Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) MANDAILING NATAL (MADINA)
Misbah Mardiah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email : misbah@gmail.com

## Abstract
Productive  zakat  of  madina  baznas  that  has  required  mustahik  to  return  the productive zakat funds that have been given mustahik viewed in terms of islamic law and rules governing zakat management. Research of this thesis is classified as  a  type  of  field  research  or  qualitative  method.  Then,  this  research  uses  a normative  research  approch  means  the  result  of  primary  data  is  using  zakat management  by  perspective  of  Yusuf  Qurdawi,  decree  of  MUI  number  14  year 2011  and  laws  number  23  year  2011.  The  procedure  that  is  done  baznas  of mandailing natal to mustahik should be recomended by the head of village, have permisson  from  KUA.  After  obtaining  the  permission  all  requirments,  than mustahik  can  apply  to  obtain  productive  zakat.  Baznas  should  pay  attention  to coaching program to mustahik also, not only as an authorized capital but also a provider and a mentor training, the aim is provide insight for mustahik better. In this case, Baznas does not provide training and mentoring to mustahik. If viewed from Baznas program give capital to mustahik that already has a small business and  already  has  a  small  business  and  individual  system,  are  not  a  group.  The baznas should give the hinghes capital of the already channeled capital and form a  group  system,  because  according  to  the  authors  better  a  group  system,  so  it can  unify  the  idea  of  the  mustahik  and  easier  to  succeed  that  business.  As  for management  of  Baznas  productive  zakat  is  very  good,  when  viewed  in  terms  of purpose of Baznas is to eradicate the proverty of Madina citizens. Management of baznas productive zakat in Mandailing Natal, viewed from the perspective by Yusuf  Qurdawi,  the  decision  of  MUI  fatwa,  law  number  23  year  2011,  Baznas does  not  violate  management  of  productive  zakat  mustahik,  they  only  choose poor  people.  Students  and  fakir  should  be  categorized  in  the  receipt  of productive zakat .
Kata Kunci : Baznas, Zakat Produktif, Mandailing Natal

## A. Pendahuluan
Zakat memiliki makna bersih, suci, berkembang,  dan  bertambah,  yang  sangat berperan penting dalam kehidupan manusia  baik  sebagai  individu  maupun masyarakat.  Sehingga  lembaga  zakat  itu
diwajibkan  untuk dilaksanakan  guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 1
Zakat  produktif  merupakan  dana yang  diberikan  kepada  seseorang  atau
1 Mardani, Hukum  Ekonomi  Syari’ah  di Indonesia ,  (Bandung:  PT  Refika  Aditama,  2011), hal. 30-31.
sekelompok  masyarakat  yang  berpungsi sebagai  modal  kerja. 2 Produktif  dalam  hal ini  merupakan  kata  sifat  dari  kata produksi.  Dalam  hal  ini  sangat  jelas maknanya  apabila  digabung  dengan  kata yang  disifatinya.  Dalam  hal  ini  kata  yang disifati  adalah  kata  zakat,  sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. 3
Zakat  Produktif  dengan  demikian adalah  pemberian  zakat  yang  dapat membuat para  penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat  yang  telah  diterimanya,  dengan demikian  zakat  produktif  yang  diberikan kepada  para  mustahik  tidak  lansung dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga  dengan  usaha  itu  mereka  dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  terus- menerus.
Dana  zakat  untuk  usaha produktif akan  lebih  maksimal  bila  dilaksanakan lembaga  zakat  sebagai  organisasi  yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendayagunaan,  dan  pendistribusian  dana
2 M.  Dawam  Rahardjo, Islam  dan Transformasi  Sosial  Ekonomi ,  (Jakarta:  Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 45.
3 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hal. 63.
zakat.  Mereka  tidak  memberikan  zakat begitu  saja,  melainkan  mendampingi  dan memberikan  pengarahan  serta  pelatihan agar  dana  zakat  tersebut  memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.  Akan tetapi  peneliti  menemukan  bahwa  Baznas Mandailing Natal (Madina) hanya mengalokasikan,  mendayagunakan,  dan mendis`tribusikan  dana  zakat  kepada masyarakat  menegah  kebawah,  Baznas tidak  member``ikan  pendampingan  dan pengarahan serta pelatihan. (praktik).
Baznas Mandailing Natal menyalurkan  zakat  kepada mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak dengan cara konsumtif, dan  memudahkan mustahik yang  membutuhkan  kebutuhan  mendesak tersebut,  dan  ini  merupakan  keunggulan Baznas  Mandailing  Natal,  yang  mana Baznas bersedia mengayomi dan memberikan pertolongan kepada warganya. Baznas Mandailing Natal
Mengeluarkan  Zakat  produktif  sebanyak Rp. 1.000.000.000 (1 M), untuk disalurkan kepada  masyarakat  menegah  kebawah. 4
Adapun  jumlah  uang  yang  disalurkan
4 Yang  dimaksud  dengan  masyarakat menengah  kebawah  dalam  penelitian  ini  adalah (masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  pedagang dalam  tingkat  perekonomian  yang  berbeda, masyarakat menegah: masyarakat yang mempunyai penghasilan  cukup  dari  kenyamanan  yang  wajar dimiliki  suatu  keluarga.  Masyarakat  bawah: penggolongan  kelas  social  berdasarkan  ekonomi kurang,  biasanya  masyarakat  kelas  bawah  hanya mempunyai  penghasilan  yang  dibilang  cukup bahkan kurang memenuhi kebutuhan.
dibagi kepada 200 orang, dan perorangnya dibagi  Rp.  5.000.000.  Zakat  produktif yang  sudah  dibagikan  wajib  dikembalikan lagi  kepada  Baznas  Mandailing  Natal (Madina), dengan jangka waktu dua tahun. Karena  dari  awal  sudah  ada  kesepakatan antara  sipenerima  dan  penyalur  (Baznas) untuk mengembalikan uang tersebut. 5
Dalam hal ini, peneliti mendapatkan hasil wawancara bahwasanya zakat produktif yang dikeluarkan oleh baznas wajib dikembalikan  kepada  si  penyalur  (Baznas Mandailing  Natal).  Pada  dasarnya  tidak ada  penjelasan  dalam  nash  terperinci mengenai praktik peminjaman zakat produktif (Baznas Madina), oleh karena itu untuk  menganalisa  dan  mencari  status hukumnya, maka peneliti mencoba memakai  teori   perspektif Yusuf Qardawi,
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang pengelolaan zakat produktif, untuk memberikan  status  hukum  dalam  praktik tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, penulis  tertarik  untuk  membahas  masalah “Pengelolaan    Zakat  Produktif  Ditinjau Dari  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Kantor Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)
5 Wawancara  dengan  Pegawai  Baznas Mandailing  Natal,  Bapak  M.Rajo  pda  tanggal  1 Agustus 2016.
Mandailing  Natal  (MADINA))  untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk tesis.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif yaitu  penelitian  tentang  riset yang  bersifat deskriptif ,  landasan  teori  di manfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus penelitian  sesuai  dengan  fakta  lapangan. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana pengelolaan  zakat  produktif  di  kantor Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas) Mandailing
Natal. Selanjutnya
menganalisis pokok permasalannya dengan pengelolaan zakat produktif ditinjau dari hukum Islam yaitu pengelolaan  zakat  produktif  perspektif Yusuf  Qurdawi,  Putusan  Fatwa  MUI  dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

## C. Tinjauan Hukum Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Mandailing Natal
Dilihat  dari  segi  Ketentuan  Umum Putusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) :
Aset  kelolaan  adalah  sarana  atau prasarana  yang  diadakan  dari  harta  zakat dan  secara  fisik  berada  di  dalam pengelolaan,  pengelola  sebagai  wakil mustahiq  zakat,  sementara  manfaatnya
diperuntukkan bagi mustahiq zakat. 6
Dalam  hal  ini  akan  dihubungkan  dengan suarat al-Taubah ayat 103.
Adapun  maksud  ayat  diatas  adalah sebagai  berikut: Pertama ,  zakat  itu membersihkan  mereka  dari  kekikiran  dan cinta  yang  berlebih-lebihan  kepada  harta benda. Kedua ,  zakat  itu  menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
Dalam hal ini, Putusan Fatwa MUI akan  dihubungkan  dengan  ayat  diatas, bahwa  Baznas  Mandailing  Natal  sudah menyuburkan  sifat-sifat  kebaikan  dan mengembangkan  dana  zakat  produktif tersebut.  Karena,  didalam  putusan  Fatwa MUI  itu  adalah,  Aset  kelolaan  adalah sarana  dan/atau  prasarana  yang  diadakan dari  harta  zakat  dan  secara  fisik  berada  di dalam  pengelolaan,  pengelola  sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya  diperuntukkan  bagi  mustahiq zakat.
Disini  dapat  dipahami,  bahwa Baznas  Mandailing  Natal  tidak  melanggar putusan  Fatwa  MUI,  karena  didalam putusan tersebut, MUI menegaskan, hanya manfaat yang diperuntukkan kepada mustahik,  sedangkan  pengelola  zakat (Baznas)  sudah  menjadi  wakil  mustahiq zakat, jadi
baznas
berhak
6 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Penyaluran  Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.
mengelola/menarik  zakat  produktif  yang telah  diberikan  kepada  mustahik.  Selagi pengelolaan/penarikan itu  tidak menyalahi hukum  Islam  menurut  penulis  itu  tidak menjadi  masalah.  Dalam  hal  ini,  baznas boleh  menarik/meminta  kembali  dana zakat  produktif  yang  diberikan  kepada mustahik, sehingga zakat produktif itu bisa dikembangkan baznas dengan menyalurkannya kepada mustahik lain.
Adapun  alasan  Baznas  menarik modal  tersebut  agar  zakat  produktif  itu bisa disalurkan/dikembangkan kepada mustahik yang lain. Sehingga perekonomian  warga  Mandailing  Natal semakin  berkembang. 7 dan  hal  ini  sangat sesuai  dengan  ayat  dan  putusan  Fatwa MUI diatas .
Dilihat dari segi Ketentuan Hukum Putusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) yaitu:
Hukum  penyaluran  harta  zakat dalam  bentuk  aset  kelolaan  adalah  boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak  ada  kebutuhan  mendesak  bagi para  mustahiq  untuk  menerima  harta zakat
2. Manfaat  dari  aset  kelolaan  hanya diperuntukkan  bagi  para  mustahiq zakat
7 Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak Muhammad  Rajo,  Senin  1  agustus  2016  di  Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 10:30 WIB.
3. Bagi  selain  mustahiq  zakat  dibolehkan memanfaatkan  aset  kelolaan  yang diperuntukkan  bagi  para  mustahiq zakat  dengan  melakukan  pembayaran secara  wajar  untuk  dijadikan  sebagai dana kebajikan. 8
Melihat  dari  segi  ketentuan  hukum Putusan  Fatwa  MUI  diatas,  Baznas mandailing natal tidak:
Baznas menyalurkan zakat produktif kepada mustahik dengan menyeleksi  mustahik,  Bahwa  mustahik yang  diseleksi  itu  tidak  memiliki  urusan mendesak/berkepentingan untuk kebutuhan mustahik. Dana zakat produktif itu agar bisa dikembangkan oleh mustahik dengan  baik.  Kalau  mustahik  yang memiliki  kebutuhan  mendesak  maka baznas  tidak  memberikan  zakat  produktif akan  tetapi  baznas  memberikan  zakat bersifat  konsumtif. 9 Adapun  manfaat  dari hasil  kelolaan  zakat  produktif  tersebut hanya  diperuntukkan  kepada  mustahik saja,  dengan  syarat  wajib  mengembalikan dana zakat produktif yang telah disalurkan baznas kepada mustahik.
Dilihat  dari  segi  hukum,  Putusan Fatwa MUI sesuai yang diberlakukan oleh Baznas  Mandailing  Natal.  Bahwa  dalam penyaluran  tersebut,  Baznas  menyeleksi mustahik,  apabila  mustahik  memiliki
8 Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
9 Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhwan Siddiq,  Senin  1  agustus  2016  di  kantor  Baznas Mandailing Natal Pukul 11:00 WIB.
kebutuhan  mendesak  maka  Baznas  tidak memberikan  zakat  produktif  akan  tetapi Baznas memberikan zakat bersifat konsumtif. Dan manfaat zakat produktif itu hanya  diperuntukkan  kepada  mustahik. Baznas hanya menarik dana zakat produktif  yang  telah  disalurkan  itu  saja, dan manfaatnya tidak ada hak bagi Baznas Mandailing  Natal,  sepenuhnya  sudah menjadi milik si mustahik .
Zakat  wajib  didistribusikan  kepada mustahik sesuai syariat
Islam.
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  25  dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 10
Dalam hal  ini penulis berpendapat, bahwa  Baznas  Mandailing  Natal  tidak menjalan  Pasal  25  Undang-undang  23 Tahun  2011  ini.  Karena  didalam  teori zakat  itu  sendiri,  baik  ia  dalam  Al-Qur’an maupun sunnah tidak ada yang mewajibkan  untuk  mengembalikan  zakat yang sudah disalurkan, dan itu sepenuhnya sudah  menjadi  milik  si  mustahik.  Akan tetapi  dalam  hal  ini  Putusan  Fatwa  MUI dan  pendapat  Yusuf  Qardawi  memberikan penerangan  tentang  kebolehan  penyaluran zakat produktif. Bahwa zakat produktif itu diperbolehkan  sesuai  yang  dijelaskan  oleh Yusuf Qardawi Menunaikan zakat
10 Undang-unda`ng  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang  ekonomi  mereka  sehingga mampu berdiri  sendiri  di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.
Dalam  hal  ini,  tujuan  Baznas dengan  pendapat  Yusuf  Qardawi  sama saja. Yaitu, adapun tujuan Baznas Mandailing  Natal  menarik  zakat  produktif yang  sudah  disalurkan  kepada  mustahik adalah  untuk  membantu  orang-orang miskin  dan  golongan  ekonomi  lemah sehingga  warga  Mandailing  Natal  yang perekonomiannya  rendah  semakin  tinggi dengan  mendapatkan  zakat  produktif tersebut.
Setelah  mustahik  mengembalikan dana zakat produktif itu, maka Baznas bisa mengembangkan kepada mustahik lainnya. Dan  perkembangan  perekonomian  warga Mandailing Natal semakin meningkat. Dan mereka bukan lagi sebagai penerima zakat akan tetapi sebagai penyalur zakat. Baznas Mandailing  Natal  tidak  bermaksud  untuk memeras  mustahik,  akan  tetapi  bertujuan untuk mengembangkan perekonomian daerahnya.  Sehingga  mustahik  yang  lain juga bisa mengembangkan perekonomiannya  dengan  dana  zakat produktif tersebut.
Adapun  dalam  pasal  26  ini  adalah Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  25  dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan  dan  kewilayahan.  Dalam  hal  ini Baznas  Mandailing  Natal  memperhatikan pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan. 11
Baznas  tidak  memilih  wilayah  mana  saja yang mendapatkan zakat produktif tersebut,  akan  tetapi  Baznas  memberikan pemerataan dan keadilan setiap daerah/kecamatan Mandailing Natal. Hanya  saja  Zakat  yang  didistribusikan secara  berkala  setiap  tahun  dan  dibagi  ke setiap  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Mandailing  Natal,  jumlah  penerima  setiap kecamatan  tidak  sama  tergantung  jumlah penduduk  setiap  kecamatan.  Kecamatan Panyabungan  merupakan  kecamatan  yang paling  banyak  menerima  zakat  karena dalam  hal  ini  kecamatan  panyabungan lebih banyak penduduknya daripada kecamatan yang lain.
Mengeluarkan zakat termasuk amal ibadah  sosial  dalam  rangka  membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah  untuk  menunjang  ekonomi  mereka sehingga  mampu  berdiri  sendiri  di  masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan  kewajiban-kewajibannya
11 Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak Ikhwan  Siddiq,  selasa  2  Agustus  2016  di  Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 10:30.
kepada  Allah.  Apabila  zakat  merupakan suatu  formula  yang  paling  kuat  dan  jelas untuk  mereliasasikan  ide  keadilan  sosial, maka  kewajiban  zakat  meliputi  seluruh umat,  dan  bahwa  harta  yang  harus dikeluarkan  itu  pada  hakekatnya  adalah harta  umat,  dan  pemberian  kepada  kaum fakir.  Pembagian  zakat  kepada  fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber  kemiskinan  dan  untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat  lagi  bahkan  berbalik  menjadi pembayar zakat. 12
Dalam hal ini juga, baznas
Mandailing  Natal  memiliki  prinsip  yang sama  dengan  Yusuf  Qardawi  yaitu  untuk mengikis
habis
sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan  sebab-sebab  kemelaratan, sehingga  sama  sekali  nantinya  ia  tidak memerlukan  bantuan  dari  zakat  lagi bahkan  berbalik  menjadi  pembayar  zakat. Baznas hanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada daerahnya. Sehingga semua perekonomiannya yang rendah bisa semakin  bagus  dengan  adanya  bantuan dana modal zakat produktif tersebut.
Dalam  hal  ini,  Baznas  Mandailing Natal  hanya  menyalurkan  zakat  produktif
12 Yusuf  Qardawi, Musykilah  al-Faqr Wakaifa  ‘Aalajaha  al-Islam’ ,  (Beirut:  1966),  hal 127.
kepada  Miskin  saja,  dan  yang  sudah memiliki  usaha  tetap,  akan  tetapi  tidak mencukupi untuk kehidupannya, dalam hal ini, seharusnya Baznas juga harus menyalurkan zakat produktif kepada Fakir, karena  kalau  kita  memahami  pengertian fakir  itu  adalah  mereka  yang  tidak memiliki usaha yang tetap dan biaya hidup juga masih kurang, dengan adanya bantuan zakat  produktif  kepada  fakir,  maka  fakir itu akan memiliki usaha tetap (menghasilkan  penghasilan  tetap).    Maka dengan  ini,  baznas  Mandailing  Natal  akan terlihat sunggguh-sungguh untuk memberantas kemiskinan warganya.

## D. Pengelolaan zakat produktif baznas Mandailing Natal
Ada  empat  sistem  atau  metode dalam  pendayagunaan  dana  zakat  yang telah  terkumpul  pada  organisasi  pengelola zakat. Yaitu:
1. Sistem konsumtif tradisional yaitu zakat yang dikeluarkan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan,  seperti  zakat  fitrah  yang dibagikan kepada fakir miskin.
2. Sistem  konsumtif,  yaitu  zakat  yang diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya  semula,  seperti  diberikan dalam  bentuk  buku  atau  alat  dan  alat tulis  (peralatan  sekolah),  beasiswa  bagi mahasiswa, pembinaan dalam
keterampilan bagi pemuda agar mandiri, dan lain-lain.
3. Sistem produktif tradisional yaitu, zakat yang  diberikan  dalam  bentuk  barang- barang yang produktif, seperti kambing, sapi,  pertanian  dan  pertukangan,  alat cukur,  mesin  jahit  dan  lain  sebagainya. Pemberian zakat  dalam  bentuk  ini akan dapat  menolong  orang  untuk  lebih kreatif dan menciptakan atau memberikan  lapangan  kerja  baru  bagi fakir miskin.
4. Sistem  produktif  yaitu  zakat  yang diwujudkan  dalam  bentuk  permodalan baik  untuk  membagun  sarana  riil  yang berbentuk  bantuan  atau  penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil. 13
Adapun  metode  yang  empat  ini, Basnas  Mandailing  Natal  menerapkan sistem pendayagunaan dengan cara konsumtif dan produktif. Adapun mustahik yang  paling  banyak  menerima  dana  zakat yaitu masyarakat Kecamatan Panyabungan, karena lebih  banyak jumlah penduduknya.  Dalam  hal  ini,  Baznas menyalurkan  dana  zakat  sesuai  dengan jumlah penduduknya, dan jumlah penduduk  yang  paling  banyak  maka dikategorikan  lebih  banyak  mendapatkan dana zakat.
13 Muhammad  Daud  Ali, Sistem  Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf ,  (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 62.
Pada Tahun 2015, dana zakat yang dikeluarkan oleh Baznas difokuskan kepada  mustahik,  dalam  hal  ini  lebih diutamakan  kepada  fakir,  miskin,  amil, gorim dan bantuan siswa/siswi berprestasi, namun sejak 2016 ini lebih dititikberatkan pada proyek pemberdayaan ekonomi umat yaitu  dengan  memberikan  modal  usaha untuk  melakukan  usaha  produktif  melalui dana  zakat  yang  diberikan.  Sehingga perekonomian  warga  Mandailing  Natal semakin berkembang/tinggi. 14
Dalam  hal  ini,  Baznas  telah menjalankan  pungsinya  sebagai  pengelola yang  Meningkatkan  sarana  dan  prasarana dalam  pengelolaan  zakat,  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat Mandailing  Natal.  Hanya  saja,  Baznas Mandailing Natal tidak pernah memberikan/mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa  yang  berkarya  di  Universitas, Baznas  hanya  memberikan/mengeluarkan bantuan  kepada  tingkat  SD  saja.  Karena dalam  hal  ini,  banyak  mahasiswa  yang membutuhkan biaya dan bisa dikategorikan  keluarganya  kurang  mampu untuk membiayai kuliah mahasiswa tersebut. Sehingga Baznas sangat berperan untuk mendukung mahasiswa yang kurang mampu,  dan  dengan  adanya  bantuan  dari Baznas,  mahasiswa  yang  kurang  mampu tersebut bisa melanjutkan studinya
14 Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak Ikhwan Siddiq
sebagaimana  mestinya,  tapi  hal  ini  belum diterapkan  oleh  Baznas  Mandailing  Natal. Adapun penentuan mustahik zakat yaitu: a. Fakir  (orang  yang`  tidak  memiliki penghasilan  tetap  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).`
b. Miskin (orang yang memiliki pekerjaan tetap tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari).
c. Amil  (orang  yang  bertanggung  jawab melaksanakan  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  zakat,  mulai  dari mendata  wajib  zakat,  mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat).
d. Muallaf  (orang  yang  diharapkan  Islam, atau  orang  yang  diharapkan  terhalang hatinya  untuk  berbuat  jahat  terhadap Islam  dan  muslimin,  atau  orang  yang diharapkan dapat membela kaum muslimin dari musuh).
e. Riqab (untuk memerdekakan budak).
f. Qarimin  (orang  yang  memiliki  hutang dan tidak ada harapan bisa mengembalikannya).
g. Sabilillah (orang yang  berperang untuk menegakkan  agama  Allah  SWT  dan pemerintah).
h. Ibnu  sabil  (musafir  yang  melakukan suatu  perjalanan  bukan  untuk  maksiat dan  dalam  perjalanan  itu  mereka kehabisan  bekal.  Setelah  melihat  dari beberapa ayat,
Yusuf Qardawi mengatakan bahwa al-Qur’an
menyebutkan yang dikatakan “perjalanan” yang disuruh dan dirangsang  oleh  Allah  SWT  itu  adalah: orang-orang yang melakukan perjalanan untuk  mencari  rezeki  (QS.  67:15),  para penuntut  ilmu  (QS.29:20,  3:137,  dan 22:46),  berjihad/perang  dijalan  Allah SWT  (QS.9:41-42  dan  121),  dan melaksanakan  ibadah  haji  ke  baitullah (QS.  3:97  dan  22:27-28).  Oleh  sebab itu,  pendapat  Yusuf  al-Qardawi  bahwa ibnu  sabil  dalam  kaitannya  dengan zakat  adalah  seluruh  bentuk  perjalanan yang  dilakukan  untuk  kemaslahatan umum  yang  manfaatnya  kembali  pada agama Islam atau masyarakat Islam).
Dengan adanya penentuan mustahik  ini,  maka  dapat  dilihat  dan dicermati,  bahwa  mahasiswa  juga  berhak untuk  mendapatkan  dana  zakat  tersebut. Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Yusuf Qardawi yaitu:
a) Orang  yang  melakukan  perjalanan untuk mencari rezeki.
b) Penuntut ilmu.
c) Berjihad/perang dijalan Allah SWT.
d) Dan  yang  melaksanakan  ibadah  haji ke baitullah.
Dari  empat  kategori  penentuan mustahik ini, maka mahasiswa juga berhak mendapatkan  dana  zakat  tersebut.  Akan tetapi  Baznas  Mandailing  Natal  telah mengabaikan  penentuan  mustahik  yang telah  ditentukan  oleh  Yusuf  Qardawi.
Karena  dalam  hal  ini  Baznas  Mandailing Natal  sangat  berperan  untuk  membantu mahasiswa yang kurang mampu.
Dalam  hal  ini,  Yang  dikategorikan para penuntut ilmu salah satunya termasuk mahasiswa,  bukan  hanya  siswa/siswi  SD saja yang dikategorikan, Baznas juga harus bisa  menyikapi/mengartikan  penentuan mustahik  yang  ditentukan  oleh  Yusuf Qardawi.
Adapun  penentuan  mustahik  zakat produktif  yang  dilakukan  oleh  Baznas Mandailing  Natal  hanya  dikategorikan kepada  Miskin  saja  (yang  sudah  memiliki usaha  kecil-kecilan).  Dalam  hal  ini, Baznas  Mandailing  Natal  masih  memiliki pemikiran  sempit untuk menentukan mustahik  zakat  produktif  tersebut.  Kalau kita  mengartikan  untuk  mengelola  zakat produktif  itu  bukanlah  waktu  yang  cepat untuk menjalankannya, akan tetapi membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama, sehingga  zakat  juga  bisa  diproduktifkan kepada  mahasiswa,  dan  mahasiswa  itu akan  menghasilkan  ilmu  pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan tersebut dia  bisa mengembangan  wilayahnya  (Mandailing Natal).  Selain  Baznas  Mandailing  Natal memberantas  kemiskinan  Baznas  juga akan memberantas kebotohan dan kemalasan  warganya.  Dan  dengan  adanya bantuan  zakat  produktif  untuk  mahasiswa itu, maka akan semakin berkembang warga
Mandailing  Natal  dari  kebodohan  dan kemalasan tersebut. Selain dari kemiskinan, Baznas Mandailing Natal juga harus  memperhatikan  pendidikan  warga Mandailing  Natal  yang  kurang  mampu, sehingga  Baznas  Mandailing  Natal  bukan hanya memperhatikan/memberantas kemiskinan  saja,  akan  tetapi  memberantas kebodohan dan kemalasaan juga.
E. Starategi Pengelolaan Zakat

## Produktif Baznas Mandailing Natal
Separuh bagian terbesar dari rakyat Indonesia,  umat  Islam  adalah  kelompok yang seharusnya mengambil peran banyak dalam  rangka  mensukseskan  program pemerintahan tersebut. Keberadaan lembaga  zakat  yang  berskala  Nasional adalah salah satu bentuk kepeduliaan umat dalam rangka turut serta dalam pengembangan.  Adanya  lembaga  zakat  di Indonesia  dilandaskan  pada  kesadaran bahwa  masyarakat  Islam  Indonesia  berada pada  lapis  bawah  ekonomi  dan  terpuruk pada perangkap kemiskinan. 15
Pembuatan jama’ah ekonomi melalui  pembinaan  yang  berkelanjutan adalah  pengelompokan  beberapa  orang untuk mempersiapkan diri sebagai wirausaha  dengan  memberikan  latihan sebagai  bekal  penting  dalam  memasuki dunia  usaha.  Program  pembinaan  yang
15 Iwan  Triyuwono, Organisasi  dan Akutansi  Syari’ah ,  (Yogyakarta:LkiS,  2000),  hal. 92.
berkelanjutan dapat dilakukan dalam tahap sebagai berikut:
1. Memberikan pelatihan
Pembinaan ditujukan untuk memberikan  dan  membuka  wawasan tentang  wirausaha,  dan  sebaiknya diarahkan  pada  hal-hal  yang  actual yang ada dalam masyarakat.
2. Permodalan
Permodalan  adalah  masalah yang  perlu  dalam  usaha,  tapi  bukan yang  terpenting.  Dana  zakat  yang  ada dapat  digunakan  untuk  menyediakan modal dan mengembangkan usaha.
3. Pendampingan Masyarakat miskin, tidak hanya cukup  dengan  memberikan  modal usaha  saja.  Yang  lebih,  agar  usahanya tetap berlanjut adalah peserta pendampingan
4. Membentuk jaringan bisnis Dengan adanya bimbingan yang konsisten, sistem dan berkelanjutan akan lahir wirausahawan muslim sejati. Wiraswata adalah pijakan  yang  kokoh  bagi  ketahanan suatu bangsa. Proses selanjutnya adalah  membuat  jaringan  bisnis  untuk pemasaran hasil-hasil produk wiraswasta tadi. 16
16 Mansur Faqih, Islam dan Marginalisasi Kaum  Pinggiran ,  dalam  ulumul  qur’an,  nomor 6/VII/1997, hal. 18.
Adapun  dalam  hal  ini,  hasil wawancara penulis dengan pegawai Baznas,  bahwa  Baznas  Mandailing  Natal tidak memberikan latihan dan pendampingan  kepada  mustahik  zakat. Karena  dalam  hal  ini  Baznas  sangat dibutuhkan  untuk  memberikan  latihan  dan pendampingan  kepada  mustahik  zakat, sehingga  mustahik  yang    tidak  bisa berbisnis  dapat  mengerti  dengan  hal  itu, karena dengan adanya latihan dan pendampingan dari baznas maka mustahik akan terarah dengan baik.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan  paparan  dan  analisa data  yang  telah  diuraikan  di  pembahasan sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Baznas  Mandailing  Natal  tidak memilih wilayah mana saja yang mendapatkan  zakat  produktif,  akan  tetapi, Baznas  memberikan  pemerataan  dan keadilan setiap daerah/Kecamatan Mandailing  Natal.  Hanya  saja  Zakat  yang didistribusikan  secara  berkala  setiap  tahun dan  dibagi  ke  setiap  kecamatan  yang  ada di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  jumlah penerima  setiap  Kecamatan  tidak  sama tergantung jumlah penduduk setiap Kecamatan.  Dalam  hal  ini  juga,  Baznas Mandailing  Natal  memiliki  prinsip  yang sama  dengan  Yusuf  Qardawi  yaitu  untuk mengikis habis sumber-sumber
kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan  sebab-sebab  kemelaratan, sehingga  sama  sekali  nantinya  ia  tidak memerlukan  bantuan  dari  zakat  lagi bahkan  berbalik  menjadi  pembayar  zakat. Baznas hanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada daerahnya. Sehingga perekonomian  masyarakat  rendah  bisa semakin  membaik  dengan  adanya  bantuan modal zakat produktif tersebut.
Adapun  tahapan  pengajuan  untuk mendapatkan  zakat  produktif    harus Direkomendasikan  kepala  desa,  Memiliki izin  dari  KUA,  setelah  mendapatkan  izin dari  persyaratan  tersebut,  maka mustahik boleh  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan zakat produktif.  Pengelolaan zakat  produktif  Baznas  Mandailing  Natal sangat  bagus,  bila  dilihat  dari  segi  tujuan Baznas yaitu untuk memberantas kemiskinan  warga  Mandailing  Natal. Adapun  zakat  produktif  yang  sudah didistribusikan  kepada mustahik ,  agar dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupannya sepanjang hayat bukan hanya sesaat saja.
Zakat  produktif    yang  dikeluarkan
Baznas Mandailing Natal Kepada Mustahik  tidak  menyalahi  perspektif Yusuf  Qardawi,  putusan  Patwa  MUI Nomor  14  Tahun  2011  dan  Undang- undang  tentang  pengelolaan  zakat  Nomor 23  Tahun  2011,  karena  dilihat  dari  segi tujuan  Baznas  untuk  mengembangkan
perekonomian Mustahik dan  memberikan kemaslahatan,  sehingga  dengan  adanya bantuan  dana  modal  zakat  produktif  bisa membantu perekonomian mustahik semakin bagus/tinggi. Masalah pengembalian  zakat  produktif  tersebut menurut penulis itu tidak menjadi masalah, karena,  setelah mustahik mengembalikan zakat produktif itu Baznas akan menyalurkannya  kepada mustahik yang lain (yang memiliki perekonomian rendah).  Dan  Baznas  bertujuan  untuk mengembangkan daerahnya. Setelah keberhasilan modal zakat produktif berhasil, maka mustahik yang dikategorikan penerima zakat sudah menjadi sebagai penyalur zakat.
Adapun  kajian  yang  penulis  pakai untuk  menjadi  pisau  analisa  pengelolaan zakat  produktif  ini  yaitu  perspektif  Yusuf Qardawi,  putusan  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Nomor  14  Tahun  2011, Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011, dari  tiga  teori  ini  menurut  penulis  Baznas Mandailing  Natal  tidak  menyalahi  aturan main  pengelolaan  zakat  produktif.  Dilihat dari  segi  hukum,  Putusan  Fatwa  MUI sesuai  yang  diberlakukan  oleh  Baznas Mandailing Natal. Bahwa dalam penyaluran  tersebut,  Baznas  menyeleksi mustahik,  apabila  mustahik  memiliki kebutuhan  mendesak  maka  Baznas  tidak memberikan  zakat  produktif  akan  tetapi
Baznas memberikan zakat bersifat konsumtif. Dan manfaat zakat produktif itu hanya  diperuntukkan  kepada  mustahik. Baznas hanya menarik dana zakat
produktif  yang  telah  disa`lurkan  itu  saja, dan manfaatnya sepenuhnya sudah menjadi milik mustahik.

## REFERENSI
Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Daud Ali Muhammad, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf ,  Jakarta: UI Press, 1998.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah , Semarang: Toha Putra, TT.
Faqih Mansur, Islam dan Marginalisasi Kaum Pinggiran , dalam ulumul qur’an, nomor 6/VII/1997
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
Hasil Wawancara Dengan Bapak Ikhwan Siddiq, Senin 1 agustus 2016 di kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 11:00 WIB.
Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rajo, Senin 1 agustus 2016 di Kantor Baznas Mandailing Natal Pukul 10:30 WIB.
Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2011 Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
Qardawi Yusuf, Musykilah al-Faqr Wakaifa ‘Aalajaha al-Islam’ , Beirut: 1966
Rahardjo M. Dawam , Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi , Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
Triyuwono Iwan, Organisasi dan Akutansi Syari’ah , Yogyakarta:LkiS, 2000
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.