Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 182-187| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3065.182-187

## PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI HUTANG PIUTANG DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

## ABSTRAK
Mediasi merupakan bentuk alternative penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang, berjalan dengan  cepatnya,  keinginan  manusia  atau  masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  cepat,  dan memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa, Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa Mediasi merupakan cara menyelesaian sengketa secara damai, cepat, tepat, dan efektif,  dapat  membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  Para  Pihak  yang  bersengketa  untuk  memperoleh penyelesaian  dari  perkaranya,  dan  mendapatkan  rasa  keadilan.  Hutang  piutang  merupakan  perjanjian menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  kreditur  dengan  debitur  yang  bertimbal  balik.  Hutang  piutang  diatur dalam dalam Bab Ketiga Belas Buku Ke Tiga KUH Perdata, dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Permasalahannya adalah  bagaimana  penerapan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  hutang  piutang  di  Pengadilan Negeri Gianyar? dan apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar? Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu melihat masyarakat dengan artian nyata. Dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan kasus – kasus yang berada di Pengadilan Negeri Gianyar.  Kesimpulan  yang  di  dapat  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri Gianyar  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2016,  dan  faktor  –  faktor  yang menghambat proses mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar yaitu kedua belah pihak yang berperkaratidak datang dalam proses mediasi sehingga proses mediasi menjadi gagal.
Kata Kunci: Mediasi, Penyelesian Sengketa, Hutang Piutang, Wanprestasi.

## ABSTRACT
Mediation  is  an  alternative  form  of  dispute  resolution.  Mediation  has  grown  and  developed,  running  fast,  the desire  of  humans  or  the  community  to  resolve  disputes  quickly,  and  satisfying  both  parties  to  the  dispute, According to PERMA No. 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in the Court determining that Mediation is a way to settle disputes peacefully,  quickly, right, and effective, can open wider access to the parties to the dispute to obtain a settlement of the case, and get a sense of justice. Accounts payable is an agreement that creates rights  and  obligations  between  creditors  and  debtors  who  are  reciprocal.  Accounts  payable  is  regulated  in Chapter Thirteenth of the Third Book of the Civil Code, in Article 1754 of the Civil Code. The problem is how is the application of mediation in resolving disputes over debt defaults in the Gianyar District Court? And what are the factors that influence the success of mediation in the Gianyar District Court? The research used is empirical legal research, which is looking at society in the real sense. And the problem approach used is the approach of cases in the Gianyar District Court. The conclusion obtained from this study is that the application of mediation in the Gianyar District Court is in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, and the factors that hinder the mediation process in the Gianyar District Court, namely both litigants do not come in the mediation process so the mediation process failed.
Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Debt Receivables, Default.

## PENDAHULUAN
Hutang piutang merupakan perjanjian yang ada sesuatu di dalam nya yaitu hak dan kewajiban anatara kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Artinya nya perjanjian hutang piutang yaitu pihak kreditur memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur, dan debitur wajib mengembalikan uang nya dalam waktu yang sudah di perjanjikan atau ditentukan disetai bunga. Setiap pengembalian uang yang berupa hutang dari debitur, debitur dapat mengembaikan hutang nya dengan cara menyicil atau mengangsur setiap bulan (Supramono, 2013) .
Begitu  banyak  kejadian  yang  terjadi  di  bidang  pinjam  meminjam  uang  atau  hutan  piutang, pengembalian  hutang  yang  wajib  dibayar  oleh  debitur  acapkali  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan oleh kreditur. Debitur boleh membayar angsuran hutang secara menyicil atau bembayar
dengan  cara  sedikit  demi  sedikit,  dan  adakala  nya  debitur  tidak  dapat  membayarnya  lagi.  Dibidang perbankan keadaan ini juga disebut kredit macet. Setiap di dunia perbangkan, ada kalanya debitur yang hutang nya sudah jatuh tempo tidak dibayar sama sekali di dasari oleh beberapa faktor, tetapi beberapa hari kemudian bisa dibayar dan dilunasi. Hutang yang sama sekali tidak dibayar termasuk perbuatan yang dinamakan wanprestasi atau ingkar janji (Perwitasari, 2013) . Berbagai alasan debitur melakukan wanprestasi  seperti,  usaha nya merugi,  bencana  alam,  tidak dapat memutar  uang,  dan masih  banyak lagi. Wanprestasi adalah bentuk pelanggaran yang di atur dalam KUH Perdata yaitu perjanjian hutang piutang sebagai sumber persengketaan antara para pihak kreditur dan pihak debitur, kreditur menangih hutangnya dan di sisi lain debitur tidak dapat memenuhi kewajiban nya yaitu membayar hutangnya.
Pengadilan sebagai pilihan penyelesaian sengketa yaitu dengan proses mediasi. Mediasi memang telah  terbukti  mampu  menyelesaikan  sengketa  secara  cepat,  tepat,  dan  efektif  menghasilkan,  hingga dapat mendapatkan sekepakatan antara dua belah pihak (penggugat dan tergugat) (Meuraksa, 2017) . Mediasi mampu meringankan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dan mampu mendorong para pihak agar duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada agar cepat berakhir, dengan bantuan mediator (Abbas, 2017) . Dalam mediasi tidak ada kata kalah menang melainkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Mediasi di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan,  untuk  menyelesaikan  sengketa  hutang  piutang  harus  di  selesaikan  dengan  cara  mediasi karena mediasi dapat memberikan rasa keadilan antara pihak kreditur dan pihak debitur, proses yang cukup gampang bisa mempertemukan kedua belah pihak membicarakan permasalah yang ada dengan baik baik, dan menjauhkan dari rasa benci dan ketidakadilan.
Mediasi di Indonesia pada hakekatnya di kenal dalam beberapa peraturan diantaranya:
a. Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
b. Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Menurut informan Bapak Wawan Edi Prastiyo, S.H, M.H. keunggulan dari proses mediasi adalah:
1. Mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak (antara penggugat dan tergugat) sehingga pekara cepat selesai dan dibantu oleh mediator.
2. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena mediasi merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Proses nya relative lebih mudah, cepat, tepat dan efektif. Jika kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk berdamai.
4. Tidak di kenakan biaya dalam proses mediasi di pengadilan, jika menggunakan kuasa hukum bisa di kenakan biaya untuk membayar kuasa hukum tersebut.
Pengadilan Negeri Gianyar sudah sejak dahulu memang sudah menjadi salah satu pengadilan tingkat pertama khususnya di Bali (Indonesia) sekaligus sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.
Sengketa  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar  secara  garis  besar  diantaranya  mencangkup tentang:
1. pembagian harta,
2. perceraian,
3. wanprestasi,
4. hutang piutang,
5. perbuatan melawan hukum (PMH),
6. perjanjian,
7. waris,
8. tanah.
Namun penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar belum bisa mencapai hasil optimal dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dalam upaya mengoptimalisasikan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata para hakim di Pengadilan Negeri Gianyar sudah seharusnya  selalu  mengupayakan  dua  pihak  yang  bersengketa  untuk  menempuh  jalur  damai,  karena jalur  damai  akan  mempercepat  proses  penyelesai  sengketa  dan  mengakhirinya  atas  kehendak  kedua belah  pihak  (tergugat  maupun  penggugat).  Mediasi  juga  perlu  dimaksimalkan  penerapannya  karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk menjalankan, demikian juga hal dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Gianyar.
Pemberlakuan  mediasi  sangatlah  diharapkan  dapat  memperluas  akses  bagi  para  pihak  untuk memperoleh rasa keadilan antara kedua belah pihak. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses  litigasi,  tetapi  juga  melalui  proses  musyawarah  mufakat  oleh  para  pihak.  Dengan diberlakukannya  mediasi  ke  dalam  sistem  peradilan  formal,  masyarakat  pencari  keadilan  pada umumnya  dan  para  pihak  yang  bersengketa  pada  khususnya  dapat  terlebih  dahulu  mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.
Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku atau pemerintah dalam proses peradilan perdata di  seluruh  Pengadilan  Umum,  yaitu  hakim  dan  advokat,  bahwa  lembaga  pengadilan  tidak  hanya memutus,  tetapi  juga  mendamaikan.  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Mediasi  memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian dan tidak ada lagi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak.
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  ialah  bagaimana  penerapan  mediasi  dalam penyelesaian sengket wanprestasi hutang piutang di Pengadilan negeri Gianyar? Dan apa saja factor- faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar? Dengan demikian, tujuan penelitian yang akan dicapai ialah untuk mengetahui dan memahami penerapan mediasi dalam penyelesaian  sengketa  perdata  wanprestasi  hutang  piutang  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar  dan  untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya pelaksaan mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris,  Penelitian  hukum  empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata atau terjun secara langsung ke dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di  lingkungan  masyarakat (Sunggono,  2006) .  Pendeketan  masalah  ini  dilakukan  dengan  melakukan telaah  pada  kasus  –  kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi (Marzuki,  2010) . Mengidentifikasi kasus – kasus tentang wanprestasi yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Gianyar atau dengan kasus – kasus yang telah mendapat putusan pengadilan.  Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2007) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Hutang  Piutang  di Pengadilan Negeri Gianyar
Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  atau  pun  melalui  sistem  peradilan  lainnya  dipandang  sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik atau permasalahan maka  yang  timbul  dalam  pikiran  adalah  penyelesaiannya  harus  melalui  pengadilan.  Padahal penyelesaian perkara di pengadilan cenderung berlangsung berlarut – larut, memakan waktu yang lama dan biaya mahal. Selain itu pengadilan menganut sistem win-lose solution dalam penyelesaian perkara. Sehingga akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan seperti kalah dan menang hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidak puasan salah satu pihak karena merasa putusan yang di jatuhi  oleh hakim tidak adil.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Desemember 2018 pukul 09.00 WITA bertempat di Pengadilan Negeri Gianyar, dengan Wawan Edi Prastiyo SH, MH selaku Hakim Anggota dan selaku Mediator  dari  kasus  wanprestasi  dalam  proses  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar  mengatakan bahwa Penerapan Mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Gianyar sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah  Agung No 1 Tahun 2016. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar dapat dibagai menjadi dua tahap, yakni pra mediasi dan tahap mediasi.
Mediasi  dilakukan  secara  tertutup  dan  dilaksanakan  dengan  sungguh  –  sungguh  disalah  satu ruangan  khusus  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar.  Namun  karena  adanya  beberapa  factor  yang  belum terpenuhi  mengakibatkan  tingkat  efektifitasnya  masih  rendah.  Hasil  mediasi  yang  selama  ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gianyar yaitu jarang ada kesepakatan perdamaian antara para pihak dalam mediasi.
Para pihak yang dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi masih sedikit. Optimalisasi mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Ngeri Gianyar terus dilakukan, hal ini dilakukan demi memenuhi
tujuan PERMA Mediasi yakni menekan perkara di Pengadilan tingkat pertama dan menekan perkara di tingkat banding maupun kasasi.
Fungsi pengadilan dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan keadilan para pihak yang  bersengketa.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  (PERMA),  karena  PERMA sifatnya wajib di setiap Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dan dalam hal ini telah dicantumkan beberapa pasal yang terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus  - kasus sengketa perdata. Dan apabila  dalam suatu perkara perdata tidak mengikuti tahap mediasi, maka perkara tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 11.00 WITA bertempat di Pengadilan Negeri Gianyar, dengan Ida Ayu Andari Utami, S.H. selaku Panitera yang menangani kasus wanprestasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar, mengatakan bahwa Mediasi itu baik untuk  dilakukan  terlebih  dulu  sebelum  perkara  diperiksa  oleh  hakim.  Mediasi  baik  untuk  ditempuh karena  memiliki  berbagai  macam  keuntungan  dalam  pelaksanaannya  diantaranya  proses penyelesaiannya lebih cepat dari pada litigasi, biaya relatif murah, hubungan kekeluargaan tetap terjaga, dan sebagainya.
Penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar  sudah  sesuai  dengan  PERMA  No  1  Tahun 2016. Jumlah sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi hanya berkisar antara 20-30%.
Sengketa  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri  Gianyar  yaitu  sengketa  hak  waris,  tanah, perceraian,  wanprestasi,  dan  lain  sebagainya.  Sengketa  yang  berhasil  diselesaikan  melalui  mediasi diantaranya  yaitu  sengketa  tentang  wanprestasi.  Tetapi  masih  ada  sengketa  yang  didamaikan  masih relatif rendah sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi masih sedikit karena hal ini tergantung dari para pihak di mana banyak para pihak yang tidak mau mediasi.
Masyarakat belum paham tentang mediasi, bahwa mediasi akan terus dilakukan selama perkara belum diputus oleh hakim. Hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gianyar dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi yaitu salah satu pihak sering tidak hadir dalam mediasi, pihak prinsipal selalu menguasakan  kepada  kuasa  hukum  dalam  melakukan  mediasi.  Tindakan  yang  dilakukan  untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu menyarankan kepada kuasa hukum agar para pihak prinsipal sendiri yang datang pada saat mediasi.
Hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Hakim  dan  Panitera,  Pengadilan Negeri Gianyar, bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar sudah cukup optimal, dan hasil dari keberhasilannya proses mediasi disertai dengan ketentuan hukum yaitu berupa akta penetapan dan akta kesepakatan perdamaian.
Menurut  Wawan  Edi  Prastiyo,  akhir  dari  proses  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar  harus berisi akta penetapan adalah: penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pemohonan (voluntair).
Akta  kesepakatan  perdamaian  adalah  kesepakatan  hasil  Mediasi  dalam  bentuk  dokumen  yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dengan dikuatkannya akta kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.
Pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian oleh hakim permeriksa perkara tidak bersifat wajib tetapi bersifat pilihan dari para pihak yang bersengketa. Yaitu tergantung ada atau tidaknya permintaan dari para pihak yang bersengkata kepada hakim pemeriksa perkara.

## 2. Faktor  Faktor  yang  Mempengaruhi  Tidak  Berhasilannya  Pelaksanaan  Mediasi  Di Pengadilan Negeri Gianyar
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  3  Desember  2018  pukul  09.00  WITA  bertempat  di Pengadilan Negeri Gianyar, dengan Wawan Edi Prastiyo SH., MH selaku Hakim Anggota dan selaku Mediator  mengatakan  bahwa  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  tidak  berhasilnya  mediasi  di Pengadilan Negeri Gianyar adalah:
1. Ketidak hadiran para pihak yang bersengketa
Kehadiran  para  pihak  dalam  proses  mediasi  sangatlah  menentukan,  karena  tidak  mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/ para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadualkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Gianyar sehingga berpengaruh  pada  minimnya  jumlah  perkara  yang  berhasil  dimediasi.  Mediasi  hanya  wajib
dilakukan  di  saat  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  hadir  dalam  pertemuan  mediasi.  Jadi ketidakhadiran  para  pihak  dalam  mediasi  dapat  mengesampingkan  kewajiban  mediasi  itu sendiri. Pemahaman ini muncul dengan dasar bahwa secara logis karena hanya dalam kondisi hadirnya  kedua  belah  pihak  kesepakatan  damai  dapat  dilakukan.  Sesuai  dengan  Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, para pihak seharusnya datang dengan secara suka rela agar masalah yang alami cepat selesai dan para pihak dengan cepat mendapatkan titik temu dari masalah yang di hadapi, dan mendapatkan rasa keadilan.
2. Jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim. Salah  satu  faktor  berhasilnya  atau  tidaknya  suatu  proses  mediasi  adalah  keahlian  mediator dalam  memberikan  solusi  atau  penwaran  pemecahan  masalah  kepada  para  pihak  yang bersengketa. Karena sebagian dari hakim di Pengadilan Negeri Gianyar masih belum ada yang bersertifikat,  mereka  menjalankan  tugas  sebagai  mediator  berdasarkan  ilmu  yang  mereka peroleh dari seminar, buku – buku serta pengalaman dalam menjalani medisi selama ini.
3. Kendala dalam proses mediasi
Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Gianyar adalah sulitnya  mediator  untuk  memberikan  pengertian  dan  pemahan  kepada  para  pihak  yang bersengketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka. Cara mengatasi kendala ini adalah dituntutnya peran aktif dari mediator dengan bekal kemampuan yang dimiliki nya, mediator  dapat  mengendalikan  proses  mediasi  untuk  menuntut  para  pihak  mencapai  sebuah kesepakatan.
4. Proses mediasi merupakan hal yang baru Mediasi merupakan  hal  yang  baru  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata melalui  pengadilan. Mediasi baru di terapkan secara efektif untuk seluruh Pengadilan Negeri sejak keluarnya Perma No.  1  tahun  2016.  Hal  ini  menyebabkan  masih  kurang  efektifnya  proses  mediasi  untuk mencapai perdamaian.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
1) Penerapan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Gianyar  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam hal ini telah menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  juga  telah  menjalankan  serta  memenuhi  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA), karena PERMA sifatnya wajib di setiap Pengadilan Negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dan  dalam  hal  ini  telah  dicantumkan  beberapa  pasal  yang  terkait  dan  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang  terdapat  dalam  kasus-kasus  sengketa  perdata.  Dan  apabila  dalam  suatu perkara perdata tidak mengikuti tahap mediasi, maka perkara tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
2) Faktor - faktor tidak berhasilnya pelaksaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar ialah faktor utama terdapat pada para pihak yang bersengketa sering tidak hadir dalam proses mediasi pihak prinsipal selalu menguasakan kepada kuasa hukum dalam melakukan mediasi, sehingga proses mediasi menajdi gagal. Dan karena sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menemukan  titik  temu  dari permasalahan  mereka,  sehingga  menyebabkan  proses  pelaksanaan  mediasi  tersebut  menjadi gagal.

## 2. Saran
1) Untuk Pemerintah
Hendaknya  Pemerintah  mensosialisasikan  tentang  Praturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun 2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  pemerintah  harus  memberikan  penjelasan mengenai  makna  dan  tujuan  mediasi  kepada  masyarakat.  Pengadilan  Umum  maupun Pengadilan Agama harus mengimplementasi hukum dapat lebih memaksimalkan potensi yang
ada dalam PERMA No 1 Tahun 2016 demi meminimalisir terjadiya penumpukan perkara di tiap – tiap pengadilan yang ada di Indonesia.
2) Untuk Perusahaan
Diharapkan  untuk  seluruh  perusahaan  di  Indonesia  yang  mengalami  sengketa  perdata diwajibkan mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tidak hanya sekedar melakukan proses mediasi sebagai formalitas untuk menghindari ancaman batal demi hukum, tetapi hendaknya  menyelesaiakan sengketa sesuai dengan tujuan mediasi sehingga terpenuhinya rasa keadilan dan bermanfaat bagi para pihak.
3) Untuk Masyarakat
Demi  lancarnya  sebuah  proses  mediasi  paling  tidak  para  pihak  diharapkan  dengan  sukarela menghadiri  dan mengikuti proses mediasi  dengan itikad  baik  sebagaimana  sudah  ditentukan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, S. (2017). Mediasi dalam hokum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Cet ke 3 . Cimanggis Depok: PT. Kharisma Putra Utama. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (VI). Jakarta: Predana Media Group.
Meuraksa,  M.  A.  E.  (2017).  Analisis  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Perjanjian  Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Analisis  Putusan  No.  129/PDT.G/201. Jurnal Surya Kencana Dua: DInamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 4 (1). Perwitasari, I. (2013). Penyelesaian Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Putusanno.90/Pdt.G/2011/Pn.Ska) . Surakarta.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. Sunggono, B. (2006). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Supramono, G. (2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.