Shohib Muslim, dkk .  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...

## TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH
Shohib Muslim, Hairus, Rokiyah Politeknik Negeri Malang Shohibmuslim@polinema.ac.id, Hairus@polinema.ac.id , Rokiyah@polinema.ac.id
Abstract
This article discusses land ownership rights in fiqh and positive law in Indonesia. The results of the study conclude that. Based on the results of the analysis, it can be concluded: first, UUPA No. 5/1960 explained the control over the earth, water, space, including the natural resources contained therein by the state. Based  on  the  right  of  control  on  land,  property  rights  can  be given/controlled by individuals (people) and legal entities that have the authority to use the land according to the type of land rights. Second, in the perspective of fiqh, the land is limited and cannot be developed, such as other factors of production, then the  regulation  needs  to  be  precisely  regulated.  Regulations regarding  ownership  and  other  rights  to  land,  such  as usufructuary rights, building use rights, and so on, become very important.
Keywords; Rights, land ownership, fiqh, positive law.

## Abstrak
Artikel ini membahas hak kepemilikan tanah tinjauan fiqih dan hukum positif di Indoensia. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Berdasar hasil analisis maka bisa disimpulkan: pertama, dalam UUPA No. 5/1960 dijelaskan bahwa penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara. Atas dasar hak menguasai pada tanah hak  milik  dapat  diberikan/dikuasai  oleh  perorangan  (orang- orang)  dan  badan  hukum  yang  mempunyai  wewenang  untuk menggunakan  tanahnya  sesuai  dengan  macam  hak  atas tanahnya..  Kedua,  dalam  perspektif  fikih,  tanah  bersifat terbatas  dan  tidak  dapat  dikembangkan  seperti  faktor produksi  lainnya,  maka  regulasi  tentangnya  perlu  diatur secara khusus. Pengaturan soal kepemilikan dan hak-hak lain atas  tanah,  seperti  hak  pakai,  hak  guna  bangunan  dan sebagainya), menjadi sangat penting.
Kata Kunci; Hak, kepemilikan tanah, fiqih, hukum positif.

## Pendahuluan
Tanah  mempunyai  arti  penting  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia, mengingat Negara Republik Indonesia merupakan negara agraris  yang  kehidupan  masyarakatnya  sebagian  besar  bergantung pada  tanah.  Tanah  selain  dijadikan  tempat  tinggal  juga  berfungsi sebagai  lahan  pertanian,  perkebunan  dan  lain  sebagainya.  Karena antara  manusia  dengan  tanah  mempunyai  hubungan  yang  sangat erat,  disebabkan  tanah  merupakan  sumber  kehidupan  dan  tempat mencari  nafkah.  Setiap  orang  tentu  memerlukan  tanah,  luas  tanah yang  dapat  dikuasai  oleh  manusia  terbatas  sekali.  Selain  tanah, bagunan  juga  merupakan  benda  yang  penting  bagi  manusia. Bangunan yang berbentuk rumah tinggal memberikan manfaat bagi pemiliknya serta tempat beraktifitas. 1
Sebelum berlakunya Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA), hukum  atas  tanah  di  Indonesia  bersifat  dualisme,  artinya  selain diakui  berlakunya  hukum  tanah  adat  yang  bersumber  dari  hukum adat,  diakui  pula  peraturan  mengenai  tanah  yang  didasarkan  atas hukum barat. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960,  berakhirlah  masa  dualisme  hukum  tanah  Indonesia  menjadi suatu  unifikasi  hukum  tanah.  Hak  Milik  sebagai  suatu  lembaga hukum  dalam  hukum  tanah  telah  diatur  baik  dalam  hukum  tanah sebelum UUPA, maupun dalam UUPA. Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang haknya  (perseorangan,  sekelompok  orang  secara  bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu 2 .
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada pemegang  haknya  untuk  menggunakan  tanah  atau  mengambil
1 Darwin  Ginting,  ‘Reformasi  Hukum  Tanah  Dalam  Rangka  Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis’, Jurnal
Hukum Ius Quia Iustum, 18.1 (2011), 63–82 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art4>. 2 Indah  Sari,  ‘Hak-Hak  Atas  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)’,  Jurnal  Mitra Manajemen, 9.1 (2017), 15–33 <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
Shohib Muslim, dkk .  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...
manfaat  dari  tanah  yang  dihakinya.  Perkataan  menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan  bangunan  (non  pertanian),  sedangkan  perkataan mengambil  manfaat  mengandung  pengertian  bahwa  hak  atas  tanah itu  digunakan  untuk  kepentingan  bukan  mendirikan  bangunan, misalnya  untuk  kepentingan  pertanian,  perikanan,  peternakan,  dan perkebunan.  Dasar  hukum  pemberian  hak  atas  tanah  kepada perseorangan  atau  badan  hukum  dimuat  dalam  Pasal  4  ayat  (1) UUPA.  Untuk  memahami  Hak  Milik  yang  diatur  dalam  UUPA  maka akan  dijabarkan  ketentuan  mengenai  Hak  Milik  sebagaimana  Pasal 16  ayat  (1)  huruf  a  UUPA.  Secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  20 sampai  dengan  Pasal  27  UUPA.  Menurut  Pasal  50  ayat  (1) UUPAmenyatakan  bahwa,  “Ketentuan-ketentuan  lebih  lanjut mengenai Hak Milik diatur dengan undang-undang”. Undang-undang yang  dimaksud  sampai  sekarang  belum  terbentuk,  untuk  itu diberlakukanlah Pasal 56 UUPA. 3
Pengertian  Hak  Milik  menurut  Pasal  20  ayat  (1)  UUPA  yang menyatakan bahwa : ”Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dengan mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6”.  Berbeda  halnya  dengan  Hak Guna  Bangunan  yang  diperuntukkan  untuk  rumah  tinggal, perkantoran.  Pemegang  Hak  Guna  Bangunan  pada  prinsipnya  tidak begitu  berbeda  dengan  pemegang  Hak  Milik,  hanya  saja  pada  Hak Guna  Banguan  terbatas  pada  penggunaan  tanahnya.  Pemilik  Hak Guna Bangunan harus memperpanjang masa berlakunya. 4
Dalam  berbagai  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala BPN, Hak Guna Bangunan yang dipunyai oleh warganegara Indonesia untuk  rumah  tempat  tinggal,  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan di  dalamnya,  melalui  prosedur  yang  singkat  dan  murah,  dengan keputusan  yang  bersangkutan  secara  umum  diubah  atau  diberikan dengan  Hak  Milik 5 .  Adapun  pertimbangannya  adalah,  bahwa  sesuai dengan semangat dan ketentuan UUPA, Hak Milik yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya adalah hak atas tanah yang disediakan dan
3 Arivan  Amir,  ‘Pengalihan  Hak  Penguasan  Tanah  Menurut  UUPA  Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali’, Jurnal Repertorium, 8.1 (2019), 51–65.
4 Affiifi.  Mayssara  A.  Abo  Hassanin  Supervised,  ‘Hak-Hak  Atas  Tanah Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria’,  Paper  Knowledge  . Toward a Media History of Documents, 2014, 31–46.
5 Adwin  Tista,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Hak Milik  Atas  Tanah  Yang  Mengalami  Sengketa  Kepemilikan’,  Lambung  Mangkurat Law Journal, 4.2 (2019), 162 <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.121>.
oleh karenanya yang paling tepat bagi warganegara Indonesia, untuk keperluan pribadi dan keluarganya.
Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas hukum pertanahan dalam Fiqih Islam  dan  Hukum Positif di Indonesia, khususnya yang terkait  dengan  kepemilikan,  pemanfaatan,  dan  pendistribusian tanah.

## PEMBAHASAN Landasan Filosofi Kepemilikan Tanah
Dalam  Islam  tanah  dapat  dimiliki  dengan  cara  memagari (tahjir),  diberikan  secara  cuma-cuma  oleh khalifah  (iqta’),  bisa juga dengan  menghidupkan  tanah  mati  (Ihya’  al-Mawat),  bisa  dengan waris,  dan  dengan  cara  membeli.  Apabila  ada  tanah  kosong  yang tidak  ada  pemiliknya,  kemudian  ada  orang  yang  mengelola  dan memagari  tanah  tersebut  sampai  berproduksi  maka  pengelola tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik tanah tersebut 6 . Tanah tersebut  akan  menjadi  milik  dia  selamanya  jika  ia  terus  mengelola dan  tidak  membiarkannya  kosong.  Jika  di  kemudian  hari  ia membiarkan  tanah  tersebut  kosong  selama  tiga  tahun  maka kepemilikannya tersebut akan dicabut oleh negara.
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman  Allah  SWT  (artinya),”Dan  kepunyaan  Allah-lah  kerajaan langit  dan  bumi  dan  kepada  Allah-lah  kembali  (semua  makhluk).” (QS  An-Nuur  [24]  :  42).  Allah  SWT  juga  berfirman (artinya),”Kepunyaan-Nyalah  kerajaan  langit  dan  bumi,  Dia menghidupkan  dan  mematikan,  dan  Dia  Maha  Kuasa  atas  segala sesuatu.”  (QS  Al-Hadid  [57]  :  2). 7 Ayat-ayat  tersebut  menegaskan bahwa  pemilik  hakiki  dari  segala  sesuatu  (termasuk  tanah)  adalah Allah SWT semata. (Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-‘Ammah fil Islam, hal. 19).
Kemudian,  Allah  SWT  sebagai  pemilik  hakiki,  memberikan kuasa  (istikhlaf)  kepada  manusia  untuk  mengelola  milik  Allah  ini
6 Ahmad  Munif,  ‘Iḥyā’  Al-Mawāt  Dalam  Kerangka  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia’, Al-Ahkam, 18.1 (2018), 73 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347>.
7 R  I  Kementerian  Agama,  ‘Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya,  Jakarta:  PT’, Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
Shohib Muslim, dkk .  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...
sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT (artinya),”Dan nafkahkanlah  sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan kamu  menguasainya.”  (QS  Al-Hadid  [57]  :  7).  Menafsirkan  ayat  ini, Imam  Al-Qurthubi  berkata,  “Ayat  ini  adalah  dalil  bahwa  asal  usul kepemilikan  (ashlul  milki)  adalah  milik  Allah  SWT,  dan  bahwa manusia  tak  mempunyai  hak  kecuali  memanfaatkan  (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.” 8
Dengan  demikian,  Islam  telah  menjelaskan  dengan  gamblang filosofi  kepemilikan  tanah  dalam  Islam.  Intinya  ada  2  (dua)  poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah  SWT  sebagai  pemilik  hakiki  telah  memberikan  kuasa  kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.
Maka  dari  itu,  filosofi  ini  mengandung  implikasi  bahwa  tidak ada  satu  hukum  pun  yang  boleh  digunakan  untuk  mengatur persoalan  tanah,  kecuali  hukum-hukum  Allah  saja  (Syariah  Islam). (Abduh  &  Yahya,  Al-Milkiyah  fi  Al-Islam,  hal.  138).  Mengatur pertanahan  dengan  hukum  selain  hukum  Allah  telah  diharamkan oleh  Allah  sebagai  pemiliknya  yang  hakiki.  Firman  Allah  SWT (artinya),”Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18] : 26). 9
Cara-Cara Pemanfaatan dan Memperoleh Kepemilikan Tanah Menurut  Abdurrahman  Al-Maliki,  tanah dapat  dimiliki  dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir  (membuat  batas  pada  tanah  mati),  (6)  iqtha`  (pemberian negara kepada rakyat). 10
Mengenai  jual-beli,  waris,  dan  hibah  sudah  jelas.  Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati (al- mawat). Pengertian  tanah mati adalah tanah yang  tidak  ada  pemiliknya  dan tidak  dimanfaatkan  oleh  seorang  pun.  Menghidupkan  tanah  mati, artinya  memanfaatkan  tanah  itu,  misalnya  dengan  bercocok  tanam padanya,  menanaminya  dengan  pohon,  membangun  bangunan  di atasnya,  dan  sebagainya.  Sabda  Nabi  SAW,”Barangsiapa  yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. 11
8 Quraish Shihab, ‘Tafsīr Al-Miṣbāḥ’, in XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
9 Maisarah Leli, ‘Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam’, At- Tasyri’iy, 2.2 (2019), 1–16.
10 Rosmidah,  ‘Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia’,  Hukum  Agraria, 9.2 (2008), 63–77.
11 Triana  Rejekiningsih,  ‘Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanag  Pada  Negara Hukum Di Indonesia’, Jurnal Yustisia, 5.May (2016), 31–48.
Tahjir  artinya  membuat  batas  pada  suatu  tanah.  Nabi  SAW bersabda,”Barangsiapa  membuat  suatu  batas  pada  suatu  tanah (mati),  maka  tanah  itu  menjadi  miliknya.  Sedang  iqtha`,  artinya pemberian  tanah  milik  negara  kepada  rakyat.  Nabi  SAW  pada  saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq  dan  Umar  bin  Khaththab.  Nabi  SAW  juga  pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. 12
Syariah  Islam  mengharuskan  pemilik  tanah  pertanian  untuk mengolahnya  sehingga  tanahnya  produktif.  Negara  dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan  Khalifah  Umar  bin  Khathab  memberikan  bantuan  sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka.

## Hak kepemilikan tanah tinjauan hukum Positif
Adanya  kemajuan  ekonomi,  maka  makin  bertambah  banyak tanah  rakyat  yang  tersangkut  dalam  kegiatan  ekonomi  seperti  : tanah  dijadikan  obyek  dalam  jual  beli  hak  atas  tanah,  juga  tanah sebagai  jaminan  utang.  Karena  itu  makin  terasa  perlunya  jaminan kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  dalam  bidang  pertanahan. Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  maka  pasal  19  UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Dari  kegiatan pendaftaran  tersebut  maka  akan  mendapatkan  sertifikat  hak  atas tanah  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA.  Dalam  hukum  tanah  dikenal  2  (dua)  macam  sertifikat  yaitu sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan. 13
Tahun  1997  pemerintah  telah  mengatur  kebijaksanaan Pemberian  Hak  Milik  Untuk  Rumah  Sangat  Sederhana  dan  Rumah Sederhana melalui KMNA/KBPN No. 9 Tahun 1997 dan KMNA/KBPN No.  6  Tahun  1998  tentang  Pemberian  Hak  Milik  Untuk  Rumah
12 Mujahidin  Mujahidin,  ‘Konsep  Iqtha’  Pemberian  Tanah  Kepada Masyarakat  Dalam  Pemikiran  Ekonomi  Al-Mawardi  (Studi  Kitab  Al-Ahkam Alsultaniyyah)’,  Al-Amwal :  Journal  of  Islamic  Economic  Law,  2.1  (2017),  1–17 <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.535>.
13 Marulak  Pardede,  ‘Hak  Menguasai  Negara  Dalam  Jaminan  Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukkannya (State’s Right To Take Possesion  Legal  Certainty  On  Tittle  Over  Land  and  Land  Designation)’,  Jurnal Penelitian Hukum, 19.4 (2019), 405–20.

## Shohib Muslim, dkk
.  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...
Tinggal.  Adanya  keputusan  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi  para pemilik  tanah  beserta  rumah  tinggal  yang  berada  di  komplek perumahan yang dibangun oleh pengembang dan bagi warga negara Indonesia  yang  mempunyai  tanah  dengan  kepemilikan  Hak  Guna Bangunan  untuk  rumah  tinggal  mendapat  kemudahan  dalam memperoleh perubahan hak atas tanahnya menjadi Hak Milik 14 . Sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah dan  sertifikat  hak  tanggungan  adalah  tanda  bukti  adanya  hak tanggungan..  Sertifikat  menurut  PP  24/1997  adalah  surat  tanda bukti  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan.  Dalam undang-undang  No.  5  tahun  1960  yang  lazimnya  disebut  dengan UUPA dikenal hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan 15 . Hak  Milik  menurut  pasal  20  UUPA  adalah  hak  turun  temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA.. Hak Guna Usaha menurut pasal 28 UUPA, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29  guna  perusahaan  pertanian,  perikanan  atau  peternakan.  Hak Guna  Usaha  diberikan  atas  tanah  yang  luasnya  paling  sedikit  5  Ha, dengan  ketentuan  bahwa  jika  luasnya  25  Ha  atau  lebih  harus memakai  investasi  modal  yang  layak  dan  teknik  perusahaan  yang baik, sesuai. 16
Sebagai  target  dari  kegiatan  pembinaan  ini  adalah  warga masyarakat  khususnya  warga  masyarakat  Desa  Gunungjati Kecamatan  Jabung  Kabupaten  Malang  ini  mengetahui  dan memahami  pentingnya  kepemilikan  sertifikat  sebagai  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah,  dan  memberikan  upaya  penyadaran
14 Ponimin and Siti Rocmiatuan, ‘Tinjauanhukumislamterhadappembatasan Hakkepemilikan  Tanahdalampasal  17  Undang-  Undangnomor  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria’,  Jurnal Muamalah, 4.1 (2018), 1– 23.
15 Ananda Prawira Putra. Amoury Adi Sudiro, ‘”Kepastian Hukum Terhadap Hak  Atas  Pendaftaran  Tanah  Dan  Hak  Kepemilikan  Atas  Tanah  Yang  Telah  Di Daftarkan”’,  Jurnal  Magister  Hukum  Universitas  Al  Azhar  Indonesia,  Vol  V  No.1 (2020), 27.
16 Indra  Yudha  Koswara,  ‘Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Wujud  Kepastian Hukum  Dalam  Rangka  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (  Mea  )’,  Jurnal Hukum Positum, 1.1 (2016), 23–38.
huku  menhgenai  pentingnya  kepemilikan  sertifikat  sebagai  bukti penguasaan hak atas tanah sekaigus dalam upaya untuk membentuk ketertiban dalam masyarakat dan untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Hukum  pertanahan  dalam  Islam  dapat  didefinisikan  sebagai hukum-hukum  Islam  mengenai  tanah  dalam  kaitannya  dengan  hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi’) tanah. Dalam studi hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi.
Pada  umumnya  para  fuqaha  (ahli  hukum  Islam)  membahas hukum  pertanahan  ini  dalam  studi  mereka  mengenai  pengelolaan harta benda (al-amwal) oleh negara. Para fuqaha itu misalnya Imam Abu  Yusuf  (w.  193  H)  dengan  kitabnya  Al-Kharaj,  Imam  Yahya  bin Adam  (w.  203  H)  dengan  kitabnya  Al-Kharaj,  dan  Imam  Abu  Ubaid (w. 224 H) dengan kitabnya Al-Amwal. Sebagian ulama seperti Imam Al-Mawardi  (w.  450  H)  membahas  pertanahan  dalam  kitabnya  Al- Ahkam Al-Sulthaniyah yang membahas hukum tata negara menurut Islam. Demikian pula Imam Abu Ya’la (w. 457 H) dalam kitabnya Al- Ahkam Al-Sulthaniyah 17 .

## Kepemilikan Tanah dan Implikasinya Tinjauan Fiqih
Kepemilikan  (milkiyah,  ownership)  dalam  Syariah  Islam didefinisikan  sebagai  hak  yang  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  bagi manusia  untuk  memanfaatkan  suatu  benda.  (idznu  asy-Syari’  bi  al- intifa’ bil-‘ain).  (Al-Nabhani,  An-Nizham Al-Iqtishadi  fi  Al-Islam,  hal. 73).  Kepemilikan  tidaklah  lahir  dari  realitas  fisik  suatu  benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. 18
Syariah  Islam  telah  mengatur  persoalan  kepemilikan  tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan  tanah,  yaitu  :  (1)  zat  tanah  (raqabah  al-ardh),  dan  (2) manfaat  tanah  (manfaah  al-ardh),  yakni  penggunaan  tanah  untuk pertanian dan sebagainya. Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) macam
17 Iffatin  Nur,  ‘Kajian  Kritis  Hukum  Pertanahan  Dalam  Perspektif  Fikih’,
Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2.1 (2014) <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.147-177>. 18 Yanto Sufriadi, ‘Konsep  Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum  Adat Dan
Hukum  Islam’,  Syiar  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  19.1  (2021),  1–24 <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>.
Shohib Muslim, dkk .  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...
tanah yaitu : (1) tanah usyriah (al-ardhu al-‘usyriyah), dan  (2) tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah). 19
Tanah  Usyriah  adalah  tanah  yang  penduduknya  masuk  Islam secara  damai  tanpa  peperangan,  contohnya  Madinah  Munawwarah dan Indonesia. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat).
Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr (yaitu zakat pertanian) sebesar sepersepuluh (10 %) jika  diairi  dengan  air  hujan  (tadah  hujan).  Jika  diairi  dengan  irigasi buatan  zakatnya  5  %.  Jika  tanah  pertanian  ini  tidak  ditanami,  tak terkena  kewajiban  zakatnya.  Sabda  Nabi  SAW,”Pada  tanah  yang diairi  sungai  dan  hujan  zakatnya  sepersepuluh,  pada  tanah  yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh.
Tanah  Kharajiyah  adalah  tanah  yang  dikuasai  kaum  muslimin melalui peperangan (al-harb), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali  Jazirah  Arab,  atau  tanah  yang  dikuasai  melalui  perdamaian (al-shulhu), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. Tanah kharajiyah ini  zatnya  (raqabah)  adalah  milik  seluruh  kaum  muslimin,  di  mana negara  melalui  Baitul  Mal  bertindak  mewakili  kaum  muslimin. Ringkasnya,  tanah  kharajiyah  ini  zatnya  adalah  milik  negara.  Jadi tanah  kharajiyah  zatnya  bukan  milik  individu  seperti  tanah kharajiyah.  Namun  manfaatnya  adalah  milik  individu.  Meski  tanah tanah  kharajiyah  dapat  diperjualbelikan,  dihibahkan,  dan diwariskan, namun berbeda dengan tanah usyriyah, tanah kharajiyah tidak  boleh  diwakafkan,  sebab  zatnya  milik  negara.  Sedang  tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu 20 . Tanah  kharajiyah  ini  jika  berbentuk  tanah  pertanian  akan terkena  kewajiban  kharaj  (pajak  tanah,  land  tax),  yaitu  pungutan yang  diambil  negara  setahun  sekali  dari  tanah  pertanian  yang besarnya  diperkirakan  sesuai  dengan  kondisi  tanahnya.  Baik ditanami atau tidak, kharaj tetap dipungut.

## Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Pertanian
Syariat  Islam  menetapkan  bahwa  hak  kepemilikan  tanah pertanian  akan  hilang  jika  tanah  itu  ditelantarkan  tiga  tahun berturut-turut.  Negara  akan  menarik  tanah  itu  dan  memberikan kepada  orang  lain  yang  mampu  mengolahnya.  Umar  bin  Khaththab
19 Radinal Abraham, ‘Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam’, Lex Privatum, 5.1 (2017), 48–55.
20 Fadhli Hudaya, ‘Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Ekonomi Islam, Usaha Mengurangi Angka Kemiskinan Di Indonesia’, Majalah Nerwaca, 2, 43–55.
pernah  berkata,”Orang  yang  membuat  batas  pada  tanah  (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun  melaksanakan  ketentuan  ini  dengan  menarik  tanah  pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’ Sahabat
(kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. 21 Pencabutan  hak  milik  ini  tidak  terbatas  pada  tanah  mati
(mawat)  yang  dimiliki  dengan  cara  tahjir  (pembuatan  batas)  saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain tas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah,  dan  lain-lain.  Sebab  yang  menjadi  alasan  hukum  (illat,  ratio legis)  dari  pencabutan  hak  milik  bukanlah  cara-cara  memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (ta’thil al-ardh). 22

## Larangan Menyewakan Lahan Pertanian
Lahan pertanian tidak boleh disewakan, baik tanah kharajiyah maupun  tanah  usyriyah,  baik  sewa  itu  dibayar  dalam  bentuk  hasil pertaniannya  maupun  dalam  bentuk  lainnya  (misalnya  uang). Rasulullah SAW bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian),  hendaklah  ia  mengolahnya,  atau  memberikan  kepada saudaranya,  jika  ia  enggan  [memberikan]  maka  tahanlah  tanahnya itu.”  Dalam  hadis  sahih  riwayat  Muslim,  Rasulullah  SAW  telah melarang mengambil upah sewa (ajrun) atau bagi hasil (hazhun) dari tanah.  Hadis-hadis  ini  dengan  jelas  melarang  penyewaan  lahan pertanian (ijaratul ardh). 23
Sebagian  ulama  membolehkan  penyewaan  lahan  pertanian dengan  sistem  bagi  hasil,  yang  disebut  muzara’ah.  Dengan  dalil bahwa  Rasulullah  SAW  telah  bermuamalah  dengan  penduduk Khaibar  dengan  sistem  bagi  hasil,  yakni  setengah  hasilnya  untuk Rasulullah SAW dan setengah hasilnya untuk penduduk Khaibar.
Dalil  ini  kurang  kuat,  karena  tanah  Khaibar  bukanlah  tanah pertanian  yang  kosong,  melainkan  tanah  berpohon.  Jadi  muamalah
21 Rofi  Wahanisa,  ‘Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Benda  Yang  Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8.3 (2019), 443 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>.
22 I  Komang  Darman,  ‘Mekanisme  Pembebasan  Dan  Pencabutan  Hak  Atas Tanah’, Belom Bahadat, 8.2 (2019), 1–14 <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202>.
23 Lolyta, ‘Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah’, Hukum Islam, XIV.1 (2014), 125–36.

## Shohib Muslim, dkk
.  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...
yang  dilakukan  Nabi  SAW  adalah  bagi  hasil  merawat  pohon  yang sudah ada, yang disebut musaqat, bukan bagi hasil dari tanah kosong yang kemudian baru ditanami (muzara’ah). Tanah Khaibar sebagian besar adalah tanah berpohon, hanya sebagian kecil saja yang kosong yang dapat ditanami 24 .
Larangan ini khusus untuk menyewakan lahan pertanian untuk ditanami.  Adapun  menyewakan  tanah  bukan  untuk  ditanami,  misal untuk dibuat kandang peternakan, kolam ikan, tempat penyimpanan (gudang),  untuk  menjemur  padi,  dan  sebagainya,  hukumnya  boleh- boleh saja sebab tidak ada larangan Syariah dalam masalah ini.

## Kesimpulan
Berdasar hasil analisis maka bisa disimpulkan: pertama, dalam UUPA No. 5/1960 dijelaskan bahwa Penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara.  Atas  dasar  hak  menguasai  pada  tanah  hak  milik  dapat diberikan/dikuasai  oleh  perorangan  (orang-orang)  dan  badan hukum  yang  mempunyai  wewenang  untuk  menggunakan  tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya. Peralihan/pemindahan hak atas  tanah  milik  sebagai  perbuatan  hukum  seperti  jual  beli-hibah, tukar-menukar,  pemisahan  dan  lainnya  diatur  sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan terkait/berlaku dalam peristiwa/transaksi  hukum  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peralihan hak  milik  atas  tanah  berkewajiban  untuk  mendaftarkan  peralihan hak  atas  tanah  milik  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  terhadap kepemilikan tanah milik dengan perubahan nama pemegang hak atas tanah  dalam  sertifika.  Kedua,  dalam  perspektif  fikih,  tanah  bersifat terbatas  dan  tidak  dapat  dikembangkan  seperti  faktor  produksi lainnya,  maka  regulasi  tentangnya  perlu  diatur  secara  khusus. Pengaturan soal kepemilikan dan hak-hak lain atas tanah, seperti hak pakai, hak guna bangunan dan sebagainya), menjadi sangat penting. Pemilikan tanah dalam Islam tidak mengenal istilah zamindari atau sistem  tuan  tanah  atau  feodalisme.  Karena,  pertama  sistem pemilikan  atau  penguasaan  tanah  zamindari  bertentangan  dengan prinsip  distribusi  kekayaan  yang  adil.  Kedua,  sistem  zamindari merintangi  pemanfaatan  tanah yang  tepat,  karena  tanah yang  tidak terpakai merupakan hal yang mubadzir.
24 Sirly  Deska Yana Putri,  ‘Implementasi Ijarah  ( Sewa Dalam Islam ) Pada Lahan  Pertanian  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Petani  Padi  Di’,  Jurnal  Al- Muqayyad, 3.1 (2020), 90–105.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham,  Radinal,  ‘Kajian  Yuridis  Peralihan  Hak  Milik  Atas  Tanah Dalam  Perspektif  Hukum  Islam’,  Lex  Privatum,  5.1  (2017),  48– 55
Amir,  Arivan,  ‘Pengalihan  Hak  Penguasan  Tanah  Menurut  UUPA Dalam  Rangka  Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali’,  Jurnal Repertorium, 8.1 (2019), 51–65
Amoury  Adi  Sudiro,  Ananda  Prawira  Putra.,  ‘”Kepastian  Hukum Terhadap  Hak  Atas  Pendaftaran  Tanah  Dan  Hak  Kepemilikan Atas  Tanah  Yang  Telah  Di  Daftarkan”’,  Jurnal  Magister  Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Vol V No.1 (2020), 27
Darman,  I  Komang,  ‘Mekanisme  Pembebasan  Dan  Pencabutan  Hak Atas Tanah’, Belom Bahadat, 8.2 (2019), 1–14 <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202> Ginting,  Darwin,  ‘Reformasi  Hukum  Tanah  Dalam  Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam  Bidang  Agrobisnis’,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  18.1 (2011), 63–82 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art4>
Hudaya,  Fadhli,  ‘Konsep  Kepemilikan  Tanah  Dalam  Ekonomi  Islam, Usaha  Mengurangi  Angka  Kemiskinan  Di  Indonesia’,  Majalah Nerwaca, 2, 43–55
Kementerian Agama, R I, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Jakarta: PT’,

## Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
Koswara,  Indra  Yudha,  ‘PENDAFTARAN  TANAH  SEBAGAI  WUJUD
KEPASTIAN HUKUM DALAM

## RANGKA MENGHADAPI
MASYARAKAT  EKONOMI  ASEAN  (  MEA  )’,  Jurnal  Hukum Positum, 1.1 (2016), 23–38
Leli,  Maisarah,  ‘Konsep  Harta  Dan  Kepemilikan  Dalam  Perspektif Islam’, At-Tasyri’iy, 2.2 (2019), 1–16
Lolyta, ‘Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah’, Hukum Islam, XIV.1 (2014), 125–36

## Shohib Muslim, dkk
.  Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih...
Mayssara  A.  Abo  Hassanin  Supervised,  Affiifi.,  ‘Hak-Hak  Atas  Tanah Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria’, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2014,
31–46
Mujahidin,  Mujahidin,  ‘Konsep  Iqtha’  Pemberian  Tanah  Kepada
Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam  Alsultaniyyah)’,  Al-Amwal :  Journal  of  Islamic Economic Law, 2.1 (2017), 1–17 <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.535> Munif, Ahmad, ‘Iḥyā’ Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia’, Al-Ahkam, 18.1 (2018), 73 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347> Nur, Iffatin, ‘Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2.1 (2014) <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.147-177> Pardede, Marulak, ‘Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian
Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Peruntukkannya (State’s Right To Take Possesion Legal Certainty On Tittle Over Land  and  Land  Designation)’,  Jurnal  Penelitian  Hukum,  19.4 (2019), 405–20 Ponimin, and Siti Rocmiatuan, ‘TINJAUANHUKUMISLAMTERHADAPPEMBATASAN HAKKEPEMILIKAN TANAHDALAMPASAL 17 UNDANG- UNDANGNOMOR  5  TAHUN  1960  TENTANG  PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA’, Jurnal Muamalah, 4.1 (2018), 1–23
Putri,  Sirly  Deska  Yana,  ‘Implementasi  Ijarah  (  Sewa  Dalam  Islam  )
Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani
Padi Di’, Jurnal Al-Muqayyad, 3.1 (2020), 90–105
Rejekiningsih,  Triana,  ‘Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanag  Pada Negara Hukum Di Indonesia’, Jurnal Yustisia, 5.May (2016), 31– 48
Rosmidah,  ‘Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia’,  Hukum Agraria, 9.2 (2008), 63–77
Sari,  Indah,  ‘Hak-Hak  Atas  Tanah  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan
Di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)’, Jurnal Mitra Manajemen, 9.1 (2017), 15–33
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/a

## rticle/view/492>
Shihab,  Quraish,  ‘Tafsīr  Al-Miṣbāḥ’,  in  XIV  (Jakarta:  Lentera  Hati, 2001)
Sufriadi, Yanto, ‘Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan  Hukum  Islam’,  Syiar  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  19.1 (2021), 1–24 <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>
Tista,  Adwin,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Mengalami  Sengketa  Kepemilikan’, Lambung  Mangkurat  Law  Journal,  4.2  (2019),  162 <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.121>
Wahanisa,  Rofi,  ‘Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Benda  Yang  Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8.3 (2019), 443 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>