## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DALAM BENTUK VCD/DVD DI KABUPATEN BULELENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TERKAIT PELANGGARAN HAK EKONOMI
Dewa Agung Budi Rama Laksana, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email : ( gungrama2408@gmail.com , niktsariadnyani@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id )

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  Upaya  Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng dan  bentuk perlindungan  Hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  terhadap  beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan  penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif,  yang kemudian dianalisis dengan menggunakan data primer, sekunder,  dan  tersier  untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang  relevan  dari  permasalahan  yang  dihadapi pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta atas musik  dalam  bentuk  VCD/DVD  bajakan  di  Kabupaten  Buleleng  belum  adanya  upaya  penanggulangan yang dapat dilakukan, hal ini diakarenakan belum adanya kasus yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan dari masyarakat, Upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD  di  Kabupaten  Buleleng  dapat  dilakukan  melaui  dua  upaya  penanggulangan  yakni  dengan upaya  penanggulangan  secara  Preventif  dan  Upaya  penanggulangan  secara  Represif.  2)  Bentuk perlindungan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  terhadap  berdarnya VCD/DVD  bajakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  belum terimplementasikan  dengan  baik,  belum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang Hak Cipta. pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencipta, dan Karya Cipta Musik

## Abstract
This study aims to determine and understand how  Efforts  to Prevent Copyright Infringement of music  in the  form  of  pirated  VCDs  /  DVDs  in  Buleleng  Regency  and  forms  of  legal  protection  that  have  been carried out by the Government of the Regency of Buleleng against the circulation of pirated VCDs / DVDs in  Buleleng  Regency  based  on  Law  No.  28  of  2014  concerning  Copyright.  This  research  is  a  research that  uses  empirical  legal  research  methods  using  a  descriptive  approach,  which  is  then  analyzed  using primary, secondary, and tertiary data to obtain relevant conclusions from the problems faced in this study. The results showed that, 1) Management of copyright infringement on pirated music in the form of pirated VCD / DVD in Buleleng Regency has not been any mitigation efforts that can be done, this is due to the absence  of  cases  that  have  been  entered  into  regarding  copyright  infringement  of  music  in  the  form  of pirated VCD / DVD from the community, VCD / DVD piracy prevention efforts in Buleleng Regency can be done  through  two  countermeasures,  namely  Preventive  Countermeasures  and  Repressive Countermeasures.  2)  The  form  of  legal  protection  that  has  been  carried  out  by  the  Government  of  the Regency  of  Buleleng  against  the  piracy  of  pirated  VCDs  /  DVDs  based  on  Law  Number  28  of  2014 concerning  Copyright  has  not  been  implemented  properly,  not  in  accordance  with  Law  Number  28  of 2014  concerning  Copyright.  violations  of  copyrighted  works  in  Indonesia  especially  in  the  Regency  of Buleleng.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
Keywords : Legal Protection,  the Creaor and music copyright works

## Pendahuluan
Sarana  hiburan  merupakan  salah  satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat  yang  modern  sekarang  ini, termasuk  di  dalamnya  musik  dan  lagu. Pada  tingkat  kehidupan  masyarakat  seperti sekarang  ini  musik  dan  lagu  bukan  lagi sekedar  sarana  hiburan  yang  hanya  habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak  apapun  bagi  pencipta  maupun penikmatnya.  Lebih  dari  itu  musik  dan  lagu sekarang  ini  telah  mampu  menampakkan diri  sebagai  potensi  ekonomi  yang  memiliki dampak  sosial  dan  ekonomis  (Kesowo, 1989: 76).
Dalam perkembangannya, bidang musik,video  dan  lagu  telah  menjadi  lahan yang  kian  subur  dan  juga  menarik  minat untuk  industri  perekaman  ataupun  untuk industri “show  business” dalam  mencari keuntungan  (Prasetyo,  2017:3).  Dari  dunia bisnis  musik,video  dan  lagu  inilah  yang sering sekali menimbulkan berbagai sengketa  antara  pelaku  industri  musik  baik antara  pencipta  lagu  dengan  penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman,  antara  perusahaan  rekaman dengan  publisher,  maupun  antara  pencipta lagu  dengan  perusahaan  rekaman  maupun dengan  publisher.  Sengketa  ini  pada akhirnya  disebut  sengketa  antara  pencipta lagu  dengan  bussiness  user  (pemakai  lagu untuk  bidang  bisnis  musik/pelaku  industri musik) dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta.
Pengertian  hak  cipta  itu  sendiri  telah dijelaskan  di  dalam  Undang-undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang telah  dijelaskan  bahwa  hak  cipta  itu  sendiri sebenarnya  adalah  untuk  melindungi  wujud hasil  karya  manusia  yang  lahir  karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini sendiri  berlaku  untuk  bentuk  karya  cipta yang  telah  berwujud  secara  khas  sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Terkait dengan pelanggaran hak cipta yang sangat marak terjadi maka pengaturan tentang hak eksklusif  telah  diatur  didalam  undang-
undang  hak  cipta.  Sebagai  salah  satu bentuk  karya  intelektual  maka  hukum menganggap  karya  cipta  merupakan  suatu kekayaan, sehingga harus mendapat perlindungan, dan keberadaan perlindungan tersebut  dilindungi  oleh  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta mengatur mengenai  ciptaan  yang  dilindungi  ialah ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra,  salah  satunya  merupakan lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks dalam  bentuk  VCD  (Nurrachmad,  2016:16- 17).  Lemahnya  perlindungan  hak  cipta  di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan  hukum  ( Law  Enforcement )  oleh peraturan  penegakan  hukum  itu  sendiri, padahal  pelangaran  terhadap  hak  cipta menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  bukan  lagi  merupakan  delik  biasa akan tetapi merupakan delik aduan.
Dari sekian banyak hak kekayaan intlektual yang  dilindungi  oleh  undang-undang,  hak cipta  merupakan  hak  yang  lebih  sensitif dalam  artian  sangat  rentan  terjadinya pelangaran. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran  hak  cipta masih  sangat  marak terjadi  di  Indonesia.  Maraknya  pelanggaran hak cipta di Indonesia, dikarenakan semata- mata  karena  kurang  pemahaman  terhadap peraturan yang mengatur dalam bidang hak cipta,  namun  faktor-faktor  tersebut  terjadi karena  adanya  faktor  non  hukum  yang  ikut mempengaruhi atas maraknya pelanggaran hak cipta (Putra, 2014: 4).
Sejalan  dengan  itu  penegakan  hukum terkait  dengan  hak  cipta  yang  diterapkan pun  terkesan  tidak  menyentuh  pada  akar permasalahannya.  Akibatnya masih banyak orang  yang  kurang  menghargai  ciptaan orang  lain,  salah  satunya  dalam  bidang musik atau lagu yang berupa VCD terutama dalam  hal  pemperbanyak  tanpa  ijin  dari pencipta (Putra, 2014:5). Untuk perlindungan hukum hak cipta tertutama jika dikaitkan  dengan  hak  ekonomi  yang terdapat  di  dalam  hak  cipta,  maka  untuk perlindungan hak cipta terhadap

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
pengumuman  karya  cipta  yang  berbentuk musik  atau  lagu  di  dalam  VCD    dapat dilakukan  dengan  skema  pembayaran royalti  berdasarkan  penjualan  .  Mereka hanya  perlu  membayar  flat  royalti  per  CD yang terjual (Putra, 2014:6).
Dengan  meningkatnya  teknologi  didalam masyarakat,  maka  semakin  mudah  pula masyarakat mengakses lagu dan kemudian di  buat  dalam  bentuk  VCD  sehingga menyebabkan  hak  cipta  tersebut  harus dilindungi. Prakteknya ada upaya dari pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam menjalankan  keinginannya,salah  satunya pelanggaran  yang  di  lakukan  oleh  penjual- penjual  VCD  di  pasaran  yang  mengcopy dan  memperbanyak  VCD  tanpa  membayar royalti  dan  tanpa  seijin  pencipta  yang dimana  ini  akan  merugikan  pencipta  itu sendiri.  Mengambil  keuntungan  dari  hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengopi,  memperbanyak  atau  perbuatan lainya,  lalu  dikormersilkan  oleh  pelaku bukan  hanya  merugikan  secara  materil, tetapi  juga  akan  berefek  pada  semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi  maupun  seni,  dan  budaya  yang diciptakan  oleh  para  pencipta  karena  tidak mengembangkan lagi penemuannya. Fenomena  maraknya  beredar  VCD  dan DVD  bajakan  yang  menyebabkan  ruginya pencipta  lagu  ini  banyak  terjadi  khususnya di  Kabupaten  Buleleng  dalam  hal  ini beredarnya VCD dan DVD bajakan di Pasar Tingkat  Buleleng  dijual  secara  bebas kepada masyarakat tanpa membayar royalti dan ijin kepada pencipta lagu. Berdasarkan fakta  observasi  awal  yang  terjadi  di lapangan yakni di Pasar Tingkat Kabupaten Buleleng,  VCD/DVD  bajakan  yang  dijual oleh  para  penjual  hanya  dijual  saja  tidak melakukan  pembajakan  sekaligus,  dalam artian  hanya  berperan  sebagai  penjual. Seda  ngkan  yang  melakukan  pembajakan adalah pihak lain. Selain itu juga, realitanya masyarakat  Buleleng  lebih  tertarik  membeli VCD/DVD  bajakan  dikarenakan  harganya relatif  lebih  murah  daripada  membeli  yang orisinil, sehingga secara otomatis merugikan  pemilik  hak  cipta,  dalam  hal  ini
tidak  didapatkannya  royalti  dari  penjualan tersebut dan dibajaknya karya ciptanya. Berdasarkan  hal  tersebut,  penjual  yang menjual  VCD/DVD  bajakan  yang  tanpa membayar  royalti  dengan  tanpa  seijin pencipta tersebut telah melanggar ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  yang mana  dalam  Pasal  8  tersebut  dinyatakan bahwa  pencipta  memiliki  hak  ekonomi, yakni  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi  atas  ciptaannya.  Selain  itu  juga, pihak yang melakukan penggandaan terhadap ciptaan seseorang tanpa memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari penciptanya  telah  melanggar  ketentuan Pasal  9  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  bahwa setiap  orang  yang  tanpa  izin  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.
Sebagai  suatu  hak  eksklusif  bagi  seorang pencipta  ,  demikian  halnya  terhadap  hak cipta  lagu  atau  musik  dalam  sebauh  VCD, maka  setiap  orang/badan  usaha  yang menggunakan  ciptaan  musik  untuk  suatu kegiatan  komersil  dan  atau  kepentingan yang  berkaitan  dengan  kegiatan  komersil harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada penciptanya  dan  atau  kepada  pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta  sebagai  suatu  hak  yang  eksklusif hanya  diperuntukkan  bagi  penciptanya  dan tiada  pihak  lain  yang  dapat  mengambil manfaat  dari  padanya  tanpa  izin  pencipta atau  pemegang  hak  ciptanya  yang  sah. Begitupun  dalam    Undang-Undang  No.28 tahun  2014  tentang  hak  cipta  menyatakan bahwa  lagu  dan  musik  dengan  atau  tanpa teks  merupakan  salah  satu  ciptaan  yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.
Penegakan  hukum  serta  regulasi  produksi VCD/DVD  dalam  jumlah  banyak  yang  ada saat  ini  belum  atau  bahkan  tidak  maksimal sama sekali sehingga tindakan pembajakan seolah  tidak  tersentuh  oleh  peraturan  dan sanksi  hukum,  dalam  artian  perlindungan hukum  yang  diberikan  masih  kurang  .

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
Kerugian  material  akibat  pembajakan  ini besaran  nilainya  tidak  main-main  hingga mencapai  trilyunan  rupiah.  Pembajakan karya  cipta  telah  menghambat  penerimaan negara  melalui  pajak  dan  investasi  industri (Sanjaya,  2018:2).  Selain  itu,  pembajakan mendorong  pengebirian  kreativitas  karena royalti  yang  seharusnya  diterima  para pencipta  ataupun  pemegang  hak  cipta, hilang  entah  ke  mana.  Walaupun  sudah diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta memang telah menjamin hak  cipta  bagi  pemilik  atau  pemegang  hak cipta,  tetapi  bunyi  undang-undang  tersebut masih  umum,  tidak  mendetail  sehingga terjadi kerancuan tentang perlindungan hak cipta  dan  pembayaran  royalti  kepada pemegang  hak  cipta  lagu.  Sehingga  belum didapatkan gambaran  yang  jelas  mengenai perlindungan hukum hak cipta dan pembayaran  royalti  kepada  pemegang  hak cipta. Apakah mengacu standar internasional seperti halnya standar lainnya. Oleh  karena  itulah,  dengan  berlandaskan pada  pembahasan  di  atas,  maka  penulis mengambil  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  Upaya  Penanggulangan Pelanggaran  Hak  Cipta  atas  musik dalam  bentuk  VCD/DVD  bajakan  di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng
berdasarkan  Undang-undang  No.  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
Sehingga  penulis  tertarik  untuk  membuat penulisan
hukum dengan judul “Implementasi Perlindungan
Hukum Terhadap  Pencipta  Karya  Cipta  Musik Dalam  Bentuk  VCD/DVD  di  Kabupaten Buleleng  Menurut  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2014  Terkait  pelanggaran  hak ekonomi”.
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji  mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan menggabungan bahan-bahan hukum  (data  skunder)  dengan  data  primer yang  didapatkan  di  lapangan  (Ishaq, 2017:66).  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  hukum  yuridis empiris, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue  approach) ,  dan  pendekatan  kasus (case  approach) ,  sumber  bahan  hukum yang  digunakan  adalah  yaitu  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  dengan  teknik  observasi,  teknik wawancara, dan teknik studi dokumen.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bentuk VCD/DVD Bajakan di Kabupaten Buleleng
Pelanggaran  Hak  Cipta  di  Indonesia  pada saat  ini  sangat  mengkhawatirkan  dan  luar biasa.  Contohnya,  banyak  barang  bajakan yang dijual dalam bentuk VCD/DVD dengan harga  yang  murah  yang  diperjual-belikan secara  terang-terangan  di  beberapa  sudut Kota di Indonesia. Salah satunya diantaranya di Kabupaten Buleleng.
Dengan adanya pembajakan ini kaset-kaset pita, CD, dan VCD bajakan yang membanjiri pasaran  dengan  harga  yang  jauh  lebih murah  daripada  harga  kaset  VCD/DVD aslinya.  Hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan VCD/DVD  bajakan  itu  hanya  diproduksi tanpa  membayar  pajak,  dan  hanya  cukup bermodalkan  kecil  tinggal  menggandakkan dari barang aslinya. Disamping itu, masyarakat atau konsumen tentu saja lebih menyukai  membeli  VCD/DVD  bajakan dibandingkan  dengan  yang  asli  karena kualitasnya  hampir  sama  dengan  yang  asli sedangkan  harganya  jauh  lebih  murah  bila dibandingkan  dengan  harga  aslinya.  Jadi, mengapa  VCD/DVD  yang  asli  lebih  murah

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
dibandingkan  dengan  barang  yang  asli dikarenakan para pembajak tidak membayarkan  royalti  ke  pencipta  lagu  atau produser  musik,  juga  tidak  membutuhkan promosi dan pembayaran pajak.
Pedagang  atau  pengedar  yang  menjual barang-barang bajakan tersebut dikarenakan adanya berbagai alasan, salah satunya  karena  faktor  ekonomi  yang semakin  sulit  dan  susahnya  mencari pekerjaan.  Faktor  tersebut  yang  membuat mereka  melakukan  pekerjaan  apa  saja walaupun  melanggar  norma-norma  hukum. Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong  utama  mereka  menjual  barang bajakan tersebut, dikarenakan keuntungannya  cukup  menggiurkan.  Selain itu,  masyarakat  sendiri  juga  lebih  suka membeli  barang  bajakan  yang  harganya lebih murah daripada barang yang asli yang harganya mahal (Kusuma, 2014:7).
Selain  maslah  tersebut,  yang  menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah  pembajakan  CD  /  VCD  di Indonesia  terdapat  dilema,  yang  dapat dilihat dari beberapa aspek.
1. aspek  budaya  dimana  masyarakat cenderung  belum  merasa  bersalah menggunakan barang bajakan.
2. aspek  sosial  yaitu  adanya  penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang  bulu  dengan  melihat  status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
3. aspek  Hukum  dimana  masih  terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI  dari  para  penegak  Hukum  dalam masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh gambaran
mengenai upaya penanggulangan  pembajakan  VCD/DVD  di Kabupaten  Buleleng  yang  dilakukan  oleh para  aparat  penegak  Hukum  yaitu  dengan upaya: (Kusuma, 2014:11).
1) Upaya Penanggulangan Secara
Preventif Upaya  prefentif  yang  ditempuh  oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan  penangulangan  terhadap
CD  /  VCD  adalah  dengan  cara melakukan sosialisasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan
masyarakat.
Undang –  Undang  No.  28  Tahun 2014  mengenai  Hak  Cipta  yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada mayrakat semenjak undang-undang ini diberlakukan. Untuk  menyosialisasikan  Undang – Undang Hak Cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan sepintas  upaya  sosialisasi  tersebut tampaknya  belum  maksimal  dalam masyrakat karena di lapangan banyak  kalangan  masyrakat  yang tampatnya kurang siap untuk melaksanakan  amanat  Undang – Undang  ini.  Undang –  Undang  Hak Cipta  amat  penting  keberadaannya bagi  masyarakat  karena  mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi
dilakukan lebih serius sehingga dalam  penerapannya  menjadi  efektif. Kekurangannya  proses  sosialisasi Undang –Undang  ini  terbukti  dari kenyataan
begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam massyarakat menjelang maupun  sesudah  Undang –  Undang ini diberlakukan. Sosialisasi
dilakukan dengan mempergunakan  berbagai  jalur  dan media.  Salah  satu  media  yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi  adalah  jalur  media  massa dengan memanfaatkan media  massa yang  ada,  baik  lewat  radio,  TV maupun  surat  kabar  yang  memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan  atau  membeli  produk bajakan”,  selain  jalur  media  massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat (Kusuma, 2014:11).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
Upaya  penanggulangan  preventif  ini sebenarnya  telah  diatur  dalam  Pasal 2  ayat  1  dan  2  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  yang  menyatakan  bahwa  Hak Cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi pencipta  atau  pemegang  hak  cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul  secara  otomatis  setelah  suatu ciptaan  dilahirkan  tanpa  mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Pasal  tersebut  menegaskan  pencipta musik menciptakan musik yang diaransemen  secara  digital  maupun manual  kemudian  direkam  dengan satu  pita  kaset,  pada  saat  itu  sudah lahir  sebuah  ciptaan  musik  dan secara  otomatis  juga  muncul  hak cipta  atas  musik  yang  kemudian dapat  didaftarkan  untuk  mendapat perlindungan hukum hak cipta.
Pendaftaran memang bukan merupakan  suatu  keharusan  bagi Pencipta  untuk  mendaftarkannya  ke Ditjen  HaKI  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum,  akan  tetapi pendaftaran itu berguna untuk
mempermudah pembuktian kepemilikan  hak  cipta  oleh  Pencipta padaa  saat  musik  yang  diciptakan menjadi sengketa dalam hal kepemilikan hak cipta. Upaya Preventif tidak hanya dilakukan dengan pendaftaran ciptaan  musik,  tetapi  juga  dapat dilakukan  dengan  melalui  adanya perjanjian  lisensi.  Perjanjian  lisensi yang  dimaksud  disini  adalah  bahwa pemegang  hak  cipta  memberikan lisensi  kepada  pihak  lain  untuk menikmati  manfaat  ekonomi  suatu ciptaan yang dilindungi dalam  jangka waktu  tertentu  dan  dengan  syarat tertentu.  Perjanjian  lisensi  antara Pemegang  hak  cipta  dengan  pihak lain  telah  diatur  dalam  Pasal  80 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
menyatakan  bahwa  Pemegang  Hak cipta  atau  pemilik  Hak  terkait  berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan  perjanjian  tertulis  untuk melaksanakan perbuatan seperti penyiaran,  penggandaan  ataupun penyewaan. Dari paparan tentang lisensi ini, maka dalam
kaitannya dengan pemanfaatan  komersial  hak  cipta atas  musik  sesungguhnya  karya ciptaan musik dapat dilindungi apabila mereka memanfaatkan mekanisme  dari  lisensi  ini.  Meskipun dimanfaatkan secara komersial, tetapi  dalam  konteks  ini  pencipta musik  atau  pemegang  hak  cipta sudah  memperoleh  timbal  balik  dari pemanfaatan tersebut melalui pemabyaran  royalty,  jadi  bentuk upaya  preventif  ini  dimaksudkan untuk  melindungi  pencipta  musik dimana  pencipta  sudah  memperoleh perlindungan  hukum  dalam  wujud terpenuhinya hak eksklusif atas ciptaannya yang di dalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.
2) Upaya Penanggulangan Secara Represif
Upaya  represif  ditempuh  dengan melakukan operasi terhadap produk- produk  bajakan  yang  dilakukan  oleh Aparat  Penegak  Hukum  dengan melakukan  razia  dan  perampasan VCD/DVD  bajakan  yang  dilakukan oleh  pihak  kepolisian  yaitu  pihak Polres Kabupaten Buleleng. Operasi dilakukan  di  Pasar  Tingkat  di Kabupaten  Buleleng  yang  pada biasanya  digunakan  untuk  menjual CD / VCD bajakan. Operasi penyidakan tersebut dilakukan sangat jarang sekali, yang mengakibatkan para penjual VCD/DVD bajakan tidak jera.
Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para Aparat Penegak Hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap  sumber  produk  bajakan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
tersebut,  sehingga  produksi  barang bajakan terus berlanjut.
Hal ini menunjukan bahwa pemerintah  belum  secara  tuntas menyelesaikan masalah pembajakan,  oleh  karena  masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut  yang  belum  tersentuh  oleh
Aparat  Penegak  Hukum.  Represif dengan  menangkapi  para  penjual kaset  VCD/DVD  hasil  bajakan  serta menyita  barang  tersebut.  Namun upaya  ini  sepertinya  tidak  dilakukan dengan  intensif  dan  terencana, sehingga  hasilnya  tidak  maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen  yang  berada  dibalik  aksi pembajakan.  Hal  ini  terbukti  tetap maraknya penjualan produk bajakan ditempat –tempat umum seperti pasar,  tempat –  tempat  keramaian,
dan lain – lain.
Pada  akhirnya  usaha  terbaik  yang dapat  dilakukan  adalah  sikap  tegas dan  keseriusan  dari  pemerintah dan khususnya  aparat  penegak  Hukum yang harus ditingkatkan untuk
mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi  menegakakn  Hukum tanpa  pandang  bulu  adalah  cara paling  baik  untuk  memberantas pembajakan VCD/DVD bajakan Kabupaten  Buleleng.  Jangan  hanya pedagang  kecil  saja  yang  harus diproses dan dituntut secara Hukum. Dengan  ketegasan  seperti  itulah dapat  diharapkan  hasil  yang  lebih baik  dalam  pemberantasan  barang – barang bajakan.
Bentuk Perlindungan Hukum yang Telah  Dilakukan  Oleh  Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap Beredarnya VCD/DVD Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya
terhadap  pelanggaran  hak  cipta musik  dalam  bentuk  VCD/DVD bajakan bukanlah merupakan sesuatu  yang  berdiri  sendiri  yang terlepas  dari  penegakan  hukum pada  umumnya:  Penegakan  hukum hak  cipta  hanyalah  merupakan  sub sistem  dan  bagian  integral  dari sistem penegakan hukum di
Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan  yang  terjadi dan dialami dalam penegakan hukum  secara  umum  adalah  juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat
penegak hukumnya,  mulai  dari  polisi,  jaksa, hakim  dan  advokat,  yang  banyak disorot  dan  dikecam  terkesan  tidak profesional  manakala  berhadapan dengan  pelanggaran  hukum  hak cipta.
Banyaknya  pelanggaran  hak  cipta lagu musik dalam masyarakat, khususnya  terhadap  hak  untuk memperbanyak  yang  secara  nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (piracy) serta pelanggaran  terhadap  hak  untuk mengumumkan
dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan musik tanpa izin telah menyebabkan adanya  kesan  bahwa  negara  kita kurang memberikan perhatian serius terhadap  masalah  hak  cipta  dan dipandang  masih  lemah  dalam melakukan penegakan hukumnya. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri  bahwa  penegakan  hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan  pengadilan  yang ada  seolah-olah  tidak  ada  yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak  cipta  kelas  kakap  melainkan adalah terhadap mereka para pedagang  kaki  lima  yang  menjual VCD/DVD bajakan yang
digolongkan  kepada  pelaku  tindak pidana  yang  tersebut  dalam  Pasal

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
114  Setiap  Orang  yang  mengelola tempat  perdagangan  dalam  segala bentuknya  yang  dengan  sengaja dan mengetahui membiarkan
penjualan  dan/atau  penggandaan barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta dan/atau  Hak  Terkait  di  tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,  dipidana  dengan  pidana  denda paling  banyak  Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  Sebagai  orang yang  menjual  karya  cipta  hasil bajakan  atau  hasil  pelanggaran  hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak  pidana  yang  tersebut  dalam Pasal  114  Undang-undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta tidak  ada  terdengar  yang  ditangkap dan  bahkan  dijatuhi  hukuman  di Pengadilan.
Sekalipun peraturan perundang-
undangan hak cipta telah
beberapakali  mengalami  perubahan demi  perubahan,  tetapi  tampaknya tidak  menyebabkan  jeranya    para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang  terakhir  ini  (UU  No.  28  tahun 2014)  dapat  dipandang  sebagai sebuah  terobosan  dalam  rangka menegakkan  hak  cipta  di  Indonesia.
Selaih telah mengakomodasi sepenuhnya  beberapa  ketentuan TRIPs dan WIPO Copyrights Treaty, undang-undang  ini  mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta  (ancaman  pidana  penjara  dan denda)  yang  cukup  tinggi.  Akan tetapi,  jika  kita  mendalami  undang- undang  tersebut,  sebenarnya  masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan  undang-undang  ini  tidak membawa perubahan apa-apa dalam  perlindungan  hak  cipta  di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang  masih  melekat  pada  undang- undang ini (Kusuma, 2014:15).
Menurut penulis, pelanggaran karya- karya  cipta  di  Indonesia  khususnya di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin  tinggi.  Anehnya,  sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut  yang  dinaikkan  sampai  ke Pengadilan.  Padahal  kasus-kasus pelanggaran  hak  cipta  itu  dapat ditemui  dengan  mudah  di  hampir setiap  sudut  Pasar  yang  ada  di Kabupaten  Buleleng,  tanpa  ada tindakan  aktif  dari  aparat kepolisian. Hal  ini  membuktikan  bahwa  usaha yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia  melalui  aparat  penegak hukumnya dalam rangka perlindungan  terhadap  karya  cipta seseorang ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal Perlindungan yang diberikan terhadap beredarnya VCD/DVD musik bajakan belum sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum dalam undang- undang tersebut adalah perlindungan hukum dengan ancaman pidana (Kusuma, 2014:18). Ketentuan pidaa yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta mengalami peubahan dan
perkembangan  yang  cukup  berarti.
Perkembangan dan perubahan mengenai  ketentuan  pidana  ini senantiasa  di  sesuaikan  dengan perkembangan dan perubahan
bidang –bidang  hak  Cipta  yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya  ancaman  pidana  bagi pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan  mendapat  pengaruh  dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya  si  pelaku  kejahatan  hak cipta dapat memperoleh keuntungan financial  yang  besar,  terlebih  lagi kalau  tindak  pidananya  berupa pembajakan. Usaha

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
penanggulangan kejahatan Hak Cipta disamping menaikkan ancaman  pidana,  juga  merubah penyebutan  delik  adum  menjadi delik bisa (Kusuma, 2014:18). Di  dalam  KUHP,  jenis  pidana  yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana  Hak  Cipta  berupa  :  pidana penjara  atau  denda  dan  pidana tammbahan berupa peramasan barang  hasil  kejahatan  jika  dimiliki oleh  terpidana.  Tindak  pidana  Hak Cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam  pidana penjara maksimal 2 tahun.
Tindak  pidana  Hak  Cipta  yang terdapat  dalam  KUHP  dikategorikan sebagai  kejahatan  dan  diancam pidana  penjara  maksimal  2  tahun  8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah.
Di dalam KUHP system yang dipakai adalah Alternatif. Di dalam pasal 380 KUHP  merumuskan  :  “  Diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama dua tahun delapan bulan atau ( garis bawah  oleh  penulis  )  denda  paling banyak lima ribu rupiah “. Dalam hal ini  hakim  diberi  kesempatan  untuk menjatuhkan  pidana  penjara  saja atau pidana denda saja.
Membahas mengenai lamanya pidana  dapat  ditafsirkan  sebagai lamanya  pidana  yang  dijatuhkan hukum  dan  lamanya  pidana  yang tercantum didalam pasal yang memuat  ancaman  pidana.  Dua  hal tersebut  apat  mempengaruhi  usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.  Ancaman  pidana  yang  tinggi memang  berpengaruh  secara  psikis terhadap pembuat dan calon pembuat  dalam  melakukan  tindak pidana,  tetapi  kalua  dia  tidak  diikuti pula  dengan  penjatuhan  pidana yang lama ( tinggi ) atau paling tidak mendekati maksimum ancaman pidananya,  maka  prefensi  special dan  general  akan  sulit  dicapai.
Sudah  barang  pasti  tercapainya usaha penanggulangan kejahatanHak  Cipta  tidak  dapat semata –mata  digantungkan  pada faktor tersebut. Keberhasilan
tersebut  juga  ditentukan  oleh  usaha pelaksanaannya. Simpulan 1. Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng  berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dan Kapolres Buleleng  bahwa  belum  adanya  upaya penanggulangan  yang  dapat  dilakukan, hal  ini  diakarenakan  belum  adanya kasus yang masuk mengenai
pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk
VCD/DVD bajakan dari masyarakat.  Pada  hakikatnya  Upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD di  Kabupaten  Buleleng  dapat  dilakukan melaui  dua  upaya  penanggulangan yakni  dengan  upaya  penanggulangan secara
Preventif dan Upaya penanggulangan secara Represif. Upaya Penanggulangan secara preventif  pada  dasarnya  ditunjukkan untuk pemahaman mengenai Hak Kekayaan  Intelektual.  Upaya  preventif yang dapat dilakukan seperti penyidakan  sekaligus  penyitaan  secara langsung ke Pasar-pasar yang terindikasi  adanya  penjualan  VCD/DVD Bajakan,  sosialisasi  tentang  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  pendaftaran  hak  cipta,  dan pembuatan  perjanjian  lisensi.  Upaya penanggulangan represif ditunjukan terhadap  pelanggar  Hak  kekayaan Intelektual  yang  dalam  hal  ini  dapat dilakukan dengan penuntuan baik secara  perdata  melalui  pengadilan Niaga  maupun  secara  pidana  melalui peradilan.  Selain  itu  juga  tindakan represif  juga  dapat  diimplementasikan dalam  bentuk  penyidakan  ke  tempat penjualan VCD/DVD musik bajakan.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
2. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  terhadap  berdarnya  VCD/DVD bajakan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta belum terimplementasikan dengan baik,  belum  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang Hak  Cipta.  pelanggaran  karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng semakin hari semakin  tinggi.  Anehnya,  sangat  jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang dinaikkan sampai ke Pengadilan.
Padahal  kasus-kasus  pelanggaran  hak cipta itu dapat ditemui dengan mudah di hampir  setiap  sudut  Pasar  yang  ada  di Kabupaten Buleleng, tanpa ada tindakan aktif dari aparat kepolisian. Hal ini  membuktikan  bahwa  usaha  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia melalui  aparat  penegak  hukumnya dalam  rangka  perlindungan  terhadap karya  cipta  seseorang  ini  ternyata  tidak membuahkan hasil yang maksimal.
Daftar Pustaka Buku Arif,  Lutviansari  2010. Hak  Cipta  dan Perlindungan Folkor di Indonesia .Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
Abdulkadir,  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Bandung  ,PT  Citra Aditya Bakti.
C.T.S.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia .Jakarta, PT Rineka Cipta. Effendy,  Heru,  2009.  Bagaimana  Memulai Shooting: Mari  Membuat  Film .  Jakarta: Erlangga.
Kesowo, Bambang. 1989. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia .
Jakarta: Rineka Cipta
Henry,  Soelistyo.  2011. Hak  Cipta  Tanpa Hak  Moral .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Sri,  Mahmudji.  2006. Teknik  Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Jakarta, UI Press.
Soekanto,  Soerjono.  1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Raja Grafindo.
Supramono,  Gatot,  2010. Hak  Cipta  dan Aspek-Aspek  Hukumnya .  Jakarta,  PT. Rineka Cipta Utomo,  Suryo,  2010. Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta, PT.Graha Ilmu.

## Skripsi
Batoro,  Argo  Andreas.  2005. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara  Pencipta  Dengan  User  di Indonesia . Semarang: Universitas Negeri Semarang Hapsari, Herlambang Novita. 2010.
Perindungan  Hak  Cipta  Atas  Lagu Antara  Pencipta  Dengan  Produser Rekkaman  Suara  Melalui  Pejanjian Lisensi  ak  Cipta  Atas  Lagu  (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.
254/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler VS Emi Music) . Jakarta:
Universitas Indonesia.
Kusuma,  Faris  Hendra. 2014. Perlindungan Hak  Cipta  Atas  Karya  Musik  (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap  Pencipta  Lagu). Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sondjaya, Tata. 2015. Perlindungan Hukum Hak Cipta (CD,VCD,DVD) Atas Pelanggaran  Hak  Ekonomi  Kaitannya Upaya  Penanggulangan  Pelanggaran
Terhadap  Hak  Cipta. Skripsi.  Hukum Ekonomi: Universitas Pasundan Bandung. Artikel dalam Jurnal
Miranda, Lope Fransin 2013. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu . Lex Privatum. Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013. Hlm. 48-49 Prawitri,Thalib. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisesnsi Rekaman Berdasakan Undang-Undang Tentang Hak Cipta . Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8,
September-Desember 2013. Hlm. 357-
360

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 2 Tahun 2020)
Plimbi Editor, “Mengenal Perbedaan Jenis DVD Film CD, DVD dan Blu- Ray”, diakses dari http://www.plimbi.com/article/95111/me ngenal-perbedaan-jenis- cakram-optik- cd-dvd-dan-b, pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.13 WITA. Hukum Online , “PN Jakarta Pusat Hukum Penjual VCD- DVD Bajakan” diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/bac a/hol10273/pn-jakarta-pusat-hukum- penjual- vcddvd-bajakan, pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.13 WITA. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Lembaran    Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5599
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata