Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6152

## PENURUNAN TARIF PPH, PENERAPAN E-REGISTRATION, E- FILING, E-BILLING DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP KREMBANGAN SURABAYA
Dinar Gusti Nabilah 1 , Munari 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 dinargustinabilah@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  membuktikan  secara  empiris  pengaruh penurunan  tarif  pph,  penerapan e-registration , e-filing,  e-billing ,  dan  sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  pada  KPP  Krembangan  Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah  data  primer.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penurunan  tarif  pph berpengaruh  positif  tidak  signifikan,  penerapan e-registration berpengaruh  positif  dan signifikan,  penerapan e-filing berpengaruh  positif  dan  signifikan,  penerapan e-billing berpengaruh positif dan signifikan, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan.  Simpulan,  bahwa  teknologi  yang  diterapkan  dalam  sistem  perpajakan berdampak signifikan terhadap patuhnya wajib pajak.
Kata  Kunci : Penurunan Tarif PPh, E-Registration , E-Filing, E-Billing , Perpajakan

## ABSTRACT
This research aims to empirically test and prove the effect of reducing income tax rates, implementing e-registration, e-filing, e-billing, and tax socialization on MSME taxpayer compliance  at  the  Krembangan  Surabaya  KPP.  The  research  method  used  is quantitative with the type of data used is primary data. The research results show that the  reduction  in  income  tax  rates  has  a  positive  and  insignificant  effect,  the implementation  of  e-registration  has  a  positive  and  significant  effect,  the implementation of e-filing has a positive and significant effect, the implementation of e- billing  has  a  positive  and  significant  effect,  and  the  socialization  of  taxation  has  a positive  and  insignificant  effect.  The  conclusion  is  that  the  technology  applied  in  the taxation system has a significant impact on taxpayer compliance.
Keywords: Reducing Income Tax Rates, E-Registration, E-Filing, E-Billing, Taxation

## PENDAHULUAN
Sumber  pendapatan  negara  dengan  penyumbang  paling  besar  setiap  tahunnya adalah  dari  penerimaan  pajak.  Hal  tersebut  dikuatkan  oleh  data  dari  Kementerian Keuangan yang mendata bahwa penerimaan dari pajak pada tahun 2021 sebesar 82,85% lebih  besar  dibandingkan  penerimaan  lainnya.  Sehingga  pajak  memiliki  peranan  yang penting bagi  jalannya roda kepemerintahan. Sebab penerimaan pajak tersebut  nantinya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu manfaatnya akan kembali ke  diri  kita  secara  tidak  langsung.    Pendapatan  pajak  yang  dihasilkan  pelaku  UMKM merupakan sumber yang menjanjikan. Hal ini karena UMKM memainkan peran penting
dalam  mendorong  pembangunan  ekonomi  secara  keseluruhan.  Penilaian  (Arilia  dan Munari,  2022)  bahwa  banyak  UKM  dapat  ditemukan  di  seluruh  Indonesia, mempekerjakan  banyak  orang,  dan  berkontribusi  pada  PDB  negara  yang  memberikan kepercayaan  bahwa  bisnis  ini  memiliki  potensi  pertumbuhan  atau  penggunaan  yang belum  dimanfaatkan,  belum  lagi  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  penerimaan  pajak. Namun,  kenyataannya  berbeda,  tidak  seluruh  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)  telah  memenuhi  tanggung  jawab  perpajakannya.  Bagan  di  bawah menggambarkan hal ini:
Grafik 1. Data WP UMKM pada KPP Krembangan Surabaya Tahun 2019-2021
Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1
Grafik 2. Data Penerimaan Pajak UMKM pada KPP

## Krembangan Surabaya Tahun 2019-2021
Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1
Grafik  1  dan  2  memperlihatkan  bahwa  Kantor  Pelayanan  Pajak  Krembangan Surabaya memiliki banyak wajib pajak membayar yang melaporkan SPT dengan jumlah penerimaan pajak yang  menurun secara signifikan selama tiga tahun terakhir, menurut data  yang  diperoleh  dari  Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa  Timur  1.  signifikan. Bahkan  pada  tahun  2021,  wajib  pajak  hanya  berjumlah  1.053  orang  sehingga penerimaan  pajak  hanya  sebesar  Rp3.848.963.124.  Teori  perilaku  terencana  (Ajzen,
1991)  memberikan  penjelasan  tentang  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dengan mengemukakan  bahwa  tiga  faktor  keyakinan  perilaku,  pandangan  normatif,  dan keyakinan kontrol berkontribusi pada penciptaan niat individu untuk tampil. Selain itu, hipotesis  kecocokan  teknologi  dengan  tugas  yang  diusulkan  oleh  (Goodhue  dan Thompson,  1995)  digunakan  di  sini  untuk  menunjukkan  seberapa  banyak  bantuan teknologi yang benar-benar dibutuhkan orang.
Tarif pajak direndahkan dari 1% menjadi 0,5% sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. E-Registration,  E-Filing, dan E-Billing merupakan  komponen  dari  sistem  e-taxation  baru  yang  telah  diperkenalkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  berkat  kemajuan  teknologi.  Aksi  selanjutnya  adalah mengadakan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak diprediksi meningkat sebagai dampak dari kebijakan penurunan tarif,  dikeluarkannya  sistem  baru,  dan  sosialisasi  yang  akan  memudahkan  wajib  pajak untuk mendaftar, membayar, dan menyampaikan pajaknya.
Penelitian  yang  dilakukan  juga  dilatarbelakangi  oleh research  gap yang  terjadi pada penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suardana dan Gayatri, 2020), (Aviana, 2019), (Arta dan Khoiriawati, 2019) dan (Sari, 2019) yang menemukan bahwa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan (Thahir, Karyadi,  dan  Azmi,  2021),  (Aryawan,  Karmana,  dan  Wijana,  2022),  (Nurchamid  dan Sutjahyani, 2018), dan (Prasetyo dan Idayati, 2019) tidak menemukan adanya pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Mengingat  adanya  ketidaksesuaian  antara kedua  temuan  tersebut,  peneliti  berkeinginan  untuk  menggali  lebih  jauh  faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan informasi yang lebih akurat. Untuk membuktikan bahwa penurunan tarif PPH, pendaftaran secara elektronik, pengarsipan  secara  elektronik,  tagihan  secara  elektronik,  dan  sosialisasi  perpajakan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian ini  dilaksanakan  di  KPP  Krembangan  Surabaya.  Hal  tersebut  yang  memperbedakan penelitian ini dengan peneliti lainnya.

## KAJIAN TEORI Penurunan Tarif PPh
Penurunan  tarif  pph  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  merubah  tarif  pajak penghasilan dengan penghasilan usaha yang beromzet dibawah 4,8M dalam satu tahun. Dengan demikian PP 46 Tahun 2013 dicabut dan diundangkan PP 23 Tahun 2018. Tarif yang  awalnya  dikenakan  1%  kemudian  mengalami  penurunan  menjadi  0,5%  dari penghasilan bruto. Penurunan tarif pajak ini ditujukan kepada UMKM dengan kategori rendah  agar  tidak  memberatkan  mereka  dalam  membayar  pajaknya  (Adiman  dan Miftha, 2020).

## E-Registration
Berdasarkan  yang  kita  ketahui  sekarang  (Ramdani,  2019)  Ditjen  Pajak membidangi  sistem  informasi  perpajakan  yang  meliputi E-Registration atau  sistem pendaftaran  wajib  pajak  online.  Ini  adalah  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  untuk mengelola  jaringan  informasi.  Pajak  serupa  dengan  PPN/GST.  Informasi  Pajak Pengusaha  Kena  Pajak  dapat  didaftarkan,  diperbarui,  dikonfirmasi,  dan  dihapus menggunakan sistem online yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pada  tahun  2022  terdapat  kebijakan  baru  yaitu  adanya  pemberlakuan  nomor  induk kependudukan  atau  NIK  sebagai  NPWP.  Sehingga  dengan  adanya  integrasi  sistem
perpajakan  dengan  basis  data  kependudukan  diharapkan  dapat  menyederhanakan administrasi  perpajakan.  Selain  itu,  kebijakan  satu  data  ini  dilakukan  agar  masyarakat semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

## E-Filing
Menurut  Setiawan,  (2021),  Direktorat  Jenderal  Pajak  memanfaatkan e-filing sebagai alat teknologi untuk memungkinkan penyampaian SPT secara online real time. Biasanya  terdapat  antrean  ketika  masyarakat  melaporkan  SPT  secara  offline  ke  kantor pelayanan pajak, namun  menjadi panjang terutama pada bulan Maret dan April karena pada saat itulah batas akhir pengumpulan SPT. Oleh karena itu, untuk membantu Wajib Pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  Ditjen  Pajak  telah  membangun sistem E-Filing. Pelaporan  SPT  secara  online  akan  mengurangi  beban  administrasi untuk  direktorat  jenderal  pajak  melakukan  penerimaan,  pengolahan,  dan  pengarsipan SPT disepanjang tahunnya.

## E-Billing
Salsabila,  (2022)  mendefinisikan e-billing sebagai  mekanisme  pemberian  nomor tagihan  elektronik  yang  berguna  saat  menyetor  atau  membayar  secara  online, mengurangi kebutuhan untuk membuat surat pemberitahuan pajak secara manual. Kode billing  untuk  layanan  e-billing  ini  berupa  15  digit  angka.  Oleh  karena  itu,  e-billing merupakan  metode  pembayaran  elektronik  yang  memudahkan  pembayaran  pajak  dan memiliki  keunggulan  cepat,  mudah,  aman,  dan  adaptif.  Sehingga  wajib  pajak  secara leluasa dapat merekam data setoran secara mandiri.

## Sosialisasi Perpajakan
Juliantari,  Sudiartana,  dan  Dicriyani,  (2021)  mendeskripsikan  sosialisasi  sebagai perolehan  pengetahuan  tentang  cara  berpikir,  merasakan,  dan  berperilaku  yang  tepat dalam  konteks  sosial  melalui  interaksi  dengan  orang  lain.  Adapun  hal-hal  yang diperoleh  oleh  wajib  pajak  dengan  dilakukannya  sosialisasi  secara  rutin  yaitu  wajib pajak  mengetahui  peran  pajak  bagi  Indonesia,  menumbuhkan  kesadaran  untuk  patuh menjalankan kewajibannya, serta memahami prosedur perpajakan di Indonesia.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Safitri,  (2021)menegaskan  bahwa  langkah  pertama  untuk  memastikan  patuhnya wajib  pajak  adalah  mendaftarkan  NPWP  jika  sudah  memiliki  penghasilan.  Setelah  itu wajib  pajak  wajib  menyetor  dan  melaporkan  pajaknya  tepat  pada  waktunya  sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  didasarkan  pada  analisis  data  primer  kuantitatif. Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  kerja  dari  KPP  Krembangan  Surabaya  yaitu Kecamatan  Krembangan.  Jumlah  wajib  pajak  pada  tahun  2021  di  KPP  Krembangan Surabaya  sejumlah  1.053  orang  yang  semuanya  merupakan  wajib  pajak  UMKM. Dengan menggunakan metode Slovin, peneliti dapat memperoleh total 92 sampel untuk penelitian  ini.  Peserta  dipilih  secara  accidental  sampling  untuk  sampel  penelitian,  dan kuesioner  dikirimkan  kepada  mereka  melalui  grup  WhatsApp.  Menggunakan  skala Likert  empat  poin,  responden  dapat  menunjukkan  tingkat  ketidaksetujuan  mereka dengan setiap pernyataan.
Untuk menelaah data penelitian ini digunakan regresi linier berganda dengan alat uji  SPSS.  Ada  beberapa  tahapan  yang  harus  diselesaikan  dalam  SPSS,  antara  lain: pertama,  pengujian  instrumen  untuk  menentukan  apakah  survei  tersebut  valid  dan reliabel,  yang  memerlukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  berdasarkan  pengambilan keputusan.  Agar  survei  dianggap  valid,  diperlukan  nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05 dan  nilai  cornbach's  alpha  lebih  dari  0,7  (Ghozali,  2018).  Data  studi  kemudian dimasukkan  melalui  uji  normalitas  dan  uji  asumsi  klasik  untuk  menetapkan  bahwa persamaan  regresi  yang  dikembangkan  benar,  konsisten,  dan  tidak  bias  setelah  uji instrumen selesai.
Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai asymp lebih besar dari 0,05 pada uji normalitas (Ghozali, 2018). Untuk lulus uji asumsi klasik terlebih dahulu harus lulus uji multikolinearitas  (dengan  nilai  tolerance  lebih  dari  0,10  dan  variance  inflation  factor (VIF) kurang dari 10) dan uji heteroskedastisitas (dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05;  Gozali,  2018).  Pengujian  instrumen,  yang  meliputi  uji  normalitas  dan  uji  asumsi standar lainnya, dilakukan sebelum pengujian model.
Uji  model  meliputi  uji  kecocokan  model  dan  uji  koefisien  determinasi  untuk mengetahui seberapa baik model menggambarkan hubungan antara variabel independen dan  dependen  (Ghozali,  2018).  Uji  akhir  menggabungkan  analisis  regresi  linier berganda  dengan  uji-t  untuk  menarik  kesimpulan  tentang  sifat  dan  besarnya  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen; khususnya, jika nilai signifikansi uji t kurang  dari  0,05,  maka  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen (Ghozali, 2018).

## HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Uji Validitas “Variabel No Item r hitung Sig Keterangan Penurunan Tarif PPh 1 0,531 0,000 Valid 2 0,614 0,000 Valid 3 0,840 0,000 Valid 4 0,602 0,000 Valid 5 0,610 0,000 Valid 6 0,823 0,000 Valid Variabel No Item r hitung Sig Keterangan Penerapan E- Registration 1 0,509 0,000 Valid 2 0,702 0,000 Valid 3 0,666 0,000 Valid 4 0,580 0,000 Valid 5 0,551 0,000 Valid 6 0,642 0,000 Valid 7 0,577 0,000 Valid Variabel No Item r hitung Sig Keterangan Penerapan E- Filing 1 0,746 0,000 Valid 2 0,664 0,000 Valid 3 0,636 0,000 Valid 4 0,553 0,000 Valid 5 0,566 0,000 Valid 6 0,637 0,000 Valid
7 0,718 0,000 Valid 8 0,607 0,000 Valid 9 0,665 0,000 Valid Variabel No Item r hitung Sig Keterangan Penerapan E- Billing 1 0,551 0,000 Valid 2 0,469 0,000 Valid 3 0,610 0,000 Valid 4 0,428 0,000 Valid 5 0,559 0,000 Valid 6 0,580 0,000 Valid 7 0,552 0,000 Valid 8 0,628 0,000 Valid 9 0,674 0,000 Valid 10 0,483 0,000 Valid Variabel No Item r hitung Sig Keterangan Sosialisasi Perpajakan 1 0,600 0,000 Valid 2 0,808 0,000 Valid 3 0,570 0,000 Valid 4 0,532 0,000 Valid 5 0,608 0,000 Valid 6 0,803 0,000 Valid 7 0,569 0,000 Valid Variabel No Item r hitung Sig Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak 1 0,655 0,000 Valid 2 0,678 0,000 Valid 3 0,535 0,000 Valid 4 0,450 0,000 Valid 5 0,537 0,000 Valid 6 0,410 0,000 Valid 7 0,410 0,000 Valid 8 0,567 0,000 Valid 9 0,539 0,000 Valid 10 0,632 0,000 Valid 11 0,703 0,000 Valid 12 0,580 0,000 Valid 13 0,677 0,000 Valid”
Menunjukkan  hasil  penilaian  informasi;  semua  item  pernyataan  untuk  semua variabel  memiliki  nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05.  Semua  data  dalam  pernyataan tersebut telah divalidasi sebagai benar dan dapat digunakan dalam penelitian
Tabel 2.

## Uji Reliabilitas
No Variabel Nilai Cornbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan 1 Penurunan Tarif PPh 0,746 0,70 Reliabel 2 Penerapan E-Registration 0,711 Reliabel 3 Penerapan E-Filing 0,825 Reliabel 4 Penerapan E-Billing 0,753 Reliabel
5 Sosialisasi Perpajakan 0,758 Reliabel 6 Kepatuhan Wajib Pajak 0,830 Reliabel
Nilai alpha Cornbach lebih besar dari 0,7 menurut temuan pengujian pada  Tabel 1.2  di  atas.  Kuesioner  dapat  dianggap  dapat  dipercaya,  dapat  disimpulkan.  Uji normalitas merupakan tahap pengujian selanjutnya dalam penyelidikan ini.
Tabel 3. Uji Normalitas Asymp. Sig Batas Keterangan 0,200 0,05 Normal
Data  dari  kuesioner  dalam  penelitian  ini  dianggap  berdistribusi  normal  karena nilai asymp signifikan untuk menguji data pada tabel 1.3 di atas adalah 0,200.
Tabel 4.

## Uji MultiKolinearitas
Variabel Toleransi VIF Keterangan Penurunan Tarif PPh 0,654 1,529 Tidak Multikolinearitas Penerapan E-Registration 0,451 2,220 Tidak Multikolinearitas Penerapan E-Filing 0,199 5,036 Tidak Multikolinearitas Penerapan E-Billing 0,229 4,364 Tidak Multikolinearitas Sosialisasi Perpajakan 0,661 1,513 Tidak Multikolinearitas
Berdasarkan temuan evaluasi data yang disajikan pada Tabel 1.4, dapat ditentukan bahwa tidak terdapat indikator multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10,00 dan nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,10.
Tabel 5.

## Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig Batas Keterangan Penurunan Tarif PPh 0,224 0,05 Tidak Heteroskedastisitas Penerapan E-Registration 0,757 0,05 Tidak Heteroskedastisitas Penerapan E-Filing 0,089 0,05 Tidak Heteroskedastisitas Penerapan E-Billing 0,603 0,05 Tidak Heteroskedastisitas Sosialisasi Perpajakan 0,868 0,05 Tidak Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil  evaluasi  data  pada  tabel  1.5  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  tanda-tanda  heteroskedastisitas  karena  semua  variabel  memiliki  nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

## Tabel 6. Uji Analisis Koefisien Determinasi
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .977 a .955 .952 1.020
Penurunan  tarif  PPh,  penerapan e-registration,  e-filing ,  dan e-billing ,  serta sosialisasi  perpajakan  semuanya  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak,  seperti  yang terlihat  dari  koefisien  R  square  terlihat  sebesar  0,952  atau  95,2%  pada  Tabel  1.6. Sisanya 4,8% tidak dapat dijelaskan oleh penelitian saat ini.
Tabel 7. Uji Kelayakan Model Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 1978.858 5 395.772 380.380 .000 b Residual 93.642 90 1.040 Total 2072.500 95
Pengujian  data  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1.7  di  atas  menghasilkan  nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa model regresi secara statistik dapat digunakan dalam penelitian.
Tabel 8.

## Uji Regresi Linear Berganda
Variabel B Beta t Hitung Sig Konstanta -0,305 -0,226 0,667 Penurunan Tarif PPh 0,025 0,017 0,612 0,542 Penerapan E-Registration 0,358 0,210 6,301 0,000 Penerapan E-Filing 0,540 0,437 8,692 0,000 Penerapan E-Billing 0,563 0,406 8,675 0,000 Sosialisasi Perpajakan 0,001 0,001 0,022 0,982
Menunjukkan  bahwa  ketika  kelima  variabel  dimasukkan,  koefisien  regresi signifikan  secara  positif.  Tingkat  signifikansi  uji-t  untuk  variabel  penurunan  tarif  PPH dan sosialisasi pajak diketahui lebih besar dari 0,05, sedangkan tingkat signifikansi uji-t untuk variabel e-registrasi, e-filing, dan e-billing adalah kurang dari 0,05.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Penurunan Tarif PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Variabel  independen  pertama  pada  uji  sebelumnya  memiliki  nilai  beta  0,025  dan tingkat signifikansi 0,542. Sebagai konsekuensi dari variabel tarif PPh yang diturunkan, terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini mungkin terlalu memberatkan wajib  pajak  dari  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM),  meskipun  ada pengurangan  pajak  penghasilan.  Karena  itu,  masuk  akal  bahkan  jika  tarif  pajaknya sangat  rendah  (katakanlah, 0,5%).  Namun,  pajak  ditentukan dari omzet. Penting untuk diingat  bahwa  UKM  yang  merugi  tetap  harus  membayar  pajak  (Islam,  2022).  Hal  ini disebabkan fakta bahwa tidak semua perusahaan yang menguntungkan memiliki omset yang  besar.    Menurut  penelitian  (Suardana  and  Gayatri,  2020)  penurunan  tarif  pph memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang bertentangan dengan temuan tersebut.

## Pengaruh Penerapan E-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  pengujian  memperlihatkan  koefisien  beta  sebesar  0,358  dan  tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini membuktikan bahwa penerapan e-registrasi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih banyak mengajukan tepat waktu jika pendaftaran elektronik banyak digunakan. Ini karena  kepercayaan  luas  bahwa  mendaftar  secara  digital  mengurangi  hambatan  masuk bagi calon wajib pajak. Perubahan ini diuntungkan oleh Wajib Pajak karena pendaftaran elektronik  lebih  cepat  dan  keamanan  data  lebih  baik.  NPWP  diperlukan  untuk menjalankan bisnis secara sah (Amrullah, Syahdan, dan Ruwanti, 2021).
Menurut  penelitian  (Arta  dan  Khoiriawati,  2019)  pengenalan  e-registrasi  berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Hasil  dari  pengujian  memiliki  koefisien  beta  sebesar  0,540,  yang  secara  statistik signifikan  pada  tingkat  0,000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa e-filing ,  meskipun penggunaannya  tidak  merata,  sangat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin efisien  pelaporan  pajak  secara  online,  semakin  banyak  orang  yang  akan menggunakannya.  Hal  ini  karena  wajib  pajak,  terutama  yang  memiliki  UMKM, menghargai  kemudahan  karena  tidak  lagi  menunggu  antrian  di  kantor  pajak  untuk menyerahkan  SPT  mereka  ketika  batas  waktu  pelaporan  semakin  dekat  dan  mereka dapat melaporkannya secara elektronik. Alhasil, administrasi perpajakan dapat berjalan lebih  lancar  dengan  penggunaan e-filing (Sari,  2019).  Temuan  ini  sejalan  dengan penelitian  (Aviana,  2019)  yang  menunjukkan  penggunaan e-filing memiliki  dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Signifikansi  statistik  dari  temuan  pengujian  adalah  0,000,  dan  koefisien  beta adalah  0,563.  Dengan  kata  lain  e-billing  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  banyak  digunakan  e-billing,  semakin  besar peningkatan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  e-billing  memungkinkan untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  dalam  pengisian  SSP  dan  pembayaran  secara online,  sehingga  dapat  menghemat  waktu  dan  mengurangi  kemungkinan  human  error (Sari,  2019).  Menurut  penelitian  (Arta  dan  Khoiriawati,  2019)  penggunaan  e-billing berdampak positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Temuan pengujian menghasilkan skor signifikansi 0,982 dan koefisien beta 0,001. Dengan  kata  lain,  variabel  sosialisasi  pajak  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dengan  cara  yang  menguntungkan  tetapi  kecil.  Karena  persepsi  wajib  pajak  UMKM bahwa  sosialisasi  pajak  belum  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  efektif,  variabel sosialisasi  pajak  memiliki  pengaruh  yang  kecil  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh karena  itu,  kurangnya  sosialisasi  pajak  dapat  berdampak  negatif  atau  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dengan  mengurangi  pemahaman  mereka  tentang  pajak  (Amrie Firmansyah,  Harryanto,  2022).  Menurut  penelitian  (Suardana  dan  Gayatri,  2020), sosialisasi  pajak  memiliki  dampak  yang  positif  dan  cukup  besar  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM, yang bertentangan dengan temuan ini.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  kajian  ini  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut:  1)
Penurunan  tarif  PPh  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  meskipun  sedikit. Selain  itu,  (2)  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  meningkat  secara  nyata  setelah menggunakan  E-Registrasi.  3),  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  meningkat  dengan penggunaan E-Filing .  4),  terdapat  pengaruh  positif  dan  nyata E-Billing terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  5)  positif  tapi  tidak  signifikan,  sosialisasi  pajak mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiman, Sumardi;, and Rizkina Miftha. 2020. “Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Pada  Pelaku  UMKM (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah).” Jurnal  Perpajakan 1  (2):  68–82. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766.
Ajzen,  Icek.  1991.  “The  Theory  of  Planned  Behavior.” Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes 50  (2):  179–211.  https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T.
Amrie  Firmansyah,  Harryanto,  Estralita  Trisnawati.  2022.  “Peran  Mediasi  Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.” Jurnal  Pajak  Indonesia 6  (1):  130–42. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850.
Amrullah,  Muhammad  Alfin,  Saifhul  Anuar  Syahdan,  and  Gemi  Ruwanti.  2021. “Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan,  Pemahaman  Akuntansi,  Dan  Pemanfaatan Teknologi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  UMKM Kabupaten  Kotabaru).” STIE  Indonesia  Banjarmasi 22  (April  2019):  2. http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/777
Arilia,  Diah  Kristina,  and  Munari.  2022.  “Penerapan  Pencatatan  Keuangan  Bagi UMKM  Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,Kecil,  Dan Menengah  (SAK-EMKM)  Pada  Perusahaan  Jenang  Teguh  Raharjo  Ponorogo.” Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manahemen,  Ekonomi,  Dan  Akuntansi) 6  (1):  563–76. https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1908
Arta, Maulidya Vidi, and Novi Khoiriawati. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kpp Pratama Tulungagung.” Jurnal Akademi Akuntansi 2 (2): 104. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10438.
Aryawan,  Gede  Agus  Dody,  I  Wayan  Karmana,  and  I  Made  Wijana.  2022. “Administrasi  Pajak  Modern  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha.” Jurnal Pajak Indonesia 6 (1): 1–16. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1518 Aviana,  Nada  Putri.  2019.  “Pengaruh  Penerapan  Modernisasi  Sistem  Administrasi
Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kabupaten Bantul.” https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/17456
Ghozali,  Imam.  2018. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro. https://osf.io/preprints/v9j52 Goodhue, and Thompson. 1995. Task Technology Fit and Individual Performance . New
York: McGraw-Hill. https://www.jstor.org/stable/249689 Islam,  Alifia  Izzah.  2022.  “Analisis  Persepsi  Wajib  Pajak  Pelaku  UMKM  Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.” https://doi.org/10.59141/jiss.v3i12.754
Juliantari,  Ni  Komang  Ayu,  I  Made  Sudiartana,  and  Ni  Luh  Gde  Mahayu  Dicriyani.
2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban  Moral,
Sanksi  Pajak,  Dan  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor  Samsat  Gianyar.” Jurnal Kharisma 3 (1): 128–39. https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686
Nurchamid, Muhammad, and Dewi Sutjahyani. 2018. “Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing,  E-Billing  Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Tegalsari.” JEA17:  Jurnal Ekonomi Akuntansi 3 (02): 41–54. https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184. Prasetyo,  Andreas, and  Farida  Idayati. 2019. “Pengaruh E-Filing  Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Pemahaman  Internet  Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai Pemoderasi.” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 8 (12): 1–20.
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2731.
Ramdani,  Dani.  2019.  “Pengaruh  Penerapan  E-Registration,  E-Filing  Dan  E-Billing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.” ISEI  Accounting  Review III  (2):  58–66. http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar58.
Safitri,  Siti  Ruvi  Maywulan.  2021. Efektivitas  Insentif  Pajak  UMKM  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara . http://etheses.uin-malang.ac.id/30139/ Salsabila,  Adinda  Ayu.  2022.  “Pengaruh  Penerapan  E-System  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Kepuasan  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening.” https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/38904.
Sari,  Rini  Ratna  Nafita.  2019.  “Pengaruh  E-Filling,  E-Billing  Dan  E-Faktur  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri.” Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis 1 (2): 13–17. https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45.
Setiawan,  Herianto.  2021.  “Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pada ASN Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gowa),” 324. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/27232-Full_Text.pdf
Suardana, Komang Putra, and Gayatri Gayatri. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,
Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Perhitungan  Tarif  Pajak  Pada  Kepatuhan  Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.” E-Jurnal Akuntansi 30 (9): 2311.
https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11.
Thahir,  Ade  Nuryunita,  Iman  Karyadi,  and  Yanis  Ulul  Azmi.  2021.  “Pengaruh Perubahan  Tarif,  Metode  Penghitungan  Dan  Modernisasi  Sistem  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Dengan  Keadilan  Pajak  Sebagai  Variabel Moderasi.” Jurnal  Analisa  Akuntansi  Dan  Perpajakan 5  (2):  160–75. https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212.