## AMNESTI JURNAL HUKUM

## UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Farrah Syamala Rosyda farrah.syamala.rosyda@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  perdagangan  orang  banyak  terjadi  dengan  berbagai  modus operandinya. Kurangnya lapangan pekerjaaan dan minimnya pengetahuan menjadi penyebab utama mudahnya tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia. Upaya memutus  mata  rantai  perdagangan  orang  tidak  hanya  kewajiban  pemerintah  daerah  namun juga pemerintah pusat dan dunia Internasional.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Berbagai  bahan  hukum  digunakan  mulai  dari  peraturan  perundang- undangan  sampai  dokumen-dokumen  hukum  lainnya  seperti  buku  hukum  dan  data  yang berasal  dari  website-website.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  data  yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  dunia  internasional,  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah berupa kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan. kebijakan tersebut memuat  upaya  penal  dan  non  penal.  Upaya  non  penal  berupa  pencegahan  dengan  berbagai tindakan  salah  satunya  dalam  bidang  administrasi.  Sedangkan  upaya  penal  dengan  adanya ancama pidana sebagai sanksi yaitu pidana penjara maupun pidana denda.

## I. PENDAHULUAN
Perdagangan orang masih banyak terjadi  dengan berbagai  modus yang ditawarkan kepada korban maupun  yang  berupa  penculikan. Perdagangan  orang  merupakan  bentuk perbudakan yang modern.
Tradisi  merantau  yang  sangat kuat  disebuah  daerah,  dapat  dijadikan sasaran  mudah  oleh  berbagai  oknum yang  melakukan  bisnis  perdagangan orang.  Di  Indonesia  masih  banyak daerah-daerah  yang mempunyai tradisi merantau.  Hal  ini  yang  menyebabkan tingginya angka
kejahatan perdagangan manusia.
Kasus  perdagangan orang  yang paling menonjol adalah berupa pengiriman  tenaga  kerja  diluar  negeri
(lintas batas) dan urbanisasi (domestik). Mayoritas korbannya adalah  perempuan  dan  anak.tujuan perbudakan  tidak  hanya  dalam  bentuk pelacuran  tetapi  juga  kerja  paksa  dan pekerjaan  dengan  tujuan  perbudakan lainnya. Modus tindak pidana perdagangan orang adalah:
1. Mereka yang  melakukan  praktek perdaganganorang
seringkali menyamarkan kejahatannyadengan berbagai tipu muslihat:
2. Memberikan  hutang  dengan  syarat- syarat  tertentuyang  memaksa  orang tersebut/keluarganya untukterus menerus  bekerja  sebagai  pelunasan hutang.

## AMNESTI JURNAL HUKUM
3. Menjanjikan pengiriman Tenaga Kerja ke kota, keluar kota atau ke luar negeri.
4. Menjadi  PRT,  menculik  dan  mengaku sebagaiibunya.
5. Menggunakan
kedok atau penyalahgunaankesempatan dalam kegiatan resemi seperti: a. Duta seni/budaya/kontes
kecantikan.
b. Mencarikan pekerjaan yang menarik dengan gaji
menggiurkan.
c. Pendidikan/pemagangan kerja.
d. Pertukaran pelajar/pemuda.
e. Perjalanan “religius”.
f. Pencarian model/bintang film/artis.
g. Mencari pengantin.
h. Pengangkatan  anak  (Kementerian Pemberdayaan Perempuan:2008)
Beberapa
penyebab berkembangnya  perdagangan  manusia adalah  globalisasi,  berakhirnya  perang dingin  dan meningkatnya perdagangan terlarang.  Pasar  bebas,  perdagangan bebas,  persaingan  ekonomi  menjadi yang  paling  besar  dan  menurunnya intervensi
pemerintah terhadap pengesahan  ekonomi  adalah  proses dari globalisasi. Globalisasi juga ditandai oleh gerakan  yang lebih besar dari  barang,  orang  dan  komunikasi yang  lebih  cepat.  Daerah  terpencil didunia  sekarang  terhubung  dengan ekonomi  global.  Rendahnya  control membuka  jalan  untuk  negara  yang kaya menghambat orang yang berimigrasi. Ini yang membuat tingginya  angka  kriminalitas  karena terbatasnya    tenaga  kerja  dengan tuntutan  dari  ekonomi  global.  (Louise Sheley: 2010)
Indonesia  termasuk  ke  dalam kelompok  Negara-negara  tier  3  atau
terendah  dan  terburuk  berdasarkan Laporan  Perdagangan  Orang  tahun
2002 yang dikeluarkan oleh Departemen  Luar  Negeri  Amerika Serikat  (US  Dept  of  State  State Trafficking in Person Report 2002) dan Economy  Sosial  Commision  on  Asia Pasific. (Farhana:2012)
Negara  yang  masuk  kategori tier  3  adalah  Negara  yang  memiliki korban  dalam  jumlah  besar,  namun pemerintahannya tidak memenuhi dengan  ketentuan  standar  dan  tidak melakukan  usaha-usaha  yang  berarti untuk  memenuhi  standar  tersebut. Standar minimum menurut The trafficking  Victim  Protection  Act  of 2000 terdiri  dari  empat  hal,  yaitu sebagai berikut.
1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan menghukum kegiatan tersebut 2. Pemerintah harus menetapkan
hukuman yang setaraf dengan hukuman  untuk  tindak  pidana  berat yang  menyangkut  kematian,  seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/secara  paksa  atau  tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela  yakni  untuk  tujuan seksual,  melibatkan  perkosaan  atau penculikan  atau  yang  menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman  yang  cukup  keras  sebagai refleksi  sifat  keji  dari  kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi  kegiatan  perdagangan manusia.
4. Pemerintah  harus  melakukan  upaya yang  serius  dan  berkelanjutan  untuk memberantas  perdagangan  manusia.
(Farhana:2012)
AMNESTI JURNAL HUKUM Upaya penanggulangan kejahatan diintregasikan
dengan keseluruhan  kebijakan  social  dan perencanaan  pembangunan  nasional (Barda:2014).Kejahatan  tidak  dilihat sebagai masalah hukum tetapi masalah social, oleh karena itu penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan penegak hukum  tetapi  sebagai  masalah  dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen.(Barda: 2014) Kebijakan legislasi yang dikeluarkan pemerintah
untuk mencegah  dan  menanggulangi  tindak pidana kejahatan orang perlu dilakukan sebagai  upaya  represif.  Kebijakan legislasi  merupakan  tahap  formulasi dan  tahap  ini  merupakan  tahap  yang paling  strategis  karena  merupakan tahap dasar dari tahap-tahap lainnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Bahan
hukum primer yang adalah UU No. 21  Tahun  2007  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan  tindak  pidana  perdagangan orang.  Bahan  hukum  sekunder berupa  buku-buku  hukum  dan bahan  hukum  tersier  adalah  data- data  yang didapat  melalui  website- website. Selanjutnya data-data
tersebut  dianalisis  menggunakan teori-teori yang ada dan
menghasilkan hasil penelitian yang mampu menjawab permasalahan.

## III. PEMBAHASAN
A. Pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang
Perdagangan Orang
adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi. (UU No. 21 Tahun 2007)
Perdagangan  orang  adalah  setiap orang  yang  perekrutan,  pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan:2008)
Pencegahan  adalah  segala  upaya atau tindakan  yang dilakukan secara sadar dan  bertanggung  jawab  yang  bertujuan untuk  meniadakan  dan/atau  menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. (Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2012)
Hak  Korban  dan/atau  saksi  tindak pidana perdagangan orang adalah (BambangWaluyo: 2011):
1. Memperoleh kerahasiaan identitas
2. Hak  diatas  diberikan  juga  kepada keluarga korban dan/atau saksi  sampai

## AMNESTI JURNAL HUKUM
derajat kedua
3. Korban  atau  ahli  warisnya  berhak memperoleh  rehabilitasi  kesehatan, rehabilitasi  social,  pemulangan  dan reintegrasi  social  dari  pemerintah apabila  yang  bersangkutan  mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis
4. Mendapat hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain.
B. Kebijakan Hukum Pidana Kebijakan  kriminal  adalah  suatu usaha  yang  rasional  dari  masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha yang rasional  menurut  G.P Hoefnagels, dapat  dilakukan  dengan  menggunakan sarana penal dan non penal. Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, kebijakan  penanggulangan  kejahatan dapat  menggunakan  hukum  pidana (penal)  yang  disebut  kebijakan  hukum pidana. (Barda: 2014)
Menurut  A.  Mulder  dalam  Barda Nawawi  Arief,  Kebijakan  Hukum Pidana Strafrechtspolitiek ialah  garis kebijakan untuk menentukan:
1. Seberapa  jauh  ketentuan- ketentuan pidana yang berlaku  perlu  di  ubah  atau diperbaharui.
2. Apa  yang  dapat  diperbuat untuk  mencegah  terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana
penyidikan, penuntutan,
peradilan,  dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Kebijakan  hukum  pidana  meliputi bidang  yang  luas,  yaitu  kebijakan hukum  pidana  pada  tahap  formulasi (kebijakan  legislasi),  kebijakan  hukum pidana  pada  tahap  aplikasi  (kebijakan yudikatif) dan kebijakan hukum pidana
pada tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).(Thalis: 2013)
Tahap formulasi dimaksudkan sebagai  tahap  penegakan  hukum in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang.  Tahap  ini  dapat  pula disebut  tahap  kebijakan  legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembentuk  undang-undang  mengenai apa  yang  akan  dilakukan  dalam menghadapi  problem  tertentu  dan  cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang direncanakan atau diprogramkan. Tahap aplikasi  adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak  hukum  mulai  kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidan secara konkrit  oleh  aparat-aparat  pelaksana pidana.( Thalis: 2003)
Kebijakan  legislatif  merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan bagi tahap-tahap berikutnya,  karena  pada  saat  undang- undang  pidana  akan  dibuat,  sudah ditentukan  arah  yang  akan  dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut.  Dengan  kata  lain,  perbuatan- perbuatan  apa  yang  dipandang  perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum pidana,  dan  sanksi  apa  yang  dianggap pantas untuk menanggulangi perbuatan yang  dilarang  tersebut  bila  ternyata dikemudian  hari  dilanggar.  Hal  ini menyangkut kriminalisasi dan penalisasi. (Akhmad: 2015)
C. Upaya Internasional
Upaya  internasional  dalam  hal  ini PBB dalam mencegah kejahatan perdagangan orang dengan

## AMNESTI JURNAL HUKUM
mengeluarkan  berbagai  aturan  sebagai pedoman bagi negara-negara anggotanya.  Aturan-aturan  tersebut antara lain: 1. Statuta Roma
Pencegahan tindak pidana Perdagangan orang dilakukan dengan diaturnya mengenai perdagangan  orang  dalam  statua roma  yang  digolongkan  dalam kejahatan  terhadap  manusia.  Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma, yang isinya: “Perbudakan”  berarti  pelaksanaan dari  setiap  atau  semua  kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan  atas  seseorang  dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan  manusia,  khususnya orang perempuan dan anak- anak.
2. International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights  Adopted  by the  General  Assembly  of  the United  Nations  on  19  December 1966(ICCPR) Perdagangan orang dalam konvensi ini tidak langsung disebutkan tetapi menggunakan  kata  perbudakan. Mengenai perbudakan terdapat pada  article  8,  yang  menjelaskan bahwa  tidakseorang  pun  boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan  budak  dilarang,  dan bahwatidak  seorang  pun  boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan  kerja  paksa  atau  kerja wajib.  Perbuatan  tersebut  dilarang dan  termasuk  dalam  pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
3. International Convenant on Economic,  Social  and  Cultural Rights (ICESCR) Konvensi ini menerangkan mengenai perlindungan- perlindungan  masyarakat  dalam ekonomi  (pekerjaan),  social  (hak dan kewajiban) dan budaya.Konvensi mencegah
terjadinya perdagangan orang dengan  menjelaskan  mengenai  hak dan  kewajiban  pekerja,  sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak seperti  perbudakan  yang  termasuk dalam  tindak  pidana  perdagangan orang.
4. Protocol  to  Prevent,  Suppress  and Punish  trafficking  in  persons, Especially  women  and  Children,
Supplementing  the  United  Nation convention  against  Transnasional Organized Crime 2000.
Pada tahun 200, PBB
mengadopsi  protocol  penyelundupan dan  perdagangan  manusia  dengan konvensi PBB tentang kejahatan transnasional.Pengadopsian ini
memberikan pengertian kepada internasional  bahwa  penyelundupan dan  perdagangan  orang  adalah  bagian dari  masalah  kejahatan  terorganisir. (Louise Sheley: 2010)
Selain  kebijakan  formal,  pemerintah mempunyai  kebijakan  internasional seperti mengadakan kerjasama bilateral atau  multilateral  dengan  beberapa Negara  dalam  berbagai  hal  salah satunya mengenai tindak pidana perdagangan  orang,  kerjasama  itu antara lain:
1. MOU Indonesia-Uni Emirat Arab pada tanggal 14
September 2015
2. MOU Indonesia-Malaysia Kerjasama dalam menangani tindak  pidana  perdagangan  orang

## AMNESTI JURNAL HUKUM
yaitu antara Gugus Tugas
Indonesia  dengan  Majelis  Anti Pemerdagangan Orang Malaysia.
D. Upaya Pemerintah Upaya  pemerintah  dalam  penanganan tindak  pidana  perdagangan  orang dengan mengeluarkan kebijakan formal  berupa  aturan  perundang- undangan dan didukung dengan aturan-aturan  pelaksana.  Kebijakan  itu antara lain adalah:
1. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Perdagangan  orang  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana, diatur  dalam  Pasal  297  dan  Bab tentang
kejahatan terhadap kemerdekaan  orang  lain  yang dimulai  dari  Pasal  324  sampai dengan  Pasal  337.  Setelah  adanya UU  No.21  Tahun  2007  tentang perdagangan  orang,  Pasal  297  dan Pasal  324  dicabut  yang  dijelaskan pada  Pasal  65  bab  ketentuan penutup yang berbunyi,
Pada  saat  Undang-Undang  ini berlaku, maka Pasal  297 dan Pasal 324  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum  Pidana  (Berita  Negara Republik  Indonesia lI  Nomor 9) jo
Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia  dan  Mengubah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  1660)
yang  telah  beberapa  kali  diubah dan  ditambah,  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  Berkaitan  dengan  Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3850)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. UU  No.  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang Undang-undang ini disahkan dengan keinginan untuk mengupayakan  sedini  mungkin pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebutkan  pada  hal  menimbang huruf d, yaitu:
bahwa  keinginan  untuk  mencegah dan  menanggulangi  tindak  pidana perdagangan orang didasarkan pada  nilai  nilai  luhur,  komitmen nasional,  dan  internasional  untuk melakukan upaya pencegahan sejak  dini,  penindakan  terhadap pelaku,  perlindungan  korban,  dan peningkatan kerja sama;
undang-undang menjelaskan bentuk-bentuk  perbuatan  (modus operandi) yang biasanya dilakukan oleh  pelaku  perdagangan  orang, sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang, tata cara penyidikan sampai persidangan  dipengadilan  serta perlindungan  terhadap  saksi  dan korban perdagangan orang. Sanksi

## AMNESTI JURNAL HUKUM
yang  dijatuhkan  adalah  pidana penjara  dan  denda  yang  termasuk berat dan tinggi. Pencegahan  yang dijelaskan dalam UU ini yaitu:
a. Pembentukan Gugus Tugas Gugus  tugas  diketuai  oleh menteri  atau  pejabat  setingkat menteri  dan  beranggotakan
wakil-wakil  dari  pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga  swadaya  masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Tugas dari gugus tugas adalah: 1) mengoordinasikan  upaya pencegahan dan penanganan  tindak  pidana perdagangan orang; 2) melaksanakan advokasi, sosialisasi,  pelatihan,  dan
kerja sama; 3) memantau  perkembangan pelaksanaan  perlindungan
korban meliputi rehabilitasi,  pemulangan, dan reintegrasi sosial; 4) memantau  perkembangan pelaksanaan penegakan
hukum; serta
5) melaksanakan  pelaporan
dan evaluasi.
b. Kerjasama Internasional
Kerjasama internasional dilakukan  dalam  penanganan dan  pencegahan  tindak  pidana perdagangan  orang  baik  yang bersifat bilateral, regional, maupun
multilateral.
Kerjasama  internasional  dapat berbentuk  perjanjian  bantuan timbal  balik  dalam  masalah pidana  dan/  atau  kerja  sama
teknis  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, seperti MOU Indonesia-Uni Emirat Arab pada  tanggal  14  September 2015  dan  MOU  Indonesia- Malaysia  yang  bekerjasama dalam menangani tindak pidana perdagangan orang  yaitu antara Gugus Tugas Indonesia dengan Majelis  Anti  Pemerdagangan Orang Malaysia.
c. Masyarakat Masyarakat juga berperan dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang  dengan  dengan  tindakan memberikan
informasi dan/atau  melaporkan  adanya tindak  pidana  perdagangan orang  kepada  penegak  hukum atau pihak  yang berwajib, atau turut  serta  dalam  menangani korban tindak pidana
perdagangan  orang.  Sebagai contoh di Kebumen ada komite perlindungan anak desa
(KPAD)  yang  memberikan penyuluhan,  perlindungan  dan konsultasi mengenai kejahatan-kejahatan  terhadap anak  (anak  sebagai  korban) atau  anak  sebagai  pelaku kejahatan.
3. UU  No.  13  Tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan
UU  ini  dibentuk  dengan  tujuan yang salah satunya adalah perlindungan terhadap pekerja atau tenaga  kerja  dari  diskriminasi  dan pelanggaran  hak-hak  pekerja  atau tenaga  kerja.  Dalam  UU  ini dijelaskan  aturan-aturan  agar  tidak ada  praktek  perbudakan  yang

## AMNESTI JURNAL HUKUM
termasuk dalam salah satu
perbuatan  perdagangan  orang.  Hal ini termasuk dalam bentuk pencegahan  perdagangan  orang walaupun  dalam  hal  menimbang tidak  secara  jelas  menyebutkan untuk  mencegahan  perdagangan orang.
4. UU No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun  2014  tentang  perlindungan anak
Tujuan  dari  diundangkannya  UU tentang perlindungan anak ini salah satunya
adalah memberikan perlindungan  terhadap  berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Dalam UU ini menyebutkan adanya perlindungan khusus terhadap  anak  korban  penculikan yang  dijelaskan  Pasal  1  ayat  37 yaitu  mengenai  perubahan  Pasal 59.
5. UU  No.  39  Tahun  1999  tentang HAM
Perbuatan  yang  dilakukan  sebagai bentuk-bentuk  perdagangan  orang termasuk  dalam  penggaran  hak asasi manusia (HAM). Seperti hak- hak yang dijelaskan dalam Pasal 4 Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kebebasan  pribadi, pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam  keadaan  apapun  dan  oleh siapapun.
Pemerintah  bersama  masyarakat mempunyai kewajiban dalam melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
6. UU  No.  5  Tahun  2009  tentang pengesahan  the  United  Nation Convention  Against  Transnasional Organized Crime
UU  ini  adalah  sebagai  bentuk pengesahan dan pengakuan adanya konvensi mengenai kejahatan transnasional  yang  teroganisir.  Hal ini sebagai bentuk kerjasama internasional  untuk  mencegah  dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir.
Kerja  sama  antarnegara yang efektif  dan  pembentukan  suatu kerangka  hukum  merupakan  hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional  yang  terorganisasi. Dengan  demikian,  Indonesia  dapat lebih  mudah  memperoleh  akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  transnasional  yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang- undang  yang  substansinya  terkait dengan Konvensi mengenai kejahatan transnasional yang teroganisir,  yang  salah  satunya adalah  UU  NO.  21  Tahun  2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
7. UU  No.  14  Tahun  2009  tentang Pengesahan  Protocol  to  Prevent, Suppress  and  Punish  trafficking  in persons,  Especially  women  and Children, Supplementing the United  Nation  convention  against

## AMNESTI JURNAL HUKUM
Transnasional  Organized  Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Pencegaha dan pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang serta  perlindungan  dan  rehabilitasi korban  perlu  dilakukan  baik  pada tingkat  nasional,  regional  maupun internasional.  Oleh  karena  itu, pemerintah  mengesahkan  protokol untuk  mencegah,  menindak,  dan menghukum  Perdagangan  orang, terutama  perempuan  dan  Anak- anak, melengkapi konvensi perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana Transnasional  yang  terorganisasi)
dengan UU ini.
8. UU  tentang  No.  6  tahun  2011 tentang Keimigrasian UU ini mengatur tentang keimigrasian  dan  bertujuan  untuk melaksanakan  fungsi  keimigrasian.
Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari  urusan  pemerintahan  negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian,  penegakan  hukum, keamanan  negara,  dan  fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat.
Pejabat  imigrasi  dapat  melakukan penolakan  orang  asing  masuk  ke wilayah  Indonesia  salah  satunya terhadap  orang  yang  termasuk dalam kegiatan perdagangan orang. Hal ini termasuk bentuk pencegahan  terhadap  perdagangan orang  di  Indonesia.  Pada  bagian
keempat  UU  ini,  juga  menjelaskan mengenai penanganan korban perdagangan orang dan
penyelundupan manusia.
Menteri  dan  pejabat  keimigrasian melakukan  upaya  preventif  dan represif sebagai bentuk pencegahan terhadap  perdagangan  orang  dan penyelundupan  manusia.  Upaya preventif dilakukan dengan:
a. pertukaran  informasi  dengan negara  lain  dan  instansi  terkait di dalam negeri, meliputi modus  operandi,  pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan,  serta  legitimasi  dan validitas dokumen,
b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan  negara  lain  meliputi perlakuan  yang  berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas  Dokumen  Perjalanan, deteksi dokumen palsu,
pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan  cara  konvensional  dan nonkonvensional c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa  perbuatan  perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban
d. menjamin  bahwa  Dokumen
Perjalanan  atau  identitas  yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak  mudah  disalahgunakan, dipalsukan,  diubah,  ditiru,  atau diterbitkan secara melawan hukum,dan

## AMNESTI JURNAL HUKUM
e. memastikan  bahwa  integritas dan pengamanan Dokumen
Perjalanan  yang  dikeluarkan
atau  diterbitkan  oleh  atau  atas nama  negara  untuk  mencegah pembuatan  dokumen  tersebut secara  melawan  hukum  dalam hal penerbitan dan penggunaannya. Upaya  represif  yang  dilakukan adalah : a. Penyidikan Keimigrasian terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; b. Tindakan Administratif Keimigrasian  terhadap  pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan
Manusia; dan
c. Kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.
9. Keppres No 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak Segala  bentuk  perbudakan  atau praktek  sejenis  perbudakan  seperti penjualan  dan  perdagangan  anak, kerja  ijon  (debt  bondage),  dan perhambaan  (serfdom)  serta  kerja paksa  atau  wajib  kerja,  termasuk pengerahan anak secara  paksa atau wajib  untuk  dimanfaatkan  dalam konflik bersenjata merupakan salah satu  bentuk  pekerjaan-pekerjaan buruk  bagi  anak  dan  termasuk kejahatan. Hal ini perlu dihapuskan,  maka  dikeluarkannya keppres  ini  sebagai  bentuk  tindak
lanjut  dari  kebijakan  perlindungan anak.
10. Keppres  No.  88  Tahun  2002 tentang  Rancangan  Aksi  Nasional penghapusan perdagangan
perempuan dan anak
Keppres  ini  dikeluarkan  sebelum adanya  UU  No.  21  Tahun  2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tujuannya adalah:
a. menjamin peningkatan dan pemajuan  atas  upaya-upaya perlindungan  terhadap  korban perdagangan  (trafiking)  orang, khususnya  terhadap  perempuan dan anak
b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik  yang  bersifat  preventif maupun  represif  dalam  upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan  atas  praktek praktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.
c. mendorong untuk adanya
pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tindakan perdagangan  (trafiking)  orang khususnya  terhadap  perempuan dan anak.
Berdasarkan tujuan diatas, UU No. 21  Tahun  2007  merupakan  hasil dari  Keppres  ini,  sesuai  dengan tujuan yang ketiga yaitu mendorong adanya pembentukan/penyempurnaan  UU yang berkaitan dengan perdagangan orang.

## AMNESTI JURNAL HUKUM
11. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Aturan ini merupakan aturan pelaksana  dari  UU  No.  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal  58  UU  No.  21  tahun  2007 menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk  gugus  tugas  sebagai bentuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka dikeluarkannya  perpres  ini  sebagai ketentuan  dan  pedoman  gugus tugas tersebut.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNomor  10  Tahun  2012 Tentang  Panduan  Pembentukan Dan  Penguatan  Gugus  Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Permen  ini  dikeluarkan  sebagai bentuk penguatan gugus tugas agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya.  Tujuan  dari  Permen  ini adalah:
a. Memberikan acuan untuk pembentukan  dan  penguatan
Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
b. Menyamakan persepsi dan pengetahuan  para  pemangku kepentingan di kementerian/lembaga dan daerah tentang tata cara pembentukan  dan  penguatan Gugus  Tugas  Pencegahan  dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
c. Meningkatkan jumlah dan menguatkan Gugus Tugas Pencegahan  dan  Penanganan
Tindak  Pidana  Perdagangan
Orang di pusat dan daerah. 13. Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja
& Transmigrasi
No.PER.19/MEN/V/2006  tanggal 12  Mei  2006  tentang  Pelaksanaan dan  Perlindungan  TKI  di  Luar Negeri.
Kepmen  ini  dibentuk  sebagai pelaksana dan perlindungan TKI di luar negeri. Bentuk perlindungannya salah satunya adalah
perlindungan dari perdagangan  orang.  Kepmen  ini mengatur  mengenai  syarat-syarat dan  ketentuan  administrasi  TKI  di Luar  negeri.  Pendataan  TKI  yang keluar negeri membantu pemerintah melakukan pengawasan dan  antisipasi  adanya  kejahatan antara  lain  perbudakan,  ekspolitasi seksual  yang  termasuk  dalam perdagangan orang.
E. Upaya Pemerintah Daerah Beberapa  Pemerintah  daerah  (provinsi atau  kabupaten  kota)  juga  mempunyai kebijakan  formal  mengenai  tindak pidana  perdagangan  orang  berupa perda.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat UU  No.  21  Tahun  2007  tentang    yang dijelaskan pada Pasal 57, yaitu:
1.  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, masyarakat,  dan  keluarga  wajib mencegah terjadinya tindak
pidana perdagangan orang. 2.   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan  anggaran  untuk
AMNESTI JURNAL HUKUM
melaksanakan  pencegahan  dan penanganan  masalah  perdagangan orang.
Perda mengenai tindak pidana perdagangan orang antara lain:
1. Perda  provinsi  Sumatera  Utara No.6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Perda  ini  menjelaskan  bentuk- bentuk  pencegahan  dalam  bab pencegahan trafiking yaitu:
a. Izin bekerja
Adanya  Surat  Ijin  Berkerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan  oleh  kepala  desa atau lurah yang diadministrasikan kecamatan. b. Pemberian  Surat  Jalan  atau
Surat Pindah
Perempuan yang mencari pekerjaan  wajib  meminta  surat jalan  kepada  Kepala  Desa  atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama dan alamat  serta  jenis  pekerjaan
yang  dicari.  Dan  perempuan yang akan pindah tempat tinggal  di  luar  desa  wajib meminta  surat  pindah  dari kepala desa atau lurah setempat. Jika anak yang pindah,  harus  didampingi  oleh orang tua atau wali.
c. Gugus tugas RAN-P3A (rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Tugas  dari  gugus  tugas  RAN P3A ini adalah:
a. Mengawasi perusahaan- perusahaan  atau  tempat  kerja
dari  kemungkinan  terjadinya praktek  trafiking  perempuan dan anak,
b. Menerima dan menindaklanjuti terhadap setiap Laporan adanya  praktek  trafiking  di perusahaan  atau  tempat  kerja di wilayah Kabupaten/Kota,
c. Mengadvokasi  setiap  tenaga kerja perempuan yang mengalami trafiking di perusahaan  atau  tempat  kerja yang  berada  dalam  wilayah Kabupaten/Kota sesuai hukum serta  menempatkan  korban dalam pusat rehabilitasi perempuan korban trafiking
d. Mengadakan  tuntutan  hukum untuk dan atas nama perempuan  korban  trafiking terhadap  perusahaan  dan  atau tempat  kerja  serta  PJTKI  dan Perantara  pencari  kerja  yang turut bertanggung jawab dalam penyaluran di perusahaan  dan  atau  tempat kerja  yang  mempraktekkan trafiking.
2. Perda  Kota  Magelang  No.  12
Tahun  2012  tentang  Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Bentuk kebijakan pencegahan preemtif  yang  dijelaskan  dalam perda ini adalah:
a. Peningkatan  pendidikan  dan pelatihan  baik  formal  maupun non formal bagi masyarakat;
b. Pembukaan  aksesibilitas  bagi masyarakat  untuk  memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan
AMNESTI JURNAL HUKUM pendapatan dan pelayanan sosial;
c. Pembukaan lapangan kerja
seluas-luasnya bagi masyarakat; dan d. Membangun  partisipasi  dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang. Bentuk  pencegahan  preventif, adalah: e. Membangun sistem pengawasan  yang  efektif  dan responsif;
f. Membangun  sistem  perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
g. Membangun  dan  menyediakan sistem  informasi  yang  lengkap dan mudah di akses;
h. Melakukan
pendataan,
pembinaan  dan  meningkatkan pengawasan  terhadap  setiap
PPTKIS  dan  korporasi  yang berada di Daerah;
i. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga  kerja  warga  Daerah yang  akan  bekerja  di  luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya
j. Membangun  jejaring  dan  kerja sama  dengan  aparatur  penegak hukum,  aparatur  pemerintah, perguruan  tinggi  dan  berbagai Lembaga  Swadaya  Masyarakat yang  bergerak  di  bidang  Hak Asasi Manusia; dan/atau
k. Membuka  pos-pos  pengaduan adanya tindak pidana
perdagangan orang.
3. Perda  Kota  Surabaya  No.  1  Tahun 2014  tentang  Pencegahan  dan
Penanganan  Korban  Perdagangan Orang.
Pencegahan  dalam  perda  ini  sama seperti  perda-perda  yang  lain, yaitu:
a. Pencegahan Preemtif
1) peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun  non  formal  bagi
masyarakat 2) pembukaan  aksesibilitas  bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan  pendapatan  dan pelayanan sosial; 3) Fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
4) membangun  partisipasi  dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang b. Pencegahan preventif 1) mengembangkan sistem penanganan  yang  efektif  dan responsif;
2) pelayanan  perizinan  yang jelas, pasti dan rasional
3) penyediaan  sistem  informasi yang  lengkap  dan  mudah  di akses;
4) melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan  terhadap  setiap PPTKIS dan korporasi;
5) melakukan  pendataan  dan memonitor  terhadap  setiap warga  yang  akan  bekerja  di luar daerah
6) membangun  jejaring  melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum,  aparatur  pemerintah,

## AMNESTI JURNAL HUKUM
perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat  yang  bergerak  di bidang  Hak  Asasi  Manusia; dan/atau 7) membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang;
4. Perda  Kabupaten  Jembrana  No.  4
Tahun  2013  tentang  Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Bentuk  pencegahan  yang  diatur dalam perda ini adalah:
a. penyebarluasan informasi
b. penerbitan administrasi kependudukan
c. penerbitan surat pindah
d. penerbitan  izin  bekerja  di  luar daerah
e. pelaporan  kepada  pejabat  yang berwenang; dan
f. pendidikan dan pelatihan.
5. Perda  Provinsi  Jawa  Barat  No.  3
Tahun  2008  tentang  Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
Dalam perda ini ada dua pencegahan yaitu:
a. Pencegahan  Preemtif  adalah tindakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah pada tingkat  kebijakan  dalam  upaya mendukung  rencana,  program dan  kegiatan  dalam  rangka peningkatan
pembangunan kualitas sumber daya manusia,
b. Pencegahan  Preventif  adalah upaya langsung yang dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan,
perizinan,
pembinaan dan pengendalian.
Terdapat  rencana  aksi  daerah sebagai  rencana  pencegahan  dan penanganan  korban  perdagangan orang.
6. Perda  Provinsi  Kalimantan  Barat No. 7 Tahun 2007 tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak.
Bentuk  pencegahan  dalam  perda ini  adalah  adanya  Rencana  Aksi Daerah  dan  Gugus  Tugas  Daerah. Pencegahan yang lain yaitu pencegahan eksploitasi kerja dengan  adanya  SKBLD/LN  dan pencegahan  perkawinan  dengan tujuan
eksploitasi dengan pencatatan perkawinan.
Upaya-upaya  diatas  merupakan pencegahan  kejahatan  atau  tindak pidana  menggunakan  upaya  non  penal dan  penal.  Upaya  non  penal  yang banyak  digunakan  dalam  kebijakan- kebijakan Internasional melalui berbagai  konvensi  dan  pemerintah daerah  melalui  peraturan  daerahnya. Upaya  non  penal  yang  diatur  dalam kebijakan-kebijakan diatas berupa tindakan-tindakan untu mencegah tindak pidana perdagangan orang  yang menekankan  pada  bidang  administrasi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Sedangkan upaya penal terdapat  dalam  kebijakan  pemerintah pusat  antara  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana dan  UU  No.  21  Tahun  2007  yaitu dengan adanya penalisasi berupa ancaman pidana penjara maupun pidana  denda  bagi  pelaku  tindak pidana perdagangan orang.

## AMNESTI JURNAL HUKUM

## IV. KESIMPULAN
Kebijakan  legislasi  atau  tahap formulasi  sebagai  upaya  pencegahan adanya  tindak  pidana  perdagangan orang dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan internasional,
pemerintah pusat (Negara) dan pemerintah daerah.
Kebijakan  internasional  yang merupakan  aturan  hasil  kesepakatan atau perjanjian antar negara antara lain, Statuta  Roma,  International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights  Adopted by the General Assembly of the United Nations on  19  December  1966 (ICCPR),  International  Convenant  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR), Protocol to Prevent, Suppress  and  Punish  trafficking  in persons, Especially women and
Children,  Supplementing  the  United Nation convention against Transnasional Organized Crime 2000. Kebijakan  pemerintah  pusat
atau  negara  Indonesia  sebagai  upaya pemberantasan perdagangan orang adalah  dengan  disahkan  atau  adanya peraturan  perundang-undangan  antara lain,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang, UU  No. 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  UU No.  23  Tahun  2002  jo.  No.  35  Tahun 2014  tentang  perlindungan  anak,  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan the United Nation Convention Against Transnasional  Organized  Crime,  UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress  and  Punish  trafficking  in persons, Especially women and
Children,  Supplementing  the  United Nation convention against Transnasional Organized Crime
(Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan  Menghukum  Perdagangan  Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak,
Melengkapi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak
Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi),  UU  tentang  No.  6 tahun  2011  tentang  Keimigrasian, Keppres  No  59  Tahun  2002  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Bentuk-bentuk  pekerja  terburuk  untuk anak,  Keppres  No.  88  Tahun  2002 tentang  Rancangan  Aksi  Nasional penghapusan  perdagangan  perempuan dan  anak,  Perpres  No.  69  Tahun  2008 tentang  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2012
Tentang  Panduan  Pembentukan  Dan Penguatan  Gugus  Tugas  Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan
Menteri  Tenaga  Kerja  &  Transmigrasi No.PER.19/MEN/V/2006  tanggal  12 Mei  2006  tentang  Pelaksanaan  dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Kebijakan  -  kebijakan  legislasi pemerintah daerah terkait upaya pencegahan  tindak  pidana  perdagangan orang  tidak  jauh  berbeda  dengan kebijakan  legislasi  pemerintah  pusat. Kebijakan daerah lebih bersifat pelaksana atau penerapan dari peraturan- peraturan  yang  lebih  tinggi  (Undang- Undang).  Peraturan  tersebut  antara  lain, Perda  provinsi  Sumatera  Utara  No.6 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Perdagangan  Perempuan  dan  Anak,

## AMNESTI JURNAL HUKUM
Perda  Kota  Magelang  No.  12  Tahun
2012 tentang Pencegahan
dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda  Kota  Surabaya  No.  1  Tahun  2014 tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Korban  Perdagangan  Orang,  Perda Kabupaten  Jembrana  No.  4  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Korban  Perdagangan  Orang,  Perda Provinsi  Jawa  Barat  No.  3  Tahun  2008 tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Korban  Perdagangan  Orang,  Perda Provinsi  Kalimantan  Barat  No.  7  Tahun
2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Tim  Penyusun,    2008, buku  pegangan pemberantasan perdagangan orang ,Kemenetrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta. Louise Sheley, 2010, Human Trafficking A Global Perspective , Cambridge University Press, Cambridge. Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Barda Nawawi Arief, 2014, Kebijakan
Hukum Pidana , Kencana,
Jakarta.
Bambang    Waluyo,  2011, Viktimologi
Perlindungan Saksi dan Korban ,
Sinar Grafika, Jakarta. Thalis Noor Cahyadi, 2013, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan  Penghimpunan  Dana
Ilegal  Berpola  Syariah”, Tesis , Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Salman  Luthan,  “Asas  dan  Kriteria Kriminalisasi”, dalam Akhmad Bangun  Sujiwo,  2015,  Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian  Uang  Pasif  dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis ,
Fakultas  Hukum,  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.

## Konvensi dan Protocol Internasional
Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Koleksi Pusat Dokumentasi  ELSAM
International  Convenant  on  Economic, Social  and  Cultural  Rights,  diakses melalui  www.ohchr.org  pada  tanggal 13 Oktober 2015.
Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan
Politik,
diakses melalui
www.hukumonline.com  pada  tanggal 16 Oktober 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara  RI  No.  58  Tahun  2007,
Tambahan  Lembaran  Negara  RI  No.
4720
UU No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara RI    No.39  Tahun  2003,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279.
UU No. 35 Tahun 2014, Lembaran Negara RI  No.297  Tahun  2014,    Tambahan Lembaran Negara RI No. 5606.
UU No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara RI  No.  164  Tahun  1998,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 3783.
UU  No.  5  Tahun  2009,  Lembaran  Negara RI  No.  5  Tahun  2009,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 4960.

## AMNESTI JURNAL HUKUM
UU  No.  6  Tahun  2011,  Lembaran Negara  RI  No.  52  Tahun  2011, Tambahan  Lembaran  Negara RI No. 5261 Tahun 2011.
Keppres  No.  88  Tahun  2002  tentang Rancangan Aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak No. 10 Tahun 2012. Perda  Provinsi  Sumatera  Utara  No.  6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Perda  Kota  Magelang  No.  12  tahun 2012 tentang 2012  tentang
pencegahan dan penangan korban perdagangan orang, Lembaran daerah Kota Magelang  No.  12  Tahun  2012, Tambahan  Lembaran  Daerah Kota Magelan No.10.
Perda  Kota  Surabaya    No.  1  Tahun
2014  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Korban Perdagangan  Orang,  Lembaran Daerah  Kota  Surabaya  No.  1 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah No.1
Perda  Kabupaten  Jembrana  No.  4
Tahun 2013 tentang pencegahan dan  penangan  tindak  pidana perdagangan  orang,  Lembaran daerah Kabupaten Jembrana No.
35 Tahun 2013, tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten
Jembrana No.34
Perda  Provinsi  Jawa  Barat  No.  3  ahun
2008 tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  tindak  pidana Perdagangan  Orang,  Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat