## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penegakan Hukum atas Pemanfaatan tanaH kawasan Hutan (studi kasus kawasan Hutan taman nasional gunung Rinjani kabuPaten lombok timuR)
Law EnforcEmEnt on thE UtiLization of forEst arEa Land (casE stUdy of moUnt rinjani nationaL Park in East Lombok rEgEncy)

## Rudiah
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Email : rudialfa26@gmail.com

## arba
Universitas Mataram E-mail: arbafh@unram.ac.id

## djumardin
Universitas Mataram E-mail: djumardin@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di kawasan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur serta penyelesaian sengketa di lahan taman nasional gunung rinjani desa sembalun kabupaten lombok timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan sosiologis ( sociological approach ). Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Penegakan hukum pemanfaatan tanah hutan dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh masyarakat Sembalun dapat dianalisis dari sudut teori sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman. Struktur hukum (legal structure) menyangkut aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Sembalun, substansi hukum (legal substance) meliputi perangkat perundang-undangan dalam hal ini beberapa Keputusan Menteri Kehutanan terkait Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan budaya hukum (legal culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat dalam hal ini merupakan hukum kebiasaan atau adat maupun kebudayaan termasuk juga awiq-awiq masyarakat adat sembalun. kedua, Penyelesaian Sengketa Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yaitu dengan Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN.SEL. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non- litigasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Sembalun dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan tanah adalah melalui upaya mediasi.
kata kunci: Kawasan Hutan; Pemanfaatan Tanah; Penegakan Hukum; TNGR

## abstract
this research aims to analyze the law enforcement of land use in the forest area by the community in the mount rinjani national Park (tngr) region, sembalun Village, East Lombok regency, as well as dispute resolution in the land of mount rinjani national Park, sembalun Village,

## 920~935
East Lombok regency. this research is an empirical legal study with a statutory approach, a case approach, and a sociological approach. the results of this research are as follows: first, law enforcement regarding the use of forest land in the mount rinjani national Park (tngr) area by the sembalun community can be analyzed from the perspective of Lawrence m. friedman’s legal system theory. the legal structure involves law enforcement officers, in this case, the sembalun sector police; the legal substance includes legislation; in this case, several minister of forestry decisions related to mount rinjani national Park (tngr); and legal culture is a living law adopted in a society, including customary law and the culture of the sembalun customary community, known as awiq-awiq. second, the settlement of land disputes in mount rinjani national Park in sembalun Village, East Lombok regency, is carried out through litigation and non-litigation efforts. Litigation dispute resolution is carried out by filing a lawsuit with the class 1b district court selong, with decision number: 58/Pdt.g/2023/Pn.sEL. meanwhile, non-litigation dispute resolution conducted by the sembalun Village community with the government as the manager of mount rinjani national Park (tngr) related to land use is through mediation.

## Keywords: Forest Area; Land Utilization; Law Enforcement; TNGR

## a. PendaHuluan
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kekayanan sumber daya alam yang tinggi yang terkandung di dalamnya. Sebagai negara agraris, tanah sangat menentukan kelangsungan hidup rakyat Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: 1
“bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya di- kuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Hal demikian seperti yang dikemukakan oleh Sudjito bahwa: 2
sumber daya alam yang kita miliki, seperti kekayaan gas, batu bara, kandungan tanah emas, kekayaan laut dengan terumbu karang yang indah. hasil bumi seperti; Padi, ja- gung, dan rempah-rempah yang melimpah; juga beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dapat di manfaatkan untuk menunjang berbagai bidang kehidupan kita, seperti bidang ekonomi dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.
Untuk menginplimentasikan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka lahir Undang- undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai landasan untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya tanah. 3
bagi kehidupan manusia, tanah memiliki arti yang multidimensi-onal. Pertama, secara ekonomi, tanah sebagai alat produksi yang bisa mendatangkan kesejahteraan ketika dikelola dengan baik. yang kedua, secara politis, banyak atau sedikitnya tanah yang di- milik oleh seseorang yang ada di dalam masyarakat dapat menentukan posisi seseorang pada waktu keputusan pada permasalahan yang ada di tengah masyarakat. ketiga, mampu memberikan kedudukan sosial yang tinggi atau rendah di dalam masyarakat. keempat, tanah bermakna sacral yang diartikan bahwa manusia akan kembali kepada tanah pada akhir hayatnya nanti.
1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (3).
2 Sudjito. 1988. Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1 . Yogyakarta: Liberty. hlm. 1.
3 Heru Nugroho. 2001. Menggugat Kekuasaan Negara . Surakarta:Muhammadiyah University Press. hlm. 237.
Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama bagi kawasan tropis indonesia yakni hutan. Sebagai Negara welfare state keberedaan hutan dengan segala sumber daya di dalamnya harus dapat dimanfaatkan oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4 Hal ini dikarenakan jumlah kawasan hutan yang ada di indonesia berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. 5
Dengan melihat bagaimana tingginya jumlah kawasan hutan yang ada di indonesia tentu akan menimbulkan berbagai kepentingan atas pemanfataannya; hutan yang kerap kali dimanfataan oleh manusia terkadang tidak jarang mengubah status hukum kepemilikan dari kawasan hutan itu sendiri. Salah satu masyarakat yang ada di indonesia yang diberikan hak untuk memanfataan kawasan hutan yakni masyarakat adat.
Hak kepemilikan atas tanah kawasan hutan pada dewasa ini selalu bergulir konflik- konflik yang terkadang tidak menemukan titik temu dalam penyelesaiannya. Masing- masing pihak yang terlibat konflik ini sama-sama mengklaim dirinya paling berhak atas tanah kawasan hutan. Permasalahan konflik atas tanah kawasan hutan memang bukan suatu permasalahan baru, hal ini disebabkan besarnya peran tanah kawasan hutan untuk memberikan manfaat bagi keberlansungan kehidupan masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat adat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dalam Pasal 18 B ayat (2), bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat adat beserta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Isi dari Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola hutan adat yang berada di wilayahnya masing- masing.
Namun realitas ini bertolak belakang pada kenyataan di dalam masyarakat yang pada ketentuan ini telah mencidrai ketentuan konstitusi. Salah satu kasus yang akan dikaji pada penulisan tesis ini adalah tentang pemanfataan tanah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), yang pada saat ini kepemilikan hak guna usaha dalam pemanfataan kawasan hutan masih menjadi perdebatan serius oleh masyarakat adat Lombok timur, khususnya masyarakat kecamatan sembalun dan masyarakat Kecamatan Wanasaba.
Perdebatan ini lahir bukan tanpa alasan, sebab menurut masyarakat, lahan TNGR yang secara turun temurun oleh masyarakat adat Sembalun dijadikan sebagai tempat mencari nafkah, dengan menamam kopi, palawija, sayur-sayuran, juga sebagai tempat mengambil kayu bakar,  kini telah tiada.  Selain itu, Kegiatan-kegiatan adat seperti Loh dewa dan Loh makem tidak dapat lagi dilakukan karena larangan yang dikeluarkan oleh pihak TNGR. 6
4 Siswono Yudo Husodo. 2009. Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi dan Politik , Cet. 1. Jakarta: Baris Baru, hlm. 65.
5 Siaran pers, Hutan dan deforestasi indonesia tahun 2019, diakses pada http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/ browse/2435 06 maret 2021 pukul 21:00 WITA.
6 https://www.mongabay.co.id/2014/11/26/ada-apa-dengan-adat-sembalun-di-lereng-rinjani-bagian-i/ diakses pada 06 Maret 2021 pukul 12:00 WITA.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 922~935
Permasalahan kawasan hutan oleh TNGR pada masyarakat Desa Sembalun berdampak pula pada kawasan Kecamatan Wanasaba yang tepatnya pada kawasan hutan adat Jurang Koak Desa Bebidas. Hutan adat ini diklaim oleh pemerintah, merupakan kawasan Hutan Lindung yang dikelola oleh Negara dan masyarakat tidak dapat memberikan bukti tertulis bahwa hutan adat masyarakat Jurang Koak adalah tanah kawasan hutan adat. 7
Permasalahan pemanfataan kawasan hutan yang ada di Lombok Timur, jika dilihat dari segi terealisasinya konsep pemenfataan kawasan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah pada Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pada kenyataannya jauh dari konsep pemanfataan. Itu disebabkan oleh ketidakseriusan PT. yang di berikan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk mengelola dan memanfaatkan Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, sementara disisi lain, masyarakat Adat tidak boleh melakukan aktifitas pemanfaatan lahan diatas Tanah Sertifikat HGU yang sudah diterbitkan, sehingga pemanfaatan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi tdk terlaksana dan terbengkalai. Semenjak Sertifikat HGU hutan Taman Nasional Gunung Rinjani dipegang oleh PT. Sembalun Kusuma Emas, lahan yang ada dalam hutan menjadi terbengkalai karena tidak dimanfaatkan, sementara masyarakat adat yang ada tidak boleh melakukan aktifitas apapun dalam kawasan hutan.
Pada tahun 2006 Sertifikat HGU petani yang tidak termasuk kedalam masyarakat adat diberikan HGU oleh Bupati Lombok Timur, namun tata cara pemanfaatan hutan yang dilakukan tidak menganut system pemanfaatan yang konservatif dan luput dari pengawasan pemerintah, sehingga banyak merusak ekosistem dalam hutan itu sendiri; hal ini terbukti dengan berkurangnya mata air yang ada dalam kawasan hutan yang mulanya 71 mata air pada tahun 1960 dan hanya tersisa 4 mata air  pada tahun 2014. 8 Jika dilihat secara konsep konservasi, adanya masyarakat adat dapat memanfaatkan lahan hutan dan membantu dalam menjaga kelestarian hutan, terutama di lokasi hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok Timur, karena dalam masyarakat adat akan terdapat aturan-aturan ( awek-awek ) yang tidak boleh dilangggar oleh anggota masyarakat adat dan jika dilanggar akan dikenakan sangsi sosial maupun sangsi adat sesuai yang berlaku. Contohnya adalah pada masyarakat adat Sembalun yang menerapkan adat Loh dewa yang merupakan kegiatan penanaman pohon dikawasan hutan selain itu terdapat aturan yang apabila ada anggota masyarakatnya yang secara sengaja menebang satu pohon maka diharuskan untuk mengganti dengan menanam 10 pohon.
Dalam masyarakat adat ini telah ditanamkan konsep pemanfaatan hutan yang konservatif yang tentu akan menjaga kelestarian hutan. Kendati demikian kegiatan masyarakat adat dalam hutan Jurang Koak sampai saat ini tidak diperbolehkan, bahkkan pernah ada dua kasus penangkapan warga oleh Aparat Kepolisian karena ditemukan masuk kedalam kawasan hutan ini. 9
Jika hak masyarakat atas hutan direnggut oleh pihak swasta atau badan hukum ataupun Instansi pemerintah, maka Undang-undang mengatur tentang bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengajukan gugatan apabila hak-hak mereka
7 Risdiana. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat. Thesis Uni- versitas mataram, Mataram, hlm. 3.
8 https://www.mongabay.co.id/2014/11/26/ada-apa-dengan-adat-sembalun-di-lereng-rinjani-bagian-i/ diakses pada 06 Maret 2021 pukul 12:00 WITA.
9 Usir TNGR dari Lahan Jurang koak! (radarlombok.co.id) diakses pada 6 Maret 2021 pukul 14:00 WITA.
terhadap kawasan hutan diklaim oleh pihak lain; itu diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pada Pasal 73 Tentang Kehutanan.
Berbagai persoalan tentang klaim kawasan hutan sering sekali menjadi konflik terutama kawasan hutan bagi masyarakat adat, itu disebabkan karna lemahnya masyarakat adat dalam bekerjasama dan berkomunikasi dengan  pemerintah  itu sendiri. Sehingga pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa tidak menjadi perhatian prioritas pemerintah itu sendiri. Selain itu kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak- hak masyarakat adat oleh aparatur Negara.  Oleh sebab itu, maka seharusnya hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat serta kebijakan pembangunan di Indonesia, memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat. Dorongan agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat terus bergulir, dengan tujuan agar penegakan hukum atas tanah adat maupun kawasan hutan masyarakat adat yang selama ini sering menjadi konflik, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan melindungi hak-hak yang melekat pada keberadaan masyarakat adat itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang di atas memperlihatkan kondisi realistik mengenai penegakan hukum atas pemanfaatan lahan hutan di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur masih belum maksimal sesuai dengan tujuan dari pemanfaatan kawasan hutan itu sendiri. Hal inilah yang menimbulkan isu hukum dalam permasalahan yang peneliti paparkan di atas mengandung kekaburan norma ( vage norm ). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan (Studi Kasus Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur)”. Ada pun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana penyelesaian sengketa di Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

## b. metode
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan, khususnya tentang Penegakan Hukum Atas Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( statute approach ), pendekatan sosiologis ( sociological approach ) dan pendekatan historis ( historical approach ). Data yang berhasil dikumpulkan dalam peneltian ini disusun secara sistematis dan logis, kemudian di analisa secara sistematis dengan tujuan agar mudah untuk di pahami dan di mengerti. Tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu di mulai dengan mengkaji norma hukum yang ada kemudian menguraikan, melukiskan dan diterangkan dengan tujuan di samping untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus untuk memahami kebenaran tersebut.

## C. analisis dan PembaHasan

## 924~935

## 1. munculnya konflik Pemanfaatan tanah kawasan Hutan oleh masyarakat di ka- wasan taman nasional gunung Rinjani (tngR) Resort sembalun
Seperti yang telah peneliti paparkan pada sub pemahasan sebelumnya di atas, bahwa terdapat dua wilayah pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Konservasi Wilayah I Lombok Utara dengan luas areal ± 12.357,67 Ha yang terdiri dari Resort Senaru, Santong dan Setiling serta Konservasi Wilayah II Lombok Timur dengan luas areal ± 22.152,88 Ha (53%) yang terdiri dari resort Aikmel, Kembang Kuning, Joben dan Sembalun.
Agar hasil penelitian serta analisis yang peneliti sajikan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah serta judul penelitian, maka dari beberapa resort tersebut, peneliti hanya akan membahas mengenai resort sembalun, khususnya di Desa Sembalun Lawang yang terletak di Resort Sembalun Konservasi Wilayah II Lombok Timur.
Konflik terkait pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah terjadi sangat lama. Hal demikian disampaikan oleh Tokoh Adat Sembalun H. Purnipe bahwa:
“tanah di rinjani ini semua milik adat, masyarakat sembalun sudah berkembang sejak abad pertama hijriah. konon ceritanya orang-orang persia, india datang hijrah ke gu- nung rinjani, nah!... sejak saat itu rinjani di sebut sebagai sembah ulun yang apabila di artikan menurut bahasa sembah berarti taat atau patuh sedangkan ulun berasal dari kata ulu (kepala) yang dapat diartikan sebagai yang di atas atau yang kuasa.” 10
Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa menurut masyarakat sembalun, seluruh tanah di Rinjani merupakan milik adat yang dijaga dan di kelola sejak  abad pertama hijriah. Terkait pengelolaan tanah adat dikemukakan oleh Tokoh Agama Sembalun Ust. Abdurrahman , yang menyampaikan bahwa:
“sejak zaman penjajahan belanda kami di sembah ulun sejak dahulu sudah memiliki tata urus untuk mengurusi segala bidang. sebut saja dari pertama, Pengulu adat yang memiliki bagian mengurusi keagamaan dan sebagainya seperti kiyai atau tuan guru, lalu yang kedua pemangku adat alam yang di bagi menjadi mangku gawar, mangku gunung, mangku makem, mangku ketapahan, mangku rantemas; dan pemangku yang terakhir yaitu pemekel adat yang mengurusi masalah pemerintahan” 11
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Tokoh Agama serta Tokoh Adat Sembalun di atas, masyarakat Sembalun memang telah mengelola lahan Rinjani sejak ratusan tahun yang lalu. Sistem pengelolaan sebagaimana yang di sampaikan di atas akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami alasan masyaakat sembalun hingga saat ini masih memperjuangkan kawasan Rinjani yang di klaim sebagai tanah Adat milik masyarakat sembalun.
Tabel
Sistem Pengelolaan Rinjani (Sembah Ulun) Berdasarkan Adat Masyarakat Sembalun
No Pengistilahan Anggota Tugas dan fungsi 1 Pengulu Adat Kiyai, Tuan Guru, dan tokok agama lainnya Bidang Keagamaan
10 H. Purnipe (Tokoh Adat Sembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
11 Ust. Abdulrahman Sembahulun (Tokoh AgamaSembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
E-ISSN 2775-362X 2 Pemangku Adat Alam Mangku Gumi Orang yang memahami Tata letak wilayah Perkampungan, Hutan dan Kebun Mangku Gawar Mengurusi Masalah hutan, dari berburu, menanam dan menebang pohon serta danau- danau di hutan. Mangku Gunug Orang yang merawat gunung dari segi spiritual Mangku Makem Orang yang mengurusi masalah air dan sumber air Mangku Ketapahan Orang yang mengurusi cagar budaya Mangku Rantemas Orang yang mengurusi kerjasama dengan pihak luar wilayah adat. 3 Pemekel Adat Jero, Jero Kepala, Jero Keliang, Jero Arah, Jero Urus, Jero Pekemis dan Lang-lang Jagat Orang-orang yang mengurusi bidang pemerintahan.

## Sumber: Rekap Data Hasil Wawancara Bersama Ust. Abdurrahman
Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwa sistem pengelolaan tanah adat sembah Ulun (rinjani) kini disebut sembalun, memang sudah tertata sejak zaman penjajahan belanda. Selain di anggap sebagai warisan nenek moyang, oleh masyarakat sembalun, tanah rinjani juga di anggap merupakan tempat yang suci. Hal demikian yang melatarbelakangi konflik antar warga atau masyarakat adat bersama dengan pemerintah, karena masyarakat bersikeas bahwa tanah Rinjani merupakan peninggalan tanah moyang, yang harus di jaga kesucian dan kemurniannya secara adat.

## 2. Penegakan Hukum Pemanfaatan tanah kawasan Hutan oleh masyarakat di ka- wasan taman nasional gunung Rinjani (tngR) Resort sembalun
Dalam suatu penelitian hukum, tentunya yang menjadi tolok ukur merupakan hasil analisis terhadap permasalahan hukum tersebut, dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum, maka dibutuhkan teori hukum sebagai sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, khususnya pada pembahasan bab pertama ini, peneliti akan menerapkan teori sistem hukum (legal system) yang di kemukakan oleh Lawrance M. Friedman. Dari sudut teori hukum, teori sistem hukum (legal system) milik Frieman sangat tepat untuk mengukur suatu efktivitas penerapan hukum, maupun untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum pada masyarakat.
Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksananya penegakan hukum apabila berbagai dimensi
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 926~935
kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. 12
Dalam upaya penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum. Dalam bukunya the Legal system: a social science Perspective , Friedman mengemukakan: a legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. a legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc. 13
Tiga unsur dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman di atas dapat melatarbelakangi efektif dan berhasil penegakan hukum dalam teori Legal system , unsur tersebut yakni struktur hukum (legal structure) , substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) . Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. a. Substansi Hukum (legal substance)
Substansi hukum (legal substance) menurut Friedman adalah “another aspect of the legal system is its substance. by this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books” . 14 Secara sederhana yang dimaksud oleh Friedman baahwa terdapat aspek lain dari sistem hukum, yaitu  substansi hukum itu sendiri. Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Terkait dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), terdapat beberapa substansi yang menjadi dasar pengelolaannya oleh pemerintah sejak Zaman Belanda. Beberapa substasi tersbut peneliti susun dalam tabel berikut:

## Tabel
Daftar Urut Substansi Hukum Penetapan Kawasan TNGR No Tanggal Penetapan Substansi Lembar Negara 1 12 Maret 1941 Penetapan status kawasan hu- tan menjadi suaka margasat- wa Staatblaat  van Neder- landsch-Indië 2 6 maret 1990 Peralihan status suaka marga satwa menjadi Taman Nasion- al Gunung Rinjani (TNGR) Surat Pernyataan Men- teri Kehutanan No. 448/ Menhut-VI/1990 3 23 Mei 1997 Pembaharuan status Taman Nasional Surat Keputusan Men- teri Kehutanan No. 280/ Kpts-VI/1997 4 03 Agustus 2005 Pembaharuan status Taman Nasional Surat Keputusan Men- teri Kehutanan No.298/ Menhut-II/2005
12 Paisol Burlian. 2015. Sistem Hukum di Indonesia, Palembang: NoerFikri Offsert, hlm. 68-69.
13 Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Founda- tion, hlm. 4.
14 Idid., hlm. 6
5 01 Februari 2007 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Gunung Rinjani Surat Keputusan Men- teri Kehutanan Nomor
P.03/Menhut-II/2007
Dari tabel yang telah peneliti susun di atas, terlihat jelas bahwa dari segi substansi hukum, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah di tetapkan wilayahnya sejak zaman penjajahan Belanda, hal demikian terlihat jelas bahwa penetapan pertama dikeluarkan oleh Gubernur Hindia-Belanda dengan staatblaat  van nederlandsch-indië yang menetapkan sebagian kawasan hutan menjadi kawasan suaka margasatwa pada tahun 1941 sebelum Negara Indonesia merdeka, hingga penetapan terakhir melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005.
Terkait masalah substansi hukum (legal subtance), masyarakat sembalun telah mengetahui dengan jelas dasar pengelolaannya oleh pemerintah, namun yang menjadi masalah ialah terkait dengan masalah izin pemanfaatan yang seharusnya diberikan kepada masyakat sembalun, hal demikian dikemukakan oleh Tokoh Adat Sembalun H, Purnipe bahwa:
“kami sudah tahu asal-usulnya tngr ini, bahkan kami sudah mendengar kisahnya secara turun-temurun, dulu waktu ditetapkan oleh gubernur belanda pada masa pen- jajahan itu, masyarakat sembalun masih bisa memanfaatkan tanah adat, meski sudah di tetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa oleh belanda. dulu kami memanfaat- kan kawasan hutan dengan istilah tumpangsari, tapi setelah kurang-lebih pada tahun 90-an, kalau tidak salah zaman pak harto, tanah-tanah ini sudah di kuasai, bahakan masyarakat di usir untuk turun dari kawasan rinjani.” 15
Dari keteranagan yang disampaikan oleh tokoh adat sembalun tesebut, dapat dipahami bahwa tidak ada masalah dari segi substansi Hukum (legal substance) terkait penetapan wilayah kawasan suaka margasatwa oleh Gubernur Belanda, hingga penetapan sebagai Kawasan Taman Nasional oleh Menteri Kehutanan. Yang menjadi pokok permasalahan ialah, sejak ditetapkannya pembaharuan kawasan suaka margasatwa menjadi Kawasan Taman Nasional, masyarakat seakan-akan tidak diberikan akses yang luas untuk memanfaatkan tanah hutan di kawasan TNGR. Padahal dulunya masyarakat dapat memanfaatkan tanah hutan di kawasan TNGR dengan istilah tumpangsari, yaitu masyarakat dapat menanam tumbuhan lain seperti rempah-rempah namun dengan syarat 1 hektare tanah harus juga ditanami minimal 400 pohon Palawija.
Secara sederhana, timbulnya masalah antara masyarakat dan pihak TNGR bukan terkait dengan status hutan yang menjadi kawasan Taman Nasional, melainkan karena masyarakat tidak lagi dapat memanfaatkan tanah huan di kawasan Taman Nasional yang klaim sebagai tanah milik adat, yang berdasarkan kebiasaan masyarakat telah dikelola sejak lama. Menurut Lawrence M.Friedman, “Legal behavior then cannot be understood except in context, including the cultural context. the context consists analytically of many element which yield many sorts of behavioral propositions.” 16 Yang dimaksud oleh Friedman adalah hukum kebiasaan tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks budaya. Konteks sendiri terdiri dari analisis berbagai elemen yang melibatkan banyak proposisi kebiasaan. Maka meski wilayah TNGR telah ditetapkan dengan berbagai macam regulasi atau aturan, namun sebuah sistem, tidak dapat dipahami hanya dari
15 H. Purnipe (Tokoh Adat Sembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
16 Lawrence M. Friedman., Loc., Cit.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 928~935
segi peraturan hukum semata, tetapi juga meliputi struktur hukum dan budaya hukum masyarakat sekitar.
b.  Struktur Hukum (Legal stucture)
Struktur dapat diartikan sebagai kerangka atau bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan terkait struktur hukum, Friedman menyebutkan bahwa:
the structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. we describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courst are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of. 17
Berdasarkan pendapat Friedman tersebut, stukur hukum dapat diartikan sebagai pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. 18 di Indonesia sendiri, apabila membahas menganai struktur sistem hukum, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan.
Terkait permasalahan pemanfaatan tanah hutan oleh masyarakat Sembalun Lawang di kawasan Taman Nasional Gunung Rijani (TNGR) telah dilakukan melalui beberapa penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. hal demikian sepeti yang disampaikan oleh Tokoh Adat Sembalun H. Purnipe yang menyampaikan bahwa:
“kami beberapa kali terlibat konflik dengan pihak tngr terkait batas pemanfaatan tanah, masyarakat di sini seringkali diberi peringatan oleh pihak tngr karena di ang- gap melewati batas atau masuk ke kawasan tngr, bahakan beberapa kali sampai di selesaikan oleh pihak kepolisian. namun kasus-kasus semacam itu tidak pernah sampai ke pengadilan, hanya di lakukan mediasi oleh pihak kepolisian”. 19
Dari keterangan yang disampaikan oleh tokoh adat Sembalu di atas, penegakan hukum dari segi struktur hukum telah dilaksanakan oleh institusi penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Penyelesaian konflik pemanfaatan tanah kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sembalun Lawang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui mekanisme mediasi karena mengetahaui masalah pemanfaatan lahan ini sudah berjalan begitu lama, dan di khawatirkan akan memanas apabila tidak segera di damaikan. Terkait hal tersebut disampaikan pula oleh Ust. Abdurrahman bahwa:
“masyarakat yang tergabung dalam aliansi beberapa kali menanam patok dan pelang bertuliskan tanah ini milik masyarakat adat sembalun di beberapa titik yang menurut pihak tngr masih merupakan kawasan taman nasional, tetapi meski pihak tngr melaprkan kami ke Polsek, kasus-kasus semacam itu tidak pernah di naikkan, paling hanya di cabut pelangnya saja, besok-besok kami tancap lagi pelangnya.” 20
Tugas kepolisian selain menerapakan hukum pidana, juga bertugas menjaga ketertiban di dalam masyarakat, terkait berjalannya sistem hukum dalam penegakan hukum pemanfaatan tanah hutan oleh masyarakat di Desa Sembalum Lawang di
17 Ibid ., hlm. 11.
18 Abdul Halim Barkatullah. (2013). Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum. Jurnal UKSW (Tanpa nomor), hlm. 1-18.
19 H. Purnipe (Tokoh Adat Sembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
20 Ust. Abdurrahman (Tokoh AgamaSembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
Kawasan TNGR, pihak kepolisian di daerah sembalun sudah menajalankan tugasnya dengan baik, hal demikian dilakukan dengan penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi dan tidak hanya mengedepankan pemidanaan. Pada kesempatan lain hal tersebut juga disampaikan oleh H. Purnipe bahwa:
“Pak kapolsek telah memahami konflik antara masyarakat adat dengan pihak tngr, hal itu yang menyebabkan semua laporan yang terkait dengan batas lahan hanya dis- elesaikan secara kekeluargaan, misalnya seperti beberapa kasus masyarakat kami di laporkan karena merabat lahan melewati batasnya atau sampai masuk ke kawasan tngr”. 21
Kaitannya dengan sistem hukum dalam konteks struktur (legal structure) di dalam masalah pemanfaatan tanah hutan di kawasan TNGR oleh masyarakat Sembalun Lawang, bahwa perlu memandang berbagai faktor di luar hukum yang saling berinteraksi. Hal demikian yang melatarbelakangi laporan yang masuk ke pihak kepolisian hanya diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau secara kekeluargaan. Hal demikian sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan bahwa:
“that is, law is not a strong independet force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pres- sure. just as legal behavior is a mixture of conduct based on self-interest (response to sanc- tions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interes monitored by those cultural factors which determine which inter- est will and which will not turn into demands.”
Dapat dipahami bahwa hukum bukanlah kekuatan yang bebas, melainkan respon dari tekanan sosial sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial dengan memberikan tekanan. Sementara, hukum kebiasaan ialah sebuah perpaduan dari kehendak berdasarkan kepentingan tertentu dengan motivasi sosial dan moral.
c.  Budaya Hukum (Legal culture)
Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya 22 . Budaya hukum dapat diartikan juga sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 23 Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Budaya hukum merupakan pelengkap dari jalannya sistem hukum dengan tujuan penegakan hukum, apabila diibaratkan hubungan tiga sistem hukum tersebut seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum (legal stucture) diibaratkan seperti mesin, substansi hukum (legal subtance) adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum (legal culture) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
21 H. Purnipe (Tokoh Adat Sembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
22 Lawrence M. Friedman. 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa Media, hlm. 8
23 Lutfil Ansori. (2017). “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, hlm. 148-163.

## 930~935
Kaitannya dengan masyarakat di Desa Sembalun Lawang, seperti yang telah peneliti paparkan panjang lebar pada sub bab sebelumnya bahwa masyarakat adat sembalun telah memiliki hukum kebiasaan dalam pengurusan tanah hutan Rinjani, hal demikian seperti yang disampaikan oleh H. Purnipe bahwa:
“tanpa ada hukum seperti sekarang, kia masyarakat adat di sini sudah punya sistem pemerinahan sendiri sejak zaman nenek moyang, sistem itu seperti yang saya bilang tadi, ada Pengulu adat, ada Pemangku adat alam, dan ada pemekel adat, jadi mak- sudnya kami sudah punya tata kelola sendiri.” 24
Dari pernyataan tersebut di atas, masyarakat adat sembalun sendiri telah memiliki hukum kebiasaanya sendiri dalam pengelolaan tanah hutan rinjani, hal demikian yang terus dipercayai dan diyakini sebagai hukum adat kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan, terlebih seperti pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat adat sembalun meyakini bahwa tanah Rinjani merupakan tanah yang suci dan harus dikelola oleh masyarakat adat asli oleh Pengulu Adat, Pemangku Adat Alam, dan pemekel adat. Terkait hal tersebut di tambahakn oleh Ust. Abdurrahman bahwa:
“kami sebenarnya tidak pernah mempermasahkan apapun status dari hutan rinjani, mau namanya taman nasional, mau namanya taman alam atau apapun itu, yang penting bagi kami adalah, kami diberikan akses untuk memanfaatkan lahan hutan kami kurang-lebihnya seperti pada zaman belanda dulu waktu statusnya suaka mar- gasatwa, kami masih diberikan mengelola dengan istilah tumpangsari itu” 25
Pada intinya apabila menganalisis beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh Tokoh Adat maupun Tokoh Agama Sembalun dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kaitannya dengan budaya hukum, tentunya masyarakat adat sembalun telah memiliki budaya hukum sendiri di dalam pengelolaan lahan hutan yang mereka anggap suci, oleh karena itu, pada akhirnya masyarakat adat hanya menginginkan pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat adat agar dapat mengelola hutan rinjani. Seperti pada wawanacara tersebut bahwa masyarakat adat sebenarnya tidak mempersoalkan terkait apapun status yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap hutan Rinjani, yang dibutuhkan adalah pemberian akses pemanfaatan seperti pada zaman Belanda dulu, yang diistilahkan tumpangsari.
Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, serta sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (social control) kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. 26
24 H. Purnipe (Tokoh Adat Sembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
25 Ust. Abdurrahman (Tokoh AgamaSembalun/ Sembah Ulun), Wawancara, Jumat 17 Novermber 2023.
26 Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.40
Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya Senada dengan Satjipto Raharjo yang menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. 27 Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

## 3. Penyelesaian sengketa lahan taman nasional gunung Rinjani di desa sem- balun kabupaten lombok timur
Setiap masalah pasti ada solusinya termasuk dalam hal ini permasalahan mengenai sengketa lahan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang ada di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Upaya penyelesaian sengketa atau konflik ini terdiri atas penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan) maupun secara non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesian sengketa atau konflik di luar jalur litigasi dikenal sebagai konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa ( alternative dispute resolution ) atau Alternatif Penyelesaian Konflik ( alternatiive conflict resolution ).
a.  Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Melalui Pengadilan)
Sengketa dapat muncul dari berbagai kondisi. Faktor yang dapat menjadi pemantik suatu sengketa adalah karena adanya perselisihan kehendak antar pihak dan juga karena adanya hal-hal yang menjadi faktor hambatan dalam mencapai tujuan dari para pihak. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki suatu kepentingan dan tujuan dalam hidupnya, dan dalam mewujudkan tujuan tersebut setiap orang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam mewujudkan tujuan inilah kadang bersinggungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak lainnya. Persinggungan kepentingan inilah yang dapat menjadi konflik atau suatu sengketa. 28
Penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) terkadang hanya bersifat formalitas disebabkan para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan pengadilan yang bersifat win-lose (menang-kalah) sehingga para pihak cenderung bermusuhan pasca putusan. Rasa permusuhan inilah yang menjadi problematika dan menjadi latar belakang bahwa metode Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikembangkan menjadi model penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. 29 Penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) secara sederhana dilakukan berdasarkan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, baik pihak masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola
27 Sajtipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer , Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm.18
28 Jimmy Joses Sembiring. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase .  Jakarta: Visimedia, hlm. 1-3.
29 Nita Triana. 2019. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif dengan Model Mediasi, Arbi- trase, Negosiasi dan Konsiliasi . Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, hlm. 2.

## 932~935
dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dimana penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan yang memiliki putusan yang bersifat mengikat para pihak.
Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan tanah yang ada di kawasan Taman Nasional dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan). Berikut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Abdulrahman Sembahulun (Selaku Tokoh Agama Sembalun) yang menyatakan bahwa: 30
“jika terdapat suatu sengketa/permasalahan, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah selaku pengelola kawasan taman nasional gunung rinjani (tngr) yang kaitannya dengan pemanfaatan tanah, maka upaya penyelesaian seng- ketanya bisa langsung dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dengan cara meng- gugatnya. baik melalui gugatan Pengadilan negeri maupun Pengadilan tata Usaha negara”.
Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa putusan pengadilan berdasarkan hasil temuan peneliti terkait dengan penyelesaian sengketa dari pihak masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang kaitannya dengan pemanfaatan tanah. Berikut merupakan beberapa putusan pengadilan yang sudah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, diantaranya adalah Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN.SEL, Putusan Nomor 28/B/2023/PT.TUN. MTR,
Akan tetapi, kembali peneliti menerangkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi, baik dalam Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/PN.SEL maupun dalam Putusan Nomor 28/B/2023/PT.TUN.MTR, permasalahan tersebut bukan menjadi suatu persengketaan yang terjadi antara masyarakat selaku pemanfaatan lahan dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
b.  Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)
Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).
Penyelesaian sengketa secara non litigasi pada dasarnya merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketanya adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. 31
30 Ust. Abdurrahman (Tokoh AgamaSembalun/ Sembah Ulun), Wawancara , Jumat, 18 November 2023. Pukul 14.45
WITA.
31 Ni Made Trisna Dewi. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Analisis Hukum (JAH ), Vol. 5 No. 1 April 2022), hlm. 87.
Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan), bentuk yang diupayakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Sembalun, antara masyarakat selaku pemanfaatan lahan dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) adalah dengan menggunakan upaya mediasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Daniel Rosang (selaku Koordinator Perlindungan Pengamanan Hutan TNGR) yang menyatakan bahwa: 32
“setiap terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu masalah pemanfaatan lahan ataupun masalah-masalah yang lainnya yang berhubungan den- gan taman nasional gunung rinjani (tngr), kami selaku dari pihak pengelola dari kawasan taman nasional gunung rinjani (tngr) selalu mengedapkan asas perdamaian, dalam hal ini kami menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut melalui upaya mediasi. kami tidak serta merta menyelesaikan permasalahan tersebut langsung ke pengadilan, karena kami masih menjunjung tinggi nilai perdamaian”.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa, setiap permasalahan yang terjadi di Desa Sembalun antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan lahan ataupun masalah-masalah yang lainnya, bentuk penyelesaian sengketanya yang dilakukan selalu menggunakan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penyelesaian melalui jalur mediasi ini dianggap sebagai suatu bentuk penyelesaian yang sederhana, tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal dan waktu yang cukup lama serta akan selalu menjaga hubungan baik bagi para pihak yang bersengketa.
Menurut perspektif peneliti, upaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dalam menyelesaikan permasalahannya, baik permasalahan mengenai pemanfaatan lahan maupun pemasalahan lainnya yang dilakukan melalui upaya mediasi tersebut sudah tepat, karena dengan menyelesaikan permasalahan melalui upaya mediasi, para pihak yang bersengketa dapat kembali menjalin hubungan baiknya. Selain itu, dalam proses penyelesaian mediasi ini juga, para pihak prinsipal dapat berperan secara langsung dalam perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tampa diwakili kuasa hukum masing-masing. Serta melalui mediasi, para pihak dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak ( win-win solution ), karena sifat mediasi adalah konsensual dan kolaboratif. Adapun bentuk yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur melalui upaya mediasi yaitu antara masyarakat yang memanfaatkan lahan dengan pihak pemerintah atau pengelola dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepakat dan secara sukarela menerima solusi yang diusulkan. Kedua belah pihak dengan leluasa menyampaikan pendapat dan keinginannya sehingga antara keduanya sama-sama merasa puas dan saling menguntungkan ( win-win solution ) yang tujuannya untuk membangun ikatan, kepercayaan, dan niat baik untuk masa yang akan datang. Dari pihak pemerintah atau pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) akan terus memberikan informasi terkait batas, zona maupun daerah-daerah yang merupakan kawasan tanggung jawab dari pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
32 Bapak Daniel Rosang (selaku Koordinator Perlindungan Pengamanan Hutan TNGR), Wawancara, Kamis, 23 No- vember 2023. Pukul 10.00 WITA.

## 934~935

## d. kesimPulan
Penegakan hukum pemanfaatan tanah hutan dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) oleh masyarakat Sembalun dapat dianalisis dari sudut teori sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman. Tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat melatarbelakangi efektif dan berhasil penegakan hukum dalam teori Legal system yakni Struktur hukum (legal structure) menyangkut proses penyelesaian sengketa pemanfaatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Sektor Sembalun melalui mediasi antara pihak masyarakat dan pihak TNGR, substansi hukum (legal substance) meliputi perangkat aturan dalam hal ini beberapa Keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan status maupun wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan terakhir, budaya hukum (legal culture) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat dalam hal ini merupakan hukum kebiasaan atau adat maupun kebudayaan termasuk juga awiq-awiq masyarakat adat sembalun terkait tata kelola tanah Rinjani yang terdiri dari Pengulu Adat, Pemangku Adat Alam, dan Pemekel Adat.
Penyelesaian Sengketa Lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong yaitu dengan Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2023/ PN.SEL, yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvlantkelijke Verklaard ) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dengan Putusan Nomor: 28/B/2023/PT.TUN.MTR yang putusannya menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00037/Lombok Timur dengan luas 1120129M 2 atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Sembalun dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kaitannya dengan pemanfaatan tanah adalah melalui upaya mediasi. Pihak masyarakat dengan pihak pemerintah selaku pengelola dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepakat untuk melakukan perdamaian. Melalui upaya mediasi tersebut, para pihak dapat menghasilkan penyelesaian menang- menang bagi para pihak ( win-win solution ). Bentuk yang dihasilkan yaitu antara masyarakat yang memanfaatkan lahan dengan pihak pemerintah atau pengelola dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sepakat dan secara sukarela menerima solusi yang diusulkan. Kedua belah pihak dengan leluasa menyampaikan pendapat dan keinginannya sehingga antara keduanya sama-sama merasa puas dan saling menguntungkan yang tujuannya untuk membangun ikatan, kepercayaan, dan niat baik untuk masa yang akan datang.

## daftaR Pustaka
buku
Darmodiharjo, D. & Shidarta, 2008. Pokok-Pokok filsafat hukum apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Heru Nugroho. 2001. menggugat kekuasaan negara . Surakarta:Muhammadiyah University Press.
Lawrence M. Friedman. 1975. the Legal system: a social science Perspective. New York:

## Russel Sage Foundation.
Sajtipto Rahardjo dikutip Sambas, Leonarda, 2016. teori-teori hukum klasik dan kontemporer , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Siswono Yudo Husodo. 2009. menuju welfare state, kumpulan tulisan tentang kebangsaan, Ekonomi dan Politik , Cet. 1. Jakarta: Baris Baru.
Sudjito. 1988. Pensertifikatan tanah secara massal dan Penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis, cet.1 . Yogyakarta: Liberty.

## artikel jurnal
Abdul Halim Barkatullah. (2013). Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum. jurnal Uksw.
Lutfil Ansori. (2017). “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, jurnal yuridis, Vol. 4 No. 2
Ni Made Trisna Dewi. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. jurnal analisis hukum (jah ), Vol. 5 No. 1 April 2022)
Risdiana. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat. thesis Universitas mataram, Mataram
instrumen Hukum

## Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Internet https://www.mongabay.co.id/2014/11/26/ada-apa-dengan-adat-sembalun-di-lereng- rinjani-bagian-i/ diakses pada 06 Maret 2021
https://www.mongabay.co.id/2014/11/26/ada-apa-dengan-adat-sembalun-di-lereng- rinjani-bagian-i/ diakses pada 06 Maret 2021
Siaran pers, Hutan dan deforestasi indonesia tahun 2019, diakses pada http://ppid. menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435 06 maret 2021 .
Usir TNGR dari Lahan Jurang koak! (radarlombok.co.id) diakses pada 6 Maret 2021