## PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI  KABUPATEN ACEH BARAT
[Desi Maulida] 1
[Nila Trisna] 2
1 [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [desimauli699@gmail.com]
2 [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [nilatrisna@utu.ac.id]

## Abstract
This  research  is  entitled  "The  role  of  the  prosecutor  in  handling  cases  of  sexual abuse  of  minors  in  Aceh  Regency.  The  method  used  is  empirical  and  the  data analysis used is qualitative, the data collection technique is conducted interviews and documentation, the type of data used is primary data, secondary data, based on  the  results  of  research  on  proving  that  in  Aceh  Province,  especially  in  West Aceh, there are cases of child abuse under This age and the indictment dropped by  the  public  pros  ecutor  are  in  accordance  with  the  Aceh  Qanun  law,  in  the process of handling cases of sexual  abuse  of minors, the application or working method  of  the  public  prosecutor  is  in  accordance  with  the  prosecutor's  law, although there are tips and certain tricks contained in the m legislation used by the prosecutor's office.
Keywords: the role of the prosecutor, sexual harassment, children
Received: 16 Februari 2022       Revised: 28 September 2022      Available Online: 27 Oktober 2022

## 1. P ENDAHULUAN
Anak  sebagai  generasi  muda  memiliki  peranan  khusus  yang  berpotensi menjadi  penerus  perjuangan  bangsa,  hal  itu  tentu  memerlukan  perlindungan dalam  rangka  menjamin  perkembangan  fisik  mental  secara  keseluruhan. 1 Oleh
1 Maidin  Gultom,  2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
karena  itu  di  perlu  adanya  dukungan  dari  orang  tua,  pendidikan,  bahkan perlindugan dari pemerintah.
Kasus  kekerasan  terhadap  anak  semakin  bertambah  di  kalangan masyarakat  penduduk  terpencil  tindakan  kekerasan  penganiayaan,  pelecehan serta  tindakan  kekerasaan  seksual.  Hal  ini  sanggat  di  sayangkan  dikarenakan dapat merusak mental anak tersebut serta berpegaruh ke faktor pendidikan sang anak,  dari  beberapa  tingkat  kekarasan  yang  paling  berpegaruh  terhadap  jiwa sang anak yaitu pelecehan seksual atau sering di sebut pencabulan. 2
Pelecehan seksual merupakan contoh dari pelanggaran hak asasi manusia dimana  perbuatan  tersebut  sangatlah  tidak  manusiawi.  Dengan  cara  memaksa sang  anak  sama  saja  memperlihatkan  contoh  yang  tidak  baik  terhadap  anak, dalam  usianya  yang  dini  belum  selakyaknya  melihat  atau  megalami  perilaku dalam hal seksual tersebut, bahkan perbutan pelecehan seksual tidak disukai di kalangan masyakarat karena menimbul rasa kecemasan terhadap orang tua, dan Allah SWT. Juga melaknat perbutan tersebut. 3 Perbuatan pencabulan jenis tindak pidana  kesusilan  di  mana  yang  atur  dalam  kitap  undang-undang  yang  di  atur Pasal 47 Jo . Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 4 Aceh  merupakan  daerah  yang  mempunyai  kekhususan  dalam  penerapan Syariat  Islam  hal  ini  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintah  Aceh. 5 Diterbitkan  untuk  mempertegas  penerapan  syariat islam  di  Aceh  dan  memberikan  aturan  segala  hal-hal  yang  berhubugan  dengan pidana  serta  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  tersebut  atau  dapat disebut juga mukalaf yang pahamnya di ambil dari Al-Qur’an dan hadist. 6
Fakta  yang  terjadi  dimasyarakat  pencabulan/pemerkosaan  sudah  semakin meningkat  termaksud  di  Aceh  Barat  dan  hampir  setiap  bulannya  diberitakan terjadinya  pelecehan  seksual  terdahap  anak  baik  itu  permerkosan  maupun pencabulan.  Berdasarkan  pra-riset  menyatakan  bahwa  sejak  Januari  hingga  Juli tercatat  ada  10  kasus,  yang  menjadi  korban  rata-rata  anak  usia  6-16  tahun, pelaku rata-rata di keluarga terdekat seperti ayah kandung, kakek maupun ayah tiri, berdasarkan hasil survei dilapangan di Kecamatan Meurebo terdapat 4 kasus, Johan  Pahlawan  2  kasus,  Samatiga  dan  kecamatan  lainnya  masing-masing  1 kasus. 7 hal tersebut bertentagan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindugan  Anak  Namun,  untuk  mencegah  perluasan  masalah  dalam jurnal  ini  maka  pelecehan  seksual  yang  dimaksud  adalah  yang  terjadi  di kecamatan  samatiga  sebagimana  pelakunya  adalah  kakak  ipar  dari  korban histerisnya  pelaku  adalah  orang  asing  yang  tinggal  dalam  kalangan  keluarga
2 Mulyadi  Saputra,  2020, Penanganan  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Yang  Dilakukan  Oleh  Orang  Tua Terhadap Anak Tiri . Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala , (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). hlm 164–76.
3 Nyoman  Mas  Aryani,  2016, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual Di Provinsi Jambi . E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. hlm. 19.
4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
6 Virdis  Firmanillah  Putra  Yuniar.  2019. Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pemerkosaan  Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh . Media Iuris. Banda Aceh. hlm. 259
7 https://www.ajnn.net/news/kasus  pencabulan  anak  di  bawah  umur  meningkat  di  Aceh  Barat  di  akses  pada tanggal 16 Desember 2021 jam11:06 wib
korban.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,  kejaksaan  diharapkan  dapat  menangani  semua  perkara  termasuk kasus  pemerkosaan,  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  undang-undang  “Jaksa  adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai  Penuntut  Umum”.  Sedangkan  di  dalam  Pasal  8  Ayat  (2)  “Dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Jaksa  bertindak  untuk  bertanggung jawab menurut hierarki”. 8
Dalam  melakukan  penuntutan  yang  di  buat  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum pelaksaan  hukum  yang  di  jatuhkan  juga  dilihat  dari  segi  seberapa  efektifvitas hukum  yang  di  jatuhkan,  namun  dalam  hal  tersebut  tidak  biasa  di  ukur  dari banyaknya  pelanggaran  hukum,  akan  tetapi  keberhasilan  dari  suatu  hukuman yang  di  jatuhkan,  dimana  untuk  mencapai  suatu  kesadaran  masyarakat  untuk tidak  melakukan  berbuatan  yang  melanggar  hukum  khusus  nya  hukum  Syar’iah Islam yang sudah di terapkan oleh Pemerintah Aceh. Kesadaran serta kepatuhan masyarakat  terhadap  aturan-aturan  yang  sudah  di  tetapkan  oleh  pemerintah Aceh,  yang  di  terapkan  dalam  lingkungan  masyarakat.  Karena  peran  kejaksaan merupakan peran penting terhadap masyarakat sebagai insitusi penegak hukum. Sepengetahuan  peneliti  judul  yang  di  angkat  pertama  kali  di  teliti  di Fakultas  Fisip  Jurusan  Ilmu  Hukum  Di  Universitas  Teuku  Umar.  memang  ada beberapa peneliti yang memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu namun secara subtansi membahasan yang di bahas tidaklah sama contoh “Dasar Pertimbangan Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Melakukan  Penuntutan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur” yang di teliti oleh Dian Rizka Aulia, Prof.  Dr.  I  Nyoman  Nurjaya,  SH.  MS,  dan  Dr.Ismail  Navianto,  SH.  MH.  adapun perbedaannya  yaitu  rumusan  masalah  yang  di  bahas,  pengangkatan  semple kasus, dan tempat penelitian.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  untuk  itu  peneliti  ingin  meneliti secara  lebih  dalam  tentang  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran pencabulan  anak  di  bawah  umur  dengan  mengambil  judul  “Peranan  Kejaksaan Dalam  Penanganan  Perkara  Pelecehan  Seksual  Anak  Dibawah  Umur  Di Kabupaten  Aceh  Barat”.  Terdapat  beberapa  rumusan  masalah  di  antaranya bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Aceh Barat dan bagaimana Efektivitas terhadap tuntutan Jaksa Penunut  Umum  dalam  penanganan  perakara  pelecehan  seksual  anak  di  bawah umur di Aceh  Barat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris, mengunakan fakta-fakta yang di ambil dari perilaku manusia dan melihat hukum sebagai arti yang nyata, serta  untuk  mengetahui  bagaimana  cara  kerja  hukum  dalam  lingkungan masyarakat, pemerintah dan badan hukum.
8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Adapun  data  yang  digunakan  data  primer  dan  sekunder,  penelitian  ini menganalis  tentang  peranan  Kejaksaan  dalam  penanganan  perkara  pelecehan seksual anak di bawah umur di Kejaksaan Aceh Barat. Teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Analisis data yang di gunakan yaitu kualitatif, Metode pengolahan  data  secara  mendalam  hasil  pengamatan,  wawancara  dengan  cara meringkas dan menafsirkan. 9

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bahwa penelitian di lakukan melalui wawancara sebanyak empat kali yaitu pada  tanggal  15  Oktober  2021,  23  Oktober  2021,  15  November  2021,  dan  18 Januari 2022. Penelitian di mulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, dari hasil penelitian yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Aceh Barat bahwa kasus pelecehan seksual dari 2020 hingga 2021 tercatat 9 kasus, Namun kasus  pelecehan  seksual  terhadap  anak  jangan  dianggap  biasa,  karena  jika pemerintah  tidak  bertindak  tegas  akan  banyak  kasus  pelecehan  terhadap  anak tidak  teratasi  dan  masyarakat  enggan  untuk  melapor  karena  masyarakat berasumsi tidak ada partisipasi yang kuat dari pemerintah. 10
Peneliti mengambil salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Kecamatan,  Samatiga  Gp.  Cot  Lampise  yang  berstatus  kakak  ipar  dari  korban tersebut, di mana kasus tersebut  diketahui telah terjadi pada hari rabu tanggal 23  Juni  2021  sekira  pukul  22.00  wib,  atas  nama  terdakwa  (  Hermanto  )  dari korban berinisial NA, bahwa korban sudah di setubuhi oleh pelaku yang berumur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, dan perbuatan ini sudah berkali-kali di lakukan oleh  si  pelaku  terhadap  korban,  perbuatan  tersebut  di  lakukan  di  kediaman korban  yang  mana  korban  masih  berusia  16  tahun.  Berdasarkan  hasil  visum  Et Repertum  yang  kuat  korban  mengalami  luka  robek  dibagian  selaput darah,  dan mengakibatkan  korban  diduga  telah  hamil  selama  6  (bulan)  dikarenakan perbuatan  tersebut  di  lakukan  dengan  unsur  sengaja,  dengan  membujuk  dan menjebak anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
Sebagian besar yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu anak umur 6- 16  tahun  yang  rata-rata  masih  berstatus  siswa  dengan  angka  tertinggi  jenjang pendidkan  SMP/MTS,  hal  ini  di  takutkan  berdampak  pada  sang  anak  (korban) kemungkinan  tidak  akan  melanjutkan  pendidikan  serta  depresi  tekanan  batin, fisik  dan  mental  terhadap  anak  tersebut.  Dari  segi  psikologis  korban  kekerasan seksual  bisa  bersikap  nekat  melakukan  jual  diri  (prostitusi)  yang  beranggapan dirinya  sudah  ditidak  bersih  (suci)  karena  secara  sosiologis  masyarakat menganggap  perempuan  yang  suci  masih  memiliki  prioritas  tinggi  dimata masyarakat.  Dari  fakta tersebut  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  menuntut  pelaku pelecehan  didasarkan  pada  hal  yang  memberatkan  dan  meringankan, kebanyakan masyarakat yang melanggar hukum tidak menganggap hukum ada.
9 Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.
10 Sumber Data Kejaksaan Negeri Aceh Barat Pada Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 14:00 WIB.
Bahwa  pada  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Barang  Bukti  bapak  Hendra Salfina S,H. menerangakan benar adanya kasus pencabulan anak di bawah umur yang  terjadi  di  Aceh  Barat.  perbuatan  tersebut  di  jerat  dengan  Pasal  47  Jo  dan Pasal  34  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  dengan dakwaan alternatif menjatuhkan Uqubah Hudud berupa cambuk sebanyak 100 ( seratus  )  kali,  dan  Uqubat  Ta’zir  penjara  30  bulan.  Dakwaan  yang  di  jatuhkan terhadap tersangka telah memenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal yang sudah di terakan di Provinsi Aceh. 11
3.1  Peran  Kejaksaan  Dalam  Penanganan  Kasus  Pelecehan  Seksual  Anak  Di Bawah   Umur
Kejaksaan  merupakan  instansi  penegak  hukum  di  bidang  penuntutan berdasarkan perundang-undangan. 12
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  kejaksaan  saat  ini  berperan  penting  dalam  proses  peyidikan  dan pemeriksaan  di  persidangan  karena  menurut  Kuhpidana  hanya  instansi kejaksaanlah  yang  dapat  menentukan  apakah  suatu  kasus\perkara  dapat  di limpahkan kepengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah.
Kasus  pelecehan  terhadap  anak  di  bawah  umur  termasuk  proses pemeriksaan  biasa,  dimana  dalam  proses  penanganan  kasus  ini  membutuhkan waktu  yang  lama  untuk  membuktikan  dakwaan  yang  di  ajukan  di  hadapan pengadilan. 13 Dalam memenuhi tugas dan kewenangannya maka dalam perkara jarimah  pelecehan  seksual  anak  di  bawah  umur  yang  dialami  oleh  korban berinisial  NA,  terdakwa  yang  bernama  Hermanto  telah  terbukti  melakukan perbuatan  jarimah/zina  dengan  anak  yang  bertempatan  di  rumah  korban, dengan penuh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melihat dari beberapa fakta yang  terungkap  di  persidangan,  dari  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk  maupun  keterangan  terdakwa,  dalam  hal  ini  upaya  Jaksa  Penuntut Umum  dalam  membuktikan  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan  kepada terdakwa,  yaitu  dakwaan  kesatu  Pasal  34  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Hukum  Jinayat  atau  dakwaan  kedua  Pasal  47  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa dimana hasil persidangan yang sudah di jalankan yang di dukung oleh barang bukti.
Maka  dari  itu  dalam  penanganan  kasus  pelecehan,  dengan  melakukan wawancara dengan Kasi Barang Dan Bukti Di Kejaksaan Negeri Aceh Barat bapak Hendra  Salfina  S.H  berpendapat  bahwa  terdakwa  telah  sah  dan  meyakinkan terbukti  bersalah,  diberikan  hukuman  yang  setimpal  dan  tidak  perlu  lagi dibuktikan  dakwaan  alternatif  kedua,  bahwa  selama  persidangan  berlangsung tidak  ditemukan  fakta-fakta  yang  membenarkan  atau  alasan  pemaafan  dari
11 ‘Wawancara  Di  Kejaksaan  Aceh  Barat  dengan  Bapak  Kasi  Barang  Bukti  Bapak  Hendra  Salfina  Jaksa Penuntut Umum Pada Tanggal 23 November 2021.
12 https://www.profil_kejaksaan diakses pada tanggal  26 November 2021 jam 18:15 Am.
13 dheddy Iscahyanto. 2008. Implementasi Peranan Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta Surakarta. hlm. 69–73.
terdakwa Hermanto. 14 Adapun tuntutan yang yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai berikut:
Sebelum sampai pada tuntutan hal yang menjadi pertimbangan jaksa yaitu:
1. Hal yang memberatkan
a. Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  Aceh  dalam penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh.
b. Berdasarkan  hasil  penyidikan  saksi  korban  mengalami  keterbelakangan mental dan trauma
2. Hal yang meringankan
a. Terdakwa bersikap sopan
b. Terdakwa menyesali perbuatannya
c. Terdakwa belum pernah di hukum Berdasarkan  uraian  diatas,  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menangani perkara  pelecehan  sangat  memperhatikan  perundang-undangan  yang  berlaku seperti:
MENUNTUT
1. Menyatakan  terdakwa  Hermanto  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  “melakukan  zina  dengan  anak”  sebagaimana  dakwaan  arternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan uqubat hudud terhadap terdakwa berupa cambuk 100 kali, dan.
3. Menjatuhkan  uqubat  ta’zir  terhadap  terdakwa  berupa  penjara  30  bulan    di kurang  selama  terdakwa  di  tahan,  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap  di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1. 1  (satu)  lembar  celana  kain,  jenis  trening  warna  hitam  berleskan  warna oren dan warna putih milik saksi korban (bunga)
2. 1  (satu)  lembar  baju  kain  lengan  pendek  kurudung  bermotif  warna campuran  di  bagian  tampak  depan  bertuliskan  Thee  Second  milik  saksi korban, ( di kembalikan kepada saksi korban)
3. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam milik tersangka hermanto ( di kembalikan pada terdakwa )
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, ( dua ribu rupiah). 15
Sebagaimana  yang  sudah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2013  dalam  Pasal  15  tentang  Hukum  Acara  Jinayat    dalam    tugas  dan kewewenangan  kejaksaan  salah  satunya  yaitu  membuat  surat  dakwaan, melimpahkan  perkara  ke  mahkamah  serta  melakukan  penuntutan,  dalam  kasus yang di angkat oleh peneliti.
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Melaboh  7/JN/2021/MS-Mbo tanggal  21  November  2021  terdakwa  Hermanto  terbukti  secara  sah  dan
14 Wawancara Di Kejaksaan Aceh Barat Bapak Kasi barang bukti Hendra Salfina S.H Jaksa Penuntut Umum Pada Taggal 15 November 2021. Jam 12:00 WIB.
15 Sumber data Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 15 oktober 2021 jam 14:00 WIB.
menyakinkan menurut hukum melakukan jarimah permerkosaan anak di bawah umur, menjatuhkan uqubat ta’zir pidana selama 90 bulan hukuman, dan cambuk 100  kali.  Pada  penelitian  dilapangan  berhubungan  dengan  ketentuan  tersebut mahkamah  syar’iyah  juga  memberikan  pendapat  dan  usulan  yang  sama  seperti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## 3.2 Efektivitas  Terhadap  Tuntutan  Jaksa  Penunut  Umum  Dalam  Penanganan Perkara Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur.
Berbicara  tentang  efektivitas  hukum,  tentunya  juga  berbicara  tentang bagaimana  hukum  dari  segi  aspek  pemerintah  untuk  mengatur  atau membimbing  masyarakat  agar  mencapai  tujuannya,  hukum  merupakan  suatu wadah  atau  pedoman  masyarakat  dalam  menjamin  ketertiban  dalam  lingkugan masyarakat.  Menurut  Soerjono  Soekanto  berdasarkan  teori  efektifitas  untuk melihat  suatu  penerapan  hukum  yang  efektif  atau  tidak  efektif    suatu  hukum terdiri dari 5 faktor yaitu:
1. Hukum
Dalam hukum terdapat beberapa hal yang penting dalam implementasi dilapangan seperti unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, diantaranya sering  terdapat  ketidak  kesesuaian  dikarenakan  dalam  kepastian  hukum memiliki  sifat  yang  lebih  kongkrit  dan  nyata,  sedangkan  unsur  keadilan bersifat  abstrak.  Pada  saat  hakim  memutuskan  suatu  perkara  yang  mana menitikberatkan  pada  kertentuan  perundang-undagan  saja,  maka  sering nilai-nilai keadilan diabaikan.
Peraturan  yang  memadai  di  bidang  kehidupan  tertentunya  harus singkron,  secara  hierarki  atau  horizontal  yang  tidak  bertentangan.  Baik Secara  kualitatif  maupun  kuantitatif,  Penerbitan  peraturan  yang  sesuai dengan ketentuan yuridis.
2. Penegak Hukum
Penegakan  hukum  merupakan  bentuk  penerapan  yang  menentukan efektif  atau  tidaknya  kinerjanya,  hal  tersebut  dimaksud  agar  melakukan tugasnya  dengan  baik.  Kehandalan  dalam  kaitannya  disini  adalah  meliputi keterampilan  profesional  dan  mempunyai  mental  yang  baik,  serta  sampai sejauh  mana  penugasan  yang  di  lakukan  oleh  aparatul  penegakan  hukum yang sudah di terapkan di lingkungan masyarakat.
3. Sarana Atau Fasilitas
Fasilitas  secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  dan prasarana  untuk  mencapai  efektivitas  hukum.  Hal  ini  diharapkan  dapat meyumbangkan pemikiran-pemikiran yang positif demi pelaksanaan kinerja aparatul  hukum  sesuai  dengan  instansi  masing-masing,  dari  ketentuan tersebut  yaitu  untuk  memberikan  kepastian  apakah  sarana  atau  fasilitas pendukung  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  suatu  pencapaian
efektifitas hukum.
4. Masyarakat
Adapun  tujuan  dari  penegakan  hukum  adalah  untuk  mencapai kedamaian  dan  ketertiban  di  masyarakat  untuk  tercapainya  hal  tersebut efektivitas  hukum  sangat  dipegaruhi  oleh  pemahaman  dan  kesadaran hukum  masyarakat,  Untuk  pengukur  suatu  efektivitas  yang  dilihat  dari kondisi  masyarakat,  yaitu  mentaati  serta  mematuhi  peraturan  yang  ada maupun tidak mematuhuinya.
5. Kebudayaan
Kebudayaan  adalah  suatu  yang  tidak  bisa  di  pisahkan  dengan masyarakat  karena  kebudayaan  lahir  tumbuh  dan  berkembang  dari masyarakat  itu  sendiri,  di  dalam  masyarakat  terdapat  sistem  nilai  yang junjung  tinggi,  seperti  nilai  agama  dan  lain-lainya,  kebiasaan  dalam masyarakat  mengenai  perlakuan  terhadap  ketetapan  aturan  yang mengaturnya.  Hal  tersebut  di  lihat  dari  kebiasaan  masyarakat,  yang  baik maupun yang bertentangan dengan Undang-Undang. 16
Dari  beberapa  faktor  yang  di  kemukakan  oleh  para  ahli  penulis  juga mewawancara  Jaksa  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Barat  Kepada Bapak  Kasi  Pembinaan  Yusni  Effendi  Febriansyah  S.H  terhadap  tanggapan mengenai  faktor  yang  menentukan  sudah  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum, pertama hukum atau undang-undang. Yusni Effendi Febriansyah S.H mengatakan bahwa peraturan yang digunakan sudah sinkron, secara hierarki atau horizontal yang sudah diterapkan daerah Provinsi Aceh, yang kedua ada faktor penegakan hukum,  dalam  faktor  ini  instansi  penegak  hukum  sudah  menerapkan  dalam kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara profesional, yang ketiga ada faktor  sarana  dan  fasilitas  hukum,  faktor  ini  sudah  menerapkan  dari  segi tenaga,organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  serta  keuangan  yang cukup.  Faktor  keempat  adalah  faktor  masyarakat,  yaitu  kurang  nya  kesadaran akan  pengetahuan  hukum  yang  rendah  dari  masyarakat  sehingga  mempersulit penegakan hukum, meskipun upaya sosialisasi sudah di terapkan oleh Kejaksaan kepada masyarakat,  dan faktor yang kelima yaitu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan sudah mencakup hukum yang berlaku. Dan faktor tersebut sudah di terapkan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat. 17
Dalam  Kasus  pelecehan  seksual  di  Aceh  Barat,  setiap  tahunnya  terjadi peningkatan  di  tengah  pandemi  Covid-19,  kebanyakan  korban  ialah  anak  di bawah  umur  yang  mudah  di  rayu  oleh  pelaku.  Dalam  kasus  ini  Jaksa  Penuntut Umum  menjerat  dengan  Pasal  34  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang
16 Soerjono  Soekarnto,  2008. Efektivitas  Hukum  Dan  Peranan  Sanksi. PT.  Raja  Grafindo  Persada.  Jakarta. hlm. 8
17 Wawancara  Di  Kejaksaan  Aceh  Barat  Bapak  Kasi  Pembinaan  Yusni  Effendi  Febriansyah  S.H  Jaksa Penuntut Umum Pada Taggal 15 November 2021. Jam 10:00 WIB
Hukum  Jinayat  dakwaan  kedua  Pasal  47  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun untuk dapat melihat efektif atau tidaknya suatu hukum dalam penanganan perkara tersebut, yaitu salah satunya dengan melihat seberapa  banyaknya  kasus  yang  di  langgar  dan  pengulangan  kejahatan  pada setiap tahun nya, jika makin sedikit pelanggaran kejahatan yang di lakukan maka penegakan  hukum  yang  di  terapkan  sudah  efektif,  oleh  sebab  itu  penulis mengambil data untuk mengukur efektivitas dalam penuntutan yang di buat oleh Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  pelanggaran  kasus  pelecehan  seksual  anak  di bawah umur  yang terjadi di Aceh Barat yaitu pada table berikut:
Jumlah Kasus pelanggaran Pelecehan Seksual Di Kejaksaan Negeri
Aceh Barat Tahun 2020-2021 No  Tahun Jumlah Total 1. 2020 2 2 2. 2021 7 7
jumlah                                                                   9 perkara
Sumber Data Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat,Tahun 2021
Merujuk pada tabel di atas jumlah pelanggaran Qanun Syar’iyah Islam yang terjadi  di  tahun  2021  sebanyak  7  kejahatan,  hal  tersebut  meningkat  sangat signifikan di bandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2 perkara.
Berdasarkan data peneliti dapatkan meyimpulkan terhadap tuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu, pasal dakwaan yang di jatuhkan adalah dakwaan  kesatu,  Pasal  34  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayat,  kedua,  Pasal  47  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayat, pidana badan 100 kali cambuk dan 30 bulan kurungan penjara, tuntutan tersebut  yang  di  maksud  untuk  mencegah  seorang  melakukan  kejahatan  atau pengulagan  suatu  kejahatan  dalam  bidang  Syar’iah  Islam  di  Aceh,  dengan melaksanakan hukuman cambuk terhadap pelanggaran Qanun Jinayat dirasakan kurang  efektif.  Tentu  saja  terdapat  kesalahan,  sehingga  dalam  dalam pelanggaran di bidang Syar’iah Islam yang masih belum mampu dalam mencegah terjadinya  pelanggaran  atau  pengulangan  kejahatan  tersebut.  Bahkan  dalam kasus pelecahan tersebut akan terjadi  setiap tahunya.
Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan Qanun Jinayat untuk melakukan  penuntutan  kepada  pelaku,  namun hukuman  yang  didakwakan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  dirasakan  belum  efektif,  karena  meningkatnya pelanggaran.  Sebaiknya  pasal  yang  di  dakwakan  Qanun  Jinayat  di  sandingkan dengan  undang-undang perlindugan anak. Hal ini untuk menjerat pelaku dengan sanksi yang lebih berat, agar   yang menjadi korban merasa di perlakukan dengan adil.
Selanjutnya  setelah  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  pelaksanaan
tuntutan  yang  di  berikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  kasus  pelecehan dalam melihat efektif atau tidaknya suatu hukum bukan hanya di lihat dari segi hukuman yang dituntut atau yang dijatuhkan oleh penegakan hukum. melainkan ada  bebarapa  faktor  pendorong  yang  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran atau pengulangan suatu tingkat kejahatan yang di lakukan masyarakat khususnya perkara pelecehan seksual yang sangat meningkat di beberapa tahun belakangan ini.  Ada  pun  beberapa  faktor  eksternal  dalam  kasus  pelecahan  seksual  anak  di bawah umur yaitu:
1. Faktor Lingkungan
Sebelum  seseorang  bersosialisasi  dengan  lingkungan  sosial  maka lingkungan  keluargalah  yang  menjadi  peran  utama  dalam  mempengaruhi psikologis  dan  memberikan  pengetahuan  sejak  dini  bagi  seseorang.  Dimana lingkungan keluarga dapat mempengaruhi karakter serta prestasi yang diciptakan oleh sang anak seperti, bagimana cara orang tua mendidik anaknya, relasi antara anggota  keluarga  juga  mempengaruhi  mental  seseorang,  faktor  ekonomi keluarga juga menjadi suatu faktor bagi seseorang dalam meminimalisir tingkat kejahatan.  Selain  Lingkungan  keluarga,  lingkungan  sosial  juga  sangat berpengaruh  terhadap  pembentukan  tingkah  laku  seseorang.  Dimana  manusia terhadap  lingkuganya  sekitarnya  tidak  bisa  di  pisahkan,  sehingga  proses pertumbuhannya dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  pelaku  bahwa  penjelasan pelaku yaitu “bahwa pada lingkungan sosial dan lingkungan keluarga saya tidak terlalu harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan kendala ekonomi, sehingga muculnya niat saya untuk melakukan kejahatan tersebut”.
Dapat  di  simpulkan  bahwa  terjadinya  kejahatan  asusila  disebabkan karena  kurangnya  komunikasi  dalam  rumah  tangga,  bahwa  bisa  kita  lihat pentingnya  pendidikan  terutama  dari  keluarga,    dalam  pembentukan  karakter seorang  di  lingkungan  masyarakat,  agar  dapat  meminimalisirkan  tingkat kejahatan  tersebut.  Lingkungan  sosial  merupakan  tempat  bersosialisasi seseorang  sehinga  sangat  berdampak  terhadap    membentuk  tingkah  laku seoarang,  kerena  pengaruh  sosial  terdapat  seorang  tidak  bisa  lepas  dari pengaruh lingkugannya.
2. Faktor Pendidikan
Sarana pendidikan adalah suatu potensi yang sangat penting untuk dicapai sehingga banyaknya ilmu yang kita pelajari semakin meningkatnya pengetahuan yang  di  dapat,  semakin  banyak  ilmu  yang  di  pelajari,  bahkan  pendidikan  juga dapat  menciptakan  seorang  pribadi  yang  lebih  baik.  Rendahnya  tingkat pendidikan  formal  dalam  diri  seseorang  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap masyarakat  dan  yang  bersangkutan  mudah  terpengaruh  melakukan  suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.
Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku menjelaskan,”dikarena saya
lahir dari keluarga kurang mampu dan tingkat pendidikan saya sangatlah minim hanya  tamatan  SD  hingga  pemahaman  saya  akan  ilmu  pengetahuan  sangat rendah, dan mempengaruhi karakter dan kepribadian saya.’’. 18 Maka upaya yang di lakukan untuk mengatasi pelecehan seksual terhadap anak dalam memberikan pengetahuan  yang  cukup,  serta  dalam  peningkatan  pemahaman  ilmu pengetahuan  tentang  pendidikan  seks  dini  kepada  anak,  kemudian  memotivasi sang anak untuk mengetahui akan bahayanya pelecehan seksual.
3. Faktor Minimnya Pengetahuan Agama
Minimnya  suatu  pengetahuan  agama  juga  merupakan  Penyebab meningkatnya  angka  kejahatan.  dalam  segi  adab,  etika  yang  kurang  baik,  serta pemahaman  agama  yang  minim,  maka  semakin  mendorong  seorang  untuk berbuat kejahatan, jika kurannya pememahan agama secara baik maka imannya juga  menjadi  sangat  lemah,  jika  sudah  demikian  tidak  tutup  kemungkinan perbuatan  jahat  seorang  akan  muncul  dengan  seketika.  Dalam  hal  ini  peneliti juga  melakukan  wawancara  dengan  pelaku,  penjelasakan  yang  di  sampaikan adalah  “Terakhir  kalinya  saya  mempelajari  ilmu  agama  adalah  saat  usia  saya masih  usia  remaja,  sehingga  pada  saat  usia  saya  beranjak  dewasa  saya  sering mengabaikan tentang pengetahuan ilmu agama dan juga telah di lalaikan dengan kehidupan dunia. 19
Dapat  di  simpulkan  bahwa  pentingnya  suatu  pengetahuan  agama  dalam kehidupan, untuk membantu kita dalam menyaring perkembagan teknologi yang semakin  hari  semakin  meningkat,  dan  memanfaatkan  hal-hal  yang  positif  dan mengenyampingkan  sisi  negatif  maka  dari  itu  perlunya  pengetahuan  dan pendidikan agama  yang cukup yang dimulai dari usia dini dan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kejaksaan dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Barat dapat di simpulkan bahwa peran kejaksaan Negeri Aceh Barat dalam penaganan kasus pelecehan  seksual  anak  di  bawah  umur  sedang  berjalan  serta  Jaksa  Penuntut Umum  telah  melakukan  penuntutan  dan  membuat  dakwaan  alternatif  kesatu dalam  Pasal  47  jo  Pasal  34  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayat.  Kemudian  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  diserahkan  ke    Mahkamah Syar’iyah  Aceh  Barat.  Serta  megikuti  proses  persidagan  yang  ditetapkan  oleh Mahkamah  Syar’iyah.  Proses  penanganan  perkara  pelecehan  seksual  anak  di bawah  umur,  dalam  tuntutan  yang  diberikan  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan Perundang-Undangan Qanun Aceh Nomor.7 Tahun 2013 dalam Pasal 15 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam efektivitas  penanganan kasus pelecehan seksual di Aceh Barat dalam pelaksanaan hukum cambuk dirasakan kurang efektif, karena
18 Wawancara dengan pelaku HM di Lapas Melaboh Desa Paya Peunaga Kecematan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 18 januari 2022 pukul, 16.20 Wib.
19 Wawancara dengan pelaku HM di Lapas Melaboh Desa Paya Peunaga Kecematan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 18 januari 2022 pukul, 16.20 Wib.
terjadinya peningkatan kejahatan terhitung sejak 2020 hingga 2021, oleh sebab itu  penjatuhan  pidana  cambuk  belum  mampu  mencegah  terjadinya  kejahatan, tidak menutup kemungkinan kasus pelecehan seksual terhadap anak akan terjadi peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  rasa  takut  atau kecemasaan di lingkungan masyarakat. Dalam melihat efektif atau tidaknya suatu hukum  bukan  hanya  dari  segi  tuntutan  yang  dijatuhkan  oleh  aparat  penegak hukum  akan  tetapi  ada beberapa  faktor  pendorong  lainya  yang  membuat  tidak efektifnya penegakan hukum, yaitu faktor lingkungan, pendidikan, dan minimnya pemahaman agama.

## 5. REFERENSI
Buku: Bambang S. 2003. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo. Jakarta.
Gultom M.  2014. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak.  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Aryani  N.M.  2016. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan  Seksual di  Provinsi  Jambi.  E-Journal  Bagian  Hukum  Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar
Soerjono  S.  2008 Efektivitas  Hukum  Dan  Peranan  Sanksi .  PT.Raja  Grafindo Persada. Jakarta.
Jurnal: Muamar  2020 . Efektivitas  Pidana  Cambuk  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Qanun Syari  ’At  Islam . Direktorat  Program  Pasca  sarjana  dan    Universitas Muhammadiyah . Banda Aceh.
Mulyadi S. 2020. Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang   Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota  Banda  Aceh, Jurnal  Ilimiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum  Pidana . Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Yuniar  V.F.P.  2019.  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pemerkosaan Terhadap  Anak  Berdasarkan  Qanun  Jinayat  Aceh. Media  Iuris .  Banda Aceh.

## Peraturan Perundang-undang:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.Tentang Hukum Jinayat.

## Internet:
https://www.profil_kejaksaan Diakses pada tanggal  26 November 2021 https://www.ajnn.net/news/kasus pencabulan anak di bawah umur meningkat di Aceh Barat di akses pada tanggal 16 Desember 2021