E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel
Shila Yuli Pratiwi*, Mey Luvita, Denik Iswardani
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia *Email: 2071600205@student.budiluhur.ac.id
Diterima:  30 April 2022; Direvisi: 25 April 2023; Terbit: 29 April 2023

## Abstract
The  ban  on  exports  of  nickel  ore  resulting  in  the  European  Union’s  lawsuit  to  the  WTO  becomes interesting to investigate, as it relates to international-scale communication processes involving more than  one  country,  and  when  the  communication  process  is  not good  it  can  trigger  conflict  between countries, therefore a good diplomatic communication process needs to be carried out. The study aims to see how the diplomatic communication process  carried out by the Indonesian government in the European Union’s lawsuit to the WTO is related to the ban on exports of nickel ore. In this study using a qualitative approach as well as its data collection method is supported by primary and secondary data. Based on the results of research that has been carried out, the Government of Indonesia inining the  policy  of  prohibition  of  export  of  nickel  ore  through  2  communication  lines.  The  first  route  of diplomacy is multilateral diplomatic communication related to the ban on the export of nickel ore, and the second route is through the World Trade Organization (WTO) has a very important role in the resolution of international trade conflict, in this case the Government of Indonesia diplomatic matters related to policies made by Indonesia as well as claims from the European Union lawsuit, where the government  of  Indonesia  remains  open  to  all  countries  in  need  of  nike  but  for  its  industry  and technology can be sent to Indonesia, so that the nike exported is a semi-finished material or even a material that is already made and not purely from nikeel ore.
Keywords: Communication; diplomacy; european union; WTO.

## Abstrak
Larangan ekspor bijih nikel yang berujung pada gugatan Uni Eropa ke WTO menjadi sangat menarik untuk ditelaah, karena hal ini berkaitan dengan proses komunikasi berskala internasional melibatkan lebih dari satu negara, dan apabila proses komunikasi tidak baik maka  dapat  memicu konflik antar negara,  oleh  karena  itu  proses  komunikasi  diplomasi  yang  baik  perlu  dilakukan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  komunikasi  diplomasi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  gugatan  Uni  Eropa  ke  WTO  terkait  dengan  larangan  ekspor  bijih  nikel.  Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data didukung dengan data  primer  dan  sekunder. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  pemerintah  Indonesia dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yaitu melalui 2 jalur komunikasi. Jalur komunikasi  pertama  diplomasi  dilakukan  yaitu  komunikasi  diplomasi  multilateral  terkait  dengan larangan ekspor bijih nikel, dan jalur kedua yaitu melalui World Trade Organization (WTO) memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  penyelesaian  konflik  perdagangan  internasional,  dalam  hal  ini pemerintah  Indonesia  mendiplomasikan  hal-hal  yang  terkait  dengan  kebijakan  yang  dibuat  oleh Indonesia  serta  sanggahan  dari  gugatan  Uni  Eropa,  dimana  Pemerintah  Indonesia  tetap  terbuka terhadap  semua  negara  yang  membutuhkan  nikel  namun  untuk  industri  serta  teknologi  nya  dapat dikirim ke Indonesia, sehingga nikel yang diekspor adalah bahan setengah jadi atau bahkan bahan yang sudah jadi dan bukan murni dari bijih nikel.
Kata-kata kunci: Komunikasi; diplomasi; gugatan uni eropa; WTO.
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078

## Pendahuluan
Kekayaan  sumber  daya  alam  Indonesia  yang  melimpah  tentunya  harus  dapat dimanfaatkan dengan baik. Tak hanya membicarakan mengenai pemanfaatannya saja, namun nilai dari pemanfaatannya juga tetap harus diperhatikan karena Indonesia akhir-akhir ini mulai banyak  disoroti  terkait  sumberdaya  alam  yang  dimilikinya  terutama  pada  saat  mulai berkembangnya dunia perindustrian yang memerlukan nikel sebagai bahan utamanya. Salah satu  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  menjadi  pusat  perhatian  dari  Global  adalah  salah satunya  nikel.  Pada  era  globalisasi  tentunya  Nikel  dapat  dimanfaatkan  menjadi  salah  satu bahan yang digunakan dalam baterai untuk berbagai perangkat seperti kendaraan listrik, yang dimana  menjadi  sesuatu  yang  baru  dan  banyak  diikuti  oleh  orang-orang.  Nikel  sendiri dipandang sebagai sebuah tembaga yang sangat elastis, karena sifatnya yang seperti itu dapat dibentuk dengan mudah sesuai dengan keperluannya. Meskipun nikel dinilai memiliki sifat yang lentur namun nikel sendiri cukup kuat dan kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pun memiliki nilai manfaat yang sangat besar, karena nikel sendiri biasanya digunakan dalam bahan  campuran  proses  pembentukan stainless  steel .  Peralatan  rumah  tangga  yang berbahankah ini, biasanya menggunakan bijih nikel karena sifatnya yang kuat terhadap korosi, sehingga bijih nikel pun sangat dicari dan diburu oleh berbagai negara. Bahkan di Indonesia sendiri pernah membuat mata uang koin dari bijih nikel yang telah diolah, uang koin yang dimaksud adalah uang koin pecahan 1000 rupiah. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber daya bahan nikel terbesar di seluruh dunia. Berlandaskan data yang diambil dari US Geological Survey pada tahun 2020, total jumlah cadangan bijih nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 72 ton  (Alfian & Susanti, 2023). Maka dari itu nikel  yang dikeluarkan dari Indonesia sangat dilirik juga dikenal luas oleh  pasar dari belahan penjuru negara terutama negara-negara yang mulai banyak membuat peralatan industri dengan bahan ini. Pemerintah di Indonesia sendiri selalu berupaya mengoptimalkan kontribusi Nikel terhadap perekonomian dan kepentingan nasional. Ini termasuk pembatasan ekspor nikel kepada negara lain.
Nama nikel itu sendiri berawal dari bahasa Saxony, Jerman, yaitu Kupfernickel , atau jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu "tembaga setan" ( Devils copper ) yang sangat terkenal. Pada 1700, pekerja yang di pertambangan Saxony menemukan sebuah elemen yang tidak lazim seperti yang biasa digunakan pada umumnya, elemen tersebut memiliki warnanya sangat mengilap serta cenderung agak terang dari pada tembaga pada  umumnya yang biasa ditemui. Namun, tidak seperti tembaga, setelah diolah elemen ini yang jarang ditemukan ini memiliki karakter yang unik warna nya berubah menjadi perak. Selain itu, elemen ini memiliki
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
sifat lebih keras dan kuat dibanding dengan tembaga.  Elemen dengan karakteristik unik ini akhirnya berhasil didentifikasi oleh seorang ahli mineral, Baron Axel Fredrik Cronstedt, yang menemukan sebuah mineral bernama niccolite yang ditemukan di area tambang di Swedia. Nikel  adalah  unsur  logam  yang  terbentuk  secara  alami  dan  memiliki  ciri  mengilap  serta berwarna putih keperak-perakan (Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, 2018). Dengan  simpanan  juga proses  pembuatan  beberapa  jenis  mineral  di  bumi  pertiwi  termasuk  10  besar  dunia, pemerintah Indonesia ingin mempertahankan nilai penanaman modal sebesar 21,28 miliar dolar AS dengan meningkatkan nilai mineral.
Arifin  Tasrif  memberikan  penuturan  nikel,  menjadi  sebuah  mineral  yang  sangat diminati  di  Indonesia,  menarik  bagi  industri  pertambangan.  Nikel  menempati  urutan pertama di dunia dalam hal total cadangan dan produksi. Arifin juga menunjukkan bahwa, Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), cadangan nikel kita adalah yang pertama di dunia, dan 23% cadangan nikel dunia ada di tanah Indonesia. Arifin menambahkan, Indonesia juga menempati urutan pertama di dunia untuk produksi nikel. Lalu ada bauksit yang  menempati urutan keenam dunia dalam hal cadangan dan produksi. Pemerintah berencana membangun 17 smelter dengan menghabiskan nilai investasi sebesar US$8 miliar dan mengoperasikan sebanyak 30 smelter. Pemerintah berencana membuka 53 smelter  di Indonesia pada 2023. Setelah  itu,  pihaknya  berencana  menarik  investasi  sebesar  21,28  miliar  dolar  AS.  Tentu karena  tahun 2023 merupakan batas akhir penerbitan izin ekspor konsentrat (Silaban, 2021) Pada 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Badan Penyelesaian Konflik Indonesia (DSU) sehubungan dengan interupsi terhadap keputusan yang diambil oleh Indonesia tentang mengenai beberapa langkah yang berkenaan mengenai bahan baku khusus yang  dimanfaatkan  dalam  membuat  baja  tahan  karat.  Proses  tersebut  mencakup  kebijakan Indonesia tentang pembatasan ekspor nikel, termasuk persyaratan tambahan yang dikenakan selama larangan ekspor yang sebenarnya dan pelonggaran sebagian dari larangan tersebut (M. T. Maulana, 2020).
Indonesia memberlakukan langkah-langkah untuk membatasi ekspor bahan baku yang terkait  dengan  produksi  baja  nirkarat.  (2)  Pasal  3.1b)  ASCM  (“Industri”)  di  bawah  sistem khusus  yang  diperkenalkan  oleh  Indonesia  untuk  pembebasan  pajak  impor  sehubungan dengan  promosi  pembangunan  industri  dan  investasi  dan  /  atau  promosi  pembangunan ekonomi  di  wilayah  tertentu  negara.  "Pengembangan"  area  "atau"  WPI  ".  Hal  ini memungkinkan  untuk  periode  layanan  tambahan  (diperpanjang),  dengan  pengecualian penggunaan  mesin,  sistem,  peralatan,  atau  peralatan  yang  diproduksi  secara  lokal.  Ketika
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
dukungan tambahan merupakan subsidi dalam pengertian Pasal 1.1 ASCM dan, bertentangan dengan  Pasal  3.1  b)  ASCM,  membuat  subsidi  bergantung  pada  penggunaan  produk  dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. (3) Pasal X:1 PUTP 1994 merupakan cara bagi Indonesia agar pemerintah dan pedagang saling mengenal, dan segala tindakan yang bersifat umum yang berkaitan dengan penerapan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor tidak segera diumumkan. (4) Berbagai tindakan yang disebutkan dalam aplikasi ini mengenai bahan baku  yang  diperlukan  untuk  memproduksi  baja  tahan  karat  melemahkan  atau  mengurangi manfaat yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari UE berdasarkan perjanjian yang berlaku. UE berhak untuk menangani proses dan klaim lain selain syarat dan ketentuan yang dibuat selama konsultasi sehubungan dengan masalah di atas  (M. T. Maulana, 2020). Larangan  Indonesia  terhadap  ekspor  mineral  dan  batubara  telah  menimbulkan  banyak kontroversi  dalam  perdagangan  multilateral.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  proses komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  komunikasi  internasional  yang dilakukan,  apalagi  dengan  adanya  Uni  Eropa  yang  tidak  setuju  oleh  larangan  ekspor  bijih nikel. Selain itu Sari (2022) menjelaskan bahwa pelarangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia hanya berdampak pada beberapa hubungan politik. Relasi politik terkait sentimen negatif Uni Eropa terhadap Indonesia karena terkesan mempermainkan harga nikel di pasar global. Selain itu, kebijakan larangan ekspor ini juga menghambat negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa.
Stevenson  menjelaskan  bahwa  Komunikasi  Internasional  memiliki  pengertian  “ it’s hard  to  define,  but  you  know  it  when  you  see  it ”  (Wahyu  &  Siahaan,  2021). Komunikasi Internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit yaitu proses terjadinya sebuah pertukaran pesan dari sebuah negara ke negara lainnya. Sementara dalam arti luas komunikasi internasional  itu  sendiri  dapat  diartikan  proses  terjadinya  sebuah  pertukaran  pesan  yang dilakukan  oleh  berbagai  aktor  baik  negara  maupun  non  negara  untuk  saling  memberikan pengaruh dalam mencapai dampak yang diharapkan (Malik, 2017). Maletzke dalam restiawan memaparkan  bahwa  komunikasi  internasional  merupakan  sebuah  proses  komunikasi  antar berbagai negara atau bangsa melintasi batas-batas negara, biasa pada komunikasi internasional lebih menekankan kepada kajian atau perhatian pada pesan yang memiliki konten kebijakan dan kepentingan suatu negara terhadap negara lainnya (Permana, 2020).
Melakukan  sebuah  komunikasi  dengan  khalayak  atau  target  sasaran  yang  dituju bukanlah  sebuah  hal  mudah  untuk  dilakukan.  Willbur  Schram  menjelaskan  bahwa menjalankan  proses  komunikasi  dengan  orang  banyak  tidaklah  sesederhana  sebagaimana

## Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
model  yang  dikemukakan  oleh  Shanon  dan  Weaver  karena  proses  komunikasi  ini  sangat kompleks  (Morissan,  2007,  p.  43),  apalagi  dalam  proses  komunikasi  internasional  yang melibatkan  banyak  negara.  Hamied  Maulana  (H.  Maulana,  1997)  dalam  praktiknya  proses komunikasi Internasional terbagi menjadi 4 yang pertama adalah pendekatan secara idealistic- humanistic  approach mendeskripsikan  komunikasi  internasional  menjadi  suatu  alat  dalam membawa  sebuah  negeri  dalam  berdaulat,  guna  membantu  organisasi internasional.  Dalam hal  ini  setiap  bagian  negara  yang  terlibat  dapat  menciptakan  komunikasi  yang  baik  dalam mencapai  keadaan  dunia  yang  damai.  Kedua,  pendekatan  dengan  cara  memandang  sebuah komunikasi internasional sebagai alat untuk propaganda, dan konfrontasi atau dapat dikatakan juga sebagai “ political proselytization ” jenis komunikasi ini memiliki sifat satu arah. Ketiga, proses bertumbuhnya sebuah pendekatan komunikasi internasional sebagai economic power . Hubungan  berbagai  negara  dibantu  melalui  proses  perdagangan.  Ke  empat,  pendekatan  ini melihat  komunikasi  internasional  sebagai  kekuasaan  politik.  Dalam  proses  komunikasi internasional ini pun berpengaruh terhadap pengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah negara.
Pengambilan  keputusan  pelarangan  impor  bijih  bahan  baku  mentah  nikel  ini  dilihat menjadi sebuah keputusan yang tidak berimbang (tidak adil) dan berdampak tidak baik bagi industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan mineral lainnya seperti bijih  besi  dan  kromium.  Analisa  input  maupun  output  dari  kebijakan  ini  memperlihatkan bahwa  langkah  kebijakan  pemerintah  Indonesia  untuk  mengimplementasikan  pembatasan ekspor adalah tepat  (Tui & Adachi, 2021). Ari Seno (2022) menerangkan bahwa kebijakan pembatasan  eksport  bijih  nikel  mentah, menghasilkan  penurunan  produktivitas  pada  sektor tambang nikel mentah di RI. Kebijakan pembatasan ini tidak membuahkan hasil perubahan yang  relatif  besar,  karena  perubahannya  hanya  berkisar  0,42%  hingga  0,11%.  Uni  Eropa dalam tuntutannya, memiliki pendapat bahwa negeri  bumi pertiwi jelas menabrak Pasal 11(1) GATT 1994, dimana adanya pelanggaran kewajiban anggota WTO untuk menyerahkan akses sejauh  mungkin  terhadap  perdagangan  internasional,  termasuk  bahan  baku  nikel.  Pada akhirnya Uni Eropa yang menjadi konsumen besar bijih nikel dunia mengajukan gugatan ke WTO  atas  Indonesia  agar  menarik  kembali  pengambilan  keputusan  kebijakan  pelarangan ekspor nikel mentah. Presiden Indonesia memberikan pernyataan bahwa kebijakan pelarangan merupakan  hak  dari  Indonesia terhadap  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya  (Dewi,  2022). Diplomasi pada awalnya berasal dari kata Yunani Diploun/Diploma. Ini berarti sesuatu seperti duplikasi.  Diplomasi  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  perpaduan  keterampilan  dan
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
pengetahuan  negosiasi  yang  digunakan  untuk  memperjelas  tujuan  dan  sasaran  dalam pertemuan formal yang diwakili oleh perwakilan negara. Diplomasi adalah praktik hubungan internasional antar negara melalui perwakilan resmi, yang mencakup semua keputusan dan komunikasi  luar  negeri.  Selain  itu  diplomasi  menjadi  sebuah  kunci  melaksanakan  proses komunikasi dan negosiasi suatu bangsa dengan bangsa lainnya untuk mendapatkan bantuan skala  internasional  (Saefudin,  2008).  Diplomasi  juga  merupakan    upaya  untuk  membuat negara  lain  dan  partai  politik    memahami  posisi  dan  membenarkan  persepsi  negara  tanpa kekerasan. Diplomasi, menjadi sebuah alat terpenting yang dimanfaatkan oleh negara untuk menjalankan sebuah politik luar negeri. Tujuan diplomasi nasional adalah untuk memastikan integritas  politik  dan  teritorial  dan  untuk  melindungi  kepentingan  dan  keamanan  nasional. (Sundari et al., 2021).
Dilaksanakannya  sebuah  diplomasi  bertujuan  untuk  menciptakan  negosiasi  dengan menyelesaikan  perbedaan  dan  mengamankan  kepentingan  negara,  sebagai  ruang  lingkup dengan  cara  yang  tepat  dan  efektif  dalam  bernegosiasi.  Diplomasi  itu  sendiri  merupakan konsep dimana menempatkan negosiasi ke dalam praktik dengan tujuan tertentu. Diperlukan negosiasi  yang  efektif  untuk  mencapai  kesuksesan  diplomasi.  Namun,  jika  negosiasi cenderung gagal, ada kemungkinan akan berkembang menjadi konflik atau perang dimana ini bisa  menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  negara  tersebut,  dan  ini  juga  merupakan  sarana diplomasi.  Prinsip  historis  mendasar  dari  realisme  klasik  yaitu  jalinan  internasional  tidak dapat terlepas dari penglihatan politik domestik. Akibatnya, proses politik internasional bisa menjadi anarki. Identifikasi utama dari perspektif ini adalah pertarungan melawan 2 skema yang ada: pertarungan dan diplomasi. Hans Morgenthau berpendapat, penerapan politik luar negeri  nasional  oleh  para  diplomat  dirancang  sebagai    taktik  kepemimpinan  militer  untuk kekuatan dunia, strategi militer dan  kebijakan perang nasional . Bagi Morgenthau, diplomasi bukanlah  dasar  dari  hubungan internasional.  Inilah  yang    dimiliki    aktor  untuk  melindungi kedaulatannya dari ancaman. Padahal, diplomasi di sini hanyalah sebuah teknik. Sebab, pada dasarnya untuk menelaah politik sangat dekat kaitannya dengan 'kepentingan yang ditentukan oleh kekuasaan. Ada 3 cara utama dalam menjalankan sebuah diplomasi nasional: adaptasi, kerjasama  dan  konflik  Diplomasi  melibatkan  lima  aspek  yang  berbeda  tetapi  penting: kebijakan  luar  negeri,  negosiasi, mekanisme  negosiasi, interpretasi  pengalaman  negosiator, dan  tujuan  negosiasi.  Diplomasi  secara  umum  dibagi  menjadi  dua  bagian  (Sundari  et  al., 2021);  (1)  Soft  diplomacy,  merupakan  sebuah  diplomasi  yang  dijalankan  melalui  bentuk

## Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
penyelesaian  damai  di  bidang  persahabatan,  ekonomi,  juga  bahasa.  Metode  ini  telah  teruji nilainya karena banyak negara memilih untuk memahami budaya asing.
(2) Hard Diplomasi, yaitu diplomasi yang dilaksanakan dengan cara menunjukkan kekuatan militer  melalui  pergerakan  militer,  atau  dengan  cara  yang  lebih  keras  yaitu  “perang”. Djaelantik, diplomasi memiliki pola-pola yaitu (Sundari et al., 2021);
1. Diplomasi bilateral didefinisikan jalinan dua arah ketika membahas kepentingan nasional. Secara umum, ada prinsip timbal balik dalam diplomasi ini, sehingga ketika dalam sebuah negara memerlukan pertolongan, negara lain akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Namun, terkadang terjadi ketidakseimbangan kekuatan ketika terjadi ketidakseimbangan antara yang kuat dan yang lemah dalam melakukannya.
2. Diplomasi multilateral , Artinya, hubungan banyak negara dengan kepentingan dan tujuan yang  sama.  Biasanya  diplomasi  ini  dilakukan  melalui  negosiasi  terbuka  untuk mendapatkan keyakinan yang kuat dari masyarakat internasional. Kelebihan lainnya dalam sebuah  diplomasi  multilateral  adalah  kemampuan  untuk  membuat  sebuah  keputusan dengan legitimasi kuat saat melibatkan banyak negara.
3. Personal diplomacy , yaitu diplomasi. Misalnya, seorang presiden mengunjungi tempat lain dalam  hal  ini  negara  untuk  menyelesaikan  masalah  negara  dan  pribadi  saat  bertindak sebagai  utusan  dan lembaga  politik,  tetapi  pikirannya  bisa  mempengaruhi  naluri  pribadi negara tersebut. mengunjungi.
4. Diplomasi KTT adalah bentuk diplomasi konferensi yang digunakan dalam pemerintahan global  di  mana  para  pemimpin  bertemu  dan  bernegosiasi  secara  langsung.  Misalnya, adanya  negara  berdaulat  dan  kekuasaan  untuk  membentuk  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB).  Diplomasi  ini  umumnya  menjadi  diplomasi  lanjutan  ke  jenjang  yang  jauh  lebih dalam.
5. Union  diplomacy ,  yaitu  diplomasi,  dilakukan  karena  kepentingan  bangsa-bangsa  sama dengan kepentingan yang telah mereka buat dalam diplomasi bersama.
6. Diplomasi  konferensi  dapat  diartikan  sebagai  diplomasi  di  mana  para  pemangku kepentingan  berkumpul    untuk  membahas  masalah  dan  mencari    solusi  untuk menyelesaikan konflik atau kesenjangan dan mencapai kesepakatan. Pola ini  menekankan pada komunikasi  lisan atau tatap muka. Hasil  diplomasi konferensi hanya akan  efektif jika tercapai konsensus.
Diplomasi First  Track McDonald  dan  Diamond,  Diplomasi  jalur  pertama  adalah diplomasi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  di  seluruh  dunia.  Diplomasi  ini  dilakukan langsung oleh kepala negara dengan menggunakan protokol yang ditandatangani oleh masing- masing  penandatangan.  Diplomasi  di  arah  pertama  adalah  alat  penjaga  perdamaian  utama dalam kebijakan luar negeri nasional. Diplomasi digunakan oleh diplomat, pejabat pemerintah dan  kepala  negara.  Diplomasi  ini  digunakan  ketika    satu  negara  sedang  berkonflik  dengan negara lain,  dan  juga  digunakan  untuk meningkatkan  hubungan antar  negara  dalam  urusan luar  negeri.  Dalam  diplomasi  jenis  ini  digunakan  untuk  perwujudan  perdamaian  melalui diplomasi atau kerja sama antar pemerintah. Diplomasi jenis ini digunakan untuk membuat kebijakan  dan  pembangunan  perdamaian dengan  cara  diplomasi resmi  dengan  aspek-aspek pemerintah.
Diplomasi ini memiliki kerangka kerja bahwa level pemerintah mampu menciptakan atau  membangun  kepercayaan,  kenyamanan,  dan  kesepahaman  antar  negara  melalui negosiasi, mediasi, koersi, krisis intervensi, dan resolusi konflik untuk mencegah terjadinya sebuah perang antar negara. Dalam diplomasi ini juga digunakan power untuk mempengaruhi orang  lain  agar  mampu  mengikuti  apa  yang  ingin  dicapai,  dan  juga  membentuk  system internasional.  Diplomasi  ini  juga  memungkinkan  adanya exercise  of  power negara  yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan juga mempengaruhi jalannya negosiasi. Diplomasi pada  arah  pertama  secara  formal  menggunakan  diplomasi,  yang  erat  kaitannya  dengan kepentingan  nasional  dan  sarat  dengan  politik.  Dalam  diplomasi  ini,  negara-negara  akan berusaha untuk melindungi dan memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Dalam diplomasi ini, perwakilan negara dapat berbicara tentang apa saja hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional  dan  bukan  kepentingan  individu.  Dalam  diplomasi  ini,  tidak  diperbolehkan mengatakan apa-apa selain membela kepentingan nasional dan mencapai tujuan perdamaian nasional dan dunia sehingga seorang yang diutus oleh sebuah negara dalam proses ini harus betul-betul dipilah dan dipilih karena pada diplomasi merupakan hal yang krusial bagi sebuah negara.  Diplomasi  tersebut  banyak  bentuknya,  seperti  negosiasi  berdasarkan  kesepakatan, kesepakatan, dan  rencana kerjasama di bidang perdagangan. Diplomasi yang dapat dilakukan dapat  berupa  diplomasi  sipil  multilateral  antara  kedua  belah  pihak,  dan  diplomasi    untuk mencegah  terjadinya  konflik  yang  menyebabkan  perang,  menyelesaikan  konflik,  dan menyelesaikan perang (Diamond, 1996).
Track  Two  Diplomacy Jalur  kedua,  atau  organisasi  non-pemerintah,  dapat  menjadi aktor dalam hubungan internasional yang bekerja untuk menyelesaikan konflik di dunia dan membangun  perdamaian.  Keterlibatan  organisasi  non-pemerintah  dalam  berbagai  forum internasional atau memberikan bantuan kemanusiaan, dan dampaknya sangat bermanfaat bagi dalam menciptakan kedamaian dan solusi saat konflik sehingga dapat meredam apabila terjadi konflik  yang  berkepanjanga.  Dalam  hal  ini  memiliki arah  tujuan  menggunakan  cara  kedua tidak  berbeda  dengan  cara  pertama  atau  pemerintahan,  yaitu  pemecahan  masalah  ( conflict resolution ).  Namun  perlu  ditegaskan  bahwa  cara  penggunaannya  juga  penerapannya  jelas berbeda  jauh  dengan  yang  pertama.  Jika  pemerintah  Anda  menggunakan  sebuah  metode formal    dengan  kode  etik  yang  jelas,  lihat  dua  kegunaan  ini.  Ini  mempromosikan  saling pengertian dan kolaborasi  juga sinergi dalam membangun komunikasi informal dan bersama- sama  memecahkan  masalah.  Ada  anggapan  bahwa  lahirnya  track  kedua  disebabkan  oleh ketidakmampuan track pertama untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Oleh karena itu,
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
upaya selalu dituntut untuk menggunakan prosedur formal daripada dilakukan oleh negara. Jadi lagu kedua adalah gaya yang lebih informal yang membahas masalah yang ada. Diyakini bahwa partisipasi kelompok ini memberi mereka akses ke akar penyebab dari setiap konflik yang muncul, dan memungkinkan setiap pihak yang berkonflik untuk memutuskan apa yang mereka  inginkan.  Ini  tidak  hanya  memprediksi  masalah  yang  tidak  terlihat  dalam  format formal trek pertama, tetapi juga memudahkan untuk menemukan solusi terbaik. Lagu kedua memiliki budaya yang berkaitan dengan karya yang dilakukan oleh para aktor. Kebanyakan dari mereka milik kelompok khusus dengan sistem. Siapa yang mengatur tugas, dan semua tugas yang dikandungnya tertata rapi (Mujiono & Alexandra, 2019).

## Metode Penelitian
Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didefinisikan sebagai alat, teknik,  dan  strategi  penelitian  yang  membantu  penulis  mengumpulkan,  menafsirkan,  dan menganalisis data literal.  Elvinaro (Ardianto, 2014) menerangkan bahwa metode penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian ini seorang penulis atau peneliti haruslah berada jauh juga menjaga jarak dengan masalah yang menjadi objek  penelitiannya.  Lamont  dan  Bodushinzki  menyatakan  bahwa  peneliti  kualitatif menerapkan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  penalaran  induktif  karena  cenderung membangun  proposisi  teoritis  berdasarkan  pengamatan  empiris  (Astuti,  2020).biasanya seorang peneliti justru memiliki sudut pandang sebagai instrumen kunci. Studi kualitatif dapat memberikan  penjelasan  yang  detail  (deskripsi  yang  tebal).  Dalam  penulisannya  peneliti mengaplikasikan  penerapan  deskriptif  kualitatif,  yang  biasa  disebut  sebagai  penelitian taksonomik dimana dalam prosesnya meninjau dan melihat lebih dalam juga mengklarifikasi fenomena  yang  ada  dimasyarakat  atau  dalam  sebuah  lingkungan  tertentu.  Metode pengumpulan  data  dalam  artikel  ini  didasarkan  pada internet-based  research .  Data  yang terkumpul  disajikan  dan  dituliskan  dalam  bentuk  berita  acara  dan  siaran  pers  instansi  atau lembaga yang tergolong data primer. Kemudian data berita dari media yang terbit, artikel dan jurnal  ilmiah    yang  sudah  dipublikasikan  sebagai  data  sekunder.  Proses  analisis  yang  lebih dalam  pada  artikel  yang  ditulis  ini,  dan  pada  penelitian  ini  juga  menggunakan  teori fenomenologi  dimana  prinsip  dasar  dari  fenomenologi  Stanley  Deetz  yaitu  pengetahuan ditemukan  langsung dalam pengalaman sadar, kekuatan hal-hal dalam hidup seseorang dapat memiliki makna dalam hidup seseorang, dan bahasa adalah penghubung makna (Ruliana & Lestari, 2019). Berkaitan dengan pemaparan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
Adanya kebijakan pelarangan Ekspor Nikel di Indonesia
Menteri (Permen) ESDM Nomor 11
Tahun 2019
Adanya respon dan gugatan dari Uni Eropa ke WTO
Panel sengketa WTO
mengundang Pihak yang
bersengkata dan pihak ke tiga
Indonesia memberikan sanggahan,  dan tetap memperjuangkan kebijakan terkait dengan larangan ekspor bijih nikel
dapat mendiskripsikan bagaimana proses komunikasi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa ke WTO.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Upaya Komunikasi Diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap gugatan uni eropa menggunakan  metode  diplomasi  2  jalur  atau track  two  diplomacy .  Berikut  adalah  skema gambaran  diplomasi  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  menghadapi  masalah  terkait  gugatan WTO itu sendiri..

## Gambar 1. Dua Jalur Proses Komunikasi Diplomasi dalam Konflik Larangan Ekspor Bijih Nikel
Nikel menjadi salah satu komoditi yang sangat populer di dunia dan digadang-gadang menjadi  komoditi  sangat  strategis  di  dunia  industri  otomotif  dimasa  yang  akan  mendatang terutama industri yang banyak memanfaatkan tenaga listrik. Nikel menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki daya simpan energi yang baik dan dapat dikombinasikan dengan tenaga  cahaya  matahari.  Persoalan  eksport  maupun  import  menjadi  salah  satu  bentuk perdagangan internasional harus benar-benar dikawal agar seimbang (Alamri, 2017). Dengan adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia membuat Uni Eropa melayangkan gugatannya  ke  WTO.  Berdasarkan  gugatan  tersebut,  Indonesia  sama  sekali  tidak  gentar ataupun mundur dibuatnya.
Proses menghadapi dan menyelesaikan gugatan Uni Eropa ke WTO, pada hal ini telah ditempuh  2  jalur  diplomasi  dan  dilakukan  komunikasi  Internasional  yang idealistic- humanistic approach . Yaitu yang pertama, Pemerintah menjadi peran utama yang membuat perdamaian dengan cara diplomasi. Tingkat diplomatik dilakukan oleh pemerintah Indonesia hal  ini  terlihat  saat  menanggapi  isu  yang  terjadi  dan  berkembang.  Hal  Ini  karena  pada realitanya membutuhkan sebuah dorongan kekuatan yang sangat kuat, terutama dalam politik
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
tingkat tinggi  dan  memiliki  resiko  yang besar  bahkan  dapat  menyebabkan  atau  munculnya sebuah  konflik  sehingga  memicu  perang . Asumsi  awal  dari  sebuah  siasat  dalam  radius internasional adalah relative power yang memiliki arti Politik dalam suatu negara (Indonesia) harus  mampu  mengendalikan,  memberikan  tekanan  bahkan  mempengaruhi  negara  lain (Sundari et al., 2021). Diplomasi Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa ke WTO yaitu:
1. Indonesia tidak diperkenankan kembali untuk melakukan ekspor bahan mentah bijih nikel itu sendiri. Semua harus yang diekspor harus dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi (Rachmayanti, 2021).
2. Pada  pertemuan  KTT  G20  yang  telah  dilaksanakan  di  indoensia,  Presiden  Jokowi menyampaikan  Indonesia  sangat terbuka keada  Negara lain terkait  dengan  nikel  itu sendiri, namun dengan syarat jika Eropa memerlukan bahan nikel dari Indonesia, agar pihak  terkait  untuk  membangun  terlebih  dahulu  industrinya  di  Indonesia  (Cantika Adinda Putri, 2021) .
3. Kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel  sendiri  dimaksudkan  untuk  melindungi  masa yang akan mendatang terhadap sumber daya alam Indonesia sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Terutama nikel ini merupakan sumber daya alam yang terbarukan sehingga perlu digunakan/dimanfaatkan secara bijak agar memiliki berdampak positif bagi Indonesia.
4. Indonesia  juga  telah  menyiapkan  kontra-argumen  atas  keluhan  UE,  melalui Kementerian  Perdagangan  dan  Industri,  menjelaskan  kepada  mereka  mengapa kebijakan  tersebut    dibenarkan  berdasarkan  aturan  WTO,  sejalan  dengan  mengapa WTO didirikan pada tahun 1995 (Cantika Adinda Putri, 2021).
Jalur  kedua  terjadi  karena  jalur  kedua  menawarkan  peluang  yang  sangat  luas  bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upaya perdamaian. Dalam upaya penyelesaian  konflik,  lembaga non-government dan  para  ahli  juga  berperan  dalam menciptakan  lingkungan  yang  damai.  Dari  segi  upaya  yang  mereka  lakukan,  ini  adalah hubungan preventif, permisif dan suportif antar negara yang dilakukan oleh sekelompok aktor non-negara  (Mujiono  &  Alexandra,  2019).  Berdasarkan  gambar  1,  tentunya  peran  WTO dalam mendamaikan konflik terkait ekspor bijih nikel memiliki peranan yang sangat sentral dan  berpengaruh  besar.  Dalam  jalur  ke  dua,  WTO  membantu  dalam  penyelesaian  konflik sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  S itus  resmi World  Trade  Organization menyebutkan tugas pokok dan fungsi WTO, yaitu:
1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional
2. Sebagai forum yang digunakan sebagai wadah negosiasi perdagangan internasional
3. Penanganan konflik dalam perdagangan internasional
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan nasional
5. Memfasilitasi dalam hal bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
6. Menjalin kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia atau organisasi internasional lainnya. (kompas.com, 2020)
Dalam melebarkan sebuah komunikasi yang berskala internasional tidak hanya pada aspek pertengahan saja melainkan dapat terlihat juga dari sudut efek pesan yang disampaikan “ International  communication  as  a  field  of  study  recognises  not  only  the  media  and technologies throught which impulses pass, but also the attitudes and social circumstances of the  sources,  the  predisposition  of  recievers,  as  well  as  the  effect  and  impact  of  the contents ”(Komunikasi  internasional  sebagai  sebuah  bidang  studi  yang  diakui  bukan  hanya media dan teknologinya saja yang terus berkembang, melainkan juga sikap dan keadaan sosial dari  sumber,  kecenderungan  penerima,  baik  efek  maupun  dampak  isinya)  (Madikiza  & Bornman,  2007).  Adapun  peran  WTO  untuk  Negara  yang  masih  Berkembang,  adalah: Pertama, menjadi sebuah alat aturan multilateral yang mengontrol operasi perdagangan  juga jalur komunikasi internasional yang jelas  yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, menjadi forum  (fasilitator)  negosiasi,  komunikasi  dan  perdagangan.  Ketiga,  menjadi  badan “pengadilan” internasional tempat para civitas dari WTO itu sendiri membereskan masalah sengketa perdagangan dengan anggota GATT lainnya.

## Kesimpulan
Gugatan Uni Eropa ke WTO terkait dengan pemberhentian ekspor bijih nikel hingga saat ini masih belum memiliki keputusan yang pasti, oleh karena itu proses komunikasi yang baik terus dilakukan oleh Indonesia mengingat hal ini berkait dengan komunikasi RI dengan negara  Uni  Eropa,  tentunya  banyak  hal  dan  pertimbangan  yang  matang  dalam  pemberian keputusan.  Tidak  hanya  diam,  Indonesia  melalui  diplomasi  nya  terus  mengupayakan  hal terbaiknya melalui berbagai pihak tetap mempertahankan terkait dengan larangan ekspor bijih nikel. Terlihat bahwa pemerintah Indonesia melakukan komunikasi yang memiliki sifat yang idealistic-humanistic approach. Hal ini tercermin dalam soft diplomacy yang dilakukan tidak hanya bilateral, upaya  komunikasi  diplomasi  secara multilateral terkait dengan ekspor bijih nikel  juga  sudah  dilakukan  oleh  pemerintahan  Indonesia  dalam  penyelesaian  masalah diplomasi yang dilakukan.  Tentunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tidak semerta-merta  menutup  ekspor  bijih  nikel,  namun  yang  perlu  digaris  bawahi  adalah Pemerintah Indonesia secara terbuka mendiplomasikan bahwa ekspor nikel dapat dilakukan namun  memiliki  ketentuan  khusus  untuk  setiap  Negara  lain  yang  membutuhkan.  Upaya mempertahankan  kebijakan  tersebut  tetap  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  guna
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
menambah nilai dari bijih nikel itu sendiri hingga memperbaiki neraca keuangan Indonesia, serta mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Alamri. (2017). A Conceptual Framework: Dumping ang Anti Dumping in the International and Regional Legal Systems. Global Journal of Politics and Law Research , 5 (1), 26. Alfian, & Susanti, R. (2023). Jurnal Economina. Jurnal Economina , 2 (2), 3–4.
Ardianto, E. (2014). Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. In CV. Simbiosa Rekatama Media . Simbiosis Rekatama Media.
Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19.
Andalas
Journal of International
Studies (AJIS) , 9 (2), 131. https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020.
Cantika  Adinda  Putri.  (2021). Ekspor  Nikel  Digugat  di  WTO,  Jokowi:  Enggak  Masalah! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20211124132144-4- 294043/ekspor-nikel-digugat-di-wto-jokowi-enggak-masalah.
Dewi,  F.  S.  (2022). RI  Digugat  karena  Stop  Ekspor  Nikel,  Jokowi:  Hak  Kita  Dong! Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20%0A220117/9/1489825/ri- digugat%02karena-stop-ekspor-nikel-jokowi%02hak-kita-dong.
Diamond, L. (1996). Multi-track diplomacy : a systems approach to peace / Louise Diamond, John McDonald. Kumarian Press. https://lib.ui.ac.id.
kompas.com. (2020). WTO: Sejarah, Tujuan, Fungsi dan Struktur .
Madikiza,  L.,  &  Bornman,  E.  (2007).  International  communication:  Shifting  paradigms, theories and foci of interest. Communicatio , 33 (2), 11–44. https://doi.org/10.1080/02500160701685391.
Malik,  D.  D.  (2017).  Pendekatan  Komunikasi  Internasional. Jurnal  Common , 1 (2). https://doi.org/10.34010/common.v1i2.574.
Maulana, H. (1997). Global Information and World Communication. London_Thousand Oak and New Delhi. Sage PublicationPublication . Maulana,  M.  T.  (2020). Gugatan  Uni Eropa  Terhadap  Larangan  Ekspor  Konsentrat  Nikel Oleh  Indonesia  Di  Wto .  Indonesia  for  Global  Justice.  https://igj.or.id/gugatan-uni- eropa-terhadap-larangan-ekspor-konsentrat-nikel-oleh-indonesia-di-wto/.
Morissan. (2007). Manajemen Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional. Kencana. Mujiono,  D.  I.,  &  Alexandra,  S.  (2019). Multi  Track  Diplomacy:  Teori  Dan  Studi  Kasus .
Mulawarman University Press. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy Track
Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Nugroho,  A.  S.  (2022).  Pembatasan  Sebagai  Solusi  Pelarangan  Ekspor  Bahan  Baku  Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 6 (1), 98–113. https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1563.
Permana, R. (2020). Komunikasi Internasional Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Official Transaction  Dalam  Menghadapiasean  Community  2015  (  Ditinjau  Dari  Perspektif Diplomatik ). Comicos: Bringin the Gap , 2015 , 306–316. Irwandy, Arif. (2018). Buku nikel Indonesia . PT Gramedia Pustaka Utama. Rachmayanti, S. (2021). 5 Fakta RI Stop Ekspor Bahan Mentah, Jokowi Tantang Uni Eropa Bawa  Pabrik  Nikel .  https://economy.okezone.com/read/2021/11/27/320/2508309/5- fakta-ri-stop-ekspor-bahan-mentah-jokowi-tantang-uni-eropa-bawa-pabrik-nikel.
Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). Teori Komunikasi. In Salemba Humanika (9th ed.). Salemba Humanika.
E-ISSN: 2580-538X, Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 1065-1078
Saefudin, H. A. (2008). dalam Membangun Citra Indonesia : Studi Kegiatan “ Koalisi untuk
Kebebasan Informasi .” MediaTor E-Jurnal Unisba , 9 (1), 77–88. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1137/703.
Sari, L. A., & Sugito. (2022). Impact of Indonesia’s nickel ore export prohibition policy on Indonesia-European  Union’s  political  relations  Article  Info  ABSTRACT. JISoP) , 140 (2), 140–148. https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.16650. Silaban, W. M. (2021). Pemerintah Targetkan Investasi USD 21,28 M dari Peningkatan Nilai Tambah Mineral . https://bisnis.tempo.co/read/1532470/pemerintah-targetkan- investasi-usd-2128-m-dari-peningkatan-nilai-tambah-mineral/full&view=ok.
Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam  Mediasi  Konflik  Kemanusiaan  Di  Myanmar. Jurnal  Niara , 14 (1),  177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011.
Tui,  R.  N.  S.,  &  Adachi,  T.  (2021).  An  input  -  output  approach  in  analyzing  Indonesia’s mineral export policy. Mineral Economics , 34 (1), 105–112. https://doi.org/10.1007/s13563-020-00226-3.
Wahyu,  L.  C.  R.,  &  Siahaan,  C.  (2021).  Peran  Penting  Komunikasi  Internasional  Dalam hubungan masyarakat. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial , 1 (2), 99.