## INTERVENSI LEMBAGA DALAM MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
AHMAD MISBAHUL ANAM misbahulanam@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Indonesia

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intervensi lembaga  dalam  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat.  Metode Penelitian: Kualitatif. Hasil Penelitian: Bentuk perubahan masyarakat yang  paling  ideal  adalah  tumbuhnya  partisipasi.  Namun  demikian, partisipasi  tidak  bisa  berjalan  sendiri.  Ia  memerlukan  satu  sentuhan intervensi dari lembaga dengan unit-unit kerjanya. Ada unit yang bekerja pada  aspek  pembinaan,  aspek  hubungan  dengan  masyarakat,  aspek pembiayaan  dan  bahkan  aspek  advokasi  hukum.  Untuk  melihat  satu model  intevensi  partisipatif  kelembagaan,  proyek  di  kawasan  Lembur Kaung Sukabumi menjadi konsen peneliti untuk membedahnya.  Pokok utama keberhasilan dalah penerimaan masyarakat kepada tenaga da’i yang dikirim dan selanjutnya dapat meningkatkan manfaat aset wakaf yang ada. Kuncinya,  penggalian  potensi  masyarakat  sehingga  ikut  berpartisipasi lebih banyak. Dari sisi lembaga, unit-unit kerja yang ada harus bergerak sesuai tupoksinya dengan  kordinasi pimpinan terkait sebagai  komando. Unit  kegiatan  intervensi  pada  aspek  model  pendidikan,  begitu  juga dengan aspek da’wah, pembiayaan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lainya. Dengan tujuan akhirnya adalah terwujudnya komunitas yang mandiri  (qaryah  thayyibah)  dengan  dasar  pijakan  nilai-nilai  Islam.  Dalam jangka  yang  lebih  panjang,  seiring  dengan  kemajuan  masyarakat  dan keperluan  tenaga  pendamping  masyarakat,  dapat  direncanakan perumahan pengelola ataupun tenaga-tenaga beru disekitar aset wakaf.
Kata kunci : Intervensi, partisipasi, perubahan, komunitas, dan lembaga

## PENDAHULUAN
Kawasan  pinggiran  ibukota  pada  umumnya  mengalami ketimpangan  sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan  kesejahteraan  yang memprihatinkan. Komunitasnya biasanya kalah saing dengan pendatang yang  kemudian  memiliki  aset  tanah  pada  kawasan  tersebut.  Penduduk yang  masih  bertahan  acapkali  hanya  sebatas  menjadi  petani  penggarap pada  aset-aset  tersebut.  Ada  yang  menyewa,  banyak  pula  yang  diminta untuk menggarap aset tersebut sebagai imbalan menunggu dan merawat kepemilikan. Kondisi seperti sangat memprihatinkan, sebagai kenyataan masyarakat dengan kosep ekonomi liberal, aset-aset penting dikuasai oleh pemilik modal kelompok kapital.
Posisi  sebagai  penggarap  mendorong  para  penduduk  sebisa mungkin memanfaatkan lahan tersebut dengan  maksimal. Mereka tidak lagi  terlalu  memperdulikan  kondisi  kesehatan,  cuaca  dan  kebutuhan- kebutuhan sekunder sebagaimana masyrakat kota. Mereka dikejar waktu dan  target,  karena  hanya  dari  aktifitas menggarap  lahan-lah,  kebutuhan hidup  keluarga  bisa  terpenuhi.  Hasil  kerja  itupun  seringkali  baru mencukupi kebutuhan primer yaitu makan. Rumah-rumah yang mereka tinggali  hanya  warisan  dan  bentuk  yang  tidak  pernah  berubah  secara estetika  dan  sentuhan  modern.  Rumah  difahami  hanya  sebagai  tempat berteduh dimalam hari, siang hari mereka berpindah ke ladang pertanian dengan gubug sederhananya. Disitulah mereka  memulai dan mengelola seluruh aktifitas kehidupan.
Kesibukan  menggarap  tanah  sebagai  sarana  memenuhkan kebutuhan  hidup,  seringkali  melibatkan  seluruh  anggota  keluarga,  baik istri  ataupun  anak.  Anak-anak  terpaksa  membantu  orang  tuanya  untuk memenuhkan kebutuhan harian  mereka.  Akibatnya, banyak warga yang mengalami  desorientasi  pada  sektor  pendidikan.  Bagi  masyarakat penggarap  -pendidikan  yang  biasanya  memerlukan  biaya  tinggi  dan meninggalkan  kesempatan kerja- difahami  sebagai pemborosan,  apalagi ujung dari kegiatan tersebut adalah kerja juga. Kesejahteraan sebagai cita- cita  hidup  menjadi  semakin  menjauh  dari  kenyataan,  karena  tingkat pendidikan belum menjadi perhatian utama. Dibenak mereka, yang paling penting  hanyalah  pemenuhan  kerja  dan  penghasilan  semata,  yang sebenarnya  keduanya  berjangka  pendek  pada  sebuah  generasi.    Proses pendidikan yang kurang memadai menjadikan situasi ke arah perubahan menjadi sulit dikembangkan, karena pikiran yang jumud.
Kondisi    demikian  juga  terjadi  pada  masyarakat  Kampung Lembur  Kaung,  Desa  Sukamekar  Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten Sukabumi  Jawa  Barat.  Pak  Zaenal  selaku  ketua  RT  memberikan penjelasan  bahwa  dari  500  jumlah  penduduk  kampung  tersebut,  50% adalah  pendatang  dari  sekitar  Sukabumi,  secara  keseluruhan  penduduk
adalah Muslim. Dari aktivitas ekonomi seluruh penduduk adalah bertani penggarap  dan  berdagang.  Kampung  tersebut  tidak  ada  PNS  dan karyawan  keluar  kampung.  Dari  sisi  pendidikan  ada  beberapa  keluarga yang  anaknya  lulusan  SLTP  dan  2  orang  akademi.  Sebagaimana kebanyakan  warga  didaerah  perkampungan,  dikampung  tersebut kebanyakan  penduduk  tidak  memiliki  MCK.  Mereka  mengandalkan MCK  ke Masjid.  Di desa tersebut terdapat 2 masjid, sedangkan untuk memenuhkan kebutuhan air, penduduk melakukan ‘selangisasi’ langsung dari  saluran  tandon  air  yang  dibuat  desa  dan  kemudian  disalurkan  ke rumah-rumah  dan  proses  ini  tidak  menggunakan  biaya.  Sedangkan tandon air desa dialirkan dari sumber air yang cukup tersedia secara baik dan terus-menerus.
Melihat  kondisi  tersebut,  suatu    lembaga  dimungkinkan melakukan  intervensi  sosial  untuk  menstimulus  terjadinya  transformasi dari budaya dan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya, melalui pelibatan mereka dalam suatu kegiatan pemberdayaan. Pelibatan tersebut dilakukan melalui  kegiatan  partisipasi  da’wah  dalam  bentuk  pendampingan partisipatif  dengan  stimulus kebijakan  dan  kegiatan,  atau  bisa  diartikan intervensi  partisipatif.  Proses  intervensi  dilakukan,  karena  kurangnya program  pemerintah  dalam  melakukan  advokasi  masyarakat  dalam beberapa aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga dan juga kurangnya kesempatan  masyarakat  dalam  mengembangkan  daerah  secara  mandiri. Aspek-aspek  yang  perlu  dilakukan  peningkatan  adalah  menumbuhkan kesadaran  dalam  hal  pendidikan  agama  dan  umum  untuk  anak-anak, kesehatan, akses ekonomi dan budaya kerja serta menyiapakn masyarakat sebagai ekosistem bagi tumbuh-kembangnya nilai-nilai Islam.
Dalam  hal  partisipasi  lembaga,  nanti  akan  diwujudkan  melalui program-program  pendampingan  perencanaan  dan  aksi  Mahasiswa sebagai  agen  perubah.  Juga  akan  melakukan  assisment  berkelanjutan melalui  usaha    pemanfaatan  tanah  wakaf  sebagai  salah  satu  bentuk intervensi  percepatan  pengembangan  masyarakat  di  kawasan  tersebut. Program intervensi ini juga untuk memberikan penguatan atas keinginan masyarakat agar mereka memiliki pengalaman kehidupan yang lebih maju sebagaimana ditemukan di daerah-daerah lain.
Dalam  bentuk  partisipatif  intervensi  nantinya  mereka  akan semakin  kuat  untuk  melakukan  pendampingan  atas  minat,  bakat  dan tekad  anak-anak  mereka  dikemudian  hari.  Pendekatan  ini  juga  karena kultur mereka secara akar budaya memiliki kesamaan secara umum yaitu Sunda  Muslim.  Pertemuan  nilai  inti  yaitu  iman  dan  peraasaan  sesama suku,  membantu  partisipati  lebih  mudah,  sebagaimana  motivasi  al- Qur’an,  “Sesungguhnya  Allah  tidak  bakalan  mengubah  suatu  kaum,
sehingga  mereka  sendiri  yang  mengubahnya”.  Intervensi  ini  menjadi generik karena memiliki nilai yang sama, sebagaimana disebutkan diatas serta dasar-dasar transenden Ilahiyah.
Nah!  Penelitian  ini  akan  menggambarkan  bentuk  intervensi partisipatif  sehingga  dapat  mengungkap  lebih  jelas bagaimana  program pemberdayaan,  perencanaan  dan  aksi  lapangan  menjadi  satu  kesatuan dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pelaku  utamannya  adalah  tenaga lapangan yang ditugaskan sebagai pengemban aksi, dengan media utama kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  masyarakat  dan  juga  aset  wakaf. Sedangkan  obyeknya  adalah  warga  masyarakat  serta  kontennya  adalah nilai-nilai Ilahiyah yang sudah mengakar dan terbina melalui pembinaan lokal.
Penelitian  ini  ingin  mengungkapkan  usaha  yang  dilakukan  oleh suatu  lembaga  da’wah  melalui  intervensi  program  da’wah  untuk memberdayakan  tanah  wakaf  di  Kampung  Lembur  Kaung,  Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Hal- hal yang akan dikaji meliputi ; model pengembangan masyarakat, proses perencanaan  dan  aksi  sosial  sebagai  amal  usaha  da’wah  dalam  bentuk intervensi  program  yang  partisipasif.  Unit  pendidikan  tinggi  dipilih sebagai modal untuk menembus kecanggungan komunikasi verbal yang seringkali  sulit  dilakukan  jika  atas  nama  lembaga  langsung.  Melalui Program  Kafilah  Da’wah  nama  lain  dari  kuliah  kerja  nyata,  dijadikan media untuk membangun komunikasi dua arah, sehingga tumbuh suasana partisipatif.
Pertanyaan Penelitian dalam kajian ini adalah bagaimana sebuah lembaga  melakukan intervensi da’wah melalui unit kerja lembaga untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan tanah wakaf?

## Kajian Teori
Hubungan  lembaga  da’wah  sebagai  media  produksi  (sarana pemproses),  fenomena  masyarakat  sebagai  kondisi  dan  masyarakat sebagai obyek, adalah laksana ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama  yang  lainya  disatu  sisi.  Bahkan  saling  mempengaruhi  tersebut mengarah kepada aksi melemahkan dan juga menguatkan pada sisi yang lainnya.  Pada  kasus  tertentu,  hubungan  saling  mempengaruhi  tersebut dimungkinkan  terjadinya  intervensi  sebagai  sebuah  kenyataan  adanya kepentingan  menerjemahkan  visi-misi  lembaga  ataupun  keinginan  yang kuat dari masyarakat. Intervensi dalam artian memilihkan satu keputusan setelah  terjadinya  proses  interaksi  kritis  dan  dinamis,  atau  bisa
disederhanakan dengan sebutan kesimpulan alternatif atau konsekwensi kegiatan, bukan intervensi kekuasaan dalam ilmu politik praktis.
Upaya  pembangunan  yang  bertujuan  meningkatkan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  selalu  terkait  dengan  berbagai  dimensi  yang bervariasi.  Menurut  Spicer  (1995:3)  dalam  ruang  lingkup  kesejahteraan sosial sekurangnya ada lima aspek atau yang biasa disebut dengan nama “big five ; kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial.  Kelima  aspek  ini,  tidak  bisa  berjalan  sendiri,  seluruhnya memerlukan partisipasi masyarakat dan bahkan diperlukan intervensi dari berbagai pihak.
Dalam komunitas masyarakat, proses keputusan untuk menerima atau  menolak  inovasi  biasanya  melalui  konsensus  yang  rumit.  Karena banyaknya yang harus dilibatkan, ada kemungkinan terjadi distorsi pesan lebih  besar,  lebih  banyak  terjadi  perbedaan  persepsi,  dan  besar kemungkinan  lebih  lambat  tercapai  konsensus.  Setiap  individu  dan perwakilan  akan  berbeda  dan  mendebat  usulan  yang  lainya,  keputusan menjadi  lama  dan  melelahkan 1 .  Disinlah  diperlukan  intervensi  dari lembaga sebagai pengelola dan pendamping masyarakat, setelah melalui diskusi dan interaksi yang dinamis bersama mereka.
Intervensi  dipakai  dalam  pemberdayaan  masyarakat  tergolong masih  baru.  Menurut  Rothman  (1995),  kata  intervensi  biasanya digandengkan  dengan  kata  komunitas  sebagai  usaha  untuk menggambarkan  tentang  berbgai  model  intervensi,  seperti  ;  intervensi pengembangan  masyarakat lokal (locality development), perencanaan sosial (social planning), aksi sosial (social action),  kebijakan sosial (social policy).
The Gulbenkian Fundation (1970:30-34) mengidentifikasikan tiga tingkatan  community  work  (intervensi  komunitas)  yang  menggambarkan cakupan komunitas yang berbeda, dimana intervensi dapat diterapkan ;
1. Grass root  ataupun  neighbourhood work (pelaku perubahan  melakukan intervensi  terhadap  kelompok  masyarakat  yang  berada  di  daerah tersebut, misalnya dalam suatu Kelurahan ataupun Rukun tetangga).
2. Local  agency  dan  inter-agency  work  (pelaku  perubahan  melakukan intervensi  terhadap  organisasi  payung  di  tingkat  lokal,  provinsi ataupun  tingkat  yang  lebih  luas,  bersama  jajaran  pemerintah  yang terkait serta organisasi non-pemerintah yang berminat terhadap hal tersebut).
3. Regional  dan  national  community  planning  work  (misalnya,  pelaku perubahan  melakukan  intervensi  pada  isu  yang  terkait  dengan
1 Everett M. Rogers dkk, terjemah Abdillah Hanafi, Memasyarakatkan ide-ide baru, Pent. Usaha Nasional, Surabaya, 1987, cet-ke-IV, hlm. 55
pembangunan  ekonomi  ataupun  isu  mengenai  perencanaan lingkungan  yang  mempunyai  cakupan  lebih  luas  dari  bahasan ditingkat lokal).
Sedangkankan  proses  pemberdayaan  masyarakat  melalui intervensi    komunitas  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  model pendekatan  intervensi,  seperti  ;  pengembangan  masyarakat  lokal, perencanaan  kebijakan  sosial  dan  aksi  sosial.  Dari  ketiga  model intervensi tersebut, proses pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan  melalui  pendekatan  yang  bersifat  konsensus  seperti pengembangan  masyarakat  lokal  (locality  development);  kepatuhan seperti  pendekatan  perencanaan  dan  kebijakan  sosial  (social planning/policy)  ataupun  melakukan  pendekatan  konflik  dalam  aksi sosial (social action) 2 .
Penelitin ini berangkat dari adanya komunitas masyarakat Muslim yang  unik  berada  di  Kampung  Lembur  Kaung,  Desa  Sukamekar Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten  Sukabumi  Jawa  Barat  sebagai  obyek da’wah pengembangan.  Keunikan kelompok lokal ini bisa dikenali dari indikator  kesamaan  dalam  hal  etnis  kesukuan  (suku  Sunda),  pekerjaan (petani  penggarap),  ekonomi  (pedagang  sayur  tidak  ada  karyawan  dan PNS),  agama  (Islam),  rumah  berdempetan  (seperti  kawasan  perkotaan) dan  menggunakan  fasilitas  umum  sebagai  pendikun 3 g  kehidupan  (air, MCK,  dan  tempat  ibadah).  Gagasan  masyarakat  digali  dan  kemudian dikonfirmasi  sebagai  bahan  untuk  merencanakan  aksi  yang  lebih bersinergis.  Aksi-aksi  pendampingan  partisipatif  yang  selama  ini dilakukan, ternyata sangat diinginkan oleh  masyarakat dan  memerlukan keterlibatan  pihak-pihak  diluar  masyarakat  itu  sendiri  dalam  bentuk edukasi dan partisipasi lembaga formal.
Keterlibatan  inilah  yang  coba  diterjemahkan  dengan  istilah intervensi. Jadilah intervesi sebagai salah satu unsur dalam pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.  Untuk mengurangi beban  pemaknaan  terhadap  istilah  intervensi,  maka  teori  intervensi dikaitkan  dengan  partisipasi.  Jadilah  intervensi  partisipatif  untuk menunjukkan  bahwa  penggunaan  istilah  ini  bukan  sebagaimana pengertian  intervensi  antara  yang  berkuasa  dengan  yang  dikuasai,  tapi untuk  menunjukkan bahwa pendekatan ini  adalah respon lembaga atas aspek-aspek opportunity yang ada dalam suatu komunitas. Penyandingan intervensi  dan  partisipasi  juga  untuk  memberikan  makna  yang  lebih
2 Isbandi Ruminto Adi, Intervensi Komunitas, RajawaliPress, Jakarta, 2008, hlm.
120
bernilai  humanistik  serta  diperlukanya  proses  yang  panjang  sebagai gambaran menuju perubahan yang ideal dalam kerangka tertentu. Yaitu sebagaimana visi, misi dan tujuan lembaga ini melakukan pendampingan.

## HASIL DAN DISKUSI
Dalam  pembahasan  ini,  peneliti  akan  memanfaatkan  model intervensi  komunitas  sebagai  alat  bantu  membedah  potensi  yang  ada dimasyarakat,  kemudian  merencanakan  kebijakan  apa  yang  sesuai  dan pantas  lalu  menentukan  aksi  sosial  yang  paling  memungkinkan  untuk dilakukan.  Bahasan  ini  dilatar-belakangi  oleh  harapan  masyarakat Kampung  Lembur  Kaung,  Desa  Sukamekar  Kecamatan  Sukaraja, Kabupaten  Sukabumi  Jawa  Barat  untuk  mendapatkan  pendampingan dalam pembinaan  masyarakatnya. Harapan masyarakat tersebut,  sejalan dengan keinginan lembaga pendamping yang konsen terhadap terjadinya transformasi  da’wah  dalam  bentuk  melakukan  pembinaan  masyarakat sebagai  wahana  laboratorium  da’wah. Dalam  mewujudkan  tujuanya, lembaga  menfungsikan  organ  sosial  sebagai  unit  pelaksana  yang  terdiri dari unit da’wah, unit pendidikan, unit wakaf dan unit pembiayaan sosial (LAZ). Untuk merealisasikan program ini, pada tahap awal unit da’wah melakukan  pertemuan  dengan  unit  pembiayaan  sosial  dengan  pihak pendidikan  yang  diwakili  langsung  oleh  unit  pelaksana  lapangan  yaitu Lembaga  Pengembangan  Masyarakat  (LPM)  STID  M.  Natsir.  Unit pelaksana dilibatkan karena memiliki peran yang sangat signifikan, karena sebagai  lembaga  resmi  dalam  lingkup  kampus  dengan  tugas  Tri Darmanya. Gugus tugas ini, mengorganisir berbagai komponen kegiatan awal  sehingga  berkesan  bagi  masyarakat,  dan  selanjutnya  diharapkan kegiatan awal ini akan dapat memudahkan perjalanan perintisan kegiatan secara baik dan memberikan manfaat jangkan panjang.
Dalam  visinya,  lembaga  induk  selalu  mengapresiasi  da’wah sebagai usaha sadar untuk mengubah suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik  sebagaimana  kemauan  Allah  swt.  Suatu  model  da’wah  yang  lebih menekankan pada aspek proses dibandingkan hasil. Terdapat pemaknaan dan  artikulasi  da’wah  yang  tidak  berhenti  pada  satu  titik.  Pergeseran kondisi,  menggambarkan  pada  suatu  asumsi  yang  futuristik,  adanya pergerakan  dan  antisipasi  masa  depan  yang  ingin  dicapai.  Proses dilakukan  tidak  saja  untuk  memberikan  banyak  kesempatan  bagi masyarakat  binaan  untuk  belajar  mengantisipasi  berbagai  problem  dan tahapan  perubahan  sehingga  mereka  dapat  mandiri  disaat  memberikan pemecahan  masalah  yang  dihadapi.  Bagi  pelaksana  lapangan,  yaitu mahasiswa  kesempatan yang langka ini  akan  memberikan dampak bagi mereka,  memahami  apa  masalah  yang  terjadi,  bagaimana  mengatasi
problem lapangan dan apa dampak manfaat bagi masyarakat dan tujuan da’wah itu sendiri.

## Partisipasi Pengembangan Masyarakat Desa
Secara strata sosial, kehidupan warga Kampung Lembur Kaung mayoritasnya adalah petani dan buruh, tidak ada karyawan dan pegawai negeri. Kondisi ini menunjukkan tiadanya  migrasi warga ke luar daerah, artinya masyarakat memang menetap secara turun-temurun. Keuntungan dari tiadanya migrasi, maka secara budaya mereka akan dapat mewariskan secara turun-temurun. Secara ekonomi, aset finansial  akan bisa dikelola secara  mandiri  oleh  warga.  Tapi  kelemahan  yang  sering  muncul  dari menetapnya  warga  secara  turun  temurun,  maka  lahan  tanah  tempat tinggal,  sumber  ekonomi,  air  dan  beberapa  fasilitas  akan  mengalami pengurangan, akibatnya  beban hidup semakin berat.
Aspek  pendidikan  juga  mengalami  kondisi  yang  tidak menguntungkan bagi peningkatan pengetahuan dan perubahan pola pikir. Masyarakat  menjadi  statis,  dan  kalaulah  melakukan  perubahan  maka perubahan  tersebut  tidak  teratur.  Perubahan  lebih  diakibatkan  oleh sekedar  interaksi  antar  warga  dan  juga  sebatas  dari  media  darling  dan media  komunikasi  televisi  dan  radio.  Budaya  membaca  dan  belajar sebagaimana terjadi pada wilayah kota tidak terjadi. Diskusi terjadi hanya pada level obrolan di warung-warung ataupun sambil bekerja.  Kalaulah ada forum pendidikan biasanya hanya sebatas untuk anak-anak dan ibu- ibu pengajian majlis ta’lim.
Namun demikian, masyarakat kampung ini memiliki sifat terbuka menerima  kehadiran  orang  lain  dari  luar  komunitasnya.  Hubungan  ini bisa  dirasakan  dengan  adanya  penyambutan  kepada  para  pendatang, walaupun dengan sangat sederhana. “Mangga” ungkapan yang seringkali keluar  disaat  ada  tamu  datang,  yang  berarti  “silahkan”.  Ada  beberapa catatan  observasi  yang  dapat  dikemukanan  dalam  penelitian  ini  dan kemudian dilakukan partisipatif sebagai pemecahan dan penguatan peran lembaga  pada  masyarakat,  sehingga  pengembangan  indikator  potensi semakin menguat.
Partisipasi  penerimaan  masyarakat  bisa  kita  uji  melalui penerimaan  kedatangan  pengurus  lembaga.  Mereka  menyatakan kesediaannya  untuk  bisa  ikut  terlibat.  Bisa  dikenali  melalui  keterlibatan mereka dalam ikut serta menggunakan dana sewa lahan untuk membiayai sewa listrik dan perbaikan sarana pembinaan berupa gedung wakaf. Dana sewa  terebut  dikelola  oleh  ketua  RW  setempat,  padahal  lembaga  tidak
memerintahkan.  Aksi  ini  bisa  dipandang  sebagai  indikator  partisipasi warga terhadap program lembaga.
Dalam  proses  dimasyarakat,  peneliti  melihat  apa  yang  sedang berproses sejatinya sebagai bentuk program yang lebih melihat Grass root sebagai basis dasar transformasi.  Dimana pelaku perubahan  melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut dengan  batasan  zonasi  daerah  dalam  suatu  Kelurahan.  Pemilihan  ini beralasan  untuk  memudahkan  kontrol  dan  daya  jangkau  dari  kegiatan yang diprogramkan. Juga untuk lebih menguatkan peran dan orisinalitas entitas sosial yang menjadi ciri komunitas lokal mereka, dan selanjutnya akan memudahkan model intervensi yang akan ditawarkan.
Ada  beberapa  bentuk  pendampingan  yang  sebenarnya berorientasi  intervensi,  walau  tidak  dimaksudkan  sebagai  intervensi formal  sebagaimana  program  pemerintah.  Bentuk  intervensi  ini  secara sosial  sebagai  media  untuk  menumbuhkan  atau  menjadi  stimulus tumbuhnya  aspek  partisipatif  masyarakat.  Stimulus  program  nyata diharpkan akan menumbuhkan hubungan emosional yang equal, merasa in-group antara mahasiswa dan masyarakat. Pada ujungnya, mereka akan merasa  nyaman  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dirancang.  Seperti  ; menyapa  masyarakat  melalui  Kafilah  Da’wah  dan  pengiriman  Santri Akademi  Dakwah  Indonesia  Sukabumi.  Sebagai  sebuah  entitas  sosial, warga  Kampung  Lembur  Kaung  sebagaimana  daerah-daerah  yang  lain juga  mengalami  keinginan  untuk  melakukan  suatu  perubahan  kondisi. Keinginan  tersebut,  bisa  dikenali  melalui  masuknya  alat  teknologi komunikasi  sebagai  media  penstimulus  perubahan.  Namun  demikian mereka  mengalami  hambatan,  bagaimana  perubahan  itu  dimulai. Kehadiran  mahasiswa  menjadi  suatu  yang  dinantikan,  karena  mereka dianggap sebagai agen of change, walaupun mereka memiliki kendala bahasa dengan  dunia  luar.  Untuk  memudahkan  koneksitas  komunikasi  jangka panjang, maka dirancanglah suatu kegiatan dengan melibatkan unit lokal yang  terkoneksi  dengan  lembaga  induk  sebagai  agen  penghubung  dan perintis.  Bagaimana  pengelolaan  program  ini  bisa  berjalan  dan  terus berproses  kearah  yang  lebih  baik,  gambaran  berikut  akan  sedikit membantu memahami proses tersebut.
Pertama,  Lembaga  kemudian  mengirim  mahasiswa  yang  secara psikososial memiliki kedekatan dengan budaya setempat terutama budaya bahasa dan aspek-aspek kultur lokal. Mahasiswa ADI Sukabumi dikirim sebagai program eksperimen, terutama untuk mengenali respon mereka terkait lembaga ini kedepan. Unit mahasiswa dikirim untuk mengurangi banyaknya  pertanyaan  yang  tidak  berkualitas  terkait  orang  luar  yang belum  dikenal.  Mahasiswa  dalam  kancah  masyarakat  awam  biasanya
memiliki  kedekatan  emosional,  karena  mereka  dipandang  sebagi komunitas  yang  akan  memberikan  pelayanan,  pembelaan  dan  non- partisan  serta  mandiri.  Pengiriman  ini  juga  untuk  memberikan  satu harapan  posistif,  semacam  pencitraan  nyata  bahwa  lembaga  ini  serius akan terlibat dalam proses perubahan. Pengiriman pertama terdiri dari 5 orang mahasiswa laki-laki.
Kedua,  sebagai  kelanjutan  dari  pengiriman  mahasiswa  ADI lembaga pada tahun berikutnya mengirimkan mahasiwi (putri) STID M. Natsir dengan kegiatan lebih banyak buat warga. Mahasiswa putri dipilih akan aspek keterwakilan gender bisa memperkuat citra kelembagaan dan kepentingn  komunikasi  masa.  Pengiriman  mahasiswi  juga  akan memberikan kesan yang mendalam bagi masyarakat, bahwa lembaga ini memiliki sarana yang berorientasi humanis, tidak kaku dan komunikatif. Selanjutnya,  dibuatlah  paket-paket  program  dengan  target  menyapa masyarakat  melalui  aspek  pembinaan,  seperti  ;  Majlis Ta’lim  dan  anak- anak  melalui  pendampingan  Taman  Pendidikan  Al-Qur’an.  Menyapa masyarakat  melalui  kegiatan-kegiatan  sosial  sebagai  bentuk  solidaritas, dalam bentuk kegiatan bakti sosial, penyembelihan hewan qurban, bekam , paket lebaran, menyapa masyarakat melalui layanan pembangunan MCK umum dan penerangan jalan.
Ketiga,  menyapa  masyarakat  melalui  pengiriman  agent  of  change. Lembaga melakukan intervensi lebih dalam dengan menugaskan da’i loka yang berasal dari kawasan pembinaan. Tugas da’i adalah menguatkan dan mendampingi program kegiatan yang telah dirintis oleh mahasiswa kafilah da’wah. Selain itu, intervensi lembaga untuk menempatkan da’i didaerah kelahirannya,  diharapkan  akan  memudahkan  pengelola  aset  wakaf  dan pendampingan kawasan. Program ini biasa dikenal dengan sebutan Da’i Pulang Kampung. Maksudnya,  memulangkan  kader da’wah yang sudah lulus dari pusat pendidikan kader untuk bertugas di daerah kelahiranya. Pemilihan ini untuk membangun solidaritas kawasan sehingga terbangun komunikasi  yang  lebih  erat  secara  sosial.  Agent  melakukan  penetrasi sedikit-demi  sedikit  terhadap  nilai-nilai  moral  yang  berlaku  turun- temurun  dimasyarakat  dengan  penuh  hikmah.  Selain  itu,  agent  juga melakukan  pendampingan  masyarakat  agar  memiliki  paradigma  yang benar  terhadap  pemanfaatan  lingkungan  dan  sumber-sumber penghidupan dimana mereka tinggal.

## Keempat, menyapa masyarakat melalui pemanfaatan tanah wakaf.
Lembaga  memaksimalkan  markas  sebagai  tempat  pembinaan  agama terutama untuk  anak-anak sekitar  aset wakaf.  Bila selama ini  anak-anak melakukan  kegiatan  pembinaan  di  Masjid,  setelah  area  wakaf dimaksimalkan mereka juga belajar ditempat ini. Selain itu, lembaga juga
melaksanakan pendidikan untuk anak-anak yatim dan dhu’afa baik yang berasal  dari  daerah  sekitar  ataupun  dari  luar  dengan  sistem  bording (menginab). Kegiatan ini dilakukan skaligus untuk memenuhkan harapan pewakif. Melibatkan masyarakat menggarap tanah wakaf sebagai bagian dari sharing partisipasi pengakuan aset. Kagiatan ini untuk menumbuhkan peran masyarakat agar memiliki ghirah menjaga aset da’wah sebagaimana mereka menjaga buah hatinya. Masyarakat dilibatkan sebagai stekholder sosial  agar  kegiatan  lembaga  bisa  lebih  mudah  diterima  dan  dikelola. Apalagi keterlibatan lembaga dalam  amal  usaha   seperti ini sudah lama dilakukan  oleh  lembaga  sejak  perintisan  dan  penyerahan  lahan  wakaf secara  resmi.  Beruntung  !  Sebagaimana  umumnya  dalam  masyarakat pedesaan, ketua RT menjadi pintu komunikasi antara  visi lembaga dan mimpi  warga.  Rencana-rencana  lembaga  biasanya  didiskusikan  dan disampaikan  melalui Ketua RT, karena  keberadaan RT  adalah  mewakili lembaga  pemerintahan  diatasnya,  selain  sebagai  pemuka  masyarakat  di daerahnya.

## Perencanaan Pengembangan Masyarakat Desa
Untuk  menerjemahkan  visi  dan  misi  lembaga,  maka  lembaga induk  membuat  lembaga  pion  (unit  lokal)  sebagai  media  payung dikawasan yang terdapat aset wakaf. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan adalah  dengan  mendirikan  lembaga  pendidikan  non-formal.  Lembaga unit  ini  untuk  memudahkan  komunikasi  yang  selama  belum  dapat dilakukan  secara  mudah.  Pak  RT  atau  Lembaga  selalu  berhubungan langsung dengan induk lembaga yang  ada di pusat. Lembaga kemudian mengutus  personal  untuk  terjun  kelapangan  pada  waktu-waktu  yang diperlukan untuk mendengar dan melaksanakan suatu program kegiatan, misalnya  ; pembagian sembako, pelaksanaan  qurban dan paket sanitasi. Kedatangan tenaga dari pusat untuk melaksanakan program dipandang tidak efektif, apalagi jika dikaitkan dengan  monitoring dan pengawasan suatu kegitan. Sehingga aktivitas seperti ini membuat komunikasi sebuah program  tidak  maksimal.  Jarak  tempuh  yang  jauh  dan  sering  terjadi kemacetan juga menjadi satu kendala operasional sebuah program.
Untuk  memudahkan  komunikasi  tersebut,  dibuatkan  lembaga payung untuk lebih memaksimalkan komunikasi. Kebutuhan masyarakat ataupun  lembaga  terhadap  perubahan  bisa  langsung  di  tangkap  dan dikelola oleh unit tersebut. Kemudahan ini karena perwakilan atau agent selalu  bersama  masyarakat,  sehingga  memudahkan  melakukan  aksi lapangan. Keterlibatan agent yang memang orang setempat, menambah hubungan partisipatisi lebih menguat, faktor perekatnya karena satu suku dan bahasa daerah yang dijadikan media komunikasi.
Lembaga  sebagai  payung  hukum  bagi  dasar  kegiatan  dan  juga sebagai  identitas yang  legal,  menambah  penguatan  dalam  hal  identitas. Masyarakat kampung, biasanya akan menanyakan “ini yayasan apa?”, satu pertanyaan  umum  yang  biasa  diajukan  oleh  warga  kepada  penghuni ataupu  pengelola.  Kejelasan  jawaban  atas  pertanyaan  model  seperti  ini akan  memudahkan  relasi  lanjutan,  tentu  dengan  mempertimbangkan aspek kemudahan untuk mencerna jawaban. Jawaban harus menunjukkan aspek  nilai  universal  sebagaimana  kebiasaan  masyarakat  berfikir. Misalnya, lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh tokoh pendiri NKRI,  sebagai  bentuk  jawaban  untuk  menidakkan  keraguan  dan memudahkan proses komunikasi lanjutan. Tentu, sang agent harus juga menjelaskan keterkaitan tokoh pendiri dengan sejarah berdirinya negara, bahwa sang tokoh pendiri adalah pahlawan nasional. Jawaban yang tidak hanya menitik beratkan pada hitam-putih suatu masalah dan perbedaan diantara  lembaga-lembaga  yang  lain.  Pendiri  NKRI  adalah  semacam jaminan bahwa lembaga ini aman, tidak ada masalah denganpemerintah dan tentunya lembaga yang dibuat untuk ikut berpartisipasi membangun negara  dan  bangsa.  Agent  bisa  menunjukkan  bukti  dengan  membuka media  darling,  masyarakat  diajak  melihat  kenyataan  sejarah  keterkaitan lembaga  dengan  sang  tokoh  perintis lembaga,  dan  ini  adalah  cara  baru mendekatkan warga dengan budaya literasi.

## Model Amal Usaha Da’wah Sebagai Bentuk Aksi Sosial
Pembinaan adalah program jangka panjang yang paling setrategis bagi  terwujudnya  perubahan.  Keinginan  warga  untuk  memiliki  pusat belajar  masyarakat  menjadi  bentuk  nyata  partisipasi  dari  terjalinya komunikasi  dua  arah.  Kesadaran  masyarakat  adalah  aset  yang  paling berharga  bagi  lembaga  transformasi  melakukan  lebih  banyak  lagi  aksi, khususnya didaerah obyek seperti di kampung Lembur Kaung Sukabumi. Keinginan  masyarakat  menandakan  bahwa  kehadiran  lembaga transformasi diperlukan dan hal ini menandakan adanya kesadaran yang kuat untuk berubah. Prosesnya, -jika penulis amati memang panjang lebih dari  empat  tahun-  untuk  sampai  pada  penerimaan  secara  nyata.  Bagi sebagian  besar  masyarakat  pedesaan,  yang  jauh  dari  kondisi  psikologis keterbukaan, kehadiran lembaga yang belum  mereka  kenal, memelukan waktu  yang  panjang.  Mengapa?  Sumber  informasi  yang  kurang  dan bahkan  nyaris  tidak  ada.  Belum  lagi,  keraguan  masyarakat  terhadap lembaga atau personal yang dianggap baru, tak jarang memerlukan waktu untuk pengenalan (ta’aruf) lebih intensif.
Aset  lembaga  kemudian  difungsikan  secara  maksimal  sebagai pusat  pembinaan  masyarakat.  Agent  perubahan  ditempatkan  tidak  lagi
sementara,  tetapi  lebih  permanen.  Unit  kerja  dari  lembaga  kemudian membuat  program  Da’i  Pulang  Kampung,  sebagai  konsekwensi  dari pilihan memaksmalkan aset tersebut. Da’i daerah didayagunakan sebagai pengelola kegiatan, karena kekuatan mereka dari sisi sosiologis dan juga dari sisi ketokohan. Sisi sosiologis karena kesamaan budaya, asal, bahasa dan  cara  hidup.  Sedangkan  dari  sisi  ketokohan,  da’i  dipersiapkan  agar pada waktunya, seteleh menjalani proses keterlibtan didaerah tugas, maka akan terbangun hubungan yang aktif, adanya saling ketergantungan antara masyarakat dan pembina.
Untuk  menambah  suasana  efektif,  lembaga  juga  menempatkan beberapa santri yang tidak berasal dari daerah tersebut. Menempatan ini juga untuk menstimulus suasana komunitas agar lebih dinamis. Semacam pancingan (modal awal), untuk menumbuhkan suasan kebersamaan dan memecah  kejumudan  (kemandekan)  psikologis  warga,  sehingga  keluar pernyataan, “bahwa warga lain juga ingin belajar, apalagi kita disini”. Kata seperti ini adalah bentuk lain dari rasa simpati terhadap kegiatan dan juga kehadiran para pelakunya, dan tentu saja pelaku mewakili lembaga  asal program  ini.  Pernyataan  tersebut  juga  bisa  dimaknai  adanya  hubungan pastisipatif yang positif, dengan adanya respon balik masyarakat. Dalam makna  progresif,  pernyataan  tersebut  bisa  dimainkan  untuk  semakin yakin bahwa masyarakat perlu adanya bentuk koneksi lain sehingga dapat menumbuhkan ketertarikan warga setempat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan  yang  lebih  universal  dan  primer  dari  sebatas  kebutuhan  masa sekarang.
Mayo  (1994:73)  memberikan  beberapa  catatan  bagaimana memaksimalkan  aset  dengan  melibatkan  warga  dengan  pengelolaan model  intervensi  dalam  sebuah  komunitas.  Dalam  kasus  komunitas kampung  Lembur  Kaung  indikator  kearah  permodelan  intervensi partisipatif  bisa  ditemukan  dengan  jelas.  Misalnya,  bagaimana  respon masyarakat  terhadap  program  yang  ditawarkan  lembaga  dalam  bentuk keterlibatan langsung. Respon tersebut semakin tumbuh, karena petugas lembaga yang dijadikan pendamping untuk tinggal bersama warga diatas aset  wakaf  tersebut  adalah  personal  yang  masih  memiliki  hubungan emosional yang sama dengan warga. Mereka memiliki basis Sunda, dalam artian bahasa dan keturunan yang sama pula. Ada sejumlah lokal wisdom yang  menjadi  supplay  nilai  dalam  intervensi  tersebut.  Intervensi  yang dimaksud  adalah  bahwa  suatu  kebijakan  lembaga  diperlukan  saat terjadinya  proses penumbuhan  partisipatif  masyarakat,  sebagai  penguat dan  juga  media  penyampai  gagasan.  Dengan  melihat  kenyataan  diatas, model  intervensi  partisipatif  dianggap  dapat  digunakan  sebagai  media perubahan masyarakat secara mandiri. Untuk memudahkan mengetahui
indikator  partisipatif  tersebut,  secara  tabel  dapat  kami  gambarkan sebagaimana berikut,
Tugas-tugas pelaksana Praktik Lapangan Partisipasi Masyarakat 1 Menjalin  kontak dengan  individu, kelompok ataupun organisasi Membangun komunikasi  dengan pihak 1) pemerintahan : Ketua RT, Ibu Kepala  Desa,  2) Tokoh  Agama  : Ketua Masjid, Pengelola Majlis Ta’lim dan komunitas pendidikan Al- Qur’an Masyarakat menerima  kehadiran utusan lembaga, yang biasanya diwakili oleh Pak RT. Saat rombongan pulang,  pak  RT biasanya membawakan  buah tangan hasil pertanian 2 Mengembangkan profil  komunitas, menilai (asses) kebutuhan  dan sumberdaya masyarakat Melakukan pendampingan program yang berkaitan dengan keperluan hasil bumi, sanitasi, pendidikan dan pengakuan  sebagai warga negara dengan terlebih dahulu melakukan pengenalan lingkungan secara lebih detail. Masyarakat ikut menggarap  sebagina aset  tanah  untuk pertanian. Meminta lembaga membantu  sanitasi umum MCK 3 Mengembangkan analisis  strategi, merencanakan sasaran, dan tujuan jangka pendek  ataupun panjang Menjadikan masyarakat, terutama  tokohnya untuk  terlibat  dalam penjajakan  program dan memberikan saran terkait program pendampingan. Posisi masyarakat Memberikan kesempatan  kepada para  tokoh  untuk tampil  dalam  acara- acara yang dilakukan oleh lembaga
sebagai mitra strategis, dengan memposisikan  ketua RT  dan  tokoh  non- formal sebagai bentuk  lain  dari adanya intervensi. 4 Memfasilitasi kemapanan kelompok- kelompok sasaran Lembaga  ikut  serta dalam proses penguatan  program, misalnya  membantu memberikan pelatihan manajemen perdagangan  mikro dan membangun jaringan pasar terhadap  hasil  bumi warga. Mereka meminta diberikan akses ekonomi,  terutama hasil panen. 5 Bekerja secara produktif  dalam mengatasi konflik, baik konflik antar kelompok ataupun organisasi dan juga  pemahaman agama Agent,  secara  aktif mendatangi dan menerima  keluhan serta perbedaan pandangan masyarakat  sebagai masukan  dan  tidak terlibat secara tranasparan ke salah- satu  blok/kelompok warga.  Posisi  berada ditengah sebagai pengayom,  laksana orang  tua  kepada keluarganya.  Agent sebagai  stimulator terhadap  perbedaan pemahaman  agama yang  berkembang, melayani dan membangun kepercayaan sehingga  tidak  ada lagi  anggapan  yang Mengurangi  aspek- aspek  yang  bisa menyebabkan gesekan dengan.Warga meminta  beberapa aspek  yang  dapat menyulut gesekan dengan  warga,  agar dihindari dan dicarikan model yang lebih halus.
dipandang terlalu “mencolok” . 6 Melakukan kolaborasi dan negosiasi  dengan berbagai  lembaga profesi Lembaga dalam tugas sosialnya, bertindak laksana payung yang berfungsi menjembatani kemitraan  program dengan lembaga. Membangun komunikasi  dengan kelompok  pengajian ibu-ibu 7 Menghubungkan isu  yang  ada secara efektif dengan pembuatan keputusan dan implementasinya, termasuk menjalin relasi dengan politisi ditingkat lokal Sebagai  bagian  dari sistem negara demokrasi, diperlukan membangun  relasi yang luas baik kepada  pemerintah setempat ataupun komponen  negara, untuk  menangkap pesan dan arah kebijakan masa depan. Sampai sekarang masyarakat tidak memiliki  akses  ke salah satu tokoh atau partai  politik.  Dari penjajakan  penulis kepada  masyarakat, ada  kesan  mereka pandai  dan  selektit terkait pilihan politik. Mereka interest politik identitas dan pragmatis ideal, meningglkan pencitraan an-sich 8 Berkomunikasi baik dalam bentuk lisan maupun  tulisan dengan  berbagai individu, kelompok dan organisasi Sebagai bentuk identitas kelembagaan, komunikasi diterjemahkan dalam bentuk buklet informasi  ataupun surat  yang  bernada kerjasama, silaturahmi, studi program, dll. Mereka lebih mudah menerima  kehadiran komunitas mahasiswa,  karena dianggap  memiliki kepentingan  idealis dan tulus 9 Bekerja  bersama individu dalam komunitas, termasuk melakukan Membangun solidaritas pengelola, santri dan masyarakat  sekitar, sehingga  terbangun Melalui  Pak  Rt,  jika ada  usulan  terkait kegiatan, biasanya mereka menyampaikan  leat
konsultasi bila diperlukan perasaan  memiliki terhadap lembaga dengan program- programnya. telepon ke salah satu pengurus lembaga. 10  Mengelola sumberdaya  yang ada, termasuk waktu dan dana Memanfaatkan tenaga  lokal  untuk ikut terlibat, memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk sosialisasi serta mendayagunakan dana untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat ikut terlibat  dalam  uji coba menanam beberapa pohon buah  yang  diajarkan oleh  pengelola  , seperti  :  strawberi, jagung dan beberapa pohon pilihan. 11  Mendukung kelompok dan organisasi  guna mencapai sumberdaya  yang diperlukan, misalnya membantu  dalam pembuatan proposal Agent melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan,  diikuti dengan pelatihan pembuatan proposal program kegiatan dan  keperluan  yang lainya. 12  Memonitor  dan mengevaluasi perkembangan program atau kegiatan, terutama pemanfaatan sumberdaya  yang ada  secara  efektif dan efisien Masyarakat dipersepsikan sebagai  intitas  yang berproses dan bergerak, bukan kumpulan entitas statis.  Sifat  dasar masyarakat  adalah perubahan, maka penilaian harus berdasar  pada  nilai perubahan, baik maju ataupun mundur. 13  Menarik  diri  dari kelompok  yang sudah Pada  waktunya  sang agent akan meninggalkan
berkembang dan/atau memfasilitasi proses perpisahan  yang efektif, dan kawasan dan mewariskanya kepada generasi lokal yang di edukasi oleh  lembaga  induk. Permindahan  agent setelah suatu program sudah dianggap jalan sesuai indikatornya dan agent melakukan pendampingan sampai pelaku merasa  siap  untuk dilepas. 14  Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa Dalam jangka panjang,  diperlukan adanya pengembangan program untuk mengatisipasi kejenuhan rutinitas. 15  Bentuk intervensi partisipatif kelembagaan Mulai dirintis kegiatan semi formal dalm  bentuk  in- house metting dengan  konsentrasi anak-anak dhuafa dan yatim
Potensi manusia dapat dikembangkan seiring dengan  kenyataan dilapangan,  dimana  kondisi  lingkungan  memiliki  peran  yang  penting. Namun  demikian,  potensi  itu  juga  tidak  secara  serentak  memberikan pengaruh  berupa  keinginan  untuk  berubah  mengikuti  rencana  yang dibuat. Dimana suatu komunitas ikut serta dalam suatu proses perubahan kearah  yang  lebih  baik  jika  dirasa  ada  keuntungan  berupa  keyakinan agama  dan  penyuluhan  dari  pihak  pemerintah.    Sebagian  masyarakat justru melakukan perubahan  karena mengikuti tren global yang sedang berlaku.  Dalam  hal  inilah,  perencanaan  intervensi  ini  lebih  dikaitkan dengan bagaimana masyarakat berpartisipasi. Mengapa? Agar perubahan yang direncanakan bisa lebih mudah untuk diterapkan, walaupaun harus melalui berbagai tahapan.
Kita  bisa  memahami  misalnya,  mengapa  pergerakan Muhammadiyah yang pada awalnya hanya pengajian biasa harus berubah menjadi  lembaga  berbadan  hukum  persyarikatan  dan  beroperasi  secara nasional  adalah  Muhammadiyah?  Pada  awalnya,  saat  terbentuk  pada tahun  1912  M  dan  mendapatakan  pengesahan  pada  tahun  1914  dari pemerintah Hindia Belanda dengan nama Muhammadiyah. Pembentukan komunitas  pengajian  ini  didorong  untuk  memberikan  pelajaran  agama dengan pendekatan tajdid atau pembaharuan nilai-nilai Islam. Kemudian didaftarkan dan berbadan hukum setelah mendapat masukan dari teman- teman  Ahmad  Dahlan  di  Budi  Utomo.  Dakwah  Ahmad  Dahlan  pada awalnya  adalah  kegiatan  informal  berupa  pengajian-pengajian dimasyarakat, dan kemudian mulai merintis yang formal dengan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di kampung Kauman Yogyakarta sebagaimana  dapat  diakses pada  laman  resmi  Muhammadiyah.  Dengan berbadan  hukum,  dalam  perjalanan  hingga  hari  ini,  memberikan kemudahan  pada  aspek  intervensi  yang  lebih  nyata  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal.
Dengan  melihat kasus Muhammadiyah, lembaga legal berbadan hukum  secara  sosiologi  hukum  pasti  akan  memerlukan  keberadaan intervensi  sebagai  penggerak  untuk  menghidupkan  program  serta  aset yang  ada.  Legalitas saja  tanpa  intervensi,  atau  intevensi  saja  yang  tidak terhubung  dengan  kelembagaan  tidak  akan  memberikan  manfaat  bagi penterjemahan  ide-ide  perubahan.  Pada  aspek  progresivitas  intervensi diperlukan kepemimpinan lembaga yang kuat dengan kebijakan-kebijakan yang  dihasilkan.  Mengapa?  Untuk  memudahkan  program-program lembaga  diterjemahkan  dalam  aktifitas  lapangan  yang  lebih  detail. Ketegasan  ini  juga  untuk  memupuk  perasaan  yang  terlibat  dalam keseluruhan program dalam satu barisan dan komando, serta kontrol yang integral.  Hal  ini  diperlukan,  karena  begitu  intervensi  digulirkan, sebenarnya tidak lagi hanya urusan satu bidang atau unit saja, tetapi akan melibatkan keseluruhan unit yang ada dalam lembaga tersebut tanpa harus diperintah.  Masing-masing  bergerak,  karena  ada  irisan  aktivitas dilapangan.  Pimpinan  bergungsi  mengkordinasikan  keterlibtan  seluruh unit.

## KESIMPULAN
Jika melihat indikator partisipasi masyarakat dalam menjaga aset wakaf  dan  kegiatan  yang  ada  di  dalamnya,  bisa  dikatakan  bahwa perencanaan program di daerah Lembur Kaung Sukabumi bisa diterima. Bentuk  penerimaan  mereka,  dapat  dilihat  dari  sejak  awal  komunikasi dilakukan.  Ketua  RT  sebagai  representasi  masyarakat  telah
mengungkapkan,  “Kami  akan  ikut  serta  dalam  program  ini”.  Mereka membantu para petugas lapangan yang terdiri dari perwakilan lembaga, da’i  dan  mahasiswa  dalam  setiap  kegiatan  yang  dibuat.  Hubungan komunikasi verbal bisa lebih terasa saat lembaga mengirimkan da’i yang memilki kemampuan berbahasa sama dengan mereka.
Model seperti ini bisa dijadikan cara bagaimana lembaga merintis dan  memberdayakan  kawasan  atau  komunitas  masyarakat  dengan  aset wakaf  yang  ada  di  dalamnya.  Tentu  perlu  kesadaran  dari  seluruh  yang terlibat untuk memahami bahwa perubahan  adalah proses yang sedang direncanakan.  Titik  kontrol  perubahan  ada  pada  tahapan  proses  yang jalankan,  artinya  sepanjang  ada  proses  maka  perubahan,  bahkan penguatan  akan  terwujud.  Pada  aspek  penguatan  inilah,  intervensi kelembagaan  diperlukan.  Pokok  utama  keberhasilan  dalah  penerimaan masyarakat  kepada  tenaga  da’i  yang  dikirim  dan  selanjutnya  dapat meningkatkan manfaat aset wakaf yang ada. Kuncinya, penggalian potensi masyarakat sehingga ikut berpartisipasi lebih banyak.
Dari sisi lembaga, unit-unit kerja yang ada harus bergerak sesuai tupoksinya  dengan  kordinasi  pimpinan  terkait  sebagai  komando.  Unit kegiatan  intervensi  pada  aspek  model  pendidikan,  begitu  juga  dengan aspek  da’wah,  pembiayaan  dan  kegiatan-kegiatan  pemberdayaan  yang lainya.  Dengan  tujuan  akhirnya  adalah  terwujudnya  komunitas  yang mandiri  (qaryah  thayyibah)  dengan  dasar  pijakan  nilai-nilai  Islam.  Dalam jangka  yang  lebih  panjang,  seiring  dengan  kemajuan  masyarakat  dan keperluan  tenaga  pendamping  masyarakat,  dapat  direncanakan perumahan  pengelola  ataupun  tenaga-tenaga  beru  disekitar  aset  wakaf. Ada  dua  cara  yang  bisa  dilakukan,  perumahan  milik  lembaga  untuk petugas  yang  belum  mampu  beli,  atau  bagi  yang  sudah  mampu  beli lembaga  menyediakan  fisik  rumah  dan  mereka  melakukan  pembayaran melalui  cicilan.  Jika  ini  bisa  dilaksankan,  maka  akan  mempercepat penguatan komunitas dan bisa menjadi model pemberdayaan masyarakat yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amahzun, Muhammda, Manhaj Da’wah Rasulullah, QisthiPress, 2004
Ife dkk, Jim, Community Development, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet-ke III, 2008
Laporan Kafilah Da’wah Putri, STID M Natsir 2019
Machendrawaty dkk, Nanih, Pengembangan Masyarakat Islam, Rosda, Bandung, 2001
Natsir, Mohammad, Fiqhud Da’wah, Media Da’wah, Jakarta, cet-ke XIII, 2006
Rogers dkk, Everett M, terjemah Abdillah Hanafi, Memasyarakatkan ide-ide baru, Pent. Usaha Nasional, Surabaya, 1987
Ruminto Adi, Isbandi, Intervensi Komunitas, RajawaliPress, Jakarta, 2008