## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
Muslim Nugraha a , Muhamad Rasyid a , Sri Handayani a , Sri Turatmiyah a a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: muslimnugraha@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima: 8 Maret 2023; revisi: 13 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

## Abstrak:
Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Software komputer merupakan satu diantara banyak bagian dari komputer yang memiliki fungsi  yang  sangat  penting  untuk  mengoperasikan  komputer  dengan  efektif.  Kesulitan  memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software atau perangkat lunak komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta software komputer  milik  warga  negara  asing  di  indonesia,  serta  mengetahui  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  software  komputer  milik  warga  negara asing  di  indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  hak  cipta  atas software  komputer  milik  warga  negara  asing  di  Indonesia  bertujuan  agar  dapat  memberikan penghargaan  atau  apresiasi  dan  melindungi  para  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  atas  software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer milik warga negara asing tersebut. Faktor- faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  atas software  komputer  milik  warga  negara  asing  berasal  dari  beberapa  faktor-faktor  yang  dinilai memberikan  pengaruh  besar  terhadap  penegakan  hukum  yang  dapat  dilihat  dari  faktor  undang- undangnya sendiri, penegak hukum, sarana penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan yang dapat mempengaruhi hal tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Software Komputer; Warga Negara Asing

## Abstract:
The problem of computer software piracy is still in the spotlight for many parties. Computer software is one of the many parts of a computer that has very important functions for operating the computer effectively. The difficulty of providing legal protection for copyright on software or computer software, especially  those  belonging  to  foreign  nationals,  is  currently  nothing  new  in  the  current  era  of globalization. The purpose of this research is to determine the form of legal protection for computer software copyright owned by foreign citizens in Indonesia, as well as to determine the supporting and inhibiting  factors  in  legal  protection  for  computer  software  copyright  owned  by  foreign  citizens  in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The research results explain that the legal protection given to copyright on computer software owned by foreign citizens in Indonesia aims to provide appreciation or appreciation and protect the creators or copyright holders of computer software from the risk of piracy of computer software belonging to foreign citizens. Supporting and
inhibiting factors in the implementation of legal protection for copyright on computer software owned by  foreign  citizens  come from  several factors that  are  considered  to  have  a  major  influence  on law enforcement which can be seen from the law itself, law enforcement, and law enforcement facilities. , society, and culture that can influence this.
Keywords: Legal Protection; Copyright; Computer Software; Foreign Nationals

## LATAR BELAKANG
Sejak zaman dahulu hingga sekarang, kehidupan manusia makin mengalami kemajuan yang tak dapat dielakkan kembali, terlebih dalam perkembangan teknologi, dimana hal tersebut telah terbukti hingga sekarang sudah banyak sekali berbagai macam teknologi yang telah dibuat dan dimanfaatkan  oleh  manusia  untuk  memudahkan  pekerjaan  manusia,  sehingga  semakin  hari, manusia makin mengembangkan hal yang bermanfaat dan bernilai ekonomi berkat teknologi. Sehingga  atas  usaha  tersebut,  pada  akhirnya  manusia  menghasilkan  suatu  hak  yang  dikenal dengan  “Hak  Kekayaan  Intelektual”.    Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  “Hak  atas  sesuatu benda yang dihasilkan ketika daya kerja otak manusia menghasilkan benda immateriel yang tak berwujud”. 1
Salah  satu  bentuk  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  Hak  Cipta.  Perlindungan terhadap hak  cipta di  Indonesia diatur pada Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UU Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  denganketentuan  peraturan  perundang-undangan” 2 . Objek yang dilindungi sebagai hak cipta adalah semua ciptaan yang termasuk kedalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  satu  diantara  objek  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta  adalah Program  Komputer  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah Software Komputer .  Software adalah program yang mampu mengoperasikan komputer sehingga dapat bekerja dengan fungsi yang seharusnya, sehingga jika tidak adanya software , sebuah komputer hanyalah perangkat keras yang tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Sistem software pada komputer terdiri atas komponen firmware , sistem operasi, dan program aplikasi.
Software komputer  merupakan  satu  diantara  banyak  bagian  dari  komputer  yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengoperasikan komputer dengan efektif. Software komputer adalah salah satu dari benda immateriil yang dihasilkan dari olah kerja akal pikiran manusia  dan  tidak  semua  orang  dapat  dan  mampu  mempekerjakan  otak  secara  maksimal sehingga  mampu  memproduksi software komputer.  Oleh  karena  itu software komputer merupakan  salah  satu  objek  hak  kekayaan  intelektual.  Dengan  semakin  meningkatnya kebutuhan akan teknologi  komputer, maka semakin besar juga kebutuhan untuk  melindungi hak kekayaan intelektual atas pembuatan software komputer.
Perlindungan terhadap hak cipta atas software komputer merupakan hal yang penting, mengingat besarnya manfaat yang didapat dari penggunaan teknologi komputer dimasa kini. Namun  permasalahan  yang  sering  dihadapi  di  dunia  modern  sekarang  adalah  sulitnya memberikan perlindungan terhadap hak cipta atas software komputer. Data yang diperoleh dari Business Software Alliance (BSA) mengungkapkan 83 persen perusahaan di Indonesia masih memakai jasa software komputer yang tidak resmi dan didapatkan secara bajakan atau ilegal. 3
1 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi) , Intelectual Property Rights , 2015.
2 “Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599”.
3 CNN Indonesia, “ 83 persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan,” 2019, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai- software-bajakan, diakses 11 Februari 2023, pukul 20.03.
Hal ini telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak menggunakan software bajakan di kawasan Asia Tenggara.
Meskipun ketentuan mengenai lisensi atas hak cipta telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, namun penggunaan software komputer bajakan tetap saja menjadi hal yang sering ditemui.  Alasan  paling  umum  yang  menjadi  penyebab  masyarakat  indonesia  lebih  memilih menggunakan software komputer  bajakan  daripada  menggunakan software komputer  asli adalah  mahalnya  harga  untuk  mendapatkan  lisensi software komputer  asli.    Alasan  tersebut tidak  sepenuhnya  salah,  karena  berdasarkan  fakta  yang  ada  bahwa  harga software asli memanglah  mahal.  Dilansir  dari  situs  resmi  Microsoft,  Windows  11  Home  Edition  dijual dengan harga US$139 atau sekitar Rp 2,9 juta pada Februari 2023 4 . Sementara itu, versi teratas, Windows  11  Pro,  dilabeli  harga  US$199,99  atau  sekitar  Rp  4,2  juta. 5 Hal  ini  membuktikan bahwa software asli memang memiliki harga yang tergolong mahal, apalagi software tersebut merupakan  keluaran dari perusahaan pembuat software sebesar Microsoft.
Hal  yang  menjadi  dilema  dalam  fenomena  ini  adalah  meskipun  lisensi software komputer  asli  memang  terbilang  mahal  harganya,  namun software komputer  banyak  sekali menunjang  segala  sisi  kehidupan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  bahkan  dalam  melakukan penyidikan terhadap kejahatan khususnya cyber crime pasti memanfaatkan kemudahan yang didapat dari penggunaan software komputer. Bagi yang memiliki modal yang cukup besar pasti dapat dengan mudah membeli lisensi software komputer yang asli. Namun bagi kalangan yang memiliki pendapatan ekonomi yang dapat dikatakan cukup rendah, pembelian lisensi software yang asli tentu menyulitkan bagi mereka. Padahal banyak sekali manfaat yang dapat diperolah dari penggunaan software komputer, terutama software komputer buatan warga negara asing yang sekarang ini telah banyak dipakai dimana-mana.
Mudahnya  mendapatkan software komputer  bajakan  merupakan  salah  satu  faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia. Berbagai cara dapat dilakukan  untuk  mendapatkan software ajakan  seperti  menggunakan  media  CD  ( Compact Disk ), USB ( United Serial Bus ) Hard Disk Drive & Flash Disk Drive , bahkan situs-situs yang menyediakan tempat download software komputer bajakan secara gratis sangat mudah diakses. Ditambah  dengan  semakin  banyaknya  bermunculan  ‘Hacker’  komputer  yang  tidak bertanggung jawab. Seorang hacker komputer adalah “seseorang yang memperolah akses ke sistem komputer tanpa izin . Dengan memperoleh akses tersebut, Hacker dapat menyalin dan menyebarluaskan  salinan software komputer  tersebut  tanpa  perlu  mendapatkan  lisensi  dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari software komputer tersebut.
Faktor menarik lainnya yang menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tersebut adalah karena hampir sebagian besar produsen software komputer sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas software komputer tersebut adalah Warga Negara Asing (WNA), sementara hampir rata-rata dalam  pengoperasian  sebuah  komputer  di  Indonesia  banyak  menggunakan software yang dibuat oleh Warga Negara Asing. Sehingga dengan melakukan pembajakan software komputer tersebut  di  Indonesia,  maka  proses  penyelidikan  terhadap  pembajakan Software komputer tersebut akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan.  Apalagi pembajakan software komputer tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  bahkan  dengan  tidak  meninggalkan  jejak  sama sekali. Dalam hitungan waktu yang tidak sampai berhari-hari, software komputer tersebut dapat dibuat salinannya dengan jumlah yang banyak bahkan sampai  ratusan  copy. Hal  ini diiringi dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih.
4 Microsoft, “Windows 11 Home Download”, https://www.microsoft.com/en-us/d/windows-11- home/dg7gmgf0krt0, diakses 11 Februari 2023, pukul 20.40.
5 Microsoft, “Windows 11 Pro Download”, diakses, https://www.microsoft.com/en-us/d/windows-11- pro/dg7gmgf0d8h4?rtc=1, pukul 20.53.
Pasal  16  Undang-undang  hak  cipta  menyatakan  bahwa  hak  cipta  merupakan  benda bergerak yang menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan dimana salah satu ciri pokok  dari  hak  kebendaan  adalah,  asas Zaaksgevolg yang  artinya  hak  itu  terus  mengikuti bendanya  dimana  pun  juga  benda  itu  berada.  Hak  itu  terus  saja  mengikuti  orang  yang mempunyainya 6 . Sifat ini tidak hilang dalam hal hak cipta itu dibajak di luar negeri, dimana negara si pencipta atau si pemegang hak tidak turut dalam konvensi internasional. Prof. Mahadi menerangkan  bahwa  Sifat Zaaksgevolg tidak  hilang  disebabkan  adanya  ketentuan  tentang perjanjian  internasional,  oleh  karena  perjanjian  internasional  itu  gunanya  untuk  melindungi, jadi jika tidak menjadi anggota konvensi internasional, negara lain tidak wajib melindungi. Ini telah menjadi kebiasaan internasional 7 .
Hal ini bukan berarti akan hilangnya hak cipta yang ada pada ciptaan seorang pencipta atau pemegang hak cipta jika objek hak cipta itu ada diluar negeri. Tapi pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan jaminan keamanan terhadap pelanggaran haknya yang terjadi di negara  yang  tidak  menjadi  anggota  konvensi  nasional.  Meskipun  Indonesia  termasuk  satu diantara  negara  anggota  dari  beberapa  Konvensi  Internasional  tentang  Hak  Cipta,  namun tingkat penggunaan software bajakan di  Indonesia terbilang tinggi meskipun dengan adanya pengaturan-pengaturan  tentang  hak  cipta  dan  pemidanaan  terhadap  pembajakan  hak  cipta. Dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta software komputer milik warga negara asing di indonesia dan apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta software komputer milik warga negara asing di indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang  biasa  disebut  dengan  penelitian  hukum  doktrinal  dimana  penelitian  hukum  normatif mempergunakan  sumber-sumber  data  sekunder,  yaitu  peraturan  perundang  -  undangan, keputusan - keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka 8 , dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan sekunder yang akan dianalisis berdasarkan permasalahan tersebut.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Cipta  Software  Komputer  Milik  Warga Negara Asing di Indonesia
Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  dalam  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 9
Berkembangnya  kehidupan  masyarakat  karena  teknologi  komputer,  maka  muncullah kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap teknologi komputer untuk  memelihara  dan  menjaga  perkembangan  teknologi  komputer  tersebut  agar  menjadi semakin  berguna  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan  masyarakat.  Pemanfaatan  teknologi komputer telah memberikan dampak yang pesat terhadap perkembangan dunia, karena dengan
6 O.K. Saidin, Op.Cit, hal 49.
7 Ibid, hal 51.
8 Soejono, Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-II (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), hal 56.
9 Hetty Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 63- 64.
kemudahan  teknologi  komputer  telah  memberikan  kemudahan  untuk  melakukan  sebuah pekerjaan  dengan  cepat  dan  canggih.  Hakikatnya,  dengan  adanya  kepastian  hukum  yang diiringi dengan manfaat ekonomis adalah tujuan dari adanya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual.
Permasalahan yang sering terjadi di masa kini adalah, banyaknya terjadi pembajakan terhadap software komputer.  Perkembangan  kemajuan  teknologi  yang  pada  dasarnya digunakan  untuk  mempermudah  pekerjaan  seseorang  ternyata  berbanding  lurus  dengan kemajuan  teknologi  yang  digunakan  untuk  melakukan  pelanggaran  hukum  juga. Software komputer  yang  semakin  hari  semakin  berkembang  dengan  maju,  ternyata  diiringi  dengan perkembangan kemajuan teknologi untuk membajak software komputer tersebut. Pembajakan software merupakan hal yang dianggap ilegal dan melanggar hukum. Pada prakteknya  dalam  kebiasaan,  satu  komputer  hanya  diberikan  satu  jenis  lisensi  sebagai  izin untuk  menggunakan software tersebut.  Lisensi  adalah  izin  tertulis  yang  digunakan  sebagai arahan  sebelum  menginstal  komputr,  oleh  karenanya,  hal  ini  penting  dipahimi.  Sebagain belahan dunia telah melarang keras pembajakan software dan mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran hak cipta. 10
Ada  beberapa  jenis  pembajakan  perangkat  lunak.  Berikut  ini  adalah  semua  yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal dan berbagai jenis pembajakan :
1. Menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer
2. Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai
3. Menggunakan  key  generator  untuk  menghasilkan  kunci  pendaftaran  yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi
4. Menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak
5. Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh.
Perlindungan hukum hak cipta software bertujuan untuk melindungi para penciptanya dari risiko terhadap pembajakan software komputer tersebut sebagai imbalan atas usaha dan kerja  kerasnya  sehiangga software komputer    menjadi  hal  yang  bernilai  sangat  penting  di masyarakat..
Robert  C.  Sherwoode  menyatakan  bahwa  terdapat  lima  teori  dasar  perlindungan terhadap HKI yang apabila dikaitkan dengan perlindungan software komputer adalah 11 :
1. Reward Theory Bahwa  software  komputer  yang  telah  dihasilkan  oleh developer  /  programmer tersebut harus menjadi dasar sehingga bahwa ia harus diberikan penghargaan atas hal tersebut.
2. Recovery Theory Developer  /  programmer software  komputer  yang  telah  mengeluarkan  biaya, waktu,  dan  tenaga  untuk  menghasilkan  sebuah  software  komputer.  Ini  menjadi dasar bahwa ia layak untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. Incentive Theory
Insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya pengembangan software komputer  yang  dinialiai  berguna  bagi  kehidupan  manusia  dengan  tujuan  untuk menumbuhkan semangat kepada Developer / programmer
4. Risk Theory
Pengembangan  software  komputer  sudah  barang  pasti  mengundaang  resiko  yang memungkinkan  orang  lain  yang  terlebih  dahulu  menemukan  software  tersebut.
10 Wikipedia, “Pembajakan Perangkat Lunak” https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan_perangkat_lunak, diakses 18 Januari 2023, pukul 20.03
11 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Jakarta: Grasindo, 2004), hal 44.
Dengan demikian, adalah wajar memberikan perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.
5. Economic Growth Stimulus Theory
Sebuah  negara  yang  memperkuat  sistem  perlindungan  hukum  terhadapt  software komputer, maka hal ini mengindikasikan bahwa negara tersebut telah memberikan ruang  yang  besar  bagi  perkembang  teknologi,  informasi  sehingga  hal  ini  akan mengacu pertumbuhan ekonominya dinegarannya .
Para Developer  Software yang  merupakan  pencipta software komputer  menciptakan software komputer  melalui  suatu  proses  yang  panjang.  Langkah  pertama  dan  yang  esensial adalah  menciptakan  program  dalam  bentuk source program  yaitu  penulisan  program  oleh Developer Software dengan bahasa programming seperti BASIC, COBOL, FORTRAN dan lain- lain. 12 Proses selanjutnya adalah menerjemahkan source program ke dalam object program yaitu  suatu  program  yang  telah  berbentuk  kedalam  bahasa  mesin  yang  penerjemahannya dilakukan oleh Compiler.  Compiler adalah suatu program yang dapat menerjemahkan bahasa program tingkat tinggi (COBOL, FORTRAN dan lain-lain) menjadi bahasa mesin. 13 Kemudian pada saat proses maintenance yaitu perawatan untuk meningkatkan kinerja software komputer merupakan saat yang paling banyak memakan biaya dan waktu yang banyak.
Tiap-tiap software yang  dibuat  memiliki  kegunaan  masing-masing  yang  sudah dirancang oleh para Developer Software . Developer Software melakukan profesinya dengan menulis  perintah-perintah  dasar  pada  rancangan software dengan  menggunakan  bahasa pemerograman untuk selanjutnya dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh komputer, sehingga pada akhirnya komputer dapat menyelesaikan tugas yang diinginkan oleh pengguna komputer.
Dengan  adanya  kegiatan  tersebut  tersebut,  maka  diperlukan  perlindungan  hukum terhadap  hak  cipta  di  Indonesia.  Perlindungan  hukum  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dengan memasukkan program komputer sebagai objek dari hak cipta yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta.
Cakupan  dari  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  hak  cipta  atas software komputer milik warga negara asing adalah :
1. Subjek Perlindungan
Subjek perlindungan hukum adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer  yang  dalam  hal  ini  adalah Developers Software komputer  atau Pengembang  Perangkat  Lunak.    Pengembang  perangkat  lunak  adalah  individu, komunitas atau perusahaan yang membuat perangkat lunak. 14
2. Objek Perlindungan. Objek yang dimaksud adalah semua jenis software komputer milik warga negara asing  dimana  negaranya  dan  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  pihak  atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.
3. Masa Setiap  objek  hak  cipta  memiliki  jangka  waktu  perlindungan.  Untuk software komputer jangka waktu perlindungan disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa perlindungan atas program komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini memiliki arti bahwa selama masih dalam  masa  perlindungan  itu,  seseorang  tidak  boleh  mengeksploitasi  atau menyebarluaskan  hak  cipta  atas software komputer  tersebut  tanpa  seizin  dari pencipta atau pemegang hak cipta.
12 Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990), hal 18.
13 Ibid, hal 18.
14 Wikipedia, “Pengembang Perangkat Lunak,”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengembang_perangkat_lunak, diakses 29 November 2023, pukul 18.40 .
4. Lisensi software komputer.
Istilah  lisensi  telah  dijelaskan  pengertiannya  dalam  Undang-undang  Hak  Cipta yaitu izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian lisensi yang biasanya diberikan oleh pemegang  hak  cipta  atas software komputer  biasanya  adalah  izin  untuk menggunakan software komputer  tersebut  dan  menyimpannya  dalam  sebuah komputer saja, tidak untuk disebarluaskan. Karena itulah tindakan menyebarluaskan software komputer  melebihi  apa  yang  diperjanjian  dalam perjanjian lisensi software komputer adalah bentuk pelanggaran terhadap hak cipta atas software komputer.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  atas software komputer  diberikan  pada software dalam bentuk rumusan, bentuk bahasa pemrograman, kode,skema, dan materi-materi lainnya  yang  sudah  dapat  dibaca  oleh  komputer.  Hak  cipta  atas software komputer  timbul secara  otomatis  setelah software komputer  tersebut  dibuat  oleh  penciptanya  dan  orang  lain tidak berhak untuk  menyebarluaskan dan mengeksploitasi software komputer tersebut  tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer.
Pemegang  hak  cipta  atas software komputer  mempunyai  beberapa  hak  ekslusif  di antaranya 15 :
1. Hak  untuk  memperbanyak  program  dalam  sebuah  bentuk  material/ reproduce  the program  in  a  material  form (hak  ini  termasuk  menggandakan  program  tersebut dalam hard disc dari sebuah komputer, menulis atau mencatatkan kode sumber dari program)
2. Hak  untuk  mengumumkan  program  komputer  / publish  the  program (ini  berarti membuat software telah diumumkan kepada publik di Indonesia)
3. Membuat adaptasi dari program / making an “adaptation of the program” (hal ini berarti membuat sebuah versi lain dari software tersebut), misalnya membuat versi bahasa lain, kode atau notasi dari program komputer tersebut.
Hak  cipta  mendapatkan  perlindungan  terbatas  di  bawah  hukum  hak  asasi  manusia internasional sebagai bagian dari hak atas properti; sebagaimana hak atas properti itu sendiri 16 . Hal ini berarti bahwa hak cipta hak seorang pencipta untuk mempertahankan ciptaannya dan melarang  pihak-pihak  lain  untuk  mengeksploitasi  dan  menyebarluaskan  ciptaan  tanpa seizinnya  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dimiliki  oleh  Pencipta  itu.  Sebagai  seorang manusia  yang  sudah  melakukan  kerja  keras  menggunakan  akal  dan  kemampuannya  untuk menghasilkan  ciptaan  yang  bernilai  tinggi,  maka  hak  itu  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Hak seseorang  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  ciptaannya  merupakan  hak  asasi manusia yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Dalam  pasal  2  UU  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  UU  Hak  Cipta  berlaku  terhadap semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
1. Negaranya  mempunyai  perjanjian  bilateral  mengenai  perlindungan  Hak  Cipta dengan Negara Republik Indonesia;
2. Negaranya  dan  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  pihak  atau  peserta  dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.
15 Suyud Margono, Hukum Hak cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) hal 79.
16 Article 19, Prinsip-Prinsip Hak Untuk Berbagi: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Hak Cipta Di Era Digital. (Seri Standar Internasional, 2013), hal 8.
Sementara terhadap ciptaan milik warga negara asing di Indonesia dimana negaranya bukan  pihak  peserta  perjanjian  bilateral  atau  multilateral  mengenai  perlindungan  hak  cipta, Prof.  Mahadi  mengungkapkan  mengenai  sifat Zaaksgevolg yang  ada  pada  hak  cipta  yaitu bahwa  “Sifat Zaaksgevolg itu  tidak  hilang  meskipun  adanya  ketentuan  tentang  perjanjian internasional, hal ini dikarenakan  perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi jika benda tersebut berada pada negara – negara yang menjadi anggota konvensi internasional”.
Hal ini bukan berarti hilangnya hak cipta yang ada pada ciptaan seorang pencipta atau pemegang hak cipta jika objek hak cipta itu ada diluar negeri. Tapi pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan jaminan keamanan terhadap pelanggaran haknya yang terjadi di negara  –  negara  yang  tidak  menjadi  anggota  konvensi  internasional.  Justru  kesulitan  yang dihadapi pencipta adalah dalam hal penuntutan haknya. 17
Demikian  dapat  kita  pahami  bahwa  terhadap software komputer  milik  warga  negara asing diberikan perlindungan hukum yang sama dengan software komputer milik warga negara indonesia jika negaranya dan adalah sesama anggota dalam perjanjian internasional yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta. Seperti contohnya software komputer milik warga negara asing  yang  paling  terkenal  di  Indonesia  yaitu Microsoft  Windows yang  dikembangkan  oleh Microsoft Corporation yang berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat. Amerika Serikat dan  Indonesia  merupakan  peserta  yang  sama  dari  Konvensi  Internasional  mengenai  hak kekayaan intelektual yaitu Konvensi Bern dan TRIPs, 18 karena itu contoh software milik warga negara asing seperti Microsoft Windows layak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Software komputer milik warga negara asing yang banyak diproduksi di Indonesia akan memberikan manfaat yang besar dan berharga apabila dapat dipergunakan sebaik-baiknya yang tentunya  dengan  tanpa  melanggar  hak  cipta  atas software komputer  tersebut.  Sikap  saling menghargai  tersebut  hendaknya  ditanamkan  ke  dalam  setiap  benak  masyarakat  mengingat usaha,  jerih  payah  para Developer  software komputer  yang  telah  berusaha  keras  untuk menciptakan software komputer agar dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dalam menghadapi dunia yang semakin lama semakin maju ini.

## Faktor  –  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  dalam  Pelaksanaan  Perlindungan Hukum  terhadap  Hak  Cipta  Software  Komputer  Milik  Warga  Negara  Asing  di Indonesia
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  akan  optimal  jika  kita  mengetahui faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukumnya.  Seperti yang  telah  dijelaskan  oleh  Soerjono  Soekanto  dalam  teorinya  mengenai  faktor-faktor  yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu apabila jika kita kaji dengan menggunakan teori tersebut, maka akan diketahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta software komputer  milik  warga negara asing di indonesia.
Adapun faktor – faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta software komputer milik warga negara asing di indonesia adalah sebagai berikut:
1. Faktor Hukum Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  di  Indonesia  adalah  faktor hukumnya sendiri  yang  dalam hal  ini merupakan undang-undang. Dalam  sistem tata hukum  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  hak  cipta adalah Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dengan jelas mengatur mengenai subjek hukum hak cipta, objek hukum hak cipta, pendaftaran perlindungan
17 O.K. Saidin, Op.Cit, hal 51 .
18 Wikipedia, “List of parties to international copyright agreements”, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_international_copyright_treaties, diakses 20 Februari 2023, pukul 21.00.
hak  cipta,  jangka  waktu  perlindungan  hak  cipta,  dan  tindakan  hukum  mengenai pelanggaran terhadap hak cipta.  UU Hak Cipta yang berlaku sekarang ini merupakan produk  hukum  yang  terbaru  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia yang  sebelumnya  telah  banyak  mengalami  perubahan  dimulai  dari Auterswet 1912. Perubahan  itu  dilatar  belakangi  dengan  semakin  meningkatnya  perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dalam penggunaan teknologi seperti yang dikatakan dalam  konsideran  UU  Hak  Cipta  menyebutkan  bahwa  bahwa  perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni,dan  sastra,  sudah  demikian  pesat  sehingga  memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
Dalam  hal  penggunaan  dan  penyalinan software komputer,  seseorang  harus mendapatkan  izin  dalam  bentuk  lisensi.  Dalam  pasal  80  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta dinyatakan bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  tertulis.  Ketentuan  perjanjian pemberian  lisensi  ini  merupakan  upaya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk menjaga dan melindungi hak cipta yang ada pada pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer,  agar  manfaat  dari  karya  cipta  itu  tetap  bisa  dinikmati  oleh khayalak tanpa mengabaikan hak cipta yang ada pada pemegang hak cipta atas software komputer tersebut.
Kemudian  telah  dilakukan  penyempurnaan  kembali  terhadap  UU  Hak  Cipta sebelumnya agar dapat lebih layak dan lebih dapat menyesuaikan dalam memberikan perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  di  masa  modern.    Penambahan-penambahan yang  dilakukan  pada  UU  Hak  Cipta  yang  berlaku  sekarang  yang  mendukung pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  milik  warga  negara  asing berwujud software berupa  :
a. Pengecualian dalam pasal 46 UU Hak Cipta tentang penggandaan untuk hal yang bersifat personil kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah diumumkan sebanyak 1 (satu) salinan, diberlakukan untuk software komputer.
b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet,  untuk  pemutaran  produk-produk  cakram  optik  ( optical  disc )  melalui sarana audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi;
c. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
d. Penetapan  sementara  pengadilan  untuk  mencegah  kerugian  lebih  besar  bagi pemegang hak;
e. Batas  waktu  proses  perkara  perdata  di  bidang  hak  cipta  dan  hak  terkait  baik  di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung;
f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
h. Ancaman pidana atas pelangaran hak terkait;
i. Ancaman pidana dan denda minimal;
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang  sangat  penting  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju seperti di masa kini sarana untuk mendapatkan lisensi software komputer yang asli sudah sangat memadai dan mudah.
Sebagai contoh untuk membeli lisensi software Office Home & Student 2021 original yang  seharga  Rp.  1.899.999,    maka  pembeli  tinggal  login  di  akun  microsoft,  dan membeli  dengan    menggunakan  opsi  pembayaran  credit  card  atau  dengan  e-wallet. Pembelian juga bisa dilakukan dengan membeli lisensi pada online shop resmi sofware tersebut.
Sebenarnya sarana untuk mendapatkan software komputer yang asli tidaklah terbilang sulit,  justru sangat  mudah. Namun  satu-satunya kendala yang tetap menjadi  masalah adalah harga software komputer yang asli tersebut terbilang sangatlah mahal.
Dengan  berbagai  kemudahan  yang  dapat  diperoleh  untuk  siapapun  yang  ingin  untuk mendapatkan software komputer yang asli, maka sudah semestinya hal ini memberikan implikasi yang sejajar dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak ciptanya. Kemudahan  yang  diberikan  ini  sebenarnya  diharapkan  dapat  turut  mendukung terciptanya  pola  pikir  pada  masyarakat  untuk  saling  menghargai  dan  memberikan dukungan agar ciptaan yang berwujud software komputer tersebut dapat terlindungi hak ciptanya  sehingga  tidak  merugikan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  atas software komputer  baik  milik  warga  negara  Indonesia  maupun  milik  warga  negara  asing  dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Selain itu faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta software komputer milik warga negara asing di indonesia :
1. Faktor Masyarakat
Faktor masyarakat ternyata juga memberikan pengaruh yang besar dalam menghambat pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta software komputer.  Faktor masyarakat  adalah  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  ditetapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu,  maka  masyarakat dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut.  Adapun  beberapa  alasan  yang menyebabkan pembajakan terhadap software komputer sangat tinggi adalah 19 :
a. Rendahnya daya beli masyarakat atas software original.
Di  negara-negara  miskin  dan  berkembang,  bagi  masyarakat  ataupun  bagi perusahaan kecil dan menengah, membeli software original dirasakan sangat mahal harganya, apalagi tiap tahunnya software tersebut mengeluarkan versi barunya yang semakin  canggih.  Oleh  karena  itu,  para  pengguna software yang  daya  belinya rendah  pasti  lebih  memilih software bajakan  yang  harganya  jauh  lebih  murah dengan kualitas yang hampir sama dengan aslinya.
b. Belum populernya penggunaan software open source . Alasan  utama  kurang  diminatinya open  source software oleh  masyarakat  adalah kurang menarik dan tidak mudah digunakan. Jadi open source software masih kalah populer  dengan software komersial.  Sebagian  besar  masyarakat  lebih  merasa nyaman  dan  familiar  menggunakan software komersial  tersebut  karena  memang tidak mudah merubah kebiasaan penggunaan dari satu software ke software yang lain.
c. Adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pembajakan software . Di daerah pusat perdagangan komputer banyak sekali toko penjual software bajakan dan  pembeli  komputer  dapat  meminta software apa  saja  yang  diinginkan  secara gratis untuk diinstall ke dalam komputer yang dibelinya. Pada kenyataannya, para aparat pemerintahan kadang terlalu memberi toleransi terhadap pedagang-pedagang
19 Andriana Victoria, “Usulan Solusi Mengatasi Maraknya Penggunaan Software Ilegal Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer Di Indonesia,” Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan 12, no. 2 (2008) hal 108.
software bajakan tersebut atau bahkan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang didapat dari pungutan liar.
Para  pemilik software komputer  bajakan  rata-rata  adalah  pengguna  komputer  aktif. Kebanyakan para pemilik software komputer bajakan mendapatkan software komputer bajakan  dengan  cara  mendapatkannya  dari  pemilik software komputer  bajakan  yang lain,  lalu  ia  membagikannya  kembali  ke  orang  lain  dan  seterusnya.  Hal  ini  dilatar belakangi  dengan  kebiasaan  berpikir  bahwa  selama  mereka  hanya  menggunakannya untuk  kepentingan  pribadi  dan  tidak  menggunakannya  untuk  kepentingan  komersial, maka sah-sah saja untuk menyalin sebuah software komputer.
Hal ini didasari karena kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri. 20
2. Faktor kebudayaan
Faktor  kebudayaan  juga  merupakan  faktor  yang  turut  menghambat  pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas software komputer. Faktor kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarka pada   karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup. Kebudayaan  pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
Pada dasarnya sekalipun software komputer telah mendapatkan perlindungan hukum dalam UU Hak Cipta, namun hal ini tidak berarti bahwa para software komputer akan luput dari pembajakan di Indonesia. Masih banyak para pengguna software komputer yang sudah mengetahui hak cipta yang melekat pada software komputer tersebut, tetapi tidak menghargai hak cipta tersebut. Apalagi software yang mereka gunakan sebagian besar  adalah  milik  warga  negara  asing  yang  memang  sulit  dilakukan  penyelidikan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.
Penggunaan software komputer milik warga negara asing memang lebih dominan dari pada penggunaan software komputer yang dibuat oleh warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan  karena  kurangnya  promosi  yang  dilakukan  oleh  para  pencipta software komputer  dari  dalam  negeri.  Kualitas software komputer  buatan  dalam  negeri sebenarnya tidak lebih buruk dari pada software komputer milik warga negara asing. Hanya saja karena kebanyakan para programmer di Indonesia yang membuat software komputer  hanya  untuk  kebutuhan  pribadi  dan  mereka  menyebarluaskan software komputer buatan mereka tanpa mempedulikan perlindungan hak cipta yang seharusnya mereka dapatkan terhadap software komputer buatan mereka.
Masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong  yang  terdapat  pada  masyarakat,  sehingga  apabila  suatu  ciptaan  yang  telah  dibuat kemudian ditiru dan dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta dari ciptaan tersebut justru akan merasa  senang  karena  dapat  membantu  orang  lain. 21 Hal  tersebutlah  yang  menjadi  sebab masyarakat  merasa  pembajakan software komputer  di  Indonesia  bukanlah  merupakan  hal serius yang perlu dikhawatirkan.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara  asing  di  Indonesia  pada  hakiatnya  haruslah  bertujuan  agar  dapat  memberikan penghargaan pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer tersebut. Perlindungan
20 Ranti Fauza Mayana, Op.Cit, hal 45..
21 Afrillyanna Purba, TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta, 2005) hal 87.
tersebut  terapat  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta dengan  cakupan  dari  bentuk  perlindungan  hukumnya  subjek  perlindungan  hukum  adalah pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  atas  software  komputer  yang  dalam  hal  ini  adalah Developers Software komputer atau Pengembang Perangkat Lunak, objek Perlindungan adalah semua  jenis  software  komputer  milik  warga  negara  asing  dimana  negaranya  dan  Negara Republik  Indonesia  merupakan  pihak  atau  peserta  dalam  perjanjian  multilateral  yang  sama mengenai perlindungan Hak Cipta, masa Perlindungan untuk software komputer jangka waktu perlindungan  disebutkan  dalam  pasal  59  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  bahwa  perlindungan  atas program komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, dan lisensi software komputer diberikan oleh pemegang hak cipta atas software komputer biasanya berupa izin untuk menggunakan software komputer tersebut dan menyimpannya dalam sebuah komputer saja, tidak untuk disebarluaskan.
Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum hak cipta atas software milik warga negara asing di Indonesia adalah dari faktor hukumnya sendiri yaitu UU Hak Cipta telah  berusaha  menyesuaikan  dengan  perkembangan  masyarakat  dimasa  kini  dengan  tujuan agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer baik milik warga negara  Indonesia  maupun milik warga negara asing  dapat  lebih memberikan dampak yang besar dan baik bagi masyarakat, dan sarana untuk mendapatkan lisensi software komputer yang  asli  sudah  sangat  memadai  dan  mudah.  Sedangkan  faktor-faktor  penghambat  dalam pelaksanaan penegakan hukum hak cipta atas software milik warga negara asing di Indonesia adalah masyarakat merasa masih belum bisa menghormati jerih payah para pencipta software komputer, dan sikap toleransi pada masyarakat yang membuat masyarakat merasa pembajakan software komputer di Indonesia bukanlah merupakan hal serius yang perlu dikhawatirkan.

## DAFTAR PUSTAKA
19, Article. Prinsip-Prinsip Hak Untuk Berbagi: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Hak Cipta Di Era Digital. Seri Standar Internasional, 2013. Afrillyanna Purba. TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia . Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta, 2005. Harsono Adisumarto. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta . Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990.
Indonesia, CNN. “83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan,” 2019. Microsoft. “Windows 11 Home Download,” n.d.
———. “Windows 11 Pro Download,” n.d. Panggabean, Hetty. Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan . Yogyakarta:
Deepublish, 2018.
Ranti Fauza Mayana. Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas . Jakarta: Grasindo, 2004.
Saidin, O. K. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi) . Intelectual Property Rights , 2015.
Soejono. Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-II . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
Suyud Margono. Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (2014).
Victoria, Andriana. “Usulan Solusi Mengatasi Maraknya Penggunaan Software Ilegal Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer Di Indonesia.” Bina Ekonomi Majalah Llmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan 12, no. 2 (2008).
Wikipedia. “List of Parties to International Copyright Agreements,” n.d. ———. “Pembajakan Perangkat Lunak,” n.d. ———. “Pengembang Perangkat Lunak,” n.d.