## Problematika Kepemilikan Tanah melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana di Indonesia
The Problematic of Land Ownership as Dowry in Indonesia from Criminal Law Perspective
Rahman Subha, S Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: rahmansyubha31@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 11 Oktober 2019 Revisi I 22 Nopember 2019 Revisi II 29 Nopember 2019 Disetujui 23 Desember 2019 Kedudukan tanah sebagai  mahar berpotensi menimbulkan konflik   ketika pihak  ketiga  mengambil  atau  memanfaatkan  tanah  mahar  atau  menjual kepada  pihak  lain.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskripsi-kualitatif dengan  penelusuran  pustaka  dan  dokumen  hukum  yang  relevan  dengan pokok  permasalahan.  Tidak  adanya  regulasi  yang  mengakomodir mengenai  pemindahan  hak  milik  atas  tanah  yang  didapatkan    dalam bentuk  mahar  pernikahan  sehingga  pihak  perempuan  sulit  untuk membuktikan kepemilikanya terhadap tanah tersebut. Pemanfaatan tanah dalam  bentuk  apapun  yang  memunculkan  kerugian  terhadap  pemilik sejati  tanah  yang  didapatkan  melalui  perkawinan  merupakan  tindakan penyerobotan  tanah  yang  melanggar  pasal  1365  dan  pasal  1366  dalam KUH  Perdata,  sehingga  dapat  di  pidana  menurut  ketentuan  Pasal  167 ayat 1 KUH Pidana serta melanggar pasal 15 UU Pokok Agraria.
Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Mahar, Hukum Pidana.
The position of land as a dowry has the potential to cause conflict when a third  party  takes  or  utilizes  dowry  land  or  sells  it  to  another  party.  This research  method  is  qualitative-description  by  searching  literature  and legal  documents  that  are  relevant  to  the  subject  matter.  There  is  no regulation  that  accommodates  the  transfer  of  ownership  rights  to  land obtained in the form of a wedding dowry so that women find it difficult to prove ownership of the land. Utilization of land in any form that results in losses to the true owner of the land obtained through marriage is an act of land  grabbing  that  violates  Article  1365  and  Article  1366  of  the  Civil Code,  so  that  it  can  be  criminalized  under  the  provisions  of  Article  167 paragraph  1  of  the  Criminal  Code  and  violates  Article  15  of  the  Basic Agrarian Law .
Keywords: Land Ownership, Dowry, Cryminal Law
Rahman Subha, S

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang pria  sebagai  suami  dengan  wanita  sebagai  isteri  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 1 Perkawinan adalah peristiwa yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  kita,  sebab  perkawinan  itu  tidak hanya  menyangkut  wanita  dan  pria,  tetapi  juga  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara- saudaranya,  bahkan  keluarga-keluarga  mereka  masing-masing. 2 Dipadang  dari  aspek biologis  perkawinan  adalah  akad  yang  memberikan  hak  (keabsahan)  kepada  laki-laki untuk  memanfaatkan  tubuh  perempuan  demi  kenikmatan  seksualnya.  Perkawinan merupakan  transaksi  dan  kontrak  yang  sah  dan  resmi  antara  seorang  wanita  dengan seorang  pria  yang  memberikan  legitimasi  bagi  mereka  untuk  berhubungan  seks  satu sama  lain.  Mahar  adalah  sesuatu  yang  wajib  diberikan  oleh  seorang  laki-laki  kepada perempuan  untuk  dapat  menguasai  seluruh  anggota  badannya. 3 Dipandang  dari  sudut kebudayaan,  perkawinan  merupakan  pengatur  kelakuan  manusia  yang  perihal kehidupan seksnya, terutama persetubuan yang dibenarkan secara agama. 4
Pemberian  mahar  tersebut  sebagai  tanda  ketulusan  cinta  kasih  calon  suami kepada  calon  istri  agar  menimbulkan  rasa  cinta  kasih  bagi  seorang  istri  kepada  calon suaminya.  Mahar  merupakan  syarat  sah  dalam  perkawinan,  bahkan  imam  malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib .
Allah swt berfirman dalam QS.an-Nisa/4: 4.
                                                                                                          
Terjemahnya: berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 5
Sifat  mahar  yang  wajib  ada  sebagai  salah  satu  syarat  absahnya  pernikahan, maka  kepemilikan  mahar  oleh  istri  adalah  mutlak,  olehnya  orang  lain  tidak  boleh menjamah  apalagi  menggunakannya,  meskipun  oleh  suaminya  sendiri,  kecuali  dengan ridha dan kerelaan si istri. Jika si istri telah menerima  maskawinya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian  maskawinya maka boleh diterima dan tidak
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,  h. 32
2 Soerojo  Wignjodipoero ,  Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat (Jakarta:  Gunung  Agung 1984),h. 122.
3 Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah, Qism al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Juz 4 (Mesir: Dar al-Irsyad, t.th), h. 94.
4 Kontjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 93
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Cet. III; Jakarta: Syamil Qur`an, 2013), h. 208.
disalahkan.  Akan  tetapi,  bila  istri  dalam  memberikan  maharnya  karena  malu,  takut, maka tidak halal menerimanya. 6 Allah swt berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 21.
                                                                                                                                    
Terjemahnya: bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  Padahal  sebagian  kamu  telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  dan  mereka  (isteri- isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. 7
Tanah  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup umat  manusia,  hubungan  manusia  dengan  tanah  bukan  hanya  sekedar  tempat  untuk menetap, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat  manusia. 8 Tanah  merupakan  tempat  membangun  rumah  maupun  untuk  tempat berusaha mencari nafkah sehari-hari berupa lahan pertanian atau perkebunan.
Tradisi  sebagian  wilayah  di  Sulawesi  Selatan  adalah menjadikan tanah  sebagai Mahar  dalam  perkawinan.  Sebuah  penelitian  menunjukkan  bahwa  perempuan  dalam perkawinan  suku  Bugis-Makassar  sudah  memahami  sejak  awal  yaitu  pada  proses pelamaran  bahwa  ia  akan  menerima  tanah  sebagai  mahar  dalam  perkawinannya. Pemahaman ini sebagai langkah awal untuk mengetahui hak-hak perempuan atas tanah tersebut.  Terdapat  tiga  pola  dalam  pemilikan  perempuan  atas  tanah  dalam  perkawinan yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh; maksudnya memiliki sertifikat serta menikmati  hasilnya  (2)  pemilikan  tanah  pemberian  hanya  sebagian;  maksudnya  tidak memiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai  simbol,  maksudnya  tidak  memiliki  sertifikat  dan  juga  tidak  menikmati hasilnya. 9 Untuk  pola  pertama  sepintas  tidak  ada  masalah  baik  dari  segi  hukum  islam maupun  hukum  nasional,  namun  untuk  pola  kedua  dan  ketiga  terdapat  problematika yang serius untuk dicarikan solusinya.
Peraturan perundang-undangan di  Indonesia ketentuan peralihan hak atas tanah melalui perkawinan tidak disebutkan, dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  menekankan  untuk  memenuhi kewajiban  mengerjakan  atau  mengusahakan  sendiri  secara  aktif  serta  memelihara termasuk  menambah  kesuburan  dan  mencegah  kerusakan  tanah,  bilamana  senantiasa menelantarkan tanah yang dimilikinya, maka sebaiknya dilakukan pemindahan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah untuk menghindari hapusnya hak atas kepemilikan tanah tersebut. Menurut Adrian Sutedi, hak milik atas tanah dapat dipindahkan alihkan haknya  kepada  pihak  lain  dengan  cara  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar,  pemberian
6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya , h.  210.
8 Adrian  Sutedi,  2013, Peralihan  Hak  Atas  Tanah dan  Pendaftarannya (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013), h. 31.
9 Nurfaidah Said , Tanah sebagai mahar dalam perkawinan studi kasus perempuan suku bugis- Makassar di Sulawesi Selatan yang menerima tanah pada waktu menikah , 2011. h. 91.
Rahman Subha, S
dengan  wasiat  dan  perbuatan  perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  memindahkan  hak milik. 10
Pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  memberikan  landasan  hukum  atas kepemilikan seseorang bahwa dia memiliki dasar atas hak yang kuat sebagai legitimasi kepemilikan  tanah.  Hak  penguasaan  atas  tanah  merupakan  alat  bukti  dasar  seseorang dalam  membuktikan  hubungan  hukum  antara  dirinya  dengan  hak  yang  melekat  atas tanah. Oleh karena itu, sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek  hak  (individu  maupun  badan  hukum)  dengan  suatu  obyek  hak  (satu  atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Artinya, dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat  menceritakan  secara  lugas,  jelas  dan  tegas  tentang  detail  perbuatan  terjadinya kepemilikan  tanah  dan  perubahannya,  atau  transaksi  yang  mempengaruhi  suatu  hak milik. 11
Ada  keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  menghendaki  putusnya  pernikahan itu  dalam  arti  bila  hubungan  pernikahan  tetap  dilanjutkan,  maka  kemudaratan  akan terjadi. Terkadang kasus perceraian juga diikuti oleh kasus lainya seperti hutang suami terhadap  mahar  yang  belum  terbayarkan.  Dasar  hukum  gugatan  mahar  diatur  dalam Pasal  30,  33,  dan  37  KHI.  Dalam  praktek  biasanya  gugatan  mahar  dikumulasikan dengan  gugatan  cerai,  sehingga  ia  menjadi assesoir dalam  perkara  cerai  gugat,  atau diajukan  dalam  gugatan  rekonvensi  dalam  perkara  cerai  talak.  Problem  perkara perlawanan  eksekusi  mahar  berupa  tanah  yang  sering  terjadi  adalah  Penggugat  dan Tergugat telah bercerai, sewaktu kawin Tergugat telah memberikan mahar berupa tanah yang  diatasnya  telah  dibangun  rumah,  setelah  bercerai  mahar  tersebut  diambil  dengan alasan  masih  milik  ayah  tergugat.  Tanpa  sepengetahuan  penggugat  rumah  itu  sudah dijual  oleh  ayah  tergugat  kepada  pihak  ketiga.  Penggugat  merasa  haknya  telah dirampas. 12

## B. METODE PENELITIAN
Menganalisis  permasalahan  dalam  artikel  ini,  penulis  menggunakan  metode deskripsi-kualitatif  dengan  mengkaji  data-data    yang  bersumber  dari  penelusuran pustaka  (buku-buku)  dan  dokumen  hukum  yang  relevan  dengan  pokok  permasalahan. Peter Mahmud Marzuki menyebutnya dengan metode statute aproach yakni penelitian hukum  dengan  pendekatan  Undang-Undang,  lebih  lanjut  beliau  menjelaskan  bahwa menjadikan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama juga aturan hukum islam dan fikih, serta sumber hukum sekunder tentang hukum yakni: buku-buku  teks  serta  produk  hukum  lainya.  Metode  seperti  ini  disebut  sebagai metodologi  hukum  normatif,  yang  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum,  dimana materi  hukum  normatif  yang  dijadikan  rujukan  adalah  hukum  islam  seperti  fikih, Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Pertanahan dan Kitab Undang- Undang Pidana yang berlaku di Indonesia.
10 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 65.
11 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah , h. 59.
12 Teddy  Lahati, Penyelesaian  Sengketa  Mahar  dalam  Bingkai  Normatif (Hakim  Pengadilan Agama Limboto. Badilag, 2012), h. 1.
Rahman Subha, S

## C. PEMBAHASAN

## 1. Mahar dalam Perkawinan Islam
Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  kuat  ( mitshaqan  ghalizan) ,  oleh  karena  itu perkawinan  memiliki  syarat  dan  rukun  baik  secara  agama  maupun  negara.  Syarat  dan rukun  tersebut  dilaksanakan  agar  suatu  perkawinan  dianggap  sah  oleh  hukum  agama dan  negara.  Syarat  tersebut  terdiri  atas  syarat  materil  dan  formil,  yang  disebutkan pertama  yakni  syarat-syarat  yang  melekat  kepada  calon  laki-laki  dan  perempuan sedangakan formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan formalitas mengenai pelaksanaan  perkawinan.  Syarat  materil  di  atur  dalam  dalam  Pasal  6  sampai  dengan Pasal  12  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sedangkan  syarat formil dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, rukun perkawinan ada 5, dan masing- masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dan rukun adalah (1) Shighat (ijab- kabul); (2) Calon suami ( Laki-laki ); (3) Calon istri ( Perempuan ); (4) Wali; (5) Saksi.
Mahar merupakan pemberian dari calon  mempelai pria kepada calon mempelai wanita,  baik  dalam  bentuk  barang  atau  jasa  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam. 13 Fukaha’  sependapat  bahwa  maskawin  itu  termasuk  syarat  sahnya  nikah  dan tidak  boleh  diadakan  persetujuan  untuk  meniadakannya. 14 Mahar  wajib  diberikan kepada  istri,  tetapi  mahar  itu  tidak  termasuk  rukun  nikah  atau  syarat  akibat  dari  suatu akad  nikah. 15 Jumhur  ulama  berpendapat,  bahwa  mahar  tetap  wajib  diberikan  kepada istrinya,  yang  jumlah  dan  bentuknya  diserahkan  kepada  kemufakatan  bersama  antara calon  mempelai  wanita  dan  pria. 16 Di  dalam  KHI  Pasal  30  dijelaskan  dengan  tegas bahwa:  calon  mempelai  pria  wajib  membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. 17
Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  mahar  itu  hukumnya  adalah  wajib,  namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan. 18 Salah satu ayat dalam al-Quran yang melandasi  hukum  tersebut  adalah  surat  an-Nisa’/4.  Menurut  ketetapan  dalil  dari  ijma’ itu  menyatakan  bahwa  para  ulama’  telah  bersepakat  bahwa  mahar  wajib  hukumnya tanpa  adanya  khilaf,  ketetapan  itu  di  sepakati  oleh  para  ulama’,  baik  ulama’  generasi pertama Islam hingga masa sekarang.
13 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam,  Edisi  I,  (Jakarta:  Akademika  Pressindo,  1992), 113.
14 Ibnu  Rusyd, Bida>yatul  Mujtahid  wa  Niha>yatul  Muqtas}id ,  Terj.  Imam  Ghazali  Sa’id dan Ahmad Zaidun (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432
15 Abdurrahman  Al-Jazi>ri, Kita>b  Al- Fiqh  ‘Ala>  Al -Madhab  Al- Arba’ah (Beirut  :  Da>r  Al-Fikr, IV), h. 94 . 16 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 116-118.
17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, h. 120.
18 Muhammad  Zuhaily, Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Pernikahan  dalam  Perspektif  Madzhab Syafi’i , terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), h. 235.
Rahman Subha, S
Menurut  Imam  Syafi’i,  Imam  Abu  Daud  dan  Imam  Malik  mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi khalwat antara suami-istri,  dan  dapat  dijadikan  dasar  bahwa  terjadi dukhul (persetubuhan)  antara keduanya,  pihak  suami  wajib  membayar  mahar  sepenuhnya  sebagaimana  kesepakatan yang  telah  ditetapkan  dalam  akad  nikah.  Namun,  apabila  terdapat  alat-alat  bukti  yang dapat  menimbulkan  keyakinan  bahwa  sekalipun  keduanya  telah  berkhalwat,  belum terjadi  persetubuhan,  dalam  hal  ini  kalau  suami  menceraikan  istrinya,  ia  tidak  wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separuhnya saja. 19
Beberapa  literatur  tidak  ditemukan  ada  ulama  yang  menetapkan  sebagai  rukun, ijma’ ulama sepakat menetapkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan  yang  tidak  pakai  mahar  adalah  tidak  sah,  bahkan  ulama  Zahiriyyah mengatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan bila didalam akad nikah tidak pakai mahar. 20
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur mahar  secara  panjang  lebar  dalam  beberapa Pasal yakni: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar . Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr , babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
c) Barangnya bukan barang ghasab . Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akad nya sah.
d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. 21
Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan: 22
a. Untuk menertibkan masalah mahar
b. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukun‚ rukun nikah.
19 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001), h. 16.
20 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 87.
21 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima  Mazhab (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2001), h. 364 .
22 Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama    (Jakarta:  Sinar Grafika, 2007), h. 40.
Rahman Subha, S
c. Menetapakan  etika  mahar  atas  asas‚  kesederhanaan  dan  kemudahan,  bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.
d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan  dan  presepsi  yang  sama  dikalangan  masyarakat  dan  aparat penegak hukum.

## 2. Hukum Pidana di Indonesia
Hukum  pidana  merupakan  aturan  yang  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang dilarang  oleh  Undang-undang  beserta  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku. 23 Berbeda dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,  yang  dinyatakan  sebagai  dapat  diberikan  hukuman  atau  sanksi. 24 Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “strafbaar feit” , yang sebenarnya merupakan istilah resmi  dalam strafwetboek atau  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  yang  saat  ini berlaku di Indonesia. Dalam bahasa asing yaitu hukum pidana disebut “delict” 25 yakni suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 26 Jadi tindakan  pidana  meliputi  seluruh  perbuatan  aktif  ataupun  pasif  yang  dilarang  untuk melindungi  masyarakat  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  negara  melalui  proses hukum. 27
Hukum  pidana  menurut  Prof.  Mr.  L.J.  Van  Apeldoorn  dalam  Buku Bambang Poernomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni:
1. Hukum  pidana  materil  yang  menunjukkan  pada  perbuatan  pidana  dan yang  oleh  sebab  perbuatan  itu  dapat  dipidana,  dimana  perbuatan  pidana ( strafbare feiten ) itu mempunyai dua bagian, yaitu :
a. Bagian  obyektif  merupakan  suatu  perbuatan  atau  sikap  ( nalaten )  yang bertentangan  dengan  hukum  positif,  sehingga  bersifat  melawan  hukum yang  menyebabkan  tuntutan  hukum  dengan  ancaman  pidana  atas pelanggaran.
b. Bagian  subyektif  merupak  suatu  kesalahan,  yang  menunjuk  kepada  si pembuat ( dader ) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
2. Hukum  pidana  formil  yang  mengatur  cara  hukum  pidana  materil  dapat dilaksanakan. 28
23 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 6.
24 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  1  Stesel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75.
25 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (JakartaBandung : PT. Tresco, 1981), h. 50
26 R. Abdoel Djamali, S.H, Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h 175
27 Muhammad  Ainul  Syamsu, Penjatuhan  Pidana  dan  Dua  Prinsip  Dasar  Hukum  Pidana (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016),  h. 16.
28 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : Galia Indonesia, 1983), h. 20 .
Rahman Subha, S
Hukum pidana  yang berlaku di Indonesia dikatakan bahwa  yang dapat menjadi subjek  tindak  pidana  adalah  seorang  manusia  sebagai  oknum.  Ini  mudah  terlihat  pada perumusan-perumusan  dari  tindak  pidana  dalam  KUHP  yang  menampakkan  daya berpikir  sebagai  syarat  bagi  subyek  tindak  pidana  itu,  juga  terlihat  pada  wujud  pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. 29
Hukum  pidana  diatur  dalam  KUHP  pada  Buku  Kedua  tentang  Kejahatan  dan Buku  Ketiga  tentang  Pelanggaran,  dimana  tindak  pidana  dalam  hal  tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :
a) Unsur tingkah laku
b) Unsur melawan hukum
c) Unsur kesalahan
d) Unsur akibat konstitutif
e) Unsur keadaan yang menyertai
f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
g) Unsur tambahan untuk memperberat pidana
h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
Sebagimana  yang  dikemukakan  oleh  D.Schaffmeister,  N.  Keijzer,  dan  Mr.  E. PH.Sutorius bahwa :
“Tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  karena  suatu  perbuatan  yang  tidak  termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan  itu  tercantum  dalam  rumusan  delik.  Untuk  itu  diperlukan  dua  syarat  : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 30
3. Kedudukan Tanah  sebagai Mahar  Menurut  Undang-Undang No. 5 Tahun
1960.
Kepemilikan  tanah  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  di  atur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  bab  tentang  kebendaan,  selanjutnya  dengan munculnya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) maka pengaturan hak milik tanah dalam KUH Perdata di cabut dan sepenuhnya di  atur  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Secara  implisit,  hak  kepemilikan  tanah berkaitan  dengan  kedudukanya  sebagai  mahar,  diatur  dalam  hukum  nasional  diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  secara  administratif  tidak    mengatur  proses pemindahan  kepemilikan  tanah  melalui  proses  perkawinan.  Sehingga,  kepemilikan tanah melalui perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan terlebih dalam proses perceraian.
29 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta: Bandung; PT. Tresco, 1981), h. 50 .
30 D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana (Cet: I, Liberty,Yogyakarta,1995), h.27.
Rahman Subha, S

## a. Potensi Konflik pada Mahar Tanah
Meskipun  mahar  dalam  akad  perkawinan  disebutkan  berupa  tanah,  namun  bila mahar  tersebut  tidak  diserahkan  secara  langsung  dalam  akad  yang  dipersaksikan  dua orang saksi, maka dalam masa perkawinan berpotensi terjadi perselisihan antara suami istri  dalam  mahar  tersebut,  baik  perselisihan  itu  dalam  nilai  atau  dalam  waktu penyerahannya. Ulama berbeda pendapat dalam menyelesaikannya. 31
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa bila perselisihan terjadi sebelum keduanya bergaul,  keduanya  bersumpah  dan  dibatalkan  perkawinannya.  Namun  bila  yang bersumpah hanya  seorang di antaranya dan  yang lain menolak, maka yang dibenarkan adalah  pihak  yang  bersumpah.  Bila  perselisihan  terjadi  sesudah  bergaul,  maka  yang dibenarkan adalah ucapan suami. Sebagian lain yang terdiri dari ulama Syafi’iyah dan al-Tsauriy berpendapat bahwa bila keduanya berselisih, maka keduanya bersumpah dan kembali kepada mahar mitsl sedangkan nikahnya tidak difasakh. Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa yang dibenarkan adalah ucapan suami, namun mahar dikembalikan kepada mahar mitsl . 32
Gugatan  mahar  dapat  diajukan  karena  suami  belum  melunasi  mahar  terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat  dilakukan  apabila  terjadi  selisih  pendapat  mengenai  jenis  dan  nilai  mahar  yang ditetapkan  (Pasal  37  KHI).  Undang-undang  Perkawinan  tidak  mengatur  sama  sekali mahar  dalam  perkawinan;  namun  KHI  mengatur  secara  panjang  lebar  dalam  satu  bab pembahasan yang terdiri dari beberapa  pasal sebagai berikut:
1. Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”;
2. Pasal  31:  “Penentuan  mahar  berdasarkan  asas  kesederhanaan  dan  kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”;
3. Pasal  32:  “mahar  diberikan  langsung  kepada  calon  mempelai  wanita  dan  sejak itu menjadi hak pribadinya.
4. Pasal 33:  ayat (1). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai: Ayat (2). Apabila calon  mempelai  wanita  menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan  baik  untuk  seluruhnya  atau  sebagian.  Mahar  yang  belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
5. Pasal  34:    ayat  (1).  Kewajiban  penyerahan  mahar  bukan      merupakan  rukun dalam perkawinan; (2). Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad  nikah,  tidak  menyebabkan    batalnya    perkawinan.  Begitu    pula  halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan
6. Pasal 37: Apabila    terjadi    selisih   pendapat   mengenai  jenis  dan nilai mahar yang ditetapkan  penyelesaiannya  diajukan ke  pengadilan agama. 33
31 Rusman, Kepastian  Hukum  Tanah  Mahar  pada  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Bone  (telaah berdasarkan  hukum  Islam  dan  undang-undang  pokok  agraria). Tesis,  Pascasarjana  UIN  Alauddin Makassar, 2018, h. 50.
32 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab . 33 Abdurrahma>n, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  Cet.  II  (Jakarta:  CV.  Akademika Presindo, 1994), h. 120-120
Rahman Subha, S
Berdasarkan   kewenangan  Peradilan  Agama,  maka  penyelesaian  sengketa  hak milik dalam hal ini mahar tanah adalah:
a. Objek sengketa (Mahar)  yang terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang  Islam dengan selain orang  Islam maka menjadi kewenangan peradilan umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di peradilan agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa lain antara orang  Islam  selain  orang  Islam  ditunda  terlebih  dahulu  sebelum  mendapatkan putusan  dari  peradilan  umum.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (1):
Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa  lain  dalam  perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 34
Sedangkan khusus mengenai objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
b. Objek sengketa (mahar) yang terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain, antara orang  Islam  maka  peradilan  Agama  dapat  memutus  bersama-sama  perkara  yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana lanjutan pasal 49 ayat (2) :
Apabila  terjadi  sengketa  hak  milik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  objek  sengketa tersebut  diputus  oleh  pengadilan  agama  bersama-sama  perkara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. 35

## b. Aspek Pidana dalam UU Pokok Agraria
Hak  kepemilikan  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  pasal  4  diatas  ditentukan dalam  pasal  16  ayat  1  yaitu  meliputi  sebagai  Hak  milik,  Hak  guna  usaha,  Hak  guna bangunan, Hak pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan dan Hak-hak lain  yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas  yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
Pada  masyarakat  adat  tertentu  di  Indonesia    menjadikan  tanah  sebagai  simbol kehidupan,  kesejahterahan  dan  kemapanan  perekat  kasih  sayang  dan  penyatuan  rasa cinta.  Sehingga  menjadikan  tanah  sebagai  mahar  adalah  sesuatu  yang  sakral.  Namun yang  terjadi  kebanyakan  masyarakat  tanah  sebagai  mahar  dalam  perkawinan,  sebagian
34 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
35 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Rahman Subha, S
besar  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  yang  pasti. 36 Dalam  beberapa  kasus  di masyarakat  kasus  kepemilikan  tanah  melalui  mahar  yang  merugikan  pihak  perempuan adalah pertama, pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; maksudnya tidak memiliki sertifikat  tetapi  menikmati  hasilnya; kedua, pemilikan  tanah  pemberian  hanya  sebagai simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan juga tidak menikmati hasilnya. Tentu ini  menjadi  problem  jika  dipandang  dari  segi  hukum  Islam  dimana  mahar  merupakan kewajiban  laki-laki  kepada  perempuan,    juga  memilki  konsekuensi  secara  hukum nasional  dimana  perempuan  tidak  bisa  mengklaim  kepemilikanya  secara  yuridis. Beberapa contoh kasus di Pengadilan Agama seperti putusan No
1159/Pdt.G/2016/PA.Wtp memutusakan pihak perempuan tidak mendapatkan maharnya berupa  tanah  (putusan  mengkonversi  jadi  uang),  putusan  No  875/Pdt.G/2016/PA.  Wtp pihak  perempuan  tidak  bisa  memberikan  pembuktian  kepemilikan  tanahya  sehingga tidak  mendapatkan  haknya  berupa  tanah  dan  putusan  No  143/Pdt.G/2016/PA.  Wtp pihak  perempuan  kesulitan  membuktikan  untuk  mendapatknya  haknya  berupa  tanah mahar, 37 serta Putusan Nomor 36 PK/AG/2015 yang menolak gugatan mahar pemohon kasasi  dahulu  sehingga  pihak  perempuan  tidak  mendapatkan  mahar  tanah  sebagai haknya. Dari  sini  kita  dapat  melihat  bahwa  pembuktian  formil  tidak  mengakomodir keadilan bagi perempuan khususnya dalam kasus tanah mahar tersebut.
Melalui  beberapa  kasus-kasus  tersebut,  pihak  perempuan  bukan  hanya  tidak mendapatkan  mahar  tanah  sebagai  haknya  dalam  perkawinan  (hukum  Islam  dan  KHI) tetapi  juga  membiarkan  orang  lain  memanfaatkan  tanah  tersebut  termasuk  melakukan transaksi  jual-beli  terhadap  tanah  mahar  tersebut,  yang  sejatinya  adalah  milik  pihak perempuan karena sebab perkawinan. Dalam hukum perdata pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang melakukan memanfaatkan tanah yang bukan miliknya, dalam  kasus  tersebut  ada  pihak  yang  di  rugikan  dan  memerlukan  ganti  rugi  atas kerugian yang di alami pihak tersebut, dan juga merupakan perbuatan melawan hukum yang  mana  seseorang  secara  tanpa  hak  masuk  ke  tanah  milik  orang  lain,  atau menyebabkan seseorang, atau menyebabkan orang lain atau benda lain masuk ke tanah milik  orang  lain,  ataupun  menyebabkan  seseorang  atau  orang  lain  atau  benda  tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Sedangkan dalam hukum pidana Pasal 167 ayat 1 KUH Pidana yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau  pekarangan  tertutup  yang  dipakai  orang  lain  dengan  melawan  hukum  atau  berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara. 38 Dengan demikian pemanfataan tanah  orang  lain  tanpa  izin  bahkan  sampai  menjualnya  dikategorikan  sebagai penyerobotan  tanah  atau  melanggar  hukum  yang  dapat  pidana.  Namun  terlebih  dahulu pihak  perempuan  harus  membuktikan  dirinya  sebagai  pemilik  yang  sah  tanah  tersebut secara yuridis dengan adanya sertifikat tanah atas namanya.
36 Rusman, Kepastian  Hukum  Tanah  Mahar  pada  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Bone  (telaah berdasarkan  hukum  Islam  dan  undang-undang  pokok  agraria). Tesis,  Pascasarjana  UIN  Alauddin Makassar, 2018, h. 112.
37 Rasdiana, Mahar Simbolik dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.  h. 124-125.
38 Robert  L.  Weku, Kajian  Terhadap  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum , Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. h. 166.
Rahman Subha, S
Selanjutnya,  mengenai  proses  peralihan  tanah  dalam  bentuk  mahar  itu  sendiri tidak disebutkan dalam, mengacu pada  Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak milik atas tanah dapat dipindahkan haknya  kepada  pihak  lain  (dialihkan)  dengan  cara  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar, pemberian  dengan  wasiat  dan  perbuatan  perbuatan  lain  yang  dimaksudkan memindahkan  hak  milik. 39 Sehingga  pemindahan  kepemilikan  tanah  melalui  proses perkawinan  atau  dalam  bentuk  mahar  bisa  ditafsirkan  sebagai  “ perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan memindahkan hak milik ”, sehingga implikasi yang harus terjadi kemudian  adalah  tanah  mahar  kepada  dapat  menjadi  alasan  untuk  memproses pensertifikasian  tanah  melalui  badan  pertanahan,  ini  sebagai  tindakan  preventif  jika terjadi  persengketaan  hak  milik  dikemudian  hari  ketika  terjadi  perceraian,  sekaligus penegasan  akan  pelaksanaan  UU  Pokok  Agraria  tersebut.  Dengan  kata  lain  bahwa, asbab adanya  UUPA/Pokok  Agraria  beserta  aturan  penjelasanya  sejatinya  adalah memberikan  kepastian  hukum  atau  kedudukan  yang  jelas  terhadap  kepemilikan  tanah dalam bentuk apapun, termasuk melalui perkawinan yakni mahar.
Selain  itu,  meskipun  tidak  terdapat  perbuatan  hukum  berupa  pemberian  mahar sebagai  salah  satu  sarana  perubahan  data  pendaftaran  tanah.  Namun  terdapat kemungkinan  perbuatan  hukum  pemberian  mahar  sebagai  dasar  untuk  melakukan perubahan data saat pendaftaran tanah dengan proses balik nama. Hal ini dapat dilihat dalam  ketentuan  Pasal  55  angka  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada kantor pertanahan  mengenai  isi  semua  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap dan penerapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada  buku  tanah  yang  bersangkutan  dan  mungkin  pada  sertifikatnya  dan  daftar-daftar lainnya”. 40 Mengingat  bahwa  Kedudukan  sertifikat  hak  atas  tanah  dalam  sengketa pertanahan  di  Indonesia  menganut  sistem  publikasi  negatif  yang  bertendensi  positif artinya  surat  berupa  sertifikat  atau  sertifikat  sementara  hanya  dinyatakan  sah  sebagai pembuktian  yang  kuat,  namun masih  dapat  disanggah  kebenarannya  dengan  bukti lain yang lebih kuat. 41

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Regulasi  yang  pemindahan  hak  milik  atas  tanah  melalui  akad  pernikahan  belum diakomodir  oleh  peraturan-peraturan  di  Indonesia  sehingga  menyebabkan  pihak perempuan  sulit  membuktikan  kepemilikanya  tanah  mahar  di  Pengadilan  Agama ketika  terjadi  perceraian  akibatnya  pihak  perempuan  dirugikan  ketika  pihak
39 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 65.
40 Ilham Abbas, Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan Pa Bulukumba Nomor 25/pdt.p/2011/PA.blk).  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, (agustus, 2018), h. 215.
41 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Alumni;Bandung, 1990, h. 97.
Rahman Subha, S
tergugat ataupun nama pemilik tanah dalam sertifikat tanah tersebut memanfaatkan tanah mahar.
b. Pemanfaatan  tanah  tersebut  yang  memunculkan  kerugian  terhadap  pemilik  sejati tanah yang didapatkan melalui perkawinan merupakan tindakan penyerobotan tanah yang  melanggar  pasal  1365  dan  pasal  1366  dalam  KUHPerdata  sehingga  dapat  di pidana  menurut  ketentuan  Pasal  167  ayat  1  KUHPidana  dan  melanggar  pasal  15 UU  Pokok  Agraria.  Namun  pasal  ini  baru  dapat  diterapkan  jika  terlebih  dahulu pihak  perempuan  dapat  membuktikan  kepemilikan  tanah  tersebut  di  Pengadilan. Sehingga  unsur  pidana  dalam  penyerobotan  tanah  yang  dilakukan  pihak  tergugat dapat dibuktikan.
2. Saran-saran
a. Melakukan revitalisasi hukum adat dengan menyediakan regulasi yang jelas untuk memberikan  kedudukan  yang  pasti  secara  yuridis  bahwa  tanah  yang  dijadikan mahar adalah milik pihak perempuan. Sehingga baiknya pada saat pernikahan atau akad  berlansung  pihak  perempuan  telah  mendapatkan  sertifikat  tanah  tersebut sebagai mahar atas namanya.
b. Jika  pihak  perempuan  dapat  membuktikan  kepemilikan  tanahnya  dalam  kasus mahar tanah maka pemanfaatan tanah dalam bentuk apapun yang merugikan pihak perempuan dapat dipidana dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P. Parlindungan. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Alumni; Bandung, 1990.
Abbas,  Ilham.  Hak  Penguasaan  Istri  Terhadap  Mahar Sompa Perkawinan  Adat  Bugis Makassar (Kajian Putusan Pa Bulukumba Nomor 25/pdt.p/2011/PA.blk). Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus, 2018.
Al-Jazīri,  Abdurrahman. Kitāb  Al-Fiqh  ‘Alā  Al-Madhab Al-Arba’ah .  Beirut  :  Dār  Al- Fikr, IV.
Chazawi,    Adami. Pelajaran  Hukum  Pidana  1  Stesel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori- teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2011.
D.  Schaffmeister,  N.  Keijzer  dan  E.P.H.  Sutoris  terjemahan  J.E.  Sahetapy, Hukum Pidana. Liberty,Yogyakarta,1995.
Djamali,  R.  Abdoel.  S.H, Pengantar  Hukum  Indonesia  edisi  revisi .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2013.
Drajat,  Dzakariah. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2012.
Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam . Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya . Jakarta: Syamil Qur`an, 2013.
Rahman Subha, S
Kontjaraningrat. Beberapa Pokok Antropologi Sosial . Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
Lahati,  Teddy. Penyelesaian  Sengketa  Mahar  dalam  Bingkai  Normatif .  Hakim Pengadilan Agama Limboto. Badilag, 2012.
Mudjieb, Abdul. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Mughniyah,    Muhammad  Jawad. Fiqih  Lima  Mazhab .  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2001.
Poernomo,  Bambang. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta : Galia Indonesia, 1983. īīīProdjodikoro,  Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . JakartaBandung : PT. Tresco, 1981.
Rasdiana, Mahar  Simbolik  dalam  Perkawinan  Masyarakat  Bugis  di  Kabupaten  Bone Sulawesi Selatan. Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Robert  L.  Weku, Kajian  Terhadap  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Ditinjau  Dari  Aspek Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Perdata. Jurnal Lex  Privatum ,  Vol.I/No.2/Apr- Jun/2013.
Rusman, Kepastian  Hukum  Tanah  Mahar  pada  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Bone (telaah  berdasarkan  hukum  Islam  dan  undang-undang  pokok  agraria). Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2018.
Rusyd, Ibnu. Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasśid ,Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun. Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat . Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001.
Said, Nurfaidah. Tanah sebagai mahar dalam perkawinan studi kasus perempuan suku bugis-Makassar di Sulawesi Selatan yang menerima tanah pada waktu menikah , 2011.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
Sutedi, Adrian. Sertipikat Hak Atas Tanah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 65.
Syamsu,  Muhammad  Ainul. Penjatuhan  Pidana  dan  Dua  Prinsip  Dasar  Hukum Pidana . Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam diIndonesia . Jakarta: Kencana, 2009.
Tim Citra Umbara (2011) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta : Sinar Grafika, 2004
Wignjodipoero , Soerojo. Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat .Jakarta:  Gunung Agung 1984.
Zuhaily,  Muhammad. Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Pernikahan  dalam  Perspektif Madzhab Syafi’i , terj. Mohammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.