## Pemikiran Sulianti Saroso tentang
Kesehatan Reproduksi Ibu di Indonesia Tahun 1950—1961
(Sulianti Saroso’s Thoughts on Maternal Reproductive Health in Indonesia 1950—1961)
Syarifah Aini 1*
Mutiah Amini 2
1 Magister Ilmu Sejarah, Universitas Gajah Mada
1 Jalan Nusantara Nomor 1, Yogyakarta 55281
1 Tel.: +62(274)513096
2 Program Studi Sejarah, Universitas Gajah Mada
2 Jalan Sosio Humaniora Nomor 1, Yogyakarta 55281
2 Tel.: +62(274)6491136 *Surel: syarifahaini@mail.ugm.ac.id
Diterima: 22 Juli 2022 Direvisi: 17 Agustus 2023 Disetujui: 25 Agustus 2023

## Abstrak
Penelitian ini mendiskusikan tentang seorang perempuan pemikir sekaligus aktivis dalam dunia kesehatan  Indonesia,  yaitu  Sulianti  Saroso,  sebagai  salah  satu  tokoh  penting  dalam  sejarah perkembangan kesehatan reproduksi ibu di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada  periode  1950—1961  yang  didasarkan  atas  banyaknya  gagasan  Sulianti  Saroso  terkait kesehatan reproduksi ibu yang ia rintis selama menjabat  sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Ibu  dan  Anak  di  Indonesia  pada  periode  tersebut.  Untuk  memahami  pemikirannya,  penulis menggunakan  beberapa  sumber  primer  berupa  ego  document,  di  antaranya  memoar  dari  anak pertama  Sulianti  Saroso,  arsip  riwayat  hidup  Sulianti  yang  ia  tulis  sendiri,  serta  arsip  riwayat hidup  ayahnya.  Untuk  mendukung  penelitian,  penulis  juga  menggunakan  sumber  primer berupa  salinan  arsip  salinan  wawancaranya  dengan  koran  Kedaulatan Rakyat,  surat  kabar  dari Perpustakaan  Nasional  Indonesia,  Museum  Pers  Solo,  dan  Dhelper.  Sementara  itu,  untuk analisis  data,  penulis  menggunakan  metode  lima  tahapan  penelitian  sejarah  yaitu  pemilihan topik,  pengumpulan  sumber,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi.  Sebagai  sosok  yang mewakili representasi dari perempuan intelektual, pemikiran Sulianti memiliki kontribusi besar yang  relevan  terhadap  perkembangan  pembangunan  kesehatan  khususnya  untuk perkembangan kesehatan reproduksi ibu di Indonesia.
Kata kunci:  Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), kesehatan reproduksi ibu, kontrasepsi, sejarah kesehatan, Sulianti Saroso

## Abstract
This  research  aims  to  discuss  Sulianti  Saroso  as  one  of  the  important  figures  in  the development of maternal reproductive health in Indonesia. Specifically, this research is focused on  the  period  1950-1961  based  on  Sulianti  Saroso's  many  ideas  related  to  maternal
reproductive  health  which  she  pioneered  while  serving  as  Head  of  the  Maternal  and  Child Welfare in Indonesia during that period. To understand her thoughts, the author used several primary sources in the form of ego documents including the memoirs of Sulianti Saroso's first child,  the  archives  of  Sulianti's  biography  that  she  wrote  herself,  as  well  as  the  archives  of Sulaiman’s biography.  To support this research, the author also used her interviews’s archives from Kedaulatan Rakyat Newspaper as well as some newspapers from the National  Library of Indonesia, Solo Press Museum, and Dhelper. Meanwhile, for data analysis, the author used five stages  of  historical  research,  namely  topic  selection,  source  collection,  verification, interpretation, and historiography. The results of the analysis then highlighted that as a figure who  represents  intellectual  women,  Sulianti's  thoughts  have  a  major  contribution  relevant  to the development of maternal reproductive health in Indonesia. In conclusion, Sulianti Saroso can be considered as a significant figure in Indonesian health development.
Keywords: contraception, health, history of health, maternal reproductive, Mother and Child Welfare Center, Sulianti Saroso.

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  berangkat  dari  ketertarikan  penulis  terhadap  tema  sejarah  kesehatan  ibu  di Indonesia,  khususnya  berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi  pada  periode  1950—1961. Berangkat  dari  ketertarikan  tersebut,  penulis  lantas  mencari  berbagai  informasi  mengenai kondisi  kesehatan  reproduksi  ibu  pada  periode  tersebut.  Pada  proses  penelitian,  penulis menemukan  fakta  tentang kondisi  kesehatan  reproduksi  ibu  di  Indonesia  yang memburuk  di tahun 1950. Fakta tersebut tercermin dari tingginya angka kematian ibu hamil (maternity death rate)  yang  mencapai  12—16%  atau  setidaknya  terdapat  12—16  kematian  per  1000  ibu  yang melahirkan.  Angka  kematian  ibu  hamil  tersebut  lantas  semakin  mmemprihatinkan  ketika disandingkan dengan angka kematian bayi (infant mortality rate) yang mencapai 115—300% atau bisa dikatakan terdapat sekitar 115—300 kematian bayi per 1000 kelahiran (Leimana 1955, 14).
Selain  tingginya  angka  kematian  ibu  dan  anak,  kondisi  kesehatan  reproduksi  ibu  pada  tahun 1950-an juga tercermin dari sisi pelayanan kesehatannya yang juga dapat dikatakan rendah. Hal ini  ditunjukkan  dengan  minimnya  jumlah  bidan,  tenaga  kesehatan,  dan  balai  khusus  yang menangani  ibu  hamil,  melahirkan,  dan  menyusui.  Tidak  hanya  itu,  rendahnya  kondisi kesehatan reproduksi ibu juga tercermin dari minimnya pengertian masyarakat tentang masalah kesehatan  reproduksi,  penghasilan  yang  rendah  sehingga  tidak  mampu  membayar  biaya persanlinan dengan tenaga medis, serta banyaknya penyakit infeksi dan defisiensi yang terdapat di  masyarakat  (Departemen  Kesehatan  RI  1980,  38).  Minimnya  pengetahuan  masyarakat tentang masalah kesehatan reproduksi ini salah satunya ditunjukkan dengan masih banyaknya ibu  hamil  kala  itu  yang  lebih  mempercayakan  proses  kelahirannya  kepada  pengobatan tradisional  seperti  praktik  dukun  beranak  dibandingkan  dengan  pelayanan  medis  modern (Leimena 1955, 14).
Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap proses persalinan ibu pada praktik dukun dibanding  dengan  bidan  ini  bukan  tanpa  alasan.  Selain  minimnya  edukasi,  jumlah  tenaga bidan  di  Indonesia  pada  tahun  1950  hanya  sekitar  1.466  dengan  perbandingan  jumlah kebutuhan  tenaga  bidan  di  Indonesia  1:50.000  (Departemen Kesehatan  RI  1980,  14).  Angka ini  sempat  meningkat  di  tahun  1954  menjadi  1.838  bidan,  sebuah  progres  yang  tidak  terlalu signifikan untuk kurun waktu 4 tahun. Dari total angka tersebut, Menteri Kesehatan Johannes Leimena  yang  menjabat  pada  tahun  1950  mencoba  memetakan  dengan  perkiraan  kelahiran paling rendah dalam setahun, yaitu 30%. Jika diproyeksikan dengan presentase ini, setidaknya
terdapat 2,4 juta kelahiran dalam setahun yang harus ditolong dengan perkiraan seorang bidan harus  menolong 10  wanita  bersalin  dalam satu  bulan  atau  bisa  disebut  bahwa  seorang bidan harus menolong 120 wanita bersalin dalam 1 tahun (Leimena 1955, 141).
Realitas kondisi tentang masih minimnya ilmu kesehatan reproduksi ibu pada tahun tersebut juga  tercermin  melalui  majalah  yang terbit  pada  periode 1950-an  seperti  Majalah  Wanita  dan Keluarga.  Misalnya  saja,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui  potongan  artikel  dalam  Majalah  Wanita edisi no. 14 bulan Juli 1952 berikut ini, “Mereka sangat membutuhkan penerangan tjara-tjara memilihara baji. Tugas wanita intelek ialah memasuki pelosok-pelosok mengadjar mereka jang masih terbelakang.”
Hal  serupa  juga  dibahas  pada  artikel  lain  berjudul  “Ibu  dan  Anak.”  Pada  artikel  tersebut, dibahas kondisi kematian ibu dan anak yang tinggi pada tahun tersebut. Menurut SM, angka kematian ibu dan anak dapat diperkecil jika usaha-usaha Kementerian Kesehatan melalui Balai Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  dapat  dimaksimalkan  seperti  perbaikan  keadaan  sosial, peningkatan  jumlah  klinik  untuk  bayi  dan  orang  hamil,  melakukan  kunjungan  ke  rumah- rumah  warga  yang  terdapat  ibu  hamil  untuk  memberikan  nasehat  dan  petunjuk  dalam perawatan bayi dan diri sendiri (SM 1952, 3). Sayangnya, kurangnya tenaga kesehatan membuat program  pemerintah  tersebut  masih  terhambat.  Atas  kendala  tersebut,  menurut  SM, pemerintah dapat memanfaatkan para pemudi, organisasi dan gerakan wanita di setiap wilayah yang  dapat  dijadikan  kader  dalam  membantu  usaha-usaha  tersebut.  Para  pemudi  tersebut tentunya  wajib  diberikan  penyuluhan  terlebih  dahulu  tentang  pendidikan  kesehatan  dan pemeliharaan  bayi  oleh  para  dokter  dan  bidan  agar  kemudian  mereka  ini  dapat  membantu meringankan  penderitaan  rakyat  karena  menurut  SM  mengharap  kesehatan  ibu  di  Indonesia segera merata pada pemerintah akan membutuhkan waktu yang lama karena kurangnya tenaga kesehatan  di  Indonesia.  Menjawab  realitas  tersebut,  Sulianti  Saroso  lantas  hadir  dengan pemikiran-pemikiran mutakhirnya.
Sulianti Saroso merupakan seorang dokter yang lahir di Karangasem, Bali pada 20 Mei 1917. Lahir dari keturunan bangsawan pada akhirnya membuat Sulianti mendapatkan privilese untuk menempuh  pendidikan  formal  pada  masa  kolonial  hingga  pada  akhirnya  berhasil  lulus  dari sekolah  tinggi  kedokteran  Geneeskundige  Hoogeschool  te  Batavia  (GHS)  pada  tahun  1941 (Saroso  1983,  2).  Selain  memiliki  privilese  untuk  menempuh  pendidikan  formal  yang  secara tidak  langsung  mampu  membentuk  pemikiran  maju  dan  modernnya,  pola  asuh  dari  kedua orang  tua  Sulianti  juga  berperan  dalam  mengembangkan  pemikiran  maju  dan  modernnya (Pudyotomo  2022).  Sulianti  Saroso  lahir  dari  pasangan  Umi  Salamah  yang  merupakan pemerhati musik dan fesyen di Yogyakarta dan Moh. Sulaiman yang merupakan dokter lulusan Leiden University  yang juga  merupakan  salah  satu  pendiri  Budi  Utomo.  Jika  Moh.  Sulaiman mendapatkan  pemikiran  maju  dan  modern  dari  studinya  di  STOVIA  dan  Leiden  University, Umi  Salamah  mendapatkan  pemikiran  modern  dari  Conservatorium  van  Amsterdam (Suliantoro 1993, 1). Berkat latar belakang pendidikan dari kedua orang tua  Sulianti tersebut tentunya menjadi dasar Sulianti untuk turut mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.  Tidak  berhenti  pada  pendidikannya  di  GHS,  semangat  belajar  Sulianti  di  bidang kesehatan  terus  berkembang  hingga  pada  tahun  1950  Sulianti  mendapatkan  beasiswa  dari WHO dan UNICEF untuk mempelajari ilmu kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan ibu di beberapa negara di Eropa termasuk Inggris dan juga Swedia (Hull 2005, 5). Kesempatan emas yang diperoleh Sulianti tersebut pada akhirnya menjadi gerbang awal pemikiran baru Sulianti dalam memaknai kesehatan reproduksi ibu di Indonesia secara lebih modern.
Setibanya  Sulianti  di  Swedia,  ia  terkesan  dengan  komitmen  negara  tersebut  dalam mengedepankan kesejahteraan seorang ibu. Bagi negara tersebut, keluarga menjadi pilar utama dalam masyarakat, dan kesejahteraan sebuah masyakarat tersebut tergantung pada pendidikan kesehatan  dan  kesejahteraan  seorang  ibu.  Upaya  negara  Swedia  tersebut  diwujudkan  dengan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pendidikan seks dan pembatasan kelahiran sebagai salah  satu  upaya  dalam  mencegah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan.  Secara  lebih  spesifik, pemerintah  Swedia  pada  awal  abad  ke-20  telah  mengampanyekan  pendidikan  seks  melalui sebuah inovasi alat kontrasepsi. Alat tersebut di antaranya the intrauterine device (IUD), cervical caps, diaphragms, dan kondom. Komitmen pemerintah dalam mengampanyekan ini diwujudkan dengan  mudahnya  alat-alat  tersebut  diakses  oleh  masyarakat  Swedia.  Tidak  hanya  itu, penggunaan  alat  kontrasepsi  tersebut  tidak  hanya  dikampanyekan  kepada  masyarakat  oleh kalangan  dokter,  tetapi  juga  dikampanyekan  oleh  tenaga  bidan,  perawat,  dan  pegawai pemerintahan di distrik-distrik pelayanan kesehatan (Hull 2005, 6).
Selain kemajuan negara Swedia dalam hal memajukan kesehatan ibu, menurut Hull (2005, 5), Sulianti juga mendapat pengaruh yang besar melalui pemikiran dua sosiolog serta ekonom yang merupakan  sepasang  suami-istri  asal  negara  tersebut,  yaitu  Gunnar  Myrdal  dan  Alva  Myrdal. Kedua  pemikiran  tersebut  tertuang  dalam  buku  berjudul  Population,  A  Problem  for  Democracy karya  Gunnar  Myrdal  dan  Nation  and  Family:  the  Swedish  Experiment  in  Democratic  Family  and Population Policy karya Alva Myrdal yang keduanya terbit di awal abad ke-20. Secara garis besar, kedua  pemikiran  tersebut  tidak  jauh  dari  pemikiran  mengenai  permasalahan  penduduk  yang salah  satu  caranya  dapat  diselesaikan  dengan  program  pembatasan  kelahiran  (Myldar  1940). Tidak  hanya  sebagai  upaya  dalam  menangani  masalah  kependudukan,  menurut  keduanya, program  pembatasan  kelahiran  merupakan  bagian  dari  cerminan  peningkatan  kesehatan reproduksi  ibu  yang  tujuan  akhirnya  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  sebuah  bangsa (Myldar 1945).
Usai Sulianti mempelajari sistem kesehatan ibu di Swedia yang didukung dengan pengalaman studinya  dalam  menempuh  pendidikan  tentang  kesehatan  masyarakat  tentunya  memberikan banyak  wawasan  baru  kepada  Sulianti  yang  pada  akhirnya  memengaruhi  dinamika pemikirannya dalam kesehatan reproduksi ibu. Oleh karena itu, setibanya Sulianti di Indonesia pada  tahun  1952  keinginannya  untuk  mengimplementasikan  pemikiran  tentang  upaya peningkatan  kesehatan  reproduksi  ibu  semakin  meningkat.  Pada  perjalanannya  dinamika pemikiran  Sulianti  terus  berkembang,  terlebih  pada  tahun  1955  Sulianti  lantas  mendapatkan kesempatan  untuk  menjabat  sebagai  Komite  Ahli  WHO  untuk  Kesehatan  Ibu  dan  Anak (Saroso  1983,  6).  Keterlibatannya  di  WHO  tersebut  tentu  saja  membuat  pemikiran  Sulianti bersinggungan dengan pemikiran para ahli kesehatan reproduksi ibu dari negara-negara anggota WHO.  Berkat  berbagai  persinggungan  pemikiran  tersebut  pula,  Sulianti  lantas mengimplementasikan  wawasannya  ke  dalam  berbagai  pemikirannya  terkait  kesehatan reproduksi  ibu  di  Indonesia.  Berbagai  pemikiran  tersebut  setidaknya  tercermin  melalui program-program yang ia gagas saat ia menjabat sebagai Kepala Jawatan Kesejahteraan Ibu dan Anak  RI  di  Yogyakarta  (1950—1952)  dan  Kepala  Bagian  Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  RI (1952—1961). Atas berbagai sumbangsih pemikirannya tersebut, Sulianti berhasil mendapatkan sebanyak  9  macam  penghargaan  baik  dari  Ikatan  Dokter  Indonesia,  Menteri  Kesehatan, Presiden RI, Pemerintah Italia, Queensland Institut hingga WHO (Saroso 1983, 1—9).
Uniknya, sekalipun selama kurun waktu tersebut Sulianti telah memberikan sumbangsih yang besar pada perkembangan kesehatan reproduksi ibu di Indonesia, posisinya dalam historiografi Indonesia  sebagai  salah  satu  tokoh  yang  berperan  penting  dalam  sejarah  perkembangan
kesehatan belum pernah dimunculkan secara khusus. Sejauh penelusuran penulis,  belum ada tulisan  yang  membahas  secara  khusus  mengenai  pemikiran  Sulianti  Saroso  dalam  kesehatan reproduksi  ibu.  Beberapa  tulisan  yang  pernah  menyinggung  tentang  pemikiran  Sulianti  di bidang  kesehatan  reproduksi  ibu  di  antaranya  tesis  karya  Viviek  Neelakantan  (2014),  buku karya  Terance  Hull  (2005),  serta  kumpulan  biografi  karya  Rosihan  Anwar  (2002)  dan Goenawan Mohamad (1984). Sayangnya, dari keempat tulisan tersebut, pembahasan mengenai pemikiran  Sulianti  terkait  kesehatan  reproduksi  ibu  merupakan  bagian  dari  subbab  atau pembahasan singkat dari rangkaian narasi tentang perkembangan sejarah kesehatan atau bagian dari  rangkaian  biografi  orang  berpengaruh  di  Indonesia.  Ketika  dibaca  dengan  seksama  pun, pembahasan mengenai pemikiran Sulianti terkait kesehatan reproduksi ibu pada tulisan-tulisan tersebut  sebagian  besar  lebih  membahas  mengenai  pemikiran  Sulianti  terkait  wacana Pembatasan Kelahiran atau yang dikenal dengan sebutan Wacana KB. Adapun tulisan lain yang membahas  Sulianti  selain  wacana  pembatasan  kelahiran  adalah  tulisan  dalam  bentuk  jurnal karya Baha Uddin (2015) dan tesis karya Neelakantan (2014) yang sempat membahas mengenai beberapa  pemikiran  Sulianti  tentang  gagasan  Proyek  Bekasi  sebagai  cikal  bakal  Puskesmas. Padahal,  selain  gagasan  tersebut,  Sulianti  juga  memberikan  sumbangsih  pemikiran  penting tentang kesehatan reproduksi ibu yang lain berupa pentingnya pendidikan gizi dan nutrisi pada ibu, pendidikan  kebersihan  reproduksi  dan  kebersihan  lingkungan,  serta  gagasan-gagasan  lain yang tak kalah penting bagi perkembangan kesehatan reproduksi ibu di Indonesia.  Atas dasar tersebut,  penelitian  ini  dirasa  penting  untuk  dilakukan  guna  mengisi  khasanah  historiografi Indonesia di bidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi ibu di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode sejarah  dengan  lima  tahapan  penelitian  yang terdiri  atas pemilihan  topik,  pengumpulan  sumber,  verifikasi,  interpretasi,  sampai  penulisan  sejarah (Kuntowijoyo 2013, 77). Untuk memahami pemikiran Sulianti, penulis menggunakan beberapa sumber, di antaranya sumber dokumen ego yang terdiri dari arsip riwayat hidup Sulianti yang ia tulis  sendiri  dan  arsip  riwayat  hidup  Moh.  Sulaiman  yang  ditandatangani  oleh  anak  kelima Sulaiman, yaitu Suliantoro. Selain itu, untuk mendukung penelitian penulis juga menggunakan sumber  primer  lain  seperti  arsip  salinan  wawancaranya  dengan  koran  Kedaulatan  Rakyat berjudul  “Bevolkingspolitiek  Perlu  di  Indonesia:  Beranikah  Kaum  Ibu  Lakukan  Pembatasan Kelahiran?”  yang  didapatkan  dari  Perpustakaan  Nasional  RI  serta  menggunakan  beberapa sumber  surat  kabar  yang  didapatkan  dari  Museum  Pers  Solo,  yaitu  Majalah  Wanita,  Majalah Merdeka, serta surat kabar dari Delpher yaitu surat kabar De nieuwsgier edisi 7 Desember tahun 1955.
Untuk  memperdalam  analisis,  penulis  juga  menggunakan  sumber  dokumen  ego  berupa memoar dari anak pertama Sulianti, yaitu Anggoro Pudyotomo atau yang akrab disebut Tommy Saroso. Lahir pada tahun 1945, saat Sulianti baru saja memulai kiprahnya di bidang politik dan kesehatan,  Pudyotomo  hidup  membersamai  setiap  langkah  perjalanan  hidup  Sulianti  sejak  ia pertama  kali  menjabat  sebagai  Kepala  Unit  Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  RI  di  Yogyakarta hingga menemani masa tua Sulianti di rumah peninggalannya hingga saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Pudyotomo.
Sebagai  anak  pertama  yang  hidup  bersama  Sulianti  selama  46  tahun,  Pudyotomo  mengingat betul  setiap  detail  aktivitas  ibunya  sejak  masih  tinggal  di  Yogyakarta  dan  berkiprah  di  bidang kesehatan  pada  masa  revolusi  termasuk  perhatian  Sulianti  pada  kesehatan  reproduksi  ibu. Sebagai salah satu informan yang telah berusia 77 tahun, Pudyotomo masih memiliki ingatan yang tajam dan kesehatan yang baik untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh
penulis.  Tidak  lupa  untuk  mendekati  kebenaran,  penulis  berusaha  menverifikasi  hasil wawancara  Pudyotomo  dengan  beberapa  cara,  di  antaranya:  (1)  Memastikan  usia  Pudyotomo saat  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penulis  untuk  menganalisis  apakah  memoar  tersebut masuk akal dan benar adanya; (2) Jika apa yang disampaikan Pudyotomo ternyata merupakan masa  ketika  Pudyotomo  masih  terlalu  kecil  untuk  memahami  konteks  yang  dibahas,  penulis kembali  memverifikasi  kesaksian  dengan  menanyakan  kepada  Pudyotomo  dari  mana  ia mengetahui  informasi  tersebut;  (3)  Mencocokkan  hasil  wawancara  dengan  sumber-sumber primer dan pendukung lainnya yang telah ditemukan oleh penulis.
Tidak hanya itu, untuk memperdalam hasil analis, dalam proses wawancara dengan Pudyotomo penulis  juga  melakukan  creative  methods  dengan  tipe  life  charts.  Creative  method  atau  metode kreatif sendiri merupakan metode baru yang pertama kali digunakan oleh Signe Ravn sebagai alat bantu kreatif dalam penulisan biografi. Sementara tipe life chart, menurut Ravn, merupakan metode kreatif yang paling dekat dengan riwayat hidup tradisional atau wawancara biografi. Life chart  ini  tidak  lain  adalah  bagan  kehidupan,  atau  kadang-kadang  juga  disebut  jaringan kehidupan atau garis waktu yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kronologi, memvalidasi  informasi,  melihat  pola  kehidupan,  hingga  menemukan  prespektif  baru  tentang apa  yang  terjadi  diantara  titik  balik  suatu  kehidupan  dari  tokoh  yang  diangkat  (Ravn  2019, 104).
Secara  lebih  spesifik,  metode ini  digunakan  penulis  dengan  cara  menyusun  bagan  kehidupan dan  garis  waktu  riwayat  hidup  Sulianti  ke  dalam  sebuah  print-out  kertas.  Bagan  tersebut  telah dibuat lebih dulu oleh penulis berdasarkan sumber-sumber yang telah ditemukan. Lantas, saat proses  wawancara  dengan  Pudyotomo,  penulis  memverifikasi  bagan  tersebut  kepada Pudyotomo,  baik  dengan  cara  membiarkan  Pudyotomo  bercerita,  hingga  di  bagian  akhir wawancara penulis kembali mengajak informan untuk membedah life charts tersebut. Selain itu, penulis juga mencoba menggali informasi tentang timeline keseharian Sulianti dari pagi hingga malam hari. Metode ini secara khusus digunakan oleh penulis untuk menyelami riwayat hidup Sulianti,  memahami  pola  aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-harinya,  serta  memahami  tentang titik  balik  dari  kehidupan  Sulianti  terhadap  mimpi  dan  pemikirannya  dalam  mewujudkan kesehatan reproduksi ibu di Indonesia.
Sementara itu, untuk memperjelas pembahasan, penulis juga memberikan batasan  penelitian, di  antaranya  batasan  temporal  terfokus  pada  tahun  1950—1961.  Pemilihan  kurun  waktu tersebut  didasari  dua  hal,  (1)  tahun  1950  menjadi  tahun  awal  pemikiran  Sulianti  tentang kesehatan  reproduksi  ibu  bermula  yang  ditandai  dengan  pengalaman  studinya  tentang kesehatan  reproduksi  ibu  di  beberapa  negara  di  Eropa  termasuk  Swedia;  (2)  tahun  1961 menjadi batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut Sulianti menyelesaikan  jabatannya sebagai  Kepala  Bagian  Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  RI  yang  bertanggung  jawab  terhadap program-program  kesehatan  seluruh  ibu  di  Indonesia  termasuk  kesehatan  reproduksi. Sementara batasan geografis pada penelitian ini terfokus di wilayah Indonesia karena pemikiran Sulianti memang mencangkup wilayah nasional, sedangkan konteks ibu yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada definisi sasaran ibu pada program-program yang dirancang khusus oleh Kementerian Kesehatan tahun 1950—1961, yaitu wanita hamil atau yang sedang menyusui bayi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Wacana Pembatasan Kelahiran dan Pendidikan Seks Bagi Ibu
Mengingat keadaan jang demikian itu  pun pula djumlah penduduk di Indonesia makin  bertambah  banjak,  maka  menurut  dr.  Sulianti  sebaiknja  para  ibu  harus berani  dan  mau  melakukan  pembatasan  kelahiran.  Djuga  dipandang  dari  sudut kesehatan, dan ekonsomi pembatasan kelahiran itu perlu dilakukan. Kepada para ahli  diandjurkan  supaja  masaalah  ini  diperdjoankan  sampai  mendjadi ,,bevolkingspolitik” (Saroso, 1952).
Kutipan  di  atas  merupakan  potongan  siaran  yang  disampaikan  oleh  Sulianti  dalam  sebuah kesempatan di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta pada 16 Agustus 1952. Kampanye mengenai  wacana  Pembatasan  Kelahiran  atau  yang  dikenal  dengan  Keluarga  Berencana  (KB) inilah  yang  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu  gerakannya  yang  dianggap  “ikonik”  sebagai bentuk  gerakan  progresif  pada  masa  pascarevolusi.    Melalui  radio  tersebut,  Sulianti menyampaikan  beberapa  hal:  (1)  Divisi  Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  membutuhkan  dana sekitar 7 juta dalam setahun untuk mengembangkan pendidikan dalam usaha mensejahteraan ibu dan anak di Indonesia; (2) Indonesia pada masa tersebut sangat kekurangan tenaga bidan; (3)  Kebutuhan  Balai  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  yang  mencapai  15.000  buah;  (4)  Kebutuhan tenaga  Hygiene,  Partikelir,  Djawatan  Kesejahteran  Ibu  dan  Anak  sekitar  200—300  buah;  (5) Perlunya  diberlakukan  kebijakan  politik  berupa  pembatasan  kelahiran  demi  mengatasi  angka kematian ibu dan anak yang mencapai 300 kematian per 1000 kematian bayi.
Sayangnya,  prolog  dari  pemikirannya  dalam  mengupayakan  kesehatan  dan  kesejahteraan  ibu dan anak di tahun 1952 melalui penyampaian wacana KB dalam siaran radio bukan suatu awal strategi  yang baik.  Materi  yang ia  sampaikan  melalui  radio  RRI,  khususnya  mengenai  wacana pembatasan kelahiran, justru menjadi bumerang baginya. Atas kampanyenya mengenai wacana pembatasan  kelahiran  di  tahun  1952  tersebut,  Sulianti  lantas  mendapat  penolakan  dari berbagai  pihak,  salah  satunya  adalah  Wakil  Presiden  Hatta.  Beliau  meminta  Sulianti  untuk berhenti  membicarakan  tentang  wacana  KB  (Hull  2005,  6).  Menurut  Hatta,  ide  tentang pembatasan  kelahiran  sangat  bertolak  belakang  dengan  budaya  dan  nilai-nilai  agama  yang dianut di Indonesia, sementara Presiden Soekarno meminta untuk tidak diperlihatkan tentang pendapatnya  mengenai  pembatasan  kelahiran  karena  ia  tidak  ingin  dihubungkan  dengan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap tidak bermoral dan mengikuti budaya barat (Departemen Kesehatan RI 1980, 12).
Menurut Louis Fischer, seorang wartawan Amerika Serikat yang sedang melakukan penelitian untuk  buku  Great  Man  History,  dalam  kesempatan  berbincang  dengan  Soekarno,  Presiden Republik  Indonesia  tersebut  secara  tersirat  mengungkapkan  bahwa  pada  dasarnya  ia  setuju tentang ide pembatasan kelahiran yang bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.  Hanya  saja,  ia  tidak  ingin  masyarakat  tahu  karena  posisinya  sebagai  kepala  negara mengharuskannya untuk menganut ide-ide yang sejalan dengan norma budaya dan agama yang dianut  di  Indonesia  (Hull  2005,  13).  Tidak  hanya  mendapat  tentangan  baik  dari  Wakil Presiden dan Presiden Indonesia, Sulianti juga mendapat tentangan dari perwakilan masyarakat lokal, yaitu Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta (GOWY). Mereka menyudutkan Sulianti dan  memintanya  untuk  menghentikan  kampanye  program  KB.  Menurut  mereka,  gagasan Sulianti  tersebut  justru  melanggar  hak  asasi  manusia,  merusak  bibit-bibit  bayi,  bahkan memperluas  pelacuran  dan  merusak  moral  masyarakat  (Akbar  2021).  Padahal,  gagasan mengenai  pembatasan  kelahiran  yang  ingin  Sulianti  kampanyekan  di  Indonesia  bukanlah bertujuan untuk melanggar hak asasi manusia, merusak bibit-bibit bayi, ataupun merusak moral masyarakat,  melainkan  bertujuan  untuk  mengenalkan  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya kesehatan reproduksi dalam mewujudkan ibu dan anak Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Penolakan  dari  Presiden,  Wakil  Presiden,  dan  perwakilan  masyarakat  lokal  ini  bukan  tanpa alasan.  Pasalnya,  gagasan  Sulianti  mengenai  pembatasan  kelahiran  merupakan  gagasan  yang kala  itu  dianggap  terlalu  “modern”  untuk  budaya  bangsa  Indonesia.  Sulianti  mungkin  terlalu optimistis  bahwa  negaranya  bisa  saja  menerima  gagasan  yang  ia  rancang  berdasarkan pengalaman  studinya  di  Swedia  dan  Inggris.  Tidak  ingin  kehilangan  akal,  sekalipun mendapatkan  tentangan  dari  berbagai  macam  pihak,  Sulianti  mencoba  cara  lain.  Ia  lantas menginisiasi  pendirian  Yayasan  Kesejahteraan  Keluarga  (YKK)  pada  November  1952  di Yogyakarta. Melalui  yayasan ini Sulianti  aktif memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan  anak  termasuk  usaha  dalam  mengatur  jarak  kelahiran  (Nukman  2012,  24).  Tidak  hanya itu,  saat  berpindah  ke  Jakarta,  Sulianti  juga  berusaha  menyediakan  program  pembatasan kelahiran melalui sektor privat yang tidak lain melalui klinik pribadinya (Hull 2005, 8). Melalui klinik  yang mulai  dijalankannya,  Sulianti  dan  beberapa  dokter  lain  menginisiasi  program KB dengan sebutan lain yaitu “penjarakan kelahiran.” Dalam klinik tersebut Sulianti dan beberapa teman  sejawat  lain  tidak  hanya  memberikan  pelayanan  pemasangan  alat  KB,  tetapi  juga memberikan pelayanan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, metode KB, dan pendidikan seks.
Melalui klinik tersebut, Sulianti mengenalkan pasiennya dengan pendidikan seks dan metode penjarakan  kelahiran.  Sayangnya,  metode  yang  ia  kenalkan  sangat  terbatas  karena  sulitnya mendapatkan  persediaan  alat  kontrasepsi  di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  wawancara  Hull dengan  salah  seorang  ibu  (responden)  yang  melahirkan  di  tahun  1950-an,  ibu  tersebut membenarkan  kesulitan  yang  dialami  para  dokter  dalam  menyediakan  pelayanan  KB  di kalangan  masyarakat.  Beberapa  perempuan  kalangan  menengah  ke  atas  disebut  telah  berhasil mendapatkan pelayanan KB dengan IUD atau diaphragms. Beberapa di antaranya mendapatkan penyuluhan  tentang  “pantang  berkala”  dan  “karet  busa  dicelup  air  garam”  (Departemen Kesehtan RI 1980, 40).
Pada metode karet busa dicelup air garam ini, sepotong kapas diikat dengan benang atau tali. Kapas  tersebut  lantas  dicelupkan  ke  dalam  air  garam  dan  dimasukkan  ke  dalam  vagina  yang kemudian didorong ke leher rahim untuk menghalangi jalur masuknya sperma. Pada pagi hari, benang yang diikat dengan kapas tersebut digunakan untuk menarik kapas keluar. Berapa lama kemudian,  metode  ini  sedikit  diubah  dengan  mencelupkan  kapas  ke  dalam  minyak  kelapa. Pada kasus yang jarang, bagi para pasangan yang memang menyampaikan keinginannya untuk mencegah kehamilan, dokter akan menyarankan penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom (Hull 2005, 9). Sayangnya, semakin lama persediaan alat KB dan kontrasepsi di Indonesia pada tahun tersebut benar-benar sulit. Hal ini tidak hanya dialami oleh Sulianti, tetapi juga dialami beberapa dokter yang mendukung dan mengusahakan praktek klinik pribadi untuk pelayanan KB.
Usaha yang dilakukan oleh Sulianti dan juga beberapa dokter di tahun 1952 tersebut memang tidak  bisa  berjalan  mudah  dan  berkembang  pesat,  tetapi  bukan  berarti  mereka  berhenti berusaha  dan  tidak  melakukan  apa  pun.  Perjuangan  dalam  mengusahakan  program  KB  ini lantas  dilanjutkan  oleh  dr.  Subandrio  dan  istrinya  Hurustiati  dengan  melakukan  pertemuan dengan  International  Planned  Parenthood  Federation  (IPPF)  pada  kisaran  tahun  1952  untuk membahas  mengenai  komitmen  para  tenaga  medis  professional  dalam  mendukung  jalannya KB. Usaha Subandrio ini lantas dilanjutkan oleh H. M. Judono dengan terbang ke New York di tahun 1956 untuk melakukan pelatihan program KB. Usai melakukan pelatihan di New York, Judono melanjutkan perjalanannya ke Baltimore, Boston, Chicago, serta Puerto Rico tempat ia
belajar cara melakukan operasi sterilisasi (Hull 2005, 9). Sepulangnya dari New York, Judono lantas  memiliki  tekad  yang  kuat  untuk  melanjutkan  gagasan  Sulianti  dan  beberapa  dokter terdahulu  dengan  mendirikan  Perkumpulan  Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI)  yang nantinya  menjadi  cikal  bakal  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN).
Uniknya, saat gagasan KB pada akhirnya disetujui pada zaman Suharto, tepatnya pada tahun 1968, Sulianti sama  sekali tidak terlibat dalam program tersebut (Kesra 1968). Ia tidak pula  tergabung dalam  BKKBN  yang diresmikan  pada  tahun  1970  (Keppres  1970).  Tidak  ada yang  tahu  mengapa  pada  akhirnya  Sulianti  tidak  terlibat  dalam  program  KB,  tetapi  sejauh penelusuran  penulis,  pada  masa  kepemimpinan  Suharto,  Sulianti  justru  aktif  sebagai  Ketua Gugus Tugas Penyusunan Rencana Umum Lima Tahun (REPELITA II) Sektor Kesehatan yang lebih menangani tentang kesehatan masyarakat termasuk ibu di Indonesia.

## Dari Program KIA hingga Proyek Bekasi
Sekalipun  Sulianti  tidak  terlibat  dalam  pembentukan  BKKBN  ataupun  dalam  pelaksanaan program  KB  di  masa  Orde  Baru,  bukan  berarti  Sulianti  berhenti  mengembangkan pemikirannya  mengenai  pentingnya  kesehatan  reproduksi  ibu.  Pada  periode  1950—1952, Sulianti  tercatat  telah  aktif  mengembangkan  kegiatan  tentang  kesehatan  reproduksi  ibu  di seluruh Indonesia yang nantinya menjadi  cikal bakal program-program di Balai Kesejahteraan Ibu  dan  Anak  (Saroso  1983,  2).  Melanjutkan  periode  setelahnya,  Sulianti  yang  juga  masih menjabat  di  tahun  1952—1961  sebagai  Kepala  Bagian  Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  (KIA) Republik  Indonesia  sekaligus  Penasehat  Kesejahteraan  Ibu  dan  Anak  WHO  telah mengupayakan  beberapa  macam  program  kerja  yang  mengarah  pada  perwujudan  kesehatan reproduksi, di antaranya: (1) Pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui; (2) Pertolongan persalinan di luar rumah sakit; (3) Peningkatan jumlah  tenaga kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan (bidan dan dukun beranak) (Departemen Kesehatan RI 1980, 133).
Gambar 1. Dokumentasi Sulianti menghadiri rapat kerja Internasional di WHO saat menjabat    sebagai Penasihat Kesejahteraan Ibu dan Anak tahun 1950-an (Sumber: Dokumentasi pribadi keluarga Sulianti Saroso)
Secara  lebih  rinci,  program yang pertama  yaitu  pemeriksaan  dan  pemeliharaan  kesehatan  ibu hamil, melahirkan, dan menyusui diwujudkan melalui program kunjungan ibu, bayi, dan anak
ke BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak). Pada setiap kunjungan yang diadakan seminggu sekali  tersebut  akan  diadakan  dua  program  turunan,  yaitu  yang  pertama  progam  pembagian susu,  sabun,  dan  vitamin  secara  gratis  yang  didapatkan  dari  bantuan United  Nations International  Children’s  Emergency  Fund (UNICEF)  guna  menjaga  kesehatan  jasmani  dan sosial, baik untuk ibu dan anak. Sementara program kedua berupa pemberian penyuluhan dan nasihat  kepada  para  ibu  hamil,  melahirkan,  hingga  menyusui  guna  menjaga  kesehatan  fisik, mental,  dan  juga  kesehatan  reproduksi  berupa  penyuluhan  kebersihan  untuk  dirinya  sendiri serta  lingkungannya,  penyuluhan  tentang  minuman  dan  makanan  sehat  untuk  bayi, penyuluhan tentang pertumbuhan anak dari segi jasmani, rohani, dan sosial serta pendidikan tentang penyakit atau kelainan pada ibu (termasuk penyakit pada organ reproduksi) dan bayi di tingkat permulaan (Departemen Kesehatan RI 1980, 181).

## Gambar 2. Sulianti saat melakukan kunjungan kesehatan ibu dan anak sekitar tahun 1950-an
(Sumber: Dokumentasi pribadi keluarga Sulianti Saroso)
Program  kedua  dan  ketiga  diwujudkan  melalui  program  peningkatan  jumlah  bidan  dan  juga pelatihan terhadap dukun-dukun bayi tentang hygiene dan sterilitas pada pertolongan persalinan (Departemen  Kesehatan  RI  1980,  181).  Kedua  usaha  tersebut  dilakukan  secara  beriringan karena program penambahan tenaga bidan membutuhkan waktu jauh lebih lama dalam durasi studi, dalam sisi ekonomi pun pemerintah juga menilai bahwa dalam waktu dekat belum tentu seluruh masyarakat Indonesia akan mampu membayar persalinan di rumah sakit menggunakan tenaga  dokter  ataupun  bidan.  Jika  pemerintah  memaksakan  penambahan  tenaga  bidan  tanpa memerhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia kala itu, bisa jadi upaya tersebut tidak akan membuahkan  hasil  yang  maksimal  dan  usaha  meningkatkan  hak  keselamatan  ibu  hamil  dan melahirkan  tidak  dapat  segera  terwujud.  Oleh  karena  itu,  untuk  mempercepat  jumlah  tenaga medis  dalam  membantu  persalinan  yang  sesuai  dengan  standar  pelayanan  kesehatan  dan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  Indonesia,  pemerintah  memutuskan  untuk  mempercepat penambahan tenaga kesehatan di bagian persalinan melalui dukun anak atau penolong bersalin (Semeidi 1952, 11).
Dukun  anak  ini  dilatih  secara  spesifik  dalam  hal  higenitas  dan  sterilisasi  peralatan  medis. Mereka diajarkan standar persalinan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan sehingga keberadaannya tidak membahayakan nyawa ibu dan bayi ketika melakukan proses  persalinan. Keberadaan  penolong  bersalin  ini  tentunya  sudah  ditentukan  gaji  dan  kedudukannya  yang disesuaikan dengan level desa. Meskipun demikian, apa yang mereka lakukan tetap diawasi atau disupervisi oleh tenaga bidan (Leimena 1955, 141).
Gambar 3. Para murid Penolong Bersalin di Gorontalo sedang menerima pelajaran praktik mengenai makanan di BKIA oleh Bidan H. Olil Dilato
( Sumber: Djuanda, dkk. 1959, 336)
Selama  Sulianti  menjabat  sebagai  Kepala  Bagian  KIA,  program-program  tersebut  setidaknya berhasil  meningkatkan  kesehatan  reproduksi  ibu.  Untuk  lebih  memudahkan  dalam  melihat data terkait upaya yang telah dilakukan BKIA selama kurun waktu 1951—1960, dapat disimak tabel berikut.
Tabel 1. Data Perkembangan Program KIA tahun 1951—1960 No. Keterangan Tahun 1951 Tahun 1960 Keterangan Tambahan 1. Angka kematian bayi 300% 110% 2. Angka kematian ibu bersalin 12—16% 4% 3. Jumlah BKIA 387 2.552 4. Kunjungan Ibu ke BKIA 37.000 3.266.532 Jumlah total kunjungan. 5.  Jumlah Bidan152 1.466 3.266 6.  Jumlah dukun yang dilatih 1.455 13.541 7.  Jumlah Dukun lulus 135 2.457 8.  Jumlah bidan yang mendapat kursus tambahan - 94

## (Sumber: Aini 2022, 79)
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  selama  Sulianti  menjabat  sebagai  Kepala Bagian KIA, program-program yang ia pimpin, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan  reproduksi  ibu,  telah  menghasilkan progres perkembangan menuju arah yang lebih baik. Misalnya saja, dalam hal pembangunan BKIA yang menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu
termasuk kesehatan reproduksi terdapat kenaikan signifikan dari 387 unit di tahun 1951 menjadi 2.552  di  tahun  1960.  Angka  ini  juga  selaras  dengan  peningkatan  kunjungan  ibu  ke  BKIA dengan jumlah yang melonjak tajam dari tahun 1951 sebanyak 37.000 menjadi 3.266.532 di tahun 1960. Sementara pada sisi tenaga kesehatan, peningkatan juga terlihat dari jumlah tenaga bidan dan tenaga dukun yang mendapatkan pendidikan dan juga pelatihan tentang persalinan, hygiene, dan sterilisasi.
Selain  memiliki  pemikiran  tentang  kesehatan  reproduksi  ibu  yang  diwujudkan  melalui program-program KIA  saat  ia  menjabat  sebagai  Kepala  Bagian,  Sulianti  juga  mengembangkan gagasan  tentang pendidikan  kesehatan  masyarakat  termasuk  untuk  ibu  melalui  Proyek  Bekasi yang mana muara akhirnya adalah mewujudkan kesehatan reproduksi ibu Indonesia (Silaen, et al.  2007,  95).  Proyek  Bekasi  sendiri  digagas  oleh  Sulianti  ketika  ia  menjabat  sebagai  Kepala Bagian  Kesehatan  Masyarakat  Desa  dan  Pendidikan  Kesehatan  Rakyat  tahun  1955—1961 (Djuanda,  dkk.  1959,  577).  Jika  Menteri Kesehatan  Leimena  memiliki  proyek  Bandung Plan, sebuah program percontohan kesehatan masyarakat di wilayah Bandung yang mengedepankan prinsip preventif dan kuratif, yang diinisiasi pada tahun 1951 hingga tahun 1956, Sulianti di tahun 1956 memiliki proyek yang ia namai Proyek Bekasi. Sebelumnya pada masa pelaksanaan Bandung  Plan,  sekalipun  Sulianti  tidak  terlibat  secara  langsung,  sebagai  Kepala  Bagian  KIA Sulianti  pernah  diajak  berdiskusi  dengan  Raden  Mochtar  selaku  Advokat  Kedokteran  yang membantu pengimplementasian Bandung Plan (Mochtar 1953, 15). Pada kesempatan tersebut, Sulianti  menyarankan  bahwa  program  pendidikan  kesehatan  masyarakat  harus  melibatkan kontribusi dari dokter, perawat, bidan, dan petugas kesehatan sekolah. Sayangnya, gagasannya dianggap  tidak  sesuai  dengan  pendekatan  kesehatan  masyarakat  pada  Bandung  Plan (Neelakantan  2014,  63).  Oleh  karena  itu,  pada  tahun  1956  Sulianti  lantas  menyusun  proyek kesehatan  masyarakat  desa  dengan  pendekatan  tersebut  melalui  Proyek  Bekasi  (Uddin  2015, 144). Proyek Bekasi ini memiliki konsep utama dalam mengusahakan pengembangan kesehatan masyarat  pedesaan  yang  memadukan  antara  pelayanan  medis  dan  pelayanan  kesehatan masyarakat  desa.  Pada  pelaksanaan  proyek  ini,  setidaknya  dipilih  delapan  wilayah pengembangan  di  seluruh  Indonesia  yang  disebut  sebagai  Health  Centre  (Balai  Kesehatan),  di antaranya Indrapura (Sumatera Utara), Palembang, Metro (Sumatera Selatan), Magelang (Jawa Tengah),  Godean  (Yogyakarta),  Mojosari  (Jawa  Timur),  Kesiman  (Bali),  dan  Barabai (Kalimantan  Selatan).  Kedelapan  wilayah  tersebut  nantinya  akan  menjadi  cikal  bakal  Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Secara lebih lanjut, implementasi mengenai pendidikan kesehatan masyarakat ini secara merata diupayakan  di  tingkat  desa,  kecamatan,  dan  kabupaten  dengan  mengoordinasikan  tanggung jawab  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  program  pendidikan  kesehatan  yang  bermakna (Neelakantan  2014,  63).  Pemikiran  Sulianti  mengenai  pendidikan  kesehatan  masyarakat, khususnya  untuk  ibu  tersebut,  telah  diupayakan  Sulianti  melalui  program  perbaikan  gizi, nutrisi, dan pendidikan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Usaha tersebut juga melibatkan masyarakat  dengan  membentuk  panitia  kesehatan  di  desa-desa  yang  bertugas  mengumpulkan rakyat  serta  memberikan  pendidikan  kesehatan.  Pendidikan  kesehatan  ini  dilaksanakan  oleh seorang pembantu kesehatan desa (juru hygiene) (Departemen Kesehatan RI 1980, 30).
Upaya  perbaikan  gizi  dan  nutrisi  tersebut  coba  diimplementasikan  Sulianti  dengan mengembangkan program perbaikan makanan rakyat, di antaranya dengan cara membantu ibu- ibu  menyusun  menu  sehat  menurut  kemampuan  rumah  tangga  masing-masing  sesuai  dengan petunjuk-petunjuk  dari  ahli  gizi  atau  pembantu  ahli  gizi.  Dalam  program  ini,  setiap  keluarga disarankan  pula  untuk  menanam  tanaman/sayuran  yang  berguna  di  halaman  rumah  serta
melakukan  pemeliharaan  unggas  dan  sumber  protein  hewani  lainnya  sesuai  dengan  keadaan lingkungan  masing-masing.  Jika  ditelaah  lebih  mendalam,  program perbaikan  gizi  dan  nutrisi ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi ibu, tetapi juga berperan dalam  meningkatkan  gizi  dan  nutrisi  bagi  bayi  di  dalam kandungan  dan  juga  bayi  serta  anak yang telah lahir di dunia.
Selain  berusaha  mengupayakan  peningkatan  kesehatan  reproduksi  ibu  melalui  program perbaikan  gizi  dan  nutrisi,  Sulianti  juga  berperan  dalam  memulai  pendidikan  kesehatan  gigi untuk  ibu  hamil  dengan  mendidik  mereka  tentang  nilai  gizi  makanan  kaya  mineral  dan sosialisasi  kesehatan  gigi  kepada  masyarakat  umum  melalui  poster  dan  alat  bantu  visual (Neelakantan 2014, 63). Tidak hanya itu, ibu-ibu ini juga disosialisasikan untuk selalu menjaga kebersihan  dengan  menggunakan  air  bersih  untuk  minum,  membuang  kotoran  manusia  di kakus,  serta  membuang  sampah  pada  tempatnya  agar  tidak  menyebabkan  sarang  lalat (Departemen  Kesehatan  RI  1980,  30).  Seluruh  program  yang  Sulianti  lakukan  tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama tenaga kesehatan yang sesuai seperti dengan jawatan gizi, jawatan  pertanian,  kehewanan  dan  juga  juru  hygiene.  Kombinasi  kerja  tim  yang  berusaha dilakukan  Sulianti  di  antara  tenaga  kesehatan  di  seluruh  departemen  dengan  menyelaraskan pada  setiap  permasalahan  kesehatan  yang  terjadi  di  unit-unit  terkecil  masyarakat  dianggap melengkapi kinerja Leimena yang tidak ada dalam proyek Bandung Plan (Sukarni 1994, 103).
Sayangnya, program perbaikan gizi, nutrisi, dan sosialisasi kebersihan yang merupakan turunan dari  Proyek  Bekasi  ini  tidak  seluruhnya  dapat  terimplementasi  dengan  lancar.  Sekalipun program pada Proyek Bekasi tersebut telah dikoordinasi antardepartemen kesehatan dan tenaga kesehatan  masyarakat  di  lapangan,  pada  kenyataannya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih terdapat  beberapa  kesalahpahaman  koordinasi  yang  terjadi  dalam  pelaksanaannya. Menambahkan  kendala  tersebut,  Neelakantan  juga  mengungkapkan  bahwa  kurangnya  dana juga  menjadi  kendala  lain  yang  memicu  terhambatnya  pelaksanaan  Proyek  Bekasi.  Sekalipun Proyek  Bekasi  telah  mendapat  bantuan  dari  beberapa  pihak  swasta,  pendanaan  untuk mendirikan  pusat  kesehatan  masyarakat  sebagai  wadah  dari  pendidikan  kesehatan  yang terprogram  dalam  Proyek  Bekasi  tergeser  dengan  kepentingan  pemerintah  dalam  mengatasi wabah malaria (Neelakantan 2014, 63).
Proses  pembangunan  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  masyarakat  termasuk  ibu  dalam rangka  meningkatkan  kesehatan  reproduksi  ibu  tersebut  pada  dasarnya  memang  tidak  bisa berjalan  dan  terwujud  sesuai  rencana  dalam  waktu  yang  singkat.  Diperlukan  persiapan  dan proses yang panjang demi mewujudkan sebuah gagasan yang brilian. Oleh karena itu, sekalipun konsep dan pendekatan yang dirancang oleh Sulianti tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana pada  masa  kepemimpinannya,  tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa  pada  akhirnya  gagasannya tersebut  menjadi  gerbang  pintu  awal  dalam  terwujudnya  pendidikan  kesehatan  masyarakat melalui  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  yang  nantinya  resmi  dijalankan  pada  masa Orde Baru di akhir tahun 1960-an saat kememimpinan Menteri Kesehatan Siwabessy.
Berdasarkan  berbagai  pemaparan  mengenai  pemikiran  Sulianti  tentang  kesehatan  reproduksi ibu, dapat dilihat bahwa pemikiran dan upaya Sulianti dalam menjawab realitas sosial tentang kesehatan  reproduksi  ibu  di  Indonesia  baik  melalui  program  pembatasan  kelahiran  ataupun beberapa  program  kerja  yang  tercantum  pada  program  KIA  dan  Proyek  Bekasi  ketika  ia menjabat  sebagai  Kepala  Bagian  KIA  yang  juga  merangkap  sebagai  Kepala  Bagian  Kesehatan Masyarakat Desa dan Pendidikan Kesehatan Rakyat dapat digolongkan sebagai pemikiran yang maju  dan  modern  pada  masanya,  khususnya  mengenai  pengenalan  tentang  pentingnya
kesehatan  reproduksi  demi  meningkatkan  derajat  kesehatan  ibu  di  Indonesia.  Pada  masa tersebut,  definisi  tentang  kesehatan  reproduksi  memang  belum  benar-benar  terumuskan dengan jelas. Definisi mengenai kesehatan reproduksi baru benar-benar dirumuskan dan diakui secara internasional usai dilaksanakannya Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ICPD) pada tahun 1994 di Kairo (Susiana 2016, 9—12).
Definisi kesehatan reproduksi menurut ICPD adalah keadaan fisik, mental dan sosial yang baik secara  menyeluruh  dalam  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  sistem  reproduksi  dan  fungsi- fungsinya  serta  proses-prosesnya.  Secara  lebih  mendetail,  hal-hal  yang  dimaksud  tersebut  di antaranya:  (1)  Kemampuan  orang  untuk  bereproduksi  serta  kebebasan  untuk  menentukan apakah, kapan, dan seberapa sering mereka akan bereproduksi; (2) Hak pria dan wanita untuk mendapatkan  informasi  dan  akses  terhadap  metode-metode  keluarga  berencana  yang  aman, efektif, terjangkau dan sesuai dengan pilihan mereka tanpa menyalahi Undang-undang; (3) Hak para wanita untuk menjalani kehamilan dan persalinan dengan selamat (Rachmawati 2004, 37).
Jika kita bedah satu per satu, dapat kita  lihat bahwasanya penjelasan mengenai poin pertama dan  kedua  dapat  kita  temukan  melalui  pemikiran  Sulianti  yang  ia  susun  pada  wacana pembatasan  kelahiran.  Konsep  kesehatan  reproduksi  yang  ingin  ia  upayakan  mengarah  pada usaha dalam mewujudkan hak setiap ibu dan calon ibu dalam menentukan apakah, kapan, dan seberapa  sering  mereka  akan  memiliki  anak  dengan  persalinan  yang  aman  serta  usaha mewujudkan hak pria  dan wanita untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap metode- metode keluarga berencana yang aman, efektif melalui pelayanan KB. Sementara itu, jika kita perhatikan  tiga  program  yang  ia  jalankan  melalui  KIA  dan  program-program  yang  Sulianti jalankan  melalui  Proyek  Bekasi,  menunjukkan  perwujudan  kesehatan  reproduksi  yang mengarah  pada  usaha  dalam  mewujudkan  hak  para  wanita  untuk  menjalani  kehamilan  dan persalinan  dengan  selamat.  Meskipun  rumusan  mengenai  kesehatan  reproduksi  tersebut  baru terumuskan  secara  sah  42  tahun  setelah  Sulianti  mencoba  meimplementasikan  kesehatan reproduksi melalui wacana program KB dan beberapa program saat ia menjabat sebagai kepala bagian  KIA,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  apa  yang  diupayakan  Sulianti  sepanjang  tahun 1950—1961  tersebut  telah  menunjukkan  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  definisi  kesehatan reproduksi yang dirumuskan oleh ICPD pada tahun 1994 lalu.

## SIMPULAN
Prof. Dr. Sulianti Saroso merupakan seorang aktivis kesehatan yang memiliki sumbangsih yang besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya untuk kesehatan reproduksi ibu. Perhatiannya  terhadap  kesehatan  reproduksi  ibu  di  Indonesia  didasarkan  atas  pemikirannya bahwa  kesehatan  reproduksi  ibu  berkaitan  erat  dengan  kesejahteraan  bangsa.  Jika  sebuah negara ingin meningkatkan derajat kesehatan bangsanya, kesehatan reproduksi ibu juga harus diperhatikan  sebagai  jalan  pembentukan  generasi  sehat  sejak  di  dalam  kandungan. Implementasi  pemikiran  Sulianti  tentang  kesehatan  reproduksi  sendiri  tidak  hanya  terbatas pada aspek kesehatan mental yang diwujudkan melalui pendidikan seks dan sosialisasi tentang pembatasan kelahiran atau upaya peningkatan fasilitas kesehatan baik dari sisi tenaga dan juga pelayanan demi mewujudkan hak seorang ibu untuk mendapatkan upaya persalinan yang aman bagi ibu, tetapi juga meluas ke segala aspek termasuk aspek kesehatan fisik. Upaya peningkatan ini  telah  berusaha  diimplementasikan  oleh  Sulianti  melalui  upaya  perbaikan  gizi  dan  nutrisi ibu, upaya pemantauan kesehatan fisik seorang ibu, serta pemenuhan pelayanan kesehatan fisik ibu  melalui  BKIA.  Tidak  hanya  itu,  melalui  pemikirannya  Sulianti  juga  berusaha  menyentuh aspek kesehatan sosial yang diwujudkan dengan upaya meningkatkan kehidupan sosial ibu dan
keluarganya  melalui  sosialisasi  kepada  ibu  tentang  pengenalan  menu  makanan  sehat  untuk keluarga serta sosialisasi tentang pengenalan sanitasi dan hygiene kepada ibu untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang sehat bagi unit terkecil di masyarakat yaitu keluarga.
Berbagai pemikiran maju dan modern Sulianti yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ibu tersebut tak lain didapatkan Sulianti berkat pengalaman studinya di beberapa negara di Eropa termasuk  Inggris  dan  Swedia.  Selain  itu,  keterlibatannya  sebagai  Komite  Ahli  WHO  untuk Kesehatan Ibu dan Anak juga sedikit banyak memberikannya wawasan lebih tentang pemikiran modern  terkait  kesehatan  reproduksi  ibu.  Jika  dipahami  lebih  mendalam  tentang  pemikiran Sulianti  terkait  kesehatan  reproduksi  ibu,  dapat  dilihat  bahwa  pemikiran  Sulianti mencerminkan  upaya  mewujudkan  kesehatan  reproduksi  ibu  secara  nasional  tanpa memandang  status  sosial  dan  geografis  tempat  mereka  tinggal.  Bagi  Sulianti,  seluruh  ibu  di Indonesia  dari  Sabang  sampai  Merauke,  yang  tinggal  di  desa  ataupun  di  kota,  yang  miskin ataupun  yang  kaya,  berhak  untuk  mendapatkan  kesehatan  secara  adil  dan  merata.  Sekalipun tidak semua program yang ia gagas berhasil diimplementasikan pada masa kepemimpinannya, pada akhirnya beberapa program yang ia rintis menjadi program resmi pemerintah yang dapat kita rasakan manfaatnya hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Syarifah.  2022.  “Dari  Kesehatan  Reproduksi  Ibu  Hingga  Kesehatan  Anak  Indonesia:
Biografi Intelektual Sulianti Saroso.” Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Akbar,  Jay.  2010.  “Julie  Sulianti  Saroso  Bukan  Dokter  Biasa.”  HistoriA  23,  November. https://historia.id/politik/articles/julie-sulianti-saroso-bukan-dokter-biasa-PdEk6/page/1.
Anwar,   R o s i h a n .   1984.  In  Memoriam  Mengenang  yang  Wafat. Jakarta: Kompas, 2002.

## Arsip Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 tentang Pembentukan BKKBN.
Departemen  Kesehatan  RI.  1980.  Sejarah  Kesehatan  Nasional  Indonesia  Jilid  2.  Jakarta:
Departemen Kesehatan RI.
Djuanda,  dkk.  1959.  Mendjelang  2  Tahun  Kabinet  Karya  (9  April  1957—9  April  1958).  Jakarta: Kementerian Penerangan R.I.
Hull, Terence. 2005. People, Population, and Policy in Indonesia. Singapura: ISEAS.
Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Leimana,  J.  1955.  Kesehatan  Rakjat  di  Indonesia:  Pandangan  dan  Planning.  Jakarta:  G.C.T.  Van Dorp.
Mohamad,  Goenawan.  1984.  Apa  &  Siapa  Sejumlah  Orang  Indonesia 1983—1984. Jakarta: Grafiti Press.
Myldar, Alva. 1945. Population, A Problem for Democracy. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., LTD.
Myrdal,  Gunnar.  1940.  Population,  A  Problem  for  Democracy.  Cambride:  Harvard  University Press.
Neelakantan, Vivek. 1968. “Health  and  Medicine in Soekarno Era Indonesia.” Tesis. Sydney: University of Sydney.
“Pemeliharaan  Baji.”  1952.  “Pemeliharaan  Baji  di  Kampung-kampung  Masih  Belum Sebagaimana Mestinja.” Majalah Wanita 14, Juli.
Rachmawati,  Ema.  2004.  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Ibu  Hamil  dan  Bersalin  Antara  Harapan Hidup dan Kenyataan Kematian. Bandung: Eja Insani.
Ravn,  Signe.  2019.  “Telling  Life  Stories  Using  Creative  Methods  in  Qualitative  Interview.” Dalam  Research  Methodology  for  Auto/Biography  Studies,  disunting  oleh  Kate  Douglas  & Ashley B. New York: Routledge.
Saroso, Sulianti. 1952. “Bevolkingspolitiek Perlu di Indonesia, Beranikah Kaum Ibu Lakukan Pembatasan Kelahiran?” Kedaulatan Rakyat, 16 Agustus.
________ . 1983. “Formulir Biodata dan Riwayat Perjuangan Pahlawan dari Pemerintah.” Kode F- 1/40/1983, hlm.1—9.
Semeidi.  1952.  “Indonesia  Perlu  Kontrolir  Kesehatan.”  Majalah  Merdeka  No.  2  Tahun  V,  17 Mei.
Silaen, et al. (ed.), Victor. 2007. Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati dan Politisi Berhati Nurani. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
SM. 1952. “Ibu dan Anak.” Majalah Wanita 14, Juli.
Sukarni, Mariyati. 1994. Kesehatan Keluarga & Lingkungan. Yogyakarta: Kanisius.
Sulaiman,  Suliantoro.  1993.  “Arsip  Biodata  Moh.  Sulaiman.”  Jakarta:  Arsip  Dokumen Keluarga.
Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim Lembaga Keluarga Berencana, https://www.bkkbn.go.id/pages-sejarah-bkkbn-2012044806-352.
Susiana,  Sali.  2016.  “Aborsi  dan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan.”  Jurnal  Info  Singkat Kesejahteraan Sosial 8 (06), 9—12.
Uddin, Baha. 2015. “Politik Kesehatan Masyarakat di Indonesia Pasca Kemerdekaan.” Journal Sejarah dan Budaya: Jejak Nusantara 3, 138—153.
Wawancara Anggoro Pudyotomo, Sleman, Yogyakarta, 9 Juni 2022, Pukul 10.00—12.34 WIB.