Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM MODAL KETIKA MENGALAMI KEBANGKRUTAN DALAM FINTECH  MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KUANGAN NO.77/PJOK.01/2016
Desi Safitri, Abdul Mujib Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : desisyftr220@gmail.com, Abdulmujibamr723@gmail.com

## Abstrak
Perusahaan  fintech    syariah  yang    berkembang  pesat  di  Indonesia    menawarkan  banyak kemudahan bagi penggunanya, tetapi juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu  potensi    bahaya    adalah  kegagalan.  Perkembangan  fintech  lending    syariah  terus menggeliat    yang  menyasar  masyarakat  Muslim.  Akan  tetapi,  penyelenggaraan  fintech lending  syariah    di  Indonesia    masih  berkiblat    kepada  peraturan  fintech  konvensional sehingga  berpotensi  terjadi  penyimpangan    dalam  hal    kepatuhan  syariah  (sharia compliance)  dan  dapat  memberikan  celah bagi penyelenggara untuk  melakukan  berbagai penyimpangan  yang    merugikan  pengguna  layanan.  Penelitian  ini  bertujuan    untuk mendeskripsikan    penyelesaian  terhadap  risiko  gagal  bayar  oleh  peminjam    pada  modal fintech  syariah dan perlindungan hukum bagi peminjam modal  ketika usahanya mengalami kebangkrutan.
Kata Kunci :   Fintech Syariah, Risiko gagal bayar, Perlindungan hukum

## Abstract
Islamic fintech companies that are growing rapidly in Indonesia offer many  conveniences for  their  users,  but  they  also  come  with  risks  that  need  to  be  considered.  One  potential danger is failure. The development of sharia fintech lending continues to grow, targeting the Muslim community. However, the implementation of sharia fintech lending in Indonesia is  still  oriented  towards  conventional  fintech  regulations  so  that  there  are  potential deviations in terms of sharia compliance and can provide a gap for organizers to commit various irregularities that harm service users. This study aims to describe the resolution of the risk of default by borrowers on sharia fintech capital and legal protection for capital borrowers when their business goes bankrupt.
Keywords:  Sharia Fintech, Risk of default, Legal protection

## A. Pendahuluan
Financial technology ( Fintech ) Syariah  adalah yang berdasarkan pada etos dan nilai syariah. Hal ini membuat fintech syariah mampu bersaing dengan jasa keuangan lainnya  diseluruh  dunia.  Kelebihan  yang  paling  utama  dari  fintech  syariah  adalah transparansi, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaannya.
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
Perkembangan  fintech  syariah  saat  ini  memberikan  peluang  yang  sangat  besar untuk kemajuan inklusivitas keuangan pada  negara berkembang. Untuk memastikan perkembangan fintech syariah memiliki keberlanjutan hingga waktu yang  lebih lama, pemanfaatan  fintech  syariah  juga  harus  diadopsi  dan  di  implementasikan  oleh lembaga  keuangan  syariah.  Fintech  syariah  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  tidak hanya  oleh  komunitas  Muslim,  namun  juga  non-Muslim  diseluruh  dunia.  Selain untuk  meluaskan  ekspansi  fintech  syariah,  hal  ini  juga  dapat  menjadi  sarana  dalam memperkenalkan  sistem  keuangan  syariah  yang  lebih  baik  daripada  keuangan konvensional  yang diterapkan saat ini diberbagai belahan dunia.
Financial technology (fintech) syariah merupakan inovasi yang dilakukan oleh penyedia layanan intermediasi keuangan yang mengkombinasikan transaksi-transaksi keuangan  melalui  optimalisasi  fungsi  teknologi  informasi  dengan  akad-akad  yang menggunakan  skema transaksi syariah (Nafiah & Faih, 2019).
Transaksi-transaksi  yang dilakukan  oleh operator  fintech  syariah  secara  umum juga  digunakan dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Namun demikian,  terdapat  hubungan  hukum  yang  berbeda  dengan  yang  dilakukan  oleh perbankan  syariah  dimana,  bank  syariah  menjadi     subyek  hukum  yang  secara langsung  berhadapan  dengan  nasabah.  Sementara  operator  fintech  syariah,  tidak secara  langsung  sebagai  subyek  hukum  yang  berhadapan  dengan  nasabah,  namun sebagai  perantara  yang  menyediakan  marketplace  antara      investor  dengan  mitra usahanya.
Peer to peer lending Syariah merupakan suatu layanan fintech yang ditawarkan dalam  jasa  keuangan  dengan  tujuan  untuk  menghubungkan  antara  pemberi  dan penerima dana berdasarkan prinsip syariah. Transaksi fintech syariah artinya prinsip- prinsip berbisnis juga harus berdasarkan syariah. Dengan demikian, transaksi antara keduanya harus melibatkan penetapan akad syariah dengan sistem elektronik.(Jurnal Ilmu Sosial,2018)
Berdasarkan keadaan ini,  tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara fintech syariah menangani risiko gagal bayar peminjam dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada peminjam modal ketika mereka bangkrut di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yuridis  normatif  ini  menginstrumentasikan  pendekatan  perundang- undangan  (strategi  statute)  dan  pendekatan  konseptual.  Penelitian  ini menggunakan data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara-cara untuk menangani
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
risiko  gagal  bayar  peminjam  fintech  syariah  dan  upaya  perlindungan  hukum  untuk peminjam modal yang bangkrut.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelesaian Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah
Dengan  pertumbuhan  fintech  syariah  di  Indonesia,  penting  untuk  mengetahui bagaimana pengaturan risiko yang diterapkan di dalamnya, termasuk langkah-langkah yang  dapat  diambil  jika  risiko  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  fintech syariah  masih  sangat  baru  dan  tidak  ada  regulasi  yang  mengaturnya.  Diharapkan bahwa  manajemen  risiko  akan  membantu  para  pihak,  yaitu  penyedia  dana  dan peminjam  dana,  mengetahui  tentang  kemungkinan  yang  mungkin  terjadi  di  masa depan  dan mengantisipasi langkah-langkah  untuk  mengurangi  risiko  yang  mungkin terjadi, salah satunya adalah risiko peminjam yang tidak dapat membayar.
Setiap  layanan  keuangan  harus  melakukan  penilaian  manajemen  risiko  untuk mengetahui  seberapa  hati-hati  sebuah  perusahaan.  Dengan  menerapkan  manajemen risiko yang lebih baik, perusahaan lebih baik mengelola risiko yang mungkin terjadi. Dengan  menerapkan  manajemen  risiko,  perusahaan  telah  merencanakan  apa  yang akan dilakukan ketika risiko tersebut benar-benar terjadi.
Secara umum, fintech syariah menggunakan manajemen risiko sebagai langkah pertama. Perusahaan fintech harus menjelaskan risiko yang mungkin terjadi, seperti masalah  kerahasiaan  data  pengguna  dan  bagaimana  menangani  risiko  gagal  bayar. Kedua, perusahaan fintech harus menyediakan alat dan mekanisme untuk menangani perselisihan  atau  dispute,  misalnya  dengan  membuat  menu  khusus  di  aplikasi  atau situs web mereka.
Bisnis fintech tentu memiliki kebijakan manajemen risiko yang berbeda. Pada saat ini, semua  aplikasi  atau  situs  web  perusahaan  fintech  syariah  tidak  memiliki  alat  atau mekanisme untuk menangani perselisihan atau perselisihan. Rata-rata hanya berbicara tentang  produk  yang  ditawarkan,  seberapa  cepat  proses  pinjaman  berlangsung,  dan berapa  besar  bunga  atau  hasil  yang  akan  dibayarkan  kepada  peminjam.  Selain  itu, perusahaan fintech tidak melakukan apa-apa untuk meminimalkan risiko kepada calon peminjamnya dengan menggunakan indikator historis keuangan, sosial, dan religius.
Ada banyak risiko yang mungkin terjadi dalam layanan keuangan digital, salah satunya  adalah  risiko  gagal  bayar.  Ini  terjadi  ketika  peminjam  dalam  jangka  waktu tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan  perjanjian.  Kebijakan  seperti  POJK  No.  77  Tahun  2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomasi dan POJK No.13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan adalah beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi perusahaan fintech.
Berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) terdapat langkah- langkah yang dapat dilakukan baik oleh peminjam maupun pemberi pinjaman apabila terjadi kemungkinan gagal bayar. Sebelum  benar-benar terjadi risiko gagal tersebut apabila  peminjam  merasa  tidak  dapat  mengembalikan  pinjaman  maka  ia  harus
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
memberikan  klarifikasi  kepada  perusahaan  fintech  terkait  alasan  tidak  dapat melakukan pengembalian pinjaman tersebut serta komitmen mengenai jangka waktu pengembalian  dengan  pasti,  hal  ini  dapat  dilakukan  selama tidak  menyimpang  dari perjanjian awal. Sementara itu pemberi pinjaman juga berhak melakukan klarifikasi kepada  perusahaan  fintech  terkait  status  pinjaman  yang  telah  diberikan,  namun pemberi pinjaman juga harus menyadari bahwa risiko gagal bayar ini bisa saja terjadi dan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman itu sendiri. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menyatakan  bahwa  ketika  peminjam  sudah mencapai batas waktu (jatuh tempo) sesuai dengan perjanjian  yang telah  disepakati namun  belum  melunasi  pinjamannya  maka  diperbolehkan  bagi  perusahaan  fintech untuk melakukan penagihan kepada peminjam melalui Debt Collecttor (DC) setelah upaya penagihan melalui telepon tidak ada tanggapan. Upaya penagihan hanya boleh dilakukan sampai batas maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah waktu jatuh tempo tersebut.  Sehingga  apabila  setelah  90  hari  penagihan  peminjam  tidak  melunasi pinjamnnya   maka    Debt    Collector    (DC)    sudah    tidak    boleh    melakukan    upaya penagihan.  Peminjam  yang  tidak  melunasi  pinjamannya  setelah  upaya  penagihan yang  dilakukan  oleh  perusahaan  fintech  selama  waktu  90  hari  tersebut,  maka peminjam  tersebut  akan  masuk  dalam  black  list  (daftar  hitam)  dalam  pusat  data fintech lending (pusdafil). Dengan masuknya data peminjam yang mengalami gagal bayar ini ke dalam pusdafil maka peminjam tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi baik  di  perusahaan  fintech  lain  maupun  perbankan.  Peminjam  tersebut  juga  akan dikenakan denda, dengan ketentuan denda maksimal 100%.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bersedia  memfasilitasi  penyelesaian  perkara yang  terjadi  antara  pemberi  pinjaman  dengan  peminjam  tanpa  melalui  pengadilan melainkan dengan menggunakan mekanisme win-win solution sehingga tercapai titik tengah  yang  diharapkan  adil  bagi  para  pihak.  Apabila  terjadi  permasalahan  seperti gagal  bayar  oleh  peminjam  ,  pemberi  pinjaman  diperbolehkan  untuk  melakukan gugatan  wanprestasi  atau  penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan  negeri  dengan catatan  bahwa  ketika  perkara  sudah  diselesaikan  melalui  pengadilan  maka  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  sudah  tidak  berwenang  lagi  untuk  ikut  campur  dalam penyelesaian perkara tersebut.

## 2. Perlindungan   Hukum   Peminjam   Modal   Ketika   Usahanya   Mengalami Kebangkrutan
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan  peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  hak-hak  tersebut  .  (Philipus  M. Hadjon. et.all, 2002)
Meurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu   dengan   menyerasikan   hubungan   nilai-nilai   atau   kaidah-kaidah   yang
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar, 2004)
Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  industri  fintech  P2P  Lending Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  fintech  merupakan  isu  utama  dalam pengembangan  bisnis  fintech  yang  diatur  dan  di  awasi  oleh  OJK.  Perlindungan hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan   hukum,   yakni   keadilan,   kemanfaatan   dan   kepastian   hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun  dalam bentuk  yang bersifat  represif,  baik  yang secara tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
Jenis  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen,  dalam  hal  ini pengguna  layanan,  merupakan  komponen  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam kegiatan  bisnis.  Dari  sudut  pandang  konsumen,  seringkali  mereka  baru  menyadari kejahatan  tersebut  setelah  terjadi  pada  mereka  sendiri.  Literasi  yang  rendah  dan ekspektasi  yang  tinggi  dari  konsumen  adalah  penyebab  utama  fenomena  ini. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754-1767  KUHPerdata,  hubungan  hukum  para pihak  dalam  pinjam  meminjam  uang  konvensional  terjadi  secara  langsung,  dengan muatan  norma-norma  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  serta  besaran  bunga  pinjaman dan bunga yang diperjanjikan. Pasal 1754 KUHPerdata mendefinisikan,
"Pinjam  meminjam  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  terakhir  ini akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  jenis  dan  mutu  yang  sama pula ”.
Ketentuan norma hukum di atas merupakan standar umum tanpa membedakan cara mereka berfungsi. Pinjam meminjam digital dan konvensional harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sebaliknya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi orang dari ancaman kriminal dan tindakan buruk dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum adalah keharusan yang tak bisa dielakkan dalam setiap aktivitas bisnis. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak dan untuk menyempurnakan peraturan fintech syariah yang disebutkan di atas, beberapa hal harus diperhatikan:
1) Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan fintech syariah Mengingat pangsa pasar dan potensi pertumbuhan, fintech syariah merupakan keniscayaan karena akan memberikan tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional.  Meskipun  demikian,  untuk menjalankan entitas bisnis, tentunya diperlukan regulasi yang ketat. Regulasi ini berfungsi  sebagai  payung  hukum  yang  kuat.  Regulasi  yang  ajeg  dimaksud adalah peraturan yang memenuhi unsur-unsur asas hukum, seperti lex scripta,
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
lex  certa,  dan  lex  stricta.  (Gde  Yasanegara,  2016).  Selain  itu,  elemen-elemen harus  diatur  secara  keseluruhan  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  operasi perusahaan.  Selain  itu,  pengawasan  yang  optimal  harus  disertakan  dengan pengaturan yang baik. Dalam kapasitas mereka sebagai asosiasi pelaku usaha, AFPI dan  AFSI harus meningkatkan kapasitas Komisi Etik untuk mengawasi dan menerapkan pedoman perilaku anggota (kode perilaku) untuk melindungi konsumen  dan  masyarakat  umum.  Membuat  batas  bunga,  denda,  dan  biaya pinjaman,  dan  mencegah  konsumen  menyalahgunakan  data  pribadi  mereka. Selain  itu,  kode  etik  menegaskan  komitmen  pelaku  usaha  untuk  memastikan standar  praktik  bisnis  yang  bertanggung  jawab  digunakan  untuk  melindungi konsumen. (Raden Ani Eko Wahyuni, 2019)
2)   Mitigasi risiko POJK 77/2016 mengatur mitigasi risiko, kerahasiaan data, rekam jejak audit, dan  sistem  pengamanan  untuk  menjaga  kepentingan  semua  pihak  (Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016, Pasal 21–28). Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan   pertukaran  data dengan penyelenggara layanan pendukung  berbasis  teknologi  informasi  dalam  rangka  peningkatan  kualitas layanan.  Mitigasi  risiko  diharapkan  dapat   menghasilkan   inovasi  keuangan digital  yang  bertanggung  jawab,  aman,  mengedepankan  perlindungan konsumen  dan  memiliki  risiko  yang  terkelola  dengan  baik.  Upaya  tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan   Regulatory Sandbox secara efektif dan berkelanjutan, untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.
3)   Koordinasi pemangku kepentingan (stakeholder) Lembaga  fintech  secara  teknis  harus  bekerja  sama  dengan  Kementerian Informasi  dan  Teknologi  Informasi  (Kominfo).  Selain  itu,  lembaga  fintech harus bekerja sama dengan regulator terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  dan  Kementerian  Koperasi  dalam  hal  regulasi.  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank  Indonesia  (BI),  dan  Otoritas  Pengawas Perdagangan  Berjangka  adalah  regulator  yang  sangat  penting  untuk  proses bisnis.
4)   Mekanisme penyelesaian sengketa Kemungkinan  besar  akan  terjadi  sengketa  yang  melibatkan  transaksi  besar, badan penyelesaian sengketa diperlukan. Konflikt ekonomi harus diselesaikan secepat mungkin. Mengatasi ketidaksepakatan ekonomi jangka panjang dapat menghentikan  pertumbuhan  ekonomi,  produktivitas,  krisis,  dan  tingkat kesejahteraan, yang berdampak negatif pada masyarakat konsumen. Konflik biasanya diselesaikan melalui proses hukum, terutama dalam ekonomi syariah. Inkuisisi  adalah  peradilan  Syariah  yang  dapat  menangani  perselisihan ekonomi.  Setelah  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  yang  merupakan
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
perubahan  pertama  dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Inkuisisi,  kewenangan  inkuisisi  diperluas.  Proses  Islam  seperti  perkawinan, perceraian, rujuk, dan warisan dilindungi oleh undang-undang.
5)   Perlindungan data pribadi pengguna layanan Ketentuan  peraturan  perlindungan  data  pribadi  dalam  transaksi  pinjaman online  bisa  ditemukan  dalam  POJK  No.  77  Tahun  2016  yang  menyatakan bahwa  bahwa  penyelenggara  wajib  “menjaga  kerahasiaan,  keutuhan,  dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak  data  diperoleh  hingga  data  tersebut  dimusnahkan.  Artinya  pemberi pinjaman berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam mulai dari proses perjanjian pinjaman sampai dengan berakhirnya perjanjian.
6)   Edukasi hukum bagi masyarakat.
Prinsip-prinsip  umum  perlindungan  konsumen  harus  diajarkan.  Ini  berarti meningkatkan  kesadaran  pelaku  ekonomi  tentang  pentingnya  perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen tentang kemampuan dan  kemandirian  mereka  untuk  melindungi  diri  sendiri.  Tingginya  jumlah pelanggan  yang  menjadi  korban  lending  P2P  ilegal  menunjukkan  betapa rendahnya kesadaran masyarakat akan undang-undang dan praktik bisnis yang baik.  Perhatian  pihak  berwenang  untuk  meningkatkan  sosialisasi  dan pengawasan juga diperlukan. Fintech syariah dapat membahayakan stabilitas ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan  finansial  yang  terjadi  pada  fintech  konvensional  juga  akan  terjadi pada  fintech  syariah,  terutama  karena  belum  ada  regulasi  yang  kuat  untuk fintech  syariah  di  Indonesia.  Selain  itu,  tidak  ditemukan  prosedur  fintech syariah yang membutuhkan kepatuhan syariah (sharia compliance).

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Pengendalian  risiko  adalah  kunci  keberhasilan  perusahaan  fintech.  Perusahaan yang  memiliki  manajemen  risiko  yang  baik  juga  dinilai  telah  siap  untuk menangani  dan  menangani  risiko.  Saat  ini,  semua  perusahaan  fintech  memiliki kebijakan  manajemen  risiko  dan  mitigasi  risiko.  Namun,  tidak  ada  tools  atau prosedur  yang  tersedia  jika  terjadi  dispute  atau  perselisihan  dalam aplikasi  atau website mereka. Dari segi hukum, bisnis fintech syariah memiliki payung hukum yang  cukup  untuk  dijadikan  dasar  untuk  penyelenggaraan  fintech  syariah. Beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016, dan Fatwa DSN-MUI No. 117  Tahun  2018,  mengatur  aspek  syariah  dari  bisnis  fintech  syariah.  Namun, POJK  No.  77  Tahun  2016,  yang  berfokus  pada  fintech  tradisional,  berpotensi menyebabkan  perusahaan  penyelenggara  menyimpang  dari  kepatuhan  syariah (shariah  compliance),  sementara  Fatwa  DSN-MUI  belum  cukup  kuat  secara
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436
hukum.  Ini  menimbulkan  masalah  tambahan  terkait  perlindungan  hukum  bagi konsumen Muslim.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  penulis  menyarankan  perlu  dibuat  kebijakan terkait  penyelesaian  gagal  bayar  oleh  peminjam  baik  kebijakan  dari  perusahaan fintech  itu  sendiri  atau  melalui  aturan-aturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Tujuannya adalah agar peminjam maupun pemberi pinjaman sama-sama tidak ada yang  dirugikan  karena  yang  terjadi  saat  ini  ketika  peminjam  mengalami  gagal bayar  maka  peminjam  dan  pemberi  pinjaman  keduanya  sama-sama  dirugikan. Peminjam  masuk  dalam  blacklist  sehingga  tidak  bisa  melakukan  pinjaman  di semua perusahaan fintech legal hingga lembaga perbankan, sementara itu pemberi pinjaman juga dirugikan karena tidak memperoleh pelunasan pinjaman.
Volume 5 Nomor 3 April 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 428-436

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Safira  Aulia  Amirullah.  2020.  Fintech  Syariah  Teori  dan  Terapan.  Surabaya  : Scopindo Media Pustaka.

## Jurnal
Adi  Nur  Rohman  (2023).  Urgensi  Pengaturan  Fintech  Lending  Syariah  Di  Indonesia:
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.20 hal 16-27
Berlian  Ramadhany  Ayuningtyas  (2020).  Analisis  Risiko  Gagal     Bayar  Oleh Peminjam Pada Fintech Syarah. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol.4 No.1, hal.88
Nur  hidayatul  Fithri,  Budi  Endarto,  Mochammad  Suhadi  (2022).  Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. Jurnal Wijaya Putra Law Riview, Vol.1 No.1
Rusmini,  Juniar  Hartika  Sari,  Hunaini  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Fintech Peer to Peer Landing Dalam Kaitannya Pelanggaran Privasi.  Vol.15 Siti  Nasikhatudinni  (2021).  Perlindungan  Hukum  Pidana  Terhadap  Nasabah  Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( Fintech) Peer To Peer Lending. Vol.6, hal 437-48

## Fatwa dan Peraturan Perundang-undangan
Fatwa    DSN    MUI    Nomor    :    117//DSN-MUI/II/2018    tentang    Layanan    Pembiayaan Teknologi Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi