## PENEGAKAN HUKUM

## TERHADAP PENGATURAN ZONASI MINIMARKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Wien Sukarmini
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta wiensukarmini@gmail.com
Norman Syahdar Idrus
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta normansidrus@yahoo.com

## ABSTRAK
Keberadaan  toko-toko  modern  seperti  minimarket  semakin  meluas  dan  berkembang  di sejumlah wilayah Jakarta, bahkan banyak berdiri di kabupaten dan desa di Indonesia. Waktu ini  ditandai  dengan  hadirnya  jarak  minimarket  antara  satu  sama  lain,  bahkan  saling berhadapan  hanya  dipisahkan  oleh  jalan  kecil.  Perkembangan  minimarket  telah mempengaruhi  perkembangan  toko  dan  pasar  tradisional,  yang  mengalami  penurunan aktivitas,  karena  depresiasi  konsumen  dan  pendapatan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah hukum  Jakarta  dan  bertujuan  untuk  menentukan  pengaturan  zonasi  minimarket  dalam undang-undang  dan  implementasi  penegakan  hukum  dari  zonasi  minimarket  sehubungan dengan hukum persaingan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif deskriptif analitik dengan menggunakan sumber utama bahan hukum, sekunder dan tersier, dan didukung oleh wawancara  dan  dianalisis  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Peraturan  lokal  tidak mengakomodasi  peraturan  zonasi  mengenai  minimarket  dan  berdampak  pada  tidak  adanya penegakan hukum terhadap bisnis besar dan menengah.
Kata kunci: Penegakan hukum, Zonasi, Hukum persaingan

## ABSTRACT
The existence of modern stores such as minimarkets increasingly widespread and flourishing in parts of Jakarta, even many standing in the  districts and villages in Indonesia. This time was  marked  by  the  presence  of  minimarket  minimarket  distance  between  one  another,  even facing  each  other  are  only  separated  by  a  small  street.  The  minimarket  developments  have influenced the development of shops and traditional markets, which experienced a decline in activity,  due  to  the  depreciation  of  consumer  and  income.    This  research  was  conducted  in the  jurisdiction  of  the  Province  of  Jakarta  and  aims  to  determine  the  zoning  arrangement minimarket in legislation and implementation of law enforcement of the zoning minimarket in relation  to  competition  law.  This  research  is  a  normative  juridical  research  analytical descriptive using primary sources of legal materials, secondary and tertiary, and supported by  interviews  and  analyzed  using  a  qualitative  approach.  Local  regulations  do  not accommodate  zoning  regulations  regarding  minimarket  and  impacting  the  absence  of  law enforcement against large and medium-sized businesses.
Key words : Law enforcement, Zonation, Competition law

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  geliat  bisnis  ritel  semakin  tumbuh  dan berkembang  di  Indonesia,  yang  ditandai  dengan  berdirinya  toko-toko  modern  berupa Hypermarket, Supermarket dan Minimarket, baik asing maupun lokal. Beberapa peritel asing  diantaranya  adalah  Giant  (Malaysia),  Continent  (Jerman),  Lotte  Mart  (Korea Selatan),  Sun  Plaza  (Rumania),  Carrefour  (Prancis),  Walmart  (Amerika  Serikat), Yaohan  (Jepang),  Lotus  (Spanyol),  Mark  dan  Spencer  (Inggris),  Sogo  (Jepang),  dan Makro  (Belanda).  Begitu  pula  peritel  lokal  diantaranya  adalah  Indomaret,  Alfamart, Alfa Midi, Alfa Express, Post-Shop, dan lainnya.
Keberadaan toko-toko modern seperti minimarket semakin marak dan menjamur di pelosok  Jakarta,  bahkan  sudah  banyak  berdiri  di  kecamatan  dan  desa  di  Indonesia. Minimarket  sebagai  salah  satu  bentuk  toko  modern  adalah  salah  satu  usaha  ritel  yang menyediakan  barang-barang  kebutuhan  pokok  dengan  harga  yang  terjangkau,  tempat belanja  yang  nyaman,  dan  bersih,  serta  tata  letak  ( layout )  pemajangan  barang  yang menarik,  dan  lokasi  yang  mudah  dijangkau,  sehingga  konsumen  nyaman,  dan  mudah dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Dengan  demikian,  tidaklah  mengherankan  bilamana semakin  tahun  pertumbuhan  minimarket  semakin  menjamur,  yang  menunjukkan persaingan di bidang bisnis ritel modern semakin ketat.
Keberadaan  dan  keragaman  minimarket  juga  ditandai  dengan  kehadiran minimarket asing seperti Seven Eleven (Amerika Serikat), Circle K (Amerika Serikat), dan  Lawson  (Jepang).  Pertumbuhan  dan  peningkatan  jumlah  minimarket  tersebut diperoleh dengan sistem waralaba, karena sistem tersebut merupakan salah satu pilihan yang banyak diminati oleh para pelaku usaha yang memiliki modal keuangan, dan ingin memiliki  sebuah  usaha  yang  menguntungkan,  namun  masih  minim  pengalaman  untuk membuat sebuah bisnis sendiri.
Waralaba menjadi alternatif pilihan  bagi  pelaku  usaha minimarket  karena melalui sistem  waralaba  memungkinkan  untuk  mendapatkan  transfer  manajemen,  kepastian pasar,  promosi,  pasokan  bahan  baku,  pengawasan  mutu,  pengetahuan  dan  pengenalan tentang lokasi bisnis, dan resikonya sangat kecil.
Saat  ini  keberadaan  minimarket  tersebut  ditandai  dengan  jarak  antara  minimarket yang saling berdekatan, bahkan saling berhadapan yang hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kecil.
Lahirnya  minimarket  tersebut  dipengaruhi  oleh  gaya  hidup  masyarakat  yang modern yang cenderung bersikap praktis. Perkembangan minimarket tersebut bilamana tidak  disertai  dengan  pengaturan  mengenai  keberadaannya  dapat  mempengaruhi perkembangan  toko-toko  dan  pasar  tradisional,  yang  akan  mengalami  kelesuan  dalam aktivitasnya, karena penyusutan konsumen dan pendapatannya.
Padahal  pada  tahun  1997,  ketika  Indonesia  mulai  mengalami  krisis  ekonomi  dan moneter,  keberadaan  dan  keberagaman  minimarket  tersebut  masih  sangat  sedikit  dan sangat  sulit  ditemukan.    Ketika  itu,  bisnis  yang  paling  menonjol  adalah  usaha-usaha yang  dikelola  secara  tradisional  yang  sekarang  disebut  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM). Bahkan, ketika banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi dan bangkrut,  ternyata UMKM tetap hidup.   Hal  itu menunjukkan, bahwa keberadaan UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, sehingga keberadaan UMKM  seharusnya  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi nasional,
Berdasarkan pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi dan  moneter,  maka  pengembangan  bisnis  ritel  harus  lebih  diarahkan  pada  UMKM, yang selama ini seringkali terabaikan karena produksinya dalam skala kecil, dan kurang berkualitas, serta belum mampu bersaing dengan bisnis ritel modern.
Pengembangan  UMKM  tentu  saja  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  besar  dari pemerintah.  Sebenarnya  pemerintah  sudah  memberikan  perhatian  terhadap  bisnis  ritel tradisional  dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.112  Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.    Menurut  konsiderans  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  tersebut  adalah dikarenakan  semakin  berkembangnya  usaha  bisnis  ritel  dalam  skala  kecil,  menengah, dan besar, serta untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri  serta  kelancaran  distribusi  barang,  sehingga  pemerintah  perlu  memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara  pemasok  barang  dengan  toko  modern  serta  pengembangan  kemitraan  dengan
usaha  kecil,  sehingga  tercipta  tertib  persaingan  dan  keseimbangan  kepentingan produsen,  pemasok,  toko  modern  dan  konsumen.  Namun  Peraturan  Presiden  tersebut tidak  mengatur  tentang  zona  pendirian  pasar  tradisional,  pasar  modern,  dan  toko modern, khususnya minimarket.
Peraturan  Presiden  tersebut  justru  menyerahkan  pengaturan  zonasi  minimarket kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden  No.112  Tahun  2007  yang  menentukan,  bahwa  Peraturan  Zonasi  adalah ketentuan-ketentuan  Pemerintah  Daerah  setempat  yang  mengatur  pemanfaatan  ruang dan  unsur-unsur  pengendalian  yang  disusun  untuk  setiap  zona  peruntukan  sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
Urgensi pengaturan zonasi bagi minimarket oleh Pemerintah Daerah adalah untuk dapat  digunakan  sebagai  pengendalian  pemanfaatan  ruang  wilayah/daerah  dalam rangka  mengarahkan  pemanfaatan  zona,  terkait  erat  dengan  aktivitas  kota  yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum. Oleh karena sejak diterbitkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Undang-Undang  tersebut  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  No.23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587  terakhir diubah  dengan  Undang-Undang  No.2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi  Undang- Undang) dan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah  mempunyai  hak  penuh  untuk  melaksanakan  penataan  ruang  di  daerahnya melalui pengaturan zona ( zone regulation) .
Jakarta  sebagai  ibukota  negara  kesatuan  RI  berdasarkan  Undang-Undang  No.29 Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  daerah  yang  paling  banyak jumlah minimarketnya di Indonesia, karena jumlah populasi penduduknya juga sangat besar,  sehingga  oleh  karenanya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  berdasarkan  kewenangan  Undang-Undang  No.29  Tahun  2007  dan    amanat Undang-Undang  No.26  Tahun  2007  tersebut  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah  2030,  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Konsiderans  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1 Tahun 2014 menentukan, bahwa :
a. ruang  wilayah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  berfungsi  sebagai  ruang ibukota  negara  dan  kawasan  perkotaan,  maka  pembangunan  di  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya  guna,  berhasil  guna,  serasi,  selaras,  seimbang  dan  berkelanjutan  sesuai kaidah-kaidah  penataan  ruang,  sehingga  kualitas  ruang  terjaga  keberlanjutannya untuk kesejahte-raan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
b. pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  pembangunan  di  berbagai  bidang mengakibatkan  penurunan  kualitas  pemanfaatan  ruang  serta  ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah,  sehingga  pembangunan  dapat  dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Pada  dasarnya  keterlibatan  Pemerintah  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  dalam  mengatur  zonasi  minimarket  sebagaimana  termuat  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1  Tahun  2014,  karena Pemerintah Daerah berkepentingan untuk memperhatikan apa yang diperlukan/dibutuhkan  oleh  warganya  atau  pelaku  usaha  dalam  melakukan  kegiatan ekonomi  secara  kompetitif.    Negara  berperan  menciptakan the  right  tool ,  serta melakukan  kontrol  dan  menjalankan  fungsinya  untuk  menginformasikan  serta mensosialisasi-kan  kebijakan-kebijakan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam kaitannya  dengan  dunia  usaha  yang  kompetitif.    Pemerintah  Daerah  mempunyai kepentingan  untuk  mengatur  kehidupan  ekonomi  yang  dilandasi  dengan  corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha  secara  sehat  (L.Budi  Kagramanto  :  2012,  39-40),  dan  untuk  meratakan  dan menyeimbangkan  pembangunan  di  antara  berbagai  golongan  masyarakat,  berbagai sektor ekonomi, atau berbagai wilayah (Sadono Sukirno, 1996 : 421).
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1  Tahun  2014 tersebut telah menentukan jarak pendirian antara minimarket dengan pasar tradisional, namun  Peraturan  Daerah  tersebut  tidak  mengatur  secara  tegas  jarak  pendirian  antara
minimarket  yang  satu  dengan  minimarket  yang  lain.    Ketidaktegasan  pengaturan mengenai jarak keberadaan minimarket-minimarket tersebut mengakibatkan terjadinya pertumbuhan  minimarket-minimarket  yang  tidak  beraturan,  sehingga  menimbulkan persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.    Padahal  penetapan  pengaturan  zonasi  tersebut adalah  sebagai  instrumen  pengendalian  pemanfaatan  ruang  sehingga  tercipta  tertib ruang,  dan  bisnis  ritel  tradisional  dapat  berkembang  lebih  kompetitif  bersama  pelaku bisnis ritel lainnya.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1  Tahun  2014 tersebut  menjadi  payung  hukum  bilamana  terjadi  pelanggaran  terhadap  pengaturan zonasi tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  mengenai  zonasi minimarket  dalam  kaitannya  dengan  penegakan  hukum  di  bidang  persaingan  usaha dengan  judul  “Penegakan  Hukum  terhadap  Pengaturan  Zonasi  Minimarket  dalam Perspektif  Hukum Persaingan Usaha”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  beberapa  permasalahan  yang  akan  diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bagaimanakah  pengaturan  zonasi  minimarket  dalam  peraturan  perundang- undangan ?
b. Bagaimanakah  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  zonasi  minimarket  dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha ?
Tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk  mengetahui  pengaturan  zonasi  minimarket  dalam  peraturan  perundang- undangan.
b. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  zonasi  minimarket dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha.

## Tinjauan Pustaka

## A.   Penegakan Hukum
Istilah  penegakan  hukum  atau  penerapan  hukum  diartikan  oleh  Satjipto  Rahardjo (2000  :  181)  sebagai  pelaksanaan  penegakan  hukum  secara  konkrit  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari  terhadap  pelanggaran  hukum.  Dalam  bahasa  asing  (Belanda: Rechtstoepassing, rechtshandhaving ; dan Amerika: Law enforcement, application ).
Di dalam penegakan hukum, terdapat pasangan-pasangan tertentu, seperti pasangan nilai  ketertiban  dengan  nilai  ketenteraman,  pasangan  nilai  kepentingan  umum  dengan nilai  kepentingan  pribadi,  pasangan  nilai  kelestarian  dengan  nilai  inovatisme,  dan seterusnya.    Pasangan  nilai-nilai  tersebut  perlu  diserasikan,  misalnya  nilai  ketertiban perlu diserasikan dengan nilai ketenteraman, karena nilai ketertiban bertitik tolak pada ketertikatan, dan nilai ketenteraman bertitik tolak pada kebebasan. Di dalam kehidupan, manusia  memerlukan  keterikatan  dan  kebebasan  dalam  wujud  yang  serasi  (Soerjono Soekanto, 2014 : 6)
Nilai-nilai tersebut masih bersifat abstrak, oleh karena itu pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut perlu dijabarkan secara lebih konkret lagi. Penjabaran secara lebih  konkret  terjadi  dalam  bentuk  kaidah-kaidah,  terutama  kaidah  hukum,  yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.
Di dalam sistem hukum nasional, hukum tata ruang merupakan bagian dari hukum administrasi  negara,  yang  terlihat  dari  fungsi  penataan  ruang  yang  dibuatnya,  yaitu fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik,  dan  bukan  fungsi pembentuk undang-undang dan peradilan.
Masalah  pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :
a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang pendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat;
e. Faktor budaya;
Kelima  faktor  tersebut  saling  terkait  dengan  eratnya,  karena  merupakan  esensi  dari penegakan  hukum,  yang  juga  sebagai  tolok  ukur  efektivitas  penegakan  hukum (Soerjono Soekanto, 2014 : 8).
Secara  operasional,  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu: melalui  sarana  penal  dan  melalui  sarana  non-penal.  Dalam  kaitannya  dengan penanggulangan  kejahatan,  maka  penegakan  hukum  melalui  sarana  penal  dapat diartikan  sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  lebih  menitikberatkan  pada sifat “represif” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan  penegakan  hukum  melalui  sarana  non-penal  adalah  upaya  penanggulangan
kejahatan  yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  “preventif”  (pencegahan  atau penangkalan)  sebelum  kejahatan  terjadi.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur non-penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan,  oleh  karena itu  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain  berpusat  pada  masalah-masalah  atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Bertolak dari uraian di atas, maka penegakan hukum seyogyanya ditempuh dengan pendekatan  atau  kebijakan  yang  integral  baik  dengan  menggunakan  “sarana  penal” maupun dengan menggunakan “sarana non-penal”, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto (2014: 8), gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal  dari  undang-undang  mungkin  juga  disebabkan  karena  menyangkut  tidak diikutinya  asas-asas  berlakunya  undang-undang,  belum  adanya  peraturan  pelaksanaan untuk  menerapkan  undang-undang  serta  ketidakjelasan  kata-kata  di  dalam  undang- undang,  yang  akhirnya  menimbulkan  kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran  serta penerapannya.

## B.   Zonasi
Penetapan  peraturan  zonasi  merupakan  salah  satu  instrumen  untuk  melakukan pengendalian pemanfaatan ruang agar terwujud tertib tata ruang sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah salah  satu  sistem  dari  penataan  ruang,  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dari  sistem  perencanaan  tata  ruang  dan  sistem  pemanfaatan  tata  ruang. Peraturan  zonasi  disusun  berdasarkan  rencana  rinci  tata  ruang  untuk  setiap  zona pemanfaatan  ruang.  Peraturan  zonasi  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  tentang persyaratan  pemanfaatan  ruang  dan  ketentuan  pengendaliannya  dan  disusun  untuk setiap  blok/zona  peruntukan  yang  penetapan  zonanya  dalam  rencana  rinci  tata  ruang ( vide Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Nasional).  Peraturan  zonasi  berisi  ketentuan  yang  harus,  boleh,  dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan
tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai  bangunan,  garis  sempadan  bangunan),  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  serta ketentuan  lain  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  ruang  yang  aman,  nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan,  termasuk  ketentuan  lain  yang  dibutuhkan  antara  lain, ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, ketentuan pembangunan  pemancar  alat  komunikasi,  dan  ketentuan  pembangunan  jaringan  listrik tegangan tinggi.
Masalah  penetapan  pengaturan  zonasi  menjadi  kewenangan  masing-masing tingkatan  pemerintahan,  baik  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi,  maupun Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  20  ayat  (1) huruf  f,  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  f,  Pasal  26  ayat  (1)  huruf    f  dan  Pasal  28  Undang- Undang  No.26  Tahun  2007.  Penetapan  zonasi  sistem  nasional  digunakan  sebagai pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  menyusun  peraturan  zonasi ( vide Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008).
Penetapan  zonasi  tersebut  adalah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mewujudkan  keadilan, mengurangi  konflik,  dan  dampak  negatif  pemanfaatan  ruang  serta  menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi dan konsisten dengan rencana tata ruang.

## C.   Minimarket
Minimarket  adalah  salah  satu  jenis  usaha  ritel  atau  penjualan  eceran  secara langsung  oleh  produsen  kepada  konsumen  akhir  untuk  kepentingan  pribadi,  bukan untuk  kepentingan  bisnis.    Menurut  Kotler  dan  Armstrong  (2003  :  51),  bahwa  usaha eceran  adalah  kegiatan  yang  menyangkut  penjualan  barang  atau  jasa  secara  langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Usaha eceran tidak hanya menjual produk-produk di toko ( store retailing ), tetapi juga diluar toko.
Minimarket  adalah  salah  satu  bentuk  pasar  swalayan  atau  toko  serba  ada  dalam ukuran  yang  kecil.    Selain  minimarket,  bentuk-bentuk  pasar  swalayan  lainnya  adalah midimarket,  supermarket,  hypermarket,  dan  grosir.    Peraturan  perundang-undangan menyebut  kesemuanya  itu  sebagai  toko  modern,  yaitu  toko  dengan  sistem  pelayanan mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang  secara  eceran  ( vide Pasal  1  angka  6  Peraturan
Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  No.70/M-DAG/PER/12/2013  tentang Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern). Pendirian minimarket bisa berdiri sendiri, bisa juga terintegrasi dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau bangunan/ kawasan lain.
Menurut  Wikipedia,  perbedaan  minimarket  dengan  yang  lainnya  adalah  hanya dalam  format  ukuran.    Sebenarnya  minimarket  adalah  semacam  toko  kelontong,  yang menjual  segala  macam  barang  dan  makanan.  Selanjutnya  menurut  Wikipedia,  yang membedakan antara minimarket dengan toko kelontong adalah minimarket menerapkan sistem  mesin  kasir point  of  sale untuk  penjualannya,  dan  sistem  swalayan,  dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dan membayarnya di meja mesin kasir, serta membantu pelaku usaha agar pembeli tidak berhutang.

## D.   Persaingan Usaha
Pada dasarnya persaingan adalah sesuatu yang baik bilamana dilaksanakan dengan sehat,  karena  dengan  persaingan  dapat  memberi  keuntungan  kepada  konsumen. Persaingan  akan  mendorong  para  pelaku  usaha  melakukan  hal-hal  yang  baik  bagi konsumen antara lain :
1. Memunculkan  inovasi  baru  yang  mendorong  terciptanya  teknologi  baru,  dan teknologi  baru  akan  mendorong  kegiatan  Litbang,  yaitu  kegiatan  penelitian  dan pengembangan (R&D);
2. Memunculkan  produk  dan  jasa  baru  yang  akan  memberikan  banyak  pilihan  bagi konsumen;
3. Akan  terjadi  perang  harga  dan  dalam  banyak  hal  akan  dapat  menurunkan  harga atau pemberian potongan ( discount ) dan/atau penawaran sistem pembayaran yang lebih bersahabat kepada pembeli;
4. Pelayanan akan lebih baik dan pembeli akan merasa lebih dipuaskan;
5. Kemasan  akan lebih menarik karena hal  ini merupakan bagian dari strategi untuk menarik lebih banyak pembeli;
6. Bentuk  dan  ukuran  barang  akan  lebih  bervariatif  dan  biasanya    diikuti  oleh perbedaan  harga  yang  cukup  berarti  sehingga  membuat  banyak  pilihan  bagi pembeli.
Pada  pokoknya  tujuan  hukum  persaingan  usaha  dapat  dibagi  2  (dua).    Pertama, tujuan langsung, yaitu melindungi pesaing ( competitor ), persaingan ( competition ), dan konsumen  ( consumer ).    Kedua,  tujuan  tidak  langsung,  yaitu  pemerataan  distribusi sumber-sumber ekonomi, perluasan kesempatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, stabilitas  sosial-politik,  dan  lain  sebagainya  (Abdul  Hakim  G.Nusantara,  et.al  :  2010, 62).
Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  bahwa  tujuan  pembentukan  undang- undang ini adalah untuk:
a.   menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b.   mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c.   mencegah  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d.   terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  tersebut  mengacu  kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yang  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  yang  menjadi  objek penelitian.
Dalam penelitian ini diuraikan hal-hal tentang pengaturan zonasi bagi minimarket dalam  peraturan  daerah  dan  penegakan  hukumnya  terkait  dengan  praktek  hukum persaingan usaha.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  hanya  data  dokumen  atau  studi  kepustakaan.  Data ini  diambil  dari  buku-buku  kepustakaan,  dokumen  resmi  milik  pemerintah  dan pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tata  ruang,  khususnya  zonasi bagi  minimarket  dan  persaingan  usaha.  Data  ini  berupa  buku-buku  atau  dokumen- dokumen  resmi  yang  menjadi  rujukan  dalam  penelitian  ini.    Jenis  data  seperti  itu disebut sebagai data sekunder.
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang meberikan penjelasan mengenai bahan  hukum  primer  yang  berupa  buku-buku,  karya  ilmiah,  atau  hasil  penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan  Hukum  Tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan ( Library  Research )  studi  ini  dilakukan  dengan  jalan  meneliti  data  sekunder  berupa dokumen  data  yang  tercatat,  baik  dalam  bentuk  keputusan,  hasil  riset,  maupun peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dengan  penataan  ruang,  kewenangan pemerintahan daerah, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan waralaba, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.
Berdasarkan  sifat  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  bersifat deskriptif analistis, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif  terhadap  data  sekunder  yang  didapat.  Deskriptif  tersebut,  meliputi  isi  dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.
Bahan  hukum  yang  diperoleh  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  tersebut  akan dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistematis  dengan  menjelaskan  hubungan antara  berbagai  jenis  bahan  hukum,  selanjutnya  semua  bahan  hukum  diseleksi  dan diolah,  kemudian  dinyatakan  secara  deskriptif  sehingga  menggambarkan  dan
mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Zonasi Minimarket dalam Peraturan Perundang-undangan.
Penataan  ruang  bagi  kota  yang  sudah  berkembang  pesat  memiliki  permasalahan yang  sangat  kompleks.  Salah  satu  kota  tersebut  adalah  Jakarta  yang  telah  ditetapkan sebagai  ibukota  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang    No.29  Tahun  2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  tersebut  menggantikan Undang- Undang  No.34  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang menggantikan Undang-Undang No.11 Tahun 1990  Tentang  Susunan  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibukota  Negara  Republik Indonesia  Jakarta,  sedang  Undang-Undang  yang  terakhir  menggantikan  Undang- Undang  No.10  Tahun  1964  tentang  Pernyataan  DKI  Jakarta  Raya  Tetap  Sebagai Ibukota  Negara  Republik  Indonesia  Dengan  Nama  Jakarta,  Penetapan  Presiden  No.15 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961 tentang  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  Raya  dan  Penetapan  Presiden Nomor 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.
Jakarta  berfungsi  sebagai  pusat  politik  dilihat  dari  cirinya  yang  terdapat  pusat pemerintahan,  pusat  administrasi  dan  politik  yang  umumnya  untuk  suatu  negara  atau Ibu  kota  Negara.  Jakarta  berfungsi  sebagai  pusat  perdagangan,  karena  memiliki pelabuhan-pelabuhan sebagai penunjang aktivitasnya.
Jakarta  sebagai  ibukota  adalah  salah  satu    kota  metropolitan,  yaitu  kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional  yang  dihubungkan  dengan  sistem  jaringan  prasarana  wilayah  yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa ( vide Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.26 Tahun 2007).
Selain  itu,  Jakarta  telah  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Strategis  Nasional berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.54  Tahun  2008  tentang  Penataan  Ruang  Kawasan Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  Bekasi,  Puncak,  Cianjur  yang  memerlukan
perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang secara  terpadu.  Kawasan  strategis  nasional  adalah  wilayah  yang  penataan  ruangnya diprioritaskan  karena  mempunyai  pengaruh  sangat  penting  secara  nasional  terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia ( vide Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.26 Tahun 2007).
Ruang merupakan suatu unsur dalam pengembangan suatu kota . Oleh karena itu untuk  mewujudkan  Kota  Jakarta  sebagai  Kota  Metropolitan  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional diperlukan  penyelenggaraan  penataan  ruang,  yang  kewenangannya  diserahkan  kepada Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  10 Undang-Undang  No.26  Tahun  2007  dan  Pasal  26  ayat  (4)  huruf  a  Undang-Undang No.29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kewenangan  tersebut diklasifikasikan  sebagai  kewenangan  atribusi  ( vide Pasal  12  jo  Pasal  1  angka  22 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
Salah satu kewenangan atribusi tersebut adalah kewenangan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, yang meliputi :
a.  perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b.  pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c.  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang industri dan perdagangan ;
Kewenangan-kewenangan  tersebut  kemudian  diimplementasikan  dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  2030,  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  No.1  Tahun  2014  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi, serta  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.15  Tahun  2011 tentang  Perizinan  Tempat  Usaha  Berdasarkan  Undang-Undang  Gangguan,  sedangkan implementasi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perdagangan merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi  Daerah Khusus  Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diterbitkan sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.26  Tahun  2007,  Undang-Undang  No.29
Tahun  2007,  Undang-Undang  No.20  Tahun  2008,  dan    Undang-Undang  No.7  Tahun 2014.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No.1  Tahun  2014 tersebut  mengatur tentang  zona perkantoran, perdagangan, dan jasa, zona  perkantoran, perdagangan, dan jasa  KDB  rendah, dan  zona perdagangan dan jasa di  wilayah pulau, tetapi  tidak  mengatur  tentang  zonasi  minimarket,  termasuk  pengaturan  jarak  antara pasar dan/atau toko  tradisional  dengan minimarket  dan pengaturan jumlah minimarket di satu lokasi. Demikian pula halnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor  2  Tahun  2002  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  No.15  Tahun  2011  sama  sekali  tidak  mengatur  zonasi  minimarket,  termasuk jarak  keberadaan  minimarket  dengan  pasar  dan/atau  toko  tradisional  dan  jumlah minimarket di satu lokasi.

## B. Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  terhadap  Zonasi  Minimarket  dalam  Kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha.
Merujuk  pada  Pasal  3  huruf  b  Undang-Undang  No.5  Tahun  1999  ditegaskan, bahwa  salah  satu  tujuan  pembentukan  undang-undang  tersebut  adalah  untuk mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sehat,  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha  menengah,  dan  pelaku  usaha  kecil.      Dengan demikian, pengaturan zonasi minimarket adalah dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat, dengan pengecualian yaitu pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil ( vide Pasal 50 huruf h Undang-Undang No.5 Tahun 1999).
Adanya  pengecualian  atas  pelaku  usaha  kecil  atau Affirmative  action merupakan cara  yang  banyak  dipilih  oleh  negara  sebagai  jawaban  terhadap  kondisi  sosial  dan ekonomi yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan  akibat  struktur  patriarki  di  level  publik  dan  privat.  Struktur  sosial  dan ekonomi seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial dan ekonomi tertentu yang tidak memiliki  akses  dan  mampu  berpartisipasi  dalam  kehidupan  publik  sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itu, diperlukan sebuah bentuk intervensi dari negara demi  terwujudnya  tatanan  yang  lebih  adil  dan  terjaminnya  setiap  orang  untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  bersama.  Pengecualian  tersebut  sudah  mulai
diberlakukan  di  bidang  politik  dengan  adanya  kewajiban  untuk  memberikan  kuota keterwakilan perempuan di parlemen sedikitnya 30% (tiga puluh persen).
Dari  penelaahan  atas  4  (empat)  buah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  tersebut  di  atas,  tidak  ada  satupun  Peraturan  Daerah  yang  mengatur mengenai  sanksi  terkait  zonasi  minimarket  dengan  pasar  dan/atau  toko  tradisional, sehingga  tidak  heran  apabila  bermunculan  pendirian  minimarket  bak  cendawan  di musim hujan. Oleh karena itu aparat Satuan Polisi Pamongpraja tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum.

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  atas  permasalahan-permasalahan  dalam  penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :
a. Peraturan  Presiden  No.112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  mengamanatkan  agar  pendirian hipermarket  memperhatikan  pasar  tradisional,  namun  amanat  tersebut  belum diimplementasikan  dalam  Peraturan  Daerah  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  Hal  itu  terbukti  dengan  tidak  adanya  pengaturan zonasi minimarket dalam 4 (empat) buah Peraturan Daerah.
b. Dengan tidak adanya pengaturan zonasi minimarket dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  maka  tidak  ada  pengaturan  sanksi  terkait  hal  itu, yang  berdampak  pada  terabaikannya  nasib  pedagang  kecil,  akibatnya  Satuan  Polisi Pamongpraja  tidak  dapat  melakukan  upaya  penegakan  hukum  terkait  pelanggaran zonasi minmarket.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :
a. Agar terdapat harmonisasi dan konsistensi antara Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang  No.26  Tahun  2007,  Undang-Undang  No.29  Tahun  2007,  dan Undang-Undang No.20  Tahun 2008, maka  Peraturan-peraturan Daerah yang secara hirarkhies  kedudukannya  dibawah  undang-undang  ,  khususnya  pengaturan  zonasi minimarket  harus  diharmonisasikan,  sehingga  tercapai  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.
b. Adanya  implementasi  harmonisasi  antara  Undang-Undang  No.5  Tahun  1999, Undang-Undang  No.26  Tahun  2007,  Undang-Undang  No.29  Tahun  2007,  dan
Undang-Undang  No.20  Tahun  2008  dengan  Peraturan-peraturan  Daerah memberikan  kewenangan  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan  upaya penegakan hukum bagi para pelaku usaha yang melanggar zonasi minimark.

## 2. REFERENSI
Buku-buku
Asshidiqqie, Jimly, 2008, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta;
Frinces, Z. Heflin, 2011, Persaingan & Daya Saing : Kajian Strategis Globalisasi Ekonomi, Mida Pustaka, Yogyakarta;
G. Nusantara, Abdul Hakim, et.al, 2010, Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation), PT Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang;
Kotler, Philip, dan Armstrong, 2003, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran, Indeks, Jakarta; Kragamanto,  L.  Budi,  2012, Mengenal  Hukum  Persaingan  Usaha  (Berdasarkan  UU  No.5 Tahun 1999), Laros, Sidoarjo;
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung;
Rengganis, Dayu Padmara, 2013, Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA, Alumni, Bandung;
S.K, Devi Meyliana, 2013, Hukum Persaingan Usaha : Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha, Setara Press, Malang;
Silalahi,  M.  Udin,  2007, Perusahaan  Saling  Mematikan  &  Bersekongkol,  Bagaimana  Cara Memenangkan , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta;
Sirait, Ningrum  Natasya, 2003, Asosiasi  & Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pustaka Bangsa Press, Medan;
Sitompul,  Asril,  1999, Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  :  Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung;
Soekanto,  Soerjono,  2014, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali Press, Jakarta;
Sukirno, Sadono, 1996, Pengantar Teori Mikroekonomi , Rajawali Press, Jakarta;

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang  No.5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1999  No.33,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI No.3817;
Undang-Undang  No.26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  Lembaran  Negara  RI  Tahun 2007 No.68, Tambahan Lembaran Negara RI No.4725;
Undang-Undang  No.29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  RI Tahun 2007 No.93, Tambahan Lembaran Negara RI No.4744;
Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.93, Tambahan Lembaran Negara RI No.4866;
Peraturan  Pemerintah  No.26  Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional,
Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.48, Tambahan Lembaran Negara RI No.4833;
Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2008 No.40, Tambahan Lembaran Negara RI No.5404;
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-DAG/PER/12/2013
tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko Modern;
Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Perpasaran  Swasta  di  Propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  Lembaran  Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76;
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 No.1, Tambahan Lembaran Daerah No.1;
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi,  Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 No.301, Tambahan Lembaran Daerah No.30;