## ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

## Nurul Rifqah
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP  Air Tawar Padang
( nurulrifqah323@gmail.com )
Abstract : This research aims to identify and analyze the effect of (1) the labor force to imbalance  regional  development  of  West  Sumatra  (2)  quality  of  human  resource  to imbalance  regional  development  of  West  Sumatra(3)  allocation  of  Public  Funds  to imbalance  regional  development  of  West  Sumatra  (4)  government  expenditure  to imbalance regional development of West Sumatra. Using panel data analysis, the results of  this  research  showed  that  the  labor  force  and  government  expenditure  has  not siginificant effect to imbalance regional development of distirct/city in West Sumatra, the quality  of  human  resource  and  allocation  of  Public  Funds  has  significant  effect  to imbalance  regional  development  of  distirct/city  in  West  Sumatra,  and  simultaneously there are significant effect between the labor force, quality of human resource, Allocation of public  fund,  and  Government expenditurehas  significant effect  to  imbalance  regional development of distirct/city in West Sumatra in research period.
Keywords:  imbalance  regional  development,  labor  force,  quality  of  human  resource, allocation of Public Funds, and Government expenditure.
Abstrak  :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengaruh (1)Angkatan  Kerja  terhadap  Ketimpangan  Pembangunan  Wilayah  Sumatera  Barat  (2) Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (3) Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat  (4)  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Ketimpangan  Pembangunan  Wilayah Sumatera Barat. Dengan menggunakan analisis  data  panel  hasil  penelitian  ini memperlihatkan bahwaAngkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh  tidak signifikan  terhadap  Ketimpangan  Pembangunan  Wilayah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera Barat, Kualitas  Sumberdaya Manusia  dan  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat , dan secara  bersama-sama  terdapatpengaruh  signifikan  antara  Angkatan  Kerja,  Kualitas Sumberdaya  Manusia,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Sumatera Barat pada periode penelitian.

## Kata kunci :Ketimpangan Pembangunan Wilayah,Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya
Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah
Pembangunan  dalam  lingkup  Negara  secara  spasial  tidak  selalu merata.Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa  daerah  lainnya  mengalami  pertumbuhan  yang  lambat.  Daerah-daerah yang  tidak  mengalami  kemajuan  yang  sama  disebabkan  karena  kurangnya sumber-sumber  yang  dimiliki,  adanya  kecenderungan  pemilik  modal  (investor) memilih  daerah  perkotaan  atau  daerah  yang  memiliki  fasilitas  seperti  prasarana perhubungan,  jaringan  listrik,  jaringan  telekomunikasi,  perbankan,  asuransi  dan
tenaga kerja yang terampil, serta ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Kuncoro,2004).
Pembangunan  ekonomi  yang  tidak  seimbang  biasanya  terjadi  karena pembangunan  daerah  hanya  diserahkan  kepada  mekanisme  pasar.Perkembangan ekonomi daerah yang diserahkan pada mekanisme pasar cenderung memperbesar ketidakmerataan  pembangunan  antar  wilayah.  Sebab  dalam  kenyataan,  kegiatan dan  perkembangan  ekonomi  lebih  terkonsentrasi  pada  wilayah-wilayah  tertentu. Sebaliknya,  pada  wilayah  lain  yang  nampak  terjadi  hanyalah  semakin ketinggalan.
Provinsi  Sumatera  Barat  tidak  terlepas  dari  masalah  ketimpangan pembangunan.  Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  provinsi  yang  sedang melakukan  pembangunan  diberbagai  sektor  di  dalam  perekonomiannya,  pada tahun  2013  sebanyak  67  persen  kabupaten  di  Sumatera  Barat  masih dikategorikan  sebagai  daerah  tertinggal  berdasarkan  data  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2013.
Ketimpangan  pembangunan  di  Sumatera  Barat  dapat  dilihat  berdasarkan suatu  indikator  atau  suatu  indeks  ketimpangan  pembangunan  salah  satunya adalah Indeks Entropi Theil.
Keberhasilan  pembangunan  tidak  cukup  dilihat  dan  diukur  dari pembangunan  di  bidang  ekonomi  saja  tetapi  juga  perlu  melibatkan  kualitas sumberdaya  manusia  dengan  melihat  indeks  pembangunan  manusia  (IPM). Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  harus  memperoleh  tempat  yang  istimewa dalam  program  pembangunan,  karena  tidak  ada  suatu  wilayah  yang  mampu berkembang  dan  tumbuh  secara  berkelanjutan  hanya  dengan  mengandalkan Sumberdaya Alam (SDA) yang dimilikinya. Perbaikan ketimpangan bisa dicapai dengan  melakukan  investasi  pada  pembangunan  manusia,  baik  dalam peningkatan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun peningkatan akses, kualitas dan layanan di bidang kesehatan.
Kualitas  sumberdaya  manusia  masyarakat  yang  baik  tentu  akan  menjadi modal  dasar  bagi  keberhasilan  pembangunan  dan  sebaliknya  jika  kualitas sumberdaya  manusia  rendah  akan  menjadi  beban  pemerintah  dan  menghambat pembangunan.
Dana  alokasi  umum  merupakan block  grant yang  diberikan  kepada  semua kabupaten  dan  kota  untuk  tujuan  mengisi  kesenjangan  antara  kapasitas  dan kebutuhan  fiskalnya,  dan  didistribusikan  dengan  formula  berdasarkan  prinsip- prinsip  tertentu  yang  secara  umum  mengindikasikan  bahwa  daerah  miskin  dan terbelakang  harus  menerima  lebih  banyak  daripada  daerah  kaya.  Dengan  kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan  pelayanan  publik  antar  pemerintah  daerah  di  Sumatera  Barat. Disamping  pemberian  bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat,  daerah  juga  harus mengeluarkan anggaran untuk belanja publik.
Proses  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  daerah  sedang  berkembang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, disebabkan oleh proses pembangunan baru  dimulai  di  daerah  sedang  berkembang.  Kesempatan  dan  peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi
pembangunan  sudah  lebih  baik.Sedangkan  daerah-daerah  yang  masih  sangat terbelakang tidak mampu memnfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarna dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.
Hambatan  ini  tidak  saja  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  tetapi  juga  faktor sosial-budaya  sehingga  akibatnya  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah cenderung  lebih  cepat  ddi  daerah  dengan  kondisi  yang  lebih  baik,  sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak  mengalami kemajuan. sehingga penelitian bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Pengaruh  angkatan  kerja  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah  Sumatera  Barat  (2)  Pengaruh  kualitas  sumberdaya manusia  terhadap  ketimpangan  pembangunan  wilayah  Sumatera  Barat  (3) Pengaruh  dana  alokasi  umum  terhadap  ketimpangan  pembangunan  wilayah Sumatera  Barat  (4)  Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah  Sumatera  Barat  (5)  Pengaruh  angkatan    kerja,  kualitas sumberdaya  manusia,  dana  alokasi  umum,  dan  pengeluaran  pemerintah  secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera Barat

## TINJAUAN LITERATUR

## Teori Ketimpangan Pembangunan
Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula- mula  dimunculkan  oleh  Douglas  C  North  dalam  analisanya  tentang  teori pertumbuhan  neo-klasik.Dalam  teori  tersebut  dimunculkan  sebuah  prediksi tentang  hubungan  antar  tingkat  pembangunan  ekonomi  nasional  suatu  negara dengan  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah.  Hipotesa  ini  kemudian  lazim dikenal  sebagai hipotesa  neo-klasik yang  menarik  perhatian  para  ekonom  dan perencana pembangunan daerah ( Sjafrizal , 2008 ).
Menurut  hipotesa  neo-klasik  pada  permulaan  proses  pembangunan  suatu negara,  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  cenderung  meningkat.  Proses ini akan terjadi sampai  ketimpangan tersebut  mencapai titik puncak. Setelah itu, bila  proses  pembangunan  terus  berlanjut,  maka  secara  berangsur  –  angsur ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  tersebut  akan  menurun.  Berdasarkan hipotesa  ini,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  sementara  bahwa  pada  negara  – negara  sedang  berkembang  umumnya  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah cenderung  lebih  tinggi,  sedangkan  pada  negara  maju  ketimpangan  tersebut  akan menjadi  lebih  rendah.  Dengan  kata  lain,  kurva  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik ( reserve u-shape curve ).
Untuk  mengukur  ketimpangan  pendapatan  regional  bruto  provinsi,  Ying menggunakan  indeks  Entropi  Theil.Indeks  Entropi  Theil  tersebut  dapat  dibagi menjadi  dua  subindikasi,  yaitu  ketimpangan  regional  dalam  wilayah  dan ketimpangan  regional  antar  wilayah  atau  regional.  Dengan  menggunakan  alat analisis  indeks  Entropi  Theil  akan  diketahui  ada  tidaknya  ketimpangan  yang terjadi. Rumus indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2002):
I(y) = ʃ( 𝑦𝑖 𝑌 ) × log ( 𝑦𝑖 𝑌 𝑥𝑖 𝑋
Dimana I (y)  adalah  indeks Entropi Theil, Yi adalah  PDRB perkapita kota/ kabupaten,  Y  adalah    rata-rata  PDRB  per  kapita  Sumatera  Barat,  Xi  adalah jumlah penduduk Kota/ Kabupaten, X adalah jumlah penduduk Sumatera Barat
Indeks  Entropi  Theil  memungkinkan  untuk  membuat  perbandingan  selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran  ketimpangan  secara  rinci  dalam  subunit  geografis  yang  lebih  kecil, pertama  akan  berguna  untuk  menganalisis  kecenderungan  konsentrasi  geografis selama  periode  tertentu,  sedang  yang  kedua  juga  penting  mengkaji  tentang ketimpangan spasial (Kuncoro, 2002).

## Teori Angkatan Kerja
Jumlah  angkatan  kerja  yang  bekerja  merupakan  faktor  positif  dalam peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin  banyak  angkatan  kerja  yang bekerja, semakin besar tingkat produksi yang dihasilkan dan akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Penyebab  ketimpangan  suatu  wilayah  salah  satunya adalah kondisi demografis antar wilayah yang berbeda.Kondisi tersebut  meliputi perbedaan  tingkat  pertumbuhan  dan  struktur  kependudukan,  perbedaan  tingkat kesehatan  dan  pendidikan,  perbedaan  kondisi  ketenagakerjaan  dan  etos  kerja yang dimiliki oleh   masyarakat.
Kondisi  demografis  tersebut  berpengaruh  terhadap    besarnya  produktifitas dari  suatu  daerah.  Daerah  dengan  kemapuan  demografis  yang  baik  akan berdampak  pada  produktifitas  yang  tinggi.  Tingkat  orang  yang  bekerja berpengaruh  terhadap  produktifitas  suatu  daerah,  semakin  tinggi  tingkat  orang yang bekerja di suatu daerah akan berdampak pada tingginya produktifitas daerah tersebut  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah  dengan  tingkat  jumlah  orang  yang bekerja lebih sedikit. Perbedaan tingkat jumlah angkatan kerja yang bekerja antar daerah  akan  menyebabkan  angka  ketimpangan  pembangunan  semakin  tinggi (Arsyad,2010).
Teori  neoklasik  yang  menyatakan  bahwa,  tenaga  kerja  berpengaruh positifterhadap  pertumbuhan  suatu  wilayah,  dengan  adanya  peningkatan  dalam jumlah  tenaga  kerja  maka  akanberakibat  kepada  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi  wilayah  tersebut,  dan  aliran  teori  ini  mempercayaiadanya  mobilitas faktor  yang  sempurna.  Tenaga  kerja  akan  berpindah  dari  daerah  yang  kurang maju ke daerahyang  maju, dimana daerah  maju  memiliki upah yang relatif lebih tinggi  dan  memiliki  lapangan  pekerjaan  yanglebih  banyak  dibandingkan  dengan daerah  yang  kurang  maju.  Kondisi  demikian  akan  mengakibatkan  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  antara  daerah  yang  kurang  maju  dan  daerah  maju menjadimeningkat  karena  para  tenaga  kerja  yang  produktif  memilih  bekerja  di daerah  maju  daripada  bekerja  di  daerahkurang  maju.  Selain  faktor  upah  yang relatif lebih tinggi pada wilayah tersebut terdapat jumlah lapangan pekerjaanyang lebih  banyak  dibandingkan  dengan  wilayah  lain  sehingga  ketimpangan  antar wilayah semakin melebar.
Kondisi  inilah  yang  menimbulkan  ketimpangan  pembangunan  yang  terjadi antar  wilayah  akan  semakinmelebar,  karena  para  pekerja  akan  memilih  untuk mencari pekerjaan di  wilayah yang  memiliki jumlahlapangan  kerja yang banyak
dan  upah  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  dengan  lapangan pekerjaandan upah yang sedikit.

## Teori Kualitas Sumberdaya Manusia
Becker  1964  dalam  teori human  capital bahwa  manusia  bukan  sekedar sumber  daya  namun  modal  yang  menghasilkan  pengembalian  dan  setiap pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  mengembangkan  kualitas  dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Sejalan dengan penelitian Gaiha  1993  yang  mengatakan  bahwa  pendidikan  pada  diri  seseorang  dapat meningkatkan  kemampuan  dalam  memperoleh  dan  menggunakan  informasi  dan memperoleh  pemahaman  akan  perekonomian.  Pendidikan  secara  tidak  langsung berpengaruh  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pribadi  seseorang  dengan  cara meningkatkan  produktifitas  sehingga  tercapainya  standar  hidup  yang  lebih  baik. Jika  setiap  orang  memiliki  pendapatan  yang  tinggi  karena  pendidikan  yang tinggi,  maka  pertumbuhan  ekonomi  penduduk  dapat  ditunjang,  sehingga  adanya pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  akan  berpengaruh negatif terhadap ketimpangan itu sendiri.
Menurut  Arzu  (2007)  untuk  meningkatkan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) dan pendapatan perkapita, serta menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebaiknya menjadi prioritas dalam program pembangunan suatu negara maupun daerah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  yang  tinggi  akan  berdampak  positif  terhadap  distribusi  pendapatan, sehingga  berdampak  kepada  tingkat  ketimpangan  pembangunan  yang  semakin rendah
Pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  faktor  utama  dalam  pembangunan modal  SDM.  Peningkatan  modal  SDM  akan  meningkatkan  produktifitas, kemampuan  beradaptasi  dan  menggunakan  teknologi  dalam  produksi  sehingga secara  mikro  akan  mendorong  produktifitas  individu  dan  secara  makro pertumbuhan  ekonomi  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah.  Peningkatan pembangunan manusia akan membutuhkan modal yang besar dan diikuti dengan pemerataan pembangunan antar daerah.

## Teori Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  merupakan  salah  satu  sumber  keuangan  untuk melakukan  pembangunan  daerah.  Pada  dasarnya  dalam  melaksanakan pembangunan  diperlukan  sumber  dana.  Untuk  mencapai  keberhasilan  suatu program  pembangunan  sangat  tergantung  pada  pemanfaatan  sumberdaya  yang tersedia.Bantuan  pembangunan  yang  ditargetkan  secara  seksama  dapat memberikan  hasil  yang  lebih  efektif.Bantuan  Pembangunan  yang  diperluas, terutama  upaya-upaya  yang  difokuskan  pada  kebutuhan  dan  kesempatan  untuk mengurangi kemiskinan secara besar-besaran (Todaro, 2006).
Menurut  G.  Myrdal, dalam (Jhingan,2003),  “mengatasi  perbedaan  sosial dan  menciptakan  situasipsikologis,  idiologis,  sosial,  dan  politik  yang menguntungkan  bagi  pembangunanekonomi  merupakan  tugas  terpenting pemerintah”.  Karena  itu  ruang  lingkup  tindakanpemerintah  sangat  luas  dan menyeluruh.  Menurut  Prof.  Lewis  lingkup  itu  mencakup  “  penyelenggaraan
96 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 91-102
pelayanan  umum,  menentukan  sikap,  membentuk  lembaga  -  lembaga  ekonomi, menentukan penggunaan sumber menentukan distribusipendapatan, mengendalikan  jumlah  uang,  mengendalaikan  fluktuasi,  menjamin  pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi.”Penyediaan overhead social dan  ekonomi di  Negara  terbelakang  sebagianbesar  termasuk  dalam  kegiatan  pemerintah. Kebutuhan  bagi  pelayanan  dasar  sepertijalan  kereta  api,  transportasi  darat, telekomunikasi,  gas,  listrik,  alat-alat  irigasi  dansebagainya  penting  sekali  bagi pembangunan  masa  depan.  Pembangunannya  memerlukan  investasi  besar  yang melampaui kemampuan perusahaan swasta di Negara seperti itu.
Pelaksanaan  otonomi  dan  desentralisasi  pembangunan  juga  dapat  digunakan untuk  mengurangi  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  dengan  cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk block grant berupa  dana  alokasi  umum  yang  diberikan  kepada  semua  kabupaten/kota  untuk tujuan  mengisi  kesenjangan  antara  kapasitas  dan  kebutuhan  fiskalnya,  dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin terbelakang harus menerima lebih banyak daripada  daerah  kaya.  Dengan  kata  lain,  tujuan  penting  alokasi  DAU  adalah dalam  kerangka  pemerataan  kemampuan  penyediaan  pelayanan  publik  antar pemerintah daerah di Indonesia.(Kuncoro,2004).

## Teori Pengeluaran Pemerintah
Salah  satu  dari  tujuan  Desentralisasi  adalah  mengoreksi horizontal imbalance ,  yaitu  memperkecil  disparitas  antar  daerah  dengan  mekanisme block grant/transfer dan  memperbesar  kewenangan  daerah  untuk  menerapkan kebijakan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  potensi,  dan  sumber daya  yang  dimiliki.  Dengan  diberlakukannya  desentralisasi  maka  daerah memiliki  kewenangan  dalam  menetapkan  pengeluaran    pemerintah  daerah  yang ada  dalam  APBD.  Sesuai  dengan  peran  pemerintah  dalam  perekonomian, pemerintah  memiliki  peran  stabilisasi,  peran  alokasi,  peran  distribusi,  dan  peran dinamisasi,  maka pengeluaran pemerintah  daerah harus dilandaskan pada peran- peran tersebut.
Pengeluaran  pemerintah  digunakan  untuk  membiayai  segala  kebutuhan daerah  dan  sebagai  stimulus  bagi  pertumbuhan  suatu  daerah.Teori  kebijakan fiskal  berpendapat,  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  atau  penurunan  pajak dibuat  untuk  meningkatkan  permintaan  agregat  dalam  perekonomian.Tujuannya adalah  untuk  meningkatkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan menurunkan  angka  pengangguran.  Program  pengeluaran  pemerintah  digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Menurut  Smith  dan  Todaro,  (2011)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  mengurangi  ketimpangan  pembangunan,  pemerintah  dapat mengalokasikan  dana  untuk  kepentingan  publik.  Hasil  dari  penelitian  Gantara (2015)  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  dapat  mengurangi ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  dana belanja  daerah  dialokasikan  untuk  pengeluaran  belanja  modal  yang  digunakan
nurul rifqah , analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah.... 97
untuk  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur  khususnya  di  daerah  kurang maju.

## METODE PPENELITIAN Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  ketimpangan pembangunan  daerah  sebagai  variabel  terikat  (Y)  dan  yang  menjadi  variabel bebas  (X)  adalah  angkatan  kerja,  kualitas  sumberdaya  manusia,  dana  alokasi umum, dan pengeluaran pemerintah.
Dengan menggunakan model regresi panel pada 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006-2015  maka  model yang  digunakan dapat ditulis dalam bentuk : Y=β 0 + β 1 X 1it + β 2 X 2it +β 3 X 3it +β 4 X 4it + U it Dimana:  Y  adalah  Tingkat  Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Wilayah,  X 1 adalah Angkatan Kerja, X 2 adalah Kualitas Sumberdaya Manusia, X3 adalah Dana Alokasi Umum,  X4  adalah    Pengeluaran  Pemerintah,  I  adalah Cross  Section, t adalah Time Series, U adalah Error Term
Dari  hasil  uji  chow  model  terbaik  yang  di  dapatkan  adalah fixed  effect  model dan dari uji haustman didapatkan model yang terbaik untuk digunakan adalah fixed effect model

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Angkatan  kerja  (X1)  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien  regresinya  sebesar  –5.72E-06.Hal  ini  berartiapabila  angkatan  kerja meningkat  satu  satuan,  maka  akan  menurunkan  tingkat  ketimpangan pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat−5.7206.  Hal  ini  berarti  semakin meningkat  jumlah  angkatan  kerja,  maka  akan  terjadi  penurunan  ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dengan asumsi cateris paribus.
Kualitas  sumberdaya  manusia  (X2)  berpengaruh  negative  terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006- 2015  dengan  koefisien  -0.044189.  Hal  ini  berarti  apabila  kualitas  sumberdaya manusia  meningkat  satu  satuan,  maka  akan  menurunkan  ketimpangan pembangunan  wilayah  di  sumatera  barat  sebesar  -0.044189.  Hal  ini  berarti semakin  meningkat indeks pembangunan  manusia,  maka akan terjadi penurunan ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat  dengan  asumsi  cateris paribus.
Dana  alokasi  umum  (X3)  berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien  0.304890.  Hal  ini  berarti  semakin  meningkat  Dana  Alokasi  Umum, maka akan terjadi  peningkatan ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat dan apabila terjadi penurunan maka ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat juga menurun dengan asumsi caterin paribus.
98 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 91-102
Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Fixed Effect Model Table 1. Hasil Model Regresi Panel
Dependent Variable: Y? Method: Pooled Least Squares Date: 01/30/17   Time: 20:44 Sample: 2006 2015 Included observations: 10 Cross-sections included: 19 Total pool (balanced) observations: 190
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C -4.195944  2.881630 -1.456101 0.1472 X1? -5.72E-06 4.40E-06 -1.298568 0.1959 X2? -0.044189  0.015188 -2.909425 0.0041 LOG(X3?) 0.304890  0.130522 2.335930 0.0207 LOG(X4?) 0.047447  0.119706 0.396363 0.6923 Fixed Effects (Cross) _KEPMENTAWAI--C -0.052123 _PESISIRSELATAN--C -0.811961 _KABSOLOK--C -0.416179 _SIJUNJUNG--C -0.516683 _TANAHDATAR--C -0.168331 _PADANGPARIAMAN—C -0.312482 _AGAM—C -0.190627 _LIMAPULUHKOTA--C -0.085504 _PASAMAN--C -0.595507 _SOLOKSELATAN--C -1.043543 _DHARMASRAYA--C -0.554708 _PASAMANBARAT--C -0.278695 _PADANG--C 1.455898 _SOLOK--C 0.556138 _SAWAHLUNTO--C 0.755087 _PADANGPANJANG--C 0.967223 _BUKITTINGGI--C 0.654814 _PAYAKUMBUH--C -0.007641 _PARIAMAN--C 0.644824 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.714713     Mean dependent var 1.383263 Adjusted R-squared 0.677131     S.D. dependent var 0.754929 S.E. of regression 0.428963     Akaike info criterion 1.258183 Sum squared resid 30.72954     Schwarz criterion 1.651244 Log likelihood -96.52736     Hannan-Quinn criter. 1.417406 F-statistic 19.01709     Durbin-Watson stat 2.008817 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Olahan E-Views 8
nurul rifqah , analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah.... 99
Pengeluaran  pemerintah  (X4)  berpengaruh  positif  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah (Y) di Sumatera Barat selama periode 2006-2015 dengan koefisien  regresinya  sebesar  0.047447.  Hal  ini  berarti  semakin  meningkat pengeluaran  pemerintah,  maka  akan  terjadi  peningkatan  ketimpangan pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat  dan  apabila  terjadi  penurunan  maka ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat  juga  menurun  dengan asumsi cateris paribus.
Dari  tabel  1  diperoleh  nilai  konstanta  sebesar  −4.195944  yang  berarti  tanpa dipengaruhi  Angkatan  Kerja  (X1),  Kualitas  Sumberdaya  Manusia  (X2),  Dana Alokasi  Umum  (X3)  dan  Pengeluaran  Pemerintah  (X4)  maka  Ketimpangan Pembangunan antar wilayah di Sumatera Barat (Y) turun sebesar 4.195944.
Dapat  dilihat  konstanta  dari  kabupaten/kota  seperti  Kepulauan  Mentawai, Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Solok,  Sijunjung,  Tanah  Datar,  Padang  Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan  Payakumbuh  mempunyai  nilai  konstanta  yang  negatif  artinya  bahwa  nilai konstanta  pada  masing-masing  kabupaten/kota  berada  di  bawah  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  dan  tanpa  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar penelitian  ini  dan  nilai  konstanta  positif  kabupaten  kota  seperti  Padang,  Solok, Sawahlunto,  Padang  Panjang,  Bukittinggi,  dan  Pariaman  di  atas  nilai  konstanta ketimpangan pembangunan.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah
Berdasarkan  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini  bahwa angkatan  kerja  (X1)  mempunyai  pengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan terhadap  ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat  (Y).Tanda negatif dari hasil menunjukkan bahwa hasil konsisten dengan teori, namun dalam penelitian  ini  tidak  signifikan.  Hal  ini  diindikasikan  bahwa  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  di  Sumatera  Barat  tidak  ditentukan  oleh  angkatan kerja yang ada di Sumatera Barat karena walaupun angkatan kerja yang ada pada wilayah  di  Sumatera  Barat  mengalami  kenaikan  tidak  menjamin  bahwa ketimpangan pembangunan akan menurun.
Hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini ternyata ditolak. Menurut  Arsyad  (2010)  Penyebab  ketimpangan  suatu  wilayah  salah  satunya adalah kondisi demografis antar wilayah yang berbeda.Kondisi tersebut  meliputi perbedaan  tingkat  pertumbuhan  dan  struktur  kependudukan,  perbedaan  tingkat kesehatan  dan  pendidikan,  perbedaan  kondisi  ketenagakerjaan  dan  etos  kerja yang  dimiliki  oleh      masyarakat.    Kondisi  demografis  tersebut  berpengaruh terhadap    besarnya  produktifitas  dari  suatu  daerah.  Daerah  dengan  kemapuan demografis yang baik akan berdampak pada produktifitas yang tinggi.
Tingkat  orang  yang  yang  bekerja  berpengaruh  terhadap  produktifitas  suatu daerah,  semakin  tinggi  tingkat  orang  yang  bekerja  di  suatu  daerah  akan berdampak  pada  tingginya  produktifitas  daerah  tersebut  lebih  tinggi dibandingkan daerah dengan tingkat jumlah orang yang bekerja lebih sedikit.
100 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 91-102 Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Ketimpangan
Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan  hasi  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  ditemukan  bahwa Kualitas  Sumberdaya  Manusia  (X2)  mempunyai  pengaruh  signifikan  yang negatif  terhadap  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  Sumatera  Barat  (Y). Terdapat  pengaruh  signifikan  antara  IPM    terhadap  ketimpangan  pembangunan wilayah di Sumatera Barat mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di Sumatera Barat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang ada. Artinya, perubahan  yang  terjadi  pada  kualitas  sumberdaya  manusia  akan  mengakibatkan berubahnya  ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat.  Hipotesis alternative yang diajukan dalam penelitian ini ternyata diterima, dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara I kualitas sumberdaya manusia terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat.
Menurut  teori human  capital manusia  bukan  sekedar  sumberdaya  namun modal yang  menghasilkan pengembalian  dan setiap pengeluaran yang  dilakukan dalam rrangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan  investasi.  Tujuan  dari  pembangunan  manusia  adalah  guna memperbanyak  pilihan-pilihan  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang  tidak  mungkin tercapai  tanpa  adanya  kebebasan  memilih  dan  bagaimana  cara  mereka  akan menjalani hidup.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Ketimpangan  Pembangunan Wilayah
Berdasarkan  uji  hipotesis  yang  dilakukan  bahwa  dana  alokasi  umum  (X3) mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  yang  positif  terhadap  ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Barat (Y). Terdapat pengaruh signifikan yang positif  antara  DAU  terhadap  ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera Barat  mengindikasikan  bahwa  ketimpangan  pembangunan  di  Sumatera  Barat ditentukan oleh DAU yang ada. Artinya, perubahan yang terjadi pada DAU akan mengakibatkan  berubahnya  ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera Barat.  Karena  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  diketahui  bahwa semakin  tinggi  DAU  justru  mengakibatkan  ketimpangan  pembangunan  juga semakin  meningkat.Hipotesis  alternative  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini ternyata  diterima,  dengan  demikian  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara DAU terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah Sumatera Barat.
Penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  Soekarno  (2011)  bahwa  DAU memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  penurunan  ketimpangan  demikian halnya pendapatan perkapita. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlu pengawasan  dan  penetapan  standar  penggunaan  dana  alokasi  umum  agar  tepat pada tujuan dari desentralisasi yaitu memperkecil kesenjangan fiskal daerah yang pada akhirnya memperkecil ketimpangan pendapatan.
nurul rifqah , analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah.... 101
Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap Pembangunan Antar wilayah di Sumatera Barat
Berdasarkan  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  ditemukan  bahwa pengeluaran  pemerintah  (X4)  mempunyai  pengaruh  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat (Y).Hal  ini  diindikasikan  bahwa  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  di Sumatera  Barat  tidak  ditentukan  oleh  pengeluaran  pemerintah  yang  ada  di Sumatera Barat karena walaupun pengeluaran pemerintah yang ada pada wilayah di  Sumatera  Barat  mengalami  kenaikan  tidak  menjamin  bahwa  ketimpangan pembangunan  akan  menurun.  Hipotesis  alternative  yang  diajukan  dalam penelitian ini ternyata ditolak.
Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Smith dan Todaro, (2011)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi ketimpangan  pembangunan,  pemerintah  dapat  mengalokasikan  dana  untuk kepentingan  publik.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  dapat mengurangi  ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini disebabkan sebagian dana belanja daerah dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal  yang  digunakan  untuk  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur khususnya di daerah kurang maju
Pengaruh  Angkatan  Kerja,  Kualitas  Sumberdaya  Manusia,  Dana  Alokasi Umum, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Angkatan  Kerja,  Kualitas Sumberdaya Manusia,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Ketimpangan  Pembangunan  Wilayah  Di  Sumatera  Barat.  Kontribusi  secara bersama-sama  Angkatan  Kerja,  Kualitas  Sumberdaya  Manusia,  Dana  Alokasi Umum,  Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Ketimpangan  Pembangunan Wilayah  Di  Sumatera  Barat  sebesar  71.47  persen.  Ini  berarti  71.47  persen ketimpangan  pembangunan  wilayah  di  sumatera  barat  di  pengaruhi  oleh Angkatan  Kerja,  Kualitas  Sumberdaya  Manusia,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan Pengeluaran  Pemerintah.  Sedangkan  sisanya  28.53  persen  dipengaruhi  oleh variabel lain yang dimasukkan ke dalam model atau dalam penelitian ini

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  disimpulkan  sebagai  berikut  :  (1)Angkatan  kerja berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pembangunan wilayah,(2)  Kualitas  sumberdaya  manusia  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  ketimpangan  pembangunan  wilayah,  (3)  Dana  alokasi  umum mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  yang  positif  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat,  (4)Pengeluaran  pemerintah mempunyai  pengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan pembangunan  wilayah  di  Sumatera  Barat,  (5)  Angkatan  Kerja,  Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah secara
102 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 91-102
bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Ketimpangan Pembangunan Wilayah di propinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Rozany  Nurmanah.  1999. Kesenjangan  Pengeluaran  Pembangunan antar  Wilayah  dan  Propinsi  di  Indonesia .Ekonomi  dan  Keuangan Indonesia.Volume XLVII, Nomor 4. Arsyad, L. (2004). Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik . Sumatera Barat Dalam Angka. 1995-2014. Bps  Sumatera Barat: Sumatera Barat Bakri,Dkk. Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Kabupaten/Kota  Di Sumatera  Barat  Dan  Kebijakan  Penanggulangannya. Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Padang BPS, BAPPENAS, dan UNDP (2001) indonesia: laporan pembangunan manusia 2001  menuju  konsensus  baru  :  demokrasi  dan  pembangunan  manusia indonesai . jakarta, BPS, BAPPENAS dan UNDP. Jhingan,  M.  L.  (2003). Ekonomi  Pembangunan  Dan  Perencanaan. Jakarta:  Pt. Raja Grafindo Persada. Jr Tsung, The Inequality Of Regional Economic Development In China Between 1991-2001.  Vol  1  No  3,  September  Pp273-285:  Journal  Of  Chinnese Economic And Business And Businnes Studies.
Kuncoro,  M.  (2004). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro,  M.  (2012). Otonomi  Dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi,
Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta: Salemba Empat. Mankiw,  N.  Gregory.  2003. Teori  Makro  Ekonomi. Edisi  Keempat.  Erlangga: Jakarta
Mardiana.  (2012).  desentralisasi  fiskal  dan  disparitas  regional  di  provinsi  riau. jurnal ekonomi , 20. Setiawan. (2010). Ekonometrika. Yogyakarta: Andi. Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi . Badouse. Padang. Sjafrizal.  (2014). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers. Soekarno  (2011) analisis  dampak  dana  alokasi  umum  terhadap  ketimpangan pembangunan 2004-2009, bogor, IPB Statistik, B. P. (N.D.). Sumatera Barat Dalam Angka 2010. Jakarta: Bps. Sumarsono,Sonny.  (2003). Ekonomi  Manajemen  Sumberdaya  Manusia  Dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Suparmoko,  M.  (2001). Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  Dan  Pembangunan Daerah. Yogyaakarta: Andi.
Syahrial.  (2015).  Disparitasregional  Provinsi  Sumatera  Barat  Di  Era  Otonomi
Daerah. Tata Loka , 53-63. Todaro (2006) Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga . Jakarta.Erlangga Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. CV,Eko Jaya