## Pendidikan Kewarganegaraan : Analisis Atas Paham Nasionalisme dan Konsep Persatuan
Dismas Kwirinus 1 , Valentinus Saeng 2
1 STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia. Email : kwirinusdismas03@gmail.com
2 STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia. Email: mualangboy@gmail.com
Abstract. The focus of this research is to examine civic education by analyzing the notion of nationalism and the concept of unity based on Sila III of Pancasila in the Preamble of the 1945 Constitution. The topic of study relates to issues of nationalism and unity which are frequently discussed. For example, the expression for the sake of national unity and integrity is echoed everywhere, specifically for the stability of national security, it is also discussed in official meetings of state officials, in books and magazines, both scientific and non-scientific. The researcher uses descriptive qualitative methods and critical reading of the text, namely: (1) the 1945 Constitution; (2) Books related to the notion of nationalism and the concept of national unity; (3) Articles that concentrate on studying the concept of national unity based on Sila III Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution. The findings in this study are that the concept  of  nationalism  and  the  concept  of  unity  is  based  on  Sila  III  Pancasila  and  the  Preamble  to  the  1945 Constitution, the notion of unity here means that the state protects all the Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed is based on unity and the realization of social justice for all six people. The definition of a unified state is that  the  state  overcomes  all  group  understandings,  individual  understandings,  wants  unity  to  cover  the  entire Indonesian nation. The state and every civil society prioritizes the interests of the state above the interests of certain groups or individuals.
Keywords : Citizenship Education; Nationalism
Abstrak. Fokus penelitian ini mengkaji tentang pendidikan kewarganegaraan analisis atas paham nasionalisme dan konsep  persatuan  berdasarkan  Sila  III  Pancasila  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Hal  yang  menjadi  topik  kajian berkaitan dengan masalah nasionalisme dan persatuan yang cukup sering dibicarakan. Misalanya ungkapan demi persatuan dan kesatuan bangsa didengungkan di mana-mana secara khusus demi stabilitas ketahanan nasional, juga dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan resmi para petinggi negara, dalam buku-buku dan majalah-majalah baik ilmiah maupun non-ilmiah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks, yaitu:  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945;  (2)  Buku-buku  yang  terkait  paham  nasionalisme  dan  konsep  persatuan bangsa; (3) Artikel-artikel yang berkonsentrasi dengan kajian konsep persatuan bangsa berdasarkan Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Adapun temuan dalam penelitian ini bahwa pahan nasionalisme dan konsep persatuan berdasarkan Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pengertian persatuan di sini berarti negara melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  berdasarkan  atas  persatuan  dan  perwujudan keadailan  sosial  bagi  segenam  rakyat.  Pengertian  negara  persatuan  adalah  negara  mengatasi  segala  paham golongan, paham perseorangan, menghendaki persatuan meliputi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara dan setiap masyarakat sipil mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi tertentu.
Kata Kunci : Nasionalisme; Negara Kesatuan; Pancasila
Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 2. Mei-Agustus 2023

## Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221

## PENDAHULUAN
Dewasa ini masalah nasionalisme dan persatuan cukup sering diperbincangkan. Isu-isu mengenai persoalan  nasionalisme  dan  persatuan  kerap  kali  memenuhi  halaman  utama  surat  kabar.  Misalnya ungkapan  demi  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  didengungkan  di  mana-mana  secara  khusus  demi stabilitas ketahanan nasional, juga dibicarakan dalam ruang-ruang kelas pembelajaran di sekolah, dalam pertemuan resmi presiden dan para menteri negara, dalam buku-buku dan dalam majalah baik ilmiah maupun non-ilmiah. Kenyataan yang orang lihat dalam Negara Indonesia dewasa ini lebih menekankan semangat nasionalisme dan negara persatuan, ini mempunyai dasar yang kokoh dan kenyataan ini peneliti temukan dalam Sila III Pancasila. Dengan motivasi dasar inilah membuat peneliti tergugah untuk melihat paham nasionalisme dan konsep persatuan tersebut, sehingga tepatlah kiranya peneliti memberi judul “ Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Atas Paham Nasionalisme dan Konsep Persatuan Berdasarkan Sila III  Pancasila  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945”,  yang  merupakan  landasan  kokoh  bagi persatuan republik Indonesia.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”  (UUD, 1945;  Lailam, 2014). Dari  sini  dapat  disimak  bahwa  manusia  Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini berarti bahwa manusia  Indonesia  sanggup  dan  rela  berkorban  demi  kepentingan  bangsa  dan  negara  bila  diperlukan (Muhammad, 1959; Anggono, 2020). Karena itu sikap rela berkorban dan saling menolong merupakan dasar untuk cinta kepada tanah air dan bangsanya, sehingga berkembanglah rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Widyawati, 2021).
Paham persatuan Indonesia dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan  demi  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  (Imam,  2008).  Hal  ini  cocok  untuk  diterapkan  pada masyarakat Indonesia yang majemuk sifatnya. Kemajemukan ini tampak dalam suku bangsa, kebudayaan dan  bahasa,  bahkan  ada  kemajemukan  agama  dan  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Dari masyarakat  yang  majemuk  seperti  ini  tersebar  bukan  hanya  di  satu  pulau  saja,  melainkan  diseluruh kepulauan  Nusantara.  Karena  itu  disepakati  untuk  membentuk  satu  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik,  yaitu  satu  negara  yang  berbentuk  republik  yang  bisa  melindungi  dan  membela  seluruh bangsanya  dengan  mengatasi  segala  paham  perorangan.  Di  dalam  suatu  negara,  rakyatnya  harus membentuk suatu pemerintahan yang mempunyai tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Imam, 2008).
Konsep  negara  kesatuan  menurut  Yudi  Latif  (2011)  dapat  diterapkan  pada  kepemimpinan  di Indonesia “di mana kekuasaan tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat” (Yudi, 2011). Dengan demikian yang menjadi hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak  terbagi, atau  dengan  kata  lain  kekuasaan  pemerintah  pusat  tidak  dibatasi,  melainkan  negara  kesatuan  tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif yang berada di pusat.
Dalam negara federal atau negara serikat terdapat pemerintah federal untuk seluruh negara, dan pemerintahan regional untuk negara-negara bagian. Wawenang dan hubungan antara pusat dan bagian- bagian  diatur  secara  berbeda  oleh  Undang-Undang  Dasar  negara  yang  bersangkutan.  Hampir  semua negara serikat bidang pertahanan, dan urusan luar negeri serta keuangan bersama diatur oleh perintah federal. Adapun negara federal yang terkenal antara lain: Amerika Seirkat, Australia, India, Jerman Barat, Malaysia  dan  Swiss  (Amirmachmud,  1987).  Negara-negara  ini  lebih  maju  bila  kita  bandingkan  dengan negara Indonesia. Timbul pertanyaan bagi kita: Mengapa Indonesia tidak membentuk negara federal saja? Sebab kalau kita melihat negara-negara tersebut lebih makmur dan merupakan negara industri yang lebih maju serta warga negaranya lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
Dari  pernyataan  ini  peneliti  dapat  menjawab  dengan  mengatakan  bahwa  di  Indonesia  pernah dibentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS), berlangsung pada tahun 1949 sampai 1950. Federasi ini terdiri dari negara atau wilayah bagian seperti dikutip dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid III (1984), yaitu: 1). Negara Republik Indonesia yang meliputi daerah menurut status quo seperti  dimaksudkan  dalam  perjanjian  Renville,  Negara  Indonesia  Timur,  Negara  Pasundan,  termasuk distrik  Federal  Jakarta,  Negara  Jawa  Timur,  Negara  Madura,  Negara  Sumatra  Timur,  termasuk  daerah status quo Asahan Selatan dan Lautan Batu, Negara Sumatra Selatan. 2). Satuan-satuan kenegaraan yang tegak  sendiri,  seperti:  Jawa  Tengah,  Bangka  Belitung,  Riau,  Daerah  Istimewa  Kalimantan  Barat,  Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur. 3). Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.
Dengan  terbentuknya  pemerintahan  RIS,  presiden  dan  menteri-menteri  secara  bersama-sama memimpin pemerintahan. Dalam lembaga perwakilan dikenal istilah “dua kamar”, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan  Rakyat  (Simatupang,  1985; Lemhannas, 1985).  Senat  merupakan  wakil  negara  atau  daerah bagian,  yang  terdiri  dari  dua  orang  wakil  setiap  daerah  bagian,  sedangkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat beranggotakan 150 orang yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi negara federasi di Indonesia tidak bertahan lama, hanya berlangsung satu tahun saja. Pada tanggal 15 Agustus 1950 terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang bertahan sampai sekarang (EP, 1984).
Lewat  pengalaman  sejarah  ini  kita  dapat  mengambil  manfaatnya,  sehingga  negara  kesatuan merupakan perwujudan dari paham Kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidaklah mempunyai arti sempit, tetapi dalam arti menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Pada hakekatnya, Sila Persatuan Indonesia mengandung prinsip Nasionalisme, Cinta Bangsa dan Tanah Air, menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. Peneliti menambahkan semangat gotong royong untuk membangun persatuan Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan Status Questionis yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah: Apakah paham nasionalisme dan persatuan itu? Bagaimanakah negara Indonesia menerapkan  paham  nasionalisme  dan  persatuan  sebagaimana  terdapat  dalam  Sila  III  Pancasila  dan Pembukaan UUD 1945 di negara yang majemuk ini? Sebagai civil society atau masyarakat sipil Indonesia merasa  bertanggung  jawab  terhadap  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  yang  memegang  teguh Pancasila. Karena itu peneliti tertarik  pada masalah nasionalisme  dan persatuan, yang dewasa ini bagi banyak  orang  menjadi  agak  kabur  pengertiannya.  Masalah  ini  merupakan  masalah  hakiki  bagi  negara Indonesia. Salah satu cara yang tepat adalah mencoba mendalami secara kritis ilmiah agar pengertian kita sebagai civil society semakin jelas.
Organisasi penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengeksplorasi konteks intelektual dan historis Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  1945  dan  menguraikan  tema-tema  yang  lebih  luas;  membaca  secara koheren Pembukaan Undang-Undang 1945, artikel-artikel yang terkait dengan paham nasionalisme dan persatuan;  menghubungkan  isi  Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  1945  dengan  apa  yang  menjadi  titik perhatian peneliti dan membahasnya hingga ke tingkat kecermatan yang kritis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah  kumpulan  kalimat  atau  paparan  yang  bermakna.  Karena  akan  menganalisis  kumpulan  temuan literatur,  maka  data  yang  akan  digunakan  sekaligus  penelitian  ini  juga  bisa  disebut  dengan  penelitian pustaka (Sugiyono, 2012). Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Paham Nasionalisme
Paham  nasionalisme  muncul  pada  akhir  abad  ke  18  dalam  suasana  libralisme  di  antara  bangsa- bangsa Eropa yang merasa perlu untuk menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Prancis yang pada waktu itu paling maju (Septiyani, 2021). Walaupun bangsa-bangsa lain seperti suku bangsa  di  Jerman  dan  Italia  khususnya  merasa  sama  dalam  hal  budaya,  namun  mereka  secara  politis kurang  berarti,  karena  terpecah-belah.  Maka  rasa  nasionalisme  berkobar-kobar  dan  dikobar-kobarkan sampai negara yang bersatu dan merdeka tercapai. Kemudian bangsa-bangsa Eropa Timur dan bangsa- bangsa  Afrika  dan  Asia  menyusul  dan  berjuang  untuk  menciptakan  serta  membangun  suatu  identitas nasional sebagai hal yang baru. Sebab, warisan lama berupa kebudayaan suku yang seringkali tanpa daya tidak memadai untuk membangun suatu negara nasional, bahkan kadang-kadang menghalanginya.
Gerakan nasionalisme di Indonesia mulai sejak tahun 1908 sebagai suatu gerakan di antara para mahasiswa Sekolah Kedokteran di Jakarta dan mula-mula memperlihatkan pengaruh kebudayaan Jawa yang  kuat.  Dalam  waktu  singkat  gerakan  nasionalisme  disambut  baik  oleh  generasi  muda  terpelajar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam proses selanjutnya gerakan tersebut makin mendapat watak politik. Zaman itu adalah zaman gerakan-gerakan muda dalam lingkungan suku-suku tertentu. Ada gerakan yang disebut Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Ambon dan sebagiannya (Simatupang, 1985; Lemhannas, 1985; Kristanto,  2000;  Parakitri,  2006).  Perkembangan  selannjutnya  adalah  pernyataan  gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan yang mencakup satu pulau dalam keseluruhannya. Pada tahun 1928 muncullah suatu gerakan Pemuda Seluruh Indonesia, diikat oleh “Sumpah Pemuda” yang mengikrarkan Satu Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu Bahasa, Bahasa Indonesia (Parakitri, 2006).
Paham  nasionalisme  merupakan  salah  satu  syarat  mutlak  bagi  pertumbuhan  dan  kelangsungan hidup suatu bangsa yang merdeka. Sebab tanpa perasaan nasionalisme suatu bangsa akan muncul dan terpecah-belah,  sehingga  tidak  adanya  persatuan  yang  kuat  di  antara  warganya.  Paham  nasionalisme Pancasila di Indonesia mengharuskan rakyatnya untuk menghilangkan penonjolan kekuasaan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit. Tanpa semangat nasionalisme kita tidak dapat membentuk suatu negara kesatuan seperti sekarang ini. Hanya dengan semangat nasionalisme atau kebangsaan itu pulalah kita bisa mengisi kemerdekaan untuk melanjutkan hidup berbangsa dan bernegara yang sehat dan kuat, walaupun kadang-kadang terjadi konflik.
Sementara itu gerakan nasionalisme menjadi suatu gerakan massa untuk mendukung suatu negara kesatuan. Apabila cita-cita nasional itu pada mulanya menghimpun pemuda, maka segera muncul juga partai-partai  politik  yang  mempunyai  massa.  Dalam  perkembangan  seperti  ini,  cita-cita  bersama  yaitu negara  dan  bangsa  yang  merdeka,  serta  kesadaran  berbagai  kelompok  manusia,  dihubungkan  dengan berbagai cita-cita religius dan sosial. Partai-partai politik nasional bekerja sama dan serentak juga bersaing dengan  partai-partai  Islam,  sosialis  dan  kemudian juga  komunis.  Setelah  pemerintahan  yang  beruntun terjadilah negara kesatuan seperti yang kita lihat sekarang ini (Parakitri, 2006; Muhammad, 2013).
Dalam usaha menciptakan ideologi Pancasila yang murni perlu perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Usaha untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia menurut paham nasionalsme, yang mempunyai tujuan mempertahankan seluruh kepulauan Indonesia menjadi bangsa merdeka yang tidak tergantung  pada  bangsa  lain.  Sesudah  nasionalisme  mencapai  tujuannya,  yaitu  negara  bersatu  dan merdeka yang tidak perlu merasa terancam lagi, maka tidak jarang paham nasionalisme menjadi lemah dan berubah lalu berkembang menjadi tenaga yang amat kuat untuk membentuk negara demokrasi dan sosial.
Pertanyaan yang muncul dibenak kita sekarang adalah: Apakah pandangan mengenai nasionalisme sudah sangat merosot, sehingga kita tidak perlu memperjuangkan kemerdekaan yang sudah dirintis oleh para pejuang kita? Untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak cukup hanya menyanyikan lagu “Indonesia
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
Raya, 17 Agustus atau Halo- halo Bandung,” pada peringatan hari -hari raya nasional atau pembagian tanda jasa.  Tetapi  kita  harus  menyatakan  nilai  real  mana  yang  merupakan  ekspresi  nasionalisme  sejati. Nasionalisme  yang  sejati  dapat  menandakan  sikap  nasionalisme  yang  positif,  yang  mempertahankan kemerdekaan  dan  harga  diri  bangsa  serta  menghormati  bangsa  lain.  Paham  nasionalisme  seperti  ini sangat berguna untuk membina rasa bersatu antara rakyat yang hetrogen. Misalnya karena perbedaan suku, agama, asal-usul dan kebudayaan berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh harus dihormati (Brata, & Wartha, 2017).
Menurut T. Prasetyo, paham nasionalisme yang dianut Indonesia adalah berdasarkan “Demokrasi Keadilan  sosial  (Prasetyo,  2014).  Di  tengah-tengah  berbagai  ragam  teori  mengenai  kebangsaan,  maka yang  kita  maksudkan  dengan  “Kebangsaan”  adalah  kebangsaan  yang  sesuai  dengan  keharusan  pada zaman modern tidak memberikan tempat bagi teori kebangsaan yang ikatan persatuannya berdasarkan atas persamaan kebutuhan, agama atau rasa, melainkan zaman modern menghadapkan kita pada adanya ikatan persatuan berupa keinginan dan kemauan untuk hidup bersatu dalam rangka membentuk suatu bangsa yang merdeka (Prasetyo, 2014).
Paham nasionalisme yang dianut Indonesia lahir sebagai suatu reaksi atas penguasaan kolonialisme Eropa yang tidak mengenal perikemanusiaan (Miriam, 1977; Pinasang, 2012). Sebagian besar terdiri dari kaum cedekiawan yang sungguh-sungguh menyadari apa yang diperlukan, maupun tanggung jawab apa yang  dipikul  negara  Indonesia  ini.  Nasionalisme  dan revolusi  nasional mengandung  arti  tersendiri  bagi mereka  yang  mengalami  hidup  pada  masa  itu  dan  merupakan  unsur  utama  dalam  komitmen  moral mereka.
Dari  uraian  di  atas  kita  melihat  bahwa  paham  nasionalisme  sebagai  suatu  proses  dalam  dirinya terkait kepada suatu situasi historis. Nasionalisme adalah suatu ideologi dalam pengertian seperangkat keyakinan  yang  berorientasi  kepada  tingkah  laku  dan  perbuatan  pada  saat  itu.  Dalam  pengertian  ini paham nasionalisme mempunyai dinamika tersendiri. Karena itu, dalam setiap kurun waktu, dari generasi ke generasi, paham ini muncul dalam dimensi yang khas. Sebelum penjajahan paham nasionalisme tampil dengan tangguh sebagai suatu ideologi penantang dalam dimensi kesatuan dan persatuan dialektis untuk menguasai  penjajah  dari  tanah  air  Indonesia.  Sedangkan  pada  masa  sesudah  kemerdekaan  Indonesia paham nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi yang merosot karena diperas oleh pemerintahan kolonial.

## b. Cinta Bangsa dan Tanah Air
Berbicara mengenai semangat nasionalisme atau kebangsaan dan persatuan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, akan membangkitkan kemauan untuk membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan UUD  1945 (Widyawati, 2021). Dalam mewujudkan dan membentuk negara kesatuan harus ada rasa cinta sejati akan bangsa dan tanah air yang didiaminya. Sebagai civil society atau masyarakat sipil yang baik dan bertanggung jawab, tentu saja harus memupuk rasa cinta kepada bangsa dan tanah air di mana seseorang berada. Dari kecintaan terhadap  bangsa  dan  tanah  air  ini  “dihapuslah”  rasa  kesukuan  yang  sempit,  untuk  mendorong  usaha penyebaran dan pemerataan pembangunan nasional.
Dalam Sila Persatuan Indonesia kita bisa menjadi bangsa yang merdeka dan tidak tergantung pada negara  lain.  Dengan  diakuinya  kemerdekaan  bangsa  Indonesia,  itu  berarti  bahwa  kita  mempunyai keprihatinan  nasional  yang  sudah  mantap  untuk  membentuk  suatu  negara  persatuan  dengan  tidak mengabaikan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air kita secara murni. Bila rasa cinta kepada bangsa dan tanah air tidak kita tanamkan dalam setiap warga negara, maka negara kesatuan akan mudah dihancurkan oleh  negara  lain.  Dengan  adanya  rasa  cinta  pada  bangsa  dan  tanah  air  Indonesia,  negara  lain  juga mengakui dan menghormati negara kita sebagai negara merdeka. H. Amirmachmud mengatakan bahwa,
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
“Sila  Persatuan  Indonesia  membangkitkan  semangat  kebangsaan  Indonesia  dan  cinta  tanah  air  atau patriotisme, tetapi bukannya kebangsaan yang sempit dan tertutup, melainkan kebangsaan yang terbuka dan berhubungan dalam pergaulan Internasional” (Amirmachmud, 1987).
Dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu kita harus memperhatikan kepentingan umum dan memupuk kecintaan kepada bangsa  dan  tanah  air  sendiri,  yaitu  di  mana  kita  berdiam.  Karena  itu  sikap  rela  berkorban  untuk kepentingan  bangsa  dan  negara  itu  dilandasi  rasa  cinta  kepadan  bangsa  dan  tanah  airnya,  maka dikembangkanlah rasa kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  pada  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Dari  sinilah  kita mengetahui  bahwa  gagasan  persatuan  dikembangkan  atas  dasar  Bhinneka  Tunggal  Ika  dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan peraturan Indonesia (Lailam, (2014).
Konsep persatuan dan kesatuan nasional harus kita pelihara. Usaha-usaha ini tidak berhenti, karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, tetapi ditopang dengan kecintaan kepada bangsa dan tanah air sendiri (Widyawati, 2021). Negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku yang memiliki bahasa dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, adat istiadat daerah yang berbeda-beda. Di lain pihak kita juga mendiami kepulauan besar dan kecil yang tidak terhitung jumlahnya di satu tanah air yang luas, yaitu tanah air Indonesia. Dari perbedaan itu kita saling memperkaya satu dengan yang lain, dan bisa hidup berdampingan di satu negara yang memegang teguh paham persatuan, demi mempertahankan stabilitas nasional.

## c. Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, negara membuat Undang-Undang dan melaksanakannya serta menghukum mereka yang mencoba melanggarnya. Undang-Undang yang dibuat merupakan salah satu sarana untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa (Lailam, 2014). Sarana ini  dipakai  negara  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Konsep  persatuan  bangsa  tidak  hanya  kita perlukan  sewaktu  kita  merebut  kemerdekaan  nasional  saja,  tetapi  kita  perlu  membangun  bangsa  kita untuk mengisi kemerdekaan. Bangsa yang tercerai berai tidak mungkin membangun negaranya dengan baik. Demikian pula halnya dengan negara Indonesia. Tanpa semangat perjuangan dan dedikasi yang kuat kita  tidak  mungkin  bisa  menggalang  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  demi  tercapainya  stabilitas  yang mantap.
Pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  kegiatan  bangsa  untuk  mengalang  persatuan  dan kesatuan. Bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat internasional. Misalnya masyarakat sipil perlu juga mendukung program-program baik dari pemerintah, masarakat sipil perlu juga mendukung tercapainya kolaborasi negara Indonesia dan negara-negara lain yang tergabung dalam KTT G20 di Bali, Indonesia.  Dengan  cara  tetap  berkontribusi  untuk  menyuarakan  persatuan  dan  kesatuan  negara  demi terwujutnya  stabilitas  ketahanan  nasional.  Supaya  kegiatan  ini  disambut  baik,  maka  perlu  adanya kerjasama antara anggota masyarakat dan diarahkan kepada tujuan kebersamaan bangsa dalam segala dimensi  dan  aspeknya.  Artinya  dalam  menilai  pembangunan  dengan  tepat  dan  teliti  kita  harus berpegangteguh kepada kodrat dan tujuan bangsa ini. Konsep dan tujuan itu diungkapkan dalam konsep “aku  dan  citra  diri  bangsa  Indonesia  yang  diungkapkan  dengan  jelas  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945 (Sukarno, 2006).
Tujuan  pembangunan  di  Indonesia  tidak  boleh  menyimpang  dari  kelanjutan  tujuan  perjuangan bangsa. Tujuan perjuangan bangsa Indonesia ialah kemerdekaan sebagai hak segala bangsa berdasarkan perikemanusiaan dan perikehidupan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 (Sukarno, 2006). Karena itu pembangunan nasional Indonesia harus membantu tegaknya kemerdekaan bagi individu dan masyarakat sipil atau civil society Indonesia. Setiap bentuk penjajahan, penindasan dan pemerasan terhadap manusia
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
harus diatasi dalam pembangunan nasional, bila tidak diatasi akan menimbulkan konflik dan perpecahan (Kaelan, 2009).
Dengan mengetahui berbagai tantangan dan masalah untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa,  maka  dapat  kita  ketahui  betapa  banyaknya  tugas  yang  dihadapkan  kepada  bangsa  Indonesia. Artinya  dengan  menyadari  adanya  berbagai  kekurangan  bahkan  penyelewengan  dalam  melaksanakan Pancasila,  diharapkan  dari kita  untuk  berbuat  represif  dan  preventif (Kaelan, 2009). Karena  itu  paham persatuan selalu kita pegang teguh. Dengan cara ini berbagai kekuarangan dapat diperbaiki dan sekaligus dapat dicegah adanya penyelewengan dan kekurangan yang akan datang. Bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa  persoalan dan tantangan tetap akan ada dan tetap menuntut kita untuk selalu waspada terhadap  bahaya  yang  mengancam  ketahanan  nasional.  Setiap  perkembangan  selalu  mengalami tantangan dan jawaban, aksi dan reaksi.

## d. Semangat Gotong Royong
Semangat  gotong  royong  dapat  dipandang  sebagai  suatu  sistem  nilai,  yang  melatar  belakangi kebiasaan saling menolong sebagai suatu keharusan dalam keadaan buruk atau kekurangan (Aswandi, & Roisah, 2019). Demikian pula halnya dengan semangat gotong royong bila diterapkan pada suatu negara yang sedang membangun. Dalam suatu negara seperti Indonesia semangat gorong royong merupakan suatu  kesadaran  akan  tanggung  jawab  aktif  untuk  mempertahankan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Semangat  ini  telah  dirumuskan  dalam  Sila  Perikemanusiaan  dan  Keadilan  Sosial.  Dalam  membangun masyarakat  modern,  pelaksanaan  kedua  sila  secara  tegas  perlu  ditekankan  dan  berani  menghapus kebiasaan  yang  hanya  mengejar  kepentingan  pribadi  atau  golongan  dengan  cara  menyalah  gunakan wawenang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya (Pinasang, 2012).
Masyarakat modern harus lebih bercorak nasional dan teratur, supaya hal yang mendesak dapat dilaksanakan  dengan  warisan  masa  lampau. Dalam mempertahankan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, rakyat harus mempunyai semangat gotong royong untuk membangun negara. Sebab dengan semangat ini  kita  bisa  hidup  bersama  dalam  suatu  negara  kesatuan  dengan  demokrasi  Pancasila.  Demokrasi Pancasila bertitik tolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong (Kristanto, 2000). Semangat gotong royong memerlukan perhatian khusus terhadap kepentingan bersama dan keberanian untuk melibatkan diri dalam rangka membangun bangsa dan negara.
Semangat  gotong  royong  merupakan  suatu  kesatuan  dalam  rangka  memelihara  dan mempertahankan bangsa dan negara menjadi satu keluarga yang tanpa percekcokan (Kristanto, (2000). Keluarga itu ialah warga masyarakat yang mengaku dirinya sebagai warga negara. Setiap masyarakat yang tinggal  di  suatu  negara  harus  memelihara  perdamaian  di  antara  masyarakat  sekitarnya.  Mereka  yang mencoba mengacau, merusak ketertiban bersama harus dihukum atau ditindak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Negara kesatuan Indonesia memegang teguh demokrasi Pancasila, siapa yang mencoba merusak  kesatuan  akan  ditindak.  Pengalaman  sejarah  telah  membuktikan  bahwa  negara  kesatuan Indonesia  berkali-kali  mengalami  jatuh  bangun  dari  pemberontakan.  Dari  pengalaman  ini  kita  bisa mengambil  manfaat  dan  hikmatnya  untuk  mempertahankan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  azas  yang patut kita pertahankan dalam negara kesatuan Indonesia.

## e. Ancaman Terhadap Persatuan Indonesia
Peneliti  memaksudkan  ancaman  terhadap  persatuan Indonesia  itu  sebagai  bentuk  bahaya,  yang bersifat ancama, hambatan dan tantangan, yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan hidup dan  identitas  suatu  negara  dan  bangsa.  Karena  bangsa  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa, kebudayaan dan kepercayaan, maka pembinaan persatuan itu harus dilakukan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan nasib dan persamaan kepentingan. Artinya dalam membangun bangsa dan negara, kita  tidak  berpedoman  pada  persoalan  mayoritas  atau  minoritas,  tetapi  kita  lebih  memperhatikan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
kepentingan bersama dan hal ini kita realisasikan melalui persatuan bangsa. Sejatinya kedua belah pihak yang  mayoritas  dan  maupun  yang  minoritas  harus  saling  harga  menghargai  dan  hormat menghormati demi terbitnya persatuan bangsa, bila tidak diperhatikan persoalan ini akan menjadi suatu ancaman besar bagi persatuan bangsa (Yewangoe, 2002).
Dalam  rangka  mempertahankan  persatuan  bangsa  banyak  ancaman  yang  kita  hadapi  seperti, insiden-insiden  fisik,  subversi,  pemberontakan  dalam  negara  sendiri,  tekanan-tekanan  dalam  bidang ideologi atau mental, politik dan ekonomi. Di samping ancaman yang datang dari pihak luar, mislanya; pengaruh komunis, liberalisme, sosialisme, masuknya ideologi asing dan lain-lain, ada pula ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan di dalam. Misalnya: kurang adanya kebebasan beragama, jurang antara kaya dan  miskin  yang  terlalu  menyolok  dan  perbedaan  suku  yang  mempunyai  dampak  memecah  belah persatuan.  Mislanya  kerusuhan-kerusuhan,  pemberontakan  bersenjata,  ketegangan-ketegangan  sosial lainnya yang merupakan cetusan dari rasa ketidakpuasan, rasa frustasi golongan masyarakat, tindakan rasial, yang kesemuanya merupakan ancaman-ancaman yang serius bagi persatuan bangsa dan negara.

## f. Kurang adanya kerukunan antar umat beragama
Bangsa dan Negara Indonesia mengakui bahwa  kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang  paling  utama  di  antara  hak-hak  asasi  manusia,  karena  kebebasan  beragama  tersebut  bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragaman bukan pemberian negara atau  bukan  pula  pemberian  satu  golongan  saja,  tetapi  kesadaran  pribadi  masing-masing  masyarakat. Dalam artian bahwa hidup rukun di suatu negara yang majemuk agama dan kepercayaannya, dituntut dari setiap pihak adanya sikap saling terbuka, dan salng menghargai agama maupun kepercayaan orang lain. Karena  itu  kegiatan  beragama  di  dalam  masyarakat  yang  majemuk  seperti  Indonesia,  harus  mampu menciptakan persatuan dan kesatuan kebangsaan (Yewangoe, 2002).
Dalam kehidupan yang penuh dengan ajaran baik dan luhur, perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sikap serta pemikiran yang mampu melihat pengaruh yang luas dan sehat di dalam kebhinnekaan agama, di mana masing-masing pihak saling menghargai dan menghormati. Dengan kata lain di dalam kehidupan beragama  perlu  ditumbuhkan  dan  dikembangkan  sikap  saling  terbuka  kepada  agama  lain  dan  tidak mengutamakan  kepentingan  mayoritas  dan  mengabaikan  agama  minoritas,  padahal  kita  merasa  satu sebagai bangsa Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar  negara  Indonesia.  Artinya  dengan  sikap  dan  wawasan  pemikiran  yang  demikianlah,  terbuka cakrawala  baru  untuk  mekarnya  kehidupan  kebhinnekaan  beragama,  di  mana  nilai-nilai  luhur  agama menjadi inti sari persatuan dan kesatuan bangsa (Yewangoe, 2002; Suradarma, 2018). Bila sikap ini tidak selalu  kita  perhatikan  dan  kembangkan,  maka  akan  menjadi  suatu  ancaman  bagi  negara  kita  yang majemuk masyarakatnya.
Menurut Pasal 29 UUD 1945 Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah menurut  agama  dan  kepercayaanya  itu  (Triwijaya et  al. ,  2020;  UUD,  1945).  Negara  Pancasila  juga menciptakan persyaratan-persyaratan positif dan memberi bantuan, supaya para pemeluk agama dapat dengan  lebih  leluasa  mengamalkan  kehidupan  beragama  dan  kepercayaan  mereka  masing-masing (Rizkianto,  2022).  Bila  hal  ini  kurang  mendapat  perhatian,  maka  akan  menjadi  masalah  pokok  bagi kerukunan  umat  beragama  dalam  masyarakat  yang  majemuk  dan  akan  menjadi  ancaman  yang  paling berat bagi persatuan bangsa dan negara.
Negara  Indonesia menggunakan  semboyan  “Bhinneka  Tungga  Ika”.  Oleh  karena  itu keanekaragaman dalam banyak bidang untuk hidup bermasyarakat dan bernegara harus diterima sebagai hal  yang  positif,  akan  tetapi  atas  dasar  dan  demi  persatuan  yang  kuat.  Dalam  banyak  negara,  bahkan sejarah  bangsa  Indonesia  sendiri  menunjukkan  bahwa  perbedaan  agama  tidak  jarang  disalahgunakan untuk memancing perbedaan dan pertentangan lain yang ada, sehingga menjadi ancaman bagi negara
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
persatuan (Taopan et al. , 2020). Mislanya bila kita membiarkan berlakunya hukum suatu agama secara nasional tidak hanya sejalan dan senapas dengan Wawasan Nusantara, tetapi benih “diskriminatif” warga negara  Republik  Indonesia  berdasarkan  agama  dan  keyakinan  ditolerir.  Sedangkan  kesatuan  bangsa, negara  dengan  dasar-dasarnya  serta  wilayah  telah  dinyatakan,  diperjuangkan,  dikokohkan.  RUU  PA merupakan  salah  satu  cara  untuk  menolak  ideologi  yang  telah  kita  sepakati  bersama,  yaitu  Negara Kesatuan. Jika RUU PA diterima, maka masalah ini menjadi ancaman bagi agama minoritas yang mengakui Pancasila (Triwijaya et al. , 2020).
Kalau RUU PA tersebut diterima seutuhnya dengan mudah sekali beralih dari materi yang tercakup oleh PA ke materi lain dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka kerukunan umat beragama sudah  tidak  dihi raukan  lagi.  Meminjam  istilah  Yewangoe  (2002)  ‘agama  akan  menjadi  panglima’.  Dari sinilah kita melihat bahwa “Diktator Agama” seperti pernah dicontohkan oleh beberapa negara baik di Eropa maupun di Asia. Hak-hak azasi manusia dengan mudah sekali disingkirkan dan diinjak lebih-lebih dari warga negara yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga yang agamanya mayoritas menginjak- injak agama yang minoritas dan tidak menghormatinya. Bila hak azasi itu diterima dan dibenarkan tentu menuntut interpretasi pada pemimpin yang berkuasa bukan dari pengertian yang universal yang diterima oleh setiap manusia (Triwijaya et al. , 2020).
Kerukunan dalam bidang agama dan kepercayaan memerlukan prasyarat tertentu. Prasyarat yang paling penting adalah bahwa baik orang maupun umat beragama harus memegang teguh prinsip UUD 1945, yaitu setiap warga negara yang merdeka dalam hal agama dan kemerdekaan itu harus dijamin oleh negara  kita,  karena  berdasarkan  atas  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Di  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia harus dikembangkan sikap saling hormat-menghormati dan kerjasama antar pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup sesama umat beragama (Watunglawar & Leba, 2020). Artinya bila hak kerukunan antar umat beragama kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemimpin negara, maka akan menjadi ancaman besar bagi persatuan bangsa dan negara.

## g. Adanya jurang kaya – miskin
Keadilan  sosial  ialah  sifat  masyarakat  adil  dan  makmur  berbangsa  bagi  semua  orang,  tidak  ada penghinaan, tidak ada peperangan, tidak ada jurang antara kaya-miskin yang terlalu menyolok, bahagia materiil dan spirituill, lahir dan batin (Watunglawar & Leba, 2020). Istilah adil berarti memberi kepada orang  lain  apa  yang  menjadi  haknya  dan  tahu  apa  yang  menjadi  haknya  sendiri,  serta  tahu  apa  yang menjadi kewajibannya kepada orang lain dan dirinya (Aswandi, B., &  Roisah, K., 2019). Keadilan sosial hanya  dapat  diwujudkan  langkah  demi  langkah.  Langkah  yang  paling  utama  adalah  pembongkaran bentuk-bentuk ketidakadilan yang paling menyolok.
Ketidakadilan  yang  paling  menyolok  terdapat  di  mana  suatu  golongan  dalam  masyarakat sedemikian tidak berdaya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar dan mudah menjadi korban segala macam penghisapan, penindasan dan pemerkosaan atas hak orang lain.  Ketidakadilan  seperti  inilah  yang  disebut  kemiskinan.  Korban  dari  ketidakadilan  itu  adalah  justru mereka  yang  tidak  berdaya,  miskin,  lemah,  rakyat  kecil  dan  tidak  berpendidikan.  Mereka  inilah  yang menjadi  korban  ketidakadilan.  Hal  seperti  ini  bila  tidak  ditangani  dengan  serius  akan  menjadi  suatu tantangan, sehingga akan menimbulkan pemisahan antara si kaya dan si miskin (Ikhwan, 2015). Si kaya memperlakukan  si  miskin  sebagai  alat  yang  bisa  memuaskan  nafsu  kekayaannya,  sehingga  si  miskin merasa diperas dan mengalami ketidakadilan.
Perwujudan dari keadilan sosial hanya akan berhasil apabila jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu menyolok, dan harus diusahakan “demokratisasi” di bawahnya. Dengan “demokratisasi” dimaksud setiap usaha, agar masyarakat mulai menentukan nasibnya sendiri pada tingkat yang paling rendah. Maka golongan-golongan  bawah  harus  memperoleh  hak  untuk  mengorganisasikan  diri,  untuk  memajukan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
tuntutan-tuntutan, untuk dapat pengaruh yang sungguh-sungguh dalam penentuan arah perkembangan hidup  masyarakat.  Namun,  semuanya  ini  hanya  akan  membawa  hasil,  apabila  golongan  rendah  dalam kalangan sendiri berlaku adil terhadap yang bernasib sama atau bahkan lebih malang. Dalam hal ini usaha untuk  penyadaran  dan  pendidikan  dalam  masyarakat  masih  sangat  diperlukan,  supaya  tidak  terjadi kesalah-pahaman.  Keadilan  sosial  tidak  dapat  hanya  diharapkan  dari  atas  saja,  melainkan  harus diperjuangkan  oleh  orang dari  segala  lapisan  masyarakat  yang  bersikap  adil  dan  sosial  (Kaelan,  2009). Sehingga dengan demikian jurang antara kaya dan miskin berhasil dipersempit dan semangat berusaha dan  bekerjasama  harus  ditingkatkan  demi  tercapainya  keadilan  sosial  yang  didambakan  masyarakat (Watunglawar & Leba, 2020).
Dalam Pasal 34 UUD 1945 dikatakan bahwa “Fakir miskin dan anak -anak terlantar dipelihara oleh negara” (UUD, 1945; Lailam, 2014). Maksudnya orang yang miskin dan anak -anak yang tidak mendapat perhatian  dari  masyarakat  juga  menjadi  warga  negara  dan  dilindungi  oleh  negara.  Orang  yang  kurang mendapat perhatian itulah mereka yang miskin dan anak-anak terlantar, dan mereka itu juga dilindungi oleh  Undang-Undang  (Watunglawar  &  Leba,  2020).  Dari  ketentuan  UUD  1945  jelaslah  bahwa  hanya negara yang diberi hak monopoli, itu pun terbatas pada bidang-bidang yang paling penting untuk rakyat dan  ditujukan  untuk  rakyat.  Monopoli  yang  dilaksanakan  oleh  negara  itu  harus  dilaksanakan  demi kemakmuran  rakyat  banyak,  bukan  demi  kepentingan  para  pejabat  atau  pengelola  usaha  itu  sendiri. Keadilan sosial terganggu apabila monopoli negara tersebut dilepaskan dari tujuannya, sehingga menjadi suatu ancaman besar bagi negara untuk mencapai kemakmuran.

## h. Usaha-usaha untuk Menggalang Persatuan Indonesia
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  bangsa  pertama-tama  adalah  suatu  masyarakat,  suatu  bentuk tertentu dari masyarakat manusia. Masyarakat ini bukanlah masyarakat “ras” atau “masyarakat suku”, melainkan  merupakan  masyarakat  manusia  yang  terbentuk  karena  sejarah,  “menelan”  banyak  korban jiwa. Dewasa ini, pengertian bangsa itu tidak dapat dilepaskan dari pengertian negara yang merupakan wadah kehidupan. Kemanunggalan suatu bangsa, wujudnya yang benar-benar merupakan satu kesatuan, sehingga terbentuklah kesatuan bangsa dan negara yang merdeka. Karena itu, tepat sekali ketentuan yang tercantum di dalam GBHN yang berbunyi: “Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita- cita bangsa” (GBHN, 1999). Dari  uraian  di  atas  jelaslah,  bahwa  usaha  untuk  menggalang  persatuan  bangsa,  usaha  untuk mewujudkan satu kesatuan bangsa itu, terutama akan menyangkut usaha untuk mewujudkan kesatuan jiwa  dari  bangsa  yang  bersangkutan.  Pengertian  jiwa  itu  merupakan  pengertian  yang  sangat  sulit, menyangkut hal-hal yang abstrak dengan segala seluk-bleuknya, sehingga mudah dipahami bila pendapat orang  yang  satu  akan  berbeda  dengan  pendapat  yang  lain.  Dalam  hal  ini  perlu  suatu  usaha  untuk mempertahankan kedua pendapat yang berbeda, sehingga dapat diketemukan kata sepakat. Karena itu, pengertian jiwa dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan kehidupan politik kenegaraan yaitu sesuatu yang  berupa  pandangan  hidup  tertentu  dan  karakter  nasional  tertentu.  Sedangkan  mengenai kekuatannya, akan nampak jelas pada gejala “identitas nasional”, solidaritas nasional, kehormatan dan kebanggaan nasional serta kesetiaan nasional (Toto, 2011). Dalam konteks pengertian ini, kiranya menjadi jelas bahwa jiwa dari bangsa Indonesia itu tidak lain adalah Pancasila.
Proses ke arah kesatuan jiwa ini sesunguhnya sudah lama berlangsung dan manifestasinya yang paling  jelas  ialah  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia,  lahirnya  Pancasila  dan  usaha  untuk mempertahankannya setelah Proklamasi. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah meneruskan perjuangan itu dengan cara membangun bangsa dan negara kesatuan berdasarkan Pancasila.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221

## i. Dalam keluarga
Keluarga merupakan unit terkecil dari susunan masyarakat yang besar. Masyarakat terbentuk dari rangkaian  keluarga-keluarga.  Kegagalan  dalam  membina  unit-unit  terkecil  dalam  masyarakat  yang bernama keluarga ini, akan berpengaruh langsung terhadap baik dan buruknya masyarakat itu sendiri. Usaha  untuk  menggalang  persatuan  bangsa  dan  negara  pertama-tama  adalah  bermula  dari  keluarga. Keluarga rukun, masyarakat juga ikut rukun, keluarga pecah masyarakat juga akan pecah. Demikian pula halnya  dalam  hidup  bernegara,  bila  seseorang  dalam  keluarganya  menjadi  pemberontak,  maka  dalam negara  juga  dia  akan  menjadi  pemberonta k.  “Keluarga  sehat,  masyarakat  kompak,  keluarga  lemah, masyarakat goyah” (Yusri, 2008). Banyak masalah kenakalan anak -anak disebabkan oleh kegagalan orang tua menciptakan kerukunan dalam hidup rumah tangga.
Pengamalan  Pancasila  melalui  keluarga  bisa  lebih  dipercaya  keberhasilan  niatnya.  Tidak  ada motivasi  politik  atau  sanjungan  dan  naik  pangkat,  tetapi  motivasi  satu-satunya  ialah  membina keberhasilan hidup. Keluarga yang di dalamnya selalu terjadi perselisihan, pertengkaran antara ayah dan ibu menjadi dua “gladiator” yang saling ingin muncul sebagai pemenang tunggal, dan putera -puterinya sebagai penonton gratis, jelas dia bukan keluarga yang dapat mengamalkan sila persatuan (Yusri, 2008). Hidup  rukun  harus  dipupuk  dari  keluarga  yang  rukun  pula,  demikian  pula  halnya  dengan  negara. Masyarakat rukun, negara aman dan persatuan antara masyarakat harus didukung oleh para pemimpin pemerintah negara.
Usaha untuk menggalang persatuan harus bermula dari keluarga. Bila keluarga-keluarga bersatu membentuk satu masyarakat yang aman, maka kehidupan bernegara akan dijamin ketertibannya. Karena hidup  berbangsa  dan  bernegara  di  mulai  dari  hidup  dalam  keluarga.  Karena  itu  keluarga  memegang peranan  penting  dalam  kelangsungan  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  keluarga  seseorang diarahkan  menjadi warga negara  yang mempunyai  kewajiban,  dan  bertanggung  jawab  atas ketertiban negara di mana orang berada.
Dalam  membangun  masyarakat  berdasarkan  Pancasila,  jelaslah  bahwa  nilai-nilai  kemanusiaan mendapat  tempat  yang  tinggi  dan  nilai-nilai  ini  mulai  dikembangkan  dalam  hidup  keluarga.  Ini  berarti bahwa  harkat  dan  harga  diri  manusia  menampilkan  dirinya  secara  nyata  dalam  segala  gerak pembangunan,  khususnya  dalam  proses  membina  keluarga,  karena  keluarga  merupakan  dasar  dari segalanya. Bila hidup dalam keluarga kurang menunjukkan sikap kerja sama, bagaimana ia dapat bekerja sama dalam masyarakat untuk membangun negara? Banyak hal yang kita petik dalam keluarga, dan ini kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup dalam bernegara.

## j. Dalam pendidikan
Pendidikan bertujuan membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Yusri, 2008). Pendidikan juga memberi bekal yang diperlukan dan berguna bagi “peserta didik”, supaya dapat hidup sebagai peribadi dan  sekaligus  sebagai  anggota  masyarakat.  Dalam  pengertian  luas  pendidikan  mempunyai  arti  segala usaha masyarakat yang bertujuan membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan (Indah, 2022). Untuk  kehidupan  berbangsa  sistem  pendidikan  mempunyai  peranan  penting  dalam  rangka mempertahankan  kelestarian  hidup.  Sebab  melalui  pendidikan  anak  dididik  ke  arah  masa  depan  yang cerah, dan dibentuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas ketertiban bangsanya sendiri. Orang yang terdidik semestinya memperoleh bakal sikap, keterampilan dan cakrawala pengetahuan yang lebih  luas,  sehingga  mereka  menjadi  mampu  untuk  menyumbangkan  apa  yang  mereka  peroleh  bagi kehidupan bangsa dan negara (Yusri, 2008; Indah, 2022).
Dalam pendidikan seseorang dibentuk menjadi orang yang tampil dan bertanggung jawab, melalui pendidikan seorang dididik menjadi warga negara yang tahu apa artinya perjuangan. Melalui pendidikan kewarganegaraan khususnya dapat mengarahkan anak didik kepada perjuangan demi membangun masa
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
depan bangsa dan negara. Di samping itu pendidikan merupakan suatu usaha untuk membebaskan orang dari  perbudakan,  karena  dengan  pendidikan  orang  berusaha  untuk meningkatkan  hidupnya.  Demikian pula  halnya  dengan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  usaha  untuk  mengalang  persatuan  harus ditanamkan juga di sekolah. Seseorang yang membuat kekacauan dalam suatu masyarakat perlu dididik kepribadiannya. Di sinilah kita melihat bahwa  pendidikan merupakan tugas yang paling penting dalam membina  warga  negara  menjadi  manusia  yang  tahu  mengerti  ideologi  bangsanya  sendiri  (Suradarma, 2018).
Negara  Republik  Indonesia  mengakui  bahwa  Pancasila  bersikap  netral  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan yang memajukan pendidikan menjadi manusia seutuhnya. Perspektif ini merupakan tujuan pembangunan  atau  pembangunan  yang  dipegang  teguh  dan  memang  merupakan  perhatian  negara Pancasila.  Pendidikan  pertama-tama  dan  terutama  adalah  tanggung  jawab  dan  wawenang  orang  tua, tetapi tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan pihak lain seperti masyarakat dan negara (Yusri, 2008). Dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama  antara  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah.  Kiranya  jelaslah  bahwa  pendidikan  merupakan salah satu usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dikatakan  bahwa  salah  satu  tugas  pemerintah negara  Indonesia  adalah  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”,  ini  merupakan  salah  satu  dari  aspek pendidikan nasional. Dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa diinkari bahwa itulah salah satu  usaha  bangsa.  Melalui  pendidikan  kita  bisa  membina  seseorang  menjadi  manusia  yang  tahu  apa artinya  menjadi  warga  negara  yang  baik.  Dalam  Pasal  31  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  pengajaran merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah wajib mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh  kesempatan  untuk  mendapat  pendidikan,  karena  melalui  pendidikan  orang  dibentuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab (Yusri, 2008; Indah, 2022).

## k. Dalam kebebasan beragama
Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam sekitarnya di mana dia berada. Di samping itu  dengan  mengembangkan  perikehidupan  beragama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan,  yang  selaras dengan  penghayatan  dan  pengalaman  Pancasila,  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  diharapkan mempunyai  dan  dapat  mengembangkan  jiwa  yang  dinamis  dan  semangat  gotong  royong  sehingga sanggup  serta  mampu  untuk  melanjutkan  perjuangan  bangsa  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  nasional, yaitu mempertahankan negara persatuan Indonesia (Yewangoe, 2002).
Dalam  usaha  membina  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  serentak  memberi  peluang  bagi pengembangan  kebhinnekaan  yang  selaras  dan  wajar,  maka  kebebasan  beragama  harus  selalu  dijaga. Artinya  untuk  melanjutkan  usaha  terpeliharanya  kebebasan  beragama  serta  pembudayaan  Pancasila dikalangan umat beragama, dituntut dari pihak kita sikap dialog dan terbuka terhadap agama orang lain. Usaha  ini  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  tetap  terpeliharanya  stabilitas  nasional  dalam  rangka mengamalkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu suasana kebebasan hidup beragama dan pembudayaan Pancasila diperlukan untuk mengarahkan kegiatan penerangan dan penyuluhan  agama  guna  meningkatkan  akhlak  dan  moral  bangsa  dalam  rangka  hidup  berbangsa  dan bernegara yang memegang teguh persatuan bangsa dan negara (Yewangoe, 2002; Nimrod, et al., 2020). Dalam usaha menggalang persatuan Indonesia, kebebasan beragama di negara kita yang Bhinneka Tunggal  Ika  ini  harus  mendapat  perhatian  khusus.  Kebebasan  beragama  berarti  setiap  orang  bebas memilih,  mengamalkan  dan  mewartakan  agamanya  sesuai  dengan  keyakinan  masing-masing,  asalkan tidak  mengganggu  agama orang  lain  (Yewangoe,  2002;  Nimrod, et  al., 2020). Manusia  sebagai  pribadi diberi akal budi mempunyai tanggung jawab pribadi, yang tidak dapat diambil alih oleh siapa pun untuk
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
menganut agama yang dia anggap baik. Setiap orang mempunyai kewajiban dan karena itu pula hak untuk mencari kebenaran itu terutama dalam bidang agama sesuai dengan suara hatinya.

## KESIMPULAN
Dalam  seluruh  pembahasan  ini,  peneliti  ingin  menjelaskan  bahwa  paham  nasionalisme  dan persatuan  merupakan  tolok  ukur  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Pluralitas  yang  ada  dalam  lapisan masyarakat  justru  memperkaya  persatuan  tersebut,  hal  ini  tersurat  dalam  “Bhinneka  Tunggal  Ika”. Dengan kemauan untuk bersatu, maka persatuan akan lebih kokoh.
Pahan nasionalisme dan konsep persatuan berdasarkan Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, pengertian persatuan di sini berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  berdasarkan  atas  persatuan  dan  perwujudan  keadailan  sosial  bagi  segenam  rakyat. Pengertian negara “Persatuan” adalah negara mengatasi segala paham golongan, paham perseorangan, menghendaki persatuan meliputi bangsa Indonesia seluruhnya. Oleh karenanya negara dan setiap civil society mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Jelaslah bahwa untuk mencapai persatuan perlu adanya pengorbanan dari masing-masing individu.
Dalam  mempertahankan  dan  membina  Persatuan  Indonesia  tidak  cukup  kita  hanya  menghapal buku-buku  Pancasila  dan  undang-undang  yang  berlaku,  kita  harus  melakukan  suatu  tindakan  nyata. Persatuan harus mulai ditanamkan dalam keluarga, melalui lembaga pendidikan, hubungan yang akrab antar  masyarakat  beragama,  serta  mendukung  usaha  pemerintah  dewasa  ini  melalui  pendidikan kewarganegaraan, tujuannya memberikan kesadaran yang mendalam kepada masyarakat sipil atau civil society akan pentingnya semangat nasionalisme dan arti persatuan, terutama persatuan yang didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.
De  facto persatuan  amat  perlu,  agar  masyarakat  dapat  menjalani  hidupnya  secara  bebas  dan manusiawi.  Melalui  persatuan  masyarakat  dapat  tumbuh  berkembang  ke  arah  warga  negara  yang dewasa,  utuh  dan  integral.  Kesardaran  akan  nilai  persatuan  menumbuhkan  corak  dan  struktur penghayatan  hidup  bersama,  yang  akhirnya  menopang  berdiri  kokohnya  negara  Indonesia.  Akhirnya, selayaknya civil  society atau  masyarakat  sipil  berusaha  meningkatkan  persatuan,  terutama  melalui kebersamaan hidup dengan semakin memasyarakat tanpa pandang suku, ras, kebudayaan, golongan dan agama, sebagai realisasi dari tanggung jawab dan kesadarannya akan persatuan yang tertuang dalam Sila III Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif, Muhammad. (2013). Agama dan Konflik Sosial. Bandung: Marja. Amirmachmud, H. (1987). Perkembangan Politik dalam Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Anggono, B. D. (2020). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. Jurnal Konstitusi, 16 (4), 695-720.
Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (2), 128-145.
Brata,  I.  B.,  &  Wartha,  I.  B.  N.  (2017).  Lahirnya  Pancasila  Sebagai  Pemersatu  Bangsa  Indonesia .  Jurnal Santiaji Pendidikan, 7 (1), 95-115. Budiardjo, Miriam. (1977). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Gustiranda, H. dkk. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter  dalam Budaya  Sekolah di SMPN 8 Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 10 (1), 78-87. Ikhwan, B. A. (2015). Islam dan Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani.
Kaelan. (2009). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (ketiga). Yogyakarta: Paradigma. Kristanto, J., B. (2000). Seribu Tahun Nusantara. Jakarta: Kompas.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index P-ISSN: 2339-2401/E-ISSN : 2477-0221
Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 11(1), 19 – 42. Latief, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasional, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia. Lemhannas. (1985). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta: Gramedia. Lestari, D., Indah. (2022). Kajian Pendidikan Pancasila dalam Revitalisasi Moral Bangsa. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3 (1), 57-68.
Nimrod,  F.  T.,  Petrus,  L.,  &  Leonard,  L.  (2020).  Peran  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dalam Meningkatkan  Kualitas  Sikap  Hidup  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  di  Kota  Kupang. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 (1), 1-9.
Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Unsrat, 20 (3), 1 – 10.
Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3 (3), 213 – 222.
Rizkianto,  Anggit.  (2022).  Falsafah  Pancasila  Sebagai  Basis  Pengembangan  Dakwah  Islam. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3 (2), 69-94.
Septiyani, Novita dan Nidar Yusuf. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Siswa Sekolah Dasar di Sekolah Indonesia Singapura. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 10 (1), 1-8. Simbolon, Parakitri T. (2006). Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas.
Suradarma,  I.  B.  (2018).  Revitalisasi  Nilai-nilai  Moral  Keagamaan  di  Era  Globalisasi  Melalui  Pendidikan Agama. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan, 18 (2), 50 – 58. Sukarno. (2006). Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Yogyakarta: Penerbit Media. Suryana, Toto. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, 9 (22), 11-23. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syaukani,  Imam.  (2008). Kompilasi  Kebijakan  Dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Kerukunan  Umat Beragama. Jakarta: Puslitbang.
Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 (2), 115-129.
Widyawati. (2021). Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 (2), 66-87.
Watunglawar,  B.,  &  Katarina,  L.  (2020).  Kesejahteraan  Sosial:  Sebuah  Perspektif  Dialektis. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 (1), 10-24. Yamin, Muhammad. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid 1-3. Jakarta. Yewangoe, A. A. (2002). Agama dan Kerukunan. Jakarta: Gunung Mulia.
Yusri,  M.  F.  M.  (2008). Prinsip  Pendidikan  Multikulturalisme  dalam  Ajaran  Agama-agama  di  Indonesia.
Jurnal Kependidikan Islam , 3 (2), 45-56.