## Journal of Education and Culture
Simbol Palu dan Eksistensinya dalam Politik Praktis Indonesia Tahun 1955
Ahmad Randi 1 , Arditya Prayogi 2
1 Universitas Padjadjaran, 2 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yo_gamers@yahoo.com 1 , arditya.prayogi@uingusdur.ac.id 2

## Abstract
In  the  history  of  Indonesia,  the  workers  have  played  a  relatively important  role  in  the  course  of  the  nation.  At  a  time  when  the Indonesian  people  were  fighting  for  independence,  the  role  of  the workers  could  not  be  ignored,  could  not  be  forgotten.  They  worked hand  in  hand  with  other  mass  groups  to  free  the  Indonesian  people from the grip of the colonialists. This article aims to reveal how the existence  of  workers  in  the  socio-political  situation  and  their involvement  in  practical  politics  in  Indonesia  in  1955.  This  article was  written  using  the  historical  method  which  consists  of  several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography.  In  this  article,  it  can  be  concluded  that  there  are political  and  economic  relations  between  trade  unions  and  various political  elements,  especially  with  political  parties.  The  relationship between  the  two  has  different  interests  where  labor  unions  have economic  interests  in  order  to  get  a  living  wage,  health  insurance and  oppose  arbitrary  actions  by  employers.  Meanwhile,  political parties make themselves as a forum for channeling labor union voice aspirations and use them as a vote base.
Keywords: Eksistensi Buruh Partai Politik

## Abstrak
Dalam  sejarah  Indonesia,  kaum  buruh  telah  memainkan  peranan yang  relatif  penting  dalam  perjalanan  bangsa.  Pada  saat  bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, peranan kaum buruh tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan. Mereka bahu membahu bersama kelompok-kelompok massa yang lainnya untuk membebaskan bangsa Indonesia  dari  cengkeraman  penjajah.  Artikel  ini  bertujuan mengungkapkan  bagaimana  eksistensi  buruh  dalam  situasi  sosial politik  dan  keterlibatannya  dalam  politik  praktis  di  Indonesia  tahun 1955.  Artikel  ini  ditulis  menggunakan  metode  sejarah  yang  terdiri dari  beberapa  tahap  yaitu  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan historiografi. Dalam artikel ini dapat disimpulkan terdapat hubungan politik  dan  ekonomi  serikat  buruh  dengan  berbagai  unsur  politik terutama  dengan  partai-partai  politik.  Hubungan  keduanya  memiliki kepentingan  yang  berbeda  dimana  serikat-serikat  buruh  memiliki kepentingan  ekonomi  agar  mendapat  upah  layak,  jaminan  kesehatan dan menentang tindakan sewenang-wenang para majikan. Sedangkan,  partai-partai  politik  menjadikan  dirinya  sebagai  wadah penyalur  aspirasi  suara  serikat  buruh  dan  menggunakannya  sebagai basis suara.
Corresponding Author:
Arditya Prayogi UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Email: arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Gerakan  atau  perjuangan  kaum  buruh  (yang  secara  luas  sering  diidentikkan  dengan  simbol palu) di Indonesia yang sangat gencar, tentunya tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan politik  yang  terjadi.  Karena  perjuangan  kaum  buruh  khususnya,  dan  seluruh  lapisan  masyarakat Indonesia umumnya adalah untuk mencapai kemerdekaan nasional, mencapai perbaikan nasib, dan lebih luas lagi untuk menjamin perdamaian dunia yang abadi. Dalam konteks politik praktis, kaum buruh  menjadi salah satu  basis  kekuatan  bagi  pengembangan  partai-partai  politik.  Hal ini  tampak dengan banyaknya organisasi buruh atau serikat buruh yang bergabung dengan partai-partai politik yang  saat  itu  telah  terbentuk,  di  antaranya  Kesatuan Buruh  Kerakyatan  Indonesia  yang  di  bentuk oleh  Partai  Nasionalis  Indonesia  (PNI),  Serikat  Buruh  Islam  Indonesia  yang  di  bentuk  oleh Masyumi  dan  Sentral  Organisasi  Buruh  Seluruh  Indonesia  (SOBSI)  berafiliasi  dengan  Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada  masa  sebelum  tahun  1950,  terbentuk  Sentral  Organisasi  Buruh  Seluruh  Indonesia (SOBSI).  Awal  pembentukan  SOBSI  karena  adanya  cita-cita  atau  keinginan  dari  beberapa pimpinan  kaum  buruh  untuk  mempersatukan  serikat-serikat  buruh,  yaitu  dengan  cara  melebur serikat-serikat  buruh  itu  dalam  satu  naungan.  Cita-cita  itu  pada  akhirnya  terlaksana  dengan berdirinya SOBSI pada tanggal 29 November 1946. Federasi ini dipimpin oleh Surjono, Harjono, Assarudin,  dan  Njono.  Karena  itu,  tanggal  tersebut  (29  November)  merupakan  tanggal  yang bersejarah  bagi  perkembangan  pergerakan  buruh  di  Indonesia.   Sentral  Organisasi  Buruh  Seluruh Indonesia  merupakan  organisasi  buruh  yang  berhaluan  komunis.  Tanda  bahwa  organisasi  ini berhaluan  komunis  adalah  terpilihnya  tokoh  dari  Partai  Komunis  Indonesia,  Setiadjid  sebagai Ketua Kongres I SOBSI pada 1947. Demikian pula dengan tokoh-tokoh seperti, Achmad Sumadi, Oei  Gee  Hwat,  Hardjono,  Maruto  Darusman  dan  lain-lain  masuk  dalam  SOBSI  untuk  membina buruh-buruh Indonesia (Gie, 2005:86-87).
Pada  tanggal  27  November  1948  berdirilah  Serikat  Buruh  Islam  Indonesia  (SBII)  yang dipelopori  oleh  Mr.  Moh.  Daljono.  Serikat  buruh  ini  terbentuk  karena  adanya  peristiwa  Madiun pada 18 September 1948, dimana aktivitas atau pergerakan kaum buruh menjadi vakum dan diliputi kebimbangan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  para  pemimpin  atau  tokoh-tokoh  Islam  segera menginsyafi  bahwa  betapa  perlunya  menghimpun  dan  memobilisasi  kaum  buruh  yang  beragama Islam  dalam  batas-batas  yang  diperintahkan  oleh  ajaran  agama  mereka.  Para  tokoh  Islam berpendapat  bahwa  perjuangan  kaum  buruh  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  alam kebendaan  (material).  Segala  bentuk  usaha  harus  berdasarkan  kepercayaan,  keimanan,  dan keyakinan ajaran agama Islam.
Sebagai  serikat  buruh  yang  berlandaskan  agama  Islam,  SBII  berada  di  bawah  naungan Partai  Masyumi.  Pada  tahun  1956,  ketika  SBII  dipimpin  oleh  Mr.  Jusuf  Wibisono  yang  juga menjabat  sebagai  anggota  Presidium  Masyumi  dan  pernah  menjadi  Menteri  Keuangan,  jumlah anggota SBII diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. SBII juga memiliki afiliasi  dengan International  Confrence  of  Free  Trade  Union (ICFTU)  dan  menjalin  kerja  sama dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.
Uraian diatas menjelaskan bahwa fenomena menggabungkan beberapa serikat buruh yang ideologinya  sehaluan  rupanya  tengah  populer  di  kalangan  kaum  buruh  Indonesia  pada  awal kemerdekaan. Hal serupa ini dilakukan juga oleh HIMBI dan Buruh Demokrat. Kedua organisasi
ini  mengadakan  kongres  pada  tanggal  10  Desember  1952  di  Surabaya.  Hasil  yang  didapat  dari kongres  tersebut  adalah  mereka  bersepakat  untuk  meleburkan  diri  dan  membentuk  induk  serikat buruh  yang  kemudian  diberi  nama  Konsentrasi  Buruh  Kerakyatan  Indonesia  (KBKI),  dan selanjutnya  berubah  nama  menjadi  Kesatuan  Buruh  Kerakyatan  Indonesia.  Sesuai  dengan  waktu pelaksanaan  kongres,  maka  tanggal  10  Desember  1952  ditetapkan  sebagai  tahun  terbentuknya KBKI. Sebelum dilebur menjadi KBKI, HIMBI dan Buruh Demokrat sendiri tidak banyak dikenal di  kalangan  pergerakan  kaum  buruh  karena  kedua  organisasi  tersebut  hanya  berkiprah  terbatas  di kalangan  anggota  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI).  Bahkan  HIMBI  sendiri  sejatinya  bukan  suatu perserikatan  buruh,  melainkan  salah  satu seksi  (departemen)  di  tubuh  PNI  yang  sengaja  dibentuk pada tanggal 1 September 1951 pada Kongres PNI yang kedua di Madiun.
Perkembangan  selanjutnya  serikat-serikat  buruh  di  atas  menjadi  barisan  terdepan  dalam politik praktis dan segala hal yan terkait seperti melakukan kampanye, menyebarkan ideologi dan menyebarkan  visi  misi  partai  yang  didukungnya.  Manfaat  yang  di  dapat  oleh  partai  adalah  suara buruh dalam pemilihan umum menjadi suara bagi partai-partai yang memiliki serikat buruh. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Buruh dan Partai Politik terjalin dengan sangat baik. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika hubungan keduanya ketika mereka  saling  bekerja  sama  untuk  memenuhi  kepentingan  mereka,  dimana  buruh  menginginkan aspirasinya  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  melalui  partai  politik  dan  partai  politik menginginkan  buruh  sebagai  basis  suara  mereka  saat  terutama  dalam  politik  praktis  berupa Pemilihan Umum 1955.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  sejarah.  Metode  sejarah  terdiri  dari  empat tahapan,  yaitu  heuristik,  kritik,  interpretasi , dan  historiografi . Tahapan  pertama  dalam  metode sejarah  adalah  Heuristik.  Heuristik  adalah  tahapan  mencari  dan  menemukan  sumber  sejarah. Sumber  sejarah  yang  digunakan  dalam  penyusunan  artikel  ini  utamanya  adalah  sumber  tertulis berupa  buku-buku  (sejarah)  yang  dijadikan  sebagai  referensi  (riset  kepustakaan).  Terdapat  cukup banyak buku-buku atau kepustakaan yang relevan dengan penulisan artikel ini. Tahap kedua, yaitu tahapan  kritik  yang  terdiri dari  dua  macam  kritik  yaitu  kritik  ekstern  dan  intern,  dimana  sumber- sumber  yang  telah  dikumpulkan  sebelumnya,  diuji  otentisitas  dan  kredibilitasnya.  Setelahnya, tahap  ketiga  yaitu  interpretasi.  Tahapan  ini  berupa  proses  penafsiran  setelah  data  terkumpul  dan dikritik  sehingga  dapat  menghasilkan  uraian.  Pada  tahapan  ini  fakta-fakta  dirangkaikan  kedalam satu kesatuan yang utuh. Tahap yang terakhir yaitu historiografi, yang merupakan tahap pemaparan dari hasil interpretasi hingga menjadi suatu tulisan sejarah (Prayogi, 2022).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Buruh dan Perjuangan Ekonomi
Gerakan atau perjuangan kaum buruh di Indonesia yang sangat gencar, tentunya tidak dapat dipisahkan  dari  persoalan  ekonomi  dan  politik  yang  terjadi.  Karena  perjuangan  kaum  buruh khususnya,  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  umumnya;  adalah  untuk  mencapai kemerdekaan nasional, mencapai perbaikan nasib, dan lebih luas lagi untuk menjamin perdamaian dunia  yang  abadi.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  sangat  relevan  jika  pada  bab  ini  membahas tentang  kondisi  ekonomi  di  Indonesia,  baik  pada  masa  kolonial  maupun  setelah  kemerdekaan (pasca  kemerdekaan)  sebab  susunan  ekonomi  yang  dibangun  oleh  Hindia  Belanda  sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan.
Pemerintah  kolonial  Belanda  rupanya  sangat  “alergi”  terhadap  gerakan  kaum  buruh, sehingga  mereka  menekannya  dengan  berbagai  cara.  Penekanan  atau  intimidasi  yang  dilakukan
oleh  pemerintah  kolonial  itu,  dapat  terlihat  dari  data  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan Perburuhan  Hindia  Belanda;  bahwa  sepanjang  tahun  1940  hanya  terjadi  pemogokan  buruh  di  42 perusahaan  di  antaranya  30  perusahaan  tekstil  di Jawa  Barat dan  hanya  diikuti  oleh  2.115  buruh, padahal jumlah buruh dari 42 perusahaan itu ada 7.949 orang. Itu berarti, hanya 27% dari jumlah buruh yang melakukan pemogokan. Pemogokan yang terjadi ini pun, tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi para majikan. Mereka hanya mengalami kerugian kehilangan hari kerja selama 32 hari (Cahyono, 2005:24).
Walaupun  aksi-aksi  kaum  buruh  secara  besar-besaran  tidak  lagi  terjadi  akibat  dari penekanan-penekanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Belanda,  tetapi  tindasan  terhadap  rakyat dan kaum buruh Indonesia tidak mengendur atau tidak melemah. Penindasan terhadap kaum buruh masih  terus  berlangsung,  hal  ini  antara  lain  kelihatan  dari  upah  buruh  yang  sangat  rendah  dan perlakuan  sewenang-wenang  dari  majikan.  Menurut  statistik  tahun  1940,  tercatat  bahwa  rata-rata upah  buruh  pabrik  gula  Rp  0,28,-  sehari  untuk  buruh  laki-laki,  dan  Rp  0,23,-  untuk  buruh perempuan. Pada tahun yang sama (1940), tercatat pula terdapat 407 kasus pengaduan dari kaum buruh  yang  mendapat  perlakuan  kekerasan  (pemukulan)  dari  administratur,  asistenasisten,  dan mandor-mandor  perkebunan.  Akhirnya  terjadi  penyerangan-penyerangan  oleh  para  buruh perkebunan terhadap pengawas-pengawas perkebunan. Pada tahun 1940, tercatat ada 51 peristiwa penyerangan  yang  dilakukan  oleh  para  buruh  perkebunan  yang  menyebabkan  2  orang  pengawas perkebunan tewas (Cahyono, 2005:24).
Ketika  Indonesia  jatuh  ke  tangan  penjajahan  Jepang  pada  tahun  1942,  tindakan  bangsa Belanda  yang  kejam  terhadap  rakyat  Indonesia  dan  kaum  buruh  dilanjutkan  oleh  fasisme  Jepang dengan  lebih  kejam  lagi.  Para  buruh  dijadikan  prajurit  ekonomi,  tapi  pada  kenyataannya  mereka harus  mengerjakan  sawah untuk  kebutuhan  perang.  Keadaan  buruh  yang  sebenarnya  dalam  upah, makanan  dan  kesehatan,  merupakan  gambaran  kemiskinan.  Mereka  dikirim  ke  daerah  lain  untuk menjadi  romusha  tanpa  mendapatkan  upah.  Menghadapi  perlakuan  penjajah  Jepang  yang  sudah sangat di luar batas kemanusaan itu, seluruh lapisan rakyat Indonesia segera bereaksi keras. Mereka bertekad untuk berjuang bersama-sama guna menggulingkan kekuasaan kolonial dan fasis.
Salah  satu  puncak  dari  perlawanan  rakyat  itu  ialah,  dengan  meletusnya  Revolusi  Rakyat tahun  1945  yang  bertujuan  agar  Indonesia  menjadi  negara  yang  merdeka.  Dimana perekonomiannya  tidak  tergantung  kepada  luar  negeri,  dan  industri  nasional  bisa  berkembang sehingga  kemakmuran  dapat  tercapai  serta  kemerdekaan  berpolitik  terjamin.  Setelah  melalui perjuangan yang sangat panjang dan menelan korban jiwa yang banyak, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945 (Harijanto, 1989: 29).
Setelah  lahirnya  Republik  Indonesia,  pemerintah  mulai  mengatur  masalah  buruh  yang bekerja di perkebunan dan pabrik yang telah dikuasainya. Pemerintah menyadari pentingnya upah untuk  kesejahteraan  kaum  pekerja.  Karena  pada  masapemerintahan  kolonial,  mereka  mendapat upah rata-rata rendah dan kehidupannya kurang terjamin. (Harijanto, 1989: 30). Pada masa perang merebut  kemerdekaan,  segenap  lapisan  masyarakat  Indonesia  bahu  membahu  berjuang,  baik semasa  penjajahan  Belanda  maupun  Jepang.  Tidak  terkecuali  kaum  buruh  turut  terlibat  di dalamnya.  Ketika  bangsa  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaannya,  kaum  buruh  segera bertindak dengan cepat membentuk organisasi-organisasi perjuangan dan bergerak mengambil alih dinasdinas, jawatan-jawatan, dan perusahaan-perusahaan swasta dari Jepang serta menyatakannya sebagai  milik  Republik.  Usaha  ini  ternyata  berhasil,  sekalipun  dalam  beberapa  peristiwa pengambilalihan itu kaum buruh harus “berjibaku” melawan para pengawal Jepang. Tujuan kaum buruh melakukan pengambilalihan dinas-dinas dan perusahaan-perusahaan serupa itu adalah untuk “merealisasikan Proklamasi Kemerdekaan”. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berada di bumi
Indonesia  dan  masih  dikuasai  oleh  Jepang  harus  berpindah  tangan  menjadi  milik  Republik  yang notebene telah terbebas dari segala bentuk penjajahan.

## b. Buruh dan Perjuangan Politik
Menyaksikan  sepak  terjang  kaum  buruh  tersebut,  para  pemimpin  serikat  buruh  segera menyadari  bahwa  tindakan  dan  gerakan  anggota-anggotanya  itu  harus  dikoordinasikan  dan dilakukan  sesuai  dengan  azas-azas  gerakan  buruh.  Untuk  membahas  masalah  tersebut,  pada  19 September  1945  sejumlah  perwakilan  kaum  buruh  berkumpul  di  Jakarta.  Mereka  mendiskusikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  peranan  kaum  buruh  dalam  perjuangan  pendirian  Republik  serta merumuskan  azasazas  bagi  gerakan  buruh  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  baru,  zaman  pasca kemerdekaan (Tedjasukmana, 2008: 31).
Pada konferensi yang berlangsung di Jakarta itu, para pemimpin serikat buruh sepakat untuk membentuk  sebuah  organisasi  yang  dapat  mempersatukan  serta  mewakili  serikat-serikat  buruh yang  ada  dan  organisasi-organisasi  kaum  buruh  yang  lainnya.  Di  samping  itu,  organisasi  yang hendak  didirikan  itu  harus  berbentuk  dan  bersifat  sebuah  organisasi  perjuangan  atau  suatu  front kaum buruh. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka organisasi dimaksud pun terbentuk  pada tanggal  15  September  1945  dan  diberi  nama  Barisan  Buruh  Indonesia  (BBI).  Kemudian  BBI meminta  Komite  Nasional  (parlemen  sementara  Republik)  agar  mengakui  BBI  sebagai  satu- satunya  perwakilan  gerakan  buruh  di  Indonesia.  Selain  itu,  BBI  pun  menuntut  Komite  Nasional hanya  mengakui  wakil-wakil  yang  diangkat  oleh  BBI  (Sandra,  2007:57).  Mr.  Iwa  Kusuma Sumantri  yang  menjabat  sebagai  Menteri  Urusan  Sosial  dalam  pemerintahan  pertama  Republik memberikan  dukungan  sepenuhnya  atas  berdirinya  BBI,  bahkan  Mr.  Iwa  Kusuma  Sumantri merestui  sepenuhnya  ketika  BBI  berencana  hendak  melaksanakan  kongres  buruh  pada  bulan November 1945 (Tedjasukmana, 2008: 33).
Pada 7 November 1945 kongres besar kaum buruh yang digagas oleh BBI itu akhirnya dapat diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah, dan dibuka oleh Mr. Iwa Kusuma  Sumantri, Menteri Urusan Sosial. Yang menghadiri kongres tersebut tidak saja para delegasi dari cabang-cabang BBI dan  serikat-serikat  buruh  di Jawa,  tetapi  dihadiri juga  oleh delegasi-delegasi serikat-serikat  buruh dari  Sumatera  dan  beberapa  pulau  lainnya  (Tedjasukmana,  2008:  33).  Dalam  kongres,  Syamsu Harya  Udaya  dan  kawan-kawan  yang  merupakan  para  pemimpin  Komite  Sentral  Barisan  Buruh Indonesia mengajukan saran agar BBI menjadi sebuah partai politik dari golongan buruh (pekerja). Saran  yang  diajukan  oleh  Syamsu  Harya  Udaya  dan  kawan-kawan  ini  menjadi  bahan  perdebatan yang  sengit  di  dalam  kongres  itu.  Banyak  delegasi  yang  menentang  saran  tersebut.  Mereka menghendaki agar BBI tetap merupakan organisasi serikat buruh. Guna menengahi perdebatan itu, terjadilah sebuah kompromi bahwa partai politik boleh saja dibentuk, tetapi eksistensi BBI sebagai serikat buruh dan organisasi massa harus tetap dipertahankan. Demikian pula dengan serikat-serikat buruh  yang  lainnya.  Partai  politik  dari  golongan  kaum  buruh  itu  akhirnya  terbentuk  dan  dinamai Partai  Buruh  Indonesia  (PBI)  dan  Syamsu  Harya  Udaya  dipilih  sebagai  presiden  sementara  PBI (Tedjasukmana, 2008: 35).
Pada masa itu (di awal-awal kemerdekaan) serikat-serikat buruh masih kurang stabil karena tidak  terbentuk  dengan  baik  dan  usianya  pun  lebih  muda  dari  partai-partai  politik.  Karena  itu, serikat-serikat buruh yang masih “berusia muda” itu suka dijadikan sejenis cabang atau satelit oleh partai-partai  politik  yang  usianya  sudah “lebih tua”. Partai-partai  politik  suka  memanfaatkan  atau memobilisasi  serikat-serikat  buruh  sebagai  organisasi-front  (barisan  depan)  untuk  membantu partai-partai itu dalam kampanye, menyebarkan ideologi partai dan menyebarkan visi misi partai. Dalam  hal  ini,  serikat-serikat  buruh  mempunyai  kontribusi  yang  besar  dalam  memperbesar  dan memperluas  pengaruh  partai-partai  politik  di  tengah-tengah  masyarakat.  Bahkan  Tedjasukmana
(2008:154)  mengatakan  bahwa  terbentuknya  atau  terciptanya  serikat-serikat  buruh  dan  federasi- federasi tertentu merupakan gagasan dan pekerjaan partai-partai politik tertentu.
Kaum  komunis  yang  tergabung  dalam  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  telah  mengambil prakarsa  dalam  pembentukan  Sentral  Organisasi  Buruh  Seluruh  Indonesia  (SOBSI)  pada  tahun 1946.  Jumlah  anggota  SOBSI  sekitar  60%  dari  seluruh  jumlah  buruh  yang  terorganisir.  SOBSI memiliki organisasi yang baik dan paling efisien dari segi administrasi. Awal pembentukan SOBSI karena adanya cita-cita atau keinginan dari beberapa pimpinan kaum buruh untuk mempersatukan serikat-serikat buruh, yaitu dengan cara melebur serikat-serikat buruh itu dalam satu naungan. Cita- cita  itu  pada  akhirnya  terlaksana  dengan  berdirinya  SOBSI  pada  tanggal  29  November  1946. Federasi  ini  dipimpin  oleh  Surjono,  Harjono,  Assarudin,  dan  Njono.  Karena  itu,  tanggal  tersebut (29  November)  merupakan  tanggal  yang  bersejarah  bagi  perkembangan  pergerakan  buruh  di Indonesia. Usaha membentuk satu induk perserikatan buruh untuk seluruh Indonesia pada mulanya hanya  sebatas  cita-cita  dan  belum  dapat  terealisasi  dengan  sempurna,  dan  kali  ini  (29  November 1946) telah menjadi kenyataan.
Lahirnya  SOBSI  bagi  pergerakan  buruh  di  Indonesia  berarti  satu  langkah  kemajuan  dalam usahanya mencapai konsolidasi. SOBSI dalam perjuangannya akan bekerja sama dengan golongan dan  partai  yang  sehaluan.  Mengenai  bentuk  organisasi  diterangkan  bahwa  “dasar  organisasi berwujud demokratis sentralisme, di mana pengurus sentral dalam melakukan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada kongres.” (Sandra, 2007:62).
Pada  pertengahan bulan  Mei  1947,  SOBSI  menyelenggarakan  kongres  untuk  yang  pertama kalinya di Malang, Jawa Timur. Pada kongres tersebut hadir wakilwakil dari 34 organisasi buruh vertikaal dan wakil-wakil SOBSI daerah yang mewakili serikat-serikat buruh horizontal. Hadir juga waktu itu wakil-wakil dari organisasi buruh luar negeri, antara lain Blokzijl dan Henning dari EVC serta Suurhoff dan Vijl Brief dari NVV, kedua-duanya perwakilan dari negeri Belanda. Kemudian wakil dari Australia, Healy dan Ted Roach dari Australia Council of Trade Union dan Waterside Worker Federation. Hadir pula Taharudin sebagai wakil dari Gabungan Buruh Malaya.
Di  dalam  kongres  itu  disahkan  azas  pendirian,  program  perjuangan,  dan  bentuk  organisasi. Beberapa  keputusan  yang  diambil  antara  lain:  1)  SOBSI  masuk  menjadi  anggota  WFTU  ( World Federation of Trade Unions ). 2) Menyetuji beleid dari pengurus CB SOBSI mengenai Persetujuan Linggarjati.  3)  Menerima  politis  manifes  pemerintah  November  1945.  4)  Menyerukan  kepada kaum  buruh  pelabuhan  Australia,  Nederland  (Belanda)  serta  kaum  buruh  negara-negara  lainnya untuk meneruskan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang menganggkut senjata (alat-alat perang) ke Indonesia. Di samping itu, kongres juga mengesahkan adanya 2 program untuk diajukan kepada  pemerintah  Indonesia  tentang  program  pembangunan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial. Juga  dalam  kongres  itu  disetujui  bahwa  Laskar  Buruh  Indonesia  yang  semula  berdiri  sendiri dimasukkan  ke  dalam  SOBSI  menjadi  bagian  pembelaan.  Seusai  melaksanakan  kongres,  langkah pertama  yang  dikerjakan  SOBSI  terutama  mengadakan  konsolidasi  ke  dalam.  Bahkan  setelah kongres  itu  SOBSI  mendapat  undangan  dari  WFTU  untuk  menghadiri  sidang  umum  di  Praha, Cekoslowakia. Undangan dari WFTU ini jelas mendapat perhatian yang sangat besar dari pengurus SOBSI  dengan  pertimbangan  bahwa  dengan  ikut  sertanya  pada  sidang  umum,  maka  suara  kaum buruh  Indonesia  akan  dapat  didengar  di  dunia  internasional.  Untuk  menghadiri  sidang  WFTU  di Praha itu, SOBSI mengutus Setiadjid dan Oei Gie Hwat.
Sebagai  anggota  WFTU,  SOBSI  boleh  dikatakan  memegang  peranan  yang  relatif  penting, bahkan  Njono  yang  menjabat    Sekretaris  Umum  SOBSI  mendapat  kepercayaan  sebagai  Wakil Presiden  WFTU.  Suasana  politik  dan  peperangan  melawan  pasukan  Belanda  pada  masa  Perang Kemerdekaan ternyata berpengaruh besar pada eksistensi SOBSI sebagai federasi buruh yang boleh dikatakan  sangat  kuat.  Ketika  Indonesia  dan  Belanda  menandatangani  Persetujuan  Renville  pada
tahun  1948,  di  tengah-tengah  masyarakat  timbul  pendapat  yang  setuju  dan  menolak  terhadap Persetujuan  Renville.  Perasaan  serupa ini  menggema  pula  di  kalangan  pergerakan  buruh,  dan  hal ini mencapai puncaknya ketika SOBSI mengadakan Rapat Presidium yang ketiga pada 22 Agustus 1948. Pada rapat ini terdapat agenda guna menentukan sikap terhadap Persetujuan Renville. Dalam kaitan ini ada beberapa serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI menolak Persetujuan Renville, dan ada beberapa pula yang  menyetujui atau menerima. Akibat dari perbedaan pandangan politik ini,  ditambah  pula  dengan  terjadinya  Peristiwa  Madiun  pada  18  September  1948  yang  dipimpin oleh Muso, maka dari 34 serikat buruh yang menjadi anggota SOBSI, 19 di antaranya menyatakan keluar dari keanggotaan.

## c. Simbol Palu dan Eksistensinya dalam Politik Praktis 1955
Peristiwa Madiun (18 September 1948) adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan SOBSI dianggap terlibat dalam bagian peristiwa tersebut. Hal  inilah  yang  dijadikan  alasan  oleh  serikat-serikat  buruh  yang  mengundurkan  diri  dari  SOBSI. Mereka tidak membenarkan SOBSI terlibat dalam peristiwa yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia  itu.  Tindakan  SOBSI  mereka  nilai  sebagai  tindakan  yang  dapat  menjerumuskan organisasi  ke  dalam  jurang  bahaya.  Setelah  peristiwa  yang  sangat  menggemparkan  itu,  aktivitas pergerakan  buruh  sama  sekali  tidak  ada.  Waktu  itu  merupakan  saat-saat  yang  vakum.  Pemimpin maupun  anggota  perserikatan  buruh  diliputi  rasa  ketakutan  akan  tindakan  yang  akan  dijatuhkan oleh pemerintah terhadap mereka (Cahyono, 2005: 28 dan Harijanto, 1989: 81).
Guna  memulihkan  kevakuman  aktivitas  kaum  buruh  itu,  Kementerian  Perburuhan  segera memberikan  penerangan  dan  imbauan  bahwa  keberadaan  serikat-serikat  buruh  itu  sangat  besar faedahnya di tiap lapangan pekerjaan. Penerangan dari Kementerian Perburuhan itu disambut oleh kaum  buruh  dengan  perasaan  lega,  dan  mulailah  mereka  menghidupkan  kembali  organisasi- organisasi  yang  telah  lama  tidak  aktif  itu.  Hal  ini  turut  pula  dimanfaatkan  untuk  kembali mengaktifkan  SOBSI.  Pada  1951,  dibawah  pimpinan  D.N  Aidit,  PKI  menjalin  kedekatan  dengan SOBSI.  Dalam  perjalanannya  kemudian,  pengaruh  komunis  sangat  mendominasi  dan  ekslusif  di dalam  tubuh  SOBSI.  Ideologi  komunis  melekat  juga  didalam  tubuh  serikat-serikat  buruh  yang berafiliasi  dengan  SOBSI,  teristimewa  SARBUPRI  (Serikat  Buruh  perkebunan),  SBG  (Serikat Buruh Gula), SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran), SBKA (Serikat Buruh Kereta Api), PERBUM  (Persatuan  Buruh  Minyak),  dan  SBIM  (Serikat  Buruh  Industri  Metal)  (Tedjasukmana, 2008:  43).  Nantinya,  berdasarkan  catatan  di  Kementerian  Perburuhan,  pada  tahun  1956  anggota SOBSI telah mencapai 2.661.970 orang.
Kaum  nasionalis  yang  berada  di  bawah  naungan  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI) memprakarsai  terbentuknya  Kesatuan  Buruh  Kerakyatan  Indonesia  (KBKI)  pada  12  Mei  1953. Tujuan kaum nasionalis membentuk KBKI tiada lain untuk membendung pergerakan dan aktivitas SOBSI  yang  berideologi  komunis  yang  terus  berkembang  dan  bertambah  kuat.  Turut  pula terbentuk Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada 27 November 1948 yang diinisiasi oleh Partai Masyumi.  Dengan  demikian,  ideologi  atau  paham  SBII  sebagai  serikat  buruh  umat  Islam, berlandaskan  pada  cita-cita  dan  ajaran-ajaran  Kitab  Suci  Al-Qur’an  yang  menyerukan  kepada semua  orang  Muslim  untuk  hidup  dalam  perdamaian  dan  menegakkan  keadilan  sosial.  Seperti halnya  kaum  sosialis  dan  nasionalis,  tujuan  Partai  Masyumi  membentuk  SBII  adalah  untuk mengimbangi  SOBSI  yang  didominasi  kaum  komunis.  Fakta  demikian  memberikan  gambaran maksud  dan  tujuan  partai-partai  politik  di  Indonesia  membentuk  serikat-serikat  buruh  itu.  Partai- partai politik memandang serikat-serikat buruh sebagai barisan depan di dalam perjuangan mereka untuk mencapai kekuasaan politik.
Setelah  partai-partai  politik  memprakarsai  dan  membentuk  serikat-serikat  buruh  sebagai organisasi-front (barisan depan) dari partai-partai itu, tentunya di antara mereka terjadi hubungan- hubungan demi kepentingan bersama. Hubungan serikat-serikat buruh atau federasi dengan partai- partai politik terjadi dalam berbagai bentuk. Mereka saling bekerja sama satu sama lain sebagai dua mitra  yang  kedudukannya  boleh  dikatakan  setara.  Pada  umumnya  serikat-serikat  buruh  memiliki karakter  tersendiri  dalam  berpolitik.  Mereka  menginginkan  cita-cita  politik,  terlibat  dalam kegiatan-kegiatan  politik,  dan  memelihara  hubungan  erat  dengan  partai-partai  politik,  tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyatakan organisasinya sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi massa (kaum buruh) yang berkeinginan dan bertujuan memperjuangkan perbaikan nasib mereka secara ekonomis serta menuntut perlakuan yang manusiawi dari para majikan. Keinginan- keinginan dan harapan-harapan serikat-serikat buruh itu kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik.  Para  pemimpin  partai  politik  melibatkan  serikat-serikat  buruh  guna  memperluas  dan memperkuat partai-partai yang mereka pimpin.
Disini  pula  kemudian  para  pemimpin  serikat  buruh  mulai  aktif  dalam  partai-partai  politik, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjadi tokoh kunci. Tujuan kaum buruh masuk dalam partai  politik  adalah  untuk  memperjuangkan  kesejahteraan  hidup  dan  nasib  mereka,  antara  lain mereka  ingin  upahnya  dinaikkan  agar  dapat  hidup  dengan  layak,  adanya  jaminan  kesehatan  dan ingin  menghentikan  sikap  semena-mena  majikan.  Keinginan  kaum  buruh  tersebut  diperkuat  oleh pernyataan Soekarno, bahwa jika kaum buruh menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera, maka perjuangan  kaum  buruh  harus  bersifat  ulet  dan  menghimpun  kekuatannya  dalam  serikat  pekerja. Bila ditinjau dari perspektif politik, pernyataan Soekarno itu merupakan sebuah isyarat agar kaum buruh membentuk partai politik, atau setidak-tidaknya bergabung ke dalam partai politik (Cahyono, 2005: 32)
Kondisi psikologis kaum buruh yang sering ditindas sering dijadikan momentum oleh partai- partai  politik  untuk  memperoleh  dukungan  suara  pada  saat  pelaksanaan  pemilihan  umum.  Bagi partai-partai  politik,  eksistensi  kaum  buruh  dengan  beragam  permasalahannya  merupakan  bahan propaganda guna menarik simpati mereka agar bersedia mendukung partainya. Partai politik yang berpropaganda hendak memperjuangkan dan memperbaiki kehidupan nasib kaum buruh lazimnya akan  mendapat  simpati  yang  relatif  besar  dari  kaum  buruh.    D.N.  Aidit  misalnya,  yang  dengan sangat jeli dan cerdas mampu memanfaatkan kondisi psikologis kaum buruh di Indonesia sehingga PKI, partai yang dipimpinnya, mendapat perolehan suara yang sangat signifikan dan membuat PKI saat  itu  menjadi  salah  satu  partai  yang  berpengaruh  relatif  kuat  dalam  kancah  perpolitikan Indonesia.
Posisi  PKI  menjadi  semakin  mantap  berkat  agitasi  dan  propaganda  D.N.  Aidit  di  kalangan kaum  buruh  dan  para  petani,  sehingga  pada  Pemilihan  Umum  tahun  1955  PKI  berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih. Saat itu PKI termasuk salah satu dari empat partai besar setelah  PNI,  Masjumi,  dan  Nahdlatul  Ulama  (NU),  padahal  D.N.  Aidit  baru  secara  efektif “berkampanye” buat partai yang dipimpinnya sejak tahun 1953, sekembalinya dari Moskow, dua tahun menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Namun demikian, PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilihan umum tersebut.
Anggota PKI dalam Organisasi Buruh pada Pemilu 1955
Sumber: Cahyono, 2005: 27 dan Pelzer, 1991:72
Organisasi Buruh Jumlah Anggota Sentral  Organisasi  Buruh  Seluruh  Indonesia (SOBSI) 2.500.000 Barisan Tani Indonesia (BTI) 3.300.000
ISSN: 2797-8052 27

## Perolehan Suara partai-partai pemenang Pemilu 1955 secara Nasional
Partai Politik Suara Parlemen Suara Konstituante Suara  Buruh  dalam Partai PNI 8.343.653 9.070.218 94.477 Masyumi 7.903.886 7.789.619 275.000 NU 6.995.141 6.989.333 96.000 PKI 6.176.914 6.232.512 2.500.000
Sumber: Feith, 1999: 94-98 dan Cahyono, 2005: 27
Kemenangan PNI, Masyumi, NU, dan PKI pada Pemilu 1955 dikarenakan mereka pandai melancarkan  kampanye-kampanye  sehingga  mendapat  dukungan  atau  simpati  yang  besar  dari masyarakat.  Salah  satu  di  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  sangat  potensial  dalam memberikan  suaranya  kepada  partai-partai  politik  adalah  kaum  buruh.  Yang  menarik,  PKI merupakan  dalam  konteks  ini  mampu  memaksimalkan  eksistensi  kaum  buruh  guna  mendukung partainya dalam Pemilu 1955. Jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum diselenggarakan, PKI telah mengukuhkan  dirinya  di  desa-desa  di  kalangan  buruh  perkebunan  dan  buruh  pertambangan  serta sudah  mulai  memperoleh  pijakan  di  sejumlah  daerah di Jawa.  SOBSI  (Sentral  Organisasi  Serikat Buruh Indonesia) juga memegang peranan yang amat besar bagi PKI dalam memenangkan Pemilu 1955.  Bahkan  pada  masa  kampanye  menjelang  penyelenggaraan  Pemilu  1955  PKI  melontarkan semboyan  yang  berbunyi:  “PNI  partai  priyayi,  Masyumi  dan  NU  partai  santri,  tetapi  PKI  partai rakyat.”  Dengan  kata  lain,  eksistensi  kaum  buruh  merupakan  salah  satu  faktor yang  meramaikan percaturan politik di Indonesia, terlebih ketika Pemilu 1955 diselenggarakan
Pada awal abad kedua puluh, simbol ini digunakan secara luas di Eropa, dengan berbagai variasinya,  seperti  palu  dengan  sekop  atau palu-arit dengan  alat  bajak,  untuk  menyimbolkan  para pekerja,  petani  dan  kaum  buruh  secara  keseluruhan.  Pada  tahun  1917,  Lenin  menyelenggarakan lomba untuk menciptakan lambang Soviet. Desain yang menang adalah lambang palu-arit dengan sebilah  pedang.  Lenin  memutuskan  untuk  membuang  gambar  pedang  itu  karena  ia  ingin menimbulkan kesan bahwa bangsanya adalah bangsa yang damai.
Kemudian,  seniman  Moscow  Yvgeny  Kamzolkin  merancang  sebuah  gambar  palu-arit bersilang untuk poster hari buruh pada bulan Mei. Pada tahun 1918, versi ini diadopsi secara resmi oleh  Soviet.  Tetapi  siapakah  Kamzolkin  ini?  Ia  bahkan  bukanlah  seorang  komunis,  pada kenyataannya  ia  adalah  sorang  religius.  Simbol  palu-arit,  pada  sejarahnya,  tidak  dimaksudkan untuk menunjukkan antipati terhadap agama.
Di Indonesia kelahiran PKI juga tidak dipicu oleh menentang agama, melainkan tujuannya adalah  berjuang  melawan  penjajahan  Belanda,  karena  para  pendukung  komunis  percaya  bahwa penjajahan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kapitalisme.  Banyak  pendiri  PKI  adalah  juga  anggota organisasi  nasionalis  Sarekat  Islam.  Salah  satu  dari  mereka  adalah  Haji  M.Misbach  (1876-1926), yang menyatakan bahwa komunisme dan Islam adalah sejalan. Tentu saja, PKI menggunakan palu- arit  sebagai  simbol  partainya,  tetapi  penggunaan  simbol  ini  dimaksudkan  untuk  menekankan dukungan bagi kelas buruh dan penolakan mereka terhadap kapitalisme.
Namun saat ini, simbol palu-arit digunakan untuk menekankan gagasan bahwa PKI adalah adalah kejahatan besar – meskipun partai ini telah dibasmi habis pada tahun 1965-67, saat hampir semua anggotanya dan bahkan mereka yang dianggap simpatisan dibantai dengan sadis. PKI sudah tidak  lagi  ada,  anggota  dan  simpatisan  mereka  sudah  dihabisi  dengan  sadis  pada  tahun  1965-67, tetapi ketakutan akan gerakan dan simbol ini terus berlangsung hingga kini.
Saat  perempuan  dipaksa  memakai  baju tertentu,  saat buruh  digaji secara  tidak  layak,  saat minoritas  keagamaan  diusir  dari  rumah-rumah  mereka  dan  saat  para  petani  dipaksa  bekerja  di
perkebunan-perkebunan  yang  telah  terkontaminasi,  reaksi  para  penguasa  dan  aparat  bisa  jauh berbeda.  Bisa  jadi  banyak  orang  menggelengkan  kepala  mendengar  semua  ini,  tetapi  biasanya mereka akan memalingkan wajah dan terus menjalani kehidupan mereka. Namun, ketika seseorang menggambar  alat  kerja  buruh  dan  petani  (palu-arit),  polisi  dengan  cepat  bertindak,  media berbondong-bondong meliput dan seluruh masyarakat diseret memasuki histeria masal.
Memang, ketakutan akan hantu PKI di negeri ini jauh lebih besar daripada ketakutan akan masalah  yang  sudah  jelas  di  depan  mata.  Kejahatan  dan  korupsi  yang  terjadi  setiap  hari  tidak diindahkan, mereka yang telah melakukan pembunuhan massal di berbagai tempat, masih dibiarkan dan bebas berkeliaran-sementara banyak orang begitu sibuk mencari hantu.

## 4. KESIMPULAN
Kaum buruh di Indonesia yang beraktivitas pasca kemerdekaan (1945-1955) pada awalnya bergerak  karena  tuntutan  ekonomi  ketimbang  politis.  Namun,  pada  perkembangan  selanjutnya, gerakan  serikat-serikat  buruh  di  Indonesia  senantiasa  menjadi  sasaran  pengaruh  politik,  terutama soal  ideologi.  Banyak  serikat  buruh  yang  terlibat  dalam  kegiatan  politik  secara  murni  atau berafiliasi dengan partai-partai politik yang sudah berdiri jauh-jauh hari sebelumnya. Para politisi maupun para aktivis partai politik sering melibatkan serikat-serikat buruh dalam aktivitas-aktivitas mereka.  Menjelang  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  pertama  kali  di  Indonesia,  yang diselenggarakan pada 25 September dan 15 Desember 1955, eksistensi kaum buruh (serikat-serikat buruh)  benar-benar  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  partaipartai  politik  sebagai  komoditas politik guna mendapat dukungan dan memperoleh suara yang sebesar-besarnya. Nasib kaum buruh yang  berkonotasi  penuh  keprihatinan,  berupah  rendah,  dan  selalu  tertindas  oleh  para  majikan senantiasa  dijadikan  bahan  propaganda  oleh  partai-partai  politik  dengan  maksud  mendapatkan simpati dari kaum buruh. Yang paling menarik adalah kemampuan Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan D.N. Aidit, yang dengan sangat cerdik mampu menggerakkan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Indonesia) sebagai mesin politik untuk mendulang suara kaum buruh. Ketika PKI masuk  ke  dalam  kelompok  empat  besar  sebagai  partai  pemenang  pada  Pemilihan  Umum  1955, maka  banyak  kalangan  yang  mengatakan  bahwa  kemenangan  PKI  tersebut  merupakan  hasil  dari peran aktif SOBSI.

## REFERENSI
Cahyono, Edi. 2005. Gerakan Serikat Buruh dari masa ke masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru , Jakarta: Hasta Mitra.
Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Gie, Soe Hok. 2005. Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yogyakarta:    Bentang. Harijanto,  Basuki.  1989. Pemogokan  Sarikat  Buruh  Perkebunan  Indonesia  di  Jawa  Timur  1950, Depok: Program Studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Pelzer, Karl. J. 1991. Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Prayogi,  A.  (2022).  TELAAH  KONSEPTUAL  PENDEKATAN  KUANTITATIF  DALAM SEJARAH. Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah , 8 (1).
Prayogi, A., & Darutama, A. (2022). Sikap politik surat kabar fadjar asia: Respon politis atas isu pergerakan nasional 1927-1930. AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA , 12 (2), 154-168.
ISSN: 2797-8052 29
Prayogi, A., Fasya, A. A., & Sari, N. H. M. (2022, September). Peran Sejarah Sebagai Ilmu Dalam
Pembangunan Berkelanjutan. In SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah
Multidisiplin (Vol. 2, No. 1, pp. 168-175).
Sapriansa,  A.,  &  Prayogi,  A.  (2022,  December).  The  Dynamics  of  the  Bengkulu  Tabot:  from Sacred to Profan. In Proceeding International Conference on Malay Identity (Vol. 3, pp. 65- 74).
Sandra. 2007. Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia, Jakarta: TURC Tedjasukmana, Iskandar. 2008. Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia , Jakarta: TURC.