Vol 5, No 1, September 2022; 306-328; doi.org/10.38189/jtbh.v5i1.356 ISSN 2654-5691 (online); 2656-4904 (print)
Available at: e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh
Penerapan Asas Keadilan Hukum ( Gerectigheit ) pada Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Kristiani
John Abraham Christiaan 1 kajong63@gmail.com

## Abstract
The  idea  of  this  writing  sets  off  from  the  discovery  of  the  unbalanced  application  of  the principle of justice in the case of blasphemy, where the application of the principle of justice is not based on pure legal norms. In the application of the principle of justice, it is still more influenced by the pressures of masses. With the pressure of masses, it should be used as a case example in this study. The law applied is a positive law that applies in Indonesia which is applied to anyone who violates the law. The method used in this study is a comparative study between legal research and religious research to find the sense of justice according to state law and Christian law, with the case studies of Kace and Waloni.  From the case study, it shows that the justice in Indonesia is tilted and very unbalanced. Cases of blasphemy are still  completely  influenced  by  the  unbalanced  application  of  the  principle  of  justice.  In seeking the justice of the state, Christians must stick to the Bible and Christ as the just judge. The unjust treatment and the insistence of the masses that required Pilate to impose a death sentence on the Lord Jesus is sufficient evidence that Christians with faith must be wise in their response to the laws of the state.
Keywords: justice; law; criminal; religion; Christian

## Abstrak
Ide  penulisan  ini  berangkat  dari  ditemukannya  penerapan  asas  keadilan  yang  tidak berimbang  dalam  hal  kasus  penodaan  agama,  di  mana  penerapan  asas  keadilan  tidak berdasarkan  kepada  norma  hukum  murni.  Dalam  penerapan  asas  keadilan  masih  lebih dipengaruhi oleh adanya tekanan masa. Dengan adanya tekanan masa, maka patut dijadikan sebagai  contoh  kasus  dalam  penelitian  ini.  Hukum  yang  diterapkan  adalah  hukum  positif yang  berlaku  di  Indonesia  yang  diberlakukan  kepada  barang  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran hukum. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi komparasi antara penelitian hukum dan  penelitian agama untuk menemukan rasa adil menurut hukum negara dan  hukum  Kristen,    dengan  studi  kasus  Kace  dan  Waloni.    Dari  studi  kasus  tersebut, menunjukkan  miringnya  neraca  hukum  Indonesia  yang  sangat  tidak  berimbang.  Kasus penodaan  agama masih  benar-benar dipengaruhi  oleh penerapan  asas keadilan yang tidak berimbang.  Dalam  mencari  keadilan  negara,  umat  Kristiani  harus  tetap  berpatokan  pada Alkitab dan Kristus sebagai hakim yang adil. Perlakuan tidak adil dan desakan masa yang mengharuskan  Pilatus  menjatuhkan  vonis  mati  kepada  Tuhan  Yesus,  sudah  cukup  bukti bahwa umat Kristiani dengan iman harus arif dalam menyikapi hukum negara.
Kata-kata kunci: keadilan; hukum; pidana; agama; Kristen
1 Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

## PENDAHULUAN
Dalam  teksnya  tahun  2011,  gagasan  negara  hukum  Indonesia”    Asshiddiqie, menjelaskan bahwa  sebagai bagian dari perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia  tahun  1945,  dalam  Perubahan  keempat  pada  tahun  2002,  dirumuskan  konsep negara hukum atau “ Rechtsstaat ”, yang selama ini hanya disebutkan dalam penjelasan  UUD 1945, secara tegas dalam  Pasal  1  ayat  (3) menyatakan  “Negara  Indonesia adalah Negara Hukum”.    Dalam  konsep  negara  hukum,  diidealkan  bahwa  yang  seharusnya  menjadi panglima dalam mengatur dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.  Oleh karena itu, jargon digunakan dalam bahasa Inggris “ the rule of law, not of man” ’  untuk  menegaskan  prinsip  negara  hukum  sebagai  “negara  yang  diperintah  oleh hukum, bukan negara yang memerintah. 2
Thomas  Takon  Pureklolon,  negara  hukum  dalam  pemikiran  politik,  berpendapat bahwa : “Rechsstaat” atau  negara hukum adalah  negara hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah  dengan  undang-undang.  Konsep  negara  hukum  juga  mendukung  apa  yang dianggap  adil  (misalnya  konsep  kebenaran  moral  berdasarkan  moralitas,  akal,  hukum, hukum  alam, dan agama). Dalam  negara konstitusional,  kekuasaan negara hanya sebatas melindungi  warga  negaranya  dari  penyalahgunaan  kekuasaan.  Warga  negara  memiliki kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan  dapat pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak-hak mereka. 3
Sebagai negara hukum, seharusnya hukum sebagai  panglima untuk menjunjung rasa adil atas segala perilaku warga negara, namun demikian apakah hukum sudah berlaku adil kepada  seluruh  warga,  seluruh  kelompok,  seluruh  etnis,  ataukah  justru  akan  dibenturkan dengan  rasa  tidak  adil  dengan  adagium “Summum  Ius  Summa  Ini  Uria” . 4 Rasa  adil  itu relatif, akan tetapi setidaknya ada keseimbangan dalam penerapan hukum bagi setiap warga negara,  setiap  kelompok  sosial,  keagamaan.  Tentang  keadilan  “Marco  Tulio  Ciceróna berpendapat dengan adagiumnya “Summum Ius Summa Ini Uria” . 5 Adagium ini bermakna bahwa  “keadilan  tertinggi  adalah  ketidakadilan  tertinggi,  di  mana  semakin  seseorang mencari  keadilan  akan  terbentur  dengan  ketidakadilan.  Masing-masing  orang  mempunyai
2 Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan , 2011.
3 Thomas Takon Pureklolon, Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik , ed. Uji Prastya Riyan Wahyudi (Sleman: Kanisius, 2020).
4 Dr.I.J. Van Apeldorn, PENGANTAR ILMU HUKUM , 18th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 23.
5 I.J. Van Apeldorn, PENGANTAR ILMU HUKUM .
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
persepsi  sendiri  tentang  rasa  adil.  Rasa  adil  itu  relatif,    akan  tetapi  setidaknya  ada keseimbangan dalam penerapan hukum bagi setiap warga negara, setiap kelompok sosial, keagamaan.
Menegakkan  hukum  seadil-adilnya  bagi  masyarakat  jalan  terbaik  menciptakan wibawa  hukum  dinegara  hukum.  Memberikan  sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  jalan  terbaik  menciptakan  wibawa  hukum.  Hukum dibuat  disertai  dengan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Dengan  demikian,  maka  hukum identik dengan sanksi. 6 Sekarang bagaimana sanksi yang ada diterapkan oleh negara sebagai wujud  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  di  tengah  masyarakat. Menjadi  sangat  penting  dipahami  oleh  negara  bahwa  kekuasaan  negara  harus  dapat menjalankan  hukum  dengan  baik  dan  adil.  Karena  itu,  hukum  menjadi  landasan  dari tindakan negara dalam rangka tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. 7 Dalam  konsep  negara  hukum  pengakuan  bahwa  hukum  mempunyai  kedudukan tertinggi  harus  bersandar  kepada  asas  legalitas  dan  juga  berbagai  macam  peraturan perundang-undangan  serta Supremacy  Of  Law .  Hal  ini  menjadi  modal  utama  dalam mewujudkan  penegakan  hukum  dalam  negara  Indonesia.  Untuk  itu  negara  memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan fondasi dasar yang tangguh untuk tercapainya hukum. Gejala  pelanggaran  hukum  akan  semakin  menjadi-jadi    bila  negara  tidak  mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat dalam menciptakan wibawa hukum. 8
Dalam  penulisan  ini,    peneliti  ingin  mengungkap  rasa  adil  dari  sisi  hukum  positif Indonesia,  dan dari perspektif Kristiani dengan mengambil contoh dua kasus yang  sedang ramai  diperbincangkan  yaitu  tentang  pola  kehidupan  beragama  yang  saling  menyerang, saling  menista  agama  satu  dengan  lainnya  yang  kemudian  menjadi  urusan  hukum,    dan dibenturkan  dengan  rasa  keadilan.  Peneliti  mengambil  contoh  dua  kasus  yang  menurut peneliti  terjadi  keputusan  yang  sangat  tidak  berpihak  kepada  satu,  dalam  mengambil sampling kasus; Muhammad Kace dan Kasus Yahya Waloni yang sama-sama di dakwa di hadapan  persidangan dalam kasus penodaan agama. Kedua kasus ini menarik untuk dikaji karena terjadi kepincangan hukum yang dilakukan oleh dua pengadilan yang berbeda dengan
6 Salman Luthan, “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 2 (2007): 166–184, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1066.
7 Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 173–190, https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362.
8 Oksidelfa Yanto, S.H., Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum , ed. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 7.
keputusan  yang  berbeda,  di  mana  Kace  diganjal  dengan  putusan  sepuluh    tahun  penjara, sedangkan Waloni hanya lima bulan penjara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali    norma-norma  hukum,  norma  sosial,    dan norma  agama  dari  ketentuan  perundang-undangan  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang diterapkan  untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah untuk membangun  wawasan hukum umat Kristiani agar dapat memahami dan berhati-hati terhadap tindakan hukum yang dilakukan pada saat berapologet, yang dapat menimbulkan akibat  hukum  terhadap  penodaan  agama  orang  lain,  membangun  wawasan  yang  iman percaya umat Kristiani sehingga lebih berhati-hati dalam memberitakan Injil Kristus, agar tidak  menimbulkan  tindak  pidana,  dan  kemudian  dituduh  melakukan  tindak  pidana penodaan  agama,  dan  agar  umat  Kristiani  lebih  bijaksana    dalam  menyikapi  rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh umat Kristiani.
Selain dari pada itu penelitian ini juga mengungkap keadilan dari perspektif Kristen yang di dasari Alkitab, mengangkat ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang sikap umat Kristiani dalam menilai keadilan manusia dan keadilan Tuhan. Nasehat Alkitab kepada umat Kristiani  agar  bersikap  arif  dan  bijaksana  dalam  menilai  dan  menghadapi  keadilan  dan ketidakadilan . Penelitian  dengan  judul:  Penerapan  Asas  Keadilan  Hukum  ( Gerectigheit ) pada Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Kristiani” merupakan judul penelitian yang disusun oleh peneliti dan setelah dilakukan pengecekan secara on line melalui google scholar judul penelitian ini tidak ada kesamaan dan/atau belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan judul ini, sehingga penelitian ini adalah suatu hal yang baru.

## METODE
Dalam  penulisan  ini,  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  mendasari penelitian  dengan  studi  kepustakaan  melalui  buku-buku,  jurnal  hukum,  jurnal  teologi. 9 Peneliti  juga  menggunakan  pola  penelitian  dengan  menyebarkan  angket  melalui  Google form  untuk  mendapat  jawaban  tentang  rasa  adil  bagi  umat  Kristiani  dalam  hal  penodaan agama bagi Tuhan umat Kristen dan dari angket tersebut dirangkum dalam suatu kesimpulan secara  jujur  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian.  Tujuan  penyebaran  angket  kepada responden bertujuan untuk mendapatkan jawaban apakah ada rasa adil dalam kedua contoh putusan  pengadilan,  bagaimana  pandangan  umat  Kristiani  terhadap  ketidakadilan,  dan apakah Tuhan Yesus perlu dibela dengan cara-cara yang dilakukan oleh sebagian apologet
9 Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan,” Jurnal Teologi Berita Hidup 3, no. 2 (2021): 249–266.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
Kristiani. Dalam penulisan ini, peneliti meng-komparasi penulisan teori hukum dan keadilan dari  para  pakar  hukum  serta  bagaimana  rasa  keadilan  bersumber  dari    Alkitab,  hal  ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasa adil sudah dirasakan  oleh umat Kristiani bersumber pada hukum positif negara dan hukum Tuhan yang bersumber pada Alkitab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  dan  Peraturan  yang  Mengatur  tentang  Agama  dan  Tindak  Pidana Agama
Dalam hukum positif Indonesia,  masalah  perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama masih bersumber pada beberapa undang-undang dan ketentuan yang merupakan produk  hukum  kolonial.  Perlindungan  terhadap  kehidupan  beragama  bersumber  pada “Pancasila  dan  UUD  1945”,  sedangkan  penjabarannya  secara  tegas  belum  ada  undang- undang  khusus  yang  mengatur,    sehingga  untuk  melindungi  warga  negara  dari  pelaku penodaan  agama  masih  bergantung  kepada  KUHPidana;    UU.  No  1  tahun  1946  Tentang Peraturan  Hukum  Pidana;      PNPS  No.  1/PNPS  Tahun  1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;  dan pada  kasus-kasus  penodaan agama kerap diterapkan UU. No.  19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU.RI. No.  11 Tahun 2008 Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak mengatur secara tegas tentang penodaan  agama,  tetapi  dalam  praktik  dapat  diterapkan  sebagai  pasal  yang  menjerat  para penoda agama.
Berikut  adalah  undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  tentang  kehidupan beragama dan tindak pidana  penodaan agama:
Pertama;  KUHPidana;    Terdapat    beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  kehidupan beragama, dan dugaan tindak pidana  penodaan agama adalah “156a. 157,  175, 177, 178, 179, 180, 503,  530,  545, 546,  dan pasal 547 KUHP. 10 Dari ketentuan KUHPidana tersebut di  atas,  pasal  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  penodaan  agama  adalah  pasal  156a  : “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
10 M.Hum. H.Dwidja Priyanto, S.H.M.H.,Sp.N. & Dr. Kristian, S.H., Delik AGAMA , ed. M.H. Prof.Dr. Achmad Hunaeni Zulkarnaen, S.H., 1st ed. (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2019).
Indonesia. b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 11
Kedua;  Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  1  Tahun  1946  Tentang Peraturan  Hukum  Pidana,    konsideransnya  menyatakan    sebelum  dapat  melakukan pembentukan  Undang-undang  hukum    pidana  baru,  perlu  peraturan  hukum  pidana disesuaikan  dengan  keadaan  sekarang. 12 Undang-undang  ini  tidak  mengatur  secara  tegas tentang Penodaan Agama, namun dalam penerapannya diterapkan untuk menjerat beberapa perbuatan pidana, termasuk tindak pidana penodaan agama. Pasal 14 ayat:   1) Barang siapa, dengan  menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan  bohong,  dengan  sengaja  menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun. 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita / mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita / pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum  dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. 13
Ketiga:  Undang-Undang    Nomor    1  tahun  1969  Tentang  Pernyataan  Berbagai Penetapan  Presiden  dan  Peraturan  Presiden  Sebagai  Undang-Undang,  telah  mengesahkan Perpres  RI.  Nomor  1/PNPS  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan  Agama. 14 Hal  ini  sangat  menarik,    karena  pada  pasal  4  Undang-Undang  ini, dimasukkan pasal 156a KUHPidana sebagai tindak pidana penodaan agama,   maka ancaman hukuman  maksimal  5  tahun  serta  unsur-unsur  tindak  pidananya  secara  mutlak  mengikuti ketentuan pasal 156 a KUHPidana.
Peneliti  tertarik  untuk  mencermati  beberapa  hal  dari  kalimat-kalimat  pada  pasal- pasal Penetapan Presiden RI. No.  1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.  Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,  menganjurkan  atau  mengusahakan  dukungan  umum,  untuk  melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau  melakukan  kegiatan- kegiatan  keagamaan  yang  menyerupai  kegiatan-kegiatan  keagamaan  dari  agama  itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 ay. (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi  perintah dan peringatan
11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1983).
12 DPRRI, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (Yogyakarta: Sekretaris Negara, 1946).
13 Ibid.
14 Hukum.itjen@kemenag.go.id, “PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA,” n.d.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
keras  untuk  menghentikan  perbuatannya  itu  di  dalam  suatu  keputusan  bersama  Menteri Agama,  Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri  Dalam  Negeri.    Ay.  (2)  Apabila  pelanggaran tersebut  dalam  ay.  (1)  dilakukan  oleh  Organisasi  atau  sesuatu  aliran  kepercayaan,  maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain hal setelah Presiden mendapat  pertimbangan  dari  Menteri  Agama,  Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri  Dalam Negeri.   Pasal 3:  Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri  Dalam  Negeri  atau  oleh  Presiden  Republik  Indonesia menurut  ketentuan  dalam  pasal  2  terhadap  orang,  Organisasi  atau  aliran  kepercayaan, mereka  masih  terus  melanggar  ketentuan  dalam  pasal  1,  maka  orang,  penganut,  anggota dan/atau  anggota  Pengurus  Organisasi  yang  bersangkutan  dari  aliran  itu  dipidana  dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 15
”R.  Soesilo”  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-komentarnya pasal  demi  pasal  ,  memberikan  ulasan  sebagai  berikut:  1.  Pasal  Ini  ditambahkan  dalam K.U.H.P.  dengan  perpres  tahun  1965  No.  1  pasal  4  (L.N  1965  No.3).  2.  Pasal  1  Perpres tersebut  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum  menceritakan,  menganjurkan  atau mengusahakan  dukungan  umum,  untuk  melakukan  penafsiran  tentang  suatu  agama  yang dianut di Indonesia untuk melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu;  penafsiran  dan  kegiatan  mana  menyimpang  dari  pokok  ajaran  itu.  3.  Barang  siapa melanggar ketentuan pasal 1 di atas, ia diberi peringatan dan perintah untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan  Menteri  Dalam  Negeri.  Jika  yang  melanggar  itu  suatu  organisasi  atau  Aliran Kepercayaan,  ia  oleh  Presiden  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Menteri  Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. 4. Jika setelah diadakan tindakan 2 sebagaimana tersebut dalam No. 3 di atas masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 itu, maka orang/organisasi atau anggota pengurus dari organisasi / aliran dipidana penjara selama-lamanya lima tahun. 16
Berdasarkan Penetapan Presiden RI.  No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini,  ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum pemidanaan  terhadap  pasal-pasal  dalam  KUHPidana,    maupun  dalam  Penetapan  tersebut. Hal-hal yang dilakukan sebelum pemidanaan menurut ketentuan ini adalah adanya teguran
15 Ibid.
16 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
dari ; Menteri Agama,  Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.  Teguran tertulis sebagai  tindakan  awal  dilakukan  untuk  memberikan  peringatan  terlebih  dahulu,  dan    jika masih tetap melakukan tindakan yang sama, maka pidana dapat dijalankan.
Keempat : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (  UU  ITE). Pasal yang paling sering digunakan dalam kasus-kasus penodaan agama adalah pasal 27 ay. (3) jo.  pasal 45 ay. (3) dan Pasal 28 ay. (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE.  Perbedaan UU. ITE dengan UU/Peraturan yang terurai di atas adalah bahwa pasal-pasal UU.ITE  tidak menyebutkan  secara  tegas  tentang  penodaan  agama,  tetapi  dalam  penerapannya  terhadap tindak  pidana  penodaan  agama  dianggap  sebagai  suatu  ujaran  kebencian,    jika  apa  yang disampaikan menyangkut penodaan agama tertentu di Indonesia.

## Contoh  Kasus  Penodaan  Agama,  dan  Penerapan  Pasal  Ancaman  Pidana  yang
Didakwakan dan Putusannya.
Kasus  penodaan  agama  yang  beberapa  waktu  lalu  diketahui  melalui  pemberitaan media  televisi,  koran  maupun  media online ,    yang  berkaitan  dengan  dua  agama  besar  di Indonesia  yakni    agama  Islam  dan  agama  Kristen,  dan  dalam  penelitian  ini,  peneliti mengambil contoh kasus yang terakhir ramai di media massa dan media sosial adalah kasus MKC  alias  Muhammad  KC,  dan  Kasus  Yahya  Waloni.  Muhammad  Kace  didakwa menghina agama Islam,  sedangkan Yahya Waloni didakwa menghina agama Kristen.
Dihimpun dari berbagai media pemberitaan tentang kasus penodaan agama oleh  Muh. Kace sebagai  berikut:  IndoSport , pada hari  Rabu, tanggal  25 Agustus  2021 12:52  WIB, memberitakan  ”Ditangkap  di  Bali,  Youtuber  Muhammad  Kace  Langsung  Digiring  ke Jakarta, karena  ucapan Muhammad Kace "Di kanal YouTube menyebut kitab kuning yang diajarkan  di  pondok  pesantren  menyesatkan  dan  menimbulkan  paham  radikal.  Kace  juga menyebut  ajaran  Islam  dan  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  benar  sehingga  harus ditinggalkan. 17 CNN  Indonesia,    hari  Rabu,  tanggal  25  Agustus    2021  pukul  12:31  WIB, memberitakan ”Jejak Kasus Muhammad Kace Berujung Penangkapan di Bali” yang menulis bahwa  Bareskrim  Mabes  Polri  menangkap  Youtuber  Muhammad  Kace  alias  Muhammad
17 “Ditangkap Di Bali, Youtuber Muhammad Kace Langsung Digiring Ke Jakarta - INDOSPORT,” accessed September 30, 2022, https://www.indosport.com/ragam/20210825/ditangkap-di-bali-youtuber- muhammad-kace-langsung-digiring-ke-jakarta.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
Kece  sebagai  upaya  setelah    POLRI    melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  dugaan penodaan agama yang dilakukan dirinya lewat unggahannya di Youtube. 18
Penangkapan  Waloni  dalam  kasus  penodaan  Agama  sebagaimana  dikutip  dari  : Detiknews,  hari  kamis,  26  Agustus    2021  18:36  WIB,  dengan  judul  berita  “Waloni Ditangkap  Terkait  Kasus  Penodaan  Agama"  Yahya  Waloni  dilaporkan  oleh  komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme , dengan pasal  dugaan penodaan agama terhadap Injil, menista agama Kristen dalam ceramah yang menyebut Bible Kristen  palsu, sebagaimana Laporan Polisi  Nomor:  LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM.  dengan  tuduhan;  dugaan  tindak  pidana Ujaran  kebencian,    dan/atau  permusuhan  individu,    dan/atau  antargolongan  (SARA). 19 Media  Suara  Surakarta.id;    pada  hari  Jumat,  tanggal  27  Agustus  2021    18:23  WIB, memberitakan  ”Yahya  Waloni  Ditangkap,  Bareskrim  Polri:  media  ini  menyamakan kelakuan  Yahya  Waloni  dengan  M.  Kece!”  inti  beritanya  adalah    Waloni  ditangkap  oleh Mabes  Polri  di  rumahnya  di  Bogor,  pada    kamis  26  Agustus  2021.  "Karena  diduga melakukan suatu tindak pidana yaitu berupa ujaran kebencian yang menjurus kepada  SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) serta  penodaan agama tertentu melalui ceramah yang diunggah di akun Youtube Tri Datu.
Dari  pemberitaan  pada  kedua  kasus  tersebut  tentang  Kace  maupun  Yahya  Waloni, jelas bahwa unsur-unsur yang dituduhkan kepada kedua orang tersebut adalah sama yakni: “PENODAAN AGAMA”. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan apakah pasal-pasal yang dituduhkan kepada kedua orang tersebut sama atau ada perlakuan yang berbeda.
Sebelum pembahasan tentang unsur-unsur dari pasal-pasal yang diterapkan pada kasus penodaan agama, ada baiknya dipahami terlebih dahulu  “unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana”,  sebagai berikut : a) Kelakuan dan akibat, (Perbuatan).  b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. c) keadaan tambahan yang memberatkan pidana. d)  Unsur melawan Hukum yang obyektif.  e)  unsur melawan hukum yang subyektif. 20
Selain unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktik peradilan hukum pidana dikenal ada dua hal yang cukup penting yaitu tempat kejadian perkara pidana ( locus delicti ) dan waktu kejadian perkara pidana ( tempus delicti ).  Tempat Kejadian perkara ( locus delicti ) penting untuk menentukan di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang,
18 “YouTuber Muhammad Kace Ditangkap Polisi Di Bali,” accessed September 30, 2022, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825110008-12-685037/youtuber-muhammad-kace-ditangkap- polisi-di-bali.
19 “Polri: Yahya Waloni Ditangkap Terkait Kasus Penodaan Agama,” accessed September 30, 2022, https://news.detik.com/berita/d-5697788/polri-yahya-waloni-ditangkap-terkait-kasus-penodaan-agama.
20 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana , 2nd ed. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), 123.
sedangkan waktu kejadian perkara ( tempus delicti ) penting untuk menentukan kapan tindak pidana  tersebut  terjadi.    Pasal  143  ay.  1;    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  mengatur  bahwa  Penuntut  umum  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  negeri dengan  permintaan  agar  segera  mengadili  perkara  tersebut  disertai  surat  dakwaan.  ay.2  ; Penuntut  umum  membuat  surat  dakwaan  yg  diberi  tanggal,  ditandatangani  dan    berisi:  a. Nama, umur atau Tgl.  lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, agama dan pekerjaan; b. Uraian secara cermat, jelas , lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan (unsur Tempus dan Locus Delicti ). Ay.3; Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam ay. 2 b. batal demi hukum. Ay.4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada  tersangka  /  kuasanya  /  penasihat  hukumnya  dan  penyidik,  bersamaan  dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. 21
Pada bagian ini peneliti ingin mengulas masing-masing kasus dengan persamaan dan perbedaan dalam  penerapan hukum pada kedua kasus tersebut sebagai berikut :
Dakwaan, tuntutan dan putusan; M.  Kace ,  Nama asli dari Kace adalah  Kasman bin Suned, berasal dari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. 22 Ditangkap   di Bali tanggal 25 Agustus 2021,  dalam dugaan tindak pidana penodaan agama Islam, kemudian dihadapkan  dalam  persidangan  pengadilan  negeri  Ciamis  dengan    nomor  perkara 186/Pid.Sus/2021/PN. Ciamis, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 14  UU. No.  1 / 1946  ,  jo. pasal 64 : 1 KUHPidana . Jo. pasal 45 A : 2 jo.  pasal 28 : 2  UU.  No. 11 / 2008 tentang ITE, telah diubah dan ditambah pada  UU.  No 19 / 2016, yang merubah UU. No.  11 / 2008 tentang ITE. Jo.  pasal 64 : 1 KUHPidana. Jo. pasal 156 KUHP pidana jo. pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. 23 Kace didakwa melanggar :  a)  UU. No.  1 tahun 1946,  pasal 14 ayat (1) dan ay. 2:   dengan ancaman  hukuman 10  tahun dan 3 tahun penjara;  Kace dituntut hukuman penjara maksimal 10 tahun sesuai  pasal 14 Ay. 1 UU. 1 tahun 1946, jo pasal 64 ay. 1 UU. tersebut. Melalui proses persidangan, majelis hakim pengadilan negeri Cimahi, menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama masa Kace
21 DPRRI, KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Dengan Penjelasan (Surabaya: Karya Anda, n.d.), 23.
22 “Siapakah Muhammad Kace Yang Dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte Di Rutan?,” accessed September 30, 2022, https://news.detik.com/berita/d-5731530/siapakah-muhammad-kace-yang-dianiaya- irjen-napoleon-bonaparte-di-rutan.
23 “JPU Baca Dakwaan 385 Halaman, Terduga Penista Agama Muhammad Kece Tertidur, Sampai Ditegur Hakim,” accessed September 30, 2022,
https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/182656578/jpu-baca-dakwaan-385-halaman-terduga-penista- agama-muhammad-kece-tertidur.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
berada dalam tahanan,". 24 Mendasari dakwaan berlanjut  yang didakwakan / dituntut kepada Kace, sebagaimana pasal 64 KUHPidana, maka pasal yang terberat yang tuntut adalah pasal 14 UU No. 1 / 1946, yang ancaman pidananya  maksimal 10  tahun.
Dakwaan, tuntutan dan putusan; Identitas Yahya Waloni adalah sebagai berikut : Nama Lengkap  Yahya Yopie Waloni, nama panggilan : Yahya Waloni Tempat dan Tanggal Lahir: di Manado 30 November 1970  Agama: Islam, Umur: 50 tahun (saat didakwa dalam persidangan),    Profesi:  Pendakwah. 25 Yahya  Waloni  dalam  beberapa  kali  dakwahnya menyatakan bahwa Injil Kristen adalah Fiktif, Palsu, Waloni juga memelesetkan Roh Kudus menjadi  roh  kudus,  Stepanus  menjadi  tetanus,  ia  juga  menyebut  spiritus,  cap  tikus.  Yang bertujuan untuk menghina agama Kristen di hadapan jamaahnya . Waloni didakwa dengan pasal alternatif, yakni Pasal 45 a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU. RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman  pidana  maksimal  6  tahun  penjara  jo.  pasal  156  a  KUHPidana    dengan  ancaman pidana  maksimal  lima  tahun  penjara  jo.    pasal  156  KUHPidana  dengan  ancaman  pidana maksimal  empat  tahun  penjara. 26 Dalam  persidangan Waloni :  dituntut  Jaksa  Penuntut Umum  agar  majelis  hakim  menjatuhkan  hukuman  7  bulan  penjara  dan  denda  Rp50  juta subsider  1  bulan  kurungan,    dikurangi  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dengan perintah  tetap  ditahan,  dan  majelis  hakim  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi, denda Rp 50 juta,    dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  Yahya  Waloni  harus menjalani pidana kurungan selama 1 bulan, sebagai pengganti. 27
Terjadi  perbedaan  penerapan  hukum  yang  sangat  miring  antara    kasus  Kace  dan Waloni.    Perbedaan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:    Kace  didakwa  dan  dituntut  dengan pasal 14 ayat (1) UU. No 1 tahun 1946 dengan maksimal ancaman adalah sepuluh tahun, jo pasal 64 KUHPidana tentang pidana berlanjut dan diterapkan pasal terberat dari beberapa pasal yang didakwakan dan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun.  Waloni didakwa dan dituntut dengan pasal 45a ayat (2) Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dengan  ancaman  maksimal  adalah  enam  tahun
24 “Jaksa Tuntut Yahya Waloni Pidana 7 Bulan Penjara Terkait Ujaran Kebencian - News Liputan6.Com.”
25 “Profil Dan Biodata Lengkap Ustadz Yahya Waloni, Mantan Pendeta Ditangkap Polisi Karena Singgung SARA - Rembang Bicara,” accessed September 30, 2022, https://rembangbicara.pikiran- rakyat.com/lifestyle/pr-1042475849/profil-dan-biodata-lengkap-ustadz-yahya-waloni-.
26 “Hari Ini Yahya Waloni Jalani Sidang Tuntutan Di PN Jakarta Selatan.”
27 “Jaksa Tuntut Yahya Waloni Pidana 7 Bulan Penjara Terkait Ujaran Kebencian - News Liputan6.Com.”
penjara, dituntut jaksa penuntut umum  7 (tujuh) bulan penjara denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh  juta  rupiah)  subsider  1  (satu)    bulan  kurungan,  dan  oleh  majelis  hakim  pemeriksa perkara menjatuhkan pidana kepada Waloni dengan 5 (lima) bulan penjara dipotong masa selama berada dalam tahanan, serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  subsider satu bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar.
Dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan hal- hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.    Dalam  pertimbangan  hal  yang meringankan dan memberatkan juga terjadi perbedaan yang sangat pincang yang berbanding sangat berbeda antara Waloni dan Kace.  Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Kace berpendapat,  tidak  ada  satu  pun  alasan-alasan  patut  yang  dapat  meringankan  hukuman terdakwa  Kace,    sedangkan  hal  yang  memberatkannya  adalah  karena  Kace/  terdakwa memiliki niat membagikan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam,  dan  sengaja disebar melalui  internet,  hal  ini  dianggap  oleh  Majelis  Hakim  Pemeriksa  perkara    bahwa,  hal  ini meresahkan umat Islam di Indonesia  dan juga umat Islam seluruh dunia. “Majelis hakim berpendapat, derajatnya bisa disamakan dengan orang yang pernah dihukum. 28
Terhadap  Waloni,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  yang menyidangkan  perkaranya  memberikan  pertimbangan  yang  memberatkan  adalah  karena perbuatan  Waloni  dinilai  menyebarkan  ujaran  kebencian  bermuatan  SARA,    serta  dapat merusak  kerukunan  umat  beragama,    padahal  kerukunan  itu  selama  ini  sudah  terjalin. 29 Waloni  dinilai  oleh  Majelis  Hakim  Pemeriksa  perkara  tidak  berbelit-belit  dalam persidangan,  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di  masa  mendatang,  dan Waloni merupakan tulang punggung keluarga.
Dalam hal  Kace dan Waloni, ada dua Majelis  Hakim pada dua Pengadilan Negeri yang  berbeda,  yaitu  Pengadilan  Negeri  Ciamis  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan. Dalam hal ini peneliti tidak bermaksud mengusik kemandirian hakim pada kedua pengadilan negeri tersebut, karena hakim adalah mandiri dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan Undang-Undang, namun dalam penelitian ini jelas sekali bahwa ada keputusan Hakim yang berbeda  antara  Kaca  dan  Waloni.  Putusan  dengan  pertimbangan  memberatkan  diberikan kepada  Kace  tanpa  sedikit  pun  mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan  Kace,
28 “Kasus Penistaan Agama, Muhammad Kece Divonis 10 Tahun Penjara - Nasional Tempo.Co,” accessed September 30, 2022, https://nasional.tempo.co/read/1579409/kasus-penistaan-agama-muhammad- kece-divonis-10-tahun-penjara.
29 “Rusak Kerukunan Umat Agama Bikin Yahya Waloni Divonis 5 Bulan Penjara,” accessed September 30, 2022, https://news.detik.com/berita/d-5894187/rusak-kerukunan-umat-agama-bikin-yahya- waloni-divonis-5-bulan-penjara.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
sedangkan  keadaan  Waloni  dengan  kelakuan  yang  sama  dengan  Kace  lebih  diuntungkan karena dalam hal menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan dengan  pertimbangan yang meringankan dan memberatkan Waloni. Penerapan  hukum  yang  demikian,  terasa  tidak  adil  bagi  masyarakat  awam,  dan  dapat menjadi polemik yang berkepanjangan, sakit hati, merasa tidak ada keadilan oleh karenanya enggan mencari keadilan, sehingga dalam hal ini adagium “Summum Ius Summa Ini Uria”, dapat menjadi acuan bagi orang yang tidak puas dalam mencari keadilan .

## Bagaimana Sikap Umat Kristiani terhadap Ketidakadilan
Untuk mendapatkan pendapat dari umat Kristiani untuk mengetahui  pandangan umat Kristiani    peneliti  memberikan  pertanyaan  kepada  tiga  puluh  lima    responden  tentang bagaimana sikap umat Kristiani tentang kasus penodaan agama, bagaimana sikap responden terhadap kedua putusan dalam penelitian ini, apakah Tuhan Yesus perlu dibela, apakah perlu ada upaya untuk membenarkan  permasalahan Iman Kristen terhadap pandangan yang sesat dari  orang  non  Kristen,  dan  peneliti  mendapat  jawaban  yang  pada  intinya  sama  terhadap kedua  kasus  tersebut.    Walaupun  responden  kecewa  dengan  putusan  yang  sangat  tidak berimbang,  responden  berpendapat  bahwa  keadilan  dunia  harus  ditegakkan  secara  adil. Menurut responden ketidakadilan dunia adalah hal yang wajar apalagi keadilan untuk kaum minoritas  adalah  suatu  hal  yang  wajar. 30 Demikian  juga  diberikan  pertanyaan  kepada responden, perlukah Tuhan Yesus dibela?; 99 % responden mengatakan Tuhan Yesus tidak perlu dibela dan tidak perlu didebatkan Ke-Tuhan-Nya, karena   Tuhan Yesus datang sebagai manusia  untuk  membela  dan  membebaskan  umat  Kristiani  dan  orang  percaya  dari  beban ketidakadilan dan beban dosa. Terhadap  sikap ketidakadilan, responden berpendapat bahwa Umat Kristiani tidak perlu membalas ketidakadilan manusia karena pembalasan adalah hak Tuhan  Yesus.  Responden  menganggap  perlu  ada  para  apologet  Kristen  yang  meluruskan masalah  secara  Alkitabiah,  terhadap  provokasi    orang-orang  yang  berusaha  menafsirkan ajaran Kristen bukan pada keadaan sebenarnya. 31
Orang Kristen  sering marah geram dan tidak dapat menerima suatu ketidakadilan, namun kita sebagai orang percaya harus tetap berpatokan pada Firman Tuhan dalam Alkitab, Kisah pemotongan telinga imam besar Yahudi ketika Tuhan Yesus akan ditangkap,  Alkitab mengisahkan bagaimana geramnya salah seorang murid Tuhan Yesus yang ingin membela Tuhan  Yesus  dengan  mencabut  pedangnya  dan  memotong  telinga  imam  besar  Yahudi
30 ‘Angket Melalui Google Form Kepada Tigapuluh Lima Responden’.
31 ‘Angket Melalui Google Form Kepada Tigapuluh Lima Responden’.
tersebut. Kisah pemotongan telinga ini dapat dibaca pada Matius 26:51-52  “ Tetapi seorang dari  mereka  yang  menyertai  Yesus  mengulurkan  tangannya,  menghunus  pedangnya  dan menetakkannya  kepada  hamba  Imam  Besar  sehingga  putus  telinganya.  Maka  kata  Yesus kepadanya:  "Masukkan  pedang  itu  kembali  ke  dalam  sarungnya,  sebab  barang  siapa menggunakan  pedang,  akan  binasa  oleh  pedang.  Selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Tuhan Yesus adalah ; “Tetapi Yesus berkata: "Sudahlah itu." Lalu Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya” (Luk. 22 :51).
Sikap dan teladan yang diberikan oleh Kristus,  wajib menjadi patokan umat Kristiani dalam  menyikapi  ketidakadilan  dunia. 32 Umat  Kristiani  ketika  dihadapkan  pada  suatu keadaan    ketidakadilan  dunia,  harus  selalu  berpegang  kepada  Firman  Tuhan.  Biarkanlah ketidakadilan itu dialami oleh umat Kristiani agar umat Kristiani semakin dewasa dan iman umat Kristen semakin bertumbuh dalam Kristus.

## Perspektif Alkitab: Memutuskan Perkara Adil, Arif dan Tidak Takut pada Tekanan Massa
Alkitab mengajarkan kepada orang Kristen, yang diberikan tugas melayani di dunia keadilan agar benar-benar adil dan mengambil keputusan harus berdasarkan iman percaya yang dilandasi Firman Tuhan,  dan memohon kebijakan dari Tuhan untuk dapat memutuskan suatu perkara.  orang Kristen yang bertugas dan dipercaya sebagai hakim negara, hendaknya tidak perlu takut terhadap tekanan masa sehingga kemudian menjatuhkan putusan yang tidak adil, tidak berdasarkan hukum.  Orang Kristen jika dipercaya negara menjadi hakim untuk menyidangkan  suatu  perkara,  harus  lebih  takut  Tuhan  dari  pada  takut  terhadap  desakan masa. 33
Kisah  raja  Salomo  dalam  kitab  1Raja-Raja  3  :  16-28  dapat  dijadikan  contoh  bagi hakim-hakim  yang  bertugas  di  pengadilan  negara  Indonesia  terkhusus  yang  beragama Kristen wajib belajar dari contoh kearifan raja Salomo dalam menyikapi dan memutuskan kasus  perebutan  anak  yang  terjadi  antara  dua  perempuan  sundal  yang  tinggal  dalam  satu rumah,  dan sama-sama melahirkan anak, kemudian anak dari salah satu perempuan sundal tersebut  meninggal  dan  perempuan tersebut  berlaku curang dengan mengaku bahwa  anak yang  masih  hidup  adalah  anaknya.    Raja  Salomo  dihadapkan  pada  suatu  peristiwa  yang menurut  hukum  cukup  sulit  untuk  pembuktian,  namun  Salomo  dengan  arif  dan  bijaksana
32 Berthold Anton Pareira, “Janganlah Kamu Melawan (Mat 5: 39),” Seri Filsafat Teologi 27, no. 26 (2017): 189–203, http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/71.
33 Firman Panjaitan and Marthin S Lumingkewas, “Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21: 22-25,” Jurnal Teologi Pengarah 1, no. 2 (2019): 73–84, https://journaltiranus.ac.id/ojs/index.php/pengarah/article/view/13.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
meminta pertolongan Tuhan agar Salomo dapat mengambil suatu keputusan yang adil, arif dan bijaksana serta tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga suatu keputusan yang dipimpin oleh Allah adalah keputusan yang benar, dan Salomo mendapatkan itu dari Allah sehingga keputusannya adalah Adil dan benar. 34
Penyelesaian  perselisihan  ini  oleh  Salomo  merupakan  contoh  klasik  mengenai hikmat  yang  ia  miliki.  Putusan  yang  bijaksana  ini  merupakan  pembuktian  bahwa  Allah menjawab doa Salomo dan memberinya hati yang paham menimbang perkara. Hikmat Allah tersedia bagi kita Ketika kita berdoa dan memintanya. Tetapi, seperti Salomo,  kita harus menggunakannya.  Menerapkan  hikmat  dalam  kehidupan  akan  menunjukkan  pemahaman kita. 35 Masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Hikmat Salomo tidak lama kemudian langsung diuji. Sejumlah kritikus meragukan dan berpendapat bahwa  peristiwa bukan  suatu  kisah  nyata,  akan  tetapi  hanya  sebuah  ilustrasi  untuk  memperkuat  jawaban terhadap  doa  Salomo.   Keraguan  itu  tidak   beralasan  karena  kisah  ini  adalah  benar-benar terjadi  dan  dialami  oleh  Salomo.  Ini  adalah  hal  pelik  bagi  Salomo  dalam  memutuskan perkara, di mana Raja Salomo dihadapkan pada masalah untuk memutuskan mana ibu dari ibu bayi yang mati dan  ibu dari bayi yang hidup, karena kedua perempuan sundal tersebut kendalikan kepada Salomo bahwa, bayi yang masih hidup tersebut adalah anaknya.  Salomo, kemudian bersikap dramatis dan memiliki cara yang bijaksana  untuk menguji belas kasihan ibu yang asli dengan menyuruh agar bayi yang hidup itu dibelah menjadi dua. Perempuan yang  anaknya  telah  meninggal  dan  membuat  keterangan  palsu  di  hadapan  Salomo  tidak sadar  bahwa  Salomo  sedang  membuat  suatu  jebakan  yang  bijaksana  untuk  menilai  siapa sebenarnya ibu yang asli dari anak yang masih hidup tersebut,  karena bagi perempuan yang naluri keibuan pasti akan keberatan karena memikirkan keselamatan dari bayi itu. Salomo kemudian memutuskan bahwa bayi yang hidup itu diserahkan perempuan yang berkeberatan keberatan terhadap ide Salomo untuk membagi dua anak itu. 36
Cara  memberikan  keputusan  yang  adil  dan  bijaksana  dicontohkan  langsung  oleh Tuhan  Yesus  kepada  kita  murid-murid-Nya  (orang  Kristen).  Kisah  Tuhan  Yesus  dan Perempuan Sundal dalam Yohanes 8 ayat 1-11 di mana ketika Tuhan Yesus sedang berada di  Bait  Allah  dan  sedang  mengajar,  datanglah  ahli-ahli  Taurat  dan  orang-orang  Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang  kedapatan berbuat  zina.  Orang-orang itu
34 Suriani Sukowati Arifin, “Hikmat Menurut Kitab Yakobus,” Diligentia: Journal of Theology and Christian Education 1, no. 1 (2019): 15–24, ojs.uph.edu/index.php/DIL.
35 Lembaga Alkitab Indonesia, ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible , ed. Gandum Mas (Malang, 2019).
36 “1 Raja-Raja 3:16 - Tafsiran/Catatan - Alkitab SABDA.”
menuduh perempuan tersebut tertangkap basah sedang berzina dan mereka ingin menjebak Tuhan Yesus  dalam suatu keputusan yang mungkin  terjebak dalam ketidakadilan. 37 Ahli- ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut tidak sedang menuntut keadilan, namun mereka ingin  menjebak  Tuhan  Yesus  dengan  suatu  keputusan  yang  mereka  harapkan  tidak  adil, sehingga  mereka  dapat  menyalahkan  Yesus,  (ay.7)  Dan  ketika  mereka  terus-menerus bertanya, Yesus bangkit berdiri dan  berkata kepada mereka bahwa, "Siapa di antara kamu jika merasa tidak berdosa, jadilah orang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu."   Dan setelah ketika Yesus  berkata demikian, ahli-ahli Taurat  dan orang-orang Farisi pergi  meninggalkan  Yesus  karena  mereka  tidak  mendapatkan  apa  yang  mereka  inginkan, karena  mereka  ingin  mencobai  Yesus  untuk  memberikan  pertimbangan  yang  salah  untuk mencari kesalahan Yesus. “kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa" Tuhan  Yesus  juga  tidak  menghukumnya  tetapi  pergilah  dan  bertobatlah,    serta  jangan berbuat dosa lagi" (ay.11).
Pimpinan-pimpinan  Yahudi  itu  sudah  tidak  memedulikan  hukum  Taurat  dengan menangkap  perempuan  itu  tanpa  orang  laki-lakinya.  Hukum  Taurat  mewajibkan  bahwa kedua  pihak  yang  berzina  dilempari  batu  (Im.20:10;Ul.22:22).  Para  pemimpin  itu memanfaatkan perempuan tersebut sebagai jebakan supaya mereka bisa memperdaya Yesus. Jika Yesus mengatakan perempuan ini tidak perlu dilempari batu, mereka akan menuduh- Nya  melanggar  hukum  Musa.  Kalau  Dia  menyuruh  mereka  untuk  menghukum  mati perempuan  itu,  mereka  akan  melaporkan  Dia  kepada  bangsa  Romawi,  yang  tidak mengizinkan orang-orang Yahudi  melaksanakan sendiri hukuman mati (18:31). 38
Dalam  tekanan    massa  Ahli-ahli  Taurat  dan  orang-orang  Farisi,  Tuhan  Yesus memberikan contoh bagaimana orang Kristen bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi tekanan  dan  jebakan  masa  yang  ingin  mencari  kesalahan  dalam  mengambil  keputusan. Orang Kristen mungkin saja sering melakukan hal yang tidak adil tidak bijaksana sehingga banyak yang mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi lebih dihadapkan pada bagaimana memenuhi keinginan masa. Tuhan Yesus tidak takut terhadap tekanan ahli Taurat dan  orang-orang  Farisi,  Tuhan  Yesus  tahu  bahwa  mereka  ingin  menjebak-Nya,  namun dengan arif dan adil Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana orang Kristen berhikmat
37 Daniel Kurniawan Listijabudi, “‘DAN YESUS MENULIS DI PASIR……’(PENELITIAN RETORIK TERHADAP KRISTOLOGI DAN UPAYA PEMATAHAN KEKERASANNYA DALAM YOHANES 8: 2-11),” GEMA TEOLOGI 31, no. 2 (2007), http://journal- theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/65.
38 Ira Imelda, “Menelaah Keberpihakan Yesus Terhadap Perempuan Korban Kepentingan Penguasa Studi Terhadap Injil Yohanes 7: 53-8: 11,” Gema Teologi 38, no. 1 (2014), http://journal- theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/179.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Menurut  Peneliti,  dalam  kasus  ini  sudah  cukup  bukti bahwa  Tuhan  Yesus  mengajarkan    bagaimana  hakim-hakim    yang  percaya  Yesus,  dalam melaksanakan panggilan tugas negara untuk menegakkan keadilan, wajib  menerapkan asas hukum “ Fiat Justitia Ruat Caelum ” Tegakan keadilan walaupun langit akan runtuh.

## Perspektif Alkitab: Contoh Hakim Yang Tidak Takut Tuhan
Alkitab  mengajari  bagaimana  orang  Kristen  berlaku  adil  dan  menyikapi ketidakadilan.  Hendaklah  hakim-hakim  yang  diberikan  tugas  oleh  negara    untuk memutuskan perkara berpedoman pada Firman Tuhan dalam Alkitab, dan sebagai  contoh peneliti menampilkan beberapa ayat sebagai  pedoman dan contoh dalam memutuskan suatu perkara dengan arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan. “Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah!(Am.5:7). Pengadilan seharusnya  merupakan  tempat  keadilan  di  mana  kaum  miskin  dan  tertindas  dapat menemukan  pertolongan.  Namun  sebaliknya,  tempat-tempat  itu  telah  menjadi  tempat ketamakan dan ketidakadilan. Nabi Amos mengatakan :  Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN mengerti segala sesuatu (Am. 28:5). Karena keadilan  merupakan  bagian  dari  karakter  Allah,  maka  seorang  yang  mengikut  Allah memperlakukan  orang  lain  dengan  adil.  Keadilan  dimulai  dengan  kepedulian  terhadap keadaan  orang  lain.  Orang  Kristen  tidak  boleh  masa  bodoh  dengan  penderitaan  manusia karena  Allah  tidak  berlaku  demikian.  Dan  tentu  tidak  boleh  memperparah  penderitaan manusia  melalui  praktik-praktik  bisnis  yang  menguntungkan  diri  sendiri  atau  kebijakan- kebijakan  pemerintah  yang  tidak  adil.  Pastikan  untuk  lebih  peduli  terhadap  keadilan  dari pada  kepentingan  diri  sendiri.  Orang  Kristen  tidak  bisa  mengaku  sebagai  pengikut  Allah namun tidak menghiraukan sesama.
Lebih lanjut Alkitab  mengisahkan seorang hakim yang lalim yang tidak takut Tuhan, tidak  menghormati  siapa  pun,    dan  seorang  janda  yang  datang  dan  terus-menerus  datang kepada hakim tersebut untuk meminta keadilan (Luk. 18:1-8). Kisah ini memberikan contoh kepada  para  hakim  Kristen  yang  bertugas  di  pengadilan  untuk  berhati-hati  dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Perumpamaan yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus memberikan suatu peringatan kepada Hakim agar tidak berlaku curang dan  tidak  adil  dalam  mengambil  suatu  keputusan.  Sebagai  seorang  Hakim,  Tuhan  Yesus memberikan perumpamaan tersebut dan menghendaki agar hakim selalu berdoa, memohon hikmat dari Tuhan sebelum memutuskan suatu perkara agar keputusan yang dibuatnya tidak
merugikan orang lain, dan lebih-lebih tidak berdosa di hadapan Tuhan. 39 Perhatikan contoh kasus raja Salomo yang telah terurai sebelumnya, bagaimana Salomo memohon hikmat dari Tuhan sebelum memutuskan perkara.
Kebiasaan  para  hakim  yang  tinggal  di  kota-kota  tertentu  memang  tidak  terpuji. Mereka tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapa pun.  Mereka  tidak peduli dengan hati nurani atau reputasinya, mereka  berdiri teguh dalam menghadapi murka Allah dan kritik manusia  terhadapnya  dan  tidak  peduli  dengan  kewajibannya  kepada  Tuhan  dan  manusia. Mereka    asing  dan  jauh  dari  kesalehan  dan  kehormatan,  dan  tidak  mengerti  keduanya. Karena jika rasa takut akan Tuhan tidak ada dalam diri seseorang hakim, maka  tidak ada yang  bisa diharapkan darinya. Orang fasik dan tidak manusiawi seperti itu sangat jahat, dan terlebih lagi dengan hakim yang berkuasa. Seorang hakim dengan kekuasaan tersebut harus berpedoman pada prinsip-prinsip agama dan keadilan, karena jika tidak,  hakim sebenarnya merugikan orang lain dari pada menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan. Salah satu kejahatan terbesar yang lihat oleh raja Salomo di dunia adalah bahwa di tempat pengadilan justru terdapat ketidakadilan (Pkh. 3:16). 40
Perhatikan  Lukas  8:5  “namun  karena  janda  ini  menyusahkan  aku,  baiklah  aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Hakim ini  memberikan  kemenangan  kepada  Janda  karena  hakim  takut  jika  mengalahkan  janda tersebut nama baiknya akan tercemar, sehingga hakim memutuskan perkara.
Bagaimana janda itu akhirnya mendapatkan apa yang dia minta dari seorang hakim yang  tidak  memedulikannya?.  Janda  itu  mendapatkan  apa  yang  dituntutnya  dari  hakim bukan  karena  hakim  tersebut  memutuskan  perkara  secara  adil,  akan  tetapi  hakim  itu memutuskan perkara dan mengabulkan tuntutan janda tersebut karena hakim merasa kesal dan sering terganggu dengan perilaku janda tersebut (ay. 4-5). 41
Kondisi seorang janda miskin dan resah  yang harus membawanya ke hadapan hakim karena telah dianiaya oleh seseorang yang menindasnya dengan kekerasan dan intimidasi. Jelas bahwa janda  ini ada menurut hukum berada dipihak yang benar, tetapi dia tampaknya ia tidak mau mengikuti aturan hukum  yang ditetapkan dalam usahanya mencari keadilan. Pertahankan hak saya melawan lawan saya, dengan kata lain, beri saya keadilan terhadap lawan saya. Bukan berarti membalas dendam atas semua yang telah dilakukan lawannya itu
39 Stevri Indra Lumintang, “BERIMAN DAN BERDOA KARENA ALLAH SUATU EKSPOSISI LUKAS 18: 1-8,” Missio Ecclesiae 1, no. 1 (2012): 1–25, http://jurnal.i3batu.ac.id/me/article/view/18.
40 Henry Matthew, Tafsiran Matthew Henry “ Injil Lukas 13-24,” ed. Barry Van der C Scoot, Stevy W TilaarJohnny Tjia, 1st ed. (Surabaya: momentum, 2009).
41 Norman Hillyer, Tafsiran Alkitab Masa Kini , 3rd ed. (Jakarta: OFM, 1983).
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
kepadanya, tetapi  dia hanya menuntut agar orang tersebut wajib mengembalikan apa yang telah  diambil  darinya  dan  bahwa  orang  tersebut  tidak  boleh  menindas  dirinya  sendiri. Perhatikan  bahwa  janda  miskin  biasanya  memiliki  banyak  musuh  yang  mengambil keuntungan besar dari kondisi mereka yang lemah dan tak berdaya untuk merampas hak-hak mereka dan biasanya menipu mereka dari harta benda yang tidak seberapa. Karena itu Hakim yang bertugas di pengadilan hendaknya jangan hanya menindas janda dengan kejam (Yer. 22:3), tetapi juga membela hak anak yatim, memperjuangkan janda (Yes1:17), dan menjadi pelindung mereka. Seorang hakim harus seperti Tuhan bagi mereka (Mzm. 68:5). 42

## Apologetika yang Santun dan Mencerminkan Kasih Kristus
Apologize artinya pembelaan diri  seperti “ Apologia pro vita sua” karya; pembelaan diri terhadap kehidupannya. Terdapat banyak sekali contoh apologi, baik dalam Perjanjian Lama, maupun Perjanjian Baru. Yesaya 40-55 memuji Allah Israel dan membandingkan Dia dengan ketiadaan yang disembah oleh para penyembah berhala. 43 Asal Kata Apologetika" adalah  apologia (Yunani), yang berarti "Pembelaan". contoh sangat dikenal dari penggunaan adalah  pembelaan  Socrates  di  hadapan  persidangan    Pengadilan  Athena.  Dalam  Alkitab Perjanjian  Baru,  kata  apologia  disebut  delapan    kali  pada  (Kis.  22:1;  25:16; 1Kor.9:3;2Kor.7:11;Flp.  1:7,16;  2Tim.4:16;  1Ptr.  3:15) apologeomai “Kata  Kerja” “membela” muncul sebanyak 10 kali (Luk.12:11; 21:14; Kis. 19:33; 24:10; 25:8; 26:1; 2, 24; Rm. 2:15; 2Kor.12:19). 44
Dari  penggunaan  tersebut,  jelas  bahwa  istilah  apologia  atau apologeomai dapat dikaitkan dengan pembelaan hukum, pribadi, atau doktrinal. Dalam penggunaan selanjutnya, istilah apologia (Pembelaan) digunakan sebagai istilah seni untuk kegiatan yang membela iman Kristen. Orang Kristen berusaha memberikan penjelasan dan jawaban atas kritik dan kesalahpahaman eksternal.  Kegiatan ini, yang diprakarsai  oleh para Rasul,  telah berlanjut sepanjang sejarah Gereja. Beberapa Bapa Gereja mencoba untuk melawan guru-guru sesat dan  pemerintah  Romawi,  yang  menganiaya  orang-orang  Kristen.  Mereka  dikenal  sebagai “apologists”/Para Pembela  seperti Justin Martyr, Clement dan Augustine. Secara umum,
42 Henry Matthew, Matthew Henry’s Concise Commentary On The Whole Bible (Nashville: Thomas Nelson Inc, 1997).
43 W.R.F. BROWNING, KAMUS ALKITAB, Panduan Dasar Ke Dalam Kitab-Kitab, Tema, Tempat, Tokoh, Dan IStilah Alkitabiah , ed. Liem Khiem Yang dan Bambang Subandrijo, 12th ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 42.
44 Yanjumseby Y. Manafe, Apologetika Kisten , ed. Febriaman Lalaziduhu Harefa (Klaten: Lakeisha, 2021), 1.
kita  dapat  mengatakan  bahwa  para  pembela  waktu  itu  lebih  banyak  berurusan  dengan masalah agama dan politik. 45
Amanat Agung memberikan semua orang Kristen kehormatan dan tanggung jawab untuk menyampaikan Kabar Baik hingga akhir zaman: “Karena itu pergilah,  jadikan segala bangsa  murid-Ku  dan  baptislah  mereka  dalam  nama  Bapa,  Anak  dan  Roh  Kudus”  (Mat. 28:18-20). 46 Setiap orang Kristen yang hidup hari ini memiliki cerita yang kompleks terkait dengan  momen  yang  sangat  penting  ini.    Masing-masing  dari  kita  memiliki  silsilah  iman yang dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Sepanjang  sejarah  estafet, banyak  yang telah melewati tongkat estafet kabar baik ini dari  generasi ke generasi, dan kini tongkat itu telah sampai kepada kita. Inilah giliran kita. Kabar baik dipercayakan kepada kita untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang di luar kita. 47
Lalu  bagaimana  orang  Kristen  berapologetika  yang  benar  dan  tidak  bertentangan dengan  Firman  Tuhan  dan  hukum  negara.  Menurut  pendapat    peneliti,  seyogianya  cara pembelaan terhadap Firman Tuhan yang benar adalah tetap mendasari Alkitab sebagai dasar teologi  Kristen,  oleh  karena  dalam  melakukan  pembelaan  tidak  perlu  menyinggung  kitab suci agama lain.
Kenapa demikian? Kita tidak perlu menyinggung agama atau kitab Suci agama orang untuk membela kebenaran Kristen. Kebenaran Kristen tersebar secara nyata dalam Alkitab. Namun  demikian  kewajiban  orang  Kristen  untuk  menjelaskan  tuduhan  atau  tafsiran  yang salah dari kitab Suci  Kristen (Alkitab)  adalah wajib.  Alkitab sendiri menyatakan bahwa jika seseorang tidak dikuasai Roh Kudus orang itu tidak dapat memahami kebenaran Firman Tuhan; Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.(Luk.24:45) . Pembelaan  iman  yang  benar-benar  Kristen  tidak  pernah  boleh  gagal  meninggikan Kristus  sebagai  Tuhan  di  atas  segala  hal,  termasuk  argumentasi  dan  cara  berpikir. Apologetika yang didirikan di atas batu karang lain, selain Kristus, tidak akan menghargai keagungan hikmat ilahi. Apologetika itu didirikan secara bodoh dan gegabah di atas pasir yang rapuh dari otoritas manusia. 48
45 Yanjumseby Y. Manafe, Apologetika Kisten .
46 Simon Simon, “Perintisan Gereja Dalam Konteks Digitalisasi Masa Kini,” Jurnal Salvation 3, no. 1 (2022): 59–69, http://jurnal.sttbkpalu.ac.id/index.php/salvation/article/view/51.
47 Elister E.McGrath, APOLOGETIKA DASAR , ed. Vincent Tanzil (Malang: Literatur SAAT, 2019), 11.
48 Greg L. Bahnsen, APOLOGETIKA PRESUPOSISIONAL, Dinyatakan Dan Dibela. , ed. Lukman Purwanto (Surabaya: Momentum, 2019), 3.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani

## KESIMPULAN
Penerapan Asas Keadilan ( Gerectigheid ) dalam hal penodaan agama masih tebang pilih,  dan terpengaruh oleh  tekanan masa,  sehingga penerapan pasal-pasal tidak berimbang dalam kedua kasus yang dijadikan sumber penelitian ini. Asas persamaan hak di hadapan hukum (equality before the  law) belum menjadi  prioritas dalam penegakan hukum  dalam kasus penodaan agama. Adagium “Fiat Justitia Ruat Caelum” yang menjadi salah satu dasar Pendidikan  hukum  di  Indonesia  masih  belum  dapat  dilaksanakan  secara  konsekuen,  dan masih sangat terpengaruh adanya tekanan masa dan arus mayoritas, sehingga keadilan yang diharapkan oleh semua warga negara Indonesia justru dibenturkan dengan adagium Marco Tulio  Ciceróna  (Ciceró:106-43SM)  disebut  sebagai  asas “summum  ius,  summa  iniuria” . Semakin orang mencari keadilan, akan terbentur dengan ketidakadilan. Keadilan sudah mati di  negara  hukum  karena  hakim  di  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran namun dalam hal penodaan agama masih berat sebelah dalam bersikap, tidak arif dan tidak bijaksana bahkan putusan hakim terhadap Kace mencerminkan bahwa hukum adalah alat dari kekuasaan mayoritas.
Umat  Kristiani  dituntut  untuk  tetap  tenang  dan  tabah  serta  berhikmat  dalam menyikapi pola kehidupan bernegara,  jika keadilan  tidak dan/atau belum  memihak kepada umat Kristiani. Alkitab harus menjadi landasan pijak umat Kristiani dalam menyikapi semua proses kehidupan bernegara. Tuhan Yesus sendiri mengalami ketidakadilan bahkan Ketika salah  satu  murid  melukai  telinga  Imam  Besar  Yahudi,  justru  Tuhan  Yesus  marah  dan menyembuhkan telinga imam besar Yahudi tersebut, oleh karena itu umat Kristiani harus mampu  mengikuti  ajaran  Tuhan  Yesus  tentang  bagaimana  mengampuni  orang  yang melakukan  kejahatan  dan  ketidakadilan.  Hakim  yang  beriman  kepada  Kristus  hendaknya melandasi Alkitab dalam mengambil keputusan dan dalam hal mengambil keputusan tidak takut  pada  tekanan  masa.  Hakim  Kristen  harusnya  bijaksana  dan  arif  dalam  memberikan pertimbangan hukum dan takut akan Tuhan sebagai landasan mengambil keputusan.

## REFERENSI
Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018):
173–190. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362.
Arifin, Suriani Sukowati. “Hikmat Menurut Kitab Yakobus.” Diligentia: Journal of Theology and Christian Education 1, no. 1 (2019): 15–24. ojs.uph.edu/index.php/DIL.
Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” In Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang
Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan , 2011. DPRRI. KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Dengan Penjelasan . Surabaya: Karya Anda, n.d.
———. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA . Yogyakarta: Sekretaris Negara, 1946. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum . Edited by 1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
Elister E.McGrath. APOLOGETIKA DASAR . Edited by Vincent Tanzil. Malang: Literatur SAAT, 2019.
Greg L. Bahnsen. APOLOGETIKA PRESUPOSISIONAL, Dinyatakan Dan Dibela. Edited by Lukman Purwanto. Surabaya: Momentum, 2019.
Henry Matthew. Tafsiran Matthew Henry “ Injil Lukas 13-24.” Edited by Barry Van der C Scoot, Stevy W TilaarJohnny Tjia. 1st ed. Surabaya: momentum, 2009.
hukum.itjen@kemenag.go.id. “PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA,” n.d.
Imelda, Ira. “Menelaah Keberpihakan Yesus Terhadap Perempuan Korban Kepentingan Penguasa Studi Terhadap Injil Yohanes 7: 53-8: 11.” Gema Teologi 38, no. 1 (2014). http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/179.
Indonesia, Lembaga Alkitab. ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible . Edited by Gandum Mas. Malang, 2019.
Listijabudi, Daniel Kurniawan. “‘DAN YESUS MENULIS DI
PASIR……’(PENELITIAN RETORIK TERHADAP KRISTOLOGI DAN
UPAYA PEMATAHAN KEKERASANNYA DALAM YOHANES 8: 2-11).”
GEMA TEOLOGI 31, no. 2 (2007). http://journal- theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/65.
Lumintang, Stevri Indra. “BERIMAN DAN BERDOA KARENA ALLAH SUATU EKSPOSISI LUKAS 18: 1-8.” Missio Ecclesiae 1, no. 1 (2012): 1–25.
http://jurnal.i3batu.ac.id/me/article/view/18.
Luthan, Salman. “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 2 (2007): 166–184. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1066.
Matthew, Henry. Matthew Henry’s Concise Commentary On The Whole Bible . Nashville: Thomas Nelson Inc, 1997.
Norman Hillyer. Tafsiran Alkitab Masa Kini . 3rd ed. Jakarta: OFM, 1983. Panjaitan, Firman, and Marthin S Lumingkewas. “Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis:
Tafsir Terhadap Keluaran 21: 22-25.” Jurnal Teologi Pengarah 1, no. 2 (2019):
73–84. https://journaltiranus.ac.id/ojs/index.php/pengarah/article/view/13. Pareira, Berthold Anton. “Janganlah Kamu Melawan (Mat 5: 39).” Seri Filsafat Teologi 27, no. 26 (2017): 189–203.
http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/71.
Pdt. Dr. Yanjumseby Y. Manafe, MA. Apologetika Kisten . Edited by Febriaman Lalaziduhu Harefa. Klaten: Lakeisha, 2021.
Prof. Moeljatno, S.H. Azas-Azas Hukum Pidana . 2nd ed. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984. Prof.Dr.H.Dwidja Priyanto, S.H.M.H.,Sp.N. & Dr. Kristian, S.H., M.Hum. Delik AGAMA . Edited by M.H. Prof.Dr. Achmad Hunaeni Zulkarnaen, S.H. 1st ed. Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2019.
Prof.Mr.Dr.I.J. Van Apeldorn. PENGANTAR ILMU HUKUM . 18th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerectigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia, 1983. Simon, Simon. “Perintisan Gereja Dalam Konteks Digitalisasi Masa Kini.” Jurnal Salvation 3, no. 1 (2022): 59–69.
http://jurnal.sttbkpalu.ac.id/index.php/salvation/article/view/51.
Thomas Takon Pureklolon. Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik . Edited by Uji Prastya Riyan Wahyudi. Sleman: Kanisius, 2020.
W.R.F. BROWNING. KAMUS ALKITAB, Panduan Dasar Ke Dalam Kitab-Kitab, Tema, Tempat, Tokoh, Dan IStilah Alkitabiah . Edited by Liem Khiem Yang dan Bambang Subandrijo. 12th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
Zaluchu, Sonny Eli. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.”
Jurnal Teologi Berita Hidup 3, no. 2 (2021): 249–266. “1 Raja-Raja 3:16 - Tafsiran/Catatan - Alkitab SABDA.” “Ditangkap Di Bali, Youtuber Muhammad Kace Langsung Digiring Ke Jakarta - INDOSPORT.” Accessed September 30, 2022.
https://www.indosport.com/ragam/20210825/ditangkap-di-bali-youtuber- muhammad-kace-langsung-digiring-ke-jakarta.
“Hari Ini Yahya Waloni Jalani Sidang Tuntutan Di PN Jakarta Selatan.”
“Jaksa Tuntut Yahya Waloni Pidana 7 Bulan Penjara Terkait Ujaran Kebencian - News Liputan6.Com.”
“JPU Baca Dakwaan 385 Halaman, Terduga Penista Agama Muhammad Kece Tertidur, Sampai Ditegur Hakim.” Accessed September 30, 2022.
https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/182656578/jpu-baca-dakwaan-385- halaman-terduga-penista-agama-muhammad-kece-tertidur.
“Kasus Penistaan Agama, Muhammad Kece Divonis 10 Tahun Penjara - Nasional Tempo.Co.” Accessed September 30, 2022.
https://nasional.tempo.co/read/1579409/kasus-penistaan-agama-muhammad-kece- divonis-10-tahun-penjara.
“Polri: Yahya Waloni Ditangkap Terkait Kasus Penodaan Agama.” Accessed September 30, 2022. https://news.detik.com/berita/d-5697788/polri-yahya-waloni-ditangkap- terkait-kasus-penodaan-agama.
“Profil Dan Biodata Lengkap Ustadz Yahya Waloni, Mantan Pendeta Ditangkap Polisi Karena Singgung SARA - Rembang Bicara.” Accessed September 30, 2022. https://rembangbicara.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-1042475849/profil-dan- biodata-lengkap-ustadz-yahya-waloni-.
“Rusak Kerukunan Umat Agama Bikin Yahya Waloni Divonis 5 Bulan Penjara.” Accessed September 30, 2022. https://news.detik.com/berita/d-5894187/rusak-kerukunan- umat-agama-bikin-yahya-waloni-divonis-5-bulan-penjara.
“Siapakah Muhammad Kace Yang Dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte Di Rutan?”
Accessed September 30, 2022. https://news.detik.com/berita/d-5731530/siapakah- muhammad-kace-yang-dianiaya-irjen-napoleon-bonaparte-di-rutan.
“YouTuber Muhammad Kace Ditangkap Polisi Di Bali.” Accessed September 30, 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825110008-12-685037/youtuber- muhammad-kace-ditangkap-polisi-di-bali.