## MAKNA KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN YANG DIBUTUHKAN MENURUT ORANG MISKIN

## MEANING OF POVERTY AND RESPONSE REQUIRED BY THE POOR

## Arif Sofianto
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah email: areef_sofiant@yahoo.com

## ABSTRACT
This study attempts to answer questions about: 1). How the meaning of poverty for poor people themselves, and how to understand why someone is poor, and 2). What policies had done to tackle poverty and how much success. This study used a qualitative approach. The  location  of  this  research  is  the  Brebes  Regency,  Cilacap  Regency  and  Wonosobo Regency. This study concludes that: 1). Poverty is defined as absolute poverty is the lack of income to make ends meet, the lack of ownership of resources and structural perspective is very  limited  access  to  jobs,  capital,  skills.  2).  Various  poverty  alleviation  programs  and activities  are  less  touched  on  the  poor,  many  poverty  alleviation  activities  enjoyed  by  not poor.
Keywords: Poverty, income, policy

## PENDAHULUAN
Kemiskinan, sebagaimana disampaikan  oleh  Nasikun  (2001),  pada dasarnya dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu  kemiskinan  absolut,  kemiskinan relatif,  kemiskinan  struktural,  kemiskinan kultural.  Kemiskinan  absolut  merupakan pemaknaan  terhadap  kondisi  yang  benar- benar  kekurangan  karena  kekurangan input. Pendapatan di bawah garis kemiskinan  atau  tidak  cukup  untuk memenuhi  pangan,  sandang,  kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan  untuk  bisa  hidup  secara  layak. Bank  Dunia  serta  PBB  memiliki  ukuran pendapatan orang miskin di bawah 1 (satu) Dollar  Amerika  Serikat  per  hari  ($1 USD/hari).
Kemiskinan relatif merupakan
situasi  dimana  menurut  ukuran  kuantitatif kemiskinan  absolut  tidak  miskin,  namun jika dibandingkan dengan situasi sekitarnya,  serta  perubahan  yang  terjadi,
seorang  mungkin  dianggap  miskin,  atau rentan  jatuh  miskin.  Kemiskinan  relatif terjadi,  bahwa  sebenarnya  banyak  orang yang  sesuai  perhitungan  kuantitatif  tidak miskin,  namun  pada dasarnya menghadapi kemiskinan  atau  rawan  miskin  terhadap perubahan  kondisi  di  sekitarnya.  Akar masalah  kemiskinan  menurut  konsep  ini karena  adanya  ketergantungan,  isolasi, ketidakberdayaan ( vulnerability ) dan rendahnya  harapan  hidup,  oleh  karena  itu kemiskinan mempunyai  banyak sisi,  yaitu: ekonomi,  sosial  dan  politik  (Harris-White, 2005).
Kemiskinan  kultural  merupakan pandangan  mengenai  kemiskinan  yang diakibatkan  oleh  gaya  hidup  atau  perilaku hidup  seorang  individu,  seperti  malas, boros dan sebagainya. Kemiskinan mengacu  pada  persoalan  sikap  seseorang atau  masyarakat  yang  disebabkan  oleh faktor  budaya,  seperti  tidak  mau  berusaha memperbaiki  tingkat  kehidupan,  malas,
pemboros,  tidak  kreatif  meskipun  ada bantuan dari pihak luar.
Sedangkan  kemiskinan  struktural merupakan  kondisi kemiskinan yang diakibatkan  oleh  adanya  struktur  ekonomi maupun sosial  yang menjadikan seseorang miskin, tidak memiliki akses dan kesempatan.  Kemiskinan  struktural  adalah situasi  miskin  yang  disebabkan  karena rendahnya  akses  terhadap  sumber  daya yang  terjadi  dalam  suatu  sistem  sosial budaya  dan  sosial  politik  yang  tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi  seringkali  menyebabkan  suburnya kemiskinan.
Pemaknaan  kemiskinan  tersebut  di atas merupakan hasil dari studi di berbagai tempat  dan  pendekatan.  Namun  demikian, banyak  makna  lain  mengenai  kemiskinan dari berbagai pihak. Penelitian ini berusaha melakukan  identifikasi  makna  kemiskinan dari sisi orang miskin sendiri.
Banyak  hal  yang  mengakibatkan
masyarakat menjadi miskin. Jika
menggunakan  pendekatan  klasik,  maka kemiskinan  dapat  dilihat  dari  2  (dua) perspektif  utama,  yaitu  kultural  dan struktural. Sebab kemiskinan secara kultural karena perilaku dan sikap seseorang,  kebiasaan,  malas,  tidak  kreatif dan sebagainya, sehingga seseorang menjadi  miskin  meskipun  orang  lain dengan  kesempatan  yang  sama  tidak miskin.  Di  sisi  lain,  banyak  orang  sudah bekerja  keras  dan  kreatif,  serta  berusaha maksimal,  namun  ada  keterbatasan  dan ketidakadilan  yang  menyebabkan  mereka tidak  mendapatkan  hasil  yang  cukup. Kemiskinan  yang  dialami  banyak  orang secara komunal di suatu wilayah, menunjukkan  struktur  yang  tidak  adil tersebut  sehingga  sekelompok  orang  tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan  kelompok  lainnya  untuk  terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Diberlakukannya  otonomi  daerah melalui  Undang-undang  Nomor  32  Tahun
2004 memberikan peluang kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang lebih  merata  kepada  masyarakat,  termasuk dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan. Akan  tetapi  pada  sisi  lain,  model  tersebut dapat  memberikan  dampak  yang  kurang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.
Orang  miskin  banyak  dijadikan objek  bukan  sebagai  subjek,  orang  miskin lebih  dieksploitasi  sebagai  komoditas politik  oleh  para  penguasa  dan  calon penguasa  dari  pusat  sampai  penguasa daerah, namun kenyataanya  dari waktu ke waktu penanganan penduduk miskin masih tetap  menjadi  masalah.  Fenomena  ini  bisa dilihat  dan  dicermati  di  seluruh  pelosok Indonesia. Orang miskin tidak diberdayakan, pemerintah selalu menciptakan  kebijakan  penanganan  orang miskin dengan menciptakan ketergantungan, bukan menciptakan
pemberdayaan.
Sesuai  dengan  data  BPS,  tercatat pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 20,43%, kemudian turun  menjadi  19,23%  pada  tahun  2008 dan  turun  kembali  menjadi  17,72%  tahun 2009.  Pada  tahun  2010  kembali  turun menjadi 16,56%, namun kembali naik pada tahun  2011  menjadi  16,21%.  Besar kecilnya  jumlah  penduduk  miskin  sangat dipengaruhi  oleh  garis  kemiskinan,  karena penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang memiliki  rata-rata  pengeluaran  per  kapita per  bulan  di  bawah  garis  kemiskinan. Selama  Maret  2011  –  September  2011, Garis  Kemiskinan  Provinsi  Jawa  Tengah naik  sebesar  3,74  persen,  yaitu  dari Rp.209.611,00  per  kapita  per  bulan  pada Maret  2011  menjadi  Rp.  217.440,00    per kapita per bulan pada September 2011.
Dari  data  di  atas,  kemiskinan  di Jawa  Tengah  masih  menjadi  persoalan strategis  untuk  diatasi.  Tentunya  hal tersebut  menjadi  tugas  bagi  pemerintah dan  pemerintah  daerah  untuk  mengurangi
kerentanan
masyarakat terhadap kemiskinan.  Sebagaimana  disebutkan  di atas,  secara  nasional  telah  ada  skema penanggulangan  kemiskinan  yang  dibuat oleh  pemerintah  pusat  sehingga  ini menjadi modal dan peluang bagi pemerintah  daerah  untuk  mempercepat penanggulangan  kemiskinan.  Akan  tetapi, ada  beberapa  program  yang  metode pelaksanaan  maupun  sasarannya  kurang tepat  pada  subjek  penderita  kemiskinan, dan  kadang  terjadi  saling  tumpang  tindih, sehingga agenda penanggulangan
kemiskinan kurang efektif. Hal ini menjadi tugas  pemerintah  daerah  untuk  melakukan upaya sinkronisasi penanggulangan kemiskinan  di  daerah  melalui  optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Kendala penanggulangan kemiskinan lainnya adalah kurang
sesuainya program-program tersebut dengan kondisi masyarakat miskin. Contohnya  yang  dibutuhkan  masyarakat miskin  adalah  lapangan  pekerjaan  dan berkurangnya  beban  pengeluaran,  namun pemerintah  memangkas  subsidi  BBM  dan menggantinya dengan BLSM. Kebanyakan permasalahan  kemiskinan  dipandang  dari sudut  penentu  kebijakan,  menurut  rumus dan  teori  yang  kadang  tidak  sesuai samasekali  dengan  kondisi  dan  kebutuhan orang  miskin.  Banyak  program-program kemiskinan dilakukan
berdasarkan pertimbangan administratif belaka, pertimbangan  teknokratis  dan  akademis yang jauh dari kenyataan kemiskinan yang ada di masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga seringkali disamaratakan, padahal karakteristik  kemiskinan  yang  berbeda daerah  atau  berbeda  kelompok  juga berbeda pula kondisinya
dan kebutuhannya. Misalnya di  satu  desa  yang kebanyakan  pengrajin  atau  pedagang  yang dibutuhkan  adalah  simpan  pinjam,  namun untuk  pertanian  adalah  bantuan  sarana
pertanian,  sedangkan  program  PNPM Mandiri  menyamaratakan  dengan  Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
Di  sisi  kewenangan,  kadang  antar lembaga  juga  saling  berlomba,  tidak bekerjasama sehingga yang muncul adalah ego sektoral dan eko lembaga. Hal ini tentu merupakan pemborosan sumberdaya negara dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Memperhatikan  uraian  diatas,  ada kesenjangan  antara  apa  yang  diharapkan orang  miskin  dan  apa  yang  diberikan pemerintah. Hal ini mempengaruhi efektifitas  penanggulangan  kemiskinan selama  ini,  sheingga  kemiskinan  masih menjadi  persoalan  yang  sulit  dipecahkan. Apa  yang  dibutuhkan  dan  apa  yang seharusnya  dilakukan  oleh  para  pemangku kepentingan (stakeholders) harus dipertemukan. Orang miskin perlu menjadi subjek dari penanggulangan kemiskinan itu sendiri.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk memahami  apa  yang  dibutuhkan  orang miskin  dan  bagaimana  mengembangkan model penanganannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  untuk  melakukan  eksplorasi mengenai  kondisi  yang  dihadapi  orang miskin  serta  pandangan  terhadap  program dan kegiatan pengentasan kemiskinan serta melihat makna kemiskinan menurut masyarakat  miskin  itu  sendiri,  mencari sebab-sebab  kemiskinan,  dan  alternatif kebijakan  yang  diinginkan  masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten  Brebes,  Kabupaten  Cilacap, dan  Kabupaten  Wonosobo.  Informan dalam  penelitian  ini  ialah  warga  miskin masing-masing  50-60  individu  rumah tangga  miskin  yang  ada  di  wilayah  RT/ RW,  Desa  dan  Kecamatan.  Informan lainnya  terdiri  dari  aparat  pemerintah kabupaten yang terkait dengan
penanggulangan kemiskinan, yaitu Bappeda dan Bapermasdes, aparat Kecamatan  (Sekcam,  Kasi  Kesra),  aparat Desa  (Kades,  Sekdes,  Kaur  Kesra).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  panduan  wawancara mendalam  terhadap  informan  kunci  serta wawancara  sederhana  untuk  responden. Analisis  yang  digunakan  ialah  analisis kontekstual,  memahami  kondisi  sesuai dengan konteksnya.

## HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum
Alokasi dana penanggulangan kemiskinan  oleh  pemerintah  puast  dan daerah  saat  ini  dibagi  menjadi  4  klaster utama.
Klaster pertama adalah memberikan  bantuan  langsung  untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau mengurangi  beban  pengeluaran  orang miskin  seperti  BLT/BLSM,  Raskin,  dan Jamkesmas.  Klaster  kedua  adalah  berbasis pemberdayaan  untuk  menjadikan  orang
miskin  produktif  seperti  PNPM  Mandiri.
Klaster ketiga adalah meningkatkan kapasitas  produksi  seeprti  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR).  Kalster  keempat  adalah perbaikan  infrastruktur  seperti  perumahan, transportasi,  air,  listrik  dan  gas  yang  bisa didapatkan dengan harga murah. Pemerintah Pusat telah mengucurkan  berbagai  macam  bantuan kepada  warga  miskin  yang  fokusnya adalah  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari. Bantuan  komsumsi  seperti  Raskin  dan BLT lebih banyak berorientasi pemenuhan kebutuhan sesaat yang kurang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan  karena  bersifat  sementara  dan tidak  produktif.  Di  sisilain  program  yang menonjolkan  sisi  produktif  kurang  leluasa diakses  masyarakat  danan  keterbatasan karena harus menggunakan jaminan. Sehingga  tidak  semua  orang  miskin  yang membutuhkan bisa mengaksesnya. Tabel 1 di  bawah  ini  menunjukkan  komposisi penerima bantuan.
Tabel 1 Jenis Bantuan yang Diterima Oleh Orang Miskisn No Bantuan Persentase 1 Raskin 46.0 2 Jamkesmas 18.7 3 BLT 16.5 4 PKH 7.2 5 Lainnya, renovasi rumah, modal, dll 6.8 6 Tidak mendapat bantuan 4.7 Jumlah 100.0 Sumber: Data Primer Tahun 2012
Jenis  bantuan  yang  telah  diterima oleh  sebagian  besar  responden  tersebut merupakan  paket  bantuan  pemerintah  bagi kalangan  miskin  dengan  level  paling rendah.  Namun  bantuan  tersebut  sifatnya hanya  temporal  dan  kurang  memberikan pengaruh penting bagi peningkatan kualitas  hidup.  Jenis  bantuan  yang  lebih diperlukan sesungguhnya  adalah perluasan lapangan  kerja  dan  kesempatan  kerja,
sehingga warga miskin mampu memperoleh  penghasilan  yang  memadai untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan layak. Memahami  karakter  kemiskinan merupakan kunci keberhasilan
penanggulangan  kemiskinan  di  daerah. Secara  umum  terdapat  karakter  yang eksplisit seperti pekerjaan dan pendapatan, konsumsi,  serta  karakter  implisit  seperti
pola pikir, budaya dan perilaku sehari-hari. Karakter  secara  ekplisit  orang  miskin seringkali  menjadi  acuan,  dan  memang kondisi  tersebut  sangat  jelas  berbeda  jauh dengan masyarakat yang tidak miskin.
Secara umum, orang miskin menghadapi persoalan pemenuhan
kebutuhan  hidup  sehari-hari,  terutama kebutuhan  pokok.  Oleh  karena  sedikitnya penghasilan,  maka  penggunaan  dana  atau keuangan  keluarga  sebagian  besar  untuk konsumsi. Tabel 2 di bawah ini menyajikan  data  penggunaan  uang  dalam keluarga miskin yang menjadi informan.
Tabel 2

## Penggunaan Uang Dalam Rumahtangga Miskin
No Penggunaan uang Persentase 1 Makan 47,73 2 Keperluan rumah tangga lainnya 26,09 3 Biaya sekolah 13,52 4 Biaya kesehatan 6,48 5 Lainnya 6,18 Jumlah 100,00 Sumber: Data Primer Tahun 2012
Sesuai dengan data Tabel 2 di atas, terlihat  bahwa  penggunaan  uang  dalam rumahtangga  miskin  memang  sebagian besar  untuk  keperluan  konsumsi  atau makan  sehari-hari,  itupun  dengan  standar yang  minim.  Mereka  tidak  memiliki cadangan  uang  untuk  keperluan  lainnya dalam  upaya  peningkatan  kualitas  hidup.
Dengan demikian, peningkatan penghasilan sangat dibutuhkan oleh responden  dibandingkan  dengan  bantuan kebutuhan sehari-hari.

## B. Makna Kemiskinan
Menurut  orang  miskin,  kemiskinan dimaknai  secara  absolut,  yaitu  kemiskinan lebih  banyak  dimaknai  karena  tiadanya sumberdaya yang memadai untuk memenuhi  kehidupan  yang  layak  secara ekonomis.  Sesuai  dengan  data  eksplorasi mengenai  pemaknaan  kemiskinan  dari responden,  terdapat    7  (tujuh)    pengertian utama mengenai kemiskinan yaitu:
1. Miskin dimaknai sebagai  “tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari”;
2. Miskin  dimaknai  “tidak  mempunyai apa-apa”;
3. Miskin dimaknai “tidak punya pekerjaan/kurangnya lapangan pekerjaan”; 4. Miskin dimaknai “kurang pendidikan/ketrampilan”;
5. Miskin  dimaknai  “penghasilan  lebih kecil dari kebutuhan”; 6. Miskin dimaknai “serba kekurangan/sengsara”; dan 7. Miskin dimaknai “golongan masyarakat bawah/sengsara”. Sebagian besar
responden memberikan  makna  kemiskinan  sebagai “penghasilan  lebih  kecil  dari  kebutuhan”, kemiskinan  merupakan  kondisi  kurangnya input.  Secara  jelas  makna  kemiskinan menurut  responden  dapat  dilihat  seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3 Makna Kemiskinan Menurut Masyarakat Miskin
No Pengertian kemiskinan Persentase 1 Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan 29.3 2 Serba kekurangan/ sengsara 19.2 3 Tidak mempunyai apa-apa 13.5 4 Kurang pendidikan/ ketrampilan 13.5 5 Tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari 10.0 6 Tidak punya pekerjaan/ kurangnya lapangan kerja 10.0 7 Golongan masyarakat bawah/ sengsara 4.4 Jumlah 100.0
Sumber: Data Primer Tahun 2012
Sesuai  dengan  data  pada  Tabel  3, maka  pemaknaan  tersebut  lebih  condong kepada kemiskinan absolut, dengan sebab- sebab  struktural.  Kemiskinan  dimaknai sebagai  kondisi  kekurangan  sumberdaya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari,  tidak  mempunyai  apa-apa, kurangnya penghasilan serta serba kekurangan atau sengsara. Dari segi penyebabnya, kemiskinan dimaknai  dalam  konteks  struktural,  yaitu karena kurangnya akses terhadap
sumberdaya.  Sebanyak  13,5%  responden menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kurangnya akses terhadap pendidikan  dan  ketrampilan,  serta  akses terhadap pekerjaan (10%).

## C. Sebab Kemiskinan
Pandangan  responden  mengenai penyebab
kemiskinan dapat
diklasifikasikan  dari  perspektif  struktural, dan  sedikit  memandang  dari  perspektif kultural.  Dari  tiga  daerah  yang  dijadikan sampel maka bisa  dikelompokkan menjadi tujuh  alasan  mengapa  mereka  menjadi
miskin.  Alasan  mereka  menjadi  miskin disebabkan oleh:
1. Penghasilan  mereka  minim  akibat krisis  ekonomi  dan  harga  menjadi mahal.
2. Mereka  tidak  mempunyai  pekerjaan tetap  sehingga  kadang  mendapatkan penghasilan kadang tidak.
3. Kurangnya  lapangan  pekerjaan  dan modal untuk berusaha sehingga mereka menjadi miskin.
4. Tingkat  pendidikan  dan  ketrampilan yang  rendah  mengakibatkan  mereka menjadi miskin.
5. Adanya  kelemahan/keterbatasan  fisik mengakibatkan mereka menjadi miskin.
6. Mereka  miskin  karena  orang  tuanya dahulu miskin, sehingga mereka kadang  tidak  mendapatkan  bagian warisan.
7. Mereka miskin karena nasib.
Dari  ketujuh  kelompok  sebab seseorang miskin yang paling tinggi adalah mereka  miskin  akibat  kurangnya  lapangan kerja  dan  modal,  sedangkan  secara keseluruhan  akibat  dia  miskin  bisa  dilihat seperti pada Tabel 4.

## Tabel 4
Sebab Kemiskinan
No Penyebab kemiskinan Persentase 1 Kurangnya lapangan kerja/ modal 33.2 2 Kurang pendidikan/ ketrampilan 25.0 3 Penghasilan minim/ krisis ekonomi/ harga mahal 15.0 4 Tidak punya pekerjaan tetap 14.5 5 Keterbatasan fisik 6.4 6 Keturunan/ faktor keluarga 4.5 7 Nasib 1.4 Jumlah 100.0 Sumber: Data Primer Tahun 2012
Sesuai  dengan  jawaban  responden di  atas,  ternyata  sebagian  besar  responden menyatakan  penyebab  kemiskinan  karena kendala  struktural,  dimana  mereka  kurang memiliki  kesempatan  untuk  terlibat  dalam kegiatan ekonomi. Sebagian besar responden  menyatakan  kemiskinan  karena keterbatasan struktur dan kebijakan negara, yaitu:  (1)  penghasilan  mereka  minim akibat  krisis  ekonomi  dan  harga  menjadi mahal;  (2)  mereka  tidak  mempunyai pekerjaan tetap sehingga kadang mendapatkan  penghasilan  kadang  tidak; (3)  kurangnya  lapangan  pekerjaan  dan modal  untuk  berusaha  sehingga  mereka menjadi miskin, dan (4) tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah mengakibatkan  mereka  menjadi  miskin. Kemiskinan  diakibatkan  karena  struktur ekonomi,  politik,  hukum    dan  sosial  yang membuat mereka hanya memiliki keterbatasan  akses  terhadap  kegiatan ekonomi.
Sementara  sebagian  kecil  (12,3%) responden  memandang  kemiskinan  karena persoalan  non-struktural,  yaitu  persoalan kelemahan
individu. Kemiskinan
disebabkan  karena  kondisi  lemahnya
seorang  individu,  yaitu:  (1)  adanya kelemahan/keterbatasan fisik mengakibatkan  mereka  menjadi  miskin; (2)  mereka  miskin  karena  orang  tuanya dahulu  miskin,  sehingga  mereka  kadang tidak mendapatkan bagian warisan, dan (3) mereka  miskin  karena  nasib.  Kemiskinan disebabkan  karena  kelemahan  individu  itu sendiri  baik  secara  fisik  maupun  mental sehingga  tidak  bisa  melakukan  aktivitas produktif.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, maka persoalan kemiskinan sebagian besar memang karena kendala struktural. Meskipun  demikian  ada  batasam  kultural dan kelemahan individu yang
menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam kegiatan ekonomi.
Di  sisi  lain,  mengenai  daya  tahan warga  miskin  terhadap  tekanan,  dapat dilihat dari cara mereka menutup kekurangan  pendapatan  dalam  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Cara  yang  paling banyak  dilakukan  adalah  dengan  cara berhutang, dan sedikit orang yang melakukan  penghematan.  Cara  menutup kekurangan kebutuhan dapat dilihat seperti pada Tabel 5.

## Tabel 5 Cara Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan
No Cara memenuhi kekurangan Persentase 1 Berhutang saudara, tetangga, warung 70.3 2 Bekerja lebih giat/ mencari tambahan penghasilan 25.7 3 Menghemat/ mengurangi pengeluaran 4.0 Jumlah 100.0 Sumber: Data Primer Tahun 2012
Berdasarkan data di atas, cara yang paling  populer  adalah  menambah  beban, artinya mencari pinjaman yang harus dicari gantinya,  bahkan  kadang  lebih  besar  di kemudian  hari.  Hanya  sedikit  orang  yang melakukan  cara-cara  produktif  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Daya tahan  dengan  mengurangi  pengeluaran jauh  lebih  sedikit  lagi.  Oleh  sebab  itu, penduduk miskin sangat rentan untuk jatuh lebih dalam pada kemiskinan. Hal tersebut disebabkan  oleh  minimnya  akses  terhadap
lapangan  kerja  dan  kapasitas,  di  sisi  lain tekanan  kebutuhan  hidup  tidak  dapat dihindarkan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pernyataan  sebagian  besar  responden bahwa  kesulitan  utama  yang  mereka hadapi  karena  minimnya  akses  terhadap pekerjaan.
Kesulitan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas diakibatkan  oleh  sempitnya  lapangan pekerjaan,  tidak  adanya  pekerjaan  tetap, dan  penghasilan  menjadi  minim  seperti terlihat dalam Tabel 6.

## Tabel 6 Kesulitan Utama Pemenuhan Kekurangan Kebutuhan
No Kesulitan utama Persentase 1 Sulitnya lapangan kerja/ tidak bekerja 51.6 2 Tidak punya pekerjaan tetap 20.1 3 Upah yang minim/ penghasilan tidak pasti 13.7 4 Kurangnya pendidikan/ ketrampilan 10.8 5 Keadaan fisik: tua, cacat 3.8 Jumlah 100.0 Sumber: Data Primer Tahun 2012 Strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana  membuka  akses  yang  luas terhadap  lapangan  pekerjaan.  Kebijakan perlindungan  sosial  terutama  kebutuhan sehari-hari  sangat  temporer  dan  tidak menjadi solusi yang tepat untuk penanggulangan  kemiskinan  dalam  jangka
waktu panjang. Masyarakat miskin sebagian  besar  berharap  mendapatkan bantuan  untuk  pekerjaan  dan  permodalan sedangkan  yang  menginginkan  bantuan berwujud  barang  tidak  terlalu  besar.  Jenis bantuan  yang  diharapkan  seperti  pada Tabel 7.

## Tabel 7
Bantuan yang Diharapkan
No Yang diharapkan Persentase 1 Lapangan pekerjaan dan permodalan 48.3 2 Bantuan sembako, pendidikan, kesehatan, dsb. 31.8 3 Berusaha lebih keras/ mandiri 16.9 4 Apatis, tidak punya semangat 3.0 Jumlah 100.0 Sumber: Data Primer Tahun 2012 Penjelasan-penjelasan  tersebut  di atas,  bahwa  makna  kemiskinan,  sebab  dan penanggulangannya
lebih banyak dipandang dari perspektif struktural, dalam hal  ini  sejalan  dengan  konsep  kemiskinan dalam  kerangka  teori  Sosial  Demokrat. Kemiskinan  lebih  disebabkan  oleh  produk kebijakan, produk politik, produk ekonomi dan produk sosial dalam bingkai masyarakat dan negara. Kemiskinan bukan karena  keterbatasan  individu  semata, namun  karena  ada  struktur  yang  membuat mereka terbatas aksesnya terhadap sumber- sumber penting dari kehidupan.
Kemiskinan bukan dipandang karena  kelemahan  individu  semata,  bukan juga  diapandang  karena  perilaku  semata, namun yang lebih dominan adalah kemiskinan  dilihat  dari  aspek  eksternal, dalam  hal  ini  struktur  ekonomi,  sosial  dan politik.  Kemiskinan  juga  bukan  hanya masalah  pendapatan  atau  aspek  ekonomi semata  yang  identik  dengan  pendapatan yang  rendah,  melainkan  juga  menyangkut masalah  keterbatasan  akses  pada  aset produktif, rendahnya pembangunan manusia dan sebagainya. Kemiskinan  dalam  perspektif  ini bukan  hanya  dipandang  secara  ukuran kuantitas, seperti pendapatan dan konsumsi,  namun  dipandang  lebih  luas,
selain pendapatan, juga akses, keterkucilan dan  sebagainya  yang  bersifat  relatif. Penyebab  kemiskinan  menurut  konsep sosial demokrat adalah adanya ketimpangan  struktur  ekonomi  dan  politik
serta  ketidakadilan  sosial  yang  melanda masyarakat  miskin.  Kemiskinan  terjadi karena  tidak  meratanya  sumber-sumber terdistribusi.  Sebagian  besar  sumber,  baik ekonomi, sosial, dan politik hanya dikuasai oleh segelintir orang, sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Kondisi demikian  merupakan  sebuah  akibat  dari struktur  yang  tidak  adil  yang  tercipta karena sistem ekonomi neo-liberal.
Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat  komprehensif.  Penanggulangan kemiskinan  selain  melalui  hal-hal  teknis seperti  program  dan  kegiatan,  secara filosofis  harus  diikuti  dengan  distribusi yang adil. Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan penyaluran pendapatan  dasar  secara  universal,  adanya perubahan  fundamental  dalam  pola-pola distribusi  pendapatan  melalui  intervensi pendapatan  yang  dilakukan  oleh  negara. Maka dalam upaya penanggulangan kemiskinan, prinsip yang digunakan adalah redistribusi pendapatan vertikal dan horisontal  yang  dilakukan  melalui  aksi kolektif,  dalam  hal  ini  negara  sebagai instrumen terdepan.

## PENUTUP
A. Simpulan
1. Makna Kemiskinan
Masyarakat miskin  mempunyai pemaknaan tersendiri yang cukup sederhana, dan  hampir  seluruh  pemaknaan kemiskinan  mengarah  pada kemiskinan
absolut yaitu  kurangnya  pendapatan  untuk mencukupi  kebutuhan  hidup,  kurangnya pemilikan  sumberdaya  dan  perspektif struktural,  yaitu  serba  terbatas  aksesnya terhadap pekerjaan, permodalan dan keterampilan. Sehingga kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada kebutuhan
dasar masyarakat miskin tersebut.
Sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan ditemukan  bahwa  masyarakat  menjadi miskin  karena  kurangnya  kesempatan mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai untuk  mendatangkan  penghasilan  yang cukup. Penyebab berikutnya adalah karena kurangnya  keterampilan  atau  kapasitas sehingga  kurang  mampu  mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat. Masyarakat miskin  lebih  suka  diciptakan  pekerjaan bagi mereka dan ditingkatkan kapasitasnya melalui pemberian ketrampilan yang sesuai dengan  kemampuan  yang  dimiliki  dari pada diberi bantuan langsung.
2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Telah banyak agenda penanggulangan  kemiskinan  namun  masih sektoral,  parsial  dan sementara, serta lebih berorientasi  pada  terlaksananya  proyek semata.
Pemerintah sudah banyak mengalokasikan sumberdaya untuk penanggulangan  kemiskinan.  Pemerintah daerah  melalui  satuan  kerja  sesuai  sektor telah mengalokasikan berbagai
sumberdaya
untuk meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat.  Namun  alokasi dana  tersebut  belum  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dana penanggulangan  kemiskinan  sangat  bias, banyak  dana  kemiskinan  yang  dinikmati oleh  bukan  orang  miskin  sehingga  orang miskin tetap hanya sebagai obyek.

## B. Rekomendasi
1. Pemerintah  harus  mampu  memberikan akses,  sumberdaya  dan  perlindungan terhadap  masyarakat  miskin.  Peran pemerintah  diperlukan  dalam  rangka membuka kesempatan dan akses masyarakat terhadap peningkatan kapasitas, lapangan kerja dan
perlindungan  sosial  lainnya.  Warga miskin  perlu diciptakan pekerjaan bagi mereka  dan  ditingkatkan  kapasitasnya melalui  pemberian  ketrampilan  yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki  dari  pada  diberi  bantuan langsung, maka penanggulangan kemsikinan harus dimulai dari membuka  kesempatan  orang  miskin mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kemampuan mereka melalui berbagai program yang sistematis.
2. Program  penanggulangan  kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah  diarahkan  pada  terciptanya kemandirin  bagi  diri  si  miskin  dengan teknik  pelaksanaan  yang  terintegrasi secara  baik,  antar  sektor  maupun  antar wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Harris-White,  B.  (2005).  Destitution  And
Poverty of Its Politics-With
Special Reference To South Asia. World Development 33:881-891. Nasikun  (2001).  Isu  Dan  Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, MAP UGM. Basis Data Tanpa Penulis
Biro  Pusat  Statistik.  (2007). Berita  Resmi Statistik.  Tingkat  Kemiskinan  Di Indonesia Tahun 2007 .