## Journal of Community Service
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-2901         E-ISSN: 2715-291X Open Access at: https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS

## LEGALITY ASSISTANCE FOR SMALL AND MEDIUM LIWA COFFEE INDUSTRY CENTER BUSINESSES, WEST LAMPUNG DISTRICT

## PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KOPI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Besti Lilyana 1 , Mashuril Anwar 2 , Dinda Anna Zatika 3 , Yuniwati 4 , Suratno 5 1,2,3,4,5 Program Studi Hukum Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya E-mail: bestililyana@darmajaya.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT . Correspondent Besti Lilyana bestililyana@darmajaya.ac .id
Keywords :
business legality, Small and Medium Industries, liwa coffee
Website: https://idm.or.id/JCS/index. php/JCS
Page : 144 - 152
Liwa District, West Lampung Regency is one of the areas that has a coffee IKM Center, which produces and markets various types of processed coffee products. In order to provide legal certainty and legal protection, business actors in Liwa coffee SMEs must have business legality. However, there are still Liwa coffee SMEs  that  do  not  have  business  legality,  therefore  this  service  activity  is important to carry out. This activity aims to provide assistance to Liwa coffee IKM  business  actors  in  obtaining  business  legality.  To  achieve  this  goal,  this mentoring  activity  is  carried  out  using  socialization  methods  regarding  the importance of business legality, discussions and practices in managing business legality for coffee SMEs. The results of the activity show that the Liwa coffee SME  business  community  is  able  to  take  care  of  business  legality,  including Indonesian  National  Standard Certification  (SNI)  and  and halal  certification. Apart from that, the Liwa coffee IKM business community as activity partners, already  understands  the  requirements  and  registration  flow  for  PIRT certification and Halal Certification.
.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Besti Lilyana bestililyana@darmajaya.ac .id
Keywords:
legalitas usaha, industri kecil dan menengah, kopi liwa
Website: https://idm.or.id/JCS/index. php/JCS
Hal: 144 – 152
Kecamatan  Liwa  Kabupaten  Lampung  Barat  merupakan  salah daerah yang memiliki Sentra IKM kopi, yang memproduksi dan memasarkan  berbagai  jenis  produk  olahan  kopi.  Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, pelaku usaha  pada  IKM  kopi  Liwa  mesti  memiliki  legalitas  usaha. Namun  masih  terdapat  IKM  kopi  Liwa  yang  belum  memiliki legalitas  usaha,  maka  dari  itu  kegiatan  pengabdian  ini  penting untuk  dilakukan.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan pendampingan  pada  pelaku  usaha  IKM  kopi  Liwa  dalam memperoleh  legalitas  usaha.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode sosialisasi mengenai  pentingnya  legalitas  usaha,  diskusi,  dan  praktik mengurus  legalitas  usaha  bagi  IKM  kopi.  Hasil  kegiatan menunjukkan  bahwa  masyarakat  pelaku  usaha  IKM  kopi  Liwa mampu  mengurus  legalitas usaha  diantaranya  adalah  Sertifikasi Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  sertifkasi  halal.  Selain  itu masyarakat  pelaku usaha  IKM  kopi  Liwa  selaku mitra  kegiatan, sudah  memahami  persyaratan  dan  alur  pendaftaran  sertifikasi PIRT, dan Sertifikasi Halal.
Copyright © 2024 JCS. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Sektor  industri  ini  termasuk  salah  satu  sektor  yang  sedang  dikembangkan  pada negara  Indonesia.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Perindustrian,  menyatakan bahwa  berlakunya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  akan  dimulai  pada  awal Tahun 2016. Hal ini membuka peluang berkembangnya industri komponen otomotif nasional. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah kurangnya kemampuan yang  dimiliki  oleh  Industri  Kecil  dan  Menengah  (selanjutnya  disebut  IKM),  baik dalam  hal  perancangan  hingga  teknologi  manufaktur  yang  dimilikinya.  Fakta globalisasi  ini  bukan  berarti  menapikkan  kreatifitas  karya  dan  kemampuan  anak bangsa.  Boleh  jadi  IKM  dibidang  manufaktur  komponen  menjadi  lebih  berkualitas dan  mampu  bersaing  di  pasar  bebas  yang  sudah  dibuktikan  oleh  negara-negara berkembang  lainnya.  Lain  halnya  dengan  IKM  kerajinan,  makanan  serta  produk lainnya  yang  bernilai  jual  tinggi  serta  mempunyai  ciri  khas  dalam  proses produksinya (Anthony, 2023).
Industri Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut IKM), adalah sebuah usaha yang memproduksi  berbagai  jenis  produk  yang  diperlukan  oleh  berbagai  jenis  makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Jika aktivitas yang dijalankan oleh sebuah usaha meliputi produksi dan pemasaran sekaligus maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai IKM dan UKM sekaligus (Dahmiri, 2023).
Liwa  merupakan  salah  satu  daerah  di  Provinsi  Lampung  dengan  IKM  terbanyak, yang memproduksi produk olahan kopi. Liwa, ibu kota Kabupaten Lampung Barat (Lambar),  merupakan  salah  satu  wilayah  penghasil  utama  kopi  (jenis  Robusta)  di
Lampung, selain Lampung Utara, Tanggamus dan Way Kanan. Liwa memiliki luas lahan  kopi  53.606  Ha,  kapasitas  produksi  52.645  ton  kopi  yang  100%  perkebunan rakyat  yang  dikelola  oleh  35.737  KK  Petani  Kopi.  Kondisi  geografis  Liwa  memang cocok dan strategis, berlokasi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan, dikelilingi bukit  dan  gunung  termasuk  Gunung  Pesagih  (2.262  m)  gunung  tertinggi  di Lampung.  Liwa  sebelah  utara  berbatasan  langsung  dengan  OKU  Selatan,  Sumsel, termasuk membelah Danau terbesar kedua di Indonesia, danau Ranau. Sejarah dan keindahan Liwa seakan hadir dalam Kopi ini yang sejak 2 abad lalu, sekitar 1840-an sudah  menjadi  salah  satu  penghasil  kopi  terbesar.  Selain  kopi  robusta,  Liwa  juga terkenal dengan kopi luwaknya yang sudah merambah pasar ekspor (BSN, 2019).
Perekonomian lokal  dan mata pencaharian petani  di Liwa, Lampung Barat terkena dampak  signifikan  dari  bisnis  kopi.  IKM  menawarkan  akses  pasar,  pelatihan,  dan pendampingan kepada sejumlah besar petani sebagai anggota. Kelompok-kelompok ini  berupaya  untuk  menjamin  harga  yang  adil  bagi  biji  kopi  yang  ditanam  oleh petani lokal dan untuk meningkatkan standar produksi kopi di wilayah tersebut.
Salah satu syarat agar Sentra IKM kopi Liwa dapat bersaing di era pasar bebas saat ini  adalah  legalitas  usaha.  Legalitas  usaha  merupakan  jati  diri  usaha  sekaligus memuat  informasi  bagi  masyarakat  umum,  khususnya  berkaitan  dengan  sektor usaha dan perusahaan yang didirikan, lokasi beroperasi, dan perizinan yang dimiliki (Suhayati, 2017). Legalitas usaha berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan prasyarat bagi berkembangnya usaha. Selain itu, karena perizinan menyangkut tugas dan  tanggung  jawab  bisnis,  IKM  harus  terus  menyediakan  barang  dan  jasa berkualitas tinggi (Ridho, 2023). Legalitas juga sangat penting bagi IKM untuk dapat mengakses  permodalan  dalam  mengembangkan  usahanya  dan  bersaing  dengan produk barang dan jasa dari dalam dan luar negeri.
Legalitas  usaha  ialah  suatu  izin  yang  harus  dimiliki  oleh  seluruh  pelaku  usaha. Legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga  kepengurusan  legalitas  usaha  sangatlah  diperlukan  oleh  pelaku  usaha (Nyoman et al., 2022). Legalitas usaha merupakan suatu standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha dapat berbentuk persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan dari pihak yang berwenang (Anwar et al., 2023).
Masyarakat  yang  berhimpun  dalam  IKM  kopi  Liwa  sebenarnya  sangat  menyadari pentingnya  legalitas  usaha.  Akan  tetapi,  Sebagian  besar  masyarakat  belum memahami jenis legalitas yang harus dimiliki serta teknis pengurusannya. Maka dari itu,  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan pendampingan  pada  pelaku  usaha  IKM  kopi  Liwa  dalam  memperoleh  legalitas usaha.  Melalui  kegiatan  pendampingan  ini,  sentra  IKM  kopi  Liwa  diharapkan mampu  mengurus  legalitas  usaha.  Kegiatan  tersebut  penting  dilakukan  karena hukum  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  eksistensi  manusia.  Hal  ini sejalan dengan adagium “ ubi societas ibi ius ” yang bermakna dimana ada manusia di situ  ada  hukum  (Sinaga  &  Atmoko,  2023).  Sama  halnya  dengan  kegiatan  yang dilakukan,  "di  mana  ada  bisnis,  di  situ  ada  hukum"  mengingat  legalitas  usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pendampingan  pengurusan  legalitas  usaha  pada  pelaku  usaha  IKM  kopi Liwa diikuti oleh 5 (lima) kelompok usaha yang masing-masing diwakili oleh ketua kelompok. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode pemaparan  materi,  diskusi,  dan  metode  praktik.  Sosialisasi  dilakukan  melalui pemaparan materi menggunakan slide PowerPoint dan petunjuk teknis pengelolaan legalitas  usaha.  Setelah  sosialisasi  dilaksanakan,  dilakukan  diskusi  berupa  tanya jawab. Selanjutnya dilakukan praktik pengurusan legalitas usaha bagi pelaku usaha IKM  kopi  Liwa.  Materi yang  disampaikan  dalam  kegiatan  pengabdian ini  meliputi pengertian umum mengenai legalitas usaha, kelebihan memiliki legalitas usaha, jenis legalitas  usaha  dan  cara  memperolehnya.  Secara  skematis  metode  pelaksanaan kegiatan  pendampingan  pada  pelaku  usaha  IKM  kopi  Liwa  dalam  memperoleh legalitas usaha dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan metode kegiatan yang dijelaskan pada gambar 1 di atas, kegiatan ini diawali  dengan  sosialisasi  mengenai  legalitas  usaha.  Dalam  hal  ini  mitra memperoleh  penjelasan  mengenai  sertifikat  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI), sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi Halal. Mengingat mitra adalah usaha yang masuk kategori usaha mikro dan kecil, maka tim pengabdi  mensosialisasikan  mekanisme  pengurusan  SNI  bina-UMK,  yang merupakan  sebuah  program  pemerintah  pembinaan  penerapan  SNI  kepada  UMK KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tingkat risiko rendah. Tujuan dari program SNI bina-UMK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa  dari  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK)  untuk  memenuhi  persyaratan  SNI  yang terintegrasi melalui perizinan tunggal berbasis risiko (OSS) (Ilham, 2024).
SPP-IRT  adalah  bukti  penyampaian  komitmen  pelaku  usaha  akan  menjamin keamanan,  mutu,  gizi  dan  label  pangan  olahan  yang  diproduksi  untuk
diperdagangkan  dalam kemasan  eceran  di  wilayah  Indonesia  (Strategi et  al.,  2024). Izin  Edar  ini  merupakan  jaminan  tertulis  yang  diberikan  oleh  Bupati/Walikota terhadap  pangan  produksi  Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  di  wilayah kerjanya  yang  telah  memenuhi  persyaratan  pemberian  SPP-IRT  dalam  rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
Kemudian  dijelaskan  mengenai  sertifikasi  halal  yang  merupakan  pengakuan kehalalan suatu produk (Syahrul Bakti Harahap, 2023). Seluruh produk yang masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal (Pardiansyah et al., 2022). Kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sertifikasi  halal  memiliki  dua  skema,  yaitu  skema self-declare dan  skema  reguler. Skema self-declare hanya berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan syarat-syarat  tertentu.  Kemudian  skema  reguler  dapat  diperuntukkan  bagi  seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar.
Setelah dilakukan sosialisasi mengenai legalitas usaha, kegiatan dilanjutkan dengan sesi  diskusi.  Pada  sesi  ini  mayoritas  peserta  mitra  menanyakan  beberapa  hal  yang berkaitan  dengan  teknis  perolehan  sertifikat  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI), sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi Halal. Maka dari itu kegiatan dilanjutkan dengan praktik pengurusan legalitas usaha sesuai kebutuhan mitra. Pertama, dilakukan kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat SNI bina-UMK dengan alur sebagai berikut:

## Gambar 2. Alur Pendaftaran SNI Bina-UMK
Selanjutnya  kegiatan  dilanjutkan  dengan  praktik  pengurusan  sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kegiatan ini diawali dengan menjelaskan persyaratan umum memperoleh SPP-IRT sebagai berikut:
1) Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2) Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3) Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran  SPP-IRT  dilakukan  melalui  portal  https://oss.go.id  yang  merupakan sistem  perizinan  berbasis  teknologi  informasi  yang  mengintegrasikan  perizinan  di daerah  dan  pusat  dalam  rangka  mempermudah  kegiatan  usaha  di  dalam  negeri. Pendaftaran SPP-IRT dilakukan dengan alur berikut ini:

## Gambar 3. Alur pendaftaran SPP-IRT melalui OSS
Berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan praktik pendaftaran sertifikasi halal. Dalam kegiatan  pengabdian  ini,  mitra  didampingi  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal melalui skema self-declare dengan pemenuhan syarat sebagai berikut:
1. Produk  tidak  berisiko  atau  menggunakan  bahan  yang  sudah  dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan  pernyataan  mandiri  dan  memiliki  modal  usaha  sampai  dengan  paling banyak Rp 2 miliar rupiah.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Memiliki  lokasi,  tempat,  dan  alat  proses  produk  halal  (PPH)  yang  terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki  atau  tidak  memiliki  surat  izin  edar  (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat  Laik  Higiene  Sanitasi  (SLHS)  untuk  produk  makanan/minuman dengan  daya  simpan  kurang  dari  tujuh  hari  atau  izin  industri  lainnya  atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis  produk/kelompok  produk  yang  disertifikasi  halal  tidak  mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
14. Menggunakan  peralatan  produksi  dengan  teknologi  sederhana  atau  dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa  genetika,  penggunaan  ozon  (ozonisasi),  dan  kombinasi  beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.
Adapun  perolehan  sertifikasi  halal  dengan  skema self  declere dilakukan  dengan mengikuti alur sebagaimana Gambar 4.
Gambar 4. Alur Sertifikasi Halal Self Declere
Kegiatan pengabdian  ini mampu memberikan pemahaman kepada mitra mengenai legalitas  usaha  IKM  kopi  serta  cara  memperolehnya.  Indikator  utama  keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari diperolehnya SNI 01-3542-2004-Kopi bubuk atas nama pelaku usaha Ibu Nurma (Kopi Tugu Liwa) Nomor Sertifikat: ID18110000656520922 dan Ibu Ketut Ailend Aurora (Kopi Among) Nomor Sertifikat: ID18110000475370722. Indikator  keberhasilan  lainnya  adalah  diperolehnya  sertifikasi  halal  untuk  produk kopi yang diproduksi oleh Kopi Tugu Liwa dan Kopi Among.
Secara umum kegiatan ini berjalan lancar dengan dukungan tempat dan perangkat pelatihan dari Sentra IKM kopi Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Berkat kerjasama antara  peserta  dan  tim  pengabdian,  kegiatan  ini  menghasilkan  luaran  berupa sertifikasi SNI dan sertifikasi halal yang menjadi fokus utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terlepas dari itu, kegiatan ini mengalami kendala berkaitan dengan  waktu  pelaksanaan  yang  relatif  singkat  dan  kurang  ideal.  Kendala  lainnya adalah  sulitnya  memberikan  pemahaman  kepada  mitra  yang  umumnya  awam hukum,  sehingga  diperlukan  bahasa  yang  mudah  dipahami  (gamblang)  dalam penyampaian  materi.  Di  masa  mendatang,  kegiatan  ini  berpotensi  dikembangkan untuk  memperluas  jangkauan  legalitas  usaha  untuk  mendukung  dilakukannya ekspor produk Sentra IKM kopi Liwa.

## Gambar 5. Proses Pendampingan

## SIMPULAN
Hasil  kegiatan  menunjukkan  bahwa  mitra  yang  merupakan  pelaku  usaha  IKM  kopi Liwa  mampu  mengurus  legalitas  usaha  diantaranya  adalah  Sertifikasi  Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifkasi halal. Selain itu masyarakat pelaku usaha IKM kopi Liwa selaku mitra kegiatan, sudah memahami persyaratan dan alur pendaftaran sertifikasi  PIRT,  dan  Sertifikasi  Halal.  Kegiatan  ini  mengalami  kendala  berkaitan dengan  waktu  pelaksanaan  yang  relatif  singkat  dan  kurang  ideal.  Kendala  lainnya adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada mitra yang umumnya awam hukum, sehingga diperlukan bahasa yang mudah dipahami (gamblang) dalam penyampaian materi.  Guna  mengatasi  hambatan  dimaksud,  pelaksanaan  kegiatan  mesti  dilakukan secara berkelanjutan dengan waktu yang relatif panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony,  A.  (2023).  Implementasi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (Mea)  Dalam Rencana  Strategis  Dan  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  Pada Periode  2016 – 2021  [Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75359/1/ADAM ANTHONY.FISIP.pdf
Anwar, M., Nugroho, H. W., Zatika, D. A., Lilyana, B., Yuniwati, Y., & Omega, J. A. (2023). Business Legality Training in the Context of Strengthening the Higher Education  Entrepreneurship  Ecosystem.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Formosa, 2(6), 421 – 430. https://doi.org/10.55927/JPMF.V2I6.6979
BSN.  (2019).  BSN  Bina  UMK  Kopi  Lampung  Barat  Menerapkan  SNI. Https://Bsn.Go.Id/.  https://bsn.go.id/main/berita/detail/10041/bsn-bina- umk-kopi-lampung-barat-menerapkan-sni
Dahmiri.  (2023).  Tata  Kelola  Manajemen  Bisnis  Industri  Kecil  Menengah.  Penerbit Adab.
Ilham,  B.  U.  (2024).  Legalitas,  Perizinan  dan  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah). NOBEL PRESS.
Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri  Kecil  Dan  Menengah  (IKM).  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan
Undiksha, 10(2), 504 – 511. https://doi.org/10.23887/JPKU.V10I2.50664
Pardiansyah,  E.,  Abduh,  M.,  &  Najmudin.  (2022).  Sosialisasi  dan  Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro  di  Desa  Domas.  Jurnal  Pengabdian  Dan  Pengembangan  Masyarakat Indonesia, 1(2), 101 – 110. https://doi.org/10.56303/JPPMI.V1I2.39
Ridho, F. A. N. dan W. F. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Kedai Panji Laras melalui  Online  Single  Submission  (OSS)  Kelurahan  Gedog  Kecamatan Sananwetan. Sewagati, 2(3), 59 – 60. https://doi.org/https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479
Sinaga,  N.  A.,  &  Atmoko,  D.  (2023).  Kesiapan  Sistem  Hukum  Indonesia  Dalam Transformasi  Masyarakat  Dari  4.0  Menuju  5.0.  KRTHA  BHAYANGKARA, 17(1), 119 – 126. https://doi.org/10.31599/KRTHA.V17I1.824
Strategi,  |,  Mutu,  P.,  Petis,  K.,  Di,  I.,  Kliensari,  D.,  Strategi,  P.-S.,  &  Keamanan,  D. (2024).  Strategi  Peningkatan  Mutu  dan  Keamanan  Pangan  Petis  Ikan  di  Desa Kliensari Panarukan-Situbondo. Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika, 6(1), 754 – 758. https://doi.org/10.29244/AGRO-MARITIM.6.1.754-758 Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari  Perspektif  Hukum:  Studi  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (Simplification  Of  Business  Licensing  For  Micro  And  Small  Interprises). Licensing  For  Micro  And  Small  Interprises).  Negara,  07(02),  235 – 258. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933
Syahrul Bakti Harahap, A. S. (2023). Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha  Mikro  Kecil  Tanpa  Izin  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal. JURNAL  PENELITIAN  PENDIDIKAN  SOSIAL  HUMANIORA,  8(1),  63 – 67. https://doi.org/10.32696/JP2SH.V8I1.2076