Fico  Acchedya  Wijaya,  Rasji  (2023) Pelaksanaan  Kampanye  Pemilihan  Umum  2024  Menurut  Undang- Undang Pemilihan Umum di Kota Tangerang, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PELAKSANAAN  KAMPANYE  PEMILIHAN  UMUM  2024  MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA TANGERANG
Fico Acchedya Wijaya, Rasji Universitas Tarumanagara Email: fico.205200064@stu.untar.ac.id, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Di Indonesia, pemilihan umum merupakan perayaan pesta demokrasi berkala setiap 5 tahun sekali. Hal itu merupakan saat dimana semua peserta pemilu memeriahkan setiap kota / kabupaten untuk mencari pendukung ataupun suara masyarakat yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum juga tidak selalu berjalan lancar karena adanya banyak pilihan peserta pemilu untuk calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Hal ini membuat banyak beragam pendapat  berbeda,  dan  perbedaan  pendapat  itu  terkadang  menjadi  sumber  dari keributan.  Ditambah  lagi  dengan  adanya  juga  kekosongan  hukum  yang  berupa sanksi  dalam  peraturan  pelaksana,  menjadikan  pesta  demokrasi  kali  ini  semakin panas.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode normatif  guna  mencari  jawaban  dari  permasalahan  yang  timbul,  melalui  bahan hukum primer dan sekunder.
Kata kunci: Pemilu, Peserta Pemilu, Metode

## Abstract
In  Indonesia,  general  election  is  considered  as  a  democracy  festive  which periodically held once in 5 years. It is a moment once every five years, when all the participants of the election enliven the atmosphere of every city in the seek of every vote  and  support  from  the  citizens,  whose  are  in  the  capacity  as  voters  in  the upcoming general election. Things could be rough in every general election, this was caused by plenty of participants of the election, and also the president and the vice president candidates to choose from. This create a lot of different perspective and opinion, which sometimes caused a chaos. Plus, there is an absence of law in a form  of  penalty  towards  the  regulation  enforcement,  which  resulting  upon  this upcoming democracy festive to be in heated up. The research methodology used for this research is the normative methodology, this particular methodology is chosen in hope to find an answer upon the issues found, from the primary and secondary legal materials.
Keywords: Election, Election Participants, Methodology

## Pendahuluan
Bentuk  negara-negara  di  dunia  dibagi  menjadi  2,  ada  yang  berbentuk  kerajaan maupun  yang  berbentuk  republik  (Gabriel,  2020).  Negara  yang  berbentuk  kerajaan dipimpin oleh 1 orang ratu (seperti Inggris) / raja (seperti Arab Saudi) / kaisar (seperti Jepang). Pemimpin atau kepala negara yang berbentuk kerajaan ini berganti secara turun temurun, dan menjabat seumur hidup. Ketika perpindahan masa jabatan, yang diangkat sebagai  pemimpin  negara  selanjutnya  adalah  anak  pertama  dari  keturunan  pemimpin tersebut.
Sementara  di  dalam  negara  yang  berbentuk  republik,  pemimpin  atau  kepala negaranya itu dipimpin oleh presiden, seperti di Indonesia, atau ketua, seperti di Republik Rakyat Cina. Pemimpin negara ditentukan dengan cara melalui pemilihan atau bisa juga cara yang lain, tapi tidak berdasarkan pada keturunan  (Sitabuana, 2020). Dalam negara yang menganut sistem secara demokratis, pengisian jabatan pemimpin negara (presiden) dilakukan  secara  demokratis  melalui  pemilihan  umum  secara  langsung  oleh  rakyat, ataupun lewat pemilihan secara tidak langsung oleh perwakilan dari rakyat yang berjalan secara berkala (Harimurti, 2022).
Sebaliknya,  dari  negara  yang  tidak  menganut  sistem  secara  tidak  demokratis, pengisian  jabatan  pemimpin  negaranya  dilakukan  dengan  cara  seperti  kudeta  atau penunjukan  secara  langsung  oleh  pemimpin  negara  terdahulu,  dan  lain  sebagainya (Sitabuana, 2020). Dari kata Yunani, demokrasi sendiri terdiri dari 2 kata yaitu demos dan cratein. Demos yang artinya adalah kekuasaan di suatu tempat atau rakyat, dan cratein yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi demos-cratos atau demokrasi memiliki arti kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi  yang  berada  di  masyarakat,  kekuasaan  rakyat  dan pemerintahan oleh rakyat (Suarlin & Fatmawati, 2022);(Kodi, 2021).
Dari pengertian demokrasi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pemilu diyakini sebagai jalan untuk melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara (Pahri, 2017);(Hoesein, 2023). Pemilu merupakan cara untuk memilih pemimpin atau perwakilan yang akan menempati jabatan politik tertentu dalam  lembaga  politik  formal  seperti  lembaga  legislatif  dan  eksekutif,  baik  di  tingkat daerah maupun tingkat pusat (Indrawan & IP, 2022);(Arniti, 2020).
Pemilu  memiliki  fungsi  untuk  menentukan  arah  pemerintahan  baik  secara langsung  maupun  tak  langsung  (Lampus,  Lapian,  &  Sondakh,  2022);(Putri,  2016). Pemilu juga merupakan wadah timbal balik dari rakyat terhadap pemangku kedudukan dalam pemerintahan yang sedang aktif saat itu juga. Dimana saat pemangku kedudukan dalam pemerintahan itu dianggap tidak memiliki kinerja yang baik dalam masa jabatnya, maka  dalam  pemilu  saat  itu  masyarakat  sebagai  pemilih,  dan  pemegang  kedaulatan tertinggi berhak untuk tidak memilih atau memberikan suaranya terhadap personil atau partai politik tertentu (Indrawan & IP, 2022).
Berdasarkan  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum (Indonesia), pemilu harus dilakukan berdasarkan pada asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Asas luber jurdil ini menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia agar setiap suara yang diberikan itu bersifat tanpa paksaan
untuk  memilih  salah  satu  personil  ataupun  partai  &  memiliki  privasi  karena  dijamin kerahasiaannya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Indonesia), presiden dan wakil presiden memiliki masa jabat 5 tahun dan setelahnya bisa dipilih  kembali  dalam  posisi  yang  sama  hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan.  Dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Indonesia), atau yang biasa disebut UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) juga ditentukan bahwa masa jabat anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga 5 tahun. Dari sini, dapat diketahui bahwa di Indonesia akan dilaksanakan pemilihan umum berkala setiap 5 tahun sekali.

## Metode Penelitian
Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Kata penelitian sendiri adalah terjemahan dari bahasa inggris “research”. Jika dilihat lebih lanjut, kata research terdiri atas kata “re” (kembali) dan  “search” (mencari), jadi dapat diartikan  bahwa  research  merupakan  mencari  kembali  (Ali,  2021).  Dalam  penelitian, yang dicari adalah pengetahuan akan kebenaran yang ada. Hasil dari pengetahuan yang dicari tersebut dapat digunakan sebagai jawaban dari ketidaktahuan yang menjadi awal dilakukannya suatu penelitian (Ali, 2021).
Secara  teori  kebenaran  pragmatis,  penelitian  juga  memiliki  fungsi  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  efektif  dan  bermanfaat  untuk  penuangan  suatu  gagasan. Dengan demikian, sama juga dengan teori kebenaran korespondensi dimana masalah nilai dan / atau sesuatu yang tidak memiliki manfaat untuk diberikan secara lahiriah tidak dapat menjadi kajian dari teori kebenaran ini (Marzuki, 2013).
Penelitian normatif memiliki fungsi untuk memberikan suatu argumentasi yuridis saat  munculnya  kekaburan,  kekosongan,  dan  konflik  dalam  norma.  Maka  dari  itu, landasan  teori  yang  akan  digunakan  merupakan  landasan  teori  yang  ada  di  dalam pengaturan teori hukum normatif (Diantha & Sh, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia), Indonesia menganut sistem pemerintaham presidensial. Sistem pemerintahan ini  sudah  seharusnya  dimasukan  secara  konsisten  dalam  setiap  pengaturan  kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif, dan sistem pemilu presiden (Huda, 2017).
Pembangunan  sistem  kepartaian  dan  sistem  pemilu  berkaitan  erat  dalam pembangunan  sistem  pemerintahan.  Partai  politik  memiliki  posisi  dan  peranan  yang penting dalam semua sistem demokrasi. Dalam proses pemerintahan, partai politik juga memiliki  peran  penting  sebagai  penyambung  warga  negara  dengan  pemerintah  (Huda, 2017).  Tidak  sedikit  juga  yang  berpandangan  skeptis,  bahwa  partai  politik  hanya dijadikan sebagai kendaraaan politik oleh beberapa kelompok elite politik yang berkuasa atau untuk mendapatkan kepuasan kekuasaannya sendiri dan mengelabuhi kepercayaan
dan  suara  masyarakat  untuk  memaksakan  pemberlakuan  kebijakan-kebijakan  publik tertentu untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang (Huda, 2017).
Tetapi bagaimanapun juga, pemilu merupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi rakyat, karena sudah diberikan jaminan dari konstitusi untuk menjalankan hak - hak asasi mereka yang salah satunya adalah hak politik. Hal ini sudah dicatat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa demi melindungi dan menegakan hak asasi manusia agar sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka realisasi hak asasi manusia diatur, dijamin, dan dituangkan dalam undang-undang (Jurdi, 2018).
Lebih tegas, terkait hak asasi politik tersebut ditegaskan dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, yang menekankan bahwa seluruh warga negara sudah seharusnya memiliki hak dan kesempatan tanpa adanya pembatasan atau  perbedaan  apapun  yang  tidak layak untuk  ikut  serta  di  dalam  pelaksanaan  urusan pemerintahan  (baik  secara  langsung  atau  pun  dari  perwakilan-perwakilan  yang  dipilih secara bebas), untuk memilih dan / atau pun dipilih dalam pemilu berkala, dan dengan hak  pilih  yang  sama,  serta  dilakukan  melalui  pengambilan  suara  secara  rahasia  untuk menjamin  kebebasan  dalam  menyatakan  keinginan  dari  setiap  pemilih,  untuk memperoleh  akses  ke  setiap  pelayanan  umum  di  negaranya  dengan  dasar  persamaan dalam arti yang general (Jurdi, 2018).
Pemilu di Indonesia, yang tentunya juga di Kota Tangerang, dilakukan setiap 5 Tahun  sekali,  dimana  masyarakat  Kota  Tangerang  akan  memberikan  suaranya  untuk memilih  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  calon  anggota  DPR  RI  dapil  (daerah pemilihan)  Banten  III  (Kota  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan,  dan  Kabupaten Tangerang),  calon  anggota  DPRD  tingkat  I  (DPRD  Provinsi)  Banten,  calon  anggota DPRD Tingkat II (DPRD Kota / Kabupaten) Kota Tangerang, dan calon anggota DPD RI.
Pemilu pada tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023, dan akan ada beberapa kertas suara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota  DPR  RI  (kertas  warna  kuning),  calon  anggota  DPRD  Provinsi  Banten  (kertas warna  biru),  calon  anggota  DPRD  Kota  Tangerang  (kertas  warna  hijau),  dan  calon anggota DPD RI.
Namun  dalam  pelaksanaan  setiap  pemilu  tidak  selalu  berjalan  mulus,  karena dalam pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali ini sering juga terjadi perbedaan pendapat yang  berujung  pada  perpecahan.  Dari  sini  dapat  dilihat  betapa  pentingnya  pendidikan politik agar masyarakat juga tidak mudah “ditunggangi” untuk suatu kepentingan politik. Adanya  kekosongan  hukum  dalam  peraturan  pelaksana  seperti  Peraturan  KPU  juga menjadi salah satu concern dalam pemilu 2024 nanti. Kekosongan itu terletak pada Pasal 69  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2023  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  yang memberikan larangan untuk berkampanye sebelum masa kampanye dimulai, namun tidak memberikan sanksi bagi pelanggar.
Akibat  dari  hal  tersebut  sudah  banyak  sekali  para  peserta  pemilu  yang  sudah melaksanakan  kampanye  sebelum  dimulainya  masa  kampanye.  Baik  secara  langsung, ataupun  dengan  cara  menyebar  APK  (alat  peraga  kampanye)  yang  berupa  reklame, spanduk, ataupun umbul-umbul, yang dipasang di jalan-jalan dan tempat umum.
Berdasarkan  pada  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan juga adanya bahan kampanye pemilu, yang  juga  sudah  banyak  disebarkan  oleh  pihak-pihak  pelanggar  aturan  tidak  boleh dilaksanakannya  kampanye  sebelum  masa  kampanye,  yang  berupa:  1)  Selebaran.  2) Brosur. 3) Pamflet. 4) Poster. 5) Stiker. 6) Pakaian. 7) Penutup kepala. 8) Alat makan / minum.  9)  Kalender.  10)  Kartu  nama.  11)  Pin.  12)  Alat  tulis,  dan  /  atau  13)  Atribut kampanye lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 250/PL.01.2-BA/3671/2023  tentang  Rekapitulasi  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Tingkat Kota  Tangerang  Pemilihan  Umum  2024,  pada  pemilu  tahun  2024  mendatang  di  Kota Tangerang akan diikuti oleh daftar pemilih tetap dengan jumlah 1.362.773 pemilih dari seluruh 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang.
Sebagai tambahan,  13  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Tangerang terbagi  dalam 5 dapil:
Dapil 1: Kecamatan Tangerang dan Karawaci Dapil 2: Kecamatan Batuceper, Benda, dan Neglasari Dapil 3: Kecamatan Cipondoh dan Pinang Dapil 4: Kecamatan Ciledug, Larangan dan Karang Tengah Dapil 5: Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk Pemilu 2024 di Kota Tangerang juga akan diikuti oleh 17 partai politik peserta pemilu, yaitu: 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 4) Partai Golongan Karya (Golkar).  5)  Partai  Nasdem.  6)  Partai  Buruh.  7)  Partai  Gelombang  Rakyat  Indonesia (Gelora). 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 11) Partai Amanat Nasional (PAN). 12) Partai Bulan Bintang (PBB). 13) Partai Demokrat. 14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 15) Partai Perindo. 16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 17) Partai Ummat
Terkait dengan permasalahan yang sudah disebutkan, hal tersebut dapat dikatakan kekosongan hukum karena pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dalam Pasal 74 diberikan sanksi yang berupa sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dilarang dimulainya kampanye sebelum masa kampanye.
Hal  ini  tidak  ditemukan  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15 Tahun. 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. 1) Sanksi administratif yang ada pada Pasal  74  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  33  Tahun  2018  berupa:  1) Peringatan tertulis. 2) Pembersihan atau diturunkannya alat peraga kampanye dan / atau bahan kampanye. 3) Pemberhentian iklan kampanye pada media elektronik, media cetak, media sosial, media dalam jaringan, dan lembaga yang menyiarkan iklan.

## Kesimpulan
Pemilu di Indonesia dilakukan berkala setiap 5 tahun sekali, pemilu merupakan perwujudan  dan  pesta  demokrasi  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  haknya  sudah dijamin  oleh  Undang-Undang.  Pelaksanaan  pemilu  dilakukan  melalui  asas  luberjurdil (langsung,  umum,  bebas,  jujur,  dan  adil)  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang. Peserta Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
Adanya  masalah  atau  kekurangan  dalam  pemilu  setiap  5  tahun,  harus  menjadi evaluasi bagi semua pihak baik penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu agar pada pemilu berikutnya semua dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik lagi, terutama lebih  aman  dan  nyaman  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  agar  masyarakat  tidak  merasa ketakutan  ataupun  terintimidasi  dengan  adanya  pesta  demokrasi  setiap  5  tahun  sekali. Karena tidak sedikit dari masyarakat takut dengan adanya kerusuhan ataupun intimidasi karena perbedaan pendapat ataupun pilihan dalam pemilu.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Arniti,  Ni  Ketut.  (2020).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 329–348.
Diantha,  I.  Made  Pasek,  &  Sh,  M.  S.  (2016). Metodologi  penelitian  hukum  normatif dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media.
Gabriel,  Ega.  (2020).  Pengertian  dan  Bentuk-Bentuk  Negara. Fakultas  Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang, Https://Osf. Io/Wzx3d/Download Diakses , 11 .
Harimurti,  Yudi  Widagdo.  (2022).  Penundaan  Pemilihan  Umum  dalam  Perspektif Demokrasi. RechtIdee , 17 (1), 1–12.
Hoesein, Zainal Arifin. (2023). Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum . PT.
RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Huda, Nimatul. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia . Kencana.
Indrawan, Jerry, & IP, S. (2022). Sistem Pemilu di Indonesia . Jakad Media Publishing.
Jurdi, Fajlurrahman. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Kencana.
Kodi, Dedimus. (2021). Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia .
Lampus,  Christy  Messy,  Lapian,  Marlien  T.,  &  Sondakh,  Efvendi.  (2022).  Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. Jurnal Eksekutif , 2 (3).
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Pahri,  Ripyal.  (2017). Demokrasi;  Pemilihan  umum  dan  kriteria  pemimpin  perspektif yusuf al qaradhawi .
Putri,  Maslekah  Pratama.  (2016).  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Sosialisasi Pemilu  sebagai  upaya  Untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Komunikasi , 30 .
Sitabuana, Tundjung Herning. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia . Konstitusi Press.
Suarlin, Suarlin, & Fatmawati, Fatmawati. (2022). Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia . Penerbit Widina.

## Copyright holder:
Fico Acchedya Wijaya, Rasji (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: