## MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM PERSEPKTIF EKONOMI ISLAM
Nurhadi Kopertais XII Riau alhadijurnal@gmail.com

## Abstract
Formal  Education  Institutions  that  directly  print  productive  age  cadres  are  vocational madrasahs (MAK)  and  vocational high  schools (SMK).  The history  and  origins of MAK and SMK, that MAK is more oriented to religious education based on skills or skills as a means of living in the world. Whereas Vocational Schools almost certainly emphasize skills and  skills.  The  contents  of  MAK's  subjects  are  70%  religious  subjects,  70%  vocational subjects. Of the two MAK and SMK alumni who tend to study Islamic economics or courses in  Islamic  economics  majors  is  MAK.  Then  MAK  and  SMK,  if  viewed  from  Islamic economic principles that are more directed at strengthening religious teachings, so that they can be practiced and applied in the world of work, according to the author MAK is more relevant and  more profitable, both  in  the  world  and  the  hereafter. Especially  if it  is weighed  by  the theory of Islamic education and education philosophy that is oriented towards noble character and morality, the educational goals of Islamic economic perceptive MAK are closer to perfect compared to SMK
Keywords : MAK, SMK, Perspective, Islamic Economics
Abstrak : Lembaga Pendidikan Formal yang langsung mencetak kader-kader usia produksif adalah madrasah aliyah kejuruan (MAK) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Sejarah dan asal  muasal  MAK  dan  SMK,  bahwa  MAK  lebih  berorientasi  pada  pendidikan  agama  yang berbasis  skill  atau  keterampilan  sebagai  bekal  menjalani  hidup  di  dunia.  Sedangkan  SMK hampir  dipastikan lebih  menonjolkan skill dan ketetampilan saja. Muatan-muatan mata  ajar MAK  70%  mata  ajar  agama,  SMK  70%  mata  ajar  kejuruan.  Dari  kedua  alumni  MAK  dan SMK yang kecenderungan akan belajar ekonomi Islam atau kuliah jurusan ekonomi Syariah adalah MAK. Maka  MAK  dan SMK, jika  ditinjau  dari  prinsip-prinsip ekonomi  Islam  yang lebih mengarah ke penguatan ajaran agama, sehingga bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam dunia  kerja,  menurut  penulis  MAK  lebih  relevan  dan  lebih  menguntungkan,  baik  dunia maupun  akhirat.  Apalagi  jika  ditimbang  dengan  teori  filsafat  pendidikan  dan  pendidikan Islam  yang  berorientasi  pada  budi  pekerti  yang  luhur  dan  berakhlakul  karimah,  tujuan pendidikan MAK persepktif ekonomi Islam lebih mendekati sempurna diabandingkan SMK.
Kata Kunci : MAK, SMK, Persepktif, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  sektor  terpenting  dalam  mewujudkan  manusia  yang cerdas,  beradab  dan  manusia  seutuhnya  sesuai  dengan  yang  tersurat  dalam  UUD 1945  dan  tujuan  pendidikan  nasional.  Yang  dalam  hal  ini  salah  satunya  dapat dilaksanakan  melalui  pendidikan.  Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Sisdiknas dijelaskan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa  yang  bermartabat  di  tengah  persaingan  zaman. 1 Seperti  diketahui  bahwa pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi bawaan,  baik  jasmani  maupun  rohani,  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat dan kebudayaan. 2 Hal ini dapat dilihat dari kehidupan manusia sehari-hari baik  dari  cara  berfikir,  bersikap  maupun  bertindak  yang  semuanya  dilandasi  pada sejauh  mana  tingkat  pendidikan  yang  mereka  miliki  karena  dalam  pendidikan  tidak hanya terjadi proses transformasi penge-tahuan akan tetapi juga terjadi transformasi nilai. 3
Salah satu uapaya untuk merubah nasib seseorang ada ilmu, dizaman sekarang ilmu  harus  memiliki  legalitas  yaitu  ijazah  formal  secara  hukum,  hal  ini  menjadi penyebab  seseorang  yang  ingin  merubah  nasibnya  mesti  harus  sekolah  (belajar). Diantara  sekian  banyak  lembaga  pendidikan  formal  yang langsung  mencetak  kader- kader usia produksif adalah madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau sekolah menengah kejuruan  (SMK).  Fakta  dan  realita  membuktikan  bahwa  angkatan  selevel  pada sekolah tingkat dan menengah atas (SLTA/SMA) yang paling di minati oleh pemula dan pemuda siap kerja atau ready berwirausaha adalah alumni SMK dan MAK secara keseluruhan.  Hal  tersebut  sangat  mudah  dijumpai  dilapangan  para  usia  kerja produktif muda rata-rata tamatan dan alumni SMK dan MAK.
Sebagaimana  disebutkan  diatas,  bahwa  pendidikan  adalah  agen  utama  suatu perubahan.  Pendidikan  harus  mampu  mewujudkan  perubahan  besar  dalam  tatanan
1 Johar  Maknun,  “Pengembangan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Boarding  School Berbasis  Keungulan  Lokal”, Direktori/FPTK/Jurusan  Pendidikan  Teknik  Arsitektur ,  (Upi  Edu: 196803081993031), 1-30, hlm. 1
2 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 1-2.
3 H  M.  Syamsudini,  “Pendidikan  Madrasah  Dalam  Lintas  Sejarah  Indonesia”, Jurnal  Turats ,
(36.91.149.11), 145-152, hlm. 1-2
kehidupan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Perubahan yang diharapkan dari pendidikan adalah perubahan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi pelaku pendidikan,  baik  di  kalangan  pendidik,  maupun  peserta  didik,  secara  financial maupun  sosial. 4 Masyarakat  Indonesia  sudah  mulai  menunjukkan  semangat kewirausahaan. Menurut Menteri Koperasi dan UKM pada  Juni  2018 menyatakan, jumlah  pelaku  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  diperkirakan  tumbuh  menjadi 7%, namun sampai saat Oktober 2018 baru mencapai 4,4 % dari jumlah sekitar 265 Juta penduduk berdasarkan data BPS tahun 2018, yang pada dua tahun sebelumnya lebih sedikit yakni 3,1% dan 2,1 %. 5 Jumlah wirausahawan di Indonesia, tercatat pada Februari 2014, ada hanya berkisar 44,2 juta orang yang berusaha membuka lapangan kerja  secara  berdikari.  Sementara,  total  penduduk  bekerja  di  republik  ini  mencapai 118,1 juta orang. Bila dikaji lebih dalam lagi, wirausahawan di Indonesia terdiri dari jumlah  penduduk  yang  berwirausaha  secara  mandiri  sebanyak  20,32  juta  orang; berwirausaha dibantu buruh tidak tetap 19,74 juta orang, dan berwirausaha dibantu buruh  tetap  4,14  juta  orang.  Jumlah  wirausahawan  baru  mencapai  1,56  persen  dari total  populasi. 6 Sementara  di  tahun  2018  akhir  baru  kisaran  58,97  juta  orang,  maka kurang  lebih  4,4  %  dari  jumlah  penduduk  Indonesia  di  tahun  2017  sejumblah  265 juta jiwa. 7
Dunia  lembaga  pendidikan  harus  membangun  kemandirian  sekolah  melalui kegiatan kewirausahaan atau bahasa yang dipersamakan yaitu wiraswasta, yaitu orang yang  pandai  atau  berbakat  mengenal  produk  baru,  menentukan  cara  produksi  baru, menyusun  operasi  untuk  pengadaan  produk  baru,  memasarkannya  serta  mengatur permodalan  operasinya.  Karakter  diri  seorang  wirausahawan  adalah  memiliki  watak berani,  bersungguh-sungguh,  dan  mengerahkan  segenap  kemampuan  dalam
4 Muh. Ali Mukhtar dan Jejen Musfah, “Membangun Kewirausahaan di Sekolah ”. Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna , Vo. 4 No. 2 (2018), 204-215,  hlm. 205 5 Maizal  Walfajri dan  Herlina  Kartika,  “Menkop  UKM  :  Rasio  wirausaha  Indonesia  sudah lebih  dari  7%”. Kontan.co.id ,  (05  Juni  2018),  https://peluangusaha.kontan.co.id/news/menkop-ukm- rasio-wirausaha-indonesia-sudah-lebih-dari-7, diakses 3 Juli 2019.
6 Ardiyan  Mohammad.  “Sistem  Pendidikan  Biang  Kerok  Indonesia  Minimnya  Wirausaha”, Merdeka.com ,  (12  Juli  2014),  https://www.merdeka.com/uang/sistem-pendidikan-biang-kerok- indonesia-minim-wirausaha.html, diakses 3 Juli 2019.
7 Maizal Walfajri dan Narita. “Jumlah pelaku UMKM di 2018 diprediksi mencapai 58,97 juta orang”, Kontan.co.id ,  (05  Oktober  2018),  https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm- di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang, diakses 3 Juli 2019
mencapai dan memenuhi tujuannya. 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13  Tahun  2007  tentang  Standar  Kepala  Sekolah/madrasah  menyebutkan  bahwa setiap  kepala  sekolah/madrasah  harus  memiliki  5  (lima)  kompetensi  dasar,  yaitu: kompetensi  kepribadian,  manajerial,  supervisi,  sosial,  dan  kewirausahaan. 9 Kelima standar tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai etos kerja dalam ajaran Islam, apalagi di poin yang kelima, yaitu kewirausahaan, hal ini dapat dilihat dalam al-Qur‟an surah al-Jumuah ayat 10 yang artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak supaya  kamu  beruntung”. 10 Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1. 11 Senada dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 Tentang  Standar  Kompetensi  Kejuruan  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)/Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK). 12 Didukung  dengan  Peraturan  Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur  Kurikulum  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 13
Setelah sah secara legal hukum keberadaan MAK yang menyaingi seniornya SMK, maka kedua sistem pendidikan tingkat atas ini memiliki keahlian sesuai dengan jurusannya masing-masing, namun yang jelasnya jurusan tersebut sudah pasti sangat dibutuhkan  dimasyarakat,  umumnya  di  kalangan  pelaku  ekonomi  sosial.  Terkait dengan  kondisi  tersebut,  maka  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK/MAK) memberikan alternatif solusi dengan memberikan bekal kompetensi yang terpakai di
8 Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (Jakarta: Kemendikbud, 2010), hlm. 1197
9 Muh. Ali Mukhtar dan Jejen Musfah, “Membangun Kewirausahaan di Sekolah”, hlm. 205- 206
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 933 11 Lembaran  Negara  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1, 1-26, hlm. 1
12 Salinan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), hlm. 1-517.
13 Salinan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  70  Tahun  2013  Tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur  Kurikulum  Sekolah  Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, hlm. 1-220.
dalam  kehidupan  bermasyarakat. 14 Baik  Kecerdasan  Intelektual,  Emosional  dan Spiritual,  terutama  lulusan  MAK. 15 Maka  dalam  artikel  ini  penulis  hendak menjelaskan  bagaimana  tinjauan  ekonomi  Islam  terhadap  kedua  pendidikan  formal tersebut?.

## PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
Madrasah  pada  dasarnya  berasal  dari  bahasa  Arab  „madrasah‟  yang  artinya „tempat belajar‟. Sebagai tempat belajar, kata „madrasah‟ dapat disamakan dengan kata „sekolah‟.  Namun,  dalam  kerangka  sistem  pendidikan  nasional  keduanya  berbeda. 16 Sekolah  dikenal  sebagai  lembaga  pendidikan  tingkat  dasar  dan  menengah  yang kurikulumnya  menitikberatkan  pada  mata  pelajaran  umum,  dan  pengelolaannya berada  di  bawah  naungan  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Sedangkan  madrasah dikenal  sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan  tingkat  dasar  dan  menengah  yang, karenanya,  lebih  menitikberatkan  pada  mata  pelajaran  agama,  dan  pengelolaannya menjadi tanggungjawab Departemen Agama. 17
Sebenarnya  keberadaan  madrasah  di  dunia  Islam  telah  muncul  sekitar  abad ke-4/5  H  (10/11  M),  seperti  munculnya  madrasah-madrasah  di  Naisaphur  Iran  (± 400  H)  dan  Madrasah  Nidzamiyah  di  Baghdad  (457  H), 18 keberadaan  madrasah  di Indonesia  baru  dijumpai  pada  awal  abad  20.  Dengan  demikian,  kemunculan madrasah  di  tanah  air  tidak  memiliki  hubungan  langsung  dengan  keberadaan
14 Yoga  Pramono,  “Kajian  Kebutuhan  dan  Penyediaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  di Kabupaten  Rembang”,  Tesis  Master  (Semarang:  Program  Pasca  Sarjana  Magister  Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, 2009), hlm. v
15 Agus Saefudin, Smk: Sekolah Mencetak Kuli dan Pengangguran (Sebuah Kritik dan Solusi Arah  Kebijakan  Sekolah  Menengah  Kejuruan),  Makalah  Master  (Semarang:  Program  Pascasarjana Program Studi Manajemen Pedidikan Konsentrasi Kepengawasan Sekolah Universitas Negeri, 2015), hlm. 10 16 H M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 3 17 Mohammad  Kosim,  “Madrasah  Di  Indonesia  (Pertumbuhan  dan  Perkembangan)”, Jurnal Tadris , Vo. 2. No 1. (2007), 41-57, hlm. 42
18 Azyumardi  Azra, Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Millenium  Baru (Jakarta: Logos, 1999), hlm. vii-viii; lihat juga Ahmad Syalabi, Sedjarah Pendidikan Islam , terj. Muchtar Jahja dan Sanusi  Latief  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1973),  hlm.  109-112;  lihat  juga  George  Makdisi, The  Rise  of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West (Edinburg : Edinburg University Press, 1981), hlm.
51-52; lihat juga Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam; Kajian atas Lembaga-Lembaga Pendidikan (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 44- 81.
madrasah  di  era  klasik. 19 Beberapa  penulis  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia menyebut  dua  peristiwa  penting  yang  melatarbelakangi  munculnya  madrasah  di Indonesia, yaitu kolonialisme Belanda dan gerakan pembaharuan Islam. 20
Kemudian  lahirlah  Kementerian  Agama  melalui  Ketetapan  Pemerintah Nomor  1/SD/1946,  tanggal  3  Januari  1946  buah  hasil  dari  usulan  BP  KNIP14. 21
Sejak terbentuknya kementerian ini, segera dilakukan upaya-upaya lebih serius untuk memantapkan keberadaan pendidikan Islam, temasuk madrasah. 22
Pada  tahun  1950,  tepatnya  tanggal  5  April  1950,  pemerintah  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  4/1950  (Jo  Undang-Undang  Nomor  12/1954)  tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. 23 Tahun 1975, tepatnya tanggal 24  Maret  1975,  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor  6/1975  dan Nomor  037/U/1975  antara  Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. 24 Dalam undangundang ini, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk “Membentuk manusia  susila  yang  cakap  dan  warga  negara  yang  demokratis  serta  bersusila  serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. 25
Berlandaskan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  73/1987,  pemerintah membuka  program  khusus  keagamaan  di  Madrasah  Aliyah,  yang  dikenal  dengan Madrasah  Aliyah  Program  Khusus  (MAPK). 26 Program  ini  sebagai  upaya  untuk “menyempurnakan”  kurikulum  hasil  SKB  tiga  menteri  1975,  utamanya  pada Madrasah  Aliyah  Program  Pilihan  IlmuIlmu  Agama.  Muatan  kurikulum  program
19 H M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 4 20 Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 81-82; lihat juga Azyumardi Azra, Pendidikan Islam , hlm. 36-38; lihat juga Azyumardi Azra, Pendidikan Islam , hlm 97-102; lihat  juga  Haidar  Putra  Daulay, Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantren  Sekolah  dan  Madrasah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 63-64 ; lihat juga Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 26-29; lihat juga Abdurahman Assegaf, Politik Pendidikan  Nasional;  Pergeseran  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  dari  Praproklamasi  ke  Reformasi (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 188-189.
21 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah , hlm. 462-463.
22 Mohammad  Kosim,  “Madrasah  Di  Indonesia”,  hlm.  47;  lihat  juga  H  M.  Syamsudini,
“Pendidikan Madrasah”, hlm. 8
23 Djumhur  dan  Danasuparta, Sedjarah  Pendidikan (Bandung  Djakarta:  Tjerdas,  1961),  hlm. 161; lihat juga Mohammad Kosim, “Madrasah Di Indonesia”, hlm. 51
24 Maksum, Madrasah, Zakiyah  Darajat  dalam  Pengantar,  hlm.  vii-xiii;  lihat  juga  H  M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 12
25 H M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 9
26 H M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 15
MAPK didominasi materi agama dengan perimbangan ; 70% agama dan 30% umum, berbanding terbalik dengan muatan kurikulum MA. 27
Ditetapkanya  Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  2/1989  mengubah  secara signifikan  posisi  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Madrasah  tidak  lagi sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan,  melainkan  menjadi  sekolah  umum  berciri khas agama Islam. Melalui UU tersebut, yang kemudian diikuti lahirnya sejumlah PP dan keputusan di bawahnya, posisi madrasah dijelaskan pada SK Mendikbud Nomor 489/U/1992  tentang  Sekolah  Menengah  Umum, 28 menyatakan  bahwa  Madrasah Aliyah  adalah  Sekolah  Menengah  Umum  yang  berciri  khas  agama  Islam  yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (pasal 1 ayat 6). 29
Menurut  Muhammad  Kosim  sebagaimana  dikutip  dalam  A.  Malik  Fadjar, pengakuan  madrasah  sebagai  sekolah  umum  berciri  khas  Islam  merupakan  wujud budaya  simpatik  jati  diri  budaya  bangsa  yang  berakar  pada  peradaban  “Bhinneka Tunggal  Ika”. 30 Azyumardi  Azra  mengatakan,  pengakuan  tersebut  menunjukkan bahwa  secara  perlahan  namun  pasti,  dikotomi  antarmadrasah  dan  sekolah  umum mulai  pudar. 31 Sedangkan  menurut  Maksum,  pengakuan  tersebut  dapat  ditafsirkan sebagai  upaya  melakukan  “integrasi”  pendidikan  Islam  ke  dalam  sistem  pendidikan nasional.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  indikasi  berikut;  pertama,  pendidikan  agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib dalam setiap jenis, jenjang, jalur pendidikan. 32
Kedua,  dalam  sistem  pendidikan  nasional,  madrasah  dimasukkan  ke  dalam  katagori pendidikan  jalur  sekolah.  Jika  sebelumnya  terdapat  dualisme  antara  sekolah  dan madrasah, maka melalui kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa madrasah adalah sekolah  umum  berciri  khas  agama  Islam.  Ketiga,  kendati  madrasah  termasuk  ke
27 Ketika Menteri Agama dijabat Munawir Syadzali. Lihat Mohammad Kosim, “Madrasah Di Indonesia”, hlm. 53
28 SK  Mendikbud  ini  dikeluarkan  sebagai  tindak  lanjut  dari  PP  Nomor  29/1990  tentang Pendidikan Menengah, 1-20.
29 SK Mendikbud Nomor 489/U/1992 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 370/1993 tentang Madrasah Aliyah, 1-17.
30 A. Malik Fadjar, Madarsah dan Tantangan Modernitas (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 15
31 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokratisasi (Jakarta : Kompas, 2002), hlm. 71.
32 H M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 16
dalam  jalur  pendidikan  sekolah,  pemerintah  masih  memberikan  peluang  untuk mengembangkan madrasah dengan jurusan khas keagamaan. 33
Setelah  mengakui  madrasah  sebagai  sekolah  umum  berciri  khas  Islam,  UU Sisdiknas  Nomor  2/1989  masih  mengakomodasi  keberadaan  lembaga  pendidikan keagamaan  sebagai  salah  satu  jenis  pendidikan  menengah  (pasal  15  ayat  2). 34 Dan sesuai  PP  Nomor  29/1990  (pasal  11  ayat  2),  “Tanggungjawab  pengelolaan  sekolah menengah  keagamaan  dilimpahkan  oleh  Menteri  (Pendidikan  dan  Kebudayaan) kepada menteri Agama”. Maka, sebagi tindak lanjut peraturan di atas Menteri Agama, berdasar KMA Nomor 371/1993, mendirikan sekolah menengah keagamaan dengan nama  Madrasah  Aliyah  Keagamaan  (MAK). 35 Sebagai  lembaga  pendidikan keagamaan,  muatan  kurikulum  MAK  agak  berbeda  dengan  MA.  Kurikulumnya berdasar  KMA  Nomor  374/1993  tentang  Kurikulum  Pendidikan  Menengah Keagamaan lebih didominasi materi keagamaan  (±70%).  Dengan prosentase materi agama  yang  dominan,  maka  MAK  sesungguhnya  merupakan  “kelanjutan”  dari program  MAPK  yang  telah  dirintis  tahun  1987  (oleh  Menteri  Agama  Munawir Syadzali). Hanya, jangkauan MAK lebih luas dibanding MAPK. 36
Kehadiran  UU  Sisdiknas  Nomor  20/2003  semakin  memperkuat  posisi madrasah sebagaimana telah dirintas dalam UU Sisdiknas Nomor 2/1989. Di antara indikatornya  adalah  penyebutan  secara  eksplisit  madrasah  yang  selalu  bersanding dengan  penyebutan  sekolah,  yang  hal  ini  tak  ditemukan  dalam  undang-undang sebelumnya. 37 Beberapa  pasal  misalnya  Pasal  18  ayat  3:  Pendidikan  menengah berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA),  Sekolah
33 Mohammad Kosim, “Madrasah Di Indonesia”, hlm. 55; lihat juga Maksum, Madrasah, hlm. 159-160. 34 Berbunyi:  “Pendidikan  menengah  terdiri  atas  pendidikan  umum,  pendidikan  kejuruan, pendidikan  luar  biasa,  pendidikan  kedinasan,  dan  pendidikan  keagamaan”.  Isi  undang-undang  ini kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 29/1990 tentang Pendidikan Menengah. Pada bab I pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.
35 H M. Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 18
36 Mohammad Kosim, “Madrasah Di Indonesia”, hlm. 56
37 Anita  Listiara  dan  Asmadi  Alsa,  “Esensi  Bersekolah  bagi  Siswa  Berisiko  di  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)”, Jurnal Psikologi, Vol. 38, No. 2, (2011), 164-175, hlm. 165
Menengah  Kejuruan  (SMK),  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK)  atau  bentuk  lain yang sederajat. 38
Di  samping  itu,  undang-undang pendidikan  yang baru  juga  mengakomodasi pendirian  madrasah  “baru”  yang  dalam  undang-undang  sebelumnya  tidak  dikenal, yaitu  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK).  Keberadaan  MAK  ini  menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk “benar-benar” menyetarakan madrasah dan sekolah. Dengan demikian, jika di sekolah menengah ada SMK, maka di madrasahpun sama, ada  MAK.  Jika  diperhatikan  dalam  prakteknya  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK) berbentuk satuan pendidikan formal yang setara / sederajat dengan SMA/SMK dan MA. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dikelola dan dibina oleh Departemen Agama (Depag).  Dalam  hal  mata  pelajaran  yang  diberikan  kepada  siswa  Madrasah  Aliyah Kejuruan  (MAK)  sama  seperti  pada  siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK). Daftar  nama  jurusan  yang  diselenggarakan  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK)  pun sama  dengan  SMK. 39 Namun  saat  ini  belum  banyak  Madrasah  Aliyah  Kejuruan (MAK)  yang  menyelenggarakan  berbagai  macam  jurusan  sebagaiman  yang  telah dilaksanakan olek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah  (kemenag)  belum  sungguh-sungguh  dalam  realisasi  Peraturan  Menteri Agama RI Nomor 60 tahun 2015 di lapangan, sebagai bukti sampai saat ini setelah beberapa tahun undang-undangnya disahkan Madrasah Aliyah Kejuruan masih belum terlalu kelihatan. 40
38 Ibid.  lihat juga Peraturan Menteri Agama RI Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madsrasah, hlm. 1-16.
39 Harun,  “Mengenal  Madrasah  Aliyah  (MA)  Dan  (MAK)”, harunarcom.blogspot.com ,  (4  Juli 2019), http://harunarcom.blogspot.com/2014/06/mengenal-madrasah-aliyah-ma-dan-mak.html, diakses 3 Juli 2019.
40 Mohammad  Kosim,  “Madrasah  Di  Indonesia”,  hlm.  57;  lihat  juga  H  M.  Syamsudini, “Pendidikan Madrasah”, hlm. 19
2. Asal Muasal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sampai dari Masa ke
Masa
Pendidikan di Indonesia berawal dari pendidikan berbasis keagamaan yang di selenggarakan oleh para pemuka dan penyabar agama Hindu, Budha,dan Islam. Pada zamannya  ,  mereka  telah  mengembangkan  sistem  pendidikan  yang  relatif “tersruktur” dari segi isi maupun tingkat-tingkatnya. Namun sistem pendidikan dalam bentuk  sekolah  atau  menyerupai  sekolah  sekarang  baru  dimulai  pada  abad  ke-16. Sekolah  pertama  di  Indonesia  didirikan  oleh  penguasa  Portugis  di  Maluku,  Altonio Galvano,  pada  tahun  1536  berupa  sekolah  seminari  untuk  anak-anak  dari  pemuka pribumi. 41
VOC  mendirikan  sekolah  pertama  di  Ambon  pada  tahun  1607,  disusul kemudian  di  Pulau  Banda  (1622),  dipulau  Lontar  (1923),  dan  di  Pulau  Roen(1927), semuanya  di  kawasan  Maluku  yang  kaya  akan  rempah-rempah  dan  menjadi  sasaran awal misi VOC. Sekolah-sekolah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk penyebaran agama  Kristen  .  Diluar  wilayah  Ambon,  VOC  mendirikan  juga  sekolah  di Jakarta(1617)yang  menjadi  Sekolah  Batavia(Bataviaase  School)  pada  tahun  1622; Sekolah  Warga  Masyarakat  (Burgerschool)  tahun  1630,  Sekolah  Latin  (Latijnse School)  tahun  1642,  dan  Sekolah  Cina(Chinese  School)  tahun  1737.  Sekolah  yang berorientasi  “Kejuruan”  yang  didirikan  pertamakali  pada  zaman  VOC  adalah Akademi Pelayaran (Academie der Marine) pada tahun 1743 tetapi ditutup kembali pada tahun 1755. 42
Ketika  kekuasaan  VOC  berakhir  pada  penghujung  abad  ke-18  pendirian sekolah-sekolah  dilanjutkan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda  yang  berdasarkan  atas keturunan, bangsa, dan status sosial. Sekolah Pertama untuk anak-anak Eropa dibuka di  Jakarta  pada  1817,  kemudian  menyusul  berbagai  sekolah  lainnya.  Akan  tetapi, setelah  lebih  dari  dua  abad  berkuasa  sejak  zaman  VOC,  baru  pada  tahun  1853 Belanda mendirikan sekolah kejuruan, yaitu Ambachts School van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya) yang diperuntukan bagi anak-anak Indo dan Belanda, disusul
41 Yuli Setiawan, “Mengenal Sejarah Pendidikan Kejuruan di Indonesia”, Psmk.kemdikbud.go.id , (31  Mei  2016),  http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1614/mengenal-sejarah-pendidikan-kejuruan- di-indonesia, diakses 4 Juli 2019.
42 Ibid.
kemudian  oleh  sekolah  serupa  di  Jakarta  pada  1856. 43 Kedua  sekolah  ini diselenggarakan  oleh  swasta.  Baru  pada  tahun  1860,  Pemerintah  Hindia  Belanda mengusahakan Sekolah Pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa. Bagi anak- anak Pribumi, hingga saat itu belum ada sekolah serupa. Di luar Akademi Pelayaran yang didirikan tahun 1743, Sekolah Pertukangan di Surabaya yang berdiri pada tahun 1853 itulah sebagai sekolah kejuruan pertama di Indonesia. Bila sekolah ini menjadi patokan,  maka  hingga  sekarang  sekolah  kejuruan  di  Indonesia  telah  berusia  satu setengah abad. 44
Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan tertentu pada siswa sehingga dengan keterampilan yang dimilikinya, para siswa kelak sebagai warga  negara  akan  turut  mengambil  bagian  untuk  meningkatkan  harga  diri  dan martabat bangsa sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab. Di zaman yang lampau, justru falsafah pendidikan dalam aspek ajaran moralnya jauh lebih menonjol daripada aspek  kejuruannya.  Pendidikan  kejuruan  sebagai  suatu  sistem,  sesungguhnya  baru dikembangkan  sungguh-sungguh  sejak  perang  dunia  II. 45 Pada  zaman  Belanda  dan Jepang  SMK  ada  beberapa  model,  SMK  Kewanitaan,  SMK  Teknik  dan  SMK Pertanian  juga  SMK  Perdagangan. 46 Kemudian  pada  masa  PELITA  I,  II  dan  III maka  SMK  sudah  bertambah  dengan  SMK  Perternakan  dan  SMK  Pariwisata, sedangkan PELITA IV pendidikan SMK diarahkan pada sektor Usaha dan Industri. 47
Pada  PELITA  V  pendidikan  SMK  meniti  beratkan  pada  keterampilan. Disahkannya UU No. 2/1989, PP. No. 28/1990 dan PP. No. 29/1990 adalah bahwa mulai tahun 1991/1992 telah dilakukan perubahan bentuk bagi 81 SMKTP (yaitu 60 ST  dan  21  SKKP)  menjadi  SMP,  dilanjutkan  pada  tahun  1992/1993  dengan perubahan  bentuk  bagi  106  SMKTP  lainnya.  Dengan  demikian  massih  ada  73
43 Novriza bin Muslim, “Riwayat Sekolah Menengah Kejuruan”, Novrizalbinmuslim.wordpress.com , (1 Oktober 2014), https://novrizalbinmuslim.wordpress.com/2014/10/01/riwayat-sekolah-menengah-kejuruan/,
diakses 4 Juli 2019.
44 Yuli Setiawan, “Mengenal Sejarah Pendidikan Kejuruan di Indonesia”. 45 Arie Wibowo Khurniawan, dkk., SMK: Sekolah Menengah Kejuruan dari Masa ke Masa (Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia  Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016/2018), hlm. 10
46 Ibid., hlm. 13-25
SMKTP  yang  perlu  dipelajari  eksistensinya  (apakah  akan  dialihfungsikan  menjadi SMP atau SLTA Kejuruan). 48
Tercatat  penambahan  jumlah  SMKTA  Kejuruan  dalam  kurun  waktu  empat tahun  tersebut  adalah  sebanyak  47  sekolah,  terdiri  dari:  5  STM,  1  SMT,  1  SMT Grafika, 2 SMT Kimia, 3 SMT Pertanian, 28 SMEA, 2 SMKK, 3 SMPS, 1 SMIK, dan 1  SMSR.  Ke  47  sekolah  tersebut,  sebanyak  20  sekolah  merupakan  pendirian  UPT baru dengan fasilitas melalui bantuan ADB Loan 675-INO untuk sekolah pertanian, Loan  715-INO  untuk  sekolah  teknologi,  dan  Loan  574-  INO  untuk  sekolah  non- teknologi. Selebihnya, 5 sekolah merupakan hasil penegerian dan 22 sekolah hasil alih fungsi SPG/SGO. 49
Pendidikan PJP mencakup rentang waktu 25 tahun atau lima Repelita. PJP I berlangsung  mulai  Pelita  I  (1969/1970-1973/1974)  sampai  dengan  Pelita  V (1988/1989-1993/1994). PJP II dimulai sejak Pelita VI (1993/1994-1997/1998) yang saat itu direncanakan untuk sampai Repelita X (2017/2018). Akan tetapi pada tahun 1998  terjadi  gerakan  reformasi  yang  menyebabkan  pendekatan  pembangunan berdasarkan babak-babak lima tahunan terhenti, sehingga pada sekitar tahun 1990-an dikenal dengan istilah “pembangunan nasional tanpa Repelita”. 50
Sekolah  Menengah  Kejuruan  yang  merupakan  salah  satu  sub-sistem  dari sistem  pendidikan  nasional,  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Undang-Undang  No.  2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan mempunyai tujuan utama untuk menyiapkan  peserta  didik  terutama  untuk  dapat  bekerja  pada  bidang  tertentu  -- adalah  salah  satu  jenis  dan  jenjang  pendidikan  yang  mendapatkan  perhatian  utama sesuai dangan amanat GBHN 1993 dimaksud. Berbagai kajian dilakukan pada tahun terakhir Pelita V sebagai bahan dasar untuk memasuki Pelita VI. 51
SMK  dar  masa  ke  masa  selalu  membangun  dan  memperluas  pendidikan teknik dan kejuruan dengan dukungan dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin besar. Misalnya, pada akhir Pelita II  setiap  tahun  diproyeksikan  untuk  dihasilkan  22.500  juru  teknik  (tradesmen).
48 Ibid., hlm. 77 49 Ibid., hlm. 78 50 Ibid., hlm. 83 51 Ibid., hlm. 85
Menjabarkan  piramida  tenaga  kerja  untuk  sektor  industri,  bisnis,  dan  jasa  ke  dalam program-program  pendidikan  teknik  dan  kejuruan.  Mengembangkan  Kurikulum SMK 1976 yang merupakan kurikulum pertama yang dibakukan untuk menggantikan Kurikulum sementara tahun 1974. Membangun 2 Instalasi Pendidikan Teknik (IPT), 6 Proyek Perintis STM Pembangunan 4 tahun dengan jurusan BELMO, dan 9 Balai Latihan  Pendidikan  Teknik  (BLPT)  yang  menjadi  tempat  praktik  sejumlah  STM  di sekitarnya, dan 2 Fakultas Kejuruan Teknik (FKT) di IKIP Padang dan Yogyakarta. Membangun  PPPG  Teknologi  (TTUC)  Bandung  dan  PPPG  Kejuruan  (VTUC) Jakarta.  Meningkatkan  mutu  80  STM,  100  SMEA  Pembina,  dan  45  SKKA; membangun  4  SMT  Pertanian,  6  SMTK,  4  SMIK,  8  SMPS,  8  SMKI.  Mengubah nomenklatur sekolah menengah kejuruan dengan mengikuti hukum “DM”, misalnya SKKA  menjadi  SMKK,  STM  menjadi  SMT,  Kokar  menjadi  SMKI,  SPIK  menjadi SMIK, SMInd menjadi SMM, SPSA menjadi menjadi SMPS, SFMA menjadi SMF. 52
Menangani  tenaga  kependidikan  kejuruan  sebagai  unsur  pokok  pendidikan melalui inventarisasi dan analisis jumlah dan mutu/kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan  kurikulum  yang  berlaku.  Langkah  ini  belum  pernah  dilakukan  sebelumnya. Inventarisasi  kemampuan  LPTK  dalam  memasok  guru  kejuruan  dibandingkan dengan  kebutuhan.  Menurunkan  konsep  terobosan  supaya  program-program  SMK berjalan,  sambil  meningkatkan  mutu  guru  yang  ada  (in-service  training)  maupun mendidik  guru  baru  (pre-service  training)  melalui  program  D-III  Guru  Kejuruan dengan sistem lapis untuk memenuhi kebutuhan akan guru sebanyak 3.500 orang saat itu. Program ini dilakukan melalui Ikatan Dinas. Mendirikan sejumlah PPPG lingkup kejuruan  yang  baru  serta  meningkatkan  fungsi  dan  peranan  PPPG  yang  telah  ada untuk menjadi kelompok pemikir (think thank) dalam pengembangan, perencanaan, dan  operasionalisasi  seluruh  aspek  pendidikan  kejuruan  di  Indonesia.  Tugas mendesak  saat  itu  adalah  menangani  langsung  pendidikan  dan  pelatihan  guru  yang ada  dan  calon-calon  guru,  melaksanakan  program  D-III  GK  bekerjasama  dengan LPTK  terdekat  dan  Politeknik  Mekanik  Swiss-ITB/POLMAN-Bandung. Melanjutkan  program-program  pembangunan  sekolah-sekolah  kejuruan  sesuai
dengan sasaran-sasaran Pelita bekerjasama dengan ADB, Pemerintah Swiss, Australia, Belanda, Perancis, dan lain-lain. 53
Pada  akhir  Pelita  III  terdapat  274  SLTP  Kejuruan  yang  terdiri  atas  194  ST dan 80 SKKP, serta 559 SLTA Kejuruan). Merehabilitasi 64 SLTP Kejuruan Negeri dan  mengkonsolidasikan  210  sekolah jenis  lainnya.  Mengembangkan  SKK  (Sekolah Keterampilan Kejuruan) 4 tahun di 10 lokasi. Melakukan penyesuaian 11 jurusan di SLTP  Kejuruan  dan  61  jurusan  di  SLTA  Kejuruan.  Mengembangkan  SMK  yang membuka  program  kejuruan  teknik  dan  non-teknik  dibawah  satu  atap,  yaitu  SMK Kartini  Batam,  disusul  dengan  STM  Manna  di  Bengkulu  dan  STM  Dumai. Mengembangkan  “pola  asuh”  dalam  pendirian  sekolah  kejuruan  yang  melibatkan industri  dan  pemerintah  daerah.  Menjabarkan  dan  melaksanakan  Kurikulum  1984 SMK  yang  menghasilkan  97 program  studi.  Meningkatkan  daya  tampung  145  STM Negeri, 277 SMEAN, 97 SMKK/SMTK, dan menambah fasilitas 23 SMT Pertanian. Menyelesaikan pembangunan PPPG Teknologi Medan dan Malang, PPPG Kejuruan di  Jakarta,  PPPG  Kesenian  di  Yogyakarta,  dan  PPPG  Pertanian  di  Cianjur. Mengangkat  10.000  guru  baru  untuk  sekolah  kejuruan,  dan  mengembangkan  “Pola Mentawai” dalam rekrutmen calon guru dan penempatannya. 54
Melakukan  alih  fungsi  SLTP  Kejuruan  (ST,  SKKP)  menjadi  SMP/SLTP Umum. Meskipun saat UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum disahkan  (dalam  tahap  pembahasan  di  DPR-RI).  Hasil-hasil  kajian merekomendasikan  bahwa  SLTP  Kejuruan  perlu  diubah  menjadi  SLTP  Umun. Alasannya  antara  lain  adalah  kenyataannya  sebagian  besar  ST  dan  SKKP  tetap melanjutkan ke SLTA (khususnya SLTA Kejuruan) dan mereka belum cukup umur untuk bekerja. 55
Mengembangkan  Institusi  Pasangan  (industri  dan  perusahaan)  untuk menjamin sustainabilitas financial (financial sustainability) dan relevansi serta ukuran keberhasilan sekolah menengah kejuruan.  Pengembangan Sekolah Seutuhnya (PSS) atau  Integrated  School  Development  (ISD).  Melalui  program  ini,  program  SMK disesuaikan  dengan  konteks  lingkungan.  Kemahiran  tenaga  dikembangkan  dengan
53 Ibid., hlm. 94-95 54 Ibid., hlm. 96-97
bantuan  tenaga  dari  PPPG  lingkup  kejuruan  yang  diterjunkan  ke  lokasi  sekolah. Menindaklanjuti  implikasi  dari  disahkannya  UU  No.  2/1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, antara lain dengan mengalihfungsikan 187 SLTP Kejuruan (ST dan SKKP) dari 274 SLTPK yang ada saat itu. Menambah dan mengembangkan 47 SMKTA  yang  meliputi  pendirian  20  SMKTA  baru,  penegerian  5  SMKTA  Swasta, dan  alih  fungsi  22  SPG/SGO  menjadi  SMKTA.  Meningkatkan  mutu  30.811  guru sekolah  kejuruan  melalui  berbagai  penataran.  Melanjutkan  pembangunan  PPPG Teknologi  Malang  dan  meningkatkan  peran  dan  fungsi  PPPG  yang  telah  ada,  serta melengkapi sarana BLPT. Benny Suprapto Brotosiswojo merupakan salah satu Guru Besar  ITB  (1981-sekarang),  pernah  menjabat  sebagai  Direktur  Dikmenum  (1976- 1988),  Direktur  Dikmenjur  (1988-1992),  Rektor  Universitas  Terbuka  (1992-1996), dan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung. 56
Mengimplementasikan Kurikulum SMK tahun 1984 dan merevisinya menjadi Kurikulum  SMK  1996-1998.  Menjabarkan  kebijakan  “Link  &  Match”  ke  dalam program-program pendidikan kejuruan dengan tujuan agar proses, program, dan hasil pendidikan  SMK  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  usaha  dan  industri. Mendifusikan  perubahan  orientasi  dalam  pengelolaan  pendidikan  kejuruan  yang meliputi  10  butir,  antara  lain  perubahan  dari  supply-driven  ke  demand-driven, pengembangan  program  berbasis  kompetensi,  menghilangkan  sekat  yang memisahkan  sekolah  dan  dunia  usaha/  industri,  menggagas  sistem  multi-entry-exit dan  sertifikasi  kompetensi,  serta  menggalakan  Unit  Produksi.  Mengembangkan Pendidikan  Sistem  Ganda  (PSG)  di  SMK  dengan  melibatkan  belasan  ribu industri/perusahaan  sebagai  institusi  pasangan  yang  mewadahi  409.734  siswa.
Merestrukturisasi  organisasi  Direktorat  Dikmenjur  dengan  diadakannya  Subdit Pembinaan  PSG.  Memulai  pelaksanaan  Lomba  Keterampilan/Kompetensi  Siswa (LKS)  SMK,  melakukan  acara  “Gebyar  SMK”,  memfasilitasi  Pokja  Pengembangan Pendidikan  dan  Pelatihan  Kejuruan  di  Indonesia  yang  menghasilkan  laporan “Keterampilan Menjelang 2020” (1997). Dalam kurun waktu 1994-1998, siswa SMK naik  dari  1,47  juta  menjadi  2,0  juta.  Mengembangkan  dan  mengimplementasikan program keterampilan pada ratusan SLTP yang meliputi 8 bidang keterampilan. Drs.
Jorlin Pakpahan pernah menjabat sebagai staf Pembantu Pimpinan pada Direktorat Pendidikan Teknologi Depdikbud (1969-1973), Kasi Sarana dan Prasarana Direktorat Dikmenjur  (1973-1975),  Kasubdit  PTP  (1976-1983),  Kepala  PPPG  Teknologi Bandung  (1980-1992),  Direktur  Dikmenjur  (1992-  1998),  Sekjen  ATEA  (ASEAN Technician  Education  Association)  (1982),  Sekjen  Majelis  Pendidikan  Kejuruan Nasional  (1994-  1998),  Governing  Board  Member  SEAMEO  VOCTECH,  Brunei Darrussalam  (1996-1998),  Resource  Member,  Colombo  Plan  Staff  Collage  for Technician  Education,  Manila  (1994-1999).  Mengikuti  berbagai  pelatihan  di  dalam dan luar negeri (1976- 1995), serta menjabat Ketua Yayasan EL-EM di Jakarta. 57
Merevisi  dokumen  “Pendidikan  Kejuruan  Menjelang  2020”  untuk memungkinkan  SMK  lebih  fleksibel  dan  permeabel  selaras  dengan  semangat reformasi  dan  otonomi  daerah.  Menegaskan  SMK  bukan  lagi  hanya  sebagai “pendidikan kejuruan” melainkan lembaga “Diklat Kejuruan” atau Pusat Pendidikan dan  Pelatihan  Kejuruan  Terpadu  (PPKT).  Mengubah  pengelolaan  Diklat  kejuruan dan  terpusat  menjadi  lebih  terdesentralisasi.  Memprakarsai  perubahan  dari pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (competence-based learning/curriculum).  Menata  ulang  bidang/program  keahlian  di  SMK  sebagai
PPKT.  Skenario  makro  tersebut  dituangkan  dalam  dokumen  “Reposisi  Pendidikan
Kejuruan Menjelang 2020”. Menggagas berdirinya Badan Nasional
Standarisasi/Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  yang  dilengkapi  Lembaga  Sertifikasi  Profesi (LSP).  Mengembangkan  kurikulum  kecakapan  hidup  (life  skills).  Memprakarsai pembaruan  Kurikulum  SMK  tahun  1999  dan  melakukan  kajian-kajian  bagi pembaruan kurikulum berikutnya. Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto mengajar sebagai Dosen  ITB  (1977-sekarang)  untuk  matakuliah  Bahan  Galian  Industri  dan  Kristal Optik  (1978-1980),  Geoteknik  (1986-1990),  Hidrogeologi, Simulasi  Data,  Pemetaan Air  Tanah,  Teknik  Pemboran,  Hidrogeologi  Lanjut,  dan  Manajemen  Air  Tanah (1986-1996). Asisten Umum Lembaga Penelitian ITB (1989- 1995), Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Program Pascasarjana ITB (1990-1996) Atase Pendidikan  dan  Kebudayaan  di  KBRI  Bonn,  Jerman  (1996-1998),  Direktur
SEAMEO  SEAMOLEC,  Jakarta  -  Indonesia  (2007-2015),  kini  menjabat  sebagai Direktur SEAMEO Secretariat, Bangkok - Thailand (2015-2019). 58
Program  utamanya  adalah  meningkatkan  keterampilan  siswa  SMK  melalui pembuatan  dan  perakitan  peralatan  praktek  sendiri  sesuai  dengan  kompetensi keahlian  siswa  yang  relevan,  antara  lain  pada  bidang  teknologi,  pertanian  dan manufaktur. Membuka unit-unit produksi yang berlokasi di sekolah sebagai inkubator bisnis  untuk  menumbuhkan  jiwa  wirausaha  warga  sekolah.  Memperkuat  tata  kelola SMK  melalui  penerapan  sistem  manajemen  mutu  berbasis  ISO  9001:2008. Melaksanakan  program  rintisan  “Wajib  Belajar”  12  tahun  dengan  langkah  awal mengubah  Biaya  Operasional  Manajemen  Mutu  (BOMM)  menjadi  Rintisan  Biaya Operasional Sekolah (BOS). Serta menciptakan citra baik SMK yang disosialisasikan kepada  seluruh  elemen  masyarakat  Indonesia  melalui  berbagai  media  komunikasi dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan tingkat kinerja yang dicapai SMK. 59
Kebijakan yang dilakukan adalah meletakan dasar sistem Teknologi Informasi dan  Komunikasi  bagi  pengelolaan  SMK.  Mengembangkan  pembelajaran  yang  tidak hanya  pembalajaran  klasikal  tetapi  juga  memanfaatkan  teknologi  yang  terkini  yaitu menggunakan e-learning. 60
Kebijakan  yang  dilakukan  adalah  berpijak  pada  gagasan  nawacita  Presiden Jokowi pada poin ke lima yaitu; “meningkatkan kualitas hidup manusia” dan poin ke enam  yaitu;  “meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar internasional”. Strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan  membuat  pemetaan  SMK  se- Indonesia dalam program Verifikasi Wilayah (Verwil). Data yang muncul pada Verwil ini  kemudian  dianalisa  menjadi  informasi  dasar  untuk  pengambilan  intervensi kebijakan.  Sehingga  program-program  utama  yang  diterapkan  adalah  sebagai berikut: 61
58 Ibid., hlm. 104-105
59 Ibid., hlm. 106-107
60 Ibid., hlm. 108
61 Ibid., hlm. 110-111
1) Menyukseskan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Tujuan yang akan dicapai melalui  strategi  ini  adalah  meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  peserta  didik SMK.
2) Afirmasi  khusus  pada  daerah  3T.  Program  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  kapasitas  SMK  yang  berada  di  berada  di  Provinsi  Papua  dan Papua Barat, berada di Daerah Khusus, dan berada di Daerah yang tergolong Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T).
3) Memfokuskan  pengembangan  SMK  Bidang  Keahlian  Perikanan  dan Kelautan, Pertanian, dan Pariwisata.
4) Pemenuhan Guru Produktif melalui: a) kolaborasi dengan Lembaga Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan;  b)  Pengadaan  Guru  Produktif  oleh  Pemerintah (Pusat+Daerah); dan c) Recognition Prior Learning (RPL).
5) Peningkatan  sistem  tata  kelola  yang  transparan  dan  akuntabel  dengan melibatkan  publik.  Arah  kebijakan  yang  diterapkan  dalam  melaksanakan tujuan strategis ini melalui: a). Pengelolaan data pokok pendidikan menengah kejuruan b). Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja  lembaga  c).  Penyediaan  layanan  informasi  kebijakan  d). Pengembangan  e-Bantuan.  Implementasi  e-bantuan  SMK  untuk  proses penyaluran bantuan dan pelaporannya dengan melibatkan ekosistem sekolah, disdik prov/kab/kota dan masyarakat.
6) Penyesuaian bidang keahlian/program studi keahlian dengan kebutuhan global dengan memperhatikan keseimbangan hard dan soft skill.
7) Program SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah berfungsi sebagai pusat pengembangan unit Teaching Factory, SMK Rujukan, MKPI.
Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai pada akhir  tahun  2015  dan  menghadapi  perdagangan  bebas  untuk  kawasan  Asia  Pasifik (APEC)  diperlukan  usaha  peningkatan  kompetensi  tenaga  kerja  agar  dapat meninggikan  mutu  dan  ragam  produk  yang  dapat  bersaing  di  pasar  bebas.  Dalam kaitan  tersebut,  diperlukan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  yang  handal  dan  mampu menerapkan  prinsip  Total  Quality  Management  (TQM)  agar  dapat  menjawab tantangan permasalahan ketenagakerjaan. Hal ini penting karena tujuan utama sistem
pendidikan  kejuruanadalah  mempersiapkan  peserta  didik  terutama  untuk  bekerja dalam  bidang  tertentu.  Sehingga  diharapkan  tamatannya  menjadi  tenaga  kerja produktif,  mampu  meningkatkan  pendapatan  dan  taraf  hidup  serta  dapat mengembangkan  dirinya  dalam  menghadapi  perubahan  yang  semakin  cepat. Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  tumbuh  dan  berkembang menjadi  bangsa  yang  sejahtera.  Di  samping  sumber  daya  alamnya  yang  kaya, Indonesia memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang berlimpah. Agar potensi tersebut dapat menjadi sumber daya pembangunan, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan. Sejalan dengan itu, keterlibatan dunia kerja, khususnya dunia usaha/industri, harus terus dikembangkan dalam penerapan kebijakan pengelolaan sistem pendidikan kejuruan.  Pelaksanaan  Pendidikan  Sistem  Ganda  (PSG)  sebagai  implementasi  dari kebijakan  Link  &  Match  merupakan  bukti  adanya  keterlibatan  aktif  pihak  dunia usaha/ industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan. 62
Paradigma program pendidikan kejuruan menjelang tahun 2020 menekankan pada perubahan-perubahan mendasar, antara lain sebagai berikut: 63
a) Orientasi pendidikan kejuruan dikembangkan dari supply-driven ke demand- driven.
b) Sistem  pengelolaan  pendidikan  kejuruan  berubah  dari  terpusat  menjadi terdesentralisasi pendekatan pembelajaran Pendidikan kejuruan bergeser dari pendekatan  mata  pelajaran  menjadi  pendekatan  pembelajaran  berbasis kompetensi (CBT).
c) Pola  penyelenggaraan  pendidikan  kejuruan  yang  sangat  terstruktur  menjadi lebih fleksibel dan permeable.

## 3. Aktivis Kerja Sekolah Kejuruan Menurut Ekonomi Syariah
Setelah penulis paparkan sejarah kedua lembaga kejuruan tersebut, maka jika ditinjau  dari  ekonomi  Islam,  kemungkinan  besar  bahwa  MAK  akan  lebih  sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebab di MAK pelajaran agama sebanyak 70 %  dibandingkan  dengan  SMK  yang  hanya  30  %.  Namun  jika  ditinjau  dari  keahlian
62 Ibid., hlm. 114-115
dan    kejuruan  pada  dua  lembaga  tersebut,  seolah  SMK  lebih  berkopeten  dan  lebih pakar daripada di MAK, sebab di SMK jam kejuruan 70% dan jam pelajaran agama hanya  30%.  Dari  kedua  lembaga  kejuruan  tersebut  pada  dasarnya  bisa  disesuaikan, misalnya  SMK  memang  jam  belajar  keahlian  lebih  banyak  sedangakn  jam  belajar agama  lebih  sedikit,  tapi  jam  agama  bisa  ditambah  dirumah  dan  dilingkungan masyarakat,  sehingga  hasilnya  akan  seimbang  antara  ilmu  kejuruan  dengan  ilmu agama.  Sebaliknya  demikian  juga  MAK  yang  jam  belajar  agama  lebih  banyak dibandingkan  jam  kejuruan,  namun  hal  tersebut  dapat  dikejar  dengan  praktek lapangan  dan  belajar  secara  otodidak,  sehingga  kedua  mata  pelajaran  tersebut  akan seimbang  juga.  Untuk  lebih  jelasnya  maka  akan  penulis  paparkan  besaran  manfaat kedua lembaga kejuruan tersebut.
Pertama-tama  kita  harus  mengetahui  apa  itu  MAK  atau  Madrasah  Aliyah Kejuruan. Madrasah Aliyah Kejuruan yang disingkat MAK merupakan madrasah atau sekolah bernuansa Islam yang bernaung di bawah kementerian agama seperti halnya madrasah-madrasah  lainnya  (bagi  MAK  Negeri),  bedanya  MAK  ini  menggunakan materi-materi  kejuruan  seperti  halnya  di  SMK.  Terlebih  pemerintah  kini  sangat memberikan perhatian cukup besar terhadap SMK karena dapat menghasilkan output langsung  kerja  sehingga  siswa-siswa  lulusan  sekolah  kejuruan  memiliki  ketrampilan tersendiri yang dapat mengurangi prosentase pengangguran di negara kita. 64
Sebenarnya  MAK  dan  SMK  sama-sama  sekolah  kejuruan,  tetapi  ada perbedaan yang sangat mendasar dari kedua sekolah itu. Sama-sama kejuruan boleh saja,  bahkan  output  siswanya  sama-sama  memiliki  keterampilan  namun  materi  atau subtansi  mapelnya  lebih  sempurna  MAK.  Mengapa  dikatakan  sempurna?  Karena secara  teori  dan  akal,  materi  yang  diajarkan  oleh  madrasah  mengacu  pada  bobot mapel  PAI  (Pendidikan  Agama  Islam)  yang  banyak  sehingga  tidak  hanya  mampu menguasai  materi  umum  saja  tetapi  juga  materi  agama,  mengingat  madrasah  akan membawa para siswa selamat di dunia dan akhirat. 65
64 Noor Wahidah A.W, “Keunggulan Madrasah Aliyah Kejuruan yang Bikin Iri?”, Kompasiana , (9 April 2016),
https://www.kompasiana.com/noorwahidah93/5708efa03dafbd99092355f8/keunggulan-madrasah- aliyah-kejuruan-yang-bikin-iri, diakses 3 Juli 2019.
MAK  hampir  sama  dengan  SMK,  di  MAK  akan  diajarkan  materi-materi ketrampilan-ketrampilan  yang  ada  di  sekolah  kejuruan,  sehingga  MAK  merupakan sekolah  atau  madrasah  idaman  yang  dapat  menghantarkan  kita  dalam  mencapai kesuksesan  dunia  dan  akhirat.  Kesuksesan  dunia  didapat  dari  materi  umum  dan kejuruan  sehingga  outputnya  siswa  sukses  mendapatkan  pekerjaan  sesuai  dengan kemajuan zaman saat ini dan dapat mengurangi prosentase pengangguran di negara ini. Sedangkan kesuksesan akhirat didapat dari materi PAI sehingga outputnya siswa paham akan agama, mengamalkannya dan dijamin selamat di dunia dan akhirat. 66
Gak ada ruginya belajar di MAK, kurang apa coba Madrasah Aliyah Kejuruan ini?  Harusnya  sekolah  lain  merasa  iri  dengan  subtansi  dari  MAK  ini.  Meskipun memang  sekolah  kejuruan  dianggap  sebelah  mata  oleh  sebagian  masyarakat.  Itu dikarenakan  mereka  tidak  melihat  ada  apa  di  dalamnya,  terlebih  MAK  ini  memang masih  tidak  sepopuler  MA  maupun  SMA  yang  sudah  banyak  dikenal  oleh  orang banyak. 67
Sebagai  masyarakat  sebaiknya  pemerintah  bersama  masyarakat  mulai mengunggulkan  madrasah  ini  dan  lebih  memperhatikan  MAK  ini  kalau  tidak  ingin mempertinggi  angka  prosentase  pengangguran.  Padahal  penyebab pengangguran  ini ialah  banyaknya  masyarakat  yang  lebih  memilihkan  sekolah  anak  di  sekolah  umum dan  madrasah  yang  favorite  bukan  di  kejuruan.  Padahal  lulusan  SMA  maupun  MA yang hanya bukan program keterampilan, akan sulit mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Karena orang pintar tanpa keterampilan apapun maka akan sulit mencari pekerjaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. 68
Dari paparan diatas, maka dapat diambil pelajaran, bahwa dari dua lembaga kejuruan  tersebut,  yaitu  MAK  dan  SMK,  jika  ditinjau  dari  prinsip-prinsip  ekonomi Islam yang lebih mengarah ke penguatan ajaran agama, sehingga bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam dunia kerja setelah lulus MAK dan SMK, maka menurut penulis MAK  lebih  relevan  dan  lebih  menguntungkan,  baik  dunia  maupun  akhirat.  Apalagi jika  ditimbang  dengan  teori  filsafat  pendidikan  dan  pendidikan  Islam  yang berorientasi  pada  budi  pekerti  yang  luhur  dan  berakhlakul  karimah,  maka  tujuan
66 Ibid. 67 Ibid. 68 Ibid.
pendidikan  MAK  persepktif  ekonomi  Islam  lebih  mendekati  sempurna diabandingkan SMK.

## KESIMPULAN
Dari sejarah dan asal muasal serta perjalanan panjang MAK dan SMK, maka dapat  disimpulkan  bahwa  MAK  lebih  berorientasi  pada  pendidikan  agama  yang berbasis  skill  atau  keterampilan  sebagai  bekal  menjalani  hidup  di  dunia.  Sedangkan SMK  hampir  dipastikan  lebih  menonjolkan  skill  dan  ketetampilan  saja,  sedikit ditambah  pemanis  pelajaran  agama  sebagai  penyeimbang  antara  dunia  dan  akhirat. Muatan-muatan  mata  ajar  dari  kedua  lembaga  kejuruan  tersebut,  hampir  bertolak belakang, MAK 70% mata ajar agama, SMK 70% mata ajar kejuruan. Maka hampir dipastikan  dari  kedua  alumni  MAK  dan  SMK  yang  kecenderungan  akan  belajar ekonomi Islam atau kuliah jurusan ekonomi Syariah adalah MAK. Dari dua lembaga kejuruan  tersebut,  yaitu  MAK  dan  SMK,  jika  ditinjau  dari  prinsip-prinsip  ekonomi Islam yang lebih mengarah ke penguatan ajaran agama, sehingga bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam dunia kerja setelah lulus MAK dan SMK, maka menurut penulis MAK  lebih  relevan  dan  lebih  menguntungkan,  baik  dunia  maupun  akhirat.  Apalagi jika  ditimbang  dengan  teori  filsafat  pendidikan  dan  pendidikan  Islam  yang berorientasi  pada  budi  pekerti  yang  luhur  dan  berakhlakul  karimah,  maka  tujuan pendidikan  MAK  persepktif  ekonomi  Islam  lebih  mendekati  sempurna diabandingkan SMK

## DAFTAR PUSTAKA
Asari,  Hasan, Menyingkap  Zaman  Keemasan  Islam;  Kajian  atas  Lembaga-Lembaga Pendidikan (Bandung: Mizan, 1994).
Assegaf,  Abdurahman, Politik  Pendidikan  Nasional;  Pergeseran  Kebijakan  Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2005). Azra,  Azyumardi, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional;  Rekonstruksi  dan  Demokratisasi (Jakarta : Kompas, 2002).
Azra,  Azyumardi, Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Millenium  Baru (Jakarta: Logos, 1999).
Daulay,  Haidar  Putra, Historisitas  dan  Eksistensi  Pesantren  Sekolah  dan  Madrasah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 2015).
Depertemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (Jakarta: Kemendikbud, 2010).
Djumhur, dan Danasuparta, Sedjarah Pendidikan (Bandung Djakarta: Tjerdas, 1961).
Fadjar, A. Malik, Madarsah dan Tantangan Modernitas (Bandung : Mizan, 1999).
Harun,  “Mengenal  Madrasah  Aliyah  (MA)  Dan  (MAK)”, harunarcom.blogspot.com ,  (4 Juli  2019),  http://harunarcom.blogspot.com/2014/06/mengenal-madrasah- aliyah-ma-dan-mak.html, diakses 3 Juli 2019.
Ihsan, Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008)
Khurniawan, Arie Wibowo, dkk., SMK: Sekolah Menengah Kejuruan dari Masa ke Masa (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia    Kompleks  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016/2018).
Kosim,  Mohammad,  “Madrasah  Di  Indonesia  (Pertumbuhan  dan  Perkembangan)”, Jurnal Tadris , Vo. 2. No 1. (2007), 41-57.
Lembaran  Negara  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1, 1-26.
Listiara, Anita dan Asmadi Alsa, “Esensi Bersekolah bagi Siswa Berisiko di Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)”,  Jurnal  Psikologi,  Vol.  38,  No.  2,  (2011),  164- 175.
Makdisi,  George, The  Rise  of  Colleges:  Institutions  of  Learning  in  Islam  and  The  West (Edinburg : Edinburg University Press, 1981).
Maknun,  Johar,  “Pengembangan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Boarding School Berbasis Keungulan Lokal”, Direktori/FPTK/Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur , (Upi Edu: 196803081993031), 1-30.
Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos, 1999).
Mohammad,  Ardiyan,  “Sistem  Pendidikan  Biang  Kerok  Indonesia  Minimnya
Wirausaha”, Merdeka.com , (12 Juli 2014), https://www.merdeka.com/uang/sistem-pendidikan-biang-kerok-indonesia- minim-wirausaha.html, diakses 3 Juli 2019.
Mukhtar,  Muh.  Ali  dan  Jejen  Musfah,  “Membangun  Kewirausahaan  di  Sekolah ”. Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna , Vo. 4 No. 2 (2018), 204-215. Muslim, Novriza bin, “Riwayat Sekolah Menengah Kejuruan”, Novrizalbinmuslim.wordpress.com , (1 Oktober 2014), https://novrizalbinmuslim.wordpress.com/2014/10/01/riwayat-sekolah- menengah-kejuruan/, diakses 4 Juli 2019. Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  60  tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madsrasah.
Pramono, Yoga, “Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten  Rembang”,  Tesis  Master  (Semarang:  Program  Pasca  Sarjana Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah  dan  Kota  Universitas  Diponegoro, 2009).
Saefudin, Agus, Smk: Sekolah Mencetak Kuli dan Pengangguran (Sebuah Kritik dan Solusi  Arah  Kebijakan  Sekolah  Menengah  Kejuruan),  Makalah  Master (Semarang:  Program  Pascasarjana  Program  Studi  Manajemen  Pedidikan Konsentrasi Kepengawasan Sekolah Universitas Negeri, 2015).
Salinan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
Salinan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  70  Tahun  2013  Tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
Setiawan,  Yuli,  “Mengenal  Sejarah  Pendidikan  Kejuruan  di  Indonesia”,
Psmk.kemdikbud.go.id , (31 Mei 2016), http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1614/mengenal-sejarah-pendidikan- kejuruan-di-indonesia, diakses 4 Juli 2019.
SK Mendikbud ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, 1-20.
SK  Mendikbud  Nomor  489/U/1992  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan Menteri Agama Nomor 370/1993 tentang Madrasah Aliyah, 1-17.
Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta: LP3ES, 1994).
Syalabi,  Ahmad, Sedjarah  Pendidikan  Islam ,  terj.  Muchtar  Jahja  dan  Sanusi  Latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
Syamsudini,  H  M.,  “Pendidikan  Madrasah  Dalam  Lintas  Sejarah  Indonesia”, Jurnal Turats , (36.91.149.11), 145-152.
Wahidah,  Noor,  A.W,  “Keunggulan  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  yang  Bikin  Iri?”,
Kompasiana , (9 April 2016), https://www.kompasiana.com/noorwahidah93/5708efa03dafbd99092355f8 /keunggulan-madrasah-aliyah-kejuruan-yang-bikin-iri, diakses 3 Juli 2019. Walfajri,  Maizal dan  Herlina  Kartika,  “Menkop  UKM  :  Rasio  wirausaha  Indonesia sudah lebih dari 7%”. Kontan.co.id , (05 Juni 2018), https://peluangusaha.kontan.co.id/news/menkop-ukm-rasio-wirausaha- indonesia-sudah-lebih-dari-7, diakses 3 Juli 2019. Walfajri,  Maizal dan  Narita.  “Jumlah  pelaku  UMKM  di  2018  diprediksi  mencapai 58,97 juta orang”, Kontan.co.id , (05 Oktober 2018), https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018- diprediksi-mencapai-5897-juta-orang, diakses 3 Juli 2019.