Volume 7 Issue 1 (2024) Pages 53 - 68

## SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Keerom
Rusta Maji  1 , Zakaria 2 , Fahrudin Pasolo 3 , Muh Yamin Noch 4 , Yaya Sonjaya 5 1,2,3,4,5 Universitas Yapis Papua, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada Distrik di Kabupaten Keerom.  Populasi dalam studi ini adalah sebanyak 91 Desa di 11 Distrik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dari hasil penyebaran kuesioner jumlah digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 responden atau sebesar 73,63% dari jumlah populasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil jawaban para responden kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji isntrument data penelitian (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial (uji t), uji simultan dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang diteliti dalam penelitian ini secara keseluruhan memberikan kontribusi yang penting terhadap peningkatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Keerom. Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perbaikan pengelolaan dana desa di Distrik Kabupaten Keerom dan konteks serupa lainnya.
Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Sistem Pengendalian Internal .
Copyright (c) 2024 Maji et al.,
 Corresponding author :
Email Address : bpsrustam@gmail.com , zakariahatta15@gmail.com , fahrudinpasolo@gmail.com , abienoch12@gmail.com , ya2sonjaya@gmail.com
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peran yang lebih kuat kepada desa sebagai subyek pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah, termasuk desa, untuk mengurus urusan pemerintahan dan menciptakan kemandirian daerah. Dengan adanya undang-undang  ini, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk membangun dan mengelola desanya sendiri dengan menggunakan dana yang diterima dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Pemerintahan desa, sebagai entitas terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam otonomi daerah. Desa memiliki kebebasan dan hak untuk membuat aturan dan regulasi sebelum diatur oleh pemerintah daerah.
Desa diharapkan untuk memaksimalkan pengaturan tata kelola pemerintahannya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peraturan, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014, mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mewajibkan setiap desa untuk  menyusun laporan keuangan dan melaporkannya kepada pemerintah daerah.  Kepala desa dan perangkat desa diharuskan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) agar pemerintahan desa dapat berjalan efektif dan efisien. Dana Desa menjadi sumber anggaran baru bagi desa, sebagai implementasi dari program sembilan agenda prioritas, yang diharapkan dapat memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan dana desa, seperti kasus penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal menjadi kunci dalam mengelola dana desa dengan baik.
Ruang lingkup keuangan desa terbagi menjadi ruang lingkup berdasarkan obyek dan sifat pengelolaannya. Prinsip atau asas seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa menjadi penting. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan dana desa. Namun, kurangnya partisipasi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai pemerintah desa. Efektivitas SPIP dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
Rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak dan menjadi masalah dalam pengelolaan dana desa dan dampaknya pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait. Setiap Desa dalam pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan masyarakat luas atau publik perlu menunjukkan keterbukaan atau transparansi sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap institusi tersebut. Transparasi merupakan prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan; atau keterbukaan pemberian informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. (BPKP, 2015). Hasil penelitian (Rabbany and Nugroho  2021) hasil penelitiannya menunjukan bahwa transparansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kaliangkrik) yang didukung (Fajri and Julita 2021) hasilnya menunjukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Maryono 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dan (Yanti and Tiswiyanti 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung. Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa akan berdampak terhadap resistensi kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap aparat desa sebagai pengguna anggaran. Penelitian yang dilakukan (Yanti and Tiswiyanti 2023) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota
Sungai Penuh)  hasilnya menunjukan bahwa Akuntabilias berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang didukung dengan penelitian (Putri and Maryono 2022) menyatakan bahwa Akuntabilias berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Dharmakarja, Kusuma, and Putra 2020) dan (F. G. R. Dewi and Sapari 2020) yang menyatakan bahwa akutabilits tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana- dana desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
Menurut Dewi et al. (2013), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Masyarakat selain sebagai penerima manfaat fasilitas juga merupakan subjek pembangunan yang berkesinambungan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk partisipasi atau partisipasi aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2012). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa bisa menjadi latar belakang penelitian. Bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, atau sebaliknya, bagaimana kurangnya partisipasi dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian (Rabbany and Nugroho 2021;  Putri and Maryono 2022)  menunjukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kedua penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian  Dewi  danSapari,  (2020)  yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh  pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terca- painya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Sistem pengendalian diharapkan dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja, transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pen-gendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. SPIP dirancang dalam rangka pengawasan demi mencapai tujuan dan sasaran organ-isasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan kepala desa dan niat baik dari seluruh elemen aparatur intern pemerintah desa. Hasil penelitian (Arfiansyah 2020) menunjukan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di di Kabupaten Wonogiri dan penelitian (P. Dewi and Julianto 2020) bahwa pengendalian
internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian (Mutmainah and Pramuka 2019) menyatakan bahwa  sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan. Teori Agensi, diperkenalkan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976, menggambarkan suatu kesepakatan antara principal (pemilik) dan agent (pengelola) untuk melaksanakan pelayanan atas nama pemilik, seperti yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun dirancang untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat, hubungan agensi rentan terhadap asimetri informasi, di mana para pengelola memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan dibanding pemilik. Teori Agensi menyatakan bahwa setiap individu cenderung mementingkan diri sendiri dan memaksimalkan keuntungannya melalui keputusan organisasional.
Berdasarkan teori agensi, pemberi amanah (principal), seperti masyarakat, memberikan tanggung jawab kepada agen (agent), seperti pemerintah desa, untuk melaksanakan tugas sesuai harapan principal. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, masyarakat berperan sebagai pemilik modal, dan pemerintah desa sebagai pengelola. Adopsi teori agensi oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam pemerintahan desa, mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemberi amanah dan agen. Masyarakat dalam situasi ini berperan sebagai principal (pemilik) dikarenakan dana yang digunakan dalam operasional pemerintah daerah merupakan pajak dari rakyat. Maka, dapat dikatakan masyarakat adalah pemilik modal. Sedangkan pemerintah desa berperan sebagai agent (pengelola) dikarenakan pemerintah desa harus mengelola dana desa dan melaporkannya ke masyarakat (Ismail dkk., 2016).
Konsep Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menjadi kunci penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Good Governance, yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan diadopsi dalam beberapa kinerja pemerintahan, adalah suatu pendekatan pembangunan sektor publik menuju pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2018), Good Governance melibatkan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip  Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, harus diimplementasikan dalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah agar memberikan manfaat yang maksimal pada semua pihak yang terlibat. Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa dihadapkan pada tantangan dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Untuk memanfaatkan momentum ini dengan lebih baik, prinsip-prinsip Good Governance harus diintegrasikan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tantangan dapat diatasi dan peluang dapat dioptimalkan.
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyrakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Tanjung (2014). Penelitian yang dilakukan (Yanti & Tiswiyanti, 2023) tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menunjukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, yang didukung oleh penelitian  (Putri & Maryono, 2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dimana hasilnya menunjukan bahwa transparansi,  berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Penelitian terdahulu lainnya  yang menunjukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Antara lain diteliti oleh (Panjaitan et al., 2022;  Desrivia Rahmadani, 2022;  Rabbany & Nugroho, 2021; Hasliani & Yusuf, 2021; Latif et al., 2021; Maju, 2020; F. G. R. Dewi & Sapari, 2020; Angelia, R.S., & Rahayu, 2020).
H 1 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan Mardiasmo (2018) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hasil penelitian (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menunjukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang didukung oleh penelitian (Putri & Maryono, 2022; Desrivia Rahmadani, 2022; Ardelia & Handayani, 2022; Latif et al., 2021; Maju, 2020; Dharmakarja et al., 2020; Angelia, R.S., & Rahayu, 2020).
H 2 : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Untuk mewujudkan tatanan desa agar berjalan sesuai tujuan dan demokratis dapat didukung dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu dengan tingkat partisipasi yang tinggi mampu meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Kerjasama antara  partisipasi masyarakat dengan pemerintah desa, dapat menyelenggarakan pembangunan desa secara berkala untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam pembangunan (Soetomo 2006). Sanoff (2000) berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menunjukan bahwa partisipasi Masyarakat  berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yang didukung oleh penelitian  (Putri & Maryono, 2022) hasilnya menunjukan bahwa
partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan (Tiyas Nugroho, dkk, 2022) menyatakan  bahwa bahwa partisipasi Masyarakat variabel mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.Penelitian terdahulu lainnya yang menunjukan bahwa  partisipasi Masyarakat   berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, antara lain diteliti oleh (Desrivia Rahmadani, 2022; Ardelia & Handayani, 2022; Rabbany & Nugroho, 2021; Maju, 2020; Dharmakarja et al., 2020; Angelia, R.S., & Rahayu, 2020).
H 3 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asetnegara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Tiyas Nugroho, dkk, 2022) menyatakan  bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa di kabupaten Ngawi) didukung oleh penelitian (Panjaitan et al., 2022) menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Motung dan penelitian serta peneliti lainnya seperti (Puspa & Prasetyo, 2020; P. Dewi & Julianto, 2020; Arfiansyah, 2020) menunjukan bahwa system pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana.
H 4 : Sistem pengendalian internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa ini wajib memperhatikan good governance sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip good governance meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Mardiasmo, 2019), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan menciptakan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga menunjukkan proses kerja sama antara masyarakat dan stakeholders untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk pengambilan pendapat dan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan, berupa memperoleh manfaat pembangunan dan evaluasi melalui umpan balik. Menurut Theresia et al dalam Selfia et al (2020), Dalam pemerintahan desa diperlukan juga sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal ialah proses dimana suatu organisasi menjalankan aktivitas secara efisien dan efektif, akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh kepada hukum dan regulasi yang ada. (Aramide et al., 2015) pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian….
Penelitian (Yanti & Tiswiyanti, 2023) menyatakan bahwa  Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa, Penelitian  (Putri & Maryono, 2022) dan (Desrivia Rahmadani, 2022) menunjukan bahwa secara simultan Transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa,  penelitian (Rabbany & Nugroho, 2021) penelitian menunjukkan bahwa Transparansi,  Partisipasi, dan Pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitass Pengelolaan Dana Desa yang didukung oleh (Panjaitan et al., 2022) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat,  transparansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Motung.
H 5 : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa
METODOLOGI Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan (Noch dan husen, 2015).  Populasi dalam studi ini adalah sebanyak 91 Desa di 11 Distrik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dari hasil penyebaran kuesioner jumlah digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 responden atau sebesar 73,63% dari jumlah populasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang  diperoleh dari  hasil jawaban para responden kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert. Menurut Ghozali (2011) skala Likert merupakan teknik mengukur sikap di mana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan. Skor yang diberikan pada jawaban setiap responden memiliki skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama adalah melakukan uji statistik dekriptif. Tahap kedua adalah uji isntrument data penelitian (uji validitas, uji reliabilitas). Tahap ketiga adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas). Tahap keempat adalah menguji seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan akan dibuktikan melalui uji parsial (uji t), uji simultan dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari instrument hasil penelitian Deskriptif statistik diperoleh data sesuai dengan variabel yang dianalisis yaitu variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Sitem Pengendalian Internal dan variabel penyelolaan Dana Desa. Dari hasil analisis deskripsi variabel penelitian ini diperoleh informasi; Variabel Transparansi menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 4,1194 dengan standar deviasi sebesar 0,47744. variabel Akuntabilitas menunjukkan bahwa nilai rata- rata adalah sebesar 3.8209 dengan standar deviasi sebesar 0,71616. variabel  Partisipasi Masyarakat menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 3,5672 dengan standar deviasi sebesar 0,82064. variabel Sitem Pengendalian Internal  menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 3.7612 dengan standar deviasi sebesar 0,63374. variabel
terikat penyelolaan Dana Desa (Y). menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar 3.8507 dengan standar deviasi sebesar 0,63374.
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Sitem Pengendalian Internal dan variabel penyelolaan Dana Desa menunjukan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau R Hitung > R Tabel  dengan ɑ = 0,05 atau 5% dan Corrected Item-Total Correlation masing-masing indicator > 0,2404, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid. Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Hasil statistik secara keseluruhan perolehan Cronbach's Alpha Based on Standardized Items diatas 0,80 berarti reliable dan hasil analisis data kuisioner dapat dilanjutkan. Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam bentuk sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normalitas. Model regresi menunjukkan bahwa data distribusi data normal atau mendekati normal.

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Hasil Uji multikolineritas menunjukan nilai tolarance Transparansi sebesar 0,700, Akuntabilitas sebesar 0,486,  Partisipasi Masyarakat sebesar 0,642 dan Sistem Pengendalian Internal (X4) sebesar 0,532 dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan  nilai VIF Transparansi sebesar 1,429, Akuntabilitas sebesar 2,056,  Partisipasi Masyarakat sebesar 1,558 dan Sistem Pengendalian Internal (X4) sebesar 1,881, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤10, dimana  dan nilai Tollerance lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, dan hal ini juga menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada variabel independen dalam penelitian ini.

## Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Hasil dari grafik scatterplot pada gambar 2 menunjukan bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
Selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda untuk mengukur kekuaatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,351 1,420 1,656 0,103 Transparansi (X 1 ) 0,021 0,057 0,023 0,369 0,714 Akuntabilitas (X 2 ) 0,348 0,067 0,386 5,200 0,000 Partisipasi Masyarakat (X 3 ) 0,189 0,049 0,249 3,853 0,000 Sistem Pengendalian Internal (X 4 ) 0,300 0,051 0,421 5,925 0,000

## Dari tabel 1 diperoleh model persamaan regresi
Y =  2,351+ 0,021X1 +  0,348X2  + 0,189X3 +  0,300X4 +  e Nilai  konstanta sebesar 2,351 menunjukkan arah yang positif, mengandung makna bahwa Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom meningkat sebesar 2,351 satuan tanpa dipengaruhi adanya variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) dan Sistem Pengendalian Internal (X4). Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X1), sebesar 0,021 memiliki arah yang positif, mengandung makna bahwa apabila Transparansi meningkat satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 0,021 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0,348 memiliki arah yang positif, mengandung arti bahwa apabila Akuntabilitas meningkat sebesar satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 0,348 satuan dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap.  Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,189
memiliki arah yang positif, mengandung arti bahwa apabila variabel partisipasi Masyarakat meningkat sebesar satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 0,189 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi variabel Sistem pengndalian internal (X4) sebesar 0,300 memiliki arah yang positif, mengandung arti bahwa apabila variabel Sistem pengndalian internal meningkat sebesar satu satuan maka akan berdampak pada peningkatan Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 0,300 satuan dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Variabel tingkat transparansi (X1) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,714 > 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 0,369 dimana T tabel 1.669 atau 0,369 < 1.669 dengan arah positif, berdasarkan hasil analisis tersebut maka Ha ditolak dan H0 diterima, dengan demikian variabel transparansi (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.  Variabel Akuntabilitas (X2) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 5,200 dimana TTabel 1.669 atau 5,200 > 1.669, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua diterima.   Variabel partisipasi masyarakat (X3) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 3,853 dimana TTabel 1.669 atau 3,853 > 1.669, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga diterima. Variabel system pengendalian internal (X4) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 dan perolehan Thitung sebesar 5,925 dimana TTabel 1.669 atau 5,925 > 1.669, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian variabel system pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat diterima. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 for windows diperoleh nilai F hitung sebesar 77,607 > 2.51 nilai sig (p value) sebesar 0.000. Hal tersebut menunjukkan 0,000 < 0,05 nilai (sig) = 0,000 < alpha yang dipersyaratkan (0,05.), dengan demikian Ha diteima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa, variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) dan Sistem Pengendalian Internal (X4) secara bersam-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom, sehingga hipotesis kelima diterima.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,823 hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi  pengaruh variabel independen Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2),  Partisipasi Masyarakat (X3) dan Sistem Pengendalian Internal (X4)  terhadap veriabel dependen Pengelolaan dana desa dilingkungan Distrik Kabupaten Keerom sebesar 82,3% Sedangkan sisanya 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti;  Perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, kualitas laporan, regulasi atau kebijakan dan variabel-variabel lain.

## Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis pertama (H 1 ) menunjukkan bahwa transparansi tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan dana desa di Distrik Kabupaten Keerom. Hal ini  disebabkan  oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disajikan mengurangi efektivitas transparansi. Kedua, ketidakjelasan atau kompleksitas informasi membuat sulit bagi masyarakat untuk memahami atau mengevaluasi informasi keuangan yang diberikan. Ketiga, faktor sosial dan budaya, seperti norma yang memberikan kepercayaan penuh kepada kepala adat atau suku, juga berperan dalam mengurangi pengaruh transparansi. Terakhir, kekurangan sumber daya di pemerintah desa menyulitkan penyediaan informasi transparan yang diperlukan oleh masyarakat dan perangkat desa. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan upaya dalam meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, menyajikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, serta memperhatikan faktor-faktor budaya dan  sosial yang memengaruhi persepsi terhadap transparansi.  Hasil penelitian ini sejalan  dengan penelitian oleh (Putri and Maryono 2022) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dan (Yanti and Tiswiyanti 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tanah Kampung dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Panjaitan et al., 2022), (Desrivia Rahmadani, 2022), (Rabbany & Nugroho, 2021), (Hasliani & Yusuf, 2021), (Latif et al., 2021) (Maju, 2020), (F. G. R. Dewi & Sapari, 2020),  dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020) yang menyatakan bahwa transparansi  berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.
Hasil pengujian hipotesis kedua (H 2 )  menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa di Distrik Kabupaten Keerom. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Meskipun akuntabilitas dalam laporan keuangan Desa di distrik tersebut sudah berjalan dengan baik secara umum, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Upaya-upaya tersebut termasuk memastikan transparansi informasi terkait keuangan dan kegiatan yang didanai, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, menetapkan proses pelaporan yang jelas dan transparan, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Akuntabilitas publik memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh semua pihak pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa, serta memperkuat kredibilitas pemerintah atau lembaga desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, akuntabilitas yang kuat merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas publik terhadap pengelolaan dana desa. Hasil Penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan (Desrivia Rahmadani, 2022), (Ardelia & Handayani, 2022), (Latif et al., 2021), (Maju, 2020), (Dharmakarja et al., 2020) dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020) yang
menyatakan bahwa Akuntabilitas  berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dharmakarja, Kusuma, and Putra 2020) dan (F. G. R. Dewi and Sapari 2020) yang menyatakan bahwa akutabilits tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana-dana desa.
Hasil pengujian hipotesis ketiga  (H 3 )  menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana Desa di Distrik Kabupaten Keerom. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana Desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan mereka dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat. Dalam konteks Distrik Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat penting untuk memastikan penggunaan dana Desa sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi mengenai program dana Desa dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penting untuk meningkatkan transparansi informasi, memperkuat komunikasi dan sosialisasi, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peran mereka dalam pengelolaan dana Desa, serta menciptakan forum atau mekanisme partisipasi yang inklusif. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan yang dibiayai oleh dana Desa di Distrik Kabupaten Keerom.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Desrivia Rahmadani, 2022); (Ardelia & Handayani, 2022); (Rabbany & Nugroho, 2021); (Maju, 2020); (Dharmakarja et al., 2020) dan (Angelia, R.S., & Rahayu, 2020). yang menunjukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Angelia, R.S., & Rahayu 2020) dan  (F. G. R. Dewi and Sapari 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
Hasil pengujian hipotesis keempat (H 4 )  menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Distrik Kabupaten Keerom. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang penting dalam pengelolaan keuangan desa, berperan dalam meningkatkan kualitas informasi dan laporan keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Meskipun pelaksanaan sistem pengendalian internal di Distrik Kabupaten Keerom telah berjalan dengan baik secara umum, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Pentingnya tindakan pengendalian dalam mencapai efektivitas, ekonomis, dan efisiensi dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak bisa diragukan lagi. Mekanisme pengendalian internal perlu diperhatikan sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur sistem pengendalian intern untuk menjaga transparansi keuangan dan pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian internal untuk pengelolaan dana desa, faktor-faktor kunci seperti pengembangan prosedur dan kebijakan yang jelas, pemisahan tugas yang jelas, pelatihan reguler
kepada staf terlibat, dan evaluasi rutin terhadap sistem perlu diperhatikan untuk memastikan kehandalan dan keakuratan dalam pengelolaan dana desa di Distrik Kabupaten Keerom.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Tiyas Nugroho, dkk, 2022); (Panjaitan et al., 2022); (Puspa & Prasetyo, 2020); (P. Dewi & Julianto, 2020) dan (Arfiansyah, 2020)  menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan  terhadap pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini tidka sejalan dengan penelitian (Mutmainah and Pramuka 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan.
SIMPULAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang diteliti dalam penelitian ini secara keseluruhan memberikan kontribusi yang penting terhadap peningkatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Keerom. Oleh karena itu, dalam upaya optimalisasi pengelolaan dana desa, perlu terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban melalui langkah-langkah seperti meningkatkan akses informasi transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat, menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan program kerja dan anggaran pembangunan desa, serta memperkuat pengawasan dalam penggunaan dana desa untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa pemerintah daerah di Distrik Kabupaten Keerom perlu memberikan perhatian khusus terhadap menjaga transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Integrasi dan interaksi antara keempat elemen ini akan membantu menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berkelanjutan di Distrik Kabupaten Keerom. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan transparansi informasi terkait dana desa, memastikan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat sistem pengendalian internal dengan prosedur yang jelas dan teknologi yang tepat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, pembangunan sarana dan infrastruktur desa, serta peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berkelanjutan di Distrik Kabupaten Keerom.
Secara teoretis, temuan ini menguatkan pemahaman bahwa pengelolaan dana desa yang efektif membutuhkan integrasi dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal. Hal ini memperkuat teori tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam konteks pembangunan desa. Secara praktis, hasil ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap meningkatkan transparansi informasi, memastikan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.Saran penelitian untuk masa depan adalah untuk mendalami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem
pengendalian internal dalam konteks pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan metode atau model yang lebih efektif dalam meningkatkan pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan interaksi antara keempat faktor tersebut.

## Referensi :
Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Angelia, R.S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019) The Influence of Transparency, Accountability, and Participation of Village Financial Management (A. Universitas Telkom, 7(1), 1008– 1014.
https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/a rticle/view/11589
Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11(4), 1–16.
Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 3(1). https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369
Arifiyadi, Teguh SH. 2008. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia,
Jakarta
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bandung: Fokus Media, 2015;
Desrivia Rahmadani, Z. dan M. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh. Serambi Konstruktivis, 4(2), 224–232. https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026
Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(5), 1–20.
Dewi, P., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Profesi, 11(2), 281-292Dewi, P., Julianto, I. P. (2020). Pengaru. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296
Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 4(2), 31–40. https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021
Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012
Ghozali, I. (2013). Analisa Multivariate dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro. Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. YUME : Journal of Management, 4(1), 179–192. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.234
Husein Umar, 2004, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet ke 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2004 Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat; Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(4), 1–15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866 Ismail, Muhamad.,dkk.2016.” Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Vol 19, No 2: 323:340
Jensen, M., C., dan W. Meckling,1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, Journal of Finance Economic 3:305-360, di-download dari http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf Khaidir Ali, 1 Agung Saputra. (2020). Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Warta Dharmawangsa, 14, 602–614.
Latif, A., Savitri, E., & Susilatri. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(2), 183–192.
Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi, 4(2), 3–15.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2002 Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik.. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta:
CV.Andi Offset.
Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan). Jom Feb, 1(1), 20–32.
Muhamad Mu’iz Raharjo. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Tarmizi (ed.); Cetakan Pe). Bumi Aksara.
Nata Irawan. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa (1 ed.). Yayasan Pustaka Obo Indonesia.
Noch dan husen. (2015). Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen (Cetakan Pe). Perdana Publishing.
Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Benyamin Siahaan, S. (2022). Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa). Jurnal Manajemen, 8(1), p-ISSN. http://ejournal.lmiimedan.net
Priyatno. (2012). Cara Kilat belajar Analisa Data Dengan SPSS 20 (1 ed.). Andi Ofset. Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(2), 281– 298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894
Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 1668–1688.
Rabbany, G. B., & Nugroho, W. S. (2021). The 4 th Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology. Https://Journal.Unimma.Ac.Id, 633–647. Sedarmayanti.2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju. 2009
Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (4 ed.). Salemba Empat.
Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press. Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta. 2010 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Tiyas Nugroho, A., Agus Sudarajat, M., Cholis, M., & Zahri, R. M. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa di Kabupaten Ngawi). Edunomika, 6(2), 1–9.
Yanti, E. R., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(01), 53–64. https://doi.org/P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424 ----------,  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
----------, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah desa;
----------, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;
----------, Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas;
----------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
----------, Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas
----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
----------, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;