## PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN

## Zulhas’ari Mustafa
UIN Alauddin Makassar zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  ruang  interpretasi  teks  syariat  di bawah otoritas ilahi, menemukan daya dukung teks syariat terhadap implementasi kemaslahatan  manusia,  dan  menemukan  kesinambungan  antara  konsep kemaslahatan,  teks  syariat,  dan  realitas  kemaslahatan  manusia.  Penelitian dijalankan melalui library research , metode penelitian kualitatif, dan pendekatan doktriner.  Data-data  kualitatif  dihimpun  dari  literatur-literatur  yang  membahas teks  syariat  dan  kemaslahatan.  Data  diolah  dan  dianalisis  mulai  dari  tahap identifikasi  sampai  tahap  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  teks  syariat  meliputi  aspek  transenden  dan  historis.  Otoritas  ilahi  dalam teks  syariat  tidak  mengabaikan  dimensi  kemanusiaan.  Kehadiran  rasulullah  saw. sebagai raḥmatan lil  ‘ ā lam ī n tertuang  dalam  teks  syariat.  Aspek  kerahmatan terwujud  apabila  kemaslahatan  terealisasi  dan  kemudaratan  dihilangkan. Kemaslahatan manusia selalu jadi pertimbangan dalam setiap legislasi hukum dari teks  syariat.  Dengan  demikian,  pemaknaan  terhadap  teks  syariat  tidak  dapat mengabaikan  aspek  kemaslahatan  manusia.  Penentuan  maslahat  kemanusiaan tidak  dapat  pula  secara  sewenang-wenang  dilakukan  sehingga  spirit  teks  syariat diabaikan.  Ruang  dialogis  harus  selalu  terbuka  antara  dinamika  maslahat kemanusiaan dengan makna-makna yang diraih dari teks syariat.
Kata  kunci:  Teks  Syariat;  Tujuan  Syariat,  Kemaslahatan;  Otoritas  Ilahi; Hak Hamba .

## Abstract
The  research  aimed  to  describe  the  interpretation  space  of  Shari'a  texts  under divine authority, to find support of Shari'a texts on the implementation of human benefit, and to find continuity between the concepts of benefit, Shari'a texts, and the reality of human benefit. Research was carried out through library research, qualitative  research  methods,  and  doctrinal  approaches.  Qualitative  data collected  from  the  literature  that  discussed  the  text  of  the  Shari'a  and  benefit. Data was processed and analyzed starting from the identification stage until the conclusion stage. The results showed that the Shari'a text covers transcendent and historical  aspects.  The  divine  authority  in  the  Shari'a  text  does  not  neglect  the human  dimension.  The  presence  of  rasulullah  saw.,  as  raḥmatan  lil  ‘ ā lam ī n  is contained  in  the  Shari'a  text.  The  grace  aspect  is  realized  when  the  benefit  is realized  and  the  harm  is  removed.  The  benefit  of  humans  is  always  a consideration  in every legal  legislation  of  the  Shari'a text.  Thus,  the  meaning  of the Shari'a text cannot ignore the aspect of human benefit. The determination of the benefits of humanity cannot also be arbitrarily carried out so that the spirit of
the  Shari'a  text  is  ignored.  Dialogue  space  must  always  be  open  between  the dynamics of the benefit of humanity and the meanings achieved from the Shari'a text.
Key  words: Teks  Syariat,  Tujuan  Syariat,  Kemaslahatn,  Otoritas  Ilahi,  Hak Hamba
A. Pendahuluan
Penggalian makna dari teks syariat (al-Qur‟an dan hadis) telah melahirkan ragam  eksperimen  dan  konsep.  Proses  eksperimentasi  dan  konseptualisasi  terus berlangsung  seiring  perkembangan  umat  manusia.  Proses  eksperimentasi  dan konseptualisasi telah menggiring pemahaman pada pengertian bahwa teks syariat menjadi ranah bermainnya makna-makna, ideologi, hegemoni, budaya, dan relasi kuasa. Permainan menjadi lebih hidup dan berkelanjutan di tangan pembaca. Teks syariat  dimaknai,  ditafsirkan,  dan  selalu  dikaitkan  dengan  konteks.  Mengaitkan teks  syariat  dengan  konteks  dibangun  di  atas  kesadaran  bahwa  teks  syariat  tidak hadir  dalam  masyarakat  hampa  peradaban.  Teks  syariat  hadir  dalam  sebuah masyarakat  yang  memiliki  peradaban.  Teks  syariat  dihadirkan  untuk  menyapa peradaban. Oleh karena syariat pada awalnya hadir dan menyapa peradaban Arab, maka  konteks  kehadiran  teks  syariat  sangat  dekat  dengan  peradaban  Arab. Meskipun  konteks  awal  dari  teks  syariat  memiliki  sentuhan  kearaban,  tetapi konteks dari teks syariat dapat beralih dari konteks awal. Konteks awal suatu teks syariat tidak sepenuhnya dapat mengikat pemaknaan atas  teks. Konteks kearaban tidak sepenuhnya mengikat pemaknaan terhadap teks syariat. Pembacaan atas teks syariat merekomendasikan diktum yang seringkali dipertukarkan, yaitu: al-‘ibratu bi  khuṣūṣ  al-sabab  lā  bi  ‘umūm  al-lafẓ dan al-‘ibratu  bi  ‘umūm  al-  lafẓ  lā  bi khuṣūṣ  al-sabab . 1 Konteks  spesifik  pada  diktum  pertama  cenderung  mengikat pemaknaan  terhadap  teks  syariat.  Konteks  spesifik  pada  diktum  kedua  tidak menjadi pertimbangan utama dalam memaknai teks syariat. Hal itu berarti bahwa ketika konteks beralih, maka konteks awal tidak lagi dapat sepenuhnya mengikat dalam pemaknaan teks.
1 Sabab dalam  hal  ini  tidak  dimaksudkan  merepresentasi  atau  menyepadankannya  dengan istilah konteks, melainkan dipahami sebagai salah satu situasi dari konteks.
Al-Qur‟an dan hadis merupakan teks bahasa  yang menjadi  teks inti ( core texts )  dalam  sejarah  peradaban  Arab  (Islam).  Dapat  dikatakan  bahwa  peradaban Arab  adalah  peradaban  teks. 2 Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  teks  secara  langsung membangun  dan  membentuk  peradaban.    Pernyataan  tersebut  bertujuan  untuk memberi  penekanan  mengenai  peran  al-Qur‟an  dan  hadis.  Kehadiran  al-Qur‟an dan hadis sebagai teks memiliki peran penting dalam menentukan watak keilmuan dan  membentuk  wajah  peradaban.  Interpretasi  terhadap  al-Qur‟an  merupakan salah  satu  mekanisme  budaya  dalam  memeroduksi  pengetahuan.  Ketika  teks menjadi  inti  suatu  kebudayaan,  maka  interpretasi  akan  beragam.  Keragaman terjadi  disebabkan  karena  faktor. Pertama ,  sentuhan  teks  syariat  terhadap  watak keilmuan.  Teks  syariat  sebagai  teks  suci  dapat  membatasi  tujuan  dan  proses interpretasi. Teks suci berkaitan dengan watak keilmuan yang sakral, teologis, dan normatif.  Watak  ilmu  dilandasi  pula  oleh  suatu  tujuan  umum  sebagai  spirit  dari pengutusan rasulullah saw. ke tengah-tengah masyarakat Arab. Spirit  pengutusan menyangkut kehadiran rasulullah saw. sebagai raḥmatan lil ‘ālamīn , rahmat bagi segenap  alam. Kedua ,  wawasan  epistemologi  dalam  pembacaan  terhadap  teks syariat  mengacu  pada  lokalitas  suatu  masyarakat,  terutama  Arab.  Wawasan epistemologi dapat berupa perspektif ideologi, kearifan lokal, atau pun fakta-fakta empiris.  Faktor  pertama bernuansa transenden,  sedangkan faktor kedua berwatak historis. Faktor transenden dan faktor historis saling rajut, saling jahit, bercampur, dan bergerak secara dinamis dalam proses interpretasi.
Perkembangan  umat  Islam  dan  perluasan  wilayah  juga  banyak  memberi pengaruh  dalam  interpretasi  terhadap  teks  syariat.  Pertambahan  statistik  umat Islam dan perluasan geografi hunian masyarakat Islam meniscayakan persentuhan teks  syariat  dengan  ragam  situasi,  kondisi,  bahasa,  dan  budaya.  Sapaan  teks syariat kepada ragam peradaban diapresiasi oleh masyarakat setempat berdasarkan kearifan  lokal.  Lokalitas  masyarakat  tidak  terbatas  pada  lokal  Arab  semata, melainkan  juga  telah  meluas  sampai  pada  lokalitas  non  Arab.  Masyarakat  Islam
2 Nasr  Hamid  Abu  Zaid, Tekstualitas  al-Qur’an : Kritik  terhadap  Ulumul  Qur’an ,  diterj. oleh  Khoiron  Nahdliyyin  dari  buku Mafhūm  al-Naṣ : Dirāsah  fī  ‘Ulūm  al-Qur’ān (cet.  I; Yokyakarta: Lkis, 2001), h. 1
semakin  plural.  Peradaban  umat  Islam  juga  semakin  kosmopolit.  Pluralitas  dan kosmopolitas  menjadi  daya  dorong  bagi  penetapan  standar  interpretasi  atas  teks syariat.  Standar  interpretasi  dibuat  untuk  menghindari  kesewenang-wenangan dalam  menafsir  teks.  Embrio  penetapan  standar  interpretasi  pada  dasarnya  telah menjadi  praktik  generasi  awal  pasca  rasulullah  saw.  Praktik  penalaran  generasi awal  masih  terbatas  pada  dikotomi ahl  al-had ī ṡ dan ahl  al-ra’y .  Standardisasi metode  interpretasi  terhadap  teks  syariat  berkembang  secara  bertahap  melalui proses  adopsi  dan  asimilasi  atas  metode  berbasis  bahasa,  sosio-historis,  kultural, dan  fiosofis.  Adopsi  metode  meliputi  tata  bahasa, bal ā ghah , asb ā b nuzūl , asb ā b wurūd, mun ā sabah , n ā sikh - mansūkh , dan penalaran usul fikih.
Meskipun  standar  interpretasi  teks  telah  dibangun  dalam  cabang-cabang ilmu  pengetahuan  keislaman  dan  prosedur  demikian  kompleks,  namun  tuntutan, gugatan,  dan  problematisasi  terhadap  daya  aplikasi  metode  yang  ada  terus  hadir terutama  dalam  masyarakat  kontemporer.  Tuntutan  penyesuaian  apresiasi  teks syariat  terhadap  problem  masyarakat  kontemporer  selalu  lahir  mengiringi dinamika  masyarakat.  Gugatan  atas  produk-produk  penalaran  mainstream terhadap  teks  syariat  mewarnai  dialektika  masyarakat  muslim  kontemporer. Problematisasi teori-teori interpretasi teks syariat seringkali muncul dalam kajian- kajian  akademik  kontemporer.  Dalam  persoalan  hukum  masyarakat  muslim kontemporer, produk-produk hukum Islam klasik dianggap tidak aplikatif karena peranan  kerangka  teoretik  usul  fikih  dipandang  kurang  relevan  untuk  merespons dan  memecahkan  problem-problem  masyarakat  Muslim  kontemporer.  Tidak sedikit  pemikir  muslim  memandang  bahwa  produk  hukum  Islam  yang  tersedia mengalami  persoalan  adaptasi.  Untuk  penyesuaiannya,  produk  tersebut  harus dikritik secara lebih mendalam. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktualisasi fikih sebagai proses ijtihad dapat menemukan sentuhannya di zaman yang secara sosio- kultural sangat berbeda dengan zaman fikih dikonstruksi dan dikodifikasi. Kondisi inilah  yang  memicu  munculnya  tawaran-tawaran  metodologis  baru  dari  para pemikir  Islam  kontemporer  untuk  menggali  hukum  Islam  dari  sumber-sumber aslinya agar lebih sesuai dengan dinamika perubahan zaman.
Salah  satu  faktor  utama  yang  melemahkan  respon  hukum  Islam  terhadap persoalan  kontemporer  adalah  kecenderungan  kuat  penafsiran  tekstual  terhadap teks syariat dan mengabaikan konteks pembentukan hukum yang bersifat historis dan  partikular.  Faktor  lain adalah  maraknya  kecenderungan  glorifikasi masa lalu di  tubuh  umat  Islam.  Masa  lalu  diangankan  sebagai  masa  keemasan  Islam sehingga  diposisikan  sebagai  standar  kebenaran  bagi  setiap  pemikiran  dan perilaku umat Islam generasi berikutnya.  Hal itu berpengaruh pada terbangunnya keyakinan  bahwa  rumusan  hukum  dan  metode  ijtihad  yang  diintrodusir  para ulama  terdahulu  dianggap  final  sehingga  tidak  membuka  ruang  untuk pengembangan  lebih  lanjut. 3 Pendekatan  yang  didasarkan  pada  pemahaman tekstual  tidak  hanya  menyebabkan  kurangnya  sentuhan  teks  terhadap  realitas masyarakat,  bahkan  telah  membatasi  tujuan  syariat  untuk  kemaslahatan.  Doktrin dan  ajaran  Islam  memang  bersifat  universal,  tetapi  respon  historis  manusia ditandai oleh perbedaan dan keragaman konteks ruang dan waktu. 4 Di Indonesia, hukum  Islam  yang  berbentuk  undang-undang  di  antaranya  UU  Zakat  dan  Haji yang  memerlukan  kesesuaian  antara  teks  agama  dan  budaya  umat  Islam  di Indonesia  secara  umum. 5 Perbedaan  dan  keragaman  konteks  ruang  dan  waktu menyajikan pluralitas sosio-kultural masyarakat Islam. Oleh karena itu, penafsiran terhadap  teks  syariat  harus  senantiasa  memperhatikan  realitas  sosial-kultural. Upaya  penafsiran  juga  tidak  dapat  mengabaikan  aspek-aspek  inhern  dalam  teks syariat. Hal itu dimaksudkan agar diperoleh pemahaman  utuh, aplikatif, realistis, bermaslahat,  dan  tidak  mengabaikan  spirit  teks  syariat.  Pokok  permasalahannya adalah bagaimana pemaknaan terhadap teks syariat sehubungan dengan dinamika kemaslahatan  umat  manusia?  Pokok  permasalahan  akan  diurai  ke  dalam  sub masalah:
3 Nurcholish  Madjid  dkk., Fiqh  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif-Pluralis , (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), h. 4-5
4 M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Posmodernisme , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 227
5 Abdul Syatar,  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND  ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–133, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
1. Bagaimana ruang interpretasi teks syariat di bawah otoritas ilahi?
2. Bagaimana daya dukung teks syariat terhadap implementasi kemaslahatan?
3. Bagaimana konseptualisasi kemaslahatan berbasis teks syariat?
Berdasarkan rumusan masalah, penelitian dilakukan  melalui studi pustaka atau library  research .  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  doktriner.  Sejumlah  referensi  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian, terutama  yang  berkaitan  langsung  dengan  teks  syariat  dan  kemaslahatan.  Teks syariat  yang  dimaksud  dalam  penelitian  adalah  al-Qur‟an  dan  hadis,  sedangkan kemaslahatan  yang  dimaksud  adalah  kemaslahatan  manusia  sebagaimana  konsep ulama  tentang  kemaslahatan.  Data  primer  dihimpun  dari  literatur-literatur  terkait langsung  dengan  pembahasan  mengenai  teks  syariat  dan  teori  maslahat.  Data sekunder  dihimpun  dari  tulisan-tulisan  yang  berkontribusi  terhadap  penguatan data  primer.  Data-data  diidentifikasi,  diklasifikasi,  diverifikasi,  didisplay, diinterpretasi, dan disimpulkan sebagai hasil penelitian.

## B. Interpretasi Teks Syariat dan Otoritas Ilahi
Teks  syariat  sebagai  teks  yang  bersumber  dari  otoritas  Allah  swt. mengandung  ajaran  keselamatan.  Ajaran  keselamatan  dalam  teks  syariat berdimensi  ganda,  dunia  dan  akhirat.  Esensi  teks  syariat  meliputi  metode  yang merorientasi  pada  kemajuan  melalui  proses  penciptaan  hukum-hukum  tanpa membekukan  hukum.  Teks  syariat  mencakup  spirit  berkelanjutan  dalam menciptakan  aturan-aturan.  Teks  syariat  dapat  menginspirasi  pembaruan  dan interpretasi,  tetapi  tidak  kaku  dalam  fragmen  interpretasi,  aturan  dan  penerapan. Teks  syariat  mendorong  dinamika  yang  membawa  manusia  pada  tujuan-tujuan yang  benar  dan  orientasi-orientasi  kemuliaan.  Interpretasi  terhadap  teks  syariat tidak  boleh  terjebak  dalam  teks  semata.  Interpretasi  teks  syariat  tidak  boleh nengabaikan  maksud  Allah  dalam  menurunkan  syariat. 6 Fungsi  teks  syariat sebagai  metode,  spirit,  dan  motor  penggerak  memeroyeksi  syariat,  melindungi
6 Muḥammad  Sa‟īd  al-„Asymāwī, Uṡūl  al-Syarī’ah (cet.  V;  Bairūt:  al-Intisyār  al-„Arabī, 2004), h. 219
spirit, dan memfungsionalisasi motor penggerak demi kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan Allah swt. dalam menurunkan syariat.
Tujuan-tujuan  Allah  dalam  menurunkan  syariat  berkaitan  erat  dengan pemenuhan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia,  bukan  kepada  kepentingan  Allah swt. 7 Meskipun kemaslahatan bukan untuk kepentingan Allah swt., tetapi manusia tidak  dapat  secara  sewenang-wenang  menetapkan  kemaslahatan.  Kesewenang- wenangan dapat mengakibatkan kemudaratan. Apabila kemudaratan terjadi, maka tujuan  syariat  untuk  menciptakan  kemaslahatan  tidak  terwujud.  Upaya menghindari  kesewenang-wenangan  dalam  menetapkan  kemaslahatan  dapat dilakukan  dengan  meletakkan  tujuan  syariat dalam  dua  dimensi,  yaitu:  dimensi Ilahiah  dan  dimensi  Insaniyah. 8 Kedua  dimensi  selalu  mencakup  maslahat  yang akan  dilahirkan  melalui  teks  syariat.  Dimensi  Ilahiah  merupakan  wilayah gairu ma’qūl al-ma’n ā , sedangkan dimensi insaniyah berada dalam wilayah ma’qūl al- ma’n ā .
Teks  syariat  diturunkan  untuk  kemaslahatan  manusia  ( limaṣ ā liḥ  al-‘ib ā d ). Segenap aspek ajaran dalam teks syariat diarahkan bagi pemenuhan kemaslahatan umat  manusia.  Proses  penetapan  hukum  selalu  melibatkan  interaksi  antara  teks syariat  dengan  realitas  manusia  sebagai  subyek  pembebanan.  Hal  ini  dapat ditelusuri  dari  prinsip-prinsip  penetapan  hukum,  antara  lain  melalui al-tadarruj (bertahap).  Pola al-tadarruj dalam  legislasi  merupakan  proses  dari  kepedulian Allah  swt.  dan  rasullah  saw.  sebagai sy ā ri’ (pembuat  syariat)  terhadap  kondisi psikologis  masyarakat.  Tahapan  penetapan  hukum  tercermin  dalam  proses pengharaman khamr . Mengonsumsi khamr pada  tahap  awal  hanya  dinyatakan sebagai  perbuatan  mudarat.  Teks  syariat  pada  tahap  kedua  melarang  seseorang untuk melakukan salat dalam keadaan mabuk. Teks syariat tahap terakhir memuat larangan tegas terhadap perbuatan mengonsumsi khamr . Ketika Allah swt. secara tegas  melarang , umat  Islam  tidak  mengalami  keterkejutan  mental  atas  legislasi
7 Abū Isḥāq Ibrāhīm  ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt fī  Uṣūl  al-Syarī’ah ,  jilid  I,  juz  II (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah), h. 4
8 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 3
khamr .  Penerimaan  umat  Islam  terhadap  hasil  legislasi  berjalan  secara  sukarela, sehingga kemaslahatan yang dilahirkan memenuhi sasaran jasmani dan rohani.
Realitas  kesejarahan  mengenai  proses  pembinaan  hukum  Islam  pada gilirannya menempatkan manusia selaku subyek hukum pada dataran yang sangat urgen  dalam  kerangka  legislasi  hukum  ( al-tasyr ī ’ ).  Teks  syariat  mengandung hukum-hukum interpretatif ( ma’qūl  al-ma’n ā )  dan uninterpretatif ( ghair  ma’qūl al-ma’n ā ). Secara gramatikal, ma’qūl al-ma’n ā termasuk dalam kategori iḍ ā fat al- ṣifat  li  al-mauṣūf yaitu al-ma’n ā al-ma’qūl ī , makna  yang  dapat  dimengerti  akal. Frase ma’qūl  al-ma’n ā terhubung  kepada  terma ta’aqqul. Imbamgan  dari  terma ta’aqqul adalah  terma ta’abbud.  Ta’aqqul berasal  dari  kata ta’aqqala- yata’aqqalu-ta’aqqulan artinya  sesuatu  yang  masuk  akal  (rasional). 9 Setiap ketentuan hukum terutama berkaitan dengan aspek selain ibadah mahdah, hampir selalu bergandengan atau diiringi dengan pengungkapan untung dan rugi. 10 Aspek ma’qūl  al-ma’n ā terdapat  pada  sebahagian  besar  hukum  di  luar  ibadah  mahdah.
Legislasi  hukum  mengenai  ibadah  mahdah  tidak  tergolong  sebagai ma’qūl  al- ma’n ā . Tuntutan hukum tentang ibadah mahdah hanya untuk dilaksanakan, tanpa harus  bertolak  pada  dimensi  maknawinya. 11 Jika  teks  syariat  tidak  menyebut argumentasi  analogi  atau illat hukum  pada  persoalan  ibadah  mahdah  dan persoalan  yang  telah  memiliki  status  hukum  tetap,  maka  manusia  tidak  dapat membuat argumentasi atau illat berdasarkan ma’qūl al-ma’n ā .
Dimensi ghair  ma’qūl  al-ma’n ā atau  dimensi  ilahiah  pada  tujuan  syariat lebih  banyak  menyangkut  aspek ta’abbudi. Dengan  kata  lain,  hampir  semua ta’abbudi termasuk  di  dalam  kategori  dimensi  ilahiah.  Ketentuan-ketentuan syariat  menyangkut  bersuci,  shalat,  puasa,  haji,  zakat  harus  secara  mutlak  ditaati tanpa  lebih  dahulu  memikirkan  sebab  bagi  cara  pelaksanaannya,  termasuk  illat diperintahkannya.  Selain  keterbatasan  jangkauan  pemaknaannya,  akal  juga  tidak boleh  mempertanyakannya.  Dalam  kasus  tayammum,  akal  tidak  dapat
9 Ibn Manżūr, Lisān al-‘Arab, jilid IV (Miṣr: Dār al-Ma‟ārif, t.th)., h 3046
10 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 7
11 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt, h. 25
mempertanyakan  alasan  tayammum  sebagai  pengganti  wudu.  Menurut penglihatan  lahiriah,  tayammum  sulit  dikatakan  sebagai  alat  kebersihan. 12 Cara- cara  ibadah  yang  telah  ditetapkan  melalui  teks  syariat  harus  diterima  dan diamalkan  sebagaimana  adanya  tanpa  reserve.  Akal  harus  benar-benar  tunduk kepada wahyu. Keberatan nalar atas tata cara ibadah yang telah ditetapkan secara baku,  mencoba  memodifikasi,  atau  menggantinya  dengan  ritual-ritual  rasional adalah pelanggaran atas hak-hak Allah.
Hak  Allah  swt.  dan  hak  hamba  dalam  konteks  interpretasi  teks  syariat memiliki  porsi  berbeda.  Hak  Allah  swt.  menuntut  kepatuhan  manusia  untuk melakukan  perintah  syariat  sebagai ta’abbud kepada  Allah  swt.  Hak  hamba menyangkut kesejahteraan yang diperoleh manusia dalam upayanya mewujudkan kemaslahatan  dunia  dan  akhirat.  Hak  Allah  swt.  dan  hak  hamba  selalu  ada  di setiap  hukum  syariat,  baik  ibadah  maupun  muamalah.  Hak  Allah  swt.  dalam ketentuan  ibadah  memiliki  porsi  paling  dominan  karena  ibadah  dimaksudkan sebagai  ketaatan  kepada  Allah  swt.  Hak  hamba  adalah  memperoleh  balasan  dari Allah  swt.,  karena  telah  melakukan  ketaatan.  Persoalan  muamalah  menunjukkan dominasi hak hamba, tetapi aspek muamalah juga tidak lepas dari hak Allah swt. 13 Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis, bahwa hak hamba atas Allah swt. ialah jika hamba menyembah Allah  swt. tanpa menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya. 14
Urgensi wahyu terhadap hajat manusia tampak jelas dalam konteks ibadah. Yang  terkandung  dalam  semua  ibadah  tidak  dapat  diketahui  kecuali  dengan bantuan  informasi  wahyu  yang  harus  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  manusia dengan penuh kepatuhan. 15 Fungsi syariat pada dimensi ta‟abbudi adalah sebagai mubtadi’ dan munsyi’, yaitu  sebagai  pembentuk  dan  pencipta  hukum. 16 Akal
12 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 89 13 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 75
14 Muḥammad  ibn  Ismā„īl  ibn  Ibrāhīm  ibn  al-Mughīrah  ibn  Bardizbah  al-Ju„fī  al-Bukhārī, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, juz IX (Bairūt: Idārah al-Ṭabā‟ah al-Munīrah, 1986), h. 204
15 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 80
16 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 3-5
manusia  tidak  memiliki  otoritas  untuk  menentukan  bentuk-bentuk  ibadah. Kehadiran wahyu dengan sejumlah ketentuan mengenai kaifiah ibadah merupakan satu  indikasi  mengenai  keterbatasan  jangkauan  potensi  rasionalitas  manusia. 17 Keabsahan  suatu  ibadah  diukur  melalui  pemenuhan  pelaksanaan  ketentuan- ketentuan  syariat. Mafhūm  mukh ā lafah nya ialah  suatu  perbuatan  tidak  dapat dikategorisasi sebagai ibadah jika dilakukan tanpa mengikuti ketentuan atau cara- cara  yang  telah  digariskan  secara  baku  oleh  syariat.  Oleh  karena  itu,  dimensi ilahiah tidak termasuk dalam wilayah ma’qūl al-ma’n ā .
Salah  satu  kelebihan  yang  diberikan  Allah  swt.  kepada  manusia  adalah akal  pikiran.    Akal  menjadi  pembeda  manusia  dari  makhluk  lain.  Berbekal  akal, manusia diangkat sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi. Menurut muktazilah, akal  manusia  mampu  menentukan  hukum-hukum  Allah  swt.  sebelum  datangnya wahyu. 18 Akal  manusia  dapat  menentukan  kebaikan  dan  keburukan  tanpa perantaraan  kitab  samawi  dan  Rasul.  Maslahat  dan  mudarat  dapat  dicapai  dan ditetapkan melalui akal. Perbuatan dan perkataan seperti iman dan bersikap benar merupakan pekerjaan yang semestinya diperbuat manusia. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut dipuji karena sikap iman dan sikap benar pada zatnya  sendiri. Sebaliknya, perbuatan yang zatnya buruk  akan ditolak oleh akal, seperti berdusta, memberi  mudarat  kepada  orang  lain  dan  bersikap  kafir.  Perbuatan-perbuatan seperti  ini  apabila  dikerjakan,  maka  pelakunya  akan  mendapatkan  kecaman  dari manusia. 19 Oleh  sebab  itu,  perbuatan  dan  perkataan  seperti  ini  tidak  diperlukan alasan untuk mendukungnya.
Prinsip  mu'tazilah  dalam  konteks hasan dan qabih merupakan  produk akal, bukan didasarkan pada  teks. Implikasi dari pandangan ini ialah bahwa bagi orang  yang  belum  sampai  kepadanya  teks,  dikenakan  kewajiban  melaksanakan sesuatu  yang  menurut  akalnya  baik  dan  akan  diberi  imbalan  oleh  Allah.
17 Ismail  Muhammad  Syah  dkk., Filsafat  Hukum  Islam (cet.  II:  Jakarta,  Bumi  Aksara, 1992), h.181-182
18 Abū al - Fatḥ Abd al - Karīm ibn Abī  Bakr  Aḥmad  al-Syahrastānī, Al-Milal  wa  al-Niḥal (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 45
19 Muḥammad al-Āmidī, al-Iḥkām fī  Uṣūl  al-Aḥkām li al-Āmidī , juz I (Bairūt:  Dār al-Fikr, 1981), h. 92-93.
Disamping itu, juga terdapat tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang dinilai buruk oleh akal. Apabila keburukan tersebut dilakukan, maka yang bersangkutan akan memperoleh hukuman dari Allah. Pendirian mu'tazilah tersebut didasari pada keyakinan bahwa akal mampu mengetahui Allah, akal manusia dapat mengetahui kewajiban  berterima  kasih  kepada  Allah,  akal  dapat  mengetahui  kebaikan  atau kejahatan,  dan  akal  dapat  pula  mengetahui  kewajiban  manusia  berbuat  baik  dan kewajiban manusia mengetahui perbuatan  baik. 20 Sebaliknya bagi asy‟ariah, akal tidak mampu menentukan hukum-hukum Allah  swt. sebelum adanya  teks syariat dan Rasul. 21 Akal manusia tidak dapat mengetahui kebaikan dan keburukan tanpa perantara Rasul dan kitab-kitab Samawi. Hal itu didasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. al-Isra'/17:15:
… بَمَو بَّىُك َهيِبِّذَعُم ىَّتَح بَو َثَع ٗلوُسَر ٥١
Terjemahnya:
"Kami tidak akan mengazab seseorang sebelum Kami mengutus Rasul" Q.S. al-Nisa/4:165 menyatakan:
ٗلُس ُّر َهيِزِّشَبُّم َهيِرِذىُمَو َّلَئِل َنوُكَي ِسبَّىلِل ىَلَع ٱ َِّللّ ُةَّجُح عَب َد ٱ ِلُسُّزل َنبَكَو ٱ َُّللّ اًزيِزَع ٗميِكَح ب ٥٦١
Terjemahnya:
"Agar  tidak  ada  alasan  bagi  manusia  untuk  membantah  Allah  swt  sesudah diutusnya rasul-rasul itu".
Bagi  kalangan  asy‟ariah,  tidak  ada  kewajiban  bagi  Allah  swt.  untuk menetapkan  baik  apabila  sesuatu  dipandang  baik  oleh  akal,  sehingga  manusia diperintahkan  untuk  mengerjakannya.  Allah  swt.  juga  tidak  berkewajiban menetapkan  keburukan  yang  dipandang  buruk  oleh  manusia,  sehingga  manusia diperintahkan.  Allah  swt  mempunyai  kehendak  mutlak,  tanpa  tergantung  pada sesuatu. Allah swt. mampu melakukan segala sesuatu tanpa terikat kategori ruang, waktu,  dan  kemanfaatan.  Namun  demikian,  berdasarkan  induksi  dari  berbagai
20 Abū al - Fatḥ Abd al - Karīm ibn Abī Bakr Aḥmad al-Syahrastānī, Al-Milal wa al-Niḥal , h. 45
21 Wahbah  al-Zuhailī, Uṣūl  Fiqh  al-Islāmī ,  juz  I  (Bairūt:  Dār  al-Fikr  al-Mu‟āṣir,  1998),  h. 117
firman  Allah  swt.,  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  perintah  Allah  swt  pasti mengandung  maslahat  bagi  umat  manusia.  Segala  sesuatu  yang  dilarang  pasti mengandung  kemudaratan. 22 Kaum  asy'ariah  tampak  memiliki  perbedaan  besar dari mu'tazilah dalam hal kesanggupan akal manusia. Pandangan asy‟ariah hanya dapat  menerima  satu  dari  empat  keyakinan  muktazilah  mengenai  kemampuan akal, yaitu dalam hal kemampuan akal mengetahui Allah. 23
Perbedaan  kedua  kelompok  tersebut  berupaya  ditengahi  oleh  maturidiah. Menurut  pandangan  maturidiah,  ada  perbuatan  atau  perkataan  yang  pada  zatnya baik  dan  buruk.  Allah  swt  tidak  memerintahkan  manusia  untuk  melakukan perbuatan  yang  pada  zatnya  buruk,  sebagaimana  Allah  swt.  tidak  melarang perbuatan yang pada zatnya adalah baik. Terhadap perkataan dan perbuatan yang kebaikan  dan  keburukannya  tidak  terletak  pada  zat  perbuatan  itu  sendiri,  teks syariat  memiliki  otoritas  untuk menetapkannya.  Pandangan  maturidiah  pada  satu sisi  memiliki  kesamaan  dengan  mu'tazilah. 24 Pada  sisi  lain,  maturidiah  meyakini bahwa perbuatan atau perkataan yang dipandang baik atau buruk oleh akal tidak wajib  dikerjakan.  Pelaku  perbuatan  baik  atau  buruk  menurut  akal  tidak  akan mendapat  imbalan.  Kewajiban  untuk  mengerjakan  yang  baik  dan  ketentuan imbalan bagi pelakunya tidak dapat ditetapkan oleh akal, tetapi harus didasarkan pada  teks  syariat.  Kewajiban  meninggalkan  perbuatan  atau  perkataan  yang dianggap  buruk  oleh  akal  dan  sanksi  terhadap  pelakunya  tidak  dapat  ditentukan melalui  akal,  tetapi  harus  dengan  teks  syariat.  Akal  tidak  dapat  berdiri  sendiri dalam  menentukan  suatu  kewajiban.  Meskipun  manusia  dapat  mengetahui kebaikan  atau  keburukan  sebelum  pemberitahuan  teks  syariat,  namun  akal  tidak dapat menentukan  kewajiban dan larangan Allah swt. 25 Imbalan atau  sanksi juga tidak  dapat  ditentukan  oleh  akal.  Hal  senada  dikemukakan  pula  oleh  al-Syaṭib ī . Akal  mampu  mengetahui  kebaikan  dan  keburukan, 26 namun  tidak  memiliki
22 Wahbah al-Zuhailī, Uṣūl Fiqh al-Islāmī , h. 117
23 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: UI Press, 1986), h. 76
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I (Jakarta: Wacana Logos, 1997), h. 349-350
25 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 291
26 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 87
otoritas  memaksa  berbuat  atau  meninggalkan.  Tidak  ada  kewajiban  berbuat  baik dan  meninggalkan  yang  buruk  di  luar  teks  syariat.  Akal  tidak  berfungsi  sebagai pembuat hukum syariat. Akal tidak memiliki otoritas daya paksa untuk melakukan atau  meninggalkan  sesuatu.  Dengan  kata  lain,  walaupun  akal  dapat  mengetahui nilai  baik  dan  buruk  yang  terdapat  pada  suatu  perbuatan,  tetapi  akal  tidak  dapat mewajibkan  atau  melarang.  Dengan  demikian,  terdapat  porsi  berbeda  antara dimensi  ilahiah  dengan  dimensi  insaniah.  Hukum  yang  sifatnya  ta‟abbud  tidak dapat dipahami maknanya kecuali  melalui informasi teks. Makna dan illat dalam hukum yang ma’qūl al-ma’n ā dapat diketahui oleh akal. Sebelum ada teks syariat, makna  kemaslahatan  dalam  berbagai  bentuk  dan  jenis  muamalah  mampu diketahui  oleh  akal,  Hal  ini  didasarkan  pada  pandangan  bahwa  akal  manusia berpotensi mengetahui baik dan buruk tanpa bantuan  teks syariat. Dalam konteks ini,  dimensi  insaniah  banyak  mendapat  porsi,  meskipun  tidak  lepas  sama  sekali dari dimensi ilahiah.

## C. Teks untuk Kemaslahatan
Syariat tidak memiliki tujuan lain selain kemaslahatan umat  manusia. Hal itu berarti bahwa seluruh teks syariat dan produk-produk hukum syariat berfungsi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Hukum-hukum yang lahir harus  berdasar  pada  prinsip  interpretasi  teks  syariat  bagi  kemaslahatan.  Aplikasi praktik  interpretasi  teks  syariat  harus  diletakkan  dalam  lingkup  kemaslahatan. Praktik  interpretasi  juga  memperlakukan  teks  syariat  sebagai  standar kemaslahatan.
Seluruh  teks  syariat  mengandung  keadilan,  kebenaran,  rahmat,  dan maslahat, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Anbiya/21:107:
بَمَو رَأ لَس َى َك َّلِإ حَر ٗةَم لِّل َع َهيِمَل ٥٠١
Terjemahnya
“Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu,  melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat bagi semesta alam”
Teks  syariat  memuat  pesan  kerahmatan  dari  Allah  swt.  Kerahmatan diberikan  kepada  segenap  ciptaan  Allah  swt.  Kerahmatan  diperoleh  melalui perwujudan kemaslahatan. Menjadikan teks syariat sebagai standar dalam menilai
kemaslahatan  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  aspek  kerahmatan.  Kriteria penilaian  antara  kemaslahatan  dan  kemudaratatan  dibangun  dari  tuntunan  teks syariat. Bangunan tuntunan dari teks syariat akan memberi jaminan kemaslahatan duniawi  dan  ukhrawi.  Kemaslahatan  duniawi  menyangkut  pemberian  manfaat, kenyamanan,  dan  keselamatan  manusia  di  dunia,  sedangkan  kemaslahatan ukhrawi menuntun jalan keselamatan manusia di akhirat.
Ketika teks syariat dijadikan sebagai standar penilaian kemaslahatan, maka secara  otomatis  telah  dijalankan  suatu  peran  besar  dalam  mengeliminir pertentangan antara  teks dan kemaslahatan. Proses  yang dilakukan adalah proses interaksi kemaslahatan yang selaras dengan teks syariat. Apabila variable dari luar teks syariat dijadikan penilaian kemaslahatan, maka problem pertentangan antara teks syariat dan kemaslahatan akan terjadi. 27 Dalam kondisi demikian, teks syariat dikesampingkan. Pengabaian teks syariat akan berpengaruh pada pelemahan daya aplikatif  hukum  Islam  terhadap  permasalahan  kontemporer.  Penguatan  daya aplikatif  hukum  Islam  atas  perkembangan  umat  Islam  membutuhkan  semacam interpretasi  kemaslahatan  dari  teks  syariat.  Tafsir  kemaslahatan (al-tafs ī r  al- maṣlaḥah) menyangkut kerja-kerja pengkajian dan analisis terhadap tujuan-tujuan teks  syariat  sehubungan  dengan  kemaslahatan.  Setelah  interpretasi  kemaslahatan dijalankan,  penentuan  makna  dan  kandungan  teks  syariat  dilakukan  sebagai interpretasi lanjutan.
Tafsir  kemaslahatan  atas  teks  syariat  seringkali  diabaikan  disebabkan karena  adanya  asumsi  mengenai  kontradiksi  teks  syariat  dengan  kemaslahatan. Pertentangan  pada  dasarnya  terjadi  antara  pemehaman  statis  atas  teks  syariat dengan  kemaslahatan.  Ketika  teks  syariat  diinterpretasi  berdasarkan  tafsir  yang hampa tujuan dan nilai kemaslahatan, maka penafsiran akan cenderung normatif- ahistoris.  Jika  teks  diinterpretasi  dengan  memperhatikan  aspek  kemaslahatan, maka  penafsiran  akan  lebih  historis-aplikatif,  meskipun  di  ranah  hukum.  Hal  ini berkenaan  dengan  aktualitas  kemaslahatan  dalam  teks  syariat.  Aktualisasi kemaslahatan teks syariat berperan dalam menghilangkan kondisi yang dipandang
27 Variabel dimaksud dapat mencakup subyektifitas dan trend masyarakat kontemporer
menimbulkan  kontradiksi  antara  teks  syariat  dan  kemaslahatan.  Aktualisasi kemaslahatan  teks  syariat  mengupayakan  kompromi  kemaslahatan  teks  syariat dengan realitas masyarakat, sehingga teks syariat memiliki jejak signifikan dalam dinamika masyarakat Islam.

## D. Teks Syariat dan Teorisasi Tujuan Syariat
Maslahat bermakna sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan  manusia.  Segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia.  Bermanfaat dapat  berarti  menarik  atau  menghasilkan  seperti  menghasilkan  keuntungan  atau kesenangan.  Bermanfaat  dapat  pula  bermakna  menolak  atau  menghindarkan seperti  menolak  kemudaratan  atau  kerusakan.  Setiap  yang  mengandung  manfaat patut  disebut  maslahat.  Konseptualisasi  maslahat  telah  menjadi  diskursus  para ulama sejak dari masa klasik. 28 Al-Gazali mendekatkan  maslahat  dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Hakikat maslahat terkait dengan pemeliharaan tujuan teks syariat dalam legislasi. Tujuan  legislasi  hukum  meliputi  lima  hal,  yaitu:  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta. 29 Al-Khawarizmi  juga  melihat  maslahat  dalam  konteks pemeliharaan  tujuan  syari‟at  dalam  legislasi  hukum  melalui  cara  menghindarkan kerusakan dari manusia. 30 Al-Syatibi mengartikan maslahat dari dua aspek, yaitu realisasi  maslahat  dan  dependensi  tujuan  syariat  kepada  maslahat.  Realisasi kemaslahatan menghendaki secara mutlak penegakan kemanusiaan, penyempurnaan  hidup,  dan  pencapaian  obsesi  syahwat  dan  akal.  Dependensi tujuan  syariat  kepada  maslahat  bermakna  kemaslahatan  sebagai  tujuan  legislasi hukum  syariat.  Agar  maslahat  dapat  terealisasi,  Allah  swt.  menuntut  manusia untuk  berbuat. 31 Menurut  al-Thufi,  maslahat  adalah  ungkapan  dari  sebab  yang
28 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, h. 324-325
29 Abū Ḥamīd ibn Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl (t.tp: Nūr al-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, t. th.), h. 482
30 Muḥammad  ibn  „Alī  ibn  Muḥammad  ibn  „Abd  Allah  al-Syaukānī  al-Ṣan‟ānī, Irsyād  al- Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min ‘Ilm al-Uṣūl , vol. 2 (Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, cet 1, 2000 M/1421 H), h. 990
31 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt, h. 44
membawa  kepada  tujuan  syariat  dalam  bentuk  ibadat  dan  adat. 32 Perspektif  al- Thufi  sesuai  dengan  pandangan  al-Gazali  yang  melihat  maslahat  sebagai  sesuatu yang  dapat  membawa  kepada  tujuan  syariat.  Dengan  demikian,  maslahat merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena memberi kebaikan dan menghilangkan  kerusakan  bagi  manusia,  sejalan  dengan  tujuan  syariat  dalam menetapkan hukum.
Maslahat  secara  etimologi  mengacu  pada  pemenuhan  kebutuhan  fisik manusia.  Hasrat  pemenuhan  kemaslahatan  fisik  didorong  oleh  nafsu  yang  telah diletakkan  oleh  Allah  swt.  dalam  diri  manusia.  Berbeda  dari  maslahat  secara etimologi,  maslahat  syariat  ditetapkan  berdasarkan  tujuan  syariat.  Allah  swt. menurunkan syariat untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan  harta.  Tujuan  syariat  tetap  memperhatikan  kebutuhan  manusia  untuk memperoleh kenyamanan, kesenangan, dan keselamatan lahir dan batin. Maslahat syariat  memiliki  keistimewaan  yang  meliputi  aspek  pijakan,  jangkauan,  dan sasaran. 33 Maslahat  syariat  selalu  berpijak  dari  petunjuk  wahyu.  Teks  al-Qur‟an dan hadis merupakan wujud historis dari wahyu yang transenden. Teks al-Qur‟an dan  hadis  sebagai  wujud  historis  wahyu  memuat  aspek  transenden  dan  aspek historis.  Aspek  transenden  menyasar  kemaslahatan  rohani  manusia,  sedangkan aspek historis menyentuh kemaslahatan jasmani. Jangkauan kemaslahatan jasmani dan  rohani  manusia  menyangkut  kenyamanan,  ketenangan,  dan  keselamatan duniawi dan ukhrawi.
Meskipun  terdapat  kesadaran  mengenai  keistimewaan  maslahat  syariat, realitas  kemaslahatan  umat  manusia  kadangkala  tidak  memenuhi  kesesuaian dengan pemaknaan atas teks syariat. Perkembangan kebutuhan kemaslahatan umat manusia  menyulitkan  penetapan  standar  bagi  tindakan  yang  sama  sekali  tidak mengakibatkan  kerugian,  kesulitan,  atau  kemudaratan.  Neraca  perbandingan dikonseptualisasi  sebagai  pertimbangan  untuk  menilai  kemaslahatan  dan kemudaratan  suatu  perbuatan.  Neraca  perbandingan  diharapkan  melahirkan
32 Najm  al-D ī n  al-Ṭ ū f ī , Ris ā lah  f ī Ri’ ā yah  al-Maṣlaḥah (cet.  I;  al-Q ā hirah:  al-D ā r  al- Miṣriyyah al-Libn ā niyyah, 1993), h. 25
33 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 326
kesesuaian antara maslahat dan pemaknaan teks syariat. Al-Syathibi  mengajukan konsep jihah gālibah (aspek  dominan)  dan jihah  maglūbah (aspek  resesif). 34
Apabila  manfaat  suatu  tindakan  lebih  dominan  daripada  kemudaratan,  maka tindakan  dinyatakan  bermaslahat.  Apabila  akibat  kemanfaatan  suatu  perbuatan cenderung  resesif  daripada  kemudaratan,  maka  perbuatan  dinilai  mafsadat.  Jika terdapat  keseimbangan  antara  kemaslahatan  dan  kemudaratan,  maka  perbuatan berada  dalam  kategori  mubah. 35 Kemubahan  berasosiasi  pada  pilihan  bertindak atau  tidak  bertindak.  Pilihan  tidak  dapat  mengabaikan  tingkat  desakan  maslahat, ruang lingkup maslahat, dan wilayah maslahat.
Tingkat  desakan  kemaslahatan  berkenaan  dengan  tuntutan  kebutuhan terhadap implementasi kemaslahatan. Tingkat kebutuhan implementasi kemaslahatan  disusun  berdasarkan  skala  prioritas  kategori  maslahat.  Prioritas utama disebut maṣlaḥah ḍarūriyyah (maslahat darurat), prioritas kedua dinyatakan sebagai maṣlaḥah  ḥājiyyah (maslahat  kebutuhan),  dan  prioritas  ketiga dikategorisasi  dalam maṣlaḥah  taḥsīniyyah (maslahat  pelengkap). Kemaslahatan ḍarūriyyah lebih  diutamakan  daripada  kemaslahatan ḥājiyyah .  Kemaslahatan ḥājiyyah lebih diutamakan daripada kemaslahatan taḥsīniyyah. 36 Maslahat darurat merupakan  keniscayaan  bagi  kelangsungan  hidup  manusia,  lahir  dan  batin. Manusia  secara  jasmani  dan  rohani  akan  binasa  tanpa  pemenuhan  kebutuhan darurat.  Segala  upaya  yang  memberi  jaminan  atas  kelangsungan  hidup  manusia digolongkan  sebagai  maslahat  darurat.  Seluruh  tindakan  atau  perbuatan menghalangi, merusak, atau menghilangkan kemaslahatan darurat termasuk dalam kategori  perbuatan  mudarat.  Allah  swt  secara  tegas  melarang  perbuatan  yang mengakibatkan kemudaratan. Mematuhi larangan Allah swt. dengan meninggalkan  perbuatan  yang  mengakibatkan  kemudaratan  bagi  kemanusiaan adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan darurat. Melaksanakan salat lima  waktu,  makan  untuk  bertahan  hidup,  menggunakan  akal  untuk  berfikir, menikah  untuk  melahirkan  generasi,  dan  memiliki  harta  sebagai  bekal  bagi
34 Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, al-Muwaffaqāt , h. 17
35 Muammar Bakry, Fiqh Prioritas (cet. I; Jakarta: Pustaka MAPAN, 2009), h. 103
36 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi , h. 116
kelangsungan  hidup  berada  dalam  prioritas  utama  pemenuhan  kemaslahatan. Prioritas maslahat di bawah maslahat darurat berkaitan dengan kehadiran maslahat ḥājiyyah atau  maslahat  kebutuhan.  Kemaslahatan ḥājiyyah tidak  secara  langsung menyangkut  kelangsungan  hidup  manusia,  tetapi  ketidakhadiran  maslahat ḥājiyyah akan  mengganggu  kehidupan  manusia.  Maslahat  tingkat  kebutuhan menunjang  kehadiran  maslahat  tingkat  utama.  Keberadaan  masjid  menunjang pelaksanaan  kewaiban  salat,  bekerja  menunjang  keaslahatan  makan,  belajar menunjang  kemaslahatan  berfikir,  penghulu  menunjang  kemaslahatan  nikah,  dan mencari  rezeki  menunjang  kemaslahatan  harta.  Kemaslahatan  manusia  menjadi lebih  berwarna  dan  menyegarkan  dengan  kehadiran  maslahat taḥsīniyyah atau komplementer. 37 Gaya arsitektur masjid, jenis kuliner, sistem belajar, corak pesta pernikahan, dan varian profesi adalah maslahat komplementer yang memperindah kemaslahatan tingkat kebutuhan dan tingkat darurat.
Ruang  lingkup  maslahat  meliputi  kemaslahatan  dari  segi  kandungan, stabilitas,  dan  legitimasi  teks  terhadap  maslahat. 38 Maslahat  dari  segi kandungannya  dikategorisasi  kepada  maslahat al-‘ ā mmah dan  maslahat al- kh ā ṣṣah .  Maslahat al-‘ ā mmah berkenaan  dengan  kemaslahatan  umum  yang menyangkut kemaslahatan publik. Kepentingan mayoritas dapat dipertimbangkan sebagai  kemaslahatan  publik.  Kepentingan  kemaslahatan  mayoritas  hendaknya tidak  mengakibatkan  kemudaratan  bagi  kepentingan  minoritas.  Maslahat al- kh ā ṣṣah berkepentingan dengan kemaslahatan individu. Maslahat al-‘ ā mmah lebih didahulukan  daripada  maslahat al-kh ā ṣṣah .  Maslahat al-‘ ā mmah lebih didahulukan  karena  kemaslahatan al-‘ ā mmah menjangkau  kemaslahatan  individu atau kelompok.
Aspek stabilitas maslahat terbagi kepada maslahat al-ṡ ā bitah dan maslahat al-mutaghayyirah . Maslahat al-ṡ ā bitah menyangkut kemaslahatan tetap atau tidak berubah  sampai  akhir  zaman.  Kemaslahatan al-ṡ ā bitah berkesinambungan  dari waktu  ke  waktu  dan  dari  tempat  ke  tempat.  Maslahat al-ṡ ā bitah adalah  oposisi
37 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, h. 327-328
38 Muhammad Mawardi  Djalaluddin, Al-Maslahah  Al-Mursalah  dan Pembaharuan Hukum Islam (cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 30-61
binner  bagi  maslahat al-mutaghayyirah .  Jika  maslahat al-ṡ ā bitah tetap  dan memiliki kontinuitas, maka maslahat al-mutaghayyirah tidak tetap atau berubah- ubah.  Maslahat al - mutaghayyirah dapat  berubah  mengikuti  perubahan  waktu,
tempat, atau subyek. Maslahat al - mutaghayyirah bersifat relatif dan subyektif.
Maslahat  dari  sisi  legitimasi  teks  diklasifikasi  kepada  maslahat al- mu’tabarah ,  maslahat mulgh ā h ,  dan  maslahat al-maskūt  ‘anh ā .  Maslahat al- mu’tabarah adalah kemaslahatan yang memperoleh legitimasi syariat. Legitimasi atas  maslahat  dapat  secara  langsung  disebut  dalam  teks  atau  analogi.  Maslahat mulgh ā h merupakan  jenis  kemaslahatan  yang  tidak  diperkenankan  oleh  syariat, karena  bertentangan  dengan  ketentuan  syariat,  ruh  syariat,  teks  syariat,  atau analogi  syariat.  Maslahat al-maskūt  ‘anh ā yaitu  maslahat  yang  tidak  mendapat legitimasi  syariat  dan  tidak  pula  bertentangan  dengan  ketentuan,  ruh,  teks,  dan analogi  syariat.  Maslahat al-maskūt  ‘anh ā mencakup  maslahat al-gh ā ribah dan maslahat al-mursalah . Maslahat al-gh ā ribah adalah maslahat yang tidak didukung oleh  dalil  umum  atau  pun  dalil  terperinci  dalam  syariat.  Maslahat al-mursalah merupakan  maslahat  yang  tidak  dilegitimasi  oleh  teks  syariat,  tetapi  memiliki legitimasi maknawi pada prinsip umum kemaslahatan.
Konseptuaslisasi maslahat dikonstruksi dari petunjuk-petunjuk teks syariat melalui  proses  interpretasi  oleh  para  teorisi  hukum  Islam.  Konstruksi  teori  pada dasarnya  telah  memenuhi  aspek  kompleksitas  menurut  zaman  para  teorisi. Perkembangan  masyarakat  kontemporer  juga  semakin  kompleks,  sehingga  teori yang  ada  kadangkala  menemui  kendala  aktualitas  menghadapi  persoalan  sosio- kultural masyarakat Islam kontemporer. Realitas perkembangan masyarakat Islam kontemporer membutuhkan eksperimentasi berkelanjutan terhadap teori yang ada agar kesenjangan antara teks, realitas, dan kemaslahatan dapat diatasi.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Tujuan-tujuan  Allah  swt.  dalam  menurunkan  teks  syariat  berkaitan  erat dengan pemenuhan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan kepada kepentingan Allah  swt.  Kemaslahatan  tidak  dapat  secara  sewenang-wenang  ditetapkan  oleh manusia. Kesewenang-wenangan mengakibatkan kerusakan. Timbulnya
kerusakan  berarti  tujuan  syariat  tidak  tercapai.  Kerusakan  mengancam eksistensi agama,  jiwa,  akal,  nasab,  dan  harta.  Agar  standar  kemaslahatan  sesuai  syariat, tujuan syariat diletakkan dalam dua dimensi, ilahiah dan insaniah. Kedua dimensi selalu mencakup maslahat yang akan dibangun  dari teks syariat. Dimensi ilahiah merupakan  wilayah gairu  ma’qūl  al-ma’n ā , sedangkan  dimensi  insaniah  berada dalam wilayah ma’qūl al-ma’n ā .
Seluruh  teks  syariat  menghendaki  realisasi  kemaslahatan  dan  mencegah kerusakan.  Produk  hukum  harus  berdasar  pada  prinsip  teks  syariat  sebagai kemaslahatan.  Aplikasi  praktis  dalam  interpretasi  teks  syariat  diletakkan  dalam lingkup  kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  teks  syariat  dijadikan  sebagai  standar dalam  menilai  kemaslahatan.  Teks  syariat  dijadikan  barometer  dalam membedakan  maslahat  dari  mudarat.  Teks  syariat  dijadikan  ukuran  dalam membedakan  kemaslahatan  ukhrawi  dengan  kemaslahatan  duniawi.  Teks  syariat ditempatkan sebagai sandaran dalam membedakan bahaya yang besar dan bahaya yang ringan.
Maslahat bermakna sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan  manusia.  Segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia.  Bermanfaat dapat  berarti  menarik  atau  menghasilkan  seperti  menghasilkan  keuntungan  atau kesenangan.  Bermanfaat  dapat  pula  bermakna  menolak  atau  menghindarkan seperti  menolak  kemudaratan  atau  kerusakan.  Setiap  yang  mengandung  manfaat patut disebut maslahat. Hakikat maslahat terkait dengan pemeliharaan tujuan  teks syariat  dalam  legislasi.  Tujuan  legislasi  hukum  meliputi  lima  hal,  yaitu: memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Respon  hukum  Islam  atas perkembangan  masyarakat  kontemporer  harus  membangun  kesesuaian  antara dinamika kemaslahatan dengan pemaknaan terhadap teks syariat.

## 2. Implikasi
Teks  syariat  dan  kemaslahatan  manusia  pada  dasarnya  selalu  memiliki kesesuaian.  Pertentangan  terjadi  ketika  pemaknaan  terhadap  teks  syariat  tidak berkembang  seiring  perkembangan  kebutuhan  kemaslahatan  umat  manusia. Motivasi atas upaya pengembangan pemaknaan terhadap teks syariat tidak berarti bahwa  kemaslahatan  perspektif  kemanusiaan  mengungguli  teks  syariat.
Kebutuhan  kemaslahatan  kemanusiaan  tidak  dapat  secara  sewenang-wenang menentukan  makna  teks  syariat.  Metode,  pendekatan,  dan  perspektif  pemaknaan atas  teks  syariat  harus  diberi  porsi  dialogis  dengan  perkembangan  kebutuhan kemaslahatan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin. Falsafah  Kalam  di  Era  Posmodernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
Abdul  Syatar.  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ AND  ZAKAT  LEGISLATION.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–133.  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Āmidī, Muḥammad. al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām li al-Āmidī. juz I. Bairūt: Dār al- Fikr. 1981
Al-„Asymāwī,  Muḥammad  Sa‟īd. Uṡūl  al-Syarī’ah. cet. V; Bairūt: al-Intisyār al- „Arabī. 2004
Bakry, Muammar. Fiqh Prioritas. cet. I; Jakarta: Pustaka MAPAN. 2009
Al-Bukhārī,  Muḥammad  ibn  Ismā„īl  ibn  Ibrāhīm  ibn  al-Mughīrah  ibn  Bardizbah al-Ju„fī. al-Jāmi’  al-Ṣaḥīḥ. juz  IX.  Bairūt:  Idārah  al-Ṭabā‟ah  al-Munīrah. 1986
Djalaluddin, Muhammad Mawardi. Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam. cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang. 2009
Al-Ghazālī,  Abū  Ḥamīd ibn Muḥammad ibn Muḥammad. Al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl. t.tp: Nūr al-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah. t. th.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997 Ibn Manżūr, Lisān al-‘Arab. jilid IV. Miṣr: Dār al-Ma‟ārif. t.th.
Madjid,  Nurcholish.  dkk. Fiqh  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif- Pluralis. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 2005
Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press. 1986
Al-Ṣan‟ānī,  Muḥammad  ibn  „Alī  ibn  Muḥammad  ibn  „Abd  Allah  al-Syaukānī. Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaq min ‘Ilm al-Uṣūl. vol. 2. cet 1; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000 M/1421 H
Syah,  Ismail  Muhammad.  dkk., Filsafat  Hukum  Islam. cet.  II:  Jakarta,  Bumi Aksara. 1992
Al-Syahrastānī, Abū al - Fatḥ Abd al - Karīm ibn Abī Bakr Aḥmad. Al-Milal wa al- Niḥal. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh I. Jakarta: Wacana Logos, 1997.
Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā. al-Muwaffaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah . jilid I. juz II. Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, t.th. al-Ṭūfī,  Najm  al-Dīn. Risālah  fī  Ri’āyah  al-Maṣlaḥah. cet.  I;  al-Qāhirah:  al-Dār al-Miṣriyyah al-Libnāniyyah. 1993
Zaid,  Nasr  Hamid  Abu. Tekstualitas  al-Qur’an : Kritik terhadap Ulumul Qur’an. diterj.  oleh  Khoiron  Nahdliyyin  dari  buku Mafhūm  al-Naṣ : Dirāsah  fī ‘Ulūm al-Qur’ān. cet. I; Yokyakarta: Lkis. 2001
Al-Zuhailī,  Wahbah. Uṣūl  Fiqh  al-Islāmī .  juz  I.  Bairūt:  Dār  al-Fikr  al-Mu‟āṣir. 1998.