## FAKTOR PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2015
Pengajar di Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Ilmu Pemerintahan email: kariena.febriantin@gmail.com
Kariena Febriantin, S.IP., M.IPol.

## Abstract
Regency of Purwakarta in 2008 under the leadership of the Mayor, Dedi Mulyadi until this time has been the improvement of infrastructure development and implementation of the principles of good  governance  principles.  The  main  question  of  this  research  is  how  governance  in Purwakarta district related to the potential factors that determine the ability of government from the years 2008 until 2015. This research uses qualitative methods. Research result shows that the factor of leadership and leadership is a major and dominant factor in determining the success of governance government.
Key Words: Governance, Good Governance.

## Abstrak
Kabupaten  Purwakarta  pada  tahun  2008  di  bawah  kepemimpinan  Bupati  Dedi  Mulyadi  hingga saat ini telah mengalami perbaikan pembangunan infrastruktur dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Pertanyaan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  tata kelola  pemerintahan  di  Kabupaten  Purwakarta  terkait  faktor-faktor  potensial  yang  menentukan kemampuan  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  tahun  2008  hingga  2015.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  faktor  pemimpin  dan kepemimpinan merupakan faktor yang utama dan dominan dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Kata Kunci: Governance, Good Governance .

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Kemampuan  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan  di  Kabupaten Purwakarta  ditandai  dengan  pencapaian  kinerja  pemerintahan  yang  lebih  baik,  yakni  semenjak tahun 2008 hingga tahun 2015. Rentang waktu inilah yang menjadi focus timing dalam penelitian ini.
Dalam  data  tentang  kinerja  pemerintahan  yang  baik  di  Kabupaten  Purwakarta  dapat dilihat  dari  beberapa  bidang  pencapaian,  khususnya  melalui  pencapaian  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM),  pencapaian  kemampuan  ekonomi  daerah  yang  bisa  dilihat  melalui  Pendapatan Asli  Daerah (PAD) dan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Pencapaian pada indikator- indikator  pemerintahan  ini  menunjukan  posisi  yang  lebih  baik  dibandingkan  beberapa  tahun yang lalu.
Begitupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dalam dasawarsa terakhir  menunjukan  pencapaian  yang  lebih  baik,  namun  Kabupaten  Purwakarta  sepertinya masih harus berupaya keras untuk mengoptimalkan kembali upaya dalam peningkatan IPM-nya, karena  peringkat  IPM  Kabupaten  Purwakarta  masih  di  posisi  bawah  dibandingkan  14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat.  Namun  adanya  pencapaian  IPM  ini  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Purwakarta  berada pada level tata kelola pemerintahan  yang lebih efektif dalam dasawarsa terakhir karena mampu menghasilkan  kinerja  yang  lebih  baik,  melalui  tiga  elemen  pokok  dalam  IPM  yakni  berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat ekonomi masyarakat.
Mengenai  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Purwakarta  terdiri  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Data  pendapatan  asli  daerah (PAD)  Kabupaten  Purwakarta  dalam  dasawarsa  terakhir  menunjukan  kinerja  atau trend yang positif.  PAD  mengalami  kenaikan  signifikan  sebagai  dampak  dari  perbaikan  pelaksanaan  tata kelola pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Terdapat peningkatan kecil sebesar 20% pada tahun 2009 dan peningkatan sedang, sebesar 65% pada tahun 2014. Presentase peningkatan PAD selalu meningkat  dari  tahun  ke  tahun  dengan  peningkatan  landai  hingga  meningkat  tajam.  Hal  ini
menunjukan  tata  kelola  pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  pada  elemen  ekonomi  daerah berjalan dengan baik.
Melihat  data  PDRB  yang  menunjukan  kemampuan  ekonomi  makro  di  Kabupaten Purwakarta  menunjukan  hasil  yang  baik.  Dari  tabel  di  bawah  ini,  menunjukan  bahwa  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Purwakarta  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya  serta  persentase  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Purwakarta  tahun  2012-2014 mampu  melebihi  persentase  pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat.  Secara  umum  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta cenderung positif ke arah peningkatan.
Berbicara mengenai  tata kelola  pemerintahan, maka  akan terkait  dengan  berbagai aspek yang menjadi penentu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Pada sebuah organisasi pemerintahan,  kesuksesan  atau  kegagalan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  penyelenggaraan pemerintahan,  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan,  melalui  kepemimpinan  dan  didukung  oleh kapasitas  organisasi  pemerintahan  yang  memadai,  maka  penyelenggaraan  tata  pemerintahan yang baik ( Good Governance ) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia.
Dari  beberapa  kepemimpinan  yang  telah  berjasa  bagi  Purwakarta,  membuat  Kabupaten Purwakarta semakin diperhitungkan. Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi semakin bersinar dan berjaya baik di tingkat lokal, regional maupun internasional dengan slogan Purwakarta  Istimewa dan Jaya dibuana semakin  meneguhkan komitmennya dalam membangun Purwakarta. Indikator keistimewaan Purwakarta sangat jelas dan secara kasat mata dapat dilihat dan saksikan publik, dibidang infrastruktur Purwakarta terkenal dengan jalan hotmix nya sampai kepelosok pedesaan termasuk Kecamatan Sukasari  yang dikenal paling jauh dari pusat kota. Di bidang  kesehatan,  Pemerintah  Purwakarta  memberikan  jaminan  kesehatan  bagi  seluruh  warga tidak  mampu,  begitupun  penyediaan  sarana  kesehatan  berupa  puskesmas  yang  megah  dan tersedia layanan gawat darurat 24 jam. Di bidang birokrasi, Bupati Purwakarta membuat kultur baru  para  birokrat  dengan  Kenduri  Cinta  Birokrasi,  di  mana  ada  tradisi  baru  dalam  dunia birokrasi  dalam  bentuk  atmosfer  pelayanan  publik  yang  humanis.  Dan  begitu  pula  diberbagai bidang lainnya, terdapat berbagai program yang terlaksana dengan baik. 1
1 Tulisan  ini  dimuat  oleh  Majalah  Lampar  Edisi  September  2015  Hlm.  8-9.  Dede  Supendi  adalah  Guru  SDN  2 Tanjungsari dan Wakil Kepala SMPN Satu Atap 2 Sukajadi
Periode sebelum menjabat menjadi Bupati, Beliau pernah menjabat Wakil Bupati, Beliau saat  itu  banyak  mengunjungi  berbagai  pelosok  Purwakarta  serta  mendalami  tata  kelola pemerintahan daerahnya. Pengalaman selama lima tahun itu telah menginspirasinya menetapkan visi pembangunan Purwakarta Berkarakter (Visi Berbasis Kearifan Lokal dan Sembilan Langkah Menuju Digjaya Purwakarta).
Bupati  melihat  Purwakarta  telah  berkembang  pesat  dan  masyarakatnya  berkembang dinamis  dalam  tingkat  heteroginitas  tinggi.  Namun  dia  melihat  sisi  lain  dari  perkembangan tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengubah pola hidup masyarakat yang instan menjadi alami.  Pendekatan  kultur  budaya  harus  dicanangkan  sebagai  roh  pembangunan  untuk mendongkrak  perekonomian  pedesaan.  Dilihat  dari  sisi  lain,  Pakar  Komunikasi  politik  UI mengatakan:
Bupati  Purwakarta  telah  berhasil  berpikir out  of  the  book, semuanya  berasal  dari originalitas pemikirannya dalam setiap pidatonya. Inilah yang disebut kebebasan berpikir yang mampu melahirkan hal-hal baru dalam kehidupan. Sangat luar biasa out of the book, orang seperti ini akan mampu memimpin dalam skala yang besar. 2
Bupati  Purwakarta,  dinilai  sebagai  sosok  pemimpin  Tanah  Air  yang  memiliki  jiwa, semangat  dan  menjadi  panutan  bagi  masyarakat  luas.  Dia  mengatakan  bahwa  “Generasi  muda boleh menguasai teknologi,  tapi tidak boleh meninggalkan  budaya,” pidatonya di  markas  PBB, Selasa, 18 Agustus 2015, di mana dia menyampaikan pandangannya terkait kebudayaan dengan tema “Kepemimpinan Moral dan Inovatif” dengan visi layanan, kewirausahaan dan leadership . 3
Kepemimpinan  Bupati  Purwakarta  menawarkan  gagasan  dan  implementasi  yang  baru yakni percaya akan tradisi lokal warisan nenek moyang dan budaya sebagai urat nadi kehidupan. Oleh  karena  itu,  dia  dianugerahi  apresiasi  Maecenas  oleh  Federasi  Teater  Indonesia  (FTI) sebagai tokoh budaya pada Desember 2015, yang di mana penghargaan ini diberikan karena dia
Kec.Pondoksalam. http://pendidikan.purwakartakab.go.id/index.php/artikel/view. Diakses  pada  tanggal 20 Maret 2016.
2 http://www.nongkrongnews.com/2015/06/indonesia-butuhpemimpin-otentik-bupati.html. Diakses  pada  tanggal  20 Maret 2016.
3 http://www.riauonline.co.id/2015/08/21/bupatipurwakarta-pukau-ribuan-orang-saat-pidato-di-pbb. Diakses  pada tanggal 20 Maret 2016.
terbukti  dapat  melambungkan  nama  Purwakarta  di  kancah  nasional  dan  internasional  berkat karakter kepemimpinannya yang berbudaya. 4
Dari  uraian  fakta-fakta  tersebut,  ada  sebuah  pertanyaan  dibenak  peneliti,  apakah  faktor kepemimpinan Bupati Purwakarta mampu menjadi faktor penentu kemampuan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  saat  ini  di  Kabupaten  Purwakarta?  Karena  di  sisi  lain selamakepemimpinan  Beliau,  banyak  sekali  kontra,  baik  berupa  kecaman  dan  aksi  demo masyarakat  yang  disebabkan  karena  kerangka  pemahaman/pernyataan  yang  Beliau  sampaikan menimbulkan kontroversi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengenai  Faktor  Pemimpin  dan  Kepemimpinan  dalam  Tata  Kelola Pemerintahan di  Kabupaten Purwakarta Periode  Tahun 2008-2015,  yang  di  mana penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  karena  tiga  pertimbangan  yaitu  untuk  memahami  konteks, mengungkapkan fenomena yang belum terantisipasi dan mempelajari pola atau model. 5
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  mendalam. Informan  penelitian  di  bagi  menjadi  tiga  kelompok  besar  dalam  tata  kelola  pemerintahan  yaitu aktor  pemerintah,  pengusaha/swasta,  dan  masyarakat  sipil.  Untuk  melakukan  analisis  data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reading the transcript, categorizing and contextualizing. 6

## 3. Kerangka Teori
Teori governance dalam  konteks  pemerintahan  adalah  suatu  sistem,  mekanisme  atau proses tata kelola yang dirancang dengan tujuan yang baik, yang memastikan untuk pencapaian tujuan-tujuan  pemerintahan  yang  baik,  dengan  semaksimal  mungkin  menghindari  dampak
4 http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18&date=2016-03- 2016.
5 J.  W.  Creswell.  2009. Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Approache. Third  edition,  Los Angeles: Sage Publication, hlm. 181-185.
6 Joshep A Maxwell. 1996. Qualitative Research Design: An Interactive Approach . London, SAGE Pubications,hlm. 78-79.
negatifnya.  Rhodes 7 menyebut  karakteristik  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) sebagai sebuah komponen yang normatif, yang meliputi:
.. an  effective  public  service  and  independent  judicial  system  and  legal  framework  to enforce contracts; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure, and a free press.
Begitupun, United  Nations  Development  Programme (UNDP) 8 mendefinisikan  tata kelola pemerintahan yang baik sebagai:
Good governance is among other things, participatory transparent, and accountable. It is also  effective  and  equitable,  and  it  promotes the  rule  of  law.  Good  governance  ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus in society and that  the  allocation  of  development  resources.  Its  definition  includes  the  following characteristics  of  good  governance;  participation,  rule  of  law,  transparency, responsiveness, consensus orientation, equality,  effectiveness and  efficiency, accountability and strategic vision.
Lebih lanjut, PBB melalui United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UNESCAP) 9 , menjelaskan karakteristik utama good governance meliputi:
.. participatory,  consensus  oriented  inclusive  and  follows  the  rule  of  law. It  assures  that corruption  in  minimized,  the  views  of  minorities  are  taken  into  account  and  that  the voices of the most vulnerable in society are heard in decisionmaking. It is also responsive to the present and future needs of society.
Terkait faktor potensial dan dominan yang menentukan tata kelola pemerintahan, Dudley dan Richardson (2000:18) menyatakan bahwa individuals, perseorangan atau pemimpin mampu mempengaruhi  kemampuan  mengelola  tata  pemerintahan  dengan  baik  atau  tidak. Individuals juga  merupakan  faktor  penentu  utama  terjadinya  perubahan  atau  dinamika  kebijakan  publik. Mereka  memberikan  contoh  peran  dan  arti  penting  seorang  Menteri  yang  mampu  membentuk sebuah perubahan kebijakan di  Inggris. Menteri sangat mungkin memiliki perbedaan pemikiran dengan para pihak  yang lain sehingga memiliki peran dan potensi  yang besar untuk melakukan perubahan.
7 R.A.W. Rhodes. 1997. Understanding Governance: Policy Networks,Governance, Reflexivity and Accountability . Buckingham, Open University Press, hlm. 49.
8 UNDP. 1997. Governance for Sustainable
Human Development . Melalui (http://magnet.undp.org/policy/chapter1.html). Diakses pada tanggal 11 Mei 2016.
9 UNESCAP ( United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific),(http://www.unescap.org/pdd/prs/ ProjectActivities/Ongoing/gg/governance,asp.)
Sependapat  dengan  Dudley  dan  Richardson,  Hetifah  J.  Sumarto  (2009:84)  meyakinkan bahwa  pemimpin  dengan  tipe  kepemimpinan  yang  baru,  mampu  menentukan  keberhasilan  tata kelola pemerintahan. Dengan menunjukan berbagai bencmarking studi tentang prakarsa inovatif dan  partisipatif  di  Indonesia,  dia  menyimpulkan  bahwa  pemimpin  dan  kepemimpinan  menjadi salah satu faktor kunci sukses mengelola pemerintahan yang baik. Pimpinan daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) maupun pemimpin masyarakat (tokoh-tokoh informal, tokoh adat, dan lain- lain) memegang peran yang sangat penting sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Kata  kunci  kepemimpinan  baru  adalah  pemimpin  yang memiliki visi dan dapat dipercaya.
Merilee S. Grindle (2007:170-171) menegaskan bahwa kepemimpinan enterpreneurship menjadi  ciri  kepemimpinan  yang  efektif  untuk  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.  Grindle  berpandangan  bahwa  pemimpin  memiliki  kesempatan  dan  kapasitas  yang  paling luas untuk melakukan berbagai macam atau reformasi ke arah yang lebih baik, lebih kompetitif. Pemimpin memiliki kesempatan yang luas untuk menerapkan berbagai reformasi dan perubahan sehingga  menjadi  faktor  utama  yang  menentukan  ke  arah  mana  sesungguhnya  reformasi pemerintahan akan dibawa.
Babajanian  (2008:375-377)  secara  menarik  menjelaskan  bahwa  kemampuan  seorang pemimpin  seperti  Walikota  di  Armenia  untuk  melakukan  strategi-strategi  informal  mampu menghasilkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  untuk  kemajuan  masyarakat.  Larsen (2002:195-196) juga menegaskan bahwa kepemimpinan politik akan menjadi faktor pendukung utama untuk menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan. Hal ini didukung oleh pendapat Michele C. Bligh (2009:641), yang menegaskan bahwa:
Integrity, addresses the finding that leaders tend to be honest and trustworthy, inspiring others  to  respect  them  and  trust  them  with  important  decisions  and  resources.  Leaders are  often  variously  describes  as  loyal,  responsible,  dependable,  and  honest.  These characteristics  inspire  the  confidence  of  others  and  provide  evidence  that  leaders  are authentic  and  have  the  best  rests  of  the  group  at  heart.  This  is  in  stark  opposition  to individuals  who  use  the  efforts  and  resources  of  the  group  for  their  own  prosperity  or power and manipulate the group’s time and money for their own personal gain.
Karakter pemimpin yang kuat merupakan salah satu aspek yang berkembang dalam teori kepemimpinan,  di  mana  karakter  pemimpin  (integritas)  yang  baik  menentukan  keberhasilan penyelenggaraan  organisasi/pemerintahan.  Beberapa  ahli  seperti  Kouzes,  Posner  dan  Silvestri
menyebut kepemimpinan yang tegas semacam ini sebagai sebuah strong leadership (Kouzes, J & Posner,  2007:25-29  &  Silvestri,  2007:49). Strong  leadership ini  memerlukan  pemimpin  yang memiliki karakter yang kuat dan integritas yang solid. Dengan strong leadership maka langkah- langkah menuju sukses kepemimpinan akan mudah dicapai. Kouzes dan Posner menegaskan:
Everyone wants to be fully confident in their leaders, and to be fully confident they have to believe that their leaders are individuals of strong character and solid integrity. To be credible  in  action,  leaders  must  be  clear  about  their  beliefs;  they  must  know  what  they stand for. Then they must put what they say into practice, they must act on their beliefs and “do ”. (Kouzes and Posner, 2007:26)
Selanjutnya,  pemimpin  yang  peduli,  yang  mampu  merasakan  perasaan  atau  penderitaan masyarakat  yang  dipimpinnya  akan  lebih  mudah  mencapai  tujuan-tujuan  kepemimpinannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Michele C. Bligh (2009:640) menyatakan bahwa:
Socialbility is  defined as a leader’s desire for  high  quality social relationships and the ability to maintain and restore positive relationships in difficult times that often involve adversity and crisis. Across studies, leaders often demonstrate the ability to be friendly, extroverted (outgoing), courteous, act full, and diplomatic. In addition, leaders tend to be sensitive to the needs of others, even at the cost of attending to their own needs. In short, leaders  care  about  the  interests  of  others  and  put  others  interests  before  their  own. Leaders  have  good  interpersonal  skill  that  communicate  their  concern  for  others,  and they  work  to  smooth  out  conflicts  and  disagreements  to  maintain  the  group’s  social harmony.
Lalu, Hoy & Tarter (2010:1) secara teoritik menyatakan kepemimpinan komplementer ini mirip  dengan  kepemimpinan  situasional,  di  mana  situasi,  lingkungan  atau  konteks  memegang peranan  penting  dalam  menentukan  efektivitas  kepemimpinan.  Dengan  demikian,  pemimpin menjadi faktor kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan, namun keberhasilan pemimpin juga harus  diikuti  dengan  dukungan  bawahan  yang  memadai  dan  dukungan  lingkungan  yang kondusif.  Artinya  pemimpin  yang  inovatif  hanya  akan  berhasil  kalau  didukung  oleh  bawahan dan lingkungan yang kondusif (Mas’udi, 2012:14-16).

## B. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  metode  yang  digunakan  dalam  memperoleh  data  penelitian  khususnya melalui  wawancara  mendalam  dapat  diterangkan  bahwa  sebagian  besar  informan  memberikan penegasan  bahwa  faktor  yang  paling  besar  dalam  menentukan  keberhasilan  tata  kelola pemerintahan  di  Kabupaten  Purwakarta  adalah  faktor  pemimpin  ( leader )  dan  kepemimpinan
( leadership ).  Faktor  pemimpin  menyangkut  kemampuan  personal,  karakter  atau  sifat  yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sedangkan kepemimpinan adalah exercise atau penerapan dari kemampuan personal, karakter atau sifat tersebut dalam kehidupan organisasi yang nyata. Dalam konteks  ini,  faktor  pemimpin  dan  kepemimpinan  meliputi  lima  hal  pokok  yaitu  faktor  ideologi pemimpin,  faktor  inovasi  pemimpin,  faktor  motivasi  pemimpin,  faktor  ketegasan  pemimpin, faktor  pemimpin  rendah  hati  dan  faktor  kepemimpinan  saling  melengkapi  ( complementary leadership).
Faktor pemimpin dan  kepemimpinan  ini  menjadi  faktor  dominan  karena  pemimpin  dan kepemimpinan  inti  dari  seluruh  proses  manajemen  pemerintahan  dan  faktor  pemimpin  dan kepemimpinan  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  seorang  pemimpin  dan  seorang  pemimpin  harus memiliki  kemampuan,  kekuatan  dan  ketangguhan  emosional,  spiritual  dan  intelektual  untuk mempengaruhi aktifitas, perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian dan sasaran yang ingin  dicapai  bersama.  Dan  pemimpin  juga  harus  mempunyai  landasan  filosofi  religi  dan kearifan  lokal  yang  diterjemahkan  dalam  Visi,  Misi  dan  Program  serta  di  implementasinya menjadi  sesuatu  realitas  yang  dipahami,  dimengerti  serta  hasilnya  memenuhi  keinginan, kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.
Menurut seluruh informan dalam penelitian ini, ideologi pemimpin menjadi dasar utama dalam  menentukkan  kemana  arah  pemerintahan  dan  pembangunan  akan  dibawa.  Beberapa informan  penelitian  menyatakan  secara  tersirat  bahwa  cara  berpikir  seorang  pemimpin  akan menentukan  apa  yang  akan  terjadi  dan  kemana  arah  pemerintahannya  itu  di  bawa.  Mereka mengatakan  bahwa  sosok  Bupati  merupakan  sosok  yang  cerdas,  punya  pemikiran  cerdas  dan mampu menciptakan inovasi dan kreasi dalam kepemimpinannya. 10
Berbicara  mengenai  pola  pikir,  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Purwakarta  mengkritisi  bahwa  pola  pikir  dan  kecerdasan  Bupati  sayangnya  tak semuanya  mampu  diaktualisasikan  para  pembantunya.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan peneliti  dengan  Bupati  Purwakarta,  dapat  dikemukakan  beberapa  perbedaan  pemikiran  antara Bupati Purwakarta dengan Kepala Daerah/Bupati Kabupaten lain di Indonesia terkait apa yang telah  ia  lakukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakat. Berbeda dengan kepala daerah yang lebih menonjolkan sisi sosok politisnya, Bupati Purwakarta
10 Hasil analisis dan kesimpulan peneliti dari semua informan penelitian yang diwawancarai dari tanggal 29 Maret hingga 13 April 2016.
justru menanggalkan kesan-kesan sebagai politisi itu. Kemunculannya di panggung politik Jawa Barat,  seperti  fenomena  tersendiri  di  mana  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  sebagai seorang  bupati/kepala  daerah,  Bupati  Purwakarta  lebih  mempertontonkan  sebagai  sosok pemimpin informal.
Gaya memimpinnya yang nonkonvensional dengan mengembangkan pola diplomasi seni budaya  menjadikan  Bupati  Purwakarta  mampu  membawa  angin  segar  bagi  peta  perpolitikan Jawa  Barat.  Pemimpin,  tidak  harus  rigid,  kaku,  formal  dan  konvensional.  Hampir  dua  periode kepemimpinannya,  Bupati  Purwakarta  mampu  membuat  berbagai  macam  terobosan  kebijakan sehingga Purwakarta mengalami berbagai macam kemajuan. Tidak saja secara ekonomi melalui pembangunan  fisik-material,  tetapi  juga  secara  kebudayaan  melalui  pembangunan  spiritual- immaterial. Untuk itu semua, Bupati Purwakarta memperoleh sorotan internasional sebagai salah satu dari “Pemimpin Muda Inspiratif”.
Dalam ranah Jawa Barat, Bupati Purwakarta mampu menunjukan dirinya sebagai seorang pemimpin  politik  yang  sukses  melalui  jalur  diplomasi  seni  budayanya  ( soft  diplomatic ).  Bukan sebagai  pencitraan  politik,  namun  karena  memang  dirinya  memiliki  kesadaran  otentik  akan perlunya  seni  budaya  menempati  posisi  penting  dalam  ranah  kehidupan.  Apa  yang  dilakukan Bupati Purwakarta dengan diplomasi lunaknya, menjadi inspirasi (antitesa) terhadap pandangan masyarakat yang terlanjur melihat politik sebagai tempat orang saling menebar kebencian, penuh kegaduhan,  gontok-gontokan  yang  berakhir  dengan  kekerasan.  Melalui  diplomasi  seni  budaya, Bupati  Purwakarta  ingin  mengubah  stigma  di  atas,  dan  membalikan  logika  keliru  dengan memperkenalkan  semangat  baru  bahwa  politik  ialah  tempat  orang  saling  mengapresiasi,  merdu bagai orkesta simponi, saling memuji dan anti kekerasan.
Mengenai  gaya  kepemimpinan  Bupati  Purwakarta  yang  dekat  dengan  masyarakat. Masyarakat  Purwakarta  mengenal  bupatinya  jauh  sebelumnya  telah  dulu  “blusukan”.  Bagi masyarakat  Purwakarta  mungkin  jauh  sebelum  Jokowi  “blusukan”  kemudian  diikuti  oleh Presiden SBY, namun kemasan dan namanya saja yang berbeda. Blusukan ala Bupati Purwakarta ini dikenal masyarakat Purwakarta dengan istilah “Gempungan”. Pendekatan kepada masyarakat dengan gempungan memang cukup efektif untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kesulitan rakyatnya. Gempungan di Purwakarta ibarat “magnet” menjaring simpatik masyarakat. Tapi  tentunya  harus  dilandasi  oleh  dasar  ibadah  dan  tulus  ikhlas  mengabdi  ke  masyarakat.
Fenomena ini, kemungkinan akan  diadopsi oleh  para  calon  kepala pemerintahan maupun calon legislatif dalam upaya menjaring simpatik masyarakat.
Melansir  sebuah  lembaga  survei  bahwa  tingkat  pengenalan  dan  kesukaan  masyarakat Purwakarta terhadap Bupati Purwakarta periode 2008-2013 diangka 90 persen hampir mendekati 100  persen. 11 Masyarakat  mengenal  dan  menyukai  gaya  kepemimpinan  Bupati  Purwakarta dengan  program  Gempungan  yang  selama  2  periode  kepemimpinannya  kerap  menyambangi masyarakatnya di 17 kecamatan. Di program gempungan itu Bupati membawa seabreg program pro rakyat seperti layanan kesehatan gratis dan asuransi warga miskin. Serta menampung aspirasi masyarakat.
Faktor Inovasi Pemimpin. Inovasi memegang peran penting dalam pembangunan daerah. Berbagai  terobosan  dan  ide-ide  segar  dalam  sistem  birokrasi  akan  mendorong  daerah berkembang lebih maju. Inovasi juga menjadi salah satu jalan bagi daerah untuk meraih prestasi. Berbicara mengenai inovasi pemimpin, perwajahan Kabupaten Purwakarta berubah drastis sejak kepemimpinan  Bupati  Purwakarta.  Mulai  dari  peningkatan  mutu  pendidikan,  infrastruktur, pelayanan  kesehatan  dan  sektor  lainnya  untuk  kepentingan  masyarakat  dengan  tetap  berbasis spirit  budaya.  Kinerja  nyata  Bupati  Purwakarta  mengubah  wajah  Purwakarta  lahir  melalui  ide- ide  kreatif  berbasis  budaya  kearifan  lokal  mulai  dari  pembangunan  infrastruktur,  pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.
Faktor  Motivasi  Pemimpin  “Melayani”.  Motivasi  pemimpin  juga  menjadi  kunci  sukses mengelola  pemerintahan.  Motivasi  pemimpin  yang  semata-mata  mengejar  kekayaan,  sehingga transaksional  dalam  konteks  untuk  mengembalikan  modal  yang  banyak  ketika  meraih  kursi jabatan  Bupati  atau  Wakil  Bupati  akan  membuat  daerah  tersebut  tertinggal  karena  orientasi pemimpinnya hanyalah  mencari uang dan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya melalui  berbagai  cara.  Banyak  kepala  daerah  yang  melakukan  hal  ini  sehingga  mereka  harus berurusan  dengan  kasus  hukum.  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Purwakarta  di  awal kepemerintahannya  sudah  sepakat  dan  komitmen  untuk  membela  kepentingan  rakyat,  maka mereka sepakat tidak akan mengambil uang rakyat atau korupsi.
Salah  satu  contohnya  motivasi  memimpin  “melayani”  yang  Bupati  Purwakarta  lakukan yakni  ketika  realisasi  Janji  Bupatinya  saat  kampanye  dulu  untuk  menaikan  honor  Kepala  Desa
11 Survei LSI Tahun 2013. Lembaga Survei Indonesia.
dan  perangkatnya  sebesar  20  persen  sudah  direalisasikan.  Keputusan  ini  dituangkan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  dan  akan  berlaku  tahun  2014.  Hal  tersebut mendapatkan reaksi positif dari sejumlah kepala desa dan perangkatnya.
Komitmen  awal  Bupati  dan  Wakil  Bupati  untuk  melayani  dan  mensejahterakan masyarakat  Kabupaten  Purwakarta  menjadi  titik  awal,  faktor  pembangkit  yang  menyebabkan kota  ini progresif dalam  membangun  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Komitmen  untuk membela kepentingan masyarakat menjadi dasar komitmen dan perilaku awal untuk membangun Kabupaten Purwakarta. Kemampuan pemimpin untuk melakukan kebijakan secara proporsional dan profesional menjadi kunci dalam mengelola pemerintahan kabupaten.
Selanjutnya,  Faktor  Ketegasan  Pemimpin.  Dari  semua  informan  penelitian  di  lapangan menyatakan  bahwa  Bupati  Purwakarta  adalah  sosok  yang  tegas,  Bupati  sosok  yang  fokus  pada visi dan misi yang diyakininya, sehingga siapapun yang tidak sejalan dengannya di tindak tegas dan dipersilahkan untuk  minggir, Bupati Purwakarta merupakan sosok  yang percaya diri,  yakin dan tegas dengan pendapat dan pandangannya. Sebagian pegawai  yang tidak mampu mengikuti ritme  kerja  Bupati  tentu  hal  ini  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  berat,  namun  demikian  bagi mereka yang pekerja keras, visioner dan bersemangat membangun Kabupaten Purwakarta maka kepemimpinan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dipandang  sebagai  momentum atau  kesempatan  untuk memperbaiki Kabupaten Purwakarta.
Faktor  Pemimpin  Rendah  Hati.  Pemimpin  yang  rendah  hati  membuat  proses  tata  kelola pemerintahan  yang  berbasis  pada responsiveness dan  kesetaraan  semakin  mempermudah pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  dalam  menyelenggarakan  pemerintahannya.  Bupati Purwakarta  tidak  pernah  merasa  dirinya  lebih  tinggi  dari  masyarakatnya.  Bakan  Bupati  tidak segan-segan  untuk  langsung  berkonsultasi  atau  berkomunikasi  dengan  rakyat.  Bupati  juga memiliki  akses  yang  sangat  luas  pada  tingkatan  masyarakat grass  root ,  sehingga  semakin memperkuat kepemimpinannya.
Faktor  Kepemimpinan  Saling  Melengkapi.  Para  informan  menyatakan  bahwa kemampuan  tata  kelola  pemerintahan  Kabupaten  Purwakarta  yang  baik  bukan  hanya  karena kemampuan  Bupati  Purwakarta  saja,  tetapi  juga  karena  dukungan  yang  kuat  dari  Wakil Bupatinya. Sosok  Bupati dan Wakil Bupati ini saling melengkapi satu sama lain. Bupati dalam hal  ini  bertugas  paling  dominan,  tidak  hanya  mem- branding daerah  dan  berbagai  pekerjaan
manajerial, namun juga menciptakan kondisi dan peluang untuk kesuksesan kepemimpinannya. Wakil  Bupati  di  sini  perannya  tidak  terlalu  terlihat  karena  Beliau  jarang  sekali  terekspos  ke media  massa,  dilihat  dari  latar  belakangnya  sebagai  seorang  birokrat  murni  yang  senantiasa bekerja dibelakang meja, yang tidak menyukai ekspos yang berlebihan.
Dapat  terlihat  bahwa  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Purwakarta  merupakan  dua  sosok  yang sama-sama  saling  mengisi.  Keduanya  bekerja  saling  mengisi  dan  saling  membantu  satu  sama lain  untuk  tujuan  yang  sama  yaitu  pembangunanKabupaten  Purwakarta.  Kepemimpinan  yang saling  melengkapi  ini  menjadi  sangat  efektif  karena  motivasi  kedua  pemimpin  ini  juga  sama yakni melayani masyarakat, dan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.  Di antara keduanya telah terjadi  semacam kesepakatan pembagian  tugas  bahwa  Bupati  perannya  lebih  dominan  dalam  mengurusi  masalah  manajemen daerah  seperti  inovasi, branding daerah,  pemasaran  daerah,  dan  sebagainya,  sedangkan  Wakil Bupati  lebih  banyak  mengurus  urusan  administrasi  yang  sifatnya  birokratis.  Duet  Bupati  dan Wakil  Bupati  yang  secara  individual  mereka  berbeda,  memiliki  talenta  yang  berbeda,  tetapi begitu  berpasangan  menjadi  sebuah  kekuatan  besar  untuk  membangun  atau  memajukan Kabupaten  Purwakarta.  Kesamaan  yang  ada  diantara  kedua  pemimpin  ini  adalah  dari  sikap kerakyatan, sikap tidak protokoler, dan mudah ditemui atau diakses oleh siapapun. Jarak antara mereka  dengan  masyarakatnya  begitu  dekat,  begitu  riil,  sehingga  tidak  mengherankan  kalau mereka  sangat  dicintai  oleh  masyarakatnya.  Duet  kepemimpinan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  ini merupakan  salah  satu  contoh  terbaik  pasangan  kepala  dan  wakil  kepala  daerah  di  era  otonomi daerah sekarang ini.
Dalam  pandangan  peneliti,  jika  model  pasangan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Purwakarta bisa ditiru atau dikembangkan pada daerah-daerah lain di Indonesia, tentu rancangan Undang-Undang  tentang  pemilukada 12 yang  akan  menghapus  jabatan  Wakil  Kepala  Daerah (Wakil  Bupati)  dengan  alasan  mereka  sering  berkonflik  tidak  perlu  terjadi.  Justru  pengalaman Kabupaten  Purwakarta  menunjukan  betapa  pemimpin  tidak  bisa  sendiri,  memimpin
12 Pemerintah  Pusat  sudah  cukup  lama  menyediakan  rancangan UU  tentang  pemilukada,  di  mana direncanakan  akan  menghapus  jabatan  Wakil  Kepala  Daerah,  namun  demikian  tindak  lanjut  akan  hal  ini tidak  nampak  progresnya  karena  dalam  beberapa  tahun  sebelumnya  ketika  era  kepemimpinan  SBY- Boediono,  energi  dan  perhatian  politik  banyak  tersorot  untuk  persiapan  pileg  dan  pilpres  2014,  sehingga pembahasan RUU pemilukada ini agak tersendat-sendat.
membutuhkan partner yang bisa bekerjasama, saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain demi kemajuan daerahnya.

## Penutup

## Simpulan
Faktor pemimpin dan kepemimpinan merupakan faktor  yang paling dominan dan utama dalam  menentukan  kemampuan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  di  Kabupaten Purwakarta.  Faktor  ini  meliputi  beberapa  faktor,  antara  lain  “ideologi”  pemimpin,  inovasi pemimpin,  motivasi  pemimpin  “melayani”,  ketegasan  pemimpin,  pemimpin  rendah  hati  dan pemimpin saling melengkapi.

## Saran
Faktor  pemimpin  dan  kepemimpinan  merupakan  faktor  dominan  dan  utama  dalam menentukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Purwakarta, oleh karena  itu  penting  untuk  dikembangkan  dan  diperdalam  lagi  pengetahuan,  pembelajaran  atau pendidikan  tentang  pemimpin  dan  kepemimpinan  sebagai core keilmuan  bagi  kurikulum  prodi ilmu pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Dudley, G dan Richardson, J. 2000. Why Does Policy Change?: Lessons from British Transport Policy 1945-1999. New York: Routledge.
Grindle,  M.S.  2010. Good  Governance:  The  Inflation  of  an  Idea. Massachusetts:  Harvard Kennedy School.
IOG ( Institute of Governance). 2012. Defining Governance. Melalui( http://www.iog.ca/defening- governance).
J. W. Creswell. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approache. Third edition, Los Angeles: Sage Publication, hlm. 181-185.
Joshep  A  Maxwell.  1996. Qualitative  Research  Design:  An  Interactive  Approach .  London, SAGE Pubications. Hlm. 78-79.
Pierre,  J.  dan  B.  G.  Peters.  2000. Governance,  Politics  and  The  State. Houndsmills,  UK: Macmillan.
R.A.W.  Rhodes.  1997. Understanding  Governance:  Policy  Networks,  Governance,  Reflexivity and Accountability . Buckingham, Open University Press, Hlm. 49.
Sumarto,  H.  S.  2009. Inovasi,  Partisipasi,  dan  Good  Governance:  20  Prakarsa  Inovatif  dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Buku Obor.
UNDP. 1997. Governance for Sustainable Human Development . Melalui (http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm). Diakses pada tanggal 11 Mei 2016.
UNESCAP  ( United  Nations  for  Economic  and  Social  Commission  for  Asia  and  the Pasific),http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance,asp.) Diakses pada tanggal 11 Maret 2016.
http://www.riauonline.co.id/2015/08/21/bupati-purwakarta-pukauribuan-orang-saat-pidato-di- pbb. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18&date=2016-03-13. Diakses  pada  tanggal  20 Maret 2016.
http://www.menpan.go.id/beritaterkini/2300-top-99inovasipelayanan-publik-di-indonesia . Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014. Diakses pada tanggal 11 Januari 2016. Tulisan ini dimuat oleh Majalah Lampar Edisi September 2015 Hlm. 8-9. Dede Supendi adalah Guru SDN 2 Tanjungsari dan Wakil Kepala SMPN Satu Atap 2 Sukajadi
Kec.Pondoksalam. http://pendidikan.purwakartakab.go.id/index.php/artikel/view. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
http://www.nongkrongnews.com/2015/06/Indonesia-butuh-pemimpin-otentikbupati.html. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
http://www.riauonline.co.id/2015/08/21/bupati-purwakarta-pukau-ribuanorang-saat-pidato-di- pbb. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
http://www.koransindo.com/news.php?r=0&n=18  &date=2016-03-13. Diakses  pada  tanggal  20 Maret 2016.
Survei LSI Tahun 2013. Lembaga Survei Indonesia.