E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## URGENSI UNDANG-UNDANG FINTECH (PEER TO PEER LENDING) P2P TERKAIT PANDEMI COVID-19

## Adi Kristian Silalahi
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran adikristian76@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas  tentang  perkembangan  finansial  teknologi  khususnya peer  to  peer lending yang  tumbuh  subur  di  Indonesia.  Peraturan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia dinilai  belum  bisa  memberikan  sanksi  yang  tegas  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  entitas fintech.  Bahkan  peraturan  tersebut  tidak  mengurangi  pertumbuhan  fintech  ilegal  yang  semakin banyak  di  Indonesia.  Pelanggaran  hukum  dalam  fintech  semakin  beresiko  dikarenakan  adanya pandemi  Covid-19  yang  masih  meningkat  hingga  sekarang.  Penelitian  yang  digunakan  dalam tulisan  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  terkait  fintech  khususnya  peer  to peer lending. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Peran peraturan setingkat Undang- Undang sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sanksi atas pelanggaran hukum dalam fintech peer to peer lending. Hal ini bertujuan untuk memberikan  jaminan kepada masyarakat bahwa fintech dapat dipercaya dan aman untuk digunakan.
Kata kunci : Urgensi; Pelanggaran; Jaminan .

## ABSTRACT
This paper discusses the development of financial technology, especially peer to peer lending that thrives  in  Indonesia.  Regulations  from  OJK  and  BI  are  considered  unable  to  provide  strict sanctions  for  violations  committed  by  fintech  entities.  Even  the  regulation  does  not  reduce  the growing number of illegal fintech in Indonesia. Violations of the law in fintech are increasingly at risk  due  to  the  existence  of the  Covid-19  pandemic which  is  still  increasing  today. The  research used in this paper is a normative study by conducting research on regulations issued by OJK and BI related to fintech, especially peer to peer lending. This research uses normative research. The role  of  regulations  at the  level  of  the  Law  is  needed  to  provide  legal  certainty  for  sanctions  for violations  of the  law  in  peer  to  peer lending fintech.  It  aims  to  provide  guarantees  to  the  public that fintech can be trusted and safe to use.
Keyword : Urgency; Violation; Guarantee.
Adi Kristian Silalahi : Urgensi Undang...

## A. PENDAHULUAN
Teknologi adalah alat yang memberikan kemudahan masyarakat di dalam memanfaatkan  sumber  daya  yang  dibutuhkan.  Pemanfaatan  sumber  daya  akan menjadi  lebih  mudah  dengan  bantuan  teknologi.  Hingga  saat  ini,  perkembangan teknologi telah digunakan oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini. Salah satu  teknologi  yang  paling  berpengaruh  kepada  masyarakat  banyak  adalah Internet. Berdasarkan data Statista, pengguna internet di dunia hingga maret tahun 2019    mencapai  3,49  Miliar  pengguna,  untuk  di  Indonesia  sendiri,  Statista menempatkan  Indonesia  pada  posisi  ke  5  sebagai  pengguna  internet  sebanyak 143,26    juta  di  bawah  Amerika  Serikat,  India,  dan  China. 1 Tentunya  jumlah pengguna internet yang sangat besar ini didukung oleh infrastruktur Internet yang baik pula.
Perkembangan  internet  yang  cukup  pesat  dan  menyebar  luas, mengharuskan  teknologi  dan  informasi  terus  memberikan  inovasi  untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.  Di dalam sektor bisnis, perkembangan bisnis starup adalah yang mengalami banyak peningkatan. Bisnis starup yang  saat ini  paling  meningkat  adalah  bisnis  Fintech  (Financial  Technology).  Munculnya fintech  sendiri  betujuan  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam melakukan  transaksi  keuangan  secara  daring.  Fintech  muncul  seiring  dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh teknologi informasi yang serba  cepat.  Kehadiran  fintech  itu  sendiri  sangat  membantu  masyarakat  untuk mengakses  produk  dan  mempermudah  dalam  melakukan  transaksi  keuangan. Fintech sendiri di Indonesia dijelaskan di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017  merupakan  penggunaan  teknologi  sistem  keuangan  yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  efisiensi, kelancaran,  keamanan  dan  keandalan  sistem  permbayaran.  Penyelenggara
1 Jayani,  D.H  (2019)  Indonesia  Peringkat  Kelima  Dunia  dalam  Jumlah  Pengguna  Internet. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat- kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet.
teknologi  finansial  yakni  meliputi  sistem  pembayaran.  pendukung  pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dna penyedia modal,  dan  jasa  finansial  lainnya.  Fintech  adalah  model  bisnis  baru  yang memberikan  kemudahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  sistem keuangannya.  Meskipun  fintech  bukanlah  layanan  perbankan,  namun  fintech diatur  oleh  Bank  Indonesia  dan  harus  terdaftar  secara  resmi  di  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK).
Perkembangan  dan  tumbuhnya  fintech  di  Indonesia  kemudian mengharuskan  Indonesia  membuat  aturan  yang  dapat  dengan  ketat  untuk mengawasi dan mengatur keberlangsungan fintech di Indonesia. Meskipun fintech sangat  menguntungkan  bagi  perekonomian  Indonesia,  namun  fintech  juga memiliki  resiko  pelanggaran  hukum  karena  menyangkut  banyak  subjek  hukum, seperti  pelanggaran  pidana,  perdata  maupun  administrasi.  Banyak  pelanggaran yang  ditemukan  dalam  fintech  di  Indonesia  seperti  pelanggaran  hak  konsumen, pelanggaran  data  pribadi,  mapun  fintech  yang  ilegal.  Tentunya  pelanggaran tersebut juga semakin beresiko dapat terjadi dikarenakan bencana nasional Covid- 19 yang hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan. Resiko pelanggaran tersebut  dapat  dipicu  oleh  akibat  pemutusan  hubungan  kerja  pada  banyak perusahaan  yang  mengakibatkan  banyak  masyarakat  tidak  lagi  memiliki penghasilan  tetapi  tetap  memiliki  pengeluaran  untuk  pemenuhan  kebutuhan sehari-hari.  Di  mana  berdasarkan  data  yang  dilansir  dari  Kementrian Ketenagakerjaan,  terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK  (Ketenagakerjaan). 2 Tentunya  peer  to  peer  lending  menjadi  semakin memikat dikarenakan pinjaman yang dapat diproses dengan cepat, dan juga tanpa membutuhkan jaminan apapun. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas permasalahan  yang  dapat  diangkat  adalah  bagaimana  urgensi  Undang-Undang fintech di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19?
2 J uaningsih, I. N. (2020), Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia. Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 192 (4)
Adi Kristian Silalahi : Urgensi Undang...

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu suatu  penelitian  ilmiah  yang  digunakan  untuk  menemukan  kebenaran  dari  sisi keilmuan  maupun  dari  sisi  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab  isu  hukum  yang  sedang  berkembang.  Penelitian  hukum  normatif  ini dilakukan  untuk  menghasilkaan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 3
Langkah  awal  yang  dilakukan  dalam  penelitian  normatif    ini  adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan fintech di Indonesia.  Bahan hukum primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  dan  Peraturan  Bank  Indonesia,  sedangkan  bahan  sekunder  yang digunakan  dalan  penelitian  ini  adalah  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan Data  Pribadi.  Oleh  karena  itu,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan dengan cara membaca,menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan fintech.
Pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mensistematisasi  bahan-bahan  hukum  yang  sudah  ada,  lalu  menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum.

## C. PEMBAHASAN
3 Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta:Kencana.
Sumber : CNBCIndonesia tahun 2018

## Gambar 1 Bisnis Fintech di Indonesia
Perusahaan  penyelenggara  fintech  sudah  banyak  berdiri  di  Indonesia. Hingga juni 2020, tercatat sudah sebanyak 160 perusahaan penyelenggara fintech yang terdaftar di OJK.  Perusahaan fintech yang terdaftar tersebut dibagi menjadi beberapa  kategori,  yaitu  sistem  pembayaran,  pendukung  pasar,  manajemen investasi  dan  manajemen  resiko,  pinjaman,  pembiayaan  dan  penyediaan  modal dan jasa financial lainnya.
Jenis fintech di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:
Pertama, Payment clearing dan settlement, fintech ini memberikan layanan sistem  perbankan  yang  diselenggarakan  oleh  industri  perbankan  maupun  yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  seperti  Sistem  Kliring  Nasional  Bank  Indonesia (SKNBI),  Bank  Indonesia  Real  Time  Gross  Settlement  (BI-RTGS)  hingga  BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
Kedua, E-Aggregator, yakni mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk membantu mengambil keputusan. Fintech ini
Adi Kristian Silalahi : Urgensi Undang...
memberikan  bantuan  berupa  perbandingan  produk,  seperti  harga,  fitur  dan manfaat.
Ketiga,  manajemen  resiko  dan  investasi,  yaitu  memberi  layanan perencanaan  keuangan  dan  platform  e-trading  dan  e-insurance.  Contohnya, Bareksa dan Rajapremi.
Keempat,  peer  to  peer  lending  (P2P).  fintech  ini  cukup  terkenal  di masyarakat  sebagai  layanan  pinjaman  online.  Fintech  ini  mempertemukan pemberi  pinjaman  (investor)  dengan  para  pencari  pinjaman  di  dalam  satu platform. Ketika sudah melakukan transaksi pinjaman, investor akan mendapatkan bunga  dari  dana  yang  dipinjamkannya.  Contoh  dari  fintech  ini  adalah  Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks.
Payment clearing dan settlement mendominasi pasar fintech di Indonesia, namun  sektor  peer  to  peer  lending  mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan dari  16  %  tahun  2016  menjadi  39%  di  tahun  2017.  Hal  ini  dipicu  oleh dikeluarkannya aturan P2P lending oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hingga saat ini berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 1 februari 2019 terdapat 99  perusahaan  fintech  P2P  Lending  yang  telah  terdaftar  resmi  di  OJK  dan  54 fintech  sistem  pembayaran  yang  terdaftar  di  Bank  Indonesia  (BI). 4 Masuknya fintech  di  Indonesia  menjadi  terobosan  baru  yang  cukup  penting  untuk meningkatkan bisnis di Indonesia yang efisien dan mudah.
1. Kekurangan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Peraturan Bank Indonesia
a. Terhadap Entitas Fintech Peer to Peer Lending
Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  Indonesia  masing-masing  sudah mengeluarkan  peraturan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dalam fintech.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  77/POJK.01/2016  tentang  layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  dikeluarkan  untuk
4 Sitompul, M. G. (2018). URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA, Jurnal Yuridis Unaja 2 (2)
melindungi  konsumen  dari  adanya  tindakan  yang  merugikan  terhadap  data  dan dana  mereka.  Peraturan  ini  juga  dikeluarkan  untuk  melindungi  konsumen  dari pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan mengatur para pengelola perusahaan fintech. Bank Indoneisa juga mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang betujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas keuangan, serta menjamin kepada  masyarakat bahwa sistem pembayaran berjalan efisien, aman, lancer dan andal.
Peraturan ini dianggap belum bisa melindungi semua pihak di dalam Peer to  Peer  Lending,  dikarenakan  tidak  mengatur  jaminan  kredit  dalam  perjanjian pinjam  meminjam.  Dalam  Peer  to  Peer  Lending,  tentunya  pemberi  dana  juga menanggung  resiko  yang  besar  bila  mana  terjadi  wanprestasi  oeh  si  peminjam yang  mengakibatkan  terjadinya  gagal  bayar.  Maka  dikarenakan  tidak  ada aturan tentang  jaminan  kredit  pinjam  meminjam  maka  pemberi  pinjaman  harus menerima segala kemungkinan resiko kehilangan dana. Tidak diaturnya jaminan kredit pinjam meminjam ini juga mengakibatkan ketidakpastian dana yang dapat dipinjam. Dari pihak peminjam, kemungkinan diberikan pinjaman sesuai dengan yang diminta seluruhnya menjadi tidak pasti, karena keputusan pemberian jumlah pinjaman sepenuhnya ada pada pihak pemberi pinjaman.

## b. Tehadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending
Kasus yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari hadirnya fintech ada berbagai  macam,  seperti  pengenaan  pajak  yang  tinggi  oleh  entitas  fintech, penagihan  utang  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur,  pengambilan  data  pribadi, tindak  pidana  pengancaman,  bahkan  dalam  beberapa  kasus  diikuti  oleh  tindak pidana  pelecehan  seksual.  Banyaknya  kasus  fintech  baik  yang  bersifat  ilegal, maupun  kasus  fintech  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  terhadap  hak konsumen  sangat  perlu  mendapatkan  perhatian  Pemerintah  karena  menyangkut masalah  hidup  banyak  orang  dalam  semua  lapisan  sosial  masyarakat,  meskipun memang lebih banyak dialami oleh masyarakat sosial lapisan bawah. Hal ini tentu saja  terjadi  karena  minimnya  pengetahuan  dalam  bertransaksi  dengan
Adi Kristian Silalahi : Urgensi Undang...
menggunakan  teknologi  yang  berkembang  cukup  pesat,  juga  disebabkan  oleh mudahnya  orang-orang  tertarik  melihat  aplikasi  pinjaman  online  yang memberikan  iming-iming  yang  menggiurkan  seperti  proses  pencairan  pinjaman yang  hanya  memakan  waktu  15  hingga  20  menit.  Salah  satu  hal  yang  juga menyebabkan semakin maraknya fintech ilegal maupun fintech bermasalah adalah karena tingkat membaca masyarakat Indonesia yang cukup rendah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh UNESCO pada tahun 2016 bahwa tingkat membaca orang di  Indonesia  sangat  memprihatinkan,  hanya  sekitar  0,001  %  yang  artinya  dari 1000  orang  di  Indonesia  hanya  1  orang  yang  rajin  membaca. 5 Sementara sebagaimana  diketahui,  setiap  website  maupun  aplikasi  yang  disediakan  oleh entitas  fintech  sebelum  masuk  dan  mendaftar  ke  dalam  website  atau  aplikasi tersebut selalu menampilkan dan memuat Term and condition yang menjelaskan segala  syarat  penggunaan  dari  aplikasi  tersebut  dan  memuat  hal-hal  yang  dapat diakses dan sebagainya.
Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Bank Indonesia  dianggap  masih  bersifat  administrasi,  yang  berarti  bahwa  dalam  hal terjadi  pelanggaran  hukum  oleh  fintech,  sanksi  yang  dapat  diberikan  sesuai dengan peraturan  tersebut tidak dapat melindungi semua hak konsumen. Hal ini karena dalam peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, tidak memuat sanksi  pidana  maupun  sanksi  denda  apabila  terjadi  pelanggaran  oleh  fintech, sanksi  maksimal  yang  dikeluarkan  hanyalah  sanksi  pencabutan  tanda  daftar  dan pencabutan izin.

## 2. Solusi dalam mengatasi fintech bermasalah
Oleh karena itu solusi dalam mengatasi permasalahan fintech bermasalah maupun  fintech  ilegal  dapat  melalui  lembaga  yang  bergerak  di  bidang  jasa keuangan  seperti  OJK,  dan  juga  melalui  peraturan  yang  mencegah  timbulnya
5 Anggraeni, R. (2019) Tingkat Baca Indonesia Masih Rendah, Sri Mulyani Gencarkan Literasi. Retrieved from https://ekbis.sindonews.com/berita/1444945/33/tingkat-baca-indonesia-masih- rendah-sri-mulyani-gencarkan-literasi.
fintech  bermasalah  dan  fintech  ilegal  seperti  Peraturan  Mentri  maupun  Undang- Undang.
a. Otoritas Jasa Keuangan
Sebagaimana dijelaskan pada isu di atas bahwa website maupun aplikasi fintech  ilegal  ini  secara  jelas  telah  memaparkan  kemampuan  mereka  untuk mengakses  semua  data  pribadi  konsumen  bahkan  dapat  mengakses  kontak  yang disimpan di book phone konsumen dalam term and conditionnya, namun karena keinginan  membaca  dari  masyarakat  yang  rendah  menyebabkan  banyak pengambilan data pribadi dari konsumen yang tidak diketahui oleh konsumen dan menimbulkan tindak pidana lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo juga telah meblokir sebanyak 1.773 entitas fintech illegal sepanjang 2018 hingga oktober 2019. Salah satu langkah yang efektif untuk mencegah banyaknya entitas fintech  ilegal  adalah  dengan  memblokir  entitas  fintech  ilegal  tersebut  sehingga mencegah  timbulnya  kerugian  di  masyarakat.  Dalam  hal  pemblokiran  entitas fintech  ilegal  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi (Kominfo). Selain melakukan pemblokiran, hal lain yang juga dianggap memberikan  pengaruh  besar  dalam  upaya  memberantas  fintech  ilegal  adalah melalui  sosialisasi  dan  edukasi  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat mengenai industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Hal ini dilakukan oleh  OJK  dengan  menggandeng  Pemerintah  Daerah  setempat,  Lembaga  Jasa Keuangan (LJK) instansi, dan dinas-dinas yang terkait sektor jasa keuangan.
b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Bahaya dari adanya kekosongan hukum pada rezim perlindungan data pribadi akan  sangat  merugikan  konsumen,  dikarenakan  banyak  sekali  ancaman  dari pembobolan  disamping  kelalaian  yang  dapat  disebabkan  karena  kurang matangnya  system  perlindungan  data  pribadi  yang  digagas  pelaku  usaha  sektor fintech maupun ancaman dari adanya kesengajaan pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis fintech yang berniat membobol data pribadi untuk kepentingan
Adi Kristian Silalahi : Urgensi Undang...
tertentu. Resiko tersebut dapat menjadikan fintech di Indonesia mendapat predikat buruk dari negara yang telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang lebih  mumpuni  maupun  dari  konsumen  dan  calon  konsumen  jasa  fintech. 6 Oleh karenanya  keberadaan  Rancangan  Undang-Undang  Data  Pribadi  (RUU  PDP) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan dan sudah masuk kedalam Prolegnas DPR, diharapkan memberikan hasil yang efektif di dalam mengatasi keberadaan fintech  ilegal  yang  banyak  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Dengan adanya  RUU  PDP,  dianggap  dapat  memberi  perlindungan  data  publik  di  dalam ekosistem  fintech  di  Indonesia.  Perlindungan  terhadap  data  pribadi  ini  sangat penting  karena  menyangkut  masalah  hak  yang  melekat  pada  seseorang sebagaimana yang telah diatur oleh GDPR (General Data  Protection Regulation) yang ada di Uni Eropa dan mencakup seluruh wilayah yang menerima keberadaan warga Uni Eropa. Oleh karena itu, setidaknya terdapat empat hal dari GDPR yang dianggap dapat dimasukkan ke dalam RUU PDP.
Pertama,  aturan  untuk  penyelenggara  yang  mengumpulkan  data  digital (controller) serta pihak pertama sebagai penyelenggara fintech lending dan pihak ketiga  sebagai  penagih  pinjaman  (processor).  Dengan  pengaturan  yang  ketat, dapat  membuat  controller  dan  processor  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  data digital  pengguna.  Hal  ini  dapat  mencegah  fintech  ilegal  melakukan  penagihan dengan cara tidak terhormat dan tidak bertanggung jawab.
Kedua, mengatur kejelasan relevansi penggunaan data pengguna. Saat ini OJK hanya  mengizinkan  akses  terhadap  tiga  fitur  saja  bagi  penyelenggara  fintech lending,  yakni  kamera,  microphone,  dan  lokasi. Relevansi  dari  penggunaan  tiga fitur  tersebut  adalah  sebagai  penerapan  E-KYC  (Electronic-Know  Your Customer).  Dengan  adanya  relevansi  pembatasan  akses  penggunaan  data pengguna  ini,  konsumen  dapat  membedakan  antara  fintech  legal  dan  ilegal. Fintech  ilegal  pasti  akan  mengakses  semua  data  pribadi  nasabahnya,  sedangkan fintech legal hanya pada tiga fitur tersebut.
6 Yuking. A. S. (2018 ) Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech . Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 9(8)

## POSITUM, Vol.5, No.2, Desember 2020
Ketiga,  data  yang  diakses  oleh  penyelenggara  harus  memiliki  batas  waktu sehingga  data  tersebut  tidak  boleh  disimpan  selamanya  oleh  perusahaan  fintech tersebut. Penyimpanan data yang diakses itu, seharusnya memiliki rentang waktu seperti enam bulan hingga satu tahun saja.
Keempat, penyelenggara harus mempersiapkan fasilitas bagi pengguna, untuk menghapus data pribadi pengguna yang telah diberikan kepada platform tersebut. Diharapkan  kemudahan  untuk  mengkakses  data  digital  sama  mudahnya  dengan menghapus data pribadi pengguna.

## D. KESIMPULAN
Fungsi  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  terbatas  ruang  geraknya mengakibatkan  pencegahan  terhadap  fintech  ilegal  cukup  sulit  dilaksanakan, ditambah  lagi  dengan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  fintech  legal menjadikan  Otoritas  Jasa  Keuangan  semakin  kewalahan  menghadapinya.  Peran peraturan  setingkat  perundang-undangan  sangat  dibutuhkan  mengingat  tidak adanya  kepastian  hukum  terhadap  pelanggaran  di  bidang  fintech.  Selain  untuk melindungi  konsumen,  juga  untuk  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat bahwa  fintech  khususnya  peer  to  peer  lending  dapat  dipercaya  dan  memberikan keamanan.
Meskipun  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  sudah dalam tahap pembahasan dan sudah masuk ke dalam Prolegnas DPR 2020,  RUU tersebut  hanyalah  dapat  melindungi  konsumen  terkait  data-data  pribadinya  agar tidak  disalahgunakan  oleh  pengelola  fintech.  Oleh  karena  itu  melihat perkembangan  teknologi  yang  semakin  cepat,  Undang-Undang  yang  secara khusus  mengatur  tentang  fintech  ataupun  lembaga  keuangan  non  perbankan semakin  dibutuhkan,  terlebih  lagi  Indonesia  bahkan  dunia  sedang  dilanda pandemic  Covid-19  yang  membuat  resiko  pelanggaran  hukum  terhadap  fintech semakin tinggi.
Adi Kristian Silalahi : Urgensi Undang...

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta:Kencana.

## Jurnal
Juaningsih,  I.  N.  (2020). Analisis  Kebijakan  PHK  Bagi  Para  Pekerja  Pada  Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 192 (4) Sitompul,  M.  G.  (2018). URGENSI  LEGALITAS  FINANCIAL  TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA, Jurnal Yuridis Unaja 2 Yuking. A. S. (2018). Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech . Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 9(8)

## Online/World Wide Web
Anggraeni,  R.  (2019)  Tingkat  Baca  Indonesia  Masih  Rendah,  Sri  Mulyani  Gencarkan Literasi.  Retrieved  from  https://ekbis.sindonews.com/berita/1444945/33/tingkat-baca- indonesia-masih-rendah-sri-mulyani-gencarkan-literasi.
Jayani,  D.H  (2019)  Indonesia  Peringkat  Kelima  Dunia  dalam  Jumlah  Pengguna Internet.Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia- peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet.

## Peraturan Pemerintah
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  nomor  19/12/PBI/2017  tentang  penyelenggaraan teknologi finansial.