## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG IKEA ATAS PENGHAPUSAN MEREK DAGANG
Rahmadia Maudy Putri Karina 1* , Rinitami Njatrijani 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro rahmadiakarina@gmail.com

## ABSTRACT
Trademark dispute cases that are talking in Indonesia is a case involving PT Inter IKEA System BV Sweden VS PT Ratania Khatulistiwa. The emergence of IKEA trademark between PT Ratania Khatulistiwa and PT Inter IKEA System BV Sweden occurs because of an Application Request for Registration of Trademark "IKEA" for grade  20  and  grade 21.  The  existence  of  the  dispute  caused PT Ratania Khatulistiwa  filed abolition  IKEA brand top good classes 20 and 21 owned by PT Inter IKEA System BV Sweden because the brand is not used and is not visible in the market within a period of three years in a row. The purpose of this research was to know  when  PT  Inter  IKEA  Systems  BV Sweden  losthe  brand and  to  find  out  the  legal  protection  for  the trademark holder's IKEA. The method used in this research is normative juridical law, using the literature as the main data. Results from this study is IKEA brand owned by PT Inter IKEA System BV Sweden otherwise have been removed after the Supreme Court issued Decision Number 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015. PT Ratania Khatulistiwa has  obtained  legal  protection  from  legal  actions  mark  registration  IKEA  they  register  at  the Directorate General of HKI, and based on the law of PT Ratania Khatulistiwa can be third parties are allowed to apply for the elimination of brand IKEA that is not used by PT Inter IKEA System BV Sweden, although PT Ratania Khatulistiwa is not the first registrant on the IKEA brand.
Keywords: Legal Protection; Rights Holders; Deletion; Brand; IKEA.

## ABSTRAK
Kasus sengketa merek yang ramai dibicarakan di Indonesia adalah kasus antara PT Inter IKEA System BV Swedia  VS  PT  Ratania  Khatulistiwa.  Adanya  sengketa  tersebut  menyebabkan  PT  Ratania  Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA atas produk barang kelas 20 dan 21 yang dimiliki oleh PT Inter IKEA System BV Swedia dikarenakan merek tersebut tidak digunakan dan tidak terlihat dipasaran dalam kurun  waktu  3  tahun  berturut-turut. Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  kapan  PT  Inter  IKEA System  BV  Swedia  kehilangan  hak  atas  mereknya  dan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi pemegang hak merek dagang IKEA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama. Hasil dari penelitian ini adalah merek IKEA milik PT Inter IKEA System BV Swedia dinyatakan telah dihapus setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015. PT Ratania Khatulistiwa memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan hukum pendaftaran merek IKEA yang didaftarkannya di Direktorat Jenderal HKI, serta berdasarkan hukum PT Ratania Khatulistiwa dapat menjadi pihak ketiga yang diizinkan untuk mengajukan permohonan  penghapusan  merek  IKEA  yang  tidak  digunakan  oleh  PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia, walaupun PT Ratania Khatulistiwa bukan merupakan pendaftar pertama atas merek IKEA tersebut.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pemegang Hak; Penghapusan; Merek; IKEA.
* Corresponding Author

## A . PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini, bisnis  semakin  berkembang.  Kita perlu  mempelajari bisnis  karena  dunia  bisnis  sangat mempengaruhi kehidupan seseorang khususnya para pelaku usaha. Diperlukan  juga  kemampuan  para  pelaku  usaha untuk  membaca  pasar, yaitu  terkait  pemilihan kualitas  benda  atau  jasa  yang  ditawarkan  dan profesionalitas  dalam  memuaskan  pembeli  atau pelanggannya khususnya mengenai pemilihan merek dagang yang akan menjadi simbol dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
Keberadaan  Hak Kekayaan  Intelektual (selanjutnya  disingkat  HKI)  senantiasa  mengikuti dinamika  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri. Begitu  pula  halnya  dengan  masyarakat    Indonesia yang  mau  tidak  mau  bersinggungan  dan  terlibat langsung  dengan  masalah  HKI.  Permasalahan mengenai  HKI  akan  menyentuh  berbagai  aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya (Erlina, 2013).
Kemajuan  dunia  perdagangan,  baik  dalam skala nasional maupun internasional, membuat para pelaku  bisnis  semakin  memperhatikan  objek perdagangan  mereka.  Apalagi  di  era  globalisasi ketika  arus  barang  berputar  sangat  cepat  dan  luas. Merek  menunjukkan  asal  dan  kualitas  produk  dan jasa  yang  diperdagangkan (Ramadhiani & Budiningsih, 2017).
Merek  adalah  salah  satu  bagian  dari  wujud karya  intelektual  memiliki  peranan  penting  bagi kelancaran  dan  peningkatan  perdagangan  barang
atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang  terjadi  pada  perkembangan  globalisasi sekarang  ini.  Demikian  pentingnya  peranan  merek ini,  maka  terhadapnya dilekatkan  perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak- hak perseorangan atau badan hukum (Sutedi, 2009).
Peran  merek dalam  dunia pemasaran  sangat penting,  karena  publik  sering  mengkaitkan  suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.  Merek  juga  harus  memiliki  daya  pembeda yang  cukup,  artinya  memiliki  kekuatan  untuk membedakan  barang  atau  jasa produk  suatu perusahaan lainnya (Khoironi, 2013).
Hak  Merek  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana hak  eksklusif  akan  diberikan  kepada  pemilik pendaftaran  atas  suatu  merek  untuk  menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan barang atau jasa  untuk  mana  ia  terdaftar.  Jika  suatu  merek terdaftar  untuk  jenis  pakaian  jadi,  misalnya,  maka hak eksklusif si pemilik merek adalah sebagai satu- satunya  orang  yang  berhak  menggunakan  merek tersebut sebagai merek pakaian jadi, tapi tidak untuk jenis barang atau jasa yang lain (Setiadharma, 2016).
Pendaftaran  atas  merek  merupakan  suatu keharusan bagi pemilik merek, akan tetapi hak atas merek  hanya  akan  diberikan  oleh  Direktorat  Merek jika  permintaan  pendaftaran  merek  oleh  pemohon merek  dilakukan  dengan  itikad  baik.    Unsur  itikad baik  dalam  suatu  permintaan  pendaftaran  merek merupakan  unsur  yang  penting.  Pemohon  yang beritikad  baik  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan
mereknya  secara  jujur  dan  layak  tanpa  ada  niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran  merek  pihak  lain  demi  kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan  kondisi  persaingan  curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Mardianto, 2010).
Pelaksanaan  perjanjian  lisensi  merek  tidak dapat  dilepaskan  dari  sengketa  yang  diakibatkan karena  para  pihak  tidak  memenuhi  hak  dan kewajibannya  sebagaimana  mestinya.  Jika  salah satu  pihak  melanggar  hal-hal  yang  telah  disepakati dalam perjanjian, maka akan timbul sngketa diantara mereka.  Jika  ada  sengketa,  maka  para  pihak  akan membawa  sengketa  tersebut  ke  pengadilan  atau diselesaikan  melalui  penyelesaian  sengketa sesuai dengan  kesepakatan  yang  terjadi  diantara  mereka (Sujatmiko, 2011).
Di Indonesia sering dijumpai kasus mengenai klaim  atas  merek.  Kasus  sengketa  merek  yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia adalah kasus yang  melibatkan  PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia VS PT Ratania Khatulistiwa.
PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia  (IKEA Swedia)  merupakan  sebuah  perusahaan  yang didirikan oleh Ingvar Kampard pada tahun 1943 pada saat  ia  berusia  17  tahun  yang  sekarang  sudah menjadi salah  satu orang  terkaya di dunia. (IKEA, 2016)
Nama  IKEA  sendiri  merupakan  singkatan dari  nama  pendirinya,  adapun  rinciannya  sebagai berikut :
-I : Ingvar, yang merupakan nama depannya; -K : Kampard, merupakan nama belakangnya; -E : Elmtaryd, tempat kelahirannya;
-A : Agunnaryd, yaitu adalah nama desannya.
Pengucapan IKEA adalah /I’ke.a/ seperti cara membaca  Bahasa  Indonesia  umumnya,  namun pengucapan lainnya yang banyak digunakan adalah /a ɪ 'ki: ə / pengucapannya seperti kata Bahasa Inggris, idea.
Pada  tahun  2013  PT  Ratania  Khatulistiwa yang  merupakan  perusahaan  rotan  asal  Surabaya menggugat  IKEA  Swedia  ke  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  berdasarkan  hasil  survey    Berlian Group  Indonesia  (BGI).  BGI  merupakan  lembaga yang  netral  dan  independen  serta  berpengalaman dalam  melakukan  market  survey  di  Indonesia.  BGI telah melakukan market survey di lima kota besar di Indonesia,  yang  mewakili  seluruh  Indonesia,  yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam  kurun  waktu  November  sampai  dengan Desember  2013,  dengan  melakukan  market  survey secara  eksklusif  melalui  wawancara  terhadap  140 (seratus  empat  puluh)  toko/responden.  Bahwa  hasil market  survey  ini  dilakukan  oleh  pewawancara  BGI tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  produk-produk dengan  merek  IKEA untuk  kelas  20  dan  21  tidak pernah  dijual dan/  atau  tidak  pernah  diedarkan  di toko-toko  furniture  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia. IKEA Swedia belum memiliki atau belum membuka  tokonya  di  Indonesia  untuk  menjual  atau mengedarkan produk-produk dengan merek IKEA di wilayah Indonesia.
Mengetahui  merek  yang  telah  dianggurkan oleh  pemiliknya  ini  maka  PT  Ratania  Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada tanggal 20 Desember 2013. Menurut PT Ratania Khatulistiwa, IKEA  Swedia  telah  mendaftarkan  mereknya tertanggal  9  Oktober  2006  dan  27  Oktober  2010. Maka  dari  itu  IKEA  Swedia  dianggap  telah menganggurkan  mereknya  selama  tiga  tahun berturut-turut.  Dasar  hukum  yang  relevan  adalah pasal  61  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2001  tentang  Merek  yang  saat  telah  diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1), yang menyebutkan  bahwa  Penghapusan  pendaftaran Merek  atas  prakarsa  Direktorat  Jenderal  dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut  dalam  perdagangan  barang  dan/atau jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  pemakaian terakhir  kecual  apabila  ada  alasan  yang  dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.
Pada  tanggal  17  September  2014, Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mengabulkan gugatan  PT  Ratania  Khatulistiwa.  Dalam  putusan tersebut  menyatakan  merek  IKEA  dimiliki  oleh  PT Ratania  Khatulistiwa  dan  memerintahkan  merek IKEA  Swedia  harus  dicabut.  Setelah  diputusnya putusan tersebut, IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah  Agung.  Atas  kasasi  dari  IKEA  Swedia, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan  kasasi  pemohon  dalam  hal  ini  IKEA Swedia  dalam  putusannya  Nomor  264/K/PDT.SUS- HKI/2015.
Sebelumnya  ada  beberapa  penelitian  yang mengangkat  tema  mengenai  penghapusan, pembatalan merek dagang dan perlindungan hokum merek terkenal diantaranya berfokus pada keputusan hakim  dalam  menilai  penggunaan  merek  dagang, para hakim hanya melihat inkonsistensi writing, gaya atau  font  atau  warna,  tapi  tidak  memperhatikan pertimbangan  tujuan  dan  niat  dari pihak  yang menyatakan  sengketa (Mardianto,  2010).  Kemudian terdapat  penelitian  mengenai  pembatalan  merek dagang yang berfokus terhadap itikad baik mengenai pengaturan tata cara pendaftaran akan suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  merek terdaftar, tetapi masih sering didapati permasalahan dalam  pemeriksaan  merek  dan  hal  yang  sering menjadi permasalahan adalah mengenai persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dan  mengenai merek terkenal (Far-Far,  Sigito,  & Alam,  2014). Penelitian lain mengenai kelemahan Undang-Undang Merek  dalam  hal  pendaftaran  merek  di  Indonesia yaitu  tidak  adanya  persyaratan  filosofi  merek  dan menimbulkan  adanya  multitafsir  pemahaman mengenai  merek  terkenal  dan  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya (Perdana, 2017).
Selain  penelitian-penelitian  tersebut  ada beberapa jurnal internasional yang mengangkat tema mengenai perlindungan hukum merek terkenal yaitu berfokus pada perlindungan merek terkenal di India yang  masih  lemah  dalam  melindungi  pemilik  merek yang jujur (Choudhary,  2010).  Kemudian  terdapat yang  berfokus  pada dua  perspektif  teoritis  yang
menjelaskan  mengenai  perlindungan  merek  dagang asing  terkenal  di  suatu  Negara.  Merek  yang  telah memiliki reputasi berhak mendapatkan perlindungan di tiap Negara dimana barang dagangan milik merek terkenal tersebut dipasarkan (Grinvald, 2010).
Pada penelitian dalam artikel ini menekankan pada  perlindungan  hukum  pemegang  hak  merek dagang IKEA ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 / K / PDT.SUS – HKI / 2015 dan perlindungannya  terhadap  pemilik  merek  yang beritikad  baik.  Selain  itu  penulis  juga  akan menganalisis  sengketa  yang  terjadi  antara  PT  Inter IKEA  System  BV  Swedia  dan  PT  Ratania Khatulistiwa berdasarkan Undang undang Nomor 15 Tahun  2001  tentang  Merek  dan  dikomparasikan dengan Undang-Undang Merek terbaru yaitu Undang Undang  No  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Titik  fokus  tersebut  yang membedakan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  maka dapat  dirumuskan rumusan permasalahan  sebagai berikut  : 1. Sejak  kapan  PT  Inter  IKEA  System  BV Swedia  kehilangan  hak  atas  mereknya  menurut Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek ?; 2.Bagaimana  perlindungan  hukum bagi pemegang  hak  merek  dagang  IKEA  ditinjau  dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS- HKI/2015 ?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan yang  digunakan  dalam artikel ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif  analitis.  Deskriptif,  yaitu  penelitian  yang bertujuan  melukiskan  tentang  suatu  hal  di  daerah tertentu dan pada saat  tertentu.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data kepustakaan.  Jenis  datanya  adalah  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  pustaka dengan  cara  mengumpulkan  dari  berbagai  sumber bacaan  yang  berhubungan  dengan    masalah  yang diteliti. Analisis  yang  digunakan dalam penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif,  yaitu  menganalisis data  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  dan  bahan- bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. PT. Inter IKEA System BV Swedia Kehilangan
Hak  Atas  Mereknya  Menurut  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Menurut  Pasal  61  ayat  (2)  butir  a  Undang- Undang  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek  yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat  (1),  penghapusan  pendaftaran  Merek  atas prakarsa  Direktorat  Jenderal  dapat  dilakukan  jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut
dalam  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila  ada  alasan  yang  dapat  diterima  oleh Direktorat Jenderal.
Berdasarkan  Pasal  61  sampai  dengan  Pasal 63  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek  terdapat  tiga  cara  penghapusan  merek terdaftar, yaitu :
1. Penghapusan  atas  prakarsa  Direktorat  Jenderal HKI;
2. Penghapusan  atas  permohonan  pemilik  merek, dan
3. Penghapusan karena gugatan pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan.
Penghapusan  pendaftaran  Merek  dari  Daftar Umum  Merek  atas  prakarsa  Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
1. Merek  tidak  digunakan  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut  dalam  perdagangan  barang dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian  terakhir,  kecuali  apabila  ada  alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang  tidak  sesuai  dengan  jenis  barang  dan/atau jasa  yang  dimohonkan  pendaftaran,  termasuk pemakaian  merek  yang  tidak  sesuai  dengan merek yang didaftar.
Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh  pemilik  merek    atau  Kuasanya,  baik  sebagian atau  seluruh  jenis  barang  dan/atau  jasa,  diajukan kepada Direktorat Jenderal.
Penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan  Niaga  berdasarkan  Pasal  63  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b. Penghapusan Pendaftaran  Merek  berdasarkan  gugatan  pihak ketiga  akan  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  HKI apabila  putusan  pengadilan  tentang  hal  tersebut telah  diterima  dan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.  Apabila  gugatan  penghapusan  pendaftaran merek  diterima  dan  telah  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap  maka  Direktorat  Jenderal  HKI akan  melaksanakan  penghapusan  merek  yang bersangkutan  dari  Daftar  Umum  Merek  dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
Bentuk  perlawanan  yang  kedua  adalah gugatan  penghapusan,  dimana  penggugat  meminta agar suatu merek terdaftar dihapus dari Daftar Umum Merek  dengan  alasan  karena  pemilik  merek  tidak menggunakan  merek  tersebut  selama  tiga  tahun berturut-turut.
Pada kasus sengketa merek dagang IKEA ini, penghapusan  disebabkan  karena  adanya  gugatan pihak  ketiga  kepada  Pengadilan.  PT  Ratania Khatulistiwa  menggugat  PT  Inter  IKEA  System  BV Swedia  kepada  Pengadilan  karena  menganggap bahwa  PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia  telah menganggurkan  mereknya  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut.  Pengadilan  Niaga  mengabulkan gugatan  penghapusan  tersebut.  PT  Inter  IKEA System  BV  Swedia  kemudian  memohon  kasasi  ke
Mahkamah Agung namun pada tanggal 12 Mei 2015 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  memutuskan untuk  menolak  permohonan  kasasi  dari  PT  Inter IKEA  System  BV  Swedia  yang  sekaligus  bermakna menguatkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya.
Setelah  dibacakannya  putusan  Mahkamah Agung  Nomor  264/K/PDT.Sus-HKI/2015  PT  Inter IKEA  System  BV  Swedia  harus  merelakan  merek- merek  terdaftar IDM000093006 dan IDM000277901 miliknya  dihapuskan  dari  Daftar  Umum  Merek Indonesia.
2. Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Hak Merek  Dagang  IKEA  Ditinjau  Dari  Putusan
Mahkamah  Agung  Nomor  264/K/PDT.Sus- HKI/2015
a. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah

## Agung
Pada  tanggal  17  September  2014,  Hakim Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  telah  memberikan putusan terhadap kasus PT Ratania Khatulistiwa VS PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia.  Dalam  putusan Nomor  99 / PDT.Sus – Merek / 2013 / PN.Niaga.Jkt.Pst  Hakim  mengabulkan  permohonan penggugat  dan  menghapuskan  merek  “IKEA”  milik PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia.  Kemudian  pada tanggal  6  Oktober  2014  PT  Inter  IKEA  System  BV Swedia  mengajukan  Permohonan  Kasasi  dengan Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor  42Kas/Pdt.Sus- HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 99/PDT.Sus- Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Pada Putusan  Mahkamah  Agung  No.  264 K/Pdt.Sus-HKI/2015  antara  PT  Ratania  Khatulistiwa dengan  PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia,  hakim memutuskan  untuk  menolak  kasasi  dari  Pemohon Kasasi.
Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa Judex Facti oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat  sudah  tepat  dan benar  serta  tidak salah  menerapkan  hukum.  Dengan  alasan  bahwa merek yang tidak diguakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.
Pada pertimbangan Judex  Facti,  termohon merupakan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan  gugatan  penghapusan  terhadap Pendaftaran  Merek  “IKEA”.  Termohon  Kasasi  telah melakukan  kegiatan  usaha  industri  membuat  dan memproduksi  berbagai  macam  produk-produk perabot  rumah  yang  terbuat  dari  kayu  atau  rotan, sehingga  perlu  mendapatkan perlindungan  atas merek dari Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I  cq  Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Di  dalam gugatannya,  Termohon  Kasasi mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
"...  Hal  ini  tidak  sesuai  lagi  dengan amanat Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek  dan  sudah  sepantasnya perlindungan  hukum  terhadap  merek  "IKEA" milik  Tergugat  berakhir  dan  dihapus, Penggugat,  sebaliknya  sebagai  perusahaan nasional di bidang furniture adalah pihak yang hendak  menggunakan  merek  "IKEA"  tersebut agar  dapat  membawa  manfaat  bagi perekonomian  nasional  Indonesia.  Dengan
demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan  untuk  mengajukan  gugatan dalam perkara ini"
Terkait  dengan  maksud  Termohon  Kasasi tersebut,  Pemohon  Kasasi  berpendapat  bahwa pengajuan  permintaan  pendaftaran  Merek  “IKEA” oleh Termohon Kasasi adalah atas dasar itikad tidak baik,  dilandasi  maksud  meniru  dan  membonceng keterkenalan Merek “IKEA” milik Pemohon Kasasi. Di Indonesia,  untuk  mendaftarkan  Merek  harus berdasarkan itikad baik. Pemohon yang beritikad baik adalah  Pemohon  yang  mendaftarkan  mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng,  meniru  atau  menjiplak  ketenaran merek  pihak  lain  demi  kepentingan  usahanya  yang berakibat  kerugian  pada  pihak  lain  itu  atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau  menyesatkan  konsumen.  Dalam  kasus  ini, Termohon  Kasasi  menggunakan  Merek  “IKEA” dengan  maksud  membawa  manfaat  bagi perekonomian nasional Indonesia.
Dalam  gugatannya, Termohon  Kasasi mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
“…Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional di bidang furniture adalah pihak yang hendak  menggunakan  merek  "IKEA"  tersebut agar  dapat  membawa  manfaat  bagi perekonomian  nasional  Indonesia.  Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan  untuk  mengajukan  gugatan dalam perkara ini”.
Berdasarkan  dalil  tersebut,  jelas  bahwa Termohon  Kasasi  hanya  berencana  untuk menggunakan  Merek  “IKEA”  dan  hingga  saat  ini
Termohon Kasasi belum mengambil upaya komersial apapun  yang  terkait  penggunaan  Merek  “IKEA”. Dalam  pertimbangan  hakim,  apabila  semua  orang maupun  badan  hukum  dapat  mengajukan  suatu gugatan  penghapusan  hanya  bermodalkan permohonan  pendaftaran  merek  dan  rencana penggunaan suatu merek, sangat mudah bagi setiap orang  ataupun  badan  hukum  tersebut  untuk mengkualifikasi  dirinya  sendiri  selaku  pihak  yang berkepentingan,  hal  yang  mana  tidak  akan menciptakan suatu kepastian hukum.
Berdasarkan hasil  market  survey  ternyata membuktikan  bahwa  produk-produk  merek  “IKEA” yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21,  telah  terbukti  tidak  pernah  dijual  dan/atau  tidak pernah  diedarkan  oleh  Tergugat,  dalam  dunia perdagangan  barang    dan  jasa  di  Indonesia,  sejak tanggal  pendaftarannya  hingga  tanggal  gugatan  ini didaftarkan,  hal  tersebut  jelas  membuktikan  bahwa Tergugat  tidak  menggunakan  merek  “IKEA”  selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya.
Hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf (a)  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  tentang Merek  yang  telah  diganti  dengan  Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  Pasal  74  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa:
“….Penghapusan  pendaftaran  Merek  atas prakarsa  Direktorat  Jenderal  dapat  dilakukan jika: a. Merek  tidak  digunakan selama  3  (tiga) tahun  berturut-turut  dalam  perdagangan
barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal pendaftaran  atau  pemakaian  terakhir, kecuali  apabila  ada  alasan  yang  dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”.
Penjelasan  Pasal  61  ayat  (2)  huruf  (a) Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  dinyatakan, yang  dimaksud  “Pemakaian  Terakhir”  adalah peggunaan  merek  tersebut  pada  produksi  barang atau  jasa  yang  diperdagangkan.  Saat  pemakaian terakhir  tersebut  dihitung  dari  tanggal  terakhir pemakaian  sekalipun  setelah  itu  barang  yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, maka Judex Facti telah  mencabut  hak  merek  dari  Pemohon  Kasasi yang  telah  terbukti  digunakan  dengan  itikad  baik pada kegiatan perdagangan yang nyata.
Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti kegiatan proudksi berbagai jenis produk di kelas 20 dan  kelas  21  yaitu  berupa  konfirmasi  produksi  dari produsen  lokal  di  Indonesia.  Hal  tersebut  memang dapat  dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  Merek  IKEA dengan  kelas  20  dan  kelas  21  memang  pernah  di produksi  di  Indonesia.  Namun  ternyata  setelah dilakukan  survey  oleh  Penggugat  melalui market survey Berlian Grup Indonesia (BGI) ternyata produk IKEA tersebut tidak dijual di Indonesia dan ternyata Chou Per Lian tidak pernah didengar sebagai saksi di depan  persidangan  sehingga  pernyataan  atau  bukti yang diserahkan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan.
Pemohon Kasasi menambahkan bukti berupa dokumentasi gambar yang membuktikan keberadaan
toko  resmi  Pemohon  Kasasi  di  Indonesia  yaitu tepatnya di Jalan Alam Sutera, Tangerang.
Menurut  pertimbangan  Hakim,  bukti  tentang gambar toko-toko tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa  Tergugat  telah  atau  sedang  memasarkan produk-produknya.  Toko  tersebut  memang  ada, tetapi  belum  bisa  membuktikan  barang  pada  Kelas 20 dan Kelas 21 dijual dan diedarkan di pasaran.
Hal  lain  selain  bukti-bukti  dokumentasi  yang diajukan, Pemohon Kasasi juga menilai survey yang diajukan  oleh  Termohon  Kasasi  tidak  akurat  dan cenderung menyesatkan. Dalam dalilnya, Penggugat menyatakan  bahwa  Tergugat  hingga  saat  ini  tidak memiliki satupun toko di wilayah Republik Indonesia untuk Kelas barang/jasa 16, 35, 20, 11, 24, 42 dan 21 ataupun Tergugat tidak memiliki pabrik, distributor resmi,  agen  resmi,  dealer  resmi,  pengecer  resmi, maupun  perwakilan  resmi  untuk  memperdagangkan barang-barang Merek “IKEA”, ataupun Tergugat tidak melakukan  aktivitas  produksi,  perdagangan  dan penyediaann  untuk  barang-barang  dengan  Merek. Pemohon Kasasi menilai dalil tersebut mengada-ada dan  hanya  didasarkan  pada  asumsi-asumsi  yang dihasilkan  dari  sebuah  suvey  yang  sangat meragukan.  Termohon  Kasasi  tidak  melakukan survey di seluruh kota yang seharusnya layak untuk disurvey  untuk  membuktikan  tidak  digunakannya Merek  IKEA  milik  Pemohon  Kasasi.  Termohon Kasasi melakukan survey di Jakarta, sementara toko IKEA  milik  Pemohon  Kasasi  berada  di  Jalan  Alam Sutera, Tangerang. Hasil survey tersebut dinilai oleh Pemohon  Kasasi  adalah  manipulasi  dan  tidak
dilakukan  berdasarkan  metode  yang  benar  dan komperhensif.  Apabila  Penggugat  jeli  dalam menyusun  Gugatannya  dan  memang  telah mengambil  langkah  strategis  yang  diperlukan  untuk mengajukan  gugatan  penghapusan  Merek, seharusnya  Penggugat  dapat  melihat  dengan  jelas keberadaan Toko Resmi IKEA yang berada di Alam Sutera Tangerang.
Menurut  Hakim  katidakakuratan  hasil  survey tersebut tidak mengherankan karena dalam database Putusan Mahkamah Agung, Berlian Group Indonesia selaku lembaga survey yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi,  tidak  pernah  menjadi  rujukan  bagi  para Hakim Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Niaga dalam memutus perkara penghapusan merek. Maka tidak mengherankan apabila Termohon Kasasi tidak mampu  menemukan  penjualan  dan  pendistribusian berbagai  produk-produk  “IKEA”  milik  Pemohon Kasasi untuk jenis barang dalam Kelas 20 dan Kelas 21  yang  dilakukan  di  Indonesia,  bahkan  melalui penelusuran  online  yang  dapat  dilakukan  oleh siapapun.  Tidak  mengherankan  juga  apabila lembaga  survey  yang  ditunjuk  oleh  Termohon Kasasi, Berlian Group Indonesia, juga tidak mampu mengetahui adanya penggunaan Pendaftaran Merek “IKEA” oleh Pemohon Kasasi secara mendalam, baik terkait proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi  terhadap  berbagai  jenis  barang  di  Kelas  20 dan  Kelas  21  dengan  Pendaftaran  Merek  “IKEA”  di Indonesia,  maupun  kegiatan  perdagangan  dengan menggunakan  Pendaftaran  Merek  “IKEA”  Pemohon
Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan berbagai pihak di Indonesia.
Dalam dalilnya dikemukakan bahwa Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang bergerak, antara lain di  bidang  produksi peralatan  dan  perlengkapan rumah  tangga  dan  keperluan  kantor  yang  berasal dari  Negara  Swedia,  yang  melakukan  penjualan secara  langsung  kepada  para  konsumen  atau  para pemakai  secara  ritel/  eceran  dalam  skala internasional  dengan  menggunakan  Merek  “IKEA” dan kombinasi-kombinasinya.
Sebagai  bentuk  tanggung jawab  sosial, Pemohon Kasasi juga mengemban tanggung  jawab sosial  perusahaan  dengan  mendukung  dan bekerjasama  dengan  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO),  badan  organisasi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  yaitu  Organisasi  Dunia  untuk  anak-anak (UNICEF)  dan  organisasi  non  pemerintah  berskala internasional yang berasal dari Negara Inggris, Save The  Children, yang  bergerak  dalam  misi  mencegah anak-anak  dipekerjakan  sebagai  buruh.  Selain  itu Pemohon  Kasasi  bekerjasama  dengan  organisasi non pemerintah berskala internasional yang bergerak di  bidang  lingkungan  hidup,  WWF  (World  Wide Foundation)  yang  bergerak  dalam  misi  mencegah penebangan  dan  penjualan  hasil  hutan  secara  liar dan illegal.
Pada pertimbangannya,  Mahkamah  Agung berpendapat  bahwa  keberatan-keberatan  yang diajukan  oleh  Pemohon  Kasasi  tidak  dapat dibenarkan.  Mahkamah  Agung  menghubungkan memori  kasasi  dengan  pertimbangan judex  facti
dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  sudah  tepat  dan benar  serta tidak salah menerapkan hukum.
Mahkamah  Agung  menilai judex  facti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat  (2) huruf a Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek  yang  telah  diganti  dengan  Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1), maka merek yang tidak digunakan  oleh  pemiliknya  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut  dapat  dihapus  dari  Daftar  Umum Merek, hal tersebut telah terbukti dalam pemeriksaan bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa Kelas 20 dan Kelas 21 dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 dan Nomor Pendaftaran IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  sejak  merek dagang tersebut terdaftar, karena itu putusan Judex Facti dalam  perkara  tersebut  sudah  tepat  sehingga layak untuk dipertahankan.
Namun  demikian,  Hakim  Agung  anggota  I Gusti Agung Sumanatha menyatakan beda pendapat (dissenting  opinion).  Menurut  I  Gusti  Agung Sumanatha,  keberatan-keberatan  kasasi  dapat dibenarkan  dan  Judex  Facti  telah  salah  dalam menerapkan  hukum  dengan  pertimbangan  bahwa Pemohon  Kasasi/Tergugat  dapat  membuktikan dalilnya  bahwa    Merek  “IKEA”  Tergugat  telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang  harus  dilindungi  dan  tidak  terdapat  alasan- alasan  untuk dihapus,  secara  kasat  mata  toko-toko milik  Tergugat  yang  menjual  produk-produknya
tersebar  dan  di  Indonesia  toko  resmi  IKEA  yang cukup besar berada di Jalan Alam Sutera Tangerang sehingga  menurut  I  Gusti  Agung  Sumanatha  Pasal 61  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan.
Oleh karena  terjadi  perbedaan  pendapat dalam  Majelis  Hakim  dan  telah  diusahakan musyawarah  tetapi  tidak  tercapai  mufakat,  maka Majelis  Hakim  mengambil  putusan  dengan  suara terbanyak.

## b. Amar  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  264 K/PDT.Sus-HKI/2015
Terhadap  Permohonan  Kasasi  yang  diajukan oleh PT Inter IKEA System BV Swedia pada tanggal 6  Oktober  2014,  Mahkamah  Agung  telah  memberi putusan  Nomor  264  K/PDT.Sus-HKI/2015,  pada tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  di  atas,  ternyata  bahwa Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  sehingga permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon Kasasi  INTER  IKEA  SYSTEM  B.V  tersebut  harus ditolak.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  ditolak,  Pemohon Kasasi  harus  dihukum  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  tingkat  kasasi  ini;  Memperhatikan, Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang menyatakan bahwa :

## M E N G A D I L I
Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut. Menghukum  Pemohon  Kasasi  untuk membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat  kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan Majelis  Hakim  pada  Mahkamah  Agung  pada  hari Selasa  tanggal  12  Mei  2015  yang  terdiri:  Syamsul Ma’arif,  S.H.,  LL.M.,  Ph.D.,  sebagai  Hakim  Agung yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung sebagai  Ketua  Majelis,  Dr.  H.  Abdurrahman,  S.H., M.H.,  dan  I  Gusti  Agung  Sumanatha,  S.H.,  M.H., Hakim-Hakim  Agung,  masing-masing  sebagai Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  siding terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua dengan dihadiri  oleh Anggota-Anggota  tersebut  dan Nawangsari,  S.H.,  M.H.m  Panitera  Pengganti  tanpa dihadiri oleh para Pihak.
c. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak  Merek  Dagang  IKEA  Di  Tinjau  Dari Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  264 K/PDT.Sus-HKI/2015
Pengertian perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum
dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dengan  kata  lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Pemberian  perlindungan  hak  atas  merek, hanya  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap  suatu  merek.  Dalam  dunia  perdagangan merek  mempunyai  peranan  yang  penting,  karena dengan  merek  yang  terkenal  maka  akan  dapat mempengaruhi  keberhasilan  suatu  usaha  terutama dalam  hal  pemasaran.  Dalam  dunia  perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran  terjadi  karena  ada  pihak  yang  tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya (Mirfa, 2016).
Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2001 tentang  Merek saat  ini mengatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  sistem  pendaftaran  merek menggunakan  sistem  konstitutif  atau  sistem first  to file principal dimana suatu merek akan mendapatkan perlindungan  hukum  jika  telah  didaftarkan,  jadi pendaftaran merek merupakan suatu keharusan.
Di  Indonesia,  dalam  menjalankan  dan memberikan  perlindungan  hukum  terdapat  dua sarana  perlindungan  hukum,  yaitu  Sarana
Perlindungan  Hukum  Preventif,  dimana  subyek hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif. Selain  itu  terdapat  Sarana  Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Pada sengketa merek IKEA antara PT Ratania Khatulistiwa  dengan  PT  Inter  IKEA  System  BV Swedia  ini  pada  akhirnya  dimenangkan  oleh  PT Ratania Khatulistiwa. Dalam putusannya, Mahkamah Agung  menolak  Permohonan  Kasasi  dari  PT  Inter IKEA  System  BV  Swedia  dan  menyatakan  bahwa judex  facti sudah  tepat  sehingga  layak  untuk dipertahankan.
PT  Ratania  Khatulistiwa  mengetahui  bahwa PT Inter IKEA System BV sejak tanggal pendaftaran merek-merek  untuk  kelas  barang/jasa  kelas  20  dan Kelas  21  PT  Inter  IKEA  System  BV  tidak  pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang- barang  dengan  merek  “IKEA”  di  wilayah  Republik Indonesia  di  toko-toko  furniture  diseluruh  wilayah Republik Indonesia hingga saat gugatan didaftarkan. PT  Inter  IKEA  System  BV  juga  tidak  memiliki  store (toko/gerai)  untuk  menjual  atau  mengedarkan produk-produk  dengan  merek  “IKEA”.  Hal  ini membuktikan  bahwa  merek  “IKEA”  Nomor Pendaftaran  IDM000277901  tanggal  27  Oktober 2010 dan Merek “IKEA” dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006  tanggal  09  Oktober  2006  tersebut tidak dugunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
dalam  perdagangan  barang  di  Indonesia  sejak tanggal pendaftaran.
Fakta  tersebut  diketahui  oleh  PT  Ratania Khatulistiwa  melalui market  survey yang dilaksanakan  oleh  Berlian  Group  Indonesia  (BGI). BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar  di  Indonesia,  yang  mewakili  seluruh  wilayah Indonesia,  yakni  Medan,  Jakarta,  Bandung, Surabaya  dan  Denpasar,  dalam  kurun  waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market  survey secara  eksklusif  melalui wawancara  terhadap  140  (seratus  empat  puluh) toko/responden.  Bahwa market  survey ini  dilakukan oleh  pewancara  BGI  yang  telah  terlatih  dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa  menyebutkan  tujuan  dari market  survey tersebut.  Bahwa  berdasarkan  hasil market  survey tersebut  dapat  disimpulkan  atau  ditemukan  fakta bahwa  produk-produk  dengan  merek  “IKEA”  atas nama PT Inter IKEA System BV untuk kelas 20 dan 21  tidak  pernah  dijual  dan/atau  tidak  pernah diedarkan  di  toko-toko  furniture  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  maupun  di  toko  milik  PT  Inter IKEA  System  BV,  karena  terbukti  sampai  dengan tanggal  pendaftaran  gugatan  ini,  PT  Inter  IKEA System  BV  selaku  Tergugat  belum  memiliki  atau belum membuka tokonya di Indonesia untuk menjual atau  mengedarkan  produk-produk  dengan  merek “IKEA” di wilayah Indonesia. Dari hasil market survey tersebut  membuktikan  bahwa  produk-produk  merek “IKEA” yang didaftarkan Tergugat untuk kelas 20 dan kelas  21,  tidak  pernah  dijual  dan/atau  tidak  pernah
diedarkan oleh Tergugat, dalam dunia perdagangan barang  dan  jasa  di  Indonesia,  sejak  tanggal pendaftarannya  hingga  tanggal  gugatan  ini didaftarkan.
Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  Tergugat telah  tidak  menggunakan  merek  “IKEA”  selama  3 (tiga)  tahun  berturut-turut  sejak  tanggal pendaftarannya, dalam hal ini:
- Tergugat  tidak  menggunakan  merek  “IKEA” Nomor Pendaftaran IDM000277901 kelas 20 selama 3  (tiga)  tahun  berturut-turut  di  Wilayah  Republik Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 2010;
- Tergugat  tidak  menggunakan  merek  “IKEA” Nomor Pendaftaran IDM00092006 kelas 21 selama 3 (tiga)  tahun  berturut-turut  di  wilayah  Republik Indonesia, sejak tanggal 09 Oktober 2006.
Dalam  Pasal  61  ayat  (2)  huruf  a  dan  b Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek yang saat ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis,  tidak  digunakannya  suatu merek  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  sejak tanggal  pendaftaran  dan  juga  adanya  pemakaian merek  yang  tidak  sesuai  dengan  merek  yang didaftarkan, merupakan alasan-alasan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan sebagai berikut:
(1). ................
(2).  Penghapusan  pendaftaran  merek  atau prakarsa  Direktorat  Jenderal  dapat  dilakukan jika:
a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut  dalam  perdagangan  barang dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal ; atau b.  Merek  digunakan  untuk  jenis  barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang  atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a UndangUndang Merek, dinyatakan juga:  "Yang  dimaksud  dengan  "pemakaian terakhir"  adalah  penggunaan  merek  tersebut pada  produksi  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan.  Saat  pemakaian  terakhir tersebut  dihitung  dari  tanggal  terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat".
Prinsip  dasar  pertama  yang  harus  dipahami adalah bahwa hak eksklusif atas merek di Indonesia –yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001- hanya diberikan pada merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  (DJKI).  Pendaftaran  merek tersebut  menganut  prinsip first-to-file, dimana  hak akan diberikan kepada pendaftar pertama. Prinsip ini berlaku  di  hampir  semua  Negara,  terkecuali  di beberapa Negara dengan sistem hukum anglo-saxon seperti  Inggris  dan  Amerika  Serikat,  dimana  selain first-to-file juga diakui perlindungan berdasarkan first- to-use  atau  pemakaian  pertama  kali (Setiadharma, 2016)
Selain first-to-file,  sistem  perlindungan  merek di dunia –termasuk Indonesia- menganut pula prinsip teritorialitas, yaitu bahwa hak eksklusif merek hanya
berlaku  di  wilayah  Negara  dimana  merek  tersebut didaftar.  Dengan  demikian,  perusahaan-perusahaan yang  aktivitas  bisnisnya  berlangsung  lintas  Negara mutlak  perlu  melakukan  pendaftaran  atas  merek- mereknya  di  Negara-negara  dimana  aktivitas bisnisnya tersebut berada.
PT  Inter  IKEA  System  BV  merupakan perusahaan  asing  di  bidang  furniture  dan  akan mengembangkan usahanya di Indonesia, maka dari itu PT Inter IKEA System BV mendaftarkan mereknya di  Indonesia  pada  tahun  2010  untuk  Kelas  20  dan tahun  2006  untuk  Kelas  21.  Namun  berdasarkan survey,  PT  Inter  IKEA  terbukti  tidak  menggunakan merek “IKEA” 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga dapat  dinilai  PT  Inter  IKEA  System  BV  sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan perlindungan merek  yang  telah  diberikan  Negara  Republik Indonesia  kepadanya  atau  sudah  menyia-nyiakan merek  yang  telah  didaftarkannya  tersebut.  Hal  ini tidak  sesuai  lagi  dengan  amanat  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  dan  sudah sepantasnya  perlindungan  hukum  terhadap  merek “IKEA” milik PT Inter IKEA System BV berakhir dan dihapus,  sebaliknya  sebagai  perusahaan  nasional dibidang  furniture,  PT  Ratania  Khatulistiwa  adalah pihak  yang  hendak  menggunakan  merek  “ikea” tersebut  agar  dapat  membawa  manfaat  bagi perekonomian nasional Indonesia.
Berdasarkan Pasal 61 dan 63 Undang-Undang Merek  2001  terdapat  tiga cara  penghapusan  merek terdaftar,  yaitu  :  Penghapusan  atas  prakarsa  Dirjen HKI, penghapusan atas permohonan pemilik merek,
dan  penghapusan  karena  gugatan  pihak  ketiga dalam  bentuk  gugatan  kepada  Pengadilan. Dalam Undang-Undang  Merek  yang  baru  yaitu  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2016,  penghapusan  merek terdaftar diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 74. Dalam Undang-Undang  Merek  yang  baru  tidak  banyak perubahan  mengenai  pengaturan  penghapusan merek  terdaftar,  hanya  sedikit  yang  berubah  yaitu dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,  penghapusan  merek  dapat  dilakukan  atas prakarsa Dirjen HKI, namun dalam Undang-Undang Merek  yang  baru  yaitu  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, penghapusan  merek  terdaftar  dapat dilakukan  atas prakarsa Menteri.
Untuk  penghapusan  pendaftaran  merek  atas prakarsa sendiri, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 72 menyebutkan bahwa  suatu  merek  terdaftar  dapat  diajukan penghapusannya  atas  permintaan  pemilik  merek yang  bersangkutan.  Permohonan  penghapusan pendaftaran  merek  oleh  pemilik  merek  atau kuasanya,  baik  sebagian  atau  seluruh  jenis  barang dan/atau  jasa,  diajukan  kepada  Dirjen  HKI. Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek dapat  diajukan  untuk  sebagian  atau  seluruh  jenis barang  atau  jasa  yang  termasuk  dalam  satu  kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena  mereknya  dianggap  sudah  tidak menguntungkan lagi.
Permintaan  penghapusan  pendaftaran  merek terdaftar oleh  pemilik merek harus diajukan secara tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  kepada  Dirjen  HKI dengan  menyebutkan  merek  terdaftar  dan  nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.
Terhadap  putusan  Pengadilan  niaga  yang dimaksud  hanyalah  dapat  diajukan  pada  tingkat kasasi.  Panitera  pengadilan  yang  bersangkutan segera  menyampaikan  isi  putusan  Pengadilan tersbut  kepada  Direktorat Jendral  HKI  yang  dimana hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan  dari  Daftar  Umum  Merek  apabila putusan  badan  peradilannya  telah  diterima    dan berkekuatan hukum tetap.
Peghapusan  hanya  dapat  dilakukan  apabila terdapat  bukti  yang  cukup  bahwa  merek  yang bersangkutan :
Tidak dipakai (nonuse) berturut-turut selama 3 tahun  atau  lebih  dalam  perdagangan  barang  atau jasa  terhitug  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian  terakhir.  Namun  demikian  apabila  ada alasan  yang  kuat  mengapa  merek  itu  tidak digunakan, Direktorat Jenderal dapat
mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
Dipakai  untuk  jenis  barang  atau  jasa  yang tidak  sesuai  dengan  jenis  barang  atau  jasa  yang dimohonkan  pendaftarannya  atau  tidak  sesuai dengan merek yang di daftar.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  63  Undang- Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek, Penggugat  sebagai  pihak  ketiga  dapat  mengajukan
gugatan  penghapusan  pendaftaran  merek  “IKEA” atas  nama  Tergugat  Nomor  Pendaftaran IDM000277901  Kelas  20  dan  Nomor  Pendaftaran IDM000092006  Kelas  21,  berdasarkan  alasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61  ayat  (2) huruf  a  dan  b  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001  tentang  Merek  dalam  bentuk  gugatan  kepada Pengadilan Niaga. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi:
“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan  alasan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  61  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b dapat  pula  diajukan  oleh  pihak  ketiga  dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”.
Pasal  61  ayat  2  huruf  (a)  jo.  Pasal  63  Undang- Undang  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek memberikan  hak  pada  pihak  ketiga  dalam mengajukan  gugatan  penghapusan  pendaftaran merek  kepada  Pengadilan  Niaga  atas  merek  yang tidak  digunakan  selama 3 (tiga)  tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam hal ini PT Ratania Khatulistiwa berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek.
Artikel  ini menganalisis  bahwa judex  facti dalam  putusan  tersebut  sudahlah  tepat  dan  harus dijalankan. Pasalnya, PT Inter IKEA System BV yang merupakan perusahaan asing yang mengembangkan  usahanya  di  Indonesia  telah memiliki  Sertifikat  Pendaftaran  Merek  “IKEA”,  tetapi PT Inter IKEA System BV tidak memanfaatkan  hak yang  diberikan oleh  Pemerintah Republik Indonesia. PT  Inter  IKEA  System  BV  telah  menganggurkan mereknya selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Maka dari
itu,  Merek  “IKEA”  milik  PT  Inter  IKEA  System  BV untuk  kelas  20  dan  kelas  21  memang  benar  harus dihapuskan.

## D. SIMPULAN
Timbulnya  sengketa  merek  IKEA  antara  PT Ratania Khatulistiwa  dan PT Inter IKEA System BV Swedia  terjadi  karena  adanya Permohonan Permintaan  Pendaftaran   Merek  “IKEA”  untuk  kelas 20 dan kelas 21 yang telah diterima pada tanggal 20 Desember  2013  dengan nomor  agenda D002013061337 untuk kelas 20 dan D002013061336 untuk  kelas  21 yang  dilakukan  oleh  PT  Ratania Khatulistiwa. Pada saat  itu  merek  IKEA  sudah  ada dan  dimiliki  oleh  PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia yang  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek Direktorat  Jenderal  HAKI  pada  tanggal  27  Oktober 2010  untuk  kelas  20  dan  tanggal  9  Oktober  2006 untuk  kelas  21.  Adanya  sengketa  tersebut menyebabkan  PT  Ratania  Khatulistiwa  mengajukan gugatan  penghapusan  merek  IKEA  atas  produk barang  kelas  20  dan 21  yang  dimiliki  oleh  PT  Inter IKEA System BV Swedia dikarenakan merek tersebut tidak  digunakan  dan  tidak  terlihat  dipasaran  dalam kurun  waktu  3  tahun  berturur-turut  sehingga bedasarkan  Pasal  61  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  15  tahun  2001  tentang  Merek  yang  telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1),  apabila  Merek  tidak  digunakan  selama  3  (tiga) tahun  berturut-turut  dalam  perdagangan  barang dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau
pemakaian  terakhir  maka  Merek  dapat  dihapuskan atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI. Merek IKEA milik  PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia  dinyatakan telah  dihapus  setelah  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015.
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak merek dagang IKEA ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung  Nomor  264/K/PDT.SUS-HKI/2015  dapat dilihat  dari  prinsip  dasar pertama  dari  ketentuan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek yang  saat  ini telah  diganti  dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  yaitu  hak  ekslusif  dari  sebuah merek  hanya  diberikan  pada  merek  yang  telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia. Pendaftaran  merek  tersebut menganut  prinsip first-to-file, dimana  hak  akan diberikan  kepada  pendaftar  pertama.  Apabila terdapat  merek  yang  telah  terdaftar  namun  tidak secara nyata digunakan oleh pemegang hak merek, maka  dapat  diajukan  penghapusan  atas  merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001  tentang Merek  yang  telah  diganti  dengan  Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  Pasal  74  ayat  (1),  dengan  ketentuan merek  tersebut  tidak  digunakan  selama  3  tahun berturut-turut.  PT  Ratania  Khatulistiwa  memperoleh perlindungan  hukum  dari  perbuatan  hukum pendaftaran  merek  IKEA  yang  didaftarkannya  di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  serta  berdasarkan  hukum  PT Ratania Khatulistiwa dapat menjadi pihak ketiga yang diizinkan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA yang tidak digunakan oleh PT  Inter  IKEA  System  BV  Swedia,  walaupun  PT Ratania  Khatulistiwa  bukan  merupakan  pendaftar pertama atas merek IKEA tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis memberikan  masukan  dan  saran  kepada  beberapa pihak antara lain:
Bagi  Pelaku  usaha  yang  memerlukan  merek sebagai  produk  dagang  yang  dijual  belikan, sebaiknya  segera  melakukan  pendaftaran  atas merek  yang  telah  dimiliki  sehingga  merek  tersebut memiliki kekuatan hukum dan hak ekslusif.
Bagi  Pemerintah  khususnya  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  sangat  diperlukan adanya  sosialisasi  akan  pentingnya  pendaftaran merek  dalam  persaingan  pengusaha-pengusaha  di Indonesia.  Sampai  saat  ini  kesadaran  masyarakat khususnya  para  pengusaha  menengah  kebawah masih belum meyakini pentingnya pendaftaran merek atas suatu produk yang dimilikinya. Akibatnya banyak usaha-usaha kecil yang berasal dari usaha kegiatan rumah  tangga  ternyata  produknya  ditiru  dan diedarkan  oleh  pihak  lain  yang  memanfaatkan kesuksesan pemilik merek pertama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Sutedi, A. (2009). Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. JURNAL
Choudhary,  Vivek  K.  (2010).  Protection  of  Well Known Trademarks and Weakening of Honest Concurrent  User  Defense. Journal  of Intellectual Property Rights, Vol. 15, July 2010, pp. 293-301.
Erlina, B.  (2013). Analisis  Penghapusan  Merek Terdaftar  Oleh  Direktorat  Merek  (Studi  pada Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia). Jurnal  Pranata  Hukum, Vol 8, (No. 1), p.34.
Far-Far,  Charles  Yeremia.,  Sigito,  Sentot.,  &  Alam,
Zairul.  (2014). Tinjauan  Yuridis  Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek.  Jurnal  Hukum  Universitas  Brawijaya, Vol. 4, (No.1), p.4.
Grinvald, Leah C. (2010). A Tale of Two Theories of Well-Known  Marks.  Vanderbilt  Journal  of Entertainment  and  Technology  Law, Vol.  13,
(No. 1), p.3.
Khoironi,  Iffan A.  (2013). Implementasi  Pendaftaran Merek  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum Pada  Home  Industry  Eggroll. Unnes  Law Journal, Vol.2, (No.2), p.130.
Mardianto,  A.  (2010). Penghapusan  Pendaftaran Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak  Ketiga.
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, (No. 1), p.44.
Mirfa,  E.  (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap
Merek Terdaftar.  Jurnal  Hukum  Samudra
Keadilan, Vol. 11, (No.1), p.66.
Perdana,  K.  (2017). Kelemahan  Undang-Undang Merek  Dalam  Hal  Pendaftaran  Merek  (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin).
Jurnal Privat Law, Vol. 5, (No.2), p.91.
Ramadhiani, Nur  Febry., &  Budiningsih, Catharina Ria.  (2017). Analisis  Hukum  Penghapusan
Merek IKEA. Jurnal Syiar Hukum UNISBA, Vol
15, (No. 2), p.140.
Sujatmiko,  A.  (2011). Prinsip  Penegakan  Hukum Pelanggaran  Perjanjian  Lisensi  Merek Terkenal. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum,
Vol.40, (No.3), p.271.

## C. PUTUSAN
Mahkamah  Agung,  Putusan  No.  264/K/Pdt.Sus-
HKI/2015

## D. SUMBER ONLINE
Setiadharma,  P.  (2016). Sedikit  Kisah  Tentang Hapusnya Merek IKEA. Retrieved  from http://www.hki.co.id/artikel
IKEA.  (2016).  Tentang  IKEA.  Retrivied  from m.ikea.com/ms/in_ID/this-is-IKEA/about-the- IKEA-group/index.html