## EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

## Lily Mufidah
Kementerian Hukum & HAM Kalimantan Selatan E-mail: lilymufidah@gmail.com

## Abstract :
The results of the research indicate that sattlement of management  conflict of a political party has been regulated  by  Political  Party  Act,  one  of  the  resolution  is  the  presence  of  Political  Party  Tribunal.  The verdict  of  the  Political  Party  Tribunal  or  other  name  is  internally  final  and  binding  with  regard  to management  conflict,  allthough  the  requirement  and  law  of  procedure  of  the  said  Tribunal  are  not regulated.  There  are  other  efforts  of  resolution  including  to  the  court.  Accordinag  to  Regulation  of General Election Commission (PKPU) Number 12 of 2015, although the management conflict is steel in the process of sattlement, the political party of the two conflicting managements may nominate a pair of candidates of regional heads. The absence of explicit regulation on this matter (there is vague norm) has brought  about  the  impression  that  the  legal  efforts  which  have  been  taken  do  not  have  significant influence.  The  independence of  General  Election  Commission  (KPU)  in  organizing  the  general  election especially  in  making  regulation  is  hampered  with  the  presence  of  Article  119  paragraph  (4)  of  Act Number  15  of  2011  concerning  Implementation  of  General  Election  with  points  out  “Regulation  of General Election Commission (PKPU) as stated in paragraph (2) is stipulated after consultation with the People’s  Representative  Council  and  the  Goverment”.  This  regulation  anables  the  People’s Representative  Council  and  the  Goverment  to  conduct  political  intervention  to  KPU  in  the  process  of consultation  to  make  PKPU  and  this  may  effect  to  the  indepence  of  KPU.  In  Act  Number  12  of  2011 concerning Formation of Legislation, the PKPU is a product made by a commission which is established by virtue of Act or Goverment upon instruction of the Act.,
Keywords: Nomination,  Candidate  of  Regional  Heads,  Regional  Head  Election,  Political  Party, Management Conflict

## Abstrak :
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Partai  Politik,  salah  satunya  adanya  mahkamah  partai  politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan,  meskipun  keberadaan  mahkamah  partai  politik tersebut  tidak  secara  detail  mengatur  persyaratan  dan  hukum  acaranya.    Kemudian  masih  terdapat upaya  lain  sampai  tahap  pengadilan,  apabila  perselisihan  masih  dalam  proses  penyelesaian,  partai politik  dari  dua  kepengurusan  masih  dapat  mengajukan  pasangan  calon  kepala  daerah  yang  tertuang dalam  PKPU  Nomor  12  Tahun  2015.  Sehingga  tidak  adanya  peraturan  yang  tegas  terkait  hal  tersebut (adanya  kekaburan  hukum),  sehingga  terkesan  upaya-upaya  hukum  yang  telah  ditempuh  tidak berpengaruh  secara  signifikan.    Kemandirian  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  penyelenggaraan pemilihan umum terutama dalam membuat peraturan menjadi terganggu dengan adanya pasal Pasal 119 ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum, menyatakan:  “Peraturan  KPU  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  setelah  berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”, sehingga dimungkinkan DPR dan pemerintah dapat melakukan intervensi kepada  KPU  dalam  proses  konsultasi  terhadap  Peraturan  KPU dan  mempengaruhi  independensi  KPU. Peraturan  KPU  (dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan termasuk sebagai komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
Kata  kunci: Nominasi,  Calon  Kepala  Daerah,  Pemilihan  Kepala  Daerah,  Partai  Politik,  Konflik Manajemen

## PENDAHULUAN
Belakangan  ini  kepengurusan  ganda kembali  menerpa  partai  politik  (parpol). Elite partai saling menggelar muktamar atau musyawarah  versi  masing-masing  kubu yang  ujung-ujungnya  merebut  kursi  ke- pengurusan,  baik  ketua  umum  maupun personalia  partai.  Yang  terjadi  kemudian, masing-masing  muktamar  atau  musyawarah menyusun  kepengurusan  dan  mengklaim susunan  kepengurusan  mereka  yang  paling sah.  Apalagi  dalam  Undang-Undang  Partai Politik  ada  ketentuan  setiap  partai  politik harus  mendaftarkan  akta  kepengurusannya kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM. 1
Maka  para  elit  yang  sedang  bertikai  ini selain  mencari  keabsahan  melalui  gugatan Pengadilan Negeri dan PTUN, juga meminta pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM.
Saat  ini  perpecahan  dan  kepengurusan ganda  terjadi  pada  Partai  Golkar  dan  PPP. Masing-masing elite partai menggelar pemilihan  ketua  umumnya  versi  masing- masing.  Sekjen  PPP  Romahurmusy  meng- gelar  muktamar  di  Surabaya.  Muktamar yang  melahirkan  Romahurmusy  sebagai ketua umum, diklaim paling sah dan mereka langsung  mendaftarkan  hasil  muktamarnya ke  Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk mendapatkan  legitimasi  dari  pemerintah. Sementara  Ketua  Umum  PPP  Suryadarma Ali juga menggelar muktamar di Jakarta dan
1 UU  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan  UU Nomor  2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .
melahirkan  Djan  Faridz  sebagai  ketua umum.  Mereka  juga  mengklaim  kepengu- rusannya  paling  sah.  Nasib  yang  sama  juga menerpa  Partai  Golkar.  Di  internal  partai yang  pernah  berkuasa  di  era  Orde  Baru  ini muncul  dua  kongres.  Satu  kongres  digelar ketua  umumnya  Aburizal  Bakrie  di  Bali dengan  memenangkan  Aburizal  sebagai ketua  umum.  Sementara  elite  Golkar  yang lain,  yakni  Wakil  Ketua  Umum  Agung Laksono,  Ketua  DPP  Priyo  Budi  Santoso dan Ketua DPP Agus Gumiwang Kartasasmita  dan  beberapa  pengurus  teras Partai  Golkar  menggelar  Kongres  versi mereka  di  Ancol  Jakarta.  Dan  kongres  itu juga  melahirkan  kepengurusan  baru  di bawah  ketua  umumnya  Agung  Laksono. Akibat  adanya  dualisme  kongres ini kemudian  melahirkan  kepengurusan  ganda di  tubuh  partai  tersebut.  Masing-masing kubu mengklaim merekalah yang paling sah, paling  sesuai  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah tangga partai, dan paling legitimate. Terkait  kepengurusan,  partai  politik memiliki  kepengurusan  tingkat  nasional, provinsi  dan  Kab/Kota  serta  sampai  tingkat Desa/Kelurahan.  Prinsipnya,  kepengurusan partai  di  tiap  tingkatan  dipilih  secara demokratis  melalui  forum  musyawarah sesuai AD/ART partai. Dalam hal pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai  AD/ART,  pengurus  baru  didaftarkan
kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di internal partai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.  Dan  selama  proses  sengketa  di Pengadilan (gugatan PTUN),
Sebagai  negara  hukum,  ukuran  yang sah  dan  legitimate  adalah  putusan  hukum. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai  subyek  TUN  selama  belum  ada putusan  pengadilan  yang  membatalkannya adalah  sah  dan  legitimate.  Memang  ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di  mata  pemerintahan  dalam  proses  yang berjalan,  putusan  yang  ada  tetap  berlaku. Jika sudah ada putusan Menteri Hukum dan HAM  atau  pengadilan,  maka  kepengurusan ganda  sudah  tidak  ada  lagi.  Karena  hanya ada  satu  yang  sah  untuk  menggunakan lambang, kantor dan sarana prasarana partai termasuk  melakukan  kegiatan  atas  nama partai.  Seperti  kita  ketahui  proses  hukum bisa  memakan  waktu  bertahun-tahun  jika mencapai  kasasi,  sementara  proses  politik kenegaraan,  agenda-agenda  seperti  Pemilih- an  kepala  daerah,  hubungan  parpol  dengan pemerintahan harus tetap berjalan. Terkait  sikap  pengurus  atau  kader  di bawah  memang  dilematis  secara  politik. Dalam  proses  sengketa  yang  masih  dalam pemeriksaan  pengadilan,  wajar  saja  terjadi kubu-kubuan,  perpecahan  di  level  provinsi maupun  kabupaten.  Misalnya  pengurus  di Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  berpihak  pada
pengurus pusat kubu A, sedangkan pengurus wilayah  di  Jawa  Timur  memihak  pengurus pusat  kubu  B.  Namun,  jika  sudah  ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap  ( inkracht )  semua  pengurus wilayah  ataupun  kabupaten  hendaknya menerima  dengan legowo dan  mendukung pengurus pusat yang telah disahkan pengadilan.
Adanya  dualisme  kepengurusan  di internal  parpol  secara  tidak  langsung membawa dampak yang signifikan terutama dalam  pengajuan  pasangan  calon  kepala daerah  dalam  pemilihan  kepala  daerah,  hal ini  menyebabkan  terhambatnya  proses pengajuan bakal calon kepala daerah karena dalam  Undang-Undang  tentang  pemilihan kepala  daerah  disebutkan  beberapa  syarat yang  harus  dipenuhi  parpol  agar  bisa mengajukan  calon  kepala  daerah  dalam pemilihan  kepala  daerah,  alah  satunya parpol  harus  memiliki  ketentuan  hukum tetap  sesuai  Surat  Keputusan  Kementerian Hukum dan HAM.
Berdasarkan  dinamika  perkembangan partai  politik  tersebut,  dan  dalam  rangka konsolidasi  demokrasi,  pemerintah  telah mengakomodir  hak-hak  parpol  untuk  tetap berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  dae- rah  salah  satunya  terhadap  parpol  yang sedang  ada  konflik  kepengurusan  (dualisme kepemimpinan).  Melalui  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015  tentang  PKPU  Nomor  9  Tahun  2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota, disebutkan  bahwa  terhadap  parpol  yang sedang  ada  konflik  kepengurusan  dapat mengajukan  pasangan  calon  kepala  daerah yang  sama  dengan  persetujuan  dari  kedua kepengurusan tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, penulis akan mencoba meneliti dan menggali  lebih  dalam  tentang  pengajuan pasangan  calon  kepala  daerah  dalam pemilihan  kepala  daerah  oleh  partai  politik yang  sedang  ada  konflik  kepengurusan ditinjau  dari  berbagai  aspek  hukum  yang berlaku.
Bagaimana  pemenuhan  persyaratan pengajuan pasangan calon Kepala Daerah oleh  Partai  Politik  yang  sedang  ada  konflik kepengurusan ?
Bagaimana  kedudukan  hukum  Peratur- an Komisi Pemilihan Umum Nomor  12 Tahun  2015  tentang  Perubahan  PKPU Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pencalonan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota ?

## PEMBAHASAN PENGAJUAN PASANGAN CALON
KEPALA  DAERAH  DALAM    PEMILI-
HAN  KEPALA  DAERAH  OLEH  PAR- TAI  POLITIK  YANG  SEDANG  ADA KONFLIK KEPENGURUSAN
A. Syarat  Pengajuan  Pasangan  Calon Kepala  Daerah  dalam  Pemilihan  Gu- bernur, Bupati dan Walikota
Dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor 8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupajti, Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang disebutkan bahwa:
1) Syarat  Penyelenggaraan  Pemilihan Calon Kepala Daerah :
a. Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat  di  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung  dan  demokratis  {Pasal  1 ayat (1)}.
b. Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur  adalah  peserta  Pemilihan yang  diusulkan  oleh  partai  politik, gabungan partai politik, atau perseorangan  yang  didaftarkan  atau mendaftar  di  Komisi  Pemilihan Umum Provinsi {Pasal 1 ayat (3)}.
c. Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil Bupati,  Calon  Walikota  dan  Calon
Wakil  Walikota  adalah  peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,  gabungan  partai  politik,  atau perseorangan  yang  didaftarkan  atau mendaftar  di  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota  {Pasal  1 ayat (4)}.
2.  Syarat  Partai  Politik  yang  dapat  men- daftarkan sebagai peserta pemilihan:
a) Partai  Politik  adalah  organisasi  yang bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok  warga  negara  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1).
b) Partai  Politik  atau  gabungan  Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan  perolehan  paling  sedikit 20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  atau  25%  (dua  puluh  lima persen)  dari  akumulasi  perolehan suara  sah  dalam  pemilihan  umum anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  di  daerah  yang  bersangkutan {Pasal 40 ayat (1)}.
c) Dalam  hal  Partai  Politik  atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling  sedikit  20%  (dua  puluh persen)  dari  jumlah  kursi  Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  jika  hasil  bagi  jumlah  kursi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah menghasilkan  angka  pecahan  maka perolehan  dari  jumlah  kursi  dihitung dengan pembulatan ke atas {Pasal 40 ayat (2)}.
d) Dalam  hal  Partai  Politik  atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  ketentuan  itu  hanya  berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Pasal 40 ayat (3)}.
e) Partai  Politik  atau  gabungan  Partai Politik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  hanya  dapat  mengusulkan  1 (satu)  pasangan  calon,  dan  calon tersebut  tidak  dapat  diusulkan  lagi oleh  Partai  Politik  atau  gabungan Partai  Politik  lainnya  {Pasal  40  ayat (4)}.

## 3).   Syarat Calon Kepala Daerah :
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015,  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  beserta  perubahannya,  dan  PKPU Nomor  12  Tahun  2015,  disebutkan  tentang persyaratan  Calon  Gubernur  dan  Calon Wakil  Gubernur,  Calon  Bupati  dan  Calon Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan Calon  Wakil  Walikota  adalah  sebagai berikut:
a. Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17  Agustus  1945,  dan  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia;
c. Berpendidikan  paling  rendah  sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. Berusia  paling  rendah  30  (tiga  puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan  Calon
Wakil  Gubernur  serta  25  (dua  puluh lima) tahun untuk Calon Bupati   dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
e. Mampu  secara  jasmani  dan  rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh  dari  tim  dokter  (tidak menghalangi penyandang disabilitas);
f. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih (ancaman pidanya dida- sarkan  pada  pidana  penjara  maksimal dan pengecualian untuk   calon yang telah  selesai  menjalani  pidana  penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 tahun, pidana  penjara  karena  kealpaan  ringan dan karena alasan  politik);
g. Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. Tidak  pernah  melakukan  perbuatan tercela  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan catatan kepolisian;
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. Tidak  sedang  memiliki  tanggungan utang  secara  perseorangan  dan/atau secara  badan  hukum  yang  menjadi tanggung  jawabnya  yang  merugikan keuangan negara;
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai  kekuatan  hukum tetap;
l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. Belum pernah menjabat sebagai
Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  selama 2   (dua)  kali  masa  jabatan  dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur,  Calon  Bupati,  dan  Calon Walikota;
n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  untuk Calon  Wakil  Gubernur,  Calon  Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
o. Berhenti  dari  jabatannya  bagi  Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil   Bupati,
Walikota,  dan  Wakil  Walikota  yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
q. Tidak  memiliki  konflik  kepentingan dengan petahana (Gubernur atau  Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota  yang sedang menjabat);
r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil  Bupati,  Walikota,  dan  Wakil
Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan  Rakyat  bagi  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, kepada
Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah,  atau  kepada  Pimpinan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi
anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah;
s. Mengundurkan  diri  sebagai  anggota
Tentara  Nasional  Indonesia,  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak
mendaftarkan diri sebagai calon.
b . Syarat  Pengajuan  Pasangan  Kepala Daerah  dalam  Pemilihan  Umum Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  oleh Partai  Politik  yang  sedang  dalam Konflik Kepengurusan
Mencermati  munculnya  kepengurusan ganda  pada  Partai  Golkar  dan  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta keluarnya  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan perubahan  susunan  kepengurusan  partai politik  (salah  satu  pengurus  dari  masing- masing  kubu  partai)  mempengaruhi  agenda politik  kenegaraan  khususnya  menyangkut penyelenggaraan pelaksanaan pilkada serentak  yang  telah  ditetapkan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  RI  pada  tanggal  9 Desember  2015  lalu  dan  telah  pula mengganggu  Pola  Hubungan  Presiden  dan DPR  dalam  bidang  legislasi,  anggaran  dan pengawasan  serta  hubungan  riil  politik diantara Presiden dan DPR.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusannya Nomor : 217/G/2014/PTUN.JKT  tanggal  25  Februari 2015 telah mengabulkan gugatan PPP Kubu Suryadharma  Ali  (SDA)  pimpinan  Djan Faridz  untuk  menunda  keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  : M.HH-07.AH.11.01  Tahun  2014  tanggal  28
Oktober 2014, yang mengesahkan kepengurusan  PPP  kubu  Romahurmuzy (Romy).  Selain  mengabulkan  gugatan  PPP Kubu  SDA  pimpinan  Djan  Faridz,  agar
menunda
pelaksanaan pengesahan kepengurusan  PPP  kubu  Romy,  PTUN  juga memerintahkan kepada Menteri Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  agar  tidak  melakukan tindakan-tindakan  pejabat  tata  usaha  negara lainnya  dalam  hal  ini  yang  berhubungan dengan  Surat  Keputusan  untuk  pengesahan kepengurusan  PPP,  sampai  adanya  islah antara  elite  PPP  yang  bersengketa  tersebut. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara Pasal 67 disebutkan :
1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi  dilaksanakannya  Keputusan Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang digugat.
2) Penggugat
dapat mengajukan permohonan  agar  pelaksanaan  Keputusan Tata  Usaha  Negara  itu  ditunda  selama pemeriksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara sedang  berjalan,  sampai  ada  putusan Pengadilan  yang  memperoleh  kekuatan hukum tetap.
3) Permohonan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  dapat  diajukan  sekaligus dalam  gugatan  dan  dapat  diputus  terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
4) Permohonan
penundaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
a) dapat  dikabulkan  hanya  apabila  terdapat keadaan  yang  sangat  mendesak  yang mengakibatkan  kepentingan  penggugat sangat  dirugikan  jika  Keputusan  Tata
Usaha  Negara  yang  digugat  itu  tetap dilaksanakan;
b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Pengurus Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakrie  pada  saat  itu  mengajukan  juga gugatan  terhadap  Surat  Keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang mengesahkan  kepengurusan  Partai  Golkar versi  Agung  Laksono  (SK  Nomor  :  M.HH- 01.AH.11.01  Tahun  2015  tanggal  23  Maret
2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga  serta  Komposisi  dan  Personalia Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Golongan Karya.).  Bahwa  dalam  putusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor  : 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tersebut. Dalam  pertimbangan  putusan  tersebut, antara lain menyebutkan : guna menghindari kekosongan kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai akibat ditunda dan dibatalkannya surat keputusan obyek sengketa oleh Pengadilan, Pengadilan menegaskan bahwa DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-
21.AH.11.01  Tahun  2012  tanggal  04 September 2012 tentang Pengesahan
Susunan  Komposisi  dan  Personalia  Partai Golongan  Karya  Masa  Bhakti  2009-2015 yang  dipimpin  oleh  Ketua  Umum  Ir.  H. Aburizal  Bakrie  dan  Idrus  Marham  selaku Sekretaris  Jenderal  adalah  yang  berlaku,
selama
Penetapan Nomor. 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 masih  dinyatakan  sah  dan  berlaku  dan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. Hal demikian harus dilakukan oleh Pengadilan  guna  memberikan  perlindungan hukum  ( rechtbescherming )  bagi  Partai Gokar  untuk  ikut  serta  mengikuti  pilkada serentak  dari  kemungkinan  berlanjutnya intervensi  Menteri  Hukum  dan  HAM dengan  memanfaatkan  proses  upaya  hukum ( rechtsmidellen ) yang panjang dan konvensional  berdasarkan  hukum  acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai organ lembaga  negara  yang  diberi  tugas  dan kewenangan  untuk  menegakan  hukum  dan keadilan, Pengadilan tidak boleh membiarkan  Tergugat  yang  nyata-nyata mengunakan  hukum  sebagai  alat  yang menyimpang  dari  tujuannya.  Hak  Partai Politik  untuk  mengikuti  agenda  politik nasional  tidak  boleh  dirampas  oleh  Pejabat Tata  Usaha  Negara  dengan  berlindung  pada asas Praesumptio Iustae Causa. 2
Pertimbangan  lainnya  dalam  putusan tersebut  menyatakan  :  “bahwa  oleh  karena Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Tata
2 Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Jakarta  Nomor:  62/G/2015/PTUN-JKT  Tanggal  18 Mei 2015 hal. 169.
Usaha Negara bersifat erga omnes (mengikat  semua  pihak,  bukan  hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa),  maka  kepada  Tergugat  atau Lembaga  Negara  lainnya  wajib  untuk mematuhi  putusan  dan  atau  penetapan  yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.  Putusan  badan  peradilan  adalah norma  khusus  yang  berupa  penerapan  dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma  umum  berupa  undang-undang  dan kebiasaan  yang  ditujukan  kepada  peristiwa konkrit  yang  disebut  norma  khusus.  Maka, Putusan Badan Peradilan memilki kedudukan  yang  sederajat  dengan  Undang- undang  yang  berisi  norma  umum  yang berupa  penerapan  dan  pembentukan  hukum yang  bersandar  kepada  norma  dasar  berupa konstitusi.  Oleh  karena  itu,  baik  Penetapan maupun Putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata”. 3
Bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun  2011  tentang  Partai  Politik,  telah diatur  tentang  kepengurusan  partai  politik dan  penyelesaian  perselisihan  kepengurusan partai politik.
c. Penyelesaian  Konflik  Kepengurusan Partai  Politik  melalui  Mahkamah Partai
3 Ibid hal. 170.
Dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik antara lain disebutkan bahwa :
1. Perselisihan  Partai  Politik  diselesaikan oleh  internal  Partai  Politik  sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian  perselisihan  internal  partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  oleh  suatu  mahkamah partai  politik  atau  sebutan  lain  yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan  Mahkamah  Partai  Politik  atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  disampaikan  oleh  Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  harus  diselesaikan  paling  lambat  60 (enam puluh) hari.
5. Putusan  Mahkamah  Partai  Politik  atau sebutan  lain  bersifat  final  dan  mengikat secara  internal  dalam  hal  perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Yang  dimaksud  dengan  "perselisihan internal  Partai  Politik"  dalam  Pasal  32 tersebut meliputi antara lain:
1. perselisihan  yang  berkenaan  dengan kepengurusan;
2. pelanggaran  terhadap  hak  anggota Partai Politik;
3. pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. penyalahgunaan kewenangan;
5. pertanggungjawaban  keuangan;  dan/ atau
6. keberatan  terhadap  keputusan  Partai Politik.
Sesuai  Undang-Undang  tentang  Partai Politik tersebut, dapat diartikan bahwa setiap partai  mempunyai  mahkamah  partai  atau sebutan  lain  sesuai  AD  dan  ART  partai tersebut.  Partai  dapat  memberi  nama  lain untuk  lembaga  mahkamah  partai.  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, memberi  nama  Majelis  Tahkim.  Susunan keanggotaan  mahkamah  disampaikan  ke Kementerian  Hukum  dan  HAM. Secara teoretis,  mahkamah  partai  memiliki  posisi strategis, keberadaannya diatur dalam Undang-Undang  Partai  Politik.  Pengadilan selalu menolak mengadili konflik kepengurusan  partai  bila  belum  diadili  oleh mahkamah  partai,  salah  satunya  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  101K/Pdt.Sus- Parpol/2014, yakni perselisihan para pengurus  Partai  Kebangkitan  Nasional Ulama  (PKNU)  di  Jawa  Timur.  Perkara  ini sampai  ke  Mahkamah  Agung  (MA).  MA membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Bondowoso  dan  mengadili  sendiri.  Salah satu  pertimbangan  majelis  kasasi  adalah tidak  digunakannya  mekanisme  mahkamah partai.  Pertimbangan  majelis  hakim  antara lain  menyebutkan  terbukti  penyelesaian melalui mahkamah partai belum dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang Partai Politik yaitu “dalam hal penyelesaian perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  32  tidak  tercapai,  penyelesaian perselisihan  dilakukan  melalui  Pengadilan Negeri”,  tidak  dimungkinkan  melakukan gugatan  ke  pengadilan.  Disebabkan  belum ada  putusan  melalui  mahkamah  partai politik,  maka  gugatan  tersebut  adalah prematur.  Sebagian  besar  majelis  hakim yang  mengadili  perselisihan  partai  melihat terlebih dahulu apakah mekanisme mahkamah  partai  sudah  ditempuh  atau belum. Jika belum, hakim selalu menyatakan  gugatan  yang  diajukan  tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ). 4

## KEDUDUKAN  HUKUM  PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
a. Kemandirian  KPU  dalam  Penyeleng- garaan Pemilihan Umum
Dalam  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945 Perubahan  Ketiga  dan  Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan  bahwa:  ”pemilihan  umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan  Umum  yang  bersifat  nasional, tetap,  dan  mandiri”.  Sifat  nasional mencerminkan  bahwa  wilayah  kerja  dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu  mencakup  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sifat  tetap menunjukkan  KPU  sebagai  lembaga  yang menjalankan tugas secara
4 Imam  Anshari  Saleh.  2016.  “Mahkamah Partai  Tak  Bergigi”. https://www.tempo.co .  Diakses tanggal 25 Januari 2016.
berkesinambungan  meskipun  dibatasi  oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan  KPU  dalam  menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. 5 Prinsip  yang  dijalankan  KPU  di dalam penyelenggaraan pemilu bersifat self- rule .  Konsekuensi  dari  prinsip self-rule adalah bahwa KPU dibentuk dan bertanggung  jawab  terhadap  publik  atau bersifat mandiri.
Produk  hukum  yang  dapat  dikeluarkan oleh KPU ada 2 (dua) bentuk yaitu:
1) Peraturan  KPU,  diterbitkan  sebagai pelaksanaan  atribusi  kewenangan  dari undang-undang dalam
rangka penyelenggaraan  pemilu  dan  untuk kepentingan  pengaturan  pelaksanaan tahap-tahap  pemilu,  sebagai  contoh dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penyusunan  peraturan  penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu tahapan persiapan  dalam  pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota.  Sedangkan  terkait terbitnya  PKPU  Nomor  12  Tahun  2015 tersebut, merupakan delegasi dari Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2015 tersebut,  salah  satunya  yang  disebutkan dalam  Pasal  50  ayat  (10)  :  “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan  pasangan  Calon  Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana
5 Sirajudin dan  Winardi. 2015. Dasar-dasar Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Malang  :  Setara Press, hlm. 323.
dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan KPU”.
2) Keputusan  KPU,  diterbitkan  karena adanya  kebutuhan  khusus  yang  sifatnya menunjang kegiatan operasional.
Sebagian lagi dikeluarkan untuk kepentingan  penetapan  ( beschiking )  atas suatu  produk  yang  akan  dikeluarkan KPU.  Perbedaan  2  (dua)  produk  hukum itu  didasarkan  pada  materi  dan  ruang lingkupnya.  Untuk  materi  yang  bersifat mengatur  dituangkan  dalam  bentuk peraturan.  Sedangkan  produk  hukum yang materinya bersifat penetapan/individual  dituangkan  dalam bentuk keputusan.
Fungsi,  tugas  dan  kedudukan  KPU diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hasil analisis menunjukkan bahwa : 6
1. Independensi  KPU  dinyatakan  secara tegas  oleh  pembentuk  Undang-undang dalam  undang-undang  komisi  tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 22 E ayat (5)  Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang
menyatakan : “Pemilihan umum
diselenggarakan  oleh  suatu  komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,tetap  dan  mandiri”  dan  pasal  1
6 Gunawan  A. Tauda. 2012. Komisi  Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai  Cabang  Kekuasaan  Baru  dalam  Sistem Ketatanegaraan .  Yogyakarta  :  GENTA  Press,  hlm. 102-104.
angka  6  yang  menyatakan  :  “Komisi Pemilihan  Umum  selanjutnya  disebut KPU  adalah  lembaga  penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, serta Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011  yang menyatakan:  ”Dalam  menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun  berkaitan  dengan  pelaksanaan tugas dan wewenangnya”;
2. Pemberhentian dan pengangkatan anggota  KPU  menggunakan  mekanisme tertentu  yang  diatur  khusus,  bukan semata-mata berdasarkan kehendak
Presiden ( Political appointed ).
Mekanisme  dimaksud,  pengangkatannya diatur dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 25, dan  26,  sedangkan  pemberhentiannya diatur  dalam  Pasal  27,  28  dan  29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
3. Kepemimpinan  KPU  bersifat  kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner  bersifat  ganjil  (7  orang)  dan keputusan  diambil  secara  mayoritas suara.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  6 ayat (1) dan pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan  36  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2011;
4. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas  berasal  dari  partai  politik tertentu.  Hal  ini  tercermin  dalam  pasal 11  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011,  yang  mensyaratkan  bahwa salah  satu  syarat  untuk  menjadi  anggota
KPU  adalah  tidak  pernah  menjadi anggota  pertai  politik  yang  dinyatakan dalam  surat  pernyataan  yang  sah  atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi  menjadi  anggota  partai  politik  yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari pengurus partai politik bersangkutan.
5. Masa  jabatan  para  anggota  KPU definitif,  dan  habis  secara  bersamaan.
Hal ini tercermin dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang  menyatakan  “masa  keanggotaan
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji”.
Dengan  demikian,  untuk  kategori  ini ,KPU  hanya  memenuhi  karakteristik masa  jabatan  pimpinan  definitif,  namun tidak  menggunakan  penggantian  secara bertahap ( staggered terms ).
Keanggotaan  KPU  tidak  ditujukan untuk  menjaga  keseimbangan  perwakilan yang  bersifat  nonpartisan.  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tidak  mengatur tentang  keanggotaan  KPU  yang  terdiri  dari keseimbangan  perwakilan  yang  bersifat nonpartisan.
b. Kedudukan  Hukum  PKPU  Nomor  12
Tahun 2015 dalam Peraturan

## Perundangan-  undangan
Mengacu  pada  asas  negara  hukum, setiap  aktivitas  negara  harus  berdasarkan norma  hukum  yang  berlaku,  termasuk didalamnya  pembentukan  komisi  negara
independen  yang  memiliki  kedudukan  dan fungsi  yang  sederajat  dengan  lembaga negara  lainnya  dalam  rangka  mewujudkan tujuan  negara  yang  diamanatkan  oleh  UUD 1945.  Berdasarkan stuffenbautheorie (teori hierarki  norma  hukum)  Hans  Kalsen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1)  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan perundang- Undangan  menyebutkan  bahwa  jenis  dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dari  sisi  dan  jenis  hierarkis  tersebut, PKPU jelas tidak termasuk dalam salah satu jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan tersebut.
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan  tersebut,  dasar  atau alas  hukum  pembentukan  dan  legitimasi kewenangan komisi negara independen baik secara  konseptual,  maupun  normatif  dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu : 7
7 Ibid hal. 92.
1. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi;
2. Komisi independen yang dibentuk berdasarkan  undang-undang  yang  masih terbagi  lagi  menjadi  komisi  negara independen yang memiliki constututional  importance (derajat  yang sama  dengan  lembaga  negara  yang dibentuk melalui konstitusi, guna kepentingan mewujudkan democratische rechtsstaat )  dan  yang  tidak  memiliki tersebut;
3. Komisi negara independent yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan  lain  di  bawah undang-undang ( presidential policy ).
Sedangkan  dalam  Pasal  8  ayat  (1) menyebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis
Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Walaupun  ketentuan  di  atas  tidak  menyebut secara  tegas  jenis  peraturan  perundang- undangan  berupa  “Peraturan  KPU”,  namun frase  “…peraturan  yang  ditetapkan  oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang”  di  atas,  mencerminkan keberadaan  Peraturan  KPU  sebagai  salah satu  jenis  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  Peraturan  KPU  setelah berlakunya          Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. Materi-materi  yang  tertuang  dalam PKPU  Nomor  12  Tahun  2015  tentang Perubahan  PKPU  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota bukan  hanya  bersifat  administratif  bahkan substantif  secara  hukum,  dapat  dilihat  dari ketentuan beberapa perubahan atau penambahan pasal.
Persoalan  selanjutnya,  bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan KPU tersebut? Pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2011 menegaskan:
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan”.
Pasal 42
1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 ayat  (1)  merupakan  kewenangan  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  lembaga, komisi,  atau  instansi  masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Di  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2011 Pasal  8  ayat  (1)  tersebut  diatas,  maka  KPU termasuk dalam komisi  yang setingkat  yang dibentuk  dengan  Undang-Undang  atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang. Dalam  Pasal  22E  ayat  (5)  UUD  1945 Perubahan  Ketiga  menyatakan  bahwa: ”Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh suatu  Komisi  Pemilihan  Umum  yang bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri”. Pembuat undang-undang menetapkan bahwa lembaga  yang  menyelenggarakan  pemilu diberi  nama  ”Komisi  Pemilihan  Umum” atau  KPU,  seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008. Artinya,  KPU termasuk salah satu lembaga- lembaga yang memiliki constitutional importance dalam  sistem  konstitusional berdasarkan UUD 1945. 8 Kewenangan yang diberikan  UUD  1945  kepada  lembaga  KPU bersifat kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung kepada  suatu  lembaga.  Dalam  perspektif
8 Makna  Kemandirian  Komisi  Pemilihan Umum  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum, mujiyana  dalam  jurnal  Konstitusi  UMY  Vol  2  no  1. Hlm 108.
hukum  administrasi  negara,  kewenangan atributif  adalah  kewenangan  yang  diberikan kepada  suatu  lembaga  untuk  melaksanakan sesuatu  hal  yang  diatur  di  dalam  peraturan, dan  dimungkinkan  melahirkan  diskresi. Diskresi  yang  dimiliki  oleh  KPU  diatur secara  jelas  di  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2008,  yaitu  kewenangan electoral  regulation,  electoral  process, dan electoral law enforcement. Electoral regulation, adalah  segala  ketentuan  atau aturan  mengenai  pemilu  yang  berlaku, bersifat  mengikat  dan  menjadi  pedoman bagi  penyelenggara,  calon  dan  pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing- masing. Electoral  process, dimaksudkan bahwa  seluruh  kegiatan  yang  terkait  secara langsung  dengan  pemilu  yang  bersifat  legal maupun teknikal. Electoral law enforcement adalah  penegakan  hukum  terhadap  aturan- aturan  pemilu  baik  administratif,  maupun pidana . Artinya sepanjang  menyangkut kebutuhan internalnya, KPU dapat membuat pengaturan tersendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya (bersifat internal). 9
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 12  Tahun  2011  tersebut,  kedudukan  PKPU menjadi  tidak  jelas  apakah  tingkatannya sama  dengan  peraturan  Menteri,  dibawah Presiden  langsung  atau  dibawah  Undang- undang.  PKPU  tidak  bisa  dikatakan  secara serta  merta  sebagai  peraturan  perundang-
9 Diakses melalui : http://adibsantrimbeling.blogspot.co.id/2012/06/norm al-0-false-false-false-en-us-x-none.html
undangan apabila materi muatan yang diatur dalam  PKPU  tersebut  dipandang  perlu mengikat rakyat masyarakat secara keseluruhan,  maka  materi  ini  seharusnya diangkat kedalam bentuk perundang- undanganan.  Dalam  materi  muatan  PKPU Nomor  12  Tahun  2015  tersebut,  terutama dalam  Pasal  terkait  kepengurusan  ganda partai  politik  yang  dapat  mengajukan  calon kepala  daerah,  seharusnya  masuk  dalan Undang-undang  tentang  Partai  Politik  atau Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota supaya tidak adanya  kekaburan  hukum.  Substansi  yang terdapat  dalam  PKPU  harus  mengacu  pada peraturan yang lebih tinggi.
Dari  ketentuan  di  atas,  terdapat  dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.   diperintahkan  oleh  peraturan  perundang undangan yang lebih tinggi; atau
2.   dibentuk berdasarkan kewenangan.
Latar  belakang  diterbitkannya  PKPU Nomor  12  Tahun  2015  terutama  pada  pasal 36  dan  42A  terkait  syarat  pengajuan  calon kepala  daerah  dalam  pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  Walikota  dan  Wakil  Walikota  oleh partai politik yang mempunyai dua kepengurusan ganda, dasar pertimbangannya adalah demi kepentingan bangsa dan negara
dalam  rangka  konsolidasi  demokrasi,  pada pertemuan  konsultasi  Pemerintah,  Partai Politik,  dan  Penyelenggara  Pemilu  tentang pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak  Tahun  2015  pada  tanggal  13  Juli 2015, telah disepakati pokok-pokok kesepahaman  berkaitan  dengan  persoalan yang  dihadapi  oleh  adanya  sengketa  Partai Politik,  khususnya  Partai  Golkar  dan  PPP, maka  disepakati  untuk  mencari  terobosan hukum  yang  di  satu  pihak  tetap  berpijak pada  aspek  legalitas  konstitusional,  namun di sisi lain terus mengupayakan kepentingan bangsa  dengan  mempertimbangkan  asas kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing- masing  partai  tersebut  akan  mencalonkan Pasangan Calon yang sama.
Sedangkan dasar hukum diterbitkannya PKPU  tersebut  terkait  adanya  penambahan pasal  terkait  adanya  kepengurusan  ganda  di tubuh  partai  politik  (merujuk  pada  adanya kepengurusan ganda partai golkar dan PPP), yaitu :
1. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Partai Politik
2. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan :
Pasal 119
1. Untuk  penyelenggaraan  Pemilu,  KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
2. Peraturan  KPU  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk  penyelenggaraan  Pemilu,  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota membentuk  keputusan  dengan  mengacu kepada  pedoman  yang  ditetapkan  oleh KPU.
4. Peraturan  KPU  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah.
5. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Artinya,  PKPU  merupakan  pelaksanaan Undang-undang  tersebut  dan  memiliki kekuatan mengikat.

## PENUTUP
Calon  pasangan  kepala  daerah  (Guber- nur/Bupati/Walikota) dari partai politik yang mempunyai  kepengurusan  ganda,  tetap dapat  memperoleh  haknya  untuk  mengaju- kan  pasangan  calon  kepala  daerah  tersebut ke  KPU  Propinsi/Kabupaten/Kota  sesuai dengan persyaratan dalam PKPU  Nomor  12 Tahun  2015.  Namun  dalam  prakteknya, PKPU tersebut meskipun telah mengakomo- dir  pasangan  calon  kepala  daerah  yang diusung  dari  partai  politik  yang  mempunyai kepengurusan  ganda,  tetapi  tidak  dapat berjalan  secara  efektif,  karena  dalam  PKPU
tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah, terutama  pada  jangka  waktu  perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dari partai  politik  hanya  4  (empat)  hari. Disamping itu pengaturan terkait perselisihan  kepengurusan  partai  politik sebelumnya  telah  diatur  dalam  Undang- undang  tentang  partai  politik,  sehingga dengan  adanya  PKPU  tersebut  tidak menjadikannya solusi konkrit, karena pengaturan  dalam  Undang-undang  lebih tinggi tingkatannya;
Keberadaan  Mahkamah  Partai  Politik dalam  menyelesaikan  perselisihan  partai politik tidak berjalan efektif karena kewenangan  yang  kurang  independen  dan tegas,  serta  masih  dibukanya  upaya  hukum lainnya  (pengadilan)  yang  kebanyakan menjadi pilihan partai politik.
KPU  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya terutama kaitannya dalam mengeluarkan  peraturan  sejatinya  telah mengacu  pada  Undang-undang,  akan  tetapi munculnya  pasal  119  ayat  (4)  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2011  yang menyatakan : “ Peraturan KPU sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah” dapat  mempengaruhi  kemandirian  KPU, sehingga dimungkinkan DPR yang notabene pembentuk  Undang-undang  dapat  melaku- kan  intervensi  kepada  KPU  dalam  proses konsultasi  terhadap  Peraturan  KPU  terkait
pencalonan  pasangan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota demi mengakomodasi kepentingan partai  politik  yang  tidak  mendapat  legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Agar  tidak  terjadi  kembali  kasus penundaan  pemilihan  kepala  daerah  yang disebabkan  oleh  berbelitnya  alur  sengketa partai  politik.  Maka  perlu  ada  desain penyelesaian sengketa harus dibuat sederhana,  tidak  tumpang  tindih  antara keputusan  satu  lembaga  dengan  lembaga lainnya. Misalnya perlunya penguatan kewenangan  Mahkamah  Partai  yang  lebih independen  dan  jelas  kewenangan  serta kedudukannya,  serta  dengan  menambahkan ayat dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik,  yaitu “ Putusan  Mahkamah  Partai  bersifat  final dan  mengikat  dan  tidak  dapat  diajukan upaya  hukum  lainnya  khususnya  terhadap. Penyelesaian  perselisihan  kepengurusan menjelang  pemilihan  umum ”,  hal  tersebut agar  penyelesaian  sengketa  partai  politik benar-benar  final  dan mengikat  (tidak  dapat diajukan gugatan ke Pengadilan).
Perlu  dilakukan  penyempurnaan  terha- dap  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2015 terkait  pemilihan  kepala  daerah,  karena persoalan  dualisme  kepengurusan  di  tubuh partai  politik  dapat  muncul  kapan  saja seiring  dengan  waktu,  sementara  PKPU hanya  bersifat insidentil atau  sementara untuk kepengtingan penyelenggaraan pemilihan  umum,  sehingga  aturan  terkait
keikutsertaan  pasangan  calon  kepala  daerah yang diusung oleh partai politik yang sedang ada  konflik  kepengurusan  yang  terdapat dalam  PKPU  Nomor  12  Tahun  2015 sebaiknya  dituangkan  dalam  peraturan  yang lebih  tinggi  tingkatannya  yaitu  Undang- undang,  misalnya  dengan  menambahkan ayat  dalam  Pasal  40  terkait  keikutsertaan partai politik yang mempunyai kepengurusan  ganda  dalam  pendaftaran calon kepala daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  Ichlasul  (Editor).  1996. Teori-Teori Mutakhir  Partai  Politik .  Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
A.  Tauda,  Gunawan.  2012. Komisi  Negara Independen,  Eksistensi  Independent Agencies  Sebagai  Cabang  Kekuasaan Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan . Yogyakarta: Genta Press.
Budiardjo,  Miriam.  1998. Dasar-Dasar
Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka   Utama.
Djawamaku,  Anto.  2005. Percehan  Partai Politik,  Pemberantasan  Korupsi  dan Berbagai  Masalah  Politik  Lainnya . Jakarta: Jurnal Analisis CSIS :  Peran Masyarakat  dan  Demokrasi  Lokal,
Vol. 34, No.2.
Friedrich, Carl. 1967. Constitutional Goverment  and  Democracy ,  Waltham
Mass,   Blaisdell Publishing Company.
Inu kencana Syafii dkk. 2006. Sistem Politik Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama.
Mujiyana. Makna  Kemandirian  Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum .
Yogyakarta:  Jurnal  Konstitusi  UMY Vol. 2 No. 1.
Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan Toto  Pribadi.  1988. Sistem  Politik Indonesia .  Jakarta:  Karunika  Jakarta,
Universitas Terbuka.
Sirajudin  dan  Winardi.  2015. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia . Malang: Setara Press.
Suharizal.  2012. Pemilukada  :  Regulasi, dinamika  dan  konsep  Mendatang . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Surbakti,  Ramlan.  1992. Memahami  Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar 1945 dan Amandemen.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor
2  Tahun  2015  tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilu. Republik
Indonesia. Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Republijk Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan   Daerah. Republik Indonesia. Undang-Undang
Nomor  56  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  2
Tahun   2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1 Tahun   2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota.
Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  12  Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun 2015  tentang  Tahapan,  Program  dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota dan Wakil Walikota.
Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor:
100/PUU-
XIII/2015.
Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Nomor:   62/G/2015/
PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015.
Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:  217/G/2014/ PTUN-JKT tanggal 6 November 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Balai
Pustaka, Cetakan Ketiga.
Adib  Zain.  20  Juni  2012.  “Independensi Komisi  Pemilihan  Umum”.  Artikel dalam http://adibsantrimbeling.blogspot.co.id Gunawan  A.  Tauda.  2012.  “Komisi  Negara Independen,  Eksistensi  Independent Agencies  Sebagai  Cabang  Kekuasaan Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan. Artikel dalam Genta Press Yogyakarta. Hari Tri Wasono. 29 September 2015. “MK Perbolehkan  Pilkada  Calon  Tunggal, KPU Blitar Kelabakan”. Artikel dalam tempo.co. Blitar: tempo.co.
Mujiyana.  “Makna  Kemandirian  Komisi
Pemilihan Umum Dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum”. Artikel  dalam  Jurnal  Konstitusi  UMY Vol 2 No. 1.
Sitompul,  Chudry.  06  April  2010.  “Konflik Internal  Partai  Sebagai  Salah  Satu Penyebab  Kompleksitas  Sistem  Multi Partai  di  Indonesia”.  Artikel  dalam
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: ditjenpp.kemenkumhaJm.go.id.