## KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SUMEDANG
Idah Wahidah * , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia Dian Herdiana , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Bandung, Indonesia

## PENDAHULUAN
Desa  pasca  digulirkannya  Undang-undang  Desa  menjadi  struktur  pemerintahan  terbawah  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  (Ian, 2017 ;  Kushandajani, 2015 ).  Sejalan  dengan  hal  tersebut  kebijakan pembangunan  yang  digagas  pemerintah  saat  ini  mendorong  adanya  proses  pembangunan  yang dimulai dari desa yang mana desa diposisikan sebagai entitas yang mandiri dan mampu mendorong perekonomian  dalam  skala  daerah  dan  nasional,  hingga  desa  ke  depannya  diharapkan  memiliki produktivitas ekonomi yang tinggi dengan dukungan sumber daya manusia yang baik  (Kurniawan, 2015 ; Suparmini, 2007 ).
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memastikan desa akan berkembang menjadi  entitas  yang  mampu  mendorong  pembangunan  nasional,  kebijakan  tersebut  mulai  dari kebijakan yang ditunjukkan guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  sampai  dengan  pemberian  anggaran  yang  memadai  bagi  desa  baik  yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari  APBD  (Diah, 2020 ; Jaya et al., 2021 ; Timotius, 2018 ).  Instrumen  kebijakan  yang  dibuat  tersebut  secara  komprehensif  memberi  stimulus  bagi  desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pada karakteristik dan kebutuhan yang ada di masing-masing desa.
Pendirian  BUMDes  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah  guna membangun  desa  khususnya  guna  membangun  perekonomian  desa  yang  berbasis  kepada pemberdayaan masyarakat (Humaira, 2022 ; Ridwansyah et al., 2021 ). Kebijakan pendirian BUMDes yang telah digulirkan tersebut ditujukan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga  di  dalamnya  ada  proses  pemberdayaan  perekonomian  masyarakat  yang  mana  dalam

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
One of the goals of national development is the development that starts from the  village,  where  one  of  the  efforts  is  to  build  village-owned  enterprises. Based  on  this  understanding,  this  article  is  intended  to  analyze  the management of Village-Owned Enterprises with a research question, namely, how  is  the  institutional  capacity  of  the  village  government  in  managing village-owned enterprises in Sumedang Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The data come from primary research and secondary data from various relevant references. The study results revealed that the village government's institutional capacity in managing village-owned enterprises is already good; this is indicated by most village-owned enterprises in the Sumedang district, which are already developing  and  advanced.  Good  institutional  capacity  is  shown  by  the individual  attitude  of  administrators  who  can  adequately  manage  village- owned  enterprises  and  are  supported  by  management  that  is  in  line  with existing regulations.
Received Revised Accepted Published 06/06/2023 21/07/2023 29/07/2023 14/08/2023

## KEYWORDS
Business entity; institutional capacity; village government; local economy.
CITATION (APA 6 th Edition)
Wahidah, I., & Herdiana, D. (2023). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2), 298-308.
*CORRESPONDENCE AUTHOR iddah@uinsgd.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7128
penyelenggaraannya BUMDes mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengelolaan harus turut serta melibatkan masyarakat desa yang mana diharapkan dengan adanya pengelolaan BUMDes yang berhasil  akan  mampu  menambah  keterampilan  masyarakat  dalam  pengelolaan  unit  usaha  dan menambah  pendapatan  bagi  warga  masyarakat  yang  terlibat  sehingga  akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Fitria, 2020 ; Subehi et al., 2018 ).
Kebijakan  pendirian  BUMDes  harus  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah  dengan mendirikan BUMDes di setiap desa yang ada, dengan begitu maka akan menciptakan banyak kegiatan ekonomi  yang  pada  akhirnya  tidak  hanya  mampu  menggerakkan  aktivitas  perekonomian  di  desa semata,  tetapi  juga  mampu  menjadi  penggerak  perekonomian  di  tingkat  daerah  dan  di  tingkat nasional  (Agunggunanto  et  al., 2016 ).  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  Nawacita  Pembangunan  yang digagas pemerintah saat ini dengan program  “Membangun Indonesia dari Pinggiran/Desa” dengan cara  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  rangka  pembangunan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Mawazi  &  Hidayatulah, 2018 )  (Suartini  &  Rohaya, 2022 ).  Didasarkan  kepada  uraian tersebut maka posisi BUMDes menjadi strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional, sehingga harus dipastikan bahwa penyelenggaraan BUMDes akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga akan mewujudkan pembangunan Nawacita.
Kebijakan  pembangunan  ekonomi  desa  melalui  pengelolaan  BUMDes  direspons  oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dengan mendirikan BUMDes di seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten  Sumedang,  berdasarkan  data  maka  terdapat  353  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten Sumedang  dengan  status  mulai  dari  dasar,  berkembang,  maju  sampai  dengan  mandiri.  Status BUMDes yang beragam sebagaimana dijelaskan mengindikasikan bahwa tidak semua BUMDes telah dikelola dengan baik yang mana masih terdapat BUMDes yang berstatus merintis, kondisi ini menjadi indikasi bahwa dalam pengelolaan BUMDes terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak optimalnya pengelolaan BUMDes.
Salah  satu  indikasi  awal  dari  tidak  optimalnya  pengelolaan  BUMDes  yaitu  kelembagaan pemerintah desa yang tidak berjalan dengan baik yang mana hal ini ditunjukkan oleh beberapa alasan, antara  lain  yaitu:  Pertama,  pendirian BUMDes  sebagian  besar  merupakan  inisiatif  dari  pemerintah desa yang mana dalam proses pendiriannya pemerintah desa banyak berperan, sehingga keberhasilan maupun kegagalan akan turut ditentukan oleh pemerintah desa. Kedua, pengelolaan BUMDes tidak terlepas  dari  kapasitas  pemerintah  desa  beserta  dengan  aparatur  pemerintah  desa  yang  mana kemampuan  tersebut  akan  turut  menentukan  kualitas  dari  penyelenggaraan  BUMDes.  Ketiga, pendanaan BUMDes salah satunya berasal dari APBDes melalui penyertaan modal BUMDes, sehingga proses tata kelola anggaran dalam pengelolaan BUMDes akan turut ditentukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan  kepada  ketiga  uraian  tersebut  maka  kapasitas  pemerintah  desa  menjadi  bagian  yang tidak  bisa  dipisahkan  dalam  proses  pengelolaan  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten Sumedang,  lebih lanjut  kapasitas  kelembagaan  pemerintah  desa  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menentukan keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan BUMDes.
Permasalahan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang perlu dikaji lebih mendalam guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan BUMDes, hal ini dimaksudkan guna mengoptimalkan peran BUMDes  sebagai  unit  usaha  di  tingkat  desa  yang  tidak  hanya  semata-mata  untuk  mencari keuntungan, tetapi juga ditujukan sebagai media bagi proses pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian berbasis masyarakat, sehingga melalui keberadaan BUMDes kualitas sumber daya manusia yang ada di desa akan meningkat.
Kajian-kajian selama ini mengenai pengelolaan BUMDes lebih banyak dilakukan dalam aspek pengelolaan  BUMDes  baik  sebagai  unit  usaha  maupun  sebagai  organisasi  yang  berbentuk  badan
hukum  (Agunggunanto  et  al., 2016 ;  Maulana, 2021 ;  Senjani, 2019 ),  sehingga  hasil  penelitian  lebih bersifat internal kepada proses penyelenggaraan BUMDes itu sendiri.  Penelitian yang dilakukan oleh Titioka  et  al.,  yang  fokus  pada  pengelolaan  keuangan  BUMDes  (Titioka  et  al., 2020 ),  kemudian penelitian  Sulaksana  dan  Nuryanti  berkaitan  dengan  strategi  pengembangan  BUMDes  dengan melihat  faktor  internal  dan  eksternal  (Sulaksana  &  Nuryanti, 2019 ).  Penelitian  lainnya  berkaitan dengan perbaikan laporan keuangan berbasis e-financial report BUMDes (MD et al., 2021 ) dan yang berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  dalam  upaya  menggerakkan  dan  mengakselerasi perekonomian  desa  (Rahayu  &  Febriana, 2021 ).  Berdasarkan  kepada  hal  tersebut,  penelitian  ini mencoba  mengambil  perspektif  di  luar  organisasi  BUMDes  yaitu  melihat  dari  aspek  kelembagaan pemerintah  desa  sebagai  institusi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  BUMDes. Diharapkan  melalui  hasil  penelitian  ini  akan  didapatkan  gambaran  baik  mengenai  eksistensi pengelolaan BUMDes dalam level individu, organisasi maupun sistem, serta gambaran permasalahan yang  ada  di  dalamnya,  dengan  begitu  akan  diketahui  faktor-faktor  keberhasilan  dan  kegagalan pengelolaan BUMDes yang dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan pengelolaan BUMDes di masa yang akan datang dalam perspektif kelembagaan pemerintahan desa.

## METODE
Metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  digunakan  karena  relevan  dengan maksud  dan  tujuan  penelitian  yaitu  menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai  kapasitas kelembagaan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes.    Hasil  akhirnya  berupa  uraian  narasi bersumber pada pendapat para ahli (Moleong, 2017 ). Dengan begitu hasil dari penelitian ini berupa uraian kata-kata tentang kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang. Data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder, di mana data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  yang  mana  peneliti  melakukan  wawancara  dengan menggunakan  teknik purposive  sampling ,  para  informan  dipilih  didasarkan  kepada  pertimbangan kebutuhan  informasi  yang  ditentukan  oleh  peneliti,  adapun  informan  terdiri  dari  Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa Margamekar, Kepala Desa Mekarjaya, Kepala Desa Citepok, serta unsur masyarakat yang berada di ketiga desa yang diteliti. Kedua, data sekunder yang diperoleh penulis dari kajian terhadap berbagai dokumen yang relevan baik dari buku, artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu: Pertama, reduksi data yang diperoleh dalam penelitian. Kedua, penyajian data atau display data dari  data-data  yang  telah  dilakukan  pemilihan.  Ketiga,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (Sugiyono, 2015 ).  Untuk  memastikan  validitas  dan  kredibilitas  data  yang  diperoleh  tersebut, dilakukan  triangulasi  sumber  yaitu  berupa  data  yang  diperoleh  dari  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  Kepala  Desa  dan  unsur  masyarakat.  Triangulasi  teknik  dilakukan  dengan melakukan proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan  penelitian  dalam  kurun  waktu  yang  berbeda  baik  narasumber  maupun  tempat pelaksanaan observasi dan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi BUMDes di Kabupaten Sumedang
Pengelolaan  BUMDes  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  peran  pemerintah  desa  di Kabupaten Sumedang yang mana hal ini memiliki beberapa alasan yang antara lain yaitu: Pertama, keberadaan  BUMDes  merupakan  perwujudan  keinginan  dari  pemerintah  desa  untuk  membangun unit  usaha  yang  berbasis  pada  ekonomi  masyarakat,  sehingga  keberhasilan  pengelolaan  BUMDEs menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah desa. Kedua, pengelolaan BUMDes merupakan bagian dari  proses  pembangunan  desa  khususnya  pembangunan  ekonomi  desa  ke  arah  yang  lebih  baik.
Ketiga,  BUMDes  yang  dikelola  dengan  baik  menunjukkan  bahwa  adanya  kapasitas  kelembagaan pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan unit usaha yang berbasis kepada masyarakat.
Nilai penting strategis dari keberadaan BUMDes di desa mendorong setiap desa yang ada di Kabupaten  Sumedang  telah  memiliki  BUMDes  dari  berbagai  jenis  usaha  mulai  dari  jenis  usaha penyewaan alat-alat pertanian, usaha fotokopi dan toko alat-alat tulis sampai dengan usaha di bidang pariwisata seperti wisata air. Berbagai jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes ini menjadi indikasi bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang telah memanfaatkan berbagai potensi yang ada di desanya masing-masing untuk kemudian dikelola menjadi unit usaha yang diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga dapat memberikan keuntungan lainnya yaitu proses pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  BUMDes  baik secara  langsung  dengan  menjadi  pengurus  BUMDes  yang  aktif  mengembangkan  BUMDes  ke  arah yang lebih baik, maupun secara tidak langsung yaitu mendukung dan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes.
Berdasarkan pada tabel tersebut di atas maka di satu sisi komitmen pemerintah desa yang ada di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan unit usaha berupa BUMDes telah terealisasi dengan baik yang mana seluruh desa yang ada telah memiliki BUMDes, namun demikian apabila dilihat dari status BUMDes  yang  ada  mengindikasikan  bahwa  belum  sepenuhnya  BUMDEs  yang  ada  telah  dikelola dengan  optimal.  Kelembagaan  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes  menjadi  bagian  yang harus dikaji lebih mendalam yang mana hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: Pertama, secara empiris di Kabupaten Sumedang pendirian dan pengelolaan BUMDes lebih banyak diinisiasi oleh pemerintah desa, sehingga peran pemerintah desa dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes menjadi  penting  dan  menjadi  salah  satu  faktor  keberhasilan  maupun  kegagalan  dari  pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang.
Tabel 1 . Jumlah dan Kategori BUMDes di Kabupaten Sumedang
Status BUMDes Jumlah Dasar 22 Berkembang 219 Maju 83 Mandiri 29 Jumlah 353
Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2023.
Kedua,  beragamnya  status  BUMDes  yang  ada  dari  berkembang,  maju  dan  mandiri  menjadi indikasi  dari  kapasitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes  yang  berbeda-beda,  sehingga perlu  diketahui  seperti  apa  kapasitas  pemerintah  desa  tersebut  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang menjadi  pendorong  dan  penghambat kapasitas pemerintah  desa  dalam  pengelolaan BUMDes  yang ada di desanya masing-masing.
Ketiga, penyertaan modal dari APBDes sebagai modal penyertaan dalam pengelolaan BUMDes menjadi  implikasi  langsung  bagi  pemerintah  desa  untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  alokasi uang yang telah disertakan dalam BUMDes tersebut, sehingga selain dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa uang yang berasal dari  APBDes  mampu  dikelola  dengan  baik  dan  memberikan manfaat  bagi  pembangunan  dan  bagi masyarakat yang ada di desa. Dari penjelasan ketiga alasan ini, maka menjadi penting untuk mengkaji seperti apa kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di desa- desa di wilayah Kabupaten Sumedang.

## Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes
Kelembagaan  pemerintahan  merupakan  bagian  penting  dari  berjalannya  suatu  fungsi  pemerintah yang  mana  tidak  hanya  terdiri  dari  aparatur  pemerintah  semata,  tetapi  juga  adanya  sistem  yang berjalan  guna  mencapai  tujuan  organisasi  pemerintahan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya. Kapasitas  kelembagaan  secara  umum  diartikan  sebagai  kemampuan  atau  kompetensi  dari  suatu institusi yang meliputi kemampuan individu, kemampuan kelompok dan kemampuan organisasi baik dalam konteks sumber daya maupun tata kelola pemerintahan (Lestari & Wicaksono, 2019 ; Nugraha, 2004 ). Didasarkan kepada pendapat ini maka kapasitas kelembagaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang memiliki tugas dan perannya masing-masing yang saling terikat satu dengan  yang  lainnya  yang  ditujukan  untuk  menggerakkan  institusi  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan atau ditentukan.
Kapasitas  kelembagaan  pemerintah  desa  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan unsur pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya yang mana terdiri dari empat fungsi yaitu fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi pembinaan masyarakat  (Tryatmoko, 2014 ;  Zainudin, 2016 ).  Kelembagaan  pemerintahan  desa  dikaitkan  dengan pengelolaan  BUMDes  maka  diartikan  sebagai  kemampuan  dari  unsur  pemerintah  desa  dalam menjalankan  fungsi  BUMDes  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan,  berdasarkan  kepada pemahaman  konseptual  ini,  maka  uraian  analisis  mengenai  kelembagaan  pemerintah  desa  dalam pengelolaan BUMDes secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:
Tabel 2 . Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes
No. Aspek Indikator 1. Individu ● Pengetahuan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes ● Sikap terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDes ● Kapasitas dalam pengelolaan BUMDes 2. Organisasi ● Kepemimpinan Kepala Desa ● Kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi pengurus BUMDes dan kolaborasi antar aktor
● Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes 3. Sistem ● Kejelasan aturan pengelolaan BUMDes
● Kesesuaian antar peraturan tentang BUMDes
● Koordinasi antar pemangku kepentingan tentang Sistem Pengelolaan BUMDes
Sumber: Analisis Penulis, 2023.
Didasarkan kepada pemahaman konseptual tersebut di atas, maka uraian analisis mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah desa akan dibagi ke dalam tiga bagian yaitu: level individu, level organisasi  dan  level  sistem.  Adapun  uraian  lebih  rinci  mengenai  analisis  tiga  level  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut:

## Level Individu
Kapasitas  kelembagaan  pemerintahan  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes  yaitu  level  individu yang mana individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus memiliki kemampuan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing dalam BUMDes. Unsur dari level individu dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes maupun para pengurus dari BUMDes itu sendiri, adapun uraian secara lebih rinci mengenai kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, pengetahuan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes, secara umum baik aparatur pemerintah desa yang  terlibat maupun para pengurus BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang telah  memiliki  pengetahuan  baik  dalam  tahap  pendirian  BUMDes  maupun  dalam  pengelolaan BUMDes  meskipun  secara  empiris  tingkat  pengetahuan  dari  masing-masing  individu  berbeda  satu dengan yang lainnya, akan tetapi mereka memiliki pengetahuan harus seperti apa BUMDes dikelola agar berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan di awal.
Kedua, sikap terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDes. Mayoritas individu yang terlibat dalam  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  di  Kabupaten  Sumedang  memiliki  sikap  setuju  dan mendukung eksistensi BUMDes sebagai unit usaha yang ada di desa guna membangun perekonomian desa. Sikap ini ditunjukkan dengan cara ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan baik dalam tahap pendirian BUMDes maupun dalam tahap pengelolaan BUMDes.
Adanya  sikap  mendukung  terhadap  eksistensi  BUMDes  merupakan  respons  yang  baik  yang ditunjukkan  sebagai  modal  dalam  berjalan  lancarnya  pengelolaan  BUMDes,  hal  ini  dikarenakan apabila tidak ada sikap dukungan terhadap eksistensi BUMDes maka akan menjadi masalah dalam penyelenggaraan  BUMDes  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  di  awal,  sehingga  akan menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan BUMDes.
Ketiga, kapasitas dalam pengelolaan BUMDes. Kapasitas individu dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan kepada hasil penelitian maka dapat  dikatakan memiliki keragaman satu dengan yang lainnya. Bagi BUMDes yang telah memiliki status maju dan mandiri, maka kapasitas individu dalam pengelolaan  BUMDes  dapat  dikatakan  baik  sehingga  individu-individu  tersebut  telah  mampu menjalankan  peran  dan  tugasnya  sesuai  dengan  tuntutan  yang  dibutuhkan  sehingga  mampu mewujudkan  tujuan  pengelolaan  BUMDes  dengan  baik  sebagaimana  rencana  awal  yang  telah ditentukan.
Kapasitas  individu  di  BUMDes  yang  masih  berstatus  dasar  dan  berkembang  maka  memiliki keragaman  kapasitas  yang  mana  terdapat  individu  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dan terdapat juga individu yang tidak memiliki kapasitas atau belum memiliki  kapasitas  untuk  menjalankan  peran  dan  tugasnya  dengan  baik,  sehingga  belum  optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan BUMDes dan belum bisa mewujudkan pengelolaan BUMDes secara optimal sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan di awal.
Terbatasnya  kapasitas  individu  tersebut  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  mulai  dari  faktor pengalaman  dalam  pengelolaan  unit  usaha  yang  masih  minim  sampai  dengan  kurangnya  kegiatan peningkatan  kapasitas  individu  berupa  pelatihan  dan  pendidikan  baik  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa,  pemerintah  daerah  maupun  unsur  instansi  terkait  lainnya,  sehingga  potensi individu  yang  ada  belum  sepenuhnya  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk menjalankan peran dan tugasnya mengelola BUMDes.
Berdasarkan kepada uraian tersebut maka kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam aspek individu dapat dikatakan sudah baik yang mana hal ini ditunjukkan secara individu baik oleh aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes maupun para pengurus BUMDes yang  mana  kedua  pihak  tersebut  memiliki  sikap  mendukung  terhadap  eksistensi  BUMDes  dan memiliki pengetahuan dasar mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDes sehingga sampai dengan saat ini telah berdiri BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Namun yang perlu menjadi  perhatian  untuk  ke  depannya  yaitu  tuntutan  adanya  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia  bagi  aparatur  pemerintah  desa  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  BUMDes  dan  bagi  para pengurus BUMDes mulai dari proses seleksi bagi para pengurus BUMDes sampai dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pengurus BUMDes.

## Level Organisasi
Organisasi  memiliki  peran  yang  mendasar  bagi  penyelenggaraan  BUMDes  dalam  mencapai tujuan yang telah disusun sebelumnya, organisasi BUMDes menjadi penggerak dari berbagai unsur yang  saling  bekerja  sama  satu  dengan  yang  lainnya.  Kelembagaan  pemerintahan  desa  dalam pengelolaan BUMDes setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu: kepemimpinan Kepala Desa, kejelasan  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  pengurus  BUMDes  dan  kolaborasi  antar  aktor,  dan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Adapun penjelasan rinci mengenai ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, kepemimpinan Kepala Desa. Peran pemimpin dalam konteks desa memegang peran yang penting baik pemimpin formal seperti kepala desa maupun pemimpin informal seperti tokoh adat. Dalam konteks pengelolaan BUMDes maka peran pemimpin formal yaitu kepala desa menjadi penting yang mana kepala desa sebagai pemegang kewenangan di tingkat desa memiliki peran dalam pengelolaan  BUMDes  mulai  dari  mengarahkan  misi  dan  visi  pengelolaan  BUMDes  maupun  dalam sistem pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.
Kepala desa dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang pada umumnya memiliki  sikap  mendukung  dalam  pengelolaan  BUMDes  ke  arah  yang  lebih  baik,  sehingga  tidak ditemukan  kepala  desa  yang  menolak  eksistensi  BUMDes,  namun  demikian  bentuk  komitmen dukungan  kepala  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes  memiliki  keragaman  antara  satu  kepala  desa dengan kepala desa yang lainnya.
Kepala  desa  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  akan  mengarahkan  dan  menggerakkan aparatur  pemerintah  beserta  dengan  masyarakat  secara  sungguh-sungguh  untuk  terlibat  aktif menyukseskan  pengelolaan  BUMDes,  hal  ini  juga  akan    terlihat  dari  komitmen kepala  desa  dalam penganggaran APBDes yang digunakan untuk modal penyertaan BUMDes, dengan demikian peluang BUMDes  untuk  berkembang  dan  maju  sangat  terbuka  lebar,  sebaliknya  bagi  kepala  desa  yang memprioritaskan program pembangunan lainnya dibandingkan dengan pengelolaan BUMDes maka cenderung  untuk  tidak  optimal  dalam  menggerakkan  aparatur  pemerintah  desa  dan  masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, kondisi ini akan berakibat bagi optimalisasi pengelolaan BUMDes.
BUMDes dengan status maju dan berkembang secara empiris salah satu faktor keberhasilannya ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa yang mampu menggerakkan aparatur pemerintah desa beserta masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan BUMDes, sebaliknya kepemimpinan kepala desa yang  kurang  optimal  menyebabkan  BUMDes  sulit  berkembang  dengan  baik.  Berdasarkan  kepada pemahaman ini maka peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan BUMDes.
Kedua, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi pengurus BUMDes dan kolaborasi antar aktor secara umum organisasi BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang sudah memiliki kejelasan  struktur  organisasi  beserta  dengan  pembagian  tugas  dan  fungsi  dalam  pengelolaan BUMDes,  sehingga  secara  organisasional  tidak  terdapat  pertentangan  atau  posisi  yang  tidak  jelas dalam kepengurusan BUMDes, meskipun demikian perlu diperjelas mengenai proses rekrutmen para pengurus BUMDes yang transparan sehingga setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan  menjadi  pengurus  BUMDes,  lebih  lanjut  mengenai  masa  jabatan  pengurus  BUMDes  dan relasi  antara  para  pengurus  BUMDes  dengan  kepala  desa  dan  aparat  pemerintah  desa  yang  perlu dipertegas,  sehingga  tidak  akan  memunculkan  ketimpangan  atau  kecemburuan  sosial  dalam rekrutmen pengurus BUMDes.
Kolaborasi antar aktor menjadi penting dalam pengelolaan BUMDes, secara empiris kolaborasi telah terjalin dalam pengelolaan BUMDes, akan tetapi kolaborasi tersebut lebih banyak dilakukan di dalam lingkungan desa, sedangkan kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes dengan pihak luar seperti dalam  penyertaan  modal  dan  pemasaran  produk-produk  BUMDes  belum  banyak  dan  masih  harus ditingkatkan yang mana hal ini penting untuk pengembangan BUMDes ke arah yang lebih baik lagi.
Ketiga,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  BUMDes.  Membangun  BUMDes yang transparan dan akuntabel menjadi bagian yang harus dilakukan, namun demikian diketemukan dalam  beberapa  pengelolaan  BUMDes,  khususnya  di  BUMDes  yang  masih  berkembang  proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan dengan baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas publik  yang  mana  dalam  konteks  ini  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  seperti  apa pengelolaan  BUMDes  dan  bagaimana  penggunaan  anggaran  BUMDes.  Hal  ini  menjadi  wajar dikarenakan adanya penyertaan modal dari alokasi APBDes sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kejelasan dari pengelolaan BUMDes tersebut.
Akuntabilitas BUMDes juga menjadi hal yang harus  dilakukan oleh para pengurus BUMDes yang mana tidak hanya harus dipertanggungjawabkan secara administrasi kepada pemerintah desa dan  pemerintah  daerah,  tetapi  juga  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat,  yang mana  pada  akhirnya  masyarakat  harus  diberikan  tempat  untuk  dapat  menilai  kinerja  pengurus BUMDes apakah sudah sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat atau sebaliknya.
Berdasarkan kepada ketiga uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara organisasi dapat dikatakan bahwa BUMDes yang  ada di Kabupaten Sumedang telah memiliki kapasitas kelembagaan pemerintahan  yang  baik,  namun  yang  perlu  menjadi  perhatian  yaitu  perlu  adanya  tinjauan  yang berkelanjutan mengenai optimalisasi kepemimpinan kepala desa dan upaya membangun tata kelola BUMDes menjadi  transparan dan akuntabel, sehingga tidak hanya akan melahirkan BUMDes yang berkembang maju tetapi juga akan diiringi dengan kepercayaan banyak pihak termasuk di dalamnya kepercayaan masyarakat dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.

## Level Sistem
Sistem merupakan level yang terakhir sekaligus menyeluruh dan kompleks dikarenakan terdiri dari berbagai unsur yang terkait satu dengan yang lainnya yang mana apabila satu aspek tidak berjalan dengan  baik  maka  akan  memberikan  dampak  langsung  terhadap  aspek  lainnya.  Sistem  dalam pengelolaan  BUMDes  di  Kabupaten  Sumedang  setidaknya  terdiri  dari  3  (tiga)  unsur  utama  yaitu adanya kejelasan aturan pengelolaan BUMDes, adanya kesesuaian antara peraturan tentang BUMDes dan dibutuhkannya koordinasi antar pemangku kepentingan tentang Sistem Pengelolaan BUMDes. Adapun uraian rinci mengenai ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama,  kejelasan  aturan  pengelolaan  BUMDes,  secara  umum  pendirian  BUMDes  dan pengelolaan  BUMDes  telah  diatur  dengan  jelas  mulai  dari  peraturan  menteri  sampai  dengan peraturan desa, hal ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang, dengan begitu berdirinya BUMDes di semua desa yang ada di Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan aturan yang ada. Namun demikian masih terdapat permasalahan yaitu BUMDes yang ada  belum  semuanya  memiliki  status  sebagai  badan  hukum,  sehingga  baik  secara  praktik    dalam menjalankan  pengelolaan  BUMDes  maupun  dalam  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  lain, permasalahan status badan hukum menjadikan BUMDes tidak bisa berkembang secara optimal.
Permasalahan  status  badan  hukum  BUMDes  perlu  mendapat  perhatian  dalam  upaya pengembangan BUMDes di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumedang yang mana permasalahan ini perlu segera diselesaikan dengan cara mendaftarkan seluruh BUMDes yang ada sehingga memiliki status  badan  hukum,  dengan  adanya  status  ini  maka  akan  mempermudah  arah  pengembangan
BUMDes  termasuk  di  dalamnya  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lainnya  khususnya  terkait dengan penyertaan modal di luar pemerintah desa.
Kedua,  kesesuaian  antar  peraturan  tentang  BUMDes.  Pendirian  BUMDes  dan  pengelolaan BUMDes tidak hanya menyangkut bagaimana tata kelola BUMDes dijalankan, tetapi juga mengenai bagaimana  membangun  BUMDes  yang  sejalan  dengan  hukum  yang  ada.  Menjadi  permasalahan kemudian  apabila  adanya  pemerintah  desa  yang  membuat  peraturan  desa  mengenai  pendirian BUMDes  melebihi  aturan  yang  berada  di  atasnya  atau  sebaliknya  sikap  pemerintah  desa  yang bergantung  kepada  aturan  yang  ada  sehingga  dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa  mengenai BUMDes maka tidak ada banyak hal yang diatur.
Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas dalam praktiknya menyulitkan para pengurus BUMDes untuk  dapat  leluasa  menjalankan  kewenangannya  mengelola  BUMDes,  didasarkan  kepada  hal  ini maka  perlu  dilakukan  kajian  yang  cermat  oleh  pemerintah  desa  mengenai  aturan  mana  saja  yang harus dibuat dalam bentuk peraturan desa dan aturan mana saja yang tidak boleh dibuat melebihi aturan yang ada, sehingga proses sinergitas antar aturan tentang BUMDes akan memudahkan untuk mengembangkan pengelolaan BUMDes ke arah yang lebih baik.
Ketiga,  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  tentang  Sistem  Pengelolaan  BUMDes. Koordinasi  dalam  pengelolaan  BUMDes  menjadi  penting  untuk  dilakukan  baik  koordinasi  secara internal di lingkungan desa antar pemerintah desa dengan para pengurus BUMDes dan koordinasi eksternal  yang  dilakukan  dengan  pemerintah  daerah  maupun  pihak  berkepentingan  lainnya. Berdasarkan kepada hasil penelitian maka koordinasi secara internal sudah baik dilakukan yang mana BUMDes  di  Kabupaten  Sumedang  telah  menjalin  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMDes.
Aspek  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  yang  dilakukan  antara  lain  yaitu  mengenai kesesuaian aturan yang menjadi landasan pendirian dan pengelolaan BUMDes, tata cara pengelolaan BUMDes yang baik dan profesional, serta dalam bentuk lainnya semisal pelatihan bagi para pengurus BUMDes dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan BUMDes. Baiknya koordinasi yang dilakukan harus terus dilakukan di masa yang akan datang mengingat proses pengembangan BUMDes  harus  terus  dilaksanakan  sehingga  BUMDes  yang  ada  di  Kabupaten  Sumedang  mampu mencapai  kemajuan  dan  mewujudkan  peningkatan  pembangunan  desa  yang  pada  akhirnya  akan memberikan kesejahteraan baik bagi para pengurus maupun bagi masyarakat desa pada umumnya.
Berdasarkan  kepada  uraian  tersebut  di  atas,  maka  kapasitas  kelembagaan  pemerintah  desa dalam pengelolaan BUMDes dapat dikatakan baik yang mana telah berjalannya sistem sesuai dengan peran dan fungsi sebagaimana tugas dan kewajibannya, namun demikian terdapat faktor-faktor yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang antara lain yaitu faktor legalitas BUMDes  yang  harus  didorong  agar  seluruh  BUMDes  memiliki  status  sebagai  badan  hukum, kemudian  penting  juga  untuk  dilaksanakan  harmonisasi  kebijakan  pengelolaan  BUMDes  dengan berbagai aturan yang ada, sehingga ke depannya BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang selain sudah memiliki status badan hukum juga berjalan pengelolaannya sesuai dengan aturan yang ada.

## SIMPULAN
BUMDes dalam konteks perekonomian desa telah menjadi unit usaha yang mampu menggerakkan perekonomian lokal yang ada di desa, lebih lanjut keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumedang telah mampu  menjadi  sarana  pemberdayaan  masyarakat  yang  mana  anggota  masyarakat  selain  dapat menjadi  pengurus  BUMDes  juga  dapat  menjadi.  Didasarkan  kepada  hal  tersebut  maka  BUMDes diorientasikan  tidak  hanya  menjadi  unit  usaha  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  untuk membangun perekonomian desa tetapi juga BUMDes telah menjalankan peran sebagai media bagi
pemberdayaan masyarakat. Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten  Sumedang  sudah  berjalan  dengan  baik  yang  mana  hal  ini  ditunjukkan  dengan  2  (dua) pertimbangan,  yaitu:  Pertama,  seluruh  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sumedang  telah  memiliki BUMDes dengan mayoritas statusnya berkembang dan maju. Kedua, respons masyarakat yang baik terhadap eksistensi dan pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang, lebih lanjut dilihat dari  aspek  kelembagaan  maka  baiknya  kapasitas  kelembagaan  ditunjukkan  dengan  sikap  individu para pengurus yang memiliki kemampuan pengelolaan BUMDes cukup baik, serta didukung dengan pengelolaan BUMDes yang sejalan dengan aturan yang ada. Pengelolaan BUMDes ke depannya tidak hanya diposisikan sebagai unit usaha penggerak perekonomian di desa, tetapi harus mampu menjadi penggerak  ekonomi  nasional  melalui  pengelolaan  BUMDes  yang  profesional,  transparan  dan akuntabel,  sehingga  selain  akan  berimplikasi  pada  peningkatan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat desa, juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## REFERENSI
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis , 13 (1), 67 – 81. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395 .
Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Public Administration Journal of Research , 2 (2), 165 – 173. http://dx.doi.org/10.33005/paj.v2i2.45 .
Fitria. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adl Islamic Economic , 1 (1), 13 – 28. https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.4 .
Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) , 7 (2), 99 – 108. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i2.2840 . Ian, A. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 46 – 62. http://dx.doi.org/10.24269/ls.v1i1.587 .
Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 5 (2), 1061 – 1076. https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6343.
Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun . Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_4190.pdf .
Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa.
Jurnal Yustisia , 4 (2), 369 – 396. https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656 .
Lestari, A. W., & Wicaksono, D. B. (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN Kudus). Reformasi , 9 (1), 76 – 81. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1325 . Maulana, A. (2021). Kinerja Sumber Daya Manusia BUMDES (A. Maulana (ed.)). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
https://www.researchgate.net/publication/361275799_KINERJA_SUMBER_DAYA_MANUSIA_B UMDES .
Mawazi, A. R. Bin, & Hidayatulah, R. P. (2018). Islam dan Ideologi Dalam Pembangunan di Indonesia: Studi Terhadap Program Nawacita. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , 18 (2), 171 – 188. http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3426 . MD, P. P. H., Sari, I. P., & Batubara, I. H. (2021). Implementasi E-financial Report BUMDes. IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (2), 179 – 177. https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7511 . Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) . PT. Remaja Rosdakarya.
Nugraha. (2004). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi , 1 (3), 1 – 10. https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v1i3.334 .
Rahayu, S., & Febriana, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUM Des di Desa Sugai Nibung. Jurnal Trias Politika , 5 (1), 49 – 61. https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905 .
Ridwansyah, M., Hastuti, D., Heriberta, Syaparuddin, & Emilia. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2), 39-48. https://doi.org/10.53867/jpm.v1i2.30 . Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 23 – 40. https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.23698 .
Suartini, S., & Rohaya, N. (2022). Implementasi Nawa Cita dalam Pembangunan Desa Melalui BUM Desa. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 7 (2), 1 – 13. http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262 . Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, S., & Gunawan. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. UMBARA: IndonesianJ Ournal of Anthropology , 3 (1), 34 – 43. https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670 . Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Alfabeta.
Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM des) Kasus di BUM Des Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kec. Argapura Kab. Majalengka. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA) , 3 (2), 348 – 359. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11 .
Suparmini, S. (2007). Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan. Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian , 5 (2), 193 – 206. http://dx.doi.org/10.21831/gm.v5i2.14192 .
Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 48 (2), 323 – 344. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666 .
Titioka, B. M., Huliselan, M., Huliselan, M., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020).
Pengelolaan Keuangan BUM Des di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak , 3 (1), 1 – 20. https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.481 . Tryatmoko, M. W. (2014). Problematika Posisi dan Kelembagaan Desa . Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/otonomi-daerah/276- problematika-posisi-dan-kelembagaan-desa . Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 338 – 351. https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351 .