## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek
Chandra Akbar Eka Pratama, Ngadino Program n Studi n Magister n Kenotariatan Fakultas n Hukum n Universitas n Diponegoro Email : chandraakbar06@gmail.com

## Abstract
The relationship between doctor and patient is known as a therapeutic transaction. Before a therapeutic action is carried out, it is necessary to have informed consent, which involves the doctor's explanation to the pa . tient regarding the patient's disease condition and medical actions that will be taken as the doctor's effort to cure the patient. So it is hoped that both the patient and the patient's family can understand before approving medical action. Informed consent has a critical and absolute role in the relationship between doctor and patient. Informed consent can be used as a basis for providing a sense of security to both doctors or  health  workers  who  carry  out  medical  services  for  health  services  and  patients  who  receive  health services. However, in carrying out his profession, it does not rule out carelessness. It can be leading to what is often known as malpractice. This writing aims to determine the role of informed consent to protect both  health  workers  and  patients  about  the  relationship  between doctors  and  patients  to  carry  out  the profession  to  cure  patients'  illnesses  and  avoid  or  overcome  cases  of  malpractice  in  the  therapeutic agreement of doctors and patients.
Keywords: informed consent; doctor; patient; malpractice

## Abstrak
Hubungan  dokter  dengan  pasien  dikenal  juga  sebagai  transaksi  terapeutik.  Sebelum  adanya  tindakan terapeutik dilakukan, perlu adanya informed consent yang menyangkut penjelasan yang dilakukan  dokter kepada pasien berkaitan dengan kondisi pen . yakit pasi . en serta tindakan med . is yang akan dilakukan sebagai upaya dokter untuk kesembuhan pasien. Maka dari itu, diharapkan baik pasien maupun keluarga pasien dapat  memahami  sebelum  memberikan  persetujuan  tindakan  medis.  Informed  consent  memiliki  peran penting dan bersifat mutlak dalam hubungan dokter pada pasien dapat dijadikan dasar untuk memberikan rasa aman baik kepada dokt . er atau tena . ga kese . hatan yang melakukan tindakan medis pelayanan kesehatan maupun  kepada  pasien  yang  menerima  pelayanan  kesehatan.karena  memahami  kondisi  penyakit  yang diderita oleh pasien serta tindakan medis yang akan dilakukan sebagai usaha menyembuhkan penyakitnya. Namun dalam menjalankan profesinya tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak hati-hatian yang sering dikenal secara umum dengan sebutan malpraktek. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran informed consent guna melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien berkaitan dengan hubungan dokter dan pasien dalam usaha menjalankan profesi guna kesembuhan penyakit pasien dan dapat tehindar maupun mengatasi kasus malpraktek pada perjanjian terapeutik dokter dan pasien.
Kata kunci: info . rmed cons . ent; do . kter; pas . ien; malpraktek
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Berdasarkan  Und . ang-un . dang  Negara  Repu . blik  In . donesia  N . omor  36  tah . un  2014  Tenaga keseh . atan  adal . ah  setia . p  orang  yang  mengabdikan  dirinya  terhadap  bidang  ke . sehatan  dan mempunyai  kemampuan  atau  keterampilan  melalui  pen . didikan  di  bidang  kesehatan  guna melakukan upaya  kesehatan.  Upaya  kesehatan  menurut  Pasal 1  angka  11 didefinisikan  sebagai upaya  yang  dilakukan  secara  terp . adu,  terint . egrasi  dan  berkesin . ambungan  guna  meningkatkan derajat kesehat . an dalam masya . rakat dalam bentuk pencegahan pen . yakit, peningk . atan keseh . atan, pengobat . an  peny . akit,  serta  pemulihan  kesehatan  yang  dapat  dilakukna  baik  oleh  pemeri . ntah maupun  mas . yarakat.  Salah satu  contoh  tenaga  kesehatan  adalah dokter  (Triana,  2007).  Seiring dengan  berkembangnya  zaman,  pandangan  masyarakat  terhadap  tenaga  kesehatan  contohnya adalah  dokter  sudah  mengalami  pergeseran.  Kedudukan  dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  pada hubungan dokter dan pasien sudah berganti dari posisi yang lebih superior menjadi sejajar dengan pasien sehingga terbangunlah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan tersebut terjadi saat seseorang yang sedang sakit berobat ke dokter dan berperan sebagai pasien.  Dokter sendiri adalah anggota  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  bidang  pelayanan  perawatan  kesehatan  sebagai pekerjaan / tugas profesi (Hadijati, 1998). Hubungan antara dokter dengan pasien menurut presepsi hukum adalah suatu perjanjian atau yang sering dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjia . n ter . apeutik adalah per . janjian yang terjadi di antara do . kter dan pasi . en yang menyebabkan adanya kewajiban  maupun  hak  bagi  masing-masing  pihak  yang  berkaitan  dengan  hubungan  Tindakan medis dan terdapat hubungan hukum (Komalawati, 1999). Bentuk perjanjian / persetujuan yang timbul antara pasien dan dokter dapat dilakukan melalui dua metode yaitu melalui lisan maupun secara  tertulis.  Perjanjian  yang  dilakukan  secara  tertulis  memiliki  nama  lain  yaitu Informed Consent (Sinulingga and Innaka, 2012).
Informed  consent telah  diatur  dalam  Permenkes  RI  Nomor  585/MEN.KES/PER/X/1989 perset . ujuan  tindaka . n  me . dik  ( informed cons . ent )  adalah persetujuan  yang diberikan  oleh  p . asien atau keluarga . nya atas dasar penjelasan mengenai tindak . an me . dik yang akan dilakukan terhadap pasie . n  tersebut. Inform . ed  cons . ent mencakup  peraturan  yang  mengatur  perilaku  dokter  dalam berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang disebut hubungan dok . ter-pasien. Inform . ed  co . nsent dapat  membantu  memberi  pasien  informasi  sehingga  pasien memahami  mengenai  tindakan  tenaga  medis  yang  akan  melakukan  tindakan  sebagai  usaha

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
penyembuhan  penyakit  yang  dideritanya,  dan  juga  mendapatkan  informasi  mengenai  penyakit yang dideritanya. Sedangkan bagi tenaga kesehatan Informed Consent dapat digunakan sebagai dasar  oleh  pelaku  kesehatan  untuk  memberikan  rasa  aman  dalam  melakukan  tindakan  medis sebagai usaha penyembuhan penyakit pasien, serta sebagai pembelaan jika hasil tindakan medis tidak sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarga pasien. Meskipun begitu pasien tetap dapat melakukan gugatan kepada tenaga kesehatan, jika ten . aga keseha . tan (dok . ter) ataupun dokte . r g . igi yang  bersangkutan  tid . ak  melak . sanakan  tindakan  sesuai  dengan  standar  profesi  dengan  baik  / terjadi Malpraktek (Wijaya and Wisanjaya, 2014).
Malpraktek adalah akibat dari adanya wanprestasi yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan  hukum,  karena  adanya  malpraktek  yang  disebabkan  oleh  dokter  itu  tidak  melakukan tindakan sesuai apa yang telah diperjanjikan ataupun sesui prosedur tindakan medis dengan pasien atau dokter tersebut. Melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Sehingga diharapkan melalui jurnal ini dokter sebagai pelayan kesehatan dapat menghindari kegiatan malpraktek dan berhati- hati dalam melaksanakan kewajiban profesinya dan sesuai dengan standard operasional prosedur serta bagi pasien dapat memahami serta mendapatkan perlindungan terhadap tindakan malpraktek dan mendapatkan solusi.
2. Kerangka . Teori
Teo . ri yang digu . n . akan pada artikel ini yaitu te . ori perlin . dungan huk . um. Perlindu . ngan h . uk . um didefini . sikan  seba . gai  usaha  memberi  peng . ayoman  dalam  h . ak  a . sasi  ma . nusia  yang  merasa dirugikan akibar tindakan orang lain dan memberikan perlin . dungan kepada masya . rakat sehingga dapat menikm . ati hak-hak Hukumnya (Rahardjo, 2003). Rahayu berpendapat bahwa perlindun . gan huk . um didefinisikan sebagai perli . nd . un . gan yang diberikan terhadap subye . k huku . m dalam bentuk per . angkat hukum baik yang bers . ifat prev . entif maupun ya . ng ber . sifat rep . resif, dengan dua bentuk yaitu tertulis maupun tak tertulis. Perlindungan hukum diartikan sebagai hukum memiliki fungsi yang dapat memberikan kea . dilan, keterti . ban, kepas . tian, k . emanfaatan, dan keda . maian (Rahayu, 2010). Undang-Undang No. 40 tahun 1999 mendefinisikan perlindungan hukum sebagai jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat pada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Permasalahan
Dari  ur . aian  permasala . han  yang  telah  dijabarkan  di  atas  ma . ka  pe . nulis  akan  mem . bahas rumusan  permasalahan  mengenai  Bagaimana  malpraktek  yang  biasanya  terjadi  pada  hub . ungan
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dokt . er  dan  p . asien.  Selanjutnya  mengenai  Bagaimana Infor . med  Cons . ent memberikan perlindu . ngan huk . um bagi dok . ter dan pa . sien dalam kasus malpraktek.
4. Kebaruan / Orisinalitas Penelitian
Artikel mengenai “Kedudukan Inf . ormed Con . sent Sebagai Per . lindungan Hu . kum Hubungan Dok . ter  Dan  Pa . sien  dalam  Kasus  Malpraktek”  merupakan  penelitian  yang  asli  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan yang serupa dengan penelitian ini tetapi mempunyai substansi yang berbeda dengan penelitian kali ini yaitu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dian  Ety  Mayasari  dengan  judul  “Tinja .  . uan  Yu . r . idis  Tentang Infor . me . d Co . nse . nt Sebagai H . ak Pasi .. en dan Kew . ajiban Do . k . ter” (Mayasari, 2017). Pada penelitian ini  lebih  difokuskan  pada  ha . k  pas . i . en  dan  kew . ajiban  d . o . kter  berhubungan  dengan  layanan kes . ehatan dengan ada . nya Info . rmed Cons . ent.
Artikel kedua dilakukan oleh peneliti I Komang Gede Oka Wijaya dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya  dengan  judul  “Tinja . uan  Yur . idis  Infor . med  Con . sent  Bagi  Penanganan  Pasien  Gawat Darurat” (Wijaya and Wisanjaya, 2014). Penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman secara yuridis  berkaitan  dengan informed  consent bagi  penanganan  pasien  gawat  darurat.  Penelitian ketiga  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Triyanta  dengan  judul  “ Informed  Consent :  Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Tindakan Operasi” dimana, pada penelitian ini fokus  penelitian  pada  perlindungan  hukum  yang  didapatkan  pasien  melalui informed  consent berkaitan dengan tindakan medis dokter yaitu pembedahan / operasi
Artikel ketiga dilakukan oleh peneliti Christian Simalungga and RA. Antari Innaka dengan judul  “Tinja . uan  Yur . idis  Terhadap  Pener . apan  Inf . ormed  Con . sent  dan  Tan . ggung  Jaw . ab  Do . kter Kepada  P . asien  Dalam  Perjanjian  T . erapeutik  di  Rsu  Bunda  Thamrin  Medan”  (Sinulingga  and Innaka,  2012).  Pada  penelitian  ini  menitikberatkan pada  setelah  terjadinya  suatu  tindakan  oleh dokter kepada pasien, dengan obyek penelitian perjanjian Terapeutik pada Rsu Bunda Thamrin.
Artikel ini berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan pada hubungan dokter dan pasien dalam kasus malpraktek. Sedangkan dari ketiga jurnal di atas memiliki tema yang sama dengan penelitian ini tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan jurnal penelitian yang ditulis  oleh  penulis.  Perbedaan  kedua  terdapat  pada  obyek  penelitian  yaitu  terkait  dalam malpraktek yang dilakukan kepada pasien.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## B. METODE . PENELITIAN
Meto . de  artikel  in . i  mengg . unakan  p . endekatan  yuri . dis  nor . matif  yaitu  hanya  meneliti  bahan pustaka sehingga disebut juga penilitian hukum kepustakaan (Soerjono, 2009). Spesifikasi penelitian ini adalah preskriprif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang senyatanya berhadapan dengan apa yang seharusnya, agar dapat memberikan rumusan-rumusan tertentu. jenis data yang digunakan pada artikel ini ayang pertama adalah data primer yang terdiri dari Peraturan-peraturan itu meliputi Kitab Un . dang-Und . ang Huk . um Perd . ata, Un . dang-Undan . g No . mor 39 T . ahun 1999 berhubungan dengan H . ak As . asi Manu . sia, Undan . g-Und . ang No . mor 29 tahun 2004 mengenai Pra . ktik Kedokte . ran. Kemudian data sekunder yaitu jenis data yang menunjang data primer yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan doktrin.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  artikel  ini  yaitu  studi  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  cara  membaca  dan  mempelajari  sejumlah  buku,  literatur,  jurnal  ilmiah,  website internet  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti  untuk  mendapatkan  referensi  atau literatur yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian dan kemudian diidentifikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Metode analisis data dalam artikel ini menggunakan metode  kualitatif  yaitu  menjabarkan  data,  menginterpretasikan  seta  mendiskusikan  bahan  hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum dan teori-terori ilmu hukum (doktrin) yang berkaitan dengan pokok permasalahan berkaitan erat dengan info . rmed con . sent, serta pendapat ahli berhubungan dengan malpraktek.
C. HAS . IL . D . AN . PEMBA . HASAN
1. Akibat  Hukum  Terhadap  Tindakan  Malpraktek  yan . g  Dilakukan  Oleh  Dokter  Terhadap Pasien
Malpraktek ber . asal dar . i ka . ta “m . al” yang artinya buruk dan “ pr . actice ” yang ber . arti tinda . kan atau pra . ktik. Sehingga secara harafiah dapat diedefinisikan sebagai tindakan medis “buruk” yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  contohnya  adalah  dokter  dalam  hubungan  dokter  dan  pasien. Munir  Fuady  berpendapat  malpraktik  diart . ikan  seba . gai  tinda . kan  me . dis  yang  dilakukan  oleh dokt . er  dan  atau  oran . g  yang  berada  dalam  pen . gawasannya  atau  pen . yedia  ja . sa  keseh . atan  lain kepada  pasien  menenai  hal  diag . nosis,  terape . utik  dan  manajemen  pe . nyakit  dilaku . kan  dengan melan . ggar kepatutan, hu . kum, kesusi . laan, dan pri . nsip prof . essional b . aik dilaku . kan secara senga . ja
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
sehingga  mengabitkan  rasa  luka,  sakit,  cacat,  hingga  kem . atian  dan  kerug . ian  lainnya  sehingga dokt . er dan peraw . at wajib berta . nggung ja . wab atas kerugian materil dan imateriill.
Dalam  istilah  hukum  istilah  malpraktik  menurut  Unda . ng-Unda . ng . No. . 23 . Ta . hun . 1992 tentang  kese . hatan  maupun  dalam  Und . ang-U . ndang  No.  29  Ta . hun  2004  mengenai  Pr . aktik Kedokt . eran tidak dikenal namun pada U . ndang-Unda . ng Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 54 dan Pasal 55 menyebutkannya sebagai suatu kesalahan / kelal . aian dok . ter. Pada Unda . ng-Und . ang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 84 dinyatakan sebag . ai pelan . ggaran disi . plin dok . ter. Menurut huku . m tan . ggung ja . wab  adalah  suatu  akib . at  atas  konse . kuensi  kebeba . san  seoran . g  tenta . ng  perbuata . nnya  yan . g berk . aitan  deng . an  etik . a  at . au  m . oral  dal . am  me . lakukan  s . uatu  perb . uatan  (Soekidjo,  2010). Malpraktek  dalam  hubungan  dokter  dan  pasien  dapat  ditetapkan  dengan  cukup  jelas  dan didasarkan pada adanya kesalahan profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan saat melakukan tindakan  perawatan  sehingga  pihak  lain  dirugikan  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  tersebut.  Azrul Anwar berpendapat terdapat  beberapa dasar  pokok mengenai  kriteria terjadinya malpraktek yaitu kewajiban dokter dalam melakukan tindakan medik yang terdiri dari professional duties, d . octor-pa . tient rela . tionship, inf . ormed con . sent, profess . ional me . dical stan . dard berkaitan dengan upaya ayang  akan  dilakukan.  Pelanggaran kewajiban  dokter  dalam hubungan dokter dan pasien terhadap pasien seperti di antaranya tidak menjalankan kewajiban profesi sesuai dengan  semestinya,  terjadi  kontra  terapeutik,  tidak  adanya  persetujuan  kepada  pasien  sebelum melakukan  tindakan  medis,  tidak  melaksanakan  tindakan  medis  sesaui  dengan  standard operasional prosedur, dan menjanjikan hasil tindakan medis yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut terjadi menyebabkan kerugian yang dialami pasien  karena  terdapat  kesalahan  professional  bukan  disebabkan  oleh  resiko  tindakan  medis. K.U.H Perdata Pasal 1366 dan 1364 menyatakan relevansi berkaitan dengan tindakan malpraktik pada hubungan dokter dan pasien terjadi ketika pasien harus mengalami kerugian / kelalaian, ada hubun . gan  klausa  antara  keru . gian  dan  kesala . han,  dan  terakhir  perbu . atan  tersebut  mela . nggar huk . um. .
Berdasarkan hukum perdata kejadian malpraktik pada hubungan dokter dan pasien didasari oleh dua teori yaitu di antaranya adalah teori pelanggaran kontrak yang menyatakan bahwa sumber dari kejadian malpraktik pada hubungan dokter dan pasien adalah adanya pelanggaran kontrak / wanprestasi dan teori yang kedua adalah teori kelalaian dimana sumber perbuatan malpraktik yaitu kelalaian  atau  kesalahan  (Kumalawati,  2018).  Berkaitan  dengan  kejadian  malpraktik  pada
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
hubungan dokter dan pasien yang menyebabkan kerugian, maka menurut Pa . sal 12 . 39 KU . HPerdata “Tiap-tiap perikata . n untuk berbuat sesuatu, atau tidak ber . buat sesuatu, apabila siber . utang tidak memenuhi  kewajib . annya,  maka  akan  mendapatkan  penye . lesaiannya  dalam  kewaj . iban memberikan penggan . tian  bi . aya,  ru . gi,  dan bung . a”.  “Semua  persetujuan  yang  dibuat secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Setiap pihak dapat menrancang apapun pada perjanjian yang akan dibuatnya ( catch all), sebatas yang tidak dilarang oleh undang- undang,  yurispudensi  atau  kepatutan  (Munir,  2001).  dan  jika  dihubungkan  dengan  hubungan dokter dan pasien maka dapat dikatakan dokter tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien.
Berhubungan  dengan  kejadian  wanprestasi  pada  pelayanan  kesehatan  dalam  hubungan dokter dan pasien menurut Johan Nasution terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut:
1. Hub . ungan d . okter dengan pas . ien berdasarkan pada perjanjian terape . utik 2. Do . kter menyalahi tujuan perjanjian terapeutik saat melakukan tindakan
3. Tindakan dokter tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pasien.
Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  wanprestasi  di atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  telah terjadi malpraktik dalam hubungan dokter dan pasien dan berkaitan dengan hal ini, maka pasien dapat berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dideritanya. Namun sejatinya kemungkinan  terjadinya  wanprestasi  dapat  diminimalisir  dengan  adanya informed  consent. Informe . d . cons . ent menurut Pasal 1 huruf a Permenkes Nomor 585/Men.Kes/PER/X/1989 adalah persetu . juan . b . ebas . yang . diserahkan oleh . pasien n kepada tindakan medis yang akan diperolehnya, setelah  mendapatkan  informasi  mengenai  tindakan  tersebut  serta  akibat  yang  menyertainya. Informed  consent memiliki  prinsipn aa utonomi,  benef . icentia,  dan  nonmalificentia,  yang didasarkan pada martabat manusia dan integritas pribadi pasien dihormati. Persetujuan tindakan kedokteran juga diatur dalam pasal 45 Un . dang-Und . ang Nom . or 29 Ta . hun 2004 mengenai Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindak . an kedok . teran atau kedo . kteran gig . i yang akan dilaku . kan n terhadap  pasienn  harus  mendapat  persetu . juan.  Persetuj . uan  sebagai . mana  dima . ksud diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap, sek . urang-kurangn . ya mencakup: dia . gnosis,  tata  cara  tindak . an  me . dis,  tujuan  tinda . kan  me . dis,  altern . atif  tinda . kan  med . is,  resi . ko tindakan  medis,  komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  serta  prognosis  dari  tindakan  medis  yang dilakukan.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  dan  Dokter  Akibat  Adanya  Perjanjian  Informed

## Consent
Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  menurut  Syahrul  Machmud  dapat  dikelompokkan kedalam 3 tahapan di antaranya (Machmud, 2012) :
1. Hubungan  secara  aktif-pasif  dimana  pasien  tidak  memberikan  timbal  balik  terhadapa  jasa pelayanan  yang  diterima  dan  sepenuhnyamenyerahkan  ke  dokter  dalam  melakukan  suatu Tindakan.  Hal  ini  dapat  terjadi  disebabkan  oleh  karena  pasien  beranggapan  dokter  paling memahami  kondisi  pasien,  pasien  tidak  sadarkan  diri,  ataupun  pasien  tidak  mampu menentukan pilihan tindakan yang diberikan terhadapnya
2. Hubungan Kerjasama terpimpin adalah kondisi dimana pasien mampu, sadar, dan meminta pertolongan  dokter  dan  bersedia  untuk  bekerja  sama.  Dalam  hubungan  ini  pasien berpartisipasi dalam proses pelayanan, namun penentuan tindakan yag dilakukan didominasi oleh dokter.
3. Hubungan partisipasi Bersama dimana pasien sadar dan memposisikan diri sederajat dengan dokter  dan  keputusan  tindakan  yang  dilakukan  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  dokter dengan pasien setelah melalui komunikasi intensif.
Transaksi terapeutik adalah transaksi yang dilakukan guna mencari dan melaksanakan terapi yang tepat guna menyembuhkan penyakit yang dialami pasien dan dilakukan oleh dokter. Menurut peraturan  Mentri  Kesehatan  Nomor  434/MEN.KES/X/1983  yang  mengatur  tentang  Kode  Etik Kedokteran Indonesia transaksi terapeutik didefinisikan sebagai hubungan antara dokter dengan penderita penyakit yang dilakukan dengan disarkan  atas kepercayaan kedua  belah pihak dalam suasana  saling  percaya  serta  diliputi segala harapan,  kekhawatiran,  dan  emosi  makhluk  insani. Hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  ini  didasari  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.(Hediati, 1984).
Berdasarkan  pasal  1313  KUHPerdata  mendefinisikan  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan perjanjian  antara  dokter  dan  pasien  juga  diatur  dalam  1320  KUHPerdata  dengan  syarat-syarat sebagai berikut(Nasution, 2005) :
1. Kesepakatan antara dokter dan pasien guna mewujudkan kesehatan pasien didasarkan tanpa adanya  unsur  pemaksaan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Pasal  39  Praktik Kedokteran dan Pasal 1323 sampai dengan 1328 KUHPerdata.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
2. Pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  memenuhi  syarat  dan  didasarkan  pada  upaya penyembuhan
3. Perjanjian dibuat tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Sebelum  terjadinya  transaksi  terapeutik  pada  hubungan  dokter  dan  pasien . Keberadaaan informed  consent dapat  digunakan  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat memberikan  rasa  aman  baik  oleh  dokter  yang  akan  melakukan  tindakan  medis  sebagai  usaha penyembuhan  penyakit  pasien,  serta  sebagai  pembelaan  jika  hasil  tindakan  medis  tidak  sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarga pasien. Meskipun begitu pasien tetap dapat melakukan gugatan  kepada  tenaga  kesehatan,  jika  tenaga  kesehatan  dan  dokter  ataupun  dokter  gigi  yang bersangkutan tidak melakukan tindakan sesuai dengan standart profesi dengan baik (Wijaya and Wisanjaya, 2014).
Informed Consent memiliki  2  bagian  yang  cukup  penting  yaitu informasi  yang  diberikan oleh dokter dan persetujuan yang diberikan kepada pihak pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nom . or  29 . 0  /MENKE . S/PER/III/2008  yang  mengatur  tentang Perset . ujuan  Tind . akan  Ked . okteran  mendefinisian In . formed  C . onsent sebagai  p . ersetujuan  yang ddiberikan oleh pa . sien atau kelua . rga ter . dekat yang telah mendapatkan penje . lasan secara lengk . ap mengenai  tindak . an  kedok . teran  maupun  kedo . kteran  g . igi  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasi . en. Persetujua . n  diberikan  setelah  p . asien  sudah  mendapatkan  p . enjelasan  dari  dokter  yang bersangkutan.  Persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  dapat  dilakukan  secara  tertulis  maupun secara lisan sehingga Informed Consent juga termasuk dalam hak pasien dalam bidang kesehatan yaitu  hak  mendapat  pelayanan  kesehatan,  hak  untuk  mendapatkan  informasi,  dan  hak  untuk menentukan (Maliangga, 2013).
Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (3) menyatakan penjelasan yang utuh untuk pasien yang diberikan sekurangnya meli . puti:
1. Diag . nosis dan t . ata car . a ti . ndakan . medis
2. Tuj . uan tinda . kan me . dis dilak . ukan
3. Alterna . tif tind . akan l . ain dan re . sikonya
4. Risik . o kompli . kasi yan . g mun . gkin te . rjadi
5. Progn . osis tinda . kan yan . g dilak . ukan
Berhubungan dengan hubungan dokter dengan pasien dalam kasus malpraktek, dokter dapat menempuh  tindakan  dengan  melalui  jalur  mediasi  ketika  seorang  dokter  diduga  melakukan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
kegiatan  malpraktek.  Jalur  mediasi  dinilai  lebih  cepat  dalam  menyelesaikan  masalah  serta umumnya  sumber  masalah  disebabkan  oleh  kurangnya  komunikasi.  Selain  lebih  cepat  proses mediasi  juga  lebih  efektif  dalam  mengurangi  kerugian  dan  penyelesaian  perselisihan  dengan berdasarkan  pada  asas  “Asas  Praduga  Tak  Bersalah”  hingga  yang  bersangkutan  terbukti melakukan  kesalahan  sesuai  keputusan  pengadilan.  Sebagai  dokter  ataupun  tenaga  kesehatan terdapat  beberapa  hal  penting  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  tenaga  kesehatan  dari kegitan malpraktek dalam hubungan dokter dan pasien di antaranya adalah:
1. Melakukan pengenalan dan penghayatan pemahaman kode etik kedokteran
2. Melakukan  pembaruan  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  melalui  kursus,  pelatihan,  maupun acara ilmiah yang terakreditasi oleh organisasi profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
3. Selalu  berhati-hati  dalam  mengumumkan  ataupun  melakukan  teknik  /  metode  pengobatan baru  yang  belum  diuji  kebnarannya  untuk  menghindari  timbulnya  keresahan  dalam masyarakat
4. Bersifat terbuka, berbicara benar, faktual, dan sopan secara profesional dalam berkomunikasi dengan pasien maupun masyarakat
5. Memelihara kesehatan sehingga dapat menjalankan tanggung jawab profesi dengan baik
6. Memberikan  perlindungan  hukum  yang  sesuai,  ketika  ada  pasien  ataupun  keluarga  pasien yang kurang puas dengan kinerja dokter.
Berhubungan  dengan  hubungan  dokter  dan  pasien  pada  kasus  malpraktek,  perlindungan hukum juga didapatkan oleh pasien apabila pasien merasa dirugikan. Perlindungan hukum yang dapat  diperoleh  pasien  berupa  sanksi  pidana,  perdata,  maupun  administratif  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada dokter yang bersangkutan (Riduan, 1992). Dalam pelaksanaannya sanksi-sanksi tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap dokter yang bersangkutan bila memenuhi empat syarat yaitu, ten . aga ke . sehatan dan dokt . er atau do . kter g . igi telah melakukan kesa . lahan  pro . fesi  me . dis,  tindak . an  dila . kukan  den . gan  sang . at  tid . ak  ber . hati-h . ati,  terdapat  akibat yang beresiko baik luka hingga kematian, dalam bidang administratif  ketika seorang tenaga kerja melakukan kesalahan profesi, maka dapat dilakukan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik.
Konsekunsi hukum setelah Informed Consent bagi dokter yaitu melakukan tindakan medis sesuai prosedur, keilmuan, dan kode etik profesinya. Sedangkan perlindungan hukum bagi pasien yaitu pasien  memahami kondisi  penyakit  yang  dialami pasi . en serta memahami  tindak . an  m . edis yang akan dilakukan sehingga terhindar dari kegiatan Malpraktik / wanprestasi

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hubungan  dokter  dan  pasien informed consent merupakan hal mutlak yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak tenaga kesehatan maupun pasien dalam transaksi terapeutik dalam usaha maksimal untuk kesembuhan pasien yang diatur dalam UU Nom . or 36 Ta . hun 2009 mengenai Keseh . atan dan Unda . ng-Un . dang No . mor 29 Ta . hun 2004 mengenai Pra . ktik Kedokt . eran. Dengan informed consent yang termasuk perjanjian dalam hubungan  dokter  dan  pasien  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  bersifat  mutlak  dapat menjadi jaminan rasa aman baik bagi dokter atau tenaga kerja yang menjalankan profesi pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi pasien sehingga pasien memahami kondisi penyakit yang dialami pasi . en  serta  memahami  tindak . an  m . edis  yang  akan  dilakukan  sehingga  terhindar  dari  kegiatan Malpraktik / wanprestasi

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hadijati,  H.  (1998) Hukum  Kedokteran  (Studi  Tentang  Hubungan  Hukum dalam  mana  Dokter  Sebagai Salah Satu Pihak) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hediati, H. (1984) Hukum dan Permasalahan Medik . Surabaya: Airlangga University Surabaya Press. Komalawati, V. (1999) Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Machmud, S. (2012) Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek . Edited by Karya Putra Darwati. Bandung.
Munir, F. (2001) Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) . Bandung: Citra Aditya Bakti. Nasution, B. J. (2005) Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter) . Jakarta: Rineka Cipta.
Rahardjo, S. (2003) Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas.
Riduan, S. (1992) Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni.
Soekidjo, N. (2010) Etika dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta.
Soerjono, S. (2009) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat . Jakarta: PT. Grafindo Persada. Triana, Y. A. (2007) Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundang- Undangan dan UU Praktik Kedokteran) . Malang: Bayumedia.

## Artikel Jurnal:
Kumalawati, V. (2018) ‘No Title’, Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia , 3(1), pp. 1–14.
Maliangga,  J.  (2013)  ‘Hak  Informed  Consent  Sebagai  Hak  Pasien  Dalam  Perlindungan  Hak  Asasi
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Manusia’, Lex et Societatis , 1(4), p. 8.
Mayasari,  D.  (2017)  ‘Tinjauan Yuridis Tentang  Informed Consent Sebagai  Hak Pasien Dan Kewajiban Dokter’, Varia Jusiticia , 13(2), pp. 93–102.
Rahayu (2010) ‘Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia, Makalah pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro’, 39(2).
Sinulingga,  C.  and  Innaka,  A.  (2012)  ‘Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Informed  Consent  dan Tanggung  Jawab  Dokter  Kepada  Pasien  Dalam  Perjanjian  Terapeutik  di  RSU  Bunda  Thamrin Medan’, Jurnal Hukum Perdata , 1(1), pp. 93–106.
Wijaya, I. G. K. and Wisanjaya, I. G. P. E. (2014) ‘Tinjauan Yuridis Informed Concent Bagi Penanganan Pasien Gawat Darurat’, Program Kehususan Hukum Pidana , pp. 1–5.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nom . or  29 . 0  /MENKE . S/PER/III/2008  Tentang Perset . ujuan Tind . akan Ked . okteran.