Representasi Kelompok Disabilitas Dalam Pencalegan Tahun 2019

## Adelia Fitri
Email:Adeliafitri95@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  keterwakilan  kelompok  disabilitas  dalam pemilu legislative 2019. Dalam penelitian ini juga akan melihat peluang isu disabilitas dalam  pemilu  2019.  Majunya  Anggiasari  Puji  Aryati  sebagai  calon  legislative  di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pilihan Yogyakarta merupakan hal  menarik.  Pertama  kandidat  sendiri  merupakan  penyandang  disabilitas.  Kedua, kandidat  juga  memperjuangkan  isu  tentang  disabilitas.  Penelitian  ini  menekankan pada proses kandidasi Anggiasari Puji Aryati sebagai pejuang kelompok disabilitas. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriftif.  Sedangkan  lokasi penelitian  berada  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penelitian  ini  dilakukan  selama beberapa  bulan  dengan  mengikuti  beragam  aktifitas  Anggiasari  Puji  Aryati.  Teknik pengumpluan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep representasi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan yang dihadapi Anggiasari dalam proses pencalonannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## Kata kunci:representasi, pencalegan, disabilitas.

## Abstract
This  study  discusses  the  representation  of  disability  groups  in  the  2019 legislative elections. In this study also will look at the opportunities for disability issues in the 2019 elections. The advance of Anggiasari Puji Aryati as a legislative candidate in  the  House  of  Representatives  of  the  Republic  of  Indonesia  Yogyakarta  Preferred Region  is  impressive.  First,  the  candidates  themselves  are  persons  with  disabilities. Second, candidates also fight for the issue of disability. This research emphasizes the process of the candidacy of Anggiasari Puji Aryati as a disability group fighter. The research method used is descriptive qualitative. While the research location is in the Special  Region  of  Yogyakarta,  this  research  was  carried  out  for  several  months  by participating in various Anggiasari Puji Aryati activities. Data collection technique is done by interview, documentation, and observation. The concept used in this study is
(Adelia Fitri)
the concept of representation. The results of this study indicate several obstacles faced by Anggiasari in the process of nominating him as the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
Keywords: representation, imaging, disability.

## PENDAHULUAN
Studi ini akan mengupas mengenai representasi kaum disabilitas sebagai bentuk perjuangan  dalam  pemilihan  umum  2019.  Fokus  studi  ini  ialah  proses  perjuangan keterwakilan  disabilitas  sebagai  salah  satu  aktor  politisi  dalam  mewakili  dan memperjuangkan  isu  disabilitas,  perempuan  dan  lansia.  Pemilu  sebagai  salah  satu proses  demokrasi  membutuhkan  peran  serta  dan  partisipasi  publik.  Dalam  era demokrasi,  pemilu  merupakan  praktik  politik  yang  dapat  menjadi  intrumen penghubung antara masyarakat dan penguasa. Proses pemilu sejatinya mengharapkan untuk menciptakan pemimpin yang mewakili aspirasi pemilih dan sesuai dengan latar belakang  pemilih.  Konstitusi  mengamanatkan  peraturan  sesuai  dengan  UUD  1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat”.
Dalam pemilihan umum, semua orang berhak memilih dan dipilih sesuai dengan amanat  konstitusi.  Hal  ini  berlaku  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  termasuk penyandang  disabilitas.  Pasal  27  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  juga  secara  tegas  menyatakan  bahwa “Segala  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak terkecuali’.
Pengesahan  konvensi  mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  UU  19 tahun  2011  telah  menjamin  hak  pilih  para  penyandang  disabilitas  dalam  pemilu. Undang-undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak  penyandang  disabilitas  dan  menjamin  kesamaan  hak  dan  kebebasan  mendasar. KPU sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, memiliki sejumlah aturan yang harus dilengkapi agar seseorang
dapat maju menjadi kandidat dalam pemilihan umum. Salah satu persyaratannya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan nomor: 231 / Pl.03.1-Kpt  /  06  /  Kpu  /  Xii  /  2017  Tentang  Petunjuk  Teknis  Standar  Kemampuan Jasmani  Dan  Rohani  Serta  Standar  Pemeriksaan  Kesehatan  Jasmani,  Rohani,  Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil  Gubernur, Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan  /  Atau  Walikota  Dan  Wakil  Walikota.  Peraturan tersebut  masih  membingungkan  bagi  kelompok  disabilitas,  mereka  masih  bingung bagaimana kategori layak atau tidaknya seorang disabilitas maju ke ranah politik dilihat dari kesehatan jasmani. Hal yang sama berlaku dengan mendapatkan kepercayaan dan keterwakilan dari pemilih.
Isu disabilitas menjadi arus utama untuk mendapatkan kesempatan menjadi isu utama  bukan  sebatas  isu  lintas  sektoral.  Keragaman  publik  yang  sekaligus mencerminkan  banyaknya  kepentingan  dan  harapan  politik  membuat  praktik demokrasi  perwakilan  dan  kehadiran  institusi  menjadi  suatu  hal  yang  dinamis (Tornquist, 2009). Agen representasi yang mewakili harus mampu bekerja dengan baik dan memperjuangkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Perjuangan  identitas  pada  dasarnya  ialah  perjuangan  kelompok  atau  orang- orang  pinggiran  ( periferi )  baik  secara  politik,  sosial,  maupun  budaya  dan  ekonomi.
Politik  identitas  esensinya  adalah  upaya  untuk  mencapai  kekuasaan  tertentu  dalam kehidupan  dan  panggung  politik,  dimana  pengakuan  dan  keberadaan  wakil-wakil kelompok  merupakan  bagian  penting  dari  perjuangan  politik  yang  dilakukan  demi kepentingan kelompok.
Dari  33  provinsi  pada  tahun  2019  yang  menjadi  caleg  yang  mewakili  kaum disabilitas hanya 35 orang dalam rata-rata 15% dari penduduk Indonesia merupakan penyandang  disabilitas.  Dalam  pencalonanan  anggota  legislatif  disabilitas  pemilu tahun  2019  hanya  10  perempuan  yang  mencalonkan  diri  sebagai  perwakilan  dari disabilitas  di  Indonesia.  Studi  ini  lebih  menarik  karena  hanya  beberapa  orang  yang tertarik mencalonkan diri dan menjadi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari
(Adelia Fitri)
jumlah yang sedikit hanya 10 perempuan yang mencalonkan diri dari 35 calon legislatif di  seluruh  Indonesia. Thymos merupakan  bagian  jiwa  dari  setiap  individu  yang meminta  pengakuan  dan  kesetaraan  (Francis  Fukuyama,  2018).  Setiap  manusia memiliki kesadaran akan pengakuan terhadap dirinya dan kesetaraan dengan individu lain  maupun  kelompok  lain.  Gerakan  inklusifitas  yang  diwacanakan  dan dikampanyekan didalam pemerintahan melalui kandidasi sebagai politisi. Dari paparan latar belakang diatas, studi ini ingin lebih jauh dan lebih berfokus kearah perwakilan yang  berjuang  melalui  politik  elektoral  pemilu  2019.  Dari  penjelasan  diatas,  maka rumusan  pertanyaannya  yakni  bagaimana  representasi  kelompok  disabilitas  dalam pencalegan tahun 2019?

## Konsep Representasi
Representasi ini bisa diartikan sebagai upaya menghadirkan kembali ( a making present  again )  (Pitkin,  1967:  8).  Dalam  bahasa  yang  sederhana,  representasi  (baca: perwakilan politik) ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik  tertentu (Marijan, 2011 : 41). Dari sini dapat diketahui bahwa esensi  dari  sistem  representasi  adalah  adanya  kewenangan  ( authorization )  yang dimiliki  seorang  wakil  disertai  dengan  pertanggungjawaban  mereka  ( accountability ) pada yang diwakilinya.
Ketika berbicara tentang sistem perwakilan, setidaknya terdapat empat elemen utama,  yakni:  wakil,  yang  diwakili,  sesuatu  yang  diwakili,  dan  konteks  politik (Törnquist dan Warouw dalam Samadhi dan Warouw, 2009: 36). Pertama , wakil adalah sekelompok orang yang mewakili baik di lembaga perwakilan formal maupun informal (organisasi masyarakat sipil, dll). Kedua , adanya sekelompok orang yang diwakili di mana mereka bisa menjadi konstituen atau klien. Ketiga , adanya kepentingan, pendapat ataupun  preferensi  politik  tertentu  sebagai  sesuatu  yang  diwakili.  Keempat  adalah konteks  politik yang  mendasari adanya perwakilan  tersebut. Empat
hal ini merupakan dimensi penting dalam melihat bekerjanya fungsi representasi politik.
Representasi yang dibuat oleh Hanna F. Pitkin. Dalam konsepsi Pitkin (1967:11, Bevir,  2007:825),  representasi  dibedakan  dalam  empat  kategori;  representasi  formal ( formalistic  representation ),  representasi  subtantif  ( substantive  representation ), representasi deskriptif ( descriptive representation ), dan representasi simbolik ( symbolic representation ).  Representasi  formal  dipahami  sebagai  perwakilan  politik  yang berlangsung  di  dalam  lembaga-lembaga  perwakilan  formal  (seperti  parlemen). Representasi  subtantif  dipahami  sebagai  model  representasi  di  mana  seorang  wakil bertindak  untuk  ( acts  for )  mereka  yang  diwakili.  Sedangkan  representasi  deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk ( stands for ) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk ( stands for ) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.
Selain konsepsi yang dikemukakan oleh Pitkin, ada juga Jean Mansbridge yang membuat  kategori  perwakilan  dalam  empat  bentuk; promissory , anticipatory , gyroscopic dan surrogacy .  Perwakilan  promissory  merupakan  bentuk  perwakilan  di mana wakil dinilai berdasarkan janji-janji yang dibuat di hadapan konstituen pada saat kampanye. Perwakilan anticipatory adalah perwakilan di mana wakil justru berpikir soal pemilu yang akan datang berikutnya tanpa menghiraukan janji-janji kampanyenya. Perwakilan gyroscopic itu  menekankan  adanya  seorang  wakil  yang  berangkat  dari pengalaman  dirinya  sendiri  ketika  memperbincangkan  kepentingan  konstituen. Selanjutnya  perwakilan surrogacy adalah  suatu  perwakilan  di  mana  seorang  wakil berusaha mewakili konstituennya diluar daerah pemilihannya (Mansbridge, 2003 : 515; Marijan, 2011:41).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan representasi Pitkin mengamsumsikan adanya  wakil,  orang-orang  yang  diwakili,sesuatu  yang  diwakili  dan  sebuah  konteks politiknya. Representasi kaum disabilitas dalam politik elektoral memperjuangkan
hak-hak kaum disabilitas dan menjadi sebuah konsep keterwakilan yang mewakili keseluruhan kaum disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Fokus  studi  ini  terletak  pada  representasi  kelompok  disabilitas  dalam pencalegan  tahun  2019.  Maka  jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif deskriptif.  Dengan  demikian  penerapan  penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  cara wawancara,  observasi,  dan  media  pendukung.  Penelitian  ini  menggunakan  objek penelitian yakni seorang politisi Anggiasari calon legislatif DPR RI yang menyandang disabilitas  dari  Yogyakarta.  Hal  ini  menarik  karena  pemilu  2019  terlihat  lebih melibatkan  kaum  marjinal  yang  sebelumnya  kaum  marjinal  seperti  disabiltas  tidak pernah  ikut  berpartisipasi  menjadi  politisi.  Adapun  informan  untuk  melengkapi  data yakni calon legislatif Anggiasari Puji Aryatie, tim sukses dan pendukung, partai politik, dan  rekan  yang  menjalin  relasi  dan  mengetahui  informasi  mengenai  kandidasi keterwakilan kaum disabilitas.
Salah  satu  alasan  mengapa  lokasi  penelitian  mengambil  lokasi  di  Yogyakarta adalah  kandidasi  keterwakilan  kaum  disabilitas  terbanyak  di  Indonesia  diwakili  di Yogyakarta.  Anggiasari  sebagai  aktor  (objek)  penelitian  karena  sosok  Anggiasari sebagai seorang perempuan, dan aktif dalam organisasi sosial yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI tingkat nasional pada pemilu tahun 2019.  Pemilihan umum sebagai wadah untuk partisipasi difabel dalam meraih kesetaran dan pengakuan untuk  mendapatkan  fasilitas  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perlu  diperjuangkan didalam pemerintahan. Dalam hal ini, keterwakilan dari kaum disabilitas menjadi suatu keniscahayaan untuk menyongsong demokrasi ke depan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Gerakan disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan harus diperjuangkan dan diberikan kesempatan. Politik keterwakilan kaum minoritas dalam
perpolitikan  di  Indonesia  menjadikan  sumbangsi  yang  nyata  untuk  menyongsong demokrasi  yang  lebih  mendewasakan.  Paradigma  masyarakat  selama  ini  masih menganggap  bahwa  kaum  disabilitas  memiliki  keterbatasan  dan  perlu  merasa dikasihani. Paradigma ini pada pemilu tahun 2019 menjadi tantangan yang berat bagi kaum marjinal untuk maju dalam politik elektoral. menurut Pitkin representasi ini dapat dipahami  sebagai  relasi  antara  seorang  wakil  dengan  yang  diwakili,  berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011 : 41).
Pada  tahun  2019  partai  banyak  yang  mengusung  kandidat  dari  kaum  disabilitas dengan 35 kandidat yang menyandang disabilitas sebagai calon legislatif. Untuk daerah Yogyakarta pada pemilu 2019 diikuti 3 orang caleg yang berasal dari disabilitas yakni Anggia  Sari  sebagai  calon  legislatif  DPR  RI  partai  Nasdem,  Nuning  sebagai  calon legislatif dapil 5 DIY partai PSI, dan yang ketiga yakni Anais yang berasal dari partai Gerindra. Berikut para perempuan sebagai caleg disabilitas:

## Caleg perempuan disabilitas di Indonesia 2019
No  Nama Domisili Partai Ragam disabilitas 1 Anggiasari P. Yogyakarta Nasdem Orang kecil 2 Nuning Yogyakarta PSI Kursi Roda 3 Tanthy Tri Santinah Bandung Demokrat Daksa 4 Meita Elvi S Jawa Tengah Demokrat Kursi Roda 5 Sapto Yuli isminarti Jawa Timur Berkarya Daksa 6 Osmiyati A.N Jakarta Pan Kursi Roda 7 Rumiyati Jakarta Nasdem Low vision
(Adelia Fitri)
8 Yuliarti Kaltim Pan Daksa Tongkat 9 Nurlaili NTB PKP Daksa 10 Hj. Anni juwariyah Kaltim Pan Kursi Roda

## Sumber: KPU Yogyakarta
Keterwakilan  kaum  disabilitas  perempuan  mendapatkan  ruang  untuk mengelaborasikan diri sebagai politisi dengan berbagai keterbatasan, yaitu kesempatan terhadap  akses  keterwakilan  isu  disabilitas,  wanita  dan  lansia.  Kesempatan  kaum disabilitas di era keterbukaan ini kian memiliki progress dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah  perwakilan  10  orang  dari  35  perwakilan  disabilitas  terlihat  progress  bahwa pengakuan kapasitas untuk maju bisa direbut oleh berbagai kalangan. Representasi  - oleh  Hanna  F.  Pitkin  -  dibedakan  dalam  empat  kategori;  representasi  formal ( formalistic  representation ),  representasi  subtantif  ( substantive  representation ), representasi  deskriptif  ( descriptive  representation ),  dan  representasi  simbolik ( symbolic  representation ).  Representasi  formal  dipahami  sebagai  perwakilan  politik yang  berlangsung  di  dalam  lembaga-lembaga  perwakilan  formal  (seperti  parlemen). Representasi  subtantif  dipahami  sebagai  model  representasi  di  mana  seorang  wakil bertindak  untuk  ( acts  for )  mereka  yang  diwakili.  Sedangkan  representasi  deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk ( stands for ) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk ( stands for ) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah  representasi  simbolik.  Dalam  hal  ini  representasi  kaum  disabilitas  tergolong representasi  formal.  Beberapa  caleg  yang  menyandang  disabilitas  maju  dalam pencalegan  pemilu  2019  sebagai  perwakilan  politik  didalam  lembaga  perwakilan formal.
Pada  orde  baru  tidak  terlihat  pencalonan  diri  yang  terang-terangan  mewakili disabilitas namun pasca reformasi mendorong berbagai kalangan untuk maju sebagai politisi. Isu yang dibawa oleh kaum disabilitas yakni memperjuangkan hak-hak publik
untuk  diakses  kaum  disabiltas  antaralain  kursi  roda,  tongkat,  jalan  dan  sebagainya. Selaras  dengan  teori  politik  identitas  dan  keterwakilan  yang  dibawa  oleh  kristianus yakni tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota- anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataupun karakteristik.
Dalam  sistem  berdemokrasi  seperti  yang  diterapkan  Indonesia  saat  ini, demokrasi  perwakilan  pola  relasi  sebagai  agen  keterwakilan  tidak  berjalan  dengan baik.  Tiadanya  kejelasan  peran  dan  posisi  partai  politik,  konstituen  mengancam demokrasi  menjadi  semu.  Parlemen  dan  partai  politik  terlihat  asyik  menjalankan agendanya sendiri dan seringkali lamban dalam merespon kebutuhan maupun masalah yang  berkembang  di  masyarakat.  Ancaman  krisis  demokrasi  representasi  dimana warga masyarakat mulai tidak percaya bahwa agen representasi yang mewakili mereka mampu  bekerja  dengan  baik  dan  memperjuangkan  maslaah  yang  dihadapi  atau konstituennya.
Hal ini salah satu faktor penunjang selama ini kaum disabilitas hanya dianggap sebagai suara bukan konstituen hingga akhirnya para politisi yang datang menjelang pemilu menawarkan janji-janji dan bila telah terpilih, kaum disabilitas diabaikan dan tidak mendapat perwakilan. Hal ini menggambarkan studi ancaman krisis demokrasi representasi  dimana  warga  masyarakat  mulai  tidak  percaya  bahwa  agen  representasi yang  mewakili  mereka  mampu  bekerja  dengan  baik  dan  memperjuangkan  maslaah yang dihadapi atau konstituennya.

## Proses Kandidasi pencalegan keterwakilan disabilitas
Pada  prinsipnya  gagasan  tentang  representasi  memiliki  tiga  komponen (Rozaki:2014).  Pertama  masyarakat  yang  diwakili  yakni  sekelompok  orang  yang terikat bersama-sama dalam sebuah wadah yang langsung dan konkrit berbasis suara, permintaan,  dan  tuntutan  maupun  dalam  sebuah  wadah  yang  tidak  langsung  serta abstrak  misalnya  berbasis  daerah,  tradisi  atau  hal-hal  yang  baik.  Kedua,  wakil  yaitu orang yang menjembatani serta menjaga kepentingan-kepentingan orang yang
diwakili.  Wakil  ini  juga  berperan  untuk  memperjuangkan  kepentingan  orang  yang diwakili dalam level institusi. Ketiga, tempat (locus) yakni daerah atau wilayah yang menjadi yurisdiksi dari praktik representasi.
Dilihat  dari  kandidasi  Anggiasari  sebagai  representasi  kelompoknya  yang menjembatani  kepentingan  kelompok  yang  diwakili.  Anggiasari  mengidap akondroplasia dengan  tinggi  badan  40  persen  tinggi  badan  normal  sehingga membuatnya mengalami hambatan mobilitas. Anggiasasi berangkat dari latar belakang aktivis yang bergerak dibidang advokasi hak-hak minoritas disabilitas dengan terlibat langsung  di  YAKKUM,  organisasi  disabilitas  di  jawa  tengah  dan  Yogyakarta. Organisasi  ini  fokus  pada  dua  kegiatan. Pertama, menyuarakan  hak-hak  masyrakat terpinggirkan dalam hal kesehatan. Kedua, menggelututi isu-isu mengenai emergency responses dan rehabilitasi pembangunan
Anggiasari juga bekerja di ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) Indonesia-Fhilipines, yaitu lembaga internasional yang berpusat di Jerman. Lembaga ini menjadi kordinator komunikasi  yang  menghubungkan  7  lembaga  internasional  yang  tergabung  dalam aliansi  global  untuk  mengurangi  resiko  bencana  dan  mereview  draft  pengurangan resiko  bencana  tingkat  Asia  dan  Handicap  Internasional  ( Human  Inclusion ). Pengalaman  yang  telah  dilalui  dan  kandidasi  Anggiasari  sebagai  calon  anggota legislatif  dalam  mengkampanyekan  isu  disabilitas,  setidaknya  bisa  meningkatkan kesadaran  masyarakat  sekaligus  mengingatkan  pemerintah  agar  bertanggung  jawab sebagai  pemenuh  hak  warganya,  termasuk  penyandang  disabilitas.  Keterwakilan kelompok disabilitas ke pemerintahan dilakukan Anggiasari melalui proses pinangan partai  Nasdem  dan  menyuarakan  isu  disabilitas  untuk  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah dan menolak money politics.
Awalnya  Anggiasari  tidak  pernah  bersentuhan  langsung  dengan  politik termasuk terjun langsung ke partai politik. Namun, setelah mendapatkan kesempatan dipinang Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Anggiasari mulai berfkir berfikir ulang hingga menghadiri undangan pertemuan dengan partai Nasdem. Saat itu agendanya
adalah  penyampaian  visi  misi  partai.  Di  akhir  pertemuan,  Anggiasari  diberikan formulir  kesediaan  untuk  terlibat  dalam  pemilu  legislatif  di  April  2019.  Meskipun begitu,  Anggiasari  tidak  langsung  menyetujui  pinangan  partai  itu.  Pada  saat  itu, Anggiasari mengajukan satu pertanyaan kepada ketua partai sebagai berikut:
“ Bagaimana partai menghadapi diskriminasi terhadap perempuan?” Namun tak  satupun anggota partai bisa menjawab itu, hal yang kemudian  membuat Anggiasari menjadi semangat untuk maju dalam pemilu 2019. Karena memang dari  awal  terlibat  dalam  isu  perempuan,  disabilitas,  dan  pendidikan, Anggiasari  berharap  keterwakilannya  bisa  menjadi  penerus  suara  teman- teman yang merasa memiliki hidup yang sama dengan saya.
Dari hasil wawancara diatas, semangat keterwakilan bagi Anggiasari didasari bahwa perempuan dan disabilitas membutuhkan aktor yang bisa mewakili aspirasi dan melawan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Terlihat  jelas  bahwa  identitas  sebagai perempuan  untuk  maju  dan  mengalami anoxlesia tidaklah  mudah  mendapatkan pengakuan dan bebas dari diskriminasi lingkungan.
Berdasarkan  wawancara  dan  study  lapangan,  tantangan  yang  dihadapi  oleh Anggiasari datang dari berbagai sisi baik dari partai maupun orang disekitar, termasuk teman  sesame  disabilitas.  Tantangan  dari  partai,  yaitu  Anggiasari  harus  bersaing dengan  ketua  DPW  (Dewan  Pengurus  Wilayah)  Nasdem.  Pada  awalnya,  Anggiasari tandem dengan Ketua DPC Nasdem Kota Yogyakarta. Namun, lambat laut anggiasari menyadari  bahwa  kehadirannya  digunakan  sebagai  pencari  suara  melalui  isu disabilitas.  Tidak  jarang,  Anggiasari  juga  ditolak  untuk  melakuakan  sosialisasi  di berbagai lingkungan karena area yang telah di blokir oleh caleg lain.
Selain dari internal partai, tantangan juga datang dari teman teman disabilitas itu sendiri. Menurut Anggiasari, di Yogyakarta ada beberapa teman teman disabilitas yang  mandiri  dan  ada  juga  yang  bergantung  oleh  orang  lain.  Teman  disablitas  yang bergantung pada orang lain inilah yang sangat rawan terhadap money politic sehingga
(Adelia Fitri)
suara  mereka  mudah  dibeli.  Selain  itu,  Anggiasari  juga  melihat  banyak  penyandang disabilitas  di  Yogyakarta  yang  disembunyikan,  mulai  dari  yang  di  pasung  atau dukurung. Hal inilah yang membuat mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat Pemilu.
Konsep Fukuyama dari pengakuan ke demokrasi yakni konsep identitas modern menyatukan  tiga  fenomena  yang  berbeda.  Pertama  adalah thymos ,  yaitu  aspek universal kepribadian manusia yang sangat membutuhkan pengakuan. Kedua  adalah pembedaan antara diri dan batiniah dan peningkatan nilai moral antara diri dan batiniah atas  masyarakat  luar.  Dari  konsep  Fukuyama  ini,  Anggiasari  dalam  keterlibatannya dalam pemilu 2019 adalah salah satu aspek keinginan manusia yang ingin diakui oleh lingkungan luar sehingga melihat keberadaan Anggiasari untuk mewakili identitas para perempuan dan representasi kaum disabilitas dalam pemilu 2019.

## Disabilitas Dalam Kelas Sosial Dan Struktur Kebutuhan
Klasifikasi  yang  sering  ditemui  didalam  kelas  sosial  termasuk  dalam  kategori disabilitas, yakni penggolongan kemiskinan dan tingkat pendidikan. Seseorang yang tergolong  disabilitas  masuk  dalam  ketegori  miskin  dan  tidak  berpendidikan  tinggi. Hak-hak  yang  didapatkan  sesuai  kelas  sosial,  apabila  penyandang  disabilitas  berada pada middle  class dan  berpendidikan  tinggi  sering  tidak  terdata  untuk  mendapatkan bantuan.  Fenomena  konstruksi  berbasis  material  menjadi  bagian  penting  seseorang penyandang disabilitas untuk diakui dan mendapatkan tempatnya.
Dari  hasil  wawancara  kami  dengan  Anggiasari  sebagai  aktor  politisi  Partai Nasdem yakni :
“Sejak  kecil  saya  ini  berada  dalam  pengasuhan  ibu  saya,  saya  masuk  di sekolah negeri biasa dan ibu saya tidak ingin memasukan saya di sekolah luar biasa.  Ibu  saya yakin saya bisa bersaing dan membaur dengan teman-teman saya.  Benar!  Saya  bisa  bersaing  bahkan  saya  ahli  dalam  mata  pelajaran bahasa  inggris.  Hal  ini  membuat  teman-teman  saya  dekat  dengan  saya  dan mereka tidak ada yang berani mencemooh saya sebab saya selalu memberikan “contekan” bahasa Inggris saya keteman-teman.”
Dari hasil pemaparan diatas terlihat bahwa kontruksi kebutuhan dari Anggiasari terlihat  sejak  ia  kecil  hingga  pada  saat  mencalonkan  diri  sebagai  caleg  disabilitas. Anggiasari selalu mengutarakan untuk setiap orang  berpotensi disabilitas. Disisi lain hal  ini  mencerminkan  perempuan  disabilitas  yang  berkontestasi  sebagai  caleg  harus melihat peluang dan isu yang sesuai dengan keterwakilannya yang mewakili seluruh kalangan  meskipun  isu  yang  dibawa  ialah  perempuan,  disabilitas  dan  lansia.  Sesuai dengan  teori  Fukuyama  (2018)  yang  mengatakan  bahwa  identitas  dibangun  melalui pengakuan dan bisa di konstruksi untuk membedakan antara orang dalam dan orang luar .  Keterwakilan  kaum  disabilitas  dikonstruksikan  atas  kebutuhan.  Penyadaran pentingnya keterwakilan dengan mengkonstruksikan kebutuhan dengan wacana setiap orang berpotensi terkena disabilitas. Dari identitas yang dibangun, timbul pengakuan yang membedakan keterwakilan wanita dan disabilitas.
Anggiasari  dalam  hal  ini  selalu  menjadikan  dirinya  modal  untuk  berinteraksi diluar kelas dengan kapasitas yang dimiliki. Mengkampanyekan bahwa semua orang rentan  dengan  disabilitas.  Menurut  Francis  Fukuyama  didalam  kajian identity  to identity ,  menjelaskan  bahwa  gerakan  sosial  yang  muncul  pada  tahun  1960an merupakan gerakan yang muncul ditengah masyarakat yang siap untuk berpikir dalam hal identitas, dan lembaga-lembaga yang mewadahi masyarakat untuk meningkatkan pengakuan yang mengaktualisasikan potensi setiap individu (Fukuyama, 2018).

## KESIMPULAN
Representasi  kaum  disabilitas  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  kesetaraan dalam kehidupan berdemokrasi menjadi isu penting sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses keterwakilan dan perjuangan untuk melakukan  tindakan  politik  dengan  mengedepankan  kepentingan-kepentingan  dari anggota  kelompok  yang  memiliki  kesamaan  dan  karakteristik.  Konsep  representasi formal yang dimainkan beberapa caleg penyandang disabilitas bisa dilihat saat mereka menjalin  relasi.  Anggiasari  sebagai  caleg  disabilitas  dengan  lingkungan  sosial konservativ telah membawa perubahan paradigma bahwa kaum disabilitas mempunyai
kapasitas dan mampu bersaing dan berjuang untuk mendapatkan ruang kesetaraan, khususnya dalam momentum pemilu tahun 2019.
Penyelenggara  pemilu  wajib  mengambil  langkah  inklusif  untuk  penyandang disabilitas.  Penyelenggara  pemilu  wajib  memastikan  hak  dasar  warga  negara melakukan  pemilu  dengan  baik  seperti  kelompok  disabilitas.  Kedua,  penyelenggara pemilu harus mendorong dan aktif dalam mengajak kaum disabilitas mengikuti pemilu dan  melibatkan  diri  dalam  kontestasi  pemilu  2019.  Keterwakilan  kaum  disabilitas dikonstruksikan  atas  kebutuhan.  Penyadaran  pentingnya  keterwakilan  dengan mengkonstruksikan  kebutuhan  dengan  wacana  setiap  orang  berpotensi  terkena disabilitas.  Representasi  formal  dengan  mengikuti  alur  politik  untuk  menduduki lembaga perwakilan menjadi suatu langkah nyata bagaimana sistem representasi kaum disabilitas bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti Sri.(2014). kebangkitan etnis menuju politik identitas . Jakarta: Yayasan Obor
Anggiasari. (2019, Maret). Wawancara Calon Legislatif Difabel. (Riska Melinda, Interviewers)
Fukuyama  Francis.(2018). Identity  the  demand  for  dignity  and  the  politics  of resentment. New York Times
Hanif,  &  Made.  (2019,  April  ).  Wawancara  Timses.  (D.  Jannah,  &  F.  Nofiana,
Interviewers)
KPU Yogyakarta “Data calon anggota legislatif disabilitas tahun 2019 “
Kurebwa,  Jeffrey  2015 ,  A  Review  Of  Hanna  Pitkin’s  (1967)  Concept  Of  Women’s Political Representation , International Scientific And Research Publications, Volume 5
Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural . Malang: Intrans Publishing. Mujani, S., Liddle, R., & Ambardi, K. (2008). Kuasa Rakyat . Bandung: Mizan Publika.
Pitkin, H 1967. The concept of representation . Berkeley: University of California Press
Rozaki dkk.(2014). Dari representasi simbolik menuju representasi substantive potret representasi konstituensi dan komunikasi politik anggota dewan perwakilan daerah. Yogyakarta : IRE