## Jurnal Akuntansi dan Governance
Volume 4 Nomor 2, Januari 2024
Article Type: Emperical

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Rimi Guslina Mais 1)* , Tutty Nuryati 2) , Sri Handoko Sakti 3) , Lestari 4)

## Abstract
Objectives : This study aims to evaluate the village government's role in effectively  managing  Village  Fund  Allocations  in  Gadung  Village, particularly  during  the  planning,  implementation,  administration, reporting,  and  accountability  stages  in  adherence  to  the  Minister  of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 . Design/Method/Approach: Employing  qualitative  methods  such  as interviews,  observation,  and  documentation,  this  research  elucidates how  the  village  government  handles  the  allocation  of  village  funds  in Gadung Village. The study was conducted at the Gadung Village office . Results/Findings: The  findings  indicate  that  the  village  government demonstrates accountability across all stages of planning, implementation,  administration,  reporting,  and  accountability  in managing  the  Village  Fund  Allocation  (VFA)  in  Gadung  Village.  The planning  stage  utilizes  Musrenbangdes  as  a  mechanism  to  ensure accountability.  The  implementation  stage  adheres  to  regulatory mechanisms,  while  the  administration  stage  showcases  accountable management  through  meticulous  bookkeeping  and  reports.  The reporting  and  accountability  stages  follow  a  guided  report  format  to ensure transparency .
Theoretical contribution: This study contributes to the enhancement of knowledge  and  awareness  regarding  the  crucial  role  of  accountability in reporting the use of VFA.
Practical  contribution:  The  utilization  of  VFA  report  of  the  Bangka Village  requires  continuous  monitoring  at  each  implementation  stage, particularly  in  administration,  to  ensure  compliance  with  regulations and  prevent  legal  discrepancies,  thereby  fostering  increased  trust  in ADD in the future.
Limitations:  This  study  specifically  explores  village  financial management  as  outlined  in  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation Number  20  of  2018,  encompassing  planning,  implementation, administration, reporting, and accountability. However, a
comprehensive review of each component of VFA financial management and  a  detailed  analysis  of  nominal  village  finances  have  not  been undertaken.
Keywords: Accountability, Village Fund Allocation (VFA), Minister of Home Affairs Regulation no. 20 of 2018, Gadung Village .

## Afiliasi:
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
*Korespondensi: rimi_gusliana@stei.ac.id
DOI : 10.24853/jago.4.2.140-158

## SITASI:
Mais,  R.,  G.,  Nuryati,  T.,  Sakti,  S., H.,  &  Lestari.  (2024).  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi  dan  Governance, 4(2), 140-158.
Proses Artikel: Diterima: 03/10/2023 Revisi:
27/11/2023 21/01/2024
Disetujui:
25/01/2024
bsite:
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

## Abstrak
Tujuan: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menilai  peran  pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gadung, khususnya pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018.
Desain/Metode/Pendekatan: Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif,  meliputi  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  untuk mengumpulkan  data.  Pendekatan  deskriptif  menjelaskan  bagaimana pemerintah desa mengalokasikan dana desa di Desa Gadung. Penelitian dilakukan di kantor Desa Gadung.
Hasil/Temuan: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa  bersifat akuntabel  dalam  seluruh tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gadung. Musrenbangdes merupakan mekanisme  untuk memastikan  akuntabilitas  selama  tahap  perencanaan. Tahap  implementasi  mempunyai  mekanisme  yang  sesuai  dengan peraturan. Tahap administrasi menunjukkan pengelolaan yang akuntabel melalui  berbagai  pembukuan  dan  laporan.  Tahapan  pelaporan  dan akuntabilitas  memiliki  format  laporan  berpedoman  untuk  menjamin akuntabilitas.
Kontribusi  teori: Menambah  pengetahuan  dan  kesadaran  tentang pentingnya akuntabilitas laporan penggunaan ADD Desa.
Kontribusi  praktik/kebijakan: Laporan  Penggunaan  ADD  Desa Bangka  masih  harus  diawasi  pada  setiap  tahapan  pelaksanaannya terutama terkait administrasi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak  cacat  hukum,  demi  mendapatkan  kepercayaan  yang  lebih  baik ADD di masa depan.
Keterbatasan: Secara spesifik hanya mendalami pengelolaan keuangan desa  sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  Penelaahan  secara  komprehensif  terhadap  setiap komponen  pengelolaan  keuangan  ADD  dan  analisis  detail  nominal keuangan desa belum dilakukan.
Kata  Kunci: Akuntabilitas,  Alokasi  Dana  Desa,  Permendagri  No.  20 Tahun 2018, Desa Gadung.

## PENDAHULUAN
Di  antara  program  unggulan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah mewujudkan  pembangunan  desa  sehingga  kehidupan  masyarakat  lokal  menjadi  lebih  baik dengan  tercapai  target  pembanguan  desa  yang  mandiri  dan  sejahtera  (Arsik  &  Lawelai,  2020; Maryanto  et  al.,  2019).  Pemberdayaan  masyarakat  menjadi  fokus  pentingnya  otonomi  daerah agar  dapat  berpartisipasi  aktif  membersamai  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  mobilisasi, pengawasan  pengelolaan  pemerintahan  daerah,  pemanfaatan  sumber  daya  dan  memberikan pelayanan prima, sehingga upaya pembangunan desa dapat berjalan dengan baik (Bakhtiar, 2021; Permana et al., 2018). Pembangunan ini terkait kebutuhan masyarakat di desa dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat desa sesuai dengan permintaan para warga. Pembangunan  tersebut,  secara  khusus  disalurkan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Maharani et al., 2023).
Pengalokasian  ADD  pada  APBD  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  merupakan  suatu kewajiban  yang  kemudian  disalurkan  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKD)  setelah  dikurangi  Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemanfaatan ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang meliputi Kebijakan Pembayaran Pendapatan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Peralatan dan Perlengkapan Desa yang dibiayai dari sumber ADD.
Makna  Desa  berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  langkah signifikan  menuju  kemandirian  Desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  mengelola keuangan  (Weluk  et  al.,  2023).  Dengan  beralihnya  sistem  terpusat  ke  desentralisasi,  desa mempunyai  kebebasan  dalam  mengatur  urusannya.  Hak  ini  telah  memberikan  kewenangan kepada  mereka  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  warganya  dalam  segala  aspek, termasuk pelayanan, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat (Mais & Palindri, 2020).
Data  resmi  Kementerian  Keuangan  Indonesia  menunjukkan  bahwa  ADD  nasional diperkirakan  mencapai  Rp  70  triliun  pada  tahun  2023,  meningkat  dari  angka  ADD  pada  tahun 2022  sebesar  Rp  68  triliun  (Mij,  2023).  Inisiatif  ini  dirancang  untuk  memprioritaskan pemanfaatan  dana  desa  yang  sejalan  dengan  prioritas  pembangunan  nasional.  Penyaluran  dana yang  praktis  dan  efisien  memerlukan  komitmen  dan  koordinasi  yang  tinggi  antara  berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan KPPN sebagai penyalur dana desa. Sayangnya, seringkali terdapat  risiko  permasalahan  hukum  atau  bahkan  penyalahgunaan  dana  oleh  kepala  desa  dalam proses  penyalurannya  (Arsik  &  Lawelai,  2020).  Untuk  mengatasi  permasalahan  terkait  proses penyaluran  dan  pertanggungjawabannya/akuntabilitas,  pemerintah  telah  menerapkan  kebijakan dan  sanksi  yang  tegas,  seperti  menghentikan  penyaluran  dana  desa  jika  ada  dugaan penyalahgunaan oleh kepala desa (Susanti & Lestari, 2022).
Berbagai  penelitian  tentang  ADD  telah  banyak  dilakukan.  Putriana  et  al.  (2023) menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  yang  memadai  di  desa  Sawahlunto  dapat  dicapai  melalui tindakan dan tanggung jawab yang strategis. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi, karena masyarakat desa masih perlu mendapat informasi lengkap mengenai strategi ini.  Meskipun  program  alokasi  dana  di  empat  desa  telah  menerapkan  prinsip  partisipatif, transparan,  dan  akuntabel,  masih  banyak  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  untuk menyempurnakan  proses  administrasinya.  Di  Kabupaten  Belitung,  Yunita  &  Christianingrum (2019)  melakukan  evaluasi  akuntabilitas  dan  efektivitas  pengelolaan  ADD.  Pusat  analisisnya pada aspek regulasi dan kelembagaan, prosedur pengelolaan dana, pengawasan, dan sumber daya manusia  atas  ADD  memakai  perspektif  peraturan  dan  administrasi.  Menggunakan  pendekatan kualitatif, penelitian ini secara khusus menyoroti pengelolaan dana desa tahun 2015 yang masih kurang optimal. Perbaikan telah dilakukan pada tahun 2016 seiring dengan kerjasama pemerintah pusat, kabupaten, dan desa untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya.
Pengelolaan  keuangan  desa  yang  dilakukan  di  desa-desa  Kabupaten  Bangka  dan Kabupaten  Belitung  belum  dapat  dikatakan  akuntabel  dan  efektif  jika  dipandang  dari  empat aspek yang dikaji, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan  aspek  sumber  daya  manusia.  Hal  ini  terjadi  karena  pelaksanaan  Program  Dana  Desa  baru dilaksanakan  pertama  kalinya  di  tahun  2015  sehingga  diperlukan  waktu  yang  cukup  untuk memenuhi  prinsip  akuntabilitas.  Sebagaimana  halnya  program  yang  masih  baru,  meskipun peraturan  dan  petunjuk  teknis  pengelolaan  ADD  telah  cukup  lengkap,  namun  pada  penelitian sebelumnya  masih  terdapat  kekurangan  pada  tataran  implementasinya,  masih  perlu  melakukan penyempurnaan  proses  administrasinya  agar  akuntabilitas  dan  transparansi  ADD  menjadi  lebih baik dari waktu ke waktu.
Menurut penelitian Weluk et al., (2023), akuntabilitas pengelolaan ADD telah memenuhi beberapa  indikator  akuntabilitas  antara  lain  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan.  Mereka  menilai  pengelolaannya  sudah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Namun, masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  hal  indikator  akuntabilitas.  Temuan  serupa  juga dilaporkan  oleh  Susanti  &  Lestari  (2022)  dalam  penelitiannya  tentang  ADD  di  Kabupaten Malang.  Mereka  menemukan  bahwa  pelaporan  akuntabilitas  yang  spesifik  seharusnya dilaporkan,  sehingga  menyebabkan  ketidakpatuhan  terhadap  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014. Terinspirasi dari penelitian tersebut, penelitian ini bermakud menyelidiki bagaimana ADD dikelola  dengan  mempertimbangkan  peningkatan  pendanaan  setiap  tahunnya  dan  fokus  pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan akuntabilitas pada situs berbeda.
Latar belakang yang menjadi dasar  penelitian ini adalah cara pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima  Desa Gadung  berikut  akuntabilitas   dan efektivitasnya Desa  ini  ADD pada tahun  2022  menerima  ADD  sebesar  Rp.  1.460.126.634,00.  Penyelenggaraan  ADD  di  Desa Gadung  dilaksanakan  berdasarkan  pilar  otonomi  daerah  yaitu  optimalisasi  potensi  desa  dan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih,  bebas,  dan  berkembang  untuk  memenuhi kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pemerintah  Gadung  berharap  dengan  Alokasi  Dana  Desa dapat  memberikan  perubahan  demi  kemajuan  desa,  memberikan  fasilitas  umum  dan  fasilitas sosial  yang  lebih  baik  dengan  pemanfaatan  ADD.  Namun,  kenyataannya  masih  terdapat permasalahan  sarana  dan  prasarana  di  berbagai  bidang  hingga  dapat  dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.  Manfaat  penelitian  ini  ditujukan  kepada  Perangkat  Desa  pengelola  ADD agar dapat menjalankan ADD dengan lebih baik  sehingga tercapai  cita-cita Desa yang mandiri, maju dan sejahtera.

## KAJIAN LITERATUR Akuntabilitas dan Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan untuk  mempertanggungjawabkan  tindakan,  keputusan,  dan  pengelolaan  sumber  daya.  Beberapa Hartati  &  Fathah  (2022;  Permendesa  (2023);  Weluk  et  al.  (2023)  mengartikan  akuntabilitas sebagai  kewajiban  agen  (pemerintah)  dalam  mengelola  sumber  daya  dan  melaporkan  kepada pemberi  mandat  (prinsipal).  Akuntabilitas  merujuk  pada  organisasi  sektor  publik  seperti pemerintah  dan  entitas  nirlaba  yang  menerima  dana  publik  atau  dana  yang  diamanahkan  oleh pemangku  kepentingan,  mencakup  pemberian  informasi  dan  pengungkapan  ( disclosure )  atas aktivitas  dan  kinerja.  Menurut  Purba  (2018)  akuntabilitas  merupakan  kewajiban  memberikan penjelasan tindakan seseorang, penyajian dan pelaporan semua kegiatan dan tindakan, terutama dalam pengelolaan keuangan, kepada pihak yang berwenang. Konsep akuntabilitas bermula dari ide  bahwa  setiap  kegiatan  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  atau  instansi  yang memberi  kewenangan  untuk  melaksanakan  suatu  program  juga  ketersediaan  dan  aksesibilitas laporan  keuangan  bagi  masyarakat  (Ismawati,  2019).  Kemudahan  akses  masyarakat  terhadap laporan  keuangan  meningkatkan  kepercayaan  mereka  terhadap  pemerintah  terkait  pengelolaan keuangan. Dalam konteks akuntabilitas publik, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik, termasuk hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk menyampaikan aspirasi (Wiguna, 2020).
Tanggung  jawab  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran organisasi  dikenal  dengan  istilah  akuntabilitas.  Konsep  ini  dicapai  dengan  melaporkan  dan mengungkapkan  secara  berkala  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  sumber daya  publik.  Menurut  Mardiasmo  (2018:25),  seorang  pakar  dalam  bidang  akuntansi  sektor publik,  akuntabilitas  adalah  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  mempertanggungjawabkan tindakan,  keputusan,  dan  pengelolaan  sumber  daya  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders ).  Dalam  konteks  ini,  akuntabilitas  merujuk  pada  organisasi  sektor  publik  seperti pemerintah  dan  entitas  nirlaba  yang  menerima  dana  publik  atau  dana  yang  diamanahkan  oleh pemangku  kepentingan,  mencakup  pemberian  informasi  dan  pengungkapan  ( disclosure )  atas aktivitas  dan  kinerja.  Akuntabilitas  sebagai  kewajiban  untuk  memberikan  penjelasan  atas tindakan  seseorang,  yang  melibatkan  penyajian  dan  pelaporan  semua  kegiatan  dan  tindakan, terutama dalam pengelolaan keuangan, kepada pihak yang berwenang (Purba, 2018).
Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik, termasuk hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk menyampaikan  aspirasi  (Wiguna,  2020).  Konsep  akuntabilitas  berasal  dari  ide  bahwa  setiap kegiatan  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  atau  instansi  yang  memberi  kewenangan untuk  melaksanakan  suatu  program  (Ismawati,  2019).  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  melibatkan  tidak  hanya  penyajian  laporan  keuangan  tetapi  juga  ketersediaan  dan aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan
keuangan  meningkatkan  kepercayaan  mereka  terhadap  pemerintah  terkait  pengelolaan keuangan.
Menurut  Kurniasih et.  al (2019)  akuntabilitas  merupakan  prinsip  yang  sangat  penting dalam  tata  kelola  publik  di  negara-negara  demokratis.  Ini  berkaitan  dengan  kewajiban  para pejabat  publik  untuk  bertindak  dengan  jujur,  adil,  dan  memberikan  penjelasan  serta  tanggung jawab atas kinerja mereka kepada masyarakat. Dalam esensinya, akuntabilitas juga melibatkan upaya  membangun  pemerintahan  yang  meyakinkan  dan  dapat  dipercaya.  Akuntabilitas  lebih dari  sekadar  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  perundangan  tapi  akuntabilitas  juga memastikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, dan bermanfaat.  Pemerintahan desa  harus  fokus  pada  tujuan  utama  akuntabilitas,  sehingga  pengelola  keuangan  mampu menyajikan informasi yang jelas dan transparan melalui laporan keuangan. Laporan ini menjadi sarana  penting  dalam  mengkomunikasikan  pengelolaan  dana  desa  kepada  masyarakat  serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.
Faktor  lain  yang  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  adalah  kompetensi aparatur pemerintah (Wiguna, 2020). Kurniasih et al., (2019) menyatakan melalui keterbukaan informasi, mengharuskan pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  haruslah  jelas  dan  tidak  dirahasiakan. Perencanaan  pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban  harus  diketahui  oleh  publik  yamg mempunyai hak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggara pemerintah.
Transparansi  merupakan  prinsip  penting  dalam  penerapan  akuntabilitas.  Hal  ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan. Agar transparan, pemerintah desa  harus  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  luas  tentang  program  dan  melibatkan mereka dalam upaya pembangunan pemerintah desa (Riyanto & Hatmawan, 2020). Dana Desa yang  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan,  meningkatkan  kualitas  hidup,  dan  mengentaskan  kemiskinan. Penting bagi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prioritas (Permendesa, 2023).
Transparansi  ditingkat  desa  penting  dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintahan  desa.  Dengan  memastikan  keterbukaan  informasi,  melibatkan  aktif masyarakat,  memperkuat  kontrol  internal,  dan  melakukan  pendidikan  serta  sosialisasi, transparansi  dapat  menjadi  kunci  untuk  memperkuat  kepercayaan  publik  pada  tata  kelola pemerintahan  desa.  Hal  ini  juga  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  integritas  dan akuntabilitas  di  tingkat  desa  (Sofyani  et  al.,  2023).  Akuntabilitas  pemerintahan  desa mengharuskan pengungkapan tanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan dan pemerintahan  desa.  Tanggung  jawab  tersebut  mencakup  aspek  keuangan  yang  terdapat  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk ADD.

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus dapat memantau ADD dan kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut harus dipublikasikan di ruang-ruang yang mudah diakses.  Pengelolaan  keuangan  desa  mengikuti  peraturan  tentang  keuangan  negara  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003.  Merupakan  subsistem  keuangan negara yang mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan uang atau uang apa pun. barang yang dapat dijadikan milik desa (Aziiz & Prastiti, 2019). Pada penelitian  sebelumnya  masih  menggunakan  Permendagri  No.  karenanya  pada  penelitian  ini mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengatur Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan  daerah  yang  diterima  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  desa  minimal  10%  (Hartati  & Fathah,  2022).  ADD  merupakan  anggaran  keuangan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  desa yang  berasal  dari  bagi  hasil  pajak  daerah  serta  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima kabupaten/kota.
ADD  memiliki berbagai tujuan, antara lain pengentasan kemiskinan dan  gap budgeting, perbaikan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa,  pemberdayaan masyarakat,  perbaikan  infrastruktur  di  pedesaan,  peningkatan  nilai-nilai  keagamaan  dan  sosial budaya, serta peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa. (BUMDes). ADD yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa,  bersumber  dari  sebagian  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Dana tersebut bertujuan untuk  membiayai  program  pemerintahan  Desa  yang  menjalankan  kegiatan  pemerintahan, mengembangkan  masyarakat  Desa,  dan  memberikan  kekuasaan  yang  lebih  besar.  Untuk mendorong peningkatan kemandirian masyarakat, maka kelembagaan masyarakat di Desa dapat lebih siap merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara partisipatif dengan potensi  Desa  dalam  meningkatkan  pemerataan  pendapatan  dan  prospek  lapangan  kerja  (Hartati & Fathah, 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Gadung  Kecamatan  Toboali  Kabupaten  Bangka Selatan  Tahun  2022  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif. Fokusnya  adalah  pada  pemahaman  berbagai  tahapan,  seperti  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Penelitian berlangsung di kantor desa di Jalan Raya Gadung. Penelitian kualitatif memungkinkan untuk mengeksplorasi perilaku  yang  dapat  diamati,  motivasi,  dan  fenomena  lain  yang  dialami  subjek  penelitian  dari sudut pandang tertentu.
Desa  Gadung  dipilih  dibandingkan  desa-desa  lainnya  di  Kecamatan  Toboali  karena terdapat  informasi  bahwa  adanya  gedung  yang  mangkrak  dan  karena  dana  ADD  Desa  Gadung dikarenakan dana yang belum cukup. Dana ADD yang diterima tahun sebelumnya dialihkan ke pembuatan jalan, renovasi TPA Nurul Iman, dan beberapa bangunan lainnya.
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dan observasi. Wawancara dilakukan di Desa Gadung, antara lain Kepala Desa, Sekretaris  Desa,  Kepala  Keuangan,  dan  Kepala  Perencanaan.  Dalam  observasi  peneliti menggunakan  catatan  lapangan  dan  instrumen  tertulis  untuk  mencatat  fenomena  atau  peristiwa yang ditemukan selama observasi. Observasi bertujuan untuk mencari data terkait Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  kantor  Desa  Gadung.  Dalam  proses  observasi,  peneliti  mengamati  informasi terkait akuntabilitas pengelolaan ADD dengan mendatangi Kantor Desa Gadung dan mengamati langsung  selain  wawancara.  Observasi  ini  seperti  memperhatikan  setiap  reaksi  dari  informan, yang  kemudian  dapat  mendukung  pernyataan  informan  dari  pertanyaan  wawancara  yang diajukan  peneliti.  Observasi  dilakukan  pada  hari  dan  waktu  yang  berbeda  terhadap  masing- masing  informan.  Rentang  waktunya  sekitar  30-60  menit  untuk  setiap  wawancara  dengan informan . Sumber data sekunder adalah laporan APB Desa yang diperoleh dari Bagian Keuangan Desa Gadung.
Sesuai  model  Miles  dan  Huberman,  analisis  data  melibatkan  tiga  langkah  utama. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu peneliti mengumpulkan dan  memusatkan perhatian pada  aspek  paling  kritis  dari  data  yang  diperoleh.  Reduksi  data  adalah  analisis  data,  yaitu merangkum  data  yang  diperoleh  dengan  memilih  informasi  primer  dan  esensial.  Data  disajikan dalam  bentuk  narasi  atau  grafik  sederhana.  Penelitian  ini  berfokus  pada  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  pada  berbagai  tahapan,  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Hal  ini  membantu  untuk menemukan  data  yang  valid  dan  menguji  kebenarannya.  Langkah  kedua  adalah  tampilan  data yang  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  deskripsi  singkat,  diagram,  diagram  alur, dan  teks  naratif.  Data  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  memudahkan  peneliti  untuk memahaminya.  Terakhir,  ditarik  kesimpulan  yang  menarik  untuk  mendeskripsikan  atau memperjelas objek penelitian.
Validitas data sangat penting untuk penelitian apa pun. Hal ini mengacu pada keakuratan dan  keandalan  data  yang  diperoleh.  Triangulasi  adalah  teknik  yang  dapat  digunakan  untuk memvalidasi  data.  Menurut  Moleong  (Moleong,  2017:330),  ini  melibatkan  penggunaan  metode berbeda  untuk  memverifikasi  atau  membandingkan  data  yang  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini digunakan  triangulasi  dengan  sumber  data,  yang  digunakan  akan  melengkapi  data  primer  dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Gadung, yang terletak di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, memiliki luas  lahan  terluas  dibandingkan  desa  mana  pun  di  wilayah  ini,  yakni  seluas  114  kilometer persegi.  Kawasan  pemukimannya  terbentang  sekitar  25  kilometer  persegi  dan  berbentuk memanjang  mengikuti  jalan  raya  utama.  Desa  ini  terdiri  dari  delapan  dusun  dan  32  rukun tetangga, dengan jumlah penduduk 7.907 jiwa per data tahun 2022.
Tabel 1.

## Kelompok Penduduk Berdasarkan Dusun
No. Dusun Laki - Laki Perempuan Jumlah 1. Dusun Air Lempak 470 403 782 2. Dusun Air Gadung 399 383 782 3. Dusun Air Gadung Barat 580 562 1.142 4. Dusun Pesantren 466 498 964 5. Dusun AMD 624 575 1.119 6. Dusun Mawar 374 344 718 7. Dusun Puput 346 371 717 8. Dusun Tambang 9 751 761 1.512 Jumlah 4.010 3.897 7.907 Sumber: Profil Desa Gadung Tahun 2022

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa

## Tahap Perencanaan
ADD  merupakan  bagian  krusial  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  Desa  Gadung.  Untuk  memastikan  dana  ini  digunakan  secara  efektif,  diadakan Musyawarah  Perencanaan  Desa  (Musrenbangdes)  di  mana  masyarakat  didorong  untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menentukan  rencana  pembangunan.  Proses perencanaannya  meliputi  pembahasan  permasalahan  pokok  terkait  sarana  dan  prasarana  di berbagai  bidang  kemudian  dibahas  melalui  Musrenbangdes.  Pemerintah  Desa  bersama perwakilan  masyarakat  bertanggung  jawab  membahas  dan  menyelesaikan  Rencana  Kerja Pembangunan  (RKP)  Desa.  Sesuai  anggaran  tahun  2022,  Desa  Gadung  mendapat  Rp. 1.460.126.634,00  untuk  ADD.  Dalam  wawancara  dengan  Bapak  Nuskandar,  Kepala  Desa Gadung, beliau menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
…sebelum melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbandes),  pertama  kita  adakan  dulu  itu  Musyawarah  Dusun  (Musdus)  lalu setelahnya kita adakan Musyawarah Khusus (Mushus). Setelah Musdus dan Mushus baru kita  laksanakan  Musyawarah  Desa  (Musdes).  Pemerintah  Desa  akan  melakukan Musyawarah tingkat akhir yang biasa disebut Musrenbangdes ini biasanya dipimpin oleh Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  dimana  Badan  Permusyawaratan Desa  ini diibaratkan sebagai perwakilan dari masyarakat. Nah, jadi Badan Permusyawaratan Desa ini yang akan mengatur musrenbangdes dalam  menentukan  pembangunan  untuk tahun atau periode berikutnya. (Hasil wawancara pada 24 Juli 2023).
Berdasarkan  penjelasan  informan  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Bangka  Selatan  Nomor  4.A  Tahun  2020  Tentang Pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  Dan  Pembagian  Rincian  Alokasi  Dana  Desa  Kepada  Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 melibatkan beberapa pihak pengusul rencana pada tahap perencanaan pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdus)  dan  Musyawarah  Khusus  (Mushus)  sebelum  dilaksanakan  Musyawarah  Desa (Musdes) yang terakhir. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dengan sekretaris Desa menyiapkan  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBD  Desa  berdasarkan  RKPDesa  tahun berjalan.  Rancangan  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  Kepala  Desa,  yang  kemudian diserahkan  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati.  Seluruh  pihak yang  terlibat  baik  Kepala  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Kepala  Dusun, Pemerintah  Desa,  dan  Masyarakat  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan penggunaan Dana Desa.
Proses  ini  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  pasal  31  dan dirancang  untuk  mendorong  partisipasi  yang  baik.  Berdasarkan  penjelasan  informan  di  atas, dapat  kita  simpulkan  bahwa  Pengelolaan  ADD  melibatkan  beberapa  pihak  pengusul  rencana pada tahap perencanaan pembangunan. Tahap perencanaan ADD dimulai dengan sekretaris Desa menyiapkan  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBD  Desa  berdasarkan  RKPDesa  tahun berjalan.  Rancangan  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  Kepala  Desa,  yang  kemudian diserahkan  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati.  Seluruh  pihak yang  terlibat  baik  Kepala  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Kepala  Dusun, Pemerintah  Desa,  dan  Masyarakat  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan penggunaan  Dana  Desa.  Proses  ini  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018  pasal  31  dan  dirancang  untuk  mendorong  partisipasi  yang  baik.  Berdasarkan  penjelasan informan  mengenai  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa,  terlihat  bahwa  pada  tahap  perencanaan pembangunan, usulan rencana dari berbagai pihak diwujudkan melalui serangkaian musyawarah desa  (musdus)  dan  musyawarah  tertentu  (mushus).  Setelah  itu,  diadakan  musyawarah  desa (musyawarah) terakhir.
Tahapan perencanaan pengalokasian Dana Desa terdiri dari beberapa langkah:
1. Sekretaris  Desa,  menyusun  Rancangan  Peraturan  Desa  untuk  APBD  Desa  berdasarkan RKPDesa tahun berjalan.
2. Sekretaris Desa, menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa, menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa harus disetujui paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31, proses perencanaan dana  desa  diawali  dengan  penyusunan  rancangan  oleh  sekretaris  desa,  dilanjutkan  dengan penyampaian  kepada  kepala  desa  melalui  Musyawarah  Desa  (Musdes).  Rancangan  tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati
bersama melalui Musrenbangdes.  Peserta musyawarah tersebut  antara lain Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Proses inklusif ini menjamin partisipasi yang baik dan pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan Dana Desa.

## Tahap Pelaksanaan
Dalam  tahap  pelaksanaan  kegiatan  ADD  pelaksana  dan  kepala  bagian  harus  melaksanakan program  secara  transparan  dan  terbuka  kepada  masyarakat  Desa.  Hal  ini  penting  untuk komunikasi  yang  jelas  dan  dukungan  yang  efektif.  Untuk  menjamin  keterlibatan  masyarakat, papan informasi harus dipasang di lokasi setiap kegiatan fisik yang didanai program. Program ini akan menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD. Pemerintah Desa berkomitmen untuk terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Tujuan mereka adalah untuk  mengedukasi  dan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  pendanaan pembangunan program melalui forum sosialisasi dan musyawarah. Saat wawancara dengan Pak Amril, Sekretaris Desa Gadung, beliau berbagi wawasannya tentang pengelolaan keuangan Desa diantaranya  penjelasan  tentang Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  dan  DPPA  ( Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran).
Penjelasan  dan  Contoh  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA).  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  (DPA)  adalah  dokumen  yang  memuat  rincian  setiap  kegiatan,  anggaran  yang disediakan,  dan  rencana  penarikan  dana  untuk  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  berdasarkan kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  APB  Desa.  DPA  disusun  oleh  kaur  ataupun  kasi  sesuai bidang  tugasnya,  dokumen  ini  selanjutnya  di  verifikasi  oleh  Sekretaris  Desa  dan  seterusnya disetujui oleh Kepala Desa. Hal ini berdasarkan pemendagri nomor 20 tahun 2018, sebagaimana disebutkan dalam pasal  5 ayat  3 huruf (a) bahwa Sekretaris  Desa mempunyai  tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, menegnai  DPPA dan DPAL  akan dijelaskan pada artikel  berikutnya.  Masih  berdasarkan  permendagri  nomor  20  tahun  2018,  pada  pasal  3  ayat  2 huruf  e  disebutkan  bahwa  Kepala  Desa  selaku  PKPKD  mempunyai  kewenangan  diantaranya yaitu  menyetujui  DPA,  DPPA,  dan  DPAL.  Adapun  format  DPA  itu  sendiri  dapat  dilihat  pada Lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2018  Tentang Pengelolaan keuangan desa.
Terkait  pengelolaan  keuangan  desa,  Bapak  Amril  selaku  Sekretaris  Desa  Gadung, menyebutkan:
…dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu pasti ada yang namanya penerimaan dan pengeluaran. Nah, semua hal pencatatan tersebut akan dilakukan  melalui  rekening kas Desa. (Hasil Wawancara Pada 14 September 2023).
Bapak Amril menambahkan terkait rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA): …saya  sendiri  sebagai  sekretaris  Desa  yang  akan  memverifikasikan  setiap  rancangan Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran    yang  sudah  disusun  oleh  Kepala  Urusan  dan  Kepala Seksi  pelaksana  dalam  waktu  yang  sudah  ditentukan.  (Hasil  Wawancara  Pada 14 September 2023).
Ibu Aprita Dewi menambahkan pernyataan terkait pelaksanaan kegiatan anggaran: …untuk  semua  pelaksanaan  kegiatan  yang  tercantum  dalam  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  itu kan semuanya pasti berhubungan dengan uang. Nah karena itu, kita harus mengajukan  Surat  Permohonan  Pencairan  terlebih  dahulu.  Biar  apa?  Supaya  setiap kegiatan pelaksanaannya  itu  bisa  terlaksanakan.  (Hasil  Wawancara  Pada 14 September 2023).
Bapak Amril juga menambahkan terkait Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran  (DPPA): …setelah  saya  memverifikasi  rancangan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran nih ,  ada  lagi tuh yang  namanya  Daftar  Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran.  Saya  juga  akan memverifikasikan  rancangan  Daftar  Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  tersebut  yang sudah  diserahkan  oleh  Kepala  Urusan  (Kaur)  dan  Kepala  Seksi  kepada  saya.  Karena verifikasi  rancangan  tersebut  akan  dimintai  persetujuannya  melalui  kepala  Desa.  (Hasil Wawancara Pada 13 Juli 2023)
Terkait persetujuan kepala Desa, Ibu Aprita Dewi menyebutkan:
…  jadi,  setelah  mendapat  persetujuan  kepala  Desa  Kepala  Urusan  keuangan  atau  Ibu Rosmila akan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan Surat Permohonan Pencairan yang sudah disetujui oleh kepala Desa tadi.  (Hasil Wawancara Pada 24 Juli 2023) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa selalu melaporkan perkembangannya.  pelaksanaan  kegiatan  mulai  dari  penerimaan  dan  pengeluaran  dilakukan dengan  menggunakan  rekening  kas  yang  disediakan.  dimiliki  oleh  Desa.  Kemudian menyampaikan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  kepada  Kepala  Desa,  diverifikasi  oleh Sekretaris Desa dan terakhir Bendahara Desa akan mengeluarkan anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan Desa.

## Tahap Penatausahaan
Sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  Pasal  63,  Bendahara Desa bertugas mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran uang di desa. Di antaranya dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Asisten Bank, Buku Asisten Pajak, dan Buku  Pembantu Uang  Muka.  Buku  ini  membantu  menjaga  keakuratan  pencatatan  yang  kemudian  dilaporkan kepada  kepala  desa  melalui  Laporan  Pertanggungjawaban.  Sebagai  pemangku  kepentingan tertinggi,  Kepala  Desa  harus  menerima  laporan  ini  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya. Desa  Gadung  telah  menetapkan  peraturan  mengenai  APBDes  yang  disepakati  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa.  Saat  wawancara,  Ibu  Rosmila,  Kepala  Keuangan  dan  Bendahara  Desa Gadung, membenarkan prosedur tersebut.
Jadi  penatausahaan  keuangan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Gadung  terutama  yang saya lakukan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan keuangan di kantor ini, mulai dari tahap  perencanaan  sampai  ke  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  akan diberikan ke Bupati nantinya. (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)
Ibu Rosmila menambahkan terkait penatausahaan keuangan:
… sebelumnya kita buat rincian dulu jadi kita buat Buku Kas Umum sebagai pencatatan setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  di  setiap  bulannya,  Buku  Kas  Pembantu  Pajak  yang digunakan  untuk  pencatatan  kalau  kita  bayar  pajak  dan  buku  bank  yang  disitu  isinya laporan laporan keuangan yang disetor. Kemudian, di tarik untuk kepentingan Desa terus ada  juga  rincian  bunga  bank  dalam  rekening  Desa.  (Hasil  wawancara  pada 14 September 2023)
Ibu Rosmila menambahkan lagi terkait buku kas umum:
… jadi, pencatatan itu sudah terkomputerisasi jadi kita tidak tulis manual lagi. Nah, pada pencatatan di buku kas umum tersebut akan ditutup setiap akhir bulannya. Lalu akan saya sampaikan kepada sekretaris Desa. (Hasil wawancara pada 14 September 2023) Terkait  dengan  penjelasan  sebelumnya  mengenai  tahapan  administrasi,  maka  penting untuk  mengikuti  pedoman  yang  tertuang  dalam Peraturan  Bupati  Bangka  Selatan  Nomor  52 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Peraturan  tersebut  mewajibkan  pencatatan pada Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di  kantor  Desa  Gadung.  Biasanya,  pembukuan  ditutup  setiap  enam  bulan  atau  dua  kali  dalam satu tahun. Pasal relevan lainnya dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Pasal 67 ayat (1) yang mengamanatkan penyampaian laporan ADD kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10  pada  bulan  berikutnya.  Di  kantor  Desa  Gadung,  laporan  biasanya  disampaikan  setelah kegiatan  dilaksanakan,  bukan  setiap  bulan.  Setelah  melakukan  wawancara  dengan  Bapak Nuskandar,  Kepala  Desa  Gadung,  disimpulkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  sudah berjalan  baik  dan  sesuai  pedoman  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018.  Bagian  keuangan  desa mengelola    dan  mencatat  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  menggunakan  sistem  komputer, sehingga tidak perlu pencatatan secara manual.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Lanjut  ke  Tahap  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 menguraikan aturan teknis pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes semester I dan II. Laporan realisasi pertanggungjawaban wajib disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, APBDes semester II  dilaporkan  bulan  Januari  tahun  berikutnya  (Lihat  Tabel  2.  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Gadung Tahun Anggaran 2022).
Terkait dengan akuntabilitas Laporan Tahun 2022, Bapak Nuskandar menyatakan:
…  prinsip  akuntabilitas dalam  proses  laporan  pertanggungjawaban  pada  desa  sudah  diatur sesuai  mekanisme  yang  ditentukan,  seperti  membuat  Surat  Pertanggungjawaban  dan melaporkan  laporan  realisasi  per  periode.  Jadi,  proses  pertanggungjawaban  kita seumpamanya begini. Setelah kepala Desa memberikan laporan realisasi kepada pihak BPD maka pihak Badan Permusyawaratan Desa akan menilai dan memeriksa kembali betul atau tidaknya ada Pembangunan atau kegiatan lain yang dilakukan, kalau misalnya ada maka dari pihak BPD akan menandatangani laporan realisasi tersebut. (Wawancara pada 24 Juli 2023)
Mengenai penyampaian laporan, Bapak Nuskandar menambahkan:
…setiap  laporan  pelaksanaan  APB  Desa  itu,  saya  sendiri  yang  akan  menyampaikannya kepada Bupati melalui pihak camat dan untuk realisasi  semester I itu paling lambat di bulan Juli  tahun  berjalan  dan  untuk  semester  II-  nya  itu  paling  lambat  bulan  Januari  tahun berikutnya.  (Wawancara pada 14 September 2023).
Bapak Nuskandar menambahkan pernyataan terkait laporan pertanggungjawaban:
…  setelah  laporan  realisasi  pelaksanaan  itu,  ada  lagi  laporan  yang  harus  saya  sampaikan kepada  Bupati  yakni  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa  yang  akan  saya sampaikan  melalui  camat  di  setiap  akhir tahun anggaran.  (Wawancara  pada 14 September 2023)
Tabel 2. Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Gadung
LAPORAN  REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN  BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
Ref ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa C.2 4.200.000,00 4.200.000,00 0 Pendapatan Transfer Dana Desa C.3 1.076.708.000,00 1.076.708.000,00 0 Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah C.4 88.047.302,00 88.047.302,00 0 Alokasi Dana Desa C.5 1.460.126.634,00 1.460.126.634,00 0 Bantuan Keuangan Provinsi 0 0 0 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota C.6 0 0 0 Pendapatan Lain-Lain C.7 2.000.000,00 497.621,00 1.502.379,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.631.081.936,00 2.629.579.557,00 1.502.379,00 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.393.918.907,70 1.384.272.260,00 9.646.647,70 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 393.511.797,00 370.577.000,00 22.934.797,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 152.847.376,60 131.300.000,00 21.547.376,60 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 195.616.600,00 165.915.000,00 29.701.600,00 Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 546.111.640,00 459.975.000,00 86.136.640,00 JUMLAH BELANJA 2.682.006.321,30 2.512.039.260,00 169.967.061,30 SURPLUS/(DEFISIT) (50.924.385,30) 117.540.297,00 (168.464.682,30) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 50.924.385,30 50.924.385,30 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 50.924.385,30 50.924.385,30 0,00 SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 168.464.682,30 (168.464.682,30)
Tabel 3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gadung
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GADUNG TAHUN ANGGARAN 2022 KODE REK URAIAN ANGGARAN (Rp) KET 1 2 3 4 4. PENDAPATAN 4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 4.2. Pendapatan Transfer 2.458.005.910,00 4.3. Pendapatan Lain-lain 2.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.460.005.910,00 5. BELANJA 5.1. Belanja Pegawai 721.400.000,00 5.2. Belanja Barang dan Jasa 904.721.982,00 5.3. Belanja Modal 151.330.073,30 5.4. Belanja Tidak Terduga 733.478.240,00 JUMLAH BELANJA 2.510.930.295,30 SURPLUS / (DEFISIT) -50.924.385,30 6. PEMBIAYAAN 6.1. Penerimaan Pembiayaan 50.924.385,30 6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 50.924.385,30 PEMBIAYAAN NETTO 50.924.385,30 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 Desa Gadung, 31 Desember 2021

## Kepala Desa Gadung
A. Basahir
Bapak  Nuskandar  memaparkan  pentingnya  akuntabilitas  dalam  proses  pelaporan.  Beliau menegaskan, laporan realisasi tersebut harus diserahkan kepada pihak yang ditunjuk, yang akan menandatanganinya  sebelum  penutupan  buku  pada  akhir  tahun.  Ibu  Rosmila  memberikan masukan mengenai laporan tahun 2022 khusus Desa Gadung:
…Untuk  tahun  2022,  kemarin  Alhamdulillah  kita  bisa  mengumpulkan  laporan  itu  tepat waktu  untuk  tanggalnya  saya  lupa  tanggal  berapa.  Jadi,  laporan  itu  nanti  dikirim  ke Bupati tapi bukanmelalui pemerintah Desa tetapi dibantu oleh pihak kecamatan (Hasil wawancara pada 24   Juli 2023).
Sesuai  penjelasan  Ibu  Rosmila,  laporan  dilakukan  setiap  semester.  Laporan  semester pertama  harus  selesai  pada  bulan  Juli;  untuk  semester  kedua  harus  selesai  sebelum  akhir  tahun ketika  buku  ditutup.  Namun,  laporan  tersebut  dikirimkan  kepada  bupati  melalui  kecamatan. Berdasarkan  temuan  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  yang
dibuat  pemerintah  Desa  Gadung  telah  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah,  seperti  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016,  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  dan  Permendes  2023. Pemerintah  Desa  telah  mencatat  Laporan  Realisasi  Anggaran  setiap  semester  dan menyampaikannya  kepada  instansi  terkait,  misalnya  Bupati/Walikota,  pada  waktu  yang  telah ditentukan.  Pada  tahun  2022,  pemerintah  desa  akan  menyampaikan  laporan  tepat  waktu  setiap semester, yang menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas.
Karenanya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melibatkan tidak hanya penyajian laporan keuangan, tetapi juga ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat. Kemudahan  akses  masyarakat  terhadap  laporan  keuangan  meningkatkan  kepercayaan  mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan.  ADD digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa  harus  dapat  memantau  penggunaan  Dana  Desa,  dan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana tersebut harus dipublikasikan di ruang-ruang yang mudah diakses (Permendesa, 2023).
Desa Gadung, sebagai organisasi publik,  telah menjalankan ADD secara akuntabel dengan pelibatan  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala  Keuangan,  dan    Bendahara  Desa.  Pelibatan masyarakat juga dilakukan baik pada tahap perencanaan, musyawarah desa, musyawarah khusus, sebelum, dan terakhir, dilaksanakan musyawarah desa. Tahap perencanaan ADD dimulai dengan Sekretaris  Desa  menyiapkan  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBD  Desa  berdasarkan  RKP Desa  tahun  berjalan.  Rancangan  tersebut  kemudian  diserahkan  kepada  Kepala  Desa,  yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati. Seluruh pihak yang terlibat baik Kepala  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Kepala  Dusun,  Pemerintah  Desa,  dan  masyarakat ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan  penggunaan  Dana  Desa  sehingga  tahap demi  tahap  terlihat  jelas  tidak  dirahasiakan.    Hal  ini  sejalan  dengan  studi    Wiguna  (2020), Kurniasih et al., (2019) dan (Ismawati, 2019) yang menilai bahwa Desa sebagai organisasi sektor publik  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  informasi  sebagai  pemenuhan  hak-hak publik,  termasuk  hak  untuk  tahu,  hak  untuk  diberi  informasi,  dan  hak  untuk  menyampaikan aspirasi sudah sejalan dengan penelitian.
Lebih  khusus,  hasil  penelitian  Sofyani  et  al.,  (2023)  menemukan  bahwa  akuntabilitas  dan transparansi  di  tingkat  desa  penting  dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahan  desa.  Dengan  memastikan  keterbukaan  informasi,  melibatkan  aktif  masyarakat, memperkuat  kontrol  internal,  dan  melakukan  pendidikan  serta  sosialisasi,  transparansi  dapat menjadi  kunci  untuk  memperkuat  kepercayaan publik pada tata kelola pemerintahan desa. Hal ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas di tingkat desa. Akuntabilitas  pemerintahan  desa  juga  mengharuskan  pengungkapan  tanggungjawab  terhadap kegiatan  pembangunan  dan  pemerintahan  desa.  Tanggung  jawab  tersebut  mencakup  aspek keuangan  yang  terdapat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  termasuk ADD.

## SIMPULAN
Dengan  melihat  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  akuntabilitas  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  yang  telah  diuraikan  secara  deskriptif  dengan  data  yang  diperoleh  dari wawancara,  bahwa  Akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pada  Desa  Gadung  secara teknis baik,  akuntabel  dan transparan. Masyarakat  juga turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa baik secara administratif maupun teknis telah berjalan  dengan  baik.  Desa  Apartur  Gadung  dalam  mengelola  keuangan  desa  yang  bersumber dari Alokasi Dana Desa telah melibatkan semua pihak terkait, seperti BPD, masyarakat desa.
Penelitian  ini  memiliki  implikasi  dan  keterbatasan.  Secara  spesifik  hanya  mendalami pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban. Penelaahan  secara  komprehensif  terhadap  setiap  komponen  pengelolaan  keuangan  ADD  dan analisis  detail  nominal  keuangan  desa  belum  dilakukan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  dengan adanya  pembahasan  dari  hasil  wawancara  dengan  para key informan  kita  mendapatkan pengetahuan  dan  menambah  kesadaran  bahwa  laporan  penggunaan  ADD  Desa  Bangka  masih harus  dikawal  pada  setiap  tahapan  pelaksanaannya  terutama  terkait  administrasi  agar  sesuai dengan  regulasi  yang  berlaku,  tidak  cacat  hukum,  demi  mendapatkan  kepercayaan  yang  lebih baik ADD  di masa depan.
Berdasarkan  temuan,  kami  merekomendasikan  kepada  Kepala  Desa  terkait  dengan penjelasan sebelumnya mengenai tahapan administrasi, maka penting untuk mengikuti pedoman yang  tertuang  dalam Peraturan  Bupati  Bangka  Selatan  Nomor  52  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  agar  proses  memenuhi  akuntabilitas  dapat  tercapai  dengan  lebih baik,  juga  menjadi  sarana  penting  dalam  mengkomunikasikan  pengelolaan  dana  Desa  kepada masyarakat  serta  melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  pemerintahan  desa.  Langkah  ini  akan membantu  meningkatkan  pengajuan  pendanaan  bagi  pemerintah  Desa  Gadung  ke  depan. Pemerintah  Desa  Gadung  perlu  menjaga  reputasinya  dalam  hal  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan.  Meskipun  mereka  telah  menerapkan  langkah-langkah  ini  dengan  baik, selalu  ada  ruang  untuk  pertumbuhan.  Melakukan  studi  banding  dengan  desa  lain  di  luar Kabupaten Toboali untuk terus maju. Hal ini akan memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi aparatur pemerintah Desa Gadung.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsik,  S.  F.,  &  Lawelai,  H.  (2020).  Penerapan  Akuntabilitas,  Efektivitas,  Dan  Transparansi  Dalam Mewujudkan  Good  Governance:  Studi  Pemerintah  Desa  Banabungi. Jurnal  Studi  Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 1–7. https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523
Aziiz,  M.  N.,  &  Prastiti,  S.  D.  (2019).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Dana  Desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 6 (2), 320–344.
Bakhtiar,  B.  (2021).  Accountability  and  Transparency  in  Financial  Management  of  Village  Fund Allocations  in  Achieving  Good  Governance. Atestasi :  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 4 (2),  230–245. https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.269
Darwis,  U.  R.,  Suparman,  A.  N.,  Nursetiawan,  I.,  &  Galuh,  U.  (2022). Transparansi  penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan ciakar kota tasikmalaya . 2120–2132.
Hartati,  S., &  Fathah,  R. N.  (2022).  Implementasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  pada  Masa  Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Governance , 2 (2), 119. https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129
Ismawati,  Y.  .  &  B.  A.  (2019). Improving  the  Quality  of  Regional  Financial  Management  to Improve  Regional  Financial  Accountability.  Jurnal  Dinamika  Pembangunan, 6 (2),  166– 173.
Kurniasih,  D.,  Setyoko,  P.  I.,  Imron,  M.,  &  Wijaya,  S.  S.  (2019).  The  role  of  stakeholders  in  the Accountability  of  Village  Enterprise  Management:  A  Public  Governance  Approach. IOP Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 255 (1).  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/255/1/012056
Maharani, I. P., Sofyani, H., & Nisa’, F. S. (2023). Determinan dan Peran Dari Kualitas Sistem Informasi Akuntansi  terhadap  Kinerja  Organisasi  Perangkat  Daerah. Wahana  Riset  Akuntansi , 11 (1),  34. https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.122513
Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Dan Governance , 1 (1), 57. https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57- 66
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset Maryanto,  Sasmito,  C.,  &  Rifa’i,  M.  (2019).  Akuntabilitas  Perumusan  Kebijakan  Publik  Dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (MUSRENBANG)  (Studi  pada  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Malang). MADANI  Jurnal  Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan , 11 (1), 74–85.
Mij, 2023. Sri Mulyani Sebar Rp 71 T ke Desa, Atasi Kemiskinan Ekstrem https://www.cnbcindonesia.com/news/20231005193658-4-478291/sri-mulyani-sebar-rp71-t-ke-desa- atasi-kemiskinan-ekstrem Moleong. (2017). Metode Penelitian Kualitatif .
Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program  Keluarga  Harapan  Untuk  Memutus  Rantai  Kemiskinan  Di  Kota  Malang. Jurnal  Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, Madani , 10 (2), 64–74. Permendesa.  (2023). Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  7  tentang Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dengan  menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya . 1–38. Purba, R. K. . & A. A. (2018). Public Accountability in Local Government. International Journal of Public Management . 1 (1), 1–12.
Putriana, M., Rosmanidar, E., & Nazri, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi  Kasus  Desa  Baru  Pelepat  Kecamatan  Pelepat  Kabupaten  Bungo). Jupumi , 2 (1),  136. http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php
Riyanto,  S.,  &  Hatmawan,  A.  A.  (2020). Metode  Riset  Penelitian  Kuantitatif  Penelitian  Di  Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen . Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Sofyani,  H.,  Yaya,  R.,  &  Saleh,  Z.  (2023).  Transparency  and  community  trust  in  village  government: Does  corruption  perception  matter? Financial  Accountability  and  Management , 39 (2),  355–374. https://doi.org/10.1111/faam.12351
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta.
Susanti,  R.  A.  D.,  &  Lestari,  A.  W.  (2022).  Accountability  of  Village  Fund  Allocation  Management  in Landungsari  Village,  DAU  District,  Malang  Regency. JBMP  (Jurnal  Bisnis,  Manajemen  Dan Perbankan) , 8 (1), 40–50. https://doi.org/10.21070/jbmp.v8i1.1618
Weluk, B. R., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Tahun  Anggaran  2017-2021  (Studi  Kasus  Desa  Adabang Kecamatan  Titehena  Kabupaten  Flores  Timur). Student  Scientific  Creativity  Journal  (SSCJ) , 1 (5), 450–462. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.2126
Wiguna,  I.  P.  A.  .  &  D.  C.  (2020). Analysis  of  Public  Financial  Management  Accountability Implementation  in  East  Java  Province  Indonesia.  Journal  of  Advanced  Research  in Dynamical and Control Systems , 12 , 2662–2671.
Yunita, A., & Christianingrum, C. (2019). Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di  Kabupaten  Bangka  dan  Kabupaten  Belitung:  Suatu  Kajian  Komprehensif. Accounthink : Journal of Accounting and Finance , 4 (1), 66–78. https://doi.org/10.35706/acc.v4i1.1822.