## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan

## Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa

## Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia 
Nur Habibi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta E-mail: nurhabibi.ihya@gmail.com
Abstract: = Political decision ( ( Politieke Beslissing)) in President of Republic of Indonesia’s impeachment . Article 7A and 7B Constitution of 1945 stipulates that President can be impeached according to Constitution during his administration. It  shows  that  Indonesiais  a  state  based  on  the  rule  of  law.  Related  to  the president’s  impeachment,  parliament  serves  as  Public  prosecutor  while Constitutional Court gives decision whether the violation of Constitution exist or not.    Even  though  the  violation  can  be  proved,  final  decision  belongs  to  People
Representatives Assembly who will  then accept or refuse the Court decision. To that reason, People Representative Assembly applies its Constitutional authority through its political decision granted to it.
Keywords: Judicieele Vonnis, Constitutional Authority and Politieke Beslissing
Abstrak:  Putusan  Politik  (Politieke  Beslissing)  Dalam  Pemakzulan  Presiden Republik  Indonesia. Pasal  7  A  dan  7B  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa Presiden  dapat  dimakzulkan.  Hal  ini  menunjukan  posisi  Indonesia  sebagai Negara  hukum.mengenai  pemakzulan  ini,  Dewan  Perwakilan  Rakyat    sebagai penuntut  di  Pengadilan.  Adapun  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaksana peradilan  ( Forum  Previlegiatum )  yang  memutuskan  apakah  pelanggaran Konstitusi  terbukti  atau  tidak.  Apabila  pelanggaran  Konstitusi  terbukti,  namun begitu,  kewenangan    akhir  untuk  menerima  atau  menolak  putusan  Mahkamah Konstitusi  itu  ada  pada  MPR.  Disinilah  MPR  menerapkan  kewenangan konstitusionalnya  ( Constitutional  Authority )  dengan  putusan  politik  ( Politieke Beslissing ) yang dimiliki. Keywords: Forum Previlegiatum, Judicieele Vonnis, Constitutional Authority , and Politieke Beslissing
DOI: 10.15408/jch.v2i1.1845
 Naskah  diterima:  20  Mei  2014,  direvisi:  27  September  2014,  disetujui  untuk  terbit:  10  Oktober 2014.

## Pendahuluan
Jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  merupakan  hasil pilihan  rakyat  yang  diusung  Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik  melalui mekanisme  Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Dalam  masa  tugasnya,  jabatan  politik Presiden dan Wakil Presiden terkadang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau keluar dari ketentuan hukum, dan ini kemudian celah terbuka lawan politiknya untuk  menyerang,  maka  dari  itu,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mempunyai  pasal khusus  jika  terjadi  permasalahan  ditengah  jabatannya.  Apabila  hal  tersebut  terjadi dan  ditemukan  bukti-bukti  kebenarannya,  lembaga  penuntutnya  adalah  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), institusi ini harus secepatnya melaksanakan sidang-sidang untuk  menggulirkan  hak  angket,  interplasi  dan  hak  menyatakan  pendapatnya  yang berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  diangkat.  Setelah  menyimpulkan permasalahannnya  dan  menemukan  bukti-bukti  pelanggaran  yang  cukup  memadai, barulah  DPR  dapat  mendakwa  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  ke  Mahkamah Konstitusi  (MK)  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945,  yakni meminta pendapat hukum ke peradilan ketatanegraan. 1
Atas  dakwaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  itulah  Presiden  dan  atau Wakil Presiden dapat diajukan dalam pengadilan khusus, dan tugas pembuktiannya harus  didaftarkan  serta  disidangkan  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  untuk  dimintai pendapat  hukum  dan  memutuskannya,  bahwa  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden apakah  benar-benar  terbukti  melanggar  hukum  atau  tidak,  jika  terbukti  melanggar hukum,  maka  perkara  akan  dilanjutkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) menuju  MPR,  atau  bahkan  sebaliknya,  jika  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran hukum,  maka  perkara  berhenti,  dan  boleh  diajukan  lagi  setelah  DPR  mencari  dan menemukan  bukti-bukti  baru  yang  menguatkan  tuduhannya.  Disinilah  proses aplikasi  hukum  konstitusi  dan  proses  politik  lembaga  negara  berperan.  Mekanisme pemakzulannya  melibatkan  tiga  lembaga  negara  diluar  lembaga  kepresidenan.  Dua lembaga politik sebagai penjelmaan hak-hak rakyat, dan satu lembaga hukum sebagai selaku  penyelenggara  peradilan  konstitusi.  Pada  akhirnya,  jika  hal  ini  terjadi,  maka kedua  lembaga  primer  ini  sama-sama  mempunyai  tugas  kewenangannya  masing- masing,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dengan  menggunakan  berbagai  interpretasi hukum berdasarkan bukti-bukti, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggunakan  interpretasi  politik  sebagai  alat  penertib  negara  secara  subtantif,  dan perlu dicatat, proses ini cenderung didominasi oleh kekuatan politik.
Sebagai pertimbangan dan pisau analisanya adalah teori negara hukum dan teori  catur  praja.  Teori  negara  hukum  berkembang  atas  prakarsa  tokoh  ternama. 2
1 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  bahwa  Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia , , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan pertama, h. 111.
2 Ahli-ahli  hukum  Eropa  Kontinental  seperti  Immanuel  Kant  (1724-1804)  dan  Friedrich  Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat , sedangkan Ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah rule of
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 329
Menurut  Friedrich  Julius  Stahl,  negara  hukum  memuat  empat  unsur  pokok,  yakni, pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia;  negara  berdasarkan trias  politika;  pemerintahan  diselenggarakan  berdasarkan  undang-undang;  Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum  oleh  pemerintah. 3 Sedangkan  dalam  alur  pemikiran  negara  hukum  yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey (1835-1922) ada tiga unsur utama pemerintah yang  kekuasaannya  dibawah  hukum  ( the  rule  of  law ),  unsur  itu  antara  lain;  a). Supremacy  of  law, yakni  tidak  adanya  kekuasaan  sewenang-wenang  oleh  siapapun, bahwasannya  seseorang  hanya  dapat  diadili  jika  terbukti  melanggar  hukum,  b). Equality  before  the  law ,  yakni,  kesetaraan  didepan  hukum,  c). Constitution  based  on individual right, yakni terjaminnya hak-hak warga negara oleh peraturan hukum atau undang-undang.
Dari  rumusan  Albert  Venn  Dicey  diatas,  jelas  bahwa  substansinya  adalah pengakuan  adanya  kedaulatan  hukum  ( sovereignty  of  law )  atau  supremasi  hukum untuk  mengantisipasi  terjadinya  bentuk  kekuasaan  yang  sewenang-wenang, pemerintahan  yang  bersifat  individual.  Prinsip  negara  hukum  hendaklah  dibangun dan  dikembangkan  menurut  prinsip-prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat ( democratische rechtstaat ). 4
Hukum  tidak  boleh  dibuat  dan  ditetapkan,  ditafsirkan  dan  ditegakkan dengan  tangan  besi  berdasarkan  kekuasaan  belaka  ( machtsstaat ).  Prinsip  negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar.  Karena  itu  perlu  ditegaskan  pula  bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar ( constitutional  democracy ). 5 Teori  catur  praja  yang  digagas  oleh  Cornelis  van Vollenhoven  (1874-1933),  yang  terdiri  dari  empat  fungsi  kekuasaan,  yakni regeling atau  fungsi  legislasi  oleh  dewan  perwakilan, bestuur  atau fungsi  pelaksana pemerintahan, rechtspraak atau  fungsi  kehakiman, politie .  Menurutnya,  fungsi politie adalah  menjaga  tata  tertib  didalam  arti  mengawasi  supaya  segala  badan  dan  warga negara menjalankan tugasnya sehari-hari. 6
Teori-teori  diatas  dapat  digunakan  sebagai  pisau  analisa,  bahwasannya demokrasi perwakilan tak dapat dipisahkan dengan demokrasi konstitusional, karena para  wakil  adalah  perwujudan  dari  amanat  rakyat  dalam  menjalankan  fungsi ketertiban  dalam  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam sebuah  pemerintahan,  rotasi  yang  demikian  inilah  dapat  dikatakan  demokrasi
law .  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia, 2010), , edisi revisi, Cetakan keempat, h. 113.
3 Gagasan negara hukum yang berasal dari Friedrich Julius Stahl  ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih mengedepankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan pertama, h. 42. 4 Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),  h. 63. 5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitisionalisme, (Jakarta: Konpress, 2005), Cetakan ke 1, h. 69.
6 Padmo Wahyono, Ilmu Negara, (Jakarta: Indo Hill Co, 2003), Cetakan ketiga, h. 168.
konstitusional,  mengingat  rakyat  dan  para  penyelenggara  negaranya  berkedudukan sama berpegang pada pedoman dan pembatas hukum yang berlaku.

## Terminologi dan Sejarah Pemakzulan
Pemakzulan  bersumber  dari  bahasa  Arab  yaitu  “ ma’zul”.  Ma’zul adalah bentuk maf’ulun  bihi dari  kata ‘ azala-ya’zilu-ma’zul, yang  mempunyai arti pemisahan, penyendirian, atau pengisolasian. Harith Sulaeman menjelaskan, ma’zul itu memiliki dua arti yaitu: 1) isolate, set apart, separate, segregate, seclude , 2) dismiss, discharge, recall, remove  (from  office) . 7 Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kata ma’zul diserap  menjadi  makzul  yang  dalam  bahasa  Indonesia  diartikan  dengan berhenti memegang jabatan, turun tahta, jika memakzulkan, berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan. 8 Istilah to impeach menurut Webster’s New World Dictionary berarti  “ to  bring  (a  public  official)  before  the  proper  tribunal  on  the  charges  of wrongdoing.” Sementara impeachment itu  sendiri  sinonim  dengan  kata accuse yang berarti  mendakwa  atau  menuduh.  Sementara Encyclopedia  Britanica menguraikan pengertian impeachment sebagai a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative  body .  Dengan  demikian  nyatalah  bahwa impeachment berarti  proses pendakwaan  atas  perbuatan  menyimpang  dari  pejabat  publik.  Pengertian  demikian seringkali  kurang  dipahami,  sehingga  seolah-olah  lembaga ‘impeachment’ itu  identik dengan  ‘pemberhentian’.  Padahal,  proses  permintaan  pertanggungjawaban  yang disebut ‘impeachment’ itu  tidak  selalu  berakhir  dengan  tindakan  pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.
Dalam Black's Law Dictionary disebutkan, bahwa yang dimaksud impeachment adalah a criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by  a  written  accusation  called  ‘articles  of  impeachment. 9 Impeachment 10 diartikan  sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik dalam hal ini Presiden dan  atau  Wakil  Presiden  yang  dilaksanakan  di  hadapan  anggota  Parlemen. Impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris bersinonim dengan kata accuse atau charge yang  berarti  menuduh  atau  mendakwa. Impeachment tidak selalu berakhir dengan berhentinya Presiden dan atau Wakil Presiden, karena hanya kemungkinan  saja,  dan  dibalik  itu  semua  kekuatan  lain  terkadang  bisa  merubah situasi  lembaga  yang  dimintai  keputusan  hukum,  walaupun  bukti  dan  pendapat hukum  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  benar-benar  diputus  telah  melanggar hukum. 11
7 Muhammad Ali Hanafiah Selian, Sinopsis Disertasi; Pemakzulan Kepala Negara Menurut Hukum Islam,; Kasus Presiden Abdurrahman Wahid , 2012, Bab II, h. 15. 8 Ibid ,  Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  Sinopsis  Disertasi; Pemakzulan  Kepala  Negara  Menurut Hukum Islam,; Kasus Presiden Abdurrahman Wahid , 2012, Bab II, h. 15.
9 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern , (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hal. 516. 10 Jimly  Asshiddiqie, Mekanisme  Impeachment  dan  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi (Laporan Penelitian), (Jakarta: Kerjasama MKRI dengan Konrad Adenauer Stiftung , 2005), tanpa cetakan, h. 30.
11 Ahmad  Roestandi, Mahkamah  Konstitusi  Dalam Tanya  Jawab, (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Cetakan pertama, h. 168.
Jika kita mengacu pada peradaban sejarah hukum ketatanegaraan dan sejarah politik Islam, impeachment pada hakikatnya sudah terjadi pada paska kepemimpinan Umar  bin  Khattab  (634-644  M)  yakni  pemerintahan  Utsman  bin  Affan  (644-656  M), bahwasannya  pada  masa  khalifah  yang  ketiga  itu  kerap  didera  konflik  yang  pada akhirnya  muncul  penggantian  dan  pemecatan  pejabat  atau  dalam  hal  ini  wali  yang setingkat  dengan  gubernur  terjadi  pada  jaman  itu,  meskipun  lambat  laun menggrogoti  kekuasaannya  akibat  dari  protes-protes  atau  tuntutan  kepada  Utsman selaku  khalifah,  latar  belakang  protes  tersebut  juga  bermuara  pada  konflik  etika, hukum  dan  konflik  politik. 12 Pemecatan  dan  pemberhentian  dengan  proses-proses yang  lain  pun  ada  di  dunia  barat,  yakni  dengan  istilah impeachment ,  perihal impeachment ini dimulai dalam sejarah di Inggris, impeachment pertama kali digunakan pada  bulan  November  1330  di  masa  pemerintahan  Edward  III  terhadap  Roger Mortimer, Baron of Wignore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama. Ketika zaman  penjajahan  Inggris  di  Amerika  Serikat, impeachment mulai  digunakan  pada abad  ke-17. 13 Parlemen  menggunakan  kewenangan impeachment terhadap  para pejabat-pejabat  negara  yang  terlibat  kasus  korupsi  dan  lain  sebagainya. 14 Praktik impeachment pada  abad  modern  sekarang  untuk  pertama  kali  diperkenalkan  dalam konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. 15

## Kewenangan Konstitusional Tiga Lembaga Negara
Perkembangan hukum di Indonesia setelah reformasi dan amandemen UUD 1945  memang  memberikan  kesejukan  tersendiri  dan  memasuki  babak  baru  yang memberikan  pencerahan,  diantaranya,  semangat  menumbuhkan  penegakan  hukum yang berkeadilan, kedaulatan hukum, persamaan kedudukan di depan hukum dapat berperan  aktif,  baik  dalam  regulasinya  maupun  dalam  praktiknya.  Kenyataan  ini terbukti  dengan  termaktubnya  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR-RI) 16 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD  NRI  1945)  posisi  DPR  bertambah  kuat  berkaitan  dengan  usulan  penuduhan terhadap  Presiden  dan  atau  Wakilnya  yang  apabila  dalam  tugasnya  tersebut terindikasi permasalahan hukum. 17
12 Kekacauan  pertama  muncul  di  Kufah  ketika  sekelompok  penduduk  Kufah  menuntut pemecatan  wali  yang  waktu  itu  dijabat  oleh  al-Walid  bin  Uqbah  al  –umawi,  saudara  seibu  Utsman  bin Affan dengan beberapa alasan; diantaranya, menuduhnya bahwa dia sering mengobrol dengan Abi Zubaid at-Tha’i seorang pemuda penyair Nasrani dan mereka sama-sama mabuk, sebagian mereka menjadi saksi. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cetakan pertama, h. 26. 13 Jimly  Asshiddiqie, Mekanisme  Impeachment  dan  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi (Laporan Penelitian), (Jakarta: Kerjasama MKRI dengan Konrad Adenauer Stiftung , 2005), tanpa cetakan, h. 7.
14 Ahmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, h. 169. 15 Hamdan  Zoelva, Pemakzulan  Presiden  Di  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011),  cetakan pertama, h. 29.
16 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta: Konpress, 2005), cetakan pertama, h. 85. 17 Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden
Sedangkan  lembaga  peradilan  ketatanegaraan  yang  disebut  dalam  UUD NRI  1945  adalah  peradilan  konstitusi,  yakni  peradilan  yang  bertanggungjawab  atas usulan  DPR  untuk  dimintai  pendapat  hukum  jika  Presiden  dan  atau  Wakilnya disinyalir  dan  terbukti  melanggar  hukum,  peradilan  tersebut  ialah  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  (MK-RI). 18 Sesuai  dengan  kewenangannya  tersebut, MK wajib memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan melanggar hukum atau tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden.  Lembaga  negara  selanjutnya  adalah  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR-RI).  Dalam  hal impeachment, menurut Pasal 7A dan 7B perubahan ketiga UUD NRI 1945, ini merupakan kejadian yang  tidak  selalu  terjadi.  Dalam  sejarah  ketatanegaraan  dan  politik  di  berbagai negara,  tidak  setiap  tahun  presiden  diberhentikan  oleh  parlemennya  (dalam  kontek Indonesia MPR). 19
Ketiga  lembaga  inilah  kuasa  penyelenggara  proses  gugatan  tuntutan  dan pemutusan  pemakzulan.  Pada  dasarnya,  DPR  merupakan  lembaga  melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, agar pelaksana pemerintahan tidak keluar dari  aturan  dan  regulasi  negara,  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  pengawasan tersebut  terpatri  dalam  UUD  NRI  1945,  baik  pengawasan  di  ranah  kekuasaan penyelenggara  pemerintahan  ataupun  ranah  kekuasaaan  kehakiman.  Seperti  dalam kasus  pemakzulan,  lembaga  perwakilan  ini  dituntut  bertanggungjawab  dari  mulai penuduhannya  hingga  membuktikan  dakwaannya,  mulai  dari  sidang-sidang pembuktian  dan  pencarian  fakta  guna  dibawa  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk disidangkan.
Sidang  Mahkamah  Konstitusi  hanya  dapat  digelar  jika  persyaratan  yang diajukan DPR memenuhi syarat. Selanjutnya hasil putusan MK tersebut dikembalikan ke  DPR  untuk  diserahkan  ke  MPR  sebagai  akhir  dalam  penentuan  penuduhan  atau impeach, disinilah proses politik berlangsung. Keputusan MPR yang memberhentikan presiden  dan  atau  wakil  presiden  dalam  masa  jabatan  dimaksud  dikatakan  sebagai putusan  politik  ( politieke  beslissing )  bukan  putusan  peradilan  ( judicieele  vonnis ). Pemberhentian  presiden  dan  atau  wakil  presiden  dalam  masa  jabatannya  adalah kewenangan konstitutional MPR bukan kewenangan peradilan ( rechtspraak ). Menurut Geoffery  Marshall, impeachment adalah  pelaksanaan  fungsi  yudikatif  (hukum)  oleh lembaga  legislatif.  Pendapat  senada  dikemukakan  oleh  Clinton  Rosseter.  Sebab, terkait  dengan impeachment di  Indonesia  pemberhentian  presiden  dan  atau  wakil presiden merupakan putusan politik. 20
dan/atau  Wakil  Presiden.  Pasal  7A  UUD  NRI  1945.  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011. h. 6.
18 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), cetakan kedua, h. 70.
19 Reni  Dwi  Purnomowati, Implementasi  Sistem  Bikameral  Dalam  Parlemen  Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), tanpa cetakan, h. 177.
20 Sarip  dan  Ahmad  Rizky  Pratama, Mengungkap  Wajah  Peradilan  Tata  Negara  Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008),  cetakan I, h. 46.
Politieke Beslissing dan Judicieele Vonnis
Pada  dasarnya, impeachment atau  yang  dikenal  dengan  istilah  pemakzulan adalah perkara khusus yang diawali oleh proses politik yang selanjutnya dibuktikan dengan  proses  hukum,  yakni  dari  DPR  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah Konstitusi  merupakan  salah  satu  lembaga  kekuasaan  kehakiman  yang  menangani kasus  pemakzulan  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  di  Indonesia,  setelah memperhatikan usulan resmi DPR atas tuduhannya kepada presiden dan atau wakil presiden yang dianggap melanggar Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, berangkat dari referensi  yang  diajukan  DPR  inilah  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan kewenangannya  dalam  melaksanakan  kewajibannya,  yakni  memutus  perkara dakwaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, dan  apabila  dalam  hal  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  mengundurkan  diri  pada saat  pemeriksaan  di  Mahkamah,  proses  pemeriksaan  tersebut  dihentikan  dan permohonan  dinyatakan  gugur  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  dasar  hukum pengunduran diri tersebut termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.
Setelah proses hukum yang bereferensi dari Mahkamah Konstitusi  diperiksa dan  diputuskan  sebagai  dakwaan  DPR,  maka  DPR  mengadakan  rapat  paripurna untuk diteruskan kepada MPR, dengan catatan, jika presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah, dan sebaliknya, maka tidak dilanjutkan alias rapat paripurna tidak dapat  digelar  MPR,  atau  dengan  perkecualian,  bahwasanya  yang  bersangkutan mengundurkan  diri  terlebih  dahulu,  maka  proses  pemeriksaan  dihentikan. 21 Pemakzulan merupakan salahsatu mekanisme yang secara konstitusional disediakan oleh  konstitusi  untuk  mempersingkat  masa  jabatan  Presiden  atau  Wakil  Presiden dalam  masa  jabatannya  bila  terbukti  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  hukum yang  disebutkan  secara  eksplisit  di  dalam  konstitusi  karenanya  banyak  ahli menganggap  bahwa  permakzulan  atau impeachment dianggap  sebagai extraordinary political  event di  dalam  sistem  Presidensil.  Mengutip  pendapat  Bougft  Mafter  dan Naukokada  pada  Tahun  2003  yang  menyebutkan  permakzulan  atau impeachment di dalam  sistem  Presidensil  dia  anggap  semacam political  earthquake dan extraordinary political  event ,  karena  hal  tersebut  adalah  bentuk-bentuk  pelanggaran  yang  dapat berujung  pada  permakzulan  yang  kemudian  ditentukan  secara  definitif  di  dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. 22
Perihal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ini memang dasarnya dipengaruhi  dua  fakta,  yaitu  fakta  hukum  dan  fakta  politik  yang  terjadi  di  dalam forum previlegiatum, fakta politiknya berada di tangan lembaga perwakilan, yakni DPR dan  MPR  yang  dimaksudkan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat dijatuhkan  dengan  putusan  yang  berasal  dari  lembaga  politik  sebagai  penjelmaan
21 Dalam  hal  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  mengundurkan  diri  pada  saat  pemeriksaan  di Mahkamah, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah. Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.
22 Saldi Isra, Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, h. 47.
wakil  rakyat/warga  negara  dengan  menggunakan  keputusan  politik.  Keputusan MPR dalam menjalankan fungsinya, yakni memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden  dalam  masa  jabatan  aktifnya  adalah  putusan non-yuridis atau  kita  kenal dengan istilah putusan politik ( politieke beslissing ), bukan putusan peradilan ( judicieele vonnis ), karena kewenangan konstitusionalnya dimiliki oleh MPR, bukan kewenangan peradilan ( rechtspraak ). 23
Tarik  ulur  kepentingan  politik  dan  hukum  ini  dapat  diketahui  secara  logis dan praktis melalui pendekatan yang digariskan oleh Mahfud MD, menurutnya, ada tiga formula untuk dapat menggolongkannya, yakni; pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan  hukum, kedua, politik  determinan  oleh  hukum,  karena  hukum merupakan  hasil  atau  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling berinteraksi  dan  bahkan  saling  bersaingan, ketiga, politik  dan  hukum  sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  karena  meskipun  hukum  merupakan  produk keputusan  politik  tetapi  begitu  hukum  ada  maka  semua  kegiatan  politik  harus tunduk pada aturan-aturan hukum. 24 Pendapat yang lain juga muncul seiring dengan ruwetnya  permasalahan  hukum  dan  politik  ini,  pendapat  Maria  Farida  Indrati Soeprapto  bahwa  hukum  adalah  produk  yang  dipengaruhi  oleh  politik,  hal  ini cenderung  lurus  kepada  pembentukan  undang-undang  dan  aturan-aturan  yang  ada dibawahnya.
Secara garis besar, pasal pemakzulan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersifat konkrit dan khusus, 25 pada Pasal 7A dan 7B, akan tetapi proses politik untuk membuktikan tuduhan tersebut di DPR, karena legal formalnya  diajukan  oleh  DPR  untuk  disidangkan  serta  keputusannya  berada  di tangan Mahkamah Konstitusi, dalam sidangnya tersebut Mahkamah Konstitusi murni melakukan  proses  penafsiran  hukum  yang  mengkrucut  pada  putusan  hukumnya. Sedangkan proses ketiga di MPR adalah proses yang intensitas dan dominasi politik sangat kental, karena MPR adalah penjelmaan dari DPR yang di isi oleh para anggota terpilih  dari  perwakilan  partai  politik,  walaupun  menggunakan  kekuasaan  dan kewenangan konstitutionalnya, MPR ini pasti tidak dapat dipisahkan dari politik.
Ada dua kepentingan yang sama-sama kuat dan saling berbeda dalam perihal pemakzulan  ini,  yakni;  Presiden  adalah  jabatan  politik  yang  diusung  oleh  partai politik  atau  gabungan  partai  politik  serta  dibatasi  oleh  masa  jabatan  yang  diatur dalam  UUD  NRI  1945.  Sedangkan  kekuatan  kedua  adalah  negara  hukum  yang diamanatkan UUD NRI merupakan harga yang sudah paten untuk tidak rubah-rubah lagi, jika keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di  bidang  hukum  ketatanegaraan  menggunakan  kekuatan  sebagaimana
23 Laica Marzuki, Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal  Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), cetakan kedua, h. 44.
24 Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 1. 25 Eko  Noer  Kristiyanto,  Jurnal  Rechtvinding, Pemakzulan  Presiden  Republik  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 , Jakarta, Desember 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, volume 2 Nomor 3.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 335
kewenangannya  selama  ini final  and  binding ,  kecuali  pasal  pemakzulan  presiden  di Mahkamah  Konstitusi  sebagai  puncak  pemegang forum  previlegiatum yang  tetap nuansanya  politis,  karena  dalam  Pasal  10  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang hanya menyebutkan 4 kewenangannya.
Sedangkan,  pada  ayat  selanjutnya,  yakni  Ayat  kedua  disebutkan  secara terpisah, karena kasus pemakzulan ini memang melibatkan ranah hukum kekuasaan MPR sebagai kendali terakhir berhenti atau tidaknya presiden, Mahkamah Konstitusi hanya  wajib  memberikan  putusan  saja,  bukan  pemutus  yang  bersifat  terakhir  dan mengikat kekuatannya, mengingat beberapa lembaga politik yang beradu adalah DPR dan  MPR  sebagai  representasi  partai  politik  di  parlemen,  dan  Presiden  sebagai representasi politik dari partai politik atau gabungan partai-partai politik pendukung presiden, serta yang terakhir adalah kekuatan yang netral yaitu Mahkamah Konstitusi yang  hanya  mengeluarkan  keputusan  hukum  saja.  Bunyi  Pasal  10  Ayat  1  tersebut adalah:  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk:  a.  Menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat 2 berbunyi seperti ini;  Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diduga  telah melakukan  pelanggaran  hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  tercela,  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Penutup
Dari  kesimpulan  pasal  diatas,  maka  kewenangan  mutlak  dalam  perkara pemakzulan  adalah  hak  konstitusional  MPR,  karena  Mahkamah  Konstitusi  hanya diberi  kewajiban  pendapat  hukum  saja  yang  hanya  untuk  DPR,  hal  ini  merupakan langkah  negara  hukum  yang  memutus  perkara  politik  dengan  bukti-bukti  hukum yang  disusun  oleh  DPR.  Jadi,  intensitas  politik  dalam  perkara  pemakzulan  masih mendominasi, mengingat paska diputuskan MK perkara pemakzulan tersebut dibawa ke  MPR,  dan  MPR  itu  terdiri  dari  DPR  juga.  Pada  intinya  pemakzulan  di  Indonesia dapat  digolongkan  menjadi  dua  dalam  prosesnya,  yakni  proses  politik  atau  yang dikenal  dengan  istilah impeachment dan  pengadilan  khusus  ketatanegaraan  bagi pejabat  tinggi  negara  yang  diindikasikan  melanggar  hukum  atau  disebut  dengan istilah forum previlegiatum .
Ada  dua  perbedaan  yang  mengemuka,  yakni pertama,  impeachment merupakan  tuduhan  atau  dakwaan  anggota  DPR  kepada  Presiden  dan  atau  Wakil Presiden bahwasanya ia melanggar hukum seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945,  adapun  prosesnya  adalah  berasal  dari  anggota  DPR  yang  berasal  dari  partai politik. Jika kasus hukum yang pemohonnya berasal dari anggota partai politik, maka muatannya  adalah  politis,  walaupun  nantinya  memang  benar-benar  terjadi  sebuah
pelanggaran,  karena  pemohonnya  adalah  penyeimbang  dan  pengawas  pelaksana pemerintah,  belum  lagi  terdapat  hubungan  gabungan  kelompok  partai  politik  yang selalu  kritis  terhadap  pemerintah.  Secara  yuridis  memang  sah  dan  kewenangan mutlak  ada  pada  lembaga tersebut,  akan  tetapi  dalam  prosesnya  tendensi  politis  ini lebih  kuat  terasa  dibandingkan  dengan  proses  hukum,  hal  ini  dibuktikan  dengan kalkulasi  kuota  pendukung  pemakzulan  dan  ada  presentase  tingkatan  dari  jumlah yang  hadir.  Dalam  perkara  hukum,  pemohon  bisa  perorangan  atau  kelompok  jika termohonnya  disinyalir  melakukan  pelanggaran  hukum  dalam  bentuk  apapun pengaduannya hukum dapat ditegakkan. Lain kondisi di DPR, pengaduan tidak kuat dan  bahkan  tidak  dapat  digelar  apabila  hanya  satu  orang  saja  tanpa  ada  dukungan dari mayoritas. Selanjutnya DPR sebagai pemohon juga merangkap sebagai pemutus perkara,  yakni  tuduhan  yang  diajukan  DPR  diputuskan  oleh  MPR  yang  sejatinya adalah DPR itu sendiri. Impeachment memang diputus secara konstitutional oleh MPR akan  tetapi  MPR  adalah  pengadilan  yang  mengatasnamakan  wakil  rakyat,  bukan pengadilan  hukum  sebagaimana  mestinya, kedua,  forum  previlegiatum merupakan realisasi  dari  pengadilan  khusus  yang  menangani  para  penyelenggara  negara  yang didakwa  melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan,  pengadilan  ini  dibentuk  dan ditangani  oleh  hakim-hakim  yang  keilmuannya  tidak  dapat  diragukan  lagi,  karena analisa  hukumnya  tajam  dan  berpengalaman  dalam  menangani  kasus  serta mempunyai  karakter  negarawan,  tidak  condong  kesiapapun,  bekerja  professional dalam  menjaga  dan  menegakkan  keadilan,  forum  ini  khusus  bagi  pejabat  tinggi negara  dan  bukan  pengadilan  biasa.  Di  Indonesia,  realisasi  dari forum  previlegiatum adalah Mahkamah Konstitusi.

## Pustaka Acuan
Buku Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitisionalisme, (Jakarta: Konpress, 2005), Cetakan ke 1.
..................... Mekanisme  Impeachment  dan  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi (Laporan Penelitian),  (Jakarta:  Kerjasama  MKRI  dengan  Konrad  Adenauer  Stiftung  , 2005), tanpa cetakan.
...................... Sengketa  Kewenangan  Antarlembaga  Negara, (Jakarta:  Konpress,  2005), cetakan pertama.
Budiarjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  Gramedia,  2010),  edisi  revisi, Cetakan keempat.
Campbell  Black,  Henry.  Black’s  Law  Dictionary:  Definitions  of  the  Terms  and  Phrases  of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern , (St. Paul, Minn.: West Group, 1991).
Fatwa,  A.M. Potret  Konstitusi  Pasca  Amandemen  UUD  1945, (Jakarta:  Kompas  Media Nusantara, 2009), cetakan kedua.
Hanafiah  Selian,  Muhammad  Ali.  Sinopsis  Disertasi; Pemakzulan  Kepala  Negara Menurut Hukum Islam,; Kasus Presiden Abdurrahman Wahid , 2012. Isra, Saldi. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 337
Kansil, C. S. T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Kristiyanto,  Eko  Noer.  Jurnal  Rechtvinding, Pemakzulan  Presiden  Republik  Indonesia Pasca  Amandemen  UUD  1945 ,  Jakarta,  Desember  2013,  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, volume 2 Nomor 3.
M.D,  Mahfud. Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Gama  Media,
1999).
Marzuki,  Laica. Berjalan-Jalan  Di  Ranah  Hukum, (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal    Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), cetakan kedua.
Purnomowati. Reni  Dwi. Implementasi  Sistem  Bikameral  Dalam  Parlemen  Indonesia,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), tanpa cetakan.
Qomar, Nurul. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan pertama. Rais,  Dhiauddin. Teori  Politik  Islam, (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  2001),  cetakan pertama.
Roestandi,  Ahmad. Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Tanya  Jawab, (Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Cetakan pertama.
Sarip dan Pratama, Ahmad Rizky. Mengungkap Wajah Peradilan Tata  Negara Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008),  cetakan I. Sugiarto,  Umar  Said. Pengantar  Hukum  Indonesia , , (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2013), cetakan pertama. Wahyono, Padmo. Ilmu Negara, (Jakarta: Indo Hill Co, 2003), Cetakan ketiga. Zoelva,  Hamdan. Pemakzulan  Presiden  Di  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011), cetakan pertama.

## Perundangan
UUD  NRI  1945.  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Beracara Dalam  Memutus  Pendapat  DPR  Mengenai  Dugaan  Pelanggaran  Oleh  Presiden  dan atau Wakil Presiden.