Rambe, T. & Mayasari, S. (2021). Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial , 5 (1), 138-148.
^CORRESPONDANCE AUTHOR: toguanrambe4@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## KOMPARASI ANTARA KONSEP SYURA DAN DEMOKRASI DALAM POLITIK ISLAM
Toguan Rambe 1 & Seva Mayasari 2
1 IAIN Padangsidimpuan
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract

## Abstrak
This paper examines the concept of Shura and democracy in a normative manner and then in depth the interesting things  in  a  comparative  study.  This  study  stems  from  a prolonged  discussion  among  Muslim  intellectual  circles about  the  full  picture  of  Islamic  politics.  In  general, contemporary Muslim scholars and intellectuals make the concept of shura or deliberation as a principle in the study of Islamic politics. This could be the actualization of Islamic teachings  by  arguing  that  the  democratic  system  is substantially in line with Islam and has become a major theme in the development of a civilized political system. The substantial values of democracy that are in line with Islam  can  be  observed  from  the  thinking  of  political experts. Whereas Islam as a universal religion includes the principles  that  support  the  establishment  of  democracy, namely the principles of justice, equality, equal rights and obligations before the law, pluralism, equalitiy, liberty and the  principle  of  deliberation.  However,  implementatively these substantial values do not escape the tiring problems and  discourse,  which  cannot  be  separated  from  the existence  of  Islam  with  comprehensive  teachings  in  all aspects, in contrast to Western values based on secularism and freedom.
Tulisan  ini  menelaah  secara  normatif  konsep  Syura  dan demokrasi kemudian secara mendalam manariknya dalam sebuah studi komparatif. Kajian ini bermula dari diskursus berkepanjangan  di  antara  kalangan  intelektual  muslim mengenai gambaran utuh tentang politik Islam. Umumnya ulama  dan  intelektual  muslim  kontemporer  menjadikan konsep syura atau musyawarah sebagai prinsip dalam kajian politik Islam. Bisa jadi hal ini sebagai aktualisasi ajaran Islam dengan  argumentasi  bahwa  sistem  demokrasi  secara substansial sejalan dengan Islam dan telah menjadi tema sentral dalam pembangunan sistem politik yang beradab. Nilai-nilai substansial demokrasi yang sejalan dengan Islam, dapat dicermati dari pemikiran pakar politik. Bahwa Islam sebagai agama yang bersifat universal, mencakup kaidah- kaidah yang menopang tegaknya demokrasi  yaitu prinsip keadilan,  persamaan,  persamaan  hak  dan  kewajiban  di depan  hukum,  pluralisme, equalitiy , liberty dan  prinsip musyawarah. Namun demikian, secara implementatif nilai- nilai substansial tersebut tidak luput dari problematika dan diskursus  yang  melelahkan,  yang  tidak  lepas  dari keberadaan Islam dengan ajaran yang komprehensif dalam semua  aspek,  berbeda  dengan  nilai-nilai  Barat  yang berdasarkan pada sekularisme dan kebebasan.
Keywords: Islam and politics; Shura; democracy.
Kata Kunci: Islam dan politik; Syura; demokrasi.

## PENDAHULUAN
Konsep syura atau musyawarah merupakan ajaran Islam tentang kehidupan masyarakat dan negara. Landasan  normatifnya  adalah  Q.S.  Asy- Syura :  38  dan  Q.S.  Ali  ‘Imran:  159.  Kedua  ayat  tersebut menyeru  untuk  mengedepankan  musyawarah  dalam  setiap  urusan.  Dalam  praktiknya,  nabi Muhammad s.a.w. memberi contoh bermusyawarah bersama para sahabatnya sebelum memutuskan persoalan sosial dan politik. Tidak jarang keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak seperti saat memutuskan bagaimana posisi kaum muslimin ketika Perang Uhud.
Pada  mulanya  musyawarah  bukan  produk  orisinil  Islam.  Masyarakat  Arab  pra  Islam  telah melakukannya. Musyawarah dilakukan dalam bentuk sidang  di mana para pemuka  suku atau kota
mengkaji  beragam  persoalan.  Turunnya  agama  Islam  justru  menyempurnakan  konsep  ini. Musyawarah  diimplementasikan  berdasarkan  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  sosial  yang  plural. Islam menyempurnakan konsep dan praktik musyawarah menjadi sesuatu yang baru. Musyawarah berubah  dari  yang  semula  bersifat  terbatas – hanya  pada  satu  golongan  tertentu  sesuai  hubungan kekerabatan/keluarga – menjadi  bersifat  sosial  dan  berhubungan  dengan  keimanan.  Islam  juga memberikan petunjuk pelaksanaan musyawarah ini dengan tetap berpedoman kepada Al- Qur’an dan Sunnah (Abdillah, 1999).
Pada  masa  Khulafa  al-Rasyidun  (11-41  H/632-661  M)  konsep  dan  praktik  musyawarah  mulai berkembang  luas.  Kaum  muslimin  telah  mempraktikkan  musyawarah  sebagai  sebuah  sistem  yang terbuka.  Misalnya  pada  pemilihan  dan  pengangkatam  kepala  negara,  mulai  berpedoman  pada persetujuan terbesar dari rakyat berdasarkan kualitas dan kompetensi individu. Khalifah yang terpilih mengikutsertakan  masyarakat/rakyat  dalam  mengambil  kebijakan  politik  melalui  musyawarah, terutama dengan para sahabat senior atau ahl al-syura , atau sering disebut sebagai ahl hall wa al’aqd , yaitu  kelompok-kelompok  ahli  yang  diyakini  memiliki  kompetensi  mengkaji  berbagai  problem kehidupan sosial-politik masyarakat (Faruki, 1971). Kalangan masyarakat umum boleh memberi kritik yang konstruktif kepada khalifah.
Keadaan tersebut mengalami perubahan akibat dampak dari sistem politik di berbagai negara- negara muslim yang terjadi sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal itu diakibatkan oleh dampak hubungan dunia Islam dengan dunia Barat yang kurang harmonis. Hubungan tidak baik itu terjadi akibat penjajahan maupun penguasaan peradaban yang berdampak besar pada era modern saat ini. Kenyataan ini secara otomatis menjadikan elemen dan konsep politiknya Barat mendunia, terutama sistem demokrasi. Sistem dan praktik kekuasaan pada umumnya belum dapat menyahuti kebutuhan warga  dunia  di  berbagai  negara  muslim.  Bahkan  di  sisi  lain,  sistemnya  juga  belum  sepenuhnya menghargai hak-hak perorangan maupun komunal. Kemudian secara substantif sistem politik syura adalah dasar  untuk  menerima  ide  dan  sistem  demokrasi  dari  kalangan  ulama  dan  para  intelektual muslim, meski hal ini masih dalam diskursus yang kerkepanjangan (Abdillah, 1999; Istriyani, 2018).
Mencermati  perkembangan  selanjutnya,  terutama  pada  era  kontemporer  saat  ini,  konsep demokrasi  dikenal  begitu  luas  dan  dipandang  sistem  yang  modern  bahkan  memperoleh  kekuatan yang begitu luas sebagai konsep dan ideologi politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Syura
Kata syura sebagai bentuk mashdar dari syawara artinya adalah meminta pendapat, saran dari orang yang bisa diminta pendapat, mustasyar . Ada yang mengatakan: istasyarahu; talaba minhu al- masyurah , dia meminta pendapat darinya, atau syawarahu fi al-amr , dia meminta pendapatnya dalam urusan  tersebut.  Kata syura , musyawarah dan masyurah bermakna  sama  dapat  digunakan  dalam syawarahu fi al-amr (Ma’Luf, 1986) . Dalam Mu’jam Maqayis al -Lughah, bentuk mashdar dari syawara- yusyawiru adalah musyawaratan yang memiliki arti menawarkan atau menampakkan suatu hal (Ibn Faris,  1979).  Quraish  Shihab  berpendapat  itu bermakna  “mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah” (Shihab, 1996). Ungkapan metafor ini tentu berkembang, manjadi apapun yang dapat diambil, bisa dikeluarkan,  bisa  diimplementasikan  dari  yang  siapapun  termasuk  ide,  maupun  hasil  ijtihad  dan
pemikiran  seseorang,  aktivitas  yang  demikian  beoleh  jadi  orang  yang  manjadi  teman  musyawarah mengambil  atau  mengelaborasi  hasil  pemikiran  orang  lain.  Dan  prinsipnya  makna  kata  ini sepenuhnya digunakan untuk yang konstruktif (Hasbi, 2001).
Artani Hasbi dalam Musyawarah dan Demokrasi mengutip beberapa pendapat ulama dalam memberikan  pengertian syura atau  musyawarah  sesuai  dengan  disiplin  ilmu  yang  dimiliki  mereka sebagai berikut (Hasbi, 2001).
1) Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, syura (musyawarah) merupakan eksplorasi suatu masyarakat atau  orang-orang  menjadi  delegasi  mereka,  tentang  persoalan-persoalan  kebutuhan masyarakat umum, dan untuk kebaikan masyarakat luas pula. Dari defenisi ini, dapat dipahami bahwa rakyak memiliki hak untuk menyalurkan suara, memiliki kebebasan untuk menentuan pemimpinn yang dikehendaki tanpa ada paksaan dari unsur manapun. Dan daam prosesnya rakyat/umat mempunyai hak mengawasi, mengkritik, meluruskan dan mengemukakan mosi kepada penguasa.
2) Ibn al-Arabi, syura (musyawarah) ialah pertemuan bertujuan membahas permasahan, masing- masing mereka saling bermusyawarah dan menyampaikan pendapat yang dimilikinya.
3) Mahmud Muhammad Babally mengemukakan bahwa syura adalah tukar-menukar pendapat guna memperoleh yang paling mendekati kebenaran, karena itu syura sekaligus merupakan bentuk  dari  tolong-menolong,  saling  menasehati,  kemauan  yang  kuat  dan  tawakkal  kepada Allah.
Dari  beberapa  definisi  di  atas  Hasbi  menyimpulkan  bahwa syura/ musyawarah  adalah pertemuan  oleh  para  pakar  untuk  mengkaji  dengan  serius  memberikan  argumentasi  dan  stretegi menyelesaikan permasalahan dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan antara sesama, agar sampai pada kesimpulan yang comfortable dan berlandasakan niat dan tawakal kepada Allah (Hasbi, 2001).
Prinsip-Prinsip Dasar dalam Syura
Prinsipnya  dengan  musyawarah  atau Syura akan  mendapatkan  hasil  yang  baik,  benar  serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik jika secara keseluruhan menegakkan prinsip dalam melaksanakan musyawarah. Prinsip yang dimaksud antara lain al-Musawah , persamaan dalam  hak dan kewajiban, al-hurriyah , kebebasan dan prinsip al’adalah , keadilan (Anshari, 1980).
Agama  Islam  menjunjung  tinggi  prinsip  persamaan,  mengahargai  semua  kemajemukan  dan mengedepankan  keteraturan  hidup  antar  sesama  umat  manusia  (Madjid,  Tamara,  &  Taher,  1996). Persamaan  juga  dimaksudkan  bahwa  tidak  ada  posisi  yang  melebihi  yang  lain,  baik  pemimpin maupun rakyat berkedudukan yang sama di mata hukum. Sifat patuh terhadap hukum menjadikan nilai  persamaan  sangat  memungkinkan  terwujud  (Zallum,  2002).  Demikian  pula  agama  ini  tidak menjadikan kedudukan, keistimewaan tehadap kelompok manapun, tetapi mengutamakan yang baik dan memiliki kompetensi. Karena pelaksanaan pemerintahan yang mendapat kepercayaan memenuhi kebutuhan  umat  berkewajiban  untuk  memberikan  hak  tersebut.  Tanpa  membedakan  agama,  ras maupun strata sosial. Ketakwaan adalah kunci pembeda di antara mereka.
Seorang pakar Islam kontemporer, Ismail R. Faruqi sebagaimana dikutip Artani Hasbi dalam Musyawarah  dan  Demokrasi ,  menjelaskan  prinsip  persamaan al-musawah mengemukakan  bahwa untuk hidup sebagai anggota masyarakat. Islam menjadikan suatu konsep persaudaraan yang dalam perakteknya setia masyarakat berada pada kedudukan yang setara. Islam mengundang manusia untuk
berlomba-lomba  meraih  dan  mencapai  ketakwaan  dan  membuktikan  kualitas  dan  kebaikan hidupnya.  Lapangan  ini  terbuka  secara  transparan  bagi  setiap  individu.  Prinsip  persamaan, persaudaraan  serta  keadilan  sangat  menentukan  kualitas  kehidupan,  justru  bukan  pada  peraktek otoritas dan intimidasi (Al-Faruqi, 1967; Hasbi, 2001).
Dari  uraian  di  atas  dapat  dicermati  bahwa  prinsip  ekualitas, equality atau  persamaan, al- musawah dalam Islam memiliki tujuan agar semua individu maupun golongan masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaannya untuk kebaikan kehidupan sosial secara keseluruhan, ummah juga kesatuan iman. Dengan demikian prinsip ini akan menimbulkan sifat gotong-royong dan sifat kepedulian yang utuh dalam berlangsungya kehidupan masyarakat.
Islam sebagai agama yang universal, menjamin prinsip-prinsip kebebasan seperti kebebasan individu dan kebebasan bertindak. Prinsip bebas dalam syura adalah kebebasan dalam memberikan pendapat, pengakuan dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Demikian menurut Athiyah al-Abrasyi  sebagai  kebebasan  yang  sempurna  (Al-Abrasy,  1970).  Artinya,  keputusan  yang  setelah mendapatkan  argumentasi-argumentasi  yang  rasional  yang  dijadikan  untuk  keputusan  bagi masyarakat, bukan sekadar pertimbangan jumlah suara. Karena jumlah suara mayoritas bisa menjadi salah apabila hanya mengikuti hawa nafsu dan prasangka.
Dengan  demikian  menurut  Taufiq  Muhammad  Asy-Syawi, syura merupakan  keharmonisan antara kehendak individu maupun kelompok, sikap ini menjadi penting menghadapi konteks sosial yang heterogen dalam berbagai dimensi kehidupan, konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat bukan  saja  mengganggu  persatuan  akan  tetapi  masa  depan  bersama,  dengan  begitu  musyawarah menjadi  resolusi  konflik  terciptanya  harmonisasi  dalam  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  plural. Sehingga  tidak  ada  mayoritas  yang  mendominasi  atas  dasar  kepentingan  suku,  ras  dan  lainnya, nepotisme.  Keputusan  yang  diambil  bukan  mayoritas  secara  kuantitatif,  akan  tetapi  mayoritas argumentatif,  logika,  pikiran,  bukti  dan  nilai keagamaan  (Asy-Syawi,  1997).  Lebih  lanjut  Asy-Syawi mengungkapkan bahwa keputusan dan ketetapan mayoritas bukan merupakan jaminan yang cukup bagi  keadilan,  karena  itu  harus  ada  aturan  dasar  yang  lebih  mapan  dari  keputusan  tersebut  dan masyarakat harus tunduk terhadapnya (Asy-Syawi, 1997).
Ajaran para nabi dengan tema sentral usaha perbaikan kondisi masyarakat untuk menegakkan keadilan adalah merupakan tugas suci risalah yang diamanatkan tuhan. Seperti yang ditegaskan Al- Qur’an dalam  Q.S.  Yunus:  47  bahwa  pada  setiap  kelompok  manusia  dengan  sengaja  diutus  rasul, dengan kedatangan rasul itu memberikan putusan yang adil, dan tidak ada sedikitpun perlakuan yang zalim.
Allah  berulang  kali  mengingatkan  kepada  manusia  melalui  firman-Nya,  lebih  lagi  kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan prinsip keadilan dengan sebenarnya. Misalnya Q.S. Ali ‘ Imran : 8 yang artinya “Hai orang -orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Nurcholish  Madjid  menafsirkan  kata  “keadilan”  ditinjau  dari  aspek  bahasa.  Al -Qu r’an menyebut “adil” dari kata ‘adl untuk memahami makna keadilan dan berbagai dimensinya. Seseorang yang bersifat adil secara sadar berada pada posisi tengah tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun serta  menyadari  dan  punya  kompetensi  menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi.  Posisi  tengah menandakan  sikap  yang  adil  untuk  memutuskan  suatu  menjadi  terang  dan  benar  (Madjid,  1992; Madjid et al., 1996).

## Ruang Lingkup Syura
Petunjuk  Al- Qur’an  tentang syura memiliki  kaidah-kaidah  umum,  tetapi  ruang  lingkupnya sangat  luas.  Bahwa  kaidah syura dalam  Islam  merupakan  konsep  kamanusiaan,  sosial  dan  moral, kemudian  kaidah  konstitusional  bagi  sistem  pemerintahan  (Asy-Syawi,  1997).  Dalam  Al- Qur’an terdapat tiga ayat yang akar katanya menunjukkan syura yaitu: Q.S. Al-Baqarah: 233; Ali ‘ Imran: 159; dan Asy-Syura: 38. Seluruhnya menjelaskan konsep keluarga, masyarakat dan negara.

## Syura dalam Urusan Keluarga
Ayat Al- Qur’an yang menunjuk kepada musyawarah dalam lingkup keluarga anta ra lain Q.S. Al-Baqarah:  233  yang  menjelaskan  bahwa  suami-istri  mengasuh  dan  mendidik  anak  mereka,  atas dasar kerelaan yang sikap musyawarah antara mereka, maka tidak ada dosa di antara keduanya.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  idealnya  pasangan  dalam  rumah  tangga  itu  memberikan putusan dalam urusan rumah tangga berdasarkan permusyawaratan serta saling rela dalam menyikapi hasil  yang  telah  ditetapkan  bersama.  Rumah  tangga  mestinya  kelompok  awal  dalam  penerapan pendidikan musyawarah dalam keluarga. Ayat di atas memberikan bimbingan dan pembinaan baik secara  implisit  maupun  eksplisit.  Di  dalam  ayat  tersebut  tertulis  kata  yang  menjelaskan  suasana kerelaan  juga  kedamai an  yaitu  “ tardh ” maknanya  sikap  kerelaan  kedua  pihak,  dan  kata “ tasyawur ” berarti  sifat  musyawarah  mengenai  pendapat.  Makna  idiom  di  atas  mengindikasikan  sikap  saling menyetujui,  menghargai,  saling  menghormati  antara  keduanya  dalam  musyawarah  untuk kemaslahatan keluarga (Hasbi, 2001).

## Syura dalam Bermasyarakat
Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. Ali Imron: 159 “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kami berlaku  lemah  lembut  kepada  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal .” Ayat ini menganjurkan rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya.
Dari  segi  redaksional,  substansi  ayat  tersebut  memerintahkan  Muhammad  s.a.w.  agar bermusyawarah  setiap  persoalan  yang  dihadapi  dengan  sahabat-sahabat  maupun  anggota masyarakat.  Allah  memberi  pujian  kepada  rasulullah  yang  telah  berlaku  lemah  lembut  dan  tidak berhati keras terhadap para sahabat yang telah melakukan kesalahan dalam perang Uhud, akhirnya berdampak  pada  kekalahan  umat  Islam  dan  Muhammad  s.a.w.  terluka.  Karenanya  Allah
memerintahkan  kepada  nabi  untuk  memaafkan  serta  memohonkan  ampun  bagi  mereka  serta berserah diri kepada-Nya (Al-Wahidi, 1969).

## Syura dalam Urusan Politik Pemerintahan
Islam menurut pandangan Fazlurrahman meliputi din, dunya dan daulah artinya adalah Islam merupakan tutoritas yang padu yang menawarkan pemecahan segala permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Islam bersifat holistik, oleh karena itu tidak ada suatu masalah pun yang tidak terakomodir di dalamnya termasuk syura (Efendi, 1998).
Landasan syura dalam ruang lingkup urusan politik adalah Al- Qur’an surat Asy- Syura: 38 yang artinya “ Dan orang-orang yang menerima, mematuhi seruan tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka, diputuskan dengan syura antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka ” .
Ayat  tersebut  disampaikan  kepada  nabi  Muhammad  s.a.w.,  untuk  memuji  kaum  Anshar  di Madinah  yang  memiliki  sifat  untuk  membela  sang  nabi  dan  sepakat  melalui  jalan syura yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari (Al-Wahidi, 1969). Juga dapat difahami pada amanat risalah diniyah yang diterima oleh nabi dan setelah melangsungkan peristiwa berhijrah ke Madinah membangun suatu peradaban tatanan negara kota yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan dengan melaksanakan  substansi syura (Azra,  1996).  Adapun  Quraish  Shihab,  memberikan  penafsiran  ayat tersebut bersifat universal, berlaku untuk semua kelompok masyarakat yang mempraktikkan syura (Shihab, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa obyek syura terkait pada hal yang bersifat umum yang tidak terlepas dari kehidupan sosial politik masyarakat sebagai entitas sosial yang ada.  Akan tetapi dalam  konteks  nabi  dan  para  sahabat  dalam  menjalan  konsep syura tentunya  lebih  terkonsentrasi pada sistem dan strategi politik pemerintahan negara (Hasbi, 2001). Pemerintahan mereka dianggap sebagai pemerintahan dengan sistem politik syura (Munawir, 1993).
Prinsip syura, menurut Amin Rais, menentang elitisme bahwa otiritas politik dan kuasa hanya dipegang oleh pemimpin-pemimpin dari kelompik elite dan sifatnya berkesinambungan, kelompok merekalah yang dipandung yang paling tahu dalam hal menjalankan sistem pemerintahan, sedangkan rakyat harus secara suka rela mengikuti kelompok-kelompok elite (Rais, 1991).
Lebih  lanjut  Amin  Rais  berpandangan  bahwa  konsep syura menjadi  pilihan  terbaik  untuk membentengi  kemungkinan  berbagai  penyelewengan  negara  ke  arah  yang  tidak  benar  seperti otoritesme,  despotisme,  diktatorisme  dan  berbagai  sistem  lain  yang  memberikan  dampak  negatif melemahkan bahkan membungkam politik rakyat (Rais, 1991). Di dalam Al- Qur’an dijelaskan bahwa tuhanlah yang memilili kerajaan dan tuhan pulalah yang memberi kerajaan itu kepada manusia serta tuhan pula yang akan mencabutnya (Q.S. Ali ‘Imran : 26). Demikian, betapa sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan tuhan. Konsep proses bagaimana seharusnya syura dalam urusan politik pemerintahan  itu  dilakukan  adalah  disesuaikan  dengan  kondisi  sosio-budaya  masyarakat  yang senantiasa berkembang. Bukan dalam bentuk yang statis, akan tetapi merupakan nilai yang tumbuh dari keimanan.

## Konsep Demokrasi
Demokrasi memiliki arti kekuasaan milik rakyat. Kata demokrasi sendiri diambil dari bahasa Yunani yakni d emos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Pada abad ke-5 SM, istilah mulai dipopulerkan sebagai  respons  terhadap  kenyataan  buruh  monarki  dan  praktik  diktator  di  negara-negara  kota Yunani (Dahl, 1992). Demokrasi yang sekarang berkembang, merupakan produk pengalaman sosial- budaya  dalam  perjalanan  masa  yang  tidak  singkat.  Terbentuknya  paling  tidak  dari  empat  sumber gagasan praktis, yaitu tradisi demokrasi Yunani Kuno, tradisi republikan yang berasal dari Romawi Kuno  pada  Abad  Pertengahan  dan  Renaisans  faham  pemerintahan perwakilan,  dan  ide  persamaan untuk memilih dan mengembangkan diri dalam bentuk welfare state (Dahl, 1992). Ide  sekularisme yang dipelopori Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke memprakarsai tentang konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kewenangan legislatif, eksekutif dan lembaga federal  (632- 1704),  kemudian  disempurnakan  oleh  Baron  de  Montesquieu  yang  idenya  mengenai  pemisahan kekuasaan menjadi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan  kontrak  sosial  yang  diperkenalkan  oleh  Jean-Jacques  Rousseau.  Betapapun  dengan  penafsiran yang  berbeda,  ditemukan  adanya persamaan  antara  ide-ide  sekularisme  dan  hak-hak  asasi.  Ide-ide tersebut merupakan respons terhadap monarki absolut akhir Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa, yang  berhasil  menggantikan  otoritas  gereja . Perkembangan  demokrasi  dalam  bentuknya  saat  ini mulai muncul sejak Revolusi Amerika tahun 1776, kemudian disusul oleh Revolusi Perancis tahun 1789 (Abdillah, 1999).
Makna  demokrasi  secara  terminologi  sebagaimana  dikutip  oleh  Masykuri  Abdillah    bahwa sistem  demokrasi  mengandung  unsur-unsur:  legitimasi  mayoritas,  suara  rakyat,  proses  pemilihan yang bebas, jujur dan bertanggung jawab. Kenyataan ini dalam konteks era kontemporer, demokrasi didefinisikan lebih pragmatis tanpa mengabaikan makna filosofis (Abdillah, 1999).

## Prinsip dan Kriteria Demokrasi
Pertama , prinsip kemajemukan. Dimaknai dengan kesadaran kolektif terhadap kondisi yang berbeda  dan  aktif  untuk  menjaga  pluralisme,  sikap  terbuka  terhadap  perbeadaan  dengan  aktif berinteraksi kepada siapapun tanpa membedakan identitas golongan tertentu, mengembangkan sisi positif dari perbedaan untuk menumbuhkan sifat solidaritas dan kerjasama secara kolektif. Prinsip hidup dalam kemajemukan mengharuskan disepakatinya suatu titik temu sebagai landasan bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara (Madjid, 1992).
Kedua , prinsip  musyawarah.  kata  ini  memiliki  arti  saling  memberikan  isyarat.  Dengan pengertian  tersebut  menandakan  adanya  sifat  yang  tulus  untuk  menerima  berbagai  opsi  dalam bernegosiasi, dan adu gagasan yang terbaik. Semangat yang mendasari sikap ini mengharuskan setiap orang dan kelompok masyarakat kemungkinan terjadi “ partial functioning of ideals ” seluruh individu dan  masyarakat  mestinya  memiliki  sikap  yang  inklusif  dengan  semua  kelompok  sosial  dan  politik yang ada, dengan begitu akan kompromi atau ishlah yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang akan  menuju  dalam  bentuk  demokrasi.  Prinsip  ini  memperbolehkan  menyampaikan  pendapat, perbedaan  pendapat  dan  kemungkinan mengambil  pendapat  yang  lebih  baik.  Prinsip musyawarah sudah tentu menentang monolitisme dan absolutisme. Seorang pemimpin hanyalah “ the first among the equals, primus inter pares ” (Madjid, 1992) .
Ketiga, prinsip selarasnya antara proses dengan tujuan. Prinsip ini menyatakan secara prinsip bahwa tujuan yang baik mesti ditempuh dengan proses dan jalan yang baik untuk mendapatkannya. Dalam  menegakkan  sifat  ini  menuntut  ketegasan  dan  prilaku  politik.  Dengan  ungkapan  lain, pelaksanaan demokrasi itu ditopang dengan moral dan akhlak (Madjid, 1992).
Keempat , prinsip mufakat yang jujur. Ini merupakan penerapan dan pelaksanaan musyawarah yang jujur. Prinsip mufakat secara otomatis menolak cara-cara musyawarah yang penuh tipuan dan manipulasi  atau  cara-cara  yang  mengindikasikan  kecurangan.  Karena  semangat  demokrasi  itu mengajak semua komponen masyarakat untuk  berpartisipasi secara terbuka dan jujur, menghargai perbedaan  yang  ada  dan  terbebaskan  dari rested  interest ,  egoisme  dan  fanatik  yang  berlebihan (Madjid, 1992).
Kelima , prinsip ekonomi dan sosial-budaya. Demi terealisasinya kehidupan demokratis maka prinsip  ini  sangat  penting  ditegakkan.  Oleh  karenanya,  penting  suatu  konsep  perencanaan meningkatkan ekonomi rakyat serta pemenuhan hak sosial-budaya secara universal dengan prinsip penegakan  nilai-nilai  kemanusiaan,  pemenuhan  kebutuhan  dasar  ekonomi  rakyat,  memberikan pelayanan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan sosial dan berkebudayaan (Madjid, 1992).
Keenam , freedom  of  conscience atau  kebebasan.  Merupakan  prinsip  dasar  dalam  peraktek sosial  politik  sehingga  prinsip  ini  adalah  fondasi  asasi  dalam  demokrasi.  Egalitarianisme  akan terwujud  dengan  prinsip  ini,  dan  munculnya  iktikad  baik  baik  antar  sesama  maupun  dengan kelompok  yang  berbeda  (Madjid,  1992).    Dengan  begitu,  prinsip  ini  mendorong  semua  manusia memiliki  keyakinan  yang  positif  serta  optimis,  menjadikan  semua  lapiran  masyarakat  saling bekerjasama, memiliki visi yang sama dan mendapatkan hak yang merata (Madjid, 1992).
Ketujuh , prinsip perlunya pendidikan demokrasi. Jalan edukasi sangatlah penting, dengannya orang akan memiliki ilmu pengetahuan yang akan menyatu dengan prilaku keseharian. Menyadari bahwa  demokrasi  itu  bukanlah  mimpi  atau  terwujud  dengan  sendirinya,  karenanya  demokrasi  itu mengharuskan  proses  yang  matang.  Dengan  demikian,  sangat  diperlukan  pengetahuan  dan pembelajaran  untuk  membekali  diri  bahkan  melalui  usaha  eduaksi  yang  terprogram,  dan eksperimentasi kita sehari-hari (Kamil, 2002).
Dalam upaya mengkonfirmasikan demokrasi dengan praktik-praktik politik yang berlangsung secara  empirik,  lebih  lanjut  Nurcholish  Madjid  menjelaskan  ciri-ciri  demokrasi,  sebagaimana dirangkum oleh Anas Urbaningrum (Urbaningrum, 2004) sebagai berikut:
Pertama , adanya  partisipasi  politik  yang  mandiri  dari  warga  negara.  Bahwa  demokrasi menghajatkan  keikutsertaan  warga  negara  untuk  secara  aktif  dan  otonom  terlibat  dalam  proses politik.  Hal  ini  lazimnya  terkait  dengan  kecerdasan  politik  warga  negara  yang  cukup  tinggi  dan budaya  politik  partisipasif-emansipatoris.  Kedua , adanya pemilihan  umum  yang  bebas  dan  berkala serta  badan  perwakilan  yang  efektif.  Dalam  sistem  politik  yang  demokratis,  pemilu  dilaksanakan tanpa prinsip diskriminasi. Bahwa setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyia hak memilih dan  dipilih,  serta  bebas  menggunakan  hak  politiknya  tersebut  sesuai  dengan  kehendak  pribadinya (Urbaningrum, 2004).
Ketiga , adanya  sirkulasi  kepemimpinan  politik  secara  damai  dan  berkala.  Dalam  demokrasi harus menyediakan ruang politik yang terbuka bagi terjadinya pergantian elite atau rotasi kekuasaan
secara kompetitif, terbuka dan melibatkan segenap elemen politik yang ada. Kekuasaan tidak boleh berkutat pada elit-elit tertentu dan tertutup dari kompetisi yang terbuka (Urbaningrum, 2004).
Keempat , adanya  kontrol  publik  terhadap  kekuasaan  secara  efektif  dan  bertenaga.  Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh berjalan sendiri tanpa kontrol. Kontrol terhadap kekuasaan dimainkan  secara  efektif  oleh  lembaga-lembaga  politik  ditingkat  elite.  Peran  besar  dalam pemerintahan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demikian pula kekuatan politik pada tingkat infrastruktur, misalnya peran partai politik yang memberikan sumbangsih besar dalam pendidikan kader  untuk  menjadi  pemimpin,  media  massa  sebagai  kontrol  sosial  di  samping  sebagai  penyalur informasi  kepada  publik,  LSM,  organisasi  kemasyarakatan  dan  sebagainya.  Dalam  konteks  inilah oposisi politik menjadi hal penting maknanya bagi demokrasi (Urbaningrum, 2004).
Kelima , adanya  kompetisi  politik  yang  sehat  dalam  atmosfir  politik  di  mana  setiap  warga negara menikmati hak-hak dasar. Bahwa demokrasi bersyarat adanya kompetisi politik vertikal dan horizontal yang bersandar pada berbagai kebebasan yang dihargai, sehingga berlangsung secara sehat, wajar dan tidak merusak dan menghancurkan sistem secara keseluruhan. Berbagai kebebasan yang dimaksud  adalah  kebebasan  berpendapat,  berkumpul,  berorganisasi,  beragama  dan  kebebasan mendapatkan informasi pers (Urbaningrum, 2004).
Keenam , adanya etika politik yang tegak dan dihormati. Bahwa proses politik yang berlangsung dalam  negara  demokrasi  harus  mengindahkan  tata  krama  politik.  Bahwa  seorang  pejabat  publik, pemimpin dan politisi adalah pengemban amanat dan aspirasi rakyat (Urbaningrum, 2004).
Ketujuh , pengakuan  pluralisme  dan  hak-hak  minoritas.  Bahwa  demokrasi  bukan  saja  harus menghargai dan menghormati perbedaan dan keanekaragaman, tetapi juga mengakuinya sebagai hal dan  kenyataan  yang  wajar.  Demokrasi  tidak  boleh  menindas  perbedaan,  mengintimidasi kemajemukan  dan  melakukan  penyeragaman  secara  paksa.  Sementara  demokrasi  juga  harus mengakui dan melindungi hak-hak kaum minoritas. Meskipun demokrasi merupakan pemerintahan suara mayoritas (Urbaningrum, 2004).
Kedelapan , persamaan di depan hukum. Bahwa demokrasi adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Rule of law harus ditaati oleh setiap warga negara, tanpa melihat perbedaan latar belakang  suku,  ras,  agama,  daerah,  warna  kulit,  keyakinan  budaya  dan  kekuasaan  (Urbaningrum, 2004).
Amin Rais mengajukan sepuluh kriteria sehingga sebuah sistem politik bisa dikatakan sebagai demokrasi,  yakni:  1)  partisipasi  dalam  pembuatan  keputusan;  2)  persamaan  di  depan  hukum;  3) distribusi  pendapatan  secara  adil;  4)  kesempatan  pendidikan  yang  sama;  5)  adanya  empat  macam kebebasan  yaitu  kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  kebebasan  pers,  kebebasan  berkumpul  dan kebebasan  beragama;  6)  ketersediaaan  dan  keterbukaan  informasi;  7)  mengindahkan  tata  krama politik; 8) kebebasan individu; 9) semangat kerjasama; dan 10) hak untuk protes (Rais, 1991).
Secara  lebih  sederhana  Afan  Gaffar  mengajukan  lima  prasyarat  bagi  sebuah political  order untuk  disebut  sebagai  demokratik.  Indikator  Gaffar  ini  lebih  pada  tingkat  demokrasi  empirik  atau demokrasi  prosedural procedural  democracy. Lima  prasyarat  itu  adalah:  1)  akuntabilitas;  2)  rotasi kekuasaan; 3) rekruitmen politik yang terbuka; 4) adanya pemilihan umum yang bebas dan teratur; dan 5) setiap warga negara menikmati hak-hak dasar (Gaffar, 1999).
Lain  halnya  dengan  pandangan  Kuntowijoyo  yang  lebih  menitikberatkan  pada  pendekatan agama dalam menyikapi demokrasi. Bahwa, substansi demokrasi adalah penghargaan terhadap hak- hak  yang  asasi,  untuk  mengaktualisasikan  hak-hak  itu,  dalam  konsepsi  Islam menurutnya,  dikenal enam  kaidah-kaidah  yang  sering  dibicarakan  untuk  menopang  tegaknya  demokrasi  (Kuntowijoyo, 1999).
Pertama ,  ta’arruf atau  saling  mengenal.  Dalam  arti  manusia  secara  ontologis  berdasarkan kenyataan memang makhluk sosial, sehingga mereka berkelompok dalam bangsa dan suku. Bangsa dan  suku  merupakan  simbolisasi  atas  perbedaan  agama,  kelas,  budaya,  partai  dan  lain  sebagainya. Islam mengajarkan berpikir objektif dengan saling mengenal atas perbedaan tersebut. Ta’arruf hanya berjalan  baik  bila  ada equality .  Selain  itu,  dalam ta’arruf memiliki  asumsi  adanya liberty atau kemerdekaan,  adanya  komunikasi  secara  dialogis  serta  ditopang  oleh  tegaknya  hukum  (Q.S.  Al- Hujurat: 13). Kedua , syura atau musyawarah. Hal ini diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi. Musyawarah itu juga tidak hanya dengan sesama muslim, tetapi juga diharuskan terhadap musuh-musuh Islam (Q.S. Az-Zukhruf: 38; Q.S. Ali ‘Imran : 159).
Ketiga , ta’awun atau  kerjasama.  Islam  menginginkan  dari  demokrasi  tidak  hanya  “merdeka dari”, tetapi lebih luas lagi yaitu “merdeka untuk”. Tegasnya, asas kerjasama menjadi sangat penting (Q.S. Al- Ma’idah: 2) . Keempat , mashlahah atau menguntungkan masyarakat. Kata ini berakar pada kata shalih yang  berarti  kebaikan  pada  umumnya  dan  menguntungkan.  Sebagaimana  diketahui, agama menganjurkan penganutnya agar menjadi orang yang salih. Makanya tidak heran, bila agama menjadi moral  force dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kelima ,  ‘adl atau  adil.  Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam hal ini, setidaknya ada empat makna keadilan yakni sama,  seimbang,  perhatian  kepada  hak-hak  individu  dan  memberikan  hak  itu  kepada  pemiliknya, serta  adil  yang  dinisbatkan kepada  Allah.  Adil  yang  bermula  dari  sikap personal,  haruslah  terlebih dahulu dijadikan produk legal (Q.S. An- Nisa’: 58) . Dan keenam , taghyir atau perubahan (Q.S. Ar- Ra’d : 11) (Kuntowijoyo, 1999).

## SIMPULAN
Syura dan  demokrasi  sebagaimana  di  atas  sebenarnya  masih  terdapat  persoalan  yang  bersifat  teknis operasional dalam penyelenggaraan pemerintah, baik dalam kerangka demokrasi atau tidak. Di antaranya adalah konsep trias politica yang mengandung pengertian pemisahan kekuasaan legislatif, ( tasyri’iyyah ) , eksekutif ( tanfidziyyah ) dan  yudikatif ( qadiyyah )(Ichsan,  2014) . Ketiga  kekuasaan  tersebut  sebenarnya sudah  terdapat  pada  masa al- Khulafa’  al -Rasyidun, dengan  pengangkatan  para  hakim, qadhi serta pengangkatan  kelompok  sahabat  senior  yang  memiliki  kemampuan  dalam  memecahkan  persoalan- persoalan yang terjadi yang kemudian dikenal dengan ahl al-hall wa al- ‘aqd yang kini diidentifikasikan sebagai lembaga legislatif (Hidayat, 2015). Dalam sejarah kekhalifahan Islam, ketiga kekuasaan tersebut dipegang oleh seorang khalifah. Meski demikian, kekuasaan khalifah itu tidak absolut, karena dibatasi oleh  Al- Qur’an  dan  Sunnah.  Dari  deskripsi  di  atas,  dapat  dipahami  titik  singgung  perbedaan  antara konsep syura dan demokrasi, bahwa dalam konsep syura kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Tidak demikian halnya dengan konsep demokrasi, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun demikian, baik syura maupun demokrasi keduanya mempunyai cita-cita yang luhur, membawa manusia ke arah kehidupan yang aman, damai dan beradab.

## REFERENSI
Abdillah, M. (1999). Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Al-Abrasy, M. A. (1970). Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam . Jakarta: Bulan Bintang. Al-Faruqi, I. (1967). Christian Ethics: A Historical and Systematic Analysis . Montreal: McGill University Press.
Retrieved from https://www.worldcat.org/title/christian-ethics-a-historical-and-systematic- analysis/oclc/977200343?referer=di&ht=edition
Al-Wahidi, A. al-H. A. ibn A. (1969). Asbab Nuzul Al- Qur’an . Cairo: Dar al-Kutub al-Jadid. Anshari, A. H. I. al. (1980). Al Syura wa Atsaruha fi al Dinuqrathiyah . Cairo: Mathba’ah al Salafiyah. Asy-Syawi, T. M. (1997). Syura bukan Demokrasi . Jakarta: Gema Insani Press. Azra, A. (1996). Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernime hingga Post-Modernisme (Cet. 1.). Jakarta: Paramadina.
Dahl, R. (1992). Demokrasi dan Para Pengkritiknya (R. Zainuddin, trans.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Efendi, B. (1998). Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru . Jakarta: Paramadina.
Faruki, K. A. (1971). The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice: From 610 to 1926 . Karachi: National Publ. House.
Gaffar, A. (1999). Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hasbi, H. A. (2001). Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al- Qur’an. Addin , 9 (2), 401 – 420. Ibn Faris, A. (1979). Mu’jam Maqayis al -Lughah . Beirut: Dâr al-Fikr.
Ichsan, M. (2014). Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 16 (1), 1 – 12.
Istriyani, R. (2018). Democracy Today: Assessing Democracy Phenomenon in Indonesia. POLITEA , 1 (2), 75. https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4487 Kamil, S. (2002). Islam dan Politik Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis . Gaya Media Pratama. Kuntowijoyo. (1999). Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan. Ma’Luf, L. (1986). al-Munjid fi al-Lughah wa al- A’lam . Beirut: Dar al-Masyriq.
Madjid, N. (1992). Islam: Doktrin dan Peradaban . Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
Madjid, N., Tamara, N., & Taher, E. P. (1996). Agama dan Dialog Antar Peradaban . Jakarta: Paramadina.
Munawir, S. (1993). Islam dan Tata Negara . Jakarta: UI Press.
Rais, M. A. (1991). Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta . Bandung: Mizan.
Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan. Urbaningrum, A. (2004). Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid . Jakarta: Katalis.
Zallum, A. Q. (2002). Sistem Pemerintahan Islam (M. Maghfur, trans.). Bangil: Al-Izzah.
Copyright Holder ©Toguan Rambe & Seva Mayasari | Copyright Year 2021 | Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0