ANUVA Volume 2 (4): 413-428, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva
Inovasi Sebagai Solusi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan
Tri Handayani 1*)
1 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
*) Korespondensi: tri.handayani.undip@gmail.com

## Abstract
Innovation  is  a creativity  of  a  person  or  group  of people so  as  to  create  a  new  work  on  a  field.  In  the  context  of public  administration,  innovation  is  carried  out  by  public  organizations  to  provide  better  service  to  the  public. Archives  are  recorders  of  information  in  various  forms  of  information  storage  media.  Archives  that  record information  related  to  the  public  need  to  be  managed  with  an  archival  system  that  is  in  line  with  archival legislation. A set of archival systems is required in the archival legislation to implement the policy. The aim is so that  the  interests  of  the  state  and  public  rights  are  protected.  This  study  was  conducted  using  the  Archival Management and Public Administration approach. The results of the study are several archival aspects problems in public organizations in Indonesia can be given a solution to the innovation of archival policies
Keywords: archives; information; innovation; management; public  administration; public  organizations; public service

## Abstrak
Inovasi merupakan suatu kreatifitas seseorang atau sekelompok orang sehingga menciptakan suatu karya baru pada suatu  bidang.  Dalam  konteks  administrasi  publik,  inovasi  dilakukan  oleh  organisasi  publik  untuk  memberikan pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  publik.  Arsip  merupakan  perekam  informasi  dalam  berbagai  bentuk  media penyimpan  informasi. Arsip  yang  merekam  informasi  terkait  publik  perlu  dikelola  dengan  sistem  kearsipan  yang sejalan  dengan  perundang-undangan  kearsipan. Diperlukan  seperangkat  sistem kearsipan  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan kearsipan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah agar kepentingan negara  dan  hak-hak publik terlindungi. Kajian  ini  dilakukan dengan  pendekatan  Manajemen  Kearsipan  dan Administrasi  Publik.    Hasil  kajian  adalah  beberapa  masalah  aspek  kearsipan  pada  organisasi  publik  di  Indonesia dapat diberikan solusinya dengan inovasi kebijakan kearsipan.
Kata kunci: arsip; informasi; inovasi; manajemen; administrasi publik; organisasi publik; pelayanan publik

## 1. Pendahuluan
Kebijakan  kearsipan  yang  berlaku  di  Indonesia  pada  saat  ini  adalah  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun 2009  tentang  Kearsipan. Pemerintah  berupaya menggerakkan  dinamika kearsipan di  Indonesia melalui kebijakan  tersebut. Sosialisasi  kebijakan  dilakukan  di  seluruh  organisasi publik,  swasta  maupun  perorangan.  Implementasi  yang  mereka  lakukan merupakan upaya  untuk tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.
Sosialisasi  kebijakan  kearsipan di  Indonesia bukan  merupakan pekerjaan  yang  mudah.  Wilayah negara  yang  luas  terdiri  dari  daratan  dan  perairan  membentang  sepanjang 3.977  mil diantara  Samudera Indonesia and Samudera Pacific ( Ikawati  dan  Setiawati,  2009), 17.508 pulau  besar  dan  kecil  dimana 6.000  diantaranya  belum  berpenghuni ( Ikawati  dan Setiawati,  2009). Selanjutnya jumlah  penduduk menurut sensus tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, https://sp2010.bps.go.id/). Keadaan geografis dan demografis seperti ini menjadikan politik di negara ini sangat dinamis.
Pada  saat  ini  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  mencapai 34  provinsi  (Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps. go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi- 2002-2016.html). Jumlah  pemerintah  kabupaten  mencapai  415  kabupaten  tidak  termasuk  1  (satu) kabupaten  administratif  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Selain  itu  jumlah  pemerintah  kota  mencapai  93  kota tidak termasuk 5 (lima) kota administratif di Provinsi DKI Jakarta (Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah – Kementerian Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  2014.  http:// www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas- daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html).
Pada  pemerintahan  di  bawah  lagi  terdapat  kecamatan  yang  jumlahnya  mencapai 7.024 kecamatan  (Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/857/jumlah- kecamatan-menurut-provinsi-2004-2014.html). Sementara itu p emerintahan yang langsung bersentuhan  dengan  pelayanan  kepada  publik  berada  di  tingkat  kelurahan  dan  desa. Jumlah Kelurahan dan  Desa di  Indonesia kategori  topografi  lembah  pada  tahun  2014 mencapai 3.630 desa/kelurahan.  Data  yang  sama  untuk  kategori  topografi  lereng  mencapai  16.043 desa/kelurahan.  Data  yang  sama  untuk  kategori  topografi  dataran  mencapai  62.517 desa/kelurahan (Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907).
Jumlah  tersebut  belum  termasuk  lembaga  negara,    lembaga  pemerintahan, Badan  Usaha  Milik  Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan-badan Swasta.
Merujuk  pada  data yang  diperoleh dapat  diketahui  keluasan  wilayah nerupakan  salah  satu  faktor yang menghambat bagi proses transmisi kebijakan kearsipan. Ratusan juta penduduk harus dilayani hak- hak  publik  mereka.  Layanan  yang  diberikan sebagaimana  dimaksud  dalam  kajian  ini  adalah  layanan terkait dengan proses administrasi. Lembaga-lembaga publik harus mengelola arsip yang mereka ciptakan secara efektif dan efisien agar informasi berbasis arsip mudah ditemukan ketika diperlukan, serta selalu dalam  kondisi  yang  baik.  Sehubungan  dengan  arti  penting  arsip,  maka  arsip  yang  diciptakan  dengan berbagai  media  dan  corak  memerlukan  sumber  daya  pendukung  agar  selalu  siap  diakses.  Kompleksitas permasalahan yang  dihadapi para  birokrat  menghadang  mereka  dalam  upaya  implementasi  kebijakan kearsipan. Kondisi ini menarik untuk diangkat sebagai permasalahan tentang apakah langkah yang harus ditempuh para birokrat agar arsip yang mereka ciptakan dapat selalu siap diakses ?
Tujuan dari kajian ini adalah agar seluruh elemen yang belum memahami arti penting arsip menjadi lebih sadar  arsip.  Sementara  itu  para  implementor serta publik  mengetahui,  bahwa  hambatan  dalam implementasi kebijakan kearsipan dapat dicarikan solusinya melalui inovasi.

## 2. Tinjauan Literatur

## A. Inovasi
Inovasi  ditinjau  dari  kamus  besar  bahasa  Indonesia online memiliki  arti  sebagai pemasukan  atau pengenalan  hal-hal  yang  baru.  Selain  itu  inovasi  juga  dapat  diartikan  sebagai pembaharuan
(https://kbbi.web.id/inovasi). Merujuk pada seluruh pengertian tersebut, maka inovasi terjadi karena sikap seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan kreatifitas mereka menghasilkan suatu karya baru.
Inovasi  kebijakan  kearsipan  terkait  dengan  kebijakan  publik. Inovasi  dipahami  terkait  dengan perilaku,  dinamis  dan  berkembang  (Suwarno,  2011:3). Elu  dan  Purwanto  (2010 : 3.8) mengutip pendapat  para  ahli perilaku  yang menatap  teori  perilaku  sebagai  faktor  perilaku.  Faktor  perilaku  dalam konteks ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang efektif sebagai pemimpin atau tidak. Robbins and Judge  (2007:71) disisi  lain membahas  hubungan  antara  sikap  dengan  perilaku. Menurut  mereka sikap mempengaruhi perilaku.
Berdasar pada kedua pemahaman tersebut maka diketahui, bahwa inovasi kearsipan adalah perilaku kreatif seseorang  atau sekelompok  orang yang  mampu menghasilkan  solusi  bagi  masalah-masalah  yang dihadapi disaat kebijakan kearsipan diimplementasikan.

## B. Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan kebijakan negara yang memuat kepentingan-kepentingan publik. Para penyelenggara  bekerja  untuk  kepentingan negara.  Namun  Islamy (2014:10) menyebut  tidak  semua penyelenggara negara memahami tugas mereka kepada publik. Kondisi ini tentu semakin tidak kondusif bila kebijakan yang hendak diimplementasikan dianggap tidak populer.
Kiwang, Pandie dan Gana (2014) melakukan penelitian terkait dampak kebijakan dengan efektifitas organisasi.  Hasil  penelitian  mereka  menunjukkan,  bahwa  implementasi  terhadap  kebijakan  pemerintah daerah yang mereka teliti memberikan dampak pada peningkatan kerja pegawai.

## C. Implementasi Kebijakan Publik
Kebijakan  tidak  ada  maknanya  bila  tidak  diimplementasikan.  Lebih  lanjut  disebutkan,  bahwa proses  implementasi  kebijakan  publik  melibatkan  “dimensi  organisasi,  kepemimpinan,  serta  manajerial dari  pemerintah” (Tachjan,  2006  :  v - vi). Implementasi  terhadap  kebijakan  publik  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  pendukung  dan  faktor-faktor  penghambat.  Edwards  III  (1980)  menyebut  bahwa  berhasil atau  tidaknya  kebijakan  diimplementasikan,  dipengaruhi  oleh  aspek  komunikasi,  struktur  birokrasi, sumber  daya  pendukung  dan  disposisi.  Seluruh  aspek  tersebut  berlangsung  bersamaan  disaat  kebijakan tersebut diimplementasikan.
Grindle  sebagaimana  dikutip  oleh  Suwitri  (2011:86 – 89) menyatakan,  bahwa  implementasi terhadap kebijakan publik dipengaruhi oleh variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten terdiri dari  enam  unsur,  yaitu:  (a)  pihak    yang  kepentingannya  dipengaruhi,    (b)  jenis  manfaat  yang  dapat diperoleh,  (c)  jangkauan  perubahan  yang  dapat  diharapkan,  (d)  kedudukan  pengambilan  keputusan,  (e) pelaksana-pelaksana program, (f) sumber-sumber yang dapat disediakan. Sementara itu variabel konteks terdiri dari tiga  unsur,  yaitu: (a)  kekuasaan, (b)  karakteristik  rezim  dan  institusi,  (c)  kesadaran  dan  sifat responsif.
Azis dan  Humaizi (2013)  dalam  artikel  penelitian mereka terkait  implementasi  kebijakan  pusat informasi  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Aziz menyebut  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah  faktor  politik,  faktor
kelembagaan, faktor perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan dari variabel input, proses, output, out comes diperoleh hasil keberhasilan yang tidak sama.

## D. Manajemen Kearsipan
Manajemen menurut kamus besar bahasa Indonesia online berarti penggunaan sumber daya secara efektif  untuk  mencapai  sasaran (https://kbbi.web.id/manajemen).  Sementara  itu  kata  manajemen  secara teoritis  menghubungkan  sub  didalam  sistem  (Kast  and Rosenzweig,  1990:7).  Fungsi  manajemen  terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian staf, pengarahan, pengawasan (Sukoco, 2007: 9-10)
Kearsipan  menurut  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2009 tentang  kearsipan  adala h  “hal - hal  yang  berkenaan  dengan  arsip”.  M erujuk  pada  fungsi  manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Kast dan Rosenzweig, serta Sukoco, juga kamus besar bahasa Indonesia online,  maka  Manajemen  Arsip  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pengalokasian staf, pengarahan, pengawasan di bidang kearsipan. Pemahaman ini sejalan dengan paparan Sukoco (2007:81-90)

## 3. Metode Penelitian
Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggunakan wawancara, dokumen, foto  sebagai sumber  data  penelitian  (Moleong,  2010:157).  Pada  penelitian  ini  digunakan  dokumen, publikasai teks sebagai sumber data penelitian untuk dianalisis. Hasil analisis diharapkan menjadi solusi bagi masalah implementasi kebijakan penyelenggaraan kearsipan di I
ndonesia.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Arsip merupakan salah satu sumber informasi. Informasi yang direkam di dalam arsip merupakan sumber informasi penting. Arti penting arsip karena digunakan untuk “ decision making, documentation, response, reference, legal requirements ” (Ricks and Swafford and Gow, 1992:14). Merujuk pada unsur - unsur  tersebut,  maka  kita  ketahui  bahwa  arsip  harus  “dilindungi”  dengan  sistem  kearsipan  yang  efektif dan efisien  agar fisik maupun isi informasinya selalu siap untuk digunakan.
Penyelenggaraan  kebijakan  kearsipan  menurut  Magetsari  (2008:1)  dapat  didekati  dengan manajemen kearsipan atau ilmu kearsipan. Pada konteks implementasi kebijakan publik, maka kajian ini menggunakan pendekatan manajemen kearsipan. Pendekatan manajemen lebih tepat karena sesuai dengan aspek-aspek  kebijakan  yang  akan  diimplementasikan.  Aspek-aspek  yang  dimaksud  adalah:  penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan.

## A. Inovasi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan.
Mengikuti perkembangan implementasi kebijakan kearsipan di Indonesia saat ini, diketahui bahwa para  implementor  mengalami  hambatan dalam  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut. Sebagaimana telah  dipaparkan  pada  bab  tinjauan  literatur  diketahui,  bahwa  inovasi dalam  implementasi kebijakan kearsipan dapat berpijak pada aspek-aspek yang diatur dalam Undang-Undang Republik Inonesia Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

## B. Aspek Penetapan Kebijakan
Penetapan  kebijakan kearsipan ditetapkan  oleh  pimpinan  organisasi  masing-masing. Kebijakan tersebut  disusun  dengan  merujuk  pada  perundang-undangan  kearsipan.  Sejarah implementasi kebijakan kearsipan di  Indonesia  diwarnai  dengan  dinamika  perundang-undanganan  kearsipan.  Sebagaimana diketahui,  bahwa menurut Pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  diketahui,  bahwa  struktur  perundang-undangan setelah undang-undang adalah peraturan pemerintah. Pada Pasal 12 undang-undang yang sama mengatur, bahwa peraturan pemerintah merupakan ketentuan pelaksanaan terhadap suatu undang-undang. Ketentuan selanjutnya adalah peraturan  pemerintah  menjadi landasan  bagi  penyusunan  perundang-undangan dibawahnya. Dengan  demikian  para  implementor  harus  berpikir  kreatif  agar  fisik  maupun  isi  informasi yang  direkam  didalam  arsip  dapat  diselamatkan  walau  belum  ada  penetapan – penetapan  kebijakan pimpinan organisasi terkait penyelenggaraan kearsipan.
Contoh kasus terkait penetapan kebijakan kearsipan adalah implementor kebijakan harus menyusun penetapan kebijakan, tetapi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (PERKA ANRI) terkait belum terbit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diantaranya mengatur  tentang  Pengelolaan  Arsip  Dinamis  dan  Pengelolaan  Arsip  Statis.  Pasal  40  ayat (4)  mengatur bahwa  dalam  penyelenggaraan  kearsipan  dinamis  diperlukan  tata  naskah  dinas,  klasifikasi  arsip, jadwal retensi  arsip,  sistem  klasifikasi  keamanan  dan  akses  arsip. Sebelum  peraturan  pemerintah  sebagai pelaksana  undang-undang  ini  diundangkan,  maka Peraturan  Kepala  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia (PERKA  ANRI) tentang  pedoman  penyusunan  klasifikasi  arsip  serta  PERKA  ANRI  tentang  pedoman sistem  klasifikasi  keamanan  dan akses  arsip  (SKKAA)  diterbitkan  pada  tahun  2011.  Sementara  itu PERKA ANRI tentang pedoman tata naskah dinas diterbitkan pada tahun 2014. Adapun PERKA ANRI tentang tata cara penyusunan pedoman retensi arsip diterbitkan pada tahun 2015.
Mengingat  arti  penting  pedoman-pedoman kearsipan bagi  proses  administrasi  organisasi,  maka sejumlah  organisasi  telah  menciptakan  pedoman  tata  naskah  dinas tanpa  tuntunan pedoman dari  ANRI. Contoh  terhadap  kasus  tersebut  adalah  diterbitkannya  Peraturan  Rektor  Universitas  Diponegoro Semarang  Nomor13  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Tata  Naskah  Dinas  di  Lingkungan  Universitas Diponegoro. Universitas  Negeri  Semarang  juga  menerbitkan  Peraturan  Rektor  Universitas  Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Institusi pendidikan tinggi ini berinovasi agar organisasi tetap berlangsung.
PERKA ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diterbitkan pada tahun 2014.  Diketahui organisasi-organisasi  yang  telah  menyusun  pedoman  tersebut  melakukan  revisi disesuaikan  dengan  PERKA  ANRI  terkait.  Universitas  Diponegoro kini  telah  mengoperasikan penggunaan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Universitas Diponegoro. Sementara itu Universitas Negeri Semarang juga telah menggunakan Peraturan
Rektor  Universitas  Negeri  Semarang  Nomor  28  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Tata  Naskah  Dinas  di Lingkungan  Universitas  Negeri  Semarang.  Merujuk  pada  bagian  pertimbangan  pada kedua  peraturan rektor tersebut diketahui, bahwa kedua perguruan tinggi negeri itu menerbitkan peraturan rektor tentang tata  naskah  dinas  mendasarkan  diri  pada  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi dan  Pendidikan  Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
PERKA  ANRI  lainnya  yang  menjadi  pedoman  pengelolaan  arsip  dinamis  adalah pedoman klasifikasi arsip terbit pada tahun 2011, pedoman jadwal retensi arsip untuk berbagai sektor diterbitkan pada tahun 2015, pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip terbit pada tahun 2011. Sementara itu  Arsip  Universitas  Gadjah  Mada (Arsip  UGM) selaku  Lembaga  Kearsipan  Universitas  Gadjah Mada dibentuk  pada  tahun  2004. Kebijakan  kearsipan  yang  berlaku  pada  saat  itu adalah  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kearsipan.  Sehubungan dengan kebutuhan pedoman bagi  penyelenggaraan  kearsipan,  maka lembaga  kearsipan  ini  kemudian berinovasi  dengan  menyusun  dan  mengoperasikan Peraturan  Rektor  Universitas  Gadjah  Mada  Nomor 408/P/SK/HT/2009  tentang  Jadwal  Retensi  Arsip dan  Pedoman  Penyusutan  Arsip  di  Lingfkungan Universitas Gadjah Mada. Selain itu UGM juga menerbitkan Panduan Ringkas Tata Kelola Arsip Inaktif di Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pedoman ini nampak ditandai dengan tahun 2011.

## C. Pembinaan Kearsipan
Pembinaan  kearsipan  merupakan  salah  satu  kegiatan  kearsipan  yang  seharusnya  juga  ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Pada prakteknya tiap organisasi kearsipan melakukan pembinaan sesuai dengan kebijakan  organisasi  masing-masing.  Contoh  kasus  bagi  kajian  ini  adalah  pembinaan  kearsipan  di lingkungan  Universitas  Indonesia  (UI)  dilakukan  dengan  pengajuan  pembinaan  oleh  masing-masing pengelola Unit Kearsipan II kepada Arsip UI, Permohonan pembinaan diajukan dengan mengisi formulir yang  telah disediakan  di  website  Arsip  UI. (arsip.ui.ac.id dan http://law.ui.ac.id/v3/pelatihan- pengelolaan-arsip-dinamis-di-lingkungan-fhui/).
Pembinaan  kearsipan  di  lingkungan  Universitas  Gadjah  Mada dilakukan  tidak  hanya  dalam  hal pengelolaan  arsip,  tetapi  juga pengembangan  sumber  daya  manusia  kearsipan.  Pengembangan  sumber daya  manusia kearsipan di lingkungan Arsip UGM diantaranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk  melanjutkan studi, mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh ANRI, benchmarking,  mengikuti  kompetisi,  serta  pembinaan  pengurusan  kenaikan  pangkat  dan  jabatan. Sementara  itu  pembinaan  kepada  Arsiparis  maupun  pengelola  arsip  di  lingkungan  Unit  Kearsipan  II dalam  bentuk  pelatihan  kearsipan  di lingkungan  internal  UGM, benchmarking,  serta  koordinasi  antara Unit  Kearsipan  II  dengan  Arsip  UGM  dengan  membentuk  Forum  Kearsipan  Universitas  Gadjah  Mada atau Forsipagama (arsip.ugm.ac.id dan https://ugm.ac.id/en/berita/8208-pelantikan.forsipagama.dan. penghargaan.petugas.kearsipan.meriahkan.peringatan.dies.ix.arsip.ugm),  Komunikasi  antara  Arsip  UGM dengan  para  Arsiparis  dan  pengelola  arsip  di  lingkungan  UGM  menjadi  lebih  intens  melalui  forum tersebut.

## D. Pengelolaan Arsip Dinamis
Penyelenggaraan  kearsipan  wajib  dilaksanakan  khususnya  pada  organisasi  publik  dan  organisasi swasta  yang  mendapatkan  pekerjaan  dengan  biaya  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) maupun  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pada  bagian  pendahuluan  telah  dipaparkan tentang  kondisi  geografis,  demografis,  topografis  negara  Indonesia  sehingga  semakin  jauh  dari  pusat pemerintahan, semakin sulit dipantau implementasinya. Pasal 8 ayat (1) Mengikuti undang-undang bahwa ANRI sebagai pembina kearsipan nasional mencakup seluruh strata dalam pemerintahan , maka peneliti meyakini semakin  luas wilayah  implementor,  semakin  sulit  kebijakan  diimplementasikan.  Edwards  III (1980:134)  berpendapat  bahwa semakin  panjang  strata  birokrasi,  maka proses  transmisi  kebijakan  yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke para implementor yang berada pada struktur birokrasi paling bawah juga  semakin  sulit.  Gambaran  kondisi  yang  dikhawatirkan  Edwards  III  nampak  pada  aturan Ayat  (1) Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa:
“Pembinaan  kearsipan  nasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (5)  dilaksanakan oleh lembaga  kearsipan  nasional  terhadap  pencipta  arsip  tingkat  pusat dan  daerah,  lembaga  kearsipan daerah  provinsi,  lembaga  kearsipan  daerah  kabupaten/kota,  dan  lembaga  kearsipan  perguruan tinggi”
Pedoman tata  naskah  dinas dipilih  oleh  peneliti  sebagai  sampel  untuk dianalisis. Peneliti melakukan survei melalui internet dan menemukan masih ada kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi negeri yang belum memiliki Pedoman-pedoman bagi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Peneliti melakukan kajian terhadap pedoman tata naskah  dinas  pada  lima  kementerian,  lima  pemerintah  daerah  provinsi,  lima  pemerintah  daerah kabupaten/kota dan lima perguruan  tinggi. Seluruh  unit  analisis  pada  masing-masing  kelompok  disebut sebagai “A”, “B”, “C”, “D”, “E”.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar analisis terhadap struktur perundang-undangan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan kebijakan. Sementara itu ANRI menurut Bab  VI  Pasal  25  Ayat  2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2008,  serta  Pasal  1  butir  2 Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110  Tahun  2001  tentang  Unit  Organisasi  dan  Tugas  Eselon  I  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas dan fungsi di bidang kearsipan. Mengingat ANRI merupakan pembina kearsipan nasional, maka Bagian Pertimbangan Peraturan ANRI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dijadikan sebagai dasar analisis terhadap Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Rektor yang terpilih sebagai unit analisis penelitian ini.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan dasar pertimbangan bagi penetapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di ingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Perundang-undangan terkait tata naskah dinas yang digunakan oleh masing-masing organisasi sebagai pertimbangan dalam penetapan tata naskah dinas disandingkan dengan bagian pertimbangan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sementara itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ditampilkan pada tabel 1 untuk mengetahui kementerian yang masih menggunakan peraturan tersebut. Hasil analisis yang diperoleh nampak pada tabel 1 sampai dengan tabel 4 berikut ini:
Tabel 1. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Kementerian
(Tahun penetapan peraturan tata naskah dinas) UU RI No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan PP RI No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No.43 Tahun 2009 Perka ANRI No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pernenpan dan RB No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ANRI (2018) Ada Ada Ada Tidak ada “A” (2016) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “B” (2010) Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “C” (2015) Ada Ada Tidak ada Ada “D” (2016) Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada “E” (2016) Ada Ada Tidak ada Tidak ada
Tabel 1 menunjukkan tim penyusun peraturan pada lima kementerian tidak memiliki kesamaan terhadap perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan peraturan tata naskah dinas. Selain itu juga dketahui, bahwa mereka belum melakukan update terhadap penetapan kebijakan tata naskah dinas.
Tabel 2. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi (Tahun penetapan peraturan tata naskah dinas) UU RI No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan PP RI No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No.43 Tahun 2009 Perka ANRI No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Permendagri No.42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ANRI Ada Ada Ada Tidak ada “A” (2012) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “B” (2010) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “C” (2016) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “D” (2014) Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “E” (2012) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Analisis terhadap tabel 2 menunjukkan ANRI tidak menggunakan Permendagri No.42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri karena ANRIadaahlpebmina kearsipan nasional. Selanjutnya diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan peraturan tata naskah dinas hampir sama sekali tidak digunakan. Merujuk pada angka tahun penetapan tata naskah dinas diketahui, bahwa mereka belum melakukan update terhadap penetapan kebijakan tata naskah dinas.
Tabel 3. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota UU RI No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan PP RI No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No.43 Tahun 2009 Perka ANRI No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Permendagri No.42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ANRI Ada Ada Ada Tidak ada “A” (2012) Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “B” (2011) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “C” (2013) Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada “D” (2015) Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada “E” (2012) Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Analisis terhadap tabel 3 menunjukkan tim penyusun peraturan pada lima pemerintah kabupaten/kota hampir semuanya memiliki kesamaan, yaitu tiga dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan peraturan tata naskah dinas hampir sama sekali tidak digunakan. Mengacu pada tahun penetapan tata naskah dinas diketahui, bahwa mereka belum melakukan update terhadap penetapan kebijakan tata naskah dinas. Tabel 4. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi UU RI No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan PP RI No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No.43 Tahun 2009 Perka ANRI No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Permenristekdikti No.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ANRI Ada Ada Ada - “A” Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Ada “B” Tidak ada Tidak ada Ada Ada “C” Ada Ada Tidak ada Ada “D” Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada “E” Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada
Analisis terhadap tabel 4 menunjukkan tim penyusun peraturan pada lima perguruan tinggi negeri hampir semuanya memiliki kesamaan, yaitu tiga dasar pertimbangan hukum dalam penyusunan peraturan tata naskah dinas hampir sama sekali tidak digunakan. Nampak, bahwa empat perguruan tinggi menggunakan Permenristekdikti No.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Dari seluruh tabel 1 sampai dengan tabel 4 diketahui, bahwa pada era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diketahui, bahwa masih ditemukan organisasi pemerintah yang belum melakukan update terhadap penetapan kebijakan tentang tata naskah dinas. Kita ketahui, bahwa tata naskah dinas merupakan pilar pertama dalam pengelolaan arsip dinamis. Bila pilar pertama kurang diperhatikan, maka penetapan kebijakan pada ketiga pilar yang lain serta penetapan kebijakan arsip statis juga menjadi pertanyaan.
Contoh  kasus  inovasi  penetapan  kebijakan  kearsipan  diketahui  pernah  dilakukan oleh  Arsip Universitas Gadjah Mada (Arsip UGM). Arsip UGM dibentuk pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Rektor  UGM  Nomor  259/P/SK/HT/2004  tentang  Organisasi  dan  Rincian  Tugas  Kantor  Pimpinan Universitas,  Lembaga,  Direktorat,  Biro,  dan  Unit  Kerja  di  Lingkungan  Universitas  Gadjah  Mada. Keberadaan  lembaga  kearsipan  perguruan  tinggi  ini  dibentuk  pada  era  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kearsipan.  Diketahui  undang- undang ini belum mengatur secara eksplisit tentang lembaga kearsipan perguruan tinggi.
Arsip  UGM melengkapi  organisasi  kearsipan  ini  dengan  penetapan-penetapan  kebijakan  sebagai pendukung  dalam  pelaksanan  tugasnya.  Penetapan  kebijakan  yang  dimaksud  adalah Peraturan  Rektor Universitas  Gadjah  Mada  Nomor  408/SK/HT/2009  tentang  Jadwal  Retensi  Arsip  dan  Pedoman Penyusutan  Arsip  di  Lingkungan  Universitas  Gadjah  Mada.Keberadaannya ditetapkan  pada  tanggal  26 Oktober  2009. Penetapan  kebijakan  ini didasarkan pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor7 Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kearsipan, serta  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  34  Tahun  1979  tentang  Penyusutan  Arsip.  Sehubungan  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kearsipan  belum mengatur  secara  eksplisit  tentang  lembaga  kearsipan  perguruan  tinggi  serta berbagai  pedoman  teknik pengelolaan arsip, maka Arsip UGM melakukan inovasi terhadap kebutuhan pedoman tersebut.
Pedoman  pengelolaan  arsip  diperlukan  sebagai  panduan  bagi  para  Arsiparis  maupun  pengelola arsip  dalam  menjalankan  tugasnya.  Perundang-undangan kearsipan  belum  mengatur  ketentuan  tersebut secara  khusus.  Sehubungan  dengan  kebutuhan  pedoman  bagi  pengeolaan  arsip  dinamis,  maka Arsip UGM menetapkan Panduan Ringkas Tata Kelola Arsip Inaktif di Lingkungan Universitas Gadjah Mada ditetapkan pada tahun 2011 sebagai bagian dari pedoman pengelolaan arsip dinamis.

## E. Pengelolaan Arsip Dinamis
Pengelolaan  arsip  statis  diatur  pada  Bab  IV  Pasal  40  sampai  dengan  Pasal  58    Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan. Inovasi  pada  aspek  pengelolaan  arsip dinamis merupakan suatu keniscayaan, mengingat berbagai faktor penghambat terjadi pada implementasi
kebijakan kearsipan. Sehubungan dengan hambatan yang terjadi, maka Arsiparis maupun pengelola arsip di Unit Pengolah hingga lembaga kearsipan dituntut memiliki kreatifitas untuk berinovasi. Inovasi pada umumnya terkait dengan sistem pencatatan surat maupun dokumen lain secara elektronik.
ANRI  telah  mendesain  aplikasi  Sistem  Informasi  Kearsipan  Dinamis (SIKD).  Namun,  era  e- Governement  lebih  dulu  hadir  dan  diaplikasikan  oleh  organisasi-organisasi publik  maupun  swasta sebelum  aplikasi  SIKD  disosialisasikan. Mereka  yang sudah  mapan  dengan  aplikasi  yang  ada  kesulitan untuk beradaptasi dengan  aplikasi yang baru.
Bagi  organisasi  yang  memiliki pegawai  yang  kreatif memilih  membuat  aplikasi  sederhana  untuk memenuhi  kebutuhan  layanan  informasi  berbasis  arsip. Situasi  ini  menyebabkan  sistem  informasi  di organisasi  tersebut  mengalami  dikotomi.  Input  data  yang  dilakukan  oleh  admin  di  unit  pencipta  arsip tidak  dapat  dilanjutkan ke  unit  kearsipan  II  karena  sistemnya  tidak  terintegrasi. Pada  tahap selanjutnya, data yang  sama  dan telah  diinput ulang oleh Arsiparis  di  Unit Kearsipan  II pencipta  arsip  secara elektronik tidak dapat digunakan di Lembaga Kearsipan organisasi tersebut.
Organisasi yang memiliki kemampuan pendanaan pada umumnya menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendesain aplikasi terintegrasi bagi organisasi mereka. Berbagai terobosan dilakukan oleh berbagai organisasi  publik.  Terobosan  dilakukan  agar  layanan  kepada  publik  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien. Contoh yang  termasuk  pada  kasus  ini  adalah  inovasi  samsat  corner  di  Kota  Malang  (Fitranti  dan Rochmah  dan  Hanafi, J.  Administrasi  Publik,  Vol.2,  No.2:374 – 380). Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan juga  menciptakan aplikasi  Sistem  Pengelolaan  Arsip  dan  Dokumen (SPAD) pada  tahun 2017.  Aplikasi  ini  merupakan  hasil  adopsi  terhadap  Sistem  Informasi  Kearsipan  Nasional  (SIKN), Jaringan  Informasi  Kearsipan  Nasional  (JIKN),  Sistem  Informasi  Kearsipan  Dinamis  (SIKD)  Seluruh aplikasi  tersebut  berasal  dari  Arsip  Nasional Republik  Indonesia  (ANRI). Merujuk  pada  failitas  dan proses  pengoperasian  aplikasi  SPAD,  nampaknyha  aplikasi  tersebut  ditujukan  untuk  manajemen  arsip dinamis ( https://biroumum.kemdikbud.go.id/web/files/SPAD_Operator_Unit_Satker.pdf)

## F. Pengelolaan arsip statis
Pengelolaan  arsip  statis diatur  pada  Bab  V  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Aturan yang ditetapkan mencakup akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, akses arsip statis. Pengelolaan terhadap arsip ini  pada  umumnya  disebut  sebagai  manajemen  arsip  statis.  Implementasi  terhadap  arsip  statis memerlukan  seperangkat  pedoman  pengelolaan  arsip  statis,  sumber  daya  pendukung. Inovasi  yang dilakukan dalam pengelolaan arsip masih berkisar pada sistem informasi kearsipan. Faktanya yang terjadi sama dengan pengelolaan arsip dinamis.
Arsip  Universitas  Gadjah  Mada merupakan  salah  satu  lembaga  kearsipan  yang  berinovasi  dalam penciptaan  dan  penggunaan  sistem  informasi  kearsipan  statis (http://arsip.ugm.ac.id.siks). Arsip  UGM memaksimalkan  aplikasi  tersebut  agar  para  pengguna  khazanah  arsip  yang  dikelola  di  Arsip  UGM dapat mengakses arsip tanpa hadir secara fisik ke ruang layanan arsip di Arsip UGM.

## G. Sumber Daya Pendukung Kearsipan
Sumber  daya  pendukung  merupakan  aspek  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Menurut EdwardsIII  (1980:53)  keberadaan  sumberdaya  merupakan  alasan  kebijakan  dapat  diimplementasikan secara  efektif. Sumrahyadi  (2016)  berpendapat,  bahwa unsur  sistem,  sumber  daya  manusia  kearsipan, kelembagaan, sarana prasarana sebagai unsur yangdominan diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan.

## H. Sumber Daya Manusia Kearsipan
Unsur sumber daya yang paling esensial dari implementasi kebijakan sejatinya terletak pada unsur sumber daya manusia (Edwards III, 1980 : 54). Pada prakteknya teori ini sesuai diterapkan dalam bidang kearsipan (Suhana,  2016:  47). Ketentuan  tentang  sumber  daya  manusia  kearsipan  dalam  Pasal  30 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2009  tentang  Kearsipan. Seentara  itu  ketentuan tentang sumber daya manusia kearsipan dengan status pegawai negeri sipil saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014  tentang  Jabatan  Fungsional  Arsiparis.  Kebijakan  tersebut  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Fungsional  Arsiparis. Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  kearsipan dalam  konteks  pengadaannya bukan  merupakan kebijakan  yang  mudah  dilakukan.  Khususnya  Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  sulit dalam pengadaan sumber daya manusia kearsipan. Penyebabnya adalah karena lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi kelanjutan dari Program Studi Diploma III Kearsipan belum ada. Oleh sebab  itu  pengembangan  sumber  daya  manusia  kearsipan  dilakukan  dengan impassing/penyesuaian. Selain  masalah  ketiadaan  program  studi  setingkat  Diploma  IV  dan  seterusnya, faktor  pendanaan juga merupakan faktor yang menghambat pengebangan sumber daya manusia kearsipan.
Ketiadaan  sumber  daya  manusia  kearsipan  akan  memberikan  dampak  yang  luar  biasa  bagi organisasi pencipta arsip. Arsip akan menumpuk di Unit Pencipta arsip karena tidak pernah disusutkan. Arsip  sulit  ditemubalik  karena  tidak  dilakukan  pencatatan  sesuai  sistem  kearsipan.    Ketiadaan  sistem kearsipan tidak memberikan dampak apapun bila disediakan ruang arsip (Suhana, 2016:48)
Berbagai persoalan hambatan dalam pengembangan dalam konteks pengadaan  suber daya manusia harus diberikan  solusinya  agar  masalah-masalah  sebagai  damapak  dari  masalah  tersebut  tidak  terjadi. Dalam  perundang-undangan  kearsipan  memungkinkan  seseorang  pegawai  negeri  sipil  non  kompetensi kearsipan  yang  hendak  menjadi  fungsional  Arsiparis  dapat  menempuh  jalur  penyesuaian.  Namun  bila tidak ada kandidat tersebut, maka pada umumnya organisasi tersebut menerima pegawai secara mandiri sebagai pengelola arsip.
Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  memiliki  sejarah  tentang  sumber  daya  manusia  kearsipan  yang patut dijadikan sebagai contoh tentang kasus ini. Data pada tahun 2013 menunjukkan, bahwa pada tahun
tersebut baru sembilan unit kerja di lingkungan UGM telah memiliki 20 Arsiparis dengan berbagai latar belakang pendidikan. Delapan diantaranya adalah Arsiparis di lingkungan Arsip UGM (Kurniatun, 2013). Pada  tahun 2015 sebaran  SDM  Kearsipan  telah  menyebar  di  14  unit  kerja  di  lingkungan  Kantor  Pusat UGM  dan  20  unit  kerja dilingkungan  Fakultas  termasuk  Magister  Administrasi  Publik.  Lingkungan Kantor  Pusat  UGM  memiliki  delapan  Arsiparis  dan  delapanbelas  Pengelola  Arsip.  Sementara  itu lingkungan  Fakultas  dan  MAP  di  lingkungan  UGM  memiliki  10  Arsiparis  dan  21  Pengelola  Arsip (Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Database  Arsip  UGM  pada  tanggal  11  Agustus  2015).  Jumlah  ini masih  belum  mencukupi  kebutuhan  Arsiparis  maupun  Pengelola  Arsip  bagi  lingkungan  UGM  terlebih lagi lingkungan Arsip UGM. Dengan demikian perguruan tinggi ini masih harus meningkatkan kuantitas sumber daya manusia kearsipannya.
Dari uraian pada alinea di atas diketahui, bagaimana inovasi terhadap kebijakan pengadaan sumber daya  manusia  kearsipan. Bila  bersikeras  menunggu  pengadaan  Arsiparis,  maka  dikhawatirkan  arsip semakin tidak terkelola secara sistematis atau bahkan tidak tersentuh sama sekali.

## I. Prasarana dan sarana
Prasarana  dan  sarana  merupakan  pendukung  dalam  suatu  kegiatan  (Edward  III,  1980:  77). Demikian  pula  dengan  implementasi  kebijakan  kearsipan  juga  membutuhkan  fasilitas  tersebut,  seperti depot  arsip  statis,  ruang  penyimpan  arsip  inaktif,  perlengkapan  kearsipan  elektronik  maupun konvensional.
Pengadaan  prasarana  dan  sarana  kearsipan  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  mudah  untuk diwujudkan. Masalah  yang  dihadapi  oleh  penyelenggaran  kearsipan  tidak  hanya  terjadi  di    Indonesia. Wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  William  Joseph  Maher  sebagai  Arsiparis  Illinois University melalui email sejak akhir Maret hingga akhir Agustus 2015 menunjukkan situasi yang sama. Simpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil wawancara tersebut adalah Arsiparis dan Pengelola Arsip harus  memiliki jiwa  kreatif.  Dengan  jiwa  tersebut  mereka  akan  mampu  berinovasi  untuk  mendapatkan solusi bagi setiap tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
Pejabat  Dekan  Fakultas  Peternakan  dan  Fakultas  Kedokteran  Gigi  UGM periode  2008 – 2012 merupakan contoh  pimpinan  organisasi  yang telah  memiliki  kesadaran  terhadap  arti  penting  arsip. Arsiparis yang dimiliki diberikan tugas dan fungsi sebagai Arsiparis.
Ruang  penyimpan  arsip  inaktif  diperlukan  bagi  setiap  unit  kerja.  Mengingat  arti  penting  fasilitas tersebut, diketahui bahwa Fakultas Peternakan UGM pada tahun 2012 memanfaatkan ruang yang sudah ada untuk ruang  pengolah meskipun masih  menyatu dengan  ruang  penyimpan  arsip (Buletin Khazanah, Juli 2012, 5 (2): 15-27). Sementara itu Fakultas Kedokteran Gigi juga memanfaatkan ruangan yang sudah ada.  Tetapi,  ruang  pengolah  arsip  sudah  terpisah  dari  ruang  penyimpan  arsip  (Buletin  Khazanah, November 2012, 5 (3): 44-52.
Arsip  UGM  sebagai  pembina  kearsipan    memiliki  tugas    dan  fungsi  diantaranya  melakukan pembinaan  kearsipan  di  lingkungan  UGM.  Mengingat  sejarah  kelahirannya  sebelum  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  diundangkan,  maka  unit  kerja  ini
melakukan  berbagai  karya  inovasi.  Diantaranya  adalah  memanfaatkan  pipa  paralon  sebagai  tempat penyimpan  arsip  kartografi statis,  pembuatan Kode  Simpan  Arsip  Statis  Kartografi,  pembuatan  aplikasi berbasis  web  sebagai  alat  bantu  penelusuran  (finding  aids)  koleksi  arsip  statis  dengan  alamat http://arsip.ugm.ac.id/siks/, Daftar  Khazanah  Arsip (DKA)  Kartografi, Kearsitekturan  dan  Gambar Teknik, Daftar Klasifikasi Masalah Arsip Statis Kartografi di Arsip UGM (Handayani, http://anitanet. staff.ipb.ac.id/arsiparis/kode-arsip-statis-kartografi-ugm/). Inovasi  kearsipan  yang  dilakukan  oleh  Arsip UGM mampu mengantar lembaga kearsipan ini meraih akreditasi nyaris dengan nilai excellent dari ANRI pada 23 Desember 2015 (Gloria/Humas UGM, 2015. https://ugm.ac.id/id/berita/10953- arsip.ugm.raih.akreditasi.tertinggi.dari.anri)

## J. Pendanaan
Aspek pendanaan kearsipan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kearsipan. Keberadaan pasal-pasal tersebut menunjukkan, bahwa setiap organisasi wajib untuk menganggarkan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara khusus (tidak  menyatu  atau  menumpang pada  pos  mata  anggaran  yang  lain).  Edwards  (1980:2)  tidak menyebut  secara  khusus  pada  sub  bab  sumberdaya,  namun  dia  mengungkapkan  arti  penting pendanaan bagi implementasi kebijakan pada awal penulisan bukunya
Pada  sub  Prasarana  dansaranateah  diuraikan,  bahwa  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Arsip UGM  merupakan  solusi  bagi  masalah  yang  dihadapi.  Masalah  tersebut  antara  lain  masalah keterbatasan  ruang  penyimpan  arsip  dan  dana  untuk  pengadaan  sarana  penyimpan  arsip kartografi. Maka, pipa paralon merupakan bukti solusi yang digunakan oleh lembaga kearsipan tersebut.

## 5. Kesimpulan
Manajemen  kearsipan  merupakan  kegiatan  pengelolaan  arsip.  Penyelenggaraan terhadap  kegiatan tersebut membutuhkan sistem kearsipan bagi pengelolaan arsip. Teori implementasi kebijakan publik dari Edward  III  menunjukkan  aspek – aspek  yang  dapat  menjadi  penyebab  kebijakan  berhasil  atau  gagal diimplementasikan. Inovasi terbukti  mampu  menjadi  solusi  bagi  masalah  yang  sempat  dihadapi  oleh lembaga  kearsipan.  Inovasi kearsipan  dapat  diwujudkan  oleh  orang-orang  kreatif  dan respect kepada arsip.

## Daftar Pustaka
arsip.ugm.ac.id arsip.ui.ac.id
Albrow, Martin, 2007. Birokrasi. Terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta: Tiara Wacana
Aziz,  Abdul  dan  Humaizi 2013.  Implementasi  Kebijakan  Publik  Studi  Tentang  Kegiatan  Pusat Informasi  Pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi  Sumatera  Utara.  J.  Vol.3, No.1, Juni 2013. http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/191/144
Badan  Pusat  Statistik.  Jumlah  dan  Distribusi  Penduduk. https://sp2010.bps.go.id/.  Diakses tanggal 16 November 2018
Badan  Pusat  Statistik.  Luas  Daerah  dan Jumlah  Pulau  Menurut  Provinsi,  2002 – 2016.  https:// www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut- provinsi-2002-2016.html. Diakses tanggal 16 November 2018
Badan Pusat Statistik. Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi, 2004 – 2014. https://www.bps.go.id /dynamictable/2015/09/07/857/jumlah-kecamatan-menurut-provinsi-2004-2014.html.
Diakses tanggal 16 November 2018
Badan Pusat Statistik. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah, 2003 – 2014. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907. Diakses tanggal 16 November 2018
Buletin Khazanah, Juli 2012, 5 (2): 15-27
Direktorat  Penataan  Daerah,  Otonomi  Khusus,  dan  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah - Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah – Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia, 2014. http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf.
Diakses tanggal 16 November 2018
Edwards  III,  George  C.,  1980.  Implementing  Public  Policy.  Washington  DC:    Congressional Quarterly Press
Elu,  Wilfridus  B.  dan  Purwanto,  Agus  Joko,  2010.  Inovasi  dan  Perubahan  Organisasi.  Jakarta,

## Universitas Terbuka
Fitranti  dan  Rochmah  dan  Hanafi,  Pelaksanaan  Program  Inovasi  Samsat  Corner  Dalam  Rangka Meningkatkan  Pelayanan  Kepada  Wajin  Pajak (Studi  pada  SAMSAT  Corner  Kota  Malang). J. Administrasi Publik, Vol.2, No.2 : 374 – 380.
Handayani, Anita.  Kode  Arsip  Statis  UGM. http://anitanet.staff.ipb.ac.id/arsiparis/kode-arsip-statis- kartografi-ugm/
http://law.ui.ac.id/v3/pelatihan-pengelolaan-arsip-dinamis-di-lingkungan-fhui/ https://kbbi.web.id/inovasi https://kbbi.web.id/manajemen https://ugm.ac.id/en/berita/8208-pelantikan.forsipagama.dan.penghargaan.petugas.kearsipan. meriahkan.peringatan.dies.ix.arsip.ugm https://biroumum.kemdikbud.go.id/web/files/SPAD_Operator_Unit_Satker.pdf
Ikawati, Yuni dan Setiawati, Dwi  Ratih, 2009. Survei dan Pemetaan  Nusantara, Badan Koordinasi  Survei  dan  Pemetaan  Nasional  bekerjasama  dengan  Masyarakat  Penulis  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jakarta
Islamy,  M.  Irfan,  2014.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta:  PT  Bumi

## Aksara
Kast, Fremont E. and Rosenzweig, James E., 1990. Organisasi dan Manajemen. Terjemahan A. Hasymi Ali. Jakarta: Bumi Aksara
Kiwang,  Amir  Syarifudin  dan  Pandie,  David  B.W.  dan  Gana,  Frans,    Kebijakan  Publik  dan Efektivitas Organisasi. J.Kebijakan Publik Vol 5, No.1, Maret 2014. 31 - 36
Kurniatun,  2013.  Pendampingan  dan  Pengembangan  RecordsCenter  Unit  Kerja  Sebagai  Upaya Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
Magetsari,  Nurhadi,  2008.  Organisasi  dan  Layanan  Kearsipan.  J.  Kearsipan,  Vol.3,  No.1,
Desember 2008
Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Ricks,  Betty  R.  and  Swafford,  Ann  J.  and  Gow,  Kay  E.  1992.  Information  and  Image Management:  A  Records  Systems  Approach.  Cincinnati,  Ohio:South-Western  Publishing Co.
Robbins, Stephen  P.  and  Judge,  Timothy  A.  2007.  Organizational  Behavior.  New  Jersey: Pearson Education
Suhana,  2016.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Ruang  Penyimpan  Arsip  Dalam Melakukan  Kegiatan  Pengelolaan  Kearsipan  di  Pusat  Reaktor  Serba  Guna.  Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir, Vol.13, No.1, April 2016
Sukoco, 2007. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Jakarta: Erlangga
Sumrahyadi, 2016. Usaha  Meningkatkan  Kuantias  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Kearsipan. http://www.sumrahyadi.com/2016/03/usaha-meningkatkan-kualitas-dan.html. Diakses tanggal  5 Maret 2017
Suwarno, Yogi. Diakses tanggal 8 Agustus 2011. Inovasi di Sektor Publik. http://www.ucs.mun.ca/-resxty/business1000/glossary.  Diunduh  tanggal  16  November 2018
Suwitri,  Sri,  2011.  Konsep  Dasar  Kebijakan  Publik.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro