Abstract: The Moi tribe is one of the tribes in Sorong City that still thick in the customary law  inheritance  system.  The  position  of  sons  and  daughters  in  the  customary  inheritance system of the  Moi tribe is often a matter of debate, because the customary law system in Papua still uses the  Patriarchal  system but is also  based  on family law.  This research is an empirical research using primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that: 1) The Traditional Inheritance System in the  MOI Tribe gives the  same status  to  men  and  women  as  heirs,  but  there  are  differences  in  the  distribution  of inheritance. 2) The difference in the position of female heirs and male heirs is due to the MOI Indigenous  Community  adhering  to  the  principle  of  patriarchy,  namely,  men  are  the  first heirs and women are the second heirs.
Keywords : Customary Law; Customary Inheritance; Moi tribe.
Abstrak: Suku Moi merupakan salah satu suku yang ada di Kota Sorong dan menjadi suku yang masih kental dalam sistem kewarisan hukum adat. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat suku moi menjadi hal yang sering menjadi perdebatan,  sebab  sistem  hukum  adat  yang  berlaku  di  tanah  Papua  masih  menggunakan sistem Patriarki namun juga berasaskan hukum kekeluargaan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan sumber data primer seperti hasil wawancara, observasi  dan dokumentasi.  Kemudian  didukung  oleh  data  sekunder  yaitu  Artikel,  Jurnal  dan  Penelitian terdahulu.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  1)  Sistem  Waris  Adat  dalam  Suku  MOI memberikan status yang sama terhadap laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, namun terdapat  perbebadaan  dalam  hal  pembagian  harta  warisan.  2)  Perbedaan  Kedudukan  Ahli

## Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong
Dwi P. Markus 1 , Masrifatun Mahmudah 2 , Nurul Islamiati 3 .
1 Hukum/Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : dwypratiwimarkus@gmail.com
2 Hukum/Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : masrifatun.mm@gmail.com 3 Hukum/Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : nurulsorong16@gmail.com 4 dst...
* ( email correspondence): dwypratiwimarkus@gmail.com
Vol. 8, No. 2, 2022
Article History Received: 02/03/2022 Revised: 26/04/2022 Accepted: 01/05/2022
Citation Suggestion: Markus, Dwi P. Mahmudah, Masrifatun. Islamiati, Nurul. Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong. JUSTISI, 8 (2), 119-125
Waris  Perempuan  dan  Ahli  Waris  Laki-Laki  disebabkan  oleh  Masyarakat  Adat  MOI berpegang pada prinsip Patriarki yaitu, laki laki sebagai ahli waris pertama dan perempuan sebagai ahli waris ke-dua.
Kata Kunci : Hukum Adat; Waris Adat; Suku Moi.

## PENDAHULUAN
Kota  Sorong  merupakan  bagian  dari  wilayah  Provinsi  Papua  Barat,  Papua  menjadi  pulau dengan  keberagaman  suku,  ras  dan  agama.  Berdasarkan  data  Balai  Bahasa  Papua  pada tahun  2019  terdapat  255  suku  dan  414 bahasa  daerah/lokal  di  Papua,  suku-suku  tersebut hidup  dengan  berbagai  latar  belakang  yang  berbeda  namun  tetap  menjujung  tinggi persatuan dan kesatuan. Salah satu suku yang merupakan Suku asli yang berasal dari Kota Sorong adalah suku MOI, Suku MOI sendiri terbagi dalam 10 (sepuluh) sub kelompok yaitu: MOI  Kalasa,  MOI  Kalagedi,  MOI  Klabra,  MOI  Amber,  MOI  Malayik,  MOI  Seget,  MOI  Kelim, MOI Walala,  MOI Abun dan MOI Malaibin. Terbaginya suku MOI tentunya memiliki alasan dan  dasar  pemikiran  yang  berbeda,  baik  dari  sistem  kekeluargaan  sampai  pada  sistem pewarisan.
Salah satu eksistensi dari masyarakat hukum adat di Indonesia, yakni masyarakat adat suku Moi sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong, Papua Barat. 1 Masyarakat adat di kota sorong atau yang sering disebut masyarakat Adat Moi yang sangat menjunjung tinggi atas peraturan yang telah ada, dari zaman nenek moyang adat suku moi yang mereka percayai dan  akan  tetap  berlaku  selama  masyarakatnya  masih  memenuhi  hukum  adat  yang  telah diwariskan. Dalam komunitas adat suku Moi, ditetapkan peraturan peraturan yang berkaitan dengan masalah pembayaran mas kawin, perzinahan, ataupun pembunuhan yang diterapkan oleh adat yang dianggap mengikat. 2
Perkembangan  penerapan  hukum  adat  oleh  banyak  kalangan  dikatakan  cukup lambat dibandingkan dengan hukum lainnya untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus- kasus  konkrit.  Salah  satu  penyebabnya  dikarenakan  bahwa  adat  masih  bersifat  tradisional sehingga  kurang  memiliki  kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  kehidupan  modern. 3 Meski  begitu,  penerapan  hukum  adat  termasuk  di  dalamya  sistem  waris  adat,  khususnya adat Moi di kota Sorong masih dilakukan oleh beberapa kalangan yang menganggap bahwa daya ikat hukum adat digunakan karena tidak hanya berkaitan dengan keadilan substantif, tetapi juga sebagai upaya dalam melestarikan eksistensi serta keberlangsungan hukum adat
1 Suaib, Hermanto. (2017). Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. Tangerang Selatan: An1mage, hlm. 58.
2 Mugu,  D.,  Ali,  M.,  &  Purwanti,  N.  (2019).  Analisis  Sistem  Perkawinan  Suku  Moi  Di  Kabupaten Sorong. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 61-69.
3 Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Membangun  Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319-331. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213
Moi.
Keadaan tersebut menjadi alasan yuridis penelitian ini dilakukan, untuk menentukan rumusan masalah yang akan disusuan dalam penelitian ini. Yaitu: 1). Bagaimana sistem waris adat  yang  berlaku  bagi  Mayarakat  Suku  MOI.  2)  Apakah  ada  perbedaan  kedudukan  ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris,  yaitu  penelitian  hukum  dengan  menjadikan  data- data  lapangan  sebagai  sumber  data  primer,  seperti  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Kemudian didukung oleh data sekunder yaitu Artikel, Jurnal, Undang-Undang dan Buku. Penelitian ini adalah jenis metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach), yakni mewawancarai narasumber, survey.

## PEMBAHASAN

## A. Sistem Waris Adat yang Berlaku Bagi Masyarakat Suku MOI

## 1. Tinjauan Sistem Pewarisan Adat Suku MOI
Suku  Moi  merupakan  suku  asli  yang  mendiami  wilayah  Kota  dan  Kabupaten Sorong  dan  kabupaten  Raja  Ampat.  Istilah  Moi  atau  Mosana  bermakna  “orang yang  lembut  dan  ramah”,  yakni  menggambarkan  orang-orang  di  bagian  pulau Salawati  yang  menghadap  pada  tanjung  kepala  burung.  Istilah  mosana sebenarnya  ditujukan  untuk  suku  Moi  secara  menyeluruh  meskipun  hal  tersebut tidak berlaku menyeluruh. 4 Masyarakat suku MOI termasuk kelompok masyarakat yang  menganut  sistem  patrilineal,  dalam  kehidupan  masyarakat  adat  yang menganut  sistem  kekerabatan  yang  sama  tidak  selalu  menganut  sistem  hukum adat  yang  sama,  sebab  sampai  saat  ini  masih  dijumpai  perbedaan-perbedaan dalam penerapan hukum adat, khususnya dalam sistem waris adat.
Sorong dalam bahasa suku Moi disebut engan maladum oleh karena saat daerah ini dibuka, pemerintahan Belanda memperkerjakan penduduk pulau ini, yakni suku Moi,  untuk  membersihkan  lahan  yang  dipenuhi  oleh  tumbuhan gelobak  (sejenis lengkuas),  yang  dalam  bahasa  Moi  disebut dum,  oleh  karena  itu  suku  Moi menamakan  wilayah  sorong  dengan  sebutan dum,  yakni  lahan  yang  banyak tumbuhan dum.  Suku  Moi  sendiri  merupakan  suku  asli  yang  ada  di  wilayah  ini, suku  Moi  menyebut  daerah  tempat  mereka  tinggal  dengan  sebutan  maladum.
4 Malak,  Stevanus,  &  Likewati,  W.  (2011). Etnografi  Suku  Moi.  Bogor:  PT  Sarana  Komunikasi  Utama, hlm. 24.
Kata Moi merupakan istilah untuk  masyarakat dengan karakteristik yang lembut, sopan,  tidak  beringas,  dan  bertutur  kata  manis.  Suku  Moi  tidak  memiliki  tulisan sebagai bukti yang dapat menunjukkan identitas asal muasal suku Moi sendiri. 5
Seiring perkembangannya, belakangan terdapat suku pendatang yang diistilahkan ne  saf  sehingga  menghasilkan  adanya  percampuran  budaya,  termasuk  karakter asli  dari  suku  Moi  yang  diistilahkan  dengan neulig,  yakni  seseorang  yang  diakui dalam  adat  istiadat  budaya  suku  Moi  adalah  seorang  tuan  tanah,  yang  telah mendiami  tanah  di  lingkungannya  untuk  pertama  kali,  oleh  sebab  itu  maka terjadilah  perkawinan  campuran  serta  membentuk  marga  baru  dalam  suku  Moi yang terdiri dari marga besar dan marga kecil yang disebut gelet. 6
Sistem  dari  pewarisan  adat  Moi  menggunakan  sistem  Patriaki  yaitu  laki  laki sebagai  pemegang  kekuasaan  pertama,  sehingga  anak  laki  laki  mempunyai  hak penuh  atas  warisan  yang  di  turunkan  oleh  keluarga  mereka,  sekalipun  anak  laki laki  ini  bukan  anak  pertama  anak  laki-laki  tetap  mendapatkan  Hak  penuh  dan apabila  mempunyai  saudara  laki  laki  yang  lain  akan  dibagi  rata  sesama  laki  laki dan  kepada  anak  perempuan  diberikan  lebih  sedikit  dari  pada  anak  laki-laki. 7
Istilah “hukum adat” adalah terdjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yakni “adat recht”. Snouck Hurgronje adalah orang paling pertama yang memakai istilah “adat recht”  itu.  Istilah  “adat  recht”  kemudian  dikutip  dan  dipakai  untuk selandjutnja oleh van Vollenhoven.

## 2. Pengaturan Hukum Waris Bagi Masyarakat Adat Suku MOI
Dalam  pembagian  harta  warisan  suku  MOI  dan  pada  umumnya  suku-suku  adat yang  ada  di  Papua  masih  menggunakan  sistem  petrilinial  dan  masyarakat  MOI sangat  perduli  terhadap  apa  yang  menjadi  harta  warisan  mereka,  pembagaian harta warisan dalam suku  MOI terdapat  2 Hak yang mereka  pakai  secara turun- temurun dalam pembagian harta warisan, yaitu: Hak Pakai dan Hak Makan. Dalam prinsip  pembagian  tersebut  Hak  Pakai  diberikan  kepada  anak  laki-laki  dan  Hak Makan  diberikan  pada  anak  perempuan.  Perempuan  dalam  adat  MOI  juga  bisa diberikan  hak  waris  atau  mendapatkan  warisan  apabila  diberikan  oleh  saudara laki-lakinya, dalam pemberian harta warisan perempuan harus menerima sejumlah yang  diberkan  dan  tidak  boleh  menuntut  lebih  dari  yang  diberikan.  Dalam persiapan  pernikahan  anak  perempuan  di  dalam  keluarga  suku  MOI,  yang mengurus dan mempersiapkan pernikahan saudara perempuan yakni saudara laki
6 Yunita, F. E. (2018). Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Tesis. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 60
7 Wawancara  Esau Marten Ulim,  Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufei Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.
laki  mereka.  Hal  tersebut  dilakukan  oleh  saudara  laki  laki  sebab  anak  laki-laki diberi  amanat  untuk  mengurus  serangkaian  adat  pernikahan  saudara  perempun mereka  sampai  rangkaian  acara  adat  tersebut  selesai  dilakukan,  setalah  anak perempuan menikah maka anak perempuan tidak lagi memiliki hak penuh dalam sistem waris adat MOI, hal tersebut disebabkan anak perempuan dianggap telah menjadi  tanggungjawab suaminya. Alasan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan anak laki laki sebagai penerima warisan dengan jumlah yang lebih  besar  dalam  mendapat  hak  warisan  sepenuhnya,  sebab  anak  laki-laki memiliki  tugas  menjaga  saudara  perempuannya  dan  menghidupi  keluarganya. 8
Dalam proses pembagian warisan, anak laki-laki yang meneruskan garis keturunan mengumpulkan  seluruh  pihak  keluarga  untuk  menghadiri  dan  menyaksikan pembagian  harta  warisan  agar  masing-masing  mengetahui  hak  mereka,  hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari.
3. Alasan Penggunaan Sistem Waris Suku MOI
Masyarakat  Moi  sangat  menjunjung  tinggi  adat  istiadat  sehingga  mereka menganggap  hukum  adat  sebagai  pedoman  hidup  mereka  dan  mereka  sangat lekat dengan adat, sehingga adat istiadat tidak bisa dihilangkan (turun temurun) dan  sudah  menjadi  ketentuan  adat.  Masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  adat akan dikenakan sanksi-saknsi atau  denda tertentu sesuai dengan  kejahatan atau pelanggaran  yang  dilakukan.  Mereka  sangat  menjujung  tinggi  aturan  adat  yang telah  diturunkan  oleh  leluhur  mereka,  dalam  berkehidupan  dan  bersosialisasi masyarakat  meyakini  aturan  adat  sebagai  pedoman  hidup  mereka  sebab masyarakat  adat  lebih  merasakan  unsur  keadilan  dalam  aturan  adat  jika dibandingkan dengan Hukum Nasional. 9

## B. Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dan Ahli Waris Laki-Laki
1. Kedudukan Ahli Waris Perempuan dan Ahli Waris Laki-Laki
Dalam  sistem  waris  adat  suku  MOI  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama berhak dalam mendapatkan harta warisan. Kesamaan  kedudukan  tersebut  menjadi  berbeda  dalam  hal  pembagian  harta warisan, laki-laki sebagai ahli waris utama mendapatkan jumlah bagian yang lebih besar daripada ahli waris perempuan. Hal tersebut didasari oleh prinsip dasar Adat MOI yang menganut sistem Patrilinial dan menempatkan laki-laki sebagai penerus
8 Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufei Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.
9 Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufei Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.
generasi  dan  ahli  waris  utama. 10 Dalam  struktur  adat  suku  MOI,  anak  laki-laki menduduki posisi yang penting dan utama. Hal tersebut disebabkan anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan atau marga dari leluhur dan orang tuanya, sedangkan  anak  perempuan  akan  menikah  dengan  laki-laki  dari  marga  lain  dan keturunannya  akan  mengikuti  garis  keturunan  laki-laki/suaminya.  Setelah  anak perempuan menikah maka anak perempuan sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya dan  menjadi tenggung jawab suaminya,  sehingga apa yang menjadi  hak  anak  perempuan  dianggap  telah  tidak  ada/berkurang.    Dalam kedudukan  waris  adat  tidak  terdapat  perbedaan  antara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan,  mereka  adalah  ahli  waris  adat  meskipun  dalam  sistem  pembagaian warisan terdapat perbedaan hak dan jumlah besaran harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Perbedaan Pembagian Warisan Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki dalam Sistem Waris Adat MOI
Kehidupan Adat Suku MOI menempatkan perempuan sebagai posisi ke dua dalam pengambilan  keputusan,  segala  sesuatu  dilakukan  oleh  Bapak,  Suami  dan  atau Saudara  laki-laki.  Ketika  anak  perempuan  di  dalam  keluarga  suku  moi  akan menikah,  yang  mengurus  dan  mempersiapkan  pernikahan  saudara  perempuan yakni saudara laki laki mereka. Hal tersebut dilakukan oleh saudara laki laki sebab anak laki-laki diberi amanat untuk mengurus serangkaian adat pernikahan saudara perempun mereka sampai rangkaian acara adat tersebut selesai dilakukan, setalah anak  perempuan  menikah  maka  anak  perempuan  tidak  lagi  memiliki  hak  penuh dalam sistem waris adat MOI, hal tersebut disebabkan anak perempuan dianggap telah  menjadi  tanggungjawab  suaminya.  Alasan  tersebut  menjadi  pertimbangan utama dalam menetapkan anak laki laki sebagai penerima warisan dengan jumlah yang lebih  besar dalam mendapat hak warisan sepenuhnya,  sebab anak laki-laki memiliki tugas menjaga saudara perempuannya dan menghidupi keluarganya.
Dalam  kedudukannya  sebagai  posisi  ke  dua,  perempuan  bisa  menjadi  ahli  waris penuh dan tunggal apabila tidak memiliki saudara laki-laki dan merupakan anak tunggal,  sebab  dalam  kedudukan  waris  adat  MOI  laki-laki  ataupun  perempuan memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  ahli  waris  yang  membedakan  hanyalah hak  dan  jumlah  warisanya.  Suku  MOI  sangat  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat manusia baik perempuan ataupun laki-laki. 11
10 Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufei Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.
11 Jainal Majid, Skripsi, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hak Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat MOI Di Kota Sorong, 2016, Fakultas Hukum Univertsitas Muhammadiyah Sorong: Kota Sorong, hlm. 52

## KESIMPULAN
Sistem  dari  pewarisan  adat  Moi  menggunakan  sistem  Patriarki  yaitu  laki  laki  sebagai pemegang kekuasaan pertama, sehingga anak laki laki mempunyai hak penuh atas warisan yang di turunkan oleh keluarga mereka, sekalipun anak laki laki ini bukan anak pertama anak laki-laki tetap mendapatkan hak penuh dan apabila mempunyai saudara laki laki yang lain akan  dibagi  rata  sesama  laki  laki  dan  kepada  anak  perempuan  diberikan  lebih  sedikit  dari pada anak laki-laki. 12 Dalam sistem waris adat suku MOI anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan sama-sama berhak dalam mendapatkan harta waarisan. Kesamaan  kedudukan  tersebut  menjadi  berbeda  dalam  hal  pembagian  harta  warisan  atau sistem waris adat, laki-laki sebagai ahli waris utama mendapatkan jumlah bagian yang lebih besar daripada ahli waris perempuan.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kepada  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  dalam  hal  pembiayaan  terkait dengan  program  penelitian/ riset  dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sorong)

## REFERENSI
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  dalam  Membangun
Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika  Hukum, 13(2), 319-331.   DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213 Jainal  Majid,  Skripsi, Kedudukan  Anak  Perempuan  Dalam  Pewarisan  Hak  Atas  Tanah  Adat Menurut Hukum Adat MOI  Di  Kota  Sorong,  2016,  Fakultas Hukum Univertsitas Muhammadiyah Sorong: Kota Sorong, hlm. 52. Malak,  Stevanus,  &  Likewati,  W.  (2011). Etnografi  Suku  Moi.  Bogor:  PT  Sarana  Komunikasi Utama, hlm. 24.
Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten
Sorong. Jurnal Faksi:   Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 61-69. Suaib,  Hermanto.  (2017). Suku  Moi:  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  dan  Modal  Sosial  dalam Pemberdayaan Masyarakat.   Tangerang Selatan: An1mage, hlm. 58. Yunita, F. E. (2018). Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan Pada Suku Moi Di Kabupaten Sorong   Provinsi  Papua  Barat.  Tesis.  Program Magister   Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
hlm. 60
Wawancara  Esau  Marten  Ulim,  Masyarakat  Adat  MOI  Kota  Sorong,  Lokasi  Wawancara:  Jl. Denauw. Rufei Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.
12 Wawancara Esau Marten Ulim, Masyarakat Adat MOI Kota Sorong, Lokasi Wawancara: Jl. Denauw. Rufei Sorong Barat. Tanggal 22 Juni 2021, Pukul 19.00 WIT.