## VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(Suatu Kasus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat)

## ENVIRONMENTAL ECONOMIC VALUATION DUE TO AGRICULTURAL LAND-USE CHANGE (A Case in Tasikmalaya City, Jawa Barat)
Yolanda Erfrissadona 1* , Lies Sulistyowati 2 , dan Iwan Setiawan 2
1 Program Studi Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran
2 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran *email: yolanda.erf@gmail.com
Naskah diterima:  22/01/2020   Naskah direvisi: 08/03/2020   Naskah diterbitkan: 31/03/2020

## ABSTRACT
Economic  growth  and  urbanization  are  increasing  the  demand  for  land  affecting  on  the  numerous conversion  agricultural  land.  The  conversion  has  bad  impacts  on  the  deprivation  of  the  environmental service  value.  Economic  valuation  methods  using  WTA  and  WTP  were  applied  to  calculate  the environmental service value produced by agricultural land. The purposes of the research are to calculate the environmental services value which is lost due to the impact of the conversion of agricultural land to non-agricultural land. The quantitative method using cluster random sampling technique was applied to analyze 206 respondents included in this research. The multiple linear analysis methods were used as the analytical method. The results show that there is a potential loss of economic value of Rp. 1.236.659.406 per year from environmental services as a reward for farmers who are willing to cultivate agricultural land which is calculated from WTA value and potential loss of WTP of Rp.  278.820.122 per year. Education, experience,  land  area,  and  income  are  the  factors  that  influence  the  value  of  WTA  in  Purbaratu, Tasikmalaya. Furthermore, land area, fertilizer needs, seed requirements, and income are the factors that influence the value of WTP in Purbaratu, Tasikmalaya city.
Keywords: land conversion, Willingness to Accept (WTA), Willingness to Pay (WTP)

## ABSTRAK
Pertumbuhan perekonomian yang ditandai  dengan berkembangnya pembangunan industri, sarana publik dan pemukiman berdampak pada  banyaknya lahan pertanian yang terkonversi. Konversi  lahan pertanian terjadi  juga  di  kota  Tasikmalaya,  dan  mengakibatkan  hilangnya  nilai  jasa  lingkungan.    Metode  valuasi ekonomi  melalui Willingness  to  Accept (WTA)  dan Willingness  to  Pa y  (WTP) dapat  digunakan  untuk menghitung nilai jasa lingkungan yang hilang akibat konversi lahan pertanian. Penelitian bertujuan untuk menghitung  valuasi  ekonomi  jasa  lingkungan  yang  hilang  akibat  dampak  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan  responden  berjumlah  206  petani  yang  terambil  melalui teknik  sampel cluster  random  sampling . Metode  analisis  menggunakan  metode  analisis  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa terdapat  potensi  kehilangan  nilai  ekonomi  jasa  lingkungan  sebagai  imbalan  bagi  petani  yang  bersedia mengolah  lahan  pertanian  yang  diperoleh  dari  WTA  sebesar  Rp.  1.236.659.406  per  tahun  serta  potensi kehilangan nilai WTP sebesar Rp. 278.820.122 per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA yaitu  pendidikan,  pengalaman,  luas  lahan  dan  pendapatan  sedangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi nilai WTP adalah luas lahan, kebutuhan pupuk, kebutuhan benih dan pendapatan.
Kata kunci : alih fungsi lahan, Willingness to Accept (WTA), Willingness to Pa y (WTP)

## Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian
(Journal of Social and Agricultural Economics)

## S E P
How  to  Cite :  Erfrissadona,  Y.,  Sulistyowati,  L.,  &  Setiawan,  I.  (2020).  Valuasi  Ekonomi  Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian (Suatu Kasus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 13(1): 1-15.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan perekonomian dan urbanisasi dewasa ini telah menyebabkan kebutuhan lahan  semakin  meningkat,  sementara  lahan  yang  tersedia  terbatas  jumlahnya.  Pertumbuhan perekonomian yang mengakibatkan berkembangnya pembangunan industri, sarana publik dan pemukiman  berdampak  pada  banyaknya  lahan  pertanian  yang  terkonversi  sehingga  dapat mempengaruhi  keberlangsungan  petani  dalam  kegiatan  usahataninya.  Lahan  pertanian merupakan  sumberdaya  pokok  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  di  dalam  faktor produksi  usahatani  yang  fungsinya  belum  dapat  digantikan.  (Couch,  I.R.;  Kivell,  1995) berpendapat  bahwa  lahan  diperlakukan  sebagai  komoditas  strategis  karena  memiliki karakteristik  yang  kompleks  seperti  penyediannya  bersifat  tetap  dan  tidak  dapat  digantikan. Secara  teoritis,  penggunaan  lahan  yang  kurang  menguntungkan  secara  ekonomi  akan terkonversi  menjadi  penggunaan  lahan  lain  yang  lebih  menguntungkan  (Rustiadi,  E.; Saefulhakim, S.; Panuju, 2001).
Menurut  hukum  ekonomi  pasar,  alih  fungsi  lahan  berlangsung  dari  aktifitas  dengan land rent yang lebih rendah ke aktifitas land rent yang lebih tinggi. Land rent diartikan sebagai nilai keuntungan bersih yang diperoleh dari aktifitas pemanfaatan lahan per satuan luas dan waktu tertentu. Alih fungsi lahan terutama lahan pertanian jika diabaikan dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Alih fungsi lahan yang semakin marak terjadi juga dapat berpotensi menghilangkan nilai multifungsi pada lahan sawah tersebut.
(Nurmanaf,  A.R.;  Mayrowani,  H.;  Jamal,  2001)  menyatakan  terjadinya  proses  alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepedulian banyak  pihak  mengenai  fungsi-fungsi  lahan  sawah.  Sehingga  mengakibatkan  kurangnya perhatian bahkan cenderung mengabaikan arti penting nilai sebenarnya dari lahan sawah. Nilai lahan  sawah  tidak  hanya  dilihat  dari  nilai  fisik  yang  hilang  akibat  alih  fungsi,  tetapi  turut diperhitungkan pula nilai kerugian material yang akan timbul sebagai akibatnya.
Pandangan masyarakat terhadap fungsi pertanian pada umumnya masih terbatas pada fungsi  penghasil  barang  yang  dapat  dipasarkan  ( marketable  products ),  sedangkan  fungsi penghasil jasa  publik ( public  services )  masih  belum  banyak  diketahui  dan  cenderung  masih sering diabaikan. Selain itu, pertanian seringkali dilihat hanya dari sisi penghasil produk yang tampak  nyata  dan  dapat  dipasarkan  ( tangible  and  marketable ),  padahal  pertanian  juga menghasilkan  jasa  lain  yang  tidak  tampak  nyata  ( intangible )  yaitu  jasa  lingkungan.  Jasa lingkungan dari pertanian antara lain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pelestari budaya pedesaan,  penyedia  air  tanah,  pencegah  erosi  dan  pelestari  keanekaragaman  hayati.  Jasa tersebut sering kali belum atau tidak diperhitungkan di dalam sistem pasar yang ada sekarang ( non-marketable ).
Hilangnya nilai jasa lingkungan merupakan dampak lain yang dapat terjadi akibat alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian.  Lahan  pertanian  memiliki  peran  yang  nyata dalam  mitigasi  banjir,  konservasi  sumberdaya  air,  pengendalian  erosi,  penambat  karbon, mengurangi pemanasan udara, pemelihara keanekaragaman hayati dan pendaur-ulang sampah organik. Namun, fungsi-fungsi tersebut dapat hilang jika lahan pertanian terkonversi menjadi lahan non pertanian.
Menurut (Govindaprasad, P.K.; Manikandan, 2016), lahan sawah yang dekat dengan perkotaan dan jalan utama lebih mudah menjadi sasaran konversi. Selain itu, luas lahan sawah menjadi variabel yang penting dalam konversi lahan karena secara ekonomi lahan sawah yang luas  lebih  menguntungkan  daripada  lahan  sawah  yang  sempit.  Hasil  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyoko, B.; Santosa, 2014) mengenai alih fungsi lahan di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan peraturan pemerintah berpengaruh terhadap proses alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Martunisa,  Prilly.;  Noor,  2018)  di  Kelurahan  Kersanegara,
Kota  Tasikmalaya  menyebutkan  bahwa  luas  kepemilikkan  lahan  dan  umur  petani  menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi proses alih fungsi lahan.
Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang memiliki luas tanam produksi padi sawah  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  kota-kota  lainnya  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Namun, sebagai  sebuah  kota,  Kota  Tasikmalaya  tidak  terlepas  dari  permasalahan  alih  fungsi  lahan pertanian  bahkan  alih  fungsi  lahan  menjadi  keniscayaan.  Permasalahan  alih  fungsi  lahan  di kota Tasikmalaya salah satunya karena kota Tasikmalaya mengalami perkembangan wilayah yang cukup pesat sehingga berakibat pada kebutuhan lahan yang juga semakin meningkat. Di samping  itu,  kota  Tasikmalaya  juga  merupakan  pusat  perekonomian  dan  daerah  penyokong bagi daerah-daerah sekitarnya seperti Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar.
Selama  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  (2012  -  2016)  di  Kota  Tasikmalaya  terjadi konversi lahan pertanian seluas 53 ha. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian beralih fungsi menjadi  perkantoran,  perumahan,  industri  dan  perdagangan.  Berdasarkan  kondisi  setelah diberlakukannya  kebijakan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  di  Kota Tasikmalaya dan penyimpangan tersebut dilihat dari segi ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mengalami konversi ke lahan non pertanian, Kecamatan Purbaratu merupakan salah satu kecamatan dengan lahan padi sawah yang terkonversi seluas 5 ha pada kurun  waktu  dari  tahun  2012  -  2016  (Dinas_Pertanian_dan_Perikanan_Kota_Tasikmalaya, 2017).
Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 2, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan lahan pertanian pangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai perwujudan upaya perlindungan lahan pertanian  pangan  abadi.  Kecamatan  Purbaratu  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  enam wilayah kelurahannya termasuk dalam LP2B, dengan total luas lahan 497 ha. Tingginya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Purbaratu terkait dengan pembangunan jalan lingkar utara yang  menghubungkan  wilayah  Tasikmalaya  dengan  Ciamis.  Selain  itu,  salah  satu visi  Kota Tasikmalaya yang ingin memantapkan infrastruktur dasar guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan  pembangunan  menyebabkan  banyaknya  pembangunan  perumahan  dan pergudangan  yang  kemudian  menjadi  faktor  penyebab  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan Purbaratu.  Total  lahan  pertanian  yang  terkonversi  di  Kecamatan  Purbaratu  dalam  rentang waktu tahun 2012 - 2016 adalah seluas 5 ha.
Berbagai  kebijakan agri-environmental telah  diimplementasikan  untuk  memotivasi penyediaan jasa lingkungan. Salah satu contoh yang menonjol adalah pembayaran untuk jasa lingkungan,  yang  menarik  perhatian  secara  global  sebagai  inovasi  kebijakan  yang menerjemahkan nilai-nilai ekosistem eksternal menjadi insentif finansial nyata bagi penyedia local (Engel, S.; Pagiola, S.; Wunder, 2008). Besarnya kontribusi biaya yang akan ditetapkan perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kriteria yang harus dipenuhi. Nilai jasa lingkungan dihitung berdasarkan variabel-variabel yang digunakan sebagai pengganti  jasa  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh  lahan  pertanian.  Nilai  ini  dianggap  sebagai sumbangan gratis dari petani terhadap masyarakat sekitarnya. Penentuan nilai jasa lingkungan dihitung menggunakan Contingent Valuation Method (CVM) untuk menentukan Willingness to Pa y (WTP) dan Willingness to Accept (WTA).
Kegiatan alih  fungsi  lahan  dapat  mengancam  keberadaan  lahan  pertanian  khususnya lahan  sawah  seperti  yang  digambarkan  pada  uraian  latar  belakang.  Namun,  seringkali permasalahan  dampak  alih  fungsi  lahan  pertanian  lebih  terfokus  pada  persoalan  ketahanan pangan  sehingga  permasalahan  lain  terabaikan.  Oleh  karena  itu,  kebaharuan  penelitian  ini terletak  pada  analisis  lebih  jauh  mengenai  nilai  valuasi  ekonomi  yang  hilang  dan  nilai  jasa lingkungan yang selama ini terabaikan dan tidak diperhitungkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kelurahan  Sukamenak  dan  Sukaasih,  Kecamatan  Purbaratu, Kota  Tasikmalaya.  Kedua  kelurahan  ini  merupakan  wilayah  di  Kota  Tasikmalaya  yang wilayahnya  termasuk  ke  dalam  wilayah  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode cluster random sampling. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan  hasil  perhitungan  sampel  dengan  metode  Slovin,  maka  dapat  diperoleh  jumlah responden sebanyak 206 orang petani. Karena banyaknya populasi pada setiap masing-masing kelurahan tidak sama, maka sampel diambil secara proportionate . Sehingga diperoleh besar sampel  pada  masing-masing  lokasi  penelitian,  yaitu  80  sampel  di  Desa  Sukaasih  dan  126 sampel di Desa Sukamenak.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  valuasi  kontingensi ( contingent  valuation  method )  dengan  pendekatan  WTA  dan  WTP. Contingent  valuation method digunakan untuk memperkirakan nilai non-guna ( non use value ) atau nilai guna pasif ( passive use value ). Kelebihan dari CVM yaitu sangat fleksibel karena dapat digunakan untuk memperkirakan semua nilai ekonomi. CVM merupakan metode yang paling banyak diterima untuk mengestimasi nilai ekonomi total ( total economic value ), termasuk semua jenis nilai non- guna ( non use value ) atau nilai guna pasif ( passive use value ).
CVM  telah  banyak  digunakan  untuk  penelitian  yang  dilakukan  guna  membuat  hasil lebih valid dan dapat diandalkan sehingga untuk menentukan nilai WTP dengan menggunakan CVM dapat dilihat pada persamaan berikut (Yusri, 2012):
𝑇𝑊𝑇𝑃 =   ∑ 𝑃𝑖 ( 𝑛𝑖 𝑁 ) 𝑛 𝑖=𝑛 𝑃 (1)
Di mana: TWTP = total WTP WTPi  = WTP individu sampai ke-I n i = jumlah sampel ke-i yang bersedia membayar sebesar WTP
N = jumlah sampel
P = jumlah populasi
I = petani ke-i yang bersedia membayar jasa sumberdaya alam dan lingkungan.
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP responden dengan menggunakan persamaan regresi sederhana sebagai berikut (Yusri, 2012):
WTP = β X 0 + β X 1 + β X 2 + β X 3 + β X 4 + ε i (2)
Di mana: WTP  = nilai WTP responden (Rp) β0 = intersep X 1 = luas lahan (Ha) X 2 = kebutuhan pupuk (kg) X 3 = kebutuhan benih (kg) X 4 = pendapatan (Rp) ε = error i = responden ke-i (i= 1,2,3,…n)
Sedangkan untuk menghitung nilai WTA yang ditentukan dengan menggunakan CVM dapat dilihat dengan menggunakam persamaan berikut (Xiong, K.; Kong, 2017):
𝑊𝑇𝐴 =   ∑ γi 𝑛 𝑖=1 𝑃γi (3)
Di mana: WTA  = total WTA
N = jumlah sampel petani Γi = jumlah petani ke-i yang bersedia menerima jasa pembayaran Pγi = kemungkinan petani ke-i yang menerima jumlah pembayaran
I = petani ke-i yang bersedia menerima pembayaran
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  WTA  responden  dianalisis  dengan menggunakan persamaan regresi sederhana sebagai berikut (Xiong, K.; Kong, 2017):
WTA=α0 + αX 1 + αX 2 + αX 3 + αX 4 + αX 5 + εi (4)
Di mana: WTA  = nilai WTA responden (Rp)
α 0 = intersep X 1 = umur (tahun) X 2 = pendidikan (tahun) X 3 = pengalaman usahatani (tahun) X 4 = pendapatan usahatani (Rp) X 5 = luas lahan ε = error i = responden ke-i (i= 1,2,3,…n)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Petani
Karakteristik petani pada penelitian ini dikelompokan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan  formal  dan  jumlah  tanggungan  keluarga  petani.  Rentang  usia  petani  di  lokasi penelitian  bervariasi  yaitu  antara  29  sampai  dengan  88  tahun,  dengan  rata-rata  umur  petani yaitu 57 tahun, petani di Kecamatan Purbaratu didominasi oleh laki-laki, tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh petani sebagian besar hanya sampai di tingkat sekolah dasar, jumlah  ukuran  keluarga  petani  rata-rata  sebanyak empat  orang  dan  dalam  satu  musim  yaitu empat bulan rata-rata pendapatan usahatani responden adalah Rp. 1.669.449.

## Harga Lahan di Lokasi Penelitian
Dibangunnya jalan  penghubung Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis atau yang lebih dikenal dengan jalan lingkar utara membuat sebagian lahan pertanian harus terkena imbas dari  pembuatan  jalan  tersebut.  Sejumlah  petani  pemilik  lahan  di  Kecamatan  Purbaratu  ikut terkena dampak dari pembuatan jalan lingkar utara dan mendapatkan ganti rugi yang beragam mulai dari Rp. 1.700.000 per bata dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, terdapat pula petani penggarap yang lahan garapannya berkurang akibat pembangunan tersebut.
Pertumbuhan  Kecamatan  Purbaratu  mengakibatkan  meningkatnya  nilai  lahan  sawah dan lahan darat secara signifikan. Data harga lahan di Kecamatan Purbaratu menunjukan bahwa harga  lahan  sawah  dan  lahan  darat  bervariasi.  Variasi  harga  pada  lahan  sawah  dibedakan berdasarkan lokasi lahan.
Gambar 1. Harga Lahan Sawah dan Lahan Darat di Kecamatan Purbaratu Tahun 2018
Dari  data  yang  diperoleh  dari  kantor  kelurahan  di  Kecamatan  Purbaratu,  pada  tahun 2018 rata-rata harga lahan darat tipe kelas I adalah Rp. 833.400 per m 2 , rata-rata harga lahan darat tipe kelas II adalah Rp. 500.000 per m 2 dan rata-rata harga lahan darat tipe kelas III adalah Rp. 274.000 per m 2 . Sedangkan untuk lahan sawah, rata-rata harga lahan sawah tipe kelas I adalah Rp. 893.000 per m 2 , rata-rata harga lahan sawah tipe kelas II adalah Rp. 321.500 per m 2 dan rata-rata harga lahan sawah tipe kelas III adalah Rp. 93.000 per m 2 .
Harga lahan sawah dan lahan darat di Kecamatan Purbaratu mengalami kenaikan jika dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  kebutuhan  akan lahan semakin meningkat jumlahnya sedangkan lahan yang tersedia bersifat tetap. (Couch, I.R.; Kivell, 1995) mengungkapkan bahwa untuk beberapa alasan yang berhubungan dengan sifat lahan, dapat diasumsikan bahwa faktor permintaan ( demand ) lebih penting daripada pasokan lahan,  ketika  mempertimbangkan  alokasinya.  Pasokan  lahan  relatif  inelastis,  sehingga  pada dasarnya permintaan lahan yang dapat menetapkan harga.
Pergerakan nilai lahan di kawasan perkotaan berbanding lurus dengan mekanisme pasar lahan  yang  mengalokasikan  suatu  bidang  lahan  untuk  suatu  aktivitas  tertentu  berdasarkan prinsip “ the highest and best use ” (Alonso, dalam (Pramana, 2017)). Pergerakan nilai lahan dipengaruhi oleh pergerakan pada sisi permintaan ( demand ) dibandingkan dari sisi penawaran ( supply ) seperti yang diformulasikan dalam teori nilai lahan menurut David Ricardo  (Evans, 2008).

## Penguasaan Lahan
Penguasaan lahan di Kecamatan Purbaratu terbagi atas lahan milik, lahan garap, lahan sewa dan lahan gadai, namun kebanyakan petani di Kecamatan Purbaratu merupakan petani penggarap.  Pemilik  lahan  di  Kecamatan  Purbaratu  lebih  didominasi  oleh  pemilik  dari  luar wilayah tersebut seperti Ciamis, Bandung, Jakarta dan Kota Tasikmalaya, sedangkan pemilik yang merupakan penduduk Kecamatan Purbaratu sangat sedikit jumlahnya. Pemilik lahan dan petani penggarap lahan di Kecamatan Purbaratu memiliki perjanjian sistem bagi hasil sebesar 50:50  untuk  setiap  hasil  panen  yang  diperoleh  dalam  setiap  musim  panen.  Hasil  bagi  yang diperoleh  petani  nantinya  digunakan  untuk  konsumsi  sendiri,  lalu  selebihnya  hasil  produksi akan dijual ke bandar yang berasal dari Kecamatan Purbaratu.
Sebanyak 70,87 persen  dari total 260 responden di Kecamatan Purbaratu merupakan petani kecil atau petani gurem karena luas lahan yang diusahakan tergolong lahan sempit, yaitu memiliki  luas  kurang  dari  0,5  Ha.  Sedangkan  8,74  persen  lainnya  luas  penguasaannya tergolong  lahan  sedang  dan  sebanyak  20,39  persen  luas  penguasaan  tergolong  lahan  luas. Lahan  pengusahaan  yang  sempit  sangat  mempengaruhi  pendapatan  yang  diterima  petani. Terlebih  bagi  petani  penggarap,  dengan  adanya  perjanjian  sistem  pembagian  hasil  produksi dengan pemilik lahan membuat pendapatan bersih yang diterima petani di setiap musim panen
0 500000 1000000 1500000 Kelas I Kelas II Kelas III
Kelas I Kelas II Kelas III Harga lahan darat (Rp/m2) Harga lahan sawah (Rp/m2) Sukamenak Sukanegara Purbaratu Singkup Sukajaya Sukaasih
sangat  sedikit  jumlahnya.  Tidak  adanya  campur  tangan  pemilik  lahan  dalam  menyediakan modal untuk produksi juga menjadi beban tersendiri bagi petani dalam kegiatan usahatani. Hal ini  menyebabkan  petani  dengan  lahan  yang  sempit  dan  jumlah  produksi  yang  kecil  lebih memprioritaskan untuk mengkonsumsi sendiri hasil produksinya terlebih dahulu dibandingkan dijual ke bandar setempat atau ke pasar.

## Alih Fungsi Lahan di Lokasi Penelitian
Pola  konversi  lahan  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  alih fungsi  secara  langsung  yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya atau meningkatkan pendapatan dengan mengubah lahan menjadi bangunan  rumah toko  (ruko)  dan  kolam  ikan  serta  konversi  lahan  yang  diawali  dengan  alih kepemilikan lahan untuk digunakan untuk kepentingan proses urbanisasi seperti pembangunan perumahan  dan  pembangunan  jalan.  Secara  empiris,  pola  konversi  yang  kedua  terjadi  pada lahan sawah yang lebih luas.
Ditinjau dari prosesnya, alih fungsi lahan pertanian di lokasi penelitian terjadi secara seketika  ( instant )  karena  wilayah  tersebut  berada  pada  wilayah  urban  yang  berkembang sehingga  menyebabkan  lahan  pertaniannya  beralih  fungsi  menjadi  pemukiman  dan  proyek pembangunan  jalan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa meningkatnya pembangunan pemukiman penduduk juga memicu pembangunan infrastruktur lainnya seperti akses jalan dan perkantoran yang saling mendukung satu sama lain. Sementara di  beberapa  lokasi  lain  seperti  di  Kelurahan  Sukamenak,  proses  alih  fungsi  lahan  pertanian dilakukan secara bertahap ( gradual ) yaitu alih fungsi yang dilakukan oleh perorangan akibat usahatani  padi  yang  dilakukan  hasilnya  kurang  optimal  seperti  mengalihfungsikan  lahan pertanian menjadi bangunan toko dan kolam ikan.
Faktor pendorong tingkat alih fungsi lahan dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di lokasi penelitian  adalah  tingkat  pendidikan  dan  luas  penguasaan  lahan.  Tingkat  pendidikan  petani yang  tergolong  rendah  yang  didorong  dengan  kebutuhan  ekonomi  menyebabkan  petani mengalih fungsikan lahan, selain itu luas lahan yang sempit dan dirasa kurang menguntungkan membuat  petani  terdorong  untuk  menjual  atau  mengalih  fungsikan  lahannya  seperti  dengan mengubah  lahan  sawah  menjadi  kolam  ikan.  Sedangkan  faktor  eksternal  yang  mendorong petani  untuk  mengalih  fungsikan  lahannya  adalah  adanya  pengaruh  dari  luar  seperti  adanya pembangunan jalan yang membuat petani pemilik menjual lahannya.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  (Irawan,  2016),  jika  di  suatu  lokasi  terjadi  alih fungsi lahan maka wilayah di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif, hal ini disebabkan karena  dengan  pembangunan  kawasan  perumahan  atau  industri  di  suatu  lokasi  alih  fungsi lahan,  maka  aksesibilitas  di  lokasi tersebut  menjadi  semakin  kondusif  untuk  pengembangan industri dan pemukinan yang pada akhirnya mendorong permintaan lahan oleh investor, dalam hal ini adalah pengembang atau developer yang menyebabkan harga lahan semakin meningkat. kemudian  dengan  adanya  peningkatan  harga  lahan  secara  signifikan  setiap  tahunnya selanjutnya  dapat  merangsang  petani  lain  di  sekitarnya  untuk  ikut  menjual  lahan  yang dimilikinya. Sejalan seperti yang terjadi di kota Tasikmalaya, semakin tinggi laju urbanisasi dan  semakin  majunya  wilayah  Tasikmalaya  membuat  kebutuhan  akan  tempat  tinggal  dan fasilitas umum meningkat. Lahan sawah yang sebelumnya masih digunakan untuk usahatani saat  ini  banyak  yang  beralih  fungsi  menjadi  perumahan,  bandar  udara  serta  fasilitas  umum seperti  jalan  raya.  Lemahnya  fungsi  kelembagaan  dan  pengawasan  dari  pemerintah  serta longgarnya ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan juga menjadi faktor yang membuat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat jumlahnya.

## Kebijakan LP2B di Kota Tasikmalaya
Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu bentuk upaya  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  dari  degradasi  lahan  serta  upaya  dalam mengendalikan  alih  fungsi  lahan  yang  dapat  mengancam  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan. Dasar  dari  kebijakan  LP2B  salah  satunya  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang  kemudian  ditindak lanjuti dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Penetapan dan alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana ruang lingkup peraturan pemerintah tersebut mencakup  tentang  penetapan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dan  alih  fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012  mengenai Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana ruang lingkup peraturan pemerintah tersebut pada  dasarnya  mengatur  pemberian  insentif  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan yang dilakukan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2012  mengenai    Sistem  Informasi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di mana ruang lingkup peraturan pemerintah tersebut meliputi  penyediaan  data,  penyeragaman  data,  penyimpanan  dan  pengamanan  data, pengolahan  data,  pembuatan  produk  Informasi,  penyampaian  produk  informasi  dan penggunaan informasi serta penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2012  mengenai  Pembiayaan  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Valuasi Ekonomi Lingkungan
Valuasi ekonomi bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi kepada sumberdaya yang digunakan sesuai dengan nilai yang nyata dari sudut pandang masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan valuasi ekonomi perlu diketahui sejauh mana adanya bias antara harga yang terjadi dengan nilai riil yang seharusnya ditetapkan dari sumberdaya yang digunakan tersebut. Tujuan utama dari valuasi ekonomi barang-barang dan jasa lingkungan ( environmental goods and  services )  adalah  agar  dapat  menempatkan  lingkungan  sebagai  komponen  integral  dari setiap ekonomi (Thampapillai, 1993).
Pendekatan Willingness to Accept (WTA) digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah  minimum  yang  bersedia  diterima  oleh  petani  agar  tetap  bersedia  mengelola  dan mempertahankan  lahan  pertaniannya.  Pada  kondisi  ini,  petani  berada  dalam  posisi  merugi karena  usahataninya  tidak  lagi  menguntungkan  yang  membuat  penghasilannya  tidak  dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya atau karena kegiatan pembangunan yang membuat lahan mereka terkonversi.
Metode yang digunakan untuk mengetahui minimum pembayaran yang ingin diterima oleh petani adalah menggunakan metode Contingen Valuation Method (CVM) yang terdiri dari metode pertanyaan terbuka, metode pertanyaan tertutup, metode bidding games dan metode payment card . Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui nilai WTA petani adalah menggunakan metode bidding games dimana petani diberikan beberapa jenis pilihan insentif bantuan yang ingin diterima. Setelah itu petani diminta memilih urutan insentif dari yang  paling  ingin  diterima  atau  yang  menjadi  prioritas  utama  paling  dibutuhkan  saat  ini, kemudian  insentif  bantuan  yang  menjadi  prioritas  utama  petani  nantinya  dikonversikan  ke dalam  rupiah  untuk  dijadikan  acuan  nilai  minimum  yang ingin  diterima  oleh  petani  sebagai bentuk pembayaran jasa lingkungan dengan cara mempertahankan dan mengolah lahannya.
Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pada petani pemilik lahan, prioritas bantuan atau insentif utama yang diinginkan adalah bantuan kesuburan tanah atau pupuk yaitu sebanyak 10 orang responden dari total 24 orang responden yang merupakan petani pemilik lahan. Hal ini  disebabkan  karena  kebutuhan  pupuk  merupakan  kebutuhan  utama  yang  diperlukan  oleh mereka  untuk  menunjang  peningkatan  produktivitas  usahatani.  Kebutuhan  sarana  produksi berupa pupuk yang beragam jenisnya, terutama bagi mereka yang memiliki lahan yang luas dirasakan memakan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan sebanyak 9 orang responden memilih pupuk  dan  benih  sebagai  prioritas  utama  yang  mereka  inginkan,  dan  sebanyak  tiga  orang responden memilih bantuan kredit atau modal.

## Gambar 2. Persentase Prioritas Bantuan Pada Petani Pemilik Lahan
Pada  petani  penggarap  diperoleh  hasil  yaitu  sebanyak  91  responden  menginginkan bantuan  kesuburan  lahan  atau  pupuk  sebagai  insentif  bantuan  yang  menjadi  prioritas  yang paling dibutuhkan dalam kegiatan usahataninya. Sama seperti yang dikemukakan para pemilik lahan, alasan petani penggarap banyak yang memilih pupuk sebagai prioritas bantuan karena kebutuhan  pupuk  merupakan  kebutuhan  utama  yang  menunjang  produksi  dan  kegiatan usahatani  mereka  serta  pada  setiap  musim  tanam  kebutuhan  pupuk  yang  digunakan  besar sehingga  mempengaruhi  biaya  produksi.  Selain  itu,  petani  penggarap  merasa  jika  bantuan pupuk diberikan maka dapat meringankan beban mereka dalam mengeluarkan modal. Hal ini disebabkan  karena  beban  modal  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usahatani  seluruhnya diserahkan kepada petani penggarap, sedangkan para pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan tidak memberikan bantuan modal sama sekali.
Gambar 3. Persentase Prioritas Bantuan Pada Petani Penggarap
Prioritas bantuan kedua yang diinginkan oleh petani penggarap lahan adalah bantuan sarana  produksi  pertanian  berupa  pupuk  dan  benih  sebanyak  52  responden.  Responden menganggap  bahwa  dengan  diberikannya  kedua  sarana  produksi  tersebut  dapat  mengurangi pengeluaran mereka sehingga modal yang dikeluarkan tidak banyak dan mereka mendapatkan lebih  banyak  keuntungan.  Sedangkan  prioritas  bantuan  atau insentif  yang  paling diinginkan selanjutnya  adalah  bantuan  kredit  modal  yaitu  sebanyak  21  responden.  Sedangkan  untuk
41,67 37,5 12,5 4,17 4,17 Pupuk Pupuk dan benih Modal Benih Alsintan
50,56 28,89 11,67 7,22 1,11 0,56 Pupuk Pupuk dan benih Modal Benih Alsintan Jaringan Irigasi
bantuan  benih  hanya  13  petani  yang  memilih  bantuan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena terkadang petani merasa kurang cocok dengan benih yang diberikan oleh pemerintah.
Pada  petani  sewa  dan  petani  gadai  masing-masing  berjumlah  satu  orang  memiliki prioritas bantuan yang berbeda. Petani sewa lebih memilih bantuan pupuk saja sebagai prioritas utama, lain halnya dengan petani gadai yang lebih memilih bantuan sarana produksi pupuk dan benih sebagai bantuan yang paling diinginkan saat ini karena dapat mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan dalam setiap musim tanam.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2016), variasi nilai WTA dipengaruhi oleh luas lahan garapan dan profitabilitas usahatani. Petani dengan luas lahan sawah 1,5 ha atau pendapatannya  lebih  dari  Rp  12  juta/tahun  cenderung  tidak  akan  mempersoalkan  jasa lingkungan pertanian. Sedangkan menurut penelitian (Xiong, K.; Kong, 2017) menunjukkan bahwa  87,80  persen  petani  yang  memiliki  lahan  sawah  di  sekitar  Danau  Poyang,  China memiliki kemauan untuk menerima kompensasi ekologi, dengan rata-rata nilai WTA sebesar $858,81 per kepala rumah tangga per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA pada studi kasus di China yaitu pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, sumber pendapatan, lokasi tempat tinggal dan area persawahan.
Dari perhitungan dengan menggunakan metode CVM, diperoleh WTA minimal untuk petani pemilik penggarap sebesar Rp. 91.400 dan WTA maksimal sebesar Rp. 121.000.000. Sedangkan untuk petani penggarap, WTA minimal yaitu sebesar Rp. 2.600 dan WTA maksimal sebesar Rp. 30.000.000.
Tabel 1. Rata-rata Willingness to Accept (WTA) Petani Berdasarkan Status Penguasaan Lahan Status Penguasaan Lahan Rata-rata WTA (Rp) Pemilik penggarap 5.998.697 Penggarap/penyakap 1.471.970 Sewa 161.500 Gadai 135.000
Nilai  rata-rata  WTA  dari  keseluruhan  jumlah  sampel  responden  di  lokasi  penelitian yaitu sebesar Rp. 2.001.067.  Dari data sampling yang telah terkumpul maka diperoleh hasil nilai  total  WTA  petani  di  Kecamatan  Purbaratu  yaitu  sebesar  Rp.  412.219.802  per  musim tanam atau Rp. 1.236.659.406 per tahun dalam hal ini dalam setahun terdapat tiga kali musim tanam. Jumlah WTA tersebut merupakan nilai yang ingin diterima oleh petani di Kecamatan Purbaratu sebagai imbalan atas jasa lingkungan yang telah mereka berikan.  Jasa lingkungan dalam hal ini merupakan imbalan berupa insentif karena petani tetap mau mengolah lahannya dan petani tetap mempertahankan lahannya di tengah-tengah arus konversi lahan yang semakin meningkat.  Sejumlah  nilai  tersebut  akan  hilang  jika  konversi  lahan  pertanian  di  Kecamatan Purbaratu  semakin  marak  terjadi dan  tidak  dapat  dikendalikan.  WTA  yang  diterima  petani merupakan salah satu perwujudan dari program LP2B dalam bentuk pemberian insentif atau bantuan dan nilai WTA tersebut merupakan nilai yang layak diterima petani karena lahan yang mereka garap atau yang mereka miliki termasuk ke dalam lahan LP2B. Pemberian WTA dalam bentuk insentif dapat menjadi usaha preventif yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  WTA  responden  dianalisis  dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil analisis regresi nilai WTA dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Nilai WTA Variable Coef T Sig VIF Keterangan Constant 0.523 0.414 0.679 - - X1 (umur) 0.006 0.983 0.327 2.336  Tidak Signifikan X2 (pendidikan) 0.083 2.501 0.013 1.429  Signifikan X3 (pengalaman) -0.024 -3.355 0.001 2.443  Signifikan X4 (luas lahan) 0.934 4.082 0.000 4.114  Signifikan Ln_X6 (pendapatan) 0.845 9.336 0.000 3.513  Signifikan R Square (R 2 ) 0.759 F Hitung 126,292 ( Sig 0,000) Durbin-Watson 1.851
Variabel  independen  yang  mempengaruhi  variabel  dependen  atau  nilai  WTA  yaitu umur,  pendidikan,  pengalaman,  luas  lahan  dan  pendapatan.  Dari  hasil  analisis  kemudian dihasilkan persamaan sebagai berikut:
ln(Y)   = 0.523 + 0.006 X 1 +  0.083 X 2 -0.024 X 3 + 0.923 X 4 +0.0.845 (X 6 )
Dari model persamaan regresi linear yang diperoleh dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai WTA responden yaitu pendidikan, pengalaman,  luas  lahan  dan  pendapatan.  Sedangkan  umur  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  nilai  WTA.  Variabel  pendidikan,  luas  lahan  dan  pendapatan  berpengaruh  positif terhadap nilai WTA, sedangkan pengalaman berpengaruh negatif terhadap nilai WTA.
Variabel  pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  berpengaruh  positif terhadap nilai WTA responden. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka  semakin  tinggi  nilai  WTA  yang  diinginkan  oleh  responden  karena tingkat  pendidikan berperan  dalam  membentuk  kemampuan  pola  pikir  serta  pengambilan  keputusan  responden dalam  menentukan  nilai  WTA.  Sedangkan  variabel  pengalaman  memiliki  pengaruh  yang signifikan namun berpengaruh negatif terhadap nilai WTA responden. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin  lamanya  pengalaman  responden  maka  semakin  rendah  nilai  WTA  yang diinginkan oleh responden. Adapun variabel luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap nilai WTA responden. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas penguasaan  lahan  maka  semakin  tinggi  nilai  WTA  yang  diinginkan  oleh  responden  karena semakin luas lahan yang digarap maka semakin banyak pula kebutuhan sarana produksi serta modal yang dibutuhkan untuk usahatani padi.
Variabel  pendapatan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  berpengaruh  positif terhadap nilai WTA responden. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula nilai WTA yang diinginkan. Semakin tinggi pendapatan semakin luas pula lahan yang digarap oleh responden, sehingga modal yang ditanggung sendiri oleh responden terutama  petani  penggarap  semakin  besar.  Disamping  itu,  variabel  umur  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  WTA  responden  dan  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  WTA responden. Hal ini menunjukkan bahwa variabel umur cenderung homogen, sehingga dalam memberikan respon berupa nilai WTA relatif sama.
Pendekatan Willingness to Pay (WTP) digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai moneter  yang  ingin  dibayar  oleh  seseorang  atau  kelompok  terhadap  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  oleh  sumber  daya  alam,  ekologis  ekosistem  dan  lingkungan. WTP  tidak  hanya diperoleh dari masyarakat sekitar yang menikmati jasa lingkungan yang secara tidak langsung disediakan  oleh  petani,  namun  dapat  pula  diperoleh  dari  pemerintah  yang  penyalurannya diberikan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) wilayah Kecamatan Purbaratu. WTP yang diberikan  berupa  bantuan  atau  insentif  yang  selama  ini  diterima  oleh  petani  baik  berupa bantuan pupuk mau pun penyediaan benih.
Pada tahun 2018 petani di Kecamatan Purbaratu telah menerima bantuan pupuk berupa pupuk organik, pupuk NPK, benih, perbaikan irigasi dan alat mesin pertanian berupa traktor. Sedangkan bantuan yang diperoleh petani sampai dengan bulan Mei tahun 2019 adalah bantuan benih  yang  merupakan  bentuk  bantuan  insentif  dari  program  LP2B  yang  penyerahannya dilaksanakan  pada  awal  bulan  Mei  tahun  2019.  Kelurahan  Sukamenak  dan  Sukaasih merupakan dua kecamatan di Kecamatan Purbaratu yang dipilih menjadi lokasi program LP2B sehingga petani di kedua kelurahan tersebut berhak mendapatkan bantuan benih varietas Inpari 33  sebagai  bentuk  insentif  dari  program  LP2B.Bantuan  yang  diterima  petani  terdiri  dari bantuan Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Benih Situ Bagendit, Benih Ciherang, Benih Mekongga, Benih Inpari 33 dan alat mesin pertanian berupa traktor.
Tabel 3. Bantuan Petani Kecamatan Purbaratu Tahun 2018 – Mei 2019 Jenis Bantuan Tahun Jumlah Bantuan (Kg) Jumlah Penerima (Jiwa) Total Bantuan (Rp.) Benih Ciherang 2018 1695 83 13.790.000 Benih Mekongga 2018 1415 49 11.925.000 Benih Situ Bagendit 2018 465 34 5.015.000 Benih Inpari 33 2019 4515 204 50.960.000 Pupuk NPK 2018 6200 82 14.260.000 Pupuk Urea 2018 10550 82 18.990.000 Pupuk Organik 2018 28480 132 14.240.000 Traktor 2018 1 unit 1 kelompok 23.300.000 Jumlah 152.480.000 Sumber: BPP Kecamatan Purbaratu (2018)
Dari perhitungan yang diperoleh dari sampel responden menggunakan metode CVM nilai rata-rata WTP yang diberikan sebesar Rp. 1.731.802 per hektar. Nilai rata-rata tersebut merupakan  nilai  rata-rata  WTP  yang  diberikan  oleh  pemerintah  selama  kurun  waktu  2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Total nilai WTP yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada petani di lokasi penelitian yaitu sebesar Rp. 278.820.122 per tahun. Jika dibandingkan dengan nilai WTA maka nilai WTP lebih kecil nilainya, namun jika dilihat besar setiap bantuan seperti pupuk dan benih yang diterima oleh petani jumlahnya lebih besar daripada pupuk dan benih yang dibutuhkan di setiap produksi.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  WTP  dianalisis  dengan  menggunakan persamaan  regresi  linear  berganda.  Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Hasil analisis regresi nilai WTP dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Nilai WTP Variable Coef T Sig VIF Keterangan Constant 6.723 6.482 0.000 - - X 1 (luas lahan) 0.671 3.542 0.000 3.699  Signifikan X 2 (kebutuhan pupuk) 0.002 3.575 0.000 2.568  Signifikan X 3 (kebutuhan benih) -0.018 -5.351 0.000 2.791  Signifikan Ln_X 4 (pendapatan) 0.454 5.709 0.000 3.549  Signifikan R Square (R 2 ) 0.551 F Hitung 61.616  ( Sig 0,000) Durbin-Watson 1.819
Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen atau nilai WTP yaitu luas lahan,  kebutuhan  pupuk,  kebutuhan  benih  dan  pendapatan.  Dari  hasil  analisis  kemudian dihasilkan persamaan sebagai berikut:
Y = 6.723 + 0.671 X 1 +  0.002 X 3 -0.018 X 4 + 0.454 X 5
Dari model persamaan regresi linear yang diperoleh dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai WTP responden yaitu luas lahan, kebutuhan pupuk, kebutuhan benih dan pendapatan. Variabel luas lahan, kebutuhan pupuk dan pendapatan berpengaruh positif terhadap nilai WTP, sedangkan kebutuhan benih berpengaruh negatif terhadap nilai WTP.
Variabel  luas  lahan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dan  berpengaruh  positif terhadap  nilai  WTP.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  luas  penguasaan  lahan  maka semakin  tinggi  nilai  WTP  karena  semakin  luas  lahan  maka  semakin  besar  pula  kebutuhan sarana produksi usahatani yang dibutuhkan oleh responden, sehingga mempengaruhi jumlah besaran  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah.    Variabel  kebutuhan  pupuk  memiliki pengaruh  yang  signifikan  dan  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  WTP.  Hal  ini  karena kebutuhan  pupuk  merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  yang  dapat  meningkatkan produktivitas padi. Sehingga semakin tinggi jumlah pupuk yang dibutuhkan responden maka mempengaruhi jumlah besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Variabel kebutuhan benih memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap nilai WTP. Hal ini menunjukkan  semakin  tinggi  kebutuhan  benih  maka  semakin  rendah  WTP  yang  diberikan karena jumlah bantuan benih yang diberikan jumlahnya tidak sebanyak bantuan pupuk yang lebih banyak jumlahnya dan beragam. Sedangkan variabel pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan  dan  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  WTP  responden.  Hal  ini  menunjukkan semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi WTP yang diberikan karena semakin tinggi pendapatan  maka  semakin  luas  lahan  yang  diusahakan  sehingga  semakin  besar  pula  jumlah bantuan yang diterima oleh responden.

## KESIMPULAN
Terdapat potensi kehilangan nilai ekonomi jasa lingkungan sebagai imbalan bagi petani yang  tetap  bersedia  mengolah  lahan  pertanian  sebesar  Rp.  1.236.659.406  per  tahun  yang diperoleh dari perhitungan nilai total WTA serta nilai WTP sebesar Rp. 278.820.122 per tahun dan kehilangan nilai ekonomi jasa lingkungan tersebut belum sepenuhnya disadari oleh petani karena pada saat ini petani hanya menghitung nilai yang dapat dipasarkan sedangkan nilai yang tidak dipasarkan masih di luar perhitungan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA  di  Kecamatan  Purbaratu  Kota  Tasikmalaya  yaitu  pendidikan,  pengalaman,  luas  lahan dan pendapatan. Variabel pendidikan, luas lahan dan pendapatan berpengaruh positif terhadap nilai  WTA,  sedangkan  pengalaman  berpengaruh  negatif  terhadap  nilai  WTA.  Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya yaitu luas lahan, kebutuhan pupuk, kebutuhan benih dan pendapatan. Variabel luas lahan, kebutuhan pupuk dan pendapatan berpengaruh positif terhadap nilai WTP, sedangkan kebutuhan benih berpengaruh negatif terhadap nilai WTP.
Pemerintah lebih memperketat dalam proses perijinan agar lahan pertanian abadi yang dilindungi tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian terutama di kawasan Kecamatan Purbaratu. Perlu adanya kesinambungan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Tasikmalaya  dengan  kebijakan  Program  LP2B  dan  koordinasi  dalam  pembangunan  antar internal  dengan  kabupaten/kota.  Pembangunan  perumahan,  pabrik,  perkantoran  dan infrastruktur  sebaiknya  tidak  dilakukan  pada  lahan  yang  masih  produktif  sehingga  tidak mengganggu  produktifitas  lahan  dan  merusak  bangunan  irigasi  serta  tidak  menimbukan konversi lahan. Bantuan atau insentif dari program LP2B baik berupa bantuan sarana produksi
pertanian,  alat  mesin  pertanian  dan  program  penyuluhan  sebaiknya  disesuaikan  dengan kebutuhan petani serta kondisi pertanian di lokasi penelitian agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna.
Sebaiknya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  valuasi  ekonomi  dengan menghitung  nilai Willingness  to  Pay (WTP)  dari  penduduk  di  lokasi  penelitian  yang  secara tidak langsung menikmati jasa lingkungan dari petani. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk menghitung nilai ekonomi total dan nilai guna tak langsung pada lahan pertanian agar petani dan pemerintah dapat melihat potensi lahan pertanian di luar potensi sebagai pengasil bahan pangan  sehingga  diharapkan  nantinya  dapat menekan  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Perlu adanya  sosialisasi  dan  paparan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan  LP2B  kepada  anggota kelompok  tani  agar  petani  lebih  memahami  mengenai  program  tersebut  beserta  peraturan, insentif, disinsentif, manfaat dan dampak program LP2B bagi petani dan bagi lahan pertanian yang dimiliki atau digarap.

## DAFTAR PUSTAKA
Couch,  I.R.;  Kivell,  P.  (1995)  ‘Land  and  the  City:  Patterns  and  Processes  of  Urban  Change’, The Geographical Journal , 161(3), pp. 333–334. doi: https://doi.org/10.2307/3059848.
Dinas_Pertanian_dan_Perikanan_Kota_Tasikmalaya (2017) Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah Tahun 2012 – 2016 . Tasikmalaya: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
Engel, S.; Pagiola, S.; Wunder, S. (2008) ‘Designing payments for environmental services in theory and practice: An overview of the issues’, Ecological Economics , 4(1), pp. 663–674.
Evans, A. W. (2008) ‘Land Values, Rents and Demand: “Fixing a Hole.”’, in Economics, Real Estate and the Supply of Land . New York: John Wiley and Sons Ltd. doi: https://doi.org/10.1002/9780470698860.ch2.
Govindaprasad, P.K.; Manikandan, K. (2016) ‘Farm Land Conversion and Food Security: Empirical Evidences  from  Three  Villages  of  Tamil  Nadu’, Indian  Society  of  Agricultural  Economics , 71(4), pp. 498–503.
Irawan,  B.  (2016)  ‘Konversi  Lahan  Sawah:  Potensi  Dampak,  Pola  Pemanfaatannya,  dan  Faktor Determinan’, Forum Penelitian Agro Ekonomi , 23(1), pp. 1–18.
Martunisa,  Prilly.;  Noor,  T.  I.  (2018)  ‘Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi  Lahan  Padi Sawah  di  Kelurahan  Kersanegara,  Kecamatan  Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya,  Provinsi  Jawa Barat’, Jurnal Rekayasa Hijau , 2(1), pp. 11–19.
Nurmanaf, A.R.; Mayrowani, H.; Jamal, E. (2001) ‘Evaluasi sosial ekonomi multifungsi lahan sawah’, in Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah , pp. 121–136.
Pramana,  A.  Y.  E.  (2017)  ‘Analisis  Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Nilai  Lahan  di  Kawasan Perkotaan  Yogyakarta  Studi  Kasus  Kecamatan  Ngaglik  ,  Kabupaten  Sleman  ,  Daerah Istimewa’, in Prosiding Seminar Nasional XII “Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi 2017 , pp. 405–413.
Rustiadi, E.; Saefulhakim, S.; Panuju, D. R. (2001) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
Setyoko,  B.;  Santosa,  P.  B.  (2014)  ‘Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keputusan  Petani Mengkonversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian’, Diponegoro Journal of Economics , 3(1), pp. 1–15. doi: https://doi.org/2337-3814.
Thampapillai, D. J. (1993) Environmental Macroeconomics . Sweden.
Xiong, K.; Kong, F. (2017) ‘The Analysis of Farmers’ Willingness to Accept and Its Influencing Factors for Ecological Compensation of Poyang Lake Wetland’, Procedia Engineering , 174, pp. 835– 842. doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.230.
Yusri,  S.  (2012) Valuasi  Sumberdaya  Alam  Kawasan  Panas  Bumi  Kamojang  Jawa  Barat .  Institut Pertanian Bogor.