## KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH
Hasbi 1 , Suriyadi 2 , STAI Yapnas Jeneponto 1 , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2 Email : Hasbihabsyi03@gmail.com 1 , Suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id 2

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan  aktifitas  untuk  memenuhi  atau  melangsungkan  kehidupannya  yang dalam  islam  disebut  dengan  muamalah.  Salah  satu  praktik  muamalah  yang memanfaatkan teknologi informasi adalah jual beli dengan model dropship , model jual beli ini merupakan bentuk penawaran barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki  oleh dropshipper sebagai  pihak  yang  menawarkan  barang  kepada  calon pembeli. Skema jual beli model dropship menimbulkan pertanyaan akan keabsahan akad jual beli yang terjadi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk akad yang terjadi dalam  skema dropship pada  dasarnya  dapat  dikualifikasi  sebagai  akad  yang menggunakan Bai’al-salam .  DSN-MUI  telah  mengeluarkan  sebuah  fatwa  nomor 145 Tahun 2021 tentang dropship , sehingga fatwa tersebut menentukan keabsahan akad yang terjadi di dalam praktik dropship yang mensyaratkan adanya akad jual beli antara dropshipper dengan supplier meskipun barang tidak diserahkan kepada dropshipper akan tetapi langsung kepada pembeli. Apabila dalam praktik dropship tidak  terdapat  akad  jual  beli  antara dropshipper dengan supplier maka  akan berpengaruh terhadap akad terkait dengan rukun-rukun akad.

## Kata Kunci: Dropship, Akad, Bai’al-salam

## Abstract
The development of information technology has an impact on people's behavior in carrying  out  activities  to  fulfill  or  sustain  their  lives  which  in  Islam  is  called muamalah. One of the muamalah practices that utilizes information technology is buying  and  selling  using  the  dropship  model,  this  buying  and  selling  model  is  a form of offering goods that are not owned or not owned by the dropshipper as the party  that  offers  goods  to  prospective  buyers.  The  dropship  model  buying  and selling scheme raises questions about the validity of buying and selling contracts that occur based on Sharia principles. The form of the contract that occurs in the dropship scheme can basically be qualified as a contract that uses Bai'al-salam. The DSN-MUI has issued a fatwa number 145 of 2021 regarding dropshipping, so that  fatwa  determines  the  validity  of  the  contract  that  occurs  in  dropshipping practices which requires a sale and purchase contract between the dropshipper and the  supplier  even  though  the  goods  are  not  handed  over  to  the  dropshipper  but directly to the buyer. If in dropship practice there is no sale and purchase contract
between the dropshipper and the supplier, it will affect the contract related to the pillars of the contract.
Keywords: Dropship, Akad, Bai’al-salam

## A. Pendahuluan
Penggunaan media elektronik di dalam keseharian manusia menjadi hal yang tidak terelakkan dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dewasa ini. Transaksi-transaksi  kemudian  juga  terpengaruh  dari  perkembangan  teknologi sehingga  kemudahan-kemudahan  yang  ditawarkan  mengubah  pola  transaksi masyarakat  dengan  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi.  Pada  bidang perdagangan khususnya jual beli merupakan sektor yang sangat terdampak terhadap pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  transaksinya  yang  lebih  familiar  dengan istilah jual beli online.
Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam hal ini terdapat pada muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang  mengatur  hubungan  seseorang  dengan  orang  kain,  contohnya  dalam  proses jual  beli  atau  tukar  menukar  harta. 1 dalam  bermuamalah,  kebaikan-kebaikan manusia  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  mendasar  dan  harus  diperhatikan. Bidang muammalah ataupun dalam bidang lainya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada dijalan yang lurus. 2 Hukum-hukum yang menjadi pedoman  manusia  sendiri  pada  dasarnya  demi  kemashlahatan  umat  manusia, memberi  manfaat  serta terhindar  dari  kemudharatan  yang  dapat merugikan  salah satu pihak. Dari prinsip tersebut kemudian muncul istilah fiqh muamalah sebagai hukum  yang  bersifat  praktis  yang  dapat diperoleh  dari  dalil-dalil  yang  terperinci untuk dapat mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. 3 Kaidah fikih terhadap bentuk muamalah yang dibolehkan pada dasarnya sepanjang tidak adalah larangan yaitu :
Artinya :
“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
Transkasi  jual  beli  pada  dasarnya  dilakukan  secara  konvensional  maupun dengan  media  elektronik  pada  dasarnya  menerapkan  kesepakatan  sebagai  dasar hubungan. Akad di dalam jual beli menjadi hal yang esensial di dalam muamalah karena  dari  akad  tersebut  dapat  menentukan  kebolehan  atau  tidaknya  transaksi tersebut. Terdapat banyak jenis transaksi di dalam jual beli salah satunya jual beli dengan skema dropship .
Dropship sebagai salah satu jenis transaksi jual beli yang dewasa ini marak
1 Ahmad Wardani Muslich, Fiqhi Muammalah (Cet IV; Jakarta: Amzah, 2017), h. 2.
2 Abdi Wijaya, “Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009)” Jurnal Al-Qadau 7, No. 1 (Juni 2018)
3 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: SinarGrafika, 2008), h.118.
dilakukan  masyarakat. Dropship adalah  teknik  pemasaran  dimana  penjual  tidak memiliki  stok  barang  dan  jika  penjual  mendapatkan  order,  maka  penjual  akan meneruskan pesanannya ke distributor atau supplier.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum dengan jenis penelitian secara normatif. 4 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syariah dan pendekatan konseptual. Pendekatan Syariah  dilakukan  dengan  analisis  isu  terhadap  ketentuan  syariat  islam  yang bersumber  dari  Al-Qur’an,  Hadist,  Ijma Qiyas  sedangkan  pendekatan  konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep terhadap isu yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  (sumber  hukum  islam)  dan  bahan hukum sekunder buku, jurnal dan referensi terkait dengan isu hukum yang diangkat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik Jual Beli Dropship Dropship pada  dasarnya  mempunyai  kemiripan  dengan  metode  penjualan dengan menggunakan sistem eceran. Pada transaksi dropsip si pengecer tidak perlu menyimpan  atau memiliki  produk  secara  fisik,  Pengecer  pada  dasarnya  menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir ( wholesaler/supplier ), yang  merupakan  pemasok  dari  produk  yang  dijual  oleh  si  pengecer.  Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan kepada perusahaan grosir. Pihak perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.  Hal  menarik  dari  trend dropshipping ini  adalah  ketidaktahuan  calon pembeli  bahwa  ia  sedang  bertransaksi online dengan  pengecer  yang  sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya.
Dropshipping sebagai  sebuah  strategi  penjualan  dimana  dimungkinkan dropshipper menjual barang ke konsumen dengan bermodalkan foto dari supplier dengan  kelebihan  tanpa  harus  memiliki  barang  tersebut.  Harga  yang  ditawarkan dalam metode penjualan ini tentunya terdapat harga yang berbeda antara supplier dan dropshipper dengan dropshipper dengan konsumen yaitu terdapat selisih harga sebagai  keuntungan dropshipper .  Strategi  ini  sering  digunakan  di  sisi  distributor meskipun  tidak  terjadi  jual  beli langsung  antara  supplier  dengan  konsumen  akan tetapi  jika  terjadi  transaksi  maka  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  karena pemanfaatan media elektoronik.
Seorang dropshipper alias  pelaku  bisnis dropshipping hanyalah menyebarluaskan  informasi  produk  kepada  sebanyak-banyaknya  orang.  Ketika dropshipper mendapatkan  pembeli,  ia  akan  meneruskan  pesanan  kepada wholesaler/supplier . Dropshipper hanya  menawarkan  produk  kepada  pembeli, tanpa perlu perlu menyetok produk sama sekali. Di dalam transaksi jual beli dengan metode dropship terdapat beberapa pihak yaitu :
a. Pemilik  barang  ( supplier ),  merupakan  pemilik  barang  atau  yang
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005). h. 171-172
memproduksi barang yang akan diperjual belikan;
b. Dropshipper merupakan  pihak  yang  menjadi  perantara  dalam  penjualan barang  dengan  cara  mengiklankan  atau  mempromosikan  barang  milik supplier dengan kerjasama;
c. Konsumen, sebagai pihak yang menggunakan barang;
d. Penyedia  jasa  ekspedisi,  sebagai  pihak  yang  akan  mengantarkan  barang yang dipesan oleh konsumen.
Pada  dasarnya  dalam  transaksi dropship , dropshipper tidak  mempunyai barang yang dijual tersebut, melainkan hanya menawarkan atau mempromosikan barang  milik supplier meskipun  yang  melakukan  transaksi  penawaran  dan penerimaan  adalah  konsumen  dengan dropshipper .  Mark  dan  Andrew
5 mengemukakan  mengenai  keuntungan  model  bisnis  dropship  yaitu  tidak membutuhkan modal besar, mudah untuk dimulai, lokasi yang fleksibel sedangkan kekurangan dari model bisnis dropship adalah keuntungan yang tidak terlalu besar, kesalahan supplier dan permasalahan pengiriman.

## 2. Dropship Berdasarkan Fatwa DSN-MUI
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  telah mengeluarkan  sebuah  fatwa  dengan  No  145/DSN-MUI/XII/2021  Tentang Dropship Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  fatwa  ini  dikeluarkan  untuk  memberikan jawaban terhadap jual beli yang dialkukan menggunakan teknologi informasi salah satunya  jual  beli  dengan  skema dropship .  Berdasarkan  fatwa  ini  mengemukakan tentang kebolehan transaksi dropship dengan ketentuan :
a. Dropshipper dalam  menawarkan  barang  kepada  pembeli  tidak  boleh melakukan tindakan tadlis (menyembunyikan kecacatan barang), ghisysy (menjelaskan  kelebihan  serta  menyembunyikan  kecacatan  barang)  dan tanajusy/najsi  (melakukan  penyemaran  transaksi  sehingga  menimbulkan persepsi bahwa barang banyak yang ingin membeli);
b. Dropshipper harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disampaikan dropshipper dalam penawaran;
c. Pembeli harus melakukan pembayarah harga secara tunai;
d. Akad antara dropshipper (pembeli) dan supplier (penjual) adalah akad jual beli;
e. Setelah  akad  jual  beli  dilakukan  maka supplier atas  nama dropshipper menyerahkan  barang  kepada  konsumen  sebagai  pembeli  baik  secara langsung maupun tidak langsung melalui jasa penyedia ekspedisi.
Fatwa DSN-MUI dalam tataran ekonomi islam sangat menonjol pada aspek normative,  bahwa  etika  banyak  ditemukan  dalam  aspek  pertinbangan  dan  dasar hukum  fatwa.  Jika  dilihat  dari  tingkat  keputusan  bahwa  secara  dalam  tataran empiris tidak desebutkan banyak pertimbangan, hal ini menunjukkan bahwa adanya normatifitas  banyak  berasal  dari  syariat. 6 Dalil-dalil  pembuatan  fatwa  terhadap
5 Mark hayes and Andrew Youderian, The Ultimade Guide to Dropshipping, 1 st Edition , Lalu Publishing Service. 2013 h. 2-3
6 Muhammad Maksum, Economics Ethics in The Fatwa of Islamic Economics, Jurnal Al- Ulum IAIN Gorontalo Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.
praktik-praktik ekonomi yang ditinjau dari syariat islam mengingat keunikan dan banyaknya modifikasi terhadap transaksi-transaksi muamalah sehingga perlu untuk dibuatkan sebuah fatwa DSN sebagai instrument hukum.
Praktik dropship berdasarkan prinsip Syariah yang ditetapkan dengan Fatwa DSN-MUI 2021 mensyaratkan akad jual beli antara supplier dengan dropshipper sehingga ada 2 jual beli yang terjadi yaitu antara dropshipper dengan supplier dan dropshipper  dengan  konsumen.  Mekanisme  dropship  dan  pengiriman  barang ( mabi’ ) ditentukan bahwa :
a. Dropshipper menawarkan barang supplier dengan harga melalui media elektronik (social media);
b. Pelanggan  yang  tertarik  membeli  melakukan  negosiasi  dengan dropshipper ,  ketika  pelanggan  menyatakan  sepakat  untuk  membeli barang yang ditawarkan maka dropshipper harus melakukan pembelian barang tersebut kepada supplier yang nantinya akan diserahkan kepada pelanggan;
c. Setelah droshipper membeli barang yang ingin dibeli pelanggan, supplier mengirim barang atas nama dropshipper kepada pembeli menggunakan jasa  ekspedisi  sehingga  akad  yang  terjadi  antara supplier dengan  jasa ekspedisi adalah ijarah;
d. Dalam  hal  transaksi  dropship  ini  menurut  DSN-MUI,  pembeli mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau tidak jika barang yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  pada  saat  akad  antara Dropshipper dengan pembeli.
e. Apabila  barang  rusak  dalam  pengiriman  maka  penyedia  jasa  ekspedisi yang  karena  kelalaiannya  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerusakan tersebut.

## 3. Akad dalam Jual Beli Dropship
Akad sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa merupakan hal yang sangat esensial dalam transaksi, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa “akad adalah  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”. Terhadap akad dapat kita lihat ketentuan Q.S Al-Maidah 5:1 :
اَهُّيَأَٰٓ َي َنيِذَّلٱ ا َٰٓوُنَماَء اوُف ۡوَأ ِدوُقُع ۡلٱِب ۡتَّل ِحُأ مُكَل ُةَميِهَب ِم َعۡنَ ۡلۡٱ َّلِّإ اَم ىَلۡتُي ۡمُك ۡيَلَع َرۡيَغ ىِ ل ِحُم ِد ۡيَّصلٱ ۡمُتنَأ َو م ُرُح َّنِإ ََّللّٱ ُمُك ۡحَي
اَم ُدي ِرُي Artinya : Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Penuhilah janji-janji.  Hewan ternak dihalalkan  bagimu,  kecuali  yang  akan  disebutkan  kepadamu,  dengan tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  berihram  (haji  atau umrah).  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum  sesuai  dengan  yang Dia kehendaki.
Ayat  tersebut  bukanlah  merupakan  suatu  himbauan  akan  tetapi  berisikan perintah  untuk  memenuhi  janji-janji  yang  dibuat,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  bahwa  janji  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  kegiatan  muamalah
merupakan  suatu  kesepakatan  yang  mengikat  para  pihak.  Terkait  dengan  objek akad,  di  dalam  Pasal  24  KHES  menyebutkan  bahwa  objek  akad  harus  suciu, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserah terimakan.
Di dalam jual beli mensyaratkan adanya akad untuk keabsahan jual belinya, akan  tetapi  hanya  dekan  akad  jual  beli  saja  tidak  menjadikan  transaksi  tersebut secara  otomatis  menjadi  sah,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  rukun  jual  beli sebagaimana Pasal 56 KHES yang mensyaratkan :
a. Pihak-pihak,  disebut  juga  dengan  istilah  aqidain  (pihak-pihak  yang mengadakan akad) atau orang-orang yang mengadakan ijab dan qabul di dalam jual beli;
b. Obyek, disebutkan sebagai obyek akad jual beli yang akan dialihkan dari pihak yang satu ke pihak lain;
c. Kesepakatan  (akad), terkait  hal  ini akad yang  dilakukan  secara  tertulis maupun  yang  dilakukan  hanya  dengan  lisan  tetap  sah  bahkan  jual  beli dapat sah meskipun dengan isyarat orang bisu karena isyarat dianggap mengungkapkan maksud dan tujuannya yang mempunyai arti yang sama jika dilakukan dengan kata-kata menggunakan lidah. 7
Keabsahan  perjanjian  menurut  hukum  positif  dapat  dilihat  dari  ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan 4 syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan  parap  pihak,  kecakapan  pihak  yang  membuat  perjanjian,  obyek dijanjikan para pihak, dan causa yang dibolehkan untuk diperjanjikan. Agus Yudha Hernoko mengemukakan prinsip di dalam suatu kontrak tentang proporsionalitas, bahwa prinsip proporsionalitas sangat berorientasi kepada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan bisnis). 8
Akad yang digunakan dalam praktik dropship apabila merujuk pada Fatwa DSN-MUI  merupakan  akad bai’  al-salam . Dropship pada  dasarnya  dibolehkan berdasarkan  kaidah  fikih  muamalah  yang  membolehkan  sepanjang  tidak  ada larangan (haram, riba, maysir gharar dan dzolim) dan jual beli nya sesuai dengan syariat sebagaimana di dalam hadis nabi yang diriwayatjab oleh Imam al-baihaqi,
Imam ath-thabarani dan Imam Ahmad :
“dari Rafi’bin Khadij berkata, “Rasulullah s.a.w. pernah ditanya,  pekerjaan apakah yang paling mulia ? lalu rasul s.a.w menjawab : seseorangan dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (benar dan baik)” Penggunaan  akad Bai’al-salam di  dalam  transaksi  dropship  karena mempunyai perbedaan dengan penjualan biasa yaitu : 9
a. Komoditas tidak dalam kepemilikan penjual dapat dijual;
b. Hanya komoditas yang dapat diteliti dilihat dari kualitas dam kuantitas yang dapat dijual, penjualan biasa semuanya yang dimiliki dapat dijual,
7 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Cet.I: Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009). H. 161
8 Muhammad  Sjaiful, Urgensi  prinsip  Proporsionalitas  pada  Perjanjian  Mudarabah  di Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hasanuddin Law Review , Volume 1 Issue 2 August 2015.
9 Viethzal  Rivai,  dan  Andi  Buchari, Islamic  Economics  (Ekonomi  Syariah  Bukan  Opsi, tetapi Solusi) , Bumi Aksara. Jakarta. h. 440
kecuali Al-Qur’an atau hadis melarang;
c. Tidak dapat mengambil tempat antara barang yang serupa;
d. Pembayaran harus dibuat daam memajukan pengiriman barang dan pada waktu kontrak, dalam penjualan biasa penundaan pada saat  pengiriman barang.
Akad di dalam muamalah merupakan bagian dari tasharruf yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dam syara’ menetapkan beberapa hak. Mirip dengan sighat akad bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus sehat secara mental, dewasa, kondisi tertentu berlaku juga terhadap objek kontrak dagang objeknya harus dimilliki oleh penjual dan tidak disembunyikan. 10 Menurut para ahli hukum islam kontemporer terdapat 4 pilar yang membentuk kontrak yaitu para pihak (al-aqidain), kehendak para pihak (shigatul-‘aqd), objek akad (mahalul al-aqd), dan tujuan akad (maudhu al-aqd). 11 Akad mempunyai 3 pengertian yaitu mengikat, sambungan dan janji hal ini yang bis akita lihat dalam ketentuan Q.S Al- Maidah  5:1.  Secara  umum  dalam  muamalah  terdapat  asas-asas  umum  yang melandasi  penegakan  dan  pelaksanaan  akad  yaitu mabda  hurriyah  al-ta’aqud (prinsip setiap orang dapat membuat akad) 12 seperti dalam salah satu kaidah fiqh :
Artinya :
“Hukum asal atas segala bentuk akad dan syarat/klausul yang menyertai akad adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”
Bentuk-bentuk skema akad dalam jual beli dropship :
a. Skema dropship dimana  akad  jual  beli  terjadi  antara supplier dengan dropshipper sehingga  terjadi  pula  akad  jual  beli  antara  dropshipper dengan  konsumen.  Skema  ini  sesuai  dengan  prinsip  muamalah  yang diatur di dalam Fatwa DSN-MUI tentang dropship karena terjadi akad jual beli antara dropshipper dengan supplier meskipun barangnya tidak dikirimkan  kepada  dropshipper  melainkan  barang  yang  dipesan  oleh pelanggan/pembeli  telah  sebelumnya  dibeli  oleh  dropshipper.  Bentuk dropship yang seperti ini sifatnya sahih yaitu akad dan semua rukun dan syaratnya  terpenuhi  sehingga  menimbulkan  dampak  hukum.  Pasal  24 KHES  menyebutkan  bahwa  objek  di  dalam  akad  merupakan  “milik sempurna”  sehingga  meskipun dropshipper menyatakan  dirinya  hanya sebagai  perantara  tapi  dengan  skema dropship dimana  pembeli melakukan  akad  jual  beli  dengan dropshipper maka  terlebih  dahulu
10 Azharsyah  Ibrahim, Abdul  Jalil  Salam,  A  Comparative  Analysis  of  DSN-MUI  Fatwas Regarding Murabahah Contract and The Real Context Appplication (A Study at Islamic Banking in Aceh) , Samarah : Jurnal Keluarga dan Hukum Islam Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2021.
11 Juli Andria, Darmawan dam Azhari yahya, The Implementation of Musyarakah by PT Bank Aceh  Branch  of  Banda  Aceh  Indonesia ,  Sriwijaya  Law  Review,  Volume  3  Issue  1  January 2019.
12 Zawawi, Fatwa Klausul Sanksi dalam Akad : Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam , Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol.16 Nomor 2 2016.
setelah  barang  dipesan  harus  melakukan  pembelian  barang  tersebut kepada supplier agar objek akad nantinya menjadi milik dari dropshipper sebelum dialihkan kepada pembeli.
b. Skema dropship dimana  tidak  terjadi  akad  jual  beli  antara supplier dengan dropshipper sehingga barang yang dibeli konsumen tidak dibeli oleh  dropshipper.  Dalam  skema dropship yang  seperti  ini  tidak  sesuai dengan prinsip muamalah yang diatur di dalam Fatwa DSN-MUI tentang dropship karena dropshipper hanya sebagai perantara dan tidak membeli barang milik supplier sedangkan yang melakukan akad jual beli adalah antara  pelanggan  dengan dropshipper bukan  antara  pelanggan/pembeli dengan supplier sebagai pemilik barang. Akad jual beli dalam skema ini dianggap cacat menurut syariat karena belum adanya kepemilikan yang sempurna  terhadap  barang  yang  dibeli  pembeli  sedangkan  melakukan akad  jual  beli  antara dropshipper dengan  pembeli,  lain  halnya  apabila dropshipper  sebagai  perantara  saja  tapi  yang  melakukan  akad  jual  beli adalah antara pembeli dengan supplier . Bentuk akad akad dropship yang seperti  ini  menjadikan  sifat  akadnya  ghair  sahih  karena  tidak terpenuhinya  rukun  dan  atau  syaratnya  sehingga  tidak  menimbulkan dampak hukum.

## D. Penutup
Berkembangnya sistem transaksi dalam muamalah khususnya dalam jual beli tidak bisa terelakkan karena adanya perkembangan teknologi informasi, akan tetapi bentuk-bentuk  muamalah  tersebut  tentunya  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan syariat  terkait  dengan  muamalah. Dropship yang  merupakan  bentuk  jual  beli dimana dropshipper yang menawarkan barang kepada calon pembeli tidak memiliki barang yang ditawarkan tersebut melainkan barang kepemilikian daripada supplier yang  mengadakan  kerjasama  dengan  dropshipper. Dropship apabila  dilihat  dari ketentuan  muamalah  maka  akad  yang  digunakan  adalah  akad  bai’al-salam, berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 memberikan fatwa tentang praktik dropship yang sesuai dengan prinsip Syariah, bahwa di dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa harus terjadi akad jual beli antara dropshipper dengan supplier  terhadap  obyek  barang  yang  dipesan  oleh  pembeli/pelanggan.  Apabila dalam  praktik  dropship  terjadi  akad jual beli antara dropshipper dengan  pembeli sedangkan barang tersebut tidak dibeli oleh dropshipper dari supplier maka bentuk dropship seperti ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Akad jual beli antara dropshipper  dengan  pembeli  tanpa  adanya  akad  jual  beli  antara  supplier  dengan dropshipper sifatnya Ghair sahih yang artinya tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  hukum  yang  menurut  Hanafiyah  sifatnya fasid.
Terkhusus  bagi  pelaku  usaha  muslim  yang  menjalankan  usaha dropship sebaiknya  di  dalam  menjalankan  usahanya  mengikuti  panduan  atau  ketentuan syariat di dalam melakukan muamalah, karena apabila dropshipper hanya sebagai perantara saja tapi melakukan akad jual beli dengan pembeli tanpa membeli barang tersebut terlebih dahulu kepada supplier maka hal ini dianggap menjadi kecacatan akad. Bahwa objek yang dilakukan akad jual beli seharusnya dilakukan akad jual
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 376-385
beli antara supplier dengan dropshipper sebelum melakukan akad jual beli dengan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hayes,  Mark  and  Youderian,  Andrew, The  Ultimade  Guide  to  Dropshipping,  1 st
Edition , Lalu Publishing Service. 2013
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005.
Muslich, Ahmad Wardani, Fiqhi Muammalah (Cet IV), Jakarta: Amzah, 2017. Rivai, Viethzal, dan Buchari, Andi. Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi) , Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah (Cet.I), Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

## Jurnal
Abdi  Wijaya.  “Hukum  Islam  dan  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  (Telaah  UU No.3/2006 dan UU No. 50/2009)”. Jurnal Aa-Qadau Volume 7 Nomor 1 Juni 2018.
Azharsyah Ibrahim dan Abdul Jalil Salam, A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and The Real Context Appplication (A Study at Islamic Banking in Aceh) , Samarah: Jurnal Keluarga dan Hukum Islam Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2021.
Juli Andria, Darmawan dam Azhari yahya, The Implementation of Musyarakah by PT  Bank  Aceh  Branch  of  Banda  Aceh  Indonesia ,  Sriwijaya  Law  Review, Volume 3 Issue 1 January 2019.
Muhammad Sjaiful, Urgensi prinsip Proporsionalitas pada Perjanjian Mudarabah di Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hasanuddin Law Review , Volume 1 Issue 2 August 2015.
Muhammad Maksum, Economics Ethics in The Fatwa of Islamic Economics, Jurnal Al-Ulum IAIN Gorontalo Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.
Zawawi, Fatwa  Klausul  Sanksi  dalam  Akad:  Studi  Komparatif  Fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi  Konferensi  Islam ,  Ijtihad  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan Vol.16 Nomor 2 Juni 2016.