Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara Email : baskara@umj.ac.id

## DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 PADA STRATEGI MENINGKATKAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Study kasus di PT. Asuransi Takaful Umum)
R. Melda Maesarach 1*
1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Jakarta 15419
* Email: Melda.kertamuda@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan perusahaan asuransi syariah saat ini harus pula disertai dengan perkembangan penerapan perlakuan transaksi akuntansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat vital, karena pada industri seperti asuransi syariah adalah proses membangun kepercayaan masyarakat yang mana dapat menjadi kunci sukses dalam pengembangan asurasni syariah ke depan. Sehingga asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan serta transparansi laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  syariah  menjadi  syarat  utama  dalam  membangun  kepercayan  tersebut. Dengan  diberlakukannya  penerapan  PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  no.  108  oleh Ikatan  Akuntan  Indoneisa  yang  mengatur  tentang  Transaksi  Akuntansi  Asuransi  Syariah,  entitas Asuransi  Syariah  harus  memisahkan  pencatatan  Dana  Peserta  dan  Dana  Perusahaan.  Sehingga dampaknya  Perusahaan  Asuransi  harus  menghitung  tingkat  Kesehatan  Keuangan/solvabilitas    hanya dari  dana  peserta/dana  tabarru’  sedangkan  dana  pengelola  akan  diukur  kesehatannya  dalam kemampuannya  memberikan  qardh  jika  dana  tabarru’  mengalami  defisit.  Hal  ini  selaras  dengan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut, perusahaan asuransi umum syariah harus melakukan dan menjaga kesehatan keuangan  dalam hal tingkat dana tabarru' sesuai ketentuan minimum tingkat solvabilitas yang persyaratkan dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/kewajiban. Untuk  memenuhi  ketentuan  tersebut  industri  Asuransi  harus  memiliki  strategi  dalam  menjaga  dan menaikan solvabilitas tabarru’ tersebut. Dengan terpenuhinya solvabilitas minimum tersebut perusahaan asuransi akan mendapat kepercayaan dari peserta bahwa dana tabarru’ mampu dalam memenuhi semua risiko kerugian peserta yang mungkin terjadi.
Kata Kunci: Asuransi Syariah, tabarru’, solvabilitas, strategi

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah saat ini, institusi-institusi syariah  termasuk  di  dalamnya  industri asuransi syariah mengalami perkembangan  pula.  Hal  ini  dikarenakan industri asuransi syariah sebagai lembaga non-bank  memberikan  jasa  pengelolaan risiko  berdasarkan  Prinsip  Syariah  guna saling  menolong  dan  melindungi  dengan
memberikan  penggantian  kepada  peserta atau  pemegang  pas  karena  kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau  tanggung jawab hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin diderita  peserta  atau  pemegang  polis karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang tidak  pasti  (UU  No.  40  Tahun  2014 Tentang  Perasuransian,  Bab  I  ketentuan Umum  Pasal  1  ayat 8). Masyarakat
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
Indonesia  saat  ini  makin  banyak  yang memahami  akan  kebutuhan  Asuransi sehingga mendorong industri ini berkembang pesat.
Praktik  Asuransi  syariah  merupakan jawaban  atas  kebutuhan  kaum  muslim dalam  mengantisipasi  risiko  secara  islami. Filosofi berasuransi syariah merupakan niat menolong  sesama  atas  dasar  persaudaraan muslim dan sekaligus membangun tanggungjawab  bersama,  saling  bekerja sama  dan  saling  melindungi  dari  berbagai kesusahan.
Perkembangan  Asuransi  Syariah  di Indonesia,  dipelopori  oleh  PT.  Syarikat Takaful  Indonesia  pada  24  Februari  1994 yang merupakan holding company dari PT.
Asuransi  Takaful  Keluarga  dan  PT. Asuransi  Takaful  Umum.  Asuransi  ini berdiri atas rekomendasi dan prakarsa dari Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia  (TEPATI)  yang  dimotori  oleh Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia (ICMI)  melalui  Yayasan  Abdi  Bangsa, Bank  Muamalat  Indonesia,  PT.  Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI serta beberapa pengusaha muslim. Kini kiprah  PT.  Syarikat  Takaful  Indonesia menginspirasi    berdirinya  asuransi  lain berbasis syariah.
Berikut  adalah  tabel  perkembangan Usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah  di Indonesia pada tahun 2008 – 2014 :
Tabel. 1. Perkembangan usaha asuransi dan reasuransi Syariah di Indonesia tahun 2008- 2014 No Keterangan/Description 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 1. Perusahaan Asurasni Jiwa Syariah 2 2 3 3 3 3 3

## Life Insurance Company
2. Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah 1 1 2 2 2 2 2

## Non Life Insurance Company
3. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa 13 17 17 17 17 17 18

## Sharia Unit of Life Insurance Company
4. Unit Asuransi Kerugian Syariah 19 19 20 18 20 24 23 Sharia Unit of Non Life Insurance Company 5. Unit Syariah Perusahaan Reasuransi 3 3 3 3 3 3 3 Sharia Unit of Insurance Company TOTAL 38 42 45 43 45 49 49
Sumber : ojk.go.id
Perkembangan  perusahaan  asuransi syariah  saat  ini  harus  pula  disertai  dengan penerapan  perlakuan  transaksi  akuntansi yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Hal  ini  menjadi  sangat  vital,  karena  pada industri  seperti  asuransi  syariah  ini membangun kepercayaan Tertanggung atau Peserta  sehingga  dapat  menjadi  kunci
sukses  dalam  pengembangan  ke  depan, karena  asuransi  syariah  harus  dapat menyajikan  informasi  yang  cukup,  dapat dipercaya  dan  relevan  serta  transparansi laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan syariah  menjadi  syarat  utama  dalam membangun kepercayan tersebut. Penyajian informasi laporan keuangan yang sesuai  dengan  syariah  penting  juga  bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan asuransi syariah, khususnya bagi manajemen  dan  pemerintah.  (Ghoni  dan Ryanti, 2007 : 12)
Untuk mendukung hal tersebut Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAI) pada bulan April 2009, telah mensahkan salah satu Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) No. 108 untuk Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, dengan tujuan untuk  mengatur  pencatatan  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan transaksi  Asuransi  Syariah.  Pedoman tersebut sudah efektif dan wajib diterapkan oleh  perusahaan  asuransi  syariah  per  01 Januari  2010  dan  penyajian  Laporan Keuangannya  mengacu  pada  Lampiran  II PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah.
PSAK  No.108  merupakan  pedoman pencatatan  transaksi  asuransi  berdasarkan sistem  akuntansi  keuangan  yang  sesuai dengan prinsip syariah dengan mengharuskan adanya pemisahan rekening dana  peserta  dan  rekening  dana  pengelola pada  Asuransi  Syariah.  PSAK  No.108 menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan  suatu  sistem  menyeluruh  yang pesertanya mendonasikan (men- tabarru’ kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang  digunakan  untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami  oleh  peserta  yang  berhak.  Donasi tersebut  merupakan  donasi  dengan  syarat tertentu  dan  merupakan  milik  peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.
Adapun  dampak  menerapkan  PSAK no  108  ini  entitas  Asuransi  Syariah  harus menghitung  tingkat solvabilitas  hanya dari dana  peserta  sedangkan  dana  pengelola akan diukur kesehatannya dalam kemampuannya  memberikan  qardh  jika dana tabarru’ mengalami defisit.
Untuk mewujudkan governance yang lebih  baik  regulator  meminta  perusahaan
asuransi  yang  memiliki  unit  syariah  atau murni  syariah  untuk  memisahkan  laporan mengenai  tingkat  solvabilitas  atau  tingkat pengelolaan  risiko,  pemisahan  ini  untuk menjaga  kesehatan  keuangan  Peserta  dan perusahaan  Asuransi  sehingga  mampu meningkatkan kepercayaan dan transparasi.
Solvabilitas pada perusahaan asuransi merupakan  selisih  dari  kekayaan    dan kewajiban  dibandingkan  dengan  Batas Tingkat    Solvabilitas  Minimum  yang ditetapkan pemerintah.
Pada tahun 2011 dikeluarkan peraturan  yang  secara  khusus  mengatur tentang  kesehatan  keuangan  perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip  syariah,  yang  ditandai  dengan Peraturan Menteri
Keuangan No.11/PMK.010/2011  tentang  Kesehatan Keuangan  Usaha  Asuransi  dan  Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam PMK No.11/PMK.010/2011
ini, perusahaan  asuransi  umum  syariah  harus melakukan dan menjaga kesehatan keuangan  dana tabarru '  yang  di  dalamnya dibahas  bahwa  Tingkat  solvabilitas  dana tabarru’ pada 31 Desember 2014 minimum harus 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/kewajiban. Tingkat kesehatan keuangan perusahaan  asuransi  salah  satunya  diukur dengan rasio solvabilitas. Dan perhitungan rasio  pencapaian  solvabilitas  perusahaan asuransi dikenal dengan metode Risk Based Capital ( RBC ).  Tentunya,  semakin  besar rasio pencapaian solvabilitas, maka semakin sehat kondisi perusahaan asuransi tersebut. Risk Based Capital ( RBC ) adalah suatu ketentuan dan ukuran yang menginformasikan  tingkat  kemampuan finansial  atau  kesehatan  keuangan  yang harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  asuransi. (Peraturan Pemerintah, PP No. 63 Tahun 2004)
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
Untuk  mengetahui  kondisi solven atau  tidaknya  suatu  perusahaan  adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan  tersebut  sesuai  dengan  standar yang  ditetapkan  yang  kemudian  dari laporan keuangan tersebut dianalisis dengan  pendekatan  metode Risk  Based Capital ( RBC ).
Dengan adanya peraturan pemerintah ini  industri  asuransi  syariah  diharuskan untuk  memiliki  tingkat  solvabilitas  Dana Tabarru’  minimum  30%  dari  dana  yang diperlukan  untuk  mengantisipasi  risiko kerugian  yang  mungkin  timbul  sebagai akibat  dari  deviasi  dalam  pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban, ratio minimum ini harus dicapai oleh perusahaan asuransi syariah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014.
Tingkat  solvabilitas  minimum  bagi perusahaan  asuransi  diukur  pada  Risiko kerugian  yang  mungkin  timbul  sebagai akibat  dari  deviasi  dalam  pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban terdiri dari :
a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan
b. Ketidakseimbangan  antara  proyeksi arus kekayaan dan kewajiban
c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap Mata Uang d. Perbedaan  antara  beban  klaim  yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan
e. Ketidakcukupan  Kontribusi  Akibat
Perbedaan
Hasil
Investasi
yang Diasumsikan  dalam  penetapan  kontribusi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh
f. Ketidakmampuan  pihak  reasuradur untuk  memenuhi  kewajiban  pembayaran klaim.
Dalam peraturan pemerintah ini tidak semua  kekayaan  dapat  diakui  sebagai kekayaan  dana  tabarru’  karena  terdapat batasan  kekayaan  yang  diperkenankan
untuk  dihitung  pada  Laporan  posisi keuangan berdasarkan SAP.
Dengan peraturan pemerintah tersebut  akan  terlihat  seberapa  besar kemampuannya untuk menanggulangi kewajiban  pada  peserta  asuransi.  Dalam peraturan ini perhitungan Solvabilitas dana tabarru’  dilaporkan    perusahaan  asuransi syariah harus berdasarkan aturan pemerintas berdasarkan Statutory
Accounting  Practice (SAP)  yang  berbeda dengan  standar  Akuntansi  Keuangan (SAK)  yang  mana  dalam  peraturan  ini diatur pembatasan pengakuan atas kekayaan  perusahaan  atas  dana  tabarru’.
Sehingga  dalam  mengelola  dana  tabarru’ ini  perusahaan  asuransi  syariah  harus memiliki  strategi  agar  solvabilitas  dana tabarru’  tetap  terjaga  minimum  sesuai peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  dan mampu meningkatkannya sehingga terbangun kepercayaan masyarakat terhadap  perusahaan  asuransi  syariah tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 108 pada strategi meningkatkan solvabilitas
Perusahaan Asuransi syariah.
Ada dua jenis mekanisme pengelolaan dana dengan akad wakalah bil Ujrah di Asuransi Syariah, yaitu:

## 1. Pengelolaan  Dana –  Wakalah  bil Ujrah dengan Unsur Tabungan
Pada  mekanisme  pengelolaan  dana  jenis pertama  ini  adalah  apabila  terdapat  unsur tabungan pada jenis asuransi.
Adapun  mekanisme  pengelolaan  dana dapat  digambarkan  pada  skema  sebagai berikut:

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
Gambar  1.  Pengelolaan dana –Wakalah Bil Ujroh unsur saving ( Life Insurance )
Berdasarkan  skema  tersebut  di  atas  dapat dijelaskan  sebagai  berikut  :    Peserta membayar  sejumlah  dana  yang  disebut kontribusi.    Pada  saat pembayaran kontribusi Peserta sudah sudah mengetahui berapa  besaran Ujrah dan tabarru’ dari kontribusi  yang  dibayarkan  sesuai  polis. Skema  ini  umumnya  diterapkan  pada asuransi Jiwa syari’ah.
Ujrah akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan ( marketing  fee ,  Ujrah  Reasuransi,  Biaya
Pemasaran dan Biaya Operasional).
Adapun tabarru’ akan  digunakan  sebagai dana  tolong  menolong  dan  tetap  menjadi milik  Peserta,  yang  kelak  dialokasikan kepada Peserta yang tertimpa musibah.
Kumpulan dana tabarru’ akan diinvestasikan pada investasi syariah.  Hasil dari  investasi  tersebutkan  kembali  ke kumpulan dana tabarru’ menjadi hak milik Peserta. Kumpulan dana tabarru’ dan hasil investasinya  digunakan  untuk  membayar klaim  (manfaat  Takaful)  pembayaran reasuransi, dan sebagainya.
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
Gambar  2.  Pengelolaan dana –Wakalah Bil Ujroh ( General Insurance )
Pada  mekanisme  ini  pada  prinsipnya sama  dengan  jenis  pertama,  hanya  saja semua  porsi  tabarru’  dialokasikan  dalam rekening  tabarru’  dan  digunakan  untuk membayar  klaim  peserta  yang  mengalami musibah.  Artinya tidak ada bagian tabarru’ yang menjadi tabungan peserta yang dapat ditarik kembali di akhir periode perjanjian.Kesehatan  keuangan  sebuah usaha  asuransi  syariah  mutlak  untuk dilakukan  terutama  pada  dana tabarru’ sebagai  sumber  dana  yang  digunakan dalam menutup klaim.  esehatan keuangan suatu  perusahaan  asuransi  ditentukan dengan  menghitung  solvabilitas.  Adapun landasan hukumnya yaitu:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 40 Tahun 2014 Sesuai pasal 19 dijelaskan bahwa :
a) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah  wajib  mematuhi  ketentuan mengenai kesehatan keuangan.
b) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah  wajib  melakukan  evaluasi secara  berkala  terhadap  kemampuan Dana  Asuransi  atau  Dana  Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.
c) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah  wajib  merencanakan  dan menerapkan  metode  mitigasi  risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.
d) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai kesehatan  keuangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  metode mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan  Keuangan  Usaha  Asuransi

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Dengan  dikeluarkannya  peraturan  ini, bahwa  perusahaan  asuransi  yang  seluruh usahanya beroperasi secara syariah memiliki acuan tersendiri karena peraturan ini  di  khususkan  untuk  usaha  asuransi dengan prinsip syariah.
Dalam  PMK  No.  11/PMK.010/2011  ini, bahwa  paling  lambat  tanggal  31  Maret 2011,  Tingkat  solvabilitas  dana tabarru’ paling  rendah  5%  (lima  perseratus)  dan paling  lambat  tanggal  31  Desember  2012, tingkat  solvabilitas  dana tabarru’ paling rendah  15%  (lima  belas  per  seratus)  dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko  kerugian  yang  mungkin  timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/kewajiban yang kemudian  dihitung  berdasarkan  peraturan Ketua Bapepam dan LK  tentang pedoman perhitungan  tingkat  solvabilitas  pada  tiap periode penilaiannya.
3. Pedoman  Perhitungan  Batas  Tingkat Solvabilitas Minimum Peraturan Ketua Papepam-LK No.PER-06/BL/2011, memiliki  beberapa  unsur,  yaitu;  (a) Kegagalan pengelolaan kekayaan (Schedule  A) ;  (b)  Ketidakseimbangan antara  proyeksi  arus  kekayaan  dan kewajiban (Schedule B) ;
(c)
Ketidakseimbangan
antara nilai kekayaan  dan  kewajiban  dalam  setiap mata uang (Schedule C) ; (d) Perbedaan antara  beban  klaim  yang  terjadi  dan beban  klaim  yang  diperkenankan (Schedule  D) ;  (e)  Ketidakcukupan kontribusi  akibat  perbedaan  hasil investasi  yang  diasumsikan  dalam penetapan  kontribusi  dengan  hasil investasi yang diperoleh (Schedule E) ;
(f) Risiko
Reasuradur / Ketidakmampuan  reasuradur  untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (Schedule F) .
Metode Risk Based Capital ( RBC )
Asuransi  syariah  sebagai  lembaga  yang diawasi  oleh  pemerintah  tentunya  harus mengikuti  peraturan  mengenai  kesehatan keuangan yang ditetapkan. Adapun kesehatan keuangan sebuah usaha asuransi syariah  yaitu  dapat  dilihat  dari  aspek tingkat solvabilitasnya.
Perhitungan rasio tingkat solvabilitas dapat menggunakan  metode Risk  Based  Capital (RBC) berdasarkan peraturan yang ditetapkan  oleh  Kementrian  Keuangan, yaitu  mengacu  pada  angka Statutory
Accounting
Practice (SAP). SAP merupakan prinsip akuntansi asuransi yang mengikuti peraturan/pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana, semakin  besar  tingkat  rasio RBC suatu perusahaan asuransi dari ketentuan pemerintah  maka  semakin  sehat  kondisi finansial perusahaan tersebut.
Rasio RBC perusahaan asuransi merupakan rasio  atas  pencapaian  tingkat  solvabilitas dengan batas tingkat solvabilitas minimum. Maksudnya, adalah seberapa besar kemampuan  perusahaan  asuransi  dalam memiliki dana yang diperlukan untuk dapat menutupi  risiko  kerugian  yang  mungkin timbul  sebagai  akibat  dari  deviasi  dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
Secara  umum,  bahwa  perusahaan  asuransi syariah  harus  menjaga  rasio  tingkat solvabilitasnya  dan  wajib  melaporkan perhitungannya dengan menggunakan metode Risk Based Capital (RBC) dari dana tabarru’. Sehingga hal tersebut bersesuaian dengan adanya PSAK No.108.
Pengertian Risk Based Capital ( RBC ) Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun  2004 Risk  Based  Capital ( RBC ) adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial  atau  kesehatan  suatu  perusahaan asuransi  yang  harus  dipenuhi  sesuai peraturan    terkait  prosentase  solvabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
Risk  Based  Capital adalah  salah  satu metode pengukuran Batas
Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang  dalam  mengukur  tingkat kesehatan  keuangan  sebuah  perusahaan asuransi  untuk  memastikan  pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui  besarnya  kebutuhan  modal perusahaan  sesuai  dengan  tingkat  resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
Metode Risk  Based  Capital ( RBC )  pada dasarnya  adalah  rasio  dari  nilai  kekayaan bersih  atau  " net  worth "  perusahaan bersangkutan, dengan menggunakan pendekatan  peraturan  akuntansi  standar (PSAK No.108), dengan mengikutsertakan risiko-risiko  pemburukan  yang  mungkin terjadi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis  Deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dari  perilaku  yang dapat  diamati.  (Moleong,  Bogdan  dan taylor, 2002: 3)
Adapun pendekatan penelitian deskriptif  ini  yaitu  melalui  pendekatan kuantitatif  (berupa  angka-angka)  yang dapat  digambarkan  dalam  bentuk  laporan keuangan  dan  kualitatif  (kata-kata)  yang dapat digambarkan dalam bentuk pernyataan-peryataan. Consuello G Sevilla dkk (1993:130).
1. Teknik Pengumpulan Data

## Literature  Review;
Studi  kepustakaan  dan  literatur  untuk mendapatkan    data  awal  berkaitan  dengan konsep,  profil,  perangkat  regulasi  dan hukum terkait Pencatatan Akuntansi
Asuransi Syariah dan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah.
Pengumpulan data sekunder; Diperoleh
dari dokumen/publikasi/laporan  penelitian  dari perusahaan Asurasi Syariah maupun sumber data lainnya yang menunjang.

## Depth Interview;
Melakukan wawancara   mendalam terhadap  pegawai  asuransi  umum  syariah maupun  pegawai  pemerintah  (regulator) mengenai perhitungan
Solvabilitas Asuransi Syariah.
2. Teknik Analisis Data
a. Analisis deskriptif: digunakan dalam mengetahui Perhitungan Tingkat
Solvabilitas  Perusahaan  Asuransi sesuai peraturan Pemerintah
b. Analisis terhadap faktor- faktor/instrument  yang  berpengaruh pada peningkatan Solvabilitas
perusahaan Asuransi Syariah.
3. Tahapan dalam penelitian ini adalah :
a. Mempelajari Perkembangan Laporan Tingkat  Solvabilitas  Dana  Tabarru’ 2011-2013
b. Membandingkan  Laporan  Tingkat Solvabilitas  Dana  Tabarru’  2011- 2013  berdasarkan  kekayaan  dan kewajibannya
c. Menganalisa faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’
d. Membuat Strategi dalam meningkatkan ratio Solvabilitas Dana tabarru’ Penelitian ini
menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.    Alasan menggunakan pendekatan kualitatif  karena dalam  penelitian  ini  mendalami  fokus utama yakni optimalisasi peran majelis adat budaya melayu guna memperkokoh karakter  bangsa.  Hal  tersebut  merupakan proses,  peristiwa  atau  kegiatan-kegiatan nseseorang (beberapa orang) dalam
mendinamisir  proses  dalam  mengenalkan

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
dan mempertahankan agar budaya denganmengungkap  substansi  dan  makna kebenaran  dalam  penelitian,  sehingga diperlukan  pengamatan  yang  mendalam dengan  latar  alami  untuk  memahami fenomena  atau  gejala    sosial  secara komprehensif  dan  kontekstual  dengan menggambarkan  realitas  empiris  tentang objek  yang  diteliti.  Penelitian  yang didasarkan pada observasi  dan wawancara singkat  tidak berarti  secara  otomatis  dapat dikatakan  sebagai  kualitatif,  karena  tugas peneliti  kualitatif  adalah  juga  menafsirkan keyakinan-keyakinan dan perilaku-perilaku dari  para  partisipan.  Merujuk  pada pendapat  di  atas,  maka  data  nprimer  yang diperoleh  akan  dianalisis  menurut  model interaktif  mengikuti  petunjuk  Miles  & Huberman  yaitu  (1)  reduksi  data,  (2) penyajian  data  dan  (3)  kesimpulan (kesimpulan  sementara,  verifikasi  dan
kesimpulan akhir). (A.Michael Huberman, Matthew B. Miles, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahwa berdasarkan PSAK No.108 tentang Transaksi  Asuransi  Syariah,    harus dilakukan  pemisahan  pencatatan  antara rekening  dana  peserta  dan  rekening  dana pengelola.  Sehingga  hal  ini  berimplikasi pada  perhitungan tingkat solvabilitas yang berdasarkan  pada  dana tabarru ’.  Berbeda dengan sebelumnya, yaitu dari tidak adanya pemisahan  antara  rekening  dana  peserta dengan  rekening  dana  perusahaan  dalam perhitungannya, berubah menjadi berbasiskan dana tabarru’ dalam perhitungan rasio RBC .
Sesuai  dengan  pembahasan  di  atas bahwa kemampuan keuangan berimplikasi pada kesehatan keuangan sebuah
perusahaan asuransi syariah, dalam hal ini dapat dilihat
dari  kekayaan  dan  kewajiban  dana tabarru’nya .    Kekayaan  dana tabarru’ adalah  kekayaan  yang  diperkenankan ( admitted kekayaans ) baik berupa investasi maupun bukan investasi. Adapun kewajiban  yaitu  semua  kewajiban  dana tabarru’ termasuk kewajiban dalam bentuk penyisihan teknis.
Selanjutnya,  pada  bab  ini  dibahas mengenai penilaian kesehatan keuangan PT Asuransi  Takaful  Umum  dengan  metode Risk  Based  Capital  (RBC), dimana perhitungan kesehatan dengan metode Risk Based Capital (RBC) ini adalah berdasarkan dana tabarru’.
Perhitungan  dengan  metode Risk Based
Capital (RBC) merupakan perhitungan yang  dapat  memberikan informasi tentang kesehatan keuangan pada sebuah  perusahaan  asuransi  syariah.  Pada prakteknya,  perhitungan  ini  tidak  hanya
sekedar menetapkan kekayaan yang diperkenankan (admitted kekayaan) dikurangi  dengan  kewajiban (liability), namun juga memperhatikan faktor risikonya  yang  tercantum  dalam  beberapa schedule . bahwa secara umum, Risk Based Capital (RBC)
mengindikasikan kemampuan manajemen perusahaan asuransi  syariah  dalam  mengelola  dana tabarru’.
A. Metode Risk Based Capital ( RBC ) Perhitungan kesehatan keuangan PT.
Asuransi Takaful Umum tahun 2011-2013 menggunakan  metode Risk  Based  Capital ( RBC ),  dengan  laporan  keuangan  yang telah  mengacu  pada  PSAK  No.108. Adapun  ketentuan  pencapaian  tingkat solvabilitas  mengacu  pada  Peraturan Menteri Keuangan PMK No.11/PMK/010/2011 dan pedoman yang  digunakan  dalam  mengukur batas  tingkat  solvabilitas  minimum  yaitu peraturan  ketua  babepam-LK  No.  PER- 02/BL/2009 dan format laporan berdasarkan No.PER-06/BL/2011.
Secara sederhana sebagaimana diuraikan  pada  bab  sebelumnya  bahwa, metode Risk  Based  Capital (RBC) pada penerapannya adalah perhitungan dari nilai kekayaan bersih perusahaan asuransi (BTS)
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi (BTSM).
Selanjutnya  sesuai  dengan  ketentuan PSAK No.108, bahwa setiap entitas bisnis asuransi  syariah    harus  memisahkan  akun dana  peserta  dengan  akun  dana  pengelola. Dengan demikian hal ini berimplikasi pada perhitungan kesehatan keuangan perusahaan  di  mana rasio  Risk  Based Capital  (RBC) dihitung  berdasarkan  dana tabarru’ .
Bahwa  dalam  metode Risk  Based Capital ( RBC )  yang  berfungsi  untuk menghitung  tingkat  keamanan  finansial (kesehatan  keuangan)  sebuah  perusahaan asuransi,  ada  beberapa  variabel  yang digunakan dalam penghitungan solvabilitas dengan menggunakan metode Risk  Based Capital pada  perusahaan  asuransi  umum syariah, yaitu diantaranya:Dalam
mengukur tingkat solvabilitas: (a)
Kekayaan yang diperkenankan; (b)
Kewajiban (termasuk pinjaman Qardh jika memiliki).
1. Dalam mengukur Batas Tingkat
Solvabilitas Minimum yaitu sesuai Peraturan  Ketua  Papepam-lk  No.PER- /06/BL/2011  di  antaranya  :  (a)  Kegagalan pengelolaan  kekayaan (Schedule  A) ;  (b)
Ketidakseimbangan  antara  proyeksi  arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B) ;  (c)
Ketidakseimbangan  antara  nilai  kekayaan dan  kewajiban  dalam  setiap  mata  uang (Schedule  C) ;  (d)  Perbedaan  antara  beban klaim  yang  terjadi  dan  beban  klaim  yang diperkenankan (Schedule D) ; (e) Ketidakcukupan
kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam  penetapan  kontribusi  dengan  hasil investasi  yang  diperoleh (Schedule  E) ;  (f) Ketidakmampuan reasuradur untuk memenuhi  kewajiban  pembayaran  klaim (Schedule F) .
Selanjutnya,  setelah  unsur-unsur  di  atas dapat  diketahui  berapa  jumlahnya,  maka penilian  rasio Risk  Based  Capital  (RBC) dapat
dihitung dengan pendekatan rumus sebagai berikut: Rasio RBC (%) =   Kekayaan yang diperkenankan – Kewajiban
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)
Dengan  pendekatan  perhitungan Risk Based Capital (RBC) di atas, pada bab ini  secara  mendetil  akan  dilakukan analisis tentang tingkat rasio Risk Based Capital PT  Asuransi  Takaful  Umum dari  tahun  2011-2013  (dengan  laporan keuangan  yang  telah  mengacu  pada PSAK No.108).
B. Kewajiban Perusahaan atas Pencapaian Rasio  Tingkat Solvabilitas / Risk  Based  Capital ( RBC )  Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Analisis  rasio  solvabilitas  metode Risk Based Capital (RBC) dalam perusahaan  asuransi  syariah  bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
sebuah perusahaan dalam menutupi kewajiban-kewajibannya. Dari perhitungan analisis rasio RBC tersebut dapat diketahui apakah perusahaan asuransi syariah tersebut  pada  tahun  2011-2013  dalam kondisi sehat atau tidak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  No.11/PMK.010/2011,  bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah setiap saat harus memenuhi tingkat  solvabilitas  dana tabarru’ pada tahun 2011 paling rendah 5%. Selanjutnya, perusahaan  asuransi  syariah  pada  tahun 2012  perusahaan  harus  memenuhi  tingkat solvabilitas  dana tabarru’ paling  rendah 15%, dan pada 31 Desember 2014 tingkat solvabilitas  dana tabarru’ paling  rendah 30%  dari  risiko  kerugian  yang  mungkin

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
timbul  sebagai  akibat  dari  deviasi  dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.
Dengan  tingkat  pencapaian  yang diperoleh  perusahaan  khususnya  dan masyarakat pada umumnya dapat menggambarkan mengenai tingkat kesehatan  keuangan  perusahaan  sesuai dengan ketentuan pemerintah dapat dicapai.
Identifikasi Unsur-Unsur Dalam Metode Risk Based Capital (RBC) di PT Asuransi Takaful Umum
1. Batas Tingkat Solvabilitas
A. Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta
Sesuai  dengan  pembahasan  sebelumnya telah  dijelaskan  bahwa  solvabilitas  bagi perusahaan perasuransian merupakan perbandingan antara kekayaan yang diperkenankan (admitted  kekayaans) yang terdiri  dari  investasi  dan  bukan  investasi, dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan  asuransi  syariah  yaitu  semua kewajiban dana tabarru’ termasuk pinjaman Qardh jika ada. Untuk mencapai kondisi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan  pemerintah,  perusahaan  harus mengelola  kekayaan  yang  diperkenankan (admitted kekayaans) dana tabarru’ dengan baik,  baik  berupa  investasi  maupun  bukan investasi.
Selanjutnya,  untuk  dapat  menghitung tingkat  solvabilitas  perusahaan,  pertama
yang dilakukan yaitu mengidentifikasi atas kekayaan  yang  dimiliki  oleh  PT  Asuransi Takaful  Umum.  Sesuai  dengan  ketentuan PMK No.11/PMK.010/2011 Bagian Kedua yang membahas Kekayaan Yang
Diperkenankan  Dalam  Bentuk  Investasi dan Bukan Investasi yang kemudian sesuai peraturan  dengan  pendekatan  format Staturory Accounting Practice (SAP) . Sesuai  dengan ketentuan bahwa pelaporan tingkat  solvabilitas  perusahaan  asuransi syariah yaitu menggunakan format SAP, di mana dalam SAP kekayaan dibagi menjadi 2 di antaranya; kekayaan yang diperkenankan  ( admitted  kekayaans )  dan kekayaan  yang  tidak  diperkenankan  ( non- admitted  kekayaans )  sedangkan  dalam SAK  tidak  mengenal  adanya  pemisahan kekayaan.  Kekayaan  yang  diperkenankan ( admitted  kekayaans )  adalah  kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sesuai  ketentuan  perundangan  di  bidang usaha perasuransian dan dapat diperhitungkan  dalam  penentuan  tingkat solvabilitas.  Dan  lebih  jelasnya,  bahwa dalam  perhitungan  rasio RBC kekayaan yang  diperkenankanlah  yang  dijadikan perhitungan.
Dengan  ketentuan Statutory  Accounting Practice  (SAP) bahwa  perkembangan kekayaan  yang  diperkenankan  (Neraca Dana Tabarru’ )  PT  Asuransi  Takaful Umum  pada  periode  2011  sampai  dengan 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
Tabel 1. Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta/ Tabarru’ (Saldo SAK & SAP) 2011- 2013
Sumber : Neraca Dana Peserta  PT Asuransi Takaful Umum Per 31  Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011 , data diolah.
Tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa kekayaan  saldo  SAP  berdasarkan  dana peserta/ tabarru’ dan  dalam  hal  kekayaan yang  diperkenankan  ( admitted  kekayaans ) dana peserta mengalami penurunan jumlah aset  dari  tahun  2011-2013.  Di  mana kekayaan SAP pada tahun 2011 sebesar Rp. 80,786.93  juta  mengalami  penurunan sebesar  Rp.  4,574.53  juta  atau  mengalami penurunan sebesar 5.66% sehingga jumlah kekayaan  SAP  pada  tahun  2012  menjadi sebesar  Rp.  76,212.40  juta,  namun mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp. 80,646.71 juta atau naik Rp. 4,634.30 Penurunan ini disebabkan oleh adanya  penurunan  pada  kelompok  bukan investasi,  penurunan  terjadi  dari  masing- masing kelompok kekayaan bukan investasi yaitu kas dan bank di mana, pada
tahun  2011  sebesar  Rp.  5,441.96  juta mengalami penurunan sebesar Rp. 4,124.64 juta  atau  penurunan  sebesar  75.79  % sehingga  kas  dan  bank  pada  tahun  2012 menjadi Rp. 1,317.32 juta, namun mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar Rp.  3,424.46  juta  atau  naik  sebesar  260% menjadi  Rp.  4,741.78  juta,  kas  dan  bank merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas  dipergunakan  untuk  membiayai kegiatan terkait dana tabarru’ .
Pada  kelompok  tagihan  kontribusi, yaitu  pada  tahun  2011  sebesar  Rp. 11,762.83  juta  mengalami  penurunan sebesar  3,269.71  atau  sebesar  27.79% sehingga  tagihan  kontribusi  pada  tahun 2012 menjadi Rp. 8,493.12 juta begitu pula pada tahun 2013 kembali menurun sebesar Rp.  652.25  juta  atau  turun  sebesar  8%
PT ASURANSI TAKAFUL UMUM DANA TABARRU' NERACA
(dalam jutaan rupiah) Tahun 2013 Tahun 2012 Audited Audited No. URAIAN SAK SAP SAK SAP SAK SAP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) AKTIVA Investasi 1 Deposito 41,746.07 41,746.07 44,034.65 44,034.65 35,225.00 35,225.00 2 Saham Syariah - - - - - - 3 Sukuk atau Obligasi Syariah 11,000.00 11,000.00 8,000.00 8,000.00 3,000.00 3,000.00 4 Surat Berharga Syariah Negara 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 5 Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh  Bank Indonesia - - - - - - 6 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia - - - -
- -
7 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
- -
- - - - 8 Reksa Dana Syariah 6,244.25 6,244.25 7,324.01 7,324.01 2,931.15 2,931.15 9 Efek Beragun Aset Syariah - - - - - - 10 Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain. - - - - - - 11 Emas  Murni - - - - - - 12 Investasi Lain - - - 13 Jumlah Investasi 59,990.32 59,990.32 60,358.66 60,358.66 43,156.15 43,156.15 Bukan Investasi 14 Kas dan Bank 4,741.78 4,741.78 1,317.32 1,317.32 5,441.96 5,441.96 15 Tagihan Kontribusi 18,797.57 7,840.87 14,937.85 8,493.12 17,127.18 11,762.83 16 Tagihan Reasuransi 9,478.19 8,226.95 6,204.56 6,043.30 23,115.50 20,425.98 17 Tagihan Investasi - - - - - - 18 Tagihan Hasil Investasi 46.79 46.79 - - - - 19 Aset Lain 8,056.27 2,191.89 679.93 20 Jumlah Bukan Investasi 41,120.59 20,856.39 24,651.62 15,853.74 46,364.56 37,630.77 21 JUMLAH ASET 101,110.91 80,846.71 85,010.28 76,212.40 89,520.71 80,786.93
Per 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Tahunan Tahun 2011 Audited

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
dibandingkan  tahun  2012  menjadi  Rp. 7,840.87 Juta.
Selanjutnya  penurunan  yang  paling menonjol yaitu pada tagihan reasuransi dari kelompok  kekayaan  yang  diperkenankan bukan investasi,  di  mana pada tahun 2011 tagihan reasurasi sebesar Rp. 20,425.98 juta menurun  sebesar  14,382.68  juta  atau sebesar 70.41% sehingga pada tahun 2012 menjadi  Rp.  6,043.30  juta,  namun  naik kembali di tahun 2013 sebesar 36% dengan kenaikan sebesar Rp. 2,183.65.
Namun  demikian,  dalam  kelompok kekayaan  yang  diperkanankan  mengalami penurunan  dan  peningkatan  khususnya pada  kelompok  investasi.  Pada  kelompok investasi peningkatan  yang menonjol pada deposito. Dimana deposito pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 35,225.00 Juta meningkat sebesar Rp. 8,809.65 atau 25.00% menjadi sebesar  Rp.  44,034.65  juta,  namun mengalami  penurunan  di  tahun    2013 sebesar Rp. 2,288.59 juta atau turun sebesar 5%.
Peningkatan  juga  terjadi  pada  sukuk dan  obligasi  syariah,  pada  tahun  2011 sebesar  Rp.  3,000.00  juta  meningkat  Rp. 5,000.00  juta  atau  sebesar  167%  sehingga pada  tahun  2012  menjadi  sebesar  Rp.
8,000.00 juta.
Selanjutnya  sesuai  faksi  terjadi peningkatan  pada  reksa  dana  syariah  di mana pada tahun 2011 Dana Reksa Syariah PT  ATU  sebesar  Rp.  2,931.15  juta meningkat Rp. 4,392.86 juta atau 149.86% sehingga  pada  tahun  2012  menjadi  Rp. 7,324.01 juta, namun mengalami penurunan  di  tahun    2013  sebesar  Rp. 1,079.76  juta  atau  turun  sebesar  15%.
Gambar 3.  Perkembangan Kekayaan Yang Diperkenankan  Dana  Peserta /Tabarru’ (Saldo SAP) 2011-2013
Pada grafik di atas nampak jelas yaitu, pada tahun 2011 kekayaan yang diperkenankan pada kas dan bank, tagihan kontribusi  dan  tagihan  reasuransi  lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 dan 2013, namun  pada  pos  deposito,  sukuk  dan obligasi serta dana reksa syariah lebih kecil dibandingkan  tahun  2012,  namun  terdapat kenaikan pada sukuk dan obligasi di tahun 2013.  Berkebalikan  dengan  tahun  2012 yaitu,  pada  pos  kas  dan  bank,  tagihan kontribusi  serta  tagihan  reasuransi,  lebih kecil daripada tahun 2011, namun di tahun 2013 terdapat kenaikan kas & bank, tagihan reasuransi  tetapi  tidak  diiringi  kenaikan pada  tagihan  kontribusi,  trennya  terus menurun.  Kenaikan  secara  signifikan berada  pada  pos  deposito,  juga  sukuk  dan obligasi  serta  dana  reksa  syariah  pun mengalami  peningkatan  di  tahun  2012, namun mengalami penurunan pada deposito dan Reksadana di tahun 2013.
B. Kewajiban Dana Peserta
Yang  dimaksud  dengan  kewajiban yaitu  semua  kewajiban  yang  dimiliki  oleh dana  peserta/ tabarru’ termasuk Qardh (dana talangan) jika memiliki utang Qardh kepada perusahaan. Lebih jelasnya, kewajiban dana peserta, dapat dilihat pada
0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 Kas d an Ba n k Tagih an K o n trib u si
Tagih an Re asura n si
De p o sito Su ku k d an O b lig as i…
Dan a Re ks a Sy ar iah Kekayaan Yang Diperkenankan 2011
Kekayaan Yang Diperkenankan 2012
Kekayaan Yang Diperkenankan 2013
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
tabel  di  bawah  ini  mengenai  kewajiban dana peserta/ tabarru’ sebagai berikut;
Tabel 2. Kewajiban Dana Peserta (Saldo SAK & SAP) 2011-2013
Sumber : Neraca Dana Peserta  PT Asuransi Takaful Umum Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011 , data diolah.
Pada tabel 4.2 di atas menggambarkan  posisi  kewajiban  SAP dana  peserta  PT  Asuransi  Takaful  Umum sesuai  dengan  PSAK  No.108  tentang Transaksi  Asuransi  Syariah  dari  tahun 2011-2013. Dalam tabel tersebut memberikan penjelasan, bahwa pada tahun 2012  kewajiban  dana  peserta  mengalami penurunan  yaitu,  pada  tahun  2011  jumlah kewajiban  dana  peserta  sebesar  Rp. 77,768.86  menurun  sebesar  Rp.  9,224.63 juta atau 11.86% sehingga pada tahun 2012 jumlah  kewajiban dana peserta sebesar Rp. 68,543.84 juta. Pada tahun 2013 Kewajiban Dana peserta mengalami kenaikan  sebesar Rp.  4,906.11  juta  atau  7.16%  sehingga jumlah    kewajiban  dana  peserta  menjadi sebesar Rp. 73,449.95 juta.
Penurunan  secara  signifikan  terjadi pada  pos  utang  di  mana  pada  tahun  2011 jumlah  utang  sebesar  Rp.  21,159.39  juta menurun  sebesar  Rp.  12,748.46  juta  atau 60.25%  pada  tahun  2012  menjadi  Rp. 8,410.93  juta.  Penurunan  pada  kelompok utang ini secara rinci yaitu pada pos utang klaim yang mengalami penurunan di mana pada  tahun  2011  utang  klaim  sebesar  Rp. 5,700.93  juta  menurun  sebesar  Rp. 4,843.33  juta  atau  85.00%  menjadi  Rp. 857.60  juta.  Pada  utang  reasuransi  dari tahun  2011-2013  mengalami  penurunan yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 7,294.73 menurun  sebesar  Rp.  607.59  juta  atau sebesar  8.33%  sehingga  pada  tahun  2012 menjadi  Rp.  6,687.14  juta.  Utang  Ujrah pada  Dana  Tabarru’  di  tahun  2012  nol rupiah  berbeda  dengan  tahun  2011  Dana
Tahun 2013 Tahun 2012 Audited Audited No. URAIAN SAK SAP SAK SAP SAK SAP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PASIVA Kewajiban Utang 22 Utang Klaim 1,720.39 1,720.39 857.60 857.60 5,700.93 5,700.93 23 Utang Reasuransi 4,674.31 4,674.31 6,687.14 6,687.14 7,294.73 7,294.73 24 Utang Ujroh Kepada  Perusahaan - - - - 8,049.77 8,049.77 25 Utang Alokasi Surplus Kepada Tertanggung 1,366.74 1,366.74 845.46 845.46 1,202.99 113.95 26 Utang Alokasi Surplus Kepada Perusahaan 737.06 737.06 27 Utang Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru Kepada Perusahaan 1,224.16 1,224.16 28 Utang Zakat - - - 29 Utang Lain 287.25 287.25 20.73 20.73 - - 30 Jumlah Utang 10,009.91 10,009.91 8,410.93 8,410.93 22,248.42 21,159.39 Penyisihan Teknis 31 Penyisihan Kontribusi 25,906.46 25,906.46 17,282.88 17,282.88 9,012.66 9,012.66 32 Penyisihan Kontribusi Yang Belum Menjadi Pendapatan/Hak 16,996.28 16,996.28 18,737.16 18,737.16 22,975.33 22,975.33 33 Penyisihan Klaim 20,537.30 20,537.30 24,112.87 24,112.87 24,621.48 24,621.48 34 Jumlah Penyisihan Teknis 63,440.04 63,440.04 60,132.91 60,132.91 56,609.47 56,609.47 35 Jumlah Kewajiban 73,449.95 73,449.95 68,543.84 68,543.84 78,857.89 77,768.86 36 Qardh - - - - - - Ekuitas Peserta 37 Akumulasi Dana Tabarru' 27,660.96 27,660.96 16,466.44 16,466.44 10,662.82 14,612.45 38 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga - - - 39 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 40 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP (8,056.27) (2,191.89) 409.11 41 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan (12,207.94) (6,605.99) (8,053.86) 42 Jumlah Ekuitas Peserta 27,660.96 7,396.75 16,466.44 7,668.56 10,662.82 6,967.71 43 Jumlah kewajiban, qardh dan equitas peserta 101,110.91 80,846.71 85,010.28 76,212.40 89,520.71 84,736.56
Tahun 2011 Audited

## R. Melda Maesarach
Dampak Penerapan PSAK 108 Pada Strategi Meningkatkan Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
Tabarru’ memiliki utang Ujrah pada Dana Tabarru’  sebesar  Rp.  8,049.77  juta. Selanjutnya pada pos utang alokasi kepada tertanggung  mengalami  kenaikan  sebesar 642%  atau  meningkat  sebesar  Rp.  731.51 juta  dimana  pada  tahun  2011  sebesar  Rp. 113.95 juta menjadi sebesar Rp. 845.46 juta pada tahun 2012. Dana Tabarru’ memiliki utang  lain-lain  sebesar  nol  rupiah  pada tahun 2011 dan Rp. 20.73 pada tahun 2012. Sedangkan  Utang  Dana  Tabarru  di  tahun 2013  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp. 1,598.98  juta  atau  sebesar  19.01%  yaitu menjadi  Rp.  10,009.91  juta.  walaupun  di tahun 2013 terdapat penurunan pada utang Reasuransi  sebesar  Rp.  2,012.83  atau sebesar  30%  namun  di  tahun  2013  Dana Tabarru  memiliki  utang  Utang  alokasi surplus  pada  perusahaan  dan  utang  bagi hasil  investasi  Dana  tabarru’  kepada perusahaan  total  senilai  Rp.  1,961.22 sehingga menaikan utang tabarru’
dibandingkan tahun 2012. Pada  kelompok  penyisihan  teknis mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,523.44 atau 6.22% yaitu pada tahun 2011 dari sebesar Rp. 56,609.47 juta menjadi Rp. 60,132.91  juta  pada  tahun  2012  dan  di tahun  2013  naik  menjadi  Rp.  63,440.04 meningkat  sebesar  Rp.  3,307.13  atau  naik 5,50% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan  ini  terjadi  dari  tiap  tahunnya pada penyisihan kontribusi yang meningkat menjadi  sebesar  Rp.  17,282.88  juta,  atau bertambah  sebesar  48%  atau  Rp.  8,270.22 juta dan kembali meningkat di tahun 2013 sebesar  Rp.  8,623.59  juta  atau  sebesar 49.90% dibandingkan tahun 2012. Pada pos penyisihan yang belum menjadi pendapatan/hak mengalami penurunan dari tahun  2011-2013,  yaitu  sebesar  Rp.
4,238.17  juta  atau  18.44%  dan  di  tahun 2013  menurun  sebesar  Rp.  1,740.88  juta
atau  turun  sebesar  9.29%.  Pada  pos penyisihan  klaim  terjadi  peningkatan  di mana,  pada  tahun  2011  sebesar  Rp. 24,621.48  juta  mengalami  penurunan sebesar  Rp.  505.61  juta  atau  2.07% sehingga pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 24,112.87 juta.
Gambar 4. Perkembangan Kewajiban Dana Peserta/ Tabarru’ (saldo SAP) 2011- 2013
Dengan mengamati  grafik kewajiban dana peserta/ tabarru’ di  atas  mengambarkan pada  Kewajiban  Tabarru’  yang  dominan adalah  pada  penyisihan  teknis  yaitu  pada penyisihan kontribusi, penyisihan kontribusi  yang  belum  menjadi  hak  dan penyisihan  klaim.  Penyisihan  Kontribusi mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun  2011-2013  sedangkan  yang  lainnya secara keseluruhan kewajiban dana peserta/ tabarru’ mengalami  penurunan setiap tahunnya.
C. Analisis Tingkat
D. Kesehatan
Keuangan
Dana Tabarru’ PT.  Asuransi  Takaful Umum Metode Risk Based Capital (RBC)
Setelah  unsur-unsur  dalam  mengukur rasio RBC telah diidentifikasi, sesuai data di atas selanjutnya yaitu melakukan pengelompokkan  agar  rasio  RBC  dapat diketahui. Sesuai dengan ketentuan
- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 U ta n g Kl ai m U ta n g U jroh U ta n g Alo ka si Su rp lu s… U ta n g L ain -La in Pe n yis ih an Ko n trib u si … kewajiban 2011
kewajiban 2012 kewajiban 2013
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
mengenai  perhitungan  rasio  pencapaian solvabilitas  yang  telah  dibahas  pada  bab sebelumnya, di mana tingkat solvabilitas dan batas  tingkat  solvabilitas  minimum  dapat diketahui dengan unsur-unsur pembentuknya  dengan  pendekatan  laporan keuangan  yang  mengacu  pada  PSAK No.108 yaitu berdasarkan dana tabarru’ . Bahwa  pada  tahun  2011-2013  PT Asuransi  Takaful  Umum  konsisten  dalam mengimplementasikan  PSAK  No.  108,  hal ini  ditandai  dengan  laporan  keuangan dengan  adanya  pemisahan  dana  peserta dengan  dana  pengelola.  Sehingga  hal tersebut berdampak pada tingkat rasio RBC yang merupakan tolak ukur tingkat kesehatan  (keamanan  finansial)  perusahaan asuransi  termasuk  PT  Asuransi  Takaful Umum.  Dengan  demikian,  penulis  sesuai dengan  ketentuan  mengenai  pencapaian rasio  RBC  menggambarkan  bagaimana pencapaian rasio RBC PT Asuransi Takaful Umum dari tahun 2011-2013.
PT.  Asuransi  Takaful  Umum  sebagai sebuah usaha perasuransian yang seluruhnya beroperasi secara syariah, tentunya melakukan  pemisahan  antara  dana  peserta dengan dana pegelola sesuai PSAK No. 108.
Dengan demikian, analisis terhadap pencapaian  rasio RBC hanya  berdasarkan dana peserta saja. Adapun ketentuan tingkat rasio RBC yang  harus  dicapai    perusahaan yaitu  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Menteri  Keuangan  No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha
Asuransi  dan  Usaha  Reasuransi  dengan Prinsip Syariah.
Tingkat RBC dihitung  berdasarkan Statutory  Accounting  Practice  (SAP) yaitu standar  akuntasi  asuransi  berdasarkan ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah. Adapun  perhitungan  tingkat  rasio RBC PT Asuransi  Takaful  Umum  pada  tahun  2011 telah berpedoman pada ketentuan pemerintah,
yaitu (1) PMK
No.11/PMK.010/2011  tentang  Kesehatan Keuangan  Usaha  Asuransi  dan  Usaha Reasuransi  dengan Prisnip  Syariah, dan (2) Peraturan  Ketua  BAPEPAM-LK  No.PER- 06/BL/2011  tentang  Pedoman  Perhitungan BTSM  bagi  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan Reasuransi.
Rasio RBC PT  Asuransi  Takaful Umum  dari  tahun  2011-2013  dapat  dilihat pada tabel di bawah in:

## R. Melda Maesarach
Dampak  Penerapan  PSAK  108  Pada  Strategi  Meningkatkan  Solvabilitas  Perusahaan  Asuransi  Syariah  (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)

## Tabel 3.
Pencapaian Rasio Solvabilitas Berdasarkan Metode Risk Based Capital (RBC) (2011 -2013)
Sumber :  Neraca Dana  Peserta  PT  Asuransi  Takaful Umum  Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011 , data diolah.
Dengan mengamati tabel Rasio Kesehatan  keuangan  Dana  tabarru’  diatas dapat terlihat adanya kenaikan solvabilitas di tahun  2012  sebesar  Rp.  4,650.49  atau  naik sebesar 154.09% dibandingkan tahun 2011, sedangkan  di  tahun  2013  Solvabilitas menurun  sebesar  Rp.  271.81  atau  turun 3.54% dibandingkan tahun 2012.

## 2. Batas tingkat Solvabilitas Minimum
Secara  lebih  jelasnya,  komponen- komponen batas tingkat solvabilitas minimum yang bersumber dari laporan batas tingkat  solvabilitas  minimum  dapat  dilihat pada poin-poin di bawah ini:
A. Schedule A – Kegagalan Pengelolaan Kekayaan ( Kekayaan Default Risks) Kegagalan pengelolaan kekayaan dikaitkan  dengan  penempatan  investasi  PT Asuransi  Takaful  Umum  serta  kewajiban
atas  sejumlah  dana  yang  harus  disediakan oleh  PT  Asuransi  Takaful  Umum  sebagai akibat dari deviasi astas faktor risiko.
Schedule A  merupakan  jumlah  dana yang  dibutuhkan  untuk  menutupi  risiko kegagalan  pengelolaan  kekayaan  dana tabarru’ dari  tiap-tiap  jenis  kekayaan  yang diperkenankan,  yang terbentuk  berdasarkan besaran faktor-faktor risikonya .
Investasi  deposito  ditempatkan  pada rating  konservatif  yaitu    kategori  khusus dengan  faktor  risiko  0%.  Perusahaan  juga menempatkan  investasi  pada  sukuk  dan obligasi syariah yang berperingkat II dan III yang  memiliki  faktor  risiko  sebesar  0.5% dan 1%. Dampak dari penempatan investasi ke tempat yang memiliki faktor risiko tinggi, berimplikasi  pada  jumlah  deviasi  dari investasi tersebut menjadi tinggi, kondisi ini dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan
PT ASURANSI TAKAFUL UMUM DANA TABARRU'
RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'
(dalam jutaan rupiah) No. Keterangan Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Audited Audited Audited 1 Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan Yang Diperkenankan 80,846.71 76,212.40 80,786.93 b. Kewajiban (termasuk pinjaman qardh) 73,449.95 68,543.84 77,768.86 2 Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a - 1b) 7,396.75 7,668.56 3,018.07 3 Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A) 2,207.76 2,253.97 2,456.89 b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B) 1,036.26 691.32 360.51 c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap Mata Uang (Schedule C) 1,489.68 172.34 1,774.67 d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule D) 15,090.42 16,694.59 19,510.78 e. Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E) 259.06 172.83 90.13 f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (Schedule F) 2,537.52 2,423.78 1,926.36 4 Jumlah dana yang Diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/ kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f) 22,620.71 22,408.82 26,119.34 5 Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %) 32.699% 34.221% 11.555%
Per 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
return atau  tingkat  pengembalian  hasil investasi  yang  tinggi.  Perusahaan  pun menempatkan  investasinya  pada  surat berharga  syariah  Negara  yang  memiliki faktor  risiko  0%,  hal  ini  menunjukkan perusahaan  sangat  berhati-hati  terhadap penempatan  investasi  dengan  tingkat  risiko sekecil  mungkin.  Penempatan  investasi berupa  reksa  dana  syariah  ditempatkan  ke dalam  reksa  dana  syariah  surat  berharga ekuitas pasar uanga (SBPU) yang memiliki faktor risiko 10%. Pada investasi reksa dana syariah  perusahaan  juga  menempatkan investasinya  pada  surat  berharga  ekuitas campuran  yang  memiliki  faktor  risiko sebesar  8.6%.  Selanjutnya,  pada  pos  buka investasi perusahaan menempatkan kekayaan  dana  peserta/ tabarru’ pada  bank yang dijamin LPS dengan faktor risiko 0%. Kekayaan bukan investasi juga berada pada pos  tagihan  kontribusi  dengan  faktor  risiko 8%, perusahaan dalam negeri yang memiliki faktor risiko 4%, dan perusahaan luar negeri dengan  prinsip  syariah  yang  memiliki reputasi  baik  dengan  faktor  risiko  yaitu sebesar 4%.
Dengan  faktor-faktor  risiko  investasi yang tidak terlalu tinggi mengenai pengelolaan  kekayaan    yang  ditempatkan oleh PT Asuransi Takaful Umum menunjukkan  pada  jumlah  deviasi  yang tidak terlalu besar.
B. Schedule  B –  Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban ( Cash-flow Mismatch Risk )
Schedule  B merupakan  jumlah  dana yang  diperhitungkan  dalam  BTSM  untuk menutup  risiko  ketidak-seimbangan  antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban yang timbul  karena  adanya  kemungkinan  besar kewajiban  berbeda  dengan  kekayaan  pada saat  jatuh  tempo,  dengan  faktor  risiko  4  % dari Penyisihan kontribusi.
C. Schedule C  -  Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan
kewajiban dalam setiap mata uang
Bahwa  setiap  jenis  mata  uang  yang satu  terhadap  mata  uang  yang  lainnya memiliki  perbedaan  nilai,  oleh  karena  itu risiko  atas  ketidak  seimbangan  antara  nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata  uang  sangat  mungkin  terjadi.  Risiko ketidakseimbangan  antara  kekayaan  dan kewajiban  dalam  setiap  jenis  mata  uang ditentukan  dengan  membandingkan  antara kekayaan  dan  kewajiban  perusahaan  untuk setiap jenis mata uang. Sehingga dalam hal ini  perusahaan  harus  memiliki  sejumlah dalam terkait schedule c ini.
Schedule C  merupakan  jumlah  dana yang  dibutuhkan  atas  ketidak-seimbangan antara  nilai  kekayaan  dan  kewajiban  pada setiap  jenis  mata  uang  asing  ( foreign currency mismatch risks ) yang mencerminkan  risiko  peserta  terhadap kekayaan  dan  kewajiban  yang  dimilikinya untuk setiap jenis mata uang asing.
D. Schedule D - Perbedaan antara beban klaim  yang  terjadi  dan  beban  klaim yang  diperkenankan  ( Risks  of  Claim Experience Worse Than Expected ) Untuk lebih jelasnya, schedule D dapat dilihat di bawah ini:
Ketidakseimbangan  antara  beban  klaim yang  terjadi  dengan  beban  klaim  yang diperkirakan  timbul  dari  kemungkinan terjadinya  pengalaman  klaim  yang  lebih buruk  dari  yang  diperkirakan.  Adapun jumlah  dana  yang  dibutuhkan  untuk menutupi  risiko  ketidakseimbangan  antara beban  klaim  yang  terjadi  dengan  beban klaim  yang diperkirakan ditentukan dengan mengalikan  faktor  risiko  yang  dimiliki, besaran faktor risiko pada schedule D yaitu dari 0.015% sampai 20%.
Dengan  demikian, Schedule  D yaitu perbedaan  antara  beban  klaim  yang  terjadi dengan  beban  klaim  yang  diperkirakan merupakan sejumlah dana  yang dibutuhkan untuk  menutupi  risiko  perbedaan  antara beban  klaim  yang  terjadi  dengan  beban klaim yang diperkirakan.

## R. Melda Maesarach
Dampak  Penerapan  PSAK  108  Pada  Strategi  Meningkatkan  Solvabilitas  Perusahaan  Asuransi  Syariah  (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
E. Schedule E - Ketidakcukupan kontribusi  akibat  perbedaan  hasil investasi  yang  diasumsikan  dalam penetapan  kontribusi  dengan  hasil investasi  yang  diperoleh  ( Risks  of Insufficient Contribution due to Experienced Investment Return Worse
Than Expected ) Schedule E ini merupakan jumlah dana yang dibutuhkan  untuk  menanggulangi  risiko ketidakcukupan
kontribusi, risiko
ketidakcukupan kontribusi dapat disebabkan oleh  tingkat  hasil  investasi  yang  diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan dalam penetapan kontribusi dengan faktor 2 % atas penyisihan kontribusi.
F. Schedule F  –  Ketidakmampuan reasuradur untuk memenuhi
kewajiban  pembayaran  klaim/resiko reasuradur ( Retakaful Risks ) Schedule F merupakan  jumlah  dana  yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko atas ketidakmampuan  pihak  reasuradur  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar klaim.    Dana  di  atas  terbentuk  berdasarkan penyishian  teknis  beban  reasuradur  dari beberapa  reasuradur  PT  Asuransi  Takaful Umum,  baik  reasuradur  dalam  negeri  yang terdiri  dari  enam  (6)  reasuradur,  dan reasuradur  luar  negeri  dengan  prinsip syariah  yang terdiri  dari  dua (2)  reasuradur yang  memiliki  reputasi  baik.  Faktor  risiko yang dimiliki dari titap-tiap risiko reasuradur yaitu  sebesar  4.%.Untuk  Risiko  kerugian yang  mungkin  timbul  akibat  dari  deviasi dalam pengeloaan kekayaan dan/atau kewajiban  atau  Batas  Tingkat  Solvabilitas Minimum  (BTSM)  tren  nya  dapat  dilihat pada grafik berikut :
Gambar  5.  Risiko  kerugian  yang  mungkin timbul akibat dari deviasi dalam pengeloaan kekayaan  dan/atau  kewajiban  atau  Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Tahun 2011 - 2013
Dari  data  tersebut  diatas  dapat  menunjukan bahwa setiap penurunan tingkat solvabilitas sebesar  Rp.  271  Juta  mengakibatkan penurunan ratio RBC 1 %  sedangkan untuk mencapai  RBC  30%  diperlukan  kenaikan tingkat solvabilitas sebesar Rp. 1,344 Milyar dengan asumsi variable BTSM tetap.
Dengan demikian pengelolaan kekayaan  dan  kewajiban  sangatlah  penting untuk  menjaga  solvabilitas  Tabarru  dan perlu  diperhatikan  faktor-faktor  penting yang sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan/solvabilitas Dana Tabarru’.
Faktor-Faktor dominan yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan/Solvabilitas  Dana  Tabarru’ PT. Asuransi Takaful Umum - Pada Unsur Kekayaan : Investasi : - Deposito  (memiliki  porsi  yang  paling besar dalam investasi) - Reksadana Syariah - Obligasi Syariah Non Investasi : - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 Sc h e d u le A Sc h e d u le B Sc h e d u le C Sc h e d u le D Sc h e d u le E Sc h e d u le F BTSM 2013 BTSM 2012 BTSM 2011
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
- Piutang Kontribusi
- Piutang Retakaful

## Kekayaan Lainnya
- Perusahaan  harus  berhati-hati  atas transaksi  pada  kekayaan  lainnya  agar  tidak terlalu  besar  dikarenakan  tidak  diakui sebagai  kekayaan  yang  diperkenankan dalam perhitungan Solvabilitas.
- Pada Unsur Kewajiban
a. Utang Klaim
b. Utang Retakaful
c. Cadangan Teknis
- Cadangan Kontribusi
- Cadangan Klaim

## Strategi meningkatkan Solvabilitas Dana Tabarru’
Dari Analisa Kekayaan dan Kewajiban yang  dipaparkan  tersebut  dapat  terlihat faktor  –  faktor  yang  dominan  dalam mempengaruhi  Tingkat  Kesehatan  Dana Tabarru’
Pada unsur kekayaan :
b. Investasi
Kinerja  investasi  sangat  menetukan  dalam peningkatan  produksi.  Strategi  yang  dapat diterapkan  adalah  dengan  penempatan investasi  pada  instrument  yang  sesuai dengan syariah dan regulasi serta mengontrol  penyebaran  instrument  dan pembatasan  investasinya  sesuai  aturan regulator. Melakukan penempatan investasi untuk  dana  Tabarru  lebih  hati-hati  dan konservatif dengan mempertimbangkan return/bagi hasil yang maksimal dan potensi mendukung peningkatan pada produksi.
c. Non Investasi
1. Piutang Kontribusi
Piutang  merupakan  dampak  dari  perolehan produksi,  sehingga  makin  tinggi  produksi akan  makin  tinggi  juga  piutang  yang terbentuk, namun piutang ini harus dimonitoring secara baik sehingga kolektabilitasnya  baik  sehubungan  Piutang yang diakui sebagai kekayaan adalah dengan umur piutang sampai dengan  2 bulan. (Hasil wawancara dengan pegawai OJK) 2. Piutang Retakaful Piutang  yang  diakui  sebagai  kekayaan adalah dengan  umur piutang sampai dengan
2 bulan, Perusahaan harus  dapat mengelola piutang  Kontribusi  dan  Retakaful  dengan penagihan  yang  agresif  dan  sistemik  dan melakukan  evaluasi  piutang  yang  tidak tertagih  dan  otomatisasi  pembatalan  polis atas  piutang  diatas  2  bulan  agar  dapat menghapus  kewajiban  maupun  penyisihan kontribusi atas polis tersebut serta melakukan  penagihan  khusus  atas  polis diatas  2  bulan  tersebut  agar  dapat  berjalan kembali periode asuransinya dan penagihan tersebut dapat diakui sebagai kekayaan pada sisi kas/bank.

## Pada Unsur kewajiban
Pada  perhitungan  Solvabilitas  seluruh kewajiban harus diakui, sehingga perusahaan  harus  ketat  dalam  pengakuan kewajiban ini, bebrapa faktor yang dominan dalam  kewajiban  Dana  tabarru’  adalah sebagai berikut :
Penyisihan Teknis : 1. Penyisihan  Kontribusi  (Polis  Jangka Panjang)
Pada  Penyisihan  Kontribusi  untuk  Polis- polis  jangka  Panjang  perusahaan  harus melakukan evaluasi dan membuat kebijakan aktuaria atas asumsi-asumsi yang digunakan untuk perhitungan tersebut sehingga manajemen meyakini asumsi tersebut dapat digunakan  untuk  lebih  mencerminkan cadangan/penyisihan  yang  harus  dicata sebagai kewajiban perusahaan.
2. Penyisihan  Kontribusi  yang  belum merupakan  pendapatan  (Polis  jangka Pendek)
Pada  Penyisihan  Kontribusi  yang  belum merupakan  Pendapatan,  perusahaan  harus menggunakan  perhitungan  sisa  hari  polis yang  belum  dilewati,  penyisihan  ini  dapat berkurang  jika  manajemen  melakukan kebijakan otomatisasi pembatalan atas polis dengan usia tagihan diatas 2 bulan, sehingga yang masuk dalam pencatatan penyisihan ini hanya polis dengan tagihan sampai dengan 2 bulan.
3. Penyisihan Klaim
 Klaim dalam Proses
 Klaim    yang  terjadi  tetapi  belum dilaporkan (IBNR)

## R. Melda Maesarach
Dampak  Penerapan  PSAK  108  Pada  Strategi  Meningkatkan  Solvabilitas  Perusahaan  Asuransi  Syariah  (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
Perusahaan  harus  melakukan  analisis  loss ratio  yang  optimal  dan  harus  memiliki kebijakan  terhadap  pencatatan  penyisihan Klaim,  terkait  waktu  pencatatan  nilai estimasi  klaim  yang  digunakan  dan  alat pendukung dan data yang diperlukan dalam pencatatan tersebut. Khusus untuk penyisihan Klaim  yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR), perusahaan harus menggunakan  perhitungan  dengan  data statistik perusahaan yang akurat dan metode perhitungan yang konsisten.

## KESIMPULAN
1. Dengan  penerapan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108
perusahaan  Asuransi  Syariah  harus memisahkan  antara  dana  peserta  dengan dana pengelola, hal ini berimplikasi pada perhitungan  kesehatan  keuangan  (rasio RBC) berdasarkan dana peserta/ tabarru’, dengan  adanya  pemisahan  dana  ini perhitungan  RBC  berdasarkan  dana tabarru’ sehubungan  dana  tabarru  yang sangat  berperan  dalam  menanggu  risiko peserta,  sedangkan  Rasio  kesehatan pengelola  dihitung  untuk  mengukur ketersediaan dana untuk  qardh jika dana tabarru’ mengalami defisit.
2. Faktor yang diperhitungkan dalam mengukur  tingkat  kesehatan  keuangan dengan metode RBC  yaitu memiliki dua faktor,  (1)  tingkat  solvabilitas,  yang merupakan  selisih  dari  kekayaan  dan kewajiban  tabarru’;  (2)  batas  tingkat solvabilitas minimum /BTSM. Dua faktor inilah  yang  diperlukan  dalam  mengukur kesehatan keuangan PT Asuransi Takaful Umum.
3. Tingkat solvabiltas yang dicapai oleh PT Asuransi  Takaful  Umum  berdasarkan metode Risk Based Capital (RBC) sesuai dengan  peraturan  Ketua  Bapepam  dan Lembaga Keuangan Nomor PER-
06/BL/2011 bahwa PT Asuransi Takaful
Umum  periode  tahun  2011  hingga  2013 dengan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No.108 masing-masing pada
tahun 2011 sebesar 11.555%, pada tahun 2012  sebesar  34.221%  dan  32.699% untuk  tahun  2013 . Dengan  demikian, pencapaian  yang  diperoleh  PT  Asuransi Takaful  terus  melebihi  dari  minimum parameter  tingkat  RBC  yang  ditetapkan pemerintah pada tahun 2011, tahun 2012 dan  tahun  2013.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan pemerintah mengenai parameter  kesehatan  keuangan  yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan  Reasuransi  dengan  Prinsip Syariah,  yang  telah  menentukan  bahwa pada  tahun  2011  pencapaian  tingkat solvabilitas  berdasarkan  metode RBC harus mampu mencapai paling rendah 5% untuk  mengantisipasi  kerugian  yang mungkin timbul akibat terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Selanjutnya, pada tahun 2012 sesuai  dengan  peraturan  tersebut  bahwa perusahaan  asuransi  dan  perusahaan reasuransi  dengan  prinsip  syariah  harus mencapai  tingkat  solvabilitas  paling rendah  15%.  Terakhir  di  tahun  2013 perusahaan  asuransi  dan  reasuransi dengan  prinsip  syariah  harus  mencapai 30%.  Sesuai  pencapaian  rasio RBC PT Asuransi  Takaful  Umum  selama  tiga tahun setelah penerapan Peraturan Menteri  Keuangan  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah  dan  PSAK  No.108 berdasarkan  metode Risk  Based  Capital (RBC) telah  mampu  melebihi  ketentuan pencapaian  yang  ditetapkan  pemerintah. Dengan  demikian,  tercapainya  rasio pencapaian
solvabilitas/RBC
menunjukkan bahwa PT Asuransi Takaful Umum selama tahun 2011-2013 memiliki kinerja keuangan yang baik dan dengan  itu  PT  Asuransi  Takaful  Umum sebagai  pelopor  perusahaan  asuransi kerugian  di  Indonesia  yang  beroperasi secara  syariah  telah  mampu  mencapai paremeter  kesehatan  keuangan,  oleh karena  itu  PT  Asuransi  Takaful  Umum
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
selama dua periode kondisi keuangannya berada pada posisi solvent /sehat.
4. Hal-hal  yang  perlu  diwaspadai  oleh  PT
Asuransi Takaful Umum dalam
pencapaian RBC terletak  pada  kehati- hatian  perusahaan  dalam  mengelola kekayaan dana tabarru’, karena kesalahan manajemen dapat berimplikasi dan  mempengaruhi  kinerja  keuangan khususnya  pada  parameter  kesehatan keuangan  yang dicapai perusahaan yang berdasarkan  metode Risk  Based  Capital (RBC) .
5. Ada  beberapa  faktor  yang  paling dominan  dalam  pencapaian  parameter kesehatan keuangan dengan metode RBC yaitu:
a. Adanya  pembatasan  kekayaan  dana tabarru’ yang  diperhitungkan  dalam mengukur  kesehatan  keuangan  dengan metode RBC, pembatasan  di  sini maksudnya  yaitu  bahwa  kekayaan  yang diperhitungkan dalam mengukur kesehatan  keuangan  hanyalah  kekayaan yang
diperkenankan (admitted kekayaans) yang  dimiliki  dana tabarru’ dibatasi  pengakuannnya  sesuai  yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 sehingga kekayaan  yang  diperkenankan  dapat dipastikan  layak  untuk  menanggulangi risiko  yang  mungkin  timbul  pada  dana tabarru.
b. Besar  atau  kecilnya  kekayaan  yang diperkenankan  dan  kewajiban  yang berimbang  yang  dimiliki  PT.  Asuransi Takaful Umum, perusahaan harus menjaga  kekayaan  yang  diperkenankan dengan    mengontrol  dan  mengevaluasi investasi,  kas/bank,  piutang  kontribusi dan  piutang  retakaful,  perusahaan  harus memastikan penempatan investasi sesuai regulasi dan mewaspadai piutang dengan usia  di  atas  2  bulan  karena  sudah  tidak dapat diakui lagi sebagai kekayaan yang diperkenankan dalam perhitungan solvabilitas/RBC.
c. Besar  kecilnya  risiko  yang  mungkin terjadi sebagai  akibat dari deviasi  dalam pengelolaan kekayaan dan
kewajiban/BTSM. Oleh karena itu pengelolaan  kekayaan  dan  kewajiban yang efektif dapat mempengaruhi pencapaian  tingkat  RBC.  Di  mana semakin  kecil  jumlah  BTSM  maka semakin  kecil  pula  risiko  yang  mungkin terjadi  dan  semakin  besar  tingkat RBC yang dicapai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qur’anul  Karim  dan  Terjemahannya (1989). Jakarta : Depag
Anggraeni, Dara D, 2009, Dampak Penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  108 pada  strategi  investasi  PT.  Asuransi Takaful Umum, Tesis, Program Studi Timur  Tengah  dan  Islam  Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Billah, MM. 2001. Principles & Practices of Takaful  and  Insurance  compared , Kuala Lumpur . IIUM Press Butsic,  RB.  1994. Solvency  Measurement for  property  LiabilityRisk  Based Capital  Applications ,  The  Journal  of Risk and Insurance vol 61, no. 4, 656- 690`
Asuransi  Takaful  Umum,  PT,  2012, Entushiasm  &  Sustainable  Growth- Annual Report, Jakarta Bambang  Prasetyo  dan  Lina  Miftahul Jannah,  (2001)  Metode  Penelitian Kuantitatif  Teori dan Aplikasi, Jakarta : Rajawali Pers
Charlene Lee, RBC for Takaful, Differences from Conventional, impact and Opportunities , Kuala Lumpur
Malaysia,  16 th East  Asian  Actuarial Conference.
Consuello  G  Sevilla  dkk  (1993),  Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : UI-Press Creswell John W, (2009), Research Design; Qualitative,  Quantitative  and  mixed methods  Approaches ,  University  of Nebraska –Lincoln,  USA,  Sage
Publication Dewan Syari’ah Nasional MUI, Fatwa DSN
MUI, www.mui.or.id
Dewan Standar Akuntansi Akuntansi Keuangan  IAI,  ((2009)  Pernyataan

## R. Melda Maesarach
Dampak  Penerapan  PSAK  108  Pada  Strategi  Meningkatkan  Solvabilitas  Perusahaan  Asuransi  Syariah  (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Umum)
Standar Akuntansi Keuangan No. 108, Jakarta, IAI Ghani  Abdul,  &  Arianty  Erny  (2007). Akuntansi  Asuransi  Syariah  Antara Teori  dan  Praktek.  Jakarta  :  INSCO Consulting
Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Pernyataan
Standar  Akuntansi  Keuangan,  PSAK 108:  Akuntansi  Transaksi  Asuransi Syariah.
Isfandayani, 2004, Strategi investasi syariah pada  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga, Tesis,    Program  Studi  Timur  Tengah dan  Islam  Program  Pasca  Sarjana Universitas Indonesia
Islamic  Financial  Service  Board  (IFSB),
2010, Standard on Solvency Requirements  for  Takaful  (Islamis Insurance( Undertakings), www.ifsb.org
Ikatan  Akuntan  Indonesia  Ikatan  Akuntan
Indonesia,  2014,  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan,  PSAK  101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Iqbal  Muhaimin  (2005),  Asuransi  Umum
Syariah Dalam Praktik, Upaya menghilangkan  Gharar,  Maisir,  dan Riba, Jakarta : Gema Insani
Haris  Herdiansyah  (2010),  Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta :
Salemba Humanika
Majumdar,  C,  2007. Dynamic  Finacial Analysis  as  The  Untrodden  Path  for Company  Risk  Measurement  Under Solvency  II ,  www.  Actuaries.org,  12
Agustus 2008 Melda Maesarach, 2014, Strategi
Meningkatkan  RBC  PT.  Asuransi
Takaful  Umum  dalam  memenuhi target  minimal  30%  pada  Desember 2014,  Building  Operational  Excellent Through  Performance  Culture  for Assesment  PT.  Asuransi  Takaful
Umum.
Nurhayati Sri, & Wasilah (2008) Akuntansi
Syariah  di  Indonesia.  Jakarta  : Salemba Empat
Onagun  Abdussalam  Ismail,  Solvency  of Takaful  Fund,  Journal  Otoritas  Jasa
Keuangan, www.ojk.go.id Peraturan  Ketua  Bapepam-LK  No.  Per 02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas  Dana  Tabarru’  Asuransi dan Dana Tabarru’ Reasuransi
Peraturan  Menteri  Keuangan    RI  No. 18/PMK.010/2010  tentang  Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan  Usaha  Reasuransi dengan Prinsi Syariah
Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No.
11/PMK.10/2011  Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
Puspitasari,  Novi,  2010.  Model  Komposisi Tabarru’  dan  Ujrah  pada  Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia (Studi  kasus  pada  PT.  Asuransi Takaful  Umum  dengan  pendekatan Mixed  Methods. Disertasi  Doktor, Universitas Brawijaya Malang Rivai,  Veithzal.  Permata,  Arifiandy  V.
Haque, Marissa (2011) Islamic Transaction  Law  in  Businesss,  dari
Teori  ke  Praktik.  Jakarta  :  Bumi
Aksara
Rudiatin,  E.,  &  Ramadhan,  A.  I.  (2018).
Kekuatan Moral Dan Budaya, Mendukung Perekonomian Indonesia:
Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  Dan Menengah. BASKARA  Journal  of Business  &  Entrepreneurship , 1 (1),
21-34.
Sensi,  Ludovicus. Memahami  Akuntansi Asuransi  Kerugian  ;  Accounting  for General  Insurance .  Jakarta  :  PT.
Prima Mitra Edukarya, 2006 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D,
Alfabeta, Bandung.
Sumanto, Agus Edi, et al, ed (2009). Solusi Berasuransi  :  Lebih  Indah  dengan Syariah.  Jakarta  :  Salamadi  Pustaka Semesta
Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 2 No. 1 Oktober 2019
Sula,  Muhammad  Syakir  (2004).  Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan
Sistem  Operasional.  Jakarta  :  Gema Insani Press Suryomurti,  wiku  (2012),  Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, www.wikusuryomurti.com Triyuwono. Tri (2006) Perspektif, Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Widodo, (2004) Cerdik Menyusun Proposal
Penelitian Tesis, Tesis, dan Disertasi , Jakarta : MAGNA Script