## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid.Sus/2019)
Syukri Hidayat Nasution a,1 , Zaid Alfauza Marpaung b,2 a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia b Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
1 syukrihidayatnst00@gmail.com; 2 zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id *email korespodensi : s yukrihidayatnst00@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  gratifikasi  adalah  kejahatan  yang  berpotensi  menghambat  pembangunan nasional  serta  merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara. 1 Banyak  contoh  gratifikasi menjadi suap telah di dokumentasikan. Setiap isu selalu ada isu yang berulang, terutama yang menyangkut gratifikasi atau korupsi secara umum. Sebagaimana terlihat dari penjelasan umum Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan,  juga  dicantumkan  hal-hal  lain  yang berkaitan dengan gratifikasi atau korupsi. 2
Pemberantasan Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001). Bertentangan dengan artikulasi tujuan negara dan  nilai-nilai  Pancasila  Amandemen  Keempat.  Pengantar  UUD  1945.  indonesia  adalah  nama yang diberikan untuk UUD 1945.
1 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
2 Tim Redaksi Kompas, ‘Laporan Korupsi di KPK menumpuk’, Harian Kompas , 2008, Kamis edition, p. 3.

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A C T

## Sejarah Artikel:
Diserahkan
2023-04-02
Diterima 2023-04-15 Dipublikasikan 2023-04-28 The objective of this research is to methodically and systematically investigate  the  reality  of  legal  phenomena.  This  research  created normative law by employing legal research methodology. The goal of standard legal research is to find legal doctrines, regulations, or guiding  principles  that  can  be  used  to  address  legal  issues.  The objective  is  to  come  up  with  new  arguments,  hypotheses,  or concepts that can be proposed as solutions to the problems that are currently  being  faced.  Other  misunderstandings  of  the  word "gratification" call for legal action to be taken. Given that these two sentences  are  repeated  in  Law  Number  20  of  2001  concerning Amendments to the Corruption Eradication Law Number 31 of 1999 but do not have the same legal significance in the Bribery Law, an investigation  must  be  conducted  right  away  to  create  a  new institution.  Political  strategies  to  apprehend  criminals  looking  to gain future advantages.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Article 12 letter b Law no. 20/2001; Corruption Crime; Gratification;

## D
Korupsi,  penyuapan,  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  lainnya  secara  setara  tampaknya telah  menjadi  hal  yang  lumrah  dalam  masyarakat  Indonesia,  di  mana  masyarakat  cenderung menerimanya sebagai komponen penting dari realitas negara. Terlepas dari kenyataan bahwa korupsi,  suap,  dan  gratifikasi  di  klasifikasikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  oleh  konstitusi, kasus  suap  dan  korupsi  yang  terungkap  biasanya  melibatkan  individu  daripada  masalah sistemik atau budaya yang lebih besar. 3
Mempromosikan  perdamaian  dan  harmoni  di  seluruh  bangsa  dan  negara  adalah  tujuan  dari penerapan undang-undang ini. Pemberian biaya tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian semula atau dilarang undang-undang juga dianggap sebagai pemberian biaya tambahan dalam arti  kata  (UU)  yang  seluas-luasnya.  Biaya  tambahan  dapat  berupa  uang,  barang,  atau  biaya tambahan lainnya. Gratifikasi telah mempengaruhi seluruh pemerintahan Indonesia dan upaya untuk memberantasnya sejak tahun 1960-an tidak berhasil. Yang menyenangkan," lanjutnya. 4
Kation juga terkait dengan kekuasaan karena penguasa berpotensi menyalah gunakannya untuk menguntungkan  dirinya,  keluarganya,  dan  sekutunya.  Nyoman  Putra  Jaya  mendukung pendirian Romli Atmasasmita dan menambahkan pentingnya untuk mengakui sejarah panjang korupsi  di  Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Konsultan  Risiko  Politik  dan  Ekonomi yang berbasis di Hong Kong. dengan kepuasan.  Menurut Asosiasi Nyoman Putra Jaya, korupsi gratifikasi di Indonesia telah menyebar ke semua lapisan masyarakat, semua lapisan, dan semua industri. 5 Beberapa dekade yang lalu, korupsi dimulai, dan dibiarkan menyebar tanpa terkendali sejak  saat  itu.  memadai  dalam  arti  hukum.  Korupsi  yang  mengakar  yang  didorong  oleh keuntungan  pribadi  akan  menghambat  pembangunan  suatu  bangsa.  Tindak  pidana  korupsi yang  akhirnya  akan  memberikan  dampak  yang  sangat  buruk  bagi  perekonomian  bangsa  dan keuangan  negara.  Selain  yang  telah  disebutkan,  korupsi  dalam  pembayaran  gratifikasi  pada umumnya berpotensi mencederai cita-cita demokrasi dan karakter moral suatu bangsa. Ini juga dapat berdampak negatif pada keuangan negara.
Perkembangannya  Sejak  tahun  1950-an,  korupsi  di  Indonesia  terus  mendapat  perhatian,  dan upaya  untuk  memperbaiki  hukum  terus  dilakukan.  Bahkan,  seolah-olah  ada  keinginan  untuk menyingkirkannya.  Petugas  penegakhukum  tampaknya  bingung  bagaimana  memulai  suatu tindakan.  Semakin  mereka  dikejar,  ditemukan,  dan  diikuti,  semakin  jelas  terlihat,  seperti mengikuti rangkaian panjang yang seolah-olah diikuti oleh mayoritas elit politik, pebisnis, dan aparat  penegak  hukum.  Adanya  undang-undang  restriktif  dan  preventif,  khususnya  yang menitik beratkan pada pemberantasan dan pencegahan, berfungsi untuk memberantas tindak pidana  korupsi.  Penertiban  korupsi  secara  menyeluruh  merupakan  salah  satu  strategi  untuk menurunkan jumlah kasus korupsi baru. 6
Pemberian,  pemberian  atau  imbalan  yang  diberikan  sebagai  ungkapan  terima  kasih  oleh seseorang yang telah menerima barang. Sebenarnya gratifikasi tidak menjadi masalah dari segi hukum. Dapat diterima untuk melakukan ini. Hadiah semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai
3 Yonky Karman, ‘Korupsi Manusia Indonesia’, Opini Kompas , 12 February 2010.
4 Thomas Wipa Febrikusuma and Eko Soponyono, ‘KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA’, 5 (2016) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>.
5 Danggur Feliks, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, ‘The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate’, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 8.1 (2021), 134 <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2302>.
6 Muhammad Fatahillah Akbar and Dian Agung Wicaksono, ‘The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context’, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 25.1 (2013), 178–90.

## D
tanda  penghargaan  atau  ucapan  selamat,  yang  dinyatakan  membahayakan  independensi, objektivitas, atau integritas pejabat atau inspektur. 7
Sebaliknya, mereka adalah upaya untuk memeras uang dari mereka. Ini merupakan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori gratifikasi. Pengaturan pemberian hadiah harus mengikuti  ketentuan  dalam  Pasal  12  Huruf  B  UU  No.  Menurut  Pasal  20  Tahun  2001,  yang dimaksud  dengan  “pemberian”  secara  garis  besar  adalah  pembagian  uang,  barang,  diskon, komisi, dan pinjaman tanpa bunga. 8
Memahami apa arti sesuatu, termasuk apa arti gratifikasi topik penelitian ini sangatlah penting. Gratifikasi  yang  dulunya  hanya  hadiah  tambahan  di  atas  apa  yang  biasanya  diterima,  telah berkembang  menjadi  perilaku  yang  merugikan  kesejahteraan  semua  orang.  Definisi  asli kepuasan, yang lebih bersifat sosial dan melibatkan melakukan hal-hal positif seperti memberi hadiah telah berubah, Akhirnya perilaku ini dianggap tidak diperbolehkan dan kriminal (yaitu memberikan tip yang tidak diinginkan).
Gratifikasi ini di anggap tidak adil dan melanggar hukum negara. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 111 UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), disebutkan objek pajak berupa  penggantian  atau  kompensasi  atas  pekerjaan  atau  jasa yang  diberikan  atau  didapat,  tercatat  upah  dan  bentuk  uang  lainnya  kecuali  secara  khusus dikecualikan oleh undang-undang.
Dahulu  UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983, berkaitan dengan pajak pendapatan (UU No. UU  PPh  RI,  disebut  juga  UU  Publik  No.  UU  PPh  (UU  No.  7  Tahun  1983)adalah  hukum  yang akhirnya  disahkan  (36/1983).2008). 9 Undang-undang  menyatakan  bahwa  gratifikasi  dapat dikenakan  pajak  negara  karena  dianggap  sebagai  tindakan  korupsi. 10 Karena  ambiguitas  dan perbedaan  interpretasi  antar  peraturan,  UU  No.  11/2020,  apakah  merupakan  kejahatan  yang melawan hukum atau tidak. 20/2001. Perlu ditetapkan kebijakan untuk menahan oknum yang melakukan  gratifikasi  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perjanjian gratifikasi masih menggunakan dua kata yang kurang kepastian hukumnya. Banyak interpretasi dari setiap aturan muncul sebagai akibat dari berbagai cara di mana norma-norma ini  ditafsirkan,  yang  dapat  menyebabkan  ketidak  pastian  hukum  yang  sebenarnya,  bukan asumsi.  Mengingat  permasalahan  yang  diangkat  di  atas,  diperlukan  strategi  hukum  pidana untuk memberantas korupsi.
Studi awal membandingkan hasil UU No. Dalam hal pembuktiandansanksi hukum, UU 20/2001 masih belum mengatur secara jelas dan tegas aspek gratifikasi tertentu. Pasal 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:
“Kepuasan” dalam ayat ini berarti anugerah termasuk menyediakan sumber daya seperti uang tunai, penginapan, perjalanan, perawatan medis saja, dan layanan lainnya". Dengan atau tanpa bantuan  teknologi,  pemberian  tip  dapat  diterima  di  tingkat  nasional  dan  intersional.  Apabila
7 Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Negara Modern , Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2008).
8 Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005).
9 Subelo Wiyono and others, ‘Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi’, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3.2 (2019), 15 <https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1096>.
10 Lastiar Rudi H. B*, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Budi Wisaksono, ‘KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)’, Diponegoro Law Journal , 5.4 (2016), 1– 19.

## D
memenuhi permintaan pejabat umum atau pejabat pemerintah sehubungan dengan jabatannya dan bertentangan tugas atau kewajibannya, maka hal itu dapat dianggap sebagai suap dan dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. 11
Dikantor, kantor pemerintahan, pegawai, pegawai negeri dan penyelenggara negara diajarkan bagaimana menerapkan sistem nilai dengan kekuatan kedermawanan dan timbal balik sebagai cara  beroperasi  untuk  tujuan  gratifikasi.  Dalam  rangka  mengkriminalkan  nilai-nilai  budaya gratifikasi  timbal  balik,  hibah  yang  mempengaruhi  penyelenggara  negara  untuk  melakukan tindakan yang menguntungkan pemberi hibah dilarang.
Studi selanjutnya, yang berfokus pada orang-orang yang menggunakan korupsi dan pencucian uang  untuk  membiayai  pemilu,  sejalan  dengan  tujuan  kejaksaan,  yaitu  untuk  mencegah kejahatan dengan menegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Membawa keseimbangan, kejahatan yang lebih rendah, dan memajukan perdamaian masyarakat, publik. 12
Karena orang-orang  memahami  dan  mendekati  masalah  hukum  secara  berbeda,  tidak  ada kaitan  dengan  penelitian  ini  yang  persis  sama,  tetapi  dapat  saling  melengkapi.  Untuk merumuskan masalah yang akan dibahas nanti, perlu memperhatikan uraian yang diberikan di atas. Masalah penelitian harus dirumuskan dengan hati-hati. 13
Kriteria hukum apa yang digunakan dalam sengketa gratifikasi? Standar  apa  yang  diterapkan  hakim  dalam memutuskan  pemberian  gratifikasi  dalam  perkara yang di putuskan sesuai dengan Putusan MA Nomor 1 PK/PID SUS/2019?

## 2. METODE PENELITIAN
Karena  tujuan  penelitian  adalah  mengungkapkan  suatu  kebenaran  secara  metodis,  konsisten, dan  sistematis,  maka  suatu  penelitian  tidak  dapat  disebut  sebagai  penelitian  jika  tidak menggunakanmetode  penelitian. 14 Taufik  Hidayat  Lubis  dan  Ismail  Koto  akan  mewakili,  2020. Periksa  hukum  perundang-undangan  dari  berbagai  sudut,  termasuk  teori,  sejarah,  filsafat, struktur  komparatif,  dan  komposisi,  lingkungan  dan  bahan,  konsistensi,  dan  penjelasan  baik secara umum maupun pasal perpasal penelitian ini menggunakan metodologi Penelitian yuridis normatif.  Formalitas  yang  diwajibkan  oleh  hukum,  otoritas  hukum.  Legalese  yang  digunakan semuanya  diperiksa,  tetapi  tidak  aplikasi  atau  implementtasinya.  Studi  ini  menggabungkan pernyataan yang dibuat oleh sarjana sebelumnya dengan analisis deskriptif literatur. penelitian yang  terarah,  terarah,  dan  berpusat  pada  analisis  dan  pembahasan  literatur  yang  relevan dengan masalah yang sedang diselidiki, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian yang digunakan dalam kejahatan umum dan kejahatan khusus, khususnya kejahatan percuma.
11 Saiful Bahri Pelu, Moh Lubsi Tuqo Romadhan, and Afrilia Cahyani, ‘Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)’, Dih: Jurnal Ilmu Hukum , 18.1, 374777.
12 Mardiana Arsjad, ‘GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI’, JURNAL AKTA YUDISIA , 3.1 (2021) <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>.
13 Tigana Barkah Maradona, ‘TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 9.1 (2021), 26 <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>.
14 July Esther, ‘REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15.1 (2020), 151–70 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>.

## D
Pencegahan dan kebijakan kejahatan pada hakekatnya terjalin dalam Konsep Reformasi Hukum Pidana Indonesia tentang Gratifikasi. Metode  penal dan metode  non penal  adalah  dua pilihan yang  tersedia  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menangani  kejahatan.  Kebijakan  criminal harus  menempatkan  prioritas  tinggi  untuk  mencapai  tujuan  ini  karena  hukum  pidana  dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pencegahan kejahatan.
Penjelasan  tentang  garis  pemikiran  kebijakan  hukum  pidana.  Mulder  membahas  bagaimana kejahatan  harus  diselidiki,dituntut,diadili,dan  dieksekusi  serta  perlunya  memperbarui  atau mengubah ketentuan pidana yang bersangkutan. Dia juga membahas apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan terjadi. Proposal tersebut berlaku efektif setelah  diundangkan menjadi  undang-undang. Menurut  Hart, haluan  Hukum  Pidana adalah  untuk  menaungi  warga Negara  dari  tindakan  yang  dianggap  tidak  bermoral    atau  merugikan  dan  untuk  menegakkan ketertiban umum dan kesusilaan dari penyalahgunaan oleh orang lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Peraturan Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Perkara Di Pengadilan Strategi Hukum Pidana Berkenaan Gratifikasi Selaku Tindak Pidana Korupsi
UU No. 61, salah satu komponen Reformasi Hukum Pidana Indonesia, memberikan penjelasan tentang perbuatan gratifikasi, perubahan atas UU No. 20 Tahun 2001 menjadi UU No. 31 Tahun 1999. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:
Pertama,  saya  ingin  menjelaskan  Pasal  2  dan  5  UU  No.  20  Tahun  2001.  Pasal-pasal  ini secara tegas mengacu pada komponen yang terkandung dalam tiap-tiap Pasal ini (KUHP) bukan  merujuk  pada  Pasal-pasal  KUHP.  Selanjutnya,  arahan  UU  20/2001  memuat ketentuan tentang keunggulan Pasal 12 b dan c tentang sistem pembuktian terbalik. Juga menurut  UU  No.  1,  pada  tanggal  20  Februari  2001,  harta  benda  yang  diduga  milik  para terdakwa diperoleh dengan salah satu cara.
Apa  itu  Pasal  12  b  (1)  UU  No.  20  Tahun  2001? Directive  20/2001  mendefinisikan  ‘manfaat’ sebagai hadiah  dalam arti luas. Ini tentu saja termasuk pemberian fasilitas lain, uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket transportasi, akomodasi dan berwisata. Bagian 12b hanya berlaku untuk salah satu unsur gratifikasi dari tindak pidana penyuapan, sehingga tidak memenuhi persyaratan pidana.
Gratifikasi  bagi  pejabat  tersebut  dilarang  keras  di  negara  maju,  dan  bagi  mereka  yang melanggar  aturan  tersebut  akan  menghadapi  sanksi  yang  berat  karena  akan  menghambat kemampuannya  untuk  melaksanakan  tugas  dan  menentukan  pilihan,  yang  dapat mengakibatkan ketidak seimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan public. Gratifikasi yang diterima oleh penerima harus diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (UU  No.  20  Tahun  2001)  mengklasifikasikan kepuasan sebagai suap.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (UU  No.  1)  dapat  dihubungi  jika  penerima  tidak  melaporkan gratifikasi ke KPK. 20/2001) tidak memandang gratifikasi sebagai suap. Laporan tersebut wajib diserahkan  oleh  pemeroleh  gratifikasi  paling  lama  30  hari  kerja  setelah  tanggal  gratifikasi.

## D
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  memiliki  waktu  30  hari  kerja  mulai  mendapat    arahan  agar memutuskan apakah gratifikasi itu punya penerima atau punya negara.
UU  No  1  kurang  teliti.  Dengan  disahkannya  UU  No.  1,ternyata  memang  demikian.  Undang- undang antikorupsi adalah  Pasal  31 Tahun 1999. 20/2001. peraturan utama UU No. 1 terdiri dari:  20/2001,  yang  menambahkan  Pasal  12A,  12B,  dan  12C  di  antara  Pasal  12  dan  13. Ketentuan tentang suap dan korupsi yang diatur dalam UU No. 20/2001 untuk pertama kalinya mengkodifikasikan tindak pidana korupsi baru yang sebelumnya tersembunyi. 31/1999, namun tidak  ada  yang  dirinci  atau  dijelaskan  dengan  bahasayang  sederhana.  Karena  gratifikasi  itu sendiri bukanlah suatu tindak pid ana, maka “penerima gratifikasi” itulah yang dikualifikasikan sebagai  pelaku  dalam  hal  ini,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  uraian  di  atas.  Karena  pasal gratifikasi tidak menentukan batas minimal nominal  yang  dapat  dikenakan  seseorang,  maka gratifikasi itu sendiri dalam perumusannya masih belum jelas.
Analisis  Putusan  MA  No.  1/Pk/Pid.sus/  2019  sebagai  Ilustrasi  kasus  gratifikasi  untuk penyelesaian  sengketa  hukum  terhadap  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan,  pada  saat  itu Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan  Peninjauan  Kembali  (PK)  yang  diajukan  ke pengadilan  sebagai  tanggapan  atas  Putusan  MA  Nomor  1/Pid  Sus/2019.  Dan  Putusan  MA  No 1/Pid.Sus/TPK/2018/. JKT.PST. 15
Terdakwa  TARMIZI  SH,  MH,  mantan  Panitera  Pengganti  ,  terbukti  melakukan  tindak  pidana korupsi lainnya dan menerima gratifikasi dari tuntutan pidana yang diajukan Kejakssaan Negeri di  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pada  8  Februari  yang  lalu  pada  tahun  2018  sebesar 425.000.000  dan  9.500.000.-  Sebagai  Upaya  untuk  Mempengaruhi  Putusan  Hakim  dalam Memenangkan Perkara di Pengadilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisi kan kepuasan moneter berupa pemberian yang diberikan kepada pegawai sebagai pengganti gaji, yang telah ditetapkan sebagai gratifikasi berupa uang. Ada dua jenis gratifikasi yang dapat diterima oleh masyarakat, 16 yaitu yang dianggap sebagai suap dan yang bukan, seperti:
1. Setiap  keuntungan  yang  diterima  oleh  pejabat  publik  atau  pejabat  public  sehubungan dengan suatu jabatan atau tugas dianggap suap berdasarkan pasal 31 Pasal 12b Undang- Undang TPK (Tindak Pidana Korupsi) 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai, Pejabat atau Pejabat Publik. Diubah  dengan  UU  NO.  20  Tahun  2001  Penyelenggara  yang  terkait  dan  tidak bertentangan  dengan  tugasnya  merupakan  contoh  gratifikasi  yang  tidak  memuaskan sebagai suap yang yang berkaitan dengan pelayanan publik:
a. pada  acara  resmi  seperti  konferensi,  rapat,  seminar,  lokakarya,  pelatihan,  atau kegiatan sejenis lainnya ;
b. Selama tidak terjadi rangkap pembiayaan, tidak terjadi benturan kepentingan, tidak melanggar peraturan yang berlaku di kantor penerima.
15 ‘Direktori Putusan’
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/252c48ffebad016b8a4d5732900cbe37.html> [accessed 2 May 2023].
16 Sri Wahyuni, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Indonesia: Tim Pustaka Phoenix, 2007) <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670825> [accessed 2 May 2023].

## D
Baik  penyuap  maupun  penerima  suap  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  berdasarkan  asas tanggung jawab pidana bersama dalam penyuapan. Meskipun dulu tidak ada sekutu dan hanya pengecualian  untuk  suap  pasif  dalam  Pasal  418  KUHP  (sekarang  dimasukkan  ke  dalam  Pasal 11), akhirnya terciptalah dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 13 UUD.
Akibatnya,  Pasal  13  yang  melarang  suap  aktif  kini  harus  digabungkan  dengan  Pasal  11  yang melarang suap pasif. Jika Komis Pemberantasan Korupsi terlibat, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi penerima gratifikasi. Namun, baik penjelasan tersurat maupun tersirat tidak diberikan  mengenai  tanggung  jawab  pemberi.  Alasan  hukum  yang  melatar  belakangi pengecualian  untuk  tidak  menggugat  pemberi  gratifikasi  secara  langsung    tidak  jelas  secara detail  apakah  yang  menyuap,  jumlah  yang  diterima,  serta  tempus  dan  locus  delicti, menghasilkan  kekayaan  dengan  kaidah  yang  tidak  serasi  dengan  sumber  pendapatan  legal mereka. 17
Sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama, dan ia mengajukan banding  atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU  No.  20  Tahun  2001  mengubah  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 12a dan 64 (1) KUHP, dapat dihukum enam tahun penjara dan denda yang mengurangi masa penahanan terdakwa. sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dijatuhi hukuman penjara karena tuntutan sebagai berikut: Rp.250.000.000,00 (250 juta rupiah) dan menjatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Menurut keputusan MA No. 1/Pid.sus/TPK/2018/JKT.Pst,
Terdakwa adalah TARMIZI, S.H. , M.H., sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  setelah  itu  dibuktikan  dengan  cara  yang mengikat  secara  hukum  dan  persuasive.  Ia  ditetapkan  4  tahun  dikerangkeng  dan  penalti Rp. 5.000. Bukti lengkap No. 1 s/d 87 dari Tuntutan Pidana yang Diajukan Kejaksaan ke KPK ; melengkapi  bukti  nomor  1  sampai  dengan  87  sesuai  dengan  bukti  nomor  1;  dan  melengkapi bukti nomor 1 sampai dengan 87 sesuai dengan bukti nomor 1. Setaraan dalam rupiah adalah 7.500.00-  atau 7.500,00.
Pemohon peninjauan kembali dan alasan terpidana untuk meminta peninjauan kembali secara lengkap  dirinci  dalam  berkas  perkara;  Mahkamah  Agung  telah  mengemukakan  pendapatnya mengenai  alasan-alasan  tsb  sebagai  berikut:  Bahwa  yang  menjadi  perhatian  utama  pemohon dan  terpidana  adalah  kemungkinan  hakim  melakukan  kesalahan  atau  kesalahan  yang  nyata- nyata.  Mengingat  faktor-faktor  tersebut  di  atas  telah  memenuhi  kriteria  menurut  tetapan konvensi  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  menangani  tindak  pindak  korupsi: “Terdakwa  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  perkaranya  karena  kedudukan Terdakwa  sebagai  Panitera,  tindakan  Tergugat  sepakat  untuk  mengurus  perkara  tersebut dengan  menghubungi  Hakim  untuk  membujuk  Hakim  agar  memenangkan  perkara  sesuai keinginan.
17 Author Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) <https://lib.ui.ac.id> [accessed 23 November 2022].

## D
Tidak  relevan  untuk  mengklaim  bahwa  Pemohon  Review/Terpidana  telahmelanggar kewajibannya  untuk  menyatakan  bahwa  dalil  Majelis  Hakim  atas  putusannya  cacat  dan  tidak benar  karena  tindakan  substantive  Pemohon  Review/Terpidana  selama  menjabat  sebagai panitera  pengganti.  dan dalam  hal  ini  berfungsi sebagai  perantara.  Hal  ini  agar  pejabat  dapat mengambil keputusan dalam perkara dan Pemohon Peninjauan Kembali. 18
Investigasi  kriminal  biasanya  menandai  awal  dari  hukum  pembuktian.  Namun,  proses pembuktian lebih penting lagi dalam proses peradilan untuk memastikan fakta sebenarnya dari peristiwa yang terjadi. Korban atau saksi diperiksa sebagai bagian dari proses pembuktian di ruang  sidang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  hakim  membacakan  putusan  sela,  setelah jaksa  membacakan  surat  dakwaan  atau  setelah  penasehat  hukum  mengajukan  eksepsi  atas surat dakwaan.
Bukti didasarkan pada pemeriksaan silang yudisial, interaksi antara jaksa penuntut, terdakwa atau  pengacara  mereka.  Ketiga  komponen  tersebut  beroperasi  bersama  satu  sama  lain  untuk melaksanakan  berbagai  segmen  dan  tingkat  pembuktian.  Pada  umumnya  hukum  pembuktian diatu r oleh “asas aktori incumbit onus probandi”, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat  tuduhan  atau  menuntut  seseorang  dengan  kejahatan  harus  menunjukkan  dokumen pendukung.
Teori-teori berikut tentang proses pembuktian dalam kasus pidana diterima secara umum :
1. Sistem  bukti  berdasarkan  keyakinan  hakim:  konvensi  tepat  waktu.  Menurut  teori  ini, putusan  hakim  yang  tidak  perlu  dibuktikan,  merupakan  satu-satunya  faktor  yang menentukan  bersalah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  sekalipun terdapat  cukup  bukti  untuk  menghukum  terdakwa,  hakim  tidak  berdaya  untuk melakukannya dan tidak dapat menghukum terdakwa. Di sisi lain, hakim berpendapat bahwa  terdakwa  tetap  dapat  dinyatakan  bersalah  meskipun  tidak  cukup  bukti  untuk memvonisnya. 19
2. Dalam hal ini terdakwa tetap dianggap bersalah berdasarkan keyakinan hakim; namun asumsi ini harus didukung oleh argumentasi yang aktual, logis, dan relevan dari pihak hakim  (Conviction  in  Raisone).  keadilan  secara  keseluruhan.  Nama  lain  dari  kerangka pembenaran ini adalah sistem pembuktian bebas.
3. Sistem  Pembuktian  Positif  Sesuai  Hukum  (Positief  Wettelijk  Bewijstheori)  Berbeda dengan  sistem  Time  Convention  yang  mengutamakan  hakim  dalam  membuktikan bersalah  atau  tidak  bersalahnya  terdakwa,  sistem  pengesahan  positif  Wettelijik Bewijstheori  mengikuti  pelaksanaan  pengesahan  yang  sah  menurut  peraturan perundang-undangan. Bahkan jika kedua belah pihak bersalah, bukti tidak akan cukup untuk menghukum hakim yang dituduh.
4. Pembuktian  Hukum  Negatif  (Negatief  Wettelijk  Stelsel)  adalah  istilah  hukum  untuk sistem bukti negatif yang didasarkan pada temuan hakim tentang kesalahan dan bukti yang  dapat  diterima  secara  hukum.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  memutuskan bersalah  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  harus  terlebih  dahulu  didukung  oleh  bukti- bukti yang dapat dipercaya, setelah itu harus tidak memihak atau berdasarkan putusan
18 MA RI, ‘Direktori Putusan MA No 1 PK/Pid.Sus/2019’.
19 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi (Malang, Jatim: Setara Press, 2016).

## D
hakim.  Namun  putusan  hakim  harus  didukung  oleh  bukti-bukti,  dan  harus  ada hubungan sebab akibat (sebab akibat). Dalam hal ini, bukti dikumpulkan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 183 KUHP.
5. Terdakwa menanggung beban pembuktian di bawah sistem beban pembuktian terbalik, juga disebut sebagai "sistem beban pembu ktian” (Omkering Vanhet Bewijs last). Sistem ini tidak memenuhi syarat untuk keunggulan teori pembuktian menurut hukum acara pidana  internasional.  Namun  perbuatan  pemohon/terpidana  lebih  tepat  dan  relevan saat menggabungkan UU No.20 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 11, seperti dalam dakwaan. 20
6. Alternatif Kedua. Berdasarkan keterangan  hukum  terkait  dakwaan  jaksa  penuntut umum demikian. Penegasan pemohon Pe ninjauan Kembali bahwa “ada kekeliruan atau kekeliruan yang nyata” dapat juga didukung oleh faktor -faktor tersebut di atas.
Berdasarkan Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst. 21
Menimbang  bahwa  terpidana  harus  menanggung  biaya  perkara  peninjauan  kembali karena  dinyatakan  bersalah;  pasal  11  UU  No.  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  UU  No.  5  Juni  2004  dan  2009  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan peraturan konstitusi lain yang relevan mengubah putusan MA atas UU No. 14 Tahun 1985.
Penerima  gratifikasi  harus  memberikan  bukti  (pembuktian  terbalik)  apabila  suap  menerima nominal  10  juta  atau  lebih,  tetapi  menerima  tip  kurang  dari  10  juta  penuntutan  harus menghadirkan bukti-bukti yang sesuai.
Selanjutnya PNS/Aparatur Sipil Negara dibebaskan dari sanksi apabila mengadukan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari sejak diterimanya. Seberapa baik penegakan hukum menegakkan supremasi hukum tergantung pada seberapa besar perubahan masyarakat  harus  diakomodasi  oleh  hukum  dan  seberapa  besar  hukum  itu  sendiri  dapat berubah 22
Hukum  berpartisipasi  aktif  dalam  situasi  ini  karena  fungsinya  yang  signifikan  dalam mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang disengaja, yang juga dikenal sebagai peran hukum sebagai mesin sosial.
HugoSinzheimer  berpendapat  bahwa  dalam  hal  ini,  persepsi  tentang  perlunya  perubahan hukum  selalu  dimulai  dengan  variasi  keadaan  sosial,  peristiwa,  dan  interaksi  dengan  hukum yang  mengaturnya.  Meskipun  keadaan  telah  berubah  seperti ini,  kita  tidak  dapat  melepaskan diri dari aturan hukum karena undang-undang baru harus dibuat agar undang-undang yang ada dapat terus berlaku. 23
Dalam  keadaan  ekstrim,  undang-undang  dan  peraturan  harus  diubah  untuk  mencerminkan perubahan  masyarakat;  namun,  hal  ini  tidak  selalu  diperlukan  karena  undang-undang  atau
20 Fahrojih.
21 ‘Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst’.
22 Mansyur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016).
23 Kartayasa.

## D
undang-undang sudah mengandung perangkat yang kuat untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut.
Korupsi  telah  dipraktikkan  di  Indonesia  sejak  zaman  kerajaan.  Penduduk  setempat  biasa menghormati  pejabat  terpilih  dengan  hadiah  uang  atau  bahkan  produk  pertanian.  Sebagai imbalan atas hadiah tersebut, mereka dapat meminta bantuan jika mereka membutuhkannya, sehingga  hal  ini  dilakukan  untuk  menunjukkan  kesetiaan  dan  menjalin  hubungan  dengan pejabat  saat  itu.  Suatu  hukum  yang  menjunjung  tinggi  keadilan  dikatakan  adil  jika  sejalan dengan  maksud  dan  tujuan  semua  hukum.  Hukum  yang  demokratis  adalah  hukum  yang mencerminkan kehendak rakyat dan sejalan dengan tingkat literasi hukum mereka. Jika dilihat dari  perspektif  sosiologis  hukum,  diharapkan  sifat  proses  pembuatan  hukum  yang  aspiratif, terbuka, dan demokratisakan memungkinkan masyarakat untuk menerima hukum yang dibuat dengan  penuh  pengetahuan.  Pejabat  dapat  menerima  hadiah  berupa  uang,  barang  dagangan, rabat (rebate), komisi, pinjaman tanpa bunga voucher perjalanan, penginapan dan perjalanan wisata,  dan  keuntungan  lainnya,  asalkan  dilaporkan  ke  KPK.  Jika  penerima  gratifikasi  me- lakukannya, maka gratifikasi tersebut tidak di anggap sebagai suap.
Penerima  gratifikasi  kini  memiliki  cara  untuk  menghindari  hukuman  atau  kemungkinan dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Istilah "kepuasan dalam substansi" harus  didefinisikan  sesuai  dengan  serangkaian  kriteria  ketat  yang  terperinci  dan  mencakup semua. Hindari penggunaan kata-kata yang rancu atau bermakna ganda. Hadiah dalam arti kata yang  paling  luas  adalah  yang  mencakup  pemberian  sumber  daya  seperti  uang,  barang,  rabat, biaya, pinjaman tanpa bunga, perjalanan, akomodasi, tamasya, pengobatan gratis, serta layanan lainnya.
Ungkapan  "fasilitas  lain"  terbuka  untuk  banyak  interpretasi  dan  ambigu.  Dengan  melepaskan hal  yang  membatasi  perasaan  berkat  ini,  seseorang  dapat  dibebaskan.  Pencegahan  dan kebijakan  kejahatan  pada  hakekatnya  terjalin  dalam  Konsep  Reformasi  Hukum  Pidana Indonesia  tentang  Gratifikasi.  Metode  penal  dan  metode  nonpenal  adalah  dua  pilihan  yang tersedia  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menangani  kejahatan.  Kebijakan  kriminal  harus menempatkan  prioritas  tinggi  untuk  mencapai  tujuan  ini  karena  hukum  pidana  dapat digunakan  untuk  melaksanakan  strategi  pencegahan  kejahatan.  Penjelasan  tentang  garis pemikiran kebijakan hukum pidana.  Mulder membahas bagaimana kejahatan harus diselidiki, dituntut, diadili, dan dieksekusi serta perlunya memperbarui atau mengubah ketentuan pidana yang bersangkutan. Dia juga membahas apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan terjadi. 24
Proposal tersebut berlaku efektif setelah di undangkan menjadi undang-undang. Menurut Hart, haluan  hukum  pidana  adalah  untuk  mengayomi  orang  dari  tindakan  yang  dianggap  tidak bermoral  atau  merugikan  dan  untuk  menegakkan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan  dari penyalahgunaan  oleh  orang  lain,  terutama  bagi  orang-orang  yang  fisiknya  lemah,  sakit  jiwa, atau tidak berpengalaman.
Prinsip-prinsip  dasar  dan  efek  yang  dimaksudkan  harus  diperhitungkan  ketika  merumuskan kebijakan  gratifikasi.  Penyusunan  dan  implementasi  kebijakan  gratifikasi  dapat  berhasil
24 Sophie Bellina and Ahmad Mahyani, ‘PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA’, Mimbar Keadilan , 14.2 (2021), 230–40 <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5269>.

## D
dilakukan  dalam  kerangka  reformasi  hukum  pidana.  sebagai  penelitian  dan  penelaahan terhadap nilai-nilai berbasis pancasila yang ada di masyarakat.
Tujuan  hukum,  seperti  kepastian  hukum,  memerlukan  reformasi  hukum  pidana.  Kepastian hukum  adalah  penghalang  yang  dapat  dibenarkan  untuk  tindakan  sewenang-wenang  yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan secara wajar dalam keadaan  tertentu.  Akibatnya,  masyarakat  membutuhkan  kepastian  hukum  karena  tanpa  itu akan  terjadi  keresahan.  Masyarakat  menjadi  tertib  bila  ada  kepastian  hukum.  Mirip  dengan konsep legalitas atau fondasi hukum, yang menguraikan tuntutan yang harus tersalurkan agar suatu  petunjuk  hukum  dapat  diterima  secara  moraldan  mengikat  secara  hukum  dalam masyarakat tertentu dengan menetapkannya dalam peraturan perundang-undangan. 25
Akibatnya, sebagai bagian dari reformasi hukum, negara hukum harus dibentuk dan dibentuk secara  formal.  Karena  negara  didasarkan  pada  nilai-nilai  kemasyarakatan,  reformasi  hukum pidana  dapat  mencerminkan  semangat  tersebut.  Dalam  satu  reformasi  hukum,  nilai perbandingan hukum sebagai alat untuk memajukan tatanan sosial, memodernisasi hukum di tingkat federal, dan mendidik legislator dan hakim tentang berbagai teori hukum diakui. Karena kebijakan merupakan landasan untuk mengatur negara di bidang hukum, ia akan selalu berlaku dan bersumber dari norma-norma masyarakat untuk mencapai tujuan negara. 26
Harapan  masyarakat  dapat  tercermin  dalam  produk  turunan  dari  kebijakan  hukum  pidana. Pertama,  produk  yang  menggambarkan  rasa  kesaksamaan  dan  ambisi  penduduk  disebut sebagai produk hukum yang responsif atau populis. Dua sifat berikut biasanya juga dimiliki oleh produk  hukum.  Hasilnya  disesuaikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  gabungan  kemasyarakatan atau  perseorangan  tertentu.  Kedua  komoditas  hukum  konvensional  tersebut  merupakan undang-undang  dengan  muatan  yang  lebih  bersifat  instrumentalis-positif  yang mengekspresikan  agenda  sosial  elitpolitik.  Akibatnya,ketentuan  kebijakan  hukum  pidana  saat ini  yang  mengatur  tentang  rasa  puas  diri  (ius  constitutum)  hanyalah  rangkaian  kata  dengan implikasi hukum yang telah ditentukan.Oleh karena itu, sebagai bagian dari reformasi hukum, aturan hukum perlu diformalkan dan ditegakkan. 27
Semangat  negara  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  kemasyarakatan,  karenanya  dapat  tercermin dalam  reformasi  hukum  pidana.  Satu  reformasi  hukum  dapat  melihat  bagaimana  hukum komparatif  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mendukung  ketertiban  umum,  reformasi  hukum domestik, dan mendidik legislator dan hakim tentang berbagai hukum dan teori hukum. Untuk mencapai  tujuan  negara  yang  diinginkan,  kebijakan  akan,  sedang,  dan  telah  ada  sebagai landasan  penyelenggaraan  negara  di  bidang  hukum.  Nilai-nilai  yang  saat  ini  menguasai masyarakat akan menjadi landasan bagi kebijakan tersebut.  Pertama, produk disebut produk hukum  responsif  atau  populis  jika  menggambarkan  rasa  kesaksamaan  dan  angan-angan
25 Aurelia Verina Withania and Ahmad Mahyani, ‘Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan’, ADALAH , 5.2 (2021), 1–18 <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>.
26 Dimaz Disianto, Isnaeni Isnaeni, and Endang Prasetyawati, ‘Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts’, Technium Social Sciences Journal , 28 (2022), 330–34 <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5921>.
27 Leticia Vita, ‘Constitucionalismo Social Como Democracia Económica. Una Relectura de La Constitución de Weimar a La Luz Del Aporte de Hugo Sinzheimer’, Historia Constitucional , 0.19 (2018), 565 <https://doi.org/10.17811/hc.v0i19.503>.

## D
penduduk. Ini adalah yang pertama dari dua karakteristik produk hukum. Hasilnya disesuaikan untuk  memenuhi  kebutuhan  kelompok  sosial  atau  individu  tertentu.  Dua  produk  hukum konservatif  itu  adalah  undang-undang  yang  isinya  (substansi)  menggambarkan  visi  sosial politik yang elit daripada keinginan pemerintah, dan bermental positif, menjadikan masyarakat sebagai alat untuk menjalankan program- program negara. Akibatnya, kebijakan hukum pidana dewasa ini yang mengatur tentang gratifikasi (ius constitutum) hanyalah  kumpulan kata-kata yang memiliki akibat hukum tertentu. 28

## 4. KESIMPULAN
Pejabat  tetap diizinkan untuk menerima ganjaran, termasuk uang tunai, hadiah, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, tur, dan perawatan medis gratis, sebagai imbalan untuk melaporkan kejahatan terkait korupsi ke Komisi Tindak Pidana Korupsi (KTPK).
Penerima  pujian  dapat  mengambil  tindakan  pencegahan  untuk  mencegah  hukuman  atau tuduhan  kejahatan  terkait  korupsi.  Sanksi  penal  dan  non  penal  adalah  dua  jenis  sanksi  yang dapat  digunakan  aparat  penegak  hukum  untuk  mengatasi  kejahatan.  Karena  sarana  (hukum) pidana  dapat  digunakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan,  maka tujuan  kebijakan  hukum  pidana  harus  dipusatkan  pada  pencegahan  kejahatan.  Uang  tunai, gratis, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, tur, dan perawatan kesehatan  adalah  contoh  hadiah  yang  masih  dapat  diterima  pejabat  sebagai  imbalan  untuk melaporkan  korupsi  ke  Komisi  Tindak  Pidana  Korupsi  (KTPK).  Gratifikasi  tidak  dianggap sebagai suap jika penerima melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penerima pujian dapat  mengambil  tindakan  pencegahan  untuk  mencegah  hukuman  atau  dituduh  melakukan kejahatan terkait korupsi. Sanksi pidana dan non-penal adalah dua kategori tindakan berbeda yang dapat dilaksanakan oleh petugas pemertahanan  hukum untuk mengatasi kejahatan.
Pencegahan dan kebijakan kejahatan pada hakekatnya terjalin dalam Konsep Reformasi Hukum Pidana  Indonesia  tentang  Gratifikasi.  Metode  penal  dan  metode  nonpenal  adalah  dua  pilihan yang tersedia bagi aparat penegak hukum untuk menanganikejahatan. Kebijakan kriminal harus menempatkan  prioritas  tinggi  untuk  mencapai  tujuan  ini  karena  hukum  pidana  dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pencegahan kejahatan.
Penjelasan  tentang  garis  pemikiran  kebijakan  hukum  pidana.  Mulder  membahas  bagaimana kejahatan  harus  diselidiki,dituntut,diadili,  dan  di  eksekusi  serta  perlunya  memperbarui  atau mengubah ketentuan pidana yang bersangkutan. Dia juga membahas apa  yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan terjadi. Proposal tersebut berlaku efektif setelah  diundangkan menjadi undang-undang.
MenurutHart, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi warga Negara dari tindakan yang dianggap  tidak  bermoral  atau  merugikan  dan  untuk  menegakkan  ketertiban  umum  dan kesusilaan dari penyalahgunaan oleh orang lain. Penerima gratifikasi kini memiliki cara untuk menghindari hukuman atau kemungkinan dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.  Istilah  "kepuasan  dalam  substansi"  harus  di  definisikan  sesuai  dengan  serangkaian criteria ketat yang terperinci dan mencakup semua. Hindari penggunaan kata-kata yang rancu atau  bermakna  ganda.  Karena  Negara  di  dasarkan  pada  nilai-nilai  kemasyarakatan,  reformasi hukum  pidana  dapat  mencerminkan  semangat  tersebut.  Dalam  satu  reformasi  hukum,  nilai perbandingan  hukum  sebagai  alat  untuk  memajukan  tatanan  sosial,  memodernisasi  hukum ditingkat  federal,  dan  mendidik  legislator  dan  hakim  tentang  berbagai  teori  hukum  diakui.
28 Rommy Hardyansah and others, ‘Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy’, Technium Social Sciences Journal , 28 (2022), 370–75 <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5703>.

## D
Karena kebijakan merupakan landasan untuk mengatur Negara dibidang hukum, iaakan selalu berlaku dan bersumber dari norma-norma masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Harapan masyarakat dapat tercermin dalam produk turunan dari kebijakan hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Author, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) <https://lib.ui.ac.id> [accessed 23 November 2022]
Akbar, Muhammad Fatahillah, and Dian Agung Wicaksono, ‘The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context’, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 25.1 (2013), 178–90
Alkostar, Artidjo, Korupsi Politik Di Negara Modern , Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2008)
Arsjad, Mardiana, ‘GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI’, JURNAL AKTA YUDISIA , 3.1 (2021) <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>
B*, Lastiar Rudi H., Nyoman Serikat Putra Jaya, and Budi Wisaksono, ‘KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)’, Diponegoro Law Journal , 5.4 (2016), 1–19
Bellina, Sophie, and Ahmad Mahyani, ‘PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA’, Mimbar Keadilan , 14.2 (2021), 230–40 <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5269>
‘Direktori Putusan’ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/252c48ffebad016b8a4d5732900cbe37.htm l> [accessed 2 May 2023]
Disianto, Dimaz, Isnaeni Isnaeni, and Endang Prasetyawati, ‘Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts’, Technium Social Sciences Journal , 28 (2022), 330–34 <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5921>
Fahrojih, Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi (Malang, Jatim: Setara Press, 2016)
Febrikusuma, Thomas Wipa, and Eko Soponyono, ‘KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA’, 5 (2016) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>
Feliks, Danggur, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, ‘The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate’, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 8.1 (2021), 134 <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2302>
Hardyansah, Rommy, Krisnadi Nasution, Hufron Hufron, and Erny Herlin Setyorini, ‘Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy’, Technium Social Sciences Journal , 28 (2022), 370–75 <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5703>
July Esther, ‘REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 15.1 (2020), 151–70 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>
Karman, Yonky, ‘Korupsi Manusia Indonesia’, Opini Kompas , 12 February 2010
D
Kartayasa, Mansyur, Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016)
Maradona, Tigana Barkah, ‘TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 9.1 (2021), 26 <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>
Pelu, Saiful Bahri, Moh Lubsi Tuqo Romadhan, and Afrilia Cahyani, ‘Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)’, Dih: Jurnal Ilmu Hukum , 18.1, 374777
Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005)
Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
‘Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst’
Redaksi Kompas, Tim, ‘Laporan Korupsi di KPK menumpuk’, Harian Kompas , 2008, Kamis edition, p. 3
RI, MA, ‘Direktori Putusan MA No 1 PK/Pid.Sus/2019’
Vita, Leticia, ‘Constitucionalismo Social Como Democracia Económica. Una Relectura de La Constitución de Weimar a La Luz Del Aporte de Hugo Sinzheimer’, Historia Constitucional , 0.19 (2018), 565 <https://doi.org/10.17811/hc.v0i19.503>
Wahyuni, Sri, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Indonesia: Tim Pustaka Phoenix, 2007) <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670825> [accessed 2 May 2023]
Withania, Aurelia Verina, and Ahmad Mahyani, ‘Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan’, ADALAH , 5.2 (2021), 1–18 <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>
Wiyono, Subelo, Bartolomeus Samho, Theodorus Pangalila, and Sjamsi Pasandaran, ‘Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi’, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3.2 (2019), 15 <https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1096>