Konsep Kartu Kredit (Bithaqah I’timan) Sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam
Muaidi Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu mhimuaidi@gmail.com
Abstrak: Konsepsi  Kartu  Kredit  dalam  prakteknya  sudah  menjadi kebutuhan  bagi  sebagian  orang  dalam  melakukan  transaksi  bahkan hampir  sebagian  besar  perbankan  dan  non    menggunakannya  sebagai alat  transaksi  akan  tetapi  tidak  dapat  digunakan  untuk  melakukan transaksi atas barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau transaksi atas barang-barang  yang dilarang. Kartu kredit syariah  hanya dapat  diakses  transaksinya  pada  barang-barang  yang  telah  ditentukan dengan  kriteria  kehalalannya..  Adanya  penerbitan  kartu  kredit  bagi nasabah  maka  ada  yang  harus  diperhatiakn  diantaranya  :  pilihan  kartu kredit  yang  akan  digunakan,  membutuhkan  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  perjanjian,  konsep  penerbitan  kartu  kredit,  akad  Al  ‘ariyah,  Al Wakalah (perjanjian pemberian, Al Kafalah (perjanjian penanggungan). dalam  kartu  kredit  syariah,  kreteria  pengguna  kartu  kredit  hanya diberikan  kepada  nasabah  yang  memiliki  pendapatan/gaji  yang  layak dan  sesuai  dengan  kebutuhan,,  termasuk  hubungan  yang  ada  dalam kartu  kredit  syariah.  Dari  kartu  kredit  yang  diproleh  nasabah dimanfaatkatkan  maka  hak  dan  kewajiban  para  pihak  akan  ada termasuk juga ketentuan hukum dengan mengikuti pendapat para ulama berdasarkan  dalil  masing-masing  dan  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional) MUI melalui fatwanya tentang kartu kredit syariah bagi pengguna kartu kredit syariah.
Kata kunci: Syriah, kartu kredit, alat pembayaran, hukum Islam

## Pendahuluan
Sistem financial cards dewasa ini, merupakan salah satu sistem dalam praktek ekonomi  dan  perdagangan  yang  memiliki  efektivitas  dan  keuntungan  cukup  tinggi. Lembaga  keuangan  seperti  bank  atau  lembaga-lembaga  non  bank  telah mempraktekkan  pengalamannya  begitu  lama  dan  telah  mengetahui  karakteristik masyarakat sehingga bisa menarik semua level masyarakat, terutama kalangan orang kaya  dan  menengah  untuk  ikut  serta  dalam  sistem  ini.  Iklan-iklan  difokuskan  pada hal-hal  positif  dari  kartu  ini  berupa  aspek  keamanannya,  prestise,  serta  pemuasan keinginan  dan  ambisi  kematerian.  Iklan-iklan  itu  juga  menutupi  aspek  negatif terhadap  masyarakat,  baik  secara  agama,  sosial  maupun  ekonomi.1  Bank  atau lembaga  lain  yang  menjadi  lembaga  penyelenggara  alat  pembayaran  dengan menggunakan  kartu  (APMK)  dan  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu (APMK)  sebagai  instrumen/kartu  plastik  (kartu  kredit,  ATM,  kartu  debet,  kartu  pra bayar) sebagai produk bank atau lembaga non bank.
Dalam  prkatiknya,  sebelum  suatu  bank  memutuskan,  misalnya  apakah  akan menyetujui  atau  tidak  permohonan  kartu  kredit  dari  calon  nasabah,  mekanisme  dan syaratnya  relatif  sama  dengan  nasabah  yang  hendak  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank. Dengan demikian, perlakuan bank  terhadap  permohonan  kartu  kredit,  sama  dengan  terhadap  permohonan  kredit, bila  disetujui  nasabah  dapat  menarik  sejumlah  uang  tertentu  dengan  jaminan kebendaan (jaminan utama dan jaminan tambahan yang secara yuridis di kuasai oleh bank),  sedangkan  untuk  kartu  plastik  juga  nasabah  dapat  mengambil  sejumlah  uang tertentu  atau  untuk  membayar  pada  sejumlah  tertentu  dan  untuk  jaminannya  lebih dititikberatkan pada reputasi calon nasabah (privacy) dan bukan jaminan kebendaan.
Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang dengan
1 Abdul  Wahab  Ibrahim  Abu  Sulaiman, Banking Cards  Syari’ah  Kartu  Kredit  dan  Debit dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal X1
pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK) atau di sebut pula dengan  kartu  plastik.  Kebutuhan  masyarakat  terhadap  penggunaan  APMK  dalam memenuhi  kegiatan  ekonomi  menunjukkan  perkembangan  yang  sangat  pesat  dari tahun  ke  tahun.  Sejalan  dengan  meningkatnya  penggunaan  kartu  sebagai  alat pembayaran,  tingkat  keamanan  teknologi,  baik  keamanan  kartu  maupun  keamanan sistem  yang  digunakan  untuk  memproses  transaksi  alat  pembayaran  dengan menggunakan  kartu,  perlu  ditingkatkan  agar  penggunaan  kartu  sebagai  alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.
Dilihat  dari  perkembangan  penggunaan  kartu  plastik  di  Indonesia,  pelopor pengembangannya  dilakukan  oleh  Citibank,  dan  Bank  Duta  (telah  merger  dengan Bank  Danamon)  yang  perkembangannya  saat  ini  semakin  marak.  Dewasa  ini,  jenis kartu kredit yang beredar di Indonesia semakin banyak dan beragam, seperti : Master Card,  Visa  Card,  Dinner  Card,  Procard,  Exim  Smart,  Kassa  Card,  dan  Amex  Card merupakan  kartu  kredit  yang  bukan  dikeluarkan  oleh  bank,  tetapi  oleh  perusahaan pembiayaan seperti PT Dinners dan PT Kassa Multi Finance untuk kartu kassa.2 Pada aplikasinya,  kartu  kredit  menghubungkan    beberapa  pihak  dalam  melakukan transaksi, seperti antara issuer card dengan card holder, issuer card dengan merchant dan  lain-lain,  sehingga  hal  ini  sering  menjadi  problem  saat  akad  atau    proses  yang digunakan dalam transaksi kartu kredit di sinyalir bertentangan dengan hukum Islam. Dan terjadi perbedaan pendapat tentang hukum kartu kredit. Sehingga bagaimanakah konsepsi  kartu  kredit  Syari’ah  (alternatif)  di  dalam  Perbankan  Syari’ah  agar  dapat mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  yang  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan syari’at Islam ? Dan apa pendapat-pendapat para ulama mengenai penggunaan kartu kredit ?
2 Veithzal Rifa’I, dkk, Bank  and  Financial  Institution  Management  Conventional  &  Sharia System, Kata Pengantar Sugiharto Menteri Negara BUMN  RI, Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur BI, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 1360-1361

## Konsep Kartu Kredit Syari’ah

## 1.  Pengertian Kartu Kredit (Bithaqah Al I’timan)
Terminologi  biasa  yang  dipakai  oleh  para  ekonom  dan  praktisi perbankan  mengenai  kartu  kredit  adalah  bithoqah  al  I’timaniyah  yang merupakan  terjemahan  dari  bahasa  arab  dan  dalam  bahasa  inggris  credit cards.
Definisi  kartu  kredit  secara  etimologi  diambil  dari  kata bithaqah (kartu)  secara  bahasa  digunakan  untuk  potongan  kertas  kecil  atau  dari  bahan lain,  diatasnya  ditulis  penjelasan  yang  berkaitan  dengan  potongan  kertas  itu. Sementara kata i’timan secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.3  Dalam  kebiasaan  dalam  dunia  usaha  artinya  semacam  pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta  kejujurannya.  Oleh  sebab  itu  ia  memberikan  dana  itu  dalam  bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.4
Adapun  kata  cards  memiliki  beberapa  arti  diantaranya  arti  yang  telah dikenal, yaitu credit cards, small plastic card issued by an banking or building society,  allowing  the  holder  to  make  purchase  on  credit. (Kartu  yang  terbuat dari  kertas  keras,  atau  plastic  yang  diterbitkan  oleh  bank  atau  pihak  lainnya disertai  penjelasan  khusus  kepada  pemegangnya).  Apabila  dilihat  dari  sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun
3 Dalam  fiqih  mu’amalah  kalimat  ini  disebut  bithaqah  isti’man  bukan  bithaqah  I’timan. Artinya  adalah  memberi  hak  kepada  orang  lain  terhadapa  hartanya  dengan  ikatan  kepercayaan, sehingga  orang  tersebut  tidak  bertanggung  jawab  kecuali  bila  ia  melakukan  keteledoran  atau pelanggaran.  Transaksi  itu  sendiri  menurut  para  ulama  fiqih  atau  transaksi  bebas  bukan  penyerahan hak.  Misalnya  dikatakan  kepada  seseorang,  “Silahkan  beli  barang  saya  ini  seperti  kamu  biasa membelinya  dari  orang  lain  karena  saya  tidak  mengerti  harga”.  Maka  ia  membelinya  dengan  harga yang biasa dia keluarkan untuk membeli barang sejenis.
4 www. Alsofwah .com, Akses tgl 30 maret 2008
fasilitas pinjaman.5
Secara  terminologis  kartu  kredit  adalah  suatu  jenis  alat  pembayaran sebagai pengganti uang tunai,  yang sewaktu-waktu  dapat  ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih rinci  dari  kartu  kredit  ini  adalah  uang  plastic  yang  diterbitkan  oleh  suatu institusi  yang  memungkinkan  pemegang  kartu  untuk  memperoleh  kredit  atas transaksi  yang  dilakukannya  dan  pembayarannnya  dapat  dilakukan  secara angsuran  dengan  membayar  sejumlah  bunga  (finance  charge)  atau  sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.6 Di sebutkan dalam sumber lain pengertian kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat  digunakan  oleh  pembawanya  untuk  membeli  segala  keperluan  barang- barang  serta  pelayanan  tertentu  secara  hutang.7  Dalam  kamus  Oxford  kata credit card bermakna : “Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman”.
Perundang-undangan  pemerintah  federal  Amerika  Serikat  dan  Negara Inggris  juga  menjelaskan  kata  credit  ini  dalam  aspek  ekonomi  dan perdagangan. Undang-undang federal Amerika Serikat menjelaskan arti kartu kredit  tersebut  dalam  credit  truth  in  lending  act  (103)  (e)“Kredit  adalah pemberian pinjaman oleh seseorang kepada orang lain dimana pembayarannya dilakukan  pada  masa  mendatang.”  Atau  penciptaan  pinjaman  yang  memiliki hubungan  dengan  jual  beli  barang  dan  jasa  di  mana  pembayaran  pinjaman tersebut  dilakukan  dengan  cara  ditangguhkan.  Sementara  undang-undang
5 Abdul  Wahab  Ibrahim  Abu  Sulaiman, Banking Cards  Syari’ah  Kartu  Kredit  dan  Debit dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 2
6 Gemala  Dewi,  dkk, Hukum  Perikatan  Islam  Di  Indonesia,  Ed.1  Cet 2 ,  (Jakarta:  Kencana, 2006), hal 208
7  Abdullah  al  Mushlih,  Shalah  ash  Shawi, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam ,  Pengantar
Inggris  mengenai  kartu  kredit  dituangkan  pada  consumer  credit  act  yang dikeluarkan  tahun  1979.  Di  undang-undang  ini  kata  credit  dipakai  khusus untuk  pemberian  uang  tunai,  tetapi  bukan  dalam  pemberian  nilai  dari  barang (barang secara kredit).8
Dari definisi di atas baik secara etimologis maupun terminologis dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit adalah suatu jenis kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya dan dapat  digunakan  oleh  pembawanya  untuk  membeli  segala  keperluan  dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

## 2.  Macam-macam Kartu kredit.
Kartu  kredit  adalah  bagian  dari  beberapa  bentuk  kartu  kerja  sama  finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua:
a. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (Charge Card) Kartu  kredit  jenis  ini  adalah  kartu  yang  diharuskan  pemegang  kartu  untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan,  atau  sebagian  dari  dana  tersebut.  Biasanya  waktu  yang diperkenankan  tidak  lebih  dari  tiga  puluh  hari,  namun  terkadang  bisa mencapai  dua  bulan.  Kalau  pihak  pembawa  kartu terlambat  membayarnya dalam  waktu  yang  telah  ditentukan,  ia  akan  dikenai  denda  keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.
b. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (Revolving Credit Card) Jenis  kartu  ini  termasuk  yang  paling  popular  di  berbagai  negara  maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap  dalam  jangka  waktu  yang  ditoleransi  atau  sebagian  dari  jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan
Adiwarman A. Karim, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 304
8 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syari’ah…. ,hal 4-5
pada  tagihan  berikutnya.  Bila  ia  menunda  pembayaran,  ia  akan  dikenakan dua  macam  bunga:  Pertama  bunga  keterlambatan,  kedua  bunga  dari  sisa dana  yang belum ditutupi. Kalau  ia berhasil  menutupi dana tersebut dalam waktu  yang  ditentukan,  ia  hanya  terkena  satu  macam  bunga  saja,  yaitu bunga  penundaan  pembayaran.  Dana  yang  ditarik  tidak  akan  terbatas  bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.9

## 3.  Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian Kartu Kredit
Akad dalam transaction cards biasanya melibatkan beberapa pihak yaitu :
a.  Issuer  bank,  dalam  kartu  kredit  dinamakan  dengan  muqaridh  (kreditor) yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas card holder tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant.
b.  Card  Holder  adalah  pemakai  kartu  kredit  yang  dinamakan  dengan muqtaridh  (borrower)    yaitu  orang  yang  namanya  dicantumkan  dalam kartu,  atau  orang  yang  diberi  kuasa  untuk  memakainya  dan  ia berkewajiban  melunasi  semua  kewajiban  yang  timbul  akibat  pemakaian kartu tersebut kepada pihak issuer bank.
c.  Merchant adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa (supplier) yaitu pihak  yang  terikat  dengan  issuer  bank  dengan  memberikan  barang  dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan mereka.10
d.  Acquirer  adalah  pengelola  ,  yaitu  pihak  yang  mewakili  kepentingan penerbit  untuk  menyalurkan  kartu  kredit,  melakukan  penagihan  kepada pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada  merchant atau
9 http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_id=310&parent_section=an 020&idjudul=295
10 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards ., hal 19-20
penjual.11

## 4.  Kosep dasar penerbitan kartu kredit
Kartu  kredit  merupakan  suatu  kartu  yang  umumnya  dibuat  dari  bahan plastic,  dengan  dibubuhkan  identitas  dari  pemegang  dan  penerbitnya,  yang memberikan  hak  terhadap  siapa  kartu  kredit  diisukan  untuk  menandatangani tanda  pelunasan  pembayaran  harga  dari  jasa  atau  barang  yang  dibeli  di tempat-tempat  tertentu,  seperti  toko,  hotel,  restoran,  penjualan  tiket pengangkutan, dan lain-lain.
Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme  atau prosedur penerbitan yaitu :
a.  Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan  perjanjian  ini  pihak  penerbit  menerbitkan  kartu  kredit  atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko  atau  bidang  jasa  lainnya  yang  bersedia  melayani,  yang  mana sebelumnya  pedagang  (merchant)  telah  pula  mengadakan  perjanjian dengan pihak penerbit.
b.  Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian  jual  beli dengan pedagang (merchant).
c.  Selanjutnya  pedagang  (merchant)  menagih  pembayaran  kepada  penerbit kartu  kredit  dan  penerbit  kartu  mengadakan  pembayaran  terlebih  dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
d.  Pada  waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan
11 Veithzal Rifa’I, dkk, Bank and Financial…, hal 1365
penagihan kepada pemegang kartu kredit.12

## 5.  Akad-akad yang ada dalam Kartu kredit syari’ah
Sistem  manajemen  operasional  perbankan  syari’ah  dalam  proses  pengadaan dan penggunaan kartu kredit syari’ah menggunakan beberapa akad yaitu:
a.  Al ‘ariyah (perjanjian kredit)
Al ‘ariyah merupakan perjanjian yang mengadakan suatu pembelian yang dilakukan  terhadap  suatu  barang  atau  jasa  yang  pembayaran  harga  atau jasa  tersebut  dilakukan  berangsur-angsur  dalam  jangka  waktu  tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam penggunaan kartu kredit, pembayaran  dilakukan  pada  waktu  terjadinya  transaksi  jual  beli  adalah dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit untuk kemudian diadakan penagihan  dalam  jangka  waktu  tertentu  kepada  pemegang  kartu  kredit yang  mempunyai  saldo  minimal  dalam  rekeningnya.  Dari  sudut  syari’ah perjanjian  ini  dibolehkan  karena  mengandung  unsur  tolong  menolong yang menguntungkan.
b.  Al Wakalah (perjanjian pemberian kekuasaan)
Pengertian  wakalah  atau  deputyship  adalah  penyerahan,  pendelegasian, atau  pemberian  mandat.  Islam  mensyariatkan  al  wakalah  karena  manusia membutuhkan. Dasar hukumnya adalah Q.S Al Kahfi (18) :19. Konsep ini dalam penggunaan kartu kredit merupakan prinsip perwakilan pembiayaan tunai dalam transaksi jual beli yang di lakukan oleh penerbit kartu (bank).
c.  Al Kafalah (perjanjian penanggungan)
Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  ditanggung (pengalihan  tanggung  jawab).  Dasar  hukumnya  adalah  Q.S  Yususf (12):12.  Bentuk  jaminan  yang  diberikan  dalam  mekanisme  kartu  kredit adalah  kafalah  al  mu’alaqah  yang  merupakan  bentuk  jaminan  yang
12 Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 174
biasanya digunakan dalam industri perbankan maupun asuransi.13

## 6.  Kriteria Penggunaan Kartu Kredit Syari’ah
Kriteria  yang  diberikan  kepada  pengguna  kartu  kredit  syariah  hanya diberikan  kepada  nasabah  yang  memiliki  pendapatan/gaji  yang  layak  dan sesuai dengan kebutuhan, pengguna kartu harus memiliki kemampuan secara financial  untuk  melunasi  pembayaran  pada  waktunya.  Ketentuan  tersebut dilakukan  untuk  menghindari  ketidakmampuan  membayar  di  saat  penagihan. Disamping  kriteria  tersebut  kartu  kredit  syariah  akan  diberikan  batasan  dari besaran  pembelanjaan  atas  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengguna kartu (nasabah), ada batasan maksimal yang di patok oleh pihak penerbit kartu kredit syariah di saat nasabah melakukan transaksi. Hal ini untuk menghindari atas penggunaan dana  bank  syariah secara  berlebih-lebihan (israf)  yang pada akhirnya dikhawatirkan nasabah pengguna kartu tidak mampu membayar.
Penggunaan  kartu  kredit  syariah  tidak  dapat  digunakan  untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau  transaksi  atas  barang-barang  yang  dilarang.  Kartu  kredit  syariah  hanya dapat diakses transaksinya pada  barang-barang  yang telah ditentukan dengan kriteria kehalalannya.14

## 7.  Hubungan yang ada dalam Kartu Kredit Syari’ah

## a.  Akad-akad yang terdapat dalam Syari’ah Banking Cards
Dalam  kartu  perbankan,  baik  kartu  kredit  maupun  kartu  debit  atau kartu  yang  lainnya,  memiliki  hubungan  dan  tanggung  jawab  tersendiri terhadap  pihak  pihak-pihak  yang  terkait.  Adapun  hubungan  tanggung
13 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank syari’ah dari teori ke praktik, cet 1 ,  (Jakarta  :  Gema Insani Press, 2001), hal 125
14  http://www.niriah.com/opini/detail.php?cid=2&id=65&pageNum=3,  akses 27 april 2008
jawab dalam kartu kredit itu terdiri dari :
1)  Hubungan antara issuer cards dengan card holder 2)  Hubungan antara issuer cards dengan merchant
3)  Hubungan antara card holder dengan merchant
Hubungan  antara  tiga  pihak  di  atas  memiliki  hubungan  dan tanggung jawab yang berbeda. Biasanya dalam kartu perbankan baik kartu kredit  maupun  yang  bukan  kredit  terdiri  atas  tiga  pihak  di  atas,  sehingga tercipta  aktivitas  perdagangan  dan  tercapainya  tujuan  yang  diinginkan. Adapun akad-akad yang ada di dalamnya adalah :
1)  Akad antara issuer cards dengan card holder
2)  Akad antara issuer cards dengan merchant
3)  Kedua  akad  ini  saling  memiliki  hubungan  hingga  card  holder  mulai membeli kebutuhannya dari merchant.
Proses pembelian dengan menggunakan kartu merupakan akad yang ketiga,  tetapi  apakah  perjanjian  tersebut  dapat  menggambarkan  sebagai tiga akad atau hanya satu akad.
Berdasarkan  kepada  perundang-undangan  Inggris,  yaitu  undang- undang  khusus  mengenai  pemberian  kredit  untuk  konsumsi,  akad-akad perjanjian  dalam  instrument  kredit  bukan  satu  akad,  tetapi  mengandung beberapa  perjanjian  yang  berbeda  yaitu  :  perjanjian  antara  borrower dengan  kreditor;  perjanjian  antara  borrower,  kreditor,  dan  merchant; perjanjian antara kreditor dengan merchant.
Tiap  akad  harus  dilihat  sebagai  suatu  akad  yang  berbeda  dengan akad  yang  lain,  dan  juga  harus  memenuhi  semua  persyaratan- persyaratannya.  Perjanjian  kredit  dianggap  mutlak,  tidak  terikat  apabila perjanjian  tersebut  mengandung  perjanjian  kredit  tunai  dan  tidak  terikat dengan pembelian barang tertentu.15
15 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards.. ., hal 73
Kaidah  hukum  ini  dikatakan  oleh  Mileet  J,  “Akad  yang  muncul dalam  penggunaan  kartu  kredit  adalah  terpisah,  tampak  dalam  hal  : pertama, akad  jual  beli antara merchant dengan card holder; kedua, akad antara  merchant  dengan  issuer  cards  yang  akan  menyanggupi  pelunasan sejumlah  tagihan  barang  yang  dibeli  dengan  card  holder  dari  merchant yang tergambar dalam dokumen-dokumen  yang telah ditandatangani oleh card holder, ketiga, akad antara issuer cards dengan card holder.16
b.  Hubungan  antara  Kartu  Kredit  dengan  pihak  Bank  Penerbit  Kartu

## Kredit “Transaksi Pengeluaran Kartu”
Banyak sekali kajian fiqih seputar hubungan ini dan pendapat yang lahir  seputar  persoalan  ini  dalam  berbagai  Lembaga  Pengkajian  Fiqih tentang  keberadaan  kartu  ini  sebagai  pinjaman  dari  pihak  bank  yang mengeluarkannya,  atau  sebagai  jaminan  untuk  melaksanakan  berbagai komitmen terhadap pihak lain, atau menjadi penjamin untuk berhubungan dengan pihak lain. Kemungkinan gabungan antara jaminan, penjamin dan pinjaman  itulah  yang paling dekat dengan teori untuk mengulas transaksi ini.  Karena  itulah  yang  menjadi  tujuan  sesungguhnya  dari  keberadaan kartu  itu.  Karena  sebelum  digunakan,  kartu  itu  adalah  jaminan,  dan  janji pinjaman  serta  penjamin.  Namun  setelah  digunakan  dalam  arti sesungguhnya  dan  pihak  bank  telah  menutupi  biaya  yang  dikeluarkan untuk  mewakili  pihak  nasabah,  janji  tersebut  telah  menjadi  kenyataan sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya.17
c.  Hubungan  dan  Tanggung  Jawab  antara  Issuer  Cards  dengan  Card
Holder
Pertama hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  issuer  cards  dengan card holder adalah hubungan antara borrower dengan kreditor dalam kartu
16 Ibid..,
kredit. Kedua ,  tanggung  jawab  issuer  cards  terhadap  card  holder  adalah memenuhi  pembayarannya,  dan  membayar  utang-utang  yang  telah disepakati  mereka  dalam  penggunaan  kartu.    Bentuk  hubungan  yang terjadi  antara  issuer  cards  dengan  card  holder  adalah  issuer  cards  tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin barang yang dibeli dari merchant, juga  tidak  bisa  meminta  borrower  (card  holder)  untuk  mengembalikan pembayaran barang tersebut kepadanya.
Adapun  pasal  75  undang-undang  kredit  konsumsi  memperkuat tanggung  jawab  issuer  cards  terhadap  kekurangan,  atau  penyimpangan yang  terjadi  pada  pihak  merchant.  Hal  tersebut  karena  adanya  hubungan yang  sangat  erat  antara  issuer  cards  dan  merchant  yang  menerima pembelian  dengan  kartu  kredit.  Card  holder  berhubungan  dengan  issuer cards  yang  memiliki  reputasi  dan  nama  baik,  sehingga  yang  menjadi ikatan  di  antara  mereka  adalah  kepercayaan,  artinya  tidak  akan bertransaksi  kecuali  dengan  merchant  yang  memiliki  reputasi  yang  baik juga.18
d.  Hubungan  dan  tanggung  Jawab  antara  Issuer  cards  dengan Merchant.
Hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak ini adalah semata- mata  hubungan  perdagangan.  Tiap  pihak  bertindak  secara  sendiri-sendiri dan  demi  kepentingan  tertentu.  Diantara  aspek  yang  penting  dalam  akad perdagangan dengan kartu adalah  bagaimana  melihat hubungan  merchant yang  mau  menerima  pembayaran  dengan  kartu  sesuai  dengan perjanjiannya dengan issuer cards. Ia tidak menerima uang tunai dari card holder, tetapi hanya menerimanya dari issuer cards.
Hubungan  antara  issuer  cards  dengan  merchant  pada  dasarnya
17 WWW. Al Sofwah.Com
18 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards…, hal 75-76
adalah hubungan kreditor (merchant) dan borrower (issuer cards), dimana merchant  mengharapkan  bisa  mendapatkan  pembayaran  barang  dan  jasa yang  dimilikinya  secara  langsung,  tetapi  ini  tidak  terjadi  sesuai  dengan perjanjian  untuk  memberikan  tenggang  waktu  kepada  issuer  cards  untuk membayarkannya.19

## Pendapat Ulama-ulama tentang Penggunaan Kartu Kredit
Kartu-kartu  kredit  ini  mencuatkan  beberapa  kemusykilan  menurut  ajaran  syariat yang akan dipaparkan sebagai berikut sebagian di antaranya:

## 1.  Persyaratan dalam Kartu Kredit
Ulama  Fiqih  kontemporer  berbeda  pandangan  mengenai  persyaratan yang ada dalam kartu kredit, mereka terbagi menjadi dua kubu:
Pertama :  Kubu  yang  membolehkan,  mereka  menganggap  bahwa transaksi  itu  sah,  namun  komitmennya  batal.  Yakni  apabila  pihak  nasabah yakin  bahwa  ia  akan  mampu  menjaga  diri  untuk  tidak  terjerumus  ke  dalam konsekuensi  menanggung  akibat  komitmen  tersebut.  Karena  syarat  rusak  ini pada  dasarnya  menurut  kaca  mata  syariat  sudah  batal  dengan  sendirinya. Syarat  ini  munkar  dan  justru  harus  dilakukan  kebalikannya.  Dasar  mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut:
Sabda  Nabi  kepada  Aisyah  ketika  Aisyah  hendak  membeli  Barirah  namun majikannya  tidak  mau  melepaskannya  kecuali  dengan  syarat,  hak  wala’ budak  itu  tetap  milik  mereka.  Itu  jelas  syarat  yang  bertentangan  dengan ajaran  syariat,  karena  loyalitas  atau  perwalian  menurut  syariat  diberikan kepada  orang  yang  membebaskannya.  Nabi bersabda  kepada  Aisyah, “Belilah  budak  itu,  dan  tetapkan  syarat  bagi  mereka,  karena  perwalian  itu hanya  diberikan  kepada  yang  memerdekakan.  Karena  perwalian  itu  adalah hak orang yang membebaskannya,”
Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  jika  seseorang  memaksakan  suatu syarat yang bertentangan dengan syariat mengenai akad-akad yang diperlukan
19 Ibid …, hal 93-94
secara  luas  dan  ia  enggan  untuk  menetapkan  akad  tersebut  kecuali berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-akad ini tidak boleh dihentikan karena  pemaksaan  itu.  Tidak  boleh  difatwakan  mengenai  ketidaklegalannya, tetapi  tetap  harus  dilaksanakan.  Dan  harus  diupayakan  untuk  membatalkan syarat  yang  rusak  ini,  baik  lewat  penguasa  maupun  dengan  cara  berusaha menjaga diri agar tidak terperangkap syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang menegakkan syariat Allah.
Kedua, yakni  yang  melarangnya,  Malikiyah  dan  Syafi’iyah menganggap  transaksi  tersebut  batal.  Mereka  membantah  dalil  yang digunakan  oleh  kubu  pertama,  yakni  tentang  hadits  Barirah,  bahwa  qiyas  itu adalah  qiyas  dengan  alasan  berbeda.  Karena  dalam  kasus  Barirah  syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah karena dianggap bertentangan dengan ajaran  syariat.  Karena  kejadian  itu  terjadi  ketika  syariat  Islam  betul-betul masih menjadi panutan, Negara Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam dan  masih  memimpin  dunia.  Bagaimana  mungkin  bisa  dibandingkan  dengan syarat  berbau  riba  dalam  pengambilan  kartu  kredit  yakni  syarat  yang bersandar  pada  referensi  sekulerisme  yang  didasari  atas  pemisahan  agama dengan  negara,  lalu  mengingkari  referensi  Islam  yang  suci  yang  melibatkan agama dalam kehidupan manusia?
Dari  pemaparan  diatas,  maka  hukumnya  adalah  boleh  bagi  orang  yang berberat  sangka  bahwa  ia  akan  mampu  menunaikan  hutangnya  pada  waktu yang  diperkenankan,  sehingga  dengan  demikian  ia  tidak  akan  terkena konsekuensi persyaratan itu, tentunya dengan mengupayakan segala cara yang bisa dilakukan untuk tujuan tersebut.
2.  Prosentase  yang  dipotong  oleh  pihak  Penerbit  Kartu  Kredit  dari Bayaran untuk Pedagang
Ahli  fiqih  kontemporer  berbeda  pendapat  dalam  mendudukkan prosentase itu sebagai biaya administrasi, upah dari pengambilan pembayaran dari nasabah. Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan hutang atau
menyampaikan  barang  yang  dihutangkan  adalah  boleh.  Sebagian  ada  yang mendudukkanya  sebagai  upah  dari  jasa  yang  diberikan  oleh  pihak  bank kepada  pihak  pedagang,  seperti  pesan-pesan,  iklan,  dan  bantuan  penyaluran barang  atau  yang  sejenisnya.  Bisa  juga  didudukkan  sebagai  upah  perantara. Karena  pihak  bank  sudah  membantu  mencarikan  pelanggan  untuk  pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya.
Sebagian  menganggapnya  sebagai  kompensasi  perdamaian  bersama pihak yang memberi hutang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar,  karena  hubungan  antara  pihak  yang  mengeluarkan  kartu  dengan pihak  pemegang  kartu  di  bawah  sistem  jaminan.  Cara  demikian  dinyatakan boleh oleh kalangan Hanafiyah. Sebagian ada juga yang berpandangan bahwa pengambilan  prosentase  itu  tidak  mengandung  syubhat  sebagai  riba  secara mendasar.  Karena  kita  dihadapkan  dengan  persoalan  rabat/discount,  bukan tambahan  harga.  Sehingga  tidak  ada  hal  yang  menyeretnya  kepada  bentuk riba.

## 3.  Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan
Pihak  yang  mengeluarkan kartu ini  menetapkan beberapa  bentuk denda finansial  karena  keterlambatan  penutupan  hutang,  karena  penundaan  atau karena  tersendatnya   pembayaran  dana  yang  ditarik  melalui  kartu.  Denda semacam  itu  termasuk  riba  yang  jelas  yang  tidak  pantas  diperdebatkan  lagi. Itu  termasuk  riba  nasi’ah  yang  keharamannya  langsung  ditentukan  melalui turun-nya ayat al-Qur’an. Bahkan para pelakunya diancam perang oleh Allah dan Rasulnya.
Bagaimana  Mengatasi  Problematika  Keterlambatan  Pembayaran Hutang?  Ada  sebagian  alternatif  untuk  mengantisipasi  adanya  bunga  (riba) dan  denda  keterlambatan  itu  yang  di  antaranya:  Memberikan  kelonggaran kepada  pihak  yang  berhutang,  kalau  ia  adalah  orang  miskin  yang  kesulitan mengembalikan  hutangnya.  Membatalkan  keanggotaannya,  menarik  kartu
kreditnya  kemudian  mengadukan  persoalannya  ke  pengadilan,  lalu melimpahkan  kepadanya  semua  biaya  kemelut  tersebut.  Bisa  juga  dengan menyebarkan  nama  pelanggan  bersangkutan  dalam  daftar  hitam  (black  list), diumumkan  kepada  seluruh  bank  agar  tidak  menerimanya  sebagai  anggota dan  juga  agar  menjadi  pelajaran  bagi  orang-orang  yang  berperilaku sepertinya.20

## 4.  Uang Administrasi untuk Penarikan Uang Tunai dalam Kartu Kredit
Di antara jenis kartu kredit ada yang bisa digunakan untuk menarik uang tunai dari rekening bank bersangkutan. Biasanya pihak bank akan mengambil uang administrasi untuk pengambilan uang tunai tersebut.
Para  ulama  fiqih  kontemporer  berbeda  pendapat  tentang  hukum  uang- uang  administrasi  semacam  itu,  berdasarkan  perbedaan  jenis  penarikan  itu, apakah sekedar penarikan uang tunai dari rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman?
Di  antara  ulama  ada  yang  berpandangan  bahwa  hukum  uang-uang administrasi  itu  boleh,  karena  tidak  lebih  dari  sekedar  upah,  imbalan  dari pentransferan uang  nasabah dari rekeningnya  menuju berbagai  lokasi dimana uang  itu  digunakan,  yang  tentu  saja  membutuhkan  biaya  operasional.  Jadi kedudukannya  adalah  sebagai  upah  transfer  uang  dari  satu  negeri  ke  negeri lain.  Hanya  saja  sistem  transfer  tersebut  terbalik.  Karena  pihak  bank  yang mewakili  pihak  yang  mengeluarkan  kartu  kredit  itu  terlebih  dahulu membayarkan  uang,  kemudian  baru  memintanya  dari  pihak  yang  memegang kartu  untuk  merealisasikan  syarat  pembayaran  langsung  dalam  penukaran mata uang ini.
Untuk membedakan hal di atas, harus dibedakan antara dua kondisi yang berbeda:
20 http://www.halalguide.info/
Pertama: Kalau  penukaran  itu  melalui  penarikan  dana  langsung  dari rekening  nasabah,  lalu  diambil  uang  administrasinya,  cara  demikian disyariatkan.  Demikian  juga  apabila  pihak  bank  yang  mengeluarkan  kartu memiliki  uang  di  bank  yang  mewakili  sehingga  bisa  menutupi  biaya  dana yang ditarik tersebut.
Kedua: Ketika bentuknya adalah pinjaman. Maka imbalan yang diambil ketika  itu  adalah  riba  yang  diharamkan.  Demikian  juga  apabila  rekeningnya adalah rekening bebas, atau dana yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya yang  ditarik.  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  keharaman  dalam  kasus  ini berkaitan  dengan  hubungan  antara  pihak  bank  yang  mengeluarkan  kartu dengan  bank  yang  mewakilinya.  Adapun  nasabah  sendiri,  kerjanya  hanya menarik  dana  yang  dititipkan  pada  pihak  yang  mengeluarkan  kartu.  Uang administrasi  yang  dia  keluarkan  adalah  upah  dari  kesulitan  yang  dihadapi pihak  yang  mengeluarkan  kartu,  dengan  upaya  dan  segala  tanggungjawab berikut  biaya  yang  juga  harus  dikeluarkan  untuk  tujuan  itu.  Pihak  nasa-bah tidak  memiliki  kaitan  dengan  urusan  antara  pihak  bank  yang  mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya.

## Fatwa DSN Tentang Kartu Kredit Syariah
Seiring  maraknya  penggunaan  kartu  kredit,  ternyata  bahasan  tentang peluncuran  kartu  kredit  syariah,  akhirnya  mendapat  sedikit  cahaya  terang  dari DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  MUI  melalui  fatwanya  tentang  kartu  kredit syariah. Penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan (baca: halal) asal memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan. Jika menyalahi ketentuan tersebut, tentu saja hukumnya akan menjadi tidak boleh (baca: haram).
Kedua : Hukum
Syariah  Card  dibolehkan,  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  fatwa ini.

## Ketiga : Ketentuan Akad
Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:
1.  Kafalah ; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi  antara  Pemegang  Kartu  dengan  Merchant,  dan/atau  penarikan  tunai dari selain bank  atau  ATM  bank  Penerbit  Kartu.  Atas  pemberian  Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
2.  Qardh ;  dalam  hal  ini  Penerbit  Kartu  adalah  pemberi  pinjaman  (muqridh) kepada  Pemegang  Kartu  (muqtaridh)  melalui  penarikan  tunai dari bank  atau ATM bank Penerbit Kartu.
3.  Ijarah ; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan  pelayanan  terhadap  Pemegang  Kartu.  Atas  Ijarah  ini,  Pemegang  Kartu dikenakan membership fee.
Keempat ketentuan  tentang  Batasan  (Dhawabith  wa  Hudud)  Syariah  Card adalah  Tidak  menimbulkan  riba,  tidak  digunakan  untuk  transaksi  yang  tidak sesuai  dengan  syariah,  tidak  mendorong  pengeluaran  yang  berlebihan  (israf), dengan  cara  antara  lain  menetapkan  pagu  maksimal  pembelanjaan,  pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah Kelima : Ketentuan Fee
1.  Iuran  keanggotaan  (membership  fee).Penerbit  Kartu  berhak  menerima  iuran keanggotaan (rusum al-’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari  pemegang  Kartu  sebagai  imbalan  (ujrah)  atas  izin  penggunaan  fasilitas kartu.
2.  Merchant fee
Penerbit  Kartu  boleh  menerima  fee  yang  diambil  dari  harga  objek  transaksi atau  pelayanan  sebagai  upah/imbalan  (ujrah)  atas  perantara  (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
3.  Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang
tunai  (rusum  sahb  al-nuqud)  sebagai  fee  atas  pelayanan  dan  penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4.  Fee  Kafalah.  Penerbit  kartu  boleh  menerima  fee  dari  Pemegang  Kartu  atas pemberian Kafalah.
5.  Semua  bentuk  fee  tersebut  di  atas  ( a s-d d )  harus  ditetapkan  pada  saat  akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.
Keenam : Ketentuan Ta’widh dan Denda
1.  Ta’widh
Penerbit  Kartu  dapat  mengenakan  ta’widh,  yaitu  ganti  rugi  terhadap  biaya- biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Penerbit  Kartu  akibat  keterlambatan  pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2.  Denda  keterlambatan  (late  charge).Penerbit  kartu  dapat  mengenakan  denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Ketujuh : Ketentuan Penutup
1.  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  pihak-pihak  terkait,  maka  penyelesaiannya  dapat dilakukan  melalui Badan  Arbitrase Syari’ah atau melalui Pengadilan  Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2.  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan  disempurnakan sebagaimana mestinya.21

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  diatas,  dapat  di  ambil  kesimpulan  mengenai  konsepsi  kartu kredit  syari’ah  adalah  kartu  yang  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang dikeluarkan  oleh  pihak  bank  dan  sejenisnya  dan  dapat  digunakan  oleh  pembawanya
untuk  membeli  segala  keperluan  dan  barang-barang  serta  pelayanan  tertentu  secara hutang.  Adapun  akad-akad  yang  ada  dalam  penerbitan  dan  penggunaan  kartu  kredit syari’ah terdiri dari akad Al ‘ariyah, Al  Wakalah (perjanjian pemberian kekuasaan), Al  Kafalah  (perjanjianpenanggungan).  Untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  di  kemudian  hari,  maka  terdapat  kriteria  untuk  pengguna  kartu  kredit syari’ah  yaitu hanya diberikan kepada nasabah  yang  memiliki pendapatan/gaji  yang layak  dan  sesuai  dengan  kebutuhan,  pengguna  kartu  harus  memiliki  kemampuan secara  financial  untuk  melunasi  pembayaran  pada  waktunya.  Disamping  kriteria tersebut  juga  diberikan  batasan  dari  besaran  pembelanjaan  atas  transaksi  yang dilakukan  oleh  pihak  pengguna  kartu  (nasabah).  Adapun  penggunaan  kartu  kredit syariah  tidak  dapat  digunakan  untuk  melakukan  transaksi  atas  barang-barang  yang tidak  diperbolehkan  oleh  syariat  atau  transaksi  atas  barang-barang  yang  dilarang. Kartu kredit syariah hanya dapat diakses transaksinya pada barang-barang yang telah ditentukan dengan kriteria kehalalannya.
Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai hukum penggunaan kartu kredit terkait  dengan  permasalahan-permasalahan  di  atas.  Ada  ulama  yang  membolehkan dan ada juga yang mengharamkan dengan berdasarkan landasan masing-masing. Dan DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  MUI  melalui  fatwanya  tentang  kartu  kredit  syariah menyebutkan  bahwa  penggunaan  kartu  kredit  syariah  dibolehkan  (baca:  halal)  asal memenuhi berbagai ketentuan yang disebutkan di atas, dan jika menyalahi ketentuan tersebut, tentu saja hukumnya akan menjadi tidak boleh (baca: haram).

## Daftar Pustaka
Abdullah  al  Mushlih,  Shalah  ash  Shawi.  2004. Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam , pengantar Adiwarman A. Karim. Jakarta: Darul Haq.
21 http://kamale.wordpress.com/2007/01/16/fatwa-dsn-ttg-kartu-kredit-syariah/
Abdul  Wahab  Ibrahim  Abu  Sulaiman.  2006. Banking Cards  Syari’ah  Kartu  Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Munir Fuady. 2002. Hukum tentang Pembiayaan . Bandung: Citra Aditya Bakti Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Bank syari’ah dari teori ke praktik, cet 1 . Jakarta : Gema Insani Press.
Gemala Dewi, dkk. 2006. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Ed.1 Cet 2 . Jakarta: Kencana.
Veithzal Rifa’I, dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management Conventional &  Sharia  System, Kata  Pengantar  Sugiharto  Menteri  Negara  BUMN  RI, Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur BI. Jakarta : Raja Grafindo Persada. http://www.halalguide.info/, akses 30 april 2008
http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatanalisa&parent_id=310&parent_secti on=an020&idjudul=295, Akses 30 maret 2008
http://kamale.wordpress.com/2007/01/16/fatwa-dsn-ttg-kartu-kredit-syariah/, akses 30 maret 2008
WWW. Al Sofwah.Com. Akses tgl 30 maret 2008.
http://www.niriah.com/opini/detail.php?cid=2&id=65&pageNum=3, akses 29 april 2008