## EKSISTENSI TANAH WAKAF DALAM PEMANFAATANNYA UNTUK KEMAJUAN KESEJAHTERAAN UMUM 

## Salmawati
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jalan Urip Sumohardjo Km. 5 Makassar, Sulawesi Selatan e-mail: salmawati.ilyas@umi.ac.id

## Abstract
The research objective is to find out, analyze The existence of land endowments in its use for the advancement of general welfare. This study uses a normative legal research type (doctrinal) to analyze phenomena or (social) phenomena that occur in society that are related to the legal reality in  society,  namely  various laws  and  regulations in the  land  endowments.  The results  showed that, (the  existence  of  waqf  land  is  perpetuating  the  benefits  of  waqf  objects  in  accordance  with  the purpose of waqf, namely realizing the economic potential and benefits of waqf property for the sake of worship and to promote general welfare.
Keywords: Existence; Utilization; Land; Endowment.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian,  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis  tentang  eksistensi  tanah  wakaf dalam  pemanfaatannya  untuk  kemajuan  kesejahteraan  umum.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  hukum  normative  (doctrinal)  untuk  menganalisis  fenomena  atau  gejala  (sosial)  yang terjadi  dalam  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  realitas  hukum  dalam  masyarakat  yakni berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  tanah  wakaf.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa, (eksistensi tanah wakaf adalah mengekalkan manfaat    benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf,  yakni  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk  kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Kata Kunci: Eksistensi; Pemanfaatan; Tanah; Wakaf.
 Naskah diterima: 27 Oktober 2018, direvisi: 2 Desember 2018, disetujui untuk terbit: 10 Januari 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.106

## PENDAHULUAN
Badan  Wakaf  sebagai  salah  satu lembaga  Islam  yang  berkembang  di Indonesia  yang  pada  umumnya  berupa tanah  milik,  erat  sekali  hubungannya dengan  sector  ekonomi  pembangunan nasional (Munir, 2013: 162). Di Indonesia, dengan meningkatnya pembangunan, berimplikasi pada meningkat  pula  akan  kebutuhan  tanah dengan  berbagai  tingkat  kebutuhan,  baik sifatnya kebutuhan perorangan dan kepentingan umum yang berkaitan dengan pemenuhan prasarana seperti, jalan, pasar, sekolah  dan  fasilitas  umum  lainnya (Hipan, Nur & Djanggih, 2018: 206).
Hal  tersebut  menuntut  peran  penting antara  masyarakat  dan  pemerintah  untuk memanfaatkan tanah secara efisien dengan maksud untuk menghindari pemanfaatan tanah yang kurang
bermanfaat (Permatasari, Adjie &
Djanggih,  2018:  1).  Oleh  karena  itu, pemanfaatan  tanah  harus  sesuai  dengan keadaan  dan  sifatnya,  sehingga  akan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat  dan  negara  (Ramadhona,
2017: 74).
Wakaf  adalah  salah  satu  pranata keagamaan  yang  bila  dikelola  secara efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  prinsif syariah  akan  memiliki  potensi  dan manfaat  ekonomi  yang  tidak  hanya bermanfaat  untuk  kepentingan  ibadah, namun  demikian,  Tanah  wakaf  dalam praktiknya  belum  sepenuh  berjalan  tertib dan  efesien.  Dalam  berbagai  kasus,  harta benda wakaf tidak
terpelihara sebagaimana  semestinya,  terlantar,  atau
beralih  ke  pihak  ketiga  secara  melawan hukum,  akibat  kelalaian  Nadzir  maupun masyarakat,  fungsinya  melenceng  dari tujuan semula.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf BAB  I  Pasal  I  Ayat  (1)  menegaskan bahwa  “Wakaf  adalah  Perbuatan  Hukum Wakif  untuk  memisahkan  dan  atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah”.  Dengan  demikian  fungsi  wakaf sesuai  Undang-undang  tersebut  dalam pasal  5,  bahwa  “Wakaf  berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan  umum  “oleh  karena  itu, agar upaya pelaksanaan wakaf di Indonesia  dapat  berjalan  tertib  dan sistematis maka pemerintah dalam hal  ini Kementerian  Agama  mengembangkan lembaga  wakaf  dan  memberdayakan potensi  wakaf  sehingga  akan  berdampak positif    terhadap    kehidupan  sosial  dan ekonomi  umat  Islam.  Dan  adanya pernyataan  Tentang  peruntukan  harta benda  wakaf  yaitu  Peraturan  Pemerintah Tentang Undang-Undang Republik Indonesia  No.41  Tahun  2004  yang terdapat dalam BAB I, Bagian Kedelapan Tentang  Peruntukan  Harta  Benda  Wakaf, Pasal  22,  huruf  (d)  dan  (e)  yaitu:  Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka  harta  benda  wakaf  hanya  dapat diperuntukkan bagi:
a. Sarana dan kegiatan ibadah;
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. Batuan  kepada  fakir  miskin,  anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
d. Kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi umat.
Berdasarkan  undang-undang  tersebut kiranya  dapat  dipahami  bahwa  cara  yang digunakan  adalah  harus  sesuai  dengan peraturan yang ada. Namun, biasanya bila seseorang akan mewakafkan tanah miliknya,  wakif  menunjuk  Nadzir  untuk menyelesaikan  segala  sesuatunya  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  wakaf. Walaupun  tujuan  wakaf  digunakan  untuk kepentingan  umum  serta  kesejahteraan masyarakat dalam pengalihfungsian tanah wakaf.
Pemanfaatan  tanah  wakaf  sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian  umat  dan  yang  paling berperan  dalam  hal  ini  adalah  Nadzir sebagai  penerima  amanah  dari  pewakif atau  orang  yang  mewakafkan  harta bendanya  untuk  keperluan  ibadah.  Untuk melaksanakan  amanah  dari  si  pewakif seharusnya Nadzir mempunyai kemampuan dan manajemen yang baik.
Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah  perwakafan  tanah  milik.  Begitu pentingnya  masalah  perwakafan  tanah milik tersebut ditinjau dari sudut Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria, sehingga  perlu  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  yang  berhubungan  dengan
aspek pendaftaran tanah sehingga memberikan  jaminan  kepastian  hukum (Yarsina, 2018: 167).
Filosofi  yang  terkandung  dalam amalan  wakaf  menghendaki  agar  harta wakaf  itu  tidak  boleh  hanya  dipendam tanpa  hasil  yang  dinikmati  oleh  penerima wakaf. Makin banyak hasil yang diperoleh  makin  besar  pula  pahala  yang mengalir.
Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, maka wakaf
mempunyai  filosofi  dan  hikmah  yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan  umat.  Manfaat  ini  sudah terbukti  dalam  sejarah  umat  Islam,  sejak awal  sampai  kini.  Hal  terebut  memang sangat  tergantung  kepada  kemampuan umat  sendiri  untuk  mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan  umat.  Kini  manfaat  dan hikmah  ini  belum  diwujudkan  secara optimal,  yang  disebabkan  oleh  beberapa faktor  internal  yang  lebih  menentukan potensi  wakaf  itu  belum  teraktualisasikan sepenuhnya  dalam  kehidupan  umat, misalnya  kurangnya  perhatian  terhadap potensi wakaf, dan terbatasnya kemampuan  para  pengelola  (Nadzir) wakaf  untuk  mendayagunakan  secara efektif dan produktif.
Langkah  strategis  yang  ditempuh adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai  pranata  keagamaan  yang  tidak terbatas  pada  sarana  ibadah  dan  sosial, namun lebih pada meningkatkan kesejahteraan umum dengan
pengembangan pemanfaatan wakaf berdasarkan prinsip syariah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan wakaf dalam  masyarakat  belum  berjalan  secara tertib  dan  efisien.  Hal  ini  nampak  pada kasus  harta benda wakaf tidak terpelihara secara  baik,  atau  harta  benda  wakaf diterlantarkan  atau  beralih  ke  pihak  lain dengan  cara  melawan  hukum.  Hal tersebut  disebabkan  pada  kelalaian  atau ketidak mampuan Nazhir pada pengelolaan  dan  pengembangannya  serta sikap masyarakat yang kurang memahami status benda wakaf tersebut.
Berangkat  dari  isu  yang  telah dikemukakan,  penting  bagi  penulis  untuk melakukan kajian karya ilmiah ini dengan topik  “Eksistensi  Tanah  Wakaf  Dalam
Pemanfaatannya Untuk Kemajuan
Kesejahteraan Umum” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe penelitian  hukum  normative  ( doctrinal ) untuk  menganalisis  fenomena  atau  gejala (sosial)  yang  terjadi  dalam  masyarakat yang berhubungan dengan realitas hukum dalam masyarakat yakni berbagai
peraturan  perundang-undangan  di  bidang tanah  wakaf  (Martono,  2010:  27). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  untuk  menganalisis  keberadaan tanah wakaf dan Pemanfaatannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wakaf  merupakan  bentuk  muamalah yang  bersifat  kebendaan  yang  telah  ada semenjak  kehidupan  bermasyarakat  itu ada.  Setiap  komunitas  manusia  selalu menyediakan fasilitis yang bersifat perkhidmatan  umum  yang  diperlukan
manusia  secara  bersama,  seperti  tempat ibadah,  jalan  raya,  sumber  air,  serta fasilitas  umum  lainnya,  dan  lazimnya semenjak zaman dahulu kala banyak yang berbentuk  wakaf.  Perwakafan  atau  wakaf merupakan  pranata  dalam  keagamaan Islam  yang  sudah  mapan.  Dalam  hukum Islam,  wakaf  tersebut  termasuk  ke  dalam kategori  ibadah  kemasyarakatan  (Ibadah ijtima’ayyah).  Sepanjang  sejarah  Islam, wakaf merupakan sarana dan modal  yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.
Membicarakan  soal  menafkahkan harta dan termasuk di dalamnya mewakafkan  harta  yang  dimilikinya, Berdasarkan  dalam  Al-Qur’an,  institusi Wakaf  disandarkan  pada  konsep  dasar ajaran Islam tentang “ amal saleh ” sebagai wujud dari keimanan atau iman seseorang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam  Ali  Imran  ayat  92  yang  artinya: (Departemen Agama, 2006: 49).
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian  harta  yang  kamu  cintai. dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah
mengetahuinya.
Selain  Ayat  92  Surat  Ali  Imran, disebutkan  pula  dalam  surat  Al-Baqarah Ayat  261,  yang  artinya:  (Departemen Agama, 2006: 34)
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah  serupa  dengan  sebutir  benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah
melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi siapa  yang  dia  kehendaki.  dan  Allah Maha  luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha Mengetahui.
Semua  manusia  akan  mati.  Mari renungkan  sejenak,  pada  saat  dilahirkan, kita  dalam  keadaan  miskin;  pada  saat meninggal kita juga akan kembali miskin. Tanpa dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal,  maka  semuanya  berakhir kecuali  hanya  tiga  hal,  yaitu;  ilmu  yang bermanfaat, anak saleh, dan amal jariyah. Dalam  konteks  tersebut  bahwa  dapat dimaknai,  wakaf  merupakan  bentuk  amal jariyah  yang  mengalir  terus  pahalanya. Wakaf  merupakan  sedekah/jariyah  yang berperan  sangat  penting  bagi  umat  guna tercapainya  kehidupan  yang  bahagia  di dunia  dan  di  akhirat.  Sebagaimana  sabda Rasulullah SAW yang artinya:
“ Apabila manusia wafat, terputuslah amal  perbuatannya,  kecuali  tiga  hal, yaitu  sedekah  jariyah,  atau  ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau  anak  saleh  yang  mendoakan orang tuanya.” (Sabiq, 1988: 148) .
Dengan  demikian,  agar  amal  saleh dan  amal  jariyah  berlangsung  terus- menerus,  seseorang  perlu  melakukan shadaqah  jariyah,  memiliki  ilmu  yang bermanfaat  dan  adanya  anak  saleh  yang mendoakannya. Meskipun demikian apabila  secara  akumulatif  ketiganya  tidak mungkin  dilakukan  sekaligus,  maka secara  alternatif  jika  salah  satu  dari  tiga hal  tersebut  Nabi  Muhammad  SAW  itu, dapat  dilakukan  oleh  seorang  muslim sudah  cukup  dipandang  amalnya  selalu mengalir sekalipun orangnya sudah meninggal, dan tidak ada sadaqoh jariyah yang lebih kekal selain dari wakaf.
Hakikat ‘wakaf’ dalam makna umum dapatlah  dideskripsikan  sebagai  suatu perilaku  atau  tindakan  subyek  hukum (seorang  manusia  atau  bukan  manusia yang disebut badan hukum) yang dilakukan  karena  motivasi  philantrofis atau  dorongan  sifat  kedermawanan  untuk diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya pada pihak lain.
Jika  hakikat  wakaf  itu  dilihat  dari kacamata keagamaan (Islam) maka perbuatan  berwakaf  itu  dikaitkan  dengan nilai  dan  sifat  benda  yang  diwakafkan untuk  dapat  dimanfaatkan  buat  selama- lamanya dengan syarat bahwa penggunaan  benda  itu  untuk  kepentingan ibadah  baik  langsung  maupun  tidak langsung atau setidak-tidaknya peruntukan  yang  tidak  bertentangan dengan  hukum  (agama)  yang  lazimnya disebut  sebagai  Syari’at  Islam.  Makna yang  lebih  dalam  lagi  adalah  timbulnya kesadaran akan kepedulian terhadap suatu kepentingan yang terletak di luar dirinya.
Preposisi  ini  dapat  dicermati  dari rumusan  kalimat  yang  menjadi  dasar pertimbangan (konsiderans) Undang- Undang  No  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf.  Dalam  pertimbangan  pertama dikatakan bahwa:
“Wakaf  adalah  lembaga  keagamaan yang  memiliki  potensi  dan  manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien  untuk  kepentingan  ibadah  dan kesejahteraan  umum.  Wakaf  merupakan perbuatan  hukum  yang  telah  lama  hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya masih belum lengkap serta
masih  tersebar  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan”
Dari  dua  butir  pertimbangan  di  atas jika  dilihat  dan  ditinjau  dari  sudut  (cara) pandang filsafati dapatlah ditangkap nilai- nilai  hakiki  dari  wakaf.  Untuk  dapat menggali  nilai-nilai,  yang  terkandung dalam wakaf, hendaknya dipahami dengan baik bahwa pertama ia merupakan lembaga  keagamaan  atau  sesuatu  ritual- vertikal  yang  memperlakukan  sesuatu benda yang bersifat ekonomis dan dengan memanfaatkannya  sebagai  sarana  untuk tujuan  yang  luhur  yang  suci  (sakral)  dan terpuji.  Kedua,  ia  juga  sebagai  pranata sosial-horizontal, maknanya adalah bahwa di  samping  lembaga  keagamaan  yang bersifat  ilahiah  dan  perbuatan  yang dilakukan  dengan  ikhlas  yang  dalam bahasa agama adalah ‘lillahi ta’ala (Arab: artinya  sesuatu  yang  dilakukan  hanya karena  dan  demi  Tuhan  tanpa  pamrih untuk  memperoleh  imbalan  dari  orang lain  atas  perbuatannya  itu);  sekali  lagi artinya bermotif semata-mata hanya untuk sarana  mendekatkan  diri  atau  taqarrub (Arab)  agar  memperoleh  ridho,  perkenan dan  pahala  dari  sisi-Nya,  tetapi  juga bersifat  sosial  kemasyarakatan.  Artinya sebagai  lembaga  hukum  yang  hidup meskipun  berasal  dari  sumber  agama namun  dalam  realitas  operasionalnya perwakafan  itu  berasal  dari  masyarakat, dikelola  oleh  warga  masyarakat  dan tujuannya  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat  umum  atau  setidak-tidaknya untuk satu umat beragama tertentu (dalam hal ini Islam).
Asas  kemanfaatan  benda  wakaf menjadi  landasan  yang  paling  relevan dengan  keberadaan  benda  itu  sendiri lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah  jariyyah  yang  memiliki  nilai pahala  yang  terus  mengalir  walaupun yang  melakukannya  telah  meninggal dunia. Tentu  saja, dalam pandangan  yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinyuitas  pahala  yang  dimaksud  itu karena  terkait  dengan  aspek  kemanfaatan yang  bisa  diambil  secara  berkesinam- bungan oleh pihak kebijakan (kepentingan masyarakat banyak).
Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia  adalah  termasuk  dalam  bidang Hukum  Agraria,  yaitu  sebagai  perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana  penggunaan  dan  pemanfaatan bumi,  air  dan  ruang  angkasa  Indonesia, untuk  kesejaheraan  bersama  seluruh rakyat  Indonesia,  air  dan  ruang  angkasa serta  hubungan  bumi,  air  dan  ruang angkasa tersebut. Perwakafan di Indonesia  umumnya  berobyek  tanah, maka  masalah  perwakafan  tanah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA)  dalam  Pasal  49 ayat (3) yang berbunyi:
“Perwakafan  tanah  milik  dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Di  Indonesia  wakaf  dikenal  dan dilaksanakan  oleh  umat  Islam  sejak agama  Islam  masuk  ke  Indonesia  yang juga  menjadi  salah  satu  penunjang pengembangan  agama  dan  masyarakat
Islam.  Salah  satu  pilar  atau  komponen dari  Sistem  Hukum  Nasional  yaitu Hukum  Islam  (Arifin,  2001:40-41),  yang di  dalamnya  terdapat  (Lembaga)  Hukum Wakaf (Rasyid, 1998:37), Masalah wakaf khususnya  perwakafan  tanah  milik,  jika dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok  Agraria  adalah  sangat  penting, sehingga  kemudian  perlu  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977,  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik yang kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor 41  Tahun  2004,  tentang  Wakaf  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006,  sebagai  aturan  pelaksanaannya, sehingga  wakaf  tanah  dapat  digunakan sebagai  salah  satu  sarana  pengembangan penghidupan beragama dan bermasyarakat  dan  semakin  luas  dan kongkrit,  khususnya  bagi  umat  Islam dalam  rangka  mencapai  kesejahteraan materiil  dan  sprituil  menuju  masyarakat adil  dan  makmur  (Departeman  Agama, 2003: 1).
Di  tengah  problem  sosial  masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi  akhir-akhir  ini  keberadaan lembaga  wakaf  menjadi  sangat  strategis. Di  samping  sebagai  salah  satu  aspek ajaran  Islam  yang  berdimensi  spiritual, wakaf  juga  merupakan  ajaran  yang menekankan  pentingnya  kesejahteraan ekonomi  (dimensi  sosial)  (Departeman Agama, 2006: 1).
Obyek  perwakafan  di  Indonesia umumnya  masih  berupa  tanah,  sehingga Undang-undang  tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-pokok  Agraria  (UUPA)  yaitu Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960,  dalam  Pasal  49  ayat  (3)  mengatur bahwa: “Perwakafan tanah milik dilindungi  dan  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”  (Departemen  Agama,  2001: 80).
Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam soal  perwakafan  tanah  milik,  pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 1977,  tentang  Perwakafan  tanah  milik, yang dalam konsideran menyebutkan:
a. Bahwa  wakaf  adalah  suatu  lembaga keagamaan  yang  dapat  dipergunakan sebagai  salah  satu  sarana  guna pengembangan  kehidupan  beragama, khususnya  bagi  umat  yang  beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan  spirituil  dan  materiil menuju  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila.
b. Bahwa Peraturan Perundang-
undangan yang ada sekarang ini yang mengatur  tentang  perwakafan  tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan
akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya  hal-hal  yang tidak  diinginkan  disebabkan  tidak adanya  data-data  yang  nyata  dan lengkap  mengenai  tanah-tanah  yang diwakafkan.
c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3)  Undang-undang  5  Tahun  1960, maka dipandang perlu untuk
mengatur  tatacara  dan  pendaftaran perwakafan  tanah  milik  dengan Peraturan  Pemerintah  (Departemen Agama, 2006: 80).
Sejalan dengan Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun 2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999,  tentang  Garis-garis  Besar Haluan  Negara  Tahun  1999-2004,  yang antara lain menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum, maka  penyusunan  rencana Undang- undang  (RUU)  Wakaf  merupakan  bagian yang inhern dengan  penataan  sistem hukum  nasional,  seperti  dimaksud  dalam GBHN  adalah  yang  bersifat  menyeluruh dan  terpadu  dengan  mengakui  dan menghormati  hukum  agama  dan  hukum adat.  Dengan  adanya  Undang-undang Wakaf,  maka  pengembangan  wakaf memperoleh  dasar  hukum  yang  lebih kuat,  antara  lain  untuk  memberikan kepastian hukum kepada wakif (pewakaf), nadhir (pengelola  wakaf),  dan maukuf ‘alaih (yang  berhak  menerima  hasil wakaf) (Departemen Agama, 2006: 55).
Kemudian  pada  tanggal  27  Oktober 2004  Pemerintah  dengan  persetujuan DPRRI telah mensyahkan Undang- undang  Nomor  41  Tahun  2004,  tentang “Wakaf”,  yang  salah  satu  konsiderannya menyebutkan:  “Bahwa  Lembaga  Wakaf sebagai  Pranata  Keagamaan  memiliki potensi  dan  manfaat  ekonomi  perlu dikelola  secara  efektif  dan  efesien  untuk kepentingan  ibadah  dan  memajukan kesejahteraan umum (Departemen
Agama,  2006:  1).  Kemudian  untuk melengkapi  aturan  yang  ada  tentang wakaf,  maka  pada  tanggal  15  Desember 2006,  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  sebagai  aturan Pelaksana  Undang-undang  Nomor  41 Tahu  2004  tentang  Wakaf.  Kesemua peraturan perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan  payung  hukum  di  dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya.
Upaya  dan  perhatian  pemerintah terhadap  lembaga  perwakafan  tersebut menunjukkan  betapa  pentingnya  lembaga wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  umat. Dalam  praktek  di  masyarakat  presentase peruntukan  tanah  wakaf  lebih  banyak ditujukan  untuk  hal-hal  yang  bersifat keibadatan misalnya untuk masjid, mushalla, panti asuhan, pondok pesantren yang  tidak  mempunyai  nilai  produktif. Dari  sisi  ekonomi  padahal  sebenarnya lembaga  wakaf  dapat  saja  diperuntukkan bagi  hal-hal  yang  mengandung  suatu kebaikan  dan  kemaslahatan  masyarakat luas  yang  bersifat  produktif  selama  tidak menyalahi  ajaran  agama  Islam.  Hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan  oleh  beberapa  Negara  Islam Timur  Tengah  yang  telah  mempunyai pengalaman yang cukup matang di bidang perwakafan,  contohnya  Negara  Mesir. Dimana  pemerintahan  Mesir  di  pimpin oleh Presiden Jamal Abdul Naser memerlukan  pinjaman  uang,  pemerintah meminjam  ke  badan  wakaf  Al  Azhar (pinjaman tanpa bunga) tidak ke lembaga- lembaga  moneter  internasional  dan  tidak
suka ke negeri-negeri lain (Djatniko,1992: 10).
Sejalan  dengan  sasaran  yang  ingin diwujudkan melalui Undang-undang
Wakaf  atau  peraturan-peraturan  Tentang Wakaf diantaranya:
1. Terciptanya  tertib  hukum  dan  tertib aturan  tentang  wakaf  dalam  wadah Negara Republik Indonesia.
2. Terjaminnya kesinambungan dan
optimalisasi pengelolaan dan
pemanfaatan  benda  wakaf  sesuai dengan sistem ekonomi syariah;
3. Memberikan instrument untuk mengembangkan rasa tanggung
jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf,
4. Melindungi  dan  memberikan  rasa aman  bagi wakif dan Nazhir dan mauquf alaih , baik perorangan maupun badan hukum.
5. Tersedianya landasan peraturan
perundang-undangan bagi
pembentukan  dan  pelaksanaan  peran, tugas  dan  fungsi  Badan/Pusat  Wakaf Indonesia dan Terwujudnya akumulasi asset wakaf sebagai alternative  sumber  pendanaan  bagi pembangunan
kesejahteraan masyarakat.
Sesuai sejarah Indonesia, wakaf telah di kenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak  agama  islam  masuk  di  Indonesia. Sebagai  suatu  lembaga  Islam,  namun Secara  umum  orang  lebih  mengenal istilah  wakaf  hanya  untuk  orang  muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf  di  Indonesia  adalah  digunakan
untuk  masjid,  musholla,  sekolah,  rumah, jariyah, tanah pertanian, yatim piatu.
Dari aspek sosial, Pemanfaatan tanah wakaf  sebagai  kepentingan  peribadatan sangat  efektif,  akan  tetapi  tidak  memberi dampak  positif  terhadap  perekonomian masyarakat.    Sehingga,  jika  tanah  wakaf tidak  dilakukan  secara  produktif,  maka kesejahteraan  masyarakat  dari  peran lembaga perwakafan tidak akan terealisasi dengan optimal.
Di Indonesia, merujuk data Departemen  Agama  RI  jumlah  tanah wakaf  mencapai  49.052,36  Ha.  Jumlah luas  tanah  wakaf  tersebut  sebagian  besar dimanfaatkan  sebagai  sarana  tempat ibadah.
Pemanfaatan  Wakaf  bukan  hanya untuk  sebagai  sarana  tempat  ibadah  dan tempat  penguburan,  dengan  dikelola secara  produktif  dan  professional.  Harta wakaf  berupa  tanah  maupun  uang  bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan  kemiskinan  dan  bahkan mewujudkan  kesejahteraan  umum,  bukan hanya umat Islam.
Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya  tanah  dan  bangunan  menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan  ekonomi  umat  di  masa mendatang dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  tanah  wakaf  yang begitu  luas  dan  menempati  beberapa lokasi  yang  strategis  memungkinkan dikelola dan dikembangkan secara produktif.  Sebagai  contoh  pemanfaatan tanah  wakaf  untuk  kesejahteraan  umum yakni  peran  tanah  wakaf  dalam  bidang
pendidikan  sebenarnya  sangat  banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren  yang  tersebar  di seluruh  nusantara.  Selain  itu  terdapat lembaga atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang
diperuntukkan  khusus  untuk  pengelolaan perguruan  tinggi,  seperti  Badan  wakaf Pondok Modern Gontor Ponogoro, Badan Wakaf  Universitas  Islam  Indonesia  (UII) Yogyakarta,  Badan  Wakaf  Universitas Muslim  Indonesia  (UMI)  Makassar. Yayasan  wakaf  seperti  Pondok  Modern Gontor,  UII  Yogyakarta  dan  UMI Makassar  tersebut  mempunyai  tanah wakaf yang sangat luas, yang berasal dari wakaf  murni  atau  asli,  dari  pemberian wakaf orang lain dan dari pembelian.
Tanah  wakaf  yang  dikelola  oleh badan  hukum  tersebut  diatas  ternyata pengelolaannya  sangat  efektif  dan  sangat berguna  dalam  bidang  pengembangan pendidikan  pada  umumnya  serta  dapat membantu untuk kesejahteraan umum.
Dari  segi  pemanfaatan  sumber  daya alam (tanah), Indonesia merupakan jumlah wakaf terbesar di dunia. Sehingga memberi  tantangan  untuk  pemanfaatan harta  wakaf  secara  optimal  dengan maksud  agar  tanah  wakaf  tersebut menjadikan  umat  Islam  di  Indonesia sejahtera sesuai dengan kedudukan wakaf dalam ajaran Agama Islam.
Banyaknya  tanah  wakaf  di  Indonesia tidak lain karena didukung dengan jumlah penduduk  Indonesia  dengan  mayoritas penduduknya adalah Agama Islam.
Sehingga  dapat  dikatakan,  bahwa  wakaf merupakan modal penting bangsa
Indonesia  yang  seyogyanya  di  fungsikan secara maksimal guna terwujudkan perwakafan Indonesia yang produktif
Berdasarkan uraian  yang di atas akan dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf tanah mempunyai kontribusi  solutif  terhadap  persoalan- persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana  nilai-nilai  yang  seharusnya diwujudkan  oleh  dan  untuk  umat  Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis,  wakaf  menjadi  jawaban konkrit dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat.
Salah  satu  konsep  sumber  daya  ekonomi apabila  dikaitkan  dengan  tanah  mungkin dapat  dipahami,  bahwa  tanah  merupakan “ Natural Resources ” (sumber daya alam), sedangkan  manusia  sebagai  “ Human Resources ”  (sumber  daya  manusia).
Dalam  pengalaman  sejarah,  ekonomi suatu  bangsa  dan  negara  akan  dapat tumbuh  dan  berkembang  apabila  kedua factor  tersebut  dapat  dikelola  sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan  baru  dalam  iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).
Bertolak  dari  pemikiran  di  atas,  maka tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam,  pada  hakekatnya  mempunyai fungsi  yang  sama  dapat  digunakan sebagai  salah  satu  sumber  daya  ekonomi. Artinya  penggunaan  tanah  wakaf  tidak terbatas  hanya  untuk  keperluan  kegiatan- kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti
pendidikan,  masjid,  pondok  pesantren, panti-panti  asuhan,  dan  lain-lain,  tetapi tanah  wakaf  dalam  pengertian  makro dapat  pula  dimanfaatkan  untuk  kegiatan- kegiatan  ekonomi  lainnya,  seperti  rumah sakit,  pertokoan,  pertanian,  peternakan, industri,  pertambangan,  real  estate,  hotel, restaurant,  dan  lain-lain.  Kedudukan tanahnya  tetap  sebagai  tanah  wakaf, namun  hasilnya  dapat  dimanfaatkan secara  lebih  optimal.  Hal  ini  merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan  fungsi  wakaf  itu  sendiri (Azhary, 1992: 13).
Kendatipun  wakaf  memiliki  potensi besar  jika  dikelola  dengan  baik  namun realitasnya  menunjukkan  bahwa  sampai saat  ini  asset  wakaf  atau  tanah  wakaf kerap  terabaikan.  Pengelolaan  wakaf sangat  memprihatinkan  akibatnya  banyak tanah wakaf terlantar dan tidak produktif.
Di Indonesia, pada aspek pertumbuhan ekonomi yang masih memprihatinkan,  diperlukan  perananan wakaf  sebagai  instrumen  ekonomi  Islam,
(zakat,  infaq,  sedekah)  agar  dapat  lebih
dirasakan manfaatnya sebagai
peningkatan  taraf  kehidupan  umat  di bidang ekonomi, sehingga perlu pengelolaan  harta  wakaf  yang  masih bersifat  tradisional  untuk  dapat  dikelola secara professional sehingga tujuan pemanfaatan wakaf dapat terwujud.
Oleh  karena  itu,  di  Indonesia  dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf dibutuhkan  peran  bersama  pemerintah, ulama  dan  masyarakat.  Hal  lain  adalah harta  yang  diwakafkan,  dalam  aspek peruntukannya  dapat  dikelolah  secara
professional  oleh  Nazhir  dan  wakaf tersebut  diserahkan  pada  badan-badan khusus yang memiliki kompetensi memadai  yang  dapat  dikelolah  secara profesional dan amanah.
Permasalahan-permasalahan yang terdapat  di  masyarakat  pada  aspek pemanfaatan  wakaf  merupakan  hambatan yang  mengganjal.  Adapun  permasalahan yang ada dapat dikelompokkan menjadi 2 hal, Pertama pada  aspek  adminstratif (tanah  wakaf  belum  semuanya  dibuatkan akta  ikar  wakaf  oleh  pejabat  yang berwenang  yang  disebabkan  oleh  tanah wakaf  yang  tidak  memiliki  dokumen  dan pemenuhan  kewajiban  finansial  sebagai persyaratan  dokumen,  sehingga  akan berimplikasi  pada  ketidakpastian  status tanah wakaf. Kedua aspek non adminstrasi,  yakni  belum  terbinanya dengan  baik  para  fungsionaris  nazhir tentang  posisi,  tugas  dan  tanggung jawabnya secara profesional.
Permasalahan  tersebut  akan  berdampak pada  tidak  tercapainya  produktifikat wakaf.
Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan  pedoman  kerja  Badan  Pertanahan Nasional  yang  pernah  berlaku  yang disebut Catur Tertib Pertanahan, yaitu (1) Tertib  hukum  pertanahan  (2)  Tertib administrasi pertanahan (3) Tertib Peruntukan  dan  pemanfaatan  tanah,  dan
(4)  tertib  pelestarian  lingkungan  hidup;
nampaknya  dalam  kaitannya  dengan masalah wakaf masih jauh dari memuaskan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa Eksistensi tanah wakaf adalah
mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan  tujuan  wakaf,  yakni  mewujudkan potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum.  Tata  kelola  Tanah  wakaf  dalam Pemanfaatannya  diperlukan  komitmen bersama pemerintah, ulama, dan
masyarakat. Selain itu juga harus direstrukturisasi  atau  penataan  kembali mengenai  hal  yang  berkenaan  dengan wakaf,  termasuk  harta  yang  diwakafkan, peruntukan  wakaf  dan  Nazhir  serta pengelolaan  wakaf  secara  professional dan amanah sehingga bisa produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ana Ramadhona, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Untuk Pembangunan  Jalan  By  Pass  Di
Kota  Bukittinggi, Jurnal  Cendekia
Hukum, Vol. 3, No. 1, 2017.
Busthanul  Arifin, Transformasi  Hukum Islam  ke  Hukum  Nasional Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan
Terjemahannya, Bandung:
Diponegoro, 2006
Departemen  Agama  RI, Perkembangan Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia tahun, Jakarta,  Proyek  Pengelolaan
Zakat danWakaf. Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  dan  Penyelenggaraan  Haki,
2003 . Departemen  Agama  RI, Paradigma  Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta,
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006. Departemen Agama RI, Peraturan
Pemerintah  Perwakafan ,  Jakarta,
DirjenBIMAS, 2001.
Departemen  Agama  RI, Undang-undang Perwakafan, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
Islam, 2006.
Departemen  Agama  RI ,  Proses  Lahirnya Undang-undang  Nomor  41  Tahun 2004, tentang Wakaf , Jakarta , Direktorat Pembedayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeman Agama, 2006. Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan .
Elfira  Permatasari,  Habib  Adjie  &
Hardianto  Djanggih,  Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah
Absentee yang  Diperoleh  Akibat Pewarisan, Jurnal  Varia  Justisia,
Vol. 14, No.1, 2018.
Nasrun  Hipan,  Nirwan  Moh  Nur,  & Hardianto  Djanggih.  "Problematika Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Di Lokasi  Tanjung  Sari  Kabupaten Banggai." Law  Reform Vol.  14, No.
2, 2018.
M.  Thaher  Azhary, Wakaf  dan  Sumber Daya  Ekonomi,  Suatu  Pendekatan Teoritis ,  Mimbar  Hukum  No.  7
Tahun  III,  Jakarta,  Al-Hikmah  dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992.
Martono, Metode  Penelitian  Kuantitatif.
Jakarta, Rajawali Pres. 2010.
Nova  Yarsina,  Perlindungan  Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat  Di  Kota  Bukittinggi, Jurnal  Cendekia  Hukum, Vol.  3,
No. 2, 018.
Rachmat Djatniko, Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya Aspek-aspek  Fundamental ,  Jakarta, Mimbar  Hukum,  al-Hikmah  dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan  Agama (Edisi  Baru),  PT
Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
1998, Cet. VIII.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 14, Bandung; PT. Al-Ma’arif, 1988.
Zainal Arifin Munir, Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak  Ekonomi  Masyarakat, Jurnal  Hukum  Dan  Syariah  De
Jure, Vol. 5, No. 2, 2013.
http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_ tanah_wakaf.php