Vol. 4. No. 2  (2021) 75-88 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith
Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
Muhammad Ihsan Fauzi
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Ihsanfauzi@gmail.com Received: Revised: Published: 03-09-2021 22-11-2021 25-12-2021 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v4i2. 339

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan perkara permohonan itsbat nikah poligami  secara  siri  berdasarkan  Sema  Nomor  3  tahun  2018.  Secara  teoritis,  penelitian  ini diharapkan dapat menghasilkan atau memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum, khususnya di bidang Peradilan Agama sedangkan secara peraktis, dapat menjadi pertimbangan  untuk diterapkan dalam dunia  peradilan  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis dan wawancara  kepada  hakim  sebagai  pelaksana  tugas  yudisial.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  SEMA  berkedudukan  di  bawah  undang-undang,  bukan  setara  atau  lebih  tinggi  dari undang-undang.  Oleh  karena  itu  hakim  boleh  mengesampingkan  SEMA.  Jika  MA  hendak membuat  peraturan  yang  materinya  berupa  hukum  acara  peradilan  sebaiknya  bentuk  produk hukumnya peraturan, setidak-tidaknya berbentuk PERMA . kata kunci: Itsbat, nikah, poligami, Mahkamah Agung

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the handling of polygamous marriage application cases in a series based on Sema Number 3 of 2018. Theoretically, this research is expected to produce or provide benefits as a contribution of thought to the world of law, especially in the field of Religious Justice while in the field of religious justice while in accounting, it can be considered to be applied in the world of justice as a solution to the same problem. L’étude utilise une approche juridique normative et descriptive analytique et interroge les juges en tant qu’exécuteurs testamentaires des fonctions judiciaires. Les résultats de cette étude montrent que la SEMA est domiciliée en vertu de la loi, pas équivalente ou supérieure à la loi. Par conséquent, le juge peut renoncer à la SEMA. Si l’AM veut faire des règlements dont le matériel est  sous la  forme d’un droit de l’événement judiciaire devrait former des règlements de produits légaux, au moins sous la forme de PERMA. Key words: itsbat, marriage, polygamy, supreme court

## A. PENDAHULUAN
Perubahan  kondisi  menuntut  kemampuan  Badan  peradilan  dalam  menangkap fenomena-fenomena  perubahan,  menganalisa  dampaknya,  dan  menyiapkan  langkah-
langkah  guna  menghadapi  kondisi  yang  mengharuskan  Badan  Peradilan  untuk  secara cepat  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Perubahan  kondisi  seperti  saat  ini yang  sedang  dihadapi  oleh  Badan  Peradilan,  banyaknya  permasalahan  timbul  akibat adanya  perubahan  kondisi  diharapkan  Badan  Peradilan  memberikan  pelayanan  hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya  merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil  menurut satu pihak  belum tentu adil bagi pihak lain.
Pengadilan  Agama  adalah  salah  satu  dari  empat  lingkungan  peradilan  yang dibawahi Mahkamah Agung dan sebagai salah satu Peradilan di Indonesia yang bersifat khusus, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.  Pengadilan  Agama  berwenang  dalam  perkara  perdata  tertentu  dan  diberi wewenang  oleh  peraturan  perundang-undangan  negara  untuk  mewujudkan  hukum material Islam dan batas-batas kekuasaannya.
Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 49 diubah sehingga ketentuan Pasal 49 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. 1 Salah satunya di bidang Perkawinan. Masalah hukum perkawinan  yang  berhubungan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Peradilan  agama,  antara  lain Itsbat nikah. Itsbat nikah  mengandung  makna  penetapan perkawinan melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 2
Penetapan perkawinan ( Itsbat nikah) juga dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  34  poin  (a)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  “Bagi  yang  beragama  Islam, penetapan perkawinan ( Itsbat nikah) dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan  domisili  (wilayah  hukum)  yang  bersangkutan”. Itsbat menjadi  salah  satu kewenangan Pengadilan agama berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009. Namun dalam hal itsbat terdapat  beberapa  permasalahan  yaitu  ketika  pelaksanaan itsbat ,  ternyata  salah  satu pasangan nikah sirinya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya yang sah. 3 Dalam hal ini  penulis  melihat  ada  penyelundupan  hukum  yaitu  poligami  tanpa  prosedur  berbalut izin itsbat nikah/penetapan perkawinan.
Peraturan Mahakamah Agung (PERMA), Fatwa, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Henry P. Panggabean dalam
1 Aden Rosyadi, Peradilan Agama di Indonesia , (Bandung: Simbiosa, 2015), hlm. 12
2 Ibid .
3 Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 113.
bukunya  “ Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari ” mengatakan “Peraturan MA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara dan SEMA edaran pimpinan MA keseluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan bersifat administrasi. 4 ”
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 angka 8, MA mengeluarkan hasil Rumusan Hukum dari Rapat Pleno Kamar Agama yang isinya bahwa  permohonan itsbat nikah  poligami  atas  dasar  nikah  siri  itu  jelas  tidak  boleh dilaksanakan.
“Permohonan itsbat nikah  poligami  atas  dasar  nikah  siri  meskipun  dengan  alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.  Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”
Namun  demikian  dalam  pelaksanaannya  tidak  semua  ketentuan  dalam  SEMA tersebut  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Hakim  di  pengadilan  tingkat  pertama, seperti  pada  fakta  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Bandung  menerima  dan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami dan mengesampingkan larangan yang telah  diatur  dalam  SEMA  Nomor  3  tersebut  diatas,  karena  beberapa  pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Penetapan Itsbat Nikah No. 202/Pdt.P/2019/PA.Badg pasca diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan:
1) mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2) menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Wawan  Dermawan  bin Muhamad)  dengan  Pemohon  II  (Elly  Walyah  binti  Endang)  yang  dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2016 dalam wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung;
3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
Demikian  juga  ada  beberapa  Putusan  Pengadilan  Agama  pasca  diterbitkannya SEMA  ini  yang  tidak  menerima  dan  tidak  mengabulkan  permohonan itsbat nikah poligami, dengan demikian penulis melihat ada permasalahan hukum. Oleh karena itu hal ini  perlu  diteliti  lebih  lanjut  terkait  penanganan  perkara  permohonan  itsbat  nikah poligami secara siri berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 untuk kepastian hukumnya.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan deskriptif analitis dan wawancara  kepada  hakim  sebagai  pelaksana  tugas  yudisial.  Penelitian  dilakukan  oleh penulis dengan menguraikan fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang mengarah  kepada  penemuan  hukum  pada  produk  pengadilan  dan  menjadikan  asumsi dikalangan  akademisi  bahwa  hakim  di  Indonesia  sudah  banyak  yang  memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain seperti ijtihad hakim, yurisprudensi dan doktrin.
4 Panggabean Henry P, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari , (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 104.
Analisis  ini  secara  umum  diartikan  sebagai  metode  yang  meliputi  semua  analisis teks  tetapi  disisi  lain  analisis  isi  juga  digunakan  untuk  mendeskripsikan  pendekatan analisis  yang  khusus.  Dalam  analisis  putusan  ini  menitikberatkan  kepada  metode penafsiran putusan hakim (penafsiran sistematikal) melalui Undang-Undang atau Pasal- Pasalnya  dengan  melihat  perkembangan  terjadinya  putusan  mulai  dari  proses  yang melatar  belakangi  hakim  menerapkan  hukum  pada  putusan  tersebut,  disamping  itu menurut Surjono Sukanto penelitian hukum memuat sumber data primer yang langsung diperoleh dari prilaku dan/atau masyarakat. 5

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
SEMA  Nomor  3  Tahun  1963  pada  dasarnya  tidak  memiliki  kekuatan  untuk mengubah  atau  membatalkan  undang-undang,  seperti  KUH  Perdata.  Dengan demikian, Pasal 1238 KUH Perdata tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini di dukung dengan pernyataan hasil dari wawancara antara penulis dengan Hakim pada  Pengadilan  Agama  Bandung  “Drs.  H.  Badrudin.,  M.H”  yang  menyatakan  bahwa, “SEMA bukan peraturan perundang-undangan, secara norma hukum hakim boleh contra legem dengan  SEMA  karena  SEMA  tidak  mengikat  maka  sebagai  hakim  boleh mengesampingkan. Tidak dipungkiri juga ada kekhawatiran-khawatiran pada diri seorang hakim untuk contra legem dengan SEMA yang sudah disepakati pada rapat pleno, karena bagaimanapun yang membuat SEMA adalah atasan dari hakim itu sendiri. 6 ”
Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945 mengatur MA berwenang mengadili pada tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap  undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  undang- undang.  Hal  Ini  sejalan  dengan  pandangan  penulis  bahwa,  peraturan  perundang- undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan  ( wetgevings  bevoegheid )  (Soeprapto.,  1998),  yaitu  kekuasaan untuk membentuk hukum atau rechtsvorming.
Undang-Undang  yang  mengatur  Mahkamah  Agung,  mulai  dari  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, hingga dua kali perubahannya  yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUMA). Ada beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain:
1) MA  memberikan  pertimbangan  hukum  kepada  Presiden  dalam  permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA);
2) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 UUMA).
3) MA  berwenang  memberikan  petunjuk  di  semua  lingkungan  peradilan  dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA).
5 Soekanto Soejono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 211.
6 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Badrudin. M.H, pada tanggal 04 Maret 2021
4) MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau regelende  functie MA.  Ini  juga  sejalan  dengan  rumusan  Pasal  79  UUMA,  yang mengatur:  “MA  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam Undang-Undang ini” 7 (Panggabean Henry P, 2001).
Peraturan  MA  atau  PERMA  pada  dasarnya  adalah  bentuk  peraturan  yang  berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan  atas  permintaan  lembaga  negara.  Surat  Keputusan  Ketua  MA  atau  SK  KMA adalah  surat  keputusan  ( beschikking )  yang  dikeluarkan  Ketua  MA  mengenai  satu  hal tertentu.
Merujuk  pada  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  10  Tahun  2004),  yang  telah  diganti dengan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 mengatur:
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Rumusan  ini  senafas  dengan  Pasal  7  ayat  (4)  dan  penjelasan  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004.  Selanjutnya  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  menegaskan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  diakui  keberadaannya dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Kasus  posisi  ini  tentang  persoalan itsbat nikah  dalam  perkara  perkawinan  yang dilaksanakan  menurut  hukum  Islam  terdapat  dalam  putusan  dengan  nomor  putusan 202/Pdt.P/2019/PA.Badg  yang  telah  diputuskan  di  Pengadilan  Agama  Bandung  pada tanggal 30 april 2019 bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1440 Hijriah.
Perkara ini terjadi antara Pemohon I (Fulan bin Fulan) berstatus duda cerai dengan seorang  perempuan  yaitu  Pemohon  II  (Fulanah  binti  Fulan)  berstatus  janda  cerai. Pemohon  I  berusia  39  Tahun  dan  Pemohon  II  yang  berusia  33  Tahun,  Agama  Islam,
7 Panggabean Henry P, op . cit ., hlm. 35.
pekerjaan  Pemohon  I  adalah  karyawan  swasta  sedangankan  Pemohon  II  adalah  Ibu Rumah Tangga. Bertempat tinggal di jalan Ciroyom Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir, Kota Bandung.
Sebagaimana disebutkan teori sistem peradilan di Indonesia perkara itsbat nikah ini karena  para  pihak  berada  di  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Bandung  maka  permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Bandung sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili  dan  memutuskan  perkara  terebut  di  atas.  Bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka majelis hakim menimbang:
Bahwa pada tanggal 12 April 2010 yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pengesahan  Nikah  ini  karena  pernikahan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, oleh  karena  itu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  memohon  agar  Pengadilan  Agama Bandung  menetapkan  perkawinan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciebunying Kidul Kota Bandung adalah sah.
Dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan alat bukti, baik surat maupun saksi HS bin RO dan Hr H bin AS serta sumpah Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:
1) Pada  tanggal  12  April  2010  telah  terjadi  pernikahan  menurut  hukum  agama Islam  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang  dilangsungkan  di  wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
2) Bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah  memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam;
3) Bahwa  pada  waktu  nikah,  Pemohon  I  berstatus  duda  cerai  dan  Pemohon  II berstatus perawan, dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai  1 (satu) orang anak;
4) Bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  tercatat  di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, oleh karena  itu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  memohon  agar  Pengadilan  Agama Bandung menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan  di  wilayah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cibeunying  Kidul Kota Bandung pada tanggal 12 April 2010 adalah sah;
5) Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bandung akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus kutipan akta nikah, akte kelahiran anak mereka dan untuk kepentingan hukum lainnya;
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Pengadilan  menilai  bahwa  Pemohon  I  dan Pemohon  II  telah  dapat  membuktikan  dalil  permohonannya  yaitu  bahwa  perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam;
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan,  maka  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dilaksanakan pada tanggal 12 April 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah sah;
Menimbang,  bahwa  hal  lain  yang  tidak  dipertimbangkan  seperti  petitum permohonan angka 3, harus dianggap dikesampingkan;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  berkaitan  dengan perkara  tersebut  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agma  Bandung  menetapkan  pertama mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Majelis Hakim Pengadilan Agma Bandung menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fulan bin Fulan) dengan Pemohon II (Fulanah binti Fulan) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, dan ketiga membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.
Dalam  kasus  ini  penulis  melakukan  analisis  yang  dapat  memberikan  penjelasan lebih  mendalam  lagi  tentang  pertimbangan  hakim  dalam  menerima,  memutus  dan menyelesaikan perkara itsbat nikah poligami. Dalam kasus ini Pemohon berstatus duda cerai  dan  janda  cerai.  Perkawinan  keduanya  telah  dilangsungkan  di  wilayah  KUA Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung namun tidak tercatat di KUA setempat dan mengajukan  permohonan itsbat nikah  untuk  melegalkan  pernikaahannya  tersebut karena ada kepentingan diantaranya untuk mendapatkan buku nikah, kartu keluarga, dan untuk pendidikan anak yang lahir semasa pernikahan.
Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Permohonan Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri, menyebutkan bahwa:
“Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan  anak  dapat  diajukan  permohonan  asal-usul  anak”  (SEMA  Nomor  3 Tahun 2018, 2018).
Pasal ini mengandung asas bahwa suatu  permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama harus diputus niet ontvankelijke verklaard (N.O) putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Disini dapat dilihat adanya penundukan hakim terhadap SEMA suatu peraturan yang diberlakukan oleh Mahkmah Agung  (MA)  dari  hasil  rapat  pleno  kamar  agama  pada  16  November  2018  yang  dalam hierarkinya  SEMA  tidak  berada  diatas  atau  setara  peraturan  perundang-undangan,  di Indonesia  sendiri  sebagaimana  tercantum  dalam  teori  Penegakan  Hukum  di  Indonesia Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  memberikan  definisi  bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  hal  ini menunjukan Hakim masih dipaksa tunduk terhadap atasannya.
Sedangkan sistem peradilan di Indonesia menganut asas Ius Curia Novita atau Ius Novit Jus bahwa setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya dalam memberikan putusan berdasarkan  keilmuan  yang  dimilikinya  pendapat  ini  dikemukakan  juga  oleh  Yahya Harahap  berdasarkan  adagium Ius  Curia Novita  tau  Curia Novit  Jus ,  seorang  hakim dianggap  mengetahui  dan  memahami  segala  persoalan  hukum.  Oleh  karena  itu  maka hakim  yang  berwenang  menentukan  hukum  objektif  mana  yang  harus diterapkan  ( toepassing )  dalam  konstruksi  putusannya  sesuai  dengan  materi  pokok perkara  antara  pihak-pihak  yang  berperkara  dalam  menyangkut  hubungan hukum konkreto . 8
Mengacu  kepada  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  saat  ini berlaku  adalah  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman yang mana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  karena  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945. Maka bisa dianggap jika seorang  hakim  memutus  perkara Itsbat Nikah  Poligami  contra  legem  kepada  SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim menganggap SEMA itu sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat  atau  menurut  nurani  seorang  hakim  peraturan  tersebut  dirasa  kurang adil diterapkan kepada pihak yang berperkara itu dengan mengacu kepada fakta yang terjadi saat pemeriksaan.
Sunario,  Wakil  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Bidang  Non  Yudisial  menyampaikan pandangannya saat memberi pembinaan pada acara Pembinaan Teknis Peradilan Agama Virtual:  Batas  Kewenangan  Mahkamah  Agung  dan  Komisis  Yudisial  Dalam  Mengawasi Hakim  bahwa  hakim  di  lingkungan  peradilan  agama  tidak  wajib  dibina  kembali  karena statusnya sudah layak dan pantas untuk menjadi Pembina. Menurutnya sudut pandang kewenangan  dan  bidang  pengawasan  terkait  dengan  beberapa  isu  dimasyarakat  yang bermunculan  dalam  hal  batas  kewenangan.  Menurut  Sunario  kemerdekaan, independensi  dan  kemandirian  memiliki  makna  yang  sama  hanya  berbeda  pada pemilihan diksi, karena visi MA sendiri adalah menjaga kemandirian badan peradilan. 9 Timbul  pertanyaan  mengapa  kemandirian  hakim  harus  diganggu  dengan mengambil  tindakan-tindakan  yang  dapat  mencederai  kemandirian  atau  independensi hakim. Kemandirian hakim juga tidak lepas dari tanggung jawabnya, Sunario memaparkan beberapa batasan dan cakupan kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu:
1) Substantif Independen (independent dalam memutus perkara)
2) Personal Independen (meliputi jaminan masa kerja dan jabatan)
8 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.
9 Webinar  berjudul  Optimalisasi  Peran  dan  Fungsi  Pengadilan  Agama  dalam  Perkawinan. Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021.
3) Internal Independen (independent dari atasan dan rekan kerja)
Independensi Hakim bukan menjadi pembicaraan baru, tetapi sudah dimulai sejak Tahun 1999 setelah revormasi birokrasi bergulir dan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor  35  Tahun  1999  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  buah revormasi penghapusan campur tangan eksekutif terhadap yudikatif (Sunario, 2021). Bab IX Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 10
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”
Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak boleh dimaknai  sebagai  upaya  yang  dapat  mengganggu  independensi  tersebut,  sehingga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diamanatkan oleh undang-undang untuk membuat kode etik hakim dan perilaku hakim.
Mahkamah Agung diberi amanat oleh undang-undang sebagai pengawas tertinggi terhadap  penegakan  peradilan  sebagai  konsekuensi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 1999  sebagai  pengawas  tertinggi.  MA  dalam  peranan  pengawasannya  tidak  boleh terburu-buru  dalam  arti  begitu  ada  ada  isu  secara  sepontan  dan  seketika  mengambil tindakan karena MA harus mempertimbangkan kata independensi tadi (Sunario, 2021).
Dari  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  dan  praktisi  diatas diketahui  sebaiknya  ukuran  yang  dipakai  baik  undang-undang  atau  peraturan  lainnya jangan sampai sebuah produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Badg majelis hakim  menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  diajukannya  permohonan  Pengesahan Nikah ini karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Ciebunying  Kidul  Kota  Bandung,  oleh  karena  itu  Pemohon  I dan  Pemohon  II  memohon  agar  Pengadilan  Agama  Bandung  menetapkan  perkawinan antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang  dilangsungkan  di  wilayah  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada tanggal 12 April 2010 adalah sah.
Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama bahwa pada Bab I Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama ditetapkan tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutusa dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  bidang  perdata  salah  satunya  dibidang  perkawinan (Sulaikin. Lubis, 2006). 11
Tugas  pokok  hakim  adalah  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  dalam  hal  ini  hakim  tidak
10 Sunario, Hasil webinar tentang Pembinaan Teknis Peradilan Agama Virtual: Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim. Dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021.
11 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17.
boleh memihak dalam menyelesaikan perkara yang diformulasikan dalam teks putusan. Bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya saja,  karena peraturan atau hukum adalah sebuah alat sedangkan yang menentukan pada produk pengadilan adalah putusan hakim sesuai fakta yang  konkrit. Hal ini sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Dalam pertimbangan yang selanjutnya majelis hakim menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan alat bukti, baik surat maupun saksi HS bin RO dan Hr H bin AS serta sumpah Pemohon I dan Pemohon  II di depan  persidangan,  diperoleh  fakta  dari  keterangan  saksi.  Bahwa  setelah  mendengar keterangan dari saksi, Pengadilan menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam.
Sejalan  dengan  analisis  penulis  bahwa  pertimbangan  hakim  diatas  memandang penting  fakta  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  hal  ini  berarti  yang  bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkrit. Adapun hal lain yang tidak dipertimbangkan  dalam  pertimbangan  hukum  putusan  hakim  Pengadilan  Agama Bandung Nomor Perkara 202/Pdt.P/2019/PA.Badg adalah petitum permohonan angka 3 yaitu:
“Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  laki-laki bernama M.R.S yang lahir tanggal 04 Mei 2017”
Hal  ini  berarti  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  secara  materil  saja (pernikahan  yang  sah  menurut  agama/kepercayaan  tanpa  ada  pencatatan),  atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya. Tentang anak yang lahir dari perkawinan tanpa ada pencatatan yang sah sejak dari dahulu hingga sekarang masih menjadi perbincangan dalam forum diskusi hukum. Pasalnya tidak ada peraturan yang baku untuk mengatur secara khusus mengenai hal anak yang lahir dari  pernikahan  siri,  padahal  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Thn  1974 menyatakan  bahwa  kedudukan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tanpa  ada  pencatatan yang  sah  akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah,  namun  hingga  kini  peraturan dimaksud tidak pernah diterbitkan.
Meskipun  ada yurisprudensi putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  yang memberikan  pencerahan  mengenai  hubungan  keperdataan/nasab  bagi  anak  dari perkawinan tanpa ada pencatatan yang sah, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah  (Anonimus,  2010),  namun  dalam  putusan  itu  tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan pembuktian dimaksud dan melalui “Lembaga” apa pemeriksaan itu dilaksanakan.
Dalam  Buku  II  Revisi  Tahun  2010 Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi Pengadilan disebutkan  bahwa  pengakuan  anak  dapat  diajukan  secara  voluntair  yaitu adanya  permohonan  dari  ibu  kandung  si  anak  agar  anak  kandungnya  itu  dinasabkan kepada laki-laki yang menurut pengakuannya adalah ayah biologisnya. Jika hal ini terjadi, maka tata cara pengajuan permohonan penetapan asal usul anak ini bersifat voluntair , yaitu  pihak  yang  berkepentingan  sebagai  subjek  hukum  mengajukan  permohonan  ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal (Mahkamah Agung RI Dirjend Badilag, 2011). 12 Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, fundamentum  petendi/posita  dan  petitum.  Biasanya  dalam  perkara  yang  bersifat voluntair  yang  mengajukan  adalah  seorang  laki-laki  sebagai  Pemohon  I  yang  mengaku dirinya memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuinya, dan seorang perempuan sebagai Pemohon II yang mengaku ibu kandungnya.
Penulis meyakini bahwa dengan alasan tersebut majelis hakim mengesampingkan petitum  permohonan  angka  3  maka  perkara itsbat nikah  tidak  digabungkan  dengan perkara  asal-usul  anak,  karena  tidak  menjadi  bagian  perkara  yang  sama  melainkan dibedakan antara itsbat nikah dan asal-usul anak.
Dari sini kita dapat melihat bahwa hakim dalam memutus perkara tidak main-main mengaplikasikan suatu peraturan dan norma kedalam satu putusan, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta  menyelesaikan  perkara  yang  diajukan.  Dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu perkara  banyak  komponen  yang  diformulasikan  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu perkara seperti peraturan mana yang relevan untuk diterapkan kedalam putusan hakim, melihat  fakta  saat  proses  pemeriksaan  diruang  sidang,  hingga  menimbang  dengan melihat dari berbagai sudut pandang seperti kepada yurisprudensi hingga akhirnya hakim melakukan ijtihad dengan  meng istinbath, istinbath  adalah  suatu  proses  penemuan hukum  untuk  menetapkan  hukum  ketika  ada  pertentangan  satu  dalil  dengan  dalil lainnya 13 (Nurul Hakim, 2014).
Pada  intinya  penulis  mendorong  pekerja  hukum  yang  memiliki  gagasan  hukum progresif untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical . Terobosan tersebut bukan  berarti  anarki,  karena  masih  banyak  jalan,  metode  hukum,  teori  hukum  serta paradigma  baru  yang  dapat  diajukan  untuk  menyelesaikan  perkara.  Paradigma  hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Satjipto Rahardjo dalam bukunya, Negara Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya, menyampaikan  sebuah  gagasan  yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum terutama kepada sang Hakim
12 Mahkamah Agung RI Dirjend Badilag, Buku II Revisi Tahun 2010 Pedoman Pelakasanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan , (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 35-36.
13 Nurul  Hakim,  Kumpulan  Jurnal  Dosen  Unsu,  Eksistensi  ‘Illat  Sebagai  Sarana  Dalam  Istinbath Hukum, Kumpulan Jurnal Dosen. Vol. 7 No. 1 Tahun 2014.
agar  pemikiran  hakim  jangan  terbelenggu  dengan  positivisme  hukum  yang  selama  ini banyak  memberikan  ketidakadilan  kepada yustisiaben (pencari  keadilan)  dalam menegakkan  hukum  karena  penegakan  hukum  merupakan  rangkaian  proses  untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hokum. 14
Soerjono  Soekanto  mengatakan  secara  konsepsional  inti  dari  arti  penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejewantah  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Satjipto Rahardjo, 2009). 15 Hakim sebagai petugas keadilan, jika ada Hakim yang terbelenggu dan harus patuh kepada peraturan setingkat Sema maka negara  itu  adalah  negara  otoriter  karena  undang-undang  itu  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  putusan  hakimnya  mengacu  kepada  perintah  tersebut,  ini  berarti memberi kesan bahwa putusan hakim itu dibawah perintah. Jika putusan hakim seperti hal  tersebut  maka  hilang  jati  diri  hakim  sebagi  petugas  keadilan  karena  sudah mengganggu independsi hakim. Dampaknya para hakim tidak terbebas dari pengaruh dan mendapat  tekanan  dari  lingkungannya  sehingga  dalam  mengadili  suatu  perkara  hakim bisa  salah  mengimplementasikan  hukum  dalam  putusannya  tidak  sesuai  berdasarkan fakta yang terbukti dipengadilan.
Al-Qurán  menetapkan  bahwa  hak  laki-laki  mendapat  dua  bagian  dan  hak perempuan  mendapat  satu  bagian,  hal  itu  bisa  saja  berubah  oleh  hakim  dengan keilmuannya  dalam  hal  kepentingan  sesuai  fakta  dilapangan  dan  dalam  hal  keadilan, karena  itu  di  dunia  akademik/tataran  normatif  sebuah  aturan  itu  adalah  normanya, namun  keadilannya  yang  seperti  apa?  hakim  diperbolehkan  untuk berijtihad . Dapat disebutkan  bahwa  Al-Qurán  itu  sebagai  tataran  norma  dan  didalam  mencari  keadilan hakim bisa mencari dengan jalan ber ijtihad . Independensi hakim sebagai norma dimana para  hakim  bebas  dari  pengaruh  apalagi  tekanan  lingkungannya  dan  mengadili  suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum.
Setiap putusan Hakim wajib mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai Pasal 2 Ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman. Maka Tanpa irah-irah tersebut, putusan hakim tak punya nilai  apa-apa  ( non-executable ).  Artinya,  hakim  dalam  mengemban  amanatnya,  tidak sekedar bertanggungjawab kepada hukum dan pada dirinya sendiri atau kepada pencari keadilan, tetapi juga mutlak harus bertanggungjawab kepada Tuhan Sang Pencipta dan pemilik  hukum.  Hakim  hakikatnya  hanyalah  kepanjang-tanganan  Tuhan,  untuk menetapkan sebuah hukum (Has23).
14 Satjipto  Rahardjo, Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya ,  (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009), hlm. 67.
15 Ibid .
Hakim adalah profesi yang mulia ( officium nobile ) di sisi lain hakim adalah profesi yang sangat beresiko, hanya hakim yang berhak mendapat gelar “Yang Mulia”. Tidak ada pejabat  lain  yang  berhak,  bahkan  presiden  sekalipun.  Penulis  berpendapat,  karena beresikonya profesi hakim ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan ada tiga tipikal hakim dan  dari  ketiganya  dua  masuk  neraka  dan  hanya  satu  yang  masuk  surga.  Hakim  yang masuk  surga  adalah  hakim  yang  mengetahui  kebenaran,  serta  memutus  dengan kebenaran. Sedangkan dua tipe hakim tersisa, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran, namun tidak memutus dengan kebenaran dan hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutus dengan ketidak benaran itu, maka nerakalah yang siap melahap mereka.
Tidak  semata-mata  pikiran  hakim  yang  liar  untuk  berijtihad  akan  tetapi  tetap mengacu  kepada  keadilan  berdasarkan  konstruksi  pemikiran  yang  berkeadilan  demi Ketuhanan Yang Maha Esa didasari keilmuan yang menunjang untuk berijtihad dan sudah diupayakan  oleh  hakim  dalam  putusan  itu.  Gagasan  tersebut  diperkuat  dengan pernyataan Abdul Somad Batubara atau lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad saat menyampaikan ceramahnya pada undangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dirinya  menyampaikan  yang  paling  mulia  diantara  hakim  itu  adalah  Allah  SWT,  sesuai firman-Nya:
َ نيِمِكَ  حْلٱََِم كْح أِبََ هَّللٱََ سْي ل أ
“ Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? ” (QS. at-Tin: 8)
Hakim di dunia dibagi kepada tiga bagian, yaitu hakim yang menghukum tanpa ilmu pengetahuan, yang kedua adalah hakim yang menghukum dengan ilmu pengetahuan tapi tidak disertakan ilmu pengetahuannya karena terdorong oleh hawa nafsunya, dan yang ketiga hakim yang menghukum dengan ilmu pengetahuan di implementasikannya syariat Tuhan.
Jadi suatu aturan jangan dijadikan aturan utama, hakim bukanlah petugas undang- undang, ketika keadilan itu tidak persis bersenyawa dengan undang-undang maka hakim harus bekerja. Jadi Hakim itu bekerja demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan itu cita-cita Hakim membuat putusan, peraturan  itu  sebagai  alat  Hakim  dan  itu  dibutuhkan  disaat  ada  peristiwa  yang disidangkan oleh Hakim dan itu bersesuaian dengan undang-undangnya maka aturan itu kita  masukan  sebagai  bagian  dari  pertimbangan  hukum.  Jika  peraturannya  tidak  tepat diterapkan dalam putusan itu maka kita ber ijtihad . Hakim harus ber ijtihad maka Hakim masuk surga, cara kerja hakim itu karena keringatnya dan bukan karena ada peraturan yang hanya sedikit-sedikit atau tipis-tipis cocok untuk diterapkan.

## D. KESIMPULAN
SEMA berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja, sedangkan undang-undang adalah suatu peraturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  serta  berkekuatan  mengikat terhadap  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Secara  normatif  hukum  walaupun  SEMA dibuat oleh atasan dari para hakim dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung tidak menjadi keharusan  hakim  terbelenggu  dan  terpaku  pada  SEMA  melainkan  hakim  boleh mengesampingkan SEMA. Hakim bisa contra legem (mengesampingkan) peraturan bila menurut  hakim  bunyi  dari  peraturan  Sema  itu  tidak  relevan  untuk  di  terapkan  dalam putusannya,  situasi  ini  yang  bersifat  menentukan  pada  produk  putusan  hakim  (fakta konkret).
Daftar Pustaka (n.d.). Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman .
Anonimus. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari.
Hakim, Nurul. 2014. Kumpulan Jurnal Dosen Unsu, Eksistensi ‘Illat Sebagai Sarana Dalam Istinbath Hukum . Kumpulan Jurnal Dosen. Vol 7. Sumatera: 154.
Harahap, Yahya. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Henry  P.,  Panggabean.  2001. Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-Hari . Jakarta: Sinar Harapan.
Lubis,  Sulaikin.  2006. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana.
M.  F.,  Soeprapto.  1998. Ilmu  Perundang-Undangan:  Dasar-Dasar  Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius.
Mahkamah  Agung  RI  Dirjend  Badilag.  2011. Buku  II  Revisi  Tahun  2010  Pedoman Pelakasanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan .
Rahardjo, Satjipto. 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya . Yogyakarta: Genta Publishing.
Rosyadi, Aden. 2015 . Peradilan Agama di Indonesia . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
SEMA Nomor 3 Tahun 2018. 2018. Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan . Jakarta: Mahkamah Agung.
Soejono, Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-PRESS.
Sunario. 2021. Hasil webinar tentang Pembinaan Teknis Peradilan Agama Virtual: Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim . Webinar. 2021. Tentang Pembinaan Teknis Peradilan Agama Virtual: Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim .
Zamzami, Mukhtar. 2013. Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia . Jakarta: Prenada Media.