## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol.13 No. 1, Maret 2024 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379 ===========================================================================

## POTRET DAN STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA AKIBAT
PANDEMI COVID-19 (2020 – 2021)
Erni Setiawati 1 , Andi Prasetiyo 2 1,2 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Correspondent: ernisetiawati043@gmail.com

## Abstract
Portrait and Strategy of Indonesia's Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic (2020 – 2021). The purpose of the study is to determine and analyze Indonesia's macroeconomic portrait and recovery strategy  due  to  the  Covid-19  pandemic.  The  types  and  sources  of  data  are  secondary  data  for  the period  2020  -  2021  sourced  from  publications  by  government  institutions  or  authorized  agencies related  to  research.  The  method  and  type  of  research  is  empirical  social  research  with  a  qualitative descriptive approach method , namely research that is described, described and explained narratively using empirical and theoretical foundation analysis.
Data  and  information  collection  techniques  use  literature  studies  or  literature  studies  (Library Research), by tracing important documents relevant to the object of research in the form of scientific articles,  graphs,  reports,  journals,  and  journalistic  reports.  Stages  in  data  analysis;  First  data reduction techniques, second data presentation, and third conclusion drawing / verification The government allocates state budget funds for economic recovery of IDR 695.2 trillion in 2020. It is expected  that  in  the  third  quarter  the  national  economic  recovery  can  be  felt  even  though  it  has  not grown positively, but at least not contracted as much as the second quarter. Then the national economy is expected to return to positive growth again in the fourth quarter.
For  2021,  the  Ministry  of  Finance  (Kemenkeu)  sets  the  budget  ceiling  for  the  national  economic recovery  program  (PEN)  at  IDR  699.43  trillion.  It  is  expected  that  the  national  economy  will experience  a  significant  recovery.  Therefore,  for  these  expectations  to  be  realized,  there  must  be synergy  between  fiscal  and  monetary  policy  holders  and  related  institutions  and  implemented comprehensively.  There  are  3  (three)  policies  implemented  to  achieve  this,  namely:  increasing domestic consumption, increasing business activity, and maintaining economic stability and monetary expansion.
Keywords: macroeconomics, economic recovery strategy, covid-19 pandemic, PEN

## Abstrak
Potret  dan  Strategi  Pemulihan  Ekonomi  Indonesia  Akibat  Pandemi  Covid-19  (2020  –  2021).  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  potret  makroekonomi  Indonesia  dan strategi pemulihan akibat pandemi Covid-19. Jenis dan sumber data tersebut merupakan data sekunder periode 2020 – 2021 yang bersumber dari publikasi oleh lembaga pemerintah atau instansi berwenang yang terkait dengan penelitian. Metode dan jenis penelitiannya adalah penelitian sosial empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif , yaitu penelitian yang dideskripsikan, dijelaskan dan dijelaskan secara naratif dengan menggunakan analisis landasan empiris dan teoritis.
Teknik  pengumpulan  data  dan  informasi  menggunakan  studi  pustaka  atau  studi  pustaka  (Library Research), dengan menelusuri dokumen-dokumen penting yang relevan dengan objek penelitian berupa artikel  ilmiah,  grafik,  laporan,  jurnal,  dan  laporan  jurnalistik.  Tahapan  dalam  analisis  data;  Pertama teknik reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penggambaran/verifikasi kesimpulan Pemerintah  mengalokasikan  dana  APBN  untuk  pemulihan  ekonomi  sebesar  Rp  695,2  triliun  pada
2020.  Diharapkan  pada  triwulan  III  pemulihan  ekonomi  nasional  dapat  dirasakan  meskipun  belum tumbuh  positif,  namun  setidaknya  tidak  terkontraksi  sebanyak  triwulan  II.  Kemudian  perekonomian nasional diperkirakan akan kembali tumbuh positif lagi pada triwulan IV.
Untuk  tahun  2021,  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  menetapkan  pagu  anggaran  program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 699,43 triliun. Perekonomian nasional diharapkan akan mengalami  pemulihan  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  agar  harapan  tersebut  dapat  terwujud,  harus ada  sinergi  antara  pemegang  kebijakan  fiskal  dan  moneter  dengan  lembaga  terkait  dan  dilaksanakan secara  komprehensif.  Terdapat  3  (tiga)  kebijakan  yang  ditempuh  untuk  mencapai  hal  tersebut,  yaitu: meningkatkan konsumsi domestik, meningkatkan aktivitas usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Kata Kunci: makroekonomi, strategi pemulihan ekonomi, pandemi covid-19, PEN

## PENDAHULUAN
Genap  setahun  Indonesia  didera  pandemi  Covid-19,  tepatnya  2  Maret  2020  sejak pemerintah  mengkonfirmasi  kasus  infeksi  corona  pertama  kali.  Secara  umum,  sepanjang  tahun 2020 pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan segala aktivitas masyarakat, menciptakan krisis kesehatan,  mengganggu  aktivitas  ekonomi,  dan  berdampak  buruk  pada  ekonomi  nasional  juga ekonomi  global.  Meskipun  pemerintah  telah  berupaya  untuk  mencegah  penularan  yang  lebih masiv, dengan menerapkan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 1 April 2020,  namun  keputusan  pemerintah  ini  tidak  mampu  menurunkan  angka  kasus  yang  terinfeksi, bahkan  berdampak  luas  pada  kegiatan  operasional  baik  dalam  proses  produksi,  distribusi, konsumsi  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya,  yang  pada  akhirnya  roda  ekonomi  melemah,  beberap sektor usaha dan bisnis terpuruk, merugi bahkan bangkrut.
Pandemi  mengakibatkan  kinerja  perekonomian  terganggu. Social  distancing yang diberlakukan oleh seluruh negara turut mengganggu pergerakan roda ekonomi global. Akibatnya, resesi  menimpa  beberapa  negara  di  dunia,  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang, termasuk  negara  Indonesia.  Secara  resmi Indonesia mengalami  resesi  ekonomi pada  kuartal  III tahun  2020,  ditandai  dengan  produk  domestik  bruto  (PDB)  yang  pertumbuhannya  minus mencapai 3,49 persen ( year on year ).
Seperti yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan, ekonomi Indonesia pada kuartal II nilai PDB (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp 3.894 triliun, untuk  PDB  (atas  dasar  harga  konstan  2010)  sebesar  Rp  2.720,6  triliun.  Semua  komponen pengeluaran tahunan (year on year) berkontraksi. Penurunan paling dalam komponen konsumsi rumah  tangga.  Beberapa  negara  juga  telah  mengalami  resesi,  baik  di  Asia,  Amerika  bahkan Eropa turut mengalami resesi ekonomi.
Mengutip dari Express, pada Agustus 2020 pertumbuhan ekonomi Perancis berkontraksi hingga  minus  13.8  persen.  perekonomian  Jerman  menyusut  mencapai  10.1  persen,  AS  dan Jepang  menyusut  hingga  7.6  persen,  lalu  Italia  mengalami  kontraksi  minus  12.4  persen, kemudian Kanada minus 12.0 persen. Negara paling parah adalah Inggris yang mengalami resesi hingga minus 20 persen. Secara umum pertumbuhan rata-rata zona euro minus 7.3 persen. Untuk China,  yang  merupakan  negara  pertama  terkonfirmasi  sebaga  awal  mula  munculnya  wabah Covid-19  juga  mengalami  kemerosotan  ekonomi  diawal  3  bulan  pertama  2020.  Namun  sejak April  hingga  Juni  China  telah  mulai  pulih  dan  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  (PDB)  yang positif sebesar 2.5 persen (data yang dirilis pada Juli 2020).
Dampak  lain  dari  pandemi  Covid-19  yang  dirasakan  sangat  merugikan  dan  dirasakan oleh  banyak  negara  di  seluruh  dunia  adalah  terjadinya  gelombang  PHK  besar-besaran  dan akibatnya  melonjaknya  angka  pengangguran.  Negara  maju  seperti  Amerika  Serikat  saja  turut
mengalami lonjakan gelombang PHK tersebut. Sejak awal pandemi sekitar 30 juta orang diPHK dan kehilangan pekerjaannya di AS.
Salah satu sektor usaha yang juga paling banyak merasakan dampak buruk dari pandemi Covid- 19 adalah industri sektor pariwisata. Hotel-hotel, tempat-tempat wisata, rumah makan, restoran- restoran,  jasa travelling ,  maskapai  penerbangan,  jasa  transportasi,  banyak  yang  gulung  tikar. Banyak usaha yang melakukan pengurangan dan PHK terhadap karyawannya. Contoh maskapai penerbangan Garuda Indonesia, akibat pandemi sehingga mengalami penurunan pendapatannya. Garuda  Indonesia  pada  bulan  Oktober  2020  mengumumkan  memutus  dan  mengakhiri  kontrak 700  pekerjanya.  Pun  yang  terjadi  dengan  American  Airlines  juga  melakukan  PHK  19.000 karyawannya.  Bahkan  maskapai  penerbangan  AirAsia  melalui  anak  perusahaan  AirAsia  Ikhlas Com  Travel  Sdn  Bhd  Kuala  Lumpur  Malaysia,  untuk  tetap  bisa  bertahan  di  tengah  pandemi, melakukan  menjual  kambing  aqiqah  sebagai  bentuk  ekspansi  bisnisnya.  Begitu  pula  dengan Maskapai  penerbangan  Thai  Airways,  di  luar  katering  penerbangannya,  mencoba  merambah bisnis  kuliner  dengan  cara  memproduksi  dan  menjual  gorengan  yang  diberi  nama patong-go . Penjualan dilakukan dengan menyewa berbagai lokasi strategis dan memanfaatkan aset properti kantor di berbagai sudut kantor untuk berjualan.
Pada  bulan  Oktober  2020, World  Health  Organization (WHO)  bersama Food  and Agriculture  Organization (FAO) , International  Labour  Organization (ILO) , dan International Fund  for  Agricultural  Development (IFAD)  menyatakan  dampak  pandemi  Covid-19  terjadi disrupsi  sosial  ekonomi.  Kemiskinan  bertambah  di  seluruh  dunia,  puluhan  juta  orang  jatuh miskin, 690 juta orang mengalami kurang gizi dan menjadi 132 juta di akhir tahun 2020. Sektor informal  menghadapi  pukulan  berat.  Jutaan  petani  kehilangan  penghasilan.  Setengah  darri  3.3 miliar  para  pekerja  di  dunia  mengalami  kehilangan  pekerjaan  dan  risiko  kekurangan  uang, termasuk juga para pekerja migran.
Pertengahan  Desember 2020  yang lalu Asian  Development  Bank (ADB)  menyampaikan pertumbuhan  ekonomi  negara-negara  berkembang  di  Asia  mengalami  kontraksi  0.4  persen  di tahun 2020. Kemiskinan trend nya akan berbalik arah, di mana 3 – 4 tahun terakhir mulai turun, di  tahun  2020  mengalami  peningkatan.  Disebutkan  juga  terjadi  penurunan  permintaan, rendahnya harga  minyak dunia, dan hal  ini membuat  inflasi di Asia tahun 2020  jadi 2.8 persen dan diprediksi inflasi tahun 2021 sebesar 1.9 persen.
Disampaikan juga, GDP Malaysia turun menjadi 6 persen. Filipina berkontraksi sebesar 10  persen  periode  Januari  hingga  September  2020.  Pada  periode  yang  sama,  Singapura  juga mengalami  kontraksi  ekonomi  6.5  persen.  Vietnam  ternyata  mengalami  pertumbuhan  ekonomi hanya 0.4 persen di kuartal II tahun 2020.
Pada rentang  waktu  10  sampai  31  Juli  2020,  LIPI melalui  Pusat  Penelitian  Ekonomi melakukan  survei online .  LIPI berhasil  menjaring  1.548  rumah  tangga  yang  tersebar  di  32 provinsi. Responden  berstatus  Rumah  Tangga  Pekerja  yaitu,  79,7  persen  dan selebihnya pada Rumah  Tangga  Usaha dengan  komposisi  20,3  persen.  Hasil  survei  menunjukkan  akibat pandemi Covid-19 dampak yang merugikan sangat dirasakan oleh rumah tangga. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. Rumah  tangga  menjadi  penopang  utama  perekonomian.  Konsumsi  rumah  tangga, secara signifikan melambat karena adanya kontraksi pendapatan, dan akhirnya memengaruhi kinerja industri dan UMKM. Terjadi kontraksi pendapatan karena adanya PHK, pemotongan  gaji, dan  penurunan  laba  usaha.  Lalu  dampak  lainnya  adanya keterbatasan ruang konsumsi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat.
Dari  sektor  fiskal,  memeringati  Hari  Pajak  2020,  Suryo  Utomo  Direktur  Jenderal  Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 hingga menyebabkan krisis perekonomian Indonesia; yaitu:
1) Menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menopang 60 persen  perekonomian.  Konsumsi  rumah  tangga  turun  pada  tahun  2019  dari  5.02  persen menjadi 2.84 persen pada tahun 2020.
2) Melemahnya  investasi  karena  ketidakpastian  yang  berkepanjangan  sehingga  berimplikasi pada terhentinya usaha.
3) Dunia  mengalami  kelesuan  dan  pelemahan  ekonomi,  akibatnya  harga-harga  komoditas turun, nilai ekspor juga ikut turun karena ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.
Gejolak  ekonomi  juga  berimplikasi  pada  penerimaan  pajak  tahun  2020  yang  hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44.02 persen dari target sebesar Rp. 1,198.8 triliun berdasarkan Perpres  72  Tahun  2020.  Pelemahan  usaha  dan  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  2020 berdampak  juga  pada  penerimaan  pajak.  Pandemi  Covid-19  menjadi  momen  yang  bersejarah karena  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan  negara  hingga  dilakukan  perubahan  APBN sebanyak dua kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan  fakta-fakta,  data-data  dan  fenomena-fenomena  yang  diuraikan  tersebut,  maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan karena itu peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini, yaitu “Potret dan Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021”

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal  II  dan  kuartal  III  tahun  2020  mengalami pertumbuhan yang negatif,  yakni  minus  3.49  persen di  kuartal  II  dan minus  5.32  di  kuartal  III. Hal  ini  menandakan  Indonesia  telah  pada  posisi  atau  kondisi  resesi  ekonomi,  karena  dua  kali berturut-turut kinerja pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.
Menurut Ekonom Bhima Yudhistira (2020) dari Institute for Development of Economics and  Finance  (Indef) ,  menjelaskan  bahwa  krisis  ekonomi  berbeda  dengan  konsep  resesi.  Jika terjadi  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  dua  kuartal  berturut-turut  maka  hal  itu  disebut resesi.  Lembaga  penelitian National  Bureau  of  Economic  Research (NBER),  sebuah  lembaga penelitian  yang  berada  di  AS,  mendefinisikan  bahwa  resesi  adalah  suatu  kondisi  terjadinya kontraksi pendapatan yang mengindikasikan  turunnya daya beli masyarakat secara umum, dan tingkat  pengangguran  semakin  tinggi.  Sedangkan  definisi  krisis  ekonomi  adalah  suatu  kondisi dimana  beberapa  indikator  ekonomi  secara  makro  mengalami  penurunan,  misalnya  jika  terjadi krisis  finansial,  maka  indikator-indikator  sektor  keuangan  mengalami  penurunan,  seperti: turunnya  nilai  tukar  rupiah,  kredit  macet,  bahkan  kinerja  perbankan  ikut  melemah.  Jika  resesi ekonomi  perlu  dua  kuartal  berturut-turut  terjadi  kontraksi,  untuk  krisis  ekonomi,  cukup  satu kuartal negatif juga bisa dikategorikan sebagai krisis. Bima (2020) menambahkan bahwa dampak yang diakibatkan oleh resesi ekonomi bisa lebih luas dan besar dibanding krisis ekonomi. Selain itu, dari sisi waktu resesi lebih panjang durasinya dari pada krisis ekonomi.
Ekonom  Julius  Shiskin  (2020)  yang  dikutip  oleh  Forbes,  mendefinisikan  resesi,  yakni jika  selama  dua  kuartal  berturut-turut  terjadi  penurunan  PDB  atau  penurunan  secara  signifikan aktivitas ekonomi dan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Indikator resesi bisa dilihat  dari  beberapa  hal  berikut  ini:  penurunan  PDB,  menurunnya  pendapatan  riil,  jumlah lapangan  kerja  menurun,  pengangguran  bertambah,  penjualan  ritel  merosot,  dan  terpuruknya industri manufaktur.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi (2020), menjelaskan, secara teoritis,  suatu  negara  dikatakan  resesi  salah  satunya  karena  pertumbuhan  ekonomi  dua  kuartal berturut-turut berada pada nilai minus. Indikator lain terjadinya resesi suatu negara adalah pada inflasi dan nilai kurs.
Dampak  resesi  menurut  Bhima  Yudhistira  (2020),  resesi  ekonomi  dapat  menyebabkan diserupsi  ekonomi  pada  sektor  riil  atau  sektor  keuangan.  Terjadinya  resesi  ekonomi  ditandai munculnya  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  besar-besaran  merata  pada  semua  sektor,  seperti sektor  industri  manufaktur,  perdagangan,  properti,  transportasi,  dan  beberapa  sektor  jasa-jasa lainnya.  Untuk  menekan  biaya  produksi  atau  beban  operasional,  perusahaan  akan  melakukan efisiensi  dengan  mengurangi  para  pekerjanya.  Karena  adanya  PHK,  pekerja  kehilangan pekerjaannya,  juga  kehilangan  pendapatannya,  sehingga  mengakibatkan  daya  beli  masyarakat akan menurun. Hal ini merupakan dampak lain yang dirasakan dari resesi ekonomi. Saat resesi, juga  terjadi  kemerosotan  nilai output nasional  dari  sisi  produksi  barang  dan  jasa.  Hal  ini berimbas  pada  menurunnya  nilai  PDB  nasional.  Resesi  jika  tidak  segera  dipulihkan  akan menimbulkan efek  domino  dalam  perekonomian,  karena dampaknya.  Jadi resesi ekonomi lebih merata di seluruh sektor ekonomi baik sektor finansial maupun sektor riil.
Melihat  indikator  dampak  resesi  tersebut,  Bima  menyebut  resesi  bisa  lebih  berbahaya bagi perekonomian daripada krisis. Sebab menurut dia, proses pemulihan resesi yang diperlukan pun relatif lebih sulit. Karena krisis biasanya adalah parsial. Tahun 2008 lalu memang ada gagal bayar  Bank  Century,  tapi  saat  itu  UMKM  masih  cukup  menopang  ekonomi.  Buktinya pertumbuhan ekonomi 2008  masih 6.1  persen. Dibandingkan saat  ini, resesi ekonomi membuat sebagian besar UMKM terpukul, lebih merata, karena itu resesi bisa lebih berbahaya.
Menurut  Bhima  Yudhistira  dari  Indef,  selain  resesi  dan  krisis  ekonomi,  ada  satu  lagi konsep  yang  berhubungan  dengan  gangguan  aktivitas  perekonomian,  yakni  depresi.  Depresi ekonomi  tingkatannya  ada  di  atas  resesi  ekonomi.  Depresi  ekonomi  adalah  resesi  yang berlangsung satu tahun atau lebih. Misalnya tahun 1929-1934 itu terjadi depresi ekonomi karena resesinya  panjang.  Jadi  fase  awal  masalah  perekonomian  bisa  dimulai  dari  munculnya  krisis, berlanjut  pada  resesi  dan  jika  tidak  kunjung  teratasi  maka  bisa  terjadi  depresi.  Berikut  ini penyebab terjadinya resesi ekonomi.
1) Guncangan  ekonomi  yang  tiba-tiba.  Contoh  guncangan  ekonomi  yang  tiba-tiba  yakni dengan  munculnya  kejadian  pandemi  Covid-19  yang  tidak  pernah  terlintas  sedikit  pun dan  diperkirakan  sebelumnya  bahwa  pandemi  ini  terjadi  begitu  cepat,  dan  sulit menghadang  penyebaran  virusnya,  sehingga  saat  ini  masih  terasa  dampaknya  dalam kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  dunia.  Pandemi  Covid-19  ini  telah  mengguncang perekonomian di hampir seluruh sektor ekonomi secara global.
2) Utang  yang  berlebihan.  Ketika  orang-orang  atau  para  pengusaha  melakukan  pinjaman modal  melalui  utang  (kredit  di  bank),  dan  nilai  utang  tersebut  sangat  besar,  hal  ini  bisa menyebabkan kredit macet, mereka bisa terjebak ke gagal bayar utang. Kredit macet atau gagal  bayar  bisa  membuat trade  off dalam  perekonomian,  perputaran  aktivitas  ekonomi akan mengalami stagnan bahkan bisa membawa kebangkrutan.
3) Adanya  gelembung  aset  investasi  berlebihan  di  pasar  saham  atau real  estate .    Aset investasi  yang  berlebihan  bisa  memunculkan  gelembung  besar,  yang  ketika  gelembung ini meletus, bisa menyebabkan terjadi penjualan besar-besaran dan dadakan aset investasi tersebut yang dapat menghancurkan pasar dan menyebabkan resesi.
4) Terlalu  banyak  inflasi.  Inflasi  adalah  kenaikan  harga-harga  barang  secara  umum  dan kenaikan  harga-harag  tersebut  dalam  waktu  yang  cukup  panjang.  Dampak  inflasi  tidak
selamanya negatif. Dampak positif dari inflasi bisa mendorong produktifitas, jadi inflasi tidak  selamanya  buruk,  namun  inflasi  yang  terlalu  tinggi  bisa  merugikan  banyak  pihak terutama rumah tangga konsumsi (konsumen). Untuk mengendalikan inflasi bank sentral menggunakan  instrumen-instrumen  seperti  kebijakan  suku  bunga,  dengan  menaikkan suku bunga, akan menekan kegiatan ekonomi yang over heat .
5) Terlalu  banyak  deflasi.  Deflasi  adalah  ketika  harga  turun  dari  waktu  ke  waktu,  yang menyebabkan  upah  berkontraksi, yang selanjutnya menekan harga.  Ketika siklus  deflasi tidak  terkendali,  orang-orang  dan  bisnis  berhenti  belanja,  yang  akibatnya  merongrong perekonomian.  Contohnya,  pada  1990-an,  Jepang  harus  berjuang  melawan  deflasi  yang membuatnya terpuruk dalam resesi.
Perubahan  teknologi.  Inovasi  teknologi  akan  menciptakan  penemuan-penemuan  baru  yang akan  menunjang  produksi  sehingga  produktivitas  bisa  meningkat.  Teknologi  turut  membantu perekonomian  dalam  jangka  panjang,  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif. Namun  dengan  teknologi  juga  bisa  mengakibatkan  tingkat  pengangguran  bertambah,  karena banyak tenaga kerja manusia akan digantikan oleh mesin-mesin dan robot-robot cerdas yang bisa melakukan  pekerjaan  manusia.  Revolusi  industri  membuat  seluruh  profesi  tergusur  teknologi. Pada  kondisi  saat  ini,  beberapa  ekonom  khawatir  bahwa Artificial  Inteligence dan  robot  dapat menyebabkan resesi dengan menghilangkan seluruh kategori pekerjaan

## METODE PENELITIAN
Merupakan  penelitian  sosial  empiris  dengan  metode  pendekatan  deskriptif  kualitatif, yaitu  penelitian  yang  menyelidiki  hubungan  antara  dua  atau  lebih gejala  sosial,  atau  praktik- praktik sosial menyangkut individu, kelompok, masyarakat,  institusi atau juga lingkungan yang lebih luas. Dalam penelitian ini gejala atau praktik sosial yang diamati adalah negara Indonesia. Pendekatan  deskriptif  kualitatif  adalah  cara  penelitian  untuk  memahami (to  understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena  yang  dikaji,  dengan  tujuan  untuk  menguraikan,  menjelaskan,  memaparkan  secara mendalam  fakta  yang  terjadi  melalui  pengumpulan  data  sebanyak-banyaknya.  Fenomena  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  data-data  yang  dijadikan  parameter  dan  indikator  untuk menjelaskan  tentang  kondisi  ekonomi  Indonesia  akibat  pandemi  Covid-19  dan  strategi-strategi pemulihan ekonomi yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah.
Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada toeri-teori yang terdapat dalam literatur-literatur, lebih  bersifat  uraian-uraian  deskriptif  dan  naratif.  Landasan  teori-teori  akan  dijadikan  panduan, apakah  penelitian  sudah  sesuai  fakta,  fenomena  dan  data  di  lapangan.  Lebih  dari  pada  itu, landasan  teori  juga  bermanfaat  sebagai  gambaran  umum  latar  belakang  penelitian  dan  menjadi bahan  analisis  dan  pembahasan  hasil  penelitian.  Jadi  hal  penting  dalam  penelitian  kualitatif adalah data dan fakta, menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan pada titik akhir menghasilkan suatu teori baru.
Menurut  Kriyantono  (2006),  penelitian  kualitatif  bertujuan  menguraikan,  menjelaskan, memaparkan  secara  mendalam  fakta  yang  terjadi  (fenomena)  melalui  pengumpulan  data sebanyak-banyaknya. Riset kualitatif menekankan pada keakuratan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Semakin banyak, semakin akurat dan semakin detail data yang diperoleh, maka semakin reliabel dan berkualitas  hasil  riset  kualitatif  ini.  Jadi penelitian  kualitatif tidak bergantung  pada pengukuran secara angka (numerik) tapi lebih pada elaborasi interpretasi memaknai dari sebuah fenomena yag ada.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu data-data yang diperoleh dari hasil publikasi lembaga-lembaga pemerintah atau instansi-instansi berwenang  dan  terkait  dengan  tema  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan studi  literatur  atau  studi  kepustakaan (Library  Research). Studi  kepustakaan  adalah  teknik menghimpun  data-data  dan  informasi-informasi  dengan  cara  menelusuri  dokumen-dokumen penting yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti.
Data-data  dan  informasi  dapat  diperoleh  dari  buku-buku  literatur,  artikel-artikel  ilmiah, jurnal-jurnal penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan bisa berupa teks akademik, foto, grafik, jurnal, policy brief , atau pamflet, spanduk, dan laporan jurnalistik.

## Analisis Data
1) Reduksi data  adalah  mengorganisasi  data, kemudian merangkum  dan memilih  data-data yang penting dan sesuai dengan pokok permasalahan. Reduksi data ini akan memberikan gambaran  atau  fakta  yang  terjadi,  dan  memiliki  nilai  yang  holistik  dan  bisa  menjadi pengembangan teori yang signifikan.
2) Penyajian data adalah kegiatan menyusun pola dari sekumpulan data dan informasi yang didapat  agar  bisa  dibuat  suatu  kesimpulan.  Penyajian  data  berupa  tabel,  grafik,  jaringan dan bagan yang kemudian dinarasikan dalam teks-teks atau penjelasan naratif.
3) Verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan.  Tahapan  menjawab  identifikasi  masalah  dalam bentuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan jawaban dari rumusan  masalah  yang  diidentifikasi  di  awal  berupa  suatu  temuan  tentang  gambaran objek  atau  deskripsi fakta  yang  terungkap  yang  sebelumnya  masih  belum  jelas  menjadi jelas dan terbukti..

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ( Tidak termasuk untuk proposal) Potret Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19 (2020 – 2021)
Telah lebih satu tahun virus Corona Covid-19 mewabah di Indonesia, tepatnya bulan Maret 2021  sejak  kasus  pasien  pertama  yang  terinfeksi  diumumkan  pada  tanggal   2  Maret  2020 oleh pemerintah.  Adanya  Covid-19  ini  menyebabkan  perekonomian  mengalami  degradasi  secara makro.  Seluruh  sektor  usaha  mengalami  goncangan  termasuk  UMKM  yang  turut  serta  terkena imbas.  Covid-19  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  ((PDB)  tumbuh  minus  dan  masuk  ke jurang resesi.
Beberapa  indikator  ekonomi  makro  yang  terpengaruh  akibat  adanya  pandemi  Covid-19 antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat pengangguran, pendapatan sektor pariwisata, pertumbuhan produksi industri, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berikut tabel  data  dan  grafik  dampak  Covid-19  selama  satu  tahun  terkahir  terhadap perekonomian Indonesia:
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi (PDB q to q) Tahun 2020 - 2021 Kuartal Tahun 2020 (Dalam Persen) Tahun 2021 (Dalam Persen) Q1 -2,41 -0,96 Q2 -4,19 - Q3 5,05 - Q4 -0,42 -

## Sumber data: Statistics Indonesia; https://id.tradingeconomics.com
Secara Q-to-Q (antar kuartal) pertumbuhan ekonomi di kuartal ke IV mengalami penurunan pada angka -0,42% dibanding kuartal ke III 2020 yang sebelumnya naik 5,05%. Pada kuartal III, ada  indikasi perekonomian  mulai tumbuh  kembali  setelah dibukanya  aktivitas  ekonomi dengan diberlakukannya “New Normal” .  Namun   pola pemulihan ekonomi kembali  turun  pada  kuartal ke IV. Indonesia masih belum bisa lepas dari resesi, di mana pada kuartal I dan II pertumbuhan ekonomi juga mengalami minus.
Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  kuartal  IV  tahun  2020 mengalami  minus.  Mengutip  pendapat  pengamat  ekonomi  dari Institute  for  Development  of Economics and Finance (INDEF)
Bhima Yudhistira Adhinegara, pada https://nasional.kontan.co.id/  tanggal  5  Februari  2021,  dikatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi pada kuartal ke IV tahun 2020  minus 0,42 (q to q), minus 2,19% (yoy) atau  minus 2,07% ( full year ) menunjukkan 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, pemerintah masih belum mampu mengendalikan pandemi secara tepat dan sistematis, dunia usaha masih stagnan dan 83% pengeluaran dari total konsumsi nasional yang diwakili oleh kelompok masyarakat berpengeluaran menengah dan atas, mereka masih terkesan menahan diri untuk berbelanja.
Kedua,  kebijakan New  Normal yang  terkesan  dipaksakan  oleh  pemerintah  sehingga menjadi  blunder  bagi  pemerintah  sendiri.  Masyarakat  didorong  untuk  tetap  beraktivitas  seperti biasa  namun  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat,  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  tetap  diberlakukan,  sehingga  operasional  berbagai  usaha  dan  industri dibatasi. Kebijakan ini dianggap kebijakan yang abnormal dan terkesan maju mundur. Langkah ini  membuat  keraguan  dunia  industri  dan  usaha,  karena  kepercayaan  konsumen  jadi  turun. Artinya  vaksinasi  massal  dilakukan,  new  normal  telah  diterapkan,  dari  3M  menjadi  7M  juga telah  disosialisasikan  secara  menyeluruh  ke  masyarakat,  namun  kenapa  masih  harus diberlakukan  PPKM  (istilah  terbaru  pengganti  PSBB),  kenapa  masih  banyak  yang  terinfeksi bahkan  kasus  harian  masih  tinggi?  Ini  lah  yang  menjadi  ketidakpercayaan  konsumen  terhadap pasar, sehingga permintaan pasar cenderung menurun.
Pendapat  lain  apa  yang  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  di  tahun  2020  mengalami minus,  pada  https://cnnindonesia.com/  Kepala  BPS  Suhariyanto  mengatakan  bahwa  dampak Covid-19  dirasakan  hampir  seluruh  negara di  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia.  Terjadi  kontraksi ekonomi  pada  beberapa  negara  yang  menjadi  mitra  dagang  Indonesia.  Negara-negara  ini  pun turut mengalami hal yang sama pada perekonomian negaranya pada kuartal IV 2020. Singapura minus  3,8%,  Hongkong  minus  3%,  Korea  Selatan  minus  1,4%,  Amerika  Serikat  (AS)  minus 2,5%, dan Uni Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus 4,8%
Suhariyanto  menjelaskan  seluruh  sektor  ekonomi  (komponen)  tumbuh  negatif  kecuali konsumsi  pemerintah,  namun  pertumbuhannya  juga  mengalam  perlambatan  yang  disebabkan perlambatan pertumbuhan belanja pegawai pada 2020. Pada tahun 2019 belanja pegawai tumbuh 8,49%, tetapi pada tahun 2020 hanya 1,18% pertumbuhannya.
Kontraksi  ekonomi  terdalam  terjadi  pada  investasi,  yakni  minus  1,63%.  Menyusul konsumsi rumah tangga yang berkontraksi sebesar minus 1,43%. Sektor lapangan usaha, 10 dari 17  sektor  ekonomi  menyumbang  kontribusi  negatif.  Transportasi  dan  perdagangan  tercatat menjadi kontraksi paling parah sebesar minus 15,04%. Lalu sektor akomodasi dan makan yang minus  10,22%  akibat  dari  turunnya  tingkat  hunian  hotel,  berkurangnya  kunjungan  wisatawan mancanegara  karena  ditutupnya  tempat-tempat  wisata,  tempat-tempat  hiburan,  sejumlah  hotel dan restoran yang gulung tikar selama pandemi covid-19.
Tabel 2. Tingkat Inflasi Bulanan, IHK dan IHP Tahun 2020 – 2021
Bulan Inflasi (Dalam Persen) IHK IHP Mei 2020 0,07 104,87 103,37 Juni 2020 0,18 105,06 103,54 Juli 2020 -0,1 104,95 103,45 Agustus 2020 -0,05 104,09 103,38 September 2020 -0,05 104,85 103,36 Oktober 2020 0,07 104,92 103,57 November 2020 0,28 105,21 104,06 Desember 2020 0,45 105,68 104,62 Januari 2021 0,26 105,95 105,20 Februari 2021 0,10 106,06 105,40 Maret 2021 0,08 106,15 105,53 April 2021 0,13 106,29 105,56 Mei 2021 0,32 106,53 106,20 Juni 2021 -0,16 106,46 106,16 Sumber data: Statistics Indonesia; https://id.tradingeconomics.com
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi sepanjang tahun 2020 menjadi inflasi terendah sejak tahun 2014 lalu atau selama enam tahun terakhir. Dikatakan oleh Setianto (Deputi  Bidang  Statistik  Distribusi  dan  Jasa  BPS),  bahwa  terjadinya  pelemahan  inflasi  karena daya  beli  masyarakat  yang  menurun  selama  pandemi  Covid-19  ini.  Daya  beli  yang  menurun diakibatkan tutupnya beberapa industri dan usaha yang menjadi sumber pendapatan mereka. Ada yang  mengalami  PHK  karena  perusahaan  tempat  bekerja  mengalami  kebangkrutan  dan  ditutup akibat  pandemi Covid-19.  Ada  yang  usahanya  gulung  tikar,  ada  yang  mengalami  pengurangan karyawan,  ada  yang  dirumahkan, sehingga sumber pendapatan  mereka terhenti dan  dampaknya pada daya beli yang menurun. (https://liputan6.com)
Inflasi  yang  terlalu  rendah  dampaknya  pada  sisi  supply,  akan  menurunkan  jumlah penawaran  barang  dan  melemahkan  produktivitas  produsen.  Tidak  ada  stimulus  bagi  produsen untuk berproduksi. Stimulus yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol inflasi agar berada  pada  titik  yang  wajar  untuk  menstimulasi  perekonomian  di  antaranya;  bantuan  sosial, BLT, subsidi, kartu prakerja, subsidi gaji dan bantuan-bantuan sosial tunai lainnya.
Gambar 1. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD per 8 Juli 2021
Sumber data: Statistics Indonesia; https://id.tradingeconomics.com
Sepanjang semester  I  tahun  2020,  nilai tukar rupiah  bergerak  sangat  fluktuatif dan  terjadi depresiasi. Nilai tukar rupiah terhadap USD bulan Januari dan Februari 2020 pada level sebesar Rp  13.732,-  dan  Rp  13.776,-  per  USD,  namun  seiring  datangnya  badai  Covid-19  di  Indonesia awal  Maret  2020  dan  meluas  di  seluruh  dunia,  nilai  tukar  rupiah  mulai  mengalami  pelemahan. Hal  ini  akibat  dampak  dari  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  para  investor  lebih  memilih dana  investasinya  ke  aset-aset  yang  memiliki  nilai  resiko  lebih  aman,  karena  pandemi  ini membuat  meningkatnya  risiko  ketidakpastian  global.  Aset-aset  yang  sifatnya safe  haven  asset seperti; investasi emas, mata uang dunia, obligasi pemerintah, mengakibatkan terjadinya capital outflow atau keluarnya arus modal dari negara-negara emerging market , termasuk Indonesia, dan menyebabkan hampir seluruh mata uang dunia terhadap USD mengalami depresiasi.
Indonesia dengan kondisi tersebut pada  Maret 2020 menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh hingga  melebihi  Rp  16.000,-  per  USD  dan  secara  bulanan  terdepresiasi  hingga  mencapai  Rp 15.195,-  per  USD,  dan  terus  berlanjut  hingga  awal  April  2020  dimana  nilai  tukar  rupiah mencapai level terendahnya dalam sejarah pada Rp 16.741- per USD.
Upaya  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  melalui  Bank  Indonesia  agar  nilai  kurs  rupiah tidak  terus  menerus  mengalami  pelemahan  adalah  dengan  serangkaian  bauran  kebijakan  yang harus segera direalisasikan. Pengambilan keputusan yang lamban akan berdampak panjang pada perekonomian  secara  makro.  Jika  pemerintah  mampu  membawa  pertumbuhan  ekonomi  dan defisit  fiskal  bisa  di  bawah  3  %  maka  diprediksi  investor  akan  berbondong-bondong menanamkan investasinya di Indonesia. Resiko yang akan dihadapi dalam perekonomian global pasca pandemi Covid-19 usai adalah utang negara itu sendiri. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang positif dan cepat akan mendukung rupiah stabil kembali.
Salah  satu  kebijakan  mengatasi  rendahnya  nilai  kurs  rupiah  pemerintah  mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”  sehingga  nilai  tukar  rupiah  awalnya  di  atas  Rp.  16.000,-  menjadi  di  bawah  Rp. 16.000,-  per  USD.  Dengan  kebijakan  ini  membuat  di  akhir  bulan  Desember  2020  terjadi penguatan nilai tukar rupiah menjadi  Rp.14.105,- per USD
Gambar 2. Indeks Harga Saham Gabungan BEI per Juli 2021

## Sumber data: Statistics Indonesia; https://id.tradingeconomics.com
Semenjak pandemi pada Maret 2020, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) pada kisaran level  5.942.  Paling  tajam  terjadi  penurunan  pada  bulan  April,  sepanjang  tahun  indeks  berada
pada  level  terendah  3.937.  Bulai  Mei  2020,  terjadi recovery di  mana  indeks  mulai  menapaki level  4.605,  hingga  pergerakan  pada  bulan  Juni  yang  menyentuh  level  4.940.  Pada  Juli  hingga awal Agustus 2020 kenaikan indeks tidak terlalu signifikan.
Pasar  yang  mengalami  volatile,  membuat  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  memberlakukan beberapa  kebijakan  guna  mengatasi  pelemahan  indeks  yang  semakin  terpuruk  agar  kembali bangkit dan stabil, seperti: kebijakan trading halt , auto rejection bawah, serta pencabutan daftar efek  short  selling .  Di  sisi  lain  turut  serta  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  memberikan  izin aksi  korporasi  semua  emiten  atau  perusahaan  publik  untuk  melakukan  pembelian  kembali (buyback) saham  tanpa  terlebih  dahulu  memperoleh  persetujuan  rapat  umum  pemegang  saham (RUPS).
Gambar 3. Tingkat Pengangguran per Juni 2021 (dalam persen)
Sumber data: Statistics Indonesia; https://id.tradingeconomics.com Dilaporkan oleh Center of Reform on Economics (CORE) bahwa selama pandemi Covid-19 tingkat  pengangguran  terbuka  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  terlebih pada  bulan  Juli  2020.  Dipaparkan  oleh  Ekonom  CORE  Mohammad  Faisal  bahwa  peningkatan persentase  pengangguran  terbuka  lebih  signifikan  pada  tingkat  kemiskinan.  Berdasarkan  data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pengangguran terbuka pada tahun 2020  meningkat sebesar 2,22%  atau  sekitar  3  juta,  dan  hal  ini  lebih  tinggi  dari  tingkat  kemiskinan  yang  naik  sebesar 0,41%  (1,13  juta).  Menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  masih  bisa  diredam  karena banyaknya  bantuan-bantuan  sosial  dan  program  pemerintah  untuk  mengatasi  kemiskinan. Sedangkan  untuk  pengangguran,  tidak  semudah  itu  mengatasinya,  karena  pengangguran  hanya bisa teratasi setidaknya secara statistik dengan menciptakan lapangan kerja. Demikian penjelasan Muhammad Faisal dalam diskusi virtual yang dilaporkan pada www.ekonomi bisnis.com, Senin (3/5/2021).
Ditambahkan  lagi  penyebab  lain,  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  memiliki pekerjaan  selama  pandemi  disebabkan  oleh  tingginya  gelombang  PHK  yang  akhirnya mengakibatkan  pergeseran  pekerjaan  dari  sektor  formal  ke  informal.  Dari  data  BPS  tercatat sektor informal mengalami kenaikan 3%  artinya jika dikalikan  3%  ini dengan  jumlah  angkatan kerja  ada  kurang  lebih  sekitar  130an  juta  orang  yang  bergeser  dari  sektor  formal  ke  sektor informal.  Di  awal-awal  pandemi,  persentase  sektor  informal  sudah  melebihi  sektor  formal sebesar 57%.
Tabel 4. Pendapatan Sektor Pariwisata Per Triwulan Tahun 2018 – 2021
Periode Pendapatan Pariwisata (Dalam Juta USD) Juli – Desember 2018 4.647,48 Januari – Maret 2019 4.197,39 April – Juni 2019 4.058,78 Juli – September 2019 3.649,24 Oktober – Desember 2019 4.722,71 Januari – Maret 2020 4.481,34 April – Juni 2020 2.911,28 Juli – September 2020 88,43 Oktober – Desember 2020 97,59 Januarai – Maret 2021 147,36 April – Juni 2021 88,56

## Sumber data: Statistics Indonesia; https://id.tradingeconomics.com
Pariwisata  Indonesia  merupakan  salah  satu  sektor  yang  paling  merasakan  imbas  akibat pandemi  Covid-19  yang  menghantam  dunia.  Pandemi  menyebabkan  ditutupnya  objek-objek wisata, dan berdampak pada tingkat kunjungan wisawatan baik domestik maupun mancanegara. Selama ini sektor pariwisata memberi kontribusi besar terhadap PDB, yakni 5,5% dari total PDB yang  Rp.  280  triliun,  dan  juga  mampu  menyerap  12,7  juta  orang  angkatan  kerja  (10%). Pendapatan sektor pariwisata mengalami penurunan Rp 59,1 triliun hingga Rp 86 triliun.

## Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19
Bukan  hanya  krisis  kesehatan  dampak  dari  pandemi Covid-19,  namun  berdampak  pula terhadap  memburuknya  sistem  keuangan  negara  di  mana  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam negeri  mengalami  degradasi.  Pertumbuhan  ekonomi  nasional  melambat,  penerimaan  negara defisit,  naiknya  pembiayaan  dan  belanja  negara.  Dalam  rangka  penyelamatan  kesehatan  dan pemulihan  ekonomi  nasional,  serta  mengembalikan  stabilitas  sistem  keuangan  negara, pemerintah  telah  menyusun  strategi  kebijakan  dan  mengambil  langkah-langkah  cepat  melalui berbagai  kebijakan  relaksasi  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  khususnya  dengan  melakukan  peningkatan  pembiayaan  dan  belanja  untuk  kesehatan dan alokasi anggaran untuk pemulihan perekonomian.
Dilansir  dari  www.dkjn.kemenkeu.go.id  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) diharapkan  pelan-pelan  roda  perekonomian  mulai  berputar  dan  adanya  pertumbuhan  ekonomi. PEN  ditunjukan  untuk  memulihkan  perekonomian  nasional  secara  komprehensif  dan meningkatkan  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Dimulai  dari  yang  paling  rentan  dan  urgen yaitu rumah tangga masyarakat, kemudia UMKM.
Menurut  Kementrian  Keuangan  strategi  yang  dilakukan  dalam  pemulihan  ekonomi nasional  yakni  dengan  memperkuat  ekonomi  dalam  negeri  (dosmetik)  melalui  belanja pemerintah  pusat/daerah,  stimulus/insentif  atau  subsidi  bagi  dunia  usaha  dan  UMKM,  alokasi dana  untuk  pemulihan kesehatan,  bantuan  langsung  tunai  kepada  msyarakat miskin  dan kurang mampu  (bantuan  sosial,  perlindungan  sosial),  pembiayaan  korporasi  dalam  bentuk  dukungan finansial bagi perusahaan terdampak pandemi ini.
Prinsip tranparansi, akurasi dan akselerasi dalam implementasi paket kebijakan PEN harus diutamakan.  Di  satu  sisi,  agar  dampak  tingkat  kecepatan  penyerapan  anggaran  PEN  ini  segara mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat perlu dilakukan dengan sesegera mungkin. Di sisi lain, untuk  menghindari  permasalahan  pertanggungjawaban  pengalokasian  dan  penggunaan  dana PEN,  maka  proses  eksekusi  harus  dilakukan  secara  efektif,  efisien,  tepat  dan  akurat.  Serapan
anggaran  PEN  masih  di  bawah  30%  per  Agustus  2020,  dari  total  anggaran  mencapai  Rp.695,2 triliun
Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang menjaga stabilitas keuangan negara dan nilai  tukar  rupiah,  dalam  rangka  mendukung  pemulihan  ekonomi  nasional,  dilansir  dari www.CNNIndonesia.com,    Menurut  Gubernur  BI,  Perry  Wijayanto,  mengatakan  bahwa  ada  5 (lima)    kebijakan  yang  akan  dapat  cepat  memulihkan  perekonomian  nasional  dari  dampak pandemi  Covid-19.  Kebijakan  ini  untuk  memperkuat  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN), yaitu:
1) Sektor-sektor  produktif  dibuka  kembali  guna  menggerakan  roda  ekonomi.  Namun pembukaan  sektor  ekonomi  tersebut  harus  disertai  disiplin  penerapan  protokol kesehatan  dan diimbangi  dengan  pengembangan  vaksin Covid-19.  Disiplin  prokes dan  vaksin  sangat  penting  agar  mobilitas  dan  roda  ekonomi  kembali  normal, kesehatan terjaga, dan dampak krisis sektor keuangan dan moneter dapat dicegah.
2) Realisasi  stimulus  fiskal  seniai  Rp.  695,2  triliun  yang  digelontarkan  pemerintah per   25  November  2020  lalu,  serapannya  sebesar  Rp  431,54  triliun  atau  setara dengan 62,1% dari pagu.
3) Penurunan  suku  bunga  kredit  oleh  perbankan  karena  Bank  Indonesia  telah memangkas suku bunga acuan sebesar 3,57%.
4) Stimulus  moneter  dan  makro  prudensial;  antara  lain  pelonggaran  moneter  lewat instrumen  kuantitas  atau quantitative  easing (QE)  dengan  suntikan  dana  dan berbagai  beban (burden  sharing) dengan  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan dana penanganan Covid-19.
5) Digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Staf  Ahli  Menteri  Keuangan  Bidang  Pengeluaran  Negara  Kunta  Wibawa  Dasa  Nugraha, menyampaikan  bahwa  Covid-19  belum  selesai,  pandemi  masih  dirasakan  seluruh  dunia, khusunya Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yang disebut sebagai game changer guna menangani pandemi  tersebut. Pertama yaitu  pemerintah  turut  ikut  campur  atau  melakukan  atau  intervensi bidang  kesehatan,  termasuk  program  vaksinasi  massal. Kedua ,  agar  masyarakat  yang  tidak mampu  atau  masyarakat  miskin  bisa  tetap survive di  tengah  gejolak  perekonomian,  melalui bantuan-bantuan  sosial  dan  program-program  perlindungan  sosial.  Memberikan  subsidi  bunga, penangguhan kredit, penjaminan, alokasidana usaha kepada pelaku usaha/dunia usaha termasuk dukungan  juga  pada  BUMN  yang  memerlukan. Ketiga ,  melakukan  reformasi,  termasuk  di dalamnya  UU  Cipta  Kerja,  reformasi  administrasi  dan  birokrasi,  reformasi  bidang  pendidikan, reformasi  kesehatan,  dan  lain-lain,  dengan  tujuan  agar  pemulihan  ekonomi  dapat  terlaksana dengan  cepat,  sehingga  mendorong  kemudahan  berusaha,  menciptakan  lapangan  kerja,  serta meningkatkan investasi.

## Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun  pada  tahun  2020.  Diharapkan  pada  triwulan  III  pemulihan  ekonomi  nasional  bisa dirasakan  meskipun  belum  bertumbuh  positif,  namun  setidaknya  tidak  berkontraksi  sebesar triwulan  II.  Lalu  ekonomi  nasional  diharapkan  kembali  bisa  bertumbuh  positif  kembali  pada triwulan IV.
Untuk tahun 2021,  Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  mematok pagu anggaran program pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  sebesar  Rp  699,43  triliun.  Diharapkan  ekonomi  nasional akan  mengalami  pemulihan  ( recovery) yang  siginifkan.  Oleh  karena  itu,  agar  harapan  tersebut dapat  terwujud  harus  ada  sinergi  antara  pemegang  kebijakan  fiskal  dan  moneter  serta  institusi-
institusi  terkait  dan  dilaksanakan  secara  komprehensif.  Terdapat  3  (tiga)  kebijakan  yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yaitu:
1) Peningkatan konsumsi dalam negeri,
2) Peningkatan aktivitas dunia usaha, serta
3) Menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter.
Konsumsi  dalam  negeri  adalah  penggerak  ekonomi  nasional.  Semakin  tinggi  tingkat konsumsi  maka  pergerakan  ekonomi  akan  semakin  baik.  Tingkat  konsumsi  menggambarkan tingkat  atau  kemampuan  daya  beli  masyarakat.  Karena  itu  untuk  mendorong  kemampuan konsumsi  (daya  beli)  masyarakat,  pemerintah  telah  mengucurkan  anggaran  sebesar  Rp172,1 triliun.  Alokasi  dana  ini  disalurkan  melalui  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Kartu  Pra  Kerja, subsidi  listrik  dan  lain-lain.  Konsumsi  lembaga-lembaga  kementerian  atau  pun  lembaga pemerintah  daerah  juga  didorong  melalui  percepatan  realisasi  APBN/APBD.  Konsumsi diarahkan untuk produk dalam negeri agar memberikan multiplier effects yang signifikan.
Pemberian  insentif  sebagai  stimulus  kepada  UMKM  dan  korporasi  yang  diberikan  oleh Pemerintah agar dunia usaha kembali bergerak. Bentuk stimulus yang diberikan kepada UMKM, antara  lain  berupa  subsidi  bunga  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  dan  Ultra  Mikro,  penundaaan pembayaran angsuran kredit/utang, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar, subsidi bunga kredit  perbankan,  dan  insentif  pajak.  Untuk  korporasi,  Pemerintah  memberikan  insentif  pajak antara  lain  bebas  PPh  Pasal  22  impor,  pengurangan  angsuran  PPh  Pasal  25  dan  pengembalian pendahuluan  PPN;  menempatkan  dana  Pemerintah  di  perbankan  untuk  restrukturisasi  debitur. Pemerintah  juga  memberikan  penjaminan  modal  kerja  untuk  korporasi  yang  strategis,  prioritas atau  padat  karya.  Dalam  rangka  mendukung  pemulihan  ekonomi  nasional,  Bank  Indonesia menjaga  stabilisasi  nilai  tukar  Rupiah,  menurunkan  suku  bunga,  melakukan  pembelian  surat berharga  negara,  dan  stabilitas  makroekonomi  dan  sistem  keuangan.  Tujuan  penurunan  suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.
Pada acara National  Economic Talk Show 2021 (NETO  2021)  yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (IMIE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan menghadirkan seorang Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Prof. Daniel Daud  Kameo,  S.E.,  M.A.,  Ph.D.  Disampaikan  4  (empat)  hal  penting  tentang  kebijakan pemulihan ekonomi makro Indonesia; yakni:
1) Kondisi makroekonomi Indonesia.
Makroekonomi  Indonesia  kuartal  I  tahun  2021  mengalami  pertumbuhan  yang  minus Namun,  dilihat  dari  tren  terutama  pada  6  (enam)  sektor  unggulan  secara  keseluruhan  membaik dari tahun sebelumnya, dan terus bertumbuh positif.
2) Kebijakan pemulihan ekonomi.
Pengalokasian anggaran untuk program PEN karena adanya pandemi Covid-19. Anggaran ini  berupa  dana  bantuan  sosial  kepada  masyarakat,  sebagai  bantuan  untuk  meningkatkan  daya beli masyarakat agar bisa tetap survive karena pandemi.
3) Kesempatan kerja, kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan.
Selain  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat,  dana  bantuan  sosial  yang  diberikan pemerintah diharapakan bisa mengurangi angka kemiskinan.
4) Basis ekonomi Indonesia dan peluang bagi generasi milenial.
Generasi  milenial  diharapkan  perannya  untuk  pertumbuhan  teknologi  dan  ekonomi Indonesia di masa depan.
Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan sembilan poin utama yang tercantum dalam salah  satu  butir policy  brief terkait  strategi  pemulihan ekonomi  Indonesia.  Berikut  sembilan
rekomendasi kebijakan yang disampaikan Ari Kuncoro Rektor UI kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 7 Juni 2021:
1) Untuk  menjaga  harmonisasi  kebijakan  perlu  ditingkatkan  singkronisasi  dan  koordinasi antar lembaga kebijakan baik sektor moneter, keuangan, dan fiskal.
2) Untuk  menjaga  stabilitas  indikator  makroekonomi,  mempertahankan  kredibilitas  dan menjaga  sentimen  pasar  yang  positif,  pemerintah  perlu  melakukan  langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang..
3) Mempermudah  akses  dana  PEN  namun  tetap  mengedepankan  aspek-aspek good governance agar  tercipta  transparansi  dan  akuntabilitas  guna  menghindari  kesalahan pertanggungjawaban dan kekauan prosedur agar dana PEN optimal terserap.
4) Program PEN didesain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi UMKM.
5) Digitalisasi  ekosistem.  Terbatasnya  mobilitas  akibat  pandemi  pelaku  UMKM  harus melek  teknologi  dan  beradaptasi  dengan  ekonomi  digital.  Diversifikasi  produk  jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan.
6) Pembinaan  dan  pendampingan  usaha  bagi  UMKM,  untuk  mendukung  literasi  teknologi bagi  UMKM,  sehingga  UMKM  mampu  menghasilkan  dan  mengembangkan  produk- produk unggulan.
7) Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis big data serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi  pandemi  juga  perlu  dilakukan.  Sehingga  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  baik pemerintah  daerah,  pusat  maupun  pihak  lain  yang  terkait  menjadi  mutlak  diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.
8) Penguatan  sistem  jaminan  sosial  bagi  masyarakat  melalui  perluasan  cakupan  penerima bantuan sosial dengan jalan memperbaharui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok  60  persen  terbawah Selain  itu,  program  jaminan/bantuan sosial harus  bersifat adaftif  dalam  merespons  perubahan yang  terjadi di  masyarakat  dengan  jalan on  demand application  system yaitu  masyarakat  secara  mandiri  dapat  melapor  jika  memerlukan bantuan sosial.3
9) Fleksibilitas  penggunaan  dana  desa  perlu  diperpanjang  hingga  setidaknya  pada  2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat  desa.  Untuk  menjaga  akuntabilitasnya,  monitoring  berkala  dan  pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.

## SIMPULAN
Pandemi  Covid-19  berdampak  pada  krisis  kesehatan  dan  juga  krisis  ekonomi. Memburuknya  sistem  keuangan  negara,  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  negeri  mengalami degradasi.  Pertumbuhan  ekonomi  nasional  melambat,  penerimaan  negara  defisit,  naiknya pembiayaan dan belanja negara. Dalam rangka penyelamatan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,  serta  mengembalikan  stabilitas  sistem  keuangan  negara,  pemerintah  telah  menyusun strategi  kebijakan dan  mengambil langkah-langkah cepat melalui  Program  Pemulihan  Ekonomi Nasional  melalu  berbagai  kebijakan  relaksasi  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  khususnya  dengan  melakukan  peningkatan  pembiayaan  dan  belanja untuk kesehatan dan alokasi anggaran untuk pemulihan perekonomian.
Pemerintah  mengalokasikan  dana  APBN  untuk  pemulihan  ekonomi  sebesar  Rp  695,2 triliun  pada  tahun  2020.  Diharapkan  pada  triwulan  III  pemulihan  ekonomi  nasional  bisa dirasakan  meskipun  belum  bertumbuh  positif,  namun  setidaknya  tidak  berkontraksi  sebesar triwulan  II.  Lalu  ekonomi  nasional  diharapkan  kembali  bisa  bertumbuh  positif  kembali  pada triwulan IV.
Tahun  2021,  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  mematok  pagu anggaran program pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  sebesar  Rp  699,43  triliun.  Diharapkan  ekonomi  nasional akan  mengalami  pemulihan  (recovery)  yang  siginifkan.  Oleh  karena  itu,  agar  harapan  tersebut dapat  terwujud  harus  ada  sinergi  antara  pemegang  kebijakan  fiskal  dan  moneter  serta  institusi- institusi  terkait  dan  dilaksanakan  secara  komprehensif.  Terdapat  3  (tiga)  kebijakan  yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yaitu: peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter.

## REFERENSI
Aida, Nur Rohmi. (2020, Desember). Refleksi Perekonomian Indonesia 2020 dan Harapan pada 2021. Kompas.com. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/19/180200765/refleksi-perekonomian- indonesia-2020-dan-harapan-pada-2021-?page=all Aida,  Nur  Rohmi.  (2020,  Desember).  Kaleidoskop  2020:  Babak  Belur  Ekonomi  Dunia  dan Upaya Tetap Bertahan. Kompas.com. Diakses
dari: https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/17/195700365/kaleidoskop-2020--babak- belur-ekonomi-dunia-dan-upaya-tetap-bertahan.
Azanella, Luthfia Ayu. (2020, November). Indonesia Resmi  Resesi, Ini Bedanya  dengan Krisis dan Depresi Ekonomi. Kompas.com. Diakses
dari: https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi- ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi.
Editor : Rizal Setyo Nugroho
Fahrika,  A.  Ika  dan  Roy,  Juliansyah.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. Jurnal
Inovasi Vol 16. Diakses di
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8255
Nugroho,  Agus  Eko.  (2020,  Agustus).  Survei  Dampak  Pandemi  COVID-19  terhadap  Ekonomi Rumah  Tangga  Indonesia.  LIPI.  Diakses  dari  http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak- pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123
Purwanto,  Antonius.  (2021,  Januari).  Ekonomi Indonesia  pada Masa Pandemi Covid-19;  Potret dan Strategi Pemulihan. Kompaspedia. Diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa- pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021
Ratriani,  Virdita.  (2020,  November).  Apa  Itu  Resesi  Ekonomi  dan  Dampaknya  Yang  Resmi Dialami Indonesia?. Kontan.co.id. Diakses dari  https://nasional.kontan.co.id/news/apa-itu- resesi-ekonomi-dan-dampaknya-yang-resmi-dialami-
indonesia#:~:text=Dikutip%20dari%20Forbes%2C%2015%20Juli,bulan%20atau%20bahk an%20bertahun%2Dtahun.
Yamalis, Fakhrul Rozi dan Putri, Ririn Noviyanti. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.  Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business.  Vol.  4.  384-388.  Diakses  di http://ekonomis.unbari.ac.id
Zuraya, Nidia. (2020, Juli). Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI. Republika. Diakses dari https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19- bagi-ekonomi-ri