## PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

## Sri Wahyuni
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email: nee_cyk@yahoo.com

## Abstract
This article discusses about the positivism influence to jurisprudence and law development, especially in Indonesia, and the analysis of the strength and  the  weakness  of  the  positivism  influence.  Through  the  positivism which was introduced by August Comte, the rational and empiric truth and the standard of natural sciences were used also in the social sciences, law and  jurisprudence.  The  concept  of  legal  positivism  is  the  proof  of  the positivism  influence  in  law  and  jurisprudence.  Legal  positivism  develops as  the  written  law  which  is  formulated  by  the  legitimated  state  organ which has the power and souveregnity. It is separated from the moral and the  right  and  wrong  values.  There  were  many  scholars  who  use  the positivism  in  their  legal  opinion,  namely  Hart,  Hans  Kelsen  and  John Austin. The concept of legal positivism in Indonesia also follows the legal positivism opinion, which seen in many aspect such as the written law, law unification, and legislation.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  pengaruh  paham  positivisme  dalam perkembangan  ilmu  hukum,  terutama  juga  dalam  pembangunan  hukum Indonesia, sehingga  dikenal  apa yang disebut hukum positif,  serta  analisis tentang  kelemahan  dan  kelebihan  dengan  adanya  pengaruh  tersebut. Dengan paham positivisme yang diintrodusir oleh August Comte, kebenaran rasional  dan  empiris,  serta  standar  keilmuan  yang  digunakan  dalam  ilmu- ilmu  alam,  juga  digunakan  dalam  ilmu-ilmu  social,  termasuk  juga  dalam ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum  yang  tertulis,  dibuat  oleh  kelompok  yang  memiliki  kekuasaan/ kedaulatan  untuk  mengatur  kehidupan  yang  konkret  dalam  masyarakat, sehingga  hukum  positif  ini  terpisah  dengan  nilai-nilai  moral  dan  baik- buruk.  Para  pemikir  hukum  positif  yang  menggunakan  paham  positivisme ini  diantarnya  adalah  Hart,  Hans  Kelsen  juga  Austin,  yang  pemikirannya banyak  dianut  hingga  saat  ini.  Konsep  hukum  positif  di  Indonesia  juga menganut  konsep  hukum  dari  para  pemikir  hukum  positif  tersebut.  Hal  ini tampak  dengan  adanya  hukum  Indonesia  sebagai  hukum  tertulis,  adanya penerapan  hukum  yang  standar  untuk  seluruh  warga  negara  dengan unifikasi  hukum;  adanya  legislasi  melalui  badan  legislatif  (yang  memiliki kuasaan)  untuk  membuat  dan  mengesahkan  peraturan  hukum  dan sebagainya.
Kata  Kunci: Positivisme,  perkembangan  ilmu  hukum,  pembangunan  hukum

## Indonesia

## A. Pendahuluan
Filsafat  ilmu  sebagai  suatu  disiplin ilmu  dengan  kajian  filosofis  yang  objeknya adalah ilmu pengetahuan dapat dikatakan induk dari berbagai disiplin ilmu. Jika filsafat dikatakan  sebagai the  mother  of  knowledge ,  karena  dari  filsafatlah  kemudian  muncul dan  berkembang  berbagai  bidang  keilmuan,  maka  filsafat  ilmu  juga  dapat  digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai disiplin keilmuan.
Kajian filsafat ilmu yang mengenalkan konsep ranah ontologi, epistemologi dan aksiologi, 1 dapat  digunakan  untuk  kerangka  analisis  dalam  setiap  permasalahan  dan berbagai  disiplin  keilmuan.  Dari  ketiga  konsep  tersebut,  sebuah  disiplin  ilmu  dapat berkembang.  Terlebih  ranah  epistemologi,  dapat  memberikan  kerangka  berpikir  bagi para ilmuwan dan peneliti guna pengembangan sebuah disiplin keilmuannya.
Perkembangan  teori  dan  paradigma  dalam  semua  disiplin  keilmuan,  tidak terlepas  dari  epistemologi  yang  berkembang  dalam  filsafat  ilmu.  Kajian  ilmu  hukum atau  studi  hukum  juga  tidak  terlepas  dari  kerangka  besar  perkembangan  paradigma dalam  filsafat  ilmu.  Sebagai  missal  adalah  terbentuknya  paradigma  positivistik  dalam hokum, yang kini berangsur menuju pergeseran kepada post-posivistik.
Positivisme  sejak  abad  XVIII-XIX  di  Barat  juga  memberikan  pengaruh  besar pada  studi  hukum.  Pemikiran  hukum  menjadi legal  positivistic ,  yaitu  hukum  yang terpisah  dari  moralitas;  hukum  yang  diterapkan  secara  resmi  melalui  legislasi  negara; yang  sejak  masa  Napoleon  kemudian  dikenal  dengan  teori  legisme.  Sejak  saat  itu, pembuatan  materi  hukum  secara  lengkap  dan  menyeluruh  yang  disebut  dengan kodifikasi, menjadi model yang diikuti banyak negara. Inilah pengaruh besar paradigma positivistik dalam bidang hukum dan studi hukum.
Dalam  pengaruh  paradigma  positivistik  ini,  hukum  bertumpu  pada  kepastian legal-formal.  Pada  awalnya,  ini  dianggap  sebagai  solusi  yang  tepat,  di  mana  ketika menghadapi  suatu masalah  hukum, seorang  hakim  langsung dapat  menujuk  pada kitab undang-undang atau kodifikasi hukum yang telah ada. Hal ini tampak sangat membantu dan menjadi solusi  yang efektif dalam bidang hukum. Berdasarkan paparan tersebut di
1 Menurut  Koento  Wibisono,  ontologi  dalam  filsafat  ilmu  berbicara  tentang  hakekat  ilmu; epistemologi  berbicara  tentang  sarana  dan  tata  cara  ilmu  dapat  dicapai;  sedangkan  aksiologi  berbicara tentang nilai-nilai imperatif yang dituju oleh ilmu. Koento Wibisono, ―Bahan Kuliah Filsafat Ilmu‖.
atas  maka  tulisan  ini  akan  membahas  tentang  bagaimana  pengaruh  positivisme  dalam ilmu hukum.

## B. Paham Positivisme
August Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Filosuf ini dilahirkan pada saat terjadi refolusi, di  kota  Montpellier  dari  sebuah  keluarga  bangsawan  yang  beragama  Katolik.  Dalam usia  25  tahun,  dia  menempuh  studi  di  Ecole  Polytechnique  di  Paris  dan  sesudah  dua tahun  di  sana  dia  mempelajari  pikiran-pikiran  kaum  ideologi  Hume dan  Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya.
Adikaryanya  yang paling terkenal adalah Cours de Philosophi positive dalam 6 jilid.  Dalam  tulisan-tulisannya,  dia  mengusahakan  sebuah  sintesis  segala  ilmu pengetahuan  dengan  semangat  positivisme,  tetapi  usaha  itu  tidak  rampung  sebab  pada tahun 1857 dia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya Societe positiviste menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan. 2
Istilah  ―positivisme‖  diperkenalkan  oleh  Comte.  Istilah  itu  berasal  dari  kata ―positif‖.  Dalam  prakata Cours  de  Philosophie  Positive, dia  mulai  memakai  istilah ―filsafat  positif‖  dan  terus  menggunakannya  dengan  arti  yang  konsisten  di  sepanjang bukunya.  Kata  ―filsafat‖  dia  artikan  sebagai  ―sistem  umum  tentang  konsep-konsep manusia‖,  sedangkan  ―positif‖  diartikannya  sebagai  ―teori  yang  bertujuan  untuk penyusunan  fakta-fakta  yang  teramati‖.  Dengan  kata  lain,  ―positif‖  sama  dengan ―faktual‖,  atau  apa  yang  berdasarkan  fakta-fakta.  Dalam  hal  ini,  positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.
Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, dan seni  yang  melampaui  fenomena  yang  teramati.  Baginya,  objek  adalah  yang  faktual. Satu-satunya  bentuk  pengetahuan  yang  sahih  mengenai  kenyataan  hanyalah  ilmu pengetahuan.
Fakta dimengerti sebagai  ―fenomena  yang dapat  diobservasi‖. Oleh karena itu, sebenarnya  positivisme  terkait  erat  dengan  empirisme.  Akan  tetapi,  sementara empirisme  masih  menerima  adanya  pengalaman  subjektif  yang  bersifat  rohani,
2 F.  Budi  Hardiman, Filsafat  Modern:  Dari  Machiavelli  sampai  Nietzsche ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 203.
positivisme  menolaknya  sama  sekali.  Pada  positifisme,  yang  dianggap  sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara  indriawi.  Oleh  karena  itu,  positivisme  adalah  hasil  ahli  waris  empirisme  yang sudah diradikalkan dalam Pencerahan Prancis. 3
Dalam Cours  de  Philosophie  Positive, Comte  menjelaskan  bahwa  munculnya ilmu-ilmu  alam  tak  bisa  dipahami  secara  terlepas  dari  sejarah  perkembangan pengetahuan  umat  manusia  dari  abad  ke  abad.  Sejarah  pengetahuan  itu  berkembang melalui  tiga  tahap,  yakni:  ―tahap  teologis‖,  ―tahap  metafisis‖,  ―tahap  positif‖.  Ketiga tahap itu dipahami oleh Comte sebagai tahap-tahap perkembangan mental umat manusia sebagai  suatu  keseluruhan,  dan  menurut  Comte,  juga  besesuaian  dengan  tahap-tahap perkembangan individu dari masa kanak-kanak, melalui masa remaja, ke masa dewasa.
Dalam  tahap  teologis,  menurut  Comte,  umat  manusia  mencari  sebab-sebab terakhir  di  belakang  peristiwa-peristiwa  alam  dan  menentukannya  dalam  kekuatan- kekuatan  adimanusiawi.  Kekuatan-kekuatan  ini,  entah  disebut  dewa-dewa  atau  Allah, dibayangkan  memiliki  kehendak  atau  rasio  yang  melampaui  manusia.  Zaman  ini  lalu dibagi  menjadi tiga sub-bagian. Pada sub-tahap  yang paling primitif dan kanak-kanak, yaitu tahap fetisisme atau animisme, manusia menganggap objek-objek fisik itu berjiwa, berkehendak, dan berhasrat. Pada tahap berikutnya, politeisme, kekuatan-kekuatan alam itu  diproyeksikan  dalam  rupa  dewa-dewa.  Akhirnya,  pada  tahap  monoteisme,  dewa- dewa dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.
Dalam  tahap  metafisis,  umat  manusia  berkembang  dalam  pengetahuannya seperti  seseorang  melangkah  pada  masa  remajanya.  Kekuatan  adimanusiawi  dalam tahap sebelumnya itu sekarang diubah menjadi  abstraksi-abstraksi metafisis. Misalnya, konsep  ‖ether‖,  dan  ―causa‖.  Dengan  demikian,  peralihan  ke  tahap  ini  diselesaikan sesudah  seluruh  konsep  mengenai  kekuatan-kekuatan  adimanusiawi  diubah  menjadi konsep-konsep  abstrak  menganai  alam  sebagai  keselurahan.  Tidak  ada  lagi  Allah  dan dewata, yang ada adalah entitas-entitas abstrak yang metafisis.
Akhirnya,  umat  manusia  mencapai  kedewasaan  mentalnya  dalam  tahap  positif. Pada  zaman  ini,  umat  manusia  tidak  lagi  menjelaskan  sebab-sebab  di  luar  fakta-fakta yang  teramati.  Pikiran  hanya  memusatkan  diri  pada  yang  factual,  yang  sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum umum, seperti hukum gravitasi. Pada tahap inilah ilmu
3 Ibid ., hlm. 204.
pengetahuan  berkembang  penuh.  Ilmu  pengetahuan  tidak  hanya  melukiskan  yang  real, tapi juga bersifat pasti dan berguna.
Comte juga menghubungkan tahap-tahap mental tersebut dengan bentuk-bentuk organisasi  sosial.  Tahap  teologis  dihubungkannya  dengan  absolutisme,  misalnya otoritas  absolut  raja  dan  golongan  militer.  Pada  tahap  metafisis,  absolutisme  raja dihancurkan dan diganti  dengan kepercayaan akan hak-hak  abstrak  rakyat dan hukum. Akhirnya,  pada  tahap  positif,  organisasi  masyarakat  industri  menjadi  pusat  perhatian. Ekonomi  menjadi  primadona,  dan  kekuasaan  elit  intelektual  muncul.  Mereka  ini menduduki  peran  organisasi  sosial,  dan  bagi  Comte,  sosiologi  merupakan  ilmu  baru yang dapat mereka pakai untuk mengorganisasikan masyarakat industri. 4
Comte  juga  berusaha  mengklasifikasikan  ilmu-ilmu  yang  ada.  Menurutnya, semua  ilmu  pengetahuan  memusatkan  diri  pada  kenyataan  faktual,  dan  karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, maka harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan.  Oleh  karena  itu,  terjadi  pengkhususan  dalam  ilmu  pengetahuan.  Untuk menetapkan  ilmu-ilmu  khusus,  Comte  berusaha  menemukan  ilmu-ilmu  yang  bersifat fundamental, artinya dari ilmu-ilmu itu diturunkan ilmu-ilmu lain yang bersifat terapan. Dalam  adikaryanya  itu,  Comte  menyebutkan  enam  ilmu  fundamental,  yakni: matematika, astronomi, fisika, kimia, fisiologi biologi, dan fisika sosial (sosiologi). 5
Keenam  ilmu  dasar  itu  diurutkan  sedemikian  rupa  sehingga  mulai  dari  yang paling  abstrak  ke  yang  paling  konkret,  yang  lebih  kemudian  tergantung  pada  yang terdahulu. Misalnya, matematika lebih abstrak dari astronomi, dan astromoni tergantung pada  matematika.  Fisiologi  dan  biologi  menyelidiki  hukum-hukum  umum  yang mengatur  makhluk  hidup,  dan  keduanya  tergantung  pada  kimia  yang  menyelidiki perubahan  zat,  tetapi  juga  lebih  abstrak  daripada  sosiologi  dan  diandaikan  oleh sosiologi.  Sebagai  ilmu  pengetahuan  terakhir,  menurut  Comte,  sosiologi  baru berkembang  sesudah  ilmu-ilmu  lain  menjadi  matang.  Sebaliknya,  sebagai  pangkal, matematika  bagi  Comte  adalah  model  metode  ilmiah  bagi  ilmu-ilmu  lainnya.  Akan tetapi  baru  dalam  sosiologi,  menurut  Comte,  ilmu-ilmu  mencapai  tahap  positifnya, yakni  secara  penuh  memakai  metode  ilmiah  untuk  menyelidiki  fakta  yang  paling
4 Ibid ., hlm. 209-210.
5 Ibid.
konkret,  yakni  perilaku  sosial  manusia.  Dalam  hal  ini,  dia  mengklaim  dirinya  sebagai orang yang membawa ilmu pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi.
Dalam hierarki ilmu-ilmu di atas, kita tidak melihat psikologi dan etika. Dalam anggapannya,  psikologi  yang  ilmiah  itu  mustahil,  sebab  psikologi  adalah  refleksi manusia  atas  rohnya  sendiri,  dan  roh  ini  bukan  fakta  positif,  melainkan  pengalaman subjektif.  Pada  zaman  Comte,  psikologi  lebih  dipahami  sebagai  psikologi  introspektif. Dia  belum  melihat  perkembangan  psikologi  menjadi  psikologi  eksperimental.  Lalu, bagaimana  dengan  etika?  Etika  dalam  arti  ilmu  normatif  tentang  apa  yang  seharusnya ada jelas  melampaui  yang faktual. Dalam  arti ini, etika bisa masuk dalam hierarkinya. Akan  tetapi,  Comte  lalu  memperlakukan  etika  sebagai  ilmu  tambahan  untuk meneruskan  hukum-hukum  yang  memungkinkan  kita  meramalkan  dan  merencanakan susunan sosial. Dalam arti ini, etika menjadi tambahan untuk sosiologi. 6

## C. Perkembangan Hukum Positif
Dalam  wacana  filsafat  hukum,  dikenal  beberapa  mazhab, 7 seperti  mazhab hukum  alam, 8 mazhab  sejarah, 9 teori  teokrasi, 10 kedaulatan  rakyat, 11 kedaulatan negara, 12 dan kedaulatan hukum. 13
6 Ibid.
7 JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 59- 63.
8 T eori  hukum  alam  telah  ada  sejak  zaman  dahulu  yang  antara  lain  diajarkan  oleh  Aristoteles, yaitu  ―Hukum  yang  oleh  orang-orang  berpikiran  sehat  dirasakan  sebagai  selaras  dengan  kodrat  alam‖. Adapun Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan  dikemudikan  oleh  suatu  ―Undang-undang  abadi‖  ( lex  eternal )  yang  menjadi  dasar  kekuasaan  dari semua  peraturan-peraturan  lainnya.  Lex  Eterna  ialah  kehendak  dan  pikiran  Tuhan  yang  menciptakan dunia ini, yang dinamakan ―Hukum Alam‖ (Lex naturalis). Lihat Ibid.
9 Sebagai  reaksi  terhadap  para  pemuja  hukum  alam,  di  Eropa  Timur  muncul  suatu  aliran  baru yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861). Von Savigny berpendapat, bahwa hukum itu  harus  dipandang  sebagai  suatu  penjelmaan  dari  jiwa  atau  rohani  sesuatu  bangsa;  selalu  ada  suatu hubungan  yang  erat  antara  hukum  dengan  kepribadian  suatu  bangsa.  Menurutnya,  hukum  bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat. Ibid.
10 Pada  masa  lampau,  para  filosofi  Eropa  menganggap  dan  mengajarkan  bahwa  hukum  itu berasal  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dan  oleh  karena  itulah  maka  manusia  diperintahkan  Tuhan  untuk tunduk  pada  hukum.  Paham  ini  dinamakan  Teori  ketuhanan  (Teori  Teokrasi)  yang  di  Eropa  Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance. Ibid.
11 Pada abad XVIII, Jean Jacgues Rousseau memperkenalkan teori bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah ―perjanjian masyarakat‖ ( Contrat Social ) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk  mendirikan  suatu  negara.  Teori  Rousseau  yang  menjadi  dasar  paham  ―Kedaulatan  Rakyat‖ mengajarkan  bahwa  negara  bersandar  atas  kemauan  rakyat,  demikian  pula  halnya  semua  peraturan- perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut. Ibid.
Dari  teori-teori  tersebut  tergambar  bahwa  pada  awalnya  yang  berkembang adalah mazbah hukum alam dan hukum dari Tuhan. Akan tetapi, paham ini lambat laun tergantikan  dengan  mazhab  hukum  positif,  yang  dimualai  dari  mazhab  sejarah,  teori kedaulatan  rakyat,  kedaulatan  negara,  dan  kedaulatan  hukum.  Keempat  teori  terakhir tersebut mengambil bentuk dalam paham hukum positif ( legal positivism ).
Paham legal  positivism ini  juga  senada  dengan  perkembangan  paradigma keilmuan  lainnya.  Era legal  positivism ini  diawali  dengan  perubahan  paradigmatik  di bidang  sains  dan  filsafat  ilmu.  Fase  paham  hukum  alam  dan  hukum  Tuhan,  identik dengan apa yang disebut oleh Comte sebagai fase magic dan fase metafisik. Kemudian, ketika muncul paham positivisme, paham tentang hukum positif ( legal positivism ) juga terjadi.
Di  dalam  sejarah  politik  juga  dikenal  era  paham  teokrasi  yang  mengambil bentuk  monarkhi  dengan  kekuasaan  absolute  para  raja  yang  menggunakan  legitimasi dari  kekuasaan  Tuhan.  Raja  sebagai  penguasa  dianggap  sebagai  wakil  dan  bayangan Tuhan  di  bumi  sehingga  ketundukan  rakyat  kepada  raja/penguasa  merupakan penjelmaan  dari  ketundukan  kepada  Tuhan. 14 Dengan  demikian,  kekuasaan  raja/ penguasa  menjadi  absolut.  Hal  ini  sebagaimana  terjadi  di  Prancis  sebelum  revolusi, seperti ketundukan kepada kekuasaan Raja Louis XIV. Pada fase ini, hukum merupakan titah  raja  dan  negara  adalah  milik  raja.  Terdapat  seloroh  yang  terkenal  dari  raja  Louis yaitu ―Negara adalah Saya; hukum adalah perkataan Saya‖.
Pada  fase  tersebut,  banyak  kritik  dan  era  revolusi  pun  dimulai.  Pemikiran- pemikiran  tentang  kedaulatan  rakyat,  pembagian  kekuasaan,  kebebasan  manusia  mulai
12 Pada  abad  XIX,  teori  ―perjanjian  masyarakat‖  ini  ditentang  oleh  teori  yang  mengatakan,  bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati  karena  negaralah  yang  menghendakinya.  Hukum  adalah  kehendak  negara  dan  negara  itu mempunyai kekuatan (power) yang tidak terbatas. Teori ini kemudian dinamakan teori kedaulatan negara, yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Penganjur teori kedaulatan neraga ini adalah Hans Kelsen. Ibid.
13 H.  Krabbe  dari  Universitas  Leiden  menentang  teori  kedaulatan  negara  ini.  Dalam  bukunya  yang berjudul Die  Lehre  der  Rechrssouveranitet (1906),  dia  mengajarkan  bahwa  sumber  hukum  ialah  ―rasa keadilan‖.  Menurut  Krabbe,  hukum  hanyalah  apa  yang  memenuhi  rasa  keadilan  dari  orang  terbanyak yang  ditundukkan  padanya.  Suatu  peraturan  perundangan  yang  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan-perundangan yang demikian bukanlah ―hukum,‖ walaupun  ia  masih  ditaati  ataupun  dipaksakan.  Hukum  itu  ada  karena  anggota  masyarakat  mempunyai perasaan  bagaimana  seharusnya  hukum  itu.  Teori  yang  timbul  pada  abad  XX  ini  kemudian  popular dengan nama Teori Kedaulatan Hukum. Ibid.
14 Lihat  Azyumardi  Azra, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm 53 dan Mariam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , Cet. 2, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 54.
bermunculan di era ini, sebgai respons terhadap realitas sosial saat itu. JJ Rousou yang menulis  buku du  contract  social  ou  principles  du  droit  politique menyatakan  bahwa orang-orang  melakukan  kontrak  bersama  untuk  mewujudkan  cita-cita  individualnya, menjadi kehendak umum ( volonte generale ); kemudian terciptakan tujuan umum yakni kepentingan  umum.  Maka,  hukum  harus  mencerminkan  kepentingan  dan  kehendak umum  tersebut. 15 Dalam  konteks  ini,  negara  merupakan  wujud  dari  perjanjian masyarakat  tersebut  sehingga  penguasa  tidak  bisa  berbuat  semena-mena  terhadap rakyat.  Dari  sini  muncul  konsep  kedaulatan  rakyat,  yaitu  bahwa  rakyat  merupakan pemegang  kekuasan  tertinggi  di  negara.  Pada  konsep  hukum,  seiring  dengan  teori  ini, maka  hukum  merupakan  penjelmaan  kehendak  rakyat  untuk  mengatur  negara  dan masyarakatnya. 16
Montesquieu juga dikenal sebagai tokoh  yang memunculkan teori trias politica (pemisahan  kekuasaan  menjadi  tiga),  yaitu  kekuasaaan  legislatif  sebagai  pembuat peraturan  hukum  (perundang-undangan);  kekuasaan  eksekutif  sebagai  pelaksana pemerintahan  yang  juga  harus  taat  pada  peraturan  hukum  yang  dibuat  oleh  legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yaitu pengawas hukum (para penegak hukum dan pengadilan).
Di  sisi  lain,  seorang  filusuf  Inggris,  John  Lock,  menyatakan  tentang  kebebasan manusia.  Menurutnya,  pada  dasarnya  manusia  diciptakan  sebagai  individu  yang  bebas sehingga dia kemudian dikenal sebagai bapak HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini juga merupakan  kritik  terhadap  kondisi  masyarakat  dan  kekuasaan  absolut  yang  menindas rakyat.  Lock  juga  memiliki  konsep  awal  tentang  negara  hokum,  yaitu  negara  yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pribadi manusia. Dengan merumuskan tujuan  negara  tersebut  maka  negara  tidak  akan  melalaikan  kepentingan  publik. Menurutnya, undang-undang negara harus dapat menjaga dan melindungi hak-hak para warganegaranya.  Konsep  negara  hukum  ini,  bukanlah  negara  yang  bertugas  menjaga hukum,  namun  prinsip-prinsip  hokum,  baik  privat  maupun  publik,  harus  diwujudkan untuk  membatasi  kesewenang-wenangan  perseorangan  dan  melindungi  hak warganegra. 17
15 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Filsafat Kanisius, 1982), hlm. 89-91.
16 Azyumardi Azra, Demokras… , hlm. 110.
17 Theo Huijbers, Filsafat Hukum… , hlm. 85.
Lock  juga  telah  merumuskan  adanya  tiga  kekuasaan  yaitu,  legislatif,  eksekutif, dan  federatif.  Kekuasaan  legislatif  menurutnya,  merupkan  kekuasaan  tertinggi,  yaitu kekuasaan  untuk  membuat  undang-undang.  Kekuasaan  eksekutif  adalah  kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Adapun kekuasaan federatif merupakan kekuasan untuk menyatakan perang, perdamaian, mengadakan perjanjian dengan negara lain, dan melakukan hubungan antara negara. 18
Pemikiran-pemikiran  tersebut  seiring  dengan  perkembangan  hukum  saat  itu sehingga  paham  hukum  positif  pun  terjadi.  Paham  positivime  yuridis  beranggapan bahwa  tata  hukum  hanya  berlaku  karena  hukum  itu  mendapat  bentuk  positifnya  dari suatu instansi yang berwenang. 19 Hukum kemudian dibuat dengan standar–seperti ilmu eksakta—yang  tertulis  dan  dibakukan  untuk  mengatur  masyarakat;  ditetapkan  oleh badan  yang  berwenang,  dan  disyahkan  oleh  negara.  Hal  ini  merupakan  hasil  dari perubahan-perubahan  paradigmatik  di  bidang  pengetahuan  (menuju  positivisme)  dan perubahan paham politik dari absolutisme teokrasi monarkhi kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulan hukum.
Dalam paham hukum positif ( legal positivism ) saat ini, hukum hanyalah aturan yang  mengatur  hekidupan  masyarakat  secara  konkret  yang  bersifat  empiris.  Hukum tidak  mencakup  norma  agama  (hukum  agama),  norma  susila  (moral),  dan  norma kesopanan. 20 Paham  hukum  alam  dan  hukum  Tuhan  kini  telah  tergeser  oleh  paham hukum  positif  yang  bersifat  empiris,  baku  dan  disahkan  oleh  negara.  Bahkan,  dalam hukum  positif  modern  tidak  ada  tempat  untuk  hukum  alam;  semuanya  adalah  hukum yang dibuat oleh manusia. 21
Pada  tahun  1804,  Perancis  mengawali  pembentukan  hukum  ini  dengan membuat kodifikasi hukum perdata di bawah pemerintahan Napoleon. Pada tahun 1900 Jerman  juga  mensistematisasi  hukumnya.  Kemudian  setelah  itu,  seluruh  darata  Eropa, termasuk  Eropa  Timur  dan  Rusia,  juga  membuat  kodifikasi  hukum. 22 Sistem  hukum
18 Ibid ., hlm. 83-84.
19 Ibid ., hlm. 128.
20 Pada  masa  Aufklarung,  Kant  memisahkan  hukum  dari  hukum  alam  dan  dengan  asal  ilahi (hukum  Tuhan).  Lihat  Lili  Rasyidi  dan  B.  Arief  Sidarta  ( Peny. ), Filsafat  Hukum:  Mazhab  dan Refleksinya , Cet-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 23.
21 Kaarlo Tauri, Critical Legal Positivism , (Burlington: Ashgate, 1988),  hlm. 6.
22 H. Patrick Glenn, Legal Traditions of  The  World , (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 124.
inilah  yang  kemudian  berkembang  sebagai  sistem  hukum Eropha  Continental yang memiliki  ciri  khas,  di  antaranya  hukum  tertulis  berupa  undang-undang  dan  ada kodifikasi.

## D. Positivisme dalam Konsep Hukum
Science is a system based on direct experience, and controlled by experimental verification …. 23 Ungkapan  ini  lazim  ditemukan  dalam  paham  positivisme,  yang kemudian  berkembang  dan  mempengaruhi  seluruh  perkembangan  ilmu  pengetahuan, termasuk ilmu sosial dan juga hukum.
Empirisme  mempunyai  pengaruh  yang  menentukan  atas  filsafat  modern, terutama  dalam  aspek  negatifnya,  yakni  turunnya  derajat  metafisika  dalam  filsafat. Penolakan  metafisika  sebagai  renungan  filsafat  yang  unggul  atau  bahkan  yang  relevan adalah biasa, baik bagi ―pragmatisme‖ maupun bagi positivisme logis. Kedua gerakan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap teori hukum modern, tetapi dari sudut yang berbeda.  Sedangkan  pragmatisme  sebagai  konsepsi  yang  bertentangan,  menekankan pada  pentingnya  studi  fakta-fakta  hokum.  Positivisme  logis,  terutama  menaruh perhatian  pada  metode  pembuktian.  Data-data  dasarnya  adalah  data-data  matematika dan ilmu pengetahuan, dari mana berkembang suatu logika matematika bahasa. Dalam buku Principia  Mathematica karya  Russell  dan  Whitehead,  logika  matematika diungkapkan  dalam  lambang-lambang  bahasa.  Bentuk  positivisme  ini,  melalui bermacam-macam  perubahan, menyebabkan adanya perubahan studi tentang konsepsi- konsepsi hukum dalam ilmu hukum analitis modern. 24
Empirisme  menjadi  penting  bagi  hukum  manakala  studi  ilmiah  tentang  dunia luar  diperluas  dari  gejala  alam  ke  tatanan  sosial.  Studi  tentang  undang-undang  yang mengatur  perilaku  sosial  dalam  keluarga,  dalam  kelompok,  dan  dalam  negara  lambat laun  menjadi  objek  ilmu  pengetahuan  (sosiologi).  Eksponen  pertama  dari  pemikiran baru  dalam  filsafat  politik  dan  ilmu  hukum  dengan  undang-undang  menjadi  perilaku sosial  adalah cours  de  philosophi  positive -nya  August  Comte.  Sesuatu  yang  lebih
23 J.O. Urmson, ―Logical Positivism and Analysis‖, dalam 20 th -Century Philosophy: the Analytic Tradition , (New York: The Free Press of Macmillan Publishing, 1966), hlm. 227.
24 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum , alih bahasa Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 144.
penting  yang  berasal  dari  kecenderungan-kecenderungan  modern  yang  bermacam- macam adalah cara pemikiran yang disebut pragmatisme atau realisme . 25
Dari  teori-teori  yang  muncul  sejak  era  Bentham  kesemuanya  menghadapkan hukum pada tujuan-tujuan tertentu. Bahkan, teori-teori ini tidak didasarkan atas cita-cita metafisik atau hukum alam, tetapi menegaskan tujuan hukum berkenaan dengan tujuan- tujuan sosial dan kebutuhan kebutuhan manusia. Teori-teori itu pada hakikatnya bersifat ideologis.  Oleh  karena  itu,  teori-teori  itu  berbeda  dalam  konsepsi  dan  orientasi,  serta penafsiran hukum pragmatis atau sosiologi, yang memperlakukan hukum sebagai fakta- fakta  dan  kekuatan  sosial  tertentu.  Jadi,  dalam  hal  ini  perkataan  ―positivisme‖  dalam filsafat,  paling  tidak  mempunyai  tiga  kecenderungan  yang  berbeda:  empirisme, pragmatisme, dan positivisme logis.
Dalam  teori  hukum  modern,  ―positivisme‖  menjadi  lebih  penting  dan melambangkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dalam pemikiran hukum kontemporer.  Manifestasinya  yang  paling  penting  adalah  ―positivisme  analitis‖,  yang diletakkan secara ilmiah oleh Austin dan para pengikutnya, dan dimodifikasi di zaman kita oleh Kelsen dan mazhab Wina. Dalam pemikiran hokum, setidak-tidaknya ada dua kecenderungan  pokok,  yakni  positivisme  analitis  dan  positivism  pragmatis,  yang keduanya  saling  berhubungan—walaupun  dengan  cara-cara  yang  berbeda—dengan empirisme filosofis.
Di antara contoh konsep hukum positif adalah konsep hukum  yang dirumuskan oleh  ahli  hukum  Inggris,  John  Austin  (1790-1859).  Austin  mendefinisikan  hukum sebagai  ―Peraturan  yang  diadakan  untuk  memberi  bimbingan  kepada  makhluk  yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya‖. 26 Jadi, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan, dan tidak didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan yang buruk, akan tetai ia didasarkan atas kekuasan yang lebih tinggi.

## E. Pengaruh konkret Aliran Positivisme dalam Hukum Positif
Positivisme  hukum  mendapatkan  dasar-dasar  filsafatnya  pada  aliran  filsafat positif  (positivisme)  yang  lahir  pada  awal  abad  XIX-an.  Aliran  fislafat  ini  memiliki prinsip-prinsip utama, di antaranya: (1) hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil  dalam  pengalaman.  Inilah  yang  oleh  Locke  dan  David  Hume  disebut  sebagai
25 Ibid., hlm. 145.
26 Ibid ., hlm. 149.
empirisme.  (2)  Hanya  apa  yang  pasti  secara  nyata  yang  disebut  dan  diakui  sebagai kebenaran.  Ini berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar. (3)  Hanya melalui ilmulah  pengalaman  nyata  itu  dapat  dibuktikan.  (4)  Karena  semua  kebenaran  didapat memalui ilmu maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu. 27
Untuk  mendapatkan  kebenaran  yang  seluas-seluasnya,  termasuk  kebenaran dalam  kehidupan  manusia,  maka  metode  ilmiah  juga  diterapkan  dalam  dunia kemanusiaan.  Aliran  filsafat  ini  kemudian  berkembang  dalam  ilmu  sosial  dan  ilmu hukum. Sebagai cabang positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata;  sebaliknya,  dalam  positivisme  hukum,  hukum  dipandang  sebagai  gejala normatif belaka.
Positivisme hukum memiliki beberapa prinsi, yakni: 1) suatu tata hukum negara berlaku  bukan  karena  mempunyai  dasar  dalam  kehidupan  sosial,  bukan  juga  karena bersumber  pada  jiwa  bangsa,  dan  juga  bukan  karena  dasar-dasar  hukum  alam, melainkan  karena  mendapatkan  bentuk  positifnya  dari  suatu  instansi  yang  berwenang; 2)  hukum  harus  dipandang  semata-mata  dalam  bentuk  formal,  bentuk  hukum  formal dipisahkan  dari  hukum  materiil;  3)  isi  hukum  materiil  diakui  ada,  tetapi  bukan  bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.
Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh, yaitu John  Austin  dan  Hans  Kelsen.  Menurut  Austin,  hukum  merupakan  perintah  dari penguasa;  hukum  dipandang  sebagai  perintah  dari  orang  yang  memegang  kekuasaan tertinggi  (kedaulatan);  hukum  merupakan  perintah  yang  dibebanken  kepada  makhluk yang  perpikir;  perintah  itu  diberikan  oleh  makhluk  yang  berpikir  yang  memegang keuasaan.  Hukum  juga  merupakan  logika  yang  bersifat  tertutup  dan  tetap.    Masih menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa unsure, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu semua bukanlah hukum, melainkan moral positif ( positive morality ).
Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan  hukum,  seperti  etika.  Hukum  harus  dibersihkan  dari  moral,  sebagaimana  yang diajarkan  oleh  aliran  hukum  alam;  juga  konsepsi  hukum  kebiasaan  (sosiologis)  dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogianya harus ditaati. Jika seseorang tidak
27 Ibid ., hlm. 151.
menaatinya  maka  ia  akan  berhadapan  dengan  akibatnya,  yaitu  sanksi.  Hukum  juga mempunyai  sistem  hierarkhi,  yang  tersusun  dari  tingkat  terendah  hingga  peringkat tertinggi.  Hukum  yang  lebih  rendah  harus  berdasar,  bersumber,  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  hukum  yang  peringkanya  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  hokum menurut Kelsen, adalah: pertama, suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni, yaitu sistem  norma  murni  yang  harus  dipisahkan  dari  unsur-unsur  lain  yang  bukan  hukum; kedua ,  hukum  sebagai  keharusan  ( sollenkategori );  hukum  sebagai  sistem  peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.
Di  sisi  lain,  ada  aliran  hukum  legisme,  yang  juga  memperkuat  positivisme hukum ini. Menurut aliran ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang. Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang- undang. 28
Hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter merupakan hokum  modern,  yang  memiliki  ciri-ciri:  (1)  sistem  hukum  tersebut  terdiri  dari peraturan-peratiran yang seragam, baik dari segi isi maupun pekalsanaannya; (2) sistem hukum  tersebut  bersifat  transaksional,  dalam  arti  hak-hak  dan  kewajiban  timbul  dari perjanjian-perjanjian  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  faktor  usia,  kelas,  agama  ataupun perbedaan jenis kelamin; (3) sistem hukum modern bersifat universal, dalam arti dapat dilaksanakan  secara  umum;  (4)  adanya  hierarkhi  pengdilan  yang  tegas;  (5)  birokratis, dalam  arti  melaksanakan  prosedur  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  diterapkan; (6) rasional, (7) pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman;  (8)  dengan  berkembangnya  spesialisasi  dalam  masyarakat  yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem  pengkotakan;  (9)  sistem  ini  mudah  diubah  untuk  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat;  (10)  lembaga-lembaga  pelaksana  dan penegak  hukum  adalah  lembaga  kenegaraan  karena  negaralah  yang  mempunyai monopoli  kekuasaan;  dan  (11)  pembedaan  yang  tegas  antara  tugas-tugas  eksekutif, legislative, dan yudikatif. 29
28 Lili  Rasjidi dan Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 80-82.
29 Ibid ., hlm. 135-146.
Dari berbagai pemikiran para ahli hukum tentang konsep dan karakter hukum positif ataupun hukum modern, tampak jelas adanya pengaruh paham positivisme dalam perkembangan konsep hukum dan ilmu hukum.

## F.   Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum Indonesia
1. Hukum Indonesia
Para  ahli  hukum  berbeda  pendapat  tentang  definisi  hukum.  Akan  tetapi, paling  tidak  terdapat  konsep  hukum  yang  bisa  diketahui,  yaitu  bahwa  hukum adalah  sekumpulan  peraturan  yang  dibuat  oleh  badan  yang  berwenang,  yang bersifat mengikat, yang berisi perintah, larangan, dan pembolehan untuk mengatur kehidupan  manusia  dalam  bermasyarakat,  dan  ada  sanksi  bagi  orang  yang melanggarnya. 30
Hukum  Indonesia  atau  apa  yang  disebut  sebagai  hukum  positif  Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia saat; hukum yang telah dibuat dan  disahkan  oleh  badan  yang  berwenang  untuk  diberlakukan  di  Indonesia.  Istlah hukum positif ini, merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia. 31
Hukum  positif  Indonesia  juga  mengadopsi  konsep  hukum  positif  dari  para pemikir  hukum  positif  terpapar  di  atas  sehingga  hukum  positif  Indonesia  juga merupakan peraturan tertulis, disahkan oleh kekuasaan yang berdaulat, dan terpisah dari nilai-nilai moral (baik dan buruk). 32
Secara  kelembagaan,  di  Indonesia  juga  terdapat  lembaga  pengadilan  dari tingkat  pertama  di  wilayah  Kabupaten  hingga  tingkat  banding  (wilayah  propinsi) dan  kasasi  di  tingkat  pusat  (Mahkamah  Agung).  Sistem  pengadilan  yang  bersifat hierarkhi ini juga merupakan salah satu karakter dari hukum positif.
2. Pembentukan hukum Indonesia
30 Banyak  definisi  hukum  yang  kemukakan  oleh  para  ahli  hukum.  Definisi  ini  senada  dengan definisi yang dikemukakan oleh JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. Lihat JCT. Simorangkir dan  Woerjono  Sastropranoto  dalam  CST  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.
31 Umar  Said  S., Pengantar  Hukum  Indonesia:  Sejarah  dan  Dasar-dasar  Tata  Hukum  serta Politik Hukum Indonesia , (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2.
32 Dalam wacana ilmu hukum dikenal adanya beberapa norma yang mengatur masyarakat, yaitu norma  agma,  norma  kesusilaan,  norma  sopan-santun,  dan  norma  hukum.  Norma  yang  disebut  terakhir inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai  hukum,  yaitu  norma  yang  ditegakkan  oleh  negara,  berbentuk tertulis dan disertai sanksi yang tegas. Lihat Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.24- 35.
Hukum di  Indonesia dikenal dalam berbagai peraturan  perundang-undangan, peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang,  dan  peraturan  pemerintah. Peraturan  ini  dibuat  oleh  pemerintahan  negara.  Dalam  konstitusi  Indonesia, undang-undang  dibuat  oleh  Presiden  (pemerintahan  eksekutif)  dengan  persetujuan DPR, dan atau sebaliknya. 33
Indonesia  menganut  rumpun  sistem  hukum  Romawi  Jerman  (Eropa Kontinental)  atau  yang  dikenal  dengan civil  law  system ,  yang  dibawa  oleh pemerintah  kolonial  Belanda  dari  Perancis.  Paham  legisme  sangat  akrab  dalam sistem  hukum  ini,  yaitu  bahwa  masyarakat  harus  diatur  oleh  hukum;  dan  hukum bersifat tertulis dan dibuat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, di Indonesia, hukum  merupakan  peraturan  yang  dibuat  secara  sah  dan  resmi  oleh  pemerintah negara.
Konsep  hukum  seperti  ini  merupakan  pengaruh  dari  paham  positivisme. hukum  menjadi  aturan  standar  yang  diberlakukan  bagi  seluruh  warga  negara.  Hal ini  yang  disebut  dengan  unifikasi  hukum  (penyatuan  hukum  bagi  seluruh  wilayah negara dan bagi seluruh warga negara).
Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan  legislative,  yaitu  DPR  dan  Presiden;  dan  peraturan  ini  yang  kemudian disebut  dengan  undang-undang,  yang  diberlakukan  secara  unifikatif  dan menyeluruh  untuk  seluruh  warga  negara.  Dari  sini  tampak  jelas  bahwa  paham positivism sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini.
3. Pengaruh Positivisme dalam praktik hukum di Indonesia saat ini
Berdasarkan  paparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pengaruh  positivisme dalam  hukum  dan  terutama  hukum  Indonesia  sangat  kuat.  Hukum  Indonesia  yang unifikatif, standar, tertulis  dan dilegislasikan oleh Negara merupakan bukti konkret dari pengaruh positivism tersebut.
Dalam  praktik  penyelesaian  hukum  oleh  hakim  di  pengadilan,  pengaruh positivism juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak  dalam  sistem  peraturan  hukum  yang  standar,  yang  diberlakukan  untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana.
33 UUD 1945.
Beberapa kasus terkenal misalnya, yang pernah secara gencar diekspose oleh media  tentang  pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  yang  relatif  sepele,  seperti pencurian  3  biji  kakau,  pencurian  semangka,  pencurian  tiga  kilo  kapas,  mengecas hp  di  apartemen,  yang  dianggap  ringan  oleh  masyarakat,  tetapi  mendapatkan perlakuan hukum secara rigit.

## G. Analisis terhadap Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum
1. Kelebihan Paham Positivisme Hukum
a. Adanya tatanan masyarakat yang teratur
Paham  positivisme  hukum  (atau  dalam  wacana  hukum  sering  disebut dengan legisme dan legal  positivism )  telah  dianut  oleh  banyak  negara  selama beberapa abad. Mulai awal abad  XIX, Perancis  telah membuat code civil ,  yang kemudian  diikuti  oleh  Jerman,  Swiss,  Belanda,  dan  negara-negara  lainnya. Bahkan hingga saat ini, Indonesia masih mempergunakan code warisan Belanda Colonial,  yang  konon  juga  diadopsi  dari  Perancis.  Tatanan  hukum  positif tersebut  telah  menghasilkan  tatanan  dan  sistem  hukum  yang  kuat,  rapi,  dan teratur.  Tatanan  masyarakat  diatur  oleh  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah (badan  legislatif);  dan  pemerintahan  negara  dalam  menjalankan  kekuasaannya juga diatur oleh hukum perundanga-undangan. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum sehingga penindasan tidak perlu lagi terjadi.
b. Adanya kepastian hukum
Hukum dapat menjamin hak-hak perseorangan dan seluruh warga  negara. Dengan  demikian  maka  kepastian  hukum  dapat  diperoleh.  Seorang  yang dilanggar  haknya  bisa  menuntut  secara  hukum.  Hukum  dalam  konsep positivisme  merupakan  hukum  tertulis  yang  disahkan  oleh  negara  sehingga hukum  bersifat  pasti.  Setiap  kali  hakim  menghadapi  permasahan  hokum  maka dia dapat langsung mencari ketentuan hukumnya di dalam undang-undang yang tertulis tersebut.
c. Terjaminnya keadilan secara hukum
Hukum  dalam  paham  positivisme  merupakan  hukum  tertulis  yang  telah dibuat dan disahkan oleh negara. Dengan demikian maka keadilan hukum akan terjamin  oleh  hukum  tersebut.  Hukum  diciptakan  untuk  semua  orang,  tidak melihat  perbedaan  suku,  jenis  kelamin,  status  sosial  dan  kekayaannya.  Semua
orang  dan  warga  negara  akan  dijamin  haknya  oleh  hukum  tanpa  terkecuali. Semua  akan  mendapatkan  keadilan  hukum  ( yuridis  justice )  karena  memang hukum diciptakan untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua orang.
2. Kelemahan Paham Positivisme Hukum
Meskipun  memiliki  banyak  kelebihan,  positivisme  hukum  juga  memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:
a. Sulit tercapainya keadilan sosial
Hukum  positif  jika  dihadapkan  pada  kondisi  sosiologis  masyarakat Indonesia  yang  plural,  heterogen,  dan  tidak  merata  pencapaian  kesejahteraan sosial,  ekonomi,  serta  pendidikannya  akan  sulit  mencapai  keadilan  yang sesungguhnya.  Dengan  kata  lain,  keadilan  yuridis  dan  kepastian  hukum terkadang  bertentangan  dengan  keadilan  sosial.  Padahal  tuntutan  masyarakat saat  ini  adalah  keadilan  sosial  dan  penerapan  hukum  hendaknya  melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi sosiologis suatu masyarakat.
b. Sistem hukum positif yang tertutup, membatasi penafsiran dari masyarakat Paradigma positivistik dan paham legisme (positivism hukum) yang dianut oleh  para  penegak  hukum  di  Indonesia  saat  ini  juga  sering  menuai permasalahan.  Penafsiran  hukum  secara  tertutup  yang  dilakukan  oleh  para penegak  hukum  sering  dirasakan  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  di masyarakat.  Sistem    interpretasi  terhadap  hukum  yang  terbuka  saat  ini  sedang dituntut  oleh  masyarakat  demi  terwujudnya  keadilan  masyarakat.  Kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan.
c. Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara
Hukum  positif  merupakan  hukum  yang  dibuat  oleh  badan  negara  yang berwenang.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  hukum  sangat  tergantung  pada kekuasaan  yang  berdaulat  dan  berwenang  dalam  membentuk  undang-undang tersebut. Sebagai akibatnya adalah munculnya penyelewengan dalam pembuatan hukum  karena  adanya  kepentingan-kepentingan  para  pembuat  hukum.  Oleh karena  yang  membentuk  hukum  adalah  pemerintah  dengan  persetujuan  DPR maka  hukum  sering  dibentuk  untuk  kepentingan  penguasa.  Sehingga  yang muncul  adalah  produk  hukum  yang  tidak  berpihak  kepada  masyarakat  secara
luas.  Hukum  dibuat  dan  dimainkan  oleh  kelompok  orang  yang  memiliki kekuasaan dan memiliki modal.

## H. Penutup
Dari  paparan  di  atas  tampak  bahwa  paham  positivisme  yang  diintrodusir  oleh August  Comte  telah  berhasil  melakukan  perubahan  yang  signifikan  dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep kebenaran rasional dan empiris, serta standar keilmuan  yang  digunakan  dalam  ilmu-ilmu  alam,  juga  digunakan  dalam  ilmu-ilmu sosial.  Oleh  karena  itu,  dengan  perkembangan  positivisme  ini,  masyarakat  telah melampaui tahap teologis, dan tahap metafisis, dan beralih ke tahap positif.
Paham  positivism  ini  selain  berkembang  dalam  ilmu-ilmu  sosial,  ia  juga mempengaruhi  perkembangan  ilmu  hukum.  Konsep  hukum  positif  merupakan  bukti konkret  dari  pengaruh  paham  positivisme  tersebut.  Hukum  positif  tumbuh  dan berkembang  sebagai  hukum  yang  tertulis,  dibuat  oleh  kelompok  yang  memiliki kekuasaan/  kedaulatan  untuk  mengatur  kehidupan  yang  konkret  dalam  masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk.
Konsep  hukum  positif  di  Indonesia  juga  menganut  konsep  hukum  dari  para pemikir hukum positif sehingga tampak jelas adanya pengaruh dari paham positivisme dalam  hukum  Indonesia,  baik  dalam  konsep  dan  pembentukan  hukum  maupun  dalam praktik hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani .  Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2000.
Budiharjo, Mariam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Cet. 2. Jakarta: Gramedia. 1989.
Friedmann, W. Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum . Alih bahasa: Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
Glenn,  H.  Patrick. Legal  Traditions  of    The  World .  Oxford:  Oxford  University  Press. 2000.
Hardiman,  F.  Budi. Filsafat  Modern:  Dari  Machiavelli  sampai  Nietzsche .  Jakarta: Gramedia Pustaka. 2004.
Huijbers,  Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah . Yogyakarta:  Pustaka Filsafat Kanisius. 1982.
Kansil,  CST. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka. 1989.
Raharjo, Satjipto. Ilmu hokum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
Rasyidi,  Lili  dan  B.  Arief  Sidarta  ( Peny. ). Filsafat  Hukum:  Mazhab  dan  Refleksinya . Cet-2. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
S.,  Umar  Said. Pengantar  Hukum  Indonesia:  Sejarah  dan  Dasar-dasar  Tata  Hukum serta Politik Hukum Indonesia . Malang: Setara Press. 2009.
Tauri, Kaarlo. Critical Legal Positivism . Burlington: Ashgate. 1988.
Urmson,  J.O.  ―Logical  Positivism  and  Analysis‖,  dalam 20 th -Century  Philosophy:  the Analytic  Tradition .  New  York:  The  Free  Press  of  Macmillan  Publishing. 1966.
Wibisono, Koento. Bahan Kuliah Filsafat Ilmu .