## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2024-2031 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh

## Fitri Hindari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Correspondence email: fitrihindary06@gmail.com
Abstrak. Pemberian  otonomi  khusus  untuk  daerah  istimewa  Aceh  malalui  sistem  desentralisasi  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah,  agar  provinsi  Aceh  tetap  menjadi  bagian  dari  pada  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang  setara  dan  setingkat  dengan  peraturan  daerah  dalam  mengelola  daerahnya  sendiri  menurut  prakarsa  masyarakat.  Undang- undang  otonomi  khusus  ini  mengatur  pemerintah  daerah  dalam  hal  pembangunan,  infrastruktur,  pengentasan  kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Telah banyak aturan-aturan mengenai penerapan otonomi khusus daerah yang diberi otonom  seperti  undang-undang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintahan  pemerintahan  pusat  dengan  pemerintahan  daerah, undang-undang pemerintahan  Aceh (UUPA) dan  undang-undang otonomi khusus. Keberadaan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan pembangunan  dan  peningkatan  ekonomi  daerah  dalam  rangka  kesejahtaraan  dan  keadilan  di  lapisan  masyarakat  Aceh.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perkembangan  kesejahteraan  masyarakat  daerah  Aceh  sebelum  diberikan  kebijakan otonomi  khusus  dengan  sesudah  diberikan  kebijakan  otonomi  khusus.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yaitu penelitian yang pendekatan pada buku-buku, artikel, makalah dan jurnal yang meliputi otonomi khusus di daerah Aceh.
Kata Kunci : Ekonomi Masyarakat; Otonomi Khusus; Pertumbuhan
Abstract.  The  granting  of  special  autonomy  to  the  special  regions  of  Aceh  through  the  central  government's  decentralization system to  local  governments,  so  that  the province  of Aceh remains a  part  of the  unitary  state of the  republic of  Indonesia. Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh is a statutory regulation which is equivalent  to  and  at  the  same  level  as  regional  regulations  in  managing  their  own  regions  according  to  community  initiatives. This  special  autonomy  law  regulates  local  governments  in  terms  of  development,  infrastructure,  poverty  alleviation,  education, social and health funding. There have been many regulations regarding the implementation of special autonomy for regions that were given autonomy, such as the law on financial balance between the central government and regional governments, the Aceh government law (UUPA) and the special autonomy law. The existence of Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh has a positive impact on the development of development and improvement of the regional economy in the context of welfare and justice in Acehnese society. The aim of the research is to know the development of the welfare of the people of Aceh before the special autonomy policy is given and after the special autonomy policy is given. This research  uses  quantitative  methods,  namely  research  that  approaches  books,  articles,  papers  and  journals  covering  special autonomy in the Aceh region. Apart from that, this research also uses a statute approach and a conceptual approach.

## Keywords: Community Economy; Special Autonomy; Growth

## PENDAHULUAN
Upaya  pemerintah  pusat  memberikan  otonomi khusus  bagi  daerah-daerah  khususnya  Aceh  untuk menjaga  nasionalisme  agar  Aceh  tetap  Menegakkan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dengan melihat  kepada  cita-cita  pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  (UUD),  berbagai  ancama  yang  datang  dari  luar maupun  dari  dalam  yang  isunya  ingin  memisahkan  atau melepaskan  diri  dari  negara  Indonesia.  denga  itu pemerintah  pusat  memberikan  hak  khusus  untuk  daerah Aceh  yaitu  beruapa  otonomi  khusus  atau  hak  istimewa dengan  demikian  persoalan  politik  serta  persoalan keamanan  suatu  negara  dapat  terjawab  dengan  adanya kebijakan otonomi khusus bagi daerah Aceh yang di atur dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001  tantang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemberian  otsus  bagi  Provinsi  Aceh  melalui penetapan  UU  No.  44/1999  tentang  penyelenggaraan keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18/2001  tentang  Otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006  tantang  Pemerintah  Aceh  (selanjutnya  di  singkat dengan  UU  PA  No  11/2006).  Sejak  reformasi  politik tahun  1998  ada  beberapa  Daerah  yang  di  berikan  status otonomi  khusus  (otsus)  oleh  pemerintah  yakni  Aceh, Papua,  Papua  Barat  dan  daerah  istimewa  untuk Yogyakarta.  Penyaluran  dana  otonomi  khusus  untuk Provinsi  Aceh  di  mulai  tahun  2008,  sebagimana  yang dinamakan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  pemerintah  Aceh.  Tujuan  pemberian  dana  otsus adalah  untuk  membantu  daerah  dalam  membiayai program dan kegiatan pembagunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrasstuktur,
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
pembedayaan  ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan serta pendidikan , kesehatan dan sosial.
Dengan  demikian,  penerimaan  dana  otsus  bagi Pemerintah  Aceh  diharapkan  dapat  menjadi  stimulus peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Aceh.  Undang- undang tersebut secara ekslisit memberikan kewenangan penuh  kepada  pemerintah  Aceh  untuk  mengelola  dana otsus  karena  diakui  sebahagian  bagian  penerimaan daerah  yang  dapat  dioptimalkan  untuk  membiayai program pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antara kabupaten /kota.  (Satu  Darsawarsa  Otonomi  Khusus  Aceh,  2008). Sentralisasi  tentunya  terhadap  hal  yang  tidak  bisa  di selesaikan masyarakat, dan itu silahkan saja, tetapi untuk hal-hal  yang  bisa  di  selesaikan  masyarakat,  biarlah desentralisasi.  Jadi,  ada  kombinasi  sentralisasi  hukum dalam  hal-hal  tertentu  dan  desentralisasi  hukum  untuk perkara  yang  bisa  diselesaikan  sendiri  oleh  masyarakat terutama  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah. Pada dasarnya dalam kebijakan otonomi daerah, peraturan  daerah  akan  serta  merta  berlaku  karena  tidak memerlukan  pengesahan  pemerintah  pusat,  yang  ada adalah  pengawasan  prepesif  yang  tidak  perlu  batas waktu  yaitu  wewenang membatalkan ( vernietiging ) atau penundaan (schorsing ).  Oleh  karena  itu  penyangkalan atau  penafikan  atas  berbagai  jenis  pengaturan  yang tetapkan  oleh  pemerintah  daerah  tersebut,  sekalugus merupakan  penghilangan  ats  identitas  lokal  mereka (Johan, 2015)
Desentralisasi  pada  dasarnya  dapat  dipahami dari  2  (dua)  persektif.  Pertama:  darp  perspektif  politik, desentralisasi  adalah  pelimbahan  kekuasaan  dari  pusat kepada daerah dalam menjaankan fungsi kepemerintahan.  Kedua:  dalam  perspektif  administratif, desentralisasi  adalah  pemberian  wewenang  dari  unit pemerintah yang lebih tinggi kepada lembaga, organisasi ataupun  perorangan  pada  tingkatan  lebih  rendah  untuk merencanakan,  membuat  keputusan,  dan  mengatur fungsi-fungsi  terkait  kepentingan  publik  (Djumala, 2013).  Di  Indonesia,  praktik  desentralisasi  dilaksanakan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah dalam pasal 1 ayat  5  UU  No.  32/2004  didefinisikan  sebagai  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mngurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa  Aceh  dimana  dalam  Undang-undang  tersebut menyebutkan  Daerah  Istimewa  Aceh,  daerah  yang diberikan  daerah  otonomi  khusus  dalam  rangka mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  kewenanganyang  di  berikan  melalui otonomi  khusus,  keistimewaaan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  istimewa  Aceh  dalam bentuk  menyelenggarakan  kehidupan  beragama,  adat
pendidikan  dan  peran  ulama  sebagai  pembuat  serta dalam menetapkan kebijakan daerah.
Selanjutnya  UU  Republik  Indonesia  No. 18/2001  tantang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Naggroe  Aceh Darussalam,  Undang-undang  ini  membicarakan  tentang penerapan  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  yang  di berikan  kepada  daerah  otonomi  khusus  Aceh  oleh pemerintah  Indonesia  sebagai  asas  penyelenggaraan dalam  mengatur  daerahnya  sendiri.  UU  No.  18/2001 pada dasarnya mengatur kekhususan daerah pemerintahan  Aceh  yang  berbeda  dengan  kewenangan yang  di  berikan  kepada  daerah  lainnyan  yang  diberikan oleh  pemerintah  pusat  sebagai  mana  yang  tercantum dalam UU No. 22/1999 tantang Pemerintah Daerah serta UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahn  Dengan  Pemerintah  Daerah.  Dengan demikian semenjak kemunculan daerah otsus dan daerah istimewa,  pemerintah  berikan  disain  khusus  untuk menjalankan kewenangan politik, adminitrasi yang fiskal yang  berbedadengan  daearah  otonomi  umum.  Dari  sisi fiskal,  untuk  Provinsi  Aceh  diberikan,  pertama:  adanya tambahan  dana  bagi  hasil  (DBH)  pertambahan  minyak bumi, dimana pada undang Nomor 18 Tahun 2001 dana ini  disebut  sebagai  “tambahan  penerimaan  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  dari  hasil  SDA  di wilayah  Pronvinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  setelah dikurangi  pajak”  yang  besarnya  55  (persen)  dan  akan menjadi  35  (persen)  mulai  tahun  kesembilan  setelah pelaksanaan  Undang-undang,  dalam  Undang-undang pemerintah Aceh UU PA Nomor 11 Tahun 2006 di ubah menjadi  flat  55  (persen)  tanpa  dibatasi  waktu  pasal  181 ayat  (3a)  UU  PA  11/2006),  kedua:  adanya  tambahan dana bagi Hasil (DBH) pertambangan Gas Bumi, dimana pada  UU  No.  18/2001  dana  ini  sebut  “tambahan penerimaan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dari hasil  SDA  di  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  setelah  dikurangi  pajak”  besarnya  40 (persen)  dan  akan  menjadi  20  (persen)  mualai  tahun sembilan setelah pelaksanaan undang,undang, dalam UU No.  11/2006  di  ubah  menjadi  flat  40  (persen)tampa dibatasi waktu (pasal 182 ayat (3b) UU PA No 11/2006). Ketiga: adanya Dana  Alokasi Khusus  (DAK) dari tahun pertama  sampai  kelima  belas  (15)  dengan  besaran  2 (dua)  (persen)  dari  plafon  Dana  Alokasi  Umum  (DAM) Nasional  dana  akanturun  menjadi  1  (satu)  (persen) setelah  tahunkeenam  belas  (16)  sampai  dengan  tahun kedua  puluh  (20)  (pasal  182  ayat  (2)  UU  PA  No 11/2006).  Keempat:  sebagian  pendapatan  pemerintah yang berasal dari BUMN yang hanya berpoerasi di Aceh dengan  besaran  yang  ditentukan  antara  pemerintah  dan pemerintah  provinsi  Aceh  ,  kelima:  pengelolaan  dana bagi  hasil  diserahkan  kepada  pemerintah  provinsi  Aceh dan  tidak  diatur  secara  rinci  pembagiannya  hingga  ke daerah  kabupatan/kota,  kecuali  untuk  penggunaannya. Untuk  tambahan  migas,  sebesar  30  (persen)  ditetapkan untuk  pembiayaan  pendidikan  di  Aceh  dan  70  (persen)
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
untuk  program  pembangunan  yang  disepakati  provindi dan  kabupaten/kota  (pasal  182  ayat  (3)  dan  (4)  UU  PA No 11/2006) (Aziz dan Zuhro, 2018).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif yaitu  penelitian  yang  pendekatan  pada  buku-buku, artikel,  makalah  dan  jurnal  yang  meliputi  otonomi khusus  di  daerah  Aceh.  Selain  itu  dalam  penelitian  ini juga  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat statute approach dan juga pendekatan conceptual approach.

## HASIL

## Penerapan Otonomi Khusus Di Aceh
Sementara  di  Aceh,  dana  otsus  yang  diberikan ke  arah  memang  telah  dugunakan  untuk  peningkatan kesejahteraan. Setiap tahun pemerintah Aceh menganggarkan  sekitar  Rp  400  Miliar  untuk  menjamin seluruh penduduk Aceh memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)  dalm  skema  asuransi.  Hal  ini  merupakan terobosan  baru  dalam  sistem  kesehatan  nasional.  Selain itu  dana  otsus  di  Aeh  memang  telah  juga  digunakan untuk membantu ribuan anak korban konflik dan pelajar Aceh  untuk  mendapatkan  pendidikan  gratis  melalui skema  beasiswa  di  dalam  dan  di  luar  negari.  Namun, pengelolaan  dana  otsus  masih  dibarengi  dengan lemahnya  kapasitas  kelembagaan  pemerintah  daerah Aceh. Hal ini terlihat dari tingginya anggaran yang tidak digunakann  (sekitar  Rp  1  triluin  per  tahun)  sebagai akibat  hubungan  yang  buruk  (konflik)  antar  provinsi- kabupaten/kota  dalam  pengelolan  dana  otsus  (“menakar otonomi khusus, 2012). Meski demikian pemberian dana otsus  ke  Aceh  terus  meningkat.  Hal  ini  dapat  diketahui bahwa pada tahun 2008 dana otsus Aceh sebesar Rp 3,5 triliun,  pada  2009  meningkat  menjadi  Rp  3,7  triliun, kemudia  pada  tahun  2010  sebesar  Rp  3,8,  pada  2011 sebesar Rp 4,4 triliun, pada 2012 sebesar Rp 5,4 triliun, 2013  Rp  6,1  triliun,  dan  pada  2014  sebesar  RP  8,1 triliun,  dan  2015  sebesar  Rp  7  triliun  (“DPD  RI  usul  “, 2013;  “tahun  depan  dana  otsus,  2014”).  Dengan demikian selama delaoan tahun terjadi peningkatan dana otsus  dengan  rata-rata  peningkatan  0,5  (persen)  tiap tahunnya.  Bahwasanya  pemberian  dana  otsus  tersebut khususnya bagi Aceh dan Papua (termasuk Papua Barat) lebih  kepada  faktor  politik  untuk  menghentikan  konflik dan  perkembangan  separatisme.  Sedangkan  pemberian dana istimewa bagi provinsi daerah istimewa Yogyakarta lebih kepada faktor historis dan budaya yang dimiliki.  Terlepas  dari  alasan  tersebut,  meskipun pengelolaan  dana  otsus  dan  DDI  masih  minimal dilakukan  dan  belum  tepat  sasaran,  namun  pemerintah pusat  tetap  memberikan  dana  otsus  dan  DDI  tersebut setiap  tahun  dengan  jumlah  nominal  yang  teris bertambah tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi yang setidaknya dilakukan lima tahun setelah pelaksanaan.
Desentralisasi
Desentalisasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan  kewenangan,  kekuasaan  dan  tanggung jawab  antarlevel  dalam  pemerintahan  yang  meliputi pembagian  kekuasaan  dan  sumber  daya  untuk  membuat dan  menjalankan  kebijakan  publik  dalam  masyarakat. (Cheema  dan  Rondinelli,  2007).  Di  Indonesia,  praktik desentralisasi  dilaksanakan  dalam  rangka  kebijakan otonomi  daearh.  Otonomi  daerah  dalam  pasal  1  ayat  5 UU  No.  32/2004  didefinisikan  hak,  wewenang  dan kewajian daearah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  berarti  pemerintahan daerah  otonom  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib sendiri dan mengelola kekuasaan tersebut untukmencapai  tujuan  yang  disepakati  bersama.hak untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri merupakan  prinsip  yang  ensensial  dalam  memahami otonom  daerah  (Aziz  dan  Zuhro,  2018).  Desentralisas pada  dasarnya  dapat  dipahami  dari  dua  (2)  perspektif. Pertama  dari  perspektif  politik,  desentralisasi  adalah “perlimbahan  kekuasaan”  dari  pusat  kepada  daerah dalam  menjalankan  fungsi  kepemerintahan.  Kedua, dalam  perspektif  administratif  desentralisasi  adalah “pemberian wewenang” dari unit pemerintah yang lebih tinggi  kepada  lembaga,  organisasi  ataupun  perorangan pada  tingkatan  lebih  rendah  untuk  merencanakan, membuat  keputusan,  dan  mengatur  fungsi-fungsi  terkait kepentingan publik (Djumala, 2013).
Desentralisasi  dilaksanakan  diberbagai  negara dengan latar belakang yang berbeda-beda (Asante Ayee, 2004)  mengidentifikasi  bahwa  negara  berkembang biasanya  menggunakan  desentralisasi  sebagai  alat  untuk meningkatkan efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas pemerintah.  Akan  tetapi,  selain  alasana  yang  bernuansa ekonomi  dan  pelayanan  publik  tersebut,  World  Bank, sebagai salah satu lembaga yang mengkaji desentralisasi, mengemukakan  bahwa  desentralisasi  dilaksanakan  lebih untuk  mencapai  stabilitas  politik  dibanding  untuk mencapai  efesiensi  dan  pertumbuhan  ekonomi  (Bird, 2003).  Dalam  konteks  desentralisasi  di  Indonesia,  di dalam  penjelasan  umum  UU  No.  32/2004  tercantum bahwa  yang  menjadi  titik  fokus  latar  belakang  otonomi daerah,  adalah  aspek  ekonomi  yaitu  “peningkatan kesejahteraan  masyarakat”,  alkan  tetapi  perlu  diingat bahwa  desentralisasi  di  Indonesia  terjadi  lebih  di sebabkan  oleh  alasan  yang  politis:  untuk  menghindari disentegrasi  daerah-daerah  dari  Negara  Keastuan Republik  Indonesia  (NKRI)  (Mietzner,  2014).  Litvack (1998),  Smith  (1985)  dan  UNDP  (1999)  berpendapat bahwa  desentralisasi  pada  dasarnya  mnecakup  tiga aspek,  pertama:  aspek  politik  yaitu,  terkait  dengan organisasi dan prosedur perlibatan publik untuk memilih wakil  dalam  pemerintahan,  kedua:  aspek  adminitrasi yakni terkait dengan dekonsentarasi biokrasi dan struktur serta  delegasi  kewenangan  dari  dari  pemerintah  pusat, ketiga: aspek fiskal yang terkait dengan kerja sama fiskal
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
di antara level pemerintahan yang mencakup kerjasama, Delegasi dan otonomi dalam mengelola anggaran publik (Cheema dan Rondinelli, 2007).

## Desentralisasi asimetris
Konsep  Desentralisasi  asimetris  pertama  kali dicetuskan  oleh  charles  tarlton  pada  tahun  1965  tentang federasi  asimetris.  Menurutnya  dalam  Desentralisasi asimetri,  satu  atau  lebih  pemerintahan  daerah  memiliki derajat  otonomi  dan  kewenangan  yang  bervariasi. Perbedaan  itu  membuat  peraturan  yang  memuat kewenangan tersebut tidak seragam dan membentuk pola hubungan  yang  berbeda  antara  unit  pemerintah  yan diberikan kewenangan asimetris baik dengan pemerintah pusat  (vertikal)  maupun  dengan  init  pemerintah  lokal yang  lain  (horizontal).  Meskipun  talrton  berangkat  dari bentuk  negara  federalistik,  namun  sesungguhnya  pola asimetris  dalam  desentralisasi  juga  diterapkan  oleh negara-negara  kesatuan.  Adapun  bentuknya  berupa pemberian  status  otsus  ( special  autonomy )  atau  wilayah khusus (special  territory )  (Jaweng,  2011).  Beberapa contoh  negara  kesatuan  di  dunia  yang  menetapkan desentralisasi asimetris adalah Prancis (Corsica), Inggris (Irlindian  Utara  Skorlandia  dan  Wales),  Denmark (Greeland),  Spanyol  (Catalonia  dan  Basque),  Italia (Sicily, Sardinia, Val D’aosta, Trentino-Alto, Adiga dan Friuli-Venezia-Guilia), Macedonia (Skopje), dan Filipina  (Mindanao  dan  Cordilerra).  Sedangkan  untuk negara  federal,  beberapa  contohnya  adalah  Tanzania (Zanzibar),  India  (Khasmir),  Kanada  (Quebec)  (Utomo, 2009).
Ditinjau  dari  jenisnya,  menurut  Wehner  (2000), desentralisasi  asimertis  terbagi  menjadi  dua  yang berdasar  pada  latar  belakang  pemberian  kewenangan asimetris  tersebut.  Pertama:  asimetris  politik  yang diberikan  sebagai  respons  dari  keberangaman  dan bahkan  ketengangan  (atau  konflik)  etnis,  karakter regional,  agama  dan  lain-lain.  Kedua  asimetris administratif  yang  diberikan  berdasarkan  kepentingan efisiensi  atau  penguatan  kapasitas  pemerintah  daerah untuk  penyelenggaraan  aktivitas  administrasi  dan ekonomi  secara  efektif.  Selanjutnya  Bird  (2003) megemukakan bahwa proses pemberian asimetris politik biasanya  diinisiasi  secara bottom-up yaitu  berasal  dari tuntutan lokal yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah  pusat.  Di  lain  pihak,  dalam  berbagai  kusus pemberian  asimetris  administratif  lebih  bersifat top- down atau didorong oleh pemerintah pusat (Bird, 2003).
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa akademisi yang berusa merumuskan tipologi desentralisasi  asimetis.  Ramses  (2010)  menggunakan klasifikasi  yang  serupa  terhadap  desentralisasi  asimetris yaitu  terbagi  atas  dua  dimensi.  Pertama:  dimensi  politik di  mana  desentralisasi  asimetris  dilihat  berbagai  strategi mencegah  daerah  yang  memiliki  kecendurungan  untuk memisahkan  diri  dari  negara  kesatuan.  Kedua:  dimensi adminitrasi  di  mana  desentralisasi  asimetris  diberikan
lebih  untuk  mendorong  pelayanan  publik  yang  ideal dengan  cara  memberi  pengaturan  khusus.  Sementara Indonesia  sendiri  menerapkan  model  asimetris  dalam pelaksanaan  desentralisasinya.  Menurut  Jaweng  (2011), desentralisasi  asimetris  di  Indonesia  diwujudkan  dalam tiga  varian yaitu 1) otonomi khusus, 2) daerah istimewa dan  3)  daerah  khusus.  Pertama  model  otonomi  khusus, yang  diberikan  kepada  tiga  provinsi  untuk  meredam ketengangan  antara  pemerintah  pusat  dan  provinsi  yang diberikan  status  ekonomi  khusus,  akibat  tendensi separatisme.  Terdapat  tiga  provinsi  yang  mendapatkan status  otonomi  khusus  yaitu  Aceh,  Papua,  dan  Papua Barat.  Kedua,  varian  daerah  istimewa  yang  merupakan pengakuan peran kesejarahan dan respons atas kekhasan kultural sebagai  mana  status  diberikan  kepada Yogyakarta. Adapun yang kmenjadi penenda keistimewaan  adalah  sejarah  dan  posisi  Sultan  sebagai kepala  daerah,  dan  kesultanan  yan  dimiliki  melalui penetapan  UU  No.  13/2012  tentang  keitimewaan  DIY. Ketiga,  daeraha  varian  khusus  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  sehingga  terdapat perubahan adminitrasi dan pemberian pelayanan. Hal ini terlihat  dala  pembentukan  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta karena memiliki kekhususan tidak hanya sebagai provinsi  tetapi  juga  ibu  kota  negara  melalui  penetapan Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2007  (Aziz  dan Zuhro, 2018).
Di  lain  pihak  Utomo  (2009) berpendapat  bahwa dugaan  daerah  asimetris  akan  memisahkan  diri  tidaklah perlu  dikhawatirkan,  sepanjang  pengawasan  yang dilakukan  pemerintah  pusat  insentif  dan  efektif.  Ia  juga berpendapat  untuk  tidak  juga  mengkhawatirkan  dugaan bahwa  daerah  asimetris  akan  mengarah  ke  federalisme. Menurutnya,  asimetrisme  tidak  mengubah  sistem ketatanegaraan,  melainkan  perubahan  hanya  pada  aspek ketetapan  pemerintah  saja.  Akan  tetapi,  ia  mengakui bahwa dalam hal pengawasan daerah asimetris indonesia masih  perlu  memperkuat  sistem  yang  ada  karena peraturan perundangan yang ada belum mengakomodasi daerah  dengan  status  otonomi  khusus  dan  istimewa (Aziz dan Zuhro, 2018).

## Desentralisasi fiskal asimetris
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, desentralisasi  fiskal  adalah  hal  yang  tidak  terpisahkan dari  konsep  desentralisasi,  selain  desentralisasi  politik dan  administratif.  Manurut  Bahl  (1998),  desentralisasi harus  dilihat  sebagai  sebuah  sistem  yang  komprehensif yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk pemenuhannya. Syarat-syarat itu mencakup syarat wajib dan  pendukung.  Syarat  wajib  antara  lain:  1)  dewan perwakilan  yang  dipilih  secara  langsung,  2)  petugas lokal  yang  ditinjuk,  3)  pemberian  kewenangan  yang signifikan  bagi  pemerintah  lokal  untuk  melakukan diskresi  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah,  4) pemberian  tanggung  jawab  yang  signifikan  terhadap pemerintah  lokal  terhadap  pengeluaran  daerah,  5)
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
pemberian  otonomi  dalam  penganggaran  dan  6) transparansi prosen penganggaran yang ketat. Sedangkan syarat  pendukungnya  adalah:  1)  bebas  dari  kewajiban pengeluaranyang  dimandatkan  oleh  pemerintah  pusat, 2)transfer  keuangan  tanpa  syarat  yang  berasal  dari  level pemerintah yang lebih tinggi, 3) peminjaman kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut  Martinez-Vasques,  desentralisasi  fiskal asimetris  merupakan  sebuah  sistem  dimana  suatu  unit pemerintahan  memiliki  kompetensi  untuk  menyediakan pelayanan  publik  dan  karena  itu  harus  dibekali  dengan hak  dan  kewenangan  fiskal  lebih  besar  dibandingkan dengan  daerah-daerah  lain  di  suatu  negara.  Manurut Veljanovski  (2010)  berusaha  mengelaborasinya  lebih lanjut  dengan  mengatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal asimetris  dapat  diimplementasikan  dengan  penerapkan perbedaa  transfer  fiskal  dari  pusat  ke  daerah;  perbedaan bagian  pemasukan  pajak  dari  pemerintah  pusat  ke berbagai  pemerintah  lokal;  perbedaan  tanggung  jawab fiskal antara masing-masing pemerintah lokal; perbedaan pemberian  kewenangan  terhadap  pemasukan  di  luar pajak  (pinjaman  hibah  atau  pemasukan  properti);  dan perbedaan  kemampuan  anggaran  lainnya,  misalnya penentuan pajak lokal. Meskipun pemaparanya berankat dari  logika  ekonomi  Veljanovski  (2010)  berpendapat bahwa  desentralisasi  fiskal  asimetris  bisa  saja  tidak berdampak positif pada pembangunan ekonomi, peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan  efisensi. Akan  tetapi,  ia  percaya  bahwa  desenralisasi  fiskal asimetris akan menciptakan kesatuan nasional (misalnya kasus  Afirka  danUganda)  menghindari  potensi  perang sipil (sri langka) atau mencegah kecenderungan tendensi seperatisme. Nanum ia menekankan bahwa meningkatkan  pelayanan  publik  tetap  harus  menjadi tujuan dari desentralisasi fiskal asimetris dan pengaturan yang  berbeda  pada  kebijakan  fiskal  daerah  asimertis adalah  sesuatu  yang  tidak  terhindarkan  (Veljanovski, 2010). (Aziz dan Zuhro, 2018).

## Kebijakan-kebijakan otonomi khusus di aceh
Dana  otonomi  khusus  sebagaimana  tercantum dalam  UU  No.  11/2006  pasal  183  merupakan penerimaan  pemerintah  aceh  yang  ditujukan  untuk membiayai  pembangunan  terutama  pembangunan  dan pemeliharaan  infrastruktur,  pembedayaan  ekonomi rakyat,  pengentasan  kemiskinan,  serta  pendanaan pendidikan,  sosial  dan  kesehatan.  Dana  otonomi  khusus berlaku  dalam  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun, dengan  rincian  yang  diberikan  pada  tahun  pertama sampai  pada  tahun  15  (lima  belas)  yang  besar  alokasi dana sebanyak 2 (dua) persen plafon dana alokasi umum nasional  dan  untuk  tahun  selanjutnya  yaitu  tahun  16 (enam  belas)  sampai  kepada  tahun  20  (dua  puluh)  yang besaranya  yang  di  berikan  ialah  setara  dengan  1  (satu) persen plafon dana alokasi umum Nasional. Berdasarkan Qanun  No  2/2008  tentang  tata  cara  pengalokasian tambahan  dana  bagi  hasil  minyak  dan  gas  bumi  dan
penggunaan  otionomi  khusus,  pemerintah  provinsi mendapatkan alokasi dana pada angka 40 (empat puluh) persen  sedangkan  pemerintah  kabupaten  kota  dengan alokasi  dana  pada  angka  60  (enam  puluh)  persen  dalam bentuk  pagu  di  tetapkan  oleh  pemerintah  provinsi. Kemudian  pada  Qanun  No  2  tahun  2013  tentang perubahan pertama atas Qanun No 2 tahun 2008, dimana dimana pengalokasian dana pata yahun 2014 pemerintah provinsi  mendapatkan  alokasi  dana  sebesar  60  (enam puluh)  persen  dan  untuk  pemerintah  kabupaten/kota sebesar  40  (empat  puluh)  persen  melalui  transfer  ke rekening  kas  kabupaten/kota  (APBK).  Pada  tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 sebagaimana yang terdapat dalam  Qanun  No  10  tahun  2016  tentang  perubahan kedua  atas  Qanun  No.  2  tahun  2008  terjadi  perubahan mekanisme  atas  dana  otonomi  khusus  tidak  melalui transfer rekening lagi melainkan dengan cara mekanisme pengajuan dari kabupaten /kota ke preovinsi (APBN).

## Pembangunan
Dalam  hal  penerimaan  dan  penggelolaan keuangan,  aceh  mendapatkan  suntikan  dana  yang  cukup besar,  dalam  hal  dana  perimbangan  dimana  aceh mendapatkan dana bagi hasil sebagai tambahan dana dari bagi  hasil  minyak  dan  gas  bumi,  dengan  ketentuan bagian  dari  pertambahan  minyak  sebesar  55  persen  dan bagian  dari  pertambangan  gas  bumi  sebesar  40  persen. paling  banyak  70  persen  dana  tersebut  kemudia dialokasikan  untuk  membiayai  program  pembangunan dan  dana  tersebut  kemudia  dialokasikan  untuk membiayai pendidikan dia Aceh paling sedikit 30 persen yang disepakati persama antara pemerintah aceh dengan pemerintah  kabupaten/kota  (Junaedi,  2020).  Adapun pembangunan  secara  fisik  diartikan  sebagi  alat  atau fasilitas yang dapat dirasakan manfatnya secara langsung oleh  masyarakat  seperti  yang  dimaksud:  (1)  Prasarana perhubungan  yaitu:  jalan,  jembatan,  dan  lain-lain;  (2) Prasarana  pemasaran  yaitu:  gedung  dan  pasar;  (3) Prasarana  sosial  yaitu:  gedung  sekolah,  rumah-rumah ibadah,  dan  puskesmas;  dan  (4)  Prasarana  produksi saluran air. (Kato dkk, 2021)

## Pengentasan kemiskinan
Apabila  di  lihat  dari  pengentasan  kemiskinan, jumlah  penduduk  miskin  di  aceh  pada  bulan  september 2018  mencapai  831  ribu  (15,68  persen)  berkurang sebanyak  8  ribu  orang  dibandingkan  dengan  penduduk miskin pada bulat maret 2018 yang jumlahnya mencapai 839 orang ( 15,97 persen). Angka tersebut juga menurun jika  dibandingkan  dengan  bulan  september  tahun sebelumnya  (15,92  persen).secara  umum,  sepanjang tahun  2008  sampai  dengan  2018,  kemiskinan  di  Aceh sudah  berkurang  sebanyak  7,85  persen.  Tingkat pengangguran  terbuka  merupakan  salah  satu  indikator yang dapat menggambarkan kondisi umum perekonomian  suatu  wilayah  dan  sekaligus  memberikan gambaran aktivitas msyarakat dalam mencapai
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
kesejahteraan. Tingkat pengangguran diukur berdasarkan presentase  jumlah  angkatan  kerja  yang  tidak  bekerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adala kondisi  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  lingkungan,  serta kondisi  internal  angkatan  kerja  itu  sendiri  (Junaedi, 2020).
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan  daerah,  untuk  memberikan  pelayanan, meningkatkan  peran  serta  prakarsa  dan  pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan  rakyat  (Abbas,  2018).  Semangat  untuk mengukuhkan  Indonesia  sebagai  negara  kesejahteraan dapat  terlihat  dengan  hadirnya  UU  No.  19  Tahun  2007 tentang rencana pembangunan janggka panjang Nasional 2005-2025.  Dimana  dalam  UU  tersebut  menegaskan perlunya perlindungan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia termasuk penduduk miskin dan termaginalkan seperti penyangdang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mendapatkan perlindungan sosial  sistem  pelayanan  dasar  yaitu  pelayanan  publik untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara sesuai  dengan  PP  2/2018  tentang  standar  pelayanan minimal.  Dimana  pemenuhan  kebutuhan  dasar  setiap warga  negara  Indonesia  yang  harus  dipenuhi  meliputi kebutuhan  pangan,  sandang,  perumahan,  kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial (berdasarkan  UU  No.  13  Thaun  2011  tentang penanganan fakir miskin) (Mustofa, 2020)
Dan  untuk  jangka  panjang,  bantuan  soial tersebut  diharapkan  dapat  memutus  mata  rantai kemiskinan  yang  turun-temurun  melalui  peningkatan kualitas  hidup,  diantaranya  melalui).  Memperkuat program PKH di daerah untuk meningkatkan taraf hidup KPM  melalui  akses  pelayanan  pendidikan,  kesehatan dan  kesejahteraan  sosial,  2).  Memperkuat  program asistensi  sosial  penyandang  disabilitas  berat  (ASPDB) yang  diberikan  kepada  orang  dengan  kecatatan  berat untuk setiap penyandang disabilitas berat miskin dengan bantuan  pendanaan  dan  pendampingan,  3).  Program asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) bagi lanjut usia  terlantar  miskin,  4).  Program  kesejahtaraan  sosial anak  (PKSA)  berupa  tabungan  untuk  anak  terlantar miskin,  5).  Program  penyaluran  bantuan  modal  usaha berkerjasama  perbankan  bertujuan  untuk  mendukung perilaku  produktif  masyarakat  melalui  fleksibilitas waktu  penarikan  bantuan  dan  akumulasi  aset  melalui kesempatan  menabung,  6).  Program  kampung  siaga bencana  dengan  memberikan  sosialisasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  dari  ancaman  bencana  dengan melakukan  kegiatan  penanggulangan  bencana  berbasis masyarakat  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan manusia  yang  ada  dilingkungan  setempat  (Mustofa, 2020)

## Pembedayaan ekonomi rakyat
Pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2018-pun tercatat  tumbuh  sebesar  4,61  persen,  lebih  tinggi
dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yang  tumbuh 4,19  persen.  Lebih  lanjut,  pada  triwulan  IV  2018 perekonomian Aceh tumbuh 5,43 persen atau meningkat apabila  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  (4,06 persen). Peningkatan kinerja ekonomi tersebut bersumber  dari  akselerasi  kinerja  sektor-sektor  utam, khususnya pertanian, pertambangan, serta pendangangan.  Selanjutnya,  dari  sisi  pengeluaran, peningkatan  kinerja  ekonomi  bersumber  dari  kinerja investasi, kosumsi rumah tangga, dan ekspor luar negari. Peningkatan  kinerja  ekonomi  dari  sisi  sektoral  terutama berasal  dari  sektor  pertanian  yang  memberikan  andil sebesar  1,76  persen  total  pertumbuhan.  Pada  triwulan laporan, sektor pertanian tumbuh 6,44 persen meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya  libur  akhir  tahun  menjadi  faktor  pendorong di  sektor  perdanganga  ini  pada  triwulan  laporan.  Dari sisi konponen investasi, investasi memberikan konteribusi 3,13 persen pada pertumbuhan ekonomi.

## Bidang sosial
Di  dalam  qanun  Aceh  Nomor  11  tahun  2013 tentang  kesejahtaraa  sosial  mengatur  bahwa  kewajiban bagi  pemerintah  Aceh  wajib  memasukkan  alokasi  dana untuk  bidang  kesejahtaraan  sosial  baik  itu  ditingkat pemerintahan  provinsi  maupun  di  tingkat  pemerintahan kabupaten/kota meliputi kelompok: kemiskinan, ketelantaran,  disabilitas,  keterpencilan,  tuna  sosial, korban  bercana,  orang  terlantar  dan  korban  tindak kekerasan  sarta  sasaran  peyelnggaraan  kesejahteraan sosial  lainnya.  Qanun  nomor  11  tahun  2013  juga mewajibkan  pemerintahan  provinsi  serta  pemerintah kabupaten/kota  terhadap  penyelenggaraan  bidang  sosial dengan  cara  pembinaan  dan  pengawasan  dengan semaksimal  mungkin  akan  diterapkan  dengan  tanggu jawab penuh kepercayaan dan kewajiban yang diberikan.
Dengan  adanya  kesejahteraan  sosial  di  dalam pemerintahan  provinsi  dan  pemerintahan  kabuaten/kota, kesejahtaraan sosial akaterpenuhinya kebutuhan material,  spiritual  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Fungsi  pelayan sosial  diklasifikasikan  dalam  peningkatan  kondisi kehiduan  msyarakat,  pengembangan  sumber-sumber manusiawi,  orientasi  masyarakat  terdapat  perubahan- perubahan  sosial  dan  penyesuian  sosial,  mobilisasi  dan pencipta sumber-sumber masyakat untuk tujuan pembangunan  serta  peyelenggaraan  dan  penyediaan struktur  kelembagaan  untuk  tujuan  agar  pelayanan- pelayanan  yang  terorganisir  dapat  terpenuhi  (Husmiati, 2019)
Pentingnya  koordinasi  dan  kerja  sama  untuk mensuseskan implementasi kebijakan diantara perberdaaan  struktur  biokrasi,  masalah  strategis  yang berasal  dari  lingkungan  internal  bisa  berupa  struktur kelembagaan,  penataan,  dan  kompetensi  aparatnya, ketatalaksanaan,  teknologi  administrasi  (sarana  dan
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
prasarana)  dan  manajeman  biokrasi  itu  sendiri,  masalah yang  berasal  dari  lingkungan  eksternal  bisa  berupa dinamika  masyarakat  dan  tumbuh-berkembangnya masalah yang dihadapi masyarakatbegitu cepat, perubahan  kondisi  masyarakat  dari  kurang  berdaya ( powerless )  menjadi  berdaya  bahkan  sangat  berdaya ( power  full ),  terjadinya  penggesaran  paradigma  berfikir,
penggeseran
paradigma dalam penyelenggaraanpemerintahan pembangunan, dan pelayanan  masyakat,  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi (otonomi  daerah)  dari rule  government manjadi good government dan sebagainya (Husmiati, 2019).
Penyelanggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana  disebutkan  dalam  undang-undang  nomor 11  tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial  adalah sebagai  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan  berkelanjutan yang  dilakukan  pemerintah  pusat,  pemerintahan  daerah, dan  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pembedayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kosekuensinya penyelenggaran kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung  jawab  pemerintah  pusat  melainkan  juga pemerintahan daerah, baik pemerintah privinsi, kabupaten  dan  kota  (Husmiati,  2019).  Jenis  pelayanan dasar  SPM  bidang  sosial  bagi  pemerintah  provinsi adalah  sebagai  berikut:  (1)  Rehabilitasi  sosial  dasar penyandang  disabilitas  terlantar;  (2)  Rehabilitasi  sosial dasar  anak  terlantar;  (3)  Rehabilitasi  sosial  dasar  lanjut usia  terlantar;  (4)  Rehabilitasi  sosial  dasar  tuna  sosial khususnya  gelandangan  dan  pengemis;  dan  (5) Perlindungan  dan  jaminan  sosial  pada  saat  dan  setelah tanggap  darurat  bencana  bagi  korban  bencana  provinsi (Husmiati, 2019)

## Pendidikan
Realitas  empirik  tersebut  dapat  diurai  dalam beberapa  problema  pendidikan  yang  muncul  setelah lahirnya  otonomi  daerah  berdasarkan  UU  No.  32/2004 tentang  pemerintahan  daerah  dan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah. Khususnya  Aceh,  lahirnya  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  juga  ikut membawa perubahan fundamental dalam dunia pendidikan,  dan  bila  tidak  ditangani  dengan  seksama dapat memunculkan problema tersendiri bahkan “bumerang” bagi dunia pendidikan.
Problema  pendidikan  pada  era  otonomi  daerah  dapat diidentifikasi antara lain: (1) Otonomi daerah memberikan keleluasan atau kewenangan kepada daerah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurus dan mengatur  semua  urusan  pemerintahan  selain  yang menjadi  kewenangan  pemerintahan  pusat  seperti  urusan politik  luar  negari,  pertahanan,  keamanan,  moneter, yustisi  dan  agama,  dalam  kaitan  dengan  pendidikan, otonomi  daerah  telah  menempatkan  pendidikan  sebagai
urusan wajib pemerintahan daerah (pasal 13, 14 UU No. 32/2004) kewenangan ini menjadi beban berat, tantangan sekaligus  peluang  bagi  pemerintahan  daerah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dan  alokasi  sumberdaya manusiapotensial;  (2)  Otonomi  daerah  mengharuskan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan  sejumlah  sumberdaya  yang  dimiliki, baik  dari  segi  ualitas,  maupun  kuantitas.  Sumber  daya faktor  dominan  dan  penentu  bagi  keberlangsungan pembangunan  di  daerah,  termasuk  pembangunan  di dunia pendidikan; dan (3) Dalam kaitan otonomi khusus di  Aceh,  penyelenggaraan  pendidikan  di  Aceh mendapatkan  pengaut  yang  cukup  spesifik  dan fundamental  dalam  undang-undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  terutama  pada  Bab XXX  tentang  pendidikan yaitu  pasal  210-220. Pennduduk  Aceh  berhak  mendapatkan  pendidikan  yang bermutu  dan  Islami  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pendidikan  yang  diselenggarakan  di  Aceh  berdasarkan atas  prinsip  demokrasi  dan  keadilan,  menjunjung  tinggi HAM,  nilai  Islam  dan  budaya  kemajemukan  bangsa (Abbas, 2018)

## SIMPULAN
Pemberian  otonomi  khusus  oleh  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  melalui  sistem desentralisasi,  melalui  pemberian  kawenangan  tersebut bahwasanya  Aceh  di  berikan  kebijkan  dalam  mengatur dan  mengurus  kepentingan  daerah  sesuai  dengan prakarsa  masyarakat  setempat,  dalam  pemberian otonomi khusus untuk daerah Aceh, setiap warga penuh harapan  agar  kebijakan  yang  di  berikan  saat  ini  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintahan  Aceh  dapat dilakukan secara amanah dan penuh tanggu jawab untuk keperluan khusus maupun umum di setiap daerah Aceh. Berdasarkan  pembahasan  di  atas  bahwasanya  penulis dari  menarik  sebuah  kesimpulan  dalam  pembentukan Undang-undang  otonomi  khusus  untuk  daerah  istimewa Aceh, untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan  dilapisan  masyarakat  Aceh  dan  sebagai bukti  bahwa  mencegah  daerah  Aceh  agar  tidak memisahkan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Dengan adanya otonomi khusus yang di berikan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah, dimana  pemerintah  daerah  mampu  dan  sanggup  dalam melaksanakan  kewajiban  yang  diberikan  tersebut. Dengan  adanya  otonomi  khusus  ini  maka  daerah berkewajiban  dalam  membiayai  pembangunan  terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembedayaan  ekonomi  rakyat,  pengentasan  kemiskinan, serta  pendanaan  pendidikan,  sosial  dan  kesehatan. Meskipun  otonomi  khusus  telah  di  berikan  kepada daerah  istiwema  Aceh,  dimana  kita  ketahui  bahwa perkembangan  ekonomi  di  Aceh  baik  itu  dalam pembangunan infrastruktur sosial budaya dan kemiskinan sangat tertinggal dengan daerah-daerah yang
Fitri Hindari, Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh
lain  yang  tidak  diberikan  otonomi  khusus.  Kebijakan pemberian  otonomi  khusus  untuk  daerah  Aceh  sendiri sudah  cukup  lama  tetapi  dimana  kesejahteraan  sosial dalam  lapisan  masyarakat  tidak  dapat  di  atasi  sampai sekarang  ini.  Apabila  kebijakan  tersebut  digunakan dengan sebaik mungkin, maka pembanguanan infrastruktur  semakin  luas,  angka  kemiskinan  sedikit serta  kesejahteraan  sosial  akan  dirasakan  oleh  seluruh warga daerah Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Asante,  F.  &  Ayee,  J.  2004. Decentralization  and Poverty Reduction. Accra: Institute of
Statistical,  Social  and  Economic  Research (ISSER) University of Ghana . Bahl,  R.  1998. Implementation  Rules  for  Fiscal Decentralization .
Bird,  R.  2003.  Asymetric  Fiscal  Decentralization:  Glue or  Solvent?  International  Studies  Programme.
Georgia State University. Working Paper. Chemma, G., & Rondinelli, D. 2007. From Government Decentralization  to  Decentralized  Governance. Dalam  Chemma,  G.,  &  Rondinelli,  D.  (Eds.), Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices , Brookings Institution Press. Darmansjah  Djumala,  2013. Soft  Power  Untuk  Aceh, Resolusi  Konflik  Dan  Politik  Desentralisasi . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
Husmiati.  2019. Iplementasi  Standar  Pelayanan  Minial (SPM)  Bidang  Sosial  Terkait  Pelaksanaan Rehabilitasi  Sosia  Di  Dalam  Panti .  Jakarta:
Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
I  Wayan  Ruspendi  Junaedi  dkk.  2020.  Meugoe Mengembalikan  Kemansirian  dan  Kejayaan Ekonomi Aceh . Jawa Tengah: CV Sarnu Untung Iskandar  Kato,  dkk.  2021, Manajemen  Pembangunan Daerah. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
Jaweng,  R.  2011,  Kritik  Terhadap  Desentralisasi Asimetris  di  Indonesia, Jurnal  Analisis  CSIS , 40(2)
Litvack,  J.,  Ahmad,  J.,  &  Bird,  R.  1998 .  Rethinking Decentralisation  in  Developing  Countries , Washington Dc: World Bank.
Martines-Vasques,  J. 2007. Asymmetrical  Federalism  in Russia: Cure or Poison . Dalam Bird, R. & Ebel,
R. (Eds.), Fiscal Fragmentation in
Decentralized Countries: Subsidiarity, Solidarity and  Asymmentry (227-266).  Edward  Elgar Publishing. Mietzner,  M.  2014. Indonesia’s  Decentralization:  The Rise of Local Identities and The Survival of The Nation-State .  In  Hill,  H.  (Ed.). Regional Dynamics  in  a  Decentralized  Indonesia , Singapore: ISEAS.
Nyimas  Latifah  Letty  Aziz  dan  R.  Siti  Zuhro,  2018. Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan
Istimewa . Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Qanun  No  2  tahun  2008  Tentang  Tata  Cara Pengalokasian  Tambahan  Dana  Bagi  Hasil Minyak  Dan  Gas  Bumi  Dan  Penggunaan Otionomi Khusus
Qanun  Nomor  11  tahun  2013  tentang  Kesejahteraan Sosial.
Ramses,  A.,  2010,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta:
Desentralisasi Asimetrik dan Masalahnya,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan 32.
Satu  Darsawarsa  Otonomi  Khusus  Aceh,  Tahun Anggaran  2008  S/D  2018,  Pusat  Kajian Akuntabilitas  Keuangan  Negara  Sekratariat Jenderal  Dan  Badan  Keahlian  DPR  RI  Tahun 2020.
Smith,  B.  1985. Decentralization:  The  Territorial Dimension  of  The  State, Hamstead:  George Allen & Unwin,
Syahrizal  Abbas.  2018. Antologi  Pemikiran  Hukum Syariah  Di  Aceh .  Banda  Aceh:  Naskah  Aceh (Nasa) Dan Pascasarjana UIN ar-Raniry.
Syahrul  Mustofa  dkk.  2020. Pembangunan  Daerah Berbasisi Gotong-Royong Di Indonesia . Jakarta: Geupedia.
Tenku  Saiful  Bahri  Johan.  2015. Politik  Negara  atas
Pluralitas Hukum dalam Penyelnggaraan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan KDT.
Undang-undang No 11 tahun 2011 pasal 182 ayat 2 Undang-undang No 11 tahun 2011 pasal 183 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 1 ayat (7 -8).
UNDP. 1999. Decentralization A Sampling Definitions. Utomo,  T.  2009. Rethinking  Decentralization  and Deconcentration in The Unitary States .
Veljanovski,  Aleksandra.  2010.  The  Model  of  The Asymmetric  Fiscal  Decentralisation  in  The Theory and The Case of Republic of Macedonia, Iustinianus Primus Law Review , 1(1)
Wehner, Joachim H.G, 2000, Asymmetrical Devolution,
Development Southern Africa , 17(2)