## WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS YANG MODAL DASARNYA KURANG DARI LIMA PULUH JUTA RUPIAH

## Hasan Basri
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : hasan.bs@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  Notaris  dalam pembuatan Akta PT yang kurang dari  Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal  Dasar  Perseroan  Terbatas  bahwa  modal  dasar  pendirian  PT  diserahkan kepada kesepakatan para pendiri.
Penelitian  ini adalah penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum empiris adalah  penelitian  hukum  yang  meneliti  data  primer.  Perolehan  data  dengan melakukan  wawancara  kepada  narasumber,  yaitu  akademisi  yang  menguasai hukum Perseroan Terbatas dan kepada Notaris Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. yang menjadi objek penelitian.
Besaran  modal  dasar  pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  PP  29  2016  ini  modal  dasar  pendirian  Perseroan Terbatas  menjadi  diserahkan  pada  kesepakatan  para  pihak/pendiri.  Pada prakteknya di Kantor Notaris Hj.Khusnul Hitaminah, SH.,MH. apabila ada Klien yang  akan  membuat  PT  dengan  modal  dasar  dibawah  Rp.50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah),  Notaris  akan  menjelaskan  dan  mengkonstatir  bagaimana keberlangsungan  PT  tersebut,  maka  Klien  akan  lebih  memilih  wadah  usahanya dalm  bentuk CV,  karena para pendiri  hawatir tidak  mampu untuk  membiayayai operasional  PT.  Klien  yang  membuat  PT  di  Kantor  Notaris  Hj.Khusnul Hitaminah,  SH.,MH.  modal  dasarnya  minimal  Rp.100.000.000,00  (seratur  juta rupiah).
Kata kunci: Wewenang Notaris, Perseroan Terbatas, Modal Dasar

## Abstract
This  study aims to  determine the authority of a Notary Public in  the Deed of PT less than  Rp. 50,000,000.00 (fifty million  rupiah), as stated in  PP Number 29 of 2016  concerning  Amendment  to  the  Authorized  Capital  of  a  Limited  Liability Company that the authorized capital for the establishment of a PT is submitted to the agreement of the founders.
This  research  is  an  empirical  legal  research.  Empirical  legal  research  is  legal research  that  examines  primary  data.  Obtaining  data  by  conducting  interviews with  resource  persons,  namely  academics  who  are  in  possession  of  Limited Liability Company law and to Notary Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. which is the object of research.
The authorized capital for the establishment of a Limited Liability Company that is  regulated  in  the  provisions  of  Article  1  paragraph  (3)  of  PP  29  2016,  the authorized capital  for the establishment  of  a Limited Liability Company shall be submitted  to  the  agreement  of  the  parties  /  founders.  In  practice  at  the  Notary Office of Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. if there is a Client  who will create a PT  with  an  authorized  capital  of  under  Rp.50,000,000.00  (fifty  million  rupiah), the Notary will explain and con- sider how the PT is going to be, the Client  will prefer  his  business  container  in  the  form  of  a  CV,  because  the  founders  are worried  unable  to  finance  the  operations  of  PT.  Clients  who  make  a  PT  at  the Notary  Office  Hj.Khusnul  Hitaminah,  SH.,  MH.  The  minimum  capital  is Rp.100,000,000.00 (one million rupiah).
Keywords: Notary Authority, Limited Liability Company, Authorized Capital

## PENDAHULUAN
Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban, badan hukum adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas: 1
a. Orang pribadi ( natuurlijk persoon )
b. Badan hukum ( rechtspersoon )
Dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan modal agar aktifitas pekerjaan usahanya berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa pendirian Perseroan Terbatas agar memiliki modal dasar minimum sebagai syarat pendiriannya. Pemenuhan persyaratan modal minimum dimaksudkan agar pada saat Perseroan Terbatas didirikan setidaknya memiliki modal yakni sebesar modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar dalam pendirian perseroan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan, hal itu untuk membuktikan bahwa perseroan terbatas siap melakukan kegiatan usahanya.
Modal dasar pendirian perseroan ditentukan secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan: “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Akan tetapi kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, selanjutnya disebut PP 29/2016. Dalam PP 29/2016 modal dasar pendirian PT diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Lebih lanjut ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) PP 29/2016, menyebutkan: “ Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas ”.
Kalau kita telaah, diterbitkannya PP 29/2016 ini karena ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (3) UUPT 2007 yang memberikan ruang yang berpeluang untuk merubah besaran modal dasar pendirian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut melalui Peraturan Pemerintah.
Pada penjelasan bagian umum disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka memberikan ruang kepada para pendiri
1 Adrian Sutedi, Pintar Hukum Perseroan Terbatas-Cet. 1, Jakarta; Raih Asa Sukses 2015. Hal. 1.
Perseroan Terbatas dalam menentukan besaran modal dasar, selain tujuannya untuk memberikan peluang berusaha yang memudahkan pengusaha pemula untuk menumbuhkan banyak perusahaan yang dampaknya adalah meningkatnya investasi yang pada akhirnya pertumbuhan UKM semakin maju pesat. Akan tetapi bagi penulis, diterbitkannya PP 29/2016 ini justru tidak memberikan kepastian hukum mengenai jumlah besaran modal dasar pendirian PT bagi pengusaha pemula.
Adanya perbedaan pengaturan minimal modal dasar PT dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memunculkan ragam pendapat. Dikarenakan kedudukan PP yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa, “ Materi muatan Peraturan
Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya ”, selain itu Pemerintah Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang- Undang menurut tata urutannya harus berkesesuaian tanpa menyimpangi. 2
Modal untuk mendirikan perseroan yang diatur sekarang tidak lagi menegaskan minimal modal dasar justeru menyerahkan pada kehendak pesero. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas berisikan “Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para Pendiri Perseroan Terbatas.” “Kesepakatan” disini bermakna samar, karena tanpa penjelasan seperti apakah kesepakatan yang dimaksud. Peluang tindak kriminal sangat mungkin terjadi atas dampak dari PP ini. 3
Selanjutnya, dirasa perlu oleh penulis untuk meneliti bagaimana wewenang Notaris dalam membuat akta pendirian PT, pasca diterbitkannya PP 29/2016 yang memberikan kemudahan dalam menentukan modal dasar pendirian PT bagi pengusaha pemula.
Dalam hal pendirian suatu PT, seorang Notaris memegang kewenangan dalam pembuatan akta pendirian PT, perubahan AD/ART Perusahaan, Pembuatan RUPS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa langkah pendirian PT harus dibuat dihadapan Notaris/secara tertulis
( schriftelijk, in writing ) berbentuk akta Notariil, bukan dalam bentuk akta dibawah tangan ( underhandse akte, private instrument ). 4
Setelah diundangkannya PP 29/2016, ada notaris yang menolak membuat akta pendirian PT dengan modal di bawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),  dan ada yang telah membuat akta pendirian PT berdasarkan PP 29/2016. Hal ini menarik kemudian untuk dibahas bagaimana wewenang notaris terhadap pembuatan akta dengan modal dasar di bawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## METODE PENELITIAN
2 https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan- pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/, diakses pada tanggal 24 Maret 2019, Pukul 10:20.
3 Ibid, vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28
4 M. Yahya Harahap, 2015, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  penelitian  hukum  empiris. Menurut  Ronny  Hanitijo  Soemitro  Jenis  penelitian  hukum  empiris, 5 yaitu penelitian  hukum  yang  memperoleh  datanya  dari  data  primer  atau  data  yang didapatkan dari responden.
Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dalam penelitian  hukum empiris. Pendekatan kualitatif  yaitu suatu cara analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis, 6 yaitu  data yang  dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  ataupun  lisan  serta  juga  tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

## PEMBAHASAN
Ketentuan  Modal  Dasar  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Bagi  Pengusaha Pemula  Pasca  Diterbitkannya  PP  No.  29  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Kemampuan PT Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya
Di  dalam  Pasal  32  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  diatur  terkait  perubahan  modal  dasar  Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal  inilah yang menjadi dasar hukum bagi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Modal Dasar  Perseroan  Terbatas  (PP  29/2016).  Dengan  dikeluarkannya  PP  ini  maka Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Modal  Dasar Perseroan Terbatas (PP 7/2016) yang dikeluarkan pada tahun  yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah  ini  adalah  agar  pengusaha  pemula  mudah  mendirikan  usaha  dan diharapkan naiknya angka investasi di Indonesia sehingga UKM bisa bertumbuh. Pada  PP  29/2016  terjadi  perubahan  yang  cukup  besar  terhadap  ketentuan  yang ditetapkan  dalam  UUPT  dan  juga  PP  sebelumnya.  Hal  ini  menjadi  isu  utama dalam penelitian tesis pada PP ini.
Pasal  32  ayat  (1)  UUPT  menetapkan  modal  dasar  PT  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00-  (lima  puluh  juta  rupiah).  Dalam  PP  nomor  7/2016 7 juga  masih menetapkan  modal  dasar  PT  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  namun  terdapat  pengecualian  pada  Pasal  1  ayat  (2)  nya  dimana  apabila salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria UMKM, maka modal dasarnya tergantung kesepakatan para pesero  PT.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2016  kemudian  melakukan perubahan  yang  lebih  jauh  yang  mana  besaran  modal  dasar  PT  tidak  lagi ditentukan  minimalnya  akan  tetapi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pendiri  PT. Jika  pada  PP  7/2016  hal  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  UMKM,  maka  pada  PP 29/2016,  norma  ini  menjadi  berlaku  bagi  seluruh  PT.  Dengan  demikian,  terjadi penyimpangan, PP telah menyimpangi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU PT yang menetapkan ketentuan minimal modal dasar PT.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.
6 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.
7 PP Nomor 7 Tahun 2016
Padahal  PP  disini  sebagai  pelaksana  dari  muatan  Undang-Undang,  tidak boleh  kemudian  PP  menyimpangi  muatan  materi  Undang-Undang.  Jika  memang harus  merubah  ketentuan  modal  dasar  karena  kebutuhan  untuk  meningkatkan investasi  ataupun  kemudahan  berusaha,  konsekuensi  pemerintah  harusnya mengambil  jalan  untuk  merubah  UU  PT  nya,  kalau  hal  ini  dirasa  akan menghambat  jalannya  ekonomi  dan  investasi  karena  proses  perubahan  undang- undang  harus  melibatkan  lagislatif,  maka  pemerintah  bisa  mengeluarkan  Perpu jika kondisinya sangat mendesak dan urgen.
Atas  dasar  hal  ini,  harus  dipertimbangkan  benar-benar  apakah pengahpusan  besaran  minimum  modal  dasar  PT  yang  diatur  dalam  PP  29/2016 sudah  tepat  dan  tidak  melanggar  asas  kehati-hatian  atau  perlindungan  terhadap masyarakat.  Penulis  memandang  bahwa  ketentuan  modal  dasar  pendirian  PT harus  tetap  ada  demi  perlindungan  terhadap  masyarakat.  Para  pemangku kepentingan dapat mendiskusikan jumlah besaran modal dasar PT. Sementara itu, tetap  dibuka  kemungkinan  bagi  sektor  usaha  tertentu  untuk  melakukan pengecualian  terhadap  ketentuan  ini  dengan  mengatur  batasan  modal  minimum jika diperlukan.
Wewenang  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas Pasca  Diterbitkannya  PP/29  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Modal  Dasar Perseroan Terbatas
Wewenang  Notaris  dalam  pembuatan  akta  PT  pasca  diterbitkannya  PP Nomor  29  Tahun  2016  tidak  mengalami  perubahan,  artinya  wewenang  Notaris sama  saja  dalam  membuat  akta  PT  baik  dengan  modal  dasar  minimal Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  ataupun  dengan  modal  dasar berdasarkan  kesepakatan  para  pendiri  PT  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  PP 29/2016.  Akan  tetapi,  sejak  PP  29/2016  diterbitkan,  di  Kantor  Notaris  Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. belum pernah membuat akta pendirian PT dibawah ketentuan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yakni Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  karena  para  pihak/pesero  yang membuat  akta  PT  di  Notaris  Hj.  Khusnul  Hitaminah,  SH.,  MH.  sendiri menyertakan  modal  dasar  minimum  sebesar  Rp.500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).
Notaris  memandang,  perubahan  yang  dilakukan  oleh  PP  29/2016  ini menyimpangi modal dasar yang diatur dalam UUPT, seharusnya ketentuan modal dasar  itu  tetap  mengacu  pada  Undang  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  yang  mengatur  besaran  modal  minimal  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah).  Penulis  juga  beranggapan  harusnya  dinaikkan  menjadi minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk mengantisipasi laju inflasi yang semakin besar.
Dalam  membuat  akta  PT  berdasarkan  PP  Nomor  29  Tahun  2016,  dalam hal  ini  merupakan  kewenangan  Notaris  adalah  mengkonstatir  hal-hal  yang  ingin dituangkan  oleh  para  pihak  kedalam  akta  PT,  ini  dimaksudkan  supaya  Klien mengikuti  ketetntuan  Peraturan  Perundang-Undangan,  disamping  itu  kehendak para  pesero  bisa  terakomodir  dengan  baik  dan  benar.  Dari  itu,  tanggung  jawab Notaris  bertanggung  jawab  meliputi  pemembuatan  akta  otentik  dan  juga berkewajiban  menyosialisasikan  hukum  khususnyaa  terkait  pendirian  PT  dengan kesepakatan  modal  dasar  kecil,  seorang  Notaris  perlu  memberikan  pemahaman
kepada  klien  bagaimana  pelaksanaan  usaha  PT  dengan  modal  kecil  kedepannya. Dalam  mendirikan  PT  berdasarkan  PP  29/2016,  ada  Notaris  yang  menolak membuat  akta  PT  dengan  modal  dasar  dibawah  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa UU kedudukannya lebih tinggi sehingga dalam menlankan  wewenangnya  memilih  untuk  selalu  tunduk  pada  ketentuan  undang- undang.
Seperti halnya di Kantor Notaris Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. ketika ada  klien  untuk  mendirikan  usaha  berbadan  hukum  dengan  berdasar  pada  PP 29/2016,  maka  klien  memilih  untuk  buat  CV  ( Commanditare  Vennostchap ) karena hawatir tidak mampu untuk menjalankan usahanya, karena menilai dengan modal  dibawah  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  akan  kesulitan menerima tender-tender besar. Dan klien yang membuat PT di Kantor Notaris Hj. Khusnul  Hitaminah,  SH.,  MH.  modal  dasarnya  minimal  Rp.  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah),  lebih  dari  kecil  dari  itu  belum  ada.  Karena  memang  kalau sudah usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas ini skalanya besar yang mana sudah dipastikan proyek dan tender besar membutuhkan biaya yang besar pula.
Memang kalau dilihat dari sisi tujuan diterbitkannya PP 29/2016 ini yakni untuk  memberikan  kemudahan  dalam  berusaha  dan  meningkatkan  pertumbuhan investasi, sehingga disitu akan banyak perkembangan usaha yang berwadah badan hukum.  Akan  tetapi,  ketentuan  modal  dasar  yang  diatur  dalam  PP  29/2016  ini menyimpangi  ketentuan  modal  dasar  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  ditentukan  minimal  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Jadi  kewenangan  ini  tidak  ada  perubahan  pasca  diterbitkannya  PP 29/2016,  hanya  saja  di  Kantor  Notaris  Hj.  Khusnul  Hitaminah,  SH.,  MH.  belum pernah  mebuat  akta  PT  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  seperti  yang  diatur dalam PP 29/2016

## PENUTUP
Pasal  32  ayat  (3)  menjadi  pintu  masuk  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Modal  Dasar  Perseroan Terbatas,  yang  mana  sebelumnya  diterbitkan  PP  di  tahun  yang  sama  yakni  PP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dalam PP 7/2016 masih menetapkan modal dasar PT sedikitnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh  juta  rupiah),  kemudian  diganti  dengan  PP  29/2016  yang  melakukan perubahan  cukup  jauh  dengan  menghapus  ketentuan  modal  dasar  PT  menjadi diserahkan  kepada  kesepakatan  pendiri  PT.  Pada  kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang tidak mengatur ketentuan modal dasar PT, yang terjadi saat itu banya PT palsu  berdiri,  kemudian  diterbitkan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1995 Tentang  Perseroan  Terbatas  yang  mulai  mengatur  mengenai  modal  dasar  PT sebesar  Rp.  20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  pada  Pasal  25  ayat  (1). Mengikuti  perkembangan  ekonomi  yang  kian  dinamis,  akhirnya  diterbitkan kembali  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas, untuk  memenuhi  kepastian  hukum  dan  tuntutan  pengembangan  usaha  yang berprinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik.  Dari  itu,  perlu  dipertimbangkan oleh  Pemerintah  terhadap  penghapusan  minimum  modal  dasar  PT  yang  diatur dalam  PP  29/2016  ini  harus  benar  benar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  juga memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Wewenang Notaris tidak ada perubahan pasca diterbitkannya PP 29/2016, artinya  wewenang  notaris  sama  saja  pasca  diterbitkannya  PP  29/2016  maupun sebelumnya.  Hanya  saja  di  Kantor  Notaris  Hj.  Khusnul  Hitaminah,  SH.,  MH. sejak  diterbitkannya  PP  29/2016  ini  hingga  sekarang  belum  ada  yang  membuat akta  pendirian  PT  berdasarkan  PP  29/2016  ini,  minimal  klien  yang  mebuat  akta pendirian Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratur juta rupiah), karena PT merupakan usaha skala besar yang menangani tender besar pula. Adapun manakala ada klien yang  mau  mendirikan  usaha  dengan  modal  dibawah  Rp.50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah), klien tersebut memilih bentuk usaha dalam bentuk CV, karena khawatir  tidak  mampu  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Notaris  berpandangan kalau PP Nomor 29 Tahun 2016 ini menyimpangi ketentuan modal dasar PT yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan  Notaris  Hj.  Khusnul  Hitaminah,  SH.,  MH.  lebih  memilih  tunduk  pada undang-undang  untuk  lebih  kehati-hatiannya  khususnya  dalam  pembuatan  akta pendirian Perseroan Terbatas ini.
Dalam hal pembuatan akta PT, Notaris sebaiknya memberikan penyuluhan hukum, akan dampak positif dan negatifnya apabila ada klien yang ingin membuat akta PT berdasarkan PP 29/2016.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian Sutedi, Pintar Hukum Perseroan Terbatas , 2015. Raih Asa Sukes, Jakarta. Habib  Adji ,  Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia , 2015 .  PT  Refika Aditama, Bandung.
Munir  Fuady, Hukum  Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru ,    PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
M. Yahya Harahap ,  Hukum Perseroan Terbatas , 2015, Sinar Grafika, Jakarta. Nur  Dewata,  Mukti  Fajar,  dan  Achmad,  Yulianto ,  Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif & Empiris, 2017, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Oemar  Moechtar ,  Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta,  2017, Airlangga University Press, Surabaya.
Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum, 2016, Prenadamedia Group, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki ,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  2012, Prenadamedia  Group, Jakarta.
Soerjono  Soekanto ,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  2015, . PT. Grafindo Persada, Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UU  RI  No.  40  Th.  2007)  2009, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Modal  Dasar Perseroan Terbatas.