## RUMAH AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH
(Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh)
Muslem Abdullah Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry. Banda Aceh) Muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Home  Safe  is  a  temporary  residence  that  is  used  to  provide  protection  against victims  in  accordance  with  the  prescribed  standards.  Safe  house  strongly  is needed  immediately  to  be  built  in  accordance  with  the  provisions  of  the  law because  the  victim  can  tell  and  feel  safe  in  the  safe  house.  Integrated  service center women and Children Empowerment have the task and function to prevent and handle domestic violence that the victims suffer. The problem formulation in this research is that it has not fulfilled the protection of domestic Violence as it has  not  been  formed  a  safe  house  in  Aceh  province.  In  the  discussion  of researchers  use  the  type  of  normative  administrative  research  that  is  library Research  (library)  and field  research  (field)  and  use qualitative  method  of  data derived  from  interviews,  report  notes,  documents  and  others.  Based  on  the research can be obtained the following results: the form of domestic violence that is the cause is economic factors in the family, factors of infidelity, drug factors, the innate factors of the perpetration itself, and Relationship between a married couple  who  is  not  balanced.  While  the  P2TP2A  effort  in  reducing  domestic violence is to do socialization to Gampong-Gampong to the public about the laws of  PKDRT  law  so  that  people  know  about  the  realm  of  law  that  occurs  over violence Women. It can be concluded that domestic violence has decreased with the  socialization  and  other  performance  of  the  P2TP2A  institutions  and  is advised to immediately build safe houses for victims of domestic violence.
Key words: Safe House, Domestic Violence Victims, Aceh

## ABSTRAK
Rumah  Aman  adalah  tempat  tinggal  sementara  yang  digunakan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  korban  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan.  Rumah  persembunyian  sangat  dibutuhkan  segera  dibangun sesuai dengan ketentuan undang-undang karena korban dapat mengetahui dan  merasa  aman  di  dalam  rumah  persembunyian  tersebut.  Pusat
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  mempunyai tugas  dan  fungsi  untuk  mencegah  dan  menangani  KDRT  yang  dialami para  korban.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  belum memenuhi  perlindungan  KDRT  karena  belum  terbentuknya  rumah  aman di  Provinsi  Aceh.  Dalam  pembahasan  peneliti  menggunakan  jenis penelitian  administrasi  normatif  yaitu  penelitian  kepustakaan  (library) dan  penelitian  lapangan  (field)  serta  menggunakan  metode  kualitatif dengan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  catatan  laporan,  dokumen dan  lain-lain.  Berdasarkan  penelitian  dapat  diperoleh  hasil  sebagai berikut: Bentuk KDRT yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi dalam  keluarga,  faktor  perselingkuhan,  faktor  Narkoba,  faktor  bawaan dari  perbuatan  itu  sendiri,  dan  Hubungan  antara  pasangan  suami  istri yang  tidak  seimbang.  Sedangkan  upaya  P2TP2A  dalam  mengurangi KDRT  adalah  melakukan  sosialisasi  ke  Gampong-Gampong  kepada masyarakat  tentang  UU  PKDRT  agar  masyarakat  mengetahui  ranah hukum yang terjadi atas kekerasan Perempuan. Dapat disimpulkan bahwa KDRT  mengalami  penurunan  dengan  adanya  sosialisasi  dan  kinerja lainnya dari lembaga P2TP2A dan disarankan segera membangun rumah aman bagi korban KDRT.
Kata kunci: Rumah Aman, Korban KDRT, Aceh

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 1
Hal  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  tujuan  perkawinan  tidak  hanya  untuk membentuk rumah tangga saja, tetapi  juga  mempunyai tujuan  yang  luhur yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan yang bersifat selamanya.
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Cet;  II,(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Pada hakikatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga  yang  bahagia (keluarga sakinah), mewujudkan adanya rasa saling  percaya,  menghargai,  menghormati,  saling  mengetahui  hak  dan kewajiban masing-masing suami isteri 2 dan serta mendapatkan cinta yang halal antara kedua pasangan atas ridha Allah SWT. 3
Salah  satu  tujuan  perkawinan  sebagaimana  yang  terdapat  pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk membentuk keluarga yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah. 4 Setiap  orang  yang  menikah pasti  mengharapkan  adanya  ketenangan  dan  perasaan  nyaman  dalam kehidupan rumah tangganya. 5
Pembinaan  rumah  tangga  agar  menjadi  keluarga  yang  harmonis tidaklah  mudah.  Sering  kali  perkawinan  dapat  kandas  di  tengah  jalan akibat  adanya  pertengkaran  antar  pasangan  suami  isteri. 6 Tidak  sedikit rumah  tangga  yang  hancur  akibat  tidak  adanya  saling  kepercayaan, menghargai dan melengkapi antarpasangan sehingga dapat menghilangkan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri.
Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus kerap kali menjadi penyebab  keretakan  dalam  rumah  tangga  sehingga  berujung  pada perceraian. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah
2 Amran  Suadi,  Mardi  Candra, Politik  Hukum:Perspektif  Hukum  Perdata  dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah , Cet II, (Jakarta : Kencana,2016),hlm.31 3 Muhammad  Nabil  Kazhim, Buku  Pintar  Nikah  Strategi  Jitu  Menuju Pernikahan Sukses , Cet ; I, (Solo: Samudera,2007),hlm.89. 4 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Akademika Pressindo, 2004), hlm. 144.
5 Indra  Noveldy  dan  Nunuk  Hermawati, Menikah  Untuk  Bahagia ,  Cet;  IV, (Jakarta Selatan: Publika, 2013), hlm. 13.
6 Hasbi Indra, dkk. Potret Wanita Shalihah, Cet; III,(Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu alasan  perceraian  adalah  jika  antara  suami  isteri  terjadi  pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. 7
kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  persoalan  yang rumit  untuk  diselesaikan.  Pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  benar- benar  tidak  menyadari  bahwa  apa  yang  telah  ia  lakukakan  merupakan suatu  perbuatan  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sifatnya keranah  pidana.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah  jaminan  yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat digolongkan  menjadi  2  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Faktor  internal  menyangkut  kepribadian  dari  pelaku  kekerasan  yang menyebabkan  pelaku  mudah  sekali  melakukan  tindak  kekerasan  bila menghadapi  situasi  yang  menimbulkan  kemarahan.  Kepribadian  yang agresif  biasanya  dibentuk  melalui  interaksi  dalam  keluarga  maupun dilingkungan  sosial.  Faktor  ekternal  adalah  faktor-faktor  diluar  dari  si pelaku  kekerasan.  Mereka  yang  tidak  tergolong  memiliki  tingkah  laku agresif dapat  melakukan tindak kekerasan  bila  berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam
7 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani ,  Perkawinan  Perceraian  Keluarga Muslim, Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 51.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
kenakalanremaja  atau  penyalahgunaan  obat  terlarang 8 dan  kekerasan rumah  tangga  juga  betitik  pada  tidak  adanya  kesetaraan  dan  keperdulian dalam keluarga. 9
Landasan  hukum  pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) salah satunya diantara lain adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Maksud tujuannya adalah  memberikan pelayanan bagi perempuan dan  anak  korban  tindak  kekerasan  dan  berupaya  memberikan  konstribusi terhadap  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dalam  rangka  terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender.
Peran  P2TP2A  adalah  sebagai  pusat  data  dan  informasi  tentang kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  sebagai  pusat  pelayanan  bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan,  sebagai  pusat  koordinasi  lintas sektor  terkait  pemberian  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  korban kekerasan.

## Pembahasan

## A. Urgensi Perkawinan Dalam Islam
Perkawinan temasuk  suatu persoalan  yang  tiada habis untuk dibahas, karena sebagai salah satu destini yang dijalani manusia untuk meneruskan
8 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif Yuridis-Viktimologis , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76. 9 Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT , Cet; I, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
keturunan  dan  mempertahankan  sikap  normalnya  dalam  menyalurkan hasrat  biologisnya.  Dalam  pernikahan  selalu  ada  persoalan  yang  selalu aktual  dan  selalu  menarik  untuk  dibicarakan,  karena  persoalan  ini  bukan hanya  menyangkut  tabiat  dan  hajat  hidup  manusia  yang  asasi  saja  tetapi juga  menyentuh  suatu  lembaga  yang  luhur  dan  sentral  yaitu  rumah tangga 10 . Firman Allah QS. An-Nisa`: 21
Artinya: Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal sebagian  kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain sebagai  suami  isteri  dan  mereka  (isteri-isterimu)  telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (An-Nisa`: 21).
Sebagaimana  Hadits  menjelaskan  dibawah  ini  membahas  secara rinci  melaksanakan  sebuah  perkawinan  dalam  memilih  calon  pasangan, sabda Rasulullah SAW:
Artinya: Anas  bin  Malik  radhiyallah  kami  `anhu  berkata:  “Rasulullah shalallahu  `alaihi  wa  sallam  memerintahkan  kami  untuk  nikah dan  melarang  kami  membujang  dengan  larang  yang  keras”. Dan  beliau  bersabda:  nikahilah  perempuan  yang  banyaknya umatku  dihadapan  para  Nabi  kelak  di  hari  kiamat”.  (HR. Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban) .
Hadist  di  atas  menjelaskan  anjuran  menikah,  cara  memilih pasangan  hidup  yang  ideal,  melakukan  peminangan  ( khitbah )  dan memberikan  jalan  keluar  jika  terjadi  percecokan  dalam  rumah  tangga sampai dalam proses nafkah.
10 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Bairut: Dar al-Fikr, 1989, Cet. III, hal. 29.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dalam pelaksanaanya tidak  semudah  yang  dibayangkan  oleh pasangan-pasangan  baru  menikah, hanya  melihat  sisi  indahnya  saja.  Perkawinan  selalu  dipenuhi  oleh rintangan dan godaan yang siap menghancurkan rumah tangga yang tidak kuat serta tidak  mampu  menahan badai  yang  menghantam  bahtera rumah tangga. Pasangan suami isteri yang telah mempunyai dasar yang kuat dan kokoh  seberat  apapun  persoalan  muncul  dan  menggoyahkan  perkawinan yang  telah  dibina  dapat  diselesaikan  sehingga  tetap  terpelihara kebagaianan rumah tangga.
Konteks mistaqan  ghalizha yang  digunakan  al-Qur`an,  bahwa ikatan  pernikahan  itu  nilai  keagungannya  setara  perjanjian  antara  Allah SWT  dengan  para  Nabi-Nya.  Pernikahan  bukan  hanya  sekedar  tali pengikat  untuk  menyalurkan  hasrat  biologis,  tetapi  juga  harus  menjadi media  aktualisasi  ketaqwaan.  Bentuk  pernikahan  telah  memberikan  jalan yang terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual dan memelihara keturunan dengan pernikahan akan tercipta pergaulan suami isteri yang diletakkan di bawah  naluri  keibuan  dan  kebapakan  sebagai  sebuah  saranan  yang  baik untuk menghasilkan generasi yang baik juga. 11
Ketentuan  kaidah  otoritas  kepemimpinan  seorang  suami  dalam lingkup  keluarga  disebutkan  antara  lain  dalam  surat  An-Nisa’  ayat  34, Allah berfirman :
ْنِم ْاوُقَفنَأ اَِبَِو ٍضْعَ ب ىَلَع ْمُهَضْعَ ب ُهّللا َلَّضَف اَِبِ ءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَ ق ُلاَجِّرلا َّنُهوُظِعَف َّنُهَزوُشُن َنوُفاََتَ  ِتَِّلالاَو ُهّللا َظِفَح اَِبِ ِبْيَغْلِّل ٌتاَظِفاَح ٌتاَتِناَق ُتاَِلِاَّصلاَف ْمِِلِاَوْمَأ
11 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikr, Cetakan IV, 1983, hal. 5.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
اًّيِلَع َناَك َهّللا َّنِإ ًلايِبَس َّنِهْيَلَع ْاوُغْ بَ ت َلاَف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف َّنُهوُبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِفِ َّنُهوُرُجْهاَو اًيرِبَك
Artinya: Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki) atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh  karena  Allah telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukulah mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar .(Q.S An-nisa’ : 34).
Tujuan  sebuah  perkawinan  adalah  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah.  Perkawinan  dapat membawa  setiap  orang  adanya  ketenangan  dan  perasaan  nyaman  dalam kehidupan  rumah  tangganya.  Dalam  rumah  tangga  terdapat  keterikatan dan ketertarikan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu kontruksi sosial yang  damai  dan  sejahtera.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  QS.  Al-Rum ayat 21:
Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  sayang.  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” . (QS. Al-Rum, ayat 21).
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Keluarga  sakinah  mengedepankan  sikap  terbuka  dan  musyawarah dalam  menyelesaikan  masalah.  Apapun  masalah  dalam  keluarga,  baik yang  datangnya  dari  pihak  suami,  isteri  dan  bahkan  dari  anak  pun,  tentu dapat diselesaikan dengan  baik asal disadari dengan mengutamakan kasih sayang,  keterbukaan  dan  musyawarah.  Cara  kekerasan  sungguh  tak dikenal  dalam  sebuah  keluarga  sakinah.  Sebab,  kekerasan  tidak  akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru.

## B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Secara  etimologi  kekerasan  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia diartikan dalam  beberapa  makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekolompok orang yang menyebabkan cidera, matinya orang lain atau menyebabkan  kerusakan  fisik  atau  barang  lain.  Kekerasan  juga  diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan. 12
Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan  Pasal  1  yang  dimaksud  kekerasan  terhadap  perempuan  ialah setiap  tindakan  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin  yang  berakibat kesengsaraan  atau  penderitaan  perempuan  secara  fisik,  seksual  atau psikologis  termasuk  ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang  baik  yang  terjadi  di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 13
Ketegangan  maupun  konflik  antara  suami  dan  isteri  maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga
12 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 485.
13 Romany  Sihite, Perempuan,  Kesetaraan,  dan  Keadilan  suatu  tinjauan berwawasan gender , ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 227.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
atau  rumah  tangga.  Tidak  ada  rumah  tangga  yang  berjalan  tanpa  konflik namun  konflik  dalam  rumah  tangga  bukanlah  sesuatu  yang  menakutkan. Hampir  semua  keluarga  pernah  mengalaminya.  Yang  menjadi  berbeda adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan hal tersebut.
Setiap  keluarga  memiliki  cara  untuk  menyelesaikan  masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan  mendapatkan pelajaran  yang  berharga  yaitu menyadari  dan  mengerti  perasaan,  kepribadian  dan  pengendalian  emosi tiap anggota keluarga  sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaiaan  konflik  secara  sehat  terjadi  bila  masing-masing  anggota keluarga  tidak  mengedepankan  kepentingan  pribadi,  mencari  akar permasalahan  dan  membuat  solusi  yang  sama-sama  menguntungkan anggota  keluarga  melalui  komunikasi  yang  baik  dan  lancar.  Disisi  lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering  terjadi  dalam  keluarga.  Penyelesaiaan  masalah  dilakukan  dengan marah  yang  berlebih-lebihan,  hentak-hentakan  fisik  sebagai  pelampiasan kemarahan,  teriakan  dan  makian  maupun  ekspresi  wajah  menyeramkan. Terkadang muncul prilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan  kekerasan  fisik.  Prilaku  seperti  ini  dapat  dikatakan  pada tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  diartikan  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau  penelataran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampassan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:
a. Bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tanggamerupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  deskriminasi  yang harus dihapus;
c. Bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  kebanyakan adalah  perempuan,  hal  itu  harus  mendapatkan  perlindungan  dari Negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbatas  dari kekerasan  atau  anacaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud Dallam huruf
a, huruf b, huruf c, dan dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  isteri sebenarnya  merupakan  unsur  yang  berat  dalam  tindak  pidana,  dasar hukumnya adalah KUHP Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi :
“Barang  siapa  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  ayah,
ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ada  empat  macam antara lain ialah: 14

## 1. Kekerasan fisik
Kekerasan  fisik  ialah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat.  Selain  dalam  Undang-Undang kekerasan  fisik  adalah  kekerasan  yang  benar-benar  merupakan gerakan  fisik  manusia  untuk  menyakiti  tubuh  atau  merusak  harta orang  lain. 15 Dalam  konteks  relasi  personal,  bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup diantara lain: tamparan, pemukulan, penjammbakan, penendangan, pencekikan,  penyiksaan  menggunakan  benda  tajam  serta pembakaran.  Sedangkan  konteks  relasi  kemasyarakatan  kekerasan terhadap  fisik  terhadap  perempuan  bisa  berupa  penyekapan, pemerkosaan,  perusakan  alat  kelamin  yang  dilakukan  atas  nama budaya atau kepercayaan tertentu.
2. Kekerasan psikis
Kekerasan  psikis  ialah  setiap  perbuatan  dan  ucapan  yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  dan  rasa  tidak  berdaya  serta penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Selain  pengertian  dari Undang-Undang,  kekerasan  psikis  juga  merupakan  setiap  ucapan dan  perbuatan  yang  mengakibatkan  hilangnya  rasa  percaya  diri  ,
14 Ridwan, Kekerasan  Berbasis  Gender, (  Purwokoerto:  Fajar  Pustaka,  2006), hlm. 85.
15 Hendrarti  dan  Herudjati  Purwoko, Aneka  Sifat  Kekerasan  Fisik,  Simbolik,
Birokratif & Struktural, ( Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 6.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  dan  rasa  tidak  berdaya serta  rasa  ketakutan  pada  si  isteri. 16 Bentuk  kekerasan  secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman.
3. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang  yang  menetap dalam  rumah tangga  atau pemaksaan  hubungan  seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Selain  dari  Undang-Undang,  kekerasan  seksual  juga  merupakan tiap-tiap  perbuatan  yang  mencakup  pelecehan  seksual,  memaksa istri,  baik  secara  fisik  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa persetujuan  dan  disaat  isteri  tidak  menghendaki  melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri,  maupun  menjauhkan  atau  tidak  memenuhi  kebutuhan seksual isteri. 17 Kekerasan seksual termasuk berbagai prilaku yang tak  diinginkan  yang  semena-mena  dilakukan  kepada  korban dengan tindakan pemaksaan.
4. Penelantaran rumah tangga
Penelantaran  rumah  tangga  adalah  seseorang  yang  tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup
16 Fathul Jannah, dkk, Kekerasan Terhadap Isteri, (Yogyakarta:  LKIS, 2003), hlm. 15.
17 Ibid.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
rumah  tangga  berupa  mengabaikan  memberikan  kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bentuk-bentuk  kekerasan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (PKDRT) sesungguhnya  merupakan  cermin  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk  jenis  kekerasan  yang  bersifat  fisik,  proses  pembuktiannya  sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya  memang  sulit karena terkait dengan rasa emosi. 18
Bentuk-bentuk  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dapat diidentifikasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :
Pasal 5
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 19
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual, dan
d. Penelantaran rumah tangga
Pasal 6
18 Ibid., hlm. 86.
19 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 ..., hlm. 5.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka berat
Pasal 7
Kekerasan  psikis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Pasal 8
Kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial dan/ tujuan tertentu.

## Pasal 9
a. Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
b. Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  a  juga  berlaku bagisetiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut. 20
Terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bermula  dari  adanya pola  relasi  kekuasaan  yang  tidak  seimbang  antara  laki-laki  (suami)  dan perempuan  (isteri).  Kondisi  ini  tidak  jarang  mengakibatkan  tindak
20 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 ..., hlm. 6.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
kekerasan  oleh  suami  terhadap  isterinya  justru  dilakukan  sebagai  bagian dari penggunaan kekuasaan yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. 21
C. Yuridiksi dan Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Aceh
Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 adalah sebuah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dengan  tugas  dan  fungsi utamanya  yaitu  melindungi  dan  melayani  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  baik  Fisik,  Psikis,  Seksual,  Trafficking,  Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  merupakan  pusat  pelayanan  terintegrasi dalam  upaya pemberdayaan perempuan diberbagai  bidang pembangunan, serta  upaya  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  berbagai  bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan. 22
Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  mempunyai  kebijakan  menyelenggarakan  urusan  di  bidang pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  dalam  pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  menyelenggarakan fungsinya :
21 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender..., hlm. 50. 22 Kementrian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia, Perempuan  dan  Anak  dalam  Angka,  Tahun  2004-2007 (  Jakarta  :  KPPPA,  2008), hlm.137.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
a. Perumusan  dan  penetapan  kebijakan  di  bidang  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Koodinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak; dan;
d. Pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada  tahun  2003  berdasarkan  keputusan  Gubernur  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.411.4/319.2003  tanggal  22  juli  2003 dibentuklah  P2TP2A  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dengan nama  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  yang  peresmiannya  dilakukan  oleh Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia,  ibu  Sri Rezeki  bertempat  di  perumahan  dosen  Universitas  Islam  Negeri  Ar- Raniry, Darussalam-Banda Aceh.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  di  tingkat  nasional  maupun  daerah  didasarkan berbagai  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT), Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Bahkan  kini  telah dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Nomor    1  Tahun  2010  tentang  Standar
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Pada  awal  pembentukan  P2TPA  Aceh,  kegiatan  paling  utama terfokus  pada  upaya  peningkatan  kapasitas  perempuan  dengan  berbagai keterampilan, dengan dukungan dana dari biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi  Aceh.  Kerjasama dengan  biro Pemberdayaan Perempuan juga dilakukan untuk membantu perempuan petani garam yang sangat  miskin.  Hal  ini  sesuai  dengan  sasaran  dari  P2TP2A  antara  lain membantu kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi. 23
Kegiatan lain yang dilakukan bersama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan  adalah  melakukan  rehabilitasi  psycholgis  perempuan  korban konflik  dengan  konselor  para  dosen  bimbingan  konseling  Fakultas Keguruan  Unsyiah.  Pasca  tsunami,  P2TP2A  juga  melakukan  kegiatan bersama-sama  dengan  Biro  Pemberdayaan  Perempuan  melakukan rehabilitasi psychologis perempuan dan anak korban tsunami yang ada di pengungsian binaan Biro Pemberdayaan perempuan dan UNFPA dan juga berkunjung  bersamakonselor  dosen  dari  UIN  Ar-Raniry  untuk memberikan  bimbingan  rohani  dengan  kegiatan  penguatan  agama  secara terus  menerus  setiap  minggu  secara  bergiliran.  Berbagai  kegiatan dilakukan  antara  lain  ialah  sosialisasi  tentang  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak serta pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak.
23 P2TP2A  Pemerintah  Aceh, Standar  Operasional  Prosedur  P2TP2A  Rumoh Putroe Aceh... , hlm. 2
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
P2TP2A  Aceh  diberi  nama  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  karena sesuai  dengan  arahan  dari  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  pada peresmian  P2TP2A  yang  pertama  di  Jawa  Barat,  diminta  agar  masing- masing  P2TP2A  di  daerah  memberi  nama  daerah  bagi  P2TP2A  yang dibentuk. 24
Dengan perubahan  nama  lembaga  yang  menangani pemberdayaan perempuan  di  Indonesia  dan  juga  di  Aceh  menjadi  Badan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh  juga  mengalami perubahan  nama  menjadi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Tahun  2013  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  melakukan  tindakan untuk  menghidupkan  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  dan  fokus  untuk memberikan  pelayanan  kepada  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan sebagai  bentuk  respon  atas  keluarnya  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## D. Rumah  Aman  Bagi  Korban  KDRT  Terhadap  Perempuan  Di Aceh
Visi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  adalah  perempuan  dan  anak  Aceh  hidup  sejahtera  dan  bebas  dari segala  tindak  kekerasan.  Misi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah : 25
24 Ibid.
25 P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh, Pemerintah  Aceh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) ..., hlm. 12.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan da mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memfasilititasi  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta  masyarakat dan pemangku kepentingan dalam  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  pemberdayaan perempuan perlindungan anak.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  ibu  Rida  Nurdin,  SH.  Beliau adalah  seorang  pengacara  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Rumoh  Putroe  Aceh,  peran  pengacara pertama  memastikan  proses  hukum  itu  berjalan  dengan  baik,  baik  itu ditingkat  penyidikan  sampai  proses  pengadilan,  ditingkat  kepolisian pengacara  memastikan  juga  pasal  yang  dimasukkan  didalam  berita  acara pemeriksaan  pada  saat  diambil  keterangan  dari  korban.  Koordinasi komunikasi  tentang  perkembangan  perkaranya  harus  dilakukan,  tentang penyidiknya,  jaksanya.    Jaksa    harus  memastikan  penyerahan  tersangka, tersangkanya  ditahan  atau  tidak.  Secara  hukum  ada  tersangka  yang  tidak ditahan  diajukan  penangguhan  penanganan  dan  ada  juga  di  tahan langsung.  Hak-hak  korban  terpenuhi  seperti  hak-hak  korban  tentang kebenaran,  tentang  keadilan,  atas  pemulihan  dan  lain  sebagainya.  Dalam hal  ini  tidak  bekerja  sendiri  ada  yang  membantu  seperti  para  psikologi, konsultan hukum dan lainnya. 26
26 Wawacara  dengan  Rida  Nurdin,  Pengacara  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) pada tanggal 2 September 2019
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Menghadapi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  mengalami kendala  ialah  Aparat  Penegak  Hukum  meminta  saksi  melihat  langsung kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu  terjadi,  padahal  keterangan korban, dan satu alat bukti visum sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pengacara  memberikan  solusi  dengan  diperkuat  keterangan  saksi  ahli untuk  mencukupi  alat  bukti  yang  diminta,  misalkan  saksi  ahli  forensik. Belum  adanya  rumah  aman  untuk  para  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga, sehingga mereka tidak dapat bercerita dan merasa aman di rumah aman.
Hal  ini  belum  terlaksananya Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
a. melakukan  konseling  untuk  menguatkan  dan  memberikan rasa aman bagi korban;
b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
c. mengantarkan  korban  ke  rumah  aman  atau  tempat  tinggal alternatif; dan
d. melakukan  koordinasi  yang  terpadu  dalam  memberikan layanan  kepada  korban  dengan  pihak  kepolisian,  dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
(2)  Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  di  rumah  aman  milik  pemerintah,  pemerintah daerah, atau masyarakat.
Melihat  pada  Pasal  di  atas,  seharusnya  sudah  ada  upaya  pihak pemerintah  Aceh  untuk  membangun  rumah  aman  bagi  korban  KDRT. Bagi  pengacara  ini  merupakan  suatu  kendala  dalam  menangani  kasus KDRT  karena  korban  tidak  merasa  nyaman  untuk  menceritakan semuaanya terhadap kekerasan yang terjadi atas perbuatan suaminya.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Aceh  dapat  berpedoman  kepada  Provinsi  DKI,  Gubernur  Anies Baswedan  telah  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Nomor  48 Tahun  2018  tentang  Rumah  Aman  bagi  Anak  dan  Perempuan  Korban Tindak Kekerasan. Anies menandatangani payung hukum itu pada 21 Mei 2018.  Selain  itu,  Anies  juga  telah  mengeluarkan  Keputusan  Gubernur Nomor  1564  tahun  2017  tentang  Pelayanan  Visum  untuk  Korban Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Rumah  Sakit.  Merujuk aturan itu maka rumah sakit harus melayani korban tindak kekerasan yang memiliki  KTP  DKI  dan  lokasi  kejadiannya  juga  di  wilayah  ibu  kota. “Karena  itu,  dalam  RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah,  red)  DKI  Jakarta,  salah  satu  kegiatan  strategis  daerah  adalah pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan  anak  melalui unit reaksi cepat dan Rumah Aman,” kata Anies.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian  Penduduk  (DPPAPP)  Provinsi  DKI  Jakarta  Tuty Kusumawati mengatakan, saat ini sudah ada dua unit rumah aman. “Sejak ada Pergub Nomor 48/2018, maka korban tindakan kekerasan ditempatkan di Rumah  Aman DKI  Jakarta khusus perempuan  dan  anak korban tindak kekerasan,  dengan  atau  tanpa  lembaga  perlindungan  dari  kepolisian,”. Namun,  Tuty  tak  mau  membeber  lokasi  Rumah  Aman  DKI  Jakarta. Alasannya,  berdasar  Pasal  8  ayat  1  Pergub  48/2018  maka  lokasi  dan sumber  daya  manusia  rumah  aman  harus  dirahasiakan.  Bahkan,  ada pembatasan  akses  atas  rumah  aman,  termasuk  di  dalamnya.  “Juga dilakukan  penjagaan  pengawasan  selama  24  jam.  Jadi  kami  tidak  bisa memberitahukan  lokasinya,  karena  berdasarkan  pergub  itu,  lokasi  rumah
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
aman  harus  dirahasiakan  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  korban  dan melindungi keberadaan mereka dari pelaku kekerasan,” ujarnya. 27
Wawancara  dengan  ibu Eva Riana, SE sebagai  Konsultan  Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh  Putroe  Aceh,  dia  berperan  dalam  pendampingan  terhadap  korban kekerasan  dalam  penyelesaian  masalah,  khususnya  proses  hukum. Mendampingi korban untuk menyelesaikan kasus, baik secara litigasi dan non  litigasi.  Menganalisa,  mengidentifikasi  kebutuhan  korban,  dan memilih cara menyelesaian masalah korban kekerasan. Menangani korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  konsultan  hukum  dapat  mendampingi langsung  si  korban  sewaktu  persidangan  dan  konsultan  hukum  dapat membantu  korban  dalam  menjelaskan  hukum  yang  ada  dalam  kekerasan tersebut.  Konsultan  hukum  bertanggung  jawab  terhadap  hukum  korban, dia memperhatikan hukum yang berlaku kepada korban. 28
Bagi  konsultan  hukum  dalam  menjalakan  tugasnya  mengalami banyak  kendala  yaitu  terkadang  pelaku  dan  bantuan  hukum  pelaku meminta  tambahan  bukti  berupa  saksi  yang  mendengar  dan  saksi  yang melihat atas adanya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual itu terjadi, jadi tidak ada saksi yang mendengar dan melihat kekerasan itu terjadi  maka  konsultan  hukum  mendapat  sebuah  solusi  bahwa  korban harus ada surat forensik atas kesehatan tubuhnya, juga tentang psikologis mental  korban  dan  juga  didatangkan  keterangan  saksi  alhi  forensi  ke
27 https://www.jpnn.com/news/pemprov-dki-punya-rumah-aman-demi-lindungi- korban-kekerasan
28 Wawacara dengan Eva Riana, Konselor Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) pada tanggal  3 September 2019
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
persidangan untuk menambahkan bukti. Kendala lain ialah lamanya pihak kepolisian  dalam  menangani  dan  mengangkat  kasus  korban  di  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) sehingga korban tidak  merasa  yakin  atas kasusnya  ingin ditangani, solusi dari  konsultan  hukum  tersebut  ialah  membantu  kepolisian  dan  ikut  serta turun lapangan dalam mencari pelaku dan alat bukti yang diperlukan oleh pihak kepolisian.
Wawancara  dengan  ibu  Nanda  Uswatun  Hasanah,  S.Psi  sebagai konselor  psikologis  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  Rumoh  Putroe  Aceh,  dia  berperan  dalam pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  dalam  penyelesaian  masalah, khususnya  proses  psikologis  korban.  Membantu  korban  dalam menyelesaikan  masalahnya  secara  psikologis.  Konselor  psikologis bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan psikologi yang berlaku kepada korban.
Kendala  konselor  psikologi  dalam  menjalakan  tugasnya  adalah setiap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu  ia  selalu  mengambil keputusannya  tanpa  berfikir  jangka  panjang,  seperti  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  baru  melaporkan  kejadiannya  di  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  ia ingin  pelaku  (suaminya)  di  laporkan  ke  ranah  hukum  dan  dipenjarakan, namun  sesampainya  di  rumah  korban,  ia  merasa  kesepian  dan  juga  tidak ada  yang  membiayai  kehidupannya  dan  anak-anak    kedepannya  lalu  ia datang  kembali  ke  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak (P2TP2A) untuk mencabut surat laporan kepada ranah  hukum.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Solusi  dari  konselor  psikologis  ialah  sebelum  korban  membuat  surat laporan untuk pelaku agar pelaku ditangkap atau  tidak. Di  berikan solusi untuk diselesaikan lewat mediasi atau ranah hukum sebelum berjalan lebih jauh lagi. 29
Dalam  lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan  Anak (P2TP2A) ada  melakukan  upaya pencegahan kasus terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  ada  di  Aceh.  Berdasarkan hasil  wawancara  oleh  ibu  Rida  Nurdin,  SH.  Ia  mengatakan  bahwa  cara pencegahan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  baik  melalui  media  cetak,  melalui  media elektronik  seperti  radio,  televisi,  juga  melakukan  pelatihan  kepada aparatur  gampong  supaya  mereka  mengetahui  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga dan mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat, sudah terbentuk  pusat  pelayanan  terpadu  berbasis  masyarakat,  pos  kekerasan dalam  rumah  tangga  seperti  di  gampong  merduati,  aparat  gampong  dan para  kader  sudah  dilatih  tentang  pemahaman  hukum  kekerasan  dalam rumah  tangga  sehingga  mereka  dapat  menyampaikan  kepada  masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum, jika ada kasus dalam  suatu  gampong  tersebut,  mereka  dapat  menyelesaikan  kasus tersebut  dan  dapat  membangun  rujukan  dengan  lintas  sektor  lainnya  apa yang  mejadi  kebutuhan  korban  yang  sudah  melapor,  telah  dibentuknya Mekanisme  Komunitas  Aman  (MKA)  di  beberapa  wilayah  Aceh  Besar seperti di Lhong, Lamgumpong,  Banda Aceh dan didalamnya masyarakat
29 Wawacara  dengan    Nanda  Uswatun  Hasanah,  Konselor  Psikologi  di  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (  P2TP2A)  pada  tanggal  5 September 2019
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
yang  sudah  dilatih  tentang  perangkat-perangkat  hukum  salah  satunya tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 30
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  tidak  dapat  menangani  kasus  kekerasan  sendiri  tanpa  dibantu oleh  lembaga-lembaga  lain  yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang,  lembaga-lembaga  yang  ikut  serta  membantu  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  diantaranya adalah  Organisasi  Lembaga  Hukum,  Komnas  Perempuan,  Lembaga Swadya Masyarakat yang melakukan penguatan di komunitas.
Menurut  ibu  Rida  Nurdin,  SH.  Sebagian  Organisasi  Bantuan hukum  (OBH)  juga  bekerjasama  dengan  Kanwil  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dan  juga  mereka  ada  program  untuk  penyuluhan  hukum  ialah memberikan  sosialisasi  ke  masyarakat  agar  masyarakat  lebih  mengetahui kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Lembaga  lain  seperti  solidaritas perempuan, flower Aceh, relawan perempuan untuk kemanusiaan, mereka melakukan  penguatan  di  komunitas  untuk  membantu  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A).
Menurut ibu Eva  Riana, SE  faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam  rumah  tangga  di  dalam  masyarakat  kebanyakan  tentang  faktor ekonomi  seperti  keuangan  dalam  rumah  tangga  tidak  ada,  tidak  adanya pekerjaan  tetap  suami,  faktor  perselingkuhan  yang  dilakukan  antara pasangan  suami  isteri,  adanya  perselingkuhan  ini  jadinya  tidak  percaya lagi  antara  sesama  pasangan  dan  terjadinya  pertengkaran.    Dampak  yang
30 Wawacara  dengan  Rida  Nurdin,  Pengacara  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) pada tanggal 10 September 2019
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
terjadi  diakibatkan  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah  tidak adanya kepercayaan diri, merasa ketakutan, cacat mental dan cacat fisik. 31
Menurut  ibu  Nanda  Uswatun  Hasanah,  S.Psi  faktor  penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga didalam masyarakat kebanyakan tentang  faktor  ekonomi,  faktor  narkoba,  faktor  bawaan  prilaku  korbanya sendiri.  Bentuk  kekerasan  yang  terjadi  pertama  kekerasan  psikologis, kekerasan  fisik. Dampak  yang terjadi diakibatkan adanya kekerasa dalam rumah  tangga  ialah  sulit  mengambil  keputusan  dan  kurang  adanya kepercayaan terhadap orang lain.
Pelayanan  dilakukan  2  macam  bentuk  oleh  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu litigasi dan non  litigasi.  Litigasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan, dimana  semua  pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  satu  sama  lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. 32 Contoh layanan litigasi  ialah  perkosaan,  pencabulan/pelecehan  seksual,  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Non  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  yang  didasarkan  kepada  hukum,  dan  penyelesaian  tersebut dapat  di  golongkan  kepada  penyelesaian  yang  berkualitas  tinggi,  karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tapa meninggalkan  sisa  kebencian  dan  dendam. 33 Contoh  layanan  non  litigasi adalah  konsultasi  permasalahan  yang  tengah  dihadapi,  mediasi  antara suami dan isteri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.
31 Ibid., tanggal 13 September 2019 32 Nuraningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.
33 I  Wayan  Wiryawan  dan  Ketut  Artadi, Penyelesaian  Sengketa  Diluar Pengadilan, ( Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 3.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  bahwa  dalam  pelaksanaan program  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  (P2TP2A)  pelaksanaan  kegiatan  terhadap  pencegahan  dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Hal ini dikarenakan :
1. Masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  secara  luas tentang  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan terhadap  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Minimnya  kemauan  para  korban  untuk  melaporkan  tindak kekerasan  yang  menimpa  mereka,  sehingga  masih  banyaknya kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  belum  terungkap. Masyarakat  beranggapan  bahwa  kasus  kekerasan  yang  mereka alami  adalah  urusan  pribadi  yang  tidak  perlu  orang  lain  campur tangan  atas  masalahnya,  hal  itu  mereka  anggap  merupakan  aib keluarga sehingga korban malu jika melaporkan kepada pihak yang berwajib  serta  masyarakat  merasa  bahwa  jaminan  atau  kepastian terhadap  penyelesaian  kasus  korban  kekerasan  masih  belum  bisa ditangani.
3. Disarankan  kepada  Pemerintah  Aceh  untuk  segera  dapat membangun  sebuah  rumah  aman  untuk  perlindungan  terhadap kekerasan  yang  terjadi  kepada  perempuan  dan  anak  agar  mereka dapat  merasa  aman  jika  di  tempatkan  didalam  rumah  aman
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
tersebut.  Sebagai  contoh  dapat  merujuk  kepada  Provinsi  DKI Jakarta  yang  sudah  ada  pergubnya  dalam  menjalankan  rumah aman.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).
Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat ,  (Jakarta  :  Prenada  Media Group, 2013).
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Cet; II,(Jakarta: Kencana, 2007).
Amran  Suadi,  Mardi  Candra, Politik  Hukum:Perspektif  Hukum  Perdata dan  Pidana  Islam  serta  Ekonomi  Syariah ,  Cet  II,  (Jakarta  : Kencana,2016).
Badriyah  Khaleed, Penyelesaian  Hukum  KDRT ,  Cet;  I,  (Yogyakarta:
Medpress Digital, 2015).
Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani ,  Perkawinan  Perceraian Keluarga Muslim, Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
Data  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak,  pada  tanggal  15  Februari 2019.
Fathul  Jannah,  dkk, Kekerasan  Terhadap  Isteri, (Yogyakarta:    LKIS,
2003).
Hasbi  Indra,  dkk. Potret  Wanita  Shalihah, Cet;  III,(Jakarta:  Penamadani, 2005).
Hendrarti dan Herudjati Purwoko, Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik,
Birokratif & Struktural, ( Jakarta: PT Indeks, 2008). Indra Noveldy dan Nunuk Hermawati, Menikah  Untuk Bahagia , Cet; IV, (Jakarta Selatan: Publika, 2013).
I  Wayan  Wiryawan  dan  Ketut  Artadi, Penyelesaian  Sengketa  Diluar Pengadilan, ( Denpasar : Udayana University Press, 2010).
Kementrian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia,
Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007 ( Jakarta : KPPPA, 2008).
Muhammad  Nabil  Kazhim, Buku  Pintar  Nikah  Strategi  Jitu  Menuju Pernikahan Sukses , Cet ; I, (Solo: Samudera,2007).
Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,    Cet  ;  I,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Nuraningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2012).
P2TP2A  Pemerintah  Aceh, Standar  Operasional  Prosedur  P2TP2A Rumoh Putroe Aceh..
Romany  Sihite, Perempuan,  Kesetaraan,  dan  Keadilan  suatu  tinjauan berwawasan gender , ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007).
Ridwan, Kekerasan  Berbasis  Gender, (  Purwokoerto:  Fajar  Pustaka, 2006).
Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah ,  Jilid  2,  Bairut:  Dar  al-Fikr,  Cetakan  IV, 1983.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9.  NO.2. (Juli-Desember) 2019. 179-209 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996).
Tim  Redaksi  Fokusmedia, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 .
Wahbah  al-Zuhayli, Al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh ,  Bairut:  Dar  al-Fikr,
1989, Cet. III.
Wawacara  dengan  Rida  Nurdin,  Pengacara  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (  P2TP2A)  pada  tanggal  2 September 2019.
Wawacara  dengan  Eva  Riana,  Konselor  Hukum  di  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (  P2TP2A)  pada tanggal  3 September 2019.
https://www.jpnn.com/news/pemprov-dki-punya-rumah-aman-demi- lindungi-korban-kekerasan