Yinyang Vol. 15 Hlm. 1-148 No. 1 e-ISSN: 2548-5385 Januari-Juni 2020
Strategi pemberdayaan berbasis vocational skill pada perempuan miskin di perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)

## Nikodemus Niko
Partisipasi politik buruh perempuan: analisis terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - serikat pekerja seluruh
Indonesia / SP KEP-SPSI

## Suryani, Ana Sabhana Azmy
Perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan pada usia Sekolah Dasar (analisis psikologi perkembangan)
Aswatun Hasanah
Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan Hemnel Fitriawati, Zainuddin
Ambigiuitas tafsir feminis di indonesia: antara wacana teks dan wacana feminis atas ayat penciptaan manusia
Mahbub Ghozali
Sensitifitas gender dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD al-Irsyad al-Islamiyah 01 Purwokerto
Ahmad Sahnan
Peran keluarga sebagai tempat pertama sosialisasi budi pekerti Jawa bagi anak dalam mengantisipasi degradasi nilai-nilai moral
Amirotun Sholikhah
Layanan pendidikan pada siswa hiperaktif: studi kasus 2 siswa kelas V MI Ma'arif NU 1 Ajibarang Wetan kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas
Reno Rezita Aprilia
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k
Vol. 15 No. 1, Januari-Juni 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
i
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## Daftar Isi
Strategi pemberdayaan berbaSiS vocational skill pada perempuan miSkin di perbataSan entikong (indoneSia- malaySia)
Nikodemus Niko .................................................................................................... 1
partiSipaSi politik buruh perempuan: analiSiS terhadap keterlibatan buruh perempuan dalam Serikat pekerja kimia, energi dan pertambangan - Serikat pekerja Seluruh indoneSia / Sp kep-SpSi Suryani, Ana Sabhana Azmy .............................................................................. 19 perbedaan perkembangan moral anak laki-laki dan anak perempuan pada uSia Sekolah daSar (analiSiS pSikologi perkembangan)
Aswatun Hasanah ................................................................................................ 41
talak dalam perSpektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan
Hemnel Fitriawati, Zainuddin ........................................................................... 59
ambigiuitaS tafSir feminiS di indoneSia: antara wacana tekS dan wacana feminiS ataS ayat penciptaan manuSia Mahbub Ghozali ................................................................................................... 75

## Yinyang
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## I Y
Terakreditasi SINTA 4
SenSitifitaS gender dalam pembelajaran pai berbaSiS nilai-nilai pendidikan multikultural di Sd al-irSyad al-iSlamiyah 01 purwokerto
Ahmad Sahnan ...................................................................................................... 95 peran keluarga Sebagai tempat pertama SoSialiSaSi budi pekerti jawa bagi anak dalam mengantiSipaSi degradaSi nilai-nilai moral
Amirotun Sholikhah ............................................................................................. 111
layanan pendidikan pada SiSwa hiperaktif: Studi kaSuS 2 SiSwa kelaS V mi ma’arif nu 1 ajibarang wetan kecamatan ajibarang kabupaten banyumaS
Reno Rezita Aprilia ............................................................................................. 127
1
Nikodemus Niko
Strategi pemberdayaan berbasis vocational skill pada perempuan miskin di perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia)

## Nikodemus Niko
Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara, No. 25, Bandung
Email: nikodemusniko@outlook.com Submitted : 2019-11-05 Revision : 2020-04-13 Reviewed : 2019-11-25 Published : 2020-06-10
Abstract: This paper describes the poverty of women at the border of Entikong. The reality of poverty in rural women (border areas) today is still in difficult situations. There has been no sign of the community’s welfare development; there are still many poor women’s lives in the country boundary region. It is concluded that the Community Development Program on the border is still loaded with interest and is vulnerable to being politicized by the elites. As a result, the development of society is not up to the target. This study saw the opportunity of women’s who lives in border empowerment in economic terms. The poverty of women on the border is due to women’s limited access to resources. Then, on this paper, the empowerment-based vocational skills become a strategic bid in the poverty-alleviation of women at the border.
Keywords: women’s poverty; border community; empowerment; vocational skills
Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan kemiskinan perempuan di perbatasan Entikong. Realitas kemiskinan perempuan di pedesaan (wilayah perbatasan) hari ini masih dalam situasi parah. Belum ada signifikansi pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terlihat, bahwa faktanya masih banyak hidup perempuan miskin di wilayah batas negara. Sehingga disimpulkan bahwa program pembangunan masyarakat di perbatasan masih sarat dengan kepentingan dan rentan dipolitisir oleh golongan elit, sebagai akibatnya pembangunan masyarakat tidak sampai pada sasaran. Penelitian ini melihat peluang keberdayaan perempuan yang hidup di perbatasan dalam hal ekonomi. Kemiskinan perempuan di perbatasan dikarenakan keterbatasan akses perempuan terhadap
J u r n a l  S t u d i  I s l a m ,  G e n d e r,  d a n  A n a k I Y
Terakreditasi SINTA 4
sumber-sumber daya. Kemudian, pada paper ini pemberdayaan berbasis vocational skill menjadi tawaran strategi dalam mengentas kemiskinan perempuan di perbatasan.
Kata Kunci: kemiskinan perempuan; masyarakat perbatasan; pemberdayaan; vocational skill

## Pendahuluan
Wilayah perbatasan hari ini menjadi sorotan publik karena merupakan wilayah terdepan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hal ini ditandai dengan pembangunan yang saat ini masih berlangsung di beberapa titik wilayah perbatasan. Huruswati (2012) menyebutkan bahwa wilayah perbatasan saat ini masih dihadapkan dengan keterbatasan-keterbatasan seperti infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau kesejahteraan ekonomi. Artinya bahwa pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat perbatasan.
Kalimantan Barat merupakan satu diantara provinsi yang menjadi jalur pesinggahan karena berbatasan langsung melalui jalur darat dengan negara Malaysia. Terdapat 5 kabupaten dan sekitar 19 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, antara lain: kabupaten Sambas (Kecamatan Paloh, Telok Keramat, Galing, Sejangkung, dan Sajingan Besar), Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Seluas, Ledo dan Sanggau Ledo), Kabupaten Sanggau (Kecamatan Entikong, Sekayam, Beduai dan Kembayan), Kabupaten Sintang (Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu), dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kecamatan Badau, Puring Kencana, Empanang, Embaloh Hulu dan Batang Lupar).
Pada studi yang dilakukan adalah di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong. Secara administratif sebanyak 10 desa yang terdiri dari 25 dusun yang termasuk dalam wilayah perbatasan entikong. Desa yang terdapat di pedalaman perbatasan Entikong ini masih dihuni oleh anggota masyarakat yang sebagian besar tergolong miskin. Niko (2017) menyebutkan bahwa kemiskinan, aksesibilitas ekonomi lokal dan rendahnya kualitas SDM di wilayah perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Berdasarkan beberapa hal tersebut yang sangat penting menjadi perhatian khusus di wilayah perbatasan Entikong adalah masih besarnya angka kemiskinan. Miskin yang dihadapi masyarakat di perbatasan entikong bukan saja kemiskinan secara ekonomi dan infrastruktur namun juga miskin akan perhatian pemerintah.
Artinya adalah kemiskinan yang terjadi bisa saja berdampak multidimensi, seperti berdampak pada akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses sumber daya (Booth, Hanmer & Elizabeth, 2000; Diwakar & Shepherd, 2018; Oum, 2019).
Pada dasarnya kemiskinan bukan saja dialami oleh negara-negara berkembang, melainkan kemiskinan juga terjadi di negara-negara yang sudah maju dan mapan secara ekonomi ekonomi, sebab kemiskinan tidak hanya dilihat dari kekurangan bahan pangan, sandang dan papan, melainkan menunjukkan masalah yang semakin kompleks seperti adanya gap gender didalamnya (Wright, 1996; Chamber, 1997; Small & Newman, 2001; Gradin, 2015).
Suharto (2009) menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor- faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas. Namun, realita kemiskinan pada perempuan di perbatasan entikong adalah kemiskinan yang tidak hanya bersifat struktural dan kultural, melainkan multidimensi. Oleh karena itu, pembangunan yang semestinya digalakkan harus responsif gender (Jato, 2004; Nadim & Nurlukman, 2017).
Berdasarkan arah pengembangan kawasan perbatasan, yang kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 (dalam Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat) adalah sebagai berikut:
1.  Wilayah-wilayah perbatasan akan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward-looking menjadi outward-looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
2.  Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, dengan perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.
Berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan tersebut, Huruswati (2012) menyebutkan bahwa masih banyak wilayah batas negara yang mengalami
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
kesusahan dalam mengakses informasi, minimnya sumber energi listrik dan keterbatasan mengakses pendidikan. Artinya bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi semata. Apabila infrastrukturnya sudah baik, harus disertai juga dengan pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini dalam rangka mengakomodir kebutuhan komunitas lokal dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik.
Kemudian, dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada semestinya menggunakan mekanisme pelaksanaan dengan melibatkan peran aktif masyarakat lokal (Proefschrift, 1974; Khan & Khandaker, 2016; Tika, Hanafi, & Riyanto, 2017). Hal ini berarti bahwa partisipasi aktif kelompok sasaran menjadi sangat penting dalam melihat keberhasilan atau kegagalan program/implementasi kebijakan pemberdayaan.
Pemahaman kita terhadap masalah kemiskinan acap kali menuntut adanya upaya untuk melakukan pendefinisian dan pengukuran. Perlu dipahami bahwa studi tentang kemiskinan telah dikaji oleh berbagai disiplin ilmu, oleh karena itu wajar apabila ditemukan berbagai konsep dan tolok ukur kemiskinan. Kasus kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan seringkali berkaitan erat dengan konsep kelas sosial, stratifikasi sosial, dan struktur sosial. Hal ini menurut Kumurur (2009) bahwa pengentasan dan pemerangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui program anti-kemiskinan tanpa disertai dengan perubahan struktur ekonomi untuk memastikan aksesibilitas perempuan sumber-sumber daya.
Kemiskinan di wilayah desa-desa perbatasan masih terjadi bukan karena semata persoalan ekonomi semata, melainkan secara struktural mengekang kehidupan masyarakat di perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, paper ini menyajikan pendekatan pemberdayaan yang berbasis vocational skill dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di wilayah perbatasan Entikong.

## Kemiskinan dan pemberdayaan perempuan
Perkembangan masyarakat masa kini, isu kemiskinan tidak dapat terpisahkan dari isu perempuan terutama perempuan yang hidup di wilayah pedesaan. Wardaya & Suprapti (2018) menyebutkan kemiskinan dalam kajian sosiologi erat kaitannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Lebih dari itu, menurut penulis, kemiskinan merupakan alat penindasan utama atas ketidakberdayaan perempuan pedesaan. Mereka memiliki
pendidikan yang rendah, serta kemampuan bersaing yang sangat terbatas. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pun masih sangat terbatas oleh dimensi-dimensi yang menindas mereka, seperti dimensi ekonomi, politik dan budaya.
Soetomo (2010) menyebutkan bahwa pemahaman dan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa tidak perlu melibatkan banyak aspek salah satunya adalah aspek sosiologis, terutama rendahnya akses pelayanan sosial, terbatasnya jaringan interaksi sosial dan terbatasnya penguasaan informasi. Dalam hal ini aspek sosiologis berperan penting untuk membuka rantai belenggu kemiskinan itu paling tidak ke tahap yang bukan berorientasi pada ekonomi semata. Jika aspek ini terpenuhi, maka aspek lain akan turut mengikuti seperti aspek psikologis, ekonomis, serta politis.
Kelompok perempuan miskin yang berada di wilayah pedesaan bekerja sebagai buruh tani, dalam praktiknya disebut serabutan. Kaum buruh merupakan kaum proletar yang kesemuanya telah menjadi “korban” eksploitasi kaum borjuis. Marx (1885) meramalkan akan terjadi suatu keadaan dimana terjadi kesadaran kelas di kalangan kaum proletar. Kesadaran kelas ini membawa dampak pada adanya kemauan untuk melakukan perjuangan kelas untuk melepaskan diri dari eksploitasi, perjuangan ini dilakukan melalui revolusi.
Berdasarkan data statistik Lembar Fakta No. 22, Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia perempuan merupakan golongan mayoritas dari orang miskin di dunia, dan jumlah perempuan yang hidup di desa-desa miskin meningkat 50% semenjak tahun 1975, ditambah lagi perempuan merupakan mayoritas penyandang buta huruf di dunia (Jurnal Perempuan, 2006). Rahmaniah (2014) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi perempuan di wilayah desa-desa di perbatasan selama ini pun kurang memperhatikan pembangunan manusianya.
Keterbelakangan masyarakat pedalaman yang mendiami area pedesaan ini bukanlah hal baru, sudah banyak kajian yang mencoba mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut (lih. Diamond, 2012; Santoso, 2018), bahkan terjadi gerakan perlawanan masyarakat miskin dan tertindas (Crawshaw & Jackson, 2015). Meskipun demikian keterbelakangan ini masih membelenggu masyarakat pedalaman yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Kondisi keterpurukan masyarakat ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka buta huruf serta kepasrahan pada nasib.
Ketika suatu kemiskinan sudah dianggap sebuah budaya ‘miskin’ pada masyarakat pedesaan, tidak terlihat lagi dimana ketimpangan dan ketidakadilan itu. Padahal tampak jelas ketimpangan dan ketidakadilan itu menimpa hampir
seluruh perempuan yang hidup di pedesaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik adanya pengelompokan disposisi yang berlainan dari kegiatan produksi atau kapitalisme itu terdapat kekuasaan yang beroperasi melalui pengembangan prasangka kultural yang dikembangkan oleh pihak luar.
Artinya bahwa kemiskinan adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Shiva (1997) dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan yang terjadi adalah agenda untuk semakin memiskinkan perempuan-perempuan, hal ini dilihat dari tidak dilibatkannya perempuan dalam berbagai akses kebijakan. Perempuan dalam pembangunan semestinya sejahtera. James Midgley menyebutkan 3 syarat utama kesejahteraan sosial yaitu: 1) ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal (Sasono, 2009).
World Bank (2015) menyebutkan pada kasus kemiskinan di Afrika, khususnya di Rwanda, pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci untuk mengurangi efek miskin. Pemberdayaan yang dimaksud adalah membuat kelompok sasaran memiliki kekuatan dalam membangun ekonomi lokal, penguatan jaringan sosial lokal dan mengutamakan akses-akses perempuan lokal pada sumber daya.
Indonesia memiliki pola dan struktur yang pakam dalam hal pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Parsialitas pembangunan masyarakat ini cenderung konsen di bidang ekonomi saja, sebaliknya berpaling pada pembangunan menyeluruh (sosial budaya). Sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dalam paradigma ini pula mengakomodir kesetaraan gender.

## Kemiskinan perempuan perbatasan: gejala dan penyebab
Entikong adalah wilayah perbatasan negara yang subur akan pertanian dan perkebunan. Hasil alam seperti lada, umbi-umbian dan padi menjadi tumbuhan yang menjadi komoditas masyarakat lokal. Namun pada faktanya, ekonomi dan penghidupan lokal yang berasal dari hasil alam ini tidak menjadi jaminan bagi masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hasil alam yang dijual oleh perempuan petani ke Malaysia, terkadang tidak dapat menjadi penopang ekonomi keluarga.
Perempuan-perempuan yang menjual hasil tani di Malaysia, kemudian menukarnya dengan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya tidak
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
ada pasar tradisional di Malaysia yang di gelar secara khusus. Mereka menjual dan menitipkan hasil tani ke penampung (warung-warung yang ada di Gun Sapit, Malaysia). Realitas potret kemiskinan di wilayah desa-desa perbatasan entikong bukan lagi permasalahan mereka serba kekurangan secara material, namun lebih kepada kemiskinan yang mana struktur dan sistem yang masih belum adil dalam hal pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan.
Kemiskinan merupakan sebuah masalah rumit bangsa Indonesia, yang hingga saat ini masih terus diupayakan penyelesaiannya. Kemiskinan yang terjadi pada perempuan karena akses-aksesnya diputus—oleh struktur—terhadap sumber daya (Niko, 2018; 2019). Perempuan di batas negara, yang hidup di wilayah pedesaan memulai berjualan hasil pertanian ke Malaysia sejak zaman nenek moyang. Menurut warga lokal, mereka lebih intens berjualan hasil tani ke Malaysia pada tahun 2000 hingga saat ini. Aktifitas berjualan ini dilakukan karena dekatnya akses dari wilayah desa-desa di Indonesia menuju Gun Sapit (Malaysia), sedangkan akses untuk menuju Entikong (ibu kota kecamatan) dapat melewati sungai dengan waktu tempuh bisa satu hari.
Perempuan-perempuan desa yang tangguh itu mulai menerobos pekat dan gelapnya belantara malam, kira-kira pada dini hari. Mereka adalah pejuang- pejuang nafkah bagi keluarga mereka. Beban yang berat tidak membuat mereka berhenti melangkah, walau jalan terjal yang ditempuh tidaklah mudah—naik dan turun perbukitan hutan. Diantara mereka tidak hanya perempuan yang masih muda dan separuh baya saja, tetapi turut serta juga anak-anak dan perempuan lansia. Kemiskinan perempuan di wilayah perbatasan entikong sudah terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Artinya bahwa kemiskinan yang dialami perempuan tidak cukup dijelaskan dengan realitas ekonomi semata, melainkan lebih kompleks mencakup sosial, budaya dan politik.
Realita kemiskinan perempuan yang terjadi di perbatasan entikong tidak hanya disebabkan oleh faktor kultural semata. Lebih dari itu, kemiskinan perempuan di perbatasan entikong ini juga terjadi karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka; bersifat multidimensi. Artinya kemiskinan tidak hanya sekedar gejala ekonomi semata, melainkan juga realitas struktural dan tata nilai kemasyarakatan, seperti pengekangan hak-hak perempuan dalam menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan di ranah publik.
Pada kenyataannya perempuan di perbatasan entikong masih belum terlibat banyak dalam hal pembangunan. Akses perempuan terhadap ekonomi masih
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
terbatas. Hal ini dilihat dari keterbatasan infrastruktur jalan dari pedesaan hanya mengandalkan transportasi sungai menuju Entikong saat itu dengan biaya yang besar serta resiko yang didapat dan jarak tempuh hampir satu hari. Faktor yang dihadapi demikian menunjuk pada struktur dan sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accesible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin (Suharto, 2009).
Pengentasan kemiskinan di wilayah desa-desa (termasuk perbatasan), bukan saja menjadi agenda pembangunan nasional, melainkan juga agenda pembangunan internasional yang sudah dirancang. Menurut Shiva (1997) agenda pembangunan yang dirancang elite nasional untuk mengeksploitasi dalam rangka kepentingan nasional, merupakan gaya penjajahan peninggalan kolonialisme. Dalam konsep kolonial, untuk menumbuhkan kapitalis harus memiliki tanah jajahan dengan demikian modal dapat dihimpun dengan mudah (Luxemberg, 1951).
Sebuah keluarga miskin di pedesaan acapkali mampu hidup dengan keterbatasan, mereka dapat survive baik dalam bentuk uang maupun makanan seadanya. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat di desa-desa Entikong, dimana perempuan ikut menjadi tulang punggung keluarga mereka. Pada umumnya sebuah keluarga yang jatuh pada lingkaran kemiskinan sangat sulit untuk bangkit kembali, kecuali apabila memiliki jaringan atau pun pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan mereka. Dan kondisi ini tidak terlepas dari kondisi struktural yang selama ini membelenggu mereka untuk tetap berada dalam garis kemiskinan. Sehingga perempuan-perempuan ikut menanggung kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka.
Chamber (1995; 2006; 2015) mengemukakan dimensi yang lebih luas berkaitan dengan masalah kemiskinan di daerah pedesaan. Berbagai dimensi tersebut juga dikatakan saling berkaitan satu sama lain dalam posisi memperkokoh kondisi kemiskinan itu sendiri. Chamber juga menyebutkan faktor-faktor yang membentuk jaringan berupa perangkap kemiskinan tersebut adalah: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Dengan demikian, menjadi miskin dirasakan telah mengalami degradasi dan seringkali tidak merupakan lapisan yang terpilih. Kondisi seperti ini bahkan disadari oleh lapisan miskin itu sendiri sehingga mereka mendefinisikan diri mereka sebagai kelompok yang gagal dan kelompok yang terlempar dari lingkungan sosialnya.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya-alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Perampasan hak-hak tersebutlah yang disebut sebagai proses pemiskinan.
Melihat potret kemiskinan perempuan yang terjadi di daerah perbatasan entikong tentu tidak akan terlepas dari peran pemerintah didalamnya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan aparatur pemerintah desa. Tanpa ada kerjasama yang erat antara aparat pemerintah tersebut mustahil segala permasalahan yang ada di daerah perbatasan dapat terupaya dengan baik. Selain itu peran masyarakat perbatasan dalam menjalani program penerintah juga sangat diperlukan.
Saya melihat bahwa beberapa program pemerintah yang dikhususkan untuk masyarakat miskin seperti BLT, BSM dan bantuan pendidikan berupa dana operasional sangat tidak efektif. Kenapa? Karena bantuan musiman seperti BSM atau BLT misalnya, yang diterima oleh masyarakat miskin dalam rentang waktu tiga bulan sekali. Terkadang masyarakat yang mendapatkan manfaat bantuan tidak tepat sasaran. Kemudian, bantuan pendidikan untuk anak miskin. Program pemerintah sudah ada, tetapi kenapa masih banyak anak di perbatasan yang tidak sempat mengecap bangku pendidikan sampai sekolah menengah. Ada apa dengan program ini, kenapa bantuan itu tidak menyentuh anak-anak di perbatasan? Hal ini perlu menjadi evaluasi untuk pihak yang menjalankan program tersebut.
Asumsi Parson menyebutkan bahwa faktor penting yang memiliki daya dalam mengintegritasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai kemasyarakatan tertentu (Ritzer, 2012). Oleh sebab itu program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di perbatasan entikong harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Perlu adanya konsensus antara masyarakat dan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan pemberdayaan, agar apa yang dibutuhkan masyarakat miskin dapat terintegrasi oleh program pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya basis pengetahuan lokal seperti penggalian vocational skill perempuan (lokal), dalam terobosan program pemberdayaan.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## Pemberdayaan perempuan perbatasan berbasis vocational skill
Salah satu indikator penyumbang dampak kemiskinan pada perempuan di perbatasan adalah aksesibilitas terhadap pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu indikator penting untuk menjadi social modal bagi perempuan dalam upaya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Namun faktanya tingkat pendidikan penduduk di perbatasan entikong masih dalam katogori rendah. Dampak dari rendahnya pendidikan ini yaitu kurangnya pengetahuan serta skill mereka untuk dapat menciptakan suasana hidup yang lebih baik.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan meningkatkan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin di wilayah pedesaan sesungguhnya tidak lah hanya mencakup upaya untuk pengembangan kegiatan produktif semata, melainkan upaya pemberdayaan  yang dapat menjamin keluarga miskin memperoleh hak dasar mereka, seperti halnya kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Dimana terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar yang secara tegas menyebutkan bahwa kesejahteraan umum adalah hak bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, negara merupakan kunci bagi pengentasan kemiskinan, dan masyarakat miskin yang ada di negeri ini merupakan tanggung jawab negara.
Memang sudah sangat banyak program pembangunan yang bebasis dan berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai kalangan. Namun kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan seringkali tidak kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin, sehingga banyak paket kebijakan yang kemudian menjadi lahan ‘proyek’ bagi segelintir oknum para elit. Dari sinilah menurut Mark (1885) negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, kendati negara terkesan sebagai semacam penengah yang netral di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing.
Permasalahan kemiskinan perempuan yang terjadi di wilayah perbatasan terjadi secara terstruktur dan tidak akan dapat berdiri sendiri, sehingga dalam penanganan masalahnya pun menuntut pemahaman dan kecermatan. Tidak dapat dinampikkan bahwa arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat berkembang di tengah- tengah masyarakat, menjadi penyumbang paling besar terhadap kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di wilayah pedesaan.
Kemudian, di dalam diri masyarakat miskin tidak hanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), tetapi dalam diri mereka juga terdapat potensi yang
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu mengakomodir modal dasar masyarakat di pedesaan.
Pembangunan sumber daya perbatasan sangat penting dilakukan untuk menjadikan wilayah ini sebagai sumber kekuatan lokal. Terlebih masyarakat di pedesaan Entikong merupakan masyarakat petani, dalam arti lain bahwa sebagian besar pencaharian masyarakat dengan bertani. Usulan model pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya perempuan di perbatasan Entikong dengan transformative yang berbasis vocational skill .
Mengapa transformative ? Subekti (2013) menyebutkan bahwa dalam memberikan vocational skill (pembekalan, pembelajaran dan pendampingan) untuk mengelola sumber daya yang ada agar masyarakat miskin mampu menolong diri mereka sendiri ( transformative ), perlu adanya upaya yang cermat dan berbasis nilai lokal.
Saya menganalisis bahwa permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di perbatasan entikong adalah kemiskinan yang struktural. Oleh karena itu, ada tiga hal yang menurut saya penting untuk dilakukan dalam pemberdayaan yang berbasis vocational skill di wilayah perbatasan Entikong:
1.  Keterlibatan perempuan miskin sebagai decision maker (pengambilan keputusan) pada tingkat lokal (musrenbang).
2. Consciousness (penyadaran) dan education (pembelajaran) bagi masyarakat miskin tentang bagaimana menjaga keselarasan alam yang adil bagi seluruh ciptaan yang ada di daerah mereka ( Vocational Skill ).
3.  Gerakan komunitas-komunitas perempuan lokal (basis/kelompok- kelompok lokal) sebagai controller (pengawas) dan advocator (pendamping) bagi dirinya sendiri. Artinya bahwa perempuan sendiri lah yang menjadi penentu keberdayaan mereka sendiri.
Berikut ini, penulis sajikan diagram model pembedayaan yang penulis tawarkan, sehingga diharapkan program-program pengentasan kemiskinan sampai pada kelompok sasaran yang tepat di wilayah terpencil, terisolir dan perbatasan.
Gambar 1.1 Model Pemberdayaan Perempuan berbasis Vocational Skill di Perbatasan Entikong
Sumber: olahan penulis, 2020.
Konteks masyarakat miskin pada umumnya banyak ditentukan oleh kebijakan- kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (di luar komunitas basis: outsider ). Kebijakan pembangunan ini tentunya dengan mempertimbangkan unsur pencapaian keberhasilan dalam berbagai bidang. Dalam pemberdayaan yang transformative , perempuan (miskin) yang tinggal di perbatasan Entikong dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan itu.
Mengapa perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan? Karena mereka-lah yang mengalami kemiskinan tersebut dan mereka juga yang paling dekat dengan sumber pencaharian mereka (alam), yang dalam kesehariannya memelihara dan menjaga kelangsungan kehidupan dari alam. Oleh karena itu, perempuan lah yang menjadi basis aktor dan sekaligus sasaran pemberdayaan tersebut. Misalnya pelatihan kewirausahaan yang dibarengi dengan pengetahuan ekokultural (Wahyudin, 2012).
Perempuan miskin yang ada di wilayah perbatasan Entikong tidak akan mampu mengatasi kemiskinannya tanpa adanya kesadaran bahwa hanya dirinyalah yang
13
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
mampu menjadi penolong bagi dirinya sendiri ( in-sider ). Maka diperlukan fasilitasi bagi lahirnya komunitas basis atau kelompok-kelompok lokal perempuan yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan dan pendamping bagi kelompoknya untuk terus melakukan pemberdayaan. Artinya bahwa kelompok basis perempuan ini menjadi gerakan baru dalam mengentas kemiskinan yang berbasis pemberdayaan komunitas.
Berdasarkan hal tersebut, kemauan yang besar dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan, termasuk didalamnya adalah budaya, etos kerja, pola pikir. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam hal ini vocational skill dalam kelompok diperlukan untuk menentukan bersama apa-apa saja yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan dan pencapaian kesejahteraan hidup (Niko, 2016). Misalnya, usaha kecil membuat kerupuk singkong. Disini dibutuhkan vocational skill dan pendampingan agar masyarakat miskin dapat mengerti manajemen dalam mengelola hasil usaha.
Dari kedua konteks itu, maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran harus melibatkan keduanya: Pemerintah dan Komunitas basis ( out-sider dan in- sider ). Pemerintah sebagai pelaksana amanat pembangunan sekaligus penentu kebijakan perlu disadarkan dan belajar mengenai model-model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Komunitas/kelompok basis perlu disadarkan dan belajar mengenai bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan ( skill ) sehingga mereka yang nantinya akan menjadi promotor entikong sebagai pusat pertumbuhan ( Growth Centre ) dan mereka juga yang akan berperan sebagai motor penggerak pembangunan di kawasan perbatasan.

## Simpulan
Kemiskinan sudah mendarah daging dengan kehidupan perempuan di perbatasan, oleh karenanya tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan eksploitatif seperti menjadi TKW ilegal, eksploitasi di sektor tenaga kerja, bahkan menjadi korban kekerasan seksual. Negara masih belum hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang notabene-nya masih miskin dan terisolasi.
Program pembangunan yang merata masih belum sepenuhnya terealisasi pada masyarakat, terkhusus perempuan di perbatasan Entikong. Hal ini ditandai dengan terbatasnya akses perempuan terhadap prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
Kemudian, perempuan yang mendiami wilayah batas negara juga belum memiliki jangkauan akses-akses program pembangunan dan pemberdayaan.
Kemiskinan yang dihadapi perempuan di wilayah perbatasan entikong tidak hanya secara kultural dan struktural, melainkan multidimensi dimana akses-akses untuk pemberdayaan belum dijangkau. Kemiskinan struktural yang dihadapi perempuan di perbatasan entikong berupa tidak meratanya pembangunan infrastruktur sehingga program pemberdayaan yang sudah dilakukan tidak berjalan efektif. Model pemberdayaan perempuan miskin yang berbasis vocational skill di wilayah perbatasan Entikong ini menitikberatkan pada keterlibatan perempuan miskin sebagai media utama dalam membangun usaha kecil masyarakat. Bukan pada pemberian bantuan uang secara langsung yang justru membuat masyarakat ketergantungan pada bantuan tersebut.
Perlu adanya aksi nyata dalam rangka uji coba pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin yang berbasis vocational skill di wilayah perbatasan Entikong. Artinya, perlu ada panduan manual yang berisi konsep program dan pemantauan program. Sehingga ada kejelasan pemberdayaan perempuan yang basisnya vocational skill.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu. Terima kasih pula untuk rekan sejawat yang memberikan masukan atas paper ini sebelum dikirim ke jurnal, sehingga perbaikan-perbaikan atas masukannya sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang memberikan semangat dan menjadi sumber keceriaan bagi penulis. Terkhusus untuk Oppa Chanyeol EXO (@real___pcy) yang menjadi moodbooster penulis dalam penulisan artikel ini, terlebih Oppa Chanyeol menjadi inspirasi yang mendisiplinkan bagi penulis. Kemudian, moodbooster lain selama penulis merevisi tulisan artikel ini adalah drama 2gether the series yang menjadi sarana refreshing. Terima kasih Tine dan Sarawat yang menjadi new charge sampai akhirnya penulis menyelesaikan revisi naskah ini tepat waktu.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020

## Daftar Pustaka
Anonim. (2006). “Hak Asasi Perempuan Belum Menjadi Bagian Institusional Hukum,” Jurnal Perempuan, Edisi 45, 2006:78-81.
Anonim. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Booth, D., Hanmer, L., & Elizabeth, L. (2000). Poverty and Transport: A Report Prepared for the World Bank in Collaboration with DFID. London: the Overseas Developmentn Institute.
Chamber, R. (1997). “Poverty and Livelihoods: Whose Reality Count?” Environment and Urbanization, Vol. 7, No. 1, 1997: 173-204. https://doi. org/10.1177/095624789500700106 Chamber, R. (2006). Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agenda. Working Paper 270, Institute of Development Studies, University of Sussex. Retrieved from: https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/Wp270.pdf Chamber, R. (2015). Participation, Pluralism and Perceptions of Poverty. In: Kakwani, N., Silber, J. (eds) The many Dimensions of Poverty. London: Palgrave Macmillan.
Crawshaw, S., & Jackson, J. (2015). Tindakan-tindakan Kecil Perlawanan: Bagaimana Keberanian, Ketegaran, dan Kecerdikan dapat Mengubah Dunia. Yogyakarta: Insist Press.
Diamond, J. (2012). The World Until Yesterday: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional? Jakarta: Gramedia.
Diwakar, V., & Shepherd, A. (2018). Understanding Povery in Kenya: A Mutididimensional Analysis. London: the Overseas Development Institute.
Gradin, C. (2015). “Rural Poverty and Ethnicity in China”, Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility Research on Economic Inequality , Vol. 23,
2015: 221-247. Doi: https://doi.org/10.1108/S1049-258520150000023007 Huruswati, I., dkk. (2012). Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Desa Perbatasan Kalimantan Barat. Jakarta: P3KS Press. Jato, M. N. (2004). Gender-Responsive Programming for Poverty Reduction. Technical Paper. Ethiopia: UNFA Technical Service Team.
Khan, A. R., & Khandaker, S. (2016). “A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance”, Public Policy and Administration, Vol. 15,
No. 4, 2016: 538-548. Doi: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-4-02
Kumurur, V. A. “Pembangunan dan Kemiskinan Perempuan Kota”, Jurnal EKOTON, Vol. 9, No. 1, 2009: 73-86. Luxemberg, R. (1951). The Accumulation of Capital. London: Routledge and Kegan Paul.
Marx, K. (1885). The Poverty of Phylosophy. Moscow: Foreign Language Publishing House.
Nadim, S. J., & Nurlukman, A. D. (2017). “The Impact of Women Empowerment on Poverty Reduction in Rural Area of Bangladesh: Focusing on Village Development Program”, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 2, 2017: 135-157. Doi: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.444
Niko, N. (2016). “Pengembangan Model Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Dengan Menggunakan Pendekatan Akret Berbasis Life Skill Pada Perempuan Pedesaan”, CISOC: Pengembangan Sosial & Kemampuan Vocational, Vol. 2, No. 1, 2016.
Niko, N. (2017). “Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat”, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak , Vol. 4, No. 1, 2017: 32-37.
Doi: https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.829
Niko, N. (2018). Perempuan Dayak Benawan: Kedudukan pada Struktur Domestik dan Publik. Yogyakarta: Deepublish.
Niko, N. (2019). “Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 6, No. 1,
2019: 58-76. Doi: https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467 \
Oum, S. (2019). “Energy Poverty in the Lao PDR and its Impact on Education and Health”, Energy Policy , Vol. 132, 2019: 247-253. Doi: 10.1016/j.
enpol.2019.05.030
Proefschrift. (1974). Understanding How Actors Influence Policy Implementation . Universiteit Twente.
Rahmaniah, S. E. (2014). Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Kearifan Lokal. Pontianak: STAIN Press.
Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi Modern (terj. Alimandan). Jakarta: Kencana Prana Media Group.
Santoso, D. (2018). Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Vol. 15 No. 1 Januari 2020
Sasono, A. (1987). Masalah Kemiskinan dan Fatalisme . Jakarta: UI-Press.
Shiva, V. (1997). Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Small, M. L., & Newman, K. (2001). “Urban Poverty after the Trully Disadvantaged: The Rediscovery of the Family, the Neighborhood, and Culture”, Annual Reviews Sociology, Vol. 27, 2001: 23-45. Doi: 10.1146/annurev.soc.27.1.23 Subekti, S. (Ed.). (2013 ). Diakonia Transformatif: Bukan di Gereja-gereja, Tetapi di Masyarakat. Berita Satu Harapan. Retrieved from: http://www.satuharapan. com/read-detail/read/diakonia-transformatif-bukan-di-gereja-gereja-tetapi- di-masyarakat Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia . Bandung: ALFABETA.
Tika, F. Y. A., Hanafi, I. & Riyanto. (2017). “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu)” ,
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2, 2017: 188-196. Wahyudin. (2012). “Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Ekokultural untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan”, Jurnal Mimbar , Vol. 28, No. 1,
2012: 55–64. Doi: https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.339
Wardaya, S., & Suprapti, A. (2018). “Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi”, JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo, Vol. 2, No. 1, 2018:71-82. Doi: 10.21580/ jsw.2018.2.1.3121 World Bank. (2015). Rwanda Poverty: Assesment Poverty Global Practice Africa Region . World Bank Group.
Wright, R. E. (1996). “Standardized Poverty Measurement”, Journal of Economic Studies, Vol. 23, No. 4, 1996: 3-17. Doi: https://doi.org/10.1108/01443589610149889
Vol. 15 No. 1 Januari 2020