## DOI :

## PERAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PERCERAIAN
Eko Syukri Mulyadi 1

## ABSTRACT
Before court hearings, either the District Court for non-Muslims or the Religious Courts for Muslims, divorce is a process in which a man and a woman as husband and wife release the marriage bond. Meanwhile, the definition of separation according to general provisions is the cancellation of a marriage by  an elected ruler appointed at the request of one of the councils in said marriage. The purpose of this study is to learn more about lawsuits related to divorce, as well as the main causes and responsibilities of the Banjar City Religious Court as the executor of judicial power. The method is that primary data sources come from laws and regulations, secondary data sources come from books and other literature, and data sources come from sources and documents. According to research findings, one of the factors that cause divorce in the Religious Courts of Banjar City is the constant fights that are triggered by economic factors.
Keywords: Role; Religious courts; Handling; Divorce.
1 Eko Syukri Mulyadi, Universitas Islam Syekh Yusuf dan email ekosyukrimulyadiii@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## Abstrak
Perceraian adalah proses dimana seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melepaskan ikatan pernikahan.  Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non-muslim, Pengadilan Agama bagi Muslim.  Pengertian pisah menurut ketentuan umum adalah batalnya perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk atas permintaan salah satu majelis dalam perkawinan itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang tantangan yang terkait dengan perceraian, serta penyebab utama dan tanggung jawab Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yang dipakai bersumber dari  sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sumber data sekunder berasal dari buku dan literatur lainnya, dan sumber data berasal dari sumber, dokumen. Menurut temuan penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar adalah pertengkaran terus-menerus yang diikuti oleh faktor ekonomi.
Kata Kunci: Peran; Pengadilan Agama; Penanganan; Perceraian .

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## A. Latar Belakang
Pasangan suami dan istri ingin dalam rumah tangga selalu harmonis. Tujuan perkawinan sudah di atur dalam peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tetapi tidak semua orang dapat memiliki keluarga yang ideal dan harmonis akibat ada pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan perceraian.
Perceraian adalah proses dimana seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non-muslim, sedangkan Pengadilan Agama dilakukan di Pengadilan Agama. Pengertian pisah menurut ketentuan umum adalah batalnya  perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk atas permintaan salah satu majelis dalam perkawinan.
Maraknya perceraian di Indonesia sangat tinggi kasus di setiap daerah, termasuk daerah Kota Banjar, Jawa Barat. Kota Banjar merupakan kota kecil dari pemekaran kota cimahi dengan jumlah penduduk kota Banjar sebanyak 205.579 jiwa, dengan kepadatan 1.811 jiwa/km2. 2 Penulis ingin meneliti untuk mencari tahu apa saja penyebab dari kasus perceraian dan untuk mencari tahu fungsi dan peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai peran pelaksana kekuasaan kehakiman.
Latar Belakang penulisan artikel hukum harus memuat alasan-alasan dan kemampuan-kemapuan, kenapa suatu artikel hukum dibuat : 1. Harus dilakukan ( should be done and should do ability )
Penelitian ini harus dilakukan mengingat pentingnya peran pengadilan agama kota Banjar sebagai penegak hukum dalam penanganan dan penanggulangan perceraian, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran suatu pengadilan dalam menangani perceraian.
2. Dapat diselenggarakan ( can be done & do ability ) Penelitian ini dapat diselenggarakan oleh masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan penelitian,  seperti peneliti, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Mengingat pengadilan merupakan lembaga publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum maupun ahli hukum secara khusus dalam menangani perceraian di daerahnya, khususnya di Kota Banjar.
3. Akan dilakukan ( will be done & want to do ability ) Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber yang relevan. Selain mengedukasi masyarakat, dengan dilakukan nya penelitian ini juga akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah untuk meminimalisir terjadi nya perceraian dengan berbagai alasan terutama masalah yang bersinggungan dengan ekonomi. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi
2 "Visualisasi Data Kependuduakan -  Kementerian Dalam Negeri 2020"
. www. dukcapil. kemendagri.go.id . Diakses tanggal 21 Desember 2022

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat terutama dalam ekonomi sebagai alasan yang banyak dipakai untuk melakukan perceraian.
B. Identifikasi  Masalah Berdasarkan   latar   belakang   sebagaimana   yang   telah   diuraikan pada bagian  sebelumnya,  maka  permasalahan  yang  dibahas  dalam penulisan  ini adalah mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar yang mengakibatkan banyaknya perceraian dan tugas pokok dan peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar  dan  tugas pokok dan peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
D. Metode Penelitian Adapun metode-metode yang dipakai penulis dalam penelitian yaitu terdiri dari:
1. Sumber Data Peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari:
a. Narasumber
Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan proses wawancara
b. Dokumen
Dokumen yang digunakan berupa data-data jumlah perkara dan jumlah faktor penyebab perceraian, data diperoleh dari panitera muda hukum Pengadilan Agama Kota Banjar
c. Sumber Data Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data sekunder.  Sumber data primer  yang dipakai berupa peraturan- peraturan yang digunakan untuk menganalisis penelitian. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian
2. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan 2 (dua) cara yaitu terdiri dari:
a. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.
b. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara observasi ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengumpulkan dan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar.
3. Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian dalam penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena daerah Kota Banjar yang luas wilayahnya tidak terlalu besar akan tetapi cukup banyak kasus perceraian.
Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan Al-Jurjani dalam al-Ta 'rifat-nya mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang dari segi bahasa (lugawi) dan dari segi terminologi (istilah). Dari segi bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan. 3
Kata "cerai" dalam bahasa Arab disebut Thalaaq yang berarti: menalak, menceraikan. Menurut bahasa, thalaaq berarti melepas (irsaal dan membebaskan". Menurut syara', definisi thalaaq atau bercerai adalah: memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal thalaaq dan sejenisnya Jadi, thalaaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi halal bagi istrinya, dengan kata lain, tidak ada lagi sebuah ikatan perkawinan diantara mereka.
4
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di pengadilan agama kota banjar Adapun mengenai sejarah Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai berikut: 1. Sebelum Pengadilan Agama Kota Banjar diresmikan, Kota Banjar merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis. Sejak diresmikan, hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, Pengadilan Agama Kota Banjar mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan menempati gedung kontrakan seadanya di Jalan Husen Kartasasmita No. 197 Kota Banjar. Gedung yang ditempati tersebut sebelumnya sebagai Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis yang dikontrak oleh Pengadilan Agama Ciamis dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banjar. Gedung tersebut ditempati sementara waktu demi jalannya operasional Pengadilan Agama Kota Banjar. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2012 operasional Pengadilan Agama Kota Banjar pindah ke Jalan Drs. Husen Kartasasmita No.15 Banjar, sebab selain untuk perkembangan
3 Endra Muhadi, Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari’ah Dalam Penetapan Alasan- Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam , Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019, hlm. 50
4 Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam) , CV. Global Aksara Press, Surabaya, 2021, hlm. 12.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
operasional Pengadilan Agama Kota Banjar memerlukan gedung yang lebih luas dan strategis, juga gedung yang dikontrak Pengadilan Agama Ciamis sudah habis masa kontraknya.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sertaa pelaynan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Kota Banjar sejak 01 Januari 2014 berpindah dan menempati gedung kontrakan yang beralamat lagi di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 46 Kota Banjar sampai 31 Desember 2016.
3. Dengan teah selesainya  pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kota Banjar pada 16 November 2016 dan tidak tersedianya anggaran sewa bangunan gedung kantor pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Kota Banjar sejak 9 Januari 2017 berpindah dan menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Peta Nomor 35 RT. 015 RW 006 Desa Balokang Kecamatan Banjara Kota Banjar -46312 Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Banjar Jumlah Penyelesaian Kasus Di Pengadilan Agama Kota Banjar Selama Lima Tahun Terakhir mulai dari 2017-2020. Tabel 1.1 Jumlah Penyelesaian Perkara tahun 2017 sampai 2020, yaitu: Tahun  Cerai Gugat Cerai Talak Perkara Lain Jumlah  Diterima  Diputus  Sisa 2017 531 270 165 966 966 1006 116 2018 600 256 144 1000 1000 1004 112 2019 591 271 125 987 987 1024 75 2020 613 247 141
1001 1001 1024 52 Sumber: Laporan Data Perkara Pengadilan Banjar Kota 2017-2020 Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Banjar menerima sebanyak   966  perkara yang terdiri dari 801 perkara Gugatan ( Contensius ) dan 165 perkara Permohonan ( Voluntair ). Adapun sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 155 perkara, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Banjar harus menyelesaikan  1121 perkara, tetapi hanya mampu diselesaikan 1006 perkara, dan untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut :
a. Keadaan  perkara pada Pengadilan Agama Kota Banjar dalam tahun 2017 :
1) Sisa perkara tahun 2016 : 155 perkara 2) Perkara diterima tahun 2017 : 966 perkara 3) Perkara yang diputus tahun 2017 : 1006 perkara 4) Sisa perkara tahun 2017 : 116 perkara b. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2017 berjumlah  966 perkara, dengan perincian menurut jenisnya sebagai berikut :
1) Cerai Talak : 270 perkara

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
2) Cerai Gugat : 531 perkara 3) Harta Bersama : 1 perkara 4) Gugat hadlanah : 1 perkara 5) Izin Poligami : 3 perkara 6) Perwalian : 1 perkara 7) Itsbat Nikah : 72 perkara 8) Dispensasi nikah : 17 perkara 9) Penetapan Ahli Waris  : 3 perkara 10) Asal Usul Anak : 37 perkara 11) Lain – lain : 30 perkara c. Dari jumlah 966 perkara yang diterima tahun 2017 dan sisa 155 perkara tahun 2016, yang telah dapat diselesaikan dalam tahun 2017 adalah sebanyak 1006 perkara dengan perincian menurut jenisnya sebagai berikut: 1) Cerai Talak : 280 perkara 2) Cerai Gugat : 554 perkara 3) Harta Bersama : 2 perkara 4) Izin Poligami : 3 perkara
5) Perwalian : 1 perkara 6) Itsbat Nikah : 79 perkara 7) Dispensasi Nikah : 17 perkara 8) Penetapan Ahli Waris  : 3 perkara 9) Wali Adhol : 1 perkara 10) Asal Usul Anak : 37 perkara 11) Lain – lain : 28 perkara Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Banjar menerima sebanyak 987 perkara yang terdiri dari 864 perkara gugatan (Contensius) dan 123 perkara permohonan (Voluntair). Adapun sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2018 sebanyak 116 perkara, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Banjar harus menyelesaikan 155 perkara, dan untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut:
a. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kota Banjar dalam tahun 2019:
1) Sisa perkara tahun 2018 : 116 perkara
2) Perkara diterim tahun 2019 : 987 perkara 3) Perkara yang diputus tahun 2019 : 1024 perkara 4) Sisa perkara tahun 2019 : 75 perkara b. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2019 berjumlah 987 perkara, dengan perincian menurut jenisnya sebagai berikut:
1) Cerai Gugat : 591 perkara 2) Cerai Talak : 271 perkara 3) Harta Bersama : 0 perkara 4) Gugat Hadlanah : 1 perkara 5) Izin Poligami : 1 perkara 6) Perwalian : 0 perkara

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
7) Isbat Nikah : 44 perkara 8) Dispensasi Nikah : 28 perkara 9) Penetapan Ahli Waris  : 2 perkara 10) Asal Usul Anak : 35 perkara 11) Lain-lain : 14 perkara
2. Hasil Temuan Produk-Produk Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Dalam Peradilan Agama, putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim setelah dilakukannya pemeriksaan gugatan (contentious), pernyataan yang dibuat secara tertulis, dan keputusan yang dibuat dalam sidang umum. Perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu biasanya termasuk dalam putusan yang dibuat di pengadilan perdata (pengadilan agama juga pengadilan perdata). Oleh karena itu, putusan diktum selalu memiliki kata "condemnatoir", yang berarti "menghukum", atau kata "constitution", yang berarti "menciptakan".
Produk putusan hakim yang ditemukan di pengadilan selama praktek peradilan Agama di Pengadilan Agama Banjar adalah sebagai berikut : a. Putusan cerai gugat
b. Putusan cerai talak
c. Penetapan izin poligami
d. Penetapan isbat nikah
e. Putusan hak asuh anak (hadonah)
f. Putusan harta bersama (harta gono gini)
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Dari zaman dahulu hingga sekarang, faktor penyebab perceraian adalah sama. Berbagai pihak yang berkepentingan telah melakukan penelitian, dan semua temuan menunjukkan faktor yang sama. Permasalahan ekonomi, rumah tangga yang kurang harmonis, poligami yang tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, adanya pihak ketiga, tidak adanya pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan lain-lain yang sejenis faktor adalah semua contoh dari faktor-faktor ini. 5
Banyak faktor, termasuk kesulitan keuangan dan ketidakharmonisan serta perselingkuhan, berkontribusi pada faktor perceraian. Alasan paling umum adalah ekonomi, dan fakta bahwa 70% orang yang mengajukan cerai adalah istri tidak biasa karena suami tidak mampu menghidupi keluarga secara finansial. 6
Rekonsiliasi merupakan sifat “keharusan” dalam sengketa perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan atau pertengkaran terus menerus; upaya rujuk merupakan beban hukum yang diwajibkan bagi hakim dalam
5 Maimun dan Mohammad Thoha, Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Isteri , Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018,  hlm. 42.
6 Erma Fatmawati, Sosio-Antropologi Pernikahan Dini , Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 103.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
setiap sengketa perceraian. Diharapkan hakim akan menentukan apa yang menyebabkan argumen dan ketidaksepakatan. Jika hakim mengetahui hal ini, mereka akan dengan mudah mengundang dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dan melanjutkan kembali hubungan mereka sebelumnya. Akibatnya, hakim harus secara optimal mengimbau hati nuraninya untuk bekerja demi perdamaian daripada terjerat mengejar fakta-fakta tentang kualitas sengketa sementara ia tidak mengetahui faktor-faktor yang mendasarinya. 7
Perselisihan pernikahan yang tidak terselesaikan menyebabkan perceraian. Konflik dalam pernikahan merupakan hal yang wajar dan seringkali tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Hal ini karena dalam pernikahan, dua orang yang memiliki kepribadian, kepercayaan, dan latar belakang budaya yang berbeda bergabung menjadi satu. Untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui mawaddah wa rahmah, maka suami istri harus menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Konflik, perbedaan pendapat, dan ketegangan dapat muncul selama proses penyesuaian ini, yang dapat mengakibatkan perceraian jika tidak diselesaikan. 8
Berdasarkan Laporan Data Perkara Pengadilan Kota Banjar, faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2017 terdapat faktor yang paling tinggi yaitu faktor ekonomi berjumlah 357 kasus dan faktor perselisihan dan pertengkaran berjumlah 267 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 faktor ekonomi berjumlah 301 kasus dan faktor perselisihan dan pertengkaran berjumlah 366 kasus.
Menurut Ahmad Fauzi, Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar mengatakan faktor terjadinya perceraian: “Usia produktif rata-rata antara 20 sampai 45 tahun, dan perceraian terjadi pada usia tersebut karena faktor ekonomi. Meskipun ada beberapa di usia tua, tidak banyak. Jika dilihat lebih dalam, faktor ekonomi ini bisa disebabkan oleh kondisi sosial seperti kurangnya pekerjaan atau pendapatan rendah, serta individu. Sebagian besar waktu, situasi seperti ini disebabkan oleh pekerjaan tetapi tidak pulang, berkelahi, atau kehadiran orang ketiga di rumah.”

## 4. Fungsi Pokok dan Peran Pengadilan Agama Kota Banjar
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengadilan Agama Kota Banjar merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Kota Banjar. Tanggung jawab utamanya adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus tingkat pertama yang melibatkan Muslim dan perkawinan. sesuai ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006,
7 Sudirman L, Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqasid al-Syari’ah , IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm 38.
8 Mazro’ atus Sa’adah, Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban , Academia Publication, Lamongan, 2022, hlm. 7.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah.
Tugas pokok Pengadilan Agama Kota Banjar yakni :
a. Ketua merencanakan dan melaksanakan tugas pokok peradilan agama, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dirjen Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas.
b. Wakil Ketua, bertugas mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama. Beliau juga mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dirjen Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang dilaksanakan..
c. Hakim atau ketua majelis membantu pimpinan Peradilan Agama membuat, melaksanakan, dan menyusun program kerja.
d. Masyarakat umum di lingkungan Peradilan Agama sangat antusias untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitera, merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan di Lingkungan Peradilan Agama Kota Banjar serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merencanakan dan melaksanakan pemberian jasa teknis.
e. Panitera Muda Gugatan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga merencanakan dan melaksanakan masalah litigasi, mengelola kasus, mempersiapkan persidangan, dan menyiapkan file kasus yang sedang berlangsung.
f. Wakil Panitera Hukum, mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan yang ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, mengumpulkan, mengolah, mengkaji, dan menyajikan statistik perkara, memelihara arsip-arsip yang sah berkas perkara, dan menyelenggarakan administrasi administrasi pembinaan hukum agama.
g. Panitera Muda Permohonan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Panitera Muda

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Permohonan melakukan perkara, mempersiapkan persidangan, dan menyiapkan berkas perkara untuk perkara yang masih berjalan..
h. Gugus Tugas Panitera (Panitera Hakim) bertanggung jawab untuk melacak dan mencatat perkembangan persidangan, membuat alat untuk melengkapi berkas dan mencatat perkara yang sudah ditutup beserta putusannya, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Panitera/Sekretaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedang dijalankan.
i. Gugus Fungsional Yurisprudensi yang berkedudukan sebagai Jurusita/Sita, melakukan pemanggilan, mengumumkan, melakukan penyitaan, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Kepaniteraan/Sekretaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait dilaksanakan.
j. Selain merencanakan dan melaksanakan manajemen kepegawaian dan organisasi pemerintahan di Lingkungan Peradilan Agama Kota Banjar, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
k. Kecuali untuk mengatur biaya perkara dan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang sah undangan, Kasubbag Umum dan Keuangan merencanakan dan melaksanakan korespondensi, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan.
l. Kepala Sub Perencanaan, TI, dan Pelaporan merencanakan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, program kerja,
pengelolaan teknologi informasi dan statistik, penyusunan laporan dan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi, serta pengawasan, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## F. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar paling banyak mengenai faktor ekonomi dan faktor perselisihan dan pertengkaran. Faktor ekonomi paling banyak diajukan oleh pihak isteri (Cerai gugat) karena asalannya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal sengketa perceraian karena alasan perselisihan atau terjadi percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus, mendamaikan adalah bersifat " imperatif ", usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian. Peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
2. Pengadilan Agama Kota Banjar merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban misi menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Kota Banjar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanggung jawab utamanya adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, termasuk perkara pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah.
G. Saran 1. Mereka berusaha mencari solusi atas permasalahan yang berujung pada perceraian dengan harapan tidak perlu  mencari akar konflik dalam keluarga. Alih-alih menjadi lembaga yang hanya memberikan legalisasi perceraian, Peradilan Agama harus melakukan upaya serius untuk mencegah perceraian. Paradigma yang perlu dihadirkan adalah bahwa perceraian bukanlah satu-satunya pilihan untuk mengakhiri pernikahan ketika tujuan pernikahan adalah untuk memastikan kebahagiaan keluarga selama sisa hidup mereka.
2. Mendorong atau memperkuat kerja aktif otoritas publik, untuk situasi ini, Pengadilan sebagai hasil terstruktur dari Peraturan Bantuan Pemerintah Negara baik dari perspektif administrasi, kelembagaan, bantuan dan pemerataan sosial pemerintah, khususnya dalam lingkaran keluarga.

## PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Endra Muhadi, Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari’ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam , Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019.
Erma Fatmawati, Sosio-Antropologi Pernikahan Dini , Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020.
Maimun dan Mohmmad Thoha, Perceraian  Dalam Bingkai Relasi Suami- Isteri , Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018.
Mazro’ atus Sa’adah, Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban , Academia Publication, Lamongan, 2022.
Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam) , CV. Global Aksara Press, Surabaya, 2021.
Sudirman L, Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqasid al-Syari’ah , IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
C. Sumber Lainnya "Visualisasi Data Kependuduakan -  Kementerian Dalam Negeri 2020"
. www. dukcapil. kemendagri.go.id . Diakses tanggal 21 Desember 2022