## POLITIK DAN ISLAM DI INDONESIA
Oleh: Abd. Qohar 1

## Abstrak
Islam saat ini  menghadapi  paradoks  yang  merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak adanya. Di Zaman lampau, umat  Islam  mengalami  kemenangan,  praktis  tanpa  kekuatan lain  yang  mengunggulinya,  sehingga  sikap  umat  Islam  pada waktu  itu  adalah  sikap  golongan  yang  menang,  unggul  tak terkalahkan,  bebas  dari  rasa  takut,  dan  tidak  pernah khwatir kepada  golongan  lain. Dalam  dinamika  sosial  dan  politik, ternyata  tidak  serta  merta  membuat  politik  Islam  dengan mudah  untuk  memenangkan  pergulatan  dalam  dimensi  ruang dan dimensi hukum di Indonesia saat ini.

## Kata Kunci: Politik, Islam, Sosial

## A. Pendahuluan
Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga di tengah-tengah kehidupan  mayoritas  masyarakat  muslim  ini  terdapat  variasi  cara  pandang  (paradigma) menyangkut  kenegaraan,  kebangsaan  dan  kemasyarakatan  yang  tidak  di  dasarkan  satu paham  keagamaan. Dalam  konteks  kehidupan  bernegara  menjadikan  pancasila  sebagai dasar  Negara  Indonesia.  Perwujudan  kesepakatan  pancasila  sebagai  dasar  Negara,  dalam prosesnya  melalui  masa-masa  kritis  dan  nyaris  mengancam  keretakan  bangsa,  tetapi perbedaan itu dapat dipertemukan karena masing-masing unsur masyarakat mengutamakan persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Penerimaan  pancasila  sebagai  ideology  Negara  pancasila, jelaslah  berpengaruh  sebagai  terhadap  kebijakan  dan  kelangsungan  nilai-nilai  dan  ajaran agama yang dianut kelompok mayoritas tersebut.
Sebagai  mayoritas  berpenduduk  Muslim,  maka  Islam  telah,  sedang  dan  terus memainkan perananya sesuai dengan proses-proses social dan politik, meskipun peranan itu ditunjukkan  dalam  dimensi-dimensi  yang  berbeda.  Dalam  dinamika  social  dan  politik, “mitos  kemayoritasan”  ternyata  tidak  serta merta  membuat  politik  Islam  dengan  mudah untuk memenangkan pergulatan dalam dimensi ruang dan dimensi hukum di republik ini.
Mendiskusikan persoalan Islam di Indonesia, kita mengenal dua tokoh pembaharuan Islam  di  Indonesia.  Mereka  adalah  Nurcholis  Madjid dan  Harun  Nasution.  Istilah pembaharuan pemikiran Islam Indonesia telah merupakan trade mark yang menempel pada nama  Nurcholish  Madjid.  Meskipun  Harun  Nasution  mempunyai  gagasan  serupa,  label lebih  sering  diberikan  kepada Nurcholish  Madjid.  Inti  pembaharuan  pemikiran  yang
1 Abd Kohar dalah dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
ditawarkan Nurcholish  Madjid adalah  liberalisasi  dan  sekularisasi  pemikiran  Islam, sedangkan Harun Nasution membawa ide rasionalisasi pemahaman Islam.
Berbicara  tentang Indonesia adalah  berbicara  tentang  Islam  di  Indonesia.  Ini  hanya karena  alasan  statistik,  demografis  dan  sosiologis  saja.  Umat  Islam  adalah mayoritas di Indonesia.  Karena  itu,  menurut Nurcholish  Madjid,  setiap  visi  tentang Indonesia,  pada dasarnya  adalah  tentang  visi  Islam  di  Indonesia.  Itu  sebabnya  sangatlah  penting  untuk melihat pemikiran Nurcholish  Madjid tentang  Islam  di  Indonesia  sebagai  latar  belakang dari  pemikirannya  mengenai  keindonesiaan. Menurut Nurcholish  Madjid,  umat  Islam dewasa  ini  menghadapi  paradoks  yang  merupakan  kenyataan  yang  tidak dapat ditolak adanya. Di Zaman lampau, umat Islam mengalami kemenangan, praktis tanpa kekuatan lain yang  mengunggulinya,  sehingga  sikap  umat  Islam  pada  waktu  itu  adalah  sikap  golongan yang  menang,  unggul  tak  terkalahkan,  bebas  dari  rasa  takut,  dan  tidak  pernah  khwatir kepada golongan lain.
Akan  tetapi  sekarang,  umat  Islam  tidak  berdaya  menghadapi  golongan  lain,  apalagi golongan-golongan yang diwakili oleh Negara-negara yang “superpower” , yang Nurcholis sangat  senang  sekali  melihat  konteks  ini,  dulu  mereka  adalah  umat  beragama  lain yang tidak  berdaya menghadapi  Islam.  Dulu  orang  Islam  melihat  orang-orang  yang disebut Ahl  al-Kitab ini  Yahudi  dan  Kristiani  serta  golongan  agama  yang  lain  sebagai istilah Nurcholish  Madjid sendiri “momongan - momongan” ,  sekarang  mereka  melihat golongan-golongan  yang  bukan  Muslim  itu,  sebagai  sumber  ancaman  kepada  Islam. Apalagi  keadaan  Islam  sekarang  adalah  lain  sama  sekali.  Di sebagain  besar  aspek umat Islam  kalah,  baik  militer,  politik  maupun  ekonomi. Terlebih  yang memperburuk  situasi, orang-orang  barat  yang  sedang  menang  itu  terasa  sangat  sombong  secara  sosial  dan budaya. 2

## B. PEMBAHASAN

## 1) Politik dan Islam Indonesia
Mendiskusikan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah ini penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan  harus  dilakukan  dengan  kehati-hatian  sekucupnya.  Tapi  berhati-hati  tidaklah berarti  membiarkan diri  terhambat  dan  kehilangan  tenaga  untuk  melangkah,  sebab  jelas pembicaraan  harus  dilakukan  juga,  mengingat  berbagai  alasan  dan  keperluan.  Karena  itu, untuk memulai kajian ini, kita dapat mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada masa Orde Baru. Apakah  yang didapati dalam Orde Baru? Ada beberapa hal  yang  mungkin diingkari mengenai Orde Baru, yaitu stabilitas sosial politik dan pembangunan ekonomi. 3
Peralihan  kekuasaan  dari  Soekarno  ke  Presiden  Soeharto  memberikan  optimisme politik yang besar kepada Natsir dan para mantan aktivis Masyumi. Optimisme itulah yang memotivasi mereka untuk merehabilitasi Masyumi, partai yang dibubarkan Soekarno 1960 akibat keterlibatan mereka dalam gerakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Optimisme itu kandas ditengah jalan. Sebab ternyata pemerintah Oede
2 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam, Jakarta, cetakan kedua, (Jakarta: Paramadina, 2009), h. i
3 Ibid, h. 3
Baru  tidak  merestui  rehabilitas  partai  Islam  itu.  Karena  seperti  ditulis  Wertheim, pemerintahan  Orde  Baru  Soeharto  lebih  khawatir  dan  takut  terhadap  Islam  dibandingkan dengan Soekarno. 4 Natsir semakin menyadari bahwa kebijakan-kebijakan awal politik Orde Baru  memojokkan  kalangan  Islam  disatu  sisi  dan  menempatkan  kelompok  kecil  elite terdidik non-Muslim dalam posisi strategis dalam Negara.
Bahkan  ia  melihat  adanya  usaha  sistematis  dan  terarah  untuk  mengeliminasi  umat Islam secara sosial, politik dan kebudayaan melalui fusi partai-partai  Islam awal 1970-an, intervensi  pemerintah  yang  besar  dalam  persoalan-persoalan  internal  dalam  partai-partai Islam,  perumusan  rencana  undang-undang  perkawinan,  dimasukannya  aliran  kepercayaan dalam  GBHN,  pelarangan  libur  bagi  pelajar  dibulan  suci  Ramadhan  dan  lain-lain.  Natsir juga  mengamati  strategi  pembangunan  ekonomi  Orde  Baru,  yang  sekalipun  diakuinya berhasil  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  ternyata  telah  memperlebar  kesenjangan sosial  ekonomi  antara  orang  kaya  dan  miskin.  Yang  kaya  makin  kaya  dan  miskin  makin menderita.  Mereka  yang  tergolong  miskin  itu  sebagian  besar  adalah  kaum  Muslimin, sedangkan yang kaya adalah penduduk non-pribumi. 5
Setelah  Orde Lama  hancur,  kepemimpinan Indonesia berada  ditangan  Orde  Baru. Tumbangnya Orde Lama yang umat Islam ikut berperan besar didalam menumbangkannya, memberikan harapan-harapan baru kepada kaum Muslimin. Namun kekecewaan muncul di masa  tersebut.  Umat  Islam  merasa,  meskipun  musuh  bebuyutannya,  komunis,  telah tumbang  kenyataan  berkembang  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Rehabilitasi  Masyumi, partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan. Bahkan, tokoh- tokohnya  juga  tidak  diizinkan  aktif  dalam  partai Muslimin Indonesia (Parmusi)  yang didirikan kemudian.
Orde  Baru  memang  sejak  semula  mencanangkan  pembaruan  sistem  politik.  Pada tanggal  26  November  1966,  dengan  sebuah  amanat  dari  presiden  disampaikan  kepada DPRGR:  RUU  kepartaian,  RUU  pemilu  dan RUU  susunan  MPR,  DPR  dan  DPRD.  Yang kedua  dan  ketiga  ditetapkan  22  November  1969.  sedang  yang  pertama  terhenti.  Pada  9 Maret  1970,  fraksi-fraksi  parpol  di  DPR  dikelompokkan.  Tiga  tahun  kemudian,  parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI (5 Februari 1973). Pada 14 Agustus 1975 RUU kepartaian disahkan.  Penataan  kehidupan  kepartaian  berikutnya  adalah  penetapan  asas  tunggal, pancasila untuk semua parpol, Golkar, dan organisasi lainnya, tidak ada asas cirri, tidak ada idiologi  Islam,  dan  oleh  karena  itu  tidak  ada  partai  Islam.  Asas  tunggal  merupakan  awal dari era baru peran Islam dalam kehidupan berbangsa ini. Peran politik (formal) Islam tidak ada lagi, tetapi sebagai agama yang mengaku tidak memisahkan diri dari persoalan politik, tentu peran itu akan terus berlangsung mungkin dengan pendekatan yang berbeda. 6
Meskipun  umat  Islam  merupakan  87  persen  penduduk Indonesia,  ide  Negara  Islam secara  terus  menerus  dan  konsisten  ditolak.  Bahkan,  partai-partai  Islam,  kecuali  diawal pergerakan  nasional,  mulai  dari  masa  penjajahan  hingga  masa  kemerdekaan,  selalu
4 Ahmad Suhelmi, MA. Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam, cetakan pertama (Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 48
5 Ibid, h. 49
6 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). h. 270
mengalami  kekalahan.  Malah  dengan  pembaharuan  politik  bangsa  sekarang  ini,  partai- partai berideologi Islam pun lenyap.
Menjelang Pancasila diputuskan Sidang Umum MPR 1983 sebagai satu-satunya asas kekuatan politik itu, banyak kalangan yang melontarkan suara-suara kontra. Suara-suara itu makin  tajam  tatkala  Pancasila  pada  akhirnya,  bukan  saja  diputuskan  sebagai  satu-satunya asas  begi  kekuatan-kekuatan  politik,  tetapi  juga  terhadap  organisasi-organisasi kemsyarakatan,  termasuk  organisasi  keagamaan  di Indonesia.  Adalah  sangat  wajar  kalau suara  kontra  itu  banyak  yang  berasal  dari  umat  Islam.  Bukan  saja  karena  latar  belakang sejarah  yang  pernah  dilaluinya,  tetapi  karena  pada  saat  gagasan  itu  dilontarkan,  sub-sub idiologi yang pernah ada di Indonesia sudah “terkena” gagasan itu. Hanya partai persatuan pembangunan (PPP), fusi dari empat partai Islam Parmusi, NU, PSII, dan Perti, yang masih mempunyai ideologi atau asas ciri, yaitu Islam.
Dengan  pengasastunggalan,  sebagian  umat  Islam menganggap  bahwa  penyalur aspirasi politik  Islam hilang. Terdapat kekhwatiran di kalangan sebagian  mereka terhadap ancaman  sekularisasi  politik  dan  kehidupan  sosial  di Indonesia.  Kekhawatiran  itu  muncul dari perasaan keagamaan mereka. Ada anggapan bahwa dengan asas tunggal bagi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan, identitas keislaman mereka akan semakin memudar. Amal  usaha  organisasi-organisasi  keagamaan  Islam  pun  dirasakan  sia-sia. 7 Untuk merumuskan situasi baru itu sekaligus memasyarakatkan kebijaksanaan tersebut, beberapa kalangan  yang  sejak  semula  tidak  melihat  kemungkinan  lain,  menyelenggarakan  forum- forum  yang  berkenaan  dengan  aspirasi  politik  Islam.  Dengan  menyelenggarakan kebijaksanaan  dan  forum-forum  tersebut  dimaksudkan  sebagai  upaya  modernisasi  politik bangsa  itu,  umat  Islam  diuntungkan  karena  dapat  melepaskan  diri  dari  ikatan primodialismenya,  pindah  dari  dunianya  yang  sempit  ke  dunia  yang  lebih  luas.  Banyak pemikir  Islam  yang  beranggapan,  dengan  ditariknya  Islam  dari  level  politik,  perjuangan kultural  dalam  pengertian  luas  menjadi  sangat  relevan,  bahkan  mungkin  dianggap  justru lebih efektif. 8
Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan kembali Islam akhir-akhir ini dapat jadi merupakan  hasil  kerja  dari  organisasi-organisasi  Islam  yang  ada. misalkan  sejak  dekade 1970-an,  banyak  bermunculan  apa  yang  disebut  intelektual  muda  Muslim  yang  meskipun sering  kontroversial,  melontarkan  ide-ide  segar  untuk  masa  depan  umat.  Kebanyakan mereka  adalah  intelektual  Muslim  yang  berpendidikan  “umum”.  Yang  ter akhir  ini  sangat mungkin adalah buah dari kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, 1947) yang sangat dominan diperguruan tinggi umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan lain-lain.
Setelah  berlakunya  asas  tunggal,  umat  Islam  dengan  segala  keberaniannya  telah melepaskan  suatu  wadah  politik.  Dengan  lapang  dada,  mereka  menerima  Pancasila  dan berharap  dapat  mengisinya  dengan  nilai-nilai  agama.  Mereka  ingin  agar  pihak-pihak  lain yang selama ini me mandang curiga terhadap “Islam”, dapat mempercayai ulama -ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya. 9
7 Ibid, h. 271
8 Ibid, h. 272
9 Ibid, h. 275

## 2) Stabilitas, Demokrasi dan Nasionalisme
Beberapa  hal  yang  mungkin  diingkari  mengenai  Orde  Baru,  yaitu  stabilitas  sosial politik  dan  pembangunan  ekonomi.  Stabilitas  itu  terutama  diwujudkan  dalam  bentuk keamanan,  ketertiban  dan  keutuhan  wilayah  Negara.  Sedangkan  pembangunan  ekonomi sering  dinyatakan  telah  berhasil  mengangkat  kita  menjadi  bangsa  “dengan  penghasilan menengah”.  Sementara  kedua  hal  itu  terjalin,  namun tidak  dapat  diragukan  bahwa  yang lebih  dominan  dari  keduanya  adalah  stabilitas,  yang  dalam  urutan  signifikansinya mendahului  pembangunan  ekonomi.  Justru  stabilitas  diciptakan  untuk  memungkinkan pembangunan ekonomi, sedangkan kontribusi keberhasilan pembangunan ekonomi seperti yang  ada  sekarang  bagi  terwujudnya  stabilitas  malah  sering  dipertanyakan  orang, khususnya mereka yang menaruh keprihatinan pada soal demokrasi dan keadilan sosial. 10
Adalah  karena  kemantapan  stabilitas  itu  maka  Orde  Baru,  tanpa  sangat terasa  oleh kebanyakan  orang,  telah  berlangsung  sekian  lamanya.  Sebegitu  jauh  akan  pengalaman stabilitas  dalam  jangka  waktu  tiga  dasawarsa  ini  adalah  unik  dan  baru  untuk bangsa Indonesia. Karena kenyataan ini maka stabilitas mengesankan sebagai sesuatu yang pada  dirinya  memang  baik  dan  dikehendaki  orang  banyak.  Tapi,  sesungguhnya  masih terdapat ruang untuk memeriksa kembali secara serius apa sebenarnya wujud stabilitas itu yang  secara  hakiki  menunjang  usaha  menyiapkan  pengembangan  tatanan  sosial  politik yang maju di masa depan, khususnya jika dikaitkan dengan usaha mewujudkan demokrasi dan keadilan sosial.
Dibawah  kajian  yang  lebih  dari  sekadar common  sence, stabilitas  politik  merupakan istilah yang cukup susah dan tidak jelas maknanya. Tapi biasanya ia digunakan untuk suatu konsep multidimensional, yang menggabungkan ide-ide kelanggenangan sistem, ketertiban sipil, legitimasi  dan  keefektifen.  Ciri  terpenting  kekuasaan  demokratis  yang  stabil  ialah bahwa  ia  memiliki  kemungkinan  yang  tinggi  untuk  tetap  demokratis  dan  mempunyai tingkat  yang  rendah  untuk  mengalami  gangguan  kekerasan  sosial,  baik  yang  terbuka maupun  yang  tersembunyi.  Kedua  dimensi  kelanggengan  system  dan  ketertiban  sipil  ini berkaitan erat, dan yang pertama dapat dipandang sebagai persyaratan bagi yang kedua dan menjadi  indikatornya.  Begitupula  tingkat  legitimasi  yang  dinikmati  oleh  pemerintah  dan keefektifan  memerintahnya  berkaitan  satu  sama  lain  dengan  kedua  faktor  tersebut. 11 Serta bersama-sama  dan  dalam  keadaan  saling  bergantung,  keempat  dimensi kelanggengan system,  ketertiban,  legitimasi  dan  keefektifan  ini  menandai  stabilitas  yang  demokratis. Bahkan sebenarnya suatu stabilitas politik haruslah dengan sendirinya bersefat demokratis, sebab stabilitas yang tidak demokratis adalah semu, yang didalamnya terkandung bibit-bibit kekacauan yang destruktif bagaikan sebuah bom waktu.
Sudah menjadi proposisi yang sangat mapan dalam ilmu politik bahwa mencapai dan memelihara pemerintahan yang demokratis dan stabil dalam suatu masyarakat mejemuk itu sulit.  Bahkan  jauh  kebelakang,  ke  Yunani  kuno,  Aristoteles  telah  mengatakan  bahwa “Negara  bertujuan  untuk  mewujudkan  dirim  sejauh  mungkin  menjadi  suatu  masyarakat yang  terdiri  dari  orang- orang  yang  sama  derajad  dan  pasa  sejawat.”  Keseragaman  sosial
10 Nurcholish Madjid, Op.Cit., h. 5
11 Ibid, h. 4
dan konsesus politik dianggap sebagai persyaratan untuk, atau faktor yang mendukung bagi demokrasi yang stabil. Sebaliknya perpecahan sosial dan peradaban politik yang mendalam dalam  masyarakat  majemuk  sianggap  bertanggung  jawab  untuk  ketidakstabilan  dan keruntuhan dalam sistem-sistem demokratis. 12
Di  Negara-negara  demokratis  pemikiran  yang  mendasari  konsep  partisipasi  politik ialah  bahwa  kedaulatan  ada  ditangan  rakyat,  yang  melaksanakannya  melalui  kegiatan bersama  untuk  menetapkan  tujuan-tujuan  serta  masa  depan  masyarakat  itu  dan  untuk menentukan  orang-orang  yang  akan  memegang  tampuk  pimpinan.  Jadi,  partisipasi  politik merupakan  pengejewantahan  dari  penyelenggaraan  kekuasaan  politik  yang  abash  oleh rakyat.
Demokrasi  sendiri  adalah  suatu  konsep  yang  hampir-hampir  mustahil untuk  di takrifkan.  Cukuplah  dikatakan  bahwa  demokrasi  adalah  suatu  sinonim  dengan  apa  yang disebut  dengan polychy. Demokrasi  dalam  pengertian  itu  bukanlah  system  pemerintahan yang mencakup keseluruhan cita-cita demokratis, tetapi  yang mendekatinya sampai batas- batas  yang  pantas.  Setiap  bentuk  pengaturan  politik  yang  tangguh  dan  abash,  lebih-lebih lagi  yang  demokratis,  memerlukan  ikatan  bersama  yang  antara  lain  berbentuk  kesetiaan dasar, suatu komitmen pada sesuatu  yang lebih menggerakkan perasaan, yang terasa lebih hangat  dalam  lubuk  jiwa  daripada  sekadar  seperangkat  prosedur,  dan  yang  barangkali malah  lebih  kuat  daripada  nilai-nilai  demokratis  tentang  kemerdekaan  dan  persamaan. Dalam dunia modern perekat politik itu ialah rasa kebangsaan.
Rasa kebangsaan sebagai ideologi adalah telah pernah menimbulkan masalah hangat dalam  masa  menjelang  kemerdekaan. Para penentang  nasionalisme  terutama  dalam  kubu- kubu  politik  Islam,  karena  paham  itu  dalam  beberapa  segi dapat merupakan  perwujudan kembali  paham  kesukuan  zaman  Jahiliyah  yang  Islam  datang  untuk  menghapuskannya. Tambahan  lagi  saat  itu  nasionalisme  telah  menyingkapkan  wajahnya  yang  paling  buruk, yaiyu  chauvinisme  Jerman,  Italy  dan  Jepang  yang  menyeret  umat  manusia  ke  malapetaka Perang  Dunia  II.  Kini  paham  kebangsaan Indonesia diletakkan  dalam  satu  rangkaian dengan  paham-paham  lain  yang  diharap dapat mengeceknya  yaitu  terutama  paham Ketuhanan  dan  Perikemanusiaan.  Dan  rumusan  tertingginya  pun  diperlunak  menjadi Persatuan Indonesia. 13

## 3) Budaya Politik Indonesia
Sebenarnya  sangat  sulit  untuk  melakukan  identifikasi  budaya  politik Indonesia, karena  atributnya  tidak  jelas.  Akan  tetapi,  satu  hal  yang  barangkali  dapat  dijadikan  titik tolak  untuk  membicarakan  masalah  ini  adalah  adanya  sebuah  pola  budaya  yang  dominan, yang berasal dari kelompok etnis yang dominan pula, yaitu kelompok etnis Jawa. Etnis ini sangat  mewarnai  sikap,  perilaku  dan  orientasi  politik  kalangan  elite  politik  di  Indonesia. Oleh karena itu, ketika Claire Holt, Benedict Anderson, dan James Siegel menulis Political Kulture  in  Indonesia,  pembicaraan  awal  yang  dikemukakan  adalah  menyangkut  konsep kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Menurut analisis Anderson, konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa berbeda sekali dengan apa  yang dipahami oleh masyarakat Barat.
12 Ibid, h. 5
13 Ibid, h. 6
Karena,  bagi  masyarakat  Jawa,  kekuasaan  itu  bersifat kongkret,  besarannya  konstan, sumbernya  homogen, dan tidak  berkaitan  dengan  persoalan  legitimasi. Hal  ini  berbeda dengan masyarakat Barat, dimana kekuasaan itu bersifat abstrak dan berasal dari berbagai macam  sumber,  seperti  uang,  harta  kekayaan,  fisik,  kedudukan,  asal-usul,  dan  lain sebagainya.  Karena  kekuasaan  itu  berasal  dari  sumber  yang  satu,  maka  sifatnya  konstan. Dan selama sumber kekuasaan itu tetap memberikan kekuasaan, maka kekuasaan seorang penguasa akan tetap legitimate dan tidak perlu dipersoalkan. 14
Diantara  konsep  ilmu  politik  yang  banyak  dibahas  dan  dipermasalahkan  adalah kekuasaan.  Hal  ini  tidak  mengherankan  sebab  konsep  ini  sangat  mendasar  dalam  ilmu sosial pada umumnya dan pada ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik dianggap  tidak  lain  dari  masalah  kekuasaan  belaka.  sekalipun  pandangan  ini  telah diringgalkan, kekuasaaan tetap merupakan gejala yang dangat sentral dalam ilmu politik. 15
Adapun  konsep  kekuasaan  adalah, kebanyakan  sarjana  berpangkal  tolak  dari perumusan  sosiolog  Max  Weber  dalam  bukunya  Wirtschaft  und  Gesellschaft  (1922) bahwa: “kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk,  dalam  suatu  hubungan  sosial, melaksanakan  kemauan  sendiri  sekalipun  mengalami  perlawanan,  dan apapun  dasar kemampuan ini”. Sebagai contoh pemikiran semacam ini dapat disebut sebagai perumusan dari  beberapa  sosiolog  seperti  misalnya  Harold  D.  Laswell  dan  Abraham  Kaplan  yang mengatakan “kekuasaan  adalah  suatu  hubungan  dimana  seseorang  atau  kelompok  o rang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama”
Selanjutnya  dianggap  bahwa  kekuasaan  terutama  nampak  dalam  proses  membuat keputusan. Dan dalm hubungan ini Laswell dan Kaplan mengatakan bahwa keputusan pada hakekatnya adalah kebijakan yang menyangkut sanksi berat. “ kekuasaan adalh partisipasi dalam  pembuatan  keputusan.  G  mempunyai  kekuasaan  atas  H  mengenai  nilai  K,  jika  G turut  dalam  pembuatan  keputusan  yang  menyangkut  kebijakan  K  dari  H” .  adapula beberapa  sarjana,  seprti  misalnya  sosiolog  Van  Doorn,  yang  terkesan  oleh  kaitan  antara kekuasaan  dan  tindakan  manusia,  dan  mengatakan  bahwa: “kekuasaan  adalah kemungkinan  untuk  membatasi  alternatif-alternatif  bertindak  dari  seseorang  atau  suatu kelompok sesu ai dengan tujuan dari pihak pertama” . 16
Sebagian  besar  masyarakat  lain  di  Indonesia,  pada  dasarnya  bersifat  hierarkis. Stratifikasi  sosial  bukan  didasarkan  atas  atribut  sosial  yang  bersifat  materialistik,  tetapi lebih  pada  akses  kekuasaan. Ada pemilahan  yang  tegas  antara  mereka  yang  memegang kekuasaan, yang juga disebut sebagai kalangan priyayi, dan rakyat kebanyakan. 17
14 Afan Gaffari, Politik Indonesia Tradisi Menuju Demokrasi, cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 106
15 Miriam  Budiardjo, Demokrasi  Indonesia,  Dempkrasi  Perlementer  dan  Demokrasi  Pancasila, (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 83
16 Ibid, h. 92
17 Afan Gaffari, Op.Cit, h. 107

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas kesimpulan dalam tulisan ini bahwa umat Islam sepanjang ajaran  agamanya,  tidaklah  menghendaki  sesuatu  kecuali  kebaikan  bersama,  sebagaimana dicontohkah oleh Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabat beliau. Besarnya kebaikan itu tidak harus disesuaikan dengan kepentingan  golongan  sendiri saja, sebab akhirnya agama  Islam disebut sebagai rahmat Allah bagi seluruh alam, umat manusia. Takaran kebaikan itu ialah kebaikan  umum  sejagad,  dan  meliputi  pula  sesama  makhluk  hidup lain dalam  lingkungan yang  lebih  luas.  Ajaran-ajaran  universal  Islam  menyediakan  bagi  kaum  Muslimin pandangan  etika  asasi  untuk  melandasi  pilihan  dan  keputusan  dalam  tindakan  hidup, termasuk dalam bidang sosial politik.

## Daftar Pustaka
Budiardjo, Miriam, Demokrasi  Indonesia,  Dempkrasi  Perlementer  dan  Demokrasi

## Pancasila, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
Gaffar, Afan, Politik Indonesia Tradisi Menuju Demokrasi, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000 Madjid, Nurcholish, Cita-cita Politik Islam, Jakarta, cetakan kedua, Paramadina 2009 Suhelmi, Ahmad,  MA. Dari  Kanan  Islam  Hingga  Kiri  Islam,  Jakarta  Timur,  cetakan pertama, DARUL FALAH 2001 Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008