## KAJIAN TERHADAP KONTRAK BEASISWA AFIRMASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)
Muhammad Zahid Abdul Aziz e-mail: m.zahid.aa@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ambar Budhisulistyawati e-mail: ambarbudhi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to determine the legality of the affirmation scholarship contract institute of educational management fund (LPDP) based on Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research is doctrinal legal research which is prescriptive. The approach that author use is statute approach and conceptual approach. Type and sources of law materials used were the primary law and secondary law are analyzed by a deductive method. Beside on the result of research, the stages of affirmation scholarship LPDP which starting from registration process until the award of affirmation scholarship awardee referring to the LPDP affirmation scholarship guide book is the stages of the forming contract. Beside on the terms of validity of the contract set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), The contract of the affirmation scholarship LPDP has qualify these terms: an agreement, capability, something (object of the contract) and for the lawful.
Keyword : Contract; Affirmation Scholarship LPDP; Indonesian civil code.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan KUH Perdata. Jenis penelitian hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan  beasiswa  afirmasi  LPDP  yang  dimulai  dari  proses  pendaftaran  sampai  dengan  penetapan penerima beasiswa afirmasi yang mengacu pada buku panduan beasiswa afirmasi LPDP merupakan tahapan pembentukan kontrak. Berdasarkan syarat-syarat sahnya kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, kontrak beasiswa afirmasi LPDP telah memenuhi  persyaratan  tersebut yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu (objek kontrak) dan kausa yang halal.
Kata Kunci : Kontrak; beasiswa afirmasi LPDP; KUH Perdata.

## A. Pendahuluan
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejatinya merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Alienia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Ketentuan mengenai pendidikan tertuang dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Dini Amalia, 2008 : 1). Berdasarkan amanat konstitusi tersebut Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (selanjutnya disebut LPDP) menyediakan dana sebesar Rp. 22,5 triliun untuk memberikan beasiswa pendidikan tinggi di tahun 2017. Sri Mulyani menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa LPDP juga ditaruh di instrumen investasi yang produktif. Sehingga anggaran beasiswa LPDP kian bertambah setiap tahunnya. LPDP telah menyalurkan beasiswa master dan doktoral sebanyak 16.295 penerima alias awardee LPDP. Dari jumlah tersebut, 10.523 adalah penerima
beasiswa master atau S2 dan 3.864 penerima beasiswa doktoral atau S3 (https://bisnis.tempo. co/read/841519/sri-mulyani-negara-siapkan-rp-22-un tuk-beasiswa-lpdp diakses pada 11 Oktober 2017 pukul 15.00).
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang menjadi nama lain dari beasiswa LPDP memiliki beberapa jenis beasiswa yaitu: beasiswa magister dan doktor, beasiswa tesis dan disertasi, beasiswa afirmasi,  beasiswa  spesialis  kedokteran,  presidential  scholarship,  beasiswa  lanjutan.  Beasiswa afirmasi yang memiliki keunikan tersendiri karena ditujukan untuk putra putri di daerah perbatasan dan/atau tertinggal. Perhatian khusus juga diberikan pada kelompok masyarakat berprestasi yang berasal dari keluarga miskin termasuk juga lulusan penerima Bidikmisi. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, LPDP mengeluarkan kebijakan beasiswa afirmasi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Harapannya mereka dapat menjadi sumber daya berkualitas dan dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia untuk menjadi katalisator perluasan dan percepatan pembangunan negara ini.  Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa mereka yang sudah menyelesaikan studi master dan doktornya dengan mendapatkan beasiswa dari LPDP wajib kembali ke Indonesia dan berkontribusi sesuai bidang keilmuannya, berkarya dan bekerja di Indonesia. Persyaratan ini tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani penerima beasiswa LPDP(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3410386/dirutlpdp-ke-penerima-beasiswa- kerja-harus-di-dalam negeri diakses pada 11 Oktober 2017 pukul 15.00). Kewajiban-kewajiban timbul terhadap penerima beasiswa diantaranya bahwa penerima beasiswa harus kembali ke Indonesia dan untuk penerima beasiswa afirmasi dari daerah perbatasan dan/atau tertinggal harus kembali ke daerah asalnya setelah masa studinya berakhir.
Hubungan  hukum  yang  timbul  dalam  proses  atau  tahapan  beasiswa  afirmasi,  diantaranya memuat surat pernyataan yang berisikan kewajiban semata dari pihak penerima, selain itu hak-hak penerima beasiswa yang diperjanjiakan juga dibuat sepihak oleh LPDP melalui pemberitahuan dalam bentuk buku panduan beasiswa afirmasi dan buku panduan LPDP secara umum. Buku panduan tersebut  menjadi kerangka yang sudah memuat syarat-syarat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang menjadi objek kontrak. Berdasarkan pemaparan diatas maka tulisan ini  membahas keabsahan kontrak beasiswa afirmasi LPDP berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan cara meneliti dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya kontrak serta Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Afirmasi yang diterbitkan oleh LPDP. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dikaji dengan menggunakan metode deduksi kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kontrak beasiswa afirmasi LPDP merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak dijelaskan secara khusus dalam KUH Perdata. Selain itu melihat para pihak yang berkontrak salah satu pihak yaitu LPDP bertindak mewakili pemerintah dan pihak lain yaitu calon penerima beasiswa afirmasi sebagai perorangan ( naturlijkpersoon ) dalam subjek hukum perdata. Dalam kontrak beasiswa afirmasi ini memiliki kemiripan dengan kontrak standar/baku yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pihak pembuatnya mengakibatkan pihak lain yang menerima perjanjian tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan. Syarat- syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata baik syarat subjektif maupun syarat objektif merupakan acuan untuk menilai apakah kontrak yang timbul dalam proses seleksi beasiswa afirmasi LPDP memiliki keabsahan berdasarkan beberapa syarat sahnya perjanjian.

## 1.  Adanya Kesepakatan
Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak. Didalam pembentukan kata sepakat ( toesteming ) terdapat unsur terdapat unsur penawaran ( Offer ) dan penerimaan ( acceptance ) (Ridwan Khairandy, 2013: 168). Kontrak beasiswa afirmasi LPDP memiliki perbedaan dengan kontrak pada umumnya seperti contoh jual beli, persesuaian kehendak (kesepakatan) terlahir dengan adanya penawaran oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli maka muncullah kesepakatan. Proses tawar menawar dalam kontrak beasiswa afirmasi LPDP terjadi dua kali. Pertama, LPDP menawarkan beasiswa pada calon penerima melalui pemberitahuan di situs LPDP, media cetak dan lain-lain, setelah itu calon penerima melakukan pendaftaran dan dengannya terikat dengan proses dan ketentuan pendaftaran berdasarkan buku pedoman. Proses penawaran dan penerimaan yang pertama ini memunculkan kesepakatan terhadap keikutsertaan calon penerima beasiswa afirmasi dalam proses seleksi beasiswa afirmasi LPDP. Kedua, selama proses seleksi terjadi, calon penerima beasiswa afirmasi sebenarnya melakukan penawaran atas kemampuan
( capability ) yang ia miliki berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaluinya, seterusnya kesepakatan yang utuh baru terjadi ketika penerimaan dilakukan oleh pihak LPDP yang mengeluarkan surat keputusan penerima beasiswa afirmasi, karena keputusan akhir (penerimaan)  dilakukan LPDP.
2.  Kecakapan untuk membuat Perjanjian
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan pihak dalam kontrak beasiswa afirmasi dan berkedudukan sebagai  badan hukum publik yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan negara (Abdulkadir Muhammad, 2010: 24). Hal ini dipertegas dengan penjelasan mengenai LPDP dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/ PMK.01/2016 yang menyatakan bahwa: “Lembaga Pengelola Dana Pendidikan selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Selain LPDP sebagai badan hukum publik, penerima beasiswa  memiliki hubungan langsung terhadap hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak beasiswa afirmasi LPDP. Penerima beasiswa afirmasi yang masuk dalam katagori subjek hukum manusia ( natuurlijkpersoon ) yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2010: 24-25):
a.  Sudah dewasa artinya sudah berumur 21 tahun penuh (pasal 1330 KUH Perdata), akan tetapi kedewasaan sekarang ini relevan berdasarakan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan yang menentukan seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun adalah dewasa (Riduan Syahrani, 2009: 46);
b.  Walaupun belum dewasa, tetapi sudah pernah menikah;
c.  Dalam keadaan sehat akal (tidak gila);
d.  Tidak berada dibawah pengampuan; dan
e.  Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain.
3.  Suatu perihal tertentu Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau prestasi tertentu. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak (Ridwan Khairandy, 2013: 186). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata dan pada umumnya sarjana berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa (Ahmadi Miru, 16: 2013): a.  Memberikan sesuatu.
Jenis prestasi yang pertama adalah memberikan sesuatu, sesuatu tersebut dapat merupakan benda yang menjadi objek perjanjian, pada umumnya dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar untuk dapat menilai objek tersebut  dengan  sejumlah  uang.  Dalam  kontrak  beasiswa  afirmasi  LPDP,  “beasiswa” merupakan objek perjanjian berupa dana (uang) dan fasilitas penunjang studi yang akan diberikan LPDP kepada calon penerima beasiswa afirmasi apabila telah meleawati tahapan seleksi sampai dengan penetapan penerima beaiswa afirmasi.  Beasiswa afirmasi LPDP merupakan salah satu motif utama calon penerima beasiswa afirmasi dalam mengikuti
tahap seleksi. Munculnya hak dan kewajiban yang baru bagi para pihak setelah lahirnya kontrak, mengakibatkan beasiwa tersebut menjadi hak penerima beasiswa dan kewajiban LPDP untuk memberikan beasiswa.
b.  Melakukan sesuatu.
Dalam  kontrak  beasiswa  afirmasi  LPDP,  beasiswa  berbentuk  dana  dan  fasilitas penunjang beasiswa bukan satu-satunya objek yang diperjanjikan. Sebagaimana terdapat dalam surat pernyataan calon penerima beasiswa afirmasi yang dinyatakan dalam buku pedoman beasiswa afimasi LPDP diantaranya terdapat pernyataan-pernyataan berikut :
1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Selalu mengabdi untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
3) bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi; dan
4) bersedia kembali ke daerah perbatasan dan/atau tertinggal bagi pendaftar dari daerah 3T (tedepan, terluar dan tertinggal) dan pengabdian daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Berdasarkan pernyataan yang ada dalam angka 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan 2) Selalu mengabdi untuk kepentingan Bangsa Indonesia, klausul dalam pernyataan tersebut sukar untuk ditentukan batasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh penerima beasiswa. Penjelasan terhadap pernyataan tersebut tidak ditemukan pula dalam buku panduan beasiswa LPDP. Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan apabila kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, kata-kata itu tidak boleh disimpangi dengan jalan menafsirkannya. Klausul dalam surat pernyataan calon penerima beasiswa afirmasi yaitu 1) setia kepada negara Republik Indonesia; dan 2) mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia memiliki arti makna yang sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan lain. Namun terhadap pernyataan-pernyataan tersebut memiliki kekuarangan karena tidak memiliki batasan tertentu atau setidaknya dapat ditentukan karena masih memiliki makna yang luas.
Menurut Ridwan Khairandi prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat- syarat tertentu yaitu; (1) harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan; (2) objeknya diperkenankan oleh hukum; dan (3) prestasi itu harus mungkin dilaksanakan (Ridwan Khairandy, 2013: 169). Berdasarkan penjelasan diatas, pernyataan calon penerima beasiswa dalam angka  1) dan 2) tidak memenuhi syarat sebagai prestasi karena dalam klausul tersebut sukar untuk ditentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan penerima beaiswa  afirmasi  yang  mengakibatkan  pemenuhan  atas  prestasi  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan. Klausul tersebut dapat dianggap sebagai prestasi bila dibentuk ketentuan- ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut tentang klausul pernyataan penerima beaasiswa afirmasi dalam angka 1) dan 2) sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan.
Sedangkan pernyataan calon penerima beasiswa afirmasi dalam angka 3) bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi; dan 4) bersedia kembali ke daerah perbatasan dan/atau tertinggal bagi pendaftar dari daerah 3T (tedepan, terluar dan tertinggal) dan pengabdian daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).  Adanya penjelasan lebih lanjut dalam buku panduan beasiswa dalam buku panduan calon penerima dan penerima beasiswa LPDP yang menyatakan bahwa penerima beasiswa wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi, sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun (2n+1, n adalah masa studi) dan penerima beasiswa afirmasi dari daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) wajib kembali ke daerah asal pendaftaran afirmasi untuk berkontribusi, selama sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun (2n+1, n adalah masa studi). Dengan demikian apabila penerima beasiswa afirmasi melaksanakan studi pada jenjang magister (s2) yang biasa ditempuh dalam waktu 2 tahun, maka ia berkewajiban untuk kembali ke Indonesia paling sedikitnya dalam waktu 5 tahun.
c.  Tidak melakukan sesuatu.
Beberapa ketentuan yang ada dalam surat pernyataan calon penerima beasiswa afirmasi merupakan ketentuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu diantaranya yaitu: (1) tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain; (2) tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang
Kajian Terhadap Kontrak Beasiswa Afirmasi ...
bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (3) tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik. Ketentuan-ketentuan tersebut masuk kedalam objek yang diperjanjikan para pihak. Dengan demikian suatu perbuatan wajib untuk tidak dilakukan oleh pihak yang menanggung kewajiban tersebut. Penerima beasiswa afirmasi merupakan pihak yang menanggung kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang dia buat.
4. Suatu kausa/sebab yang halal.
Kata kausa atau causa berasal dari bahasa latin yang artinya sebab. Sebab yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. (Dona Budi Karisma, 78: 2013). Isi dari kontrak yang merupakan hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi baik untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Pada kontrak beasiswa afirmasi LPDP setiap ketentuan yang dibuat oleh LPDP sebagai lembaga negara dibawah Kementerian Keuangan harus sejalan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Objek (prestasi) dalam kontrak beasiswa afirmasi LPDP baik memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, tidak bertentangan dengan undang- undang kesusialaan dan ketertiban umum sehingga telah memenuhi syarat kausa yang halal.

## D. Simpulan
Keabsahan kontrak beasiswa afirmasi dinilai berdasarkan syarat sahnya kontrak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan kausa  yang  halal.  Dalam  kontrak  beasiswa  afirmasi  LPDP  semua  syarat  sahnya  kontrak  telah terpenuhi, meskipun beberapa ketentuan dalam surat penyataan bukan merupakan prestasi karena tidak dapat ditentukan. Kontrak beasiswa afirmasi LPDP tetap memiliki objek perjanjian (prestasi) yang dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan. Sehingga kontrak beasiswa afirmasi LPDP merupakan kontrak yang sah berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata.

## E. Saran
Dalam  tahapan  kontrak  beasiswa  afirmasi  LPDP  terdapat  surat  pernyataan  dari  penerima beasiswa yang menjelaskan kewajiban-kewajibannya. Meski begitu sebaiknya tetap dibentuk ( draft ) kontrak berisi hak dan kewajiban para pihak selama pelaksanaan kontrak yang terpisah dari buku panduan beasiswa afirmasi LPDP, ditandatangani oleh perwakilan LPDP dan penerima beasiswa. Selain itu, perlu adanya perubahan atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan dalam surat pernyataan penerima beasiswa memiliki makna yang luas adan belum dapat ditentukan pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ahmadi Miru. 2013. Hukum Kontrak Perancangan kontrak . Jakarta. Rajagrafindo Persada.
Anonim.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetbook ).
_______. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelola Dana Pendidikan
_______. 2017. Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Afirmasi 2017.
_______. 2017. Buku Panduan Calon Penerima dan Penerima Beasiswa LPDP.
Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Dini Amalia. 2008. “Kajian beasiswa sebagai insentif pajak dalam upaya mendorong pembangunan pendidikan: Ditinjau dari suplay side tax policy”. Tesis . program pascasarjana FISIP Universitas Indonesia.
Dona Budi Karisma. 2013. “Keabsahan Dan Landasan Kekuatan Mengikat Kontrak Elektronik Melalui Telemarketting Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia” . Tesis . program  pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Ridwan Khairandy. 2013. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif  Perbandingan . Yogyakarta: FH UII Press.
Riduan Syahrani. 2010. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Pedata . Bandung : Alumni
Zulfirman. 2017. “Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia : Analisis Kritis Syarat Kontrak” . Jurnal Penelitian Hukum De Jure . No 2 Volume 17, Juni 2017. Jakarta: Balitbang HAM Kemenkumham RI.
https://bisnis.tempo.co/read/841519/sri-mulyani-negara-siapkan-rp-22-t-untuk-beasiswa-lpdp, diakses pada 11 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3410386/dirut-lpdp-ke-penerima-beasiswa-kerja-harus- di-dalam-negeri, diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB.