Theo Julian Rorong, Yi Jeane Neltje Saly (2022) Kontradiksi Antara Program Pengaturan Percepatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Sesuai  Permen  No.6/  2018  Dengan  Ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12912 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## KONTRADIKSI ANTARA PROGRAM PENGATURAN PERCEPATAN
PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  SESUAI  PERMEN  NO.6/ 2018  DENGAN  KETENTUAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Theo Julian Rorong , Yi Jeane Neltje Saly Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail : theororong99@gmail.com, jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pemberian sertifikat dalam rangka program pemerintah secara sistematis bertujuan meningkatkan  dan  mengawasi  pelaksanaan landreform terhadap  tanah  absantee, serta fragmentasi akibat pewarisan termasuk penumpukan tanah pada satu orang. Panitia  Sementara  ajudikasi  pengukuran  seluruh  bidang  tanah  dalam  satu  lokasi yang ditunjuk  oleh Kepala Kantor Pertanahan  berperan sebagai  perwujudan desa lengkap pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap, Meskipun demikian, untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  program  PTSL,serta untuk  mengurangi  sengketa,  maka  Kementerian  ATR/BPN  menyempurnakan berbagai  perangkat  peraturan/dasar  hukum  tertulis,  yang  lengkap  dan  jelas, sumberdaya manusia ditingkatkan, sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan kuantitasnya, juga diperluas aspek pembiayaan, serta koordinasi antar lembaga di luar  BPN.  Perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap,  dan  jelas  dalam  pelaksanaan PTSL  dituangkan  pada  beragam  sarana,  berupa  regulasi,  petunjuk  teknis,  surat edaran untuk kemudahan pelaksanaan PTSL. Meskipun berbagai regulasi sebagai dasar  hukum  PTSL  diterbitkan  dan  kerjasama  atau  koodinasi  antar  instasi  telah dibangun  serta  berbagai  kemudahan/terobosan  telah  dibuat,  guna  mempermudah proses pelaksanaannya, namun terdapat disparitas antara Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Perbedaan mendasar adalah  Peratruan Pemerintah memberikan  perdoman pendaftaran tanah dengan menggunakan alas hak berupa girik namun PTSL cukup dengan klain hilang dapat diterbitkan sertifikat sehingga menimbulkan masalah hukum.
Kata Kunci: PTSL, Pertanahan, Kepastian Hukum.

## Abstract
The  granting  of  certificates  in  the  framework  of  government  programs systematically aims to improve and supervise the implementation of land reform on absantee  land,  as  well  as  fragmentation  due  to  inheritance  including  the accumulation of land on one person. The Provisional Committee for adjudication of measurement of all land parcels in one location appointed by the Head of the Land Office acts as a complete village embodiment in the complete systematic land registration program, However, to  ensure legal certainty and legal protection of the  PTSL  program,  as  well  as  to  reduce  disputes,  the  Ministry  of  ATR  /  BPN perfected various sets of written regulations / legal bases, which are complete and clear, Human resources were improved, facilities and infrastructure were expanded in  quality  and  quantity,  financing  aspects  were  also  expanded,  as  well  as coordination between institutions outside BPN. Written, complete, and clear legal tools in the implementation of PTSL are set forth in various means, in the form of regulations,  technical  instructions,  circulars  for  the  ease  of  implementation  of PTSL. Although various regulations as the legal basis for PTSL have been issued and cooperation between institutions has been built and various conveniences/breakthroughs  have  been  made,  in  order  to  facilitate  the implementation  process,  there  is  a  disparity  between  Ministerial  Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) and Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration.  The basic  difference  is  that  the  Government  Regulation  provides  guidelines  for  land registration using the basis of  rights in  the form of  giriks, but  PTSL is sufficient with the loss claim to be issued a certificate, causing legal problems.

## Keywords: PTSL, Land, Legal Certainty.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38  UUPA.  Dituangkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah.  Menteri  ATR/  BPN  Hadi  Tjahjanto,  mengatakan  jumlah  realisasi PTSL  mencapai  74,8  persen  atau  sekitar  94  juta  tanah  dari  126  juta  bidang  tanah  di seluruh Indonesia (Iryanto et al., 2019).
Pendaftaran  tanah  dilakukan  dengan  pertimbangan  peningkatan  pembangunan nasional yang berkelanjutan yang membutuhkan landasan yuridis demi kepastian hukum di  bidang  pertanahan  (Peraturan,  1997).  Saat  ini  adalah  Pendaftaran  Tanah  Sistematik Lengkap (PTSL) yang diselengarakan Kementerian ATR/Ka.BPN yang menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025 (Iryanto, 1997). Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya
sampai  dengan  tahun  2025.  Karena  jika  pendaftaran  tanah  dilakukan  rutinitas  seperti biasanya  setahun  kurang  lebih  500  ribu  bidang,  membutuhkan  waktu  160  tahun  untuk tanah terdaftar seluruh Indonesia (Adni., 2021).
Alasan  atau  pertimbangan  ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Pendaftaran tanah adalah untuk meningkatkan percepatan kembali pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  melalui  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap, tersebut (Peraturan, 2018). yang memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan  menyesuaikan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  pendaftaran  tanah  maupun  ketentuan  pertanahan  lainnya  agar  terselenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Penyempurnaan merupakan bagian daripada mewujudkan kepastian hukum dalam sektor pertanahan agar tanah dapat menjad objek untuk mengembangkan perekonomian yang memilikinya dalam rangka memelihara kehidupannya, terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum ( rechtssicherheit ) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum ( gerechtigkeit ) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan  di  ranah  pengadilan,  dan  kemanfaatan  hukum  ( zweckmassigkeit )  dimana  dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.
Dalam  Penulisan  ini  terdapat  penelitian  terdahulu  yaitu  Mujiburohman,  Dian Aries yang berjudul Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) (Mujiburohman, 2019) dan Kembaren, Yuda Efrimsa dengan penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.  6  Tahun  2018  di  ATR/BPN  Kabupaten  Karo,  kedua  penelitian  tersebut membahas potensi problematika yang timbul dalam penyelenggaraan PTSL, dan inilah yang  membedakan  dengan  kajian  penulis  yang  lebih  konkrit  dan  terfokus  pada  norma hukum  khusus  mengkaji  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah.
Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas dalam pelaksanaan PTSL telah tertuang dalam beragam regulasi, petunjuk teknis, surat edaran sebagai sarana kemudahan dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan  dan  kerjasama  atau  koodinasi  antar  instasi  telah  dibangun  serta  berbagai kemudahan/terobosan  telah  dibuat,  namun  dalam  tataran  implementasi,  masih  terdapat hambatan-habatan  dalam  pelaksanaan  PTSL  yang  berorientasi  target  kuantitas  yang memungkinkan mengabaikan kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis  dan  penerapan  asas  kontradiktur  delimitasi,  dari  hambatan-hambatan  ini dideskripsikan dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan PTSL. Walaupun terdapat kemudahan  namun  terdapat  disparitas  yang  antara  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perbedaan mendasar adalah Peratruan Pemerintah  memberikan  perdoman  pendaftaran  tanah  harus  menggunakan  alas  hak berupa girik namun PTSL cukup dengan klain hilang dapat diterbitkan sertifikat sehingga menimbulkan masalah hukum.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Metode  Penelitian  Normatif  yaitu mengakaji  permasalahan  hukum  dalam  tataran  norma  sesuai  dengan  kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum dan Doktrin Hukum. Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat normatif, penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan  dengan  peraturan  lainya  dan  penerapannya  dalam  penelitian  ini khususnya pembentukan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan  kesesuaianya  terhadap  prinsip-prinsip  Negara hukum (Abdulkadir Muhamad, 2004).

## Hasil dan Pembahasan
Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38  UUPA.  Pendaftaran  tanah  merupakan  syarat  untuk  mencapai  jaminan  hukum  dan perlindungan hukum hak atas tanah, untuk menciptakan kepastian hukum.
Kepastian hukum dapat terwujud apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
2. Instansi  pemerintah  menerapkan  aturan  hukum  secara  konsisten,  tunduk dan  taat terhadapnya;
3. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;
4. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
5. Putusan  pengadilan  secara  konkrit  dilaksanakan.  Sedangkan  untuk  perlindungan hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  pendaftaran  tanah  dapat  terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:
(1) Penerbitan sertipikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih;
(2) Proses penerbitan sertipikat tersebut didasarkan pada itikad baik;
(3) Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya.
Warga negara mempunyai hak atas tanah yang dijamin oleh hukum. Kepemilikan hak  atas  tanah  tersebut  diatur  dalam  ketentuan  undang-undang  untuk  memberikan kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  individu manusia supaya tidak dilanggar oleh penguasa. Kepastian hukum  menghendaki  bahwa hukum  dapat  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  harus  ditaati  tentunya  tidak  hanya terhadap  bagaimana  peraturan  tersebut  dilaksanakan,  akan  tetapi  bagaimana  norma- norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.
Pendaftaran  tanah  selain  berfungsi  untuk  melindungi  si  pemilik,  juga  berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya Dalam pelaksanaanya untuk mewujudkan tanah terdaftar di seluruh Indonesia, pada kenyataannya belum menghasilkan pendaftaran tanah yang  memuaskan.  Hal  ini  seperti  yang  dinyatakan  dalam  peraturan  pemerintah pendaftaran tanah yang pertama kali yaitu PP No. 10 Tahun 1961 yang berlaku selama lebih dari 35 tahun, lebih kurang baru 16,3 juta bidang yang sudah didaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah hak (PP No. 24, 1997). Demikian juga dengan berlakunya PP No. 24  Tahun  1997  penyempurnakan  dari  PP  No.  10  Tahun  1961,  belum  maksimal  dalam pelaksanan pendaftaran tanah dari 126 juta bidang tanah di Indonesia hanya 46 juta sudah terdaftar, ini artinya ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Sementara menurut (Wahyuni, 2017) pertumbuhan bidang tanah lebih dari 1 juta bidang pertahun.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  jika  kata  kepastian  digabung  dengan  kata hukum berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara (Sunaryo, 2019). Hak atas tanah ini terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut dapat beralih dan dialihkan oleh pemegang hak menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah  sekarang  ini  melalui  Kementerian  ATR/BPN  yang  mempuyai kewenangan  pendaftaran  tanah  telah  berupaya  untuk  percepatan  pendaftaran  tanah dengan berbagai program/proyek dengan segala keterbatasannya. Program/proyek yang telah ada sebelumnya seperti, percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management  and Policy Development Project (LMPDP)  atau proyek ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona) belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  program pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  secara  sistematis,  yang  sebelumnya  terdapat program  lain  yang  lebih  dikenal  dengan  Program  Nasional  Agraria  (PRONA)  dan memiliki perbedaan konsep yaitu adanya kesadaran bahwa berdasarkan aspek yuridisnya tidak semua bidang tanah dapat diterbitkan sertifikatnya.
Pemerintah  memberikan  suatu  program  pendaftaran  tanah  kepada  masyarakat yang didasarkan pada sembilan program program kerja, yang lebih kenal dengan nawa cita.  Sebagai  wujud  dari  salah  satu  butir  dari  program  nawa  cita  tersebut  pemerintah memberikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk mendorong  pelaksanaan  landreform  (Rahmat  Riardo,  2019).  Adapun  latar  belakang diadakannya  program  PTSL  ini  karena  Pemerintah  masih  menemukan  banyak  sekali tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat (Joshua Melvin Arung La’bi, et.al., 2021).
PTSL diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL, yang mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 4 Tahun  2015  Tentang  Program  Nasional  Agraria,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata
Ruang  Nomor  28  Tahun  2016  Tentang  Percepatan  Program  Operasi  Nasional  Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis yang dimana Program Operasi Nasional Agraria kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, untuk itu diperlukan percepatan lagi dalam memberikan kepastian hukum terhadap penegasan hak atas tanah dalam waktu cepat (Rahmat Riardo, 2004).
Upaya untuk mewujudkan perlindungan hak atas tanah tersebut oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Sedangkan  dalam  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Pendaftaran  tanah  tersebut dalam ayat (1) meliput, pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran hak- hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL telah beberapa kali  mengalami  perubahan,  terbaru  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan PTSL. Peraturan tersebut di atas diubah kembali menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN No 6/2018). Pembaruan dari aturan terhadap PTSL terjadi karena aturan aturan yang terkait dengan  PTSL  sebelumnya  masih  memerlukan  penyempurnaan  substansi  atau  materi untuk menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya.
Dasar hukum PTSL yang berlaku saat ini yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  25/SKB/V/2017,  Nomor 5903167  A  Tahun  2017,  Nomor  34  Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Program  yang  terbaru  saat  ini  adalah  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL)  yang  diselengarakan  Kementerian  ATR/Ka.BPN  yang  menargetkan  126  juta bidang  tanah  di  Indonesia  terdaftar  dan  tersertipikasi  keseluruhan  pada  tahun  2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada  tahun  2018,  9  juta  bidang  pada  tahun  2019  dan  10  juta  setiap  tahunnya  sampai dengan  tahun 2025. Karena jika pendaftaran tanah dilakukan rutinitas  seperti biasanya setahun  kurang  lebih  500  ribu  bidang,  membutuhkan  waktu  160  tahun  untuk  tanah terdaftar seluruh Indonesia.
Adapun pengertian dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Rahmat Riardo, 2004).
Pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  bertujuan  untuk mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  Hak  atas  Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dilaksanakan  untuk  seluruh  objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek PTSL meliputi seluruh bidang  tanah  tanpa  terkecuali,  baik  bidang  tanah  yang  belum  ada  hak  atas  tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah (Rahmat Riardo, 2004).
Salah satu tujuan PTSL juga merupakan sarana bagi BPN agar dapat menciptakan gambaran  satu  desa  lengkap,  dan  sebagai  dasar  untuk  mengelola  administrasi kelengkapan database pertanahan yang aktual dan terpercaya. Sehingga pada satu tahun anggaran program berjalan, BPN harus mengupayakan seluruh bidang tanah dalam satu lokasi yang ditetapkan dapat terukur, dan memelihara data fisik tanah.
Target utama pendaftaran tanah melalui PTSL yaitu mendaftarkan bidang tanah secara menyeluruh, baik tanah milik masyarakat adat, tanah negara, kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya yang jumlah realisasinya disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia  oleh  APBN  tahun  berjalan,  Selain  memberi  jaminan  kepastian  hukum,  negara juga  berkewajiban  memberi  perlindungan  terhadap  hak  atas  tanah  baik  kepemilikan secara  individual  maupun  komunal.  Semua  itu  dapat  diperoleh  dengan  sertifikat  yang merupakan  alas/tanda  bukti  hak  yang  terkuat  atas  kepemilikan  tanah  seseorang.  Di samping  itu  ada  banyak  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  maupun pemerintah  atas  terselenggaranya  Legalisasi  Aset  melalui  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap ini. Salah satunya masyarakat dapat terjamin eksistensi haknya, dan pemerintah dapat  melengkapi  database  pertanahan,  sehingga  terwujud  salah  satu  catur  pertanahan yaitu tertib administrasi pertanahan.
Target-target  PTSL  ini  bukanlah  pekerjaan  mudah,  banyak  pihak  beranggapan hanya ambisi, pencitraan, dan kepentingan politik sesaat, karena anggapan ini merujuk pada hasil pendafataran tanah selama ini kurang dari 50 persen tanah yang sudah terdaftar. Padahal sudah 57 tahun yang lalu perintah berkewajiban untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana  yang  telah  di  amanatkan  oleh  UUPA.  Apabila  dianalisis  lebih  mendalam penyebab  utama  adalah political  will pemerintah,  program-program  pendaftaran  tanah sebelumnya dilaksanakan dalam tataran kementerian, bukan dalam puncak pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden. Inilah yang membedakan Program PTSL dengan program- program sebelumnya, presiden memantau, mengevaluasi bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksanaan PTSL.
Presiden yang berkedudukan sebagai lembaga eksekutif dalam arti memiliki tugas untuk  menjalankan  peraturan  hukum,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  presiden menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana mestinya.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  pendaftaran  tanah  tersebut  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah (PP  No.  24/1997),  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengatur  bahwa pendftaran  tanah  harus  dilaksanakan  berdasarkan  azas  sederhana,  aman,  terjangkau, mutakhir dan terbuka. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur segala hal berkaitan dengan mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah.
Pemberian  sertifikat  dalam  rangka  program  pemerintah  secara  sistematis  juga dapat  meningkatkan  dan  mengawasi  pelaksanaan  landreform,  melakukan  pengawasan terhadap tanah absantee, serta mencegah fragmentasi akibat pewarisan atau pengawasan terhadap penumpukan tanah pada satu orang. Sementara itu, dalam hal mewujudkan suatu gambaran  desa  lengkap  pada  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap,  Panitia Ajudikasi  tetap melakukan pengukuran kepada seluruh bidang tanah dalam  satu  lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. Meskipun demikian, tidak semua bidang tanah yang telah terukur tersebut dapat diterbitkan sertifikatnya.
Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL,serta untuk mengurangi sengket Kementerian ATR/BPN menyempurnakan berbagai perangkat peraturan/dasar  hukum  tertulis,  yang  lengkap  dan  jelas,  sumberdaya  manusia ditingkatkan,  sarana  dan  prasarana  diperbanyak  kualitas  dan  kuantitasnya,  segi pembiayaan  diperluas,  adanya  koordinasi  antar  lembaga  di  luar  BPN.  Secara  normatif telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  sarana  memberi  kemudahan dan percepatan dalam pendaftaran tanah seluruh Indonesia.
Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas dalam pelaksanaan PTSL telah tertuang dalam beragam regulasi, petunjuk teknis, surat edaran sebagai sarana kemudahan dalam pelaksanaan PTSL. Meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan  dan  kerjasama  atau  koodinasi  antar  instasi  telah  dibangun  serta  berbagai kemudahan/terobosan  telah  dibuat,  namun  dalam  tataran  implementasi,  masih  terdapat hambatan-habatan  dalam  pelaksanaan  PTSL  yang  berorientasi  target  kuantitas  yang memungkinkan mengabaikan kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis  dan  penerapan  asas  kontradiktur  delimitasi,  dari  hambatan-hambatan  ini dideskripsikan dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan PTSL.
Walaupun terdapat kemudahan namun terdapat disparitas yang antara Peraturan Menteri  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perbedaan mendasar adalah Peratruan Pemerintah memberikan perdoman pendaftaran tanah harus menggunakan  alas  hak  berupa  girik  namun  PTSL  cukup  dengan  klain  hilang  dapat diterbitkan sertifikat sehingga menimbulkan masalah hukum.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  bertujuan  untuk mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  Hak  atas  Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dilaksanakan  untuk  seluruh  objek Pendaftaran  Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Adapun  Efektivitas  dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) cukup baik dapat dilihat dari persentase jumlah target dan realisasi. Walaupun terdapat kemudahan namun terdapat  disparitas  yang  antara  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Pendaftaran  tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  perbedaan  mendasar  adalah  Peratruan Pemerintah  memberikan  perdoman  pendaftaran  tanah  harus  menggunakan  alas  hak berupa girik namun PTSL cukup dengan klain hilang dapat diterbitkan sertifikat sehingga menimbulkan masalah hukum.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Anthony  Giddens, The  Third  Way  :  Jalan  ketiga  Pembangunan  Demokrasi  Sosial , Jakarta, Gramedia,1998.
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Anonim,  Petunjuk  teknis  Direktorat  Survey  dan  Potensi  Tanah,  Deputi  Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, Jakarta, 2007.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Abdulkadir  Muhamad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Baharudin. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah. Jurnal Keadilan Progresif. 2(1): 91.
Boedi,  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  UU  Pokok  Agraria . Djambatan Boedi, Jakarta,1999.
Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis, Nuansa  dan  Nusamedia. Bandung, 2004.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Elizabrth  Nurhaini  Butarbutar, Metode  Penelitian  Hukum, Refika  Aditama,  Bandung,
2018.
Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." Jurnal Ahkam 2.1 (2014).
Irawan  Soerodjo,  Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia,  Arkola, Surabaya,2003.
Jimly Ashiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta,1994.
J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato , Rajawali Press, Jakarta, 1991.
J.H Rapar, Filsafat Politik Aristoteles , Rajawali Press, Jakarta,1993.
John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan , Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
L.  J.  Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Cetakan  Kedua  Puluh  Enam  Pradnya Paramita,Jakarta,1996.
Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius. Jakarta, 2019.
Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta,1992.
M.  Syamsudin, Operasionalisasi  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta 2007.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana , Jakarta, 2008.
Padmo  Wahyono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,1992.
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  penerbit  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Citra Raditya Bakti, Bandung, 2000.
The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Sumber Sukses.Yogyakarta, 1982.
W.Riawan Tjandra, Hukum Sarana Pemerintahan , Cahaya Atma Pustaka,Jakarta,2014.
Baharudin. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah. Jurnal Keadilan Progresif.
Budiman,  I.  2018. Kajan  atas  Penentuan  Syarat  Peralihan  Hak  atas  tanah  yang bersertifikat  tanpa  Akkta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Tesis  Magister Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 64.
Irwansyah & Yunus, A. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Edisi Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.2021.
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  "Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum." Jurnal  Crepido 1.1 (2019): 13-22.
John  Rawls, A  Theory  Of  Justice,  London:  Oxford  University  Press ,  Yang  Sudah Diterjemahkan  Dalam  Bahasa  Indonesia  Oleh  Uzair  Fauzan  Dan  Heru  Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Lubis, D. 2020. Peralihan Hak Atas Tanah yang tidak diketahui Keberadaan Pemiliknya (Studi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai). Tesis. Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universias Sumatera Utara. 47-48.
Nasution,  Bahder  Johan.  "Kajian  Filosofis  tentang  Konsep  Keadilan  dari  Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern." Yustisia Jurnal Hukum 3.2 (2014).
Pan  Mohamad  Faiz,  2009.  “ Teori  Keadilan  John  Rawls”, Dalam  Jurnal  Konstitusi,
Volume 6 Nomor 1.
Prayoga,  R.T.  2016.  Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  dalm  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  dan  Dalam  Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for the Hearing in Judicial Review ”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2.
Qamar,  N.,  Syarif  H.M.,  Busthami,  D.S.,  dan  Reza  F.S.  2016. Sosiologi  Hukum (Sociology of Law). Mitra Wacana Media. Jakarta.
Rakia, S & Sakti, A. 2021. Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksana yang dibentuk  oleh  Presiden  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Simplification  of  the  Implementing  Regulations  Formed  by  President  in  The Indonesian Constitutional Law System). Jurnal RechtsVinding. Vol. 10, No. 2: 252.
Rakia, S & Sakti, A. 2021. Simplifikasi  Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksana  yang dibentuk  oleh  Presiden  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia (Simplification  of  the  Implementing  Regulations  Formed  by  President  in  The Indonesian Constitutional Law System). Jurnal RechtsVinding. Vol. 10, No. 2.
S.F. Marbun, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 9 Vol. 4, h. 9
Sunaryo,  Sidik,  and  Shinta  Ayu  Purnamawati.  "Paradigma  Hukum  Yang  Benar  Dan Hukum  Yang  Baik  (Perspektif  Desain  Putusan  Hakim  Perkara  Korupsi  di Indonesia)." Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1.2 (2019); 3-4.
Budiman,  I.  2018. Kajan  atas  Penentuan  Syarat  Peralihan  Hak  atas  tanah  yang bersertifikat  tanpa  Akkta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Tesis  Magister Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
Lubis, D. 2020. Peralihan Hak Atas Tanah yang tidak diketahui Keberadaan Pemiliknya (Studi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai). Tesis. Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universias Sumatera Utara.
Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional , Disertasi. Universitas Airlangga Surabaya 1998.
Undang-Undang Nomor 5. (1960). Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  12.  (2011).  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24. (1997). Tentang Pendaftaran Tanah.
Instruksi Presiden Nomor 1. (2022) Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## Copyright holder:
Theo Julian Rorong, Yi Jeane Neltje Saly (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: