Terbit Pertama Tahun 1999

## PENGORGANISASIAN STAKEHOLDERS DALAM KONSTRUKSI
COMMUNITY DEVELOPMENT (Studi Pada: PTPN VII Persero Unit Usaha Bekri)
Muhammad Guntur Purboyo 1)
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  program  kemitraan  sawit  PTPN  VII  bersama  dengan  petani  mitra sebagai  bentuk  dari Community  Development .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif disesuaikan  dengan  kompleksitas  permasalahannya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses pengorganisasian yang dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang saling keterkaitan. Tahapan pelaksanaan program ini dipetakan menjadi tiga yakni, empowerment sebagai pondasi dari program kemitraan, partnership sebagai  tahapan  dimana needs  assesment dilakukan  oleh  masing-masing stakeholders serta,  pengorganisasian  sebagai  bentuk  pembagian  tugas  dan  fungsi  masing-masing stakeholders berdasarkan  hasil  dari needs  assesment yang  dilakukan  sebelumnya.  Stagnasi  dalam pelaksanaan  kegiatan  ini  didasarkan  pada  hilangnya  fungsi  dari  salah  satu  stakeholder.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  peran  dan  keterlibatan  secara  utuh  dari  masing-masing stakeholder .  Pada  akhir  studi  ini,    tedapat  disain  program  kemitraan  yang  berbasiskan  pada community  development sebagai  bentuk  konstribusi  yang  merupakan  hasil  dari  pemahaman terhadap konteks yang diteliti sebelumnya.
Kata kunci: Pengembangan Masyarakat; Pemberdayaan; Pengorganisasian, Kemitraan; Pemangku kepentingan; Tugas dan Fungsi

## Abstract
This paper discusses the PTPN VII oil palm partnership program with partner farmers as a form of Community Development. This research take a qualitative approach based on the complexity of the problems that existing. The results of this research is  showed that the process of organizing is  an  unity  of  interrelated  system.  The  program  is  mapped  into  three  stages,  empowerment  as the  foundation  of    the    “ Program  Kemitraan ”,  partnership  as    a    stage  where  the    needs assesment carriedout by each stakeholder,  organizing as a form devision of tasks and function as well  as  the  respective  stakeholders,  each  stakeholder  organization  based  on  the  results  of  the needs assesment conducted earlier. Stagnation in the implementation of this activities based on the loss of functionsof one of the stakeholders. Results from this study showed the importance of the role  and  imvelopment  of  the  whole  of  each  stakeholder.  At  the  end  of  this  research,  as  a constribution  there  is  a  sistematic  design  of  the  partnership  program  based  on  community development, as the result of an understanding abut this studied context.
Key words : Community Development; Empowerment; Organizing, Partnership; Stakeholder; Tasks and Function.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42

## PENDAHULUAN
Program  pengembangan  masyarakat  atau Community  Development (comdev)  merupakan  suatu  konsep  yang  sedang  menjadi  tren  dan  berkembang dewasa  ini.  Dalam  dunia  industri  comdev  dipahami  sebagai  salah  satu  bentuk dalam  penerapan  CSR.  Kemunculan  comdev  dianggap  sebagai  anti-tesis  dari model  CSR  yang  bersifat charity (amal).  Comdev  memiliki  esensi  dasar  pada pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai konsekuensi sosial lainnya  yang dianggap sebagai kemanfaatan sosial dan merupakan anti-tesis dari pandangan lama (Wibisono, 2007: 13-37).
Dalam  memahami  comdev  kecenderungan  penelitian  sebelumnya menempatkan peran perusahaan sebagai suatu hal yang sangat penting. Sehingga kegagalan  suatu  program  atau  berlangsungnya  tergantung  dari  bagaimana tindakan  dari  perusahaan  sebagai  pemilik  program.  Keterlibatan stakeholders pada  program  seolah  tersekat  oleh  batasan-batasan  semu  yang  kemudian menghalangi  adanya  relasi  yang  baik  antara  perusahaan  dan  masyarakat.  Peran pemerintah  hanya  dilihat  sebatas  pada  pembuatan  regulasi  tanpa  memonitor pelaksanaan  program  comdev  yang  dilakukan  perusahaan.  Padahal  dalam konteks  ini  pemerintah  memiliki  fungsi  yang  krusial  dalam  memfasilitasi  dan mengkontrol  pelaksanaan  program.  Pengorganisasian  hanya  terfokus  pada masyarakat  sebagai  sasaran  program  bukan  tiap stakeholders sebagai  pemilik program.  Peningkatan  posisi  tawar  yang  memungkinkan  masyarakat  terbebas dari sifat inferior seolah diabaikan dalam hal ini.
Berangkat  dari  hal  diatas,  kajian  mengenai  pengorganisasian stakeholders yang  terkait  dengan empowerment dan  kemitraan  ( partnership )  sebagai  suatu bentuk program pada sektor perkebunan  BUMN  atau industri perkebunan perlu dilakukan.  Dalam  konteks  ini  tiap stakeholders ditempatkan  sebagai  satu kesatuan  organ  yang  tak  terpisahkan  dalam  mencapai  tujuannya.  Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai hal ini maka perlu adanya kajian  mengenai  pengorganisasian stakeholders dalam  pelaksanaan  pola kemitraan sebagai bentuk dari comdev yang dilakukan oleh PTPN VII (Persero) dalam konteks inilah penelitian ini berkepentingan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
PTPN VII (Persero) Unit Usaha Bekri sebagai BUMN yang bergerak pada sektor  perkebunan  sawit  dan  pengolahan  minyak  sawit.  Melakukan  program CSR-nya melalui  program  kemitraan  sawit  yang  digadang-gadang  melandaskan kegiatannya berdasarkan konsep community  development .  Dalam kegiatan  ini, PTPN VII melibatkan Dinas Perkebunan serta Petani sebagai mitranya. Stagnasi pada  pelaksanaan  program  yang  belangsung  sejak  tahun  1993  ini  merupakan kajian  yang  akan  mendasari  tulisan  ini.  Dalam  tulisan  ini  akan  melihat bagaimana,  program kemitraan sawit PTPN VII dapat dikatakan sebagai bentuk kemitraan  yang  berlandaskan  pada  konsep community    development .    Untuk menjawab  permasalahan  ini  digunakan  tiga  konsep  pokok  dalam  melakukan kajiannya yakni, Empowerment, Partnership serta Pengorganisasian stakeholder . Sebagai sarana pencapaian keberdayaan pada petani mitra.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  ini  menggunakan  prespektif  sturktural  fungsional  dalam melihat community  development sebagai empowerment terkait  dengan partnership (kemitraan) dan pengorganisasian (dalam konteks ini pengorganisasian stakeholders )  guna  melihat  relasi  yang  terbentuk  sebagai  alat analisis  dan  mengkonstruksi  hasil  penelitian.  Bertolak  dari  tujuan  penelitian, penelitian ini akan melihat bagaimana pola pengorganisasian stakeholders (dalam hal ini Petani Mitra, KT, KUB, KUD, Unit Kerja PTPN VII dan pemerintah lokal) yang  dilakukan  dalam  pengimplementasian  program  Kemitraan  BUMN  yang dilaksanakan oleh PTPN VII.

## Community Development
Sacara  konseptual  comdev  didefinisikan  sebagai  metode  dalam memperkuat  warga  masyarakat  sekaligus  mendidik  melalui  pengalaman  yang terarah  agar  dapat  melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  kemampuan  sendiri , dimana  masyarakat  mengorganisir  diri  mereka  sendiri  dalam  perencanaan  hal yang akan dilakukan, perumusan masalah dan kebutuhan baik untuk kepentingan individu  maupun  kepentingan  bersama  yang  didasarkan  atas  rasa  kepercayaan diri yang tinggi. Dan merupakan usaha-usaha yang terorganisasi bertujuan untuk
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
memperbaiki  kondisi  kehidupan  masyarakat  dan  memberdayakan  masyarakat (Tropman,dkk; US ICA; dan Artur Dunham).
Dari  definisi  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  comdev  memiliki focus  kegiatan  pemberdayaan  melalui  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan        mereka,        sehingga        prinsip  “ to        help        the community        to        help  themselve” dapat    menjadi    kenyataan.    Penekanannya ada    pada    partisipasi    aktif  dalam  bentuk  aksi  bersama  ( group  action )  dalam pemecahan  masalah  dan  memenuhi  kebutuhannya  dan  dilakukan  berdasarkan potensi  yang  dimiliki  masyarakat.  Dengan  demikian,  comdev  dalam  rangkaian kegiatannya  dalam  pembangunan  tidak  hanya  menghadirkan  metode  kerja "doing  for  the  community" ,  tetapi  mengadopsi  metode  kerja "doing  with  the community".
Metode  kerja doing  for memiliki  implikasi  untuk  menjadikan masyarakat pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya sehingga bermuara pada pada ketergantungan ke bantuan pemerintah atau organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya,  metode  kerja  “ doing  with ”  memberikan  rangsangan  pada masyarakat untuk menjadi lebih aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan  yang  sifatnya real  needs,  felt  needs dan expected  need .  Hal  ini sejalan  dengn  titik  berat  metode  comdev  yakni  bagaimana  komunitas  mampu berpartisipasi secara penuh dalam suatu program pengembangan (Ife, 1995: 56; Prijono dan Pranarka, 1996: 54; Suparjan dan Hempri, 2003: 43).
Sanders  terdapat empat  tipologi  comdev  yaitu: Pertama , comdev sebagai siklus  proses  siklus  yang  berkesinambungan  atau  perubahan  dari  suatu  kondisi ke  lainnya  berupa  kemandirian  masyarakat. Kedua ,  comdev  sebagai  fokus metode  dengan  memanfaatkan  partisipasi  masyarakat  dan  perorganisasian. Metode  comdev  dapat  diterapkan  pada  proses  apa  saja.  Hal  ini  merupakan landasan teoritis bagi eksistensi masyarakat serta menunjukkan titik krusial dari peran  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan. Ketiga ,  bila  sudah  terdapat proses,  metode  dan  tata  cara  tertentu  maka  dapat  dilkatakan  comdev  sebagai suatu  program  yang  secara  integral  terintegrasi  dengan  pembangunan  yang dititikberatkan  pada  pencapaian  tujuan  bersama  dalam  penyelesaian  rangkaian
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
kegiatan  secara  terukur  dan  dapat  dilaporkan  atau  dipertanggungjawabkan. Terakhir, comdev sebagai gerakan, merupakan kegiatan yang terorganisasi untuk dilaksanakan  dalam  rangkaian  pencapaian  tujuan  dan  harapan  masyarakat sekaligus  merupakan  media  pelembagaan  struktur  organisasi  (Christtenson  dan Robinson, 1989:12).
Comdev  dirancang  untuk  peningkatan  kehidupan  yang  lebih  baik  dan merangsang  partisipasi  masyarakat,  jika  dimungkinkan  atas  prakarsa  sendiri. Namun  jika  prakarsa  itu  tidak  muncul  spontan  maka  dapat  dilakukan  berbagai teknik untuk memacu tanggapan aktif terhadap gerakan itu. Dalam penelitian ini yang  akan  diulas  adalah  bagaimana  penerapan  comdev  sebagai  suatu  program pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  PTPN VII  (Persero)  (James A dan  Jerry W Robinson. 1989:12).
Terkait  dengan  hal  ini,  pembahasan  mengenai  comdev  di  BUMN  akan terfokus  pada  pola  kemitraan.  comdev  adalah  bagaimana  masyarakat  mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan  program.  Dalam konteks ini maka dibutuhkan peningkatan  modal  sosial  dan  individu  agar  terjadi  peningkatan  posisi  tawar mayarakat. Dengan adanya posisi tawar maka hubungan antar stakeholders akan ada  dalam  posisi  setara  sehingga  masing-masing stakeholdes mampu mengkomunikasikan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dan  hambatan  dalam pelaksanaan program comdev.
Kemitraan ( Partnership )
Notoatmodjo  (2003)  menjelaskan,  kemitraan  sebagai  kerja  sama  formal antara  individu,  kelompok  atau  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Kemitraan  dapat  diasumsikan  sebagai  upaya  pelibatan  berbagai  komponen  baik sektor,  kelompok  masyarakat,  lembaga  pemerintah  atau  non-pemerintah untuk  bekerja  sama  mencapai  tujuan  bersama  berdasarkan  atas  kesepakatan, prinsip,  dan  peran  masing-masing.  Akan  tetapi  disisi  lain  Ansori  (2001) megungkapkan,  dalam  peningkatan  dampak  kemitraan  agar  lebih  baik dipengaruhi  oleh  faktor  personal,  adanya  hambatan  dari  personal,  faktor kekuasaan,  faktor  organisasional,  hambatan  dalam  pengorganisasian,  dan  faktor lainnya.  Faktor-  faktor  tersebut  akan  mempengaruhi  kepuasan  dan  peningkatan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
keefektifan  komitmen  serta  keberhasilan  aktivitas  atau  kegiatan.  Dengan  kata lain kemitraan  yang dibangun terlebih dahulu mementingkan faktor-faktor  yang dapat  mempengaruhi  berjalannya  kemitraan  (Notoatmojo,  2003  dan  Philips 2001). Ada beberapa pendapat mengenai prinsip dalam kemitraan, Ditjen P2L & PM,  (2004) menjelaskan mengenai 3 prinsip dalam membangun kemitraan oleh masing-masing  anggotanya  yakni:      Kesetaraan  ( Equity ),  Keterbukaan,  Azas Manfaat Bersama ( mutual benefit ).
Dalam  penelitian  ini  diasumsikan  bahwa,  kemitraan  merupakan  suatu bentuk  pola  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  BUMN  sebagai  bentuk  sosial responsibilitynya.  Kemitraan  yang  diterapkan  di  PTPN  VII  bersifat Synergistic Partnership dengan  asumsi  ini  maka  sangat  penting  dalam  pelaksanaannya dilakukan  advokasi  dan  evaluasi  guna  pencapaian  yang  lebih  baik  serta dimungkinkan  pula  sistem  yang  berjalan  mampu  mempelajari  permasalahan yang  muncul  dan  kemudian  dijadikan  pelajaran  dalam  pembentukan  sistem yang  lebih  baik.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  program  kemitraan  didalamnya terdapat proses pemberdayaan petani sebagai mitra. Dengan demikian kondisi ini akan mendukung keberlanjutan dari program yang dilaksanakan. Kemitraan yang dilakukan  dalam  hal  ini  lebih  mendekati  bentuk  inti  plasma  dimana  petani dijadikan mitra.

## Pengorganisasian Stakeholders
Dalam  konteks  ini  organisasi  didefinisikan  sebagai  kesatuan  aspek  sosial yang  terkoordinasi  secara  sadar  dan  mampu  di-identifikasi  serta  bekerja  secara terus  menerus  guna  memungkinkan  masyarakat  mencapai  suatu  tujuan  yang tidak  dapat  dicapai  melalui  tindakan  individu  secara  terpisah.  Organisasi dicirikan  oleh  perilakunya  yang  terarah  pada  tujuan.  Tujuan  dan  sasaran organisasi  dapat  dicapai  secara  efisien  dan  efektif  melalui  tindakan-tindakan individu  dan  kelompok  yang  diselenggarakan  dengan  persetujuan  bersama (Gibson, dkk : 1987 : 7 dan Robbins, 1994 : 4).
Dave Beckwith dan Cristina Lopes (1997) mendefinisikan pengorganisasian  sebagai  proses  pembangunan  kekuatan  dengan  melibatkan stakehoders melalui  proses  menemukenali  ancaman  secara  bersama-sama  dan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
memberikan  penyelesaian  yang  diinginkan  atas  ancaman-ancaman  yang  ada dengan  mengenali  struktur,  birokrasi,  perangkat  yang  ada  agar  proses penyelesaian  yang  dipilih adalah hal  yang  mungkin  untuk  dilakukan.  Selain  itu pengorganisasian  pula  dituntut  menyusun  sasaran  yang  hendak  dicapai  dan membangun sebuah institusi secara demokratis diawasi oleh seluruh stakeholders sehingga  mampu  mengembangkan  kapasitas  untuk  menangani  ancaman  dan menampung semua keinginan dan kekuatan yang ada (Dave Beckwith & Cristina Lopes, 1997).
Penelitian ini akan melihat pula bagaimana pengorganisasian stakeholders dilakukan  dalam  pelaksanaan  kemitraan  di  PTPN  VII. Stakeholders dalam penelitian  ini  adalah  pihak  yang  terlibat  di  dalam  pelaksanaan  program kemitraan  yang  dilakukan  oleh  BUMN  dalam  hal  ini,      PTPN  VII  sebagai korporasi;  Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  fungsi  fasilitasi,  monitoring  dan controlling;  KT  (Kelompok  Tani)  sebagai  organisasi  lokal  petani;  KUD (Koperasi  Unit  Desa)  sebagai  lembaga  ekonomi  lokal  dan  KUB  (Kelompok Usaha  Bersama)  sebagai  organisasi  bentukan  dalam  pelaksanaan  kemitraan. Dalam  hal  ini  pihak-pihak  inilah  yang  kemudian  akan  berpartisipasi  dalam pengorganisasian stakeholders .

## METODE
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  kulitatif.  Hal  ini dilakukan  terkait  dengan  kompleksitas  permasalahan  yang  ada.  Data dikumpulkan  memalui  wawancara  mendalam,  observasi  lapangan  serta  analisis dokumen  terkait  dengan  pelaksanaan  program  kemitraan  sawit  PTPN  VII. Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Desa  Sinar  Banten  yang  merupakan  lokasi dari  pabrik  pengolahan  sawit  dan  kontor  perwakilan  PTPN  VII  di  Unit  Usaha Bekri  sekaligus  sebagai  pelaksana  program  kemitraan  sawit  (Bryman,  2004; Creswell, 2003; Neuman, 2003).
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  alat  pengumpul  data  adalah  peneliti sendiri.  Penentuan  informan  menggunakan  tekik perposif  sampling .  Hal  ini dilakukan  dengan  asumsi  bahwa  PTPN  VII  merupakan  bentuk  organisasi terstruktur  dan  memiliki  pembagian  keja  yang  jelas  didalamnya  serta  sebagai
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
suatu  program  data  mengenai  keterlibatan  stakeholder  dapat  diperoleh  dengan mudah  berdasarkan  dokumen  kemitraan  milik  PTPN  VII  (Persero).  Informan dari penelitian ini adalah mabes dari bidang kemitraan PTPN VII, Sinder Bidang Kemitraan,  sinder  Bagian  Umun,  Ketua  Kelompok  Tani  dan  KUB/KUD  serta pihak  pemerintahan  kabupaten.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara menghubungkan  keterkaitan  data  yang  diperoleh  sebagai  sarana  untuk memperoleh  konklusi  dan  kemudian  dijadikan  sebagai  bahan  analisis  dalam membahas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini    merupakan    jawaban yang  diperoleh  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  kemitraan  sawit  yang dipetakan  melalui  tiga  konsep  utama  sebagai  dasar  pertanyaan  dalam  rumusan permasalahan yang dibuat. Terkait hal ini pengambaran secara singkat mengenai tahapan empowerment,  partnership dan  pengorganisasian stakeholders, akan menjadi fokus dalam mengkaji kegiatan ini.
Empowerment Sebagai Pondasi Implementasi Program
Dalam        Implementasi        Program        Kemitraan,        PTPN        VII melakukan empowerment dalam  meningkatkan  kapasitas  petani  mitra.  Sacara teoritis  comdev  didefinisikan  sebagai  suatu  cara  untuk  memperkuat  warga masyarakat  dan  untuk  mendidik  mereka  melalui  pengalaman  yang  terarah  agar mampu  melakukan  kegiatan  berdasarkan  kemampuan  sendiri , dimana masyarakat  mengorganisir  diri  mereka  dalam  merencanakan  yang  akan dikerjakan,  merumuskan  masalah  dan  kebutuhan-kebutuhan  baik  yang  sifatnya untuk  kepentingan  individu  maupun  yang  sifatnya  untuk  kepentingan  bersama yang  didasarkan  atas  rasa  kepercayaan  diri  yang  tinggi.  Dan  merupakan  usaha- usaha  yang  terorganisasi  bertujuan  untuk  memperbaiki  kondisi  kehidupan masyarakat  dan  memberdayakan  masyarakat.  (Tropman,dkk;  US  ICA;  dan Artur  Dunham). Tahapan  yang  dilakukan  terkait  dengan  hal  ini  tergambar pada Bagan I .
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42

## Bagan I. Tahapan Empowerment Dalam Kemitraan Sawit PTPN VII
(Sumber: Pengolahan Data Lapangan)
Terkait dengan empower-ment , hal yang dilakukan adalah melembagakan para  petani  mitra  melalui  organisasi  sederhana  yang  dikenal  dengan  KT (Kelompok Tani). Pelembagaan ini memiliki tingkatan sehingga dapat dikatakan sistem  yang  dibentuk  adalah  kordinasi  bertingkat.  KT  dikelom-pokan  dalam ruang  organisasi  yang  lebih  luas  yang  dikenal  dengan  KUB/KUD. Hal  ini dilakukan  sebagai  bentuk  dari  pengutan  modal  sosial  yang  dimiliki  olah masyarakat.  Di  sisi  lain,  melalui  organisasi  lokal  yang  dibentuk  dilakukan pengutan-pengutan kemampuan individu oleh  pihak  PTP  VII  bersama  dengan Dinas    Pekebunan    Kabupaten    Lam-pung  Tengah.  Proses  ini  ditujukan  untuk meningkatkan  posisi  tawar  calon  petani  mitra  dalam brmitra dengan PTPN VII nantinya.  Setelah  terjadi  penguatan  kapasitas  lokal  serta  memiliki  struktur organisasi tahapan selanjutnya membangun kemitraan ( partnership ).
Kemitraan  ( Partnership )  Sebagai  Sarana  Dalam  Merumuskan Needs Assesment
Kemitraan  ( partnership )  dilakukan  dengan  mendiskusikan  kebutuhan- kebutuhan  serta  mem-berikan  informasi  mengenai  kekuran-gan  dari  masing- masing  pihak.  Dalam  hal  ini,  petani  mitra  diwakili  oleh  ketua  KT  yang merupakan anggota dari KUB/KUD. Dari hasil needs assesment inilah kemudian dirumuskan  program  yang  akan  dilakukan.  Titik  tekan  dalam  pengaplikasian
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
kemitraan terdapat  tiga  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  yakni, equality , trasparancy ,  serta mutual-bennefit .  Tiga  unsur  pokok  ini  yang  dilakukan  pada saat perencanaan program hingga berlangsungnya program. Sehingga, kemitraan yang  dibangun  akan  menjadi  kokoh  dan  kuat  serta  mampu  mempelajari kemungkinan-  kemungkinan  yang  akan  terjadi  serta  menanggapi  permasalahan secara bersama- sama guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra.
Dalam  kemitraan  tujuan  dari  seseorang  atau  kelompok  bermitra  adalah guna  menjalin  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dalam  segala  aspek. Terkait  dengan  kegiatan  ini.  Kemitraan  yang  dilakukan  tentusaja  harus  mampu menciptakan  hubungan  yang  saling  menguntungkan  baik  dari  pihak  PTPN  VII, petani  mitra  maupun  pemerintah  daerah,  dengan  kata  lain  menjalin  hubungan yang bersifat mutual  bennefit . Keuntungan  yang  diperoleh  PTPN VII tentu  saja berupa  kepastian  bahan  baku  produksi,  penghematan  dalam  pengolahan  tanah serta  pembayaran  gaji  karyawan  yang  tentu  saja  sebagai  perusahaan  yang memiliki  orientasi ekonomi hal ini  merupakan  faktor  yang penting.  Bagi petani mitra  disadari  atau  tidak  mereka  mendapatkan  peningkatan  modal  sosial  dan modal  individu  sebagai  damapak  dari  berjalannya  kemitraan  ini.  Disis  lain, peningkatan  secara  ekonomi  serta  kepastian  pasar  dalam  hal  penjualan  hasil prduksi perkebunannya.
Hal  ini  tentu  saja  menjadi  jawaban  atas  keragu-raguan  petani  untuk menanam  kelapa  sawit.  Terkait  dengan  kondisi  ini  pula  secara  tidak  langsung dengan  menjadi  anggota  KT,  KUB/KUD,  petani  mitra  mendapatkan  perluasan jaringan  sebagai  implikasi  dari  dilaksanakannya  program  kemitraan  sawit. Berlangsungnya kemitraan  yang  dilakukan  pada  tahapan  ini  tergambar  pada matrik  kemitraan dibawah ini.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
Matrik  di  atas  menjelaskan  bagaimana  kemitraan  yang  dibangun  untuk merencanakan dan merealisasikan program kemitraan sawit yang dilakukan oleh PTPN  VII  (Persero)  Unit  Usaha  Bekri,  sekaligus  merupakan  indikator  utama berjalannya  kemitraan  yang  berasaskan  pada  kesetaraan  dalam  melakukan komunikasi  antar-stakeholder.  Terlibatny  banyak  aktor  dalam  implementasinya menuntut    dilakukannya  pola  pengorganisasian stakeholders .    Hal    ini dilakukan dalam rangka pembegian tugas dan fungsi serta memberikan peluang untuk berkembang dalam mencapai tujuan bersama.
Pengorganisasian Stakeholders Dalam Pencapaian Tujuan Program Dalam  mencapai  tujuan  bersama  dari  masing-masing stakeholders , pengorganisasian dilakukan sebagai sarana untuk pencapaiannya. Terkait hal ini, stakeholders (Petani  Mitra,  PTPN  VII,  dan  Disbun)  memiliki  pembagian  peran dari  tahap  perencanaan  hingga  peng-implementasian  program.  Disbun  sebagai instansi  pemerintah  memberikan  konstribusi  dalam  hal  pengawasan  serta
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
pendampingan  bersama  dengan  PTPN  VII  sebagai  industri  perkebunan  yang memiliki  tanggungjawab  atas  lingkungan  sekitarnya.  Petani  mitra  memiliki fungsi  dalam  hal  penguatan  kelambagaan  lokal  melauli  KUD/KUB  dan  KT sekaligus  memberikan  informasi-informasi  yang  menjadi  hambatan  serta masalah-masalah  yang terjadi dilapangan. Disisi lain, petani mitra yang terlebih dahulu  menjadi  mitra  juga  wajib  memberikan  informasi  kepada  calon  petani mitra  baru  yang  akan  terlibat.  Dala  hal  ini  petani  mitra  dikelompokkan  dalam wadah  organisasi  lokal  sebagai  ciri  dari  telah  dilakukannya  penguatan  kaasitas lokal.  Terkait  kondisi  ini  tingkatan  struktur  organisasi  dalam  masyarakat tergambar pada bagan dibawah ini.
(Sumber: Hasil Pegolahan Data Lapangan)
Sebagai stakeholders dan  pemilik  program  proses controling dilakukan secara  bersama-sama  untuk  meng- counter masing-masing stakeholders dan sebagai  media  pembelajaran  agar  organisasi  kemitraan  yang  dibangun  dapat terus  berkembang.  Tahapan  ini  yang  kemudian  akan  dipahami  sebagai  bentuk dari  pengorganisasian stakeholders. Pembagian  kerja atau tugas dan fungsi dari masing-  masing stakeholders dalam  melaksanakan  program  ini  memberikan kemungkinan  dalam  menjalankan  fungsi controling sehingga  ritme  dalam pelaksanaan  program  dapat  terjaga  dengan  baik.    Dalam  konteks  kemitraan sawit  yang  dilakukan  oleh  PTPN  VII,  mulai  dari empowerment hingga terbentuknya  kemitraan  dalam  kegiatan  ini  merupakan  unsur  pokok  dari pengorganisasian stakeholders dalam  model  kemitraan  yang  berlandaskan  pada
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
konsep community development . Bentuk komunikasi dalam hubungan organisasi ini secara sederhana tergambar pada bagan berikut ini.
Kemitraan  yang  dijalankan  oleh  petani  mitra  dan stakeholder lain  di komunikasikan  melalui  anggota  KUB/KUD  serta  para  ketua  kelompok  tani. Wadah  kelompok  masyarakat  yang  dibentuk  juga  digunakan  sebagai  media distribusi  hasil  produksi  tanaman  sawit  para  petani  mitra.  Hal  ini  dapat  terjadi dikarenakan  sebelumnya  telah  dilakukan  pengutan  modal  sosial  masyarakat sebagai dasar dari pondasi program kemitraan sawit PTPN VII.
Program    Kemitraan    Sawit    Sebagai    Bentuk    Pelaksanaan Community Development
Dalam  tulisan  ini  perlu  kiranya  mempertegas  program  kemitraan  sawit yang  dilakukan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pelaksanaan  Community Development  melalui  pola  kemitraan  yang  dibangun  oleh  industri  perkebunan bersama dengan petani mitra. Dalam konteks ini, comdev dipahami sebagai proses dimana  dilakukan  penguatan  kapasitas  masyarakat  lokal  baik  secara  individu ataupun secara sosial.
Selaras  dengan  pernyataan  Abednego,  program  kemitraan  sawit  yang dibangun  melaksanakan  prinsip  dasar  dari  pengembangan  modal  awal masyarakat.  Kelembagaan  bertingkat  yang  dibentuk  dalam  kegiatan  ini merupakan  contoh  kongkrit  dalam  pencapaiannya.  Disisi  lain,  proses needs assesment yang dilakukan untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  dari masing-masing stakeholder menempatkan calon petani mitra sebagai subjek atau
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
aktor  yang  memilki  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini. Pembangunan  komunitas  yang  dilakukan  memiliki  kesinambungan  dengan konsep tri bina (Bina Lingkungan, Bina Usaha dan Bina Manusia).
Bina  lingkungan  dalam  hal  ini  adalah  tahapan  dimana  PTPN  VII menemukenali permasalahan yang ada di masyarakat dan kemudian memberikan solusi  alternatif  guna  menanggapi  permasalahan  yang  muncul  di  dalam masyarakat.  Bina  Usaha  adalah  bentuk  implementasi  dari  program  kemitraan sawit  yang  dibangun  dan  dijadikan  bentuk  usaha  perkebunan  oleh  petani mitrannya  serta  memberikan  solusi  pasar  untuk  pemasaran  hasil  produksi  TBS dari  petani  mitra.  Bina  manusia  merupakan  bentuk  logis  yang  dilakukan  oleh PTPN  VII  bersama  dengan    disbun    tk.II  dalam    hal    membentuk    organisasi lokal    serta  memberikan  pengarahan  dan  penguatan  modal  sosial  bagi  petani sebagai mitra dari kegiatan ini (Abedego, 2001 : 2-3).
Untuk mempertegas pernyataan di atas merujuk pada pernyataan James A dan  Jerry  W  Robinson  (1989),  dapat  diasumsikan  bahwa  : pertama ,  Progaram kemitraan sawit yang dilaksanakan merupakan sarana yang kemudian membawa perubahan  dalam hal transformasi kondisi masyarakat  atau dalam hal ini  petani mitra.  Sebagai  suatu  proses  yang  berkesinambungan,  program  kemitraan  sawit PTPN  VII  melakukan sharing  of  knowladge yang  kemudian  memposisikan masyarakat  yang  awalnya  bersifat  inferior  menjadi  memiliki  posisi  tawar  serta mampu  menjalin  komunikasi  yang  setara  dengan stakeholders lainnya  (dalam hal ini PTPN VII dan Disbun Tk II). Kedua , kondisi ini tidak serta merta terjadi begitu  saja,  dalam  mekanisme  kerja  yang  diakukan  setidaknya  memanfaatkan dua faktor utama dari pelaksanaan program comdev yakni partisipasi masyarakat dan  pengorganisasian stakeholders melalui  pembentukan  organisasi  lokal  (KT, KUB/KUD) guna menyetarakan posisi dari petani mitra dengan pihak PTPN VII dan  Disbun  melalui  pendampingan  berkala  yang  dilakukan.  Secara  teoritis esistensi dari pentingnya organisasi masyarakat dan partisipasi dalam mengambil keputusan  adalah  indikator  penting  dalam  tercapainya  program  pemberdayaan yang dilakukan oleh PTPN VII bersaa dengan Disbun Tk II.
Ketiga ,  Program  Kemitraan  sawit  PTPN  VII  dilaksanakan  setelah  dua proses di  atas dilakukan.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  proses  menemukenali kembali  menjadi  aspek  penting  sebagai  landasan  dasar  dari  dilaksanakannya program  kemitraan  sawit  PTPN  VII  Unit  Usaha  Bekri.  Penyesuaian  metode pelaksanaan  program  dilapangan  dilakukan  agar  program  kemitraan  sawit  yang dijalankan  mampu  menjawab  kebutuhan  dari  masing-masing stakeholders . Kondisi  ini  tergambarkan  dari  pertemuan  yang  dilakukan  guna  membahas kekurangan  serta  permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan.  Keluhan  atau permasalah  yang ada di lapangan kemudian akan  dilaporkan secara perodik dan diteruskan  kepada  pihak  direksi  PTPN  VII  serta  Disbun  Tk  II  melalui  KCP. Permasalahan ini kemudian akan didiskusikan pada saat pertemuan berkala yang dilakukan selama berlangsungnya program kemitraan sawit PTPN VII.
Terakhir,  program  kemitraan  sawit  juga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu gerakan,  kondisi  ini  tentu  saja  tercermin  dari  kegiatan  yang  terorganisasi  dan dilaksanakan  dalam  rangkaian  pencapaian  tujuan  dan  harapan  dari  masing- masing stakeholders sekaligus  sebagai  media  pelembagaan  struktur  organisasi untuk  komunitas  lokal.  Terkait  dengan  pernyataan  di  atas  dapat  dikatakan program kemitraan sawit PTPN VII dirancang untuk peningkatan kehidupan yang lebih  baik  dan  meransang  partisipasi  masyarakat  berdasarkan  proses menemukenali kebutuhan dan kekurangan masing-masing stakeholders (James A dan Jerry W Robinson, 1989 : 12).
Jika  dilihat  lebih  dalam  dalam  program  kemitraan  sawit  yang  dilakukan oleh PTPN  VII (Persero)  dapat  dikatakan  memiliki  perbedaan  secara  signifikan dengan  model  kemitraan  inti-plasma.  Kecendrungan empowerment yang dilakukan terlihat dari bagaimana proses kemitraan berjalan. Dalam inti plasma, proses  panen  hingga  dikirimnya  hasil  TBS  dilakukan  sepenuhnya  oleh  inti (dalam  hal  ini  korporasi)  sehingga  hasil  dari  kebun  plasma  dapat  dipastikan merupakan bahan baku produksi pabrik pengolahan sawit. Menilik pada kondisi ini  tidak  terjadi transfer  of  knowladge dalam hal kultur tanam dan pengelolaan perkebunan  sawit.  Meski  dalam  prakteknya  juga  di  bentuk  koperasi  sebagai wadah dari para plasma untuk mengajukan  pinjaman  dan  menerima  hasil  dari
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
kerjasama    perkebunannya.    Ini  merupakan  unsur  pokok  yang  membedakan antara  kemitraan  sawit  PTPN  VII dengan pola inti-plasma.
Kemitraan sawit yang dikembangkan oleh PTPN VII dalam hal ini petani sebagai  mitra  memiliki  kebebasan  dalam  memanen  proses  pendistribusian  buah sawit  juga  sebelumnya  dikumpulkan  dalam  kelompok  tani  yang  kemudian  dari atas nama  kelompok  tani  hasil  TBS  didistribusikan  ke pabrik  pengolahan  sawit PTPN VII. Dengan kata lain mekanisme pasar  yang  dibentuk tidak sepenuhnya tertutup  melainkan  berlandaskan  kepada  saling  percaya  dalam  menghasilkan keuntungan  bagi  masing-masing stakeholders ( mutual  benefit ).  Tentunya  dalam kegiatan ini capaian  utamanya tidak semata-mata  pada keuntungan bisnis tetapi juga  bertujuan  untuk  mengembangkan  dan  melembagakan  petani  sebagai  mitra sebagai  sarana  guna  mencapai  keberdayaan.  Kemitraan  sawit  yang  dilakukan merupakan  bentuk  nyata  dari  Pemberdayaan  ( empowerment )  merupakan  proses penguatan  yang  dilakukan  kepada  pihak  yang  dianggap  memiliki  power  yang rendah. give  power  to  power less . Ika memahami tahapan pelaksanaan program kemitraan  yang  dilakukan  oleh  pihak  PTPN  VII  bersama  dengan  Disbun  dan petani  mitra.  Kegiatan  yang  dilakukan  merupakan  bentuk  dari  kemitraan  yang dikembangkan  yang  berlandaskan  pada  konsep  comdev  sebagai  bentuk  dari pemberdayaan masyarakat.

## Hambatan Dalam Pelaksanaan Program
Sebagai  suatu  program  yang  melibatkan  banyak stakeholders disorientasi dalam  proses  dialektika  merupakan  hal  yang  lazim  ditemukan.  Kondisi  ini kemudian dinilai sebagai bentuk hambatan  yang  muncul sebagai “ bumbu ”  yang melengkapi  dinamika  berlangsungnya  suatu  program.  Terkait  dengan  penelitian ini, program  kemitraan  sawit  yang  dilakukan  PTPN  VII bersama  dengan  petani mitra  mengalami  kendala  dalam  proses  diimplementasikannya  kegiatan  ini. Secara  ringkas  hambatan  yang  muncul  dalam  proses  pelaksanan  kemitraan digambarkan pada matriks dibawah ini.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
Tabel 2. Matrik Hambatan Pelaksanaan Program Kemitraan Sawit PTPN VII.
PTPN VII Petani Mitra Disbun Tk. II Kemunculan      Pabrik- pabrik Kepastian harga dan pinalti TBS. Pemekaran Wilayah swasta di sekitar PTPN VII Kabupaten Lampung Tengah Disorientasi     Petani Mitra menganai Program
Antrian   timbang   TBS   di   PKS milik PTPN VII Prioritas    Kebijakan Pemda Kabupaten  Lampung Hilangnya  Peran Pemerintah Jarak  tempuh  yang  jauh  dan rusaknya jalan akses masuk ke PKS PTPN VII Ketidak     pahaman Disbun Daerah dan Disbun Tk. II terkait pelaksanaan program dan proses kegiatan  kemitraan  PTPN Disfungsi KUD/KUB Hilangnya  peran  pemerintah  daerah dan  Dinas  Perkebunan  TK  II  serta disfungsi  KUD/KUB  sebagai  wadah organisasi dan distribusi petani mitra
wadah      organisasi
Petani
Mitra.
(Sumber: Hasil Pengolahan Data di Lapangan)
Pada  matriks  ini  terlhat  bahwa  fokus  utama  permasalahan  ini  yakni hilangnya  peran  dan  fungsi  pemerintah.  Dalam  konteks  ini  pemerintah  daerah maupun Disbun  tk  II  semestinya  mampu  menjadi  mediator  dalam  penyelesaian permasalahan ini sekaligus memberikan  solusi alternative. Hilangnya peran dan fungsi  dari  pemerintah  dalam  kegiatan  ini  yang  kemudian  mengakibatkan terganggunya  keberlangsungan  program.  Sebagai  contoh:  metode  pembayaran kredit kelapa sawit PTPN VII dengan  cara penagihan door to door .  Kondisi ini mencerminkan  bahwa  solusi  dari  permasalahan  yag  terjadi  sangat  tergantung dengan pemerintah sebagai regulator, fasilitator serta mediator sebgai control dari masing-masing stakeholders .  Keterlibatan Disbun Tk. II dalam kegiatan ini juga ditentukan dengan fokus rencana pembangunan pemerintah daerah. Sebagai dinas yang  berada  di  bawah  naungan  kabupaten  Disbun  melakukan  tugas  dan fungsinya  berdasarkan  SKPD  yang  diterbitkan.  Kembalinya  tugas  dan  fungsi pemerintah  dalam  kegiatan  ini  merupakan  unsur  pokok  pengorganisasian  yang dilakukan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42

## SIMPULAN
Hasil temuan penelitian menunjukkan  bahwa partisipasi masyarakat  dapat terjadi  apabila  penguatan  modal  sosial  dilakukan.  Ibarat  membangun  sebuah bangunan penguatan kapasitas lokal merupakan “fondasi” utama dalam program yang  melibatkan  masyarakat  sebagai  subjek  dan  pemilik  program.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  di  lapangan  kemitraan  merupakan  tahapan  lanjutan  yang dilakukan  untuk  membentuk  suatu  program  yang  melibatkan  berbagai  aktor didalamnya.
Kondisi  lapangan  mengambarkan  proses  pengorganisasian  suatu  tahap penting. Pembagian kerja yang tepat dan disesuaikan dengan spesifikasi masing- masing stakeholders .  Kemitraan  yang  dibangun  sebelumnya  adalah  dasar  dari pembagian kerja ini. Disisi lain dalam pengoraganisasian bak sebuah organisasi terdapat  fungsi  controling  dari  masing-masing  stakeholder.  Hal  ini  dilakukan untuk  menjaga  keberlanjutan  program  yang  dijalankan.  Disisi  lain, controling juga dilakukan untuk menemukan permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program sebagai sarana pembelajaran agar program  yang dibangun dapat berkembang dan bertahan terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Dalam  menanggapi  sebuah  permasalahan  antara  petani  mitra  dengan  PTPN VII,  pemerintah  memposisikan  diri  sebagai  mediator  atau  penengah  guna memperoleh keputusan yang saling menguntungkan dari maing-masing pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abedego,  Laksana  G.  2001. Makalah  Pembangunan  yang  Bertumpu  pada Masyarakat . Bandung.
Cristenson, James A dan Jerry W Robinson. 1989. Community Development in
Perspective . USA: Lowa State University Press/Ames.
Dunham, Arthur . 1958 . Community Welfare Organization Principles &
Techniques. (Practices) . New York: Thomas Y. Crowell Company.
Einsiedel, Luz, A, 1968. Success and Failure of some Community Development in Batanggas, A Community Development Research Counsiel . ____,
University of the Philippines.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
Fredrik,  Derek  Wamea.  2005. Pegembangan  Komunitas  Lokal  Melalui  Program Community  Development  Oleh  Industri  Ekstraktif  (Studi  Pada  Wilayah Kerja  BP  LNG  Tangguh  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  -  Papua) .  Depok, Jakarta.
Friedmann, Jhon. “ Empowerment: The Politics of Alternative Development ”. ____. Clark University.
Gibson, dkk. 1985.  “ Organisasi ” edisi kelima jilid 1 terjemahan. _____. Erlangga Green, Gary Paul  dan Anna Haines. 2002. Asset Building and Community Development . New Delhi: Sage Publication.
Hafsah, Muhammad Jafar. 1999. Kemitraan Usaha. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
Harteved, Aard. 1985. The Nueleus Estate and Smallholders Developmen Program in Indonesia: The Development snd Prospec for Smallholders Developmen. IIS: The Hague.
Kroten, David dan Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan . Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Kusadjibrata,  Nasrullah.  2005. Peran  Community  Relations  dan  Implementasi Program CD BUMN (Studi Kasus: Pola sosialisasi dan interaksi PT. PGN Terhadap  Masyarakat  di  Wilayah  Pipa  Trasmisi  Gas,  Serang  Prop. Banten) . Depok, Jakarta
Levinger , Beryl dan Jean Mulroy. 2004. A Partnership Model  for Public Health Five Variables for Productive Collaboration s. Washington, DC: CORE Group
Manulang. 1986. Pengantar Manajemen. Jakarta. Sinar Grafika,
Mawarni,  Agnes. Community  Development  dalam  perusahaan  Pertambangan . Suara Pembaharuan, 3 oktober 2001.
Modul  Kemitraan  Kalapa  Sawit  PT.  Perkebunan  Nusantara  VII  (Persero)  Unit Usaha Bekri, 2006.
Moeljarto, T. 1987. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan
Strategi . Tiara Wacana. Yogyakarta.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
Moleong, Lexy. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya . Bandung.
Mubyarto . 1998. “ Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi III ”. Jakarta. LP3ES.
Muhadjir, Neong. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Nasution. 1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Tarsito. Bandung.
Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan
Masyarakat Tinggal Landas . Jakarta: Rineka Cipta.
Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner, and Steven Lloyd McMurtry. 1993. Social Work Macro Practice . New York: Longman.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Nurhasim,  Moch.  1997. Konflik  Tanah  di  Jawa  Tengah:  Tipologi  dan Penyelesaiannya . Dalam Prisma No. 7.
Oktavia, Yesi. 2004. Pengelolaan Dana Pinjaman dalam Rangka Pengembangan Usaha  Ekonomi  Keluarga .  Skripsi  Jurusan  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial, Depok, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 pasal 6
Polama, Margaret M. 1994. Sosologi Kontemporer . Jakarta: Cipta Perkasa.
Prijono. O.S. dan Pranala, A.M.W (Ed). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi . Jakarta: CSIS
Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan (PSKK UGM dan UNDP, 2003. Study on Corporate Social Resposibility , PSKK UGM dan UNDP, Yogyakarta. Sastropoetro, Santoso. R.A. 1986. “ Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional”. Bandung : Alumni.
Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia .  Jakarta: PT Rineka Cipta.
Stephen P. Robbins. 1994. Teori Organisasi, struktur, desain & aplikasi . Jakarta: Arcan Sutarto.
Suparjan dan Suryatno, Hempri. 2003. Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan . Yogyakarta: Aditya Media.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 23, No. 1 Maret 2021: 22-42
Supomo, Sita. “ Memahami Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Sektor Swasta” . Makalah Diskusi Panel Nasional: Memahami Presepsi Community Development di Sektor Pertambangan dan Migas Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta. 14 Mei 2002.
The  Community  Development  Guidlines  of  the  International  Cooperation
Administration, Community Development Review, December,1996,p.3
Tropman, John E. et.al., 1996. Strategies of Community Intervention, Macro
Practice . 5th.ed. Itasca Illinois: F.E. Peacock Publishers, INC.
Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Usman, Sunyoto. 2004. Jalan Terjal Perubahan Social . Centered for Indonesian Research (CIReD) dan Jejak Pena. Yogyakarta.
White, Benjamin. 1992. Peran Industri dalam Industrialisasi Pedesaan . Bandung: Akadtiga.
Wibisono,Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR . Surabaya:
ASHKAF Media Grafika.
Wirotomo, Paulus, dkk. 2012. “ Sistem Sosial Indonesia ”. Jakarta: UI Press.
Yuningsih, Yuyun. 2005. Evaluasi Implementasi Kebijakan Kemitraan usaha (Studi kasus Kemitraan Usaha pada yayasan Bakti Astra) , Depok, Jakarta.