## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG
( Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang)

## Askarmin Harun
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan askarmin@rocketmail.com

## Abstract
This  study  aimed  to  analyze  the  compatibility  between  the  implementation  of  gender mainstreaming  is  implemented  by  the  Regional  Regulation  No.  7  Year  2011.  This  research  was conducted at the Department of Financial Management and Asset (DPKAD) city of Tanjung Pinang. This  research  was  conducted  using  the  case  study  method.  The  results  of  this  study  shows  the implementation  of  gender  mainstreaming  in  the  town  of  Tanjung  Pinang.  However,  the  gender mainstreaming  only  in  activities  carried  out  and  is  not  accompanied  by  a  budget  allocation  so that gender  mainstreaming,  not  in  accordance  with  Regional  Regulation  No.  7  Year  2011  on  Gender mainstreaming is endorsed by the government.
Keyword : implementation regulation, PUG and PPRG

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesesuaian  antara  penerapan  pengarusutamaan  gender yang  dilaksanakan  dengan  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2011.  Penelitian  ini  dilakukan  di Departemen  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  (DPKAD)  Kota  Tanjung  Pinang.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan  gender  di  kota  Tanjung  Pinang.  Namun,  pengarusutamaan  gender  hanya  dalam kegiatan  yang  dilakukan  dan  tidak  disertai  dengan  alokasi  anggaran  sehingga  pengarusutamaan gender,  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  No.  7  Tahun  2011  tentang  Pengarusutamaan  Gender yang disahkan oleh pemerintah.
Kata Kunci : peraturan pelaksanaan, PUG dan PPRG

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan  yang tertinggi,  artinya  secara  teori  UUD  1945  merupakan  sumber  dan  dasar  bagi  setiap  bentuk peraturan  perundang-undangan  lain  dibawahnya,  seperti  misalnya  Undang-Undang,  Perpu, PP,  Perda,  dan  Perpres.  Dengan  adanya  hal  tersebut  membawa  suatu  konsekuensi  yuridis bahwa  segala  jenis  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UUD  1945  tidak  boleh bertentangan dengan amanat yang dimaktubkan di dalam UUD 1945.
Dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar,  sehingga  dalam  pasal ini  apabila  kita  tafsirkan  bahwa  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  negara  RI  yaitu  presiden kekuasaan  yang  tidak  terbagi  dan  hanya  ada  satu  pemerintah  yang  berdaulat  sehingga  jelas Negara kita pada dasarnya menganut asas sentralisasi/sentralistik.
Namun  karena  luasnya  daerah-daerah  di  negara  kita  yang  terbagi-bagi  atas  beberapa provinsi,kabupaten  serta  kota,  maka  daerah-daerah  tersebut  memiliki  pemerintahan  daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya sehingga, digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Maka  dari  itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat,  sehingga  dalam  hal  ini menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah.
Untuk mengimplementasikan tugas-tugas berdasarkan amanat UU tersebut sudah barang tentu di perlukan Produk Hukum daerah yang dibuat dalam bentuk Peraturan daerah dimana tertuang dalam pasal 14 undang-undang No 12 Tahun 2011 materi muatan Peraturan Daerah Provinsi  berisi  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah.
Peraturan  daerah  (Perda)  merupakan  manifestasi  dari  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kepentingan  masyarakat  di  daerah. Pemerintah  daerah  mempunyai  tugas  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  daerah  untuk kemajuan  dan  kemaslahatan  masyarakat  di  daerah  disesuaikan  dari  peraturan  perundang- undangan  di  atasnya  karena  berhasilnya  pemerintah  daerah  dalam  konteks  demokrasi  dan
otonomi  daerah  dewasa  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  pemerintah  daerah  mampu menampung  keinginan  masyarakat  untuk  ditransformasikan  dan  diformulasikan  menjadi kebijakan publik berupa perda yang berpihak pada masyarakat daerah.
Akan tetapi apakah dengan keberadaan perda tersebut kehidupan masyarakat dapat lebih baik  lagi,  kemudian  apakah  dengan  hal  tersebut  perempuan  bisa  dengan  mudah  untuk beraktualisasi dan berkiprah di ranah publik tanpa ada lagi diskriminasi serta stereotype dari laki-  laki.  Fenomena  hari  ini  menjadi  perhatian  dunia  bahkan  Indonesia  terhadap pembangunan yang berbasiskan Gender semakin Besar. Telah lama di ketahui bahwa Hampir diseluruh  Negara  telah  terjadi  Diskriminasi  Gender  Ketidakadilan  gender  atau  diskriminasi gender  merupakaan  akibat  dari  adanya  system  (  struktur  )  sosial  dimana  salah  satu  jenis kelamin  (  laki  –laki  atau  Perempuan  )  menjadi  korban.  Untuk  itu  diberlakukan  alokasi anggaran responsive gender.
Asumsi  bahwa  anggaran  yang  responsive  gender  diperuntukkan  bagi  masyarakat  secara umum, pasti di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali menjadi alasan pembenaran  pemerintah  untuk  tidak  memberikan  perhatian  khusus  untuk  kelompok- kelompok  miskin  dan  minoritas.    Terutama  para  perempuan  ,Padahal  meskipun  alokasi anggaran itu diberikan kepada semua orang, namun belum tentu dinikmati dengan kapasitas yang setara dan berdampak yang sama bagi semua orang. Faktanya, dampak yang dirasakan perempuan  dan  laki-laki   dari  kebijakan  anggaran  berbeda,  umumnya  pihak  perempuan dirugikan  dengan  kebijakan  anggaran  yang  netral.  Oleh  sebab  itu,  alasan  utama diperlukannya anggaran responsif gender dimaksudkan untuk memujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Mengacu  pernyataan  yang  di  kemukakan Debbie  Budlender bahwa  anggaran  responsif gender adalah sebuah metode analisis anggaran pemerintah yang melihat bagaimana dampak anggaran  terhadap  perempuan  dan  laki-laki,  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  pada perbedaan  kelompok  ekonomi.  Adapun  tujuan  anggaran  responsif  gender  adalah:  (a). Meningkatkan  efek  alokasi  anggaran  pemerintahan  terhadap  perempuan  dan  laki-laki,  dan agar  mencapai  target  kebijakan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  menjadi  lebih  efektif dalam rangka menghindari kebijakan bias gender yang tidak di ingingkan oleh warga negara. (b).  Meningkatkan  kesadaran  warga  negara  tentang  pentingnya  kebijakan  gender  and development  (GAD)  dan  upaya  mempercepat  terwujudnya  kesetaran  dan  keadilan  gender. (c).  Meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  upaya  menterjemahkan  program  dalam
kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui komitmen anggaran. (d). Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk meningkatkan gender equality .
Dalam hal ini pemerintah makin menyadari pentingnya aspek gender dalam segala bidang pembangunan  membawa  dampak  Positif  dalam  upaya  pengarustamaan  gender.  Menanggapi hal  tersebut,  pemerintah  sudah  mengeluarkan  INPRES  No  9  Tahun  2000  tentang Pengarustamaan  Gender  yang  bertujan  untuk  menurunkan  kesenjangaan  antara  perempuan dan  laki-laki  Indonesia  dalam  mengakses  dan  memperoleh  manfaat  pembangunan  serta meningkatkan partisipasi dalam dan pengusaan terhadap proses pembanguan. Melalui Inpres ini muncul kesempatan bagi kemajuan perempuan dan peningkataan kesetaraan gender yang akhirnya diperluas hinga perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender.
Kemudian  yang  diterjemahkan  ke  daerah-daerah  yang  ada  di  Indonesia  tak  terkecuali Provinsi  kepualaun  Riau  sebagai  wujud  dari  pada  perhatian  dan  keberpihakan  pemerintah daerah terhadap permasalahan tersebut. Provinsi Kepulauan Riau atau Biasa dikenal dengan KEPRI  merupakan  provinsi  Baru  wilayah  ini  terbentuk  pada  tanggal  24  september  2002 berdasarkan Undang- undang nomor 25 tahun 2002. Dalam pelaksananakan pemerintahan di wilayah  pemerintah  selaku  eksekutif    bersama  Legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (  DPRD  )  yang  salah  satu  tugas  nya  merancang  dan  membuat  berbagai  kebijakan dengan  di  keluarkanya  sebuah  peraturan  daerah.    Dan  DPRD  Provinsi  kepulauan  Riau membuat sebuah prodak peratuaran Daerah Seperti yang tertuang didalam peratuaran daerah tersebut  yang berdasarkan Inpres Nomer 9 tahun 2000 seluruh Gubernur dan Bupati/walikota Di  haruskan  melaksanakaan  Srtategi  Pengarustamaan  gender  dalam  pembagunan  Nasional maupun  daerah,    kemudian  Inpres  tersebut  dioperasionalkan  lagi  oleh  peraturan  menteri dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pengarustamaan Gender di Daerah.
Pengarustamaan  Gender  (  PUG)  merupakaan  strategi  yang  dibangun  untuk mengintegrasikaan  perpektif  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari  perencanaan  , penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauaan,  dan  evaluasi  atas  kebijakaan  dan  program pembangunan.  Pelaksaanaan  PUG  harus  terefleksikaan  dalam  proses  penyusunan  kebijakan yang  menjadi  acuan  perencanaan  dan  pengaggaran  untuk  menjamin  program  dan  kegiataan yang  dibuat  oleh  seluruh  lembaga  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  menjadi  responsif gender.  Perencanaan  dan  pengaggaran  yang  responsif  gender  (  PPRG  )  merupakaan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkaan empat aspek yaitu, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakuakan secara setara antara perempuan dan laki – laki. Hal ini berarti  bahwa  perencanaan  dan  penganggaran  tersebut  mempertimbangkaan  aspirasi,
kebutuhaan  dan  permasalahaan  pihak  perempuan  dan  laki  –  laki,  baik  dalam  proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiataan.
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang terdapat pada pendahuluan maka dalam penelitian  ini  hanya  terfokus  pada  Implementasi  Perda  No.7  Tahun  2011  Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Di Kota Tanjungpinang), yang mana sesuai dengan isi Perda No. 7 Tahun 2011  Bab III Ruang Lingkup  pada  pasal  4  yaitu  ruang  lingkup  pengarusutamaan  gender  meliputi  seluruh  proses penyusunan  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  laporan  dan  evaluasi  kebijakan  dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana penulis lebih  fokus  ke  salah  satu  SKPD  di  Pemerintahan  Kota  Tanjungpinang  yaitu  di  Dinas Pendapatan  Pengelolaan    Keuangan  dan  Aset    Daerah  Kota  Tanjungpinang    yang  mana penulis  akan  meneliti  lebih  dalam  tetang  alokasi  pelaksanaan  anggaran  gender  di  SKPD Terkait pada tahun 2013 apakah sesuai dengan amanat Perda.

## B. Tinjauan Pustaka
Dalam  hal  ini  peneliti  mengunakan  pendekatan  analisis  gender  karena  ketika mengakaji  dan  mendalami  isi  dari  pada  sebuah  perda  yang  diharapakan  mampu  mencari Efektivitas  Implementasi    Perda  Pengarustamaan  Gender    Dalam  Pembagunan  Di  Provinsi Kepulauan  Riau  Terhadap  Kesejahteraan  masyarakat    kota    di  Tanjung  Pinang  dimana permasalahan tersebut dapat di kaji secara teliti dan cermat.
Peneliti merasa bahwa dengan mengunakan Analisis Gender merupakan kunci utama dari  pengarustamaan  gender  selain  penyadaran  adalah  analisis  gendernya.  Adapun  tahapan yang  dilalui  dalam  perumusan  kebijkaan  dengan  panengarustamaan  adalah,  pertama, perencanaan  pembuatan  dan  pelaksanaan,  dalam  tahapan  perencanaan  diperlukan  data statistic  yang  terpilih  menurut  jenis  kelamin,  kedua,  penerapan,  penerapan  program  dan kebijakaan  yang  responsive  gender  dapat  bervariasi  sesuai  kondisi  setempat,  ketiga partisipasi  yaitu  siapa  yang  terlibat  dan  memperoleh  manfaat  dari  kebijakan  tersebut. Selajutnya keempat manejemen  yaitu pengelompokan keterlibatan laki- laki  dan perempuan dalam implementasi kebijakaan dan terakhir pengawasan dan evaluasi yaitu pihak yang akan melakukan evaluasi dan  pada tingkatan mana evaluasi dan pengawasan itu dapat dilakukan.
Dan  kemudian  peneliti  mampu  mengambil  salah  satu  muatan  yang  terkandung didalam  sebuah  prodak  kebijakaan  Daerah  yaitu  terkait  pengalokasian  anggaran  yang responsiv  gender,  karena  menginggat  pentingnya  peran  dan  ruang  para  perempuan  agar mampu  megakses  segala  bentuk  fasilitas  yang  diberikan  negara  melalui  pemerintah  daerah masing – masing.
Oleh  sebab  itu  sayapun  mencoba  untuk  mengkaji  lebih  dalam  terkait  bagaimana Birokrasi Pemerintah Daerah melalui SKPD atau dinas terkait dalam hal ini DPPKAD yang mempunyai  peran  besar  terhadap  kebijakaan  tersebut.  Diharapkan  mampu  menjadi  garda terdepan  didalam  proses  transformasi  kebijakaan  peraturan  daerah  yang  telah  dibuat  dan diimplementasikan.
Berikut  gambaran  dari  alur  Implementasi  sebuah  Peraturan  Daerah  tentang Pengarustamaan  Gender  dalam  pembagunan  Di    kota  Tanjung  Pinang  Provinsi  kepulauan Riau  terhadap  Kesejahteraan  masyarakat,  terkait  bagaimana  pemerintah  daerah  melalui satuan  kerja  menjalankan  amanat  tersebut,  didalam  proses  perencanaan,  penyusunan  dan pengalokasian  Anggaran  yang  lebih  responsiv  gender,  sehingga  masyarakat  terutama perempuan  merasa  tidak  didiskriminasikan  dalam  segala  pembagunan  menuju  masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.
Gambar  II.  Bagan  Implementasi  Perda  Gender  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Pembangunan  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau Terhadap Kesejateraan Masyarakat (Di Kota Tanjungpinang)
Dijelaskan dalam Proses Dalam Bagan III Kebijaka n
Perda Kepri No. 7 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan
Gender
Selanjutnya  Proses  Kebijakan  Publik  yang  responsive  Gender  akan  dibahas  melalui  bagan sebagai berikut :
Gambar II. Bagan Proses Kebijakan Publik Responsif Gender
Kajian Teori Kesimpulan Dan Rekomendasi Teori Edward III. 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi SKPD Bagian DPKAD Pemko Tanjungpinang Penyusunan Kebijakan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Anggaran Responsif Gender SKPD , DPPKAD
Artiya; didalam proses kerja kebijakaan pemerintah kota Tanjung Pinang meliputi Tahapan – tahapan :
1. Tahap Penyusunan Agenda sebelum sebuah kebijakan di terapakan maka langkah awal  dari  pada  tersebut  adalah  maslah  –  maslah  tersebut  dikelompokan,  yang kemudian di olah menjadi sebuah agenda kebijakan.
2. Tahap  Formulasi  Kebijakaan ,  masalah  yang  telah  masuk  ke  agenda  kebijakaan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakaan. Masalah – masalah ini didefinisikan untuk  kemudian  dicari  pemecahaan  masalah  terbaik.  Pemecahaan  masalah  tersebut dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakaan yang ada.
3. Tahap  Adopsi  Kebijakaan ,  dari  sekian  banyak  alternatif  kebijakaan  yang ditawarkan  oleh  para  perumus  kebijakaan  ,  pada  akhirnya  salah  satu  dari  alternatif kebijkaan  tersebut  diadopsi  dengan  dukungan  dari  mayoritas,  legislatif  ,  konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap  Implementasi  kebijakaan, sebuah  gagasan,  dan  usulan  beserta  ide  yang bagus  ketika  tidak  di  imolementasikan  dengan  baik  makan  akan  menjadi  sebuah kebijakan yang hanya di pikiran dan catatan saja.Dan kebijakaan yang sudah diambil dilaksanakaan  oleh    unit  –  unit  administrasi  yang  memobilsasikan  sumberdaya finansial  dan  manusia.  Pada  beberapa  implementasi  kebijakaan  mendapat  dukungan para  pelaksana,  namun  beberapa  yang  lain  mungkin  akan  ditentang  oleh  para pelaksana.
5. Tahap Eavaluasi Kebijakaan , Pada tahap ini kebijakaan yang telah dijalankan akan dinilai  atau  di  eavaluasi,  untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakaan  yang  dibuat  telah
Program Kerja Nyata Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Pemko Tanjung
Pinang
mampu memecahkan masalah. Kebijakaan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak  yang  diinginkan,Aggaran  yang  responsif  genderpun  di  harapkan  mampu membuat  sebuah  kebijakaan  tepat  sasran  ketika  di  terapakan  di  dalam  pelaksanaan nya,  hal  ini  yang  akan  menjadi  bahan  evaluasi  kedepan  di  dalam  prodak  sebuah kebijakan yang telah di jalankan sesuai tahapan – tahapannya.
6. SKPD bagian DPPKAD , yang merupakan lembaga atau instansi yang dirasa mampu dan  tepat  untuk  menerjemahakan  dari  pada  isi  sebuah  peraturan  daerah pengarustamaan  gender  terkait  perencanaan  ,  peyusunan,  dan  pengalokasian  dari alokasi  anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  pro  perempuan,  artinya  tidak  ada perbedaan  kelas  di  dalam  penerapannya,  Dimana  sesuai  dengan  tatakelola  keuangan negara  dimana  proses  keuangan  tersebut  dilaksanakan    secara  Profesioanal, Akuntabelitas  artinya  berorentsi  pada  hasil  –  hasil,  Proposional  yang  artinya    tepat sasaran  dan  sesuai  tinggkat  kebutuhan,  yang  kemudian    adanya  Keterbukaan  atau trasparansi dalam penggelolaan keungan tersebut.
7. Anggaran  Responsif  Gender,  artinya bahwa  ketika  mengalokasikan  anggaran tersebut mampu merespon segala kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalamaan perempuan  dan  laki-laki  yang  tujuannya  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender sehingga  pihak  perempuan  mendapatkan  porsi  yang  tepat  dan  sesuai  dengan kebutuhan.
8. Program  Kerja  Nyata,  maksudnya adalah  setelah  tahap  demi  tahap  dilasanakan maka apa  yang sudah dirumuskan mampu di  terjemahkan kedalam sebuah aksinyata yaitu  mejadi  program  kerja  nyata,  baik  dalam  bentuk  pendampingan  kasusistik maupun      pelatihan  atau  peningkatan    kesejahteraan  masyarakat  tanpa mediskriminasikan salah satu daripada jenis kelamin tertentu.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian yang    bersifat  Deskriptif  Kualitatif,  yaitu  berupaya  menggambarkan  suatu  fenomena  yang diteliti  secara  apa  adanya  di  lapangan . Penelitian  deskriptif  merupakan  suatu  metode  dalam meneliti  status    kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki (Nizar,2013).
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Bungin  (2010:69)  yang  menyatakan  bahwa  format deskriptif  kualitatif  lebih  tepat  apabila  digunakan  untuk  meneliti  masalah-masalah  yang membutuhkan  studi  yang  mendalam,  seperti  permasalahan  implementasi  kebijakan  publik dimasyarakat. Sedangkan Creswel ( 1998 ) mengatakaan, Bahwa penelitian kulitatif sebagai bentuk  suatu  gambaran  komplek,  memilah  kata  –  kata  laporan  terinci  dari  pandangan responden dan cenderung mengunakan analisis dengan pendekatan induktif proses dan makna ( prespektif subjek lebih ditojolkan dalam penelitian) kemudian landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.
Metode pengambilan data adalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Wawancara , wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak – pihak terkait  yang  dapat  memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yaitu  di  kantor SKPD  terkait.  Wawancara  yang  dilakukan  dengan  metode  bebas  terstruktur  yang  mana peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada  pihak  interviewee  (  pihak  yang  diwawancarai  ) dengan susunan pertanyaan yang sesuai point  – point yang telah dirumuskan dalam suasana yang akrab dan kekeluargaan, tetapi tidak menyimpang dari tujuan awal wawancara.
2.  Dukumentasi, dukumentasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan  ,  mencataat  ,  dan memanfaatkan  data  yang  ada  di  instansi    yang  berkaitan  dengan  penelitian  ,  beberapa dukumen  resmi  selama  periode  yang  telah  ditentukan  sehingga  akan  diperoleh  data  yang relevan dan objektif.
3. Observasi, Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan apakah  sudah  sesuai  dengan  yang  tertulis.  Dalam  hal  ini  peneliti  mengunakan  metode  non partisipan.
4. Angket atau Kuisioner , merupakan suatu cara pegumpulan data dengan cara mengajukan beberapa  pertanyaan  oleh  peneliti  terhadap  beberapa  perangkat  SKPD  beserta  masyarakat kota Tanjung Pinang sebagai sample. Disetiap jawaban memiliki nilai yang nantinya akan di olah  sebagai data.
5. Studi kepustakaan merupakan  kajian kepustakaan melalui buku-buku perpustakaan atau literature,  peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Dalam  penelitian penulis  menelaah  teori-teori  tentang  masalah-masalah  di  teliti  dari  berbagai  sumber  yang merupakaan  sarana  untuk  menganalisis  data  yang  di  peroleh.Dengan  tetap  memperhatikaan
Hasil  dari  prose  wawancara  di  lapangan,  agar  antara  kajian  kepustakaan  dengan  jawaban responden mampu di terjemahkan dan di pertangung jawabkan secara ilmiah.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang mekanisme pengajuan anggaran sampai dengan laporan pertanggung jawaban untuk pengarustamaan gender sebagai berikut :
1. Didalam  Mekanisme  pengajuan  anggaran  yang  di  terapkan,  para  pemohon  membuat sebuah  perencanaan  program  yang  di  sertai  dengan  alokasi  perkiraan  anggaran  yang di tuangkan kedalam sebuah Proposal penggajuan, dimana dari proposal tersebut akan di  ketahui secara detail  gambaran program  yang akan dilaksanakan dan  berapa dana yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  program  tersebut.  Pengajuan  disesuaikan dengan  instansi  yang  terkait.  Contoh  “  Proposal  di  masukan  kedalam  kantor  Bagian Umum kemudian di naikan atau di ajukan kepada Walikota, yang kemudian walikota akan  memberikan  rekomendasi  atau  disposisi  kemana  proposal  itu  di  turunkan, setelah  itu  pihak  penerima  disposisi  tersebut  memverifikasi  untuk  kelayakaan program,  selanjutnya  bagian  Penggelola  Keuangan  Daerah  yang  akan  mencairkan Dana  Kegiatan  Tersebut  sesuai  dengan  disposisi  yang  diterimanya.  Untuk  lebih memahami  alur  pengajuannya  berikut  disajikan  contoh  mekanisme  pada  kantor walikota :

## Gambar 1: Mekanisme Pengajuan Anggaran
2. Mekanisme Pengalokasiaan Anggaran  Terkait dalam hal ini para penentu kebijakaan selalu  melihat  berapa  besar  alokasi  anggaran  dan  seberapa  mendesak  kebututuhan
Disposisi Walikota Bagian Umum Pemohon Penerima Disposisi Pencairan Bagian Pengelola Keuangan Daerah
tersebut, selain bedasarkaan keputusan walikota ataupun wakil walikota, di beberapa pos-pos  anggaran  tertentu  pihak  DPRD  pun  ikut  serta  di    dalam  proses menentukannya tergantung jenis program dan anggaran yang diajukaan.
3. Mekanisme  Pertanggungjawaban  Anggaran,  di  dalam  pertanggung  jawaban  dari sebuah pelaksanaan program  yang sudah dilaksanakaan mereka  yang melaksanaakan atau  menyelengarakaan  di  wajibkan  untuk  membuat  sebuah  Lampiran  Pertanggung Jawaban dalam bentuk tertulis dan pendokumentasian dari kegiatan tersebut, dan hal itu diberlakukan kepada semuanya baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas terkait atau bekerjasama atau bahkan dijalankan sepenuhnya oleh pihak luar atau badan atau organisasi  kemasyarakatan,  mereka  semua  diwajibkan  dan  diharuskan  membuat sebuah laporan tertulis. Seperti yang menjadi salah satu bagian Transparansi anggaran pemerintah Daerah.
Bahasan selanjutnya  yaitu mengenai pemahaman subtansi Anggaran Responsive Gender di  SKPD.  Pemahaman  Anggaran  Responsif  Gender  di  kalangan  SKPD  sebenarnya  mereka paham akan tetapi didalam proses penerapannya yang belum mengerti, itu telihat ketika kita mengajukaan  peratanyaan  dengan  mengunakan  metode  pertanyaan  tertutup  “  mereka berpendapat  bahwa  :  anggaran  responsif  Gender  merupakaan  pelaksanaan  dari  PUG  dalam proses  penggangaran  yang  responsif  terhadap  kebutuhaan  laki-  laki  dan  perempuan  dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender ( tak berarti harus 50% laki – laki , 50% perempuan ).
Hal ini dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara penulis dengan kabid Penganggaran DPPKAD Kota Tanjungpinang, Bapak Supari Mengatakan:
“ Pada dasarnya saya tidak terlalu memahami mengenai anggaran yang responsif gende rtersebut  karena  bagi  saya  tugas  saya  adalah  memposkan  kemana  saja  anggaran  ini diberikan kepada SKPD namun demikian anggaran responsif khusus untuk gender tidak ada”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  ternyata  amanat  dari  Perda  no.7 Tahun  2011  tentang  pengarusutamaan  gender  diprovinsi  kepri  khususnya  dikota Tanjungpinang tidak berjalan sebagaimana mestinya hal itu ditandai dari jawaban wawancara diatas
Selanjutnya  Anggaran  Kota  tanjung  Pinang,  Dalam  hal  ini  anggaran  kota  disajikaan kedalam  bentuk tabel dimana agar memudah kan para pembaca untuk memahaminya, selain
dari pada itu agar terlihat secara jelas berapa besar pendapatan dan belanja pemerintah daerah kurun waktu per satu periode masa anggaran.

## Tabel 1

## Anggaran Kota Tanjung Pinang
No Tahun PAD APBD 1 2013 Rp. 83.818.759.250 Rp.1.027.006.993.733 2 2012 Rp.72.356.700.000,00 RP.824.515.230.636,00 3 2011 Rp.65.623.840.307,00 Rp.702.599.418.965,00 4 2010 Rp. 46.823.556.174 Rp. 632.271.231.272 5 2009 Rp.41.954.358.422 Rp.691.361.505.377 6 2008 Rp.29.654.352.147 Rp.692.323.824.873 7 2007 Rp.25.965.129.278 Rp.391.263.278.000 8 2006 Rp.24.422.320.000 Rp.369.143.767.966 9 2005 Rp.18.633.000.000 Rp.168.593.000.000 10 2004 Rp.16.484.247.038,88 Rp.150.252.178.038,88 11 2003 Rp.15.707.512.021,88 Rp.162.652.512.021,88 12 2002 Rp.7.872.335.077,58 Rp.188.528.370.077,58

## Sumber; DPPKAD kota Tanjung Pinang
Pada  tabel  1  :  Anggaran  Kota  Tanjung  Pinang  diatas  hanya  ditampilkan  keseluruhan anggaran tanpa memperlihatkan pos-pos dari setiap anggaran  yang digunakan untuk  alokasi apa  saja  termasuk  alokasi  responsiv  gender.  Alokasi  Anggaran  Responsive  Gender, Berdasarkaan  hasil  dilapanggan  pihak  pemerintah  dalam  hal  penentu  anggaran  dari  setiap program  –  program  mereka  tidak  membuat  pos  khusus  untuk  responsif  gender,  akan  tetapi semua  anggaran  yang  dibuat  bisa  di  akses  oleh  semua  golongan  dan  lapisan,  karena  tolak ukur pemerintah di dalam pengejawantahan responsif gender adalah setiap SKPD di wajibkan
untuk membuat kegiatan yang melibatkan perempuan, apapun itu bentuk kegiataannnya, jadi walaupun mereka tidak membuat pos gender mereka menilai sudah responsif gender.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Agung  S.  Hatta  Kepala  Bidang Kesejahteraan Masyarakat Bappeda KotaTanjungpinang mengatakan:
“Bahwa  didalam  merealisasikan  Perda  gender  tersebut  pemerintah  Kota tanjungpinang  tidak  memberikan  porsi  anggaran  khusus  disetiap  SKPD  mengenai Gender  melainkan  setiap  SKPD  di  wajibkan  untuk  melibatkan  perempuan  dalam setiap kegiatan”. ((09/03/2014, 09.00, Kantor Bappeda Kota Tanjungpinang).
Hal  tersebut  juga  ditambahkan  melaui  wawancara  dengan  Ibu  Amna  Kabid  Gender Biro Pemberdayaan Kota tanjungpinang, mengatakan:
“Dalam hal anggaran responsif gender pemerintah kota tidak memberikan alokasi khusus  mengenai  dana  gender  tersebut  melainkan  setiap  SKPD  diharuskan  untuk membuat kegiatan yang responsif gender dan tidak mendekriminasikan salah satu pihak baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  setiap  program  yang  dibuat  oleh  SKPD” (4/04/2014, 14.00, Kantor Biro Pemberdayaan Perempuan Kota Tanjungpinang) Sehingga  dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  tidak  ada anggaran khusus  yang responsif gender. Melainkan setiap SKPD di haruskan setiap program dan kegiatannya harus responsif gender dimana melibatkan laki-laki dan perempuan disetiap kegiatannya.
Berikutnya  mengenai  Proses    perencanaan  penyesuain  dan  penetapan    pengangaran keuangan  Daerah  yang  ada  di  kota  Tanjung  Pinang  yang  digambarkan  seperti  pada  tabel berikut :

## Tabel 2
Perencanaan penyusunan dan penetapaan penggangaran keuangan Daerah
NO   TAHAPAN PELAKU OUTPUT WAKTU
1 Musrembang  desa atau kelurahaan Komponen masyarakata( ketua  Rt/  Rw,  kepala  dusun ,LPM ketua adat, Kelompok Perempuan, kelompok pemuda,  ormas,  pengusaha, nelayan, tani, lurah , camat,BPD, kepala puskesmas, LSM dan pihak2 yang terkait.) Usulan kegiatan  desa
atau kelurahaan 2 Musrembang kecamatan Delehasi  kelurahan  /  desa  ( terdapat perwaikilan perempuan,ormas tingkat kecamatan BAPEDA, Perwakilan  SKPD,  Kepala Cabang  SKPD  ,  kepala  unit pelayanan di tingkat kecamatan, , anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat dan aparat kecamatan bersangkutan,  LSM,  ahli
Profesional        (  Jika
diperlukan) Usulan kegiatan kecamatan 3 Forum SKPD Delegasi kecamatan ( terdapat perwakilan kelompok perempuan),
organisasi  sektoral  (  missal dewan  pendidkan,  IDI  dan IBI  untuk  forum  kesehatan )kepala    SKPD  ,  LSM, dengan  bidang  kerja  sesuai
Renja SKPD
dengan  fungsi  SKPD  ahli profesi.
4 Musrembang RKPD kabupaten/kota Delegasi  musrembangcam, delegasi forum SKPD, DPKAD  ,  DPRD,  LSM yang bekerja ditingkat kota / kabupaten , perguruan tinggi ,perwakilan Bappeda provinsi, Tim penyusun RKPD,  tim  penyusun  Renja SKPD , panitian atau TimAnggaran Eksekutif maupun DPRD. Masukan
Untuk
Dokumen RKPD 5 Pembahasan  KUA
dan PPAS TPAD dan DPRD Dokumen
KUA dan PPAS
6 Penyusunan  RKA SKPD SKPD Dokumen RKA SKPD 7 Penyusuan RAPBD ( kompilasi dari RKA ) TAPD Dokumen RAPBD 8 Pembahasan RAPBD di DPRD TAPD  dan DPRD
APBD 9 Evaluasi Gubernur   Tim Evaluasi Gubernur
APBD yang
lolos  evaluasi dan siap dibuat
Perda
10 Penerbitan Perda APBD Pemda dan DPRD Perda APBD

## Sumber: Diolah , DPRD/ Askar
Pada tabel 2 diatas bisa disimpulkan bahwa pada perumusan peraturan daerah (Perda) melibatkan semua pihak yang terkait guna dalam penyusunannya benar-benar adalaah sebuah peraturan yang dibutuhkan dan dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

## E. Perencanaan Penggangaran yang Responsif Gender
Artinya adalah bahwa di dalam proses perencanaan seperti yang tertuang didalam amanat Perda  PUG  provinsi  kepulauan  Riau,    perencanaan  responsive  Gender  dilakukan  untuk menjamin  keadilan  dan  kesetaraan  bagi  perempuan  dan  laki  –  laki  dalam  aspek  akses, partisipasi, control dan manfaat pembaguanan. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaaman perempuan dan laki –  laki  baik  dalam  proses  penyusunannya  maupun  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Dalam konteks  perencanaan  Daerah,  Penggangaran  responsive  Gender  mampu  direfleksikan  dalam dokumen  RPJMD,  RKPD,  renstra  SKPD  dan  Renja  SKPD.  Dan  diharapkan  dengan  adanya sistem penganggaran yang responsive gender ini tata kelola dan pengalokasiannya mampu di terapakan  sesuai  sasaran,  tidak  ada  unsur  diskriminasi  antara  Perempuan  dan  laki  –  laki  di didalam  mengaksesnya.  Anggaran  responsif    gender  (  ARG  )  merupakaan  salah  satu instrumen  untuk  menganalisa    anggaran  agar  lebih  tepat  sasaran  dengan  mengidentifikasi penerima  anggaran  tersebut.  Sejalan  dengan  itu  Ronald  Sharp  (  2004),  mengidentifikasi anggaran responsif gender secara diplomatis bahwa : “ Bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki  –  laki  dan  perempuan,  tetapi  srategi  menintegrasikan  isu  gender  ke  dalam  proses penggangaran,  menerjemahkan  komitmen  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesetaraan  gender ke  dalam  komitmen  anggaran.  Terdiri  atas  seperangkat  instrumen  untuk  melihat  dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap Gender. ‘
Meskipun  demikian  anggaran  responsif  gender  masih  terbilang  awam  bagi  masyarakat sendiri.  Akan  tetapi  sejak  pemerintah  Provinsi  Kepualauan  Riau  mengetok  palunya  dan menerapakan Perda pengarustamaan Gender, dan hal itu di perkuat oleh penetapan keputusan Menteri  dalam  Negeri  No.  132  Tahun  2003  yang  menetapkan  bahwa  seluruh  pembiayaan yang  diperlukaan  untuk  pelaksanaan  pengarustamaan  gender  didaerah  –  daerah  dibebankan ke dalam APBN dan APBD untuk masing - masing provinsi, kabupaten, dan kota sekurang-
kurangnya  5%  dari  APBD  provinsi,  kabupaten  dan  kota.  Kemudian  diperbaruhi  dengan peraturan menteri dalam Negeri No.15 tahun 2008.
Berdasarkaan  peraturan  dalam  Negeri  nomor  15  tahun  2008  terdapat  pergeseran  kosep mengenai pembiayaan pengarustamaan gender di daerah. Dimana didalam sebuah keputusan menteri dalam Negeri No 132 Tahun 2003 menetapkaan pembiayaan pengarustamaan gender minimal 5% sedangkaan peraturaan dalam Negeri no 15 tahun 2008 tidak ada batas minimum untuk  pengarustamaan  gender.  Karena,  untuk  responsiv  terhahadap  gender  tidak  ada  batas minimum  atau  penggangaran  yang  dibatasi.  Akan  tetapi  pada  peraturaan  menteri  dalam Negeri  No  15  Tahun  2008  justru  menyeluruh  pengangaran  diperuntukaan  untuk penagurustamaan gender. Karena dengan itu anggaran bisa lebih luas dinikmati sesuai dengan pembangunan  tidak    berdasarkan  jenis  kelamin  namun  anggaran  tersebut  dapat  dirasakan untuk meningkatakan kualitas hidup.
Tidak  ada  lagi  pembatas  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  dana  tersebut  terutama perempuan  yang  selama  ini  masih  mengalami  diskriminasi  untuk  mengunakan  dan memanfaatkan  semua  fasilitas  publik.  Dan  Pemerintah  Provinsi  Kepualauan  Riau  mampu menerjemahkannya  ke  dalam  sebuah  peraturan  Daerah  No  7  Tahun  2011  dimana, perencanaan  dan  penganggran  yang  responsif  gender  melalui  program  kerja  yang  nyata  di pemerintah  Daerah    Kota  Tanjung  Pinang  yang  nota  bene  menjadi  Ibu  kota  Provinsi Kepulauan Riau.,

## F. Pembagunan Daerah Yang Responsive Gender
Pembagunan  Daerah  yang  Responsif  gender  di  maksudkan  bahawa  di  dalam  proses pembagunan di segala Bidang mampu mengimplementasikan isi dari pada sebuah peraturan daerah terkait dengan pengarustamaan Gender, ada unsur  pemantauan dan evaluasi di dalam pengerjaan  serta  sesuai  dengan  bidang  dan  fungsi  masing-  masing  tanpa  membeda  bedakan perempuan  dan  laki-laki.  Sistem  pembaguanan  Nasioanal  bertujuan  untuk  mendukung koordinasi  antar  pelaku  pembagunan,  menjamin  terciptanya  integritas,  singkronisasi  dan sinergi  baik  antar  daerah,  antar  ruang,  antar  waktu,  antar  fungsi  pemerintah  maupun  antar pusat  dan  daerah,  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penggangaran, pelaksanaan  dan  pengawasaan  ,  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakaat  seta  menjamin tercapainya  pengunaan  sumberdaya,  secara  efisien,  efektif  berkeadilan  dan  berkelajutan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berbasis serta responsive gender.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  Andrianyah  Staff  Gender  di  Badan Pemberdayaan Perempuan KotaTanjungpinang mengatakan:
“Bahwa  didalam  Implementasi  Perda  Kepri  tersebut  mengenai  Gender  maka diharapkan  dapat  menjadikan  sebuah  agenda  kesetaraan  kesamaan  antara  laki-laki dan perempuan di Kota Tanjungpinang. ((09/03/2014, 09.00, Kantor Bappeda Kota Tanjungpinang).
Namun demikian dari hasil wawancara diatas bertolak belakang dari realitas yang penulis temukan  dilapangan  kesetaraan  dan  Kesamaan  sesuai  dengan  amanat  Perda  nomor  7  tahun 2011 dikota Tanjungpinang ternyata belum dinikmati sepenuhnya oleh perempuan  yang ada di  Kota  tanjungpinang  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jalannya  program  dan  pembangunan  yang rata-rata keterlibatan perempuannya sangat minim dari berbagai macam aspek pembangunan

## G. Pelaksanaan Perda dan Anggaran Responsiv Gender
Didalam  proses  pelaksanaan  sebuah  Peraturan  pemerintah  Daerah  di  perlukaan  beberapa hal agar peraturan tersebut dapat dijalankan dengan tepat dan pastinya sesuai rencana. Perda yang  telah  disahkan  oleh  pemerintah  Provinsi  kepulauan  Riau,  yang  kali  ini  di  terjemahkan dan  sedang  berusaha  di  implementasikan  oleh  kota  Tanjung  Pinang  dalam  hal Pengarustamaan  Gender  terkait  Anggaran  yang  Responsif  Gender,  dengan  berlandaskan sebuah  kondisi  yang  dinilai  masih  terbatas  tidak  membut  kota  Tanjung  Pinang  yang  nota bene juga menjadi  ibu kota provinsi Kepri tersebut.
Hal  itu  dapat  terlihat  ketika  peneliti  turun  dan  melakukan  pengumpulan  data  bagaimana komunikasi  sanggat  berpengaruh  artinya,  apa  ketika  sebuah  peraturan  daerah  tidak terkomunikasikan  dengan  baik  niscaya  akan  dapat  diterapkan,  dalam  hal  ini  kegiatan  yang berbentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat  dijalankan  terus  guna  menerangkan  dan  mendidik mereka  agar  paham  dengan  prodak-rodak  pemerintah.  Bagaimana  pembuatan  dan penerapanya di tataran bawah agar tidak terjadi mis komunikasi, karena tidak semua lapisan masyarakat itu paham akan pengarustamaan Gender  yang selama ini dijalankan pemerintah, itu terbukti pada lembaran pertanyan peneliti poin 8 dan 9 yang dimana menyakaan
“Apakah  saudara  pernah  mendengar  Pengarustamaan  Gender?  Dan  Apakah  saudara mengetahui tentang Perda Pengarustamaan Gender No 7 Tahun 2011 Pemprov Kepri? Mereka menjawab Tidak tau  dan tidak Mengerti  karena tidak pernah  mendengar dan mendapat informasi tersebut. (jawaban itu diperoleh dari warga masyarakat dan salah satu aktivis Pengerak PKK Kota )”.
Berbeda  halnya  dengan  jawaban  yang  di  berikaan  oleh  kalangan  akademisi,  Mereka menjawab tau dan mengerti bahkan beberapa menambahkan” bahwa Pengarustamaan Gender itu  merupakaan  sebuah  srategi  untuk  mengevaluasi  suatu  kebijakaan  dan  program  di  ranah politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  dapat  terwujud  keadilan  gender.  Artinya  apa  bahwa komunikasi  sanggatlah  penting  dalam  penyampaian  sebuah  gagasan  dan  program  serta informasi apapun itu. Kemudian Sumberdaya dan disposisi, dalam hal ini antara sumberdaya dan disposisi menjadi satu kesatuan yang mana di dalam melakukan sebuah kebijakaan untuk memberikaan  keputusan  terkait  anggaran  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  walikota  ataupun Kepala  Dinas,  mereka  diharapkan  mampu  menerapkaan  kebijakannya  dengan  tepat  dan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Berdasarkaan  lembar  pertanyaan  pada  point  23  menerangkan  bahwa  yang  berwewenang dalam  menentukaan  perencanaan  dan  pengalokasian  Anggaran  Daerah  adalah  mereka  Tim Anggaran  yaitu  Sekda  dan  Timnya,  serta  Beberapa  Dinas  Bappeda  dan  DPPKAD  melalui rapat  anggaran  dengan  Legislatif,  artinya  mereka  tidak  serta  merta  hanya  asal  –  asalan didalam membuat sebuah kebijakaan tersebut. Akan tetapi mereka masih menganggap untuk responsif  gender  tidak  harus  membuat  pos  anggaran  sendiri  melainkan  tetap  includ  dengan anggaran yang sudah ada tapi proses pelaksanaanya yang diatur dan diawasi secara langsung walaupun  beberapa  kegiatan  dijalankan  oleh  pihak  ketiga  pihak  dinas  terkait  tetap  campur tanggan tanpa menguarangi taggung jawab dari pelaksana pogram tersebut.
Selain  itu  Struktur  Birokrasi  yang  jelas  pun  juga  dapat  memudahkan  didalam  proses artinya  masing-masing  birokrasi  sudah  paham  akan  tugas  dan  fungsinya.  Dan  komitmen pemerintah  menjadi  salah  satu  syarat  utama  untuk  proses  implementasi  anggaran  responsif gender tersebut karen apabila pemerintah sudah berkomitmen maka untuk mengimplementasikaan  anggaran  responsif  gender  akan  lebih  mudah  untuk  mewujudkan ARG  lebih  baik.  Hal  Tersebut  Menjadi  landasan  utama  pemerintah  untuk  membuat  sebuah keputusan  yang  tertuang  dalam  SK  walikota  tahun  2013  dan  SK    sekretaris  daerah  kota tanjung  pinang  No.26  tahun  2012  dimana  terkait  peraturan  daerah    No  7  tahun  2011  harus diterjemahkan  dan  dibuat  Rencana  Tindak  lanjut  yang  tepat  sasaran.  Artinya  kota  tanjung Pinang  memang  serius  utuk  mengimplementasikan  Perda  Tersebut  walaupun  masih  ada kekurangan.
Contohnya  di  kota  tanjung  pinang  sendiri  yang  menduduki  kepala  bagian  badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  masih  dijabat  oleh  laki  –  laki,  Maka Ironis  dalam  pembagunan  badan  perempuan  sendiri  tidak  ada,  perempuanlah  yang
seharusnya  menduduki  kepala  tersebut  karena  perempuan  dinilai  lebih  memahami  untuk permasalahaan  perempuan.  Akan  tetapi  beberapa  fasilitas  umum  yang  di  peruntukaan perempuan sudah mulai kelihatan, hal tersebut terdapat di salah satu tempat rekreasi keluarga tepatnya di kebun Binatang di samping mushola berdiri sebuah bagunan yang diperuntukaan bagi  ibu-ibu  menyusui  bayinya,  artinya  ruang  privasi  menyusui  sudah  mulai  di  berlakukan, selain  itu  menurut  kesaksian  langsung  oleh  seorang  mahasiswi    bahwa  kesetaraan  itu  juga sudah  mulai  terlihat  dimana  yang  dulunya  peserta  seminar,  pelatihan  keterampilan  Home Industri yang di adakan pemerintah itu kebanyakaan laki- laki kai ini sudah mulai rata bahkan sebagian  besar  hampir  75%  adalah  perempuan,  hal  itu  menandakan  bahwa  perkembangan perempuan sudah mulai  di  perhitungkan diranah  Publik. Oleh sebab itu kegiatan  – kegiatan tersebut  bisa  di  kategorikan  sebagai  bentuk  kegiatan  yang  responsif  gender  mulai  dari keterlibatan peserta dan  penyerapan  anggaran pun sudah di  salurkan dalam  hal  peningkatan kemampuan  sumber  daya  manusia  seperti  yang  tetuang  di  dalam  amanah  perda Pengarustamaan Gender.
Terdapat beberapa ambatan didalam proses implementasi sebuah Peraturan di masyarakat, mulai  dari  lemahnya  sosialisasi  ke  kalangan  Bawah,  Bentuk  komunikasi,  dan  kurang pahamnya dengan prodak tersebut, hal itu terlihat ketika penulis melakukan pengambilan data dilapangan,  berusaha  melakukan  beberapa  pertayaan  terkait  apa  saja  kebijakaan  pemerintah yang  telah  di    buat,  kemudian  saya  mengajukan  juga  pertanyaan  apakah  pernah  mendengar dan mengetahui tentang Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No 7 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan  Gender,  Dari  11  Orang  yang  di  jadikan  sempel  hanya  3  yang  mengetahui dan  mengerti  akan  isi  dari  sebuah  kebijakaan  tersebut,  akan  tetapi  ketika  di  singgung  soal Anggaran  Responsif  Gender  mereka  tidak  Paham  anggran  yang  seperti  apa  dan  Bagaimana Bentuknya. Karena hal itu terlihat pada lembar pertanyaan  yang di kosongkan. Dari kondisi tersebut  sudah  jelas  bahwa  walaupun  mereka  sudah  melakukan  peraturan  tersebut  masih banyak masyarakaat yag belum paham dan menyadari jika pemerintah sudah mengeluarkaan kebijakaan  tersebut.    Hal  itu  sangat  ironis  di  mana  pemerintah  sudah  gencar  melakukan program  –  program  yang  dapat  digunkan  untuk  penyetaraan  gender  akan  tetapi  tidak  di imbangi dengan pemahaman di masyarakaat akan apa itu responsif gender dan apa itu sendiri Gender.  Artinya  antara  pemerintah  dan  masyarakat  masih  terlampau  jauh  jaraknya  terkait akses informasi.

## H. Kesimpulan
Pengarustamaan  Gender  merupakan  program  pembangunan  yang  di  canangkan  dan diwacanakan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  rangka  meningkatakan  kualitas  perempuan  dan memberikaan ruang gerak bagi perempuan yang selebar – lebarnya. Gender sebenarnya tidak hanya berhenti pada perbedaan jenis kelamin saja, melainkaan sebuah konsep yang mengacu pada peran – peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat  berubah  oleh  keadaan  sosial  dan  budaya  masyarakat.  Akan  tetapi,  kesenjangan  dan diskriminasi  di  ruang  publik  masih  sering  terjadi  sehingga,  menteri  pemberdayaan  dan Presiden  mengeluarkan  INPRES    No  9  tahun  2000  guna  memenuhi  kesetaran  Gender tersebut.
Kota  Tajung  Pinang  adalah  Ibu  kota  Propinsi  yang  merupakan  salah  satu  kota  di Indonesia  yang  sudah  melakukan  dan  mengutamakaan  pengarustamaan  Gender.  Terkait dengan  anggaran  Responsif  Gender    yang  di  lakukan  pemerintah,  di  dalam  proses penganggaran tersebut pemerintah tidak membuat pos-pos tersendiri artinya pemerintah tidak menyediakaan  anggaran  khusus  kepada  perempuan,  akan  tetapi  mereka  selalu  melibatkan perempuan  di  setiap  kegiatan,  dimana  setiap  SKPD  diwajibkan  untuk  membuat  1  atau  2 kegiataan  yang  melibatkan  perempuan.  Dan  salah  satu  bentuk  komitmen  pemerintah  kota Tanjung Pinang mengeluarkan peraturan walikota  dan sekertaris Daerah  guna pemanfaatan dan pelaksanan pengarustamaan Gender di kota tersebut. Terkait  penyerapan anggaran para pelaksana program  bisa  langsung berhubungan dengan dinas terkait dengan mekanisme dan posedur yang sudah ada.
Walaupun  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Kota  Tanjung  Pinang  sudah membuat  dan  melaksanakan  hal  tersebut  akan  tetapi  berdasarkan  data  yang  ada  dilapangan dan  analisa  saya  sebagai  peneliti  bahwa  prodak  tersebut  kurang  optimal,  artinnya  masih  di perlukan  ruang  untuk  menyempurnakan  dan  sosialisasi  peraturan  tersebut  belum  di  pahami dan  dimengerti  sampai  pada  tingkatan  bawah.  Banyak  masyarakat  yang  tidak  tau  dan  tidak mengerti  akan  keberadaan  dan  isi  daripada  perda,  terkait  salah  satu  amanah  tersebut  adalah bagaimana menjalankan anggaran yang responsif gender, hal ini hanya kalangan tertentu saja yang mampu mengaksesnya. Karena hal itu terbukti banyaknya kelemahan di lapangan akan pelaksanan  pembangunan  dan  peningkatan  kualitas  masyarakat.  Diharapkan  dengan  adanya cacatan  ini  pemerintah  bisa  memperbaikinya  sehingga  terwujud  sebuah  pemerintahan  yang good goverment .

## Daftar Pustaka
Afifudin,  2013. Pengantar  Administrasi  Pembangunan,  Konsep  Teori  Dan  Implikasinya  Di Era Reformasi , Bandung : Alvabeta Cv. Bandung.
Arivia, Gadis, 2003. Filsafat Persfektif feminis, Jakarta, YJP.
Budiman,  Arief,  1985. Pembagian  Kerja  Secara  Seksual,  Sebuah  Pembahasan  Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat , Jakarta, PT. Gramedia.
Bungin,  Burhan,  2010. Penelitian  Kualitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Darwin,Muhajir,2005. Negara Dan Perempuan, Reorentasi Kebijakan
Publik ,Jogjakarta,Media wacana
Dezin,  N.K  and  Yvona,  S.L,2009, Handbook  of  Qualiti  reseacrh. (  diterjemahkan  oleh Dariyatno).:Jogjakarta, Pustaka Pelajar
Dye, Thomas R.,1992. Understanding Public Policy . Englewood Cliffs: Prentince Hall Inc. Dunn,  N.William,  2003. Analisis  Kebijakan Publik, Yogyakarta  ,  Gadjah  Mada  University Press.
Fakih, Massour, 1999 (1996). Analisa Gender Dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Gandhi, Mahatma, 2002. Kaum Perempuan Dan Ketidak Adilan Sosial , Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Idrus, Muhamad, 2009. Methode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama. Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta, Gaung Persada Press.
Indarr,  Henny,  2011. Pemiskinan  Perempuan  Dalam  Wujud  Karya  Ilmiah  Konferensi Perempuan , Bulaksumur Yogyakarta.
Indarr,  Henny,  2012, Akuntansi  sector  Publik  Dalam  Rangka  Peningkatan  Kesejahteraan Perempuan Lokalisasi kabupaten / Kota ( Pembagunan  Perempuan nasional – local ) dalam wujud karya Ilmiah Jurnal Ekonomi UIB,Blitar.Java
Indra , Bastian,2010. Akuntansi sector Publik,erlangga,PT.Aksara Pratama .
Jones.  PP,  2010. Penghantar  Teori-Teori  Sosial ,  Jakarta  Pusat  :  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Labolo  Muhadam,  2011.  Memahamhi  ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian  Teori  Konsep  Dan Pengembanganya,  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
Lumbatobing, Dina, 2000. Pengenalan Gender, Medan, Persada.
Muttaqin,  Dkk,  2009. Mosel  Pemberdayaan  Pranata  Sosial  Dalam  Pembangunan  Konflik , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nizar, Moh, 2011. Teknik Dan Ilmu Pengetahuan Statistik Dan Penelitian , Ghalia Indonesia Ndraha , Taliziduhu,2003. Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan Baru), Jilid1,  Yogyakarta,  PT Rineka Cipta.
Nugroho Riant D., 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi , Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
Nugroho, Rian, 2003. Reinventing Pembangunan  (Menata Ulang Pradigma Pembangunan ), Jakarta : Kelompok Gramedia.
Nugroho,  I Dan Rochimin  Dahuri, 2004. Pembangunan  Wilayah Perspektif  Ekonomi Sosial Dan Lingkungan , Jakarta : LP3SE
Nugroho,  Rian,  2008. Gender  Dan  Administrasi  Publik  (Studi  Tentang  Kuantintas Kesetaraan Gender  Dalam  Administrasi  Public  Indonesia  Pasca  Reformasi  1998- 2002), Yogyakarta : Pustaka Belajar.
Parson  Wayne.  Edward  Elgar,  2006. Public  Policy  Penghantar  Teori  Dan  Praktik Analisa Kebijakan , Jakarta. Kencana.
Ratna  Megawani, 1999.  Membicarakan  Berbeda  Sudut  Pandang  Baru  Tentang  Relasi Gender , Bandung. Mizan.
Ritonga,Irwan Taufiq,2010, Akuntansi Pemerintahan Daerah,PascaSarjana UGM.Jogjakarta Salim,  Agus,  2002. Perubahan  Sosial  Sketsa  Teori  Dan  Refleksi  Methodology  Kasus Indonesia , Jogyakarta: Wacana.
Sedardamayanti,2003. Good  Governance  (  kepemerintahaan  yang  baik)  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah  Upaya  membagun  organisasi  efektif  dan  efisien  melalui restrukturisasi dan pemberdayaa n, Bandung, Mandar Maju
Surya Brata, Sumadi, 1995. Methode Penelitian , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Taringan, R, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah , Jakarta. Bumi Aksara.
Vreede,  Cora,  2008. Sejarah  Perempuan  Indonesia  Gerakan  Dan  Pencapaian ,    Jakarta. Komunitas Bambu.