## Jurnal Bisnis dan Ekonomi
https://www.unisbank.ac.id/ojs ; email: jbe@edu.unisbank.ac.id

## Pengaruh  Pemahaman  Kode  Etik Auditor  Pemerintah terhadap Kemampuan  Auditor  dalam  Mendeteksi Kecurangan
Pratiwi Febri Ayu Wibowo Yefta Andi Kus Noegroho
Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jl. Diponegoro No.52-60 Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
Info Artikel A b s t r a c t Sejarah Artikel: Diterima: 4 Januari 2020 Disetujui: 27 Februari 2020 Government  auditor  has  to  realize  the  code  of  Ethics which  is  applicable  to  increase  ability  of fraudulence  detection.  This research is  done  with  purpose  to  find  out its roles  in  supports  the auditor. The kind of research that has been used is quantitative descriptive with questionnaire data accumulation. The respondent is auditors that work in BPKP Central Java Delegation and Inspectorate  in  Central  Java  area.  The  result  of  the  research  show  that  code  of  Ethics comprehension by Government Auditor effects with their capability to detect the deception.
Keywords:

## code  of  ethics,  fraudulence detection, government auditor A b s t r a k
Auditor  pemerintah  harus  memahami  kode  etik  yang  berlaku  untuk  meningkatkan kemampuannya  dalam  mendeteksi  kecurangan.  Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan untuk  melihat  besarnya  peran  kode  etik  yang  berlaku  dalam  mendukung  auditor pemerintah mendeteksi kecurangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif  dengan  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  kepada  responden. Populasi  yang  digunakan  adalah  auditor  yang  bekerja  pada  BPKP  Perwakilan  Jawa Tengah dan Inspektorat di wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman  kode  etik  oleh  auditor  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
 Corresponding Author: Pratiwi Febri Ayu Wibowo E-mail: pratiwifebriayu@gmail.com ISSN (print): 1412-3126 ISSN (online): 2655-3066
Pengaruh Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Pratiwi Febri Ayu Wibowo dan Yefta Andi Kus Noegroho

## PENDAHULUAN
Perkembangan    Akuntansi  Sektor Publik  akhir-akhir  ini  terhitung  sangat  pesat. Perkembangannya  ditunjukkan  seiringdengan diberlakukannya  otonomi  daerah.  Otonomi daerah  berarti  pemerintah  daerah  memiliki kesempatan  untuk  mengelola  daerahnya sendiri, termasuk membangun struktur pemerintahan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan daerah  di  bidang  ekonomi,  dan  bidang  sosial budaya  (Haris,  2007).  Oleh  karena  itu masyarakat menuntut agar pemerintah mampu mengelola  pemerintahan  yang  baik  dan  juga bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN).Pemerintahan yang baik harus memiliki tiga  kegiatan  utama,  yaitu  pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.
Pada lembaga pemerintah, pemeriksaan (audit)  internal  pemerintah  dilakukan  oleh aparat  pengawasan  intern  pemerintah  (APIP). Yang  termasuk  dalam  APIP  antara  lain  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP),  Inspektorat  Jenderal  Kementerian, Inspektorat
Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun 2008  tentang  sistem  pengendalian  intern pemerintah.
BPKP    berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192  tahun  2014  tentang  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan,  BPKP  memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Dalam  melakukan  tugasnya  untuk pemeriksaan  mendeteksi  kecurangan,  auditor harus  melihat  apakah  ada  tanda  dan  sinyal bahwa aktivitas tersebut terindikasi kecurangan.Auditor  harus  memahami  juga bagaimana alternatif untuk mengatasi kecurangan  itu.Sitinjak  (2008)  menyatakan bahwa  kondisi  sebelum  terjadinya  kecurangan disebut sebagai red flags . Red flags berarti adanya kondisi  tidak  wajar  dan  membutuhkan pemeriksaan secara mendalam. Setelah mendapatkan  tanda  adanya  kemungkinan
kecurangan,  auditor  harus  memegang  standar kode  etik  yang  berlaku  untuk  mendeteksi kecurangan.
Kode  etik  sendiri  merupakan  acuan atau  pedoman  yang  harus  dipatuhi  oleh auditor dalam melakukan tugasnya (IAI, 2016). Pada penelitian Wibowo (2010) menyimpulkan bahwa  kualitas  audit  dipengaruhi  oleh  tingkat pemahaman  auditor  terhadap  kode  etik. Auditor  intern  pemerintah  memiliki  kode  etik yang tertuang dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah  Indonesia  (KE-AIPI).  KE-AIPI mengatur  mengenai  aturan  perilaku  umum (aturan  perilaku  umum    terdiri  dari  integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel,  dan  perilaku  profesional.),  aturan perilaku  dalam  organisasi,  aturan  perilaku hubungan  sesama  auditor,  aturan  perilaku auditor  terhadap  auditan,  dan  juga  mengenai larangan dan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi.
Penelitian  ini  dilakukan  karena  masih terdapat  kasus  pelanggaran  kode  etik  seperti jual-beli  yang  dilakukan  oleh  auditor.  Salah satu  kasus  yang  terjadi  adalah  tindak  suap kepada  auditor  BPK  di  kota  Jakartauntuk mengubah  opini  wajar  dengan  pengecualian menjadi  wajar  tanpa  pengecualian  (Rozie, 2017). Bentuk pengendalian internal yang dapat dilakukan  adalah  dengan  adanya  kode  etik yang diharapkan dapat mengatur pola perilaku anggota, sehingga dapat meminimalisir kecurangan  yang  mungkin  terjadi.Pemahaman kode  etik  oleh  auditor  dapat  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  dalam  melaksanakan tanggung jawabnya.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat besarnya  peran  kode  etik  yang  berlaku  dalam mendukung  auditor  pemerintah  mendeteksi kecurangan. Manfaat penelitian ini bagi auditor internal  pemerintah  adalah  untuk  memberi bukti  peran  pemahaman  kode  etik  auditor pemerintah  dalam  mendeteksi  kecurangan pada  lingkungan  auditor  pemerintah,  bagi pemerintah  untuk  memberikan  evaluasi apakah  kode  etik  sudah  dilaksanakan  dengan efektif  dan  efisien,  serta  sebagai  literatur  bagi penelitian selanjutnya.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Kognitif
Manusia  mempunyai  perilaku  dasar alami  yang  telah  dimiliki  sejak  lahir,  namun ada  juga  perilaku  manusia  yang  berkembang seiring dengan proses belajar dari pengalaman. Perilaku  manusia  ditentukan  oleh  faktor internal  individu,  bukan  dari  faktor  eksternal. Menurut  Chaplin  (2002)  dalam  bukunya “ Dictionary of Psychology ” kognisi sendiri berarti menilai, mengamati, memperhatikan, menganalisis, memperkirakan dan juga menduga.  Teori  kognitif  berhubungan  dengan pandangan  mengenai human  agency bahwa lingkungan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu tingkah perilaku individu. Apa yang dipikirkan,  dirasakan  dan  dilihat  menjadi penentu  bagaimana  individu  akan  bertindak (Mukhid,  2009).  Teori  kognitif  merupakan pusat  pengendalian  emosi,  motivasi  dan tindakan individu.Teori ini dikembangkan oleh Jean  Piaget  yang  merupakan  seorang  psikolog dari  Swiss.  Dalam  teori  kognitif,  pengalaman dan  pengetahuan  individu  menjadi  faktor perubahan  persepsi  dan  pemahaman  individu (Praditaningrum & Januarti, 2012).
Teori  kognitif  melihat  bahwa  proses belajar  berhubungan  dengan  kognisi  individu terutama  dalam  mengenal  dan  memahami pengalaman.  Menurut  Piaget  ada  tiga  prinsip dalam proses belajarmanusia, yaitu belajar aktif (mengasah  pengetahuan,  dan  kemampuan dalam mengolah informasi untuk mendapatkan pengetahuan  baru),  belajar  dalam  interaksi sosial  (menjalin  hubungan  dengan  banyak orang  sehingga  memperoleh  pola  pikir  dan sudut  pandang  yang  baru),  dan  belajar  dari pengalaman pribadi.
Auditor  dapat  mengaplikasikan  teori kognitif  dalam  prosesnya  mengkaji  dan memberikan  opini  berdasarkan  pengalaman yang  pernah  ia  alami.  Dalam  pelaksanaan audit,  auditor  akan  belajar  dari  pengalaman yang  ada,  sehingga  dapat  meningkatkan kemampuan  dalam  membuat  laporan.  Dengan didukung  oleh  kemampuan  dan  pengalaman yang dimiliki auditor,  proses  inilah  yang  akan
meningkatkan potensi auditor dalam menganalisis  potensi  terjadinya  kecurangan dalam sebuah organisasi.

## Auditor Internal Pemerintah
Auditor bertugas untuk mengawasi dan mengaudit  penyajian  laporan  keuangan  suatu entitas  (Widiyastuti  &  Pamudji,  2009).  Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas pada instansi  pemerintahan.Auditor  pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu auditor eksternal pemerintah  dan  auditor  internal  pemerintah. Auditor  eksternal  pemerintah  dilakukan  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  sedangkan auditor  internal  pemerintah  dilakukan  oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  Inspektorat  Jenderal Kementerian, Inspektorat
Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Dalam  melakukan  tanggung  jawabnya, BPKP  berpedoman  pada  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  192  tahun  2014 tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan.  BPKP  merupakan  aparat pengawasan  intern  pemerintah  yang  berada dibawah  presiden  dan  bertanggung  jawab langsung kepada presiden.

## Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
Dalam menjalankan tugas dan tanggung  jawabnya,  auditor  tidak  lepas  dari kemungkinan  kesalahan  yang  dilakukan. Kesalahan  yang  terjadi  karena  tindakan  tidak disengaja  biasa  disebut  dengan error ,  dan kesalahan yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  niat tidak baik manusia disebut dengan kecurangan (Manurung  &  Hadian,  2013).  Kecurangan identik  dengan  pengabaian  kebenaran  atau fakta  yang  ada  di  lapangan.Kecurangan  biasa dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki jabatan  atau  posisi  yang  cukup  kuat  untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
Dalam penelitian Vousinas (2019) model dominan  yang  menggambarkan  mengapa kecurangan  bisa  terjadi  adalah  segitiga kecurangan  atau  biasa  disebut  dengan triangle fraud .  Ada  tiga  faktor  alasan  mengapa kecurangan  bisa  terjadi,  yang  pertama  adalah
Pengaruh Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Pratiwi Febri Ayu Wibowo dan Yefta Andi Kus Noegroho
tekanan.  Tekanan  biasanya  dihubungkan dengan  masalah  keuangan  pribadi,  ketika seseorang  memiliki  kebutuhan  yang  tinggi namun  tidak  memiliki  sumber  dana  yang cukup, maka akan lebih memungkinkan untuk melakukan  kecurangan.  Yang  kedua  adalah kesempatan. Kesempatan melakukan kecurangan tidak akan terdeteksi jika seseorang tidak  memahami  bahwa  ada  peluang melakukan  kecurangan  tanpa  tertangkap.
Faktor yang ketiga
adalah rasionalisasi.Rasionalisasi  ini  berhubungan dengan  pola  pikir  atau  anggapan  bahwa  yang dilakukan  adalah  benar  karena  banyak  orang yang melakukannya.
Mendeteksi  kecurangan  berarti  melihat kembali apakah ada tindakan yang tidak wajar dan  tidak  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.Dalam  upaya  mendeteksi  kecurangan, auditor  harus  meninjau  kembali  apakah pengendalian internal dalam sebuah organisasi sudah  diterapkan  dengan  maksimal.Selain  itu, auditor  juga  harus  melihat  apakah  ada  tanda- tanda  yang  muncul  atau  biasa  disebut  dengan Red Flags. Tanda-tanda ini dapat dilihat dengan memastikan sistem pengendalian internal telah memadai.
Ketika  auditor  telah  menemukan indikasi  adanya  perilaku  kecurangan,  auditor harus  mempertahankan  sikapnya  dalam menjalankan  tugas.Sikap  perilaku  etis  auditor telah diatur dalam kode etik profesi. Penelitian Wibowo (2010) menyatakan bahwa pemahaman  kode  etik  berpengaruh  pada kualitas  audit  yang  diberikan  oleh  auditor. Perbedaan  pemahaman  antara  satu  auditor dengan  auditor  lain  menghasilkan  pemikiran yang  berbeda.  Semakin  tinggi  pemahaman auditor  terhadap  kode  etik,  maka  semakin tinggi pula kualitas audit yang akan dihasilkan.

## Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah
Dalam  Peraturan  Badan  Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang Program  Pengembangan  dan  Penjaminan Kualitas  di  Lingkungan  Badan  pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  menyatakan bahwa  kode  etik  adalah  pernyataan  tentang
prinsip  moral  dan  nilai  yang  digunakan  oleh auditor  sebagai  pedoman  tingkah  laku  dalam melaksanakan  tugas  audit  intern.  Kode  Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) disusun  sebagai  pedoman  perilaku  auditor intern  pemerintah.KE-AIPI  mendorong  agar auditor intern pemerintah mampu mengetahui sesuatu  hal  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan.  Dalam  KE-AIPI  mengatur  perilaku auditor  dengan  aturan  perilaku  umum,aturan perilaku  dalam  organisasi,  hubungan  sesama auditor,  hubungan  auditor  dengan  auditan, dan larangan.

## Aturan Perilaku Umum
Dalam  KE-AIPI,  ada  enam  (6)  aturan  perilaku umum  yang  diatur  sebagai  pedoman  dalam melakukan  tugas,  yaitu:  (1)  integritas  adalah sifat  yang  menunjukkan  kejujuran.  Auditor intern pemerintah diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan melalui kejujuran,  (2)  objektivitas  adalah  membuat penilaian  dengan  apa  adanya  tanpa  adanya pengaruh  dari  pihak  manapun  dan  bebas  dari konflik kepentingan, (3) kerahasiaan merupakan  salah  satu  pedoman  dimana auditor  tidak  diperkenankan  memberikan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan,  (4)  kompetensi  adalah  suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk  melakukan  audit  yang  layak  bagi  klien. Kompetensi  yang  dimiliki  auditor  harus didukung dengan kemampuan dan pengalaman  yang  cukup,  (5)  akuntabel  berarti auditor harus mampu menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait,  dan  (6)  perilaku  profesional  adalah tindakan  yang  menggambarkan  kualitas  suatu profesi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan.

## Aturan Perilaku dalam Organisasi
Aturan  perilaku  dalam  organisasi  berkaitan dengan  perundang-undangan,  visi  misi  tujuan organisasi.  Aturan  berisi  tata  cara  perilaku yang  harus  dilakukan  auditor  selama penugasan berlangsung.

## Hubungan Sesama Auditor
Dalam  KE-AIPI  juga  mengatur  mengenai hubungan  auditor  dengan  rekan  sekerjanya. Auditor diharapkan dapat bekerja sama, saling mengingatkan dan membimbing serta memelihara rasa kebersamaan.

## Hubungan Auditor dengan Auditan
Hubungan auditor dengan auditan juga diatur dalam KE-AIPI. Dalam melakukan penugasannya,  auditor  diharapkan  dapat menjaga kerja sama dalam rangka menyelesaikan tugas, dan menghindari perilaku yang melanggar etika profesi.

## Larangan
KE-AIPI  juga  mencatat  bentuk  tindakan  yang tidak  boleh  dilakukan  oleh  auditor.  Tindakan- tindakan tersebut antara lain adalah melakukan pengawasan  di  tempat  yang  tidak  sesuai dengan  surat  tugas,  penggunaan  data  yang bersifat  rahasia  untuk  kepentingan  pribadi, gratifikasi,  dan  juga  menjalin  hubungan dengan partai/ golongan tertentu.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pemahaman Kode Etik terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan
Dalam  penelitian  Kurnia et  al .  (2014) etika  dapat  diartikan  dengan  prinsip  pola pemikiran  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Kode etik  adalah  salah  satu  pedoman  yang  harus dipegang  oleh  auditor  sebagai  salah  satu bentuk pengendalian internal. Kode etik dapat efektif  dan  efisien  jika  disertai  dengan  tingkat pemahaman  auditor  terhadap  aturan  tersebut dan  diintegrasikan  dengan  perilaku  auditor sehingga  dapat  menekan  perilaku  yang  tidak sesuai dengan aturan (Pristiyanti, 2012).
Auditor  diharapkan  dapat  menjaga perilaku  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku supaya  kinerja  auditor  meningkat  dan menghasilkan audit yang berkualitas (Imansari et  al ,  2015).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Wibowo  (2010)  menyatakan  bahwa  semakin
auditor  memahami  kode  etik  yang  berlaku, maka hasil audit yang didapatkan juga semakin baik.
Penekanan pemahaman kode etik harus diterapkan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan  yang  merugikan.Penerapan  kode etik  harus  disertai  dengan  sikap  skeptisme profesional  auditor  dimana  auditor  tidak menilai auditan terlalu  jujur  ataupun sebaliknya.Sikap  dan perilaku terhadap auditan  dalam  disesuaikan  dengan  aturan- aturan  perilaku  yang  telah  diatur  dalam  kode etik.  Pemahaman  kode  etik  yang  disertai dengan  sikap  skeptisme  profesional  dapat meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Suryanto et al , 2017).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka hipotesis yang diusulkan adalah:
H1:  pemahaman  kode  etik  oleh  auditor berpengaruh positif terhadap
kemampuan  auditor  dalam  mendeteksi kecurangan

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Dari  gambar  1  dapat  dilihat  penelitian  ini menggunakan  dua  variabel.Variabel  bebas yang digunakan adalah Pemahaman Kode Etik Auditor  Pemerintah  (X 1 ).Serta  variabel  terikat yaitu  Kemampuan  Auditor  Dalam  Mendeteksi Kecurangan  (Y 1 ).Dari  kerangka  pemikiran diatas,  menggambarkan  hubungan  antara pengaruh pemahaman kode etik dengan faktor aturan  perilaku  umum,  hubungan  sesama auditor,  hubungan  auditor  dengan  auditan, aturan  perilaku  organisasi,  dan  larangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Pengaruh Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Pratiwi Febri Ayu Wibowo dan Yefta Andi Kus Noegroho

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian bersifat deskriptif kuantitatif.Dengan menggunakan  data  primer  yang  bersumber dari auditor sebagai responden.Teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Pengisian  kuisioner  akan  dilakukan  oleh auditor yang berada di BPKP perwakilan Jawa Tengah  dan  Inspektorat  di  wilayah  Jawa Tengah.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  dilibatkan  pada  penelitian ini  adalah  auditor  yang  bekerja  pada  BPKP perwakilan  provinsi  Jawa  Tengah  dan Inspektorat di wilayah Jawa Tengah.Sedangkan sampel  dari  penelitian  ini  adalah  85  auditor dengan  teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  adalah purposive  sampling . Purposive sampling berarti  pemilihan  sampel  secara  acak, ngan  memuat  informasi  kriteria  yang diinginkan  oleh  peneliti  (Guarte  &  Barrios, 2007). Adapun kriteria yang akan diambil  oleh peneliti  adalah  responden  tidak  dibatasi  oleh jabatan  auditor,  auditor  yang  bekerja  di  BPKP Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah  maupun Inspektorat  di  wilayah  Jawa  Tengah  dan  telah memiliki  pengalaman  kerja  minimal  selama dua  (2)  tahun.  Responden  akan  mengisi kuisioner yang akan dibagikan oleh peneliti,dan  data  yang  diperoleh  akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian
Definisi Operasional dan Pengukuran Konsep Dalam  penelitian  ini  menggunakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai variabel dependen.Sedangkan  pemahaman  kode  etik auditor pemerintah
sebagai variabel independen.Skala  yang  digunakan  untuk mengukur  variabel  dependen  dan  independen dalam  penelitian  ini  adalah  skala  Likert  1 sampai  5.Berikut  adalah  indikator-indikator pengukuran variabel.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  85  orang auditor  sebagai  responden.Dengan  rincian  60 responden dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dan 25 responden  dari  Inspektorat  yang  ada  di  Jawa Tengah.Pengambilan  data  dilakukan  secara primer  dengan  menyebar  kuesioner.Adapun tingkat  pengembalian  kuesioner  dijelaskan pada tabel 2.
Uji  validitas  dilakukan  untuk  menilai tingkat  kelayakan  kuesioner  dalam  sebuah penelitian.  Instrumen  dikatakan  layak  apabila koefisien  korelasi  (r)  memiliki  nilai  lebih  besar dari r tabel, yakni lebih dari 0,3 (Windasari dan Juliarsa,  2016).Pada hasil uji validitas menunjukkan  bahwa  seluruh  butir  pertanyaan pada  kuesioner  yang  diuji  dinyatakan  layak karena  memiliki  nilai  lebih  dari  0,3. Pertanyaan-pertanyaan dinyatakan valid terbukti  dengan  r  hitung  lebih  besar  dari  r tabel,  sehingga  dapat  dilanjutkan  untuk pengujian reliabilitas.
Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan program SPSS dengan menggunakan  analisis Cronbach’s Alpha . Apabila  nilai Cronbach’s  Alpha suatu  variabel lebih  dari  0,6  maka  variabel  dapat  dinyatakan reliabel  (Primaraharjo  dan  Handoko,  2011). Hasil  uji  reliabilitas  variabel  pemahaman  kode etik  auditor  pemerintah  memiliki  nilai Cronbach’s  Alpha sebesar  0,991,  dan  variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan  memiliki  nilai  0,982.  Kedua variabel  memiliki  nilai  lebih  dari  0,6,  sehingga kuesioner  dapat  dinyatakan  reliabel  dan  layak digunakan untuk pengolahan data.
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah  data  yang  diambil  oleh  peneliti berdistribusi  normal  atau  tidak.Penelitian  ini menggunakan  teknis  analisis  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji statistik Kolmogorov-smirnov  memiliki  ketentuan  jika nilai  signifikansi  Kolmogorov-smirnov  Z>  0,05 maka  data  dinyatakan  berdistribusi  normal (Yovita  dan  Rahmawaty,  2016).  Dalam  tabel  5 terdapat  output  pengolahan  data  yang menyatakan  nilai  signifikansi  sebesar  0,222.
Maka nilai residual adalah berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke pengujian regresi.
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian nilai satu pengamatan ke pengamatan lain di dalam model regresi. Apabila  terjadi  tetapnya  varian dari  residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka dapat dikatakan homoskedastisitas  namun  jika berbeda disebut dengan  heteroskedastisitas.Salah  satu  metode pengujiannya dengan menggunakan uji gletser. Dengan melihat besarnya nilai signifikansi, jika nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bebas dari  gejala  kedastisitas  (Pramest et  al ,  2016). Berdasarkan  tabel  6,  nilai  signifikansi  variabel pemahaman  kode  etik  auditor  pemerintah adalah  0,092  (lebih  besar  dari  0,05)  sehingga dapat dinyatakan
tidak terdapat heteroskedastisitas.
Tabel 1.  Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data yang Diolah, 2020

## Statistik Deskriptif
Deskripsi  nilai  rata-rata,  minimum, maksimum  dan  standar  deviasi  untuk  seluruh seluruh indikator terpapar dalam Tabel 2.Dapat dilihat  bahwa  aturan  perilaku  umum  sebagai indikator  pertama  dalam  variabel  pemahaman kode  etik  memiliki  nilai  rata-rata  4,22.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  responden  cenderung menjawab  setuju  untuk  butir  pertanyaan  yang diajukan  terkait  dengan  aturan  perilaku umum.Nilai  minimum  dari  indikator  pertama adalah 1. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden  yang  menjawab  sangat  tidak  setuju pada  untuk  pertanyaan  yang  diberikan. Sedangkan  untuk  nilai  maksimum  adalah  5, sehingga  dapat  disimpulkan  ada  responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.

## Tabel  2.  Statistik Deskriptif
N Mean Std Min Mak Idk 1 55 4,2147 0,60593 1,00 5,00 Idk 2 55 4,2424 0,60948 1,08 5,00 Idk 3 55 4,2109 0,62232 1,2 5,00 Idk 4 55 4,1909 0,61607 1,00 5,00 Idk 5 55 4,2091 0,60431 1,00 5,00 Var 2 55 4,1364 0,56732 1,25 5,00
Sumber : Data Primer, diolah (2020)
Aturan  perilaku  dalam  organisasi sebagai  indikator  kedua  dalam  variabel pemahaman  kode  etik  memiliki  nilai  rata-rata 4,24.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden cenderung  menjawab  setuju  untuk  butir pertanyaan  yang  diajukan  terkait  dengan aturan  perilaku  dalam  organisasi.  Nilai minimum dari indikator kedua adalah 1,08. Hal ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  responden yang menjawab sangat tidak setuju pada untuk pertanyaan  yang  diberikan.Sedangkan  untuk nilai  maksimum  adalah  5,  sehingga  dapat disimpulkan ada responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.
Hubungan  sesama  auditor  sebagai indikator  ketiga  dalam  variabel  pemahaman kode  etik  memiliki  nilai  rata-rata  4,21.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  responden  cenderung menjawab  setuju  untuk  butir  pertanyaan  yang diajukan  terkait  dengan  hubungan  sesama auditor.  Nilai  minimum  dari  indikator  ketiga adalah  1,2.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  responden  yang  menjawab  sangat tidak  setuju  pada  untuk  pertanyaan  yang diberikan.Sedangkan  untuk  nilai  maksimum adalah  5,  sehingga  dapat  disimpulkan  ada responden  yang  sangat  setuju  pada  butir pertanyaan yang diberikan.
Hubungan  auditor  dengan  auditan sebagai  indikator  keempat  dalam  variabel pemahaman  kode  etik  memiliki  nilai  rata-rata 4,19.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  responden cenderung  menjawab  setuju  untuk  butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan
Variabel Sig Std Keterangan Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah 0,092  0,05 Bebas Heterokedastisitas
Pratiwi Febri Ayu Wibowo dan Yefta Andi Kus Noegroho
hubungan  auditor  dengan  auditan.  Nilai minimum  dari  indikator  keempat  adalah  1,00. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat responden  yang  menjawab  sangat  tidak  setuju pada untuk pertanyaan yang diberikan.Sedangkan  untuk  nilai  maksimum adalah  5,  sehingga  dapat  disimpulkan  ada responden  yang  sangat  setuju  pada  butir pertanyaan yang diberikan.
Larangan  sebagai  indikator  kelima dalam variabel pemahaman kode etik memiliki nilai rata-rata 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa responden  cenderung  menjawab  setuju  untuk butir pertanyaan yang diajukan terkait dengan larangan  (hal  yang  tidak  boleh  dilakukan auditor).  Nilai minimum  dari  indikator kelima adalah 1,00.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat responden  yang  menjawab  sangat  tidak  setuju pada  untuk  pertanyaan  yang    diberikan. Sedangkan  untuk  nilai  maksimum  adalah  5, sehingga  dapat  disimpulkan  ada  responden yang sangat setuju pada butir pertanyaan yang diberikan.
Variabel  kemampuan  auditor  dalam mendeteksi  kecurangan  memiliki  rata-rata sebesar  4,14.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa responden  cenderung  setuju  pada  setiap  butir pertanyaan  terkait  kemampuan  auditor  dalam mendeteksi  kecurangan.  Sedangkan  nilai minimum  adalah  sebesar  1,25.  Hal  ini menunjukkan  terdapat  responden  yang  tidak setuju pada butir pertanyaan yang diajukan.  Nilai  maksimum  untuk  variabel  ini adalah 5.Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat responden yang sangat setuju pada setiap butir pertanyaan  yang  diberikan  terkait  dengan variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

## Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil  output  SPSS  yang terdapat  dalam  tabel  3,  diketahui  nilai signifikansi  variabel  X  (pemahaman  kode  etik auditor  pemerintah)  adalah  sebesar  0,000. Karena  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Ada  pengaruh  pemahaman  kode  etik  auditor pemerintah  terhadap  kemampuan  auditor dalam  mendeteksi  kecurangan.  Hal  ini didukung  dengan  nilai  t  hitung  variabel  X sebesar  14,736  >  t  tabel  2,00575  ,  maka  dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima.

## Pembahasan
Indikator  pertama  pemahaman  kode etik  mencakup  mengenai  aturan  perilaku umum  berisi  pedoman  dasar  yang  harus dipegang oleh auditor dalam penugasan.Seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan,  kompetensi,  akuntabel,  dan perilaku  profesional.  Pemahaman  auditor terhadap  aturan  perilaku  umum  dapat meningkatkan  kemampuan  auditor  dalam menghasilkan  kualitas  audit  yang  baik. Kualitas  audit  dapat  dinyatakan  baik  apabila kecurangan  dalam  proses  audit  dapat  dapat terdeteksi (Widiyastuti dan Pamudji, 2009).
Indikator kedua tentang aturan perilaku dalam  organisasi,  berkaitan  dengan  norma perilaku  yang  harus  diikuti  auditor  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  atas  pekerjaan profesionalnya.  Hal  ini  termasuk  dengan mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi.Auditor  harus  memahami  aturan perilaku  organisasi  agar  dapat  terhindar  dari kegiatan  illegal  dan  mampu  melaksanakan tugas  pengawasan  sesuai  dengan  standar audit.Sehingga  apabila  ada  indikasi  terjadinya
Tabel 3.  Hasil Uji Statistik
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,499 3,023 1,819 ,075 Pemahaman Kode Etik Auditor Pemerintah ,223 ,015 ,897 14,736 ,000
Sumber : Data yang Diolah, 2020
kecurangan, auditor dapat mendeteksi kecurangan lebih dini.
Indikator  ketiga  mengatur  tentang hubungan  dengan  sesama  auditor.  Dalam melakukan  penugasan    auditor  harus memahami  bahwa  hubungan  sesama  auditor yang  terjalin  baik  sangat  penting.  Hal  ini berkaitan  erat  dengan  penyelesaian  tugas  dan tanggung jawab, selain itu auditor dapat saling mengingatkan  dan  membimbing  rekan  sekerja apabila terjadi indikasi-indikasi kecurangan.
Indikator  keempatmengenai  aturan hubungan auditor dengan auditan
(klien).Auditor  harus  memahami  adanya batasan  hubungan  yang  harus  dibuat  dengan klien  ketika  melakukan  penugasan.Auditor harus  mampu  menghindari  segala  tindakan yang  melanggar  kode  etik,  dan  bersikap independen  sehingga  auditor  tidak  memihak kepada  pihak  manapun  dan  dapat  melihat dengan  baik  ada  atau  tidaknya  kecurangan. Pahamnya  auditor  akan  peraturan  ini  dapat membuat auditor enggan terlibat dalam praktik menyembunyikan  kecurangan  (Widiyastuti  & Pamudji,  2009).  Indikator  terakhir  berisi tentang  larangan  untuk  auditor  yang  sedang melakukan  penugasan.  Auditor  harus  paham hal-hal  apa  saja  yang  tidak  boleh  dilakukan, agar auditor terhindar dari kepentingan pribadi maupun  hal-hal  berkaitan  dengan  kecurangan termasuk  gratifikasi,  dan  penggunaan  data untuk  kepentingan  pribadi.Sehingga  dalam melakukan penugasan, auditor lebih independen  dan  apabila  terdapat  indikasi kecurangan,  maka  auditor  dapat  mendeteksi lebih dini.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori kognitif  yang  merupakan  pusat  pengendalian emosi, motivasi dan tindakan individu.Melalui pengalaman dan pengetahuan auditor mengenai  kode  etik,  auditor  diharapkan mampu  untuk  meningkatkan  potensi  dala mendeteksi kecurangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  pemahaman  kode  etik
auditor  pemerintah  berpengaruh  signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini berarti semakin auditor  memahami  kode  etik  yang  berlaku, maka  auditor  dapat  menemukan  adanya indikasi-indikasi akan terjadi kecurangan.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan yaitu  responden  sedang    memiliki  mobilitas kerja yang tinggi karena sedang melaksanakan penugasan  eksternal,  sehingga  pengisian kuesioner kurang maksimal, serta keterbatasan waktu  dalam  melakukan  penelitian.  Hal  ini menyebabkan sampel yang digunakan jumlahnya terbatas untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.
Saran
Untuk selanjutnya, diharapkan peneliti- an  ini  dapat  berguna  untuk  menilai  seberapa besar  tingkat  pemahaman  kode  etik  yang berlaku  oleh  auditor.Diharapkan  kedepannya auditor  dapat  meningkatkan  pemahaman terhadap kode etik dan menerapkannya dalam melakukan  penugasan  agar  kemampuan mendeteksi  kecurangan  dapat meningkat  serta penerapan kode etik lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
AAIPI.  (2014).  Kode  Etik  Auditor  Intern Pemerintah Indonesia.
Chaplin.  (2002). Dictionary  of  Psycology .  New York: Dell Publishing Co. Inc.
Fatimah,  I.  (2016).  Pengaruh  Pengalaman Auditor,Independensi,  Tekanan  Waktu, dan  Skeptisisme  Profesional  Auditor Terhadap  Kemampuan  Auditor  Dalam Mendeteksi  Kecurangan. UMY  Repository , 1 , 13–47. Retrieved from repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1 23456789/8470/BAB
II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Guarte,  J.  M.,  dan  Barrios,  E.  B.  (2007). Estimation  Under  Purposive  Sampling. Journal  Communications ,  Vol. 35 ,  pp.  277– 284.
Pratiwi Febri Ayu Wibowo dan Yefta Andi Kus Noegroho
Haris,  S.  (2007). Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi  dan Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah (xviii). Jakarta: LIPI Press.
IAI.  (2016). Ikatan  Akuntan  Indonesia .  Jakarta  : Salemba Empat.
Imansari,  P.F.,  Halim,  A.,  dan  Wulandari,  R.
(2015). Pengaruh Kompetensi,
Independensi,  Pengalaman  dan  Etika Auditor  Terhadap  Kualitas  Audit  (  Studi Empiris  Pada  Auditor  Kantor  Akuntan Publik  Di  Kota  Malang  ). Journal  Riset Mahasiswa Akuntansi , Vol 20, pp. 1–9.
Manurung,  D.T.H.,  dan  Hadian,  N.  (2013). Detection  Fraud  of  Financial  Statement with  Fraud  Triangle. International  Business Research , pp. 1–18. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1736.680 6
Mukhid, A. (2009). SELF-EFFICACY (Perspektif
Teori  Kognitif  Sosial  dan  Implikasinya terhadap  Pendidikan). Tadris ,  Vol  4,  pp. 16–23. https://doi.org/10.1109/HiPINEB.2018.00 011
Praditaningrum,  A.,  dan  Januarti,  I.  (2012).
Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap  Audit  Judgment  (Studi  Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , Vol .
1 , pp. 1–28. Retrieved from http://nswahdi.com/wp/wp- content/uploads/2014/01/062-ASPSIA- 06.pdf Pramesti,  D.,  Wijayanti,  A.,  dan  Nurlaela,  S. (2016). Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage,Aktivitas dan Firm Size Terhadap  Profitabilitas  Perusahaan  Sub Sektor  Otomotif  Dan  Komponen  di  Bursa Efek Indonesia. Seminar Nasional IENACO ,pp.  2337–4349.
Primaraharjo,  B.,  dan  Handoko,  J.  (2011). Pengaruh  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Publik  Terhadap  Kualitas  Audit  Auditor Independen  di  Surabaya. Jurnal  Akuntansi Kontemporer , Vol. 3 (1), pp. 27–51.
Pristiyanti,  I.  R.  (2012).  Persepsi  Pegawai Instansi  Pemerintah  Mengenai  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Fraud  di Sektor  Pemerintah. Accounting  Analysis Journal , Vol. 1(1), pp. 1–14.
Sitinjak,  J.  W.  (2008).  Pentingnya  Mengenali Fraud  Red  Flags. Retrieved  June  14,  2019, from http://signnet.blogspot.com/2008/03/pe ntingnya-mengenali-fraud-red-flags.html
Suryanto,  R.,  Indriyani,  Y.,  dan  Sofyani,  H. (2017).  Determinan  Kemampuan  Auditor dalam  Mendeteksi  Kecurangan. Jurnal Akuntansi  Dan  Investasi , 18 (1),  102–118. https://doi.org/10.18196/jai.18163
Vousinas,  G.  L.  (2019).  Advancing  theory  of fraud : the S . C . O . R . E . model. Journal of  Financial  Crime ,  Vol.  26(1),  pp.  372–381. https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128
Wibowo,  E.  (2010).  Pengaruh  Gender, Pemahaman  Kode  Etik  Profesi  Akuntan Terhadap  Auditor  Judgment. Media Akuntansi UNIMUS , 1 (1).
Widiyastuti,  M.,  dan  Pamudji,  S.  (2009). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme  Terhadap  Kemampuan Auditor  Dalam  Mendeteksi  Kecurangan.
Value Added ,  Vol.5(2), pp. 52–73. https://doi.org/10.1017/CBO97811074153 24.004
Windasari,  M.  Y.,  dan  Juliarsa,  G.  (2016). Pengaruh  Kompetensi,  Independensi,  dan Profesionalisme  Auditor  Internal  Dalam Mencegah  Kecurangan  Pada  BPR  di Kabupaten  Badung. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , Vol 17, pp. 1924–1952.
Yovita,  C.S.D.,  dan  Rahmawaty.  (2016).
Pengaruh  Gender,  Ethical  Sensitivity, Locus  Of  Control,  Dan  Pemahaman  Kode Etik  Profesi  Akuntan  Terhadap  Perilaku Etis  Mahasiswa  Akuntansi  Universitas Syiah  Kuala. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi AKuntansi , Vol. 1(2), pp. 252–263.