## Hubungan  Peraturan  dan  Pengawasan  Terhadap  Kepatuhan Dokter Gigi dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri
Intan Kamala Aisyiah 1,* , Nurmaines Adhyka 2
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Baiturrahmah, Sumatera Barat, 25586, Indonesia
2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Baiturrahmah, Sumatera Barat, 25586, Indonesia
1 Email: intankamalaaisyiah@staff.unbrah.ac.id *; 2 Email: nurmaines.adhyka@staff.unbrah.ac.id * corresponding author

## 1. Pendahuluan
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  merupakan  upaya  perlindungan  untuk  tenaga  kerja  dan orang lain yang berada di tempat kerja agar  dapat terhindar dari potensi yang dapat menimbulkan bahaya,  sehingga  tenaga  kerja  tersebut  selalu  dalam  kondisi  selamat  dan  sehat.  Keselamatan  dan kesehatan  kerja  bertujuan  untuk  mengendalikan  bahaya  dan  resiko  serta  mencegah  tenaga  kerja mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan maupun lingkungan kerja [1].
Perilaku  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  tenaga  kesehatan  berperan  penting  karena tindakan  sekecil  apapun  dapat  menimbulkan  sejumlah  bahaya  akibat  pekerjaan.  Bahaya  tersebut antara  lain  pajanan  terhadap  agen  penyebab  infeksi  penyakit  menular,  seperti  infeksi Human Imunodeficiency  Virus ,  virus  hepatitis  dan  termasuk  juga  penyakit Corona  Virus  Disease -2019 (COVID-19) [2] [3].
Berdasarkan World Health Organization (WHO), didapatkan kurang lebih tiga juta tenaga kesehatan  tiap  tahunnya  terpapar  oleh  virus  yang  berasal  dari  darah,  dua  juta  tenaga  kesehatan terpapar virus hepatitis B, sembilan ratus ribu tenaga kesehatan terpapar virus hepatitis C dan tiga ratus  ribu  tenaga  kesehatan  terpapar  oleh  virus  HIV  [3].  Berdasarkan  data  Kemenkes,  lebih  dari enam ribu tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi COVID-19 [4].

## A R T I C L E I N F O

## A B S T R A C T
Article history
02-02-2022 02-05-2022 10-06-2022
Occupational  safety  and  health  behavior  for  health  workers  plays  an important  role  because  the  slightest  action  can  cause  a  number  of hazards  due  to  work.  Dental  and  oral  health  services  are  one  of  the medical procedures that produce infectious aerosols and droplets so that dentists are one of the most risky professions of disease contamination. One  of  the  standard  precautions  that  must  be  applied  by  dentists  is  the use  of  personal  protective  equipment.  Regulation  and  supervision  are reinforcing  factors  to  encourage  someone  to  use  personal  protective equipment. The purpose of this study was to determine the relationship between regulation and supervision toward dentist compliance in the use of personal protective equipment. This study was conducted by using  a quantitative approach with a cross sectional design. The sample was 77 dentists  chosen  by  using  the  purposive  sampling  technique  and calculated  by  using  the  Slovin  formula.  The  data  were  analyzed  by using the Chi Square statistical test. The results showed that there was a significant relationship between regulation and dentist compliance in the use of personal protective equipment (p-value ≤ 0.05) and there was no significant  relationship  between  supervision  and  dentist  compliance  in the  use  of  personal  protective  equipment  (p-value  >  0.05). ).  Thus,  the regulation  and  supervision  toward  dentist  compliance  in  the  use  of personal  protective  equipment  is  expected  to  foster  the  discipline  and awareness  of  the  importance  of  occupational  safety  and  health  for dentists, patients, and work environment.
Keywords Personal Protective Equipment (PPE),
Regulation Supervision
Prinsip-prinsip  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu,  yaitu melindungi  pasien,  petugas  kesehatan,  staf  pendukung  dan  masyarakat  sekitar  terlindungi  dari penyebaran infeksi. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi yang  efektif  dan  efisien  serta  mengurangi  risiko  penularan  penyakit  menular  di  lingkungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut [5].
Pelayanan  kesehatan  gigi  dan  mulut  merupakan  salah  satu  tindakan  medis  yang menghasilkan  aerosol  dan  droplet  infeksius,  sehingga  dokter  gigi  menjadi  salah  satu  profesi  yang paling  beresiko  mengalami  kontaminasi  penyakit.  Kontaminasi  penyakit  terjadi  karena  adanya transmisi  mikroorganisme  melalui  darah,  udara  baik  droplet  maupun airbone ,  dan  juga  kontak langsung.  Infeksi  ini  dapat  terjadi  antara  pasien-dokter  gigi,  pasien-pasien,  dan  antar  sesama petugas  kesehatan  diruang  praktik.  Kontaminasi  penyakit  dapat  beresiko  terjadi  pada  dokter  gigi apabila  selama  melakukan  tindakan  perawatan  ke  pasien  tidak  memperhatikan  kewaspadaan standar ( standar precaution ) [6].
Kewaspadaan  Standar  ( precaution  standard )  memainkan  peranan  penting  di  tempat pelayanan  kesehatan  dalam  pengontrolan  infeksi.  Salah  satu  kewaspadaan  standar  yang  harus diterapkan  oleh  dokter  gigi  adalah  penggunaan  alat  pelindung  diri  [7].  Alat  pelindung  diri  (APD) merupakan peralatan keselamatan untuk melindungi diri terhadap potensi bahaya akibat pekerjaan dan  meminimalkan resiko penularan penyakit dari lingkungan kerja. Alat pelindung diri mencakup headcap, google/faceshield , masker bedah, masker N95/setara, surgical scrub, gown all cover /baju hazmat, sarung tangan dalam dan luar, sepatu boot/sepatu tertutup dan shoe cover [5] [8].
Alat  pelindung  diri  yang  memenuhi  standar  bagi  dokter  gigi  menjadi  hal  yang  sangat penting untuk mencegah terjadinya transmisi virus maupun terjadinya infeksi silang pada pasien di tempat  praktik  [7].  Meskipun  seseorang  telah  memiliki  pengetahuan,  sikap,  dan  telah  tersedianya fasilitas  yang  baik  termasuk  alat  pelindung  diri  yang  lengkap,  akan  tetapi  belum  tentu  seseorang tersebut  disiplin  dalam  menggunakan  alat  pelindung  diri  [9].  Disinilah  pentingnya  suatu  peraturan dan  pengawasan  yang  sifatnya  mengikat  dan  harus  tegas.  Peraturan  atau  kebijakan  terkait penggunaan  alat  pelindung  diri  di  tempat  praktik  serta  didukung  oleh  pengawasan  yang berkesinambungan  merupakan  faktor  penguat  untuk  mendorong  seseorang  menggunakan  alat pelindung diri [10].
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  hubungan peraturan  dan  pengawasan  terhadap  kepatuhan  dokter  gigi  dalam  penggunaan  alat  pelindung  diri. Penggunaan alat pelindung diri pada dokter gigi akan membantu keberhasilan program pencegahan dan  pengendalian  infeksi  serta  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan karena alat pelindung diri bertindak sebagai penghalang antara paparan bahan infeksius (virus dan bakteri) dengan kulit, mulut, hidung atau mata tenaga kesehatan dan pasien.

## 2. Metode
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong  lintang).  Populasi  adalah  dokter  gigi  yang  terdaftar  sebagai  anggota  PDGI (Persatuan  Dokter  Gigi  Indonesia)  Cabang  Padang  sebanyak  334  orang.  Jumlah  sampel  dihitung dengan  menggunakan  rumus  Slovin,  yaitu  77  responden  dan  pengambilan  sampel  dengan  teknik purposive  sampling yang  merupakan  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu sehingga  layak  dijadikan  sampel.  Metode  pengumpulan data  menggunakan  data  primer  yaitu  data yang secara langsung diperoleh dari responden dengan instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisa univariat dan analisa bivariat.  Analisis  univariat  untuk  mendeskripsikan  karakteristik  masing-masing  variabel  yang diteliti  dan  disajikan  dalam  bentuk  tabel.  Analisis  bivariat  dilakukan  untuk  melihat  hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel  dependen  menggunakan  uji  statistik Chi  Square  Test pada tingkat kemaknaan 5% (p ≤0,05).

## 3. Hasil dan Diskusi

## 3.1. Analisa Univariat
Tabel 1 . Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan Penggunaan APD
No Kepatuhan Penggunaan APD Frekuensi Presentase (%) 1 Patuh 50 64,9 2 Tidak Patuh 27 35,1 Total 77 100
Dari  tabel  1  diketahui  bahwa  responden  yang  patuh  menggunakan  APD  64,9%  dan responden yang tidak patuh menggunakan APD 35,1%
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Peraturan Penggunaan APD No Peraturan Frekuensi Presentase (%) 1 Ada 45 58,4 2 Tidak Ada 32 41,6 Total 77 100
Dari  tabel 2  diketahui  responden  yang  menjawab  ada peraturan  sebanyak 58,4% dan  tidak ada peraturan sebanyak 41,6%.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengawasan Penggunaan APD
No Pengawasan Frekuensi Presentase (%) 1 Kurang Baik 56 72,7 2 Sangat Baik 21 27,3 Total 77 100
Dari tabel 3 diketahui bahwa responden yang menjawab pengawasan kurang baik sebanyak 72,7% dan sangat baik sebanyak 66,3%.

## 3.2. Analisis Bivariat
Tabel 4. Hubungan Peraturan Terhadap Kepatuhan Dokter Gigi Dalam Penggunaan APD
No Peraturan Kepatuhan Penggunaan APD Jumlah OR (95% Cl) P Value Tidak Patuh Patuh N % N % N % 1 Tidak Ada 5 15,6 27 84,4 32 100 0,194 (0,063-0,592) 0,004 2 Ada 22 48,9 23 51,1 45 100 Total 27 35,1 50 64,9 77 100
Berdasarkan tabel 4 di atas, hasil uji statistik diperoleh p = 0,004 ( p value < 0,05) sehingga dapat  dinyatakan  ada  hubungan  signifikan  antara  peraturan  dengan  kepatuhan  dokter  gigi  dalam penggunaan  APD.  Nilai  OR  ( Odds  Ratio )  menunjukkan  angka  0,194  yang  berarti  responden  yang menjawab  ada  peraturan  penggunaan  APD  mempunyai  peluang  0,1  kali  lebih  patuh  dalam menggunakan APD.
Peraturan  atau  kebijakan  penggunaan  alat  pelindung  diri  di  tempat  kerja  adalah  salah  satu faktor  penguat  untuk  mendorong  seseorang  menggunakan  alat  pelindung  diri.  Adanya  peraturan bertujuan untuk menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar dan membina disiplin  kerja  serta  membina  motivasi  yang  terarah.  Dengan  adanya  peraturan  dapat  dilihat  sejauh mana  perilaku  seseorang  untuk  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini, kepatuhan  penggunaan  alat pelindung diri  juga  membutuhkan  suatu peraturan  atau kebijakan yang bersifat mengikat untuk mewujudkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja [11].
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  merupakan  tempat  kerja  yang  memiliki  risiko  terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien,  pengunjung,  maupun  masyarakat  di  sekitar  lingkungan,  sehingga  dokter  gigi  dalam melakukan  tindakan  kedokteran  gigi  haruslah  berpegang  pada  prosedur  dan  petunjuk  teknis, sehingga  kesalahan  dapat  dihindari.  Dasar  hukum  mengenai  kewajiban  pentingnya  alat  pelindung diri sudah tertuang pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 ayat (1) butir f yaitu dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD, Pasal 9 ayat (1) butir c yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan  dan  menjelaskan  pada  tiap  tenaga  kerja  baru  tentang  APD,  Pasal  12  butir  b  yaitu dengan  peraturan  perundangan  diatur  kewajiban  dan  atau  hak  tenaga  kerja  untuk  memakai  APD, Pasal  14  butir  c  yaitu  pengurus  diwajibkan  menyediakan  APD  secara  cuma-cuma,  semua  alat perlindungan  diri  yang  diwajibkan  pada  tenaga  kerja  yang  berada  di  bawah  pimpinannya  dan menyediakan  bagi  setiap  orang  lain  yang  memasuki  tempat  kerja  tersebut,  disertai  dengan petunjuk-petunjuk  yang  diperlukan  menurut  petunjuk  pegawai  pengawas  atau  ahli  keselamatan kerja  [12].  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  66  tahun  2016  tentang  keselamatan  dan kesehatan  kerja  rumah  sakit  yang  juga  terkait  dengan  kedisiplinan  penggunaan  alat  pelindung  diri [13].  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  27  Tahun  2017  Tentang  Pencegahan  dan  Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu menjelaskan Standar Prosedur Operasional yang yang perlu  dipersiapkan  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  termasuk  alat  pelindung  diri.Peraturan Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  52  tahun  2018  tentang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  Pasal  7  ayat  (1)  butif  b  yaitu  penerapan  kewaspadaan  standar  dengan penggunaan  alat  pelindung  diri  [14].  Selain  itu,  perlu  juga  adanya  peraturan-peraturan  kerja  yang secara berkala dilakukan peninjauan untuk penyempurnaan apabila ada peraturan yang sudah tidak sesuai  atau  dirasakan  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  sebelumnya  maupun  dengan peraturan lain.
Tabel 5. Hubungan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Dokter Gigi Dalam Penggunaan APD
No Pengawasan Kepatuhan Penggunaan APD Total OR (95% Cl) P Value Tidak Patuh Patuh N % N % N % 1 Kurang Baik 23 41,1 33 58,9 56 100 0,338 (0,1-1,135) 0,079 2 Sangat Baik 4 19,0 17 81 21 100 Total 27 35,1 50 64,9 77 100
Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil uji statistik diperoleh p = 0,079 ( p value > 0,05) sehingga dapat  dinyatakan  tidak  ada  hubungan  signifikan  antara  pengawasan  dengan  kepatuhan  dokter  gigi dalam penggunaan APD. Nilai OR ( Odds Ratio ) menunjukkan angka 0,338 yang berarti responden yang  menjawab  pengawasan  sangat  baik  mempunyai  peluang  0,3  kali  lebih  patuh  dalam menggunakan APD.
Pengawasan  adalah  tindakan  atau  proses  kegiatan-kegiatan  untuk  mengetahui  hasil pelaksanaan,  kesalahan,  kegagalan  untuk  selanjutnya  dilakukan  perbaikan  dan  pencegahan terulangnya  kembali  kesalahan-kesalahan  tersebut  serta  menjaga  agar  pelaksanaan  tidak  berbeda dengan  rencana  yang  ditetapkan.  Dalam  meningkatkan  kepatuhan  penggunaan  alat  pelindung  diri diperlukan  adanya  pengawasan  yang  berfungsi  sebagai  pengendalian  pelaksanaan  setiap  kegiatan yang merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan [15].
Untuk  menilai  kepatuhan  penggunaan  alat  pelindung  diri  dibutuhkan  adanya  pengawasan, sehingga  dapat  menghasilkan  pelayanan  kesehatan  gigi  dan  mulut  yang  prima  dan  berkualitas. Pengawasan  terhadap  kepatuhan  pengggunaan  alat  pelindun  diri  ini  merupakan  keberlanjutan terhadap  peraturan  atau  kebijakan  yang  sudah  ada,  sehingga  dengan  adanya  pengawasan  dapat mempertahankan segala kegiatan yang telah terprogram dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pengawasan mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk tercapainya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang efektif dan efisien.
Pengawasan  dalam  kepatuhan  menggunakan  alat  pelindung  diri  saat  bekerja  dikuatkan dengan Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No. Per.03/Men/1982 yang  menyatakan
bahwa  pembinaan  dan  pengawasan  perlengkapan  untuk  kesehatan  tenaga  kerja  [16].  Tujuan dilakukan pengawasan yaitu meningkatkan kedisiplinan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri  selama  melakukan  pekerjaan,  untuk  membentuk  perilaku  aman  dalam  bekerja  sehingga  alat pelindung diri yang digunakan benar-benar memberikan perlindungan yang efektif dan memberikan rasa  aman  dalam  melakukan  pekerjaan,  selain  itu  juga  bisa  memberi  hukuman  atau  teguran  bagi yang  tidak  menggunakan  alat  pelindung  diri  saat  bekerja  sehingga  akan  terbentuk  perilaku  yang lebih baik dengan adanya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait [17].

## 4. Kesimpulan
1. Ada hubungan signifikan antara peraturan dengan kepatuhan dokter gigi dalam penggunaan alat pelindung diri.
2. Tidak  ada  hubungan  signifikan  antara  pengawasan  dengan  kepatuhan  dokter  gigi  dalam penggunaan alat pelindung diri.

## Referensi
[1] Suryani,  Ade  Irma;  Ikhwansyah  Isranul,  Eka  Lestari  Mahyuni.  (2013).  Pengaruh  Potensi  Bahaya Terhadap  Resiko  Kecelakaan  Kerja  Di  Unit  Produksi  Industry  Migas  PT.  X  Aceh.    Jurnal  Precure Vol.1
[2] Direktorat  Jenderal  Pelayanan  Kesehatan.  (2020).  Petunjuk  Teknis  Alat  Pelindung  Diri  (APD). Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
[3] Reddy  KS,  Majumder  DS  P,  Doshi  D,  Kulkarni  S,  Reddy  BS,  Reddy  MP.  (2017).  Occupational Hazards  in  Dentistry.  J  Res  Adv  Dent Vol 6 (2)
[4] Pusat  Data  dan  Informasi  Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia..  https://pusdatin.kemkes.go.id, diakses 1 Maret 2022
[5] Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor 27  tahun 2017 tentang  Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
[6] Efstathiou,  Georgios;  Evridiki  Papastavio,  Vasilios  Raftopoulos,  Anastasios  Merkouris.  (2011). Factors  Influencing  Nurses'  Compliance  with  Standard  Precautions  in  order  to  Avoid  Occupational Exposure to Microorganisms: A Focus Group Studv. BMC Nursing Vol 10 (1)
[7] Fatmawati,  Silvia  Nur,  Annisa  Asma  Ulfah,  Ajud  Karunia  Rahmadhani.  (2021).  Standarisasi Penggunaan  APD  Bagi  Dokter  Gigi  di  Masa  Pandemi  COVID-19  :  Literarure  Review.  Prosiding Dental Seminar Universitas Muhammadiyah Surakarta (Densium)
[8] Amtha,  Rahmi;  Indrayadi  Gunardi,  Iwan  Dewanto,  Armelia  Sari  Widyarman,  Citra  Fragrantia Theodorea. (2020). Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal. Jakarta : Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
[9] Aisyiah,  Intan  Kamala;  Nurmaines  Adhykadan  Wulan  Anggestia.  (2021).  Faktor  Predisposisi Terhadap  Kepatuhan  Penggunaan  APD  Level  3  Dokter  Gigi  di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Jurnal Pembangunan Nagari Vol.6 (1)
[10] Green,  Lawrence.  (1980).  Health  Education  Planning,  A  Diagnostic  Approuch,  The  John  Hopkins University, Mayfield Publishing Co.
[11] Aryadi,  Raditya  Chandra  dan  Fitri  Nugraheni.  (2020).  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi Pemakaian  Alat  Pelindung  Diri  Terhadap  Kecelakaan  Kerja  Pada  Proyek  Bangunan  Gedung. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/19961?show=full, Diakses 2 Maret 2022
[12] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970. Keselamatan Kerja. Sekretariat Jendral, Jakarta.
[13] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
[14] Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  52  Tahun  2018  Tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
[15] Rahmawati,  Hetty  Fitria.  (2007).  Peranan  Pengawasan  Dalam  Meningkatkan  Kedisiplinan  Kerja Pegawai  di  Kantor  Informasi  dan  Komunikasi  Kabupaten  Karanganyar.  Publikasi  Ilmiah.  Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sebelas Maret Surakarta
[16] Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  No:  Per.03/Men/1982  Tentang  Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
[17] Tho,  Ita  La;  Fenita  Purnama  Sari  Indah  dan  Lela  Kania  Rahsa  Puji.  (2019).  Analisis  Pengawasan Petugas Safety Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). JITMI Vol.2 (2)