Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (190-102) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
Irma Sandra Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: irmasandra04@gmail.com
Benny Irawan Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: benny.irawan@untirta.ac.id
M Noor Fajar Al Arif Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: fajar@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel |Submitted : 3 Juli 2023
|Revised : 28 Juli 2023 |Accepted : 30 Juli 2023
How to cite: Irma Sandra, Benny Irawan, M Noor Fajar Al Arif , “ Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan  Pertanggungjawaban  Hukum  Pelaku  Pidana  dengan  Gangguan  Jiwa ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 2, Agustus, 2023 ”, hlm. 190-202.

## ABSTRACT:
Murder is one of the substantive crimes whose formulation focuses on prohibited laws and punishable consequences. The aims of this study are 1) to analyze legal responsibility for perpetrators of mental disorders based on positive law in Indonesia; and 2) Analyze the judge's decision considerations for criminal offenders with mental disorders. This research uses normative legal methods with a case approach. This study found that 1) criminal responsibility for perpetrators of criminal acts who experienced psychiatric disorders before being declared mentally ill by expert witnesses, the judicial process continued as it should; 2) The judge considers that the settlement of criminal offenders who experience mental problems depends on the cases referred to in Article 184  paragraph  (1)  of the  Criminal  Procedure  Code.  In  conclusion,  Article  44  paragraph  (1)  of  the Criminal Code explains what is meant by responsibility, which affects a person's actions before being found to be irresponsible because of a mental disorder, whether all of his actions will be declared completely innocent by law or whether some of his actions are legal. Proof in a criminal trial must also consider the required evidence of at least 2 (two) valid pieces of evidence and the judge has the right to provide a response that the defendant is guilty of committing a crime according to Article 183 of the Criminal Procedure Code.
Keywords: Criminal Liability, Judge's Consideration, and People with Mental Disorders

## ABSTRAK:
Pembunuhan  merupakan  salah  satu  kejahatan  substantif  yang  formulasinya menitikberatkan  pada  hukum  yang  dilarang  dan  konsekuensi  yang  dapat  dihukum.  Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku gangguan jiwa berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia;  dan  2)  Menganalisa  pertimbangan  putusan  hakim terhadap pelaku pidana dengan masalah gangguan jiwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif  dengan  pendekatan  kasus.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  1)  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang  mengalami gangguan  kejiwaan sebelum dinyatakan sakit jiwa oleh saksi ahli, proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya; 2) Hakim menilai penyelesaian pelaku pidana yang mengalami masalah kejiwaan tergantung pada kasus yang dirujuk dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  Kesimpulannya,  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  menjelaskan  yang dimaksud dengan tanggung jawab, yang mempengaruhi perbuatan seseorang sebelum diketahui tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  karena  gangguan  jiwa,  apakah  semua  tindakannya  akan dinyatakan  tidak  bersalah  sama  sekali  oleh  hukum  atau  apakah  beberapa  tindakannya  sah. Pembuktian  dalam  sidang  pidana  juga  harus  mempertimbangkan  alat  bukti  yang  diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim berhak memberikan tanggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, dan Orang dengan Gangguan Jiwa

## Pendahuluan
Pembunuhan  adalah  tindakan membunuh  seseorang  yang  termasuk dalam kejahatan material. 1 Pembunuhan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh  siapa  saja,  yang  biasanya  terjadi karena  motif  seperti  kekuasaan,  politik, iri hati, balas dendam, membela diri, dan lain-lain.  Di  antara  banyak  motif pembunuhan,  orang  yang  melakukan pembunuhan  seharusnya  adalah  orang yang  berakal  sehat.  Karena  motif  yang ada, kebanyakan adalah motif seseorang yang bisa berpikir. 2 Realitas yang terjadi saat ini, banyak ditemukan pembunuhan dengan  pelaku  yang  diduga  mengalami gangguan  kejiwaan  sehingga  pelakunya tidak  dapat  tersentuh  oleh  hukum  atau diadili  secara  formal.  Orang  dengan gangguan jiwa yang melakukan pembunuhan  menghadirkan  dilema serius  bagi  aparat  penegak  hukum, khususnya  hakim,  sebagai  pihak  yang berwenang  untuk  memutuskan  apakah seseorang dinyatakan bersalah, melanggar  hukum,  atau  tidak  sesuai dengan  fakta  dan  penilaian  hukum.  Ini terjadi  karena  orang  dengan  masalah kesehatan mental menunjukkan gangguan  pemikiran,  kemauan,  emosi dan  fungsional  yang  membuat  mereka tidak  dapat  menyalurkan  emosinya dengan  baik  karena  pola  pikir  dan perasaan yang tidak terkendali. 3
1
Safrizal,  “Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Penderita
Shizophrenia  Berdasarkan  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana,” JOM  Fakultas
Hukum Universitas Riau 5, No. 2 (2018). 2 Ruslan Abdul Gani,
“Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku Pembunuhan  Yang  Mengalami  Gangguan Jiwa  Perspektif  Hukum  Pidana  Dan  Islam,” Wajah  Hukum 4,  No.  2  (2020):  398, https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192.
3 Anri  Darmawan,  Bintang  Prima Fauziah,  and  Nurulita  Desnia  Putri, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  Dengan  Mutilasi  Akibat Gangguan  Jiwa,” Varia  Hukum:  Jurnal  Forum
Dilihat dari konsekuensi tindakan yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan, seseorang yang menderita penyakit  mental  seharusnya  tetap dianggap  kriminal  atas  tindakannya, terutama jika ada unsur kesengajaan yang dapat  dibuktikan  melalui  beberapa  hal yaitu siapa korbannya, bagaimana pelaku melakukan pembunuhan, dan bagaimana hal tersebut terjadi. 4 Penderita gangguan jiwa  yang  melakukan  pembunuhan biasanya membabi buta, tidak memperdulikan  siapa  korbannya,  yang artinya dapat dialami oleh siapa saja dan dengan cara yang di luar nalar manusia.
Kejahatan yang melibatkan orang dengan  masalah  kesehatan  mental  lebih mungkin  terjadi  jika  sasarannya  adalah orang  terdekat dan direncanakan sebelumnya. 5 Orang  dengan  gangguan jiwa  yang  melakukan  kejahatan  ilegal menurut  hukum  Indonesia,  seperti pembunuhan, tidak dapat diproses lebih lanjut di pengadilan sebagaimana diatur dalam  Pasal  44  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal ini  menitikberatkan  pada  kesanggupan pelaku pidana untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan kesanggupan untuk memikul tanggung  jawab  itu  sendiri  tidak  diatur secara jelas dalam KUHP.
Banyak  kasus  pidana  yang dilakukan oleh penjahat dengan masalah
Studi  Hukum  Dan  Kemsyarakatan 8,  no.  2 (2021), https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.
4 Maulida  Fathia  Azhar  and  Taun Taun,  “Aspek  Hukum  Terhadap  Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan  Tindak  Pidana  Ditinjau  Pada Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Meta Yuridis 5, no. 2 (2022).
5 Y.A.  Triana  Ohoiwutun  et  al., “Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam  Perspektif  Tujuan  Pemidanaan,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  1 (2022), https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63- 82.
Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
kesehatan  mental  telah  diselesaikan  di pengadilan,  dan  sebagian  besar  putusan telah  membebaskan  para  pelaku  dari semua  sanksi  pidana  karena  alasan kesehatan mental pelaku. Kasus
pembunuhan  yang  melibatkan  dugaan penyakit  mental  dialami  oleh  korban Bernama  Saprah  (28  tahun),  warga  Desa Cimapag,  Kecamatan  Cigeulis,  Kabupaten Pandeglang, yang meninggal dunia setelah dibunuh oleh anak tirinya bernama Sikani alias  Ucuk.  Pelaku  membunuh  korban secara  membabi  buta  dengan  parang  di leher korban, pipi kiri, siku kiri, tangan kiri, bahu  (kiri-kanan)  dan  belakang  kepala. Akibat  tindakan  tersebut,  pelaku  dituntut dengan dakwaan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal  351  ayat  (3)  KUHP.  Namun,  pelaku yang  diduga  sakit  jiwa  tersebut  justru diarahkan  untuk  melakukan  pemeriksaan psikologis  untuk  mengetahui  motif pembunuhan.
6 Kasus pembunuhan kedua
dilakukan  oleh  Fahrizal  yang  menembak mati  korban  Jumingan,  Kasus  ini diputuskan  bahwa  perbuatan  terdakwa yang  melakukan  penembakan  tidak direncanakan,  akan  tetapi  perbuatan tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa  karena mengalami gangguan kejiwaan yang berat ( skizofrenia paranoid ), sehingga terdakdwa tidak dapat membedakan antara yang baik dan  kejahatan  dan  terdakwa  tidak  dapat membedakan  antara  kenyataan  dan khayalan.  Hakim  menyatakan  bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana merujuk pada Pasal 44 (1) KUHP. 7 Dalam meninjau  beberapa  kasus  tersebut,  telah banyak diskusi tentang bagaimana orang yang  diduga  sakit  jiwa  menyelesaikan persidangan  pembunuhan.  Beberapa pihak  berpendapat  bahwa  pelaku  yang sakit  jiwa  tidak  dapat  dihukum  karena tidak sadar akan perbuatannya, namun di
6 Ade  Taufik,  “Seorang  Ibu  Tewas Dibantai Anak Tiri,” 2022,
https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com.
7 Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn (2018).
sisi lain ada juga pihak yang menyatakan bahwa  pelaku  tetap  dapat  dihukum dengan  alasan  tertentu.  Hal  ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif Pasal  44  KUHP  masih  belum  jelas sehingga  memerlukan  informasi  dalam kategori  "perkembangan  mental  tidak sempurna"  dan  kategori  di  bawah "gangguan terkait penyakit". Hakim juga harus  dianggap  sebagai  pihak  yang terlibat  dalam  penelitian  nilai-nilai hukum,  sehingga  terwujud  keadilan masyarakat dalam memutus perkara.
Penentuan  masalah  kejiwaan pelaku pembunuhan biasanya didasarkan  pada  hasil  investigasi  dan proses  investigasi.  Padahal  jika  melihat kronologis kejahatan yang dilakukan oleh para  pelaku,  fakta  menunjukkan  bahwa dalam  keadaan  normal,  para  pelaku memiliki  intuisi  yang  baik  untuk melakukan  kejahatan  bahkan  berencana untuk  membunuh.  Ketidakjelasan  Pasal 44  ayat  (1)  KUHP  merupakan  peluang bagi  pelaku  kejahatan  yang  dapat membenarkan  kondisi “gangguan  jiwa” sebagai  sebuah  alasan,  agar  tidak dipidana  dan  bertanggung  jawab  atas kejahatan yang dilakukan.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan KUHP  dimaksudkan  agar  pelaku dihukum sehingga hukuman bagi pelaku yang  melanggar  ketentuan  tersebut menjadi  sebagian  tanggung  jawab  atas kejahatan  yang  dilakukannya. 8 Latar belakang  dan  masalah  yang  dijelaskan dalam penelitian ini didefinisikan dalam dua cara sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  yang  mengalami  gangguan jiwa  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia?
8 Ida  Ayu  Indah  Puspitasari  and Rofikah, “Pertanggungjawaban Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang  Mengidap  Gangguan  Jiwa  Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj),” Recidive 8, no. 2 (2019).
2. Bagaimana  pertimbangan  hakim untuk  memberikan  putusan  bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian  ini adalah penelitian  hukum  normatif. 9 Kajian  ini menggunakan  pendekatan  kasus  untuk membangun  argumentasi  hukum  dari sudut  pandang  kasus-kasus  konkrit  di wilayah  permasalahan  yang  diteliti. 10
Pendekatan kasus penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji  kasus-kasus pidana  dengan  pelaku  gangguan  jiwa sebagai  terdakwa. 11 Sumber  data  yang digunakan  untuk  melakukan  penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  meliputi dokumen resmi, buku, laporan penelitian,  jurnal  dan  lain-lain.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui kajian asas-asas hukum (studi dokumentasi). Setelah informasi
terkumpul,  kemudian  disusun  dan dikategorikan  menurut  isu  utama  yang dihadapi  dan  disajikan  dalam  format sistematis dan mudah dipahami. Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan  secara  deduktif  dengan pembahasan  masalah  yang  mengarah pada pertanyaan konkret. 12
Pembahasan Pertanggungjawaban  Hukum  terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan 9 Johnny  Ibrahim, Teori  Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang:  Bayumedia  Publishing,  2017), hlm.57.
10 Soerjono  Soekanto  and  Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.14.
11 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.29.
12 Zainudin  Ali, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.17. 13 Kevin  Jerrick  Pangestu,  I  Nyoman Gede Sugiartha, and I. G. A. A. Gita Pritayanti
Gangguan  Jiwa  Berdasarkan  Hukum Positif di Indonesia
KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan  terhadap  nyawa  orang  lain diatur dalam Buku II Bab XIX terdiri dari Pasal 338 – 350 yang menjelaskan tentang kesengajaan  ( dolus )  dan  tidak  sengaja ( alpa ).  Disengaja  adalah  tindakan  yang dapat  direncanakan  sebelumnya  atau tidak  direncanakan.  Namun,  yang penting  dari  peristiwa  tersebut  adalah niat yang diwujudkan oleh tindakan yang diambil menuju kesimpulannya. 13 Tindak pidana  pembunuhan  dapat  dibedakan menjadi  pembunuhan  biasa  menurut unsur  deliknya.  Tindak  pidana  yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan delik  bentuk  pokok  ( Doodslag  in  Zijn Grondvorm ),  yaitu  delik  hukum  yang dirumuskan  secara  utuh  dengan  segala unsurnya. Dalam Pasal 338 KUHP diatur pengenaan  hukuman  atau  hukuman pidana  yaitu  penjara  hingga  15  tahun pada kasus pembunuhan. Disebutkan di sini paling lama, sehingga kemungkinan hakim  akan  menjatuhkan  hukuman kurang dari 15 tahun. 14
Menurut ketentuan Pasal tersebut,  unsur  pembunuhan  biasa adalah  unsur  subyektif,  yaitu  sebuah tindakan  yang  disengaja.  Disengaja ( Doodslag ),  artinya  perbuatan  itu  harus dengan  kesengajaan  dan  niat  itu  harus timbul  seketika  itu  juga,  karena

## Dinar,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Pelaku  Tindak  Pidana  Yang  Mengalami Gangguan Jiwa Kevin,” Jurnal Analogi Hukum
4, no. 3 (2022),
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/in dex.php/analogihukum/article/view/5613 %0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.i d/index.php/analogihukum/article/downl oad/5613/3903.
14 Alexandra  Florecita  Adja  Mossa, “Criminal  Liability  Policy  Of  Persons  With Mental  Disorders  In  Case  Spreading  Racial Issues,” Ius Poenale 3, no. 2 (2022).
Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
perbuatan kesengajaan ( opzet/dolus ) yang disebutkan  dalam  Pasal  338  KUHP adalah  perbuatan  kesengajaan  yang dirumuskan  tanpa  maksud,  sedangkan apa yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340  KUHP  adalah  perbuatan  terencana yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk menghilangkan  nyawa  orang  lain  ( Met voorbedachte rade ).
Pertanggungjawaban yang menunjuk pada apakah seseorang dapat dihukum  atau  tidak,  tidak  diatur  secara rinci  di  dalam  KUHP.  Di  dalam  KUHP hanya mengatur ketidaksanggupan untuk  bertanggung  jawab  secara  pidana terhadap  orang  yang  sakit  jiwa sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  44 ayat  (1)  KUHP  dengan  anjuran  hakim diperbolehkan  untuk  memerintahkan pelaku pidana tersebut dirawat di rumah sakit jiwa dengan perawatan paling lama 1  (satu)  tahun  sebagai  percobaan. 15
Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam sistem  peradilan  pidana  Indonesia,  ilmu forensik  seperti  iptek  diperlukan  untuk mendapatkan bukti ilmiah. Kondisi yang ada,  KUHP  tidak  secara  eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban  pidana. 16 Dalam beberapa  pasal  yang  ada  di  KUHP bahkan  hanya  sering  disebut  kesalahan yang  disengaja  atau  lalai.  Sayangnya,
undang-undang
tersebut tidak menjelaskan  lebih  rinci  arti  dari  kedua istilah  tersebut.  Apakah  perbuatan pidana  dilakukan  secara  kesengajaan atau kelalaian, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata ini sering digunakan untuk merumuskan kejahatan seolah-olah  pasti  tetapi  tidak  tahu  apa
15 Ahmad  Albar,  Yamin  Lubis,  and
Muhammad  Arif  Sahlepi,  “Analisis  Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan  Nomor  535/Pid.B/2019/Pn.Mlg),” Jurnal Ilmiah Metadata 4, no. 2 (2022). 16 Santi  Wulandari  and  Sugiharto,
“Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa  Dalam  Pembuktian  Perkara  Pidana  Di
artinya. Ini  tidak diragukan lagi  tentang implementasinya. Misalnya,  keadaan seseorang  yang  menjadi  liar  dan  bengis karena kurang pendidikan atau penelantaran  tidak  termasuk  dalam “kecacatan  sosial”  menurut  Pasal  44 KUHP.  Begitu  pula  dengan  kondisi seseorang yang mudah tersinggung, yang tidak  termasuk  dalam  kategori  penyakit jiwa secara medis.
Masalah  terbesar  penyandang disabilitas  intelektual  atau  psikososial adalah  ketidaksetaraan  perlakuan  di depan hukum. Jika dia dinyatakan tidak kompeten, dia dianggap di bawah umur. Hal  ini  mengakibatkan  seseorang kehilangan  hak  untuk  mengambil tindakan  hukum,  Misalnya,  tidak  dapat bersaksi, tidak hadir di pengadilan, tidak dapat  melakukan  transaksi  keuangan, dan  lain-lain.  Hukum  pidana  mengatur keadaan-keadaan  yang  membuat  hakim tidak  dapat  mengadili  seorang  pelaku pidana,  hingga  hakim  pun  tidak  dapat menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku tersebut  atau  yang  disebut  juga  sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. 17 Alasan  batalnya  pidana  ada yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang secara umum dikategorikan sebagai alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf. 18 Dalam  KUHP,  alasan  pembenar  dan alasan  pemaaf  merupakan  alasan penghapus  pidana,  yaitu  alasan-alasan yang  menyebabkan  seseorang  tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.
Alasan  Pembenar  adalah  alasan yang meniadakan sifat melawan hukum
Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor  182/Pid.B/2015/Pn.Dmk),” Jurnal Ilmiah Sultan Agung 1, no. September (2022).
17 P.A.F  Lamintang, Dasar-Dasar Hukum  Pidana (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2017), hlm.35.
18 Roeslan  Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang  Pertanggungan  Jawab  Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.81.
suatu perbuatan. 19 Macam-macam alasan pembenar diantaranya:
1. Daya  paksa  ( overmacht ):  Pasal  48
KUHP
2. Pembelaan terpaksa ( noodweer ): Pasal
49 ayat (1) KUHP
3. Menjalankan perintah undang- undang : Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan  perintah  jabatan:  Pasal 51 ayat (1) KUHP
Alasan  Pemaaf  adalah  alasan yang  meniadakan  kesalahan  dalam  diri pelaku. 20 Macam-macam alasan pemaaf:
1. Ketidakmampuan bertanggungjawab: Pasal 44 KUHP
2. Daya  paksa  ( overmacht ):  Pasal  48
KUHP
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas: Pasal 49 ayat (2) KUHP
4. Menjalankan  perintah  jabatan  tanpa wewenang : Pasal 51 ayat (2) KUHP Dari  sini  dapat  disimpulkan bahwa  alasan  pembenar  berkaitan  erat dengan  unsur  objektif  (perbuatan), sedangkan alasan
membenarkan berkaitan  erat  dengan  unsur  subyektif (sikap  pelaku).  Selain  itu,  dasar-dasar penghapusan  delik  diatur  dengan undang-undang  seperti  di  atas.  Jika seseorang yang menderita gangguan jiwa melakukan  tindak  pidana  pada  saat dipidana  dengan  KUHP,  maka  pelaku akan  terlepas  dari  jerat  hukum berdasarkan penyakit jiwa yang dialaminya sebagaimana alasan
pengampunan  yang  dimaksud  pada Pasal  44  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP.  Tindak pidana yang tidak dapat dihitung artinya tidak  dapat  dipidana.  Artinya,  jika ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan
19 Schaffmeister D, Keijzer N, and PH
E.  Sutorius, Hukum  Pidana (Jakarta:  Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.43.
20 Doddy  Makanoneng,  “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana,”
Lex Crimen 5, No. 4 (2016).
21 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada
karena  itu  dianggap  tidak  bertanggung jawab secara pidana, proses pertanggungjawaban  berakhir  di  sana. 21
Orang ini hanya bisa dituntut tetapi tidak dihukum.  Juga,  tidak  perlu  memeriksa apakah  ada  bug  di  dalamnya  dan mengapa  bug  itu  diperbaiki.  Untuk mengatakan  bahwa  seseorang  mampu memikul tanggung jawab, faktor penentunya  adalah  pikirannya.  Jika  dia tidak  dapat  memikul  tanggung  jawab, keadaan mental penjahat tidak berfungsi secara normal. Fungsi pikiran yang tidak normal karena perubahan fungsi mental yang menyebabkan gangguan mental.
Penjahat  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban karena alasan tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari sudut  pandang  medis.  Oleh  karena  itu, hakim wajib menghadirkan seorang ahli yang dapat menjelaskan perkara tersebut, sehingga  para  pelaku  pidana  tidak mungkin  menjawab  atau  menilainya. 22 Menurut Pasal 44 ayat (2), jika terdakwa tidak  bertanggung  jawab  atas  kejahatan karena  pikirannya  tidak  lengkap  atau berubah pikiran, hakim dapat memasukkannya  ke  rumah  sakit  jiwa selama  1  (satu)  tahun.  Itu  berarti  hakim dapat memutuskan apakah akan menyelesaikan kasusnya atau membawanya  ke  rumah  sakit  jiwa. Peneliti berpendapat bahwa
pertimbangan  psikologis  dan  psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum dan menawarkan  pedoman  untuk  setiap petugas  polisi. Visum  et  Repertum
Psychiatricum diperlukan dalam persidangan pidana untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  atas  tindakannya.
Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2017), hlm.4.
22 Muhammad  Farhan  Abdillah  and Iman  Santoso,  “Psikiater  Dalam  Ranah Hukum  Peradilan  Pidana,” Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 1 (2022).
Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
Psikiater  memberikan  informasi  klinis yang  disusun  untuk  memberikan  bahan yang berguna untuk membantu implementasi dalam menetapkan pertanggungjawaban  pidana  terdakwa. Informasi klinis adalah pendapat departemennya. 23 Pertanggungjawaban pidana
terhadap  pelaku  gangguan  kesehatan jiwa  sebelum  didiagnosa  gangguan kesehatan  jiwa,  maka  proses  peradilan yang berlaku akan berjalan sesuai dengan itu. Karena hubungan kriminal masih ada sebelum gangguan jiwa ditentukan, maka diperlukan  penyelidikan  hukum.
24 Pada prinsipnya pengaturan kegiatan seseorang  dalam  KUHP  tidak  diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 44 ayat  (1)  KUHP  harus  diperinci  lagi  apa yang  dimaksud  dengan  rasa  tanggung jawab,  yang  mempengaruhi  perbuatan orang sebelum diketahui bahwa ia tidak dapat  dipertanggungjawabkan  sebab menderita  gangguan  jiwa,  baik  segala perbuatannya sebagai perbuatan hukum telah dinyatakan tidak bersalah seluruhnya atau sebagian.
Ketika seseorang dinyatakan sakit jiwa, hukum menyatakan mereka bebas. Setelah  melalui  persidangan,  meskipun terdakwa  terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun setelah diperiksa  oleh  dokter  yang  menderita gangguan  jiwa,  orang  tersebut  tidak memenuhi syarat untuk dipidana, yaitu.
mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama
penangkapan.  Karena  untuk  memvonis terdakwa  melakukan  kesalahan,  empat syarat  harus  dipenuhi,  yaitu  1) melakukan  pelanggaran,  2)  tanggung jawab,  3)  kesengajaan  atau  kelalaian,  4)
23 Abdillah and Santoso.
24 Elyada  Umbu  Ndapabehar  and  R

## Rahaditya, “Penentuan Pertanggungjawaban
Pidana  Bagi  Terdakwa  Yang  Memiliki Gangguan  Jiwa  Skizofrenia  Paranoid  Dalam Tindak  Pidana  Penganiayaan,” UNES  Law Review 5, no. 4 (2023).
tidak  ada  alasan  alasan.  Jika  salah  satu dari  empat  persyaratan  tidak  terpenuhi, terdakwa secara hukum dibebaskan dari tuntutan pidana. 25 Berkaitan dengan teori yang digunakan, dapat dikatakan bahwa ketika  pelaku  skizofrenia  memahami kewajiban  hukumnya  dan  mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, maka ia dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Jika  pelaku  menderita  skizofrenia  dan tidak  dapat  mengontrol  tindakannya, kriteria  umum  ini  harus  diklarifikasi dengan ahli kejiwaan.

## Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa
Masalah  pembuktian  merupakan bagian penting dari hukum acara pidana, sehingga  tugas  utama  hukum  acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran  materil,  di  Indonesia  telah diatur dalam hukum acara pidana, yang disebut  hukum  acara  pidana.  Laporan psikiater  (psikiater)  adalah  kesaksian pendapat  ahli,  yang  memainkan  peran penting dan menentukan dalam penyelesaian kasus pidana di pengadilan, ketika  terdakwa  diduga  atau  mengaku menderita  gangguan  jiwa.  Inilah  yang tertulis  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). 26
Menurut  Pasal  183  KUHAP pembuktian dalam sidang pidana untuk penjatuhan  pidana  harus  memuat sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti yang  sah  dan  hakim  harus  mempunyai keyakinan  bahwa  terdakwalah  yang melakukan  kejahatan  tersebut.  Dalam
25 Azhar  and  Taun,  “Aspek  Hukum Terhadap  Peran  Psikologi  Forensik  Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia.”
26 Abdillah  and  Santoso,  “Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana.”
Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn
dengan  terdakwa  Fahrizal,  S.I.K,  yang merupakan  seorang  anggota  Polri, terdapat  setidaknya  4  (empat)  barang bukti  meliputi  senjata  api,  selongsong peluru;  proyektil  peluru  dan  surat  ijin membawa dan menggunakan senjata api. Atas  perbuatannya,  terdakwa  dituntut dengan Pasal 338 KUHP dengan putusan akhir oleh hakim yaitu dirawat di Rumah Sakit  Jiwa.  Sementara  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Serang  Nomor 1119/Pid.B/2021/PN.Srg dengan terdakwa Bernama Jarudi Lutfi alias Lut bin  alm  H  Saman,  ditemukan  2  (dua) barang  bukti  yaitu  cangkul  dan  kayu kaso,  dengan  tuntutan  Pasal  338  KUHP pidana  penjara  selama  15  (lima  belas), yang  mana  pada  putusannya  hakim menjatuhkan  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh) tahun.
Mencermati  kasus-kasus  yang telah  diuraikan,  dapat  dilihat  bahwa dalam kasus terdakwa Jarudii Luthfi atau Lut  bin  alm  H.  Saman  dan  terdakwa Fahrizal  S.I.K  meskipun  sama-sama dijerat  Pasal  338  KUHP  dan  memiliki sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti, namun  putusan  hakim  terkait  Jarudii Luthfi  alias  Lut  bin  alm  H  Saman  yang semula  diminta  JPU  adalah  15  (lima belas)  tahun,  pidana  penjara  dikurangi masa pidana, terdakwa dipidana dengan pidana  penjara  selama  10  (sepuluh) tahun.  Dalam  perkara  Fahrizal,  S.I.K., tuntutan  JPU  tidak  dapat  menjelaskan perbuatan  terdakwa,  karena  menderita gangguan jiwa berat, sehingga diputuskan  untuk  dibebaskan  dan direhabilitasi di rumah sakit jiwa.
Hukum  acara  pidana  Indonesia saat  ini,  yang  mengikuti  sistem pembuktian Wettelijk ,  hanya  mengakui
27 Praise  Juinta  W  S  Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan
Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum,” Dharmasisya 2, no. 37 (2022),
bukti  yang  terkandung  dalam  hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 184 ayat (1)  KUHAP.  Dengan  berpedoman  pada sistem pembuktian ini, sebelum memutus suatu  perkara  pidana,  hakim  terlebih dahulu menilai semua alat bukti yang ada yang menurut undang-undang dianggap sebagai dasar pemidanaannya, menetapkan  ciri-ciri  tindak  pidana  yang didakwakan, dan apakah dapat dibuktikan atau tidak. 27 Setelah terbukti, baru  diperiksa  apakah  terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana atas kejahatan yang dilakukan. Jika secara pidana dapat dijelaskan dan hakim puas, maka hakim dapat menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa.
Penyusunan  berita  acara  khusus untuk  kepentingan  penyidikan  yang melibatkan keterangan ahli dalam sidang pengadilan  diatur  dalam  Pasal  186 KUHAP, yang berbunyi:
"Keterangan  ahli  adalah  apa  yang seorang  ahli  nyatakan  di  sidang pengadilan."
Mengenai  Pasal  186  KUHAP tersebut,  maka  keterangan  ahli  baru memiliki  nilai  pembuktian  apabila  ahli bersumpah  di  muka  hakim  terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. 28 Keterangan  ahli  dalam  hal ini  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk mengambil  keputusan  pidana  di  depan sidang  utama.  Menurut  Pasal  186 KUHAP,  jika  tindak  pidana  dilakukan jika pelaku tidak dapat bertindak dalam arti Pasal 44 KUHP, yaitu karena dia tidak sempurna  dan  berubah  pikiran  karena sakit, hakim dapat, ketika dia menentukan ketidakmampuan, bersalah, sebagai  bukti  tambahan  yang  valid dengan  meminta  laporan  kesehatan mental  untuk  menentukan  keputusan
https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAv ailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharm asisya/vol1/iss4/24.
28 Abdillah  and  Santoso,  “Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana.”
Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
yang  akan  dibuat. 29 Dari  sini  dapat disimpulkan  bahwa  pengertian  umum keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP adalah sebagai berikut:
“keterangan ahli  adalah  keterangan yang  diberikan  oleh  seseorang  yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang  diperlukan  untuk  membuat terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan .” Pendapat ahli dapat dikembangkan  sebagai  bagian  dari penelitian  pendahuluan,  yang  diminta selama  pemeriksaan  pendahuluan  atau penuntutan pidana, serta selama pemeriksaan dalam pemeriksaan peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:
(1) Dalam hal penyidik demi kepentingan peradilan menangani orang luka, keracunan atau  orang  mati  yang  diduga sebagai  hasil  tindak  pidana,  ia berhak  meminta  pendapat  ahli hukum atau dokter dan/ atau ahli lainnya;
(2) Permintaan pendapat ahli menurut ayat (1) harus dilakukan secara  tertulis,  jika  surat  itu dengan tegas menyebutkan bahwa luka atau mayat dan/atau mayat yang akan diperiksa; Atas
pertimbangan hakim, tindakan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa dianggap  dapat  diterima  berdasarkan dakwaan  yang  diajukan  oleh  jaksa. Dakwaan  menurut  ketentuan  Pasal  338 KUHP  dari  penuntut  umum  harus memenuhi  semua  persyaratan  pidana. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam hal  ini  mengakui  sebenarnya  tindakan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan ketentuan  bagian  pidana  Pasal  338 KUHP.
29 Dicky  Fachrozy  and  Budi  Sastra Panjaitan,  “Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Pelaku  Penyakit  Bipolar  Dalam Penyebarluasan  Tindak  Pidana  Pornografi,”
Keberatan  Penasehat  Hukum Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa Terdakwa  memiliki  penyakit skizofrenia , hakim  menerima  keberatan  Penasihat Hukum  Terdakwa.  Alasan  tersebut didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  44 KUHP.  Dengan  demikian,  terdakwa tidak  dapat  dipidana  karena  keadaan pidana  yang  tidak  dapat  diatribusikan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi persyaratan  Pasal  338  KUHP.  Selain  itu, atas dasar itu, penjatuhan putusan bebas oleh  hakim  terhadap  pelaku  tindak pidana (yang untuk itu ditetapkan unsur- unsur  pasal  terdakwa)  dapat  dibedakan dengan  memeriksa  ada  tidaknya  alasan pidana.
Kerugian ( Srafuitsluitingsgronden ), baik yang terkandung  dalam  undang-undang, misalnya alasan pembenaran atau alasan yang meringankan, serta di luar hukum. Terdakwa  seharusnya  secara sadar  menyadari  risiko  yang  terlibat dalam  memiliki  senjata  api  dalam keadaan  seperti  ini.  Namun  nyatanya, terdakwa memiliki dan menguasai surat izin senjata hingga penembakan. Hal ini dapat  diklasifikasikan  sebagai  kelalaian pihak tertuduh, yang dapat dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap tertuduh. Namun  sangat  disayangkan  bahwa dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan  alasan  dan  fakta dalam  pertimbangannya.  Selain  itu, berdasarkan  ketentuan  Pasal  87  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Badan Publik Negara, ditetapkan bahwa pegawai negeri atau lembaga sipil negara  diancam  dengan  pidana  penjara dan  atau  dengan  hormat  dikeluarkan suatu putusan pengadilan. yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun penjara  untuk  kejahatan  dan  kejahatan
Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosia 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.259 2.
yang  tidak  direncanakan.  Menurut ketentuan Pasal ini, aparatur sipil negara yang  melakukan  tindak  pidana  harus diberhentikan dari jabatannya jika pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 2 (dua) tahun.
Orang dengan
gangguan kesehatan  jiwa  ( skizofrenia  paranoid) adalah  orang  yang  menderita  gangguan kejiwaan  akut  tetapi  dalam  keadaan sadar  dari  waktu  ke  waktu  dan penyakitnya  kambuh  dari  waktu  ke waktu. 30 Putusan  hakim  pada  kasus Fahrizal,  S.IK  dengan  demikian  terkait dengan  ketentuan  Pasal  87  ayat  (2) Undang-Undang  ASN,  menimbulkan ketidakpastian  hukum  tentang  adanya putusan  hakim.  Dalam  hal  ini,  pelaku dipahami  dapat  melanjutkan  tugas sebagai anggota aktif kepolisian, dengan asumsi  berdasarkan  catatan  medis, bahwa  ia sehat dan tidak dalam kondisi memburuk.  Padahal  pelaku  sebenarnya sudah bersalah melakukan pembunuhan.
Jika  putusan  tersebut  sebenarnya tergolong  jenis  pembebasan  ( Onslag )
berdasarkan  alasan  yang  dikemukakan oleh  kelompok  penasehat  hukum terdakwa dalam eksepsinya dan pertimbangan beralasan hakim
berdasarkan  ketentuan  Pasal  44  KUHP. Hukum  berdasarkan  mengesampingkan putusan,  maka  akibat  putusan  itu  tidak dapat  diajukan  terhadap  terdakwa kecuali  banding  dan  kasasi  terhadap terdakwa.  Ketidakjelasan  putusan  ini menimbulkan  ambigu  dan  kerancuan hukum  serta  ketidakpastian  yang dipandang  tidak  mencerminkan  rasa keadilan, kepastian, dan kepatutan yang ingin disampaikan oleh hukum.

## Penutup
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku  pidana  pembunuhan  yang menderita  gangguan  jiwa,  sebelum
30 I  Wayan  Dedi  Supriadi,  Simon Nahak,  and  I  Nyoman  Gede  Sugiartha, “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap
dinyatakan  menderita  gangguan  jiwa, maka  proses  hukum  yang  berlaku  tetap dijalankan  sebagaimana  mestinya  sesuai prosedur  hukum  yang  berlaku.  Namun, apabila  ditemukan  kondisi-kondisi  yang mengacu  bahwa  pelaku  dinyatakan mengalami  gangguan  kejiwaan,  yang dinyatakan  oleh  dokter  ahli,  sehingga mengakibatkan  orang  lain  meninggal dunia,  sebagaimana  dijelaskan  dalam hasil  penelitian,  maka  hal  tersebut memberi dampak hukum pada hilangnya pertanggungjawaban pelaku secara hukum  baik  itu  secara  keseluruhan ataupun sebagian perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1)  KUHP  yang  menjelaskan  tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang  atas  perbuatannya  dengan alasan mengalami gangguan jiwa. Pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana  yang  mengalami  gangguan  jiwa bergantung  pada  pembuktian  perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang disebut dengan alat bukti yang sah meliputi Keterangan saksi;  Keterangan  ahli;  Surat;  Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk  dapat  menjatuhkan  pidana,  juga perlu  dipertimbangkan berdasarkan  alat bukti  yang  sekurang-kurangnya  harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah  dan  hakim  mempunyai  keyakinan bahwa  terdakwalah  yang  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  diatur  pada Pasal 183 KUHAP.

## Daftar Pustaka
Abdillah, Muhammad Farhan, and Iman Santoso.  “Psikiater  Dalam  Ranah Hukum Peradilan Pidana.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha 10, no. 1 (2022).
Albar,  Ahmad,  Yamin  Lubis,  and
Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019).
Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana dengan Gangguan Jiwa
Muhammad Arif Sahlepi. “Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana Pembunuhan  Disertai  Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg).” Jurnal
Ilmiah Metadata 4, no. 2 (2022).
Ali,  Zainudin. Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2018.
Azhar,  Maulida  Fathia,  and  Taun  Taun. “Aspek  Hukum  Terhadap  Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan  Pelaku  Kejahatan Tindak  Pidana  Ditinjau  Pada Hukum  Positif  Indonesia.” Jurnal Meta Yuridis 5, no. 2 (2022).
D,  Schaffmeister,  Keijzer  N,  and  PH  E. Sutorius. Hukum  Pidana .  Jakarta:
Citra Aditya Bakti, 2015. Darmawan, Anri, Bintang Prima Fauziah, and  Nurulita  Desnia  Putri.
“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan  Jiwa.” Varia  Hukum: Jurnal  Forum  Studi  Hukum  Dan
Kemsyarakatan 8,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.15575/vh.v3i 2.
Fachrozy,  Dicky,  and  Budi  Sastra Panjaitan.  “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar  Dalam  Penyebarluasan
Tindak  Pidana  Pornografi.” Al- Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosia 5, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37680/alman haj.v5i1.2592. Gani, Ruslan Abdul. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi  Pelaku  Pembunuhan  Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif  Hukum  Pidana  Dan Islam.” Wajah  Hukum 4,  no.  2 (2020). https://doi.org/10.33087/wjh.v4
i2.192.
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada
Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Ibrahim,  Johnny. Teori  Dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang:  Bayumedia  Publishing, 2017.
Lamintang,  P.A.F. Dasar-Dasar  Hukum Pidana .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2017.
Makanoneng,  Doddy.  “Cacat  Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana.” Lex Crimen 5, no. 4 (2016). Medan,  Putusan  Pengadilan  Negeri.
Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn (2018). Mossa, Alexandra  Florecita Adja.
“Criminal  Liability  Policy  Of Persons With Mental Disorders In Case Spreading Racial Issues.” Ius Poenale 3, no. 2 (2022).
Ndapabehar,  Elyada  Umbu,  and  R
Rahaditya. “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid  Dalam  Tindak  Pidana
Penganiayaan.” UNES Law Review 5, no. 4 (2023).
Ohoiwutun,  Y.A.  Triana,  Dodik Prihatin A.N.,  Samuel  Saut  Martua Samosir, and Godeliva Ayudyana Suyudi.  “Menilik  Pemenjaraan Terpidana  Skizofrenia  Dalam Perspektif  Tujuan  Pemidanaan.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
7, no. 1 (2022).
https://doi.org/10.24246/jrh.202
2.v7.i1.p63-82.
Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiartha,  and  I.  G.  A.  A.  Gita Pritayanti  Dinar.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak
Pidana Yang Mengalami Gangguan  Jiwa  Kevin.” Jurnal
Analogi  Hukum 4,  no.  3  (2022). https://www.ejournal.warmade
wa.ac.id/index.php/analogihuku m/article/view/5613%0Ahttps:/ /www.ejournal.warmadewa.ac.i
d/index.php/analogihukum/arti cle/download/5613/3903.
Puspitasari, Ida Ayu Indah, and Rofikah.
“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj).” Recidive 8, no. 2 (2019). Safrizal.  “Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia  Berdasarkan  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” JOM  Fakultas  Hukum Universitas Riau 5, no. 2 (2018). Saleh,  Roeslan. Pikiran-Pikiran  Tentang Pertanggungan Jawab Pidana .
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019. Siregar, Praise Juinta W S. “Perbandingan
Sistem  Hukum  Civil  Law  Dan Common  Law  Dalam  Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik  Hukum.” Dharmasisya 2, no. 37 (2022). https://scholarhub.ui.ac.id/dhar masisyaAvailableat:https://schol arhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1 /iss4/24. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Remaja Rosdakarya, 2019. Supriadi,  I  Wayan  Dedi,  Simon  Nahak, and  I  Nyoman  Gede  Sugiartha.
“Pertanggungjawaban

## Pidana
Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Yang  Mengalami  Cuci  Otak.” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no.  1 (2019).
Taufik,  Ade.  “Seorang  Ibu  Tewas Dibantai  Anak  Tiri,”  2022. https://kabarbanten.pikiran- rakyat.com.
Wulandari, Santi,
and Sugiharto. “Tinjauan  Yuridis  Peran  Dokter Ahli  Penyakit Jiwa Dalam
Pembuktian  Perkara  Pidana  Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/Pn.Dmk).”
Jurnal  Ilmiah  Sultan  Agung 1,  no.
September (2022) .