Jurnal Ilmu Pemerintahan

## uPaYa Penanganan kOrBan dan
PenCegaHan tindak Perdagangan Orang ( HUMAN TRAFFICKING) di kaBuPaten indraMaYu PrOVinsi JaWa Barat 66
Antik Bintari 67
Nina Djustiana 68 e-mail : antikisw@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan perdagangan orang (human trafficking ) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking . Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human trafficking .
Kata Kunci : eksploitasi, perdagangan orang.

## ABSTRACT
The crime of human trafficking is an organized crime against humanity, that involves several people who have a network or connection to each other and have a goal to exploit the victim for the benefit of unilateral (actors). In the period 2005- 2009, West Java is the highest rank to the case of human trafficking in Indonesia. District Indramayu is  one area in West Java province which is a prone area of
66  Penelitian ini didanai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
67  Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan Sekretaris Puslitbang Gender dan Anak LPPM Unpad
68  Dosen FKG Unpad dan Kepala Puslitbang Gender dan Anak LPPM Unpad

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Kasus perdagangan orang ( human trafficking , selanjutnya cukup ditulis dengan trafficking ) di Indonesia sung- guh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam.
Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus trafficking di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6% korbannya adalah perempuan, 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1% dipaksa melacur (www.bkkbn.go.id). Kejahatan traf- fick  ing adalah kejahatan yang terorga- nisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Sehingga dalam mengatasi kasus trafficking ini, pemerintah memiliki andil dan harus menentukan sikap tegas dalam menangani dan memberantas kasus trafficking . Dika- renakan hal ini sangat memerlukan penanganan yang serius, maka
diperlukan sebuah model untuk menangani korban trafficking yang komprehensif.
Model Penanganan Korban Trafficking sangat diperlukan untuk menangani sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki sistem untuk kasus penanganan korban trafficking yang marak terjadi di Indonesia. Pembuatan model ini dilakukan  dalam rangka menciptakan Keadilan dan Kesetaraan gender yang merupakan  prinsip- prinsip mendasar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Sebagai negara peserta konvensi, sesuai Pasal 2 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diski- riminasi Terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women— CEDAW), Indonesia wajib  meng- hukum setiap bentuk diskriminasi dan berupaya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
CEDAW juga menyarankan seluruh program dan aspek pembangunan harus mengakomodir upaya pence-
human trafficking cases. According to various datas, we get some fatcs that human trafficking cases  in Indramayu incrased annualy.  This research tries to present all that have been and will be carried out by stakeholders in District  Indramayu in minimizing the level of acts of human trafficking.
Keywords : exploitation, human trafficking .
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## 9.  Inpres 9/2000 dan Kepmendagri
132 tahun 2003 tentang Penga- rusuta maan Gender dalam
Pembangunan Nasional.
10.  Perda No.3/2008:Peraturan Dae- rah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.
Permasalahan mengenai traffic- king saat ini sudah menjadi perma- salahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam meng antisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikha- watirkan akan terus memper panjang deretan kasus trafficking . Dalam Ke- rangka Otonomi Daerah, Program Pe- nanganan Trafficking juga merupakan Kewenangan Daerah. Daerah harus mampu mengimplementasikan kebi- jak an pusat terkait dengan program tersebut. Implementasi tersebut bisa berupa peraturan, kebijakan, dan program, bahkan model penanganan yang berkelanjutan.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Jabar, menunjukkan keseriusan- nya dalam upaya menghapus trafficking melalui Pengarusutamaan Gender (PuG) dalam Pembangunan. Hal ini terlihat dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Jabar seperti yang tercan tum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut juga menjadi kewenangan pemerintah
gahan diskriminasi terhadap perem- puan. Hal tersebut juga diperkuat oleh Komunitas Internasional yang dituang- kan dalam Millenium Development Goals (MDGs)  mengenai kesetaraan dan keadilan gender.
Sebagai bukti keseriusan Indo- nesia dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan yang salah satunya adalah perdagangan perempuan ( trafficking ), beberapa produk hukum telah dibuat pada level nasional, antara lain:
1.  UU No. 7 Tahun 1984 Mengenai Ratifikasi CEDAW.
2.  Keppres No. 36 Tahun 1990
Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.
3. Joint  Decree 2002, yaitu Keputusan Bersama Pemerintah dalam Pelayanan Korban Penanganan Korban Trafficking .
4.  Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak.
5.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6.  Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang  Penyelenggaraan Kerjasama Korban KDRT.
7.  Undang-Undang No.  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8.  Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Bareskim Markas Besar Polisi Republik Indonesia 69 , dalam kurun waktu 2005-2009, Jabar menduduki peringkat teratas kasus trafficking . Hal ini dapat terlihat dari data kasus dan korban yang terjadi di wilayah ini yang mencapai 794 kasus. Disusul kemudian Kalimantan Barat dengan 711 kasus dan Jawa Timur dengan 441 kasus. Adapun  peringkat di bawahnya adalah Jawa Tengah dengan 404 kasus dan Nusa Tenggara Barat dengan 233 kasus. Selanjutnya diketahui bahwadata persentase korban trafficking terhadap anak usia 0-17 tahun dan perempuan di Jabar terakhir yang terjadi tahun 2010 adalah 756 orang.
Kasus traficking di wilayah Hukum Polres Indramayu dalam tahun 2011 mengalami peningkatan. Satres- krim Polres Indramayu sendiri hingga September ini tengah menangani 8 kasus trafficking dengan jumlah ter- sangka sebanyak 14 orang dengan korban 19 orang. Kapolres Indramayu AKBP Rudi Setiawan, S.IK., M.H. melalui Kasat Reskrim Polres Indra- mayu AKP Rohadi, S.IK. didampingi Kasubag Humas AKP Wahyudin menjelaskan, selama 2011 ini memang ada peningkatan 2 kasus perdagangan orang. 70 Dikatakan, korban trafficking rata-rata anak remaja putus sekolah
yang dibawah umur berusia antara 15 dan 16 tahun. Umumnya para korban trafficking mengaku tergiur ajakan para cukong karena alasan ekonomi. Mereka juga mengaku, tawaran yang diberikan pada saat itu untuk bekerja di rumah makan atau restoran, namun dalam kenyataannya ternyata mereka diper kerjakan  di cafe dan tempat- tempat prostitusi.
Berdasarkan latar belakang ter- sebut jelas kiranya perlu upaya pe- nanganan korban trafficking secara integritas dengan menganalisis kebi- jakan-kebi jakan PuG dan penelurusan di lapangan untuk evaluasi, perbaikan sistem,  dan penguatan advokasi peng- hapusan terhadap kasus-kasus pe- nanganan korban trafficking terutama kasus trafficking yang terjadi di Provinsi Jabar, khususnya di Kabupaten Indramayu.

## LANDASAN LITERATUR
Menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Jawa Barat, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah sebagai:
“... tindakan perekrutan, pe ngang-
69   Dikutip dari www.Seputar-Indonesia.com 70   Selengkapnya dapat dibaca pada mediaonline.com (24 September 2011).
Jurnal Ilmu Pemerintahan
termasuk—paling tidak—eksplo- itasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.“
Berdasarkan definisi di atas terdapat beberapa istilah yang digu- nakan dalam praktek trafficking . Berikut adalah istilah dan penje- lasannya 72 , antara lain:
1. Perekrutan . Kata perekrutan tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi dari daerah/ negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perpindahan tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi, atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada seringkali dapat dilihat pada cara orang tersebut direkrut di daerah/negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi di tempat tujuan.
2.  Pengiriman (di dalam negara dan antarlintas batas negara) .
Sebuah kasus dikatakan sebagai kasus trafficking apabila korban
kutan, penampungan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penye- kapan, pemalsuan, penipuan, pe- nya lahgunaan kekuasaan atau po- si si rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan dieksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
Protokol PBB bidang Pencegahan Perdagangan Orang terhadap Manusia, terutama perempuan dan anak mendefinisikan trafficking sebagai berikut 71 :
“... perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan keke- rasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau pe- nya lahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh perse- tujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi
71 International Organization for Migration (IOM), 2005. Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Model Adendum). Jakarta. Hlm. 1.
72 Ibid, hlm 5-8

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958
lah gu nakan.  Korban trafficking ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya.
7. Penyalahgunaan/penyiksaan .
Se   se   orang  dikatakan  telah  disa- lahgunakan secara disiksa jika orang tersebut berada dalam posisi rentannya dan tidak me- miliki pilihan apapun selain tunduk kepada/menerima perla- kuan tersebut ke pa danya. Penya- lahgunaan  ke ku asa an  melibatkan situasi ketergantungan dimana seseorang yang memiliki ke kuasa- an atas orang lain tidak mengakui hak-hak dari orang-orang yang bergantung kepadanya.
8. Eksploitasi . Yaitu, mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan dan kepentingan pribadi.
9. Prostitusi/Pelacuran . Perempuan dan anak memasuki dunia prostitusi dalam tiga cara yang berbeda, yaitu sukarela, jeratan hutang, dan ketidaksukarelaan.
10. Eksploitasi seksual , merupakan produksi barang-barang pornografi sebagai akibat dari ketiadaan pilih- an terhadap ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jerat- an hutang, atau pemalsuan.
11. Kerja  Paksa . Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari siapapun yang berada di bawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena melakukannya secara sukarela.
12.  Jeratan Hutang, adalah pada saat tenaga/layanan seseorang diper- lukan sebagai cara pembayaran sebuah pinjaman/hutang.
dikirimkan ke tempat dimana ia terisolasi secara fisik dan tidak memahami bahasa dan budaya setempat, tidak mendapat hak atas indentitasnya yang sah serta tidak adanya akses untuk mendapatkan keadilan. Para migran dapat pula dilihat sebagi korban trafficking tanpa harus melihat mereka memasuki sebuah negara secara legal atau tidak, karena bukti yang diperlukan dapat terlihat dari kondisi pengiriman mereka dan/ atau kejadian-kejadian setelah proses pengiriman itu, misalnya eksploitasi yang terjadi.
3.  Pemindahan, penampungan, dan penerimaan . Pelaku perdagangan orang ( traffickers ) memindahkan, menampung, dan/atau menerima korban-korban trafficking pada saat mengirimkan korban-korban tersebut dari tempat asal mereka ke tempat tujuan.
4.  Pemaksaan secara fisik . Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk menurut dan bertentangan dengan keinginannya sendiri dengan cara lain, contohnya diiming-imingi sesuatu.
5. Penculikan . Seseorang dikatakan diculik bila diambil secara tidak sah dengan kekuatan atau melalui penipuan.
6. Penipuan . Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja dilakukan oleh pelaku trafficking untuk kemudian disa-
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3.  Bentuk lain dari Kerja Migran . Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian, seperti di pabrik, restoran, industri cottage , atau toko kecil.
4.  Penari, Penghibur, dan Pertukaran Budaya –terutama di luar negeri.
Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5.  Pengantin pesanan–terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang ber- mig rasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan.
13. Perbudakan, adalah status atau kondisi dimana seseorang menja- lankan segala hak penguasaannya atas orang lain.
14. Penghambaan . Banyak perem- puan yang menjadi korban trafficking tidak sepenuhnya berada pada situasi kerja paksa atau perbudakan tapi mengarah pada penghambaan.
Terdapat beberapa bentuk perdagangan orang 73 yang terjadi pada perempuan dan anak-anak:
1.  Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi Seks . Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan pekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan- pekerjaan tanpa keahlian, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
2.  Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia berada dalam kondisi kerja yang sewenang- wenang termasuk: jam kerja- wajib yang panjang, penyekapan legal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik
73   Bentuk-bentuk Perdaganan Orang Manusia dalam www.stoptrafficking.or.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
74    Termaktub dalam Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002.
3. Pendidikan . Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
4. Migrasi . Menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran di Indonesia), sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya  74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafficking .
5.  Kondisi Keluarga . Karena pen- didikan rendah, keterbatasan kesem  patan,  ketidaktahuan  akan hak, keterbatasan informasi ke  mis kinan,  dan  gaya  hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.
6.  Sosial budaya . Anak sekolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orangtuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.

## 6.  Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja
Anak –terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
7.  Trafficking / penjualan bayi – baik di luar negeri maupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia/TKI ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal.
Secara umum 74 dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking pada perempuan dan anak, antara lain disebabkan oleh:
1. Kemiskinan . Menurut data BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.
2. Ketenagakerjaan . Sejak krisis ekonomi tahun 1998, angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## 7. Media Massa
, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafficking , dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun peng hapusannya.  Bahkan  ti dak sedikit justru seringkali membe- ritakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya.
Maksud dari pencegahan dan penanganan korban trafficking adalah untuk mensinergikan kebijakan peme- rintah daerah dan kebijakan pemeritah kabupaten/kota dalam tata langkah operasional pencegahan dan pe- nanganan korban trafficking di daerah secara komprehensif, efektif, dan efisien. Adapun tujuannya, adalah untuk (1) Mencegah sejak dini tindakan trafficking , (2) Memberikan perlin- dungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, (3) Menyelamatkan dan merehabilitasi korban trafficking , serta (4) Mem- berdayakan pendidikan dan per- ekonomian korban trafficking beserta keluarganya. Sedangkan, sasarannya meliputi (1) Korban trafficking , (2) Keluarga korban, (3) Masyarakat di lingkungan korban, (4) Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha, institusi pendidikan formal, dan lembaga pengiriman tenaga kerja; serta (5) Insti tusi  Pemerintah Daerah, Peme- rintah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Kecamatan, dan Pemerintah Desa/ Kelurahan.

## METODOLOGI
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan meng- gunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah  proses penyelidikan yang didasarkan pada pemahaman atas perbedaan meto dologis dalam meng- gali permasalahan manusia dan sosial. Peneliti mem bangun sebuah kom- pleksitas, gam baran holistik, meng- analisis kata-kata, melaporkan informasi-informasi yang terperinci dan mengarahkan studi dalam kondisi yang umum atau lazim. Selanjutnya penelitian ini mempunyai rancangan penelitian kualitatif jenis studi kasus ( case study ) berperspektif gender. Metode Studi Kasus, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kasus spesifik secara utuh program penanganan korban trafficking yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pende katan kualitatif sengaja dilakukan guna memperoleh kualitas kehidupan yang berkaitan dengan pola pikir, pandangan, kesan, dan perasaan subyek  pene litian.
Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulas i, yaitu data tersebut selalu dikonfirmasikan secara timbal- balik dengan metode, teori, dan data atau pendapat para ahli atau berbagai sumber dari subyek penelitian. Se- hingga, hasil dari pengujian tersebut

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
75   PROBA merupakan metode analisis gender yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) dan UNFPA. Teknik ini merupakan teknik yang terbaru, setelah sebelumnya menggunakan teknik Gender Analysis Pathway . Mengenai Teknik Analisis Gender dengan Metode PROBA ( Problem Based Approach ), Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2006.
76   Batasan usia untuk kategori anak adalah yang belum berusia 18 tahun (sumber: Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 Pasal 1 (9).
selalu melalui diskusi intersubyektif, agar diperoleh data yang obyektif. Data primer yang diperoleh dianalisis dengan cara pemahaman atau verstehen , yaitu dengan cara mengung- kapkan makna dan pengertian dari data tersebut baik secara tekstual maupun kontekstual. Data tersebut dikaji guna dipahami kaitannya dengan berbagai aspek yang akan menjelaskan rogram penanganan korban trafficking . Analisis data untuk memetakan isu permasalahan program penanganan korban traffickin g dan permasalahan gender serta untuk mereformulasi kebijakan/program yang responsif gender, peneliti menggunakan alat analisis PROBA. 75 Atas dasar itu, kemudian, peneliti menyusun model program penanganan korban trafficking.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Lembar Kerja PROBA
Di bawah ini adalah lembar kerja (LK) PROBA yang diperoleh dari masing-masing institusi/LSM dan disajikan dalam bentuk tabel.
Berdasarkan data pada tabel tersebut (yang bersumber dari PPA POLRES Indramayu), maka dapat diketahui, bahwa dalam kurun tiga tahun (2009-2011), kasus kekerasan trafficking di wilayah hukum Indramayu lebih banyak menimpa korban perempuan dewasa, yaitu sebanyak 17 orang, dan anak-anak 76 , yaitu sebanyak 16 orang. Adapun korban-korban tersebut berasal dari wilayah Indramayu (data terlampir).
Tabel 1 Data Kuantitatif Menurut Jenis Kelamin Kasus-Kasus Trafficking (LKA)
No. Informan Data Sumber Data Korban KBG 1 2 3 4 5 1 Ibu Sri (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, BPPKB Kab. Indramayu) (Data sama dengan data dari Puan Amal Hayati As-Sakienah) (Data sama dengan data dari Puan Amal Hayati As- Sakienah) (Data sama dengan data dari Puan Amal Hayati As-
Sakienah)
Jurnal Ilmu Pemerintahan
2 Ibu Dwi Hartati (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRES Indramayu) Tahun 2009 = 6 kasus Tahun 2010 = 6 kasus Tahun 2011 = 8 kasus (sampai oktober 2011).
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRES Indramayu Dengan jumlah korban = 7 orang (6 anak dan 1 perempuan dewasa)
Dengan jumlah korban = 9 orang (1 anak dan 8 dewasa) Dengan jumlah korban = 17 korban (9 anak dan 8 dewasa) 3 Bapak Karman dan Ibu Sri (Staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kab. Indramayu)
4 Bapak Teten (Kepala Bidang Sosial dan
Budaya, BAPEDA Kab.
Indramayu)
5 Bapak Syamsul (Pengurus Ponpes Puan Amal Hayati As-Sakienah) 1 kasus Laporan Masyarakat Jumlah korban 1 orang Tabel  2 Analisis Penyebab Terjadinya Trafficking (LK-B) No Informan Masalah/ Kasus Trafficking Faktor Penyebab
Lingkungan Sosial Pemahaman Agama Adat Istiadat/ Budaya Ekonomi Perundang- undangan Kebijakan Lain-lain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ibu Sri (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, BPPKB Kab. Indramayu) Banyak tawaran- tawaran dari para trafficker dengan penghasilan yang menggiurkan Mendukung Kurang Masih Rendah Masih Lemah Belum maksimal dilaksanakan Lebih diperketat lagi 2 Ibu Dwi Hartati (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRES Indramayu) Pola hidup yang konsumtif Kurangnya lapangan pekerjaan
Masih kurangnya pemahaman masyara-kat terhadap agama Adanya permintaan dari tempat tujuan. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mampudari segi perekono- mian. Pendi- dikan yang masih rendah 3 Bapak Karman dan Ibu Sri (Staf Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja, Kab. Indramayu)

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
4 Bapak Teten
(Kepala
Bidang Sosial dan Budaya,
BAPEDA Kab. Indramayu)
5 Bapak Syamsul (Pengurus Ponpes Puan Amal Hayati As-Sakienah) Penjualan anak di bawah umur ü
Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan trafficking yang terjadi di Indramayu adalah, dapat dikatakan, karena adanya faktor-faktor penyebabnya, antara lain
dari segi: (1) Lingkungan/Sosial, (2) Pemahaman Agama, (3) Ekonomi, (4)
Perundang-undangan, (5) Kebijakan,
dan (6) Pendidikan.

## Tabel 3 Telaah Kebijakan/Program/Kegiatan (LK-C)
No Informan Masalah Trafficking Kebijakan/ Program/Kegiatan Tujuan Netral/ Bias/ Responsif Gender Alasan 1 2 3 4 5 6 7 1 Ibu Sri (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, BPPKB Kab. Indramayu)
Pendidikan rendah, ekonomi pas-pasan, pengaruh lingkungan, rayuan dari trafficker . Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap trafficking
Pembentukan P2TP2A
Pengadaan buku tentang trafficking -  Sosialisasi -  TTPO -  Perlindungan Anak -  Pornografi Guru bimbingan konseling Siswa SLTP dan SLTA 2 Ibu Dwi Hartati (Kepala Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak,
POLRES Indramayu) 1. Sosialisasi UU TPPO: - Media elektronik ( Talksho w)
- Sekolah-sekolah - Masyarakat 2. Pendidikan Perkara Secara profesional dengan menerapkan UU TPPO Masyarakat paham akan bahaya menjadi korban trafficking
Efek jera bagi pelaku traffickin g Kejadian trafficking meningkat Pelaku traffickin g merupakan sindikat atau jaring an

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
3 Bapak Karman
dan Ibu Sri
(Staf Dinas
Sosial dan Tenaga
Kerja, Kab. Indramayu) Pembentukan SATGAS Trafficking Kab.
Indramayu.
4 Bapak Teten (Kepala
Bidang Sosial dan Budaya, BAPEDA Kab. Indramayu) 5 Bapak Syamsul (Pengurus Ponpes Puan Amal Hayati As-Sakienah) Penjualan anak di bawah umur Aplikasi PERDA Trafficking yang belum maksimal

## Tabel 4 Identifikasi Masalah/Kasus-Kasus Trafficking (LK-D)
No. Informan KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN YANG STRATEGIS (mendukung penanganan korban Trafficking ) Tujuan 1 2 3 4 1 Ibu Sri (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, BPPKB Kab. Indramayu) Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO Sosialisai Perda no. 3 Tahun 2008 Pengadaan buku tentang Trafficking Untuk mencegah terjadinya korban trafficking 2 Ibu Dwi Hartati (Kepala Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRES Indramayu)
Sosialisai UU TPPO: Media elektronik (Talkshow) Siswa-siswa Sekolah - Melalui konser musik - Adanya duta trafficking kabupaten Indramayu Penyidikan perkara traffickin g Masyarakat memahami bahanya trafficking dan mau melaporkan ke pihak polisi apabila keluarganya ada yang menjadi korban.
Sejak dini anak sekolah harus mengetahui bahaya traffickin g sehingga anak- anak usia remaja terhindar sebagai korban.
Dengan menerapkan pasal- pasal dalam UUTPPO diharapkan memberikan efek jera kepada para
pelaku TP PO

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
3 Bapak Karman dan Ibu Sri (Staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
Kab. Indramayu)
4 Bapak Teten (Kepala
Bidang Sosial dan Budaya, BAPEDA Kab. Indramayu) 1.  Pengembangan Produktivitas
Kewirausahaan. 2.  Perumusan pengolahan penetapan dan sosialisasi UMK.
3.  Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan TKI.
4.  Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak.
5.  Pembinaan bagi Tuna Sosial, Gepeng, WTS, dan Waria.
6.  Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi
Perdagangan Perempuan dan Anak.
7.  Penertiban/ Operasi Pekat Terpadu.
8.  Peningkatan Pelayanan Anak dan
Perempuan.
9.  Peayanan Kesehatan Khusus dan Penyakit tidak Menular.
1. Memberikan bekal keterampilan kepada pencari kerja/ pengangguran.
2. Adanya standar upah minimum.
3. Calon TKI Memahami tentang prosedur bekerja ke Luar Negeri.
4. Melindungi Pekerja Perempuan dan Anak.
5. Mengurangi Gepeng, WTS, dan Waria.
6. Membantu Korban Eksploitasi dalam perlindungan hukum.
7. Keamanan dan Ketertiban.
8. Terpadunya kesehatan anak dan remaja.
9. Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat.
5 Bapak Syamsul
(Pengurus Ponpes Puan Amal Hayati As- Sakienah) Mengadakan sosialisasi trafficking di tingkat akar rumput (bawah) untuk mencegah lebih dini melalui majelis ta’lim.
Mengadakan Program Ekonomi Produktif (UEP) .
Supaya pemahaman masyarakat meningkat. Memberikan kesempatan/ peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk mempunyai penghasilan agar tidak tergoda bekerja di luar daerah yang belum jelas.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Tabel 5 Kegiatan Intervensi dalam Setiap Program Penanganan

## Kasus Trafficking
(LK-F) Informan Kegiatan Target/Sasaran Pelaksana Waktu Pelaksanaan 1 2 3 4 5 Ibu Sri (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, BPPKB Kab. Indramayu) P2TP2A
Pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban eksploi-tasi seks komersial
Perempuan dan Anak PNS dan Non PNS Siswa SLTA Korban Trafficking BPPKB
SATGAS Trafficking 27-28 April 2011 28-29 Juli 2011 Tentatif Ibu Dwi Hartati (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRES Indramayu) Sosialisasi UUTPPO -Masyarakat (Orangtua) -Siswa sekolah ( Goes to School ) - PPA - Binmas - Tiap bulan berkelanjutan - Setelah pelaksanaan ujian semester
Bapak Karman dan
Ibu Sri (Staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kab. Indramayu)
Bapak Teten
(Kepala Bidang Sosial dan Budaya, BAPEDA Kab.
Indramayu) 1. Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2. Perumusan Pengolahan Penetapan dan Sosialisasi UMK 3. Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan TKI 4. Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 5. Pembinaan bagi Tuna Sosial, Gepeng, WTS, dan Waria 6. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Pe-rempuan dan Anak 7. Penertiban/ Operasi Pekat Terpadu 8. Peningkatan Pelayanan Anak dan Perempuan 9. Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penyakit tidak Menular
Pencari kerja/ pengangguran Perusahaan Swasta Pengusaha dan CTKI
Pekerja Perempuan dan Anak
Gepeng, WTS, dan
Waria
Korban Trafficking Masyarakat Anak dan Remaja Anak SD/ MI
Dinsosnakertrans
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
Dinsosnakertrans
Dinsosnakertrans SATPOL PP Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Bapak Syamsul (Pengurus Ponpes
Puan Amal Hayati As-Sakienah)
Sosialisasi Anti Trafficking
Masyarakat pedesaan Puan As-Sakienah Setiap bulan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## ANALISIS LAPANGAN
Kabupaten Indramayu merupakan wilayah di Jabar yang terletak di Bagian Utara (kawasan pantai utara) Jawa Barat. Persentase kasus traffiking di wilayah ini mencapai 54%, disusul oleh Sukabumi 13%, Cimahi 11%, dan Garut 6% 77 . Dengan demikian, Indra- ma yu merupakan wilayah dengan kasus traffiking tertinggi.Walaupun begitu, hal tersebut harus dikaji dari dua kemungkinan. Pertama , tingginya angka kasus traffiking tersebut berda- sarkan jumlah pelaporan terkait tindak kejahatan traffiking .  Seba gaimana dikemukakan oleh Kanit PPA Polres Indramayu, Ibu Dwi Hartati, bahwa “kesadaran masyarakat untuk mela- porkan traffiking cukup tinggi. Masya- ra kat sudah cukup terbuka saat ini”. Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Syamsul dari Puan Hayati As-Sakienah. Sehingga, berdasarkan pernyataan
keduanya, kemunculan tingginya angka kasus berdasarkan banyaknya laporan yang diterima pihak kepolisian atas dasar kesadaran masyarakat.
Kedua , tingginya angka kasus tersebut memang disebabkan dari banyaknya korban. Namun, sebagaima- na dikemukakan oleh Bapak Karman dan Ibu Dwi, bahwa “banyak korban yang merupakan pendatang dari luar Indramayu yang mengaku sebagai warga Indramayu, sedangkan untuk korban yang berasal dari Indramayu asli, tidak terlalu banyak”. Untuk mengetahui secara pasti, apakah ke mung kinan pertama atau kedua yang membuat angka kasus traffiking di Indramayu besar, perlu diadakan survei lanjutan. Hanya saja, karena keterba tasan waktu survei, maka hal tersebut belum dapat dilakukan.Berikut ini merupakan data kasus terkait perlin dungan perempuan di wilayah hukum Indramayu:
77  Berdasarkan Datadari Jaringan Gerakan Perempuan Anti T rafiking Jawa Barat, 2009, dalam Sugianti, Anggi. 2011. Skripsi. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat . Jatinangor: Universitas Padjadjaran, hlm. 64.
78   Dalam Bapeda, BPS Kab. Indramayu. Indramayu dalam Angka 2011, Hlm. 147.

## Tabel  6 Data Kasus Perlindungan Perempuan
Tahun Jenis Kekerasan Jenis Kasus Psikis Ditelantarkan Fisik Sex Ekonomi Sosial Pemukulan Perkosaan Traffiking Lain-lain KDR T KTP K TA
KDP Pel Sex Perkosaan 2007 100 50 34 26 68 17 21 10 23 25 79 69 38 9 22 9
2008 55 33 22 22 31 12 13 8 8 11 57 85 18 9 14 8
2009 35 25 12 40 9 7 2 2 40 8 40 40 22 10 5 2
2010 17 7 1 13 3 2 1 1 9 9 12 7 2 1 1 1 JUMLAH 207 115 69 101 111 38 37 21 80 53 188 201 80 29 42 20
Sumber: Women Crisis Center Puan Amal hayati As-Sakienah 78 .
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## Faktor Penyebab Trafficking
Jika melihat kembali pada Tabel 2, faktor-faktor penyebab terjadinya traffiking di Indramayu, antara lain:
Pendidikan . Tingkat putus sekolah di Indramayu.
Jika melihat Tabel 6, maka trafficking menempati peringkat kelima dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Indramayu.
Tabel 7 Tingkat Angka Putus Sekolah Tahun Ajaran 2009/2010

## di Kabupaten Indramayu
KECAMATAN Penduduk Usia 7-18 PUTUS SEKOLAH DI TINGKAT SD SLTP SMA SMK  Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 010 HAURGEULIS 21.719 0 10 1 26 37 011 GANTAR 15.908 0 22 0 0 22 020 KROYA 14.895 0 15 0 0 15 030 GABUSWETAN 13.457 0 10 5 0 15 040 CIKEDUNG 8.814 2 0 0 0 2 041 TERISI 12.150 3 0 36 0 39 050 LELEA 10.840 4 0 0 36 40 060 BANGODUA 6.591 0 0 0 0 0 061 TUKDANA 11.258 0 0 11 0 11 070 WIDASARI 7.256 5 7 0 0 12 080 KERTASEMAYA 14.080 0 19 0 0 19 081 SUKAGUMIWANG 8.185 0 4 0 11 15 090 KRANGKENG 16.647 0 0 0 0 0 100 KARANGAMPEL 15.202 0 33 0 0 33 101 KEDOKANBUNDER 10.867 2 0 0 0 2 110 JUNTINYUAT 19.228 0 80 0 0 80 120 SLIYEG 12.836 0 32 0 0 32 130 JATIBARANG 16.743 3 33 1 0 37 140 BALONGAN 7.645 0 11 0 0 11 150 INDRAMAYU 24.740 0 5 0 0 5 160 SINDANG 11.401 0 38 18 65 121 161 CANTIGI 6.177 0 0 0 0 0 162 PASEKAN 6.139 8 0 0 0 8 170 LOHBENER 12.604 0 0 0 19 19 171 ARAHAN 8.468 0 20 0 0 20 180 LOSARANG 12.999 0 40 13 0 53 190 KANDANGHAUR 20.263 1 40 10 25 76 200 BONGAS 11.418 1 30 0 0 31

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## Tabel 8 Masalah Kesejahteraan Sosialdi Indramayu
Masalah Jumlah Masalah Jumlah Anak balita terlantar 2839 Wanita korban kekerasan 435 Anak terlantar 6961 Lanjut usia terlantar 10210 Anak korban kekerasan 336 Lansia korban kekerasan 235 Anak nakal 1133 Penyandang cacat 5219 Anak jalanan 699 Penyandang cacat eks penyakit kronis 1920 Anak cacat 2874 Tuna susila 2529 Wanita rawan sos-ek 8686 Pengemis 706 Gelandangan 422 Keluarga bermasalah sosial psikologis 834 Eks-narapidana 1249 Komunitas adat terpencil 49 Korban NAPZA 2164 Pekerja migran terlantar 795 Keluarga fakir miskin 78.473 Penyandang HIV/AIDS 17 Keluarga yg tinggal di rumah tidak layak huni 11.984 Keluarga rentan 2839 Sumber:  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Indramayu 80 210 ANJATAN 19.891 0 45 0 0 45 220 SUKRA 10.488 4 0 0 0 4 221 PATROL 12.240 3 56 16 0 75 TAHUN 2009 /2010 401.149 36 550 111 182 879
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Indramayu 79 .
Sosial/Lingkungan . Hingga tahun 2008, terjadi beberapa masalah kesejahteraan sosial di wilayah
Indramayu.
Adapun banyaknya masalah dapat dilihat pada pada Tabel 8:
79  Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indramayu tahun ajaran 2009/2010 dalamBapeda, BPS Kab. Indramayu. Indramayu dalam angka 2011 , Hlm. 136 80 Ibid .
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam media sosia- lisasi trafficking di Indramayu, antara lain:
a) Perda Indramayu No. 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Traffiking untuk  Eks plo itasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.
b)  UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
c)  UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Perdagangan Orang.
d)  UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4) Kebijakan . Menurut Ibu Sri
(BPPKB Indramayu), kebijakan yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Indramayu harus diperketat lagi, harus lebih dipertegas lagi, baik dalam implementasinya maupun dalam sanksi yang akan diberikan jika dilanggar.
Terkait tindakan pencegahan dan penanganan trafficking di Indramayu, Pemerintah Indramayu telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan membuat program-program terkait kekerasan trafficking . Adapun program tersebut dibagi kedalam dua
Berdasarkan Tabel 8, maka terlihat bahwa masalah terbanyak adalah masalah kemiskinan. Selain itu, kondisi lingkungan dimana mayoritas penduduk bekerja sebagai pekerja migran juga mendorong masyarakat lainnya untuk bekerja seperti itu.
1) Ekonomi. Permasalahan ekonomi juga menjadi faktor pendorong terjadinya traffiking ataupun kekerasan pada perempuan. Dari total 451.947 rumah tangga, terdapat 169.720 rumah tangga miskin 81 . Dengan kondisi perekonomian yang tidak memadai, mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan. Dan seringkali, kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh trafficker untuk mencari korban namun dalam implementasinya masih lemah dan belum maksimal.
2) Agama . Masih kurangnya pema- haman terhadap agama. Sehingga, pemerintah mengeluarkan kebi- jak an mengenai kewajiban bagi para murid perempuan untuk menggu nakan seragam panjang (berjilbab). Bagi murid SD diwajibkan mengikuti kegiatan madrasah.
3) Perundang-undangan . Menurut Ibu Sri (BPPKB Indramayu), walau sudah dibuat UU maupun Perda,

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
82   Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Sri selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan, BPPKB Kab. Indramayu.
83 Pemerintah Indramayu yang dimaksud adalah instansi/lembaga yang memiliki keterkaitan dalam bidang perlindungan perempuan dan penanganan trafiking di Indramayu.
84  Dalam penyebaran informasi, wilayah Indramayu terbagi menjadi tiga zona, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 meliputi daerah-daerah yang berada di sekitar ibukota kabupaten. Zona 2 meliputi daerah tengah di wilayah Indramayu. Sedangkan, zona 3 meliputi daerah-daerah yang berada di wilayah terluar Indramayu  atau daerah yang berbatasan dengan Kabupaten lain.

## oleh Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan, USAid, IOMc Indonesia;
• Panduan dalam mengembangkan perda pencegahan dan penanganan trafficking => oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perem- puan, USAid, IOMc Indonesia;
• Leaflet tentang pencegahan trafficking => oleh BPPKB
Jabar;
• Leaflet tentang KDRT => oleh BPPKB Jabar;
• Leaflet tentang pencegahan pornografi => oleh BPPKB Jabar;
• Leaflet tentang bullying => oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia.
Namun, yang menjadi titik kelemahan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indramayu adalah sosialisasi masih dilakukan terpusat. Sebagaimana dikatakan Ibu Sri bahwa, “Sosialisasi sampai saat ini masih berlangsung di zona 1, sebagian zona 2, sedangkan zona 3 84 belum”. Bahkan, dari total 31 kecamatan yang ada di Indramayu, baru 4 kecamatan
aktivitas, yakni Program Pencegahan dan Program Penanganan.

## Program Pencegahan
Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah Indramayu membuat beberapa program, antara lain:

## a) Sosialisasi
Sasaran dari program sosialisasi ini adalah siswa/siswi SMA,SMK, dan Madrasah Aliyah, serta remaja 82 . Upaya sosialisasi yang dilaksanakan Pemerintah Indramayu 83 dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni penyuluhan ke sekolah-sekolah dan penyebaran pamflet/leaflet yang berisi tentang informasi terkait traffiking dan perlindungan perempuan. Adapun leaflet/pamflet /media sosialisasi yang digunakan Pemerintah Indramayu untuk bersosialisasi antara lain:
• Leaflet tentang trafficking => dikeluarkan oleh P2TP2A Indramayu;
• Sticker => mengenai hak anak dan perempuan;
• Buku saku bagi anggota Gugus Tugas Indonesia =>
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Adapun modal yang diberikan bukan dalam bentuk uang, melainkan waserda atau warung serba ada . Diharapkan, kegiatan ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk merantau ke luar Indramayu untuk bekerja, dimana seringkali masyarakat tertipu saat mencari pekerjaan.
2) Pagelaran Musik (konser) . Sebagai upaya sosialisasi menge- nai bahaya traffiking , Polres Indramayu berencana untuk mengadakan pagelaran musik dimana di dalamnya akan dikampanyekan informasi menge- nai bahaya traffiking . Adapun penggagas dari kegiatan ini adalah bidang PPA Polres Indramayu. Selain itu, dalam pelaksanaannya Polres Indramayu berencana untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak.
3)  Dijadikannya materi traffiking sebagai kurikulum di sekolah- sekolah . Mengingat bahaya traffiking dapat menjerat siapa saja, maka Dinas Pendidikan Indramayu bekerjasama dengan BPPKB Indramayu dan Polres Indramayu, menjadikan traffiking sebagai materi dalam kurikulum yang harus dipahami siswa/siswi.
yang telah diberikan sosialisasi, yakni Bongas, Gabuswetan, Indramayu, dan Sliyeg 85 .

## b)  Wajib Belajar di Madrasah
Untuk memberikan pemahaman agama sejak dini, Pemerintah Daerah Indramayu mengeluarkan kebijakan dimana isi dari kebijakan tersebut mewajibkan seluruh siswa SD untuk mengikuti kegiatan madrasah 86 . Selain itu, adanya kewajiban bagi seluruh siswi untuk menggunakan seragam sekolah panjang, juga merupakan upaya untuk mencegah tindakan pornografi.
Selain program di atas terdapat pula beberapa program yang telah direncanakan, antara lain:
1) UEP (Usaha Ekonomi Produktif) . Program ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012. Program ini dilakukan sebagai upaya agar masyarakat tidak mencari pekerjaan di luar wilayah Indramayu, Pemerintah Daerah Indramayu memberikan modal bagi masyarakat terpilih 87 untuk dapat berwirausaha mandiri.
85  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Karman dan Ibu Sri selaku staf Dinas Sosial Kab. Indramayu.
86  Sebagaimana dikemukakan Bapak Karman selaku staf dari Dinas Sosial Kab. Indramayu.
87    Masyarakat terpilih yang dimaksud adalah masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indramayu.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
88    Dalam Bapeda, BPS Kab. Indramayu. Indramayu dalam angka 2011 , Hlm. 148.
89   Identifikasi t erhadap pelaku perdagangan orang dilakukan oleh pihak keamanan (Polisi) dimana asal kejadian berlangsung. Sebagai contoh, jika seorang pelaku melakukan tindak pidana, yaitu mengeksploitasi korban di wilayah Batam, maka proses pidana terhadap pelaku dilakukan di wilayah hukum Batam.
Tabel 9 Layanan terhadap kasus perlindungan perempuan:
Tahun
Jenis Layanan konseling Surat Telepon Home visit
Rujukan Mediasi Pendampingan Outrich Selter terapi Lain-lain 2007 130 1 28 12 12 65 32 51 31 0 9 2008 74 0 2 32 37 8 16 11 2 9 0 2009 45 0 5 10 2 29 5 10 11 7 0 2010 10 0 1 7 5 7 2 7 9 0 4 Jml 259 1 36 61 56 109 55 79 53 16 13
Sumber: Women Crisis Center Puan Amal hayati As-Sakienah 88

## Program Penanganan
Dalam upaya penanganan, ter- dapat pula program-program berbasis pelayanan yang diberikan kepada korban. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban dapat dilihat pada tabel berikut:
Secara umum, penanganan terhadap korban trafficking meliputi tiga hal, yakni:
• Identifikasi , yaitu untuk meng - iden tifikasi orang-orang yang tereksploitasi sebagai kor ban trafficking , bukan meng iden- tifikasi pelaku trafficking 89 , lalu memindah kan
orang/korban
ter   se but  ke  penampungan  atau tempat yang lebih aman, untuk kemudian dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi .
• Rehabilitasi , merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi korban trafficking . Lamanya
korban untuk direhabilitasi tergantung pada tingkat kondisi korban. Menurut IOM, apabila seseorang telah teridentifikasi sebagai korban trafficking , kor- ban harus ditempatkan pada suatu penampungan atau rumah aman yang menyediakan ling- kungan yang aman dan terlindung bagi pemulihan korban dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Dalam hal ini, BPPKB Indramayu dan Dinas Sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan proses reintegrasi.

## SIMPULAN
Kajian dan diskusi mengenai trafficking di Indonesia mulai bergulir awal tahun 2000, khususnya dipicu oleh munculnya kasus-kasus penyik- saan para perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pekerja rumah tangga (PRT) maupun yang terjerumus dalam pelacuran. Se- belumnya trafficking hanya dipahami terjadi dalam konteks pelacuran. Jabar adalah provinsi terpadat dan rumah bagi 16% dari penduduk Indonesia. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki dari Jabar bermigrasi untuk mencari pekerjaan ke luar daerah dan ke luar negeri. Hal ini tentunya memiliki implikasi positif dan negatif, meski pada akhirnya kecenderungan implikasi negatif inilah menjadi lebih dominan seperti misalnya terjadinya tindak pidana trafficking. 91
Jabar sendiri merupakan daerah
penindaklanjutan prosesnya. 90
Penampungan atau rumah aman tersebut dikenal juga dengan sebutan shelter . Selama proses rehabilitasi berlangsung, korban untuk sementara waktu ditempatkan di shelter , baik shelter yang disediakan oleh Pemerintah Indramayu ataupun shelter-shelter yang berasal dari masyarakat (contohnya adalah Puan Amal Hayati As-Sakienah). Apabila korban membutuhkan pertolongan medis, maka layanan kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramyu, bukan RSUD Indramayu. Hal ini dikarenakan pada saat proses hukum, jika dibutuhkan visum, pihak kepolisian lebih mudah merujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu.
• Reintegrasi , Tujuan dari suatu aktivitas reintegrasi sosial ada- lah untuk membantu korban trafficking untuk kembali ber- integrasi dengan keluarga dan lingkungannya. Reintegrasi sosial sangat perlu dilakukan agar keluarga korban dan lingkungan di sekitar korban dapat menerima keberadaan korban kembali.
90   Dalam International Organization for Migration (IOM). 2005. Pemulangan dan Reintegrasi Korban Traffiking (Modul Adendum). Jakarta. 91   Definisi trafficking menurut Protokol PBB menyatakan secara jelas bahwa persetujuan korban tidak relevan jika korban adalah anak. Karena itu dalam semua kasus dimana anak dijadikan PSK harus dianggap trafficking kecuali jika mereka tidak dipindahkan dari rumahnya. Dalam kasus yang melibatkan korban orang dewasa, persetujuan tidak relevan jika ada unsur penipuan dan kekerasan.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
tifnya perangkat hukum di tingkat daerah (seperti Perda) untuk melindungi tenaga kerja danmencegah terjadinya trafficking .

## SARAN
Hal-hal yang menjadi perhatian bersama adalah:
1. Keberadaan dan kinerja Gugus Tugas baik di level Provinsi maupun Daerah sebaiknya lebih dimaksimalkan.
2.  Perlu adanya kajian khusus untuk seluruh wilayah Kabupaten/ Kota di Jabar dalam kaitannya dengan aspek sosiologis dan budaya masyarakat. Karena kasus trafficking tidak semata-mata sebagai permasalahan ekonomi yang hanya diselesaikan dengan bentuk pemberdayaan ekonomi semata.
3.  Penyelenggaraan Usaha Ekonomi Produktif perlu dievaluasi dikarenakan kecenderungannya ada beberapa yang tidak tepat sasaran dan tidak menutup kemungkinan dibuat program- program pemberdayaan lanjutan.
4. Pentingnya pendataan ulang kasus-kasus trafficking yang tercatat di instansi-instansi terkait dan strategis seperti Kepolisian, BPPKB Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan LSM agar penanganan kasus dapat lebih tepat sasaran.
pengiriman utama buruh migran internasional khususnya terjadi dari Kabupaten Indramayu. Banyak dari mereka yang mengalami perlakuan- perlakuan tidak adil dan kejahatan yang dilakukan oleh banyaknya perantara yang terlibat dalam proses migrasi (misalnya para calo, PJTKI, dan agen-agen penempatan di luar negeri) juga oleh para majikan mereka di negara tujuan. Berdasarkan hasil survey, diketahui bahwa permasalahan utama terjadinya trafficking adalah permasalahan tekanan ekonomi dan kesejahteraan. Permasalahan lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan masya- rakat; situasi dan kondisi geogra- fis daerah yang melemahkan ekonomi masyarakat; kondisi mental dan intelektual yang masih rendah; pem- bangunan yang tidak merata, penya- lahgunaan wewenang, dan korupsi; kurang terampilnya para tenaga kerja migran; kurang profesionalnya pelaku penempatan buruh migran; serta terjadinya perselingkuhan antara pihak penguasa dan pengusaha.
Permasalahan lainnya juga di- ketahui bahwa trafficking disebabkan oleh keterbatasan informasi dan penge- tahuan calon tenaga kerja mengenai sistem ketenagakerjaan (prosedur, job , negara tujuan), kurang adanya per- lindungan yang diberikan oleh peme- rintah Indonesia dan negara asing kepada tenaga kerja (larangan pe- mukulan, asuransi, pendidikan, kese- hatan, pemerkosaan, dll); tidak efek-
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## DAFTAR PUSTAKA
Giddens, Anthony, 1997. Sociology . Cambridge: Polity Press.
Sugianti, Anggi. 2011. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Skripsi). Jatinangor: Universitas Padjadjaran.

## Lainnya (Alfabetis):
Bapeda, BPS Kab. Indramayu, 2008. Indramayu dalam Angka.
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ( Declaration on the Elimination of Violence against Women ) Tahun 1993.
Depdagri. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional .
Inpres 9/2000, 2001. Pengarusutama- an Gender dalam Pembangunan Nasional .

## International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) 1966.
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
(ICESCR) 1966.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2006, Mengenal Teknik Analisis Gender dengan Metode PROBA (Problem Based Approach)..
Kepmendagri 132 Tahun 2003. Keppres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Joint Decree 2002.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.
UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.