## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Tanggung Jawab Nakhoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran

## Samuel Ronatio Adinugroho, Anung Aditya Tjahja
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: samueladngrho@gmail.com
Abstract: In  the  case  of  the  transportation  of  goods  by  sea,  the  skipper  as  the  leader  of  the  vessel  is required to control and manage the goods in it properly and carefully so that the goods can remain safe during  the  voyage.  In  the  provisions  of  Article  137  Paragraph  (1)  and  (2)  of  Law  no.  17/2008,  both Grosss Tonnage 35 motor boats and motor boats are somewhat less than Gross Tonnage 35, it is asserted that principally mention: The skipper is the head of the ship which has the authority of law enforcement and is responsible for the security, and the cargo that becomes the obligation. In another provision that the skipper is the leader of the ship, who performs one specific act for an action consistent with the skill, accuracy and wisdom, is required to perform his duty (Article 342 paragraph (1) of the Criminal Code). As the leader of the ship, the skipper must be responsible for all actions against the ship and its cargo in the events that occur at sea. The legislator therefore imposes an obligation on the master in Article 342 paragraph (2) of the Criminal Code, ie if the acts committed in the office constitute intent or negligence, which causes harm to others. The captain of a ship's vessel can be held accountable for the actions of those who work as crew members. Here the privilege of the skipper as a laborer who, together with the crew, binds himself in the marine working agreement with the shipping businessman as the employer, but the captain is still responsible for the actions of the crew of the ship he leads. The skipper during the voyage is obliged to pay attention to the interests of the parties who are entitled to the cargo, where necessary he must take action for the benefit of the owner of the cargo. Besides, the skipper  is also required to keep a boat  diary  of  its  contents  concerning  the  records  of  all  that  occurred  during  the  course  of  the  voyage. Provisions on the rights and duties or responsibilities of the skipper have been established, which means providing clear restrictions on the location of errors and thereafter also stipulated who should bear the losses  for  damage  or  loss  of  cargo  transported.  However,  to  overcome  the  compensation  in  the transportation  of  goods  can  be  settled  through  a  third  party  that  is  insurance  that  has  worked  with shipping company.
Keywords: responsibility of skipper; sea transport
Abstrak: Dalam  hal  mengenai  pengangkutan  barang  melalui  laut,  maka  nakhoda  sebagai  pemimpin kapal  diwajibkan  untuk  memelihara  serta  mengatur  penempatan  barang  muatan  yang  ada  di  kapal dengan  baik  dan  seksama,  agar  barang  muatan  tersebut  bisa  sampai  dalam  keadaan  selamat  selama berlangsungnya  pelayaran. Dalam  ketentuan  Pasal  137  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  17/2008  baik kapal motor  ukuran  Grosss  Tonnage  35  maupun  kapal  motor  ukuran  kurang  dari  Gross  Tonnage  35  serta untuk kapal tradisional kurang dari Gross Tonnage 105, ditegaskan yang pada pokoknya menyebutkan : Nakhoda  merupakan  pimpinan  di  atas  kapal  yang  memiliki  wewenang  penegakan  hukum  dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, serta barang muatan yang menjadi kewajibannya.  Dalam  ketentuan  lain  disebutkan  pula  bahwa  Nakhoda  adalah  pemimpin  kapal,  yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan  kebijaksanaan,  sebagaimana  diperlukan  untuk  melakukan  tugasnya  (Pasal  342  ayat  (1)  KUHD). Sebagai pemimpin kapal, Nakhoda harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya terhadap kapal
dan  muatannya  dalam  segala  peristiwa  yang  terjadi  di  laut.  Dari  itu  pembentuk  undang-undang memberi beban tanggung jawab kepada Nakhoda sebagaimana diatur dalam Pasal 342 ayat (2) KUHD, yakni bila tindakan yang dilakukan dalam jabatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain.  Nakhoda  sebagai  pemimpin  kapal  laut  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan-perbuatan  dari  mereka  yang  bekerja  sebagai  anak  buah  kapal. Disini  letak  keistimewaan  nakhoda  sebagai  buruh  yang  bersama-sama  dengan  anak  buah  kapal mengikatkan diri dalam perjanjian kerja laut dengan pengusaha pelayaran sebagai majikan, akan tetapi nahkoda  masih  pula  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan-perbuatan  anak  buah  kapal  yang dipimpinnya. Nakhoda selama dalam pelayaran berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan pihak- pihak  yang  berhak  atas  muatan,  dimana  perlu  dia  harus  mengambil  tindakan  untuk  kepentingan  si pemilik  muatan.  Disamping  itu  nakhoda  diharuskan  juga  untuk  memelihara  buku  harian  kapal  yang isinya mengenai catatan-catatan segala hal yang terjadi selama berlangsungnya pelayaran. Ketentuan- ketentuan tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab nakhoda telah ditetapkan, yang maksudnya adalah  memberikan  pembatasan-pembatasan yang  jelas  tentang letak  kesalahan dan  sejalan  dengan  itu ditetapkan  juga  tentang  siapakah  yang  harus  menanggung  kerugian  atas  kerusakan  atau  hilangnya muatan yang diangkut. Namun demikian untuk mengatasi ganti rugi dalam pengangkutan barang telah dapat  diselesaikan  melalui  pihak  ketiga  yakni  asuransi  yang  telah  bekerja  sama  dengan  perusahaan pelayaran.
Kata Kunci: tanggung jawab nakhoda; pengangkutan laut.

## A. Pendahuluan
Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bila ditinjau dari  segi geografis terdiri dari ribuan pulau baik  besar  maupun kecil serta letak yang strategis, karena diapit oleh dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik). Angkutan Laut sebagai penghubung  jaringan  transportasi,  dalam  kerangka  tatanan  transportasi  nasional yang  berfungsi  untuk  mempersatukan  wilayah  nusantara  dari  Sabang  (Balaohan Malahayati)  hingga  Merauke  (Merauke  Bade)  memegang  peranan  yang  sangat penting dan strategis.
Pengangkutan  adalah  perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut  dengan pengirim,  di  mana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  barang  dan/atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu dengan  selamat,  sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri  untuk  membayar  uang angkutan.    Pengangkutan  beragam  bentuknya,  dapat  dilakukan  oleh  orang,  oleh kendaraan  yang  ditarik  oleh  binatang,  kendaraan  bermotor,  kereta  api,  kapal  laut, kapal  sungai,  pesawat  udara  dan  lain-lain.  Pada  makalah  ini,  kita  akan  berfokus pada pengangkutan oleh kapal laut.
Penggunaan kapal sebagai alat transportasi telah dikenal sejak zaman nenek moyang Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya Kapal Pinisi yang namanya terkenal di seluruh dunia. Dalam KUHD Pasal 309 pun dijelaskan : “Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga.” Pasal 1 angka 36 UU No. 17 Tahun 2008 pun memberikan definisi kapal, yakni : “Kapal  adalah  kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan  tenaga  angin,  tenaga  mekanik,  energi  lainnya,  ditarik  atau  ditunda, termaksud keadaan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”
Pengangkutan  oleh  kapal  laut  membutuhkan  Kapal  yang  mana  struktur organisasinya  terdiri  dari  seorang  Nakhoda  selaku  pimpinan  umum  di  atas  kapal dan Anak Buah kapal yang terdiri dari para perwira kapal dan non perwira/bawahan (subordinate crew).
Struktur  organisasi  kapal  diatas  bukanlah  struktur  yang  baku,  karena  tiap kapal bisa berbeda struktur organisaninya tergantung jenis, fungsi dan kondisi kapal tersebut.  Selain  jabatan-jabatan  tersebut  dalam  contoh  struktur  organisasi  kapal diatas, masih banyak lagi jenis jabatan di kapal, diluar jabatan Nakhoda.
Seorang  nahkoda  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  berat,  dan mempunyai peran penting dalam melaksanakan tugasnya didalam kapal. Pada saat berlayar  menuju  pelabuhan  satu  ke  tujuan  pelabuhan  yang  lain  seorang  nahkoda sebagai pejabat tertinggi  yang  memimpin  dan  bertanggungjawab atas keselamatan kapal  dan  segala  sesuatu  yang  berada  di  dalamnya  agar  keselamatan  penumpang terjaga dengan baik.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Nakhoda  adalah  perwira  laut  yg memegang  komando  tertinggi  di  atas  kapal  niaga/  kapten  kapal.  Menurut  Pasal  1 angka  41  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.   sal  kata   akhoda  kemungkinan   erasal  dari ersia                 ang   erarti  pemimpin  kapal,  terdiri  dari  kata                      n v,  “kapal, perahu”         khod , “pemimpin, tuan, kepala” .
Dalam  pangkat  militer  angkatan  laut  Iran,  kata  nakhoda  juga  digunakan  untuk menyebut kata Laksamana / Admiral dalam bahasa Inggris.
Banyaknya  peristiwa  kecelakaan  terhadap  moda  pengangkutan  laut  yang menimbulkan kerugian yang luar biasa, baik nyawa maupun harta benda, membuat pemerintah kita khususnya Departemen Perhubungan  meng-evaluasi terhadap  jasa moda  pengangkutan  laut  demi  kepentingan  pelayanan  masyarakat  secara  luas. Proses pengangkutan  baik orang  maupun  barang  di  laut dalam ketentuan Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  (selanjutnya  disebut  UU No.17/2008) yang telah mencabut UU No. 21 Tahun 1992 dari aspek pelaksanaan pelayaran  dalam  rangka  proses  pengangkutan  dan  atau  pemindahan  orang  dan barang  dari  dan  ke  tempat  tujuan  terdiri  lebih  dari  satu  subyek  pelaksana sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  40,  41,  dan  42,  yang  secara  konkrit disebutkan sebagai berikut:

## angka 40
Awak  kapal  adalah  orang  yang  bekerja  atau  dipekerjakan  di  atas  kapal  oleh pemilik  atau  operator  kapal  untuk  melakukan  tugas  di  atas  kapal  sesuai  dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sipil.

## angka 41
Nahkoda kapal  adalah  seorang dari  awak kapal  yang menjadi pimpinan  tertinggi di kapal dan mempunyai  wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42
Anak buah kapal adalah awak kapal selain Nahkoda.
Dari  rumusan  Pasal  1  UU  No.  17/2008  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa dalam proses penyelenggara jasa moda pengangkutan laut itu sendiri terdapat lebih dari  satu  pengertian  subyek  hukum,  tentunya  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  diatur  dan  dibatasi  sendiri  baik  oleh  undang-undangnya,  maupun pengaturan  secara  internal  perusahaan  jasa  pelayaran  (selanjutnya  disebut pengusaha kapal)  itu sendiri.
Peranan  pengusaha  kapal  dan  nakhoda  maupun  anak  buah  kapal  dalam penyelenggaraan  jasa  moda  pengangkutan  laut  sangatlah  besar  di  dalam  turut sertan a mensukseskan program „TOL L UT‟  ang dicanangkan oleh pemerintah untuk  mewujudkan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia.
B. Permasalahan
Mengingat  sangat  pentingnya  tanggung  jawab  nakhoda  dalam  pengangkutan barang muatan melalui laut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  tanggung  jawab  nakhoda  atas  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan anak buah kapal selama proses pengangkutan kepada pengusaha kapal ?
2. Bagaimana  tanggung  jawab  nakhoda  apabila  terjadi  kerugian  dalam  proses pengangkutan barang muatan melalui laut ?

## C. Metode Pendekatan
Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (normative law research) dengan  menggunakan  data  sekunder.  Tipe  penelitiannya  adalah  deskriptif eksplanatoris  dengan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan normative analitis subs content analysis.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  dalam  penelitian  ini  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Bahan  hukum sekunder  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  pustaka berupa  buku-buku  atau  literatur  hukum  asuransi  laut,  jurnal  hukum,  media  cetak lainnya, media elektronik (menyalin dari situs internet), yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Pengumpulan data  yang dilakukan dalam penelitian  ini adalah studi kepustakaan.tansi hukum (approach of legal)
D. Pembahasan
1. Gambaran Umum Tentang Pengangkutan Melalui Laut
Pengangkutan  merupakan  kegiatan  transportasi  dalam  memindahkan barang  dan  penumpang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  atau  dapat  dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi.
Terdapat  beberapa  pengertian  pengangkutan  menurut  para  ahli  yaitu  : H.M.N  Purwosutjipto  berpendapat  bahwa  pengangkutan  adalah  perjanjian timbal-balik  antara  pengangkut  dengan  pengirim.  Dimana  pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/atau orang  dari  suatu tempat  ke tempat tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
R. Soekardono berpendapat pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik  mengenai  benda-benda  maupun  mengenai  orang-orang,  karena perpindahan  itu  mutlak  perlu  untuk  mencapai  dan  meninggikan  manfaat  serta efisien.  Adapun proses dari pengangkutan  itu  merupakan gerakan dari tempat asal  dari  mana  kegiatan  angkutan  dimulai  ke  tempat  tujuan  dimana  angkutan itu diakhiri.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang  selanjutnya  disebut  UU  Pelayaran)  menyebutkan  pengangkutan  laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau  memindangkan  penumpang  dan/atau  barang  dengan  menggunakan kapal.
Selain  pengertian  dari  angkutan  di  perairan  juga  terdapat  istilah-istilah penting dalam pengangkutan laut yaitu :
•  Angkutan  Laut  adalah  kegiatan  angkutan  yang  menurut  kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
•  Angkutan  Sungai  dan  Danau  adalah  kegiatan  angkutan  yang  meliputi waduk, rawa, anjir, kanal.
•  Angkutan  Penyeberangan  adalah  angkutan  yang  berfungsi  sebagai jembatan  bergerak  yang  menghubungkan  jaringan  jalan dan/atau  jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan.
Sebagai  suatu  kegiatan  jasa  dalam  memindahkan  barang  atau  pun penumpang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain,  pengangkutan  berperan  sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis.
Praktik  penyelenggaraan  suatu  pengangkutan  harus  dapat  memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan.
Serta  dalam  pelaksanaannya  harus  dilakukan  secara  adil  dan  merata kepada  segenap  lapisan  masyarakat  dan  lebih  mengutamakan  kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.
Pengangkutan  berfungsi  untuk  memindahkan  barang  atau  orang  dari suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain  dengan  maksud  untuk  meningkatkan  daya guna  dan  nilai.  Proses  pemindahan  barang  tersebut  dilakukan  melalui  darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya.
Jenis-jenis pengangkutan laut berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri atas :  Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
1. Angkutan Laut Dalam Negeri Adalah  kegiatan  angkutan  laut  yang  dilakukan  di  wilayah  perairan Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  perusahaan  angkutan  laut  nasional atau  dalam  arti  dilakukan  dengan  menggunakan  batas-batas  kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi:
a.  Pelayaran  Nusantara,  yaitu  pelayaran  untuk  melakukan  usaha pengangkutan  antar  pelabuhan  Indonesia  tanpa  memandang  jurusan yang  ditempuh  satu  dan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut.
b.  Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan  antar  pelabuhan  Indonesia  yang  ditujukan  untuk menunjang  kegiatan  pelayaran  nusantara  dan  pelayaran  luar  negeri dengan  mempergunakan  kapal-kapal  yang  berukuran  500  m3  isi  23 kotor  ke  bawah  atau  sama  dengan  175  BRT  ke  bawah.  Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.
c.  Pelayaran  Rakyat,  yaitu  pelayaran  Nusantara  dengan  menggunakan perahu-perahu layar.
2. Angkutan Laut Luar Negeri Adalah  kegiatan  angkutan  laut  dari  pelabuhan  atau  terminal  khus  us yang  terbuka  bagi  perdagangan  luar  negeri  ke  pelabuhan  luar  negeri  atau dari  pelabuhan  luar  negeri  ke  pelabuhan  atau  terminal  khusus  Indonesia yang  terbuka  bagi  perdagangan  luar  negeri  yang  diselenggarakan  oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan
di  lautan  bebas  yang  menghubungkan  satu  negara  dengan  negara  lain. Pelayaran luar negeri, yang meliputi:
a.  Pelayaran  Samudera  Dekat,  yaitu  pelayaran  ke  pelabuhanpelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan;
b.  Pelayaran  Samudera,  yaitu  pelayaran  ke  dan  dari  luar  negeri  yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.
3. Angkutan Laut Khusus Adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
4. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Adalah  usaha  rakyat  yang  bersifat  tradisional  dan  mempunyai karakteristik  tersendiri  untuk  melaksanakan  angkutan  di  perairan  dengan menggunakan  kapal  layar,  kapal  layar  bermotor,  dan/atau  kapal  motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
2.  Tanggung Jawab  Nakhoda Atas  Perbuatan  -  Perbuatan Yang  Dilakukan Anak  Buah  Kapal  Selama  Proses  Pengangkutan  Kepada  Pengusaha Kapal.
Rumusan Pasal 1 Ayat (41) UU No. 17 Tahun 2008 disebutkan bahwa Nakhoda  adalah  salah  seorang  dari  awak  kapal,  selanjutnya  pengertian  awak kapal  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (40)  adalah  orang  yang  dipekerjakan  di atas  kapal  oleh  pemilik  atau  operator  kapal  untuk  melakukan  tugas  di  atas kapal  sesuai  dengan  jabatannya  yang  tercantum  dalam  buku  sijil.    Ketentuan kedua rumusan tersebut terdapat suatu perjanjian antara Nakhoda sebagai awak kapal  dengan  pemilik  atau  operator  kapal,  dimana  Nakhoda  melaksanakan tugas-tugas untuk menjalankan dan/atau menakhodai sebuah kapal.
Tugas-tugas  dimaksud  adalah  berkenaan  dengan  kegiatan  mengangkut dan/atau  memindahkan  penumpang  dan/atau  barang  dengan  menggunakan kapal.  Sehingga  dapat  dikatakan  terdapat  hu ungan  “sim iosis  mutualis” antara nakhoda dengan pemilik kapal/operator kapal. Proses pengangkutan ini menurut ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UU No.17 tahun 2008 adalah kewajiban perusahaan angkutan perairan untuk  mengangkut  penumpang dan/atau barang terutama  angkutan  pos  yang  disepakati  dalam  perjanjian  pengangkutan.  Ayat (2)  nya  menyebutkan  bahwa  perjanjian  pengangkutan  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan. Dalam  ketentuan  UU  No.  17  Tahun  2008  tersebut  tidak  terdapat pengertian  yang  jelas  tentang  siapa  yang  dimaksud  dengan  perusahaan angkutan.  Dengan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (40)  UU  No.  17 Tahun  2008,  ditafsirkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perusahaan pengangkutan  adalah  suatu  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  pemilik/operator kapal baik secara perorangan maupun badan hukum.
Kewajiban  yang  lahir  dari  adanya  suatu  perjanjian  sebagaimana dimaksud  di  atas  melahirkan  tanggung  jawab  yang  secara  inplisit  merupakan tanggung  jawab  pihak  perusahaan  angkutan.  Rumusan  ketentuan  tersebut mencakup  luasnya  kewajiban  yang  diberikan  oleh  undang-undang.  Jika
disimak  proses  penyelenggaraan  pengangkutan  dalam  hal  tanggung  jawab Pimpinan  Kapal/Nakhoda  terhadap  keselamatan,  keamanan  dan  ketertiban kapal  maupun  pelayar  pada  pokoknya  bermuara  pada  kepentingan  barang muatan  sebagai  obyek  yang  diperjanjikan  yang  merupakan  kewajiban pengangkut. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 137 Ayat (3) UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau  kebenaran  materiil  dokumen  muatan  kapal.  Ketentuan  ini  seolah-olah terdapat  penafsiran  bahwa  berkenaan  dengan  fisik  muatan  kapal  yang tercantum  dalam  dokumen  kapal  dianggap  sama  baik  kualitas  maupun kuantitasnya.
Hal  ini  sesungguhnya  merupakan  suatu  kelemahan  mengingat ketentuan  yang  mengatur  tentang  tanggung  jawab  pengangkut  baik  diatur menurut ketentuan Pasal 38 Ayat (1) jo Pasal 40 Ayat (1) jo Pasal 41 Ayat (1) huruf b dan d terhadap perusahaan pengangkut dan Pasal 137 Ayat (1) dan (2) terhadap  nahkoda.  Sifat  a  contrario  juga  terlihat  pada  Pasal  137  Ayat  (4)-nya terhadap  Pasal  137  Ayat  (3)  menyatakan  bahwa  nahkoda  wajib  menolak  dan memberitahukan kepada  instansi  yang  berwenang apabila  mengetahui  muatan yang  diangkut  tidak  sesuai  dengan  dokumen  muatan.  2  Pasal  40  UU  No.17 Tahun 2008 :   at  1  men atakan  ahwa, “ erusahaan  ngkutan di perairan bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan  keamanan  penumpang  dan/atau arang   ang  diangkutn a.”    at   2   men atakan   ahwa,  “ erusahaan Angkutan diperaiaran bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian kontrak pengangkutan  ang telah disepakati.” Selanjutn a  asal 41 UU  o.17 Tahun  2008  :    at   1   men atakan   ahwa,  “  tanggung  jawab  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  40  dapat  ditimbulkan  sebagai  akibat  pengoperasian kapal, berupa:
1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut
2. musnah,hilang, atau rusaknya barang yang diangkut dan
3.  keterlambatan  angkutan  penumpang  dan  /  atau  barang  yang  diangkut,  atau kerugian pihak ketiga.
Pemimpin  Kapal  atau  Nakhoda  sebelum  melaksanakan  pelayaran terdapat  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  kapalnya  telah  memenuhi persyaratan  kelaiklautan.  Dalam  hubungannya  dengan  kewajibannya  sebagai bagian dari pengangkut.
jika  dikaitkan  dengan  hubungan  perjanjian  pengangkutan  barang,  tentunya terdapat  konsekuensi  hukum,  terhadap  obyek  berupa  barang  yang  dimuat dalam proses pelayaran tersebut.
Dalam  hal  konsekuensi  ini,  maka  mutlak  adanya  instrumen  berupa pencatatan  atau  lazim  yang  dikenal  dengan  sebutan  administrasi  harian  kapal dalam proses pelayaran menjadi bagian yang sangat penting, untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi selama pelayaran berlangsung.
3. Tanggung  Jawab  Nakhoda  Apabila  Terjadi  Kerugian  Dalam  Proses Pengangkutan Barang Muatan Melalui Laut
Pengangkutan melalui laut merupakan salah satu moda pengangkutan diantara  moda  pengangkutan  lainya,    yaitu  moda  pengakutan  darat  dan pengangkutan  udara  Pengangkutan  itu  sendiri  menurut  Abdul  kadir
Muhamad  mengandung  pengertian  "proses  kegiatan  memuat  barang  atau penumpang ke dalam a/at pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari  tempat  pemuatan  ke  tempat  tujuan,  dan  menurunkan  barang  atau penumpang dari a/at pengangkutan ke tempat  ang ditentukan”
Pengertian  mengenai  pengangkutan  tidak  dijumpai  dalam  KUHD maupun  Undang-undang  No  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Undang- undang No. 17 tahun 2008 pada Pasal 1 angka 3 memakai istilah angkutan di perairan, yang diberi pengertian : “adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang danlatau  arang dengan menggunakan kapal”
Mengacu  pada  pengertian  pengangkutan  seperti  dikemukakan  oleh Abdulkadir  Muhamad  di  atas,  pengangkutan  laut  dapat  diberi  pengertian  : "Proses  kegiatan  memuat  barang  atau  penumpang  ke  dalam  atau pengangkutan  (kapal),  membawa  barang  atau  penumpang  dari  tempat pemuatan  ke  tempat  tujuan,  dan  menurunkan  barang  atau  penumpang  dari alat pengangkutan (kapal) ke tempat yang ditentukan melalui laut.
Undang-undang  No.  17  Tahun  2008  memberi  pengertian  secara  luas tentang pelayaran, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 : "adalah satu kesatuan yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”
Penyelenggaraan pelayaran dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar  arus  perpindahan  orang  dan/atau  barang  melalui  perairan dengan  mengutamakan  dan  melindungi  pelayaran  nasional,  dalam  rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional
Kapal-kapal  itu  dinakhodai  oleh  nakhoda  yang    bertanggung  jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan kapal, penumpang dan muatan dalam  pelayaran.  Menjadi  kewajiban  Nakhoda  yang  merupakan  wakil  dari Perusahaan Pelayaran sebagai pengangkut untuk mempersiapkan kapal yang akan berlayar dalam kondisi laik laut. Laik lautnya sebuah kapal, dibuktikan dengan  sertifikat  keselarnatan    sebagai  pendukung  kelaik  lautan  yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Biro Klasifikasi lndonesia
Jika terjadi kecelakaan atas kapalnya atau kapal  lain,  maka Nakhoda berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kapal wajib melaporkan kecelakaan  kapal  kepada  Syahbandar  pelabuhan  terdekat  bila  kecelakaan kapal tersebut terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia Atau jika
kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, maka Nakhoda atau  pemimpin  kapal  berbendera  Indonesia  wajib  me!apor  kepada perwakilan  Republik  Indonesia  terdekat  dan  pejabat  Pemerintah  negara setempat  yang  berwenang  di  pelabuhan  pertama  yang  disinggahi  setelah kecelakaan kapal terjadi.
Ketentuan tentang Pemeriksaan  Kecelakaan  Kapal diatur  lebih  lanjut dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  KM.  55  Tahun  2006  Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
Terhadap  Nakhoda  ataupun  Anak  Buah  Kapal  yang  kapalnya mengalami  kecelakaan,  akan  dilakukan  Pemeriksaan  Pendahuluan  oleh Syahbandar  atau  Pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  apabila
kecelakaan  atas  kapal  berbendera  Indonesia  terjadi  diluar  wilayah  perairan Republik Indonesia (Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  1  Tahun  1998  Tentang  Pemeriksaan  Kecelakaan  Kapal). Kemudian  setelah  selesainya  Pemeriksaan  Pendahuluan,  akan  dilanjutkan dengan  Pemeriksaan  Lanjutan  oleh  Mahkamah  Pelayaran  (Pasal  17 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1998  Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal).
Jika  terbukti  bahwa  Nakhoda  atau  Anak  Buah  Kapal  telah  bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugas .
dan  kewajibannya  Sehingga  mengakibatkan  kecelakaan  kapal  yang merugikan  pemakai  jasa  maka  menerbitkan  hak  bagi  pemakai  jasa  untuk menuntut  ganti  kerugian  kepada  Nakhoda  atau  Anak  Buah  Kapal  dan Perusahaan  Pelayaran  (sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1365,  Pasal 1366 dan Pasal 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Apabila  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Nakhoda  atau  Anak  Buah Kapal  itu  mengakibatkan  matinya  orang  lain,    maka  Nakhoda  atau  Anak Buah Kapal diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan/kelalaiannya tersebut.
Sanksi  pidana  itu  seperti  diatur  dalam  Pasal  302  ayat  (1)  Undang-
Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang  Pelayaran yang berbunyi :
"Nakhoda  yang    melayarkan  kapalnya  sedangkan  yang  bersangkutan mengetahui  bahwa  kapal  tersebut  tidak  naik  laut  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  117  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)  Pasal  302  ayat  (2)  Undang-Undang  NO  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran  menentukan  bahwa:  Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  mengakibatkan  kerugian  harta  benda  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  lima ratus juta rupiah •.
Pasal  302  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang ela aran  mengatur:  “Jika per uatan se agaimana dimaksud pada a at  1 mengakibatkan  kematian  seseorang  dan  kerugian  harta  benda  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

## E. Penutup
Pengusaha  kapal  bertanggung  jawab  atas  perbuatan-perbuatan  hukum,  yang oleh orang-orang pekerja dari kapal dilakukan dalam lingkungan pekerjaan masing- masing.  Pengusaha  kapal  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  dari  orang-orang  pekerja  tersebut  atau  dari  orang-orang yang di dalam kapal itu melakukan pekerjaan untuk keperluan kapal atau muatannya,
dengan  syarat,  bahwa  perbuatan  melanggar  hukum  itu  dilakukan  dalam  lingkungan pekerjaan  masing-masing  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran
Nakhoda  sebagai  pemimpin  di  atas  kapal,  bertanggungjawab  penuh  atas keselamatan  kapal,  penumpang  dan  barang  muatan  selama  proses  pelayaran  dari pelabuhan  pemuatan  sampai  di  pelabuhan  tujuan.  Sanksi  pidana  diperlukan  untuk menegakkan  tanggungjawab  tersebut,  dan  sanksi  itu  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  No  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.Bride  Mail  Order  merupakan  kasus yang  masih  awam  untuk  masyarakat  Indonesia,  maupun  internasional.  Belum  ada pengaturan  yang  jelas  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  sang  korban  dan bagaimana sanksi untuk sang pelaku. Karena kasus  ini  melanggar HAM  yang telah diberikan  oleh  Tuhan  sebagai  kodrat  sejak  lahir.  Serta  perlunya  pendidikan  yang lebih  baik  untuk  para  perempuan-perempuan  dengan  kemampuan  ekonomi  yang rendah  ahwa menjadi istri dari seorang “ ule” tidaklah semuan a akan hidup enak, apalagi pernikahan mereka dengan cara Bride Mail Order. Dengan kejahatan tersebut banyak terjadi kekerasan  maupun pelecehan. Oleh karena  itu, pemerintah Indonesia perlu  mempertegas  peraturan-peraturan  mengenai  Bride  Mail  Order  sebelum kegiatan ini lebih meluas di Indonesia dan mendapatkan perhatian serius dari PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ashshofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta;
Azheri,  Busyra,  2011,  Corporate  Social  responsibility:  Dari  Voluntary  Menjadi Mandatory, Jakarta: RajaGrafindo Persada;
Fajar,  Mukti,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hadi, Sutrisno, 1993, Metodologi Research Jilid 1, Bandung: Citra Aditya Bakti;
Harahap, M. Yahya, 2015, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika;
Kansil,  C.S.T.,  dan  Christine  S.T.  Kansil,  2009,  Seluk  Beluk  Perseroan  Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jakarta: PT Rineka Cipta;
Keraf, A. Sonny, 1998, Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius;
Mardalis,  2004,  Metode  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Proposal,  Jakarta:  Bumi
Aksara;
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung,
Nazir, M, 2011, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia
Sidabalok, Janus, 2012,
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1982,  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Ghalia
Indonesia;
abdulkadir  Muhammad,  1991.Hukum  Pengangkutan  Darat,  Laut,  Dan  Udara.  PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I.
M.  Husseyn  Umar  dan  Chandra  Motik  Yusuf  Jemat.  1992.  Peraturan  Angkutan Laut Dalam Regulasi, Cetakan pertama, Dian Rakyat.
Dr.  H.  Djafar  Al  Bram,PENGANTAR  HUKUM  PENGANGKUTAN  LAUT
(BUKU  I):  PENGERTIAN,  ASAS-ASAS,  HAK  DAN  KEWAJIBAN PARA  PIHAK,  2011,  Pusat  Kajian  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
Tjakranegara  Soegijatna,  Hukum  Pengangkutan  Barang  dan  Penumpang,Renika Cipta, Jakarta.
H.M.N.  Purwosutjipto,  S.H,  1984,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang,  Hukum
Pengangkutan, Jilid 3, Cetakan ke-2, Penerbit Djambatan, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
I.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
II.  PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
III. PP No 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut