Januari 2020

## PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PELEPASAN TANAH WAKAF, TANAH DESA, DAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH UNTUK BANDARA BARU DI YOGYAKARTA
Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  relinquishment  of  rights  in  the  acquisition  of  land  for  the  development  of  public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from  waqf  land,  village  land,  and  government  agency  land  for  New  Airport  in  Special  Region  of Yogyakarta  construction.  The  research  method  uses  qualitative  methods  with  a  descriptive approach. The results of the study are: first the problem of the release is the difficulty of finding a replacement  land,  the  length  of  time  the  permit,  and  there  are  differences  in  the  meaning  of  the compensation. Second ,  the  strategy  to  accelerate  the  settlement  is  to  provide  compensation  in  the form  of  money,  simplification  of  licensing  for  the  release  from  the  government  on  it,  and  the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance.  Basically  the  mechanism  for  the  release  of  the  three  types  of  land  status  must  obtain permission from the government on it.
Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition.
Intisari: Pelepasan  hak  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  salah satunya  dipengaruhi  oleh  subjek  hak  atas  tanahnya.  Dalam  hal  subjek  hak  berupa  badan  hukum, maka  pelepasan  hak  tidak  hanya  dengan  musyawarah  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering  menimbulkan  permasalahan  sebagai  persyaratan  pelepasannya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  problematika  pelepasan  tanah  adalah kesulitan  mencari  tanah  pengganti,  lamanya  waktu  perizinan  pelepasan  dari  pemerintah  di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan  penyelesainnya  adalah  memberikan  ganti  kerugian  berupa  uang,  penyederhanaan perizinan  pelepasan  dari  pemerintah  di  atasnya,  dan  tanah  instansi  pemerintah  dikontribusikan untuk  pembangunan  bandara  tersebut  berdasarkan  permohonan  petunjuk.  Pada  dasarnya mekanisme  pelepasan  dari  ketiga  jenis  status  tanah  tersebut  harus  memperoleh  izin  dari pemerintah di atasnya.
Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.

## A. Pendahuluan
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional  menyebutkan  bahwa  di  antara  berbagai  proyek  strategis  nasional  yang  akan direalisasikan  pada  era  pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  terdapat  tiga  proyek
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 31
pembangunan  infrastruktur  berupa  pembangunan  bandar  udara  (bandara)  baru  di Indonesia.  Bandara  baru  di  Indonesia  tersebut  yaitu  Bandara  Kertajati  di  Provinsi  Jawa Barat,  Bandara  Kediri  di  Provinsi  Jawa  Timur,  dan  Bandara  Baru  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (Bandara  Baru  di  DIY).  Pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  menurut Ramdhani (2018) dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya  yaitu karena kapasitas Bandara  Adisutjipto  yang  sudah  tidak  mampu  menampung  jumlah  penumpang  dan dijadikannya Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai kota kunjungan wisata nomor dua setelah Bali.
Tanah yang diperlukan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY diperoleh melalui pengadaan tanah. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dimulai dengan diterbitkannya Surat  Keputusan  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  Nomor  68/KEP/2015  (SK  Gubernur DIY  No.  68/KEP/2015)  tanggal  31  Maret  2015  tentang  Penetapan  Lokasi  Pembangunan untuk  Pengembangan  Bandara  Baru  di  Provinsi  D.I.  Yogyakarta.  Lokasi  pembangunan Bandara Baru di DIY di lima desa yaitu Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Kebon Rejo, Desa  Palihan,  dan  Desa  Sindutan,  Kecamatan  Temon,  Kabupaten  Kulon  Progo.  Humas DIY (2018) mengungkapkan bahwa kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  telah  selesai  dilaksanakan  dan  ditandai  dengan penyerahan  hasil  kegiatan  pengadaan  di  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  D.I.  Yogyakarta  (Kanwil  BPN  Provinsi  D.I.  Yogyakarta)  pada  tanggal  29  Maret 2018.  Selanjutnya,  Darmin  Nasution  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian)  dalam Anggraeni  (2019)  menyatakan  bahwa Bandara  Baru di DIY  mulai  beroperasi  pada  bulan April  2019  dengan  status  operasional  sebagian  dan  akan  selesai  dibangun  pada  bulan Desember 2019 serta beroperasi penuh mulai bulan Januari 2020.
Berdasarkan  hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  Satgas  A  dan  Satgas  B  dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, luas tanah  yang diperlukan untuk  pembangunan  bandara  tersebut  seluas  587,27  Ha.  Selanjutnya,  dari  keseluruhan luas tanah tersebut berdasarkan penelitian Dewi (2017), di antaranya terdapat tanah wakaf seluas  1.398  m²,  tanah  desa  seluas  290.454  m²,  tanah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten (Pemkab)  Kulon  Progo  seluas  37.689  m²  dan  tanah  Pemerintah  Daerah  Provinsi  D.I. Yogyakarta  (Pemprov  DIY)  seluas  5.903  m².  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  telah memberikan  ganti  kerugian  terhadap  seluruh  tanah  baik  itu  untuk  tanah  wakaf,  tanah desa  maupun  tanah  instansi  pemerintah  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di Yogyakarta (Tugu Jogja 2018).
Waligi dan Komarudin dalam Sudirman (2014, 536) menyatakan bahwa mekanisme pelepasan  tanah  dari  wakaf  lebih  sulit  daripada  tanah  dari  masyarakat,  dan  mekanisme pelepasan  tanah  aset  desa  lebih  sulit  daripada  tanah  wakaf.  Mekanisme  pelepasan  hak

## 32 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
dalam  rangka  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang subjek  hak  atas  tanahnya  perseorangan  cukup  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pihak yang memerlukan tanah, kemudian  ditindaklanjuti  dengan  pelepasan  hak  di  hadapan  Kepala  Kantor  Pertanahan (Kakantah) disertai dengan pemberian ganti kerugian. Hal ini berbeda ketika subjek hak atas tanah untuk tanah yang dilepaskan tersebut berupa badan hukum (seperti subjek hak atas tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah), bukan hanya musyawarah untuk  mencapai  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  saja  yang  diperlukan  dalam pelepasan  hak,  akan  tetapi  izin  atau  persetujuan  dari  berbagai  pihak/instansi  sangat menentukan keabsahan pelepasan hak tersebut.
Sudirman (2014, 536) menyatakan bahwa walaupun jumlah dari sisa tanah aset desa dan  tanah  wakaf  yang  belum  dilepaskan  lebih  sedikit  dari  tanah  yang  berasal  dari masyarakat,  namun  penyelesaiannya  menguras  konsentrasi  dan  perjuangan  yang  lebih besar. Mengingat dari tanah yang diperlukan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY di  antaranya  terdapat  tanah  wakaf,  tanah  desa,  dan  tanah  instansi  pemerintah dimungkinkan  dalam  penyelesainnya  juga  menguras  konsentrasi  dan  perjuangan  yang lebih  besar  juga  terutama  terkait  dengan  persetujuannya.  Selanjutnya,  dengan  melihat fakta bahwa telah dilaksanakan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut, maka pada dasarnya problematika dalam pelepasan tanah wakaf, tanah desa,  dan  tanah  instansi  pemerintah  tersebut  sudah  dapat  terselesaikan,  sehingga diperlukan analisa  tentang  bagaimana  problematika  dan  strategi  penyelesaian  pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian ini bermaksud memahami mekanisme pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah  instansi  pemerintah  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY,  kemudian digambarkan atau dijelaskan tentang mekanisme pelepasan tanah wakaf, tanah desa, dan tanah  instansi  pemerintah  untuk  pembangunan  bandara  tersebut.  Data-data  diperoleh melalui  wawancara  kepada  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan Bandara Baru di DIY, Nazhir di Desa Palihan, Desa Glagah, dan Desa Kebon Rejo, pihak yang  mengurusi  pelepasan  tanah  wakaf  di  KUA  Kecamatan  Temon,  aparat  Desa Jangkaran,  Sindutan,  Palihan,  Glagah,  dan  Desa  Kebon  Rejo,  instansi  pemerintah  di Pemkab Kulon Progo, dan Pemprov DIY.
Penelitian  mengenai  pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum sebelumnya  telah  banyak  dilakukan,  di  antaranya  karya  Padjo  dan  Salim  (2014)  yang membahas pembebasan lahan dan konflik untuk pembangunan Bandara Komodo, Halim ( 2015) mengangkat Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan TOL Jakarta Outer Ring
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 33
Road  II.  Temuan  mereka  menunjukkan  proses,  konflik  dan  kendala  dalam  pembebasan tanah  serta  penetapan  besaran  nilai  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah,  serta menjelaskan upaya penyelesaian dari para pihak terkait, pandangan para ahli, komparisi peraturan perundang-undangan, dan gagasan akademik.
Secara  khusus  penelitian  terkait  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bandara Baru di DIY sebelumnya pernah dilakukan oleh  Dewi (2017) yang mengangkat Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo. Isu  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  dimulai  dari  proses  lahirnya  gagasan  penujukan Kulon  Progo  sebgai  lokasi  pengadaan  tanah  Bandar  DIY  (penetapan  lokasi)  dan  skema ganti kerugian yang banyak mengalami persoalan, baik dengan warga setempat maupun dengan lahan milik instansi  pemerintah.  Secara  konseptual, Suntoro  (2019)  melihat lebih jauh  problem  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah,  termasuk  kajian  terkait  problem  ganti rugi  dalam  pengadaan  tanah  bandara DIY.  Sementara  Studi  terkait ganti  kerugian  tanah kas  desa  juga  dilakukan  oleh  Chrisnawati  (2018)  pada  kasus  pemberian  ganti  kerugian tanah kas desa untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan II di Kecamatan Masaran, Kabupaten  Sragen.  Penelitian  ini  melihat  bagaimana  problematika  ganti  kerugian  tanah kas desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan TOL dan upaya dari Panitia Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  dan  Aparat  Desa  dalam  menyelesaikan  persoalan  ganti kerugian terhadap tanah kas desa secara detil dan lengkap. Dalam konteks kajian di atas, kajian ini melengkapi dengan penejelasan lebih detil terkait ganti rugi tanah waqaf, tanah desa, dan instansi pemerintah dalam kerangka untuk pembangunan kepentingan umum.

## B. Pelepasan Tanah Wakaf untuk Bandara Baru di DIY
Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY di antaranya terdapat lima bidang tanah wakaf yang tersebar di tiga desa yaitu Desa Glagah, Desa  Palihan  dan  Desa  Kebon  Rejo.  Rincian  tanah  wakaf  yang  digunakan  untuk pembangunan Bandara Baru di DIY dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas Tanah Wakaf yang Digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY
No. No Hak Letak Tanah Luas (m²) Peruntukkan Nama Nazhir Terdaftar Hasil Inventarisasi 1.  W 0004  Desa Palihan 797 771 TPA Muslihudin Sukardi 2.  M 0425  Desa Palihan 267 292 Masjid Muslihudin Sukardi 3.  W 0001  Desa Glagah 570 590 Masjid Nahdlatul Ulama 4.  M 0553  Desa Glagah 131 129 Mushola Nahdlatul Ulama 5.  W 0001  Desa Kebon Rejo 400 387 Sawah Nahdlatul Ulama
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, April 2019.

## 34 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Berdasarkan  Tabel  1,  tanah  wakaf  di  Desa  Palihan  yang  digunakan  untuk pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  terdapat  dua  bidang  tanah  dengan  peruntukkan berupa tempat ibadah (masjid) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Tanah wakaf di Desa  Glagah  yang  digunaakan  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  terdapat  dua bidang tanah dengan peruntukkan keduanya berupa tempat ibadah (masjid). Tanah wakaf di Desa Kebon Rejo yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY terdapat satu bidang tanah dengan peruntukkan berupa pertanian produktif/sawah.
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Kulon  Progo  diketahui  bahwa tiga dari lima tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru  di  DIY  dulunya  diperuntukkan  sebagai  tempat    ibadah  (masjid/mushola), memperoleh  tanah  pengganti  yang  berasal  dari  tanah  desa.  Tanah  desa  sebagai  tanah pengganti  tersebut  juga  digunakan  sebagai  lokasi  untuk  membangun  rumah  dari  warga yang  terdampak  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY.  Staf  Penyelenggara  Syariah  di Kantor  Kemenag  Kabupaten  Kulon  Progo  (hasil  wawancara  pada  hari  Selasa  tanggal  16 April  2019)  menyatakan  bahwa  alasan  dipilihnya  tanah  pengganti  tersebut  berada  satu lokasi dengan tempat tinggal warga yang direlokasi yaitu agar perwakafan tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga yang direlokasi, mengingat warga yang direlokasi dulunya merupakan warga yang juga memanfaatkan tanah wakaf yang digantikan tersebut.

## 1. Tahapan Pelepasan Tanah Wakaf
Tahapan  pelepasan  tanah  wakaf  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan Bandara Baru di DIY selain harus mengacu pada UU No 2 Tahun 2012, juga harus  mengacu  pada  UU  No.  41  Tahun  2004  dan  PP  No.  42  Tahun  2006  serta perubahannya  yaitu  PP  No.  25  Tahun  2018.  Tanah  wakaf  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan begitu  saja  kepemilikannya  dan  tidak  serta  merta  dilakukan  dengan musyawarah  untuk mencapai  kesepakatan  antara  badan  hukum  wakaf  yang  diwakili  oleh  nazhir  dengan pihak  yang  memerlukan  tanah,  namun  harus  memperoleh  izin  tertulis  terlebih  dahulu dari  Menteri  Agama/Kepala  Kanwil  Kemenag  Provinsi  atas  persetujuan  BWI/BWI Provinsi.
Menurut  Kasubsi  Pemanfaatan  Tanah  Pemerintah  dan  Penilaian  Tanah  di  Kantah Kabupaten  Kulon  Progo  (hasil  wawancara  pada  hari  Selasa  tanggal  16  April  2019)  yang menyatakan  bahwa  pada  awalnya  tahapan  pelepasan  tanah  wakaf  untuk  pembangunan Bandara Baru di DIY sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP No. 42 Tahun 2006, dimana nazhir sudah mengajukan izin tertulis penggantian tanah wakaf kepada Menteri Agama, namun sampai awal bulan Maret 2018 izin tertulis dari Menteri Agama tersebut belum  keluar  padahal  tanggal  31  Maret  2018  perpanjangan  ijin  penetapan  lokasi  untuk
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 35
pembangunan  bandara  tersebut  berakhir.  Menanggulangi  kondisi  tersebut  diambillah suatu  kebijakan  dengan  membuat  berita  acara  kesepakatan  penggantian  tanah  wakaf antara  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  yang  diwakili  oleh  Project  Manager  Proyek Pembangunan  Bandar  Udara  Internasional  Yogyakarta  dengan  nazhir  dan  pihak  yang menguasai  dan/atau  memiliki  tanah  pengganti  tersebut,  dengan  diberi  catatan  “masih menunggu  izin  penggantian  tanah  wakaf  tertulis  dari  Menteri  Agama”.  Berita  acara kesepakatan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  rapat  koordinasi  terkait  pelaksanaan percepatan  penyelesaian  pangadaan  tanah  tanggal  20  Maret  2018  yang  menghasilkan Berita  Acara  Nomor  BA.82/LB.05.01/2018/PP.JOG-B  tentang  Kesepakatan  Pelaksanaan Percepatan  Penyelesaian  Pengadaan  Tanah  Guna  Pembangunan  Bandara  Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.
Berdasarkan  berita  acara  kesepakatan  penggantian  tanah  wakaf  dan  berita  acara kesepakatan  pelaksanaan  percepatan  penyelesaian  pengadaan  tanah,  maka  dilaksanakan pelepasan  tanah  wakaf  dengan  dibuatkan  berita  acara  pelepasan  hak  dan  penggantian tanah.  Berita  acara  pelepasan  hak  dan  penggantian  tanah  dibuat  di  hadapan  Kakantah Kabupaten  Kulon  Progo  dengan  ditandatangani  nazhir  dengan  pihak  yang  memiliki dan/atau  menguasai  tanah  pengganti.  Kebijakan  melaksanakan  pelepasan  tanah  wakaf terlebih  dahulu  sebelum  diperoleh  izin  tertulis  penggantian  tanah  wakaf  dari  Menteri Agama  atas  persetujuan  BWI  merupakan  suatu  hal  yang  berbeda  dengan  mekanisme pelepasan tanah wakaf seperti yang diatur baik dalam UU No 2 Tahun 2012 dan UU No. 41  Tahun  2004.  Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut menyatakan  bahwa  sebelum  pelepasan  dilakukan  di  hadapan  Kakantah  harus memperoleh izin tertulis penggantian tanah wakaf dari Menteri Agama atas persetujuan BWI terlebih dahulu.
Menurut  Kasubsi  Pemanfaatan  Tanah  Pemerintah  dan  Penilaian  Tanah  di  Kantah Kabupaten  Kulon  Progo  (hasil  wawancara)  yang  menyatakan  bahwa  selain  kebijakan melaksanakan  pelepasan  tanah  wakaf  terlebih  dahulu  sebelum  diperoleh  izin  tertulis penggantian  tanah  wakaf  dari  Menteri  Agama  atas  persetujuan  BWI,  Panitia  Pelaksana Pengadaan  Tanah  juga  memberi  masukan  kepada  pemerintah  terkait  kewenangan pemberian  izin  penggantian  harta  benda  wakaf,  sehingga  pada  tanggal  02  Juli  2018 dikeluarkan PP No. 25 Tahun 2018 sebagai perubahan PP No. 42 Tahun 2006. Pasal 49 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelepasan tanah wakaf sampai dengan 0,5 Ha menjadi kewenangan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atas persetujuan BWI Provinsi, selanjutnya dalam ketentuan peralihannya Pasal 59A PP No. 25 Tahun 2018 menyebutkan bahwa  proses  penggantian  harta  benda  wakaf  yang  telah  berlangsung  sebelum berlakunya  PP  No.  25  Tahun  2018,  namun  belum  mendapat  persetujuan  dari  Menteri

## 36 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Agama  maka  pemrosesannya  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  dalam  PP  No.  25 Tahun  2018.  Mengingat  luas  tanah  wakaf  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  kurang  dari  0,5  Ha  dan  belum  mendapatkan  izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI, maka berdasarkan PP No. 25 Tahun 2018 penggantian tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara  Baru  di  DIY  terkait  pemberian  izin  tertulis  selanjutnya  menjadi  kewenangan Kepala  Kanwil  Kemenag  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  atas  persetujuan  BWI  Provinsi  D.I. Yogyakarta.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Staf  Penyelenggara  Syariah  di  Kantor  Kemenag Kabupaten  Kulon  Progo,  pengajuan  permohonan  izin  tertulis  penggantian  tanah  wakaf kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta dilakukan oleh masing-masing nazhir. Berikut ini secara garis besar tahapan permohonan izin tertulis penggantian tanah wakaf tersebut:
a. Nazhir  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Kanwil  Kemenag Provinsi  D.I. Yogyakarta  melalui  Kepala  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Kulon  Progo dengan melampirkan:
1) Akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah.
2) Sertipikat atau bukti lain kepemilikan tanah untuk tanah pengganti
3) Hasil  penilaian  harta  benda  wakaf  yang  akan  diganti  dan  tanah  penggantinya penilai.
4) Bukti identitas nazhir seperti salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) nazhir.
b. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta membentuk Tim Penetapan sejak menerima  permohonan  dari  nazhir.  Tim  Penetapan  tersebut  terdiri  dari  unsur Pemkab Kulon Progo, Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, Kantah Kabupaten Kulon Progo, MUI Kabupaten Kulon Progo, KUA Kecamatan Temon, dan nazhir.
c. Tim  Penetapan  mengajukan  rekomendasi  penggantian  tanah  wakaf  sejak  penilai menyerahkan  hasil  penilaian  kepada  Kepala  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Kulon Progo dan tembusannya kepada Tim Penetapan.
d. Kepala  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Kulon  Progo  menetapkan  dan  mengirimkan hasil penilaian penggantian tanah wakaf kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta dan kepada BWI Provinsi D.I. Yogyakarta.
e. BWI  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  memberikan  persetujuan  kepada  Kepala  Kanwil Kemenag  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  sejak  menerima  hasil  penilaian  penggantian tanah wakaf dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo.
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 37
f. Kepala  Kanwil  Kemenag  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  atas  nama  Menteri  Agama menerbitkan izin tertulis penggantian tanah wakaf sejak menerima persetujuan dari BWI Provinsi D.I. Yogyakarta.

## 2. Problematika dan Strategi Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf

## a. Kebijakan untuk Mengatasi Kesulitan Mencari Tanah Pengganti
Berdasarkan  Pasal  50  PP  No  25  Tahun  2018,  tanah  wakaf  yang  terkena pembangunan  kepentingan  umum  harus  diganti  dengan  tanah  yang  mempunyai  nilai yang  sama  dengan  tanah  wakaf    tersebut  dan  berada  di  wilayah  yang  strategis  serta mudah  untuk  dikembangkan.  Pencarian  tanah  pengganti  yang  berasal  dari  tanah perseorangan  untuk  tanah  wakaf  dengan  Hak  Wakaf  0004/Desa  Palihan  yang peruntukkannya untuk TPA Al Ikhlas mengalami kesulitan, karena sampai dengan akhir tahun  2017  belum  memperoleh  tanah  pengganti,  padahal  ijin  penetapan  lokasi  untuk pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2018.  Nazhir  dari tanah  wakaf  tersebut  (hasil  wawancara)  menyatakan  bahwa  kesulitan  mencari  tanah pengganti tersebut dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan dengan pemilik tanah dari calon tanah pengganti tersebut.
Pengelola  Data  di  KUA  Kecamatan  Temon  (hasil  wawancara  pada  hari  Senin tanggal  15  April  2019)  yang  menyatakan  bahwa  terkait  penyelesaian  kesulitan  dalam mencari  tanah  pengganti,  maka  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  dan  Panitia  Pelaksana Pengadaan Tanah mengambil kebijakan dengan memberikan ganti kerugian berupa uang yang diterimakan dalam rekening kepada nazhir, dimana uang tersebut digunakan untuk mencarikan  tanah  pengganti.  Meskipun  uang  ganti  kerugian  yang  diberikan  tersebut digunakan  untuk  membeli  tanah  pengganti,  namun  pada  dasarnya  pemberian  ganti kerugian  berupa  uang  untuk  tanah  wakaf  berseberangan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal 41  ayat  (3)  PP  No.  42  Tahun  2006  yang  menyebutkan  bahwa  pengalihan  tanah  wakaf untuk  kepentingan  umum  dilakukan  dengan  mekanisme  pelepasan,  dengan  syarat dicarikan tanah pengganti yang nilai dan peruntukkannya sama. Kebijakan tersebut juga berpotensi  menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari  terkait  realisasi  pencarian  dari tanah  pengganti  tersebut.  Selain  itu,  dengan  adanya  pembangunan  bandara  tersebut, harga  tanah  di  Kecamatan  Temon  secara  otomatis  akan  mengalami  kenaikan,  sehingga akan semakin sulit untuk mencarikan tanah pengganti yang nilainya sama dan berada di tempat yang strategis.
38 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah

## b. Penyederhanaan  Perizinan  Penggantian  Tanah  Wakaf  untuk  Kepentingan Umum
Setiap  bidang  tanah  wakaf  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Bandara Baru di DIY yang dilepaskan harus sampai memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI terlebih dahulu (Pasal 49 ayat (1) PP 42 Tahun 2006). Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo  (hasil  wawancara)  menyatakan  bahwa  izin  tertulis  dari  Menteri  Agama berdasarkan persetujuan BWI ini membutuhkan waktu dan mekanisme yang lama, karena sampai  awal  bulan  Maret  2018  izin  tertulis  dari  Menteri  Agama  belum  keluar,  padahal tanggal  31  Maret  2018  perpanjangan ijin  penetapan  lokasi  untuk  pembangunan  Bandara Baru di DIY berakhir.
Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon  Progo  (hasil  wawancara)  menyatakan  bahwa  terkait  dengan  izin  tertulis  dari Menteri  Agama  belum  keluar,  maka  diambillah  suatu  kebijakan  untuk  melakukan pelepasan  tanah  wakaf  di  hadapan  Kakantah  Kabupaten  Kulon  Progo  terlebih  dahulu dengan  adanya  catatan  sambil  menunggu  izin  tertulis  dari  Menteri  Agama  dan  Panitia Pelaksana  Pengadaan  Tanah  memberi  masukan  kepada  pemerintah  terkait  kewenangan pemberian  izin  penggantian  harta  benda  wakaf,  sehingga  pada  tanggal  02  Juli  2018 dikeluarkan PP No. 25 Tahun 2018 sebagai perubahan PP No. 42 Tahun 2006 yang isinya menyebutkan bahwa untuk persetujuan penggantian tanah wakaf sampai dengan 0,5 Ha menjadi kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi atas persetujuan BWI Provinsi dan harta benda  wakaf  yang  belum  mendapat  persetujuan  dari  Menteri  Agama  maka pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2018. PP No. 25  Tahun  2018  ini  cepat  merespon  permasalahan  terkait  kewenangan  pemberian  izin tertulis penggantian tanah wakaf yang terkena pembangunan kepentingan umum.  Hal ini mengigat penerbitan PP No. 25 Tahun 2018 hanya memerlukan waktu empat bulan sejak diusulkan  oleh  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  (hasil  wawancara  dengan  Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah di Kantah Kabupaten Kulon Progo) kepada pemerintah.

## C. Pelepasan Tanah Desa untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY
Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY,  di  antaranya  terdapat  tanah  desa  yang  tersebar  di  lima  desa  sebagai  lokasi pembangunan  bandara  tersebut.  Terkait  dengan  luas  tanah  desa  yang  digunakan  untuk pembangunan Bandara Baru di DIY dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Luas Tanah Desa yang Digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY
No Jenis Pemanfaatan Luas di Masing-masing Desa (m²) Jumlah Glagah Jangkaran Kebon Rejo Palihan Sindutan m² Persentase % 1 Jalan Desa 28.812 5.849 5.082 18.923 3.515 62.181 25,35 2 Parit/Selokan Desa 9.737 - 1.270 3.171 - 14.178 5,78 3 Makam 7.823 498 2.673 11.134 554 22.682 9,25 4 Situs - - - - 845 845 0,34 5 Tegalan - - - 1.723 - 1.723 0,70 6 Sawah 1.818 4.733 658 60.524 - 67.732 27,61 7 TK 271 - - - - 271 0,11 8 SD 1.982 - - - - 1.982 0,81 9 Puskesmas - - - 2.296 - 2.296 0,94 10 Rumah Dinas Dokter - - - 71.429 - 71.429 29,12 Jumlah 50.442 11.080 9.683 169.200 4.914 245.319 100,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019
Berdasarkan  Tabel  2,  terdapat  sepuluh  jenis  pemanfaatan  tanah  desa  yaitu  berupa jalan  desa,  parit/selokan  desa,  makam,  situs,  tegalan,  sawah,  Taman  Kanak-Kanak  (TK), Sekolah Dasar (SD), puskesmas, dan rumah dinas dokter. Pemanfaatan tanah desa di Desa Glagah  pada  lokasi  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  terdiri  dari  enam  jenis  yaitu berupa  jalan  desa,  parit/selokan  desa,  makam,  sawah,  TK,  dan  SD.  Pemanfaatan  tanah desa  di  Desa Jangkaran  pada lokasi  pembangunan Bandara Baru  di DIY  terdiri dari  tiga jenis yaitu berupa jalan desa, makam, dan sawah. Pemanfaatan tanah desa di Desa Kebon Rejo pada lokasi pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari empat jenis yaitu berupa jalan  desa,  parit/selokan  desa,  makam,  dan  sawah.  Pemanfaatan  tanah  desa  di  Desa Palihan  pada  lokasi  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  terdiri  dari  tujuh  jenis  yaitu berupa  jalan  desa,  parit/selokan  desa,  makam,  tegalan,  sawah,  puskesmas,  dan  rumah dinas  dokter.  Pemanfaatan  tanah  desa  di  Desa  Sindutan  pada  lokasi  pembangunan Bandara Baru di DIY terdiri dari tiga jenis yaitu berupa jalan desa, makam, dan situs.

## 1. Tahapan Pelepasan Tanah Desa
Pasal  46  Pergub  DIY  No.  34  Tahun  2017  menyebutkan  bahwa  dalam  penggantian tanah desa di Provinsi D.I.Yogyakarta untuk kepentingan umum juga harus memperoleh izin  dari  Gubernur  D.I.Yogyakarta  dalam  bentuk  keputusan  Gubernur  D.I.Yogyakarta tentang  pelepasan  tanah  desa  yang  berdasarkan  izin  dari  Kasultanan  dan  Kadipaten

## 40 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
terlebih  dahulu.  Izin  dari  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  terkait  dengan  pelepasan tanah desa berupa surat keputusan Gubernur.
Kades Palihan (hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 24 April 2019) menyatakan bahwa  persetujuan  izin  pelepasan  tanah  desa  yang  harus  sampai  Kasultanan  atau Kadipaten  diperkirakan  akan  memakan  waktu  yang  lama,  padahal  waktu  perpanjangan ijin  penetapan  lokasi  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018. Agar tidak melalui prosedur perizinan yang panjang diambillah  suatu  kebijakan  dimana  izin  pelepasan  tanah  desa  sekaligus  izin  penetapan lokasi  (berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Palihan  pada  hari  Kamis tanggal  02  Mei  2019).  Mengingat  bahwa  izin  penetapan  lokasi  merupakan  suatu  bentuk persetujuan  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  yang  merupakan  dasar  dalam  tahap pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bandara  tersebut,  sedangkan pelepasan  merupakan  bagian  dari  tahapan  pelaksanaan  tersebut.  Hal  ini  bisa  dimaknai bahwa sebenarnya Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta sudah menyetujui terkait pelepasan tanah  desa  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bandara  tersebut  sejak dikeluarkannya  izin  penetapan  lokasi.  Tanpa  melakukan  permohonan  izin  pelepasan tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut kepada Gubernur  Provinsi D.I.  Yogyakarta,  maka  secara  otomatis  pelepasan  tanah desa  tersebut sudah  disetujui  oleh  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  pada  saat  dikeluarkannya  izin penetapan lokasi, meskipun dalam SK Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tidak menyebutkan secara  tertulis  bahwa  izin  penetapan  lokasi  tersebut  sekaligus  izin  pelepasan  tanah  desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY.

## 2. Problematika dan Strategi Penyelesaian Pelepasan Tanah Desa

## a. Kebijakan untuk Mengatasi Kesulitan Mencari Tanah Pengganti
PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  selaku  pihak  atau  instansi  yang  memerlukan  tanah mempunyai  kewajiban  mencarikan  tanah  pengganti  untuk  tanah  desa  yang  dilepaskan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat  (2)  Pergub  DIY  No.  34  Tahun  2017.  Kades  Palihan  (hasil  wawancara)  menyatakan bahwa  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  mengalami  kesulitan  dalam  pencarian  tanah pengganti  sehingga  meminta  bantuan  kepada  Bupati  Kabupaten  Kulon  Progo  beserta jajaran Pemkab Kulon Progo untuk mencarikan tanah pengganti. Bupati Kabupaten Kulon Progo  beserta  jajarannya  juga  mengalami  kesulitan,  sehingga  pencarian  tanah  pengganti dilimpahkan  kepada  Pemdes,  namun  Pemdes  mengaku  juga  mengalami  kesulitan terutama dalam mencapai kesepakatan dengan calon pemilik tanah pengganti.
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 41
Kades Palihan (hasil wawancara) menyebutkan bahwa adanya kesulitan mencarikan tanah  pengganti  ini,  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  permohonan  izin  kepada Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta terkait pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya memberikan izin terkait bentuk kerugian dalam  bentuk  uang  melalui  Surat  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  Nomor  143/01671 tanggal  29  Mei 2017.  Sama  halnya  dengan  kebijakan memberikan  ganti  kerugian berupa uang  untuk  tanah  wakaf,  kebijakan  dengan  memberikan  ganti  kerugian  berupa  uang untuk  tanah  desa    juga  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari  terkait realisasi pencarian dari tanah pengganti tersebut. Selain itu, dengan adanya pembangunan bandara  tersebut,  harga  tanah  di  Kecamatan  Temon  secara  otomatis  akan  mengalami kenaikan, sehingga akan semakin sulit untuk mencarikan tanah pengganti yang nilainya sama dan berada satu desa atau dengan desa yang berbatasan dalam satu kecamatan atau bahkan dalam satu kabupaten.

## b. Penyederhanaan  Perizinan  Penggantian  Tanah  Desa  untuk  Kepentingan Umum
Setiap  bidang  tanah  desa  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Bandara  Baru  di  DIY  yang  dilepaskan  harus  memperoleh  izin  tertulis  dari  Gubernur Provinsi  D.I.  Yogyakarta  dalam  bentuk  keputusan  Gubernur  Provinsi  D.I.Yogyakarta tentang  pelepasan  tanah  desa  yang  berdasarkan  izin  dari  Kasultanan  dan  Kadipaten terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Pergub DIY No. 34 Tahun 2017. Kades  Palihan  (hasil  wawancara)  menyatakan  bahwa  persetujuan  izin  pelepasan  tanah desa  yang  harus  sampai  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  berdasarkan  izin  dari Kasultanan atau Kadipaten diperkirakan akan memakan waktu yang lama, padahal waktu perpanjangan ijin penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
Menghindari  keluarnya  izin  tertulis  dari  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  yang memerlukan waktu yang lama, maka diambillah suatu kebijakan bahwa izin tertulis dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pelepasan tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan bandara tersebut sudah termasuk dalam izin penetapan lokasi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta pada saat tahap persiapan pengadaan tanah (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Palihan). Kebijakan penyatuan izin tertulis dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pelepasan tanah desa tersebut dengan  izin  penetapan  lokasi  merupakan  suatu  bentuk  penyederhanaan  izin  tertulis penggantian tanah desa yang menurut wawancara dengan Sekretaris Desa Palihan tidak dituangkan dalam suatu bentuk keputusan tertulis. Seharusnya untuk menghindari resiko dikemudian  hari,  maka  kebijakan  penyederhanaan  izin  tertulis  penggantian  tanah  desa

## 42 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
dituangkan  dalam  keputusan  tertulis  untuk  mengesahkan  atau  melegalkan  kebijakan tersebut,  mengingat  pada  dasarnya  izin  pelepasan  tanah  desa  berbeda  dengan  izin penetapan lokasi pengadaan tanah.

## D. Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY
Hasil  inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY,  di  antaranya  terdapat  tanah  instansi  pemerintah  baik  milik  Pemkab  Kulon  Progo, Pemprov DIY, TNI, maupun PLN yang tersebar di lima desa sebagai lokasi pembangunan Bandara  Baru  di  DIY.  Tanah  instansi  yang  yang  dimiliki  oleh  TNI  dan  PLN  tidak dibebaskan atau  dilepaskan  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bandara  Baru di  DIY.  Tanah  Pemkab  Kulon  Progo  dan  tanah  Pemprov  DIY  yang  digunakan  untuk pembangunan bandara tersebut tersebar di tiga desa yaitu Desa Glagah, Desa Jangkaran, dan Desa Palihan. Berikut ini luas tanah Pemda (Pemkab Kulon Progo dan tanah Pemprov DIY)  yang  digunakan  untuk  pembangunan  bandara  tersebut  dapat  dilihat  pada  Tabel  3 dan Tabel 4.
Tabel 3. Luas Tanah Pemkab Kulon Progo yang Digunakan untuk Pembangunan Bandara Baru di DIY No. Jenis Pemanfaatan Luas di Masing-masing Desa (m²) Jumlah Glagah Jangkaran Palihan m² Persentase (%) 1. Jalan Joglo Glagah-Labuhan 1.092 - - 1.092 1,79 2. Perluasan Jalan Pariwisata 4.334 - - 4.334 7,11 3. Jalan Pasar Temon-Pantai Glagah 3.204 - - 3.204 5,26 4. Jalan Diponegoro 4.334 - 2.587 6.921 11,36 5. Jalan Turi-Pantai (Perbatasan Desa Glagah dan Desa Palihan) 2.798 - - 2.798 4,59 6. Jalan Jangkaran-Pantai Congot - 4.146 - 4.146 6,80 7. Jalan Palihan-Pantai Congot - - 4.124 4.124 6,77 8. Jalan Palihan I-Sindutan (Perbatasan Desa Palihan dan Desa Sindutan) - - 2.177 2.177 3,57 9. Sungai Carik 32.131 32.131 52,74 Jumlah 15.762 4.146 41.019 60.927 100,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019.
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 43
Berdasarkan  Tabel  3,  terdapat  dua  jenis  pemanfaatan  tanah  Pemkab  Kulon  Progo yang digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yaitu berupa jalan dan sungai dengan  luas  keseluruhan  yaitu  60.927  m 2 yang  tersebar  di  tiga  desa  yaitu  Desa  Glagah, Desa  Jangkaran,  dan  Desa  Palihan.  Pemanfaatan  tanah  Pemkab  Kulon  Progo  yang digunakan  untuk  Pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  terbanyak  berada  di  Desa  Glagah dengan  luas  15.762  m 2 ,  sedangkan  pemanfaatan  tanah  Pemkab  Kulon  Progo  yang digunakan  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  paling  sedikit  berada  di  Desa Jangkaran dengan luas 4.146 m 2 .
Uraian di atas merupakan rincian luas tanah Pemkab Kulon Progo yang digunakan untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY.  Selanjutnya,  berikut  ini  dapat  dilihat  pada Tabel  4  terkait  dengan  luas  tanah  Pemprov  DIY  yang  digunakan  untuk  pembangunan Bandara Baru di DIY.
Tabel 4. Luas Tanah Pemprov DIY yang Digunakan untuk ePembangunan Bandara Baru di DIY
No. Jenis Pemanfaatan Luas di Masing-masing Desa (m²) Jumlah Glagah Palihan m² % 1. Jalan Daendels 6.311 5.903  12.214 80,26 2. Taman/Wisata/Rekreasi (Tanah Eks Hotel) 3.004 -  3.004 19,74 Jumlah 9.315 5.903  15.218 100,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2019
Berdasarkan  Tabel  4,  terdapat  dua  pemanfaatan  tanah  Pemprov  DIY  yang digunakan  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  yaitu  berupa  Jalan  Daendels  dan tanah eks hotel  yang  berada  di  Desa  Glagah  dan  Desa  Palihan  dengan  luas  keseluruhan yaitu 15.218 m 2 .  Pemanfaatan  tanah  Pemprov  DIY yang  digunakan  untuk  pembangunan bandara  tersebut  yang  berupa  Jalan  Daendels  melintasi  Desa  Glagah  dan  Desa  Palihan dengan  luas  keseluruhan  yaitu  12.214  m 2 .  Pemanfaatan  tanah  Pemprov  DIY  yang digunakan  untuk  pembangunan  bandara  tersebut  yang  berupa  tanah eks hotel  berada di Desa  Glagah  dengan  luas  3.004  m 2 .  Pemanfaatan  tanah  Pemprov  DIY  yang  digunakan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY yang berupa Jalan Daendels lebih luas apabila dibandingkan  dengan  luas  tanah eks hotel  yaitu  dengan  persentase  80,26%  untuk  Jalan Daendels dan 19,74% untuk tanah eks hotel.
44 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah

## 1. Tahapan Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah
Tanah Pemkab Kulon Progo yang berada pada pengelola barang (Sekda Kabupaten Kulon  Progo)  yang  berupa  jalan,  maka  yang  mengajukan  persetujuan  pelepasan  dan penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD  adalah  Sekda  Kabupaten  Kulon  Progo. Kasubid  Penghapusan  dan  Administrasi  Persediaan  di  BKAD  Kabupaten  Kulon  Progo (hasil wawancara pada hari Senin tanggal 22 April 2019) menyatakan bahwa untuk tanah Pemkab  Kulon  Progo  yang  berupa  jalan  yang    terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  sudah  dilakukan  pelepasan  di  hadapan  Kakantah Kabupaten  Kulon  Progo  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  diwakili oleh Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo. Pelepasan tersebut berdasarkan persetujuan pelepasan  dan  penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD  oleh  Bupati  Kulon  Progo. Tindak lanjut dari pelepasan hak atas tanah di hadapan Kakantah Kabupaten Kulon Progo yaitu  dengan  ditetapkan  dalam  surat  keputusan  Bupati  Kulon  Progo.  Penetapan  surat keputusan  Bupati  Kulon  Progo  tersebut  masih  dalam  proses  (saat  penelitian  ini dilaksanakan).
Menurut  Kasubid  Administrasi  Barang  Milik  Daerah  di  Dinas  Pengelola Pendapatan,  Keuangan,  dan  Aset  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  (hasil  wawancara  pada  hari Jum’at tanggal 12 April 2019) yang menyatakan bahwa tanah instansi Pemprov DIY yang berada pada pengelola barang (Sekda Provinsi D.I. Yogyakarta) baik tanah instansi yang berupa  jalan  maupun  berupa  tanah  eks  hotel  maka  yang  mengajukan  persetujuan pelepasan  dan  penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD  adalah  Sekda  Provinsi  D.I. Yogyakarta.  Persetujuan  pelepasan  dan  penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD Pemerintah  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  oleh  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  dilakukan melalui  dua  tahap  berdasarkan  peruntukan  tanah  tersebut.  Tahap  pertama  persetujuan pelepasan  dan  penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD  Pemprov  DIY  untuk  tanah instansi pemerintah yang merupakan eks hotel, yang menghasilkan Keputusan Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  258/KEP/2017  tentang  Persetujuan  Pelepasan  Hak Atas  Tanah  yang  Terletak  di  Glagah,  Temon,  Kulon  Progo  dari  Daftar  Barang  Milik Daerah  tanggal  4  Desember  2017.  Tahap  kedua  dari  persetujuan  pelepasan  dan penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD  Pemprov  DIY  untuk  tanah  instansi pemerintah yang berupa Jalan Daendels, yang menghasilkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/KEP/2018 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah yang  Terkena  Dampak  Pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  dari  Daftar  Barang  Milik Daerah.  Tindak  lanjut  dari  persetujuan  pelepasan  dan  penghapusan  tanah  instansi  dari Daftar  BMD  Pemprov  DIY  yaitu  dengan  ditetapkan  dalam  surat  keputusan  Gubernur
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 45
setelah  dilaksanakan  pelepasan  hak  atas  tanah  di  hadapan  Kakantah  Kabupaten  Kulon Progo.
Kasubid  Administrasi  Barang  Milik  Daerah  di  Dinas  Pengelola  Pendapatan, Keuangan,  dan  Aset  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  (hasil  wawancara)  menyatakan  bahwa adanya persetujuan dan penghapusan tanah instansi dari Daftar BMD Pemprov DIY oleh Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  selanjutnya  dijadikan  dasar  dalam  pelepasan  tanah instansi  Pemprov  DIY  tersebut  di  hadapan  Kakantah  Kabupaten  Kulon  Progo.  Sama dengan  halnya  persetujuan  dan  penghapusan  tanah  instansi  dari  Daftar  BMD  Pemprov DIY,  pelepasan  tanah  instansi  Pemprov  DIY  tersebut  di  hadapan  Kakantah  Kabupaten Kulon  Progo  juga  dilakukan  melalui  dua  tahap  berdasarkan  peruntukannya.  Tahap pertama  dari  pelepasan  tanah  instansi  Pemprov  DIY  tersebut  di  hadapan  Kakantah Kabupaten  Kulon  Progo  untuk  tanah  instansi  pemerintah  yang  berupa  tanah  eks  hotel yang  dituangkan    dalam  Berita  Acara  Pelepasan  Aset  Objek  Pengadaan  Tanah  yang Merupakan  Milik  atau  Dikuasai  Pemerintah  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha Milik Daerah Nomor 775/BA-PLPS/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Tahap kedua dari pelepasan  tanah  instansi  Pemprov  DIY  tersebut  di  hadapan  Kakantah  Kabupaten  Kulon Progo  untuk  tanah  instansi  pemerintah  yang  berupa  Jalan  Daendels  yang  dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Aset Objek Pengadaan Tanah yang Merupakan Milik atau Dikuasai  Pemerintah  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah  Nomor 32/BA-PLPS/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.

## 2. Problematika dan Strategi Penyelesaian Pelepasan Tanah Instansi Pemerintah
Pasal  46  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  2  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  untuk  tanah instansi  pemerintah  yang  menjadi  objek  pengadaan  tanah  yang  telah  berdiri  bangunan dan  dipergunakan  secara  aktif  untuk  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  memperoleh ganti kerugian, namun untuk tanah instansi pemerintah yang tidak dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak memperoleh ganti kerugian. Kasi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (hasil wawancara pada hari Senin tanggal 22 April 2019) menyatakan bahwa terdapat  perbedaan  pemaknaan  Pasal  46  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.  2  Tahun  2012  yaitu antara  instansi  pemerintah  (baik  Pemkab  Kulon  Progo  maupun  Pemprov  DIY)  dengan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah terkait aset baik milik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY. Baik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY memaknai bahwa jalan tersebut harus diberikan ganti kerugian, karena selain digunakan aktif untuk menunjang tugas dan fungsi terkait sistem pemerintahan, perolehannya juga melalui pengadaan BMD yaitu  melalui  pembelian,  sedangkan  Panitia  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  memaknai

## 46 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
bahwa  jalan  tersebut  tidak  digunakan  secara  aktif  untuk  menunjang  terkait  tugas pemerintahan baik oleh Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY secara langsung.
Terdapat  perbedaan  pemaknaan  tersebut  menurut  Kasubid  Penghapusan  dan Administrasi  Persediaan  di  BKAD  Kabupaten  Kulon  Progo  (hasil  wawancara), diselesaikan dengan melakukan permohonan petunjuk oleh Pemkab Kulon Progo kepada Direktorat  Jenderal  Bina  Keuangan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  pada  tangga  12 Januari  2017  dengan  Surat  Pj.  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  900/123  perihal  Permohonan Pendapat  Dalam  Menyikapi  Hasil  Validasi  Barang  Daerah  yang  Terkena  Dampak Pengadaan  Tanah  untuk  Bandara,  selain  itu  menurut  Kabid  Penatausahaan  dan Pengendalian  Pertanahan di  Dinas  Pertanahan  dan  Tata Ruang  Provinsi D.I.  Yogyakarta (hasil  wawancara pada  hari  Jum’at  tanggal  12  April  2019)  menyatakan  bahwa  Pemprov DIY  juga  memohon  keputusan  kepada  Wakil  Presiden  R.I.  pada  tanggal  13  Maret  2017 dengan  Surat  Gubernur  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  Nomor  019/3886  perihal  Permohonan Keputusan Terkait Ganti Kerugian untuk Barang Milik Daerah yang Terkena Pengadaan Tanah  untuk  Bandara  Kulon  Progo.  Secara  garis  besar  isi  dari  kedua  surat  tanggapan tersebut  menyatakan  bahwa  untuk  aset  Pemda  (baik  Pemkab  Kulon  Progo  maupun Pemprov DIY) yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Baru di DIY agar menjadi kontribusi Pemda (baik Pemkab Kulon Progo maupun Pemprov DIY) untuk pembangunan bandara tersebut. Kata-kata “agar menjadi kontribusi” ini dimaknai bahwa tanah  yang  merupakan  aset  Pemkab  Kulon  Progo  maupun  Pemprov  DIY  yang  terkena pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  Bandara  Baru  di  DIY  harus  dilepaskan  dengan sukarela tanpa pemberian ganti kerugian. Meskipun dalam pelaksanaan pelepasan tanah instansi tersebut tidak diberikan ganti kerugian, namun kedua jawaban dari permohonan petunjuk  tersebut  tidak  dijadikan  dasar  dalam  berita  acara  pelepasan  tanah  instansi pemerintah tersebut. Berita acara pelepasan tersebut hanya menyebutkan bunyi dari Pasal 46 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2012, sehingga tetap tidak tegas menyebutkan apakah tanah instansi pemerintah yang dilepaskan dipergunakan secara aktif atau tidak, sehingga layak  untuk  diberikan  ganti  kerugian  atau  tidak,  seperti  bunyi  dari  kedua  jawaban  dari permohonan  petunjuk  tersebut.  Seharusnya  kedua  jawaban  dari  permohonan  petunjuk tersebut  disebutkan  dalam  berita  acara  pelepasan  sehingga  lebih  jelas  bahwa  tanah instansi  pemerintah  tersebut  memang  dipergunakan  secara  aktif  namun  tidak  diberikan ganti kerugian karena dikontribusikan untuk pembangunan Bandara Baru di DIY.

## E. Kesimpulan
Pelepasan  dari  tanah  wakaf,  tanah  desa  dan  tanah  instansi  pemerintah  untuk pembangunan Bandara Baru DIY harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 47
di  atasnya.  Pelepasan    tanah  instansi  pemerintah  dilaksanakan  sudah  sesuai  dengan ketentuan  yaitu  terlebih  dahulu  memperoleh  perizinan  dari  Gubernur  D.I.  Provinsi Yogyakarta  (untuk  tanah  Pemprov  DIY)  dan  Bupati  Kulon  Progo  (untuk  tanah  Pemkab Kulon Progo), sedangkan untuk tanah wakaf dan tanah desa dilakukan penyederhanaan perizinan pelepasan oleh pemerintah di atasnya.
Problematika  pelepasan  dari  ketiga  jenis  status  tanah  tersebut  adalah  kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan  terdapat  perbedaan  pemaknaan  dalam  pemberian  ganti  kerugian.  Strategi penyelesainnya  adalah  memberikan  ganti  kerugian  berupa  uang,  penyederhanaan perizinan  pelepasan  dari  pemerintah  di  atasnya,  dan  tanah  instansi  pemerintah dikontribusikan  untuk  pembangunan  bandara  tersebut  berdasarkan  permohonan petunjuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  R  2019,  ‘Darmin  Nyatakan  Bandara  NYIA  Beroperasi  Mulai  Januari  2020’,
Sindonews.com , 21 Januari, dilihat pada tanggal 05 Februari 2019 pukul 22:04 WIB, https://ekbis.sindonews.com.
Chrisnawati, RA 2018, ‘Problematika Ganti Rugi Tanah Kas Desa dalam Pengadaan Tanah untuk  Jalan  Tol  Solo-Mantingan  II  di  Kecamatan  Masaran,  Kabupaten  Sragen, Provinsi Jawa Tengah’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Dewi,  NLGMP  2017,  ‘Beberapa  Permasalahan  Pengadaan  Tanah  Pembangunan  Bandara Baru  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta’,  Skripsi  pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Halim,  P  2015,  ‘Problematika  Pembebasan  Tanah  dalam  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  dan  Upaya  Penyelesaiannya (Pembangunan  jalan  TOL  Jakarta  Outer  Ring  Road  II  (JORR  II)  Cengkareng- Batuceper-Kunciran,  Kota  Tangerang,  Provinsi  Banten)’,  Skripsi  pada  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Humas DIY 2019, ‘Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bandara Baru Kulon Progo,
Sebagai  Hasil  Kinerja  Bersama’, Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ,  web diposting 29 Maret 2018, dilihat pada tanggal 05 Februari 2019 pukul 22:52 WIB, https://jogjaprov.go.id.
Padjo,  M  dan  Salim,  MN  2014,  ‘Memetakan  konflik  dalam  pengadaan  tanah  Bandara Komodo’, Bhumi , Jurnal Ilmia Pertanahan, No. 40 Tahun 13, Oktober 2014.

## 48 Pitasari, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Ramdhani, G 2018, ‘Deretan Alasan Kuat Yogyakarta Harus Segera Punya Bandara Baru’,
Liputan  6 ,  28  Januari,  dilihat  pada  tanggal  24  Februari  2019  pukul  21.01  WIB, https://www.liputan6.com.
Sitorus, O dan Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Sudirman,  S  2014,  ‘Pembangunan  jalan  tol  di  Indonesia:  kendala  pembebasan  tanah’,
Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN , Nomor 40 Tanggal 13 Oktober 2014, hlm. 522-544.
Suntoro,  A  2019,  ‘Penilaian  ganti  kerugian  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum: perspektif HAM’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm.
13-25.
Tugu  Jogja  2018,  ‘Proses  Pengadaan  Lahan  Bandara  Baru  di  Kulonprogo  Selesai’,
Kumparan ,  31  Maret,  dilihat  pada  tanggal  18  Maret  2019  pukul  10:01  WIB, https://kumparan.com.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 42  Tahun 2006  jo.  Peraturan  Pemerintah Nomor 25  Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 jo.
Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014  jo.  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor 30  Tahun  2015  jo.  Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  56  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek  Strategis Nasional
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Kekayaan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah … 49
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa