Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Sep-2021, Vol.6, No.2, hal.76-96 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## KONSEP SISTEM AKAD HYBRID : REGULASI PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
1 Muhammad Fachrurrazy, 2 Tryambarwati 1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo
2 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Alamat Surat
1 E-mail  : muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id 2 E-mail  : triambarwati0505@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to analyze and explore the concept of hybrid contracts which are widely  applied  to  Islamic  banking.  A  description  of  the  phenomenon  that  still  does  not comprehensively understand the meaning of the prohibition in sharia economic law regarding two or more contracts used in one contract so that it is subject to the prohibition of the hadith of  the  Prophet  SAW  regarding  the  prohibition  of  combining  two  or  more  contracts  in  one transaction  (agreement/sales  purchase).  The  method  used  in  this  research  is  normative empirical by relying on the norms of the rules that apply as jurisprudence and Islamic law as this research approach. The data material used is taken from searching, reading and recording activities from written works in the form of books and sources of Islamic law (legal products) as well as tracing case studies as a description of phenomena to see conformity between norms and  facts  in  the  field  related  to  the  discussion.  The  steps  for  processing  and  analyzing  data materials use qualitative methods and are presented descriptively.
Keywords : Hybrid Contract Concept, Regulatory Regulations, Sharia Banking.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini  adalah menganalisis dan mengeksplorasi dari konsep akad hybrid dimana banyak diterapkan pada perbankan syariah. Gambaran fenomena yang masih belum secara komprehansif memahami makna larangan dalam hukum ekonomi syariah terkait dua atau lebih akad yang digunakan dalam satu akad sehingga terkena larangan hadist nabi saw mengenai  larangan  menggabungkan  dua  atau  lebih  akad  dalam  satu  transaksi (perjanjian/jual  beli).  Metode  yang  digunakan  pada  peneltian  ini  adalah  normative  empiris dengan bersandar pada norma aturan yang berlaku sebagai yurisprudensi dan hukum islam sebagai pendekatan penelitian ini. bahan data yang digunakan diambil dari kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari hasil karya tulis berupa buku dan sumber sumber hukum islam (produk  hukum)  serta  penelusuran  studi  kasus  sebagai  gambaran  fenomena  untuk  melihat keseuaian  norma  dengan  fakta  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan  pembahasan.  Langkah mengolah  dan  mengalisis  bahan  data  menggunakan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara desktiptif.
Kata Kunci ,: Konsep Akad Hybrid, Regulasi Pengaturan, Perbankan Syariah.
2 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati

## PENDAHULUAN
Konsep akad hybrid yang masih menjadi polemik dikalangan para ahli fiqh ada membolehkan ada pula yang mengharamkan/melarang, namun yang diperbolehkan  oleh  para  ulama  memiliki  batasan-batasan  yang  tidak  boleh dilewati.  Secara  umum  ada  empat  batasan  yang  disepakati  oleh  para  ulama yaitu:  pertama,  akad  hybrid  tidak  dilarang  oleh  nash  agama;  kedua,  akad hybrid  tidak  terdiri  dari  akad-akad  yang  akibat  hukumnya  saling  bertolak belakang atau berlawanan; ketiga, akad hybrid tidak sebagai hilah ribawiyah; dan yang keempat yaitu akad hybrid tidak mengakibatkan jatuh ke riba. 1
Akad  hybrid  (hybrid  contract)  adalah  konsep  multi  akad  (al-’uqud murakkabah)  yang  merupakan  model  peleburan  2  akad  atau  lebih  pada sebuah kontrak dalam bisnis  atau transaksi keuangan syariah. Akad hybrid dapat  dimaknai  sebagai  impelemtasi  muamalah  Maliyah  meliputi  dua  akad atau  lebih  yang  dicampur  menciptakan  akibat  hukum  dari  akad-akad campuran  itu  hak  dan  kewajiban  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, kedudukan dan akibat hukum menjadi satu akad. 2
Perkembangan  Industri  Perbakan  Syariah  di  Indoensia  tidak  dapat dipungkiri  merupakan  sebuah  kabar  yang  menggembirakan  khususnya masyarakat  muslim  tanah  air,  namun  seiring  dengan  itu  pula  menuntut regulasi  dan  aturan  hukum  (syariah)  yang  kompleks.  Model  keuangan dengan  berprinsip  syariah  sekarang  ini  telah  menjadi  aturan  positif  yang semua  kalangan  suku  ras  agama  apapun  dapat  menerapkan  konsep  ini. Tentunya,  dengan  asas  personalitas  Islam  melindungi  implementasi  prinsip syariah berkembang pesat di negara Indonesia.
Secara umum industry perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki  peranan  penting  sebagai  perantara  keuangan  didalam perekonomian  dalam  suatu  Negara. 3 Untuk  dapat  bersaing  dengan perbankan konvesional, perbankan  syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis  modern  dengan  menyajikan  produk  yang  inovatif  dan  lebih  variatif yang  bisa  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  agar  dapat  bersaing  dengan perbankan  konvesional,  maka  dari  itu  salah  satu  perkembangan  penerapan
1 Abbas  Arfan,  “Tipologi  Multi  Akad  Dalam  Produk  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani,” Ulul Albab Vol.18, No.2 2017):275-276.
2 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,
Jakarta:Kencana, 2011),61.
3 Agus Marimin , dkk, “Perkembangan Bank Syariah Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01,No.02(Juli 2015): 76.
prinsip  syariah  adalah  dibidang  akad  perjanjian  Kerjasama  yang  dibangun dalam transaksi produk keuangan syariah.
Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  selanjutnya  disebut  UU  No.21/2008 tentang  Perbankan  Syariah  adalah    salah  satu  regulasi  hukum  positif  yang ditepakan  di  Indonesia  yang  diambil  konsep  ekonomi  syariah  dalam  Islam; dimana :
“Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi yang berdasarkan prinsip- prinsip  syariah  yaitu  mengedepankan  keadilan,  kemitraan,  keterbukaan, kemanfaatan”.
Ternyata  Perbankan  Syariah  sebagai  institusi  bisnis  yang  sangat menjanjikan  secara  praktik,  produk  dan  layanan,  Pank  Syariah  juga  sesuai dengan konsep Islam yang Rahmatan Lil Alamin”. 4
Salah  satu  pilar  penting  untuk  menciptakan  produk  Perbankan  dan Keuangan  Syariah  dalam  menghadapi  tuntutan  kebutuhan  masyarakat modern  adalah  pengembangan  akad,  bentuk  akad  tunggal  sudah  tidak mampu  menjawab  kebutuhan  transaksi  keuangan  kontemporer,  sehingga konsep  akad  hybrid  menjadi  terobosan  baru  dalam  pengembangan  produk, mengkombinasikan  beberapa  akad. 5 Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena tuntutan kemajuan transaksi dan bisa dianggap lumrah namun, yang menjadi problemnya  adalah  apakah  hybrid  akad  ini  atau  hybrid  contract  dalam memenuhi  tuntutan  pengembangan  produk  keuangan  syariah  sudah terbebas dari larangan hukum takhlifi dan wadh’i atau terbebas dari potensi terjadi  2  akad  dalam  satu  perjanjian,  oleh  karena  itu  penelitian  ini bermaksud  untuk  menganlisis  konsep  akad  hybrid  tesebut  dari  sudut pandang konseptual hukum Islam itu sendiri.
Pembahasan    mengenai  akad  hybrid  dalam  Perbankan  Syariah  perlu dibahas  dengan  kajian  yang  mendalam,  dikarenakan  ada  beberapa  kasus yang  disebabkan  oleh  akad  yang  diterapkan  pada  Perbankan  Syariah  salah satunya  kasus  Jusuf  Hamka  dalam  pembiayaan  sindikasi  tol  Soraja  yang dimulai  pada  tahun  2016  lalu  dengan  plafon  sebesar  Rp.  834.000.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Rupiah) dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli, dimana kasus ini Jusuf Hamka menyatakan bahwa
4 Muhammad, Sistem dan Operasi Bank Syariah, (Yogyakarta:UII Press,2001),25.
5 Ali Amin Isfandir, “Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapanya pada Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal PenelitianVol.10, No 2(November 2013):205-206.

## 4 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
dirinya  merasa  diperas  bahkan  sampai  mengatakan  bahwa  perbankan syariah adalah rentenir. 6
Hal ini dikarenakan ada proses negosiasi dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara pihak Jusuf Hamka dengan  sindikasi  Bank  Syariah.  Permasalahan  tersebut  menyangkut pelunasan  dipercepat  atas  pembiayaan  sindikasi  dari  pihak  Bank  Syariah, dimana  terdapat  perbedaan  perhitingan  kewajiban  pelunasan  antara perhitungan  dari  pihak  perusahaan  sebagai  peminjam  dengan  pihak  Bank sindikasi. 7
Sesuai  dengan  penjelasan  dan  kasus  diatas  bahwa  penggunaan  satu akad  atau  akad  tunggal  dalam  Perbankan  Syariah  saja  sudah  dapat menimbulkan  masalah  atau  kesalahpahaman  antara  pihak  Bank  dengan nasabah,  lalu  bagaimana  dengan  penggunaan  akad  hybrid  dalam  produk Perbankan  Syariah  yang  dalam  satu  produk  menggunakan  beberapa  akad, sehingga dalam hal ini perkembangan akad hybrid perlu diperhatikan.
Dimensi  irisan  yang  sangat  jelas  tergambar  dalam  ketentuan  hukum ekonomi  syariah  adalah  sebuah  keniscayaan  diterapkanya  kombinasi  akad untuk  memenuhi  tuntutan  perkembangan  keuangan  syariah.  Hanya  yang perlu  digarisbawahi  dan  dicetak  tebal  adalah  syariah  tidak  membolehkan adanya  transaksi  di  dalamnya  ada  2  atau  lebih  akad  (Two  in  One)  bahkan pada  industry  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Penafsiran  yang  dangkal terhadap  larangan  ini  akan  mengakibatkan  sempitnya  ruang  lingkup pengembangan  produk  keuangan  syariah.  Justru  sebaliknya,  Syariah membolehkan pada dimensi ruang yang sangat luas dan ini yang harus dikaji secara komprehensif. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. Harus difahami, bahwa larangan Two In One hanya terbatas dalam  dua  atau  tigas    kasus  saja  sesuai  dengan  sabda-sabda  Nabi.  Dalam kitab hadits jami’ At-tirmidzi No. 1152- kitab Jual Beli; 8
اَنَثَّدَح ٌ داَّنَه اَنَثَّدَح ٌ ةَدْبَع ٌ نْب ٌَناَمْيَل س ٌْنَع ٌ دَّمَح م ٌ نْب و ٍرْمَع ٌْنَع ي بَأ ٌَةَمَلَس ٌْنَع ي بَأ ٌَة َرْي َر ه ٌَلاَق ىَهَن ٌ لو س َر ٌ َّاللّ ىَّلَص ٌ َّاللّ ٌ هْيَلَع ٌَمَّلَس َو ٌْنَع ٌ نْيَتَعْيَب ي ف ٌٍةَعْيَب ي ف َو باَبْلا ٌْنَع ٌ دْبَع ٌ َّاللّ ٌ نْب و ٍرْمَع ٌ نْبا َو ٌَرَم ع ٌ نْبا َو
ٌٍدو عْسَم ٌَلاَق و بَأ لا ىو ٌ حي ِح ىص  ٌن ىس ىح  ٌثي ِد ىح ىةىرْيىر ُه  ي ِ ب َ أ ُ ثي ِد ىح  ى سَي ِع ى ر سَّ ى ف ْ د ى ق ىو  ِم ل ِع لا  ِل ْ ه َ أ ى د ْ ن ِع ا ى ذ ى ه َ لَ ى ع  ُل ىم ىع ِس ى نِب ىو  ٍةى ىَسَّىعِب  ٍد ْ ق ى نِب ىب ْورثلا ا ىذ ىه  ىك ُعي ِب َ أ  ىلو ُ ق ىي ْ ن َ أ  ٍة ىعْي ىب ي ِ ن ف  ِن ْ ي ى ت ىعْيىب او ُ لا ى ق  ِم ل ِع لا  ِل ْ ه َ أ  ُض ْعىب ى لَ ىو  ىنيِ َْ سَّ ِعِب  ٍة ى ئي
6 Erlangga Djumena,”I ni Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah ”,
Kompas.com,http://amp.kompas.com/monay/reas/2021/08/03/060600626/ini-akhir- drama-jusuf-hamka-bank-syariah. diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 20:13.
7 Auliya  Damayanti,”MES  Ungkap  Fakta-fakta  Jusuf  Hamka  Merasa  Diperas  Bank  Syariah”, DetikFinance,  http://finance.detik.com/moneter/d-5660420/mes-ungkap-fatka-fakta-jusuf- hamka-merasa-diperas-bank-syariah, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 22:37 8 Hadits Jami’ At-Tirmidzi No.1152 “  https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1152” diakses pada 21 November 2021
ى ف ا ى ذ ِإ ى ف  ِن ْ ي ىعْيىب لا  ِد ىح َ أ َ لَ ى ع ُ ه ُ قِرا ى ف ُي
ُّ ي ِ ع ِفا ر شلا  ىلا ى ق ا ىم ُه ْ ن ِم  ٍد ىح َ أ َ لَ ى ع ُ ة ى د ْ ق ُع لا ْ ت ى نا َ ك ا ى ذ ِإ ىس أ ىب ى لَ ى ف ا ىم ِه ِد ىح َ أ َ لَ ى ع ُ ه ى ق ىرا ِرا ى د ى ك ىعي ِب َ أ  ىلو ُ ق ىي ْ ن َ أ  ٍة ىعْي ىب ي ِ ن ف  ِن ْ ي ى ت ىع ْيىب  ْن ى ع  ىم ى ل ىس ىو  ِهْي َ ل ى ع  ُ ى للَّا ى لَ ىص  ِّ ي ِ ن ر نلا  ِي ْ ه ى ن  ىن ن ْع ىم  ْن ِم ىو َ لَ ى ع ا ى ذ َ كِب  ِه ِذ ى ه ي ْ ن َ أ ٍن ىمىث ِ ْ ي ى غِب  ٍع ْيىب  ْن ىع  ُقِرا ى ف ُي ا ى ذ ى ه ىو يِرا ى د ى ك َ ل ْ تىب ىج ىو ى ك ُم ى لَ ُ غ  ي ِل ىب ىج ىو ا ىذِإ ى ف ا ى ذ َ كِب ى ك ىم ى لَ ُ غ  ي ِنن ىعي ِب ى ت
يِر ْ د ىي ى لَ ىو  ٍمو ُ ل ْع ىم
ه ُ ت ى ق ْ ف ىص  ِهْي َ ل ى ع ْ ت ىع ى ق ىو ا ىم َ لَ ى ع ا ىم ُه ْ ن ِم  ٍد ِحا ىو  ُّلُك
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Hannad  telah  menceritakan  kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu  Hurairah  ia  berkata;  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut  para  ulama.  Sebagian  ulama  menafsirkan  hadits  ini,  mereka mengatakan; maksud  Dua  penjualan  dalam  satu  transaksi  adalah  perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi.  Jika  ia  memisahkannya  atas  salah  satu  dari  kedua  transaksi tersebut  maka  tidak  apa-apa  selama  akadnya  jatuh  pada  salah  satu  dari keduanya.  Asy  Syafi'i  berkata;  Termasuk  makna  dari  larangan  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  tentang  dua  transaksi  dalam  satu  kali  jual  beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian  dengan  syarat  kamu  menjual  budakmu  kepadaku  dengan  harga sekian.  Jika  budakmu  sudah  menjadi  milikku  berarti  rumahku  juga menjadi milikmu,  tata  cara  jual  beli  seperti  ini  berbeda  dengan  tata  cara  jual  beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tansaksi yang ia tujukan.
Konsep    Two  In  One  tidak  boleh  diperluas  kepada  masalah  lain  yang tidak  relevan  dan  tidak  pas  konteksnya.  Para  dosen,  ahli  ekonomi  syariah, bankir  syariah  dan  konsultan  harus  mempelajari  secara  mendalam pandangan ulama tentang akad two in one dan al-ukud al-murakkabah, agar pemahaman  terhadap  design  kontrak  syariah,  bisa  lebih  komprehensif, dinamis dan tidak kaku.
Menurut Aliudin Za’tary;
“Tidak  ada  larangan  dalam  syariah  tentang  penggabungan  dua  akad dalam  satu  transaksi,  baik  akad  mu’awadah  (pertukaran/bisnis)  maupun akad  tabarru.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  beberapa  nash  yang menunjukkan kebolehan akad hybrid dan akad secara umum”. 9
9 Agustianto, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah, (Ciputat: Iqtishad Publishing,2014), 108-109.

## 6 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
Jadi,  perlu  di  identifikasi  kombinasi  multi  akad  (al-ukud  al- murakkabah)  mesti  dibedakan  dengan  konsep  Two  In  One  agar  inti  pokok permasalahan terkait akad hybrid yang diterapkan pada industry perbankan syariah menjadi jelas dasar hukumnya. Kemudian dilihat pisau analisis ketika diimplementasikan  sesuai  dengan  aturan  main  hukum  ekonomi  syariah sebagai  sumber  hukum  dalam  menjalankan  praktik  ekonomi  syariah  di Indonesia.

## Kajian Pustaka

## Kajian Penelitian Terdahulu
1) Penelitian dari Putri Nadila Sari pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis  Penerapan  Hybrid  Contract  Dalam  Produk  Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota  Banda  Aceh,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan berfokus  pada  penerapan  hybrid  contract  dalam  produk  pembiayaan kepemilikan  rumah.  Hasil  penelitian  yaitu,  penerapan  hybrid  contract dalam produk griya menunjukkan bahwa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan  tiga  akad  yaitu  (murabahah  bil  wakalah,  musyarakah mutanaqisah  dan  ijarah  muntahiya  bittamlik)  untuk  membiayai pembelian  atau  renovasi  rumah.  Penerapan  hybrid  contract  yang digunakan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  ekonomi  Islam  dan  berjalan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaanya. Hybrid contract dalam pembiayaan kepemilikan  rumah  diperbolehkan,  artinya  multi  akad  tersebut  boleh digabungkan  berdasarkan  hukum  multi  akad.  Semntara  penelitian  ini adalah  mengidentifikasi  konsep  multi  akad  dengan  2  akad  dalam  satu transaksi (Two in One) pada Perbankan Syariah. 10
2) Penelitian  dari  Ahmad  Nur  Vikron  Pranata  pada  tahun  2020  dengan judul penelitian Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Purwokerto,  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  berfokus  pada  implementasi  hybrid contract  dalam  akad  al-murabahah  wa  ar-rahn.  Hasil  penelitian  yaitu implementasi  hybrid  contract  dalam  akad  al-murabahah  wa  ar-rahn  belum memenuhi  ketentuan  syariah  dan  akad  tersebut  batal  demi  hukum  dan mengenai keabsahan akad al-murabahah wa ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang  Purwokerto  adalah  tidak  sah  dikarenakan  terdapat  unsur  riba
10 Putri Nadila Sari,  Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Skipsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).
didalamnya, dalam hal ini dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya riba dan gharar atau ketidakjelasan prestasi yang akan didapatkan oleh nasabah . sementara penelitian ini berfokus pada tata aturan sistem akad hybrid pada industry perbankan syariah di Inodonesia. 11
3) Penelitian  oleh  Abdul  Wahab  “Hybrid  Contract  Dalam  Perspektif  Ulama Empat  Madzhab”  memberikan  gambaran  penelitian  dengan  metode kualitatif  deskriftif  terhadap  kajian  pustaka  sebagai  jenis  penelitian melalui  pendekatan  interpretasi  hukum  Islam  kajian  ulama  4  mazhab menggambarkan  lewat  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  kajian  ijtihad hukum para ulama mengenai akad hybrid (hybrid contract) terdapat pro dan  kontra  didalamnya  ada  yang  membolehkan  namun,  disisi  lain berbanding  lurus  dengan  pelarangan  sistem  seperti  ini  dengan pertimbangan  kemaslahatan  umat  dan  tujuan  dari  syariat  Islam (Maqashid Syariah). Sementara penelitian ini adalah menganalisis upaya harmonisasi hukum positif di Indonesia sebagai upaya mendapatkan titik tengah  berbagai  aturan  dalam  menerapkan  sistem  akad  hybrid  (hybrid contract). 12
4) Penelitian  dari  Yosi  Aryanti  “  Multi  Akad  (Al-Uqud  Al-Murakkabah)  Di Perbankan  Syariah    Perspektif  Fiqh  Muamalah”  dengan  Pembahasan multi akad atau penerapan sistem perpaduan akad akad dalam transaksi ekonomi  berprinsip  syariah  harus  diidentifikasi  secara  sistemik  dan berkelanjutan  dengan  memperhatikan  aspek  aspek  pelarangan  akad tertentu  yang  digabungkan  menjadi  satu  akad.  hal  ini  juga mendeskripsikan  mengenai  bentuk  multi  akad  yang  sesuai  dengan konsep  fiqih  muamalah  ,  akad  bergantung  ,  bersandar,  dan menghilangkan  sebagain  fungsi  dari  akad  yang  digabungkan  menjadi kajian hasil penelitian ini. Sementara penelitian ini berfokus pada regulasi aturan  yang  telah  dikaji  dan  disederhanakan  agar  dapat  di implementasikan pada industry perbankan syariah di Indonesia. 13
5) Muhammad  Noor  Sayuti  “KONTEKSTUALISASI  RASIO  LOGIS  HYBRID CONTRACT:  UPAYA  PENGUATAN  PERSEPSI  MASYARAKAT  TERHADAP BANK  SYARIAH”  dengan  Pembahasannya  adalah  upaya  untuk  menggali dari  literatur  dan  studi  fenomenologi  terkait  pemahaman  secara  rasio
11 Ahmad Nur Vikron Pranata, Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar- rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020).
12 Abdul Wahab, “Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No.1, 2020 (161-172)
13 Yosi Ariyanti, “multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah  Perspektif fiqh muamalah” Jurnal Ilmiah Syariah  Vol. 15 No.2 Jul-Des 2016 (177-189)
8 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
logis  (motivasi  hukum)  untuk  memberikan  pemahaman  terkait  akad hybrid dan sebarapa besar dapat menjadi sesuatu yang dibolehkan untuk diterapkan mengingat perbedaan akan hukum akad hybrid (multi akad  ) ini bias nya masih besar untuk dapat di legitimasi dan dilegislasi menjadi aturan yang baku dan terstandar untuk preferensi bank syariah bersaing dengan bank konvensional. 14
6) Selamet Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup  pada peneltian Konsep Hybrid  Contract  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Fatwa  DSN-MUI  dengan pokok  pembahasan  Peranan  Fatwa  DSN-MUI  dalam  mengawal perkembangan  akad  hybrid  (multi  akad)  di  Indoensia  dimana  konsep sebagai  kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu  muamalah yang  meliputi  dua  akad  atau  lebih,  dimana  semua  akibat  hukum  dari akad-akad  campuran  itu  serta  semua  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya  dianggap  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Metode  dalam  penelitian  menggunakan  interpretasi  kualitatif  deskriptif lewat  kajian  literatur  pustaka  sebagai    jenis  peneltian.  Penelitian  ini mengungkap  Kebolehan  hybrid  contract  didasarkan  atas  prinsip  hukum asal dari akad adalah boleh dan di qiyas-kan 15

## Kajian Teori
1) Konsep  lebih  dari  satu  akad    (Multi  akad  ( al-’uqud  murakkabah )  dan    2 (dua) akad dalam 1 (satu transaksi (Two in One)
Pada otorisasi hukum islam yakni hadits tirmidzi no. 1152 diatas nampak nya memunculkan perdebatan yang sangat panjang mengenai boleh tidak nya hukum menggabungkan  suatu  akad  dengan  akad  lain  dalam  transaksi  keuangan  syariah. sebagai gambaran tentang hukum menggabungkan akad jual beli dan Ijarah (sewa menyewa)  dalam  satu  transaksi  (hybrid  contract),  ulama  Hanafiah,  Malikiyyah, dan  Syafi'iyyah  ketika  membincangkan  persoalan  perpaduan  akad  jual  beli  dan akad  sewa  dalam  satu  transaksi  yang  diakhiri  kepemilikan  barang  menjadi  milik penyewa,  mereka  sepakat  akan  kebolehannya,  alasan  nya  akad  sewa  dapat digabungkan  dengan  akad  jual  beli  dalam  satu  transaksi  karena  sifatnya menghilangkan subtansi akad. hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak
14 Muhammad Noor Sayuti, “Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah” AL-IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah /Vol. 5, No.2, 2019 (112-130)
15 Selamet Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup  , “Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”  Journal of Islamic Economics and Finance Studies /Vol. 3, No.1, 2022(43-54)
untuk  melaksanakan  suatu  muamalah  yang  meliputi  dua  akad  atau  lebih. Kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari muamalah. 16
Hal  lainnya  yang  dapat  dianalisa  adalah  boleh  melakukan  transaksi  hybrid contract  selamat  akad  yang  dibangun  didalamnya  hukumnya  berjalan  sendiri- sendiri  sepanjang  tidak  ada  dalil  yang  melarang,  ketika  ada  dalil  yang  melarang kasus  itu  dikatakan  sebagai  pengecualian  atas  kaidah  umum  yang  berlaku  yaitu mengenai  kebebasan  melakukan  akad  dan  menjalankan  perjanjian  yang  telah disepakati.  jadi  intinya  hanya  pada  jual  beli  dan  sewa  menyewa  dimana  fungsi hukum  dari  kedua  akad  tersebut  berjalan  sendiri  sendiri  maka  menurut  para sebagian ulama boleh mengapilkasikan akad itu secara hybrid.
Konsep  akad  hybrid  ini  lah  mengandung  makna  yang  berbeda  dengan  2 dalam  1  transaksi  (two  in  one)  adalah  2  akad  yang  sebelumnya  adalah  berdiri sendiri-sendiri  kemudian  digabungkan  menjadi  1  (satu)  akad,  penerapan  inilah yang  mestinya  dikaji  dengan  baik  untuk  menghindarkan  dari  pendapat  hukum yang  cenderung  mengharamkan  akad  yang  mengandung  gabungan  dari  2  (dua) akad atau lebih menjadi 1(satu) akad. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Hakim  bin  Hizam  yang  meriwayatkan  bahwa  nabi  melarang  empat  macam  jual beli,  yaitu  menggabungkan  antara  jual  beli  dengan  jual  beli  dengan  sistem pemesanan, dua syarat dalam  satu jual beli, menjual apa yang tidak ada disisimu, mengambil laba dari apa yang  tidak menjamin kerugian.
2) Regulasi Produk Keuangan Perbankan Syariah terkait Akad Hibryd
a) Undang – Undang Perbankan Syariah (UU No.21/2008) 17
Pada  pasal  1  Ketentuan  Umum  Undang  –  Undang  Perbankan  Syariah  yang selanjutnya disebut UU No. 21/2008 Tentang Pebankan Syariah di ketentuan nomor 12 dan 13 berbunyi;
12.  Prinsip  Syariah  adalah  Prinsip  Hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13.  Akad  adalah  kesepakatan  tertulis  antara  Bank  Syariah  atau  UUS  (Unit- unit syariah) dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah
Pada  konteks  penafsiran  pernyataan  ketentuan  UU  diatas,  sudah dengan jelas mengisyaratkan bahwa adanya Lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam menetapkan kesyariahan suatu produk transaksi keuangan syariah  dan  semua  aspek  akad  atau  perjanjian  dalam  suatu  transaksi
16 Abdul Wahab, “Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No.1, 2020 hlm. 2

## 10 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
berdasarkan  prinsip  syariah  baik  secara  subtansi  maupun  secara  teknis harus  berdasarkan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Tentunya  persoalan perbedaan  pandangan  hukum  atau  penafsiran  akan  penerapan  lebih  dari satu  akad  untuk  digabungkan  menjadi  satu  kesatuan  bukanlah  persoalan yang  asal-asalan  karena  aspek  ini  terkait  dengan  marwah  hukum  syariat dapat ditaati dengan seksama. Legitimasi dari adanya beban pengembangan transaksi  keuangan  perbankan  syariah  sebagai  preferensi  untuk  bersaing dengan  bank  konvensional  mutlak  harus  mengembangkan  Multi  akad  (al- ’uqud murakkabah) sebagai salah satu industry perbankan di tanah air yang professional dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga keuangan sesuai amanat undang-undang yang menaunginya.

## b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.02 TH 2008) atau Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah  produk  kodifikasi  hukum  terkait  dengan keuangan ekonomi syariah yang menjadi hukum positif salah satu pedoman industry  keuangan  syariah  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  Industri keuangan  di  Indonesia.  Jika  merujuk  pada  konsep  akad  lebih  khusus  nya adalah Multi akad (al-’uqud murakkabah), maka proses melaksanakan suatu akad  dalam  transaksi  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah  harus  jelas dalam  akad  perjanjian  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  dengan  pihak lain bagi masing-masing pihak.
Pada pasal 55 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan; 18
“Apabila suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian (Multi akad (al- ’uqud murakkabah) maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan  akad  itu  dilaksanakan  dari  pada  memberikan  pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.”
Jadi,  apabila  dalam  menetapkan  suatu  akad  dimana  tidak  dapat dilaksanakan  hanya  dengan  satu  akad  maka  harus  dikemabangkan  menjadi satu  kesatuan  yang  dapat  memberikan  hanya  satu  makna  akad  yang mewakili proses suatu transaksi, tidak boleh (dilarang) membuat suatu akad perjanjian  dimana  masih  mengandung  sesuatu  yang  lain  atau  semacamnya ketika  multi  akad  ini  diterapkan.  Oleh  sebab  itu  Nabi  melarang  satu transaksi/perjanjian  dimana  di  dalam  ada  dua  akad  yang  berjalan,  kecuali diartikan bahwa multi akad itu mrngandung hanya satu makna dalam sebuah transaksi/perjanjian.
c) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 19
18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung RI. 2008. Jakarta
Pada hierarki perundang – undangan posisi fatwa majelis ulama bersifat legal advice  (Nasehat  Hukum)  yang  ketentuannya  tidak  termasuk  pada  aturan hukum  positif.  Posisi  hukum  daripada  adanya  fatwa  menjadi  ditaati  ketika dilegitimasi  ke  dalam  hukum  positif.  Misalnya  sebagai  contoh  aturan  fatwa MUI  terkait  dengan  Halal  Haramnya  makanan  dan  minuman  yang  beredar untuk  dikonsumsi  secara  umum  di  Indonesia,  dilegitimasi  menjadi  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Juga  pada aturan  transaksi  keuangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  sesuai  dengan Hukum  Islam  (Syariah)  dilegitimasi  menjadi  UU  No.  21/2008  tentang Perbankan  Syariah.  Di  dalam  struktur  organisasi  badan  hukum  perbankan syariah  wajib  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (sesuai  dengan  amanat  UU No.  21/2008  pasal  32),  ruang  DPS  inilah  regulasi  terkait  penerapan  fatwa MUI  secara  spesifik dapat  dijalankan  sesuai  ketentuan  syariat  Islam,  secara umum  dibagi  menjadi  2  Kategori;  (1)  berkaitan  diluar  dari  transaksi prekonomian  (muamalat)  itu  ranah  Komisi  Fatwa  MUI;  (2)  segala  urusan terkait dengan transaksi perekonomian maka masuk ke dalam ranah Dewan Pengawas Syariah.
A. Fatwa  DSN  No:  50/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Mudharabah Musytarakah.  Mudharabah    musytarakah  adalah    konsep kerjasama  dalam  penyertaan  modal  investasi  dimana  pengelola (mudharib)  ikut  menyertakan  modal  untuk  dikelola,  ini  adalah konsep untuk memudahkan mempercepat pengelolaan modal agar dapat memberikan manfaat (seperti keuntungan yang diharapkan ).  Konsep  ini  dapat  diterapkan  karena  (a)  bagian  dari  hukum mudharabah  itu  sendiri,  perpaduan  akad  mudharabah  dan musyarakah  ;  (b)  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  khusus  nya Perbankan  Syariah  menyertakan  modal  sebagai  mudharib
Bersama  dengan  pihak  lain  (nasabah) nya;  (c)  pihak  LKS  sebagai pihak  yang  menyertakan  dana  (musytarik)  juga  memperoleh bagian keutungan sesuai dengan porsinya (penyertaan modal); (d) porsi  keuntungan  setelah  dikeluarkan  porsi musytarik dibagi  lagi antara  LKS  sebagai  mudharib  dengan  nasabah  sesuai  nisbah keuatungan  yang  disepakati;  (e)  apabila  terjadi  kerugian  (dalam penyertaan  modal  investasi  tersebut),  maka  LKS  sebagai musytarik  menanggung  kerugian  sesuai  dengan  modal  yang disertakannya.
19 Hartanto, Selamet & Sup, Devid. “Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI” Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2022. 3. 43. 10.47700/jiefes.v3i1.4277.
12 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
B. Fatwa  DSN  No:  73/DSN-MUI/XI/2008  tentang  Musyarakah Mutanaqisah  adalah suatu kondisi asset barang atau modal salah satu  pihak  (syarik)  berkurang  disebabkan  pembelian  secara bertahap  oleh  pihak  lainnya  (mutanaqisah).  Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disebut MMQ ini adalah terdiri dari paduan  akad  musyarakah/syirkah  (kerja  sama  modal)  dan  bai’ (jual  beli).  Keunggulan  dari  adanya  akad  ini  adalah  kebersamaan dan  keadilan  (  dari  aspek  pembagian  keuntungan  dan  resiko kerugian), sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif suatu usaha untuk  pemilikan  asset  (barang) atau  modal.  Hukum   musyarakah mutanaqisah  adalah boleh dengan ketentuan-ketentuan berikut.
1. Akad  yang  dibangun  pada  MMQ  adalah  kerja  sama  syirkah/musyarakah dan bai’ (jual beli) menunjukkan pada kondisi  perpaduan akad ini maka hukumnya  boleh  dan  belum  tentu  dibolehkan  jika  akad syirkah/musyarakah  dipadukan  dengan  akad  yang  lain  selain  dari  jual beli (bai’).
2. Dalam  Fatwa    DSN    No:    08/DSN-MUI/IV/2000    tentang  pembiayaan Musyarakah  diatur  mengenai  kewajiban  dan  hak  mitra  kerjasamanya, seperti pemberian modal dan proporsi kerja sesuai dengan kesepakatan diawal  akad,  memperoleh  bagian  nisbah  keuntungan  sesuai  dengan kesepakatan  diawal  akad,  dan  pertanggungan  kerugian  sesuai  dengan proporsi modalnya.
Pada  MMQ  pihak  LKS  selaku  pihak  pertama  (syarik)  wajib  berjanji  akan menjual seluruh hisbahnya secara bertahap kepada pihak kedua (syarik yang lain  /nasabah)  dan  nasabah  wajib  membelinya;  transaksi  tersebut  sesuai kesepakatan  diawal  akad.  setelah  pelunasan  penjualan  maka  bagian  LKS menjadi  berpidah  ke  nasabah.  Pada  kondisi  khusus,  jika  asset  musyarakah menjadi objek ijarah (sewa menyewa) maka si nasabah terbut menyewa objek itu dengan biaya (ujrah) yang telah disepakati. Keuntungan dari biaya tersebut dibagi kembali sesuai dengan proporsi nisbah (bagian) yang telah disepakati. Perubahan  pebagian  dari  nisbah  bagi  hasil  akan  berubah  seiring  dengan berkurangnya proporsi asset pihak pertama (LKS) ke pihak ke dua (nasabah) dan  harus  jelas  kesepakatannya  pada  akad.  biaya  dari  perolehan  asset musyarakah  menjadi  beban  Bersama  dan  biaya  perpidahan  kepemilikan menjadi tanggung jawab pihak kedua (nasabah).
Kasus  yang  serupa  juga  banyak  multi  akad  varian  perpaduannya  yang dibolehkan  dalam  fatwa  dapat  dilakukan  transaksi  nya  asalkan  jelas  sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti yang tertuang pada Fatwa DSN- MUI  No:  133/DSN-MUI/X/2019  tentang  al-Musyarakah  al-Muntahiyah  bi  al- Tamlik  (  akad    syirkah    yang    kemudian  salah    satu    syarik    mengalihkan
hishshah-nya    kepada    syarik    lain    secara    sekaligus  sesuai    janji    (wa’d), dengan    menggunakan    akad    bai’,    hibah,  atau    hibah    wal    bai’,  sehingga seluruh  modal  usaha  syirkah  menjadi  milik  syarik  yang  lain  tersebut). Kemudian  adapula  dalam  Fatwa  DSN  No:  27/DSN-MUI/III/2002  tentang  al- Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (memperoleh  manfaat  suatu  barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran sewa  (ujrah),  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu sendiri.)

## METODE
Jenis  dan  Pedekatan  yang  di  adopsi  pada  peneltian  ini  adalah  kajian literatur  dan  fenomelonogi  melalui    pendekatan  konsep  perundang- undangan (conceptual approach) dan hukum ekonomi syariah sebagai bagian khusus  dari  Hukum  Islam  (Syariah)  dengan  model  critical  library berdasarkan fenomena empiris.
Pendekatan dalam penelitian ini  juga mengadopsi kajian Ushul Fiqih sebagai  model  penedekatan  dalam  Hukum  Islam  dengan  metode  empiris- historis-induktif  disamping  pedekatan  konsep  perundang-undangan  yang berlaku untuk melihat realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat dilanjutkan  dengan  masalah  yang  diidentifikasi  sebagai  bahan  untuk memberikan  solusi  yang  dibutuhkan  sebagai  konsep  dalam  penggunaan logika  seperti  analogi,  istihsan,  maslahah  mursalah. 20 Bahan  data  yang digunakan  Metode  untuk  menganlisis  bahan  data  dengan  model  kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

## Akad Hybrid pada Perbankan Syariah
Perbedaan konsep makna Al-’uqud murakkabah dengan Two in One al-’uqud murakkabah atau multi akad atau akad hybrid adalah konsep melaksanakan suatu akad tertentu dimana di dalammnya terdapat beberapa akad  yang  menyatu.  Secara  sederhana  jika  dimaknai  terpisah  antara  akad dengan hybrid, dimana hybrid adalah menggabungkan dua atau lebih suatu unsur  yang  sifat  kandungan  karakteristik  tertentu  ada  suatu  unsur  itu dipertahankan  ada  juga  yang  disingkirkan  atau  dibuang.  Tetapi,  tidak  serta
20 Irwansyah, PENELITIAN HUKUM “Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)”, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021) h. 127-128

## 14 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
selamanya  kondisinya  seperti  ini,  bisa  jadi  semua  unsur-unsur  suatu  akad dengan  akad  yang  lain  disatukan  menjadi  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan satu  dengan  yang  lainnya  menimbulkan  satu  pemaknaan  akad  baru  yang sudah tidak berhubungan dengan akad-akad semula sebelum digabungkan.
Suatu  akad  dapat  dikatakan  multi  akad  atau  akad  hybrid  dimana “timing” ketika dua belah pihak mengikrarkan suatu akad pada saat itu juga terlaksana  semua  akad  yang  disatukan.  Tidak  boleh  dilaksanakan  bertahap atau sering disebut “ satu per satu “ meski dengan dalih suatu kontrak akad dalam  satu  kesatuan  terdiri  dari  implementasi  akad  ini  dulu  nanti  selesai akad  pertama  kemudian  lanjut  akad  selanjutnya  sampai  menjadi  satu kesatuan  seperti  yang  diperjanjikan  diawal  kontrak.  Praktik  inilah  yang terkena larangan hadits Nabi SAW tentang “tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi jual beli/perjanjian” yang juga merupakan makna dari konsep Two  in  One  (dua  atau  lebih  dalam  satu).  Sangat  berbeda  makna  dengan konsep  hybrid  itu  sendiri  Judulnya  disesuaikan  dengan  redaksi/deskripsi rumusan masalah yang dimaksud.

## PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

## Implementasi akad Hybrid pada Perbankan Syariah
Pada impelemtasi akad Hybrid pada produk keuangan perbankan syariah pada  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  sebagai  gambaran  fenomena  salah  satu industri  perbankan  syariah  yang  ada  di  Indonesia.  Bank  syariah  Indonesia memiliki  beragam  macam  produk  keuangan  dalam  menjalankan  roda keuangan  perbankan  syariah  dan  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara menjalankan tugas dan fungsi Sesuai dengan amanat UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah.
Sebagai gambaran terkait dengan akad-akad hybrid yang diimplementasikan  oleh  bank  syariah  Indonesia  sebagai  preferensi  industri perbankan  syariah  dalam  persaingan  dengan  industri  perbankan konvensional.  hal  tersebut  dapat  ditelusuri  dan  telah  dianalisis  mengenai produk-produk  bank  syariah  Indonesia  yang  bersinggungan  atau terimplementasi  dengan  model  akad  Hybrid  atau  multi  akad.  dari  alur bagaimana  akad  itu  berbaur  menjadi  satu  bukan  fokus  pada  alur  proses berjalannya akad itu, akan tetapi bagimana kesepakatan atau perjanjian atau akad kontrak antara bank dengan nasabah terjadi diawal ketika kedua belah pihak  (Bank  dengan  Nasabah)  sepakat  mengikatkan  diri  terhadap  suatu transaksi tertentu.
Sebagaimana  yang  telah  di  pahami  bahwa  ketika  mereka  sepakat  untuk bertransaksi  terhadap  suatu  produk  keuangan  syariah,  maka  produk  yang ditransaksikan  atau  diperjanjikan  secara  otomatis  terimplementasi  dua  tiga atau lebih akad menjadi satu kesatuan akad di awal perjanjian transaksinya.

## A. Akad Hybrid pada Produk Mitraguna Online
Mitraguna  online  adalah  layanan  pembiayaan  secara  online  yang digunakan untuk beragam kebutuhan (multiguna) yang halal dengan sumber pembayaran  dari  gaji/pendapatan  pegawai  tetap.  Mitraguna  Online menggunakan  akad  jual  beli  (Al-Bai’),  akad  musyarakah  mutanaqishah (MMQ),  dan  akad  ijarah.  Akad  MMQ  adalah  kerjasama  (syirkah)  atas kepemilikan  aset  atau  barang  antara  Bank  dengan  Nasabah  yang  mana bagian  aset  salah  satu  pihak  (Bank)  berkurang  dengan  pembelian  secara bertahap oleh pihak lainnya (Nasabah).
Alur penggunaan akad Pertama: Akad jual beli (al-bai’) sebagian aset atau barang  nasabah  oleh  Bank  setelah  melakukan  penilaian  terhadap  barang tersebut dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah Bank, Kedua: akad MMQ,  yaitu  menyertaan  modal  Bank  dan  nasabah  berupa  barang  (objek MMQ) yang dinyatakan dalam hishshah dan nisbah  keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, Tetiga: akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana Bank sebagai syarik (pihak kedua) mewakili syarik lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa menyewakan barang (objek MMQ)  kepada  nasabah  sebagai  penyewa,  Keempat:  Akad  jual  beli  (al-bai’) untuk  pembelian  kembali  porsi  syirkah  Bank  oleh  nasabah  dalam  rangka pengalihan  kepemilikan  secara  bertahap  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati.
Aset  atau  barang  MMQ  ini  di-ijarah-kan  (disewakan)  sebagai  salah  satu usaha  syirkah  dan  dapat  disewakan  kepada  nasabah  (salah  satu  syarik) sehingga  penyewa  berkewajiban  untuk  ujrah  atas  sewa.  keuntungan  atau pendapatan yang diperoleh dari ujrah dibagi antara Bank dan nasabah sesuai dengan  nisbah  yang  telah  disepakati  dalam  akad,  kemudian  nasabah menggunakan  bagian  hak  bagi  hasilnya  untuk  membeli  porsi  kepemilikan Bank secara bertahap. 21

## B. Akad Hybrid pada Produk Pensiun Berkah
Pembiayaan Pensiun Berkah merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan kebutuhan multiguna kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran
21 Bank Syariah Indonesia, “Mitraguna Online”, http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343pembiayaan/161458781 3mitraguna-online, diakses pada 08 Oktober 2021 pukul 11:37.

## 16 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
dilakukan  melalui  pemotongan  manfaat  pensiun  yang  diterima  oleh pensiunan  setiap  bulan  memalui  Bank.  Layanan  pembiayaan  yang diperuntukkan untuk para
pennsunan, pensiunan janda, pensiunan/pensiunan janda BUMN.
Pelaksanaan  proses  akad  Pensiun  Berkah  sesuai  tujuan  penggunaannya, yaitu: pembiayaan baru, pembiayaan take over, pembiayaan take over + top up,  dan  pembiayaan  top  up.  Adapun  skema  pembiayaan  Pensiun  Berkah menggunakan  akad  murabahah,  qardh  wal  murabahah,  ijarah,  qard  wal ijarah,  musyarakah  mutanaqisah  (MMQ),  dengan  tujuan  pembiayaan  yaitu: pembelian  barang  (kendaraan,  rumah,  renovasi  rumah,  pembangunan rumah,  pembelian  bahan  baku/material  untuk  mendirikan  usaha)  dan pembelian konsuntif lainnya.
Salah  satu  pembiayan  Pensiun  Berkah  dengan  jenis  pembiayaan  take over,  take  over  atau  pengalihan  hutang  yaitu  pemindahan  hutang  nasabah dari  Bank/lembaga  keuangan  konvensional  (LKK)  ke  Bank/lembaga keuangan syariah (LKS) dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dimana Bank Syariah  Indonesia  memberikan  qardh  kepada  nasabah,  dengan  qardh tersebut  menjadi  milik  nasabah  secara  penuh.  Kemudian  nasabah  menjual aset tersebut kepada Bank Syariah Indonesia, dan dengan hasil penjualan itu nasabah  melunasi  qardh-nya  kepada  Bank  Syariah  Indonesia.  Bank  Syariah Indonesia  kemudian  menjual  kembali  secara  murabahah  aset  yang  telah menjadi  miliknya  tersebut  kepada  nasabah  dengan  pembayaran  secara cicilan. 22
Pembiayan  Pensiun  Berkah  dengan  jenis  pembiayaan    take  over  dengan menggunakan skema pembiayaan akad qardh wal murabahah, prinsip qardh wal murabahah ini merupakan pengalihan hutang dari Bank Konvensional ke Bank  Syariah.  Dari  sumber  data  yang  Penulis  temukan  bahwa  qardh  wal murabahah  pada  pembiayaan  Pensiun  Berkah  dilakukan  secara  bersama dalam  artian  dua  akad  dalam  satu  akad,  akad  qardh  dan  murabahah  tidak dilakukan secara terpisah. qardh merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan  dana  yang  diberikan  (hutang)  sedangkan  murabahah  merupakan akad jual beli.
Penggunaan  akad  qardh  wal  murabahah  dalam  pembiayaan  Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan take over  hukumnya dilarang/diharamkan untuk  diterapkan  karena  adanya  hadis  sahih  Rasulullah  yang  secara  jelas larangan menggabungkan jual beli dan hutang (Bai’ wa salaf).
22 Bank Syariah Indonesia, Manual Produk Pembiayaan Pensiun  Berkah, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021),II-E-3.
C. Akad Hybrid pada Produk Pra Pensuin Berkah
Pra  Pensiun  Berkah  merupakan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Bank untuk nasabah yang berpenghasilan tetap yang akan memasuki usia pensiun dengan jangka waktu pembayaran angsurannya dapat melintasi usia pensuin. Pembiayaan  Pra  Pensiun  Berkah  ini  diperuntukkan  untuk  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Tujuan  pembiayaan  yaitu: pembelian  barang  (kendaraan,  rumah,  renovasi  rumah,  pembangunan rumah,  pembelian  bahan  baku/material  untuk  mendirikan  usaha)  dan pembelian  konsuntif  lainnya.  Pelaksanaan  proses  akad  Pra  Pensiun  Berkah sesuai  tujuan  penggunaannya,  yaitu:  pembiayaan  baru,  pembiayaan  take over, pembiayaan take over + top up, dan pembiayaan top up. Adapun skema pembiayaan  Pra Pensiun Berkah menggunakan akad murabahah, qardh wal murabahah, ijarah, qard wal ijarah, musyarakah mutanaqisah (MMQ).
Salah satu pembiayan Pra Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan baru, pembiayaan  baru  ini  merupakan  pembiayaan  dengan  tujuan  untuk pembelian  barang  seperti  kendaraan  ataupun  rumah  dengan  menggunakan skema  pembiayaan  akad  musyarakah  mutanaqishah  (MMQ).  Musyarakah atau  syirkah  kesepakatan  antara  dua  pihak  untuk  kerjasama  dalam modal/usaha untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan bersama, sedangkan mutanaqishah yang bererti mengurangi secara bertahap.
Akad  MMQ  terdiri  dari  akad  musyarakah/syirkah  dan  bai’  (Jual  Beli). MMQ dalam oprasional Bank Syariah Indonesia merupakan kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan kendaraan ataupun rumah (barang) sesuai dengan kesepakatan, dimana barang tersebut menjadi milik  bersama.  Adapun  besaran  kepemilikan  ditentukan  sesuai  dengan jumlah modal yang disertakan dalam kontrak kerjasama, kemudian nasabah membayar secara berangsur sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.
Pemindahan  kepemilikan  dari  porsi  Bank  Syariah  Indonesia  kepada nasabah  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  modal  nasabah  dari pertambahan  angsuran  yang  dilakukan  nasabah,  dimana  penurunan penurunan  porsi  kepemilikan  Bank  Syariah  Indonesia  terhadap  benda berkurang  secara  proporsional  sesuai  dengan  besarnya  angsuran,  sehingga angsuran  berakhir  berarti  kepemilikan  suatu  barang  tersebut  sepenuhnya akan menjadi milik nasabah.
18 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati

## PENUTUP
1. Pemahaman  akad  hybrid  dalam  transaksi  menggunakan  prinsip  syariah perlu dianalisis secara spesifik dengan mengikuti kaidah pengaturan dan konsep  ijtihad  dari  para  fuqaha  (orang  yang  memahami  ijtihad  hukum islam).  Sepanjang  kebolehan  suatu  akad  -  akad  yang  dibangun  untuk mengembangkan  produk  keuangan  syariah  dengan  inovasi  multi  akad sebagai  preferensi  persaingan  dengan  keuangan  konvensional  harus memperhatikan  aspek  hukum  yang  membangun  akad  hybrid  itu  sendiri dengan  memeprhatikan  pola  implementasi  dan  perpaduan  akad-akad tertentu agar tidak menjadi sesuatu yang berpotensi mengandung unsur riba, maisyir, gharar terhadap kaidah hukum ekonomi syariah.
2. Penerapan  multi akad (al- ukud al murakkabah) pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan dengan memperhatikan aturan dari fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan otortitas jasa keuangan (POJK), sehingga tercipta model akad  akad  yang  saling  menguntungkan  satu  sama  lain  jika  diterapkan pada  industry  perbankan  syariah  dan  tidak  mengandung  hal-hal  yang tidak  dibolehkan  bahkan  dilarang  oleh  syariat  islam  itu  sendiri.  Pada bagian  ini  menyajikan  ringkasan  dari  uraian  mengenai  hasil  dan pembahasan,  mengacu  pada  tujuan  penelitian.  Berdasarkan  kedua  hal tersebut  dikembangkan  pokok-pokok  pikiran  baru  yang  merupakan esensi dari temuan penelitian.
Selanjutnya  akan  lebih  komprehensif  lagi  tantangan  perkembangan ekonomi  syariah  kedepan  khsusnya  eksistensi  perbankan  syariah  dalam bersaing  dengan  konsep  konvensional  yang  diharapkan  mampu  merancang aplikasi  keuangan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  tidak  menyalahi ketentuan syariat. Model pengembangan paduan akad –  akad masih banyak yang belum dieksploasi dan dielaborasi sehingga kedepan dapat menjadi isu pokok yang harus dituntaskan pada penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku:
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,
Jakarta:Kencana, 2011.
Ahmad  Nur  Vikron  Pranata,  Implementasi  Hybrid  Contract  dalam  Akad  Al- Murabahah  Wa  Ar-rahn  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Purwokerto, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.
Bank  Syariah  Indonesia,  Manual  Produk  Pembiayaan  Pensiun    Berkah, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021.
Hadits Jami’ At-Tirmidzi No.1152 https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1152”
Irwansyah, PENELITIAN HUKUM “Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)”, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021.
Muhammad, Sistem dan Operasi Bank Syariah, Yogyakarta:UII Press, 2001.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2008.  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung RI. 2008. Jakarta
Putri  Nadila  Sari,    Analisis  Penerapan  Hybrid  Contract  Dalam  Produk Pembiayaan  Kepemilikan  Rumah  (Griya)  Pada  Bank  Syariah  Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Skipsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan Syariah. Jakarta 2008

## Sumber Artikel Jurnal
Abbas  Arfan,  “Tipologi  Multi  Akad  Dalam  Produk  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Perspektif  Teori  dan  Batasan  Multi Akad Al-Imrani,” Ulul Albab Vol.18, No.2 2017):275-276.
Abdul  Wahab,  “Hybrid  Contract  Dalam  Perspektif  Ulama  Empat  Madzhab”
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No.1, 2020: 2
Abdul  Wahab,  “Hybrid  Contract  Dalam  Perspektif  Ulama  Empat  Madzhab” Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No.1, 2020:161-172
Agus Marimin , dkk, “Perkembangan Bank Syariah Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01,No.02(Juli 2015): 76.
Agustianto, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya  Inovasi  Produk  Perbankan  dan  Keuangan  Syariah,  (Ciputat: Iqtishad Publishing,2014: 108-109.

## 20 | Muh. Fachrurrazy & Tryambarwati
Ali Amin Isfandir, “Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan  Penerapanya  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah,”  Jurnal PenelitianVol.10, No 2(November 2013):205-206.
Hartanto, Selamet & Sup, Devid. “Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif  Fatwa  DSN-MUI”  Journal  of Islamic  Economics  and  Finance Studies. 2022.
Muhammad  Noor  Sayuti,  “Kontekstualisasi  Rasio  Logis  Hybrid  Contract: Upaya  Penguatan  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Bank  Syariah”  AL- IQTISHADIYAH:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Ekonomi  Syariah /Vol. 5, No.2, 2019: 112-130
Selamet Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup  , “Konsep Hybrid Contract di  Indonesia  dalam  Perspektif  Fatwa  DSN-MUI”    Journal  of  Islamic Economics and Finance Studies /Vol. 3, No.1, 2022:43-54
Yosi  Ariyanti,  “multi  akad  (al-uqud  al-murakkabah)  di  perbankan  syariah
Perspektif  fiqh  muamalah”  Jurnal  Ilmiah  Syariah    Vol.  15  No.2  Jul-Des 2016: 177-189

## Sumber Artikel Jurnal Online
Auliya Damayanti,”MES Ungkap Fakta-fakta Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah”, DetikFinance, http://finance.detik.com/moneter/d- 5660420/mes-ungkap-fatka-fakta-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank- syariah, (diakses pada 11 Oktober 2021)
Bank Syariah Indonesia, “Mitraguna Online”, http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343pe mbiayaan/1614587813mitraguna-online,  (diakses  pada  08  Oktober 2021)
Erlangga Djumena,”Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah”, Kompas.com,http://amp.kompas.com/monay/reas/2021/08/03/0606 00626/ini-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah. (diakses pada 11 Oktober 2021)