The Existence of the Government in Taking Over the Haruku Island Area for the Conduciveness of Local Communities in Maluku Province

## Eksistensi Pemerintah Dalam Mengambil Alih Wilayah Pulau Haruku Demi Kondusivitas Masyarakat Setempat Di Provinsi Maluku
Tomi Khoyron Nasir 1) ; Daya Nur Pratama 2) ; Atik Winanti 3)
1) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 1) tominasir33@gmail.com ; 2) daya.nurpratama.ipa3@gmail.co ; 3) atikwinanti@upnvj.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [30 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [07 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Eksistensi pemerintah Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan provinsi Maluku jelas  sangat  penting  dan  strategis  bagi  masyarakat  Maluku  khususnya  warga  adat  Sasi  di wilayah  Maluku  Tengah.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  eksistensi  pemerintah Indonesia  dalam  mengambil  alih  wilayah  pulau  haruku  demi  kondusivitas  masyarakat  setempat di  Provinsi  Maluku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  yuridis empiris  dengan  pendekatan  social.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dengan  eksistensinya Pemerintah  Indonesia  dalam  mengambil  alih  wilayah  pulau  Haruku  menghasilkan  ketentraman bagi warga Haruku yang kultural heterogen serta keuntungan yang tinggi bagi warga adat Sasi di wilayah  Haruku,  Maluku  Tengah  dimana  pendapatan  daerahnya  bisa  dirasakan  oleh  semua masyarakat  setempat.  eksistensi  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengambil  alih  wilayah  pulau Haruku  demi  kondusivitas  masyarakat  desa  setempat  di  provinsi  Maluku  adalah  dengan  turut serta  membantu  pemulihan  secara  materi  maupun  moral  berupa  pembangunan  kembali  rumah yang  sudah  dirusak  oleh  massa  dan  pemberian  sosialisasi  kekeluargaan  guna  perdamaian wilayat  adat  pulau  Haruku  dari  adanya  konfilik  sosial  adat  yang  terjadi  antara  warga  Dusun Negeri Ori dengan warga Kariu.

## ABSTRACT
The  existence  of  the  Indonesian  government  in  the  context  of  administering  Maluku  provincial government  is  clearly  very  important  and  strategic  for  the  Maluku  people,  especially  the  Sasi indigenous  people  in  the  Central  Maluku  region.  The  desire  of  the  people  of  Central  Maluku  to maintain  the  conduciveness  of  its  citizens  is  very  dependent  on  two  factors,  namely  security factors  and  economic  factors,  but  between  these  two  factors,  the  security  factor  is  the  most important thing needed by the people of Central Maluku. The existence of the government to take over  the  Haruku  island  area  completely  and  exclusively  can  provide  good  results  in  obtaining regional  income  for  Central  Maluku  in  order  to  increase  the  sense  of  justice,  security  of  the indigenous  people  as  well  as  the  welfare  of  the  Sasi  Indigenous  family  and  community  in  the Haruku  region,  Maluku.  The  research  method  used  in  this  research  is  the  empirical  juridical method.  The  research  results  show  that  the  existence  of  the  Indonesian  Government  in  taking over  the  Haruku  island  region  has  resulted  in  peace  for  the  culturally  heterogeneous  Haruku residents  as  well  as  high  profits  for  the  Sasi  indigenous  people  in  the  Haruku  region,  Central Maluku where regional income can be felt by all local communities.  The hope for the future with the  presence  of  the  Indonesian  government  is  to  create  a  sense  of  security  for  the  indigenous people of Sasi, Haruku, Central  Maluku in managing natural  resource products in the  future, so as to achieve development and exploitation towards good economic prospects for the people  of Maluku province.

## KEYWORDS
The Existence of Government, Taking Over The Territory, The Haruku Community
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki sistem penyeleggaraan negara yang berbentuk republik. Dikatakan oleh pakar  hukum  Ni’matul  Huda  “Negara  kesatuan  republik  dideklarasikan  oleh  para  pendirinya  saat kemerdekaan  dengan  mengklaim  seluruh  wilayahnya  sebagai  bagian  dari  suatu  negara,  negara  tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan, setelah itu baru dibentuk wilayah atau daerah di bawahnya”. (Huda, 2004,  p.  22)  Sesuai  dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  1  ayat  1,  negara Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  berbentuk  Republik  (Indonesia,  1945)  dan  memiliki  berbagai provinsi  yang  ada  di  Indonesia  salah  satunya  provinsi  Maluku.  Provinsi  Maluku  merupakan  salah  satu daerah  yang  memiliki  hak-hak  adat  atau masyarakat  hukum  adat dalam  sistem  pengelolaan  hutan,laut, tanah,  dan  sumber  daya  alam  lainnya,  maka  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  provinsi  Maluku dikenal  dengan  sistem  pengelolaan  adat  Sasi.  Pengelolaan  dengan  sistem  Sasi  memiliki  keunikan  dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat Sasi yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku.
Pada  tahun  2022,  terjadi  suatu  peristiwa  konflik  adat  yang  sangat  mengancam  keutuhan masyarakat  adat  provinsi  Maluku.  Awal  mula  terjadinya  sebuah  konflik  masyarakat  di  wilayah  pulau Haruku di provinsi Maluku itu karena adanya sebuah kesalahpahaman yang terjadi antara dua orang dari dua desa (desa Ori dan desa Kariu) tersebut yang menerapkan hukum adat Sasi. Dimana masih belum diketahui  secara  jelas  mengenai    penyebab    hingga  meluasnya  konflik  tersebut  menjadi  bentrok  antar
dua warga desa. (Dampak Konflik Sosial Pulau Haruku di Maluku: 739 Warga Masih Mengungsi , 2023) Kesalahpahaman  yang  terjadi  di  wilayah  pulau  Haruku  mengakibatkan  menjadi  konsentrasi  massa  dan berakhir pada penganiayaan yang kemudian merembet terus sampai adanya saling serang antara kedua dari  desa  tetangga  tersebut.  Akibat  dari  konflik  tersebut  menjadikan  adanya  korban  yang  jatuh  karena adanya  konflik  dan  bentrokan  yang  terjadi  di  Pulau  Haruku,  Maluku  ini  sendiri  membuat  2  orang  yang meninggal dunia. Adanya dua orang yang meninggal dunia  dalam  bentrok yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku    ini  sendiri  diketahui  disebabkan  adanya  tembakan.  Pasalnya  pada  tubuh  korban  ditemukan bekas luka tembak. Selain terdapat dua korban jiwa, diketahui dalam bentrok yang melibatkan beberapa desa  tersebut  juga  membuat  beberapa  rumah  atau  bangunan  menjadi  korban  setelah  dilakukan pembakaran oleh massa setempat. (Kronologi Konflik di Pulau Haruku Maluku, Apa Penyebab Terjadinya Bentrok? Serta Jumlah Korban Terkini, 2023) Sebelumnya peristiwa adanya  konflik dan bentrok di Pulau Haruku  Maluku  sendiri  diketahui  berdasarkan  salah  satu  unggahan  video  yang  memperlihatkan  adanya bentrokan  dari  beberapa  massa  Haruku.  Hingga  sampai  saat  ini  pihak  Kepolisian  telah  melakukan penanganan  terhadap  bentrok  yang  terjadi.  Pihaknya  juga  menghimbau  agar  masyarakat  tidak terprovokasi dengan beredarnya berbagai informasi yang berpotensi kembali menyulut konflik.

## LANDASAN TEORI
Landasan teori yang dipakai dalam penulisan artikel ini yakni teori sosiologis hukum adat. Hukum adat di provinsi Maluku itu disebut dengan hukum adat Sasi dapat dikatakan sebagai salah satu aturan adat  yang  didalamnya  merupakan  budaya  hukum  Sasi  di  provinsi  Maluku  yang  oleh  masyarakatnya secara  temurun  digunakan  untuk  mengatur  pedoman  hidup  dalam  suatu  masyarakat  adat  Maluku. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai  budaya hukum, hukum  adat  merupakan  formulasi  aturan  yang pembentukannya  tanpa  melalui aturan  yang  pembentukannya  tanpa  legislatif,  melainkan  lahir  dari  opini-opini  popular  wilayah  adat setempat  dan  diperkuat  oleh  sanksi  yang  bersifat  kebiasaan  (Suriyaman  Mustari  Pide,  2015:  24- 25)Dengan  bentuk  hukum  adat  Sasi  seperti  kebiasaan  ini  merupakan  budaya  hukum  Sasi  yang  ada dalam  suatu  masyarakat  provinsi  Maluku.  Hukum  adat  Sasi  cenderung  memiliki  berbagai  bentuk kebiasaan secara tertulis (hukum tidak tertulis). Karakter lain budaya hukum Sasi di masyarakat hukum adat provinsi Maluku adalah hukum adat Sasi berlaku setiap saat dimanapun dan kapanpun bagi warga pulau  Haruku  selalu  mempertimbangkan  hal  yang  dianggap  baik  yang  sesuai  dengan  adat  Sasi  dan memperhatikan kondisi psikologis masyarakat adat Sasi. Oleh karena itu, anggota masyarakat adat Sasi sifat  fungsinya  memerlukan  ketaatan  hukum  adat  berbasis  kepentingan  adat  setempat,  keadilan,  dan kesadaran  akan  perlunya  hukum  adat  Sasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  pulau  Haruku  provinsi Maluku.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Sumber  data  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  dilakukan  melalui  kajian kepustakaan  (library  research).  (Mamudji,  2001,  p.  13)  Dalam  melakukan  penelitian  ilmiah,  peneliti menggunakan    metode    karena    penggunaan    metode  adalah  bagian  sebuah    ilmu  pengetahuan. Metode  bermakna  penyelidikan  berlangsung  menurut  rencana  tertentu  yang  berarti  menempuh  suatu jalan  tertentu  untuk    mencapai    tujuan,  (Adi,  2004,  p.  1)  sedangkan    definisi  penelitian    ialah  proses pengumpulan    data    dan  analisis    data    yang    dilakukan    secara    sistematis    dan    terstruktur  secara ilmiah  untuk    mencapai    tujuan-tujuan    tertentu,  eksperimental    maupun    non-eksperimental,  interaktif maupun non interaktif. serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Pada penelitian kali ini menggunakan  metode  yuridis  empiris  ialah  metode  penelitian  mengenai  pemberlakuan,  dampak,  atau implementasi  ketentuan  hukum  secara  langsung  pada  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  didalam masyarakat  sekitar.  Pengetian  lainnya  yakni  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian  data  tersebut  dianalisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002, pp. 15-16)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Negeri Haruku
Negeri  Haruku  merupakan  salah  satu  negeri  (desa)  di  pulau  Haruku  di  Maluku  Tengah  yang luasnya  kurang  lebih  1500 𝑘�𝑚� 2.  Di  pulau  Haruku  terdapat  12  negeri  atau  desa  yaitu:  Rohomoni, Kabau,  Kailolo,  Pelauw,  Kariu  dan  Ori  yang  terletak  di  pesisir  pantai  bagian  utara  pulau  Haruku
sementara  Haruku,  Sameth,  Oma,  Wasu’u,  Aboru  dan  Hulaliu  yang  terletak  di  pesisir  pantai  bagian selatan  pulau  Haruku.  Pulau  Haruku  adalah  salah  satu  pulau  dalam  gugusan  pulau-pulau  Lease  yang terdiri dari pulau Haruku, pulau Saparua dan pulau Nusa Laut yang berlokasi di Provinsi Maluku. Struktur masyarakat di negeri  Haruku sama halnya dengan sebagian  besar negeri/desa di Maluku, yaitu struktur masyarakat  adat    Sasi  yang  masih  kental  dan  begitu  kuat.  Sehingga,  dilihat  dari  bentuk  pemerintahan, negeri Haruku menganut pemerintahan adat lengkap dengan struktur masyarakat adatnya dan dipimpin oleh  seorang  raja.Hukum  adat  Sasi  di  negeri  Haruku  merupakan  hukum  adat  yang  sudah  ada  sejak dahulu kala. Para datuk-datuk di negeri Haruku pada era mereka telah mempraktekkan hukum adat Sasi ini, walaupun dulu memang belum tertulis dan lengkap seperti sekarang ini. (Karepesina S, 2013) Sama halnya  dengan  daerah-daerah  lain  di  Maluku,  bahkan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  yang  hukum adatnya  ada  yang  tidak  tertulis  tetapi    diberlakukan  dengan  ketat  dan  dijunjung  tinggi.  Diakui  memang bahwa  sampai    saat  ini,  belum  ada  dokumen  dan  fakta    yang  autentik  tentang  kapan  pastinya  hukum adat sasi ini mulai diberlakukan di negeri Haruku. (Karepesina S, 2013)
Namun,  dari  cerita  rakyat  dan  legenda  masyarakat  setempat,  sejak  tahun  1600-an  diperkirakan hukum  adat  Sasi  mulai  diberlakukan  di  negeri  Haruku  ini.  Hukum  adat  Sasi  di  negeri  Haruku  yang awalnya memang tidaklah tertulis, tetapi tumbuh dan berkembang, serta berlaku sejak dahulu kala dalam praktek hidup bermasyarakat dalam pengelolaan Sasi sumber daya alam di negeri Haruku.
Keseluruhan  Sasi  masih  ada  dan  konsisten  dilaksanakan  di  negeri  Haruku  mulai  dari  sasi  darat atau  Sasi  hutan,  Sasi  laut,  Sasi  sungai  atau  kali,  Sasi  dalam  negeri  dan  Sasi  ikan  Lompa  (Trisina Baelema)  (Salampessy,  2007)  yang  merupakan  perpaduan  antara  Sasi  sungai  atau  kali  dan  Sasi  laut, Sasi  hanya  mengalami  perubahan  atau  penambahan  pada  peraturan-peraturan  karena  peraturan  Sasi merupakan  peraturan  yang  menyesuaikan  kondisi  perkembangan  zaman.  Kemudian,  sistem pemanfaatan  hasil  untuk  tiap  Sasi  berbeda-beda,  baik  itu  Sasi  darat,  Sasi  laut,  dan  Sasi  ikan  Lompa, seperti  berikut  :  1).  Sistem  pemanfaatan  hasil  sasi  darat  diambil  kembali  oleh  pemiliknya,  yang selanjutnya  digunakan  untuk  dikonsumsi  atau  dijual  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  lainnnya.  2). Pemanfaatan  sasi  laut  yaitu  hasil  panen  diberikan  dua  kali  lebih  banyak  kepada  gereja,  raja,  kewang, anak  yatim  atau  piatu  dan  para  janda.  3).  Sistem  pemanfaatan  sasi  ikan  Lompa  yaitu  hasil  panen dibagikan secara merata kepada semua masyarakat.
Selanjutnya,  mengenai  peran  sasi  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  mengacu  kepada Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997  dengan  tahapan  yaitu:  (UU  No.  23  Tahun  1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) kebijaksanaan penataan sasi dalam pengelolaan lingkungan meliputi : a) Sasi  Darat  atau  Hutan,  ketentuan  dan  peraturan  sasi  hutan  sebagai  berikut:  1).  Dilarang  orang mengambil buah-buahan yang masih muda seperti nanas, kenari, cempedak, durian, pinang dan lainlain. 2). Dilarang orang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau pohonpohon lainnya untuk dibuat pagar. 3).Dilarang memotong atap atau pelepah sagu yang masih muda (haesi) sebelum mendapat izin dari pemiliknya dan kewang. b) Sasi Laut, ketentuan dan peraturan sasi laut sebagai berikut : 1). Batas- batas sasi laut dimulai dari sudut balai desa /negeri bagian utara, 200 m ke laut barat dan selatan sampai ke tanjung Wairusi. 2). Batasan sasi untuk ikan lompa di laut mulai dari labuhan vetor, 200 m ke laut arah barat dan ke selatan sampai ke tanjung Hi-i. c). Sasi kali atau sungai, ketentuan sasi kali/sungai sebagai berikut  :  1).  Batas-batas  sasi  kali/  sungai  mulai  dari:  (a)  muara  kali  Wai  learisa  kayeli  ke sungai-sungai Wai haritotui, (b) muara kali Wai learisa kayeli sampai kali Air kecil. 2). Apabila ikan lompa sudah masuk ke  kali,  dilarang diganggu  atau  ditangkap,  walaupun  terdapat  ikan  jenis  lain  yang  masuk bersamasama teman ikan lompa ke dalam sungai. 3). Pada waktu pembukaan sasi ikan lompa dilarang membersihkan ikan atau membuang kepala ikan ke dalam kali.
Kemudian,  pada  peraturan  Sasi  yang  dipatenkan  ulang  pada  saat  saniri  lengkap  negeri  Haruku pada  tanggal  10  juni  1985,  muncul  beberapa  tambahan  peraturan  dalam  hukum  adat  Sasi  yang  dianut warga  sekitar  Sasi  pulau  Haruku,  Maluku  Tengah.  Seiring  perkembangan  zaman,  masyarakat    negeri Haruku melalui keputusan kerapatan Dewan Adat (Saniri; di Haruku disebut Saniri’a Lo’osi Aman Haru- ukui, atau Saniri Lengkap Negeri Haruku”) bersidang untuk memutuskan dan menetapkan Hukum Adat Sasi  Negeri  Haruku  yang  tidak  tertulis  ini  agar  dikodifikasikan  seperti  sekarang  ini.  Maka,  tepat  pada tanggal 10 Juni 1985 peraturan adat Sasi negeri Haruku secara tertulis ditandatangani oleh Raja Haruku dikala itu (Berthy Ririmase), Kepala Kewang Darat (Eliza Kissya) dan Kepala Kewang Laut (Eli Ririmase) menjadi hukum adat Sasi negeri Haruku yang terkodifikasi. (Asrul, 2013)
Hukum adat Sasi di negeri Haruku Maluku, dalam perkembangan global yang begitu cepat itulah, maka  perlu  adanya  beberapa  perubahan  peraturan  dalam  beberapa  jenis  hukum  adat  Sasi  ini. Perubahan  beberapa  peraturan  adat  Sasi  antara  lain:  pertama,  dalam  salah  satu  ketentuan  pada peratur an  sasi  dalam  negeri  adalah  “Terlarang  orang  perempuan  memanjat  pohon.”  Zaman  dahulu memang,  larangan  ini  diberlakukan  karena  saat  itu  kaum  perempuan  di  Maluku  memakai  kabaya  (baju kebaya) dan kain sarung sebagai busana kesehariannya. Sekarang,  di zaman modern seperti ini dengan berbagai  macam  busana,  larangan  itu  dirubah.  Dengan  demikian  kaum  perempuan:  “dibolehkan
memanjat pohon tetapi dengan berpakaian yang pantas” (misalnya memakai celana panjang, dll). Kedua, dalam salah satu ketentuan pada peraturan sasi laut adalah: “Terlarang  orang menangkap ikan dengan menggunakan “jaring mata halus”.
Sekarang, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, jaring yang dimaksud untuk saat ini adalah jaring “karoro” sejenis jaring “pukat harimau/trawl”. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang  untuk  menangkap  ikan;  ada  bermacam  jenis  pukat;  jenis  ini  dapat  dioperasikan  baik  dengan menggunakan  kapal  atau  pun  dari  darat  (pantai).  Pukat  Harimau  atau  Trawl  dalam  bahasa  inggris, adalah  semacam  pukat  kantong  yang  dioperasikan  dengan  cara  ditarik  pada  jarak  yang panjang,  untuk menangkap  ikan-ikan  yang  berada  pada  daerah  yang  dilewati.  Pukat  Harimau  banyak  mengundang protes pecinta lingkungan maupun nelayan-nelayan lain, karena sifatnya yang merusak.  Terutama yang dioperasikan  di  dasar  laut,  pukat  ini  dapat  merusak  terumbu  karang,  menimbulkan  kekeruhan  di  dasar perairan,  dan  menangkap  ikan-ikan/hewan-hewan  bukan  target.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa penggunaan  jaring  jenis  ini  tentu  sangat  membahayakan  karena  dapat  menangkap  semua  jenis  dan ukuran ikan, serta merusak terumbu karang.
Ketiga,  dahulu  belum  ada  mesin  yang  bisa  dipakai  oleh  masyarakat  disini  untuk  menggerakan perahu.  Sekarang  sudah  ada.  Maka,  peraturannya  berbunyi:  “Dilarang        berperahu  motor  dengan menghidupkan  mesin      ketika      memasuki      dalam  kali/  sungai.”  Keempat,  ada  sanksi  berupa  denda sejumlah  uang  tunai  ketika  melakukan  pelanggaran  terhadap  berbagai  jenis  adat  Sasi  yang  berlaku. Ketika  dulu,  jumlah  denda  masih  sangat  kecil.  Sekarang  jumlah  denda  disesuaikan  dengan  tingkat perekonomian  saat  ini.  (Riupassa  E,  2022)  Di  samping  itu,  selain  dari  peraturannya  yang  mengalami perubahan,  dari  sisi  masyarakat  adat  Sasi  juga  mengalami  perubahan  paradigma.  Zaman  dulu, masyarakat  begitu  patuh  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  adat  istiadat.  Sekarang,  generasi  saat  ini khususnya anak muda, ketika keluar dari kampungnya Haruku, pergi merantau dan setelah kembali, tak sedikit  diantara  mereka  juga  yang  tidak  mematuhi,  bahkan  meninggalkan  praktek  hukum  adat  istiadat Sasi mereka dikarenakan dianggapnya kuno dan sudah ketinggalan zaman. Kemudian, dari sisi lembaga pelaksana hukum adat Sasi di negeri Haruku yaitu lembaga kewang. Lembaga kewang yang merupakan kewang adat Sasi berdasarkan asal usul yakni terbentuk sejak dahulu kala, dan berproses sejak turun  - temurun  ini,  jika  dilihat  dari  segi  keanggotaan  dan  pembiayaan,  sudah  mengalami  perubahan  dan berpotensi disesuaikan di era kekinian. Sebagai pengawas pelaksanaan Sasi (Karepesina S S. E., 2013) yang  diberi  mandat  dewan  kewang  memiliki  kewajiban  dan  wewenang  sebagai  berikut  :  a). Mengamankan pelaksanaan semua peraturan Sasi yang telah diputuskan oleh musyawarah saniri besar. b).  Melaksanakan  pemberian  sanksi  atau  hukuman  kepada  warga  yang  melanggarnya.  c).  Menentukan dan  memeriksa  batas-batas  tanah,  hutan,  kali/sungai,  laut  yang  termasuk  wilayah  Sasi.  d).  Memasang tanda-tanda  Sasi  e).  Menyelenggarakan  pertemuan/rapat  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Sasi. Tugas  kepala  kewang adalah mengatur  tugas  pengawasan anggota-anggota  kewang,  memimpin  rapat, mengadakan  koordinasi  dengan  raja  mengenai  penetapan  waktu  tutup  dan  buka  Sasi,  serta  memimpin upacara  tutup  dan  buka  Sasi,  serta  menentukan  denda  atau  hukuman  kepada  masyarakat  yang melanggar aturan  Sasi.Dari  segi  keanggotaan,  dulunya pengurus  lembaga  kewang  diisi  oleh  kaum  laki- laki.  Namun  sekarang  telah  diisi  juga  oleh  kaum  perempuan.  Hal  ini  dimaksudkan  karena  mengingat terjadinya  sengketa  hukum  adat  Sasi  yang  menyangkut  kesusilaan  dan  dilakukan  oleh    kaum perempuan,  maka  yang  tepat  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  adalah  pengurus  kewang perempuan.
Kemudian  dari  segi  pembiayaan,  anggota  kewang  dari  dahulu  sampai  sekarang  bekerja  dengan tidak  dibayar/mendapat  honorer  tiap  bulannya.  Namun,  mereka  yang  bekerja  secara  tulus  dan  iklas dengan  semangat  berkorban  yang  tinggi.  Ditengah  tuntutan  hidup  dan  tingkat  perekonomian  yang semakin  tinggi  saat  ini.  Ditengah  kehadiran  generasi  muda  pada  zaman  dimana  perkembangan  ilmu yang semakin modern dan canggih. Ditengah pula  pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang terus meningkat,  pada  sisi  yang  lain  faktanya  adalah  mulai  terkikisnya  nilai-nilai  budaya  dan  kearifan  lokal  di kalangan masyarakat kita terkhususnya generasi muda kekinian yang menurut mereka, sudah kuno dan tak perlu dipertahankan.
Sehingga  saat  ini  banyak  muncul  terjadinya  konflik  adat  Sasi  karena  generasi  mudanya  wilayah Haruku  yang  tidak  peduli  dengan  aturan  hukum  adat  Sasi  yang  dianutnya.  Maka  dampak  yang ditimbulkan  setelah  terjadinya  konflik  adat  adalah  jika  yang  melakukan  pelanggaran  adalah  masyarakat dari luar negeri Haruku yaitu masyarakat negeri tetangga yang pernah berperang dan menyerang negeri Haruku,  maka  jalur  yang  dulu  ditempuh  adalah  jalur  hukum  berubah  menjadi  jalur penyelesaian  secara kekeluargaan.  Kemudian,  dampak  lainnya  adanya  UU.  No  5  tahun  1979  yaitu  undang-undang  yang mengatur,  mengurus  dan  menyeragamkan  sistem  pemerintahan  desa  secara  nasional,  Akibat  dari pemberlakuan  undang-undang  ini,  pranata  adat  negeri  di  provinsi  Maluku  atau  setingkat  desa,  semua struktur adatnya melemah. (Sahusilawane, 2004).

## Aksi Penyerangan Dusun Ori Terhadap Negeri Kariu Merupakan Konflik Kejahatan Genosida
Kelompok  bangsa  dalam  pengertian  genosida  merupakan  mempunyai  identitas  yang  berbeda tetapi  dalam  satu  tanah  air  bersama  sedangkan  kelompok  ras  merupakan  kelompok  yang  mempunyai ciri-ciri  atau  sifat-sifat  secara  turun  temurun.  Kelompok  etnis  sendiri  merupakan  kelompok  yang mempunyai bahasa, kebudayaan serta tradisi yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan bersama.  Oleh  karena  itu  dengan  membunuh  kelompok-kelompok  tersebut  termasuk  dalam  elemen- elemen dari konflik (Hasyim, 2010) kejahatan genosida. Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang memepunyai  amanah  dari  rakyat,  yang  mana  amanah  itu  untuk  meninggikan  kesejahteraan  dan kedamaian  antar  sesama  masyarakat  sudah  seyogyanya  berikhtiar  untuk  mencari  cara  penyelesaikan yang  mengedepankan  sisi-  sisi  kemanusiaan  yang  beradab  dan  berkepribadian  luhur.  Memang  dalam rangka untuk mengurangi sampai  menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran hak ssasi manusia bukan suatu  pekerjaan  yang  mudah  dan  asal-asalan  melainkan  dibutuhan  suatu  kinerja  dari  segala  elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondunsif bagi penegakan hak asasi manusia tentu dengan penyelasaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri (Supriyanto,  2014).Secara  universal,  tanggung  jawab  negara  ini  muncul  ketika  suatu  negara melaksanakan  hal  -  hal  berupa  mengingkari  perjanjian  internasional,  pelanggaran  terhadap  kedaulatan sautu  wilayah  negara  lain,  merusak  hak  milik  atau  wilayah  negara  lain,  melakukan  kekerasan  dengan menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing (Rizki, 2006).
Selanjutnya,  upaya  hukum  dalam  penyelesaian  konflik  kejahatan  genosida  terhadap  aksi penyerangan Dusun Ori dan Negeri Pelauw terhadap masyarakat Negeri Kariu di Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan pelanggaran HAM berat di Maluku khususnya di  Kabupaten Maluku Tengah. Oleh sebab itu maka upaya-upaya hukum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan  Provinsi  Maluku  guna  meredam  konflik  yang  terjadi  di  masyarakat  pulau  Haruku  serta  menjaga kondusivitas  warga  adat  Sasi  di  Provinsi  Maluku  yakni  warga  Dusun  Ori  dan  Negeri  Pelauw  maupun masyarakat Negeri Kariu.

## Upaya Hukum Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun  Ori Dengan Warga Negeri Kariu
a.  Upaya Hukum Pre-emtif
Upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan  Provinsi  Maluku  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  masyarakat  adat.  Upaya  hukum  yang dilakukan  pada  tahap  pre-emtif  seyogyanya  pemerintah  menegakan  dan  mengedepankan  norma- norma atau aturan-aturan hukum serta mengutamakan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang terdapat  di  dalam  kedua  negeri  tersebut  di  dalam  diri  seseorang tokoh  adat  guna  memperdamaikan kedua  belah  pihak  antara  warga  Dusun  Negeri  Ori  dengan  warga  Kariu.  Penyelesaian  tragedi  yang terjadi  diantara  kedua  belah  pihak  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  berkonsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  dan    penilaian-penilaian  dari  pandangan  pakar  hukum.  Jaminan  HAM  terhadap segenap  warga  dapat  menjadi  bagian  terpenting  dalam  bentuk    penguatan  akan  kesadaran  kedua warga tersebut dan juga merupakan perdamaian antar  bangsa di suatu negara. Adapun upaya yang dilakukan selanjutnya adalah pertama, mensosialisasikan aturan perundang- undangan tentang Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  serta  sejumlah peraturan  tentang  kejahatan  genosida  secara  intensif  melalui  berbagai  media  kepada  seluruh masyarakat adat Sasi di Haruku, Maluku Tengah yaitu warga Dusun Ori dan Negeri Pelauw maupun masyarakat  Negeri  Kariu.  Kedua,  memberikan  penyuluhan  rekonsiliasi  desa  terhadap  kedua masyarakat antara Dusun Ori di Pulau Haruku, dan warga negeri Kariu tentang tindak kekerasan atau kejahatan genosida yang merupakan   pelanggaran HAM, dan dan lain sebagainya.
b.  Upaya Hukum Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  paling  tepat  dilaksanakan  oleh  individu,  keluarga  pihak kepolisian,  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  upaya-upaya sebelum terjadinya suatu konflik tersebut setidak- tidaknya bisa mengurangi konflik yang terjadi antara pihak-pihak  yang  bersengketa.Upaya  preventif  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif  yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan.  Tindakan  preventif  adalah  suatu usaha  pencegahan  dan  penanggulangan  yang  meliputi  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  mengarahkan  dan  menggerakkan  masyarakat  untuk  mentaati  peraturan  perundang- undangan dan norma-norma adat yang berlaku serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara atau  meningkatkan  ketertiban  dan  keamanan  bagi  diri  warga  adat  dan  lingkungan  ekonomis  pulau Haruku,  Maluku  Tengah  dalam  bentuk  sistem  keamanan  swakarsa  (Wicaksono,  Agis,  &  Qamar, 2021). Seterusnya, jika sudah tidak mampu lagi pemerintah daerah provinsi Maluku menengahi konflik
di wilayahnya maka langkah selanjutnya adalah jika terjadi konflik yang mengakibatkan pembunuhan anggota  masyarakat  lokal  pulau  Haruku  maka  penyelesaiannya  sudah  melalui  mekanisme  terakhir yakni proses penegakan hukum ke kepolisian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  diatas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  yakni    eksistensi Pemerintah Indonesia  dalam  mengambil alih  wilayah  pulau  Haruku demi  kondusivitas masyarakat  desa setempat  di  provinsi  Maluku  adalah  dengan  turut  serta  membantu  pemulihan  secara  materi  maupun moral  berupa  pembangunan  kembali  rumah yang  sudah  dirusak  oleh massa  dan pemberian  sosialisasi kekeluargaan  guna  perdamaian  wilayah  adat  pulau  Haruku  dari  adanya  konfilik  sosial  adat  yang  terjadi antara warga Dusun Negeri Ori dengan warga Kariu. Sehubungan dengan penanganan kuratif yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  seperti  pembangunan  kembali  rumah  yang  sudah  dirusak,  maka  pemerintah Indonesia  juga  melakukan  adanya  tindakan  pre-emtif  dan  tindakan  preventif  demi  tidak  terulangnya kembali  konflik  disana  dengan  menegakkan  kembali  dan  mengedepankan  norma-norma  atau  aturan- aturan hukum serta mengutamakan norma-norma atau aturan-aturan hukum adat yang terdapat di dalam kedua  negeri  (Dusun  Negeri  Ori  dan  Kariu)  didalam  diri  seseorang  tokoh  adat  Sasi  guna memperdamaikan  kedua  belah  pihak  tersebut  serta  menggerakkan  masyarakat  Haruku  untuk  mentaati peraturan perundang- undangan dan norma-norma adat yang berlaku dan mengajak warga pulau Haruku membentuk sistem keamanan swakarsa.

## Saran
Kepada  pemerintah  setempat  provinsi  Maluku  dan  tokoh  adat  Sasi  Maluku  sudah  seharusnya memberdayakan warga Haruku, Maluku ke arah yang lebih maju, adil, makmur, dan menjaga kedamaian lagi kedepannya dengan terus memupuk tali persaudaraan diantara berbagai suku yang mendiami pulau Haruku, Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia,  UU Dasar 1945,  Pasal 1 ayat 1 Republik Indonesia,  UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Ni’matul  Huda.  2004.  “Sejarah  Ketatanegaraan  Indonesia,  Pilihan  atas  Federalisme  atau  Negara Kesatuan”, Yogyakarta : UII Press.
Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Graniat: Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
Asrul,  EKSISTENSI  SASI  DALAM  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP  DAN  PERAN  SERTA MASYARAKAT  DI  NEGERI  HARUKU  KABUPATEN  MALUKU  TENGAH  PROPINSI  MALUKU TAHUN 2013 Jurnal Geoeco Vol. 3, No. 1 (Januari 2017)
Hasyim,  Aziz,  et.al.,  Analisis  Konflik  Perebutan  Wilayah  di  Provinsi  Maluku  Utara,  Solidality  Jurnal Transdisiplin, 2010, Vol.4, No.1
Karepesina  S,  Susilo  E,  Indrayani  E,  Eksistensi  Hukum  Adat  dalam  Melindungi  Pelestarian  Sasi  Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Jurnal ESCOFim, 2013)  vol. 1 no. 1 Karepesina  S,  Susilo  E,  Kabupaten  Maluku  Tengah  Existence  of  Customary  Law  in  Protecting  the Conservation of Sasiin Haruku Central,  Jurnal ESCOFim,  2013, vol. 1  no. 1
Riupassa  E,  Kriekhoff  S,  Nussy  T,  DAMPAK  PENGEMBANGAN  PARIWISATA  TERHADAP  KONDISI EKONOMI  MASYARAKAT  DI  DESA  OMA  KECAMATAN  PULAU  HARUKU  KABUPATEN MALUKU TENGAH, JURNAL MANEKSI,  2022,  vol. 11 no. 1
Sahusilawane,  et  al.  2004.  Pemulihan  Dan  Penataan  Kembali  Budaya  Sasi  Di  Maluku.  Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku: Ambon
Salampessy,  Djalaludin.  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Di  Pulau  Kecil  Dalam  Perpektif  Budaya Masyarakat Maluku. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, 2007.
https://nasional.tempo.co/read/1627102/dampak-konflik-sosial-pulau-haruku-di-maluku-739-warga-masih- mengungsi Diakses pada tanggal 13 September 2023, pukul 14.54
https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-703571595/kronologi-konflik-di-pulau-haruku-maluku-apa- penyebab-terjadinya-bentrok-serta-jumlah-korban-terkini?page=2 Diakses pada tanggal 14 September 2023,  pukul 18.42