## WACANA KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

## Beta Suryokusumo S.
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jl. Jl. MT Haryono No. 167 Malang.
*Email: betasudarmo@gmail.com; bsudarmo@ub.ac.id

## ABSTRAK
Perencanaan dan perancangan lingkungan yang berkelanjutan khususnya pembangunan perumahan dan permukiman  perlu  dikembangkan  secara  positif  dan  berkesinambungan.  Potensi  wacana  kearifan  lokal  yang dapat sinergi didalam tataran hukum positif Kebijakan Pembangunan Perumahan pada UU No.1 tahun 2011, mengenai  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dan  UU  No.20  tahun  2011  mengenai  Rumah  Susun  dengan kebijakan lain yang mengakomodasi aspek kearifan lokal. Dalam kajian ini dievaluasi kebijakan pembangunan perumahan dan kebijakan tata ruang dan dukungan kebijakan lainnya dalam  wacana kearifan lokal. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil survey perumahan pada tiga kegiatan lapangan unutk melihat seberapa jauh  aspek  kebijakan  yang  mengakomodasi  potensi  (kearifan)  lokal  dengan  evaluasi  pada    studi  perubahan ruang dan studi dinamika perubahan rumah pada kawasan perumahan kota  di  Kota  Malang. Dengan metode evaluasi literatur dan empiris serta lapangan, maka padahasil survey menunjukkan bahwa aspek pembangunan perumahan  masih  bertumpu  pada  pengembangan  (development),  lebih  dari  semangat  pembangunan  yang berkelanjutan  dari  yang  telah  di  tetapkan  pada  perundangan.  Aspek  potensi  (kearifan)  lokal,  masih  belum dimaknai  dan menjawab permasalahan dilapangan. Aspek keseimbangan/kesetimbangan yang bertumpu pada Socio-community based, socio-kultural based dan socio ecology based, masih di dominasi aspek socio-economy based.  Pembangunan  berkelanjutan  dapat  terarah  bilamana  keterikatan  pada  aspek  Pembangunan  yang bertumpu  dan  mempunyai  keterikatan  dengan  lingkungan  (alam)  dan  mempertimbangkan  nila-nilaii  lain (estetika),  nilai  penghormatan  (religius),  dan  nilai  dari  kehidupan  (eksistensi).  Ha-hal  ini  yang  perlu  di masukkan  dalam  kebijakan  yang  bersifat  operasional  sebagai  bentuk  penerapan  dan  dukungan  terhadap potensi, konsepsi (kearifan) lokal.
Kata Kunci : Wacana kearifan lokal, kebijakan, perumahan.

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  entitas  budaya  yang  sarat akan  nilai-nilai  sosio,  kultural  dan  ekologis dapat dijadikan “ best practice ” dalam perancangan lingkungan binaan, melalui penggalian  “ lesson  learnt ”  yang  dikonsepsikan, diaplikasikan,  dan  diwujudkan  pada  kebijakan pada  wujud  rupa  lingkungan  binaan  tradisional maupun  modern  yang  memerlukan  „kearifan‟ tersendiri  dalam  pemahamannya  (Wikantiyoso, 2009). Latar belakang konsep „kearifan‟–„lokal‟ harus  dilatarbelakangi  budaya  komunitasnya sebagai  sebuah  kesatuan  hidup  (Wikantiyoso, 2009) [1], dan dapat tertanam dan dipahami oleh masyarakatnya  atas  potensi  lokalitasnya  secara bijaksana,  penuh  kearifan,  dan  bernilai  baik. (Antariksa, 2009).
Peluang  potensi  lokal  dapat  dijembatani melalui  pendekatan  partisipatif  ( community based development; CBD ), yang dapat menjembatani pembangunan ekonomi ( economy based;  EBD )  dan  keberlanjutan  pembangunan ( socio-ecological  based  SEBD )  dan  mendorong meningkatkan kualitas hidup masyarakat ( city of as  an  engine  of  economic  growth) yang berkeadilan  sosial (sosial  justice ),  dalam lingkungan  hidup  yang  lestari (environmental sound )  dan  berkesinambungan (sustainable sound ).  (Wikantiyoso,  2009).  Namun  demikian secara  proporsional  masih  belum  mendapat perhatian  pada  perencanaan  komunitas  (sosial, budaya) dan perencanaan sumber daya ( resources  planning )  dan  masih  lebih  pada perencanaan fisik dan visual. (Santoso, 2009).
Oleh sebab itu didalam tulisan ini akan di bahas melalui metode evaluasi terhadap literatur yang  berkaitan  dengan  wacana  kearifan  lokal dan payung kebijakan yang mengakomodasinya dan  mengevaluasi  hasil  survey  lapangan  pada tiga  kegiatan  penelitian  yang  berbeda  mengenai studi  perumahan  di  kota  Malang.  Tujuan  dari survey  yang  berbeda  kurun  waktu  ini  untuk melihat  apakah  kebijakan  perumahan  sudah diakomodasi  dengan  mempertimbangkan  aspek keseimbangan  potensi  lokal  yang  dijembatani dengan  pendekatan  ditunjang  dengan  hasil evaluasi  pada  hasil  survey  CBD,  EBD,  dan SEBD tersebut. Hasil pembahasan akan disintesakan untuk melihat sejauh mana wacana kearifan  lokal  di  akomodasi  pada  kebijakan perumahan dan kawasan permukiman.

## PEMBAHASAN

## 1. Kearifan lokal dalam hukum positif
Secara  substansi  kearifan  lokal  dapat berupa  aturan  mengenai  (i)  Kelembagaan  dan sanksi sosial, (ii) Ketentuan tentang pemanfaatan  ruang,  dan  perkiraan musim  untuk bercocok tanam, (iii) Pelestarian dan perlindungan  terhadap  kawasan  sensitif    serta (iv) Bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap.  Keberlanjutan,  mitigasi  bencana. (Santoso,  2009)  [3].  Potensi  tersebut  telah tertuang pada perundangan di UU No. 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  yang  mengatur penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial, budaya, baik pada tingkatan Nasional/Propinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Juga masuk dalam UU No. 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dimana    harus tetap  memperhatikan  nilai–nilai  agama,  adat istiadat, dan nilai–nilai hidup dalam masyarakat.
Sedangkan  pada  UU  no  11  Tahun  2010 tentang  Cagar  Budaya,  mengatur  bahwa perlindungan  dan  pelestarian  benda  cagar budaya  harus  dilakukan  secara  optimal  melalui perlindungan terhadap nilai-nilai budaya tradisional  yang  sarat  dengan  kearifan  lokal. Potensi  ini  juga  masuk  di  dalam  UU  No.  28 Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  yang mengatur tentang perlunya perlindungan terhadap  bangunan  yang  memiliki  nilai  sejarah dan  persyaratan  untuk  mengakomodasi  dan mempertimbangkan nilai–nilai sosial dan budaya  setempat  dalam  pengembangan  atau pemeliharaan  arsitektur  gedung  dan  bangunan
bersejarah.  Pada  beberapa  produk  perundangan lainnya,  potensi  kearifan  lokal  masuk  didalam konteks perlindungan terhadap sumber daya air, yaitu  UU  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber Daya  Air  yang  mengatur  tentang  pelestarian kawasan  irigasi  yang  memiliki  kearifan  lokal. Selain  itu  juga  dalam  UU  No.  37  Tahun  2002 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau Kecil  juga  telah  mengakomodasi  Hak  Ulayat khususnya  dalam  kebijakan  Hak  Pengusahaan Pengairan. Lebih jauh lagi dalam konteks
pembangunn  perumahan  dan  pengembangan permukiman  yaitu  UU  No.  1  tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman dan  UU  No.  20  2011,  tentang  Rumah  Susun, wacana  kearifan  lokal  telah  terdefinisikan  pada satu  pengertian  yaitu,  tempat  tinggal  (hunian) atau  lingkungan  harian  yang  dilengkapi  dengan prasarana  dan  sarana  lingkungan,  yang    bukan sekedar  tempat  berlindung  tetapi  merupakan produk  budaya,  dimana  nilai  norma  dan  tradisi berpengaruh  lebih  dalam  bentuk  kekayaan. (Kallo,  Erwin,  2009).  Sebagai  Landasan operasionalnya diterapkan pada Peraturan Pemerintah  No.  88  Tahun  2014  tentang Pembinaan  Penyelenggaraan  Perumahan  dan kawasan  pada  tingkat  pemerintahan  daerah. Selain  itu  berdasarkan  PP  No.  10  Tahun  2012 [14]  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman  dan  Hunian  berimbang, pada  Pasal  1  ayat  (2)  dimaksudkan  dengan rumah  adalah  bangunan  gedung  yang  berfungsi sebagai  tempat  tinggal  layak  huni  sarana pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.  Sedang  pada  Perda  No.    23  Tahun 2014 [15] Pemerintah Daerah, mengenai Urusan Wajib  dan  Pelayanan  Dasar  dalam  Pasal  11, ayat  2  bagian  (d)  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan  Pemukiman  tupoksinya  sama  dengan Pasal  12  di  UU  No.  1  Tahun  2011  [4]  pada penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bagian (b) Pembangunan Perumahan dikembangkan Berdasarkan tipologi kearifan lokal. Sedangkan  pada  pada  UU  No.  1  tahun 2011  mengenai  Perumahan  dan  Kawasan
Permukiman, menegaskan pengembangan rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan yang  tercantum  pada  bagian  pertimbangan  (e). Pertimbangan asas keseimbangan menjadi kunci pengembangan  Undang  Undang  ini.  Secara tersirat  aspek  kearifan  lokal  terdapat  pada  pasal 2  bagian  (k)  dan  pasal  3  bagian  (c),  aspek
kelestarian  dan  keberlanjutan  dijadikan  azas penyelenggaraan perumahan. Peran serta masyarakat  dilibatkan  sebagai  bagian  potensi lokal  yang  terdapat  pada  pasal  7  ayat  2. Sedangkan pada pasal 15 ayat (e), dan pasal  16 ayat  (f),  dan  pasal  17  ayat  (f)  Pemerintah kabupaten/kota  dan  pemerintahan  pusat,  dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan  mempunyai  tugas:  melaksanakan pemanfaatan  teknologi  dan  rancang  bangun yang  ramah  lingkungan  serta  pemanfaatan industri  bahan  bangunan  yang  mengutamakan sumber  daya  dalam  negeri  dan  kearifan  lokal yang  aman  bagi  kesehatan.  Sedangkan  pada pasal  18  ayat  (b),  pemerintah  Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyusun dan menyempurnakan
peraturan perundang undangan  bidang  perumahan  dan  kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD.
2. Keseimbangan dalam pembangunan perumahan Secara hakekat tujuan perundangan penataan  ruang  dan  perundangan  perumahan dan  permukiman  adalah  untuk  mencapai  azas keseimbangan  yang  ingin  dicapai  dengan sembilan  aspek  yang  tercantum  dalam  azas penyelenggaraan  penataaan  ruang.  Sedangkan tujuan  menurut  pasal  26  ayat  (1),  Hasil perencanaan  dan  perancangan  rumah  harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang,  dan  ekologis.  Begitupun  pasal  29  ayat (1),  sedangkan  pada  pasal  32  pembangunan perumahan  ayat  (2),  Pembangunan  perumahan dilakukan  dengan  mengembangkan  teknologi dan  rancang  bangun  yang  ramah  lingkungan serta  mengembangkan  industri  bahan  bangunan yang  mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
Pada  pasal  38  ayat  2,  Pembangunan rumah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikembangkan  berdasarkan  tipologi,  ekologi, budaya,  dinamika  ekonomi  pada  tiap  daerah, serta  mempertimbangkan  faktor  keselamatan dan  keamanan.  Ayat  1  (Pembangunan  rumah meliputi  pembangunan  rumah  tunggal,  rumah deret,  dan/atau  rumah  susun.).  pada  pasal  56 ayat  (1),  mengenai  penyelenggaraan  perumahan dan  kawasan  permukiman  dilakukan  untuk mewujudkan  wilayah  yang  berfungsi  sebagai lingkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang mendukung  peri-kehidupan  dan  penghidupan
dengan  azas  keseimbangan  yang  terencana, menyeluruh,  terpadu,  dan  berkelanjutan  sesuai dengan rencana tata ruang yang dimaksud untuk melengkapi  potensi  lokal  tersebut.  Pada  pasal 96,  strategi  sosio-budaya  diakomodasi  masuk dalam pasal upaya peningkatan kualitas terhadap  perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh,  Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah menetapkan  kebijakan,  strategi,  serta  pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan,  dan  ekonomis.  Pasal  97  ayat  (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh  dan  permukiman  kumuh  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  96  didahului  dengan penetapan  lokasi  perumahan  kumuh  dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:  (a).  Pemugaran;  (b).  Peremajaan; atau (c). Pemukiman kembali. Aspek Peran serta masyarakat dimasukkan pada Pasal 131 ayat (1) Penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan pemerintah  daerah  dengan  melibatkan  peran masyarakat.  Pada  ayat  (2)  Peran  masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan  memberikan  masukan  dalam:  (a). Penyusunan  rencana  pembangunan  perumahan dan  kawasan  permukiman;  (b).  Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;  (c).  Pemanfaatan  perumahan  dan kawasan  permukiman;  (d).  Pemeliharaan  dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau (e). Pengendalian penyelenggaraan  perumahan  dan kawasan permukiman;  sedangkan  pada  ayat  (3)  Peran masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  dilakukan  dengan  membentuk  forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.  Dapat  disimpulkan  bahwa  aspek EBD,  SEBD,  dan  CBD  coba  diakomodasikan untuk  mendapatkan  „ equilibrium’ , dalam penyelenggaran pembangunan perumahan berkelanjutan.
3. Evaluasi terhadap survey perumahan
Survey  perumahan  dilakukan untuk melihat    tingkat  perubahan  pada  rumah  yang dilakukan  oleh  penghuni  didalam  menempati rumah  tersebut  dalam  perkembangan  sejak mereka  menempati  rumah  tersebut.  Tipe  rumah yang  disurvey  berkisar  dari  dan  36m 2 ,  45m 2 , 54m 2 tipe, dan tipe 60 m 2 , yang dilakukan pada lokasi  yang  berbeda.  Jumlah  rumah  yang dijadikan  pada  ketiga  penelitian  tersebut  adalah 60  buah  rumah.  Tujuan  dari  survey  ini  adalah
untuk  melihat  tingkat  perubahan  rumah  dan sikap  penghuni  terhadap  rumahnya  terhadap perubahan  rumah.  Hasil  dari  survey  pertama pada tipe 36m 2 dan tipe 45m 2 , pada aspek sosial budaya,  keluarga  inti  62%  (suami,  istri,  anak), 25%  keluarga  tambahan,  10%  adalah  suami, istri,  dan  3%  adalah  lajang.  Jumlah  anggota keluarga  pada  saat  menempati  1  orang  5%),  2 orang (15%), 3 orang (35%), 4 orang (23%), dan lebih  dari  4  orang  (22%).  Ditinjau  dari pendidikan  kepala  keluarga,  maka  sampel terpilih  dapat  dikatakan  mempunyai  tingkat pendidikan  yang  cukup  baik.  Sebagian  besar atau  59%  sampel  mempunyai  pendidikan  lebih dari  SMA.  Sebanyak  34%  sampel,  pendidikan kepala  keluarga  adalah  SMA  dan  selebihnya SMP  sebanyak  5%  dan  SD  2%.  Berdasarkan hasil  survei  diketahui  bahwa  pekerjaan  sampel terdiri  atas  23%  Wiraswasta,  22%  Karyawan Swasta,  21%  Pensiunan  dan  18%  PNS. Selebihnya  adalah  Karyawan  BUMN  7%,  lain- lain  7%  dan  TNI/  POLRI  2%.  Dari  hasil  survei diketahui  bahwa  64%  istri  dari  responden bekerja  dan  sisanya  36%  tidak  bekerja. Pekerjaan  mereka  terdiri  atas,  21%  karyawan swasta,  20%  wiraswasta  dan  14%  PNS. Selebihnya  adalah  pensiunan  5%  dan  lain- lainnya  4%.  Sebagian  besar  sampel,  70%  tidak mempunyai  usaha  sampingan  di  rumah  9% mempunyai  usaha  toko  kelontong,  5%  warung dan  salon  serta  fotokopi  masing  masing  2%, 12% sisanya sampel membuka usaha sampingan berupa usaha lain lain seperti praktek dokter dan lainnya.  Dinamika  perubahan  ruang  dan tampilan  pada  rumah  merupakan  inti  dari permasalahan  penelitian  ini.  Hampir  sebagian besar  sampel,  71%  melakukan  perubahan rumah–rumah  mereka.  Sebanyak  25%  lainnya hanya  melakukan  perubahan  ruang  dan  hanya 4%  yang  melakukan  perubahan  tampilan  saja pada  rumah  mereka.  Alasan  perumahan  rumah pada  sampel  lebih  banyak  disebabkan  karena responden  merasa  kondisi  fisik  rumah  perlu diperbaiki,  mencapai  48%.  Alasan  terbanyak kedua  sebanyak  19%  adalah  karena  membuka usaha  sampingan  di  rumah.  Penambahan anggota  keluarga  dan  penambahan  perabot merupakan  alasan  selanjutnya  dengan  jumlah masing-masing  sebanyak  13%.  Hanya  7% sampel yang menyebutkan pertambahan penghasilan  sebagai  alasan  perubahan  rumah mereka.  Pada  umumnya  perubahan  rumah dilakukan  sebelum  tahun  ke-5  sejak  dihuni bahkan  35%  sampel  melakukan  perubahan sebelum  ditempati.  Sebanyak  34%  sampel
melakukan  perubahan  pada  tahun  ke  2  sampai tahun  ke  5.  Sedangkan  20%  sampel  melakukan perubahan  rumahnya  pada  tahun  pertama sampai  tahun  ke  2.  Sampel  yang  melakukan perubahan  setelah  tahun  ke  5  hanya  sebesar 11%.
Berdasarkan  data  hasil  survei  diketahui bahwa perubahan ruang yang dilakukan meliputi penambahan  ruang  38%,  perluasan  ruang  27%, perubahan  tata  letak  21%,  dan  perubahan  total 14%.  Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa jumlah  ruang  pada  rumah  sederhana  dirasakan kurang  oleh  para  penghuni  sehingga  mereka melakukan  penambahan  jumlah  ruang  sesuai dengan  kebutuhan  mereka.  Perluasan  ruang pada  rumah  sampel  tidak  terdapat  pada  ruang tidur  dan  dapur  merupakan  ruang  yang  luasnya relatif  tetap  masing–masing  sebesar  75  %  dan 68%  dari  jumlah  sampel.  Sedangkan  ruang makan  dan  ruang  keluarga  yang  mengalami perluasan  adalah  lebih  dari  separuh  yang masing–masing    sebanyak  57%  dan  52%  dari jumlah  sampel.  Berdasarkan  data  bahwa  luas ruang  makan  dan  ruang  keluarga  yang  terdapat pada  rumah  sederhana  memang  dirasakan kurang.  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat bahwa  ruang  makan  dan  ruang  keluarga  dapat dikatakan bukan merupakan ruang–ruang utama yang  diprioritaskan.  Hampir  seluruh  rumah ruang pada rumah–rumah sampel tidak mengalami penambahan ruang. Dari hasil survei kuesioner  diketahui  bahwa  hanya  ruang  tamu yang  mengalami  penambahan  yaitu  sebanyak 9% dari jumlah sampel.
Pada kategori tampilan rumah, maka jenis perubahan yang  dilakukan lebih  banyak dilakukan  pada  perubahan  bentuk  pintu  dan jendela, yaitu sebanyak 39%. Perubahan tampak bangunan  secara  total  juga  banyak  dilakukan oleh  26%  responden.  Dalam  hal  pergantian bahan bangunan, dilakukan oleh 23% responden. Jenis pergantian bahan bangunan ini misalnya  penggantian  jenis  genteng,  penutup lantai,  pelapis  dinding,  jenis  kaca,  dan  jendela. Penggantian  bentuk  atap  merupakan  jenis perubahan  yang  dilakukan  oleh  12%  saja.  Dari deskripsi  di  atas,  dapat  dilihat  kecenderungan penghuni  untuk  lebih  memfokuskan  perubahan pintu  dan  jendela  pada  rumah  mereka.  Secara garis  besar,  rumah  yang  telah  mengalami perbaikan  menunjukkan  tingkat  kenyamanan yang  positif.  Sebanyak  75%  diantaranya memiliki  rasa  nyaman  pada  rumah  yang  telah diperbaiki. Perasaan sangat nyaman ditunjukkan 16%  responden,  dan  yang  merasa  sudah  cukup
nyaman  hanya  9%  saja.  Perasaan  tidak  nyaman dan sangat tidak nyaman tidak ditunjukkan oleh para  responden.  Kecenderungan  yang  muncul pada  aspek  ini  adalah  meningkatnya  rasa nyaman yang dialami oleh para penghuni rumah setelah  mereka  melakukan  perbaikan  pada tempat  tinggal  mereka.  Dalam  hal  kualitas pencahayaan, peningkatan positif juga ditunjukkan  oleh  para  responden.  Sebanyak 79% responden menyatakan kualitas pencahayaan setelah diperbaiki memiliki tingkatan  yang  baik,  sisanya  sebanyak  21% responden  menyatakan  kualitas  tingkat  sedang. Tidak  ada  responden  yang  merasakan  kurang pencahayaan  pada  rumah  mereka  yang  telah diperbaiki.  Kecenderungan  yang  muncul  pada aspek  ini  adalah  meningkatnya  persepsi  positif yang dialami oleh para penghuni setelah mereka melakukan  perbaikan  pada  tempat  tinggal mereka.  Kualitas  penghawaan  yang  baik  juga dirasakan oleh para responden setelah mengalami  perbaikan  rumah,  yaitu    sebesar 80%.  Kualitas  sedang  16%  dirasakan  oleh sebagian kecil, dan hanya 4% saja  yang merasa kurang  dalam  hal  penghawaan.  Dari  deskripsi tersebut  dapat  diartikan  bahwa  responden memiliki  kecenderungan  untuk  merasakan penghawaan  yang  lebih  baik  setelah  rumahnya diperbaiki.  Dalam  hal  susunan  dan  tata  letak ruang  atau  kamar  setelah  yang  diperbaiki menunjukkan persepsi positif dikalangan responden.  Sebanyak  77%  memiliki  persepsi baik  dan  23%  memiliki  persepsi  sedang.  Tidak adanya persepsi kurang (sebesar 0%) memperkuat  kecendrungan  peningkatan  positif kualitas  tata  ruang/kamar  pada  rumah–rumah yang telah diperbaiki. Data tersebut menunjukkan bahwa  kualitas fisik pada  rumah– rumah  sederhana  yang  belum  memenuhi  syarat maupun  keinginan  penghuni.  Pada  survey kedua,  dengan  sampel  studi  30  buah  rumah, maka  diketahui  Kemampuan  untuk  merubah realitas fisik adalah suatu kekuatan. Kemampuan  disini  adalah  kemampuan  secara finansial  dan  ekonomis  dalam  mengelola keuangannya  untuk  melakukan  perubahan  pada rumahnya.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat pendapatan  pada  kasus  studi  berkisar  pada kisaran Rp. 1.000.0000,- s/d 3.000.000,- sebesar 36.6%  dan  tingkat  pendapatan  sebesar  Rp. 3.000.000  s/d  Rp  5.000.0000,-  berkisar  36.6%. dilihat  dari  segi  pandapatan  tersebut  penghuni rumah memiliki kemampuan dalam mengintervensi rumahnya. Hal ini juga
ditunjang sebanyak 20 % istri dari kepala rumah tangga  bekerja  sebagai  karyawan  swasta. Tingkat  perubahan  dari  segi  rancangan  ruang yang  ada  pada  tingkat  perubahan  dari  tipe  awal hunian dasar seluas 36 m 2 , 45 m 2 dan 54 m 2 . Sedangkan  proses  perubahan  bentuk rumah  pada  studi  kasus  terlihat  mengalami proses  sebagai  berikut:  Pertama,  Ekspansi/ tumbuh,  artinya  mengadakan  perluasan  keluar (perluasan  35%  dan  penambahan  48%),  kedua sub-divisi,  artinya  mengadakan  perbanyakan ruang  melalui  pembagian  didalam  (tanpa mengubah  bahan)  misalnya  menyekat  ruang. Pada kasus tidak terdapat prosentase untuk sub- divisi,  yang  ketiga  penyempurnaan,  artinya perubahan berkaitan dengan Peningkatan kenyamanan, seperti penggantian bahan, modifikasi  ruang  dan  lainnya  (75%  responden). Sedangkan  proses  perbaikan  terdapat  48% responden  melakukannya  pada  rumah  melalui tahap awal Perombakan rumah, artinya perubahan  struktur  fisik  rumah  secara  total (perubahan bentuk, bahan, jumlah ruang, ukuran ruang  dan  lainnya).  Tahap  kedua  Pergantian bahan  secara  menyeluruh  (lantai,  dinding  dan atap)  tanpa  mengubah  jenis  dan  jumlah  elemen rumah,  luas  rumah,jumlah  ruang  dan  bentuk. Tahap  ketiga  Pergantian  bahan  sebagian  pada elemen  rumah,  tanpa  mengubah  jenis  dan jumlahnya.  Tahap  keempat  hubungan  antara “ setting” ,  ruang  dan  perilaku.  Dalam  kaitannya dengan  manusia,  hal  paling  penting  dari pengaruh  ruang  terhadap  perilaku  manusia adalah  fungsi  pemakaian  dari  ruang  tersebut. Pada rumah sederhana seringkali terdapat ruang bersama  yang  berfungsi  sebagai  ruang  tamu, ruang  keluarga/ruang  santai  dan  ruang  makan seiring  dengan  tingkat  kemampuan  perilaku pengguna  menyebabkan  kebutuhan  akan  ruang- ruang  khusus  yang  dapat  sebagai  tempat melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan dan perilaku  pengguna.  Oleh  sebab  itu  dalam merancang  terdapat  dua  macam  ruang  yang dapat  mempengaruhi  perilaku.  Pertama,  ruang yang  dirancang  untuk  memenuhi  suatu  fungsi dan  tujuan  tertentu.  Kedua,  ruang  yang dirancang  untuk  memenuhi  fungsi  yang  lebih fleksibel.  Dari  uraian  diatas  kebutuhan  akan ruang  makan  36.7%  dan  kebutuhan  akan  ruang kelaurga  46.7%  menjadi  mengemuka  seiring dengan  tingkat  kemampuan  dan  pengetahuan masing-masing  manusia.  Dari  hasil  kajian terhadap  rancangan  awal  berupa  denah  pada rumah tinggal sederhana tipe 36 terdapat sampel
sejumlah  32  sampel  yang  dapat  dikaji.  Data awal  rumah  terdapat  ruang  serbaguna  yang berfungsi  sebagai  ruang  tamu,  ruang  keluarga dan  ruang  makan  sebesar  12  m 2 ,  ruang  tidur sebesar  18  m 2 (dua  kamar  tidur),  ruang  dapur  3 m 2 dan  kamar  mandi  (WC)  3  m 2 .  Hasil  kajian berdasarkan  rata-rata  kecenderungan  sampel yang  muncul,  ternyata  terdapat  penambahan jenis ruang berdasarkan faktor–faktor yang telah diuraikan  diatas  seperti,  terdapat  ruang  tamu sebesar  11  m 2 ,  ruang  keluarga  sebesar  13  m 2 , ruang  makan  sebesar  9  m 2 ,  ruang  tidur  sebesar 24  m 2 ,  ruang  dapur  sebesar  6  m 2 dan  kamar mandi  sebesar  5  m 2 jumlah  besaran  ruang  yang muncul  untuk  rancangan  rumah  sederhana adalah sebesar 68 m 2 , didasarkan pada kemajuan ekonomi,  kebutuhan  akan  keluarga  baru, kemajuan  tingkat  kepentingan  ruang.  Dari  hasil pengolahan data diatas terlihat bahwa untuk tipe 36  m 2 terdapat  kecenderungan  dari  penghuni rumah  untuk  menambah  ruang  serba  guna dengan  membagi  ruang  ( sub-division )  dan menambah (addition )  luas  ruang  dengan  ruang tamu menjadi dua kali luasan asal 6 m 2 menjadi 11  m 2 .  Penambahan  ruang  tamu  mempunyai konsekuensi untuk mempolakan hubungan yang erat  antara  ruang  makan  dan  ruang  keluarga sebagai  tempat  yang  paling  dominan  dalam beraktivitas. Penambahan ukuran ruang keluarga menjadi  dominan  yaitu  dengan  luasan  yang lebih  besar  dari  ruang  tamu  dan  berfungsi  lebih khusus  dalam  penataan  ruang.  Penambahan  ini juga  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya    dan lingkungan  dimana  keberadaan  ruang  keluarga seringkali  menjadi  pusat  aktivitas  sebagian anggota  keluarga  dalam  satu  hari  kegiatan. Adanya  penetapan  ruang  keluarga  memberikan kesempatan  kepada  ruang  makan  menjadi leluasa  dan  dipisah,  dengan penambahan luasan agar  kenyamanan  pada  saat  berkumpul  dimeja makan dapat terpenuhi. Kebutuhan luasan ruang makan untuk  empat sampai dengan enam orang adalah berkisar 9 meter persegi. Kebutuhan akan ruang  tidur  menjadi  penting  manakala  terjadi penambahan  anggota  keluarga  baru,  seperti adanya anak  kedua, atau adanya pembantu yang menunjang  kegiatan  dirumah.  Penambahan ruang tidur yang minimum adalah berkisar enam meter  persegi  atau  dua  kali  tiga  meter  persegi. Pembesaran ruang  terjadi pada ruang dapur dan kamar  mandi  dengan  ukuran  awal  minimum sebesar  tiga  meter  persegi  menyebabkan kesulitan  anggota  keluarga  dalam  melakukan aktivitas  memasak  dan  mandi.  Oleh  sebab  itu perluasan  menjadi  lima  sampai  dengan  enam
meter  persegi  memberikan  kecukupan  ruang pada penghuninya.
Untuk tipe 45 m 2 dan tipe 54 m 2 dari hasil pembahasan  diatas  terlihat  bahwa  terjadi perubahan  ruang  berupa  penambahan  (addition) dan pembagian ( sub divisi on dengan
penambahan  ( sub-division  with  addition )  yang terlihat  pada  uraian  sebagai  berikut:  Untuk ruang  tamu  pada  tipe  45  terlihat  perubahan ukuran  ruang  dari    6  m 2 menjadi  12  m 2 .  untuk tipe 54 m 2 terlihat dari ukuran 12 m 2 menjadi 10 m 2 .  Hal  ini  menandakan  bahwa  kecukupan sebuah  ruang  tamu  sebesar  6  m 2 dirasa  sangat kurang  sekali  sedangkan  ukuran  12  m 2 dirasa berlebihan  dari  unsur  kecukupan  ruang.  Oleh sebab  itu  dari  hasil  penelitian  unsur  kecukupan ruang  dengan  rata-rata  perhitungan  adalah dengan  10  m 2 .  Untuk  ruang  serbaguna  (ruang dengan  aktivitas  campuran)  kejelasan  akan sebuah  ruang  menjadi  penting  hal  ini  untuk menandakan  bahwa  adanya  ruang  keluarga  dan ruang  makan  yang  terpisah  tetapi  masih menyatu dengan  luasan masing-masing menjadi penting  agar  komposisi  ruang  rumah  yang terbentuk  sama  atau  setara  dengan  ruang-ruang pada  rumah-rumah  lainnya  dalam  lingkungan tersebut. Ukuran ruang keluarga pada kedua tipe awal  berkisar  antara  12  m 2 sampai  dengan  15 m 2 . dengan adanya perubahan pada luasan ruang keluarga, maka luasan yang terbentuk dari hasil pembahasan  adalah  18  m 2 .  temuan  18  m 2 ini menandakan  bahwa  ruang  keluarga  yang memenuhi  rasa  cukup  adalah  pada  ukuran tersebut.  Untuk  ruang  makan  dari  hasil pembahasan  terlihat  bahwa  ukuran  data  awal ruang  serbaguna  yang  berkisar  antara  12  m 2 sampai  15  m 2 ,  untuk  ukuran  ruang  makan  yang memenuhi  rasa  kecukupan  adalah  9  m 2 sampai 10 m 2 . Pemenuhan akan ruang tidur pada tipe 45 dan  tipe  54  menjadi  bertambah  bila  mana terdapat anggota keluarga baru yang memerlukan  ruang  tersendiri.  Pada  kedua  tipe awal luasan kamar tidur untuk dua kamar adalah sebesar  18  m 2 .  dari  hasil  pembahasan  terlihat adanya kesamaan pada tipe 54 dan 45 mengenai jumlah  kamar  tidur  menjadi  3  buah  dan  luasan total  tiga  kamar  tersebut  menjadi  27  m 2 ,  atau rata-rata  per  kamar  tidur  berkisar  9  m 2 .  Untuk kebutuhan  kamar  mandi  dari  data  awal  terlihat bahwa  ukuran  berkisar  antara  3  m 2 sampai dengan  4  m 2 .  dari  hasil  pembahasan  pada  dua tipe  rumah  ternyata  ukuran  kamar  mandi  yang cukup  bagi  penghuni  sebesar  5  m 2 .  ukuran tersebut  bisa  menjadi  dua  buah  kamar  mandi berukuran 3 m 2 dan 2 m 2 .
Pada survey lanjutan ketiga, pada tipe 54 m 2 dan tipe  60m 2 ,  dari  30  sampel  rumah,  62% melakukan  perubahan  rumah  karena  kebutuhan penambahan  ruang,  perubahan  ruang,  dan perubahan  fungsi  menjadi  unit  usaha  rumah. 38%  disebabkan  pergeseran  selera  (minat),  atas estetika,  visual,  proporsi  dari  rumah  yang dipengaruhi faktor trend . Alasan memilih lokasi dan kenyamanan menempati 32%, suasana 23%, harga 9% dan tipe 4%. Tampilan 0%. Perubahan tampilan  dilakukan  setelah  membeli  67%  dan setelah  lama  menempati  (lebih  dari  5  tahun) sebesar  33%.  Perubahan  fisik  pada  rumah disebabkan aspek kemampuan ekonomi
(menengah), dan
kemampuan untuk menyesuaikan estetika, visual terhadap kemampuan ekonomi dari penghuni.

## KESIMPULAN
Bila  dilihat  hasil  survey  pada  perumahan sederhana  dan  menengah  untuk  memperoleh gambaran mengenai aspek kebijakan pemabangunan  perumahan  dan  permukiman yang  mengakomodasi  aspek  potensi  lokal (kearifan  lokal)  dalam  mengimplementasikan perundangan yang telah dijelaskan diatas. Dapat disimpulkan  pemenuhan  pemerintah  dalam berupaya  memenuhi  amanat  undang-undang masih pada tataran pembangunan dan pengembangan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya (manusia), aspek keseimbangan/kesetimbangan
„ equilibrium ‟ telah ditetapkan pada perundangan yang terbaru pada  penataan  ruang,  perumahan  dan  kawasan permukiman,  dan  perundangan  rumah  susun. Operasionalisasi  kebijakan  dengan  Peraturan Pemerintah  dan  Perda  masih  terbatas  pada tataran  filosofis,  dan  normatif.  Ini  terlihat  dari aspek  potensi  (kearifan)  lokal,  belum  terlihat pada situasi lokalitas masyarakat yang menempati  hunian  (perubahan  ruang,  perluasan ruang  bersama,  sebagai  aspek  keluarga  (guyub, rukun)),  masih  belum  di  wadahi.  Pemenuhan rumah  masih  lebih  ditekankan  pada  aspek kuantitatif (jumlah rumah yang dapat dibangun), dengan  merujuk  pada  nilai  satuan  luasan tertentu.  Pada  UU  No  1,  tahun  2011,  potensi kearifan  lokal  ditekankan  pada  penggunaan sumber  daya  lokal  dan  tipolgi  kearifan  lokal yang  berbeda  dari  sekedar  pembangunan berdasarkan pada pemenuhan komoditas kebutuhan  dan  kuantitas  fisik  rumah  bagi masyarakat.
Dapat  disimpulkan  hasil  survey  tersebut dalam  hubungan  dengan  penerapan  kebijakan yang  mengakomodasi  potensi  lokal  bahwa bahwa  terdapat  permasalahan  yang  dapat dijadikan wacana bagaiamana potensi (kearifan) lokal merupakan bagian penting pada pengembangan perumahan, yaitu: Aspek Sosio-fisiologi, kenyamanan ruang (klimat), suasana (rasa), menjadi satu permasalahan  pada  pembangunan  perumahan. Aspek  potensi  lokal  arsitektur  (hunian  tropis lembab)  yang  adapatif  (socio-ekologis)  dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan ini.
1. Aspek  Sosio-psikologi,  yaitu  penambahan anggota  baru  (anak)  menjadi  satu  budaya yang  dimiliki  di  Indonesia.  Hal  ini menyebabkan  terjadinya  pergeseran  ruang, perubahan,  dan  penambahan  ruang  yang dapat memenuhi anggota keluarga tersebut.
2. Aspek Sosio-Budaya, kebiasaan,
berkumpul dalam keluarga, suasana guyub,
rukun dalam satu keluarga juga memerlukan perubahan, penambahan ruang tersebut.
3. Aspek  Sosio-Ekonomi,  perubahan  rumah seringkali  disebabkan  adanya  perubahan rumah menjadi unit usaha yang meningkatkan  taraf  hidup  keluarga  dan sebagai usaha sampingan.
4. Aspek  Sosio-Ekologi,  yaitu  perubahan rumah  juga  menyebabkan  pertambahan energy dalam
membangun (renovasi/retrofit). Energi kemampuan rumah  tangga  juga  akan  memberi  dampak pada  sistem  keberlanjutan  rumah  tangga dan  ini  menjadi  satu  permasalahan  yang sering terjadi.
5. Aspek Sosio-Partisipasi masyarakat (Socio- Community  Based  Development;  SCoBD), yang  masih  tetap  belum  mendorong masyarakat terlibat didalam kegiatan perencanaan pembangunan perumahan yang melengkapi peran mengelola lingkungan  dan  mendorong  rumah  yang dapat  memenuhi  aspek  kesinambungan/ keberlanjutan (Socio-Ecology Based Development; SEcologyBD ), yang berbudaya ( Socio-Cultural Based
development;  SCuBD )  yang  berimbang/ setimbang  ( equilibrium )  dengan (Socio-
Economy Based Development; SEconomyBD ).

## PENUTUP
Revitalisasi kebijakan pembangunan perumahan  yang  berkelanjutan  dalam  wacana potensi  (kearifan)  lokal  dapat  diperluas  lebih dari  tiga  aspek  yang  ada  mengenai  kebijakan pembangunan  yang    bertumpu  pada  aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan (Keraf, 2001:2)  yang  holistik  integratif  (Purnomo, 2013).  Agar  kesinambungan  bisa  berjalan sebaiknya  dapat  memenuhi:  (1)  pembangunan berkelanjutan  tetap  bertumpu  pada  alam (ekologi);  (2)  Pembangunan  yang  tidak  hanya berpandangan  pada  alam  sebagai  sekedar  alat pemenuhan  kebutuhan  material  manusia;  (3) Pembangunan  juga  harus  melihat  daya  dukung lingkungan  dan  toleransinya  pada  ekosistem. (Keraf,  2001:15);  (4)  Pembangunan  yang bertumpu  keterikatan  dengan  lingkungan  dan mempertimbangkan  nilai-nilai  lain  (estetika), nilai  penghormatan  (religius),  dan  nilai  dari kehidupan (eksistensi) (Purnomo, 2013).

## Daftar Pustaka
Antariksa,  (2009) Kearifan  Lokal  dalam Arsitektur  perkotaan  dan  Lingkungan Binaan.Malang  Group  Konservasi  dan Arsitektur  Kota,  Malang .  ISBN  979-979- 9488-43-5. Hal 32.
Kallo,  Erwin  (2009) Perspektif  Hukum  dalam Dunia Properti, Minerva Athena . Pressindo, Jakarta.  Hal 14-15. Keraf, Sonny, (2001) Pembangunan Berkelanjutan Atau Berkelanjutan Ekologi,  dalam  Hukum  dan  Lingkungan Hidup  Indonesia ,  Universitas  Indonesia,
Jakarta. Hal 2; 15.
UU  No.  1,  Tahun  2011,  Perumahan  dan Kawasan Permukiman.
UU  No.  32.  Tahun  2009,  Perlindungan  dan Pengelollan Lingkungan Hidup.
UU No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya.
UU No. 28. Tahun 2002, Bangunan Gedung.
UU No. 7 tahun 2004, Sumber Daya Alam.
UU  No.  37  Tahun  2002,  Pengelollan  Wilayah Pesisir.
UU No. 26 Tahun 2007, Penataan Ruang.
UU No. 20, Tahun 2011, Rumah Susun.
Wikantiyoso,  Respati  &  Tutuko,  Pindo  (2009) Prawacana,  Local  Wisdom:  Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan  Kota  untuk  mewujudkan arsitektur  yang  berkelanjutan.  Malang Group  Konservasi  dan  Arsitektur  Kota, Malang. ISBN 979-979-9488-43-5. Prawacana hal 2. PP No. 88 Tahun 2014, Pembinaan Penyelenggaraaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. PP  No.  10  Tahun  2012,  Penyelenggaraaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perda  No.23  Tahun  2014  Mengenai  Urusan
Wajib dan Pelayanan Dasar.
Santoso,  Iman  (2009) Kearifan  lokal  dalam perspektif  penataan  Ruang .  Malang Group  Konservasi  dan  Arsitektur  Kota,
Malang. ISBN 979-979-9488-43-5. Purnomo,  Daru  (2013)  Ekofilosofi  “Deep Ecology”, Menggugat Paradigma Pembangunan,  Jurnal  Ilmu  Pendidikan, Sejarah  dan  Sosial  Budaya.  Volume  10, No3. Widya Sari Press ., ISSN 1412-8985.