## MEMBANGUN DESAIN JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN: STUDI KASUS PROVINSI MALUKU

## MARINE PROTECTED AREA NETWORK DESIGN: CASE STUDY OF MALUKU PROVINCE
Estradivari a* , Christian Novia N. Handayani a , Dirga Daniel a , Adib Mustofa a a WWF-Indonesia E-mail: estradivari@wwf.id

## ABSTRACT
Since 2014, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has started to initate the development of MPA Network in several provinces in Indonesia. The objective of this study is to provide scientific recommendations to the government  and  stakeholders  on  MPA  Network  design  that  maximizes  the  ecological  functions,  protects critical marine habitats and maintains fisheries stocks. Multi-stages spatial analysis and larva connectivity modelling  using  the  best  available  data  in  a  provincial  level  were  applied.  Until  December  2015,  Maluku Province  had  seven  MPAs  with  a  total  of  288,414  ha.  Based  on  spatial  analysis,  those  MPAs  had  good Replication  of  critical  habitats,  but  low  Representation  of  critical  habitats  (3,8%  from  20%  of  ideal representation percentage) that were protected within MPAs. Besides that, only five out of seven MPAs that were connected,  i.e. the distance  between MPAs  is  less than 100  km, meanwhile the other two MPAs  were isolated from other MPAs. Maluku Province also had several nodes of strong larva connectivity values. This study  demonstates  the  potential  to  develop  an  MPA  Network  in  Maluku  Province  under  these  several considerations: (1) build new MPAs in several locations such as Buru Island, Maluku Barat Daya, Aru Islands, etc. (2) enlarge the existing MPAs, especially the small size MPAs, and (3) strengthen the roles and functions of management bodies in each MPA and promote an integrated management plan development with all MPA management bodies.
Keywords:  MPA  Network,  Maluku  Province,  3K  (Representation,  Replication  and  Connectivity),  Larva

## Connectivity

## ABSTRAK
Semenjak  2014,  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  mulai menginisiasi pembentukan jejaring KKP di beberapa  lokasi  di  Indonesia.  Kajian  ini  dilakukan  untuk  memberikan  rekomendasi  ilmiah  kepada pemerintah dan mitra mengenai desain jejaring KKP di Provinsi Maluku yang dapat memaksimalkan fungsi ekologi,  melalui  perlindungan  habitat  laut  kritis  dan  pengelolaan  stok  perikanan.  Analisa  spasial  dan pemodelan konektivitas larva dilakukan menggunakan data terbaik yang tersedia untuk tingkat provinsi. Hingga Desember 2015, Provinsi Maluku baru memiliki 7 KKP dengan total luasan 288,414 hektar. Ketujuh KKP  yang  telah  ada  memiliki  keterulangan  habitat  dan  spesies  penting  yang  baik,  namun  keterwakilan habitat kritis yang sudah dilindungi masih sangat kecil (3,8%) dibandingkan target minimum yang optimum (20%). Selain itu, baru 5 dari 7 KKP yang saling terkoneksi dengan jarak di bawah 100 km, sementara dua KKP lainnya terletak terisolir dari KKP lainnya. Provinsi Maluku juga memiliki beberapa simpul dengan nilai konektivitas larva yang kuat. Berdasarkan hasil kajian, jejaring KKP di Provinsi Maluku sangat potensial dibangun  di  Provinsi  Maluku  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  berikut:  (1)  membangun  KKP  di beberapa lokasi seperti diantaranya Pulau Buru, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, dll, (2) memperluas KKP yang sudah ada khususnya KKP yang berukuran sangat kecil, dan (3)  memperkuat peran dan fungsi lembaga pengelola di setiap KKP dan mendorongkan pembuatan rencana pengelolaan secara bersama dan terintegrasi antar KKP.
Kata  Kunci:    Jejaring  Kawasan  Konservasi  Perairan,  Provinsi  Maluku,  3K  (Keterulangan,  Keterwakilan, Konektivitas), Konektivitas Larva

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223
Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id

## 1. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2009,  Pemerintah Indonesia  menargetkan  terbentuknya  20 juta  hektar  Kawasan  Konservasi  Perairan (KKP)  sampai  dengan  tahun  2020  untuk melindungi  keanekaragaman  hayati  laut Indonesia  dari  berbagai  ancaman  yang semakin  intensif.  Hingga  Desember  2016, sebanyak 165 KKP telah dibangun dengan total  luasan  mencapai  17,98  juta  hektar (Konservasi  dan  Keanekaragaman  Hayati Laut, 2017).
Selain
pembentukan
KKP,
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KemenKP)  Indonesia  juga  berupaya mengefektifkan  upaya  konservasi  dengan cara membangun jejaring KKP. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  No.  13 tahun  2014,  jejaring  KKP  didefinisikan sebagai  kerjasama  pengelolaan  2  (dua) atau  lebih  kawasan  konservasi  perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik.  KKP  yang  letaknya  berdekatan akan  mendapatkan  manfaat  dari  adanya jejaring, diantaranya melalui pengefektifan upaya dalam memenuhi target pengelolaan,  peningkatan  daya  tahan  dan daya  lenting  ekosistem  dari  dampak bencana  (PISCO,  2007),  penggunaan sumber daya laut yang lebih efisien (IUCN- WCPA,  2008),  serta  pengurangan  konflik sumber daya laut (UNEP-WCMC, 2008). Hingga  Desember  2016,  inisiasi pembentukan jejaring KKP telah dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia, diantaranya  Bentang  Laut  Kepala  Burung (Provinsi  Papua  Barat),  Bentang  Laut Lesser  Sunda  (Provinsi  Bali,  Nusa Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur), Sumatera bagian Barat (Provinsi Sumatera Utara,  Sumatera  Barat),  Bentang  Laut Southeast  Sulawesi  (Provinsi  Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Tenggara  dan  Sulawesi Tengah),  Provinsi  Maluku  dan  Provinsi Kepualauan Riau. Meski inisiasi pembentukan  jejaring  KKP  telah  banyak
dilakukan,  KemenKP  belum  memiliki panduan  resmi  dalam  mendesain  jejaring KKP serta indikator detil untuk mengevaluasi performanya.
WWF-Indonesia  yang  merupakan mitra  kerja  KemenKP  semenjak  tahun 2009,  telah  menfasilitasi  pembentukan desain  jejaring  KKP  di  beberapa  lokasi  di Indonesia. Desain yang dibangun memiliki tujuan  untuk  membentuk  jejaring  KKP yang  tangguh,  yaitu  yang  memiliki keterkaitan  biofisik  serta  daya  tahan  dan daya  lenting  yang  tinggi.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  berbagi  pembelajaran baik dalam mendesain jejaring KKP dengan data  yang  terbatas  namun  tetap berdasarkan  kajian  ilmiah.  Penelitian  ini mengambil studi kasus di Provinsi Maluku karena  memiliki  pembelajaran  unik, dimana  jumlah  KKP  yang  masih  relatif sedikit  sementara  memiliki  kepentingan konservasi yang relatif tinggi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Area  Kajian  dan  Kepentingan Konservasi
Area kajian meliputi seluruh perairan laut Provinsi Maluku. Wilayah administrasi Provinsi Maluku terbagi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota dengan luas total 712.480  km 2 terdiri  dari  658.331  km 2 (92,4%) wilayah perairan dan 54.148 km 2 (7,6%)  wilayah  daratan,  serta  mencakup 12 gugus pulau (BAPEDA, 2007).
Dominasi  wilayah  perairan  di provinsi  ini  mendorong  pemerintah  baik daerah maupun pusat untuk mengutamakan kebijakan berbasis pendekatan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil di  Provinsi  Maluku.  Dua  program  utama yang menjadi prioritas pemerintah adalah (1)  strategi  pembangunan  berdasarkan gugus  pulau  dan  penetapan  Provinsi Maluku  sebagai  Lumbung  Ikan  Nasional (LIN),  serta  (2)  komitmen  pemerintah Provinsi
Tabel  1.  Daftar  Kawasan  Konservasi  Perairan  di  Provinsi  Maluku  sampai  dengan
Desember 2015 JENIS KAWASAN KONSERVASI LUASAN (Ha) LEMBAGA PENGELOLA TAHUN PENCADANGAN TWP Laut Banda 2.500 BKKPN Kupang 2009 TWP Aru Tenggara 114.000 BKKPN Kupang 2009 TPK Kab. Maluku Tenggara 150.000 DKP Kab. Malra 2012 KKPD Kab. Seram bagian Timur  8.816,80 DKP Kab. SBT 2011 TWAL Pulau Marsegu 11.000 BKSDA Maluku 1999 TWAL Pulau Kassa 1.100 BKSDA Maluku 1978 TWAL Pulau Pombo 998 BKSDA Maluku 1996 Maluku untuk berkontribusi sebesar 1 juta hektar  Kawasan  Konservasi  Perairan (KKP)  terhadap  pencapaian  nasional sebesar  20  juta  hektar  di  tahun  2020 (BAPEDA, 2007).
Hingga  Desember  2015,  Provinsi Maluku  baru  membentuk  tujuh  KKP dengan luas total 288.414,80 hektar, atau baru mencapai 29% dari target pemerintah  provinsi  (Tabel  1).  Seluruh KKP  tersebut  masih  dalam  status pencadangan,  belum  ada  yang  telah ditetapkan serta memiliki rencana pengelolaan dan zonasi. Meski pengelolaan ke  tujuh  KKP  tunggal  tersebut  berada  di bawah  kewenangan  Provinsi  Maluku, namun  secara  implementasinya  KKP tersebut belum skema pengelolaan secara berjejaring.

## 2.2. Parameter Jejaring KKP
Dalam  membangun  desain  jejaring KKP yang tangguh, peneliti mengacu pada tiga  prinsip  dasar  yang  menjadi  pilar utama  KKP  (IUCN-WCPA,  2008),  dikenal dengan  analisis  3K,  yaitu:  Keterwakilan, Keterulangan dan Konektivitas. Keterwakilan habitat dan spesies penting merupakan faktor penting untuk memastikan  ekosistem  mampu  bertahan menghadapi perubahan iklim dan berbagai gangguan  lainnya  termasuk  tekanan perikanan baik di dalam kawasan lindung maupun di sekitarnya (Green, et al., 2013).
Target  ideal  keterwakilan  dalam  desain jejaring  KKP  adalah  melindungi  20-30% dari  keseluruhan  habitat  dan  spesies penting  yang  ada  (Green,  et  al.,  2007; Gaines, et al., 2010).
Keterulangan habitat penting dalam KKP  diperlukan  untuk  meminimalkan resiko  jika  terjadi  gangguan  terhadap ekosistem.  Prinsip  keterulangan  adalah terdapatnya  habitat  penting  berada  di minimal  tiga  KKP  yang  berjejaring (Fernandes,  et  al.,  2005;  Green,  et  al., 2007), sehingga apabila salah satu habitat di  satu  KKP  mengalami  gangguan, setidaknya  ada  dua  atau  lebih  habitat serupa di KKP lain yang berjejaring dalam kondisi  sehat.  Habitat  yang  tidak mengalami  gangguan  ini  dapat  bertindak sebagai  sumber  larva  agar  lokasi  yang terdampak dapat pulih kembali (Green, et al., 2013).
Konektivitas  merupakan  tingkatan jarak dimana populasi suatu spesies pada suatu  area  masih  dapat  saling  terhubung dengan populasi spesies yang sama di area lainnya  melalui  pertukaran  telur,  larva, juvenil  maupun  ikan/organisme  dewasa (IUCN-WCPA,  2008).  Terdapat  dua  sub- parameter  yang  dikaji,  yaitu  (1) keterkaitan  jarak  dan  (2)  konektivitas larva  ikan.  Jarak  antar  KKP  yang  ideal adalah antara 10 – 100 km (UNEP-WCMC, 2008), karena tidak terlalu dekat sehingga tetap  bisa  memberikan  ruang  antar  KKP
yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pengguna sumber daya laut, namun juga tidak terlalu jauh karena  masih  dapat  mengakomodasi migrasi  atau  perpindahan  sebagian  besar biota  laut.  Konektivitas  larva  ikan  juga merupakan  faktor  penting  yang  harus dipertimbangkan untuk melindungi lokasi yang menjadi sumber larva ikan dan yang dapat  mensubsidi  larva  ke  lokasi penangkapan  ikan  (Green,  et  al.,  2013). Habitat  penting  yang  digunakan  dalam kajian ini merupakan ekosistem mangrove, ekosistem  lamun  dan  ekosistem  terumbu karang.

## 2.3. Metode dan Analisa Data
Metode utama yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa spasial. Terdapat dua langkah utama yang dijalankan secara bertahap  untuk  mendesain  jejaring  KKP, yaitu: (1) menganalisis keterkaitan biofisik dan  (2)  mengidentifikasi  lokasi  dengan nilai konservasi tinggi.
Dalam  menganalisis  keterkaitan biofisik melalui uji 3K, peneliti menggunakan  teknik  Overlay,  Buffering, Euclidiance  Distance  dan  pemodelan konektivitas  larva.  Untuk  memperoleh informasi keterwakilan habitat dan spesies penting  dalam  jejaring  KKP  dilakukan perhitungan sebagai berikut: Hi = CFi/∑CFi x  100%,  dimana  Hi  =  persentase keterwakilan  habitat/wilayah  spesies penting  (%);  CFi=  luasan  habitat/wilayah spesies  penting  dalam  KKP  (hektar);  dan ΣCFi= jumlah total luasan habitat/wilayah spesies  penting  di  Provinsi  Maluku (hektar).
Sedangkan untuk memperoleh informasi keterulangan habitat dan spesies penting  dalam  KKP,  dilakukan  overlay antara  data  spasial  habitat  dan  spesies penting,  dengan  data  spasial  Kawasan
1 suatu area yang mampu memberikan subsidi larva ke area lainnya.
2 suatu area yang menerima subsidi larva dari area lainnya
Konservasi  Perairan  di  Provinsi  Maluku. Informasi  keterkaitan  jarak  antar  KKP dilakukan  dengan  analisis  Euclidian Distance  mengambil  jarak  terjauh  100 kilometer dari batas luar KKP.
Pemodelan konektivitas larva digunakan untuk menjawab lokasi potensial  untuk  dilindungi  berdasarkan informasi penyebaran larva ikan. Pemodelan dibangun berdasarkan algoritma tertentu yang memperhitungkan berbagai macam data termasuk diantaranya: batas KKP  , batas ekoregion, sebaran  terumbu  karang,  ancaman terhadap  terumbu  karang,  spesies  ikan yang  ditemukan,  karakteristik  biologi spesies  ikan,  arus,  suhu  permukaan  laut dan populasi penduduk (lihat Krueck, et al., 2017). Dalam kajian ini, target yang ingin dicapai dari pemodelan konektivitas larva adalah  melindungi  40%  lokasi  penting yang memiliki tingkat ekspor 1 larva tinggi ke lokasi penangkapan ikan, serta memiliki nilai  impor 2 dan  self-recruitment 3 larva yang  tinggi  sehingga  dapat  melindungi keanekaragaman hayati laut.
Dalam  menganalisis  lokasi  yang memiliki nilai konservasi tinggi, peneliti menggunakan  software  MARXAN  (Marine Reserved  Design  Using  Spatially  Explicit Annealling).  Luas  unit  hexagon  dalam kajian ini ditetapkan sebesar 1000 hektar (10.000.000 m 2 = 10 km 2 ). Dengan luas AOI sebesar  9.565.000  hektar,  maka  jumlah planning unit yang dianalisis dalam kajian ini  adalah  9565  unit.  Skenario  yang dibangun  (Tabel  2)  mengutamakan  fitur konservasi, yaitu fitur-fitur yang merupakan  representasi  dari  target perlindungan yang ingin dicapai. Sementara, fitur cost, yaitu fitur-fitur yang merupakan  repsentasi  dari  dampak  dari ada perencanaan kawasan,  diabaikan  atau
3 suatu area yang mampu memproduksi larva untuk dirinya sendiri.
Tabel 2. Skenario analisis dan sumber data untuk mengidentifikasi lokasi dengan nilai konservasi tinggi di Provinsi Maluku Fitur Sumber data Proses Prop SPF Area Terpilih (ha) Konservasi Terumbu Karang One MAP BIG 2013 Intersect dengan KKP 0.3 0.5 202,373 Padang Lamun Analisis citra Landsat 5 Tahun 2011 Intersect dengan KKP 0.5 0.8 106,576 Mangrove Analisis Citra Landsat 5 Tahun 2011 Kemenhut, 2014 Intersect dengan KKP 0.5 0.8 111,895 Penyu Data kemunculan, WWF-ID 2007-2014 Buffer 1 km 0.3 0.3 11,785 Dugong Data kemunculan, WWF-ID 2007-2014 Buffer 1 km 0.3 0.3 91,137 Mamalia Laut  Data kemunculan, WWF-ID 2007-2014 Buffer 5 km 0.5 0.3 100,671 Cost Tidak ada
dianggap  sama  untuk  semua  unit perencanaan.
Proses  persiapan  data-data  spasial untuk  keperluan  analisis  ini  dilakukan menggunakan  perangkat  lunak  QGIS  1.8 dengan tambahan plugin Qmarxan. Untuk memperoleh  hasil  terbaik,  modifikasi skenario  dilakukan  dengan  bantuan perangkat  lunak  Zonae  Cogito.  Hasil analisa spasial untuk mengkaji keterkaitan biofisik  dan  mengidentifikasi  lokasi dengan nilai konservasi tinggi kemudian di kaji  secara  deskriptif  dan  spasial,  dengan teknik overlay, untuk membuat rekomendasi desain jejaring KKP.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1. Keterkaitan  biofisik  melalui  analisis 3K
Keterwakilan habitat penting dalam KKP masih sangat kecil, dengan nilai rerata 3,84%  dari  luasan  total  ketiga  ekosistem ini  di  Provinsi  Maluku.  Ekosistem  lamun memiliki  representasi  terendah  (0,60%), diikuti  oleh  ekosistem  mangrove  (1,82%) dan  ekosistem  terumbu  karang  (5,27%) (Tabel 3). Secara keseluruhan, keterwakilan  habitat  penting  ini  masih jauh  di  bawah  dari  target  optimal,  yaitu minimal  20%.  Keterulangan  habitat penting di  dalam KKP di  Provinsi  Maluku tergolong  cukup  baik,  dimana  tiap ekosistem  utama  terdapat  di  minimal  3 KKP (Tabel 3).
Tabel 3. Keterwakilan dan keterulangan habitat penting dalam KKP di Provinsi Maluku
Nama Kawasan Mangrove Lamun Terumbu Karang Keterwakilan habitat penting dalam KKP (terhadap luasan habitat penting di Provinsi Maluku) 1,82% 0,60% 5,27% Keterulangan habitat penting TWAL Pulau Marsegu Ada Ada Ada
Nama Kawasan Mangrove Lamun Terumbu Karang TWAL Pulau Kasa Ada Tidak ada Ada TWAL Pulau Pombo Tidak ada Ada Tidak ada TWP Laut Banda Tidak ada Ada Ada KKPD Kab. Seram Bagian Timur Tidak ada Ada Ada TPK Kab. Maluku Tenggara Ada Ada Ada TWP Aru Tenggara Ada Tidak ada Ada Untuk  prinsip  Konektivitas  melalui keterkaitan
jarak, hasil analisis menunjukkan terdapat dua kelompok KKP yang terhubung pada jarak antara 10-100 km, sementara dua KKP terisolasi dari KKP lainnya  (Gambar  1).  KKP  yang  terisolasi dari  KKP  lainnya  terletak  di  bagian tenggara  Provinsi  Maluku.  Hal  ini disebabkan karena minimnya jumlah KKP di lokasi ini dan bentuk geografis Provinsi Maluku yang didominasi oleh pulau-pulau yang terpisah cukup jauh.
Hasil  analisis  konektivitas  larva menawarkan  100  solusi  yang  dapat dijadikan  alternatif  usulan  KKP  dan  salah satunya  dianggap  paling  baik  menjawab kebutuhan  untuk  memenuhi  keterkaitan jarak  antar  KKP  di  Provinsi  Maluku (Gambar  2).  Gambar  2  memperlihatkan hasil analisis konektivitas larva di Provinsi Maluku  dimana  arsiran  berwarna  merah menunjukkan  bahwa  terumbu  di  lokasi tersebut  memiliki  nilai  ekspor,  self- replenishment dan impor larva yang tinggi.
Nilai ekspor
yang tinggi mengindikasi  kawasan  tersebut  dapat menyebarkan larva atau juwana ke lokasi- lokasi  di  sekitar,  sehingga  mampu meningkatkan  kemampuan  pulih  jika lokasi-lokasi tersebut mengalami gangguan. Perlindungan lokasi-lokasi yang memiliki  nilai  ekspor  larva  yang  tinggi, atau lokasi sumber larva, dapat meningkatkan  kelimpahan  dan  biomassa ikan  di  perairan  sekitar.  Nilai  self-
replenishment dan impor larva yang tinggi yang  mengindikasikan  bahwa  lokasi tersebut  memiliki  kemampuan  dalam mempertahankan keanekaragaman hayati laut,  integritas  komunitas  biota  dan regenerasi  spesies  karena  memiliki  daya lenting  terhadap  gangguan  yang  tinggi. Dari  hasil  pemodelan  konektivitas  larva, diketahui beberapa lokasi potensial diluar KKP  yang  sudah  ada  yang  dapat diprioritaskan untuk dikonservasi.
Berdasarkan
hasil analisis konektivitas  larva  di  Provinsi  Maluku, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat  10  lokasi  yang  memiliki ketahanan perlindungan keanekaragaman hayati  tinggi  sekaligus  mendukung produktivitas  perikanan  karena  lokasi- lokasi ini menjadi sumber larva baik untuk lokasi  tersebut  maupun  sekitarnya.  Dari ke-10  lokasi  tersebut,  sudah  terbentuk lima KKP di tiga lokasi yang terpilih.

## 3.2. Lokasi  di  luar  KKP  dengan  nilai konservasi tinggi
Hasil analisis MARXAN menunjukkan terdapat  beberapa  lokasi  di  Provinsi Maluku  yang  memiliki  frekuensi  terpilih cukup tinggi, yaitu >35 kali dari 100 solusi. Semakin  sering  suatu  kawasan  terpilih secara  frekuensi,  ditandai  oleh  semakin gelap  warna  arsiran,  maka  semakin penting  kawasan  ini  untuk  dijadikan sebagai kawasan lindung.
Gambar 3 memperlihatkan terdapat
Gambar 1. Keterkaitan jarak antar KKP di Provinsi Maluku
Gambar 2.  Lokasi yang memiliki nilai ekspor, import dan self-replenishment larva yang tinggi berdasarkan hasil pemodelan konektivitas larva.
lima lokasi utama di Provinsi Maluku yang memiliki  nilai  konservasi  yang  paling tinggi,  yaitu  Pulau  Luang  dan  laguna  di sebelah  baratnya  (Maluku  Barat  Daya), bagian  barat  dan  utara  Kepulauan
Tanimbar  (Maluku  Tenggara  Barat), Kepulauan  Kei  Kecil  (Maluku  Tenggara) dan  Kepulauan  Tayando  (Kota  Tual), bagian  timur  Kepulauan  Aru,  serta Kepulauan Gorom (Seram Bagian Timur).
Dari  kelima  lokasi  terpilih,  tiga diantaranya  telah  dibangun  KKP,  yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Maluku Tenggara, dan Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Meski  telah dibangun  KKP.  namun perlu diperhatikan di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  dan Kabupaten  Kepulauan  Aru,  KKP  yang sudah terbentuk luasannya jauh lebih kecil daripada  lokasi  terbaik  hasil  analisis MARXAN.  Oleh  karena  itu,  masih  terbuka peluang  untuk  perluasan  KKP  atau penambahan KKP di kabupaten-kabupaten tersebut.

## 3.3. Desain  jejaring  KKP  di  Provinsi Maluku
Provinsi  Maluku  saat  ini  sudah memiliki  tujuh  KKP  yang  tersebar  di  sisi utara  dan  timur  Provinsi.  Sebagai  KKP tunggal,  tiap  KKP  tersebut  seharusnya
dapat  memenuhi  target-target  konservasi yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Namun, kebutuhan untuk menghubungkan antar  KKP  yang  telah  ada  di  Provinsi Maluku dalam bentuk jejaring KKP belum memiliki  keterkaitan  biofisik  yang  kuat sehingga  pencapaian  tujuan  jejaring  KKP untuk  mendukung  perlindungan  habitat dan  peningkatan  produktivitas  perikanan tidak dapat berjalan optimal. Berdasarkan analisis 3K, meski ke-tujuh KKP yang telah ada  memiliki  keterulangan  habitat  dan spesies  penting  yang  baik,  namun keterwakilan  habitat  kritis  yang  sudah dilindungi  masih  sangat  kecil  (3,8%) dibandingkan  target  minimum  yang optimum (20%). Selain itu, apabila dilihat dari  jarak  antar  KKP,  baru  5  dari  7  KKP yang  saling  terkoneksi  dengan  jarak  di bawah 100 km, sementara dua KKP lainnya terletak terisolir dari KKP lainnya.

## Gambar  3.  Hasil  analisis  MARXAN  untuk  mengidentifikasi  lokasi  yang  memiliki  nilai
konservasi tinggi di Provinsi Maluku
Meski  masih  memiliki  kelemahan dalam  hal  keterkaitan  biofisik,  ke-tujuh
KKP  yang  telah  ada  di  Provinsi  Maluku tetap  berpotensi  untuk  saling  berjejaring.
Hal  ini  dimungkinkan  karena  Provinsi Maluku  memiliki  banyak  lokasi  potensial yang  bernilai  konservasi  tinggi  dan memiliki  tingkat  konektivitas  larva  yang luas,  sehingga  membuka  peluang  untuk membangun  lebih  banyak  KKP  atau memperluas KKP yang ada di masa depan. Selain itu, terdapatnya lembaga pengelola di  tiap  KKP  bisa  menjadikan  dasar  dalam membangun  jejaring  KKP  di  Provinsi Maluku,  karena  lembaga  pengelola tersebut  bisa  saling  berkoordinasi  untuk mengimplementasikan rencana pengelolaan secara bersama dan terintegrasi antar KKP.
Berikut  beberapa  rekomendasi  ilmiah yang dapat diadopsi dan diimplementasikan  oleh  pemerintah  dan pemangku kepentingan dalam membangun jejaring KKP yang tangguh di Provinsi Maluku:
a. Menambah  jumlah  KKP  di  lokasi- lokasi  yang  bernilai  konservasi  dan konektivitas  larva  yang  tinggi. Setidaknya  terdapat  delapan  lokasi potensial  yang  tersebar  di  seluruh Provinsi  Maluku  yang  berpotensial dijadikan KKP baru, yaitu terletak di Kabupaten Pulau Buru, bagian utara, selatan  dan  tenggara  Pulau  Seram, Kepulauan  Tayando,  Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat,  Kepulauan Luang  dan  Pulau  Wetar  (Maluku Barat Daya) (Gambar 3).
b. Memperluas  KKP  yang  telah  ada, khususnya  yang  berukuran  sangat kecil,  yaitu  di  Kepulauan  Aru,  dan bagian  Barat  Pulau  Seram  (Gambar 3).  Hal  ini  perlu  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  keseluruhan keragaman  habitat  dan  spesies penting  di  satu  lokasi  terlindungi secara  optimal  berdasarkan  prinsip 3K.
c. Memperkuat koordinasi antar lembaga  pengelola  di  tiap  KKP  agar implementasi  rencana  pengelolaan
bisa berjalan secara berkesinambungan  dan  sinergis antar  KKP.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  mengefektifkan  lembaga formatur  yang  telah  terbentuk  agar dapat  memotivasi,  memfasilitasi, memantau  dan  mengevaluasi  tiap lembaga pengelola secara berkala.
d. Meningkatkan efektivitas pengelolaan  tiap  KKP  agar  mampu memenuhi  target  konservasi  yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bisa  dipantau  kemajuannya  melalui evaluasi EKKP3K yang dilakukan tiap tahun.
Peningkatan efektivitas pengelolaan juga termasuk melengkapi perangkat-perangkat pengelolaan  seperti  penetapan  KKP, zonasi, rencana pengelolaan, dll.
3.4. Analisa  spasial  untuk  menelaah keterkaitan  biofisik  dalam  desain jejaring KKP
Analisa 3K untuk melihat keterkaitan biofisik  dalam  melihat  gap  konservasi merupakan salah satu metode terbaik yang bisa diadopsi dan direplikasi di lokasi lain. Analisa  ini  memiliki  beberapa  kelebihan, yaitu  diantaranya:  (1)  seluruh  parameter yang  dipakai  berdasarkan  hasil  kajian ilmiah, (2) dapat dilakukan pada area yang luas,  bisa  mencakup  lebih  dari  satu provinsi,  (3)  dapat  dilakukan  meski  data yang  tersedia  terbatas,  (4)  dapat melibatkan  berbagai  mitra  dalam  proses analisanya,  dan  (5)  dapat  dikembangkan lebih jauh seiring dengan semakin baiknya data atau ilmu pengetahuan yang tersedia.
Metode  ini  telah  diujicobakan  dan digunakan dalam membuat desain jejaring KKP  di  berbagai  lokasi,  yaitu  Provinsi Maluku,  Bentang  Laut  Lesser  Sunda (Provinsi  Bali,  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur), Bentang Laut Sulawesi Tenggara (Provinsi Sulawesi  Selatan,  Provinsi  Sulawesi Tenggara,  Provinsi  Sulawesi  Tengah),
Sumatra  bagian  Barat  (Provinsi  Sumatra Utara  dan  Provinsi  Sumatra  Barat)  dan Kepulauan Riau.
Meski  metode  ini  telah  banyak direplikasi,  para  pengambil  keputusan perlu  memahami  beberapa  keterbatasan metode ini sehingga dapat mengantisipasinya  dengan  metode  atau cara  lain:  (1)  sebagian  besar  informasi yang  digunakan  adalah  mengenai  habitat dan  keanekaragaman  hayati,  sementara informasi  mengenai  perikanan  atau ancaman  antropogenik  lainnya  belum sepenuhnya  diakomodasi  dalam  analisa karena  keterbatasan  dan/atau  ketiadaan informasi setingkat Provinsi atau regional, (2)  faktor  oseanografi  tidak  dianalisa secara terpisah, namun beberapa parameter
oseanografi
telah diintegrasikan
dalam pemodelan konektivitas  larva,  dan  (3)  pemodelan konektivitas  larva  hanya  bisa  digunakan untuk kawasan Bentang Laut Sunda Banda, yaitu  kawasan  perairan  yang  meliputi tujuh  Provinsi  diantaranya  Bali,  Nusa Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur, Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara, Sulawesi  Tengah,  dan  Maluku.  Para pengambil  keputusan  bisa  menggunakan pemodelan  lain  yang  serupa  untuk pembuatan  desain  jejaring  KKP  di  luar ketujuh provinsi tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Jejaring  KKP  merupakan  inisiatif yang baru didorongkan di Indonesia dalam tiga  tahun  terakhir  dan  dipercaya  dapat meningkatkan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi dari KKP tunggal yang berjejaring.  Kunci  utama  dalam  membuat desain  jejaring  KKP  yang  tangguh, memiliki daya tahan dan daya lenting yang tinggi, adalah kuatnya keterkaitan biofisik antar  KKP  tunggal  tersebut.  Analisis spasial  dengan  menggunakan  analisis  3K (Keterwakilan, Keterulangan dan
Konektivitas)  untuk    melihat  keterkaitan biofisik  dan  analisis  MARXAN  untuk mengidentifikasi gap konservasi merupakan salah satu metode terbaik saat ini yang dapat digunakan untuk membuat desain  jejaring  KKP.  Metode  ini  telah diadaptasi  dan  direplikasi  di  beberapa lokasi  di  Indonesia.  Para  pemangku kepentingan  perlu  memahami  kelebihan dan  kekurangan  dari  metode  ini  untuk mengurangi  bias  atau  gap  dalam  analisa. Metode ini dapat dikembangkan lebih jauh seiring  dengan  berkembangnya  data  dan ilmu pengetahuan yang tersedia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih atas  masukan  dan  review  yang  diberikan oleh  rekan  WWF  termasuk  Andreas Ohoiulun,  Taufik  Abdillah,  Veda  Santiadji dan  Anton  Wijornarno.  Penelitian  ini didukung oleh pendanaan dari Margareth A. Cargill Foundation.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPEDA, 2007. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW)  Propinsi  Maluku, Ambon: BAPEDA Provinsi Maluku. Fernandes,  L.,  J,  D.  &  A,  L.,  2005. Establishing representative no-take areas  in  the  Great  Barrier  Reef: large-scale implementation of theory  on  marine  protected  areas.
Conservation  Biology,  Issue  19,  pp. 1733-1744.
Gaines, S., White, C., Carr, M. & Palumbi, S., 2010.  Designing  marine  reserve networks for both conservation and fisheries management. Proceeding of the  National  Academy  of  Sciences 107: 18286-18293. s.l., s.n.
Green, A. et al., 2007. Scientific Design of a Resilient Network of Marine Protected  Areas.  Kimbe  Bay,  West New  Britain,  PapuaNew  Guinea,
West  New  Britain:  TNC  Pacific Island Countries Report No. 2/07. Green,  A.,  White,  A.  &  Kilarski,  S.,  2013. Designing  Marine  Protected  Area Networks  to  Achieve  Fisheries, Biodiversity,  and  Climate  Change Objecives  in  Tropical  Ecosystems:  A practitioner  guide,  Cebu  City,
Philippines: The Nature Conservancy,  and  the  USAID  Coral Triangle. IUCN-WCPA,  I.  W.  C.  o.  P.  A.,  2008. Establishing  Marine  Protected  Area Networks—Making It Happen. Washington D.C.: IUCN- WCPA,National Oceanic and Atmospheric  Administration  and The Nature Conservancy. Konservasi  dan  Keanekaragaman  Hayati Laut, 2017. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. [Online] Available at:
http://kkji.kp3k.kkp.go.id/ [Diakses 14 Mei 2017].
Krueck,  N.C.,  G.N.  Ahmadia,  A.  Green,  G.P. Jones,  H.P.  Possingham,  C.  Riginos, E.A.  Treml  and  P.J.  Mumby.  2017. Incorporating  larval  dispersal  into MPA  design  for  both  conservation and fisheries. Ecological Applications Vol. 0 (0): 1-17. PISCO,  2007.  The  Science  of  Marine Reserves (2nd  edition,  International version).
[Online]
Available  at:  www.piscoweb.org [Diakses 05 May 2007].
UNEP-WCMC, 2008. National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A  Review  of  Progress,  Cambridge: UNEP-WCMC.