e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENJALANKAN MEDIASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA SEMARANG

## Rikart Maha Riskianti
Magister Hukum Universitas Semarang rikartmaha95@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisa kewenangan pengadilan agama menjalankan  mediasi  sengketa  perbankan  syariah  di  kota  Semarang.  Perkembangan perbankan syariah cukup pesat beberapa tahun terakhir di Indonesia. Khusus berkaitan dengan lembaga perbankan syariah. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak dalam ekonomi syariah landasan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara yuridis ada di dalam lingkungan  Peradilan  Agama.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pendekatan  yang dipergunakan adalah yuridis normatife Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data  sekunder.  Spesifikasi  penelitian  ini  cenderung  deskriptif  analitis.  Analisis  data menggunakan  analisis  deduktif  dan  induktif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  perubahan Undang-Undang no.3 tahun 2006 menjadi bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekomomi syari’ah,  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  49.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah (perbankan syari’ah) di Pengadilan Agama terdapat dua jalur pertama jalur perdamaian dan kedua  jalur  mediasi,  para  hakim  pada  sidang  pertama  mengupayakan  perdamaian  melalui mediasi sesuai dengan petunjuk PERMA No. 01 Tahun 2008.  Beberapa permasalahan yang dihadapi  melalui  instrument  non  litigasi  diantaranya  adalah  benturan  antara  model penyelesaian  non  litigasi  di  luar  kewenangan  Pengadilan  Agama  diantaranya  adalah BASYARNAS,  maka  perlu  diselesaikan  melalui  harmonisasi  dan  sinkronisasi  peraturan perundang – undangan, sehingga peran dan kewenangan Pengadilan Agama dapat dijalankan dengan baik
Kata kunci: Penyelesaian; sengketa ekonomi syariah; pengadilan agama.
e-ISSN : 2621-4105

## AUTHORITY OF RELIGION COURT RUNNING THE SHARIA BANKING MEDIATION IN SEMARANG CITY

## Rikart Maha Riskianti
Master of Law, University of Semarang rikartmaha95@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  authority  of  the  religious  court  to  mediate Islamic banking disputes in the city of Semarang. The development of Islamic banking is quite rapid  in  recent  years  in  Indonesia.  Especially  related  to  Islamic  banking  institutions.  The increasingly rapid development of Islamic economics in Indonesia has legal implications if there are disputes between parties in the sharia economy the legal basis for the settlement of juridical  sharia  banking  disputes  is  within  the  Religious  Courts.   This  study  is  a  research approach used  is  juridical  normatife  The  type  of  data  used  is  primary  data and  secondary data.  The  specifications  of  this  study  tend  to  be  descriptive  analytical.  Data  analysis  uses analytical and inductive analysis. The result of this study is that the amendment to Law No. 3 of 2006 has increased, namely resolving the shari'a economic dispute, as stated in article 49. Shari'ah economic dispute resolution (shari'ah banking) in the Religious Courts there are the first two lanes peace and the two mediation paths, the judges at the first session sought peace through  mediation  in  accordance  with  PERMA's  instructions  No.  01  of  2008.  Some  of  the problems  faced  through  non-litigation  instruments  include  conflicts  between  non-litigation settlement models outside the authority of the Religious Courts such as BASYARNAS, it needs to be resolved through harmonization and synchronization of laws and regulations, so that the role and authority of the Religious Courts can be carried out by good.
Keywords: Settlement; sharia economic dispute; the religious court
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  adalah  sebuah  wadah alternatif  diluar  pengadilan  (non-litigasi)  di  dalam  penyelesaian  sengketa  atau perkara  di  perbankan  syariah  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  lainnya. Keberadaan  Basyarnas  saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  umat  Islam  Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan  syariah  di  Indonesia  dewasa  ini.  Pertumbuhan  ekonomi  dan  bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. 1
Perbankan  menjadi  salah  satu  pilar  yang  penting  dalam  pembangunan ekonomi  Indonesia  pada  saat  ini.  Interaksi  antara  masyarakat  dengan  dunia perbankan saat ini sudah menjadi sesuatu kebutuhan.  Perkembangan perbankan syariah  cukup  pesat  beberapa  tahun  terakhir  di  Indonesia.  Khusus  berkaitan dengan lembaga perbankan syariah, paling tidak terdapat 25 lembaga bank yang ada  di  Indonesia  telah  membuka  bank  syariah.  Bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  intermediasi,  Bank  syariah memiliki dua jenis transaksi yakni melalui Simpanan dan Pembiayaan. Melalui Simpanan yaitu wadiah dan mudharabah. Sedangkan melalui pembiayaan dibagi menjadi  dua,  dengan  prinsip  bagi  hasil  yakni  mudharabah,  musyarakah,  dan dengan  prinsip  jual  beli  yaitu  murabahah,  salam,  istishna,  serta  ijarah.  Dalam hubungan yang terikat dalam akad.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  menjadikan  eksistensi  perbankan  syariah  dengan  payung  hukumnya sudah terpenuhi. Demikian juga ketentuan yang mengatur masalah penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  sebelum  diberlakukan  Undang  Undang  Perbankan Syariah, landasan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara
1 Ephin Apriyandanu, Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hal 33
e-ISSN : 2621-4105
yuridis ada di dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan klausul yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Perkembangan  ekonomi  syariah  yang  semakin  pesat  di  Indonesia memberikan  implikasi  hukum  apabila  ada  sengketa  antara  para  pihak  dalam ekonomi syariah. Persoalannya sengketa ekonomi syariah di bawah mekanisme peradilan/lembaga.  Sengketa  atau  konflik  hakekatnya  merupakan  bentuk aktualisasi  dari  suatu  perbedaan  atau  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih. Sebagaimana  dalam  sengketa  perdata,  pada  prinsipnya  dalam  sengketa  bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi  kebebasan  untuk  menentukan  mekanisme  pilihan  penyelesaian  sengketa yang  dikehendaki  baik  melalui  jalur  peradilan  (litigasi)  maupun  jalur  di  luar peradilan (non litigasi).
Sistem  peradilan  diperkirakan  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  kompleks.  Perkiraan  ini  didasarkan  pada  fakta-fakta dilapangan. Penyelesaian melalui pengadilan dinilai terlalu rumit, membutuhkan waktu  lama  dan  tidak  memuaskan  para  pihak.  Asas  peradilan  sederhana,  cepat biaya ringan hingga kini terkesan sebagai slogan kosong saja. Akibatnya, sistem peradilan  semakin  tertinggal,  lembaga  pengadilan  dirasakan  tidak  dapat mengakomodasikan persoalan sengketa bisnis. 2 Seperti diketahui selama ini, jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak Bank Syariah dengan nasabahnya, maka alternatif penyelesaiannya diselesaikan oleh badan arbitrase, di Indonesia lembaga yang menaungi masalah penyelesaian sengketa diluar peradilan agama adalah  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS).  Dengan  demikian, berbeda dengan bank konvensional, yang lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Demikian antara lain perbedaan yang terdapat antara bank syariah dan bank konvensional.
2 Ariani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 5
e-ISSN : 2621-4105
Adanya  dualisme  kewenangan,  antara  Peradilan  Agama  sebagaimana ditentukan oleh UU No. 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 49 huruf i, bahkan juga menjadi kewenangan Peradilan Umum seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 55  Ayat  (1)  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  bila  itu menyangkut sengketa terkait dengan bank syariah, demikian juga dengan Fatwa MUI yang menyatakan diselesaikan ke Basyarnas. sehingga ke tiga UU tersebut yang  mengatur  kewenangan  penyelesaian  sengketa,  sehingga  membingungkan bagi masyarakat dalam mencari keadilan hukum.
Sengketa  tersebut  bisa  diselesaikan  melalui  musyawarah,  mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain  dan/atau  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum.  Padahal, kewenangan  ini  jelas  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama  sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Pengadilan  Agama  Semarang  sampai  saat  ini  hanya  menerima  perkara ekonomi syariah ( perbankan syariah ) berjumlah 1 perkara sejak tahun 2017 dan belum penyelesaian putusan. ( sumber : Panitera muda PA Semarang )

## B. PERMASALAHAN
Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan dalam permasalahan yaitu :
1. Bagaimana  kewenangan  pengadilan  agama  menjalankan  mediasi  sengketa perbankan syariah dikota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama?
2. Bagaimana kewenangan ideal pengadilan agama dalam menjalankan mediasi sengketa  perbankan  syariah  dikota  Semarang  sesuai  denganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan
e-ISSN : 2621-4105
menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  di dalam gejala bersangkutan. 3

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif.  Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada. 4 Tahapan pertama  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum),  yaitu  dengan  mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). 5
Penelitian  tentang  Kewenangan  Pengadilan  Agama  Menjalankan  Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Pengadilan  Agama  adalah  yuridis  sosiologi karena dalam penelitian ini diawali dengan telaah bahan keperpustakaan yaitu Undang-Undang RI No 3 Tahun 2006 yang dihubungkan berdasarkan fakta– fakta yang ada di dalam masyarakat khususnya padaKewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Pengadilan Agama.
2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan  segi  tujuannya,  penelitian  ini  cenderung deskriptif  analitis . Tujuan penelitian diskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. 6
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm.43.
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14
5 Hardijan Rusli , 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana, ( Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun,  hlm. 50.
6 C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20 ,(Bandung:Alumni,1994),hlm 89.
e-ISSN : 2621-4105
3. Sumber dan Jenis Data
Untuk  mendapat  data  yang  akurat  dan  faktual  dalam  penelitian  ini menggunakan data sekunder.

## D. PEMBAHASAN
A. Kewenangan  Pengadilan  Agama  Menjalankan  Mediasi  Sengketa Perbankan Syariah Dikota Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
Salah  satu  tujuan  pokok  lahirnya  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  adalah  untuk  mempertegas  kedudukan  dan  kekuasaan lingkungan  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  bagian  pelaksana “kekuasaan  Kehakiman”  atau  judicial  Power”dalam  negara  Republik Indonesia. Penegasan tujuan ini dapat disimak dalam rumusan konsideran huruf c dan e. Dalam huruf c dirumuskan : “ Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah  melalui  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU No.  14  tahun  1970  tentang  Ketuanketentuan  pokok  Kekuasaan Kehakiman”. 7 Dari  rumusan  ini  ditegaskan  bahwa  lingkungan  Peradilan Agama  adalah  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  ikut berfungsi  dan  berperan  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  dan  kepastian hukum.  Agar  jelas  peran  dan  fungsinya  melaksanakan  kekuasaan kehakiman, huruf e menegaskan ; “... dipandang perlu menetapkan undang- undang dalam lingkungan Peradilan Agama.” Kemudian pada penjelasan umum  angka  i,  dipertegas  lagi  fungsi  kekuasaan  kehakiman  lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, hanya meliputi “bidang tertentu”. Rumusan umum ini semakin mempertegas kesederajatan lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakiman dengan  lingkungan  peradilan  lainnya.  Dengandemikian  kedudukan  dan fungsi  lingkungan  Peradilan  Agama  bergandengan  dalam  suatu kesederajatan  yang  sama  dengan  lingkungan  peradilan  Umum,  Peradilan
7 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama Uu No. 7 Tahun 1989 (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hal. 25
e-ISSN : 2621-4105
Tata  Usaha  Negara,  dan  Peradilan  Militer.  Masing-masing  lingkungan, dalam  mengemban  dan  melaksanankan  fungsi  kekuasaan  kehakiman, mempunyai kewenangan mengadili perkara di bidang tertentu. Pembatasan kewenangan  yurisdiksi  setiap  lingkungan  peradilan  tanpa “subordinasi” antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing secara otonomi berdiri sendiri  dan  berpuncak  ke  Mahkamah  Agung  .  Hal  ini  ditegaskan  ulang kembali  dalam  pasal  2  dan  3  ayat  (2).  Menurut  pasal  2  ;  “ Peradilan Agamamerupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarikeadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimanadimaksud  dalam  undang-undang  ini”.” .  Kemudian  pasal  3 ayat  2  menjelaskan  : Kekuasaan  Kehakiman  di  lingkungan  Peradilan Agama  berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  sebagai  Peradilan  Negara Tertinggi ”.
Walaupun  kedudukan  dan  fungsi  peradilan  Agama  sudah dipertegaskan  oleh  UU  No.  14  tahun  1970  tersebut,  namun  masih  juga terdapat  yang  meremehkan  dan  mendiskreditkan  keberadaan  PA,  seolah- olah  berada  pada  posisi  yang  delimatis,  dan  serba  keterbatasan. Untukmenghilangkan anggapan ini, maka pada tanggal 29 Desember tahun 1989,  disahkanlah  UU  No.  7  tahun  1989  tentang  PA.  Dengan  lahirnya undang-undang  ini,  sebagai  unifikasi  terhadap  kesatuan  hokum  di lingkungan Peradialan Agama.
Pada masa reformasi, isu seputar indepedensi kekuasaan kehakiman memang  menggema  pasa  saat  bergulirnya  tuntutan  reformasi  di  segala bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  di  bidang  hukum. Kekuasaan  kehakiman  dianggap  dikebiri  oleh  kekuasaan  eksekutif  yang salah  satu  contohnya  nampak  bahwa  pembinaan  secara  organisatoris, administratif  dan  finansial  berada  ditangan  eksekutif.  Mahkamah  Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis  justicial.  Bagaimanapun  hal  ini  dapat    mengurangi  kebebasan
e-ISSN : 2621-4105
kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan. 8 Oleh karena itu,  muncul  tuntutan  dari  banyak  pihak  agar  kekuasaan  kehakiman  harus bersifat  independen,  salah  satunya  adalah  mekanisme  pembinaannya. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan  Kehakimana  di  atas  merupakan  undang-undang  yang menganut sistem dua atap ( double roof system) dalam hal ini. Artinya terkait dengan  pembinaan terhadap lembaga  peradilan  yang  ada  dua  badan  yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung selaku pembina teknis yusticial,  dan  departemen  melakukan  pembinaan  terhadap  administrasi, organisasi, dan finansial.
Untuk memenuhi tuntutan reformasi tersebut maka UUNo. 14 tahun 1970 diatas  diganti  dengan  UU  No.  35  tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian undang-undang inipun berubah menjadi Amandemen  Undang-undang  no.  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan Kehakiman.  Undangundang  ini  mengandung  sistem  peradilan  satu  atap (One  roof  syistem) yaitu  sistem  peradilan  satu  atap  di  mana  pembinaan secara organisasi, administrasi, keuangan, dan yusticial berada langsung di Mahkamah  Agung.  Terjadinya  perubahan  undang-undang  pokok-pokok kekuasaan kehakiman (UU No. 4 Tahun  2004) ini, disebabkan terjadinya amandemen  terhadap  pasal  24  UUD  1945  :  Pemegang  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  adalah  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi.  Dengan  adanya  perubahan  undang-undang  ini,  maka  seluruh peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  badan  peradilan  otomatis mengalami  perubahan,  sebagaimana  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama di atas berubah menjadi amademen UU No. 3 Tahun 2006 tentang  Peradilan  Agama.  Dengan  demikian,  Peradilan  Agama  di  era reformasi  ini  semakin  mantap  kedudukannya  dan  fungsinya  dalam menjalankan  kekuasaan  kehakiman  sederajat  dengan  peradilan  negara
8 Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang ‐ undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan) , (Yogyakarta : ULL Press , 2007) hal. 37.
e-ISSN : 2621-4105
lainnya  di  Indonesia.  Kata  “kekuasaan”  di  sini  sering  disebut  dengan “kopetensi”,  yang  berasal  dari  bahasa  Belanda  “ Competentie’, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan  “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebutdianggap semakna. 9 Kekuasaan Peradilan Agama terbagi dua, pertama, kekuasaan relatif, yaitu yang berhubungan dengan wilayah hukum suatu  pengadilan,  baik  pengadilan  tingkat  pertama  maupun  pengadilan tingkat  banding.  Artinya  cakupan  dan  batasan  kekuasaan  relatif  meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10
Daerah  hukum  pengadilan  Agama  sama  dengan  daerah  hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Sedangkan daerah hokum Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana Pengadilan Tinggi melputi wilayah propinsi. Sedangkan kekuasaan mutlak adalah yang berhubungan dengan  jenis  perkara  perdata  tertentu  yang  berlaku  bagi  golongan  rakyat tertentu  yaitu  orang  Islam. 11 Dalam  pasal  49  UU  No.  7  Tahun  1989 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas, dan menyelesaikan perkara- perkara  ditingkat  pertama  anatra  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang perkawinan, wasiat, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  perkara  perdata  selain  dalam ketiga  bidang  tersebut,  berada  di  luar  kekuasaan  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu dengan jelas diatur dengan ketentuan pasal 50 ,’ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang di maksud dalam pasal 49 tersebut, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih  dahulu  oleh  Peradilan  Umum’.  Menurut  penjelasan  pasal  itu, Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa di maksud tidak berarti menghentikan  proses  peradilan  Agama  atas  objek  yang  tidak  menjadi sengketa itu.
9 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,( 2002), hal 25.
10 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 204.
11 Ibid,207
e-ISSN : 2621-4105
Perkara ini merupakan perkara pra yustisial yang biasa dalam proses peradilan,  sehingga  tidak  mengurangi  kemandirian  Pengadilan  Agama dalam memutuskan perkara. Sedangkan yang dimaksud sengketa mengenai hak  milik  atau  keperdataan  lain  dalam  ketentuan  itu,  adalah  sengketa dengan pihak ke tiga. Ketentuan itu juga ditafsirkan bahwa sengketa milik dan sengketa keperdataan lain tidak meliputi para pihak yang berperkara, tetapi sepanjang hal itu meliputi pihak ketiga. Jika sengketa miliknya antar para pihak, hal itu dianggap bukan sengketa milik atau keperdataan. 12
Selain  kewenangan  Peradilan  Agama  tidak  meliputi  sengketa  hak milik,  juga  dalam  perkara  warisan  orang  Islam  diberi  hak  opsi  (Pilihan Hukum). Dalam hal penerapannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran MA No. 2 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa ketentuan pilihan hukum adalah merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku  bagi  golongan  rakyat  yang  hukum  kewarisannya  tunduk  kepada hukum  adat,  hukum  Islam,  dan  hokum  BW.  Para  pihak  boleh  memilih, kalau memilih hukum Islam berarti diajukan perkaranya ke PA.
Di  era  reformasi  sekarang  ini,  UU  No.  7  Tahun  1989  tersebut diamandemenkan  dengan  UU.  No.  3  Tahun  2006  tentang  PA.  Undang- undang  yang  baru  ini  memberi  terobasan  terhadap  perluasan  wewenang Peradilan Agama;
‐ pasal 49 menyebutkan kewenangan PA meliputi ; perkawinan, kewarisan, hibah,  wakaf,  shadaqah,  ditambah  lagi  dengan  perkara-perkara  dalam bidang  zakat,  infak,  dan  ekonomi  syari’ah.  Bidang  ekonomi  syariah,  dan member  istbat  kesaksian  rukyak  hilal  dalam  penentuan  awal  bulan  pada tahun Hijriyah. Di samping itu memberi peluang dalam bidang pidana Islam yang  secara  khusus  dilimpahkan  kepada Mahkamah  Syari’ah  di  Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
‐ Dihapusnya  hak  opsi  dalam  perkara  warisan.  Karena  itu,  dengan sendirinya  terhadap  sengketa  kewarisan  bagi  orang  Islam  tidak  ada  lagi
12 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 173.
e-ISSN : 2621-4105
pilihan  hukum,  melainkan  harus  menyelesaikannya  berdasarkan  hukum Islam, sedangkan pengadilan yang berwenang adalah Peradilan Agama. -Peradilan Agama diberi wewenang untuk memutuskan sengketa hak milik atau  keperdataan  lain  yang  terkait  dengan  bidang  keperdataan.  Hal  ini menjadi ganjalan dan pembatasan terhadap ruang lingkup kewenangan PA. ‐ Peradilan  Agama  berwenang  dengan  adanya  asas  penundukan  diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No. 3 th. 2006 antara lain menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkatpertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang...  “ Selanjutnya  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  :”  Yang dimaksud  dengan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan PA sesuai dengan ketentuan pasal ini”.
Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  peradilan  yang  menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata  tertentu  di  kalangan  umat  Islam  Indonesia.  Sedangkan kedudukannya  terutama  di  era  reformasi  ini  mencapai  puncak kekokohannya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemennya secara eksplisit  dinyatakan  bahwa  lingkungan  Peradilan  Agama  disebutkan seabagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan  peradilan  lainnya  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Kemudian ditandai  dengan  disahkannya  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “ bahawa semua lingkungan peradilan , termasuk Peradilan  Agama,  pembinaan,  organisasi,  administrasi  dan  pinansialnya dialih  dari  pemerintah  kepada  Mahkamah  Agung”.  Dengan  disahkannya
e-ISSN : 2621-4105
UU  No.  4  Tahun  2004  tersebut,  otomatis  UU  No  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  dirubah  menjadi  Amandemen  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama.  Dengan  demikian,  semakin  mantaplah kedudukan  Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Dengan  laihirnya  UU  No.  3 Tahun 2006 tersebut, maka wewenang Peradilan Agama menjadi bertambah yaitu  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari’ah,  sebagaimana  tertuang dalam pasal 49 undang-undang ini, yang dinyatakan bahawa :
“  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelasaikan    perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  :  perkawinan,  kewarisan,  asiat,  hibah,  wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  (perbankan  syari’ah)  di Pengadilan  Agama  terdapat  dua  jalur,  pertama,  jalur  perdamaian  dan kedua  jalur  mediasi.  Dalam  hal  proses  persidangan  hendaknya memperhatikan bahwa perkara perbankan syari’ah tersebut tidak termasuk klausula  arbitrase  dan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syari’ah.
Kemudian  acuan  sumber  hukum  dalam  proses  penyelesaiannya  harus mengacu kepada hukum acara perdata KUHPerdata, dan sumber hukum lainnya  seperti  peraturan  perundang-undangan  perbankan  syari’ah,  , kebiasaan-kebiasaan  di  bidang  ekonomi  syari’ah,  fatwa-fatwa  DSN, yurisprudensi,  dan  doktrin,  yang  semuanya  itu  dapat  dilihat  dalam pembahasan berikut ini.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum.  Dengan  demikian,  maka  hukum  acara  yang  dipakai  dalam  hal pengajua perkara sengketa perbankan syari’ah pun hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum tersebut. Didalam hukum acara perdata ini  terdapat  azaz  :  “  Peradilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
e-ISSN : 2621-4105
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  Ketentuan  sebagaimana  di  maksud  dalam  pada  ayat  (1) tidak  menutup  kemungkinan  untuk  usaha  penyelesaian  perkara  perdata secara  perdamaian”.  Dari  ketentuan  pasal  ini,  dapat  difahami,  bahwa penyelesian perkara di Pengadilan Agama terdapat dua jalur :
1. Penyelesaian Melalui Perdamaian
Landasan  adanya  penyelesaian  perkara  melalui  perdamaian  ini didasarkan  pada  azaz  hukum  acara  Peradilan  Agama  yang  dikenal adanya azaz : “Pengadilan wajib mendamaikan ke dua belah pihak’’. Kemudian di dasarkan juga pada ketentuan pasal 154 R. Bg/130 HIR dan    Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  01  Tahun  2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
Azaz di atas menunjukkan bahwa mengharuskan hakim agar dalam mengangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu  berupaya  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara. Upaya  mendamaikan  kedua  belah  pihak  berperkara  di  persidangan adalah  suatuyang  imperatif  (wajib  dilakukan).  Kelalain  hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkanbatalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. 13
Dan penerapan dari ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR yang selama ini lebih bersifat anjuran dan bersifat formalitas serta sukarela, namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 upaya damai yang harus dilakukan hakim dipersidangan tiak lagi hanya sebatas anjuran atau himbauan  yang  bersifat  formalitas  saja,  melainkan  sudah  bersifat memaksa.  Dan  hakim  hakim  wajib  terlebih  dahulu  memerintahkan para  pihak  untuk  menempuh  proses  mediasi,  sedangkan  para  pihak wajib  terlebih  dahulu  melaksanakan  apa  yang  diperintahkan  hakim tersebut. Namun meskipun demikian, hal ini tentu saja tidak berarti menutup  kesempatan  bagi  para  pihak  untukmelakukan  perdamaian
13 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 239.
e-ISSN : 2621-4105
tanpa  bantuan  mediator.  Berdasarkan  kedua  landasan  perdamaian tersebut  baik  itu  melalui  ketentuan  Pasal  154  R.Bg/130  HIR  dan PERMA di atas, maka langkahlangkah yang harus dilakukan hakim dalam  upaya  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara  di persidangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
Upaya  Damai  atas  dasar  ketentuan  pasal  154  R.  Bg/130  HIR Ketentuan pasal ini antara lain :
1. Bila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  para  pihak  datang menghadap,  maka  pengadilan  negeri  dengan  perentaraan  ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila  dapat  dicapai  perdamaian,  maka  di  dalam  sidang  itu  juga dibuatkan  suatu  akta  dan  para  pihak  dihukum  untuk  mentaati perjanjian  yang  telah  dibuat,  dan  akta itu  mempunyai  kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
Apabila  trercapai  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  untuk menyelesaikan  perkaranya  secara  damai,  maka  kesepakatan  itu dituangkan  ke  dalam  bentuk  perjanjian  (akta)  perdamaian  yang ditandatangani  oleh  para  pihak  itu  sendiri.  Terhadap  perjanjian perdamaian ini , apabila diminta oleh para pihak untuk dijadikan putusan pengadilan, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, tanpa menambah atau menguranginya, dengan diktum (amar) :” menghukum  para  pihak  untuk  mentaati  dan  melaksanakan  isi perjanjian  perdamaian  tersebut”.  Pelaksanaan  keputusan  hakim Pengadilan  Agama  tersebut  harus  berdasarkan  ketentuan  154 R.Bg/130  HIR,  dan  juga  ketentuan-ketentuan  isi  pasal  1851 sampai  pasal  1864  yang  merupakan  ketentuan  formal  putusan perdamaian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Perdata.
2. Upaya damai melalui mediasi
e-ISSN : 2621-4105
Upaya  damai  melalui  mediasi  ini  dilakukan  apabila  anjuran damai yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atas dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR di atas tidak berhasil, maka para hakim pada sidang  pertama  mengupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  sesuai dengan  petunjuk  PERMA  No.  01  Tahun  2008,  dengan  melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Perkara-perkara yang dimediasi
Perkara-perkara  yang  dapat  dimediasi  adalah  semua  sengketa perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama.  Kecuali sepanjang perkara tersebut bukan perkara yang menurut undang- undang tidak isa dilesaikan melalui perdamaian, seperti perkara perceraian, perkara mengenai status seseorang, hibah, wasiat, dan lainlain.
b. Yang dapat bertindak sebagai mediator
Yang dapat bertindak sebagai mediator adalah;
1. Hakim  bukan  pemeriksa  perkara  pada  pengadilan  yang bersangkutan
2 Advokat atau akademis hukum
3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
4. Hakim majelis bukan pemeriksa perkara
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Dalam melakukan fungsinya sebagai mediator, mereka disyaratkan  memiliki  sertifikat  mediator  yang  diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.  Dengan  demikian,  hanya  mereka  yang  tercantum  di ataslah  yang  berhak  menjadi  mediator  dan  diharuskan
e-ISSN : 2621-4105
memliki sertifikat mediator. Ada kecualinya apabila sebuah pengadilan  tidak  terdapat  mereka-mereka  yang  berhak menjadi mediator sebagaimana disebutkan di atas (Pasal 8), maka menurut pasal 5 ayat (2), pasal 9 ayat (3) dan pasal 11  ayat  (6),  hakim  di  lingkungan  pengadilan  yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
2. Tindakan hakim dalam menempuh mediasi
Untuk  melakukan  mediasi,  hakim  harus  mengacu  kepada  pasal  7 PERMA yang berisi:
1) Memerintahkan  para  pihak  terlebih  dahulu  untuk  menempuh mediasi  Setelah  upaya  damai  gagal  Penyelesaian  Melalui  proses Persidangan ( Litigasi)
Dalam hal proses persidangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan :
a. Perkara tersebut tidak mengandung klausula arbitrase
Salah  satu  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses  persidangan perbankan syari’ah adalah terlebih dahulu memastikan apakah perkara  tersebut  termasuk  sengketa  klausula  arbitrase,  karena itu, hakim harus membaca secara cermat perjanjian perdamaian tersebut.
b. Pelajari Secara cermat perjanjian (Akad) kedua belah pihak
Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syari’ah itu bukan mengandung  klausula  arbitrase,  lalu  dilanjutkan  dengan mengupayakan  perdamaian  bagi  para  pihak,  dengan mempelajari perjanjian anatara kedua belah pihak berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata pasal 1233- 1864  yang disebut dengan perjanjian nominat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata seperti kontrak production sharing dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian
e-ISSN : 2621-4105
innominat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh dalam praktek kehidupan  masyarkat.  Karena  itu,  perjanjian  tersebut  harus relevan  dengan  perjanjian  Islam  berdasarkan  al-Qur’an  dan Hadits.
c. Prinsip utama dalam perkara perbankan syari’ah
Prinsip  yang  mendasar  dalam  mengani  pekara  perbankan syari’ah  adalah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip syari’ah. Hakim harus berhati-hati dalam menangi perkara ini apa  lagi  dal  hal  penerapan  lembaga  dwangsom  (uang  paksa) yang telah diatur dalam pasal 606 a dan 606 b B.Rv. ketika ia diminta  atas  dasar  ketentuan  pasal  225  HIR  dan  pasal  259 R.Bg,,  yaitu  gugatan  untuk  melaksanakan  suatu  persetujuan berdasarkan  pasal  1267  KUHPerdata,  bisa  saja  mengandung unsur riba yang bertentang dengan prinsip syari’ah.
Begitu  juga  dalam  penyelesaian  sengketa  antara  pihak  bank  syari’ah dengan  nasabah  mampu  yang  menunda  pembayaran  utang.  Dimana bank  syari’ah  selaku  penggugat  yang  memintak  nasabah  (tergugat) membayar  sejumlah  uang  sebagai  denda  (sanksi)  atas  keterlambatan pembayarannya.  Hal  ini  lazim  dilakukan  oleh  bank  konvensional, namun  bagi  bank  syari’ah  terdapat  perbedaan  pendapat  para  ulama’ sebagian  ulama’  ada  yang  membolehkan  dengan  alasan  untuk menegakkan  kemaslahatan,  sedangkan  ulama’  yang  lain  melarang karena mengandung unsur riba. Walaupun masalah ini sudah ada fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tapi masih diragukan ketetapan hukumnya.
B. Kewenangan  Ideal  Pengadilan  Agama  Dalam  Menjalankan  Mediasi Sengketa  Perbankan  Syariah  Dikota  Semarang  Sesuai  Dengan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
Penyelesaian  sengketa  dalam  ekonomi  syariah,  khususnya  lembaga keuangan Bank, oleh  Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia
e-ISSN : 2621-4105
telah  mengadakan  penyesuaian  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama,  yaitu dengan cara membuka peluang bagi peradilan bersama lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di perbankan syariah. Peluang penyelesaian  perkara  peradilan  dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan syari’ah  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/19/PBI/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah  yang menyatakan  bahwa  “  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  melalui  mekanisme  arbitrase  syariah  atau melalui  lembaga  peradilan berdasarkan  perundang-undanganyang  berlaku”.  Tetapi  khusus  mengenai sengketa dalam perbankan syariah sejak tanggal 16 Juli 2008 telah diatur secara tersendiri  dalam  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hak para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi akad.
(3)  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh berentangan dengan Prinsip Syariah.
Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dapat  dipahami, bahwa  pada  dasarnya  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  dalam  perbankan syariah adalah kewenangan Peradilan Agama, tetapi ayat (2) membuka peluang untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  Peradilan  Agama  sepanjang  yang diperjanjikan  dalam  akad.  Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2) disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian di luar Peradilan Agama yang didasarkan kepada akad adalah:
e-ISSN : 2621-4105
a. Musyawarah
b. Mediasi Perbankan
c.  Melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  (Basyarnas)  atau  lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. Melalui Peradilan Umum
Bagian  terpenting  dari  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah disebutkan  dalam  Pasal  55  ayat  (3),  yaitu  tidak  boleh  bertentangan  dengan Prinsip  Syariah.  Ini  berarti  lembaga  manapun  yang  menyelesaikan  sengketa dalam perbankan syariah ketentuan diberlakukan adalah hukum Islam. Dimana dari UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2009 menimbulkan pemberian satu kewenangan kepada dua lembaga peradilan (litigasi) yaitu peradilan agama dan peradilan umum.
Maka  akan  berdampak  pada  disparitas  putusan  dan  ketidakpastian hukum.  Perkara  ekonomi  syariah  mengandung  makna  penerapan  hukum substantif  dan  prosedural  yang  sama  dan  berlaku  pada  setiap  orang  tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, tidak semestinya ada forum yang  berbeda  yang  bebas  dipilih  ( choice  of  Forum )  oleh  yang  mengajukan sengketa.  Suatu  pilihan  yang  bukan  saja  akan  menimbulkan  disparitas  dan ketidakpastian hukum, bahkan lebih jauh akan menimbulkan kekacauan hukum.
Ruang ligkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari’ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i) Uu No. 3 Th. 2006, yaitu ; Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syari’ah,  antara  lain  meliputi  ;  bank syari’ah,lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  reksadana syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syari’ah, sekuritas  syari’ah,  pembiyayaan  syari’ah,  pegadaian  syari’ah,  dana  pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syari’ah.syari’ah. Dari ketentuan tersebut dapat difahami, bahwa aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  baru  sebatas  bahwa  bank
e-ISSN : 2621-4105
syari’ah itu merupakan salah satu bidang ekonomi syari’ah yang termasuk dalam lingkungan  Peradilan  Agama,  sedangkan  sampai  dimana  batas  ruang  lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili tidak ditegaskan secara ekspilisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Dalam menjalankan fungsi bank syari’ah di Indonesia tentu tidak terlepas dari aturan  hukum  yang  perbankan  syari’ah  secara  nasional.  Aturan  hukum  yang mengatur aktivitas operasional perbankan di Indonesia, termasuk bank syari’ah, secara garis besar paling tidak terdiri tiga bidang hukum, yaitu bidang hukum perdata,  bidang  hukum  pidana,  dan  bidang  hukum  tata  negara.  Ketiga  bidang hukum ini ababila dilanggar atau terjadi sengketa mana yang termasuk ke dalam wewenang  Peradilan  Agama.  Untuk  mejawab  persoalan  tersebut  ada  empat langkah yang dapat dilakukan :
1. Meliputi semua perkara Perbankan Syari’ah di bidang perdata
Jangkauan  kewenangan  Peradilan  Agama  di  bidang  perbankan syari’ah hanya di bidang perdata, hal ini terlihat dalam pasal 49 UU No. 3 tahun  2006  sebagaimana  terbut  di  atas. Dari  itu,  untuk mengetahui  sampai dimana  jangkauan  kewenangan  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam mengadili  sengketa  di  bidang  perdata  tersebut,  dapat  dianalisis  dengan pendekatan asaspersonalitas  keislaman, artinya  pengadilan  di  lingkungan Badan  Peradilan  Agama,  hanya  untuk  melayani  penyelesaian  perkara  di bidang tertentu sebagaiaman yang tertuang dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah,  wakaf,  shadaqah,  zakat,  infaq,  dan  ekonomi  syari’ah  dari  rakyat Indonesia  yang  beragama  Islam.  Dengan  kata  lain  keislaman  seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama.
Asas personalitas keislaman ini menunjukkan bahwa setiap orang Islam baik secara subjektif, maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) hukum Islam.  Secara  subjek,  artinya  menurut  hukum  setiap  orang  Islam  sebagai
e-ISSN : 2621-4105
subjek  hukum  tunduk  kepada  hukum  Islam,  sehingga  segala  tindakannya harus  dianggap  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  dan  jika  tidak  dilakukan menurut  hukum  Islam,  maka  hal  itu  dianggapsebagai  suatu  pelanggaran. Sedangkan  secara  objektif,  artinya  segala  sesuatu  yang  menyangkut  aspek hukum  orang  Islam  sebagai  objek  hukum  harus  diukur  dan  dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan  terhadap  dirinya,  dan  karena  itu  jika  terjadi  sengketa  harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Islam.
1. Meliputi Sengketa Antara Bank Syari’ah dengan pihak Non-Muslim
Hal ini dapat diketahui melalui penjelasan dari pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan “antara orang- orang yang beragama Islam” : adalah termasuk orang atau badan hukum yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada hukum  Islam  mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Berarti bila terjadi sengketa antara  orang  atau  badan  hukum  orang  islam  dengan  non-Muslim  di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non Muslin sekalipun, sepanjang  mereka  itu  menundukkan  diri  terhadap  hukum  Islam  juga menjadi  kewenangan  lingkungan  peradilan  Agama.  Karena  dalam prakteknya  di  dunia  perbankan  yang  bertransaksi  menjadi  mitra usahaatau nasabah bank syari’ah tidak hanya terbatas pada pihak-pihak orang  atau  badan  yang  Islam  saja,  melainkan  juga  yang  non-Islam, selama sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha bank syari’ah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari’ah.
2. Tidak menjangkau klausula arbitrase
Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul  sengketa,  atau  suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat
e-ISSN : 2621-4105
para  pihak setelah timbul sengketa’. Arbitrase merupakan suatu badan swasta,  di  luar  Badan  Peradilan  Negara  yang  diberi  kewenangan  oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase (klausula arbitrase).
Dalam  dunia  perbankan,  termasuk  dalam  hal  ini  kegiatan  usaha yang  dilakukan  oleh  bank  syari’ah  dengan  pihak  mitra  usaha  atau nasabahnya,  selalu  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  atau  akad ( agreement) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya.
Perjanjian atau aqad tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, di mana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang  telah  disepakati  itu,  masing-masing  pihak  terikat  dengan  isi penjanjian yang telah mereka buat dan sama-sama disepakiti aturannya dengan suka sama suka.
Dalam  pelaksanakan  kegiatan  perbankan  syari’ah  bila  terjadi perselisihan (sengketa), maka diajukan ke suatu badan klausula arbitrase. Dari  itu,  perjanjian  arbitrase  ini  sama  sekali  bukan  mempersoalkan masalah  pelaksanaan  perjanjian,  melainkan  mempersoalkan  masalah cara  dan  lembaga  yang  berwenang  menyelesaikan  perselisihan  yang mungkin  terjadi  antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini  kedua  belah pihak  sepakat  apabila  terjadi  perselisihan  diantara  mereka  mengenai perjanjian tersebut, tidak akan diajukan ke pengadilan negara, melainkan akan  diselesaikan  melalui  badan  albitrase.  Hal  ini  disebabkan,  karena penyeleasian melalui klausula albitrase lebih cepat dan murah, dan lebih menjamin  kerahasiaan  masing-masing  pihak  dibandingkan  dengan  di pengadilan. Adapun landasan hukum pelaksanaan penyelesaian melalui badan klausula albitrase ini di dasarkan kepada penjelasan pasal 3 Ayat 1 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,
e-ISSN : 2621-4105
yang  menyatakan  :  Ketentuan  ini  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaian  perkara  dilakukan  diluar  pengadilan  negara  melalui perdamaian atau arbitrase”. Di samping itu, dasar hukum lainnya adalah UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah  sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 Ayat 1 dan 2, yaitu :”
1. Penyelasian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2.  Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Badan arbitrase yang dipilih adalah badan  arbitrase  Syari’ah  nasional  (BASYARNAS).  Sedangkan klausula  dalam  perjanjian  tersebut  biasanya  berbunyi  :  segala sengketa  yang  timbul  berkaitan  dengan  perjanjian  ini  akan diselesaikan melalui BASYARNAS”.
Dari landasan di atas menunjukkan bahwa sengketa terhadap perjanjian perbankan syari’ah diselesaikan melalui badan klausula arbitrase, dan tidak dibenar diajukan ke Pengadilan Negeri karena bukan wewenangnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 : “ Pengadilan Negeri tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat dalam perjanjian albitrase”. Kemudian tercantum juga dalam pasal 11 Ayat (1) dan (2) “ (1) adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat  dalam  perjanjiannya  ke  Pengadilan  Negeri.  (2)  Pengadilan  Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan  dalam  undangundang  ini”.  Dengan  demikian,  penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dalam masalah perjanjian diselesiakan melalui badan  klausula  arbitrase  dan  tidak  menjadi  wewenang  pengadilan  negara termasuk Pengadilan Agama di Indonesia.
e-ISSN : 2621-4105
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelasaikan  perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam  di  bidang  :  perkawinan,  kewarisan,  asiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. Belum dapat di pahami oleh masyarakat karena  kekhawatiran  masyarakat  yang  beranggapan  perkara  yang  masuk dalam lingkup pengadilan tidak sedikit berbelit dan memakan banyak waktu hal  ini  menjadikan  para  pihak  bank  dan nasabah  yang  berperkara  memilih jalur mediasi yang dirasa lebih cepat, tidak berbelit, biaya murah dan terjamin kerahasiaannya. Sumber daya manusia (SDM) tidak luput dari pengawasaan masyarakat  maka  sebaiknya  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang    harus memiliki  para  hakim  yang  memang  cakap  dan  berkompeten  dalam menangani sengketa ekonomi syariah, karena biar para pihak yang berperkara semakin  yakin  akan  kredibilitas  lembaga  yang  dipilihnya  dalam menyelesaikan kasus yang diajukan.

## E. PENUTUP
Kompetensi peradilan agama di Indonesia sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam. Peradilan Syari’ah Islam di  Pengadilan Tinggi  Agama  Semarang  merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan peradilan  agama  sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan  peradilan agama,  dan  merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan  peradilan  umum sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan  Peradilan  Umum. Kewenangan  Pangadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  perkara  syariah tidak  hanya  dilakukan  dengan  jalan  litigasi  akan  tetapi  juga  non  litigasi,  Dari ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dapat  dipahami,  bahwa  pada dasarnya  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  dalam  perbankan  syariah  adalah kewenangan  Peradilan  Agama,  tetapi  ayat  (2)  membuka  peluang  untuk menyelesaikan  sengketa  di  luar  Peradilan  Agama  sepanjang  yang  diperjanjikan dalam akad, beberapa permasalahan yang dihadapi melalui instrument non litigasi diantaranya  adalah  benturan  antara  model  penyelesaian  non  litigasi  di  luar
e-ISSN : 2621-4105
kewenangan  Pengadilan  Agama  diantaranya  adalah  BASYARNAS.  Kendala  – kendala tersebut tentunya perlu diselesaikan melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan  perundang  –  undangan,  sehingga  peran  dan  kewenangan  Pengadilan Agama dapat dijalankan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anshori  Abdul  Ghafur. Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  Undang ‐ undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan). Yogyakarta : ULL Press , 2007.
Bisri  Cik  Hasan. Peradilan  Agama  di  Indonesia .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1996.
Denim Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung :Pustaka Setia, 2002.
Friedman Lawrence . The Legal System . Newyork: Russel Sage Foundation, 1975. Harahap  M.  Yahya. kedudukan,  Kewenangan,  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU No. 7 Tahun 1989 .Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.
Harahap M. Yahya. Hukum Acara Perdata .Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Harahap M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun1989. Jakarta : Sinar Grafika, 2007. Hartono, C.F.G. Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad  Ke- 20 . Bandung: Alumni, 1994. HR Ridwan. HukumAdministrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008. Nurmaningsih Ariani. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Rasyid Roihan A.. Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002.
Rusli Hardijan Rusli . Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana, ( Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3
Tahun, 2006.
Soekamto Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
Soekanto Soerjono  dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

## JURNAL
Ephin Apriyandanu, Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang
e-ISSN : 2621-4105
Perbankan Syariah , Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang.