Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## KONSTRUKSI UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
La Ode Faiki 1
1 STAI IBNU SINA BATAM. Email: faikilaode@gmail.com
Abstrak :  Indonesia  sebagai  Negara  hukum,  oleh  karena  itu,  segala  bentuk  perbuatan,  perilaku  baik  itu dilakukan oleh Pemerinta maupun masyarakat harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan mekanisme hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Negara.  Negara  yang  menganut  huku  positif,  sehingga  setiap  warga Negara  yang  melanggar  aturan  hukum  sudah  selayaknya  mendapatkan  sianksi  hukum.  Berat  ringanya sanksi  itu  terganting  berat  ringanya  pelanggaran.  Bahwa  setiap  pelanggaran  hukum  sudah  menjadi keharusan untuk diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian melalui jalur penal. kecuali pada kasus hokum tertentu penyelesaiannya mengedepankan solusi non penal. Tidak pidana kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka penyelesaiannya Justru jalur penal lebih efektif agar terpenuhi sifat kemanfaatan hukum. Kehadiran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  diharapkan  mampu  mencegah  bahkan  memberantas  kejahatan korupsi,  namun  kenyataanya  kejahatan  korupsi  masih  saja  menduduki  posisi  paling  tinggi  bila dibandingkan dengan kejahatan lainnya di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Jusru dari waktu-kewaktu korupsi semakin massif. Masifnya kejahatan korupsi karena disebabkan antara lain: pertama melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan peribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum. Kedua , tidak adanya transparansi dan tanggung jawab sistem integrasi publik. Selain itu, penyebab maraknya korupsi di Negara  ini  karena  beberapa  faktor  pendukung  utama,  diantaranya  adalah  faktor,  hukum,  faktor  politik, faktor ekonomi, serta faktor hukuman. Bahkan lebih miris lagi masyarakat dianggab sebagai pelayan bagi mereka  yang  punya  kekuasaan.  Seberapa  besar  apapun  semangat  penegak  hukum  seperti  Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan untuk memberantas korupsi, belum mampu menghentikan niat dan semangat para  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Lebih  diperparah  lagi      penegakan  hukum  terhadap  pemberantasan korupsi di negeri ini, dimana cendering memberikan keistimewaan bahkan dispensasi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  bertujuan  mewujudkan  tata  kehidupan  bangsa dan Negara  yang tentram,  aman, sejahtera  dan tertib. Kedudukan hukum warga  Negara dijamin  sehingga  tercapai  keserasian,  keseimbangan,  keselarasan  antara  kepentingan perorangan dan kepentingan Negara.  Di Negara hukum, segala perbuatan, perilaku dan tindakan  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, diatur  berdasarkan  hukum,  tidak  berdasarkan  atas  kemauan  penguasa  belaka.  (Kif Aminanto,  Politik  Hukum  Pidana  “Disparitas  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi”2014)
Hukum  merupakan  sesuatu  yang  kompleks  dan  teknis,  sehingga  kita  sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harold  J.  Berman.  Lebih  lanjut  dikatakan,  akan  tetapi,  hukum  merupakan  salah  satu perhatian umat manusia beradap yang paling pokok di mana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan  perlindungan  terhadap  tirani  di  suatu  pihak,  dan  terhadap  anarkis  di  lain pihak. Apa yang dikemukakan oleh Berman di atas, adalah pantulan dari sosok hukum di masyarakat,  karena  orang  tidak  akan  mengerti  hukum  hanya  dengan  melihat  undang- undang  salalu  membandingkanya  dengan  kenyataan  atau  praktek  hukum  itu  sendiri. Apalagi  dalam  kenyataan  masyarakat  sering  ditemui  peranan  hukum  yang  berbeda  dari apa  yang  telah  dirumuskan  dalam  Undang-undang  itu  sendiri.  (La  Ode  Faiki.  Legalitas dalam penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana 2019)
Berbagai  perubahan  senantiasa  terjadi  baik  secara  perlahan,  sehingga  hampir luput  dari  peninjauan  yang  biasa,  atau  terjadi  begitu  cepat  sehingga  sukar  untuk
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap.  Seiring dengan kemajuan  yang dialami  masyarakat  dalam berbagai  bidang, bertaambah juga peraturan- peraturan  hukum.  Penambahan  peraturan  hukum  itu  tidak  dapat  dicegah,  karena masyarakat berharap dengan bertambahnya  peraturan peraturan, kehidupan dan keamanan bertambah baik, walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.  (Leden  Marpaung.Asas-Teori-Praktek  Hukum  Pidana.  2014)  Hal  ini  dapat dibuktikan  bahwa  Undang-Undang  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  semakin bertambah jumlahnya, tapi korupsi dari hari kehari justru semakan memprihatinkan.
Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya-habisnya, setelah tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat. Jeremy Pompe mesinyalir korupsi makin muda ditemukan di berbagai bidang kehidupan, pertama karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan  peribadi  menjadi  lebih  utama  dibanding  kepentingan  umum,  serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang mendasari perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua , tidak ada transparansi dan tanggung jawab sistem integrasi publik. Berbagai kalangan,  korupsi sepertinya suda masuk di seluruh lini kehidupan, dan sepertinya  telah  menyatu  dengan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara. Meningkatnya  aktifitas  korupsi  menurut  Patrick  Glynn,  Stephen  J.Korbin  dan  Moises Naim “yang dirasakan ada di beberapa Negara karena terjadinya perubahan  politik yang sistematik  sehingga  memperlemah  atau  menghancurkan  tidak  saja  lembaga  sosial  dan politik, tetapi juga hukum” (Widyo Pramono, Pemberantasan korupsi dan pidana lainya sebuah perspektif Jaksa dab Guru Besar 2017)
Bahwa  Korupsi  merupakan  kejahatan  kekuasaan,  kekuasaan  di  bidang  hukum, kekuasaan  dibidang  birokrasi  dan  kekuasaan  di  bidang  politik.  Sebagai  kejahatan kekuasaan,  korupsi tentu banyak menimbulkan dampak dekontruksi yang lebih meluas dan berbahaya dari seluruh kejahatan lainya. Daya rusak korupsi jauh lebih mengerikan dari  pada  gempa  tektonik  yang  melanda  seluruh  kota  sekalipun.  Korupsi  yang  terjadi dijantung  kekuasaan  akan  meruntuhkan  jiwa  manusia  dan  menghancurkan  sprit pembangunan. Manusia tanpa jiwa, tanpa moralitas jauh lebih buruk dari pada binatang, itulah  sebabnya  kenapa  korupsi  harus  dilawan  secara  bersama-sama.  ( La  Ode  Faiki, Upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia)
Dalam  rangka  menanggulangi  kejahatan  dalam  masyarakat  tersedia  berbagai bentuk  reaksi  atau  respon  sosial  yang  dapat  dilakukan  yaitu  berupa  sarana  penal  dan sarana  non  penal.  Dengan  demikian  penegakan  hukum  pidana  (menggunakan  sarana penel)    merupakan  bagian  dari  politik  criminal.  Sebagai  salah  satu  bagian  dari keseluruhan  kebijaksanaan  penanggulangan  kejahatan,  memang  penegakan  hukum pidana  bukanlah  satu-satunya  tumpuan  harapan  untuk  dapat  menyelesaikan  atau menanggulangi  kejahatan  secara  tuntas.  (Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana ,2017). Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah  sebagai berikut: 1) Bagaimana  Konstruksi  UU No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam upaya mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi?;  2)  Bagaimana  faktor    penunjang masifnya tindak pidana korupsi di Indonesia?.

## METODE PEENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  penulisan  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian “ Yuridis  normatif ”. Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  dengan  cara  menelaa  berbagai sumber hukum tindak pidana korupsi berupa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang  No  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
sebagai  bahan  data  primer  dan  peraturan-peraturan  hukum,    buku-buku  hukum  yang relevan  dengan  topik  penelitian  ini  sebagai  bahan  data  sekunder.  Penelitian  yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap  permasalahan  dalam penelitian melalui  pendekatan    asas-asas  hukum  serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

## PEMBAHASAN
1. Konstruksi  UU No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi
Dalam  UU  No  31  Tahun  1999  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menentukan subyek tindak pidana korupsi sebagai berikut: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pasal 1:
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Pasal  2 (1)  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal  13 Setiap  orang  yang  memberi  hadiah  atau  janji  kepada  pegawai  negeri dengan  mengingat  kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Pasal 15 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14
Pasal 18 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang menggantikan  barang-barang  tersebut;  b.  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d.  pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh  atau sebagian keuntungan tertentu,  yang telah atau dapat  diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Peribahan atas UU No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp  150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  pegawai  negeri  atau  orang  selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau  untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga yang  disimpan  karena  jabatannya,  atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga  tersebut diambil  atau  digelapkan  oleh  orang  lain,  atau  membantu  dalam  melakukan  perbuatan tersebut.
Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
Kedua  Undang-Undang  Pemberantasan  korupsi  di  atas  seharusnya  merupakan media pembelajaran hukum yang paling efektif bagi masyarakat melalui bekerjanya aparat penyidik, penuntut umum maupun hakim ternyata tidak jarang justru mereka sendidi yang bertugas  memberantas  korupsi    itu  masih  menampilkan  cara-cara  korup.  Hal  ini  dapat ditelusuru dari beberapa hal:
Pertama , Pemberantasan korupsi masih saja menyampaikan  pesan seolah-olah ada nuansa tebang pilih, dan masih belum menyentuh pemegang otoritas  politik di level kekuasaan, sehingga menjadikan penyelesaian persoalan korupsi belum tuntas. Meskipun ada satu dua kasus  yang menyentuh kekuasaan, biasanya tidak sampai menyentuh otoritas tertinggi.
Kedua ,  Tuntutan  pidana  yang  diajukan  jaksa    dan  penjatuhan  pidana  yang dijatuhkan  oleh  hakim  belum  mencerminkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan kejahatan yang serius dan patut mendapatkan pencelaan  secara umum,  Hal ini tercermin dari pengajuan tuntutan dan penjatuhan pemidanaan yang cenderung ringan.
Ketiga , Dalam menjalankan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan belakangan diketahui  bahwa  dari  pidana  yang  relatif  ringan  itu  ternyata  masih  mendapatkan  remisi sedemikian  rupa  sehingga  praktis  terpidana  hanya  menjalani  pidana  dalam  waktu  yang relatif  singkat.  Keadaan  ini  semakin  diperkeruh    dengan  adanya  tahanan  titipan  yang sedang  menjalani  proses  hukum  berupa  persidangan  atau  sedang    pengajuan  upayah hukum baik berupa banding maupun kasasi, ternyata bisa jalan-jalan keluar tahanan.
Panggung hukum  pemberantasan korupsi  baik  yang dimainkan oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK sudah cukup memberi pesan bahwa korupsi terjadi disemua ranah profesi. Di kekuasaan eksekitif  seperti Bupati, Walikota, Gubernur, kepala dinas, pejabat eselon  satu,  mantan  menteri,  maupun  menteri  aktif    hingga  yang  terendah  di  kelurahan banyak yang terjerat korupsi, demikian juga  di kekuasaan legislatif  mulai dari anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, propinsi hingga DPR RI, hal yang sama juga dikekuasaan yudikatif, mulai dari polisi,  jaksa, hakim, advokat, hingga petugas pemasyarakatan juga terjerat  kasus  korupsi.  Dengan  demikian,  tidak  berlebihan  bila  korupsi  disebut  telah menjama    semua  ranah .  (Yudi  Kristiana,Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi perspektif hukum progresif, 2016) 2. Faktor Masifnya Tindak Pidana Korupsi
Mengenai  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  tidak berhasilnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sampai saat ini, harus dilihat secara komprehensip, karena  apabila hanya dilihat secara sporadis maka kemudian cenderung mendiskreditkan suatu lembaga atas  kegagalan  dalam  mengembang  tugas  Negara  untuk  memberantas  korupsi. Peneliti/penulis  mencoba  mengetengahkan  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap massifnya tindak pidana korupsi, sebagai berikut:
1 .Faktor Hukuman.
Faktor hukuman yang dianggap masih ringan sehingga tidak membuat efek jerah dan  rasa  takut  bagi  pelaku  dan  yang  berniat  melakukan  korupsi.Faktor  hukuman menyumbang  andil  besar  dalam  kegagalan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh karenanya hukuman berat seperti hukuman mati harus dibuat dan dilaksanakan. Pemberlakuan  hukuman  mati  untuk  para  koruptor  agaknya  perlu  dipikirkan.Apalagi banyak pihak menginginkan bahwa koruptor sudah saatnya dijatuhi hukuman mati karena selama  ini  hukuman  penjara  tidak  memiliki  efek  jerah  bagi  para  pelaku  dan  calon pelakunya.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Dalam  hukum  positif,  hukuman  mati  di  Indonesia  sudah  diakomodasi  oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam realitasnya pemerintah belum berani secara tegas menerapkan hukuman mati tersebut. Pasal  2  ayat  2  undang-undang  tersebut  mengatakan,  “Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati dapat  dijatuhkan”.  Hal  yang  dimaksud  dengan  keadaan  tertentu  adalah  apabila  tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan Negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  Negara  dalam  keadaan  krisis ekonomi dan moneter.
China,  Malaysia  dan  Singapura  sudah  dengan  tegas  menghukum  mati  para penjahat  korupsinya.  Negara-negara  di  atas  cukup  berhasil  dalam  menekan  angka korupsi.Penerapan  hukuman  mati  di  Negara-negara  tersebut  sangat  didukung  oleh pemimpinnya.  Di  China,  sang  pemimpin  Negara  tersebut  dengan  lantang  berani mengatakan,  “Jika  ia  terlibat  dan  terbukti  korupsi  maka  sediakan  satu  peti  mati  untuk saya”. Artinya, sang pemimpin di Negara tersebut bersedia dihukum mati jika memang ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi.Hukuman mati yang dilakukan di China amat baik  untuk  dicontoh.  Negeri  itu  telah  menabuh  gendering  perang  melawan  korupsi  dan menyerukan, “China mengejar koruptor hingga ke liang kubur”. Hasilnya, lebih kurang sudah 4.000 koruptor di hukum mati. ( Oksidelfa yanto, mafiah hukum,2010) 2.Faktor Politik
Politik  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  korupsi.Hal  ini  dapat  dilihat ketika terjadi  instabilitas  politik, kepentingan politis  para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang  merupakan  fenomena  yang  sering  terjadi.  Terkait  dengan  hal  itu  Terrence  Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang ( money politik) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Menurut Susanto korupsi pada level  pemerintahan  adalah  dari  sisi  penerimaan,  pemerasan  uang  suap,  pemberian perlindungan,  pencurian  barang-barang  publik  untuk  kepentingan  pribadi,  tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis,  korupsi  politik  misalnya  perilaku  curang  (politik  uang)  pada  pemilihan  anggota legislatif  ataupun  pejabat-pejabat  eksekutif,  dana  ilegal  untuk  pembiayaan  kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang Penelitian James Scott (Mochtar Mas’oed: 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada  isu  kebijakan,  yang  terjadi  pada  umumnya  desakan  kultural  dan  struktural  untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.
Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi M+D–A=C. Simbol M adalah monopoly , D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability (pertanggungjawaban).  Penjelasan  atas  simbul  tersebut  dapat  dikatakan bahwa  korupsi  adalah  hasil  dari  adanya  monopoli  (kekuasaan)  ditambah  dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.
3. Faktor Hukum
Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan  sisi  lain  lemahnya  penegakan  hukum.  Tidak  baiknya  substansi  hukum,  mudah ditemukan  dalam  aturan-aturan  yang  diskriminatif  dan  tidak  adil;  rumusan  yang  tidak jelas-tegas (non  lex  certa) sehingga  multi  tafsir;  kontradiksi  dan overlapping dengan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak equivalen dengan  perbuatan  yang  dilarang  sehingga  tidak  tepat  sasaran  serta  dirasa  terlalu  ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu  memungkinkan  suatu  peraturan  tidak  kompatibel  dengan  realitas  yang  ada  sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.
Penyebab  keadaan  ini  sangat  beragam,  namun  yang  dominan  adalah:  Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan  yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (political bribery) , utamanya menyangkut perundang-undangan  di  bidang  ekonomi  dan  bisnis.  Akibatnya  timbul  peraturan  yang elastis  dan  multi  tafsir  serta  tumpang-tindih  dengan  aturan  lain  sehingga  mudah dimanfaatkan  untuk  menyelamatkan  pihak-pihak  pemesan.  Sering  pula  ancaman sanksinya  dirumuskan  begitu  ringan  sehingga  tidak  memberatkan  pihak  yang berkepentingan.
Selaras  dengan  hal  itu  Susila  (dalam  Hamzah:  2004)  menyebutkan  tinndakan korupsi  mudah  timbul  karena  ada  kelemahan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak  tertentu  (b)  kualitas  peraturan  perundang-undangan  kurang  memadai,  (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak  konsisten  dan  pandang  bulu,  (f)  lemahnya  bidang  evalusi  dan  revisi  peraturan perundang-undangan.
Dari  beberapa  hal  yang  disampaikan,  yang  paling  penting  adalah  budaya  sadar akan  aturan  hukum.  Dengan  sadar  hukum,  maka  masyarakat  akan  mengerti  konskuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab  merajalelanya  korupsi  di  Indonesia,  yakni  faktor  penegakan  hukum,  mental aparatur,  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah,  dan  rendahnya ‘political  will’ . Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk  pemberian  yang mem- punyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan.
Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan  perundang-undangan  yang  lemah  atau  hanya  menguntungkan  pihak  tertentu saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk (Basyaib : 2002) yang menyatakan bahwa  lemahnya  sistem  peraturan  perundang-undangan  memberikan  peluang  untuk melakukan tindak pidana korupsi  Disamping tidak bagusnya produk hukum  yang dapat menjadi  penyebab  terjadinya  ko-rupsi,  praktik  penegakan  hukum  juga  masih  dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat  melihat  banyak  kasus  yang  menunjukan  adanya  diskriminasi  dalam  proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.
4. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi.  Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak  mutlak  benar  karena  dalam  teori  kebutuhan  Maslow,  sebagaimana  dikutip  oleh Sulistyantoro,  korupsi  seharusnya  hanya  dilakukan  oleh  orang  untuk  memenuhi  dua kebutuhan  yang  paling  bawah  dan  logika  lurusnya  hanya  dilakukan  oleh  komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namum saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.
Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang  merupakan  faktor  yang  paling  menonjol  dalam  arti  menyebabkan  merata  dan
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
meluasnya  korupsi  di  Indonesia  dikemukakan  pula  oleh  Guy  J.  Pauker  (1979)  yang menyatakat sebagai berikut:
Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare
Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia dibagian pertama tahun enampuluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra.
Hal  demikian  diungkapkan  pula  oleh  KPK  dalam  buku  Tambahan  Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK : 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat  terkait  degan  kinerja  aparatur  pemerintah.  Tingkat  gaji  yang  tidak  memenuhi standar  hidup  minimal  pegawai  merupakan  masalah  sulit  yang  harus  dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah  yang merasa penghasilan  yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberkannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.
5. Faktor organisasi
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat.Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak  membuka  peluang  sedikitpun  bagi  seseorang  untuk  melakukan  korupsi,  maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
Sebab  kendali  politik  terhadap  kekuasaan  dan  birokrasi  memang  sangat terbatas.Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi.Karakteristik negara  kita  yang  merupakan  birokrasi  patrimonial  dan  negara  hegemonik  tersebut menyebabkan  lemahnya  fungsi  pengawasan,  sehingga  merebaklah  budaya  korupsi itu.Banyak kejadian justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi, belum lagi  berkaitan  dengan  pengawasan  ekternal  yang  dilakukan  masyarakat  dan  media  juga lemah. (Kementrian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  RI  Direktorat  Jendral Pendidikan  Tinggi,  Pendidikan  anti  korupsi  di  perguruan  tinggi,  2011) Saat  ini penyebab maraknya korupsi adalah sebagai berikut:
1.Rangkap Jabatan
Potensi  untuk  melakkan  korupsi  juga  sangat  terbuka  bagi  paa  pejabat  yang mempunyai  kewenangan  rangkap  sebagai  otorisator,  ordonator,  dan  bendaharawan. Seoseorang atau memegang jabatan tersebut dapat saja bertindak layaknya Dewa karena dia  adalah  pembuat  aturan,  dia  juga  punya  kuasa  untuk  menerapkan  aturan  tersebut sekaligus  berkuasa  atas  aliran  dana.  Bisa  dibayangkan,  betapa  basah  posisi  yang diembannya.

## 2.Memandang publik sebagai pelayan
Salah  satu  sertor  rawan  kurupsi  adalah  sektor  pelayanan  public.  Tidak  peduli daerah pucuk gunung di papua atau di tengah pengabnya ,etropolitan Jakarta, selalu bisa
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
ditemui  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  aparat  pelayan  public.Meskipun  namanya pelayan publik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Publik yang menjadi pelayan bagi aparat.
3.Birokrasi yang terlalu gemuk
Jumlah aparat pemerintah yang terlalu bedsar menjadi permasalahan sendiri bagi negeri  ini.Efektifitas  kerja  aparat  menjadi  rendah  karena  tidak  jarang  untuk  satu  posisi memiliki  jumlah  tenaga  yang  terlalu  banyak.Akibatnya  sering  terjadi  kesulitan  dalam melakukan pengawasan.Tidak heran banyak pegawai pemerintah yang kerap membolos, tetapi tidak diketahui oleh atasanya.

## 4.Besarnya kekuasaan yang dipegang
Faktor  lain  penyebab  korupsi  adalah  besarnya  kekuasaan  yang  dipegang seseorang.  Ada  pepatah  mengatakan,  kekuasaan  yang  besar  sering  disalahgunakan.  Di Indonesia,  hal  ini  muda  ditemukan,  salah  satunya  di  badan  legislative. Money  politic semakin marak terjadi di dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget DPR RI.
5.Otonomi daerah
Salah  satu  buah  dari  reformasi  adalah  pelaksanaan  otonomi  daerah.Otonomi daerah merupakan jawaban lugas  oleh pemerintah pusat  terhadap  masalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan.Salah satu sumber korupsi adalah pelaksanaan pemiliha Kepala Daerah (pilkada) terutama sejak terjadi pemilihan langsung.

## 6.Tidak sempurnanya sistem peradilan
Peradilan  di  Indonesia  ,  termasuk  peradilan  tindak  pidana  korupsi,  mengambil azas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah membuat seseorang yang akan diperiksa  ,  ditangkap  dan  diadiliharus  melalui  proses  yang  panjang  dan  rumit.  Proses tersebut harus didahului dengan bukit permulaan yang cukup dan pihak yang melakukan pencarian bukti permulaan itu adalah penyidik. Suda begitu untuk maju ke pengadilan pun harus melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Proses pelengkapan berkas dan data memakan waktu yang tidak sebentar Berkas yang suda sampai di tangan jaksa bisa dikembalikan berkali-kali kepada kepolisian untuk dilengkapi kembali  berkas-berkasnya  dan  faktanya.  Pelengkapan  berkas  dan  fakta  itu  sering dilakukan  karena  jaksa    beranggapan  bahwa  yang  diberikan  masih  kurang  lengkap. Kondisi demikian sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku bisa “membantu” agar proses hukum bisa dihindari. Orang-orang inilah yang dinamakan mafiah hukum atau mafiah peradilan,

## 7.Sistem pengadaan barang dan jasa.
Salah satu sektor yang rawan korupsi adalah sektor pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi atau departemen.Salah satu contoh adalah mantan gubernur AcehAbdullah Puteh.Saat  itu  terjerat  kasus  korupsi  pengadaan  helicopter  bagi  pemerintah  daerah Aceh.Pda akhirnya Abdullah Puteh dijatuhi vonis 10 tahun penjara.
8.Keserakahan dan kesempatan.
Suka  atau  tidak,budaya  konsumtif  masyarakat  adalah  salah  satu  penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Saat ini seseorang dinilai dan dihormati bukan dari tingkah laku dan prestasi, melainkan dari yang dipakai dan dari penampilanya.
(Diana Napitupuluh, KPK in action,2010)

## PENUTUP
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022

## 1.  Kesimpulan
Bedasar  hasil  pembahasan,Penulis  dapat  merumuskan  beberapa  poin  penting  sebagai kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi semakin mengalami peningkatan komitmen. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya UU Pemberantasan Korupsi  yaitu  UU  No.31  Tahun  1999  Juncto  Undang-Undang  No  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Kedua  Undang-Undang  ini  secara eksplisit telah mengatur subyek dan obyek tindak pidana korupsi dan telah menentukan juga  rumusan  lamanya  penjatuhan  pidana  dengan  dikorelasikan  terhadap  kerugian keuangan  atau  perekonomian  Negara.  Secara  sosiologis  bahwa  Undang-Undang pemberantasan  korupsi  telah  diimplementasikan  oleh  aparat  penegak  hukum  namun massih saja massif prilaku korupsi. Fenomena  ini kemudian  dapat disimpulkan bahwa secara implementasi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 untuk mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini belum efektif.
Tabel :
Putusan Mahkama Agung Pada Tingkat Kasasi Tahun 2020 Dan Tahun 2021 No Nama Pasal Yang Diterapkan Kerugian Negara (Rp) Putusan Tingkat Kasasi Keterangan 1 SYAHRUJI PADILAH bin JAMALUDIN Pasal 3 juncto Pasal 18 339.599.500,0 0 Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2020 pidana penjara selama 1 (satu)) tahun dan 6 (enam) bulan. Denda Rp. 50.000.000 (3 bulan) Penjara. Dan uang pengganti Rp. 12.000.000 (Tgl Putusan 28/05/2020) 1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 10/PID.SUS- TPK/2019/PT BJM, tanggal 14 November 2019 2 SUWARNI binti HARTO SUKARTO Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 7.282.036.280, 00 Putusan Nomor 1741 K/Pid.Sus/2020 Pidana penjara selama 4 (empat) tahun (Tgl Putusan 06.07/2020) 1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS tersebut; 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT PTK, 3 Drs. A. BUDI PATARAI, M.Si Pasal 3 junto Pasal 18 (PT) Tidak disebutkan Penetapan Nomor 2004 K/Pid.Sus/2020 Menyatakan GUGUR hak Penuntut Umum untuk menuntut Menyatakan GUGUR hak Penuntut Umum untuk menuntut pidana kepada Terdakwa Drs. A. BUDI
PATARAI, M.Si.
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
pidana kepada Terdakwa Drs. A.
BUDI PATARAI, M.Si (Tgl Putusan 10/08/2020) 4 ANDREAS CHAIYADI KARWANDI; Idak ada Tidak ada Putusan Nomor 1571 K/Pid.Sus/2020 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Tgl Putusan 29/06/2020) 1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 2.Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara; 5 TRIONO, S.E., bin WIDYO WARDONO; Pasal 3 juncto Pasal 18 93.129.042.35 2,00 Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2020 pidana penjara selama 8 (delapan) tahun (Tgl Putusan 18/05/2020) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 2/PID.SUS-TPK/ 2019/PT BTN tanggal 6 November 2019. 6 KHAIRIL WAHYUNI Pasal 3 Tidak disebutkan jumlah kerugian keuangan Negara Putusan Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI (Tgl Putusan 03/03/2020) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI 7 MOCHAMA D DAMIRI, S.E. Alias DAMIRI; Pasal 2 junto Pasal 18 ayat 1 huruf b 32.802.128.90 0,00 Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2020 Pidana Penjara 7 tahun, dan membayar uang pengganti Rp.3.200.000.000 (Tgl Putusan 24/02/2020) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 20/Pid.Sus- TPK/2019/PT.DKI, tanggal 27 Juni 2019 8 BETY Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 599.426.883.5 40 Putusan Nomor 2496 K/Pid.Sus/2020 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BETY
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
Ayat (1) huruf b pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 Dan membayar uang pengganti Rp777.331.427,00 (Tgl Putusan 09/09/2020) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus- TPK/2020/PT.DKI, 9 Ansar B, S. IP., M. AP bin Baso Ajang; Pasal 3 juncto Pasal 18 Rp.294.000.00 0,00 Putusan No. 401 K/Pid.Sus/2021 Menguatkan Putusan PN Makasar, Pidana Penjara 5 Tahun 6 bulan Tahun (tgl Putusan 08/02/2021) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANSAR B, S. IP., M. AP bin BASO AJANG 10 TRI YANI RAHAYU; Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Rp. 541.053.025,6 9 Putusan No.94 K/Pid.Sus/2021 Pidana Penjara 4 Tahun (Tgl Putusan 26/01/2021) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TRI YANI RAHAYU
Sumber: Data diperoleh dari Derektori Putusan Mahkamah Agung, Oktober 2021.
2.  Terhadap masifnya tindak pidana korupsi hal disebabkan oleh beberapa factor. Sepert: a. Faktor  Hukuman,Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  korupsi  cenderung ringan.
b. Faktor  Politik,  adalah  Kost  politik  sangat  tinggi  menyebabkan  mereka  harus menerapkan pinsip Ekonomi.
c. Faktor  Hukum,  adalah  lemahnya  penegakan  hukum,  serta  adanya  multitafsir terhadap pasal.
d. Faktor Ekonomi, hal ini disebabkan beratnya tanggung jawab yang diemban oleh penyelenggara  negara,  tidak  sebanding  dengan  gaji  yang  diterima.  Dan  atau tingginya gaya hidup tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki
2.  Saran .
Setelah  peneliti  melakukan  kajian  dan  analisis  terhadap  implementasi  UU  No.31 Tahun  1999 Joncto  UU No.  20  Tahun  2001  dalam  upaya  mencegah  dan  memberantas korupsi, disimpulkan bahwa ke dua UU di atas belum efektif mencegah dan memberantas korupsi, sebaab itu peneliti  menyampaikan beberapa saran utnuk perbaikan kedepan: 1.Pemerintah diharapkan agar selalu komitmen dengan upayah pemberantasan korupsi. Hal itu dapat ditunjukan dengan cara memperbaiki sistim pengawasan terhadap lembaga pelayan publik yang menggunakan APBN maupun APBD. Dan memperbaiki tata hukum
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4, No. 3, Periode Nov-Feb 2024, e-ISSN: 2721-4796, p-ISSN: 2828-495X Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM Akreditasi Sinta 5 SK. Nomor: 1429/E5.3/HM.01.01/2022
pemberantasan  korupsi  melalui  perbaikan  rumusan  pemidanaan  dan  perampasan  asset koruptor.
2.Kepada  Lembaga  atau  oknum  penegak  hukum  agar  menghindari  diskriminasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak menimbulkan kesan  tebang  pilih.  Diharapkan  bagi  hakim  agar  lamanya  menjatuhkan  pidana dikorelasikan  dengan  kerugian  keuangan  atau  perekonomian  Negara,  demi  terciptanya keadilan hukum, sehingga tidak menimbulkan disparitas penjatuhan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana Napitupuluh. (2010) KPK in Action. Jakrta: cetakan pertama.raih asa sukses. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral  Pendidikan Tinggi,
(2011 Pendidikan anti korupsi  di perguruan tinggi , Jakarta, cetakan pertama.
Kif Aminanto. (2017) Politik Hukumnm Pidana disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, Jember, cetakan pertama, Jember katamedia
La Ode Faiki.( 2020) Upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia , , Semarang,Cetakan pertama, CV. Pilar Nusantara.
La Ode Faiki (2019) Legalitas dalam penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana.Ponorogo. Retiv.
Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana , Semarang, cetakan pertama,PT.Pistaka Rizki Putra, 2017
Oksidelfa yanto,( 2010)  Fafiah hukum. Jakarta, cetakan pertama, raih asa sukses, Widyo Pramono(2017) Pemberantasan korupsi dan pidana lainya sebuah perspektif Jaksa dab Guru Besar,Jakarta, terbitan pertama, buku kompas.
Yudi Kristiana (2016).Pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif.Yogyakarta.Thafa media.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara No.140 Tahun 1999 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara No. 134 Tahun 2001