The Existence of Gayo Adat Law in Resolving Cases in Kutacane, Southeast Aceh (Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara)
Misran

## Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
misran75@yahoo.com
Abstract: The Gayo community in Kutacane, Southeast Aceh Regency, does not apply Gayo customary law in resolving disputes. The Gayo community in Kutacane uses the customary law of Alas in resolving all disputes/cases in the community. There are four customary law criteria imposed on perpetrators of customary violators, namely: (1) Opat (four), (2) Waluh Eight, (3) Sixteen, and (4) Tige Due. The amount of this customary fine is following the conditions and agreements or decisions of the customary court. Thus, the existence of Gayo customary law in Kutacane, Southeast Aceh is not realized in the life of  the  Gayo  community.  However,  the  implementation  of  Kutacane  customary  law  in resolving disputes/cases does not conflict with Islamic law, because the customary law integrates Islamic legal values, namely the principle of peace, the principle of forgiveness, and the principle of eliminating revenge. In addition, it is also  following the concept of ta'zir punishment in the theory of Islamic criminal law. Ta'zir punishment is a punishment decided by the leader, to realize the benefit.
Keywords : Integration, Islamic Law, Adat Law
Abstrak: Masyarakat Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, tidak menerapkan hukum adat Gayo dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat suku Gayo di Kutacane menggunakan  hukum  adat  Alas  dalam  menyelesaikan  segala  sengketa/perkara  dalam masyarakat.  Terdapat  empat  kriteria  hukum  adat  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku pelanggar  adat,  yaitu:  (1)  Opat  (empat),  (2)  Waluh  Delapan),  (3)  Enam  Belas,  dan (4)Tige  Due.  Besaran  denda  adat  ini  sesuai  dengan  kondisi  dan  kesepakatan  atau keputusan peradilan adat. Dengan demikian, eksistensi hukum adat Gayo di Kutacane Aceh  Tenggara  tidak  direalisasikan  dalam  kehidupan  masyarakat  Gayo.  Namun demikian  pelaksanaan  hukum  adat  Kutacane  dalam  menyelesaikan  sengketa/perkara, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum adat tersebut terintegrasi nilai hukum Islam, yakni asas perdamaian, asas kemaafan, asas menghilangkan dendam. Di samping itu, juga sesuai dengan konsep hukuman ta’zir dalam teori hukum pidana Islam.  Hukuman  ta’zir  adalah  hukuman  yang  diputuskan  oleh  pemimpin,  untuk mewujudkan kemaslahatan.
Kata Kunci: Integrasi, Hukum Islam, Hukum Adat

## A. Pendahuluan
Di provinsi Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. 1 Lebih rinci tentang kewenangan hukum Adat Aceh, diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun  2008,  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  Istiadat,  dalam  pasal  13  ayat  (1) mengatur  ada  18  kasus/perselisihan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  adat, yaitu meliputi:
1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
1 Abdurrahman,  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Adat”  50,  no.  2  (2010), http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6299.
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
Dalam  kehidupan  masyarakat  Gayo,  jauh  sebelum  qanun-qanun  di  atas  lahir, sudah ada hukum adat terlebih dahulu lahir yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Gayo,  demikian juga  di  daerah  Aceh  lainnya. 2 Keberadaan  Undang-undang  Nomor  44 Tahun 1999, UUPA Nomor 6 Tahun 2006, Qanun Nomor 9 tahun dan Qanun Nomor 10 Tahun  2008  adalah  sebagai  payung  hukum  terhadap  hukum  adat  yang  sudah  terlebih dahulu ada. Lebih lanjut, Secara sosiologis penerapan Syariat Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman. 3
Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat sangat menyatu seperti dalam istilah pepatah Gayo “ edet urum agama lagu empus urum senuen,  agama  ken  empose  senuen  edet  kin  pegere ”. 4 Artinya adat  dengan  agama bagaikan hubungan antara kebun dengan tanaman, agama sebagai kebun, adat sebagai pagarnya. Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan.  Ketika  seorang  mengatakan  “sifat” sekaligus  juga  dipahami  itu  pula  “zatnya”.  Demikian  pula  sebaliknya,  bila  seorang
2 Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh” 8, no. 2 (2011).
3 Iskandar  Ibrahim,  “Dinamika  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,” in Kontekstulisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam , ed. Syahrizal Abbas (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004).
4 S.  Ibrahim, Qanun  Jinayah  Syar‘Iyyah  Dan  Sistem  Kehakiman  Dalam  Perundangan  Islam Berdasarkan Qur’an Dan Hadits (Kuala Lumpur: Darul Ma‘rifah, 1996).
mengatakan  ini  zatnya,  maka  dipahami  sifatnya  sekaligus.  Dalam  pepatah  Aceh  juga disebutkan adat  ngen  hukom  lage  zat  nge  sifet, yang  maknanya  hukum  adat  dengan hukum Islam seperti zat dengan sifat. Dengan pengertian bahwa kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan.
Hukum  adat  Gayo  merupakan  suatu  perilaku  yang  mengikat  masyarakat  Gayo secara  luas  dengan  berbagai  nilai  norma,  yang  berlaku  di  masyarakat  pada  umumnya. Pada  dasarnya  masyarakat  Gayo  sejak  zaman  dahulu  sudah  menerapkan  hukum  adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.
Bukti lain adalah tentang keberadaan Lembaga Sarak Opat juga dapat dilihat dari keberadaan  peraturan  adat  yang  di  buat  oleh  kerajaan Linge sekitar tahun  450  H.  atau 1115 M. Dalam rumusan ke 45 pasal ini materi peraturannya memuat: tentang cara-cara pemberhentian aparatur Sarak Opat , tentang kejahatan, pembunuhan , peraturan tentang kekeluargaan,  perceraian. 5 Untuk  pertama  sekali  norma  adat  ini  dirumuskan  oleh penduduk negeri Linge disebut Pute Merhum Mahkota Alam , norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat.
Peraturan  adat  di  atas  dituliskan  kembali  pada  tahun  1940  yang  terdiri  dari  45 pasal.  Dalam  ketentuan  peraturan  adat  ini,  bahwa  Lembaga Sarak  Opat dalam  pasal  2 norma adat tersebut dirumuskan tentang keberadaan Lembaga Sarak Opat sebagai unsur kepemimpinan  adat  di  tingkat  kampung.  MJ  Melalatoa  dalam  penelitiannya  Tentang Kebudayaan Masyarakat Gayo, menuliskan bahwa peraturan adat yang telah dirumuskan
5 M. D. Ali, Hukum Adat Gayo Penelitian Awal  Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Jakarta, 1985).
ke dalam 45 pasal yang pada mulanya tidak tertulis, akan tetapi hanya tersimpan sebagai pengetahuan  dari  anggota  masyarakat  pada  umumnya  atau  pada  ahli-ahli  adat  pada khususnya, kemudian aturan adat ini baru dilakukan penulisan dalam bentuk peraturan yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang berjumlah 45 pasal, yakni pada tahun 1940 yang diberi nama Resam Peraturan di Negeri Gayo, kemudian ada juga sumber lain yang memberi nama Perundang-Undangan Masyarakat Hukum Negeri Linge.
Bunyi  rumusan  Pasal  2  dari  peraturan  Adat  negeri  Linge  ini  adalah  sebagai berikut:
Kampung musarak, negeri mureje Sarak Opat pintu Opat Reje musuket sipet, penggawe (imem) muperlu sunet Petue musidik sasat, Rakyat genap mupakat

## Terjemahannya:
Kampung ada wilayahnya, negeri ada rajanya, Negeri dipimpin oleh empat unsur pemerintahan:  Raja  menegakkan  keadilan,  imam  memimpin  amal  fardhu  dan sunat, petue meneliti keadaan masyarakat dan rakyat genap mupakat.
Melalui  isi  pasal  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap  kampung  mempunyai wilayah  tersendiri,  memiliki  pemimpin  yang  mengatur  urusan  kemasyarakatan,  dalam masyarakat Gayo dikenal dengan sebutan Sarak Opat ; yang meliputi Reje (raja), imem (imam), petue (penyelidik) dan rakyat .
Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu kabupaten Aceh  Tengah,  Bener  Meriah,  Gayo Lues,  dan  sebagian  wilayah  Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Namun yang menjadi wilayah penelitian adalah  kabupaten Aceh Tenggara, mengingat wilayah ini adalah daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, yang sarat dengan multi kultural etnis dan budaya dari berbagai daerah, sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan hukum adat Gayo di wilayah ini.

## B. Pembahasan
Hukum  adat  Gayo merupakan  suatu  perilaku  yang mengikat  masyarakat  Gayo secara  luas  dengan  berbagai  nilai  norma,  yang  berlaku  di  masyarakat  pada  umumnya. Pada  dasarnya  masyarakat  Gayo  sejak  zaman  dahulu  sudah  menerapkan  hukum  adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.
Bukti lain adalah tentang keberadaan Lembaga Sarak Opat juga dapat dilihat dari keberadaan  peraturan  adat  yang  di  buat  oleh  kerajaan Linge sekitar tahun  450  H.  atau 1115 M. 6 Untuk pertama sekali norma adat ini dirumuskan oleh penduduk negeri Linge disebut Pute Merhum Mahkota Alam , norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat.
Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu kabupaten Aceh  Tengah,  Bener  Meriah,  Gayo Lues,  dan  sebagian  wilayah  Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Namun yang menjadi wilayah penelitian adalah kabupaten Aceh Tenggara, mengingat wilayah ini adalah daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, yang sarat dengan multi kultural etnis dan budaya dari berbagai daerah, sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan hukum adat Gayo  di  wilayah  ini,  khususnya  persepsi  tokoh  adat  Gayo  tentang  integrasi  nilai-nilai hukum Islam dalam hukum adat Gayo dan implementasinya.
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu Field  Research (penelitian  lapangan)  dan  juga  menggunakan Library  Research
6 Ali.
(penelitian  kepustakaan).  Penelitian  lapangan  diperlukan  mengumpulkan  informasi terkait  dengan  objek  penelitian,  sebagai  sumber  data  primer  melalui  observasi  dan wawancara serta telaah dokumentasi (Sandjaja 2006).
Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan  apa  adanya,  sedangkan  penelitian  kepustakaan  diperlukan  untuk  menelaah permasalahan  lapangan  tersebut  dengan  konsep  dan  teori  yang  ada  dalam  beberapa literatur  sebagai  sumber  data  sekunder  yang  relevan  dengan  akar  masalah,  studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  ternyata  berbeda  dengan  asumsi  awal, bahwa  penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat  Gayo  Kutacane  Aceh  Tenggara diselesaikan  dengan  hukum  adat  Gayo.  Meskipun  masyarakat  suku  Gayo  mayoritas ketiga di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, ternyata untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Kutacane secara umum diselesaikan dengan hukum adat suku Alas.  Walaupun  sengketa  itu  terjadi  antar  suku  atau  berbeda  suku.  Demikian  menurut penjelasan bapak ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara. 7
Pernyataan di atas dikuatkan oleh petue edet (tokoh adat) dari kalangan tokoh adat Gayo yang dianggap paling senior saat ini Desa Rikit Bukit Kecamatan Bambel Kutacane Aceh  Tenggara.  Beliau  menyatakan,  memang  betul  bahwa  penyelesaian  sengketa  di Kutacane  secara  umum  adalah  dengan  hukum  adat  Alas,  kecuali  suku  Batak  yang mempunya cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa atau menggabungkan hukum adat  Alas  dan  Batak  dalam  sengekta  yang  terjadi  antar  suku.  Lebih  lanjut  beliau menyatakan,  meskipun  penyelesaian  sengketa  dengan  hukum  adat  alas,  tetapi  beliau
7 Indra  Suhardi,  “Perlindungan  Keluarga  Terpidana  Hukuman  Cambuk  Dalam  Qanun  Aceh,” Media Syari’ah 21, no. 1 (2019): 1–24.
menganggap  bahwa  ini  bukan  saja  sebagai  hukum  adat  Alas,  tetapi  juga  merupakan hukum  adat  Gayo  di  Kutacane  karena  sudah  diterapkan  secara  turun  temurun  oleh masyarakat  suku  Gayo.  Bahkan  beliau  sendiri  tidak  mengerti  kriteria  dan  mekanisme hukum  adat  Gayo  di  kabupaten  Gayo  Lues,  Aceh  Tengah  dan  Bener  Meriah  dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di masyarakat. 8
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  meskipun  terdapat  mayoritas  ketiga jumlah penduduk di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara adalah suku Gayo, namun dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  baik  antar  suku  dan  bahkan berbeda suku adalah dengan hukum adat Alas, kecuali suku Batak, mereka mempunya adat tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, atau menggabungkan antara hukum adat Alas  dan  Batak  menyelesaikan  sengketa bila  sengketa  terjadi  antar  suku,  bukan  dalam sesama suku Batak.
Menurut bapak Ramadhan, sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara,  bahwa  penyelesaian  sengketa  dengan  hukum  adat  Alas  di  Kutacane diselesaikan oleh atau di lembaga adat Alas. Lembaga adat Alas ini disebut dengan jema opat (empat orang), kalau di daerah gayo disebut sara kopat (fungsionaris hukum dalam lembaga  adat Sarakopat adalah  Reje  (kepala  kampung),  yang  dibantu  oleh  beberapa aparaturnya yaitu: Imem (yang memimpin hukum syari’at), Petue (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan Rayat (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan). 9 Di daerah Aceh pesisir secara umum menyebutnya dengan istilah tuha peut. Fungsionaris hukum yang terdapat dalam lembaga jema opat ini berbeda
8 I. Mahmud and A. P., Syari’at Dan Adat Istiadat , Jilid I (Takengon: Maqamammahmuda, 2002).
9 Armiyadi, “Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” (2018).
dengan sara  kopat dan tuha  peut dan  beberapa  istilah  lembaga  lainnya  di  Aceh.
Fungsionaris hukum atau anggota yang ada dalam lembaga adat jema opat ini adalah: 10
1. Sudere (saudara), yaitu kawan mufakat yang dipilih dari atau di antara keluarga.
2. Urang Tue (orang yang dituakan), yang dimaksud di sini adalah orang tua yang ahli dalam bidang hukum adat.
3. Pegawe. Yaitu tengku imem atau imam desa. Dan
4. Pengulu/pengulunte. Yaitu kepala gampong atau kepala desa.
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa di provinsi Aceh mempunyai lembaga adat yang berbeda penyebutan istilahnya sesuai dengan masing-masing adat atau suku di setiap  kabupaten,  namun  demikian  makna  dari  istilah  lembaga  adat  tersebut  memiliki makna yang sama, seperti istilah tuha Peut, Sarakopat dan Jema Opat mempunyai makna yang  sama  yaitu  empat  unsur  orang.  Hanya  saja  unsur-unsur  orang  yang  ada  dalam masing-masing  lembaga  adat  tersebut  sedikit  berbeda  satu  sama  lainnya  sebagaimana telah disebutkan di atas.
Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, lembaga jema opat sebagaimana disebutkan  di  atas,  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Lembaga Jema Opat mempunyai pedoman tersendiri  dalam  menentukan  kebijakan  yang  akan  diambil  dalam  proses  perdamaian. Pedoman tersebut telah ada sejak zaman dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun. Bentuk pedoman tersebut adalah berupa denda yang akan dibebankan kepada orang yang dianggap bersalah dan pihak yang bersalah wajib memenuhi ketentuan adat tersebut.
Denda adat yang dimaksud terdiri dari:
1. Opat (empat) ; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat,  boleh jadi  empat  puluh  ribu  rupiah,  empat  ratus  ribu  rupiah,  empat juta
10 Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh.”
rupiah dan empat puluh juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat ;
2. Waluh Delapan) ; yaitu  nilai  bilangan  rupiah  yang  jumlahnya  diawali  dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah ;
3. Enam Belas; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah ;
4. Tige Due: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah.
Lebih lanjut bapak M. Jamin menjelaskan bahwa kriteria hukuman denda di atas, diberlakukan untuk semua jenis sengketa dalam masyarakat, seperti kesalahan hubungan muda-mudi  (khalwat  dan  sejenisnya), caci  mencaci  dan  bahkan  sampai  berkelahi  serta terjadinya  pembunuhan,  maka  berat  atau  besarnya  denda  tergantung  kepada  besarnya sengketa  atau  kesalahan  yang  dilakukan  dan  hukumannya  tidak  terlepas  dari  empat kriteria hukuman adat di atas. Namun khusus untuk kriteria denda yang keempat, yakni Tige Due,  ketentuan  ini  khusus  diberikan  kepada  reje  atau  penghulu  yang  melalukan kesalahan.  Untuk  kasus  pembunuhan  dikenakan  kriteria  denda  adat  yang  ketiga. Sedangkan  untuk  penganiayaan  yang  menyebabkan  luka  ringan  sampai  luka  berat dikenakan kriteria denda adat kedua. Dan untuk sengketa yang ringan dikenakan denda adat kriteria yang pertama. 11
Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, berat ringannya denda adat yang dibebankan  kepada  pelaku  yang  bersalah  dalam  suatu  sengketa  adalah  sesuai  dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Jika hanya kesalahan ringan atau pemukulan ringan dikenakan denda adat opat , jika kesalahan sedang dan berat dikenakan denda waluh dan
11 Taqwaddin  Husin,  “Husin,  Taqwaddin,  “Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Secara  Adat Gampong Di Aceh,” Qanun Jurnal Ilmu Hukum 67 (2015).
enam belas . Khusus bagi kepala desa atau aparatur pemerintahan desa yang melakukan kesalahan dikenakan hukuman adat kriteria keempat yaitu tige due, yaitu hukuman adat yang paling berat di antara keempat hukuman denda adat tersebut.
Untuk kasus-kasus sengketa yang dihukum dengan denda adat yang paling berat jarang  terjadi.  Yang  paling  sering  terjadi  adalah  sengketa-sengketa  ringan.  Menurut penjelasan bapak M Jamin, terdapat beberapa kasus ringan yang terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018, sengketa warga yang diselesaikan dengan hukum adat. Bapak M. Jamin tidak menyebutkan namanya atau inisialnya dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa pada kasus yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus seseorang membuka aib orang, sehingga pelakunya  dikenakan  denda  adat  kriteria  hukum  adat  atau  denda  adat waluh, yaitu pelakunya dibebankan membayar delapan puluh ribu rupiah dan memohon maaf kepada korban  atau  orang  yang  sebelumnya  dibicarakan  aibnya  kepada  orang  lain.  Kasus berikutnya  terjadi  pada  tahun  2018, perkelahian  anak-anak  yang  berujung  kepada perkelahian ibu dari masing-masing kedua anak tersebut. Dimana salah seorang ibu dari anak tersebut memukul atau menampar ibu dari anak yang berkelahi sebelumnya.
Di  samping  kasus-kasus  ringan  di  atas,  pernah  juga  terjadi  kasus  berat  yaitu pembunuhan di desa Lawe Serke karena pengeroyokan atau perbuatan main hakim sendiri terhadap dua orang pelaku pencurian. Kasus ini terjadi antar suku Gayo dan suku Alas dalam kurun waktu kejadiannya antara tahun 1993 sampai tahun 2008, kasus ini terjadi pada  pemerintahan  bapak  bupati  Hasanuddin  Broh. 12 Dua  orang  suku  Alas  melakukan pencurian  di  kampung  Lawe  Serke,  desa  yang  mayoritas  masyarakatnya  adalah  suku Gayo. Dua pelaku pencurian tersebut diduga sudah melakukan pencurian yang berulang- ulang,  sehingga  membuat  masyarakat  desa  Lawe  Serke  melakukan  tindakan  beringas
12 Rahmina  Dkk,  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah,” Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin 2, no. 3 (2019): 318–19.
sampai kedua pelaku pencurian dihakimi secara ramai-ramai sehingga meninggal. Oleh karena  kasus  ini  termasuk  kasus  yang  sangat  berat,  maka  penyelesaiannya  oleh  bapak bupati  secara  langsung  menanganinya.  Di  antara  kriteria  hukum  adat  di  atas,  kriteria hukum adat yang keempatlah yang diberikan kepada para pelaku pembunuhan tersebut, yakni kriteria tige due. Akan tetapi karena korbannya adalah dua orang, maka tige due dikalikan  dua,  yaitu onom  opat. 13 Kepada  para  pelaku  pada  masa  itu  dibebankan membayar denda adat sebesar seratus enam puluh juta rupiah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  ruang  lingkup  penyelesaian sengketa dengan hukum adat Alas adalah mulai dari sengketa yang paling ringan, seperti membuka  aib,  berkelahi  dan  pembunuhan  serta  sengketa  lainnya.  Meskipun  perbuatan pembunuhan merupakan tindak pidana besar, dan merupakan bukan delik aduan, tetapi jika  dikehendaki  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  berdamai,  maka  tidak  tertutup kemungkinan kasus pembunuhan dapat diselesaikan dengan hukum adat alas, di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
Salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  dengan  hukum  adat  atau  dengan Peradilan Adat Kutecane Kabupaten Aceh Tenggara, adalah sebagaimana tertulis dalam Berita Acara dan Putusan Peradilan Adat Kute atau Majelis Peradilan Adat Kute Sepakat Kemukiman  Alas  Maju,  Nomor  Perkara:  04.  Jenis  Perkara  dalam  sengketa  ini  adalah Kelalaian Menjaga Ternak Sehingga Menimbulkan Pemukulan. Adapun para pihak yang pertama  adalah  Ayadin,  umur  45  tahun, pekerjaan  Tani,  alamat  Kute  Sepakat,  sebagai pelapor.
Selanjutnya Ajirin umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat yang sama yaitu Kute Sepakat,  sebagai  terlapor.  Duduk  perkara  dalam  sengketa  ini  adalah  karena  kelalaian
13 Abidin  Nurdin,  “Revitalisasi  Kearifan  Lokal  Di  Aceh:  Peran  Budaya  Dalam  Menyelesaikan Konflik Masyarakat,” Journal Analisis XIII, no. 1 (2013).
Dani, yaitu anak dari Ayadin menjaga lembu sehingga memakan sebahagian dari kebun jagung  Ajirin.  Karena  panik  dan  emosi,  Ajirin  memukul  Dani,  sehingga  mulutnya mengeluarkan darah.
Menurut keterangan para pihak dalam hal ini keluarga korban atau ayah korban (Ayadin) sebagai pelapor memberi keterangan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 bahwa: Anak  saya  Dani  dipukul  oleh  Ajirin  sehingga  mulutnya  mengeluarkan  darah . Selanjutnya menurut keterangan terlapor (Ajirin) , pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018, bahwa: Melihat kebun jagung saya sudah dimakan oleh lembu Ayadin yang dijaga oleh anaknya sehingga saya khilaf hingga menampar Dani anak dari Ayadin .
Selanjutnya  adalah  keterangan  saksi  sebagai  saksi  pertama  oleh  nama  M.Aris, umur  40  tahun,  pekerjaan  tani,  alamat  Kute  Sepakat  memberikan  keterangan  bahwa: Benar bahwa saya melihat Ajirin memukul Dani sehingga mulut Dani berdarah. selain sakasi pertama, juga ada saksi kedua yaitu Amat, umur 43 tahun, pekerjaan tani, alamat Kute Kati Jeroh memberikan keterangan bahwa: Saya melihat Ajirin memukul Dani dan saya jugalah yang memisahkan mereka.
Sementara  alat  bukti  yang  diajukan  pelapor  dalam  sengketa/perkara  ini  adalah sebagai berikut: mulut Dani berdarah dan pipi Dani merah bekas tamparan. Selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh terlapor dalam sengketa/perkara ini adalah: Kebun jagung yang sudah dimakan oleh lembu Ayadin.
Pertimbangan Ketua Majelis Peradilan Adat Kute Sepakat adalah sebagai berikut:
1. Pengulu/Pimpinan Sidang Kute: Pada  hari  ini  Minggu  tanggal  11  Februari  2018  Pengulu  selaku  Ketua  dan merangkap anggota Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: Laporan saudara (Ayadin) dan keterangan para saksi sudah kami terima dan akan kami pertimbangkan dengan anggota majelis.
2. Tokoh Agama: Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018, tokoh agama selaku anggota majelis  memberi  pertimbangan  sebagai  berikut: Setelah  kita  mendengarkan
dari kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi, mari kita pertimbangkan bersama-sama  bagaimana  supaya  kedua  belah  pihak  dapat  menerima keputusan dari majelis.
3. Tokoh Adat: Pada  hari  ini  Minggu  tanggal  11  Februari  2018  selaku  anggota  majelis memberi  pertimbangan  sebagai  berikut,  bahwa: mengingat  kebun  jagung Ajirin mau berbunga tentunya modal sudah banyak tertanam di situ, untuk itu maka  Ayadin  menggantikan  kerugian  Ajirin  sepanjang  dimakan  lembu Ayadin.
4. Tokoh Masyarakat Pada  hari  ini  Minggu  tanggal  11  Februari  2018  tokoh  masyarakat  selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa:
Setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari anggota majelis, maka Ayadin menggantikan bibit, pupuk dan ongkos tanam Ajirin
5. Semetua Debekhu Kute Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Semetue Debekhu Kute selaku anggota  majelis  memberi  pertimbangan-pertimbangan  sebagai  berikut, bahwa:
Setelah  mendengar  pertimbangan  dari  teman  majelis,  maka  Ayadin menggantikan sebagian dari kerugian Ajirin.
6. Ketua BPK
Pada  hari  ini  Minggu  tanggal  11  Februari  2018  Ketua  BPK  selaku  anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa:
Setelah  mendengarkan  pendapat-pendapat  dari  anggota  majelis  maka  saya selaku Ketua BPK membuat keputusan sebagai berikut:
Ayadin menggantikan bibit, pupuk, dan ongkos tanam kebun Ajirin. Kemudian Ajirin membawa serantang nasi beserta lauknya, sekaligus permintaan maaf kepada keluarga Ayadin.
7. Putusan Perdamaian
1. Hari
: Minggu 2. Tanggal : 11 Februari 2018
3. Isi Putusan Perdamaian
Ayadin  menggantikan  bibit,  pupuk,  dan  ongkos  tanam  kebun  Ajirin.
Kemudian  Ajirin  membawa  serantang  nasi  beserta  lauknya,  sekaligus permintaan maaf kepada keluarga Ayadin.
8. Penerimaan/Penolakan Para Pihak:
a. Pihak Yang Pertama Menyatakan : Saya menerima keputusan majelis
b. Pihak Yang Kedua menyatakan
: Menerima
Pernyataan di atas merupakan Berita Acara putusan peradilan adat di Kutacane kabupaten  Aceh  Tenggara  dalam  menyelesaikan  kasus  sengketa  pemukulan  di  antara warga.  Berita  Acara  tersebut  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam menangani atau menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  dengan  adanya  penyelesaian sengketa tersebut dengan sistem peradilan adat yang melahirkan kedamaian antara kedua belah pihak, maka permusuhan yang sebelumnya terjadi sudah tidak ada lagi karena sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam untuk masa yang akan datang. Ketentuan hukum  adat  alas  ini  berlaku  umum  untuk  setiap  penduduk  Kutacane  kabupaten  Aceh Tenggara dengan berbagai latar belakang suku dan agama masyarakatnya. Termasuk suku Gayo yang terkenal kental dalam berpedoman dengan hukum adatnya sendiri, seperti di daerah tetangganya yaitu kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener meriah. Namun tidak demikian dengan masyarakat suku Gayo di Kutacane, mereka dalam menyelesaikan sengketa/perkara  dalam  masyarakat,  tidak  menggunakan  hukum  adat  Gayo,  tetapi berpegang dengan hukum adat Alas Kutacane kabupaten Aceh Tenggara dengan kriteria hukum adat yang sudah disebutkan di atas. 14 Berbeda halnya dengan adat perkawinan, masyarakat suku Gayo di Kutacane Aceh Tenggara dalam hal ini, masih berpegang teguh dengan adat Gayo, bukan dengan adat Alas (adat pemananen ).

## C. Penutup
Masyarakat  suku  Gayo  di  Kutacane  menggunakan  hukum  adat  Alas  dalam menyelesaikan  segala  sengketa/perkara  dalam  masyarakat.  Terdapat  empat  kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat, yaitu: (1) Opat (empat) ; yaitu nilai  bilangan  rupiah  yang  jumlahnya  diawali  dengan  angka  empat,  boleh  jadi  empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah.
(2) Waluh Delapan) ; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan,  boleh  jadi  delapan  puluh  ribu  rupiah,  delapan  ratus  ribu  rupiah,  delapan  juta
14 Dkk, “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah.”
rupiah dan delapan puluh juta rupiah ; (3) Enam Belas; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah , dan (4) Tige Due: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat .
Dengan demikian, eksistensi hukum adat Gayo di Kutacane Aceh Tenggara tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian Pelaksanaan hukum adat Kutacane dalam menyelesaikan sengketa/perkara, tidak bertentangan dengan hukum Islam,  karena  dalam  hukum  adat  tersebut  terintegrasi  nilai  hukum  Islam,  yakni  asas perdamaian,  asas  kemaafan,  asas  menghilangkan  dendam.  Di  samping  itu,  juga  sesuai dengan konsep hukuman ta’zir dalam teori hukum pidana Islam.

## Daftar Kepustakaan
Abdurrahman.  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Adat”  50,  no.  2  (2010).
http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6299.
Ali, M. D. Hukum Adat Gayo Penelitian Awal Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia . Jakarta, 1985.
Armiyadi. “Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” 2018.
Arizona, Yance, “Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional”, Makalah disampaikan  pada  Diskusi  tentang  Memperkuat  Peradilan  Adat  di  Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan, 11 Juni 2013.
Dkk,  Rahmina.  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Melalui  Peradilan  Adat  Gayo  Di  Aceh  Tengah.” Jurnal  Geuthèë:  Penelitian Multidisiplin 2, no. 3 (2019): 318–19.
Hasan, Ahmadi, “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal AL-BANJARI , Vo. 5, No. 9, Januari – Juni, 2007.
Husin,  Taqwaddin.  “Husin,  Taqwaddin,  “Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Secara Adat Gampong Di Aceh.” Qanun Jurnal Ilmu Hukum 67 (2015).
Ibrahim,  Iskandar.  “Dinamika  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.”  In Kontekstulisasi  Syariat  Islam  Di  Nanggroe  Aceh  Darussalam , edited by Syahrizal Abbas. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
Ibrahim,  S. Qanun  Jinayah  Syar‘Iyyah  Dan  Sistem  Kehakiman  Dalam  Perundangan Islam Berdasarkan Qur’an Dan Hadits . Kuala Lumpur: Darul Ma‘rifah, 1996.
Juniarti,  “Peran  Strategis  Peradilan  Adat  di  Aceh  dalam  Memberikan  Keadilan  Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal”, Makalah disampaikan pada Annual International Conference on Islamic Studies XII, Surabaya, 2012.
Mahdi. “Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh” 8, no. 2 (2011).
Majelis Adat Aceh (MAA), Pedoman Peradilan Adat Aceh – Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
Mahmud, I., and A. P. Syari’at Dan Adat Istiadat . Jilid I. Takengon: Maqamammahmuda,
2002.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015
Mulyadi,  L.  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia :  Pengkajian  Asas,  Norma, Teori,  Praktik  Dan  Prosedurnya. Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan ,  2(2),  225–246.
(2013)
Nurdin,  Abidin.  “Revitalisasi  Kearifan  Lokal  Di  Aceh:  Peran  Budaya  Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat.” Journal Analisis XIII, no. 1 (2013).
Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19.
Pemerintah Aceh, Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) melalui Nomor SKB sebagai berikut: 189/677/2011,  1054/MAA/XII/2011,  B/121/I/2012  tentang  Penyelenggaraan
Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
Salim,  Arskal,  “Pluralisme  Hukum  di  Indonesia:  Keberadaan  Hukum  Islam  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia”, HARMONI  Jurnal  Multikultural  dan Multireligius , Volume VII, No. 28, Oktober – Desember, 2008.
Sasmita  Jiwa  Utama,  Tody  &  Sandra  Dini  Febry  Aristya,  “Kajian  tentang  Relevansi Peradilan  Adat  terhadap  Sistem  Peradilan  Perdata  Indonesia”, Mimbar  Hukum , Volume 27, Nomor 1, February, 2015.
Suhardi,  Indra.  “Perlindungan  Keluarga  Terpidana  Hukuman  Cambuk  Dalam  Qanun Aceh.” Media Syari’ah 21, no. 1 (2019): 1–24.
Suartha, I. D. Hukum dan Sanksi Adat : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2015
Sudrajat,  Tedy,  “Aspirasi  Reformasi  Hukum  dan  Penegakan  Hukum  Positif  Melalui Media  Hakim  Perdamaian  Desa”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Volume  10  No  3 Desember 2010, halaman 291 – 300.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633