Vol. 4, No. 1, Maret 2023 e-ISSN 2723-0120 p-ISSN 2828-3511
PENGARUH KOMPETENSI, KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKIP
Dimas Adytia Pratama 1 , Rheny Afriana Hanif 2* , Ria Nelly Sari 3 1,2,3 Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia rhenyafriana@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pengaruh  Kompetensi,  Ketaatan Pada  Peraturan  Perundangan,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pelaporan,  Dan  Pengendalian Akuntansi  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Pekanbaru  yang berjumlah 44 OPD. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode Sampel jenuh atau Sensus yang terdiri dari Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Staff penyusunan AKIP dengan jumlah 132 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan IBM  SPSS  (Statistik  Produk  dan  Solusi  Layanan).  Hasil  dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem  Pelaporan,  Dan  Pengendalian  Akuntansi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru.
Kata  kunci: Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundangan,  Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  influence  of  competence,  compliance  with  laws  and regulations,  clarity  of  budget  targets,  reporting  systems,  and  accounting  controls  on  performance accountability of government agencies in Pekanbaru City. This research is a quantitative research where the data used in this research is primary data. The population in this study were all Regional Apparatus Organizations in the City of Pekanbaru, totaling 44 OPDs. The research sample was selected using the Saturated Sample or Census method consisting of the Secretary, Head of Finance Subdivision and AKIP preparation  staff  with  a  total  of  132  samples.  The  data  analysis  technique  used  in  this  research  is multiple linear regression method with IBM SPSS (Product Statistics and Service Solutions). The results in  this  study  found  that  the  Competence  of  Government  Apparatuses,  Compliance  with  Legislation, Clarity of Budget Targets, Reporting Systems, and Accounting Controls have a significant influence on Government Agency Performance Accountability in Pekanbaru City.
Key  words: Clarity  of  Budget  Targets,  Compliance  with  Laws  and  Regulations,  Competence  of Government Apparatuses, Accounting Control, Reporting System

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23/2014 menyatakan bahwa otonomi  daerah  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan   mengurus   sendiri   urusan   Pemerintahan   dan   kepentingan masyarakat dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Abdullah,  2004;  Agustin  &  others,  2018). Berdasarkan  definisi  tersebut,  otonomi  daerah  merupakan  Pelimpahan  wewenang  dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  serta  adanya  perubahan Akuntabilitas  atau  Pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  dari  pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD (Anggono, 2022).
Salah  satu  bentuk  Akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah  ialah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat AKIP). Peraturan Presiden No.  29  tahun  2014  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  menjelaskan bahwa  akuntabilitas  merupakan  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Hafiz et al., 2017).
Pelaksanaan  AKIP  nantinya  akan  di  wujudkan  dengan  cara  menerapkan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  dan  menyusun  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  (AKIP).  Tujuan  sistem  AKIP  menurut  Perpres  No  29  Tahun  2014  adalah adalah untuk  mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu  prasyarat  untuk  terciptanya  pemerintah  yang  baik  dan  terpercaya  (Hayani  &  Julita, 2021), oleh sebab itu maka diperlukan Evaluasi terhadap sistem ini. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelemahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan Sistem AKIP, selanjutnya Hasil Evaluasi dan penilaian tersebut nantinya akan di muat kedalam Laporan yang  disebut    Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP).  (Karima  et  al., 2021)  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  memberikan  Peringkat  Nilai  dengan sebutan  dari  yang  tertinggi  ke  yang  terendah  :  AA,  A,  B,  CC,  C,dan  D,  dengan  rincian Interprestasi  dan  Karakteristik  instansinya,  Pemeringkatan  ini  merupakan  Gambaran  dan perwujudan  Pelaksanaan  AKIP  melalui  sistem  AKIP,  Semakin  tinggi    peringkat  yang  di dapatkan maka semakin baik pelaksanaan AKIP dijalankan.
Berdasarkan laporan hasil Evaluasi SAKIP, pada tahun 2016 Kota Pekanbaru masih meraih  predikat  C  dengan  Nilai  48,18,  pada  Tahun  2017  Kota  Pekanbaru  mengalami
peningkatan sehingga meraih predikat CC dengan Nilai 53,50, dan Pada tahun 2018 Kota Pekanbaru  hanya mengalami peningkatan 1,18% dengan nilai 54,68 dengan predikat CC, (Berita Pemko, 2020). Pada tahun 2019 penilaian SAKIP Pemerintah Kota Pekanbaru naik 4 poin  menjadi  58  tetapi  masih  dengan  predikat  CC.  Pada  tahun  2020,  terdapat  kenaikan penilaian SAKIP kota Pekanbaru, yang mana sebelumnya pada tahun 2019 yakni CC menjadi B ditahun 2020. Selanjutnya Pada tahun 2021, penilaian SAKIP yang diraih oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih dengan predikat yang sama yaitu B. terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab rendahnya penilaian yang didapatkan oleh pemko pekanbaru diantaranya seperti  disiplin  OPD  dalam  menyampaikan  laporan  kegiatan,  dan  masalah  mengenai kejelasan sasaran anggaran dan penyerapan anggaran yang perlu dimaksimalkan.
(Pratama  et  al.,  2019;  Widaryanti  &  Pancawardani,  2020)  Faktor-faktor  yang sekiranya  mempengaruhi  pelaksanaan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah diantanyara,  pertama  yaitu  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah,  dengan  memiliki  pegawai pemerintah  atau  aparatur  pemerintah  yang  memiliki  kompetensi  tentu  saja  akan meningkatkan  kinerja  pemerintah.    Ketaatan  pada  peraturan  perundangan  juga  menjadi pertimbangan  dalam  keberhasilan  akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah.  Semakin baik tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan maka semakin baik pula pelaksanaan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Kejelasan  sasaran  juga  merupakan  salah  satu faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semakin baik tujuan dari  suatu  anggaran  ditetapkan  dan  dijelaskan,  maka  semakin  baik  pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran tersebut dilakukan, maka semakin baik kinerja pemerintah. Kinerja yang baik maka akan menghasilkan Akuntabilitas kinerja yang baik Faktor selanjutnya yaitu sistem pelaporan. Dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting. Laporan keuangan memuat informasi keuangan dan pemakaian  anggaran  yang  berfungsi  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  membuat keputusan,  bila  sistem  pelaporan  dilaksanakan  dengan  baik  dan  tepat,  maka  akan menghasilkan informasi yang baik, tentu saja infromasi yang baik juga dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang baik pula. Faktor lainnya yang sekiranya mempengaruhi, yaitu Pengendalian Akuntansi. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan, apakah  kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah  tersebut  telah  ekonomis,  efisien,  dan bagaimana  efektivitas  dari  pelayanan  instansi  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat. Penggunaan pengendalian akuntansi juga dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari penyimpangan  dalam  aktivitas  organisasi.  Semakin  baik  pengendalian  akuntansi  yang diterapkan maka akan semakin baik pula kegiatan organisasi berjalan.
Penelitian ini di lakukan karna kurangnya akuntabilitas Kinerja di instansi Pemerintah Kota  Pekanbaru.  Pemerintah  dituntut  harus  mampu  membuktikan  Akuntabilitas  dengan melaporkan  segala  aktivitas  yang  terjadi  di  lingkungannya  dengan  baik,  agar  dapat meningkatkan  reputasi  pemerintahan  sehingga  ke  depannya  pemerintah  mendapat  banyak dukungan  dari  masyarakat  dalam  menjalankan  kegiatannya,  akan  tetapi  yang  terjadi  di lapangan  justru  bertolak  belakang  dengan  apa  yang  di  harapkan.    Penyimpangan  dan permasalahan  yang  sama,  selalu  terjadi  disetiap  tahun  pada  Pemerintah  Kota  Pekanbaru, Sehingga menyebabkan masyarakat merasa khawatir dalam hal pertanggung jawaban kinerja pemerintah  kota  pekanbaru.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan  Selain  dengan banyaknya hasil penelitian yang tidak konsisten yang membuat peneliti semakin tertarik dalam mengangkat  topik  penelitian  ini  dan  menjadikan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Sebagai  objek pada penelitian ini.  Penelitian ini secara khusus  bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pelaporan  dan  Pengendalian  Akuntansi  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## METODE
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Aparatur  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Kota  Pekanbaru  yang  berjumlah  44  OPD.  Pengambilan  sampel  pada  penelitian  dilakukan dengan metode sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian Sampel dalam penelitian ini adalah OPD Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Sekretaris, Kepala Sub-bagian Keuangan, dan Staff Penyusunan AKIP yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  keuangan  dan  kinerja instansi,  sehingga  mampu  untuk  menggambarkan  kinerja  dari  suatu  OPD.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer.  Untuk  teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penyebaran  kuesioner  yang  telah  disusun  secara terstruktur.  Berikut  adalah  operasional  variabel  yang  diukur  menggunakan  Skala  Likert dengan skor 5 poin, mulai dari poin 1 sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 sangat setuju.
Dalam penelitian ini, metode pengujian uji analisis regressi linear berganda, uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsii klasik dengan menggunakan alat  statistik program SPSS. Model uji analisis regressi  linear berganda adalah sebagai berikut :
Y = a + ß1X1 + ß2X2+ ß3X3 + ß4X4 + ß 5X5 +е
Keterangan:
Y = Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
a = Konstanta
ß = Koefisien regresi
X1   = Kompetensi aparatur pemerintah
X2   = ketaatan pada peraturan peundangan
X3   = kejelasan sasaran anggaran
X4   = Sistem pelaporan
X5   = Pengendalian Akuntansi
e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Statistik Deskriptif
Analisis data secara deskriptif yaitu melalukan penggambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami data, dimulai dari jumlah data (N), Nilai Rata-Rata (Mean), Nilai Maksimum, Nilai Minimum, dan Standar Penyimpangan Data (Std Deviasi).
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation AKIP 83 36,250 48,750 4,207,831 0,3244819 KAP 83 33,000 46,000 4,046,988 0,3383379 KPPP 83 35,000 50,000 4,343,373 0,3933297 KSA 83 34,000 50,000 4,137,349 0,4996855 SP 83 32,000 50,000 4,190,361 0,4621304 PA 83 32,500 50,000 4,186,747 0,5206752 Note : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kompetensi Aparatur Pemerintah (KAP), Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (KPPP), Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA, Sistem Pelaporan (SP), Pengendalian Akuntansi (PA).

## Sumber : Data Olahan SPSS
Berdasarkan pengujian statistik di atas, dapat dilihat sebaran data tidak terlalu besar karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata.

## Hasil Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner  mampu  mengungkapkan  suatu  yang  akan diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Penentuan  item  valid  atau  tidak  dilakukan  dengan  cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n — 2 dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, jika r hitung > r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel atau nilai negatif maka item dinyatakan tidak valid. Berdasarkan keterntuan tersebut diperoleh r tabel pada taraf signifikansi 0,05 melalui df = N- 2 = 83-2 = 81 maka didapat r tabel pada taraf signifikan 5% adalah 0,216.

## Hasil Uji Reliabilitas
Keandalan ( realibility) pengukuran dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan atau stabil dari waktu ke waktu.
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach alpha Kesimpulan 1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0,732 Reliabel 2 Kompetensi Aparatur Pemerintah 0,737 Reliabel 3 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 0,776 Reliabel 4 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,809 Reliabel 5 Sistem Pelaporan 0,803 Reliabel 6 Pengendalian Akuntansi 0,829 Reliabel Sumber: Data Olahan SPSS
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa semua variabel dinyatakan realiabel yang ditunjukkan dengan nilai cronbach alpha > 0,60.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Dalam pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas dan uji  heterokesdastisitas  dapat  di  ketahui  bahwa  model  regresi  linier  yang  digunakan  pada penelitian ini tidak terjadi masalah asumsi klasik. Model regresi terdistribusi normal, dan tidak terjadi multikolinieritas dan heterokesdastisitas.

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Model Nilai B t Sig. (Koefisien Regresi) 1 (Constant) 0,877 3,167 ,002 KAP 0,197 2,524 ,014 KPPP 0,160 2,334 ,022 KSA 0,140 2,678 ,009 SP 0,152 2,237 ,028 PA 0,149 2,818 ,006 a. Dependent Variable: AKIP
Note : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kompetensi Aparatur Pemerintah (KAP), Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (KPPP), Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), Sistem Pelaporan (SP), Pengendalian Akuntansi (PA).
Sumber : Data Olahan SPSS

## Pengaruh Kompetensi aparatur pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Tabel 8. Tabel Rangkuman Hasil Uji Statistik X1 Model Koefisien Regresi t Sig / Keterangan P Value X1 0,197 2,524 0,014 Berpengaruh Y
Sumber: Data Olahan SPSS
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah (X 1 ) mempunyai  nilai t hitung sebesar 2,524 dan p-value sebesar 0,014 yang berarti nilai p- value  <  0,05.  Hitungan  regresi  juga  menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  atau  nilai  B sebesar 0,197 kearah positif. Nilai ini mengindikasikan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah sebanyak 1 satuan, memberikan sumbangan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  sebesar  0,197.  Artinya  semakin  meningkatnya  kompetensi aparatur pemerintah, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal  ini  membuktikan  bahwa  variabel  kompetensi  aparatur  pemerintah  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pengaruh Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Tabel 9. Tabel Rangkuman Hasil Uji Statistik X2
Model Koefisien Regresi t Sig / P Value Keterangan X2 → Y 0,160 2,334 0,022 berpengaruh
Sumber: Data Olahan SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  ketaatan  pada  peraturan perundangan (X 2 ) mempunyai  nilai t hitung sebesar 2,334 dan p-value sebesar 0,022 yang berarti nilai p-value < 0,05. Hitungan regresi juga menunjukkan nilai koefisien regresi atau nilai B sebesar 0,160 kearah positif. Nilai ini mengindikasikan peningkatan Ketaatan pada peraturan  perundangan  sebanyak  1  satuan,  memberikan  sumbangan  peningkatan  nilai akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  sebesar  0,160,  artinya  semakin  meningkatnya Ketaatan  pada  peraturan  perundangan,  maka  akan  semakin  baik  pula  akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  variabel  ketaatan  pada  peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## Tabel 10. Tabel Rangkuman Hasil Uji Statistik X3
Model Koefisien Regresi t Sig / P Value Keterangan X3 → Y 0,140 2,678 0,009 berpengaruh
Sumber: Data Olahan SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  Kejelasan  Sasaran  (X 3 ) mempunyai  nilai t hitung sebesar 2,678 dan p-value sebesar 0,009 yang berarti nilai p-value <  0,05.  Hitungan  regresi  juga  menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  atau  nilai  B  sebesar 0,140 kearah positif. Nilai ini mengindikasikan peningkatan kejelasan sasaran anggaran sebanyak  1  satuan,  memberikan  sumbangan  peningkatan  nilai  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah sebesar 0,140, artinya semakin meningkatnya kejelasan sasaran, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pengaruh Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Tabel 11. Tabel Rangkuman Hasil Uji Statistik X4 Model Koefisien Regresi t Sig / P Value Keterangan X4 → Y 0,152 2,237 0,028 berpengaruh Sumber: Data Olahan SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  sistem  pelaporan  (X 4 ) mempunyai  nilai t hitung sebesar 2,237 dan p-value sebesar 0,028 yang berarti nilai p-value <  0,05.  Hitungan  regresi  juga  menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  atau  nilai  B  sebesar 0,152 kearah positif. Nilai ini mengindikasikan peningkatan sistem pelaporan sebanyak 1 satuan,  memberikan  sumbangan  peningkatan  nilai  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  sebesar  0,152,  artinya  semakin  meningkatnya  sistem  pelaporan,  maka  akan semakin  baik  pula  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hal  ini  membuktikan  bahwa variabel  sistem  pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.

## Pengaruh Pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## Tabel 12. Tabel Rangkuman Hasil Uji Statistik X5
Model Koefisien Regresi t Sig / P Value Keterangan X5 → Y 0,149 2,818 0,006 berpengaruh
Sumber: Data Olahan SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  pengendalian  akuntansi  (X 5 ) mempunyai  nilai t hitung sebesar 2,818 dan p-value sebesar 0,006 yang berarti nilai p-value <  0,05.  Hitungan  regresi  juga  menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  atau  nilai  B  sebesar kearah positif. Nilai ini mengindikasikan peningkatan pengendalian akuntansi sebanyak 1 satuan,  memberikan  sumbangan  peningkatan  nilai  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  sebesar  0,149,  artinya  semakin  meningkatnya  pengendalian  akuntansi,  maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa variabel  pengendalian  akuntansi  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.

## PENUTUP

## Simpulan
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  Kompetensi,  Ketaatan  Pada  Peraturan Perundangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Dan Pengendalian Akuntansi memiliki  pengaruh  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Bila  faktor  faktor tersebut  terlaksana  dengan  baik  maka  akan  semakin  baik  pula  Akuntabilitas  Kinerja  yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Penelitian  ini  juga  tidak  terlepas  dari  keterbatasan  yaitu  Pengambilan  data  untuk variabel penelitian dengan menggunakan kuisioner belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi yang  sebenarnya,  karena  subjektivitas dalam  menjawab  pertanyaan  pada  kuisioner tidak  dapat  dihindarkan,  sehingga  beberapa  jawaban  responden  bisa  saja  bias.  Selain  itu Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  objek  di  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  saja,  penelitian  ini tidak  bisa  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  di  daerah  lain,  sehingga  hal  ini mengurangi generalisasi hasil penelitian.

## Saran
Penelitian  ini  memiliki  implikasi  bagi  organisasi  perangkat  daerah  Kota  Pekanbaru diharapkan  agar  meningkatkan  kualitas  kompetensi  aparartur  yang  dimiliki  dari  semua tingkatan  yaitu  sistem,  kelembagaan,  dan  individu  juga.  Selain  itu  diharapkan  agar kedepannya  penyerapan  anggaran  di  setiap  OPD  dapat  di  lakukan  secara  maksimal,  agar ketika  evaluasi  SAKIP  nanti  kedua  hal  tersebut  tidak  menjadi  masalah  yang  menyebabkan rendahnya penilaian SAKIP Pemko Pekanbaru. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur pada bidang akuntansi sektor publik untuk akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  H.  (2004). Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Agustin, K., & others. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Studi pada SKPD Di Pemerintah Kota Yogyakarta). Anggono, A. (2022). Akuntansi Manajemen Pada Entitas Publik.
Hafiz,  M.,  Rasuli,  M.,  &  Kurnia,  P.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah, Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundangan  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Dengan  Komitmen  Organisasi  Dan  Kinerja Manajerial  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pad. Jurnal  Online  Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 4(1), 528 – 542.
Hayani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 2(1), 78 – 93.
Karima, D., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah. E\_Jurnal  Ilmiah  Riset Akuntansi, 10(06).
Pratama,  R.,  Agustin,  H.,  &  Taqwa,  S.  (2019).  Pengaruh  Pengendalian  Akuntansi,  Sistem Pelaporan  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429 – 444.
Widaryanti,  W.,  &  Pancawardani,  N.  L.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Pengendalian  Akuntansi, Sistem  Pelaporan  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 15(2), 477 – 492.