## TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK

## RYNO BAGAS PRAHARDIKA*

## ENDANG SRI KAWURYAN
Kantor Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, SH, MH Jalan Gatot Subroto No. 146, Mrican, Kediri
Email : rynobagas@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat  umum  yang berhak untuk  membuat  akta  otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya karena Notaris diangkat oleh pemerintah khusus untuk pembuatan akta tersebut.Akta Otentik  dibuat  berdasarkan  kepentingan  para  pihak  guna  mendapatkan  alat  bukti yang sempurna yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti apabila terjadi sengketa  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Selain  pembuatannya  yang berdasarkan  atas  permintaan  para  pihak  akta  otentik  juga  dibuat  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Semua  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  dihadapan  hukum sehingga  jika  ada yang meragukan akta tersebut maka harus dibuktikan sebaliknya dalam Pengadilan. Walaupun  Notaris mempunyai  hak  untuk  membuat akta  otentik,  namun  apabila dalam  pembuatan  akta  tersebut  tidak  memenuhi unsur-unsur  dalam  Tehnik Pembuatan  Akta  atau yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-undang  dan  dapat merugikan  para  pihak  maka  notaris  dapat  digugat.Penelitian  ini  dikualifikasikan sebagai  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang- undangan dan  pendekatan  konseptual.Bahan  hukum  yangdipergunakan dalam penelitian  ini  berasal dari  hasil  penelitian  kepustakaan  berupa  bahanhukum  primer, dan bahan hukum sekunder.kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan  guna  memperoleh  gambaran  sinkronisasi  dari  semua  bahan hukum.  Selanjutnya  dilakukan  sistematisasi  dan  klasifikasi  kemudian  dikaji  serta dibandingkan  dengan  teori  dan  prinsip  hukum  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli, untuk  akhirnya  dianalisa  secara  normatif.Hasil  penelitian ini menunjukkan  bahwa sebagai  akibat  hukum  darikelalaianterhadap pembuatan  akta otentik maka Notaris dapatdikenai  sanksi  sebagai  wujud  pertanggungjawaban dan  tanggung  gugatNotaris secara perdata  danadministratif dari  organisasi  Notaris. Sedangkan  untuk  proses pemanggilan  notaris  yang ditengarai melakukan  perbuatan  melawan  hukum diatur dalam Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Kata  Kunci :  Kewenangan  Notaris,  Sanksi  Notaris,  Peran  Majelis Kehormatan Notaris

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH
Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semuaperbuatan, perjanjian dan penetapan  yang dikehendaki oleh pihak atau pihak- pihakyang  sengaja  datang  kehadapan  Notaris  untuk  mengkonstatir  keterangan  itu dalamsuatu  akta  otentik,  dan  agar  akta  yang  dibuatnya  itu  memiliki  kekuatan  bukti yanglengkap dan memiliki keabsahannya 1
Menurut  Pasal  1  ayat (1) Undang-undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun 2014,  atas  perubahan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  (untuk selanjutnya disebut UUJN) yang berbunyi:
“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan  memiliki  wewenang  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya” .
Adanya bunyi pasal ini begitu penting bagi masyarakat, dimana saat ini semua kegiatan  masyarakat  membutuhkan  kepastian  hukum sebagai  alat  bukti  jika  terjadi masalah dikemudian hari dalam bentuk tertulis.
Menurut Setiawan,tugas penting seorang notaris ialah “ mengatur secaratertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasanotaris yang  pada  dasarnya  adalah  sama  dengan  tugas  hakim  yang  memberikankeadilan diantara para pihak yang bersengketa ”. 2 Hal ini juga senada dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN.
Peranan Notaris, di  dalam  kehidupan  masyarakat ataupun  berbisnis sangatlah dibutuhkan,  baik  dalam  hal  membuat  perjanjian,  membuat sewa  menyewa,  maupun jual beli tanah. Salah satu bisnis yang sangat memerlukan jasa seorang notaris adalah dunia perbankan. Dimana dalam dunia perbankan notaris dibutuhkan untuk membuat suatu  akta  perjanjian  kredit  antar  nasabah  dengan  bank  ketika  nasabah sedang mengambil kredit di bank.
Akta  otentik  tersebut  dibuat  berdasarkan keinginan  para  pihak  yang  hadir bersama-sama dihadapan notaris dan meminta kepada notaris untuk membuat suatu
1 Suhardjono, Sekilas  Tinjauan Akta  Menurut  Hukum,  Varia  Peradilan,  Nomor  123,  1995, hlm.133-135
2 Setiawan Wawan, Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam konggress INI di Jakarta, 1995), hlm. 2.
alat  bukti  tertulis  sebagai  pegangan  para  pihak  apabila  nanti  terjadi sengketa dikemudian  hari,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti.  Atas  keinginan  dan maksud  tersebut  dan dengan  berdasarkan  keterangan  dan  syarat  yang  sudah ditentukan,  kemudian  notaris  menuangkan  keinginan para  pihak  tersebut  kedalam akta otentik.
Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya  sehingga  harus memiliki  unsur  kesempurnaan atau  harus  sesuai dengan UUJN, dengan demikianseorang Notaris memiliki beban moral dan tanggung jawab yang besar atas akta yang telah dibuatnya tersebut.
Namun  apabila  akta  yang  dibuat  tersebut  ternyata  tidak  sesuai  dengan  draft yang  diberikan  oleh  bank  kepada  notaris  atau  tidak  sesuai  dengan offering  latter, dimana hal tersebut bisa menimbulkan kerugian baik terhadap pihak Debitor maupun Kreditur,  maka  notaris  dapat  digugat  atas  kelalaiannya  tersebut, dan bisa dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami oleh para pihak.
Jika  akta  yang telahdibuat  tidak  seperti peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  maka  akta  tersebutakan  cacat  secara  yuridis  dan  mengakibatkan  akta tersebut terdegradasiatau batalnya akta tersebut.
Pihak Bank biasanya dalam melakukan pencairan kredit, terlebih dahulu akan memberikan  form  berupa  penawaran  terhadap calon  debitur  yang  berkaitan  dengan besarnya jumlah  pinjaman,  angsuran,  dan  tenor  terhadap calon  debitornya, jika debitur  tersebut  menyetujui  maka  setelah  itu  bank  dan  calon  debitur datang dihadapan  notaris  untuk menandatangani  perjanjian  kredit  yang  yang  dibuat  oleh notaris.Perjanjian kredit ini merupakan bentuk hubungan hukum yang berkelanjutan antara Debitur  dengan  Kreditur  (dalam  hal  ini  Bank)  yang  melahirkan  hubungan hutang piutang dalam jangka waktu tertentu, dimana debitur berkewajiban membayar kembali seluruh pinjaman yang telah diberikan oleh Kreditur, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.
Akta perjanjian kredit Bank yang dibuat oleh notaris ini merupakan, Akta para pihak  atau Partij  Acten,dimaksudkan  sebagai  akta  yang  dibuat  oleh  dandihadapan notaris yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yangdiberikan atau diceritakan  di  hadapan  notaris.  Para  pihak  berkeinginan  agar  uraian atau
keterangannya  dituangkan  kedalam  bentuk  Akta  Notaris.Atas Akta  jenis inidiantaranya adalah akta  jual  beli,  akta  sewa  menyewa,  akta Perjanjian  Kredit dansebagainya. 3
Jika  dilihat  dari  pembuatannya,  suatu  perjanjian  kredit  dapat  digolongkan menjadiPerjanjian  Kredit dibawah  tangan,  yaitu  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian kredit  tersebut  tanpa  melibatkan pihak  pejabat  yang  berwenang (notaris), dan Perjanjian  Kredit  Notariil yaitu perjanjian  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  di  hadapan  Notaris, sehingga  merupakan  akta  yang  bersifat  otentik  (dibuat  oleh  dan  di  hadapan  pejabat yang berwenang / Notaris). 4
Mengenai  isi  pasal  atau  klausul-klausul  yang  digunakan  oleh  bank dalam perjanjian  kredit,  sebenarnya  sampai  sekarang  bank  tidak  mempunyai  acuan umum tentang  hal  tersebut, namun biasanya  bank  mempercayakan  hal  tersebut  kepada notaris  tentang  isi  pasal  atau  klausul-klausul  yang  akan  digunakan  untuk  mengikat nasabah  dalam  pemberian  kredit.  Dalam  hal penentuan  isi  pasal  dan  klausul  dalam perjanjian kredit, kedudukanbank sebagai kreditor selalu lebih diuntungkan daripada nasabah  sebagai  debitor.Posisi bank selalu lebih  kuat  dari  nasabah  (debitor,  dalam hal  nasabah  (debitor)  termasuk  pengusahaekonomilemah 5 . Misalnya  sebelum perjanjian kredit ditandatangani, debitur meminta suku bunga diturunkan atau jumlah angsuran diturunkan sesuai kemampuan debitur tetapi ditolak oleh pihak bank  yang terkadang  suku  bunga  dan  angsuran  tersebut  sangat  memberatkan  debitur,  namun karena posisi debitur saat pengajuan kreditsangat membutuhkan uang tersebut, maka mau  tidak  mau  mereka  setuju  saja  dengan  semua  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh pihak bank, atau contoh lainnya adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga  kredit  tanpa  terlebih  dahulu  melakukan  kesepakatan  dengan  pihak  debitur padahal  diawal  perjanjian  sudah  disepakati  suku bunga  yang  telah  disetujui  oleh debitur  hal  ini  tentu  saja  debitur  sangat  dirugikan  atas  kebijakan  tersebut.
3 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris,  Cetakan  ke-5,  Jakarta  :  Erlangga, hlm.51-52
4 Learning about Indonesian Legal Banking
5 Sutan  Remi  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2-3
Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan berlaku bagipara pihak yang membuat perjanjian apabila  perjanjian  itu  sudahmemenuhi ketentuan-ketentuan yang  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,antara lain sebagai berikut:
1. Kata sepakat yang membuat perjanjian;
2. Kecakapan pihak-pihak yang melakukanperjanjian;
3. Obyek perjanjian itu harus jelas;
4. Perjanjian itu dibuat atas dasar suatusebab yangdiperbolehkan
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  3  (tiga)  kategori  dari  perbuatan  melawan  hukum, yaitu sebagai berikut 6 :
1. Perbuatan melawan hukum karenakesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpakesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupunkelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
Menurut Munir  Fuady 7 ,  suatu  perbuatan  dapat  dianggap  sebagaisuatu kelalaian, jika memenuhi unsur ‐ unsur pokok sebagai berikut :
1. Adanya suatu tindakan yangmengakibatkan hal yang tidak semestinyadilakukan
2. Adanya suatu kewajiban kehati ‐ kehatian
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati ‐ hatiantersebut
4. Adanya kerugian bagi orang lain
5. Adanya hubungan sebab akibat antaraperbuatan dengan kerugianyang timbul.

## 2. Rumusan Masalah
1. Apa  akibat  hukum  terhadap akta perjanjian  kredit  yang dibuat karena  adanya kelalaian notaris dalam pembuatannya terhadap para pihak?
2. Apa bentuk tanggung gugat Notaris atas kelalaiannya terhadap Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya?
6 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3
7 Ibid., hlm. 73

## 3. Landasan Teoritis

## 1.Teori Jabatan
Jabatan diartikan juga sebagaitugas atau kedudukan yang diberikan kepada seseorang  dimana  tugas  atau  kedudukan tersebut dapat  menggambarkan tanggung  jawab  dan  wewenang  seseorang  dalam  suatu  pekerjaan  tertentu. Dalam pemberian jabatan ini tidak serta merta diberikan terhadap semua orang namun  dalam  hal  jabatan ini  dibutuhkan seseorang  yang benar-benar mempunyai pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  yang baik  untuk menunjang dalam hal pemberian jabatan tersebut. Menurut Logemann :
“ Jabatan  adalah  lingkungan  pekerjaan  tetap  yang  digaris  batasi  dan  yang disediakan  untuk  ditempati  oleh  pemangku  jabatan  yang  ditunjuk  dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.Berdasarkan hukum tata  negara  jabatanlah  yang  dibebani  dengan  kewajiban,  yang  berwenang untuk  melakukan  perbuatan  hukum.Hak  dan  kewajiban  berjalan  terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat ”. 8

## 2. Teori Wewenang
Teori  wewenang  ini  dikemukakan  dengan  tujuan  untuk  membahas  dan menganalisa  masalah  tentang sejauh  mana  wewenang  seseorang  dalam menjalankan  pekerjaannya  ketika  seseorang  tersebut  memangku  suatu  jabatan yang  telah  diberikan  sehingga  tidak  merugikan  orang  lain. Habib Adjie menyatakan,  “ Kewenangan  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  diatur dan  diberikan  kepada  suatu  jabatan  berdasarkanperaturan  perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan ” 9

## 3. Teori Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  dalam  suatu  tindakan  hukum  sangatlah  diperlukan  agar pejabat yang berwenang tidak sembarangan dalam pembuatan perjanjian, Ridwan H.RMenyatakan:
8 Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.79
9 Habib Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, cet. Kedua. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 77
“Ada  dua  istilah  yang  menun juk  pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus hukum,  yaitu liability dan responsibility.Liability merupakan  istilah  hukum yang luas  yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang  pasti,  yang  bergantung  atau  yang  mungkin  meliputi  semua  karakter  hak dan  kewajiban  secara  aktual  atau  potensial  seperti  kerugian,  ancaman, kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan undangundang. Responsibility berarti  hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan atas  suatu  kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  keterampilan,  kemampuan  dan kecakapan  meliputi  juga  kewajiban  bertanggung  jawab  atas  undang-undang yang  dilaksanakan.Dalam  pengertian  dan  penggunaan  praktis,  istilah liability menunjuk  pada  pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  tanggung  gugat  akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik”. 10

## 4. Metode Penelitian
4.1. Penelitian  ini  merupakan suatu  penelitian  hukum  normatif dengan menitikberatkan  terhadapsampai  sejauh  mana  tugas  dan wewenang suatu jabatanyang telah diberikan khususnya terhadap notaris dalam hal pembuatan akta otentik dan  sejauh  mana  tanggung  gugat  notaris  bila  terjadi  kesalahan akibat kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik tersebut. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab isu hukum yang dihadapi. 11

## 4.2. Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan (statue  approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach), 12 .
10 Ibid., hlm. 335-337
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.35
12 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Cet.3,  Bayumedia, Malang, 2010, hlm.93
Pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) dilakukan dengan melihat  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  guna  dijadikan  dasar dalam  menentukan  sampai  sejauh  mana bentuk tanggung gugat notaris dalam hal kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian  terhadap  salah  satu  pihak. Pendekatan  perundang-undangan diperlukan  guna  mengkaji  lebih  lanjut  sejauh  mana  kewenangan  dan tanggung  jawab yang  diberikan  oleh  undang-undang  dalam  pembuatan  akta otentik.  Dalam  penelitian  ini,  perundang-undangan  yang  akan  digunakan adalah Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004, dan  berbagai  undang-undang  lain yang mengatur  tentang  kewenangan  dan  tanggung  gugat notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta perjanjian kredit.
Pendekatan  konseptual (conceptual  approach), digunakan  untuk  mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sehingga dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian  ini  yakni  menemukan  jawaban  atas  permasalahan  notaris  tentang sejauhmana  tanggung  gugat  notaris ketika  terdapat salah ketik  pada  akta otentik yang  dibuatnya sehingga  merugikan  salah  satu  pihak,  menjelaskan dan  menemukan  tolok  ukur sampai  sejauh  mana tanggung  gugat  seorang notaris ketika akta perjanjian kredit yang dibuatnya ada permasalahan secara tepat dan menemukan prinsip baru dalam menentukan sejauh mana tanggung gugat  notaris  atas  kelalainnya  dalam  pembuatan  akta  perjanjian  kredit  bank. Isu  hukum  dan  rumusan  masalah  tersebut diatas kemudian  akan  dianalisis dengan  konsep  dan  teori-teori  hukumyang  ada. Dengan  adanya Analisis terhadap  konsep  dan  teori-teori  hukum yang  ada diharapkan  dapat menghasilkan teori-teori baru yang berkaitan dengan tanggung  gugat notaris atas kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian  kredit bank. Oleh karena itu teori  yang  digunakan  nantinya  adalah  teori-teori tentang  bentuk tanggung gugat terhadap  suatu  jabatan  tertentu  yang  atas  kelalaiannya  dalam menjalankan  jabatannya  menimbulkan  kerugian  terhadap  pihak  lain.
5. Pembahasan
5.1. Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit  yang  Dibuat KarenaAdanya Kelalaian Notaris Dalam Pembuatannya Terhadap Para Pihak.
Lalai dapat  diartikan  sebagai suatu  tindakan  yang dilakukan  karena kurang berhati-hati  dan  mengakibatkan  kerugian  terhadap  pihak  lain. Bentuk  kelalaian yang dilakukan oleh notaris ada berbagai macam, salah satunya adalah salah ketik atau  salah  tulis dalam  pembuatan  akta  otentik  yang karena  hal  tersebut  dapat mengakibatkan  akta  tersebut nilai  pembuktiannya  menjadi  tidak  sempurna. Walaupun  sebenarnya  tanggung  jawab  notaris  hanyalah  di  awal  dan  akhir  akta namun notaris juga harus bertanggung gugat terhadap kebenaran materiilatas akta yang telah dibuatnya
Mengenai isi akta yang cacat hukum karena kelalaian yang dilakukan notaris sebenarnya  sudah  diatur  dalam  Pasal  48  UUJN,  yang mana  arti  dalam  pasal  ini adalah Notaris ketika membuat suatu akta otentik dan apabila ada perubahan pada isi  akta,  notaris tidak  berhak  langsung  merubah isi  akta  tersebut. Maksut  dari merubah  ini adalah  notaris  tidak  boleh  mengganti,  menambah,  mencoret, mensisipkan,  menghapus,  ataupun  menambah  tulisan lain pada  isi  akta  tanpa persetujuan  dari  para  pihak.  Yang  mana  persetujuan  tersebut  harus  dibuktikan dengan  adanya  paraf  dari  para  pihak  di  sisi  kiri  akta  pada  perubahan  isi  yang dikehendaki.  Tanpa  adanya  paraf  tersebut  maka  perubahan  yang  dilakukan  oleh notaris dianggap tidak sah, karena merubah isi akta tanpa persetujuan para pihak.
Dalam dunia notaris salah ketik  (kata  atau  kalimat  yang  salah) sering terjadi,hal tersebut sering dijumpai ketika akta sudah diprint mau ditandatangani, atau ketika notaris sedang melakukan pembacaan akta dihadapan para pihak, atau bisa juga setelah salinan akta dikeluarkan oleh notaris.
Kesalahan  ketik  dalam  akta  notaris  dapat  bersifat Crusial maupun  Non Crusial. Kesalahan ketik yang bersifat Non Crusialartinya kesalahan tersebut tidak terlalu penting dan tidak menyebabkan perbedaan makna kata yang kentara dalam substansi  akta  atau  jikapun  ada  perbedaan  makna  kata,  tetapi  secara  konteks kalimat  tidak  dapat  ditafsirkan  lain  dari  yang  sebenarnya  dimaksudkan,
diantaranya kesalahan dalam ejaan. Misal nya kata “ kita ” diketik “ kata ”,  dan “anggaran dasar” di ketik “anggaran datar”.
Sebaliknya  kesalahan  ketik  yang  bersifat Crusial  artinya  kesalahan  tersebut sangat  penting  dan  bisa  berakibat  fatal  yang  bisa mengakibatkan  terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta sehingga  substansi  akta  menjadi  tidak  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta partij) atau oleh notaris  (dalam akta  reelas). Kesalahan  ketik  yang substantif  ini  diantaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu, dan luas objek jual beli, misalnya objek jual beli bangunan seluas “200 m 2 ” d iketik “20m 2” atau “Rp. 100.000,- ‘’ di ketik “Rp.10.000, - “.
Apabila  kesalahan  ketik  tersebut (pada  isi  akta),  baik  yang  secara  substantif maupun non susbstantif, diketahui sebelum rancangan akta ditandatangani, maka kesalahan  tersebut  dapat  diperbaiki  dengan  cara  melakukan  perubahan  atau Renvoidan  diparaf  disebelah  kiri  akta  oleh  penghadap,  saksi, dan  notaris, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48 ayat  (2)  dan  Pasal  50 UUJN.Paraf ini berlakusebagaitandatangansehinggaperubahanisiaktatanpaparafatautandapengesah anlain,mengakibatkanperubahantersebuttidakmengikatpenghadapatauperubahandi anggaptidakadaataubataldemihukum.
Namun  apabila  kesalahan  ketik  tersebut  baru  diketahui  setelah  salinan  akta dikeluarkan  maka  notaris  sebenarnya  masih  bisa  memperbaiki  kesalahan  ketik tersebut.  Menurut  pasal  51  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUJN  pembetulan  tersebut dilakukan  dengan membuat  berita  acara  pembetulan  dan  memberikan  catatan tentang  hal  tersebut  pada  minuta  akta  asli  dengan  menyebutkan  tanggal  dan nomor akta berita acara pembetulan.
Namun pelaksanaan ketentuan Pasal 51 UUJN ini menjadi sulit apabila :
1. Para  Penghadap  sudah tidak  ada  lagi  di  hadapan  Notaris,  artinya  Penghadap sudah meninggalkan Notaris
2. Para Penghadap sulit dihubungi atau bisa dihubungi tapi tidak mau datang dengan berbagai alasan.
3. Para  penghadap  sudah  tidak  mau  bertatap  muka  lagi  karena  sedang  ada sengketa.
Sehingga  Akta  Berita  Acara  Pembetulan  ini  tidak  sah  jika  dilakukan  tanpa dihadapan Para Penghadap dan Saksi, artinya jika Para Penghadap tidak bersedia menghadap  untuk  membuat  Berita  Acara  Pembetulan,  maka  Notaris  tidak  bisa berbuat  apa-apa  hal  ini  agar  notaris  memiliki  kepastian  bahwa  para  penghadap telah  memahami,dan  menyetujui  pembetulan  yang  dilakukan  oleh  notaris, disamping  itu  melakukan  Berita  Acara  Pembetulan  tanpa  dihadapan penghadapdan  saksi  merupakan  pelanggaran  dan  sanksinya  sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (4) UUJN.
Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat  objektif  tidak  dipenuhi.  Jika  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi,  maka perjanjian  dapat  dibatalkan  sepanjang  ada  permintaan  oleh  orang-orang  tertentu atau  yang  berkepentingan. Syarat  subjektif  ini terkadang  senantiasa  dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan.
Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun
Jika  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan  dari  akta  yang  dibuat  Notaris,  maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan gantirugi kepada  Notaris  yang  bersangkutan,  dengan  kewajiban  penggugat,  yaitu  dalam gugatan  harus  dapat  dibuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  merupakan  akibat langsung  dari  akta  Notaris.  Dalam  kedua  posisi  tersebut,  penggugat  harus  dapat membuktikan  apa  saja  yang  dilanggar  oleh  Notaris,  dari  aspek  lahiriah,  aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.
Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Nilai Pembuktian suatu Akta Otentik adalah
1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht)
Akta  Notaris  dengan  sendirinya  membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta otentik (acta publica probant sese ipsa).
2. Formal (formele bewijskracht)
Akta  Notaris  dibuat  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ditentukan  dalam pembuatan akta (Pasal 38 UUJN).
3. Materiil (materiele bewijskracht)
Apa  yang  tersebut  dalam  akta  merupakan  pembuktian  yang  sah  terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).
namun jika dalam pembuatannya menyimpang sesuai dengan pasal 1869 KUH Perdata.
Dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa :
1. Pejabat yang membuat akta tersebut tidak dtentukan oleh undang-undang
2. Pejabat tersebut tidak cakap dalam pembuatannya.
3. Cacat dalam bentuknya
Maka  para  pihak  yang  dirugikan  bisa  menggugat  notaris  ke  pengadilan,    hal tersebut sesuai dengan pasal Pasal 84 UUJN. Sebuah akta notariil dapat berakibat batal demi hukum (kebatalan). Kebatalan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: kebatalan absolut dan kebatalan relatif
1. Kebatalan  absolut  adalah  bahwa  tindakan  hukum  yang  batal  itu  tidak menimbulkan  akibat  hukum  bagi  siapapun, tindakan  hukum  itu  batal  bagi siapapun.  Jadi  tidak  ada  orang  yang  terikat  pada  tindakan  hukum  seperti  itu yang  berarti  sejak  semula  tindakan  hukum  tersebut  tidak  mempunyai  akibat hukum.  Yang  dimaksud  dengan  tindakan  hukum  adalah  tindakan-tindakan yang  menimbulkan  akibat  hukum  dan  akibat  hukum  itu  dikehendaki  atau dianggap dikehendaki.
2. Kebatalan  Relatif  adalah  hanya  terjadi  jika  diminta  oleh  orang-orang  tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu saja.
5.2. Tanggung  Gugat  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Oleh

## Atau Dihadapannya.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  tanggung gugat  mengandung makna dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. 13
J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan  melanggar  norma  tersebut  dapat  terjadi  disebabkan  karena  perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. 14
Salah  satu  perilaku  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  adalah senantiasa  bersikap  profesional.  Menyandang  jabatan  selaku  Notaris  harus  jujur terhadap  diri  sendiri  yang  berlandaskan  pada  spiritual,  moral,  mental  dan akhlak baik  dan  benar.  Selain  mempunyai  tingkat  intelektual  tinggi  serta  yang mempunyai  sifat  netral/tidak  memihak,  independen,  mandiri,  tidak  mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat Notaris yang profesional.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya harus  berpedoman  dan  tunduk kepadaUndang-undang  Jabatan  Notaris.  Yang  mana  didalam  Undang-undang tersebut mengatur hal-hal mengenai kewajiban, dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh notaris. Jika dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris tersebut  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  maka  notaris  dapat  dikenai  sanksi sebagaimana dimuat dalam Pasal 84 UUJN.
Untuk  menentukan  adanya  suatu  pertanggungjawaban  secara  perdata  yang dilakukan oleh seorang Notaris maka harus dapat dijabarkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Adanya suatu perbuatan.
Dalam  hal  ini  notaris  melakukan  perbuatan  yaitu  membuat  kesalahan pengetikan dalam akta.
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum.
13 Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 1014
14 J.H.Niuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, terjemahan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 135
Dalam  hal  ini  notaris  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  bertentangan dengan  kewajiban  hukumnya  yang  juga  telah  diatur  secara  tegas  dalam undang-undang,  yaitu kewajiban untuk bertindak seksama sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Dalam  melakukan  kesalahan  ketik,  terdapat  kelalaian  pada  notaris  yang bersangkutan sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi
4. Adanya kerugian bagi korban
Dalam hal ini adanya kesalahan ketik pada akta notaris yang bersifat substantif, misalnya kesalahan ketik mengenai tanggal jatuh tempo kredit yang seharusnya tanggal  20  ternyata  dalam  akta  tertulis  tanggal  30,  hal  ini  dapat  merugikan pihak kreditur karena didalam setiap kredit yang melebihi tanggal jatuh tempo terdapat  bunga  yang  harus  dibayar  oleh  debitur  sehingga  pihak  yang berkepentingan dapat mengalami kerugian secara materiil.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Kesalahan  ketik  yang  dilakukan  oleh  notaris  misalnya  kesalahan  ketik mengenai  jumlah  uang  yang  harus  dibayar  /  diterima  masing-masing  pihak, secara  logis  dapat  diperkirakan  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  yang berkepentingan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ada  hubungan  kausal  antara kesalahan  ketik  yang  dilakukan  oleh  notaris  dengan  kerugian  pihak  yang berkepentingan.
Ketentuan  perundang-undangan  dari  perbuatan  melawan  hukum  bertujuan untuk  melindungi  dan  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan. Perbedaan  perbuatan  melawan  hukum  dan  perbuatan  pidana menurut  Rachmat Setiawan  adalah 15 “Setiap  perbuatan  pidana  selalu  dirumuska n  secara  seksama dalam  undang-undang,  sehingga  sifatnya  terbatas.  Sebaliknya  pada  perbuatan melawan  hukumadalah  tidak  demikian.  Undang-undang  hanya  menentukan  satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.”
15 Rachmat  Setiawan,  1982, Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Alumni, Bandung, hlm 15
Sanksi  yang  diberikan  yang  diberikan  terhadap  pertanggungjawaban  perdata seorang  Notaris  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  pembuatan  akta otentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris. Penggantian biaya, ganti rugi  atau  bunga  harus  didasarkan  pada  suatu  hubungan  hukum  antara  Notaris dengan  para  pihak  yang  menghadap  Notaris.  Jika  ada  pihak  yang merasa dirugikan  sebagai  akibat  langsung  dari  suatu  akta  Notaris,  maka  yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  terhadap  Notaris  tidak berdasarkan  atas  penilaian  atau  kedudukan  suatu  alat  bukti  yang  berubah  karena melanggar  ketentuan-ketentuan  tertentu,  tetapi  hanya  dapat  didasarkan padahubungan  hukum  yang  ada  atau  yang  terjadi  antara  Notaris  dengan  para penghadap.
Pasal  41  UUJN juga menentukan  adanya  sanksi  perdata, jika  Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, Pasal 39,  dan  Pasal  40  UUJN  maka  akta  Notaris  hanya  akan  mempunyai  pembuktian sebagai  akta  di  bawah  tangan.  Akibat  dari  akta  Notaris  yang  seperti  itu,  maka dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris .

## 5.3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 (selanjutnya disebut Permenkumham RI), notaris dalam  menjalankan  jabatannya  diawasi dan  dibina oleh  Majelis  Kehormatan Notaris hal tersebut diatur dalam pasal 1 Permenkumham RI. Yang mana susunan Organisasi Majelis Kehormatan  Notaris ini  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1), dan Majelis Kehormatan Notaris ini sendiri mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur  dalam  Pasal  17 dan  Pasal  18. Sedangkan Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah juga  mempunyai  wewenang  yang  tidak  kalah  penting dan  hal  tersebut diatur dalam Pasal  20  Permenkumham  RI  Nomor  7  tahun  2016.
Melihat  dari  semua  pemaparan dan  penjelasan diatas  tentunya  peran  dari majelis kehormatan notaris baik pusat maupun wilayah sangatlah dibutuhkan oleh notaris.Sebagai pengawasan dan pembinaan notaris, dalam hal ini juga kita dapat mengetahui  bahwa  jika  notaris  telah  melakukan  kesalahan  ataupun  kelalaian dalam  menjalankan  jabatannya  tentunya  para  penegak  hukum  tidak  serta  merta langsung memanggil notaris yang bersangkutan melainkan harus melalui prosedur yang benar.
Jika  kesalahan  yang  dibuat  memang  karena  atas  kelalaian  dari  notaris  maka notaris  tersebut  bisa  untuk  dipanggil  untuk  dimintai  keterangan  sebagai  saksi, namun bila ternyata akta tersebut telah sesuai pembuatannyabaik secara prosedur pembuatan atau secara aturan yang telah ditentukan maka cukup dengan akta saja tidak perlu notaris hadir dalam pemeriksaan, sebab akta notaris tersebut juga bisa merupakan sebuah jawaban atas sengketa yang terjadi.

## 6. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa :
1. Dampak  hukum  atas  perjanjian  kredit  yang  dibuat karena  adanya  kesalahan ketik notaris  dalam  pembuatannya  terhadap para  pihak  adalah hilangnya keotentikkan atau terdegradasinya akta tersebut.
2. Notaris  dapat  dikenakan sanksi tanggung  gugat atas  keteledorannya  dalam membuat  akta  yaitu berupa  penggantian  biaya, ganti  rugi,  dan  bungaterhadap pihak yang dirugikan.
3. Peran dari Majelis Kehormatan Notaris sangatlah penting untuk menjaga nama baik  profesi  notaris  dan  untuk memberi  arahan  kepada notaris  agar notaris tidak terjerumus kedalam urusan pidana maupun perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3 G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan  Notaris,  Cetakan  ke-5,  Jakarta  :
Erlangga, hlm. 51-52
Habib  Adjie.  2009. Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  no.30 tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  cet.  Kedua.  Bandung:  PT  Refika Aditama. hlm. 77
Johnny  Ibrahim, Teori dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Cet.3,
Bayumedia, Malang, 2010, hlm.93
J.H.Niuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, terjemahan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, hlm 135
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.35
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 1014
Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, hlm 15
Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada. hlm.79
Sutan  Remi  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia,  Cetakan  I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2-3
Suhardjono, Sekilas  Tinjauan  Akta  Menurut  Hukum,  Varia  Peradilan,  Nomor  123, 1995, hlm.133-135
Setiawan  Wawan, Hak  Ingkar  dari  Notaris  dan  Hubungannya  dengan  KUHAP (suatu  kajian  uraian  yang  disajikan  dalam  konggress  INI  di  Jakarta,  1995), hlm. 2