Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 2, Desember 2021, pp. 135-144 P-ISSN: 2407-4012| E-ISSN: 2407-4551 DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Kewenangan Diskresi  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam Penegakan Hukum Pidana
Ni Ketut Sari Adnyani 1*
1 Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  kewenangan diskresi  kepolisian  dalam  fungsi  dan  tugas  kepolisian,  dan  menganalisis implementasi  kewenangan  diskresi  kepolisian  dalam  penanganan  tindak pidana.  Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  normatif  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber bahan  hukum  primer.  Teknik  analisis  yang  digunakan  teknik  analisis hermeneutika  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewenangan diskresi kepolisian dilakukan dengan cara melakukan tindakan kepolisian lainnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Lebih  jauh,  implementasi kewenangan  diskresi  Kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana, tindakan  Polisi  itu  cenderung  dihargai  oleh  publik,  negatifnya  banyak kalangan  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  kewenangan  diskresi  yang dimiliki  polisi.  Pembinaan  kemampuan  profesi  pejabat  Kepolisian  Negara
Republik  Indonesia  dapat  diselenggarakan  melalui  pembinaan  etika profesi  dan  pengembangan  pengetahuan  serta  pengalamannya  di  bidang teknis Kepolisian.

## A B S T R A C T
This study aims to examine the discretionary authority of the Police in the functions and duties of the Police and analyze the implementation of the Police's discretionary authority in handling criminal acts. The type of research  is  normative  research  with  a  statutory  and  conceptual  approach — sources  of  primary  legal materials.  The  analytical  technique  used  is  the  legal  hermeneutic  analysis  technique.  The  study  results showed  that  the  police  discretionary  authority  is  carried  out  by  carrying  out  other  accountable  police actions.  Moreover,  with  the  police  discretionary  authority  in  handling  crimes,  police  actions  tend  to  be appreciated by the public. The negative thing is that many people do not know the discretionary authority they  have.  The  professional  capability  development  of  the  officers  of  the  State  Police  of  the  Republic  of Indonesia  can  be  carried  out  through  the  development  of  professional  ethics  and  the  development  of knowledge and experience in the technical field of the Police.
Copyright © UniversitasPendidikanGanesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: niktsariadnyani@gmail.com

## A R T I C L EI N F O
Article history: Received 18 July 2021 Accepted 03 November 2021 Available online 01 December 2021
Kata Kunci: Diskeresi; Polisi;
Kewenangan; Tindak
Pidana
Keywords: Discertion; Police; Authority; Criminal Act

## 1. Pendahuluan
Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses  penyidikan,  penuntutan,  putusan  hakim  dalam  pengadilan  sampai  dengan  lembaga pemasyarakatan.  Tata  urutan  mengenai  proses  penegakan  hukum  tersebut,  nampak  bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana (Nugrahanto, 2013).
Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara  khusus  oleh  POLRI  (Polisi  Republik  Indonesia)  sebagai  lembaga  penegak  hukum  pada awal proses penegakan hukum pidana. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu: (1) mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  (2)  menegakkan  hukum;  dan  (3)  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karenanya,  tugas  pokok  dan  fungsi  Polri,  selain  sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum (Anshar & Setiyono, 2020).
Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara  dalam  menerapkan  dan  menjaga  penerapan  hukum  pada  seluruh  sektor  kehidupan masyarakat.  Tidak  satupun  negara  tanpa  polisi,  sekalipun  tugas  dan  fungsinya  berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Repub lik Indonesia mengembangkan “ Integrated System  of  Policing ”  (Sistem  Kepolis ian  Terpadu).  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau yang  sering  disingkat  dengan  Polri  dalam  kaitannya  dengan  Pemerintahan  adalah  salah  satu fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia (Haji & Gunarto, 2018).
Tugas  dan  fungsi  kepolisian  sangat  berbeda  dengan  kepolisian  di  Indonesia,  yang bertugas  dan  berfungsi  sebagai  Penegak  hukum,  penjagaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  (Kamtibmas)  (Aziz,  2011),  serta  pelayanan  dan  pengayoman  masyarakat  adalah tugas  pokok  polisi  sebagai  profesi  mulia,  yang  aplikasinya  harus  berdasarkan  undang-undang yang  berlaku  dan  hak  azasi  manusia.  Penegakkan  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  hak  asasi manusia (Najwan, 2010).
Pekerjaan  Polisi  adalah  penegakan  hukum in  optima  forma ,  Polisi  adalah  hukum  yang hidup.  Melalui  Polisi  janji-janji  dan  tujuan  hukum  untuk  mengamankan  serta  melindungi masyarakat menjadi kenyataan (Rahardjo, 2009). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan istilah UU No. 2 Tahun 2002, maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dengan  otoritas  hukum.  Salah  satunya  adalah  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  (selanjutnya  disingkat  Perkap  No.  7  Tahun  2009).  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  3 Perkap  No.  7  Tahun  2009,  maka  yang  dimaksud  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan nasional  yang  ditandai  oleh  terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum,  serta terbinanya  ketenteraman,  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta  mengembangkan potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan masyarakat (Priyantoko, 2017).
Menafsirkan hukum menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan.  Pada  praktiknya  di  lapangan,  polisi  sering  dilihat  sebagai  yang  sehari-harinya menafsirkan  hukum.  Penafsiran  hukum  juga  memungkinkan  diatasinya  konflik  antara  hukum dan ketertiban. Seorang Polisi misalnya, tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, kalau pelaksanaannya  justru  akan  menimbulkan  ketidaktertiban  dalam  masyarakat  (Said,  2012). Kondisi  tersebut  menunjukan  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  dan  Kejaksaan  tidak  selalu  sama benar  dengan  yang  tertera  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Polisi  dihadapkan  pada persoalan  harus  menentukan  pilihan  berkenaan  dengan  masalah  diskresi  untuk  memutuskan suatu persoalan yang dihadapi.
Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian  berwenang  melakukan  tindakan  lain  yang  bertanggung  jawab.  Kepolisian  Republik Indonesia  sebagai  institusi  telah  melakukan  diskresi,  hal  ini  dimaksudkan  lembaga  kepolisian pun dapat bekerja secara profesionel sebagai pengayom masyarakat.
Kewenangan  bertindak  berdasarkan  hukum  pada  hakikatnya  dinilai  bertentangan dengan  pemberian  diskresi  kepada  Polisi.  Diskresi  di  satu  sisi,  dinilai  meniadakan  kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, di sisi lain menjamin kepastian hukum menjadi sedangkan salah  satu  fungsi  hukum.  Tindakan  diskresi  yang  diputuskan  oleh  Polisi  dalam  menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau  keputusan  dari  atasannya  adalah  diskresi  yang  bersifat  individual.  Sebagai  contoh  untuk menghindari  terjadinya  penumpukan  arus  lalu  lintas  di  suatu  ruas  jalan,  petugas  Kepolisian member  syarat  untuk  terus  berjalan  kepada  pengemudi  kendaraan  meskipun  saat  itu  lampu mengatur lalu lintas berwarna merah.
Poin penting dari kajian ini adalah melihat tolak ukur penilaian wewenang penggunaan kewenangan  diskresi  oleh  Polisi  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana,  stresingnya  pada model  pengawasan  atau  kontrol  terhadap  penggunaan  diskresi  yang  diperankan  oleh  hakim dalam proses penegakan hukum pidana, sebab selama ini terkesan bahwa penggunaan diskresi oleh  Polisi  maupun  Jaksa  lepas dari  pengawasan  maun  kontrol  dari  lembaga  yang berwenang sehingga  diskresi  dapat  digunakan  tidak  tidak  wajar  atau  salah  dimanfaatkan  dalam  proses penegakan  hukum  tindak  pidana.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  penelitian  yang  tujuannya adalah untuk mengetahui kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana.
Tujuan  kajian  artikel  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  diskresi  kepolisian dalam  fungsi  dan  tugas  kepolisian  dan  penegakan  hukum  pidana  oleh  Kepolisian  Republik Indonesia.  Berkenaan  dengan  kewenangan  diskresi  Kepolisian  RI,  penting  dipahami  terlebih dahulu mengenai tugas Kepolisian, yang terdiri dari tugas pokok institusi POLRI maupun tugas tambahan institusi POLRI.
Mewujudkan  tujuan  Negara,  maka  dibentuk  aparat  penyelenggara  Negara  yang diberikab kekuasaan untuk memerintah. Berimplikasi terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara dibatasi  dengan  konstitusi.  Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  tugas  pokok  institusi POLRI berdasarkan Pasal 13 UU No.2/2002, menguraikan bahwa untuk memelihara keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Fungsi  keamanan  dan  pertahanan  merupakan  dua  fungsi yang  berbeda.  Fungsi  pertahanan  dan  keamanan  tidak  dapat  disatukan,  karena  fungsi pertahanan  ( defence )  merupakan  fungsi  khusus  militer  yang  berperan  untuk  bertempur mempertahankan  kedaulatan  Negara  dari  berbagai  pihak  yang  mengancam  dan/atau mengganggu keamanan negara. Sedangkan fungsi keamanan ( security ) merupakan fungsi khas kepolisian universal yang berperan aktif untuk melindungi dan melayani masyarakat.
Kondisi  institusi  Kepolisian  saat  ini,  di  samping  melaksanakan  tugas  pokok  juga melaksanakan  tugas-tugas  sosial  politik.  Dengan  demikian  secara  langsung  maupun  tidak langsung  keterlibatannya  dengan  politik  akan  mengakibatkan  keberpihakan.  Padahal  sesuai dengan  tugas  pokoknya  sebagai  penegak  hukum  harus  bersikap  adil  dan  tidak  memihak. Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan dukungan keterlibatan masyarakat dalam
menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Diskresi membolehkan anggota kepolisian untuk menerapkan  perbedaan  dalam  menangani  suatu  peristiwa.  Hubungannya  dengan  pengkajian diskresi Kepolisian, kajian difokuskan ruang lingkup kewenangan diskresi dapat diberikan oleh petugas Kepolisian RI.

## 2. Metode
Penelitian ini adalah penelitian hukum ( doctrinal research ) bertujuan untuk memberikan eksposisinya  yang  bersifat  sistematis  mengenai  suatu  aturan  hukum  berkenaan  kewenangan diskresi  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  penegakan  hukum  pidana  tidak  menutup kemungkinan  juga  mencakup  frediksi  perkembangan  suau  aturan  hukum  intenasional  yang mempengaruhi dinamika pembangunan hukum di Indonesia pada masa mendatang (Susanti & Efendi,  2014).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  evaluatif  dan  preskriptif.  Dikatakan penelitian  ini  bersifat  evaluatif  karena  penelitian  ini  memberikan  analisis  mendalam  tentang diskresi  kepolisian  dalam  fungsi  dan  tugas  kepolisian  dan  implementasi  kewenangan  diskresi kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana..  Sifat  preskriptif  dari  penelitian  ini  dapat  dilihat bahwa  penelitian  ini  juga  memberikan  solusi  yang  tepat  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum yang  termaktub  dalam  beberapa  ketentuan  hukum  khususnya  di  bidang  kewenangan  diskresi Kepolisian RI dalam penegakan hukum pidana berdasarkan substansi Pasal 18 UU No 2 Tahun 2002.
Penelitian ini menggunakan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Pendekatan statuta  digunakan  untuk  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  kewenangan  diskresi Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  penegakan  hukum  pidana.  Pendekatan  statuta  tersebut juga  mencari  ratio  legis  dan  dasar  ontologinya  lahirnya  peraturan  perundang-undangan sehingga  dapat  memahami  kandungan  filosofis  yang  ada  di  balik  undang-undang  tersebut (Marzuki,  2005).  Konsep  hukum  adalah  konsep  konstruktif  dan  sistematis  yang  digunakan untuk memahami sebuah aturan (Arief, 2008). Penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, dan konsep  dalam  ilmu  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum  yang  menjadi  pokok permasalahan  yang  peneliti  kaji  yaitu  kewenangan  diskresi  Kepolisian  Republik  Indonesia dalam  penegakan  hukum  pidana.  Pemahaman  akan  doktrin  dan  pandangan  tersebut  menjadi pedoman  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam  memecahkan  isu hukum yang dihadapi.
Setelah  semua  bahan  hukum  terkumpul  yang  relevan  dengan  permasalahan,  semua bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  non  hukum dilakukan  inventarisasi,  identifikasi  dan  klasifikasi  untuk  menemukan  hukum  sesuai  dengan permasalahan  yang  diteliti  (Syamsudin,  2007).  Analisa  bahan  hukum  dengan  teknik hermeneutika hukum,  apabila  dikaitkan  dengan  penegakan  hukum  progresif  tidak  dapat dilepaskan  dari  idiologi  yang  mendasari  perumusan  dan  penegakan  hukum.  Selanjutnya diilustrasikan  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif  analitis  melalui  pendekatan  kualitatif terhadap bahan-bahan hukum dengan mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan norma hukum yang terkandung dalam setiap peraturan perundang- undangan terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. Penjabaran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis sesuai sifatnya, yaitu mulai dari deskriptif, evaluatif dan preskriptif berkenaan dengan fokus permasalahan dan dicari penyelesaiannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sebelum ini, telah ada beberapa penelitian yang menggngkat tema mengenai tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum. Ada yang membahasmengenai tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian  (Tasaripa,  2013).  Penelitan  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  untuk menjelaskan  peran  polisi  menurut  undang-undang  nomor  2  tahun  2002.  Kemudian  mengenai fungsi kepolisian negara dalam  pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat kota
sengkang  Kabupaten  Wajo  (Guntur,2017),  merupakan  kajian  Implementasi  dari  fungsi kepolisian  negara  di  Kabupaten  Wajo;  selanjutnya  Raharjo  dan  Angkasa  (2011),  mengangkat tema Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, yang mengedepankan Etika Polisi sebagai hukum dalam masyarakat ekslusif. Menggunakan kewenangan  diskresi kepolisian, makalah ini mengkaji  fungsi  dan  tugas  kepolisian  dengan  kewenangan  diskresi  yang  diberikan  kepadanya dalam  rangka  memelihara  ketertiban  dan menjamin  keamanan  umum.  Relevansi  kewenangan diskresi kepolisian dengan HAM dapat ditinjau dari Perspektif HAM, KUHAP dan UU No.2 Tahun 2002 dalam rangka penegakan hak asasi manusia dapat dilihat pada Table 1.
Tabel 1. Relevansi kewenangan diskresi kepolisian dengan HAM No Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM KUHAP UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik 1 Perubahan Ke-4 UUD NRI Tahun 1945Pasal-pasal pengakuan  hak  asasi manusia secara lebih meluas Ketentuan tentang keterlibatan penasihat hukum dalam penyidikan hanya dirumuskan bahwa penasihat hukum dapat mengikuti jalannya  pemeriksaan (KUHAP pasal 115). Pasal  4  ditegaskan  bahwa:  "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan  keamanan  dalam  negeri yang  meliputi  terpelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan tegaknya  hukum,  terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya  ketentraman  masyarakat dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia 2 Pasal  16  Hak  Asasi Manusia  seseorang atau sekelompok orang  yang  dijamin oleh undang-undang POLRI menjaga ketertiban sosial, mengedepankan  HAM serta dengan pendekatan restorative justice . Pasal  18  ayat  (1)  Polisi  memiliki prasarana  hukum  yang  sangat  kuat dalam melakukan tindakan diskresi.

## Sumber: Diadaptasikan dari pengaturan kewenangan diskresi Kepolisian (2021)

## Kewenangan diskresi kepolisian dalam fungsi dan tugas kepolisian
Berdasarkan  perkembangan  pengaturan  kewenangan  diskresi  Kepolisian  di  atas,  di Indonesia  sendiri  wewenang  kepolisian  secara  umum  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian.  Sementara  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana diatur tersendiri melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau  biasa  disebut  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Adapun  bila dikaitkan dengan kewenangan kepolisian dalam penanganan konflik, telah diatur khusus dalam UU Penanganan Konflik Sosial, beserta peraturan internal POLRI yakni PROTAP POLRI Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
Kepolisian  dalam  perspektif  kebijakan  kriminal  dan  Kepolisian  dalam  perspetif  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP)  keduanya tidak  dapat  dilepaspisahkan  karena  pada  hakikatnya  sistem peradilan  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal.  Sistem  peradilan  pidana  pada dasarnya  merupakan  sistem  penegakan  hukum  pidana  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi kejahatan (Faisol, 2003).
Kewenangan dalam penerapan Diskresiini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk  tugas  kewajiban  ( Flichtmassiges  Ermessen ).  Substansi  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-undang Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  merupakan  konsep  kewenangan  kepolisian.  Pelaksanaan “diskresi”  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  yaitu  selain  asas  keperluan,  tindakan  diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dilihat  dari  perspektif  legalitas  hukum,  tugas  serta  kewenangan  Kepolisian  secara fungsional tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, Polisi menjadi penjaga status quo dari hukum. Hal ini mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi  tidak  akan  menyimpang  dari  seperangkat  aturan  bagi  penegakan  hukum  itu,  seperti perundang-undangannya  sendiri,  doktrin-doktrinnya,  serta  asas-asasnya  yang  lazim  diterima dalam  dunia  hukum  pidana.  Tidak  heran  kalau  kemudian  muncul  sebutan,  bahwa  Polisi  itu adalah “hamba hukum”, “aparat penegak hukum”, da n sebagainya (Ali, 2007).
Situasi atau kondisi-kondisi yang mengharuskan Polisi menerapkan kebijakan (diskresi) tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah:
1) Adanya suatu pilihan yang diperhadapkan bagi pejabat untuk memilih berdasarkan putusan yang  rasional  dan  mendasar.  Namun,  setiap  pilihan  itu  mengandung  arti  bahwa  memang ada  beberapa  alternatif  dimana  antithesis  pada  diskresi  itu  adalah  situasi  dimana  hukum memberikan suatu solusi yang tepat dan benar terhadap suatu kasus.
2) Alasan penggunaan diskresi adalah masalah tata bahasa hukum yang tidak kongkrit.
3) Terdapat celah atau kekosongan ( legal gap ) suatu aturan hukum dipandang sebagai sebuah sumber  penggunaan  diskresi  karena  penafsir/interpreter  harus  membuat  sebuah  pilihan diantara sekian alternatif. Masalah legal gap sering terkait dengan indeterminasi semantik.
4) Kontradiksi  atau  inkonsistensi  diantara  dua  aturan  hu kum  bila  “ incompatible  legal  effects are attached to the same factual conditions ” (efek hukum yang tidak sepadan d iberikan pada kondsi faktual yang sama).
Pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan  diskresi  dijelaskan  dalam  Pasal  16  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002 disebutkan  bahwa  tindakan  dari  penyelidik  untuk  kepentingan  penyelidikan  dengan  5  (lima) persyaratan sebagai berikut:
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5) Menghormati hak asasi manusia.
Berdasrkan pada kondisi-kondisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa permasalahan diskresi  tersebut  terjadi,  karena  tidak  ada  pedoman  atau  kalau  ada  juga  pedoman  yang digariskan terbaca sangat  abstrak dan susah  diterapkan.  Diskresi  Kepolisian  harus diterapkan dalam  pelaksanaantugas  Kepolisian  Sebagimana  diamanatkan  dalam  pasal  13  UU  No  2  tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  praktik  penerapan  diskresi  oleh  Polisi mau  Jaksa  sangat  tergantung  pada  subyektivitas  yang  bersangkutan.  Jika  penegak  hukum dimaksud  menghayati  nilai-nilai  moral  atau  etika  sebagai  seorang  Polisi  maupun  Jaksa,  maka penerapan  diskresi  akan  melahirkan  rasa  keadilan  dan  ketenteraman  dalam  masyarakat. Sebaliknya, jika Polisi yang tidak berpegang pada nilai-nilai moral, dan etika, maka penerapan diskresi akan melahirkan kesewenang-wenangan.
Sesuai  dengan  kewenangannya  Polri  dapat  melakukan  upaya  Kepolisian  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  yaitu  penyeldikan  dan  penyidikan  yang  meliputi  pemanggilan, pemeriksaan,  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Namun  sebagaimana sifat  masyarakat  yang  selalu  berubah  dan  mengalami  perubahan  sebagaimana  disebutkan  di atas, terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun  penyidikan  tetapi  hal  tersebut  belum  diatur  dalam  Undang-Undang.  Oleh  karenanya untuk  memelihara  ketertiban  umum,  dalam  keadaan  tertentu  anggota  Polri  perlu  melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri.
Diskresi  memang  diperlukan  karena  lingkup  aturan  tidak  menjangkau  secara komprehensif  dan  detail  bagaimana  setiap  Pejabat  dapat  menjalankan  tugas,  wewenang  dan tanggungjawabnya di lapangan, sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari  Pejabat  publik  bersangkutan  demi  kelancaran  tugas-tugasnya.  Urgen  untuk
dipertimbangkan bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala  aspek  atau  hal-hal  di  atas  disertai  etika  yang  baik  seperti  yang  diuraikan  sebelumnya. Oleh karena itu, dengan diskresi ini makatindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.
Tugas  pokok  yang  diemban  oleh  institusi  Polri  adalah  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002,  yaitu:(a)  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  (b)  menegakkan  hukum;  dan  (c)  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Ketiga  tugas  pokok  tidak  bersifat  hirarki  melainkan  memiliki posisi yang sama pentingnya. Substansi tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban bersumber dari  kewajiban  Polri  untuk menjamin keamanan  umum  (Pudi,  2007).  Tugas  pokok Polri  tersebut  terkait  dengan  penegakan  hukum  bersumber  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang memuat tugas Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.

## Implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana
Dilihat  sebagai  suatu  proses  kebijakan,  penegakan  hukum  pidana  pada  hakekatnya merupakan penegakan kebijakan, (Felisiano & Paripurna, 2010), melalui beberapa tahap yaitu:
1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang- undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislative.
2) Tahap  aplikasi,  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh  aparat-aparat  penegak  hukum mulai  dari  kepolisian  sampai  pengadilan.  Tahap  kedua  ini  dapat  pula  disebut  tahap kebijakan yudikatif.
3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Polri  juga  memiliki  kewenangan  melakukan  tindakan  lain  menurut  hukum  secara bertanggung  jawab.  Kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  Polri  dalam  rangka  proses pidana selaku penyelidik dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, POLRI  berwenang  untuk  mengadakan  tindakan  lain  dalam  bentuk  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:
1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5) menghormati hak asasi manusia.
Beberapa  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  dasarhukum  penerapan  diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
1)  Pasal 15
(2)  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya  berwenang  melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk  dalam  lingkup  tugas kepolisian.
2)  Pasal 16
(1)  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  di  bidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  berwenang  untuk:  l.  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab.
2)  Tindakan  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  l  adalah  tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syaratsebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.

## 3)  Pasal 18
(1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  menyebutkan  bahwa untuk kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2)  Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tujuan  dari  pelaksanaan  diskresi  ialah  melancarkan  penyelenggaraan  pemerintahan, mengisi  kekosongan  hukum,  memberikan  kepastian  hukum,  dan  mengatasi  stagnasi pemerintahan  dalam  keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan  kepentingan  umum.  Dalam melaksanakan  diskresi  pejabat  pemerintah  harus  memenuhi  syarat  dalam  menggunakan kewenangan  diskresi,  yaitu  sesuai  dengan  tujuan  dari  diskresi,  tidak  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,  berdasarkan  alasan-alasan  yang  objektif,  tidak  menimbulkan  konflik  kepentingan  dan dilakukan dengan itikad yang baik.
Diskresi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  yangberwenang,  salah satunya ialah Kepolisian. Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan  Nomor  2  tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secarasembarangan wewenang tersebut  oleh  pihak  kepolisian,  dimana  diskresi  harus  digunakan  dengan  alasan  yang  rasional dan  logis,  namun  tetap  selektif dan  proposional  (Demawan,  2015).  Ada  tiga  landasan  diskresi yakni:
1) Pembuat  Diskresi  harus  mempunyai  wewenang  menurut  hukum,  tanpa  wewenang,  suatu diskresi adalah tindakan sewenang-wenang;
2) Tujuan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum;
3) Kebebasan  dalam  diskresi  adalah  kebebasan  memilih  ( freedom  of  choice )  berdasarkan masalah yang dihadapi yang berada dalam lingkungan landasan pertama dan kedua.
Memperhatikan landasan diatas, maka sesungguhnya unsur legality dalam diskresi sama sekali  tidak  boleh  diabaikan.  Kebebasan  ( freedom  of  choice )  ada  pada  pilihan  agar  mencapai manfaat sebesar-besarnya tanpa bertentangan dengan hukum.
Diskresi  adalah  wewenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  menangani  kasus  tindak pidana  untuk  mengambil  tindakan  meneruskan  perkara  atau  mengambil  perkara  tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Loraine dan Nicola, 2003).
Tugas  polisi  sebagai  penyidik  dalam  sistem  peradilan  pidana  menempatkannya  dalam jajaran  paling  depan,  sehingga  polisi  dituntut  untuk  bisa  menyeleksi  atau  memilah-milah perkara  mana  yang  pantas  untuk  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak  berdasarkan  peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2006).
Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi Kepolisian dalam sistem peradilan  pidana,  maka  akan  ditemukan  suatu  hubungan  antar  hukum,  diskresi,  kepolisian, penyidikan,  dan  sistem  peradilan  pidana.  Polisi  sebagai  penegak  hukum  pidana  diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik apabila berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum pidana dengan kewenangan diskresi Kepolisian Republik Indonesia, dalam  implementasinya  megutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif,  yaitu  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan  pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

## 4. Simpulan dan Saran
Kewenangan diskresi kepolisian sangat penting dalam suatu penegakan hukum, karena salah  satu  tugas  pokok  pejabat  jabat  Kepolisian  Negara  Republik  Kepolisian  dalam  proses hukum  adalah  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  Negara  Republik  Indonesia  yang bertanggung  jawab.  Tindakan  lain  berdasarkan  undang-undang  memiliki  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16 wewenang umum Kepolisian. ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun Diskresi dapat diartikan sebagai  2002 tentang Kepolisian Negara Republik siasat kebijaksanaan, sedangkan diskresi Indonesia adalah tindakan penyelidikan Kepolisian adalah merupakan suatu dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  memenuhi  syarat sebagai  berikut:diberikan  oleh  Undang-undang  atau  atas  a.  tidak  bertentangan  dengan  suatu aturan kuasa Undang-undang untuk bertindak hukum; b. selaras dengan kewajiban berdasarkan pertimbangan atau keyakin-hukum yang mengharuskan tindakan an sendiri dan tindakan mana lebih  tersebut  dilakukan;  c.  harus  patut,  masuk  bersifat  moral  daripada  bersifat  umum. akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan  Secara  praktis  kewenangan  doskresioner  jabatannya;  d. pertimbangan  yang  layak  administrasi  negara  yang  kemudian  berdasarkan  keadaan  yang memaksa;  melahirkan  peraturan  kebijaksanaan,  dan  e.  menghormati  hak  asasi  manusia. Implementasi  kewenangan  diskresi  Kepolisian  dalam  penanganan  tindak  pidana  adalah kewenangan  diskresi  tersebut  diatur  dalam  pasal  18  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2002, tindakan  Polisi  itu  cenderung  dihargai  oleh  publik,  negatif  banyak  kalangan  masyarakat  yang tidak  mengetahui  kewenangan  diskresi  yang  dimiliki  polisi  terhadap  pelaku  tindak  pidana. Pejabat  Kepolisian  Negara  kewajiban  hukum  yang  megharuskan  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki patut, masuk akal, dan termasuk dalam kemampuan  profesi.  Pembinaan  kemampuan  profesi  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dapat  diselenggarakan  melalui  pembinaan  etika  profesi  dan  pengembangan pengetahuan  serta  pengalamannya  di  bidang  teknis  Kepolisian  melalui  pendidikan,  pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut, sehingga sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota POLRI.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kepada  tim  pengelola  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  (JIIS)  yang  telah  memberikan kesempatan  kepada  penulis  untuk  mempublikasikan  hasil  kajian.  Semoga  artikel  ini  dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait kewenangan diskresi aparat Kepolisian  dalam  memberikan  pelayanan  publik  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana.

## DaftarRujukan
Anshar,  Ulil,  R.,  Setiyono,  J.  (2020).  Tugas  dan  Fungsi  Polisi  Sebagai  Penegak  Hukum  dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3).
Aziz, N. M. (2011). Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI Di Masa Depan  (Perbandingan  Dengan  Beberapa  Negara).  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional RI. Jakarta.
Faisol  A.  (2003).  Diskresi  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Rangka  Penegakan  Hukum Pidana. Disertasi. Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Felisiano, I., Paripurna, A. (2010).  Profesionalisme Polri Dalam Penerapan Wewenang Diskresi Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Pencurian  (Studi  Kasus  Pencurian  Kakao,  Pencurian  Biji Kapuk, Dan Pencurian Semangka). Yuridika, 25(3).
Guntur,  M.  (2017).  Fungsi  Kepolisian  Negara  dalam  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Al-Hikam, 1(3), 64-78 . Haji, S., Gunarto, G. (2018). Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1) . Kemal, D. (2015). Sosiologi Peradilan Pidana. Jakarta: Buku Obor. Loraine, G., Nicola, P. (2003) Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyord . UK: Willan Publishing.
Mahrus,  A.  (2007).  Paradigma  Baru  dalam  P  enggunaan  Diskresi  oleh  Polisi  dan  Jaksa  dalam Penegakan  Hukum  Pidana  (Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  Dalam Penegakan Hukum Pidana. Disertasi. Pascasarjana FH UII, Yogyakarta.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada.
Najwan, J. (2010). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum Inovatif. Jurnal Ilmu Hukum, 2(3) .
Nugrahanto, Y. F. X. (2013). Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika. Dissertation . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Priyantoko,  G.  (2017).  Penerapan  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Penanganan Unjuk  Rasa. De  Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 109-136.
Pudi,  R.  (2007). Hukum  Kepolisian:  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri .  Surabaya:  Laksbang Mediatama.
Raharjo,  A.,  &  Angkasa.  (2011).  Profesionalisme  Polisi  Dalam  Penegakan  Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3).
Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(1), 147-170.
Satjipto, R. (2006). Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas. Satjipto, R. (2009). Penegakan Hukum, Suatu Tinjuan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publising.
Sidharta, B. A. (2008). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Susanti, D. O., Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika. Syamsudin, M. (2007). Operasional Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tasaripa,  K.  (2013).  Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  daalam  Perannya  sebagai  Penegak  Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(2), 1-9.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.