## Wajah Hukum

## Efektivitas Hukum Kawasan Konservasi Perairan Maluku Utara: Studi Kasus Pulau Rao

## Muhammad Fadly Luhulima, Sultan Alwan, Irham Rosyidi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia Correspondence: mfadlyluhulima23@gmail.com; sultan.alwan@unkhair.ac.id; irhamrosyidi@gmail.com
Abstrak. Masih  terdapat  penggunaan  alat  tangkap  ikan  yang  dilarang,  menyebabkan  dampak  serius  pada ekosistem  perairan.  Balai  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  (KKPD)  di  Maluku  Utara  memiliki  peran penting dalam memberikan pemahaman tentang penggunaan alat tangkap demi kelestarian kawasan. Kurangnya sosialisasi  dan  pengawasan  di  kawasan  konservasi  Perairan  Pulau  Mare  mengakibatkan aktivitas  penangkapan ikan  ilegal  merugikan  ekosistem.  Ketidaktransparanan  informasi  terkait  kinerja  Balai  Kawasan  Konservasi Perairan  Daerah  (KKPD)  menjadi  masalah,  membuat  masyarakat  tidak  mengetahui  progres  pengawasan, rehabilitasi,  dan  pemanfaatan  oleh  balai.  Penelitian  ini  menganalisis  efektivitas  hukum  pengelolaan  kawasan konservasi  perairan  di  Provinsi  Maluku  Utara,  fokus  pada  Kawasan  Konservasi  Perairan  Pulau  Rao-Tanjung Dehegila.  Metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  data  primer  dari  wawancara  dan  data  sekunder  studi kepustakaan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 67/KEPMEN-KP/2020 dan Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  No.  31/PERMEN-KP/2020  mengharuskan  pengelolaan  yang  baik.  Namun, implementasi  Permen  dan  Perda  belum  efektif.  Kesimpulan:  pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  di Maluku  Utara  memerlukan  peningkatan  sosialisasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  dukungan  masyarakat terhadap  program-program  yang  ditetapkan.  Diperlukan  upaya  lebih  lanjut  untuk  memastikan  keefektifan implementasi program-program tersebut.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pengelolaan, Kawasan Konservasi Perairan.
Abstract.  The  use  of  prohibited  fishing  gear  continues  to  pose  a  serious  threat  to  aquatic  ecosystems.  The Regional Water Conservation Area Agency (Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah or KKPD) in North Maluku plays a crucial role in educating the public on responsible fishing practices for the sustainability of the region. However, insufficient socialization and monitoring in the conservation area of Pulau Mare have led to illegal  fishing  activities  that  harm  the  ecosystem.  Lack  of  transparency  in  information  regarding  the performance of the KKPD becomes a challenge, leaving the community unaware of the progress in surveillance, rehabilitation,  and  utilization  by  the  agency.  This  research  analyzes  the  legal  effectiveness  of  water conservation  area  management  in  North  Maluku  Province,  focusing  on  the  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila Conservation  Area.  The  research  employs  a  juridical-empirical  method  with  primary  data  obtained  through interviews  and  secondary  data  from  literature  studies.  Ministerial  Decree  No.  67/KEPMEN-KP/2020  and Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 31/PERMEN-KP/2020 mandate proper management. However, the implementation of these regulations has yet to be effective. In conclusion, water conservation area management in North Maluku requires increased socialization to raise awareness and garner public support for established programs. Further efforts are needed to ensure the effectiveness of these programs.
Keywords: Legal Effectiveness, Management, Water Conservation Area.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumberdaya  alam  didasarkan  pada  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “bumi,  air,  dan  kekayaaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Makna  dikuasai  oleh  Negara  hanyalah  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan yaitu mewujudkan “kemakmuran” atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 1
Perkembangan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  manusia  mengakibatkan  lingkungan  yang semakin  tercemar  hal  ini  memungkinkan  terjadinya  suatu  krisis  terhadap  lingkungan  sosial.  Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini terlihat jelas terutama  di  negara-negara yang  sedang membangun  (berkembang) karena  adanya  berbagai  aktivitas
1 Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan , (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002), hlm 2.
pembangunan  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  manusia  yang  sering  pula  membawa dampak terhadap perubahan lingkungan 2 .
Pemerintah terus mengupayakan berbagai program-program yang berkaitan dengan lingkungan dengan  demikian  upaya perbaikan-perbaikan  lingkungan  secara terus  menerus mengalami  perbaikan dan  menjadikan  lingkungan  yang  kondusif.  Namun,  pembangunan  tidak  hanya  berhenti  dan    hanya bersifat    statis,    proses      pembangunan    secara    berkelanjutan    dengan    harapan    mewujudkan lingkungan  yang  semakin  lebih baik. program-program  yang  telah  dicanangkan Pemerintah yakni salah  satunya  pengendalian  sumber  daya  hayati  laut  secara  efektif  dan  berkelanjutan  untuk kesejahteraan  masyarakat,  maka  konservasi  perairan  menjadi  pilihan  utama  Pemerintah  Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati. 3
Kawasan  konservasi  perairan  merujuk  pada  wilayah  perairan  yang  mendapat  perlindungan dan  dikelola  melalui  sistem  zonasi  untuk  mencapai  pengelolaan  sumber  daya  ikan  dan  lingkungan secara  berkelanjutan.  Upaya  pengelolaan  ini  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan.  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  berkomitmen  untuk  terus  mengembangkan strategi  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sekitar, sehingga  tujuan  konservasi  dapat  tercapai  secara  optimal.  Namun,  dari  segi  kualitas  dan  integritas, pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  di  Indonesia  masih  jauh  dari  standar  yang  memadai. Bahkan,  seiring  berjalannya  waktu,  kondisinya  cenderung  menurun.  Beberapa  masalah  mendasar muncul  dalam  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan,  salah  satunya  adalah  pola  pemanfaatan sumber  daya  hayati,  terutama  di  zona  perikanan  berkelanjutan  di  dalam  kawasan  tersebut.  Pola pemanfaatan  ini  menjadi  tantangan  serius  dalam  mencapai  keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya ikan  dan  lingkungan  di  Kawasan  Konservasi  Perairan.  Diperlukan  langkah-langkah  konkret  untuk mengatasi  masalah  ini  dan  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan, sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan yang lebih baik.
Salah  satu  bentuk  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  masalah  dan  tekanan  terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang ramah lingkungan. Kawasan Konservasi Perairan didirikan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman  hayati  dan  sumberdaya  perairan  sekaligus  mendukung  pemanfaatan  yang berkelanjutan. 4 Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang  berkelanjutan  disuatu  zona  perikanan  berkelanjutan  dalam  Kawasan  Konservasi  Perairan merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya  pemanfaatan  yang  ramah  lingkungan  dalam  melakukan  kegiatan  baik  budidaya perikanan dan perikanan tangkap di zona perikanan berkelanjutan sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat. 5
Kawasan Konservasi Perairan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan,  dibagi  menjadi  empat  kategori,  yaitu  taman  nasional  perairan,  suaka  alam perairan, taman wisata perairan, dan suaka perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor  67/KEPMEN-KP/2020  menetapkan  Kawasan  Perairan  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila.  Taman Wisata  Perairan  (TWP)  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila  terletak  di  wilayah  administratif  Kabupaten Pulau  Morotai,  mencakup  tiga  kecamatan,  yaitu  Pulau  Rao,  Morotai  Selatan  Barat,  dan  Morotai Selatan.  Kawasan  ini  didesignasikan  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Maluku  Utara Nomor 361 tahun 2018 dengan luas 65.520,75 ha. Setelah disesuaikan dengan peta terbaru, luas TWP Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila  menjadi  65.892,42  ha.  Pengelolaan  kawasan  ini  bertujuan  untuk menjaga  keberagaman  sumber  daya  hayati  dan  non-hayati,  sekaligus  mendukung  pembangunan wilayah,  khususnya  dalam  sektor  pariwisata  dan  perikanan  berkelanjutan.  Pengelolaan  TWP  Pulau
2 M.  Zaini  dan  Agus  Tri  Darmawanto,  Implementasi  Pembangunan  Berkelanjutan  Berwawasan Lingkungan  Studi  Pada  Kelurahan  Lempake  Kecamatan  Samarinda  Utara  Kota  Samarinda, Jurnal  JIEP , Vol. 15, No. 2, (2015), hlm 25.
3 Jamaluddin  Jompa  dkk, Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Laut ,  (Pustaka  Pelajar:  Makassar,  2019), hlm 5.
4 A.  P.  Pasaribu  dan  Agung  Purnomo,  Foreign  Investment  Policy  in  Renewable  Energy  Post  Job Creation Law, Jurnal Supremasi , Vol. 13, No. 2, (2023), hlm 2428.
5 Zola Febriani dan Khairul Hafsar, Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan  terhadap  Hasil Tangkap  Nelayan  Pulau  Mapur  Kabupaten  Bintan ,  Jurnal  Manajemen  Riset  dan  Tegnologi  Univesitas Karimum, Vol. 1, No.2 , (2020), halaman 2685-8827.
Rao-Tanjung Dehegila dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (BKPSDKP).  Pembentukan  Unit  Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 45 tahun 2017 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2019, yang mengatur perubahan  nomenklatur  organisasi  pengelola  menjadi  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Maluku Utara.
Masyarakat di Kawasan Taman Wisata Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, sebagian besar nelayan  dan  penggemar  wisata  selam.  Diperlukan  pengelolaan  konservasi  yang  menyatukan  kedua kegiatan  tersebut.  Meski  telah  ada  penetapan  zona,  pemerintah  setempat  belum  memasang  penanda zona,  mengurangi  efektivitas  pengelolaan.  Kurangnya  pemahaman  dan  kepatuhan  masyarakat terhadap zonasi mempengaruhi keberhasilan pengelolaan. Indikator efektivitas mencakup tata kelola, sumber  daya,  dan  aspek  sosial  ekonomi  budaya  dengan  parameter  seperti  Surat  Keputusan Pencadangan, Lembaga Pengelola, Rencana Pengelolaan, dan Penguatan Kelembagaan. 6
Sosialisasi yang kurang terhadap alat tangkap ikan berpotensi meningkatkan penangkapan ikan ilegal  dan  merugikan  kawasan  konservasi  perairan.  Alat  tangkap  ikan  yang  dilarang,  seperti  jaring tarik,  jaring  hela,  dan  jaring  insang,  dapat  merusak  ekosistem.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1990  menetapkan  pemanfaatan  lestari  dengan  menjaga  lingkungan  dan  keanekaragaman hayati,  kekurangan  pemahaman  dan  penegakan  hukum  menyebabkan  pelanggaran.  Pentingnya edukasi  terhadap  nelayan  dan  masyarakat  untuk  memastikan  pemahaman  yang  baik  tentang  praktik penangkapan  ikan  yang  berkelanjutan  dan  perlindungan  kawasan  konservasi  perairan  sesuai  dengan regulasi yang berlaku.
Masih  terdapat  penggunaan  alat  tangkap  ikan  yang  dilarang,  yang  menyebabkan  dampak serius  pada  ekosistem  perairan.  Balai  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  (KKPD),  satuan  unit organisasi  pengelola  kawasan  konservasi  di  Maluku  Utara,  memiliki  peran  penting  dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan alat tangkap ikan demi kelestarian kawasan. Namun, kurangnya sosialisasi dan pengawasan di kawasan konservasi Perairan Pulau Mare mengakibatkan  aktivitas  penangkapan  ikan  ilegal  yang  merugikan  ekosistem.  Tidak  hanya  itu, ketidaktransparanan informasi terkait kinerja KKPD juga menjadi masalah, sehingga masyarakat tidak mengetahui progres pengawasan, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh balai. Penelitian dilakukan  untuk  mengevaluasi  KKPD  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila. Studi kasus ini, dengan judul Efektivitas  Hukum  Kawasan  Konservasi  Perairan  Maluku  Utara:  Studi  Kasus  Pulau  Rao,  bertujuan untuk memahami sejauhmana implementasi hukum konservasi di kawasan tersebut.

## METODE
1. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang fokus pada penerapan hukum di lapangan ( law in action ). Pendekatan ini melibatkan pengamatan dan analisis fakta berdasarkan norma hukum/aturan hukum. 7 2. Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  untuk  menggambarkan  efektivitas  hukum pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  di  Provinsi  Maluku  Utara.  Tujuan  utama  adalah membuat  deskripsi  sistematis,  faktual,  dan  akurat  berdasarkan  fakta-fakta  serta  menggambarkan hubungan antar fenomena yang diteliti. 8

## 3. Ruang Lingkup atau Objek
Objek  penelitian  ini  adalah  Kawasan  Konservasi  Perairan  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila  di Provinsi Maluku Utara, dengan fokus pada identifikasi kegiatan destructive fishing dan kurangnya pengawasan di area konservasi tersebut.
4. Bahan dan Alat Utama
6 Amher Hakim, dkk, Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika) , (Kementrian Kelautan Dan Perikanan : Jakarta, 2020).
7 Iman Jalaludin Rifa’i, dkk, Metodologi Penelitian Hukum , (PT. Sada Kurnia Pustaka : Banten, 2023).
8 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8, No. 1 .
Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data  sekunder  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  termasuk  dokumen  resmi,  buku,  laporan,  jurnal, tesis, dan peraturan perundang-undangan terkait. 9
5. Tempat
Lokasi penelitian mencakup Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila di Provinsi Maluku Utara.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  melibatkan  penelitian  lapangan  dengan  metode  observasi  dan wawancara, serta penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh melalui pengalaman dan observasi peneliti, sementara data sekunder bersumber pada studi kepustakaan ( library research ) yakni data yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundang- undangan yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Undang-Undang  Nomor  05  Tahun  1990  tentang  Kawasan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
e. Undang-Undang  Nomor  01  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel penelitian melibatkan efektivitas hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan  fokus  pada  kegiatan  destructive  fishing  dan  kurangnya  pengawasan  di  Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila.
8. Teknik Analisis
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan penyusunan dan analisis  data  secara  sistematis.  Teknik  analisis  ini  menggabungkan  logika  deduktif-induktif  dan merinci  hasil  studi  lapangan  dan  studi  pustaka  untuk  menjelaskan  secara  deskriptif  kualitatif. Perundang-undangan  relevan  digunakan  dalam  membangun  preposisi  dan  memahami  masalah yang diteliti. 10

## HASIL
Efektivitas  Pemberlakuan  Permen  Nomor  31/Permen-Kp/2020  Atas  Perlindungan  Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila
Penyelenggaraan  kawasan  konservasi  perairan  di  Provinsi  Maluku  Utara  mengacu  pada  Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil.  Konservasi  dilakukan  untuk  menjaga  ekosistem  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, melindungi  alur  migrasi  ikan,  habitat  biota  laut,  dan  situs  budaya  tradisional.  Kawasan  konservasi dapat ditetapkan untuk melindungi sumber daya ikan, alur migrasi biota laut, wilayah yang diatur oleh adat  tertentu,  dan  ekosistem  pesisir  unik  atau  rentan  terhadap  perubahan.  Meskipun  Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha mengembangkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) agar  diterima  oleh  masyarakat  sekitar,  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  kualitas  pengelolaan Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)    di  Indonesia  masih  rendah  dan  cenderung  menurun. Permasalahan utama termasuk pola pemanfaatan sumber daya hayati di zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
Salah  satu  bentuk  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  masalah  dan  tekanan  terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan  yang  ramah  lingkungan.  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  didirikan  dengan  tujuan melestarikan  keanekaragaman  hayati  dan  sumberdaya  perairan  sekaligus  mendukung  pemanfaatan yang  berkelanjutan  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  adalah  kawasan  perairan  yang  dilindungi,
9 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , (Kencana : Jakarta, 2020).
10 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris (Prenadamedia Group : Jakarta, 2018).
dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 11
Oleh  karena  itu  upaya-upaya  untuk  memfasilitasi  sarana  pemanfaatan  biota  perairan  yang berkelanjutan  disuatu  zona  perikanan  berkelanjutan  dalam  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP) merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya  pemanfaatan  yang  ramah  lingkungan  dalam  melakukan  kegiatan  baik  budidaya perikanan  dan perikanan tangkap  di zona perikanan berkelanjutan sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat.
Kawasan  konservasi  berdampak  terhadap  meningkatnya  kesejahteraan    masyarakat  pesisir, kegiatan-kegiatan  perusakan    kawasan  laut    sudah  mulai    berkurang  dan    penggunaan  alat    tangkap ramah  lingkungan  tetap  dipertahankan  oleh  masyarakat  untuk  menjaga kelestarian  sumber  daya laut    dan    pesisir,  Nelayan  sebagai  aktor  yang  terlibat  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  di  sekitar Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  perlu    mengembangkan    bentuk-bentuk    mata    pencaharian alternatif    berbasis    pengelolaan sumber    daya  berkelanjutan,    tidak    eksploitatif,  memberikan    nilai tambah  yang  tinggi, dan selaras dengan budaya yang ada.

## Efektivitas Pengelolan Kawasan Konservasi Perairan
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 67/KEPMEN-KP/2020,  sebagian  wilayah  perairan  Kabupaten  Pulau  Morotai,  melibatkan  tiga kecamatan,  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  dengan  luas  65.520,75  ha. Diprakarsai  oleh  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Maluku  Utara  Nomor  361  Tahun  2018, Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP)  Pulau  Rao–Tanjung  Dehegila  dikelola  oleh  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  (UPTD)  Balai  Konservasi  dan  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan (BKPSDKP).  Kawasan  ini  mendukung  pembangunan  wilayah,  terutama  dalam  pariwisata  dan perikanan  berkelanjutan.  Dalam  kawasan  ini,  masyarakat  menangkap  ikan  dan  melibatkan  aktivitas wisata  selam.  Zonasi  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mencapai  keberlanjutan ekosistem.  Evaluasi  efektivitas  dilakukan  dengan  mengukur  kelimpahan  ikan,  tingkat  kepatuhan nelayan, dan persepsi mereka terhadap zonasi, sesuai dengan indikator ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. 12
Berdasarkan  indikator  tersebut,  hasil  penelitian  penulis  setelah  melakukan  penelitian menemukan  secara  normatif  aturan  tersebut  telah  ada  namun  secara  empiris  ataupun  secara prakteknya  tidak  dijalankan  dengan  benar,  berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Alimin,  S.Pi, selaku staf Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara menerangkan bahwa secara normatif aturan tersebut telah ada namun kami kesulitan dalam menjalankannya, ada beberapa faktor yang menetukan hal tersebut tetapi faktor yang sanggat mempengaruhi hal tersebut yakni dari segi anggaran pelaksanaannya. 13
Hal  serupa  disampaikan  oleh  Kepalah  Desa  Posi-Posi  Junsman  Makienggung,  mengatakan kami  mengetahui  bahwa  Kepulauan  Rao-Tanjung  Dehegila  telah  ditetapkan  sebagai  wilayah konservasi perairan namun pelaksanaannya sampai saat ini oleh dinas terkait tidak ada. 14 Pengelolaan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao-Tanjung Dehegila di Provinsi Maluku Utara dilakukan oleh unit organisasi pengelola yang merupakan perpanjangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Unit  ini  tidak  hanya  mengelola  TWP  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila  tetapi  juga  lima  kawasan konservasi  lain  di  Maluku  Utara.  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Balai  Konservasi  dan Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (BKPSDKP)  ini  terbentuk  berdasarkan  Surat Keputusan  Gubernur  Maluku  Utara  Nomor  45  tahun  2017  dan  mengimplementasikan  Rencana Pengelolaan  dan  Zonasi  (RPZ)  untuk  mencapai  pengelolaan  yang  efektif  dan  berkeadilan.  Rencana
11 Zola Febriani dan Khairul Hafsar, Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkap  Nelayan  Pulau  Mapur  Kabupaten  Bintan, Jurnal  Manajemen  Riset  dan  Tegnologi  Univesitas Karimum, Vol. 1, No.2 , Februari, hlm 2685-8827.
12 http://iktiologi-indonesia.org/wp-content/uploads/2022/03/13-Frensly-Demianus-Hukom.pdf.  Diakses pada tanggal 26 september 2023
13 Wawancara  Alimin,  S.Pi  selaku  Staf    UPTD  BKKPD  Provinsi  Maluku  Utara,  Pada  tanggal  27 September 2023.
14 Wawancara Junsman Makienggung selaku Kepala Desa Posi-Posi, Pada tanggal 13 September 2023.
Pengelolaan  dan  Zonasi  (RPZ)    Kawasan  Konservasi  Taman  Wisata  Perairan  (TWP)  Pulau  Rao- Tanjung Dehegila adalah panduan jangka panjang untuk pengelolaan hingga 20 tahun ke depan, yang dapat  dievaluasi  setiap  lima  tahun  sekali.  Visi  kawasan  ini  adalah  "Terwujudnya  Taman  Wisata Perairan  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila  yang  berkelanjutan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  di Kabupaten  Pulau  Morotai."  Misi  termasuk  melindungi  keanekaragaman  hayati,  memanfaatkan sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas  masyarakat,  dan  mengembangkan ekonomi melalui pariwisata. Sasaran pengelolaan melibatkan tiga tujuan utama, seperti berkurangnya aktivitas  perikanan  merusak  dalam  lima  tahun,  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  serta kesejahteraan  ekonomi  dalam  sepuluh  tahun.  Meski  demikian,  implementasi  program-program tersebut  menghadapi  kendala  internal,  dan  beberapa  program  belum  sepenuhnya  terlaksana,  seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, Dr. Yoppy Juntan,  S.Pi.,  M.T.  Upaya  terus  dilakukan  untuk  memperbaiki  faktor  internal  guna  meningkatkan efektivitas pelaksanaan program konservasi perairan. 15

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila
Dalam  konteks  pengelolaan  terdapat  berbagai  indikator  untuk  menentukan  efektif  tidaknya pelaksanaan  hukum  dalam  realitasnya.  Demikian  pula  dengan  pemberlakuan  hukum  terhadap pembagian zonasi pada kawasan konservasi, penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia pada kawasan  konservasi  perairan  pulau  rao-tanjung  dehegila,  tidak  terlepas  dari  adanya  beberapa  faktor yang pengaruh. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, adalah:

## 1. Faktor Hukum
Undang-undang,  dalam  arti  materiilnya,  didefinisikan  sebagai  peraturan  tertulis  yang berlaku umum, dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Mencakup peraturan pusat untuk warga  negara  atau  golongan  tertentu,  serta  peraturan  setempat  untuk  suatu  tempat  atau  daerah. Beberapa asas mengatur berlakunya undang-undang, 16 antara lain:
a. tidak berlaku surut, hanya berlaku setelah dinyatakan;
b. undang-undang oleh penguasa lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi;
c. undang-undang  khusus  mengesampingkan  yang  umum  jika  sama,  memberikan  prioritas  pada yang lebih khusus;
d. undang-undang baru membatalkan yang lama jika bertentangan;
e. undang-undang tidak dapat diganggu gugat, menegaskan kestabilan hukum. Undang-undang  menjadi  sarana  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan  individu  melalui pelestarian nilai dan inovasi, dengan syarat tertentu untuk menjaga relevansinya. 17
Untuk  mencapai  efektifitas  pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  dibutuhkan  faktor penegakan hukum, dalam hal ini yakni berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang mengatur terkait sanksi hukum bagi  pelaku  pengerusakan  wilayah  konservasi  sebagiamana  diatur  dalam  pasal  48  yang  meliputi Sanksi  administratif  yakni  berupaperingatan  tertulis,  pembekuan  izin,  pencabutan  izin,  dan/atau denda.

## Gambar1. Kawasan Konservasi Perairan Desa Posi-Posi Rao
15 Wawancara  Dr.  Yoppy  Juntan,  S.Pi.,  M.T  selaku  Kepala  Dinas  Kelautan  Perikana  Kabupaten  Pulau Morotai, pada tanggal 18 September 2023.
16 Anik  Iftitah,  “Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  dan  Harmonisasi?,”  in Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi , ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), 35.
17 Ibid, hlm 11-13.
Dalam  pengamatan  di  Kawasan  Konservasi  Perairan  Pulau  Rao-Tanjung  Dehegila, ditemukan  potensi  sumber  daya  perikanan  yang  melimpah.  Banyak  nelayan  lokal  dan  dari  luar daerah yang aktif melakukan penangkapan ikan di sana. Kepala Desa Pulau Leo-Leo Rao, Wolter Tamihu, menyatakan kesulitan dalam mengatur aktivitas tersebut karena tidak mengetahui batasan zonasi konservasi.
Menurut  Mohtar  M.  Taher,  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Balai  Kawasan Konservasi Perairan Daerah  (UPTD BKKPD) Provinsi Maluku Utara, sepanjang tahun ini belum ada kasus pelanggaran yang ditangani karena keterbatasan personil untuk pemantauan. Koordinasi dilakukan  dengan  pihak  kabupaten/kota  terkait  perkembangan  di  wilayah  konservasi. 18 Kasus penangkapan  ikan  diwilayah  konservasi  perairan  yang  tidak  terawasi  merupakan  kegiatan  ilegal yang  berpotensi  mengakibatkan  kerusakan  pada  perairan  konservasi,  sehingga  implementasi penegakan hukum pada wilayah konservasi perairan masih sulit diterapkan.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Hak berkaitan dengan harmonisasi nilai-nilai hukum untuk menciptakan kedamaian. Konsep ini perlu penjelasan lebih lanjut agar lebih konkret. Manusia memiliki pandangan mengenai nilai- nilai seperti  ketertiban,  ketenteraman, kepentingan  umum  dan pribadi.  Dalam  penegakan  hukum, nilai-nilai  tersebut  perlu  diselarikan,  misalnya  antara  ketertiban  dan  ketenteraman.  Penegakan hukum  membutuhkan  konkretisasi  nilai-nilai  melalui  kaidah-kaidah  hukum  yang  dapat  berupa perintah atau larangan. Kaidah-kaidah ini menjadi panduan untuk perilaku yang dianggap pantas, dengan  tujuan  menciptakan  kedamaian  dalam  masyarakat.  Konsep  penegakan  hukum  adalah menjalankan nilai-nilai tersebut dalam tindakan konkret untuk mencapai tujuan kedamaian. 19
Taman  Wisata  Perairan  (TWP)  Pulau  Rao–Tanjung  Dehegila  terletak  di  Kabupaten  Pulau Morotai  dan  mencakup  tiga  kecamatan,  yaitu  Pulau  Rao,  Morotai  Selatan  Barat,  dan  Morotai Selatan.  Kawasan  ini  diresmikan  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  Maluku  Utara Nomor  361  Tahun  2018  dengan  luas  65.520,75  ha.  Pengawasan  konservasi  perairan  di  Maluku Utara dilakukan oleh 6 Pegawai Negeri Sipil dan 3 honorer, namun keterbatasan personil dan tanpa kantor  perwakilan  di  daerah  konservasi  menyebabkan  pengawasan  belum  optimal.  Kepala  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Balai  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah  (UPTD  BKKPD)  Provinsi Maluku  Utara,  Mohtar  M.  Taher,  menyatakan  upaya  maksimal  dilakukan,  tetapi  jarak  antar wilayah  konservasi,  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  serta  kekurangan  pengawas  lapangan mempengaruhi kinerja pengelolaan wilayah konservasi. 20
Personil  pengawasan    merupakan salah  satu faktor  yang  menyebabkan  tegaknya  hukum di bidang konservasi perairan terutama di wilayah konservasi perairan Pulau Rao-Tanjung-Dehegila. Namun  demikian,  kenyataan  menunjukkan  jumlah  personil  pengawasan    yang  kurang, mengakibatkan  lemahnya  penegakan  hukum  diwilayah  konservasi  perairan  selain  itu  juga perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam penerapan undang-undang, kurangnya koordinasi dan rendahnya kualitas pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dilihat  dari  segi  jumlah  personil  pada  balai  DKKP  Malut  yang    sangat minim dan tidak sesuai dengan luas kawasan yang harus dijaga. Karena itu, diperlukan tambahan personil  tenaga  untuk  menjaga  kawasan  tersebut.  Sementara  tenaga  yang  ada  pada  balai  DKKP Malut  hanya  berjumlah  9  orang,  yang  seharusnya  paling  tidak  berjumlah  20  orang  di  setiap wilayah  konservasi  perairan.  Kurangnya  tenaga  pengawasan  merupakan  salah  satu  faktor kelemahan penegakan hukum di bidang konservasi paraian  di Pulau Rao-Tanjung Dehegila.

## 3. Faktor Sarana/Fasilitas
Kelancaran  penegakan  hukum  bergantung  pada  keberadaan  sarana  dan  fasilitas  yang mencakup  elemen-elemen  kunci,  seperti  tenaga  manusia  terdidik,  organisasi  yang  terstruktur, peralatan yang memadai, dan keuangan yang mencukupi. Tenaga manusia yang memahami aturan dan memiliki keterampilan menjadi fondasi penting, sedangkan organisasi yang baik memberikan
18 Wawancara Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 27 September 2023.
19 Soerjono  Seoekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Rajawali  Pers:  Depok, 2019), hlm 5-7.
20 Wawancara Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 27 September 2023.
kerangka  kerja  untuk  koordinasi  dan  kolaborasi  yang  efektif.  Peralatan  yang  memadai,  termasuk teknologi,  mendukung  pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  secara  efisien.  Keberadaan  sumber daya  keuangan  yang  cukup  mendukung  pengadaan  sarana  dan  fasilitas,  serta  pelatihan  sumber daya manusia. Secara keseluruhan, pemenuhan sarana dan fasilitas ini menjadi prasyarat esensial untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum. 21
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum di  kawasan  konservasi  perairan.  Kendala  utama  terletak  pada  biaya  operasional speed  boat yang tinggi,  memerlukan  sekitar  1.000  liter  bensin  per  hari  dengan  biaya  5  hingga  7  juta  rupiah, sementara  anggaran  terbatas.  Penanganan  kasus  di  laut  juga  memerlukan  biaya  mahal,  terutama untuk pengamanan dan pengangkutan barang bukti. Penguasaan teknologi dan perawatan armada laut juga diperlukan. Keterbatasan anggaran menghambat pengadaan sarana, sehingga diupayakan setiap  wilayah  konservasi  memiliki  minimal  satu speed  boat untuk  meningkatkan  efektivitas pengawasan.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum,  sebagai  upaya  untuk  mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat,  sangat dipengaruhi  oleh  pandangan  masyarakat  terhadap  hukum.  Artikel  ini  membahas  pendapat- pendapat  masyarakat  Indonesia  terkait  hukum,  yang  memiliki  variasi  makna,  seperti  ilmu pengetahuan,  sistem  ajaran,  norma  atau  kaidah,  tata  hukum  tertulis,  petugas  atau  bejabat, keputusan  pejabat,  proses  pemerintahan,  perilaku  teratur  dan  unik,  jalinan  nilai,  hingga  seni. Masyarakat  cenderung mengartikan  hukum  dan mengidentifikasikannya  dengan  petugas  penegak hukum.  Akibatnya,  penilaian  terhadap  baik-buruknya  hukum  sering  terkait  dengan  pola  perilaku penegak  hukum,  yang  dianggap  sebagai  cerminan  struktur  dan  proses  hukum.  Kaitannya  dengan faktor-faktor sebelumnya, seperti undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas, turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum. 22
Salah  satu  faktor  yang  mengefektifkan  suatu  peraturan  atau  hukum  adalah  berhubungan dengan  kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhinya. 23 Kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  Menurut  kepalah  desa leo-leo  rao  wolter  tamihu  mengatakan  bahwa  rata-rata  masyarakat  morotai  sebagaian  besar berprofesi  sebagai  nelayan  dan  kegiatan  tersebut  telah  ada  sejak  dahulu  kala  sehingga  jika  tidak diberikannya pemahaman terkait konservasi perairan maka secara otomatis masyarakat tidak dapat mengetahui apakah wilayah tersebut masuk dalamwilayah konservasi perairan ataupun tidak. 24 Maka  dari  hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  faktor  yang  terkait  dengan masyarakat  terhadap  lemahnya  penegakan  hukum  terkait  pelangaran  seperti  penggunaan  bahan peledak,  alat  tangkap  ikan  dan  racun  yang  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  pada  wilayah konservasi  perairanhal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal  meliputi  faktor  kemiskinan, pemahaman  dan  pengetahuan  yang  rendah,  keterbatasan  sarana  usaha  bagi  nelayan,  kebiasaan turun  temurun  dalam  hal  kegiatan  penangkapan  ikan  di  perairan  kepulauan  Morotai,  tidak mengenal  adanya  sistem  zonasi  dan  pengaruh  godaan//pengaruh  pengusaha  dengan  pemberian fasilitas-fasilitas  tertentu.    Untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana,  maka  perlu  ditingkatkan sosialisasi  tentang  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas,  baik  itu pengusaha,  pejabat,  aparat  penegak  hukum  maupun  masyarakat  harus  benar-benar  diterapkan, sehingga  dapat  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pentingnya  melestarikan lingkungan.
5. Faktor Budaya
Faktor  kebudayaan  dan  masyarakat  dibedakan  karena  membahas  sistem  nilai-nilai,  inti kebudayaan  spiritual  dan  non-materiel.  Hukum  sebagai  subsistem  kemasyarakatan  melibatkan struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup tatanan lembaga hukum, hubungan antar lembaga,  hak,  dan  kewajiban.  Substansi  melibatkan  norma  hukum,  perumusan,  dan  prosedur
21 Ibid, hlm 37.
22 Ibid , hlm 45-46.
23 Syahrul  Alamsyah  Adwi  Mulyana  Hadi  dan  Anik  Iftitah,  Restorative  Justice  Through  Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity, Jurnal Mulawarman Law Review , Vol.8, No. 1 (2023), hlm 1140.
24 Wawancara Wolter Tamihu selaku Kepala Desa Leo- Leo Rao, Pada tanggal 13 September 2023.
penegakan.  Kebudayaan  hukum  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum,  konsepsi  abstrak tentang kebaikan dan keburukan yang harus diserasikan. Artikel mendiskusikan nilai-nilai tersebut sebagai  pasangan  yang  mencerminkan  dua  keadaan  ekstrim  yang  perlu  diserasikan  dalam  faktor kebudayaan. 25
Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga dianuti),  dan  apa  yang  dianggap  buruk  (sehingga  dihindari).  Nilai-nilai  tersebut,  lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut  Fredinan  Mansa    dan  Baldina  Tunang  selaku  masyarakat  posi-posi  mengatakan  bahwa sejauh  ini  mereka  hanya  mengetahui  kalau  desa  posi-posi  masuk  dalam  wilayah  konservasi perairan  namun  sejauh  ini  tidak  ada  pemerintah  maupun  organisasi  lainnya  yang  melakukan sosialisasi terkait hal tersebut, sehingga kami selaku masyarakat tidak mengetahui yang mana yang bisa di pergunakan masyarakat untuk memancing dan yang mana yang dilarang dalam melakukan aktifitas memancing sehingga harapan kami pemerintah daerah dapat melakukan upaya maksimal agara dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat terkait konservasi perairan itu sendiri. 26 Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  kebudayan  yang  terkait    dengan  faktor  yang mempengaruhi  lemahnya  penegakan  hukum  di  bidang  Konservasi  Perairan  di  Pulau  Morotai, meliputi  nilai-nilai  konservasi  yang  dianut  atau  prinsip  yang  berbeda  antara  masyarakat  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Faktor  rendahnya  pemahaman  dan  pengetahuan tentang pelestarian sumber daya alam, kewenangan pengelolaan sumber daya perairan laut beralih dari  masyarakat  dengan  hukum  adat,  menjadi  sepenuhnya  kewenangan  pemerintah.  Oleh  karena itu,  perlu  dilakukan  inventarisasi,  penggalian  gagasan  ide-ide  lokal,  kebiasaan  masyarakat  dalam melakukan  pemanfaatan  wilayah  laut  yang  mendukung  upaya  konservasi.Pengelolaan  kawasan konservasi  laut  harus  dikaji  dengan  pendekatan  berbagai  aspek  meliputi  budaya  masyarakat Indonesia, hasil-hasil kajian ilmiah atau penelitian ilmiah.dan aspirasi masyarakat setempat.

## Model  Perlindungan  dalam  Pengelolaan  Berkelanjutan  Kawasan  Konservasi  Perairan  di Provinsi Maluku Utara Khususnya Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila
Konservasi  memiliki  peran  krusial  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan yang  berkelanjutan,  mendukung  kehidupan  berkelanjutan  dan  efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Efektifnya  pengelolaan  kawasan konservasi  perairan,  pesisir,  dan  pulau-pulau  kecil mengikuti prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  memberikan  keuntungan  ekonomi  bagi  masyarakat  lokal. Konservasi  menjadi  kebutuhan  mendesak,  memadukan  kebutuhan  ekonomi  dengan  pemeliharaan sumber  daya  untuk  masa  depan.  Proses  pengelolaan  kawasan  konservasi  melibatkan  tahapan perencanaan,  pencadangan,  perolehan  legalitas,  dan  pengelolaan  sumberdaya  hingga  mencapai  level tinggal  landas,  memerlukan  waktu  yang  panjang,  dan  pengetahuan  tentang  kategori-kategori pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang ideal. 27
Paradigma  dan  pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  di  Indonesia  mengalami  perubahan signifikan.  Kewenangan  pengelolaan  tidak  lagi  menjadi  monopoli  pemerintah  pusat,  melainkan sebagian  telah  didelegasikan  kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  undang-undang.  Pengelolaan kawasan  konservasi  kini  diatur  dengan  sistem  zonasi,  yang  mencakup  zona  inti,  zona  perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Desentralisasi pengelolaan memberi hak kepada pemerintah  daerah  dalam  inisiasi,  identifikasi,  dan  pengelolaan  kawasan  konservasi.  Sistem  zonasi memberikan  ruang  bagi  pemanfaatan  berkelanjutan,  pariwisata,  dan  hak-hak  tradisional  masyarakat, terutama  nelayan.  Pemerintah  pusat  memfasilitasi  dan  menetapkan  kawasan  konservasi,  sementara pengelolaan  lebih  lanjut  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Peningkatan  pemahaman  dan  partisipasi
25 ahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi dan Anik Iftitah, Op.Cit , hlm 59-60.
26 Wawancara Fredianan Mansa dan Baldia  selaku Tunang Desa Posi-Posi, pada Tanggal 13 September 2023
27 https://www.bp3ambon-kkp.org/2015/05/11/tujuh-kategori-pengelolaan-kawasan-konservasi-perairan/. Diakses Pada 20 Oktober 2023.
masyarakat,  serta  implementasi  blue  economy,  menjadi  fokus  dalam  mengubah  paradigma  lama pengelolaan kawasan konservasi. 28
Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  di  Maluku  Utara  merujuk  pada  Potensi  Sumber Daya  Pesisir  dan  Kelautan  (SDPK)  yang  besar  dan  merupakan  suatu  modal  yang  penting  dalam menggerakkan roda pembangunan daerah ini. Oleh karenanya, aspek pemanfaatan khususnya Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP)  merupakan  suatu  yang  sangat  strategis  dalam  menentukan jumlah  penerimaan  atau  tingkat  konstribusianya  dalam  pembentukan  modal  pembangunan  Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dalam perspektif  Otonomi Daerah  pada  dasarnya  adalah  power  sharing  kewenangan  pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan (SDKP) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Beberapa masalah yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan adanya otonomi daerah ini, antara lain:
1. Konflik  pemanfaatan  sumberdaya open  access (laut),  misalnya  nelayan  yang  berasal  dari  suatu Kabupaten tidak boleh mengambil ikan di wilayah perairan lainnya.
2. Pengurasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Untuk  mengejar  ketertinggalannya  suatu  kabupaten/kota  akan  mengeksploitasi  Sumber  Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara sebesar-besarnya untuk mendapatkan dana pembangunan, mengorbankan kepentingan jangka panjang untuk kepentingan jangka pendek.
3. Potensi Sumberdaya Manusia
Kualitas  sumberdaya  manusia  antara  lain  ditentukan  dengan  penguasaan  ilmu,  teknologi,  dan informasi.    Kita  harus  mengakui  realita  bahwa  masih  banyak    daerah-daerah    yang  potensi sumberdaya  manusianya  masih  rendah.    Ini  akan  berpengaruh  terhadap  produktivitas,  efcktifitas dan efisiensi pemanfataan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP).
Otonomi daerah, terutama di sektor perikanan, dapat menyebabkan fragmentasi ruang pesisir dan  kelautan  dalam  pengelolaan  perikanan,  kurang  memperhatikan  keberlanjutan.  Tingginya tuntutan  pemerintah  daerah  terhadap  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (SDKP)  untuk  dana segera  memicu  pembangunan  daerah  tanpa  pertimbangan  keberlanjutan,  juga  dapat  terjadi  pada sumber daya alam lainnya. Secara ekonomi, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) berperan sebagai  bahan  baku  penting,  sementara  dari  segi  ekologi,  menjadi  komponen  ekosistem  yang mendukung  kehidupan  manusia.  Pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  harus  diintegrasikan  secara terpadu  dengan  prinsip  Pengelolaan  Kawasan  Pesisir  Terpadu  ( Integrated  Coastal  Zone Management , ICZM) untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.
Pengelolaan  sumber  daya  pesisir  secara  terpadu  adalah  proses  interaktif  untuk  mencapai pembangunan kawasan pesisir yang optimal dan berkelanjutan. Fokusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi  jangka  pendek,  tetapi  juga  keadilan,  keseimbangan  lingkungan,  dan  kelestarian. Pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Pulau Morotai, mendukung wilayah konservasi perairan, dengan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao-Tanjung Dehegila menjadi perhatian utama. Unit pengelola,  di  bawah  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku  Utara,  menangani  enam kawasan  konservasi.  Rencana  Pengelolaan  dan  Zonasi  (RPZ)  menjadi  panduan  selama  20  tahun, dengan  visi  dan  misi  berfokus  pada  keberlanjutan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan pengelolaan  mencakup  peningkatan  sumber  daya  manusia,  kemitraan,  kegiatan  konservasi,  tata kelola,  ekonomi  masyarakat,  dan  sarana-prasarana.  Strategi  berorientasi  pada  tata  kelola,  sumber daya  alam,  dan  sosial-ekonomi  untuk  mencapai  tujuan  berkelanjutan  dan  optimalisasi  potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Morotai.

## Penegakan Hukum Pengerusakan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao Tanjung Dehegila
Perlindungan  dan  pengawasan  merupakan  aspek  krusial  dalam  menjaga  kelestarian  wilayah konservasi  perairan  di  Maluku  Utara.  Melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  Nomor  2 Tahun 2018, pemerintah daerah telah mengatur mekanisme perlindungan dan pengawasan, termasuk dalam  wilayah  konservasi  perairan.  Untuk  memastikan  pemanfaatan  ruang  perairan  secara  terpadu dan  berkelanjutan,  dilakukan  pengawasan  oleh  pejabat  berwenang,  termasuk  Kepolisian  Khusus. Pejabat  pegawai  negeri  sipil  memiliki  kewenangan  seperti  patroli  di  wilayah  perairan  pesisir  dan
28 https://surajis.files.wordpress.com/2016/04/status-kk-2014.pdf,  Diakses  Pada  Tanggal  28  September 2023
pulau-pulau kecil serta menerima laporan terkait perusakan ekosistem pesisir. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan ini. Pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Pengawasan melibatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan dokumen rencana  pengelolaan,  pertukaran informasi, tindak lanjut laporan, pemeriksaan  sampel,  dan  kegiatan pendukung lainnya.
Pengawasan  terhadap  pemanfaatan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dilakukan berdasarkan  alokasi  ruang  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah,  yaitu  kawasan  pemanfaatan  umum,  kawasan  konservasi,  dan  alur  laut  serta kegiatan lain seperti rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi di 66 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengawasan di wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  harus  memperhatikan  kearifan  lokal  dan  masyarakat  adat. Pengawasan  oleh  masyarakat  dilakukan  melalui  penyampaian  laporan  dan/atau  pengaduan  kepada pihak  yang  berwenang.  Mohtar  M.  Taher  (Kepala  UPTD  BKKPD  Provinsi  Maluku  Utara) menyatakan  bahwa  “terdapat  masalah  yang  sangat  serius  dalam  melakukan  pengawasan  dan perlindungan  wilayah  konservasi  selain  sarana  maupun  prasarana,  kurangnya  anggaran  dari pemerintah sehingga kami tidak dapat menjalankan tugas kami secara maksimal sesuai peraturan yang ada”. 29
Lemahnya koordinasi dan sosialisasi menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengawasan wilayah konservasi, mengakibatkan kurangnya kontribusi dalam pengawasan dan potensi pelanggaran.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara  Nomor  2  Tahun  2018 tentang  Rencana  Zona Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  telah  merinci  tugas  dan  kewenangan  lembaga  pengawasan. Pejabat  penyidik  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  pemerintah  daerah  memperoleh  wewenang khusus  sebagai  penyidik,  bekerja  sama  dengan  penyidik  kepolisian.  Wewenang  melibatkan penerimaan  dan  penelitian  keterangan,  pengumpulan  bukti,  pemeriksaan  saksi,  serta  penggeledahan dan  penyitaan.  Penyidik  dapat  meminta  bantuan  tenaga  ahli  dan  memiliki  kewenangan  melarang seseorang  meninggalkan  ruangan,  memeriksa  identitas,  memotret,  memanggil,  menghentikan penyidikan, dan tindakan lain yang diperlukan. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilnya  kepada  penuntut  umum,  dengan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  juga  melibatkan  penyidik kepolisian.
Dalam  hal  ini  penyidik  pegawai  negeri  sipil  dalam  melakukan  pengawasan  dan  perlindungan wilayah konservasi, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh peraturan daerah nomor 2 tahun 2018, namun berdasarkan hasil penelitian penulis hal tersebut tidak dijalankan oleh Lembaga yang diberikan wewenang tersebut yakni dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan Provinsi Maluku Utara.

## Pelaksanan Pengawasan dan Pengelolaan Zonasi Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan
Pengawasan  terhadap  pemanfaatan  Kawasan  Konservasi  perairan  di  Maluku  Utara  dilakukan sesuai  dengan regulasi,  khususnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2007  tentang  Konservasi Sumber  Daya  Ikan.  Pengawasan  mencakup  penjagaan  dan  patroli  di  kawasan,  serta  pemantauan pemanfaatan  jenis  ikan  dan  genetik  ikan  yang  dilindungi.  Pengawasan  dijalankan  oleh  pengawas perikanan,  termasuk  Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan  dan  non-Pegawai  Negeri  Sipil  Perikanan. Melibatkan  masyarakat  dalam  pengawasan  konservasi  sumber  daya  ikan  juga  diperbolehkan.  Meski demikian,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Maluku  Utara,  khususnya  melalui  unit  kerjanya, yaitu  Balai  Konservasi,  mengalami  keterbatasan  sarana  dan  prasarana.  Kelemahan  ini  mencakup minimnya  personil,  tanpa  kantor  perwakilan  di  daerah  konservasi,  dan  kekurangan  pengawas lapangan.  Kepala  UPTD  BKKPD  Provinsi  Maluku  Utara,  Mohtar  M.  Taher,  menyadari  bahwa kendala  geografis,  terutama  jarak  antar  wilayah  konservasi,  mempengaruhi  kinerja,  dan  upaya maksimal  telah  dilakukan  meski  belum  optimal.  Formasi  Kelompok  Masyarakat  Pengawas
29 Wawancara  Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si Selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara Pada Tanggal 27 September 2023
(POKWASMAS) diharapkan dapat menggantikan kekurangan personil dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah konservasi perairan. 30
Zonasi  Kawasan  Konservasi,  termasuk  zona  inti,  zona  pemanfaatan  terbatas,  dan  zona  lain, adalah  perencanaan  penting  untuk  kawasan  konservasi  perairan.  Rencana  zonasi  harus mempertimbangkan  keseimbangan  antara  konservasi  sumber  daya  dan  kepentingan  masyarakat, melibatkan  stakeholder.  Keberhasilan  zonasi  tergantung  pada  perencanaan  yang  tepat,  mencakup batas  wilayah,  aturan  pengelolaan,  dan  aspek  lainnya.  Penting  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam proses  ini,  namun  hingga  kini,  sosialisasi  zonasi  di  wilayah  konservasi  perairan  Provinsi  Maluku Utara  kurang  efektif,  menyebabkan  minimnya  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat.  Diperlukan upaya  intensif  dalam  penyuluhan  dan  partisipasi  masyarakat  agar  pemahaman  terhadap  zona konservasi perairan dapat meningkat. Partisipasi masyarakat dapat bersifat swakarsa atau dimobilisasi oleh  pengaruh  orang  lain,  dan  ini  memainkan  peran  kunci  dalam  kesuksesan  pengelolaan  kawasan konservasi. 31
Partisipasi  masyarakat  dalam  program  pembangunan,  terutama  pengelolaan  konservasi perairan,  menjadi  krusial.  Namun,  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  desa  dan  dinas  terkait  di Pulau Rao-Tanjung Dehegila menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat. Menurut warga, seperti Fredinan  Mansa  dan  Kepala  Desa  Wolter  Tamahiu,  pemerintah  belum  memberikan  informasi  atau sosialisasi  tentang  kawasan  konservasi  perairan  di  wilayah  tersebut.  Ini  menunjukkan  kebutuhan mendesak akan upaya komunikasi dan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi perairan. 32 Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat berkesimpulan bahwa partisipasi  masyarakat  sanggat  menentukan  dalam  keberlangsungan  dan  efektifitas  pengelolaan Kawasan konservasi secara berkelanjutan.

## SIMPULAN
Implikasi  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  31/PERMEN-KP/2020  tentang Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  mengharuskan  wilayah  yang  dikategorikan  sebagai  domain konservasi senantiasa dikelola dengan baik dan benar. Maluku Utara sebagai salah satu zona sentral dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi  sebagaimana  dimuat  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi Maluku  Utara  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Rencana  Zona  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil menetapkan Pulau Rao-Tanjung Dehegila sebagai salah satu kawasan konservasi. Sejauh ini, Permen dan  Perda  di  atas  belum  efektif  berlaku.  Hal  ini  disebabkan  minimnya  sosialisasi  regulasi  kawasan konservasi perairan. Sehingga, tingkat pemahaman masyarakat mengenai wilayah konservasi perairan menjadi minim. Di samping itu, lemahnya koordinasi antar stakeholder pusat, daerah dan kabupaten kota sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran di wilayah konservasi perairan.
Model perlindungan dalam pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan di Provinsi Maluku Utara Khususnya pada kawasan konservasi perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila sejauh ini tidak  dijalankan  dengan  benar  hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  penandaan  zonasi  di  wilayah konservasi  perairan,  keterbatasan  anggaran  pengelolaan  dan  minimnya  sumberdaya  manusia  pada dinas  perikanan  dan  kelautan  di  Provinsi  Maluku  Utara  sebagai  penanggung  jawab  pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  tersebut,  maka  penulis  memberikan  saran sebagai berikut dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di Maluku Utara yakni  dengan lebih memperbanyak  sosialisasi  kepada  masyarakat  guna  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  agar  dapat lebih berperan aktif mendukung program-program yang telah dicanangkan guna keefektifan program- program tersebut
30 Wawancara  Mohtar M. Taher, S.P.,M.Si Selaku Kepala UPTD BKKPD Provinsi Maluku Utara Pada Tanggal 27 September 2023.
31 https://repository.uin-suska.ac.id/17419/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf,  Diakses  Pada  Tanggal 28 September 2023.
32 Wawancara Wolter Tamihu,S.Pd selaku Kepala Desa Leo-Leo Rao Pada Tanggal 13 September 2023.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdurrahman,  2002, Pengantar  Hukum  Lingkungan ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung Hadin  Muhjad,
2015, Hukum  Lingkungan:  Sebuah  Pengantar  Untuk  Konteks  Indonesia, Genta  Publishing, Yogyakarta.
Abidin  Rosidi, Reinvebting  Goverment:  Demokrasi  dan  Pelayanan  Publik ,  Yoqyakarta:  CV  Andi Offset,2013.
Akhmad Fauzi,(2005) Kebijakan Perikanan dan Kelautan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ambo  Tuwo,(2013)  P endekatan  Ekologi  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Laut,  dalam buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia , Jakarta: IPB Press. Amiruddin  A.  Dajaan  Imami,  2014, Hukum  Penataan  Ruang  Kawasan  Pesisir:  Harmonisasi  dalam Pembangunan Berkelanjutan , Logoz Publishing, Bandung. Arenawati, Administrasi  Pemerintahan  Daerah:  Sejarah,  Konseb,  Penatalaksanaan  di  Indonesia , Yoqyakarta: Graha Ilmu,2014.
Arifin  Tahir, Kebijakan  Publik  dan  Transparan  Penyelengaraan  Pemerintah  Daerah ,    Jakarta: Pustaka indonesi Press, 2010.
Ahnad  Redi,  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Jakarta  timur,  Sinar  Grafika, 2019.
Bahder J. Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung. C.S.T.Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga , Balai Pustaka, Jakarta.
Dwidjoseputro, 1994, Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya Cet.3 , Erlangga, Jakarta.
Haw,  Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia  Dalam  Rangka  Sosialisasi  Undang  Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007. Hotma  P.Sibuea, Asas  Negara  Hukum  Peraturan  kebijakan:  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Baik , Jakarta: Erlangga,2010. Iman Jalaludin Rifa’i, dkk, Metodologi Penelitian Hukum , PT. Sada Kurnia Pustaka : Banten, 2023
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan, 1997.
Iskandar, 2015, Hukum Kehutanan , Mandar Maju, Bandung. Jamaluddin Jompa dkk,2019, Pengelolaan kawasan konservasi laut, Pustaka Pelajar. Jhon  Thamrun,2016, Perselisihan  Prayudisial  Penundaan  Pemeriksaan  Perkara  Pidana  Terkait Perkara Perdata ,Sinar Grafika. KEHATI, 2000, Kursus Inventarisasi flora Dan fauna Taman Nasional Meru Betiri , Malang. Maria  Farida  Indrati  Soerapto, Teori  Validity  dan  Efficiency  (  Ilmu  Perundang-  Undangan ),  Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002.
Ridwan  Tohopi,  2014, Konservasi  Pesisir  Dalam  Perspektif    Studi  Islam ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Robert M. Delinom, 2008. Jurnal Sosioteknologi, Sumber Daya Air Di Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Di Indonesia . Sarintan E Damanik, 2019, Pengelolaan Kawasan Konservasi ,Uwais Inspirasi Indonesia,Jawa Timur. Soerjono  Seoekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Depok,  Rajawali  Pers, 2019.
Soerjono Seoekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi , Bandung, Remadja Karya CV, 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Nomor  05  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang  Nomor  01  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang KSDI Permen Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Kepmen  Nomor  67/KEPMEN-KP/2020  tentang  Kawasan  Konservasi  Perairan  Pulau  Rao-Tanjung
Dehegila

## Jurnal
Adwi  Mulyana  Hadi,  Anik  Iftitah,  and  Syahrul  Alamsyah.  “Restorative  Justice  Through Strengthening  Community  Legal  Culture  in  Indonesia:  Challenges  and  Opportunity.”
Mulawarman Law Review 8, no. 1 (2023).
https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140. Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum :  Normatif  Dan  Empiris .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Amher  Hakim,  Dedy  eka  syaputra,Dkk. pedoman  Teknis  Penilaian  Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika). Kementrian kelautan dan perikanan.Jakarta.2020 Iftitah,  Anik,  ed. Metode  Penelitian  Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia  Pustaka,  2023. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54.
———. “Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?” In Pancasila  Dalam Pusaran Globalisasi , edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
Jonaedi Efendi, Et.al. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2020.
M.  Zaini,  dan  Agus  Tri  Darmawanto, Implementasi  Pembangunan  Berkelanjutan  Berwawasan Lingkungan  Studi  Pada  Kelurahan  Lempake  Kecamatan  Samarinda  Utara  Kota  Samarinda, JIEP-Vol. 15, No. 2, 2015
Pasaribu,  A.,  &  Agung  Purnomo,  P.  “Foreign  Investment  Policy  in  Renewable  Energy  Post  Job
Creation Law.” Jurnal Supremasi 13, no. 2 (2023).
https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428.
Sonata,  Depri  Liber.  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, no. 1 (n.d.). Zola Febriani, Khairul Hafsar, Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkap  Nelayan  Pulau  Mapur  Kabupaten  Bintan. Jurnal  Manajemen  Riset  dan  Tegnologi Univesitas Karimum Vol. 1. No.2. Februari. E-ISSN : 2685-8827

## Internet
http://library.usu.ac.id/hutan-rahmawaty.pdf https://repository.uin-suska.ac.id/17419/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf https://www.bp3ambon-kkp.org/2015/05/11/tujuh-kategori-pengelolaan-kawasan-konservasi- perairan/ https://pulaumorotaikab.go.id/web/page/profil-kabupaten-pulau-morotai