## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]

## TANTANGAN AUDIT SYARIAH DI ASIA TENGGARA : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA
SHARIA AUDIT CHALLENGES IN SOUTHEAST ASIA: A STUDY COMPARISON OF INDONESIA AND MALAYSIA
Yessi Avita Sari
Megister Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia. yesiavitasari@gmail.com

## Tulus Suryanto
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia. tulus@radenintan.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  tantangan  dalam  implementasi  audit  syariah  di  Indonesia  dan Malaysia. Alasan memilih kedua negara dikarenakan bagian dari anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) sebagai bagian integral dari pertumbuhan luar biasa industri keuangan syariah di Asia Tenggara. Faktor kunci yang menjadi hambatan melibatkan kerangka kerja, ruang lingkup audit, kualifikasi auditor, dan isu independensi. Ditemukan bahwa kurangnya pemahaman auditor syariah, ketidakseimbangan kualifikasi, dan kekurangan sumber daya manusia berkualitas menjadi tantangan utama.  Meskipun prinsip-prinsip  Islam  menekankan keadilan dan kejujuran, tantangan dalam  ruang  lingkup  audit  syariah  masih  ada.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk mendapatkan  wawasan  mendalam  dengan  pendekatan  komparatif  yang  digunakan  untuk membandingkan  dua  negara  yaitu  Indonesia  dan  Malaysia.  Hasil  penelitian  menyoroti  perlunya peningkatan  jumlah  SDM  kompeten  yang  terintegrasi  antara  pengetahuan  umum,  syariah,  dan pemahaman  bisnis.  Simpulan  menekankan  pentingnya  auditor  syariah  yang  kompeten  untuk memastikan  kepatuhan  dan  mengurangi  risiko.  Rekomendasi  melibatkan  upaya  peningkatan pemahaman auditor, sertifikasi yang lebih komprehensif, dan pengembangan kerangka audit syariah yang  lebih  terstruktur.  Implikasinya  adalah  memberikan  landasan  untuk  meningkatkan  kualitas audit syariah di tingkat nasional dan internasional.

## Kata kunci: Tantangan, Audit Syariah, Indonesia dan Malaysia

## Abstract
This  research explores the challenges  in  implementing sharia audits in  Indonesia  and Malaysia. The reason for choosing these two countries is because they are members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) as an integral part of the extraordinary growth of the sharia financial industry in Southeast Asia. Key factors that become obstacles involve the framework, audit scope, auditor qualifications, and independence issues. It was found that a lack of understanding of sharia auditors, an imbalance of qualifications, and a lack of qualified human resources were the main challenges.  Although  Islamic  principles  emphasize  fairness  and  honesty,  challenges  within  the scope of sharia auditing still exist. Qualitative research methods are used to gain in-depth insight with a comparative approach used to compare two countries, namely Indonesia and Malaysia. The research results highlight the need to increase the number of competent human resources who are integrated with general knowledge, sharia and business understanding. The conclusion emphasizes the  importance  of  competent  sharia  auditors  to  ensure  compliance  and  reduce  risks. Recommendations  involve  efforts  to  increase  auditor  understanding,  more  comprehensive

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
certification, and the development of a more structured sharia audit framework. The implication is to provide a basis for improving the quality of sharia audits at national and international levels.

## Keywords: Challenges, Sharia Audit, Indonesia and Malaysia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  era  global  yang  kompleks  dan  transformasi  ekonomi  yang  terus  berlanjut menuntut  industri  keuangan  syariah  untuk  menjadi  poros  penting  dalam mengarahkan  ekosistem ekonomi  (Sulistiani,  2018).  Saat  ini,  industri  keuangan  syariah  telah  menunjukkan  pertumbuhan yang  luar  biasa  dan  menjadi  pilar  utama  bagi  negara  Indonesia  dan  Malaysia.  Pertumbuhan  ini dipicu  oleh  permintaan  kuat  terhadap  layanan  perbankan  syariah,  memastikan  bahwa  semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Saputra, 2017). Kedua negara ini menekankan pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi kunci dalam pengelolaan dana dan investasi untuk memitigasi segala risiko yang terkait dengan investasi. Dalam konteks  pengelolaan  tersebut,  audit  berkala  diperlukan  untuk  menjaga  operasional  industri keuangan syariah agar tetap sesuai dengan kepatuhan syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022).
Dalam  menjaga  kepatuhan  syariah,  auditor  syariah  memiliki  peran  penting  dalam  mitigasi segala  risiko  potensial.  Tugas  auditor  tidak  hanya  terbatas  pada  pemeriksaan  kewajaran  dalam laporan  keuangan,  tetapi  juga  melibatkan  pengecekan  kesesuaian  dengan  prinsip  syariah  yang berlaku  (Kholid,  2018).  Selain  mempertimbangkan  prinsip  syariah  dalam  praktiknya,  yang berdampak  pada  kepercayaan  seluruh  stakeholder,  auditor  syariah  harus  memiliki  kemampuan untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  potensi  tindakan  kecurangan  dalam  laporan  (Fatimah  & Pramudyastuti, 2022). Kecurangan merupakan perilaku tidak jujur yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal suatu entitas, dengan niat untuk memanipulasi informasi keuangan atau mencapai keuntungan pribadi (Rezki et al., 2023). Tindakan kecurangan, baik yang dilakukan secara tersembunyi  maupun  disengaja,  dapat  memiliki  dampak  serius  terhadap  akurasi  dan  integritas laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  mitigasi  kecurangan  menjadi  prioritas  dalam  praktik  audit syariah,  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  yang  mengedepankan  keadilan,  kejujuran,  dan  melarang keras  segala  bentuk  kecurangan  dalam  bertransaksi,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS.  Al- Mutaffifin: 1, yang berbunyi :
ٌ لْي َو ٌ َنْيِّفِِّّفَطُمْلِِّّل
Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang!
Namun,  dalam  menerapkan  audit  syariah,  terdapat  sejumlah  tantangan  yang  melibatkan aspek-aspek  tertentu.  Setidaknya,  terdapat  empat  faktor  utama  yang  menjadi  hambatan  dalam menjalankan audit berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, yakni: kerangka kerja, ruang lingkup audit, kualifikasi auditor, dan isu terkait independensi.
Di Indonesia, saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan, seorang auditor syariah harus memenuhi standar kompetensi baik dalam bidang keuangan maupun syariah. Proses uji kompetensi bagi auditor syariah difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS). Namun, perlu dicatat bahwa sertifikasi ini masih belum optimal karena kurangnya

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]
materi yang mencakup konsep dasar dan proses audit syariah secara menyeluruh (Jusri & Maulidha, 2020).  Di  Malaysia,  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  laporan  keuangan,  seorang  auditor  wajib memiliki kompetensi, standar penilaian profesional dalam pelaporan, serta kerangka audit syariah tidak tersedia penyelaisan tata kelola syariah (Isa et al., 2020).
Demi  memperkuat  performa  keberadaan  auditor  syariah  yang  memiliki  kompetensi  sangat penting  bagi  perusahaan.  Ketidaksesuaian  antara  ekspektasi  dan  kenyataan  muncul  karena kurangnya  pemahaman  yang  memadai  oleh  auditor  syariah,  tercermin  dalam  fakta  bahwa  audit syariah  seringkali  hanya  dianggap  sebagai  pelengkap  dari  audit  keuangan  (Tuzzahroh  &  Laela, 2022). Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi masalah serupa juga dihadapi oleh Malaysia, di mana kekurangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  kurangnya  kompetensi  auditor  syariah  menjadi tantangan utama (Jusri & Maulidha, 2020)
Kedua negara ini menarik untuk dijadikan objek penelitian karena keduanya adalah anggota Organisation  of  Islamic  Cooperation  (OIC)  di  wilayah  Asia  Tenggara,  menunjukkan  adanya keterkaitan  dalam  pelaksanaan  aktivitas  keuangan  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) berperan sebagai sebuah organisasi yang mengadvokasi informasi  dan  aktivitas  terkait  dunia  Muslim.  Sebagai  suatu  entitas  yang  bertugas  menjaga  serta melindungi kepentingan dunia Muslim, OIC berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional di berbagai belahan dunia (Ratu & Meiriasari, 2021)
Dengan merinci permasalahan yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  dalam  praktik  audit  syariah  dan  melakukan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pentingnya audit syariah, terutama dalam konteks implementasi kepatuhan syariah di sektor lembaga keuangan Islam secara menyeluruh. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman  yang  mendalam  tentang  tantangan-tantangan  dalam  pelaksanaan  audit  syariah, terutama di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya mengadopsi audit syariah dalam lembaga keuangannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  suatu  jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali fenomena atau kejadian dari sudut pandang yang lebih mendalam  dan  kompleks.  Penelitian  ini  tidak  ditujukan  untuk  mencapai  generalisasi  statistik, melainkan  untuk  mengungkap  kompleksitas  dan  keragaman  pengalaman  manusia,  serta  faktor- faktor yang memengaruhi perilaku atau tindakan (Sugiyono, 2016)
Penerapan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  ini  difokuskan  untuk  mendalami  perspektif terkait tantangan audit syariah dengan menerapkan model pendekatan studi komparatif terhadap dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Pendekatan komparatif dipilih untuk membandingkan situasi atau kondisi  antara kedua negara dengan tujuan  mengidentifikasi  perbedaan dan kesamaan, serta untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi fenomena audit syariah di keduanya.
Metode komparatif juga melibatkan penelitian kepustakaan sebagai suatu pendekatan untuk mendapatkan  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  topik  atau  objek  penelitian.  Dalam  proses  library research,  penelitian  ini  menggunakan  literatur  dan  referensi  untuk  mendalami  pengetahuan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]
mengenai tantangan audit syariah di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah  untuk  memahami  teori,  konsep,  dan  ketentuan  terkait  topik  penelitian  (Purba  et  al., 2021)Penelitian kepustakaan juga bermanfaat untuk mencari dan mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kerangka teori yang relevan dan mendukung pemahaman mengenai tantangan audit syariah di kedua negara tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan pendekatan studi komparatif dua negara yaitu, Indonesia dan Malaysia didapati sebuah temuan berkaitan tantangan dalam audit syariah adalah sebagai berikut ini :
Audit  syariah  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  dengan  mengacu  pada  prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah yang diaudit terhadap peraturan yang berlaku (Tuzzahroh & Laela, 2022)Panduan global mengenai audit  syariah  dituangkan  dalam  Organisasi  Akuntansi  dan  Audit  Lembaga  Keuangan  Islam (AAOIFI)  (Mckee,  2016). Tujuan  audit  Syariah  adalah  untuk  meminimalkan  kemungkinan pelanggaran  prinsip-prinsip  Syariah  dalam  operasional  lembaga  keuangan  Syariah. Beberapa tujuannya antara lain (Fatimah & Pramudyastuti, 2022):
1. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang efektif.
2. Memberikan  penilaian  dan  jaminan  yang  tidak  memihak  untuk  meningkatkan  kepatuhan dalam organisasi.
3. Melakukan  dan  menilai  audit  kepatuhan  syariah,  dengan  memeriksa  prinsip  dan  nilai kepuasan terhadap produk dan jasa yang dijual atau dibeli, termasuk pemantauan dan audit sesuai dengan perintah Allah SWT baik halal maupun haram.
4. Sehubungan  dengan  prinsip-prinsip  Syariat  Islam  yang  bertujuan  mencapai  tujuan  hukum setinggi-tingginya,  khususnya  Maqasid  al-Shariah,  meliputi  perlindungan  harta  benda, perlindungan agama (Hifz-al-mal), dan pelestarian agama al-nasl (keturunan pelindung).
5. Meningkatkan  pemahaman  tentang  struktur  bisnis  perusahaan  dan  memastikan  kepatuhan terhadap peraturan Syariah.
6. Memastikan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah
Lebih  lanjut,  perbankan  syariah  di  Indonesia  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  struktur utama, yaitu bank syariah formal, mekanisme syariah (pada bank konvensional) dan BPR syariah (Saputra,  2017).  Audit  syariah  di  Indonesia  saat  ini  menekankan  pada  empat  aspek  utama,  yaitu kerangka  kerja,  ruang  lingkup,  keahlian  dan  independensi  auditor  syariah  (Shahid  et  al., 2023).Tanggung jawab syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun belum ada kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi audit syariah di Indonesia.
Dalam penelitian tersebut  (Tanjaya &  Kwarto, 2022 dijelaskan bahwa kewenangan Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2022-2022.  Namun,  prosedur pengelolaannya  belum  ditetapkan  dengan  jelas.  UU  Nomor  21  Tahun  2008  hanya  mengatur kewajiban pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh rapat umum pemegang

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]
saham atas usul Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang hanya mengatur bahwa DPS bertugas memberikan  nasihat  dan  rekomendasi  kepada  direksi  serta  mengawasi  operasional  bank  sesuai prinsip syariah (UU RI, 2008).
Namun DPS tidak menjelaskan secara rinci prosedur hukum apa saja terkait prinsip syariah yang  harus  dijalani.  Auditor  syariah  sendiri  mempunyai  dua  tujuan  informasi  ketika  melakukan audit,  yaitu  tujuan  objektif  (seperti  informasi  keuangan  dan  bagi  hasil)  dan  tujuan  subjektif (informasi terkait syariah), yang menekankan pada memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah (Welly et al., 2017). Kendala utama datang dari terbatasnya jumlah auditor syariah karena organisasi penyedia  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan industri.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  jeda  waktu  yang  cukup  lama,  dimana  industri membutuhkan  sumber  daya  manusia  dalam  waktu  singkat,  sedangkan  lembaga  pendidikan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan (Jusri & Maulidha, 2020).
Menurut informasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2020, hanya terdapat sekitar 97 orang yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah. Selain itu, data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah hingga Juni 2019 mencapai 189 bank syariah. Komposisinya meliputi 14 bank umum syariah (BUS), 164 bank keuangan syariah umum (BPRS), dan 20 unit usaha syariah umum (UUS). Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah auditor syariah dengan  pesatnya  pertumbuhan  industri  syariah.  Persoalan  berikutnya  adalah  ketidaksesuaian kualifikasi profesional antara auditor yang disediakan oleh penyedia sumber daya manusia (SDM) dengan persyaratan audit yang diminta oleh industri. Auditor syariah harus memiliki keterampilan umum, terkait pengetahuan umum, syariah dan pemahaman bisnis (Utami, 2021).
Kompetensi adalah kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau mempraktekkan suatu profesi tertentu. Individu yang dianggap kompeten adalah mereka yang mampu melaksanakan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Definisi ini menekankan bahwa kompetensi mencakup keterampilan dan pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk sukses dalam  suatu  pekerjaan  atau  profesi.  Menurut  (Farida  &  Dewi,  2018),  keterampilan  yang  harus dimiliki seorang auditor syariah adalah sebagai berikut:
1. Memiliki keterampilan, sikap dan pengetahuan di bidang akuntansi atau auditing.
2. Memiliki pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan prinsip dan hukum Islam khususnya fiqh muamalat.
3. Memiliki pemahaman yang kuat terhadap sunnah dan fiqih Islam, seperti ushul fiqh.
4. Menunjukkan pemahaman tentang standar akuntansi internasional, termasuk standar akuntansi dan audit yang berlaku di dalam negeri serta standar yang diakui oleh negara- negara Muslim lainnya.
5. Auditor syariah mempunyai kemampuan mendeteksi potensi kecurangan. Selain itu, auditor syariah harus mampu membedakan antara kesalahan dan penipuan. Auditor juga dapat mengembangkan sistem untuk mencegah penipuan.
Menurut  (Tuzzahroh  &  Laela,  2022)  mengungkapkan:  “Dengan  kuatnya  pertumbuhan organisasi Islam di seluruh dunia, khususnya IFI, artikel ini mengkaji apakah praktik audit Syariah

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]
saat ini di IFI sejalan dengan apa yang diinginkan umat Islam? Penting untuk dicatat bahwa auditor syariah  masih  dianggap  tidak  terampil,  terutama  karena  jumlah  auditor  terampil  di  dua  bidang akuntansi  dan  audit  syariah  masih  terbatas.  Terdapat  ketimpangan  keterampilan  antara  sektor keuangan, akuntansi dan syariah, serta sertifikasi yang diraih masih kurang optimal. Tujuan utama sertifikasi audit adalah untuk mengevaluasi apakah kualitas, proses dan aktivitas terkait mematuhi standar yang ditetapkan. (Farida dan Dewi, 2018).
Oleh karena itu, penerapan sertifikasi audit syariah di bidang keuangan syariah adalah suatu keharusan.  Sertifikasi  audit  syariah  tidak  hanya  mencerminkan  pengetahuan  dan  prestasi  auditor tetapi juga merupakan bentuk jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa auditor menunjukkan dedikasi sebagai seorang profesional yang siap menghadapi berbagai tantangan dan melaksanakan tugasnya secara kompeten (Naritomi, 2019).
Sementara  itu,  di  Malaysia,  struktur  pemerintahan  perbankan  syariah  melibatkan  beberapa jenis entitas, antara lain bank syariah independen, jendela perbankan syariah yang terafiliasi dengan bank konvensional, dan anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional (Ramli et al., 2022).  Sebuah  studi  yang  melibatkan  praktisi  audit  syariah  di  Islamic  Bank  (IB)  Malaysia menemukan bahwa aktivitas audit syariah di IB Malaysia diterima secara positif setelah dua tahun menerapkan kerangka tata kelola syariah berdasarkan hukum syariah (SGF). Evaluasi fungsi audit syariah yang ditentukan oleh SGF menunjukkan bahwa sebagian besar BI di Malaysia telah berhasil mengidentifikasi  tujuan  audit,  membentuk  departemen  audit  internal  yang  independen  dan menerapkan langkah-langkah komunikasi dan konsultasi. Konsultasi yang efektif dengan Komite Audit Dewan dan Syariah, Komite, dan anggota.
Namun,  terdapat  pandangan yang tidak konsisten mengenai  praktik audit  syariah, terutama dalam konteks audit (Isa et al., 2020). Meskipun hampir semua IB berkualitas tinggi terlibat dalam sebagian besar elemen audit, tiga dari enam anak perusahaan syariah tidak mempertimbangkan audit laporan keuangan, sehingga menuntut anggota Komite Syariah meninjau kebijakan SDM dan audit syariah untuk aplikasi teknologi informasi. Meskipun terdapat inkonsistensi dalam beberapa elemen praktik  audit  syariah,  hasil  studi  menunjukkan  bahwa  praktik  audit  syariah  di  BI  Malaysia  telah diterapkan  sepenuhnya,  dengan  penerapan  kerangka  audit  internal  rutin  yang  dimodernisasi, termasuk panduan audit syariah.
Tantangan  terbesar  dalam  melakukan  audit  syariah  baik  oleh  auditor  internal  maupun eksternal,  terletak  pada  kurangnya  pemahaman  dan  keahlian  terkait  prinsip-prinsip  syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022). Pemahaman dan pelaksanaan audit Syariah yang lebih baik dianggap membantu  meningkatkan  kepercayaan  investor  dan  pemberi  pinjaman  (Sudarmanto,  2020). Misalnya saja di Malaysia, aspek audit syariah masih sebatas kerangka audit syariah Bank Sentral sehingga lembaga keuangan syariah memerlukan kerangka audit syariah yang lebih komprehensif (Rachmad,  2021).  Saat  ini  banyak  lembaga  keuangan  syariah  yang  masih  mengembangkan kerangka  audit  syariah  individual  atau  setidaknya  menggunakan  checklist  audit  (Fatimah  & Pramudyastuti, 2022).
Menurut (Tuzzahroh & Laela, 2022), fungsi audit syariah dilakukan oleh auditor syariah yang mempunyai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  cukup  di  bidang  syariah.  Sampai  saat  ini,  audit syariah di lembaga keuangan Islam belum sepenuhnya diatur baik di Indonesia maupun Malaysia. Hal ini menjadi perhatian karena penerapan audit konvensional dan audit syariah berbeda, sehingga

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
informasi yang disajikan mungkin tidak jelas bagi pengguna laporan keuangan (Alice & Christian, 2022).  Oleh  karena  itu,  untuk  berhasil  melaksanakan  audit  Syariah,  diperlukan  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  di  bidang  Syariah,  baik  di  Indonesia  maupun  Malaysia.  Hal  ini menyoroti pentingnya memiliki kerangka audit Syariah yang diatur dengan baik sesuai peraturan masing-masing negara bagian.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  tentang  tantangan  audit  syariah  di  Indonesia  dan  Malaysia melibatkan beberapa  item  masalah  utama,  antara  lain  tentang  tata  kelola,  kualifikasi  auditor,  sertifikasi, pemahaman prinsip syariah, dan kerangka audit syariah. Untuk mengatasi masalah tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah di Indonesia dan Malaysia diperlukan perbaikan pada berbagai aspek, mulai dari tata kelola hingga regulasi, kualifikasi auditor, sertifikasi, dan pemahaman prinsip syariah.

## Solusi Tantangan Audit Syariah di Indonesia
Solusi  dalam  menghadapi  tantangan  praktik  audit  syariah  di  Indonesia,  perlu  dilakukan perbaikan  pada  regulasi  dan  tata  kelola  industri  keuangan  syariah.  Regulasi  yang  lebih  jelas mengenai  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  akan  memperkuat  tata  kelola  dan  memberikan landasan  yang  lebih  solid  bagi  pelaksanaan  audit  syariah.  Langkah-langkah  ini  perlu  melibatkan pemangku  kepentingan  utama,  seperti  regulator,  perusahaan,  dan  lembaga  pendidikan,  untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah.
Selanjutnya,  keterbatasan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  hal  jumlah  dan  kualifikasi auditor  syariah  dapat  diatasi  melalui  kerjasama  erat  antara  lembaga  pendidikan  dan  industri keuangan  syariah.  Inisiatif  bersama  antara  pemerintah  dan  industri  perlu  diambil  untuk mempercepat pelatihan auditor syariah dengan mengimplementasikan program akselerasi. Hal ini akan  membantu  meminimalkan  timelag  antara  kebutuhan  industri  dan  persiapan  SDM,  sehingga dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan auditor syariah berkualitas. Dalam hal kualifikasi auditor, harmonisasi kurikulum antara bidang akuntansi dan syariah di perguruan tinggi akan menciptakan auditor  syariah  yang  memiliki  kualifikasi  terintegrasi.  Ini  memerlukan  peningkatan  kerjasama antara  lembaga  pendidikan  dan  lembaga  sertifikasi  untuk  memastikan  bahwa  kualifikasi  yang dimiliki auditor sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah.
Upaya juga perlu ditempuh dalam meningkatkan sertifikasi dan kompetensi auditor. Inisiatif untuk  mendorong  auditor  memperoleh  sertifikasi  audit  syariah  yang  diakui  oleh  industri  akan menciptakan standar kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan perlu diselenggarakan secara reguler untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor syariah seiring dengan perkembangan industri. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Indonesia diharapkan dapat mengatasi  tantangan  dalam  praktik  audit  syariah,  memperkuat  industri  keuangan  syariah,  dan meningkatkan  kepercayaan  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  keuangan  berdasarkan prinsip syariah.

## Solusi Tantangan Audit Syariah di Indonesia
Solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah di Malaysia, sejumlah solusi dapat diterapkan guna memperkuat industri keuangan syariah. Pertama, perlu dilakukan kerjasama

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]
aktif antara regulator, industri, dan lembaga pendidikan untuk merumuskan dan menyempurnakan kerangka  audit  syariah  secara  berkala.  Adopsi  kerangka  audit  yang  lebih  komprehensif  akan membantu  mencapai  konsistensi  dan ketepatan dalam praktik audit. Kedua, upaya meningkatkan pemahaman prinsip syariah di kalangan auditor dan praktisi keuangan melalui program edukasi dan pelatihan  perlu  diperkuat.  Fokus  pada  pemahaman  dan  pelaksanaan  audit  syariah  juga  harus ditingkatkan dalam kerangka audit syariah yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.
Ketiga, solusi terhadap keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan merancang program akselerasi untuk meminimalkan timelag antara kebutuhan industri dan persiapan sumber daya  manusia.  Penyelenggaraan  pelatihan  dan  pendidikan  juga  perlu  diintensifkan  untuk meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  auditor  syariah  yang  diperlukan  oleh  industri.  Keempat, kualifikasi auditor dapat ditingkatkan melalui peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan, industri,  dan  lembaga  sertifikasi.  Standar  kualifikasi  yang  jelas  dan  relevan  dengan  kebutuhan industri keuangan syariah di Malaysia harus ditetapkan untuk memastikan bahwa auditor memiliki kualifikasi terintegrasi.
Terakhir, solusi untuk meningkatkan sertifikasi dan kompetensi auditor melibatkan dorongan kepada  auditor  untuk  memperoleh  sertifikasi  audit  syariah  yang  diakui  oleh  industri.  Program pelatihan  berkelanjutan  yang  efektif  harus  diselenggarakan  secara  rutin  untuk  menjaga  dan meningkatkan kompetensi auditor sejalan dengan dinamika industri. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi  ini,  diharapkan  Malaysia  dapat  mengatasi  hambatan  dalam  praktik  audit  syariah, memajukan  industri  keuangan  syariah,  dan  mendukung  visi  keberlanjutan  pertumbuhan  sektor keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  dipaparkan  oleh  penulis  tentang  tantangan  audit  syariah  di  asia tenggara  dengan  studi  kompratif  Indonesia  dan  Malaysia  maka,  Audit  syariah  memiliki  tujuan utama  untuk  memastikan  kepatuhan  lembaga  keuangan  syariah  terhadap  aturan  yang  berlaku, dengan  fokus  pada  tata  kelola  efektif,  penilaian  independen,  dan  pemahaman  terhadap  prinsip syariah.  Tantangan  audit  syariah  di  Indonesia  adalah  kurangnya  kerangka  yang  jelas  untuk pelaksanaan  tugas  audit  syariah  serta  keterbatasan  jumlah  auditor  syariah,    ketidaksesuaian kualifikasi  serta  aspek  kompetensi  yang  di  miliki  auditor  syariah.  Tantangan  Audit  Syariah  di Malaysia diakui dengan baik setelah diterapkannya Shariah Governance Framework serta terdapat ketidaksesuaian  dalam  beberapa  elemen  praktik  audit  syariah,  terutama  dalam  lingkup  audit. Tantangan umum yaitu kurangnya pemahaman dan keahlian auditor terkait prinsip-prinsip syariah serta  Implementasi  sertifikasi  audit  syariah  diperlukan  untuk  menjamin  kualitas  dan  kompetensi auditor.  Tantangan-tantangan  ini  bukan  hanya  isu  nasional,  tetapi  juga  menjadi  perhatian  global dalam industri keuangan syariah.

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
[ 2024 ]

## DAFTAR PUSTAKA
Alice,  A.,  &  Christian,  N.  (2022).  Efektivitas  Komite  dan  Mekanisme  Tata  Kelola  Perusahaan terhadap Pencegahan Kejahatan Keuangan. Owner , 6 (1), 176–188.
https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.546 Eko Sudarmanto. (2020). Manajemen Risiko : Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. Jurnal Ilmu Manajemen , 9 (2), 107–121.
Farida,  &  Dewi,  V.  S.  (2018).  Auditor  Competence  and  Shariah  Compliance  To  Sharia  Audit Practices. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 16 (1), 45–52.
Fatimah,  K.,  &  Pramudyastuti,  O.  L.  (2022).  Analisis  Peran  Audit  Internal  Dalam  Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 7 (2), 235–243. https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794
Isa, F., Ariffin,  N., &  Abidin,  N. (2020). Shariah Audit Practices in  Malaysia:  Moving Forward. Journal of Islamic Finance (ISSN: 2289-2109 e-ISSN: 2289-2117) , 9 (2), 42–58.
Isa, F. S., Ariffin, N. M., Hafizah,  N., &  Abidin,  Z. (2020). Praktik Audit Syariah di Malaysia : Bergerak Maju . 9 (September), 42–58.
Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja  Perbankan  Syariah. JAS (Jurnal  Akuntansi Syariah) , 4 (2),  222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255
Kholid,  M.  (2018).  Prinsip-Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Undang-Undang  Perbankan Syariah. Asy-Syari’ah , 20 (2), 145–162. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448
Mckee, T. (2016). Increase your fraud auditing effectiveness by being unpredictable! The Eletronic Library , 34 (1), 1–5.
Naritomi, J. (2019). Consumers as tax auditors. American Economic Review . https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20160658
Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Pandapotan, S. H., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). Metode Penelitian Ekonomi (Issue June). Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. Jurnal Al- Falah  Perbankan  Syariah , 3 (1),  10–21.  http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL- FALAH/article/view/1688
Ramli, N. A., Rahim, N., Mat Nor, F., & Marzuki, A. (2022). The mediating effects of sustainable growth rate: evidence from the perspective of Shariah-compliant companies. Cogent Business and Management , 9 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2078131 Ratu,  M.  K.,  &  Meiriasari,  V.  (2021).  Analisis  Perbandingan  Audit  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan  Islam  Di  Asia  Tenggara  (Studi  Literatur  Di  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Brunei). Jurnal Proaksi , 8 (1), 50–57. https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1526 Rezki, M., Hasibuan, R., Siregar, S., & Harahap, M. I. (2023). The Effect Of Internal Audit And External Audit On Accounting Fraud In View From The Fraud Triangle Theory ( Study Of Soe Companies In Medan City ) Pengaruh Audit Internal Dan Audit Eksternal Terhadap Fraud / Kecurangan Akuntansi Ditinjau Dari Teori Fraud . 2 (2), 275–286.
Saputra,  A.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Internal,  Kontrol,  Audit  Internal  dan  Penerapan  Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbangkan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). Riset Dan Jurnal Akuntansi , 1 , 48–55. Sari Utami. (2021). Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah. Jurnal Akunsyah , 1 (2), 81–96. Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Sulistiani,  S.  L.  (2018).  Eksistensi  Filsafat  Hukum  Islam  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Islam Indonesia. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah , 2 (1),  119–134. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146
Tanjaya, A., & Kwarto, F. (2022). Tata Kelola Perusahaan Dalam Mengurangi Kecurangan Laporan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA
Yessi Avita Sari & Tulus Suryanto Page 83 – 92
No . 01 [ 2024 ]
Keuangan  (Systematic  Literature  Review  Dengan  Metode  Meta  Sintesis). Jurnal  Akademi Akuntansi , 5 (3), 312–332. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248 Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 9 (6), 815– 833. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833
Welly  Salipadang,  Robert  Jao,  &  Beauty.  (2017).  Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate Governance  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Dan  Dampaknya Terhadap  Return  Saham. Dinamika  Akuntansi,  Keuangan  Dan  Perbankan , 6 (1),  83–101. www.neraca.co.id