Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A)
Oleh:
Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar rhoniismunandar@gmail.com

## ABSTRAK
Kasus  sengketa  waris  tidak  mampu  dimediasikan,  mediator  sendiri  kesulitan  untuk menyelesaikan  permasalahan  terkait  dengan  masalah  internal  keluarga.  Oleh  karena  itu, penulis  dapat  mengetahui  bagaimana  konsep  dan  pelaksanaan  mediasi  dan  bagaimana tantangan  proses  dan  penyelesaian  pidana  melalui  mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara waris  di  Mahkamah  Syar’iyyah  Banda  Aceh  Kelas  IA.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus  (case  study).  Data-data  yang  dikumpulkan  dianalisis melalui cara analisis-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep mediasi yang dijalankan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  melihat  Perma  No.  1  Tahun  2016  sebagai landasan hukum mediasi sebagai prosedurnya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA. Pelaksanaan  setiap  perkara  perdata  wajib  dilakukan  mediasi,  dengan  melibatkan  para  pihak untuk  berperan  langsung  dalam  proses  mediasi  dan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  mau  di mediasi  maka  perkara  tersebut  batal  demi  hukum.  Tantangan  proses  dan  penyelesaiannya lebih  kepada  para  pihak  yang  membuat  perkara  tersebut  berhasil  atau  tidak,  dikarenakan mediator  hanya  memfasilitasi  akan  tempat  dan  memberi  solusi  yang  baik  terhadap keduanya.Dalam  penyelesaiannya  apabila  mediasi  berhasil  maka  mediator  membuat  sebuah pernyataan  bahwa  mediasi  telah  berhasil.Apabila  perkara  itu  gagal,  maka  mediator  juga membuat  pernyataan  bahwa  mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan.  Sedangkan  penyelesaian pidana  melalui  mediasi  tidak  ada  dikarenakan  Mahkamah  Syar’iyah  tidak  menerima  kasus pidana.
Kata Kunci : Hambatan, Mediator, Mediasi, Waris, Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Mediasi  merupakan  suatu  alternatif  penyelesaian  sengketa  baik  dalam  pengadilan  maupun diluar pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menangani suatu perkara perdata, baik itu perkara  perceraian,  warisan  atau  hibah.  Mediasi  bisa  juga  disebut  suatu  pedoman  untuk  berdialog antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain  dengan  bantuan  pihak  ketiga  dalam  menyelesaikan  suatu perkara. Penetapan mediasi sebagai bingkai teori dalam menjalankan suatu  penyelesaian yang bersifat win-win solution (sama-sama menang), bukan berarti mediasi hanya suatu program pengadilan untuk dijalankan  secara  umumnya,  akan  tetapi  mediasi  jauh  lebih  penting dalam  memahami  kondisi  orang- orang  yang berperkara  dengan  melibatkan pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  menempuh  titik  temu antara keduanya. 1
Lebih lanjut di era kontemporer saat ini mediasi sudah diterapkan dalam lembaga pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan yang telah
1 Daniel Haryonodkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet. 6, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012 ), hlm. 571
diamandemenkan  menjadi  PERMA  No.  1  Tahun  2016.  Namun  demikian  mediasi  berdasarkan prosedurnya  dibagi  kepada  dua  yaitu:  Mediasi  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diatur dalam Pasal  130  HIR/  154  RBg  jo  PERMA  No.  1  Tahun  2008. 2 Penetapan  mediasi  dalam  pelaksanaan perkara warisan sangatlah penting selain menjaga tali silaturrahmi antara keduanya juga menjaga nama baik dari keduanya 3 .
Mediasi  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  penyelesaian  sengketa  tingkat  awal  dengan melibatkan  seorang  mediator  untuk  memediasikan  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  mendapatkan perdamaian antara keduanya.
Di  samping  itu  mediasi  yang  tersebut  di  atas  bertujuan  untuk  mendamaikam  pihak-pihak dalam perkara kewarisan.Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu ثراو artinya waris 4 .Sedangkan dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  orang  yang  berhak  menerima  harta  pusaka  dari  orang  yang telah  meninggal 5 .  Sedangkan  menurut  istilah  yaitu:  berpindahnya  hak  kepemilikan  seseorang  yang meninggal  kepada  ahli  warisnya  yang  masih hidup, baik  yang ditinggal  itu berupa  harta  (uang),  atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i 6 .
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  seringkali  terjadi  persengketaan  yang  berkaitan  dengan  hak dan  kewajiban  dengan  berbagai  alasan.Pada  umumnya  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui mediasi.Mediasi  dapat  diterapkan  diluar  pengadilan  maupun  di  dalam  lembaga  pengadilan  seperti sengketa  kewarisan  bagi  orang  Islam.Sengketa  kewarisan  termasuk  salah  satu  kewenangan  absolut Mahkamah Syar’iyyah atau pengadilan agama dengan objek sengketa berupa harta benda.

## PENGERTIAN MEDIASI DAN DASAR HUKUM
Secara  etimologi  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang  berarti  berada ditengah.  Makna  ini  menunjukkan  kepada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  para pihak 7 .Mediasi  merupakan  kosakata  atau  istilah  yang  berasal  dari  kosakata  Inggris,  yaitu mediation .  Menurut  Taktir  Rahmadi,  mediasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui  perundingan  atau  cara  mufakat  dengan  bantuan  pihak
2 Ibid , hlm. 18
3 Zaid bin Abdul Karim Zaid, Fikih Sirah Nabawiyah , Cet. 5, (Darus Sunnah, 2016), hlm. 1
4 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 496.
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 1556
6 Muhammad  Ali  As-Shabuni, Al-Mawaris  Fi  As-Syariati  Al-Islamiyati  Fi  Daui  Al-Kitab  Wa  As- Sunnati , (Beirut – Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1429 H – 2008 M), hlm. 33-34.
7 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasiaonal ,  Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1
netral  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus 8 .  Mediasi  pada  dasarnya  adalah  negosiasi yang  melibatkan  pihak  ketiga  yang  memiliki  keahlian  mengenai  prosedur  mediasi  yang efektif,  dapat  membantu  dalam  situasi  konflik  untuk  mengoordinasikan  aktifitas  mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi. 9
Adapun dasar hukum mediasi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Al-Qur’an, Hadis, dan Landasan Yuridis Normatif.
1. Al-Qur’an
Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10
ۢنِإَف ۖاَمُهَنۡيَب ْاوُحِل ۡصَأَف ْاوُلَتَتۡقٱ  َينِنِمۡؤُمۡلٱ  َنِم ِناَتَفِئٓاَط نوَإِ ٰ َّتَِح  ِغِۡبَت  ِتِ َّلٱ ْاوُلِتَٰقَف ٰىَرۡخُ ۡلۡٱ  َ َعَل اَمُهٰىَدۡحِإ  ۡتَغَب
ٱ  ُّبِ ُيُ َ َّللّٱ َّنِإ  ۖ ْآوُطِسۡقَأَو ِلۡدَعۡلٱِب اَمُهَنۡيَب ْاوُحِلۡصَأَف  ۡتَءٓاَف نِإَف ِِۚ َّللّٱ ِرۡمَأ ٰٓ َلَِإ َءٓ ِفَِت َينِطِسۡقُم ۡ ل ٩ ٞةَوۡخِإ َنوُنِمۡؤُم ۡ لٱ اَمَّنِإ ۡص َ أَف
َنوُ َحَۡرُت ۡمُكَّلَعَل َ َّللّٱ ْاوُقَّتٱَو ِۚۡمُكۡيَوَخ َ أ  َ ۡينَب ْاوُحِل
Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua  golongan  itu  berbuat  aniaya  terhadap  golongan yang  lain  maka  perangilah  golongan  yang  berbuat  aniaya itu  sehingga  golongan  itu  kembali kepada  perintah  Allah,  jika  golongan  itu  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah),  maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang  yang  berlaku  adil  (9)  Sesungguhnya  orang-orang  mu'min  adalah  bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10).

## 2. Hadits
ُنْب  ُن َسَ ْ لْا اَنَثَّدَح لَّلاَ ْ لْا ٍّي ِ َعَل , ُّىِدَقَع ْ لا ٍّرِم َعَ وُب َ أ اَنَثَّدَح , ُِّنَزُم ْ لا  ٍّفْوَع ِنْب و ِرْمَع ِنْب ِ َّللّا ِدْبَع ُنْب ُيرِث َك اَنَثَّدَح , ِهيِب َ أ ْنَع , ِهِيدَج ْنَع , َلاَق َمَّلَسَو ِهيَلَع ُ َّللّا  َّلَّ َص ِ َّللّا  َلوُسَر َّن َ أ : َينِمِل ْسُم ْ لا  َ ْينَب ٌزِئاَج ُح ْ ل ُّصلا , َمَّرَح اًح ْ ل ُص َّلاِإ َلاَلاَح , اًماَرَح  َّلَح َ أ ْو َ أ , ْمِهِطوُ ُشُ َ َعَل َنوُمِلْسُمْلاَو , ًلاَلاَح َمَّرَح ا ًطْ َشُ َّلاِإ , اًماَرَح  َّلَح َ أ ْو َ أ .
Artinya  :  Hasan  bin  Ali  Al-Khallal  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Amir  Al-Aqadi menceritakan  kepada  kami,  Katsir  bin  Abdullah  bin  Amr  bin  Auf  Al-Muzani  menceritakan kepada  kami  dari  bapaknya,  dari  kakeknya  bahwa  Rasulullah  SAW  bersada,  “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang  haram.  Kaum  muslimin  harus  melaksanakan  syarat-syarat  yang  mereka
8 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Pendekatan  Mufakat ,  Cet.2,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 12.
9 Nurnaningsih  Armiani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan ,  Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28
tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal yang haram”.( Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi ). 10

## 3. Landasan Yuridis Normatif
Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:
a. Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternative  penyelesaian sengketa. 11
b. PERMA  RI  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan  telah diamandemenkan  ke  dalam  PERMA  RI  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  prosedur mediasi  di  pengadilan  yang  telah  diamandemenkan  menjadi  PERMA  RI  Nomor  1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
c. Pasal 130 HIR ( Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44), atau pasal 154 R.Bg ( Rechtsreglement Buitengewesten , Staatsblad , 1927:227), atau pasal 31 Rv ( Reglement op deRechtsvordering,Staatsblad 1874:52).
SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg 12

## Macam-Macam dan Sebab-Sebab Mediasi
Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dibagi kedalam 2 jenis mediasi, yaitu:

## 1. Mediasi pada lembaga pengadilan
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2003  yang  telah  diamandemenkan menjadi PERMA RI No. 1 Tahun 2008 yaitu menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara  pada  pengadilan.  Mediasi  di  dalam  pengadilan  memperkuat  upaya  damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan  dalam  pasal  02  PERMA  No.  1  Tahun  2008,  yaitu  semua  perkara  perdata  yang diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  wajib  untuk  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 13

## 2. Mediasi di luar lembaga pengadilan
10 Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Shahih  Sunan  At-Tirmizi ,  Cet.  1,  Jilid.  2,  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110
11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 35
12 Wirhanuddin ,  Deskripsi  Tentang  Mediasi  Di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makasar , Jurnal  Al-FIKR , Vol.  20,  No.  2,  (2016),  diakses  melalui  http://journal.uin-alauddin.ac.id/  index.php/alfikr/article/view/2321, Tanggal 22 Desember 2019, hlm. 286
13 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam …, hlm. 306
Pada  dasarnya  PERMA  No.  1  Tahun  2008  memuat  ketentuan-ketentuan  tentang pelaksanaan  mediasi  di  dalam  pengadilan,  tetapi  ketentuan  ini  juga  memuat  ketentuan  yang menghubungkan  antara  praktik  mediasi  diluar  pengadilan  yang  menghasilkan  kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk  memperoleh  akta  perdamaian  dari  pengadilan  tingkat  pertama  atas  kesepakatan perdamaian  di  luar  pengadilan.  Prosedurnya  adalah  dengan  cara  mengajukan  gugatan  yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan  hasil  perundingan  para  pihak  dengan  mediasi  yang  dibantu  oleh  mediator  yang bersertifikat. 14
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  diawali  oleh  adanya  ketidak  puasan  akan proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  yang  memakan  waktu  relatif  lama  dan membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu,  putusan  yang  dihasilkan  oleh  pengadilan sering menimbulkan rasatidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah." 15
Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta perorangan, maupun sebuah lembaga  independen  alternative  penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  sebagai  Pusat  Mediasi Nasional (PMN).
Tatacara  mediasi  tercantum  dalam  pasal  1  angka  (8)  PERMA  No.  1  Tahun  2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengangadilan yang menggariskan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan pasal 7 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  menentukan  kuasa  hukum  para  pihak  berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. begitu pula dalam  pasal  15  ayat  (2)  PERMA  No.  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengangadilan  menerangkan  mediator  wajib  mendorong  para  pihak  untuk  secara  langsung berperan  dalam  proses  mediasi.  Dan  di  dalam  pasal  12  ayat  (1)  PERMA  No.  1  Tahun  2008
14 Takdir Rahmadi , Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 193
15 Sri Mamudji, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan , Jurnal Hukum &  Pembangunan ,  Vol.  34,  No.  3,  (2017),  diakses  melalui  http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440, Tanggal 21 Desember 2019, hlm. 194
Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  menentukan  para  pihak  wajib  menempuh  proses mediasi dengan itikad baik. 16
Adapun  sebab-sebab  terjadi  mediasi  dapat  dikatakan  bahwa  mediasi  dipengadilan ini merupakan  hasil  pengembangan  dan  pemberdayaan  kelembagaan  perdamaian  sebagaimana yang  diatur  dalam  ketentuan  pasal  130  HIR/154RBg,  yang  mengharuskan  hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian para pihak yang berperkara. 17
Kenyataan  yang  dihadapi,  jarang  dijumpai  putusan  perdamaian.Produk  yang dihasilkan  dalam  penyelesaian  perkara  yang  diajukan  kepadanya  hampir  seratus  persen putusan  bercorak  menang  atau  kalah  ( winning  or  losing ).Jarang  ditemukan  sama-sama menang  ( win-win  solution ).Berdasarkan  fakta  ini,  kesungguhan,  kemampuan  dan  dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Maka dibuatlah lembaga mediasi yang  diatur  pada  tanggal  30  Januari  2002  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBg). SEMA Nomor 1 Tahun 2002  tersebut  didasarkan  hasil  Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung,  yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 Desember 2002 18 .
Dengan adanya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah.
b. Mediasi  akan  menfokuskan  perhatian  para  pihak  pada  kepentingan  mereka  secara  nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
c. Memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk  berpartisipasi  secara  langsung  dan  secara informal.
d. Mediasi  memberikan  para  pihak  kemampuan  untuk  melakukan  control  terhadap  proses dan hasilnya.
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi.
f. Mediasi  akan  menciptakan  saling  pengertian  ang  lebih  baik  diantara  para  pihak  yang bersengketa.
16 Sholahuddin Harapan, “ Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ”, Jurnal Syiar Madani ,  Vol.  13,  No.  2,  (2011),  Diakses  Melalui  https://media.neliti.  com/media/publications/25273-ID- pelaksanaan-mediasi-menurut-perma-nomor-1-tahun-200 8-berikut-permasalahannya.pdf, Tanggal  22 Desember 2019, hlm. 133
17 Rachmadi Usman, Mediasi  di Pengadilan Dalam Teori  dan Praktik , Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27
18 Ibid , hlm. 28

## g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan. 19
Dari uraian di atas bahwa kesepakatan damai berisi perjanjian antara para pihak, maka keabsahan  berjanjian  ketika  disepakati  sering  tidak  disadari  oleh  salah  satu  pihak  kalau ternyata perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur penipuan dan merugikan bagi dirinya.

## Persyaratan dan Tipologi Mediator
Persyaratan  bagi  Mediator  adalah  seorang  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  atau  orang yang  terpercaya  oleh  para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa  para  pihak,  mediator  juga disebut  pihak  ketiga  untuk  menjembatani  para  pihak  dalam  menyelesaikan  perkara  dengan saran-saran yang diberikan oleh mediator untuk mencapai kesepakatan dan beritikad baik.Di samping itu mediator tidak bisa memutuskan suatu pekara karena putusan akhir tetap berada pada tangan para pihak.
Mengingat peran mediator menetukan efektifitas dalam proses penyelesaian sengketa, maka  dari  itu  mediator  harus  memenuhi  persyaratan  baik  dilihat  dari  sisi  internal  mediator ataupun  eksternal  mediator . Sisi  internal  berkaitan  dengan  kemampuan  personal  dalam menjalankan  misinya  dan  mengetus  proses  mediasi,  sehingga  para  pihak  berhasil  dalam kesepakatan 20 .  Dalam  sisi  eksternal  berkaitan  dengan  kemampuan  membangun  kepercayaan para  pihak,  kemampuan  menunjukkan  sikap  empati,  tidak  menghakimi  dan  memberikan reaksi  positif  terhadap  sejumlah  pernyataan  walaupun  dia  sendiri  tidak  setuju  dengan pernyataan tersebut.
Disamping  persyaratan  yang  telah  tertera  diatas  ternyata  ada  persyaratan  lain  yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan yaitu:
1. Keberadaan mediator disetujui oleh para pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau kerabat antara kedua pihak.
3. Tidak  memiliki  hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  disebabkan tidak objektifnya proses mediasi.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak  dan  ia  tidak  memiliki  kepentingan  material  apa  pun  terhadap  mediasi,  baik  itu berhasil ataupun gagal
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya 21 .
19 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum …, hlm. 26
20 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum …, hlm. 60
21 Ibid , hlm. 65
Di  samping  itu  tipologi  bagi  seorang  mediator  adalah  skill  dalam  menjalankan mediasi.  Sikap  mediator  dapat  dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  melakukan  suatu  tindakan  semata- mata membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.
Adapun  tipologi  mediator  menurut  sudut  pandang Christopher  W  Moore mediator memiliki 3 tipe yaitu:

## 1. Mediator Otoritatif
Proses mediasi terhadap beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak yang  bersengketa  (penggugat  dan  tergugat)  dan  mediator,  ketiga  komponen  tersebut  akan terlihat dalam satu prosesinteraksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh- pengaruh  tertent.  Mediator  otoritatif  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  golongan  yaitu: mediator benevolent, mediator administrative manajerial, mediator vested interest. 22

## 2. Mediator Social Network
Mediator yang lahir karena proses hubungan social atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memilikiketerlibatan emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu.  Tipe  mediator  berdasarkan  hubungan  sosial  memiliki  kelebihan  antara  lain  lebih mudah  untuk  menciptakan  polakomunikasi  yang  baik  dengan  para  pihak,  karena  antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas yang sama. 23

## 3. Mediator Independent
Mediator  independent  merupakan  mediator  yang  sama  sekali  tidak  memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun sengketa yang sedang dihadapi.  Tipe  ini  adalah  tipe  yang  paling  cocok  bagi  proses  perdamaian  yang  dilakukan dalam  prosesperkara  di  pengadilan  mengingat  sifatnya  yang  independent  dan  professional. Mediator independent akan lebih memberikan kenyamanan para pihakdalam mengekpresikan kepentingan - kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan. 24

## Kewenangan dan Tugas Mediator
Kewenangan dan tugas mediator dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, tentunya  mediator  juga  mempunyai  sejumlah  kewenangan  dan  tugas-tugas  dalam  proses mediasi.  Mediator  memperoleh  tugas  dan  kewenangan  tersebut  dari  para  pihak  dimana mereka  mengizinkan  dan  setuju  adanya  para  pihak  ketiga  dalam  meyelesaikan  sengketa mereka.Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan
22 Witanto, Hukum Acara Mediasi …, hlm. 97
23 Ibid , hlm. 98
24 Ibid , hlm. 99
memastikan  bahwa  mediasi  sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Kewenangan  mediator terdiri atas:
1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi..
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.. 25
Adapun  mengenai  tugas  mediator  disebutkan  dalam  pasal  14  PERMA  No.  1  tahun 2016  menjelaskan  seorang  mediator  dalam  menjalankan  fungsinya,  ia  juga  memiliki  tugas yaitu:  memperkenalkan  diri  dan  memberi  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  saling memperkenalkan  diri,  menjelaskan  maksud,  tujuan,  dan  sifat  mediasi  kepada  para  pihak, menjelaskan  kedudukan  dan  peran  mediator  yang  netral  dan  tidak  mengambil  keputusan. Membuat  aturan  pelaksanaan  mediasi  bersama  para  pihak  lalu  menyusun  jadwal  mediasi bersama  para  pihak  selanjutnya  mengisi  formulir  jadwal  mediasi  serta  memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  menyampaikan  permasalahan  dan  usulan  perdamaian. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas serta  memfasilitasi  dan  mendorong  para  pihak  untuk  menelusuri  dan  menggali  kepentingan para  pihak,  mencari  berbagai  pilihan  penyelesaian  yang  terbaik  bagi  para  pihak  dan  bekerja sama  mencapai  penyelesaian. 26 Kemudian  membantu  para  pihak  dalam  membuat  dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan dan ketidakberhasilan  atau  tidak  dapat  dilaksanakannya  mediasi  kepada  hakim  pemeriksa perkara.Menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. 27
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Mediasi  dalam Pengadilan
Mediasi sebagai upaya menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada  tahun  2002  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI)  telah  mengeluarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berperkara.  Akan  tetapi  (SEMA)  No.  1  Tahun  2002  masih  kurang  efektif,  sehingga Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI)  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung
25 Karmuji, Peran  Dan  Fungsi  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata , Jurnal  Ummul  Qura , Vol. 7, No.1, (2016), hlm. 46
26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , diakses melalui https://bawas. mahkamahagung. go. Id /bawas doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf, Tanggal 19 Desember 2019, hlm. 12
27 Ibid , hlm 13
(PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA)  No.  2  Tahun  2003,  adalah  merupakan  bentuk  penyempurnaan  (SEMA) No.1 Tahun 2002. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2003  namun  hal  tersebut  di  anggap  belum  cukup  efektif, sehingga  untuk  lebih  mengoptimalkan  lembaga  mediasi. 28 Lalu  Mahkamah  Agung mengeluarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  berlaku secara efektif pada tanggal 13 Juli 2008.
Adanya  PERMA  No.1  Tahun  2008  secara  fundamental  telah  merubah  praktek peradilan  yang  berkenaan  dengan  perkara-perkara  perdata.Sebelum  adanya  peraturan Mahkamah Agung tersebut, upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim  yang  memeriksa  perkara,  tetapi  sekarang  majelis  hakim  wajib  menundanya  untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.Diberikan waktu  dan  ruang  khusus  untuk  melakukan  mediasi  bagi  para  pihak.Upaya  damai  ini  bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Adapun PERMA sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual  atau  esensialnya  sama  dengan  upaya  perdamaian  sebagaimana  diwajibkan  oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak  mematuhi  peraturan  tersebut.  Maka  hal  itu  dimaknai  sebagai  bentuk  pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.Penggunaan mediasi  secara  wajib  tidak  diartikan  bahwa  para  pihak  diwajibkan  mencapai  atau menghasilkan  perdamaian.Perdamaian  tidak  dapat  dipaksakan  atau  diwajibkan,  tetapi  harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama. 29
Di  dalam  pasal  4  PERMA  No.  1  Tahun  2008  menentukan  perkara  yang  diupayakan mediasi  yaitu  semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  dengan dibantu  oleh  mediaor,  kecuali  perkara  yang  diselesaikan  melalui  prosedur  pengadilan  niaga, pengadilan  industrian,  keberatan  atas  putusan  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dan keberatan putusan komisi pengawas persaingan usaha.
Pada  dasarnya  mediasi  di  pengadilan  dilakukan  oleh  mediator  yang  telah  mengikuti pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  Mahkamah  Agung  RI  dengan  memiliki
28 Abdul  Rokhim, Mediasi  Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan , JurnalMasalah Masalah Hukum , Vol. 43 No. 3, (2014), Diakses Melalui Https://Media. Neliti.Com/ Media/Publications/4674-ID-Mediasi-Menurut-Peraturan-Mahkamah- Agung-Republik-Indo nesia-Nomor-1-Tahun-2008-T.Pdf Tanggal 19 Desember 2019, Hlm. 323
29 Israr  Hirdayadi  dan  Hery  Diansyah, Efektivitas  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.  1  Tahun  2008 , Jurnal Samarah , Vol. 1 No. 1, (2017), Diakses Melalui http://jurnal.arraniry .ac.id /in dex. php/samarah, Tanggal 19 Desember 2019, hlm. 216
sertifikat  mediator.  Namun,  mengingat  jumlah  mediator  yang  sangat  terbatas  di  pengadilan tingkat  pertama,  maka  dalam  PERMA  ini  mengizinkan  hakim  menjadi  mediator.Dalam menjalankan mediasi para pihak bebas memilih mediator yang disediakan di pengadilan atau membawa  mediator  sendri  dari  luar.  Mediasi  itu  bermula  disaat  penggugat  mengajukan perkara  dengan  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak  lalu  setelah  dibuka  persidangan  tentunya hakim  menyuruh  kepada  para  pihak  untuk  menempuh  jalan  mediasi  terlebih  dahulu,  dan hakim juga mewajibkan kedua belah pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi.
Proses  mediasi  dapat  berlangsung  selama  40  hari  sejak  mediator  dipilih  oleh  para pihak  atau  mediator  yang  ditunjuk  oleh  hakim.  Atas  kesepakatan  para  pihak,  mediasi  dapat diperpanjang selama 14 hari. 30 Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi gagal atau mencapai  kesepakatan.  Sebelum  masa  proses  mediasi,  seorang  mediator  berkewajiban menyiapkan  tempat  untuk  mediasi  serta  mediator  mendorong  para  pihak  agar  berperan langsung pada saat proses mediasi.
Bila  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan  selama  40  hari  maka  mediator  wajib menyampaikan  secara  tertulis  bahwa  proses  mediasi  gagal,  dan  memberi  tahu  kegagalan mediasi kepada hakim. Maka dari itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku.  PERMA  No.  1  tahun  2008  memberi  peluang perdamaian terhadap kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 bahwa para pihak  atas  kesepakatan  mereka  dapat  menempuh  upaya  perdamaian  terhadap  perkara  yang sedang  diproses  banding,  kasasi  atau  peninjauan  kembali  sebelum  diputus.  Para  pihak  yang menempuh  perdamain  wajib  disampaikan  secara  tertulis  kepada  ketua  pengadilan  tingkat pertama  yang  mengadili.  Majelis  hakim  memeriksa  perkara  selama  14  hari  kerja,  sejak pemberitahuan  tentang  kehendak  para  pihak  untuk  menempuh  perdamaian. 31 Akte  perdamain ditanda  tangani  oleh  mejelis  hakim  tingkat  banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali  dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam buku register induk perkara.

## Konsep dan Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA
Mediasi  pada  dasarnya  suatu  proses  yang  dilakukan  dengan  cara  mufakat  atau perundingan  yang  dibantu  oleh  mediator  yang  bersifat  netral  antara  keduanya  untuk membantu menyelesaikan perkara waris sehingga mencapai kesepakatan perdamaian.
Berbicara  mediasi  tentu  bertujuan  mendapatkan  solusi  yang  akan  diperoleh  dan  diterima oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  mufakat  atau  musyawarah  dengan
30 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum …, hlm. 131
31 Ibid , hlm. 315
dihadiri  oleh  para  pihak  dan  dibantu  oleh  seorang  mediator  yang  netral.  Adapun  mediasi menurut hakim mediator di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A sebagai berikut:
ABD. Rauf, Yusri dan Rokhmadi mereka menyebutkan bahwa:
Mediasi  adalah  upaya  perdamaian  yang  dilakukan  terhadap  kedua  belah  pihak  agar mendapatkan  titik  kesepakatan  dengan  bantuan  mediator  yang  sesuai  dengan  Perma  No.  1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan . 32 ”
Sedangkan  dalam  pelaksanaannya  menurut  hasil  wawancara  dengan  beberapa  hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA yaitu:
Menurut ABD. Rauf dan Yusri, mereka mengatakan bahwa:
Dalam  hal  pelaksanaan  mediasi,  mediator  wajib  memerintahkan  para  pihak  agar  berperan langsung  pada  saat  proses  mediasi  supaya  mudah  untuk  mendapatkan  titik  terang  terhadap para  pihak,  dimana  kedua  belah  pihak  menunjuk  seorang  mediator  yang  telah  disediakan pengadilan  kemudian  saling memperkenalkan  diri  terhadap  para  pihak,  selanjutnya  mediator membuat  langkah  kerja  mediator  dan  membuat  tata  tertip  pada  saat  mediasi.  Kemudian setelah peraturan itu dibuat dan para pihak menyetujuinya maka proses pelaksanaan mediasi dijalankan. Sama dengan hakim yang pertama 33 .
Menurut A. Karim dan Rokhmadi, mereka menyebutkan bahwa:
Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara gugatan itu wajib dimediasi dalam hal pelaksanaan, maka penggugat dan tergugat wajib hadir di pengadilan agar mediasi dapat dilaksanakan,  apabila  pihak  lawan  tidak  hadir  maka  mediasi  tidak  bisa  dilaksanakan  karena tidak ada pihak yang akan dimusyawarahkan 34 ”.

## Tantangan  Proses  dan  Penyelesaian  Pidana  Melalui  Mediasi  dalam  Menyelesaikan Perkara Waris di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Kelas 1A
Pembahasan sebelumnya dikemukakan proses dan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sub bahasan ini akan menguraikan tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Kelas 1A, yaitu berupa tanggapan, pendapat hukum, serta penjelasan-penjelasan terkait mediasi  yang  dijalankan.  Secara  subtansi,  mediasi  di  Mahkamah  syar’iyah  sudah  dijankan dengan  semaksimal mungkin  dan  sungguh-sungguh,  namun  hasil  yang  dicapai  masih  sangat relative rendah tentunya karena banyak tantangan proses yang menghambat seorang mediator
32 Hasil  Wawancara  dengan  ABD.  Rauf,  Yusri,  dan  Rokhmadi,  Hakim,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda AcehKelas 1A, tanggal 17 Januari 2020
33 Hasil Wawancara dengan ABD. Rauf, dan Yusri Hakim , Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020
34 Hasil  Wawancara  dengan  A.  Karim,  dan  Rokhmadi,  Hakim  Mediator,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda AcehKelas 1A, tanggal 17 Januari 2020
dalam  menyelesaikan  sengketa  warisan.  Adapun  uraian  tantangan  yang  menghambat  proses mediasi antara lain:
1. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi
Kehadiran kedua pihak saat proses mediasi sangatlah penting, apabila salah satu satu pihak ada yang tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

## 2. Mengedepankan Sikap Ego Masing-Masing
Apabila  ada  pihak  yang  tidak  ingin  mengalah  maka  sulit  bagi  mediator  dalam mendamaikan  pihak  tersebut  karena  mereka  menganggap  upaya  damai  sudah  maksimal dijalankan  dikampung  kemudian  para  pihak  lebih  mengedepankan  keegoannya  bukan  ke Agamaanya. 35 Maka  dari  itu  para  pihak  yang  berperkara  saling  mempertahankan  argument mereka masing-masing.
3. Penguasaan Harta
Perkara  itu  tidak  bisa  diselesaikan  dikarenakan  objek  warisan  tersebut  telah  dikuasai yang  bukan  ahli  waris  hak  atau  dikuasai  oleh  pewaris  yang  hak  tapi  tidak  beritikat  baik dengan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian.

## 4. Pembagian Warisan
Disaat pewaris meninggal dunia lalu harta warisan dibagikan secara kekeluargaan ada ahli  waris  masih  muda  kedudukannya  daripada  ahli  waris  yang  lain  jadi  bahagian  yang diperoleh  juga  sedikit  maka  dari  itu  dia  tidak  menerima  akan  pembahagian  yang  telah dibagikan tersebut lalu menggugat ke pengadilan.
5. Masalah Hati
Merasa sakit hati dengan perlakuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merasa hak-haknya dilanggar oleh salah satu pihak.

## 6. Keahlian Mediator
Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim  terutama  di  Pengadilan  yang  berada  dipelosok  daerah  tanah  air,  yang  belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh  Mahkamah  Agung.Mahkamah  Agung  belum  bisa  mengadakan  pelatihan  mediasi  yang cukup  untuk  semua  hakim  dikarenakan  mediasi  belum  menjadi  program  prioritas  yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI. 36

## 7. Keterbatasan ilmu mediator
35 Hasil  Wawancara  dengan  Yusri,  Hakim  Mediator,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Kelas  1A, tanggal 27 Januari 2020.
36 Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Yudisial  di  Indonesia  Peluang  dan  Tantangan  Dalam  Memajukan Sistem Peradilan , Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 70
Kekurangan ilmu yang dimiliki oleh seorang mediator sebagai penengah diantara dua belah  pihak  sehingga  membuat  mediator  kurang  mampu  dalam  memecahkan  permasalahan tersebut
8. Keterbatasan mediator
Mengingat hakim mediator yang sedikit sehingga hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator  juga  diberi  kewenangan  untuk  menjadi  mediator  sehingga  kurang  mengetahui bagaimana langkah kerja mediator dalam mendamaikan suatu perkara.
9. Budaya atau adat
Kesulitan  bagi  seorang  mediator  dalam  mendamaikan  para  pihak,  dikarenakan mediator  dan  para  pihak  bukan  berasal  dari  daerah  yang  sama.  Mereka  mempunyai  budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut.
Untuk mengetahui secara jelas peran mediator dalam meneyelesaikan perkara waris di Mahkamah  Syariyah  Banda  Aceh  Kelas  IA  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara.Hasil wawancara berupa jawaban informasi dari pertanyaan tentang peran seorang mediator dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkmah Syar’iyah Banda Aceh.
Adapun  penyelesaian  sengketa  waris  di  Mahkamah  Syar’iyah  Bada  Aceh  Kelas  IA yaitu:
Menurut A. Karim, Rokhmadi dan ABD. Rauf, mereka mengatakan bahwa:
Proses mediasi bukan hanya sekedar prosedur di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A akan tetapi upaya damai sangat di anjurkan sehingga dibuatnya mediasi supaya mendapatkan kesepakatan,  apabila  proses  mediasi  itu  berhasil  diselesaikan  dengan  cara  damai  maka mediator  membuat  sebuah  keterangan  secara  tertulis  bahwa  mediasi  tersebut  berhasil,  dan apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut telah gagal. 37

## Menurut Yusri menyebutkan bahwa
Pada hakikatnya ada beberapa cara untuk menempuh penyelesaian perdamaian bukan berarti dengan  selesainya  mediasi  maka  selesai  tidak,  akan  tetapi  hakim  wajib  mendamaikan  para pihak  sebelum  pokok  perkara  dibacakan.  Ada  beberapa  cara  dalam  menempuh  perdamaian yaitu; (a) Hakim mendamaikan diruang sidang (b) Mediasi (c) setiap persidangan hakim wajib menyeru  kepada  para  pihak  untuk  berdamai  (d)  para  pihak  meminta  kepada  majelis  hakim untuk  dimediasi  lagi,  maka  majelis  hakim  menunjuk  salah  satu  hakim  anggota  yang  ada dimajelis tersebut untuk memediasi kembali kedua belah pihak atau ketua majelis sendiri yang menangani tetapi mediasi tersebut “keinginan para pihak” . 38
37 Hasil  Wawancara  dengan  A.  Karim,  Rokhmadi  dan  ABD.  Rauf, Hakim  Mediator ,  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020
38 Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A tanggal 29 Januari 2020
Sedangkan  di  dalam  hukum  pidana  proses  penyelesaiannya  melalui  diversi.  dilakukan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya  atau  korban  dan  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban.
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
c. penghindaran stigma negatif d. penghindaran pembalasan.
e. keharmonisan masyarakat.
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Untuk  penyelesaiannya  apabila  terjadi  tindak  pidana  terhadap  anak  yang  di  bawah umur  maka  anak  tersebut  wajib  menempuh  jalan  diversi,  diversi  tersebut  dilakukan  oleh penyidik atau  aparatur  Negara  yang  menangkap  anak-anak  yang melakukan  pidana  tersebut, melakukan diversi dengan melibatkan anak serta orang tua dan anak korban serta orang tua, diversi bertujuan untuk mencari solusi dengan cara musyawarah terhadap kedua belah pihak agar  anak  tersebut  tidak  di  penjara  akan  tetapi  mencari  hukuman  lain  yang  membuat  anak tersebut memiliki efek jera terhadap perbuatannya.
Setelah  itu  apabila  kedua  belah  pihak  telah  setuju  untuk  berdamai  maka  penyidik meminta  pusan  ke  pengadilan  untuk  dicantumkan  ke  dalam  akta  perdamaian.  Diversi  hanya bisa dilakukan sekali, apabila anak tersebut mengulang kembali akan perbuatannya maka anak tersebut tidak di benarkan mengikuti diversi kembali.
Hasil wawancara dengan beberapa hakim di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A menyebutkan sebagai berikut:
Drs. Yusri dan Drs. Rokhmadi mereka menyebutkan bahwa:
Dalam  kasus  pidana  adanya  ketentuan  tertentu  bagi  anak  yang  berumur  dibawah  18  tahun apabila melakukan tindak pida, seperti melakukan khalwat atau ikhtilaf, maka hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dapat dip roses dengan cara diversi 39 .
Dari  uaraian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  apabila  seorang  anak  dibawah  umur berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut wajib di upayakan diversi. Pengertian diversi sama  seperti  mediasi  akan  tetapi  yang  menjadi  perbedaan  keduanya  adalah  jika  diversi  itu
39 Hasil Wawancara dengan Yusri, Rokhmadi, Hakim Mediator , Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 29 Januari 2020
berada  diranah  pidana  untuk  mediasi  berada  diranah  perdata.  Adapun tujuannya  ialah  sama- sama untuk mencari solusi perdamaian dari kedua belah pihak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim mediator, bahwa seorang mediator  itu  hanya  sebagai  penengah  diantara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Dan mediator di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1A telah menjalankan tugasnya dengan baik  dan  sungguh-sungguh,  sebagaimana  tercantum  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  prosedur  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  dan  dalam  penyelesaian  perkara  waris melihat Kompilasi Hukum Islam.
Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa penyelesaian pidana melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA itu tidak ada, dikarenakan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA tidak menangani permasalahan pidana dan di dalam Qanun juga tidak di terangkan permasalahan pidana yang di selesaikan melalui mediasi.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembahasan  sebelumnya  dan  mengacu  pada  rumusan  masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan seorang mediator dalam menyelesaikan suatu perkara.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsep  dan  pelaksanaan  mediasi  ini  yang diterapkan di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Kelas 1A. Sedangkan pelaksanaan perkara waris  sudah  dijalankan  seperti  yang  telah  diterapkan  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan.
Tantangan  proses  dan  penyelesaiannya  yang  membuat  perkara  tersebut  berhasil  atau tidak,  yaitu  para  pihak  yang  menentukan  setelah  diberi masukan  atau  ide-ide  oleh  mediator. Akan  tetapi  yang  menjadi  ketidaksepakatan  atau  halangan  dalam  menempuh  mediasi  yaitu salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi, mengedepankan egonya masing-masing, keahlian mediator dan keterbatasan mesiator. Dalam penyelesaiannya apabila pada saat proses mediasi  itu  berhasil  maka  mediator  membuat  keterangan  secara  tertulis  bahwa  mediasi tersebut  berhasil  dengan  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak  dan  juga  mediator,  yang dituangkan dalam akta perdamaaian berdasarkan keputusan hakim. Apabila proses mediasi itu gagal, maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut telah gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi.
Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah hendaknya, para pihak (principal)  diwajibkan  untuk  menghadiri  sendiri  proses  mediasi  atau  setidaknya  ia  dapat
didampingi  oleh  kuasa  hukumnya,  dan  pada  saat  mediasi  para  pihak  agar  bersikap  lemah lembut dalam mengambil tindakan dengan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana. 2011
Abta,  Asyhari  dan  Abd.Syakur,  Djunaidi. Ilmu  Waris  Al-Faraidl  Deskripsi  Hukum  islam, Praktis dan Terapan. Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana. 2005
Achyar, Gamal. “ Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. ” Banda Aceh: AWSAT, 2018.
Ali  as-Shabuni,  Muhammad. Al-Mawaris  Fi  As-Syariati  Al-Islamiyati  Fi  Daui  Al-Kitab  Wa As-Sunnati. Beirut – Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah. 1429 H – 2008 M
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Surya-Damsyik:Dar Al-Fikri, 1409 H- 1989 M.
Amriani,  Nurnaningsing. Mediasi  Alternatif  Prnyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan.
Jakarta: Rajawali Pers. 2012
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Grafindo Indonesia . Jakarta: Raja Persada. 2003
Mahkamah  Syar’iyyah  Banda  Aceh ,  Buku  Register  Mediasi  Mahkamah  Syar’iyyah  Banda Aceh , 2019
Marwan,  Muchlis  Dan  Mangkupranoto,  Thoyib. Hukum  Islam  II ,  Surakarta:  Buana  Cipta, 2006
Perangin, Effendi. Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
Rahmadi,  Takdir. Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
Sabiq, Sayyid. fiqhu as-sunnah. Kairo Mesi: Dar Al-Fathi Lil I’lami Al-Arabiy,1420 H/ 1999 M
Sukanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. 1986
Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana. 2004
Warson  Munawwir,  Ahmad. Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya:  Pustaka Progressif. 1997
A. Kamus
Haryono,  Daniel.  Dkk. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Cet.  6,  (  Jakarta:  Media  Pustaka Phoenix, 2012 ), hlm. 571
Warson  Munawwir,  Ahmad  . Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya:  Pustaka Progressif. 1997

## B. Skripsi
Fitrah,  Rahmat. Efektifitas  Penyelesaian Sengketa  Warisan  Melalui  Majelis  AdatAceh ( Studi Di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ), Skripsi. 2016
Fitri,  Nurul. Efektifitas Mediasi dalam perceraian di Mahkamah Syar’iyyahBanda Aceh dan Mahkamah Syar’iyyahAceh Besar, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar- Raniry , BandaAceh, Skripsi.2011