## KAWISTARA
VOLUME 7 No. 2, 22 Agustus 2017 Halaman 115-206
MEMPERBESAR TENTARA CADANGAN PEKERJA: “BONUS DEMOGRAFI” DAN EKONOMI POLITIK NEGARA NEOLIBERAL DI INDONESIA
Arif Novianto Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
The “Demographic Dividend” in which the proportion of people with productive age (between 15-65 years old) is larger compared to the non-productive one will reach its peak in 2035. This “bonus” is considered by mainstream economists as an opportunity to develop a strong national economy. Reports made by the World Bank, ILO, and Bappenas wrote that such “demographic dividend” would be the golden bridge in which a country could reach progress and prosperity. If such opportunity is exploited successfully, Indonesia could see rising wages and be transformed into an industrial country. Using the approach of political-economy, this article discusses the issues faced by the reserve army of labour with the government policies made to welcome “demographic bonus” and its relations with the neoliberal state. The findings of this article are: 1) there’s a stagnancy in the process of agrarian transformation and reforms; 2) the “demographic dividend” bounded within the framework of a neoliberal state have enlarge the number of precarious workers, which are tantamount as reserve army of labour; and 3) the massive reserve army of labour functions as a specific mechanism for capitalism to control wages and to depoliticise working-class movement.
Keywords: Agrarian transformation; Demographic dividend; MEA; Neoliberal state; The reserve army of labour.

## ABSTRAK
“Bonus  Demografi”  atau  besarnya  proporsi  penduduk  usia  produktif  (15  –  65  tahun)  yang  tengah terjadi di Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2035 dan dimaknai oleh ekonom mainstream sebagai peluang dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Dalam laporan dari Bank Dunia, ILO, dan Bappenas menyebut bahwa “bonus demografi” merupakan jembatan emas menuju kemajuan & kemakmuran. Indonesia jika mampu memanfaatkannya diyakini akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan dapat bertransformasi menjadi negara industri. Melalui analisa ekonomi politik tulisan ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh tentara cadangan pekerja dalam kebijakan menyambut “bonus demografi” dan relasinya dengan negara neoliberal. Temuan dari tulisan ini adalah 1) adanya kemandekan dalam proses transformasi agraria; 2) “bonus demografi” yang terkerangkeng dalam kerangka negara neoliberal telah memperbesar pekerja rentan yang terejawantahkan dalam tentara cadangan pekerja; 3) tentara cadangan pekerja kemudian menjadi mekanisme khusus dari kapitalisme dalam mengontrol upah dan mendepolitisasi gerakan buruh.
Kata Kunci: Bonus demografi; Negara neoliberal; Transformasi agrarian; Tentara cadangan pekerja.
ISSN 2088-5415 (print) ISSN 2355-5777 (Online) DOI 10.22146/kawistara.18834 Https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200

## PENGANTAR
Piramida kependudukan Indonesia sejak tahun 2010, menunjukan peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) sehingga menjadi lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk non-produktif. Pada tahun 2015 proporsi penduduk usia produktif  Indonesia adalah 67,3%. Kondisi itu oleh ekonom mainstream disebut sebagai “bonus  demografi”  atau demographic dividend (Lee & Mason, 2006). Perubahan struktur kependudukan  (demografi)  tersebut  juga berimplikasi pada menurunnya angka rasio ketergantungan menjadi 1,19% pada tahun 2015, puncaknya pada tahun 2035 yang mana angka rasio ketergantungan menjadi 0,6% (BPS, 2013: 31).
“Bonus demografi” yang tengah berjalan di  Indonesia tidak berada di ruang kosong, tapi harus dihadapkan dengan tantangan multidimensional. Tantangan berupa kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel yang telah membuat tidak adanya kepastian kerja bagi para buruh (Juliawan, 2010); proses depeasantization yang selama tahun 2003 – 2013 membuat sebanyak 5,07 juta rumah tangga petani di Indonesia tidak lagi bertani (Sensus Pertanian, 2013); permasalahan pekerja rentan di sektor informal yang cukup besar; angka indeks ratio gini yang meningkat dari 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,402 pada september 2015 (BPS, 2016); kebijakan pembangunan yang lebih menopangkan diri pada booming komoditas dibanding industri manufaktur padat karya; serta permasalahan yang lain. Permasalahan tersebut hadir dan meluas seiring dinamika reorganisasi kapital yang terjadi di Indonesia dari masa orde lama menuju reformasi (Hadiz, 2013). “Bonus demografi” sebagai fenomena dan realita sosial, setidaknya ada dua cara pandang utama untuk menganalisis, mendiagnosa, dan menjalankan langkah intervensi melalui resep-resep kebijakan. Pertama, pandangan instrumentalis yang diwakili oleh para ekonom liberal dan lembaga seperti Bank Dunia, ILO, IMF, dan juga Pemerintah  Indonesia (Hayes and Setyonaluri, 2015). Cara pandang instrumentalis ini melihat bahwa besarnya
angkatan kerja produktif merupakan modal suatu negara untuk meningkatkan ekonomi mereka dan menjadi penopang menuju ke negara yang berbasis pada industrialisasi maju (Mason, 2005). Ekstraksi terhadap surplus tenaga kerja dimaknai sebagai mekanisme menggenjot ekonomi nasional. Sehingga karpet merah bagi proses akumulasi kapital menjadi piranti agar surplus tenaga kerja dapat terserap secara maksimal.
Mereka sering mencontohkan kasus di Korea Selatan dan Jepang pada pertengahan abad ke-20 yang mampu membangun ekonomi nasional dengan memanfaatkan “bonus  demografi”.  Resep  yang  ditawarkan pada strategi untuk menyerap melimpahnya angkatan kerja produktif dengan moderasi kebijakan neoliberal. Hal itu dilakukan dengan cara membuka lapangan kerja, pasar kerja fleksibel, dan penguatan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan pasar tenga kerja (BPPN, 2014).
Kedua, pandangan strukturalis. Melalui cara pandang ini maka unit analisis yang digunakan adalah sistem sosial dan relasi kekuasaan. “Bonus demografi” dilihat bukan sebagai realita sosial yang berjalan di ruang hampa, namun ada struktur dan ketimpangan kuasa yang menentukan kemana pendulum kebijakan merespon ledakan penduduk usia produktif ini berjalan. Ekonomi politik kekuasaan, idiologi yang dominan, dan juga relasi kelas sosial menjadi piranti kelas sosial mana yang akan diuntungkan dari langkah intervensi kebijakan yang dipilih. Tulisan ini menggunakan pendekatan kedua dalam menganalisis “bonus demografi” dan ekonomi politik Negara neoliberal. Berupaya menjawab pertanyaan tentang apakah benar melimpahnya angkatan kerja di Indonesia ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa Indonesia menjadi negara industrialisasi? Jika maanfaat dari “bonus  demografi”  ini  bergantung  kepada kebijakan strategis pemerintah, maka mampukah kebijakan dalam moderasi negara neoliberal mengatasinya? Bagaimana struktur ekonomi  Indonesia yang telah berjalan di bawah moderasi negara neoliberal? Siapa yang
Arif Novianto -- Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia
diuntungkan oleh melimpahnya tenaga kerja tersebut? Dan apa implikasinya?
Populasi Manusia dan Kelangkaan: dari Pandangan Thomas Malthus, David Ricardo, dan Karl Marx Pada tahun 1798 melalui esainya yang berjudul “ Priciple of Population ”,  Thomas Malthus menjelaskan bahwa “ overpopulation ” merupakan ancaman utama terhadap keber- langsungan hidup manusia (Malthus, 1798). Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris yang hidup pada tahun 1766-1834 me- nakutkan bahwa terus meningkatnya angka populasi manusia akan mengarah ke kekacauan dan kesengsaraan. Pandangan Malthus tentang perkembangan populasi manusia ini sering disebut sebagai perspektif pesimistik. Menurut Malthus angka peningkatan populasi manusia tidak dibarengi dengan tersedianya jumlah makanan di dunia, sehingga ledakan penduduk baginya adalah ancaman. Malthus menekankan pentingnya untuk melakukan pembatasan laju perkembangan populasi penduduk (Malthus, 1798). Sementara David Ricardo melihat bahwa meningkatnya populasi manusia tidak akan serta merta membuat kelangkaan dalam pasokan makanan. Akan tetapi, me- lalui “ scarcity principle ”  Ricardo  melihat bahwa tanah akan menjadi semakin langka di ban ding dengan barang-barang yang lain (Ricardo, 2001). Melalui hukum permintaan- penawaran, Ricardo memprediksi kelangkaan dalam bidang tanah telah membuat harga tanah dan sewa tanah kepada tuan tanah ( landlords ) menjadi terus naik hingga mencapai titik yang tidak dapat diakses masyarakat. Kelangkaan terhadap tanah ini yang menurut Ricardo akan mengganggu mekanisme pasar dan mengancam keberlangsungan hidup itu sendiri.
Pada perkembangannya baik prediksi Malthus dan Ricardo ternyata meleset (Piketty, 2014: 09). Terus meningkatnya angka jumlah penduduk tidak serta merta menimbulkan bencana kelaparan dan kesengsaraan. Laju pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan melambatnya laju bahan makanan.
Terjadinya kelangkaan bahan makanan, kelaparan, dan kesengsaraan tidak disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, tetapi disebabkan oleh ketidakadilan dan ketim- pangan secara struktural. Di sisi yang lain meningkatnya populasi manusia tidak menjadikan sewa tanah lebih tinggi dibanding bentuk perkembangan dari kapitalisme seperti real estate. Justru nilai pertanian yang dalam hal ini menggunakan tanah sebagai sarana produksinya cenderung menurun. Kekurangan analisa dari Ricardo adalah tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan industrialisasi pada tahun-tahun paska tulisannya ditulis pada tahun 1810.
Karl Marx menggunakan analisis berbeda dalam melihat kelangkaan dan perkembang an populasi penduduk. Marx ketika dalam proses penulisan “Das Kapital I” yang terbit pertama kali pada tahun 1867 dihadapkan dengan sebuah sistem produksi yang baru yaitu kapitalisme (Marx, 1976). Proses industrialisasi yang dimulai di Inggris kemudian menyebar keberbagai negara turut membawa proses penyingkiran masyarakat dari sarana pro- duksi yang dimiliki (Engels, 2010). Hal itu disebut Marx sebagai akumulasi primitif yang kemudian membentuk dua kelas yang ber kontradiksi, yaitu kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (yang tidak memiliki alat produksi dan hanya memiliki tenaga untuk bertahan hidup). Pertentangan kelas itu telah membuat adanya eksploitasi dan ketidakadilan oleh para borjuasi terhadap kaum proletar (Marx, 1976).
Dengan menganalisa hukum alamiah produksi  kapitalisme, Marx menunjukan bahwa yang menciptakan surplus nilai adalah tenaga kerja (kapital variabel) bukan sarana produksi (kapital konstan). Dalam corak produksi kapitalisme untuk menghasilkan laba maka terjadi pencurian surplus nilai dari para buruh. Hal itu yang mengakibatkan adanya eksploitasi dan alienasi. Hukum alami tersebut memaksa kaum kapitalis bersaing, saling mengalahkan, berekspansi dan mengakumulasi dalam hukum koersif kompetisi pasar (Marx, 1976).
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200
Dengan meminjam analisa Ricardian tentang modal dan kelangkaan sebagai dasar analisis, Marx mencapai kesimpulan bahwa kapitalisme bekerja berdasarkan “prinsip akumulasi  tak  terbatas”.  Kecenderungan utama adalah modal akan menumpuk dan terkonsentrasi pada sedikit orang tanpa ada batas secara alami. Kesimpulan tersebut jelas berbeda dengan dua ekonom liberal yaitu David Ricardo dan Adam Smith yang mempercayai melalui invisible hand maka pasar sebagai selfregulated system mampu mencapai keseimbangan sendiri tanpa penyimpangan yang begitu besar (Harvey, 2010).
Perkembangan dari kapitalisme telah membuat semakin banyaknya penduduk yang sebelumnya produsen independen menjadi dipisahkan dari sarana produksinya (seperti tanah bagi petani). Karl Marx menjelaskan bahwa ekstraksi surplus tenaga kerja dalam kapitalisme membutuhkan kebebasan buruh dalam arti ganda, yaitu bebas secara politik untuk menjual tenaga kerjanya dan untuk itu maka harus bebas dari kepemilikan alat produksi (Marx, 1887: 270-280). Hal itu mengubah mereka menjadi manusia yang hanya memiliki tenaga saja untuk dipertukarkan dan agar dapat bertahan hidup. Melalui imperialisme, kapitalisme menyebar luas ke penjuru dunia (Lenin, 1999). Bekerjanya kapitalisme telah membuat mayoritas pen- duduk di dunia menjadi kelas proletar sementara hanya sebagian kecil dari penduduk yang menjadi kelas borjuis. Proses akumulasi kapital yang terus berjalan telah membentuk kapitalisme monopolistik tidak kapitalisme murni sebagaimana pada awal abad ke-19.

## Mendefinisikan Tentara Cadangan
Pekerja dalam Relasi Produksi Kapitalisme Proses akumulasi primitif turut berkem- bang menjadi akumulasi melalui perampasan ( accumulation by dispossession ) telah mencip takan proletarisasi terhadap sebagian besar masyarakat (Harvey, 2003: 137-182). Para Petani yang terlempar dari sarana produksinya tidak lantas terserap dalam industrialisasi atau pekerjaan di inti kapitalisme. Keadaan itu membuat terbentuknya
pengangguran dan surplus populasi relatif atau yang oleh Marx juga disebut sebagai reserve army of labour atau tentara cadangan pekerja (Marx, 1976: 781-802). Penggunaan terminologi “tentara” ( army ) oleh Marx untuk merujuk pada para pekerja yang dikontrol dengan ketat di tempat kerja dan di bawah komando atau otoritas dari pemilik modal. Istilah tentara cadangan pekerja bukan Marx yang pertama menggunakan. Sebelumnya istilah tersebut telah beredar dikalangan gerakan buruh Inggris pada tahun 1830an (Denning, 2010). Friedrich Engels pada tahun 1845 telah menggunakan dalam karyanya The Condition of the Working Class in England . Marx kemudian mulai memasukan istilah tentara cadangan pekerja dalam unit analisisnya pada Desember 1847 dalam karyanya yaitu Wages . Marx menulis sebagai berikut.
[…] tujuan utama dari borjuis dalam kaitannya dengan pekerja adalah, tentu saja, memiliki komoditas tenaga kerja semurah mungkin, yang hanya mungkin bila pasokan komoditas ini sebagai besar mungkin dalam kaitannya dengan permintaan untuk itu, yaitu, ketika kelebihan penduduk adalah yang terbesar. Oleh karena itu overpopulation adalah untuk kepentingan borjuasi… modal hanya meningkat ketika mempekerjakan pekerja, peningkatan modal melibatkan peningkatan proletariat… […] (Marx, 1999).
Tenaga kerja dalam kapitalisme telah menjadi komoditi yang relasi produksinya berada dalam sirkuit C ( commodity ) – M ( money ) – C. Dalam sirkut C – M – C itu dapat dijelaskan bahwa buruh menjual tenaga kerja mereka untuk mendapatkan uang ( money ) dan melalui uang tersebut maka dapat digunakan untuk bertahan hidup hingga terciptanya tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru yang dimaksud adalah hasil dari mendapatkan uang akan digunakan untuk bereproduksi agar tenaga dari buruh pulih kembali untuk bekerja pada hari-hari kedepannya. Selain itu juga untuk bereproduksi dalam hal keluarga atau untuk memiliki keturunan-keturunan baru yang kemudian hari dapat menjadi pasokan tenaga kerja baru (reproduksi sosial). Itu berbeda dibanding sirkuit relasi produksi dari pemilik modal yaitu M – C – M + ∆M (Harvey, 2010: 87- 92). ∆M adalah surplus nilai dari tenaga kerja

## Arif Novianto -- Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia
Tentara Pekerja (Army of Labour) 1. Ada perlindungan hukum 2. Memiliki Gaji rata-rata 3. Bekerja di inti produksi kapitalisme 4. Memiliki tingkat kehidupan lebih baik dibanding pekerja informal Pensiun (Retired) Dipecat Bekerja Tentara Cadangan Pekerja (Reserve Army of Labour Stagnant Pool 1.Kerja tidak teratur 2.Gaji dibawah rata-rata 3.Diambang kemiskinan Floating Reserves 1.Pengangguran 2.Pekerja kontrak atau outsourcing atau part-time Latent Reserve 1.Belum terintegrasi dengan kapitalisme
2.Petani subsisten
Mengantri Terserap di Pekerjaan Formal
Mekanisme Mengontrol Tenaga Kerja
yang dicuri oleh para borjuis. Itu yang membuat proses modal bergerak dapat menjadi semakin terus membesar karena adanya surplus nilai itu. Tentara pekerja dan tentara cadangan pekerja seperti dua sisi mata uang yang memiliki perbedaan mendasar. Tentara pekerja merupakan para buruh yang terserap dalam inti produksi kapitalisme (pekerja formal) sehingga mereka memiliki gaji di atas rata-rata, dilindungi hukum, jaminan kerja, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang layak. Sementara di luar pekerja formal tersebut adalah bagian dari tentara cadangan pekerja
meliputi pengangguran, petani kecil, dan pekerja di sektor informal. Marx membagi tentara cadangan pekerja dalam tiga kategori: stagnant pool, floating reserves, and latent reserve (lihat Gambar 1). Tentara cadangan pekerja ini memiliki kondisi hidup yang cukup memprihatinkan sehingga mereka terus berupaya bergerak berharap menjadi tentara pekerja (Neilson and Stubbs, 2011). Artinya tentara cadangan pekerja ini mengantri untuk dapat masuk dalam produksi inti kapitalisme. Bahkan mereka menyogok dan membayar suap agar dapat menjadi tentara pekerja.
Gambar 1. Relasi Produksi Kapitalisme Dengan Army of Labour & Army Reserve of Labour
Realita adanya tentara cadangan pekerja ini menurut Marx sebagai mekanisme khusus kapitalis untuk menjaga upah dari kenaikan di luar batas kondusif untuk profitabilitas modal (Marx, 1992). Adanya antrian tenaga kerja yang cukup besar juga merupakan mekanisme dalam kapitalisme yang menengahi permintaan dan
penawaran tenaga kerja serta memastikan bahwa upah riil disimpan dalam batas-batas yang menguntungkan untuk kebutuhan akumulasi modal (Basu, 2012). Pergerakan modal telah menciptakan tentara cadangan pekerja dengan mekanisme in dustrialisasi (Marx, 1976: 557) atau
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200
pertanian (Marx, 1976: 883) dan kemudian menggunakan cadangan pekerja tersebut untuk mendisiplinkan para buruh di barak industrialisasi. Pendisiplinan yang dilakukan seperti dengan membuat agar tentara pekerja bekerja lebih lama tanpa meminta kenaikan gaji, memperlemah perlawanan, dan membuat gaji buruh tetap pada kondisi yang menguntungkan bagi akumulasi modal (Pollin, 1998; Duggan, 2013).
Tentara cadangan pekerja ini karena kondisi kehidupannya yang cukup menye- dihkan, maka sering juga disebut sebagai pekerja rentan. Jumlah mereka pada abad ke-21 ini terus mengalami peningkatan. Membludaknya industrial reserve army tidak dapat dipisahkan dari proses ekspansi dan evolusi dari kapitalisme global ke penjuru dunia (Neilson and Stubbs, 2011). Sementara itu Michael Denning melihat surplus relatif populasi atau tentara cadangan pekerja sebagai limbah ( waste ) atau tumpukan sampah ( the rubbish heap ) (Denning, 2010: 96). Mereka adalah hasil dari produksi limbah manusia yang terbuang dengan benar di dalam sistem  kapitalisme ini. Adanya globalisasi dan modernisasi neoliberal juga mendorong melonjaknya “pengungsi, pencari suaka, dan imigran” yang sebagian besar adalah tentara cadangan pekerja (Bauman, 2014).
Negara Neoliberal di Indonesia dan Kebijakan Menyambut “Bonus Demografi” Dalam pendekatan marxis, ada dua cara pandang utama dalam menganalisis negara. Pertama adalah pendekatan instrumentalis yang menempatkan negara sebagai alat kepen- tingan dari kelas dominan. Sedangkan kedua yaitu pendekatan strukturalis yang melihat negara sebagai lembaga yang memiliki otonomi relatif. Landasan pemahaman yang cukup penting dalam melihat negara yang diberikan Marx dan Engels adalah bahwa dengan sistem produksi yang berbeda maka akan menghasilkan bentuk negara yang berbeda dan perubahan motode produksi dan perimbangan kelas menentukan perubahan sifat kekuasaan negara (Novianto dkk, 2017).
Di tengah cengkeraman kapitalisme, maka posisi negara diterjemahkan dalam cara pandang liberal. Idiologi tersebut mengalami rekonstruksi paska krisis struktural ditahun 1970an dari liberalisme menjadi neoliberalisme yang merupakan tahap baru perkembangan kapitalisme (Duménil and Lévy, 2013). Pengusung gagasan neoliberalisme tersebut adalah Margaret Thatcher yang merupakan Perdana Menteri Inggris selama tiga periode dari partai Konservatif (1975 – 1990) dan Ronald Reagan yang merupakan Presiden ke- 40 Amerika Serikat. Konsepsi terkenal mereka adalah tentang there is no alternative (TINA) dari neoliberalisme. Sementara Friedrich Hayek, Milton Friedman, dan Robert Nozick merupakan teoritisasi dari gagasan tersebut. Paska krisis ditahun 1970an tersebut, paham neoliberalisme dianut diberbagai penjuru dunia dengan pegangan utamanya melalui konsesus Wasington dan menjadi paradigma baru dalam merumuskan kebijakan publik (Gamble, 2001: 129). Dalam konteks kebijakan, neoliberalisme ini mengganti pendekatan politik menjadi mekanisme ekonomi yang dinilai sebagai cara  efisien  untuk  mengatur  masyarakat (Davies, 2014: 08). Oleh karena itu, ideologi neoliberal berusaha untuk mendekonstruksi “bahasa politik” menggunakan model sistem harga pasar (Davies, 2014: 04). David Harvey menyebut peran negara yang memfasilitasi idiologi neoliberal ini sebagai “negara neoliberal”. Dalam teorinya, negara neoliberal ini haruslah mementingkan hak-hak milik pribadi individu, aturan hukum dan pranata- pranata pasar bebas serta perdagangan bebas, sebagai prasyarat mendasar bagi terciptanya kebebasan individu (Harvey, 2003: 107-108). Neoliberalisme lebih memfokuskan pada merekonstruksi kondisi seluas mungkin agar persaingan pasar berkembang dengan menghapus hambatan, tarif ekspor-impor, dan “memberdayakan pelaku pasar dengan mengurangi pajak” (Gamble, 2001: 132). Pergeseran dari liberalisme menjadi neo- liberalisme adalah bahwa liberalisme me- nempatkan posisi pemerintah menjadi sangat terbatas dan perannya diperkecil hanya
Arif Novianto -- Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia
sebagai  “anjing  penjaga”.  Sementara  dalam neoliberalisme peran pemerintah cukup aktif dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif walaupun itu harus menanggalkan demokrasi (Harvey, 2003). Dengan cara ini, prinsip kebebasan, pasar yang kompetitif adalah yang terpenting dalam pemikiran neoliberal, dan neoliberalisme telah menjauhkan diri dari “versi dogmatis liberalisme”  yang  didirikan pada abad kesembilan belas (Dardot & Laval, 2013: 17).
Meskipun begitu negara neoliberal tidak selalu berpegang pada teorinya, seperti di AS ketika masa Presiden G. W. Bush yang menerapkan tarif impor untuk melindungi pabrik baja di Ohio. Juga seperti di Eropa yang melakukan subsidi terhadap pertanian di negaranya, padahal menekankan pada negara berkembang untuk mencabut subsidi pertanian (Harvey, 2003). Itu menunjukan bahwa neoliberalisme ini merupakan proyek politik bagi terciptanya akumulasi kapital dan menciptakan kondisi bagi meningkatnya kekuasaan elit-elit ekonomi ( ibid ). Hal itu dapat terlihat dari peningkatan kekayaan dari para elit ekonomi selama proyek politik neoliberalisme ini dijalankan sampai di abad- 21 sekarang (Piketty, 2014). Sementara itu upaya untuk terus menyemikan neoliberalisme turut berkelindan dengan meluasnya proses proletarisasi yang menciptakan tentara cadangan pekerja. Relasi negara kapitalisme pusat dengan negara kapitalisme pinggiran telah menciptakan pembagian kerja secara global. Negara kapitalisme pinggiran seperti Indonesia menjadi pemasok bahan baku dan buruh murah bagi industri kapitalisme pusat (Smith, 2016) Ekonomi nasional yang lemah, menjadikan negara kapitalisme pinggiran memiliki tentara cadangan pekerja yang membludak.
Kebijakan Pemerintah Merespon “Bonus Demografi” Indonesia kini tengah menghadapi fenomena  “bonus  demografi”  yang  diper- kirakan akan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2035. Keadaan itu berjalan beriringannya dengan diterapkannya ekonomi regional
di ASEAN sejak tahun 2015. Melimpahnya angkatan kerja ini memberikan tantangan yang bersifat multidimensional. Apakah mereka mampu terserap dalam industri produktif atau cenderung menjadi masyarakat rentan di antara tentara cadangan pekerja. Apalagi penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN (BPPN, 2014: 48).
Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam  merespon  “bonus  demografi”    dan salah satunya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
“Bonus  demografi”  tidak  didapat  secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keteram- pilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan  kerja,  fleksibilitas  pasar  tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana (BPPN, 2014).
Untuk  menghadapi  “bonus  demografi” kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih bersandar pada penyiapan secara teknis di- banding melakukan terobosan secara politik. Itu kurang lebih menunjukan watak dari negara neoliberal. Terjadi proses depolitisasi terhadap akar permasalahan publik (Novianto, 2015). Tidak ada analisis mengenai kondisi struktural terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan kebijakan politik Indonesia. Jika merujuk data dari Sensus Pertanian (BPS 2013), selama tahun 2003 – 2013 terjadi proses depeasantization yang membuat sebanyak 5,09 juta rumah tangga petani di Indonesia tidak lagi bertani. Sebagian besar petani yang terlempar dari sarana produksinya adalah petani gurem (petani kecil dengan lahan kurang dari 0,5 ha). Pertanyaannya kemudian kemana per- ginya para petani beserta keluarganya yang merupakan tentara cadangan pekerja ketika mereka sudah tidak lagi bertani? belum ada data pasti terkait itu. Umumnya petani yang kehilangan akses langsung terhadap tanah
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200
tidak dapat terserap di mana pun, baik di sektor ekonomi produktif pedesaan maupun perkotaan. Mereka pada akhirnya harus pasrah
bekerja  dalam  relasi  produksi  fleksibel  di sektor informal yang diwarnai oleh tingginya kerentanan kerja (Habibi, 2016: 03). Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Memanfaatkan “Bonus Demografi” Bidang Pembangunan Kebijakan Strategis Sosial Budaya dan Kehidupan Agama Menjaga penurunan tingkat fertilitas; Meningkatkan jaminan kesehatan Memperluas pendidikan menengah universal Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi Meningkatkan pelatihan ketrampilan angkatan keja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja Meningkatkan kewirausahaan, pendidikan karakter pemuda Ekonomi dan Tenaga Kerja Memperluas lapangan kerja Miningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menjamin ketersediaan pangan dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi Menjamin ketersediaan energi untuk industri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerja Meningkatkan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan Politik, Hukum, dan Keamanan Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangunan ekonomi ( inclusive grow )
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri Pembangunan Wilayah, Tata Ruang, dan Sarana Prasarana Mengembangkan pusat pertubuhan dengan memperhatikan struktur angkatan kerja dan interkonektifitas antar wilayah Penataan ruang menghadapi urbanisasi Meningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktifitas
Sumber: RPJMN 2015-2019 (BPPN 2014).
Data dari International Labour Organisation (ILO) pada tahun 2012 menunjukan bahwa 63 persen atau 70 juta angkatan kerja di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal (ILO, 2013: 12). ILO menyebut mereka sebagai “pekerja  rentan”  yang  terabaikan  hak-hak mendasarnya. Itu karena bekerja di sektor informal membuat mereka tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan sosial, pen- dapatan yang tidak menentu, relasi kerja yang longgar, dan pendapatan yang cenderung rendah (ILO, 2002). Sementara angka pengang- guran pada tahun 2013 berjumlah 7,39 juta jiwa (BPS 2014). Hal tersebut menunjukan bahwa
tentara cadangan pekerja mengisi mayoritas proporsi  dalam  “bonus  demografi”.  Mereka merupakan tenaga kerja produktif yang tidak terserap dalam sektor industrialisasi kapitalisme.

## Industrialisasi yang Rapuh dan Pasar Kerja Fleksibel
Proses transformasi agraria di negara kapitalisme pinggiran tidak berjalan sebagai- mana yang terjadi di negara kapitalisme pusat. Transisi dari modus produksi subsisten ke pekerja upahan, dari pertanian ke pabrik, dan dari pedesaan ke perkotaan tidak benar-
Arif Novianto -- Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia
benar dapat berjalan di negara kapitalisme pinggiran seperti Indonesia (Habibi, 2016: 02). Proses tersebut menyisakan permasalahan yang cukup akut dalam ketenagakerjaan dan ekonomi secara makro.
Proses depeasantization tidak lantas mem- buat terjadinya transformasi agraria. Angkatan kerja produktif yang tersingkir dari sektor pertanian bukan semata karena mereka secara moral sudah tidak mau bertani atau karena pengaruh modernitas dan anggapan bahwa pertanian tradisional merupakan pekerjaan yang kuno. Akan tetapi dipengaruhi oleh faktor struktural dalam sektor pertanian. Dalam karyanya “ Power of Exclusion: Land Dilemmas of Southeast Asia ”,  Hall,  Hirsch  &  Li  (2011) menemukan kecendrungan bahwa pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam terciptanya depeasantization. Pola kesenjangan kepemilikan lahan telah menjadi permasalahan yang mencengkeram pertanian di desa-desa terutama yang dialami oleh para petani gurem (petani dengan lahan < 0,5 hektar). Dengan pengelolaan lahan pertanian yang sangat kecil maka kehidupan keluarga petani gurem menjadi rentan. Mereka merupakan bagian laten dari tentara cadangan pekerja yang juga tengah mencari-cari pekerjaan formal yang layak.
Sementara proyek politik neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah lebih menitik beratkan pada berjalannya akumulasi kapital sehingga distribusi kesejahteraan mandek. Berjuta-juta hektar tanah diberikan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan dan per kebunan melalui konsesi dibanding melaku- kan distribusi tanah kepada masyarakat. Pembangunan industri lebih memfokuskan pada komoditi ekspor untuk kebutuhan pasar global.  Pemerintah mendapatkan pajak dan devisa dari proses industri itu. Seperti dalam kasus perkebunan kelapa sawit, konsesi yang diberikan kepada Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 5,97 juta hektar atau 52,83% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia (Ditjenbun, 2016). Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 2013 sebesar 25,5 juta ton (secara nasional) dan 21 juta ton CPO yang dihasilkan ditujukan untuk
pasar global (Sawit Watch, 2013). Di sektor per- tambangan terhitung sampai tahun 2011 ada sebanyak 8000 izin tambang tercatat dikawasan hutan, 75 persen di antaranya tumpang tindih dengan peruntukan yang lain (Kompas, 2011). Dua ribu di antaranya berada di Kalimantan, lebih dari separuhnya berada di Kalimantan Timur. Dalam penggunaan lahan ( land use ) Hall, Hirsch dan Li (2011) menjelaskan adanya mekanisme inklusi dan eksklusi. Ketika seseorang memperoleh kepemilikan dan peng gunaan lahan, maka pasti ada orang yang ditutup aksesnya dari lahan tersebut. Hasil sensus pertanian (BPS 2013) menunjukan ter- jadinya inklusi dan eksklusi di sektor agraria. Dari 5,09 juta keluarga pertanian yang tidak lagi bertani dalam kurun waktu tahun 2003- 2013, sebanyak 5,04 jutanya merupakan keluarga pertanian dengan penguasaan tanah kurang dari 0,10 hektar. Selama rentang waktu 10 tahun tersebut, setengah lebih dari jumlah keluarga petani gurem yang tidak lagi bertani atau sekitar 53,75%, Pada sensus pertanian 2013 juga menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah petani dengan kepemilikan lahan lebih besar dari 30.000 m² sebanyak 298.803 atau naik dari 1,309 juta ditahun 2003 menjadi 1,608 juta ditahun 2013. Itu menunjukan bahwa mereka yang tereksklusi adalah para petani kecil. Proses eksklusi rumah tangga pertanian dari sektor agraria pada kenyataannya tidak dibarengi dengan proses industrialisasi. Transisi dari modus produksi subsisten me- nuju pekerja upahan atau dari pertanian me- nuju pabrik tidak terjadi di Indonesia. Itu yang membuat begitu besarnya tentara cadangan pekerja dengan kondisi hidup yang begitu rentan. Industri manufaktur padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja masih sangat kecil untuk dapat menampung tentara cadangan pekerja yang cukup besar. Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi karena industri di Indonesia memang belum pernah besar. Hanya sejak terutama tahun 1990an berkembang industri manufaktur ringan, sementara paska-krisis ekonomi 1997/1998 hingga sekarang fokus kebijakan
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200
pemerintah lebih pada sektor pertambangan dan perkebunan.
Industri manufaktur di Indonesia masih terbilang kecil karena hanya menyerap tenaga kerja sebesar 15.390.188 jiwa (BPS, 2014). Pertumbuhan lapangan kerja di sektor ini juga tidak berkembang signifikan (lihat tabel 2). Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan masih paling besar menyerap tenaga kerja, di mana sampai Februari 2014 tercatat lebih dari 40 juta jiwa bekerja didalamnya. Sementara posisi kedua ditempati sektor usaha perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang menyerap 25,8 juta tenaga kerja (Mantra, 2014: 31).
Tabel 2. Pertumbuhan dan Serapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur (Pengolahan) Indonesia 2004-2014
Sumber: (Mantra, 2014: 32)
Corak produksi dan struktur industri Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam jaringan  kapitalisme global. Sektor industri masih bergantung pada ekspor barang-barang dalam kategori setengah jadi ( intermediate goods ) dan barang jadi pesanan dari luar negeri. Kondisi ini direpresentasikan dari kategori ekspor manufaktur indonesia dari 1996-2008 misalnya, di mana 37,25 persen dari total ekspor manufaktur indonesia adalah kategori barang yang berbasis intensifitas tenaga kerja tidak terampil ( unskillful labour­intensive -ULI), dan 19,40 persen adalah kategori barang yang  berbasis  intensifitas  sumber  daya  alam ( natural resources­intensive –NRI) (Rahmaddi dan Ichihashi, 2012 dalam Mantra, 2014: 33-34).
Struktur industri dan permasalahan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan pentingnya kebijakan perombakan industri strategis dalam menyikapi melimpahnya angkatan kerja produktif. Proses proletarisasi yang besar di sektor agraria tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja di sektor industri. Hal itu yang menyebabkan membludaknya pekerja di sektor informal dengan kondisi kehidupan yang serba kekurangan dan berada diambang kemiskinan. Jika melihat kesuksesan pembangunan ekonomi di negara Asia Timur tidak lepas dari kemampuan negara untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat dan koheren
Arif Novianto -- Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia
berdasarkan para relasi sehat antara dua pilar produksi: pertanian dan industri (Kay, 2009). Sebagaimana hasil dari penelitian Cristobal Kay:
[…] pembangunan industri memiliki potensi lebih besar mendorong inovasi teknologi, menangkap dinamika skala eko- nomi dan menciptakan eksternalitas eko- nomi. Industri juga dapat berkontribusi bagi pertanian dengan memproduksi mesin, perlengkapan, dan input modern. Sebaliknya, pembangunan pertanian juga amat diperlukan. Pertanian punya kapasitas potensi untuk menciptakan surplus….
Surplus ini kemudian dialokasikan untuk pengembangan industri (dalam Habibi, 2016: 22)
Dalam  merespon  “bonus  demografi”, kebijakan pemerintah lebih pada peningkatan fleksibilitas  tenaga  kerja  dan  mendirikan sekolah-sekolah vokasi (Antara News 2016). Kebijakan tersebut adalah upaya untuk menyiapkan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Di sektor ketenagakerjaan permasalahan yang terjadi tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga tentang kesejahteraan kaum
buruh. Menjadikan pendidikan sebagai tempat mencetak peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri adalah bentuk pendistorsian hakikat pendidikan (Freire, 2008). Sementara fleksibilitas tenaga kerja merupakan strategi kepengaturan dari neoliberalisme yang salama ini dipromosikan oleh Bank Dunia dalam merespon kerentanan ekonomi global terhadap krisis (Juliawan, 2010). Melalui kerja kontrak dan outsourcing yang menjadi piranti dalam pasar kerja fleksibel  membuat  buruh  berada  pada  posisi yang semakin tersubordinat. Kaum buruh dalam  relasi  pasar  kerja  fleksibel  ini  berada dalam ketidakpastian masa kerja, sehingga berpengaruh dengan kondisi ekonomi dan tekanan reproduksi sosial. Sementara para pengusaha menjadi pihak yang diuntungkan dengan  relasi  kerja  fleksibel  ini.  Moderasi kebijakan neoliberal pasar keja fleksibel telah menjadikan jumlah floating reserves meningkat tajam dari 7.795.291 jiwa pada tahun 2006, menjadi 17.197.634 di tahun 2014 (lihat tabel 3). Para penguasaha cenderung memanfaatkan kebijakan  pasar  kerja  fleksibel  yang  ramah terhadap proses akumulasi kapital.
Tabel 3. Grafik Jumlah Tentara Cadangan Pekerja di Indonesia, dari tahun 1986-2014 Tentara Cadangan Pekerja atau Surplus Populasi Relatif 1986 1996 2001 2006 2014 Floating 3,368,681 6,350,107* 9,989,881 7,795,291 17,197,634 % Pekerja Formal Perkotaan 55.45 39.26 50.92 37.30 50.62 Latent 26,236,801 22,717,721  25,282,443  30,895,857  27,096,309 % Pekerja Pedesaan 47.94 39.13 46.21 54.12 45.94 Stagnant 4,986,146  8,764,076  13,927,253  15,889,493  19,641,659 % Pekerja Perkotaan 36.64 31.69 38.58 41.41 35.30 Pauperism 1,854,725  4,407,769  8,005,031 10,932,000  7,244,905 Total Angakatan Kerja 70,192,912  90,109,582  98,812,448  106,388,935  121,872,931 Total Tentara Cadangan Kerja 36,446,353  42,239,673  57,204,608  65,512,641  71,180,507 % Angkatan Kerja 51.92 46.88 57.89 61.58 58.41 *data tahun 1997
Sumber: Habibi & Juliawan, 2018: 15
Tabel di atas menunjukan jumlah tentara cadangan pekerja terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah mereka rata-rata di atas 50% dari total angkatan kerja. Kondisi itu
mempengaruhi relasi kerja di sektor formal (tentara pekerja). John Smith (2016) menunjukan ketimpangan upah di negara kapitalisme pusat dengan kapitalisme pinggiran tidak
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200
disebabkan oleh hukum ekonomi pasar secara murni, akan tetapi karena pengaruh kekuatan gerakan buruh. Reformasi kesejahteraan yang didapat oleh kelas buruh di Eropa & Amerika tidak bisa dilepaskan karena perjuangan mereka terhadap penguasa. Sementara dalam konteks di negara kapitalisme pinggiran, membludaknya tentara cadangan pekerja secara politis telah mempengaruhi relasi produksi dalam kapitalisme. Pertama , mereka menjaga upah real agar tetap rendah dan tidak mengganggu kapasitas akumulasi kapital. Artinya sebagai mekanisme khusus yang membuat buruh tidak menuntut upah secara tinggi. Kedua , mendopolitisasi gerakan buruh. Dengan komoditi tenaga kerja yang melimpah dan mengantri untuk masuk menjadi pekerja formal, maka para buruh menjadi banyak yang tidak berserikat. Itu juga didorong oleh kebijakan pasar kerja fleksibel yang diterapkan di Indonesia.
Dari segi upah, menurut data ILO pada tahun 2014 menunjukan bahwa upah minimum buruh di Indonesia hanya US$ 171 perbulan. Bandingkan dengan Malaysia yang sebesar US$ 390 per bulan, Thailand US$ 392 per bulan, atau bahkan Singapura US$ 3.527 perbulan (2014). Dengan upah minimum yang rendah, hal itu digunakan oleh pemerintah sebagai bagian dari iklan untuk menawarkan kemudahan- kemudahan berinvestasi. Mereka berupaya memberi karpet merah bagi kapitalis global guna menenamkan modalnya di Indonesia dengan iming-iming upah buruh yang masih rendah, kemudahan perizinan, dan juga kemudahan-kemudahan lain. Itu karena dalam negara neoliberal, nilai akumulasi kapital dan berjalannya mekanisme pasar diutamakan.
SIMPULAN Tentara cadangan pekerja atau yang juga disebut sebagai surplus populasi relatif ter- utama di negara-negara kapitalisme ping- giran memiliki jumlah yang cukup besar, bah kan hampir ¾ dari populasi angkatan kerja. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, mem bludaknya tentara cadangan pekerja itu dikarenakan proses akumulasi primitif yang didorong oleh kerangka moderasi neoliberal.
Proses proletarisasi di sektor agraria tidak dibarengi dengan perkembangan sektor industri. Diferesiansi kelas di sektor agraria menjadi faktor pendorong proletarisasi yang membesar saat diterapkannya program revo- lusi hijau pada saat regim Soeharto berkuasa. Melimpahnya para pekerja tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Akibatnya angkatan kerja tersebut menumpuk cukup besar dan mengantri sedapat mungkin bekerja di sektor formal demi perbaikan kehidupan.
Melihat proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2035, menunjukan terus meningkatnya usia penduduk dalam angkatan kerja (15 – 65 tahun) sementara angka rasio ketergantungan semakin menurun. “Bonus demografi” disikapi pemerintah dengan kebijakan pasar kerja fleksibel,  pelatihan  skill,  dan  peningkatan sekolah vokasi. Kondisi itu akan memperbesar tentara cadangan pekerja terutama yang masuk dalam kategori floating reserves. Dengan kebijakan  pasar  kerja  fleksibel,  pemerintah seolah tutup mata terhadap permasalahan struktural dalam ekonomi politik Indonesia. Seperti terjadinya proses depeasantization , membludaknya pekerja informal, rapuhnya sektor industri, kebijakan ekonomi yang lebih bersandar pada industri ekstraktif, pembangunan neoliberal, dan permasalahan kerentanan pekerja.
Kebijakan pemerintah yang dibimbing oleh moderasi neoliberalisme seperti pasar kerja  fleksibel,  pelatihan  skill,  dan  pening- katan sekolah vokasi pada dasarnya lebih menguntungkan kaum pemilik modal. Langkah itu memberi ruang yang luas bagi kapital untuk mengekstraksi nilai lebih dari para buruh. Seperti thesis Karl Marx bahwa adanya overpopulasi dalam relasi produksi kapitalisme maka akan sangat menguntungkan para kapitalis. Itu terjadi karena adanya peran ganda dalam tentara cadangan pekerja, yaitu untuk menekan tingkat upah dan mendepolitisasi gerakan buruh. Sementara dengan upah murah, maka menjadi keuntungan kaum kapitalis di sisi yang berseberangan terjadi eksploitasi terhadap kaum buruh.
Arif Novianto -- Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia
Piranti mekanisme pasar yang menjadi penekanan negara neoliberal, semakin menjadi permasalahan bagi angkatan kerja di Indonesia. Tentara cadangan pekerja harus dihadapkan dengan ketiadaan proteksi negara dan harus bertarung di arena pasar bebas dengan berbagai kerentanan yang dimiliki. Sementara regim negara neoliberal terus berupaya mendesakan agar tetap berjalannya akumulasi kapital walaupun dalam berbagai kasus mereka harus dihadapkan dengan kuatnya perlawanan dari rakyatsehingga terjadi berbagai moderasi- moderasi di sana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Antara News, 2016. President Jokowi Calls for Establishment of Millions of Vocational Schools. Available at: http://www.antaranews.com/en/ news/108240/president-jokowi- calls-for-establishment-of-millions- of-vocational-schools.
ASEAN, 2012. ASEAN Selayang Pandang 20th ed., Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.
Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013.
Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010­2035 . Jakarta: BPS
Basu, D., 2012. The Reserve Army of Labour in the Postwar U . S . Economy : Some Stock and Flow Estimates . Working Papers.
Bauman, Z., 2014. Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts , Cambridge: Polity.
BPPN, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015­2019 , Jakarta: BPPN.
BPS, 2013. Laporan hasil sensus pertanian
2013. Badan Pusat Statistik , 1, pp.1–30.
BPS, 2014. Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035. Available at: https://www. bps.go.id/linkTabelStatis/view/ id/1274.
Dardot, P. & Laval, C., 2013. The New Way of the World: On Neoliberal Society ,
London: Verso.
Davies, W., 2014. The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition 1st ed., London: Sage Publications.
Denning, M., 2010. Wageless Life. New Left Review , 66, pp.79–97.
Ditjenbun, 2016. Perkebunan Mendorong Produksi Pangan. Direktorat Jenderal Perkebunan . Available at: http:// ditjenbun.pertanian.go.id/berita- 403-perkebunan-mendorong- produksi-pangan.html.
Duggan, M.C., 2013. “Reserve Army of Labor and  Migration”. The Encyclopedia of
Global Human Migration .
Duménil, G. & Lévy, D., 2013. The Crisis of Neoliberalism , Cambridge: Harvard University Press.
Engels, F., 2010. The Condition of the Working Class in England , Moscow: the
Institute of Marxism-Leninism.
Available at: https://www.marxists. o r g / a r c h i v e / m a r x / w o r k s / download/pdf/condition-working- class-england.pdf.
Freire, P., 2008. Pendidikan Kaum Tertindas , Jakarta: LP3ES.
Gamble, A., 2001. Neo-Liberalism. Capital & Class , XXV(3), pp.127–134. Habibi, M., 2016. Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran , Tangerang: Margin Kiri.
Habibi, M & Juliawan, B H. 2018. “Creating Surplus Labour: NeoLiberal Trans- for mations and the Development of Relative Surplus Population in Indonesia”. Journal of Contemporary Asia.
Hadiz, Vedi R. 2013. “The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy”. Journal Journal of Contemporary Asia . Volume 43, 2013 - Issue 2.
Hall, D., Hirsch, P. & Li, T.M., 2011. Power of Exclusion: Land Dilemmas of Southeast Asia , Hawaii: University of Hawaii Press.
Kawistara, Vol. 7, No. 2, 22 Agustus 2017: 187-200
Harvey, D., 2010. A Companion to Marx’s Capital , London: Verso. Harvey, D., 2003. The New Imperialism , New York: Oxford University Press.
Hayes, A. & Setyonaluri, D., 2015. Taking
Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia : A Brief Introduction to Theory and Practice., (April), p.18.
Hiariej, E., 2003. Teori Negara Marxis. Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik , 7(Nomer 2, November 2003), pp.261–282.
ILO, 2002. Decent Jobs and Informal Economy , Jenewa: ILO.
ILO, 2013. Labour and Social Trends in Indonesia 2012: Working for a Sustainable and Equitable Economy , Jakarta.
Juliawan, B.H., 2010. Extracting Labor from Its Owner: Private Employment Agencies and Labor Market Flexibility in Indonesia. Critical Asian Studies , 42 (1), pp.25–52.
Khanisa, 2016. Strategi Peningkatan
Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Penelitian Politik , 13, pp.105–118.
Lee, Ronald & Mason, A., 2006. What Is the Demographic Dividend? Finance & Development . Available at: http:// www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/2006/09/basics.htm.
Lenin, V., 1999. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism , Sydneiy: Resistence Books. Malthus, T.R., 1798. An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society.
Contemporary Sociology , 2(3), p.340.
Mantra, D., 2014. Menatap Jalan (terjal) Perubah an Struktur Industri Manu- faktur  Indonesia. In C. H. Pontoh, ed. Membedah Tantangan Jokowi­JK . Tangerang: Margin Kiri.
Marx, K., 1976. Capital Volume 1: A Critique of Political Economy , London: Penguin Books.
Marx, K., 1999. Wage Labour and Capital , Marxists(dot)org. Available at: h t t p s : / / w w w . m a r x i s t s . o r g / archive/marx/works/download/ Marx_Wage_Labour_and_Capital. pdf.
Mason, A., 2005. Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries. The Extraordinary General Meeting (EGM) , p.p.22. Available at: http://www.un.org/esa/popu- lation/meetings/Proceedings_ EGM_Mex_2005/mason.pdf.
Neilson, D. & Stubbs, T., 2011. Relative surplus population and uneven development in the neoliberal era: Theory and empirical application. Capital & Class , 35(3), pp.435–453. Novianto, Arif; Kurniawan, Lukman & Wibawa, Samodra. 2017. “Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri Studi Dinamika Gerakan  Partai  Syriza  di  Yunani”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19 no.3, Maret 2016.
Novianto, Arif. 2015. “Cengkeram Mesin Anti-Politik dan Depolitisasi Pem- bangunan”. Jurnal Suluh Pergerakan , Vol 01: 199 - 208.
Piketty, T., 2014. Capital in the Twenty­First Century , London: The Belknap Press of Harvard University Press.
Pollin, R., 1998. The “Reserve Army of Labor”  and  the  “Natural  Rate  of Unemployment”: Can Marx, Kalecki, Friedman, and Wall Street All Be Wrong? Review of Radical Political Economics , 30(3), pp.1–13. Available at: http://rrp.sagepub.com/cgi/
doi/10.1177/048661349803000301.
Ricardo, D., 2001. On The Principles of Political Economy and Taxation , Ontario: Batoche Books. Available at: http://socserv2.socsci.mcmaster. ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/ polipart.pdf.