Vol. 01  No (02): 12-2022, Desember 2022 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721 Dikirim: 4 Desember 2022 Diterima: 27 Desember 2022 Dipublikasi: 2022-Desember-28
Letter of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan Internasional
Zuhri Ruslan 1
1 Sangatta Research Institute
* Korespondensi: zuhri.ruslan@gmail.com
Abstrak:  Letter  of  Credit (LC)  adalah  metode  pembayaran  yang  dipercaya  lebih  aman  dalam  perdagangan internasional  karena  melibatkan  bank  untuk  memastikan  bonafiditas  pembeli  dan  penjual.  LC  diatur  oleh Uniform Customs  Practice (UCP), yaitu  aturan yang bersifat  sukarela dan berterima umum  oleh pihak-pihak yang  terlibat  dalam  LC.  Meskipun  demikian,  risiko  dalam  perdagangan  internasional  tidak  dapat  disangkal, bahkan  ketika  menggunakan  LC.  Contohnya  antara  lain  adalah  risiko  tidak  ada  barang  yang  dikirim  setelah pembayaran dilakukan, barang yang dikirim berkualitas lebih rendah dari yang diperjanjikan sebelumnya, dan nilai invoice yang digelembungkan. Semua hal tersebut merupakan bagian dari risiko penipuan ( fraud ) dalam perdagangan  internasional.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  bagaimana  UCP berhadapan  dengan fraud dan  melindungi  para  pihak  pengguna  LC.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  bersifat  eksploratoris,  menggunakan  metode  penelitian  studi  kasus  ( case  study ),  dan menganalisa  data  sekunder  berupa  UCP,  undang-undang,  buku,  dan  artikel  yang  relevan.  Hasil  penelitian selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  narasi.  Penelitian  mengungkapkan  bahwa  UCP  kalah  saat  berbenturan dengan  hukum  nasional.  Selain  itu,  aturan fraud di  dalam  UCP  lebih  melindungi  pihak  bank  daripada  pihak pembeli. Jika fraud terjadi, hukum nasional yang akan berlaku, dan bahkan pengadilan dapat membatalkan LC. Penelitian ini akan bermanfaat bagi para importir untuk mengenali risiko dalam perdagangan internasional dan mendorong mereka untuk melakukan mitigasi risiko tambahan. Selain itu, sehubungan dengan kerja sama G20 yang  akan  meningkatkan  nilai  dan  volume  perdagangan  antar  negara,  sangat  penting  bagi  importir  untuk melindungi diri mereka dari risiko fraud dalam perdagangan internasional.
Kata Kunci: Letter of Credit, fraud, risiko perdagangan internasional
JEL: F13, F10, G23

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena fraud dalam  perdagangan  internasional  tidak  terhindarkan  (Alavi,  2016).  Banyak kasus fraud yang membuat eksportir Indonesia menjadi korban (Kompas.com, 2019). Hal ini pun diakui  oleh  Gabungan  Pengusaha  Ekspor  Indonesia  yang  menyatakan  document fraud sering terjadi dalam perdagangan internasional (Bisnis.com, 2019). Selain pemalsuan dokumen, beberapa contoh fraud yang sering terjadi diantaranya adalah fraud terkait pembayaran, identitas, dan juga barang (Integrity-Indonesia.com, 2019).
Indonesia  Trade  Promotion  Center  Dubai dalam  pernyataan  tertulis  merekomendasikan beberapa  langkah  untuk  menghindari fraud ,  diantaranya  menggunakan  metode  pembayaran  yang lebih  aman  seperti Letter  of  Credit (LC)  (Kompas.com,  2019).  Akan  tetapi,  bahkan  dengan  LC sekalipun kasus fraud masih dapat terjadi, contohnya adalah kasus fraud discounting LC fiktif di Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  sebesar  USD  1,7  Triliun  yang  dilakukan  oleh  Gramarindo  Group (Tempo.co, 2020).
Dengan  demikian  Pertanyaan  penelitian  ini  adalah,  bagaimana Uniform  Custom  Practice (UCP), sebagai aturan LC, ketika berhadapan dengan fraud untuk melindungi para pihak pengguna LC, terutama dalam lingkup kasus hukum di Indonesia? Kemudian, bagaimana hubungan UCP dan hukum negara saat berhadapan dengan fraud?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Fraud adalah  hal  yang  tidak  dapat  dihindari,  dan  merupakan  fenomena  paling  kontroversial dan  membingungkan  dalam  perdagangan  internasional  (Alavi,  2016).  Buku Fraud  Examination (Albrecht,  2018)  mendefinisikan fraud sebagai  istilah  umum  yang  mencakup  berbagai  usaha seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain secara tidak benar. Fraud mencakup tipu daya,  kelicikan  dan  ketidakadilan  dimana  pihak  lain  merasa  tertipu.  Selanjutnya  Albrecht menjelaskan bahwa Fraud mencakup pengertian: “A representation about a material point which is false and intentionally or recklessly so which is believed and acted upon a victim to the victim’s damage.”
Modus  operandi  dalam  melakukan fraud diataranya  adalah  pemalsuan  dokumen,  misalnya pemalsuan bill  of  lading (Alavi,  2016;  CheHashim  &  Mahdzan,  2014),  ataupun  pemalsuan certificate of origin (Riswanti & Paramasatya, 2014). Bill of lading dipalsukan untuk mengambil barang  di  pelabuhan.  Peningkatan  teknologi  printer  dimanfaatkan  oleh  penipu  untuk  membuat dokumen  palsu  (CheHashim  &  Mahdzan,  2014).  Pemalsuan certificate  of  origin juga merupakan salah bentuk fraud yang dilakukan untuk mendapatkan akses keringanan bea masuk, menghindari pembatasan  kuota  impor  suatu  barang,  dan  untuk  bisa  melakukan  penetrasi  pasar  secara  ilegal untuk  tujuan  ekonomi. Fraud tersebut  dilakukan  dengan  memalsukan certificate  of  origin , menyembunyikan  asal  usul  barang  dengan  melakukan trans-shipping dengan  negara  ketiga, merubah  tampilan  fisik  barang  atau  dengan  mencampur  barang  dengan  barang  dari  negara  lain (Riswanti & Paramasatya, 2014).
Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL)  bahkan  sampai  mengeluarkan  penjelasan  empat  metode fraud dalam  perdagangan internasional  agar  menjadi  perhatian  bersama.  Pertama  yaitu  pemalsuan  dokumen  yang membuat pembayaran terjadi, padahal tidak ada pengiriman barang. Kedua adalah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang disepakati, ketiga adalah menjual kargo yang sama ke beberapa pembeli, dan keempat menerbikan dokumen bill of lading yang sama dua kali (Alavi, 2016).
Salah satu contoh kasus fraud adalah ketika barang yang dikirim dicurigai dibawah standard dan tidak sesuai kontrak. Maka beneficiary meminta Privy Council (badan penasihat yang ditunjuk pemerintah  Inggris)  untuk  memerintahkan  bank  menahan  pembayaran  LC  agar  pemeriksaan barang  dapat  dilakukan. Privy  Council menyatakan  tidak  ada  bukti  yang  cukup  untuk  menahan pembayaran dan memerintahkan bank untuk membayar (Hwaidi, 2018).
Selain  eksportir  dan  importir,  LC fraud juga  dapat  merugikan  bank.  Sebuah  penelitian yang meneliti 30 kasus fraud LC di Korea menemukan bahwa bank juga dapat menjadi korban LC fraud yang  tertipu  oleh  eksportir  atau  importir  yang  berniat  jahat  (Han  et  al.,  2015).  Bank  BNI  di Indonesia juga pernah menjadi korban dari kasus LC fraud yang sangat menyita perhatian publik karena  nilainya  yang  fantastis.  BNI  melakukan discounting atas  LC  fiktif  yang  diinisiasi  dan diotorisasi  oleh  karyawan  BNI  sendiri  yaitu  Edy  Susanto  yang  kemudian  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara seumur hidup(Tempo.co, 2020).
Terkait  dengan  hukum,  maka  dalam  hukum  Inggris,  LC fraud adalah  perbuatan  kriminal (Zhang, 2012). Akan tetapi pengadilan masih ambigu mengenai aplikasi pengecualian fraud dalam LC  ( Fraud  exception )  (Alawamleh  &  Abu  Helo,  2020).  Peraturan  yang  tidak  pasti  atau  ambigu tersebut  akan  menyebabkan  kesulitan  dalam  praktek  di  pengadilan.  Uniknya, fraud  exception dalam  LC  melindungi  bank  ketika  tidak  mengetahui  terjadinya fraud ,  dan  dokumen  presentasi ternyata  sesuai  dengan persyaratan  yang  diminta  LC  ( comply ),  maka  bank  harus  membayar  dan tidak  dapat  disalahkan  sepanjang  tidak  menyadari  adanya fraud (Aladwan,  2020).  Sebenarnya bank  sendiri  tidak  berpangku  tangan  terkait fraud .  Beberapa  bank  dapat  memberikan  layanan pengecekan  otentisitas  dokumen  dengan  biaya  tambahan  sebagai  usaha  penghindaran fraud (Zhang, 2012).
Meskipun teknologi telah berkembang dan ada metode pembayaran lain selain LC, tetapi LC tetap  merupakan  pilihan  yang  menarik  (Mugarura,  2017).  Ditambah  lagi  dengan  meningkatnya jumlah dan volume perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama G20, maka penelitian ini bertujuan  untuk  menginvestigasi  bagaimaan  UCP  berhadapan  dengan fraud ,  dan  bagaimana hubungan  UCP  dengan  hukum  nasional  dalam  permasalahan fraud tersebut.  Pengetahuan  ini sangat  penting  bagi  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam  LC  untuk  memahami  potensi  risiko  dalam
perdagangan internasional ketika menggunakan LC (Al-Amaren et al., 2021). Selain itu, Mugarura (2017)  juga  menyimpulkan  bahwa  mereka  yang  terkena fraud bukanlah  orang  yang  mudah percaya,  akan  tetapi  mereka  yang  kurang  mengetahui  jenis-jenis fraud .  Sehingga  seandainya mereka  mengetahui  jenis-jenis fraud dan  bagaimana  LC  berhadapan  dengan fraud , maka  mereka akan dapat terhindar dari menjadi korban fraud dalam perdagangan Internasional.

## 3. METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Yaitu  teknik  yang  berusaha menggambarkan,  menjelaskan,  menerjemahkan  makna  tertentu  atas  suatu  fenomena  yang  terjadi (Schindler,  2019).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  studi  kasus  ( case  study )  yang memfokuskan  analisa  pada  kasus  yang  terjadi  dimana  terjadi fraud dalam  transaksi  perdagangan menggunakan LC.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksploratoris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk membuat  masalah  menjadi  lebih  jelas  dalam  kerangka  operasional.  Penelitian  eksploratoris membantu  memahami  isu  kritis  dari  suatu  masalah,  dan  meletakkan  dasar  untuk  penelitian selanjutnya.  Studi  jenis  ini  digunakan  karena  tiga  alasan,  yaitu  menganalisa  suatu  masalah, mengevaluasi alternatif yang tersedia, dan untuk menemukan ide-ide baru (Sreejesh et al., 2014).
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang dianalisa dalam penelitian  ini  diantaranya  adalah  ICC Uniform  Customs  and  Practice  for  Documentary  Credits 2007  Revision  (UCP  600),  International  standard  Banking  Practice  for  the  examination  of documents  under UCP  600 (ISBP),  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 191/Pdt.G/2012/PN. Btm, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Smg, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/PDT/2019/PT.DKI, serta publikasi lain seperti buku, artikel, dan berita yang relevan. Setelah data  terkumpul,  maka  akan  dilakukan  analisa  dan  interpretasi  menggunakan  metode  induktif. Kemudian, kesimpulan akan ditarik dari hasil analisa tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Surat Edaran Bank Indonesia
Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 menyebutkan bahwa terhitung  1  Januari  1994  jika  di  dalam  penerbitan  LC  disepakati  untuk  menerapkan  UCP,  maka hendaknya mengacu kepada UCP yang terbaru. Artinya dengan Surat Edaran ini, maka para pihak di  dalam  LC  ketika  menyebutkan  tunduk  kepada  UCP  yang  terbaru  (UCP  600)  maka  para  pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing dalam perjanjian LC tersebut dan mengacu kepada UCP.

## 4.2 Prinsip UCP sehubungan dengan fraud
UCP  memiliki  asas autonomy dan fraud  exception .  Asas autonomy menjelaskan  bahwa  LC terpisah  dari  kontrak  lainnya,  dan  bank  tidak  terikat  dengan  hal-hal  selain  LC.  Pasal  4  UCP  600 yang berbunyi:
a. “A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may  be  based.  Banks  are  in  no  way  concerned  with  or  bound  by  such  contract,  even  if  any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to  honour,  to  negotiate  or  to  fulfil  any  other  obligation  under  the  credit  is  not  subject  to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.”
Konsekuensinya  adalah  bank  akan  membayar  atau  tidak  membayar  terlepas  dari  kondisi kontrak  lain  yang  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  hal-hal  di  dalam  LC.  Bank  akan  membayar apabila  dokumen  presentasi comply ,  atau  diskrepansi  disetujui  oleh  pembeli.  Sehingga  apapun yang  terjadi  diluar  LC,  maka  bank  tidak  akan  melihatnya.  Cara  pandang  inilah  yang  menjamin terjadinya  pembayaran  bagi  penjual  yang  menggunakan  mekanisme  LC,  selama  penjual  mampu mempresentasikan dokumen yang comply .
Selain itu,  tanggung jawab  bank  di  dalam  LC  juga  tidak  berurusan  dengan  barang.  Terlepas apakah  barang  palsu,  barang  tidak  terkirim,  atau  barang  terkirim  dengan  kualitas  dibawah  yang
dijanjikan, maka bank tidak melihat hal tersebut. Bank hanya berkewajiban memastikan dokumen presentasi comply , dan melakukan pembayaran. Prinsip ini ditegaskan di dalam Pasal 5 UCP 600 yang berbunyi “Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the  documents  may  relate.” Hubungan  bank  dan  barang  ini  yang  sering  tidak  dipahami  oleh pengguna LC, dan mempersalahkan bank karena melakukan pembayaran.
Selain itu fraud rule di dalam mekanisme LC disebutkan dengan sangat jelas dalam pasal 34 UCP  600,  dimana  bank  tidak  bertanggungjawab  dengan  keaslian  dokumen,  apakah  dokumen tersebut  dipalsukan  oleh  salah  satu  pihak,  atau  kondisi  barang  sebenarnya  apakah  benar  kuali- tasnya, kuantitasnya, kondisinya, penempatan dan seperti apa pengemasan barang yang dilakukan. Maka  semua  itu  bukan  merupakan  tanggung  jawab  bank.  Bank  hanya  akan  melihat  kepada dokumen apakah telah menyatakan hal-hal yang sesuai dengan LC. Pasal 34 UCP 600 berbunyi:
“A  bank  assumes  no  liability  or  responsibility  for  the  form,  sufficiency,  accuracy, genuineness,  falsification  or  legal  effect  of  any  document,  or  for  the  general  or  particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or  responsibility  for  the  description,  quantity,  weight,  quality,  condition,  packing,  delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or  for  the  good  faith  or  acts  or  omissions,  solvency,  performance  or  standing  of  the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.”
Adanya pasal autonomy dan fraud exception membuat bank tidak dapat dituntut dalam kasus fraud  seperti  barang  tidak  dikirimkan  atau  barang  dikirimkan  tetapi  dengan  kualitas  yang  lebih rendah. Pasal ini membuat pihak yang berperkara terbatas pada pihak pembeli dan penjual.
Berikutnya  akan  dibahas  tiga  contoh  kasus  LC fraud yang  dipersidangkan  di  Indonesia  dan sudah memperoleh putusan hakim dengan kekuatan hukum yang mengikat.
4.3 Karya Agung Kencana Pte Ltd v. PT Venture Technology Indonesia, United Overseas Bank Ltd, and PT Bank UOB Buana Cabang Batam ( Putusan Mahkamah Agung No. 191/Pdt.G/2012/PN. Btm. , 2012)
Para pihak di dalam LC ini adalah Karya Agung Kencana Pte Ltd (selanjutnya disebut “Karya Agung”), PT Venture Technology Indonesia (selanjutnya disebut “PT Venture”). United Overseas Bank  Ltd  (selanjutnya  disebut  “UOB  Singapura”),  dan  PT  Bank  UOB  Buana  Cabang  Batam (selanjutnya disebut “UOB Batam”).
Kasus  ini  bermula  pada  tanggal  23  February  2011  ketika  Karya  Agung  membuka  LC  pada bank UOB Singapura untuk memesan besi flat sebanyak 255 lembar seharga SGD 500.000. Saat presentasi dokumen, UOB Batam menemukan penyimpangan (diskrepansi) sebagai berikut: Bill of Lading dan  Polis  Asuransi  tidak  di  presentasikan,  dan invoice tidak  menunjukkan Incoterms CIF ( Cost, Insurance, Freight ). UOB Batam kemudian menginformasikan diskrepansi tersebut kepada UOB  Singapura  pada  tanggal  11  Maret  2011.  UOB  Singapura  selanjutnya  memberitahukan penyimpangan tersebut kepada Karya Agung tanggal 15 Maret 2011.
Atas  dikrepansi  tersebut,  UOB  Singapura  kemudian  juga  mengirim  pesan  SWIFT  kepada UOB  Batam  pada  tanggal  21  Maret  2011  yang  menyatakan  menolak  pembayaran  sampai  ada persetujuan Karya Agung atas diskrepansi tersebut.
Pada  tanggal  25  Maret  2011  Karya  Agung  memberikan  persetujuan  terkait  diskrepansi tersebut dengan menandatangani Collection Note .  Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011 UOB Singapura mengirimkan pesan SWIFT bahwa diskrepansi telah diterima dan memerintahkan UOB Batam  melakukan  pembayaran.  Karena  SWIFT  perintah  pembayaran  sudah  diterima,  maka  pada tanggal  1  April  2011  pembayaran  dilakukan  oleh  UOB  Batam  dan  dananya  disimpan  di  UOB Batam di rekening PT Venture.
Pembayaran sudah dilakukan tapi tidak pernah ada barang yang diterima, maka Karya Agung menuntut PT Venture, UOB Singapura dan UOB Batam ke pengadilan.
Hakim memutuskan bahwa Karya Agung telah dirugikan sebesar SGD 500,000 karena sudah melakukan pembayaran tapi tidak menerima barang. Atas transaksi tersebut, Karya Agung masih mencicil  ke  UOB  Singapura  sebanyak  SGD  254,000  selama  24  bulan.  Maka,  hakim memerintahkan PT Venture:
1. Mengembalikan uang SGD 500,000
2. Menanggung beban bunga SGD 254,000
3. Hakim menambahkan SGD 100,000 sebagai ganti rugi immaterial.
Selain  itu  aset  PT  Venture  berupa  tanah  dan  bangunan  di  Komp.  Ruko  Marina  City  No  81, Sekupang, Batam, juga disita.
Dalam pertimbangannya hakim mengutip beberapa pasal UCP, diantaranya Pasal 4.A, 5, 9A, 16.C,  dan  pasal  34.  Beberapa  fakta  lain  yang  disampaikan  ke  persidangan  tapi  dikesampingkan oleh hakim adalah, yang pertama, menurut Karya Agung, Delivery Order (DO) fiktif karena tidak ada  nama,  tanda  tangan  dan  cap  Karya  Agung  sebagai  penerima.  Tanggal  dan  tahun  DO  terbit sebelum  tanggal  LC  dan  rincian  barangnya  tidak  sesuai.  Hakim  mengutip  pasal  34  UCP  bahwa bank tidak bertanggung jawab atas keaslian dokumen.
Kedua,  PT  Venture  menyatakan  tidak  ada  perjanjian  jual  beli  antara  Karya  Agung  dan  PT Venture,  tetapi  Karya  Agung  memesan  kepada  seseorang  bernama  Peter  Petrus.  LC  diterima  PT Venture  dari  Peter  Petrus,  bukan  dari  Karya  Agung.  Barang  pun  sudah  dikirim  PT  Venture  ke Peter  Petrus  dan  diteruskan  ke  Karya  Agung,  dan  Karya  Agung  tidak  mau  diajak  PT  Venture ketemu dengan Peter Petrus. Hakim mengesampingkan hal ini, karena LC terbit dari Karya Agung kepada  PT  Venture,  dan  pada  DO  tertulis  PT  Venture  sebagai  penerima  order,  serta fakta  bahwa Karya Agung sebagai pemberi order sehingga ada hubungan jual beli plat besi antara Karya Agung dan  PT  Venture.  Selain  itu  juga terbukti  bahwa  pemohon  LC  adalah  Karya  Agung  dan  penerima LC  adalah  PT  Venture,  sehingga  PT  Venture  memiliki  kewajiban  mengirimkan  barang  kepada Karya Agung dan bukan kepada Peter Petrus.
Dari  keterangan  persidangan  terungkap  pula  bahwa  Karya  Agung  menyangka  apa  yang ditandatangani  pada  tanggal  25  Maret  2011  adalah  pemberitahuan  bahwa  LC  dirubah  menjadi lokal,  sehingga  tidak  memerlukan  dokumen Bill  of  Lading dan  polis  asuransi.  Selain  itu,  Karya Agung  juga  tidak  menyadari  bahwa  saat  menandatanggani  dokumen Collection  Note tanggal  25 Maret 2011 tersebut Karya Agung menerima diskrepansi yang konsekuensinya adalah pembayaran akan  dilakukan  oleh  UOB  Singapura.  Karya  Agung  tidak  mengetahui  bahwa  LC  hanya berhubungan  dengan  dokumen  tidak  dengan  barang,  dan  Karya  Agung  menyangka  persetujuan pembayaran  baru  akan  Karya  Agung  berikan  pada  saat  barang  sudah  diterima.  Ditambah  lagi Karya  Agung  menyangka  bahwa  Karya  Agung  harus  memberikan  konfirmasi  persetujuan pembayaran,  barulah  pembayaran  akan  terjadi.  Ini  semua  menunjukkan  ketidakpahaman  Karya Agung atas cara kerja LC.
Hakim telah memutuskan dengan menggunakan beberapa pasal UCP seperti pasal 4 yang me- nyebutkan principle of autonomy , pasal 5 yang menyebutkan “bank deals with documents and not with  goods” ,  dan  pasal  34  mengenai  pengecualian  fraud.  Hakim  telah  menempatkan  UCP  600 untuk  mengeluarkan  pihak  bank  dari  wilayah  sengketa  dan  kemudian  meluruskan  kewajiban  PT Venture adalah untuk memenuhi kewajibannya mengirimkan plat besi kepada Karya Agung.
4.4 CV Saprotan Utama v. MK Chemical Trading Co. Ltd, PT Bank DBS Indonesia, and Jordan Kuwait Bank Abdali Branch (Putusan Mahkamah Agung No 181/Pdt.G/2019/PN Smg., 2019) Para pihak di dalam LC adalah CV Saprotan Utama (selanjutnya disebut “CV Saprotan”), MK
Chemical  Trading  Co.  Ltd  (selanjutnya  disebut  “MK  Chemical”),  PT  Bank  DBS  Indonesia (selanjutnya disebut “DBS”), dan Jordan Kuwait Bank Abdali Branch (selanjutnya disebut “Jordan Kuwait Bank”).
Awal  mula  terjadinya  sengketa  ini  adalah  pada  tanggal  10  Agustus  2018  CV  Saprotan  dan MK  Chemical  menandatangani  surat  perjanjian  jual  beli  untuk  memesan  1500  MT Kalium Chlorida (“KCL”).  Untuk  keperluan  tersebut,  maka  dibuka  dua  LC  yang  terbagi  menjadi  empat kali pengiriman. Dari keempat pengiriman tersebut hanya satu pengiriman saja yang dibayar, yaitu pengiriman pertama.
Tabel  1  menunjukkan  rincian  LC  atas  jenis  barang  yang  dipesan  oleh  CV  Saprotan  kepada Mk Chamical.
Tabel 1. Pengiriman KCL dari Jordan ke Indonesia
No No LC Jenis Barang Nilai Keterangan pengiriman Status LC No 1 LC No. 035-01- 0051195 dated 7 KCL Standard from USD 154.000 Berangkat dari Jordan 2 Oct 2018. Sampai di Sudah dibayar USD 154.000
September 2018 500MT Semarang, Indonesia 31 Oct 2018. Tahap 2 LC No. 035-01- 0051346 dated 27 September 2018 KCL Granular form 250 MT USD 78.750 Berangkat dari Jordan 10 Oct 2018. Sampai di Semarang, Indonesia 31 Oct 2018. Belum dibayar. Barang di Pelabuhan Semarang. 250MT. Tahap 3 LC No. 035-01- 0051346 dated 27 September 2018 KCL Granular form 250 MT USD 79.250 Berangkat dari Jordan 10 Oct 2018. Sampai di Medan, Indonesia 01 Nov 2018. Belum dibayar. Barang di Pelabuhan Belawan. Tahap 4 LC No. 035-01- 0051195 7 dated September 2018 KCL Standard form 500MT USD 154.000 Berangkat dari Jordan 22 Oct 2018. Sampai di Semarang, Indonesia 14 Nov 2018. Belum dibayar. Barang di Pelabuhan Semarang. 500MT.
Sumber: Pengolahan data
Tidak  adanya  pembayaran  untuk  sisa  tiga  pengiriman  selanjutnya  adalah  karena  kualitas barang yang diterima pada pengiriman pertama jauh dibawah kualitas barang yang dipesan. Secara rinci dapat terlihat dalam tabel 2.
Tabel 2. Perbandingan kualitas barang yang dipesan dan yang diterima
Kualitas yang Dipesan Kualitas Barang yang Sampai KCL Standard Form K 2 O minimal 60% H
2 O maksimal 1% 1000MT 500MT pengiriman pertama KCL Standard Form (Hasil Laboratorium Internal metode simplo dan duplo) K 2 O 0.2% dan 0.69%
(Hasil laboratorium Sucofindo Metode SNI 02-2805- 2005)
K 2 O 0.05% H 2 O 2.41%
(Hasil laboratorium SGS Metode AAS) K 2 O 0.05% - 0.06% (Hasil laboratorium Forensik Polri)
K 2 O 0.05% H 2 O 2.41%
500MT pengiriman kedua
KCL Standard Form (Hasil laboratorium SGS) K 2 O 0.04% (Metode AAS) H 2 O 1.23% (Metode Oven Dry) KCL Granular Form K 2 O minimal 60% H 2 O maksimal 1% 250MT KCL Granular Form (Hasil laboratorium SGS) K 2 O 0.03% (Metode AAS)
H 2 O 1.39% (Metode Oven Dry) 250MT KCL Granular Form K 2 O minimal 60% H 2 O maksimal 1% 250MT

## Tidak diperiksa
Sumber: Pengolahan data.
Pengiriman pertama berangkat tanggal 2 October dari Jordan, dan tanggal 15 October 20218 CV  Saprotan  menerima  dokumen  presentasi  dan  melakukan  pembayaran  sebesar  USD  154.000. Tanggal  1  November  CV  Saprotan  menerima  pengiriman  barang  yang  pertama  dan  kemudian mengecek  kualitas  barang  di  laboratorium  sendiri  dan  menemukan  bahwa  kualitas  KCL  yang dikirimkan  berbeda  jauh  dengan  kualitas  yang  diminta.  Kualitas  yang  diminta  adalah  KCL  mini- mal  60%  sedangkan  yang  dikirim  adalah  KCL  0.2%  -  0.69%.  CV  Saprotan  kemudian  mencoba
melakukan analisa di beberapa laboratorium, tetapi hasilnya juga rendah.
CV  Saprotan  menghubungi  MK  Chemical  dan  melakukan  protes  yang  tidak  ditanggapi dengan  baik.  Sehingga  atas  permasalahan  tersebut,  CV  Saprotan  melaporkan  MK  Chemical Trading Co. Ltd, PT Bank DBS Indonesia, and Jordan Kuwait Bank Abdali Branch ke pengadilan.
Hakim memutuskan bahwa:
1. Kontrak antara CV Saprotan dan MK Chemical tidak berlaku
2. Hakim  memutuskan  bahwa  LC  035-01-0051195  dan  0355-01-0051346  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Mengganti  kerugian  sebesar  USD  154.000  dan  1.178.136.680  dan  kerugian  immaterial  IDR 1.000.000.000
4. Memerintahkan  kepada  MK  Chemical,  DBS  dan  Jordan  Kuwait  Bank  tidak mengklaim/membayarkan/mengakseptasi pembayaran atas LC yang tersisa.
Hakim  dalam  keputusannya  tidak  mengutip  pasal  UCP,  tetapi  mengutip  UU  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal UCP yang muncul dalam persidangan adalah Pasal 5 UCP yang menjelaskan bawah bank berhubungan dengan dokumen dan tidak dengan barang.
Barang  750  MT  sendiri  yang  berada  di  pelabuhan  Semarang  dan  250  MT  yang  berada  di pelabuhan  Belawan,  Medan,  karena  telah  berada  disana  lebih  dari  60  hari  maka  sesuai  Undang Undang kemudian dilelang dan hasilnya untuk pemerintah Indonesia.
Kasus  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  dokumen  yang  dipresentasikan  sesuai,  maka pembayaran  akan  terjadi,  terlepas  dari  apakah  barang  yang  dikirimkan  tidak  sesuai.  Resiko  ini masih  akan  ada  dalam  perdagangan  internasional  bahkan  ketika  telah  menggunakan  LC.  Proses hukum  yang  memenangkan  CV  Saprotan  juga  akan  lemah  penegakan  hukumnya  karena  MK Chemical berada di negara yang berbeda.
4.5 Bank DBS Singapura melawan Mercury Overseas Finance Ltd, PT. Dabi Oleo, Wuxi Humei Thermal Energy & Electric Power Engineering Co., Ltd, PT Wuxi Boiler Plant Indonesia, China Construction Bank Corporation (Putusan No. 294/PDT/2019/PT.DKI, 2019)
Para pihak dalam LC untuk kasus adalah Mercury Overseas Finance Ltd (selanjutnya disebut “Mercury”),  Dabi  Oleo,  Wuxi  Humei  Thermal  Energy  &  Electric  Power  Engineering  Co.,  Ltd (selanjutnya  disebut  “Wuxi”),  DBS  Bank  Singapura  (selanjutnya  disebut  “DBS”),  dan  China Construction  Bank  Corporation  (selanjutnya  disebut  “China  Construction  Bank”).  Para  pihak terhubung dalam rangkaian transaksi EPC Contract Power Plant untuk membangun Power Plant di Dumai, Indonesia.
LC  diterbitkan  pada  10  Juni  2013,  dan  pada  tanggal  25  November  2013  Wuxi  mengirim barang  dari  Shanghai,  Cina  ke  Dumai,  Indonesia.  Barang  tiba  tanggal  8  Desember  2013.  Pada tanggal  21  November 2013, Wuxi  mengirim  invoice  dan  packing  list  ke  Mercury  dan  Dabi  Oleo dimana  invoice  menyebutkan  nilai  USD  8.938.290.98  yang  kemudian  di  revisi  pada  hari  yang sama menjadi USD 17.817.00,71. Invoice dan packing list yang sama dikirimkan lagi pada tanggal 25 November 2013.
Tanggal 3 Desember 2013 Mercury dan Dabi Oleo melalui konsultan jasa penilai melakukan penilaian  terhadap  peralatan  pembangkit  listrik.  Hasilnya,  peralatan  yang  dikirimkan  nilainya adalah  USD  9.602.000.  Berarti  peralatan  yang  dikirim  tidak  sama  nilainya  dengan  yang  telah diatur  di  dalam Contract  of  Equipment  Supply .  Wuxi  telah  secara  sengaja  melakukan  perubahan nilai detail Contract of Equipment Supply dan daftar peralatan pembakit listrik. Karena  hal  tersebut,  maka  Mercury  melakukan  claim  atas Performance  Guarantee melalui DBS  ke  China  Construction  Bank.  Tetapi  claim  tersebut  diterima  China  Construction  Bank melebihi waktu yang diperbolehkan, sehingga claim tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
Pada  tanggal  29  November  2013,  Wuxi  ingin  mencairkan  LC  senilai  USD  8,938,290.98 melalui China Construction Bank dan mempresentasikan dokumen kepada DBS untuk mencairkan LC. DBS melihat ada penyimpangan yang berupa Certificate of Origin mencantumkan FOB ( Free on Board ), sedangkan Commercial Invoice mencantumkan CIF (Cost Insurance Freight).
Tanggal  5  Desember  2013,  DBS  memberitahukan  kepada  China  Construction  Bank  bahwa DBS  tidak  dapat  melakukan  pembayaran  LC  tanpa  persetujuan  Mercury  untuk  mengaksep- tasi/menyetujui  discrepancies  tersebut  dan  melakukan  pembayaran.  Ternyata  Mercury  pada  23
Desember 2013 menolak memberikan akseptasi atas  diskrepansi tersebut. Dengan demikian DBS tidak melakukan pembayaran atas LC, meskipun barang sudah sampai di Dumai, Indonesia.
Selanjutnya,  atas  penolakan  Mercury  tersebut,  maka  pada  tanggal  26  Desember  2013  DBS menyampaikan  kepada  Wuxi  mengenai  penolakan  Mercury  dan  mengembalikan  dokumen presentasi. DBS selanjutnya menyatakan melepaskan dari dari segala kewajiban mengenai LC.
Karena penolakan DBS untuk mencairkan LC, maka Wuxi mengajukan gugatan kepada DBS di pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina. Akibat gugatan tersebut, maka DBS menahan dana Mercury yang ada di rekening DBS. Konflik ini menyebabkan proyek pembangungan power plant di Dumai tidak selesai dan secara otomatis sesuai kontrak, terjadi pembatalan kontrak antara Mercury  dengan  Wuxi.  Mercury  kemudian  menggugat  DBS  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat yang kemudian banding hingga ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kedua pengadilan memutuskan DBS  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  menahan  dana  milik  Mercury  dan memerintahkan DBS untuk mengembalikan dana tersebut.
Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan mengenai invoice yang dinaikkan harganya dan tidak  sesuai  dengan  barang  yang  dikirim  oleh  Wuxi  dan  memutuskan  bahwa  semestinya  Wuxi mengembalikan  dana down  payment milik  Mercury,  karena  Wuxi  tidak  menyelesaikan  pesanan Mercury.  Kasus  ini  menunjukkan  bahwa  menaikkan  nilai  invoice  dapat  dilakukan  di  dalam  LC. Oleh karena itu, kehati-hatian dari pihak pembeli untuk melakukan pengecekan barang merupakan langkah risk manajemen tambahan yang layak untuk dilakukan.
Dalam  kasus  Karya  Agung  melawan  PT  Venture,  fraud  yang  terjadi  adalah  tidak  terjadinya pengiriman  barang  ke  gudang  pembeli  meskipun  pembayaran  telah  terjadi  akibat  Karya  Agung mengakseptasi  diskrepansi  berupa  tidak  adanya bill  of  lading, polis  asuransi,  serta  invoice  tidak menyebutkan Incoterms CIF.  Dalam  kasus  ini,  hakim  mengutip  beberapa  pasal  terpenting  dari UCP  600  seperti  pasal  4.A  ( Principle  of  Autonomy ),  pasal  5  (bank  hanya  berurusan  dengan dokumen),  dan  pasal  34  ( fraud  rule ).  Pasal-pasal  tersebut  menguatkan  keputusan  hakim  yang menghukum PT Venture karena tidak mengirimkan barang kepada Karya Agung.
Dalam  kasus  CV  Saprotan  melawan  MK  Chemical,  fraud  yang  terjadi  adalah  barang  yang dikirim  kualitasnya  jauh  dibawah  kualitas  yang  dipesan.  Pengiriman  pertama  dari  empat pengiriman  sudah  dibayar.  Dalam  kasus  ini,  hakim  tidak  mengutip  pasal  UCP  dan  bahkan menyatakan LC antara CV Saprotan dan MK Chemical tidak berlaku. Hakim justru mengutip UU No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  yang  mendukung  keputusan  hakim  agar  MK Chemical  memenuhi  kewajibannya  mengirimkan  barang  dengan  kualitas  sesuai  pernjanjian  jual- beli.
Dalam kasus DBS melawan Mercury, fraud yang terjadi adalah Wuxi menaikkan nilai invoice menjadi  USD  17,817,00.71  padahal  berdasarkan  penilaian independen,  nilai  barang  yang  dikirim hanya  USD  9,602,000.  Dalam  keputusannya  hakim  tidak  mengutip  pasal  UCP.  Hakim memerintahkan  Wuxi  mengembalikan down  payment yang  sudah  dibayar  oleh  Mercury,  karena Wuxi  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  mengirimkan  barang  sesuai  kontrak Equipment  of Supply.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  UCP  bukan  hukum  dan  tidak  memiliki  efek hukum.  Dalam  berhadapan  dengan  fraud,  UCP  memiliki  asas principle  of  autonomy (pasal  4), dimana  bank  tidak  berurusan  dengan  kontrak  dan  selain  LC,  prinsip  bahwa  bank  juga  hanya berususan dengan dokumen dan tidak dengna barang (pasal 5), serta prinsip fraud (pasal 34) yang membebaskan  bank  dari  segala  tanggung  jawab  atas  pemalsuan  dokumen,  segala  ketidakbenaran dan ketidaktepatan yang terjadi.
Selain itu  terungkap  juga  bahwa  hakim  dalam  pertimbangan memutuskan  perkara  terkadang menggunakan  pasal-pasal  tersebut  dalam  UCP  ketika  pasal-pasal  tersebut  menguatkan  kepu- tusannya. Tetapi hakim juga bisa tidak menggunakan pasal dalam UCP ketika pasal-pasal tersebut tidak mendukung keputusan hakim. Hasil yang terpenting adalah ketika terjadi fraud, maka hukum nasional  yang  akan  berlaku  dan  bukan  UCP.  Hakim  bahkan  dapat  menyatakan  LC  batal  demi hukum apabila bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.

## SARAN
Dari  contoh  kasus  diatas,  UCP  terbukti  tidak  melindungi  pembeli  dari  fraud  seperti  tidak dikirimnya  barang,  barang  yang  dikirim  lebih  rendah  kualitasnya,  dan  nilai  invoice  yang digelembungkan.  Oleh  karena  itu  pembeli  hendaknya  menambahkan  mitigasi  manajemen  resiko tambahan dalam transaksi pembelian dari negara lain. Pembeli juga perlu memahami bahwa tidak ada  pembayaran  LC  kalau  dokumen  memiliki  diskrepansi.  Selain  itu  hendaknya  pembeli  tidak perlu  menandatangani  dokumen  yang  memiliki  diskrepansi  sampai  menerima  barang  tersebut  di gudang pembeli. Contoh lain mitigasi resiko yaitu menyewa penilai independen untuk memeriksa barang  di  negara  penjual  sebelum  kapal  berangkat,  dan  segera  memeriksa  barang  ketika  sudah sampai di pelabuhan tujuan untuk memastikan kualitas dan nilai barang.
Penelitian lanjutan  dapat  membahas  mengenai  contoh  UCP  dan  hukum  nasional  berhadapan dengan fraud dalam perspektif yang lebih luas misalnya kasus fraud LC yang melibatkan tindakan money laundering .

## REFERENSI
Aladwan, Z. (2020). Legal basis for the fraud exception in letters of credit under English Law.
Journal of Financial Crime . https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0004/FULL/XML.
Al-Amaren, E. M., Ismail, C. T. B. M., & Nor, M. Z. bin M. (2021). The Fraud Rules in the Letter of
Credit under Jordanian Legal System. Sriwijaya Law Review , 5 (2), 218–235. https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL5.ISS2.1058.PP218-235.
Alavi, H. (2016). Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit. Baltic Journal of European Studies , 6 (1), 139–156. https://doi.org/10.1515/bjes-2016-0006.
Alawamleh, K. J., & Abu Helo, S. H. (2020). Fraud in the documents and the underlying contract in letters of credit under Jordanian and English law: a new prerequisite? Journal of Financial Crime , 28 (3), 672–685. https://doi.org/10.1108/JFC-08-2020-0164/FULL/XML. Albrecht, Steve. (2018). Fraud Examination . 681. https://books.google.com/books/about/Fraud_Examination.html?id=-J1OEAAAQBAJ. Kompas.com. (2019). Banyak Penipuan dalam Perdagangan Internasional, Eksportir Indonesia Jadi Korban Halaman all - Kompas.com .
https://money.kompas.com/read/2019/02/09/125919126/banyak-penipuan-dalam-perdagangan- internasional-eksportir-indonesia-jadi?page=all.
Bisnis.com. (2019). Document Fraud Marak Terjadi, GPEI Dukung Revisi Impor Sementara . https://ekonomi.bisnis.com/read/20190805/9/1132778/document-fraud-marak-terjadi-gpei- dukung-revisi-impor-sementara.
CheHashim, R., & Mahdzan, N. S. (2014). Fraud in letter of credit transactions: The experience of Malaysian bankers. International Journal of Law, Crime and Justice , 42 (3), 224–236. https://doi.org/10.1016/J.IJLCJ.2014.01.008.
Han, C. R., Nelen, H., & Joo, M. Y. (2015). Documentary credit fraud against banks: analysis of Korean cases. Journal of Money Laundering Control , 18 (4), 457–474. https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2014-0048/FULL/XML.
Hwaidi, M. (2018). Four uncertainties around the fraud exception in documentary letters of credit under English law. The Journal of International Maritime Law , 24 (1), 39–56. http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/33377/.
Integrity-Indonesia.com. (2019). Risiko Fraud Di Balik Cross-border E-commerce - Integrity Indonesia . https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/01/08/risiko-fraud-di-balik- potensi-34t-dolar-as-cross-border-e-commerce/.
Mugarura, N. (2017). The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes. Journal of Money Laundering Control , 20 (3), 231–246.
https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2016-0005/FULL/XML. Putusan No. 294/PDT/2019/PT.DKI, (2019).
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/411d44e7bf52365cd370b204a18f8fac. html.
Putusan Mahkamah Agung No. 191/Pdt.G/2012/PN. Btm., (2012). Putusan Mahkamah Agung No 181/Pdt.G/2019/PN Smg., (2019). Riswanti, I., & Paramasatya, P. S. (2014). Kejahatan Dalam Perdagangan Internasional: Perlindungan Hukum Produk Pertanian Lokal Dalam Pasar Bebas. In Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Vol. 15). Schindler, P. S. (2019). Business research methods (13th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc. Sreejesh, S., Mohapatra, S., & Anusree, M. R. (2014). Business research methods : an applied orientation. In Business Research Methods: An Applied Orientation . Springer International
Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00539-3. Tempo.co. (2020). Begini Cara Maria Pauline Lumowa Mencairkan Dana L/C Fiktif - Nasional Tempo.co . https://nasional.tempo.co/read/1370375/begini-cara-maria-pauline-lumowa- mencairkan-dana-lc-fiktif.
Zhang, Y. (2012). Documentary letter of credit fraud risk management. Journal of Financial Crime , 19 (4), 343–354. https://doi.org/10.1108/13590791211266340/FULL/XML.