## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.292

## Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
Sukamto Satoto 1 *, Fitria 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Jambi *Correspondence email: sukamtosatoto@yahoo.co.id
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  memahami  serta  menganalisis  secara  mendalam  mengenai  kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan audit investigasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini  membahas  mengenai  bagaimana  kewenangan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  dalam  melakukan  audit investigasi  dan  apa  Implikasi  Audit  Investigasi  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  Terhadap  Kerugian  Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan  pendekatan  kasus  dengan  menggunakan  analisis  sinkronisasi  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  umpan  balik dari  audit  investigasi  tersebut  memungkinkan  terwujudnya  reformasi  pengelolaan  dan  pengawasan  keuangan  meliputi pengintegrasian antara perencanaan kegiatan dan penganggaran. Sehingga dengan demikian transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi sangat urgen dalam reformasi pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, sebab dengan transparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dapat  mengurangi  terjadinya  kerugian  negara.  Sebagai  auditor  internal  pemerintah  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  berwenang  melakukan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan.  Pada  sisi  lain  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  berwenang  melakukan  audit  investigasi  guna  menentukan  ada  tidaknya  kerugian keuangan  negara  atas  permintaan  penegak  hukum.  Implikasi  audit  investigasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan dan  Pembangunan  selain  membebankan  kewajiban  bagi  para  pengelola  keuangan  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan negara  berdasarkan  hasil  audit  investigasi,  hasil  audit  investigasi  juga  menimbulkan  akibat  dalam  proses  penegakan  hukum, karena  hasil  audit  investigasi  berupa  dokumen  dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  auditor  dipersidangan  dapat  mempengaruhi keyakinan hakim dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan.
Kata Kunci: Kewenangan, Audit, Kerugian, Keuangan Negara.
Abstract.  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  understand  and  analyze  in  depth  the  authority  of  the  Financial  and Development Supervisory Agency in conducting investigative audits. The problems raised in this study discuss the authority of the Financial and Development Supervisory Agency in conducting investigative audits and what are the Implications of the Financial and  Development  Supervisory  Agency's  Investigation  Audit  on  State  Financial  Losses  in  Law  Enforcement.  This  study  uses  a normative method  with the steps of description, systematization and explanation of the contents of positive law in depth using a concept approach, a law approach and a case approach using a systematic synchronization analysis. The results showed that the feedback  from  the  investigative  audit  enabled  the  realization  of  financial  management  and  supervision  reforms  including  the integration between activity planning and budgeting. Thus, fiscal  transparency and  accountability  are very urgent  in  reforming the  management  and  supervision  of  state  finances,  because  transparency  and  accountability  in  managing  state  finances  can reduce  state  losses.  As  the  government's  internal  auditor,  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency  is  authorized  to supervise finance and development. On the other hand, the Financial and Development Supervisory Agency has the authority to conduct investigative audits to determine whether or not there has been a loss in state finances at the request of law enforcement. The  implications  of  the  investigative  audit  carried  out  by  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency  in  addition  to imposing an obligation on financial managers to  return state financial losses based on the results  of the investigative audit, the results of the investigative audit also have consequences in the law enforcement process, because the results of the investigative audit  are  in  the  form  of  documents  and  information  provided  by  auditors  in  court  can  affect  the  judge's  confidence  in  the examination of the trial in court.
Keywords: Authority, Audit, Loss, State Finance.

## PENDAHULUAN
Salah satu unsur delik dalam tindak Pidana atau kejahatan penyalahgunaan keuangan negara   adalah "kerugian keuangan negara"  ketentuan ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Ketentuan  ini  mengindikasikan  betapa pentingnya    keberaadaan  audit  untuk  menetapkan  besar  kecilnya  kerugian  keuangan  negara.  Hasil  audit  digunakan untuk  menyatakan  seberapa  besar  jumlah  uang  pengganti  yang  harus  ditanggung  oleh  pelaku  korupsi.  Hal  ini berkaitan dengan adanya pidana pokok dan pidana  tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20 Tahun 2001.
Dalam  kaitannya  dengan  pembuktian  unsur  merugikan  keuangan  negara  sebagaimana  dikatakan  Abdul  Halim untuk  kasus-kasus  yang  sulit  perhitungannya  biasanya  baik  oleh  Polisi  maupun  oleh  Jaksa  pada  tahap  penyidikan biasanyaa menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP)  atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini  dilakukan  mengingat  bahwa  pada  kedua  institusi  tersebut  terseddia  auditor  yang  memiliki  keahlian  dalam melakukan audit investigasi dan penghitungan masalah keuangan. 1
Kewenangan  BPKP  dalam  melakukan  audit  dan  penghitungan  kerugian  keuangan  hanya  terbatas  pada  "zona accounting"  sehingga  tidak  sampai  jauh  mencari  ada-tidaknya  perbuatan  melawan  hukum  karena  hal  tersebut merupakan kewenangan penegak hukum. Tugas dan kewenangan BPKP diatur antara lain dalam Keputusan Presiden (Keppres)  Nomor  103  Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  dan  terakhir  diubah  dengan Perpres  Nomor  64  Tahun  2005,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah,  dan  Inpres  Nomor  4  Tahun  2011  tanggal  17  Februari  2011  tentang  Percepatan  Peningkatan  Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.
Perlawanan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditandai banyaknya gugatan yang diajukan kepada  BPKP  terkait  dengan  apa  dasar  hukum  kewenangan  BPKP  melakukan  audit  investigasi  dalam  rangka perhitungan kerugian keuangan negara. Pihak BPKP sendiri justru menyatakan bahwa tugas mereka hanya membantu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik tindak pidana korupsi. 2
Beberapa  ahli  hukum  keuangan  negara  yang  dihadirkan  dalam  persidangan  tindak  pidana  korupsi  seringkali menyatakan bahwa sebenarnya BPKP buknlah lembaga yang berwenang untuk mengaudit dan membuat perhitungan ada  tidaknya  kerugian  negara.    Tidak  adanya  kewenangan  bga  BPKP  untuk  melakukan  audit  dan  menyatakan  ada tidaknya  kerugian  negara  didasarkan  pada  alasan  hukum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  10  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa lembaga yang berwenang melakukan perhitungan dan  sekaligus  menyatakan  kerugian  negara  adalah  BPK  karena  mempunyai  payung  hukum  yang  lebih  tinggi  yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Fakta di atas  menunjukkan  celah  atau  multi  tafsir  atas  kewenangan  BPKP  dalam  melakukan  audit  investigasi  atau penghitungan kerugian keuangan negara dapat dijadikan sarana oleh terdakwa dan kuasa hukumnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.
Dalam  rangka  menghitung  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  kejaksaan  telah  menjalin kerja sama dengan BPKP dalam bentuk Nota Kesepahaman, yang dilaksanakan dengan cara BPKP memberi bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang diberikan atas permintaan. Ketentuan  yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-1091A/JA/0912007; Nomor Pol: B/2718/ Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan  Keuangan  Negara  yang  Berindikasi  Tindak  Pidana  Korupsi  Termasuk  Dana  Nonbudgeter  mengatur: "dalam  setiap  penyelidikan  dan/atau  penyidikan  baik  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  maupun  POLRI,  BPKP menugaskan  auditor  profesional  untuk  melakukan  audit  investigatif  atau  penghitungan  kerugian  keuangan  negara sesuai dengan permintaan". Keberadaan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan  beberapa  undang-undang.  Pasal  23E  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945menyatakan  "untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara  diadakan  satu  Badan Pemeriksa Keuangan  yang bebas dan mandiri". Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 1 angka  1 Undang-Undang BPK menyatakan "BPK adalah lembaga negara yang  bertugas  untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006,  tugas  pokok  BPK  adalah    melakukan  pemeriksaan terhadap  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah provinsi,  Kabupaten/Kota,  maupun  oleh  Kemeterian  dan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  dan  lembaga- lembaga negara lainnya. BLUD, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan  unsur pidana, BPK melaporkan  hal tersebut  kepada  instansi yang berwenang paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak  diketahui  adanya  unsur  pidana,  dan  selanjutnya  "laporan  tersebut  dijadikan  dasar penyidikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  penyidikan".  Da1am  melaksanakan  tugas  pemeriksaan
1 Abdul Halim Dan Icuk Rangga Buwono, Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011, hal. 219.
2 Achmad Djuaeni Kadmasasmita, Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi , STIA LAN, Jakarta, 2012, hal. 179.

## Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
pengelolaan  keuangan  negara  BPK  diberi  wewenang,  salah  satunya  ialah  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah kerugian keuangan negaraa yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  yang  menyatakan:  "BPK  menilai  dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan  oleh  bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".
BPK  juga  dapat  berperan  dengan  cara  memberikan  keterangan  ahli  mengenai  kerugian  negara  atau  daerah dalam  proses  peradilan,  sebagaimana  diatur    dalam    ketentuan  Pasal  11  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2006.  Sementara  itu,  landasan  yuridis  BPKP  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  adalah  peraturan  yang kedudukannya  berada  di  bawah  undang-undang,  seperti:  PP,    Kepres/Perpres;  dan  Inpres.  Menurut  Pasal  52  Kepres Nomor  103  Tahun  2001  terakhir  diubah  dengan  Perpres  Nomor  64  Tahun  2005,  tugas  BPKP  adalah  melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Kedudukan  BPKP  sebagai  aparatur  pengawasan  pemerintah  semakin  kuat  dengan  adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan  aparat pengawasan intern pemerintah salah satunya adalah BPKP.
Pasal  48  ayat  (2)  jo.  Pasal  50  ayat  (1)  PP  Nomor  60  Tahun  2008  pengawasan  oleh  aparatur  pengawasan pemerintah  salah  satunya  dilakukan  melalui  kegiatan  audit  yang  terdiri  atas:  pelaksanaan  audit  kinerja  dan  audit dengan  tujuan  lain.  "Adapun  yang  termasuk  dalam  audit  dengan  tujuan  lain  salah  satunya  adalah  audit  investigasi". Dalam  penanganan  perkara  korupsi,  pada  hakekatnya  audit  investigasi  yang  dilakukan  BPK  dan  BPKP  itu  dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam,  yaitu  audit investigasi yang bersifat preventif dan audit investigasi  yang bersifat represif. 3 Audit  investigasi  BPK  dan  BPKP  yang  bersifat  preventif  dilakukan  dalam  rangka  pemeriksaan  atau pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPK dan BPKP, sebelum penyelidikan atau penyidikan oleh aparatur penegak hukum.  Dalam  kontek  yang  demikian,  maka  kewenangan  BPK  dan  BPKP  dalam  melakukan  audit  investigasi bersumber  atribusi  untuk  BPK  dan  delegasi  untuk  BPKP  dari  perundang-undangan  yang  menjadi  payung  hukum keberadaan  lembaga  BPK  dan  BPKP.  Sebab  BPK  dan  BPKP  bukan  bagian  dari  institusi  yang  "diberi  wewenang melakukan  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  secara  represif,  karena  keduanya  bukan  bagian  dari  komponen sistem peradilan pidana ( criminal justice system )".
Penanganan  perkara  korupsi  oleh  kejaksaan,  banyak  para  ahli  berpendapat  bahwa  jaksa  selaku  penyelidik  dan penyidik  perkara  korupsi  sebagaimana  ketentuan  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kej aksaan RI, sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri perhitungan kerugian keuangan Negara. 4 Kewenangan tersebut melekat pada kedudukan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum yang bertanggung jawab  untuk  membuktikan  berapa  kerugian  keuangan  negara  yang  disangkakan  dan  didakwakan.  Dengan  kata  lain jaksa bisa menghitung sendiri kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti yang ditemukan.
Kewenangan  jaksa  dalam  menghitung  kerugian  keuangan  negara  tersebut  sama  dengan  kewenangan  jaksa menentukan  pasal  mana  yang  disangkakan  atau  didakwakan  berdasarkan  alat  bukti  yang  diperoleh  selama  proses penyidikan.  "Kewenangan  tersebut  juga  tidak  diatur  secara  tersurat  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan,  tetapi melekat dalam suatu  jabatan yaitu jabatan jaksa selaku penyidik dan penuntut umum". Kewenangan dapat diperoleh malalui  2  (dua)  cara,  yaitu  atribusi  dan  distribusi.  Atribusi  adalah  kewenangan  yang  melekat  pada  suatu  jabatan, sedangkan  distribusi  adalah  kewenangan  yang  diberikan  oleh  suatu  jabatan  atau  organ  pemerintahan  kepada  pejabat atau  organ  yang  lain.  Adapun  perbedaan  antara  kewenangan  atribusi  dan  kewenangan  distribusi  terletak  pada pertanggungjawabannya.  Kewenangan  atribusi  memiliki  tanggung  jawab  yang  melekat  kepada  aparat  atau  pejabat yang  langsung  ditunjuk  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  (biasanya  Undang-Undang  Dasar  dan  Undang- Undang). Adapun kewenangan distrubusi ada 2 (dua) macam, yaitu: delegasi dan mandat.
Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dengan konsekwensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Biasanya  pelimpahan  ini  dilakukan  melalui  peraturan  setingkat  Undang-Undang  ke  bawah,  karena  kewenangan  ini merupakan  turunan  dari  atribusi. 5 Sedangkan  mandat  ialah  pelimpahan  kewenangan  dengan  tanggung  jawab  masih dipegang  oleh  si  pemberi  wewenang  sebab  penerima  madat  melaksanakan  kewenangan  tersebut  untuk  atas  nama  si pemberi  mandat.  Biasanya  pelimpahan  wewenang  ini  dilakukan  dengan  perintah  atau  permintaan.  Dengan  merujuk pada teori kewenangan, pada dasarnya antara audit investigasi preventif dan audit investigasi represif, ternyata sumber kewenangannya berbeda.
Perbedaan  antara  audit  investigasi  preventif  yang  dilakukan  BPK  berasal  dari  kewenangan  atribusi  karena langsung diberikan oleh konstitusi dan undangundang. Kewenangan ini dilakukan oleh BPK secara rutin sesuai aturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  audit  investigasi  represif  merupakan  kewenangan  yang  berasal  dari
3 Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , PT Alumni, Bandung, 2011, hal. 38.
4 Nick Devas, at.all, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , UI Press, Depok, 2001, hal. 32.
5 Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat dilingkungan Aparatur Pemerintahan , Erlangga, Jakarta, 2002, hal 215.

## Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
mandat  yang  diberikan  penegak  hukum.  Kewenangan  seperti  ini  baru  dapat  dijalankan  apabila  penegak  hukum meminta sehingga seharusnya BPK tidak bisa menolak permintaan penegak hukum karena penegak hukum merupakan personifikasi  dari  hukum  itu  sendiri.  Bahkan  kalau  pun  yang  diperintah  itu  seorang  Penguasa,  yang  bersangkutan harus  tetap  mematuhi  dan  menjalankan  perintah  tersebut,  karena  hukum  berada  di  atas  segalagalanya.  Selanjutnya, kewenangan BPKP melakukan audit investigasi preventif merupakan kewenangan yang bersumber pada delegasi dari kewenangan  Presiden  dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan. 6 Tugas  pemerintahan  tersebut  oleh  Konstitusi diatribusikan  kepada  Presiden,  dan  sebagian  dari  tugas  tersebut  didelegasikan  Presiden  kapada  organ  yang  lain, termasuk  tugas  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  yang  didelegasikan  oleh  Presiden  kepada  BPKP.  Hal  ini secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  52  Kepres  Nomor  103  Tahun  2001  terakhir  diubah  dengan  Perpres  Nomor  64 Tahun  2005  yang  menyatakan:  "BPKP  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu, BPKP  diberi  kedudukan  sebagai  "Auditor  Presiden".  Selain  sebagai  Auditor  Presiden,  BPKP  juga  memiliki  fungsi membantu penegak  hukum dalam pemberantasan  korupsi dengan melakukan  audit investigasi yang bersifat represif. Sumber  kewenangan  BPKP  dalam  melakukan  audit  investigasi  represif  sama  seperti  audit  investigasi  represif  BPK, yaitu mandat dari aparatur penegak hukum.
Pada  sisi  lain  MK  (Mahkamah  Konstitusi)  mengatur  bahwa  BPKP  memiliki  otoritas  melaksanakan  audit investigasi sebagaimana dimuat dalam Putusan MK Nomor: 31 /PIJU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012  putusan MK ini  memberi  justifiksi  kewenangan  terhadap  BPKP  untuk  melaksanakan  audit  investigasi  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  MK  berpendapat,  bahwa  untuk  mencari  pembuktian  dalam  perkara  korupsi,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  bisa  bekerjasana  secara  koordinasi  dengan  BPK  dan    BPKP,  seelain  itu  KPK  juga dapat  bekerjasama  dengan  lembaga  lain,  atau  lebih  jauh  dari  ttu  bisa  membuktikan  sendiri  atas  dasar  temuannya, seperti mendapat dan mengumpulkan bukti dari keterangan ahli. Lebih jauh dari tu KPK bekerjasam dengan institusi lain  dapat  menunjukkan  kebenaran  materiil  dalam  penghitungan  kerugian  keuangan  negara  dan/atau  dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. 7
Dalam  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi  BPKP  mempunyai  legitimasi  melakukan  pengawasan keuangan  dan  pembangunan  menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat  pengawasan  intern  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden.  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tersebut  kemudian  menyatakan  Untuk  memperkuat  dan  menunjang  efektivitas  Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. Pengawasan  intern  atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Instansi  Pemerintah  termasuk  akuntabilitas  keuangan negara; dan
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Investigasi  yang  dilakukan  BPKP  atas  permintaan  penegak  hukum  bukan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap lembaga pemerintahan (eksekutif, tetapi juga dapat dilakukan terhadap lembaga lain, asal ada permintaan dari penegak hukum. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPKP melakukannya karena keahliannya bukan karena kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum BPKP. Oleh karena itu tidak relevan untuk  memperdebatkan  siapakah  yang  berwenang  melakukan  audit  investigasi  dalam  perkara  korupsi,  karena  yang berwenang untuk melakukan hal itu adalah penegak hukum. Namun hal ini ternyata tidak mampu menutup terjadinya multi  tafsir  dan  peluang  multi  tafsir  seperti  itu,  dan  sering  kali  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk mewujudkan kepentingannya. Maka dari itu yang akan dibahas didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai bagaimana kewenangan  BPKP  dalam  melakukan  audit  investigasi  dan  apa  implikasi  audit  investigasi  terhadap  kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum.
Secara  teoretis  audit  investigasi  dimaksudkan  untuk  menentukan    suatu  keadaan  yang  berhubungan  persoalan hukum  berupa  investigasi.  Audit  ini  biasanya  bertujuan  untuk  melihat  secara  jelas  tentang  posisi  keuangan  dan bagaimana pengelolaan keuangan tersebut dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah atau oleh lembaga-lembaga negara lainnya baik di pusat maupun di daerah dengan tujuan untuk mengetahui beberapa hal seperti di bawah ini:
1. Adanya perbuatan;
2. Mengidentifikasi pelaku;
3. Menjelaskan modus operandi; dan
6 Dasril  Munir, Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Yayasan  Pembaruan  Adminstrasi  Publik  Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004, hal. 175.
7 Gunawan  Widjaya, Seri  Keuangan  Publik;  Pengelolaan  Harta  Kekayaan  Negara  '  Suatu  Tujuan  Yuridis ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 48.
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
4. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya. 8
Adapun mekanisme pelaksanaan audit investigasi dilakukan dengan langkah-langkah  antara lain:
1. Pengkajian terhadap badan atau institusi yang akan diinvestigasi melalui audit;
2. Menyususn kegiatan secara matang;
3. Melaksanakan audit;
4. Menyusun laporan terhadap hasil audit.
Setelah  diolah  sedemikian  rupa  hasil  audit  investigasi  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam KUHAP, hasil pengilan tersebut antara lain:
1. Investigasi bisa diganti dengan kesaksian tersangka;
2. Alat bukti keterangan saksi dari orang lain;
3. Dokumen yang mempunyai keaslian nisa digunakan sebagai bukti;
4. Akta dan dokumen lain; dan
5. Penggunan hasil wawancara sebagai bukti. 9
Mahkamah  Konstitusi  mengakui  kewenangan  BPKP  dalam  melakukan  audit  investigasi  melalui  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan  audit  investigasi  berdasarkan  Keppres  103  tahun  2001  dan  PP  Nomor  60  Tahun  2008.  BPKP  dan  BPK masing-masing  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  audit  berdasarkan  peraturan.  Menurut  Mahkamah,  dalam rangka  pembuktian  suatu  tindak  pidana  korupsi,  KPK  bukan  hanya  dapat  berkoordinasi  dengan  BPKP  dan  BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan  sendiri di luar temuan BPKP dan BPK,  misalnya  dengan  mengundang  ahli  atau  dengan  meminta  balm  dari  inspektorat  jenderal  atau  badan  yang mempunyai  fungsi  yang  sama  dengan  itu.  Bahkan,  dari  pihak-pihak  lain  (termasuk  dan  perusahaan),  yang  dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.
Dalam  halaman  52-53  putusan  Mahkamah  Konstitusihal  dikatakan  bahwa  BPKP  memperoleh  legalitas  untuk melakukan  kewenangan  ivestiigasi  terhadap  pengelolaan  dana  APBN  dan  APBD  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Ketentuan  PP  Nomor  60/2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  menyatakan,  "Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  adalah aparat pengawasan intern pemerintah  yang bertanggung jawab langsung  kepada Presiden".  PP 60  Tahun  2008  tersebut  kemudian  menyatakan:  kewenangan  intestigasi  untuk  memeriksa  pengelolaan keuangan  untuk  menentukan  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  pengawas  yaitu BPKP.
Lebih lanjut lagi dari segi konsep keuangan negara berdasarkam kepada  ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 10 Dalam arti sempit, keuangan negara meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungiawabkannya.
Keuangan  negara  menurut  M.Ichwan  adalah  rencana  kegiatan  secara  kuantitatif  (dengan  angka-angka diantaranya  diwujudkan  dalam  jumlah  mata  uang),  yang  akan  dijalankan  untuk  masa  mendatang,  lazimnya  1  tahun mendatang. 11 Geodhart  mendefinisikan  keuangan  negara  merupakan  keseluruhan  Undang-undang  yang  ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. 12
Menurut Ismaya kerugaian adalah berkurangnya uang atau barang atau surat berharga milik negara yang timbul karena  adanya  kelalaian  dan  kerugian  merupakan  kesalahan  dan  kelemahan  penggunaan  dalam  bentuk  pembayaran atau  pembelanjaan. 13 Dilihat  dari  sudut  pandang  pengelolaan  keuangan,  kerugian    keuangan  negara  terjadi  karena rendahnya nilai manfaat penggunaan keuangan negara. Untuk itu perlu pemahaman mengenai konsep aset dan konsep
8 Arifm P Soeria Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik Dan Praktik , Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 112.
9 Abdul  Hakim, Reformasi  Penglolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah ,  Fakultas  Ekonomi  UGM, Yogyakarta, 2006, hal 27.
10 Ady  Kusnadi, Aspek  Hukum  Pengawasan  Dalam  Pelaksanaan  Keuangan  dan  Daerah,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000, hal 69.
11 Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance , Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hal. 27.
12 Ibid., hal. 28.
13 Ibid.

## Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
kewajiban.  Dalam  membuktikan  akibat  dan  suatu  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  sering  menjadi  perdebatan  dalam praktik.  Kegiatan  tersebut  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1999  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dengan  demikian yang  dimaksud  dengan  kerugian  keuangan  negara  dalam  proposal  disertasi  ini  adalah;  "berkurangnya  uang,  surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,  jadi  pengertian  kerugian  negara  dalam  konsep  ini  sama  dengan  pengertian  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statuta  approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statuta approach ) digunakan untuk mengkaji  aturan-aturan  atau  ketentuan  hukum  tentang  hal-hal    yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  audit investigasi  dengan  tujuan  untuk  menentukan  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara.  Sementara  pendekatan  konsep ( conseptual  approach )  dipakai  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  konsep  hukum  baik  pendapat  para  pakar    ataupun merupakan  doktrin-doktrin,  asas-asas  hukum  dari  suatu  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  peneglolaan  keuangan negara,  pendekatan  konsep  ini  dilakukan  dengan  cara  menganalisis,  mengkaji  dan  menilai  pendapat-pendapat,  teori dan atau dalil-dalil tentang audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan negara. Untuk melengkapi kesempurnaan penelaahan  hukum  dalam  penelitian  ini  khususnya  untuk  menelaah  bentuk  dan  pertanggungjawaban  pengawasan digunakan pendekatan sejarah ( historical approach ) sebagai pelengkap. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu  ( card system ), adapun bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier yang bersumber dari:
1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  Undang-Undang  keuangan  negara/daerah,  Undang-undang Pemerintahan Daerah, Peraturanperaturan lain tentang penyelenggaraan Badan Pemeriksa Keuangan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan;
2. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan-bahan  hukum primer  yang  dapat  diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal-jurnal,  pendapat  para  sarjana,  serta  hasil  simposium  yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
3. Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  yang  bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti webside, ensiklopedia hukum, kamus dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan BPKP Melakukan  Audit Investigasi Menurut Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2005,  BPKP  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas Pemerintahan  di  bidang  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  tugas  pemerintahan  di  bidang  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  BPKP  adalah penugasan  bidang  investigasi  yang  meliputi  audit  investigatif,  audit  dalam  rangka  penghitungan  kerugian  keuangan negara,  pemberian  keterangan  ahli,  audit  investigatif  hambatan  kelancaran  pembangunan,  audit  eskalsai  harga  dan audit klaim serta penugasan investigatif lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.
Berdasarkan  Keppres  Nomor  103  Tahun  2001  tentang  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan, Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  BPKP  adalah  institusi  pemerintah  yang diberi  tanggung  jawab  luas  di  tingkap  pemerintah  pusat  untuk  merumuskan  dan  menyusun  rencana  dan  program- program pengendalian, melaksanakan pengendalian umum atas keuangan pemerintah pusat dengan mengadakan audit intern  atas  kegiatan  kementerian-kementerian  negara  dan  kantor-kantor  proyek  mereka.  Kemudian  berdasarkan Keputusan  Presiden  No.  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001  dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai  disitu  saja,  BPKP  juga  dapat  melakukan  pemeriksaan  khusus  atau  audit  investigasi  untuk  membongkar kasuskasus  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  wewenang  yang  mengakibatkan  kerugian  negara  atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam  melakukan  audit  investigasnya  adalah  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  fungsi  dan  wewenangnya,  di  sini  terlihat bahwa  peran  BPKP  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dapat  dijadikan  modal  dasar  yang  kuat  dalam  memerangi kejahatan korupsi di negeri ini.
Dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara BPKP boleh dibilang adalah lembaga pemerintah  yang paling canggih  dalam  fungsi  pengawasan  di  lingkungan  pemerintahan.  Bagaimana  tidak,  didukung  dengan  tata  kerja organisasi yang sudah cukup mapan dalam perencanaan, penugasan, pertanggungjawaban. Tidak cuma itu, BPKP juga memiliki  kapasitas  besar  dalam  hal  audit  investigasi  yang  kiranya  dapat  diandalkan  untuk  melacak  berbagai
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
penyimpangan dan  kebocoran dalam pengelolaan keuangan  negara. Dengan kapasitas  yang dimiliki, BPKP berperan khsusnya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sebagai berikut:
Pertama,  BPKP  berperan  sebagai  internal  auditor  pemerintah  dengan  tugas  memanfaatkan  hasil  kerja  Itjen, Bawasda  Aparat  Pengawasan  Pemerintah  lainnya.  Kemudian  mengolah  temuan  dan  rekomendasi  serta  memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Hal ini memungkinkan BPKP dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung, jika  dipandang  perlu.  Dengan  demikian  BPKP  dapat  menjadi  mitra  kerja  dan  memberikan  dukungan  kepada  BPK. Kedua; BPKP sebagai analisis kebijakan dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya sebagai bahan  analisis  kebijakan  publik.  Kemudian  memberikan  rekomendasi  perbaikan  atas  kebijakan  publik.  Ketiga; Sebagai  lembaga  investigasi,  yaitu  menjadi  pendukung  utama  bagi  BPK,  Kejaksaan  dan  Kepolisian  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.  Ditambah  lagi  BPKP  menjadi  bagian  dalam  Tim  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi bersama KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. 14
Pada  dasarnya  semangat  audit  investigatif  oleh  BPKP  berdasarkan  persfektif  undang-undang  di  atas  bukan merupakan  audit  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mengungkap  kasus  korupsi  tetapi  lebih  merupakan tindakan  pengawasan  (bukan  pemeriksaan)  internal  pemerintahan  yang  bersifat  preventif,  yaitu  berupa  laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan  dini sebelum adanya temuan BPK. Sehingga seharusnya BPKP kalaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan upaya  terakhir  (ultimum  remedium),  setelah  melalui  proses  tuntutan  ganti  rugi  ataupun  proses  administratif  internal lainnya.
Dalam  kaitannya  dengan  penentuan  unsur  kerugian  keuangan  negara  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  auditor BPKP  lebih  banyak  melakukan  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  yaitu  audit  telah  dilakukan  oleh  Penyidik sedangkan  auditor  BPKP  dalam  hal  ini  menilai  apakah  perhitungan  keuangan  negara  yang  telah  dilakukan  oleh Penyidik telah relevan, kompeten dan cukup dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara, sedangkan audit investigasi  meurpakan  suatu  audit  yang  dilakukan  pada  proses  penyelidikan  yang  dilakukan  auditor  BPKP  dengan Penyidik dan  hasil dari  audit tersebut menjadi suatu pertimbangan oleh penyidik  apakah  sudah diperoleh bukti  yang cukup  untuk  meningkatkan  kasus  ke  tahap  penyidikan.  Selanjutnya  dalam  audit  investigasi  ada  suatu  kesepakatan diantara para praktisi audit bahwa audit investigasi tak selalu harus berarti menghasilkan temuan adanya korupsi atau adanya  kerugian  keuangan  negara.  Memang,  secara  umum,  publik  memahami  bahwa  sekali  audit  investigasi dilakukan,  maka  ujung-ujungnya  harapan  yang  dicanangkan  adalah  bahwa  audit  investigatif  tersebut  menghasilkan temuan  adanya  kerugian  keuangan  negara.  Oleh  karena  itu,  audit  investigatif  pun  bisa  dilakukan  untuk  kepentingan yang tidak dalam konteks penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam mewujudkan  agenda reformasi  yaitu supremasi hukum, rasanya kita memerlukan  seorang Jaksa Agung dengan  kualifikasi  sebagai  abdi  hukum,  yang  memiliki  tingkat  profesionalisme  yang  tinggi  dan  tepat  disertai  sifat yang  jujur.  Ciri  menonjol  hukum  otonom  adalah  terikatnya  masyarakat  secara  kuat  pada  prosedur,  sehingga  elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaan karena ada komitmen masyarakat untuk menjalankan kekuasaan sesuai  dengan  tata  cara  yang  diatur.  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  mengemukakan  3  (tiga)  macam  tradisi  hukum yang  kemudian  dikaitkan  dengan  strategi  pembangunan  hukum.  Ada  2  (dua)  macam  strategi  pembangunan  hukum yang  akhirnya  sekaligus  berimplikasi  pada  karakter  produk  hukumnya  yaitu  pembangunan  hukum  “ortodoks”  dan pembangunan hukum “responsif”. 15 Ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Jaksa  Agung.  Sedangkan  pengertian  jabatan fungsional  jaksa  dirumuskan  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Pasal  1  ayat  4  sebagai  jabatan  yang bersifat  keahlian  teknis  dalam  organisasi  kejaksaan  yang  karena  fungsinya  memungkinkan  kelancaran  pelaksanaan tugas kejaksaan.
Lembaga kejaksaan pada dasarnya merupakan suatu institusi. Pada umumnya di dalam sebuah institusi terdapat: 1. Norma, budaya dan etika, yang merupakan suatu ketentuan yang tak tertulis tetapi dipraktekkan;
2. Rules, yaitu peraturan-peraturan formal yang tertulis; dan
3. Structure, yaitu organisasi.
Keberadaan  kejaksaan  di  Indonesia,  sepenuhnya  didasarkan  pada  paradigma  atau  visi  tentang  jati  diri  dan lingkungannya  sebagai  aparatur  negara  yang  menempati  posisi  sentral,  upaya  dan  proses  penegakan  hukum  dalam rangka  mewujudkan  fungsi  hukum  dan  supremasi  hukum  dalam  wadah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  atas  hukum. 16 Oleh  karena  itu,  basis  pengabdian  institusi  kejaksaan  dan  profesi  jaksa  adalah  sebagai
14 Brian Binder, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah , UI Press, Jakarta, 2009, hal 19.
15 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 33.
16 Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan , Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2000, hal. 4.
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
penyelenggara  dan  pengendali  penuntutan  atau  selaku dominus  litis dalam  batas  jurisdiksi  negara.  Akuntabilitas kejaksaan  RI  adalah  perwujudan  kewajiban  kejaksaan  RI  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Perlu diketahui bahwa pengertian akuntabilitas ini berbeda dengan pengertian  akuntabilitas  yang dimaksud dalam  Pasal  3  angka  (7)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dalam  undang-undang  ini,  akuntabilitas  tidak  dilakukan  secara  periodik  tetapi  hanya  pada  saat  penyelenggara negara tersebut berakhir jabatannya. Meskipun jangkauan pengawasannya lebih menyeluruh, termasuk kinerja institusi yang  menyangkut  fungsi  yudisial,  tetapi  terbatas  pada  aparatur  eselon  struktural  atau  fungsional  tertentu.  Perlu tidaknya proses atau tindak lanjut berkaitan dengan pengawasan tersebut sangat tergantung pada kebijaksanaan Jaksa Agung. Oleh  karena itu, partisipasi masyarakat untuk mengawasi  kinerja  kejaksaan sebagai institusi penegak hukum sudah diwadahi dalam bentuk Komisi Kejaksaan.

## Implikasi Audit Investigasi Terhadap Kerugian  Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum
Penyelesaian  ganti  kerugian  negara/daerah  dengan  tujuan  akhirnya  pengembalian  kerugian  negara/daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”. Dan sesuai dengan  ketentuan  Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004:
1. Setiap  kerugian  negara/daerah  yang    disebabkan    oleh    tindakan    melanggar    hukum    atau    kelalaian    seseorang harus  segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  karena  perbuatannya  melanggar  hukum  atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
3. Setiap  pimpinan  kementerian  negara/lembaga/kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  dapat  segera  melakukan tuntutan  ganti  rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/  satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
Demikian pula di dalam Penjelasan Umum angka 6 “Penyelesaian Kerugian Negara” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah diamanatkan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan cara mengembalikan/mengganti kerugian negara/daerah,  “Untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  keuangan  negara/daerah  akibat  tindakan  melanggar  hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian  negara/daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  Undang-undang    Perbendaharaan    Negara    ini    ditegaskan    bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah  terjadi.  Sehubungan  dengan  itu,  setiap  pimpinan  kementerian  negara/lembaga/kepala  satuan  kerja  perangkat daerah  wajib  segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi  setelah  mengetahui  bahwa  dalam  kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian”.
Selanjutnya di dalam  Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan perlunya pengembalian/penggantian  kerugian  negara/daerah  melalui  proses  penyelesaian  ganti  kerugian  negara/daerah, “Penyelesaian  kerugian  negara  perlu  segera  dilakukan  untuk  mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang  atau berkurang  serta  meningkatkan  disiplin  dan  tanggung  jawab  para  pegawai  negeri/pejabat  negara  pada  umumnya,  dan para pengelola keuangan pada khususnya”. Demikian pula, pengembalian/penggantian kerugian negara/daerah melalui penyelesaian  ganti  kerugian  negera/daerah  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga  merupakan  amanat  peraturan perundang-undangan  dan  lembaga  penyelesaian  ganti  kerugian  negera/daerah  dibentuk  dengan  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan.  Lembaga  dimaksud  adalah  Tim  Penyelesaian  Kerugian  Negara/Daerah  dan  Majelis Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 6 dan  Pasal  41  Peraturan  BPK  Nomor  3  Tahun  2007  untuk  memproses  ganti  kerugian  negara/daerah  terhadap bendahara. Dan lembaga Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi  untuk memproses ganti kerugian  negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Dalam hal tindak pidana korupsi kendati berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kerugian  negara  dalam  penggunaan  anggaran  negara  atau  daerah,  namun  Jaksa  tak  bisa  langsung  mengusutnya. Terlebih  dahulu  diberikan  waktu  selama  60  hari  untuk  mengembalikan  kerugian  negara/daerah  tersebut.  Jika  tidak, baru  ditindaklanjuti  dengan  langkah  hukum.  “Jika  ada  laporan  pemeriksaan  BPK  yang  mengindikasikan  kerugian
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, tidak bisa ditindaklanjuti maka akan masuk pada ranah hukum.
Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  berdasarkan  dua  pelaksanaan  yaitu  pengembalian melalui peradilan dan pengembalian tanpa melalui peradilan. Yang dilakukan di luar pengadilan itu merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat mengganti atas kerugian negara dan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman  berupa  denda  yang  dijatuhkan  oleh  penegak  hukum  Tanpa  melalui  peradilan  lebih  cepat  prosesnya  karena tidak  mengenal  upaya  hukum,  banding,  kasasi,  peninjau.Melalui  peradilan  dapat  menggunakan  instrumen  hukum sebagai  upaya  untuk  mengembalikan  kerugian  negara,  melalui  peradilan  prosesnya  memakan  waktu  cukup  lama karena  dapat  dilakukan  upaya-upaya  hukum  sebagai  upaya  mengembalikan  kerugian  negara.  Apabila  upaya  melalui peradilan dan tanpa peradilan melalui memiliki prosedur yang berbeda prosedur yang berbeda, apabila kerugian yang dikembalikan  hanya  pengganti  dalam  kerugian  negara.  Apabila  kerugian  yang  dikembalikan  berupa  denda  yang dijatuhkan oleh pengadilan atau BPK. 17
Dalam  melakukan  proses  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  Penegak  hukum  sangat  berperan  penting agar  supaya  pengembalian  itu  dapat  dikembalikan  kerugian  negara  secara  optimal  dan  secara  penuh  baik  dalam pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  hal  tersebut  dapat  terlaksana  asalkan  para  penegak  hukum  seperti  diharuskan menggunakan  asas  diskresi  agar  supaya,  upaya  hukum  yang  dikenakan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi dapat  mengembalikan kerugian negara  secara penuh, dan mendapat hukuman yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan.
Berdasarkan  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan  penyidikan,  pengembalian  kerugian  keuangan  negara sering dilakukan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dan terdakwa tindak pidana korupsi sering melakukan hal tersebut agar supaya putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan yaitu putusan bebas dari segala tuntutan  hukum. Padahal secara jelas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun  2001  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  pidana  korupsi,  Didalam penjelasan  Pasal  4  mengatakan  bahwa  pengembalian  kerugian  negara  hanya  faktor  meringankan  saja  bukan menghapus tindak pidana pelaku. Dan diwaktu terdakwa memulangkan kerugian negara maka di situ sudah jelas ada unsur  kesengajaan.  Di  dalam  prakteknya  terdakwa  yang  mengembalikan  kerugian  negara  dan  tidak  mengembalikan kerugian  negara  sebelum  putusan  pengadilan  memang  dapat  perlakuan  yang  sama  dimuka  pengadilan  dan  hukum tetapi dalam putusan pengadilan itu sendiri dapat berbeda, dikembalikan kerugian negara sebelum putusan pengadilan. Putusan  hukumannya  dapat  berkurang  sedangkan  yang  tidak  mengembalikan  kerugian  negara  putusannya  bisa  sama dengan tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum.
Dalam  menyelenggarakan  audit  investigatif    seringkali  auditor  BPKP  baik  pejabat  struktural  maupun  pejabat fungsional auditor terkadang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penghitungan kerugian keuangan negara. Demikian pula antara satu auditor dengan auditor lainnya, dan juga cara menerapkan jumlah kerugian tersebut. Hal ini antara  lain  disebabkan  belum  adanya  satu  persepsi  mengenai  kerugian  keuangan  negara  dengan  segala  aspek perhitungannya. Penghitungan kerugian  keuangan negara  antara  lain dapat ditemukan dalam petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan BPK dalam masalah Hukum Administrasi Negara maupun BPKP dalam audit investigatif terhadap kasus yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Begitu juga dengan metode yang digunakan untuk menentukan adanya kerugian  keuangan  negara  menggunakan  cara  yang  berbeda  oleh  berbagai  ahli.  Sehubungan  dengan  itu  agar  tidak terdapat  kesalahan  dalam  penghitungan  kerugian  keuangan  negara  pada  bagian  ini  akan  diuraikan  terlebih  dahulu pemahaman kerugian keuangan negara.

## Proses Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengadilan
Pembuktian mengenai nilai kerugian nyata bagi negara akibat dari korupsi penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana  tambahan berupa pembayaran  uang pengganti yang jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan yang diperoleh/hasil dari korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK). Sesuai dengan tujuan utama penegakan hukum pidana  korupsi  ialah  mengembalikan  kerugian  negara.  Maka  hampir  pasti  pada  setiap  penyelesaian  hukum  perkara korupsi  yang  dapat  merugikan  kepentingan  hukum  mengenai  keuangan  atau  perekonomian  negara,  jaksa  dan  hakim selalu  membuktikan  tentang  nilai  kerugian  negara  secara  riel.  Pada  tahap  pembuktian  mengenai  kerugian  riel  ini, peran  auditor  menjadi  sangat  penting.  Auditor  yang  sengaja  dilibatkan  dalam  pembuktian  perkara  korupsi menghasilkan dua alat bukti. Pertama bahan  tulisan yang berupa laporan audit investigasi, jadi merupakan alat bukti surat.  Kedua,  alat  bukti  keterangan  ahli,  apabila  auditor  memberikan  keterangan  ahli  baik  dalam  penyidikan  di hadapan  penyididik  maupun  di  dalam  sidang  pengadilan.Terutama  di  depan  hakim,  karena  hasil/isi  alat  bukti  akan bernilai dalam pembuktian jika didapat atau diberikan di hadapan hakim di sidang pengadilan.
Untuk  mengetahui  sejauhmana  implikasi  laporan  hasil  audit  investigasi  maupun  keterangan  ahli  auditor
17 Sukrisno Agoes, Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik , Edisi 4-Buku 2, Salemba Empat, 2013, hal. 10.

## Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
investigasi  di  dalam  sidang  pengadilan,  dapat  dilihat  dan  dipelajari  dalam  berbagai  putusan  hakim,  khususnya ditingkat  kasasi.  Salah  satu  adalah  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nom  995K/PID/2006  tanggal  16  Agustus  2006. Mahkamah Agung memberi pertimbangan hukum atas keberatan Pemohon Kasasi Jaksa PU tentang nilai rupiah dari pidana  (tambahan)pembayaran  uang  pengganti  yang  dijatuhkan  judex  factie  sejumlah  Rp  2.516.000.000,00  (dua milyar  lima  ratus  enam  belas  ribu  rupiah).  Alasan  pemohon  kasasi  ialah  dalam  hal  judex  factie  menentukan  angka tersebut hakim telah salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan hakim tidak menggunakan keterangan ahli Slamet Tulus Wahyono Ak, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penghitungan  kerugian  keuangan  Negara  yang berpendapat  bahwa  kerugian  keuangan  Negara  Timbul  sebagi  akibat  dari  perjanjian  asuransi  antara  KPU  dan  PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967adalah sebesar Rp 14.193.000.000,00 (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dihitung dari total premi yang dibayar oleh KPU kepada PT Asuransi Bumiputra Muda 1967 sebesar Rp 14.800.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah)dikurangi dengan klaim yang telah diterima oleh KPU  dari  PT  Asuransi  Bumi  Putra  Muda  sebesar  Rp  607.000.000,00  (enam  ratus  tujuh  juta  rupiah).  Walaupun Mahkamah  Agung  dapat  membenarkan  keberatan  Pemohon  Kasasi  tersebut,  namun  Mahkamah  Agung  mempunyai pendapat  sendiri  yang  berbeda  baik  dengan  judex  factie  maupun  dengan  Pemohon  Kasasi  Jaksa  Penuntut  Umum. Pendapat Mahkamah Agung tersebut dikutif sebagai berikut:
1. Bahwa dari premi sebesar Rp 14.800.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) diperoleh discount sebesar  Rp  5.032.000.000,00  (lima  milyar  tiga  puluh  dua  juta  rupiah)  yang  menurut  Pasal  16  ayat  (4)  Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara / Daerah;
2. Bahwa  ternyata  discount  atau  potongan  sebesar  Rp  5.032.000.000,00  (lima  milyar  tiga  puluh  dua  juta  rupiah) tersebut  oleh  terdakwa  tidak  disetorkan  ke  Kas  negara,  akan  tetapi  dinikmatinya  sendiri  dan  beberapa  pejabat dilingkungan  dan  /  atau  diluar  KPU;  3.bahwa  berdasarkan  putusan  Judex  Factie  sebagian  dari  discount  tersebut telah ditetapkan dirampas untuk Negara dan mengacu kepada kurs uang asing tanggal 2 Desember 2005 untuk US $, Canada $, RM / yang diperoleh Mahkamah Agung dari Bank Indonesia, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa nilai rupiah yang berhasil dirampas untuk Negara terbilang: US $ 226.099 x Rp 9.985,00=Rp 2.257.598.515,00 HK $  670  x  Rp  1.287,52=Rp862.638,40  RM  774  x  Rp  2.641,19=Rp2.044.281,06  Canada  $  10  x  Rp 556,13=Rp85.561,30  Rp  2.260.590.995,00  Jumlah  uang  rupiah  termasuk  travel  cheque  yang  telah  disita  untuk Negara Rp 635.223.200,00 Jumlah Rp 2.895.814.195,76 Terbilang: Dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta  delapan  ratus  empat  belas  ribu  seratus  sembilan  puluh  lima  76/100  rupiah.  Bahwa  dengan  demikian  jumlah uang pengganti yang akan dijadikan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lainnya (Cq terdakwa Hamdani  Amin)  masing-masing  adalah  ½x  (Rp  5.032.000.000,00  Rp  2.895.814.195,76)  =  Rp  1.068.092.902,12 dibulatkan menjadi Rp 1.068.092.902,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan rtus dua puluh).
Analisis  kasusnya  dilakukan  sebagai  berikut:  Surat  Dakwaan,  Terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan  bentuk kumulatif, gabungan antara bentuk primer subsider dan tunggal, yang formatnya berikut:
1. Dakwaan Primer: Pasal 2 ayat (1) jo 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Dakwaan  Subsider:  Pasal  3  jo  18  ayat  (1)  huruf  b,  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Nomor  31  Tahun  1999  yang  diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Dakwaan  Lebih  Subsider:  Pasal  8  jo  18  ayat  (1)  huruf  b  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  UU  Nomor  31  Tahun  1999  yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Kedua: Pasal 11 jo 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHP.
Menurut  Jaksa  dalam  surat  tuntutannya,  yang  terbukti  adalah  dakwaan  Kesatu  Primer  dan  dakwaan  Kedua. Menurut  Pengadilan  Tipikor  (tingkat  pertama)  yang  terbukti  juga  sama  dengan  pendapat  JPU,  dan  kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat banding. Juga Mahkamah Agung tetap sama. Dasar dalam hal mempertimbangkan nilai  riel  kerugian  negara  ada  perbedaaan  baik  antara  Pengadilan  Tipikor  tingkat  pertama,  dengan  tingkat  banding, maupun dengan Mahkamah Agung sebagai berikut:
1. Pengadilan  tingkat  Pertama,  menetapkan  angka  riel  kerugian  negara  yang  harus  diganti  dengan  menjatuhkan pidana  pembayaran  uang  pengganti  ialah  sebesar  Rp  5.032.000.000,00  (lima  milyar  tiga  puluh  dua  juta  rupiah). Angka  riel  kerugian  negara  diambil  dasar  dari  discount  atau  potongan  sebesar  Rp  5.032.000.000,00  (lima  milyar tiga puluh dua juta rupiah) yang oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas negara.
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
2. Pengadilan  tingkat  banding,  menetapkan  angka  riel  kerugian  negara  yang  harus  diganti  terdakwa  dengan menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti adalah sebesar Rp. 2.516.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam belas  juta  rupiah),  karena  ada  2  terdakwa  yang  bertanggung  jawab  selain  terdakwa  juga  terdakwa  lain  yang diberkas dalam perkara lain. Karena itu tanggunggjawab pengganti kerugian harus dibebankan pada dua terdakwa, dengan menetapkan 50 % setiap terdakwa.
3. Perbedaan  ini  diselesaikan  melalui  pertimbangan  sendiri  oleh  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  menetapkan angka  kerugian  riel  dengan  cara  nilai  discount  dikurangi  dari  uang  yang  telah  disita  oleh  Kejaksaan  sebsar  Rp 2.895.814.195,76 kemudian dibagi dua, maka terdapat angka yang dibebankan untuk diganti pada terdakwa sebesar Rp 1.068.092.902,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh).
Bahwa dari perbedaan tersebut ternyata laporan hasil audit investigasi yang menyatakan kerugian negara adalah sebesar  Rp14.193.000.000,00  (empat  belas  milyar  seratus  sembilan  puluh  tiga  juta  rupiah)  yang  diambil  alih  Jaksa dalam  requisitoirnya,  tidaklah  menjadi  bahan  pertimbangan  keberatan  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  pertimbangan hukum Mahkamah Agung, melainkan yang dipakai sebagai alasan keberatan adalah keterangan ahli auditor investigasi dari  BPKP  di  dalam  sidang  pengadilan.  Namun  demikian  secara  logika  keterangan  ahli  auditor  dari  BPKP  tersebut adalah  menjelaskan  laporan  hasil  auditnya  secara  lisan.  Artinya  isinya  sama.  Oleh  karena  isinya  sama  maka sebenarnya jaksa sebagai pemohon kasasi yang berkeberatan atas penghitungan judex factie seharusnya merujuk pada kedua-duanya  dengan  analisis  pertimbangan  bahwa  keduanya  saling  berhubungan.  Kecuali  jika  ada  perbedaan,  dan perbedaan  itu  dijelaskan  alasannya  oleh  ahli  di  muka  hakim,  maka  yang  digunakan  adalah  keterangan  ahli  disidang pengadilan. Namun hal ini tidak tergambar/terpapar di dalam pertimbngan hukum Mahkamah Agung maupun alasan keberatan pemohon kasasi dalam memori kasasinya.

## SIMPULAN
1. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2001 jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi lembaga pemerintah Non Depatemen. Sebagai auditor internal pemerintah BPKP  berwenang  melakukan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan.  Pada  sisi  lain  BPKP  berwenang melakukan  audit  investigasi  guna  menentukan  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara  atas  permintaan  penegak hukum.
2. Implikasi  audit  investigasi  yang  dilakukan  oleh  BPKP  selain  membebankan  kewajiban  bagi  para  pengelola keuangan  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  berdasarkan  hasil  audit  investigasi,  hasil  audit investigasi  juga  menimbulkan  akibat  dalam  proses  penegakan  hukum,  karena  hasil  audit  investigasi  berupa dokumen dan keterangan yang diberikan oleh auditor dipersidangan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan.

## Saran
1. Mengingat bahwa BPKP dalam melakukan audit terhadap tindak pidana korupsi khususnya hendaknya dilakukan dengan  penuh  kecermatan  dan    kehati-hatian  karena  terbukti  atau  tidaknya  perbuatan  yang  didakwakan  sangat bergantung  pada  dapat  dibuktikannya  unsur  tersebut  yakni  berupa  hasil  temuan  audit  yang  menyatakan  terdapat kerugian kekayaan negara.
2. BPKP  perlu  memahami  pentingnya  proses  persidangan  agar  auditor  yang  akan  memberikan  keterangan  ahli  di persidangan dapat menempatkan diri dalam kapasitas sebagai ahli, sehingga pendapat yang disampaikannya dapat mempunyai  nilai  pembuktian,  yaitu  dipergunakan  oleh  hakim  sebagai  dasar  dalam  membentuk  keyakinannya. Auditor BPKP yang diajukan di persidangan hendaknya adalah orang yang melakukan audit terhadap kasus karena auditor dituntut untuk dapat menjaga kompetensinya guna membuktikan kerugian keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Hakim, Reformasi  Penglolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah .  Fakultas  Ekonomi  UGM, Yogyakarta, 2006.
Abdul  Halim  Dan  Icuk  Rangga  Buwono, Pengelolaan  Keuangan  Negara-Daerah:  Hukum,  Kerugian  Negara  Dan Badan Pemeriksa Keuangan , UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011. Achmad Djuaeni Kadmasasmita, Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi , STIA LAN Jakarta, 2012. Ady  Kusnadi, Aspek  Hukum  Pengawasan  Dalam  Pelaksanaan  Keuangan  dan  Daerah ,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000.
Arifm  P  Soeria  Atmadja, Keuangan  Publik  Dalam  Perspektif  Hukum  Teori,  Kritik  Dan  Praktik, Rajawali  Pers, Jakarta, 2009.
Sukamto Satoto dan Fitria, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara
Badan  Pemeriksa  Keuangan, Keuangan  Negara  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Sekretariat  Jendral  Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2000. Brian Binder, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah , UI Press, Jakarta, 2009. Dasril  Munir, Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yayasan  Pembaruan  Adminstrasi  Publik  Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004.
Gunawan  Widjaya, Seri  Keuangan  Publik;  Pengelolaan  Harta  Kekayaan  Negara  '  Suatu  Tujuan  Yuridis ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat dilingkungan Aparatur Pemerintahan, Erlangga, Jakarta, 2002. Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, PT Alumni, Bandung, 2011. Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Nick Devas, at.all, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Depok, 2001. Soekarwo, Hukum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berdasarkan  Prinsip-Prinsip  Good  Financial  Governance, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
Sukrisno  Agoes,  Auditing:  Petunjuk  Praktis  Pemeriksaan  Akuntan  Oleh  Akuntan  Publik,  Edisi  4-Buku  2,  Salemba Empat, 2013.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Keputusan  Presiden  Nomor  105  Tahun  2001  jo.  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2005  tentang  Susunan Organisasi lembaga pemerintah Non Depatemen.