## ANALISIS KETIMPANGAN KEMAMPUAN PENERIMAAN PAJAK MENGGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

## Tilawatil Ciseta Yoda dan Rina Febriani
Fakultas Ekonomi Universitas Baiturrahmah tilawatilcisetayoda@gmail.com rinafebriani@gmail.com

## Abstract
West Sumatra as one of the provinces in Indonesia that accepted the government policy of regional  autonomy.  Regional  autonomy  in  Indonesia  is  a  form  of  decentralization. Regional  autonomy  is  directed  to  accelerate  regional  independence  in  order  to  realize community  welfare.  The  implementation  of  fiscal  decentralization  which  has  been implemented for approximately 15 years has significantly grown the regional economy of each  regency  /  city,  but  on  the  other  hand  the  inequality  that  occurs  between  districts  / cities  has  also  increased  especially  on  tax  revenues.  One  of  the  methods  to  assess  tax revenues  inequality  of  a  region  is  to  use  the  Williamson’s  Index.  This  research  aims  to evaluate,  describe  and  maping  the  level  of  inequality  of  tax  revenues  using  the Williamson’s  Index  between  districts,  cities  and  between  districts  and  cities  in  West Sumatra  Province  for  the  period  2014-2016.  The  research  was  conducted  in  all  districs and  Cities  in  West  Sumatra  Province.  The  method  of  data  analysis  is  by  analyzing  tax revenues  using  tax  ratio,  then  the  results  are  analyzed  using  the  Williamson  Index.  The results  showed;  1)  Analysis  of  inter-districs  tax  ratio  in  West  Sumatra  in  the  2014-2016 period was at an average of 0.12% in the low category, 2) Analysis of inter-cities tax ratio in  West Sumatra  for  the  period 2014-2016 was  at  an average of  0.28%  with  the medium category,  3)  The  results  of  the  analysis  of  the  inter-districs  and  cities  tax  ratio  in  West Sumatra for the 2014-2016 period were at an average of 0.18% in the low category, 4) The analysis  of  tax  revenues  with  Williamson’s  Index  of  inter-district  tax  ratio  for  the  2014- 2016 period showed Moderate category, 5) The analysis of tax revenues with Williamson’s Index of inter-cities tax ratio for the 2014-2016 period showed  inequality category, 6) The analysis  of  tax  revenues  between  districs  and  Cities  with  the  Williamson  Index  in  2014- 2016  period  showed  very  inequality  results.  It  is  suggested  to  government  of  all  districts and cities in West Sumatra to optimize tax potential by exploring the potential of the region they have, and sets target and tax rates so that tax revenue can be obtained maximally. Keywords : Williamson Index, Tax Revenue, West Sumatera

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  di  Indonesia  merupakan  wujud  dari  berlakunya  desentralisasi  sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian mengalami dua kali revisi yaitu UU No. 32 Tahun 2004  dan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Persoalan  keuangan  daerah merupakan salah unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  kemandirian  daerah  demi  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat. Peningkatan  PAD  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah  akan menentukan keberhasilan kinerja keuangan daerah.
Upaya pemerintah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan  daerah  yang  diukur  menggunakan  rasio  keuangan  daerah.    Menurut  Mardiasmo  dalam
Saputra (2014) analisis rasio  keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu  periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana potensi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lain.
Salah satu cara mengukur kemandirian daerah adalah dengan menganalisis tax ratio suatu daerah.  Menurut  Rachim  (2015)  rasio  pajak  (tax  ratio)  merupakan    rasio  yang  menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun. Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.
Sebagai  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia,  setiap  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat menginginkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat serta  untuk  meningkatkan  kemakmuran  daerahnya  sendiri.  Namun  realitanya,  pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun yaitu mulai dari tahun 2001 sampai dengan  2016  masih  mengalami  kasus  klasik  yaitu  walaupun  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap Kabupaten/Kota, namun dari sisi lain ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan.
Salah  satu  tolak  ukur  untuk  menilai  ketimpangan/ketimpangan  suatu  daerah  Menurut Putong  (2010)  adalah  dengan  menggunakan  Indeks  Williamson.  Pada  umumnya  Indeks Williamson digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menilai perbedaan tingkat pendapatan per kapita masing-masing  daerah.  Karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  ketimpangan  kemandirian keuangan daerah dalam memeratakan penerimaan pajak daerah maka pendapatan per kapita diganti dengan  tax  ratio  suatu  daerah.  Dengan  demikian  semakin  tinggi  nilai  Indeks  Williamsom  maka tingkat  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  memeratakan  penerimaan  pajak  daerah semakin besar, dan sebaliknya.
Fenomena  yang  terjadi  yaitu  tingginya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distres (tekanan berat keuangan)  karena  kesulitan  dalam  menanggung  beban  keuangan  yang  mana  salah  satu penyebabnya  adalah  ketidakmampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  PAD  terutama penerimaan penerimaan pajak daerah. (sumbar.antarnews.com)
Jika  fenomena  diatas  kita  hubungkan  dengan  data  Direktorat  Jendral  Perimbangan Keuangan  2014,  yang  menjelaskan  bahwa  rata-rata  rasio  pajak  daerah  yang  bisa  dipungut  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  sebesar  0,53%  dari  PDRB  non  migas.  Rasio  ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,37%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perluasan  objek  pajak  dan  pengalihan  beberapa  jenis  pajak  ke  daerah  yang  diatur  dalam  UU  28 Tahun 2009 telah memberikan efek positif kepada pungutan pajak daerah. Akan tetapi, jika dilihat dari rasio pajak pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumbar masih jauh dibawah rata-rata yaitu hanya  mencapai  0,3%.  Hal  ini  menunjukkan  masih  rendahnya  rasio  pajak  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat  jika  kita  bandingkan  dengan  Kabupaten/Kota  di  provinsi  lain,  salah  satunya  Bali yang  bisa  mencapai  3,4%.  Tingginya  ketimpangan  memberikan  indikasi  masih  rendahnya ketimpangan  kemampuan  daerah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  pada  seluruh Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Indonesia. (www.djpk.kemenkeu.go.id)
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2007), penelitian yang  berjudul  Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Ketimpangan  Kemampuan Keuangan  dan  Kinerja  Pembangunan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten.  Hasil  analisis menunjukan  bahwa  pengalokasian  DAU  belum  sepenuhnya  menunjukan  peranan  DAU  sebagai mediasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Adapun peranan DAU di wilayah Banten selama tahun 2001-2005 adalah (a) meningkatkan ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah tercermin  pada  nilai  Indeks  Williamson  dari  0,45  tahun  2000  (pra  desentralisasi  fiskal)  menjadi berkisar  0,23  –  0,33  pada  tahun  2001-2005  (masa  desentralisasi  fiskal),  (b)  berdasarkan  hasil
estimasi  panel  data,  DAU  belum  mampu  mendukung  perkembangan  perekonomian  daerah  dan memperburuk distribusi pendapatan.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  besar  ketimpangan  penerimaan  pajak (tax ratio) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari periode tahun 2014-2016, dengan judul  “Analisis  Ketimpangan  Kemampuan  Penerimaan  Pajak  Menggunakan  Indeks  Williamson Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  kepada  responden Kepala  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (DPKD)  Provinsi  Sumbar  dan  Kepala  Seksi  (Kasi) bagian  pajak  Badan Keuangan  Daerah  (BKD)  Provinsi  Sumatera  Barat.  sedangkan  data sekunder diperoleh dalam bentuk laporan Sumatera Barat Dalam Angka (SBDA), laporan statistik keuangan pemerintah  Kabupaten/Kota  tahun  2014-2016  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi  Sumbar,  dan  data  Penjabaran  Pertanggung  jawaban  Pelaksanaan  APBD  beberapa Kabupataten dan Kota yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi  Sumbar dan BKD masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di  Propinsi  Sumatera  Barat.  Metode penarikan sampel  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode total  sampling.  Analisis  data  terdiri  dari  Analisis  Rasio  Pajak  (Tax    Ratio)  dan  Analisis  Indeks Williamson.

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis Rasio Pajak (Tax Ratio) a. Rasio Pajak Kabupaten di Sumatera Barat
Gambaran rasio pajak Kabupaten di Sumatera Barat dari 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kabupaten di Sumatera Barat No. Kabupaten Tax Ratio(%) Rata- rata (%) 2014 2015 2016 Kategori SUMATERA BARAT 1 Kab. Agam 0,12 0,13 0,13 0,13 Rendah 2 Kab. Dharmas Raya 0,15 0,14 0,14 0,14 Rendah 3 Kab. Kepulauan Mentawai 0,04 0,06 0,07 0,05 Rendah 4 Kab. Lima Puluh Kota 0,11 0,10 0,11 0,11 Rendah 5 Kab. Padang Pariaman 0,17 0,15 0,15 0,15 Rendah 6 Kab. Pasaman 0,10 0,12 0,12 0,11 Rendah 7 Kab. Pasaman Barat 0,19 0,11 0,11 0,14 Rendah 8 Kab. Pesisir Selatan 0,17 0,15 0,13 0,15 Rendah 9 Kab. Sawahlunto Sijunjung 0,12 0,12 0,14 0,13 Rendah 10 Kab. Solok 0,11 0,11 0,10 0,11 Rendah 11 Kab. Solok Selatan 0,11 0,10 0,11 0,11 Rendah 12 Kab. Tanah Datar 0,10 0,11 0,11 0,11 Rendah Maksimal 0,19 0,15 0,15 Minimal 0,04 0,06 0,07 Rata-Rata 0,12 0,12 0,12 0,12 Rendah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Dilihat dari perbandingan penerimaan pajak daerah dan PDRB dari seluruh Kabupaten di  Provinsi  Sumatera  Barat,  maka  dapat  diketahui  rata-rata  rasio  pajak  daerah (tax  ratio)  antar Kabupaten  berada  pada  rasio  0,11%  untuk  tahun  2014,  kemudian  mengalami  penurunan menjadi 0,10% pada tahun 2015, dan kembali naik menjadi 0,11% tahun 2016. Sehingga rata- rata  rasio  pajak  daerah  (tax  ratio)  antar  Kabupaten  di  Sumbar  periode  2016-2018  sebesar 0,106% atau 0,11% yang dikategorikan Rendah. b. Rasio Pajak Kota di Sumatera Barat
Gambaran rasio pajak Kota di Sumatera Barat dari 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.2 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumatera Barat No Kota Tax Ratio (%) Rata-rata (%) 2014 2015 2016 Kategori

## SUMATERA BARAT
1 Kota Bukit Tinggi 0,48 0,47 0,45 0,471 Tinggi 2 Kota Padang 0,47 0,52 0,52 0,504 Tinggi 3 Kota Padang Panjang 0,23 0,22 0,22 0,223 Sedang 4 Kota Payakumbuh 0,25 0,24 0,22 0,237 Sedang 5 Kota Sawahlunto 0,17 0,15 0,16 0,159 Rendah 6 Kota Solok 0,20 0,21 0,21 0,207 Sedang 7 Kota Pariaman 0,14 0,16 0,17 0,157 Rendah Maksimal 0,48 0,52 0,52 Minimal 0,14 0,15 0,16 Rata-Rata 0,31 0,33 0,34 0,327 Sedang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Dilihat dari perbandingan penerimaan pajak daerah dan PDRB dari seluruh Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diketahui rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kota berada pada rasio 0,31% untuk tahun 2014, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,33% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 terus meningkat menjadi 0,34%. Sehingga diperoleh rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kota di Sumbar periode 2014-2016 sebesar 0,327% yang dikategorikan Sedang.
c. Rasio Pajak Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Gambaran rasio pajak Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dari 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.3 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat No Kabupaten/Kota Tax Ratio (%) Rata- rata (%) Kategori 2014 2015 2016 SUMATERA BARAT 1 Kab. Agam 0,12 0,13 0,13 0,126 Rendah 2 Kab. Dharmasraya 0,15 0,14 0,14 0,140 Rendah 3 Kab. Kepulauan Mentawai 0,04 0,06 0,07 0,055 Rendah 4 Kab. Lima Puluh Kota 0,11 0,10 0,11 0,109 Rendah 5 Kab. Padang Pariaman 0,17 0,15 0,15 0,155 Rendah 6 Kab. Pasaman 0,10 0,12 0,12 0,114 Rendah
7 Kab. Pasaman Barat 0,19 0,11 0,11 0,135 Rendah 8 Kab. Pesisir Selatan 0,17 0,15 0,13 0,149 Rendah 9 Kab. Sijunjung 0,12 0,12 0,14 0,128 Rendah 10 Kab. Solok 0,11 0,11 0,10 0,107 Rendah 11 Kab. Solok Selatan 0,11 0,10 0,11 0,106 Rendah 12 Kab. Tanah Datar 0,10 0,11 0,11 0,108 Rendah 13 Kota Bukittinggi 0,48 0,47 0,45 0,471 Tinggi 14 Kota Padang 0,47 0,52 0,52 0,504 Tinggi 15 Kota Padang Panjang 0,23 0,22 0,22 0,223 Sedang 16 Kota Payakumbuh 0,25 0,24 0,22 0,237 Sedang 17 Kota Sawahlunto 0,17 0,15 0,16 0,159 Rendah 18 Kota Solok 0,20 0,21 0,21 0,207 Sedang 19 Kota Pariaman 0,14 0,16 0,17 0,157 Rendah Maksimal 0,48 0,52 0,52 Minimal 0,04 0,06 0,07 Rata-Rata 0,26 0,29 0,29 0,28 Sedang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Dilihat dari perbandingan penerimaan pajak daerah dan PDRB dari seluruh Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  maka  dapat  diketahui  rata-rata  rasio  pajak  daerah  (tax ratio)  antar  Kabupaten  dan  Kota  berada  pada  rasio  0,26%  untuk  tahun  2014,  kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,29% pada tahun 2015, dan 0,29% tahun 2016, sehingga rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2014-2016 sebesar 0,28% yang dikategorikan Sedang.
2. Analisis Indeks Williamson
a. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten di Sumatera Barat.
Hasil perhitungan pemerataan penerimaan pajak seluruh Kabupaten di Sumatera barat menggunakan indeks Williamson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.1 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten di Sumbar No. Tahun Indeks Williamson Interpretasi 1 2014 0,29 Merata Moderat 2 2015 0,32 Merata Moderat 3 2016 0,36 Merata Moderat rata-rata 0,32 Merata Moderat
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Tabel 2.1 menunjukkan angka ketimpangan kemampuan penerimaan pajak (tax ratio) antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2016 yaitu 0,32. Angka ini menunjukkan bahwa kabupaten di provinsi Sumatera Barat distribusi pendapatan penerimaan pajaknya masih belum merata. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:
Grafik 2.1. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten Sumbar

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Berdasarkan  grafik  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  ketimpangan  antar  Kabupaten  di Sumbar  mengalami  kecenderungan  meningkat,  pada  tahun  2014  nilai  Indeks  Williamson sebesar 0,29, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 0,32 dan kembali meningkat pada tahun 2016  menjadi  0,36.  Hal  ini  menunjukkan  ketimpangan  kemampuan  penerimaan  pajak pemerintah daerah antar Kabupaten semakin meningkat. b. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumatera Barat.
Hasil perhitungan pemerataan penerimaan pajak seluruh Kota di Sumatera barat menggunakan indeks Williamson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.2 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumatera Barat No Tahun Indeks Williamson Interpretasi 1 2014 0,68 Timpang 2 2015 0,67 Timpang 3 2016 0,66 Timpang rata-rata 0,67 Timpang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Tabel 2.2 menunjukkan angka ketimpangan kemampuan penerimaan pajak (tax ratio) antar Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2016 yaitu 0,67. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan penerimaan pajaknya di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata lain mengalami ketimpangan pendapatan penerimaan pajak karena nilainya semakin mendekati 1. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:
Grafik 2.2 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumbar
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Pada tahun 2014 nilai Indeks Williamson yang diperoleh antar Kota di Sumatera Barat yaitu 0,68 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kemampuan penerimaan pajak antar Kota tidak merata atau timpang. Nilai ini terus menurun setiap tahunnya yaitu 0,67 pada tahun 2015,  dan  pada  tahun  2016  menurun  menjadi  0,66  sehingga  tingkat  ketimpangan  penerimaan pajak  antar  Kota  menjadi  tidak  merata  atau  dikategorikan  Timpang.  Hal  ini  menunjukkan pemerataan  kemampuan  penerimaan  pajak  pemerintah  daerah  antar  Kota  menunjukkan penurunan.
c. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
Hasil perhitungan pemerataan penerimaan pajak seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera barat menggunakan indeks Williamson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.3 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabuapaten dan Kota Sumatera
Barat No. Tahun Indeks Williamson Interpretasi 1 2014 0,80 Sangat Timpang 2 2015 0,82 Sangat Timpang 3 2016 0,79 Sangat Timpang rata-rata 0,80 Sangat timpang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)
Tabel  2.3  menunjukkan  angka  ketimpangan  kemampuan  penerimaan  pajak    antar Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  selama  2014-2016  yaitu  0,80.  Angka  ini menunjukkan distribusi pendapatan penerimaan pajak di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata  lain  ketimpangan  pendapatan  penerimaan  pajak  antar  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera Barta  sangat  tinggi  dengan  kategori  sangat  timpang.  Sebagaimana  dijelaskan  pada  grafik berikut:
Grafik 2.3
Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota di Sumbar

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (Data Diolah)
Pada tahun 2014 nilai indeks Williamson yang diperoleh antar Kabuapaten dan Kota di Sumatera  Barat  yaitu  0,80  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketimpangan  kemampuan penerimaan pajak antar Kabupaten/Kota sangat tidak merata atau sangat timpang. Nilai ini terus meningkat setiap tahunnya yaitu 0,82 pada tahun 2015 dan kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami  sedikit  menurun  menjadi  0,79  yang  berarti  ketimpangan  kemampuan  penerimaan pajak  antar  Kabupaten  dan  Kota  sudah  mengalami    penurunan  dibandingkan  dengan  tahun 2014-2015 meskipun masih berada pada kategori Sangat Timpang setiap tahunnya.
Tingginya  angka  ketimpangan  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumbar  pada  dasarnya disebabkan  oleh  tingginya  gap  antar  wilayah,  daerah  perkotaan  yang  menjadi  daerah  ladang investasi  oleh  investor  tentunya  akan  membuatnya  tumbuh  dan  berkembang  lebih  cepat dibandingkan  dengan  daerah  Kabupaten,  sehingga  semua  potensi  aktivitas  ekonomi  lebih
banyak berkembang pada daerah perkotaan. Hal itu dapat dilihat dari pajak hotel, pajak restoran, pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  parkir,  serta  pajak  BPHTB  dan  PBB-P2  yang  banyak diterima  oleh  wilayah  perkotaan,  selain  itu,  daerah  Kabupaten  biasanya  hanya  bisa menggantungkan  penerimaan  pajaknya  dari  pajak  penerangan  jalan,  dan  bisanya  juga memperoleh  pajak  PBB-P2  dan  BPHTB  yang  rendah  (kecil)  karena  daerah  tersebut  masih dalam proses mengembangkan potensi daerah sehingga perputaran ekonomi masih rendah.
Selain  itu,  terdapat  berapa  faktor  penyebab  tingginya  ketimpangan  antar  wilayah kemampuan  penerimaan  pajak  di  Sumatera  Barat  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Ibuk  Yunasri S.E,  M.Si  selaku  Kasi  Pendapatan  Pajak  Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Provinsi  Sumatera Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumbar. Diantaranya: a. Luas wilayah
Luas  wilayah  sangat  menentukan  kemampuan  penerimaan  pajak  suatu  daerah.  Daerah yang  memiliki  wilayah  yang  luas,  biasanya  akan  membuat  penerimaan  pajak  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  daerah  yang  miliki  wilayah  yang  tidak  luas,  apalagi  jika daerah tersebut didukung  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  karena  akan  menunjang  pendapatan penerimaan pajak PBB P2, dan pajak BPHTB suatu daerah dan begitu juga sebaliknya, b. Potensi Daerah
Ketimpangan  penerimaan  pajak  daerah  disebabkan  oleh  potensi  daerah  yang  berbeda- beda,  hal  ini  disebabkan  oleh  letak  dan  keadaan  geografis  daerah  tersebut,  misalnya  Kota Bukittinggi  memiliki  potensi  daerah  dibidang  pariwisata,  sehingga  dengan  keadaan  ini pemerintah  Kota  Bukittinggi  memiliki  pendapatan  pajak  potensial  di  bidang  hotel,  restoran, hiburan,  parkir,  PBB  P2,  BPHTB,  dan  banyak  jenis  pajak  lainnya  yang  akhirnya  menunjang penerimaan pajak daerah tersebut.
c. Jenis pajak yang dapat dioptimalkan
Penyebab  terjadinya  ketimpangan  penerimaan  pajak  antar  daerah  salah  satunya disebabkan oleh kemampuan penerimaan pajak suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda. Daerah  Kota  memiliki  kemampuan  penerimaan  pajak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah Kabupaten,  karena  daerah  perkotaan  dapat  memungut  jenis  pajak  yang  lebih  banyak dibandingkan daerah Kabupaten, misalnya pajak hotel, pajak restora, pajak iklan, pajak parkir, PBB-P2, BPHTB yang biasnaya tidak bisa dipungut oleh daerah terbelakang, terpenci. Karena biasanya daerah perkotaan akan menjadi ladang investasi karena perekonomian terpusat di Kota. d. Penetapan tarif pajak
Penetapan  tarif  pajak  yang  tepat  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  daerah  tersebut sangat menunjang peningkatan penerimaan pajak suatu daerah, karena jika penetapan tarif yang rendah  dibandingkan  yang  seharusnya  tentunya  akan  membuat  penerimaan  pajak  menjadi rendah,  misalnya  penetapan  tarif  PBB  dan  BPHTB  yang  rendah  pada  daerah  potensial  yang memiliki kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggi tentunya akan merugikan pemerintah daerah tersebut.
e. Penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi
Penetapan  target  yang  tepat  sangat  menentukan  keberhasilan  kinerja  suatu  daerah, permasalahan  yang  sering  terjadi  dilapangan  adalah  penetapan  tarif  penerimaan  pajak  yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tanpa memperhatikan potensi yang dapat  digali oleh daerah tersebut. Target yang rendah dilakukan dengan tujuan agar realisasi penerimaan dapat tercapai padahal  daerah  tersebut  memiliki  potensi  yang  lebih,  penetapan  target  yang  rendah  ini  sangat membawa  dampak  buruh  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  tersebut  karena  memiliki  potensi yang tinggi.  Sedangkan penetapan target yang tinggi  dilakukan “dengan adanya unsur politik” dimana DPRD menuntuk pemerintah daerah menetapkan target pajak yang tinggi, karena terkait dengan  Tunjangan  Komunikasi  Intensif  (TKI)  dan  Tunjangan  Operasional  Pimpinan  (TOP) yang  mana  tunjangan  ini  diberikan  tergantung  kemampuan  keuangan  daerah  itu  sendiri  yang bergategori  tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Yang  mana  kemampuan  keuangan  daerah  sangat ditentukan  oleh  besar  kecilnya  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  sehingga  untuk mendapatkan tunjangan yang tinggi, DPRD terus mendesak dan mendorong pemerintah daerah
untuk  meningkatkan  target  PAD  dimana  salah  satu  komponen  PAD  adalah  penerimaan  pajak daerah.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulakan sebagai berikut: a. Hasil analisis tax ratio  antar Kabupaten di Sumbar periode 2014-2016 berada pada rata-rata 0,12%  dengan  kategori  rendah,  tax  rasio  tertinggi  diperoleh  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan Kabupaten Padang Pariaman dengan rata-rata tax ratio 0,15%  dan tax ratio  terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 0,05%. b. Hasil analisis tax ratio antar Kota di Sumbar periode 2014-2016 berada pada rata-rata 0,28% dengan kategori sedang, tax rasio tertinggi diperoleh Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan rata-rata tax ratio  0,50%  dan  0,47%  dan tax  ratio  terendah diperoleh  Kota  Pariaman  dan Kota Sawahlunto dengan rata-rata 0,16%.
c. Hasil analisis tax ratio antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2014-2015 berada pada rata-rata  0,18%  dengan  kategori  rendah,  dimana  tax  rasio  tertinggi  diperoleh  Kota  Padang dengan  rata-rata  tax  ratio  0,50%  dan  tax  ratio  terendah  diperoleh  Kabupaten  Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 0,05%.
d. Hasil analisis ketimpangan kemampuan tax ratio antar Kabupaten periode 2014-2016 dengan Indeks  Williamson  diperoleh  hasil  dengan  kategori  Merata  Moderat,  dengan  nilai  Indeks Williamson yang mengalami peningkat setiap tahunnya.
e. Hasil analisis pemerataan kemampuan tax ratio antar Kota periode 2014-2016 dengan Indeks Williamson  diperoleh  hasil  dengan  kategori  Timpang,  dengan  nilai  Indeks  Williamson  yang mengalami penurunan setiap tahunnya.
f.  Hasil  analisis  pemerataan  kemampuan  tax  ratio  antar  Kabupaten  dan  Kota  dengan  Indeks Williamson pada tahun 2014-2016 memperoleh hasil sangat timpang, dimana pada tahun 2014- 2015  nilai  Indeks  Williamson  mengalami  peningkatan  dan  pada  tahun  2015-2016  kembali mengalami penurunan.
Saran
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
a. Diharapkan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumbar mampu membuat kebijakan baru dan sangsi keras kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh membayarkan pajak. b.  Diharapkan  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Sumbar  mampu  menetapkan  target  dan  tarif  pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga realisasi penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal.
c.  Diharapkan  seluruh  pemerintah  Kabupaten  di  Sumbar  dapat  mengoptimalkan  penerimaan pajak dengan menggali potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya dibidang pariwisata.

## Daftar Pustaka
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Datuk. Indra Rindu. 2012. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar . Jurnal. Universitas Hasanudin.
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  Kementrian  Keuangan  RI. Deskripsi  dan  Analisis APBD 2014 . http//www.djkp.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016. Epriyani.  2015. Tax  Ratio  Indonesia  SangatRendah .  http//www.infobanknews.com.  Diakses pada tanggal 2 Februari 2016.
Febriana,  Amanda.  2015. Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Halim,  Abdul.  2001. Akuntansi  Sektor  Publik-Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta:  Salemba Empat.
. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Hermawan,  Dudi.  2007. Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pemerataan Kemampuan  Keuangan  dan  Kinerja  Pembangunan  Daerah,  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota di Provinsi Banten . Tesis. Universitas Pertanian Bogor. Machmud,  Masita.  George  Kawung  dan  Wensy  Rompas.  2014. Analisis  Kinerja  Keuangan Daerah Di Provinsi Sumawase Utara Tahun 2007-2012. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat. Mariani,  Lidia.  2013. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sesudah  Pemekaran Daerah Pada Kabupaten dan Kota Sumatera Barat . Jurnal. Universitas Negeri Padang. Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga.
Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011 . Jurnal. Universitas Brawijaya.
Putong, Iskandar. 2010. Ekonomics Pengantar Mikro dan Makro . Jakarta: Mitra Wacana Media. Rachim, Abd. 2015. Barometer Keuangan Negera . Yogyakarta: CV Andi Offset Rosidin, Utang. 2010 . Otonomi Daerah dan Desentralisasi . Bandung: Pustaka Setia. Tahir, Rusdin. 2004. Analisis Rasio Pajak Dalam Memprediksi Kapasitas, Upaya, dan Kinerja Perpajakan Indonesia . Jurnal. Universitas Padjadjaran. Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat . Jurnal. Universitas Negeri Padang. Sekaran,  Uma.  2011. Metodologi  Penelitian  untuk  Bisnis  Edisi  4-Buku  2. Jakarta:  Salemba Empat.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen . Bandung: CV Alfabeta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dengan Daerah.
Yani, Ahmad. 2013. Hubungan  Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers