## FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA PROVINSI YANG MENGALAMI PEMEKARAN DI INDONESIA
Roosemarina Anggraini Rambe 1* , Purmini 2 , Hutapia 3
123 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu Jl. Raya Kandang Limun, Bengkulu, Indonesia *Coressponding Author Email: roosemarina.rambe@unib.ac.id ABSTRACT Purpose : 1)To  analyze  the  effect  of  local  revenue  (PAD),  resource  sharing fund  (DBH),  general  grants  (DAU),  special  grants  (DAK)  on  the local  government  spending  in  blooming  provinces  in  Indonesia.  2) To  analyze  the  flypaper  effect  phenomenon  in  blooming  provinces in Indonesia. Design/Methodology /Approach : This research is exploratory research. The data used is panel data, consisting  of  25  blooming  provinces  during  2014-2020.    The analysis  method  applied  is  panel  data  regression.  The  dependent variable  is  government  spending,  while  the  independent  variables used  are  local  revenue  (PAD),  resource  sharing  fund  (DBH), general grants (DAU), special grants (DAK). Findings : Local  revenue  (PAD),  general  grants  (DAU),  and  special  grants (DAK)  have  positive  effect  significantly  on  the  government expenditures.  While  resource  sharing  fund  (DBH)  does  not  have effect  on  the  government  expenditures.  Furthermore,  there  is  no flypaper effect phenomenon in blooming provinces in Indonesia. Keywords : Flypaper  effect,  local  revenue  (PAD),  resource  sharing  fund (DBH), general grants (DAU), special grants (DAK). JEL Classification
: H76, H20

## PENDAHULUAN
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan.  Keberhasilan  atau  kegagalan pembangunan tidak terlepas dari peran pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan  pembangunan  tersebut  diperlukan  belanja  pemerintah.  Di  Indonesia, belanja  pemerintah  daerah  selalu  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  belanja pemerintah  daerah  menjadi  sangat  tinggi  saat  Indonesia  memasuki  era  pemekaran wilayah,  baik  karena  adanya  penambahan  jumlah  daerah  otonom  baru  maupun  karena peningkatan nilai nominal belanja itu sendiri.
Peningkatan belanja pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan  pemerintah  daerah  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana perimbangan  (dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi  khusus),  pinjaman daerah  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Peningkatan  pendapatan  daerah meningkat akan diiringi oleh belanja pemerintah daerah.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023 : 115 -  128
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i1.18308 ISSN : 0853-3970 (print)
Submission date: 30 September 2023
Accepted date: 10 Octobert 2023
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
PAD  merupakan  sumber  pendapatan  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  aktivitas perekonomian daerah seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Studi  empiris  mengungkapkan  pengaruh  positif PAD  terhadap  peningkatan  belanja  pemerintah  (Yulina  et  al.,  2017;  Ginting,  2019; Inayati & Setiawan, 2017;  Pradipta & Jatmiko, 2018; Armawaddin et al., 2017; Purbarini &  Masdjojo,  2015) . Studi  tersebut  menjelaskan  peningkatan  PAD  akan  mendorong peningkatan  belanja  pemerintah.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  peneliti mengajukan hipotesa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja pemerintah.
Selain  PAD,  sumber  pendapatan  pemerintah  daerah  lainnya  adalah  dana  perimbangan yang berasal dari transfer pusat. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil (DBH) ialah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat mencerminkan aktivitas ekonomi daerah  khususnya  aktivitas  dari  sumber  daya  alam  dan  pajak  yang  diserahkan  kepada pemerintah pusat (pajak pusat). Penjelasannya adalah daerah yang membayar pajak pusat tinggi nantinya akan memperoleh pengembalian yang tinggi dalam porsi tertentu. Begitu pula  dengan  daerah  yang  mempunyai  sumber  daya  alam  dan  banyak  eksplorasi  sumber daya  alam  tersebut,  dapat  memberikan  kontribusi  besar  pada  negara,  selanjutnya  juga akan  mendapatkan  pengembalian  dana  dalam  porsi  tertentu.  Dengan  demikian,  daerah yang menghasilkan pajak pusat ataupun sumber daya alam akan mendapatkan persentase DBH yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dijelaskan dalam penelitian terdahulu  yang    menyebutkan  DBH  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah daerah (Canare, 2019; Ernayani, 2017; Mulyati & Yusriadi, 2017). Semakin besar DBH yang diperoleh, penerimaan pemerintah daerah juga semakin besar. Selanjutnya, dengan penerimaan pemerintah yang besar juga akan menambah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja.
Tapi  tidak  semua  studi  menyatakan  hal  yang  sama.  Fatimah  et  al.,  (2020) , dalam penelitiannya,  menemukan  kondisi  di  mana  DBH  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap belanja  pemerintah  daerah.  Fatimah  menjelaskan  adanya  beberapa  wilayah  memperoleh DBH  yang  berfluktuasi  setiap  tahunnya,  namun  belanja  pemerintah  di  wilayah  tersebut terus  meningkat.  Dari  hal  ini,  terlihat  DBH  tidak  signifikan  mempengaruhi  belanja pemerintah  daerah.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  peneliti  mengajukan  hipotesa DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja pemerintah.
Sumber pendapatan pemerintah daerah lainnya adalah dana alokasi umum (DAU). DAU mempunyai  porsi  terbesar  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  pemerintah  daerah. DAU  menjadi  faktor  yang  berpengaruh  positif  pada  peningkatan  belanja  pemerintah daerah.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Swasito  (2021),  Inayati  &  Setiawan  (2017), Armawaddin et al., (2017) , Baskaran (2016) , dan Goeminne et al., (2017) . Berdasarkan penjelasan  diatas  maka  peneliti  mengajukan  hipotesa  DAU  memiliki  pengaruh  positif terhadap belanja pemerintah.
Sementara itu dana alokasi khusus (DAK), sedikit berbeda dengan DAU. DAK diberikan oleh  pemerintah  pusat  hanya  untuk  daerah  dengan  kriteria  khusus,  seperti  daerah tertinggal  atau  daerah  di  perbatasan.  Tujuan  pemberian  DAK  adalah  untuk  membantu
Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi yang Mengalami Pemekaran di Indonesia___________
pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan di daerah tertentu, serperti daerah tertinggal.  Kegiatan  yang  didanai  oleh  DAK  adalah  urusan  daerah  yang  sesuai  dengan prioritas  nasional.  Kegiatan  di  daerah  ini  dikhususkan  untuk  membiayai  penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar Masyarakat. Selain itu, pemberian DAK ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal (Halim, 2014), sehingga DAK mampu meningkatkan belanja pemerintah daerah yang menerimanya. Dengan kata lain, ada pengaruh positif DAK terhadap belanja pemerintah daerah (Yulina et al., 2017; Pradipta  &  Jatmiko,  2018;  Armawaddin  et  al.,  2017) . Tapi  Inayati  &  Setiawan  (2017) menyebutkan  bahwa  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  pemerintah  daerah. Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  peneliti  mengajukan  hipotesa  DAK  memiliki pengaruh positif terhadap belanja pemerintah.
Berdasarkan  studi  terdahulu,  dapat  dikatakan  bahwa  peningkatan  empat  komponen pendapatan  pemerintah  daerah  di  atas  (PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK)  dapat  mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah. Kemampuan 4 komponen pendapatan pemerintah daerah  ini  tidak  sama  dalam  mendorong  peningkatan  belanja.  Ada  daerah  dengan  PAD sedikit,  namun  memperoleh  DBH  besar.  Kondisi  ini  menyebabkan  pendapatan pemerintah  daerah  meningkat  dan  menyebabkan  belanja  pemerintah  juga  meningkat  di daerah  tersebut.  Dengan  demikian,  walaupun  PAD  daerah  tidak  meningkat,  belanja pemerintah  daerah  bisa  tetap  meningkat  jika  sumber  pendapatan  yang  lain  meningkat, yaitu  adanya  peningkatan  dana  perimbangan  atau  adanya  pinjaman  daerah.  Kondisi  ini menggambarkan terjadinya flypaper effect. Konsep flypaper efect secara luas menjelaskan kaitan  belanja  pemerintah  daerah  dengan  pendapatannya  (Langer  &  Korzhenevych, 2019). Flypaper  efect menjelaskan  kondisi  dalam  keuangan  daerah  yang  menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat lebih tinggi daripada pendapatannya sendiri.
Demikian juga Vegh dan Vuletin (Inayati & Setiawan, 2017) yang menyatakan flypaper effect yaitu  peraturan  dalam  keuangan  negara  yang  mengakibatkan  pemerintah  daerah cenderung  menghabiskan  dana  transfer  (dana  perimbangan)  lebih  tinggi  dari  pada menghabiskan pendapatan asli daerah sendiri (PAD).
Lebih  lanjut  Yulina  et  al.,  (2017)    menjelaskan flypaper  effect sebagai  respon  belanja pemerintah  daerah  sebagai  akibat  adanya  perubahan  jumlah  dana  transfer  pusat  lebih besar  dari  respon  sebagai  akibat  adanya  perubahan  pendapatan  sendiri  (PAD).  Hal  ini menguatkan  adanya  perbedaan  dalam  pola  pengeluaran  yang  tergantung  pada  sumber pendapatan  pemerintah,  apakah  dominan  berasal  dari  usaha  sendiri  (pendapatan  asli daerah)  ataukah  dominan  dari  pihak  lain  seperti  transfer  pemerintah  pusat  (dana perimbangan).  Fenomena flypaper  effect terjadi  apabila  peningkatan  belanja  pemerintah lebih besar dipengaruhi oleh peningkatan dana perimbangan daripada peningkatan PAD. Studi empiris menjelaskan fenomena flypaper effect terjadi di berbagai wilayah, seperti di  Jerman  (Langer  &  Korzhenevych,  2019),  Belgia    (Goeminne,  2017),  Jawa  Timur (Kusuma, 2017), Sulawesi (Armawaddin et al., 2017) dan Yogyakarta (Nugroho, 2017).
Namun ada juga  penelitian terdahulu yang  tidak menemukan adanya fenomena flypaper effect pada pemerintah kota di Indonesia (Purbarini dan Masdjojo, 2015).
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
Pemerintah  daerah  yang  mengalami flypaper  effect mencerminkan  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  yang  rendah.  Kemandirian  daerah  merupakan  ukuran  kemampuan pemerintah  untuk  menyediakan  PAD  untuk  membiayai  penyelenggaran  pemerintahan (dalam bentuk belanja). Pemerintah daerah disebut mandiri jika persentase PAD terhadap total  pendapatan  daerah  tinggi.  Atau  sebaliknya,  disebut  tidak  mandiri  jika  rasio  dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah tinggi.
Indonesia  telah  mengalami  pemekaran  wilayah  cukup  lama,  sejak  diberlakukannya  UU 32/2004.  Sampai  tahun  2021,  dari  34  provinsi,  25  provinsi  diantaranya  mengalami pemekaran  kabupaten  dan  kota.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  muncul  pemerintah kabupaten  dan  kota  di  dalam  provinsi.  Pelayanan  publik  yang  dijalankan  antara pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota tersebut  berbeda.  Namun  demikian, pemerintah  provinsi  mengkoordinasikan  aktivitas  dalam  melaksanakan  pembangunan antar  kabupaten/kota  di  dalam  provinsi  tersebut.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  provinsi mengkoordinasikan  satuan  kerja  antar  kabupaten  dan  kota  di  provinsi  tersebut.  Oleh karena  itu,  belanja  pemerintah  yang  akan  dianalisis  dalam  penelitian  ini  yaitu  belanja pemerintah provinsi.
Setelah  cukup  lama  pemekaran  wilayah  berjalan,  yang  dimulai  sejak  diberlakukan  UU 32/2004,  seharusnya  PAD  provinsi  meningkat.  Kemampuan  pemerintah  provinsi  untuk memperoleh  PAD  seharusnya  semakin  baik.  Ini  berarti,  seharusnya  tingkat  kemandirian pemerintah  daerah  menjadi  semakin  tinggi  sekarang  ini.  Dengan  kata  lain,  jika  PAD mengalami peningkatan, seharusnya dana perimbangan semakin lama semakin menurun. Menurunnya dana perimbangan mengindikasikan tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin tinggi.
Adapun  provinsi  yang  mengalami  pemekaran  (bertambah  jumlah  kabupaten/kota  yang baru)  memperoleh  dana  perimbangan  yang  lebih  tinggi  dari  provinsi  yang  tidak  mekar. Hal  ini  bisa  terjadi  karena  salah  satu  tujuan  pemberian  dana  perimbangan  adalah  untuk mengurangi fiscal  gap antar  provinsi  dan  untuk  melaksanakan  pembangunan  sehingga ketimpangan  pembangunan  bisa  dieliminir.    Namun  demikian,  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  menurunkan  dana  perimbangan  juga  menjadi  penentu  keberhasilan pelaksanaan  pemekaran  wilayah.  Seharusnya,  dengan  pemekaran  wilayah,  pemerintah daerah  mampu  meningkatkan  kemandirian  secara  perlahan  sehingga  pada  akhirnya pemerintah daerah menjadi semakin mandiri dalam menjalankan pemerintahan.
Seiring  berjalannya roda pemerintahan, transfer pemerintah pusat ke daerah (pemerintah provinsi,  kabupaten  dan  kota)  terus  mengalami  peningkatan  sejak  pemekaran  wilayah berkembang  pesat  sampai  sekarang  (2009-2020).  Informasi ini mengindikasikan tingkat kemandirian pemerintah daerah belum meningkat, berikut ditunjukkan pada Grafik 1.
Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi yang Mengalami Pemekaran di Indonesia___________

## Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2022)

## Grafik 1

## Perkembangan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
Adanya peningkatan dana perimbangan pada keseluruhan pemerintah daerah pada Grafik 1 tersebut mengindikasikan terjadinya fenomena flypaper effect di Indonesia. Terjadinya fenomena flypaper  effect menunjukkan  tingkat  kemandirian  rendah,  hal  Ini  dapat diartikan bahwa keuangan pemerintah daerah tidak dalam kondisi baik.  Provinsi dengan fenomena flypaper  effect menunjukkan  daerah  tersebut  belum  mandiri.  Jika  mayoritas pemerintah daerah belum mandiri, kemungkinan kondisi APBN Indonesia menjadi tidak kuat, karena sebagian besar dana APBN ditransfer  ke daerah. Makin banyak pemerintah daerah,  makin  besar  komposisi  APBN  yang  dialokasikan  ke  daerah,  berarti  semakin sedikit kemampuan APBN untuk membiayai pemerintahan di pusat.
Sampai  tahun  2021,  dari  34  provinsi,  terdapat  25  provinsi  yang  mengalami  pemekaran. Untuk  itu,  pemekaran  wilayah  yang  menyebabkan  peningkatan  transfer  dari  pusat  ke daerah  ini  perlu  diteliti,  apakah  terjadi  fenomena flypaper  effect pada  provinsi  yang mekar. Jika tidak terjadi fenomena ini, dapat diartikan sebagai keberhasilan pelaksanaan pemekaran wilayah. Namun sebaliknya jika provinsi mekar mengalami fenomena ini, hal ini  menunjukkan  kemandirian  pemerintah  daerah  rendah,  sehingga  rasio  transfer  dalam APBN masih cukup besar.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  ada  dua,  yaitu  (1)  untuk menganalisis  pengaruh  PAD,  DBH,  DAU,  dan  DAK  terhadap  belanja  pemerintah provinsi  khususnya  pada  provinsi  yang  mengalami  pemekaran  di  Indonesia,  (2)  untuk menganalisis  fenomena flypaper  effect pada  provinsi  yang  mengalami  pemekaran  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Data  penelitian  diperoleh  dari  direktorat  jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian Keuangan  RI.  Selanjutnya  definisi  operasional  untuk  variabel  dependen  dan  variabel indepeden yang diteliti diuraikan dalam Tabel 1.
0 200 400 600 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dan a Peri m b an gan (triliun r u p iah )
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
Tabel 1 Operasional Variabel Variabel Definisi Operasional Belanja Pemerintah Daerah (BP) Total  belanja  pemerintah  provinsi  yang  mengalami pemekaran di Indonesia Pendapatan asli daerah (PAD) Pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  provinsi  yang dipungut di daerah berdasarkan peraturan daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah provinsi dengan angka persentase  yang telah ditentuk  untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah provinsi  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah provinsi  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai    dengan  prioritas nasional Flypaper effect Kondisi  keuangan  pemerintah  provinsi  yang  menggunakan dana transfer lebih tinggi daripada PAD. Sumber: PP 12/2019 dan Yulina et al., (2017)
Disain  penelitian  ini  ialah  penelitian  eksploratori,  untuk  menguji  pengaruh  PAD,  DBH, DAU  dan  DAK  terhadap  belanja  pemerintah  provinsi  pada  provinsi  yang  mengalami pemekaran.  Dengan  data  panel,  penelitian  ini  dilakukan  pada  25  provinsi  di  Indonesia pada  tahun  2014-2020.    Provinsi  yang  mengalami  pemekaran  di  Indonesia  dalam  kurun waktu  tersebut  adalah  8  provinsi  di  Sumatera  (Aceh,  Sumatera  Utara,  Riau,  Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung), 2 provinsi di Jawa (Jawa Barat, Banten),  3  provinsi  di  Kalimantan  (Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan Utara),  6  provinsi  di  Sulawesi  (Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Selatan, Sulawesi  Barat,  Sulawesi  Tenggara,  Gorontalo),  2  provinsi  di  Nusa  Tenggara  (NTB, NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya, metode analisis yang diterapkan untuk menjawab tujuan penelitian  pertama ialah regresi data panel. Model penelitian ini adalah
BP it = β 0 + β 1 PAD it + β 2 DBH it + β 3 DAU it + β 4 DAK it + ծit ….…….  (1)
Di mana BP adalah belanja pemerintah, PAD adalah pendapatan asli daerah, DBH adalah dana  bagi  hasil,  DAU  adalah  dana  alokasi  umum,  DAK  adalah  dana  alokasi  khusus,  β i ialah koefsien regresi, t adalah waktu, i menjelaskan kabupaten/kota, dan ծ it merupakan error term, dengan tingkat kepercayaan 95%.
Pengujan  model  regresi  data  panel  ini  terdiri  dari  3, yaitu Chow test,  Hausman  test dan Lagrange  Multiplier  test untuk  memperoleh  model  regresi  yang  terbaik.  Dari  pengujian tersebut dapat diketahui apakah fixed  effect  model , common effect model, atau random effect  model yang  menjadi  model  terbaik (Wooldridge, 2013).  Berikutnya  dilakukan uji statistik  berupa F  test,  t  test ,  dan  koefisien  determinan  berdasarkan  model  terbaik  yang  telah dihasilkan  (Gujarati,  2003).  Selanjutnya,  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  kedua,  yaitu mengukur kekuatan kondisi flypaper effect , akan dibandingkan koefisien regresi PAD dengan
Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi yang Mengalami Pemekaran di Indonesia___________
koefisien regresi DBH + DAU + DAK. Jika koefisien regresi PAD lebih kecil dari penjumlahan koefisien regresi DBH, DAU dan DAK, maka dikatakan terjadi flypaper effect , dan sebaliknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Belanja pemerintah provinsi  tumbuh sebesar 7,63% per tahun, di  mana belanja rata-rata pada tahun 2014 dan 2020 adalah 5,026 triliun rupiah dan 7,726 triliun rupiah ( lihat Tabel 2).
Tabel 2
Statistik Deskriptif Belanja pemerintah, PAD, DBH, DAU dan DAK
pada 25 Provinsi di Indonesia Rata-rata 2014 2020 Pertumbuhan/th Belanja (milyar) 5.026,39 7.726,48 7,63 Tertinggi Jawa Barat Jawa Barat Terendah Kalimantan Utara Gorontalo PAD (milyar) 2.200,08 2.691,66 3,84 Tertinggi Jawa Barat Jawa Barat Terendah Kalimantan Utara Sulawesi Barat DBH (milyar) 778,54 685,34 -0,32 Tertinggi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Terendah Gorontalo Sulawesi Barat DAU (milyar) 993,69 1.534,67 8,79 Tertinggi Papua Jawa Barat Terendah Kalimantan Utara Kalimantan Timur DAK (milyar) 55,99 1.749,21 164,62 Tertinggi Papua Jawa Barat Terendah Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Sumber: Data diolah dengan MS Excel, tahun 2023
Jawa  Barat  memiliki  belanja  pemerintah  tertinggi  baik  tahun  2014  maupun  2020.  Dikaitkan dengan sumber pendapatan daerah, ternyata provinsi Jawa Barat memiliki PAD tertinggi selama periode  penelitian.  Sebaliknya  untuk  Provinsi  Kalimantan  Utara  pada  tahun  2014,  dengan belanja terendah, ternyata provinsi ini juga memiliki PAD dan DAU yang terendah juga.
Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan per tahun, belanja pemerintah daerah tumbuh rata-rata 7,63%.  Dengan  pertumbuhan  PAD  sebesar  3,84%,  dapat  dikatakan  peningkatan  belanja pemerintah  lebih  cepat  daripada  peningkatan  PAD.    Namun  demikian,  DBH  tumbuh  negatif. Sementara itu pertumbuhan DAU dan DAK tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan belanja.

## Model Regresi Data Panel
Chow  test,  Hausman  test dan Lagrange  Multiplier dilakukan  untuk  memperoleh  model regresi yang terbaik. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian dalam penelitian ini. Tabel ini menjelaskan bahwa model terbaik adalah fixed effect model .
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
Table 3 Pengujian Model Regresi Data Panel Pengujian statistik Chow test: Cross-section Chi-square 349,180888 Prob 0,0003 Hausman test Cross-section random 24,890130 Prob 0.0001 Lagrange Multiplier Breusch-Pagan 236,2603 Prob 0,0000 Sumber: Data diolah
Berikutnya  pengujian  dengan F  test dan t  test dilakukan  pada fixed  effect  model . Pengujian statistik untuk model ini disajikan di dalam Tabel 4.
Tabel 4 Model Regresi Variabel Arah pengaruh koefisien Signifikansi C 16,25954 0,0000 PAD + 0,419124 0,0000 DBH + 0,044852 0,1481 DAU + 0,071436 0,0416 DAK + 0,076835 0,0000 R-squared 0,978372 F-statistic 232,6454 Prob(F-statistic) 0,00000 Sumber: Data diolah
Untuk F  test ,  probabilitas F-statistic adalah  0,000.  Hasil  pengujian  ini  menunjukkan semua  variabel  independen  yang  diteliti  secara  bersama-sama  mempengaruhi  belanja pemerintah  daerah.  selajutnya  dijelaskan  koefisien  determinan.  Koefisien  determinan menunjukkan  kemampuan    variabel  independen  (PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK)    yang sangat  tinggi  (97,83%)  dalam  menjelaskan  variasi  naik  turunnya  belanja  pemerintah provinsi.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  data  panel  yang dihasilkan sudah bagus.
Selanjutnya dilakukan t test . Berdasarkan hasil t test tersebut, diketahui ada tiga variabel independen memiliki pengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah  provinsi secara signifikan pada α = 5%. Tiga variabel ini yaitu PAD, DAU dan DAK.  Dengan demikian, hanya  DBH  yang  tidak  berpengaruh  signifikan  dalam  menentukan  belanja  pemerintah provinsi.
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  adanya  pengaruh  positif  PAD  terhadap  belanja pemerintah  provinsi  secara  signifikan,  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu.  Rambe  & Febriani  (2021),  Kithinji  (2019),    dan  Rahman  &  Wadud  (2014) mengutarakan  sumber penerimaan  pemerintah  terbesar  adalah  pajak,  oleh  sebab  itu,  peningkatan  pajak  yang diterima pemerintah menjadi pendorong meningkatnya belanja pemerintah.
Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi yang Mengalami Pemekaran di Indonesia___________
Demikian  juga  yang  terjadi  pada  provinsi  yang  mengalami  pemekaran.  Dalam  era pemekaran  wilayah  saat  ini,  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  sebagai  aparatur  sipil  negara telah  menjadi  salah  satu  cara  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah.  Semakin banyak aparatur sipil negara akan menumbuhkan permintaan akan produk barang dan jasa lokal. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa sektor usaha tumbuh berkembang seperti usaha kuliner dan perdagangan. Tumbuhnya daerah otonom baru saat pemekaran wilayah menumbuhkan  aktivitas  masyarakat.  Pemerintah  sebagai  konsumen  membeli  produk barang  dan  jasa  Masyarakat.  Adanya  aktivitas  pelatihan,  dinas  antar  kota  telah mendorong  tumbuh  kembangnya  jasa  restoran,  hotel  dan  transportasi.  Perkembangan sektor  usaha  telah  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  baik  dari  pajak,  retribusi, maupun  hasil  BUMD.  Selanjutnya,  peningkatan  pajak  akan  mendorong  peningkatan belanja  pemerintah.  Beberapa  program  pemerintah  tidak  dapat  dilaksanakan  karena keterbatasan  pendapatan,  seperti  pembangunan  infrastruktur  jalan,  perumahan,  dan lainnya.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  peningkatan  PAD,  kemampuan  belanja pemerintah daerah menjadi meningkat.
Variabel  lain  yang  menggambarkan  dana  transfer  dari  pusat  juga  memiliki  pengaruh positif  terhadap  belanja  pemerintah  provinsi.  Pertama,  DAU.  DAU  berpengaruh  positif secara  signifikan  pada  peningkatan  belanja  pemerintah  provinsi.  Hasil  penelitian  ini mendukung studi terdahulu (Swasito, 2021; Goeminne et al., 2017;  Inayati & Setiawan, 2017; Armawaddin et al.,  2017; Baskaran, 2016;) .
Di  Indonesia,  DAU  merupakan  dana  dari  APBN  yang  dialokasikan  untuk  pemerataan kemampuan  keuangan  antar-daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Idealnya, DAU digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun ternyata sebagian besar DAU digunakan untuk pembayaran pegawai. Dengan kata lain,  belanja  infrastruktur  diperbesar  jika  DAU  meningkat,  sehingga  belanja  pemerintah daerah  juga  meningkat,  karena  akan  digunakan  untuk  belanja  lainnya  di  luar  belanja pegawai, termasuk belanja infrastruktur.
Demikian  juga  yang  terjadi  pada  DAK.  Penelitian  ini  menemukan  adanya  pengaruh positif DAK terhadap belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini serupa dengan studi terdahulu  (Yulina  et  al.,  2017;  Pradipta  &  Jatmiko,  2018;  Armawaddin  et  al.,  2017) . Penjelasan tentang pengaruh positif DAK terhadap belanja pemerintah daerah khususnya pada provinsi yang mengalami pemekaran dijelaskan sebagai berikut. Di Indonesia, DAK merupakan  dana  negara  yang  bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  daerah  dalam  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah.  tentu  saja  kegiatan  khusus  ini  harus  sesuai  dengan  prioritas nasional. Sebagian besar kegiatan dengan dana DAK dialokasikan untuk belanja modal, termasuk  pembangunan  infrastruktur.  Untuk  itu,  provinsi  yang  memperoleh  DAK,  akan menambahkan  belanja  modal  dalam  APBD.  Provinsi  dengan  DAK  rendah,  menurunkan belanja  modal.  Oleh  sebab  itu,  semakin  besar  DAK  akan  meningkatkan  belanja pemerintah.
Telah  disebutkan  sebelumnya  DAU  dan  DAK  sebagai  komponen  transfer  pusat berpengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah  daerah.  Namun,  DBH,  yang  juga
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
komponen  transfer  pusat, berpengaruh positif  terhadap  belanja  pemerintah,  namun  tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan riset terdahulu yang mengungkapkan adanya  pengaruh  positif  DBH  terhadap  belanja  pemerintah  (Canare,  2019;  Ernayani, 2017;  Mulyati  &  Yusriadi,  2017).    Namun  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  yang dijelaskan oleh Fatimah et al., (2020) .
Pengaruh  DBH  yang  tidak  signifikan  ini  menjelaskan  adanya  provinsi  yang  memiliki DBH besar tapi belanja pemerintah daerah besar, misalnya Provinsi Jawa Barat. Namun ada  juga  provinsi  yang  memperoleh  DBH  besar  tapi  belanja  pemerintahnya  sedikit, seperti  Kalimantan  Utara.  Sebaliknya,  DAK  sedikit  diiringi  oleh  belanja  pemerintah daerah yang juga sedikit, misalnya provinsi Bengkulu. Sedangkan di Provinsi NTT, DAK kecil tapi pemerintah provinsi memiliki belanja besar.
Setelah  dianalisis  signifikansi  masing-masing  variabel  independen,  tahap  penelitian selanjutnya  adalah  menguji  keberlakuan  fenomena flypaper  effect pada  provinsi  yang mengalami  pemekaran  di  Indonesia.    Metode  pengujian  dilakukan  secara  deskriptif, dengan  membandingkan  koefisien  PAD  dan  koefisien  transfer  pusat  (penjumlahan koefisien DBH, DAU dan DAK). Jika koefisien PAD lebih besar, dikatakan tidak terjadi fenomena flypaper effect , dan sebaliknya.
Dalam  penelitian  ini,  variabel  DBH  tidak  signifikan,  sehingga  koefisien  regresi  DBH tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Koefisien PAD adalah sebesar 0,419124. Sementara  itu  koefisien  DAU  adalah  0,071436,  dan  koefisien  regresi  DAK  yaitu 0,076835. Pengaruh dana transfer merupakan penjumlahan dari koefisien DAU dan DAK, yaitu 0,148271. Perbandingan koefisien PAD (0,419124) dengan koefisien transfer pusat (0,148271)  menunjukkan  bahwa  koefisien  PAD  lebih  kuat  mempengaruhi  belanja pemerintah  daerah.  berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi fenomena flypaper  effect di  provinsi  yang  mengalami  pemekaran  di  Indonesia.  Hasil penelitian ini  tidak sejalan dengan penelitian terdahulu (Langer & Korzhenevych, 2019; Goeminne,  2017;  Kusuma,  2017;  Armawaddin  et  al.,  2017;  Nugroho,  2017).    Namun demikian,  hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  yang  menjelaskan  tidak terjadi flypaper effect pada pemerintah kota di Indonesia (Purbarini dan Masdjojo, 2015).
Fenomena flypaper  effect tidak  terjadi  pada  provinsi  yang  mengalami  pemekaran menjelaskan bahwa dalam mengatur belanja, pemerintah provinsi lebih mempertimbangkan  kemampuan  PAD.  Walaupun  DAU  dan  DAK  berpengaruh  positif secara  signifikan  mempengaruhi  belanja,  namun  pemerintah  daerah  secara  perlahan mampu  meningkatkan  PAD  untuk  membiayai  pemerintahannya.  Kondisi  ini menunjukkan  arah  yang  positif  atas  kebijakan  pemekaran  wilayah  di  Indonesia  karena kemampuan  PAD  secara  perlahan  meningkat  dalam  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan pada provinsi yang mengalami pemekaran.
Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi yang Mengalami Pemekaran di Indonesia___________

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  pengujian  model  dan  pengujian  statistik  diketahui  bahwa  PAD,  DAU  dan  DAK memiliki  pengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  belanja  pemerintah  provinsi. Sedangkan  DBH  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  pemerintah  provinsi  namun  tidak singifikan.  Selanjutnya, berdasarkan model regresi data panel yang dihasilkan, diketahui bahwa  PAD  paling  kuat  mempengaruhi  belanja  pemerintah  provinsi.  Dibandingkan dengan  pengaruh  transfer  (DAU  dan  DAK),  ternyata  pengaruh  PAD  masih  lebih  kuat. Oleh  karena  itu,  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  fenomena flypaper  effect pada pemerintah provinsi yang mengalami pemekaran di Indonesia.

## Saran
Dari pembahasan di atas, implikasi penelitian ini adalah daripada transfer pusat, ternyata pengaruh  PAD  lebih  kuat  dalam  mendorong  peningkatan  belanja  pemerintah  provinsi. Fenomena  flypaper  effect  tidak  terjadi  di  provinsi  yang  mengalami  pemekaran menunjukkan  adanya  perkembangan  perekonomian  daerah  yang  berkontribusi  pada peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain- lain PAD yang sah. Dari semua komponen PAD, sumber PAD terbesar berasal dari pajak.
Dari  penjelasan  tersebut,  implikasi  penelitian  ini  adalah  pemerintah  seharusnya meningkatkan  PAD,  terutama  pajak,  agar  belanja  pemerintah  bisa  meningkat.  Seperti diketahui,  pajak  provinsi  di  Indonesia  terdiri  dari  pajak  kendaraan  bermotor,  bea  balik nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  rokok,  serta pajak  air  permukaan.  Pajak  provinsi  bersifat  limitatif.  Oleh  sebab  itu,  untuk  mendorong peningkatan pajak, pemerintah provinsi tidak dapat melakukan ekstensifikasi pajak. Yang dapat dilakukan pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi menciptakan iklim usaha yang  kondusif  supaya  dunia  usaha  semakin  berkembang.  Selanjutnya,  dengan  sektor usaha  yang  semakin  berkembang,  pemerintah  menjalankan  strategi  intensifikasi  pajak pada lima jenis pajak provinsi tersebut.  Dengan meningkatnya penerimaan PAD melalui pajak, belanja pemerintah provinsi akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Armawaddin, M., Rumbia, W.A., & Afia, M.N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan Indonesia , 18 (1), 77–91. https://doi.org/10.21002/jepi.v18i1.773
Baskaran, T. (2016). Intergovernmental Transfers, Local Fiscal Policy, and the Flypaper Effect:  Evidence  from  a  German  State. FinanzArchiv , 72 (1),  1-40. https://doi.org/10.1628/001522116x14462054864882
Canare,  T.  (2019).  The  Effect  of  Revenue  Shares  on  Local  Government  Spending: Evidence  from  Philippine  Provinces. Singapore  Economic  Review ,  1–35. https://doi.org/10.1142/S0217590819500206
Djayasinga, Marselina. (2015). Membedah APBD . Graha Ilmu. Yogyakarta
Ernayani,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  Periode  2009-2013). JSHP
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________
( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan) , 1 (1), 43.
https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234
Fatimah,  N.  N.,  Nopiyanti,  A.,  &  Mintoyuwono,  D.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Daerah. Equity , 22 (2),  197. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936
Ginting, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  Di  Provinsi  Sumatera  Utara. Kajian : Menjembatani  Teori  dan  persoalan  Masyarakat  dalam  Perumusan Kebijakan, 24 (2), 113–130. https://doi.org/10.1016/S0305-
Goeminne, S., Smolders, C., & Vandorpe, E. (2017). The Real Impact of a One-off Fiscal Restriction:  Empirical  Evidence  of  a  Flypaper  Effect  in  Flemish  Municipalities.
Public Money and Management , 37 (4), 285–292. https://doi.org/10.1080/09540962.2017.1295732
Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics . MCGraw-Hill.
Halim,  Abdul.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik:  Problematika  Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah . Salemba Empat. Jakarta
Inayati,  N.  I.,  &  Setiawan,  D.  (2017).  Fenomena  Flypaper  Effect  Pada  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  Di  Indonesia. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) , 1 (2), 220–239. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2062
Jatmiko,  B.,  Prawoto,  N.,  Astuti,  R.  J.,  Pradipta,  W.  T.,  &  Mulyani,  T.  I.  (2016). The Impact of Flypaper Effect and Gross Regional Domestic Product Toward Regional Expenditure . Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 107–119. https://digitallibrary.ump.ac.id
Khusaini, Moh. (2018). Keuangan Daerah . UB Press. Malang.
Kusuma,  H.  (2017).  Flypaper  Effect:  Fiscal  Illusion  and  Bureaucratic  Model. Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan , 9 (1), 27–39.
https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p027
Langer, Sebastian., Korzhenevych, Artem. (2019). Equalization Transfers and the Pattern of  Municipal  Spending:  AN  Investigation  of  the  Flypaper  Effect  in  Germany. Annals of Economics and Finance , 20 (2): 737-765.
Mulyati,  S.,  &  Yusriadi.  (2017).  Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap Belanja  Daerah  pada  Provinsi  Aceh. Agregat:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (2), 211–220. https://doi.org/10.22236/agregat
Nawawi,  A.  (2021).  Analisis  Respon  Belanja  Apbd  Terhadap  Transfer  Tidak  Bersyarat Dari  Pemerintah  Pusat:  Studi  Kasus  Seluruh  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia , 3 (1), 41.
Nugroho,  Muh  Rudi.    (2017).  Flypaper  Effect  of  Regional  Expenditures  in  Yogyakarta.
Shirkah: Journal of Economics, 2 (3): 353-374
Pradipta,  W.  T.,  &  Jatmiko,  B.  (2018).  Pengaruh  Flypaper  Effect,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Terhadap  Belanja Daerah  (Studi  Empiris  pada  Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2014-2016). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2 (2), 171–185. https://doi.org/10.18196/rab.020230
Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi yang Mengalami Pemekaran di Indonesia___________
Purbarini, E., & Masdjojo, G. N. (2015). Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital  Expenditure  of  the  City  Government  in  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 16 (1),  75. https://doi.org/10.23917/jep.v16i1.939
Sijabat, R. (2016). Panel Analysis on the Association of Fiscal Decentralisation and the Size  of  Government  in  Indonesia. Journal  of  Economics,  Business  and Management , 4 (3), 206–214. https://doi.org/10.7763/joebm.2016.v4.392
Swasito, A. P. (2021). Apakah fenomena flypaper effect asimetris terjadi pada kebijakan belanja pemerintah daerah? Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (1), 72– 80. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1262
Wooldridge, J. (2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.). South- Western Cengage Learning.
Yulina,  B.,  Sari, K.  R.,  Martini,  R.,  Dewi,  H.  H.  S., &  Safitri, K.  A. (2017).  Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Sumatera  Selatan. Jurnal  Riset  Terapan  Akuntansi , 1 (2),  89– 96.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 1 April 2023_____________________________________________