## ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH
Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mtd_82@yahoo.com

## Abstrak
Sistem keuangan dan  perbankan  Islam merupakan bagian dari  konsep yang  lebih  luas  tentang  ekonomi  Islam,  dimana  tujuannya  adalah memberlakukan  sistem  nilai  dan  etika  Islam  ke  dalam  lingkungan ekonomi.Larangan riba dalam Islam, sebagaimana juga dalam beberapa agama  lain,  dan  inspirasi  umat  Islam  untuk  menerapkan  larangan  ini dalam  kehidupan  ekonomi  telah  merangsang  terbentuknya  sejumlah lembaga keuangan syariah diseluruh penjuru dunia dalam tiga dekade terakhir.Diantara lembaga tersebut adalah bank komersial dan investasi, perusahaan  asuransi  ( takaful ),  perusahaan leasing dan mudharabah serta lembaga  non  lainnya.Lembaga  keuangan  merupakan  lembaga  yang mempertemukan antara pihak yangmempunyaikelebihandana( surplus of funds )denganpihakyang  mengalami  kekurangan  dana  ( lack  of  funds ). pentingnya  lembaga  keuangan  sebagai  salah  Satupilar  ekonomi  dapat dilihat  dari  berbagai  kebijakan  pengucuran  dana  pinjaman  usaha berbagai usaha.
Kata kunci: Islam, Riba, Pembiayaan

## Abstract
The Islamic finance and banking system is part of a broader concept of Islamic economics, whose goal is to introduce Islamic values and ethics into  the  economic  environment.  The  prohibition  of  usury  in  Islam,  as well as in some other religions, and the inspiration of Muslims to impose this ban on economic life have stimulated the formation of a number of Islamic  financial  institutions  throughout  the  world  in  the  last  three decades.  Among  these  institutions  are  commercial  and  investment banks,  insurance  companies  (takaful),  leasing  companies  and mudharabah  and  other  non-institutions.  Financial  institutions  are institutions that bring together those who have surplus of funds with a party  lacking  funds  (lack  of  funds).  the  importance  of  financial institutions as one of the pillars of the economy can be seen from various policies disbursement of business loan funds various businesses.
Keywords: Islam, Riba, Financing

## PENDAHULUAN
Kehidupan  ekonomi  pada  mulanya  masih  bersifat  simpel  dan  kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan  zaman  populasi  manusia  mengalami  pertumbuhan  sehingga
kegiatan  ekonomi  yang  ada  juga  mengalami  peningkatan.  Kondisi  membutuhkan fasilitas  perdagangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Fenomena  tersebut mendorong  masyarakat  untuk  mencari  guna  untuk  mendirikan  perusahaan,  dan disisi  lain  terdapat  sekelompok  orang  yang  mempunyai  kelebihan  dana  dan bermaksud  untuk  melakukan  investasi.  Dalam  perjalanannya  timbul  keinginan untuk  mendirikan  lembaga  intermeditasi  untuk  mempertemukan  pihak  yang kelebihan  dana  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana,yang  mana  lembaga tersebut dikenal dengan bank.
Sistem  keuangan  dan  perbankan  Islam  merupakan  bagian  dari  konsep  yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan  dan  perbankan  Islam  bagi  kebanyakan  muslim  adalah  bukan  sekedar sistem  transaksi  komersial.  Persepsi  Islam  dalam  transaksi  finansial  itu  dipandang oleh kebanyakan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islammenarik  investor  dengan  sukses  bukan  hanya  tergantung  pada  tingkat kemampuan  lembaga  itu  menghasilkan  keuntungan,  tetapi  juga  pada  persepsi bahwa  lembaga  tersebut  sungguh-sungguh  memperhatikan  batas-batas  yang digariskan  oleh  Islam. 1 Larangan  riba  dalam  Islam,  sebagaimana  juga  dalam beberapa agama lain, dan inspirasi umat Islamuntuk menerapkan larangan ini dalam kehidupan  ekonomi  telah  merangsang  terbentuknya  sejumlah  lembaga  keuangan syariah  diseluruh  penjuru  dunia  dalam  tiga  dekade  terakhir.Diantara  lembaga tersebut  adalah  bank  komersial  dan  investasi,  perusahaan  asuransi  ( takaful ), perusahaan leasing dan mudharabah serta lembaga non lainnya. 2

## PEMBAHASAN

## 1. Perbankan Syariah
Lembaga  keuangan  merupakan  lembaga  yang  mempertemukan  antara  pihak yangmempunyaikelebihandana( surplusoffunds )denganpihakyang mengalami kekurangan  dana  ( lack  of  funds ).  pentingnya  lembaga  keuangan  sebagai  salah Satupilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman
1 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manejemen Bank Syariah , (Jakarta:Pustaka Alvabet,2006), hlm .12
2 M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, Regulasi & Pengawasan Bank Syariah , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1
usaha berbagai usaha. Lembaga keuangan dalam suatu perekonomianibarat seperti jantung dalam tubuh manusia, jika jantungmanusia sehat dapat berfungsi mengutur sirkulasi darah keseluruh tubuh makaKesehatan tubuh akan dapat terjaga. Namun jika  jantung  mengalami  gangguan  maka  dapat  mempengaruhi  tingkat  kesehatan tubuh.Demikian  juga  denganlembaga  keuangan  begitu  penting  dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Perkembangan  perbankan  syariah  dimulai  pada  tahun  1975  dengan didirikannya  Dubai  lslamic  Bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Langkah  awal  tersebut  kemudian  diikuti  dengan  berdirinya  perbangkan  dan lembaga investasi Islam lainnya yang mencapai 20 lembaga pada akhir tahun 1983, seperti  lembaga  perbankan  Islam  Bank  Dubai  Islam,  Baitu  al-Tanwil  al.quwaity, Bank Faisal lslami dan Bank Bahrain Islami. 3
Bank  syariah  dari  satu  negara  kenegara  lain,  selain  memiliki  persamaan  yang prinsip  dan  umum,  juga  memiliki  perbedaan-perbedaan  karena  lingkungannya berbeda. Perbedaan ini juga tercermin pada variasi penggunaan akad yang berbeda dalam  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  bank  syariah.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi perbedaan tersebut bermacam-macam, antara lain;
1. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara
2. Aliran pemikiran/mazhab yang dianut negara/mayoritas penduduknya muslim.
3. Kedudukan bank syariah dalam undang-undang
4. Pendekatan pengembangan produk yang dipilih. 4
Suatu  negara  dapat  menganut  sistem  ekonomi  Islam  secara  penuh,  sistem ekonomi  ganda  atau  sistem  ekonomi  non  Islam.Negara  yang  menganut  sistem ekonomi  Islampenuh  memiliki  infastruktur  keuangan  Islamyang  lengkap  dengan undang-undang yang berdasarkan syariah Islam.Sedangkan negara yang menganut sistem ekonomi ganda dapat memiliki infastruktur keuangan Islamyang bervariasi. Infastruktur  keuangan  Islamyang  tidak  lengkap  akan  menghambat  dan  membatasi ruang gerak perbankan syariah.
Berkaitan  dengan  hal  itu  Perbankan  syariah  di  Indonesia  sebagai  salah satulembaga  keuangan  di  Indonesia  saat  ini  telah  memasuki  periode
3 Said  Sa’ad  Marthon, Ekonomi  Islam  di  Tengah  Krisis  Ekonomi  Global ,  (Jakarta:Zikrul  Hakim,  tt), hlm. 125
4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2011), hlm. 131
perkembanganyang  sangat  maju  hal  ini  ditandai  dengan  berdirinya  bank-bank syariah baru. Halini dimungkinkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu undang-undang No.l0 tahun 1998 yang mengubah Undang-undang No.7 tahun1992 tentang perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan undang- undang  perbankan  yang  baru,  sistem  perbankan  di  Indonesia  terdiri  dari  bank umum konvensional dan bank umum syariah. Selain itu undang-undang yang baru ini  memungkinkan  pengembangan  syariah  melalui  pendirian  banksyariah  baru, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariahdan pelaksanaan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah oleh bankkonvensional.
Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah atau BUS, unit  usaha  syariah  atau UUS,  maupun  bank  perkreditan  rakyat  syariah atau  BPRS berada dibawah undang-uandang perbankan No.10 Tahun 1998.Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di indonesia dapat melakukan transaksi  berdasar titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di  indonesia  merupakan  bank  universal  yang  dapat  berusaha sebagai  consumer banking,  invesment  banking,  merchant  banking,  leasing  company,  invesment  agent ,  dan sebagai lembaga amil zakat dan sadaqah. 5

## 2. Pengertian Pembiayaan
Dalam  kegiatan  penyaluran  dana  bank  syariah  melakukan  investasi  dan pembiayaan.  Disebut  investasi  karena  prinsip  yang  digunakan  adalah  prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada  kinerja  usaha  yang  menjadi  objek  penyertaan  tersebut  sesuai  dengan  nisbah bagi  hasil  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Disebut  pembiayaan  karena  bank syariah  menyediakan  dana  guna  membiayai  kebutuhan  nasabah  yang memerlukannya dan layak memperolehnya. 6 Istilah pembiayaan pada intinya berarti I  Believe,  I  Trust ,  saya  percaya  atau  saya  menaruh  kepercayaan.Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal  menaruh  kepercayaan  kepada  seseorang  untuk  melaksanakan  amanah  yang
5 Ibid, hlm. 206
6 Zainul Arifin, Dasar-dasar…… , hlm. 200
diberikan.Dana  tersebut  harus  digunakan  dengan  benar,  adil,  dan  harus  disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua pihak.
Dalam  keseharian  perbankan  syariah  mempunyai  dua  fungsi  utama  yaitu mengumpulkan  dan  menyalurkan  dana.  Penyaluran  dana  yang  dilakukan  bank syariah  adalah  pemberian  pembiayaan  kepada  debitur  yang  membutuhkan, baikuntuk  modal  usaha  maupun  untuk  konsumsi.  Praktik  pembiayaan yangsebenarnya  dijalankan  oleh  lembaga  keuangan  Islami  adalah  pembiayaan dengan  sistem  bagi  hasil  atau  syirkah.Praktik  syirkah  ini  dikemas  dalam  dua jenispembiayaan,yaitu  pembiayaan  mudharabah  (MDA)  dan  pembiayaan musyarakah  (MSA).  Adapun  defenisi  dari  pembiayaan  secara  luas  yaitu  financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang  telah  direncanakan,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  yang  dijalankan oranglain.  Dalam  arti  sempit  pembiayaan  dipakai  untuk  mendefenisikan pendanaanyang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan,  seperti  bank  syariah  kepada nasabah. 7 Dalam  melaksanakan  pembiayaan  tidak  boleh  keluar  dari  lima  segi aturan-aturanatau norma-norma Islam yaitu:
1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
2. Pengenalan pajak atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam
4. Penghindaran  aktivitas  ekonomi  yang  melibatkan  maysir  atau  judi  dan  gharar (ketidakpastian)
5. Penyediaan takaful (asuransi lslam) 8
Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari  masyarakat dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  yang  memerlukannya  sehingga  peranan pembiayaan  menjadi  sangat  penting.  Sebagian  besar  lembaga  pembiayaan  masih mengandalkan  sumber  pendapatan  utamanya  dari  operasional  pembiayaan sehingga  untuk  mendapatkan  margin  yang  baik  diperlukan  pengelolaan pembiayaan  secara  efektif  dan  efisien.Lembaga  keuangan  adalah  lembaga  bisnis yang bergerak dalam pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

## 3. Unsur Pembiayaan Bank Syariah
7 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta, AMP YKPN, 2005) hlm. 304
8 Lativa  M  Algaoud  &  Mervyn  K  Lewis, Perbankan  Syariah  Prinsip  Praktik  dan  Prospek , (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 48
Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan.Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.Hal ini berarti prestasi yang diberikan  benar-benar  harus  diyakini  dapat  dikembalikan  oleh  penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur pembiayaan antara lain;
1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi  pembiayaan atau shahibul mal dan penerima pembiayaan  atau mudharib .  Hubungan  antara  pemberi  pembiayaan  dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan  pula  sebagai  kehidupan  tolong  menolong  sebagaimana  firman  Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:
                                                                                                         
                     
dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
2. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib .
3. Adanya  persetujuan,  berupa  kesepakatan  pihak shahibul  mal dengan  pihak lainnya  yang  berjanji  membayar  dari mudharib kepada  shahibul  mal.  Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument  ( credit  Instrument ).  Hal  ini  sebagaimana  firman  Allah  dalam  surah Al-Baqarah ayat 282.
                                                                                    
                                        ... 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
5. Adanya  unsur  waktu  ( time  element ).  Unsur  waktu  merupakan  unsur  esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dari mudharib.
6. Adanya  unsur  resiko  ( degree  of  risk )  baik  di  pihak shahibul  mal maupun  pihak mudharib .  Risiko  dipihak shahibul  mal adalah  risiko  gagalbayar  ( risk  of  default ), baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidak sediaan  membayar.  Risiko  dipihak  mudharib  adalah  kecurangan  dari  pihak pembiayaan,  antara  lain  berupa  shahibul  mal  yang  dari  bermaksud  untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan. 9

## 4. Tujuan Pembiayaan
Secara  umum  tujuan  pembiayaan  dapat  dibedakan  menjadi  kelompok  yaitu: tujuan  pembiayaan  untuk  tingkat  mikro  dan  tujuan  pembiayaan  untuk  tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:
1. Peningkatan ekonomi umat, msyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan  adanya  pembiayaan  mereka  dapat  melakukan  akses ekonomi.  Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
2. Tersedianya  dana  bagi  peningkatan  usaha,  untuk  pengembangan  usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan  produktivitas,  adanya  pembiayaan  memberikan  peluang  bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerka baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya  distribusi  pendapatan,  masyarakat  usaha  produktif  mampu melakukan aktivitas kerja.
Sedangkan mikro tujuan pembiayaan dalam rangka;
1. Upaya  memaksimalkan  harta,  setiap  usaha  yang  dibuka  memiliki  tujuan tertinggi  yaitu  menghasilkan  laba  usaha.  Setiap  pengusaha  menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
9 Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 710
3. Pendayagunaan sumber ekonomi,  sumber daya ekonomi  dapat dikembangkan dengan  melakukan  mixing  antara  sumber  daya  alam  dengan  sumber  daya manusia  serta  sumber  daya  modal.  Jika  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  ada,  dan  sumber  daya  modal  tidak  ada.  Maka  dapat  dipastikan diperlukan  pembiayaan.  Dengan  demikian  pembiayaan  pada  dasarnya  dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran  kelebihan  dana,  dalam  kehidupan  masyarakat  ada  pihak  yang memiliki  kelebihan  sementara  ada  pihak  yang  kekurangan.  Dalam  kaitannya dengan  masalah  dana,  maka  mekanisme  pembiayaan  dapat  menjadi  jembatan dalam  penyeimbangan  dan  penyaluran  kelebihan  dana  dari  pihak  yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan. 10

## 5. Jenis-jenis Pembiayaan
Bank  sebagai  lembaga  perantara  jasa  keuangan (financial intermediary ) yang tugas  pokoknya  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  diharapkan  dengan dana  dimaksud  dapat  memenuhi  kebutuhan  dana  pembiayaan  yang  tidak disediakan  oleh  dua  lembaga  sebelumnya  baik  lembaga  negara  mapun  swasta. Adapun  salah  satu  produk  dari  bank  syariah  adalah  Pembiayaan  atau financing, yaitu  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendaan  yang  dikeluarkan  untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 11
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua: pertama , Pembiayaan produktif ,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk  peningkatan  usaha,  baik  usaha produksi,  perdagangan  maupun  investasi. kedua ,  Pembiayaan konsumtif ,  yaitu pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan habis  digunakan  untuk  dipakai  memenuhi  kebutuhan. 12 Pembiayaan  konsumtif diperlukan  oleh  pengguna  dana  untuk  memenuhikebutuhan  konsumsi  dan  akan
10 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , (Yogyakarta:UMP YKPN, 2005), hlm. 18
11 Ibid, hlm.17
12 Muhammad Syafii  Antonio, Bank Syariah bagi Bankir  & Praktisi  Keuangan, (Jakarta, TP, 1999), hlm. 219
habis  dipakai  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Kebutuhan  konsumsi  dapat dibedakan  atas  kebutuhan  primer  (Pokok)  dan  kebutuhan  sekunder.  Pembiayaan komsumsi  pada  bank  syariah  lazim  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan  komersil.  Seseorang  yang  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan pokoknya  tergolong  fakir  atau  miskin.  Oleh  karena  itu  ia  wajib  diberi  zakat  atau sedekah. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif  dibagi menjadi:
a. Pembiayaan  Modal  Kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  (1) peningkatan  produksi,  baik  secara  kuantitatif,  yaitu  jumlah  hasil  produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang.
b. Pembiayaan  Investasi,  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang-barang  modal
(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
Secara umum jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut: 13
Dalam praktek bank syariah terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan  pembiayaan musyarakah .Sedangkan  Jenis  pembiayaan  lainnya adalah  terkemas  dalam  pembiayaan  berakad/sistem  jual  beli,  yaitu  pembiayaan murabahah , bai as-salam dan bai istishna . 14 Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang
13 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, (Jakarta,  Gema  Insani  &  Tazkia Cendekia, 2007), hlm. 161
14 Muhammad, Manajemen Bank Syariah …..hlm.303

## PEMBIAYAAN
Konsumtif Produktif Modal Kerja
Investasi
telah disepakati sebelumnya. 15 Dalam konteks mudharabah dilihat sebagai salah satu bentuk  pembiayaan  untuk  mengangkat  sistem  bebas  bunga,  dimana  bank  akan mengeluarkan  uang  kepada  perusahaan  yang  bergerak  dalam  sebuah  kegiatan produktif atas prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Profit and loss sharing). Pembagian terhadap rasio keuntungan bagi bank harus ditentukan melalui perundingan  antara  kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi  kerugian,  jika  terjadi  harus dibagi  kedua  belah  pihakdengan  proporsi  yangsama,  sebagai  kontribusi  pemilik modal yang disertakan dalam kegiatan bisnis bersama. 16
Pembiayaan mudharabah terbagi kepada dua macam;
1. Mudharabah  Muthlaqah,  yaitu  dimana  mudharib  diberikan  hak  yang  tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul mal.
2. Mudharabah  Muqayyadah,  yaitu  dimana  mudharib  dibatasi  haknya  oleh shahibul mal, antara lain dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha dan lain-lain. Dalam  dunia  perbankan  mudharabah  biasanya  diaplikasikan  pada  produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja.Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan  kurban.Dana  juga  dapat  dilakukan  dari  deposito  biasa  dan  deposito spesial  yang  ditipkan  nasabah  untuk  usaha  tertentu.  Pembiayaan  Musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
Pembiayaan jenis musyarakah ini terbagi kepada lima macam:
1. Syirkah muwafadah, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama
2. Syirkah al-Inan, yaitu kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama
3. Syirkah  wujuh,  yaitu  kerjasama  atau  percampuran  antara  pihak  pemilik  dana dengan pihak yang lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.
4. Syirkah ‘abdan, yaitu kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi).
15 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah , (Yogyakarta, Ekonisia, 2005), hlm.201
16 Zubair  Hasan, Bangunan  Ekonomi  yang  berkeadilan,  teori,  Praktek  dan  realitas  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta, Magistra Insani Perss & MSI-UII, 2004), hlm. 188
5. Syirkah  al-mudharabah,  yaitu  kerjasama  atau  percampuran  dana  antara  pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. 17
Dalam  praktik  perbankan  musyarakah  diaplikasikan  dalam  hal  pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai  dengan bank sama-sama menyediakan dana  untuk melaksanakan  proyek  tersebut.  Keuntungan  dari  proyek  tersebut  dibagi  sesuai dengan  kesepakatan  untuk  bank  setekah  terlebih  dulu  mengembalikan  dana  yang dipakai nasabah. Musyarakah juga dapat dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

## 6. Analisis Pembiayaan
Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil  dengan melakukan berbagai cara yang  salah satunya dengan metode analisa pembiayaan. Yang tujuan utamanya adalah  menilai  seberapa  besar  kemampuan  dan  kesediaan  debitur  dalam mengembalikan  pembiayaan  yang  mereka  pinjam  dan  membayar  margin keuntungan  dan  bagi  hasil  sesuai  dengan  ini  perjanjian  pembiayaan.  Analisis pembiayaan  merupakan  langkah  penting  untuk  realisasi  pembiayaan  di  bank syariah.Dalam  analisis  pembiayaan  terdapat  5  prinsip  dasar  yang  harus  dijadikan pedoman. Adapun analisis tersebut dirumuskan dalam 5C yaitu:
a. Character adalah  keadaan  watak/sifat  dari  customer,  baik  dalam  kehidupan pribadi  maupun  dalam  lingkungan  usaha.  Kegunaan  dari  penilaian  terhadap karakter  ini  adalah  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana  iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
b. Capital  adalah  jumlah  dana  atau  modal  sendiri  yang  dimiliki  oleh  calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan  calon  mudharib  menjalankan  usahanya  dan  bank  akan  merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
c. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah  untuk  mengetahui/mengukur  sampai  sejauh  mana  calon  mudharib mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutang secara tepat waktu.
d. Collaterial adalah  barang  yang  diserahkan  mudharib  sebagai  agunan  terhadap pembiayaan  yang  diterimanya. Collaterial harus  dinilai  oleh  bank  untuk
17 Suhartono  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  syariah ,  (Jakarta:  Zikrul  hakim,  2003), hlm.52
mengetahui  sejauh  mana  risiko  kewajiban  finansial  mudharib  kepada  bank. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti pemilikan dan statusnya.
e. Condition of  Economy  adalah  situasi  dan  kondisi  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.
f. Constraints adalah  batasan  dan  hambatan  yang  tidak  memungkinkan  suatu bisnis  dilaksanakan  pada  tempat  tertentu,  misalnya  pendirian  suatu  usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las/pembakaran batu bata. 18
Disamping 6 prinsip dasar diatas perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran,  kepercayaan  dari  masing-masing  nasabah  yang  meminjam.  Selain  6 prinsip  diatas  terdapat  bebera  pendekatan  analisis  pembiayaan  yang  dapat diterapkan  oleh  para  pengelola  bank  syariah  dalam  mengantisipasi  pembiayaan bermasalah yaitu:
a. Pendekatan  jaminan,  artinya  bank  dalam  memberikan  pembiayaan  selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah
c. Pendekatan  kemampuan  pelunasan,  artinya  bank  menganalisis  kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
d. Pendekatan  dengan  studi  kelayakan,  artinya  bank  memperhatikan  kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam
e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga  intermediary  keuangan,  yaitu  mengatur  mekanisme  dana  yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. 19
Selain  analisis  pembiayaan  dalam  mengantisipasi  terhadap  terjadinya pembiayaan  bermasalah  perlu  juga  di  perhatikan  pada  aspek  penanganan  resiko sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  alat  pencegahan  terhadap  terjadi  pembiayaan bermasalah.  Selain  itu  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  resiko  dalam pembiayaan, maka bank syariah seharusnya menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu  ketika  menyalurkan  pembiayaan  kepada mudharib .    Adapun  batasan- batasan yang dilakukan yaitu:
18 Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management (Jakarta: Rajawali Press, 2008),  hlm. 348-352
19 Muhammad, Manajemen Pembiayaan …..hlm. 60
a. Menerapkan  agar  porsi  modal  dari  pihak mudharibnya lebih  besar  atau mengenakan   jaminan. Dalam  ketentuan fiqih, kontrak mudharabah tidak  boleh menggunakan  jaminan.  Jaminan  boleh  diminta  oleh shohibul  mal jika  proyek yang dikembangkan menunjukkan tanda tidak baik. Jika demikian syarat yang ditetapkan untuk batasan ini meliputi:
1) Penetapan  nilai  maksimal  rasio  hutang  terhadap  modal.  Bila  porsi  modal mudharib dalam suatu usaha relatif tinggi, maka insentifnya untuk berlaku tidak  jujur  akan  berkurang  dengan  signifikan,  karena  itu  juga  akan menanggung kerugian atas tindakan tersebut.
2) Penetapan agunan  berupa fixed  asets .  Pengenaan  jaminan    juga  akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya.
3) Penggunaan pihak  penjamin.  Seringkali  bank  sebagai  pemilik  dana  tidak mengenal karakter calon mudharib . Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta  agar  calon mudhorib menyerahkan  pihak  calon  penjamin  yang mengenal dekat karakter calon mudharib
4) Penggunaan pihak  pengambil  alih  hutang.  Dalam  beberapa  kasus,  pihak penjamin  bersedia  mengambil  alih  kewajiban  calon mudharib bila  terjadi kerugian yang disebabkan characterrisk calon mudharib .
b. Menerapkan  syarat  agar mudharib melakukan  bisnis  yang  resiko  operasinya lebih rendah.
c. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas trasparan.
d. menetapkan  syarat  agar mudharib melakukan  bisnis  yang  biaya  tidak terkontrolnya rendah. 20

## 7. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok pembiayaan menyebabkan adanya  kolektabilitas  pembiayaan.  Secara  umum  kolektabilitas  pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam:
1. Lancar
Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:
a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok
20 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah; Mudharabah dalam wacana Fiqih dan Praktek ekonomi Modern , (Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), hlm.123-126
b. Terdapat angsuran Pokok, tetapi:
a) belum  melebihi  I  bulan,  bagi  pembiayaan  yang  ditetapkan  masa angsurannya kurang dari I bulan
b) belum  melebihi  3  bulan,  bagi  pembiayaan  yang  ditetapkan  masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
c) Belum  melampaui  6  bulan  bagi  pembiayaan  yang  masa  angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.
2. Kurang Lancar
Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteriadibawah ini:
a. Melampaui  I  bulan  dan  belum  mencapai  2  bulan  bagi  pembiayaan  dengan angsuran kurang dari I bulan,
b. Melampaui  3  bulan  dan  belum  mencapai  6  bulan  bagi  yang  angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
c. Melampaui  6  bulan  tetapi  belum  melampaui  12  bulanan  bagi  pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
3. Diragukan
Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yangbersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, sepertitersebut dalam kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaiandapat disimpulkan bahwa:
a. Pembiayaan  masih  dapat  diselamatkan  dan  agunannya  bernilai sekurangkurangnya 75 % dari hutang peminjam.
b. Pembiayaantidakdapatdiselamatkantetapiagunannyamasihbemilai  sekurang- kurangnya 100% dari hutang peminjam.
4. Macet
Pembiayaan yang digolongkan macet apabila:
a. Tidak memenuhi criteria lancar, kurang lancar dan diragukan
b. Memenuhi  criteria  diragukan  tersebut  tapi  jangka  waktu  2l  bulan  sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau penyelamatan

## 8. Penanganan Pembiayaaan yang bermasalah
Ada  berbagai  permasalahan  yang  potensial  yang  timbul  dalam  praktik perbankan  syariah  antara  bank  dengan  nasabah.kemungkinan-kemungkinan sengketa  biasanya  berupa  komplain  karena  ketidaksesuaian  antara  realitas  dengan
penawarannya, tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi  yang tidak masuk dalam draf akad, serta komplain terhadap proses layanan kerja.
Penyelesaian  Pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi  Lembaga  bank  syariah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Melalui Jalur Musyawarah Mufakat
Islam  sebagai  sebuah  agama  yang  lebih  mencintai  perdamaian  dan  menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya.dalam hal sengketa muamalah yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (tasaluh). untuk itu para  pihak  yang  ada  sebaiknya  lebih  mengedepankan  menempuh  upaya musyawarah  untuk  mufakat  ketika  menghadapi  sengketa.  melalui  upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin  dan  lebih  dapat  menjaga  hubungan  diantara  para  pihak,  serta  dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  sebagai  langkah  penyelamatan  terhadap pembiayaan  yang  bermasalah  dengan  cara  musyawarah  yaitu  dengan  Proses revitalisasi  atau  penyehatan  pembiyaan.  Proses  revitalisasi  atau  penyehatan pembiayaan dilakukan melalui:
1) rescheduling (Penjadwalan kembali)
Suatu  tindakan  yang  diambil  dengan  cara  memperpanjang  jangka  waktu kredit/jangka  waktu  angsuran.  Dalam  hal  ini  sidebitur  diberikan keringanan  dalam  masalah  jangka  waktu  kredit  pembayaran  kredit. misalnya  perpanjangan  jangka  waktu  kredit  dari  6  bulan  menjadi  satu tahun hingga si debitur punya waktu yang lama untuk mengembalikannya.
2) Penataan  Kembali  ( restructuring ),  yaitu  perubahan  ketentuan  pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan
3) Perubahan  persyaratan  ( reconditioning ),  yaitu  menyangkut  ketentuan pembiayaan dan persyaratan lain.
4) Bantuan manajemen yaitu dengan menempatkan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh bank.
2. Penyelesaian Melalui Jaminan
Tindakan  ini  dilakukan  pihak  bank  apabila  upaya  revitalisasi  tidak  dapat dilakukan  karena  nasabah  sudah  tidak  lagi  memiliki  usaha  dan  sudah  tidak
kooperatif lagi dengan bank.upaya penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijual,  melalui  eksekusi  rill jaminan  serta  memintakan  bantuan  badan  arbitrase  yang  akan  diteruskan kepengadilan  negeri  untuk  mendapatkan  pengesahan  sehingga  mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Melalui Proses Ligitasi
Tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak bank untuk pengembalian kembali sejumlah modalnya yang dapat dilakukan dengan maengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata serta permohonan kepailitan. 21
Kondisi  iktikad  dan  kemampuan  debitur,  prospek  usaha  dan  agunan  adalah faktor-faktor  yang  paling  menentukan  jenis  pengendalian  yang  akan  dilaksanakan oleh  bank.  Pada  saat  kredit  menjadi  bermasalah  kondisinya  mungkin  positif, mungkin negatif
Adapun  kriteria  untuk  menentukan  kondisi  faktor-faktor  tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Iktikad
1) Keterbukaan
2) Reaksi terhadap saran Bank
3) Keteraturan menyampaikan laporan
4) Kesediannya untuk dikunjungi
5) Kredit bank lain tanpa persetujuan bank
6) Transaksi keuangan melalui bank
7) Keteraturan membayar premi asuransi
8) Kesesuaian penggunaan kredit dengan rencana
9) Adanya overprice/mark up
10) Pandangan terhadap sebab terjadinya masalah
b. Kemampuan/Prospek
1) Kelengkapan dan perawatan mesin-mesin dan alat-alat produksi lainya.
2) Kondisi operasional lainnya
3) Peluang pasar, strategi pemasaran
4) Kemampuan menghasilkan laba
c. Jaminan
21 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta, UGM Press, 2007), hlm. 185
1) Kemudahan untuk dijual
2) Adanya standar harga
3) Kestabilan harga
4) Kemudahan dipindahtangankan
5) Kondisi pengikatan
6) Kelengkapan dokumen pemilikan
7) Penguasaan dokumen pemilikan
8) Umur teknis/ekonomis
9) Nilai transaksi 22

## KESIMPULAN
Lembaga  keuangan  merupakan  lembaga  yang mempertemukan  antara  pihak yang  mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus  of  funds )  dengan  pihak  yang  mengalami kekurangan  dana  ( lack  of  funds ).  pentingnya  lembaga  keuangan  sebagai  salah  Satu pilar  ekonomi  dapat  dilihat  dari  berbagai  kebijakan  pengucuran  dana  pinjaman usaha berbagai usaha. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust , saya percaya  atau  saya  menaruh  kepercayaan.Perkataan  pembiayaan  yang  artinya kepercayaan berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.Dana tersebut harus digunakan  dengan  benar,  adil,  dan  harus  disertai  dengan  ikatan  dan  syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.
Adapaun  defenisi  dari  pembiayaan  secara  luas  yaitu  financing  atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan orang lain. Dalam  arti  sempit  pembiayaan  dipakai  untuk  mendefenisikan  pendanaan  yang dilalakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.
Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  yang  memerlukannya  sehingga  peranan pembiayaan  menjadi  sangat  penting.  Sebagian  besar  lembaga  pembiayaan  masih mengandalkan  sumber  pendapatan  utamanya  dari  operasional  pembiayaan sehingga  untuk  mendapatkan  margin  yang  baik  diperlukan  pengelolaan
22 Veithzal Rivai dkk, Bank and Financial Institition Management , (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 483
pembiayaan  secara  efektif  dan  efisien.Lembaga  keuangan  adalah  lembaga  bisnis yang bergerak dalam pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , Yogyakarta, UGM Press, 2007
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2011
Lativa M Algaoud & Mervyn K Lewis, Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek ,
Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2003
M.  Umer  Chapra  &  Tariqullah  Khan, Regulasi  &  Pengawasan  Bank  Syariah ,  Jakarta: Bumi Aksara, 2008
Muhammad, Manajemen Bank Syariah Yogyakarta, AMP YKPN, 2005
__________, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta:UMP YKPN, 2005
__________, Manajemen Dana Bank Syariah , Yogyakarta, Ekonisia, 2005
__________, Konstruksi  Mudharabah  dalam  Bisnis  Syariah;  Mudharabah  dalam  wacana Fiqih  dan  Praktek  ekonomi  Modern ,  Yogyakarta,  Pusat  Studi  Ekonomi  Islam STIS, 2003
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Jakarta, TP,
1999
______________________, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta,  Gema  Insani &Tazkia Cendekia, 2007
Said  Sa’ad  Marthon, Ekonomi  Islam  di  Tengah  Krisis  Ekonomi  Global ,  Jakarta:Zikrul Hakim, tt
Suhartono  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah ,  Jakarta,  Zikrul hakim, 2003
Veithzal  Rivai  &Andria  Permata  Veithzal, Islamic  Financial  Management Jakarta, Rajawali Press, 2008
Veithzal  Rivai  dkk, Bank  and  Financial  Institition  Management ,  Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada, 2007
Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, Islamic Banking, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
Zainul Arifin, Dasar-dasar Manejemen Bank Syariah , Jakarta:Pustaka Alvabet,2006
Zubair  Hasan, Bangunan  Ekonomi  yang  berkeadilan,  teori,  Praktek  dan  realitas  Ekonomi Islam, Yogyakarta, Magistra Insani Perss & MSI-UII, 2004