## Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan
Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, Hariyanto Susilo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ermakartikatimur@gmail.com

## Abstract
Interfaith  marriage  in  Indonesia  be  able  to  do  with  supplicate  a determination to District Court, and then be listed in the Civil Registry Office. In case divorce occur on registered interfaith marriages, there is legal vagueness in regulation  to  divide  joint  property  marriage,  its  relates  with  article  37 Constitution  Number  1  of  1974  about  Marriage.  The  purpose  of  this  thesis  is  to description,  identifying  and  analyzing  the  way  to  divide  marriage  property  in interfaith marriage divorce, and also to review allowed or not to make choice of law  that  related  to  article  37.  This  thesis  is  a  normative  research  with  using statute  approach  and  analytical  approach. Based  on  the  analysis  of  legal materials  obtained,  solution  to  divide  joint  property  marriage  on  interfaith marriage better used husband religion or customary law, it is based from analysis using  intergroups  legal  theory,  receptive  in  complex  theory,  Idris  Ramulyo opinion,  Lanraad  jurisprudence  in  Manado  and  also  using  grammatical interpretation about husband and wife position in article 31 and 34 marriage law. In  case  lawsuit  happened,  there  is  through  the  District  Court  after  divorce decision  was  decided  by  judges.  Choice  of  law  is  allowed  based  on  equally principle.
Keywords: interfaith marriage, divorce, joint property marriage.

## Abstrak
Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  memohon penetapan  dari  Pengadilan  Negeri,  untuk  kemudian  dicatatkan  di  Kantor  Catatan Sipil. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan beda agama yang dicatatkan, terdapat  kekaburan  hukum  pada  ketentuan  untuk  membagi  harta  bersama perkawinan,  berkaitan  dengan  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan,  mengidentifikasi  dan  menganalisis  pembagian  harta  bersama dalam perceraian perkawinan beda agama  serta  untuk  mengetahui  diperbolehkan atau tidak dilakukannya pemilihan hukum untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan beda agama terkait dengan Pasal 37 UUP. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif    dengan  menggunakan  metode pendekatan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  serta  pendekatan  Analitis. Berdasarkan  analisis  terhadap  bahan  hukum  yang  diperoleh,  penyelesaian pembagian  harta  bersama  pada  perkawinan  beda  agama  dalam  kondisi  normal sepatutnya dibagi dengan ketentuan hukum agama atau adat dari pihak suami, hal tersebut berdasarkan dari hasil analisis menggunakan teori hukum antar golongan,
teori receptie in complexu , pendapat ahli Idris Ramulyo, Yurisprudensi Landraad di Manado serta interpretasi gramatikal terhadap kedudukan suami  yang terdapat pada  Pasal  31  dan  34  UUP.  Dalam  hal  terjadi  gugatan,  maka  dapat  melalui Pengadilan Negeri,  gugatan diajukan terpisah setelah adanya putusan perceraian. Pemilihan  hukum  oleh  para  pihak  adalah  diperbolehkan  berdasarkan  asas persamarataan.
Kata kunci: perkawinan beda agama, perceraian, harta bersama.
Pendahuluan Pada saat
ini, untuk
melangsungkan pernikahan beda agama  dimungkinkan  untuk  terjadi yaitu  dengan  jalan  mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke  pengadilan  negeri  dengan  tujuan agar Pengadilan mengeluarkan
Penetapan  sebagai  bentuk  dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan  beda  agama  tersebut dapat  diizinkan  secara  hukum.  Isi penetapan  tersebut  yaitu  pemberian
ijin kepada Pemohon untuk
melangsungkan  Perkawinan  Beda
Agama  serta  pemberian  perintah kepada  pegawai  kantor  Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap perkawinan tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawian. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut akan mengakibatkan  hubungan  hukum jika  perkawinan  tersebut  dicatatkan, salah  satunya  adalah  terhadap  harta.
Tujuan perkawinan yang ideal menurut  hukum  nasional  ataupun hukum  agama  pada  realitanya  sulit untuk  diwujudkan,  bahkan  banyak pula  terjadi  kehidupan  keluarga  atau rumah  tangga  yang  tidak  bahagia. Keadaan  perkawinan  dapat  menjadi buruk,  sehingga  dipandang  dari  segi apapun  juga  hubungan  perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Perceraian  yang terjadi  pada  perkawinan  seagama tentu  tidak  menimbulkan  persoalan karena  segala  ketentuannya  sudah ditentukan  dalam  Undang-undang, namun  apabila  perceraian  itu  terjadi pada  perkawinan  antar  atau  beda agama  maka  akan  menimbulkan suatu persoalan karena pada hakikatnya  perkawinan  beda  agama tidak  dikenal  dalam  UUP,  jadi  tidak ada ketentuan hukum yang dikhususkan terhadap perceraian perkawinan  beda  agama.  Salah  satu permasalahannya yaitu terhadap
pembagian  harta  bersama  pada perkawinan  tersebut  karena  terdapat kekaburan  hukum  berkaitan  dengan Pasal 37 UUP. Berdasarkan Pasal 37, segala  harta  benda  termasuk  harta
bersama dalam perkawinan pembagiannya diatur menurut
hukumnya masing-masing. Pada
penjelasan Pasal 37 tersebut
dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  hukumnya  masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Rumusan Masalah
1) Bagaimana pembagian harta bersama dalam perceraian
perkawinan  beda  agama  yang dicatatkan?
2) Apakah pada perceraian perkawinan  beda  agama  dapat dilakukan pemilihan hukum untuk  menyelesaikan  pembagian harta bersama?
Pembahasan
Penelitian  ini  adalah  penelitian
yuridis normatif dikarenakan
penelitian  ini  fokus  pada  peraturan tertulis, dan membutuhkan data yang sifatnya kepustakaan. Untuk menjawab  rumusan  masalah,  penulis akan mendeskripsikan,
mengidentifikasi  dan  menganalisis menggunakan peraturan tertulis diantaranya KUHPerdata, UUP, KHI dan peraturan lain yang berhubungan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Pendekatan
Perundang- undangan  ( statute  approach )  dengan melakukan pendekatan terhadap KUHPerdata,  UUP,  dan  KHI.  Serta Pendekatan  Analitis,  yang  menurut Johnny  Ibrahim  yaitu memahami maksud  yang  dikandung  oleh  istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara konsepsional. 1 Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan KUHPerdata  dan  UUP  terhadap perceraian  perkawinan  beda  agama yang  dicatatkan,  khususnya  dalam hal pembagian harta bersama.
Teknik  Analisa  bahan  hukum dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan teknik  preskriptif  analitis,  yaitu menemukan masalah untuk kemudian di identifikasi, dan dilakukan pembahasan dengan
1 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, (Jakarta: Bayu Media,2012), hlm. 310.
menganalisis, serta menelaah perundang-undangan, berdasarkan
teori  dan  menggunakan  interpretasi. Interpretasi  yang  digunakan  yaitu interpretasi gramatikal yaitu interpretasi dengan cara menguraikan ketentuan  Undang-undang  menurut Bahasa, susunan kata atau bunyinya, 2
Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Beda
Agama Yang Dicatatkan
Pembagian  harta  bersama  baru dapat dilakukan jika hubungan perkawinan telah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus dikarenakan  salah  satunya  akibat adanya  perceraian.  Pada  penelitian ini  akan  diuraikan  pembagian  harta bersama  perkawinan  beda  agama dalam 2 keadaan yang berbeda, yaitu yang  pertama  ketika  tidak  timbul perselisihan  atau  dalam  keadaan normal  dan  yang  kedua  dalam kondisi  apabila  timbul  perselisihan dengan adanya gugatan.
1.1.) Dalam  Kondisi  Normal  (Tidak
Melalui Gugatan Pengadilan) Pasal 37 UUP terkadang menimbulkan multitafsir karena pada
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty,2003), hlm.170.
pasal  tersebut  dinyatakan  “Bila perkawinan  putus  karena  perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya  masing-masing”.  Apalagi terhadap perkawinan beda agama itu sendiri  sebenarnya  tidak  dikenal didalam  UUP  sehingga  payung hukum  terhadap  perkawinan  beda agama menjadi tidak jelas.
Dalam  hal  pembagian  harta bersama  perkawinan  beda  agama apabila  terjadi  perceraian  memang belum  terdapat  ketentuan  jelas  yang mengaturnya. Apakah dibagi menurut  hukum  agama  suami  atau hukum  agama  istri,  atau  mungkin apabila  terdapat  perbedaan  adat diantara  keduanya  hal  tersebut  dapat memberikan tambahan persoalan lagi. Hal tersebut akan menimbulkan hukum antar golongan yang meliputi hukum  antar  agama  ( interreligious ) dan  hukum  antar  adat  ( interlookal ). 3
Misalnya  jika  terjadi  perkawinan campuran  antara  seorang  perempuan Jawa beragama Islam dengan seorang Laki-laki Batak atau Minangkabau beragama Kristen.
Kalau  ini  terjadi,  kedudukan  suami
3 Wirjono Prodjodikoro , Hukum Antar Golongan di Indonesia , (Bandung:
Sumur Bandung, 1981), hlm.93.
atau  istri  dalam  perkawinan  menjadi agak kabur, yaitu apakah yang dianut peraturan parental (Jawa) atau patrilineal/kebapakan (Batak) maupun matrilineal/keibuan
(Minangkabau). 4 Corak  masyarakat adat  patrilineal,  matrilineal  serta parental  memiliki  perbedaan  prinsip atas ketentuan harta bersama, seperti
yang telah penulis jelaskan sebelumnya.
Permasalahan hukum antar golongan  yang  demikian  tersebut timbul  tidak  terlepas  dari  frasa semboyan Negara Republik Indonesia  “Bhinneka  Tunggal  Ika”
karena negara ini terdiri atas beraneka  ragam  budaya,  bahasa daerah,  ras,  suku  bangsa,  agama  dan kepercayaan.
Pembagian harta bersama perkawinan  beda  agama  termasuk kedalam  ranah  hatah  intern,  yaitu utamanya  karena  adanya  perbedaan agama maupun jika terjadi perbedaan adat.  Secara  garis  besar  hatah  intern ini dapat muncul dikarenakan:
1) Berbeda golongan penduduk
Golongan  penduduk  Indonesia terbagi dalam tiga golongan, yaitu:
4 Ibid , hlm.99.
a) Golongan  Eropa  dan  yang dipersamakan (orang Jepang), Tunduk pada Hukum Eropa.
b) Golongan Timur Asing.
Untuk  Timur  Asing  Cina tunduk  pada  Hukum  Perdata Eropa, kecuali masalah adopsi  dan  kongsi.  Untuk Timur  Asing  bukan  Cina tunduk  pada  hukum  adat
mereka.
c) Golongan Bumi Putera
(Indonesia  Asl),  tunduk  pada hukum  adat.  Dalam  S.  1933 No.  49  pernyataan  berlaku beberapa ketentuan dari  buku kedua WvK (Hukum
Dagang)  terhadap  orang  – orang Indonesia mulai 1 April 1933.
Karena  adanya  penggolongan rakyat  berdasarkan  ketentuan  dalam pasal  163  dan  131  I.S,  maka timbullah persoalan-persoalan tentang  hukum  yang  harus  dipakai jika orang dari golongan rakyat yang satu  mengadakan  hubungan  dengan orang dari golongan-golongan rakyat yang lain.
2) Perbedaan Agama (Hukum Antar Agama)
Apabila  dalam  suatu  peristiwa
hukum bertaut dua sistem hukum  atau  lebih  disebabkan melibatkan  orang  –  orang  yang berlainan agama.
3) Berbeda lingkungan adatnya (Hukum Antar Adat)
Apabila  dalam  suatu  peristiwa hukum  tersangkut  dua  hukum atau lebih yang berlainan karena berlainan  daerah  dalam  suatu Negara.
4) Berbeda  wilayah  (regio)  jajahan
(Hukum Antar Regio)
Apabila  dalam  suatu  peristiwa hukum  terpaut  dua  hukum  atau lebih  yang  berlainan  karena perbedaan  bagian  dalam  suatu Negara.
5) Perbedaan  waktu  berlakunya hukum (Hukum Antar Waktu) Apabila  dalam  suatu  peristiwa hukum terpaut dau sistem
hukum  yang  berlainan  dalam
satu  Negara  namun  berbeda waktu berlakunya.
Untuk menentukan
hukum
manakah yang dipilih guna
pembagian  harta  bersama  tersebut maka  harus  ditinjau  faktor-faktor penentu  yang  disebut  “titik  taut
penentu” atau disebut juga aanknopingspunten. 5 Titik taut penentu  adalah  bertemunya  dua kaidah  atau  dua  sistem  hukum  yang pada  mulanya  terpisah  dan  berbeda, disebabkan berbagai  faktor, dua atau lebih  kaidah  atau  sistem  hukum bertemu  pada  satu  titik  singgung. Fungsi  titik pertautan  adalah sebagai metoda  dalam  rangka  menelusuri indikator-indikator untuk dapat menentukan  apakah  suatu  hubungan hukum diantara subjek-subjek hukum  dapat  digolongkan  sebagai hukum perselisihan. 6
Hukum  manakah  yang  harus dipilih tergantung daripada “titik taut penentu”  tersebut.  Usaha  untuk menemukan  titik  taut  penentu  ini merupakan salah satu bagian
terpenting
untuk dapat menyelesaikan  persoalan  tersebut.
Titik  pertautan  dibedakan  menjadi dua, yaitu:
1) Titik  Pertautan  Primer  (Titik
Taut Pembeda)
5 Sudargo Gautama, Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm.87.
6 Eman Suparman, Hukum Perselisihan (Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi) , (Bandung: PT. Refika Aditama,2009),
hlm.51.
Titik  Taut  Primer  menurut Gouwgioksiong  adalah  hal-hal  yang
merupakan tanda akan adanya persoalan  Hukum  Antar  Golongan. 7
Menurut Prof. Eman Suparman, Titik Taut  Primer  merupakan  indikator pembeda  berupa  faktor-faktor  dan/ keadaan-keadaan  yang  menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum
merupakan  hubungan  hukum  dalam konteks Hukum Perselisihan.
Indikator  pembeda  dalam  Hukum Perselisihan, yaitu:
a) Golongan  Rakyat,  dalam  Hukum
Antar  Golongan.  Maksudnya, apabila  para  pihak  melakukan hubungan hukum  itu berasal  dari golongan  yang  berbeda  (Pasal 131 dan 163 IS: Golongan Eropa, Golongan  Timur  Asing  dan Golongan Pribumi).
b) Agama  masing-masing  pihak, dalam Hukum Antar Agama.
c) Adat  atau  Hukum  Adat  para pihak, dalam Hukum Antar Adat.
d) Tanah  jajahan  yang  berlainan dari  Negara  penjajah  yang  sama,
dalam Hukum Antar Regio.
7 Sudargo Gautama, Op.Cit.,
hlm.39.
2) Titik  Pertautan  Sekunder  (Titik Taut Penentu)
Titik  taut  sekunder  menurut  Dr. Sunarjati Hartono, S.H. adalah fakta- fakta yang  menentukan  hukum manakah yang harus berlaku. 8
Menurut  Prof.  Dr.  S.  Gautama,  S.H. adalah  faktor-faktor  dan  keadaan- keadaan yang menentukan berlakunya  suatu  sistem  Hukum tertentu.  Jadi,  titik  taut  sekunder adalah  indikator  yang  menentukan hukum  yang  berlaku  bagi  peristiwa hukum dalam konteks Hukum Perselisihan. Indikator Penentu yaitu:
a) Kehendak  atau  maksud  para pihak.  Jadi,  para  pihak  bebas memilih  hukum  diantara  hukum para pihak yang akan diberlakukan untuk peristiwa hukum mereka.
b) Pilihan  hukum.  Jadi,  para  pihak memilih  hukum  pihak  ketiga (diluar hukum para pihak).
c) Milieu  atau  lingkungan  tempat terjadinya peristiwa atau
hubungan hukum.
8 Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.95.
d) Kedudukan salah satu pihak yang jauh melebihi dari pihak lainnya. Selain  mempertimbangkan  titik taut  primer  maupun  sekunder  dalam hukum antar golongan, untuk menentukan  ketentuan  hukum  apa
yang  digunakan  menurut  penulis juga dapat digunakan teori, pendapat ahli,  yurisprudensi  serta  interpretasi terhadap  bunyi  pasal  yang  akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini:
No Landasan Teoritik Hasil Temuan Analisis 1.  Teori Hukum Antar Golongan a. Titik Taut Primer
yang menentukan:
Agama dan Adat
para pihak.
b. Titik taut sekunder yang menentukan:
Mileu dan kedudukan pihak yang lebih tinggi.
Berdasarkan lima aspek tersebut, untuk membagi harta bersama pada perkawinan beda agama yang dicatatkan maka menurut penulis digunakan hukum  adat dari si suami apabila sebelumnya tidak dibuat perjanjian perkawinan yang
menentukan lain. 2.  Teori Receptie in complexu Teori ini menyatukan kedudukan Hukum Adat sama dengan Hukum Agama. Karena berdasar titik taut sekunder mengenai
kedudukan pihak yang lebih tinggi jika dikaitkan dengan meninjau pasal 31 dan 34 UUP maka sebenarnya dapat dilihat bahwa undang- undang menempatkan kedudukan suami dalam perkawinann lebih tinggi
daripada kedudukan istri. Jadi sudah sepatutnya dalam hal terjadi konflik antar agama maupun antar adat dalam perkawinan maka hukum suami-lah yang digunakan.
3.  Pendapat Ahli / Doktrin Moch. Idris Ramulyo Menurut Mocd. Idris Ramulyo, pada
penjelasan atas Pasal
37 UUP ditunjukkan
kepada artinya, hukumnya masing- masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya,
konsekuensinya jika perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama.
4.  Yurisprudensi
Landraad “Percampuran Dengan Suku Perkawinan campuran antara seorang
perempuan Gorontalo
dan seorang laki-laki
Bangsa Asli Perkawinan Antar Tempat”
di Manado, 5
September 1938
Jawa- Islam. Pasangan tersebut tinggal di Manado, semua
anaknya dilahirkan di
Manado. Dalam hal harta perkawinan, Hukum adat kebiasaan sang suami yang digunakan.
5.  Konsep Hukum
Perkawinan Pasal 31, 34 UUP. Berdasarkan bunyi Pasal 31 maka
kedudukan suami dalam perkawinan pada hakikatnya lebih tinggi, hal tersebut didukung bunyi Pasal 34 yang menempatkan istri sebatas pengelola rumah tangga.
1.2.) Pembagian Melalui Gugatan
Pada  perkawinan  beda  agama,
melihat  latar  belakang  terjadinya perkawinan tersebut karena berdasarkan adanya penetapan pengadilan, dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh
Kantor  Catatan  Sipil  jadi  apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka  pengajuan  gugatan  pembagian harta bersama melalui pengadilan
negeri,  walaupun  salah  satu  pihak baik suami atau istri adalah beragama  Islam.  Pengadilan  Negeri melalui yurisprudensi yang berdasarkan  UUP,  dalam  membagi harta bersama adalah secara berimbang  sama  besarnya  antara suami ataupun istri.
Jika tidak ada perjanjian perkawinan,  maka  harta  bawaan otomatis menjadi hak masing-masing
suami  atau  istri  dan  harta  bersama akan  dibagi  dua  sama  rata  diantara keduanya,  hal  tersebut  berdasarkan yurisprudensi yang telah ada. Contoh yurisprudensi yang ada yaitu putusan
Mahkamah Agung tanggal 9
Desember 1959 No. 424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan:
“menurut  yurisprudensi  Mahkamah Agung  dalam  hal  terjadi  perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami  dan  istri  dengan  masing- masing  mendapat  separuh  bagian”. 9
Tentunya jika ada perjanjian perkawinan,
pembagian harta
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam  perjanjian  itu.  Namun,  jika terjadi  kesepakatan  lain  tentang ketentuan  pembagian  harta  bersama oleh  kedua  pihak  maka  harus  dibuat suatu  pernyataan  untuk  kemudian diserahkan  kepada  Majelis  Hakim yang memeriksa dan memutus perkara  pembagian  harta  bersama tersebut. 10
9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.129.
10 Rudi Hartono, SH, MH. Wawancara. 2016. “Wawancara Panmud Perdata PN Malang”. Jln. Jenderal Ahmad Yani Utara No.198, Malang.
Persoalan  pembagian  harta  ini dapat diajukan setelah adanya putusan  cerai.  Suami  atau  istri  harus mengajukan  gugatan  baru  yang terpisah  setelah  putusan  perceraian dikeluarkan  pengadilan.  Tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian. Larangan tentang gugatan  cerai  yang  tidak  boleh digabungkan  dengan  gugatan  harta bersama  tersebut  tercantum  dalam putusan  Mahkamah  Agung  Reg. No.1020 K/Pdt/1986.
Dapat  Atau  Tidaknya  Dilakukan
Pemilihan Hukum Untuk Menyelesaikan  Pembagian  Harta Bersama Pada Perceraian Perkawinan Beda Agama
Pada  rumusan  masalah  yang kedua  ini,  definisi  dapat  atau tidaknya dilakukan pemilihan hukum oleh  suami  istri  pada  perceraian perkawinan  beda  agama  tersebut berhubungan dengan ketentuan Pasal 37  UUP  yaitu  dengan  mengambil salah satu pilihan berupa hukum adat pihak  istri.  Di  Indonesia  terdapat  19 lingkaran  hukum  adat  sehingga permasalahan yang demikian dimungkinkan  terjadi.  Misalnya  saja
ketika  seorang  wanita  beragama Islam bersuku Jawa menikah dengan laki-laki  Hindu  Bali  atau  suku lainnya, karena pada sistem masyarakat  adat  yang  bercorak kekeluargaan  patrilineal,  matrilineal, parental/  bilateral  memiliki  beberapa faham  tersendiri  terhadap  harta perkawinan.  Pada  ketiganya  terdapat suatu  perbedaan  prinsip  terhadap aturan harta perkawinan yang meliputi  harta  bersama  didalamnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis  menggunakan  landasan  teori berupa  Asas  Persamarataan  yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin yang disebutkan dalam buku
karangan Sudargo Gautama. Menurut  prinsip  ini,  semua  sistem hukum  yang  dipertautkan  dalam suatu peristiwa hatah tertentu mempunyai nilai yang sama. Sistem- sistem  hukum  ini  tidak  ada  yang lebih baik daripada yang lain, artinya tidak  ada  suatu  hukum  yang  lebih unggul  daripada  yang  lain  karena semua adalah setaraf. Tidak ada yang lebih berharga, semua nilainya sama. 11
11 Sudargo Gautama, Op.Cit., hlm.219.
Pemilihan  hukum  oleh  para pihak merupakan salah satu titik taut sekunder dalam hukum antar golongan,  lebih  dikenal  dengan “maksud  para  pihak”  ( bodeoeling van  partijen ),  jadi  untuk  melakukan pemilihan  hukum  dalam  pembagian harta bersama tersebut adalah diperbolehkan.
Pilihan hukum dianggap sebagai salah  satu  factor  yang  menentukan hukum  yang  harus  berlaku  dalam suasana  hubungan  antar  golongan. Prinsip  pilihan  hukum  ini  dikenal dengan  prinsip  “ Choice  of  Law  by the Parties ”. Dalam yurisprudensi di Indonesia dapat dilihat bahwa adanya kepastian tentang diterimanya  pilihan  hukum  dalam hubungan  antar  golongan  oleh  para pihak  untuk  menentukan  sendiri hukum  yang  berlaku  bagi  mereka, misalnya  dalam  keputusan  Raad  van Justitie  di  Medan  tahun  1926, dimana diberlakukan hukum Tiongkok  karena  suatu  perjanjian dibuat  di  Tiongkok,  walaupun  para pihak  tinggal  di  Indonesia  karena menurut hakim memang ada
“maksud  para  pihak”  bahwa  hukum setempat dimana perjanjian itu
dibuat adalah yang mengatur
perjanjian mereka itu. 12 Hukum memiliki
azas persamaan  kedudukan  (hak)  dari pada  semua  sistem  hukum  yang berlaku  di  Indonesia. 13 Azas  inilah yang  memungkinkan  adanya  hukum antar  golongan.  Maka  terhadap dilakukannya  pilihan  hukum  untuk menyelesaikan  persoalan  pembagian harta bersama oleh pasangan perkawinan  beda  agama  adalah diperbolehkan,  selama  sudah  adanya kesepakatan  dari  mereka  berdua. Karena  dilakukannya  pilihan  hukum merupakan  salah  satu  titik  taut sekunder  yang  diakui  dalam  hukum antar  golongan  untuk  menentukan hukum  yang  digunakan.  Pendapat salah satu ahli hukum yaitu Prof. Dr. Hazairin juga menguatkan hal tersebut,  ia  mengemukakan  segala stelsel  hukum  yang  dipertautkan dalam hukum antar golongan memiliki nilai yang sama.
S impulan
Sebagai akhir dari pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
12 Ibid., hlm.29. 13 Sunarjati Hartono, Op.Cit ., hlm.81.
1) Penyelesaian  pembagian  harta bersama  pada  perkawinan  beda agama  dalam  kondisi  normal sepatutnya dibagi dengan ketentuan adat dari pihak suami, hal  tersebut  berdasarkan  dari hasil analisis menggunakan teori hukum  antar  golongan,  teori receptie  in  complexu,  pendapat ahli Idris Ramulyo, Yurisprudensi Landraad di Manado serta interpretasi gramatikal  terhadap  kedudukan suami  yang  terdapat  pada  Pasal 31  dan  34  UUP.  Dalam  hal terjadi  gugatan,  maka  dapat melalui Pengadilan Negeri, gugatan diajukan terpisah setelah adanya putusan perceraian  sebagaimana  yang tercantum dalam Putusan
Mahkamah  Agung  Reg.  No.
1020 K/Pdt/1986.
2) Berkaitan dengan kalimat
“hukumnya masing-masing” pada  Pasal  37  UUP,  untuk membagi  harta  bersama  apabila para  pihak  tersebut  memiliki latar belakang adat yang berbeda dan  ingin  melakukan  pemilihan hukum  adalah  diperbolehkan,
karena pemilihan hukum merupakan  salah  satu  titik  taut
sekunder  yang  diakui  dalam hukum  antar  golongan  dalam menentukan  hukum  apa  yang digunakan, hal itu juga diperkuat Asas Persamarataan
yang dikemukakan  ahli  hukum  Prof. Dr. Hazairin.
Saran
Bagi Pemerintah, tidak diaturnya perkawinan  beda  agama  dan  tidak adanya payung hukum yang menjamin hubungan hukum
pasangan  perkawinan  beda  agama menurut  penulis  perlu  dilakukan revisi  terhadap  UUP,  karena  dalam beberapa  hal  akan  menimbulkan kekaburan hukum, sebagaimana penerapan  Pasal  37  UUP  terhadap pembagian harta bersama.
Daftar Pustaka Abdul Rachmad Budiono, Pengantar  Ilmu  Hukum , (Malang: Bayumedia
Publishing, 2005.
Abu Yasid, Aspek-  aspek Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Pustaka
Pelajar, 2009.
Abdul  Manan, Aneka  Masalah
Hukum  Perdata  Islam  di
Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. Ahmad Nurcholish, Pernikahan Beda Agama , Jakarta: Komisi Nasional HAM,
2010.
Ahmad  Tholabi, Hukum  Keluarga Indonesia ,  Jakarta:  Bumi
Aksara, 2013.
Asep  Saepudin, Hukum  Keluarga,
Pidana,  &  Bisnis ,  Jakarta:
Kencana, 2013.
Budi  Susilo. Prosedur  Gugatan
Cerai .  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2008.
CST Kansil , Pengantar Ilmu
Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia ,  Jakarta:  Balai
Pustaka, 1989.
Dewi  Wulansari, Hukum  Adat
Indonesia ,  Bandung:  PT.
Refika Aditama, 2014.
Eman Suparman, Hukum Perselisihan ( Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi) , Bandung  :  PT.
Refika Aditama, 2009.
Happy  Susanto, Pembagian  Harta Gono-Gini  Saat  Terjadi Perceraian , Jakarta: Visimedia, 2008. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia , Bandung:  Mandar  Maju, 2007.
________, Hukum Perkawinan Adat , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. ________, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan: Hukum Adat , Bandung: CV Mandar
Maju, 2003.
Iman  Sudiyat, Hukum  Adat  Sketsa Asas ,  Yogyakarta:  Liberty,
2007.
J. Satrio, Hukum Harta
Perkawinan ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
Jaih  Mubarok, Modernisasi  Hukum Perkawinan  di  Indonesia ,
Bandung: Pustaka   Bani
Quraisy, 2005.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Jakarta:  Bayu Media, 2012. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua . Jakarta: Balai Pustaka.
1997.
Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan dan  Perceraian ,  Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum  Acara Peradilan    Agama  dan Zakat , Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Muhhamad Syaifuddin, Sri Turatmiyah,  dan  Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2013. Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan  &  Perkawinan Tidak Dicatat , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Jakarta:    Kencana Prenada Media Group, 2009. Philipus  M.  Hadjon, Argumentasi Hukum , Yogyakarta: Gadjah  Mada  University Press, 2014. R. Soetojo Prawirohamidjodjo, Hukum Orang dan Keluarga , Surabaya: Airlangga  University  Press, 2000. Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2006.
Rusmin Tumanggor, Perilaku Nikah Beda  Agama:  Fenomena Masyarakat  Jakarta , Jakarta:  Lemlit  UIN  Syarif Hidayatullah, 2014.
Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia ,  Jakarta:  Press
UI, 2008.
Sudargo  Gautama, Hukum  Antar Golongan , Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve,1993. ________, Hukum  Antar  Tata Hukum , Bandung: Alumni,1977. Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, 2003.
________ ,  Hukum  Acara  Perdata
Indonesia , Yogyakarta:
Liberty, 2006.
Sunarjati  Hartono, Dari  Hukum
Antar Golongan ke Hukum
Antar  Adat ,  Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 1991. Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , Yogyakarta: Liberty,1989. Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  dan Serba- Serbi Praktek Notaris (Edisi Revisi) , Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2007. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan  di  Indonesia .
Bandung, 1981. Wirjono Prodjodikoro , Hukum Antar Golongan di Indonesia ,  Bandung:  Sumur Bandung, 1981. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan  Dan  Acara Peradilan  Agama ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-  undang  Hukum
Perdata
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3019.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Artikel Jurnal
AA.  Ketut  Sukranatha, Kedudukan Perempuan  Bali  Terhadap Harta  Bersama  Dalam  Hal
Terjadi  Perceraian  (Analisis Perkembangan Yurisprudensi) , Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2015. Nanik Rukmana, Pelaksanaan Pembagian  Harta  Bersama (Gono-  Gini)  Praktek  di Pengadilan Agama Mataram ,  Fakultas  Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013. Ni  Ketut  Ratini, Tinjauan  Hukum Tentang  Kedudukan  Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum  Adat  (Studi  Kasus Terhadap Orang Bali Beragama  Hindu  di  Kota Palu ),  Pendidikan  Agama Hindu STAH Dharma Sentana, Sulteng, 2015. Muhhamad Agus Rudianto, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Praktek  di    Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda , Fakultas Hukum  Unmul, Samarinda, 2013.
Veny  Rizki  Indahsari, Penyelesaian
Sengketa  Harta  Bersama Melalui  Mediasi ,  Fakultas
Hukum Unej, Jember, 2014. Lieke Ayu Amalia, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian  Harta  Asal  dan Harta  Bersama , Fakultas Hukum  Unpad,  Bandung,
2011.
Helmy  Ziaul  Fuad, Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami , Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. Syarifah Usman, Optimalisasi Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian  Harta  Suarang Setelah  Terjadi  Perceraian Berdasarkan  Hukum  Adat
Minangkabau  (Studi  Kasus Di  Kelurahan  Air  Tawar Timur,  Kecamatan  Padang Utara,  Sumatera  Barat) , Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
Syaiful  Alam, Proses  Penyelesaian Pembagian  Harta  Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan  Agama  Kelas  I Metro , Fakultas Hukum UGM,  Yogyakarta, 1995.
Nia  Istiamah, Pembagian  Harta Gono- Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum    Islam ,  Fakultas Syariah  Institut  Agama  Islam
Negeri  Semarang,  Semarang,
2011.
Etty  Rochaety, Analisis  Yuridis tentang  Harta  Bersama dalam Perkawinan menurut  Hukum  Islam dan Hukum Positif , Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 2013. Sri Turatmiyah, Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama menurut Undang-  undang  Nomor  1 Tahun 1974 , Fakultas Hukum  Unsri,  Palembang, 2013. Ismy  Syafriani  Nasution, Akibat Hukum Perceraian Terhadap  Harta  Bersama berdasarkan Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ,  Sekolah  Pascasarjana Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2009

## Situs Internet
Arti dan tujuan Perkawinan (online), http://hukumonline.com