## TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN ATAS  PENETAPAN TERSANGKA

## Atang Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, atanghidayat1964@gmail.com

## ABSTRAK
Praperadilan  adalah  lembaga  hukum  yang  terbentuk  berdasarkan  ketentuan  yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  No.8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Ketentuan  tersebut  kemudian  diperbarui  setelah  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014,  yang sebagaimana telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti  menetapkan  dua  permasalah,yaitu  Bagaimana  penerapan  penetapan  tersangka berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana dihubungkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014.  dan Bagaimana kepastian hukum atas dikabulkannya praperadilan penetapan tersangka dalam praktek.
Penerapan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  praperadilan  pada  faktanya  ternyata membawa  akibat  hukum  yang  objektif  untuk  menilai  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka,  serta  Kepastian  hukum  praperadilan  penetapan  tersangka  berdasarkan  sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, dan juga bersifat erga omnes, artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Akan tetapi pada perjalanannya  proses  praperadilan  tersebut  terjadi  banyak  persimpangan  kewenangan, melihat  dari  beberapa  segi  aspek  perkara  yang  kemudian  membuat  mekanisme praperadilan  dalam  objek  penetapan  tersangka  tidak  lagi  membahas  secara  fokus terhadap  objeknya.  Maka  seharusnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014  dapat  mendorong  proses  revisi  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang KUHAP  yaitu  pada  ketentuan    Pasal  77,  hal  ini  agar  menjadi  suatu  acuan  pasti  bagi hakim  dalam  mengambil  keputusan  yang  mencerminkan  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Praperadilan, Penetapan Tersangka

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dibidang  hukum  acara  pidana  bertujuan,  agar  masyarakat  dapat menghayati  hak  dan  kewajibannya  dan  agar  dapat  dicapai  serta  ditingkatkan  pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap  keluhuran  harkat  dan  serta  martabat  manusia,  ketertiban  dan  kepastian  hukum demi  tegaknya  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sesuai  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  hukum  acara  pidana  nasional,  wajib didasarkan  pada  falsafah  atau  pandangan  hidup  bangsa  dan  dasar  negara,  maka  sudah
seharusnyalah  didalam  ketentuan  materi  pasal  atau  ayat  tercermin  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia  serta  kewajiban  warga  negara  seperti  telah  diuraikan  dimuka,  maupun asas  yang  akan  disebutkan  selanjutnya.  Asas  yang  mengatur  perlindungan  terhadap keluhuran  harkat  serta  martabat  manusia  yang  telah  diletakan  didalam  undang-undang tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasan  Kehakiman,  yaitu  Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakan.
Landasan sebagai mana telah diuraikan dimuka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimasukan sebagai  suatu  upaya  untuk  menghimpun  ketentuan  acara  pidana  yang  dewasa  ini  masih terdapat dalam berbagai undang-undang kedalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuia dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu.
Atas pertimbangan  yang sedemikian itulah, undang-undang hukum  acara  pidana ini disebut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  disingkat  KUHAP.  Kitab  undang- undang  ini  tidak  saja  memuat  ketentuan  tentang  tata  cara  dari  suatu  proses  pidana,  tetapi kitab  inipun  juga  memuat  hak  dan  kewajiban  dari  merka  yang  ada  dalam  suatu  proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung.
Proses acara pidana di  Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur  dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1981  yang  ditetapkan  tanggal  31  Desember  1981. 1) Setelah  KUHAP tersebut  diundangkan,  maka  telah  melahirkan  suatu  Lembaga  baru  yaitu  praperadilan. Praperadilan  sendiri  dibentuk  sebagai  sarana  kontrol  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  apa  yang  ditugaskan  oleh  undang-undang  agar  tidak  bertindak  sewenang- wenang. 2)
Praperadilan merupakan suatu kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan,  penahanan  atau  permintaan  tersangka, keluarganya  atau  pihak  lain  atau  kuasa  tersangka  tentang  sah  atau  tidaknya  penghentian penyidikan  atau  pengehentian  penuntutan  atas  permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan keadilan,  serta  permintaan  ganti  rugi  keluarga  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan adalah lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di  dalam  Undang-Undang  No.8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau sebagaimana  disebut  dengan  KUHAP.  Dengan  demikian,  Praperadilan  melakukan pengawasan  atas  kegiatan  yang  dilakukan  penyidik  dalam  rangka  penyidikan  maupun penuntutan,  bahwa  tindakan  penyidik  tersebut  menjelaskan  adanya  suatu  pengawasan antara instansi lembaga negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.
Ruang  lingkup  praperadilan  hanya  mencakup  penangkapan,  penahan,  pengehentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan,  serta  permasalahan  penggantian  kerugian  atau rehablitasi  yang  diatur  dalam  Pasal  77  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Berdasarkan  ketentuan  Undang  –  Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  bahwa  sebelum  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014,  pada  Pasal  1  butir  10  KUHAP menyatakan  bahwa  “Praperadilan  adalah  wewenang  Pengadilan  Negeri  untuk  memeriksa
1) C. Djisman Samosir, Segengam tentang Hukum Acara Pidana ,Bandung: Nuansa Aulia,2013, hlm.1.
2) Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar ,Jakarta: Kencana, 2014, hlm.185.
dan memutus menurut  cara  yang sebagaimana di atur oleh Undang – Undang, antara lain tentang;
1. Sah  atau  tidaknya  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan  tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyelidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” 3)
Ketentuan  tersebut  kemudian  diperbarui  setelah  Mahkamah  Konstitusi  (MK) mengabulkan  sebagian  pengujian  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Dalam  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Mahkamah  Konstitusi  menjadikan  penetapan  tersangka  sebagai  salah  satu  objek praperadilan  yang  sebelumnya  tidak  diatur  didalam  KUHAP.  Pasal  77  huruf  (a) KUHAP  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Selain  itu,  Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Maka  dengan  kata  lain,  penetapan  tersangka  setelah  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  mengenai  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangka  menjadi  objek Praperadilan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ruang lingkup kajian proses dan prosedur dari Praperadilan.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdasarkan pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  atas  putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  bahwa  Pasal 77  huruf  a  KUHAP  bertentangan  dengan  Pasal  1  ayat  (3) , dan  Pasal  28D  ayat  (1),  serta Pasal  28I  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  secara garis besar yakni ialah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Perkembangan  hukum  yang  terjadi  dalam  konteks  praperadilan  di  dalam  beberapa putusan  pengadilan,  yaitu  masuknya  pengujian  sah  tidaknya  penetapan  tersangka  sebagai objek praperadilan. Pada perkara ini banyak yang mengapresiasi dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia,namun di sisi lain, banyak juga yang tidak mengapresiasi dengan alasan bahwa  hal  tersebut  sudah  melanggar  prinsip  legalitas,  dimana  seharusnya  hanya  yang tertera di dalam KUHAP, yang sebagaimana diatur  didalam objek praperadilan yang bisa diajukan  ke  acara  praperadilan,  sedangkan  sah  tidaknya  penetapan  tersangka  tidak  lah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP.
3) HMA. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum ,Malang, UMM Pres, 2010,hlm. 251.
Pada  tanggal  28  April  2015,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014  memutuskan  salah  satunya  bahwa  Pasal  77  huruf  a  KUHAP adalah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 sepanjang  tidak  termasuk  penetapan  tersangka,  penyitaan,  dan  penggeledahan.  Artinya, dengan putusan Mahkanah Konstitusi ini, pengujian atas sah tidaknya penetapan tersangka harus termasuk dalam objek praperadilan.
Apabila  melihat  putusan-putusan  yang  terjadi  didalam  perjalanan  mekanisme praperadilan  sampai  saat  ini  yaitu  mengenai  apakah  sah  tidaknya  penetapan  tersangka termasuk  objek  praperadilan,  maka  akan  mendapatkan  fakta  yang  terjadi  ialah  tentang inkonsistensi  dari  Pengadilan  dalam  menerima  hal  tersebut  sebagai  objek  praperadilan. Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  ada  yang  menerima  perkara,  dan  bahkan  ada  yang menolak  dengan  tegas.  Hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  masyarakat,  terutama  para pencari keadilan yang ingin menguji keabsahan penetapan tersangkanya, karena semuanya akan sangat bergantung kepada subjektifitas masing-masing hakim dan keberuntungan dari masing-masing  pemohon,  dengan  ini  dapat  melihat  bahwa  tidak  ada  kepastian  hukum megenai status keabsahan penetapan tersangka tersebut, apakah bisa diuji di praperadilan, atau tidak.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, perlu  diingat,  pernah  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  003/PUU-IV/2006 tertanggal  26  Juli  2006  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  penggunaan  ajaran  sifat melawan  hukum  materiil  yang  tercantum  dalam  penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo. Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  tidak  boleh  dilakukan.  Fakta  membuktikan  bahwa ternyata hakim yang berada dalam naungan Mahkamah Agung belum tentu melaksanakan putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini  yang  menyebabkan  pula  adanya  potensi  hakim- hakim  yang  berada  dibawah  naungan  Mahkamah  Agung  tidak  melaksanakan  putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka  yang masuk ke dalam  salah satu  objek praperadilan.
Sedangkan tidak berhenti sampai disitu, polemik mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yaitu  objek  yang  diperiksa  dalam  praperadilan  atas  sah  tidaknya  penetapan  tersangka. Apabila  hal  ini  berpegang  secara  legal  formalistik,  maka  yang  diperiksa  dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu  sendiri,  yang  berdasarkan  Pasal  1  angka  14  KUHAP,  yang  menyebutkan  bahwa Tersangka  adalah  seorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya berdasarkan  bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka.
Apabila kita cermati lebih lanjut, sebenarnya yang diuji oleh pemohon-pemohon dan yang diperiksa oleh para hakim di atas, bukan lah atas sah tidaknya penetapan tersangka, namun sudah masuk menguji sah tidaknya penyelidikan dan atau penyidikan. Pemeriksaan atas  permohonan-permohonan  di  atas  adalah  pemeriksaan  mengenai  keabsahan  dari lembaga  dan  atau  aparat  yang  melakukan  penyelidikan  dan  atau  penyidikan,  bukan mengenai bukti permulaan yang ada untuk menetapkan pemohon-pemohon di atas sebagai
tersangka.  Hal  ini  lah  yang  juga  kemudian  memunculkan  kritik  dari  berbagai  pihak  yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  seharusnya  hakim  tidak  menyentuh  sampai  kepada pemeriksaan  keabsahan  dari  lembaga  dan  atau  aparat  yang  melakukan  penyelidikan  dan atau penyidikan, melainkan hanya membuktikan bahwa apakah penetapan tersangka  yang dilakukan sudah berdasarkan bukti permulaan atau belum.
Pada  penjelasan  tersebut,  muncul  indikasi  yang  mendapati  bahwa  setidaknya  ada terdapat  permasalahan  yang  ada  dalam  praperadilan  di  Indonesia  hari  ini,  yang  mana permasalahan-permasalahan  tersebut  harus  segara  dijawab  agar  tercipta  suatu  kepastian hukum  yang  melindungi  masyarakat,  yaitu  tentang  ketidakjelasan  tentang  sebenarnya pengujian keabsahan sah tidaknya penetapan tersangka masuk sebagai objek praperadilan.
Mahkamah  Agung  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  penjaga  kesatuan  hukum dalam  institusi  pengadilan.  Seperti  yang  telah  sebutkan  bahwa  ketidakjelasan  pengaturan tentang  pengujian  keabsahan  penetapan  tersangka  telah  menyebabkan  inkonsistensi putusan  dari  para  hakim  di  bawah  naungan  Mahkamah  Agung,  sehingga  seharusnya Mahkamah  Agung  merespon  hal  ini  agar  inkonsistensi  putusan  hakim  yang  berada  di bawah naungannya sesuia berjalan menurut koridor hakim yang seharusnya.
Materi  praperadilan  yang  tercantum  dalam  Pasal  77  KUHAP  sebelum  adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai  perluasan objek praperadilan di atas, baik  untuk pengujian  sah  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  pengehentian  penyidikan,  maupun penghentian penuntutan, Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, belum memiliki aturan yang  jelas  mengenai  objek  pemeriksaan,  teknis  pemeriksaan,  dan  juga  beban  pembuktian dari objek pemeriksaan itu sendiri, semuanya diserahkan kepada praktik.
Pelaksanaan  fungsi  Mahkamah  Agung  sebagai  penjaga  kesatuan  hukum  melekat pada fungsi Judex Juris , yang dimiliki Mahkamah Agung pada tahap kasasi, dimana pada tahap  tersebut,  Mahkamah  Agung  bisa  melakukan  koreksi  mengenai  aspek  hukum  suatu putusan yang dianggap kurang tepat dan kemudian memberikan panduan dan arahan aspek hukum  yang  tepat,  yang  kemudian  dapat  diikuti  oleh  hakim-hakim  pada  tingkat  pertama (Hakim Pengadilan Negeri).
Sebenarnya,  Mahkamah  Agung  pernah  melakukan  penjagaan  kesatuan  hukum tentang  praperadilan,  setidaknya  2  (dua)  kali,  yang  dilakukan  pada  tahap  Peninjauan Kembali  (PK).  Pengujian  pada  tahap  PK  terjadi  karena  pasca  diundangkannya  KUHAP pada  tahun  1981  dan  keluarnya  perubahan  UU  Mahkamah  Agung  terakhir  tahun  2009, tidak ada aturan mengenai PK atas putusan praperadilan.
Namun,  pada  dasarnya  hal  ini  tidak  mengharapkan  pelaksanaan  fungsi  menjaga kesatuan hukum dilakukan Mahkamah Agung pada tahap PK, karena sejatinya pada tahap PK,  Hakim  yang  memeriksa  tidak  lagi  berfokus  kepada  aspek  hukumnya,  namun  kepada fakta-fakta yang ada di persidangan tingkat pertama, atau dengan kata lain, sebenarnya, PK bersifat Judex  Facti, tidak  seperti  pada  tahap  kasasi  dimana  Hakim  tidak  lagi  memeriksa fakta, melainkan fokus kepada aspek hukumnya, atau dengan kata lain sebagai Judex Juris . Seharusnya, pelaksanaan fungsi  menjaga kesatuan hukum  memang hanya dilakukan pada tahap kasasi.

## B.    Kepastian  Hukum  atas  dikabulkannya  praperadilan  penetapan  tersangka dalam praktek.
Berdasarkan permasalahan mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian  memasuki  area  hukum  materiil  dari  praperadilan  itu  sendiri,  yaitu  mengenai
objek  yang  diperiksa  dalam  praperadilan  atas  sah  tidaknya  penetapan  tersangka.  Dengan ketentuan  Pasal  77  KUHAP  yang  tidak  mengatur  tentang  penetapan  tersangka  sebagai objek praperadilan.
Mahkamah Konstitusi membuat putusan tersebut bahwa dengan mempertimbangkan Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum,  sehingga  Asas Due  Process  of  Law harus  dijunjung  tinggi  oleh  seluruh pihak  Lembaga  penegak  hukum  demi  menghargai  hak  asasi  seseorang.  Pendapat Mahkamah  Konstitusi,  tentang  mekanisme  KUHAP  yang  tidak  memiliki Check  and Balance  System atas  tindakan  penetapan  tersangka  oleh  penyidik.  Karena  tidak  adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, Hukum Acara Pidana Indonesia belum  menerapkan  prinsip Due  Process  of  Law secara  utuh  karena  tindakan  aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.
Bahwa  didalam  mencari  kepastian  hukum  tersebut  pasti  melihat  kepada  objek perkaranya yaitu penetapan tersangka. Kemudian muncul indikasi pertanyaan yang sangat khusus  tentang  mengenai  batas  waktu  penetapan  tersangka.  Pada  dasarnya  dalam pengaturan  yang  tercantum  pada  Pasal  1  butir  14  KUHAP  yang  mengatakan  seseorang yang  karena  perbuatannya  atau  keadaaanya  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana, yang  selanjutnya  jika  merujuk  pada  Pasal  50  ayat  (1),  (2),dan  (3)  yang  menjelaskan  pula bahwa hak tersangka ini secara tegas dilindungi  oleh Undang-Undang  yang mendasarkan pada prosedur penyidikan.
Menurut  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menjelaskan makna 2 (dua) alat bukti, sedangkan Pasal 1 butir 5 KUHAP hanya memberikan prosedur dalam penyidikan. Maka yang  menjadi  permasalahan  adalah  sebagaimana  telah  dengan  diperolehnya  2  (dua)  alat bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan atau dalam tahap penyidikan apakah telah  dapat  ditetapkan  tersangkanya.  Yang  menjadi  permasalahanya  tentang  proses penetapan  tersangka  dalam  tindak  pidana  korupsi  ini  cenderung  berlarut-larut  dalam penangannnya  sehingga  dalam  proses  penegakan  hukum  sehingga  terkesan  tidak  berjalan sebagaimana mestinya dalam penegakan hukum pidana.
Praperadilan  sebagaimana  menjadi  lembaga  yang  mengontrol  dan  mengoreksi tindakan  aparat  penegak  hukum  dalam  menghargai  dan  menjamin  hak-hak  tersangka  dan korban atau hak asasi manusia terhadap semua orang, dan fungsi mencari dan menemukan kebenaran  materiil  di  dalam  hukum  pidana  haruslah  ditempatkan  pada  posisi  menjamin terlaksananya perlindungan dan penghormatan pada hakekat  kedudukan HAM  yang lebih tinggi daripada hukum.
Namun  kejelasan  mengenai  objek  pemeriksaan  dalam  praperadilan  tersebut  apabila diterima  sebagai  salah  satu  objek  praperadilan,  dan  apakah  hanya  sampai  pemeriksaan bukti permulaan  yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga  dan  atau  aparat  yang  melakukan  proses  penyelidikan  dan  atau  penyidikan. Berdasarkan  tentang  mekanisme  beracara  dalam  praperadilan  itu  sendiri,  mulai  dari tahapan  pemeriksaan,  teknis  pemeriksaan,  sampai  kepada  siapa  harus  dibebankan  beban pembuktian burden of proof dalam perkara tersebut.
Mengenai  hal  jenis  dan  hierarki  pada  Perundang-undangan  atas  dimana  harus meletakkan pemberlakukan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini mengacu pada Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan ole Pasal 86 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengatur lebih lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya. Artinya,  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  termasuk  juga  jenis  peraturan  Perundang- undangan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Kemudian  untuk  itu  dalam  memenuhi  hak  konstitusional  warga  Negara  tersebut, permasalahan  ini  harus  segera  ada  aturan  yang  menetapkan  dengan  jelas  mengenai penerapan  penetapan  tersangka  praperadilan  sehingga  tidak  terjadi  spekulasi  terhadap mekanisme peradilan pidana di Indonesia.
Bahwa  dengan  hal  inilah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  dikeluarkan  dalam putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  ini  bersifat final  and binding, serta  yang bersifat erga omnes, dan tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara tetapi juga mengikat siapapun elemen  bangsa  dan  masyarakat  Indonesia,  maka  kekuatan  putusan  Mahkamah  Konstitusi sebagai negative legislator ini sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai positive legislator, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang berlaku sebagai undang-undang.
Maka  secara  umum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat declaratoir dan constitutief .  Artinya  menjelaskan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  berisi pernyataan  apa  yang  menjadi  hukumnya  dan  sekaligus  dapat  meniadakan  keadaan hukum  dan  menciptakan  keadaan  hukum  baru.  Dalam  perkara  pengujian  undang  - undang,  putusan  yang  mengabulkan  tersebut  yang  bersifat declaratoir ini  jelas menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma Undang-Undang itu sendiri, dan pada  saat  yang  bersamaan  pula,  putusan  tersebut  meniadakan  keadaan  hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

## PENUTUP
1. Penerapan  penetapan  tersangka  sebagai  objek  praperadilan  pada  faktanya  dalam beberapa  kasus,  ternyata  membawa  akibat  hukum  hilangnya  hak  dari  orang  yang ditetapkan  sebagai  tersangka,  sehingga  apabila  tidak  ada  ukuran  yang  objektif  untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, bahkan kalau tidak ada mekanisme atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik atau  penyelidik,  maka  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  kesewenang-wenangan dalam  penetapan  tersangka  yang  tidak  dapat  diadili  dan  akan  ada  orang  yang  hilang haknya tanpa dapat dilindungi secara hukum.
2. Kepastian  hukum  praperadilan  penetapan  tersangka  dalam  praktek  berdasarkan  sudut pandang pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, dan juga bersifat erga  omnes, maka  tidak  hanya  mengikat  para  pihak  yang  berperkara, akan tetapi mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia, sehingga kekuatan pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai negative  legislator akan  sama  kuat  daya ikatnya  dengan  undang-undang  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif  sebagai positive legislator.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar ,Jakarta: Kencana, 2014 C. Djisman Samosir, Segengam tentang Hukum Acara Pidana ,Bandung: Nuansa Aulia,2013 Gunawan  Setiadirdja ,  Hak-hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Ideologi  Pancasila ,  Yogyakarta  : Kanisius 1993. HMA. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum ,Malang, UMM Pres, 2010 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Jakarta;Rajawali,2006. Mujiyono,  Agus  Sri. Analisis  Perlindungan  Hukum  Hak  Tersangka  Dan  Potensi  Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana . Skripsi.Surakarta : Universitas Sebelas Maret.2009.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan , cet VII, Sinar Grafika,  Jakarta. 2006
R.Soeparmono,
Praperadilan dan Penggabungan
perkara
Gugatan ganti
kerugiandalamKUHAP .CV.Mandar Maju,Bandung.2003

## SUMBER PERATURAN
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.4  tahun  2016  tentang  Larangan  Peninjauan  Kembali  Putusan Praperadilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan   Kehakiman Undang-undang No.8 tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana (KUHAP)