AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019

## EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PAMEKASAN

## Salehoddin
Saleh@unira.ac.id Nurul Alf Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Madura

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  measure  the  extent  of  effectiveness  of  local  tax revenue  in  Pamekasan  Regency  and  measure  how  the  contribution  of  regional  taxes  to Regional  Original  Revenues  in  Pamekasan  Regency.  This  study  uses  quantitative descriptive  methods.  The  results  of  this  study  are  the  effectiveness  of  local  taxes  from 2015-2017 on average is very effective with an average percentage of 126.22%. This can be seen from the local tax target. The results of the percentage of effectiveness from 2015 amounted to  118.83% in  2016 amounted to  122.43% and in  2017 amounted to  134.98%. and  The  level  of  contribution  of  Pamekasan  district  tax  revenue  from  2015-2017  is  less able  to  make  a  good  contribution.  Because  in  2016  and  2017  decreased  with  the percentage  in  2015  amounted  to  13.59%  and  in  2016  amounted  to  15.09%  and  in  2017 amounted to 14.40% which was caused by increasing the realization of regional original income each year
Key Words: Efectivity, local taxes, PAD .

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengukur  sejauh  mana  tingkat  efektifitas penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Pamekasan  dan  mengukur  bagaimana  kontribusi pajak  daeah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Pamekasan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif,    Hasil  penelitian  ini  adalah  Efektivitas  pajak daerah  dari  tahun  2015-2017  rata-rata  sangat  efektif  dengan  persentase  rata  rata  sebesar 126,22  %.    Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  target  pajak  daerahnya.  Hasil  persentase efektivitas  dari  tahun  2015  sebesar  118,83  %      2016  sebesar  122,43  %    dan  tahun  2017 sebesar 134,98 %. dan Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah kabupaten pamekasan dari tahun 2015- 2017 kurang dapat memberikan kontribusi yang baik. Karena pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dengan persentase tahun 2015 sebesar 13,59 % dan tahun  2016  sebesar  15,09  %  dan  pada  tahun  2017  sebesar  14,40%  yang  disebabkan  oleh meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.
Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Daerah, PAD
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber- sumber  pendapatan  diwilayah  sendiri  pendapatan  asli  daerah  yang  terdiri  dari  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain- lain.  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah  yang  meliputi  hasil  penjualan  kekayaan  daerah yang  tidak  bisa  dipisahkan  antara  lain:  jasa  giro,  pendapatan  bunga,selisih  nilai  tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa  oleh daerah. (Widjaja, 2013:78).
Berdasarkan  wewenang  tersebut  dihadapkan  setiap  daerah  harus  dapat  menggali potensi  dan  mengidentifikasi  sumber  daya  yang  dimiliki  daerah  itu  sendiri  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mampu menggali  sumber-sumber  penerimaan  keuangan,  khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan pembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan  didaerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daeah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak  hiburan,  pajak  reklame  pajak  penerangan  jalan,  pajak  parker,  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkantoran (Mardiasmo2004:98).
Efektivitas  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan  atau  target kebijakan.  Efektivitas  adalah  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  organisasi  dalam pencapaian tujuan kegiatan operasioanl dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakna . secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan hasil outcome (Mardiasmo 2009:232).
Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten diprovinsi jawa timur juga  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengelolah  sumber  pendapatan  daerahnya sendiri.  Untuk  kelangsungan  dan  kemajuan  dari  kabupaten  pamekasan  maka  diharapkan kabupaten pamekasan mampu menggali, mengelola, memaksimalkan potensi sumber daya yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan.  Dengan  terus  mengali,  mengelola,  dan memaksimalkan  potensi  sumber  daya  yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan  maka  nantinya akan mampu meningkatkan retribusi daerah sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli  daerah.  Salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  yaitu  retribusi  daerah  sebagai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.( Anggoro 2017:17 )
Dalam rangka optimalisasi serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah  kabupaten  pamekasan  sehasrusnya  meningkatkan  pajak  daerah  secara professional  dan  transparan.Untuk  mendukung  hal  tersebut  maka  untuk  menganalisa evektifitas  pajak  daerah  dan  mengetahui  sejauh  mana  kontribusi  yang  diberkan  pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.Pengelolaan pajak yang optimal dapat mewujudkan otonomi-otonomi daerah serta pembangunan daerah yang baik dan merata sehingga dapat digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  analisis evektivitas  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Pamekasan  dan  seberapa  besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  permasalahan penelitian diatas adalah:
a. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pamekasan?
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
b. Bagaimana  kontribusi  pajak  daeah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Pamekasan?

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  undang-undang  No  33  tahun  2004  yang  dimaksud  dengan  PAD  adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan    kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Menurut Anggoro (2017:18) Pendapatan  asli daerah   merupakan pendapatan  yang diperoleh  pemerintah  daerah  atas  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
Menurut  Widjaja  (2013:78)  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang didapat  atau  yang  terdiri  dari  pajak,  retribusi,  hasil  perusahaan  milikdaerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  seperti  bagian  laba,  deviden,  dan  penjualan  saham  milik daerah  seserta  pinjaman  dan  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  seperti  hasil  penjualan  aset tetap daerah dan jasa giro.
Sumber-sumber  yang  bisa  dikembangkan  oleh  suatu  daerah  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:
1. Pajak Daerah secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakatoleh negara (pemerintah)  berdasarkan  undang-undang  yang  bersifat  dapat  dipaksakan  dan  yang terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat restasi kembali (kontra prestasi/balas  jasa)  secara  langsung  yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangpnan. Sedangkan pajak daerah adalah iuran waib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlak,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah.  Dengan  demikian pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan peraturan  daerah  (perda)  yang  wewenang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah.
2. Retribusi  daerah  adalah  pembayaran  wajib  dari  penduduk  kepada  negara  karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang  menikmati  balas  jasa  dari  negara.  Retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  yang  khusus disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi.
3. Hasil  perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Milik  Daerah  yang dipisahkan  adalah  hasil  pendapatan  daerah  dari  keuntungan  yang  didaat  dari perusahaan  daerah  yang  dapat  berupa  dana  pembangunan  daerah  dan  merupakan bagian  dari  anggaran  belanja  daerah  yang  disetor  ke  kas  daerah.  Hasil  perusahaan milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya  yang  dipisahkan  antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain  PAD  yang  sah  berupa  jasa  giro,  penjualan  aset  tetap  daerah,  pendapatan bunga.  Keuntungan  selisih  nilai  rupah  terhadap  mata  uang  asing,  komisi,  potongan, dan  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  atau  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh daerah
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019

## Pajak daerah Pengertian Pajak daerah
Menurut  Mardiasmo  (2004:98)  Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang digunakan  unthk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah.
Menurut  Yani  (2013:21)  Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  asli  daerah yang  sangat  potensial  dalam  menyumbang  sisi  penerimaan  daerah  sendiri.  Definisi  pajak daerah  sendiri  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  ataubadan  kepala  daerah tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  pajak  daerah  sebagai  salah  satu  PAD  menjadi salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan  daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Jenis pajak daerah
Jenis pajak daerah yang masuk dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak adalah sebagai berikut:
1. Pajak  Hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencangkup  tentang  montel,  losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10.
2. Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburansemua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak  Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial  memperkenalkan,  menganjurkan, mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang,  jasa,  orang, atau  badan,  yang  dapatdilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan,  dan/atau  dinikmatioleh umum.
5. Pajak  Penerangan  Jalan  adalah  pajak  atas  penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7.    Pajak  Air  Tanah  adalah  pajak  atas  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air  tanah  yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

## Objek, Subjek dan Tarif Pajak Daerah Pajak Hotel
Menurut Susyanti (2015:276) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh  hotel  dengan  pembayaran  yang  termasuk  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel yang  sifatnya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  termasuk  fasilitas  olah  raga  dan hiburan.Jasa penunjang sebagaimana adalah fasilitas teleon, internet,foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan ata dikelolah hotel.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Yang termasuk pajak hotel adalah: a. Motel b. Losmen
c. Rumah penginapan
d. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
e. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:
a. Jasa  tempat  tinggal  asrama  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah provensi atau pemerintah daerah.
b. Jasa sewa apartemen, kondominum, dan sejenisnya.
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan.
e. Dan panti sosial lainnya yang sejenis dan,
f. Jasa  biro  perjalanan  atau  perjalanan  wisata  yang  diselenggarakan  oleh  hotel  yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Subjek Pajak Hotel  adalah orang pribadi  atau badan  yang melakukan pembayaran kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan  hotel.  Sedangkan  wajib  pajak  otel adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan  hotel.  Dasar  pengenaan  pajak  hotel adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang  seharusnya  dibayar  kepada  hotel  dikalikan  dengan tarif yaitu :
1. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen).
2. Tarif  pajak  hotel  motel;  losmen;  rumah  penginapan;  rumahkos  dengan  jumlah  kamar lebih  dari  10  (sepuluh)  kegiatan  usaha  lainnya  yang  sejenisnya  ditetapkan  sebesar  5% (lima persen)

## Pajak Restoran
Menurut  Susyanti  (2015:276)  Objek  Pajak  Restoran  adalah  pelayanan  yang disediakan  oleh  restoran.  Meliputi  pelayanan  penjualan  makanan  atau  minuman  yang dikonsumsi  oleh  pembeli  baik  dikonsumsi  ditempat  pelayanan  maupun  ditempat  lain. Adapun  yang  termasuk  dalam  objek  pajak  restoran  antara  lain:  rumah  makan,  kafetaria, kantin,  warung,  depot,  bar,  pujasera,  toko  roti,  catering  dan  kegiatan  usaha  lainnya  yang sejenis.Yang  tidak  termasuk  objek  pajak  restoran,  jika  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran dan nilai penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebagai berikut:
a. Restoran  dengan  nilai  penjualannya  diatas  Rp.5.000.000  (lima  juta  rupiah)  sampai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan 5% (lima persen).
b. Restoran  dengan  nilai  penjualan  diatas  Rp.15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah)  per bulan 10% (sepuluh persen)

## PajakHiburan
Menurut  Susyanti  (2015:277)  Objek  Pajak  Hiburan  adalah  jasa  penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Yaitu:  tontonan film,  pengelaran kesenian, musik, tari, bsana,  kontes  kecantikan,  binaraga,  pameran  diskotik,  karaoke,  klab  malam,  bar,  pijat, pertandingan  olah  raga.Subjek  pajak  hiburan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menikmati  hiburan.  Sedangkan  yang  menjadi  wajib  pajak  hiburan  adalah  orang  pribadi atau pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai  berikut: tontonan film,  pagelaran  kesenian, musik, tari, atau busana sebesar 15% (lima belas persen) , kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya  sebesar  15%  (lima  belas  persen),  pameran  sebesar  15%  (lima  belas  persen),
diskotik,  klab  malam,  bar,  dan  sejenisnya  sebesar  35%  (tiga  puluh  lima  persen),  karaoke sebesar  20%  (dua  puluh  persen),  siklus,  akrobat,  dan  sulap  sebesar  15%,  billyar  sebesar 15% (lima belas persen), golf sebesar 25% (dua puluh lima persen) , panti pijat, fleksi, dan pusat  kebugaran  dan  sejenisnya  sebesar  25%  (dua  puluh  lima  persen),  pertandingan  olah raga  sebesar  15%  (lima  belas  persen),  hiburan  kesenian  rakyat  atau  tradisional  5%  (lima persen).

## Pajak Reklame
Menurut Susyanti (2015:278) Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :
a. Reklame papan/billboard/videtron/megatron dan sejenisnya.
b. Reklame kain.
c. Reklame melekat, stiker.
d. Reklame selebaran.
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
f. Reklame udara.
g. Reklame apung.
h. Reklame suara.
i. Reklame film dan
j. Reklame peragaan.
Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah
a. Penyelenggaraan  reklame  melalui  internet,  televisi,  radio,  warta  harian,  warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
b. Label  atau  merek  produk  yang  melekat  pada  barang  yang  diperdagangkan  yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
c. Nama  pengenal  usaha  atau  profesi  yang  dipasang  melekat  pada  bangunan  tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provensi atau pemerintah daerah dengan mencantumkan sponsor komersial.
Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, wajib  pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menyelenggarakan  reklame, sedangkan  dalam  hal  reklame  diselenggarkan  sendiri  secara  langsng  oleh  orang  pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau  badan tersebut

## Pajak Penerangan Jalan
Menurut  Susyanti  (2015:279)  Objek  Pajak  Penerangan  Jalan  adalah  pengunaan tenaga  listrik,  baik  yang  dihasilkan  sendiri  yang  meliputi  seluruh  pembangkit  listrik maupun  yang  diperoleh  dari  sumber  lain.Yang  tidak  termasuk  objek  pajak  penerangan jalan adalah :
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah provensi dan pemerintah daerah.
b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu  yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.
Subjek  Pajak  Penerangan  Jalan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  dapat menggunakan  tenaga  listrik.Jika  tenaga  listrik  dihasilkan  sendiri  nilai  jual  tenaga  listrik dihitung  berdasrkan  kepastian  yang  tersedia,  tingkat  penggunaan  listrik,  jangka  waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku didaerah.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk
1. Rumah tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai jual tenaga listrik.
2. Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual tenaga listrik.
3. Sosial sebesar 0% ( nol persen) dari nilai jual tenaga listrik.
4. Pemerintah sebesar o% ( nol persen) dari nilai jual tenaga listrik.
5. Industri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik.
b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma satu persen).

## Pajak parkir
Menurut  Susyanti  (2015:280)  Objek  Pajak  Parkir  adalah  penyelenggaraan  tempat parkir  diluar  badan  jalan,  baik  yang  disediakan  yang  berkaitan  dengan  pokok  usaha maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk  tempat  penitipan  kendaraan bermotor  dan  penyediaan  tempat  parkir  gratis  sebagai  bentuk  layanan  kepada pelanggannya.Yang tidak termasuk objek paak parkir adalah :
a. Penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh  pemerintah,  pemerintah  provensi  dan pemerintah daerah.
b. Penyelengaaran  tempat  parkir  oleh  perkantoran  yang  hanya  digunakan  oleh karyawannya sendiri.
Subjek  Pajak  Parkir  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  melakukan  parkir kendaraan  bermotor.  Sedangkan  wajib  pajak  parkir  orang  pribadi  atau  badan  yang menyelenggarakan  tempat  parkir.  Tarif  Pajak  Parkir  ditetapkan  sebesar  20%  (dua  puluh persen) dari dasar pengenaan pajak parker

## Pajak Air Tanah
Menurut  Susyanti  (2015:280)  objek  Pajak  Air  Tanah  adalah  pengambilan  dan pemanfaatan ait tanah kecuali :
a. Pengambilan  atau  pemanfaatan  air  tanah  untuk  keperluan  dasar  rumah  tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
b. Pengambilan  atau  pemanfaatan  air  tanah  oleh  pemerintah,  pemerintah  provensi, pemerintah daerah.
Subjek  Pajak  Air  Tanah  adalah  orang  pribadi  tau  badan  yang  melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang atau badan  yang  melakukan  pengambilan  atau  pemanfaatan  air  tanah.  Dasar  pengenaan  Pajak Air  Tanah  adalah  nilai  perolehan  air  tanah  dan  nilai  perolehan  air  dihitung  dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
a. Jenis sumber air.
b. Lokasi sumber air.
c. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
d. Volume air yang diambil atau yang dimanfatkan.
e. Kualitas air dan.
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau.
g. Pemanfaatan air.
Tarif  pajak  Air  Tanah  ditetapkan  sebesar  20%  (da  puluh  persen)  dari  dasar pengenaan pajak air.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019

## Klasifikasi  Pajak Daerah Untuk Provensi dan Kota
Menurut Mardiasmo (2004;99)
1. Pajak propensi terdiri dari:
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/ kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak pengambilan bahan galian
g. Pajak parkir
h. Pajak lain-lain

## Tata  cara  pelaksanaan  pemngutan  pajak  dan  tata  cara  penghapusan  piutang  pajak yang kadaluwarsa
Menurut  Mardiasmo  (2004:100)  Tata  cara  pelaksanaan  pemungutan  pajak ditetapkan  oleh  kepala  daerah.  Piutang  pajak  yang  tidak  mngkin  ditagih  lagi  karena  hak untuk  melakukan  penagihan  sudah  kadaluwarsa  dapat  dihapuskan.  Penghapusan  piutang pajak  profensi  dan  penghapusan  piutang  pajak  kabupaten  atau  kota  yang  sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan  yang masing-masing ditetapkan  oleh Gubernur dan  bupati  atau  walikota.  Tata  cara  penghapusan  piutang  pajak  yang  sudah  kadaluarsa diatur dengan peraturan daerah.

## Efektivitas
Kata  efaktiv    berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  effective  yang  berarti  berhasil  atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  bagian  ketika  pasal  4  ayat  (4)  yang menyebutkan bahwa efektif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil  program  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu  dengan  cara  membandingkan keluaran dengan hasilnya.
Menurut  Mardiasmo  (2009:232)  menjelaskan  bahwa  efektivitas  menggambarkan tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  ditetapkan  secara  sederhana efektivitas  merupakan  perbandingan  outcome  (hasil)  dengan  output.  Tingkat  dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.
Menurut  Halim  (2004:152)  rumus  untuk  menghitung  efektivitas  adalah  sebagai berikut :
Guna  mengetahui  efektiv  atau  tidaknya  pajak  atas  kendaran  bermotor  terhadap penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dapat  diukur  dengan  menggunakan  kriteria  dan indikator dibawah ini.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Tabel 2.2 Kriteria nilai efektivitas pajak daerah Prosentase Kriteria 90 80 60 Sangat efektif Efektif Cukup Kurang efektif Tidak efektif
Sumber: depdagri, kepmendagri No.690.900.327

## Kontribusi
Menurut  Guritno  (2013:76),  Kontribusi  adalah  sesuatu  yang  diberikan  bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Guritno (2013:3), Rumsus menghitung kontribusi pajak daerah
Keterangan: Pn = kontribusi penerimaan pajak daerah QY = Realisasi PAD QX = Realisasi pajak daerah n = Tahun (periode tertentu
Guna  mengetaui  bagaimana  dan  seberapa  besar  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.
Tabel 2.3 kriteria klasifikasi kontrihbusi Prosentase Kriteria 0,00% 10,10% 20,10%
30,10% 40%
40,10% Diatas 50% Sangat kurang Kurang
Sedang Cukup baik
Baik Sangat baik
Sumber: Tim litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil objek atau lokasi penelitian pada kantor Badan Keuangan Daerah  (BKD)  Kabupaten  Pamekasan  yang  berlokasi  di  Jalan  Stadion  NO.  58A Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang bertujuan untuk  mendeskripsikan  suatu  keadaan  atau  objek  yang  menjadi  perhatian  dalam  kegiatan penelitian secara sistematis menggunakan data yang berupa angka-angka. (Bahri,77:2018).

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif kuantitatif yaitu sebagai berikut:
1. Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  adalah  analisis  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  keadaan yang  berhubungan  dengan  objek  yang  akan  diteliti  yaitu  memaparkan  tentang  pajak daerah dan pendapatan asli daerah.
2. Analisis Kuantitatif
1) Menghitung Analisis efektivitas
Analisis  ini  digunakan  untuk  menghitung  besar  hubungan  pajak  daerah  dengan pendapatan asli daerah yang berada dikabupaten pamekasan.
Menurut Halim (2004;152) rumus untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :
Guna  mengetahui  efektif  atau  tidaknya  pajak  atas  kendaran  bermotor  terhadap penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dapat  diukur  dengan  menggunakan  kriteria  dan indikator dibawah ini.
Tabel 3.1 kriteria nilai efektivitas pajak daerah Prosentase Kriteria 90 80 60 Sangat efektiv Efektivitas Cukup
Kurang efektiv Tidak efektiv

## 2) Menghitung Analisis kontribusi
Menurut  Halim  (2004;  163)  Kontribusi  retribusi  adalah  seberapa  besar  pengaruh atau  peran  serta  penerimaan  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) adalah:
Keterangan: Pn = kontribusi penerimaan pajak daerah QY = Realisasi PAD QX = Realisasi pajak daerah n = Tahun (periode tertentu)
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Tabel 3.2 Kriteria kontribusi pajak daerah Prosentase kriteria 40 50 30 40 20 30 10 20 Sangat baik Baik Sedang Cukup Kurang Sangat kurang
Analisis  kontribusi  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi yang  dapat  disumbangkan  dari  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah kabupaten  pamekasan.  Dengan  cara  membandingkan  hasil  analisis  tersebut  dari  tahun ketahun selama tiga tahun maka akan diketahui kontribusi terkecinya dalam tiap tahun. Menarik kesimpulan
Setelah data diolah menggunakan rumus diatas, maka hasil pengelolaan data tersebut akan menjadi  acuan  sebuah  perusahaan  untuk  menghitung  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

## Hasil Penelitian Analisa Data dan Pembahasan Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  adalah  analisiis  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data, mengklasifikasi  data  dan  menginterprestasikan  data  target  dan  realisasi  pajak  daerah  dan menjabarkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah.
Tabel 4.4
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten Pamekasan
Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) Tahun Target (Anggaran) Pajak daerah Realisasi Pajak Daerah 2015 19.483.257.995,00 23.151.412.960,00 2016 22.012.326.596,00 26.949.852.758,00 2017 25.968.783.596,00 35.053.956.091,00
Sumber Data : Data Diolah
Pada  table  diatas  terlihat  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  kabupaten  pamekasan pada  tahun  2015  dengan  target  Rp.  19.483.257.995,00dan  realisasi  sebesar  Rp. 23.151.412.960,00  sudah  memenuhi  target  pada  tahun  2016  target  sebesar  Rp 22.012.326.596,00  dengan  realisasi  yang  mencapai  target  yakni  sebesar  Rp. 26.949.852.758,00 sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 memiliki target Rp. 25.968.783.596,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.053.956.091,00 sudah mencapai target yang ada.
Tabel 4.5
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten
Pamekasan Tahun 2015-2017 (dalam rupiah) Tahun Target (Anggaran) Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2015 144.288.155.336,62 170.258.936.684,19 2016 150.538.624.797,00 178.478.890.963,84 2017 220.745.963.384,00 243.311.843.020,28
Sumber Data : Data Diolah
Data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan pada  tahun  2015  memiliki  target  Rp.  144.288.155.336,62  dengan  realisasi  Rp. 170.258.936.684,19  sudah  melebihi  dari  target  yang  sudah  ditentukan.  Pada  tahun  2016 juga  sudah  mencapai  target  yakni  target  Rp.  150.538.624.797,00  dengan  realisai  sebesar Rp.  178.478.890.963,84.  Untuk  tahun  2017  target  pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp. 220.745.963.348,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 243.311.843.020,28 yakni sudah mencapai  target.  Dari  tahun    2015-2017  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  selalu mencapai target yang sudah ditentukan.

## Analisis Kuantitatif Analisis Efektivitas
Analisis  ini  digunakanuntuk  menghitung  besar  hubungan  realisasi  penerimaan pajak daerah dan target  pajak daerah  yang berada dikabupaten pamekasan. Efektivitas ini merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang  menunjukkan  apakah  penerimaan  pajak  daerah  sudah  mencapai  target  yang  ada. Rumus untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:
Analisis  efektivitas  dihitung  dengan  membandingkan  realisasi  penerimaan  pajak daerah dengan target pajak. Setelah dihitung maka hasil akan dilihat dengan kriteria yang ada apakah sudah efektiv atau tidaknya. Selain itu untuk menganalisis efektivitasnya juga dengan  membandingkan  hasil  efektivitas  tahun-tahun  yang  bersangkutan  dengan  tahun berikutnya.  Berikut  hasil  perhitungan  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  kabupaten pamekasan.
Berikut kriteria nilai efektivitas pajak daerah sebagai berikut :
Tabel 4.6 kriteria nilai efektivitas pajak daerah Prosentase Kriteria 90 80 60 Sangat efektif
Efektif Cukup Kurang efektif
Tidak efektif
Sumber : depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Tabel 4.7 Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2015-2017 Tahun Target/Anggara n Pajak Daerah (Rp) Realisasi Pajak Daerah (Rp) Rasio efektivitas (%) Kriteria 2015 19.483.257.995,0 0 23.151.412.9 60,00 118,83 Sangat efektiv 2016 22.012.326.596,0 0 26.949.852.7 58,00 122,43 Sangat efektiv 2017 25.968.783.596,0 0 35.053.956.0 91,00 134,98 Sangat efektiv Jumlah 67.464.368.187,0 0 85.155.221.8 09,00 126,22 Sangat efektiv Rata- rata 22.488.122.729,0 0 28.385.073.9 36,00 126,22 Sangat efektiv
Sumber data : Lampiran 1
Contoh Perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :
=  118,83 %
=  122,43 % = 134,98 %
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Gambar 4.2
Diagram tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten pamekasan 110 115 120 125 130 135 140 2015 2016 2017 Efektivitas

## Efektivitas
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  efektivitas  pajak  daerah  diatas  maka  disimpulkan secara  terperinci  dan  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Pada  tahun  2015  efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 118,83% dengan kriteria sangat efektif dengan kata lain realisasi sudah mencapai target bahkan lebih dari target.
Selanjutnya  untuk  tahun  2016  penerimaan  pajak  daerah  memperoleh  presentase sebesar  122,43%dengan  kategori  sangat  efektif.  Dan  pada  tahun  berikutnya  yaitu  tahun 2017 menghasilkan tingkat efektivitas dengan persentase sebesar 134,38% dengan kategori sangat  efektif.  Secara  keseluruhan  tingkat  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  sudah sangat  efektiv  dari  tahun  2015,  2016  dan  tahun  2017.  Realisasi  pajak  daerah  sudah mencapai target bahkan sudah melebihi target.

## Analisis Kontribusi
Analisis  kontribusi  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi yang  dapat  disumbangkan  dari  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah kabupaten  pamekasan.  Dengan  cara  membandingkanhasil  analisis  tersebut  dari  tahun  ke tahun selama tiga (3) tahun maka akan diketahui kontribusi terbesar dan terkecil dalam tiap tahunnya,  dengan  begitu  dapat  diketahui  seberapa  besar  pajak  daerah  berkontribusi  atau menyumbang terhadap pendapatan asli daerah.
Berikut kriteria kontribusi pajak daerah sebagai berikut :
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Tabel 4.8 Kriteria kontribusi pajak daerah Prosentase Kriteria 40 50 30 40 20 30 10 20 Sangat baik Baik Sedang Cukup
Kurang Sangat kurang
Sumber : depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
Tabel 4.9
Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten pamekasan Tahun 2015-2017 Tahun Realisasi pendapatan asli daerah (Rp) Realisasi pajak daerah (Rp) Rasio kontribusi (%) Kriteria 2015 170.258.936.684,00 23.151.412.960,00 13,59 kurang 2016 178.478.890.963,84 26.949.852.758,00 15,09 kurang 2017 243.311.843.020,28 35.053.956.091,00 14,40 kurang Jumlah 592.049.670.668,12 85.155.221.809,00 Rata-rata 197.349.890.222,12 28.385.073.936,00 14,38 kurang
Sumber data : Lampiran 2
Contoh perhitungan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan :
= 13,59 %
=15,09%
=14,40 %
Berdasarkan  tabel  dan  diagram  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kontribusi  pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan mengalami naik  turun. Hal tersebut  bisa  dilihat  dari  hasil  persentase  kontribusi  pada  tahun  2015  dan  tahun  2016
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
mengalami  kenaikan  sedangkan  dari  tahun  2016  dan  tahun  2017  kontribusi  mengalami penurunan. Penurunan kontribusi yang terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 cukup drastis.
Adapun  secara  keseluruhan  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut,  untuk  tahun  2015 kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  menghasilkan  persentase kontribusi  sebesar  13,59%    dengan  kriteria  sangat  baik  sedangkan  pada  tahun  berikutnya itu tahun 2016 kontribusi naik  dengan memperoleh persentase kontribusi  sebesar 15,09% dengan  kriteria  kurang  .  Dari  tahun  2015  sampai  tahun  2016  kontribusi  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1,5%.
Kontribusi  yang  diberikan  pajak  daerah  pada  pendapatan  asli  daerah  untuk  tahun 2016  ketahun  2017  mengalami  penurunan.  Dimana  dari  hasil  kontribusi  tahun  2016 sebesar  15,09%  sedangkan  tahun  2017  kontribusi  yang  diberikan  hanya  sebesar  14,40%. Hasil kontribusi ini termasuk dalam kategorikurang. Penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangat signifikan, sehingga penurunan kontribusinya mencapai 0,69%.
Secara  keseluruhan  kontribusi  yang  diberikan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan asli  daerah  masih  kurang  kontribusi.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  persentase  kontribusi yang didapatkan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Persentase kontribusi terendah terjadi pada  tahun  2015  sebesar  13,59  %.  Sedangkan  persentase  kontribusi  tertinggi  mencapai 15,09% ditahun 2016. Rata-rata persentase kontribusi sebesar 14,38%.
Dari  penjelasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Terjadinya  penurunan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  disebabkan  oleh  meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Efektivitas  pajak  daerah  dari  tahun  2015-2017  rata-rata  sangat  efektiv  dengan persentase  rata  rata  sebesar  126,22  %.    Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  target  pajak daerahnya. Hasil persentase efektivitas dari tahun 2015 sebesar 118,83 %   2016 sebesar 122,43 %  dan tahun 2017 sebesar 134,98 %.
2. Tingkat  kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  kabupaten  pamekasan  dari  tahun  2015- 2017 kurang dapat memberikan kontribusi yang baik. Karena pada tahun 2016 dan 2017 mengalami  penurunan  dengan  persentase  tahun  2015  sebesar  13,59  %  dan  tahun  2016 sebesar  15,09  %  dan  pada  tahun  2017  sebesar  14,40%  yang  disebabkan  oleh meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah tiap tahunnya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  diatas,  maka  dapat  dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Pemerintah  daerah  kabupaten  pamekasan  harus  giat  lagi  untuk  meningkatkanrealisasi pajak daerahnya agar tiap tahunnya selalu naik.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan bisa mengoptimalkan potensi realisasi  pajak daerah  yang  berada  pada  Kabupaten  Pamekasan.  Guna  untuk  meningkatkan  realisasi pajak pada Kabupaten Pamekasan ditahun berikutnya.
3. Pemerintah  Daerah    Kabupaten  Pamekasan  sebaiknya  berkomitmen  dalam  mencapai suatu target-target yang telah direncanakan, khususnya dalam meningkatkan penerimaan realisasi    pajak  daerah  yang  akan  berpengaruh  pada  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro Dwi, 2017, Perpajakan , Edisi Revisi: penerbit selemba, Yogyakarta
Badan  keuangan  daerah  (BKD),  Target  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2017.
Bahri,Syaiful, 2018, Metodelogi Penelitian Bisnis , Andi,Yogyakarta
Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
Guritno, 2013, Pajak Daerah dan Retribusi Pasar : Penerbit Rajawali pers, Yogyakarta
Halim  Abdul,  2004, Akuntansi  Keuangan  daerah ,  Edisi  Revisi:  Penerbit  salemba  Empat, Jakarta.
Irwansyah,  2014, Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah , Universitas Negeri Semarang
Juwita Ratna, 2007, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap pendapatan asli Daerah , Universitas Negeri Palembang
Memah Edwald  , 2013, Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap asli daerah ( PAD), Universitas samratulangi Manado.
Mardiasmo, 2004, Perpajakan , Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik , Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-undang.  No  33  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
Profil Kabupaten Pamekasan 2015. Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
Rahmanto  Agus,  2007, Efektivitas  Pajak  Hotel  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Pajak Daerah , Universitas Negeri Semarang.
Susyanti Jeni, 2015, Perpajakan , Wisma Kalimetro, Malang.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian  Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung:Alvabeta.
Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No.2, November 2019
Widjaja HAW, 2005, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi , Raja Grafindo, Jakarta.
https:/googleweblight.com/i?u=://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Pamekasan&hl=id-

## ID
Yani  Ahmad,  2013, Hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia : Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.