Volume 24 N0 1, Januari 2022
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Yunita Valentina Kusufiyah 1 , Dina Anggraini 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas 1,2
e-mail:yunitavalentina@unidha.ac.id dnariyna@yahoo.com

## ABSTRACT
Tax avoidance is an action taken by taxpayers to reduce the tax burden by exploiting the weakness of  legislation  (loopholes),  although  this  tax  avoidance  practice  does  not  violate  the  laws  and regulations  but  this  action  is  considered  an  immoral  act  (unacceptable).  This  research  is motivated by the large number of tax evasion carried out by corporations which has become a complaint in several countries, including Indonesia, which causes state losses. This study uses the Effective Tax Ratio (ETR) as a proxy or measurement of tax avoidance. The ETR method is done by dividing income tax expense by profit before tax. This study aims to empirically test the avoidance trend in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This type  of  research  is  descriptive  research,  namely  research  that  explains  one  variable  in  a particular situation. The population in this study are food and beverage companies listed on the Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  in  2011-2020  with  a  population  of  80  companies.  This  study found the average value of ETR within 10 years was 23% and the maximum value of ETR for 10 years (2011-2020) was 34.87%, namely in 2015.
Keyword : tax avoidance, effective tax rates, tax amnesty, debt to equity ratio

## ABSTRAK
Penghindaran  pajak  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengurangi beban  pajak  dengan  memanfaatkan  kelemahan  peraturan  perundang-undangan  (loopholes), meskipun praktek penghindaran pajak ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan tetapi tindakan ini dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral (unacceptable). Penelitian ini termotivasi dari  banyaknya  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  korporasi  yang  menjadi  keluhan beberapa  negara  termasuk  di  Indonesia  yang  menimbulkan  kerugian  negara.  Penelitian  ini menggunakan  Effective  Tax  Ratio  (ETR) sebagai  proksi  atau  pengukuran  penghindaran  pajak. Metode ETR ini dilakukan dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Peneltian  ini  bertujuan  menguji  secara  empiris  tentang  trend  penghindaran  pada  perusahaan makanan  dan  minuman  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menjelaskan  satu  variable  dalam  situasi  tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 20211-2020 dengan populasi sebanyak 80 perusahaan. Penelitian ini menemukan  nilai  rata-rata  ETR  dalam  kurun  waktu  10  tahun  sebesar  23%  dan  nilai  maksimal ETR sepanjang 10 tahun (2011-2020) sebesar 34,87% yaitu pada tahun 2015.
Keyword : penghindaran pajak, effective tax rates, tax amnesty, debt to equity ratio
PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber penerimaan  negara  Indonesia yang
terbesar, untuk itu pemerintah melakukan banyak  upaya  dalam  meningkatkan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di Indonesia.  Upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  di Indonesia  tentunya  tidak  terlepas  dari berbagai hambatan, salah satunya adalah praktek penghindaran pajak ( tax avoidance )  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak.  Pada  tahun  2020 Tax  justice network menemukan  kerugian  negara Indonesia  mencapai  hampir sebesar 68,7 triliun rupiah per tahun yang diakibatkan oleh penghindaran pajak baik wajib pajak korporasi  maupun  wajib  pajak  orang pribadi  (Santoso,  2020).  Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan ( loopholes ), meskipun praktek penghindaran pajak ini tidak  melanggar  peraturan  perundang- undangan  tetapi  tindakan  ini  dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral ( unacceptable ). Menurut  (Darussalam  & Septriadi,  2008)  praktek  penghindaran pajak  dapat  dilakukan  dalam  beberapa bentuk  antara  lain  : subtantive  tax planning dan formal  tax  planning . Subtantive tax planning dilakukan dengan  memindahkan  pajak  ke  negara yang memberikan perlakukan khusus atas suatu  jenis  penghasilan,  memindahkan objek  ke  negara  yang  dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakukan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan  dan  memindahkan  subjek pajak  serta  objek  pajak  ke  negara  yang dikategorikan  memberikan  perlakuan khusus  atas  suatu  jenis  penghasilan. Formal  tax  planning merupakan penghindaran  pajak  dengan  cara  tetap mempertahankan  subtansi  ekonomi  dari suatu transaksi dengan memilih berbagai
bentuk  formal  jenis  transaksi  yang memberikan beban pajak lebih rendah.
Penelitian  ini  termotivasi  dari banyaknya  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  korporasi  yang  menjadi keluhan  beberapa  negara  termasuk  di Indonesia  yang  menimbulkan  kerugian negara.  Kasus  penghindaran  pajak  di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi telah  banyak  terjadi,  salah  satunya penghindaran pajak  yang dilakukan oleh PT.  Coca  Cola  Indonesia  tahun  pajak 2002,  2003,  2004,  dan  2006.  Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini menemukan  adanya  pembekakan  biaya yang  besar  sehingga menyebabkan penghasilan  kena  pajak  berkurang  dan setoran pajak pun menjadi lebih kecil, hal ini  menimbulkan  kekurangan  pajak penghasilan  PT.  Coca  Cola  Indonesia sebesar  29,24  milyar  rupiah.  Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini mengindikasikan  bahwa  PT.  Coca  Cola telah  melakukan transfer  pricing guna untuk penghindaran pajak.
Penghindaran pajak melalui tindakan Transfer pricing jika penentuan harga  dalam  transaksi  antar  pihak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan dilakukan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan.  Praktek  penghindaran  pajak melalui transfer pricing biasanya dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan multinasional termasuk didalamnya adalah  perusahaan  manufaktur  yang banyak  memiliki  anak  perusahaan  baik didalam  negeri  maupun  diluar  negeri sehingga  lebih  rentan  untuk  melakukan transfer  pricing ,  dalam  hal  ini  salah satunya  adalah  perusahaan  sub  sektor makanan  dan  minuman.  Perusahaan  sub sektor  ini  cendrung  lebih  banyak memiliki anak perusahaan dari sub sektor lainnya.
Tujuan penelitian ini berdasarkan fenomena  penghindaran  pajak  diatas adalah untuk mengetahui tren penghindaran  pajak  pada  perusahaan
khususya pada perusahaan sektor
makanan dan minuman yang terdaftar di BEI  dan  dengan  mengetahui  trend penghindaran pajak ini diharapkan dapat berguna untuk membuat peramalan yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam  mengambil  kebijakan  terkait penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan Effective Tax Ratio (ETR)
sebagai proksi atau pengukuran penghindaran  pajak.  Metode  ETR  ini dilakukan  dengan  membagi  beban  pajak penghasilan  dengan  laba  sebelum  pajak.
Penggunaan metode ETR dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara
menyeluruh  terkait  beban  pajak  yang akan  berdampak  pada  laba  akuntansi. Penggunaan    ETR  sebagai  pengukuran penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa  peneliti  seperti  (Dyreng  et  al., 2008).    Nilai  ETR  yang  rendah mencerminkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kecil  hal  ini terjadi dikarenakan adanya kecendreungan perusahan yang mengecilkan  laba  kena  pajak  mereka sehingga  dapat  berdampak  terhadap kecilnya  jumlah  pajak  yang  dibayarkan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan  perusahaan  sektor  makanan dan  minuman  dalam  kurun  waktu  10 tahun  dari  tahun  2011  sampai  dengan tahun 2020. Rentang waktu yang panjang dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengamati  dan  memperoleh  gambaran tentang perusahaan khususnya perusahaan sektor makanan dan minuman yang  melakukan  penghindaran  pajak. Trend  penghindaran  pajak  ini  juga  akan berguna  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak dalam melakukan  pengawasan  dan mengevalusi kebijakan yang akan dikeluarkan  terkait  dengan  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris guna mengetahui dan menganalisis trend penghindaran  pajak  pada  perusahaan
Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Urgensi  penelitian  ini  dilakukan karena  penghindaran  pajak  merupakan tindakan  dan  usaha  wajib  pajak  untuk mengurangi  jumlah  pajak  yang  dibayar dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang  perpajakan  ( loopholes ), meskipun  tindakan  ini  tidak  melanggar undang-undang tetapi praktek
penghindaran  pajak  dianggap  tindakan yang tidak bermoral dikarena wajib pajak berusahaan  untuk  mengurangi  jumlah pajak  yang  akan  dibayarkan  kepada negara.  Praktek  penghindaran  pajak tentunya akan mengurangi potensi penerimaan negera dari pajak dan hal ini merupakan salah satu wujud ketidakpatuhan  wajib  pajak  sehingga program pemerintah untuk
menyejahterakan  rakyat  tidak  dapat tercapai  dan  hal  ini  merupakan  tindakan yang akan merugikan rakyat. Pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam meningkatkan dan memperbaharui kebijakan bidang perpajakan menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai salah satu topik riset utama yang dibutuhkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak.  Penelitian  ini  penting  dilakukan agar  dapat  memberikan  gambaran  yang luas tentang pola perkembangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang  melakukan  tindakan  penghindaran pajak. Tren penghindaran pajak  ini akan membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk
mengambil  kebijakan  dalam  medeteksi perusahaan-perusahaan  yang  melakukan penghindaran  pajak  sehingga  nantinya dapat menaikkan target penerimaan pajak dan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak.  Penelitian  ini  juga  dapat bermanfaat untuk pengembangan literature  perpajakan  khususnya  tentang trend penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

## Agency Theory
Teori  agency  ( agency  theory ) yang  dikemukakan  oleh  (Jensen  & Meckling,  1976)  menjelaskan  tentang hubungan  antara  prinsipal  dalam  hal  ini adalah  pemegang  saham  dan  agen  yang merupakan manajemen perusahaan.
Aktivitas operasioanl perusahaan dijalankan  oleh  manajemen  perusahaan dimana manajemen perusahaan
berkewajiban  mengelola  sumber  daya yang  dimiliki  dan  berkewajiban  juga mempertanggung  jawabkan  tugas  yang dibebankan  kepada  mereka.  Dalam prakteknya,  hubungan  antara  pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahan  (agen)  tidak  selalu  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh kedua belah
pihak sehingga menimbulkan asymmetry  information , dimana terjadinya perbedaan kepentingan antara  pemegang  saham  (prinsipal)  dan manajemen  perusahaan  (agen).  Pihak pemegang saham (prinsipal) menginginkan  pembagian  laba  yang besar  dan  sesuai  dengan  kondisi  yang sebenarnya sedangkan manajemen perusahaan (agen) menginginkan pembagian  bonus  yang  besar  dari prinsipal  karena  telah  bekerja  dengan baik. Kondisi ini akan memicu ketidaksesuaian keadaan yang sebenarnya  dimana  adanya  perbedaan pelaporan  antara  laba  komersil  dan  laba fiskal  yang  dapat  menimbulkan  konflik kepentingan  ( agency  theory )  bagi  pihak manajer  dalam melaporkan  kinerja perusahaan.  Manajer  akan  berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan  keuangan  agar  mendapatkan kompensasi  atau  bonus  sehingga  pihak manajemen akan melakukan perencanaan pajak  dan  dapat  menimbulkan  perilaku oportunistik untuk melakukan manifulasi laba yang tidak sesuai, aktivitas perusahaan  pajak  yang  dilakukan  oleh manajer dapat melalui tindakan penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ).
Tindakan  penghindaran  pajak  yang dilakukan oleh pihak manajemen
merupakan  aktivitas  yang  menghasilkan informasi  menyesatkan  bagi  pemegang saham  dikarenakan  pihak  manajemen kurang  transparan  dalam  menjalankan operasional perusahaan.

## Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  merupakan upaya  yang  legal  dan  aman  bagi  wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku (Pohan,  2018).  Penghindaran  pajak dilakukan  dengan  metode  dan  teknik yang cendrung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan  ( grey  area )  yang terdapat  dalam  undang-undang  dan peraturan  untuk  memperkecil  jumlah pajak yang
terutang. Praktek penghindaran  pajak  akan  berdampak pada  terkikisnya  potensi  penerimaan pajak oleh negera hal ini mengakibatkan ketidakadilan  dan  kurang  efesiensi  dari suatu  system  perpajakan.  Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema  transaksi  yang  kompleks yang dirancang secara sistematis, penghindaran pajak dapat dilakukan oleh wajib  pajak  besar  sampai  wajib  pajak biasa-biasa  saja.  Wajib  pajak  besar cenderung  memanfaatkan  kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan  wajib  pajak  biasa  biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk
menghindari pengenaan  pajak.  Menurut  (Kurniawan, 2015)  modus  penghindaran  pajak  yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berupa : Memperkecil  penjualan;  Memperbesar pembelian;  Alokasi  biaya  administrasi dan  umum  ( overhead  cost );  Pinjaman pemegang  saham  ( shareholder  loan ); Pembayaran  royalty;  Pembayaran  jasa inra group; Jasa produksi/maklon; Dummy  company/letter  box  company ;
Reinvoicing ;  Penjualan  atau  pembelian saham. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan Effective Tax
Rate (ETR)  seperti  yang  dilakukan  oleh (Desai  &  Dharmapala,  2004)  dan (Dyreng  et  al.,  2008)  proksi  ETR merupakan  perbandiangan  antara  beban pajak penghasilan badan dengan pendapatan sebelum pajak.

## Tren Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  merupakan salah  satu  bentuk  tidakpatuhan  wajib pajak dan merupakan bentuk perlawanan pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak ketika  Surat  Ketetapan  Pajak  belum dikeluarkan, tindakan penghindaran pajak  ini  belum  diatur  secara  jelas  di dalam undang-undang. Ada 2
karekateristik wajib pajak yang melakukan  penghindaran  pajak  yaitu wajib pajak besar dan wajib biasa. Wajib pajak  besar  dapat  melakukan  tindakan penghindaran  pajak  dengan  menyewa ahli  hukum  dan  konsultan  yang  handal untuk  mengetahui  celah-celah  dalam undang-undang  perpajakan  sedangkan wajib pajak biasa melakukan penghindaran  pajak  dengan  menaham untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada  suatu  hal  untuk  menghindari  pajak baik  PPN  maupun  pajak  penghasilan. Fenomena  penghindaran  pajak  tidak hanya  dilakukan  oleh  wajib  pajak Indonesia  tetapi  juga  dijumpai  di  negara Amerika  dimana  hampir  seperempat penduduk  Amerika  telah  melakukan penghindaran  pajak  dengan  membayar pajak kurang 20 persen padahal rata-rata pajak  yang  harus  dibayarkan  mendekati 30  persen  (Dyreng  et  al.,  2008). Berdasarkan  fenomena  ini  maka  perlu dilakukan penelitian tentang tren penghidaran pajak agar dapat menunjukkan kecendrungan perusahaan- perusahaan dalam melakukan
penghindaran pajak pada jangka waktu
yang panjang. Trend ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak peralaman kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan  yang akan  diputuskan  sehingga  kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian yang  menjelaskan  satu  variable  dalam situasi tertentu (Sekaran, 2006) . Penelitian  ini  merupakan  studi  empiris yang dilakukan untuk membuktikan trend penghindaran  pajak  pada  perusahaan makanan dan mimuman yang terdaftar di BEI    dalam  kurun  waktu  yang  panjang (dengan tahun pengamaan 2011-2020/10 tahun).  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah perusahaan makanan dan minuman  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  tahun  20211-2020 dengan populasi sebanyak 80 perusahaan. Teknik  pengambilan  sampel  penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive  sampling yaitu  melalui pengambilan  sampel  secara  khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun  kriteria  yang  digunakan  untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: a. Perusahaan  makanan  dan  minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  selama  10  tahun  berturut-turut yaitu  tahun  2011-2020,  pemilihan periode  penelitian  ini  dirasa  cukup representatif  untuk  dijadikan  data dalam penelitian ini.
b. Perusahaan  makanan  dan  minuman yang  tidak delisting (keluar)  dan new listing di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama  10  tahun  berturut-turut  yaitu tahun 2011-2020.
c. Perusahaan  yang  menerbitkan  laporan keuangan periode 2011-2020
d. Perusahaan  yang  tidak  mengalami kerugian  selama  periode  penelitian 2011-2020
Tabel 1 Hasil Pemilihan Sampel No Keterangan Jumlah Perusahaan  makanan  dan  minuman  yang terdaftar di BEI tahun 2011-2020
32 1 2
3
Perusahaan yang delisted
dan new listing selama 2011-2020 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan Perusahaan  memiliki  laba negatif (20) (1) (3) Total perusahaan yang memenuhi kreteria 8
Sumber data dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  yang  merupakan sumber  data  penelitian  yang  diperoleh secara  tidak  langsung  melalui  media perantara.  Variabel  yang  diteliti  tersedia dengan lengkap pelaporan keuangan dan ringkasan  kinerja  tahun  2011–2020. Sumber data diperoleh dari website IDX : www.idx.co.id.
Untuk  memperoleh  data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi  dengan  melihat  laporan keuangan, laporan tahunan dan ringkasan kinerja perusahaan.
Definisi Operasional Variabel Variabel  dalam  penelitian  ini adalah penghindaran pajak ( tax avoidance) .  Pengukuran tax  avoidance sendiri  menggunakan  proksi  dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan
perencanaan  pajak  perusahaan  yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010) dengan rumus sebagai berikut:

## 𝐸𝑇𝑅 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

## Definisi Operasional Variabel
Effective Tax Rates (ETR) 𝐄𝐓𝐑 = 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
Teknik Analisis Data Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian statistik
desktiptif  digunakan  untuk  memberikan gambaran  profil  data  sampel.  Statistik
deskriptif juga bermanfaat untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian  ini,  yaitu  akan  memberikan gambaran  umum  variabel  penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain: mean, standard deviation, maximal, minimal maupun tabel dan chart.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan seluruh  perusahaan food  and  beverage (makanan  dan  minuman)  yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) sebagai objek penelitian dengan menggunakan motode purposive sampling sehingga  dari  32  populasi penelitian diperoleh 8 perusahaan sebagai sampel  penelitian  ini,  dimana  ada  20 perusahaan yang new listing dan delisting sepanjang tahun 2011-2020, 1
perusahaan  yang  tidak  menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan ada 3 perusahaan yang memiliki laba negatif sepanjang  tahun  2011-2020  sehingga terdapat  8  perusahaan  yang  menjadi sampel dalam penelitian ini.

## Analisis Data
Alat  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Statistik Deskriptif  yang  diuraikan  gambaran sebaran  nilai  dari  variabel.  Selanjutnya deskripsi  dari  variabel  dijelaskan  pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif
No Tahun Mean Median Max Min St.Dev 1 2011 0,17519  0,22907  0,25946  0,02104  0,10139 2 2012 0,22133  0,24410  0,25768  0,06522  0,06420 3 2013 0,20457  0,24885  0,29409  0,02535  0,10034 4 2014 0,20861  0,24691  0,29349  0,05567  0,08843 5 2015 0,22473  0,25118 0,34872 0,04787  0,09798 6 2016 0,23831  0,24936  0,34295  0,07457  0,07548 7 2017 0,24933  0,26504  0,32819  0,01429  0,10025 8 2018 0,27753  0,26709  0,33371  0,23370  0,03302
9 2019 0,24300  0,25269  0,32536  0,04449  0,08756
10 2020 0,23330  0,25272  0,29659  0,05146  0,07954
No Tahun Mean Median Max Min St.Dev Nilai Rata2 0,2276

## Gambar 1 Tren Penghindaran Pajak
Deskripsi  statistik  untuk  proksi penghindaran pajak  yaitu  mean,  median, nilai  maksimum,  nilai  minimum  dan standar  deviasi  dari  nilai  ETR.  Semakin kecil  nilai  ETR  maka  semakin  besar kemungkinan  perusahaan  tersebut  untuk melakukan  tindakan  penghindaran  pajak hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Nuritomo  &  Martani, 2014).  Penghitungan  ETR  ini  bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan  dalam  tahun  pajak  yang berjalan.  Tabel  4  memperlihatkan  nilai rata-rata  ETR  dalam  kurun  waktu  10 tahun  sebesar  23%  dan  nilai  maksimal ETR  sepanjang  10  tahun  (2011-2020) sebesar  34,87%  yaitu  pada  tahun  2015. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  beban pajak  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan makanan dan minuman kepada pemerintah  sudah  mencapai  34,87%, semakin kecil nilai ETR mengindikasikan semakin besar kemunginanan  perusahaan  melakukan penghindaran pajak . Tahun 2016
pemerintah  melalui  PER  11/PJ/2016 tentang Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No.11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menetapkan kebijakan tax amnesty yang
bertujuan
untuk mempercepat
pertumbuhan  dan  restrukturasi  ekonomi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem  perpajakan  yang  lebih  memiliki keadilan, memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif  dan  terintegrasi  sehingga tujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak  bagi  pembiayaan  pembangunan dapat  tercapai.  Kebijakan tax  amnesty membuat  potensi  penerimaan  APBN pada  tahun  bersangkutan  dan  tahun setelahnya  bertambah,  sehingga  sangat membantu  upaya  pemerintah  dalam memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran,  mengurangi  kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan. Kebijakan tax  amnesty ini  diharapkan diikuti repatriasi sebagian atau
keseluruhan asset orang Indonesia diluar negeri  yang  sangat  membantu  stabilitas makro  ekonomi  yang  dapat  dilihat  dari nilai  tukar  rupiah,  cadangan  devisa, neraca  pembayara,  dan  likuiditas  dari perbankan. Secara singkat, kebijakan tax amnesty
sangat strategis karena berdampak  makro  menyeluruh  dan fundamental bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan tax amnesty tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah sampai dengan tahun 2018 hal ini terbukti dengan  rendahnya  tingkat  penghindaran pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI secara rata-rata sebesar 27,75%, hal ini dapat disimpulkan bahwa beban pajak yang  dibayarkan  kepada  pemerintah sudah  mencapai  27,75%  yang  terlihat pada gambar 1.
Pemerintah  melalui  UU  No.  36 Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan (Indonesia,  2008)  menetapkan  tarif  PPh Badan  sebesar  25%  yang  efektif  pada tahun 2010, dan 5% lebih rendah dari tarif normal  yang  diterapkan  kepada  wajib pajak  badan  dalam  negeri  (WPDN) berbentuk  perseroan  terbuka  dengan memenuhi  syarat  tertentu.  Penurunan
tarif pajak tahun 2010 memicu terbukanya  celah  praktek  penghindaran pajak dimana wajib pajak badan memiliki ruang  untuk  mengecilkan  penghasilan dengan memanfaatkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 72), dimana  perusahaan  dapat  menunda pengakuan pendapatan ke tahun berikutnya,  khususnya  untuk  transaksi akhir  tahun.  Perusahaan  melalui  PSAK 72 ini dapat melakukan creative accounting untuk  mengecilkan  beban pajak mereka melalui praktek penghindaran pajak. Pemerintah sebenarnya  memiliki  dasar  hukum  yang kuat  untuk  meminimalisasi  praktek penghindaran  pajak  yang  mengacu  pada PP  No.94  Tahun  2020  Pasal  17  tentang Penghitungan  Penghasilan  Kena  Pajak dan  Pelunasan  PPh  dalam  Tahun Berjalan.  Aturan  tersebut  menetapkan saat  pengakuan  penghasilan  dan  biaya dalam  hal-hal  tertentu  sesuai  dengan kebijakan pemerintah. Peningkatan pendapatan kena pajak dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, semakin tinggi pertumbuhan penjualan  perusahaan  maka  laba  yang diperoleh  diasumsikan  juga  semakin tinggi dan kinerja yang dimiliki perusahaan akan meningkat, dengan laba yang  bertambah  maka  beban  pajak  yang dibayarkan  kepada  negara  juga  samakin besar sehingga perusahaan akan cendrung melakukan  praktek  penghindaran  pajak hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Wahyuni  et  al.,  2019). Hasil  penelitian  ini  didukung  dengan Teori  agency  ( agency  theory dimana pihak  manajemen  perusahaan  sebagai agen  akan  mengoptimalkan  penjualan sehingga  laba  yang  diperoleh  menjadi lebih  besar  dan  disisi  lain  pihak menajemen juga akan melakukan perencanaan pajak agar beban yang harus dibayarkan  menjadi  lebih  kecil  hal  ini dilakukan untuk
mendapatkan kompensasi  atau  bonus  sehingga  dapat
menimbulkan perilaku oportunistik untuk melakukan  manifulasi  laba  yang  tidak sesuai  melalui  tindakan  penghindaran pajak ( tax avoidance ).
Pemerintah  selain  menerbitkan aturan-aturan diatas dalam meminimalisir terjadinya  penghindaran  pajak,  pada tahun 2015 pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan  Nomor  :  169/PMK.010/2015 tentang pembatasan DER ( Debt to Equity Ratio )  setinggi-tingginya  4  :  1.  DER merupakan perbandingan total utang dan ekuitas  (modal),  penggunaan  utang  oleh perusahaan  akan  menimbulkan  beban bunga yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak sehingga pemerintah  melalui  Peraturan  Menteri Keuangan ini mencegah  terjadinya pemberian  deviden  terselubung  yang dilakukan oleh perusahaan yang berafiliasi  dikarenakan  peraturan  ini memasukkan  utang  tanpa  bunga  kepada pemegang saham (yang memiliki hubungan  istimewa)  disebut  dengan modal.  Modal  yang  diperhitungkan dalam  DER  adalah  modal  yang  dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ditambah dengan pinjaman  tanpa  bunga  dari  pihak  yang berafiliasi (memiliki hubungan istimewa). Wajib pajak memiliki kewajiban  menyampaikan  perhitungan DER dalam lampiran SPT Tahunan Pajak
Penghasilan,  ketentuan  ini  diatur  pada pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-25/PJ/2017,  dimana  wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat  kedudukan  di  Indonesia, modalnya  terbagi  atas  saham-saham, memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib
menyampaikan  laporan  penghitungan besarnya  perbandingan  utang  dan  modal (DER)  sebagai  lampiran  SPT  Tahunan Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan jika  dalam  tersebut  Wajib  Pajak  tidak
menyampaikan laporan perhitungan DER dan  tidak  menggunakan  format  sesuai dengan  PER-25/PJ/2017  maka  SPT Tahunan Pajak Penghasilan  Wajib Pajak Badan  yang  disampaikan  dinyatakan tidak  lengkap  dan  tidak  sesuai  dengan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  di Indonesia.  DER  merupakan  salah  satu alat  ukur thin  capitalization ,  dengan DER  yang  tinggi  umumnya  perusahaan telah agresif dalam melakukan pembiayaan  melalui  utang,  hal  ini mengakibatkan berkurangnya laba dikarenakan bertambahnya beban bunga. Thin  capitalization melalui  DER  dari sudut pandang kepentingan investor/kreditur merupakan bagian strategi  pendanaan  operasi  perusahaan dengan  memperbesar  pijaman  untuk meminimalkan pajak yang terutang. Thin capitalization dengan memperbesar utang merupakan upaya untuk
mentransformasikan pembayaran kepada investor atas penghasilan deviden daripada  penghasilan  ekuitas  karena terkena  pemajakan  ganda  (PPh  atas  laba dan  PPh  atas  deviden)  dan  untuk penghasilan  dari  bunga  dari  pinjaman hanya  dikenakan  sekali  pemajakan. Praktek  pembiayaan  dengan  utang  lebih memberikan  penghematan  pajak  dengan thin  capitalization yang  merupakan rekayasa  pembentukan  striktur  modal dengan  jumlah  utang  yang  lebih  besar daripada jumlah saham. Thin capitalization menjadi menarik dikarenakan  adanya  perbedaan  dalam perlakukan pajak antara utang dan modal, dimana ketentuan perpajakan memperbolehkan pembayaran bunga atas pinjaman sebagai pengurag pajak sementara  pembayaran  deviden  atas saham  tidak  dapat  menjadi  pengurang pajak.  Perbedaan  perlakukan  bunga  dan deviden  dalam  perpajakan  menjadikan perusahaan  melakukan  penghindaran pajak  melalui  peningkatan  beban  bunga yang  berdampak  pada  pengurangan
jumlah  pajak  yang  dibayar.    Hal  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Rima  &  Destriana,  2021)  dan (Pitaloka  &  Merkusiwati,  2019)  yang menyakan bahwa adanya pengaruh antara leverage dan penghindaran pajak dikarenakan  perusahaan  yang  memilih menggunakan  kebijakan leverage akan mendapatkan  insentif  pajak  dengan memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajaknya. Kondisi ini menunjukkan perusahaan dengan tingkat leverage yang  tinggi  cenderung  akan melakukan  tindakan  penghindaran  pajak sebagai  akibat  dari  insentif  pajak  atas beban  bunga  yang  diterima  perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan memberikan bukti secara empiris tentang trend  penghidaran  pajak  di  Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang terjadi pada Perusahaan  Manakanan  dan  Minuman yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia, dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  memperlihatkan  nilai rata-rata  ETR  dalam  kurun  waktu  10 tahun sebesar 23% dan nilai maksimal ETR  sepanjang  10  tahun  (2011-2020) sebesar 34,87% yaitu pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan makanan dan minuman kepada pemerintah  sudah  mencapai  34,87%,
semakin kecil nilai ETR mengindikasikan semakin besar kemunginanan perusahaan melakukan penghindaran pajak .
2. Pemerintah  dalam  upaya  menurunkan tingkat  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  sepanjang tahun 2011-2020 telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan
seperti  :  penurunan  tarif  PPh  badan pada  tahun  2010  menjadi  25%, Kebijakan tax amnesty yang dilakukan
pemerintah dari tahun 2016-2018, dan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan  pada  tahun  2015  Nomor  : 169/PMK.010/2015 tentang pembatasan  DER  ( Debt  to  Equity
Ratio )  setinggi-tingginya  4  :  1  guna untuk  mencegah  pemberian  deviden terselubung.
3. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya  yaitu  dengan  memperluas sampel  penelitian  menjadi  seluruh sektor  industri  manufaktur  lain  yang terdaftar  di  BEI  sehingga  dapat diketahui gambaran penghindaran pajak  untuk  berbagai  sub  sektor industri  dengan  jangka  waktu  yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive  than  non-family  firms?
Journal  of  Financial  Economics ,
95 (1),
41–61. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.200
9.02.003 Darussalam,  &  Septriadi,  D.  (2008).
Konsep  dan  Aplikasi  Cross-Border
Transfer  Pricing  Untuk  Tujuan Perpajakan (Darussalam  &  D. Septriadi (eds.)). DANNY DARUSSALAM Tax Center.
Desai,  M.  a.,  &  Dharmapala,  D.  (2004). Corporate Tax Avoidance and High Powered  Incentives. Journal  of
Financial  Economics , April ,  42. https://doi.org/10.2139/ssrn.532702 Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew,
E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. Accounting Review , 83 (1), 61–82. https://doi.org/10.2308/accr.2008.8
3.1.61
Indonesia,  R.  (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008  tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7
tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan . 1–188. https://www.pajak.go.id/sites/defaul t/files/2019-07/UU 36 2008.pdf
Kurniawan,  A.  M.  (2015). Transfer Pricing untuk kepentingan pajak.pdf
(Maya (ed.)). Andi Yogyakarta. Nuritomo, & Martani, D. (2014). Insentif Pajak, Kepemilikan dan Penghindaran  Paja  Perusahaan (Studi Penerapan Peraturan Pemerintah  No.81  Tahun  2007) . Simposium Nasional Akuntansi
XVII. Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter  Eksekutif  Terhadap  Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayana , 27 ,  1202–
1230. Pohan,  C.  A.  (2018). Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning (p.  630).  Sina  Grafika Offset. Rima,    lucy  andreana,  &  Destriana,  N. (2021). Analisis penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Trisakti School of
Management , 1–11.
Santoso,  Y.  I.  (2020).  Dirjen  Pajak Angkat  Bicara  Soal  Kerugian  Rp 68,7  Triliun  Dari  Penghindaran Pajak. Kontan.Co.Id , November . https://nasional.kontan.co.id/news/d irjen-pajak-angkat-bicara-soal- kerugian-rp-687-triliun-dari- penghindaran-pajak Sekaran,  U.  (2006). Research  Methods For  Business (4th  ed.).  Salemba
Empat.
Wahyuni,  L.,  Fahada,  R.,  &  Atmaja,  B.
(2019).  The  Effect  of  Business Strategy, Leverage, Profitability and
Sales  Growth  on  Tax  Avoidance. Indonesian Management and
Accounting Research , 16 (2),