…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR UTAMA
TERHADAP PERBAIKAN KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo)
Oleh
Imam Sucahyo 1 , Andhi Rahmadi 2 , Mega Yolanda 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo
Alamat : Jalan Yus Yudarso No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur Email : 3 yolandamega99@gmail.com

## Abstrak
Mewujudkan  Pemerintahan  yang  baik  diperlukan  peran  serta  dari  Aparatur  Pemerintah  Pusat Maupun  Pemerintah  Daerah,  salah  satunya  tantangan  besar  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah khususnya  Pemerintah  Daerah  adalah  bagaimana  menampilkan  Aparatur  Sipil  Negara  yang fungsinya  untuk  memenuhi  aspirasi  masyarakat.    Dalam  mengubah  perilaku  pegawai  harus dilatarbelakangi oleh Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja  Utama  yang  menyebutkan  bahwa  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan  instansi  pemerintah.  Maka  Pemerintah membuat  kebijakan  sebagaimana  dasarnya  aktivitas  atau  kegiatan  tersebut  untuk  mengatur kehidupan  masyarakat  atau  publik  yang  berhubungan  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama. Menindak  lanjuti  kinerja  pegawai  ada  pengaruh  langsung  suatu  pemerintahan,  yaitu  komitmen pegawai yang tinggi dalam organisasi serta berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dalam menyikapi  hal  tersebut  perlu  adanya  pengembangan  karir  bagi  pegawai  yang  merupakan  cara yang  sering  dilakukan  oleh  beberapa  instansi  pemerintahan.  Program  ini  dilakukan  menambah wawasan  dan  pengetahuan  kepada  para  peserta  pengembangan  karir.  Berdasarkan  fenomena diatas  peneliti  memandang  perlu  melakukan  kajian-kajian  lebih  lanjut,  sejauh  mana implementasi  kebijakan  yang  telah  di  ambil  oleh  lembaga  pemerintah  untuk  memberikan kontribusi terhadap terciptanya prestasi kerja pegawai yang baik dan bermutu.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Kinerja Pegawai, Peraturan Walikota
PENDAHULUAN Suatu
pengimplementasi sebuah kebijakan biasanyan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, dengan  berbagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan  baik  individu-individu  atau  pejabat, kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah  digariskan  dalam  suatu  kebijakan tersebut. Dalam mewujudkan hal itu diperlukan  peran  serta  dari  Aparatur  Sipil Negara yang bagaimana menampilkan Pemerintahan yang baik dan melayani beberapa  aspirasi  dari  masyarakat.    Namun dalam penerapannya sikap disiplin, jujur, adil,
transparan  dan  akuntabel  belum  terlaksana secara  maksimal.  Sehingga  Aparatur  Sipil Negara dituntut untuk memperbaiki kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  bahwa  perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas  politik,  bersih,  praktik  korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi masyarakat. Dalam hal ini, mengubah perilaku pegawai  harus  dilatarbelakangi  oleh  Peraturan Walikota  Probolinggo  Nomor  77  Tahun  2018 Tentang  Indikator  Kinerja  Utama,  yang menyebutkan bahwa Kinerja Instansi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan  instansi pemerintah.  Pengukuran  kinerja  ini  dapat membandingkan  dari  tingkat  kinerja  yang dicapai  dengan  standar,  rencana,  atau  target dengan  menggunakan  beberapa  indikator kinerja  yang  sudah  ditetapkan.  Penggunaan indikator kinerja utama di pasal 4 sebagaimana dalam lampiran tersebut peraturannya digunakan untuk:
1) Perencanaan Jangka Menengah Daerah
2) Perencanaan Tahunan Daerah
3) Penyusunan  Dokumen  Perjanjian  Kinerja Daerah
4) Pelaporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
Daerah
5) Evaluasi  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah
6) Pemantauan  dan  Pengendalian  Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Terkait  dengan  kondisi  tersebut,  tujuan penetapan  indikator  kinerja  utama  untuk mengukur  keberhasilan  pencapaian  kinerja suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis  yang digunakan  untuk  perbaikan  kinerja  dan peningkatan  akuntabilitas  kinerja  organisasi. Melalui  perbaikan  kinerja  berkelanjutan  ini salah  satu  prinsip  untuk  meningkatkan efektivitas  kinerja  pegawai,  yang  dilakukan secara  konsisten  dengan  menerapkan  metode Plan  Do  Check  Action.  Setiap  proses  tersebut dievaluasi  apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan organisasi,  dan  perbaikan  kinerja  ini  dapat dilakukan  pada  tiga  tingkatan  yang  berbeda yaitu  :  1)  manajemen,  2)  Group,  dan  3) Individu.  Oleh  karena  itu  perbaikan  ini sebaiknya  dilakukan  dari  hal-hal  yang  kecil secara  bertahap  dimulai  dari  setiap  individu yang  dilakukan  dengan  konsisten  Menurut Heti  Mulyati  (Artikel).  Dari  salah  satu indikator  kinerja  utama  ada  satu  program  dari Dinas  Kepemudaan,  Olahraga,  dan  Pariwisata Kota  Probolinggo  di  poin  nomor  6  yaitu program saat ini adalah Desita dan Nanik yang dimana program tersebut program inovasi dari beberapa  OPD  yaitu  :  1)  DISKOMINFO,  2) DPMTSPNAKER, 3) DISPENDUKCAPIL, 4)
DINKESPPKB,  5)  DISPERTAHANKAN, 6)DISDIKBUD DAN DEWAN KESENIAN.
Mengingat adanya program dan kegiatan  tersebut  pada  awal  tahun  2020, Indonesia  dihebohkan  hadirnya  wabah  virus Covid-19  (Corona  Virus)  .  Covid-19  adalah penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh  jenis Corona Virus yang pertama ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  06
Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  1, Level 2, Level 3. Yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  sesuai  dengan kriteria level situasi pandemic yang berdasarkan  asesmen  dan  untuk  melengkapi pelaksanaan  (PPKM).  Dari  uraian  diatas mengindikasikan bahwa program dan kegiatan pemerintah  maupun  kondisi  sektor  pariwisata yang  masih  belum  stabil  akibat  pandemi covid-19  hingga  saat  ini  masih  berstatus waspada.  Dilihat  dari  beberapa  indikator kinerja tersebut Peraturan Walikota Probolinggo  menyatakan  dengan  adanya evaluasi  kinerja  instansi  pemerintah  ini diharapkan  menjadi  perbaikan  program  dan kegiatan  dalam  upaya  pembenahan  situasi dimasa pandemi covid-19.
Maka  pemerintah  membuat  kebijakan sebagaimana  dasarnya  aktivitas  atau  kegiatan tersebut untuk mengatur kehidupan masyarakat  atau  publik  yang  berhubungan untuk mencapai kesejahteraan bersama (Agustino dan Akib,2008). Menurut salah satu pegawai  mengatakan  bahwa  tujuan  program dan  kegiatan  ini  membantu  pencapaian  visi dan  misi,  membantu  menjawab  kebutuhan organisasi,  dan  membantu  organisasi  bekerja secara sistematis dan terstruktur. Dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut berpengaruh besar  terhadap  program  dan  kegiatan  yang dijalankan,  salah  satunya  penurunan  jumlah wisatawan  yang  masuk  ke  Indonesia,  dampak tersebut  sudah  terlihat  dari  pengurangan  jam kerja  dan  lapangan  pekerjaan  yang  menurun. Selain  itu  hal  yang  harus  diperhatikan  juga
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adalah sumber daya manusia ikut mempengaruhi aparatur pemerintah,
disebabkan manusia merupakan pilar penyangga  utama  sekaligus  penggerak  roda organisasi  dalam  usaha  mewujudkan  visi  dan misinya  (Ulfah,2018).  Untuk  menghasilkan kinerja  yang  berkualitas  dan  baik  maka diperlukan  kapasitas  sumber  daya  manusia yang  memadai  agar  mampu  menjalankan sistem  yang  baik.  Karena  manusialah  yang menjalankan  program  dan  mengatur  serta melakukan semua kegiatan dan aktivitas suatu entitas  ekonomi.  Kualitas  sumber  daya manusia  adalah  kemampuan  dari  pegawai menjalankan  proses  pemeriksaan  yang  dilihat dari  kemahiran  seseorang,  latar  belakang pendidikan,  persyaratan  yang  harus  diikuti untuk  menjalankan  proses,  pelatihan-pelatihan dan  sosialisasi  peraturan  yang  mengalami perubahan (Akbar,2018).
Dalam  menyikapi  hal  tersebut  perlu kiranya  mengambil  langkah-langkah  yang tepat dan efisien, penyelenggaraan pengembangan  karir  bagi  pegawai  merupakan cara  yang  sering  dilakukan  oleh  berbagai instansi pemerintahan. Selanjutnya
memberikan informasi kepada semua pegawainya  mengenai  tugas,  tanggung  jawab, serta  kedudukan  mereka  dalam  bekerja. Program  ini  pun  dilakukan  untuk  menambah wawasan dan pengetahuan kepada para peserta pengembangan karir, agar dapat menyesuaikan dengan beban kerja, dengan demikian diharapkan  mencapai  hasil  yang  memuaskan baik  ditinjau  dari  segi  tercapainya  tujuan maupun bagi pegawai itu sendiri (Timuriana,2018). Sehingga dengan
pengembangan  tersebut  semakin  terampil  dan mampu  melaksanakan  tanggung  jawab  yang telah digariskan oleh organisasi. Sebagai salah satu bagian, dari organisasi Pemerintah Daerah di Kota Probolinggo, Dinas Pemudah, Olahraga  dan  Pariwisata  secara  umum berkaitan  dengan  berbagai  faktor  baik  yang bersumber  dari  individu  pegawai  maupun bersumber dari organisasi.
Dapat  dikatakan  bahwa  program  atau kegiatan  memiliki  peranan  dan  pengaruh
penting  dalam  mempertahankan  kinerja  yang baik.  Sehingga lebih  efektif dan efisien dalam mencapai  sasaran-sasaran  program  ataupun tujuan  organisasi  (Suryani,2018).  Hal  ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  program kinerja  yang  diterapkan  sudah  dilaksanakan dengan  baik  sebagai  langkah  awal  dalam mencapai visi dan misi pemerintah. Dan dapat diketahui  kinerja  apa  saja  yang  belum maksimal dan dapat dievaluasi hingga ditemukan suatu solusi dan perbaikan (Wahyu,2021).  Melalui  sosialisasi  terhadap pegawai  akan  pentingnya  peran  mereka terhadap perbaikan dalam kinerja, hal ini dapat dilihat  dari  berbagai  permasalahan  yang  ada dan  aturan  yang  berlaku  di  tempat  ia  bekerja. Bagi  mereka  yang  telah  mengikuti  aturan dalam suatu periode atau memilki kinerja yang baik, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan  balas  jasa  dan  apresiasi  dari tempat ia kerja (Fitiani,2018).

## LANDASAN TEORI a. Kebijakan Publik
Menurut  Anderson  (Tahir,  2014:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai  tujuan  yang  dilakukan  seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik dibagi  menjadi  dua  substantif  dan  prosedural, kebijakan  substantif  yaitu  apa  yang  harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Berikut  tahapan  dalam  kebijakan  publik menurut  Wiliam  Dunn  sebagaimana  dikutip Budi Winarno (2007:32-34) sebagai berikut: 1. Tahapan Penyusun Agenda (Perencanaan)
2. Tahapan Formulasi Kebijakan
3. Tahapan Adopsi Kebijakan
4. Tahapan Implementasi Kebijakan
5. Tahapan Evaluasi Kebijakan
• Pengertian Implementasi
Implementasi  adalah  suatu  tindakan atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang sudah  disusun  secara  matang  dan  terperinci. Implementasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Menurut  Hom  (Tahir,  2014:55)  mengartikan bahwa implementasi sebagai tindakan- tindakan  yang  dilakukan  baik  individu- individu  atau  pejabat-pejabat  dan  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah  digariskan  dalam  suatu  kebijakan tersebut. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi  kinerja  implementasi  menurut Kapioru (2014:105) yaitu:
1. Kondisi Lingkungan
2. Hubungan Antar Organisasi 3. Sumber Daya Manusia 4. Karakter Institusi Implementor Dan menurut Purwanto
(Syahida,2014:13)  ada  beberapa  faktor  yang menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu proses implementasi yaitu :
1. Kualitas kebijakan itu sendiri
2. Kecukupan  input  kebijakan  (terutama anggaran)
3. ketepatan  instrumen  yang  dipakai  untuk mencapai tujuan kebijakan
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi,  dukungan  SDM,  koordinasi, pengawasan, dan sebagainya)
5. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik yang dimana implementasi tersebut dilakukan. b. Peraturan Walikota
Peraturan  Walikota  termasuk  jenis peraturan perundangan-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun  ditetapkan  oleh  walikota.  Dari  sini dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  Peraturan Walikota  adalah  jenis  peraturan  perundang- undangan yang ditetapkan oleh walikota. Yang membuat  peraturan  tersebut  adalah  Kepala Daerah dan menetapkan peraturan Bupati/Walikota  berdasarkan  atas  perintah peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi berdasarkan kewenangan.
c. Kinerja Pegawai Pengertian Kinerja Pegawai
Kinerja  adalah  hasil  kerja  karyawan atau  pegawai  dilihat  dari  aspek  kualitas, kuantitas,  waktu  kerja  dan  kerja  sama  untuk
mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh organisasi.  Adapun  indikator  kinerja  adalah alat  untuk  mengukur  sejauh  mana  pencapaian kinerja  pegawai  menurut  Sutrisno  (2016:172). Dilihat  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun  2019  Tentang  Penilaian  Kinerja Pegawai  Negeri  Sipil  Pasal  3,  menyatakan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud  perencanaan  kinerja  pada  tingkat individu  dan  tingkat  unit  atau  organisasi, dengan  memperhatikan  target,  capaian,  hasil dan  manfaat  yang  dicapai,  serta  perilaku pegawai  itu  sendiri.  Secara  umum  dalam menilai  kinerja  meliputi  Menurut  (Robbins, 2016:260):
1. Kualitas  Kerja,  Kualitas  yang  dihasilkan serta  kesempurnaan  dalam  tugas  terhadap keterampilan yang dimiliki seseorang.
2. Kuantitas  Kerja,  Kuantitas  merupakan jumlah  yang  dihasilkan  oleh  jumlah  unit, jumlah  siklus  aktivitas  yang  diselesaikan, ukuran  jumlah  hasil  kerja  unit  maupun jumlah  siklus  aktivitas  yang  diselesaikan oleh  pegawai  sehingga  kinerja  karyawan diukur melalui jumlah (unit/siklus) tersebut.
3. Ketepatan Waktu, Ketetapan waktu merupakan  tingkat  aktivitas  yang  dapat diselesaikan  pada  waktu  yang  sudah ditentukan  yang  dimana  ketetapan  waktu juga  berpengaruh  pada  kualitas  kinerja mereka  sendiri  sehingga  yang  dihasilkan maksimal  waktu  yang  tersedia  untuk aktivitas yang lain.
4. Efektivitas,  Efektivitas  disini  merupakan tingkat  penggunaan  sumber  daya  dari organisasi  yakni  (uang,  tenaga,  teknologi, dan bahan baku) dengan maksud hubungan antara  output  dan  tujuan  atau  dapat dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa output,  kebijakan  dan  prosedur  dari organisasi apabila suatu organisasi mencapai  tujuan  maka  organisasi  tersebut telah dinyatakan efektif.
5. Kemandirian, Kemandirian
juga
merupakan  salah  satu  kesanggupan  untuk berdiri  sendiri  dengan  keberanian  dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tanggungjawab  atas  segala  tingkah  laku sebagai  pegawai  dalam  melaksanakan kewajibannya  guna  memenuhi  kebutuhan sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. d. Implementasi Peraturan Walikota
Implementasi peraturan walikota adalah  setiap  proses  pemikiran,  kegiatan  atau tindakan  yang  direncanakan  secara  baik, rasional,  efisien,  dan  efektif  yang  dilakukan oleh  individu-individu,  pejabat-pejabat,  atau kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang  telah  digariskan.  Hal  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal  8 ayat  1 UU 12/2011 yang berbunyi  “  Jenis  Peraturan  Perundang- undangan  selain  itu  dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat  1  mencangkup  peraturan  yang  ditetapkan oleh  MPR,  DPR,  DPD,  MA,  MK,  BPK,  KY dan  masih  banyak  lembaga  lainnya.  Peraturan Perundang-undangan  diakui  keberadaannya dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  deskriptif,  yaitu  untuk  menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan  kualitas  atau  keistimewaan  dari pengaruh  sosial  yang  tidak  dapat  dijelaskan, diukur  atau  digambarkan  melalui  pendekatan kuantitatif  menurut  Saryono  (2010).    Alasan peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif diantaranya adalah karena tidak semua subyek yang  diteliti  dalam  rumpun  ilmu-ilmu  sosial yang dapat dikuantifikasi oleh hitung-hitungan layaknya ilmu pendekatan kuantitatif. Sebaliknya,  justru  dengan  metode  yang peneliti  ambil  dapat  menggali  fenomena sedalam-dalamnya  untuk  menguak  hal-hal yang belum terangkat.
Apabila ditinjau dari aspek pendekatan penelitian  dan  pertimbangan  secara  efisiensi baik  dari  dana,  tenaga  maupun  waktu.  Maka penelitian  ini  dilengkapi  dengan  studi  pustaka dan  melalui  observasi,  wawancara  yang mendalam,  dan  lain-lain.  Pada  dasarnya  yang
paling  kuat  dalam  pendekatan  kualitatif deskriptif  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan serta  menjawab  secara  lebih  rinci  dari permasalahan  yang  akan  diteliti  dengan mempelajari semaksimal mungkin.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian  ini  merupakan  tahap  yang  penting dalam  penelitian  kualitatif.  Karena  dengan ditetapkannya  lokasi  penelitian  yang  berarti objek  dan  tujuan  sudah  ditetapkan  sehingga mempermudah  penulis  dalam  melakukan penelitian. Untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Peneliti memilih lokasi di Jalan Soekarno  Hatta  No.273  Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo.
Yang  dimaksud  dengan  situs  penelitian ini  adalah  suatu  tempat  dimana  peneliti menangkap  keadaan  sebenarnya  dari  objek yang  diteliti  untuk  memperoleh  data  atau informasi yang  diperlukan.  Objek  dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kota Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, dan berbagai variabel yang mempengaruhinya  terhadap  perbaikan  kinerja pegawai.  Ada  lima  variabel  yang  harus diperhatikan dalam menjalankan tugas, tanggung  jawab  serta  kedudukan  mereka dalam  bekerja.  Menurut  Robbins  (2016:260) menyebutkan lima pengukuran terhadap kinerja pegawai, yaitu:
1) Kualitas Kerja
2) Kuantitas Kerja
3) Ketetapan Waktu
4) Efektivitas
5) Kemandirian.
1)  Kualitas  Kerja  dimana  hasil  aktivitas  yang dikehendaki  mendekati  sempurna  dalam  arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan  aktivitas,  maupun  memenuhi tujuan-tujuan  yang  diharapkan  dari  suatu aktivitas.  Kualitas  kerja  juga  diukur  dari
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
persepsi  karyawan  terhadap  kualitas  pekerjaan yang  dihasilkan  serta  kesempurnaan  tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.  Hal  tersebut  diungkap  oleh  Bapak Ferdhiansyah  Donny  A,  S.STP.,  M.Si  selaku Kepala  Subbagian  Tata  Usaha  (TU),  bahwa beliau  menyatakan  :“Di  dalam  pemahaman beliau kualitas kerja dilihat dari masing-masing pegawai  yang  di  dalamnya  bekerja  sesuai dengan  bidangnya,  agar  tujuan  tersebut  sesuai dengan  apa  yang  kita  harapkan  untuk kedepannya  dan  mendorong  Pemerintahan yang baik dan transparan. Ketika ada salah satu pegawai  yang  dalam  bekerja  tidak  sesuai dengan kemampuannya/bidang, maka kita telah menunjukan bahwa kualitas kita dalam bekerja akan terlihat dengan membantu sesuai kemampuan  kita.  Dan  menyampaikan  kepada pimpinan  untuk  mendapatkan  solusi  terbaik (melalui  penataan  pegawai)  sesuai  dengan kewenangan  pimpinan.  Dan  untuk  melahirkan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tidak saja  diperlukan  pekerja  yang  handal/pintar melainkan  juga  perlu  suatu  proses  yang mendukung terwujudnya pekerja yang produktif  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Seperti  pada  penetapan  jaminan  kerja  sesuai dengan  harapan  pegawai  dan  juga  akan meningkatkan semangat kerja sehingga kualitas kerja  pegawai  sesuai  harapan.  (Wawancara dengan Bapak Ferdhiansyah Donny A. S.STP., M.Si  pada  tanggal  03  Juni  2022  pukul  07.30- selesai  WIB  di  Kantor  Dispopar  Kota Probolinggo)”.
2) Kuantitas Kerja merujuk pada jumlah kerja yang  telah  dicapai  oleh  pegawai,  mengapa kuantitas  kerap  jadi  komponen  penilaian utama?  Karena  komponen  ini  dapat  kita  lihat secara  fisik  dari  segi  hasil,  seperti  beberapa banyak  dokumen  yang  telah  mereka  kerjakan selama  bekerja,  produk  yang  dihasilkan,  atau barang lainnya sesuai kebutuhan. Penilaian ini secara  umum  bisa  dilakukan  dengan  cara membandingkan target dan hasil yang di capai oleh pegawai itu sendiri, bisa dibilang mereka telah  berhasil.  Namun,  jika  kuantitas  kerja mereka rendah maka perlu adanya
mengevaluasi  lebih  lanjut  kendala  apa  yang terjadi pada pegawai tersebut.
Berikut  pemaparan  hasil  wawancara terhadap  salah  satu  pegawai  yang  memahami terhadap  kuantitas  kerja  atau  yang  menilai terhadap  hasil  kinerja  pegawai.  Hal  ini dinyatakan oleh Bapak Fadjar Poernomo, S.E., M.  Si  selaku  Sekretaris  Dispopar  Kota Probolinggo. Beliau menyatakan:
“Kuantitas  kerja  yang  dimaksud  adalah banyaknya  pekerjaan  yang  dapat  diselesaikan oleh  pegawai  dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan.  Jika  jumlah  pekerjaan  yang  dapat diselesaikan  maka  pegawai  semakin  banyak semakin baik pula kinerjanya, karena pegawai senantiasa  berusaha  menyelesaikan  pekerjaan yang  diberikan,  menunjukan  tanggung  jawab yang sangat besar. Pegawai memiliki kemampuan  menyelesaikan  pekerjaan  tepat waktu  dengan  kuantitas  yang  baik,  sehingga para  pegawai  meskipun  masih  ada  beberapa yang  belum  memberikan  hasil  kerja  yang maksimal,  namun  ada  pula  pegawai  yang terkadang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya  yang  disebabkan  kemalasan pegawai, dan saya sebagai sekretaris di kantor ini  serta  Unit  Pelaksana  Teknis  melihat pegawai  seperti  ini  yang  harus  kita  evaluasi untuk  kedepanya  agar  lebih  baik  lagi. (Wawancara  kepada  Bapak  Fadjar  Poernomo, S.E.,  M.  Si  selaku  Sekretaris  pada  tanggal  03 Juni 2022 pukul 09.00-selesai WIB)”.
3) Ketepatan waktu  disini  yaitu aktivitas yang diselesaikan  diawal  waktu  yang  dinyatakan, dilihat  dari  sudut  koordinasi  dengan  hasil output  serta  memaksimalkan  yang  tersedia untuk aktivitas lainnya. Dalam dunia pekerjaan sering  sekali  mendengar  waktu  lebih  penting dari  pada  uang  di  dalam  ketepatan  waktu memiliki  ciri  tersendiri.  Oleh  karena  itu, melaksanakan  pekerjaannya  harus  sesuai dengan  jam  kerja  yang  sudah  ada  di perusahaan/pemerintahan.  Berikut  pemaparan hasil wawancara peneliti yang sesuai fenomena di lapangan. Hal tersebut dinyatakan oleh  Bapak  Samsul  Arif,  S.Ag.,  M.  Si  selaku
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda. Beliau menyatakan bahwa:
“Di  dalam  ketepatan  waktu  pada Kantor  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga,  dan Pariwisata  Kota  Probolinggo  ini  memang harus  sesuai  dengan  jam  kerja  yang  sudah ditentukan  yaitu  pukul  07.30  pagi  hingga 16.00  sore.  Pada  setiap  hari  senin  kami melaksanakan  apel  pagi  terlebih  dahulu tujuannya adalah untuk menerapkan kedisiplinan diri terhadap waktu, selalu datang tepat  waktu  bagian  dari  rencana  yang  harus ditepati  oleh  pegawai,  hari-hari  yang  akan dijalani  tidak  akan  terbuang  sia-sia  dan mungkin  saja  banyak  hal  yang  dapat diselesaikan  juga  seperti  tugas,  tanggung jawab  pegawai  yang  menyelesaikan  laporan tepat  waktu.  Itu  juga  termasuk  ketepatan waktu  yang  sangat  penting  bagi  pegawai, karena  di  sebuah  instansi  pemerintah  maupun perusahaan  tidak  jauh  dari  yang  namanya Auditor. Istilah di pemerintahan yakni Auditor Internal  Pemerintah  atau  yang  lebih  dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah  (APFP)  atau  dengan  istilah  lain Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP).  (Wawancara  dengan  Bapak  Samsul Arif, A.Ag., M.  Si  selaku Kasi  Pemberdayaan dan  Pengembangan  Pemuda,  pada  tanggal  06 Juni 2022 pukul 08.00-selesai WIB)”. 4)  Seseorang  pegawai  dalam  melaksanakan tugasnya  harus  sesuai  dengan  SOP  (Standart Operating Procedure) yaitu merupakan sesuatu yang  berkaitan  dengan  prosedur-prosedur sumber  daya,  sarana,  dan  prasarana  dalam jumlah  tertentu  yang  akan  dijalankan  untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, agar seseorang tersebut  mempunyai  kepribadian  dan  karakter yang baik. Efektivitas pada dasarnya menunjukan  pada  taraf  tercapainya  hasil, sering  atau  senantiasa  dikaitkan  dengan pengertian  efisien.  Dan  kemampuan  dalam melaksanakan  fungsi,  tugas,  program,  atau misi dari suatu organisasi sesuai dengan target (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  yang  sudah ditetapkan.  Menurut  Ibu  Nunik  Kusuma  A,
A.Md  selaku  dari  Kepala  Subbagian  Program mengatakan bahwa:
“Dari teori yang di  ambil oleh peneliti betul  sekali  bahwa  efektivitas  tersebut  dilihat dari  beberapa  indikator  yakni  (Kualitas, Kuantitas  dan  Waktu)  yang  merupakan hubungan  antara  output  dengan  tujuan, semakin  besar  kontribusi  (sumbangan)  maka semakin  efektif  organisasi,  program,  atau kegiatan  yang  ada  pada  Kantor  Dinas Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kota Probolinggo. Ada juga sebaliknya, ketidaksesuaian pelaksanaan program terkadang  dengan  tujuan  yang  sudah  di tetapkan  memperlihatkan  program  tersebut belum  efektif.  Contohnya  program  inovasi OPD  Desita  dan  Nanik  atau  lebih  jelasnya Destinasi  Wisata  dan  Pelayanan  Publik, merupakan  sebuah  terobosan/inovasi  dibidang pelayanan  publik  terintregasi  di  destinasi wisata.  Yang  menjadi  simbol  sinergitas  OPD untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  Walikota Probolinggo”. (Wawancara Ibu Nunik Kusuma A,  A.Md  selaku  Kepala  Subbagian  Program, pada  tanggal  06  Juni  2022  pukul  10.00- selesai)”.
5)  Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  bisa diartikan mampu mengorganisir sendiri pekerjaannya  dengan  baik  sesuai  target  yang diharapkan  tanpa  harus  diberikan  pengarahan secara  mendetail  oleh  atas.  Dengan  kata  lain, hal tersebut menyangkut masalah kemandirian sebagai  pegawai/pekerja.  Hal  ini  dinyatakan oleh Ibu Umi Salma, S. Sos., M.M selaku Kasi Pendataan dan Informasi Pariwisata:
“Dalam  hubungannya  dengan  kinerja pegawai  disini,  maka  kemandirian  menurut saya  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Karena  kemandirian  pasti  terkait  dengan kedewasaan seseorang atau tingkat kematangan seseorang pegawai dalam bekerja. Lain halnya dengan seseorang pegawai yang di lingkungan kita bekerja masing-masing mempunyai sikap kemandirian dalam menyelesaikan  suatu  pekerjaan,  dan  memiliki posisi  sesuai  dengan  keahliannya  masing- masing.  (Ibu  Umi  Salma,  S.Sos.,  M.M  selaku Kasi  Pendataan  dan  Informasi  "Pariwisata,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Pada tanggal 07 Juni 2022 pukul 09.00-selesai WIB)”.

## PENUTUP Kesimpulan
Demikian  hasil  penelitian  yang  saya ambil  saya  harapkan  partisipasinya  dan kerjasamanya  terhadap  rumah  jurnal  ini  yang sudah membantu dalam pembuatan jurnal atas perhatiannya terimakasih.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyadari  bahwa  penyusunan skripsi  ini  tidak  dapat  terwujud  tanpa  adanya bantuan  dan  dorongan  dari  berbagai  pihak. Pada  kesempatan  ini  penulis  menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1.  Bapak Imam Sucahyo, S.IP., M.AP. selaku Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Panca Marga.
2.  Bapak  Imam  Sucahyo,  S.IP.,  M.IP  selaku Dosen Pembimbing I
3.  Bapak  Andhi  N.  Rahmadi,  S.IP.,  M.IP selaku Dosen Pembimbing II
4.  Orang  tua  tercinta  serta  seluruh  keluarga yang  senantiasa  mendukung,  memberikan semangat,  menyambung  do’a  yang  tiada henti kepada penulis dalam setiap hal.
5.  Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata  Kota  Probolinggo  selaku  yang memberikan informasi, data dan ilmunya.
6.  Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis sebutkan  satu-persatu  yang  telah  banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis  menyadari  akan  keterbatasan pengetahuan,  pengalaman,  dan  wawasan penulis  sehingga  skripsi  ini  jauh  dari  kata sempurna.  Untuk  itu,  demi  kesempurnaan skripsi  ini  saran  dan  kritik  yang  sifatnya membangun sangat  penulis  harapkan. Semoga skripsi  ini  bermanfaat  dan  dapat  memberikan sumbangan  yang  berarti  bagi  pihak  yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan.
Jiaganis.
http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.p hp/jiaganis/article/view/52 [2] Anggraini,  W.  (2021).  Analisis  Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada  Dinas Pariwisata  Kebudayaan  Kepemudaan  Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. eprints.polbeng.ac.id. http://eprints.polbeng.ac.id/1989/ [3] Anitawati,  R.  (2019).  Analisis  Agenda Setting dalam Proses Perumusan Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor  15  Tahun  2015  Tentang  e- Government.
etd.repository.ugm.ac.id.
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/d etail/179059
[4] Ayas, D. R., & Sinaga, K. (2019). Analisis Strategi  Pengembangan  Sumber  Daya Aparatur  dalam  Meningkatkan  Kinerja Pegawai  di  Badan  Kepegawaian  Serdang Bedagai. Publik Reform. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.p hp/jupublik/article/view/500
[5] Azmadahadid, M., Baga, L. M., & Djohar, S.  (2019).  Formulasi  Strategi  Perbaikan Kinerja Perusahaan Properti Pasca Akuisisi (Studi Kasus: PT XYZ). In Jurnal Manajemen Dan Organisasi. https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jmo/articl
e/download/28855/18181
[6] Delvinda,  S.  R.  (2017).  PEMBINAAN
SUMBERDAYA  APARATUR  DALAM RANGKA  PENINGKATAN  KINERJA PEGAWAI
DI BAPPEDA KOTA
SAMARINDA.  Jurnal  Paradigma  (JP).
http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigm
a/article/view/388
[7] Dhiyavani,  S.  I.,  Nasir,  A.,  &  Paulus,  S.
(2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan  Daerah,  Sistem  Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi  Pemerintah  ….  neliti.com. https://www.neliti.com/publications/11716 7/pengaruh-kinerja-aparatur-pemerintah- daerah-pengelolaan-keuangan-daerah- sistem-p
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[8] Fitiani, A., Sutari,  W., & Lalu, H. (2018).
Perancangan  Perbaikan  Proses  Tindak Lanjut  Temuan  Audit  Pada  Pegawai Produksi Berdasarkan As9100 D Menggunakan  Metode  Process  Design
Bpm  Cbok  V  ….  EProceedings  ….
https://openlibrarypublications.telkomuniv ersity.ac.id/index.php/engineering/article/v iew/6934 [9] Hafulyon, H. (2017). STRATEGI
PERBAIKAN KINERJA PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN  DI  PT.  BPRS  HAJI  MISKIN PANDAI  SIKEK.  PROCEEDING  IAIN
Batusangkar. https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index. php/proceedings/article/view/554
[10] Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik:  Pengertian  dan  Konsep  Dasar.  In Jurnal  Ilmiah  Wawasan  Insan  Akademik. stiacimahi.ac.id. http://www.stiacimahi.ac.id/wp- content/uploads/2019/12/2.-Dian- Herdiana.pdf
[11] Hutauruk,  Y.  R.  (2018).  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Aparatur
Sipil  Negara  Kecamatan  Tampan  Kota Pekanbaru.  In  Jurnal  Ilmiah  Skylandsea. politeknikmbp.ac.id. https://www.politeknikmbp.ac.id/phocado wnloadpap/dosen/JurnalSKLVol2No2_20 18/FILE2/6_FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI KINERJA APARATUR SIPIL.pdf [12] Maulana, S. (2016). Peningkatan
Kenyamanan  Termal  Ruang  Melalui Perbaikan Kinerja Ventilasi Satu Sisi pada Rumah  Deret  Tipe  45  di  Medan. repository.uma.ac.id.
http://repository.uma.ac.id:8081/handle/12 3456789/1104
[13] Mulyanto, M. (2021). Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara  Melalui  Peran  Kepemimpinan, Kompetensi, Perencanaan Anggaran,
Diklat Dan Lingkungan Kerja Dengan ….
Jurnal  Stie  Semarang  (Edisi  Elektronik).
http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php /jurnal/article/view/494
[14] Nadhifah,  K.,  Titisari,  P.,  &  Prihatini,  D. (2018). Pengaruh Implementasi ISO 9001: 2008 Terhadap Kinerja Melalui Lingkungan  Kerja  Dan  Disiplin  Kerja Pegawai Pada UPT Perpustakaan Universitas Jember. BISMA: Jurnal Bisnis Dan …. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/ article/view/7599 [15] NIM, T. (2018). KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN  LEDO  KABUPATEN BENGKAYANG.  PUBLIKA-Jurnal  Ilmu Administrasi Negara. http://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publi ka/article/view/1982
[16] Obot,  F.,  &  Setyawan,  D.  (2019). Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota
Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisi p/article/view/1469 [17] Paisa,  L.,  Gosal,  R.,  &  Monintja,  D. (2019). Etika pemerinthan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Jurnal Eksekutif. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurn aleksekutif/article/view/23852
[18] Panghegar,  A.,  &  Atmojo,  M.  E.  (2021). Efektivitas  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara Dalam Pelayanan Publik Di Masa Pandemic Covid-19. … Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK …. https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/arti cle/view/11977
[19] Prihastini,  K.  A.,  &  Haryawan,  I.  G.  A. (2020).  Implementasi  Kesehatan  dan
Keselamatan  Kerja  Lingkungan  Kerja Pada  Masa  Pandemi  COVID-19  di  Kedai Kopi XX. Bali Health Journal. http://ejournal.unbi.ac.id/index.php/BHJ/ar ticle/view/175
[20] Rondonuwu,  B.  C.,  Lapian,  M.  T.,  & Kairupan,  J.  K.  (2017).  Akuntabilitas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Kinerja  Aparat  Dalam  Pelayanan  Publik Di  Kelurahan  Sendangan  Kecamatan Kawangkoan. Jurnal Eksekutif. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurn aleksekutif/article/view/15521
[21] Saehu, A. A. (2018). Pengaruh Pembinaan dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja  Pegawai.  Journal  of  Management Review. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/manag ementreview/article/view/1801
[22] Santoso,  A.  B.  (2017).  Pengaruh  Disiplin Kerja,
Motivasi, dan Komitmen Organisasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan (Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Pamulang). Jurnal
Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan …. http://jurnalmandiri.com/index.php/mandir i/article/view/21
[23] Saragih,  A.  P.  (2018).  Analisis  Penilaian Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor Kecamatan Medan Denai. repository.uma.ac.id. http://repository.uma.ac.id/handle/123456 789/10640 [24] SATU,  K.  I.  (2018).  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). esakip.palembang.go.id. https://esakip.palembang.go.id/1923/doku men/135/2020/33befa1dd1f79e622f590f98
5d93df05.pdf
[25] Sirait, N. D.  N., Warjio, W., &  ... (2019). Analisis  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara dalam  hal  Disiplin  Kerja  di  Kantor Kecamatan  Tanjungbalai  Utara  Kota Tanjungbalai.  …  Jurnal  Ilmiah  Magister ….
http://www.jurnalmahasiswa.uma.ac.id/ind ex.php/strukturasi/article/view/34
[26] Sulaeman,  M.,  Kusnandar,  H.  F.,  &  ... (2018).  Memperbaiki  Kinerja  Pemasaran Melalui  Pelatihan  Kewirausahaan,  Riset Pasar,  Dan  Inovasi  Produk.  In  Indonesian
Journal
of …. ijccd.umsida.ac.id. https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/a rticle/view/716/719
[27] Timuriana, T. (2018). KAJIAN DAMPAK PELATIHAN  TERHADAP  KINERJA KARYAWAN.  In  JIMFE  (Jurnal  Ilmiah Manajemen Fakultas …. journal.unpak.ac.id. https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe /article/viewFile/700/597 [28] Ulfah, P. (2018). Faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah  desa  dalam  akuntabilitas  dana desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/a rticle/view/14146
[29] Utami,  B.  A.,  &  Kafabih,  A.  (2021). Sektor  Pariwisata  Indonesia  di  Tengah Pandemi  Covid  19.  Jurnal  Dinamika Ekonomi
Pembangunan. http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/a rticle/view/198 [30] Wijayanti,  O.  E.  (2017).  ANALISIS
KINERJA PROGRAM:
DAMPAK PELAKSANAAN  PROGRAM  DESA MANDIRI  ENERGI  (DME)  BERBASIS BIOGAS  DALAM  PENINGKATAN  …. Kebijakan Dan Manajemen Publik. https://repository.unair.ac.id/67574/
[31] Zega,  D.  P.  (2017).  Analisis  Kinerja Aparatur  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Bagian  Tata  Pemerintahan  Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara). repositori.usu.ac.id. http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678 9/19064
[32] https://irmapa.org/perbaikan-yang- berkelanjutan-dalam-manajemen- risiko/#:~:text=Perbaikan%20berkelanjuta n%20merupakan%20prinsip%20yang,(Pla n%20Do%20Check%20Action).
[33] https://kemenparekraf.go.id/ragam- pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di- Tengah-Pandemi