## PERAN PEMBIAYAAN PRODUK AR ‐ RUM BAGI UMKM

## PADA PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL PALEMBANG
Muftifiandi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
mufti_fiandi@outlook.com
Abstract:
T he aim of this research is to elaborate the role of ar ‐ rum product financing on small and mideum ‐ sized enterprises at PT. P egadaian (Persero) of S yariah branch Si mpang P atal P alembang. U sing qualitative approach with open ‐ ended interviews, this research finds out that the ar ‐ rum product financing has a distinctive role on small and medium business ‐ sized enterprises. A fter using this kind of financing most of the small and medium ‐ sized enterprises could increased their capital in order to ensure the sustainability of day to day their business activities
Key Words: Ar ‐ Rum Product Financing, Small and Mideum ‐ Sized Enterprise

## Pendahuluan
Lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dalam menghimpunan dalam  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat.  Lembaga keuangan  terdiri  dari  lembaga  keuangan  bank  dan  bukan  bank  Lembaga keuangan  cukup  berperan  penting  dalam  perekonomian  di  Indonesia    dan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia baik dalam bertransaksi, penyimpanan, layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana. Lembaga  keuangan  bukan  bank  meliputi  pegadaian,  perusahaan asuransi, koperasi dan lain sebagainya. Lembaga keuangan bukan bank terutama pegadaian  dalam  operasionalnya  hampir  sama  dengan  bank  seperti  pelayanan jasa,  investasi  berupa  kepemilikan  kendaraan  bermotor  dan  logam  mulia, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana (Latumaerisa, 2005: 459).
Di era tahun 2000 telah banyak lembaga keuangan bank maupun bukan bank  yang  berkembang  pesat  di  Indonesia.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  banyaknya lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang tumbuh dan saling bersaing untuk  menarik  nasabah  dengan  memberikan  pelayanan  dan  keunggulan  yang terbaik termasuk  pemberian  pelayanan  pembiayaan  dari  setiap  masing‐masing lembaga.
Saat  ini  terdapat  beragam  jenis  lembaga  pembiayaan  yang  ada  di Indonesia,  mulai  dari  kelas  tradisional  sampai  modern.  Bahkan  dewasa  ini perkembangan  lembaga  pembiayaan  sangat  mengembirakan  sebagai  pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Pada akhirnya
masyarakat banyak punya pilihan dalam memenehi kebutuhan akan dana dalam rangka membiayaai kegiatan usahanya.
Begitupun dengan lembaga keuangan Pegadaian Syariah yang tidak mau ketinggalan    dalam    memberikan  layanan  mendekati  konsumen  melalui pembukaan  cabang  atau  gerai  pegadaian  dengan  pelayanan  yang  semakin optimal.  Pegadaian  (gadai)  berarti  suatu  hak  yang  diperoleh  seorang  yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh sorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan  kepada  orang  berpiutang  lainnya;  dengan  pengecualian  biaya  untuk melelang  barang  tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk menyelamatkannya  setelah  barang  itu  digadaikan,  biaya‐biaya  mana  harus didahulukan.
Dalam  dunia  perekonomian  terutama  bagi  pedagang  kecil,  adanya masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam  mengembangkan  usaha  mereka.  Dengan  keterbatasan  modal  yang dirasakan  oleh  pedagang  kecil,  sangat  diharapkan  adanya  akses  serta terjangkaunya  kredit  finansial  dengan  jumlah  yang  relatif  terjangkau,  syarat yang  terjangkau,  dan  prosedur  yang  mudah  dan  tepat  waktu. (Huda  dan  Heykal, 2001: 275).
Pegadaian merupakan salah satu alternatf untuk memperoleh kebutuhan dana  dan  pembiayaan.  Selain  menyediakan  layanan  gadai  ( ar ‐ Rahn ), pembayaran  listrik,  telpon  serta  kepemilikan  kendaraan  bermotor  dan  Logam Mulia (LM) pegadaian juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  yang  pembayarannya dilakukan  dengan  cara  angsuran  dengan  menggunakan  secara  gadai  maupun fidusia dalam produk AR‐RUM (Ar‐Rahn untuk  Usaha Mikro). Pegadaian Syariah memiliki  produk  jasa  maupun  pembiayaan  yang  bisa  memberikan    solusi kepada   masyarakat atas  kebutuhan   tersebut   yaitu Gadai ( Ar ‐ Rahn ) pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai yang  sesuai  Syari’at  Islam  dengan  agunan  (barang  jaminan)  berupa  emas, berlian,  kendaraan  bermotor  dan  elektronik.  Ar‐Rum  (ar‐Rahn  untuk  Usaha Mikro) pembiayaan usaha mikro dengan jaminan berupa kendaraan bermotor. Pegadaian  Syariah  Cabang  Palembang  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan  di  kota  Palembang  yang  keberadaannya  sudah  tidak  asing  lagi dilingkungan  masyarakat  Palembang  dengan  memiliki  beberapa  kantor  cabang yang  salah  satunya  beralamat  di  Simpang  Patal  Palembang  Jl.  R.  Sukamto  No. 2335  Kel.  Delapan  Ilir,  ilir  timur  II,  30114.  (seberang  POM  bensin  PTC)  dan memiliki  lima  unit  pembantu  di  pasar  Perumnas,  Kolonel  Atmo,  Ahmad  Yani, Sukabangun dan KM 11. Dengan selalu berinovasi menyediakan kebutuhan akan finansial  pegadaian  syariah  telah  memiliki  empat  produk  yang  menyesuaikan kebutuhan  akan  dana,  pembiayaan  serta  kepemilikan  kendaraan  dan  emas batangan kepada masyarakat.
Produk pembiayaan Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro atau Ar‐Rum merupakan salah  satu  solusi  bagi  usaha  mikro  atau  kecil  dalam  mendapatkan  tambahan modal  usaha  untuk  mengembangkan  usaha  yang  telah  dirintis,  dengan  hanya menjaminkan  BPKB  kendaraan  bermotor.  Dan  nasabah  yang  akan  melakukan pengajuan  pembiayaan  produk  Ar‐Rum  akan  dinilai  kelayakan  usahanya  mulai
dari  segi  kapasitas  modal,  jenis  usaha,  kemampuan  usaha  tersebut  dalam mengembalikan pinjaman, jaminan, karakter dari nasabah tersebut serta aspek‐ aspek  yang  perlu  dinilai  lainnya  sesuai  dengan  standarisasi  pihak  pegadaian syariah.  Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  ingin  mengelaborasi bagaimana  Peran Pembiayaan Produk Ar‐rum bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang.

## Landasan Teori dan Literature Review
1. Kelayakan Pembiayaan
Setiap  usaha  akan  selalu  membutuhkan  dana  dalam  memperlancar kegiatan usaha yang telah drintis, tidak terkecuali usaha dalam sektor mikro atau  kecil.  Kini  banyak  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  pembiayaan untuk  semua  sektor  usaha  baik  mikro,  menengah  dan  makro.  Pegadaian Syariah juga menyediakan pembiayaan dalam produk Ar‐Rum  untuk usaha dalam sektor mikro atau kecil.
Penilaian  kelayakan  pembiayaan  merupakan  langkah  penting  untuk realisasi  pembiayaan  di  lembaga  tersebut.  Tujuan  dari  analisa  tersebut dimaksudkan  untuk  menilai  kelayakan  usaha  calon  peminjam,  menekan risiko  akibat  tidak  terbayarnya  pembiayaan  dan  menghitung  kebutuhan pembiayaan yang layak. ( Muhammad, 2005: 59)
Sebelum  kredit  atau  pembiayaan  diberikan,  untuk  meyakinkan lembaga  bahwa  si  nasabah  benar‐benar  dapat  dipercaya,  maka  pihak lembaga  terlebih  dahulu  melakukan  analisis  kredit  terhadap  nasabah  yang akan  diberikan  pembiayaan.  Analisis  tersebut  mencakup  latar  belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor‐faktor lainnya.
Dalam melakukan penilaian kriteria‐kriteria serta aspek penilaiannya tetap  sama,  begitu  pula  dengan  ukuran  yang  ditetapkan  sudah  menjadi standar  penilaian  setiap  lembaga  termasuk  pegadaian  syariah.  Biasanya penlaian  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  metode  analisis  5C (Kasmir, 2002:  86).
Adapun  penjelasan  analisis  metode  5C  pembiayaan  adalah  sebagai berikut:
a. Character ,  suatu  keyakinan  bahwa  sifat  atau  watak  orang  yang  akan diberi pembiayaan benar‐benar dapat dipercaya, hal ini dapat tercermin dari  latar  belakang  sih  nasabah  baik  latar  belakang  pekerjaan  maupun dari pola kehidupan sehari‐hari.
b. Capacity, untuk  melihat  nasabah  dalam  kemampuannya  dalam  bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur  dengan  kemampuannya  dalam  memahami  tentang  ketentuan pemerintah.  Begitu  pula  dengan  kemampuan  dalam  menjalankan usahanya,  hal  ini  bisa  terlihat  kemampuannya  dalam  mengembalikan kredit tersebut.
c. Capital, untuk  melihat  penggunaan  modal  apakah  efektif,  diliht  dari laporan keuangan.
d. Colleteral, merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  baik  yang berupa  fisik  maupun  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah pembiayaan  yang  diberikan,  jaminan  juga  harus  diteliti  keabsahannya sehingga  jika  terjadi  suatu  masalah  maka  jaminan  yang  dititipkan  akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
e. Condition, hendaknya  juga  dinilai  kondisi  ekonomi  dan  politik  sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing‐masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.
2. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
Usaha  mikro  merupakan  usaha  produktif  milik  orang  perorangan atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro sebagaimana  diatur  dalam  Undang‐Undang  ini.  Usaha  kecil  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  orang  perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang‐ Undang ini.
Usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang‐Undang ini. Departemen  (sekarang  Kantor  Menteri  Negara)  Koperasi  dan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UMKM adalah kegiatan ekonomi  rakyat  berskala  kecil  dan  bersifat  tradisional,  dengan  kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)  dan  omset  tahunan  ≤  Rp  1  miliar;  dalam  UU  UMKM/2008  dengan kekayaan bersih Rp 50 juta ‐500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. (Hubeis,1999: 25)
Beberapa  lembaga  atau  instansi  bahkan  UU  memberikan  definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya adalah Kementrian Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Menegkop  dan  UKM),  Badan Pusat  Statistik  (BPS),  Keputusan  Menteri  Keuangan  No  316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UMKM yang disampaikan berbeda‐beda antara satu dengan yang lainnya.
Menurut  Kementrian  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK),  termasuk  Usaha  Mikro  (UMI),  adalah  entitas  usaha  yang  mempunyai memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  200.000.000,  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  dan  memiliki  penjualan  tahunan paling banyak  Rp  1.000.000.000.  Sementara  itu,  Usaha  Menengah  (UM) merupakan  entitas  usaha  milik  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 ‐ Rp 10.000.000.000, tidak termasuk  tanah  dan  bangunan.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  memberikan
definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas  usaha  yang  memiliki  jumlah  tenaga  kerja  5  sampai  19  orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.
Pengertian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri  Keuangan No.40/KMK.06/2003  tanggal  29  Januari  2003,  yaitu usaha  produktif  milik  keluarga  atau perorangan  Warga  Negara  Indonesia dan  memiliki  hasil  penjualan  paling  banyak Rp  100.000.000,‐  (seratus  juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,‐.

## 3. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan  berasal  dari  kata credera yang  artinya  adalah kepercayaan.  Pembiayaan  merupakan  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana untuk memenuhi kebutuhan pihak‐pihak yang merupakan deficit unit (pihak yang membutuhkan dana) (Antonio, 2000: 60).
Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  penyediaan  uang atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .
Pembiayaan  atau financing, yaitu  pendanaan  yang  diberikan  oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain, pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung investasi yang telah direncanakan.
Unsur‐unsur Pembiayaan (Muhamad, 2005: 87).
a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar‐benar diterima dimasa tertentu di masa datang.
b. Kesepakatan,  di  dalam  pembiayaan  juga  mengandung  unsur kesepakatan  antara    pemberi  kredit  dengan  penerima  kredit, kesepakatan  ini  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  masing‐masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
c. Jangka  waktu,  setiap  pembiayaan  yang  diberikan  memiliki  jangka waktu  tertentu.  Jangkan  waktu  ini  mencakup  masa  pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
d. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet.
e. Balas  jasa,  merupakan  keuntungan  atas  pemberian  pemberian  suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil.
f. Jenis‐Jenis Pembiayaan
Secara  umum  jenis‐jenis  pembiayaan  dapat  dilihat  dari  berbagai segi, diantaranya:
a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan
1) Pembiayaan  Investasi  adalah  pembiayaan  yang  biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
2) Pembiayaan  Modal  Kerja  adalah  pembiayaan  yang  biasanya digunakan  untuk  keperluan  meningkatkan  produksi  dalam oprasionalnya.
b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan.
1) Pembiayaan  Konsumtif,  bertujuan  untuk  memperoleh  barang‐ barang  atau  kebutuhan‐kebutuhan  lainnya  guna  memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan  dapat  mencapai  tujuannya  yang  apabila  tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3) Pembiayaan  Perdagangan,  Pembiayaan  ini  digunakan  untuk perdagangan,  biasanya  digunakan  untuk  membeli  barang dagangan  yang  pembayarannya  diharapkan  dari  hasil  penjualan barang dagangan tersebut.
c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu.
1) Short  Term  (Pembiayaan  Jangka  Pendek),   yaitu  suatu  bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
2) Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu  bentuk  pembiayaan  yang  berjangka  waktu  lebih  dari  satu tahun sampai tiga tahun.
3) Long  Term  (Pembiayaan  Jangka  Panjang),  yaitu  suatu  bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4) Demand  Loan  atau  Call  Loan  adalah  suatu  bentuk  pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan
1) Pembiayaan  Dengan  Jaminan,  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan dengan  suatu  jaminan,  jaminan  tersebut  dapat  berbentuk  barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2) Pembiayaan  Tanpa  Jaminan,  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan tanpa  jaminan  barang  atau  orang  tertentu.  Pembiayaan  ini diberikan  dengan  melihat  prospek  usaha  dan  karakter  serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.
4. Akad Rahn Tasjily .
Menurut  Sayid  Sabiq  dalam  buku  Ahmad  Wardi  Muslich  yang mengutip  pendapat  Hanafiah  sesungguhnya  Gadai  ( rahn )  ialah menjadikan  benda  yang  memiliki  nilai  harta  dalam  pandangan  syara’ sebagai  barang  jaminan  untuk  utang,  dengan  ketentuan  dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. ( Muslich, 1998: 287).
Menurut ulama Hanabilah dalam buku Rahmat Syafei bahwa Gadai ( rahn ) merupakan harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga  (nilai)  utang  ketika  yang  berutang  berhalangan  tak  mampu membayar utangnya kepada pemberi pinjaman (Syafe’ii, 1998: 160).
Berdasarkan  yang  tercantum  dalam  al‐Qur’an  surah  al‐Baqarah ayat 283 yaitu :
ﺎًﻀْﻌَﺑ  ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ  َﻦِﻣَﺃ  ْﻥِﺈَﻓ ،ٌﺔَﺿ ْﻮُﺒْﻘَﻣ  ٌﻥﺎَﻫ ِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ ﺍ ْﻭُﺪ ِﺠَﺗ  ْﻢَﻟ َﻭ  ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ  ْﻢُﺘْﻨُﻛ  ْﻥِﺇِﻭ ِﺈَﻓ ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ  ْﻦَﻣ َﻭ ،ﺓَﺩﺎَﻬﱠﺸﻟﺍ ﺍ ْﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ َﻻ َﻭ ،ُﻪﱠﺑ َﺭ َﻪﻠﻟﺍ ِﻖﱠﺘَﻴْﻟﺍ َﻭ ُﻪَﺘَﻧﺎَﻣَﺃ َﻦِﻤُﺗ ْﺅﺍ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ِّﺩَﺆُﻴْﻟﺎَﻓ ُﻪﱠﻧ
ُﻪُﺒْﻠَﻗ ٌﻢِﺛﺁ
.ٌﻢْﻴِﻠَﻋ َﻥ ْﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﻪﻠﻟﺍ َﻭ ،
Artinya :
“Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai) sedang      kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan”.  (QS.  al‐ Baqarah 2:283)
Sedangkan Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang  tetapi  barang  jaminan  tersebut  ( marhun )  tetap  berada  dalam penguasaan  (pemanfaatan)  orang  yang  memberikan  gadai ( Rahin) dan bukti  kepemilikannya  diserahkan  kepada  orang  menerima  gadai ( murtahin)
Pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (Anggarian, 2014)
a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin.
b. Penyimpanan  barang  jaminan  dalam  bentuk  bukti  sah  kepemilikan atau  sertifikat  tersebut  tidak  memindahkan  kepemilikan  barang ke murtahin. Dan  apabila  terjadi  wanprestasi  atau  tidak  dapat melunasi  utangnya, Marhun dapat  dijual  paksa/dieksekusi  langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
c. Rahin memberikan  wewenang  kepada murtahin untuk  mengeksekusi barang  tersebut  apabila  terjadi  wanprestasi  atau  tidak  dapat melunasi utangnya.
d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
e. Murtahin dapat  mengenakan  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan barang marhun (berupa  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat)  yang ditanggung oleh rahin .
f. Besaran  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
g. Besaran  biaya  didasarkan  pada  pengeluaran  yang  riil  dan  beban lainnya berdasarkan akad ijarah .
h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin .
i. Ketentuan‐ketentuan umum fatwa No. 25/DSN‐MUI/III/2002 tentang Rahn  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  akad Rahn Tasjily tetap berlaku.
Konsep  ini  dalam  hukum  positif  lebih  mirip  kepada  konsep Pemberian  Jaminan  Secara Fidusia atau  penyerahan  hak  milik  secara kepercayaan  atas  suatu  benda.  Dalam  konsep  Fidusia  tersebut,  yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari‐hari.
5. Produk Ar‐Rum (Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro). Ar‐Rum  (Ar‐Rahn  untuk  Usaha  Mikro)  merupakan  skim  pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan  usaha  dengan  sistem  pengembalian  secara  angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.
Pegadaian Syariah  terus  berkomitmen  mengembangkan  produk  jasa keuangan  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  pembiayaan produk Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro, atau biasa disebut Ar‐Rum. Produk Ar‐ Rum  merupakan  skim  pembiayaan  berbasis  syariah  bagi  para  pengusaha mikro  kecil  untuk  keperluan  usaha  yang  didasarkan  atas  kelayakan  usaha. Pembiayaan  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  pengembalian pinjaman  dilakukan  dengan  cara  angsuran  dengan  menggunakan  secara gadai  maupun  fidusia,  skim  pinjaman  ini  diberikan  kepada  individual pengusaha mikro.
Pembiayaan  Ar‐Rum  dari  Pegadaian  Syariah  memudahkan  para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas.  Kendaraan  tetap  pada  pemiliknya  sehingga  dapat  digunakan  untuk mendukung usaha sehari‐hari.
1. Keunggulan Produk Ar‐Rum pada Pegadaian Syariah
a. Persyaratan  yang  mudah,  proses  yang  cepat  kurang  lebih  tiga  hari, serta biaya‐biaya yang kompetitif dan relatif murah.
b. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
c. Nilai  pembiayaan  dapat  mencapai  hingga  70%  dari  nilai  taksiran anggunan.
d. Pelunasan  dilakukan  secara  angsuran  tiap  bulan  dengan  angsuran tetap.
e. Pelunasan  sekaligus  dapat  dilakukan  sewaktu‐waktu  dengan pemberian diskon ijaroh.
f. Didukung  oleh  staf  berpengalaman  serta  ramah  dan  santun  dalam memberikan pelayanan.
2. Persyaratan‐persyaratan  untuk  Memperoleh  Pembiayaan  Ar‐Rum  pada Pegadaian Syari’ah
a. Menyerahkan fotokopy KTP atau Identitas resmi lainnya.
b. Menyerahkan  dokumen  kepemilikan  kendaraan  bermotor  (BPKB) sebagai agunan.
c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun
d. Survey dan analisa kelayakan usaha.
e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
f. Menandatangani  Akad  Ar‐Rum. Dalam  Pegadaian  Syari’ah  akad  atau perjanjian sangatlah diperhatikan, akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai  pertemuan  ijab  dan  kabul  dalam  proses  rahn  atau  gadai.  Dalam produk Ar‐Rum terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan rahn atau  gadai,  yaitu  akad  rahn  dan  akad  ijarah.  Secara  umum  mekanisme operasional  akad  rahn  dan  akad  ijarah  pada  produk          Ar‐Rum  Pegadaian Syari’ah dapat digambarkan sebagai berikut:

## a. Akad Rahn
Melalui  akad Rahn ,  nasabah  menyerahkan  barang  bergerak  dan kemudian  pegadaian  menyimpan  dan  merawatnya  di  tempat  yang  telah disediakan  oleh  pegadaian.  Akibat  yang  timbul  dari  proses  penyimpanan adalah  timbulnya  biaya‐biaya  yang  meliputi  nilai  investasi  tempat penyimpanan,  biaya  perawatan,  dan  keseluruhan  proses  kegiatannya.  Atas dasar  ini  dibenarkan  bagi  pegadaian  mengenakan  biaya  sewa  kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## b. Akad Ijarah
Akad Ijarah yaitu  akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  atas  barangnya  sendiri.  Melalui  akad  ini  dimungkinkan  bagi pegadaian  untuk  menarik  sewa  atas  penyimpanan  barang  bergerak  milik nasabah  yang  telah  melakukan  akad.  Dewan  Syari’ah  Nasional  dan  MUI mengeluarkan fatwa yang di dalamnya menerangkan tentang syarat jumlah penetapan  Ijarah  yaitu  fatwa  nomor:  25/DSN‐MUI/III/2002.  Dalam  fatwa tersebut  dinyatakan  bahwa  “Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.”  Melainkan dari  nilai  barang  jaminan  sendiri.  Ijarah  dibayar  setiap  bulan  bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan. (Zainal, 2012)
Sedangkan  penelitian  ini  dalam  pemberian  produk  Ar‐Rum menggunakan  akad Rahn Tasjily merupakan  jaminan  dalam  bentuk  barang atas  utang  tetapi  barang  jaminan  tersebut  ( marhun )  tetap  berada  dalam penguasaan (pemanfaatan) orang yang memberikan gadai ( Rahin) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang menerima gadai ( murtahin).
Pemiayaan  Ar‐Rum  (Ar‐Rahn  untuk  Usaha  Mikro)  merupakan  skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan  pengembangan  usaha  dengan  sistem  pengembalian  secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. (Habiburrahman, dkk, 2015: 250)
Pembiayaan  Ar‐Rum  dari  Pegadaian  Syariah  memudahkan  para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas.  Kendaraan  tetap  pada  pemiliknya  sehingga  dapat  digunakan  untuk mendukung usaha sehari‐hari.
Dengan menggunakan akad Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang  atas  utang  tetapi  barang  jaminan  tersebut  ( marhun )  tetap  berada dalam  penguasaan  (pemanfaatan)  orang  yang  memberikan  gadai ( Rahin) dan  bukti  kepemilikannya  diserahkan  kepada  orang  menerima  gadai ( murtahin). Dan  menilai  kelayakan  UMKM  yang  akan  mengajukan
pembiayaan  AR‐RUM  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang.

## Metodologi Penelitian Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  merupakan  data  kualitatif,  penelitian  yang datanya dalam bentuk narasi atau gambar‐gambar dan menghasilkan deskriptif atau analisa data yang dicari dan disusun dalam bentuk susunan kalimat. Atau dalam  bentuk  kata‐kata  dan  gambaran  mengenai  objek  penelitian  yang diinformasikan dari orang yang terlibat dan dari kajian kepustakaan. (Kountur, 2001: 182)
Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder.
1) Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  peneliti  langsung  dari sumber utama yaitu staf Pegadaian Syariah yang dapat memberikan informasi  mengenai  sistematika  dan  penilaian  kelayakan  pemberian pembiayaan Ar‐Rum (Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro).
2) Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang  lain  yang  dibuat  untuk  maksud  berbeda  atau  buku  yang berkaitan  dengan  sistematika  dan  penilaian  kelayakan  pemberian pembiayaan Ar‐Rum (Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro).

## Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi, ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam  metodelogi  penelitian  sosial  yaitu  dengan  mengumpulkan  data historis.  Dengan  kata  lain  teknik  ini  merupakan  penelitian  dengan  cara mereferensi buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
b. Wawancara adalah  proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dan  informan  atau  orang  yang  diwawancarai.  Dengan  kata lain  pengumpulan  data  yang  dilakukan  secara  langsung  berinteraksi dengan  staf  PT.  Pegadaian  (Persero)  Cabang  Syariah  Palembang  yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## Teknik Analisis Data
Teknik  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan dengan cara menyusun kalimat berupa kutipan buku, pemikiran serta penarikan kesimpulan.  Yaitu  menggambarkan  dalam  bentuk  uraian  dari  data  yang  telah dikumpulkan.  Pengumpulan  data  diperoleh  dari  Pegadaian  Cabang  Syariah Palembang mencatat dan mengklasifikasikan objek yang diteliti. Sehingga dapat diketahui  tanggapan  dari  adanya    pemberian  pembiayaan  Ar‐Rum  (Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro) bagi UMKM di kota Palembang.
Hasil Penelitian dan Pembasahan Penilaian Kelayakan Penerima Pembiayaan Produk Ar ‐ Rum & Peran Pembiayaan Produk Ar ‐ Rum (Ar ‐ Rahn untuk Usaha Mikro) bagi UMKM di kota Palembang
Produk ar‐Rum (Ar‐Rahn untuk Usaha Mikro) merupakan skim pinjaman dengan  sistem  syariah  bagi  para  pengusaha  mikro  dan  kecil  untuk  keperluan pengembangan  usaha  dengan  sistem  pengembalian  secara  angsuran, menggunakan  jaminan  BPKB  mobil  atau  motor  dengan  jangka  waktu pembiayaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan.
Analisis  ataupun  penilaian  dalam  pembiayaan  merupakan  langkah penting  untuk  realisasi  pembiayaan  di  lembaga  tersebut.  Tujuan  dari  analisis tersebut  dimaksudkan  untuk  menilai  kelayakan  usaha  calon  peminjam, menekan  risiko  akibat  tidak  terbayarnya  pembiayaan  dan  menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Sebelum  kredit  atau  pembiayaan  diberikan,  untuk  meyakinkan  lembaga bahwa  nasabah  benar‐benar  dapat  dipercaya,  maka  pihak  lembaga  terlebih dahulu  melakukan  analisis  kredit  terhadap  nasabah  yang  akan  diberikan pembiayaan.  Analisis  tersebut  mencakup  latar  belakang  nasabah  atau perusahaan,  prospek  usahanya,  jaminan  yang  diberikan  serta  faktor‐faktor lainnya.
Dalam  melakukan  penilaian  kriteria‐kriteria  serta  aspek  penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap lembaga termasuk pegadaian syariah. Biasanya penilaian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis 5C.
Ada  beberapa  tahapan  penilaian  yang  dilakukan  oleh  pihak  Pegadaian Syariah  dalam  penyaluran  pembiayaan  Ar‐Rum  terhadap  calon  nasabah  yang akan  mengajukan  pembiayaan  tersebut.  Penilaian  ini  dilakukan  untuk meminimalkan  segala  resiko  yang  mungkin  terjadi,  tahapan  tersebut  antara lain:
1. Character (sifat/watak) , tahap awal ini untuk melihat sifat dan watak dari calon nasabah yang akan diberi pembiayaan Ar‐Rum bisa dipercaya atau tidak,  dalam  tahapan  ini  ada  beberapa  hal  yang  dilakukan  oleh  pihak analis  Pegadaian  Syariah  untuk  bisa  mendapatkan  informasi  dari  calon nasabah, antara lain:
a. Kunjungan  ke  rumah  atau  lokasi  usaha,  hal  ini  dilakukan  untuk melihat langsung kondisi usaha dari calon nasabah.
b. Lingkungan  Sekitar,  guna  mengetahui  informasi  calon  nasabah  di lingkungan  sekitarnya.  Informasi  tersebut  bisa  didapat  dari  RT setempat,  tetangganya  atau  orang  yang  dipercaya  bisa  memberikan keterangan yang benar. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pernah atau tidak melakukan kejahatan atau penipuan.
c. Wawancara  langsung  kepada  calon  nasabah,  untuk  mengidentifikasi karakter calon nasabah.
d. Persyaratan  dari  pembiayaan  Ar‐Rum  telah  dipenuhi  secara  lengkap atau tidak, tahap ini untuk melihat keseriusan dari calon nasabah.
2. Capacity (kemampuan) , tahap  ini  untuk  melihat  kemampuan  nasabah dalam  mengembalikan  pembiayaan  yang  diberikan.  Aspek  yang  diteliti dalam tahap ini antara lain:
a. Laporan Keuangan (L/R)
b. Omset/pendapatan Usaha
c. Biaya‐biaya lainnya
3. Capital (modal) , modal  yang  dimiliki  oleh  usaha  tersebut.  Aspek  yang diteliti  dalam  tahap  ini  berupa  sumber  modal  usahanya  berasal  dari sumber sendiri atau orang lain. Jika sumber modal berasal dari pinjaman lain hal ini akan berpengaruh terhadap nominal pembiayaan yang akan diberikan,  kondisi  tersebut  memungkinkan  akan  terjadi  penunggakan pembayaran  premi  angsuran  karena  calon  nasabah  memiliki  angsuran yang harus dibayar kepada pihak lainnya.
4. Colleteral (jaminan),  jaminan  yang  diberikan  akan  sangat  menentukan nominal  pembiayaan  yang  akan  didapat  dan  hendaknya  melebihi  dari nominal pembiayaan.
5. Condition of Economi (kondisi ekonomi), kondisi ekonomi seperti inflasi, politik,  pertumbuhan  ekonomi  dan  kebijakan  pemerintah  akan mempengaruhi  kondisi  usaha  yang  dijalankan.  Tetapi  dalam  tahap  ini pihak Pegadaian Syariah tidak terlalu meneliti terlalu dalam.
Penilaian  yang  dilakukan  oleh  pegadaian  syariah  terhadap  jenis  usaha yang  akan  mengajukan  pembiayaan  produk  Ar‐Rum  tidak  hanya  dilihat  dari segi  karakter  nasabah,  kemampuan  dalam  pengembalian  pinjaman,  modal usahanya  dan  jaminannya,  tetapi  jenis  usaha  juga  merupakan  faktor  penting yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pegadaian syariah. Jenis usaha tersebut tidak memiliki unsur‐unsur yang dilarang oleh Syari’at Islam dan usaha tersebut meruakan jenis usaha yang produktif seperti warung makan, sembako, tukang jahit, jasa, laundry, bimbel dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  data  pembiayaan  produk  Ar‐Rum  periode  2010‐2014 jenis  usaha  yang  layak  diberikan pembiayaan  tersebut oleh  pegadaian  syariah menunjukan  bahwa  jenis  usaha  yang  produktif  seperti  perdagangan, sandang/pangan dan lain‐lainnya.

## Tabel 1
Data Nasabah dan Jenis Usaha Produk Ar ‐ Rum Periode 2010 ‐ 2014 Periode 2010 No Nama Nasabah Jenis Usaha Pinjaman (Rp) Jangka Waktu (Bulan) 1  Barkah Maluyo Perdagangan Rp        7.000.000 12 Bulan 2  Syaiful Amri D Sandang/Pangan Rp      42.000.000 24 Bulan 3  Rianto Astono Perdagangan Rp      35.000.000 12 Bulan 4  Nur’aini Usaha Rp      20.000.000 24 Bulan Periode 2011 5  Barkah Waluyo Usaha Rp        5.000.000 12 Bulan 6  Rianto Astono Perdagangan Rp      38.000.000 12 Bulan 7  Widanto Usaha Rp        5.000.000 12 Bulan 8  Teddy Efendi Usaha Rp      35.000.000 12 Bulan Periode 2012 9  Toni Jaya Perdagangan Rp        3.500.000 12 Bulan
10  Barkah Waluyo Usaha Rp        5.000.000 12 Bulan 11  Widanto Perdagangan Rp        5.000.000 12 Bulan 12  Marwan Usaha Rp        4.000.000 12 Bulan 13  Su’udi Usaha Rp      15.000.000 24 Bulan Periode 2013 14  Sri Agus Santoso Perdagangan Rp        4.700.000 12 Bulan 15  Ferawati Perdagangan Rp        9.000.000 12 Bulan 16 Rizky Mauly Zaicovonna Perdagangan Rp        3.500.000 12 Bulan 17  Neni Sulastri Usaha Rp        4.000.000 12 Bulan 18  Satrio Perdagangan Rp        5.000.000 12 Bulan 19  Maruyah Perdagangan Rp        6.000.000 12 Bulan 20  Novri Anggraini Perdagangan Rp        4.000.000 12 Bulan 21  Supardi Usaha Rp        4.500.000 12 Bulan 22  Idris Sardi Perdagangan Rp      35.000.000 18 Bulan 23  Hery Suhandro Perdagangan Rp        6.000.000 18 Bulan 24  Lestari Perdagangan Rp        4.900.000 12 Bulan 25  Rumaidi Usaha Rp        5.000.000 12 Bulan 26  Muhamad Zuarli Perdagangan Rp        6.000.000 12 Bulan 27  Subur Santoso Perdagangan Rp        5.000.000 12 Bulan 28  Efri Yadi Perdagangan Rp        8.000.000 12 Bulan 29  M Yusuf Lain‐lain Rp        5.000.000 12 Bulan 30  Surya Andrian Tara Lain‐lain Rp        2.800.000 6 Bulan Periode 2014 31  Novie Yanti, SE Lain‐lain Rp      15.000.000 36 Bulan 32 Suryandari Riautami, SE Lain‐lain Rp      31.800.000 12 Bulan 33  Saluna, DRG Lain‐lain Rp      20.000.000 12 Bulan 34  Rudiantoro Lain‐lain Rp      15.300.000 12 Bulan 35  Apriyanti Saleh Lain‐lain Rp      17.800.000 12 Bulan 36  Wirya Iswadi, SE Lain‐lain Rp      10.900.000 12 Bulan 37  Winarta, SE. MA Lain‐lain Rp      21.800.000 24 Bulan 38  Yunariah Lain‐lain Rp        9.900.000 12 Bulan 39  M. Ali Adam Lain‐lain Rp        5.000.000 12 Bulan 40  Soeparman Lain‐lain Rp        3.000.000 12 Bulan 41  Fitria Anggraini Lain‐lain Rp      25.000.000 12 Bulan 42  Nadia Elfira Lain‐lain Rp      14.700.000 12 Bulan 43  Supardi Usaha Rp        9.000.000 12 Bulan 44  Apriyanti Saleh Perdagangan Rp      15.000.000 12 Bulan 45  Rasuli Usaha Rp        9.800.000 12 Bulan 46  Sudarman Santoso Usaha Rp      12.100.000 24 Bulan

## Peran Pembiayaan Produk Ar‐Rum…Muftifiandi
47  Reni Christina Lain‐lain Rp      10.800.000 12 Bulan Total Pinjaman Rp    584.800.000,‐
Sumber: Olah Data Sekunder, Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal, 2015.
Mengacu  pada  data  nasabah  produk  pembiayan  Ar‐Rum  periode  2010‐ 2014  dengan  jumlah  nasabah  sebanyak  47  nasabah  dengan  jenis  usaha perdangan  18,  usaha  13  dan  lain‐lainnya  sebanyak  16  dan  total  pinjaman pembiayaan sebesar Rp 584.800.000,‐. Jenis usaha yang banyak diterima dalam penilaian  kelayakan  usaha  terhadap  pembiayaan  Ar‐Rum  adalah  usaha perdagangan dengan jumlah 18 nasabah dalam periode 2010‐2014.
Peran Pembiayaan Produk Ar ‐ Rum (Ar ‐ Rahn untuk Usaha Mikro) bagi UMKM di kota Palembang
Perkembangan usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti merupakan  penggerak  sektor  rril  yang  berpengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.   Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 66,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit usaha kecil dan 44.280 unit usaha menengah.  Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah  sekitar  99,99  persen  dari  jumlah  total  unit  usaha  yang  ada.    Unit‐unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97, 24 persen.
Namun  demikian  perkembangan    UMKM  umumnya  masih mengalami  berbagai  masalah  dan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  yang diharapkan,  masalah  yang  hingga  kini  masih  menjadi  kendala  dalam pengembangan  usaha  UMKM  adalah  keterbatasan  modal  yang  dimiliki  dan sulitnya  UMKM  mengakses  sumber  permodalan.    Struktur  modal  UMKM khususnya di Indonesia hampir sebagian besar berdasar pada investasi pribadi. Sangat  sedikit  mereka  yang  berhubungan  dengan  pihak  ketiga  untuk mendapatkan  dana.  Jika  mereka  membutuhkan  suntikan  dana  dari  pihak  luar, justru pihak‐pihak penyedia dana selain bank yang sangat berperan.
Dalam  menjalankan  usahanya  modal  dapat  dikatakan  sebagai  penentu bagi  kemajuan  perkembangan  keberlanjutan  usaha  UMKM.      Peran  lembaga pembiayaan  seperti  pegadaian  syariah  dalam  pengembangan  UMKM  pada analisis  ini  memiliki  dua  peran,  yaitu  sebagai  lembaga  pembiayaan  sebagai sumber  alternatif  pembiayaan  dan  kedua  yaitu  lembaga  pembiayaan menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  dan  minat  masyarakat  untuk  berperan aktif  dalam  pembangunan  khususnya  di  bidang  ekonomi.  Peran  kedua  yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan diterjemahkan menjadi pemberian bantuan teknis  kepada  UMKM  untuk  mengembangkan  usahanya.  Bantuan  teknis  yang diberikan dalam aspek manajemen, pemasaran dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan analisa peneliti ada beberapa karekteristik pemilihan para UMKM dalam mencari sumber pendanaan untuk kegiatan usahanya, yaitu :

## Gambar 1
Lembaga Pembiayaan yang digunakan
Sumber : Data olahan 2013
Sebagaimana  dapat  dilihat  pada  gambar  di  atas,  lembaga  pembiayaan non  bank  juga  menjadi  alternatif  sumber  pembiayaan.  Responden  memilih lembaga  pembiayaan  Non  Bank  sebanyak  5  %  sebagai  sumber  pembiayaan. Selain sistem  syariah yang diterapkan oleh lembaga non Bank juga menjadi daya tarik  bagi  UMKM  untuk  mendapatkan  sumber  pembiayaan  dari  lembaga  ini dibandingkan dengan sistem konvensional.
Pada  saat  melakukan  pemilihan  lembaga  pembiayaan,  terdapat beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  antara  lain  akses  pinjaman,  agunan, prosedur,  suku  bunga/sistem  bagi  hasil,  informasi,  kepercayaan  dan  lainnya. Gambar di bawah menunjukkan alasan pemilihan lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan.

## Gambar 2 Alasan Pemilihan Sumber Pembiayaan

## Sumber: Data sekunder diolah, 2013
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  kemudahan  akses pinjaman menjadi prioritas UMKM dalam memilih lembaga pembiayaan.
Alasan kedua adalah suku bunga yang rendah. Meskipun akses pinjaman mudah  tetapi  suku  bunga  tinggi  membuat  UMKM  tidak  memilih  lembaga pembiayaan tersebut. Tetapi ada juga UMKM yang tidak terlalu memikirkan suku bunga yang tinggi karena yakin dapat membayar bunga tersebut.
Alasan  ketiga  adalah  prosedur  yang  tidak  berbelit‐belit.  Hampir  sama dengan alasan pertama, bagi para pedagang waktu adalah uang. Prosedur yang berbelit‐belit  dan  lama  menyebabkan  UMKM  kehilangan  kesempatan  dalam mendapatkan keuntungan.
Meskipun hanya 12% yang memilih alasan ini, tetapi kadang kala alasan ini yang menjadi penghambat UMKM tidak memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan.  Alasan  keempat  adalah  agunan.  Hampir  seluruh  lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya agunan. Apabila UMKM baru mulai berusaha dan tidak memiliki agunan, maka alasan ini menjadi alasan Berdasarkan  gambaran  pembiayaan  UMKM yang  telah  dijelaskan di  atas,  maka peranan  lembaga  pembiayaan  sebagai  alternatif  sumber  pembiayaan  sangat besar.  Peranan  ini  telah  dijalankan  oleh  sebagian  besar  lembaga  pembiayaan seperti halnya pegadaian syariah.
Adapun peran lembaga pembiayaan sebagai alternatif sumber pembiayaan dapat dilihat pada:
1). Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber yaitu modal sendiri dan pinjaman.
Lembaga  pembiayaan  mampu  mencukupi  kekurangan  modal  yang  diperlukan oleh  UMKM  dalam  menjalankan  usahanya.  Lembaga  pembiayaan  dapat memberikan  batas  (plafon)  pinjaman  yang  besar  dengan  tetap  memperhatikan prinsip  5C.  Bahkan  untuk  kasus  tertentu,  lembaga  pembiayaan  hanya memperhatikan prinsip 3C yaitu Character , Capability dan Collateral . 2). Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit ‐ belit.
Slogan waktu adalah uang sangat kental pada UMKM di sektor perdagangan yang penghasilannya  berasal  dari  penjualan  harian.  Kemudahan  akses  yang ditawarkan  dengan  prosedur  yang  jelas  telah  membantu  UMKM  untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu mendatangi kantor lembaga pembiayaan karena terdapat sales yang menangani  hal  ini.  Sedangkan  untuk  waktu  pengurusan,  beberapa  lembaga pembiayaan menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana sudah dapat dicairkan.
3) Suku Bunga atau Sistem Bagi Hasil kompetitif
Suku  bunga  atau  sistem  bagi  hasil  yang  tinggi  merupakan  hal  yang ditakutkan  oleh  UMKM  untuk  mendapatkan  pembiayaan.  Beberapa  lembaga pembiayaan  menawarkan  suku  bunga  atau  sistem  bagi  hasil  yang  kompetitif. Suku  bunga  atau  sistem  bagi  hasil  ini  diharapkan  tidak  memberatkan  UMKM dalam melakukan pembayaran. Untuk UMKM yang baru memulai usaha, tersedia kredit usaha rakyat yang menawarkan suku bunga yang rendah.
1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan AR ‐ RUM (Ar ‐ Rahn untuk Usaha Mikro)
Proses  pembiayaan  Ar‐Rum  memiliki  beberapa  tahapan  yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain:
Gambar 2 Skema Pembiayaan Ar ‐ Rum
a. Tahap Permohonan Oleh Calon Nasabah
Calon  nasabah  datang  langsung  ke  Pegadaian  Syariah kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan Ar‐Rum dengan melampirkan  fotokopy  identitas  diri  (KTP)  Kemudian  formulir diserahkan kembali setelah diisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan  persyaratan‐persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak Pegadaian  Syariah.  Data‐data  yang  harus  dilampirkan  oleh  pihak pemohon antara lain:
- Fotokopy KTP atau Identitas resmi lainnya suami istri
- Fotokopy kartu keluarga (KK) yang masih berlaku
- SIUP / SITU / TDP dan surat keterangan usaha lainnya
- Fotokopy AD / ART atau pendirian perusahaan (jika ada)
- Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan
- Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
- Bukti pembayaran tagihan listrik dan rekening telepon
- Fotokopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun
b. Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan
Setelah data persyaratan tersebut telah dilengkapi dan sudah diserahkan  kepada  pihak  Pegadaian  Syariah  kemudian  petugas memeriksa  kembali  persyaratan  yang  di  sertakan.  Kemudian  calon nasabah  diberikan  sosialisasi  mengenai  produk  Ar‐Rum  pada Pegadaian  Syariah  setelah  itu  calon  nasabah  menunggu  konfirmasi untuk dilakukan proses penilaian dan verifikasi.
c. Tahap Penilaian
Apabila persyaratan telah dilengkapi  pihak Pegadaian Syariah memberi konfirmasi kepada calon nasbah untuk dilakukan penilaian, dalam tahap ini yang bertanggung jawab adalah Tim Mikro. Penilaian
Nasabah Pegadaian Syariah
Pemroses/Penilai
(Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis & Bisnis Mikro)
Pemutus
( Deputy Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis & Bisnis Mikro)
Admin Pinjaman
(Kantor Cabang atau UPS)
tersebut  merupakan Intrenal Checking yaitu  pemeriksaan  apakah calon  nasabah  sedang  menjadi  nasabah  ataupun  pernah  menjadi nasabah  pembiayaan  produk  Ar‐Rum  serta  penyesuaian  data‐data yang diajukan dengan kondisi usaha yang sebenarnya maupun untuk memperoleh data‐data dan informasi lain yang diperlukan. Selain itu dilkukan  juga  penilaian  kondisi  dari  barang  yang  dijadikan  jaminan, kondisi  fisik  dan  tahun  pembuatan  akan  berpengaruh  pada  nilai taksirannya selain melihat dari harga pasar setempat.
d. Tahap Persetujuan atau Pemutusan Dalam  tahap  ini  merupakan  tahap  persetujuan  permohonan dan  pembiayaan  setelah  semua  persyaratan  telah  terpenuhi  serta penilaian  telah  dilakukan  dari  Tim  Mikro  dan  dinyatakan  layak  oleh Pimpinan  Cabang  dan  Staff  Kantor  Cabang.  Penilaian  dan  kualitas survey,  kelengkapan  berkas,  serta  keabsahan  dokumen  pengajuan pinjaman  akan  diteliti  kembali  kemudian  baru  akan  diputuskan nominal  pinjaman  yang  akan  didapat  dan  biaya‐biaya  administrasi, materai serta asuransi akan ditanggung oleh calon nasabah.
e. Tahap Akad dan Pencairan
Pada tahap pencairan ini akan dilakukan lagi verifikasi berkas pencairan dan memastikan semua berkas persyaratan dan ketentuan telah  dipenuhi  oleh  calon  nasabah,  kemudian  nasabah  akan  diberi surat  persetujuan  pembiayaan  dan  mengkonfirmasi  kepada  calon nasabah  barulah  proses  akad  atau ijab qabul dilakukan  serta menyerahkan  BPKB  sebagai  jaminan  setelah  itu  kasir  akan memberikan  kwitansi  tanda  terima  dan  buku  angsuran  kepada nasabah.
2. Contoh Perhitungan Pembiayaan Ar ‐ Rum (Ar ‐ Rahn untuk Usaha Mikro)
Dalam  perhitungan  pembiayaan  Ar‐Rum  ada  beberapa perhitungan yang dilakukan dengan contoh sebagai berikut :
Pak  Yogi  melakukan  permohonan  pembiayaan  Ar‐Rum  di Pegadaian Syariah dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak  Pegadaian  Syariah,  dengan  menjaminkan  BPKB  sepeda  motor  dan mengambil jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan. Jaminan tersebut telah dinilai layak untuk dijadikan jaminan pembiayaan tersebut dengan nilai  taksiran  sebesar  Rp.  8.000.000,‐.  Hitungah  berapa  maksimal pinjaman, angsuran pokok dan tarif ujroh ? Jawab:
a. Nominal Maksimal Pinjaman
Nilai taksiran jaminan Rp 8.000.000,‐ = 70% x Rp 8.000.000,‐ = Rp 5.600.000, ‐
b. Pokok Angsuran
70% x Nilai Taksiran
= Rp 5.600.000,‐ / 24 bulan
= Rp 233.333
c. Perhitungan Ujroh (Biaya Sewa)
= Rp 8.000.000,‐ x Rp 700 x 24 Rp 100.000 = Rp 1.344.000, ‐ per tahun
= Rp 56.000, ‐ per bulan
d. Total Angsuran Perbulan
= Rp 233.333,‐ + Rp 56.000,‐ = Rp 289.333 = Rp 290.000 ( pembulatan)
e. Biaya Administrasi
- Motor (Rp 70.000,‐)
- Mobil (Rp 200.000,‐)
Jadi  Pinjaman  yang  didapat  oleh  Bapak  Yogi  sebesar  Rp  4.530.000,‐ setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp 70.000,‐ dan premi angsuran tiap bulannya sebesar Rp 290.000.‐ (sudah termasuk ujroh atau biaya sewa).
C. Faktor Penyebab Tidak Layaknya UMKM Untuk Mendapatkan Pembiayaan Ar ‐ Rum
Anaslisis yang akurat sangat diperlukan dalam suatu pembiayaan, hal tersebut  bertujuan  untuk  meminimalkan  kemungkinan  risiko  yang  akan timbul  dalam  masa  pembiayaan,  bahkan  jika  dalam  penilaian  bagi  kondisi yang  dianggap  fatal  pembiayaan  tersebut  bisa  saja  tidak  diberikan. Begitupun penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar‐Rum ada beberapa faktor yang mengakibatkan suatu usaha tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, antara lain:
1. Pinjaman terhadap pihak lain, dalam kondisi ini pihak Pegadaian Syariah akan  mempertimbangkan  kembali  jika  calon  debitur  mempunyai  kredit kepada  pihak  lain,  karena  jika  calon  debitur  mempunyai  banyak kewajiban  hal  tersebut  kemungkinan  akan  menyebabkan  keterlambatan pembayaran premi angsuran bahkan kredit macet.
2. Kondisi usaha, jenis dan pendapatan serta keadaan usaha adalah hal yang dipertimbangkan  oleh  Pihak  Pegadaian  Syariah.  Jika  jenis  dari  usaha tersebut    mengandung  unsur‐unsur  yang  dilarang  oleh  Syari’at  Islam,
Total Pinjaman / Jangka Waktu
Tarif Ijarah= Taksiran x Rp 700 x Jangka Waktu Rp 100.000
Pokok Angsuran + Ujroh (per bulan)
pendapatan  usaha  yang  sangat  minim,  serta  keadaan  usahanya  yang operasionalnya mulai menurun akan meragukan kondisi usaha itu.
3. Jaminan,  walaupun  kelengkapan  persyaratan  yang  diajukan  oleh  calon debitur  telah  terpenuhi  sedangkan  kondisi  jaminan  tidak  memadai  hal tersebut  bisa  mengakibatkan  resiko  yang  besar  bagi  pihak  kreditur  jika sesaat akan terjadi permasalahan dalm perbiayaan tersebut.
4. Karakter  calon  debitur,  ini  adalah  salah  satu  kondisi  yang  sangat dipertimbangkan oleh pihak kreditur, karena walaupun dari segi jaminan dan  kondisi  usaha  yang  memadai  tetapi  karakter  atau  sifat  dari  calon kreditur  memiliki  latar  belakang  yang  tidak  baik  dengan  sering melakukan  penipuan  ataupun  kejahatan  yang  mungkin  bisa  saja dilakukannya  pada  masa  pembiayaan  tersebut,  biasanya  pada  saat wawancara  langsung  dan  informasi  dari  lingkungan  sekitarnya  dapat dinilai latar belakang dari calon debitur.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Penilaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar‐Rum, hal  tersebut  untuk  mengantisipasi  munculnya  risiko  dan  meminimalisir  segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau  tidak  dalam  pembiayaan  produk  Ar‐rum.  Penilaian  tersebut  meliputi Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economi. Mekanisme pembiayaan  Ar‐Rum  memiliki  beberapa  proses  yaitu  tahap  permohonan, pemeriksaan  kelengkapan  persyaratan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Pegadaian Syariah,  tahap  penilaian  data‐data  dan  kondisi  usaha  oleh  Tim  Mikro, persetujuan  atau  pemutusan  setelah  semua  persyaratan  dan  penilaian  telah dinyatakan layak, dan terakhir tahap akad dan pencairan.
Faktor  yang  menyebabkan  tidak  layaknya  UMKM  untuk  mendapatkan pembiayaan Ar‐Rum adalah jika calon debitur memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon debitur.

## Saran
Perlu  ditingkatkan  proses  penilaian,  survey  ataupun  analisa  kelayakan agar  kemungkinan  penunggakan  pembayaran  premi  angsuran  serta  kredit macet bisa diminimalisir dan juga perlu peningkatan pembinaan khusus untuk usaha  yang  mengalami  kredit  macet  agar  operasional  usahanya  bisa  berjalan dengan  baik  kembali.  Adanya  sosialisasi  terhadap  produk  Ar‐Rum  kepada masyarakat  supaya  tidak  menimbulkan  pemikiran  yang  salah,  karena  tidak semua masyarakat memahami jalannya produk Ar‐Rum di Pegadaian Syariah.

## Dafar Pustaka
Ahmad Saebani, Bani. 2008. Metode Penelitian. Bandung, Pustaka Setia.
Andisetya,  Anggarian.  2014.  Sinkronisasi  Fatwa  Dsn‐Mui  No:  68/Dsn‐ Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, Dan Pasal 11 Undang‐Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Ayaf’i, Rachmat. 2010 . Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Setia,  Cet 10.
Brosur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Buku saku pengenalan produk perum pegadain, 2009.
Bungin,Burhan.  2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Habiburrahman, M. dkk. 2012. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais.
Hubeis, Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Incubator Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal,  2010. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kencana,
Kasmir, 2012. Bank Dan Lembaga Keungan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers. Kountur, Ronny. 2007. Metode Penelitian, edisi revisi, Jakarta: PPM.
Latumaerissa  Julius  R.,  2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
Machmud, Amir. 2000. Bank Syariah. Jakarta: Erlangga
Muhammad    syafi’i,  Antonio.  2001. Bank Syariah; Praktek dan Teori. Jakarta: Gema Insan.
Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Muhammad. 2008. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada
Ningsih, Pratiwi. 2011. Analisis Pembiayaan Macat Terhadap Angsuran Ar‐rum pada  Perum  Cabang  Pegadaian  Syariah  Simpang  Patal  Palembang. Tugas
Akhir. Fakultas  Syariah  UIN  Raden  Fatah  Palembang:  Tugas  Akhir  Tidak Diterbitkan.
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang.
Syafei, Rahmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Wardi Muslich, Ahmad. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah.