## Peran Agama dalam Pembentukan Dasar Falsafah Negara dan Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Nabila Eka Ramadhani Wahyudi 1 , Nurah Nufaisah 2 , Erwin Kusumastuti 3 e-mail: nabilaeka999@gmail.com 1 , nurahnufaisah@gmail.com 2 , erwinkusumastuti@gmail.com 3
Teknik Industri/UPN “Veteran” Jawa Timur , Teknik Industri/ UPN “Veteran” Jawa Timur , Dosen Pendidikan Agama Islam/ UPN “Vetetan” Jawa Timur

## Abstract
Indonesia  is  a  country  of  many  different  religions  and  beliefs.  In Indonesia there are six religions recognized by the state. Of the many religions  of  Indonesia,  religion  plays  an  indirect  role  in  creating  a mind-set in each of its people. These differences it led to the creation of an ideology of the state not through an easy process but through long  discussions  of  predecessors  who  held  high  regard  for  the godhead. Judging from the many religious teachings that exist, it has presented its challenge  as  to  the  extent of  the role religion plays  in ideologies  capable  of  resolving  conflict  of  differences  within  the country. Therefore, to address the issue, this writing deals with the relationship  and  implications  of  religious  values  at  the  base  of  the Indonesian state of Pancasila, using the hermeneutical method that focused  on  the  philosophical  excavation  of  the  early  idea  of  the establishment  of  the  state  of  Indonesia.  The  study  results  in  that within  each  of  them  please  Pancasila  there  are  always  religious values and application forms in every aspect of domestic life. It may be concluded  that religion and countries have  a relationship  that  is believed  to  bring  legal  and  social  pluralism  into  Republic  of Indonesia’s unity.
Keywords : Religion, Ideology, Constitution, State.

## PENDAHULUAN
Pancasila  merupakan  dasar  negara  yang  memiliki  fungsi  sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Pancasila juga merupakan jati diri  bangsa Indonesia  yang berfungsi  sebagai falsafah, ideologi, dan alat
pemersatu  bangsa  Indonesia  (Marhaeni,  2017).  Pancasila  sebagai  ideologi pemersatu akan tetap mengakui eksistensi norma agama, salah satunya yaitu norma agama Islam yang menjadi satu bahan sumber hukum nasional yang tercantum dan diakui pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD Negara Republik  Indonesia  1945.  Norma  agama  memiliki  kedudukan  dalam pembentukan  perundang-undangan  sebagai  sumber  hukum  materiil  dan dalam peraturan daerah yang bersifat konstitusional.
Akan tetapi, di masa sekarang Pancasila banyak menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila semakin hilang karena tergerus oleh  perkembangan  zaman  padahal  Pancasila  merupakan  roh  bangsa  yang akan selalu dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa. Pluralitas  serta  kebhinekaan  Indonesia  menyatu  dan  terikat  oleh  adanya Pancasila  sebagai  dasar  Negara.  Di  sisi  lain,  apabila  tidak  terfokus  akan kecenderungan negatif tersebut, peranan penting akan eksistensi dari agama Islam dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara diakui secara historis dan politis oleh the founding father Indonesia. Menurut pernyataan Sidney Hook dkk,  (1987)  yaitu  Islam  mengakui  bahwa  masyarakat  adalah  bagian  dari berbagai tujuan, salah satunya tujuan menjadi makhluk. Islam percaya bahwa setiap  individu  merupakan  tujuan  dari  dalam  dirinya  dan  negara  menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami relasi intensif antara nilai-nilai  agama  dengan  ideologi  pancasila  serta  mendalami  implementasi nilai-nilai agama sebagai salah satu sumber dari realitas eksistensi keutuhan bangsa dan masyarakat yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, dan peraturan hukum lainnya.
Pancasila  adalah  ideologi  yang  sangat  tepat  dalam  mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Sesuai dengan bunyi dari sila ketiga pancasila, “Persatuan Indonesia”, yang mempunyai arti bahwa kita sebagai warga negara harus  mampu  menempatkan  persatuan  kesatuan  sebagai  hal  yang  sangat penting  bagi  berlangsungnya  sebuah  kehidupan,  serta  menjadikan kepentingan  atau  keselamatan  bangsa  dan  negara  sebagai  kepentingan bersama atau kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi.

## METODE
Metode penulisan yang penulis gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode library  research .  Penelitian  ini  adalah library  research (penelitian kepustakaan),  yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan literatur  (kepustakaan),  baik  berupa  buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil penelitian  dari  penelitian  terdahulu.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka penulis menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai bahan referensi dimana  penulis  mencari  literatur  yang  sesuai  dengan  materi  dan  juga bersumber pada kajian empirik dari penelitian yang sudah ada terkait dengan pemahaman  Pancasila  dan  Agama  dengan  baik  dan  benar.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  studi  kepustakaan dengan review berbagai artikel jurnal internasional dan nasional, serta pustaka buku.  Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  yang  mana  pada  proses pengumpulan data dan penghimpunan berbagai informasi dilakukan dengan penelaahan (Creswell, 2007).
Dengan  metode library  research ,  penulis  melakukan  review  berbagai artikel  jurnal  nasional,  serta  pustaka  buku  sebagai  bahan  referensi  dimana penulis mencari literatur yang sesuai dengan materi dan juga bersumber pada kajian  empirik  dari  penelitian  yang  sudah  ada  terkait  dengan  pemahaman Pancasila dan Agama dengan baik dan benar.  Langkah-langkah dari penelitian ini  pada  dasarnya  adalah  sebuah  penelitian  yang  mana  pada  proses pengumpulan data dan penghimpunan berbagai informasi dilakukan dengan penelaahan.  Dalam  penelitian  ini,  agama  dilihat  dari  perannya  dalam pembentukan  ideologi  bangsa.  Agama  di  sini  sebagai  objek  penelitian, Implementasi  yang  kemudian  muncul  diantara  agama  dan  negara  yang berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Data  yang  tersedia  kemudian diinterpretasi dan dijelaskan secara teoritik.
Setelah  dilakukan  pengumpulan  data,  maka  data  tersebut  dianalisis untuk  mendapatkan  kesimpulan.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode analisis deskriptif dimana usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data,  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  datatersebut.  Metode  ini merupakan  penerapan  dari  metode  kualitatif.  Dengan  demikian  laporan
penelitian berisi kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Pancasila.
Pancasila  berasal  dari  bahasa  Sansekerta  dari  India  (bahasa  kasta Brahmana), menurut Muhammad Yamin pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal dalam bahasa Sansekerta, yaitu pañca yang artinya lima dan śyiila yang berarti batu sendi, alas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik/senonoh. Istilah  “sila”  juga  bisa  berarti  sebagai  aturan  yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang  menurut  adab  (sopan  santun);  akhlak  dan  moral.  Istilah  pancasila pertama kali dikenalkan oleh Mpu tantular pada zaman majapahit dalam salah satu  karyanya  yang  berjudul  “Kakawin  Sutasoma”.  Secara  etimologis, pancasila berasal dari istilah Pancasyiila yang artinya dasar yang memiliki lima unsur.  Pancasila  merupakan  jiwa  Bangsa  Indonesia,  pemersatu  bangsa Indonesia  yang  majemuk,  kepribadian  Bangsa  Indonesia,  dasar  negara,  dan hakikat  kehidupan  bernegara.  Pancasila  adalah  ideologi  negara  dan  juga sebagai  tujuan  bersama  bangsa  Indonesia  yang  diwujudkan  dalam pembangunan  nasional  berupa  menciptakan  masyarakat  adil  dan  makmur yang merata secara material maupun spiritual. Pancasila menjadi wadah bagi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merdeka,  bersatu,  dan  berdaulat dalam  pergaulan  dunia  yang  merdeka,  bersahabat,  tertib,  dan  damai  serta dalam  suasana  perikehidupan  bangsa  yang  aman,  tentram,  dan  tertib  serta dalam. (Kaderi, 2015)
Semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  berada  pada  Garuda  Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di  dada burung garuda tersebut terdapat perisai, berbentuk menyerupai jantung, yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam pancasila, yang artinya sebagai berikut:
1. Sila pertama; dilsimbolkan dengan bintang. Makna dari lambang bintang tersebut adalah sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha  Esa  kepada  umat  manusia.  Kemudian,  warna  alam  yang  menjadi
berkah  dari  Tuhan  dan  menjadi  sumber  segalanya  di  muka  bumi  ini digambarkan oleh latar belakang hitam pada lambang bintang emas.
2. Sila  kedua;  disimbolkan  dengan  rantai.  Mata  rantai  tersebut  berbentuk persegi  dan  lingkaran  yang  saling  mengaitkan.  Mata  rantai  berbentuk persegi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik, saling tolong menolong, antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Sila ketiga; disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki arti  tempat  berteduh  bagi  seluruh  Warga  Negara  Indonesia  untuk berlindung.  Pohon  beringin  memiliki  akar  tunggang  yang  kuat,  hal  ini memiliki  arti  persatuan  dan  kesatuan  Indonesia  yang  kokoh  tertanam dalam  akar  yang  kuat.  Sedangkan,  sulur-sulur  pada  pohon  beringin melambangkan suku, adat, kebudayaan, bahasa dan agama yang berbeda- beda di Indonesia.  Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila.
4. Sila keempat; disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan sosial yang suka bergerombol, berkumpul, dan kompak dalam mengambil keputusan.  Banteng  menjadi  lebih  kuat  dan  sulit  diserang  lawan  ketika mereka  sedang  berkumpul,  .  Jadi,  lambang  kepala  banteng  tersebut mengartikan  budaya  bangsa  Indonesia  yang  senang  berkumpul, bermufakat, dan berdiskusi. Manusia mengambil keputusan diumpamakan dengan Kepala banteng yakni yang harus dilakukan secara tegas.
5. Sila  kelima;  disimbolkan  dengan  padi  dan  kapas.  Padi  dan  kapas menggambarkan dua hal penting yang sangat dibutuhkan manusia untuk bisa  bertahan  hidup.  Padi  menggambarkan  ketersediaan  makanan  atau biasa  disebut  pangan,  sedangkan  kapas  menggambarkan  ketersediaan pakaian atau sandang. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia  akan  bisa  bertahan  serta  hidup  menjadi  nyaman.  Jadi,  setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan tanpa membeda-bedakan  status  sosial  setiap  Warga  Negara  Indonesia.  Suatu
negara  dikatakan  sejahtera  ketika  pangan  dan  sandang  bisa  terpenuhi dengan baik.

## 2. Pengertian Agama.
Perkataan agama berasal dari bahasa Sansekerta yang erat hubungan dengan agama Budha dan Hindu. Ada bermacam teori mengenai kata agama, salah  satu  diantaranya  menyatakan,  akar  kata  agama  adalah  “gam”  yang mendapat awalan dan akhiran “a”, sehingga menjadi a -gam- a. Kata “a” yang artinya tidak dan kata “gam” yang artinya pergi atau kacai. Jadi agama tidak pergi,  tidak  kacau,  tetap  di  tempat,  diwarisi  turun  temurun,  karena  agama memang memiliki sifat demikian. Ada juga pendapat yang mengatakan “gam” berarti  tuntunan,  karena  agama  memang  memberi  tuntunan.  Kata religion , dari  kata  religi  berasal  dari  bahasa  Latin.  Sementara  dalam  bahasa  Inggris, agama  disebut  religion;  dalam  bahasa  Belanda  disebut  religie  berasal  dari bahasa Latin relegere berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi, religion  atau  religie  dapat  diartikan  sebagai  aturan  hidup  yang  mengikat manusia  dan  menghubungkan  manusia  dengan  Tuhan.  Pendapat  lain mengatakan religere berarti mengumpulkan atau membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara  pengabdian kepada  Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca.
Dalam  bahasa  Arab  kata  yang lazim digunakan  untuk  menyebut  apa yang  dalam  bahasa  kita  disebut  agama  adalah ad-diin .  Al- Qur’an menggunakan  kata  “ din ”  untuk  menyebut  nama  semua  agama  dan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak sebatas kata “ diin ”, dalam Al- Qur’an dan Hadis Nabi, agama disebut juga dengan millah atau syari’ah . Kata “ diin ”atau ad-diin artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau  hari  kiamat.  Sedangkan  kata  millah  berarti  undang-undang  atau peraturan. Sedangkan s yari’ah berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Di dalam Al- Qur’an kata “ din ” sering dihubungkan dengan kata Al -Islam, Allah, al-Haq, Al-Qayyim.
Dalam  perspektif  sosiologi  agama  dipahami  suatu  sistem  interpretasi terhadap  dunia  yang  mengartikulasikan  pemahaman  diri  dan  tempat  serta tugas  masyarakat  dalam  alam  semesta.  Agama  secara  substantif  adalah
pengakuan  manusia  terhadap  kekuatan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  tampak yang  mengawasi  nasib  manusia  dan  berhak  atas  kepatuhan,  hormat  dan pujian.
Ada  beberapa  pendapat  yang  menjelaskan  tentang  pengertian  agama, namun  dari  berbagai  pendapat  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  agama  itu adalah  kepercayaan  kepada  Tuhan  yang  dinyatakan  dengan  mengadakan hubungan  dengan-Nya  melalui  upacara,  penyembahan,  dan  permohonan dalam  membentuk  sikap  hidup  manusia  menurut  atau  berdasarkan  ajaran agama tersebut.

## 3. Makna Ketuhanan Yang Maha-Esa.
Sila  pertama  pancasila  mengandung  pengertian  bahwa  setiap  Warga Negara  Indonesia  memiliki  kebebasan  untuk  menganut  agama  dan menjalankan ibadah yang sesuai  dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak Warga Negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama Warga Negara Indonesia, dan juga antar makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling mengayomi, dan saling menghargai.
Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagai sila pertama dalam Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki beberapa makna sila pertama dalam Pancasila yaitu “ Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena  Pancasila  lahir  untuk  melawan  kolonialisme  dan  imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Hal  ini  seperti  dicontohkan  pada  saat  perumusan  pembukaan  UUD  1945 tanggal 18 Agustus 1945, kerelaan para tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk - pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini tidak lepas dari cita -cita bahwa Pancasila  harus  mampu  menjaga  dan  memelihara  persatuan  dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Ini berarti, salah satu cita-cita bangsa yaitu mewujudkan persatuan dan persaudaraan di antara komponen
bangsa  telah  diwujudkan  oleh  tokoh-tokoh  Islam  yang  menjadi  founding fathers bangsa Indonesia.
Sila  pertama  yang  berbunyi  "Ketuhanan  Yang  Ma ha  Esa”  termasuk dalam  causa  prima  atau  sebab  yang  pertama.  Sedangkan,  sila  ketiga  yang berbunyi  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan dan perwakilan” diartikan sebagai kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat,  negara  bagi  rakyat,  dan  negara  oleh  rakyat.  Jadi  kesimpulannya, “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  harus  menjadi  landasan  dalam  melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara untuk rakyat, dan negara oleh rakyat. “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga menjadi satu kesatuan dengan sila -sila lain dalam  Pancasila  secara  utuh.  Hal  ini  dijelaskan  pada  saat  diadakannya Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta.
Negara melarang adanya paham atau ajaran komunisme dan atheisme, yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, adanya ketentuan yang masih tetap relevan dan kontekstual pada Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 yang membahas tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme Leninisme . Seperti dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi  bahwa  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap -tiap  penduduk  untuk memeluk agamanya masing- masing …” hal ini bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan atau kemerdekaan untuk tidak beragama atau ateis, terutama jika ateisme itu tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.
Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa sila pertama Pancasila NKRI  sangat  bermakna  luas  dan  dalam.  Sila  pertama  ini  tidak  membahas perihal  apakah  Tuhan  itu  banyak  atau  hanya  satu  seperti  anggapan  kita selama  ini,  tetapi  sesungguhnya  sila  ini  membahas  tentang  sifat-sifat mulia/luhur  yang  harus  dimiliki  oleh  segenap  warga  Negara  Indonesia.  Sila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" ini tidak bersifat memaksa atau arogan bahwa semua rakyat dan warga Negara Indonesia harus beragama yang
percaya terhadap Tuhan saja, tetapi juga membuka diri atau memiliki toleransi terhadap  agama  lain,  yang  juga  percaya  pada  banyak  Tuhan.  Diharapkan bangsa dan Negara Indonesia di masa yang depan dapat membuka diri bagi keberagaman  agama  yang  juga  mengajarkan  nilai-nilai  mulia  dan  luhur meskipun ada beberapa dari mereka yang memang tidak percaya adanya satu Tuhan.

## 4. Implikasi antara Agama Islam dan Negara.
Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, eksistensi dari agama  Islam  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  karena  terkandung ajaran  normatif  nilai-nilai  spiritual  dan  moral  di  dalam  menjalin  hubungan antara umat Islam dengan Sang pencipta yaitu Allah SWT, umat Islam dengan umat  agama  lain,  dan  umat  Islam  dengan  lingkungannya.  Hubungan  yang seperti  itu  juga  ditegaskan  di  dalam  Al-Qur'an  Surah  Al-Hujuraat,  13:  "Hai manusia, kami  menciptakan kamu dari seorang laki-laki  sorang perempuan dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu saling kenal mengenal" (Rahman, 2017).
Sudah  menjadi  fakta  bahwa  negara  sekuler  bukan  menjadi  ciri  dari Indonesia  karena  bangsa  ini  tidak  memisahkan  antara  negara  dan  agama. Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  membebaskan  kepada  rakyatnya dalam  menganut  agama  dan  memiliki  suatu  keyakinan  serta  kepercayaan. Oleh  karena  itu,  Indonesia  tidak  berdasarkan  atau  bertumpu  hanya  pada suatu  agama  tertentu.  Dalam  ajaran  islam,  yang  memiliki  peran  dalam pemeliharaan agama adalah sebuah negara. Tentu dibalik peran negara dalam mengurus  atau  mengayomi  rakyat,  menjaga  keamanan,  memberikan keselamatan, serta keharmonisan agama-agama lain yang ikut dijaga, negara juga berperan dalam perealisasian nilai-nilai syariat islam beserta akidah di dalamnya.  Indonesia  bukanlah  negara  yang  dengan  seenaknya  mencampuri urusan agama apabila terdapat sesuatu atau kejadian yang dapat merugikan negara (Supriadi, 2015).
Pada  dasarnya  hidup  manusia  diumpamakan  sebagai  lalu  lintas,  di mana manusia mengharapkan segala urusan hidupnya dapat berjalan secara bersama-sama demi mencapai tujuan dengan waktu yang instan atau cepat.
Oleh  karena  itu,  diperlukannya  peraturan  dalam  kehidupan  manusia  agar tidak  terjadi  yang  namanya  tabrakan  dan  benturan  di  antara  manusia- manusia  tadi,  sehingga  sudah  sepatutnya  manusia  agar  selalu  berpegang teguh pada pedoman yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw, yaitu kitab suci Al Quran dan sunnahnya. Islam adalah suatu agama yang istimewa dan sempurna karena didalamnya dimuat konsep dan prinsip tentang semua segi dalam  kehidupan  yang  diantaranya  meliputi  etika,  moral,  akidah,  serta petunjuk  di  bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang  membantu  manusia dalam  membangun  kehidupan  bernegara  yang  tentram  dan  sejahtera.  Dua konsep mengenai keagamaan dan kenegaraan telah dilakukan berbagai upaya dalam realitasnya di bidang sosial politik. Indonesia dianggap sebagai sebuah negara  yang  memiliki  tingkat  semangat  dalam  beragama  yang  tinggi,  tidak jarang digoyahkan oleh konflik solidaritas dan loyalitas dalam keagamaan yang terkadang  melampaui  sentimen  terhadap  nasionalisme  dan  kemanusiaan (Gunawan, 2014)
Agama  dan  negara  seperti  saudara  kembar  yang  membutuhkan  satu sama  lain.  Perumpamaan  tersebut  dikemukakan  oleh  Al  Ghazali.  Agama menjadi  pondasi  sedangkan  negara  adalah  penjaganya.  Sesuatu  yang  dapat runtuh adalah sesuatu yang tidak memiliki pondasi dan sesuatu yang tanpa penjaga  maka  sesuatu  tersebut  akan  hilang.  eksistensi  dari  sebuah  negara merupakan  keharusan  demi  ketertiban  dunia,  ketertiban  dunia  merupakan sebuah  keharusan  bagi  ketertiban  agama,  dan  ketertiban  agama  menjadi sebuah keharusan agar tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Peran agama  dalam  hubungannya  dengan  negara  yaitu  agama  menduduki  posisi penting  sebagai  kebenaran  yang  dijunjung  dan  diwujudkan  dalam  realitas sehingga dapat menjadi landasan pembangunan suatu negara. Dalam sebuah negara, agama memiliki empat faktor, antara lain yaitu agama sebagai faktor pemersatu,  agama  sebagai  pendorong  berhasilnya  proses  politik  dan kekuasaan,  agama  sebagai  legitimasi  sistem  politik,  dan  agama  sebagai sumber moralitas (Supriadi, 2015).
5. Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Pembentukan Dasar Negara.
Menurut  Haq  (2011),  seorang  penulis  buku,  pancasila  merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, dan semua sendi kehidupan dunia.  Indonesia  didirikan  dengan  dasar  Pancasila  yang  menganut  asas kebangsaan,  artinya  dasar  kesamaan  sebagai  bangsa  Indonesia  bukan  atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya. Pada sejarahnya, pembentukan Pancasila  melewati  proses  yang  panjang,  dari  perdebatan  hingga  akhirnya diputuskan  dan  diakui  sebagai  dasar  negara.  Nilai-nilai  syariat  Islam  akan selalu  terdapat  di  dalam  masing-masing  sila  Pancasila,  baik  secara  implisit maupun eksplisit.
a. Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa.
Arti  dari  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yaitu  bahwa  meskipun  Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi agama adalah sebuah nilai luhur yang dalam  penyelenggaran  negara  sangat  dijunjung  tinggi.  Soekarno  telah menegaskan  bahwa  kemerdekaan  Indonesia  merupakan  berkah  yang diberikan dari rahmat Tuhan. Oleh karena itu, prinsip dan konsep ketuhanan tidak  bisa  dilepaskan  dari  dasar  negara  Indonesia.  Indonesia  merupakan negara  dengan  beragam  agama  dan  hendaknya  para  pemeluknya  bertuhan secara berkeadaban di mana saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar pemeluk agama  yang berbeda. Hubungan keselarasan antara sila pertama Pancasila dengan nilai syariat Islam juga ditegaskan dalam Al Quran yang  memberitahu  kepada  seluruh  umatnya  agar  senantiasa  mengesakan Tuhan, seperti yang tercantum di dalam Surah Al Baqarah ayat 163 di mana arti dari ayat tersebut adalah “Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa.  Tidak  ada  Tuhan  melainkan  Dia  Yang  Maha  Pemurah,  lagi  Maha Penyayang”.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  dasar  dari  kehidupan  bernegara Indonesia adalah konsep ketuhanan. Dalam Islam, konsep ini disebut hablum minAllah yang berarti esensi dari  tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah Swt.
b. Sila kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Sila  ini  memiliki  arti  bahwa  bangsa  Indonesia  menghormati  dan menghargai  hak-hak  yang  ada  dalam  diri  setiap  pribadi  manusia  tanpa terkecuali. Pada sila ini ditunjukkan hubungan sesama manusia dan konsep hubungan  ini  disebut  Hablum  min  an-nas  yang  berarti  hubungan  sesama manusia dengan saling menghargai sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Melarang adanya tindakan diskriminasi antar umat manusia karena tidak ada perbedaan  hak  dan  kewajiban  sebagai  sesama  makhluk  ciptaan  Tuhan. Bersikap  adil  di  berbagai  hal  menjadi  prinsip  kemanusiaan  dalam  sila  ini, prinsip ini terdapat dalam Al-Quran surat al-Maidah, ayat 8 yang memiliki arti sebagai berikut, “Hai orang -orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang- orang  yang  selalu  menegakkan  (kebenaran).  Karena  Allah,  menjadi  saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
c. Sila ketiga; Persatuan Indonesia.
Persatuan adalah dasar terbentuknya negara Indonesia. Hal tersebut yang ingin ditunjukkan dari sila ketiga ini. Terdapat konsep persatuan dalam ajaran syariat  Islam,  antara  lain Ukhuwah  Islamiyah (persatuan  sesama  umat muslim) dan Ukhuwah Insaniyah (Persatuan sesama manusia). Dua konsep ini diharapkan berjalan beriringan agar tercipta kehidupan masyarakat yang tidak menimbulkan perpecahan dengan adanya perbedaan agama, suku, dan ras. Pentingnya  persatuan  juga  tercantum  dalam  Al-Quran,  salah  satunya  pada surat  Al- Hujurat  ayat  ayat  10  yang  memiliki  arti,  “Orang -orang  beriman  itu sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu,  damaikanlah  (perbaikilah  hubungan) antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap  Allah,  supaya  kamu mendapat rahmat ” .
d. Sila  keempat;  Kerakyatan  yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.
Sila  ini  menunjukkan  pentingnya  kehidupan  apabila  dilandasi  oleh musyawarah  karena  selaras  dengan  nilai  luhur  dalam  ajaran  Islam. Musyawarah adalah cara terbaik yang digunakan apabila ingin mencari solusi
karena semua pihak sama tinggi  tanpa membedakan. Dengan musyawarah, hasil  yang  disepakati  bersama  harus  dijalankan  dengan  perasaan  ikhlas. Dalam  Islam  konsep  musyawarah  dikenal  dengan  sebutan  syuura (musyawarah), yang juga terdapat dalam Al-Quran salah satunya Surat Asy- Syuura  ayat  38,  yaitu  Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka ” .
e. Sila kelima; Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila  kelima  mengisyaratkan  keadilan  dalam  proses  penyelenggaraan negara. Dalam ajaran Islam, diperintahkan kepada seluruh umat muslim agar selalu  berbuat  adil  dalam  melakukan  segala  hal  dan  menghindari  adanya pertikaian sehingga tercipta kehidupan tatanan sosial masyarakat yang baik. Cerminan konsep dari ajaran Islam mengenai keadilan, sejatinya terdapat di dalam  sila  ini.  Dalam  Al-Quran  dapat  dilihat  konsep  dari  keadilan  menurut ajaran  Islam  pada  surat  An- Nahl  ayat  90,  yaitu  “Sesungguhnya  Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ” . (Rohman, 2013)
Untuk pembahasan lebih lanjut, implementasi dari nilai-nilai agama ini tercermin,  antara  lain,  pertama,  Sila  pertama  Pancasila  diakui  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  merupakan  cerminan  dari  ajaran  Islam. Ditegaskan pula di dalam isi konstitusi UUD 1945 yang terdapat pada pasal 29  ayat  (1)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  UUDS  1950  bahwa  “Negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Kedua,  kedudukan  semua  agama  yang  ada  di dalam  Indonesia  itu  sama,  baik  yang  pemeluknya  mayoritas  maupun minoritas.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  setiap  warga,  dari  apapun agamanya akan memiliki hak yang sama di dalam politik secara konstitusional. Indikator mengenai hal ini berdasar pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS, dan Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950. Ketiga, warga negara memiliki  jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  dalam  memeluk  agama  dan
menjalankan ajaran agama tersebut dan memberikan fasilitas kepada seluruh umat  beragama  agar  dapat  menunaikan  perintah  agamanya  dengan  aman, tentram,  dan  damai  serta  dalam  mendirikan  rumah  atau  tempat  ibadah. Indikator tersebut dilihat dari Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945; Pasal 18, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 41 Konstitusi RIS; serta Pasal 18 dan Pasal 43 ayat (2), (3) dan (4) UUDS 1950 (Sadzali, 2020).

## HASIL PENELITIAN
Melalui  pembahasan  yang  sangat  panjang  dan  serius  disertai  dengan komitmen moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu keputusan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.  Para  pendiri  negara  Indonesia  telah  menentukan  pilihan  yang  inovatif dan  khas  tentang  bentuk  negara  dalam  hubungannya  dengan  agama. Mengingat  bahwa  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  yang  terdiri  atas  berbagai macam  agama,  etnis,  ras,  suku,  dan  budaya  yang  sangat  khas,  pastinya founding fathers bangsa Indonesia sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.
Soekarno  menguraikan  dasar-dasar  yang  perlu  dimiliki  bagi pembangunan  Indonesia  merdeka.  Dasar-dasar  yang  Soekarno  cetuskan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan,  kesejahteraan  (keadilan  sosial),  dan  ketuhanan. Kelima prinsip inilah yang Beliau namakan pancasila, dan diusulkan sebagai Weltanschauung  negara  Indonesia  merdeka  (Dewantara  2019).  Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila.
Sampai  akhir  rapat  pertama  pada  sidang  BPUPKI  masih  belum ditemukan  kesepakatan  untuk  perumusan  dasar  negara,  sehingga  akhirnya pada  tanggal  1  juni  1945  dibentuklah  panitia  kecil  yang  dinamai  Panitia Sembilan  untuk  membahas  berbagai  masukan.  Panitia  Sembilan  dengan beranggotakan  Ir.  Soekarno  sebagai  ketua  ketua,  Drs.  Moh.  Hatta  sebagai wakil ketua, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, H.  Agus  Salim,  KH.  Wachid  Hasyim,  Abdul  Kahar  Muzakir,  Abikoesno Tjokrosoejoso. Setelah melakukan kompromi antara empat orang dari kaum
kebangsaan  (nasionalis)  dan  empat  orang  dari  pihak  Islam,  tanggal  22  Juni 1945  Panitia  Sembilan  kembali  bertemu  dan  menghasilkan  rumusan  dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:
1. Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  islam  bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perjalanan  sejarah  mencatat  bahwa  Piagam  Jakarta  ini  mendapat perlawanan terutama dari pihak non-muslim dan juga dari Indonesia Timur. Akhirnya tujuh kata dalam sila pertama dicoret menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa” demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka.
Terjadi  banyak  perdebatan  di  antara  berbagai  kalangan  sebelum akhirnya Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Para tokoh muslim  Indonesia  tidak  menyetujui  karena  nilai-nilai  syariat  Islam  belum terakomodasi,  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit  dalam  sila-silanya. Kemudian  pada  perkembangannya,  Pancasila  dianggap  sebagai  akar  dari persoalan  kekisruhan  bangsa  ini  sehingga  muncul  kelompok  fundamentalis dan  ekstrimis  yang  menginginkan  syariat  Islam  menjadi  dasar  negara. Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada banyak tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, baik dari  kalangan  Muhammadiyah  maupun  kalangan  NU,  seperti  KH.  Wahid Hasyim, ini dijelaskan dalam tulisan Sahbana (2012). Kehadiran para tokoh ulama  tentunya  berdampak  pada  rumusan  Pancasila  yang  Islami,  yaitu Pancasila yang menampakkan kerahmatan lil ‘alamin ajaran Islam.
Namun,  terdapat  perubahan  kata  pada  sila  pertama  yang  semula “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  islam  bagi  pemeluk - pemeluknya" menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada waktu itu, muncul dua  ormas  islam  yang  menentang  bunyi  sila  pertama,  hal  ini  disebabkan
mereka  menyadari  bahwa  jika  syariat  islam  diterapkan  maka  secara  tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai negara Islam  yang utuh dan hal ini dapat  memojokkan  umat  beragama  lainnya,  bahkan  bisa  menyebabkan adanya  perpecahan.  Karena  itulah  sampai  detik  ini  bunyi  sila  pertama “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  berarti  pancasila  mensakralkan  agama. Tidak  hanya  islam  namun  kristen,  hindu,  dan  budha  sebagai  agama  yang resmi pada saat itu. Di Dalam Perubahan sila pertama inilah letak keselarasan pancasila dengan agama. Dengan Adanya sikap toleransi antar sesama warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki sikap toleransi antarumat beragama.
Agama  berasal  dari  Tuhan,  sebagai  pemilik  kebenaran  yang  mutlak, maka dari itu agama memiliki kebenaran yang serba ideal. Tetapi, kebenaran agama bukanlah berada pada ruang hampa yang bebas nilai. Agama berada dalam  suatu  realitas  obyektif  yang  secara  signifikan  mempengaruhi interpretasi maupun aktualisasi dari agama tersebut, bukanlah sesuatu yang otonom.  Agama  secara  ideal  harus  tampil  sebagai  kritik  kebudayaan,  atau bahkan  sebagai  pemusnah  segala  bentuk  ideologi  yang  destruktif  bagi kemanusiaan,  akan  tetapi,  pada  kenyataannya,  antara  agama  dan  budaya saling mempengaruhi atau bahkan saling memperalat satu sama lain.
Sebagai  kritik  kebudayaan,  agama  secara  ideal  harus  ditempatkan sebagai fenomena dalam keragaman budaya yang multikultural. Artinya, saat agama  mencoba  menerjemahkan  sebuah  realitas  sosial,  maka  ia  pun  harus mampu  secara  sinergis  membangun  kebersamaan  dengan  paham  lain  yang ada dalam realitas sosial tersebut. Namun demikian, adanya nuansa psikologis yang berbeda dalam pemeluk agama dan interpretasinya, memungkinkan juga terjadi  potensi  konflik  yang  membahayakan  integrasi  sosial  masyarakat. Soekarno menyadari betul bahaya semacam ini ketika merenungkan dasar apa yang tepat bagi bangsa Indonesia. Realitas yang terjadi dalam sidang BPUPKI menegaskan  hal  tersebut  ketika  kaum  nasionalis  dan  agama  saling melontarkan gagasannya. Pancasila yang diusulkan Soekarno telah diterima bersama sebagai pondasi bangsa. Kelima sila dalam Pancasila memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia amat menghargai perbedaan.
Konsep  pancasila  digali  dari  nilai-nilai  yang  luhur.  Pancasila  dapat dipahami dalam tiga tataran yakni nilai filosofis, nilai instrumental, dan nilai pragmatis (Moeldoko). Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia  Diterima  dan  ditetapkan  tanggal  18  Agustus  1945.  Pancasila merupakan  hasil  kesepakatan  luhur  para  pendiri  bangsa  dalam  mendirikan negara  Indonesia  Yang  terdiri  dari  keanekaragaman  suku,  ras,  agama,  dan budaya (Pluralitas). Pancasila yang secara sadar dan sengaja itu ditempatkan dalam  pembukaan  UUD  1945  sebagai  landasan  kefilsafatan  yang  mendasar dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu. Dengan demikian, maka Pancasila melandasi kebijakan-kebijakan dalam  penyelenggaraan  bernegara  dan  berbangsa  yang  dituangkan  dalam politik  hukumnya,  sejak  berlakunya  undang-undang  dasar  tersebut,  maka penyusunan dan pelaksanaan dari Sistem Tata Hukum Indonesia harus dijiwai Pancasila.
Berdasarkan  pemaparan  di  bagian  analisis,  agama  memiliki  peran penting yang sangat dibutuhkan demi meningkatkan daya tahan dan keuletan rakyatnya dan bangsa Indonesia secara totalitas. Ketangguhan dan keuletan itu  sendiri  harus  meliputi  aspek  dari  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga terpeliharanya eksistensi serta jati  diri  sebagai  bangsa  Indonesia  juga  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Bangsa Indonesia di masa  depan harus lebih memiliki keuletan dan ketangguhan agar mampu mengembangkan kekuatan di semua aspek kehidupan, yang biasa disebut dengan ketahanan nasional. Mengingat  begitu  pentingnya  peran  agama  di  dalam  menyatukan  persatuan dan  kesatuan  banga  Indonesia.  Peran  tersebut  saat  ini  masih  sangat  harus ditingkatkan  di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  hukum,  dan demokrasi. Apabila peran ini dilakukan secara nyata karena peran nilai-nilai spiritual,  religius,  moral,  dan  etik  sangat  strategis  dalam  memperkokoh persatuan, kesatuan, dan kerukunan hidup antar  umat beragama. Menurut Soemardjan dkk. (1992) secara historis ajaran dan nilai agama Islam mampu memotivasi  umat  Islam  untuk  berani  mengorbankan  jiwa  dan  raga  dalam merebut  kemerdekaan.  Secara  politis,  agama  Islam  menduduki  posisi
fundamental di dalam Pancasila, dimana para the founding father yang telah menunjukkan  kearifan  dari  pokok-pokok  pikiran  kebangsaan  tentu  dengan memposisikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utama  (Rahman, 2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan menyikapi hal tersebut, penulisan ini dibahas untuk mendalami relasi  intensif  antara  nilai-nilai  agama  dengan  ideologi  pancasila  dan mendalami  implementasi  nilai-nilai  agama  sebagai  salah  satu  sumber  dari realitas  eksistensi  keutuhan  bangsa  dan  masyarakat  yang  terkandung  di dalam  Pancasila,  UUD  1945,  dan  peraturan  hukum  lainnya  dengan menggunakan metode library research yang menitikberatkan pada penggalian pemikiran gagasan awal pendirian negara Pancasila sehingga didapatkan hasil bahwa  nilai-nilai  Islam  sangat  berkaitan  dengan  berdirinya  sebuah  negara, khususnya  dalam  aspek  ketatanegaraan  seperti  pada  saat  awal  perumusan dasar falsafah dan ideologi negara. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya contoh implikasi dari ajaran Islam di dalam hukum dan ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.
Penulisan  ini  diharapkan  mampu  menjadi  refleksi  bahwa  kita  sebagai umat manusia, khususnya warga Negara Indonesia, mampu dalam mengambil setiap keputusan selalu melibatkan norma-norma agama dan pancasila seperti dalam proses pembentukan dasar negara Indonesia. Bukan hanya mengambil keputusan,  tetapi  dalam  semua  aspek  kehidupan  kita  harus  selalu mengamalkan  nilai-nilai  pancasila,  karena  ketika  kita  mengamalkan  nilai pancasila maka secara tidak langsung kita juga mengamalkan nilai agama di dalamnya. Oleh karena itu, agama adalah sebagai jantung bagi pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Artikel dalam Jurnal:
Gunawan, E. (2014). Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam).
Jurnal Al Hikmah 15 (2) , 188-208.
Marhaeni, S. S. (2017). Hubungan Pancasila dan Agama Islam dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan 2 (2) , 112-118.
Rahman,  A.  R.  (2017).  PERAN  AGAMA  DALAM  MEMPERKUAT  INTEGRASI NASIONAL (DALAM PRESPEKTIF SEJARAH). Lensa Budaya, Vol. 12, No. 1 , 101-109.
Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila. Millah Vol. XIII, No. 1 , 205-215.
Sadzali,  A.  (2020).  Hubungan  Agama  dan  Negar  di  Indonesia:  Polemik  dan Implikasinya  dalam  Pembentukan  dan  Perubahan  Konstitusi  . Jurnal Hukum, 3 (2) , 341-375.
Shaleh,  A.  (2019).  Hubungan  Agama  dan  Negara  Menurut  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (2) , 237-249.
Shaleh,  A.  I.,  &  Wisnaeni,  F.  (2019).  HUBUNGAN  AGAMA  DAN  NEGARA MENURUT  PANCASILA  DAN  UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1945. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 2 , 237-249.
Sirajuddin.  (2015).  EKSISTENSI  NORMA  AGAMA  DAN  PANCASILA  DALAM PEMBENTUKAN  PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN. NUANSA  Vol. VIII, No.1 , 27-39.
Supriadi,  C.  (2015).  Relasi  Islam  dan  Negara:  Wacana  Keislaman  dan Keindonesiaan. Jurnal  Studi  Agama  dan  Pemikiran  Islam,  13  (1) ,  199- 221.
Buku:
Dewantara, A.  (2017a). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa  Ini. Yogyakarta: PT Kanisius.
Dewantara, A. W. (2017b). Alangkah hebatnya negara gotong royong: Indonesia dalam kacamata Soekarno. Yogyakarta: PT Kanisius.
Dewantara,  A.  (2017c). Filsafat  Moral  (Pergumulan  Etis  Keseharian  Hidup Manusia). Yogyakarta: PT Kanisius.
Dewantara,  A.  (2017d). Filsafat  Moral  (Pergumulan  Etis  Keseharian  Hidup Manusia). Yogyakarta: PT Kanisius.
Haq, Hamka. (2011). Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam . Jakarta: RM Books. Hook, Sidney, & Rikk. (1987). Hak Azasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Obor Indonesia.

## E-book :
Miswanto,  &  Agus.  (2012). Agama,  Keyakinan,  dan  Etika. From https://www.researchgate.net/publication/316124385_Agama_Keyakina n_dan_Etika_seri_Studi_Islam
Syahbana,  &  Ali.  (2012). Pancasila  dan  Keluwesan  Ajaran. From http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159- lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwesan+Ajaran+Islam-.phpx. Di- akses tanggal, 22-2-2013.
Alwi,  &  Kaderi.  (2017). Pendidikan  Pancasila  untuk  Perguruan  Tinggi. From https://docplayer.info/30049983-Drs-h-m-alwi-kader-m-pd-i- tinggi.html#download_tab_content
Dewantara,  W.  (2019). Diskursus  Filsafat  Pancasila  Dewasa  Ini. From https://www.widyayuwana.ac.id/2018/06/23/buku-diskursus- filsafat-pancasila-dewasa-ini/
Mardani.  (2017). Pendidikan  Agama  Islam  untuk  Perguruan  Tinggi. From https://books.google.co.id/books?id=8BVNDwAAQBAJ&printsec=frontc over&hl=id#v=onepage&q&f=false
Nurmanita,  &  Mutiara.  (2018). Harmonisasi  Pancasila  dan  Agama. From https://pasca.uns.ac.id/s2ppkn/wp- content/uploads/sites/54/2020/07/Prosiding-Harmonisasi-Pancasila- dan-Agama.pdf.
Rustam, & Rusya. (2018). Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. From http://respository.um-
palembang.ac.id/id/eprint/6578/1/SsWIDwAAQBAJ.pdf