## NERACA KARBON PRA DAN POST HTI DI BLOK KHUSUS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR SERKAP RIAU
Carbon Balance on Pre and Post of Industrial Forest Plantation in Specific Block of  Forest Management Unit of Tasik Besar Serkap Riau
Ari Suharto a , Dodik Ridho Nurrochmat b , Tania June c a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  ari.suharto@gmail.com b Departemen  Manajemen  Hutan,  Fakultas  Kehutanan,  Institut  Pertanian  Bogor,  Kampus  IPB  Darmaga,  Bogor 16680
c Departemen  Geofisika  dan  Meteorologi,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Institut  Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Abstract. In 2012, Indonesia greenhouse gases emission from all sectors including land use change in forestry (LUCF), energy, peat fire, waste, agriculture and industry was 1,453,957,000 Ton CO 2 e. Objective of this study focus on how much natural forest can  generate  CO 2 absorpsion  from  tree  growth  and  its  emission  from  peat  decomposition  and  how  much  Industrial  Forest Plantation (HTI) generate CO 2 absorpsion from tree growth and their emission from peat decomposition when land clearing and harvesting, its operational activities particularly on transportation and N addition by synthentic fertilizer. The study was conducted in the 14,546 hectares of specific block of forest management unit of Tasik Besar Serkap, Riau Province since May 2015 until June 2016. Result on this study, carbon stock from natural secondary forest is 61,417,315  ton CO 2 e , carbon emission from secondary natural  forest  is  276,814  ton  CO 2 e,  carbon  stock    from  Industrial  Forest  Plantation  is  18,321,886  ton  CO 2 e , meanwhile CO 2 emission is 14,568,891 ton CO 2 e ,. T he difference between absorption and emission between the two conditions indicate that HTI has a margin smaller than the secondary natural forest. However CO 2 absorpsion of tree growth in HTI give a positive value to the surrounding environment. This study concluded that the existence of HTI management in the absorption of carbon content in a period of 20 years has not reached the level of carbon content owned secondary natural forest. Even the emissions caused by HTI management is much higher than the emissions that occur due to degradation of secondary forests.
Keyword: carbon emission, carbon stock, industrial forest plantation, synthetic N fertilizer, transportation.
(Diterima: 20-07-2016; Disetujui: 15-08-2016)
1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Menurut Indonesia  first  biennial  update  report (KLHK,  2015)  bahwa  pada  tahun  2012,  total  emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk tiga gas utama (CO 2 , CH 4 dan  N 2 O)  di  luar  sektor  penggunaan  lahan  dan perubahan fungsi lahan dan kehutanan (LULUCF) dan kebakaran gambut adalah 758.979.000 Ton CO 2 e. Bila termasuk  sektor  LULUCF,  maka  total  emisi  GRK Indonesia  menjadi  1.453.957.000  Ton  CO 2 e.  Total emisi  GRK  (CO 2 equivalent )  terdistribusi  pada  CO 2 84,1%, CH4 11,9% dan N 2 O 4,1%. Sektor utama yang berkontribusi  adalah  LUCF  termasuk  kebakaran gambut  (47,8%),  diikuti  energi  (34,9%),  pertanian (7,8%), limbah (6.7%) dan industri (2,8%).
Selama ini peran sektor swasta khususnya berbasis lahan  seperti  HTI  belum  dimunculkan  dalam pelaporan  Nasional  Komunikasi  Indonesia  kepada UNFCCC  sebagai  salah  satu  pihak  untuk  mitigasi perubahan iklim. Hak ini merujuk kepada Indonesian First  Biennial  Update  Report (KLHK,  2015). Penekanan  terhadap  peran  HTI  dalam  rangka penanaman  pohon  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya
mitigasi  perubahan  iklim  perlu  mendapat  perhatian lebih dari Pemerintah.
Peran penting sektor kehutanan terlihat pada RPJM 2010-2014 yang menempatkan prioritas pembangunan sektor  kehutanan  pada  rencana  strategis  lingkungan hidup dan pencegahan bencana terkait dengan mitigasi perubahan iklim (Yasman et al., 2013). Terkait upaya mitigasi  untuk  mengurangi  emisi  GRK  dari  kegiatan perubahan  penggunaan  lahan  dan  kehutanan  ada berbagai  cara  yang  dapat  dilakukan  negara  maupun pengusaha di sektor lahan seperti pemegang izin usaha pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  -  hutan  tanaman (IUPHHK-HT) atau yang lazim disebut sebagai hutan tanaman industri (HTI).
Menurut Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian  Kehutanan  Bambang  Hendroyono mengatakan “tidak tepat jika HTI dinyatakan sebagai penyebab  deforestasi  karena  itu  dibangun  hanya  di kawasan  hutan  yang  berfungsi  produksi  yang berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  bisa dioptimalkan  pemanfaatannya.  Pengembangan  HTI juga  tetap  harus  sesuai  tata  ruang  fungsi  arealnya sehingga  tetap  bisa  mempertahankan  wilayah perlindungan  keanekeragaman  hayati  dan  budaya. Sektor  kehutanan  Indonesia  butuh  pengembangan
HTI. Pasalnya, produktivitas hutan alam saat ini terus merosot. Pengembangan HTI juga berkorelasi positif dengan pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  memperbaiki  hutan  yang terdegradasi.  Jadi  HTI  ini pro  poor,  pro  job,  pro growth, dan pro environment ” 1 . Hal ini sejalan dengan Yasman et  al. (2013)  yang  menyatakan  bahwa  dari sifat  pengelolaannya,  karbon  di  areal  hutan  produksi akan  naik  turun  karena  aktivitas  penebangan  dan pertumbuhan tanaman di areal itu. Bila dibandingkan dengan  karbon  pada  saat  hutan  tersebut  belum dikelola, pasti mengalami penurunan. Namun dengan penerapan  pengelolaan  hutan  lestari/berkelanjutan maka  penurunan  stok  karbon  tersebut  dapat  ditekan dan  dijaga,  sehingga  kawasan  tersebut  akan  tetap selalu produktif.
Selama  ini  masih  terdapat  kerancuan  definisi deforestasi  dan  degradasi  yang  didiskusikan  oleh berbagai pemerhati kehutanan nasional dan internasional  sebagai  batasan  arti  hutan  yang  masih baik, kurang baik dan buruk. Menurut Yasman et  al. (2013)  bahwa  deforestasi  didefinisikan  sebagai perubahan  secara  permanen  dari  areal  berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia,  sedangkan  degradasi  hutan  merupakan penurunan  kualitas  tutupan  hutan  dan  stok  karbon selama  periode  tertentu  yang  diakibatkan  oleh kegiatan  manusia.  Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan Nurrochmat et al . (2016) bahwa hal terpenting dalam reposisi  peran  pengelolaan  hutan  dalam  kerangka pembangunan nasional berkelanjutan adalah menetapkan  definisi  hutan.  Definisi  hutan  yang  jelas dan  operasional  sangat  penting  karena  akan mempengaruhi berbagai tolak ukur kinerja pengelolaan  hutan  seperti  menetapkan  batasan deforestasi  dan  degradasi  hutan  secara  kuantitatif (Gambar  1).  Penelitian  ini  mengacu  definisi  hutan sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor 14 Tahun 2004 Pasal 1 yang menyatakan bahwa hutan dalam  kerangka  Mekanisme  Pembangunan  Bersih (MPB) ialah lahan yang luasnya minimal 0,25 ha dan ditumbuhi  oleh  pohon  dengan  persentasi  penutupan tajuk  minimal  30%  yang  pada  akhir  pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 meter.
Gambar 1 menjelaskan bahwa bahwa definisi hutan dengan  tutupan  tajuk  minimal  30%.  Ketika  hutan sekunder  tidak  terkelola  dengan  baik  dan  tidak termanfaatkan  kondisi  tutupan  tajuknya  akan  terus menurun  hingga  mendekati  batas  definisi  hutan (terjadi  degradasi  atau  bahkan  deforestasi).  Namun dengan  adanya  sistem  peningkatan  efisiensi  dan pengelolaan  hutan  produksi  lestari  yang  dilakukan pada HTI maka kondisi tutupan tajuk akan membaik. Namun bila hal tersebut tidak dilakukan maka kondisi tutupan tajuk terus  menurun  yang  bisa  menyebabkan degradasi atau bahkan deforestasi. Ketika deforestasi terjadi maka perlu ada revegetasi dan aforestasi untuk memperbaiki  areal  tersebut  untuk  memenuhi  batas minimal definisi  hutan, dan bahkan perlu  melakukan
1 http://www.beritasatu.com/nasional/108307-hutan-tanaman- industri-tak-sebabkan-deforestasi.html
reforestasi  untuk  meningkatkan  tutupan  tajuk  dan melebihi batas minimal definisi hutan.
Sumber: Nurrochmat et al . (2016) Keterangan: insert kotak dan tulisan HTI oleh penulis Gambar 1. Kegiatan kehutanan dan dinamika karbon hutan.
KPH Tasik Besar Serkap (KPH TBS, 2014) adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik  Besar  Serkap  yang  dibentuk  berdasarkan Keputusan  Menteri  Kehutanan  No  509/Menhut- VII/2010  pada tanggal 21 September 2010 berada di dalam  Kawasan  Hutan  Produksi  Tasik  Besar  Serkap Propinsi  Riau.  Kebijakan  pembentukan  KPH  ini tertuang  dalam  Undang-Undang  Kehutanan  No  41 Tahun  1999  dalam  pasal  17  ayat  1  yang  diuraikan bahwa  pembentukan  wilayah  pengelolaan  hutan dilaksanakan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan  Unit  Pengelolaan  (Kesatuan  PengelolaanHutan). Di  dalam  KPH  TBS  tersebut  ada  17  pemegang  izin IUPHHK-HT (HTI yang beroperasi).
Menurut  KPH  TBS  (2014)  bahwa  Pemerintah Provinsi  Riau  melalui  Peraturan  Daerah  (PERDA) tahun  1994  mengenai  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Propinsi  (RTRWP)  –  Riau  menetapkan  kawasan  ini sebagai  Hutan  Lindung  Gambut  (HLG).  Penetapan kawasan  ini  sebagai  HLG  sesuai  dengan  Keputusan Presiden  (KEPRES)  No.32  tahun  1990  tentang pengelolaan kawasan lindung.
Keadaan topografi pada sebagian besar areal KPH TBS  relatif  datar  (kemiringan  0  –  8  %)  dengan ketinggian 6  – 20 mdpl. Kondisi  lahan hampir 100% meliputi  dataran  rawa  gambut  yang  terbentuk  dari endapan  aluvium  muda  dan  tua  yang  terdiri  dari endapan  pasir,  danau,  lempung,  sisa  tumbuhan  dan gambut (KPH TBS, 2014).
Berdasarkan  data  KPH  TBS  (2014)  tentang penggolongan jenis tanah, areal KPH TBS didominasi oleh  tanah  organosol/gambut  dan  sebagian  kecil berupa  tanah  aluvial  dan  podsolik.  Tanah  organosol sering  disebut  tanah  gambut  yang  mengandung banyak  bahan organik tanah sehingga perkembangan tanah dipengaruhi oleh tingkat kematangan, dekomposisi  dan  sifat-sifat  bahan  organik  yang bersangkutan.  Secara  morfologis,  tanah  ini  dicirikan oleh  pembentukan  horizon-horizon  yang  berwarna coklat  kelam  sampai  hitam,  berkadar  air  tinggi  dan bereaksi  sangat  masam  (pH  3-5).  Secara  umum
gambut  yang  terdapat  di  Kawasan  Semenanjung Kampar merupakan tipe ombrogen dan terbentuk dari penimbunan  sisa-sisa  tumbuhan  baik  berupa  batang, daun,  akar  dan  bagian  tumbuhan  lainnya.  Kondisi lingkungan  yang  selalu  terendam  air  mengakibatkan proses pelapukan tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi  penimbunan  bahan  organik  berupa  material gambut.  Pada  kondisi  demikian,  secara  alami penimbunan  bahan  organik  lebih  cepat  dari  proses dekomposisi, sehingga terbentuklah timbunan material  gambut  yang  membentuk  kubah  di  bagian tengah.  Hal ini  sejalan  dengan  pengamatan (FMU/REDD+KIJP, 2016) yang menunjukkan tingkat kematangan  gambut  lapisan  atas  (0-50  cm)  adalah hemosaprik dan saprik, sedangkan pada lapisan bawah adalah fibrik dan hemik.
Penelitian ini memusatkan perhatian pada kandungan dan emisi karbon dari kondisi hutan alam sekunder  dan  kondisi  setelahnya  bila  diasumsikan areal  tersebut  akan  dikonversi  menjadi  HTI. Kandungan  karbon  pada  hutan  alam  sekunder  yang mengalami  degradasi  fokus  pada  penyerapan  karbon pada  saat  pertumbuhan  tanaman  sedangkan  emisi karbon  fokus  pada  dekomposisi  gambut  yang  terjadi akibat  degradasi  hutan.  Kandungan  karbon  bila diasumsikan areal tersebut  menjadi HTI pulp dengan jenis tanaman pokok acacia crassicarpa dan tanaman kehidupan sagu terfokus pada penyerapan karbon pada saat  pertumbuhan  tanaman  sedangkan  emisi  karbon fokus  pada  dekomposisi  gambut  akibat  pembukaan lahan dan pemanenan, serta dari penggunaan pupuk N sintetis  dan  bahan  bakar  transportasi  pada  masa operasionalisasi.
Sumbangan penelitian terhadap terhadap peningkatan ilmu pengetahuan yaitu bahwa kandungan  karbon  dari  semula  hutan  alam  sekunder akan berkurang seiring dengan laju degradasi, namun ketika dikonversi menjadi HTI juga mampu menyerap karbon dengan pola pengelolaan hutan produksi lestari yang  menggunakan  sistem  silvikultur  tebang  habis permulaan  buaatan  (THPB)  yaitu  ketika  penggunaan pola daur 7 tahun, maka setiap blok yang akan ditanam mengikuti pola tanam blok jalur sesuai dengan rencana kerja usaha tahunan (RKT).
Kaitan  penggunaan  pupuk  dan  emisi  gas  rumah kaca  dapat  dijelaskan  dari  data  global  bahwa penggunaan  pupuk  N  terhadap  aktivitas  pengelolaan lahan  akan  menyebabkan  Gas  N 2 O  di  atmosfer bertambah  0,2  -  0,3%  per  tahun.  Sedangkan  di Indonesia  (KLH  2012),  N 2 0  menyumbang  4%  dari emisi  CO 2 e  nasional.  Berdasarkan  nilai  yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change pada  tahun  2014  bahwa  angka  potensial pemanasan global yang dimiliki N 2 O senilai 298 kali lipat dibandingkan dengan CO 2 .
Gambar  2  menunjukkan  dengan  adanya  perlakuan penggenangan  didapat  gradasi  lapisan  pada  profil tanahnya  yaitu  lapisan  oksidatif  yang  tipis  di  bawah genangan air lalu diikuti lapisan reduktif yang tebal di bawahnya.  Apabila  pupuk  nitrogen  diaplikasikan kedalam lapisan reduktif, denitrifikasi bisa dihambat. Namun  kebocoran  sistem  berupa  sebagian  pupuk
nitrogen berada di lapisan oksidatif segera ternitrifikasi  menjadi  nitrat  yang  mobil,  kemudian nitrat  yang  mobil  mencapai  lapisan  reduktif  dan mengalami  denitrifikasi.  Transformasi  N  melalui proses denitrifikasi sangat dipengaruhi oleh pH, pada kondisi  netral  hasil  akhir  berupa  N 2 sedangkan  pada kondisi  masam  maupun  denitrifikasi  oleh  denitrifier yang  tidak  mempunyai  enzim  N 2 O  reduktase  akan mengemisikan N 2 O (Suprihatin, 2007).
Sesuai  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003  Tanggal  28  April  2003 tentang  Pedoman  Pengawasan  Pengadaan,  Peredaran dan dan Penggunaan Pupuk An-organik bahwa jenisi pupuk  yang  diawasi  peredarannya  seperti  pupuk  an- organik  hara  makro  primer  baik  tunggal  maupun majemuk  seperti:  Urea,  TSP/SP-36,  ZA,  KCI,  NP, NK, PK dan NPK; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2001  tentang  Pupuk Budidaya  Tanaman.  Sedangkan  utuk  penggunaan bahan  bakar  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  ESDM No 1 tahun 2013 tentang Pengendalian  Bahan Bakar Minyak  dan  PP  Nomor  1  tahun  1994  tentang penyediaan pendistribusian bahan bakar minyak.
Penggunaan pupuk urea selama masa pemeliharaan tanaman  akan  menyebabkan  hilangnya  CO 2 yang sebelumnya telah dipadatkan selama proses produksi di pabrik. Urea  berubah  menjadi ammonium (NH 2+ ), hydroxyl (OH-) dan bikarbonat (HCO 2- ), di dalam air dan  enzim  urease.  Sama  halnya  dengan  reaksi  tanah terhadap  pemberian  kapur,  bikarbonat  berubah menjadi  CO2  dan  air.  Data  KLHK  (2015) menyebutkan  penggunaan  pupuk  sejak  tahun  2000- 2012  berasal  dari  data  pemakaian  pupuk  di  dalam pasar  domestik  dari  Asosiasi  Produsen  Pupuk Indonesia  (APPI).  Selain  itu,  penggunaan  urea diperkirakan  dari  perkebunan  kelapa  sawit  (di  luar perkebunan  skala  kecil)  dengan  membuat  perkalian dengan dosis urea yang direkomendasikan.
Gambar  2  menunjukkan  emisi  CO 2 e  dari penggunaan  pupuk  urea  di  sektor  pertanian  yang berjumlah 3.900.000 Ton CO 2 e pada tahun 2000 dan 4.853.000  Ton  CO 2 e  pada  tahun  2012.  Peningkatan emisi  dalam  penambahan  urea  diikuti  peningkatan produksi  tanaman  pangan  khususnya  padi,  dimana areal  sawah  yang  dipanen  dikembangkan  secara konsisten dari tahun ke tahun.
Sumber: De Data (1981) dalam Suprihatin (2007) Gambar 2. Transformasi nitrogen.

## Sumber: KLHK (2015)
Gambar 3. Emisi CO 2 dari penggunaan pupuk secara nasional pada tahun 2000-2012
Emisi CO 2 e dari penggunaan pupuk ini berdasarkan  data  produksi  pupuk  secara  nasional, sedangkan  untuk  penggunaan  yang  spesifik  berada pada  lokasi  perusahaan  belum  dimasukkan.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  ingin  menunjukkan  berapa besar emisi yang dikeluarkan dari penggunaan pupuk pada areal lokasi HTI pulp lahan gambut dengan jenis tanaman acacia crassicarpa .
Mengenai  penggunaan  bahan  bakar  diatur  dalam Peraturan  Menteri  ESDM  No  1  tahun  2013  tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak dan PP Nomor 1 tahun 1994 tentang penyediaan pendistribusian bahan bakar  minyak. Berdasarkan data Kementerian Energi dan  Sumberdaya  Mineral  sekitar  31%  dari  konsumsi energi  nasional  pada  tahun  2008  digunakan  untuk sektor transportasi (KLH, 2010) (Tabel 1).
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  penggunaan  bahan bakar  untuk  transportasi  ini  dihitung  berdasarkan penggunaan  angkutan  umum  dan  pribadi,  sedangkan untuk  penggunaan  yang  spesifik  berada  pada  lokasi perusahaan  belum  dimasukkan.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  ingin  menunjukkan  berapa  besar  emisi yang  dikeluarkan  dari  penggunaan  transportasi  pada areal  lokasi  HTI.  Pada  umumnya  di  perusahaan  HTI menggunakan  bahan  bakar  bensin  dan  solar  untuk transportasi  kendaraan  dari  kantor  ke  lahan  dalam masa  pembukaan  lahan,  penanaman,  pemeliharaan dan pemanenan.
Tabel 1. Konsumsi Energi berdasarkan tipe kegiatan
Sektor P rod u k
M in yak L P G Gas A la m
B at u b ar a
L is tr ik T ot al
% Industri 49 1 89 160 29 328 48 Transportasi 191 - 0 - 0 191 31 Rumah Tangga 40 14 0 - 31 85 13 Komersial 7 1 0 - 19 28 4 Lainnya 25 - - - - 25 5 Total 312 16 90 160 79 657 100 Sumber: KLH (2010)
Terkait penelitian sebelumnya mengenai hubungan  penggunaan  pupuk  dengan  emisi  karbon dinyatakan  dalam  penelitian  Sakata et  al., (2014) bahwa emisi N 2 O dan CO 2 di perkebunan kelapa sawit dipengaruhi secara signifikan oleh jenis tanah namun tidak  selalu  dipengaruhi  oleh  pemberian  pupuk. Sedangkan  hubungan  penggunaan  bahan  bakar dengan  emisi  karbon  dinyatakan  dalam  penelitian Andres et  al., (2012)  bahwa  emisi  CO 2 dari  bahan bakar  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  disebabkan karena kegiatan pembangkitan listrik dan transportasi di jalan. Hal ini disebabkan emisi antropogenik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim dan proses dari  percabangan  antara  lingkungan  dan  kehidupan manusia.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dinyatakan bahwa  memang  ada  hubungan  antara  penggunaan pupuk dan bahan bakar namun belum spesifik berada di  lokasi  hutan  tanaman  industri.  Oleh  karena  itu penelitian  sangat  menantang  untuk  ditelusuri  lebih lanjut.

## 1.2. Perumusan Masalah
Selama  10  tahun  terakhir  telah  banyak  terjadi konversi  hutan  rawa  gambut  menjadi  perkebunan kelapa  sawitdan  kayu  kertas/pulp.  Penebangan  yang tidak  berkelanjutan  dan  pertanian  diperkirakan  telah merusak  lahan  gambut.  Dengan  demikian,  lahan gambut yang masih tersisa akan terancam keberadaannya untuk dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanamanindustri (Rochmayanto, 2009). Indonesia  dan  beberapa  negara  lain  di  daerah  tropis, terutama  Malaysia,  Papua  New  Guinea  dan  Brunei Darussalam, selain mempunyai tanahmineral (kering) juga  mempunyai  tanah  gambut  (Histosols).  Tanah gambut menyimpan karbon jauh lebih besar dari pada tanah-tanah mineral.Jumlahnya bisa lebih dari sepuluh kali  lipat  karbon  yang  tersimpan  pada  tanah  kering, tergantung  dari  ketebalan  lapisan  tanah  gambut tersebut. Semakin tebal lapisan gambut maka semakin besar  cadangan  karbon  di  dalam  tanah  (Agus et  al ., 2011).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengungkapkan  rumusan  pertanyaan  penelitian  ini, yaitu:
1. Berapa serapan dan emisi karbon pada kondisi pra HTI  di  Blok  Khusus  KPH  Tasik  Besar  Serkap Riau?
2. Berapa serapan dan emisi karbon pada kondisi post HTI  di  Blok  Khusus  KPH  Tasik  Besar  Serkap Riau?
3. Bagaimana  neraca  karbon  pada  kondisi  pra  dan post  di  Blok  Khusus  KPH  Tasik  Besar  Serkap Riau?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka peneliti  menjelaskan  tujuan  dalam  penelitian  ini, yaitu:
1. Menganalisis  kandungan  karbon  tegakan  di  atas tanah dan emisi karbon dari dekomposisi gambut pada kondisi pra HTI di Blok Khusus KPH Tasik Besar Serkap Riau selama 20 tahun.
2. Menganalisis  kandungan  karbon  tegakan  di  atas tanah dan emisi karbon dari dekomposisi gambut, penggunaan  pupuk  N  sintetis  dan  bahan  bakar transportasi pada kondisi post HTI di Blok Khusus KPH Tasik Besar Serkap Riau selama 20 tahun.
3. Menganalisis neraca karbon pada kondisi pra dan post HTI di Blok Khusus KPH Tasik Besar Serkap Riau selama 20 tahun.

## 2. Metode penelitian

## 2.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Blok  khusus Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Tasik  Besar Serkap  (KPHP  TBS)  di  Provinsi  Riau  (Gambar  4). Waktu  penelitian  dilaksanakan  mulai  dari  bulan  Mei 2015 - Juni 2016.
Gambar 4. Lokasi Penelitian.

## 2.2. Alat dan Bahan
Penelitian  ini  menggunakan peralatan baik dalam bentuk perangkat keras ( hardware ) maupun perangkat lunak  ( software )  komputer.  Peralatan  tersebut  yaitu laptop,  kamera  digital  dan  Microsoft  Office. Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kesesuaian  dengan tujuan,  data,  sumber  dan  metode/analisis  yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 2.

## 2.3. Metode pengumpulan dan analisis data
Data  terkait  kandungan  karbon  pada  hutan  alam sekunder HTI diperoleh dari data sekunder dari hasil kegiatan  FMU/REDD+  KIJP  dimana  peneliti  ikut terlibat  di  dalamnya.  Data  terkait  karbon  HTI diperoleh  dari  data  sekunder  dimana  tidak  dilakukan pengukuran  data  di  lapangan.  Data  laju  degradasai hutan  berdasarkan  data  sekunder  yaitu  analisa  citra pada kegiatan FMU/REDD+ KIJP berlangsung. Data penggunaan pupuk dan bahan bakar diperoleh dari PT RAPP dimana salah satu stafnya dapat memberikan ke peneliti.
Tabel 2. Tujuan, data, sumber dan metode/analisis penelitian Tujuan Data Sumber Metode/Analisis Menjawab tujuan 1 dan 3 yaitu kandungan karbon hutan alam sekunder Stock Factor hutan alam sekunder Sekunder Data diperoleh dari kegiatan FMU/REDD+ KIJP (2016). Peneliti juga terlibat dalam pengambilan data di lapangan.
Kandungan karbon (CO 2 e) dianalisa dengan membuat perkalian antara stock factor dengan luas lahan hutan sekunder mengikuti laju degradasi tiap tahun Menjawab tujuan 1 dan 3 yaitu kandungan karbon hutan alam sekunder Laju degradasi hutan alam sekunder Sekunder Data diperoleh melalui analisis citra kegiatan FMU/REDD+ KIJP (2016) yaitu 67,83 ha/tahun Laju pembukaan hutan alam sekunder dianalisis dengan hasil analisis citra Menjawab tujuan 1 dan 3 yaitu emisi karbon  hutan alam sekunder Dekomposisi gambut hutan alam sekunder Sekunder Faktor Emisi diperoleh dari IPCC 2014 Wetland Supplement 5.3 x 44/12 = 19,4 ton CO 2 e/ha/tahun
Emisi karbon (dalam satuan CO 2 ) dianalisa dengan membuat perkalian antara faktor emisi dengan luas laju degradasi lahan hutan sekunder
Menjawab tujuan 2 dan 3 yaitu kandungan karbon HTI Stock Factor HTI Sekunder Data diperoleh dari Rochmayanto (2009). Tidak dilakukan pengukuran di HTI sekitar lokasi penelitian Kandungan karbon (dalam satuan CO 2 ) dianalisa dengan membuat perkalian antara stock factor dengan luas HTI sesuai dengan tata laksana pola tanam. Menjawab tujuan 2 dan 3 yaitu kandungan karbon HTI Dekomposisi gambut HTI Sekunder
Faktor Emisi diperoleh dari IPCC 2014 Wetland Supplement 20 x 44/12 = 73.4 ton CO 2 e/ha/tahun
Emisi karbon (dalam satuan CO 2 ) dianalisa dengan membuat perkalian antara faktor emisi dengan luas laju degradasi lahan hutan sekunder Menjawab tujuan 2 dan 3 yaitu emisi karbon HTI Penggunaan pupuk oleh HTI Sekunder Data diperoleh dari PT RAPP
Emisi karbon (dalam satuan CO 2 ) dianalisa dengan membuat perkalian antara jumlah penggunaan pupuk dengan faktor emisi lokal Menjawab tujuan 2 dan 3 yaitu emisi karbon HTI Penggunaan bahan bakar untuk transportasi oleh HTI Sekunder Data diperoleh dari PT RAPP Emisi karbon (dalam satuan CO 2 ) dianalisa dengan membuat perkalian antara jumlah penggunaan penggunaan bahan bakar dengan faktor emisi dari Intergovernmental
Panel On Climate Change (IPCC, 2006)
a. Kandungan karbon
Untuk  menganalisis  kandungan  CO 2 dari  volume tegakan  tanaman  rata-rata  dari  kondisi  hutan  alam sekunder  didapatkan  dengan  pendekatan  data sekunder yang diperoleh kegiatan FMU/REDD+KIJP pada  tahun  2016.  Kandungan  karbon  yang  dipakai dalam  penelitian  tersebut  adalah  menggunakan metode  pengambilan  data  non-destruktif  sampling serta  untuk  perhitungan  menggunakan  metode alometrik biomassa yang dikeluarkan oleh Murdiyarso pada  tahun  2004  yaitu  W  =  Bj  0,19  (D) 2,37 dengan fraksi biomassa menjadi karbon yaitu sebesar 0,47 (W adalah  biomassa,  Bj  adalah  berat  jenis  dan  D  adalah diameter  pohon).  Data stock  factor hutan  alam sekunder tersaji pada Tabel 3.
Di  sisi  lain  angka stock  factor hutan  tanaman industri  berdasar  penelitian  Rochmayanto  (2009) untuk  tanaman  jenis acacia  crassicarpa pada  umur tanaman  1-5  tahun  berturut-turut  yaitu  4,59;  14,34; 25,72; 28,18; 39,51 Ton C/ha, sedangkan untuk umur tanaman  6-7  tahun  diperoleh  dari  hasil  regresi  oleh penulis yaitu 47,57 dan 55,94 Ton C/ha.
2.3.2 Emisi karbon dari dekomposisi gambut
Penelitian ini menggunakan faktor emisi dekomposisi  gambut  dari  IPCC wetland  supplement pada  tahun  2014.  Emisi  dari  degradasi  hutan  alam sekunder dan pembukaan  lahan hutan alam sekunder menjadi  HTI  menggunakan  angka  emisi  faktor  19,4 Ton  CO 2 e/ha/tahun.  Emisi  dari  kegiatan  pemanenan
hutan  tanaman  industri  pulp  lahan  gambut  jenis tanaman acacia  crassicarpa menggunakan  emisi faktor 73,4 ton CO 2 e/ha/tahun.
Tabel 3. Stock factor hutan alam sekunder
T ut upa n la ha n A re al (H a) P ropors i st ra ta ya ng be rve ge ta si Ba g ia n da ri s tra ta ya ng m ungki n ja di H T I (ha ) Ra si o are al s tra ta pe r st ra ta ya ng m ungki n ja di H T I (ha ) A G B tre e st oc k fa ct or (t C/ ha )
Hutan dengan tutupan lahan sangat rendah 879.31 0.06 615.52 0.06 29.06 Hutan dengan tutupan lahan rendah 4,563.98 0.31 3,194.79 0.31 56.38 Hutan dengan tutupan sedang 6,573.87 0.45 4,601.71 0.45 59.02 Hutan dengan tutupan rapat 2,529.03 0.17 1,770.32 0.17 82.94 Total areal yang bervegetasi 14,546.19 Areal yang akan dikelola sebagai HTI (tanaman pokok) 10,182.33 Stock carbon factor (Rata-0rata bobot)
60.54
Sumber: FMU/REDD+ KIJP (2016)
b. Emisi karbon dari penggunaan pupuk
Untuk  mendapatkan  faktor  emisi  (FE)  pupuk didapat  dari  penggunaan  data  yang  didapat  di  lokasi penelitian, sedangkan FE untuk bahan bakar tidak ada data  ketelitian  tinggi  yang  ada  di  Indonesia  (Tier  3),
maka  dapat  digunakan  data  IPCC  yang  berada  pada level data ketelitian rendah (Tier 1).
Untuk  menganalisis  emisi  CO 2 data  maka  data yang  telah  terkumpul  akan  dimasukkan  dalam persamaan umum untuk pendugaan emisi CO 2 (KLH 2012).
Keterangan: E  = Emisi (dalam satuan ton CO 2 )
FE = Faktor emisi yang menunjukkan besarnya emisi per satuan unit kegiatan yang dilakukan DA  = Data aktivitas yaitu data kegiatan pembangunan  atau  aktivitas  manusia  yang menghasilkan emisi Untuk  mendapatkan  FE  pupuk  didapat  dari penggunaan  data  yang  didapat  di  lokasi  penelitian, sedangkan  FE  untuk  bahan  bakar  bila  tidak  ada  data ketelitian tinggi yang ada di Indonesia (Tier 3), maka dapat  digunakan  data  IPCC  yang  berada  pada  level data ketelitian rendah (Tier 1).
c. Emisi dari penggunaan bahan bakar transportasi
E fc = FUEL a x EF a FUEL a = LITERS fuel,a x DENSITY fuel,a x NCV fuel,a x 10 -3 Keterangan:
E FC :
Emisi  CO 2 e  akibat  konsumsi bahan bakar untuk transportasi; t CO 2 e
Fuel a :
Energi  yang  dihasilkan  dari penggunaan bahan bakar jenis a ;
TJ
EF a : Faktor Emisi bahan bakar jenis a ; tCO 2 e /TJ
A :  1,2,3,... jenis bahan bakar
Liters Fuel,a : Jumlah bahan bakar jenis a yang dihunakan; liter
Density Fuel,a : Berat  jenis  bahan  bakar  tipe a ; kg/liter
NCV Fuel,a : Net  Calorific  Value bahan  bakar tipe a ; TJ/Gg
Umumnya,  bahan  bakar  yang  digunakan  dalam transportasi  HTI  adalah  bensin  ( gasoline )  dan  solar ( diesel oil ).
Tabel 4. Default value EF IPCC untuk bahan bakar
Jenis bahan bakar
Berat jenis
NCV (TJ/Gg) Faktor emisi* 2 (t CO 2 /TJ) Kg/liter Liter/ton Bensin 0.7407 1350 44.3 69.3 Solar 0.8439 1185 43.0 74.1
Faktor  emisi  bensin  berkisar  antara  67,5  -73  dan solar  berkisar  antara  72,6-74,8.  Kelemahan  dari default  value  yang dikeluarkan oleh IPCC  ini adalah
2 Dalam  nilai  faktor  emisi  ini,  diasumsikan  nilai  oksidasi adalah 1
pada tingkat  ketelitian  yang  masih  pada  tahap  Tier1. Tier  1  artinya  level  kedetilan  suatu  data  masih menggunakan  data  global.  Hal  ini  dimungkinkan karena  ketersediaan  data  faktor  emisi  bahan  bakar secara  nasional  belum  ada.  Jika  data  nasional  sudah ada  maka  level  kedetilan  menjadi  Tier  2  dengan tingkat  ketelitian  dan  keakuratan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  Tier  1.  Selain  itu  penggunaan, tier 1 ini tidak  membedakan  jenis kendaraan, apakah menggunakan  roda  2,  roda  3,  roda  4  dan  seterusnya bahkan  penggunaan  perahu  juga  tidak  dibedakan. Pendekatan tier 1 dalam penelitian  ini  hanya  melihat penggunaan  bahan  bakar  tanpa  melihat  jenis kendaraan.

## 3. Hasil dan pembahasan
3.1. Kandungan karbon dari hutan alam sekunder di blok khusus KPHP Model Tasik Besar Serkap
Gambar 5 menjelaskan bahwa pada tahun ke-1 luas hutan alam sekunder telah mengalami degradasi seluas 67,83 ha yang semula 14.546,19 ha menjadi 14.478,36 ha.  Kandungan  karbon  pada  tahun  ke-1  tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara stock factor 60,54 ton C/ha dengan luas hutan alam sekunder pada tahun ke-1,  sehingga  diperoleh  kandungan  karbon  sebesar 866.519  Ton  C  atau  sebesar  3.213.906  Ton  CO 2 e. Kemudian  pada  tahun  ke-20  luas  hutan  alam  telah mengalami  degrdasi  terus  menerus  dengan  laju degradasi  per  tahun  67,83  ha,  maka  sisa  luas  areal hutan alam sekunder adalah 13.189,59 ha. Kandungan karbon pada tahun ke-20 diperoleh dari hasil perkalian antara stock factor 60,54 ton C/ha, sehingga diperoleh 798.497 Ton C atau 2.927.875 ton CO 2 e.

## 3.2. Emisi karbon dari hutan alam sekunder di Blok Khusus KPHP Model Tasik Besar Serkap
Gambar 6 menjelaskan bahwa pada tahun ke-1 luas hutan alam sekunder telah mengalami degradasi seluas 67,83 ha yang semula 14.546,19 ha menjadi 14.478,36 ha.  Emisi  karbon  pada  tahun  ke-1  tersebut  diperoleh dari  hasil  perkalian  antara  faktor  emisi dekomposisi gambut  19,43  ton  CO 2 e/ha/tahun  dengan  luas  hutan alam  sekunder  pada  tahun  ke-1,  sehingga  diperoleh emisi karbon sebesar 1.318,16 Ton  CO 2 e. Kemudian pada  tahun  ke-20  luas  hutan  alam  telah  mengalami degrdasi  terus  menerus  dengan  laju  degradasi  per tahun  67,83  ha,  maka  sisa  luas  areal  hutan  alam sekunder adalah 13.189,59 ha dengan total luas lahan yang telah terdegradasi 1.356,6 ha. Emisi karbon pada tahun ke-20 diperoleh dari hasil perkalian antara faktor emisi dekomposisi  gambut  19,43  ton  CO 2 e/ha/tahun dengan  luas  hutan  yang  tersisa,  sehingga  diperoleh 26.363 ton CO 2 e.
E= FE x DA
3.3. Kandungan  CO 2 dari  perusahaan  hutan tanaman  industri  pulp  lahan  gambut  di  sekitar blok khusus KPHP Model Tasik Besar Serkap
Gambar 7 menjelaskan bahwa pada tahun ke-1 luas hutan  tanaman  industri  yang  telah  ditanam  adalah 1.454 ha. Kandungan karbon pada tahun ke-1 tersebut diperoleh dari hasil perkalian antara stock factor HTI dengan  luas  hutan  tanaman  industry  yang  tertanam pada  tahun  ke-1,  sehingga  diperoleh  kandungan
karbon  sebesar  24.481  Ton  CO 2 e.  Kemudian  pada tahun ke-7 hingga ke-20  luas  hutan tanaman  industri yang  tertanam  adalah  10.182  ha.  Kandungan  karbon pada  tahun  ke-7  hingga  tahun  ke-20  diperoleh  dari hasil  perkalian  antara stock  factor HTI  dengan  luas hutan tanaman industri yang telah tertanam, sehingga diperoleh  1.151.268  ton  CO 2 e.  Kandungan  karbon tahun  ke-7  hingga  tahun  ke-20  stabil  sejalan  dengan pola rencana usaha HTI.
Gambar 5. Kandungan karbon pada hutan alam sekunder.
Gambar 6. Emisi karbon pada hutan alam sekunder.
Gambar 7. Kandungan karbon pada hutan tanaman industri acacia crassicarpa.

## 3.4. Emisi CO2 dari penggunaan pupuk sintetis
Gambar  8  menunjukkan  bahwa  di  dalam perhitungan  ini  faktor  emisi  menggunakan  faktor emisi  lokal  yaitu  0,53  t  CO 2 /ha/tahun  dan  data aktivitas menggunakan data luas area yang direncanakan untuk ditanami tanaman HTI. Penelitian ini  menggunakan  asumsi  daur  7  tahun  untuk  siklus penebangan  tanaman.  Dari  formula  tersebut  didapat hasil emisi CO 2 dari penggunaan pupuk sintetis selama 20 tahun dengan daur tanaman selama 7 tahun, artinya pada  akhir  tahun  ke-7  tanaman  akan  mulai  dipanen sebagaimana  tata  laksana  rencana  kerja  usaha  HTI pulp. Pada tahun ke-7 hingga ke-20 jumlah emisi CO 2 yang dihasilkan adalah stabil karena tata lakasana pola tanam  HTI  telah  berjalan  stabil,  termasuk  pada  saat masa pemeliharaan untuk pemupukan tanaman.

## 3.5. Emisi  CO2  dari  penggunaan  bahan  bakar transportasi
Sesuai  dengan  tata  laksana  rencana  kerja  usaha HTI bahwa aktivitas di  lapangan semakin  meningkat pada  tahun  ke-1  hingga  tahun  ke-7  sehingga menyebabkan  emisi  bahan  bakar  juga  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Kemudian operasionalisasi  HTI  sudah  mulai  stabil  sejak  tahun ke-7 hingga tahun ke-20 sehingga menyebabkan emisi dari  penggunaan  bahan  bakar  transportasi  yang dikeluarkan juga stabil yaitu sekitar 1100 ton CO 2 e per tahun (Gambar 9).
Gambar 9. Emisi karbon dari penggunaan bahan bakar transportasi.
3.6. Emisi  dekomposisi  gambut  di  areal  HTI  akibat pembukaan lahan dan pemanenan
Penelitian  ini  menghitung  emisi  di  arel  hutan tanamn  industri  dari  sumber  dekomposisi  gambut akibat akivitas pembukaan lahan hutan alam sekunder menjadi areal HTI dan pada saat pemanenan di setiap umur  tanamn  7  tahun.  Total  emisi  dekomposisi gambut adalah 14.568.891 ton CO 2 e dengan rata-rata per tahun 728.444 ton CO2e.

## 3.7. Neraca karbon pra dan post HTI di Blok Khusus KPH Tasik Besar Serkap
Penelitian  ini  membahas  kondisi  karbon  sebelum adanya hutan tanaman industri yang masih berbentuk hutan  alam  sekunder  dan  setelah  adanya  hutan tanaman  industri  selama  20  tahun.  Neraca  karbon digambarkan dari kandungan CO 2 dan Emisi CO 2 dari masing-masing  kondisi  tersebut.  Kandungan  karbon pada hutan alam sekunder yaitu 61.417.315 ton CO 2 e dan  emisi  CO 2 pada  hutan  alam  sekunder  adalah 276.814 ton CO 2 e. Kandungan karbon hutan tanaman industri yaitu 18.321.886 ton CO 2 e dan emisi karbon dari  hutan  tanaman  industri  yaitu  14.568.891  ton CO 2 e.

## 4. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Selama  20  tahun  kandungan  karbon  dari  areal hutan alam sekunder di blok khusus KPHP Model Tasik  Besar  Serkap  adalah  61.417.315  ton sedangkan  emisi  karbon  dari  areal  hutan  alam sekunder  adalah  di  blok  khusus  KPHP  Model Tasik Besar Serkap adalah 276.814 ton CO 2 e.
2. Selama  20  tahun  kandungan  karbon  dari  areal hutan tanaman  industri pulp  lahan gambut adalah 18.321.886  ton  CO 2 e,  sedangkan  emisi  karbon areal  hutan  tanaman  industri  pulp  lahan  gambut adalah  14.568.891  ton  CO 2 e.  Emisi  ini  timbul akibat dekomposisi gambut pada saat  pembukaan lahan,  pemanenan  dan  penggunaan  pupuk  dan bahan  bakar  transportasi  sejak  pembukaan  lahan hingga pemanenan.
3. Dalam luas 14.546 hektar areal bervegetasi di Blok Khusus  KPh  Tasik  Besar  Serkap  telah  terjadi neraca karbon selama 20 tahun sejak areal tersebut masih  berupa  hutan  alam  sekunder  hingga diasumsikan menjadi hutan tanaman industri pulp lahan  gambut.  Selama  20  tahun  terlihat  bahwa kandungan  karbon  di  areal  tersebut  mengalami perubahan,  dimana  kandungan  karbon  hutan sekunder  mengalami  penurunan  terus  menerus akibat  laju  degradasi  hutan  disertai  dengan  emisi dari dekomposisi gambut yang terjadi. Di sisi lain, hutan  tanaman  industri  juga  mampu  menyerap kandungan  karbon  dengan  intensitas  meningkat sejak tahun ke 7-20 seiring dengan laju penanaman
sesuai  rencana  usaha.  Emisi  dari  hutan  tanaman industri  juga  terjadi  disebabkan  dekomposisi gambut  pada  saat  pembukaan  lahan  dan pemanenan  serta  penggunaan  pupuk  dan  bahan bakar transportasi. Untuk areal tanaman kehidupan,  baik  kandungan  karbon  dan  emisinya tidak  signifikan.  Untuk  areal  kawasan  lindung, kandungan  karbon  akan  selalu  terjaga  sehingga tidak terjadi emisi akibat dekomposisi gambut dan kandungan karbonnya akan stabil  sejak tahun ke- 1-20.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa keberadaan  pengelolaan  HTI  dalam  penyerapan kandungan  karbon  pada  jangka  waktu  20  tahun belum  mencapai  tingkat  kandungan  karbon  yang dimiliki hutan alam sekunder. Bahkan emisi yang terjadi  akibat  pengelolaan  HTI  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  emisi  yang  terjadi  akibat degradasi hutan sekunder.

## Daftar pustaka
[1] [FMU/REDD+KIJP]  Forest  Management  Unit/Reduction Emission  from Forest Deforestation and Degradation  Korea Indonesia  Joint  Project,  2016.  Preserving  Peat  Ecosystem through  REDD+  activity  in  Kampar  peninsula  Riau- Indonesia. FMU/REDD+ KIJP, Jakarta.
[2] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2012.  Pedoman Penyelenggaraan  Inventarisasi  Gas  Rumah  Kaca  Nasional, Buku I Pedoman Umum. KLH, Jakarta.
[3] [KLH]  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  2010.  Indonesia Second National Communication under Uniteds Framework on Convention on Climate Change. KLH, Jakarta.
[4] [KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. 2015. Indonesia first biennial update report (BUR) under the United  Nations  Framework  on  Climate  Change.  KLHK, Jakarta.
[5] [KPHP  TBS]  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Model Tasik  Besar  Serkap.  2014.  Rencana  Pengelolaan  Hutan Jangka  Panjang  (RPHJP)  Periode  2014-2023.  Indonesia, Pekanbaru.
[6] Andres R. J., T. A. Boden, F. M. Bréon, P. Ciais, S. Davis, D. Erickson, Gregg, J. Sterling, A. Jacobson, G. Marland, J. Miller, T. Oda, J. G. J. Olivier, M. R. Raupach, P. Rayner, K. Treanton,  2012.  A  synthesis  of  carbon  dioxide  emissions from fossil-fuel combustion. J. Biogeosciences 9, pp. 1845– 1871.
[7] Nurrochmat  D.  R.,  D.  Darusman,  M.  Ekayani.  2016. Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan. Teori dan Implementasi. IPB Press, Bogor.
[8] Rochmayanto  Y.,  2009.  Perubahan  kandungan  karbon  dan nilai ekonominya pada konversi hutan rawa gambut menjadi hutan tanaman industri pulp [tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[9] Sakata R, S. Shimada S, H. Arai, N. Yoshioka, R. Yoshioka, H. Aoki, N. Kimoto, A. Sakamoto, L. Melling, K. Inubushi, 2014.  Effect  of  soil  types  and  nitrogen  fertilizer  on  nitrous oxide and carbon dioxide  emissions in oil palm plantations. J. Social Science and Plan Nutrition 61(1), pp. 48-60.