## Al-Mizan
ISSN  1907-0985  E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1  Juni  2016 Halaman http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
ANALISIS FAT W A ‘ ALI JUM ‘ AH (MUFTI AGUNG MESIR) TENTANG NIKAH ‘ URFI DALAM KITAB AL-KALIM AL-T } AYYIB
FATA >W A > AS } RIYYAH
Ulya Hikmah Sitorus Pane & Muhammad Rozali
STAI Al-Hikmah Sumatera Utara Email: aboezaed@yahoo.com
Abs t rac t
This study aims to analyze fatwa ‘Ali Jum‘ah (Grand Mufti of Egypt) about ‘Urfi Marriage in al-Kalim at-Tayyib Fatawa Ariyyah. This study used a qualitative descriptive approach, and the type of research literature (Library Research). This research was conducted by examining the writings to solve a problem with a critical and in-depth manner. The findings of this study are: First, ‘Urfi Marriage is a marriage that all the pillars and conditions, just not recorded in the institution of marriage registration. Second, ‘Urfi Marriage is complete terms and pillars, marriage is valid and has been validated by the fatwa institution Dr al-Ifta’ Egypt, through a fatwa ‘Ali Jum‘ah (Gand Mufti of Egypt). The fatwa was issued due to rampant ‘Urfi Marriage and the high cost of the wedding, with this fatwa ‘Urfi Marriage be legal. Third, the scholars differ on this marriage law, the classical scholars allowing this marriage, because the problem does not exist at the time of registration before, while contemporary scholars there are disagreements, partly justified and partly forbidden to see the conditions that developed at this.
Keywords: Fa t awa, Urfi’ Marriage

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) tentang nikah ‘urfi dalam kitab al-Kalim a-ayyib Fatw Ariyyah . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
tulisan-tulisan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara kritis dan mendalam. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, nikah ‘urfi adalah nikah yang terpenuhi semua rukun dan syarat, namun tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah. Kedua, Nikah ‘urfi merupakan nikah yang lengkap syarat dan rukunnya, nikah ini sah dan telah dilegalisasi oleh lembaga fatwa Dr al-Ifta’ Mesir, melalui fatwa muftinya ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir). Fatwa ini diterbitkan karena maraknya nikah ‘urfi dan mahalnya biaya pernikahan. Ketiga, para ulama berbeda pandangan tentang hukum nikah ini, ulama klasik membolehkan nikah ‘urfi , karena masalah pencatatan tidak ada di zaman sebelumnya, sementara ulama kontemporer terdapat perbedaan pendapat, sebagian menghalalkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini.

## Kata Kunci: Fatwa-Fatwa, Nikah ‘Urfi

## A. Pendahuluan
Beberapa negara mayoritas berpenduduk Muslim, pernikahan sudah diatur berdasarkan undang-undang negara masing-masing. Sehingga suatu cara yang sederhana dalam Islam, akan menjadi sedikit berat pelaksanaanya. Karena dalam aturan yang dibuat oleh suatu negara tidak sama dengan negara lain. Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. 1 Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang tersebut meskipun tidak sama persis dengan hukum pernikahan di dalam fikih, namun dalam pembuatannya telah dicermati secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan hukum
Islam.
Sementara di Mesir, undang-undang pernikahan sudah diatur pada tahun 1920 atas pengaruh pembaruan hukum keluarga di Turki pada tahun 1917. Setelah Turki mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga, membuat Republik Arab Mesir terbawa untuk mengadakan hal yang sama. Jika Turki mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga dengan adopsi hukum Code Civil Switzerland , maka Republik Arab Mesir
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
memperbaharuinya dengan melakukan reformasi hukum terhadap hukum-hukum fikih yang telah berlaku. Mesir adalah negara pertama di Arab dan negara kedua setelah Turki mengadakan pembaharuan hukum keluarga.  Pembaharuan ini sebagai wujud perkembangan zaman dan beranjak dari fikih konvensional menuju konfigurasi hukum keluarga modern. Terutama penyetaraan dan pengangkatan status wanita dalam perkawinan yang menjadi obyek marjinalisasi. Bukan hanya tentang wanita dalam perkawinan saja yang dilindungi oleh Undang-undang Republik Arab Mesir, bahkan lebih luas Undang-undang tersebut mengatur kebebasan rakyatnya dalam menganut agama dan menjalani ajaran agamanya itu. Diatur pula disana kebebasan beraspirasi dan mempropagandakan aspirasinya tanpa takut terancam hukuman.
Proses pembaharuan Undang-undang Keluarga Mesir pun bertahap, dimulai pada tahun 1920 lahir Undang-undang No. 25 tahun 1920 dan Undang-undang No. 20 tahun 1929,  yang kemudian kedua Undang-undang ini diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat yaitu Undang-undang No. 44 tahun 1979. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Law No. 100 tahun 1985. Secara mendalam peneliti lebih mengarah pada Undang-undang yang berkaitan tentang perdata yaitu perkawinan. Walaupun pada dasarnya Undang-undang Republik Arab Mesir jelas merujuk pada ketentuan agama Islam.
Republik Arab Mesir yang memiliki Undang-undang pada tanggal 11 September 1971.Sebagai negara yang pernah diduduki oleh Turki, atau menjadi bagian negara itu. Dalam hukum tentu merujuk pada hukum yang berlaku di Turki masa itu, sebelum akhirnya Turki sendiri merubah Undang-undangnya. Sedang Mesir sendiri masih menganut hukum yang diwariskan. Menurut pasal 1 Undang-undang itu negara tersebut adalah suatu negara demokrasi, negara sosialis yang didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh. Meskipun sebagai negara sosialis, namun dalam pasal 2 Undang-undangnya dengan tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. 2 Nilai-nilai agama sangat kental menyertai kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang Hukum Keluarga,
2 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Cet. 1 Jakarta: Prenada Mulia, 2003), h. 225-226.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
maka wajar bila sebagian besar hukum keluarga negara ini bersumber dari Islam dalam hal ini fikih.
Republik Arab Mesir sebagai negara Islam yang ada Afrika diperkirakan memiliki penduduk sekitar 61 juta jiwa, adalah mayoritas Muslim Sunni, jumlah mereka hampir 90 persen. Agama sangat berperan besar di negara tersebut. 3 Mayoritas penduduk Mesir adalah pengikut mazhab Syafi’i dan sebagian terdapat golongan Hanafiyah. 4 Ada beberapa minoritas religius, yang terbesar adalah minoritas Kristen pribumi yang merupakan Gereja Koptik. Pada tahun 1990, perkiraan jumlah penduduk Koptik adalah tiga sampai tujuh juta orang, sedangkan pengikut Kristen lainnya mencakup sekitar 350.000 pengikut Gereja Ortodok Yunani, 175.000 Katolik Ritus Latin dan Timur Seria dan 200.000 Protestan. Pada tahun ini juga diperkirakan terdapat sekitar 1.000 orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Populasi Yahudi ini menggambarkan satu fragmen komunitas yang berjumlah 80.000 orang. Yahudi yang hidup di Mesir sebelum tahun 1948. Besarnya toleransi keagamaan merupakan ciri budaya Mesir tradisional, dan kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi Mesir 1971, meskipun ketegangan antar agama sempat meningkat tajam sejak tahun 1970-an.
Pengaruh pembaharuan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Kalau sedikit di- tafil -kan, usaha pembaharuan ini dimulai dengan mengangkat panitia pada tahun 1915 yang dipimpin oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syekh Muafa al- Maragi. Namun, dengan meletusnya Perang Dunia I telah menghambat kelangsungan usaha pembaharuan ini, yang kemudian diikuti oleh pengangkatan panitia berikutnya. Adapun hasil dari kepanitiaan tersebut adalah dengan lahirnya;1. Undang-undang No. 25 tahun 1920 tentang
3 John L Posite, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam (Cet. 1; Bandung: Mizan, 2001), h. 48.
4 M Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih, cet. 1(Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 13. Lihat juga: Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinana Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), h. 94.Lihat juga: Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (New Delhi:N. M. Tripathi, 1972), h. 48.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
Nafkah dan Perceraian; 2. Undang-undang No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan; 3. Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian; 4. Undang-undang No. 77 tahun 1943 tentang Waris; dan 5. Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat. 5
Isi pokok dari Undang-undang No. 56 tahun 1923 dan UU No. 25 tahun 1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua Undang-undang ini kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya Undang- undang yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. Undang-undang ini pun diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985. 6
Meskipun ide-ide Mu ammad ‘Abduh, Qsim Amn, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang habis-habisan, namun pada kenyataannya ide-ide merekabanyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut.
Tambahan pula, bahwa Malik ifni Nasif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan wanita, yang diserahkan kepada Badan Legislatif Mesir tahun 1911. Empat diantaranya adalah pendidikan wanita, poligami, umur nikah, dan masalah jilbab. 7
Usaha pembaharuan Hukum Kelurga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari The Egyptian Feminist Umon yang berdiri pada tahun 1923, dipimpin oleh Hud Sya‘rawi. Kelompok ini mengajukan 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Di antara tuntutan itu adalah: 1. Pendidikan kepada wanita, 2. Pembaharuan hukum keluarga, 3. Batas minimal perkawinan, 4. Pembatasan poligami, 5. Pembatasan hak cerai laki-laki.
Menurut N. J. D Anderson seperti dikutip oleh Khoiruddin, isi Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir lebih radikal dan lebih luas daripada Hukum Keluarga Turki. 8
Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di pengadilan tahun 1897 ( Egyptian Code of Organization and Prosedure for Syari’ah Court of 1897 ) . Dalam peraturan ini disebutkan bahwa
5 Nasution, Status Wanita, h. 94. 6 Nasution, Status Wanita, h. 94. 7 Nasution, Status Wanita, h. 94. 8 Nasution, Status Wanita, h.. 95.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
pemberitahuan suatu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hal inilah yang kemudian diperluas dengan peraturan perundang-undangan tahun 1909-1910, dan diubah tahun 1913 dimana pada pasal 102 disebutkan bahwa perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya saja menurut Undang-undang tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup dengan oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah ( official document ) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah ( official certificate ).
Perjanjian Perkawinan atau Peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekangan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moral ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut. 9 Jadi pertunangan bisa dilakukan dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini pula tidak mengharuskan kepada salah satu atau kedua pihak untuk melakukan perkawinan meskipun mereka sudah tidak saling mencintai lagi.
Mengenai pembatan usia perkawinan di Mesir, terdapat dalam Undang-undang No. 56 tahun 1923 Pasal 1 yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria pada saat menikah.
Ada dua hal untuk mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu: Akte Kelahiran atau berupa surat resmi yang dapat menaksir tanggal kelahiran seseorang, dan sertifikat kesehatan yang memperlihatkan taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan
9 Dawoud Sudqi el-Alami, The Marriage Contract in Islamic Law in the Syari’a and Personal Status Laws of Egypt and Marocoo (Cet. 1; London: Hartnoll Ltd, 1992), h. 16.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
setempat. Jika keduanya atau salah satu pihak calon suami atau istri tidak memenuhi ketentuan umur perkawinan dalam Undang-undang tersebut, maka dilarang untuk melakukan pendaftaran perkawinan.
Undang-undang Mesir No. 25 tahu 1920 mengenal dua reformasi dalam talak atau cerai, yaitu: 1. Hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah, dan 2. Talak jatuh karena alasan adanya penyakit yang membahayakan.Sementara Undang-undang No. 25 tahun 1929 mempunyai reformasi hukum lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena: perlakuan yang tidak baik dari suami dan pergi dalam waktu yang lama. Jadi Undang-undang tahun 1920 memberdayakan pengadilan dan memperluas difinisi penyakit membahayakan dalam perceraian, sementara Undang-undang tahun 1929 memberdayakan pengadilan.
Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian pasal 5, wanita yang dicerai mempunyai hak pembelanjaan dari suami bila talaknya bersifat raj’iah , sedang terhadap ketiga jenis talak berikut ini, lepas dari tanggungan suami, yakni:1. Talak Ketiga; 2. Talak sebelum sempurnanya pernikahan; dan3. Talak yang diajukan seorang Istri. Dengan demikian bahwa Mesir dalam menentukan hak-hak wanita dalam perceraian lebih bersumber dari pendapat-pendapat para imam mazhab.
Ketentuan kebebasan telah pula diatur, ditransformassikan kedalam Undang-undang Republik Rakyat Mesir, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 46 yang berbunyi the state shall guarantee freedom of belief and freedom to exercise religion . Sebagai lanjutan dari ketentuan kebebassan beragama, maka pada pasal 47 Undang-undang mengatur tentang jaminan Negara terhadap kebesan berpendapat, dan mempropagandakan pendapatnya itu. Sehubungan dengan itu maka kebabasan pers, percetakan, publlikasi, dan berbagai cara informasi lainnya dijamin oleh Negara. Ketentuan ini diatur dalam pasal 48 Undang-undang. Mesir pun mengatur kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam pasal 54 dan 55 Undang-undang.
Walaupun masalah pernikahan sudah diatur dalam Undang- undang Keluarga Mesir, namun sampai saat ini ada sebuah tradisi yang masih berlangsung di Mesir tentang pernikahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan ini di kenal dengan sebutan Zawag ‘Urfi, fenomena ini menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dan mempengaruhi para pemuda di Mesir. Hal ini terjadi
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
karena tingginya biaya pernikahan yang memaksa banyak pasangan muda untuk menunggu beberapa tahun sebelum mereka menikah. 10
Masyarakat Mesir konservatif melarang hubungan seks sebelum menikah, maka nikah ‘urfi dianggap sebagai solusi. Secara umum nikah ‘urfi dilakukan oleh seorang ulama di hadapan dua orang saksi. Namun, mereka tidak terdaftar secara resmi di instansi pencatatan pernikahan. Proses pernikahan dilakukan dengan mengulangi kata-kata, ‘kami menikah’ dan berjanji komitmen di hadapan Allah swt oleh kedua pasangan. Keterangan pernikahan ditulis di atas kertas yang menyatakan bahwa keduanya menikah dan ditandatangani oleh dua orang saksi.
Pasangan menikah dengan cara ini sering melakukan pertemuan secara rahasia dan menghindari biaya menyewa flat/apartemen. 11 Di lain pihak, nikah ‘urfi dapat menjadi bencana bagi perempuan, karena apabila ditinggalkan perempuan tidak punya hak hukum untuk meminta cerai dengan alasan bahwa nikah ‘urfi dianggap ilegal berdasarkan status hukum sebelumnya. Keadaan isteri akan semakin sulit, jika suami menikah lagi, berbeda dengan keadaan isteri, apabila menikah lagi dalam keadaan ditinggal suami, maka bisa dituduh poliandri dan bisa dijatuhi hukuman berat yaitu dipenjara selama tujuh tahun.
Pemerintah Mesir tidak mengakui nikah ‘urfi sampai tahun 2000, dan catatan pernikahan dapat digunakan hanya untuk membuktikan hubungan di pengadilan. Seorang perempuan tidak bisa bercerai karena pemerintah tidak mengakui pernikahan tersebut. Namun belakangan nikah ‘urfi sudah diakui pada tanggal 29 Januari 2000, namun menyangkal tentang hak-hak pengasuhan dan dukungan terhadap anak.
Nikah ‘urfi di Mesir selalu ada tapi untuk alasan yang berbeda, pada masa lalu biasa terjadi terhadap para janda tentara yang memiliki pensiunan besar dari mantan suami. Mereka akan kehilangan dana pensiunan dari suami pertama karena menikah secara resmi, usaha yang dilakukan untuk itu adalah menikah tetapi tidak tercatat di pemerintahan. Namun saat ini, hal itu terjadi pada sebagian besar mahasiswa dan pasangan muda yang tidak mampu membayar tingginya biaya perkawinan. Walaupun hal ini masih terjadi di Mesir, namun tidak jarang
10 Wafa Abd al-Majid, “Al-Zawj al-‘Urf wa Musykiltuhu,” Tesis (Kairo: Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas al-Azhar, 2012), h. 10.
11 Umumnya rumah di Mesir berbentuk flat/apartement yang bentuk dan ukurannya sama.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
terjadi kontroversial terhadap nikah ‘urfi . Hal ini dikarenakan sebagian orang menjadikan dokumen dan tanda-tanda yang menyatakan diri sudah menikah diselewengkan untuk hal-halyang menyimpang. Sebagian pasangan tidak menginformasikan kepada keluarga mereka tentang pernikahannya. Karena hal ini sering menimbulkan polemik maka sebagian ulama Mesir menentang nikah ‘urfi , dengan alasan sebagai kedok untuk melakukan seks pra-nikah. Nikah ‘urfi , sering juga dijadikan sebagai jalan untuk menghalalkan prostitusi, beberapa perempuan melakukan kontrak nikah ‘urfi dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Mesir pada musim panas. Kontrak ini dibuat tanpa saksi dan biasanya berakhir dengan perceraian pada akhir musim panas. 12 Karena alasan- alasan tersebut maka sebagian besar ulama Mesir mengutuk penggunaan nikah ‘urfi ini.
Namun legalitas atas nikah ‘urfi ini bahkan datang dari lembaga fatwa Mesir, yang menyatakan nikah ini sah secara syariat Islam. Salah satu ulama yang sering menyampaikan fatwa tersebut adalah Mufti Agung Mesir yang telah lalu yaitu ‘Ali Jum‘ah. Fatwa yang disampaikan bukan hanya secara lisan namun sudah dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul: Al-Kalim a-ayyib Fatw Ariyyah . 13 Tentunya ‘Ali Jum‘ah, punya argumen yang kuat atas fatwa yang dikeluarkannya tersebut. Walaupun demikian fatwa yang dikeluarkan ini tentunya mendapatkan reaksi yang beragam dari ulama lain, namun tidak sedikit juga yang sependapat dengannya. 14 12 Katarzyna Gorak-Sosnowska dan Maciej Klimiuk, “Romans Czy Rodzina? Malzenstwo ‘urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie”, dalam: InterAlia. A Journal of Queer Studie, vol. 8 tahun 2013,h. 201.
13 ‘Ali Jum‘ah Mu ammad, al-Kalim a-ayyibFatw Ariyyah (Kairo: Dr as-Salm, 2013), h. 308.
14 Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa dengan ‘Ali Jum‘ah, dapat dilihat dalam beberapa buku sebagai berikut: Mu ammad Mutawali asy-Sya‘rawi, Yasalunaka fi ad-Dn wa al-Hayat (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), h. 332. Wizarah al-‘Adl Dr al-Ifta’ al-Mariyah, al-Fatw al-Islmiyah (Kairo: Dr al-Ifta’ al-Mariyah Jumhriyah Mar al-Arabiyah, 1996), jilid XXIII, h. 8892. ‘Atiyah aqar, Fatw wa Akm li al-Mar’ah al-Muslimat (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 80.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
B. Pandangan ‘A l i Jum‘ah da l am Ki t ab a l -Ka l im a-ayyib Fa t w Ariyyah dan Da l i l -Da l i l nya
Fenomena nikah ‘urfi yang sedang berkembang di tengah masyarakat Mesir, mengharuskan ‘Ali Jum‘ah, untuk mengeluarkan fatwa yang bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum yang terkait. Sebagai seorang mufti beliau mempunyai kapabilitas dalam hal tersebut. ‘Ali Jum‘ah dalam bukunya al-Kalim a-ayyib Fatw  Ariyyah, memberikan penjelasan yang ringkas dan padat tentang hukum nikah ‘urfi . Dalam buku yang merangkum berbagai fatwanya itu disebutkan beberapa argumennya dalam mengeluarkan fatwa tentang nikah ‘urfi, diungkapkan sebagai berikut:
Telah sampai kepadaku banyak sekali surat yang mempertanyakan tentang permasalahan nikah khususnya nikah ‘urfi yang tidak tercatat di pencatatan resmi, apakah halal atau haram? Apakah memiliki akibat hukum? Apakah disyaratkan padanya wali? Bagaimana pelaksanaannya? Bagiamana kedudukannya dari segi undang-undang? Bagaimana kedudukannya dalam masyarakat? Dan kesemuanya ini kami kemukakan atau tidak? Dan bermacam- macam jenis dan bentuk nikah ‘urfi yang berkembang di masyarakat dan mereka ingin mengetahui hukum Allah pada nikah ini. Sebagai pendahuluan kami menjelaskan apa yang dinamakan dengan akad: di sana ada pandangan untuk akad dalam Islam yang meliputi akad jual beli, akad pernikahan, akad hibah, dan akad apa pun: yaitu setiap akad memiliki konsekuensi tersendiri. Apabila akad itu sah, maka harus diikuti dengan konsekuensi akad tersebut, namun apabila tidak sah maka tidak ada konsekuensi baginya. 15
Dalam menjawab pertanyaan masyarakat, ‘Ali Jum‘ah, tidak langsung memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Namun, beliau memberikan pemahaman tentang akad terlebih dahulu, baik tentang akad jual beli, akad nikah maupun akad yang lainnya. Beliau juga memberikan penjelasan bahwa setiap akad yang disebutkan dalam bukunya itu memiliki konsekuensi tersendiri pula. Untuk Akad pernikahan, ‘Ali Jum‘ah menjelaskan konsekuensinya sebagai berikut:
15 ‘Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib Fatw  Ariyyah (Kairo: Dr as-Salm, 2005), h. 325.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
Akad pernikahan konsekuensi nya adalah: 1. Boleh bersenang- senang antara suami dan istri; 2. Saling mewarisi antara salah satu dari keduanya apabila meninggal di tengah-tengah akad; 3. Memiliki kejelasan dalam keturunan apabila terjadi kelahiran dalam akad ini atau di tengah-tengah akad ini, yakni kemungkinan suami menceraikan isterinya sedangkan isteri dalam keadaan hamil, apabila melahirkan, maka anak tersebut merupakan anak keduanya tanpa ragu dalam hukum Islam; 4. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri; 5. Diharamkan bagi suami mengumpulkan isteri lebih dari empat, karena yang menjadi tanggung jawabnya hanya empat saja; 6. Haram mengumpulkan antara istri dan saudara perempuannya (suami tidak boleh menikahi istri dan saudara perempuannya dalam waktu yang sama, apabila suami ingin menikahi saudara perempuan istrinya maka harus menceraikan istri pertama terlebih dahulu, setelah itu menunggu sehingga habis iddahnya, kemudian menikahi saudara perempuan isteri atau saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya, sesungguhnya harammengumpulkan isteri dan saudara perempuannya, isteri dan saudara perempuan ayahnya, isteri dan saudara perempuan ibunya, semua ini adalah akibat dari akad yang sah); 7. Istri melayani keperluan suami, diharamkan atas isteri menikahi lelaki lain melainkan suaminya telah menceraikannya dan habis masa iddahnya, karena haram hukumnya isteri mengumpulkan dua suami selama-lamanya. 16
Dari konsekuensi yang telah disebutkannya tersebut, akad juga memiliki rukun-rukun sebagai syarat sahnya akad. Hal ini dijelaskan oleh ‘Ali Jum‘ah sebagai berikut:
Terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang menjadikan akad ini sah, kita dapat mengambil unsur-unsur (rukun dan syarat) pernikahan ini memberikan implikasi terhadap akad yang sah. Semua akad baik akad nikah, cerai, jual beli, terdiri dari tiga rukun, yaitu: 1. Dua orang yang melakukan akad; sudah seharusnya ada penjual ada pembeli, ada istri dan suami, dalam akad nikah orang yang melakukan akad tahu tujuannya untuk menikah, dan dia tahu apa yang dilakukannya, dia tidak dalam keadaan gila, tidak pula anak-anak, tidak dalam keadaan yang diharamkan untuk menikah,
16 Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib Fatw  Ariyyah, h. 326.
seperti menikah untuk yang kelima kalinya setelah memiliki istri empat; karena hal ini haram dan akad menjadi batal, serta apa yang dilakukannya adalah zina, hal ini ditolak dan tidak memiliki akibat apap pun, seorang muslim waib menjauhi dari perbuatan ini; 2. Qabul dan ijab, perempuan berkata: aku nikahkan diriku kepadamu, dan diterima oleh lelaki. Dan di antara kebaikan syariat bahwa pihak perempuan yang memulai, karena syariat telah meletakkan urusan ditangannya, suami tidak memiliki kekuasaan di dalam rumah, hanya bertugas mencari nafkah di luar rumah, sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 228 (para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya) dan surat an-Nisa’: 34 (Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian merka atas sebagian yang lain). Dari sana diketahui posisi suami dan isteri dalam keluarga, kecuali sebelum itu kami memberi hak bagi perempuan untuk memulai perkataan dengan mengatakan: aku nikahkan diriku denganmu, lalu lelaki berkata: aku terima, kedua ungkapan ini termasuk rukun kedua dari rukun-rukun nikah. 3. Di hadapan dua orang saksi, pernikahan ini terlaksana menurut Imam Hanafi, karena Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam akad, sedangkan Imam Syafi’i mensyaratkannya, beliau mengatakan haruslah dalam pernikahan bahwa disana ada wali perempuan dan dia yang menyetujui dan melakukan akad. 17
Setelah membahas akad dan rukun-rukunnya, kemudian ‘Ali Jum‘ah memulai untuk menjelaskan permasalahan wali dalam akad pernikahan. Dalam hal ini beliau merujuk kepada beberapa mazhab yang masyhur dan diakui, hal ini dijelaskannya sebagai berikut:
Di Mesir semenjak lima ratus tahun dan semenjak Dinasti Usmaniyah mengambil mazhab imam besar Abu Hanifah al- Nu’man, Imam Abu Hanifah dan mazhabnya memandang bahwa wali hanya sebagai syarat penyempurnaan saja, bukan sebagai rukun dari akad, karena ada hadis yang mengatakan: “Dengan wali da dua orang saksi yang adil.” Sedangkan menurut Imam Syafi’i wali merupakan rukun dari akad, beliau bersandarkan kepada hadis “Setiap pernikahan tanpa wali adalah batal.” Sedangkan Imam Abu
Hanifah bersandar kepada ayat Alquran: A( #U3  ( #V5W6L  XH Y  #Z
17 Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib Fatw  Ariyyah. , h. 327.
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
18 . [+6 $   $ 5+L [ Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin di antara mereka dengan cara yang baik ]. Menurut Imam Hanafi, seorang perempuan jika sudah mencapai usia 21 tahun, maka dia boleh melakukan akad sendiri. Oleh karena itu rukun dalam mazhab Imam Hanafi terdiri dari; dua orang yang melakukan akad, igat (Qabul Ijab), dan dua orang saksi yang adil. 19
Hal ini juga diterangkannya dalam sebuah Surat Keterangan tahun 2005, yang menyatakan tentang wali sebagai syarat pelengkap, sebagai berikut:
‘Ali Jum‘ah, ditanya tentang hukum pernikahan antara seorang lelaki dan perempuan yang balig, berakal, cerdas, berumur lebih dari 21 tahun dan pihak istri mewakilkan perwaliannya kepada seseorang dengan ridha calon suami beserta adanya dua saksi dan shigat. Jawaban beliau adalah: Akad pernikahan yang sah adalah yang sempurna syarat dan rukun menurut syariat yaitu: ijab qabul, dua orang saksi, mahar, adanya wali calon istri menurut jumhur ulama. Mazhab Abu Hanifah -yang menjadi mazhab resmi di pemerintahan Mesir dalam permasalahan ini- tidak menjadikan wali sebagai rukun dari rukun-rukun akad dengan syarat perempuan yang akan menikah itu cerdas, sekupuh dengan calon suami dan adanya mahr misl . Apabila telah terjadi akad di antara lelaki dan perempuan yang tidak ada halangan syar‘i , beserta lengkap semua rukun dan syarat maka akad tersebut adalah akad yang syah, dan ada konsekuensinya secara hukum Islam. 20
‘Ali Jum‘ah, memberikan fatwa tentang sahnya pernikahan tanpa wali karena merujuk kepada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali merupakan syarat pelengkap sebuah akad dan bukan sebagai syarat mutlak, dengan argument bahwa “Mesir menggunakan mazhab Abu Hanifah sejak lima ratus tahun yang lalu pada masa pemerintahan Dinasti Usmaniyah”. 21
18 Q.S. al-Baqarah/2: 232.
19 ‘Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib Fatw  Ariyyah., h. 327-328. Lihat pula Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib, h. 327.
20 ‘Ali Jum‘ah, Tadiq Dr al-Ifta al-Miriyah (Kairo: Jumh-riyah Mir al- Arabiyah Wizarah al-‘Adl Dr al-Ifta’ al-Miriyah, 2005).
21 ‘Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib, h. 329.
Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi‘i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Mesir. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut: Sementara Imam Syafi‘i menjadikannya rukun dalam pernikahan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa: 4X\$ ]^ X$  _3` Ma. ( Setiap pernikahan tanpa wali maka pernikahannya batil ). 22
Pendapat ini didukung oleh hadis Rasul saw, adapun redaksi lengkap hadis tersebut sebagai berikut:
bc$ dU3` e(+) 2("     g  g %5 %& :d& i?j # a,k GH" R+) lXm "a\$ 03H 5) Y n( o p +qH r 1U :s"t u? %&" ^ v #) ^ >EH +Z?L GH ) .
Artinya: Dari Aisyah dia berkata, Rasul saw, bersabda: ‘Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya bathil, bathil, bathil, Maka jika suaminya menyetubuhinya, maka ia berhak mendapatkan maharnya. Maka jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Menurut al-Albani hadis ini shahih.
Dalam nikah ‘urfi selain ditemukan masalah yang berkaitan dengan akad dan perwalian juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan mahar perempuan yang akan dinikahi apakah termasuk rukun dalam akad atau merupakan konsekuensi dari akad tersebut. Dalam hal ini ‘Ali Jum‘ah, memadukan pendapat dua mazhab besar di Mesir yaitu mazhab Syafi‘i dan mazhab Hanafi. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut:
Setelah itu timbul permasalahan mahar, apakah mahar termasuk rukun dalam akad atau dampak dari akad? Imam Hanafi dan Syafi‘i
22 Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib, h. 327. 23 Abi  Dud Sulaimn bin al-Asy‘a as-Sajastn, Sunan Ab- Dud, Jil. 1 (Beirut: Dr al-Kitbal-‘Arabi, t.t.), h. 634. Lihat pula Mu ammad bin Yazd Abi Abdullah al-Qazwain, Sunan Ibnu Mjah, Jil. VII (Beirut: Dr al-Fikr, t.t.), h. 605, Jil. I, h. 604; A mad bin Hanbal Abi Abdullah asy-Syaibni, Musnad al-Imam Amad bin Hanbal (Kairo: Mu’asasah Qarabah, t.t.), Jil. IVX, , h. 243; Mu ammad ‘Isya Abi ‘Isya at-Turmui as-Salmi, Sunan at-Turmui (Beirut: Dr ’Ihya at-Tur, t.t.), Jil. III, h. 407; Ali bin ‘Umar Druquni, Sunan Druquni (Beirut: Mu’assah ar-Rislah, t.t.), Jil. I, h.
84. ‘Abdullah bin ‘Abdurra man Ab Mu ammad ad-Drimi, Sunan ad-Drimi (Beirut: Dr al-Kitbal-‘Arabi, t.t.), Jil. II, h. 185,dan Jil. III, h. 221.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
sepakat bahwa mahar termasuk dampak dari akad ini, sekiranya tidak dibatasi mahar sebelum akad dan ketika akad, maka akad itu sah, oleh karena itu berlaku semua konsekuensi akad sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas bahwa diharamkan suami menikahi saudara perempuan isterinya, menikahi ibunya selama- lamanya, menikahi saudara perempauannya kecuali telah diceraikannya. Adapn apabila akad terjadi atas seorang perempuan yang memiliki putri, maka diharamkan putrinya tersebut selamanya untuk dinikahi jika ia terjadi persetubuhan dengan ibunya, karena akad yang terjadi terhadap anak perempuan secara langsung mengharamkan ibunya, dan hal ini menunjukkan konsekuensi akad, dan hal ini telah berjalan sehinggalah tahun 1931. 24
‘Ali Jum‘ah, mengungkapkan tentang urgensi pencatatan nikah di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi jika sebuah pernikahan tidak tercatat. Akan tetapi menurut ‘Ali Jum‘ah, pencatatan nikah bukan merupakan keharusan dengan alasan bahwa nikah dan pencatatan nikah merupakan dua dimensi yang berbeda. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut:
Pemerintah menganjurkan pencatatan nikah ini, sehingga hakim mau mendengar gugatan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, karena dikuatirkan bahwa saksi-saksi bisa saja lupa, meninggal dunia, atau si suami berbohong, dan manusia saat ini telah berkembang pesat, jauh berbeda dari masa Rasul saw. Hal ini merupakan permasalahan yang baru, dan permasalahan- permasalahan yang lain untuk respon gugatan dan memunculkan nikah. Menurut ‘Ali Jum‘ah akad pernikahan dan pencatatan merupakan dua dimensi yang berbeda, karena kalau tidak ditemukan halangan-halangan menikah, dan si perempuan pun demikian dengan mengatakan aku nikahkan diriu padamu, kemudian diterima oleh lelaki dihadapan dua orang saksi, maka akad ini sah menurut syara’. Apabila akad tersebut sudah diakadkan secara syara’, maka tidak ada kekuragan didalamnya kecuali hanya penctatan di pemerintahan, sementara pencatatan beruna untuk menjaga aibat-akibat yang timbul, dan bukan nikah itu sendiri. Kalau seandainya seorang perempuan menyerahkan sepenhunya dan segala akibat yang timbul dari akad tersebut
24 ‘Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib, h. 328.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
dengan menyatakan kepada seorang lelaki ‘aku menikah denganmu dan aku tidak meminta apa pun darimu baik nafkah, warisan dan yang lainnya’, maka sebagai lelaki yang saleh yang bertakwa kepada Allah swt mereka adalah adalah orang-orang yang tidak ingin mengingkari keturunannya selam-lamanya. Akad yang ada dalam nikah ini adalah akad yang sah sekalipun tidak dicatatkan dan menimbulkan konsekuensi akad. Sudah selayaknya kita mengetahui hal ini, maka tidaklah boleh bagi isteri yang menikah secara ‘urfi merasa dia tidak menikah, lalu dia meniah dengan lelaki lain, ini akan menjadi musibah yang besar, karena pernikahan ini yang disebut dengan nikah ‘urfi , pernikahan yang sah dan berakibat atas konsekuensi akad, maka wajib atas suami isteri menjaga Allah swt pada yang demikian. Dan apabila keduanya ingin berpisah, keduanya tahu bahwa mereka tidak bias membawa kasus perceraiannya ke pengadilan, dikarenakan tidak adanya pencatatan. 25
Penjelasan di atas sangat jelas sekali diungkapkan bahwa sebuah pernikahan tidak selamanya harus dicatat, dengan alasan histori yang terjadi pada zaman Rasul dan diikuti oleh para sahabat dan tabi‘in. ‘Ali Jum‘ah, beranggapan positif terhadap setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan dan mempertahankan pernikahannya. Selanjutnya menurut beliau pernikahan yang demikian inilah yang dikenal dengan nikah ‘urfi, yang terjadi dengan kerelaan kedua belah pihak baik terhadap akad, mahar dan kesepakatan untuk hidup bersama. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut: Akad ini adalah akad yang sah menurut syariat, walaupun tidak tercatat namun tidak akan mengurangi hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak, inilah yang dinamakan dengan nikah ‘urfi , dan pernikahan ini sah. Apabila di pertengahan jalan keduanya bercerai, mereka sudah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka di pengadilan agama. 26
C. Pendapa t U l ama K l asik dan U l ama Kon t emporer Ten t ang Nikah ‘Urfi
Melihat fenomena nikah ‘urfi yang berkembang di masyarakat, para ulama selain ‘Ali Jum’ah juga memandang ini suatu permasalahan
25 ‘Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib, h. 328-329.
26 ‘Ali Jum‘ah, al-Kalim a-ayyib, h. 329.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
serius yang harus mendapatkan kepastian hukum. Nikah ‘urfi di awal masanya, tidak ada masalah dan pernikahan ini sah, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti igat (ijab qabul), wali dan saksi, sekalipun tidak tercatat. Nikah ‘urfi merupakan istilah yang baru yang sering disalah gunakan di masa kini, dan erat kaitannya dengan pernikahan yang tidak tercatat, karena pencatatan tidak ada di masa dahulu, akan tetapi saat ini menjadi undang-undang kekeluargaaan dalam sebuah pemerintahan.
Perkembangan tentang nikah ‘urfi mulai menyeleweng dari makna awal sebuah pernikahan, saat ini menjadi terbalik dan sering disalah gunakan, sehingga para ulama berbeda pendapat terhadap permasalahan nikah ' urfi yang menuai pro dan kontra.
Di antara ulama-ulama klasik dan kontemporer yang membolehkan nikah ‘urfi adalah sebagai berikut:
1. Mayoritas ulama klasik terdiri dari Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nikah ‘urfi hukumnya sah dan boleh. dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 27
2. Nair bin Sulaiman al-‘Umar, berpendapat bahwa nikah ‘urfi apabila terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan ini sah secara hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi. 28
3. Jad al-Haq: Nikah ‘urfi dalam hukum Islam merupakan akad qauli (diucapkan dengan ijab dan qabul dari kedua mempelai dalam satu majlis), dan kehadiran dua orang saksi, maka akad ini sah dan berlakulah di dalamnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pernikahan. 29
4. Hasanain Makhluf, mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan boleh, tidak ada kaitan dengan pencatatan dan dokumentasi, akan tetapi lebih utama dicatatkan jika itu keperluan untuk masa sekarang. 30
5. Yusuf Qardhawi: Nikah ‘urfi adalah pernikahan Islam yang sah, hanya saja tidak tercatat, pernikahan ini akan berbuah tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. 31
Pendapat-pendapat di atas memiliki dalil yang sama, yaitu:
27 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 29.
28 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, h. 29. . 29 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, h. 30.
30 Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi , h. 17.
31 Yusuf Abdullah al-Qardhawi, Nika Misyar akikatuhu wa ukmuhu (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 10.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
1. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa:       !"  #$%  *+<  $ [tidak ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil]. Sedikit perbedaan dalam hal wali, Imam Hanafi menganggap wali bukanlah syarat sahnya pernikahan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Sementara Malikiyah membolehkan pernikahan ini, akan tetapi dengan syarat harus diiklankan (resepsi pernikahan)
2. Nikah ‘urfi sah dan dibolehkan secara syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, pernikahan ini adalah pernikahan yang dikenal sebelum adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini diakui syariat dari waktu ke waktu. 32
3. Nikah ‘urfi ditandai dengan tidak tercatat secara resmi, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan. Pencatatan merupakan peraturan baru yang ada saat ini sebagai bentuk antisipasi dari pengabaian hak-hak isteri. Hukum Islam mensyariatkan saksi dalam pernikahan, dan menjadikan kesaksian sebagai syarat sah dari akad, tujuan dari kesaksian adalah untuk menjaga hak isteri. 33
4. Pencatatan bukanlah syarat dan rukun dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, dan tidak ada dalil baik dari kitab maupun sunah yang menyatakan wajib mencatatkan suatu pernikahan, maka hal ini hanya sunah saja. 34
Adapun ulama-ulama klasik dan kontemporer yang mengharamkan nikah ‘urfi sebagai berikut:
1. Malikiyyah berpendapat bahwa nikah ‘urfi hukumnya adalah haram dan tidak sah jika tidak diiklankan, karena menurut beliau iklan merupakan syarat sah nikah.
2. Sayyid =anwi: 35 Nikah ‘urfi adalah pernikahan yang ditolak dalam syariat Islam, karena pernikahan ini menyia-nyiakan hak isteri dan anak-anak. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang ada wali dari mempelai wanita, saksi yang adil, sedangkan nikah ‘urfi tidaklah demikian. 36
32 Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi , h. 25-26. 33 Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi , h. 30. 34 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatwa, h. 131.
35 Pada tahun 1986 , =anawi ditunjuk sebagai Mufti Besar Mesir pada ulang tahunnya yang ke-58, 28 Oktober 1986. Ia memegang posisi ini selama hampir sepuluh tahun, sampai ia diangkat menjadi Imam Besar Masjid Al-Azhar dan Guru Besar Universitas Al-Azhar oleh Presiden Mesir , Hosni Mubarak , pada tanggal 27 Maret1996 . Masjid al-Azhar adalah salah satu yang paling berpengaruh dan penting bagi lembaga-lembaga Muslim Sunni.
36 Abd Rab an-Nabiy al-Jri i, az-Ziwaj al-‘Urfi al-Musykilatu wa al-illu, wa Nika al-Mut‘ah wa az-Ziwaj al-‘Urfi ‘Inda al-Masiiyah wa Ziwaj al-Misar (Kairo: Dr ar-Rau>ah li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 2001), h. 49.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
3. Nar Farid Wail: 37 Nikah ‘urfi adalah permasalahan yang akan menyia- nyiakan keturunan.
4. Muhammad Nabil Ganayim: 38 Nikah ‘urfi merupakan tindak kejahatan masa kini yang hukumnya adalah haram. 39
5. Ahmad Umar Hasyim 40 dengan tegas mengatakan: Nikah ‘urfi hukumnya haram, meskipun semua rukun dan syarat terpenuhi, tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan ini sia-sia. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ‘Aiyah aqar (Pimpinan Komisi Fatwa al-Azhar) dan Abdul Mu’i Bayumi (Dosen Tafsir Universitas al-Azhar). 41
6. Hisyam Qarisah: Nikah ‘urfi adalah pernikahan yang tidak terdiri dari rukun yang paling penting dari pernikahan syar’i, yaitu wali, adapun saksi yang merupakan salah satu syarat sahnya akad telah terlebih dahulu diminta untuk menyembunyikan pernikahan ini.
7. Ab Haiam Mu ammad Darwis menyatakan: Nikah ‘urfi adalah pernikahan yang tidak didokumentasikan, dan banyak terjadi di kalangan masyarakat Arab dan kalangan mahasiswa. Pernikahan ini merupakan yang haram dilakukan.
8. Sayid Mubarak mengatakan: Pernikahan ini melanggar pilar dasar keabsahan pernikahan, pernikahan ini hanya membawa kemudharatan jika dalam pernikahan tersebut tidak cukup syarat dan rukunnya, dan pencatatan pernikahan juga sangat diperlukan. Ulama harus segera membuat pernyataan untuk melegitimasi, untuk mendidik masyarakat di berbagai media, dan memberitahukan akibat dari pernikahan ini adalah suatu hal yang merusak, dan juga merupakan azab di dunia dan akhirat. 42
Landasan ulama-ulama yang melarang nikah ‘urfi sebagai berikut:
1. Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa’/4: 21:
37 Beliau adalah Pimpinan Lembaga Syariat uquq wa al-Ilah, menjabat sebagai mufti diyar republik arab mesir pada priode 1996-2002, lahir pada tahun 1937 di Mit Badr di sebelah Barat Saudi.
38 Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Islam, Fakultas Dar al-Ulum Universitas al-Azhar Kairo, lahir tahun 1360 H di kota Abu Bakar di sebelah Timur Mesir.
39 Muhammad Nabil Ganayim, Nadwah az-Ziwajal-‘Urfi (Kairo: Fakultas Dar al-‘Ulum, 1997), h. 12.
40 Mantan Direktur Universitas al-Azhar.
41 A mad Umar asyim, “Dirsat Ijtim’iyah fi az-Ziwaj al-‘Urfi”, dalam
Harian al-Ahrm, 14 September 2010.
42 A mad Umar asyim, “Dirsat Ijtim’iyah fi az-Ziwaj al-‘Urfi”
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
478 ) 9,'L  XH 4>& #V/0  TLw CA 3) CA  %/"T xk( 3W6$ WH(  /& `9,'L  y. 4") 4B 4`T$ `9,'L( z6$  {
.4|} 4&~)  3) 9,( Terjemahnya: Dan kalau kalian ingin mengganti isteri dengan isteri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (isteri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian.
Al-Qur’an menyatakan bahwa sebuah pernikahan adalah akad yang mengandung miaqan galia , akad ini sangat dalam maknanya, di dalamnya ada keagungan dan peraturan yang sudah ditentukan.
2. Rasulullah saw. bersabda:
g    %&
eI"  3) @>T #) n"? +?6)
IZ  `GH 5$ 6H >TE  #) CTH . \
Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena hal itu bisa menjadi kendali baginya.
3. Sebuah pernikahan harus diiklankan, yang berdasarkan pada hadis: +  %X $ ) aH :    g  g %5 %& R5 :<T & V9 6L -Z+D   k 1U /0 9V [/$ 1U . \\ 43 Mu ammad bin Ismail al-Bukhri, ai al-Bukhri (Manurah: Dr al-Gad al-Jadd, 2011), h. 195.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan…
Malikiyah memahami hadis ini sebagai perintah yang mengikat (al-amr al-mulzim) untuk merayakan pernikahan meskipun sederhana, sehingga perayaan pernikahan dan pengumuman menjadi salah satu persyaratan keabsahan nikah. Dengan dirayakan dan diumumkan, maka masyarakat luas akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Menurut Malikiyyah, perwalian dan persaksian saja 45 belum cukup memenuhi ketentuan kewajiban mengumumkan dan merayakan pernikahan. 46
Rasul saw juga telah bersabda dalam redaksi yang berbeda: i?j #
_3 9V 5(     g  g %5 %& :d&
[5H/$  5$+ /ZEq  -56Z
. \^
Artinya: Dari Aisyah ia berkata: Rasul saw bersabda: ‘Beritahukanlah pernikahan itu, dan buatlah di masjid-mesjid, dan pukullah rebana.
4. Pernikahan ‘urfi hanya akan menghancurkan pondasi sebuah keluarga, dan rusaknya tatanan sosial yang jauh dari norma-norma agama. Orang yang melakukan nikah ‘urfi berarti telah melakukan dosa besar dan kerusakan yang banyak: a) Nikah ‘urfi adalah sebuah langkah untuk mengabaikan hak
44 Mu ammad bin ‘Abdullah Abu ‘Abdullah al-akim an-Naisb-r,
Mustadrak (Beirut: Dr al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1990), jilid II, h. 201.
45 Endang Ali Ma’sum, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, dalam: Muswa , Vol. 12 No 2 Juli 2013.
46 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islmi wa ‘Adillatuhu (Damaskus: Dr al-Fikr, 1989), jilid IX, h. 63.
47 Abu Isa mengatakan hadis ini garib hasan, Isa bin Maimun al-Anshari >aif dalam hadis ini, Isa bin Maimun yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dalam tafsir mengatakan dia iqah, Syekh al-Albani mengatakan hadis ini lemah kecuali dalam hal iklan. Lihat As-Salmi, Sunan at-Turmui , jilid III, h. 398. Lihat pula Al-Qazwain, Sunan Ibnu Mjah , jilid I, h. 611. Khalid bin Ilyas al-Haimi al-Aduwwi, mengatakan bahwa hadis ini lemah, sedangkan menurut Ibnu Hibban dan Hakim, Abu Sa’id al- Nuqasy hadis ini mau>u’, sementara itu al-Albani mengatakan hadis ini hasan; A mad bin Syu’aib bin ‘Ali an-Nas’i, Sunan an-Nas’i (Beirut: Dr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), jilid VI, h. 127.
Ulya Hikmah Sitorus Pane & Muhammad Rozali
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
dan tanggung jawab; b) Nikah ‘urfi hukumnya batal dan haram, serta pelakunya dianggap berdosa; c) Nikah ‘urfi merupakan kumpulan dari dosa-dosa besar dan keburukan-keburukan
5. Pernikahan ini tidak bermasalah jika syarat dan rukunnya lengkap dan dihadiri oleh wali dan diadakan resepsi pernikahan. Akan tetapi pencatatan merupakan suatu hal yang penting, dikuatirkan jika terjadi kematian atau perceraian sebagai jaminan atas akad pernikahan yang sudah terjadi, namun banyak orang dibutakan dengan kebenaran ini, bahkan ada ulama yang memfatwakan akan kebolehannya. Fenomena yang disebut dengan nikah ‘urfi ini adalah sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh setan dan bala tentaranya, khususnya bagi para pemuda yang melakukan pernikahan ini hanya untuk berikhtila (bercampur baur) dengan lawan jenis yang dipenuhi dengan gejolak nafsu. Dalm hal ini Abu Haiam melarang nikah ‘urfi dengan alasan, pertama; dalam hal perwalian, kedua dalam hal mengiklankan pernikahan. 48
6. Salah satu tujuan terbesar dari pernikahan adalah selamanya, hubungan ini tidak dimaksudkan untuk sementara, siapa pun yang masuk dalam lembaga pernikahan, maka dia tidak boleh berniat sedikit pun untuk membatasi dengan jangka waktu tertentu/sementara. Apabila nikah ini menjadi legal dalam suatu masyarakat tertentu, maka harus dilihat apa latar belakang dan motif mereka memilih pernikahan ini. 49
Selain dalil-dalil yang dinyatakan di atas, para ulama di atas juga sepakat dengan argumen yang menyatakan nikah ‘urfi adalah haram, dengan pernyataan sebagai berikut: 1. Nikah ‘urfi kebanyakannya dilakukan secara rahasia, dan pernikahan yang dirahasiakan adalah pernikahan yang diharamkan; 50 2. Tidak ada unsur pencatatan di instansi pencatatan, menghilangkan pencatatan sama dengan menimbulkan kemudharatan yang banyak. Pencatatan di masa ini sangat penting, karena melihat zaman yang penuh dengan fitnah dan kerusakan; 51 3. Walaupun pencatatan bukan termasuk rukun dan syarat dalam
48 Ahmad Darwisy, az-Ziwaj al - ‘Urfi wa al-Mut’ah wa al-Siyahi wa al-Shaifi (Riyadh: Dar al-Ashimah, 2010), h. 68.
49 Hisyam Qarisah, “Az-Ziwaj al-‘Urfi Laisa Syar’iyan”, dalam majalah As- Syurq , 2012. 50 Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi , h. 25-26.
51 Ibrhim Abduh Syarqwi, az-Ziwaj al-‘Urfi fi Mizan al-Syar’i (Kairo: Maktabah al-af, 1421 H), h. 37. Lihat juga: Said Abdul Adhim, az-Ziwaj al-‘Urfi (Iskandariyah: Dr al-Imn, t.t.), h. 57.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
pernikahan Islam, akan tetapi banyak sekali maslahat di dalamnya, sebagai bentuk penjagaan hak dalam rumah tangga yang juga berimbas dengan anak keturunan. 52
Sementara jika dikaitkan dengan fikih yang ada di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tatacara pernikahan. Aturan pencatatan resmi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 merupakan hal yang penting dan memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Dalam QS. Al- Baqarah: 282 Allah swt memerintahkan agar hutang piutang dan transaksi perdagangan dicatatkan supaya dapat dijadikan sebagai bukti manakala terjadi sengketa.
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencatatkan hutang dan transaksi. Sebagian ulama menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban, sedangkan sebagian ulama lainnya menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan hukum sunah. 53 Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa, dalam konteks pencatatan nikah, ayat tersebut perlu dipahami dengan teori interpretasi mafhum aulaw, 54 sehingga memunculkan kesimpulan hukum bahwa jika hutang saja diwajibkan untuk dicatat, maka pernikahan yang merupakan ikatan sakral lebih wajib untuk dicatat. 55 Pencatatan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan juga selaras dengan salah satu spirit maqaid al-syariat yaitu menjaga keturunan ( hifu al-nasl ) dan kaidah fikih yang pada intinya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan ( jd al- maalih wa dar’u al-mafsid ). 56
Dalam kaidah fikih juga dikenal sebuah prinsip bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan perubahan alasan hukum, ruang waktu,
52 Ab al-Wald Mu ammad bin A madbin Rusyd al-Qurubi, Bidyah al- Mujtahid wa Nihyah al-Muqtasdid, Jil. IV (Beirut: Dr Kutub al-Ilmiyah, 1416 H),  h. 232.
53 Ab Ja’far Mu ammad Ibn Jarr a-=abari, Jmi’ al-Bayn an-Ta‘wil Ayi Alquran, Jil. VI (Beirut: Muassasah Rislah, t.t.), h. 47.
54 Berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum yang disebutkan dalam lafal.
55 Tj ad-Dn Abd al-Wahhab bin ‘Ali as-Subuki , Jam’ul Jawmi (Beirut: Dr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h. 245.
56 A madal-Raysuni, Naariyyah al-Maqid ‘Inda al-Imm asy-Syibi (Kairo: al-Ma’had al-‘lami li al-Fikr al-Islmi, 2007), h. 365.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
dan tuntutan kondisi sosial ( al-ukm yadru ma’a ‘illatihi/al-akm tataghayaru bitaghayuril amkinah wal azminah ). 57
Di era klasik, para fuqaha menilai bahwa kehadiran wali dan dua saksi sudah cukup dijadikan bukti keabsahan nikah dan dapat menepis fitnah dari masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosial, menikah tanpa pencatatan selalu menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga pencatatan nikah hukumnya wajib, untuk menolak fitnah dari masyarakat. Pencatatan nikah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan alasan hukum ( ‘illat ) yang sama, yaitu menolak fitnah. Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan. 58
Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua ulama klasik dan kontemporer yang mengharamkan nikah ‘urfi. Walaupun ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman nikah tersebut , namun sebagian ulama menilai dengan cara yang berbeda. Faktor kemashlahatan rumah tangga dan keturunan menjadi pertimbangan ulama dalam memutuskan hukum nikah ‘úrfi tersebut . Maka dapat disimpulkan bahwa: Nikah ‘urfi sah dan dibolehkan secara syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, pernikahan ini adalah pernikahan yang dikenal sebelum adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini diakui syariat dari waktu ke waktu.Nikah ‘urfi dikenal dengan nikah yang tidak tercatat secara resmi, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan dan bukan pula penentu sah dan tidaknya pernikahan, serta tidak adanya dalil yang dengan jelas menyatakan bahwa pencatatan ini wajib dilakukan, meskipun pencatatan sebagai bentuk antisipasi dari terabaikan hak-hak kedua pasangan.
57 Jall al-Dn Abd al-Ra man bin Abu Bakar al-Suyi, al-Asybhu wa al-Na air fi Qaw’id wa Fur’i Fiqh al-Syafi’iyah (Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1399 H), h. 68.
58 Abu Ja‘far al-=abari, Jami‘ al-Bayn fi Ta’wil al-Quran (Riya>: Muassasah Rislah, 2000), h. 100. Lihat: Taj ad-Dn Abd al-Wahhab ibn as-Subuki, Jam‘ul Jawami (Kairo: Dr Ihya al-Kutub, 1947), h. 245.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi

## D.   Pembahasan Hasi l Temuan
Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi ketentraman dan kasih sayang yang penuh dengan keri>aan Allah swt. Hukumnya menurut pendapat yang paling kuat adalah wajib bagi orang yang mampu yang jiwanya akan tenang dengan pernikahan tersebut. 59
Setelah melihat beberapa pendapat ulama tentang nikah ‘urfi dapat ditarik benang lurus bahwa memang harus terlebih dahulu dibedakan antara nikah dan pencatatan, karena kedua hal ini berbeda hukumnya. Sebuah pernikahan akan dianggap sah secara syariat jika terpenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan ini akan tetap sah dalam Islam meskipun tanpa pencatatan, karena pencatatan tidak termasuk dalam rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan.
Pernikahan ‘urfi adalah pernikahan yang terjadi semenjak zaman Rasul saw dan terus berlanjut hingga sampai sekarang, pernikahan ini telah dikenal sebelum adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini diakui syariat dari waktu ke waktu. Nikah ‘urfi merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, walaupun pemahaman tentang nikah ‘urfi menjadi berbeda-beda saat ini.
Walaupun nikah ‘urfi ini diperdebatkan, nikah urfi ini memberikan dampak yang banyak bahkan bisa menjadi solusi bagi sebahagian kalangan, baik dalam hubungan pernikahan itu sendiri dan juga sosial masayarakat, di antara dampaknya adalah: Pertama, Dampak terhadap suami, bisa berupa dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain adalah; sebagian suami ingin menjaga dirinya, akan tetapi tidak sanggup memenuhi biaya pernikahan; kemungkinan isteri adalah janda dan memiliki anak; aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat; atau pekerjaan suami yang menuntut untuk sering melakukan perjalanan ke beberapa tempat dan menetap di sana beberapa waktu, pernikahan seperti ini tidak bisa dilangsungkan secara resmi, maka nikah ‘urfi menjadi solusinya. 60 Adapun dampak negatinya bagi suami adalah; akan membuka banyak prasangka apabila tidak diiklankan,
59 At-Thahir al-Hadad, Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 59.
60 Al-Mutlak, Ziwaj al-Misyar, h.157.
sudah selayaknya bagi suami untuk menghindari hal ini, karena dengan begitu akan tercipta ketentraman bagi pasangan khususnya dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, Dampak terhadap isteri, nikah ‘urfi memberikan solusi bagi perawan tua, janda, wanita yang tinggal sendirian, dan wanita dengan keadaan khusus, 61 akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan nikah secara resmi, seperti halnya bagi seorang pemudi yang ingin menjaga dirinya, akan tetapi peraturan membatasi usia pernikahan, maka nikah ‘urfi ini diperlukan ketika ini. Isteri yang ditinggal wafat suaminya memerlukan dana pensiunan untuk melanjutkan kehidupannya dan anak-anaknya, jika si isteri ingin menikah kembali dan dilakukan secara resmi, maka akan terputuslah dana pensiunan tersebut. 62 Nikah ‘urfi juga memberikan dampak negatif bagi isteri, antara lainakan sulit digugat jika terjadi perselisihan antara kedua pasangan, karena tidak adanya pencatatan, dan adakalanya saksi bisa saja lupa atau mereka telah tiada, ketika suami meninggalkannya begitu saja, maka hak isteri akan terabaikan. 63 Menimbulkan stigma negatif seperti zina, 64 isteri akan menanggung lebih banyak penderitaan jika suami mengingkari pernikahan ini. Ketiga, Dampak terhadap sosial, dampak positifnya antara lain adalah: Bagi pemuda yang ingin menikah dan tidak memiliki biaya pernikahan serta tidak terikat dengan peraturan pemerintah.Memberikan kemudahan bagi suami yang ingin berpoligami, karena Islam membolehkan menikah lebih dari satu isteri. Adapun dampak negatifnya antara lain; terabaikan hak anak dan sulit mengisbatkannya, tidak tercapai tujuan syariat dalam nikah ini di beberapa keadaan, seperti kasih sayang, rasa aman, tentram, melahirkan keturunan yang saleh, apabila tujuan suami menikah hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Nikah ‘urfi membawa kerusakan di masyarakat, menjadi sebab menyebarnya penyakit kelamin, karena suami yang suka mengganti isteri-isterinya. 65 Tanpa mengesampingkan bahwa sebuah pencatatan juga sangat penting dalam sebuah pernikahan, dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan, di mana memungkinkan para saksi untuk lupa, lalai, meninggal dunia dan
61 Al-Mutlak, Ziwaj al-Misyar, h.157. 62 Hamid Abdul Halim Syarif, az-Ziwaj al-‘Urfi (Kairo: Dar al-Baidho’, t.th.), h.11.
63 Faris Muhammad Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi, h. 29. 64 Faris Muhammad Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi, h. 30.
65 Al-Muthlaq, Ziwaj al-‘Urfi , h. 166.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
sebagainya, maka diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis. 66
Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat yang banyak sekali, di antaranya: 1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami isteri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut; 2. Menyelesaikan persengketaan antara suami isteri atau para walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari; 3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.
Manfaat lain dari pencatatan pernikahan adalah: 1. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya; 2. Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, di mana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu. 67
Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, maka hampir semua Negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan politik syar’i 68 yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang manfaat di baliknya yang
66 Ad-Dirasat Islamiyah, Majalah al-Buu, h. 194. 67 Ad-Daryuwisy, Az-Zawj al-‘Urfi , h. 74-75. 68 Politik yang syar’i adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, bukan hanya yang diperintahkan syariat. Semua undang-undang yang membawa kepada keadilan dan kemaslahatan selagi tidak bertentangan dengan syariat maka itulah politik syar’i . Lihat: Ab‘Abdullah Mu ammad bin Abi Bakr bin Ayyb Ibn al-Qoyyim al- Jauziah, I’lm al-Muwqqi‘n ‘an Rabb al-‘lamn, Jil. VI (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968), h. 517. Lihat juga: Abi Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman, As-Siysah allat Yurduh Salafiyyn (t.tp: Maktabah asy-Syamilah, t.th.), h. 14-16.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
sangat besar sekali yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran.
Secara historis tidak dijelaskan dengan jelas adanya pencatatan nikah di zaman Rasul saw dan para sahabat, kaum Muslimin pada zaman dahulu hanya mencukupkan diri untuk melangsungkan nikah dengan lafaz dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum Muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan sebagai bukti pernikahan. Ibnu Taimiyah, mengatakan:
Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan terkadang lupa maka mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah isterinya . 69
Arti mengakhirkan di sini adalah, suami berhutang kepada isterinya dalam masa yang tidak ditentukan dalam melunasi mahar pernikahannya. Namun kejadian ini terjadi setelah masa sahabat, pada masa Rasul saw, dan para Sahabat, kebanyakan mereka membayar kontan mahar mereka walaupun dalam jumlah yang besar. Namun belakangan mahar di kalangan bangsa Arab merupakan suatu hal yang menyulitkan sehingga calon suami merasa berat untuk memenuhinya kecuali dengan cara berhutang kepada isteri atau mencicilnya. Bahkan fenomena yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab baik Mesir maupun sebagian yang lain, akad tetap boleh dilangsungkan namun pasangan tidak dibolehkan untuk tinggal serumah kalau mahar belum dilunasi.
Islam dibangun di atas maslahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja undang-undang ini disepelekan pada zaman sekarang niscaya akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat besar serta pertikaian yang berkepanjangan, tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan syariat kita yang indah. Apabila pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah
69 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa , Jil. XIII, h. 131.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
JurnalAlMizanVolume12Nomor1Juni2016ISSN19070985EISSN24428256
undang-undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhinya dan tidak melanggarnya. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa’/4: 59:
3) +)t  ^( %5+ 56\(  56\( 5)w #9 M(
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ] .
Al-Mward berkata: “Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaati para pemimpin kita”. 70 Masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mewajibkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selama perintah tersebut bukan suatu yang maksiat, dan dalam sebuah kaidah fikih yang populer dikatakan: $  *5)  i+   )  [M+L iU [ Ketetapan
pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat (kebaikan) ]. 71
Betapapun pentingnya pencatatan akad nikah pada zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dan pertikaian. Sekalipun demikian, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pencatatan akad nikah dalam catatan resmi bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah pernikahan. Artinya, suatu pernikahan tetap hukumnya sah apabila telah terpenuhi semua syaratnya sekalipun tidak tercatat pada lembaga pemerintahan. Hal ini berdasarkan argumen sebagai berikut: 1. Tujuan pencatatan akad nikah adalah menjaga hak suami isteri, dan nasab anak apabila terjadi persengketaan. Tujuan ini sudah bisa terwujudkan dengan adanya saksi dan mengumumkan pernikahan; 2. Tidak ada dalil syar’i yang mengatakan bahwa pencatatan akad nikah adalah syarat sahnya pernikahan; 3. Pencatatan akad nikah tidak dikenal pada zaman Nabi, sahabat dan ulama salaf, mereka hanya mencukupkan dengan saksi dan mengumumkan pernikahan; 4. Dalam persyaratan ini terkadang sulit realisasinya dalam sebagian tempat dan keadaan, seperti di pelosok desa yang sulit mendapatkan pegawai resmi pencatatan akad nikah. 72
Kesimpulannya bahwa segala perbuatan manusia pasti akan memberikan dampak positif dan negatif. Namun ada dampaknya lebih kecil dan ada juga yang lebih besar, tergantung orang yang
70 ‘Ali bin Mu ammad bin Habb al-Mward, al-Akam as-Sulaniyah (Kuwait: Maktabah Ibn Qutaibah, 1989), h. 30.
71 As-Suyui, al-Asybah , h. 121. Lihat juga: Ab‘Abdullah Badar ad-Dn Mu ammad bin ‘Abdullah bin Bahdr az-Zarkasyi, al-Manur fi al-Qawa’id al- Fiqhiyyah, Jil. I (Kuwait: Wizarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, 1985), h. 309.
72 Ad-Daryuwisy, al-Zawj al-‘Urfi , h. 68-71.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
menyikapinya. Sedangkan dalam hal keputusan tidak selamanya keputusan dan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu lebih baik dari pada hukum Allah swt. Manusia disuruh berpikir untuk mempertimbangkan setiap baik dan buruknya perbuatannya tersebut, begitu juga dengan hal nikah terutama nikah ‘urfi.
E.   Kesimpu l an
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan: Pertama , pengertian nikah ‘urfi adalah nikah yang terpenuhi semua rukun dan syarat, hanya saja tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah dan pernikahan ini sah. Nikah ‘urfi sudah dikenal dalam Islam sebelum adanya pencatatan secara resmi seperti pada masa sekarang ini, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan.
Kedua, fatwa ‘Ali Jum’ah menyatakan bahwa nikah ‘urfi merupakan nikah yang lengkap syarat dan rukunnya, nikah ini sah dan telah dilegalisasi oleh lembaga fatwa Mesir yang dikenal dengan sebutan Dr al-Ifta’ al-Miriyah, melalui fatwa muftinya ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir). Latar belakang lahirnya fatwa ini karena maraknya praktik nikah ‘urfi yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan karena mahalnya biaya pernikahan, maka dengan adanya fatwa pernikahan menjadi mudah dan tidak mendapatkan tantangan baik sanksi pemerintah maupun sanksi sosial.
Ketiga, para ulama berbeda pandangan tentang hukum nikah ‘urfi , dalam hal ini ulama klasik tentunya membolehkan nikah ‘urfi , karena masalah pencatatan tidak ada di zaman sebelumnya, sementara menurut sebagian ulamakontemporerterdapat perbedaan pendapat, sebagian menghalalkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Adhim, Said. az-Ziwaj al-‘Urfi. Iskandariyah: Dr al-Imn, t.th.
Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum, Cet. 1. Jakarta: Prenada Mulia, 2003.
Abd al-Majid, Wafa. Al-Zawj al-‘Urf wa Musykiltuhu. Tesis: Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas al-Azhar, 2012.
El-Alami, Dawoud Sudqi. The Marriage Contract in Islamic Law in the Syari’a and Personal Status Laws of Egypt and Marocoo, Cet. 1. London: Hartnoll Ltd, 1992.
Al-Bukhri, Mu ammad bin Ismail. ai al-Bukhri. Manurah: Dr al- Gad al-Jadd, 2011.
Darwisy,Ahmad. az-Ziwaj al - ‘Urfi wa al-Mut’ah wa al-Siyahi wa al- Shaifi. Riyadh: Dar al-Ashimah, 2010.
Druquni, Ali bin ‘Umar. Sunan Druquni. Beirut: Mu’assah ar- Rislah, t.th.
Ad-Drimi, ‘Abdullah bin ‘Abdurra man Ab Mu ammad. Sunan ad- Drimi. Beirut: Dr al-Kitbal-‘Arabi, t.th.
Ganayim, Muhammad Nabil. Nadwah az-Ziwajal-‘Urfi. Kairo: Fakultas Dar al-‘Ulum, 1997.
asyim, A mad Umar. “Dirsat Ijtim’iyah fi az-Ziwaj al-‘Urfi”, dalam Harian al-Ahrm, 14 September 2010.
Al-Hadad,At-Thahir. Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat . Jakarta:
Pustaka Firdaus,1993.
Ibn as-Subuki, Taj ad-Dn Abd al-Wahhab. Jam‘ul Jawami . Kairo: Dr Ihya al-Kutub, 1947.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
Al-Jri i, Abd Rab an-Nabiy. az-Ziwaj al-‘Urfi al-Musykilatu wa al- illu, wa Nika al-Mut‘ah wa az-Ziwaj al-‘Urfi ‘Inda al- Masiiyah wa Ziwaj al-Misar . Kairo: Dr ar-Rau>ah li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 2001.
Jum‘ah, ‘Ali. al-Kalim a-ayyibFatw Ariyyah . Kairo: Dr as-Salm, 2013.
Jum‘ah, ‘Ali. Tadiq Dr al-Ifta al-Miriyah. Kairo: Jumh-riyah Mir al- Arabiyah Wizarah al-‘Adl Dr al-Ifta’ al-Miriyah, 2005.
Al-Jauziah, Ab ‘Abdullah Mu ammad bin Abi Bakr bin Ayyb Ibn al- Qoyyim. I’lm al-Muwqqi‘n ‘an Rabb al-‘lamn. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968.
Posite, John L. Ensiklopedia Oxford Dunia Islam , Cet. 1. Bandung: Mizan, 2001.
Muzdhar, M Atho. dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih, cet. 1 . Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Mahmood, Tahir. Family Law Reform in the Muslim World. New Delhi: N. M. Tripathi, 1972.
Al-Mward, ‘Ali bin Mu ammad bin Habb. al-Akam as-Sulaniyah . Kuwait: Maktabah Ibn Qutaibah, 1989.
Ma’sum, Endang Ali. “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, dalam: Muswa , Vol. 12 No 2 Juli 2013.
An-Naisbur,Mu ammad bin ‘Abdullah Abu ‘Abdullah al-akim.
Mustadrak. Beirut: Dr al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1990.
An-Nas’i, A mad bin Syu’aib bin ‘Ali. Sunan an-Nas’i. Beirut: Dr al- Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

## Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘Ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi
Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinana Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia . Jakarta: INIS, 2002.
Al-Qazwain, Mu ammad bin Yazd Abi Abdullah. Sunan Ibnu Mjah. Beirut: Dr al-Fikr, t.th.
Al-Qardhawi, Yusuf Abdullah. Nika Misyar akikatuhu wa ukmuhu . Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
Qarisah,Hisyam. “Az-Ziwaj al-‘Urfi Laisa Syar’iyan”, dalam majalah As- Syurq , 2012.
Al-Qurubi, Ab al-Wald Mu ammad bin A madbin Rusyd. Bidyah al- Mujtahid wa Nihyah al-Muqtasdid . Beirut: Dr Kutub al-
Ilmiyah, 1416 H.
Al-Raysuni, A mad . Naariyyah al-Maqid ‘Inda al-Imm asy-Syibi . Kairo: al-Ma’had al-‘lami li al-Fikr al-Islmi, 2007.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
Salman,Abi Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali. As-Siysah allat Yurduh Salafiyyn. t.tp: Maktabah asy-Syamilah, t.th.
Al-Suyi, Jall al-Dn Abd al-Ra man bin Abu Bakar. al-Asybhu wa al-Na air fi Qaw’id wa Fur’i Fiqh al-Syafi’iyah . Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1399 H.
Syarqwi,Ibrhim Abduh. az-Ziwaj al-‘Urfi fi Mizan al-Syar’i . Kairo: Maktabah al-af, 1421 H.
Sosnowska, Katarzyna Gorak. dan Maciej Klimiuk, “Romans Czy Rodzina? Malzenstwo ‘urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie”, dalam: InterAlia. A Journal of Queer Studie, vol. 8 tahun 2013.
Asy-Sya‘rawi, Mu ammad Mutawali. Yasalunaka fi ad-Dn wa al-Hayat. Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am
aqar, ‘Atiyah. Fatw wa Akm li al-Mar’ah al-Muslimat. Kairo: Maktabah Wahbah, 2002.
As-Sajastn, Abu Dud Sulaimn bin al-Asy‘a. Sunan Ab- Dud. Beirut: Dr al-Kitbal-‘Arabi, t.th.
Asy-Syaibni,A mad bin Hanbal Abu Abdullah. Musnad al-Imam Amad bin Hanbal. Kairo: Mu’asasah Qarabah, t.th.
As-Salmi, Mu ammad ‘Isya Abu‘Isya at-Turmui, Sunan at-Turmui. Beirut: Dr ’Ihya at-Tur, t.th.
Syakir, Muhammad Fuad. Perkawinan Terlarang . Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
As-Subuki,Tj ad-Dn Abd al-Wahhab bin ‘Ali. Jam’ul Jawmi . Beirut: Dr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.
Syarif, Hamid Abdul Halim. az-Ziwaj al-‘Urfi . Kairo: Dar al-Baidho’, t.th.
A-=abari, Ab Ja’far Mu ammad Ibn Jarr. Jmi’ al-Bayn an-Ta‘wil
Ayi Alquran . Beirut: Muassasah Rislah, t.th.
Al-=abari, Abu Ja‘far. Jami‘ al-Bayn fi Ta’wil al-Quran . Riya>: Muassasah Rislah, 2000.
Wizarah al-‘Adl Dr al-Ifta’ al-Mariyah, al-Fatw al-Islmiyah. Kairo:
Dr al-Ifta’ al-Mariyah Jumhriyah Mar al-Arabiyah, 1996.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islmi wa ‘Adillatuhu . Damaskus: Dr al- Fikr, 1989.
Az-Zarkasyi,Ab ‘Abdullah Badar ad-Dn Mu ammad bin ‘Abdullah bin Bahdr. al-Manur fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah . Kuwait: Wizarah al- Auqaf al-Kuwaitiyah, 1985.