This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba
Andi Ahmad Malikul Afdal Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90232 ahmad.malikul@handayani.ac.id
*Corresponding author

## Andi Armayudi Syam
Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90232 andi.armayudi@handayani.ac.id Herman Hukum, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90232 herman_ph@yahoo.co.id
Abstrak — Pelayanan  publik  adalah  aktivitas  organisasi atau  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  terhadap individu atau kelompok masyarakat sesuai dengan tujuan dari  lembaga  tersebut,  Pemerintah  merupakan  pelayan bagi  masyarakat  agar  kebutuhan  masyarakat  dapat terpenuhi  maka  dari  itu,  Pemerintah  harus  menyediakan pelayanan  yang  maksimal  agar  kepentingan  tersebut dapat terpenuhi  dengan  lancar.  Pemerintah  Desa  sebagai ujung  tombak  yang  bersentuhan  lansung  dengan masyarakat  harus  paham  betul  apa  yang  menjadi kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang  tepat  dan  maksimal  kepada  masyarakat,  Aparat Desa juga merupakan kunci dari kualitas pelayanan yang ada di Desa namun, keterbatasan yang ada di Desa kerap kali  menimbulkan  berbagai  macam  kendala    sehingga kualitas  pelayanan  kerap  kali  tak  sesuai  harapan masyarakat. Di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba sendiri tidak terlepas dari masalah pelayanan publik yang diberikan  Aparat  Desa  kepada  masyarakat,  atas  dasar tersebut  penelitian  ini  berfokus  pada  kinerja  Aparatur Desa  dalam  pelayanan  publik  di  Desa  Tanah  Towa Kabupaten  Bulukumba  dan  kemudian  menganalisa masalah  tersebut  khususnya  respon  aparatur  desa  dalam memberikan  pelayanan,  melalui  indikator  kinerja  antara lain,  produktivitas,  Kualitas  layanan,  responsivitas, responsibilitas  dan  akuntabilitas.  Hasil  penelitian  ini menunjukan    bahwa  Aparat  Desa  Tanah  Towa  telah memberikan  kualitas  pelayanan yang baik  bagi masyarakatnya,  namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa dalam  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Aparat Desa masih terdapat kekurangan dalam pengaplikasiannya.
Kata Kunci — Kinerja, Aparatur, Desa, Tanah Towa

## I. P ENDAHULUAN
Di  era  digital  ini  tak  jarang  kita  melihat  kritikan- kritikan  masyarakat  di  media  sosial  perihal  pelayanan publik  yang  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat,  hal tersebut  dipaju  oleh  kurangnya  keseriusan  pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayan. Peningkatan kualitas pelayanan  tidak  terlepas  dari  aparat  penyelengara pelayanan  tersebut,  Pelayanan  publik  menjadi  salah  satu tanggung  jawab  institusi  pemerintah,  baik  pemerintahan tingkat  pusat,  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah desa.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  merupakan
salah  satu  kewajiban  pemerintah  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya (Wuri,  2017).  Upaya  pelayanan  yang  di  lakukan  oleh instansi  pemerintah  dapat  dinilai  baik  apa  bila  telah berdampak  baik  bagi  masyarakat,  dampak  baik  tersebut dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  apabila  mutu  kualitas kerja yang baik dan mudah di jangkau oleh masyakat.
Kemampuan sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika  yang  terjadi  dalam  masyarakatnya  secara  tepat dan  efisien  akan  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana  misi dari  birokrasi  dipahami  dan  dijadikan  sebagai  dasar  dan penarikan  dalam  pengambilan  kebijakan  oleh  birokrasi itu.  Birokrasi  publik  di  Indonesia  seringkali  tidak memiliki  misi  yang  jelas  sehingga  fungsi  dan  aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi cenderung semakin meluas, bahkan kemudian menjadi semakin jauh dari tujuan yang dimiliki  ketika  membentuk  birokrasi  itu  (Hakim,  2014). Tidak jelasnya masi dari birokrasi tersebut yang membuat birokrasi  tidak  bisa  memuaskan  masyarakat  dalam mendapatkan  pelayanan,  apalagi  kekuatan  birokhrasi  di Indonesia  seringkali  jadikan  kekuatan  politik  untuk mencapai tujuan seseorang atau kelempok tertentu.
Pemerintahan  desa  adalah  struktur  pemerintahan terbawah  dalam  tata  pemerintahan  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintahan  desa  mempunyai peranan  yang  penting  dalam  penyelenggaraan  dan  tata kelola  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Pemerintahan  desa mempunyai  tugas  yang  utama  yaitu  menciptakan kehidupan  yang  demokratik,  memberikan  pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan (Hajar,  2020).  Oragnisasi  desa  sebagai  pelayan  publik haruslah  memiliki  kepekaan  sosial  yang  ada  ditengah tengah  masyarakat  dengan  demikian  pemerintah  dapat mengadopsi  dasar  pijakan  atas  pelayanan  publik  yang akan diberikan, Organisasi publik adalah organisasi yang menangani  berbagai  permasalahan  publik  yang  dapat dikategorikan menjadi 2 tipe yaitu pertama, masalahmasalah  tersebut  dikarakteristikkan  oleh  adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisir dan bertujuan  untuk  melakukan  tindakan.  Kedua,  masalah- masalah  tersebut  tidak  dapat  dipecahkan  secara individual/pribadi  (dengan  demikian  ia  menjadi  masalah publik), tetapi kurang mendapat dukungan.
Status  Desa  sebagai  organisasi  pelayan  publik, penilaian Aparat Desa dalam pelayanan menjadi hal yang sengat penting kerena dapat digunakan sebagai tolak ukur
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
dalam  keberhasilannya  dalam  melakukan  pelayanan publik  kepada  masyarakat.  Namun  dengan  mencermati aktifitas  yang  ada  saat  ini,  napaknya  penilaian  internal Desa  terhadap  kinerja  Aparat  Desa  masih  jarang dilakukan  tentu  ini  juga  menjadi  sebuah  masalah  atas perkembangan pelayanan Aparat Desa itu sendiri.
Pemerintah  Dasa  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Aparat Desa dan  Perangkat  Desa  lainnya,  sedangkan  yang  Perintahan Desa  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa bersama Bandan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  BPD  adalah  lembaga legislasi  dan  pengawas  dalam  pelaksanaan  peraturan Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah  Desa  (Muslim,  2014).  kedudukan  Aparat Desa menjadi sangat penting dalam membantu peleksanaan  tugas  Kepala  Desa  dalam  melakukan pelayanan publik disuatu Desa.
Berbagai  masalah  yang cukup kompleks  yang dialami oleh  Aparat  Desa  dalam  penyelengaraan  pelayanan publik,  akuntabilitas  Kinerja  Aparat  Desa  dalam pelayanan  publik  menjadi  hal  yang  sangat  vital  kerna melalui  akuntabilitas  Aparat  Desa  dapat  melakukan pekerjaannya  dengan  rasa  tanggung  jawab  dan  terbuka kepada  masyarakat,  hal  tersebut  juga  dijelaskan  oleh (Sawir,  2017)  bahwa  Prinsip  akuntabilitas  menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada publik.  Penyebab  lain  dari  terbatasnya  informasi mengenai  kinerja  birokrasi  publik  adalah  sebab  lain  dari terbatasnya  informasi  mengenai  kinerja  birokrasi  publik dan  kompleksitas  indikator  kinerja  yang  biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik. Dari penjelasan  ini  dapat dimengerti  bahwa pelayanan  Aparat Desa  haruslah  dipertanggung  jawabkan  di  hadapan masyarakat.
Pparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan pada masyarakat Misalnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan yang bersifat administsratif kependudukan  seperti  Kartu  Keluarga  (KK),  KTP, kelahiran, pernikahan, kematian. Kurangnya pengetahuan warga  masyarakat  tentang  peran  dan  fungsi  Pemerintah Desa,  ketidaktahuan  tentang  program  Pemerintah  Desa, dan  ketidaktahuan  tentang  kebutuhan  mereka  berkaitan dengan  Pemerintah  telah  menjadikan  warga  masyarakat tidak  memiliki  cukup  kontrol  terhadap  tugas-tugas  yang dijalankan oleh Pemerintah Desa (Iskandar, 2020).
Desa  Tanah  Towa  di  Kabupaten  Bulukumba  dalam melakukan  pelayanan  Publik  kepada  masyarakat  tidak terlepas dari peran penting yang dilakakukan oleh Aparat Desa yang memilki tanggungjawab dan kewajiban dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat  Tanah  Towa  itu  sendirin,  namun  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  tidak  semudah  apa  yang kita  kira,  hal  tersebut  juga  dialami  oleh  Aparat  Desa Tanah  Towa  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai pelayan  publik  yang  juga  belum  maksimal  dalam melakukan  pelayanan.  Dengan  kondisi  tersebut, menarik untuk  diungkapkan  bagaimana  peran  Aparatur  Desa
dalam pelayanan publik di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba.

## II. STUDI PUSTAKA

## A. Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat diartikan memberian pelayanan (melayani)  keperluan  individu  atau  masyarakat  yang mempunyai  kepentingan  terhadap  organisasi  itu  sesuai dengan  aturan  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  oleh organisasi  tersebut.  Pemerintah  pada  hakekatnya  adalah pelayanan  masyarakat,  bukan  untuk  melayani  dirinya sendiri,  tetapi  untuk  melayani masyarakat  serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Kurniawan, 2017).
Pelayanan  adalah  melayani,  mengurus,  membantu menyiapkan menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang  atau  sekelompok  orang.  Artinya  objek  yang dilayani  adalah  individu,  pribadi  dan  organisasi  .  Dalam pengertian  pelayanan  tersebut  bermakna  bahwa  yang melayani  haruslah  memiliki  keterampilan  atau  keahlian dibidang tertentu, sehingga mampu memberikan kontribusi  dalam  mengerjakan  atau  menyelesaikan  suatu keperluan, kebutuhan masyarakat atau  organisasi (Widanti,  2022).  Apabila  pelayanan  yang  diterima  atau dirasakan  itu  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  maka kualitas  pelayanan  dipersepsikan  baik  dan  memuaskan. Jika  pelayanan  yang  diterima  melampaui  harapan pelanggan,  maka  kualitas  pelayanan  dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal (Moclin, 2021).
Pelayanan  publik  merupakan  bagian  integral  dari mekanisme  sistem  pemerintahan  disamping  fungsi lainnya  dalam  pemerintahan.  Hal  pokok  yang  menjadi perhatian  adalah  bahwa  suatu  pelayanan  itu  terdiri  dari penyelenggaraan  dan  penerimaan  layanan  ( customer ). Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan  diri  bahwa  negaralah  yang  membutuhkan pelayanan,  membutuhkan  bantuan  birokrasi.  Sehingga pelayanan  yang  dikembangkan  adalah  pelayanan  yang independen  dan  menciptakan  dependensi  bagi  warga Negara  dalam  urusannya  sebagai  warga  Negara.  Warga Negara atau masyarakat dianggap sebagai follower dalam setiap  kebijakan,  program  atau  pelayanan  publik (Saputra, 2020).
Masyarakat  sangat  bergantung  pada  pelayanan  yang diberikan oleh birokrasi, maka dari itu masyarakat selalu mengharapkan  pelayanan  pulik  yang  berkualitas  dari birokrasi,  meskipun  harapan  tersebut  sering  tidak  sesuai dengan  realita  karena  yang  sering  kita  jumpai  pelayanan publik  yang  terjadi  selama  ini  identik  dengan  lambat, berbelit-belit,  mahal,  dan  melelahkan.  Hal  tersebut  bisa terjadi  karna  masyarakat  masih  dianggap  sebagai  orang yang  memburuhkan  sehinggah  pelayan  publik  tidak terlalu  memperhatikan  kualitas  pelayanan.  Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan  “pelayan”  dan  “dilayani”  ke  pengertian yang  seharusnya.  Pelayanan  yang  seharusnya  ditunjukan pada  masyarakat  umum  kadang  dibalik  menjadi pelayanan  masyarakat terhadap negara,  meskipun negara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat  yang  mendirikannya,  birokrat  sesungguhnya haruslah  memberikan  pelayanan  terbaiknya  kepada masyarakat (Makmur, 2021).
Pelayanan  pada  dasarnya  didefinisikan  sebagai aktifitas  seseorang,  sekelompok  dan/atau  organisasi  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.  Dari  definisi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  pelayanan    terdapat  dua  poin  penting  yaitu individu/organisasi dan pemenuhan kebutuhan (Pasolong, 2010).  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  No:  63/KEP/M.PAN/7/2003  sebagai berikut:  Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dalam  keputusan  No.63  tahun  2003 tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik menyatakan bahwa “hakikat layanan publik adalah pemberian  layanan  prima  kepada  masyarakat  yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Dari pernyataan ini menegaskan  bahwa  pemerintah  hadir  melalui  instansi penyedia  layanan  publik,  mereka  memilki  tanggung jawab  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat.  Lebih  lanjutnya  pelayanan  publik  yang tujuan  politiknya  sangat  dominan  sebagai  upaya pemerintah  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  pada masyarakat,  sampai  dengan  pelayanan  publik  yang kurang  dominan  dimana  manfaat  pelayanan  publik  lebih banyak dirasakan langsung oleh individu yang menikmati layanan (Irawan, 2013).

## B. Konsep Kinerja
Kinerja adalah indikator yang menentukan produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Kinerja dimaknai  dengan  prestasi  kerja  dalam  hal  pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji  serta  proses  tindakan  yang  diambil  menurut kepuasan  batin  berdasarkan  pikiran  bebas  pelaku pemerintahan  yang  bersangkutan  dan  kesiapan  memikul segala  resiko  dan  konsekuensi  (Noviyanti,  2022). Menurut  (Simanjuntak,  2005)  kinerja  adalah  tingkat pencapaian  hasil  atas  pelaksanaan  tugas  tertentu. Peningkatan  kinerja  suatu  organisasi  dapat  dilakukan dengan meningkatkan kinerja masing-masing individu.
Kinerja  adalah  bagian  yang  sangat  penting  dan menarik  karena  terbukti  sangat  penting  manfaatnya  bagi individu maupun kelompok, suatu lembaga menginginkan  karyawannya  untuk  bekerja  sungguh- sungguh  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  untuk mencapai  hasil  kerja  yang  baik,  tanpa  adanya  kinerja yang  baik  dari  karyawan,  maka  keberhasilan  dalam
mencapai tujuan akan  sulit tercapai.  Kinerja adalah  hasil seseorang  secara  keseluruhan  selama  periode  tertentu didalam  melaksanakan  tugasnya,  seperti  target,  standar hasil  kerja  atau  sasaran  kriteria  yang  telah  ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama
Agus Dwiyanto Berpendapat (Setyowati, 2022) bahwa ukuran dari tingkat kinerja dalam suatu organisasi publik dapat dinilai dari lima indikator yaitu:
1. produktivitas.  Produktivitas  tidak  hanya  dititik beratkan pada efisiensi tetapi  juga pada  efektifitas pelayanan.  Produksi  pada  dasarnya  dipahami sebagai rasio antar input dan output.
2. Kualits  layanan.  Banyaknya  sorotan  negatif menegnai  organisasi  publik  karna  ketidak  pausan masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diterimanya. Kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator kinerja  organisasi  publik  karena  adanya  informasi tambahan  yang  diperoleh  mengenai  kepuasan masyarakat,  informasi tersebut  juga sangat  mudah didapatkan  melalui  media  sosial  dan  diskusi publik.
3. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali  kebutuhan  masyarakatnya,  menyusun agenda,  prioritas  pelayanan  dan  pengembangkan program pelayanan  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Singkatnya  persponsivitas  merujuk pada  keseimbangan  antara  program  pelayanan publik  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Konsep  ini menggambarkan  kemampuan  organisasi  publik dalam  menjalankan  misi  dan  tujuanya  terutama untuk kebutuhan masyarakat.
4. Reponsibilitas. Konsep ini merukjuk pada pelaksanaan  kegiatan  organisasi  pelayan  publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. Akuntabilitas.  Konsep  ini  merujuk  pada  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  organisasi  publik tunduk  pada  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat. Kinerja  organisasi  publik  tidak  hanya  dilihat  dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian  target,  tetapi  juga  harus  dinilai  dari ukuran  eksternal  seperti  nilai-nilai  dan  norma- norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi  publik  memiliki  akuntabilitas  tinggi kalau  kegiatan  itu  dianggap  benar  dan  sesuai dengan  nilai  dan  norma  yang  berkembang  dalam masyarakat.
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  di  utarakan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pada  dasarnya mencakup  perilaku  selalu  memiliki  pandangan  bahwa pekerjaan  yang  dilaksanakan  saat  ini  haruslah  lebih  baik dari  masa  lalu  dan  pekerjaan  yang  akan  datang  juga haruslah lebih berkualitas dari pada saat ini.

## C. Aparat Pemerintah Desa
Definisi  Desa  berdasar  pada  undang-undang  Nomor 2014 tentang Desa pada 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  yang  secara  hukum memeiliki  batas  wilayah  dan  wewenang  alam  mengatur dan  mengurus  urusan  di  pemerintahan,  kepentingan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yangdiakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Indonesia.  Dari  undang-undang  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  Desa  adalah  komunitas  masyarakat yang  bernaung di suatu tempat dan  memilki  hak yang di akui oleh negara.
Pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 43  tahun  2014  tentang  pengaturan  pelaksanaan  undang- undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  1  Ayat (1-2) yang dimaksud pemeritahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan  bagi  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia, sedangkan  pemerintah  desa  adalah  kepala  desa  yang dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelernggara pemerintahan  desa.  Pemerintahan  desa  terdiri  atas pemerintah  desa  (yang  meliputi  kepala  desa  dan perangkat  desa)  dan  BPD  (Badan  Permusyawaratan Desa).  Atas  dasar  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa perangkat  desa  adalah  Pembantu  Kepala  Desa  dalam pelaksanaan  tugas  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, melaksanakan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa pemerintahan desa adalah kelompok orang dan organisasi yang  membuat  dan  menjalankan  undang-undang  pada tingkat  desa,  dengan  tujuan  mendekatkan  pelayanan publik  kepada  penerima  kebijakn  publik  tersebut  yaitu masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penye-lenggaraan  pemerintahan,  sehingga  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya  (Yuza,  2021).  Karena  itu,  kepala  desa bertanggung  jawab  kepada  lembaga  pemerintahan  desa dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pada  lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kepala  desa merupakan wakil dari  suatu kesatuan  masyarakat hukum yang  memiliki  susunan  asli  berdasarkan  asal-usul  yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa  adalah  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan  desa  pada  dasarnya  dibentuk  untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan  yang  menjunjung  tinggi  hak-hak  rakyat, pemerintah  yang  mengedepankan  kepentingan  rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain,  dalam  hal  ini  tingkat  desa,  adalah  pemerintah  dari, oleh,  dan  untuk  rakyat  Selain  itu,  pemerintahan  yang demokratis  adalah  pemerintahan  yang  dapat  dikontrol oleh masyarakat (Ali, 2007).

## III. METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Dengan  demikian  melalui  penelitian  deskriptif  kualitatif ini  berusaha  untuk  mengambarkan  permasalahan  yang ada  kaitannya  dengan  kinerja  Aparatur  Desa  dalam pelayanan  publik  di  Desa  Tanah  Towa  di  Kabupaten Bulukumba dan kemudian menganalisa masalah
khususnya  respon  aparatur  desa  dalam  memberikan pelayanan,  melalui  indikator  kinerja  Agus  Dwiyanto antara  lain,  produktivitas,  Kualitas  layanan,  responsivita, responsibilitas  dan  akuntabilitas,  hingga  sampai  pada suatu  kesimpulan  yang  absolut.  Jenis  data  yang dikumpulkan  merupakan  data  primer  dan  data  sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau ucapan lisan dan perilku manusia (Creswell, 2015).

## VI. H ASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  dapat  dipandang dari segi keadilan dan kemampuan  Aparatur Desa dalam memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakatnya.  Hal  ini mengacu pada tata kelola yang baik sehingga akses setiap masyarakatnya memperoleh pelayanan publik yang sama bukan  hanya  pada  seseorang  atau  kelompok  yang  bisa mendapatkan pelayanan yang baik tersebut. Pola perilaku yang  seperti  ini  yang  akan  mendorong  Aparatur  Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Organisasi  publik  tentunya  dinilai  dari  kualitas pelayanan  yang  diberikan,  berarti  titik  berat  dari oraganisasi publik tesebut berada pada kulitas pelayanan, maka  dari  itu  peningkatan  kualitas  pelayanan  harus menjadi  fokus  utama  dalam  setiap  program  yang dilaksanakan.  Sebagai  pihak  yang  dilayani  masyarakat tentunya  berhap  besar  mendapatkan  kualitas  pelayanan yang  baik  dari  pelayan  pubik.  Pelayanan  yang  benar- benar  mewujudkan  kualitas  yang  dihapkan  masyarakat, tentunya  tidak  terlepas  dari  aparat  pemerintah  dalam  hal ini  yaitu  Aparat  Desa  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pelayan  masyarakat.  Dalam  meningkatkan pelayanan  publik  pemerintah  desa  diberikan  keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Pongantung, 2021).
Hasil  penelitian  dilapangan  membuktikan  bahwa Aparatur  Desa  Tanah  Towa  telah  memiliki  kemampuan menjalankan tugas-tugasnya dalam melakukan pelayanan publik  meskipun  belum  cukup  maksimal,  data  yang diperoleh  dilapangan  mengambarkan  Aparatur  Desa belum cukup mampu bekerja secara optimal dikarenakan produktivitas  dan  profesionalitas  dalam  bekerja  belum sesuai  dengan  ukuran  atau  standar  kinerja.  Untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelayanan Aparatur Desa dalam  pelayanan  publik  di  Desa  Tanah  Towa menggunakan konsep Agus Dwiyanto antara lain:
1. Produktivitas  keraja  Aparat  Desa  Tanah  Towa telah berjalan dengan baik hal tersebut diakibatkan kualitas  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  Aparat Desa  Tanah  towa  yang  cukup  merata  sehingga kecakapan  dalam  mengelola  administrasi  dan kecakapan  dalam  menggunakan  teknologi  seperti pengunaan komputer telah tergolong  baik, dengan demikian  masyarakat  yang  ingin  melakukan kepengurusan mengenai administrasi mendapatkan kemudahan  dan  kenyaman.  atas  dasar  tersebut masyarakat  dapat  merasakan  kepuasan  dalam mendapatkan  pelayanan  dari  segi  administrasi. Namun dari hal tersebut masih terdapat kekurangan  dikarenakan  Aparat  Desa  terkadang meninggalkan  kantor  desa  di  waktu  kerja  (bolos
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
kerja),  hal  ini  tentu  juga  sangat  mempengaruhi produktivitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Aparat Desa Tanah Towa, karena seperti yang kita ketahui  bahwa  dalam  produktivitas  kerja  sangat dipengaruhi  dengan  jam  kerja  yang  telah ditetapkan  agar  produktivitas  tersebut  dapat terukur,  namun  apabila  jam  kerja  yang  telah ditetapkan  tesebut  tidak  sesuai  dengan  realitas kerja tentunya juga sangat mempengaruhi prodiktivitas hingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Kualitas  Pelayanan  yang  diberikan  Aparat  Desa Tanah  Towa  juga  telah  berjalan  dengan  baik,  hal tersebut  dapat  dirasakan  masyarakat  karena keterampilan  dan  ketepatan  pada  saat  pengerjaan administrasi,  sehingga  masyarakat  tidak  lagi beranggapan bahwa dalam pengurusan administrasi  di  Kantor  Desa  sangat  berbelit-belit dan  dari  segi  aspek  keramahan  Aparat  Desa  yang juga  menjadi  kunci  dari  kulitas  yang  diberikan kepada  masyarakat  juga  sangat  baik,  kerna kenyaman  dalam  mendapatkan  pelayanan  juga sangat  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  maka dari  itu  Aparat  Desa  sangat  mengedepankan keramahan  dalam  melayani  masyarakat,  aspek keramahan  tersebut  didapatkan  oleh  Aparat  Desa karena  mereka  hidup ditengah-tengah adat  istiadat yang masih kental di Desa tersebut.
3. Responsivitas  Aparat  Desa  Tanah  Towa  untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya telah berjalan dengan  baik  hal  tersebut  diakibatkan  dengan agenda  tahunan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  yaitu  Musyawarah  Rencana  Pembangunan yang  pada  umumnya  juga  dilakukan  oleh  setiap Desa,  dalam  musyawarah  tersebut  Aparat  Desa mendengarkan  apa  saja  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  sehingga  dari  hasil  musyawarah tersebut Aparat Desa mendapatkan gambaran yang apa  yang  harus  mereka  lakukan  kedepannya. Dengan  adanya  musyawarah  tersebut  kemampuan Aparat Desa untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya untuk menyusun agenda, memproritaskan  pelayanan  dan  pengembangan program pelayanan ke masyarakat dapat dilakukan dengan  baik  dan  tentunya  kesesuaian  antara program  Desa  dengan  kebutuhan  masyarakat  apat dapat tercapai dengan baik.
4. Reponsibilitas  yang  dilakukan  oleh  Aparat  Desa Tanah Towa dari gagasan  yang telah disampaikan masyarakat  pada  agenda  musyarah  rencana pemabangunan  masih  cukup  lambat  diakibatkan banyaknya  kendala  yang  dialami  Aparat  Desa, salah  satunya  yaitu,  harus  menunggu  persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan program-program  tertentu  dan  hal  terebutlah  yang membuat  masyarakat  marasa  kurang  diperhatikan oleh  pemerintah  karena  lambatnya  program- program  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Walaupun sebenarnya prinsip-prinsp organisasi telah dilakukan  oleha  Aparat  Desa  tapi  dengan  adanya
sistem  yang  berbelit-belit  di  pemerintahan  Daerah yang  membuat  respon  atas  apa  yang  telah dikonsepkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sangat lambat.
5. Akuntabilitas  Aparat  Desa  Tanah  towa  dilihat belum berjalan dengan baik dikarenakan transparansi  pelayanan  yang  masih  kurang  jelas, laporan-laporan  peratanggungjawaban  yang  juga tidak  transparan  sehingga  masyarakat  tidak  tau jelas bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan oleh  Aparat  Desa,  sehingga  hal  tersebut  membuat masyarakat
bertanya-tanya menegenai
transaparansi  Aparat Desa Tanah Towa.  Tentunya dengan tertutupyan informasi mengenai pengelolaan  program  Desa  sangat  tidak  relevan dengan  konsep  akuntabilitas  yang  menuntut oraganisasi  publik  atau  lembaga  publik  untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakat,  agar keperyaan  masyarakat  terhadap  lembaga  publik dapat terjaga dengan baik.

## VI. K EIMPULAN
Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Desa Tanah  towa  secara  umum  telah  berjalan  dengan  baik dikarenakan latar belakang pendidikan Aparat Desa yang cukup  merata  tentunya  dengan  hal  tersebut  sangat mempengaruhi kualitas pelayanan  yang ada  namun  tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanan pelayanan yang dilakaukan oleh Aparat Desa Tanah Towa masih terdapat kekurangan  misalnya  dalam  hal  responsibilitas    yang masih  lambat  dan  akuntabilitas  dari  Aparat  Desa  yang juga  masih  kurang  yang  mengakibatkan  percayaan penduduk  masih  minim.  Aparat  Desa  Tanah  Towa  pada telah  berusaha  mengamodasi  kebutuhan  masyarakat namun masih adanya kendala dalam pelasanan pelayanan masih  perlu  ditingkatkan.  Aktifitas  Aparat  Desa  dalam mewujudkan  kulitas  pelayanan  yang  baik  haruslah terwujud  maka  dari  itu  diperlukan  kesadaran  bagi Aparatur Desa agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya.

## D AFTAR P USTAKA
Ali,  M.  (2007). Orang  Desa  Anak  Tiri  Perubahan (1st ed.). Averroes Press.
Creswell,  J.  (2015). Penelitian  Kualitatif  dan  Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan (1st ed.). Pustaka Belajar.
Hajar,  S.  (2020).  Optimalisasi  Pelayanan  Publik  dalam Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Pematang Johar. Warta  Dharmawangsa , 14 (4),  602–614. https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891
Hakim,  A.  (2014).  Akuntabilitas  Kinerja  Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam  Hulu  II  Kecamatan  Hamparan  Perak Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal  Administrasi Publik  (  Public  Administration  Journal  ) , 2 (1),  1– 20.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P- mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R. +D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi %2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+ Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pa carkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manaj em
Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah  Paradigma  Baru  dalam  Pelayanan  Publik Bambang. Jurnal Pradigma , 2 (29 Suppl), 174–201. Iskandar,  Y.  (2020).  Pengaruh  Kinerja  Aparatur  Desa
Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Kepada  Masyarakat di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat. J-MAS (Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) , 5 (1),  101. https://doi.org/10.33087/jmas.v5i1.155
Kurniawan,  R.  C.  (2017).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan
Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisa:Jurnal Ilmu
Hukum , 10 (3), 569–586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794 Makmur,  M.  A.  (2021). Tingkat  Kepuasan  Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Evaluasi Implementasi  Program  Beras  Sejahtera  Di  Kota Palopo) Muhammad . 7 (2),
131–138. https://doi.org/10.37541/sosiosains.v7i2.633 Moclin,  A.  (2021).  Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam
Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di Tengah  Pandemi  COVID-19  Di  Kantor  Desa Pusunge  Kecamatan  Tabukan  Utara  Kabupaten Kepulauan Sangihe. Administrasi  Publik , VII (111), 107–115.
Muslim,  N.  (2014).  Kinerja  Aparat  Desa  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Desa  Pantai Labu Pekan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA , 2 (2), 99–110.
Noviyanti,  D.  (2022).  Efektivitas  Kinerja  Aparatur  Desa dalam  Pelayanan  Publik  Kepada  Masyarakat  di Desa Balongsari. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP ,
8 (3), 178–183. https://doi.org/10.5281/zenodo.6470284 Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik . Alfabeta. Pongantung,  M.  C.  (2021).  Manajemen  Strategis Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 7 (103), 76–86. Saputra,  S.  (2020). Pengaruh  Perilaku  Birokrasi  dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Masyarakat . 7 (1), 136–158. Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. In Papua Review:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan  Ilmu  … . core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/229023118.pdf Setyowati, L. (2022). Kinerja Pemerintah Desa Ngampon Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Desa Ngampon  Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali. Solidaritas , 6 . Simanjuntak,  P.  J.  (2005). Manajemen  dan  Evaluasi Kinerja . Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik:  Sebuah Tinjauan  Literatur. Jurnal  Abdimas  Peradaban ,
3 (1), 73–85. https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11 Wuri,  R.  R.  (2017).  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  desa Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  (Studi  di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif , 1 (1), 107– 115.
Yuza,  E.  (2021).  Pelatihan  Penyusunan  Peraturan  Desa Untuk Aparatur Desa dan  Badan Permusyawaratan Desa  Guna  Meningkatkan  Kompetensi  dalam Menciptakan  Produk  Hukum  yang  Ideal  di  Desa Muaro  kalaban  Kecamatan  Silungkang  |  Jurnal ABDHARI. Jurnal  ABDHARI , 1 (2),  46–51. http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/abdhari/artic le/view/336