INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5677-5685 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading
Sandy Ari Wijaya 1 ✉ , Widya Hartati 2 , Baiq Suyanti 3 , Hairul Ahmad Subawaih 4
(1,2) Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong,
(3,4) Panwascam Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur NTB
Email: Andidhot10@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum serentak, tidak selalu berjalan lancar. Ada kendala dalam prosesnya salah satunya adalah dalam Pemutakhiran data pemilih. Proses ini memerlukan proses yang panjang.  Panwaslu  Kecamatan  Montong  Gading  mengawasi  langsung  proses  penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan yang dilakukan Panwaslu  Kecamatan  Montong  Gading.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  deskriptif. Sehingga diperlukan data sekunder dan primer. Untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara. Kemudian  dilakukan  analisis  data.  Adapun  hasil  yang  diperoleh  berdasarkan  analisis  data  adalah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Semua proses dilakukan sesuai dengan regulasi. Sehingga dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih sudah berjalan dengan baik dan kondusif.
Kata Kunci: Evaluasi, Pengawasan, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilu Serentak

## Abstract
In the process of implementing simultaneous general elections, it does not always run smoothly. There are obstacles in the process, one of which is updating voter data. This process requires a long process. The Montong Gading District Panwaslu directly supervises the process of holding the General Election for DPR Members, DPD Members, DPRD Members and the 2024 General Election for President and Vice President. This research aims to evaluate the monitoring activities carried out by the Montong Gading District Panwaslu. The approach used is descriptive quantitative. So secondary and primary data are needed. To obtain primary data, interviews were conducted. Then data analysis was carried out. The results obtained based on data analysis are that the supervision carried out is in accordance with Law No. 7 of 2017. All processes are carried out in accordance with regulations. So the evaluation results show that updating voter data has gone well and is conducive.
Keywords: Evaluation, Supervision, Updating Voter Data, Simultaneous Elections

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2024  selalu  menjadi  salah  satu  pembahasan  yang dianggap  penting  bagi  setiap  daerah.  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  Anggota  DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan salah satu instrumen berdirinya demokrasi di suatu negara. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  metode  dalam  pergantian  pemimpin  pada konteks legislatif, dan eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).
Dalam mengimplementasikan pemilihan tersebut, masyarakat hadir sebagai penentu untuk memilih kandidat yang sudah ditetapkan dalam proses tahapan pemilihan. Partisipasi masyarakat  menempati  posisi  strategis  dalam  proses  pesta  demokrasi  ini  yang  disebut seba gai “ PEMILIH ” dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih  dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah  penduduk yang berusia  paling  rendah  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  sudah/pernah  kawin  dan berkewarganegaraan Republik Indonesia.
Tahapan yang sangat urgen bagi KPU Kabupaten Lombok Timur adalah pemutakhiran data pemilih. Karena memerlukan waktu yang sangat panjang serta teliti dan cermat dalam menetapkan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  [1].  Pemutakhiran  data  pemilih  adalah  kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu dan pemilihan  terakhir,  serta  DPTLN  yang  disandingkan  dengan  Data  Penduduk  Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh
KPU  kabupaten/kota  dengan  dibantu  oleh  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data  pemilih  (Pantarlih)  [2].  KTP-El  menjadi  persyaratan  wajib  bagi  pemilih  dalam menggunakan hak suara terutama pada pemilu serentak 2024 ini dimana menggunakan metode de  jure  (sesuai  hukum)  Pemutakhiran  data  pemilih  Pemilu  2024  dilakukan berdasarkan  asas de  jure  (sesuai  hukum),  artinya  pemilih  yang  di  data  sesuai  dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik bukan berdasarkan di mana dia tinggal (de facto) saja [3].
Panwaslu Kecamatan Montong Gading mengawasi langsung proses penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  Anggota  DPD,  Anggota  DPRD  dan  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yaitu mengawasi tahapan- tahapan : Pencocokan dan  Pemutakhiran  Data  dan  Daftar  Pemilih;  Penetapan  Daftar  Pemilih  Hasil  Perbaikan; Penetapan Daftar Pemilih Sementara; Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan; Penetapan  Daftar  Pemilih  Sementara  Hasil  Perbaikan  Akhir;  Penetapan  menuju  Daftar Pemilih Tetap.
Terdapat  permasalahan  yang  ditemukan  di  setiap  tahapan,  utamanya  di  tahapan coklit,  masih  adanya  indikasi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  petugas  pantarlih  dan perangkat lainnya. Kemudian dalam tahapan penetapan DPS masih banyak sekali kekeliruan data pemilih baik yang ganda maupun yang belum memiliki KTP-el atau yang ditetapkan sebagai pemilih potensial. Kemudian pemilih baru yang seharusnya dimasukkan ke DPS. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilu serentak tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamiah [5]. Ada 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan  data  yang  didapatkan  melalui  proses  wawancara  dengan  responden. Sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan peneliti melalui sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan website KPU Kabupaten Lombok Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan  Tahapan  Pemutakhiran  Data  dan  Daftar  Pemilih  dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Penyusunan  Daftar  Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi:
A. Pelaksanaan Pengawasan
1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Adapun  Potensi  Kerawanan  dalam  Tahapan  Data  Daftar  Pemilih  di  Kecamatan Montong Gading sebagai berikut ;
a. Kelalaian Pantarlih yang tidak mengikuti Prosedur;
b. Pemilih Baru (cukup umur);
c. Daerah Perbatasan dengan Kecamatan Lain;
d. Pemilih Ganda;
e. Pemilih Tidak dikenal/aktif;
f. Pemilih Meninggal Dunia;
g. Pemilih berstatus TNI/Polri.

## 2. Perencanaan Pengawasan
Dari  kerawanan  yang  ada  di  Kecamatan  Montong  Gading,  maka  Panwascam  dan Panwasdes  melakukan  pengawasan  sesuai  tahapan  yang  menjadi  fokus  utamanya  yaitu Pengawasan Tahapan Coklit, Pengawasan Metode dan Prosedur Coklit, Pengawasan Data Pemilih, Pengawasan Tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir.
Pada  Tahapan  pengawasan  di  Kecamatan  Montong  Gading  akan  dilakukan  sesuai prosedur tahapan mulai dari coklit hingga pleno DPSHP akhir. Adapun cara atau strategi yang dilakukan oleh Panwasdes dan Panwascam sebagai berikut;
a. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian
Tata  cara  pengawasan,  Panwas  Kelurahan/Desa  akan  mengawasi  Pantarlih  yang ditugaskan  agar  melakukan  pencoklitan  sesuai  prosedur  yang  sudah  ada  seperti mendatangi  warga,  menempel  stiker  hak  pilih  dan  mendokumentasikan  identitas pemilih. Sedangkan hasil coklit  penambahan pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang  memenuhi  syarat  belum  terdaftar  sebagai  pemilih  dan  pencoretan  pemilih berdasarkan kriteria pemilih menurut Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian secara  periodik  sebagaimana  jadwal  pengawasan.  Hasil  dari  pengawasan  tersebut akan disampaikan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
c. Pelaporan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan periodik dengan alat kerja yang sudah disediakan;
d. Koordinasi  secara  intensif  baik  kepada  PPK  Kecamatan  Montong  Gading  maupun stakeholder terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Melakukan  Supervisi  pelaksanaan  dan  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  dimulai  dari pembentukan Pantarlih, pelaksanaan pencocokan dan penelitian, penyusunan Daftar Pemilih  Sementara  (DPS)  sampai  dengan  penetapan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT) kepada jajaran pengawas sesuai tingkatkan.
Sesuai dengan rencana pengawasan hingga tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Montong Gading sesuai tahapan, maka berikut hasil Pengawasan di Kecamatan Montong Gading;

## Tabel 1. Jumlah TPS Kecamatan Montong Gading
Sumber: Hasil Pengolahan Panwascam Montong Gading
3. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit)
Pada  tahapan  Coklit,  Dari  hasil  pengawasan  coklit  masing-masing  Panwasdes Kelurahan/Desa sebanyak 8 desa yaitu Desa Jenggik Utara, Kilang, Lendang Belo, Montong Betok, Perian, Pesanggrahan, Pringgajurang dan Pringgajurang Utara akan di sampaikan ke Komisioner dan staf data Panwascam. Dari laporan tersebut harus meliputi LHP beserta Alat Kerja yang dilengkapi dengan bukti outentik seperti foto identitas dan foto kegiatan. Hasil pengawasan  coklit  Uji  Petik  sebanyak  88  TPS  dan  805  Kepala  Keluarga  di  Kecamatan Monotng Gading.
Adapun dari kegiatan Uji Petik Tahapan Pencoklitan, Panwaslu Kecamatan Montong Gading  mendapatkan  beberapa  temuan  yang  terjadi  di  beberapa  desa.  Dari  temuan
tersebut PKD merekomendasikan hasil temuan ini ke masing-masing Anggota PPS di setiap desa. Berikut daftar temuan yang didapatkan sebagai berikut;
Tabel 2. Hasil Temuan di Beberapa Desa No Temuan Tindak lanjut 1 TPS 18 Dusun Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara: ada 10
warga  sudah  dicoklit  namun  tidak  sesuai  prosedur,  4 warga belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih,
TPS  20  Dusun  Lunggu  Desa  Pesanggrahan  2  sudah dicoklit  namun  tidak  sesuai  prosedur,  9  warga  belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih, TPS 21 Dusun Lunggu Desa Pesanggrahan, 2 warga belum dicoklit karena belum didatangi Pantarlih,
TPS 23, 1 warga  belum dicoklit karena belum didatangi
Pantarlih Dari  temuan  tersebut  PKD merekomendasikan hasil temuan  ini  ke  masing-masing Anggota PPS di setiap desa. (Harus sesuai dengan Pasal 19 ayat  2  PKPU  No.  7  Tahun 2022).
Setelah selesai tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih maka dilaksanakan rapat Pleno DPHP. Rapat Pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2023 di tingkat Desa atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tanggal 1 April 2023 ditingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berikut hasil Pleno DPHP tingkat PPK di Kecamatan Montong Gading;
Tabel 3. Rekapitulasi Data DPHP (DPS) Kecamatan Montong Gading
Sumber: Hasil Pengolahan Data Panwascam Montong Gading

## 4. Tahapan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Daftar  Pemilih  Tetap  merupakan  proses  terakhir  dari  semua  rangkaian  yang  telah dilaksanakan  dalam  pemutakhiran  Daftar  Pemilih  yang  dilakukan  oleh  PPK  Kecamatan Montong Gading beserta jajarannya. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pleno di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisioner Panwascam pada  tanggal  21  Juni  2023  dari  pukul  09.00-selesai  yang  bertujuan  untuk  mengawasi kepatuhan dan ketaatan prosedur dalam proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  pengawasan  rapat  pleno  DPT  tersebut  terdapat  jumlah  pemilih sebanyak 36.378 pemilih dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4. Rincian Pemilih Aktif
B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
Pengawasan  pada  tahapan  pemutakhiran  data  dan  daftar  pemilih  pada  PEMILU serentak  2024  yang  dilakukan  panwascam  Kecamatan  Montong  Gading  dari  segi  waktu membutuhkan proses yang panjang. Fokus dan kosentrasi pengawasan terbagi pasalnya pengawasan ini masih berlangsung ketika taha[an kampane mulai dilakukan.
Adapun evaluasi secara umum terkait tahapan pemutakhiran data ini adalah :
1. Faktor Pendukung:
a. Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kecamatan yang  dilakukan  oleh  Panwascam  Kecamatan  Montong  Gading  dilakukan  sesuai regulasi sebagaimana diatur undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan.
b. Panwascam  melakukan  pencermatan  pada  data  pemilih  TMS  dengan  berbagai macam  variasi  golongannya  dan  menemukan  jumlah  yang  signifikan  sekaligus merekomendasikan pemilih TMS namun belum tercantum di dalam DPT.
c. Pengawasan dan pencermatan pada penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan secara konsisten.
2. Faktor Penghambat:
a. Proses  pembentukan  penyelenggara  di  tingkatan  paling  bawah  khususnya rekrutmen Pantarlih yang dilakukan Kabupaten Lombok Timur, masih di temukan Pantarlih yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pantarlih dalam melakukan proses coklit sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah di tentukan.
b. Kegiatan pembinaan SDM secara formil dalam bentuk bimtek maupun rapat kerja di  jajaran  pengawas  dalam  meningkatkan  kompetensi  dan  pengetahuan,  dinilai masih kurang.
c. Kinerja  pengawasan  dirasakan  belum  optimal  karena  jumlah  pengawas Kelurahan/Desa tidak sebanding dengan jumlah Pantarlih yang melakukan coklit.
d. Sinergitas dan kesepahaman di tingkat pengawas dan penyelenggara teknis hanya terbangun  di  level  atas,  yakni  antara  Bawaslu  Kabupaten  dan  KPU  Kabupaten. Sedangkan  di  level  bawah,  seperti  Pengawas  Kelurahan/Desa  dan  PPS  kurang terbangun  singergitas  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  masih  adanya  paradigma lama yang menjadi pegangan oleh pihak penyelenggara dan kurang membuka diri terhadap  berbagai  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pengawas.  Untuk  itu, kedepannya perlu dilakukan Bimtek terpadu antara pengawas dan penyelenggara di level bawah agar terbangun kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai aturan-aturan yang ada di setiap tahapan.
e. Kegiatan Bimtek dan Rakernis perlu ditambah volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat lebih meningkat lagi. Karena masih ditemukan kelemahan di internal pengawas di level bawah yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan.
f. Rendahnya  kesejahteraan  pengawas  belum  berjalan  seiring  dengan  besarnya tanggung  jawab  dan  tugas  yang  diemban  di  lapangan.  Selain  itu,  dengan  pola kerja  pengawasan  yang  memerlukan  totalitas  membuat  Bawaslu  Kabupaten, Pengawas  Kecamatan  dan  Pengawas  Kelurahan/Desa  harus  bekerja  pada  siang hari  dan  malam  hari  karena  dituntut  harus  bekerja  ekstra  cepat  berdasarkan deadline.  Faktor  kesejahteraan  Bawaslu  Kabupaten,  Pengawas  Kecamatan  dan Pengawas  Kelurahan/Desa  harus  menjadi  perhatian  kedepannya  agar  tidak menjadi dilematis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  telah  dilakukan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik dan kondusif. Sehingga ditetapkan data jumlah pemilih yang di DPT berdasarkan hasil rapat pleno di Kabupaten Lombok Timur adalah 36.378 dengan 74 Pemilih Baru, 135 Pemilih TMS, 2.358 Perbaikan Data dan 701 Pemilih Potensial Non KTP-el.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi Sendhikasari, D. (2022). Persiapan KPU Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024.
Info Singkat Vol. XIV No. 21/I/P3DI/November/2022.
https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1373
Febriansyah,  R.  (2023).  Kewenangan  KPU  Dalam  Menetapkan  Regulasi  Pemilu  Studi Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Pemilu  Serentak  2024.  In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 1, No. 4, pp. 207-217).
Mulyani, S. (2024). Strategi KPU Kabupaten Karawang Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(6), 834-838.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tim  Bawaslu  Kabupaten  Toli-toli.  2021.  Pengawasan  Pemutakhiran  Data  Dan  Daftar Pemilih. http://ppid.tolitoli.bawaslu.go.id.