Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KEDUDUKAN HUKUM 3 PEMEGANG 4 HAK 3 ATAS 3 TANAH 4 EIGENDOM VERPONDING 5 DALAM 9 PENGUASAAN TANAH OLEH PEMERINTAH
Ika Sistia Wulan Sari 1 , Sri Setyadji 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: , ikasistia1@gmail.com, ebes.sriadji@gmail.com
Abstract 3 The 3 purpose 4 of e writing this e journal is e to 4 examine the position and  legal k protection 6 for 4 holders of western land 3 rights,  namely  Eigendom  Verponding,  which  has  not  been  converted  into  Property  Rights in t accordance 8 with 0 Law Number 7 5 0 of 1960 5 concerning 4 Basic 5 Agrarian 5 Provisions (' 5 UUPA'), even time limit which is 20 years from the enactment of the LoGA until September 24, 1980, and there is a provision that states that the west does not change its land during the conversion period, it will be direct controlled by the but in fact, there  are  legal  subjects  who  hold  Eigendom e Verponding e land 5 rights 6 who 5 have 1 not i converted e their  land directly controlled by the government and submitted an application to the 3 court e and the decision was to win the lawsuit of the Eigendom Verponding land right holder so the writer is interested to examine these y problems y , using r normative t juridical 7 research t methods r through  approach o to  laws,  conceptual,  cases  and  also  history related  to  legal  issues  so  that  the  research  results  are  found  that,  in  PP T Number Y 24 4 of 4 1979  concerning f Land r Registration e Article  24  paragraph  (1) ) for  the  purposes  of  land  registration  of  former  rights  can  still o be started  systematically  and  sporadically.  This  has  resulted  in  the  absence  of r a 5 legal  balance  between  the hierarcvy  of  laws r and t regulations t according  to  Article r 7 9 of i Law 4 Number Y 12 7 of 9 2011 9 which  has  a  higher degree  of  UUPA  compared  to  Government  Regulation  Number  24  of  1997  so  that  regulations  with  a  higher degree must refer to regulations of a higher degree, if in the legal principle lex superior derogat legi inferiori. Keywords: Verponding Eigendom; Land Rights Holders; Legal protection.

## Abstrak
Penulisan  jurnal  ini 0 bertujuan O untuk U menelaah  kedudukan  dan a bentuk  perlindungan u hukum o pemegang i hak u atas u tanah u barat u yakni Eigendom  Verponding belum  konversi  menjadi  Hak u Milik t sesuai u dengan e Undang-undang e Nomor 7 5 7 Tahun w 1960 5 Tentang  Ketentuan  Pokok-pokok e Agraria b (‘UUPA’),  dikarenakan terdapat batas waktu konversi yakni 20 tahun sejak berlakunya UUPA hingga 24 September 1980, dan terdapat ketentuan  menegaskan  bahwa  barat  tidak  mengkonversi  tanahnya  selama  masa  tenggang  waktu konversi d tersebut,  maka  akan  langsung  dikuasai  oleh  negara  namun  praktiknya,  terdapat  subyek  hukum pemegang  hak y atas y tanah o Eigendom u Verponding e yang e belum  mengkonversi  tanahnya e langsung  dikuasai e oleh pemerintah dan e mengajukan gugatan ke pengadilan dan amar  pertimbangannya  adalah  memenangkan gugatan d pemegang  hak  atas  tanah Eigendom  Verponding sehingga  penulis  tertarik  untuk  meneliti permasalahan  tersebut, r dengan u menggunakan o metode j penelitian w yuridis d normatif  melalui d pendekatan e Undang-undang s ,  konseptual,  kasus  dan e juga  sejarah  terkait  isu  hukum  Sehingga  didapati  hasil  penelitian bahwa, di dalam r PP f Nomor g 24 8 Tahun g 1979 5 tentang h Pendaftaran u Tanah e pasal e 24 u ayat 4 (1) e untuk keperluan g pendaftaran y tanah o bekas y hak r lama masih dapat didaftarkan m secara sistematis dan sporadik. Hal inilah  yang  mengakibatkan  tidak  adanya  keseimbangan  hukum  antara  hierarki e peraturan u perundang- undangan m menurut r pasal 1 7 g Undang-undang d Nomor e 12 2 Tahun w 2011 2 yang  dimana  lebih  tinggi  derajat UUPA  dibandingkan  PP Q Nomor o 24 w Tahun f 1997  sehingga e seharusnya g peraturan h yang y derajatnya  lebih q rendah w harus e mengacu s pada  peraturan e yang q derajatnya  lebih q tinggi q ,  jika  di e dalam d asas e hukum e lex e superior e derogat e legi e inferiori. ee Kata Kunci : Eigendom Verponding; Pemegang Hak Atas Tanah; Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan sumber kekayaan terbesar yang terkandung dalam suatu negara dan sangat penting  untuk  pembentukan  infrastruktur  dan  sumber  ekonomi  negara  serta  kesejahteraan  rakyat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang tinggal di suatu negara tersebut. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang pada intinya keseluruhan bumi yang terdiri dari air tanah dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya harus  dimaksimalkan  penggunaanya  untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia    (Adrian  Sutedi,  2007). Sehingga  penting  untuk  dipastikan  agar  penggunaan  tanah  tidak  hanya  untuk  kepentingan  umum melainkan juga untuk perorangan. Karena seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan penduduk yang  semakin  padat  maka  kebutuhan  tanah  setiap  tahun  juga  akan  semakin  meningkat  (Sangsun 2007).
Sebelum  tahun  1960  Indonesia  mengenal  dua  macam  hak d atas e tanah, yakni g hak-hak u atas tanah yang patuh pada Hukum Kolonial Belanda atau biasa dikenal tanah belanda dan juga hak-hak atas e tanah a yang a patuh  kepada  hak e ulayat.  Namun,  pemerintah  melakukan  perombakan  dan penggabungan  atau  kodifikasi  hukum  pertanahan  di  tahun  1960  dengan  menerbitkan e Undang- undang u Nomor 4 5 2 Tahun e 1960 6 Tentang t Peraturan e Dasar e Pokok-Pokok a Agraria a selanjutnya disebut  UUPA  dan  menggantikan  Undang-undang  agraria  kolonial  belanda,  sehingga  sinergi penegakan peraturan maupun penataan administrasi hukum pertanahan Indonesia dapat terorganisir secara sistematik dalam sistem UUPA (Herman Soesanggobeng, 2012).
Diberlakukannya UUPA membuat hak tanah belanda dirubah menurut sistem hak atas tanah berprinsip  pada  UUPA  atau  biasa  disebut  Konversi  Hak E Atas r Tanah.  Konversi E hak E atas E tanah merupakan  pembaruan  atau E peningkatan  hak  untuk  pemilik  menurut  sistem  terbaru  yakni  UUPA. Hak-hak e atas q tanah e sebelum e terbitnya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah sesuai yang ada di U UUPA. k Keputusan P Presiden R Republik I Indonesia N Nomor 3 32 T Tahun 1 1979 T tentang K Kebijaksanaa n d Dalam m Rangka a Pemberian n Hak k Baru u Atas s Tanah h Asal l Konversi i Hak-Hak  Barat  selanjutnya disebut  KEPPRES S Nomor r 32 t Tahun  1979 9 Juncto Peraturan n Menteri i Dalam m Negeri  Nomor r 3 Tahun n 1979 9 tentang g Ketentuan-Ketentuan n Mengenai i Permohonan n dan n Pemberian Hak k Atas s Tanah h Asal l Konversi i Hak-Hak k Barat t selanjutnya a disebut t PERMENDAGRI I Nomor r 3
Tahun n 1979) ) dijelaskan n bahwasannya a Tanah h hak k guna a usaha, , hak k guna s bangunan n dan n hak pakai i asal l konversi i hak Barat, , sebagaimana a yang g tertera a dalam M UUPA A pada a saat t berakhirnya hak k atas s tanah h yang g dimaksud d tersebut, , dalam a jangka a waktu u selambat-lambatnya a yang  lewat tanggal l 24 4 September r 1980 a maka a akan n menjadi i tanah n Negara a atau u tanah h yang g dikuasai ii oleh negara a secara l langsung (Raharjo, 2010).
Kurangnya  informasi,  kelalaian  dan  tidak  patuhnya  masyarakat  terhadap  hukum  membuat kasus sengketa pertanahan di Indonesia semakin rumit, setelah bertahun-tahun terbitnya UUPA masih
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
banyak  pemilik  tanah  atau  ahli  warisnya  yang  memiliki  bukti  kepemilikan  belum  dikonversi  dan menganggap  bukti  kepemilikan  itu  sah.  Faktanya  tanah  tersebut  dikuasai  oleh  pemerintah  tanpa sepengetahuan  pemilik  tanah  dan  menimbulkan  sengketa  kepemilikan  hak  atas  tanah  antara perorangan dan  pemerintah (A.P Parlindungan, 1990).
Mengingat dalam hal sengketa pertanahan penulis mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Tanah  Sriwedari  bekas Eigendom  Verponding yang  berada  di  Kelurahan n Sriwedari, , Kecamatan Laweyan, , Kota a Surakarta a Provinsi i Jawa t Tengah y yang  dipersengketakan  antara  Ahli  Waris  Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wirdjodiningrat (KRMT Wirdjodiningrat) dengan Pemerintah Kota Surakarta. Tanah pribadi milik ahli waris KRMT Wirdjodiningrat tersebut dibeli oleh ahli waris dari Tuan Johanes Booslar  pada  tanggal  13  Juli  1877  dengan  ukuran  ±  99.889  m²  berdasarkan n Recht t Van n Eigendom e (R.V.E) ) Verponding g Nomor r 295 5 dan n Akte e Assisten n Resident t Surakarta a (Gerechtel ijke e Authentieke e Akte) tertanggal
05 5 Desember r 1877 7 Nomor r 59 9 tertulis s a/n n Raden n Mas Tumenggung g yang g diterbitkan n atas s Akta a Jual l Beli i Nomor r 10 0 tertanggal l 13 3 Juli i 1877 7 dibuat t oleh h notaris s yakni i Tuan n Pieter r Jacobus s dan n sertipikat t diterbitkan n oleh h Kantor r Pendaftaran n Tana h dan  Pengawasan Tanah Surakarta
Tanah t tersebut  dipinjam  oleh  adik  iparnya  yang  berkedudukan  sebagai  raja  ( vorst) di Surakarta  atau  lebih  dikenal  dengan  Sri  Soesoehoenan  X  (Pakubuwono  X)  tidak  dengan  jaminan apapun Namun, pada tahun 1917 KRMT Wirdjodiningrat meninggal dunia dan ahli waris mengirimkan surat kepada Pakubuwono X di tahun  1936 diantar oleh pengacara bernama Mr. R Suyudi atas dasar kejelasan tanahnya agar dikembalikan atau dibeli oleh Pakubuwono X agar terdapat kepastian namun tidak ada tanggapan dari patih. tanah tersebut masih dikuasai oleh Pakubuwono X, saat jepang masuk ke indonesia hingga kemerdekaan tuntutan pun berakhir. Dan disaat tahun 1964 pimpinan berubah menjadi walikota pun hasilnya nihil .
Disisi  lain,  pembaharuan  UUPA S pada a tanggal l 24 4 September r 1960 0 yang  mengharuskan pemegang  Hak r Eigendom e Verponding t untuk  mengkonversi  tanahnya  menjadi  Hak i Milik i sesuai UUPA,  namun  ahli  waris  tidak  melakukan  konversi r hak r tersebut e menjadi c Hak i Milik l melainkan, dirubah  menjadi  Hak i Guna r Bangunan y Nomor  22  yang  berakhirnya r Hak d Guna t Bangunan tersebut y jatuh  pada r tanggal e 23 6 September e 1980.    Ahli  waris  mengajukan  gugatan  perdata  yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada Pengadilan Negeri Surakarta (yang biasa disebut PN) pada tanggal 24  September  1970  dengan  nomor  putusan  147/1970/Perdata  dan  yang  mana  didapati  hasil  dari pertimbangan  hakim  memenangkan  sebagian  gugatan  penggugat  (ahli  waris)  dan  menolak  eksepsi tergugat (Pemerintah Kota Surakarta).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pada tingkat banding yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan telah diputus oleh Pengadilan  Tinggi  Semarang  dengan  Nomor  perkara  26/1978/Pdt/PT.Smg  tanggal i 10 i Juni 8 1980 1 bahwa  Pemerintah  Kota  Madya  Tingkat  II  untuk  mengosongkan  dan  mengembalikan  tanah  dan gedung sengketa kepada Ahli waris. Pemerintah Kota Surakarta yang tidak menaati putusan kasasi hakim  Mahkamah  Agung,  memohon  kepada  Kantor  Pertanahan  Surakarta  dengan  menerbitkan sertipikat  tanda  bukti  hak  pakai  yakni  sertipikat y Hak t Pakai y Nomor y 11  dan n sertipikat t hak i pakai t nomor r 15. Yang mana membuat ahli waris mengajukan gugatan pembatalan atas kedua sertipikat Hak Pakai  tersebut  kepada  Pengadilan t Tata t Usaha y Negara e dengan y perkara n Nomor  75/G/TUN/2002 yang amar putusannya mencabut sertipikat hak pakai nomor 11 u dan e 15. Lalu, pada tingkat banding yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Surakarta di Pengadilan Tata y Usaha u Negara y Surabaya r dengan  perkara t Nomor y 122/B.TUN/2003/PT U TUN Y SBY  tertanggal  12  November 2003  yang  amar  putusannya  membatalkan  putusan y Pengadilan  Pengadilan  Tata r Usaha Negara e Semarang y Nomor e 75/G/TUN/2002/PTUN.
Pada tingkat Peninjauan Kembali, diajukan oleh Kantor Pertanahan Surakarta dengan perkara yang  terdaftar  di  MA  RI  Nomor u 29-PK/TUN/2007  tanggal e 30  September  2009 8 yang e amar putusannya  menolak i Peninjauan e Kembali e kantor u pertanahan y Surakarta,  namun  Pemerintah  Kota Surakarta tidak menjalankan putusan
Peninjauan Kembali
yang e telah u berkekuatan e hukum u tetap y ( Inkracht ),  Pemerintah  tidak u bersedia y menyerahan  secara y sukarela obyek sengketa tanah dan bahkan menjadikan obyek sengketa menjadi obyek retribusi daerah serta mendirikan  gapura  dan  pagar  permanen  diatas  tanah  Sriwedari  yang  didapatkan  dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di tahun (APBD) 2008.
Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, yang pertama  pada  penelitian  jurnal  oleh  Amelia  Akef  Abdat  dan  Atik  Winanti  dengan  judul “ Penyelesaian n Sengketa u Tanah l Eigendom u Verponding y yang o Dikuasai o Pihak j Lain” (Abdat and Winanti 2021) perbedaan yang mendasar terkait penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah kekuatan pembuktian Eigendom Verponding dan persamaan yang serupa adalah upaya pengembalian tanah  sengketa Eigendom e Verponding g yang u dikuasai o oleh i pihak o lain u atau  bagaimana  bentuk perlindungan  hukum.  Yang  kedua  yakni  penelitian  jurnal  oleh  Rendy  Firmansyah  dan  Lolita Permanasari
dengan
judul "Priority u rights in u the i Process o of i Converting h Eigendom e Verponding r Land e Inti Property u Rights: A k Juridical o Analysis p (Case y Study u of Decision u Number:  337/Pdt.P/2013/Pn.Jr)” (Firmansyah  and  Permanasari  2022)  perbedaan  yang mendasar  terkait  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  penulis  adalah  proses  konversi  tanah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Eigendom  Verponding dan  persamaan  yang  serupa  adalah  mengangkat  studi  kasus  dan  dikaitkan dengan dasar normatif terkait tanah. Yang ketiga yakni penelitian jurnal skripsi oleh Feby Tania dengan Judul “Penyelesaian i Sengketa p Tanah y Bekas u Recht o Van o Eigendom o Verponding p Nomor: 295 u dengan o Tanah p Hak o Pakai r di y Kota u Surakarta u (Studi p Kasus o Putusan p Mahkamah p AgungNomo r: 3249 K/Pdt/2012)” (Feby Tania 2020) perbedaan yang mendasar adalah permasalahan yang dibahas yakni  penyelesaian u sengketa u tanah u bekas l Eigendom p Verponding h dan  persamaan  nya  sama-sama mengangkat kasus Tanah Sriwedari Surakarta.
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, hal menarik yang akan diteliti oleh penulis adalah  bagaimana  kedudukan  dan  bentuk  perlindungan u hukum k ahli p waris o pemegang m hak o atas l tanah u Sriwedari  bekas Eigendom u Verponding e Nomor p 295 dalam  penguasaan  oleh pemerintah o Kota y Surakarta.

## METODE PENELITIAN
Dalam h meneliti penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang biasa digunakan untuk menggali, mencari tau dan menemukan prinsip hukum, regulasi dan pendapat hukum sehingga dapat  digunakan untuk menemukan jawaban atas isu hukum ( legal issue )  (Marzuki Mahmud Peter 2021). Terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan yakni diantaranya adalah  pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  yang  menelisuri  semua  aturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  terhadap  legal  issue    diangkat  oleh  penulis,  pendekatan  kasus  (case  approach)  yang mengkaji ratio decindendi hakim dalam memutus perkara, pendekatan historis ( historical approach) yang melacak sejarah lembaga hukum dan juga pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dengan mengadopsi pengetahuan dan pendapat hukum yang hidup sehingga memunculkan definisi, konsep dan asas hukum berkaitan dengan isu hukum yang akan ditelaah.

## HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Pemegang Hak atas Tanah Eigendom Verponding Dalam Penguasaan oleh Pemerintah Dalil gugatan pembatalan yang diajukan oleh ahli waris menyatakan bahwa ahli waris merasa kaget  dan  keberatan  mengetahui  bahwa  tanpa  seizin  ahli  waris,  Kantor  Pertanahan  Surakarta berperan menerbitkan kedua sertipikat Hak Pakai 11 dan Hak Pakai 15 dan ahli waris almarhum KRMT Wirdjodiningrat  menganggap  pemerintah  Kota  Surakarta  melawan  hukum  karena  penguasaan terhadap  objek  sengketa  tanpa  seijin  ahli  waris,  sehingga  mengajukan  gugatan  pembatalan  kedua sertipikat p hak o pakai o atas p nama o Pemerintah o Kota  Madya  Daerah k Tingkat p II  Surakarta  tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kepada  PTUN  Semarang  Nomor  75/G/TUN/2002/PTUN  pada  tanggal  17 o Juni  2003 p dan  pihak  ahli waris menang, namun seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kota Surakarta tidak berkeinginan untuk melepaskan aset daerah atau barang o milik i daerah u yang p telah berjalan 30 tahun k lamanya.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  bertugas  untuk  mengelola  tanah  Sriwedari  sebagaimana fungsi  dari  tanah  sriwedari  yang  merupakan  ikon  publik  di  Kota  Surakarta.  Dijelaskan  dalam i pasal i 33 o Peraturan h Pemerintah k Nomor o 6 o Tahun p 2006 u Tentang k Pengelolaan T Barang k Milik O Negara atau P Daerah U sebagai berikut:
a) Barang O milik U negara/daerah P berupa Y tanah R harus T disertipikatkan W atas W nama T Peme rintah K Republik Y Indonesia/Pemerintah O daerah U yang U bersangkutan;
b) Barang R milik U negara/daerah berupa P bangunan O harus U dilengkapi U dengan E bukti kepemilikan U atas O nama W Pemerintah P Republik O Indonesia/pemerintah U daerah U yang bersangkutan
Tanah sriwedari masuk kedalam  salah satu daftar inventaris sehingga  berhak mendapatkan biaya u dari U Anggaran H Pendapatan U dan N Belanja U Daerah H (APBD) menurut Peraturan O Daerah O Kota Surakarta  Nomor R 8 8 Tahun U 2008  Tentang U Pengelolaan U Barang O Milik O Daerah,  yang O pastinya memberikan  kontribusi  pada  pendapatan  daerah  melalui  retribusi  dari  obyek  tanah  Sriwedari sehingga pemerintah membangun pagar dan gapura permanen diatas tanah Sriwedari dan perbaikan stadion, museum radya pustaka dan lain-lain.
Penyebab kepemilikan hak atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 295 dan bekas HGB Nomor  22  tanah  Sriwedari  tersebut,    inilah  yang  menyebabkan  penguasaan  atas  tanah  oleh Pemerintah Kota Surakarta dikarenakan tanah tersebut telah dikelola, dipelihara, dan dirawat serta telah  dijadikan  fasilitas  umum  yakni  Taman  Sriwedari  yang  waktunya  lebih  dari  30  tahun  oleh Pemerintah  Kota  Surakarta,  dan  telah  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Surakarta  Hak U pakai L Nomor  11 U dan  15 P untuk  Pemerintah O Kota P Surakarta,  dan  menurut  Pemerintah,  tanah  Sriwedari yang tidak diperbarui dan tidak dilakukan permohonan perpanjangan hak atas tanah menurut Keppres Nomor  32  Tahun O 1979 P Juncto  Permendagri O Nomor O 3  Tahun P 1979 P tentang P Ketentuan- Ketentuan P Mengenai O Permohonan Y dan U Pemberian P Hak Y Atas Y TanahAsal  Konversi  Hak-Hak  Barat yang mana jika, melampaui batas pada tanggal 23 September 1980 maka akan langsung dikuasai oleh negara.
Pemerintah  Kota  Surakarta  dalam  rekonvensi  nya  pada  putusan P Mahkamah U Agung O Nomor O 3000  K/Sip/1981 O sebagai  yang  berhak  atas  obyek  sengketa  dan  berdasarkan  putusan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  Putusan  Mahkamah O Agung O Nomor P 125  K/TUN/2004    adanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan secara jelas bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 22 tersebut sudah  harus  berakhir  pada U tanggal O 24 O September P 1980.  Dan  kepada  tanah P bekas O hak P barat seperti Hak U Pakai O dan Hak P Guna O Bangunan P apabila O dalam O hal mana  yang ditegaskan pada pasal
12 ayat (1) Permendagri Nomor P 3 P Tahun U 1979 P tentang G
Ketentuan- Ketentuan G Mengenai G Permohonan O dan O Pemberian Y Hak O Baru P Atas O Tanah P Asal  Konversi, B yang dimana beberapa diantaranya adalah:
a. Disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah (pasal 2 ayat (2) ;
b. Penentuan R kembali T peruntukkan U dan O penggunaan O tanah U dilakukan  oleh  Menteri Dalam P Negeri;
c. Tanah Y yang H bersangkutan U dikuasai P dan U digunakan O sendiri P oleh O bekas U pemegang P haknya;
d. Tidak O seluruhnya P diperlukan O untuk W proyek-proyek P bagi W penyelenggaraan untuk E kepentingan P umum
e. Di  atasnya  berdiri  suatu  bangunan  milik  bekas  pemegang  hak  yang  didiami/digunakan sendiri;
f. Diatasnya O berdiri O suatu O bangunan O milik O bagi O pemegang W hak, suatu hak atas tanah yang didiamkan/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak
Sehingga secara normatif, status HGB Nomor 22 tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukan perpanjangan  hak  baru,  secara  nyata  hakim  khilaf    tidak  mendasarkan  dan  tidak mempertimbangkan u Keppres E nomor O 32 P tahun 0 1979 P dan P Permendagri O Nomor O 3 O Tahun e 1979 o dalam mengambil keputusan.
Hakim  dalam  alasan  pertimbangannya  meyatakan  bahwa  putusan Judex  Juris yang membenarkan  putusan Judex  Facti (pengadilan  tinggi)  hakim  tidak  keliru  atau  tidak  khilaf  , sertipikat P hak P pakai P nomor 0 11 0 dan T hak O pakai 0 nomor P 15 kelurahan  Sriwedari  a/n  Pemerintah Kota  Madya  Daerah  Tingkat  II.  Secara  tidak  langsung  kedudukan  ahli  waris  tanah  sriwedari  bekas Eigendom  Verponding  masih  sah.  Sehingga  atas P putusan 0 pengadilan P yang P telah O berkekuatan P hukum 0 tetap 0 (Inkracht) ini O proses penguasaan O tanah U oleh O Pemerintah P Kota O Surakarta P seharusnya  dilakukan  penghapusan P barang O milik O daerah P dari P daftar  Inventaris P Barang P Milik Daerah P seperti T barang P tidak  bergerak  yakni  tanah P dan/atau P bangunan O sesuai O yang O diatur dalam P Pasal 0 58 O ayat U (2) O peraturan O Menteri O Dalam O Negeri O Nomor O 17 O tahun 2007
Tentang O Pedoman O Teknis O Pengelolaan O Barang O Milik O Daerah O (“Permendagri O Nomor O 17
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tahun 0 2007”) dikarenakan terdapat alasan yang tepat yakni
adanya U putusan U pengadilan O yang O telah O berkekuatan O hukum O tetap O dan O tidak O ada upaya hukum  yang  dapat  digunakan  langsung  oleh O pemakai  barang O berdasar  pada  bukti  putusan pengadilan.
Mengingat  bahwa  Ahli waris  tanah  Sriwedari  telah mendalilkan  atas  gugatannya menyebut bahwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wirdjodiningrat T (KRMT Wirdjodiningrat) memilik tanah yang cukup  luas  yakni  sekitar  ±99.889  m²  yang  dibeli  pada O tanggal O 13 9 Juli 9 1877 0 dari P Tuan Johanes O Booslar P dengan n Akta E Jual P Beli P Nomor 0 10 0 tanggal 9 13 0 Juli U 1877 0 dibuat n dan n dihadapa n  notaris    yang  bernama  Tuan  Pieter o Jacobus y dengan  akta  kepemilikan  Recht U Van O Eigendom U (R.V.E) ) Verponding H Nomor U 295 7 dan U Akte O Assisten h Resident U Surakarta U ( Gerechtelijke U Authenti ke O Akte) ) tertanggal R 5 9 Desember E 1877 0 Nomor R 59 0 a/n Raden Y Mas Tumenggung 8 dan diterbitkan I oleh 9 Kepala U Kantor U Pendaftaran 0 dan P Pengawasan P Tanah O Kota P Surakarta, dapat disimpulkan bahwa ahli waris merupakan pemegang hak atas tanah u Eigendom w Verponding k tanah Sriwedari.
Eigendom q Verponding Y sendiri terbagi atas dua artian yang berbeda “ Eigen ” artinya diri O atau pribadi u “ dom ”  merujuk  pada U dominium K yang  artinya  hak U milik P sehingga  diartikan Eigendom E adalah “milik Y pribadi E ” atau  hak  milik  (Riyadi  2017).    Sedangkan  verponding  disebutkan  dalam pengaturan  hukum  Indonesia  yakni  pada  pasal 9 1 Y ayat U (1) ) Undang-undang O Nomor E 33 4 Tahun U 1953 E tentang E penetapan E Undang-undang E Nomor E 15 3 Tahun E 1952 E untuk D pemungutan E pajak Verponding serta  pengaturan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  72  Tahun  1958  tentang  Pajak R Verponding R untuk E tahun  1957 E berikutnya  diberikan  pengertian  bahwa  “ Verponding ”  merupakan bukti atau petuk pajak atas benda-benda tidak bergerak atau tetap, yang berbentuk surat pengenaan pajak pada pemilik tanah di zaman kolonial belanda yang biasa dikenal seperti pajak, petuk, pipil, girik dan lainnya. Dan hal tersebut sudah masyarakat anggap sebagai kepemilikan hak atas tanah di tahun 1952 (Damanik 2019).
Pengertian Eigendom selanjutnya dijelaskan pada pasal 570 BW yang mengartikan Eigendom merupakan Hak Milik yang digunakan untuk menggunakan hak kebendaan tersebut dengan luas dan dapat dan memakain dengan sebebas nya benda tetap tersebut dengan hak sepenuhnya namun tetap mengacu  pada  perundang-undangan  (ULFIA  HASANAH  2012).  Diartikan  bahwa  pemegang  atas  hak eigendom mempunyai kewenangan untuk;
1. Menggunakan  bahkan  menikmati  benda  (tanah Eigendom )  itu  dengan  bebas  dan sepenuhnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
2. Menguasai benda tetap (tanah Eigendom ) tersebut seluasnya.
Sebagai hak kebendaan, cara memperoleh hak atas tanah Eigendom adalah sebagai berikut;
1. Menguasai
2. Menarik dengan objek benda lain
3. Waktu habis (daluwarsa)
4. Pewarisan
5. Pemberian menjadi dampak dan terjadinya asas hukum akibat perpindahan kepemilikan dan bermula dari pemilik yang memegang hak milik absolut ( Eigendom ) tersebut.
Seiring  berkembangnya e waktu,  hak  atas  tanah  barat  seperti Eigendom ,  hak Erfpacht dll, setelah  UUPA  diterbitkan  pada d tanggal e 24 3 September 3 1960 3 hak e atas w tanah e barat r dan  juga tanah  adat  seharusnya  segera  diberalihkan  atau  dikonversikan  sebelum  24  September  1980  (Liadi 2019). Konversi hak atas tanah Barat  tersebut dipertegas dalam Keppres w Nomor 8 32 Tahun 4 1979 0 Juncto Permendagri h Nomor 3 3 Tahun 4 1979 4 pasal 3 1 menegaskan untuk tanah 8 hasil 5 konversi 3 hak E barat E yang E sudah  sesuai E dengan 8 UUPA  seperti  Hak 6 Guna 3 Usaha 3 ,  Hak 3 Guna 4 Bangunan 2 ,  dan Hak 2 Pakai 6 akan 3 berakhir 3 waktunya 2 selama-lamanya pada 0 tanggal 3 24 3 September 4 1980 7 sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUPA. Dan saat berakhirnya hak tersebut maka negara akan menguasai tanah tersebut. (Salmi Salmi 2015).
Merujuk  pada  hak  atas  tanah Eigendom pada r pasal e I  Ketentuan-Ketentuan j Konversi  pada UUPA H menyebutkan y hak e bekas barat yakni e Eigendom , s maka saat berfungsinya UUPA akan berubah menjadi  hak  milik  yang  termaksud  dalam  pasal  21.  Dalam  pasal  21  dimaksud,  khusus i Warga E Negara E Indonesia E (WNI)  dan E badan h hukum  dengan  syarat-syarat E yang  khusus.  Diperkuat dengan Peraturan E Menteri E Agraria E Nomor 2 2 Tahun 3 1960 e tentang d Pelaksanaan Ketentuan w Undang-undang Q Pokok W Agraria E “PMA E Nomor E 2  Tahun E 1960” W pasal E 2 E ayat E (1) dijelaskan  bahwa E orang W WNI E yang E pada W tanggal E 24  September  1960  berkewarganegaraan tunggal W atau W badan Q hukum E yang W mempunyai Q tanah Q dengan W hak W atas W tanah W Eigendom W diharuskan  datang  kepada    Kepala  Kantor  Pertanahan  selambat-lambatnya  pada  Maret  1961, terhitung 6 bulan harus segera mendaftarkannya dan nantinya akan di catat pada akta aslinya maupun grosse  akta  (Aries  Dian  Mujhoribun  2021).  Namun  akibat  hukum  jika  pemegang  hak  eigendom verponding tidak segera W mendaftarkan W pada W KKPT atau tidak bisa membuktikan bahwasannya ia adalah
WNI
tunggal, maka E Hak Q Eigendom W tersebut E dikonversi W menjadi Q Hak W Guna W Bangunan W (HGB)  yang  berlaku  untuk  20 W tahun  (tertuang  dalam  pasal E 4 3 PMA No.2 2 Tahun 3 1960).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Putusan E hakim E yang W berkekuatan hukum W tetap Q (inkracht) di U pengadilan umum tingkat I, II, dan III serta pengadilan administrasi (PTUN, PT TUN) dan dalam upaya hukum yang telah dilakukan ahli waris baik litigasi maupun non litigasi pun menjelaskan bahwasanya ahli waris tetap mempunyai kedudukan sebagai pemilik tanah sriwedari dikarenakan ahli waris memiliki bukti kepemilikan tanah atau  sertipikat  tanah  bekas Eigendom dan  juga  pajak Verponding atas  benda-benda  tetap  dan  di dalamnya terdapat bukti berupa surat E pemberian E hak W oleh E instansi E yang berwenang E dan E diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah serta tidak adanya perikatan jual beli terdahulu antara pemerintah kota Surakarta, atau tidak adanya persetujuan peminjaman secara tertulis terkait tanah sriwedari antara ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding dan juga pemerintah Kota Surakarta.
Perlindungan Hukum pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding
Hak-hak sebagai manusia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sering terjadi ketidak sesuaian apa yang ada dalam kaidah hukum dan kenyataan nya atau dalam ilmu hukum sering das sollen dan das sein nya tidaklah sesuai dengan apa yang subyek hukum harapkan seperti adanya perbuatan melawan hukum ( Onrechmatigdaad ) dan wanprestasi yang merugikan hak subyek hukum lain.  Sehingga  perlunya  Perlindungan  hukum  untuk  subyek  hukum  terutama  dalam  menjamin kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah yang belum konversi seperti hak atas tanah barat Eigendom Verponding.
Pada  faktanya  masih  banyak,  subyek  hukum  yang  belum  mengkonversi  tanahnya  sesuai dengan  hak  atas  tanah  menurut  UUPA,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih  kepemilikan.  Sedangkan dijelaskan pada UUPA Diktum I,II,III dan PMA Nomor 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan Pokok-Pokok agraria harus segera mengkonversi tanah bekas hak barat dengan waktu 20 tahun yang berakhir pada 24 September 1980, dan waktu tersebut berakhir maka tanah yang belum dikonversi akan menjadi tanah negara. Sehingga perlunya perlindungan hukum yang dibentuk pemerintah untuk pemilik hak atas tanah sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi pemilik hak tanahnya belum konversi agar tidak merugikan hak nya (Iwan Permadi 2016).
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait  pendaftaran tanah  dan permasalahan pertanahan  berdasarkan  UUPA  menganut  sistem  publikasi  negatif  berunsur  positif  yang  mana menurut  Boedi  Harsono,  pada  sistem  publikasi  negatif,  sahnya  perbuatan  hukum  meliputi berpindahnya  hak  kepada  pembeli,  bukan  pendaftarnya(Pangemanan  and  Kermite  2021). Pendaftaran tidak menjamin pembeli menjadi pihak pemegang hak atas tanah yang baru. Pada sistem
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
publikasi  negatif  menganut  asas nemo  plus  juris ,  seseorang    dilarang  memberikan  lebih  dari  yang seorang  itu  punya,  negara  tidak  menjamin  data  yang  sesungguhnya  untuk  ditayangkan. Kesimpulannya  adalah  meskipun,  pembeli  telah  melakukan  pendaftaran  tanah  namun  dapat  juga menerima  gugatan  dari  subyek  hukum  lainnya  yang  mengaku  ialah  pemegang  hak  tanah  yang sebenarnya(Ayu Safitri and others 2020).
Gugatan oleh subyek hukum dikenakan kepada Badan Pertanahan Nasional biasa disebut BPN Karena kelalaian BPN pada proses tahap pertama pendaftaran tanah dalam memastikan siapa yang tepat  untuk  memiliki  bukti  sertipikat.  Sehingga  sertipikat  merupakan  jaminan  perlindungan  dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah begitu pula dengan hak atas tanah barat karena sifat sertipikat menurut pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA  merupakan alat pembuktian yang kuat, yakni data fisik  dan  data  yuridis  dianggap  benar  selama  dapat  dibuktikan  bahwa  memang  benar  tanah  itu miliknya dengan cara menunjukkan sertipikat dan bukti tertulis lainnya. Pihak yang merasa dirugikan atas  terbutnya  sertifikat  oleh  BPN  dapat  mengajukan  tuntutan  ke  pengadilan  agar  sertifikat dinyatakan  secara  hukum  sah,  namun  jika  didalam  putusan  hakim  menyatakan  tidak  saha,  maka Kepala BPN dapat melakukan pembatalan sertipikat tersebut.
Pemerintah melindungi    secara hukum untuk pemegang hak atas tanah  barat  dan tertuang dalam  pasal  24  ayat  PP  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  tanah  yang  menegaskan dibutuhkan alat bukti tertulis untuk pembuktian permohonan pendaftaran tanah bekas hak-hak lama baik adat maupun barat, pendaftaran tanah secara sistematik diukur kadar keterangan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan di proses oleh panitia adjudikasi. Secara jelas Pendaftaran tanah bekas tanah hak barat wajib untuk dilaksanakan secepatnya sehingga agar perlindungan hukum berfungsi dengan benar bagi setiap orang dengan hak yang dimilikinya telah diakui secara sah di mata hukum, sehingga ada jalan keluar terkait kasus pertanahan yang tumpang tindih kepemilikan akibat obyek tanah belum di konversi.
Sehingga  langkah  yang  dilakukan  oleh  Ahli  waris  tanah  sriwedari  selaku  pemegang  hak Eigendom Verponding sudah tepat yakni melakukan gugatan pembatalan sertipikat hak pakai Nomor 11 dan 15  atas  nama Pemerintah Kota  Madya  Daerah Tingkat  II (Pemerintah Kota Surakarta)  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau saat ini disebut BPN di Pengadilan PTUN Kota Semarang  dan  didapati  amar  pertimbangan  hakim  yang  mencabut  dan  membatalkan  sertikat  hak pakai  tersebut,  dikarenakan  sebelumnya  tanah  sriwedari  sudah  mempunyai  bukti  kepemilikan sertifikat Eigendom Verponding nomor 295 yang dikonversi menjadi HGB yang masa habis HGB obyek tanah tersebut adalah 24 September 1980. Namun ahli waris belum melakukan Pendaftaran Tanah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
untuk tanah bekas konversi hak barat yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997.

## KESIMPULAN
Kedudukan pemegang hak atas tanah h barat Eigendom Verponding yang belum di konversi ternyata masih  diakui  oleh  negara  Indonesia,  dan  tidak  semata-mata  setelah  tanggal  24  September  1980 langsung  dikuasai  oleh  negara  sesuai  apa  yang  dinyatakan  dalam  UUPA  dan  juga  peraturan pelaksanaannya yakni (PMA Nomor 2 Tahun 1960, Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Juncto Permendagri Nomor 3 Tahun 1979, seperti contoh kasus yang penulis angkat yakni sengketa tanah Sriwedari antara ahli  waris  dengan  Pemerintah  Kota  Surakarta,  nyatanya  di  dalam  beberapa  putusan  mulai  dari Pengadilan  Umum  di tingkat  I,II,II  dan  pengadilan  Administrasi (PTUN, PT  TUN)  yang  dimana amar pertimbangannya  lebih  berpihak  kepada  pemegang hak  atas  tanah Eigendom Verponding tersebut dikarenakan  pemegang  hak  atas  tanah  lama  (barat)  termasuk Eigendom  Verponding di  dalam  PP Nomor 24 Tahun 1979 dalam pasal 24 ayat  (1) menjelaskan bahwasannya konversi hak  atas tanah lama masih dapat dilakukan pendaftaran tanah baik secara sistematis dan sporadik melalui panitia ajudikasi dan Kepala Kantor Pertanahan dengan membuktikan pembuktian tertulis yang mendukung pembuktian perdata.  Sehingga tidak  adanya  keseimbangan  antara UUPA yang kedudukannya lebih tinggi secara hierarki menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011 dengan PP Nomor 24 tahun 1979. Dan menurut asas dalam peraturan perundang-undang adalah asas Lex Superior derogat Legi Inferiiori yang  mana  menjelaskan  bahwa,  perundang-undangan  yang  derajatnya  lebih  rendah  dengan perundang-undangan derajatnya lebih tinggi menurut hierarki nya dan bertentangan satu sama lain, maka perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya harus disingkirkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdat, Amelia Akef, and Atik Winanti. 2021. ‘PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP EIGENDOM VERPONDING YANG DIKUASAI PIHAK LAIN’, Borneo Law Review , 5.1 (Jakarta) Adrian Sutedi. 2007. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika) A.P Parlindungan. 1990. Konversi Hak-Hak Atas Tanah (Bandung: Mandar Maju) Aries Dian Mujhoribun. 2021. ‘LEGALISASI TANAH -TANAH BEKAS HAK EIGENDOM LEGALIZATION OF FORMER EIGENDOM RIGHTS LAND’, Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id , 14: hal. 130 <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443>
Ayu  Safitri,  Fina,  Lita  Tyesta  ALW,  and  Anggita  Doramia  Lumbanraja  Magister  Kenotariatan.  2020.
‘AKIBAT  HUKUM  PENGGUNAAN  SISTEM  PUBLIKASI  NEGATIF  BERUNSUR  POSITIFDALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SEMARANG’, NOTARIUS , 13
Damanik, Pandapotan. 20 19. ‘Rekonstruksi Regulasi Peralihan Hak Milik Bekas Hak Eigendom Berbasis Keadilan’ (Universitas Islam Sultan Agung.)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Feby  Tania.  2020.  ‘PENYELESAIAN  SENGKETA  TANAH  BEKAS  RECHT  VAN  EIGENDOM  VERPONDING NOMOR: 295 DENGAN TANAH HAK PAKAI DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3249 K/Pdt/2012)’
Firmansyah,  Rendy,  and  Lolita  Permanasari.  2022.  ‘Priority  Rights  in  the  Process  of  Converting Eigendom Verponding Land Into Property Rights: A Juridical Analysis’, YURIS: Journal of Court and Justice , 1.3 <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jcj> Herman Soesanggobeng. 2012. Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria , ed. by M.Hum Dr. Tjahjo Arianto, S.H. (Yogyakarta: STPN Press)
Iwan Permadi. 2016. ‘Perlindungan H ukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum’, Yustisia Jurnal Hukum , 5.2: hal 123
Liadi, William Seven. 2019. ‘KEDUDUKAN EIGENDOM VERPONDING DALAM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA’, Jurnal Panorama Hukum , 4.1
Marzuki Mahmud Peter. 2021. Penelitian Hukum , Revisi (Jakarta: Kencana Divisi Prenamedia Grup) Pangemanan, Diana R, and Jeany Anita Kermite. 2021. ‘PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS  TANAH  MELALUI  JUAL  BELI  MENURUT  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  24  TAHUN 1997’, Lex Privatum , IX.6: 107
Raharjo,  Agung.  2010.  ‘Pendaftaran  Konversi  Tanah  Hak  Milik  Adat  (  Studi  Di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Klaten )’
Riyadi,  Bambang  Slamet.  2017. Law  of  Agrarian  Conflict  and  Resolution  Effort:  A  Claim  Dispute  of Eigendom Verponding Land , International Journal of Law <www.lawjournals.org> Salmi Salmi. 2015. ‘Konversi Atas Tanah Hak Barat Suatu Tinjauan Yuridis’, Pleno Jure , 4: 60 Sangsun, Florianus SP. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah : Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Jenis-Jenis Sertifikat Tanah, Proses Pendaftaran Tanah , cetakan ke (Jakarta: Visimedia) ULFIA HASANAH. 2012. ‘STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960’, Jurnal Ilmu Hukum , 2: 204