## PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA

## Andi Nurhalimah
Edison edison4086@gmail.com
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  Partisipasi  Kaum  Perempaun  Dalam  Perencanaan  dan Pengelolaan  Dana  Desa.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  bagai  mana partisispasi  kaum  perempuan  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  pada  Desa  Berakit. Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  20  (dua  puluh)  narasumber    yang  berasal  dari 3(tiga)  orang  Pemerintah  Desa,  5  (lima)  orang  PKK,  3  (tiga)  orang  posyandu,  8  (delapan) RT,  dan  1  (satu)  orang    KUBE.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  dengan  metode deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Instrument  penelitian  yang  digunakan  adalah  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan  delegated  power,  placation    dan  consultation.  Yang  di  dominan  pada  kelompok besar tokenism yaitu suatu tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan  meraka  itu  di  pertimbangkan  oleh  pemegang  kekuasaan.  Dan  di  lihat  dari pemanfaatan  penggunaan  anggaran  desa  terhadap  kesetaraan  gender  pada  Desa  Berakit tidak  efektif  dan  efesien.  Di  katakana  tidak  efektif  karena  pemilihan  jenis  pelatihannya  di mana pada kuliner berbahan mangrove bahan yang di gunakan susah untuk di cari .dan tidak efisien di karenakan dana yang di keluarkan dengan jumlah besar tapi tidak ada hasil yang di dapatkan kembali (outcome).
Kata Kunci: Partisipasi, perempuan, perencanaan, pengelolaan

## Abstract
This study discusses the Participation of Women in Village Fund Planning and Management. The purpose of this research is to  find  out  how the participation  of  women in  planning and management  is  involved  in  the  Village  of  Medicine.  The  informants  in  this  study  were  20 (twenty)  speakers  from  3  (three)  Village  Governments,  5  (five)  PKK  people,  3  (three) Posyandu  people,  8  (eight)  RTs,  and  1  (one)  KUBE  person.  The  research  method  used  is descriptive  method  of  qualitative  approach.  The  research  instrument  used  was  interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that women's participation in village fund planning and management in Berakit Village is at the level of delegated power, placation  and  consultation.  What  is  dominant  in the  large  tokenism  group  is  that  a  level  of participation  in  the  community  is  heard  and  allowed  to  argue,  but  they  must  not  have  the ability to be guaranteed that their views are considered by the power holders. And seen from the  use  of  the  village  budget  for  gender  equality  in  the  Berakit  Village  is  not  effective  and efficient. In katakana it is not effective because the selection of the type of training where the culinary made from mangroves the material used is difficult to find and not efficient because the funds are spent in large quantities but no results are returned (outcome).
Keywords : participation, women, planning, management

## Pendahuluan
Penelitian  ini  membahas  tentang partisipasi  perempuan  dalam  perencanaan maupun pengelolaan dana desa.Peningkatan  peranan  wanita  dalam pembangunan  yang  berwawasan  gender sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  mempunyai  arti  penting  dalam upaya untuk mewujudkan kemitraansejajaran  yang  harmonis  antara pria  dengan  perempuan  atau  mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.  Disebutkan  dalam  intruksi presiden  No  9  tahun  2000  tentang pengarusutamaan
gender dalam pembangunan  nasional,  presiden  republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka  meningkatkan    kedudukan,  peran, dan  kulitas  perempuan,  serta  upaya mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan gender dalam kehidupan kelurga, bermasyarakat,    berbangsa,  dan  bernegara di  pandang  perlu  melakukan  strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunann nasional. Kemitrasejajaran  yang  harmonis  antara pria  dengan  perempuan  adalah  suatu kondisi  hubungan  kedudukan  dan  peranan yang dinamis antara pria dengan perempuan. Pria dan perempuan mempunyai  persamaan  kedudukan,  hak, kewajiban  dan  kesempatan,  baik  dalam kehidupan  berkeluarga,  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  maupun  dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.
Namun,  kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami
ketertinggalan  atau  ketidak  beruntungan lebih  banyak  dibandingkan  dengan  pria  di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Kondisi  objektif  ini  tidak  lain disebabkan  oleh  norma  sosial  dan  nilai sosial  budaya  yang  masih  berlaku  di masyarakat.  Norma  sosial  dan  nilai  sosial budaya tersebut, di antaranya di satu pihak, menciptakan status dan peranan
perempuan  di  sektor  domestik  yakni berstatus  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan melaksanakan  pekerjaan  urusan  rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan  status  dan  peranan  pria  di sektor  publik yakni  sebagai  kepala keluarga  atau  rumah  tangga  dan  pencari nafkah.
Dalam  hal  persamaan  kedudukan, baik  pria  maupun  perempuan  sama-sama berkedudukan  sebagai  subjek  atau  pelaku pembangunan.  Dalam  kedudukan  sebagai subjek  pembangunan,  pria  dan  perempuan mempunyai  peranan  yang  sama  dalam merencanakan,  melaksanakan,  memantau dan menikmati hasil pembangunan. Gender  sendiri  di  pahami  sebagai  sebuah konstruksi  sosial  tentang  relasi  laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh sistem  dimana  keduanya  berada  dalam kenyataan konstruksi sosial ini di konstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial kultural bahkan  fisikal  karena  sebagimana  halnya kenyataan kekuasaan adalah identik dengan kepemimpinan. (Nugroho.
2008,19).
Pemerintah  melalui  undang-undang nomor  6  tahun  2014  tentang  desa memberikan kebebasan kepada desa dalam pengelolaan sistem pemerintahannya. Sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  34  UU nomor  6  tahun  2014  tentang  kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  33 huruf  a,  paling  sedikit  terdiri  atas  system organisasi  masyakat  adat,  pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga  dan  hukum  adat,  pengelolaan tanah khas desa serta pengembangan peran masyarakat desa. Dalam hal pengembangan  peran  masyarakat  desa kesataraan  gender  sangat  dibutuhkan karena  pembangunan  tidak  terlepas  dari peran  masyarakat  suatu  daerah  untuk  ikut berkontribusi, sehingga sangat disayangkan  jika  tidak  adanya  kesetaraan gender.  Disisi  lain  menurut  pasal  68 mewajibkan  masyarakat  desa  untuk  ikut
berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan desa dan musyawarah. Partisipasi mengandung  konten  kesetaraan  dimana setiap  suara  dalam  pertemuan  dinilai sebagai  input  warga  negara,  tidak  melihat dari  jenis  kelamin.  Namun  di  sisi  lain, kendala  dari  perempuan  yang  telah  hadir dalam forum adalah kapasitas pengambilan keputusan  dan  kontribusi  perempuan dalam  forum  yang  seharusnya  lebih ditingkatkan,  sehingga  perempuan  mampu merespon  kebutuhan-kebutuhan  strategis di  dalam  forum,  dapat  mewarnai  dan mengintervensi Musrenbangdes dalam bentuk input kebijakan.
Persoalan  yang  menjadi  hambatan yang  akan  dihadapi  oleh  UU  Desa  adalah kurangnya  partisipasi  perempuan  dalam berbagai  forum  pertemuan  musyawarah Desa.forum Musrenbangdes
tidak menjadikan keterwakilan perempuan
sebagai prasyarat partisipasi.  Faktor teknis yang  menjadi  penyebab  realitas  ini  adalah undangan disampaikan satu hari sebelumnya,  pelaksanaan  pertemuan  tidak dijadwalkan  dan  mendadak,  serta  jam pertemuan  dilakukan  saat  perempuan sedang sibu di rumah.
Sesuai dengan UU Desa sebagaimana  yang  di  maksud  dalam  pasal 54  1:  musyawarah  desa  merupakan  forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawatan
desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam pengelenggaraan Pemerintah  Desa.  Hal  ini  menegaskan fungsi  dasar  BPD  untuk  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam rangka  pelaksanaan  pembangunan  desa dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang tertuang  pada  pasal  55  yaitu  badan permusyawaratan  desa  mempunyai  fungsi sebagai membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama  Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  desa  dan  melakukan pengawasan  kinerja  Kepala  Desa.  Dengan demikian,  keterwakilan  perempuan  dalam BPD  menjadi  point  vital  (sangat  penting)
untuk memastikan program-program strategis  tersebut  telah  mengakomodir kebutuhan gender strategis yang dijalankan secara  partisipatif  dan  berangkat  dari aspirasi kelompok masyarakat tanpa logika mayoritas  dan  minoritas.  Alasan  lain  dari pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD karena perempuan merupakan kelompok penerima manfaat langsung dari kebijakan  BPD  sekaligus  kelompok  yang paling  memahami persoalan kesehatan  ibu dan  anak,  ekonomi,  dan  sosial  di Desa.dijelaskan  juga  bahwa  Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.  dalam  musyrawara  Desa Berakit  melinabatkan  BPD,  RT,RW  PKK Masyarakat,  Kepala  Sekolah,  Posyandu, Paud  dan  TK.    yang  diselenggarakan  oleh BPDuntuk  menyepakati  hal-hal  yang bersifat strategis.
Studi  studi  tentang  gender  desa sudah  bnyak  di  lakukan  oleh  peneliti sebelumnya  menjadi  tinjauan  awal  bagi peneliti,  seperti  (Ditaria,  2016)  membahas tentang analisis gender
peran kepemimpinan perempuan di dinas kependudukan  dan  cicitan  sipil  kabupaten bantul.  (Titi  Darmi)  yang  membahas bagaimana  optimalisasi  peran  perempuan berbasis modal sosial pada sector Pemerintah  Desa(  study  pada  pengelolaan dana desa di Indonesia) selanjutnya di teliti oleh  (Af  Rafni,  2013)  yang  membahas tentang  kesetaraan  gender  dalam  politik: pembinaan  kader  perempuan  oleh  partai politik, upaya  menuju penguatan kapasitas legistatif daerah.
Fokus penelian ini membahas bagaimana  keterlibatan  perempuan  dalam perencanaan  pengelolaandana  desa  serta hambatanya  di  kabupaten  bintan  di  Desa BerakitKecamatanTeluk  Sebong  dan  kab Bintan provinsi Kepulauan Riau.

## Kajian Teoritik
Siagian  (2016,311)  berpendapat bahwa  partisipasi  itu  ada  yang  bersifat aktif dan ada juga partisipasi yang bersifat
pasif. Partisipasi yang bersifat pasif berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak  melakukan  hal-hal  yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, masih  menurut  Siagian,  partisipasi  aktif berwujud sebagai berikut:
“ Turut  memikirkan  nasib  sendiri dengan memanfaatkan lembaga- lembaga sosial dan politik yang ada di  masyarakat  sebagai  saluran aspirasinya.  Menunjukkan  adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara  yang  tinggi  dengan  tidak menyerahkan  nasib  kepada  orang lain, seperti kepada pimpinan, kelompok  masyarakat,  baik  yang sifatnya  formal  maupun  informal; memenuhi  kewajiban  sebagai  warga negara  yang  bertanggung  jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya; ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dan kerelaan melakukan
pengorbanan  yang  dituntut  oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting”.
Berdasarkan  definisi-definisi  yang dinyatakan diatas maka paradigma penyelenggaraan  pemerintahan  saat  ini ( good governance) salah satunya mencantumkan  prinsip  partisipasi  yang memberikan  peluang  bagi  masyarakat untuk  ikut  berkontribusi  merencanakan, mensukseskan,  dan  mengevaluasi  hasil- hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan evaluasi kinerja pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  (daerah).  Dengan  melakukan tindakan-tindakan tersebut,
berarti masyarakat  sudah  turut  aktif  memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup dan penghidupannya  demi  masa  depan  yang lebih baik.
Sumardi (Rizal,2014) mengaatakan bahwa  “Partisipasi  berarti  peran  serta
seseorang  atau  kelompok  masyarakat dalam  proses  pembangunan  baik  dalam bentuk  pernyataan  maupun  dalam  bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,modal dan atau  materi,  serta  ikut  memanfaatkan  dan menikmati hasil-hasilpembangunan.
Menurut Juliantara (dea,382) partisipasi  diartikan  sebagai  keterlibatan setiap  warga  negara  yang  mempunyai  hak dalam  pembuatan  keputusan,  baik  secara langsung  maupun  melalui  intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya,  partisipasi  masyarakat merupakan  kebebasan  dan  berbicara  dan berpartisipasi secara konstruktif.
Masyarakat  dalam  berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan. Menurut  SherryR  Arnstein  (sigit,2013) membagi  jenjang  partisipasi  masyarakat terhadap  program  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam  8 (delapan)  tingkat  partisipasi  masyarakat yang  sangat  terkenal  di  mana  berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyrakat. Tingkat partisipasi dari tertinggi  ke  terendah  adalah  sebagai berikut:
1. Citizen  control, masyarakat  dapat partisipasi di dalam dan
mengendalikan seluruh proses
pengambilan keputusan. Pada tingkatan  ini  masyarakat  memiliki kekuatan  untuk  mengatur  program atau  kelembagaan  yang  berkaitan dengan  kepentingannya.  Masyarakat mempunyai  wewenang  dan  dapat mengadakan  negosiasi  dengan  pihak- pihak  luar  yang  hendak  melakukan perubahan.  Usaha  bersama  warga  ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
2. Delegated  power, pada  tingkatan  ini masyarakat
diberi
limpahan kewenangan untuk membuat
keputusan  pada  rencana  tertentu.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan,
pemerintah harus mengadakan
negosiasi  dengan  masyarakat  tidak dengan tekanan dari atas,
dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah;
3. Partnership, masyarakat berhak berunding dengan
pengambil
keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan
dibagi antara masyrakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian  keputusan,  penyusunan kebijakan  serta  pemecahan  masalah yang dihadapi.
4. Placation, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian
masyarakat  yang  dipengaruhi  untuk menjadi  anggota  suatu  badan  publik, di  mana  mereka  mempunyai  akses tertentu  pada  proses  pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya  usulan  masyarakat tetap  diperhatikan,  karena  kedudukan relatif  rendah  dan  jumlahnya  lebih sedikit  dibandingkan  anggota  dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan
5. Consultation, masyarakat  tidak  hanya dibertahu  tetapi  juga  diundang  untuk berbagi  pendapat,  meskipun  tidak  ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan
akan menjadi
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan  adalah  survei  tentang  arah pikiran  masyarakat  atau  pertemuan lingkungan  masyarakat  dan publik hearing atau  dengar  pendapat  dengan masyarakat.
6. Informing, pemegang kekuasaan hanya  memberikan  informasi  kepada masyarakat  terkait  proposal  kegiatan, masyarakat  tidak  diberdayakan  untuk mempengaruhi  hasil.  Informasi  dapat berupa  hak,  tanggung  jawab  dan berbagai  pilihan,  tetapi  tidak  ada
umpan  balik  atau  kekuatan  untuk negosiasi  dari  masyarakat.  Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan  dan  masyarakat  hanya memiliki  sedikit  kesempatan  untuk mempengaruhi  rencana  yang  telah disusun.
7. Therapy, p emegang kekuasaan
memberikan  alasan  proposal  dengan berpura-pura  melibatkan  masyarakat.
Meskipun  terlibat  dalam  kegiatan, tujuannya  lebih  pada  mengubah  pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
8. Manipulation, merupakan  tingkatan partisipasi  yang  paling  rendah,  di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk
melakukan manipulasi informasi untuk  memperoleh  dukungan  publik dan  menjanjikan  keadaan  yang  lebih baik  meskipun  tidak  akan  pernah terjadi

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Disebut  demikian  karena  jenis penelitian  ini  memberikan  penekanan (fokus)  pada  upaya mendeskripsikan keadaan  sebagaimana  adanya  (Irawan 2004:60), dimana tujuannya adalah menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang atau  perilaku  yang  dapat  diamati  (Bagdon dan  Taylor  dalam  Moleong,  2001:3)  yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi  mengenai  suatu  fenomena  atau kenyataan sosial.
Oleh karenanya penelitian  kualitatif  sering  pula  disebut sebagai penelitian  deskriptif yang bersifat non-hipotetic dan  bersifat value  laden (Singarimbun dan Effendi, 2011:4).
Para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda  didalam  konteks  alaminya, yang  berupaya  untuk  memahami  dan menafsirkan.  Fenomena  dilihat  dari  sisi makna  yang  dilekatkan  manusia  (peneliti)
kepadanya. Lebih lanjut, penelitian kualitatif  mencakup  penggunaan  subjek yang  dikaji  dan  kumpulan  berbagai  data empiris  –studi  kasus,  pengalaman  pribadi, instrospeksi, pengalaman hidup, wawacara,  teks-teks  hasil  pengamatan, historis,  interkasional  dan  visual--  yang menggambarkan  saat-saat  dan  makna keseharian dan problematis dalam kehidupan  seseorang  (Denzin  dan  Lincoln 2009:2). Berdasarkan alasan pada berbagai karakteristik  diatas,  maka  pendekatan penelitian kualitatif dinilai cocok digunakan dalam penelitian ini.
Temuan dan Pembahasan
Partisipasi  dalam  Perencanaan  Dana Desa perencanaan  ialah  pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan,  bagaimana  mengerjakannya, kapan  mengerjakannya  dan  bagaimana mengukur  keberhasilan  pelaksanaannya. yang dimaksud perencanaan adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan  proses  pengambilan  keputusan tentang,  apa  yang  akan  dilakukan,  kapan harus  dilakukan,  dan  bagaimana  cara menentukan  tingkat  keberhasilan  yang akan ditetapkan (Ranupandojo (1996:11).
Dalam  perencanaan  pembangunan desa partisipasi kaum  perempuan dapat di lihat dari keaktifan kaum perempuan  yang memberikan kontribusi pemikiran sehingga  berjalannya  pelaksanaan  progam pembangunan dengan tepat dan
menghadiri  rapat  atau  apapun  itu  yang berkaitan dalam pembangunan desadi Desa Berakit.
Seperti yang kutip menurut Sumardi  (2010:46),  “Partisipasi  berarti peran  serta  seseorang  atau  kelompok masyarakat  dalam  proses  pembangunan baik  dalam  bentuk  pernyataan  maupun dalam  bentuk  kegiatan  dengan  member masukan  pikiran,  tenaga,  waktu,  keahlian, modal  dan  atau  materi,  serta  ikut
memanfaatkan  dan  menikmati  hasil-hasil pembangunan.
Berdasarkan hasil penelitian perencanaan pembangunan  diDesa Berakit diadakan  musyawarah  desa  (musdes), musdes Desa Berakit di lakiukan berdasarkan kebutuhan di Desa Berakituntuk menyepakati hal yang bersifat  strategis.  Sepertiyang  tertuang dalam  PERMENDAGRI  no  114  tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dan  juga  tertuang  dalam  PERMENDES NO  2  tahun  2015  tentang  pedoman    tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan masyrawakat desa, musyawarah desa  atau  yang  di  sebut  dengan  nama  lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa, dan unsure masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal  yang  bersifat  strategis.    Hal  yang bersifat  strategis  yang  di  maksut  di  sini seperti  yang tertuang dalam permendes  no 2  tahun  2015  meliputi  penataan  Desa, perencanaan Desa, Kerjasama Desa, rencanan  investasi  yang  masuk  ke  Desa, pembentukan  BUM  Desa,  penambahan dan pelepasan asset Desa dan kejadian luar biasa.  Dan  musyawarah  desa  di  lakukan satu  kali  dalam  1  tahun  atau  sesuai kebutuhan.
Berdasarkan  penelusuran  lapangan pada Desa Berakitperencaan pembangunan terdapat  tiga  tingkatan  yang  menjelaskan karakteristik  dari  perencanaan  di  Desa Berakit. Yaitu : Delegated Power,
Placation, Dan Consultation.
Kaum perempuan pada Desa Berakit tidak hanya di berikan kesempatan sebagai tamu undangan dalam
musrembang  tersebut  tetapi  juga  di perbolehkan dalam menyampaikan pendapat  atau  pun  progam  yang  akan  di ajukan  pada  Desa  Berakit.  Hanya  saja diterima apa tiddak usulan yang di berikan dalam  musrembang  tersebut  berdasarkan hasil  dari  keputusan  nanti  di  karenakan tidak  hanya  satu  pihak  yang  memberi
usulan pada saat musrenbang berlangsung. namun  perempuan  Desa  Berakit  tidak semua yang mau berbicara atau menyampaikan pendapatnya, mereka masih  banyak  yang  enggan  berbicara dikarenakan  mereka  yang  masih  malu dan belum  mampu  untuk  memberanikan  diri menyampaikan pendapatnya.
Pada  tahun  ini  musdes  membentuk tim  7,  dan  Partisipasi  kaum  perempuan dalam    tim  7  ini  dapat  di  lihat  dari  daftar hadir  yang  mengikuti  musdes,  yang  pada tahun  ini  di  hadiri  oleh  23  orang  yang terdiri  dari  perwakilan  Pemerintah  Desa dan perwakilan dari organisasi masyarakat,  dan  perwakilan  masyarakat yaitu  Kepala  Desa  Berakit,  BPDDesa Berakit,  Plt.  sekdes,  pendamping  tenaga ahli  kabupaten,  PLD,  bhabinkamtibmas kepolisian berakit, PMD, kaur perencanaan,  Kadus  II,  LPM,  RT07,  RT 04,  RT  03,  KPMD,  RT  08,  Krtus  Paud Camar,  Karang  Taruna,  RT  01,  RT  06, Paud Mutiara Hati, pendidik, kasi kemasyarakatan dan ibu PKK dll.
Hasil  dari  keputusan  musrenbang akan  di  sampaikan  kepada  masyarakat yang  hadir  setelah  kegiatan  musrenbang tersebut sudah di ambil keputusan bersama untuk  menentukan  progam  apa  saja  yang akan di ajukan untuk musrenbang Kecamatan,  ada  juga  yang  berpendapat hasil dan keputusan tersebut di beritahukan melalui  RT  masing  masing  dan  juga melalui mulut ke mulut. Pada Desa Berakit peran  perempuan  sudah  dioktimalkan dengan  baik,  karena  para  perempuan  pada desa berait melakukan apa yang seharusnya di lakukan oleh para perempuan  sehingga  tidak  ada  yang diskriminasi kaum perempuan, bahwa laki- laki  dan  perempuan  memiliki  hak  yang sama  dan  kewajiban  yang  sama  yaitu membangun desa.
Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan dana Desa Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan
merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola  ( to manage )  dan  biasanya  merujuk  pada proses  mengurus  atau  menangani  sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.Jika di lihat pada  Desa  Berakit  dalam  pelaksanaanya tingkat partisipasi kaum perempuan dominan  pada  tingkatan placation dan consultation. Placation termasuk kelompok
degrees of tokenism karena placation yaitu pemegang  kekuasan  adalah  pemerintah perlu  menunjuk  sejumlah  orang  dari bagian  masyarakat  yang  di  pengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana  mereka  mempunyai  akses  tertentu pada  proses  pengambilan  keputusan. Walaupun  dalam  pelaksanaannya  usulan masyarakat  tetap  di  perhatikan,  karena kedudukan  relatif  rendah  dan  jumlahnya lebih  sedikit  di  bandingkan  angota  dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.  Yang  artinya  pada  tingakatan ini  Pemerintah  Desa  Berakit  sudah menunjuk  dan  meng-SK-kan  untuk  tim TPK.  Dan  untuk  musrenbang  kaum perempuan  memberikan  masukan  dan usulan  namun  belum  tentu  dijadikan keputusan kerena dalam pengawasan  yang di  lakukan  oleh  TPK  yang  terdiri  dari Pemerintahan Desa.
Dalam pengelolaan di Desa
Berakituntuk  merencanakan  prioritas  dana dan  merembukkan  kegiatan  yang  selaras dengan  RPJM  tersebut  dibentuk tim  RKP, maka untuk menjalankan kegiatan pembangunan  desa  tersebutdibentuk  Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Dalam  TPK tidak  ada  partisispasi  kaum  perempuan dikarenakan  tim  ini  di-SK-kan  langsung oleh Kepala Desa, TPK di Desa
Berakitberjumlah  3  orang  yaitu  perencaan yang  di  pegang  oleh  BapakMansudianto selaku  kepala  urusan  perencanaan  , pelaksanaan  di  pegang  oleh  Bapak Jalaludindari  LPM,  dan  pengawas  yang  di pegang  oleh  Bapak  Sastra  Wijaya  selaku sekertaris LPM.
Namun,partisipasi kaum
perempuan  dapat  dilihat  dari  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  atau  diberikan oleh  Pemerintah  Desa  kepada  kaum perempuan seperti dalam pelatihan pelatihan  yang  desa  berikan  untuk  kaum perempuan  di  Desa  Berakit.  Pada  Desa Berakit  sudah  bnyak  pelatihan  pelatihan yang  di  berikan  desa  kepada  kaum perempuan  yang  ada  disana  seperti pelatihan  yang  di  laksanakan  pada  tahun 2016  pelatihan  ekowisata  magrove,  pada tahun  2017  pelatihan  ekowisata mangrove yaitu  kegiatan  lanjutan  dari  tahun  2016, pelatihan  kue  tradisonal  dan  pelatihan kuliner mangrove yaitu  buah mangrove dijadikan sebagai berbagai olahanmakanan.  Pelatihan  yang  baru dilakukan  adalah  pembuatan  kerupuk,  dan pelatihan  yang  akan  mendatang  itu pelatihan menjahit untuk kaum perempuan pada Desa Berakit.
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat mendukung  dan  menghambat  partisipasi masyarakat dalam suatu progam, timbulnya  partisipasi  merupakan  ekspresi prilaku untuk melakukan suatu tindakan,menurut Watson  ( Nandan, 2016: 41)  di  dorong  oleh  adanya  3  faktor  utama yang  mendukung  yaitu  :  Kemauan,  pada Desa  Berakit  faktor  ini  menjadi  faktor yang  sangat  mendukung  dalam  partisipasi kaum  perempuan,  karna  hanya  dengan kemauan kaum perempuan bisa bersosialisasi
dan berpartisipasi.berdasarkan penelitian , perempuan  di  Desa  Berakit  memiliki tingkat  kemauan  yang  tinggi  di  buktikan dengan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan  desa  dan  dalam  progam progam  serta  pelatihan  yang  ada  di  Desa Berakit. Kemampuan, dalam faktor berdasarkan penelusuran lapangan kemampuan  menjadi  faktor  pendukung dalam  partisipasi  dimana  fakor    ini dipengaruhi  oleh  kemampuan  ibuibuDesa Berakit  dalam  mengelola  kegiatan  dan serta  kemampuan  bersosialisasi    dalam partisipasi  tersebut.  Dan  juga  Kesempatan
bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi, dimana  pada  Desa  Berakit  kesempatan untuk kaum perempuan dalam berpartisipasi  sangat  terbuka  dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan
yang diperuntukan kepada perempuan.
Selain itu faktor penghambat dalam partisipasi  kaum  perempuan  berasal  dari individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan kaum perempuan  terhadap  pemerintah  dalam pelaksanaaan  pembangunan    artinya  kaum perempuan  kurang  menanggapi  pelatihan yang  di  berikan.pelatihan-pelatihan  yang sudah di  berikan oleh desa  hanya  berhenti di  situ  saja  tidak  dilanjutkan  dan dikembangkan  oleh  ibu-ibuDesa  Berakit. Dan  juga  perempuan  yang  aktif  itu  hanya itu-itu  saja  artinya  yang  aktif    hanya sebagian perempuan, kaum perempuan ada sebagian yang sulit diajak bertukar pikiran.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  terhadap  partisipasi  kaum perempuan
dalam
perencanaan pengelolaan dana desa.maka dapat disimpulkan  bahwa  pada  Desa  Berakit tingkatan partisipasi kaum
perempuanterdapat pada tingkatan delegated power , placation dan
consultation . Yang dominan pada kelompok  besar tokenism yaitu  suatu tingkatan  partisipasi  dalam  masyarakat didengarkan  dan  diperkenankan    untuk memberikan  pendapat, tetapi mereka tidak memiliki  kemampuan  serta  pengetahuan yang  mumpuni  untuk  dijadikan  sebagai jaminan serta menguatkan bahwa pandangan meraka itu layak  untuk dipertimbangkan oleh pemerintah.
Dalam  pemanfaatan anggaran desa terhadap  kesetaraan  gender  berakit  tidak efektif  dan  efesien.  Di  katakana  tidak efektif karena pemilihan jenis pelatihannya di  mana  pada  kuliner  berbahan mangrove bahan yang di gunakan susah untuk di cari .dan  tidak  efisien  di  karenakan  dana  yang
di  keluarkan  dengan  jumlah  besar  tapi tidak  ada  hasil  yang  di  dapatkan  kembali (outcome).  Pada  Desa  Berakit  partisipasi kaum  perempuan  untuk  pelatihan  – pelatihan  yang  di  berikan  sangat  antusias di  buktikan  pada  kehadiran  masyarakat saat  pelatihan  tersebut  namun  jika  di  lihat pada  tujuasnya  untuk  mencapai  suatu kemandirian  masyarakat  Desa  Berakit khususnya  kaum  perempuan  masih  sangat kurang  karena  perempuan  pada  Desa Berakit  belum  bisa  memberikan  hasil  dari pelatihan – pelatihan yang di berikan

## Daftar Pustaka
Ihromi,Omas tapi, dkk. 2006. “ Penghapusan Deskriminasi
Terhadap  Perempuan”. Bandung:
P.T. ALUMNI.
Nugroho, 2003. “ Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi”. Jakarta: PT Gredia
Nugroho,  riant.  2008.  “ Gender  Dan Administrasi Publik”. Yogyakarta: pustaka belajar Pusat kajian wanita dan gender, universitas Indonesia, 2007.“ Hak Azazi Perempuan  Instrument  Hokum Untuk Mewujudkan Kwadilan
Gender”, Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia. Siagian, SP, 1983, “Administrasi
Pembangunan”, Gunung Agung
Sugiono,  2012,  “ Metodelogi  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  & D”, Bandung: Alfabeta
Sugiono,  2009,  “Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif”, Bandung:Alfabeta Wrihatnolo, R.Randy, dkk.2006. “ Manajemen Pembangunan Indonesia”, Jakarta:  PT  Ejex Media Komputindo.
Sumber UU :
Permendagri  no  114  tahun  2014  Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan  Mentri  Desa,  pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi  republik  indonesia tahun  22  tahun  2016  tantang penetapan prioritas pembangunan dana esa tahun 2017.
UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa