Optimalisasi  Peran  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  dalam Pemberantasan  Korupsi  melalui  Sosialisasi  Hukum  di Masyarakat
Ni Komang Nayati Sukma Dewi 1
I Made Wirya Darma 2

## Abstrak:
Pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama di Indonesia, dengan Kejaksaan Negeri Denpasar mememgang  peran  kunci  dalam  Upaya  ini.  Tujuan  Utama  Penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  dan mengetahui peran dan fungsi kejaksaan negeri denpasar dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentunya hal ini menjadi sejalan dengan program kajaksaan negeri denpasar yaitu fungsi penerangan hukum kepada masyarakat. Melalui pendekatan emperis, data dikumpulkan melalui keterlibatan secara langsung pada saat sosialisasi terjadi juga melalui wawancara dengan petugas kejaksaan dan analisis dokumen terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi hukum di masyarakat menjadi instrumen vital dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Dalam konsteks ini, jurnal ini menyoroti strategi, tantangan, dan upaya meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi upaya lebih lanjut dalam memperkuat peran Kejaksaan dalam memerangi korupsi di tingkat lokal maupun nasional.
Kata kunci : Pemberantasan Korupsi; Sosialisasi Hukum; Peran Kejaksaan.
Optimizing the Role of the Denpasar District Attorney's Office  in  Corruption  Eradication  through  Legal Socialization in the Community

## Abstract:
Eliminating corruption has become a foremost priority in Indonesia with the Denpasar District Attorney playing a key role in this effort. This research aims to examine the optimization of the role of the Denpasar District Prosecutor's Office in eradicating corruption through legal outreach in the community. Using a qualitative approach, data was gathered  through  direct  participation  during  socialization,  interviews  with  prosecutors,  and  analysis  of  relevant documents. The findings show that legal dissemination in society is a vital instrument in efforts to prevent and suppress corruption. In this context, this journal highlights strategies, challenges and efforts to increase legal
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Bali, Indonesia. E-mail : komang.nayati9@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Bali, Indonesia. E-mail : wiryadarma@undiknas.ac.id
awareness and strengthen their role in eradicating corruption. The findings from this research can become the basis for further efforts to strengthen the role of the Prosecutor's Office in fighting corruption at the local and national level. Keywords : Corruption Eradication; Legal Socialization; Prosecutor's Office.
How to cite ( Chicago Style):
Dewi., Ni Komang Nayati Sukma, I Made Wirya Darma 2024. "Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Pemberantasan Korupsi melalui Sosialisasi Hukum di Masyarakat". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 4 (2): 130- 147
©2024 – Dewi., Ni Komang Nayati Sukma, I Made Wirya Darma Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Melalui  program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang Kemendikbudristek  susun  memberikan  kesempatan  bagi  seluruh  mahasiswa  yang tengah  menempuh  perkuliahan  di  seluruh  universitas  di  Indonesia  untuk  merasakan secara  langsung  pengalaman  di  dunia  kerja,  yang  dilaksanakan  di  beberapa  instansi pemerintah maupun swasta di daerah terkait dengan kurun waktu 1 (satu) semester. Program ini, dirancang agar mahasiswa mendapatkan pengalaman diluar lingkungan kampus  tetapi  tetap  bisa  dikonversikan  ke  dalam  mata  kuliah  yang  dipilih  oleh mahasiswa  selama  1  (satu)  semester,  dengan  konversi  20  sks.  Sama  hal  nya  dengan universitas  lain  di  Indonesia,  Universitas  Pendidikan  Nasional  Denpasar  juga melaksanakan  program  MBKM  yang  mana  bekerjasama  dengan  salah  satu  instansi pemerintahan yaitu Kejaksaan Negeri Denpasar.
Mahasiswa  yang  berhasil  lolos  dalam  program  MBKM  di  Kejaksaan  Negeri Denpasar  berjumlah  12  (dua  belas)  orang.  Selama  program  magang  mahasiswa  di dampingi oleh dosen pembimbing dari kampus dan pembimbing magang dari salah satu pegawai  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar.  Kegiatan  kami  sebagai  mahasiswa  magang dibagi ke beberapa bidang diantaranya bidang Pidana Umum (PIDUM), bidang barang bukti, bidang pembinaan (tata usaha dan kepegawaian), bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN), bidang pidana khusus (PIDSUS). Terdapat 5 (lima) bidang yang kami tempati  dan  akan  bertukar  sesuai  jadwal  selama  2  (minggu)  untuk  masing-masing bidang.  Satu  lagi  bidang  yang  terdapat  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  adalah  bidang Intelejen, kami mahasiswa magang dipersilahkan untuk ikut bergabung dalam salah satu kegiatan  yang  dilaksanakan  yaitu  kegiatan  sosialisasi  hukum  terkait  pemberantasan korupsi.
Korupsi  telah  menjadi  salah  satu  masalah  yang  mengancam  kestabilan  politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya terasa dalam bentuk kerugian finansial bagi negara,  tetapi  juga  dalam  merusak  moralitas,  memperburuk  ketidaksetaraan,  dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Di tengah tantangan  ini,  pemberantasan  korupsi  telah  menjadi  prioritas  utama  bagi  pemerintah beserta lembaga penegak hukum di Indonesia. Bali ialah satu dari banyaknya destinasi wisata  paling  tenar  di  Indonesia,  tidak  luput  dari  tantangan  korupsi.  Kota  Denpasar, sebagai ibu kota provinsi Bali, ialah pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan politik di pulau ini. Meskipun memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan pembangunan, namun korupsi tetap menjadi masalah serius yang perlu diatasi di Denpasar.
Berbagai insiden korupsi, baik yang melibatkan pejabat publik, bisnis, maupun masyarakat  umum,  seringkali  mengganggu  tatanan  sosial  dan  merusak  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Kejaksaan Negeri Denpasar yang ialah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia juga memegang peranan utama dalam upaya  pemberantasan  korupsi.  Sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  tingkat  lokal, Kejaksaan  Negeri  Denpasar  bertanggung  jawab  untuk  menyelidiki,  menuntut,  dan mengadili  pelaku  korupsi  serta  memastikan  penerapan  hukum  yang  adil  dan berkeadilan.  Selain  itu,  lembaga  ini  juga  memiliki  peran  strategis  dalam  melakukan sosialisasi  hukum  di  masyarakat,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di tingkat lokal.
Data  awal  menunjukkan  bahwa  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  telah  aktif  dalam melaksanakan berbagai program penyuluhan hukum yang dijalankan rutin yang mana sasarannya yakni murid-murid sekolah, masyarakat, organisasi dan lain-lain. Program ini bermaksud guna memperluas pemahaman tentang hukum dan mencegah terjadinya tindakan hukum.  Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, tantangan besar masih  ada  dalam  memastikan  efektivitas  dan  dampak  jangka  panjang  dari  kegiatan sosialisasi  ini.  Oleh  karena  itu,  penelitian  yang  mendalam  tentang  optimasi  peran Kejaksaan Negeri Denpasar dalam pemberantasan korupsi melalui sosialisasi hukum di masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Atas dasar ini, penelitian ini harapannya mampu  berkontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita terkait bagaimana lembaga
hukum lokal dapat berperan lebih efektif dalam memerangi korupsi dan memperkuat integritas institusi negara.

## Luaran
1) Meningkatkan  kesadaran  hukum  di  masyarakat  yang  melek  akan  hukum khususnya lembaga di wilayah Denpasar, dalam upaya pemberantasan korupsi.
2) Melalui program sosialisasi ini bertujuan untuk  Masyarakat dengan pengetahuan tentang  hak  dan  kewajiban  hukum  mereka  serta  risiko  dan  konsekuensi  dari perilaku koruptif.

## Metode Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Melalui    program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM),  mahasiswa magang  dari  Universitas  Pendidikan  Nasional  berkesempatan  untuk  dapat meresakan  pengalaman  yang  sangat  berharga.  Keikutsertaan  kami  dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan banyak wawasan dan pembelajaran yang tidak bisa didapatkan jika hanya berada dilingkungan kampus saja.
2. Peran  kami  sebagai  mahasiswa  dalam  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat berupa membantu optimalisasi sosialisasi hukum yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukum kota Denpasar. Sebagai mahasiswa untuk membantu optimalisasi sosialisasi hukum dalam  upaya  pemberantasan  korupsi,  sya  ikutserta  dalam  kegiatan  sosialisasi hukum tersebut dan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai dari kejaksaan  yang  bertanggungjawab  dalam  kegiatan  sosialisasi  hukum  tersebut. Setelah  melaksanakan  wawancara  singkat,  saya  melakukan  diskusi  dengan narasumber  sosialisasi yaitu Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani, S.H., M.H selaku Kasubsi Bidang Intelejen di Kejaksaan Negeri Denpasar melalui tujuan agar dapat memahami lebih lanjut terkait tujuan sosialisasi terkait pemberantasan korupsi dan  supaya  kedepannya  saya  dapat  melaksanakan  sosialisasi  serupa  kepada mahasiswa dan kelompok masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Budaya dan Bahaya Korupsi Berkelanjutan bagi Negara Indonesia
Korupsi secara harfiah berarti adalah kebusukan, keburukan, kebohongan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan ucapan yang menghina atau memfitnah (Karim 2023). Secara umum korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat publik  baik  politisi,  pegawai  negeri  sipil,  atau  pejabat  sektor  publik  lainnya  yang menyelewengkan  kewenangan  untuk  kepentingan  pribadi,  keluarga,  kroni,  dan kelompok  yang  mengakibatkan  terjadinya  kerugian  negara  (Arsyad  2013).  Ketentuan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
1. Setiap  orang  yang  secara  sengaja  melawan  hukum,  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Tindak  pidana  korupsi  secara  garis  besar  memenuhi  unsur-unsur  seperti perbuatan  melawan  hukum,  penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Setiadi 2018).
Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak. Tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia akan membawa  dampak  yang  berbahaya,  beberapa  bahaya  korupsi  diantaranya  (Pahlevi 2016):
1. Korupsi bisa membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi  merajalela,  maka  nilai  utama  atau  kemulyaan  dalam  masyarakat  akan hilang. Jika suasana masyarakat telah terjadi demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus
menurun dan dikhawatirkan menghilang. Hak demikian, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan damai serta berkecukupan
2. Yang  paling  berbahaya  dari  korupsi  pada  jangka  panjang  adalah  rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari- hari,  anak  tumbuh  dengan  pribadi  antisosial,  selanjutnya  generasi  muda  akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan  pribadinya  menjadi  terbiasa  dengan  sifat  tidak  jujur  dan  tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Dengan demikian, kesadaran  generasi  muda  tentang  perannya  sebagai  agen  perubahan  dalam pencegahan  korupsi  sangatlah  penting,  dengan  menyadari  perannya  tersebut, diharapkan memiliki keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
3. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya,  maka  masyarakat  tidak  akan  percaya  terhadap  pemerintah  dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.
4. Korupsi  merusak  perkembangan  ekonomi  suatu  bangsa.  Tindakan  korupsi merupakan  tindakan  yang  sangat  merugikan  negara.  Korupsi  mengakibatkan melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  negara,  menurunnya  investasi, meningkatnya  kemiskinan  serta  meningkatnya  ketimpangan  pendapatan. Korupsi  juga  dapat  menurunkan  tingkat  kebahagiaan  masyarakat  di  suatu negara.13  Jika  suatu  projek  ekonomi  dijalankan  sarat  dengan  unsur-unsur korupsi  (penyuapan  untuk  kelulusan  projek,  nepotisme  dalam  penunjukan pelaksana  projek,  penggelepan  dalam  pelaksanaannya  dan  lain-lain  bentuk
korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai.
5. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi  dalam  birokrasi.  Jika  birokrasi  telah  dinodai  oleh  korupsi  dengan berbagai  bentuknya,  maka  prinsip  dasar  birokrasi  yang  rasional,  efisien,  dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti menurun, tidak kompeten  dan  mengecewakan  publik.  Hanya  orang  yang  berpunya  saja  yang akan  dapat  layanan  baik  karena  mampu  menyuap.  Keadaan  ini  dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan runtuhnya kekokohan birokrasi.
Berdasarkan dampak yang telah penulis sampaikan diatas tentunya bisa diketahui bahwa  korupsi  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  implikasinya  adalah  sangat berbahaya bagi masyarakat. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik  (Setiadi  2018).  Oleh  karena  itu  tentunya  pemerintah  selalu  berupaya  untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  sampai  ke  akar-akarnya,  sekalipun  langkah  itu mustahil dilakukan.
Awal  Tahun  2024  indonesia  telah  di  hadapkan  dengan  permasalahan  korupsi yang merajalela menjelang Pemilihan Umum, hal ini dimulai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch  yang menyatakan bahwa akan banyak kasus korupsi terkait Bansos di masa pemilu, namun sepertinya tidak akan ditangangi sementara  waktu  karena  kejaksaan  dan  kepolisian  mengambil  kebijakan  tidak  akan menangani kasus hukum menjelang pemilu untuk menghindari politisasi (“OUTLOOK PEMBERANTASAN KORUPSI 2024 | ICW,” n.d.).
Dalam pemilu tahun ini tentunya negara indonesia menganut sistem proposional terbuka yang berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi hal ini kemudian menjadi implikasi  nantinya  akan  menimbulkan  banyaknya  kasus  korupsi  karena  saat  calon legilatif telah terpenuhi dan masuk ke dalam parlemen tentunya akan memanfaatkan kekuasaanya  untuk  bisnis  tambahan  yang  mengakibatkan  turunya  kualitas  dan kewibawaan lembaga perwakilan (Katili and Latuda 2022).
Hal diataslah yang kemudian menjadi konsern kejaksaan negeri denpasar untuk selalu  berkoordinasi  dengan  kejaksaan  tinggi  bali  untuk  selalu  berupaya  memantau jalannya  pemilu  dan  juga  mengawasi  para  pemangku  kepantingan  dibali  untuk menghindari adanya permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang dalam pemilu  dan  setelah  pemilu  (“Posko  Pemilu  2024  Kejaksaan  Tinggi  Bali  |  Kejati- Bali.Go.Id,”  n.d.).  Karena  keuangan  negara  merupakan  suatu  hal  yang  harus diselamatkan karena berimplikasi pada kepantingan banyak orang.

## 2. Sinergitas Mahasiswa MBKM, Kejaksaan Negeri Denpasar dan Masyarakat
Kebijakan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka (MBKM) bersifat mandatory dari Kementerian  Dikti  Republik  Indonesia,  akan  tetapi  menjadi  opsi  atau  hak  bagi mahasiswa  (Baharuddin  2021).  Kebijakan  MBKM  merupakan  peluang  dan  tantangan untuk  mewujudkan  mahasiswa  menjadi  sarjana  yang  terampul  dan  berwawasan (Yuherman, Nugroho, and Sunarsi 2021), tentunya di harapkan dengan adanya MBKM mahasiswa  dapat  mengimplementasikan  konsep  TRI  DHARMA  Perguruan  Tinggi  di masyarakat yaitu:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (“Pahami  Apa  Itu  Implementasi  Tri  Dharma Perguruan Tinggi” 2024).
Kejaksaan  Negeri  Denpasar  tentunya  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya bagi mahasiswa fakultas hukum di bali untuk mendapatkan ilmu berpraktek Hukum pada  kantornya  hal  ini  dibuktikan  dengan  dimana  penulis  diterima  magang  pada tanggal 5 maret 2024 yang dimana total terdapat 12 mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional  diterima  untuk  melakukan  kegiatan  Magang  MBKM  di  Kejaksaan  Negeri Denpasar. Tentunya dengan adanya sinergitas yang dibangun inilah kemudian penulis mengadakan  suatu  penelitian  yang  dimana  penulis  ikut  serta  dalam  membantu  dan melakukan diskusi antikorupsi baik itu kepada masyarakat dan juga jaksa dan pegawai pada kejaksaan negeri denpasar (Dewi 2022).
Hal  inilah  yang  kemudian  penulis  pandang  merupakan  suatu  langkah  yang penting untuk membuktikan bahwa dengan adanya program MBKM membuat penulis bisa mengimplemtasikan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi baik itu dari pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai bahayanya korupsi jika terus dipertahankan, karena sesungguhnya mahasiswa merupakan Agent Of Change yang akan membawa  perubahan  oleh  karena  itu  berdasarkan  pengalaman  menemani  dan berdiskusi  mengenai  pendidikan  antikorupsi  di  kejaksaan  negeri  denpasar  kemudian penulis  melakukan  penelitian  ini  yang  nantinya  bisa  dibaca  oleh  masyarakat  untuk mengetahui seberapa berbahayanya korupsi jika dipertahankan sampai anak cucu kita nantiya.

## 3. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Korupsi bersumber dari Bahasa Latin  “ corruptus ” beserta “ corruptio ” yang secara harafiah  bermakna  ketidakjujuran,  kebejatan,  keburukan,  kebusukan,  mampu  disuap, tidak  bermoral,  juga  penyimpangan  dari  kesician.  Di  sisi  lain,  KBBI  mendefinisikan korupsi sebagai penggelapan atau penyalahgunaan dana masyarakat (usaha, dan lain- lain) untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Lebih lanjut, sejumlah pakar mengatakan:
a. Baharuddin Lopa, mendefinisikan ”korupsi menjadi bentuk tindak pidana yang erat kaitannya dengan penyuapan, maipulasi, dan tindakan lainnya yang mana adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  keuangan beserta  perekonomian  negara,  juga  merugikan  kepentingan  beserta kesejahteraan umum.”
b. Subekti menekankan bahwasanya ”korupsi yakni perbuatan curang, dan tindak pidana yang mendatangkan kerugian pada negara.”
Dasar hukum tindakan korupsi di Indonesia adalah UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang dilakukan pengubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 terkait Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berlandaskan ketetapan tersebut pada Pasal 13 di UU No. 31 Tahun 1999  korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu terdapat 30 (tiga puluh) jenis  tindak  pidana  korupsi,”  kemudian  ketiga  puluh  jenis  tindak  pidana  tersebut disederhanakan  ke  dalam  7  (tujuh)  jenis  tindakan  korupsi.  Diantaranya  korupsi mengenai  kerugian  keuangan  negara,  penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  suap- menyuap,  perbuatan  curang,  benturan  kepentingan  pada  pengadaan,  juga  gratifikasi. Berikut penjelasan terkait perbedaan antara jenis-jenis korupsi diatas:
a. Kerugian terhadap Keuangan Negara
Kerugian  yang  dimaksud  yakni  konsekuensi  atas  tindakan  korupsi  yang dijalankan  oleh  perseorangan,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  beserta penyelenggara  negara  yang  melanggar  hukum  serta  penyalahgunaan kekuasaan,  kesempatan,  maupun  fasilitas  yang  diberikan  kepadanya dikarenakan jabatannya. Jenis korupsi sehubungan dengan kerugian keuangan negara ditekankan pada Pasal 2 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo . Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 1616-117). Yang mana menekan jika ”melawan ketentuan pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo . Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 akan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp 50.000.000 atau maksimal Rp1 milyar.”
b. Penggelapan dalam Jabatan
Pencurian  dana  atau  surat  berharga  dengan  sengaja,  pemalsuan  catatan  atau daftar khusus untuk audit administratif, perobekan dan pemusnahan bukti suap untuk  melindungi  pemberi  suap,  dan  tindakan  serupa  lainnya  semuanya dianggap  sebagai  tindakan  penggelapan  pada  jabatan.Jenis  pelanggaran penggelapan pada jabatan ditekankan pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 9 UU No. 20 Tahun 20001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU No. 20 Tahun 2001. Melanggar ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berpotensi dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.
c. Suap-menyuap
Suap diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang pengguna jasa dengan sengaja  menawarkan  sesuatu  terhadap  penyelenggara  negara  atau  pegawai negeri  melalui  tujuan  untuk  memperlancar  prosesnya,  padahal  hal  tersebut bertentangan  dengan  protokol  yang  telah  ditetapkan.  Suap-menyuap  terjadi bilamana  ditemukan  kesepakatan  atau  transaksi  diantara  kedua  belah  pihak. Korupsi  terkait  suap-menyuap  diatur  di  Ketika  dua  pihak  terlibat  dalam perdagangan  atau  perjanjian,  penyuapan  terjadi.  Korupsi  terkait  suap dikendalikan di Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta serta maksimal Rp250 juta. Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf a, b dan c UU No. 20 Tahun 2001
dan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  mana  diancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan /atau pidana denda maksimal Rp150 juta.
d. Pemerasan
Pemerasan  adalah  praktik  menawarkan  layanan  secara  agresif  kepada  klien atau meminta pembayaran dari mereka untuk mempercepat pelayanan mereka, meskipun  hal  tersebut  bertentangan  dengan  protokol.  Pemerasan  melibatkan janji atau upaya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dari hadiah tersebut. Tindakan korupsi yang erat kaitannya dengan pemerasan diatur pada Pasal 12 huruf e,f serta g UU No. 20 Tahun 2001. Dimana dalam ketentuan ini ditekankan  ”orang  yang  melanggar  dapat  dikenakan  pidana  penjara  seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun serta maksimal 20 tahun serta pidana denda minimal Rp200 juta serta maksimal Rp1 miliar.”
e. Perbuatan Curang
Tindakan  penipuan  digambarkan  sebagai  perilaku  yang  disengaja  yang menyebabkan orang lain pada situasi berbahaya demi keuntungan diri sendiri. Tindakan penipuan dikendalikan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 yang menekankan “jika dilanggar akan dijatuhi pidana penjara minimal 2 tahun serta maksimal  7 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp300 juta.”
f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
Merujuk pada Pasal 12 huruf I Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengartikan benturan  kepentingan  dengan  pengadaan  yakni  sewaktu  pegawai  negeri maupun penyenggara negara dengan langsung atau tidak, secara sengaja turut serta pada pemborongan, pengadaan maupun penyewaan padahal ia diberikan tugas  dalam  melangsunkan  pengurusan  pengawasannya.  Sesuai  ketentuan diatas yang mana “apabila dilanggar akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda minimal Rp200 juta serta maksimal Rp1 miliar.”
g. Gratifikasi
Dengan  mengacu  pada  Pasal  12B  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2001,  “tiap gratifikasi  pada  pegawai  negeri  maupun  penyelenggara  negara  dinilai ‘pemberian suap, bilamana berkaitan dengan jabatannya serta yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.” Sanksi pidana bagi pegawai negeri maupun penyenggra negara yang melangsungkan penerimaan gratifikasi yang dianggap
suap,  yakni  dipidana  penjara  seumur  hidup  ataupun  pidana  penjara  paling singkat 4 tahun serta maksimal 20 tahun, serta pidana denda minimal  Rp200 juta serta maksimal Rp1 miliar.

## 4. Upaya Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
Pada  pembukaan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menekankan bahwasanya tujuan Pemerintah Negara Indonesia yakni menjaga segenap bangsa  serta  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  mencapai  kesejahteraan  semesta, meningkatkan  taraf  hidup  bangsa,  dan  ikut  serta  dalam  menegakkan  hukum internasional yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.” Namun, tujuan ini sulit tercapai yang diakibatkan oleh sejumlah faktor, sebuah faktor terbesarnya adalah permasalahan yang tidak berujung yaitu maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Berhubungan dengan hal tersebut, maka perlu diterapkannya tata kelola yang baik. Ada  tiga  landasan  utama  yang  perlu  dibangun:  akuntabilitas,  transparansi,  dan keterlibatan.  Agar  masyarakat  dapat  mengawasi  kinerja  pemerintah,  transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dan lembaga-lembaganya terhadap masyarakat. Akuntabilitas dicirikan sebagai jenis akuntabilitas pemerintah yang sah yang berbentuk pengelolaan  hasil  tindakan  yang  telah  diambil.  Dan  dengan  partisipasi,  masyarakat dimaksudkan untuk terlibat dalam seluruh tahapan pemutusan kebijakan pemerintah, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan.
Pada  konteks  upaya  pemerintah  dalam  penanganan  tindakan  pidana  korupsi, dengan  beragam  tuntutan  dari  masyarakat  serta  sesuai  dengan  kebutuhan  akan perkembangan hukum pada masyarakat alhasil dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  terkait  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  perjalanan  hukum Undang-Undang  ini  sudah  mengalami  perubahan,  menjadi  UU  No.  20  Tahun  2001 terkait  Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  terkait  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.”  Dengan  keberadaan  Undang-Undang  ini  harapannya  upaya  pencegahan beserta pemberantasan tindak pidana korupsi lebih maksimal. Sehingga semua pihak yang dirugikan termasuk finansial negara dan pembangunan nasional dapat terlaksana dan  mrerealisasikan  masyarakat  yang  adil  serta  makmur  menurut  Pancasila  beserta Undang-Undang Dasar (UUD 1945).
Pada kenyataannya pemberantasan tindakan korupsi masih jauh dari kata efektif dan bahkan oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi berasal dari pemerintah itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk lembaga Ad Hoc yiatu Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  merupakan  lembaga  independen  yang mempunyai tugas beserta wewenang melalukan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti  yang  ditekankan  pada  UU  No.  30  Tahun  2002  terkait  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Komisi Pembernatasan Korupsi  mengemban tugas dengan cakupan wilayah yang  luas  dalam  penanganan  masalah  korupsi,  mulai  dari  menjalankan  penyidikan, penyelidikan,  juga  penuntutan  pada  tindak  pidana  korupsi,  beserta  menjalankan monioring pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mengoptimalisasi upaya pemberantasan  korupsi  secara  berkesinambungan  diperlukan  kerjasama  antara  KPK bersama aparat penegak hukum lainnya sebagai contohnya kepolisian beserta kejaksaan.
Selaku aparat penegak hukum pada pemberantasan tindakan korupsi Kejaksaan juga  memiliki  tugas  beserta  tanggung  jawab  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi. Kejaksaan  selaku  lembaga  penegak  hukum,  menurut  ketetapan  undang  -  undang dituntut agar berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, penegakkan hak asasi manusia,  perlindungan  kepentingan  umum,  beserta  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. Tugas Kejaksaan diatur pada UU No. 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  diatas  tugas  kejaksaan  yakni  menjalanakan penuntutan,  penetapan  hakim  beserta  putusan  pengadilan  yang  sudah  mendapat kekuatan hukum dan menjalankan pengawasan pada pelaksanaan putusan. Disamping tugas  tersebut  khususnya  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  turut  aktif  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  melalui  penyuluhan  yang  dikemas  dalam  bentuk  program sosialisasi diwilayah hukum kota Denpasar.

## 5. Peran Kejaksaan dalam Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Mayarakat
Sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  30  angka  3  UU  No.  16  Tahun  2004  terkait Kejaksaan  Republik  Indonesia,  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  RI  dalam  bidang ketertiban  beserta  ketentraman  umum  satu  diantaranya  yakni  Kejaksaan  turut berkontribusi guna menggugah kesadaran hukum masyarakat. Untuk menindaklanjuti wewenang  dan  tugas  Kejaksaan  RI  ini    ditekankan  lebih  lanjut  pada  Peraturan  Jaksa Agung  RI  No.:  PER-009/A/JA/01/2011  terkait  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan
Republik Indonesia dari Kejaksaan Negeri. Kejaksaan di Ibukota Kabupaten dan Kota daerah hukumnya mencakup kabupaten ataupun Kota. Berhubungan dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang saya ikuti dan berkesempatan agar tergabung  dalam  kegiatan  magang  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  maka  bentuk pengabdian  masyarakat  yang  saya  laksanakan  berupa  kegiatan  sosialisasi  yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. Sama halnya dengan Kejaksaan Negeri lain yang ada di daerah hukum kabupaten atau kota, Kejaksaan Negeri Denpasar juga menjalankan  tugas  dan  wewenang  nya  berdasarkan  perundang-undangan  yang diberlakukan di Indonesia.
Guna  memaksimalkan  tugasnya,  fungsi  dan  kewenangan  Kejaksaan  RI,  yang menekankan  bahwasanya  arah  kebijakan  penegak  hukum  dalam  mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia dijalankan lewat 2 (dua) pendekatan yang pertama Penindakan (refresif). Upaya refresif yakni upaya yang dijalankan  setelah terjadinya kejahatan, penindakan maupun upaya hukum. Dalam pelaksanaan magang dan  hasil  wawancara,  upaya  penindakan  (refresif)  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  telah dilakukan  setelah  terjadi  kejahatan  atau  pelanggaran  dengan  tujuan  menindak, menuntut  dan  menjatuhakan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  kejahatan.  Pelaksanaan upaya  refresif  yang  dijalankan  menurut  ketentuan  dan  tata  cara  yang  tertuang  pada peraturan perundang-undangan.
Pendekatan kedua ialah Pendekatan Preventif, upaya preventif yakni keseluruhan yang diusahakan guna melakukan pencegahan suatu hal terjadi. Pada konteks hukum di Kejaksaan Negeri Denpasar upaya preventif  telah aktif dilaksanakan yang merupakan salah satu tugas dari Bidang Intelejen. Pada pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri denpasar lewat bidang intelejen telah menjalankan upaya preventif untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta mengoptimalkan peranan aparat penegak hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Bidang Intelejen di Kejari Denpasar di tahun 2024  ini  telah  melaksanakan  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  dengan melaksanakan  program  sosialisasi  hukum  di  salah  satu  daerah  pada  wilayah  hukum Kota Denpasar.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Bidang Intelejen Kejari Denpasar dengan keikutsertaan kami mahasiswa magang, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Adat Padangsambian Kelod, dengan materi Penerangan Hukum: Sosialisasi Korupsi di Desa
Padangsambian Kelod. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani,  S.H.,  M.H selaku  Kasubsi  Bidang  Intelejen  di  Kejaksaan  Negeri  Denpasar kegiatan  sosialisasi  tentang  penyuluhan  hukum  terkait  tindak  pidana  korupsi  mulai dilaksanakan di instansi pemerintahan seperti pemerintah daerah atau pemerintah desa dimana  kegiatan  sehari-harinya  rawan  terjadi  tindak  pidana  korupsi.  Sosialisasi  ini menurut garis besar membahas tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi yakni UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kegiatan Wawancara dengan Narasumber:
Ibu Putu Delia Ayusyara Diviyani, S.H., M.H selaku Kasubsi Bidang Intelejen di Kejaksaan Negeri Denpasar
Berdasarkan hasil wawancara narasumber menjelaskan terkait jenis-jenis tindak pidana  korupsi  agar audiens yang  tidak  paham  corak-corak  yang  termasuk  dalam perbuatan  korupsi  dapat  memahami  dan  narasumber  juga  berhadap audiens yang mengikuti sosialisasi tersebut jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi dalam jenis apapun itu. Menurut narasumber sosialisasi hukum terkait tindak pidana korupsi dapat  dikatakan  sangat  baik,  dikarenakan audiens sangat  antusias  terhadap penyelenggaran  sosialisasi  tersebut.  Hubungan  timbal  balik  (sesi  tanya  jawab)  antara narasumber dengan audiens baik.

## Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

## Sumber: Instagram @kejari_denpasar
Berdasarkan hasil sosialsialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar  melalui  bidang  intelejen,  bersamaan  dengan  hal  tersebut    saya  selaku mahasiswa  magang  yang  berkesempatan  terlibat  langsung  dalam  kegiatan  sosialisasi tersebut  berharap  akan  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya penegakkan  hukum  khususnya  pada  tindak  pidana  korupsi  membawa  dampak langsung  pada  kerugian  kepentingan  umum.  Selain  itu,  melalui  kegiatan  tersebut memberikan  pemahaman  baru  terkait  peran  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  tidak  hanya menjalankan penuntutan pada tindakan pidana yang terjadi tetapi juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kegiatan preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan edukasi khususnya pada wilayah hukum kota Denpasar.
Dalam pemilu tahun ini tentunya negara indonesia menganut sistem proposional terbuka yang berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi hal ini kemudian menjadi implikasi  nantinya  akan  menimbulkan  banyaknya  kasus  korupsi  karena  saat  calon legilatif telah terpenuhi dan masuk ke dalam parlemen tentunya akan memanfaatkan kekuasaanya  untuk  bisnis  tambahan  yang  mengakibatkan  turunya  kualitas  dan kewibawaan lembaga perwakilan (Katili and Latuda 2022).
Hal diataslah yang kemudian menjadi konsern kejaksaan negeri denpasar untuk selalu  berkoordinasi  dengan  kejaksaan  tinggi  bali  untuk  selalu  berupaya  memantau jalannya  pemilu  dan  juga  mengawasi  para  pemangku  kepantingan  dibali  untuk menghindari adanya permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang dalam pemilu  dan  setelah  pemilu  (“Posko  Pemilu  2024  Kejaksaan  Tinggi  Bali  |  Kejati-
Bali.Go.Id,”  n.d.).  Karena  keuangan  negara  merupakan  suatu  hal  yang  harus diselamatkan karena berimplikasi pada kepantingan banyak orang.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengabdian  masyarakat  melewati  program  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang  saya  lewati  selama  hampir  3  bulan  lamanya  di Kejaksaan  Negeri  Denpasar,  tentu  saja  menambah  pengalaman  terkait  dunia  kerja disamping  itu  ada  beberapa  poin  penting  yang  saya  dapatkan.  Bahwa  tugas  dan kewenangan  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  terkait  permasalahan  tindak  pidana  korupsi bukan saja tentang penindakan (refresif) saja, namun dilaksanaka juga upaya preventif pada pencegahan tindak pidana korupsi melalui kegiatan sosialisasi hukum oleh bidang Intejen di Kejaksaan Negeri Denpasar. Sosialisasi hukum tersebut memberikan materi terkait  pengaturan  hukum  terkait  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia.  Tujuan dilaksanakannya  sosialisasi  tersebut  yaitu  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum terkait  tindak  pidana  korupsi  khususnya  untuk  pemerintah  daerah  atau  desa  yang notabennya rawan terjadi tindak pidana korupsi.  Setelah mengikuti program MBKM di Kejaksaan Negeri Denpasar saya berhdapa kedepannya dapat menyebarkan ilmu-ilmu yang  saya  dapatkan  pada  masyarakat  luas  dan  teman-teman  mahasiswa  melalui sosialisasi maupun diskusi kelompok.

## Referensi
Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. “Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).” http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50191&lokasi=lokal. Baharuddin, Muhammad Rusli. 2021. “Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka  (Fokus:  Model  MBKM  Program  Studi).” Jurnal  Studi  Guru  Dan Pembelajaran 4 (1): 195–205.
Dewi, Gusti Kadek Sintia. 2022. “Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui  Pemberian  Pendidikan  Anti  Korupsi  Di  Lembaga  Pendidikan.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2 (4): 123–33.
Husain, Sri Apriyanti. 2023. “MENAKAR POTENSI PENGEMBANGAN DESA WISATA RELIGI  DALAM  MENDUKUNG  PEMULIHAN  EKONOMI  DI  PROVINSI GORONTALO.” Jurnal
Pariwisata Indonesia
19 (1): 45–55.
https://doi.org/10.53691/jpi.v19i1.342.
Karim,  Abdul.  2023.  “PERAN  MAHASISWA  DALAM  PENCEGAHAN  KORUPSI MELAUI  PENDIDIKAN  ANTIKORUPSI  DI  PERGURUAN  TINGGI.” JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) 4 (2): 25–49.
Katili, Yusril, and Firman Latuda. 2022. “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024.” Jurnal Analisis Sosial Politik 1 (2): 172–82.
“OUTLOOK PEMBERANTASAN KORUPSI 2024 | ICW.” n.d. Accessed July 14, 2024. https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-2024.
“Pahami Apa Itu Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.” 2024. January 17, 2024. https://iblam.ac.id/2024/01/17/pahami-apa-itu-implementasi-tri-dharma- perguruan-tinggi/.
Pahlevi,  Farida  Sekti.  2016.  “Revitalisasi  Pancasila  Dalam  Penegakan  Hukum  Yang Berkeadilan Di Indonesia.” Justicia Islamica 13 (2): 173–98.
“Posko Pemilu 2024 Kejaksaan Tinggi Bali | Kejati-Bali.Go.Id.” n.d. Accessed July 8, 2024. https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/1127.
Puluhulawa, Jufryanto, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Vifi Swarianata. 2022. “Membangun  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam  Berlalu  Lintas  Guna Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.” Jurnal AbdiMas Bongaya 2 (2): 1–10.
Setiadi,  Wicipto.  2018.  “Korupsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 15  (3). https://www.academia.edu/download/84652614/234-822-1-PB.pdf.
Talib, Desrika, Anggraeni M. S. Lagalo, and Boby H. Talib. 2023. “Persepsi Wisatawan Domestik  Terhadap  Desa  Wisata  Religi  Bubohu  Bongo  Kabupaten  Gorontalo.” Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP) 6 (2): 75–83. https://doi.org/10.31314/tulip.6.2.75- 83.2023.
Utari, Putu Shintani, and I. Made Adi Kampana. 2014. “Perencanaan Fasilitas Pariwisata (Tourism Amenities) Pantai Pandawa Desa Kutuh Kuta Selatan Badung.” Jurnal Destinasi Pariwisata ISSN 2338:8811.
Yuherman, Yuherman, Wahyu Nugroho, and Dessy Sunarsi. 2021. “Dampak Kebijakan MBKM  Pada  Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Fasilitas  Fakultas  Hukum Usahid Jakarta.” MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum 7 (2): 222–44.