E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Khoirul Amin
Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta Email: kh.amin.sh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih  detail  tentang  lembaga  negara  yang memiliki  kewenangan  untuk  membentuk  undang-undang.  Penelitian  ini  bermaksud mengkaji  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum  di  amandemen  dan  sesudah amandemen, selain itu juga mengkaji dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Metode  yang  penulis  gunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan bahan atau data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan  mencari  dan  mengumpulkan  bahan  yang  berasal  dari  data  kepustakaan.  Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  lembaga  negara  pembentuk  undang-undang adalah  lembaga  negara  yang  ikut  andil  dalam  proses  pembentukan  undang-undang. Sebelum  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945,  lembaga  negara  yang  berwenang membentuk  Undang-Undang  adalah  MPR  dan  DPR.  Dan  setelah  adanya  amandemen UndangUndang  Dasar  1945,  kewenangan  membentuk  Undang-Undang  berubah  yaitu terdiri dari DPR, Presiden dan DPD. Akan tetapi kekuasaan untuk membentuk undang- undang,  berada  ditangan  DPR,  sedangkan  DPD  kekuasaan  legislasinya  masih  sangat terbatas  dan  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  ikut  membahas  Rancangan  Undang- Undang  yang  berkaitan  dengan  Otonomi  Daerah,  Hubungan  Pusat  dan  Daerah, Pembentukan  pemekaran  dan  Pengolahan  Sumber  Daya  Alam  serta  Sumber  Daya Ekonomi lainya, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Kata kunci: Lembaga Negara, Undang-Undang, MPR, DPR, Presiden; DPD.

## INTRODUCTION
Dalam  teori  terdapat  tiga  kekuasaan  utama  yang  ada  dalam  suatu  negara  agar pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Teori  mengenai  tiga  kekuasaan  negara diawali  pendapat  dari  John  Locke  yang  memisahkan  tiga  kekuasaan  negara  menjadi Kekuasaan  Legislatif  (merupakan  kekuasaan  yang  untuk  membentuk  atau  membuat aturan),  Kekuasaan  Eksekutif  (yaitu  kekuasaan  untuk  menjalankan  aturan)  dan Kekuasaan  Federatif  (kekuasaan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  hubungan  luar negeri atau kerja sama dengan negara lain) (Safudin, 2020).
Sedangkan  Montesqueue  membagi  tiga  kekuasaan  negara  menjadi  Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membentuk aturan), Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan  atau  melaksanakan  aturan  yang  telah  dibuat),  dan  terakhir  adalah Kekuasaan  Yudisial  (yaitu  kekuasaan  untuk  mengawasi  dan  mengadili  penyimpangan dari  pelaksanaaan  aturan  tersebut),  Yang  dikenal  dengan  Trias  Politica  (Suherman, Aryani, & Yulyana, 2021). Terdapat perubahan yang sangat signifikan tentang Lembaga
JURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 6, Juni 2023
negara di Indonesia, antara masa sebelum amandamen dan pasca amandemen Undang- Undang  Dasar  1945.  Sebelum  diamandemen,  tidak  ada  ketentuan  mengenai  istilah lembaga  negara,  istilah  lembaga  negara  banyak  muncul  dalam  ketetapan-ketetapan MPR,  sehingga  mulai  ditemukannya  konsep  lembaga  negara  di  Indonesia  yang membagi  kedudukan  lembaga  negara  kedalam  dua  kategori,  yaitu  MPR  sebagai lembaga  tertinggi  negara  dan  Presiden,  DPA,  DPR,  BPK  dan  MA  sebagai  lembaga tinggi negara (Suyadi, 2020). Begitu pula dengan lembaga negara pembentuk Undang- Undang,  juga  terjadi  perubahan  yang  signifikan  sebelum  amandamen  dan  pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Busroh et al., 2022).
Lembaga  negara  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  juga  mulai  dikenal dan tumbuh sejak berkembangnya organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi  untuk  menguasai  dan  mengatur  kehidupan  masyarakat,  yaitu  negara (Widyatmojo, 2022). Oleh sebab itu, ada anggapan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan  tidak  lain  adalah  perwujudan  kekuasaan  dan  kehendak  yang berkuasa  dalam  bentuk  hukum.  (Paribasa,  n.d.)  menyatakan,  bahwa  Peraturan perundang-undangan diartikan setiap keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  serta  mengikat  umum  (mencakup undangundang dalam arti formal maupun material).
Peraturan  perundang-undangan  ke  dalam  2  (dua)  pengertian,  yaitu:  “Pertama: sebagai  proses  pembentukan  (proses  membentuk)  peraturan-peraturan  negara,  baik  di tingkat  pusat,  maupun  di  tingkat  daerah,  dan  Kedua:  segala  peraturan  negara  yang merupakan  hasil  pembentukan  peraturan-peraturan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di tingkat  daerah”  (Supryadi  &  Amalia,  2021).  Lembaga  perwakilan  rakyat  dibeberapa negara  memiliki  berbagai  macam  istilah,  sesuai  dengan  bahasa  yang  dipakai  di  setiap negara  tersebut.  Mulai  dari  bentuk,  susunan,  kedudukan,  dan  kewenangannya  yang beragam  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  di  masing-masing  negara.  Akan tetapi  secara  umum,  lembaga  perwakilan  rakyat  pada  mulanya  dipandang  sebagai representasi  yang  mutlak  warga  negara,  dalam  rangka  ikut  serta  menentukan  jalannya pemerintahan (Nada, 2021).
Maka  apa  yang  diputuskan  oleh  parlemen,  itulah  yang  dianggap  sebagai  putusan mutlak  rakyat  yang  berdaulat.  Dari  situlah  lahir  doktrin  supremasi  parlemen  (the principle of supremacy of parliament). Oleh sebab itu, dalam perspektif yang demikian, undang-undang  sebagai  produk  dari  parlemen  tidak  dapat  diganggu  gugat,  apalagi dinilai  oleh  hakim.  Sebab  hakim  hanya  berwenang  untuk  menerapkan  undang-undang dan bukan untuk menilai apalagi membatalkannya.
Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia pernah dikenal istilah lembaga tertinggi negara, dan lembaga tinggi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara berdasarkan UUD 1945 adalah: (a) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR). (b) Presiden. (c) Dewan Pertimbangan Agung (DPA).  (d)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  (e)  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). (f) Mahkamah Agung (MA) (Sati, 2020).
Dari  enam  lembaga  negara  tersebut,  Majelis  permusyawaratan  Rakyat  (MPR) sebagai  lembaga  tertinggi  negara.  Kemudian  MPR  mendistribusikan  kekuasaannya kepada lima lembaga yang lain dan kedudukannya sejajar, yakni sebagai lembaga tinggi negara.  Dalam  susunan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  pada  waktu  itu,  yang berperan  sebagai  lembaga  legislatif  adalah  MPR  dan  DPR  (Subanrio  &  Elcaputera, 2021).

## a. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR)
Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, susunan anggota MPR terdiri dari  anggota  DPR  ditambah  dengan  utusan  daerah,  golongan  politik,  dan  golongan karya  (Pasal  1  ayat  1 UU No. 16 Tahun 1969).  Terkait dengan kedudukannya sebagai Lembaga  Tertinggi  Negara,  MPR  diberi  wewenang  dan  kekuasaan  tak  terbatas  (super power).  Karena  kekuasaan  ada  di  tangan  rakyat,  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh MPR,  dan  MPR  adalah  perwujudan  serta  penjelmaan  dari  seluruh  rakyat  Indonesia. Maka  MPR  yang  memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  UUD,  GBHN,  mengangkat presiden dan wakil presiden (Chafid, 2021).

## b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  lembaga  tinggi  negara, adalah  terdiri  dari  golongan  politik  dan  golongan  karya,  yang  pengisian  kursinya melalui pemilihan dan juga pengangkatan. Maka wewenang DPR berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: (1) DPR Bersama presiden membentuk UU (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat (1). (2) DPR berwenang untuk memberikan persetujuan RUU  yang  diajukan  presiden  disamping  mengajukan  sendiri  RUU  tersebut.  (Pasal  21 UUD  1945)  3)  Bersama  presiden  menetapkan  APBN  (Pasal  23  ayat  (1).  4)  Meminta MPR  mengadakan  sidang  istimewa  guna  meminta  pertanggungjawaban  Presiden (Hutagalung, 2022).
Setelah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945.  Amandemen  Undang-Undang Dasar 1945 juga membawa dampak dan perubahan yang signifikan terhadap peran DPR dalam  membentuk  undang-undang  (fungsi  legislasi).  Perubahan  tersebut  dimaksudkan untuk memberdayakan posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan dan  kewenangan  membentuk  undang-undang,  karena  peranan  DPR  sebelum amandemen  UUD  1945  hanya  bertugas  membahas  dan  memberikan  persetujuan terhadap RUU yang dibuat oleh Presiden (eksekutif).
Amandemen UUD 1945 juga memberikan hak kepada anggota DPR untuk  dapat mengajukan  rancangan  undang-undang  (RUU).  Pergeseran  kewenangan  untuk membentuk undang-undang, yang sebelumnya DPR hanya membahas dan memberikan persetujuan saja. Setelah amandemen UUD 1945 dialihkan dari tangan Presiden kepada DPR,  hal  itu  merupakan  langkah  konstitusional  untuk  meletakkan  fungsi  lembaga negara  sesuai  dengan  bidang  tugasnya  masing-masing.  Dimana  DPR  sebagai  lembaga negara  pembentuk  undang-undang  (kekusaan  legislatif)  sedangkan  Presiden  sebagai lembaga  negara  pelaksana  undang-undang  (kekuasaan  eksekutif).  Namun  demikian, UUD  1945  juga  mengatur  kekuasaan  dan  kewenangan  Presiden  di  bidang  legislatif, antara  lain  adalah  ketentuan  bahwa  pembahasan  setiap  rancangan  undang-undang (RUU) oleh DPR dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden (Santio & Nasution, 2021).
Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menetapkan peraturan  perundang-undangan  (Perpu)  dalam  hal  ikhwal  yang  genting  dan  memaksa. Pasal  20A  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan:  Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki
fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan.  Dimana  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  memiliki  fungsi  legislasi  dan  peran  yang  utama  serta signifikan dalam membentuk undang-undang.
Dalam  berbagai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  fungsi  legislasi menjadi hal yang sangat penting, ada 3 (tiga) fungsi DPR selain fungsi legislasi, yaitu: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan tersebut dapat  dilihat  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasi DPR yang dianggap utama, sedangkan untuk fungsi pengawasan dan anggaran adalah menjadi fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya yang ada dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (Kartika,  2021).  Pasal  20  ayat  (2)  UUD  1945 menyebutkan:  Setiap  undang-undang  dibahas  bersama  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama.
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) tersebut di atas, maka pada pokoknya fungsi legislatif  itu  menyangkut  4  (empat)  bentuk  kegiatan  sebagai  berikut:  (1)  Prakarsa pembuatan  undang-undang  (legislative  initiation);  (2)  Pembahasan  rancangan  undang- undang  (law  making  process);  (3)  Persetujuan  atas  pengesahan  rancangan  undang- undang  (law  enachtment  approval);  (4)  Memberi  persetujuan  ratifikasi  dsn  perjanjian serta  memberi  persetujuan  internasional  atas  dokumen  hukum  yang  mengikat  (binding decision  making  on  international  agreement  and  treaties  or  other  legal  binding documents).
Maka  dengan  adanya  pergeseran  kekuasaan  dan  kewenangan  untuk  membentuk peraturan  perundang-undang  di  Indonesia,  maka  sesungguhnya  secara  otomatis  telah ditinggalkan  pula  teori  pembagian  kekuasaan  (distribution  of  power).  Dengan  prinsip supremasi  MPR  menjadi  pemisahan  kekuasaan  (separation  of  power),  prinsip  saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat (Slamet Pribadi & Dwi Atmoko,  2023).  Hal  tersebut  juga  merupakan  penjabaran  dan  pengejawentahan  untuk memperkuat  sistem  presidensial.  Tidak  ada  satupun  negara  di  dunia  yang  memiki  tiga lembaga negara dalam  kekuasaan legislatif yang  terpisah seperti di  Indonesia. Dimana Indonesia memiliki DPR, DPD, dan MPR dalam cabang kekuasaan legislatif dalam arti luas dan legislatif dalam arti sempit. MPR memang tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan  undang-undang.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kekuasaan  yang dimiliki oleh MPR tidak termasuk ke dalam pengertian cabang kekuasaan legislatif.

## RESEARCH METHODS
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Penggunaan  data  primer adalah sebagai data pendukung bahan hukum data sekunder.

## RESULTS AND DISCUSSION
Undang-undang  adalah  prodak  hukum  formal  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah (eksekutif)  dengan  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Legislatif). Undang-undang mengatur persoalan-persoalan yang pokok dalam rangka melaksanakan hukum dasar negara. Berdasarkan pengertian di atas, maka undang-undang merupakan produk hukum bersama antara DPR dan Presiden. Apabila salah satunya tidak ada, baik itu DPR ataupun Presiden, maka secara formal tidak ada produk peraturan perundang- undangan.  Dengan  demikian  sebelum  DPR  dibentuk,  Presiden  tidak  mungkin  untuk
mengajukan inisiatif dan membentuk undang-undang, begitupun sebaliknya, DPR juga tidak  mungkin  membentuk  peraturan  perundang-undangan  selama  jabatan  Presiden belum diisi.  Dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  10 Tahun  2004 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  hal  tersebut  merupakan  langkah  maju dan  produktif.  Untuk  mewujudkan  produk  hukum  yang  responsif  dan  aspiratif  serta dapat  memenuhi  rasa  keadilan  terhadap  masyarakat.  Sebagai  bukti  nyata,  kita  dapat melihat  dengan  dicantumkannya  klausul-klausul  mengenai  partisipasi  masyarakat  di dalam pembentukan undang-undang (Iswahyudi, 2020).
Selain  itu,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  juga menunjukan adanya upaya untuk  memperbaiki sistem hukum  di  Indonesia, khususnya tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sudah  mulai  dilakukan,  baik dalam hal-hal mengenai asas (Pasal 5), maupun materi muatan (Pasal 6), serta hierarki peraturan  perundang-undangan  (Pasal  7).  Bahwa  tentang  materi  muatan  juga  diatur lebih  rinci  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004,  dimana  telah disebutkan dan diatur mengenai materi muatan dari suatu undang-undang.
Oleh  sebab  itu,  materi  muatan  yang  harus  diatur  dengan  Undang-Undang  berisi hal-hal sebagai berikut:
a.  Mengatur  lebih  lanjut  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  meliputi:  (1)  Hak-hak  asasi  manusia;  (2)  Hak  dan kewajiban  warga  negara;  (3)  Pelaksanaan  dan  penegakan  kedaulatan  negara  serta pembagian  kekuasaan  negara;  (4)  Wilayah  negara  dan  pembagian  daerah;  (5) Kewarganegaraan dan kependudukan; (6) Keuangan negara.
b.  Diperintahkan  oleh  suatu  Undang-Undang  untuk  diatur  dengan  Undang- Undang.  Bahwa  undang-undang  adalah  merupakan  bentuk  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  jangkauan  paling  luas,  baik  tentang  materi  muatan  maupun isinya.  Oleh  sebab  itu  dapatlah  dikatakan,  tidak  ada  aktivitas  kehidupan  maupun kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat maupun individu yang tidak dapat dijangkau  serta  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Bidang  yang  tidak  dapat dijangkau  dan  diatur  oleh  undang-undang  hanyalah  hal-hal  yang  sudah  diatur  oleh Undang-Undang  Dasar  1945,  atau  sesuatu  hal  yang  oleh  undang-undang  itu  sendiri telah didelegasikan pada bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.
Bahwa berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan  bahwa  “diperintahkan  oleh  suatu  Undang-Undang  untuk  diatur  dengan Undang-Undang”. Maka secara redaksional ketentuan ini menjadi tidak jelas, sebab di dalam  praktiknya  tidak  ada  undang-undang  yang  mendelegasikan  kepada  undang- undang yang lain, yang ada.
Pendelegasian  peraturan  perundang-undangan  (delegated  legislation)  dari peraturan  perundang-undangan  yang  derajatnya  secara  hirarki  lebih  tinggi  kepada peraturan  yang  lebih  rendah.  Menurut  Bagir  Manan,  bahwa  materi  muatan  undang- undang  ditentukan  berdasarkan  tolok  ukur  sebagai  berikut:  (1)  Ditetapkan  dalam Undang-Undang Dasar; (2) Ditetapkan dalam undang-undang terdahulu; (3) Ditetapkan untuk  mencabut,  menambah,  atau  mengganti  undang-undang  yang  lama;  (4)  Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia; (5) Materi muatan menyangkut dengan kepentingan umum atau kewajiban rakyat banyak.
Berdasarkan tolak ukur di atas, maka dalam hal-hal tertentu tidak bersifat mutlak. Artinya tidak ssemua dan segala materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus  diatur  secara  formal  dalam  undang-undang,  akan  tetapi  dapat  juga  peraturan perundang-undangan  tersebut  mendelegasikan  pengaturannya  kepada  peraturan
perundang-undangan  yang  secara  hirarki  lebih  rendah  tingkatannya  (delegated legislation).
Tugas  dan  Wewenang  DPR  dalam  bidang  legislasi:  (1)  Menyusun  Program Legislasi  Nasional  (Prolegnas).  (2)  Menyusun  dan  membahas  Rancangan  Undang- Undang (RUU). (3) Menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) “terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) lainnya; serta perimbangan keuangan antara  Pusat  dan  Daerah”.  (4)  Membahas  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang diajukan oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (5) Menetapkan UU Bersama-sama  dengan  Presiden.  (6)  Menyetujui  dan/atau  tidak  menyetujui  peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang  (Perpu)  yang  diajukan  oleh  Presiden  untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.
Tugas  dan  Wewenang  DPD  dalam  bidang  legislasi  Jika  dilihat  dari  fungsi legislasi  yang  dimiliki  oleh  DPD  masih  sangat  terbatas  sekali,  hal  tersebut  tercermin dari  Pasal  22  D  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  RI  Tahun  1945  yang  berbunyi:  (1)  DPD  dapat mengajukan  kepada  DPR  RUU  yang  berkaitan  dengan  Otonomi  Daerah,  Hubungan Pusat  dan  Daerah,  Pembentukan  Pemekaran  dan  Penggabungan  Daerah,  Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainya. (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  ikut  membahas  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  berkaitan  dengan Otonomi  Daerah,  Hubungan  Pusat  dan  Daerah,  Pembentukan  pemekaran,  Pengolahan Sumber  Daya  Alam  dan  Sumber  Daya  Ekonomi  lainya,  serta  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah.
Tugas  dan  Wewenang  Presiden  dalam  bidang  legislasi  Dalam  konsep  trias politica,  kekuasaan  legislatif  adalah  membentuk  undang-undang  yang  direfleksikan kemudian lembaga yang memegang kekuasaan itu adalah DPR berdasarkan UUD 1945 pasal  20  ayat  1.  Dalam  praktiknya  kekuasaan  legislatif  tidak  hanya  dikuasai  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  melainkan  keterlibatan  Presiden  yang  juga  berhak ikut  andil  sesuai  ketentuan  pasal  5  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945.  Keikutsertaan Presiden dalam bidang legislasi adalah perwujudan mekanisme antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa checks and balance.
Untuk  itu,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  tidak  bisa  berarogansi  dalam penguasaan  legislatif  sehingga  bisa  diminimalisir.  Meskipun  pada  akhirnya  peraturan perundang-undangan tetap bisa disahkan walaupun Presiden tidak menyetujuinya. Hak Presiden  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  berdasarkan  pada  Pasal  23  ayat  (1),  (2)  dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 23 ayat (1) “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. (2) Pasal 23 ayat (2) “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan  oleh  Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan memperhatikan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Daerah”.  (3)  Pasal  23  ayat  (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan  belanja  negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden,  Pemerintah  menjalankan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.
Pasal  tersebut  menunjukan  bahwa  fungsi  anggaran  tidak  bisa  hanya  dimonopoli oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Karena  Presiden  juga  memiliki  hak  untuk
menjalankan  fungsi  anggaran  atau  budget  dalam  rangka  kekuasaan  legislatif  yang dimiliki.  Bahwa  Perpu  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dan ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ikhwal  yang  genting  dan  memaksa.  Mengenai syarat  dan  ketentuan  tentang  kondisi  kegentingan  tersebut  telah  diatur  secara  detail dalam  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2019  pada  Pasal  1  ayat  (4),  selengkapnya berbunyi:  “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  adalah  sebuah Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan yang memaksa”. Bahwa frasa tentang “kegentingan yang memaksa” juga masih menjadi perdebatan karena pengertian tersebut dianggap masih multi tafsir.
Semestinya  dalam  menetapkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang, Presiden  harus  diberikan  batasan  yang  objektif  mengenai  kegentingan  yang  memaksa tersebut.  Materi  muatan  dalam  Perpu  sama  dengan  materi  muatan  yang  ada  pada peraturan  perundang-undang.  Apabila  negara  dalam  keadaan  darurat  atau staatsnoodrecht,  maka  Presiden  memiliki  hak  untuk  menetapkan  Perpu  sesuai  yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.
Maka  dalam  hal  ini  Presiden  juga  tidak  dapat  sewenangwenang  dan  perlu mewujudkan  mekanisme  Check  and  balance  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia.  Hak  Presiden  Untuk  Menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Selain legislasi  Presiden juga memiliki  hak yang bersifat  regulatif, yaitu penetapan peraturan pemerintah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dimana  untuk  menjalankan  Undang-Undang.  Peraturan  ini  berfungsi  untuk mengefektifkan  fungsi  undang-undang  dengan  cara  merinci  ketentuan-ketentuannya dan  penerapannya.  Kekuasan  reglementer  yang  dimiliki  oleh  presiden  secara  prinsip sebenarnya tidak melampaui undang-undang.
Hal tersebut telah sesuai dengan konsep stuffanbau theory atau biasa disebut juga dengan  istilah  lex  superior  derogat  lex  inferior.  Yang  memiliki  arti  bahwa  peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau yang lebih tinggi.  Undang-undang  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  adalah  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  yang mengatur  bahwa  Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang.  Dimana  Peraturan  Pemerintah  secara  reglementer  juga  dibatasi  ruang geraknya dengan ada tidaknya aktualisasi kekuasaan legislatif itu sendiri.
Jadi  Presiden  dapat  dan  diperbolehkan  untuk  membentuk  peraturan  pemerintah yang  efektif  jika  memang  dilakukan  secara  eksplisit  dan  sesuai  dengan  kehendak kekuasaan  pembentukan  undang-undang.  Kekuasaan  dan  kewenangan  Presiden  dalam menetapkan  Perpu  tidak  bergantung  pada  kekuasaan  legislatif,  akan  tetapi  harus  ada Undang-Undang Induknya sebagai landasan yuridisnya. Itulah sebabnya Presiden tidak bisa  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebelum  ada  undang-undang  yang  menjadi induknya.  Sudah  menjadi  ketentuan  bahwa  peraturan  pemerintah  dibuat  atas  perintah undang-undang yang menjadi induknya atau sebagai pelaksana atas undang-undang.
Hal  tersebut  disebabkan  karena  Peratutran  Pemerintah  tidak  bisa  berdiri  sendiri tanpa  adanya  pendelegasian  materiil  dari  undang-undang  yang  sudah  ada  terlebih dahulu.  d.  Hak  Presiden  Untuk  Membuat  dan  Menetapkan  Peraturan  Presiden  Hak Presiden yang bersifat regeling atau mengatur telah termaktub di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.  Yang  selengkapnya  berikut  sebagai  berikut:  “Peraturan  Presiden  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  Presiden,”  maka  secara  hirarki Peraturan Presiden adalah berada di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan
Daerah  (Perda).  Bahwa  dalam  Pasal  11  kemudian  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang materi muatan dalam Peraturan Presiden, yaitu berisi tentang materi yang diperintahkan oleh  Undang-Undang  atau  menteri  untuk  menjalankan  dan  sebagai  pelaksana  dari Peraturan  Pemerintah.  Selain  itu,  hak  Presiden  dalam  yudikatif  juga  tercantum  dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan mahkamah  agung,”  kemudian  pada  Pasal  12  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  selengkapnya  berbunyi  sebagai  berikut:  “Presiden  memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Maka  Presiden  secara  hukum  perlu  memperhatikan  dan  juga  meminta pertimbangan kepada Mahkaman Agung dan secara politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR).  Sebalum  memutuskan  untuk  memberikan  amnesti  dan  abolisi,  bahwa Presiden  adalah  jabatan  yang  memegang  peran  penting  dalam  pembentukan  dan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Karena  hal  tersebut  sangat berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  hidup  dan  kepentingan  seluruh  masyarakat Indonesia.  Meskipun  dalam  beberapa  hal  Presiden  masih  harus  memeperhatikan  dan meminta  pertimbangan  lembaga  lainnya,  namun  Presiden  memiliki  hak  untuk menetapkan peraturan perundangundangan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.
Maka  itulah  sebabnya  Presiden  diharapkan  mampu  mempertimbangkan  dengan seksama  sebelum  memutuskan  kebijakan  tertentu  demi  kepentingan  rakyat  Indonesia. 5.  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Amandemen  Undang  Undang  Dasar 1945,  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Perencanaan  penyusunan  Undang-Undang  (UU) dilakukan  dalam  Program  Legislasi  Nasional  yang  disusun  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  pemerintah  untuk  jangka  menengah  dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU). (2)  Rancangan  Undang  Undang  (RUU)  dapat  berasal  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Presiden. (3) Setiap Rancangan Undang Undang (RUU) yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk Rancangan  Undang  Undang  (RUU)  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara, Rancangan  Undang  Undang  (RUU)  penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  menjadi  UU,  serta  Rancangan  Undang  Undang  (RUU) pencabutan  Undang-Undang  (UU)  atau  pencabutan  Perpu.  (4)  Rancangan  Undang Undang  (RUU)  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  diajukan  oleh  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  komisi,  gabungan  komisi,  atau  Badan  Legislasi.  (5) Rancangan Undang Undang (RUU) yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden  kepada  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  usulannya  berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  sumber  daya ekonomi  (SDE)  lainnya,  serta  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah. (6) Materi muatan Rancangan Undang Undang (RUU) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah serupa dengan yang dapat diajukan oleh presiden yang telah  diterangkan  di  atas.  Rancangan  Undang  Undang  (RUU)  tersebut  beserta  naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  (7)  Selanjutnya  Rancangan Undang  Undang  (RUU)  ditindaklanjuti  dengan  dua  tingkat  pembicaraan.  (8) Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rapat  gabungan  komisi,  rapat  Badan  Legislasi,  dan  rapat  Badan  Anggaran,  atau  rapat panitia  khusus  (Pansus).  (9)  Kegiatan  dalam  pembicaraan  tingkat  I  yang  meliputi
pengantar  musyawarah,  pembahasan  daftar  inventarisasi  masalah,  dan  penyampaian pendapat mini.
(10)  Pembicaraan  tingkat  II  dilakukan  dalam  rapat  paripurna  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  yang  berisi:  (a)  Penyampaian  laporan  yang  berisi  tentang  proses,  dan pendapat  mini  dari  fraksi,  pendapat  mini  dari  Dewan  Perwakilan  Daerah,  serta  hasil pembicaraan  tingkat  I;  (b)  Pernyataan  persetujuan  atau  penolakan  dari  tiap-tiap  fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat  paripurna;  dan  (c)  Pendapat  akhir Presiden  yang disampaikan  oleh menteri yang ditugaskan untuk itu.
(11)  Bila  tidak  tercapai  kata  sepakat  dalam  musyawarah  untuk  mufakat,  maka keputusan  diambil  dengan  suara  terbanyak  atau  voting.  (12)  Rancangan  Undang Undang  (RUU)  yang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dengan  presiden  diserahkan  kepada  presiden  untuk  disahkan  menjadi  Undang- Undang (UU) dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan  dalam  Lembaran  Negara.  (13)  Apabila  pembahasan  Rancangan  Undang Undang (RUU) telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa  keanggotaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  saat  itu,  hasil  pembahasan  Rancangan Undang  Undang  (RUU)  tersebut  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat periode berikutnya dan  berdasarkan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, Rancangan Undang Undang (RUU) tersebut dapat dimasukkan  kembali  ke  dalam  daftar  Program  Legislasi  Nasional  jangka  menengah dan/atau Program Legislasi Nasional prioritas tahunan.

## CONCLUSION
Berdasarkan  uraian-uraian  dan  analisa  tentang  pokok  permasalahan  yang  telah disampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut: ( 1) Bahwa terjadi perubahan  yang  cukup  signifikan  tentang  lembaga  yang  berwenang  membentuk Undang-Undang sebelum amandemen dan pasca amandemen UUD 1945. Dimana pasca amandemen UUD 1945  DPR diberikan kekuasaan dalam membentuk  Undang-Undang (fungsi legislasi), yang awalnya hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap  rancangan  undang-undang  yang  dibuat  oleh  Presiden.  (2)  Bahwa  masih  ada tumpeng  tindih  kewenangan  dan  pembagian  kekuasaan  antara  DPR  dan  DPD  sebagai legislatif  (pembentuk  undang-undang)  dengan  Presiden  sebagai  eksekutif  (pelaksana undang-undang).  Karena  Presiden  juga  ikut  terlibat  dalam  bidang  legislative,  yaitu pembahasan setiap rancangan undang-undang serta membuat dan menetapkan Perpu.

## BIBLIOGRAPHY
Busroh, H. Firman Freaddy, Khairo, Fatria, Djufri, H. Darmadi, Sugianto, H. Bambang, Oktarina, E. V.  I., & Candra, Andi. (2022). Hukum Tata  Negara .  Inara  Publisher (Kelompok Intrans Publishing).
Chafid, Moch. (2021). Implikasi Ketatanegaraan Presidential Term Limit Menurut Pasal 7  Undang-Undang  Dasar  1945  Sebelum  Amendemen  Terhadap  Presidential Continuism  Masa  Orde  Baru. "  Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister  Hukum
Fhui , 1 (3), 17.
Hutagalung,  Aldyan.  (2022). Pemberhentian  Dan  Penggantian  Antar  Waktu  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (Analisis  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd) .
Iswahyudi,  Fauzi.  (2020). Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah . Penerbit Enammedia.
Kartika,  Yuni.  (2021). Lembaga  Legislatif  Republik  Indonesia  Dalam  Perspektif Siyasah  Dusturiyyah  (Analisis  Terhadap  Fungsi  Legislasi,  Pengawasan,  Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) . Iain Bengkulu.
Nada,  Izzah  Qotrun.  (2021). Kedudukan  Lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (Kpk)  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  (Telaah  Putusan  Mahkamah Konstitusi Tentang Kpk) . Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.
Paribasa, Yulius Dwi Putra. (N.D.). Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawasan Obat  Dan  Makanan  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Bahan  Tambahan  Pangan (Studi Di Kota Pontianak). Jurnal Fatwa Hukum , 5 (3).
Safudin,  Endrik.  (2020).  Politik  Hukum  Diskresi  Indonesia,  Analisis  Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif. Jurnal Penelitian Islam ,
14 (01).
Santio,  Erik,  &  Nasution,  Bahder  Johan.  (2021).  Analisis  Kewenangan  Presiden Republik  Indonesia  Di  Bidang  Legislatif  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945. Limbago: Journal Of Constitutional Law , 1 (1), 152–169.
Sati,  Nisrina  Irbah.  (2020).  Ketetapan  Mpr  Dalam  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 834–846.
Slamet  Pribadi,  S.  H.,  &  Dwi  Atmoko,  S.  H.  (2023). Politik  Hukum .  Cv  Literasi Nusantara Abadi.
Subanrio, Subanrio, & Elcaputera, Arie. (2021). Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia. Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum , 30 (1), 66–79.
Suherman,  Andika,  Aryani,  Lina,  &  Yulyana,  Eka.  (2021).  Analisis  Fungsi  Peraturan Mentri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  Dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021 Dalam  Mencegah  Kekerasan  Seksusal  Di  Kampus. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 7 (7), 173–182.
Supryadi, Ady, & Amalia, Fitriani. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan  Di  Indonesia. Unizar  Law Review (Ulr) , 4 (2).
Suyadi, Asih. (2020). Hukum Ekonomi Syari’ah . Cv Jejak (Jejak Publisher).
Widyatmojo,  S.  Jati.  (2022). Pengaturan  Tentang  Penertiban  Tanah  Terlantar Berstatus Sertipikat Hak Milik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan . Magister Ilmu Hukum.

## Copyright holder:
Khoirul Amin (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: