Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023

## Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi

## Rachel Fayza Rabbani, Suherman Suherman
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia rachel.fayza@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  indikator  tindakan  yang  dikualifikasikan  sebagai pelanggaran  rahasia  dagang  dan  menganalisis  urgensi  pengaturan confidentiality  agreement sebagai  optimalisasi  perlindungan  rahasia  dagang.  Penelitian  penting  dikaji  melihat  pada  konflik rahasia dagang yang terjadi akibat  pengingkaran kesepakatan menjaga rahasia dagang. Penelitian ini  memanfaatkan  metode  penelitian  yuridis  normatif  berdasarkan  bahan  hukum  sebagai penunjang  penelitian  melalui  pendekatan  undang-undang  dan  studi  kasus  pada  PT.  Flux  Asia Solusindo.  Penelitian  menghasilkan  bahwa  adanya  elemen  utama  yang  perlu  diuji  untuk menentukan  suatu  informasi  dapat  dikualifikasikan  sebagai  rahasia  dagang  atau  tidak.  Tanpa adanya perjanjian secara tertulis atau lisan untuk menjaga rahasia dagang menimbulkan kerancuan dalam  mengajukan  upaya  hukum  apabila  terjadi  pengungkapan  informasi  tersebut  di  kemudian hari.  Pemerintah  dan  DPR  sebaiknya  mengatur  c onfidentiality  agreement dan  diharmonisasikan dengan  pembatasan  wilayah,  periode  waktu,  dan  pencantuman  klausul  non-kompetisi  dalam  UU Rahasia Dagang. Kepastian hukum terhadap perlindungan rahasia dagang pada proses persidangan dapat  diwujudkan  dengan  perubahan  oleh  Mahkamah  Agung  terkait  persyaratan  permohonan mengajukan  persidangan  secara  tertutup  oleh  pemilik  rahasia  dengan  kewajiban  hakim  untuk menyatakan sidang tertutup dalam pemeriksaan substansi. Penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia  sebaiknya  mengutamakan  jalur  mediasi  atau  perdata.  Tuntutan  pidana  hendaklah menjadi upaya terakhir sebagaimana dianut asas ultimum remedium. Kata kunci: Perjanjian Kerahasiaan; Rahasia Dagang; Rahasia Perusahaan

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  indicators  of  actions  that  qualify  as  trade  secret  violations  and analyze  the  urgency  of  regulating  confidentiality  agreements  to  optimize  trade  secret  protection. Important research is studied looking at trade secret conflicts that occur as a result of breaking an agreement  to  protect  trade  secrets.  This  research  utilizes  normative  juridical  research  methods based on legal materials to support research through statutory approaches and case studies at PT. Flux  Asia  Solusindo.  Research  shows  that  there  are  main  elements  that  need  to  be  tested  to determine  whether  information  can  be  qualified  as  a  trade  secret  or  not.  Without  a  written  or verbal  agreement  to  protect  trade  secrets,  it  creates  confusion  in  filing  legal  action  if  the information is disclosed at a later date. The government and DPR should regulate confidentiality agreements  and  harmonize  them  with  territorial  restrictions,  time  periods,  and  the  inclusion  of non-competition  clauses  in  the  Trade  Secrets  Law.  Legal  certainty  regarding  the  protection  of trade secrets in the trial process can be realized by changes by the Supreme Court regarding the requirements for applications to submit a closed trial by the owner of the secret with the judge's obligation  to  declare  the  trial  closed  in  the  substantive  examination.  Settlement  of  trade  secret disputes  in  Indonesia  should  prioritize  mediation  or  civil  proceedings.  Criminal  prosecution should be a last resort as adhered to by the principle of ultimum remedium.
Keywords: Confidentiality Agreement; Corporate Secrets; Trade Secrets
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu isu hukum bisnis yang berkembang pesat secara global adalah isu terkait kekayaan intelektual. 1 Lahirnya suatu kekayaan intelektual diawali dengan kapabilitas  manusia  dalam  menggagas  hasil  dari  daya  kreativitasnya  kepada khalayak  umum,  sehingga  sangat  patut  apabila  setiap  bagian  dari  hak  kekayaan intelektual berhak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal, salah satunya dari lingkup hukum bisnis adalah rahasia dagang. 2 Rahasia dagang sebagai bagian satu  kesatuan  yang  terintegrasi  dengan  hak  kekayaan  intelektual  perlu  dipahami bahwa lahirnya rahasia dagang lahir diikuti pula dengan penemuan hak kekayaan intelektual  lainnya. 3 Perlindungan  hukum  akan  terwujud  apabila  terbukti  telah memadainya  peraturan  perundang-undangan  terkait  rahasia  dagang  yang  mampu terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman, sehingga memudahkan proses penegakan hukum dan segala kepentingan pelaku usaha lainnya di kemudian hari. Persaingan  usaha  yang  kian  pesat  dan  kompetitif  dalam  industri  perdagangan berpotensi melahirkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat demi menopang keberlangsungan  bisnis  masing-masing,  sehingga  diperlukan  optimalisasi perlindungan  terhadap  rahasia  dagang  suatu  bisnis  dengan  langkah  awal pemberian  edukasi  kepada  masyarakat,  khususnya  pelaku  usaha  baik  pengusaha maupun  karyawan  terkait  betapa  pentingnya  melindungi  informasi  rahasia  dari aktivitas  perdagangannya  karena  sekecil  apa  pun  informasi  berharga  dari  suatu bisnis dapat memberikan peluang kepada perusahaan pesaing untuk mencari celah guna mengungguli bisnisnya dengan cara yang curang.
Optimalisasi  rahasia  dagang  yang  dilindungi  mendorong  pengusaha  selaku pemilik  rahasia  perusahaan  untuk  mengatur  kontrak  khusus  yang  bersifat mengikat  dan  tertulis  antara  pengusaha  dan  karyawan  atas  kesepakatan  dalam menjaga  informasi  rahasia  perusahaan. 4 Pasal  5  ayat  (1)  huruf  d  UU  Rahasia Dagang menyatakan kesepakatan secara tertulis dapat menjadi dasar peralihan hak rahasia  dagang.  Fokus  dalam  penelitian  ini  tertuju  kepada  strategi  optimalisasi perlindungan  rahasia  dagang  melalui  perjanjian  kerahasiaan (confidentiality agreement) .  Keutuhan  rahasia  dagang  diharapkan  lebih  terjamin  dan meminimalisir  kekhawatiran  akan  bocornya  informasi  rahasia  perusahaan  yang berpotensi  digunakan  secara  komersial  oleh  perusahaan  pesaing. 5 Penambahan
1 Nourma  Dewi  and  Tunjung  Baskoro,  ‘Kasus  Sengketa  Merek  Prada  S.a  dengan  PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional’, Jurnal Ius Constituendum 4, No. 1 (2019): 18, https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531.
2 Muhammad  Djumahana  and  R  Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual:  Sejarah,  Teori  Dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
3 Zaenal  Arifin  and  Muhammad  Iqbal,  ‘Perlindungan  Hukum  terhadap  Merek  yang Terdaftar’, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 47, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
4 Suherman  Suherman, Perkembangan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  Kontrak  Jangka Panjang , 1st ed. (Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta Press, 2020).
5 Emmy  Febriani  Thalib,  Dwi  Novita  Sari,  and  Luh  Putu  Rara  Ayu  Ratnaningrum, ‘Pentingnya  Perlindungan  Rahasia  Dagang  pada  Perusahaan  di  Indonesia’,  2022,  12–21, https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i2.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
klausul  seperti  klausul  non-kompetisi  mungkin  terjadi  dalam  perjanjian kerahasiaan  sebagai  wujud  asas  kebebasan  berkontrak  berdasarkan  Pasal  1338 KUHPerdata,  selama  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  lain. 6 Strategi optimalisasi rahasia dagang berbenturan dengan ketiadaan regulasi hukum terkait confidentiality  agreement, padahal  strategi  pengelolaan  informasi  rahasia perusahaan  akan  berpengaruh  terhadap  ketaatan  pekerja  dalam  menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. 7 Akan tetapi, ketiadaan regulasi hukum bukan berarti confidentiality  agreement tidak  dapat  diterapkan,  karena  secara  praktis kesepakatan  tersebut  didukung  oleh  salah  satu  asas  hukum  yang  dikenal  pada KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yakni pacta sunt servanda bahwa akan mengikat bagi  pihak  yang  bersepakat.  Mencermati  asas  tersebut,  maka confidentiality agreement tetap  dianggap  sah  bak  undang-undang  selama  dilaksanakan  dengan iktikad baik. 8
Sebelumnya  telah  dilakukan  beberapa  penelitian  serupa  yang  memiliki relevansi  dengan  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  penelitian  yang  diteliti  oleh Ariyanti  pada  tahun  2021.  Permasalahan  yang  dikaji  adalah  pro  dan  kontra mengimplementasikan  sistem  rahasia  dagang  guna  melindungi  rahasia perusahaan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  kelebihannya  ialah  perlindungan  tak terbatas,  ketertutupan  terjaga,  dan  beberapa  komponen  seperti  data  nasabah  dan teknik marketing hanya bisa memanfaatkan sistem ini, sedangkan kekurangannya dapat mengurangi produktivitas dan membutuhkan dana. Kesamaan terletak pada analisis terhadap langkah perlindungan rahasia dagang berupa rahasia perusahaan. Perbedaan  terletak  pada  pembahasan  Ariyanti  berfokus  pada  pro  kontra  dan memberikan  upaya  yang  bersifat  fisik  dan  praktikal  seperti  pemasangan  slogan “staff  only”, sedangkan  penelitian  ini  lebih  berfokus  pada  sisi  yuridis  dari confidentiality  agreement dengan  memberikan  masukan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang ada. 9
Penelitian  selanjutnya  dari  Nugroho  pada  tahun  2022.  Permasalahan  yang dikaji  adalah  penerapan  asas  keadilan  dalam  pengaturan  perjanjian  kerahasiaan dan akibat hukum yang akan timbul jika karyawan enggan menyetujui perjanjian kerahasiaan  sebelum  mengundurkan  diri.  Hasil  menunjukkan  bahwa  perlu
6 Windi  Afdal  and  Wulan  Purnamasari,  ‘Kajian  Hukum  Non-Competition  Clause  Dalam Perjanjian  Kerja  Menurut  Perspektif  Hukum  Indonesia’, Jurnal  Komunikasi  Hukum 7,  no.  2 (2021): 387–402, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh.
7 Taun,  ‘Asas  Kebebasan  Berkontrak  Perjanjian  Kerja  Tenaga  Kerja  Asing  Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Jurnal de Jure 12, no. 2 (2020): 1–17, https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.381.
8 Farly Lumopa, Suherman Suherman, and Imam Haryanto, ‘Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia’, Jurnal Yuridis 5, no. 2 (2018): 277–93, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost- live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j. tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006.
9 Ariyanti,  ‘Perlindungan  Hukum  Rahasia  Perusahaan  Melalui  Undang-Undang  No.  30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang’, Bhirawa  Law  Journal 2,  no.  2  (2021):  79–86, https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
ditetapkan  pembatasan  dalam  perjanjian  kerahasiaan  dengan  tetap  tunduk  pada norma  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Akibat  hukum  yang  timbul  akan dikembalikan  pada  hasil  mufakat  antara  pengusaha  dan  karyawan.  Kesamaan terletak  pada  analisis  terhadap  urgensi  berkenaan  dengan  penetapan  suatu pembatasan  kewajaran  yang  perlu  dipatuhi  ketika  proses  penyusunan  suatu kesepakatan  dalam  menjaga  kerahasiaan.  Perbedaan  terletak  pada  pembahasan Nugroho  berfokus  pada  akibat  hukum  jika  karyawan  menolak  menandatangani perjanjian  kerahasiaan  sebelum  pengunduran  diri,  sedangkan  penelitian  ini menganalisis  elemen  penting  dalam  suatu  informasi  agar  dapat  dikategorikan sebagai rahasia dagang. 10
Penelitian  terakhir  dari  Ulya  pada  tahun  2023.  Permasalahan  yang  dikaji adalah rahasia dagang yang harus dilindungi dan implementasinya menyesuaikan era  digital.  Hasil  penelitian  bahwa  dampak  teknologi  memungkinkan  pengusaha menyebarkan  informasi  rahasia  secara  sadar  terhadap  teknik  produksi, pengolahan,  penjualan,  atau  teknik  lainnya  melalui  jejaring  sosial.  Salah  satu contoh seperti melalui grup Facebook bernama “ Baking Lovers Indonesia” dengan 97,9  ribu  anggota,  antar  pengusaha  saling  berbagi  wawasan  dalam  berinovasi, namun  nyatanya  informasi  tersebut  kerap  mengandung  unsur  kerahasiaan. Penyebaran  informasi  rahasia  melalui  jejaring  sosial  tersebut  akan  melunturkan unsur  kerahasiaan  sehingga  tidak  lagi  dapat  dikualifikasikan  sebagai  rahasia dagang.  Kesamaan  terletak  pada  analisis  terhadap  rahasia  dagang  yang  mutlak dijaga  kerahasiaannya  melalui  media  apa  pun,  termasuk    jejaring  sosial. Perbedaan terletak pada pembahasan Ulya berfokus pada uraian dasar hukum dan implementasi rahasia dagang di era digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada indikator  tindakan  yang  dikualifikasikan  sebagai  pelanggaran  rahasia  dagang khususnya  oleh  karyawan  dalam  suatu  perusahaan  yang  memiliki  informasi rahasia. 11 Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  indikator  tindakan  yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang melalui studi kasus pada PT. Flux  Asia  Solusindo  dan  menganalisis  urgensi  pengaturan confidentiality agreement sebagai  strategi  optimalisasi  perlindungan  kerahasiaan  informasi bernilai ekonomi.

## 2. METODE
Penerapan metode penelitian menerapkan jenis berupa yuridis normatif yang berpedoman  pada  ketentuan  hukum  positif  dan  menarik  kesimpulan  terkait  isu yang  dianalisis. 12 Pendekatan  masalah  yang  diterapkan  berupa  pendekatan
10 Kresno  Adi  Nugroho,  Djumadi,  and  Noor  Hafidah,  ‘Akibat  Hukum  Penolakan Penandatanganan  Perjanjian  Kerjasama  (Non-Disclosure  Agreement)  Oleh  Pekerja  Yang Mengundurkan Diri’ 1, no. 3 (2022): 227–46.
11 Widadatul  Ulya,  ‘Implementasi  Hukum  Rahasia  Dagang  Sebagai  Hak  Kekayaan Intelektual  Di  Era  Digital’, Journal  of  Intellectual  Property 6,  no.  1  (2023):  13–19, www.journal.uii.ac.id/JIPRO.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 15
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
undang-undang (statute approach) yang diterapkan melalui proses telaah terhadap ketentuan hukum dengan relevansi isu rahasia dagang untuk memahami substansi dari  hukum  positif  yang  berlaku  dan  pendekatan  studi  kasus (case  approach) dengan  menelaah  kasus  pada  PT.  Flux  Asia  Solusindo  yang  dapat  menunjang argumentasi  penelitian  berdasarkan  permasalahan  yang  kerap  terjadi  dalam masyarakat. 13 Data  sekunder  digunakan  sebagai  sumber  data  yang  diterapkan,  di antaranya  yang  merupakan  bahan  hukum  primer  yakni  Undang-Undang  Dasar 1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHPidana),  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000, Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014 , UU  Nomor  7  Tahun  1994, Uniform  Trade  Secret  Act ,  dan  putusan  nomor 1035/Pdt.G/2022/PN.Jkt  Sel.  Kedua,  yang  merupakan  bahan  hukum  sekunder ialah  publikasi  seputar  ilmu  hukum  berfungsi  menguraikan  secara  komprehensif terkait  bahan  hukum  primer  meliputi  artikel  ilmiah,  skripsi,  buku,  dan  hasil penelitian.  Ketiga,  bahan  hukum  tersier  yang  menguraikan  kedua  bahan  hukum lainnya lebih lanjut berupa sumber internet. 14 Proses pengumpulan data diterapkan secara kepustakaan (library research) terhadap sumber data berupa literatur yang relevan dengan penelitian. 15 Metode analisis diterapkan secara deskriptif kualitatif yang  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  teoritis  atas  peraturan  perundang- undangan,  teori  hukum,  konsep  hukum.  Bahan  hukum  tersebut  kemudian dianalisis berdasarkan isi (content analysis) secara sistematis dengan menganalisis relevansi  isi  dari  bahan  hukum  yang  digunakan  dengan  objek  penelitian.  Hasil yang diharapkan berupa penafsiran yang logis, faktual, ilmiah, dan dapat dipahami sehingga  memperoleh  pemecahan  masalah  yang  tepat  dengan  menjadikan  bahan literatur hukum sebagai tolok ukur.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Indikator Tindakan  yang  Dikualifikasikan  sebagai  Pelanggaran  Rahasia Dagang
Pesatnya  persaingan  bisnis  menjadikan  rahasia  dagang  menjadi  elemen penting    dalam  menopang  keberlangsungan  bisnis. 16 Kesamaan  jenis  produk maupun  jasa  dalam  industri  perdagangan  dengan  pesaing  ialah  tantangan  yang dihadapi  pengusaha,  maka  strategi  optimalisasi  rahasia  dagang  diperlukan  untuk
13 Yati  Nurhayati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said,  ‘Metodologi  Normatif  Dan  Empiris Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum’, Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1  (2021):  1–20, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
14 Jonaedi  Efendi  and  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , (Jakarta: Prenada Media, 2016).
15 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1, (Juni 2020): 20-33, 10.14710/gk.7.1.20-33
16 M  F  Haikal,  ‘Implementasi  Perlindungan  Rahasia  Dagang  Dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada  PT. Bahagia Idkho Mandiri’, Repository.Uinjkt.Ac.Id (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61416%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/d space/bitstream/123456789/61416/1/Muhammad Fikry Haikal - FSH.pdf.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
mengedepankan iklim perdagangan yang sehat. Pasal 23 UU Anti Monopoli juga telah menyatakan persekongkolan merupakan hal yang dilarang untukmemperoleh rahasia  perusahaan  lain.  Substansi  dari  19  pasal  yang  diatur  oleh  UU  Rahasia Dagang  tidak  menyinggung  secara  eksplisit  menyangkut  subjek  hukum  dari rahasia  dagang.  UU  Rahasia  Dagang  lebih  tepatnya  pada  Pasal  4  huruf  a  hanya menyatakan  secara  implisit  dengan  ketentuan  pemilik  rahasia  dagang memanfaatkan  rahasia  dagang  miliknya  sendiri.  Objek  hukum  rahasia  dagang yang  diatur  dalam  Pasal  2  UU  Rahasia  Dagang  di  antaranya  adalah  teknik produksi,  teknik  pengolahan,  teknik  penjualan,  dan  lainnya  yang  memuat  tiga unsur meliputi informasi tertutup dan khusus pada teknologi maupun bisnis, tidak memperkenankan  khalayak  umum  untuk  mengaksesnya,  adanya  upaya  dari pemilik  rahasia  dagang  untuk  melindungi  keutuhan  dari  kerahasiaannya,  dan  di dalamnya  mengandung  nilai  ekonomi  digolongkan  sebagai  rahasia  dagang. 17 Sedangkan,  tiga  unsur  rahasia  perusahaan  meliputi  bersifat  rahasia  dan kerahasiaannya  dijaga,  kebocoran  informasinya  berdampak  pada  kerugian perusahaan  karena  dapat  disalahgunakan  oleh  perusahaan  pesaing,  dan  bernilai ekonomi. 18 Tanpa  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan,  rahasia  dagang  tetap patut  dilindungi  secara  mutlak,  bahkan  tidak  terpaut  pada  jangka  waktu  tertentu, dengan syarat pemilik rahasia dagang masih tetap mengupayakan terjaganya unsur kerahasiaan dari informasi tersebut. 19
UU  Rahasia  Dagang  memegang  peran  utama  dalam  melindungi  gagasan kreativitas  dari  daya  pikir  seseorang  yang  dapat  diperdagangkan,  mewujudkan iklim  perdagangan  yang  patuh  pada  ketentuan  hukum,  melahirkan  hubungan harmonis antara para pelaku ekonomi dalam bertransaksi, dan memberikan sarana informasi  yang  mampu  mendorong  produktivitas  dalam  mengawasi  persaingan usaha  secara  sehat  yang  dapat  menjadi  daya  tarik  arus  masuknya  investasi  ke Indonesia. 20 Pada  kenyataannya,  implementasi  dari  UU  Rahasia  Dagang  kerap dihadapi oleh hambatan-hambatan yang perlu ditanggulangi dengan tepat dengan dukungan Pemerintah, penegak hukum,  pelaku ekonomi, dan masyarakat umum. Penelitian  ini  akan  membahas  kasus  rahasia  dagang  yang  diselesaikan  secara perdata dan dinyatakan sebagai pelanggaran rahasia dagang.
Kasus terbaru penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui litigasi dengan putusan  nomor  1035/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel  yakni  PT.  Flux  Asia  Solusindo diwakili  oleh  Yohannes  Auri  Husen  sebagai  Penggugat  melawan  Fuad  Fajar Samudera  sebagai  Tergugat  I  dan  PT.  Jelajah  Andaliman  Indonesia  sebagai Tergugat  II,  dijelaskan  bahwa  Fuad  merupakan  mantan  karyawan  PT.  Flux Asia
17 Ulya, ‘Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital’.
18 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
19 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
20 Ariffan  Rahman  Hakim,  ‘Penerapan  Tindak  Pidana  terhadap  Pelanggaran  Rahasia Dagang di Indonesia dan Jepang’, Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 2, no. 1 (2022): 749–60, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/16.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
Solusindo  dengan  jabatan Art  Director termaktub  dalam  perjanjian  kerja  waktu tidak  tertentu  (PKWTT)  dan  mengetahui  rahasia  dagang  perusahaan  berupa portofolio Van  Houten  Kitchen milik  Penggugat.  Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  surat PKWTT telah tercantum yang pada pokoknya menyatakan pekerja setuju menjaga unsur rahasia dan tidak memanfaatkan rahasia secara tanpa hak untuk kepentingan dan  keuntungan  sendiri,  tanpa  persetujuan  perusahaan,  dilanjut  dengan  ayat  (2) bahwa seluruh informasi rahasia yang diberikan perusahaan kepada pekerja adalah milik  perusahaan  dan  akan  dikembalikan  kepada  perusahaan  atau  dihancurkan secara  permanen  jika  diperlukan  apabila  hubungan  kerja  berakhir,  dan  ayat  (5) bahwa ketentuan berlaku selama 3 tahun setelah perjanjian batal atau berakhir.
Diketahui  pada  tanggal  27  Mei  2022  hubungan  kerja  antara  PT.  Flux Asia Solusindo  dengan  Fuad  telah  berakhir  dan  selanjutnya  Fuad  mendirikan perusahaannya  sendiri  dengan  nama  PT.  Jelajah  Andaliman  Indonesia.  Pokok permasalahan  dimulai  ketika  Fuad  mewakili  perusahaan  yang  didirikannya melakukan  penawaran  kepada  perusahaan  lain  yang  dengan  nama  PT.  Gemilang Indofa Konstruksi dengan memanfaatkan rahasia dagang berbentuk portofolio Van Houten Kitchen sebagaimana portofolio tersebut adalah milik perusahaan tempat ia  bekerja  sebelumnya  dan  digunakan  tanpa  izin,  yaitu  milik  PT  Flux  Asia Solusindo.  Surat  teguran  atau  somasi  kemudian  dilayangkan  oleh  kuasa  hukum PT.  Flux  Asia  Solusindo  sebagaimana  termaktub  dalam  surat  somasi  nomor 03/SCO-IX/2022  tertanggal  12  September  2022,  surat  somasi  nomor  04/SCO- IX/2022 tertanggal 20 September 2022, dan surat somasi nomor 07/SCO-IX/2022 tertanggal  28  September  2022  yang  pada  pokoknya  meminta  ganti  kerugian  dan meminta  Fuad  tidak  lagi  menggunakan  rahasia  dagang  milik  PT.  Flux  Asia Solusindo  untuk  kepentingan  operasional  perusahaan  yang  didirikannya  sendiri. Tanggapan  atas  surat  somasi  tersebut  telah  termaktub  melalui  surat  nomor 09.2/Srt.Tanggapan-SOM-ALF&P/X/2022 yang berisi pengakuan dan permintaan maaf  Fuad  telah  menggunakan  rahasia  dagang  milik  PT.  Flux  Asia  Solusindo untuk kepentingan perusahaan pribadinya, namun Fuad tidak bersedia mengganti kerugian kepada PT. Flux Asia Solusindo atas rahasia dagang yang digunakannya tanpa izin.
Tindakan  dan  tanggapan  atas  somasi  dari  Fuad  telah  terbukti  melanggar ketentuan  Pasal  7  ayat  (1),  (2),  dan  (5)  Surat  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu No. 027/PKWTT-FLUX/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020, Pasal 1365 KUHPerdata karena telah menimbulkan kerugian atas perbuatan melawan hukum yang  dilakukannya,  dan  telah  memenuhi  unsur  pelanggaran  rahasia  dagang sebagaimana  Pasal  13  dan  Pasal  14  UU  Rahasia  Dagang.  Fuad  telah mengungkapkan  rahasia  dagang  milik  perusahaan  tempat  ia  bekerja  sebelumnya secara  sengaja,  padahal  PT.  Flux  Asia  Solusindo  selaku  pemilik  dari  portofolio tersebut  telah  berupaya  secara  layak  dalam  rangka  menjaga  rahasia  dagangnya melalui  perjanjian  tertulis  yang  masih  berlaku  mengikat  yang  berisi  kesepakatan melindungi  rahasia  dagang  perusahaan.  Kasus  ini  dapat  dikualifikasikan  sebagai
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
pelanggaran  rahasia  dagang  sebagaimana  ditempuh  upaya  hukum  secara  perdata berupa  ganti  kerugian  immateriil  sejumlah  Rp35.000.000,00  secara  tunai  dan seketika kepada PT. Flux Asia Solusindo dan melarang Fuad untuk menggunakan rahasia dagang milik PT. Flux Asia Solusindo.
Macam-macam  bentuk  rahasia  yang  mengandung  unsur  rahasia  dagang dapat  berupa  suatu  formula,  proses  dan  resep  rahasia,  metode  perhitungan  atau algoritma  operasional,  alat-alat  desain  properti,  pola,  otomatisasi,  dan  desain produk atau jasa.  Keberagaman bentuk  rahasia dagang menjadikan aspek  hukum rahasia  dagang  perlu  dibuktikan  untuk  membedakan  antara  informasi  yang termasuk  kualifikasi  rahasia  dagang  dan  informasi  yang  tak  termasuk  kualifikasi rahasia  dagang  sebelum  menyatakan  suatu  tindakan  sebagai  pelanggaran  rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang  sebagaimana pada Pasal  2 UU Rahasia  Dagang yakni meliputi teknik produksi, teknik pengolahan, teknik penjualan, dan lainnya selama  masih  di  dalam  lingkup  teknologi  maupun  bisnis  dengan  nilai  ekonomi, serta  khalayak  umum  tidak  dapat  mengaksesnya.  Pasal  3  UU  Rahasia  Dagang melengkapi  persyaratan  suatu  rahasia  agar  termasuk  rahasia  dagang  haruslah memuat  empat  unsur  di  antaranya  jika  informasi  bernilai  ekonomi,  dijaga kerahasiaanya dengan melakukan upaya-upaya perlindungan sepatutnya, khalayak umum  tidak  mengetahui  isi  dari  informasi  sehingga  eksklusif  untuk  kalangan tertentu, informasi dapat dimanfaatkan dalam rangka keperluan komersialisasi dan dapat  meraup  keuntungan  ekonomi. TRIPs  Agreement  Part II Section 7 : Protection  of  Undisclosed  Information  Article  39  (2) menyatakan  bahwa  pada intinya  perseorangan  dan  badan  hukum  memiliki  kemungkinan  untuk  mencegah informasi  yang  secara  sah  berada  dalam  kendali  mereka  agar  tidak  diungkapkan atau  digunakan  oleh  orang  lain  tanpa  persetujuan  mereka  dengan  cara  yang bertentangan  dengan  praktik  komersial  yang  jujur  sepanjang  informasi  tersebut: (a) bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi tersebut, sebagai suatu badan atau dalam  konfigurasi  dan  perakitan  yang  tepat  dari  komponen-komponennya,  tidak diketahui  secara  umum  atau  mudah  diakses  oleh  orang-orang  dalam  kalangan yang biasanya menangani jenis informasi tersebut; (b) mempunyai nilai komersial karena  bersifat  rahasia;  dan  (c)  telah  mengambil  langkah-langkah  yang  wajar dalam  keadaan  tersebut,  oleh  orang  yang  secara  sah  mengendalikan  informasi tersebut,  untuk  merahasiakannya”. Dapat  disimpulkan  bahwa TRIPs  Agreement mengatur  unsur  yang  harus  terpenuhi  dalam  suatu  informasi  agar  dikategorikan sebagai  rahasia  dagang  yaitu  informasi  yang  bersifat  rahasia,  bernilai  komersial, dan telah dilakukan upaya yang patut oleh pemilik sah dari rahasia dagang untuk mengendalikan dan menjaga kerahasiaan informasinya.
Sebaliknya,  suatu  informasi  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  rahasia dagang  apabila  rahasia  dagang  yang  diungkapkan  dalam  rangka  pertahanan, keamanan,  kesehatan,  atau  keselamatan  masyarakat  sebagaimana  Pasal  15  huruf (a)  dan  apabila  rahasia  yang  terkandung  di  dalamnya  dapat  diperoleh  melalui perekayasaan  ulang  atau reverse  engineering. Pasal  15  huruf  (b)  UU  Rahasia
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
Dagang  telah  mengecualikan  pelanggaran  rahasia  dagang  terhadap  tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang  lain  yang  dilakukan  semata-mata  untuk  kepentingan  pengembangan  lebih lanjut  produk  yang  bersangkutan. Reverse  engineering pada  penjelasannya  ialah suatu  tindakan  menganalisis  dan  mengevaluasi  untuk  mengetahui  informasi tentang  teknologi  yang  ada.  Dalam  hal  menganalisis  apakah  suatu  tindakan reverse engineering melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk yang dievaluasi,  maka  perlu  dipastikan  apakah  produk  tersebut  sudah  dilindungi melalui  paten  atau  rahasia  dagang.  Penelitian  ini  membahas  lingkup  rahasia dagang yang mengenal prinsip first to use , dalam arti perlindungan telah melekat sejak  awal  ia  mengetahui  suatu  rahasia  dagang.  Apabila  seseorang mengungkapkan  rahasia  dagang  dengan  cara  mengingkari  perjanjian  untuk menjaga rahasia dagang , namun berdalih dengan tujuan untuk melakukan reverse engineering terhadap  rahasia  dagang  milik  orang  lain,  maka  tindakan  tersebut merupakan  pelanggaran  rahasia  dagang,  karena reverse  engineering yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep rahasia dagang yaitu first to use , maka jika pemilik rahasia dagang merasa rahasia dagangnya terancam dan ingin mengajukan upaya  hukum,    maka  pemilik  rahasia  harus  dapat  membuktikan  adanya pelanggaran  melalui reverse  engineering yang  bukan  untuk  pengembangan  lebih lanjut, melainkan untuk komersialisasi. 21
Penelitian  ini  berpendapat  bahwa  tindakan reverse  engineering tetap  harus berlandaskan  persetujuan  atau  lisensi  dari  pemilik  rahasia  dagang,  sehingga apabila reverse  engineering dilakukan  tanpa  seizin  pemilik  rahasia  dagang  tetap dikategorikan  sebagai  pelanggaran  rahasia  dagang.  Tidak  adanya  batasan  terkait sejauh mana tindakan reverse engineering terhadap produk rahasia dagang milik orang lain dapat dibenarkan secara hukum dalam UU Rahasia Dagang menjadikan tidak  terjaminnya  kepastian  hukum  dalam  melakukan  tindakan  rekayasa  ulang. Pemerintah  dan  DPR  perlu  memperbaharui  UU  Rahasia  Dagang  dengan membatasi reverse  engineering dengan  menentukan  secara  eksplisit  mengenai tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  berdasarkan  Pasal  14  UU  Rahasia  Dagang.  Prinsip  moralitas  berkenaan dengan  iktikad baik  membutuhkan kejujuran intelektual  atas asal-usul dari karya intelektual  yang  justru  akan  bertentangan  dengan  konsep reverse  engineering yang merasa produk hasil reverse engineering adalah suatu produk baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang terhadap prinsip  perlindungan rahasia dagang di Indonesia dengan prinsip hak kekayaan intelektual secara universal. 22
21 Faizal Kurniawan, Moch. Marsa Taufiqurrohman, and Xavier Nugraha, ‘Legal Protection of  Trade  Secrets  over  the  Potential  Disposal  of  Trade  Secrets  Under  the  Re-Engineering Precautions’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 267, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.267-282.
22 Iswi  Haryani, Prosedur  Mengurus  HAKI  (Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual)  Yang  Benar (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
Rahasia dagang yang dilanggar telah diuraikan dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang  bahwa  terjadi  apabila  individu  membocorkan  rahasia  dagang  dan/atau telah mengingkari perjanjian secara tertulis atau lisan. 23 Dilengkapi pada Pasal 14 UU  Rahasia  Dagang  bahwa  dikatakan  pelanggaran  rahasia  dagang  jika menggunakan  cara  yang  tidak  patut  dan/atau  melanggar  hukum  yang  berlaku dalam  memanfaatkan  rahasia  dagang  milik  pihak  lain. 24 Bentuk-bentuk  tindakan yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  rahasia  dagang  perlu  diatur  secara  spesifik dalam  UU  Rahasia  Dagang  yang  mewajibkan  adanya  pembuktian  yang  sah. Merujuk  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pembuktian  di  ambil  dari  kata “bukti”  dengan  definisi  sebagai  pernyataan  atas  suatu  kebenaran  peristiwa  atau keterangan  nyata. 25 Menurut  pendapat  ahli,  R.  Subekti  menitikberatkan pembuktian  sebagai  langkah  untuk  memperkuat  keyakinan  hakuim  atas  validitas dalil  yang  diungkapkan  saat  proses  persidangan  berlangsung.  M.Yahya memberikan  tolok  ukur  pembuktian  sebagai  keabsahan  alat  bukti  di  mata hukum. 26 Anshoruddin  mendefinisikan  pembuktian  sebagai  tahapan  keterangan untuk  menguatkan  keyakinan.  Merujuk  pada  ketiga  pengertian  ahli,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian hukum ialah proses menemukan fakta-fakta penting  di  persidangan  sebagai  pembuktian  kesalahan  terdakwa  sesuai  dengan pasal  yang  didakwakan  dengan  menyertakan  alat  bukti  untuk  mendukung pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Menurut pembuktian dalam hukum acara perdata, pelaksanaan sistem rahasia dagang di Indonesia masih rawan akan terjadinya  pelanggaran  rahasia  dagang,  hal  ini  lantaran  belum  optimalnya kepastian hukum terkait perjanjian lisensi maupun pihak yang mengetahui rahasia dagang dalam suatu hubungan kontrak dalam rangka kebutuhan operasional.
Pemilik  rahasia  diberikan  kewenangan  untuk  membuat  perjanjian  lisensi kepada  pihak  tertentu  dengan  dasar  perjanjian  lisensi,  sehingga  keabsahan memperoleh  rahasia  dagang  dilakukan  dengan  penerimaan  lisensi.  UU  Rahasia Dagang  pada  Pasal  4  huruf  a  menentukan  pemilik  rahasia  menggunakan  rahasia dagangnya  sendiri,  tetapi  pernyataan  tersebut  tidak  menyinggung  secara  spesifik mengenai subjek hukum rahasia dagang. Apabila penemuan rahasia dagang dalam suatu  perusahaan  didapatkan  melalui  lebih  dari  satu  orang,  sebagai  contoh  jika terdiri  dari  pemilik  perusahaan,  pengawas  kegiatan  yang  menghasilkan  rahasia
23 Chairinaya  Nizliandry,  ‘Analisis  Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat Undang Rahasia Dagang Di Indonesia  Dan  Amerika  Serikat’, Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia 2, no. 1 (2022): 99–112,
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=dharmasisya.
24 Wellastry  Yamin,  Ronald  Saija,  and  Sarah  Selfina  Kuahaty,  ‘Perlindungan  Hukum Rahasia Dagang Terhadap Produk Skincare Home Industry’, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 (2022): 374–81.
25 Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
26 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
dagang,  dan  perancang  formula  yang  menghasilkan  rahasia  dagang,  lantas  perlu adanya  kepastian  hukum  terkait  kepemilikan  rahasia  dagang  yang  sah  dengan tidak  mengurangi  hak  masing-masing.  UU  Rahasia  Dagang  hendaknya menguraikan penjelasan lebih lanjut terkait pihak yang dimaksud sebagai pemilik rahasia  dagang.  Berbeda  dengan  perlindungan  yang  diterapkan  oleh  Amerika Serikat  terhadap Intellectual  Property  Rights (IPR)  yang  sangat  berfokus  kepada kemanfaatan intangible  assets . Awal  kelahiran  penegakan  hukum  terkait  rahasia dagang  di  Amerika  Serikat  dimulai  dari Restatement  of  Torts (1939),  yang selanjutnya  sebagai output dari Annual  Conference  Meeting di  Minneapolis, negara bagian Amerika Serikat yakni Minnesota berupa Uniform Trade Secret Act with  1985  Amendments (UTSA)  yang  dilaksanakan  bulan Agustus  1985.  UTSA menganggap  suatu  rahasia  berada  dalam  ranah  keperdataan.  Baru  kemudian Pemerintah  Federal  Amerika  Serikat  mengundangkan  aspek  pidana  dalam pelanggaran  rahasia  dagang  berupa Economic  Espionage  Act  of  1996 ,  dengan kualifikasi  pelanggaran  layaknya  pelanggaran  federal  dan  termasuk  ke  dalam ranah spionase ekonomi. 27 Dalam hal subjek hukum rahasia dagang, UTSA secara tegas  telah  memberikan  terminologi  mengenai  pemaknaannya  dari  kata  pribadi berupa  individu,  badan  usaha,  pemerintah,  golongan  pebisnis,  organisasi, perdagangan  dengan  mekanisme  patungan,  pemerintah,  dan  yang  masih berkenaan dengan lingkup komersial dan berbadan hukum.
Alat  bukti  yang  diakui  dalam  perkara  perdata  menurut  Pasal  1866 KUHPerdata  salah  satunya  ialah  suatu  tulisan  maupun  berbentuk  penyuratan sebagai elemen penting guna pembuktian. Beberapa bentuk rahasia dagang berupa suatu  temuan  yang  tidak  tertulis,  lantas  akan  menyulitkan  proses  pembuktian untuk menyatakan kebenaran formil jika terjadi pelanggaran rahasia dagang tanpa adanya  alat  bukti  tertulis  lantaran  hanya  diketahui  oleh  pihak  tertentu  sebagai pemilik  hak.  Dalam  hal  peralihan  rahasia  dagang  melalui  perjanjian  lisensi, dokumen  yang  perlu  dilakukan  pencatatan  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  (DJKI)  berupa  data  administratif  atas  peralihan  hak  dan  tidak mengandung  isi  dari  rahasia  dagang.  Ketentuan  tersebut  berdasar  pada  Pasal  5 ayat (1), (2), dan (5) UU Rahasia Dagang. Kerentanan pelanggaran rahasia dagang dan kurangnya pemenuhan kepastian hukum terhadap perjanjian lisensi yang juga menyangkut pihak-pihak tertentu membutuhkan adanya suatu pembuktian otentik dengan  melibatkan  pejabat  umum  dengan  kewenangan  berkenaan  dalam  hal perjanjian  lisensi  yang  sangat  diperlukan  untuk  menguatkan  proses  pembuktian ketika terjadi sengketa. Adapun ketika rahasia dagang digunakan untuk hubungan kontraktual  antara  perusahaan  dengan  karyawan  untuk  keberlangsungan  proses operasional  perusahaan  tanpa  melalui  perjanjian  lisensi,  maka  untuk  pemenuhan unsur  rahasia  dagang  menuntut  pemilik  rahasia  dagang  untuk  melakukan  upaya
27 Nizliandry,  ‘Analisis  Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Menurut  Undang-Undang Rahasia  Dagang  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat  Undang  Rahasia  Dagang  Di  Indonesia  Dan Amerika Serikat’.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
yang  patut  secara  preventif  guna  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  rahasia dagang,  yang  dapat  diwujudkan  melalui  perjanjian  kerahasiaan (confidentiality agreement) untuk  menguatkan  pembuktian  jika  terjadi  perselisihan  di  kemudian hari, lebih baik melalui perjanjian secara tertulis agar meminimalisir celah untuk disangkal oleh pihak lain. 28
Berdasarkan  teori  kepastian  hukum,  dengan  dibuatnya  perjanjian  secara tertulis untuk menjaga rahasia dagang dapat menjadi suatu pedoman dan jaminan baku  dalam  bertindak  sesuai  ketentuan  hukum.  Diharapkan  pihak-pihak  yang menandatangi  perjanjian  tersebut  menghindari  tindakan  yang  melanggar  rahasia dagang mengingat terdapat konsekuensi hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Tanpa  kepastian  hukum,  individu  tidak  mempunyai  pedoman  baku  dalam berperilaku. Gustav Radburch menyimpulkan bahwa salah satu tujuan dari hukum itu  sendiri  ialah  melalui  adanya  suatu  kepastian  hukum. 29 Ketentuan  mengenai persyaratan harus adanya permohonan yang diajukan oleh pemilik rahasia dagang untuk  mengajukan  sidang  tertutup  pada  Pasal  18  UU  Rahasia  sebaiknya  diubah menjadi  suatu  kewajiban  bagi  hakim  untuk  menyatakan  sidang  tertutup  dalam pemeriksaan  substansi  agar  memberikan  kepastian  hukum  terkait  perlindungan rahasia dagang di persidangan dan hakim turut berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi.
3.2  Urgensi  Pengaturan  Confidentiality  Agreement  sebagai  Strategi Optimalisasi Perlindungan  Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi Ratifikasi sebagaimana dilaksanakan Indonesia yang dapat dilihat pada UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan perjanjian pembentukan World Trade Organization merundingkan Agreement  on  Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights. 30 Indonesia  resmi  mengakui  rahasia  dagang  setelah  ratifikasi tersebut  dan  Pemerintah  mengakomodirnya  dalam  UU  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang. 31 Indonesia  ialah  bagian TRIPs  Agreement ,  sehingga perlu  melakukan  harmonisasi  antara  kesatuan  unsur-unsur  hukum  dengan kekayaan  intelektual,  salah  satunya  berupa  rahasia  dagang. 32 Dalam TRIP s Agreement mengenal undisclosed  information mendefinisikan  bahwa  terdapat
28 Alkautsar Raga Trenggono and Budi Ispriyarso, ‘Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise’, Notarius 15, no. 2 (2022): 706–17, https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.26892.
29 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  ‘Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum’, Jurnal  Crepido 01  (2019):  13–22, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/.
30 Ni  Kadek  Adinda  Suiyobi  Putri  Wedana  and  Made  Aditya  Pramana  Putra,  ‘Akibat Hukum  Terhadap  Pengungkapan  Rahasia  Dagang  Oleh  Barista  Coffee  Shop  Berdasarkan  Ius Constitutum’, Jurnal Kertha Desa 11, no. 2 (2023): 1759–68.
31 Talitha  Shabrina  Faramukti,  ‘Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Atas  Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman’, Universitas Islam Indonesia 15 (2018): 68– 84.
32 Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi  Pada  Novel  The  Twilight Saga  “Breaking Dawn”  Dan Web  Novel  Renesmee’s Normal Life”, Jurnal USM Law Review 1, No. 2, (2018): 216-223
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
informasi  harus  dijaga  kerahasiaannya. 33 Pada  akhirnya,  pengakuan  rahasia dagang  di  Indonesia  terwujud  setelah  terlaksananya  ratifikasi  tersebut. Selanjutnya,  pemerintah  mengeluarkan  pengaturan  khusus  terkait  rahasia  dagang melalui UU Rahasia Dagang. Pihak dengan hak atas kepemilikan rahasia dagang hanyalah pemiliknya dan/atau melalui pemberian lisensi berdasarkan kesepakatan lisensi  yang  dilaporkan  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual. 34 UU Rahasia  Dagang  hanya  mengatur  bentuk  upaya  perlindungan  rahasia  dagang dengan  cara  peralihan  hak  melalui  perjanjian  lisensi.  Pada  kenyataannya,  jika merujuk  pada  putusan  pengadilan  berkenaan  dengan  isu  rahasia  dagang,  dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia melalui jalur litigasi didominasi dengan tindakan pembocoran rahasia dagang yang terjadi antara pihak pengusaha dan  pihak  karyawan.  UU  Rahasia  Dagang  sepatutnya  pun  memperhatikan langkah-langkah  dalam  rangka  menjamin  terlindunginya  rahasia  yang mendasarkan  pada  suatu  kontrak  pekerjaan  mengingat  jangkauan  rahasia  dagang kini lebih luas, perlindungan karyawan yang masih lemah dalam ketentuan rahasia dagang juga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang lebih kompleks. 35
Perjanjian  yang  berkeadilan  sebagai  upaya  perlindungan  rahasia  dagang antara  perusahaan  dengan  karyawannya  perlu  mengatur  langkah-langkah  yang harus  dipatuhi  dalam  menjaga  kerahasiaan  dan  mengatur  pula  perlindungan terhadap  karyawan  dengan  mensyaratkan  pemilik  rahasia  dagang  mampu membuktikan terjadinya pelanggaran rahasia dagang melalui alat bukti yang sah, serta  mengutamakan  jalur  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam penyelesaian konflik rahasia dagang sebagai penerapan asas ultimum remedium. 36 Pembentukan upaya perlindungan rahasia dagang yang dapat dijadikan alat bukti yang  sah  dapat  diwujudkan  dengan  pembuatan  suatu  perjanjian  kerahasiaan (confidentiality  agreement) yang  kerap  dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian maupun  dibuat  secara  terpisah. Confidentiality  agreement yang  berlandaskan hukum  kontrak  berisi  kesepakatan  bahwa  para  pihak  menyetujui  untuk  tetap menjaga  informasi  rahasia  perusahaan  dengan  tidak  mengungkapkannya  kepada pihak  ketiga  baik  saat  berlangsungnya  masa  kerja  dan  saat  berakhirnya  masa kerja. 37 Confidentiality  agreement dapat  diterapkan  dalam  peraturan  internal perusahaan  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus,  contohnya  seperti  resep
33 Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual, Cetakan  Pertama  (Bandung: PT Alumni, 2003).
34 Gabriella  Ivana  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  ‘Akibat Kekosongan  Hukum  Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual’, Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 708–21, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
35 Rizki  Amalia  Fitriani  et  al.,  ‘Efektivitas  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap  Upah Minimum Pekerja’, Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 809–18.
36 Dewa Gede Giri Santosa, ‘Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2021): 178–91.
37 Hetiyasari  Hetiyasari,  ‘Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 331, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
dagang,  formula  produk,  proses  produksi,  portofolio,  dan  rahasia  lainnya  yang berpotensi  dikomersialisasikan  oleh  pihak  pesaing.  Dengan  diberikannnya kebebasan  untuk  mencantumkan  penambahan  klausul  tertentu  dalam  suatu confidentiality  agreement ,  agar  senantiasa  mengandung  asas  proporsionalitas, maka  klausul  di  dalam confidentiality  agreement haruslah  memenuhi  unsur kewajiban  untuk  bertanggungjawab  atas  kerahasiaan  informasi,  apabila kerahasiaan  tersebut  luntur  maka  rahasia  dagang  tersebut  akan  gugur  sesuai ketentuan UU Rahasia Dagang tepatnya pada Pasal 1 ayat (1). Jika merujuk pada kasus  yang  terjadi  pada  PT.  Flux  Asia  Solusindo  dimana  mantan  karyawannya membocorkan  rahasia  dagang  perusahaan  kepada  perusahaan  lain,  perusahaan memiliki  alat  bukti  yang  sah  untuk  menggugat  mantan  karyawan  tersebut  atas dasar  perjanjian  tertulis  yang  mengandung  unsur  perjanjian  kerahasiaan. Kurangnya  kesadaran  hukum  mengenai  pentingnya  klausul  untuk  menjaga kerahasiaan apabila klausul tersebut digabungkan dengan perjanjian lainnya, maka sebaiknya  perjanjian  kerahasiaan  ini  dibuat  secara  khusus  dan  terpisah  dengan perjanjian lainnya.
Klausul  kedua  mengenai  pembatasan  kepada  pihak  tertentu  dalam menggunakan  rahasia  dagang.  Sebagaimana  lingkup  dari  rahasia  dagang  yang diatur  pada  Pasal  2  UU  Rahasia  Dagang  meliputi  teknik  produksi,  teknik pengolahan, teknik penjualan, dan teknik lain di bidang teknologi atau bisnis yang bernilai  ekonomi,  maka  perlu  diatur  secara  tegas  batas-batas  hak  penggunaan rahasia  dagang  oleh  karyawan.  Asas  proporsionalitas  harus  diutamakan  antara perusahaan  sebagai  pemilik  rahasia  dagang  dengan  karyawan  yang  mengetahui rahasia  dagang. Confidentiality  agreement yang  berlandaskan  keadilan  harus mampu  memberikan  kesejahteraan  baik  bagi  perusahaan  maupun  karyawan. Confidentiality  agreement yang  berkeadilan  dapat  diterapkan  dengan  ketentuan perusahaan  wajib  menjamin  adanya  kompensasi  sebagai  bentuk  apresiasi  dalam rangka  ingin  mengalihkan  hak  milik  rahasia  dagang  sebagaimana  karyawan dengan  idenya  sendiri  menemukan  penemuan  baru  terhadap  rahasia  dagang perusahaan.  Opsi  kedua  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  sistem  bagi  hasil,  dengan tujuan  keduanya  mendapatkan  hak  yang  seimbang,  sepanjang  karyawan menyepakati apabila ia keluar dari perusahaan, maka rahasia dagang tersebut tidak berhak untuk digunakan lagi.
Klausul  ketiga  mengenai  pencantuman  klausul  non-kompetisi (non- competition clause) yang berisi kesepakatan untuk karyawan tidak pindah bekerja pada perusahaan pesaing yang bergerak pada industri yang serupa untuk  periode waktu  yang  ditentukan  sebagaimana  ketika  telah  terputusnya  kontrak  kerja  pada perusahaan  sebelumnya. 38 Sebagai  perbandingan,  beberapa  negara  bagian Amerika  Serikat  seperti  California,  Oklahoma,  dan  North  Dakota  telah mengeluarkan  undang-undang  yang  membatasi  penggunaan  klausul  non-
38 Afdal and Purnamasari, ‘Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia’.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
e-ISSN : 2621-4105
kompetisi. 39 Berbeda  dengan  Indonesia  yang  hingga  saat  ini  belum  mengatur mengenai  penerapan  klausul  non-kompetisi. 40 Pasal  1601  KUHPerdata  yang berlaku setelah berakhirnya hubungan kerja yang mengizinkan perjanjian dengan pembatasan  kekuasaan  yang  memiliki  kemiripan  dengan  konsep  klausul  non- kompetisi,  sepanjang  tetap  patuh  dan  selaras  dengan  ketentuan  hukum. 41 Indonesia  dalam  mengimplementasikan  klausul  non-kompetisi  haruslah  segera dilakukan  penetapan  terkait  batasan  jangka  waktu  dengan  mempertimbangkan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan disertai rincian daftar  nama  perusahaan  pesaing  yang  harus  dihindari,  batas  wilayah,  periode waktu  berlaku,  spesifikasi  posisi  pekerjaan  tertentu,  dan  pemberian  kompensasi selama  jangka  waktu  yang  ditentukan  perusahaan  kepada  karyawan.  Jika perusahaan  membuat confidentiality  agreement dengan  klausul  non-kompetisi tanpa  mencantumkan  batasan  kewajaran  tersebut  maka  dikhawatirkan  akan bertentangan dengan kebebasan individu untuk mencari pekerjaan, sehingga perlu adanya  kepastian  hukum  terkait  klausul  non-kompetisi  di  Indonesia  agar  tetap memenuhi tiga tujuan hukum di antaranya hukum yang berkepastian, hukum yang menebar manfaat, dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, maka diharapkan confidentiality agreement disertai klausul non-kompetisi tidak akan memberatkan para karyawan. 42
UU Rahasia Dagang dalam mengoptimalisasikan terjaganya rahasia dagang, sangat disayangkan hingga saat ini belum mengakui eksistensi dari confidentiality agreement sebagai  upaya  preventif  yang  mewajibkan  pemilik  rahasia  dagang untuk  menerapkannya.  Penjabaran  upaya  perlindungan  rahasia  dagang  saat  ini masih  ditentukan  secara  umum  dengan  menyebutkan  “upaya-upaya  yang sebagaimana  mestinya”.  Perlu  menjadi  perhatian  khusus  bahwa  penjabaran  atas bentuk-bentuk upaya dan/atau langkah perlindungan sebagaimana perlu ditempuh oleh  pihak  pemilik  akan  memudahkannya  dalam  membuat confidentiality agreement yang tidak merugikan pihak karyawan, pihak eksternal, maupun pihak lain  yang  berkewajiban  menjaga  suatu  rahasia  dagang  dengan  menerapkan batasan-batasan  kewajaran  yang  telah  diuraikan  sebelumnya. 43 Upaya  preventif perlindungan rahasia dagang perlu dimuat lebih komprehensif dalam UU Rahasia Dagang  dengan  substansi  yang  lebih  spesifik  untuk  menghindari  perselisihan
39 Daniel  Wiessner,  ‘Noncompete  Agreements  Violate  US  Labor  Law,  Official  Says’, Reuters , 31 May 2023.
40 Selina  Juwita  Putri,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Atas  Penerapan  Klausul Non-Kompetisi  Dalam  Perjanjian  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
41 Kristian Bungaran, ‘Non Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja’, DHP Law Firm, 2022, https://www.dhp-lawfirm.com/non-competition-clause-dalam-perjanjian-kerja/.
42 Putri,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Atas  Penerapan  Klausul  Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’.
43 Lailatul Murod, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail, ‘Konsekuensi Yuridis Yang Timbul Dalam Perjanjian Kontrak Kerja Yang Memuat Non-Competition Clause’, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , no. April (2022): 59–74.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
rahasia  dagang  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  bentuk hak  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  keunggulan,  di  antaranya  tidak membutuhkan  biaya  pendaftaran,  tak  terbatas  pada  periode  waktu  sepanjang  si pemilik tetap konsisten menjamin keamanan rahasia dagangnya, dan memberikan dampak penting bagi keberadaan rahasia dagang sebagai suatu  aset penting yang berkaitan  erat  dengan  keberlangsungan  suatu  perdagangan . 44 Tanpa  adanya confidentiality  agreement ,  tidak  mampu  menjamin  kerahasiaan  dari  rahasia dagang  yang  diketahui  pihak  lain  dan  apabila  di  kemudian  hari  ternyata munculnya indikasi rahasia dagang yang dilanggar dan hendak mengajukan upaya penyelesaian  sengketa,  dikhawatirkan  pemilik  rahasia  dagang  akan  kesulitan untuk melakukan pembuktian tanpa adanya oleh alat bukti yang sah.
Apabila  pemilik  atau  pemegang  hak  atas  suatu  rahasia  dagang  telah menunjukkan  langkah-langkahnya  secara  patut  dan  konsisten  untuk  melindungi kepemilikan  haknya,  salah  satunya  dengan  membuat confidentiality  agreement , namun  tetap terjadi  isu  rahasia dagang yang dimilikinya dilanggar, tentu  pemilik tersebut  berhak  mengajukan  upaya  hukum  secara  litigasi  terkait  perbuatan melawan hukum maupun menyelesaikan secara non-litigasi. UU Rahasia Dagang terkait  penyelesaian  secara  litigasi  telah  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pemilik rahasia dagang yang haknya dilanggar dengan gugatan ganti rugi dan/atau  penghentian  seluruh  perbuatan  pelanggaran  rahasia  dagang  tersebut tercantum  pada  Pasal  11  ayat  (1),  sedangkan  UU  Rahasia  Dagang  juga menitikberatkan  pada  penyelesaian  secara  non-litigasi  melalui  arbitrase  atau alternatif penyelesaian sengketa tercantum pada Pasal 12. Asas ultimum remedium perlu dianut dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang, yakni dalam penegakan hukum,  hendaklah  penyelesaian  secara  pidana  dilaksanakan  sebagai  langkah pilihan  terakhir.  Terlebih  pula,  aspek  pidana  dalam  lingkup  rahasia  dagang menerapkan ketentuan delik aduan, sehingga hal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang, apabila kurangnya kesadaran hukum oleh  pemilik  rahasia  dagang  untuk  melaporkan  tindakan  pelanggaran  tersebut. Berkaca  pada  sengketa  hak  kekayaan  intelektual  lainnya  yang  berupa  hak  cipta, sebagaimana  UU  Hak  Cipta,  lebih  tepatnya  pada  Pasal  95  ayat  (4)  menentukan bahwa  mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  harus  diutamakan  dan didahului sebelum menempuh upaya hukum secara pidana, dengan syarat selama bukan merupakan isu pembajakan dan sepanjang pihak-pihak yang tengah dalam sengketa  tersebut  dijamin  keberadaannya  tetap  berada  di  Indonesia.  Berangkat dari  ketentuan  tersebut,  pelanggaran  rahasia  dagang  lebih  mengarah  kepada perbuatan lalai  yang  menimbulkan kerugian materiil  sehingga  dapat  diselesaikan secara  mediasi  sebagai  upaya  perdamaian  utama  dalam  penyelesaian  sengketa
44 Ahsana Nadiyya, ‘Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja: Studi  Perbandingan  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Singapura’, Hukum  Dan  Masyarakat  Madani 11, no. 2 (2021): 412–24.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
melalui mediator untuk menghasilkan win-win solution. 45 Pada praktiknya, proses persidangan  terkait  sengketa  rahasia  dagang  lebih  banyak  melalui  jalur keperdataan  untuk  menggugat  ganti  rugi,  namun  UU  Rahasia  Dagang  tetap memberikan  ruang  terhadap  aspek  pidana  dengan  sanksi  pidana,  tepatnya  pada Pasal  17  ayat  (1)  berupa  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  dan/atau  pemberian sanksi nominal denda sebanyak-banyaknya tiga ratus juta rupiah.

## 4. PENUTUP
Aspek  penting  terkait  informasi  termasuk  kualifikasi  rahasia  dagang meliputi  informasi  dalam  lingkup  teknologi  maupun  bisnis  yang  kerahasiaannya terjaga dan bernilai ekonomi. Kriteria dalam TRIPs Part II Section 7 Article 39 (2) mengatur  elemen  terpenting  yang  harus  termuat  di  dalamnya  yaitu  merupakan suatu  rahasia  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  komersial,  dan  telah  dilakukan langkah  pengendalian  dan  perlindungan  kerahasiaan  oleh  pemilik  informasi. Aspek  yang  dapat  menggugurkan  rahasia  dagang  atas  suatu  informasi  jika diperoleh  melalui reverse  engineering dan  tidak  dilakukan  langkah  yang  patut oleh  pemilik  rahasia  dagang  dalam  rangka  menjamin  kerahasiaan  melalui perjanjian  tertulis  atau  lisan.  Penelitian  ini  menyimpulkan  adanya  urgensi  bagi Pemerintah  dan  DPR  untuk  mengatur confidentiality  agreement dan diharmonisasikan  dengan  pembatasan  wilayah,  jangka  waktu,  dan  pencantuman klausul  non-kompetisi  dalam  UU  Rahasia  Dagang  untuk  mencegah  konflik rahasia  dagang.  Sejauh  mana  pembatasan reverse  engineering dan  penerapan klausul  non-kompetisi  yang  sah  juga  perlu  diatur  lebih  lanjut.  Jika  terjadi pelanggaran,  pemilik  rahasia  dagang  dapat  mengajukan  upaya  melalui  proses litigasi berupa ganti rugi maupun melalui proses non-litigasi yang berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan menerapkan asas ultimum remedium. Sebaiknya,  Mahkamah  Agung  juga  mengubah  persyaratan  adanya  permohonan oleh pemilik rahasia dagang untuk mengajukan sidang tertutup pada Pasal 18 UU Rahasia  menjadi  kewajiban  hakim  untuk  menyatakan  sidang  tertutup  dalam pemeriksaan  substansi  agar  memberikan  kepastian  hukum  terkait  perlindungan rahasia  dagang  di  persidangan  dan  Hakim  turut  berkewajiban  menjaga kerahasiaan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdal, Windi, and Wulan Purnamasari. ‘Kajian Hukum Non-Competition Clause Dalam  Perjanjian  Kerja  Menurut  Perspektif  Hukum  Indonesia’. Jurnal Komunikasi Hukum 7, no. 2 (2021): 387–402.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh.
Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Yang  Terdaftar’. Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  47. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
Ariyanti. ‘Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No.
45 Suherman  Suherman, Upaya  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di  Lembaga Perbankan , Jurnal Adhaper , vol. 4, 2018.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
30  Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang’. Bhirawa  Law  Journal 2,  no.  2 (2021): 79–86. https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843.
Bahasa,  Kamus  Pusat. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Bungaran, Kristian. ‘Non Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja’. DHP Law Firm,  2022.  https://www.dhp-lawfirm.com/non-competition-clause-dalam- perjanjian-kerja/.
Dewi, Nourma, and Tunjung Baskoro. ‘Kasus Sengketa Merek Prada S.a Dengan
Pt.  Manggala  Putra  Perkasa  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional’. Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 18. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1531.
Djumahana,  Muhammad,  and  R  Djubaedillah. Hak  Milik  Intelektual:  Sejarah, Teori Dan Pratkteknya Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Faramukti,  Talitha  Shabrina.  ‘Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang  Atas Informasi  Bisnis  Dalam  Perjanjian  Kerja  Di  Kabupaten  Sleman’. Universitas Islam Indonesia 15 (2018): 68–84.
Fitriani,  Rizki  Amalia, Rahmad  Satria,  Agustinus  Astono,  Rizki  Amalia  Fitriani, Rahmad  Satria,  Agustinus  Astono,  Angelia  Pratiwi,  Mastiurlani  Christina, and  Setyo  Utomo.  ‘Efektivitas  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap Upah Minimum Pekerja’. USM Law Review 5, no. 2 (2022): 809–18. Haikal,  M  F.  ‘Implementasi  Perlindungan  Rahasia  Dagang  Dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Kasus Pada PT.  Bahagia  Idkho  Mandiri’. Repository.Uinjkt.Ac.Id .  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61416%0Ahttps://re pository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61416/1/Muhammad Fikry Haikal - FSH.pdf.
Hakim,  Ariffan  Rahman.  ‘Penerapan  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Jepang’. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 2, no. 1 (2022): 749–60. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/16.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP : Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  Dan  Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Haryani,  Iswi. Prosedur  Mengurus  HAKI  (Hak Atas  Kekayaan Intelektual) Yang Benar . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
Hetiyasari,  Hetiyasari.  ‘Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19’.
Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 331. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Ivana,  Gabriella,  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  ‘Akibat  Kekosongan  Hukum Terhadap  Non-Fungible  Token  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual’. Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  708–21. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773.
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  ‘Pemahaman  Terhadap  Asas
Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum’. Jurnal Crepido 01 (2019): 13–22. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
Kurniawan,  Faizal,  Moch.  Marsa  Taufiqurrohman,  and  Xavier  Nugraha.  ‘Legal Protection  of  Trade  Secrets  over  the  Potential  Disposal  of  Trade  Secrets Under  the  Re-Engineering  Precautions’. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 16, no. 2 (2022): 267. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.267-282. Lumopa,  Farly,  Suherman  Suherman,  and  Imam  Haryanto.  ‘Itikad  Baik  Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia’. Jurnal  Yuridis 5, no. 2 (2018):
277–93. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=1193743 33&site=ehost- live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp: //dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron. 2018.08.006.
Murod, Lailatul, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail. ‘Konsekuensi Yuridis Yang Timbul  Dalam  Perjanjian  Kontrak  Kerja  Yang  Memuat  Non-Competition Clause’. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , no. April (2022): 59–74. Nadiyya, Ahsana. ‘Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja:  Studi  Perbandingan  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Singapura’. Hukum Dan Masyarakat Madani 11, no. 2 (2021): 412–24.
Ni  Kadek  Adinda  Suiyobi  Putri  Wedana,  and  Made  Aditya  Pramana  Putra. ‘Akibat  Hukum  Terhadap  Pengungkapan  Rahasia  Dagang  Oleh  Barista Coffee  Shop  Berdasarkan  Ius  Constitutum’. Jurnal  Kertha  Desa 11,  no.  2 (2023): 1759–68.
Nizliandry, Chairinaya. ‘Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang  Rahasia  Dagang  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat Undang  Rahasia  Dagang  Di  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat’. Program Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia 2,  no.  1  (2022): 99–112.
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=dhar masisya.
Nugroho,  Kresno  Adi,  Djumadi,  and  Noor  Hafidah.  ‘Akibat  Hukum  Penolakan Penandatanganan  Perjanjian  Kerjasama  (Non-Disclosure  Agreement)  Oleh Pekerja Yang Mengundurkan Diri’ 1, no. 3 (2022): 227–46.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said.  ‘Metodologi  Normatif  Dan Empiris  Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum’. Jurnal  Penegakan  Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
Putri,  Selina  Juwita.  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Atas  Penerapan Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Santosa,  Dewa  Gede  Giri.  ‘Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pasca  Undang- Undang  Cipta  Kerja:  Implementasi  Dan  Permasalahannya’. DiH:  Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2021): 178–91. Suherman, Suherman. Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Jangka Panjang . 1st ed. Jakarta: LPPM UPN Veteran Jakarta Press, 2020. Suherman, Suherman. Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan . Jurnal Adhaper . Vol. 4, 2018. Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Taun.  ‘Asas  Kebebasan  Berkontrak  Perjanjian  Kerja  Tenaga  Kerja  Asing Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang
Revised: 9-10-2023 Accepted: 2-11-2023
Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi
Rachel Fayza Rabbani, Suherman Suherman e-ISSN : 2621-4105
Ketenagakerjaan’. Jurnal de Jure 12, no. 2 (2020): 1–17. https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.381.
Thalib, Emmy Febriani, Dwi Novita Sari, and Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum. ‘Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia’, 2022, 12–21. https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i2.
Trenggono, Alkautsar Raga, and Budi Ispriyarso. ‘Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam  Menjaga  Rahasia  Dagang  Franchise’. Notarius 15,  no.  2  (2022): 706–17. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.26892.
Ulya, Widadatul. ‘Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital’. Journal of Intellectual Property 6, no. 1 (2023): 13–19. www.journal.uii.ac.id/JIPRO.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual, .  Cetakan  Pe. Bandung: PT Alumni, 2003.
Widjaja,  Gunawan. Seri  Hukum  Bisnis  Lisensi .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2001.
Wiessner,  Daniel.  ‘Noncompete  Agreements  Violate  US  Labor  Law,  Official Says’. Reuters , 31 May 2023.
Yamin,  Wellastry,  Ronald  Saija,  and  Sarah  Selfina  Kuahaty.  ‘Perlindungan Hukum  Rahasia  Dagang  Terhadap  Produk  Skincare  Home  Industry’. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 4 (2022): 374–81.