Social Pedagogy: Journal of Social Science Education https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy
2722-7138 (print) 2722-7154 (online )
Analisis  Konflik  Antara  Masyarakat  Dengan  Pemerintah  Desa  di  Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur
Deri Ciciria a, 1* , Lian Ferliana b, 1 , Wellfarina Hamer b, 2 a STKIP PGRI Bandar Lampung, Indonesia b IAIN Metro, Indonesia 1 cici201528@gmail,com*; lianferliana18@gmail.com; wellfarinahamer@metrouniv.ac.id
Informasi artikel

## ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 8 Februari 2021 : 5 Maret 2021 : 30 Juni 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis konflik antara masyarakat  dengan  pemerintah  desa  di  desa  Wonosari  Kecamatan Pekalongan  Kabupaten  Lampung  Timur.  Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Konflik  yang  terjadi  antara  pemerintah  desa dengan masyarakat di Desa Wonosari dilatarbelakangi oleh berbagai faktor  seperti  kurangnya  sosialisasi,  kurangnya  komunikasi,  dan kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk resolusi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu melakukan negoisasi. Pada proses negoisasi ini pemerintah desa menyampaikan dan menjelaskan secara jelas dan mendalam tentang perbaikan saluran air tersebut yang disampaikan kepada kader serta pamong desa, kemudian kader dan pamong desa ini menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat.
Kata kunci:
Konflik Sosial Masyarakat Pemerintah Desa

## ABSTRACT
Keywords: Social Conflict Community Village Government This  study  aims  to  determine  the  results  of  the  conflict  analysis between  the  community  and  the  village  government  in  Wonosari Village,  Pekalongan  District,  East  Lampung  Regency.  The  research method  used  is  descriptive  qualitative  research  methods.  The  data validity technique used source triangulation. The results showed that the  conflict  between  the  village  government  and  the  community  in Wonosari  Village  was  motivated  by  various  factors  such  as  lack  of socialization,  lack  of  communication,  and  lack  of  openness  between the village government and the community. Efforts made for conflict resolution  between  the  village  government  and  the  community  were negotiating.  In  this  negotiation  process  the  village  government conveyed and explained clearly and in depth about the repair of the water  channel  which  was  conveyed  to  the  village  cadres  and  civil
servants,  then  these  village  cadres  and  civil  servants  conveyed  and explained to the community.
Copyright © 2021 (Deri Ciciria, dkk.) All Right Reserved

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah,  dengan  keanekaragaman  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah.  Manusia  dalam kehidupan sehari-hari berada dalam satu komunitas yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam  komunitas  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  kerukunan  hidup  di  antaranya; kehidupan berkeluarga, beragama, dan bermasyarakat serta menghindarkan diri dari konflik.
Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman masyarakat.  Keanekaragaman  tersebut  dapat  dipahami  melalui  dua  sudut  pandang.  Pertama, keanekaragaman secara vertikal yang ditandai dengan adanya stratifikasi sosial di masyarakat, hal  ini  biasanya  berindikator  pada  status  sosial,  kekayaan,  dan  lain-lain.    Kedua, keanaekaragaman masyarakat yang dipandang secara horizontal yang ditandai oleh kenyataan adanya  kesatuan  sosial  yang  sederajat  satu  sama  lain,  hal  ini  biasanya  di  lihat  berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan ras (SARA). Beranekaragam suku bangsa, agama, dan ras di provinsi Lampung tentu saja juga membawa perbedaan cara-cara hidup atau kebudayaan yang ada di dalamnya. Hal tersebut mencerminkan differensiasi antar suku bangsa tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat.
Keanekaragaman masyarakat di Lampung terutama disebabkan oleh program kolonisasi yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda sejak 1905, dan setelah Indonesia merdeka dilanjutkan  melalui  program  transmigrasi  sampai  tahun  1989.  Program  ini  bertujuan  untuk mengatasi ketimpangan jumlah penduduk dan pemerataan pembangunan yang terpusat di pulau Jawa, oleh karena itu para kolonis atau transmigran mayoritas berasal dari Jawa Barat (suku Sunda), Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Yogyakarta (suku Jawa) dan Bali (suku Bali)  yang yang  didistribusikan  keseluruh  penjuru  provinsi  Lampung  (Sabaruddin,  2013).  Kesuburan tanah dan beragamnya iklim  ditunjang dengan topografi daerah yang baik  dan sangat  cocok untuk bercocok tanam kian menjadikan Lampung menjadi objek perantauan daerah-daerah lain di Indonesia yang dilakukan secara mandiri. Maka wajar saja bila saat ini di provinsi Lampung dihuni oleh berbagai macam suku dan agama.
Pada  satu  sisi,  interaksi  sosial  antar  masyarakat  yang  berbeda  SARA  di  Lampung membawa dampak yang positif. Interaksi yang intensif terjadi baik di lembaga pemerintahan desa,  lembaga  pendidikan,  organisasi  sosial,  lingkungan  masyarakat  dan  di  tempat-tempat ibadah  memicu  perubahan  sikap  dan  nilai  budaya  masyarakat  setempat  sehingga  terjadi
asimilasi dan akulturasi budaya. Hal ini berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang bergeliat guna menunjang pembangunan daerah. Contoh sederhananya adalah banyaknya suku Jawa, Bali dan Sunda pandai berbahasa Lampung atau sebaliknya, membuat jaringan sosial- ekonomi lebih mudah yang kemudian akan menimbulkan kepentingan saling  membutuhkan. Pernikahan  antar  suku  dan  agama  yang  terjadi  juga  akan  membuat  ikatan  persaudaraan melampaui  batas  keanekaragaman  suku  dan  agama,  bahkan  hingga  dalam  hal  masakan  pun berdampak pada munculnya rumah makan yang menonjolkan mixing kekhasan masing-masing daerah.
Pola ketergantungan dalam interaksi sosial harus diimbangi rasa saling tulus dan ikhlas bertoleransi terhadap perbedaan yang ada, Karena apabila toleransi diabaikan maka yang terjadi adalah  sebaliknya  yaitu  konflik.  Toleransi  akan  mencegah  prasangka-prasangka  sosial  antar kelompok yang berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa disertai pembuktian yang riil. Tidak ada batas pasti sampai dimana toleransi itu dapat dilaksanakan, yang jelas bahwa toleransi akan hancur  oleh  akumulasi  konflik-konflik  sederhana  yang  semakin  membawa  corak  kelompok/ golongan.
Hakikatnya  manusia  perlu  berinteraksi  dengan  manusia  yang  lain  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika interaksi ini semakin intens dilakukan dan melibatkan subjek yang banyak maka terbentuklah sutu wadah yang disebut masyarakat. Masyarakat adalah akumulasi interaksi  yang  individu  dalam  satu  kesatuan  hidup  yang  memiliki  tata  aturan  walaupun  itu sederhana.  Interaksi  ini bersifat  kontinyu dan kemudian menjelma menjadi  suatu  ikatan rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat, 1990) . Interaksi yang terjadi di masyarakat tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan, namun terus menerus secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat juga terdapat hukum yang mengatur interaksi antar individu dimana satu sama lain sehingga membuatnya memiliki visi dan tujuan yang sama.
Soekanto  menambahkan  bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  masyarakat  jika  telah memenuhi unsur-unsur antara lain:
1. Kehidupan bersama. Untuk dikatakan masyarakat maka sekelompok orang harus memiliki kesatuan wilayah tempat tinggal.
2. Waktu  interaksi  yang  lama.  Interaksi  yang  terjadi  antar  individu  harus  terjalin  dengan waktu yang lama agar tercipta kebiasaan yang disepakati.
3. Kesatuan.  Sekelompok  orang  harus  memiliki  ikatan  saling  ketergantungan  agar  setiap orang dalam kelompok merasa saling membutuhkan
4. Sistem. Agar kehidupan bersama teratur maka perlu suatu tata aturan yang mengikat serta untuk menimbulkan rasa saling percaya (Soekanto, 2006).
Berkaitan dengan integrasi, integrasi sosial dapat terjadi melalui beberapa proses-proses antara lain :
1. Asimilasi  (assimilation),  merupakan  proses  sosial  untuk  mengurangi  perbedaan- perbedaan sosial di masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:
2. Adanya toleransi melalui proses akomodasi.
3. Adanya pengakuan yang sama.
4. Adanya sikap saling menghargai antar individu atau kelompok lain.
5. Adanya sikap terbuka.
Akulturasi,  merupakan  proses  terintegrasinya  unsure  kebudayaan  asing  tanpa mengakibatkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan asing akan relatif dapat di terima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Tidak ada hambatan geografis yang mengurangi intensitas interaksi sosial.
2. Kebermanfaatan kebudayaan asing
3. Adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan lama
4. Adanya kesiapan pengetahuan dan ketrampilan tertentu
5. Kebudayaan itu bersifat kebendaan (Maryati dan Suryawati, 2006)
Adapun faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi dalam sebuah komunitas masyarakat, antara lain :
1. Homogenitas,  semakin  homogen  suatu  kelompok  maka  akan  semakin  sepat  integrasi terwujud, begitu juga sebaliknya .
2. Banyaknya  kelompok,  semakin  banyak  kelompok  maka  akan  semakin  lambat  proses adaptasi, asimilasi dan akuturasinya, begitu juga sebaliknya.
3. Mobilitas,  semakin  intens  mobilitas  masyarakat  maka  semakin  lambat  proses  integrasi terwujud, begitu juga sebaiknya.
4. Efektifitas  komunikasi,  semakin  efektif  komunikasi,  maka  semakin  cepat  integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai (Maryati, 2008).
Konflik  merupakan  kebalikan  dari  proses  integrasi,  hal  ini  terjadi  karena  terjadinya pertentangan  dan  persinggungan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Konflik  dapat  diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas . Dalam berbagai kasus konflik SARA khususnya di provinsi Lampung, sering kali ditekankan bahwa penyebab pertentangan dan persinggungan itu dikarenakan perbedaan tingkatan ekonomi, pola pikir dan pola perilaku. Hal ini diperkuat pendapat setiadi, dkk bahwa akar  dari  timbulnya  konflik  yaitu  adanya  hubungan  sosial,  ekonomi,  politik  yang  akarnya
adalah perebutan atas  sumber-sumber kepemilikan, status  sosial  dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak- merataan  pembagian  aset-aset  sosial  di  dalam  masyarakat  tersebut  dianggap  sebagai  bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara  pihak  yang  telah  mendapatkan  pembagian  asset  sosial  tersebut  berusaha  untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.
Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota msyarakat yang bersifat menyeluruh  dalam  kehidupan  (Kompas.com,  2020).  Konflik  sosial  merupakan  gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan- perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun  perbedaan  kelompok.  Seperti  perbedaan  pendapat,  pandangan,  pemahaman, kepentingan, tujuan, atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik, dan lain sebagainya.
Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan  (Soerjono,  Soekanto,  2006).  Konflik  tidak  muncul  dengan  sendirinya  tanpa  suatu sebab,  melainkan  ada  faktor-faktor  yang  melatarbelakanginya.  Konflik  dapat  muncul  pada skala  yang  berbeda,  seperti  konflik  antar  individu  (interpersonal  conflict),  konflik  antar kelompok (intergroup conflict), konflik antar kelompok dengan Negara (vertical conflict), dan konflik antar Negara (interstate conflict).
Setiap  skala  memiliki  lata  belakang  dan  arah  perkembangannya  masing-masing. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau  bisa  juga  disebabkan  oleh  perasaan  ketidakpuasan  umum,  ketidakpuasan  terhadap komunikasi,  ketidakpuasan  terhadap  simbol-simbol  sosial,  dan  ketidakpuasan  terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.
Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun fungsi negative. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik pula bagi kemajuan  dan  perubahan  masyarakat.  Namun  sebaliknya,  jika  konflik  yang  terjadi  ditengah masyarakat, tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak  buruk  hingga  timbul  berbagai  kerusakan  baik  itu  fisik  maupun  non  fisik,
ketidakamanan,  ketidaknyamanan,  ketidakharmonisan,  dan  menciptakan  ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Berdasarkan teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai  dengan  pertentanganyang  terus  menerus  diantara  unsur-unsur  yang  ada  dalam masyarakat.  Teori  konflik  melihat  bahwa  setiap  elemen  memberikan  sumbangan  terhadap disintegrasi sosial. Selain itu teori konflik beranggapan bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat  itu  hanyalah  disebabkan  karena  adanya  tekanan  atau  pemaksaan  kekuasaan  dari atas golongan yang berkuasa (Irwandi dan Endah R. Chotim, 2017).
Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan  pemusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi di desa Wonosari. Konflik ini muncul ketika musim hujan atau musim tanam tiba, sehingga penulis mengambil judul “Analisis Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah Desa di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur”.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yaitu suatu  pendekatan  yang  menggali  suatu  permasalahan  secara  alami  dan  mendalam  dengan menggunakan  metode  telaah  informasi  melalui  wawancara,  observasi  langsung  dan dokumentasi  serta  ditunjang  dengan  studi  kepustakaan.  Metode  harus  mampu  menjabarkan permasalahan  secara  sistematis  dan  saling  melengkapi.  Pendekatan  ini  menghasilkan  hasil penelitian  berupa  penjabaran  suatu  masalah  dalam  bentuk  data-data  deskriptif  dengan mengedepankan kualitas analisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan mengeksplorasi ketergantungan suatu kelompok/ golongan terhadap sektor kehidupan kelompok/ golongan yang lain melalui batasan terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam. Pembatasan penelitian dilakukan berdasarkan waktu,  tempat,  resiko  dan  dan  kemampuan  peneliti  dalam  bidang  finansial.  Studi  deskripsif yang  dieksplorasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pola  integrasi  pada  masyarakat  majemuk  di kecamatan  Kotagajah  dan  sekitarnya.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  proses  asimilasi  dan akulturasi berbagai bidang kehidupan dan ketergantungan sosial antar masyarakat di kecamatan Kotagajah yang dijadikan perekat integrasi dalam kemajemukan hidup bermasyarakat.
Pencarian dan pengambilan data difokuskan pada data kualitatif dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan. Di lapangan metode pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber  yang sahih  dan relevan  melalui bahan tertulis. Pada pendekatan ini,
peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami  (Creswell  dalam  Arkandito,  dkk., 2016).  Teknik  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber.  Metode  analisis  yang digunakan  yaitu  melalui  observasi  dan  wawancara.  Selanjutnya  reduksi  data  untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data tentang, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka data harus dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman.

## Gambar 3.1 Analisis data model interaktif (Miles and Hubberman, 1992)
Model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dilakukan untuk menilai keabsahan data dan pengerucutan atas jawaban pertanyaan penelitian.

## Hasil dan pembahasan
Integrasi dan konflik merupakan dua proses yang saling bertentangan namun sangat erat kaitannya satu sama lain, integrasi merujuk pada arah persatuan sedangkan sebaliknya konflik merujuk  pada  arah  perpecahan.  Integrasi  terjadi  bila  interaksi  sosial  dimasyarakat  menjelma menjadi  suatu  pola  ketergantungan  antar  kelompok/  golongan  dalam  masyarakat,  Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, apabila semakin kecil ketergantungan ekonomi antar kelompok masyarakat, maka akan semakin besar potensi konflik yang terjadi. Menurut Wirawan (2013) selain  bidang  ekonomi  masih  banyak  lagi  bidang  kehidupan  yang  dapat  menjadi  indikator terciptanya  integrasi  atau  konflik  antara  lain  perbedaan    suku,  ras,  kelas/  kelompok  sosial, kehidupan politik dan perbedaan agama.
Display  Data Pengumpulan Data Reduksi Data Verifikasi
Dalam  proses  konflik  perlu  dipetakan  pihak-pihak  yang  teribat  dalam  konflik  agar ditemukan  strategi  penanganan  yang  efektif  dan  efisien.  Wirawan  menjabarkan  pihak-pihak yang terlibat konflik antara lain:
1. Primer. Yaitu pihak-pihak yang langsung saling berhadapan/ berseteru. Mereka adalah aktor utama dalam sebuah konflik.
2. Sekunder, Yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat dalam akar permasalahan konflik, namun ikut membantu pihak-pihak primer dan berseteru secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pihak ketiga. Yaitu pihak-pihak yang memboncengi kepentingan pihak primer dan sekunder.
Mereka  tidak  terlibat  langsung  dalam  konflik,  namun  biasanya  lebih  banyak  dibelakang layar. Dalam arti positif pihak-pihak ini menawarkan solusi penanganan konflik, sedangkan dalam arti negatif mereka memperkeruh keadaan (provokator) (Susanto, 2006)
Desa  Wonosari  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Pekalongan  Kabupaten Lampung  Timur Provinsi  Lampung.  Desa  Wonosari terbentuk  pada awal  tahun 1942. Nama Wonosari berasal dari kata “Wono” yang berarti “Alas atau Hutan”, dan kata “Sari” yang berarti “Inti”.  Dengan  demikian  Wonosari  berarti  “Inti  dari  Hutan”,  hal  ini  karena  pada  waktu  itu penduduknya  memanfaatkan  lahan  hutan  yang  diolah  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup. Selain itu juga ada dasar yang dipakai untuk memberi nama “Wonosari” pada desa ini yaitu karena penduduknya yang datang pertama kali di desa ini berasal dari daerah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Pemberian nama desa ini juga atas kesepakatan para tokoh pada waktu itu.
Desa  Wonosari  merupakan  desa  yang  mayoritas  masyarakatnya  berprofesi  sebagai petani. Hal ini disebabkan karena desa ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Lahan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dengan  luasnya  lahan  pertanian  dan  perkebunan  tersebut, desa Wonosari mendapatkan bantuan dana untuk  perbaikan saluran  air. Namun,  hal  tersebut justru  menimbulkan  konflik  dimasyarakat.  Perbaikan  saluran  air  ini  dianggap  mengganggu aktivitas  pertanian  masyarakat  disaat  musim  tanam  tiba.  Padahal,  perbaikan  saluran  air  ini dilakukan agar air mengalir dengan lancar dan warga yang ingin menanam padi tidak berebut air.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  beberapa  warga, dapat  disimpulkan  bahwa  protes  yang  dilakukan  oleh  warga  karena  sangat  kecewa  dengan pemerintah desa yang mengalokasikan dana tersebut tidak tepat waktu dan perbaikan saluran air ini berbarengan dengan musim tanam tiba. Warga menganggap bahwa kewenangan yang dilakukan  desa  ini  bisa  berdampak  buruk  bagi  keberlangsungan  aktivitas  pertanian.  Jika
perbaikan  saluran  air  ini  tetap  dilanjutkan  maka  otomatis  air  yang  mengalir  akan  ditahan (dibendung) selama proses perbaikan dan itu mengakibatkan warga berhenti tanam.
Pendapat dan pertentangan ini kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Dalam hal  ini  peran  pemerintah  desa  sangat  penting.  Peran  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soerjono Soekanto, 2002). Peran adalah fungsi, kedudukan, dan bagian kedudukan.
Berdasarkan  UU  Nomor  72  Tahun  2005  Pasal  7,  tugas  dan  kewenangan  desa  yaitu mencakup  urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada  berdasarkan  hak  asal-usul  desa,  kemudian urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Kabupaten/Kota  dan  urusan  pemerintahan lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diserahkan  kepala  desa.  Kepala  desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Salah satu tugas dan wewenang kepala desa adalah mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Terkait dengan konflik yang terjadi di masyarakat, dalam pertemuan kader dan pamong desa di desa Wonosari, Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa perbaikan saluran air ini bukan serta merta atas kehendak pemerintah desa tetapi di akhir tahun 2020 ini desa  Wonosari  mendapatkan  dan  dari  pemerintah  pusat  untuk  memperbaiki  saluran  air sepanjang 100 m. Oleh karena itu, Kepala Desa memutuskan dana tersebut dijatuhkan di saluran air dusun II desa Wonosari.
Bapak Kepala Desa dan segenap pemerintah desa lainnya berpendapat bahwa di akhir tahun ini memang air yang mengalir tidak lancar karena ada pergiliran kegiatan tanam padi. Perbaikan saluran air ini dijatuhkan di dusun II karena saluran airnya sudah rusak parah dan air yang mengalir tidak lancar serta mengakibatkan air mengalir kemana-mana. Peran pemerintah desa  dalam  menyelesaikan  konflik  ini  harus  ditangani  secara  maksimal.  Konflik  ini  terjadi karena  kurangnya  komunikasi  dan  sosialisasi  bagi  masyarakat.  Penyelesaian  atau  resolusi konflik  merupakan  suatu  kondisi  dimana  pihak-pihak  yang  berkonflik  melakukan  suatu perjanjian  yang  dapat  memecahkan  ketidakcocokan  utama  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat.  Resolusi  konflik  memiliki  tujuan  agar  mengetahui  bahwa  konflik  itu  ada  dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif.
Pierre  sebagaimana  dibahas  oleh  Nasikun  (2006)  berpendapat  bahwa  konflik merupakan  bagian  dari  karakteristik  yang  menjadi  sifat  dasar  sebuah  masyarakat  majemuk, yaitu sebagai berikut :
a. Terjadinya segmentasi golongan, dimana setiap golongan memiliki tata adat dan budaya yang berbeda satu sama lain.
b. Memiliki struktur sosial yang berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain
c. Tidak mencari pembenaran atas adat dan budayanya sehingga bersifat toleran satu dengan yang lain.
d. Walaupun kecil, konflik sering terjadi sebagai akibat persinggungan kepentingan
e. Perlu adanya paksaan untu mewujudkan integrasi
f. Biasanya terjadi saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
g. Kelompok atau golongan yang memiliki basis massa paling besar cenderung mendominasi kelompok-kelompok yang lain.
Masyarakat  majemuk  memiliki  karateristik  yang ketat  tidak dapat  disamakan dengan masyarakat  yang  memiliki  unit-unit  kekerabatan  yang  bersifat  segmenter,  oleh  karena  itu, Pierre  penggolongan  masyarakat  untuk  dikatakan  sebagai  masyarakat  majemuk  harus didasarkan  tingkat  perbedaan  yang  tinggi.  Adapun  kemajemukan  masyarakat  Lampung Khususnya di kecamatan Kotagajah dan sekitarnya didasarkan pada ras, suku bangsa, agama, bahasa, profesi, dan budaya.
Menurut  Nasikun  (1993),  pola  penyelesaian  konflik  dapat  dilakukan  dalam  beberapa pendekatan seperti negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Wonosari ini dilakukan negoisasi. Negoisasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negoisasi juga diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang diperkara. Negoisasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang  untuk  mencapai  kesepakatan  pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
Konflik  yang  didominasi  oleh  prasangka  sosial  yang  berkepanjangan  dan  telah mendarah  daging  akan  menjadi  dendam  yang  tak  kunjung  selesai,  sehingga  hanya  karena masalah kecil dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal yang lebih luas. Keadaan ini tentu perlu resolusi konflik yang efektif agar akar permasalahan dapat diredam. Setidaknya ada empat tahapan dalam resolusi konflik, sebagai berikut:
1. Tahap  de-eskalasi  konflik  yang  menekankan  pada  proses  penghentiankekerasan  secara paksa, biasanya aparat keamanan atau militer yang akan paling berperan.
2. Tahap negoisasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politikdengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai untuk bermusyawarah menyelesaikan pertikaian.
3. Tahap problem solving approach yang lebih bernuansa sosial .
Tahap problem solving approach dijabarkan menjadi empat komponen yaitu: pertama, masing-masing  pihak  mengakui  legitimasi  pihaklain  untuk  melakukan  inisiatif  komunikasi tingkat  awal.  Kedua,  masing-masing  pihak  memberi  informasi  yang  benar  tentang  konflik yangsedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatanstruktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. Ketiga, kedua belah mulai mencari alternatif solusi setidaknya signal-signal menuju perdamaian. Keempat, problem solving workshop yakni kesediaan pihak- pihakuntuk  menyediakan  suasana  kondusif  bagi  resolusi  konflik.  (4)  Tahap  peace  building, yakni  tahap  yang  bersifat  kultural  dan  struktural.  Memerlukan  waktu  yang  panjang  dan konsistensi untuk mewujudkan perdamaian yang permanen.
Pemetaan  pihak-pihak  yang  berkonflik  akan  membantu  penyelesaian  konflik  secara cepat.  Pihak-pihak  primer  merupakan  pihak  pertama  yang  perlu  ditangani  dan  didudukkan bersama dalam suatu musyawarah dengan ditengahi pihak ketiga, karena ditangan merekalah akar  masalahnya.  Dengan  damainya  pihak-pihak  primer  maka  secara  otomatis  pihak-pihak sekunder  akan  turut  berdamai  karena  mereka  pada  hakekatnya  hanya  melakukan  azas perbantuan. Pasca perdamaian, perlu diwaspadai provokator yang berkepentingan agar konflik terulang kembali.
Pendekatan  persuasif  harus  dikedepankan  dalam  rangka  mencapai  integrasi  dan menangani konflik. Menghentikan konflik dengan pemaksaan oleh alat negara yang berwenang (Peace  Keeping)  yang  kemudian  diterapkannya  serangkaian  aturan  beserta  sanksinya  agar konflik tidak terulang kembali, hanya efektif untuk menghentikan konflik dalam waktu singkat tapi tidak akan menjamin konflik akan reda dalam kurun waktu yang lama.
Dalam  negoisasi  yang  dilakukan  di  desa  Wonosari  ini,  diadakan  pertemuan  antara pemerintah  desa  dan  kader  juga  pamong  desa.  Pemerintah  desa  menjelaskan  bahwa dialokasinnya  dana  tersebut  supaya  warga  masyarakat  tidak  berpikir  jika  dana  tersebut digunakan secara pribadi oleh pemerintah desa. Bapak Kepala Desa juga menjelaskan bahwa perbaikan saluran ini dilakukan agar air mengalir dengan lancar sehingga kegiatan pertanian dan perkebunan juga berjalan lancar. Selanjutnya dari berbagai penjelasan dari pemerintah desa tersebut, kader dan pamong desa menjelaskan kepada masyarakat.
Dari berbagai penjelasan yang disampaikan oleh kader dan pamong desa, masyarakat sedikit demi sedikit mulai memahami maksud pemerintah desa dan protes pun juga sudah mulai meredam. Saat ini pun juga sudah menerima perbaikan saluran air dan mulai beraktivitas seperti semula yaitu bercocok tanam.

## Simpulan
Konflik  yang  terjadi  antara  pemerintah  desa  dengan  masyarakat  di  Desa  Wonosari dilatarbelakangi oleh berbagai factor seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, dan kurangnya  keterbukaan  antara  pemerintah  desa  kepada  masyarakat.  Upaya  yang  dilakukan untuk resolusi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu melakukan negoisasi. Pada  proses  negoisasi  ini  pemerintah  desa  menyampaikan  dan  menjelaskan  secara  jelas  dan mendalam tentang perbaikan saluran air tersebut yang disampaikan kepada kader serta pamong desa,  kemudian  kader  dan  pamong  desa  ini  menyampaikan  dan  menjelaskan  kepada masyarakat.  Proses  integrasi  membutuhkan  pengakuan  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang, sehingga  antar  individu  atau  kelompok  bisa  saling  menerima  perbedaan  dengan  penuh kesadaran  dan  keikhlasan  untuk  menyamakan  tujuan  hidup  bermasyarakat.  Apabila  hal  itu diabaikan maka konfliklah yang akan terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa disintegrasi bangsa sebagai akibat konflik bernuansa SARA merupakan ancaman terbesar Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

## Referensi
A, W Gerungan, Psikologi Sosial , Jakarta: Eresco, 1988.
Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori dan Penerapan, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
Ahmadi, Abu, Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Arkandito,  Gregorius  Fendi,  dkk.  2016. Jurnal  Manajemen  Komunikasi  Vol.  1  No.  1 . https://jurnal.unpad.ac.id . Diunduh pada 16 Desember 2020.
Creswell,J.W, Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research , New Jersey: Pearson Education, 2008.
http://referensi.data.kemdikbud.go.id diakses 16 Agustus 2016
http://regional.kompas.com/read/2015/02/09/1721466 diakses  18 April 2016.
http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/?page=konten&&no=1 diakses  tanggal  13  Januari 2017
https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8 pada tanggal 11 Januari 2017 https://www.kompas.com . Diunduh pada 16 Desember 2020.
Irwandi dan Endah R. Chotim. 2017. JISPO Vol. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017. https://journal.uinsgd.ac.id . Diunduh pada 16 Desember 2020.
Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka (Data Statistik Keagamaan Tahun 2015), Lampung: Kanwil Kemenag, 2016.
Keputusan  menteri  pendidikan  nasional  nomor  129a/u/2004  tentang Standar  Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
Lawang, Robert , Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi , Jakarta: Universitas Terbuka, 1994 Maryati, Kun dan Juju Seryawati, Sosiologi, Jakarta: Eksis, 2006
Maryati, Kun, Sosiologi untuk SMA  Kelas XI , Jakarta: Erlangga, 2008.
Miles,  Matthew  BA  and  Michael  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif . Penerjemah  Tjetjep Rohendi , Jakarta: UI Press, 1992.
Monografi kecamatan Kotagajah tahun 2010
Narwoko  J.  Dwi  dan  Bagong  Suyanto, Sosiologi  Teks  Pengantar  dan  Terapan ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja. polri.go.id/berita/15831 diakses tanggal 17 April 2016 Rozi, Syafuan.dkk, Kekerasan Komunal: Anantomi dan Resolusi Konflik di Indonesia , Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Sa. Sabaruddin, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin . Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
Setiadi  Elly  M  dan  Usman  Kolip, Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan  Sosial:  Teori,  Aplikasi,  dan  Pemecahannya Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011.
Soekanto, Soejono, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Press, 2002 Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi . Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sondang P. Siagian. Teori Motivasi dan Aplikasinya . Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D , Bandung: Alfabeta. 2010.
Susanto, Astrid, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial , Bandung:Bina Cipta, 2006.
Undang-Undang Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.
Wahjosumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Tinjauan  Teoritik  dan  Permasalahannya , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Wahyudi. 2006. Manajemen Konflik dalam Organisasi. Bandung: Alfabeta. Waluya, Bagja. 2007. Sosiologi: Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat untuk SMA/MA kelas X. Bandung: PT Setia Purna Inves. Warnaen, Suwarsih, Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multi Etnis , Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
Wirawan, Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian) , Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
Wirawan.  2010.    Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi  dan  Penelitian.  Jakarta: Salemba Humanika.
Wulansari, Dewi, 2009. Sosiologi Konsep dan Teori, Jakarta: PT Refika Aditama.