## RESPON KIAI BABAKAN CIWARINGIN CIREBON TERHADAP BANK SYARIAH
Mohamad Ghozali Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon email: ghozali.iaincrb@gmail.com

## Abstract
Islamic  bank  is  an  institution  established  in  Indonesia  recently,  so  most  people  still  do  not know  and understand the mechanism, products  and principles used by the Sharia banks. So there  are  many  segments  of  society  that  should  be  targeted  in  an  optimal  socialization, including  merchants  and  assessed  as  a  driver  of  economic  actors  in  society,  the  market traders  have  an  important  position  for  the  optimization  and  business  expansion  efforts  for Sharia banks. The method used in this research is to use a quantitative approach that seeks to draw the factors and information from field data encountered a number to be analyzed further by  linking  variables  then  be  concluded.  From  the  data  analysis  it  can  be  concluded  that 95.5% of the socioeconomic status Tegalgubug clothing wholesale market traders in terms of the dimensions of education, employment, wealth, including the accessibility and position in the  intermediate  category  and  overall  response  Tegalgubug  clothing  wholesale  market traders  against  sharia  bank  was  very  positive,  which  is  91%  categorized  as  good  and  9% excellent category. While the socio-economic status of the clothing wholesale market traders sharia banks there is a significant correlation .
Kata Kunci: Respon, Bank Syariah.

## Abstrak
Bank syariah merupakan lembaga yang belum lama berdiri di Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat  masih belum mengetahui dan memahami mekanisme, produk dan prinsip- prinsip yang digunakan oleh bank syariah. Sehingga masih banyak segmen masyarakat yang harus  menjadi  sasaran  sosialisasi  secara  optimal,  termasuk  pedagang  yang  dinilai  sebagai penggerak dan pelaku ekonomi di masyarakat, yakni pedagang pasar mempunyai kedudukan penting  bagi  upaya  optimalisasi  dan  ekspansi  bisnis  bagi  bank  syariah.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yang berupaya  menarik  faktor-faktor  dan  informasi-informasi  dari  data  lapangan  yang  ditemui secara  angka  untuk  dianalisis  lebih  lanjut  dengan  menghubungkan  variabel-variabel  yang kemudian  diambil  kesimpulan.  Dari  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  95,5%  status sosial ekonomi pedagang pasar induk sandang Tegalgubug ditinjau dari dimensi pendidikan, pekerjaan,  kekayaan,  aksesabilitas  dan  kedudukan  termasuk  dalam  kategori  menengah.  dan secara  keseluruhan  respon  pedagang  pasar  induk  sandang  Tegalgubug  terhadap  bank syariah adalah  sangat positif, yakni  91% termasuk kategori baik dan 9% termasuk kategori sangat  baik.  Sedangkan  antara  status  sosial  ekonomi  pedagang  pasar  induk  sandang terhadap bank syariah terdapat korelasi yang signifikan.
Keywords : Response, Bank Syariah.

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilatar  belakangi, pertama fakta  bahwa  mayoritas  penduduk  Indonesia beragama  Islam,  dan  mayoritas  secara fiqhiyah tidak  menyetujui  bunga  bank, namun  dalam  praktiknya  bentuk  kegiatan usaha,  produk,  dan  jasa  perbankan  syariah (yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga  kurang  dimengerti  dan  di  pahami oleh  masyarakat  secara  komprehensif,  yang menyebabkan  kurangnya  minat  masyarakat untuk  menggunakan  bank  syariah).  Fakta menunjukkan  bahwa  selama  10  tahun  sejak berdirinya  bank  syariah  di  Indonesia,  total pangsa  pasar  bank  ataupun  institusi  syariah belum  mampu  bersaing  secara  siginifikan dengan pangsa pasar bank secara nasional.
Hal ini salah satunya dapat dilihat dari pangsa  kegiatan  usaha  perbankan  syariah terhadap perbankan nasional sampai dengan bulan  Juni  tahun  2015,  yaitu  asset perbankan  syariah  terhadap  perbankan nasional  baru  mencapai  sekitar  1,58  %  dari total  aset  perbankan  nasional,  dana  pihak ketiga  1,61  %  dari  total  dana  pihak  ketiga perbankan nasional dan pembiayaan 2,58 % dari  total  pembiayaan/  kredit  perbankan nasional. 1
Kedua ,  bank  syariah  merupakan lembaga  yang  belum  lama  berdiri  di Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat  masih  belum  mengetahui  dan memahami mekanisme, produk dan prinsip- prinsip  yang  digunakan  oleh  bank  syariah. 2 Selain  itu,  karena  penyebaran  kantor operasional  bank  syariah  yang  belum merata.
Berdirinya perbankan syariah, didasarkan  pada  dua  alasan  utama,  yaitu pertama ,  adanya  pandangan  bahwa  bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya  haram  karena  termasuk  dalam kategori riba yang  dilarang  dalam  agama, bukan  saja  pada  agama  Islam  tetapi  juga
1 http//www.bi.go.id.  Diakses  pada  tanggal  10 Maret 2017.
2 M.Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori ke Praktek , cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.
oleh  agama  samawi  lainnya.  Dan kedua , dari  aspek  ekonomi,  penyerahan  risiko usaha  terhadap  salah  satu  pihak  dinilai melanggar  norma  keadilan.  Faktor  utama yang  membedakan  bank  konvensional dengan  bank  syariah  adalah  suku  bunga (interest) sebagai  balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan pada bank konvensional,  sementara  pada  bank  syariah balas  jasa  atas  modal  diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian  yang diperoleh  yang  didasarkan  pada  “akad”. Prinsip  utama  dari  “akad”  ini  adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik  bagi  debitur maupun kreditur.
Kalangan perbankan syariah menyadari bahwa pengembangan perbankan syariah  membutuhkan  komitmen  yang tinggi dari semua pihak guna bersama-sama memajukan  perbankan  syariah.  Kalangan perbankan  syariah  juga  menyadari  bahwa masih ada berbagai kelemahan dan tantangan  yang  harus  segera  di  selesaikan agar perkembangan bank syariah dapat lebih pesat  lagi  dimasa-masa  yang  akan  datang. Kelemahan dan tantangan itu antara lain, 1) kerangka dan perangkat peraturan perbankan  syariah  yang  belum  lengkap,  2) institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif,  3)  efisiensi  operasional  yang  belum optimal,  4)  porsi  skim  pembiayaan  dengan prinsip  bagi  hasil  yang  masih  perlu ditingkatkan, 5) kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional  yang  harus  ditingkatkan,  6) cakupan  pasar  yang  masih  terbatas,  dan  7) kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat  mengenai  produk  dan  jasa perbankan syariah. 3
Cakupan  pasar  yang  masih  terbatas dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  mengenai  produk dan jasa bank syariah merupakan kelemahan sekaligus  tantangan  tersendiri  bagi  dunia
3 Asmawi,    “Respon  Guru  Madrasah  terhadap Bank  Syariah  di  Kabupaten  Bogor”, Laporan Penelitian, (Jakarta:  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Jakarta, 2004), 2.
perbankan  syariah  nasional.  Masih  banyak segmen  masyarakat  yang  harus  menjadi sasaran  sosialisasi  yang  optimal,  termasuk segmen  masyarakat  yang  dinilai  sebagai penggerak  dan  motivator  masyarakat , yakni kiai.  Dengan  fungsinya  sebagai  penggerak sekaligus  motivator  masyarakat  ini , kiai mempunyai  kedudukan  penting  bagi  upaya sosialisasi  bagi  bank  syariah.  Seperti menjelaskan  kepada  masyarakat  bahwa perbankan  syariah  pada  dasarnya  adalah penerapan (tathbiq) fiqh mu’amalah maaliyah .  Atas  dasar  itu,  sangat  urgen kiranya  dilakukakan  suatu  riset  mengenai respon kiai terhadap bank syariah.
Adapun  Desa  Babakan  Ciwaringin Kab.  Cirebon  merupakan  salah  satu  basis pondok  pesantren  terbesar  di  Jawa  Barat khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya, sejak  berdiri  sekitar  300  tahun  yang  telah silam  kini  pondok  pesantren  Babakan Ciwaringin Cirebon telah banyak melahirkan cabang pondok pesantren dengan penamaan yang berbeda-beda dilingkungan  pondok  pesantren  Babakan. Sehingga  jumlah  santri  Babakan  sekarang secara  keseluruhan  berjumlah  lebih  kurang 5000 orang. 4
Oleh  karena  itu,  penulis  merasa  perlu untuk  melakukan  penelitian  tentang  respon kiai  Babakan  Ciwaringin  Cirebon  terhadap bank  syariah  dan  hubungannya  dengan status sosial ekonomi mereka yang dirumuskan dengan judul penelitian sebagai berikut:  Respon  Kiai  Babakan  Ciwaringin Cirebon Terhadap Bank Syariah; Hubungan Status  Sosial  Ekonomi  Dengan  Responnya Terhadap Bank Syariah.

## RESPON KIAI BABAKAN CIWARINGIN ATAS BANK SYARIAH
Respon  kiai  tentang  suatu  masalah  bisa terbentuk  oleh  sejumlah  faktor,  baik  yang bersifat  internal  maupun  eksternal.  Salah
4 Tim Penyusun Panitia Akhirussanah, Kenang-kenangan  angkatan  ke-42  Madrasah  Al- Hikamus  Salafiyah  Babakan  Ciwaringin  Cirebon Tahun  2000, Buku  Agenda  Alumni (Cirebon:  ttp., 2000), 19.
satu  diantaranya latar belakang status  sosial ekonomi.  Status  sosial  ekonomi  merupakan manifestasi  dalam  kehidupan  seseorang. Maka,  status  sosial  ekonomi  kiai,  dapat dihipotesiskan bisa mempengaruhi terbentuknya  respon  kiai  terhadap  bank syariah.  Atas  dasar  itu,  penelitian  tentang respon  kiai  terhadap  bank  syariah  perlu dikaitkan masalahnya dengan latar belakang status  sosial  ekonomi  mereka.  Beberapa teori  yang  dihadirkan  untuk  melihat  respon kiai  Babakan  Ciwaringin  Cirebon  atas kehadiran  bank  syariah  adalah  sebagai berikut:

## Teori Sikap (Attitude)
Menurut  Norman  L.  Munn  dan  Houghton Miffin  dalam  Asmawi  respon  merupakan varian  sikap  yakni  sikap  menerima  atau menolak. Jadi, diskusi tentang respon berarti diskusi tentang sikap (attitude) . 5
Thurstone dalam Bimo Walgito memandang  sikap  sebagai  suatu  tingkatan afeksi,  baik  yang  bersifat  positif  maupun negatif dalam hubungan dengan objek-objek psikologis.  Dengan  demikian,  objek  dapat menimbulkan berbagai macam sikap, berbagai  macam  tingkatan  afeksi  pada seseorang.  Dalam  pandangan  Thurstone, sikap  hanya  mengandung  komponen  afeksi saja. 6
Sarlito  W.  Sarwono  menegaskan bahwa sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal- hal  tertentu.  Sikap  merupakan  suatu  aspek psikis  yang  berbeda  dengan  aspek-aspek psikis  yang  lain,  seperti  motif,  kebiasaan dan pengetahuan. 7
Bimo  Walgito  menyimpulkan  bahwa sikap  itu  merupakan  organisasi  pendapat, keyakinan  seseorang  mengenai  objek  atau situasi  yang  relatif  ajeg,  yang  disertai adanya  perasaan  tertentu,  dan  memberikan dasar  pada  orang  tersebut  untuk  membuat
5 Asmawi, Respon  Guru  Madrasah  terhadap Bank Syariah , 5.
6 Bimo  Walgito, Psikologi  sosial;  Suatu Pengantar (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2002), 109.
7 Sarlito  W.  Sarwono, Pengantar  Umum Psikologi (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 86-114.
respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. 8
Terdapat beberapa faktor yang menjadi  determinan  sikap,  yakni  (1)  faktor pengalaman  langsung  terhadap  objek,  (2) faktor  kerangka  acuan  dan  (3)  faktor komunikasi  sosial.  Keempat  faktor  ini diyakini  dapat  mempengaruhi  arah  sikap (positif atau negatif) dan intensitas sikap. 9

## Teori Nilai
Nilai  adalah  pandangan  yang  dianut  oleh suatu  masyarakat,  mengenai  apa  yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh  masyarakat. Woods mendefinisikan nilai  sebagai  petunjuk  umum  yang  telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam  konteks  sosial  nilai  memiliki ciri  di  antaranya  sebagai  berikut;  1) konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat, 2) disebarkan  diantara  warga  masyarakat (bukan  bawaan  lahir),  3)  terbentuk  melalui sosialisasi  (proses  belajar),  4)  bagian  dari usaha  pemenuhan  kebutuhan  dan  kepuasan sosial manusia, 5) bervariasi antara kebudayaan  yang  satu  dengan  kebudayaan yang lain, 6) dapat mempengaruhi pengembangan  diri  social,  7)  memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat, dan 8) cenderung berkaitan satu sama lain.
Berdasarkan  ciri-cirinya,  nilai  dapat dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  nilai dominan  dan  nilai  mendarah  daging ( internalized value ).
Bagi  manusia,  nilai  berfungsi  sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah  laku  dan  perbuatannya.  Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. 10
8 Bimo  Walgito, Psikologi  sosial;  Suatu Pengantar, 110. 9 Bimo  Walgito, Psikologi  sosial;  Suatu Pengantar, 112. 10 http://www.pembelajar.com/wmview.php?A rtID=951. Diakses pada tanggal  21 April 2016.

## Teori kepercayaan
Kepercayaan ( belief ) secara umum memiliki arti  pengakuan  akan  kebenaran  terhadap suatu  perkara.  Biasanya,  seseorang  yang menaruh  kepercayaan  pada  sesuatu  perkara itu  akan  disertai  oleh  perasaan  'pasti'  atau kepastian terhadap perkara yang bersangkutan.
Sedangkan kepercayaan ( belief ) dalam konteks psikologi adalah suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan- memihak ( propositional attitude ). Manakala dalam  konteks  agama  pula,  kepercayaan adalah sebagian daripada pondasi pembangunan  moral.  Dalam  konteks  ini, kepercayaan dikenali sebagai Akidah ataupun Iman.
Adapun  kepercayaan  itu  dikatakan berkaitan  dengan  sikap  berkedudukan- memihak,  karena  ia  senantiasa  melibatkan penekanan,  penuntutan,  dan  sangkaan  dari seorang individu mengenai kebenaran sesuatu.  Kebenaran  yang  dituntut  itu mungkin  benar,  dan  mungkin  salah  secara objektif, tetapi bagi individu yang bersangkutan ia adalah benar.
Berdasarkan  definisi  dalam  kamus elektronik  Encarta  sistem  kepercayaan  ini terdiri  dari  beberapa  hal,  yaitu pertama , penerimaan terhadap kebenaran yang diyakini. Kedua ,  percaya  akan  sesuatu. Ketiga ,  prinsip-prinsip  atau  doktrin  yang diterima  sebagai  suatu  kebenaran.  Dan keempat ,  Suatu  pendapat  yang  diyakini kebenarannya. 11

## Teori Status Sosial Ekonomi
Secara  etimologis,  pengertian  status  sosial ekonomi  terdiri  dari  kata  status,  sosial  dan ekonomi. Status berarti keadaan, kedudukan (orang,  benda,  dan  sebagainya)  dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. 12 Sosial  adalah  berkenaan
11 http://ms.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan. Diakses pada tanggal 25 April 2016.
12 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 1988), 858.
dengan  masyarakat. 13 Sedangkan  yang dimaksud dengan ekonomi ialah Pemanfaatan  uang,  tenaga,  waktu  dan sebagainya yang berharga. 14
Secara  terminologis,  J.  Dwi  Narwoko mengartikan  status  sosial  secara  terpisah dengan  pengertian  ekonomi  yaitu  tempat seseorang  didalam  masyarakat  sehubungan dengan  orang  lain,  dalam  arti  lingkungan pergaulannya,  prestisenya,  hak-hak  dan kewajibannya. 15
Senada  dengan  J.  Dwi  Narwoko, Hendropuspito  mengartikan  status  sosial terpisah dengan ekonomi, yaitu tempat yang diambil seseorang dalam masyarakat. Pengertian  tempat  tidak  diartikan  secara geografis, yakni lokasi fisik tertentu yang di duduki  seseorang,  melainkan  secara  sosio- kultural,  dengan  lokasi  di  dalam  pikiran orang  atau  kelompok  orang  yang  tinggal dalam satuan budaya itu. 16
Sementara
Thamrin
Nasution
mengartikan  status  sosial  ekonomi  secara utuh  yaitu  suatu  tingkatan  yang  dimiliki oleh  seseorang  yang  didasarkan  pada kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-sehari  dari  penghasilan  atau pendapatan yang diperoleh sehingga mempunyai  peranan  pada  status  sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan  atau  pekerjaaan  tertentu  juga dapat  menentukan  tinggi  rendahnya  status seseorang. 17
Pengertian  diatas  diperkuat  lagi  oleh Maftuh  dan  Ruyadi  dengan  bahasa  yang lebih  sederhana,  bahwa  status  sosial ekonomi  ialah  status  seseorang  dalam
13 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 855.
14 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 220. 15 J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto,
Sosiologi:  Teks  Pengantar  dan  Terapan ,  cet.  I (Jakarta: Kencana: 2004), 136.
16 D. Hendropuspito OC., Sosiologi Sistematik , cet. I (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 103.
17 Thamrin  Nasution  dan  Muhammad  Nur, Peranan  Orang  Tua  Dalam  Meningkatkan  Prestasi Belajar Anak , cet. I (Bandung: Angkasa, 1990), 220.
masyarakat  dilihat  dari  segi  pendapatan, kekayaan dan jabatan. 18
Dari  beberapa  pengertian  diatas  maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud  dengan  status  sosial  ekonomi ialah  suatu  keadaan,  posisi  atau  tingkatan seseorang  dalam  kehidupan  bermasyarakat yang didasarkan atas latar belakang pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan kedudukan.

## Teori Bank syariah
Menurut UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  UU nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan bahwa  Bank  Umum  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  dan/atau  berdasarkan  prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Sedangkan  pengertian  prinsip syariah  itu  sendiri  adalah  aturan  perjanjian berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dengan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana dan/atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai dengan  syariah,  antara  lain,  pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( mudharabah ),  pembiayaan  berdasarkan prinsip  penyertaan  modal  ( musyarakah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ),  atau  pembiayaan barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa murni  tanpa  pilihan  ( ijarah ),  atau  dengan adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan atas  barang  yang  disewa    dari  pihak  bank oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ). 19
Menurut  Karnaen  A.  Perwataatmadja dalam Muhammad Firdaus dkk, menyatakan bahwa  “bank  syariah  adalah  bank  yang beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Islam,  yakni  bank  dengan  tata  cara  dan
18 Bunyamin  Maftuh  dan  Yadi  Ruyadi, Penuntun Belajar Sosiologi , cet. I (Bandung: Ganeca Exact, 1995), 3.
19 C.S.T. Kansil, eds. , Pokok-Pokok Pengetahuan  Hukum  Dagang    Indonesia, cet.  I (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 311-313.
operasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan syariah Islam”. 20
Dari  pengertian  diatas  penulis  dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan  bank  syariah  adalah  lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun  dana  dan  menyalurkannya kembali  kepada  masyarakat.  Di  mana sistem,  tata  cara  dan  mekanisme  kegiatan usahanya  didasarkan  pada  syariat  Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadis.

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  STATUS  SOSIAL EKONOMI
Dalam  menentukan  status  sosial  ekonomi seseorang  atau  kelompok  dalam  kehidupan bermasyarakat  dipengaruhi  oleh  beberapa aspek, yaitu:
1. Pendidikan
Pendidikan  dapat  digunakan  untuk menentukan status sosial ekonomi seseorang dalam  kehidupannya  sehari-hari.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  pendidikan  terakhir  yang ditamatkan.
Yang  dimaksud  dengan  pendidikan yang  ditamatkan  adalah  selesai  mengikuti pelajaran  pada  kelas  tertinggi  suatu  sekolah sampai  akhir  dengan  mendapatkan  tanda tamat/ijazah.  Pendidikan  yang  ditamatkan dibagi  menjadi  5  golongan,  yaitu prtama , sekolah  Dasar  (SD)/MI/  Sederajat. Kedua , Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP)/ MTs/  Kejuruan/  Sederajat. Ketiga ,  Sekolah Menengah  Umum  (SMU)  /MA/  Kejuruan/ Sederajat. Keempat , Diploma (DI/DII/DIII). Dan kelima , Sarjana (S1/S2/S3). 21

## 2. Pekerjaan
Pekerjaan  ialah  fungsi  atau  tugas- tugas  yang  harus  dilaksanakan  menurut kedudukan  seseorang  di  dalam  lingkup
20 Muhammad  Firdaus  NH,  eds. ,  Konsep  & Implementasi Bank Syariah, cet. I (Jakarta: Renaisan, 2005), 18.
21 Syafri Hamid, Asas-asas Sosiologi
(Bandung:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Bandung, 1995), 212.
pekerjaan  atau  kejuruan  tertentu. 22 Orang yang  melakukan  pekerjaan  disebut  tenaga kerja. Pekerjaan seseorang dapat menentukan  status  sosial  ekonomi  karena didalam pekerjaan terdapat kedudukan.
Menurut  Sensus  Penduduk  tahun 2000  tenaga  kerja  dibedakan  berdasarkan status  pekerjaan  terdiri  dari pertama , pekerja  keluarga  adalah  status  pekerjaan bagi mereka yang bekerja untuk keluarganya dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Contohnya: ibu rumah tangga.
Kedua , perusaha sendiri tanpa dibantu  orang  lain  adalah  mereka  yang berusaha/bekerja  atas  resiko  sendiri  dan tidak  mempekerjakan  pekerja  keluarga maupun  buruh.  Contohnya  sopir  taksi  yang membawa  mobil  atas  risiko  sendiri,  kuli- kuli  di  pasar,  stasiun  atau  tempat-tempat lainnya  yang  tidak  mempunyai  majikan tertentu. Ketiga , karyawan dengan upah dan gaji adalah mereka yang bekerja pada orang lain  atau  instansi/kantor/perusahaan  dengan menerima  upah/gaji,  baik  berupa  uang maupun barang.
Keempat ,  berusaha  dengan  dibantu pekerja  keluarga  dan/atau  karyawan  tidak tetap  adalah  status  pekerjaan  bagi  mereka yang  bekerja  sebagai  orang  yang  berusaha atas  resiko  sendiri  dan  dalam  usahanya mempekerjakan buruh tidak tetap. Contohnya, pengusaha warung yang dibantu oleh  anggota  rumah  tangganya  atau  orang lain  yang  diberi  upah  tidak  tetap,  penjaja keliling  yang  dibantu  anggota  rumah tangganya  atau  seseorang  yang  diberi  upah hanya pada saat membantu saja.
Dan kelima, Berusaha dengan karyawan tetap adalah mereka  yang bekerja sebagai  orang  yang  berusaha  atas  risiko sendiri dan dalam usahanya mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap. Buruh tetap  adalah  buruh/karyawan  yang  bekerja pada  orang  lain,  instansi,  kantor,  ataupun perusahaan dengan menerima upah atau gaji
22 http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/i nformasi/Istilah_Umum.htm.  Diakses  pada  tanggal 11 Mei 2017.
secara  tetap,  baik  ada  kegiatan  maupun tidak.  Contohnya  pemilik  toko  yang mempekerjakan  satu/lebih  buruh  tetap  dan pengusaha  sepatu  yang  memakai  buruh tetap. 23

## 3. Kekayaan
Kekayaan  dapat  dijadikan  suatu kriteria  dalam  menentukan  status  sosial ekonomi  seseorang. Ukuran  kekayaan seseorang  dapat  berupa  tanah,  modal, penghasilan,  tabungan,  deposito  dan  lain- lain. 24 Barang  siapa  yang  mempunyai kekayaan  yang  banyak  akan  menempati status sosial ekonomi yang tinggi.

## 4. Kedudukan
Hendropuspito  membagi  kedudukan menjadi  dua,  yaitu pertama ,  kedudukan resmi  ialah  kedudukan  yang  diambil seseorang  dalam  satuan  sosio-budaya  yang resmi.  Dengan  kata  lain,  kedudukan  itu diakui  secara  resmi  oleh  lingkungan masyarakat  itu.  Secara  formal  ada  surat keputusan  atau  pengangkatan  dari  pihak yang berwenang yang didalamnya dicantumkan ketentuan-ketentuan yang jelas tentang  hak  dan  kewajiban  yang  melekat pada kedudukan tersebut.
Dan kedua ,  kedudukan  tidak  resmi ialah  kedudukan  yang  diambil  seseorang dalam  satuan  sosio-budaya  yang  tak  resmi. Orang  yang  bersangkutan  diterima  umum berdasarkan  kaidah-kaidah  serta  nilai-nilai sosial  yang  berlaku  dilingkungan  kultural itu.  Serta  didalam  penerimaan  itu  tidak  ada upacara dan surat pengangkatan resmi. 25
23 http://www.datastatistikindonesia.com/conte nt/view/806/806/.  Diakses  pada  tanggal  03  April 2017.
24 Hartomo  dan  Arnicun  Aziz, Ilmu  Sosial Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 203.
25 Hendropusppito, Sosiologi  Sistematik ,  103- 104.

## BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Dalam  khasanah  keilmuan  Islam,  istilah bank  memang  tidak  dikenal.  Akan  tetapi dalam  urusan  muamalah  terdapat  suatu kaidah  Ushul yang  disepakati Fuqaha, yaitu:
ﺎﻬﻤﻴﺮﺣﺘ ﻰﻟﻋ ﻝﻴﻠ ﺪﻟﭐ ﻞﺪﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﺣﺎﺑ ﻹﺃ ﺖ ﻼﻤﺎﻌﻤﻠﺍ ﻰﻓ ﻞﺻﻻﺃ
Artinya: Pada  dasarnya  semua  bentuk Muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 26
Ini  berarti  ketika  suatu  transaksi  baru muncul  dimana  belum  dikenal  sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap diterima, kecuali terdapat implikasi dalil al-Qur’an dan al - Hadis yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.  Begitu  pula  Islam  menyikapi perbankan, pada dasarnya praktek perbankan  boleh  dilakukan,  kecuali  bila dalam melaksanakan fungsinya, bank melakukan hal-hal yang dilarang syariah. 27 Landasan syariah operasional perbankan syariah salah satunya adalah ayat Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:
…. ّ ﻞﺣﺃَو ّهللﭐ َّعﻴبﻟﭐ م ﺮﺣو ﭐوﺑ ﺮﻟﭐ
…. Artinya:  Allah  telah  menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275). 28
Begitu  juga  Hadis  Rosulullah  SAW yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  di bawah ini:
َّنَﻋ ﺎَﺻ ّْحْﻟ ّْنﺑ ّ بْﻴَﻬهﺻ ّْنَﻋ ّ هﻴﺑٲ ﻝﺎق ﻝوهسَر الله ﻰﻠﺻ الله هﻴﻠﻋ مﻠسو ڽﻼَڽ ّ نﻬﻴ ﻓ ّهۃكﺮَبﻟﺍ ّهعﻴَبﻟﺍ ﻰﻟٳ ّ ﻞجٲ ۃضرﺎقهﻤﻟﺍو طﻼخٲو ّ ﺮهبﻟﭐ ّ ﺖْﻴَبﻠ ﻟﺮﻴﻌَّشﻟﺎﺑ ﻻ ّ عْﻴَبﻠ ﻟ ) هﺍور نﺑٳ هجﺎم ( 26 Minhajuddin, Kaidah-kaidah  Ushul  Fiqh (Makasar: CV Berkah Utami, 1999), 11.
27 Biro  Perbankan  Syariah-BI, Islam  dan Perbankan  Syariah (Jakarta:  Karim  Business Consulting, 2001), 5.
28 M.Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , 102.
Artinya:    Dari  Shalih  bin  Shuhaib r.a. Rosulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan  rumah,  bukan  untuk dijual.”  (HR  Ibnu  Majah  no.2280,
kitab at-tijarah). 29 Dalam
praktek perbankan konvensional  yang  dikenal  saat  ini  fungsi bank  dilakukan  berdasarkan  sistem  bunga. Sedangkan  bunga  telah  diharamkan  oleh mayoritas ulama.
Diantaranya  menurut  Lajnah  Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama, yaitu hukum bank dan  bunganya  sama  seperti  hukum  gadai. Terdapat  tiga  pendapat  ulama  sehubungan dengan masalah ini. Yaitu; 1) Haram, sebab utang  yang  dipungut  rente.  2)  Halal,  sebab tidak  ada  syarat  pada  waktu  akad, sedangkan  adat  yang  berlaku  tidak  dapat begitu  saja  dijadikan  syarat.  3)  Syubhat, sebab  para  ahli  hukum  berselisih  pendapat tentangnya. 30
Menurut  Majlis  Tarjih  Muhamadiyah tahun 1968 memutuskan:  1) riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur’an dan as- Sunnah ,  2)  bank  dengan  sistem  riba hukumnya  haram  dan  bank  tanpa  riba hukumnya  halal,  3)  bunga  yang  diberikan oleh  bank-bank  milik  negara  kepada  para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku,  termasuk  perkara musytabihat, 4) menyarankan  kepada  PP  Muhamadiyah untuk  mengusahakan  terwujudnya  konsepsi sistem  perekonomian,  khususnya  lembaga perbankan  yang  sesuai  dengan  kaidah Islam. 31
Menurut  Lembaga  Riset  Islam  Al- Azhar dalam Muktamar Islam ke-2
memutuskan diantaranya: 1) Bunga
29 Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , 96.
30 Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , 63. 31 Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , 62.
(interest) dari  semua  jenis  pinjaman hukumnya  riba  dan  diharamkan,  2)  Riba (bunga)  yang  banyak  dan  sedikit  sama haramnya, 3) meminjamkan sesuatu dengan bunga  (riba)  tidak  di  benarkan  apapun alasannya,  baik  karena  keperluan  maupun alasan darurat. 32

## BANK  SYARIAH  DALAM  SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA
Dalam  hal  sistem  perbankan,  di  Indonesia menganut Dual  Banking  System ,  yakni disamping adanya sistem perbankan konvensional  yang sudah berkembang sejak lama,  juga  telah  diakui  adanya  sistem perbankan  Islam  atau  yang  lebih  di  kenal dengan perbankan syariah.
Dengan  diberlakukannya  UU  No.  10 tahun  1998  tentang  perubahan  UU  No.  7 tahun  1992  tentang  perbankan  yang  diikuti dengan  dikeluarkannya  sejumlah  ketentuan pelaksana dalam bentuk SK Direksi BI, baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang  lebih  kuat  dan  kesempatan  yang  lebih luas  bagi  pengembangan  bank  syariah  di Indonesia. Selain itu UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI untuk  mempersiapkan  perangkat  peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.
Pada  dasarnya  ketentuan  UU  yang telah dikeluarkan pemerintah antara lain UU No.  7  tahun  1992,  UU  No.  10  tahun  1998 kemudian  UU  No.  23  tahun  1999  sudah menjadi dasar hukum  yang cukup kuat bagi terselenggaranya  opersional  bank  syariah  di Indonesia.  Namun  demikian,  masih  ada beberapa  hal  yang  perlu  disempurnakan antara  lain  perijinan  dan  penyempurnaan serta  undang-undang  operasional  perbankan syariah  secara  mandiri,  sebab  undang- undang  yang  telah  ada  merupakan  dasar hukum bagi penerapan dual banking system. Dual  banking  system yang  dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara
32 Yusuf  Al-Qardhawi, Bunga  Bank  Haram , terj.  Setiawan  Budi  Utomo,  cet.  II  (Jakarta:  Akbar Media Eka Sarana, 2002), 146.
berdampingan)  yang  pelaksanaannya  diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Sehingga  yang terjadi  adalah  bank  syariah  tidak  berdiri sendiri  (mandiri)  dalam  opersionalisasinya, yakni  masih  menginduk  kepada  bank konvensional.
Bila  demikian  adanya  perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal  yang  dikehendaki  adalah  bank syariah  yang  betul-betul  mandiri  dengan berbagai  perangkatnya  sebagai  bagian  yang diakui secara nasional. 33

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  pendekatan kuantitatif  yang  berupaya  menarik  faktor- faktor  dan  informasi-informasi  dari  data lapangan  yang  ditemui  secara  angka  untuk dianalisis lebih lanjut dengan menghubungkan variabel-variabel yang kemudian  diambil  kesimpulan.  Untuk  lebih lanjut,  di  bawah  ini  akan  dijelaskan beberapa  instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian kali ini, yaitu sebagai berikut:

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah kiai atau pengasuh pondok pesantren yang berjumlah 22 orang. Karena terbatasnya  populasi,  maka  keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga  metode  pengambilan  sampel  yang digunakan adalah teknik sensus atau sampel total.  Dalam  hal  ini  penulis  berpedoman pada  pendapat Burhan  Bungin yang menyatakan:
Tidak  semua  penelitian  menggunakan sampel  sebagai  sasaran  penelitian  pada penelitian  tertentu  dengan  skala  kecil,  yang hanya  memerlukan  beberapa  orang  sebagai objek penelitian, ataupun beberapa
33 Rahmat  Syafe’i,  Tinjauan  Yuridis  terhadap Perbankan  Syariah ,  Artikel    disampaikan  dalam seminar tentang eksistensi perbankan dalam perspektif  pembinaan  ekonomi  umat  Islam  di  Jawa Barat, 1-3.
penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap objek atau populasi kecil, biasanya penggunaan  sampel  tidak  diperlukan.  Hal tersebut  karena  keseluruhan  objek  dapat dijangkau  oleh  peneliti.  Dalam  istilah penelitian  kuantitatif,  objek  penelitian  yang kecil ini di sebut sebagai sample total, yaitu keseluruhan  populasi  merangkap  sebagai sampel penelitian. 34

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  penelitian  lapangan, yaitu  terjun  langsung  dilokasi  penelitian untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan. Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  cara menyebarkan  instrumen  penelitian  berupa kuesioner  kepada  responden  dalam  bentuk pertanyaan terstruktur yaitu pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan responden memberikan jawaban yang telah disediakan.
Kuesioner  terstruktur  ini  dipilih  agar peneliti  bisa  mendapatkan  data  yang  lebih akurat  dan  efektif  sesuai  dengan  tujuan penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian dianalisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui  skor  masing-masing  variabel. Selanjutnya  hasil  perhitungan  tersebut dideskripsikan  dalam  daftar  frekuensi  dan persentase  untuk  masing-masing  variabel yang  kemudian  di  distribusikan  dalam bentuk kategori untuk mencapai kesimpulan.
Sedangkan analisis statistik inferensial dipergunakan  untuk  mengukur  keeratan hubungan  antar  variabel  dan  menguji hipotesis. Teknik analisis data ini menggunakan  korelasi rank  spearman .
34 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian Kuantitatif , cet II (Jakarta: Kencana, 2006), 101.
Statistik  korelasi  rank  spearman  ini  ditulis dengan rumus sebagai berikut: 35
  1 6 1 2     n n di r s
Keterangan: r s = Rank Spearman di = Beda (selisih) setiap pasang  n Jumlah pasangan rank Untuk  mengetahui  korelasi  yang  terjadi, maka  untuk  menganalisisnya  digunakan tabel panduan hasil korelasi sebagai berikut:
Tabel 1: Interval Korelasi 36 No. Interval Korelasi Tingkat Hubungan 1. 2. 3. 4. 5. 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000 Sangat rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  mengenai status  sosial  ekonomi  responden  secara keseluruhan,  penulis  menjumlahkan  skor yang  didapat  dari  data  penelitian  tentang status  sosial  ekonomi.  Rentang  skor  yang ditetapkan  untuk  instrumen  variabel  status sosial ekonomi adalah 1-74.
Berdasarkan  data  penelitian  dapat diketahui  bahwa  skor  terendah  adalah    24 dan  skor  tertinggi  adalah  41.  Penyebaran total skor data variabel latar belakang status sosial ekonomi responden dibagi berdasarkan  3  kategori  yaitu  bawah, menengah  dan  atas.  Sebagaimana  yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2: Distribusi Frekuensi Variabel Status Sosial
Ekonomi Interval Skor Kategori f % 0-24 Bawah 1 4,5 25-49 Menengah 21 95,5 50-74 Atas 0 0
35 Ali  Mauludi  AC, Statistika  1:  Penelitian Ekonomi  Islam  dan  Sosial (Jakarta,  PT.  Prima  Heza Lestari, 2006), 152-153.
36 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis ,
(Jakarta: ttp., 2001), 149.
Berdasarkan  analisis  data  yang  tertera dalam  tabel  diatas,    maka  dapat  dikatakan bahwa  dari  keseluruhan  aspek  yang  dapat mempengaruhi  status  sosial  ekonomi  yang meliputi  pendidikan,  pekerjaan,  kekayaan, aksesabilitas  dan  kedudukan,  responden mayoritas  masuk  kategori  status  sosial ekonomi  menengah  (95,5%),  dan  hanya (4,5%) yang termasuk kategori bawah.
Adapun Selanjutnya untuk mengetahui respon kiai Babakan Ciwaringin Cirebon  terhadap  bank  syariah  secara keseluruhan,  penulis  menjumlahkan  skor yang  didapat  dari  variabel  respon.  Rentang skor  yang  ditetapkan  untuk  instrumen variabel  respon  terhadap  bank  syariah adalah  1-112.  Berdasarkan  data  penelitian dapat diketahui bahwa skor terendah adalah 71 dan skor tertinggi adalah 94. Penyebaran total  skor  data  variabel  respon  terhadap bank  syariah  dibagi  berdasarkan  kategori respon  positif,  netral  dan  respon  negatif. Sebagaimana  yang  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:

## Tabel 3: Distribusi Frekuensi Variabel Respon terhadap bank syariah
Interval Skor Kategori f % 0-37 Negatif 0 0 38-75 Netral 8 36,4 76-112 Positif 14 63,6
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui secara keseluruhan bahwa responden memiliki  respon  yang  positif  terhadap  bank syariah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sebaran distribusi  skor,  dimana  mayoritas  masuk dalam kategori respon positif yaitu sebanyak 12  orang  (63,6%)  dan  kategori  netral sebanyak  8  orang  (36,4%).  Dan  tidak  ada responden  yang  memiliki  respon  negatif terhadap bank syariah.
Temuan pokok penelitian ini menunjukan  bahwa  mayoritas  (63,6%)  Kiai Babakan  Ciwaringin  Cirebon  memiliki respon  yang  positif  terhadap  bank  syariah. Sebaliknya  tidak  ada  yang  memiliki  respon negatif, namun ada (36,4%) yang menunjukan respon yang netral.
Dalam  perspektif  teori  sikap,  respon positif maupun netral terhadap bank syariah yang ditunjukan oleh Kiai Babakan Ciwaringin Cirebon merupakan suatu struktur  dalam  diri  mereka  yang  dibentuk oleh kombinasi komponen kognitif, komponen  afektif  dan  komponen  konatif. Maksudnya,  respon  tersebut  terbentuk karena  responden  punya  pengetahuan, keyakinan, sikap, pandangan dan kecenderungan  bertindak  mengenai  hal- ikhwal bank syariah, yang diperoleh mereka melalui kerangka acuan, pengalaman- pengalaman dan sosialisasi.
Berikut  ini  akan  disajikan  daftar  tabel rangking Rank  Spearman dari  2  variabel penelitian ini:
Tabel 4: Rangking Rank Spearman variabel status sosial ekonomi dan respon terhadap bank syariah
No Skor Status Sosial
Ekonomi Skor Respon RX RY RX- RY (di) di²
1 34 88 17 14,5 2,5 6,25 2 32 93 13 21 -8 64 3 27 74 6 4 2 4 4 36 72 19 2 17 289 5 41 90 22 18 4 16 6 28 75
8 7 1 1 7 24 94 1,5 22 -20,5 420,25 8 39 75 20,5 7 13,5 182,25 9 31 71 10,5 1 9,5 90,25 10 26 90 3,5 18 -14,5 210,25 11 34 90 17 18 -1 1 12 24 83 1,5 11 9,5 90,25 13 32 89 13 16 -3 9 14 33 91 15 20 -5 25 15 39 81 20,5 9,5 11 121 16 27 75
6 7 -1 1 17 32 88 13 14,5 -1,5 2,25
18 26 81 3,5 9,5 6 36 19 31 74 10,5 4 6,5 42,25 20 27 84 6 12 -6 36 21 34 87 17 13 4 16 22 30 74 9 4 5 25
∑ di²=
1688
Untuk mengetahui apakah ada hubungan  antara  status  sosial  ekonomi  kiai dengan  responnya  terhadap  bank  syariah, maka  dapat  dihitung  dengan  rumus  rank spearman sebagai berikut:
Setelah dihitung secara manual dengan  alat  ukur rank  spearman ( s r ), ditemukan hasil sebesar (0,047), karena nilai hasilnya  bernilai  positif  (+),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  ada  hubungan  positif antara  status  sosial  ekonomi  kiai  dengan respon  mereka  terhadap  bank  syariah. Namun hubungan positif ini adalah hubungan positif yang sangat rendah, karena nilai  hasil  penghitungan  (0,047)  berada  di antara (0,00) – (0,199).
Hal ini didasarkan pada tabel panduan korelasi di bawah ini:
Tabel 5: Interval Korelasi 37 Interval Korelasi Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000 Sangat rendah Rendah Sedang Kuat

## Sangat Kuat
Dengan  demikian  hipotesa  alternatif (H 1 )  yang  menyatakan  ada  hubungan  yang signifikan  antara  status  sosial  ekonomi dengan  respon  terhadap  bank  syariah diterima  atau  terbukti  kebenarannya,  dan sebaliknya  (H 0 )  yang  menyatakan  tidak  ada hubungan  antara  status  sosial  ekonomi dengan  respon  terhadap  bank  syariah ditolak.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  status  sosial  ekonomi  kiai  dapat mempengaruhi  respon  mereka  terhadap bank syariah, sebagaimana yang terjadi pada kiai Babakan Ciwaringin kabupaten Cirebon.
37 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis ,149. = 1 -
6 ∑ di²
22(484 – 1) n ( n²- 1) r s = 1 -
6 × 1688 22(22 ² -
1)
r s = 1 - = 1 - 10128 10128 10626
r s = 1 – 0,953 =  0,047

## Analisis Dengan Komputerisasi (Program SPSS 12)
Hasil  skor  masing-masing  variabel  secara keseluruhan  dapat  dilihat  pada  halaman lampiran. Berikut ini akan disajikan analisis deskriptif  dan  korelasi  rank  spearman dengan menggunakan SPSS 12.

## Tabel 6: Statistik Deskriptif
N Min Max Mean Std.
Deviation Status Sosial Ekonomi (X) 22 24 41 31.23 4.840 Respon terhadap Bank Syariah
(Y) 22 71 94 82.68 7.687 Valid N
(listwise) 22
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa  variable  X  memiliki  nilai  rata-rata 31.23,  dengan  nilai  rata-rata  31.23  maka dapat  dikatakan  bahwa  mayoritas  status sosial ekonomi responden termasuk kategori menengah. Nilai minimum 24, nilai maximum 41, dengan standar deviasi 4.840. Sedangkan  variable  Y  memiliki  nilai  rata- rata  82.68,  dengan  nilai  rata-rata  82.68  ini, maka  dapat  di  katakan  bahwa  responden memiliki respon yang positif. Nilai minimum  71,  nilai  maximum  94  dengan standar deviasi 7.687.
Tabel 7: Korelasi Non Parametrik
Status Sosial Ekonom i (X) Respon terhada p Bank Syariah (Y) Spearman' s rho Status Sosial Ekonom i Correlatio n Coefficien t 1.000 0.039 Sig. (2- tailed)
. 0.864 N 22 22 Respon terhada p Bank Syariah Correlatio n Coefficien t 0.039 1.000
Sig. (2- tailed)
0.864 .
N 22 22
Berdasarkan data yang dihitung dengan SPSS 12 seperti terlihat dalam tabel 7  diatas  ditemukan  hasil  korelasi  sebesar
(0.039), karena nilai hasilnya bernilai positif (+),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada hubungan  positif  antara  status  sosial ekonomi  kiai  dengan  respon  mereka terhadap  bank  syariah.  Namun  berdasarkan tabel  interval  korelasi  sebagaimana  terlihat dalam tabel 4.19 diatas, hubungan positif ini adalah hubungan positif yang sangat rendah, karena  nilai  hasil  penghitungan  (0,039) berada di antara (0,00) – (0,199).
Dengan  demikian  berdasarkan  perhitungan SPSS  12  diatas  menunjukan  kesimpulan yang  sama  dengan  perhitungan  secara manual,  yaitu  hipotesa  alternatif  (H 1 )  yang menyatakan  ada  hubungan  yang  signifikan antara  status  sosial  ekonomi  dengan  respon terhadap bank syariah diterima atau terbukti kebenarannya,  dan  sebaliknya  (H 0 )  yang menyatakan  tidak  ada  hubungan  antara status  sosial  ekonomi  dengan  respon terhadap  bank  syariah  ditolak.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  status  sosial ekonomi  kiai  dapat  mempengaruhi  respon mereka terhadap bank syariah, sebagaimana yang  terjadi  pada  kiai  Babakan  Ciwaringin kabupaten Cirebon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan  yang  telah  disajikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  di  kemukakan  3 (tiga)  kesimpulan,  yaitu pertama ,  secara keseluruhan  status  sosial  ekonomi  Kyai Babakan  Ciwaringin  Cirebon  ditinjau  dari dimensi  pendidikan,  pekerjaan,  kekayaan, aksesabilitas  dan  kedudukan  di  dalam masyarakat termasuk dalam kategori menengah. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2 yang  berisi  sebaran  total  skor  dari  variabel status  sosial  ekonomi  responden.  Semua responden  termasuk  kategori  menengah yaitu sebanyak 22 orang (100%).
Kedua ,  secara  keseluruhuan  respon Kyai  Babakan Ciwaringin Cirebon terhadap bank  syariah  adalah  sangat  positif.  Hal  ini ditunjukkan pada tabel 3 yang berisi sebaran total skor dari variabel respon terhadap bank syariah,  mayoritas  masuk  kategori  baik, yaitu  sebanyak  20  orang  (91%)  dan  sangat baik sebanyak 2 orang (9%).
Dan ketiga ,  antara  status  sosial ekonomi  kyai  Babakan  Ciwaringin  Cirebon dengan  responnya  terhadap  bank  syariah terdapat  korelasi  signifikan.  Angka  0,184 dari  hasil  perhitungan  rank  spearmen menunjukan  bahwa  keduanya  terdapat korelasi  positif  signifikan  yang  saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Sehingga dalam kesimpulan akhir penulis menyebutkan  bahwa  jika  status  sosial ekonomi  kyai  Babakan  Ciwaringin  Cirebon tinggi,  maka  responnya  terhadap  bank syariah  akan  naik  dan  sebaliknya.  Akan tetapi  kenaikannya  tidak  signifikan  karena hubungannya sangat rendah.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Abdur  Rahman, Tindak  Pidana  Dalam Syari’at  Islam ,  Jakarta:  Rineka Cipta, 1992.
Abidin,  Zainal, Pemidanaan,  Pidana  dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. Jakarta: Elsam, 2005.
Anckar,  Carsten, Determinant  of  the  Death Penalty. London  and  New  York: Rooutledge, 2004.
Asmarawati,  Tina, Hukuman  Mati  dan Penerapannya di Indonesia.
Yogyakarta:  Deepublish  Publisher,
2013. Audah, Abdul Qadir, Al-Tasyri’ al-Jina’i al- Islami: Muqaranan bi al-Qanun al- Wadh’i, juz  I/ Beirut:  Dar  al-Katib al-‘Azali, tth.
Bahiej,  Ahmad,  “Sejarah  dan  Problematika
Hukum Pidana Materiel di Indonesia”,  dalam Sosio-Religia, Vol. 4, Agustus 2005.
Djazuli, A., Fiqh Jinayah : upaya menanggulangi  kejahatan  dalam
Islam.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2000.
Hamzah,  Andi, Hukum  Acara  Pidana
Indonesia, cet.  I.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009.
ICDP, How  States  Abolish  the  Death Penalty. Geneva: ICDP, 2014.
Kasim,  Ifdhal,  “ Ke  Arah  Mana  Pembaruan KUHP?  Tinjauan  Kritis  atas  RUU KUHP ”. Jakarta: ELSAM, 2005.
Lippman,  Matthew, “Islamic Criminal  Law and
Procedure: Religious Fundamentalism vs. Modern Law”, dalam Boston College International and  Comparative  Law, Vol.  12, Issue I (Juni, 1989). Makdisi, George A. Cita Humanisme Islam: Panorama  Kebangkitan  Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya  terhadap  Renaisans Barat . Jakarta: Serambi, 2005.
Munajat,  Makhrus, Dekonstruksi  Hukum Pidana  Islam .  Jogjakarta:  Logung Pustaka, 2004.
Walker, Ida, The Death Penalty . Minnesota: ABDO Publishing Company, 2008. Widodo,  Supriyadi,  dkk., Hukuman  Mati dalam  R  KUHO:  Jalan  Tengah yang  Meragukan. Jakarta:  ICJR dan  Aliansi  Nasional  Reformasi KUHP, 2015.
Zulfa,  Eva  Achjani,  “Menakar  Kembali Keberadaan  Pidana  Mati  (Suatu Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan di Indonesia”, dalam Lex Jurnalica, Vol. 2, No. 2 (April, 2007).

## Artikel Jurnal atau Lainnya
“Mengapa  Hukuman  Mati  Tak  Relevan Lagi?:  Laporan  Utama”,  dalam Buletin  Asasi, edisi  November  – Desember 2014.
Appadorai A. “The Doctrine of Humanism”, dalam India International  Centre  Quarterly ,
Vol. 15, No. 2 (Summer, 1988).
Christianto,  Hwian,  “Penafsiran  Hukum Progresif  dalam  Perkara  Pidana”, dalam Mimbar  Hukum, Vol.  23, No. 3 (Oktober, 2011.
Lynch, Colman, “Indonesia’s Use of Capital
Punishment  for  Drugs-Trafficking Crime: Legal Obligation,
Extralegal  Factors,  and  the  Bali Nine  Case”,  dalam Columbian Human Rights Law Review, edisi 3 (Mei, 2009).
Rahardjo,  Satjipto,  “Menjalankan  Hukum dengan  Kecerdasan  Spiritual”, Kompas, 30 Desember 2002. Rahardjo,  Satjipto,  “Sesuai  Prosedur  itu
Tidak Cukup”, Kompas, 07 Oktober 2004.
Yanto  Supriyadi,  “Penerapan  Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi”, dalam Jurnal  Hukum, No.  2,  Vol.  17, (April, 2010).
Yunshi,  Lin,  “Closer  Look:  Putting  China on  the  Path  to  Ending  Capital Punishment”, Caixin  Online, 4 Maret 2013, diakses dari
http://english.caixin.com/2013-04- 03/100509655.html
Media Massa “China  court  gives  out  new  death  penalty years  after  executing  wrong  man for rape-murder”, The Strairs Time, 9  Februari  2015,  diakses  dari http://www.straitstimes.com/asia/ea st-asia/china-court-gives-out-new- death-penalty-years-after- executing-wrong-man-for-rape; “Eksekusi  Pidana  Mati  Tidak  Melanggar HAM”, dalam Detik.com, Senin, 17 Februari 2003, diakses dari http://www.hukumonline.com/berit a/baca/hol7460/eksekusi-pidana-
mati-tidak-melanggar-konstitusi
Peraturan dan Instrumen Hukum Internasional Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia tahun 1948 dan Kovenan
Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik tahun 1966.
Putusan  PUU/V/2007  tentang  Hukuman Mati Undang-undang Dasar (UUD) 1945 UU  No.  12  Tahun  2005  Tentang  Ratifikasi Kovenan  Internasional  Hak  Sipil dan Politik.