ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Fariaman Laia 1 , Klaudius Ilkam Hulu 2 , Fianusman Laia 3
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nias Raya ( fariamanlaia35@gmail.com 1 , klaudiusilkamhulu@gmail.com 2 , fianusmanlaia@yahoo.co.id 3 )

## Abstrak
Berbagai  konflik  yang  dihadapi  dewasa  ini,  telah  dilakukan  berbagai  formula  baik yuridis  maupun  non  yuridis,  yang  maksud  dan  tujuan  akhirnya  hendak  melindungi  kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal  ini bukanlah  miniatur orang dewasa,  sehingga  dalam  setiap  konflik  yang  melibatkannya  maka  anak  senantiasa  dalam  posisi yang  lebih  banyak  dirugikan  padahal  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  sebenarnya tidak  hanya  sebagai  pelaku  tapi  termasuk  korban,  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif.  Metode  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach),  dan  metode  pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh  dari  kajian  perpustakaan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  hukum.  Penarikan kesimpulan  dilakukan  secara  deduktif.  Deduktif  adalah  penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang bersifat  umum  ke  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Dasar  folosofis,  Dasar  etis,  Dasar  yuridis, merupakan  pedoman  pengkajian,  evaluasi  apakah  ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  dan pelaksanaan  yang  dirancanakan  benar-benar  rasioanal  positif  dapat  dipertanggung  jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ajaran  dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisioanal maupun yang modern dan peran  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah  dalam  melakukan  sosialisasi  terhadap  peraturan perundang-undangan,  orang  tua  juga  untuk  selalu  mengawasi  dan  memberikan  bimbingan terhadap  anak  itu  sendiri.  Begitu  juga  dengan  organisasi  pemuda  tentang  keagamaan  supaya dapat tertanaman jiwa-jiwa kemanusian terhadap anak itu sendiri.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak

## Abstract
The various conflicts that are being faced today, various juridical and non-juridical formulas have been carried out, the intent and purpose of which is ultimately to protect the interests of the child concerned. For whatever reason, the child, in this case, is not a miniature adult, so that in every conflict that involves him, the child is always in a position that is more disadvantaged even though the  child  who  committed  the  crime,  actually  is  not  only  the  perpetrator  but  also  the  victim.  This research uses a type of normative legal research. The research approach method used in this study is  the  statutory  approach  and  the  analytical  approach.  In  this  study,  secondary  data  was  used, namely data obtained from library research by collecting legal materials.  Conclusions are made deductively.  Deductive  is  drawing  conclusions  from  things  that  are  general  to  things  that  are specific.  Philosophical  basis,  ethical  basis,  juridical  basis,  is  a  guideline  for  assessment, evaluation  of  whether  the  provisions  made  and the  planned  implementation  are really rationally positive, can be accounted for and beneficial to those concerned. These foundations can be taken and  developed  for  Pancasila,  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  positive teachings  and  views  of  traditional  and  modern  religion  and  social  values  and  the  role  of  law enforcement  officials  and  the  government  in  disseminating  laws  and  regulations.  invitation, parents  also  to  always  supervise  and  provide  guidance  to  the  child  himself.  Likewise  with  youth organizations regarding religion so that human souls can be instilled in the children themselves.
Keywords: Crime, Abuse, Children
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023

## A. Pendahuluan
Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika  yang  sangat  signifikan.  Semangat  perubahan  di  zaman  reformasi  ini  terjadi  sebagai bentuk  kesadaran  anak  bangsa  untuk  mencapai  sebuah  Negara  Bangsa  yang  bermartabat  dalam penyelenggaraan  dan  pengelolaan  kehidupan  bernegara  yang  demokratis  dan  berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh  bangsabangsa  seluruh  negara  di  dunia.  Maka  bangsa  Indonesia  dengan  semangat  reformasi terus  berupaya  menata  tata  pergaulan  dan  pengelolaan,  serta  penyelenggaraan  bermasyarakat, berbangsa  dan  benegara  berlandaskan  pada  hukum.  Namun  demikian,  untuk  mencapai  pada sasaran  itu,  bangsa  Indonesia  dalam  rentang  sejarah  yang  panjang  atas  realitas  kehidupan kenegaraan selama beberapa tahun membuktikan bahwa Pada perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin meningkat terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang begitu bermacam-macam tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  atau  kelompokkelompok  tertentu,  ( Laia,  F. (2023)).
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  perlu  memahami  dengan  keadaan  dunia  yang semakin  tahun  semakin  mulai  bertambah  banyak  dalam  memperhatikan  keberadaan  tentang  Hak Asasi Manusia, sehingga dalam era globalisasi dan reformasi seperti sekarang ini yang merupakan sebuah agenda besar yang menuntut adanya suatu perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, ( Laia, F. (2022)). Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  atau rechtstaat , bukan berdasarkan atas kekuasaan atau machtstaat . Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  rumusannya “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.”  Negara  hukum  menghendaki  agar  hukum  ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Rangkaian  peraturan-peraturan  mengenai  tingkah  laku  orang-orang  sebagai  anggota- anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam  masyarakat.  Masing-masing  anggota  masyarakat  mempunyai  berbagai  kepentingan, sehingga  anggota-anggota  masyarakat  dalam  memenuhi  kepentingannya  tersebut  mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, (Maidin Gultom. 2010, 3).
Berbagai  konflik  yang dihadapi  dewasa ini, telah dilakukan berbagai  formula baik  yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan  karena  apapun  alasannya  anak  dalam  hal  ini  bukanlah  miniatur  orang  dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak  dirugikan  padahal  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  sebenarnya  tidak  hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban.
Pola  tingkah  laku  manusiapun  menjadi  semakin  menyimpang  dan  tidak  sesuai  dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus.
Jenis  kejahatan  yang  terus  berkembang  dari  waktu  ke  waktu,  namun  kejahatan  juga  telah menimbulkan  keresahan  yang  mendalam  serta  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  berkembang  di  tengah  masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan.
Kekerasan  merupakan  suatu  tindakan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula.
Penyelesaian  dengan  jalur  hukum  tentulah  akan  sangat  mengkhawatirkan  baik  bagi  orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpian bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.
konsideran  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dikatakan  bahwa:  “Anak  adalah amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu,  agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun  sosial,  dan  berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta  adanya perlakuan tanpa diskriminasi, (M. Nasir Djamil. 2013. 8-9)”.
Anak  bukanlah  untuk  dihukum  melainkan  harus  diberikan  bimbingan  dan  pembinaan, sehingga  bisa  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  anak  normal  yang  sehat  dan  cerdas  seutuhnya. Walaupun  demikian,  anak  yang  melanggar  hukum  tidaklah  layak  untuk  dihukum  apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang  ditempatkan  bersama-sama  dengan  orang  yang  lebih  dewasa.akan  menempatkan  anak  pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan, (M. Nasir Djamil. 2013. 1).
Permasalahan-permasalahan  mengenai  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus diselesaikan  dengan  tepat  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  anak  agar  mampu  menjadi  sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan. Perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak.  Penggantian  Undang-Undang  ini  dianggap  perlu,  karena  undang-undang  yang lama  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  dan  belum  secara komperehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
Sanksi  bukan  saja  diharapkan  memberikan  efek  jera  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  serta  mencegah  orang  lain  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut,  melainkan  harus  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
ini  dilakukan  tanpa  mengabaikan  proses  penegakan  hukum  yang  ada.  Oleh  karena  itu, perlu  kiranya  diterapkan  suatu  perlakuan  yang  khusus  dalam  peradilan  terhadap  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak.  Salah  satunya  adalah  penerapan  perlakuan  yang  khusus  pada  proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum  serta melakukan  tindakan hukum  terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Penegakan  hukum  dalam  arti  sempit  menyangkut kegiatan  penindakan  terhadap  setiap  pelanggaran  dan  penyimpangan  terhadap  peraturan perundang-undangan,  khususnya  melalui  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan  peran  aparat kepolisian,  kejaksaan,  advokat,  dan  badan-badan  peradilan,  ( Laia,  F.  (2023)). Berdasarkan  latar belakang  masalah  tersebut,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  hukum terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak?.  Berdasarkan  rumusan  masalah tersebut  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## 1. Pengertian Strafbaar Feit
Pembentuk  undang-undang  kita  telah  menggunakan  perkataan Strafbaar  Feit untuk menyebutkan  apa  yang  kita  kenal  sebagi  tindak  pidana  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  tanpa  memberikan  sesuatu  penjelasan  mengenai  apa  yang  sebenarnya  yang  dimaksud dengan  perkataan Strafbaar  Feit tersebut.  Oleh  karena  itu,  seperti  yang  telah  dikatakan  diatas, bahwa  pembentuk  undang-undang  kita  tidak  memberikan  sesuatu  penjelasan  mengenai  apa  yang sebenarnya  telah  ia  maksud  dengan  perkataan Strafbaar  Feit ,  maka  timbullah  di  dalam  doktrin berbagai  pendapat  tentang  tentang  apa  yang  sebenarnya  yang  dimaksud  dengan Strafbaar  Feit tersebut.
Menurut  Profesor  Pompe,  perkataan Strafbaar  Feit itu  secara  teoritis  dapat  dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  dengan  pelaku,  dimana  penjatuhan  hukuman terhadap  pelaku  tersebut  adalah  perlu  terpeliharanya  tertib  hukum  dan  terjaminnya  kepentingan umum atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing diestig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
het  algemeen  welzijn .  Penulis  mengartikannya  sebagai  berikut  pelanggaran  norma  (gangguan ketertiban  hukum),  yang  pelakunya  bersalah  dan  hukumannya  berguna  untuk  pemeliharaan ketertiban  hukum  dan  peningkatan  kesejahteraan  umum,  (P.A.F.  Lamintang  dan  Franciscus Theojunior Lamintang: 2014:179-180).
Bahwa menurut penulis setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu perbuatan  melawan  hukum  yang  jelas-jelas  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  maka dengan tindakannya jika terbukti telah melakukan suatu tindak pidana baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang diakukannya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  apabila  perbuatan  tersebut mengandung  unsur-unsur  yang  mendukung  dan  termasuk  dalam  syarat-syarat  perbuatan  pidana tersebut.  Ada  2  (dua)  Unsur  tersebutyaitu  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif. Unsur  subjektif adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku,  dan  termasuk  ke  dalamnya  yaitu  segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya  dengan  keadaan-keadaan  yaitu  di  dalam  keadaan-keadaan  mana  tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, (Amir Ilyas. 2012. 45).
Beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:
a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, (Tongat. 2010. 105.) yaitu:
1. Perbuatan  manusia  baik  dalam  arti  perbuatan  positif  berbuat  maupun  perbuatan  negatif tidak berbuat;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
b. Menurut  Moeljatno,  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  pidana,  maka  harus  memenuhi unsur-unsur, (Moeljatno. 2009. 58-60), sebagai berikut:
1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.
c. Menurut  R.  Tresna,  unsur-unsur  perbuatan  pidana  harus  memuat  hal-hal  seperti  dibawah  ini, (R. Tresna. 1990. 20):
1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
2. Yang bertentangan dngan peraturan Perundang-Undangan.
3. Diadakan tindakan hukuman.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Mengenai  kekerasan  tidak  diatur  dalam  satu  bab  khusus  di  dalam  KUHP,  melainkan terpisah-pisah  dalam  beberapa  bab.  Kualifikasi  kekerasan  dapat  digolongkan  sebagai  berikut, yaitu:
a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

## B. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma  yang  dibangun  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan-perundangan, peranjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang  memiliki  objek  kajian  tentang  kaidah  atau  aturan  hukum.  Penelitian  hukum  normative meneliti  kaidah  atau  peraturan  hukum  sebagai  suatu  bangunan  sistem  yang  terkait  dengan  suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai  dasar  penentu  apakah  suatu  peristiwa  telah  benar  atau  salah  serta  bagaimana  sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023

## 2. Metode Pendekatan
Penelitian  Metode  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan  metode  pendekatan analisis ( analytical approach ).
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  kajian perpustakaan  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  hukum.  Bahan  hukum  dikumpulkan  melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, (Zainudin Ali:2014:182). a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalahmasalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam peneliti yaitu terdiri dari:
1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP);
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
b. Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan-bahan  data  yang  memberikan  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer,  terdiri  dari  tulisan  tentang  hukum  baik  dalam  bentuk  buku  ataupun jurnal, makalah serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
c. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahanbahan  data  yang  memberikan  informasi  atau  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder,  misalnya kamus hukum, internet dan lain sebagainya.
4. Analisis  Data  Analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  analisis  data  kualitatif  yaitu data  yang  telah  diinventarisasi  dianalisis  secara  deskriptif,  logis,  dan  sestematis.  Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tindak Pidana Penganiayaan
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  arti  penganiayaan  adalah  “perlakuan  yang sewenang-wenang.”  Pengertian  yang  dimuat  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah pengertian  dalam  arti  luas,  yakni  yang  menyangkut  “perasaan”  atau  “batiniah”.  Sedangkan penganiayaan  yang  dimaksud  dalam  ilmu  hukum  pidana  adalah  yang  berkenaan  dengan  tubuh manusia, (Leden Marpaung. 2005. 5).
Dasarnya  pengertian  penganiayaan  memang  tidak  dimuat  dalam  KUHP,  namun  ada beberapa  penjelasan  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan penganiayaan, beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penganiayaan yaitu:
a. Menurut  M.  H.  Tirtaamidjaja,  penganiayaan  adalah  dengan  sengaja  menyebabkan  sakit  atau luka  pada  orang  lain.  Akan  tetapi  suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  sakit  atau  luka  pada orang  lain,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  penganiayaan  kalau  perbuatan  itu  dilakukan  untuk menambah keselamatan badan.
b. Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah “memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti  mendorong  hingga  terjatuh,  memberikan  rasa  sakit  seperti  menyubit  atau  memukul, membuat  luka misalnya  mengiris atau menusuk  dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan  orang  sakit.  Semuanya  itu  harus  dilakukan  dengan  sengaja  dan  tidak  dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.”
Kualifikasi ancaman pidana yang dimaksud  ada,  karena panganiayaan sebagaimana diatur dalam  kitab  undang-undanghukum  pidana  dikategorikan  dalam  bentuk  yaitu  penganiayaan  biasa, penganiayaan  ringan,  penganiayaan  berat,  penganiayaan  direncanakan  terlebih  dahulu.  Untuk menyebut  seseorang  telah  melakukan  penganiayaan  terhadap  orang  lain,  maka  orang  tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain.
Tindak  pidana  penganiayaan  diatur  dalam  BAB  XX  Buku  ke  II  Pasal  351  sampai  dengan  Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, (Adami Chazawi. 2010. 8). yaitu: a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) Pasal 353 KUHP
d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP).
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
a) Pengertian Anak
Anak  dalam  keluarga  merupakan  pembawa  bahagia,  karena  anak  memberikan  arti  bagi orang  tuanya.  Arti  dalam  hal  ini  mengandung  maksud  memberikan  isi,  nilai,  kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang  disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan  pribadi  dan  kematangan  mental,  (Waluyadi:  2009:3).  Kemudian  dapat  dipahami bahwa  anak  merupakan  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.  Oleh  karna  itu  melindungi  anak  merupakan kewajiban semua orang.
Anak  memiliki  beberapa  pengertian  menurut  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak adalah sebagai berikut:
1) Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  manusia merumuskan  bahwa  anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas) tahun  dan  belum  menikah,  terrnasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut adalah demi kepentingannya;
2) Pasal  1  angka  1  UU  Perlindungan  Anak,  merumuskan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
3) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang  selanjutnya  disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4) Pasal  1  angka  4  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  merumuskan  bahwa  anak  yang  menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
5) Pasal  1  angka  5  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  merumuskan  bahwa  anak  yang  menjadi saksi  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  anak  saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6) Pasal  45  KUHP,  merumuskan  bahwa  anak  yang  belum  dewasa  apabila  seseorang  tersebut belum  berumur  16  tahun;  7)  Pasal  330  ayat  (1)  Staatblaad  Nomor  23  Tahun  1847  tentang Burgerlijk  Wetboek  Voor  Indonesie ,  merumuskan  bahwa  seorang  belum  dapat  dikatakan dewasa  jika  orang  tersebut  umurnya  belum  genap  21  tahun,  kecuali  seseorang  tersebut  telah menikah sebelum umur 21 tahun. Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundangundangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun  dalam  setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan.
b) Sanksi dan Tindakan Bagi Anak Nakal
Sistem hukum pidana, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  seseorang  yang  dinyatakan  bersalah  melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang  bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum  pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
Demikian  digunakan  istilah  hukuman  dalam  arti  sempit  yaitu  hukuman  dalam  perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara  perdata  dan  juga  bukan  hukuman  terhadap  pelanggar  di  luar  undang-undang.  Hukuman sebagai  sanksi  dari  suatu  norma  hukum  tertentu  adalah  tanda  dari  hukum  pidana  itu,  yang
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
membedakannya  dari  bagian-bagian  hukum  yang  lain.  Sedangkan  menurut  Simorangkir  bahwa hukuman  adalah  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  pelanggar  hukum  (terhukum)  setelah  diberikan keputusan (vonis) 0leh majelis hakim dalam suatu persidangan, (Sastro Weerjo.2007. 8)
.Yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi sidang pengadilan anak, anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  anak  sebagai  korban  tindak  pidana,  kesejahteraan  anak,  hak- hak  anak,  pengangkatan  anak,  anak  terlantar,  kedudukan  anak,  perwalian,  anak  nakal,  dan  lain sebagainya, (Darwan Prinst. 2003. 1).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 69 ayat (2), anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenakan  tindakan.  Sedangkan Pasal 70, menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar  pertimbngan  hakim  untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi kadilan dan kemanusiaan.
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system perdilan pidana anak tidak mengikuti ketentuan  saknsi  pidana  yang  tertuang  dalam  Pasal  10  KUHP  itu  namun  membuat  sanksi  secara sendiri. Pidana untuk anak dimuat pada: Pasal 71KUHP yang mengatakan bahwa: Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan diluar lembaga
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara
f. Pidana tambahan terdiri atas:
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2) Pemenuhan kewajiban adat
g. Apabila dalam hukuman materil diancam  pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dan denda diganti dengan pelatihan kerja
h. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar hak dan martabat anak
i. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  dan  tata  cara  pelaksanaan  pidana  sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah
Pasal 81 KUHP mengatakan bahwa:
a. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
b. Pengembalian kepada orang tua/wali :
1) Penyerahan kepada seseorang
2) Perawatan rumah sakit jiwa
3) Perawatan di LPKS
4) Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta
5) Pencabutan surat ijin mengemudii; dan/atau
6) Perbaikan akibat tindak pidana
c. Tindak  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  hurud  d,  huruf  f  dikenakan  paling lama 1( satu) tahun.
d. Tindakan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  dapat  diajukan  oleh  penuntut  umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 83 KUHP mengatakan bahwa:
a. tindak  pidana  penyerahan  anak  kepada  seseorang  dilakukan  untuk  kepentingan  anak  yang bersangkutan.
b. Tindakan  perawatan  terhadap  anak  dimaksudkan  untuk  mebantu  orang  tua/wali  dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
Secara  formil  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak tidak  atau  belum  disebutkan  berlakunya  keadilan  restoratif,  tetapi  dalam  praktik  sudah dilaksanakan,  yaitu  dengan  adanya  penyeselesaian  secara  kekeluargaan.  Baru  seacara  formal didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidanan  Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (Pasal 1 ayat 6, Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (3).
Pasal  1  ayat  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restorative ”, kecuali  dalam  penjelasan  umu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsilasi,  dan menenteramkan hati yang berdasarkan pembalasan.
Di  dalam  Naskah  akademik  RUU  Sistem  Peradilan  Anak  disebutkan  bahwa  peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan, yaitu:
a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
b. Mengutamakan penyelesaian diluar proses
c. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
e. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
f. Mendorong masyarakat berpartisipasi
g. Meningkatkan keterampilan anak.

## 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  pada  hakikatnya  menyangkut  langsung  pengaturan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kebijaksanaan,  usaha,  dan  kegiatan  yang  menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak- anak  merupakan  golongan  yang  rawan  dan  dependent,  disamping  karena  adanya  golongan  anak- anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
Perlindungan  anak  merupakan  usaha  bersama  untuk  melindungi  anak  agar  tetap  dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, maupun sebagai  korban  tindak  pidana,  berdasarkan  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Pelindungan  Anak, pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  untuk  memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri anak.
Perlu  diambil  atau  ditempuh  tindakan-tindakan  terhadap  anak  tanpa  melalui  proses peradilan  harus  ditetapkan  bahwa  hak-hak  asasi  dan  jaminan-jaminan  hukum  bagi  anak  harus sepenuhnya  dihormati.  Bahkan,  putusan  terhadap  anak  antara  lain  pembinaan,  bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan  seimbang  dengan  keadaan  lingkungan  mereka  serta  pelanggaran  yang  dilakukan,  (Maidin Gultom. 2010. 42).
Dasar-dasar pelaksanaan hukum  perlindungan anak di  bagi  menjadi  3, (Abintoro Prakoso. 2016. 14) yaitu:
a. Dasar folosofis
Pancasila  sebagai  kegiatan  dalam  berbagai  kehidupan  keluarga,  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara,  serta  dasar  filosofis  pelaksanaan  perlindungan  anak;  Pendekatan  kesejahteraan sebagai  dasar  filosofis  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak  berupa protection  child  and fulfillment  child  rights  based  approach  (to  respect,  to  protect  and  to  fulfill) anak  mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
ISSN. 2621-9832 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu Vol.  6 . No. 2  Juni 2023
b. Dasar etis
Pelaksanaan  perlindungan  anak  harus  sesuai  dengan  etika  profesi  yang  berkaitan,  untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.
c. Dasar yuridis
Pelaksanaan  perlindungan  anak  harus  didasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku. Penerapan  dasar  yuridis  ini  harus  secara  integrative,  yaitu  penerapan  terpadu  menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
Dasar  filosofis,  etis  dan  yuridis  merupakan  pedoman  pengkajian,  evaluasi  apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang dirancanakan benarbenar rasioanal positif dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  bermanfaat  bagi  yang  bersangkutan.  Dasar-dasar  ini  dapat diambil  dan  dikembangkan  bagi  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  ajaran  dan  pandangan  yang  positif  dari  agama  dan  nilai  sosial  yang  tradisioanal maupun yang modern.

## D. Penutup
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis,  kesimpulannya  bahwa Dasar putusan terhadap  anak  antara  lain  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan,  program-program  pendidikan  dan latihan,  serta  pembinaan  institusional  lainnya  harus  dapat  menjamin  bahwa  anak  diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka  serta  pelanggaran  yang  dilakukan,  dan  yang  harus  diperhatikan  bahwa  apa  yang  terbaik bagi  anak  itu  sendiri  supaya  kemerdekaan  tidak  hilang  untuk  selamanya.  adapun  yang  menjadi saran pada kesimpulan ini adalah peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  orang  tua  juga  untuk  selalu  mengawasi  dan memberikan bimbingan terhadap anak itu sendiri. Begitu juga dengan organisasi pemuda tentang keagamaan supaya dapat tertanaman jiwa-jiwa kemanusian terhadap anak itu sendiri.

## E. Daftar Pustaka
Ali, Zainudin, 2014. Metode Penlitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi,  Adami.  2010. Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Djamil,  M.  Nasir.  2013, Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  (Catatan  Pembahasan  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) , Jakarta: Sinar Grafika.
Gultom, Maidin. 2010. PerlindunganHukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama Ilyas, Amir. 2012. Asas-asas Hukum Pidana , Yogyakarta: Rangkang Education. Laia,  F.  (2023). Tinjauan  Yuridis  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Terhadap Anak. Jurnal Panah Keadilan , 2 (1), 69-84. Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia . Jurnal Panah Keadilan , 1 (1), 24-39. Laia,  F. Laowo,  Y.  S.,  &  Dakhi,  D.  (2022).  ANALISIS  PEMIDANAAN  PELAKU  TINDAK PIDANA  PERSETUBUHAN  TERHADAP  ANAK  DI  TINJAU  DARI  DATA KRIMINOLOGI. JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) , 5 (3), 162-169. Marpaung,  Leden.  2005. Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  Dan  Tubuh  (Pemberantasan  Dan Prevensinya) , Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineke Cipta. Prakoso,  Arbintaro.  2016. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  ASwaja  Pressindo, Yogyakarta
Prinst, Darwan. 2003. HukumAnak Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Tresna , R. 1990. Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta: Tiara Ltd. Weerjo, Sastro. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan , Bandung: Pribumi Mekar.