Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK
Donal Fariz Indonesia Corruption Watch
donalfariz@antikorupsi.org

## Abstract
The result of eradicating corruption is usually parallel with political support from the branches of power. Over the past five years, the Corruption Eradication Commission has been experiencing various political attacks that began with the polemic regarding the selection of candidates for the National Police Chief, the use of Questionnaire Rights by the House of Representatives and the revision of the Corruption Eradication Commission Act. The biggest problem of the KPK also arises from the instability of support from the President for the KPK. Without strong, determined support  from  the  President  and  the  strengthening  of  political  attacks  on  the  KPK,  this  anti- corruption institution is in an emergency state.
Keywords : KPK in Emergency, Government Policy, Political Attack

## Abstrak
Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika  politik  yang  berkaitan  dengan  KPK.  Namun  pada  akhir  periode  pertama  ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan  KPK  kontroversial  dan  puncaknya  revisi  Undang-Undang  KPK  disetujui  oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta  menguatnya  serangan  politik  kepada  KPK  membuat  lembaga  antikorupsi  ini  berada dalam kondisi darurat.
Kata Kunci : KPK Darurat, Kebijakan Pemerintah, Serangan Politik

## Pendahuluan
Kisah  sukses  negara  yang  mampu bangkit  dari  keterpurukan  akibat  korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya  yang  kemudian  diturunkan dalam  berbagai  kebijakan.  Selain  dalam bentuk  undang-undang,  komitmen  ini  juga diwujudkan  dalam  pembentukan  lembaga kerja khusus, yang bersifat independen dan bertugas  spesifik  untuk  memberantas korupsi.  Pada  awalnya,  terbentuknya lembaga  ini  lebih  karena  lembaga  penegak hukum  yang  ada  tidak  mampu  lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Komisi  Anti-Korupsi  di  Luar  Negeri, Direktorat LITBANG KPK, 2006, hal.5).
Penegakan
hukum untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  secara  konvensional  selama  ini terbukti  mengalami  berbagai  hambatan. Alhasil diperlukan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan  suatu  badan  khusus  yang mempunyai  kewenangan  luas,  independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  yang  pelaksanaannya  dilakukan secara  optimal,  intensif,  efektif,  profesional serta berkesinambungan (Penjelasan Umum Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
Tentu  saja  pembentukan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia syarat  dengan  kehati-hatian.  Musababnya sebelum  KPK  dibentuk,  setidaknya  sudah ada dua penegak hukum konvensional yakni Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  diberikan otoritas  untuk  melakukan  penindakan perkara-perkara korupsi.
Kebijakan hukum antikorupsi diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan  pemerintahan  berjalan  sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan
pemerintahan yang demokratis,
konstitusional, dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan hukum antikorupsi juga dimaksudkan untuk menata  pengelolaan  pemerintahan  agar dalam setiap pelaksanaan program pemerintah,  dapat  dipastikan  tidak  terjadi penyalahgunaan wewenang.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Jon  S.T. Quah  dan  ketentuan  United  Nation Convention  Against  Corruption  (UNCAC) merupakan konsep yang saling melengkapi untuk  melihat  kebijakan  pemberantasan korupsi di sebuah negara. Bahwa komitmen politik,  regulasi,  dan  lembaga  antikorupsi merupakan faktor-faktor utama keberhasilan  pemberantasan  korupsi  di pemerintahan itu sendiri (Oce Madril, Politik Hukum  Presiden  Dalam  Pemberantasan Korupsi  di  Pemerintahan,  Ringkasan Disertasi,  2018,  hal.6).  Pada  konteks  ini, kebijakan  antikorupsi  merupakan  bagian dari  politik  hukum  pemerintahan.  Dalam pandangan  Mahfud  MD,  politik  hukum memberikan  landasan  terhadap  proses pembentukan  hukum  yang  lebih  sesuai dengan situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang  berkembang  di  masyarakat  dengan memperhatikan  kebutuhan  masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Politik Hukum di  Indonesia,  2009,  hal.  9).  Sementara Satjipto  Rahardjo  (Ilmu  Hukum,  2000) mendefinisikan  politik  hukum  sebagai aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan  hukum  tertentu  dalam  masyarakat. Pemerintahan yang bersih ( clean government )  harus  memaknai,  serangan terhadap  lembaga  pemberantasan  korupsi semisal  KPK,  merupakan  bentuk  serangan terhadap pemerintahan dan kebijakannya.

## Pembahasan
Kontradiksi Kebijakan dan Akar Korupsi Natasha  Hamilton-Hart  menyebutkan bahwa  pemberantasan  korupsi  tidak lengkap  karena  hanya  mengandalkan tekanan  dari  luar  (Hamilton-Hart,  2001).
Berdasarkan
evaluasinya, program pemberantasan  korupsi  di  Indonesia mengandalkan  pada  penegakan  hukum, pengawasan oleh pers dan civil society serta tekanan dari lembaga internasional. Strategi seperti  ini  tidak  membuahkan  hasil  yang diharapkan  karena  pemberantasan  korupsi dari dalam lembaga pemerintah justru tidak mendapat perhatian. Padahal korupsi terjadi justru  di  dalam  birokrasi  pemerintah  itu sendiri (Johanes Danang Widoyoko, Menimbang Peluang Jokowi Dalam Pemberantasan  Korupsi:  Catatan  Untuk Gerakan  Antikorupsi.  Jurnal  Integritas:
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal.274).
Kritik lain terhadap strategi pemberantasan korupsi arus utama ( mainstream )  adalah  perlunya  prasyarat penting  yang  sering  tidak  tersedia,  yakni adanya  kepemimpinan  politik.  Resep-resep pemberantasan korupsi hanya bisa berjalan bila ada pemimpin yang memiliki kemauan kuat  untuk  memberantas  korupsi.  Dalam banyak  kasus,  strategi  pemberantasan korupsi  justru  gagal  karena  korupsi melibatkan pemimpin politik.
Politik  hukum  antikorupsi  presiden sangat dipengaruhi oleh  praktik kekuasaan presiden  dalam  pemerintahan.  Karakter kebijakan  hukum  antikorupsi  presiden  di era  orde  lama  dan  orde  baru  memiliki kemiripan.  Pada  orde  baru,  kebijakan presiden dipengaruhi oleh karakter kekuasaan presiden yang otoriter. Kebijakan antikorupsi  belum  tertata  dengan  baik karena  buruknya  kualitas  peraturan perundang-undangan
antikorupsi.
Lembaga-lembaga antikorupsi yang dibentuk  tidak  mendapatkan  dukungan politik presiden dan dibentuk dengan dasar hukum yang lemah serta kewenangan yang terbatas.  Pada  saat  yang  sama,  militer memiliki  peran  yang  besar  dalam perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan antikorupsi (Oce Madril, 2018).
Paska  reformasi,  kebijakan  hukum antikorupsi presiden
dibingkai oleh
semangat demokratisasi. Kebijakan antikorupsi mengarah pada upaya pembenahan  tata  kelola  pemerintahan. Lembaga-lembaga  antikorupsi  pada  era reformasi  menggambarkan  empat  pola. Pertama, lembaga yang dibentuk oleh dasar hukum  yang  kuat,  memiliki  peran  dan kewenangan  yang  lebih  kuat.  Kedua, lembaga yang dibentuk dengan dasar hukum yang kuat, tetapi peran dan kewenangannya lemah. Ketiga, lembaga dengan dasar hukum lemah,  tetapi  peran  dan  kewenangannya kuat.  Keempat,  lembaga  dengan  dasar hukum  lemah  dan  wewenang  yang  lemah pula (Oce Madril, 2018).
KPK Indonesia sesungguhnya dibentuk  mendekati  model  atau  pola pertama. Ketentuan dalam pasal 6 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mengatur tugas sebagai berikut:
a. koordinasi  dengan  instansi  yang berwenang  melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi  terhadap  instansi  yang berwenang  melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan
tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Belajar dari pengalaman Independent Commission  Against  Corruption  (ICAC) Hongkong  dan  berbagai  konflik  eksternal kelembagaan  KPK  dengan  penegak  hukum lain,  memberikan  realitas  pemberantasan korupsi  tanpa  dukungan  politik  dari presiden  selaku  kepala  negara  akan berpotensi  menjadi  gagal.  Kepemimpinan yang  antikorupsi  menjadi  kunci  dalam melindungi  kelembagaan  pemberantasan korupsi termasuk KPK “ Leadership is a key of controlling corruption ”.
Robby Arya Brata dalam disertasinya yang berjudul Why did Anticorruption Policy Implementation  Fail?  A  Case  Study  of  the Implementation  Failure  of  Anticorruption Policies  of  the  Authoritarian  New  Order Regime  and  the  Democratic  Reform  Order Regime of Indonesia, 1971−2007 , menemukan setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan  kegagalan  pemberantasan korupsi  sejak  orde  baru  hingga  menjelang satu dasarwarsa reformasi. Kelima penyebab tersebut berkaitan dengan desain kebijakan, faktor politik,
faktor kelembagaan, faktor manajemen dan faktor sosial.
Sejumlah  peneliti  menilai  akar persoalan  korupsi  di  Indonesia  ada  pada persoalan  politik.  Seperti  dikatakan  oleh Alina  Mungiu-Pippidi  yang  mengritik program  pemberantasan  korupsi  yang berkutat pada persoalan teknis manajemen sektor publik. Program-program pemberantasan  korupsi  secara  alamiah adalah  program  yang  apolitis,  padahal korupsi  sesungguhnya  adalah  persoalan politik (Johanes Danang Widoyoko, 2016).
Heidenheimer mendefininisikan korupsi  politik  sebagai  bentuk  transaksi yang  dilakukan  antara  sektor  privat  dan publik  melalui  barang  publik  yang  secara illegal dikonversi ke dalam pertukaran yang bersifat  privat  (Arnold  J  Heindenheimer, Michael  Jonstono  dan  Victor  T  Levine, Political  Corruption  a  Handbook.  Dikutip kembali  oleh  Mada  Sukmajati,  Korupsi Politik:  Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia. Jurnal  Prisma,  Vol  37,  2018).  Sayangnya definisi Heidenhmeir dkk tidak menegaskan secara  jelas  aktor-aktor  yang  melakukan korupsi  politik  dalam  definisi  yang  ia
tawarkan.  Definisi  mantan  Hakim  Agung, Artidjo  Alkostar  lebih  spesifik  menyebut korupsi  politik  sebagai  spesies  dari  genus korupsi  umum  dan  korupsi  politik  sebagai top  hat  crime adalah  korupsi  politik  yang dilakukan  orang  yang  memiliki  kekuasaan politik tingkat tinggi.
Jika mengacu  kepada konteks  hukum positif  di  Indonesia  yakni  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  tidak  ada  disebutkan  secara eksplisit  definisi  korupsi  politik.  Hal  yang sama  juga  terjadi  saat  kita  melacak  United Nation  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  yang  juga  tidak  menyebutkan definisi  korupsi  politik.  Sehingga  pada perkembangannya terjadi banyak peristilahan dari korupsi politik itu sendiri. Namun  yang  membedakan  secara  jelas terletak  pada  aktor  korupsi  politik  yang mengerucut  kepada  pejabat  publik  yang dipilih melalui mekanisme electoral .
Jika  konsepsinya  demikian,  lalu  apa yang  membedakan  korupsi  politik  dengan korupsi  lainnya  semisal  korupsi  oleh birokrasi?
Tabel 1. Perbedaan Korupsi Politik dan Korupsi Birokrasi (Mada Sukmajati, Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Jurnal Prisma: Vol 37, 2018 hal 21). Dimensi Korupsi Politik Korupsi Birokrasi Skala Korupsi besar ( grand corruption ) Korupsi Kecil ( petty corruption ) Aktor Pembuat  kebijakan  yang  dipilih  melalui pemilu/ pejabat melalui penunjukan politik Birokrasi Motivasi Mempertahankan  kekuasaan,  status  dan kekayaan Mendapatkan  akses  keada  sumber  daya negara Arena Pembuatan kebijakan (hulu) Implementasi kebijakan (hilir) Bentuk Suap Pencurian langsung Sifat Politis Administratif KPK sebagai Anomali Membaca  perjalanan  KPK  dan membandingkan  kinerjanya  di  banyak negara berkembang, pemberantasan korupsi sering menjadi “gagal” karena anti- corruption  bodies tidak  berani  masuk  ke dalam  episentrum  korupsi  (Jeremy  Pope, 2000).  Kondisi  yang  disampaikan  Pope pernah  dialami  oleh  Indonesia  pada  saat KPK  belum  dibentuk.  Pelbagai  komisi khusus  dibentuk  seperti  Komite  Anti Korupsi/KAK  (1967),  Tim  OPSTIB  (1977), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN (1999) hingga  Tim  Gabungan  Pemberantasan
Tindak  Pemberantasan  Korupsi/TGTPK (2000).
Sama  hal  dengan  yang  disampaikan Pope,  secara  umum  lembaga  di  atas  gagal karena  tidak  menyentuh  inti  korupsi. Penyebabnya mulai dari independensi yang rendah  hingga  kewenangan  kecil.  Alhasil tidak ada perubahan signifikan dan prestasi yang  luar  biasa  yang  berhasil  ditorehkan oleh berbagai lembaga tersebut.
Kondisi  ini  mulai  berubah  saat  KPK dibentuk  tahun  2003  yang  lalu.  Pelbagai kasus  korupsi  yang melibatkan  aktor-aktor yang  sebelumnya  tidak  tersentuh  kini  bisa diproses  secara  hukum.  Berkawan  dengan partai penguasa,  tidak lagi menjadi garansi akan lepas dari proses hukum seperti yang lazim terjadi saat orde baru.
Oleh karena itu, KPK dapat dipandang sebagai  anomali  dari  berbagai  kegagalan pemberantasan  korupsi  baik  dari  sisi lembaga  yang  telah  lahir  sebelumnya maupun  jika  dibandingkan  banyak  negara berkembang  lainnya.  Tidak  berlebihan kemudian  Mantan  Pimpinan  Independent Commission  Against  Corruption  (ICAC) Hong  kong,  Tony  Kwok  (Mei,  2013) menganggap  KPK  salah  satu  di  antara  tiga lembaga antikorupsi terbaik di Asia.
Fakta  penanganan  perkara  dari  sisi level  aktor  dan  jumlah  kerugian  keuangan negara  menjadi  fakta  yang  tidak  dapat dibantahkan.  Alhasil  keberadaan  KPK dianggap  mengganggu  zona  nyaman  elit partai,  pengusaha,  hingga  oknum  penegak hukum  yang  korup.  Sejak  KPK  dibentuk hingga  2019,  setidaknya  ditemukan  107 Kepala  Deerah  yang  terjerat  kasus  korupsi (Data Indonesia Corruption Watch, 2019).
Tidak hanya para kepala daerah yang menjadi  aktor  yang  berhasil  dijerat  KPK. Sepanjang  periode  2014-2019  setidaknya terdapat 23 orang anggota DPR RI aktif yang juga  terjerat  kasus  korupsi  melalui serangkaian proses tangkap tangan.

## Tabel 2. Jumlah Kasus Korupsi Anggota DPR RI 2014-2019
Sumber: Indonesia Corruption Watch 2019
Bahkan  setidaknya  KPK  juga  sudah menjerat  9  orang  menteri  dan  mantan menteri dalam kasus korupsi. Sesuatu yang
tidak  dilakukan  oleh  lembaga  penegak hukum  lainnya  sepanjang  hampir  dua dasawarsa belakangan ini. Tabel 3. Jumlah Menteri/Mantan Menteri yang Diproses Hukum oleh KPK
No Nama Kasus Latar Belakang 1 Rokhmin Dahuri Korupsi  dana  nonbudgeter  Departemen  Kelautan  dan Perikanan Akademisi 2 Hari Sabarno Penunjukan  langsung  PT  Satal  Nusantara  dan  PT  Istana Saranaraya milik Hengky Samuel Daud (almarhum) sebagai perusahaan  yang  ditunjuk  dalam  pengadaan  208  mobil damkar di 22 wilayah seluruh Indonesia pada 2003 hingga 2005 Purnawirawan TNI 3 Andi Malarangeng Korupsi  terkait  proyek  pembangunan  Pusat  Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Demokrat 4 Jero Wacik Penggunaan  dana  operasional  menteri  (DOM)  untuk kepentingan  pribadi  dan  keluarga  antara  lain  untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf hingga biaya untuk pijat dan refleksi. Demokrat 5 Siti Fadilah Supari Penyalahgunakan  wewenang  dalam  kegiatan  pengadaan alat  kesehatan  guna  mengantisipasi  kejadian  luar  biasa (KLB) tahun 2005 6 Bahtiar Chamsyah Penunjukan  langsung  pengadaan  mesin  jahit,  sapi  impor, dan kain sarung yang merugikan negara PPP 7 Suryadharma Ali Korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2010-2011 dan 2012-2013 PPP 8 Idrus Marhan Kasus suap proyek PLTU Riau-1 Golkar 9 Imam Nahrowi Dugaan  penerimaan  kick  back  atas  dana  hibah  dari Kemenpora ke KONI PKB
Sumber: Indonesia Corruption Watch 2019
Golkar; 8 PDIP; 3 PAN; 3 Demokrat; 3 Hanura; 2 Nasdem; 1 PKB; 1 PKS; 1 PPP; 1
Berkaca  dari  perjalanan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  selama  16  tahun belakangan  ini  sangat  bergantung  pada komitmen  politik  dari  pemerintahan (eksekutif),  khususnya  oleh  presiden. Pelbagai  konflik,  kinerja  dan  bahkan pencapaian dari KPK juga sangat ditentukan oleh  cabang  kekuasaan  tersebut.  Tentunya belum  pupus  dalam  ingatan  publik bagaimana  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono selama dua periode kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014) turut andil dalam menjaga upaya pelumpuhan KPK melalui serangan legislasi dan  serangan  dari  ekseternal  penegak hukum lainnya.
Selama  periode  Susilo  Bambang Yudhoyono  terjadi  skandal  kriminalisasi terhadap  dua  pimpinan  KPK,  Chandra  M Hamzah  dan  Bibit  Samad  Rianto.  Kasus  ini kemudian  terkenal  dangan  sebuah tagline “Cicak  versus  Buaya”.  Dalam  periode  yang sama juga mulai terjadi upaya kriminalisasi terhadap  penyidik  senior  KPK,  Novel Baswedan.  Berbagai  konflik  itu  berhasil diredam melalui perintah atau instruksi dari Presiden.

## Rezim  Joko  Widodo  dan  “Serangan” Terhadap KPK
Mengapa  menjadi  sangat  penting menguraikan  terlebih  dahulu  aspek  politik dan komitmen pemerintahan untuk menilai kinerja  pemberantasan  korupsi  selama  5 tahun belakangan ini? Jawabannya disebabkan karena ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik di luar institusi penegak hukum itu sendiri. Faktor- faktor kekuasaan politik, kompromi kelompok  oligarkis  hingga  sensitifitas presiden
terhadap kelembagaan pemberantasan  korupsi  pada  akhirnya
1 Istilah Nawa Cita merujuk kepada visi-
misi  yang  dipakai  oleh  pasangan  calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan
sangat  mempengaruhi  perjalanan  KPK dalam periodisasi politik pemerintah. Maka penting  sekali  faktor  ini  diuraikan  secara gamblang.
Naiknya Jokowi ke kursi kepresidenan sebagian  merupakan  hasil  dari  dukungan oligarkis  untuk  kampanyenya,  sehingga menyulitkannya untuk melepaskan kewajibannya  kepada  oligarki  setelah mengambil alih pemerintahan (Burhanudin Muhtadi, Jokowi’s  First  Years:  A  Weak President  Caught  Between  Reform  and Oligarchic  Politics, Routledge, Bulletin  of Indonesian Economic Studies , Vol. 51, No. 3,
2015. hal 351). Pada  awal  mulai  berkuasa,  Presiden Jokowi  menegaskan  akan  membentuk kabinet  yang  ramping.  Narasi  yang  juga sering  disampaikan  oleh  Presiden  Jokowi sejak kampanye juga berulangkali menyebut tidak  akan  bagi-bagi  jatah  menteri  kepada partai  pendukungnya.  Ia berimajinasi ingin melakukan merit  system dalam  menyusun pembantunya.
Sebagai penerima Bung Hatta Anticorruption Award , sejumlah agenda yang beririsan  dengan  tata  kelola  pemerintahan ( good governance ) dan kebijakan antikorupsi  dicoba  untuk  disusun  dalam Nawa Cita. 1 Komitmen antikorupsi tersebut setidaknya  tercantum  pada  agenda  Nawa Cita prioritas kedua dan keempat, yaitu;
Prioritas  kedua,  pemerintah  tidak absen  untuk  membangun  tata  kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan
memberikan prioritas pada upaya memulihkan  kepercayaan  publik  pada institusi-institusi
demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi  sistem  kepartaian,  pemilu  dan lembaga  perwakilan.  Mewujudkan  tata
pasangan  itu  yang  diserahkan  kepada  Komisi Pemilihan  Umum  untuk  pencalonan  dalam Pemilihan Umum 2019.
kelola  pemerintahan  yang  transparan, konsisten  menjalankan  agenda  reformasi birokrasi,  perbaikan  kualitas  pelayanan publik,  serta  membuka  ruang  partisipasi publik.
Prioritas keempat, melakukan reformasi  sistem  dan  penegakan  hakum yang  bebas  korupsi,  bermartabat  dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan  penindakan  tegas  terhadap  korupsi  di lingkungan peradilan; pemberantasan tindakan  penebangan  liar,  perikanan  liar dan  penambangan  liar,  pemberantasan tindak  kejahatan  perbankan  dan  kejahatan pencucian uang.
Namun  realitas  politik  berkata  lain. Partai-partai yang mendukungnya memiliki skema besar tersendiri untuk menaklukkan Presiden  Jokowi  pada  penyusunan  kabinet.
Terjepitnya Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinet menurut Burhanuddin
Muhtadi (2015) disebabkan karena Presiden Jokowi  memiliki triple  minority  position . Pertama,  karena  dia  didukung  oleh  koalisi pemerintah  yang  tidak  memiliki  mayoritas parlemen; kedua, dia adalah sosok marjinal di  partainya  sendiri,  dengan  jumlah  yang lebih  sedikit  otoritasnya  di  partai dibandingkan  presiden  sebelumnya  seperti Yudhoyono,  Megawati,  dan  Abdurrahman Wahid; ketiga, dia adalah pendatang baru di panggung nasional.
Seperti kedua pendahulunya,
Yudhoyono  memilih  untuk  membuat kabinet  “koalisi  pelangi”  besar  yang  tidak hanya  mencakup  mantan  perwira  militer, birokrat  dan  profesional,  tetapi  juga perwakilan dari sebagian besar partai yang memegang  kursi  di  parlemen.  Kabinet pertamanya  (2004-2009)  terdiri  dari anggota  yang  berasal  dari  tujuh  partai pemenang, yaitu 402 kursi (73 persen) dari 550  kursi  di  DPR,  sedangkan  yang  kedua (2009–2014)  berisi  enam  anggota  partai mewakili  421  kursi  (75  persen)  dari  560 kursi  (Edward  Aspinall,  Marcus  Mietzner and  Dirk  Tomsa, The  Moderting  President:
Yudhoyono  Decade  in  Power,  Singapore: Institute  of  Southeast  Asia  Studies ,  2015, hal.8).
Presiden  Yudhoyono  yang  selalu menggunakan prinsip politik akomodasi dan menjauhkan  konfrontasi  justru  tersandera oleh  partai  koalisinya  sendiri  (Edward Aspinall, Marcus Mietzner and Dirk Tomsa, 2015).
Pimpinan partai seringkali mengkritisi  kebijakan  pemerintah  dan bekerja untuk melakukan amandemen atau menolak  usulan  aturan  yang  diusulkan pemerintah.  Hingga  akhirnya  tidak  jelas perbedaan antara oposisi dan partai koalisi pemerintah itu sendiri (Sherlock, 2010).
Multi partai dalam sistem presidensil seringkali menimbulkan sengketa di antara partai politik terhadap presiden. Sebaliknya presiden cenderung memberikan kebutuhan yang  diperlukan  partai  politik  dalam menyusun  kabinet.  Pembentukan  kabinet adalah  hak  prerogatif  presiden.  Timbulnya pertikaian  dan  pemenuhan  kebutuhan  ini menyebabkan persoalan koalisi pendukung pemerintah  yang  terbangun  adalah  koalisi yang  tidak  kuat.  Ikatan  yang  tidak  kuat dalam  koalisi  disebabkan  partai  politik dalam  sistem  multipartai  pada  umumnya tidak  memiliki  kedekatan  secara  ideologis, dan komposisi partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah (Retno Saraswati, Desain  Sistem  Presidensil  yang  Efektif, MMH, Jilid.1, No.1, 2012, hal.140).
Scott  Mainwaring  dalam working paper nya  yang  berjudul Presidentialism, Multyparty  System  and  Democracy:  The Difficult  Equation (1990)  berpandangan bahwa  koalisi  dalam  sistem  presidensil cenderung  problematik  daripada  sistem parlementer,  hal  ini  disebabkan  karena perbedaan cara membentuk dan mengelola kekuasaan.  Sartori  (1976)  menyatakan bahwa  yang  paling  penting  dari  sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan  mengenai  hubungan  partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan,  dan  secara  lebih  spesifik
apakah  kekuatan  mereka  memberikan prospek  untuk  memenangkan  atau  berbagi ( sharing ) kekuasaan pemerintah.
Masalah  dalam  sistem  presidensil menjadi  mencuat  manakala  digabungkan dengan  sistem  multipartai.  Dalam  sistem presidensil  multipartai,  presiden  yang terpilih  cenderung  akan  tidak  memiliki dukungan mayoritas di legislatif. Banyaknya partai  yang  ikut  pemilu  (termasuk  partai presiden)  membuat  sangat  sulit  bagi  satu partai  untuk  memenangkan  pemilu  secara mayoritas.  Ini  berujung  pada  minoritasnya dukungan  presiden  di  legislatif,  sekalipun partainya  adalah  partai  pemenang  pemilu. Dalam sistem multipartai biasanya dukungan  mayoritas  legislatif  diperoleh melalui koalisi (Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian,  Jurnal  Universitas  Paramadina, Vol 13. 2016, hal.145).
Selama  dalam  pemerintahan  Jokowi, berbagai gejolak sebagai respon atas proses hukum KPK juga turut mewarnai pemerintahan. Dari segi kebijakan, Presiden Jokowi minim inisiatif untuk mengembangkan  kebijakan  antikorupsi. Presiden  Jokowi  hanya  melanjutkan  paket kebijakan  antikorupsi  era  Presiden  SBY.
Presiden Jokowi juga menggunakan platform program
antikorupsi pemerintahan SBY. Pola kebijakannya sama dengan  era  SBY,  yaitu  Inpres  Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan (Oce Madril, 2018).
Peraturan  Presiden  tentang  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK) merupakan  sebuah  upaya  percepatan sinergi  antikorupsi  yang  terfokus  di Pemerintahan.  Pada  Perpres  Stranas  PK 2018 terdapat tiga fokus pencegahan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara;  (3)  Penegakan  Hukum  dan Reformasi
Birokrasi (Transparency
International  Indonesia,  Kertas  Kerja
Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi,  TI Indonesia 2018, hal.5).
Stranas PK juga telah mengamanatkan terbentuknya  Tim  Nasional  Pencegahan Korupsi  yang  beranggotakan  Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian  PAN  RB  dan  Kantor  Staf Kepresidenan.  Timnas  PK  ini  diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan  korupsi  di  Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Harapannya,  dengan  masuknya  KPK  ke dalam  Timnas  PK  kali  ini  akan  terbangun keterpaduan  langkah  pencegahan  antara pemerintah dan KPK. Sekaligus juga mampu memberikan  dorongan  politik  yang  lebih kuat  bagi  lembaga-lembaga  pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan  korupsi  yang  terukur  dan terencana.  Sehingga  akan  mendatangkan dampak  pada  menurunnya  angka  korupsi dan  efektifitas  pembangunan  yang  pada ujungnya  akan  memberikan  kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.
Dalam  pemerintahan  Jokowi,  publik melihat  program  pemberantasan  dan pencegahan  korupsi  lebih  cenderung ditujukan  untuk  menopang  arus  utama kepentingan pemerintah di bidang perizinan dan  pembangunan.  Alhasil  dibentuklah Saber  Pungli  (Sapu  Bersih  Pungutan  Liar) untuk  mengajar  berbagai  praktik petty corruption (korupsi skala kecil) di birokrasi dan pelayanan publik.
Sementara grand  corruption (korupsi skala besar) seperti pada bidang perencanaan penganggaran, perizinan skala besar,  industri  ekstraktif  cenderung  tidak mendapatkan  wacana  perubahan  dari presiden.  Bahkan  juga  termasuk  salah satunya  pada  aspek  perbaikan  tata  kelola partai  politik  dan  sektor  demokrasi  di Indonesia.
Padahal  korupsi  skala  besar  ini menjadi  wilayah  kerja  yang  dimandatkan kepada  KPK  sebagaimana  tujuan  KPK
dibentuk.  Sehingga  kemudian  kita  bisa memahami  antara concern presiden  dan area  kerja  KPK  tidak  bertemu  pada  areal yang sama.
Pada akhirnya hipotesis Alina Mungiu- Pippidi bahwa akar korupsi di Indonesia ada pada  sektor  politik  menjadi  benar  adanya. Namun  kritiknya  lebih  lanjut  melihat kecenderungan  program  pemberantasan korupsi yang berkutat pada persoalan teknis manajemen  sektor  publik.    Sektor  politik seolah bagian yang enggan untuk dilakukan reformasi oleh seluruh elit yang berkuasa.
Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya  turut  disandera  oleh keinginan partai-partai Koalisi
pendukungnya. Bahkan posisi politik Jokowi didegradasi  dengan  menyebutnya  sebagai petugas  partai.  Ujian  perdana  bagi  Jokowi sesaat  setelah  dilantik  menjadi  Presiden dalam  konteks  keberpihakan  terhadap antikorupsi dan pemerintahan bersih terjadi manakala  berada  dalam  tarik-menarik antara suara masyarakat dan desakan partai untuk  memilih  dan  melantik  Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai  calon  tunggal  Kapolri  pada  tahun 2015 lalu.
Budi  Gunawan  yang  ditetapkan sebagai  tersangka  korupsi  oleh  KPK  dan kemudian  memenangkan  praperadilan pencabutan  status  hukumnya  sebagai tersangka  diusung  penuh  oleh  PDIP  dan kolega. 2 Sementara  suara  masyarakat  luas justru lantang menolak pencalonan tersebut dan  meminta  Jokowi  segera  untuk membatalkannya.    Posisi  Jokowi  terjepit diantara keinginan partai pendukung dalam pemilu  sebelumnya,  bahkan  termasuk  juga para  partai  oposisi  yang  turut  mendukung pencalonan  Budi  Gunawan  sebagai  calon Kapolri.
2 Putusan  Pra-Peradilan  yang  diajukan Budi Gunawan membawa preseden hukum baru dimana  hakim  praperadilan  berwenang  untuk membatalkan  penetapan  hukum  bagi  seorang
Tarik-menarik kepentingan elit dalam pelantikan  calon  Kapolri  juga  turut memakan  korban  di  KPK.  Dua  pimpinan KPK,  Abraham  Samad  dan  Bambang Widjodjanto dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian  dalam  kasus  yang  sangat  lemah. Abraham  Samad  menjadi  tersangka  kasus pemalsuan data kependudukan di Sulawesi Selatan pada 2007. Adapun Bambang dijerat dengan  kasus  dugaan  memengaruhi  saksi dalam  persidangan  sengketa  pilkada
Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Kedua kasus  ini  kemudian  dihentikan  untuk kepentingan  umum  ( seponering ),  merujuk pemberitaan  Tempo.co  berjudul  Kasusnya Dihentikan, Abraham Samad: Terima Kasih, Jokowi!, tanggal 4 Maret 2016.
Banyak  pihak  kemudian  menilai penetapan tersangka kepada dua pimpinan KPK tersebut merupakan respon atas proses hukum  yang  dilakukan  oleh  KPK  terhadap Budi  Gunawan.  Tentu  saja  pandangan tersebut  menjadi  sangat  logis  jika  melihat berbagai dinamika politik dan hukum yang berkembang setelahnya.
Untung  saja  Jokowi  pada  saat  itu masih mendengarkan masukan dari masyarakat  yang  pada  akhirnya  mengganti pencalonan  Budi  Gunawan  dengan  Komjen Badrodin  Haiti  yang  akhirnya  dipilih  dan dilantik  menjadi  Kapolri.  Akan  tetapi, sebagai  kompensasi  politik  kepada  partai pendukungnya,  Jokowi  tetap  memberikan posisi  strategis  kepada  Budi  Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Setelah  ketegangan  kuat  pembatalan pencalonan  Budi  Gunawan,  koalisi  partai Jokowi  mendorong  upaya  revisi  Undang- Undang KPK. Proses legislasi revisi UU KPK adalah yang paling intens dan alot sejak era reformasi ini karena berulang kali diusulkan
tersangka.  Dalam  perkara  Budi  Gunawan,  Pra- Peradilan  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim tunggal  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan, Sarpin S Rizaldi.
kemudian  dibatalkan  setelah  mendapatkan penolakan  dari  publik.  Paling  tidak  sudah ada 3 (tiga) Rancangan Revisi UU KPK yang diduga  disiapkan  oleh  DPR  dan  beredar  ke publik  maupun  media  yaitu  Naskah  Revisi UU KPK edisi 2012, edisi Oktober 2015 dan edisi Februari 2016.
Pada  naskah  Revisi  UU KPK  per Oktober  2015,  ICW  mencatat  sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas) hal krusial dalam Revisi  UU KPK  versi  Senayan  yang berpotensi  melemahkan  KPK  dan  bahkan berpotensi membubarkan
Komisi Antikorupsi  ini.  Sejumlah  isu  krusial diantaranya  usulan  pembatasan  usia institusi  KPK  hingga  12  tahun  mendatang, memangkas kewenangan penuntutan,
memberikan  kewenangan  penghentian penyidikan  dan  penuntutan,  mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses  rekrutmen  penyelidik  dan  penyidik secara  mandiri  hingga  membatasi  kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.
Pada  akhirnya  kita  melihat  berbagai peristiwa  politik  berdampak  pelemahan terhadap  KPK  dan  selalu  ditandai  dengan mobilisasi  kepentingan  elit-elit  politik melalui  para  politisi  di  Senayan.    Hal tersebut  tampak  jelas  dalam  desakan pelantikan Budi Gunawan dan upaya revisi UU KPK di awal periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Lantas apakah upaya serangan politik kepada KPK kandas? Tentu tidak. Salah satu hal yang paling menyedot perhatian publik pada  tahun  ketiga  pemerintahan  Jokowi adalah  bergulirnya  hak  angket  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru  dimotori  oleh  partai-partai  koalisi pemerintahan Jokowi-JK, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, dan PPP.
Penggunaan angket DPR berawal dari tidak  dipenuhinya  permintaan  sejumlah anggota  Komisi  III  DPR  oleh  KPK  dalam Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  28  April 2017. Saat itu, anggota Komisi III mendesak KPK  membuka  BAP  dan  Rekaman
Pemeriksaan Miryam dalam rangka mengklarifikasi penyebutan sejumlah anggota  DPR.  Tak  ayal,  penyelidikan  DPR melalui  penggunaan  hak  angket  dapat dikatakan  merupakan  bagian  dari  upaya “mengganggu  kerja”  penanganan  perkara korupsi  KTP-Elektronik  yang  sedang ditangani oleh KPK.
Presiden  Jokowi  pada  titik  ini mengambil  posisi  aman  dan  cenderung mengelak  untuk  memberikan  respon  atas serangan  politik  parlemen  kepada  KPK. Berkali-kali  Jokowi  hanya  memberikan respon minimalis dengan menyebutkan hak angket merupakan kewenangan DPR yang ia tidak  bisa  campuri.  Jokowi  hanya  sekedar memberikan  respon  secukupnya  kepada media.

## Titik Balik Joko Widodo?
Dari berbagai peristiwa politik di atas khususnya pada 3 (tiga) tahun pemerintahan  awal  Jokowi,  diwarnai berbagai  macam  ketegangan  antara  KPK dengan  Kepolisian  dan  partai-partai  politik di  DPR  terkait  wacana  revisi  UU  KPK  dan Angket. Sepanjang 3 tahun tersebut, Jokowi masih mendengarkan masukan dan desakan publik  atas  berbagai  tekanan  kelompok oligarki  yang  datang  kepadanya.  Sekalipun Jokowi melakukan politik akomodasi kepada sekutu  politiknya,  tapi  tidak  memberikan secara  keseluruhan.  Setidaknya  itu  terlihat dari  kebijakan  pembatalan  pengangkatan Budi  Gunawan  dan  Pembatalan  revisi  UU KPK sebelum tahun 2017 lalu.
Namun  posisinya  berbeda  saat  di ujung  pemerintahan  (2018  dan  2019). Menurut  Thomas  P  Power  (2018), pemerintah  Jokowi  berubah  menjadi otoriter  pada  tahun  2018. Jokowi dianggapnya  menggunakan  lebih  banyak institusi  negara  yang  kuat  khususnya instrumen penegakan hukum dan keamanan untuk tujuan sempit dan partisan, termasuk penindasan  oposisi  demokratis  yang  sah secara  konstitusional.  Kondisi  ini  muncul
setelah  Pilkada  DKI  2017  yang  dilanjutkan dengan  berbagai  konflik  politik  indentitas. Jokowi  merasa  tidak  aman (insecured) dengan  kondisi  ini  yang  pada  akhirnya membuat ia menyatu dengan para elit.
Hubungan  dengan  KPK  semakin renggang dan komunikasi semakin tersumbat.  Tentu  saja  tidak  ada  sebab tunggal karena bisa dipicu ada kesengajaan melakukan blocking komunikasi, menyebarkan berita tidak benar terkait KPK kepada  presiden  dan  juga  bisa  disebabkan karena  ketidaknyamanan  Jokowi  terhadap sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
Sejumlah peristiwa semisalnya sebulan  menjelang  Pemilu  2019  atau tepatnya pada tanggal 15 Maret 2019, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang  merupakan  lingkaran  inti  tim pemenangan  Jokowi.  Sulit  membantah bahwa penangkapan ini
turut membahayakan  kontestasi  elektoral  bagi Jokowi  yang  hanya  tersisa  4  minggu menjelang  pencoblosan.  Bahkan  tentunya dapat membawa sentimen persoalan pribadi karena relasi antara Jokowi dan Romi yang selama ini dinilai dekat secara personal.
Menjelang  pencoblosan,  Jokowi  juga “dihantui”  berbagai  informasi  sumir  yang masuk  kepadanya.  Semisal  beredarnya sejumlah informasi terkait upaya KPK untuk menargetkan  Tim  Kampanye  Nasional (TKN)  dan  Lingkaran  Jokowi  untuk ditangkap  menjelang  pemilu  yang  akan membawa  dampak  elektoral.  Bisa  saja akumulasi informasi ini yang sesungguhnya tidak  benar,  akhirnya  turut  memupuk sentimen negatif Jokowi kepada KPK.
Hal  tersebut  semakin  diperparah dengan  kampanye  dan  labelisasi  penyidik Taliban  kepada  KPK.  Stigma  ini  secara teroganisir  dilekatkan  kepada  sejumlah orang  di  KPK  dengan  ciri  menggunakan jenggot dan celana cingkrang. Kampanye ini secara  masif  dilakukan  di  media  sosial.
Menurut Ismail Fahmi, Associate Researcher Lembaga  Penelitian,  Pendidikan,  dan Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial  (LP3ES), Kampanye ini dilakukan dengan menggunakan cyber trooping dan computing dalam propaganda. Serangan itu setiap hari dilakukan  kepada  KPK  terus-menerus, Taliban menjadi entry point yang membuat distorsi informasi membangun
ketidakyakinan  kepada  KPK  (Pemberitaan Detik.com, 25 September 2019).
Mulai berpalingnya Jokowi dari suara- suara  masyarakat  yang  selama  ini  menjadi basis sosialnya mulai terasa saat pemilihan calon  pimpinan  KPK  periode  2019-2023. Sebagaimana kewenanganannya berdasarkan UU, Jokowi membentuk Panitia Seleksi  (Pansel)  untuk  memulai  kerja pencarian  pimpinan  KPK  baru.  Namun komposisi pansel mendapatkan kritik keras dari  masyarakat  karena  sejumlah  anggota pansel memiliki kedekatan dengan institusi penegak hukum tertentu sehingga dikhawatirkan  akan  terjebak conflict  of interest.
Benar  saja,  sepanjang  proses  seleksi diwarnai  dengan  berbagai  kontroversi. Pansel  KPK  sejak  awal  enggan  untuk menerapkan  kewajiban  Laporan  Harta Kekayaan (LHKPN) sebagai syarat administrasi pencalonan. Sejumlah kandidat kontroversial  lolos  dari  proses  seleksi sekalipun  sudah  disuarakan  luas  oleh masyarakat.  Tidak  jauh  berbeda,  presiden pun menyetujui dan menyorongkan sejumlah  nama  yang  bermasalah  untuk dilakukan uji  kelayakan di DPR pada tahap selanjutnya  untuk  mencari  komposisi  5 pimpinan baru.
Tidak berselang lama, DPR kemudian menggulirkan  wacana  revisi  Undang- Undang KPK melalui jalur usul inisiatif. Pada tanggal  3  September  2019,  Badan  Legislasi sebagai  alat  kelengkapan  DPR  menyurati Pimpinan  DPR  untuk  segera  dilakukan penjadwalan penetapan RUU dalam
paripurna,  salah  satunya  revisi  Undang-
Undang  KPK.  Hanya  berselang  dua  hari kemudian,  atau  tepatnya  pada  tanggal  5 September  2019,  Sidang  Paripurna  DPR menyetujui  Revisi  UU  KPK  sebagai  usul inisatif DPR.
Pasca  paripurna  DPR  tersebut,  bola panas  di  tangan  pemerintah.  Presiden
Jokowi melalui surat Nomor R- 42/Pres/09/2019 Pada tanggal 11 September  2019  menugaskan  Menteri Hukum dan HAM dan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  untuk  mewakili pemerintah  dalam  pembahasan  revisi  UU KPK. Padahal sebelumnya seruan para tokoh seperti  Buya  Syafii  Maarif,  Ibu  Shinta Nuriyah, tokoh keagamaan dan public figure telah  meminta  presiden  untuk  menolak revisi  UU  KPK  atau  setidak-tidaknya menunda untuk dibahas pada Periode DPR yang  akan  datang.  Namun  Jokowi  tidak bergeming.
Akhirnya  revisi  Undang-Undang  KPK disetujui  dalam  Rapat  Paripurna  DPR  RI (Selasa,  17  September  2019).  Bahkan, keputusan  diambil  dengan  hanya  dihadiri sekitar  80-100  orang  anggota  DPR. Selebihnya,  menitipkan  presensi.  Secara formal,  ini  pelanggaran  berat  penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan  itu  memerlukan  kehadiran fisik dan bukan hadir di presensi. Merujuk ke Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, ini jelas merupakan  pelanggaran  formal.  Dalam bahasa putusan MK tersebut, ini merupakan cacat  prosedural.  Tetapi  dengan  semua kesalahan  itu,  prosesnya  tetap  dilanjutkan begitu  saja  (Zainal  Arifin  Mochtar,  Politik Hukum  Antikorupsi,  Harian  Kompas,  25 September 2019).
Dua peristiwa beruntun ini, baik pada proses  seleksi  Pimpinan  KPK  dan  proses
3 Hingga  tulisan  ini  diselesaikan, Presiden  Jokowi  belum  menandatangani  Revisi UU KPK yang sudah disahkan dalam Paripurna. Namun  atas  luasnya  desakan  publik  setelah
revisi UU KPK memiliki karakter yang sama. Posisi  presiden  tidak  lagi  mendengar masukan  masyarakat,  dan  seolah  sebagai bagian  linier  dengan  keinginan  elit  politik yang  berkuasa  selama  ini.    Lebih  parahnya lagi,  sepanjang  dua  polemik  tersebut, Presiden  Jokowi  tidak  sekalipun  membuka pintu  istana  bagi  pimpinan  KPK  untuk berdialog  dan  memberikan  masukan. Peristiwa  ini  mengonfirmasi  macetnya saluran  komunikasi  antara  Presiden  dan KPK, sekaligus
mempertegas ketidaknyamanan Jokowi terhadap sejumlah proses  hukum  yang  dilakukan  oleh  KPK. Jokowi  seolah  perlahan  semakin  terbuka untuk memutus basis-basis sosialnya.
Tanpa diduga, publik merespon secara masif  kejadian  kolektif  yang  belakangan terjadi  termasuk  rencana  pengesahan sejumlah aturan yang kontroversial  seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertanahan.  Para  mahasiswa  tumpah-ruah menggelar  demonstrasi  besar-besaran  di berbagai daerah di Indonesia untuk menolak sekaligus  memprotes  pengesahan  RUU bermasalah.
Para millennial generasi  Z  muncul sebagai  lokomotif  gerakan  protes  terhadap kekuasaan  yang koppig (keras  kepala). Protes yang selama ini hanya disalurkan di dunia  maya  kemudian  berubah  menjadi gerakan demonstrasi jalanan. Para elit mulai bergeming  dan  membuka  pintu  dialog. Presiden Jokowi yang awalnya enggan untuk mengeluarkan  Perppu  merespon  resivi  UU KPK mulai berubah pikiran. 3
Sulit  dibantah,  turbulensi  di  akhir masa jabatan ini turut membawa goncangan bagi  KPK.  Salah  satu  pimpinan  KPK,  Saut Situmorang  kemudian  mundur  untuk merespon  terpilihnya  calon  Pimpinan  KPK baru.  Dua  pimpinan  KPK  lainnya,  Agus
demonstrasi  massif  dan  pertemuan  dengan sejumlah Tokoh,
Jokowi akhirnya mempertimbangan  opsi  mengeluarkan  Perppu KPK.
Rahardjo dan Laode M. Syarif menyerahkan mandat  dan  pengelolaan  KPK  kepada presiden. Sekalipun mereka bertiga memutuskan  tetap  bertahan  di  KPK,  tentu saja kita semakin menyadari bahwa rentetan polemik  di  episentrum  kekuasaan  politik turut  berdampak  kepada  kerja-kerja  KPK dalam  pemberantasan  korupsi  di  republik ini.
Sehingga terlihat  jelas, politik hukum pemerintah  dalam  pemberantasan  korupsi akan  sangat  berdampak  bagi  KPK.  Maka untuk  menilai  kinerja  KPK,  semestinya paralel  dengan  faktor  eksternal  khususnya terkait  isu  politik  dan  ketatanegaraan. Karena  yang  banyak  dilupakan  masyarakat adalah
Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensil dimana tanggungjawab  utama  pemberantasan  dan pencegahan  korupsi  ada  pada  seorang Presiden  dalam  kapasitas  sebagai  kepala negara ( chief of the state ).

## Penutup
Kebijakan hukum antikorupsi diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan  pemerintahan  berjalan  sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi
Indonesia yang menganut sistem Presidensil yang  meletakkan  presiden  sebagai  kepala negara  dan  kepala  pemerintahan.  Resep- resep  pemberantasan  korupsi  hanya  bisa berjalan  bila  ada  pemimpin  yang  memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi.
Sepanjang 5 tahun belakangan ini kita bisa  menyaksikan  bahwa  dalam  hal kebijakan antikorupsi, pemerintahan Jokowi seolah  berjalan  dalam  arus  yang  berbeda dengan  KPK.  Presiden  Jokowi  juga  minim inisiatif  untuk  mengembangkan  kebijakan antikorupsi.  Jokowi  sangat concern pada sektor  investasi  dan  perizinan.  Isu  korupsi diperkecil hanya pada urusan pungutan liar
( petty  corruption ).  Sementara  mandat  KPK berdasarkan  undang-undang  difokuskan bekerja dalam wilayah grand corruption . Program  pemberantasan  korupsi hanya  berkutat  pada  persoalan  teknis manajemen  sektor  publik.  Program- program  pemberantasan  korupsi  secara alamiah  adalah  program  yang  apolitis, padahal  korupsi  sesungguhnya  adalah persoalan politik. Ekosistem pemberantasan korupsi  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi oleh  faktor-faktor  politik  di  luar  penegak hukum itu sendiri. Faktor-faktor kekuasaan politik, kompromi kelompok oligarki hingga sensitivitas Presiden terhadap kelembagaan pemberantasan  korupsi  pada  akhirnya sangat memengaruhi perjalanan KPK dalam periodisasi politik pemerintah.
KPK melakukan banyak upaya hukum dalam  wilayah  penindakan  kepada  para politisi. Respon serangan balik secara politik kepada KPK selama 5 tahun belakangan ini tampak  jelas.  Mulai  dari  penggunaan  Hak Angket hingga revisi UU KPK diujung tahun. Hal  tersebut  belum  termasuk  dengan  teror dan  intimidasi  terhadap stakeholders KPK yang  tidak  satu  pun  terungkap  secara hukum.
Rentetan  polemik  di  episentrum kekuasaan politik turut  berdampak kepada kerja-kerja  KPK  dalam  pemberantasan korupsi di republik ini. Fluktuasi dukungan dari  presiden  terhadap  KPK  tampak  jelas dan  memburuk  di  ujung  pemerintahan. Padahal,  tanpa  adanya  dukungan  kuat  dari presiden  dan  menguatnya  serangan  politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat.

## Referensi
Arifin Mochtar, Zainal. 2019. Politik Hukum Antikorupsi,  Harian  KOMPAS,  25 September 2019.
Arya  Brata,  Robby.  Why  did  the
Anticorruption Policy Implementation Fail? A Case Study of
the  Implementation  Failure  of Anticorruption  Policies  of  the Authoritarian  New  Order  Regime and  the  Democratic  Reform  Order Regime of Indonesia, 1971−2007.
Aspinall, Edward. Mietzner, Marcus. Tomsa, Dirk. 2015. The Moderating President:  Yudhoyono  Decade  in Power,  Singapore:  Institute  of Southeast Asia Studies. Danang Widoyoko, Johanes. 2016. Menimbang  Peluang  Jokowi  Dalam Pemberantasan  Korupsi:  Catatan Untuk  Gerakan  Antikorupsi.  Jurnal Integritas: Volume 2 Nomor 1 Tahun.
Hanan, Djayadi. 2016. Memperkuat Presidensialisme  Multipartai  di Indonesia:  Pemilu  Serentak,  Sistem Pemilu  dan  Sistem  Kepartaian.
Jurnal  Universitas  Paramadina,  Vol 13.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2006. Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri. Direktorat LITBANG KPK.
Madril,  Oce.  2018.  Politik  Hukum  Presiden Dalam  Pemberantasan  Korupsi  di Pemerintahan. Ringkasan Disertasi.
Mainwaring,  Scott.  1990.  Presidentialism, Multiparty  System  and  Democracy: The  Difficult  Equation.  Kellog Institute, Working Paper.
MD,  Mahfud.  2009.  Politik  Hukum  di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
Muhtadi, Burhanuddin. 2015. Jokowi’s First Years:  A  Weak  President  Caught Between  Reform  and  Oligarchic Politics,  Routledge,  Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies,  Vol. 51, No. 3.
P Power, Thomas. 2018. Jokowi’s Authoritarian  Turn  and  Indonesia’s
Democratic  Decline,  Routledge: Bulletin  of  Indonesian  Economic Studies, Vol. 54, No. 3.
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Raharjo,  Satjipto.  2000.  Ilmu  Hukum.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Saraswati,  Retno.  2012.  Desain  Sistem Presidensil  Yang  efektif”.  MMH, Jilid.1, No.1.
Sukmajati,  Mada.  2018.  Korupsi  Politik:
Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia. Jurnal Prisma: Vol 37. Transparency International Indonesia. 2018. Kertas Kerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, TI Indonesia. https://nasional.tempo.co/read/750816/k asusnya-dihentikan-abraham- samad-terima-kasih- jokowi/full&view=ok .
https://news.detik.com/berita/d- 4711192/analis-drone-emprit- ungkap-siasat-pasukan-siber- hancurkan-kpk .