepada  pengadilan;  masyarakat  lebih memilih menyelesaikan perkara di luar pengadilan dari pada di pengadilan; cybercrime di lingkungan  perbankan  banyak  yang  tidak  dilaporkan  untuk  menjaga  kredibilitas perusahaan. Persoalan yang  mendasar  di  Indonesia  ialah legal culture atau budaya hukum  yang  belum  berjalan  dengan  baik. Hal  tersebut  sangat  mempengaruhi Good governance sebagai  komitmen  pemerintah  agar  pembangunan  nasional  yang  adil  dan merata terwujud.
2. Perumusan Masalah
a. Bagaimana  pengaruh  budaya  hukum  terhadap  komitmen good  governance di Indonesia?
b. Bagaimana  pembangunan  hukum Indonesia dengan prinsip good  governance mencapai pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia seutuhnya?
3. Tujuan Penulisan
a. Mengetahui pengaruh budaya hukum terhadap pemerintah yang baik dan bersih (good governance) di Indonesia.
b. Mengetahui pembangunan hukum Indonesia dengan prinsip good governance dalam mencapai pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia seutuhnya.

## B. Budaya Hukum Indonesia
Masyarakat  Indonesia  merupakan  pembentuk  budaya  hukum  Indonesia. Pengertian masyarakat (society) dari beberapa sosiolog, antara lain :
- A society is a people leading an integrated life by means of the culture (E. Hiller: 1947)
- A  society  is  a large, continuing,  organized  group  of  people;  it  is  the  fundamental  large scale human group (R. Thomlinson, 1965)
- A  society  is  the  type  of  social  system  which  contains  within  itself  all  the  essential prerequisites  for  its  maintenance  as  a  self-subsistent  system (T. Parsons  and  E.  Shils, 1951).
Merujuk  beberapa  pengertian  masyarakat  tersebut  di  atas,  maka  ada  beberapa  ciri masyarakat yang kita temui, yaitu :
- Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya
- Manusia-manusia tersebut  bergaul  dan  hidup  bersama  selama  jangka  waktu  yang cukup lama
- Mereka  sadar,  bahwa  manusia-manusia  tersebut  merupakan  bagian  dari  suatu kesatuan
- Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Melihat  ciri-ciri  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  masayarakat  merupakan suatu sistem, yakni sistem sosial.
Sistem digambarkan oleh Hugo sebagai :
- A set of interrelated elements
- A set of interdependent variables. (Hugo of Reading, 1977)
Suatu  sistem  dapat  pula  disebut sebagai a  structured  whole,  yang  biasanya mempermasalahkan :
- The elements of system
- The division of the system
- The consistency of the system
- The completeness of the system
- The fundamental concepts of the system. (A.M. Bos, tanpa tahun)
Setiap  manusia yang  adalah  anggota  masyarakat mempunyai  apa  yang  dinamakan perilaku (behavior), yakni suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif
dari  manusia.  Salah  satu  unsur  dari  perilaku  adalah  gerak  sosial  (social  action),  yakni suatu gerak yang terikat oleh empat syarat berikut :
- Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
- Terjadi pada situasi tertentu
- Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
- Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. (T. Parsons dkk (eds), 1965)
Setiap  gerak  sosial  merupakan  suatu sistem  yang  mencakup  sub-sistem – sub-sistem tertentu, yakni :
- Sub-sistem budaya
- Sub-sistem sosial
- Sub-sistem kepribadian
- Sub-sistem organisme perilaku (A.M.M. Hoogvelt, 1976).
Secara struktural, maka suatu sistem mencakup unsur-unsur pokok sebagai berikut :
- Kepercayaan, yaitu hipotesa tentang gejala yang dihadapi, gejala mana danggap benar
- Perasaan, yakni sikap yang didasarkan pada emosi atau prasangka (prejudice)
- Tujuan  yang  merupkan  cita-cita  yang  harus  dicapai  melalui  proses  perubahan,  atau dengan jalan mempertahankan ssuatu
- Kaidah, yaitu pedoman tentang tingkah laku yang pantas
- Kedudukan,  peranan  dan  pelaksanaan  peranan  yang  merupakan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban serta penerapannya di daam proses interaksi social
- Tingkatan  atau  jenjang,  yaitu  posisi  social  yang  menentukan  alokasi  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban
- Sanksi,  yakni  suatu  persetujuan  (=sanksi  positif)  atau  penolakan  (=sanksi  negatif) terhadap pola-pola perilaku tertentu
- Kekuasaan  yang  merupakan  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  agar berbuat sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan
- Fasilitas yang erupakan saran-sarana untuk mencapai tujuan.
Secara  fungsional,  maka  setiap  sistem  sosial  akan  dapat  dianalisa  sebagai  sistem  gerak sosial, dengan mempergunakan patokan-patokan fungsional, sebagai berikut :
- Fungsi mempertahankan pola
- Fungsi integrasi
- Fungsi mencapai tujuan
- Fungsi adaptasi (Soerjono Soekanto, 2003)
Budaya  hukum memiliki elemen  budaya  hukum, yang  diartikan  sebagai people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. Legal culture merupakan "whatever or whoever decides to turn the machine (the legal structure) on and off, and determines how it will be used". Kehidupan manusia yang  merupakan  anggota  masyarakat  saat  ini  hampir  tidak  ada  yang  steril  dari  hukum, semua lini kehidupan pun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting  agar  perilaku  masyarakat  tidak  menyimpang.  Peran  hukum  sangat  tergantung pada  negaranya.  Pada  Negara  berkembang  hukum  mengambil  peran  sebagai  kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum.  Kesadaran  itu  merupakan  jembatan  penghubung  antara  hukum  dengan  perilaku masyarakat.
Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter menegaskan  hukum  modern  memilki  ciri  antara  lain  : bersifat  terirorial,  tidak  bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Kenyataan tersebut memang tepat mengingat hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakatnya.
Jika  hukum  yang  dipaketkan  penguasa  politik  terlalu  modern  dan  jauh  dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka hukum tersebut tidak dapat dioperasionalkan, tidak efektif, useless dan timpang, padahal kecenderungan sekarang hukum digungsikan sebagai  penyalur,  pedoman  pengaman  program,  kebijaksanaan  pemerintah  yangberua peningkatan taraf hidup rakyat ke arah yang lebih baik. Para elite cukup optimis terhadap
fungsi  hukum  yang  baru  itu,  karena  para elite memilki  asumsi  jika  hukum  efektif mengarahkan tingkah laku manusia tentunya berefek terhadap keberhasilan pembangunan.  Namun  akan  gagal  fungsinya  jika  manusia  yang  diantaranya  tidak mentaatinya karena hukum dirasa asing tidak memasyarakat dan kurang mempresentasikan  tujuan  bersama.  Oleh  karena  itu  perlu  ada  kesepakatan  bersama, karena  jika  hukum  betul-betul  mal-fungsi  maka  tidak  hanya  individu  yang  dirugikan tetapi  jug a  pembangunan  yang  terhambat.  Oleh  karena  itu  Fuller  mengajukan  “delapan prinsip legalitas” dalam membuat hukum yaitu :
- harus ada peraturannya lebih dulu
- Peraturan itu harus diumumkan
- Peraturan tidak boleh berlaku surut
- Perumusan peraturan harus jelas, terperini dan dapat dimengeti setiap orang
- Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hak-hal yang tidak mungkin
- diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
- Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
- Harus  terdapat  keserasian  antara  tindakan  para  pejabat  hukum  dan  pertaturan  yang telah dibuat.
Hukum  sebagai  suatu  sistem,  Latar  belakang  pemahaman  hukum  sebagai  suatu sitem  tidak  lain  adalah  agar  kita  dapat  memahami  hukum  secara  komprehensif,  tidak sepotong-potong dan parsial. Makna dasar sistem yaitu :
- Selalu berorientasi pada tujuan;
- Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya;
- selalu berorientasi dengan sistem yang lebih besar;
- bekerjanya bagian dari sistem sosial itu menciptakan sesuatu yang berharga.
Shrode  dan  Voich mendefinisikan  sistem  sebagian schorde  a  set  of  interreladed parts,  working  independently  and  jointly,  in  parsuit  of  common  objective  of  the  whole within a comply environment. Dari uraian tersebut, Shorde dan Voich ingin memaparkan bahwa persoalan hukum itu rumit dan kompleks yaitu hukum bukan hanya sebagai sistem nilai,  tetapi  juga  hukum  sebagai  sub  sistem  dari  sistem  sosial  yang  lebih  besar,  yaitu
masyarakat dimana hukum diberlakukan. Hukum sebagai sistem dapat dijabarkan bahwa hukum secara hirarkis dipayungi oleh norma dasar tertinggi (groundnorm) yang berperan memberi  isi,  substansi,  dasar, norma-norma  dibawahnya  sehingga  norma  hukum  tidak lain adalah penjabaran, break down dari groundnorm , pancasila” dan norma hukum tidak bo leh bertentangan dengan “groundnorm” “pancasila’
Hukum sebagai sub sistem nasional, mengandung pengertian bahwa hukum bukan hanya sistem tunggal dalam masyarakat, berdiri sendiri, otonom independent melainkan bagian  dari  sub  sistem  sosial  lainnya  seperti  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  dan konsekuensi  hukum  sebagai  bagian  dari  sub  sistem  sosial  lainnya  tentunya  terasa  ganjil tidak  lengkap  tanpa  memahami  sistem  sosial  lainnya,  tak  bekerjanya  sistem  ekonomi mustahil  hukum  tegak  dan  sebaliknya  rakyat  tidak  akan  nyaman,  aman,  mencari penghidupan layak jika hukum tidak tegak.
Hukum  sebagai  sistem  nilai  sekaligus  sebagai  sub-sistem  dari  sistem  sosial sebenarnya menjabarkan bahwa hukum merupakan das sein dan das solen, di sisi lainnya antara  das  sein  dan  das  sollen  tidak  mudah  dipertemukan  bahkan  seringkali  bertolak belakang  dengan  perilaku  hukum  masyarakat  yang  seharusnya.  Sulitnya  penyelarasan hukum  sebagai  “sein”  dan  hukum  sebagai “solen”  tidak  terlepas  dar i  faktor-faktor  non- yuridis  yang  hidup  dan  berkembang  yang  salah  satunya  dalah  kultur  hukum.  Budaya sebagai  produk  masyarakat  amat  beragam  dan  berbeda  tidak  hanya  masyarakat  satu dengan lainnyapun berbeda sehingga akibat tingkatan-tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya  budaya  hukum  seorang  pedagang  dengan guru,  sopir  dengan  pegawai  dan sebagainya
Negara-negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, lebih banyak berhaluan semi otoriter  daripada  demokrasi.  Dalam  sistem  semi  otoriter  hukum  merupakan  institusi sebagai  wadah  dimana  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dikeluarkan,  karena  dengan sandaran  hukum  kebijakan  pemerintah  berjalan  mulus,  sah  dan  mempunyai  legitimasi, tetapi pembuat dan pemakai kebijakan seringkali punya pandangan berbeda karena posisi kepentingan  bahkan  tujuan  berbeda,  artinya  posisi  pembuat  lebih  strategis  daripada pemakai  sehingga  posisi  tawarnya bargaining  position-nya  pun  lebih  kuat  untuk
membuat  kebijakan  model  apapun,  hasilnya  kebijakan  itu  lebih  banyak  memuat reperesantasi  tujuan  dan  kepentingan  pembuat  daripada  rakyat  hingga  dilapangan kebijakan seperti itu tidak dapat dioperasionalkan karena tereletak secara sosiologis.
Menurut Daniel  S.  Lev bahwa  sistem  hukum  nenekankan  pada  prosedur  namun kurang  membahas  cara  hukum  menyelesaikan  masalah,  sedangkan  budaya  hukum mengandung  nilai  prosedural yaitu  tata  cara  dan  prosedur  dalam  mamanajemenisasi sebuah  konflik  dalam  masyarakat  dan  nilai  substansif  berupavasas-asas  fundamental tentang alokasi, distribusi, penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat terkait dengan adil dan tidak adil.
James  C.N  dan Clareme  J  dias mengatakan  bahwa  bila  yang  terkandung  dalam hukum  nasional  dengan  nilai-nilai  masyarakat  lokal  kerap  kali  terjai  pendebatan  dan pembedaan  yang  ujungnya  adalah  sulitnya  pemahaman  makna  dan  maksud  hukum nasional  oleh  masyarakat  lokal,  hal  ini terjadi  karena  sudut  pandang  dan  nilai  dasar penyusunan  hukum  tampaknya  berbea  antara  legislator  dengan  masyarakat  serta kurangnya  para  pemegang  kebijakan  melakukan survey,  uji  publik terhadap  nilai-nilai lokal,  kebutuhan-kebutuhan  lokal  terutama  masyarakat  yang  secara  geografis  jauh  dan mungkin  tak  terjangkau oleh  pengendali  kebijakan,  hasilnya  hukum  dibuat  terasa  tidak bermakna  dan  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  rakyat  tersebut.  Oleh  karena  itu  hukum mencegah  mis-nilai  antara  pembuat  dan  pemakai.  Mau  tidak  mau  pemerintah  maupun rakyat,  LSM  harus  proaktif  mengusahakan  terbukanya  saluran  komunikasi  dalam menerangkan dan menyelaraskan berbagai maksud dan tujuan pemerintah dalam undang- undang.
Selo  soemardjan  dan  Soelaiman  Soemardi  mendefinisikan  kebudayaan  sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud teknologi yang mempermudah  hidup  mansuia.  Rasa  merupakan  dasar dari  munculnya  nilai-nilai kemasyarakatan  dan  cipta  merupakan  kemampuan  mental  emosional  manusia  untuk hidup  beradab.  Dalam  arti  luas  kebudyaan  merupakan  serangkaian  nilai-nilai  yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai way of life karena budaya  juga  memberikan  pedoman  arah hidup  manusia.  Budaya  juga  disebut  dengan
serangkaian  sistem  perilaku,  yaitu  serangkaian  perilaku  yang  harus  dan  tidak  boleh dilakukan oleh para pendukungnya. Dalam hal ini komunitas tertentu memilki gambaran abstrak perilaku yang layak dan tidak layak dilakukan. Gambaran abstrak perilku tersebut kemudian  diformulasikan  secara  konkret  dalam  berbagai  tatanan  hidup  manusia melahirkan  norma  dimana  hukum  berada  di dalamnya  disamping  norma  kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Jika demikian artinya hukum merupakan refleksi tata perilaku komintas tertentu  yang bersifat teritorial, khas dan khsus, dalam arti hukum masyarakat satu  berbeda  dengan  yang  lainnya  sehingga  hukum  kurang  relevan  menganut  asas universalitas.  Oleh  karena  itu  pembuatan  hukum,  penerapan  hukum  harus  pandai membaca,  menganalisa  realitas  sosial  mengingat  hukum bukan  saja  sebagai  formalisasi dan  konkretisasi  perilaku  masyarakat  dalam  bentuk  deretan  pasal-pasal  melainkan  juga jiwa  masyarakat  (Volkgeist)  itu,  serta  hukum  itu  dibuat  bukan  untuk  penguasa  tetapi untuk rakyat. Oleh karena itu harus banyak-banayak mengaca, membaca dan menganalisa realitas sosial dimana hukum itu akan diterapkan. 2
C. Good Governance
Ada 10 (sepuluh) prinsip Good governance yaitu :
a. Akuntabiltas
b. Pengawasan c. Daya tanggap d. Profesionalisme
e. Efisiensi dan efektivitas
f. Transparansi
g. Kesetaraan
h. Wawasan ke depan
i. Partisipasi
j. Penegakan hukum.
Manfaat dari Good governance meliputi :
2 http://www.belajarhukum.com/2016/01/pengertian-budaya-hukum.html
a. Berkurangya praktik KKN di birokrasi
b. Terciptanya  sistem  kelembagaan  dan  tata  pemerintah  yang  bersih-efisien-efektif- transparan-profesional-akuntabel
c. Terhapusnya  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  diskriminatif  terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat
d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
e. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. 3
Hal  tersebut  memunculkan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  hubungan komplementer  dan  saling  mempengaruhi.  Tanpa  pemerintah,  masyarakat  tidak  mungkin mencapai  yang  diinginkannya,  begitu  pula  tanpa  masyarakat,  pemerintah tidak  dapat menjalankan kebijakan maupun program pembangunan yang berorientasi pada tujuan dan kepentingan  umum. Ada  3  (tiga)  pilar  dalam  proses  perwujudan good  governance, meliputi :
a. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.
b. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan.
c. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, konomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005). 4

## D. Pembangunan Hukum Indonesia
Hakekat  pembangunan  Indonesia  adalah  amanat  konstitusi  yang  sesuai  dengan ikrar  dan  cita-cita  bangsa.  Secara  ideologis  makna  pembangunan  yang  dapat  diartikan pembangunan  adalah  membangun  bangsa  Indonesia  seutuhnya,  serta  strategi pembangunan  ialah  pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  kesejahteraan  sosial,  serta stabilitas politik. Lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan UUD  1945  bahwa  hakikat  pembangunan  nasional  adalah mencerdaskan  kehidupan
3 Slide Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan Tim Dosen UPH Medan, 2015
4 http://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia
bangsa,  menciptakan  kesejahteraan  umum,  melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam praktiknya pembangunan  yang baik adalah pembangunan  yang dilakukan secara  komprehensif.  Artinya,  pembangunan  selain  mengejar  pertumbuhan  ekonomi, harus  memperhatikan  pelaksanaan  jaminan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  warga negaranya  yang  telah  diatur  dalam  konstitusi  negara  yang  bersangkutan,  baik  hak-hak sipil,  maupun  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Dengan  demikian,  pembangunan yang telah,  sedang  dan  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  akan  mampu  menarik  lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  konsep  yang  di  dalamnya  terdapat perihal  usul  tentang  perubahan  perilaku  manusia  yang  diinginkan,  maka  dapat disimpulkan bahwa hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana mengubah perilaku manusia  kearah  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  terhadap  nilai-nilai  yang  hidup  dan diberlakukan dalam masyarakat. Tegasnya membangun perilaku manusia dan masyarakat harus  di  dalam  konteks kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  dimana  mereka mengerti  dan  bersedia  menjalankan  kewajiban  hukumnya  sebagai  warganegara  dan mengerti tentang bagaimana menuntut hak-hak yang dijamin secara hukum dalam proses hukum itu sendiri.
Mochtar  Kusumaatmadja mengemukakan  bahwa  Hukum  merupakan  suatu  alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya  adalah  konservatif  artinya,  hukum  bersifat  memelihara  dan  mempertahankan yang  telah  tercapai.  Fungsi  demikian  diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,  termasuk masyarakat  yang  sedang  membangun,  karena  di  sini  pun  ada  hasil-hasil  yang  harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, didefenisikan  sebagai masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat.  Untuk  itu,  hukum  tidak cukup  memiliki  fungsi  demikian  saja.  Hukum  juga  harus  dapat  membantu  proses perubahan masyarakat itu. Pandangan klasik tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum,
menganggap  bahwa  hukum  tidak  dapat  memainkan  suatu  peranan  yang  berarti  dalam proses pembaharuan.
Dengan  demikian,  pembangunan  dapat  berperan  untuk  merubah  perilaku masyarakat,  berupa  kesadaran  dan  kepatuhan  manusia  atau  masyarakat  terhadap  nilai- nilai hukum. Hal ini dapat terlaksana bila secara sistem hukum berkerja dengan baik dan dinamis,  yang  ditandai  dengan  berkualitasnya  struktur  hukum  melalui  pendidikan  dan pengembangan profesi hukum agar dapat menghasilkan ahli hukum dalam pembangunan hukum.  Selain  itu,  berkualitasnya  substansi  hukum  yang  terkait  dengan  rumusan  norma yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat, serta ditunjang oleh budaya hukum masyarakat kondusif yang selalu menempatkan hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Agar hukum dapat melaksanakan perannya sebagai sarana kontrol masyarakat dalam pembangunan, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati oleh masyarakat.
L. Friedman menjabarkan komponen sistem hukum meliputi :
a. Strukur,  diibaratkan  sebagai  mesin  yang  di  dalamnya  ada  institusi-institusi  pembuat dan  penegakan  hukum  seperti  DPR,  Eksekutif,  Legislatif,  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.  Terkait  dengan  ini,  maka  perlu  dilakukan  seleksi  yang  objektif dan transparan terhadap aparatur penegakan hukum.
b. Substansi,  merupakan    apa  yang  di  kerjakan  dan  dihasilkan  oleh  mesin  itu,  yang berupa  putusan  dan  ketetapan,  aturan  baru  yang disusun,  substansi  juga  mencakup aturan  yang  hidup  dan  bukan  hanya  aturan  yang  ada  dalam  kitab  undang-undang. Selain  itu,  substansi  suatu  peraturan  perundang-undangan  juga  dipengaruhi  sejauh mana  peran  serta  atau  partisispasi  masyarakat  dalam  merumuskan  berbagai kepentingannya  untuk  dapat  diatur  lebuh  lanjut  dalam  suatu  produk  peraturan perundang-undangan. Adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukan  suatu undang-undang  akan  memberikan  dampak  terhadap  efektivitas  pemberlakuan  dari undang-undang tersebut.
c. Kultur  hukum,  menyangkut  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu,  serta  memutuskan  bagaimana  mesin  itu
digunakan,  yang  mempengaruhi  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.
Diantara ketiganya harus berjalan beriringan yaitu struktur harus kuat, kredibel, akuntabel dan capable.  Substansi  harus  selaras  dengan  rasa  keadilan  masyarakat  sedang  budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang, misal struktur aparat (law unforercement officer) tidak akuntable, kredible dan capable mustahil hukum dapat ditegakkan. Agar hukum dapat efektif sebagai sarana kontrol terhadap masyarakat maka  sistem  hukum yang  dimaksud  perlu  diperbaiki  ketiga  komponen  sistem  hukum tersebut di atas.
Untuk  itu  diperlukan  membentuk  suatu  karakter  masyarakat  yang  baik  agar  dapat melaksanakan  prinsip-prinsip  maupun  nilai-nilai  yang  terkandung  didalam  suatu peraturan  perundang-undangan  (norma  hukum).  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka pemanfaatan  norma-norma  lain  diluar  norma  hukum  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk menunjang  imeplementasinya  norma  hukum  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan.  Misalnya,  pemanfaatan  norma  agama  dan  norma  moral  dalam  melakukan seleksi  terhadap  para  penegak  hukum,  agar  dapat  melahirkan  aparatur  penegak  hukum yang melindungi kepentingan rakyat.
Hukum,  masyarakat  dan  pembangunan  memiliki  keterkaitan  yang  tidak  dapat dipisahkan  dan  saling  memiliki  ketergantungan  diantara  satu  dengan  yang  lainnya, mengingat  keberadaan  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  masyarakat.  Dimana,  lahirnya hukum diawali dengan adanya interaksi kepentingan diantara beberapa manusia, sehingga tanpa  manusia  maka  hukum  tidak  akan  lahir  (ubi  societa,  ibi  ius).  Sebaliknya  hukum berperan  agar  interaksi  kepentingan  diantara  manusia  dapat  berjalan  dengan  baik  dan harmonis, selain itu hukum juga menyediakan sarana penyelesaian konflik bagi manusia. Dengan  adanya  kondisi  masyarakat  yang  harmonis  dan  teratur  maka  penyelenggaraan pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  dan  pada  akhirnya sehingga berdampak  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Sebaliknya  kondisi
masyarakat  yang  tidak  harmonis  dan  teratur  akan  berdampak  terhadap  penyelengaraan pembangunan yang tidak optimal. 5
Kasus  suap  di  Indonesia  sudah  menjadi  rahasia  umum  di tengah  masyarakat Indonesia, memberi warna bagi pelaksanaan good governance di Indonesia. Kasus yang masih  menjadi  berita  terkait  orang  nomor  satu  di  DKI  Jakarta,  yaitu  kasus  Raperda zonasi dan tata ruang reklamasi Teluk Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi  tertangkap tangan telah menerima suap dari PT Agung Podomoro  Land sebesar Rp 2 miliar (dua milyar rupiah) diberikan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  Provinsi  Jakarta  dan  revisi Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Kawasan  Tata  Ruang  Strategis Pantai Jakarta. 6 Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta yang saat ini memimpin dan selaku salah  satu  saksi  kasus  tersebut,  berseberangan  pendapat  dengan  pihak  DPRD  dalam  hal syarat  kewajiban  penyetoran  nilai  NJOP  para  pengembang  (Ahok  menginginkan  agar para  pengembang  menyetor  kewajiban  15%  dari  nilai  NJOP,  sedangkan  DPRD  hanya menyetujui agar pengembang menyetor 5% saja). 7
Pertengahan Maret 2016 lalu, mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho  dan  istrinya,  Evy  Susanti  divonis  tiga  tahun  penjara  oleh  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor)  Jakarta  karena  terbukti  menyuap  tiga  hakim  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan pemberian hadiah kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai  NASDEM  (Patrice  Rio  Capella).  Awal  bulan  Agustus  2016,  mantan  Gubernur Sumatera  Utara  (Sumut)  kembali  menjadi  terdakwa  di  Pengadilan  Tipikor  pada Pengadilan Negeri Medan. Pada persidangan  yang diketuai Majelis Hakim Djaniko MH Girsang  dan  anggota  Berlian  Napitupulu  serta  Merry  Purba,  dia  didakwa  melakukan tindak  pidana  korupsi  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  (bansos)  yang  merugikan  negara sebesar Rp 4,034 miliar. 8
5 M. A. H. Tahapary, http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/365-hukum-masyarakat-dan-pembangunan
6 http://www.rappler.com/indonesia/128003-pemda-dki-tak-terlibat-kasus-suap-reklamasi
7 http://news.detik.com/berita/3188638/kasus-suap-raperda-reklamasi-kpk-kembali-periksa-kepala-bappeda-dki
8
http://regional.kompas.com/read/2016/08/01/16570791/jadi.terdakwa.korupsi.lagi.gatot.pujo.hanya.tersenyum.saat.d itanya.wartawan
Sebagian  contoh  buruk  dalam  pelaksanaan good  governance di  Indonesia, bukan berarti  memberi  pengaruh  buruk  kepada  pemerintah  daerah  lainnya,  melainkan  menjadi cambuk  dan  memberi  peringatan  bagi  seluruh  pejabat  pemerintah  dalam  membangun bersama  dengan  prinsip good  governance. Dengan  nilai-nilai  yang  berlandaskan  pada Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945,  memberi  motivasi  juang  terhadap  para  pemimpin  dari tingkat  pusat  sampai  daerah  terpencil  sekalipun,  agar  menjunjung  tanggung  jawab  dan wibawa  pemerintah,  ditambah  budaya malu untuk  melakukan  tindakan  yang  merugikan kepentingan  umum  atau  menguntungkan  pribadi  /  kelompoknya  semata. Jurus  aji mumpung bagi para pejabat pemerintah yang memegang wewenang dan kekuasaan pun harus ditinggalkan  dan jiwa  nasionalisme serta berjuang  melawan  egosentrisme bagi pemerintah  maupun  masyarakat/rakyat sehingga  dapat  memberantas praktik  suap  dan KKN  (korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme)  yang  dikatakan  sudah  mendarah  daging  di Indonesia.  Bukan  hal  yang  tidak  mungkin  diwujudkan  pemerintah  Indonesia  yang  baik dan bersih (good  governance)  jika  pemerintah  dan  masyarakat  bersatu  membangun Indonesia  dengan  menjunjung  nilai  gotong  royong  dan  Pancasilais  sebagai  ungkapan syukur  kepada  Tuhan  yang  sudah  memberi  kemerdekaan  sampai  dengan  pembangunan nasional yang terus berproses ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Hukum,  masyarakat  dan  pembangunan  memiliki  keterkaitan  yang  tidak  dapat dipisahkan  dan  saling  memiliki  ketergantungan  diantara  satu  dengan  yang  lainnya, mengingat  keberadaan  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  masyarakat,  sehingga  tanpa manusia  maka  hukum  tidak  akan  lahir  (ubi  societa,  ibi  ius).  Sebaliknya  hukum berperan agar interaksi kepentingan diantara manusia dapat berjalan dengan baik dan harmonis,  selain  itu  hukum  juga  menyediakan  sarana  penyelesaian  konflik  bagi manusia.  Dengan  adanya  kondisi  masyarakat  yang  harmonis  dan  teratur,  dalam  hal ini  pemerintah  bekerjasama  dengan  masyarakat/rakyat,  maka  penyelenggaraan
pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar,  dan  pada  akhirnya  sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Contoh  buruk  dalam  pelaksanaan good  governance di  Indonesia,  bukan  berarti memberi  pengaruh  buruk  kepada  pemerintah  daerah  lainnya,  melainkan  menjadi cambuk dan memberi peringatan bagi seluruh pejabat pemerintah dalam membangun bersama  dengan  prinsip good  governance.  Bukan  hal  yang  tidak  mungkin diwujudkan  pemerintah  Indonesia  yang  baik dan bersih (good  governance)  jika pemerintah dan masyarakat bersatu membangun Indonesia dengan menjunjung nilai gotong royong dan Pancasilais sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan  yang sudah memberi  kemerdekaan  sampai  dengan  pembangunan  nasional  yang  terus  berproses ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.
2. Saran
a. Seyogyanya,  dengan  nilai-nilai  yang  berlandaskan  pada  Pancasila  dan  UUD  Tahun 1945, dan  meninggalkan jurus  aji  mumpung bagi  para  pejabat  pemerintah  yang memegang wewenang dan kekuasaan pun harus  berjiwa nasionalisme dan berjuang melawan  egosentrisme,  sehingga  dapat  menolak  tegas  praktik  suap  dan  KKN (korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme)  yang  dikatakan  sudah  mendarah  daging  di Indonesia. Upaya tersebut juga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberi  kemerdekaan  sampai  dengan  pembangunan  nasional  yang  terus  berproses ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.
b. Seyogyanya,  hubungan  komplementer dan  gotong  royong  diantara  pemerintah  dan masyarakat  /  rakyat  yang  berorientasi  pada  tujuan  bersama,  membawa  pengaruh pada pemerintah  yang baik dan bersih (good  governance)  yang bukan menghambat melainkan mendorong cepat pertumbuhan pembangunan nasional untuk membangun bangsa Indonesia seutuhnya sehingga perilaku masyarakat Indonesia berubah kearah memiliki  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  terhadap  nilai-nilai  yang  hidup  dan diberlakukan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Soekanto, Soerjono, 2003, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Hadjon,  Philipus  M.  dkk,  2002, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Djamali, R. Abdoel, 2000, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
2. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Website
http://www.belajarhukum.com/2016/01/pengertian-budaya-hukum.html
http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/365-hukum-masyarakat-dan-pembangunan http://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia http://www.rappler.com/indonesia/128003-pemda-dki-tak-terlibat-kasus-suap-reklamasi http://news.detik.com/berita/3188638/kasus-suap-raperda-reklamasi-kpk-kembali-periksa- kepala-bappeda-dki
http://news.liputan6.com/read/2484186/kasus-suap-raperda-reklamasi-kpk-periksa-lagi- kepala-bappeda-dki
http://regional.kompas.com/read/2016/08/01/16570791/jadi.terdakwa.korupsi.lagi.gatot.puj o.hanya.tersenyum.saat.ditanya.wartawan
4. Lain-lain
Slide matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan Tim Dosen UPH Medan, 2015.