ANALISIS YURIDIS KONTRADIKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Julianto *

## Lim Siang Huat Group

## Abstract
The  issuance  of  Presidential  Regulation  Number  20  of  2018  concerning  the  Use  of Foreign  Workers  intended  to  increase  investment  has  caused  controversy  in  the community, the purpose of this research is to analyze and describe the contradictions that  occur  with  the  issuance  of  Presidential  Regulation  Number  20  of  2018 concerning  the  Use  of  Foreign  Workers  for  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower.  This  research  is  a  normative  research,  the  method  used  in  this  study  is the  collection  of  secondary  data  using  books,  journals,  research  results,  internet searches  and  related  regulations.  Government  continues  to  implement  the Presidential Regulation with consideration as a step in accelerating the national and regional development process by accelerating the transfer of science and technology and  increasing  foreign  investment  to  support  the  national  economy  and  expand employment opportunities through increased investment.
Keywords: Foreign Workers, Contradictions, Employment

## Abstrak
Penerbitan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  yang  dimaksudkan  untuk  peningkatan  investasi  telah  menimbulkan kontroversi  di  masyarakat,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan menguraikan  kontradiksi  yang  terjadi  atas  keluarnya  Peraturan  Presiden  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  atas  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang berbentuk  normatif,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengumpulan  data  sekunder  dengan  menggunakan  buku,  jurnal,  hasil  penelitian, penelusuran  internet  dan  peraturan  yang  terkait.  Pemerintah  tetap  menjalankan Perpres  tersebut  dengan  pertimbangan  sebagai  tahapan  dalam  mempercepat  proses pembangunan  nasional  maupun  daerah  dengan  jalan  mempercepat  alih  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  meningkatkan  investasi  asing  untuk  mendukung perekonomian  nasional  dan  perluasan  kesempatan  kerja  melalui  peningkatan investasi.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Kontradiksi, Ketenagakerjaan
* Alamat korespondensi : abang.jt@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Tenaga kerja sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional merupakan  salah  satu  modal  utama  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  oleh karena  itu  tenaga  kerja  harus  dibina,  baik  keahlian  maupun  keterampilannya selaras   dengan   tuntutan   perkembangan   pembangunan   dan  teknologi   agar dapat didayagunakan selektif dan semaksimal mungkin. 1 Tantangan pembangunan  nasional  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  bertambah  dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. 2
Dalam  menghadapi  lalu  lintas  orang  asing  setiap  negara  dimanapun letaknya,  demi  menjaga  keutuhan  dan  keamanannya,  mengadakan pengawasan  terhadap  orang  asing  dengan  mengeluarkan  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  keluar  masuknya  orang  asing  ke  negara  tersebut  atau  yang mengatur  orang  asing  yang  hendaknya  bertempat  tinggal  di  negara  tersebut. Ketika  seseorang  pindah  ke  negara  lain,  peristiwa  ini  dipandang  sebagai peristiwa  emigrasi,  namun  bagi  negara  yang  didatangi  orang  tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi. 3
Masuknya  orang  asing  ke  Indonesia  selain  membawa  dampak  positif di  lain  pihak  dapat  menimbulkan  kerawanan  sosial  maupun  ancaman  untuk ketahanan  nasional.  Untuk  itu  diperlukan  pengendalian  untuk  keluar  masuk orang asing,  baik  tenaga  kerja  asing  maupun  kunjungan  orang  asing lainnya. Seperti  halnya  terdapat  syarat-syarat  bagi  warga  negara  asing  yang  akan mengunjungi  suatu  negara  lain  baik  sebagai  diplomat,  pedagang  maupun turis. 4 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk mempermudah  masuknya  tenaga  kerja  asing  lewat  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  20  Tahun  2018.  Perpres  yang telah  ditandatangani  pada  26 Maret  tersebut  untuk  mendukung  perekonomian  dan  perluasan  kesempatan kerja melalui  peningkatan kerja.  Namun aturan  tersebut melanggar ketentuan didalam  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  yang  diberlakukan  mulai  29  Maret 2018  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  dikhawatirkan  berdampak  kontra produktif.  Perpres  baru  yang  menggantikan  Perpres  Nomor  72  Tahun  2014
1 Syarif, Pedoman  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia  Dan  Peraturan-Peraturannya , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 27
2 Gusmidah, Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan , (S2 Ilmu Hukum PPS-USU,2007), hlm. 2
3 Muhammad  Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi,  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan Nasional, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm.1
4 M.  Imam  Santoso, Perspektif  Imigrasi  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Nasional , (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 47
93
tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  memberi  berbagai  kelonggaran kepada  tenaga  kerja  asing.  Kelonggaran  ini  berisiko  mengancam  eksistensi dan peluang tenaga kerja lokal.
Menurut  hierarki peraturan perundang-undangan,  berdasarkan  Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden terletak di bawah undang- undang.  Pasal  7  ayat  (2)  dan  penjelasannya  menyatakan  kekuatan  hukum peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  hierarki.  Penjenjangan  setiap jenis  peraturan  perundang-undangan  didasarkan  pada  asas  bahwa  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  hal  ini,  Peraturan Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Oleh  sebab  itulah  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai “ANALISIS YURIDIS KONTRADIKSI
PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  20  TAHUN  2018  TENTANG TENAGA  KERJA  ASING  DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.”
B. Perumusan Masalah
a. Apakah  terdapat  kontradiksi  antara  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing terhadap Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003?
b. Apakah   kontradiksi   tersebut   dapat   dijalankan   berdasarkan   Peraturan Perundang-Undangan?

## C. Metode Penelitian
Dalam   tesis   ini,   penulis   akan   menggunakan   penelitian   hukum normatif,  yang membahas tentang Peraturan Presiden  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan adalah  pendekatan  Undang-Undang  atau  yuridis  yang  digunakan  untuk mengkaji  dan  menganalisa  Undang-Undang  atau  peraturan  yang  terkait dengan tenaga kerja asing.
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan yang mengikat, terdiri dari:
Pertama, Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 6 Tahun  2012  tentang  Imigrasi;  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing;  Peraturan  Menteri  Nomor  16
Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing;  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigarasi  Nomor  223  Tahun  2003  Tentang Jabatan-jabatan  di  Lembaga  Pendidikan  yang  Dikecualikan  dari  Kewajiban Membayar Kompensasi.
Kedua, Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan kejelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku kepustakaan, artikel,  jurnal  hukum  maupun  tulusan-tulisan  lain  yang  berhubungan  dengan topik bahasan peneliti ini.
Ketiga, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, serta bahan dari internet.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  Hukum  Normatif  hanya digunakan  teknik  studi  kepustakaan  dan  teknik  wawancara  yang  berfungsi sebagai  penunjang  data  dilakukan  tidak  terstruktur  yang  ditujukan  langsung kepada  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu karyawan-karyawan perusahaan, termasuk  dari  pihak  Pemerintah  yakni  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia  dengan  maksud  menguatkan  data  dan  memperoleh  informasi  yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif. Penelitian  ini  acapkali  di  sebut study  dogmatic atau  sering  dikenal  sebagai doctrinal  research .  Dalam  rangka  pendekatan  normatif  yang  terutama dilakukan  adalah  melakukan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan. Selain  metode  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  ini  juga  menggunakan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum dilakukan dengan memperhatikan  latar  belakang  politik  dan  ekonomi  dari  Negara-negara  yang diperbandingkan.  Dalam  hal  ini,  penulis  akan  mengadakan  perbandingan antara Negara-negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sedangkan tujuan dari penggunaan metode perbandingan hukum tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan  pemahaman  terhadap  sebuah  sistem  hukum  dengan  harapan dapat  menghasilkan  aturan  hukum  (media)  dan  para  ahli  hukum  yang  lebih baik.
D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Kontradiksi Antara Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pengertian  TKA  berdasarkan  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja  di  wilayah  Indonesia.  Penggunaan  TKA  di  Indonesia  merupakan suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena negara  kita  membutuhkan  TKA  pada  berbagai  sektor.  Kehadiran  TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi
yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian. 5 Pengaturan  TKA,  khususnya  yang  berkaitan  dengan perizinan  TKA,  perlu  penyederhanaan  dan  percepatan  penyelesaiannya demi  meningkatkan  investasi  di  Indonesia.  Peningkatan  investasi  akan diikuti  dengan  penciptaan  lapangan  kerja  baru dan  pada  akhirnya  akan meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara.  Penyederhanaan  yang dimaksudkan  pemerintah  tersebut  dilakukan  dengan  menerbitkan  Perpres TKA  dengan  menjadikan  pengesahan  RPTKA  sebagai  izin  untuk mempekerjakan  TKA.  Pengaturan  ini  merupakan  salah  satu  substansi dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi.
Sistem  hukum  yang  diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen  yang menyatakan  bahwa  sistem  hukum merupakan  sistem anak  tangga dengan kaidah  berjenjang.  Hubungan  antara  norma  yang  mengatur  perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut  sebagai  hubungan  super dan  sub-ordinasi  dalam  konteks  spasial.  Dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (UU  PPP),  Peraturan  Presiden  terletak  di  bawah undang-undang.  Pasal  7 ayat  (2)  UU  PPP  dan  penjelasannya  menyatakan  kekuatan  hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Penjenjangan  setiap jenis  peraturan  perundang-undangan  didasarkan  pada  asas  bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dalam  hal  ini,  Perpres  TKA  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  rendah  dalam  hierarki  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang.
Pertama,    dengan    adanya  Pasal  9  Perpres  TKA  berarti  pengesahan RPTKA  merupakan  izin  memperkerjakan  TKA.  Adapun  dalam  UU Ketenagakerjaan,  izin  mempekerjakan  TKA  dan  RPTKA  diatur  dalam pasal  yang  berbeda.  Izin mempekerjakan TKA diatur dalam Pasal 42 ayat (1)  UU  Ketenagakerjaan, sedangkan  RPTKA  diatur  dalam  Pasal  43  ayat (1) UU Ketenagakerjaan.  Artinya, pengesahan RPTKA bukan merupakan  izin  untuk memperkerjakan  TKA.  Dalam  hal  ini,  substansi dalam  Pasal  9  Perpres TKA  seharusnya  bukan  dalam  bentuk  Peraturan Presiden,  namun  harus dituangkan dalam bentuk perubahan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Kedua,  Pasal  10  ayat  (1)  Perpres  TKA  menyatakan  pemberi  kerja
5 Budi  S.  P.  Nababan,  “Perlunya  Perda  tentang  Retribusi  Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”, Jurnal Rechts Vinding BPHN, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hlm. 297-309
TKA  tidak  wajib  memiliki  RPTKA  untuk  mempekerjakan  TKA  yang merupakan  direksi  atau  anggota  dewan  komisaris  pada  Pemberi  Kerja TKA,  pegawai  diplomatik  dan  konsuler  pada  kantor  perwakilan  negara asing  dan  TKA  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah.  Pengecualian  ini  tidak sesuai Pasal 43 ayat (3)  UU Ketenagakerjaan  yang mengatur pengecualian hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara  asing.  Pasal  10  ayat  (1)  Perpres  TKA  memperluas  pengecualian dalam  UU  Ketenagakerjaan  dan  mengatur  norma  baru  yang  belum  diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Perpres TKA seharusnya merupakan peraturan pelaksanaan  dari  UU  Ketenagakerjaan  dan  bukan  membuat  norma  baru. Dalam  hal  ini,  perluasan  pengecualian  tersebut  seharusnya  diatur  dalam bentuk  perubahan  UU  Ketenagakerjaan,  bukan  dalam  Peraturan  Presiden. Pasal 10 Perpres 20/2018 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris  dan  direksi  serta  pekerja-pekerja  yang  dibutuhkan  pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan tidak perlu izin lagi, artinya mereka kerja tanpa  izin  lagi  dan  akibatnya  berpotensi  menurunkan  pemasukan kompensasi  TKA  dalam  bentuk  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) yang US$ 100 per orang per bulan. PNBP bisa menurun dari TKA. Dengan adanya  VITAS  yang  menjadi  pemberian  ITAS  maka  izin  TKA  dilakukan oleh Menteri Hukum dan  HAM  dalam  hal ini Ditjen  Imigrasi, dan PNBP- nya  masuk  ke  Kemkumham.  Padahal  di  aturan  UU  nomor  13  tahun  2003 yang  memberikan  izin  TKA  itu  Kemnaker.  Lalu  masa  izin  VITAS  bisa sampai dua tahun sedangkan visa bekerja hanya 1 bulan saja.
Ketiga, Pasal 19 Perpres TKA yang menyatakan pejabat imigrasi pada Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  memberikan  VITAS  paling lama  2  (dua)  hari  sejak  permohonan  diterima  secara  lengkap.  Presiden Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  menilai  proses pemberian VITAS selama dua hari sebagai pelonggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. 6
Keempat, Pasal 26 Perpres TKA yang mengatur bahwa setiap pemberi kerja  TKA  wajib  menunjuk  tenaga  kerja  Indonesia  sebagai  tenaga  kerja pendamping;  melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  tenaga  kerja Indonesia sesuai  dengan  kualifikasi jabatan  yang  diduduki  oleh  TKA; dan memfasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan  Bahasa  Indonesia  kepada  TKA. Menurut  Said  Iqbal,  ketentuan  tersebut  tidak  mencantumkan  secara  tegas kewajiban TKA untuk melakukan transfer of job dan transfer of knowledge TKI. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia
6 Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi- perpres jokowi-soal-tka, diakses 29 agustus 2018.
yang  harus  mendampingi  TKA  dan  diberi  pelatihan  oleh  pemberi  kerja TKA. 7
Penerbitan  Perpres  TKA  akan  menimbulkan  dampak  positif. Penyederhanaan  perizinan  TKA  akan  mendorong  meningkatnya  investasi di  Indonesia  dan  membuka  semakin  banyak  kesempatan  kerja.  Namun Perpres  TKA  juga  menimbulkan  dampak  negatif  yaitu  pertama, meningkatnya  TKA  akan  mengurangi  peluang  tenaga  kerja  Indonesia terutama skilled worker dalam mendapatkan kesempatan kerja.
Dengan  tidak  dibutuhkannya  RPTKA  bagi  TKA  sebagai  komisaris, direksi,  serta  pekerja  yang  dibutuhkan  pemerintah, secara  tidak  langsung berpotensi  menurunkan  kompensasi  TKA  dalam  bentuk  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNPB).  Ketiga,  meningkatnya  TKA  akan menambah  beban  pemerintah  dalam  hal  pengawasan  TKA,  sementara selama  ini  pemerintah  sering  menyatakan  memiliki  keterbatasan  dalam pengawasan  TKA,  khususnya  di  daerah.  Keempat,  pengaturan  dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan memungkinkan  dilakukannya  upaya  hukum  pengujian  materil  Perpres TKA ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPP.
2. Menjalankan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Secara  teori,  kewenangan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  tersebut  diperoleh  melalui  tiga  cara  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan mandat.  Indroharto  seperti  dikutip  Ridwan  HR  mengatakan  bahwa  pada atribusi  terjadi  pemberian  wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Di  sini  dilahirkan  atau diciptkan  suatu  wewenang  baru.  Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  legislator yang  kompeten  untuk  memberikan  atribusi,  wewenang  pemerintahan  itu dibedakan  antara: Pertama, Berkedudukan  sebagai organ  legislator ;  di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR  bersama-sama  pemerintah  sebagai yang  melahirkan  suatu  undang- undang,  dan  di  tingkat  daerah  adalah  DPRD  dan  Pemda  yang  melahirkan peraturan  daerah; Kedua, Bertindak  sebagai delegated  legislator ;  seperti Presiden  yang berdasarkan  pada suatu  ketentuan  undang-undang mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  di  mana  diciptakan  wewenang- wewenang  pemerintahan  kepada  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara tertentu. 8 Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada  oleh  badan  atau  jabatan  tata  usaha  negara  yang  telah  memperoleh
7 Ibid
8 H.D. Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 65
wewenang  pemerintahan  secara  atributif  kepada  badan  atau  jabatan  tata usaha  negara  lainnya.  Jadi  suatu  delegasi  selalu  didahului  oleh  adanya suatu  atribusi  wewenang.  Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  diambil pengertian bahwa di negara Republik  Indonesia organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (DPR dan  Presiden)  atau  perintah  langsung  dari  Undang-Undang  Dasar  1945 (konstitusi),  sebelum  menjalankan  pemerintahan  ataupun  untuk  membuat peraturan    perundang-undangan    tidak    terkecuali    Peraturan    Presiden.
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan; “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang  Dasar” ,  pernyataan  ini  mengandung  makna  bahwa  Presiden adalah  pemegang  kekuasaan  pemerintah  di  Republik  Indonesia. Kewenangan  Presiden  setelah  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945 dalam hal kewenangan legislasi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, Pasal  20  Ayat  (2)  “ Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untuk  mendapatkan persetujuan  bersama ”,  Pasal  20  Ayat  (4)  “ Presiden  mengesahkan rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama  untuk  menjadi undang-undang ”,  Pasal  22  Ayat  (1)  “ Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai pengganti  undang-undang ”.  Berkenaan  dengan  Pasal  13    Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  dalam  hal  materi  muatan  Peraturan  Presiden  menentukan “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang–Undang, meteri untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau meteri untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”. Dan didalam penjelasan  pasal  13 Undang-Undang No.  12 Tahun  2011 tersebut dijelaskan  bahwa “Peraturan  Presiden  dibentuk  untuk  menyelenggarakan peraturan  lebih  lanjut  perintah  undang-undang  atau  Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya”. 9 Peraturan        Presiden         adalah peraturan  yang  dibuat  oleh  Presiden  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang  Dasar  1945.  Peraturan  Presiden  dibentuk  untuk menyelenggarakan  peraturan  lebih  lanjut  perintah  Undang-Undang  atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahakan pembentukannya.                                       Hukum       yang      dibuat bukanlah hanya sekedar teks-teks, skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat  hukum  menjadi  stagnan,  keras  dan  kaku  ( lex  dura  sed  tamen
9 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 152
scripta )  atau  stagnan  dan  tidak  berubah,  melainkan  selalu  dapat  berubah atau  mengalir,  karena  hukum  berada  dalam  proses  menjadi (law  as  a process,  law  in  the  making). Ini  cukup  menarik  ketika  pada  tingkat  akal sehat  umum  diakui,  bahwa  hukum  buatan  manusia  memang  pasti  dapat berubah atau dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman.  Dalam  konsep  Hukum  Progresif  perubahan  yang  dimaksud barangkali  adalah  perubahan  yang  dinamis  dalam  rekayasa  sosial (engineering social) .  Sistem hukum progresive  yang dicetuskan oleh  Prof. Satjipto  Rahardjo  ini  menegaskan  juga  bahwa  hukum  itu  bukan  hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Tantangan  pembangunan  nasional  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan bertambah  dengan  hadirnya  perdagangan  bebas  dan  globalisasi  industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat  dihindari.  Lalu  lintas  tenaga  kerja  asing juga  semakin  padat  dengan berlakunya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  dimana  membawa dampak  masuknya  tenaga  kerja  negara-negara  ASEAN  ke  Indonesia. Pendapat dan jawaban pemerintah tentang dibentuknya Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 melalui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjelaskan  perpres  tersebut  dari  pandangan  pemerintah  bahwasanya sangat  tidak  benar  jika  Perpres  TKA  dianggap  tidak  berpihak  pada  TKI. Faktanya,  Perpres  TKA  justru  menjadi  instrumen  untuk  menggenjot penciptaan  lapangan  kerja  melalui  skema  investasi.  Dengan  investasi tersebut,  lapangan  kerja  tercipta  dan  ekonomi  kita  bergerak  lebih  cepat. Negara  ini  perlu  investasi  karena  kita  tidak  bisa  hanya  mengandalkan APBN.  Perpres  TKA  hanya  memberi  kemudahan  dari  sisi  prosedur  dan proses birokrasi perizinan agar tidak berbelit-belit. Perizinan yang berbelit- belit  itu  bukan  hanya terkait  TKA,  tapi  juga  izin-izin lain  terkait  investasi maupun  pelayanan  publik.  Presiden  ingin  semua  disederhanakan  dan diperbaiki agar lebih cepat dan efisien.
Dengan  pertimbangan  sebagai  tahapan  dalam  mempercepat  proses pembangunan  nasional  maupun  daerah  dengan  jalan  mempercepat  alih ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  meningkatkan  investasi  asing  untuk mendukung  perekonomian  nasional  dan  perluasan  kesempatan    kerja melalui  peningkatan  investasi,  pemerintah  memandang  perlu  pengaturan kembali  perizinan  penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  sebelumnya dianggap  terlalu  panjang  birokrasi  dan  memperbaiki  sistem  pengurusan perizinan yang akan diatur didalamnya. Pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo  telah  menandatangani  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing.  Pemerintah  tetap akan  menjalankan  Peraturan  Presiden  tersebut  meskipun,  terkait  dengan Perpres  yang  tidak  memperhatikan  pelaksanaan  keharmonisasian  dalam melakukan  penyusunan   isi  muatannya,   yang   mengakibatkan  timbulnya
100
kontradiksi dengan muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## E. Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  yang didapatkan adalah sebagai berikut:
1. Telah  terjadinya  kontradiksi  antara  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang  dimana  Pasal  9, Pasal  10  dan  Pasal  22  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2008  telah bertentangan  dengan  Pasal  42  dan  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003.
2. Dalam  pembentukan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pemerintah tidak melakukan harmonisasi dengan peraturan diatasnya yang tentunya sebagai pertimbangan dalam hal menyusun  sebuah  regulasi,  yang  bertujuan  agar  tidak  terjadinya  benturan hukum  maupun  multitafsir  namun  dengan  pertimbangan  sebagai  tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi  asing  untuk  mendukung  perekonomian  nasional  serta  perluasan kesempatan  kerja  melalui  peningkatan  investasi asing,  pemerintah  tetap menandatangani dan melaksanakan Peraturan Presiden tersebut.

## JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gusmidah, Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan , Medan: S2 Ilmu Hukum PPS-USU, 2007.
Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-Undang ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010.
Konijnenbelt, H.D. Willem, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: UII Press, 2003.
Muhammad  Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi,  Dalam  Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta: UI Press, 2004.
Syarif, Pedoman  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Di  Indonesia  Dan Peraturan-Peraturannya , Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

## Jurnal
Budi  S.  P.  Nababan,  “Perlunya  Perda  tentang  Retribusi  Perpanjangan  Izin Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  di  Tengah  Liberalisasi  Tenaga  Kerja Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015”,  Jurnal  Rechts  Vinding  BPHN,  Vol.  3 No. 2, Agustus 2014.

## Internet
Bedah          Pasal          Kontroversi          Perpres          Jokowi          soal TKA”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12- 295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres  jokowi-soal-tka,  diakses  29  Agustus 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Indonesia. Peraturan  Presiden  Nomor  20  tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing.