## PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Kartika Septiani Amiri
Fakultas Syariah,  Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: kartika.amiri@iain-manado.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini  untuk meneliti bagaimana perkembangan hukum perkawinan di Indonesia  beserta  problematika  yang  terjadi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa dari sisi regulasi pernikahan di Indonesia melewati tiga masa dengan berbagai problematika,  selain  itu,  pernikahan  jika  dipandang  melalui  kacamata  hukum  Islam memiliki tiga arti, salah satunya,  yaitu al-dhammu atau al-tadakhul . Selain itu, dalam perkembangannya hukum perkawinan juga telah melewati dua masa, yaitu pada pasca kemerdekaan  dan  setelah  pemberlakuan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974.
Kata kunci: Perkembangan; Perkawinan; Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Perkawinan dalam hukum Islam memiliki tujuan, yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan  syariat  islam,  untuk  mengembangkan  keturunan,  untuk  menjaga  nilai- nilai  kemanusiaan  dan  fitrah,  hidup  tentram,  persaudaraan  yang  erat  dan  luas, memlihara  kedudukan  harta  pustaka,  dan  kaafah  dalam  hukum  perkawinan  Islam (Yudowibowo, 2012). Hukum perkawinan di Indonesia memiliki asas asas yaitu asas sukarela,  asas  partisipasi  keluarga,  perceraian  dipersulit,  poligami  dibatasi  dengan ketat, kematangan calon mempelai, dan asas memperbaiki derajat kaum wanita.
Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang  hukum  keluarga.  Sejak  zaman  penjajahan  sampai  sekarang  hukum  keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat  Indonesia  (Mukhlis,  2019).  Pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia, khususnya  hukum  keluarga  adalah  suatu  keharusan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya tuntutan  perubahan  zaman,  tuntutan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  pengaruh globalisasi  ekonomi,  pengaruh  reformasi  dalam  berbagai  bidang  hukum,  dan  juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru (Mukhlis, 2019).
Perkawinan  juga  memiliki  arti  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia  yang merupakan  pola  kebudayaan  untuk  mengendalikan  serta  membentuk  pondasi  yang kuat  dalam  berumah  tangga  (Sanjaya,  2014).  Kata  perkawinan  diartikan  sebagai wadah  berkumpulnya  dua  jenis  kelamin  berbeda,  agung  didalamnya  yang  bernilai sacral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridla dalam penghayatan perkawinan itu sendiri (Sanjaya, 2014).
Dalam  hukum  Islam,  perkawinan  memiliki  dasar  yang  merujuk  pada Al- Qur’an,  Al-Hadist,  Ijma’ ,  ulama fiqh, serta Ijtihad yang  menunjukkan  bahwa perkawinan  merupakan  ibadah  yang  disunahkan  Allah  dan  Rasul.  Sebagaimana firman  Allah.  SWT    yaitu  surat  Adz-Dzariat  ayat  59  dan  An-Nisa’  ayat  1.  Adapun perkawinan  sunnah  rasul  dapat  dilihat  dari  hadits  yang  artinya;  “…. Siapa  saja diantara  kalian  yang  telah  memiliki  kemampuan  untuk  menikah,  hendaklah  dia menikah;  karena  hal  itu  dapat  menundukkan  pandangan  serta  lebih  menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam syahwatnya” (Cahyani, 2020) .
Proses  pembentukan UU Perkawinan itu memakan waktu  yang lama, namun hingga kini nasib UU Perkawinan masih seringkali dipersoalkan, sedikitnya ada tiga
kali UU Perkawinan itu dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang  merasa  dirugikan.  Pertama,  pengajuan  Pasal  Poligami  yang  diajukan  oleh  M. Insa,  seorang  wiraswasta  asal  Bintaro  Jaya,  Jakarta  Selatan.  Insa  dalam permohonannya beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  9,  Pasal  15,  dan  Pasal  24  UU  Perkawinan  telah  mengurangi hak  kebebasan  untuk  beribadah  sesuai  agamanya,  yaitu  beribadah  Poligami.  Selain itu,  menurut  Insa,  dengan  adanya  pasal-pasal  tersebut  yang  mengharuskan  adanya izin  istri  maupun  pengadilan  untuk  melakukan  poligami  telah  merugikan kemerdekaan  dan  kebebasan  beragama  dan  mengurangi  hak  asasi  manusia  serta bersifat diskriminatif.  Kedua, pengujian Pasal 2 ayat (2)8 dan Pasal 43 ayat (1)9 UU Perkawinan  yang  diajukan  oleh  Aisyah  Mochtar  alias  Amchica,  artis  penyanyi dangdut mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah bilogisnya.10 Ketiga,  pengajuan  Penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  huruf  f  UU  Perkawinan11  yang mengatur  persyaratan  perceraian  yang  diajukan  Halimah  Agustina  binti  Abdulah Kamil,  istri  Bambang  Trihamojo  anak  lelaki  mantan  Presiden  Soeharto  (Mukhlis, 2019).
Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi  tidak selalu bertentangan. Adapun di  Indonesia telah ada hukum  perkawinan  yang  secara  otentik  diatur  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 Lembaran  Negara  RI.  Adapun  penjelasan  atas  Undang-undang  tersebut  dimuat  di dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019.  Bagi  suatu negara  dan  bangsa  seperti  Indonesia  adalah  mutlak  adanya  Undang-undang Perkawinan  Nasional  yang  sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan landasan  hukum  perkawinan  yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan  telah  berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita (Sudarsono, 2005).
Sesuai  dengan  landasan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sedangkan  di  lain  pihak  harus  dapat pula  menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  dewasa  ini. Undang-undang  perkawinan  ini  telah  menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan  Hukum  Agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan (Sudarsono, 2005).
Permasalahan  perkawinan  dalam  perkembangan  hukum  perkawinan  salah satunya mencakup perkawinan sejenis (kaum lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender)  yang  belum  dapat  diterima  oleh  masyarakat  karena bertentangan dengan aturan agama dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,  walaupun  terdapat  beberapa  komunitas  yang  mempromosikan  dan
membela  hak-hak  dasar  kaum  LGBT  (lesbian,  gay,  biseksual,  transseksual/ transgender) atas nama hak asasi manusia (Lestari, 2018).
Selain  itu,  ada  juga  permasalahan  dalam  hukum  perkawinan  yaitu perkawinan/nikah  sirri  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (online). Permasalahan lain yang terjadi dalam perkembangan perkawinan di ialah pernikahan sirri secara online (melalui teknologi internet) sudah banyak terjadi, dan menuai pro dan  kontra  di  kalangan  masyarakat.  Nikah  sirri  dapat  diartikan  sebagai  pernikahan yang  rahasia  atau  dirahasiakan.  Dikatakan  sebagai  pernikahan  yang  dirahasiakan karena  prosesi  pernikahan  semacam  ini  sengaja  disembunyikan  dari  publik  dengan berbagai  alasan,  dan  biasanya  hanya  dihadiri  oleh  kalangan  terbatas  keluarga  dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi secara terbuka untuk umum (Lestari, 2018).
Sah tidaknya suatu pernikahan sirri diserahkan pada rukun dan syarat masing- masing  agama/keyakinan,  meskipun  pernikahan  itu  tidak  dicatatkan  di  Pejabat Pencatat  Nikah  (PPN).  Fungsi  pencatatan  pernikahan  untuk  tertib  administrasi perkawinan dan agar mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan hukum perkawinan juga  meliputi  perkawinan  kontrak,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  melangsungkan  pernikahan  dalam  jangka waktu tertentu dan dituangkan ke dalam sebuah kontrak. Pelaksanaan perkawinan ini juga  seperti  perkawinan  sirri,  tanpa  adanya  pencatatan  perkawinan.  Dalam  hukum Islam perkawinan kontrak disebut nikah mut’ah, perkawinan ini dilarang oleh agama Islam (Lestari, 2018).

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  artikel  ini,  penulis  menggunakan  metode  normatif  dengan pendekatan  kajian  pustaka  yang  hasil  pembahasannya  diperoleh  dengan  cara mengumpulkan hasil data dari aturan, buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema  yang  penulis  kemukakan  yang  bertujuan  untuk  dipealajari  serta  dipahami dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Perkawinan
Perkawinan  atau  pernikahan  menurut  islam  yaitu  nikah  mengandung  tiga macam  pengertian  yaitu  jika  dilihat  menurut  bahasa,  nikah  adalah al-dhammu  atau al-tadakhul yang  artinya  berkumpul  atau  saling  memasuki  (Munawwir,  1997). Selanjutnya  menurut  Ahli Usul ,  nikah  menurut  aslinya  berarti  setubuh,  dan  secara majazi  (metaphoric)  ialah  akad  yang  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  pria
dengan  wanita.  Ini  pendapat  Ahli Usul  Hanafiyah .  Jika  dilihat  menurut  Ahli Usul Syafi’iyah mengatakan, bahwa nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan  kelamin  antara  pria  dan  wanita.  Sedang  menurut  arti  majazi  (metaphoric) ialah  bersetubuh.  Sedangkan  menurut  Abu  Qasim  al-Zayyad,  Imam  Yahya,  Ibnu Hazm  dan  sebagian  ahli usul dari  sahabat  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh (Badran, 2002).
Menurut Ahli Fiqh nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita  itu  dan  membentuk  rumah  tangga.  Pernikahan  dan  hikmahnya  menurut perspektif hukum islam jika ditarik kesimpulan, yaitu: Pertama , Hak monopoli dalam memiliki  kemanfaatan  atas  istrinya  hanya  dimiliki  oleh  suami,  karena  selain suaminya  haram  merasakan  kenikmatan  itu; Kedua ,  Si  istri  tidak  terikat  dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya; Ketiga , Faraj  (kemaluan)  si  istri  adalah  hak  miliknya  selaku  pemilik  raqabah  dan  manfa’at, karena  jika  terjadi  kekeliruan  dalam  wati  syubhat,  maka  wajib  atas  suami  tersebut membayar  misl  kepada  istri,  bukan  kepada  suami;  dan Terakhir ,  Suami  tidak berkewajiban  menyetubuhi  istrinya,  tetapi  si  istri  berkewajiban  menyerahkan  faraj (kemaluannya) sewaktu  diminta oleh suaminya.  Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad,  tetapi  hanya  berkewajiban  memelihara  moral  istri.  Jadi  kalau  si  suami  sudah membuktikan  kepada  istrinya  dalam  persetubuhan  yang  pertama  kali  bahwa  ia impoten,  maka  hal  ini  dianggap  cukup  untuk  memenuhi  tuntutan  istrinya  (Badran, 2002).
Sebagian    ulama    Syafi’iyah    memandang    bahwa  akad  nikah  adalah  akad ibadah,  yaitu  membolehkan  suami  menyetubuhi  istrinya.  Jadi  bukan  akad tamlik  bi al-intifa’ . Demikian pula di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, perkataan “nikah” pada umumnya diartikan dengan “perjanjian perikatan” sesuai dengan Firman Allah SWT  QS  An-Nur  32  yang  berbunyi:  “Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu  yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  Luas  (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui” (Atabik dan Mudhiiah, 2014).

## Problematika Perkawinan
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dewasa ini banyak perkawinan yang  diselenggarakan  bertentangan  dengan  hukum  agama  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Adapun  jenis  perkawinan  yang  bertentangan  dan  dianggap melanggar  hukum  agama  maupun  hukum  positif,  yaitu  Perkawinan  beda  agama, Perkawinan  sirri,  Perkawinan  sejenis,  Kawin  kontrak  (Lestari,  2018).  Dalam penjelasan undang-undang perkawinan ditegaskan dengan perumusan Pasal 2 Ayat 1 tersebut  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

## Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia
Sejarah  perkawinan  di  Indonesia  terdiri  dari  3  masa,  yaitu: Pertama ,  Masa Penjajahan  Belanda,  di  masa  penjajahan  Belanda  hukum  perkawinan  yang  berlaku adalah Compendium  Freijer ,  yaitu  kitab  hukum  yang  berisi  aturan-aturan  hukum Perkawinan  dan  hukum  waris  menurut  Islam.  Kitab  ini  ditetapkan  pada  tanggal  25 Mei  1760  untuk  dipakai  oleh  VOC.  Atas  usul  Residen  dibuatlah  kitab  Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri.  Sedang  untuk  daerah  Makassar  oleh  VOC  disahkan  suatu  Compendium sendiri.  Pada  masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda  di  zaman  Daendels  (1800-1811) dan  Inggris masa Thomas  S. Raffles (1811- 1816), hukum  Islam  merupakan hukum yang  berlaku  bagi  masyarakat.(Masruhan,  2011)  Pada  tahun  1823,  dengan  resolusi Gubernur  Jenderal  tanggal  3  Juni  1823  Nomor  12,  diresmikan  Pengadilan  Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan (Matrais, 2008).
Wewenang  Pengadilan  Agama  Palembang  meliputi:  (1)  perkawinan,  (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5)  pusaka  dan  wasiat,  (6)  perwalian,  dan  perkara-perkara  lain  yang  menyangkut agama.  Kewenangan  peradilan  agama  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika di antara orang  Jawa  dengan  orang  Madura  terjadi  perselisihan  tentang  perkara  perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya  yang harus diputuskan menurut hukum  Islam, maka  yang  menjatuhkan  keputusannya  adalah  ahli  agama  Islam;  akan  tetapi,  segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan  keputusan  ahli  agama  dan  supaya  keputusan  itu  dijalankan (Matrais, 2008).
Selanjutnya, teori receptio  in  complexu ditentang oleh Van Vollenhoven  dan Snouck  Hurgronje  dengan  teori  receptie  (resepsi)  yang  menyatakan  bahwa  hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Sebagai realisasi  dari  teori  receptie  ini,  Regeerings  Reglement  Stbl.  1855  No.  2  dirubah menjadi  Indische  Staats  Regeling  tahun  1925  (Stbl.  1925  No.  416)  yang  seterusnya dengan  Stbl.  1929  No.  221.  Di  dalamnya  disebutkan  bahwa,  hukum  Islam  baru dianggap  berlaku  sebagai  hukum  apabila  telah  memenuhi  dua  syarat,  yaitu:  (1) Norma  hukum  Islam  harus  diterima  terlebih  dahulu  oleh  hukum  kebiasaan  (adat masyarakat setempat); dan (2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah  hukum  Islam  itu  juga  tidak  boleh  bertentangan  ataupun  tidak  boleh  telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  dikeluarkan  Stbl.  1937  No.  116  yang  membatasi wewenang  dan  tugas  peradilan  agama  yang  semula  berhak  menetapkan  tentang  hal waris,  dan  sebagainya  kemudian  hanya  berwenang  mengadili  sepanjang  yang berkenaan  dengan  nikah,  talak  dan  rujuk  saja.  Selanjutnya,  muncul  Rancangan Ordonansi  Perkawinan  Tercatat  (Ontwerp  Ordonantie  op  de  Ingeschreven Huwelijken)  bulan  Juni  tahun  1937,  yang  memberikan  konsekwensi  hukum  pada warga pribumi.
Kedua ,  Masa  Penjajahan  Jepang,  yaitu  pada  tahun  1942  Belanda meninggalkan  Indonesia,  dan  digantikan  oleh  Jepang.  Kebijakan  Jepang  terhadap peradilan  agama  tetap  meneruskan  kebijakan  sebelumnya.  Kebijakan  tersebut dituangkan  dalam  peraturan  peralihan  Pasal  3  undang-undang  bala  tentara  Jepang (Osamu  Sairei)  tanggal  7  Maret  1942  No.1.  hanya  terdapat  perubahan  nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan  Mahkamah  Islam  Tinggi,  sedangkan  tingkat  banding  disebut  “kaikyoo kootoohoin” (Masruhan, 2011).
Ketiga , Hukum Perkawinan pasca kemerdekaan sebelum berlakunya Undang Undang  Perkawinan,  setelah  merdeka,  pemerintah  RI  telah  membentuk  sejumlah peraturan  perkawinan  Islam.  Di  antaranya  Undang  undang  Nomor  22  Tahun  1946 tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak,  dan  Rujuk.18  Undang-undang  ini  ditetapkan  oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946.
Terakhir ,  Hukum  Perkawinan  Pasca  Pemberlakuan  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  dengan  kompilasi  hukum  Islam,  terdapat  dua  masa. Pertama ,  masa kelahiran  undang-undang  tersebut,  dimana  bertujuan  untuk  mengadakan  unifikasi dalam  bidang  hukum  perkawinan  tanpa  menghilangkan  kebhinekaan  yang  masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang
beraneka  ragam  dalam  masyarakat  hukum  Indonesia. Kedua ,  masa  penerapan  dari undang-undang  tersebut  dengan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan SK. Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

## KESIMPULAN
Perkembangan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  telah  melewati  proses  yang cukup  panjang  demi  tercapainya  cita  cita  berbangsa  dan  bernegara.  Adapun permasalahan  yang  dianggap  melanggar  aturan  tentang  perkawinan  di  Indonesia dewasa  ini  ialah  mengenai  perkawinan  beda  agama,  perkawinan  sirri,  perkawinan sejenis, serta kawin kontrak. Jika dilihat dari sejarah hukum perkawinan di Indonesia memiliki ciri  yang sama sejak pemberlakuan pada masa penjajahan  Belanda sampai pada pemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun 1974, namun dengan ruang lingkup yang lebih berkembang.

## REFERENSI
A.  W.  Munawwir.  (1997). Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap (Certakan k). Pustaka Proggresif.
Abu al-’Ainan  Badran. (2002). Ahkam az-Zawaj wa ath-  thalaq fi al- islam . Dar al- Ta’lif.
Ahmad  atabik  dan  Khoridatul  Mudhiiah.  (2014).  Pernikahan  dan  Hikmahnya perspektif Hukum Islam. Yudisia , 5 .
Lestari,  N.  (2018).  Problematika  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan , 4 (1). https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009
Masruhan.  (2011).  Positiviasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Pada  masa  Penjajahan Hingga Masa Orde Baru. Al Hukama , 1 .
Mukhlis,  M.  (2019).  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 11 (1), 59–78. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852
Sudarsono. (2005). Hukum Perkawinan Nasional . Rineka Cipta.
Sumadi  Matrais.  (2008).  Kemandirian  Peradilan  Agama  dalam  Perspektif  Undang- Undang Peradilan agama. Jurnal Hukum , 15 .
Tituk  Dewi  Cahyani.  (2020). Hukum  Perkawinan (Halimatus  salmah  (ed.);  Cetakan pe). UMM Press.
Umar  Haris  Sanjaya,    Aunur  Rahim  Faqih.  (2014).  Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia. Asy-Syir’ah , Vol. 46 (II), 452–476.
Yudowibowo,  S.  (2012).  Tinjauan  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  Terhadap Konsep  Kafa’Ah  Dalam  Hukum  Perkawinan  Islam. Yustisia  Jurnal  Hukum , 1 (2), 98–109.