## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

## The Problems of Population Administration Authority Accordance of Government Regulation Number 40 of 2019

## Ashara Putra Mansien
Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Indonesia
asharamansien@gmail.com Diterima: 18 Oktober 2020 Direvisi:  29 Desember 2020 Disetujui: 30 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.109
Abstrak: Kajian ini berupaya untuk memahami kendala-kendala eksternal yang muncul dalam pelaksanaan  kewenangan  administrasi  kependudukan  yang  bersumber  dari  ketatnya  regulasi kementerian  terhadap  daerah  dan  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi hambatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan  sesuai  PP  No.  40/2019.  Metode  penelitian  menggunakan  studi  pustaka,  di  mana penulis mengumpulkan data-data secara sistematis dan membuat sintesisnya. Pertama ditemukan hambatan distorsi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana terjadi benturan  regulasi  antara  pusat  dan  daerah,  pengaturan  pusat  cenderung  sentralistis  dan  hal  ini berpengaruh  pada komposisi  anggaran  yang  tidak  berimbang  menyebabkan  daerah  kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Kedua, distribusi urusan administrasi kependudukan dan kriteria pembagian  urusan.  Di  mana  kementerian  memberikan  perintah  yang  tidak  tertulis  dalam  PP 40/2019  serta  mengerjakan  urusan  yang  telah  dikerjakan  di  daerah.  Lalu  pendistribusian  fungsi pengawasan dan koordinasi yang lemah dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan konflik antara provinsi dan kabupaten/kota. Kesimpulannya pelaksanaan PP No. 40 Tahun 2019 menimbulkan hambatan  dalam  hubungan  kewenangan,  kelembagaan,  keuangan,  dan  pengawasan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Solusi  yang  ditawarkan  yakni  memperbaiki  pola  komunikasi  dan koordinasi  dan  pemerintah  pusat  segera  membentuk  kantor  perwakilan  di  provinsi, kabupaten/kota  dan  desa  yang  khusus  mengerjakan  kewenangan  dekonsentrasi/tugas pembantuan.
Kata Kunci: Sentralisasi, Administrasi kependudukan, Kewenangan
Abstract: This  study  seeks  to  understand  the  external  constraints  that  arise  in  the implementation  of  population  administration  authority  that  stems  from  the  tightness  of ministerial regulations on regions and the division of authority between the central and regional governments. This paper aims to analyze potential obstacles in the implementation of population administration  affairs  according  to  Government  Regulation  Number  40/2019.  The  research method  uses  a  literature  study,  where  the  authors  collect  data  systematically  and  make  a synthesis.  First,  there  is  a  distortion  in  the  implementation  of  the  principles  of  regional governance  where  there  is  a  conflict  between  central  and  regional  regulations,  central regulations tend to be centralized and this affects the unbalanced budget composition, making it difficult  for  regions  to  work  optimally.  Second,  the  distribution  of  population  administrative affairs  and  the  criteria  for  assigning  functions.  Where  the  ministry  gives  orders  that  are  not written  in  PP  40/2019  and  work  on  things  that  have  been  done  in  the  regions.  Then  the  weak distribution of monitoring and coordination functions in the implementation of activities causes conflicts  between  provinces  and  districts/cities.  In  conclusion,  the  implementation  of  PP.  40  of 2019  raises  obstacles  in  the  relation  of  authority,  institution,  finance,  and  supervision  of  the central  and  regional  governments.  The  solution  offered  is  to  improve  communication  and coordination patterns and the central government immediately to establish representative offices in  provinces,  districts/cities,  and  villages  that  specifically  work  on  deconcentration/assistance tasks.
Keywords : Centralization, Population administration, Authority

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  menjelaskan bahwa  negara  berkewajiban  menyelenggarakan  sejumlah  pelayanan  guna  memenuhi  hak- hak  dasar  warganya  mulai  dari  tingkat  nasional  hingga  tingkat  terbawah  yaitu  desa sehingga  dalam  konteks  demokrasi,  keadilan  pelayanan  tersebut  harus  dipenuhi  secara komprehensif  ( Bansaleng,  2017 ).  Berbagai  pelayanan  administratif,  seperti  pelayanan  e- KTP,  akta  kelahiran,  sertifikasi  tanah,  dan  perizinan,  merupakan  pelayanan  yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara.
Berbagai  penelitian  sebelumnya  menyatakan  urusan  administrasi  kependudukan memiliki  kendala  di  berbagai  aspek.  ( Pratama,  2013 )  menyatakan  kendala  infrastruktur pendukung,  kualitas  pelayanan  dan  tenaga  operasional.  ( Lubis  &  Mulyaningsih,  2016; Setiawan  &  Ikhsanditya,  2020 )  menyatakan  kendala  partisipasi  masyarakat,  infrastruktur pendukung  dan  kualitas  pelayanan  serta  ( Ripa’i,  2018 ; Sukma  et  al.,  2018 )  menyatakan kendala  tenaga  operasional,  SDM  dan  partisipasi  masyarakat.  Begitu  juga  kendala  yang sama  dihadapi  daerah-daerah  di  Kalimantan  Tengah,  sehingga  menurut  penulis  kendala utama yang terjadi lebih disebabkan kepada pola komunikasi pemerintah pusat-daerah yang kurang baik dan ketidakadilan pembagian kewenangan dari pusat.
Dalam  ( Strong,  2011 )  menyatakan  konsep  negara  kesatuan  ( unitary  state )  adalah pemerintah  pusat  selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dapat  menyerahkan  sebagian kewenangannya kepada daerah otonom melalui desentralisasi. Mencermati ( Strong, 2011 ), menurut  kami  penyelenggaraan  desentralisasi  di  Indonesia  sudah  lebih  baik  dalam  artian pembagian  urusan  pemerintahan  tidak  hanya  berdasarkan  prinsip  “residu”  tetapi  justru sebaliknya  (UU  23/2014  tidak  memberikan  kewenangan  sisa).  Pemerintah  pusat  telah melimpahkan  urusan  administrasi  kependudukan  yang  sangat  besar  kepada  pemerintah daerah  untuk  dikelola  dan  dipertanggungjawabkan,  meskipun  dalam  pembagian  itu merujuk ( Fatmawati, 2018 ; Wicaksono, 2012 ) terjadi pemusatan kewenangan dan menurut ( Rauf,  2018b )  terjadi  ketimpangan  pembagian  kewenangan.  Dampaknya  terjadi  pada  saat pelayanan  administrasi  kependudukan  (terutama  melalui  sistem online )  yakni  alat  rekam cetak  e-KTP  dan  peralatan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  usang, sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan kurang memadai, SDM aparat kurang cakap, keterbatasan dana bimtek/diklat dll.
Masalah  nyata  kedua  yang  muncul  dalam  administrasi  kependudukan  oleh disdukcapil  provinsi  maupun  kabupaten/kota  ialah  pusat  mendistribusikan  urusan  yang telah  dilaksanakan  di  daerah  ( Mujahidin  &  Wiredarme,  2020 ).  Sebagai  contoh,  urusan pelaporan  data  kependudukan  setiap  bulan  telah  diserahkan  kepada  pemerintah kabupaten/kota,  namun  kembali  didelegasikan  kepada  provinsi  selaku  wakil  pemerintah pusat  untuk  direkapitulasi.  Padahal  kementerian  memiliki  aplikasi  yang  secara  otomatis menghubungkan  data  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini membuat disdukcapil provinsi bingung sumber data manakah yang digunakan.
Kemudian  pelimpahan  kewenangan  yang  belum  diatur  secara  jelas  antara  tugas pemerintah  provinsi  dan  kab/kota  di  undang-undang  maupun  peraturan  pemerintah  dalam pengawasan  mengakibatkan  wewenang  campur  tangan  pemerintah  provinsi  terhadap urusan  pengawasan  administrasi  kependudukan  disdukcapil  kabupaten/kota  cukup  lemah ( Azhar,  2012 ).  Padahal  disdukcapil  provinsi  memiliki  fungsi  supervisi,  koordinasi  dan fasilitasi  terhadap pemda kabupaten/kota  ( Rauf, 2018a ). Sejatinya esensi  penyelenggaraan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah  terjadinya  penyerahan  kewenangan  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ( Akbal, 2016 ). Hal ini sejalan dengan pendapat Parson  dalam  ( Romli,  2007 )  bahwa  desentralisasi  adalah  pelimpahan  tanggung  jawab administratif dari pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Smith dalam ( Romli, 2007 ) menyebutkan  desentralisasi  adalah  pelimpahan  kekuasaan  dari  atasan  kepada  bawahan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dalam  suatu  hubungan  hierarki,  bisa  berupa  pemerintah  pusat  menyerahkan  kewenangan kepada daerah atau instansi lain.
Selanjutnya  ( H.  R.  Ridwan,  2003 )  menyatakan  kewenangan  adalah  kemampuan pemerintah  melaksanakan  tanggung  jawab  yang  tercantum  dalam  perundang-undangan sehingga  tercipta  siklus  kepatuhan  antar  warga  negara  dengan  pemerintah.  Sedangkan (J. Ridwan & Sodik, 2012 ), mengungkapkan kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang  berasal  dari  konstitusi  perundang-undangan  dan  hanya  dimiliki  oleh  Presiden,  DPR dan  DPD.  Kemudian  ( Thoha,  2003 )  menemukan  bahwa  sentralisasi  kekuasaan menyebabkan  pejabat  di  tingkat  tinggi  memiliki  kekuasaan  yang  berlebih  dan memperlemah  kekuasaan  pejabat  yang  berada  di  tingkat  bawah,  dan  menjadi  semakin bertolak belakang ketika harus melayani masyarakat yang berada di luar sistem hierarki.
Berangkat  dari  konsep  hierarki  dan  kekuasaan  tersebut,  maka ( Thoha,  2004 ) menyatakan  perlu  ada  transfer  kewenangan  dari  level  atas  ke  level  bawah  guna menghindari  penumpukan  kekuasaan.  Kewenangan  adalah  otoritas  pejabat  secara  legal untuk  bertindak  dan  bertanggungjawab  agar  institusinya  dapat  berjalan  baik.  Otoritas adalah  kekuasaan  pejabat  dalam  suatu  organisasi.  Pelimpahan  kewenangan  berarti penyerahan sebagian kewenangan dari pejabat satu ke pejabat lainnya untuk bertindak dan bertanggungjawab  agar  institusi  dapat  berjalan  normal.  Menurut  ( Sutarto,  2000 ), pendelegasian  wewenang  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berkedudukan  lebih  tinggi ( superior ) kepada pejabat yang berkedudukan rendah ( subordinate ) atau pejabat level atas kepada  pejabat  level  bawah  (vertikal)  dan  pada  jenjang  yang  sama  antara  pejabat  yang sederajat (horizontal).
Selanjutnya  ( Wasistiono,  2003 )  membedakan  kewenangan  menjadi  atributif  dan delegatif.  Atributif  artinya  penyerahan  kewenangan  kepada  institusi  atau  pejabat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  delegatif  artinya  penyerahan kewenangan  yang  berasal  dari  institusi  atau  pejabat  yang  lebih  tinggi.  Dengan dilimpahkannya  wewenang  maka  secara  otomatis  pejabat  akan  bertanggungjawab  penuh atas  tugas  yang  telah  dibebankan.  Prinsip-prinsip  pelimpahan  kewenangan  yang  efektif dalam ( Wasistiono, 2003 ), meliputi:
a) Pelimpahan  dapat  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dan  rancangan  yang  telah ditetapkan oleh organisasi.
b) Pelimpahan  sesuai  tugas  atau  pekerjaan  yang  diberikan  sehingga  berjalan  efisien dan efektif.
c) Pelimpahan  secara  runtun  dari  hierarki  jabatan  level  atas  sampai  dengan  jabatan level bawah.
d) Pelimpahan  kewenangan  secara  berjenjang  dari  pejabat  level  atas  ke  pejabat  di bawahnya.
e) Hanya bekerja dan bertanggung jawab atasnya melalui satu perintah komando.
f) Pelimpahan  kewenangan  secara  penuh  sehingga  penerima  kewenangan  dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan dengan maksimal.
g) Proporsionalitas antara tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.
Kemudian  pelimpahan  kewenangan  dalam  administrasi  kependudukan  sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  meliputi  pengelolaan  kewenangan pada  tahapan  pendaftaran,  pencatatan,  pengelolaan  informasi  dan  pendayagunaan  data kependudukan  secara  sistematis  sehingga  tercipta  tertib  administrasi  dokumen kependudukan.
(Soemartono  &  Hendrastuti,  2011)  mengatakan  bahwa  keutamaan  data  dan informasi  hasil  pencatatan  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting  kependudukan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
akan  dimanfaatkan  oleh  instansi  pengguna  ( user )  untuk  perencanaan  pembangunan berskala  lokal  maupun  nasional,  pelayanan  publik,  alokasi  anggaran,  pembangunan demokrasi,  penegakan  hukum  dan  pencegahan  kriminal.  Jenis-jenis  peristiwa kependudukan  antara  lain,  perubahan  status  orang  asing  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal tetap,  tinggal  terbatas,  pindah  datang  untuk  menetap  dan  perubahan  alamat.  Sedangkan Jenis  peristiwa  penting  antara  lain,  ganti  nama,  perubahan  status  kewarganegaraan, kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dan ( Soemarsono, 2017; Soemartono & Hendrastuti, 2011 ) juga menyatakan kesadaran masyarakat  Indonesia untuk  memiliki  bukti  tertulis  dokumen  kependudukan  sudah  cukup  tinggi  karena masyarakat semakin menyadari arti penting dokumen negara yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum keperdataan atas identitas pribadi.
Pemberian  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  adalah  pemberian  kewenangan kepada  kepala  daerah  dan  jajarannya  (administratif)  serta  kepada  pimpinan  dan  anggota DPRD  sebagai  mitra  kerja  kepala  daerah  (politis).  Selanjutnya,  wewenang  yang  telah diserahkan  tersebut,  baik  melalui  asas  dekonsentrasi  maupun  tugas  pembantuan,  menjadi tanggung  jawab  kepala  daerah  (gubernur,  bupati,  wali  kota)  untuk  melaksanakan  dan mempertanggung  jawabkannya.  Yang  menarik  lagi,  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,    bahwa  kewenangan  pemerintah  provinsi dalam  bidang  administrasi  kependudukan  hanya  1  (satu)  yakni  membangun  profil kependudukan  provinsi  (lampiran  UU  No.  23  Tahun  2014  hal.  51).  Lahirnya  PP  No.  40 Tahun  2019  telah  membawa  perubahan  yang  berarti  dalam  tatanan  penyelenggaraan administrasi kependudukan yakni sebagai hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi ke-3 setelah UUD dan UU yang berfungsi sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang ( Albintani, 2018 ), sekaligus membawa berbagai kejanggalan dalam implementasinya.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  analisis  terhadap  problematika pelaksanaan  kewenangan  administrasi  kependudukan  sesuai  PP  No.  40  Tahun  2019. Analisis dilakukan berdasarkan konsep ( Dwiyanto, 2011 ) yang mengidentifikasi setidaknya dua  isu  yang  menjadi  problematika  pembagian  urusan  pemerintahan.  Pertama,  distorsi dalam  pelaksanaan  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Kedua,  perubahan distribusi  urusan  pemerintahan  dan  kriteria  pembagian  urusan.  Adapun  signifikansi  bagi ilmu  pengetahuan dari penelitian ini adalah memberikan kebaruan ilmu  pemerintahan dan manajemen  birokrasi  berdasarkan  konsep  hambatan  eksternal  pelaksanaan  urusan pemerintahan.  Target  yang  diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  terpublikasikannya hasil  penelitian  dalam  Jurnal  Nakhoda  yaitu  jurnal  yang  memuat  studi  mengenai  politik, kebijakan publik dan pemerintahan. Dari penjelasan yang dikemukakan, maka penulis akan membahas “apa saja potensi hambatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai PP No. 40/2019?”.
Kajian  tentang  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  secara  umum  sudah cukup  berkembang  di  Indonesia,  namun  demikian  literatur  dan  kajian  tentang penyelenggaraan  kewenangan  konteks  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil tidak  banyak  tersedia.  Berbeda  dengan  implementasi  kewenangan  bidang  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  lainnya  yang  mengkaji  faktor-faktor  pengaruh  dalam organisasi  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  cenderung  normatif.  Maka  secara berbeda,  perspektif  ini  berusaha  memahami  hambatan  eksternal  yang  timbul  dalam pelaksanaan  kewenangan  administrasi  kependudukan  yang  bersumber  dari  pembagian kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Hambatan  eksternal  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  khususnya  pemerintah  daerah  provinsi  sebagai  perwakilan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pemerintah  pusat  didaerah  meliputi  hubungan  kewenangan,  kelembagaan,  keuangan,  dan pengawasan sebagai realitas yang tidak terelakkan sehingga harus diteliti.
Penelitian  yang  relevan  pernah  dilakukan  berupa  disertasi  terkait  hambatan penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  kependudukan  oleh  Lis  Febrianda  tahun  2009. Hasil  penelitian  berupa  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  belum  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  hukum  pelayanan  publik  di  mana  dalam  menghadapi  permasalahan,  ASN  masih menggunakan pendekatan legalistik-positivistik sehingga tidak mampu mengambil tindakan diskresi. Peran birokrasi pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan melalui strategi kebijakan  dan  penerapan  sistem  informasi  administrasi  kependudukan.  Kemudian rekonstruksi  regulasi  dalam  pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  dilakukan melalui normatifisasi asas-asas umum pemerintahan yang layak ke dalam UU No.23/2006. Kekurangan dari penelitian ini meskipun sudah dilakukan analisis permasalahan pelayanan kependudukan  dan  pencatatan  sipil  namun  hanya  fokus  pada perspektif  hukum  dan pelayanan  di  kabupaten/kota,  belum  menyentuh  konflik  kewenangan  yang  disebabkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Suatu  kajian  yang  dilakukan  oleh  Abdul  Halik  tahun  2015  menyangkut implementasi  kebijakan  dekonsentrasi  di  Provinsi  Jawa  Barat  di  mana  secara  normatif implementasi  tersebut  relatif  sesuai  dengan  target  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Saran penelitian  ini diperlukan  penguatan  (reposisi  atau  optimalisasi)  peran  gubernur  dalam hubungan  pusat-daerah,  peningkatan  sinergitas  pusat  dan  daerah  dalam  perencanaan  dan penganggaran  kegiatan  dekonsentrasi,  peningkatan  kapasitas  kelembagaan/SKPD pelaksana  dekonsentrasi  serta  pengembangan  kapasitas  SDM  aparatur  pemerintah  daerah. Kekurangan  dari  penelitian  ini  hanya  menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  dekonsentrasi berdasarkan  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  pelaksanaan  (teori  implementasi  Edward  III)  yang  berasal  dari  internal organisasi birokrasi tidak menganalisis hambatan eksternal yang timbul karena pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
Mujahidin  dan  Wiredarme  pada  tahun  2020  meneliti  tentang  desentralisasi kewenangan  bidang  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Penelitian  ini  hanya memfokuskan  pada  pembagian  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  diselenggarakan oleh  pemerintah  tanpa  asas  desentralisasi  dan  urusan  pemerintahan  yang  diselenggarakan dengan  asas  desentralisasi,  tetapi  tidak  pernah  secara  eksklusif  (sepenuhnya)  menjadi wewenang  daerah  otonom.  Belum  ada  analisis  yang  mendalam  hanya  perwujudan penyelenggaraan  kewenangan  desentralisasi  dari  aspek  kelembagaan  dan  aspek pengelolaan  personalia  atau  sumber  daya  manusia.  Rekapitulasi  penelitian  terdahulu sebagaimana disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Penelitian tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terdahulu No. Peneliti & Tahun Judul Hasil Nilai Kritis 1. Abdul Halik, 2015 Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Secara umum implementasi kebijakan dekonsentrasi di
Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Sudah dilakukan analisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kewenangan namun hanya faktor internal organisasi  (teori Edward III) belum menyentuh faktor yang berasal dari eksternal organisasi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No. Peneliti & Tahun Judul Hasil Nilai Kritis 2. Mujahidin dan Wiredarme, 2020 Desentralisasi Kewenangan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 sejumlah urusan pemerintahan telah diserahkan tetapi urusan tersebut tidak pernah secara sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom Analisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kewenangan kurang mendalam, hanya pelaksanaan kewenangan aspek kelembagaan dan pengelolaan personalia 3. Lis Febrianda, 2009 Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara aparat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil belum mampu mengambil tindakan diskresi, peran birokrasi pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan sangat penting, belum terdapat asas-asas
umum pemerintahan yang layak di dalam UU No. 23/2006, sehingga rekonstruksi regulasi perlu dilakukan Sudah dilakukan analisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kewenangan pelayanan dari faktor internal maupun eksternal organisasi namun lebih fokus pada perspektif hukum pelayanan
Sumber : Dokumen jurnal/disertasi. Data diolah. (2020)

## Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode ini dapat dilihat  sebagai  cara  sistematis  untuk  mengumpulkan  data  dan  membuat  sintesis  dari  studi masa  lalu.  Menurut  ( Snyder,  2019 ),  studi  pustaka  merupakan  metode  penelitian  yang menghasilkan  landasan  yang  kokoh  bagi  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  termasuk pengembangan  teori.  Melalui  review  literatur,  integrasi  berbagai  temuan  dari  penelitian sebelumnya  akan  menjadi  upaya  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Sedangkan  pendekatan yang  digunakan  adalah  integratif  review  di  mana  pengguna  pendekatan  ini  melakukan penilaian,  memberikan  kritik,  dan  menyintesis  studi  sebelumnya  tentang  subjek  studi tertentu.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mencoba  menggali  artikel  jurnal,  buku,  peraturan pemerintah, dan sumber internet. Penulis juga menyintesis temuan penting sehingga dapat memberikan  kebaruan  untuk  studi  pelaksanaan  kewenangan  urusan  administrasi kependudukan, sehingga pendekatan integratif review sangat relevan dengan penelitian ini. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Disdukcapil Prov. Kalteng di mana kewenangan urusan administrasi kependudukan sedang berjalan. Keberadaan Disdukcapil Prov. Kalteng sendiri  didasarkan  pada  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  40  Tahun  2016 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  Dan  Tata  Kerja  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Hasil dan Pembahasan

## A.  Perbedaan  Kewenangan  Administrasi  Kependudukan  antara  Peraturan Pemerintah 40/2019 dengan Undang-Undang 23/2014
Terdapat  perbedaan  yang  cukup  mendasar  dalam  UU  23/2014  yaitu  belum mengakui  dan  melindungi  para  penghayat  kepercayaan  dan  jumlah  urusan  administrasi kependudukan  milik  provinsi  hanya  sebatas  penyusunan  profil  kependudukan  provinsi ( lampiran  UU  No.  23  Tahun  2014  hal.  51),  sehingga  jika  dibentuk  kantor  disdukcapil provinsi  tidak  membentuk  efektivitas  dan  efisiensi  pemerintahan  daerah.  Kewenangan tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Peta Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Bidang Administrasi Kependudukan Menurut UU No. 23 Tahun 2014
No.
Tugas Ditjen Dukcapil Disdukcapil Prov. Disdukcapil Kab./Kota 1 Pendaftaran Penduduk a. Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional. b. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). c. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko KTP-El. d. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-El -- Pelayanan pendaftaran penduduk.
2 Pencatatan Sipil a. Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional. b. Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil. -- Pelayanan pencatatan sipil. 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyajian -- a. Pengumpulan data kependudukan.
b. Pemanfaatan dan penyajian database
kependudukan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No. Tugas Ditjen Dukcapil Disdukcapil Prov. Disdukcapil Kab./Kota database kependudukan nasional. kabupaten/kota. 4 Profil Kependudukan Penyusunan profil kependudukan nasional. Penyusunan profil kependudukan provinsi. Penyusunan profil kependudukan kab/kota.
Sumber : Dokumen lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Data diolah. (2020)
Peta pembagian kewenangan administrasi kependudukan kementerian, provinsi dan kabupaten/kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  disajikan secara jelas pada Tabel 3 .
Tabel 3. Peta Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Bidang Administrasi Kependudukan Menurut PP No. 40 Tahun 2019
No Tugas Ditjen Dukcapil Disdukcapil Prov. Disdukcapil Kab./Kota 1 Koordinasi antar instansi dan antar daerah; a. Melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. Lintas kementerian urusan hubungan luar negeri. Antar lembaga Pemerintah dan lembaga  non- Pemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota; a. Dengan kantor kementerian agama kab/kota dan pengadilan agama bagi Penduduk yang beragama Islam; b. Pembinaan instansi vertikal dan UPT Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil; 2 Penetapan sistem, pedoman, dan standar; a. Penyelenggaraan SIAK;
b. Perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan  pengendalian;
c. Perlindungan data penduduk; d. Pengelolaan dan pendistribusian blangko KTP-el; e. Pemanfaatan data dan Penyusunan tata cara perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan; dan pengelolaan data Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan;

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No Tugas Ditjen Dukcapil Disdukcapil Prov. Disdukcapil Kab./Kota dokumen kependudukan; f. Perlindungan data pribadi; g. Standar pelayanan; h. Standar dan spesifikasi formulir, buku, dan blangko; i. Standar dan spesifikasi perangkat perekaman data kependudukan; j. Spesifikasi perangkat pembaca KTP-el; k. Standar kompetensi aparatur di daerah; l. Sistem, prosedur, dan standar bagi WNI di luar wilayah NKRI; m. Pengawasan dan evaluasi aparatur penyelenggara urusan administrasi kependudukan di daerah; dan n. Pengawasan administrasi kependudukan. kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota; 3 Pengadaan blangko dokumen kependudukan
 Menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
 Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan
Republik Indonesia;  Menetapkan standar & spesifikasi dokumen kependudukan berupa: biodata Penduduk; KK; akta pencatatan sipil; kartu identitas anak; dan surat keterangan kependudukan. -- Menyediakan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4 Pengelolaan dan pelaporan -- -- Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan,
formulir, dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No Tugas Ditjen Dukcapil Disdukcapil Prov. Disdukcapil Kab./Kota buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 5 Pembinaan, pembimbingan, supervisi,
pemantauan, evaluasi, dan konsultasi mengenai administrasi kependudukan; a. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan meliputi:
1. menetapkan standar sumber daya manusia
pelaksana; 2. pembinaan aparatur penyelenggara; dan 3. pendokumentasian. b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan; c. Melaksanakan supervisi penyelenggaraan; d. Memberikan konsultasi pelaksanaan; e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan. - pembinaan pendokumenta sian penyelenggara ; - pemantauan, evaluasi dan konsultasi:
penyelenggara
; - supervisi, verifikasi dan validasi data kependudukan ; f. - bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan , & pendayagunaa n data kependudukan .  UPT Dinas
Kependuduk an dan Pencatatan Sipil; penugasan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain
 supervisi dengan kantor kementerian agama dan pengadilan agama bagi penduduk yang beragama Islam
6  Fasilitasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi a. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
b. Sosialisasi  administrasi kependudukan;
c. Kerja sama dengan pihak terkait; dan d. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; 7  Pemanfaatan &  Memberikan hak Kerja sama Kerja sama

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No Tugas Ditjen Dukcapil Disdukcapil Prov. Disdukcapil Kab./Kota perlindungan data kependudukan & dokumen kependudukan; akses kepada kementerian;
lembaga; dan badan hukum Indonesia.  Berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses dimanfaatkan oleh pengguna. dengan organisasi kemasyarakatan & perguruan tinggi tingkat provinsi dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi kab/kota 8 Pengelolaan dan penyajian data kependudukan
a. Pengelolaan data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di pusat, pemda provinsi, & pemda kabupaten/kota; b. Penyajian data akurat & dapat dipertanggung jawabkan. Penyajian data akurat & dapat dipertanggung jawabkan. Penyajian data akurat & dapat dipertanggung jawabkan. 9 Pengawasan Pengawasan urusan administrasi kependudukan nasional Pengawasan administrasi kependudukan provinsi. Pengawasan administrasi kependudukan kabupaten/kota.
Sumber : Dokumen PP No. 40 Tahun 2019. Data diolah. (2020)
PP  No.  40  Tahun  2019  telah  menegaskan  komitmen  negara  yang  mengakui  dan wajib melindungi para penghayat kepercayaan. Dalam regulasi tersebut, khususnya Bab VI diatur  jelas  tata  cara  pencatatan  perkawinan  bagi  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  sehingga  tidak  boleh  ada  lagi  muncul  masalah  diskriminasi  berkaitan pelayanan  pencatatan  administrasi  kependudukan  khususnya  bagi  para  penghayat kepercayaan. Dalam PP No. 40 Tahun 2019 terlihat banyak peran yang harus dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota namun bila diteliti lebih jauh perannya hanya  mendetail  bagi  kementerian  sedangkan  bagi  provinsi  dan  kabupaten/kota  masih diatur secara garis besar sehingga rawan terjadi multitafsir jika provinsi dan kabupaten/kota mengerjakan  urusannya.  Kementerian  lebih  diuntungkan  melalui  uraian  tugas  yang  jelas dan cenderung menjadi otoriter karena memegang urusan vital bagi pelayanan disdukcapil kabupaten/kota.  Hal  senada  menurut  ( Robuwan  et  al.,  2018 )  bahwa  penghambat  utama pelaksanaan  urusan  administrasi  kependudukan  ialah  cara  pandang  pemerintah  pusat sendiri  yang  menilai  pemerintah  daerah  adalah  bawahan  sehingga  hal  ini  membatasi kemampuan dan potensi masing-masing daerah untuk berkembang (hierarkis-dominatif).
Berdasarkan Tabel  3 di  atas,  terlihat  jelas  pelimpahan  kewenangan  administrasi kependudukan  telah  merata  kepada  pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  akan tetapi  bukan  kewenangan  yang  sifatnya  penting,  misalnya  pengadaan  blangko  dokumen kependudukan maupun pengawasan penyelenggaraan kewenangan administrasi kependudukan.  Dalam  hal  ini  penulis  menilai  pemerintah  memberikan  otonomi  daerah yang terbatas. Hal ini didukung oleh ( Said, 2015 ), ia mengungkapkan pusat telah membagi kewenangan  dan  menentukan  norma,  pedoman,  standar,  dan  kriteria  yang  ketat  dalam pelaksanaan  sehingga  bersifat  mengikat  bagi  pemerintah  daerah.  Apabila  tidak diimplementasikan  sesuai  aturan  maka  akan  dianggap  sebagai  pelanggaran  dan  diberikan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
peringatan. Hal ini merupakan ciri dari pembatasan kewenangan otonomi daerah dalam UU 23/2014.
Hal  di  atas  diperkuat  ( Indah,  2014 )  bahwa  otonomi  terbatas  terjadi  bila  urusan- urusan  pemerintahan  daerah  telah  dibagi  sesuai  kategori  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku  sehingga  tanpa  pengawasan  pusat,  pemerintah  daerah seperti  kehilangan  kemampuan  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  daerahnya. Otonomi terbatas saling membenturkan pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan  antara  pusat  dan  daerah.  Salah  satu  contoh  kasus  di  Disdukcapil  Prov. Kalteng,  koordinator  wilayah  (Korwil)  dalam  ( Rina  Wahyuni,  2015 )  sering  meminta laporan  kependudukan  dengan  berbagai  format  dan  melaksanakan  rapat  koordinasi  tanpa memberikan feedback mengenai  hal-hal  yang  mestinya  diperbaiki  ke  depan  oleh disdukcapil  provinsi  dan  kab/kota.  Koordinator  wilayah  (Korwil)  Direktorat  Jenderal Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Ditjen  Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri merupakan  penanggung  jawab  provinsi  setingkat  pejabat  eselon  4  yang  memiliki  tugas utama  memberikan  fasilitasi  dan  pendampingan  teknis  bagi  provinsi  dan  kabupaten/kota selaku pelaksana pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan tugas  sehari-hari  Korwil  sering  memberikan  pekerjaan  tambahan  berupa  laporan  data kependudukan  dalam  format  terbaru  yang  diinginkannya.  Hal  ini  sangat  mengganggu karena Ditjen memiliki database kependudukan se-Indonesia yang menghitung secara real time jumlah penduduk. Konflik ini terjadi karena antara Korwil 1 sampai dengan 5 belum menerapkan knowledge management system yang baik sehingga belum tercipta manajemen pengetahuan di Ditjen Dukcapil.
Peran  Korwil  cenderung  mementingkan  urusan  pusat,  dan  praktik  administrasi pemerintah yang keliru di mana disdukcapil provinsi merasa seperti memiliki dua pimpinan yakni  dirjen  dukcapil  dan  gubernur.  Konflik  tersebut  berdampak  terhadap  dualisme administrasi  pemerintahan, konflik horizontal (jika perintah Korwil tidak  diindahkan) dan sesama aparatur pemerintah.
Sehingga  berdasar  uraian  di  atas  dapat  kita  katakan  bahwa  sebagian  kewenangan dalam  PP  No.  40  Tahun  2019  telah  mengurangi  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota yang  notabene  merupakan  titik  berat  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  ini  semakin memperkuat sinyalemen terjadinya pemusatan (resentralisasi) kewenangan yang mengarah ke pemerintah pusat (kementerian) ( Wicaksono, 2012 ; Yusdianto, 2015 ). Pada zaman orde baru  pemerintah  mengeruk  SDA  daerah  secara  berlebihan  dengan  alasan  pemerataan pembangunan,  pusat  sebagai  penggerak  utama  dan  menikmati  hasil  pembangunan. Sentralisasi justru memiskinkan daerah karena tidak mendapatkan hasil yang setimpal dari pembangunan ( Patawari, 2012 ). Senada dengan persoalan tersebut, penulis mengidentifikasi setidaknya dua isu pokok (dari 7 isu Dwiyanto) problematika pelaksanaan urusan  administrasi  kependudukan.  Pertama,  distorsi  dalam  pelaksanaan  asas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Kedua,  perubahan  distribusi  urusan  pemerintahan dan kriteria pembagian urusan.

## B.  Potensi Hambatan
a) Hambatan  Distorsi  Dalam  Pelaksanaan  Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
Permasalahan  yang  timbul  terkait  isu  pertama  antara  lain  benturan  regulasi  dan kerancuan  penerapan  asas  dekonsentrasi/tugas  pembantuan.  Penyelenggaraan  wewenang administrasi  kependudukan  menganut  dua  asas  yakni  tugas  pembantuan  untuk kabupaten/kota  dan  dekonsentrasi  (dekon)  untuk  provinsi  ( Simandjuntak,  2016 ).  Sejak berlakunya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  102  Tahun  2016  Tentang  Petunjuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Non  Fisik  Dana  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  sampai  sekarang,  dana  dekonsentrasi/tugas  pembantuan  telah  diubah menjadi  DAK  non  fisik  pelayanan  administrasi  kependudukan,  yang  mekanisme pembayarannya  berupa  transfer  langsung  ke  APBD  pemerintah  daerah  sehingga  harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan daerah. Terjadi benturan regulasi artinya dalam  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan,  posisi  kementerian  teknis/sektoral menjadi steering (pengarah)  dengan  memberikan  aturan  ketat  terhadap  semua  urusan administrasi kependudukan yang telah diserahkan membuat kementerian sebagai pemegang kewenangan  tertinggi  ( Nur  Wijayanti,  2016 )  sehingga  disdukcapil  provinsi  maupun kabupaten/kota  tidak  dapat  mengambil  tindakan  diskresi  guna  mengatasi  permasalahan pelayanan ( Febrianda, 2009 ).
Pengaturan  kementerian  melalui  perundang-undangan,  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis sudah cukup ketat dan dalam penyusunannya pun dirasakan lebih condong top down daripada bottom up . Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kebijakan kementerian yang hanya  fokus pada pelaksanaan kegiatan tanpa mengakomodir potensi daerah  ( Albintani  & Marta,  2020 )  dan  keterbatasan  suatu  daerah  ( Ekwarso  &  Sari,  2010 ; Rauf,  2018b ). Benturan regulasi  di  mana provinsi  tidak mempunyai  peranan  yang nyata dalam menekan jumlah  PRR  ( print  ready  record )  di  disdukcapil  kab/kota  atau  data  siap  cetak  yang menunggu  ketersediaan  blangko  KTP-el  dari  kementerian.  Dapat  dilihat  pada Tabel  6 . Laporan Perkembangan KTP-el, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian Bulan Februari 2020, PRR  ( print  ready  record )  masih  tinggi  berjumlah  24.971  orang  dan Tabel  5 .  Data Perekaman  Penduduk  Kalimantan  Tengah  Per  19  November  2020  bahwa  79.220  orang belum  melakukan  perekaman  KTP-el.  Benturan  regulasi  tingkat  kabupaten/kota  yang secara  nyata  terjadi,  bahwa  pemda  tidak  mempunyai  peranan  nyata  dalam  mempercepat pelayanan  KTP-el  karena  jumlah  blangko  KTP-el  yang  terbatas  dari  pengadaan kementerian  ( Pamungkas  &  Fitriati,  2019 ).  Hal  ini  relevan  dengan  model  agensi  yang diajukan ( Indah, 2014 ) bahwa pemerintah pusat mewajibkan pemerintahan daerah menjadi agen  pelaksana  kebijakannya  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  pengawasan kegiatan yang ketat.
Kemudian  kerancuan  penerapan  asas  dekonsentrasi/tugas  pembantuan  tampak  di lapangan,  disdukcapil  provinsi  maupun  kabupaten/kota  tidak  didukung  dengan penganggaran  yang  memadai  ( Rauf,  2018b ).  Anggaran  DAK  non  fisik  yang  kecil menyebabkan  daerah  kesulitan  untuk  melaksanakan  berbagai  kewenangan  yang dilimpahkan  padahal  anggaran  merupakan  instrumen  penting  pengembangan  kapabilitas dan  efektivitas  daerah  ( Ismail,  2019 ).  Pemerintah  pusat  memberikan  banyak  kewenangan yang  lemah  dengan  anggaran  yang  minim.  Sebagai  bukti  Anggaran  Disdukcapil  Prov. Kalteng dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4. Anggaran Belanja Langsung Disdukcapil Prov. Kalteng No. Tahun Pagu Belanja Langsung (Rp) 1 2017 4.195.861.900 2 2018 6.054.036.968 3 2019 10.856.394.070 4 2020 2.333.077.830
Sumber : Dokumen Rencana Kerja. Data diolah. (2020)
Bila  dilihat  anggaran  Disdukcapil  Prov.  Kalteng  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir peningkatan tertinggi hanya terjadi tahun 2019 sebesar Rp. 10.856.394.070,-. Anggaran ini digunakan  untuk  pengadaan  alat  rekam  dan  cetak  e-KTP  bagi  14  kabupaten/kota  di  Prov. Kalteng  yang  berasal  dari  APBD  ( Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  2020 ) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sesuai  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2009  Tentang  Penerapan Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  Secara  Nasional  Ayat  3 Angka 1, bahwa pemerintah hanya menghibahkan 1 (satu) kali perangkat keras dan lunak penerapan KTP-el kepada pemerintah daerah. Pengadaan alat rekam dan cetak e-KTP bagi 14 kabupaten/kota ini penting digunakan untuk persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Tengah. Seharusnya setiap tahun jumlah APBD urusan adminduk  harus  berimbang  dengan  jumlah  dana  transfer  DAK  non  fisik  pelayanan administrasi kependudukan, tetapi karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah Prov. Kalteng salah menafsirkan tugas disdukcapil yang melaksanakan dekonsentrasi dari pusat dan juga keterbatasan  APBD  ( Prihatiningsih  et  al.,  2013 )  maka  pembiayaan  kegiatan  mayoritas berasal  dari  DAK  non  fisik.  APBD  terbatas  hanya  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan kesekretariatan  seperti  gaji,  perencanaan  kegiatan  dan  keuangan,  operasional  kantor,  tata usaha  pimpinan  dan  perlengkapan  dan  pembiayaan  lainnya  yang  bersifat  menambah belanja modal atau aset bagi daerah ( Prihatiningsih et al., 2013 ). Menurut  ( PKP2A  III  LAN,  2007 )  hal  ini  disebabkan  dalam  proses  perencanaan anggaran  terjadi  ketidaksinkronan  antara  usulan  kegiatan  daerah  dengan  anggaran  yang telah  ditetapkan  oleh  kementerian,  terjadi  perubahan  terhadap  besaran  nominal.  Sehingga dalam  operasionalisasi  program  yang  direncanakan  berdasarkan  kebutuhan  dan  kondisi daerah  tidak  dapat  secara  optimal  terlaksanakan.  Hal  ini  membawa  efek  psikologis, melemahkan  motivasi  daerah  karena  perencanaan  yang  telah  disusun  ternyata  tidak dijadikan  sebagai  acuan  dalam  penetapan  program. Sistem  perencanaan  yang  tidak terintegrasi  antara  perencanaan  pusat  dengan  perencanaan  daerah  berimplikasi  kepada tingkat  pembiayaan  penyelenggaraan  kewenangan  administrasi  kependudukan  di  daerah. Sedangkan  DAK  Non  Fisik  hanya  digunakan  khusus  pelayanan  non  fisik  meliputi koordinasi,  pembinaan,  fasilitasi,  dan  bimtek  mengenai  kebijakan  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kepada  kabupaten/kota.  Serta  konsultasi  ke  Ditjen Dukcapil  RI  mengenai  kendala  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Ketergantungan daerah  pada  transfer  pusat  menimbulkan  kejanggalan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah ( Nugraha & Dwirandra, 2016 ; E. T. I. Sari & Asyik, 2017 ; Setiaji & Adi, 2007 ) dan belanja daerah  tidak  sebanding  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  ( Sasana,  2011;  Setiaji  &  Adi, 2007).
Dampak  dari  komposisi  DAK  Non  Fisik  lebih  kecil  dari  APBD,  terlihat  pada ketidakmampuan  provinsi  memfasilitasi  seluruh  pelayanan  administrasi  kependudukan  di kabupaten/kota  setiap  tahunnya.  Sesuai  Surat  Edaran  Dirjen  Dukcapil  Nomor 471.13/14651/DUKCAPIL  tanggal  10  November  2017  Hal  Pengadaan  Perangkat  Kartu Tanda  Penduduk  Elektronik,  memerintahkan  agar  pemerintah  provinsi  segera  melakukan pengadaan  perangkat  keras  dan  lunak  pelayanan  administrasi  kependudukan  bagi kabupaten/kota  padahal  APBD  provinsi  sangat  terbatas.  Pelayanan  disdukcapil  provinsi dalam  memfasilitasi  disdukcapil  kabupaten/kota  tidak  akan  bertambah  baik  jika  tidak didukung  dengan  anggaran  yang  memadai.  Hal  ini  disebabkan,  14  kabupaten/kota  di Kalimantan  Tengah  alat  rekam  cetak  e-KTP  dan  peralatan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan sudah usang, sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai, SDM aparat yang  kurang  cakap  karena  keterbatasan  ketersediaan  dana  untuk  bimtek/diklat,  birokrasi yang  rumit,  merupakan  sebagian  akibat  yang  disebabkan  wewenang  tidak  didukung anggaran.
Hal  ini  diperparah  oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  yang juga  salah  paham  terhadap  peran  disdukcapil  melaksanakan  tugas  pembantuan  dari  pusat sehingga pembiayaan kegiatan mayoritas berasal dari DAK non fisik dan minim dukungan APBD.  Sehingga  tepat  jika  ( Indah,  2014 )  dalam  penelitiannya  menyatakan  keterbatasan kewenangan  yang  dilimpahkan  oleh  pusat  membuat  daerah  otonom  kesulitan  dalam

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
mengembangkan  pendapatan  asli  daerahnya.  Harusnya  pusat  bukan  hanya  memberikan aturan  mengenai  pedoman  pelaksanaan  dan  standar  keberhasilan  tetapi  juga  memberikan perhatian  berupa  anggaran, peralatan,  sarana  dan  prasarana  serta  SDM  guna  mendukung implementasi  urusan  administrasi  kependudukan  yang  sedang  berjalan  ( Rauf,  2018b ). Kerancuan  penerapan  asas  dekonsentrasi/tugas  pembantuan  menyebabkan  pelayanan administrasi  kependudukan  belum  menjadi  lebih  baik,  masih  berada  di  bawah  standar ketetapan nasional. Hal ini bukan tanpa alasan berdasarkan data pelayanan KTP-el per 19 November 2020 pada Tabel 5 .
Tabel 5. Data Perekaman Penduduk Kalimantan Tengah per 19 November 2020
No. Kabupaten / Kota Jumlah Penduduk Wajib KTP Smtr 1 2020 Rekam Belum Rekam % 1  Kotawaringin Barat 255.346 181.844 190.792 - 104,92 2  Kotawaringin Timur 415.702 292.729 279.200 13.529 95,38 3  Kapuas 416.865 301.553 263.323 38.230 87,32 4  Barito Selatan 130.302 93.994 100.593 - 107,02 5  Barito Utara 156.724 111.261 104.847 6.414 94,24 6  Katingan 158.449 107.430 107.969 539 100,50 7  Seruyan 148.666 102.233 98.323 3.910 96,18 8  Sukamara 61.881 43.097 45.303 - 105,12 9  Lamandau 93.179 67.769 68.654 - 101,31 10  Gunung Mas 135.901 92.702 76.199 16.503 82,20 11  Pulang Pisau 133.209 93.505 91.996 1.509 98,39 12  Murung Raya 110.277 72.508 73.293 - 101,08 13  Barito Timur 114.316 83.008 78.696 4.312 94,81 14  Palangka Raya 271.302 192.554 197.202 4.648 102,41 Total Prov. Kalteng 2.602.119 1.836.187  1.776.390 79.220 96,74
Sumber : Dokumen Laporan Data Kependudukan. Data diolah. (2020)
Berdasarkan  data  di  atas,  masih  terdapat  79.220  orang  yang  belum  melakukan perekaman  KTP-el  padahal  pada  tanggal  9  Desember  2020  dilaksanakan  Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah. Menurut ( Febrianda, 2009 ) dalam disertasinya menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta aturan turunan  lainnya  masih  menggunakan  pendekatan legalistik-positivistik sehingga  aparatur negara  tidak  mampu  mengambil  tindakan  diskresi  mengatasi  permasalahan  dan  belum menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  pelayanan  publik  yang  baik.  Terjadinya  ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian pelayanan, ketidakwajaran  biaya pelayanan, dan  mal-administrasi  berimplikasi  pada  rendahnya  capaian  asas-asas  umum  pemerintahan yang  layak.  Kementerian  mempunyai  tangan  panjang  di  provinsi  untuk  mengontrol kewenangan  administrasi  kependudukan,  dalam  UU  23/2014  disebutkan  gubernur  adalah wakil  pemerintah  pusat  di  daerah  akan  tetapi  tetap  saja  gubernur  merupakan  wakil  yang dipilih oleh rakyat secara langsung bukan hasil penunjukan pemerintah pusat  ( Kristiyanto, 2012 ).  Sehingga  wajar  jika  pemda  lebih  mengutamakan  urusan  yang  menyejahterakan warganya secara langsung daripada mengerjakan kewenangan yang menjadi milik pusat di daerah.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## b) Hambatan Distribusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Kriteria Pembagian Urusan
Isu  yang  kedua  tentang  distribusi  urusan  administrasi  kependudukan,  manakala kementerian mengerjakan tugas  yang sama dengan tugas  yang telah diserahkan ke daerah dan  pemerintah  daerah  pun  telah  melaksanakan  tugas  tersebut.  Sebagai  contoh,  urusan pelaporan  data  kependudukan  KTP-el,  akta  kelahiran,  akta  kematian  dan  penggunaan blangko dokumen kependudukan setiap bulan (tabel 1, poin 4 dan 8). Tugas tersebut telah dikerjakan  disdukcapil  kabupaten/kota,  dan  disdukcapil  provinsi  selaku  wakil  pemerintah pusat  dituntut  melaksanakan  tugas  yang  tidak  tertuang  dalam  PP  untuk  melaporkan  dan merekapitulasi  data.  Memang  pelaporan  ini  sering  kali  terlambat  dari  tanggal  yang  telah ditetapkan dengan berbagai alasan. Namun pada saat yang sama kementerian juga memiliki laporan  melalui  aplikasi  Pengelolaan  Data  Administrasi  Kependudukan  (PDAK)  yang memantau  data  pelayanan  se-Indonesia  secara  otomatis  setiap  hari.  Data  kabupaten/kota kemungkinan hanya dipakai sebagai data pembanding saja dengan aplikasi yang diilustrasi pada gambar 1 berikut :
Gambar 1. Aplikasi Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK)
Permasalahan  selanjutnya  adalah  lemahnya  pengawasan  provinsi  terhadap pelaksanaan  administrasi  kependudukan  di  kabupaten/kota  ( Halik,  2015 ).  Lemahnya pengawasan ketika disdukcapil provinsi  memberikan teguran kepada disdukcapil kab/kota yang tidak melaksanakan pelayanan dengan baik. Disdukcapil provinsi  hampir dalam tiap kegiatan  pengawasan  dianggap  sebelah  mata  oleh  kabupaten/kota  karena  provinsi  tidak memiliki kewenangan kuat yang tertuang secara jelas dalam PP No. 40 Tahun 2019 (Tabel 1, poin 5 dan 9). Disdukcapil kabupaten/kota salah tafsir terkait fungsi pengawasan dalam era  otonomi  daerah,  mereka  menyatakan  kewenangan  provinsi  hanya  sebatas  koordinasi dan  hanya  inspektorat  yang  berwenang  melakukan  pembinaan,  supervisi  maupun pengawasan. Hal ini relevan menurut ( Azhar, 2012 ), konflik yang timbul antara pemerintah kab/kota dan provinsi lebih disebabkan kepada tidak jelasnya batas otoritas yang  menjadi tanggung  jawab  serta  harus  dikontrol  oleh  masing-masing  pemerintah  daerah  dan  oknum pejabat daerah yang memanfaatkan kekuasaannya.
Kondisi  seperti  ini  sekaligus  menunjukkan  minimnya  koordinasi  antar  tingkatan pemerintahan  sebagai  satu  kesatuan  integral  yang  seharusnya  menjalankan  fungsinya sebagai pengarah/fasilitator dan yang diarahkan/pihak yang difasilitasi. Padahal, dalam UU 23/2014  walaupun  pemda  provinsi  dan  pemda  kabupaten/kota  bukan  merupakan  “garis atasan-bawahan”  tetapi  provinsi  memiliki  fungsi  supervisi,  koordinasi  dan  fasilitasi terhadap  kabupaten/kota  ( Kristiyanto,  2012 ; Rauf,  2018a ).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
( Robuwan  et  al.,  2018 )  mengungkapkan  kepala  daerah  di  Indonesia  bertanggungjawab secara langsung kepada otoritas yang menyupervisinya atau pengawasan Hybrid, sehingga pemerintah  harus  melakukan  pengawasan  berjenjang  dimulai  dari  presiden  mengawasi kementerian  dan  kepala/lembaga  non  kementerian,  kementerian  dan  kepala/lembaga  non kementerian  mengawasi  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah  provinsi mengawasi pemerintah daerah kabupaten/kota.
Senada  dengan  hal  itu  ( Said,  2015 )  mengungkapkan  pemerintah  pusat  terus melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan kewenangan  yang  diberikan  dan  sebagai  pengikat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  disdukcapil  provinsi  berhak  melakukan  pengawasan administrasi  kependudukan  dengan  tetap  memperhatikan  norma,  standar,  prosedur  dan kriteria (NPSK) yang berlaku dan disdukcapil kabupaten/kota pun wajib mematuhi provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Terkait  isu  kriteria  pembagian  urusan  adalah  tidak  sesuainya  kriteria  pembagian urusan di  lapangan ( Hananto,  2011 ). Pembagian  urusan pemerintahan sesungguhnya telah ditetapkan dengan kriteria:  akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diperkuat  ( I. M.  D. C. A. Sari, 2015 )  bahwa pembagian kewenangan  wajib memenuhi unsur utama :
1)  Kriteria eksternalitas; urusan pemerintahan menyesuaikan skala yang terjadi apabila luas  maka  kewenangan  nasional,  skala  regional  maka  kewenangan  provinsi,  dan skala lokal menjadi kewenangan kabupaten/kota.
2)  Kriteria  akuntabilitas;  akan  lebih  akuntabel  jika  menyerahkan  kewenangan  kepada tingkat pemerintahan yang terdampak langsung dari suatu kebijakan.
3)  Kriteria efisiensi; akan lebih efisiensi jika menyerahkan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang tersedia sumber dayanya (peralatan, dana, dan personil).
Sehingga  apabila  disandingkan  hasil  penelitian  di  atas  dengan  fakta  di  lapangan lebih  tepat  jika  pengadaan  blangko  dokumen  kependudukan  dilimpahkan  kepada disdukcapil  provinsi  atau  kabupaten/kota  untuk  mengurangi  beban  tugas  Ditjen  Dukcapil dalam  melakukan  pembinaan,  pembimbingan,  supervisi,  pemantauan,  evaluasi, pengawasan  dan  konsultasi  kepada  seluruh  jajaran  disdukcapil  diwilayah  Indonesia. Pengadaan  blangko  dokumen  kependudukan  oleh  pemda  juga  akan  sangat  mengurangi beban  tugas  disdukcapil  kab/kota  dalam  memberikan  pelayanan  secara  aktif  kepada masyarakat. Kewenangan pusat mengatur provinsi dan kabupaten/kota yang terlihat dalam peraturan-perundangan  sudah  cukup  ketat  sehingga  bila  pengadaan  blangko  e-KTP diserahkan  kepada  provinsi/kabupaten/kota  akan  melonggarkan  resistensi  daerah  itu sendiri. Kementerian cukup menunjuk penyedia yang kompeten dalam e-katalog nasional. Dengan  e-katalog  nasional  dan  pengaturan  pembelian  blangko  diharapkan  pelayanan disdukcapil menjadi lebih transparan, efisien dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Tugas  pemerintah  dapat  terlaksana  dengan  baik  bila terjadi  pembagian  kewenangan  yang  tepat  dan  jelas  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya ( Rokhim, 2013 ).
Keengganan  kementerian  sektoral  untuk  menyerahkan  kewenangan  dan mendistribusikan anggaran yang dimiliki melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) non  fisik  disebabkan  kementerian  sektoral  akan  kehilangan  kewenangannya  dalam mengelola  anggaran  tersebut  ( Fatmawati,  2018 ).  Akhirnya,  untuk  menghindari  terjadinya kehilangan  kewenangan  dan  tetap  ikut  serta  dalam  pengelolaan  anggaran,  kementerian mendistribusikan  kewenangan  yang  tidak  memiliki  pengaruh  besar. Padahal  menurut ( Ekwarso  &  Sari,  2010 )  administrasi  kependudukan  bukan  hanya  urusan  surat  menyurat

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
tetapi  merupakan  bagian  dari  manajemen  kependudukan,  di  mana  proses  perencanaan, pengelolaan,  pengorganisasi  dan  pengawasan  penduduk  saling  berkesinambungan. Pelayanan administrasi kependudukan dapat kita amati dari tabel 6 Laporan Perkembangan KTP-el, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian pada Bulan Februari 2020 yang disajikan pada Tabel 6 .
Tabel 6. Laporan Perkembangan KTP el, Akta Kelahiran, & Akta Kematian Februari 2020
No. Kabupaten / Kota Wajib KTP Rekam Cetak PRR ( print ready record *) % Kepemilik an akta kelahiran % Kepemili kan akta kematian 1  Kotawaringin Barat 181.844 187.907 184.325 2.379 85,15 100,0 2  Kotawaringin Timur 292.729 272.517 308.333 7.766 60,21 100,0 3  Kapuas 301.553 256.773 313.627 898 91,71 91,9 4  Barito Selatan 93.994 97.765 97.107 658 93,30 84,4 5  Barito Utara 111.261 103.908 103.820 13 95,28 96,4 6  Katingan 107.430 105.015 105.010 5 93,54 100,0 7  Seruyan 102.233 95.821 94.936 826 85,96 100,0 8  Sukamara 43.097 44.100 43.909 191 86,64 24,9 9  Lamandau 67.769 66.124 65.897 227 47,53 100,0 10  Gunung Mas 92.702 74.056 73.701 355 76,27 100,0 11  Pulang Pisau 93.505 88.970 84.943 570 78,16 94,7 12  Murung Raya 72.508 71.820 67.268 2.085 73,62 6,6 13  Barito Timur 83.008 78.985 81.580 3.255 98,57 100,0 14  Palangka raya 192.554 192.112 193.273 5.743 96,72 100,0 Total Prov. Kalteng 1.836.187  1.735.873  1.817.729 24.971 77,25 86,1
Keterangan : *Data siap cetak menunggu ketersediaan blangko KTP-el dari kementerian Sumber :   Dokumen Laporan Data Kependudukan. Data diolah. (2020)
Berdasarkan  Laporan  ( Seksi  Penyajian  Data,  2020 ),  dengan  jumlah  wajib  KTP Semester I Prov. Kalteng mencapai 1.836.187 jiwa, yang telah melakukan perekaman KTP- el  namun  belum  tercetak  KTP-nya  karena  keterbatasan  blangko  berjumlah  24.971  jiwa, jumlah  penduduk  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran  257.050  jiwa  atau  77,25%  dan jumlah penduduk  yang belum memiliki akta kematian 4.336 jiwa atau 86,1%. Masih jauh dari  standar  nasional  yang  ingin  dicapai  apabila  kewenangan  pengadaan  blangko  masih menjadi  milik  pusat.  Pelayanan  administrasi  kependudukan  bagi  masyarakat  Provinsi Kalimantan  Tengah  tidak  bertambah  baik  dapat  dilihat  dari  rendahnya  rata-rata  capaian KTP-el  di  bawah  standar nasional 98,78%, akta  kelahiran  di  bawah standar nasional 85% dan akta kematian di bawah standar nasional 90%.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  kementerian  menahan  menyerahkan wewenang  administrasi  kependudukan  kepada  daerah  ( Mujahidin  &  Wiredarme,  2020 ). Tentu wajar jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kepentingan yang lebih besar. Kriteria  “kepentingan  strategis  nasional”  mungkin  dapat  menjadi  alat  pembenar dilakukannya  pembagian  urusan.  Namun,  apabila  pembagian  tersebut  dilakukan  secara sewenang-wenang  tentu  akan  berakibat  kontra  produktif  dalam  penyelenggaraan  urusan administrasi kependudukan ( Fatmawati, 2018 ). Dalam spektrum yang lebih luas, hambatan- hambatan di atas dapat terjadi pada berbagai urusan, bukan hanya pada urusan administrasi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kependudukan di Kalimantan Tengah, tetapi juga pada urusan kesehatan, pekerjaan umum dan  pendidikan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Para  pemangku  kepentingan  penyelenggara administrasi  kependudukan  baik  di  pusat,  provinsi,  maupun  kabupaten/kota  harus  sering duduk  bersama  menjalin  komunikasi  dan  koordinasi  sampai  terciptanya  interkoneksi  dan interdependensi program dan kegiatan ( Akbal, 2016 ; Halik, 2015 ; PKP2A III LAN , 2007). Kesatuan  sistem  pemerintahan  ini  diperlukan  karena  pusat  memiliki  wilayah  kerja  yang luas di daerah dan daerah itu memiliki pemerintah pusat.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  PP  No.  40  Tahun  2019  menimbulkan  hambatan  dalam  hubungan kewenangan,  kelembagaan,  keuangan,  dan  pengawasan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  antara  lain  pertama,  hambatan  distorsi  dalam  pelaksanaan  asas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Terjadinya  benturan  regulasi  di  mana  posisi  kementerian  sebagai pemegang  kewenangan  tertinggi  cenderung  berfokus  pada  kepentingan  pusat  tanpa mengakomodir  potensi  atau  keterbatasan  suatu  daerah.  Penyeragaman  seluruh  peraturan perundang-undangan  tentang  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  bertujuan agar  semua  daerah  dapat  mudah  dikelola  dan  diatur  dengan  cara  yang  sama.  Kemudian komposisi anggaran DAK non fisik yang tidak berimbang dari APDB menyebabkan daerah kesulitan  untuk  melaksanakan  berbagai  kewenangan  yang  dilimpahkan.  Sehingga disimpulkan  problematika  kewenangan  administrasi  kependudukan  yang  pertama  adalah pengaturan  kementerian  yang  berlebihan  sehingga  tidak  mengakomodir  ruang  bagi tindakan  diskresi  aparatur  sipil  negara  dalam  mengatasi  permasalahan  pelayanan administrasi kependudukan di daerah.
Kemudian  kedua,  hambatan  distribusi  urusan  administrasi  kependudukan  dan kriteria pembagian urusan. Di mana kementerian sering menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas  yang tidak tertuang  dalam PP 40/2019  dan terus mengerjakan urusan yang  telah  di  distribusikan  ke  daerah.  Pendistribusian  fungi  pengawasan  dan  koordinasi yang  lemah  juga  menyebabkan  konflik  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota  karena  PP 40/2019  tidak  menjelaskannya  secara  utuh.  Dalam  kriteria  pembagian  urusan  telah ditetapkan  sesuai  kriteria  utama  akuntabilitas,  efisiensi,  eksternalitas,  dan  kepentingan strategis  nasional.  Tetapi  dengan  alasan  menjaga  kepentingan  strategis  nasional, kementerian  sengaja  menahan  menyerahkan  wewenang  pentingnya  kepada  pemerintah daerah. Sehingga disimpulkan problematika kewenangan administrasi kependudukan yang kedua  adalah  ketidakadilan  pembagian  kewenangan  administrasi  kependudukan  di pemerintah  daerah.  Dalam  konteks  pemberlakuan  PP  No.  40  Tahun  2019,  upaya  untuk menelisik  kemungkinan  munculnya  permasalahan-permasalahan  turunannya  masih  tetap relevan  dan  layak  menjadi  perhatian  semua  pihak  guna  menyusun  antisipasi penanggulangannya. Untuk itu rekomendasi yang disampaikan penulis antara lain :
1. Menghadapi  permasalahan  distorsi  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di mana  benturan  regulasi  dan  kerancuan  penerapan  asas  dekonsentrasi/tugas pembantuan  terjadi.  Langkah  yang  perlu  ditempuh  oleh  pusat/kementerian seyogianya merangkul daerah, berkolaborasi untuk berbagi beban seperti menerima masukan  disdukcapil  tentang  fakta  pekerjaan  dan  bersedia  merealokasi  DAK  non fisik  dan  APBD  guna  peningkatan  kinerja  pelayanan  administrasi  kependudukan. Pemerintah kabupaten/kota juga harus kooperatif kepada pemerintah provinsi/kementerian.  Bukankah  pusat  itu  pusat  kerjanya  di  daerah  dan  daerah  itu wilayahnya pusat? Melakukan sinergi  dengan menjalin  komunikasi  dan  koordinasi yang  baik  merupakan  salah  satu  cara  memutuskan  resistensi  berlebih  dari  daerah atas kebijakan pusat.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
2. Menghadapi permasalahan distribusi urusan administrasi kependudukan dan kriteria pembagian urusan di mana kementerian mengerjakan tugas yang sama dengan tugas daerah,  lemahnya  pengawasan  administrasi  kependudukan  oleh  provinsi  dan  tidak sesuainya  kriteria  pembagian  urusan  di  lapangan.  Langkah  yang  perlu  ditempuh dengan  merevisi  UU  No.  23/2014,  sekiranya  pusat  dapat  membentuk local  self- government dan  menyerahkan  urusan  pemerintahan  khususnya  yang  berhubungan dengan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Pusat  dapat  mengangkat  pejabat dekonsentrasi/tugas pembantuan (komisaris) di provinsi, kab/kota dan desa dengan diberikan  kewenangan  perwakilan.  Pusat  menetapkan  mendagri  sebagai  komandan dan mendagri memberi perintah kepada komisaris provinsi, kab/kota dan desa untuk melaksanakan  kebijakan  pusat.  Komisaris  provinsi,  kab/kota,  dan  desa  sebagai komandan dekonsentrasi/tugas pembantuan pada daerahnya masing-masing. Kepala daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  desa  bertanggung  jawab  kepada  komisaris masing-masing  kemudian  komisaris  desa  bertanggung  jawab  kepada  komisaris kab/kota,  komisaris  kab/kota  bertanggung  jawab  kepada  komisaris  provinsi, komisaris provinsi bertanggung jawab kepada mendagri, dan mendagri bertanggung jawab  kepada  presiden.  Dengan  model  ini  diharapkan  pemerintah  pusat  memiliki kendali  penuh  terhadap  kegiatan  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  di  daerah, sehingga  pembagian  urusan  di  lapangan  menjadi  adil,  tumpang  tindih  urusan  dan lemahnya pengawasan tidak akan terjadi lagi.

## Daftar Pustaka
Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi
Daerah.
Jurnal Supremasi , XI (2), 99–107.
http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505
Albintani,  M.  (2018).  Quo  vadis  MPR  RI :  antara  eksistensi  dan  legalitas  produk?
Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 14 (24), 1–7.
https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn
Albintani, M., & Marta, A. (2020). Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”(Gagasan Permulaan).
Nakhoda : Jurnal Ilmu
Pemerintahan , 19 (1), 56–74. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn
Azhar, M.  A. (2012).  Desentralisasi  dan  Konflik Kewenangan (Studi  Konflik Kewenagan antara  Pemerintah  Provinisi  Sulawesi  Tenggara  dengan  Pemerintah  Kota  Kendari dalam  Kasus  Perizinan  Investasi  PT.  Artha  Graha  rup). Jurnal  Administrasi  Negara , III (1), 62–75.
Bansaleng,  E.  B.  C.  (2017).  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009. Lex Administratum , 5 No.2 (1), 20–28. Dwiyanto,  A.  (2011). Pembagian  urusan  pemerintahan:  problema  dan  rekomendasi kebijakan . The World Bank.
Ekwarso,  H.,  &  Sari,  L.  (2010).  Penyerasian  Kebijakan  Kependudukan  di  Provinsi  Riau.
Jurnal Ekonomi Universitas Riau , 18 (2), 36–419. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31436&val=2268
Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. Madani Jurnal Politik Dan Sosial , 10 (3), 73–85. Febrianda,  L.  (2009). Rekonstruksi  Regulasi  Pelayanan  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  oleh  Birokrasi  Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara [Universitas Diponegoro Semarang]. http://eprints.undip.ac.id/24631/ Halik,  A.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pelimpahan  Urusan  Pemerintahan  Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Bina Praja , 07 (02), 131–148.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148 Hananto,  U.  D.  (2011).  Asas  Desentralisasi  dan  Tugas  Pembantuan  dalam  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah-Masalah Hukum , 40 (2), 202–212. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/10471/8347https://accoun ts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.c om%2Fmail%2F&osid=1&service=mail&ss=1&ltmpl=default&rm=false&flowName =GlifWebSignIn&flowEntry=
Indah. (2014). Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Rechtidee  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya , 9 No.2 (December), 136–153.
https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/405/378
Ismail,  N.  (2019).  Kewenangan  Dekonsentrasi  Kepala  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. Gorontalo Law Review , 2 (1), 24–32.
Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  L.  (2020). Hibah  barang  dan  jasa  yang akan diserahkan kepada
pihak
ketiga . Sirup.Lkpp.Go.Id. https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/cari?tahunAnggaran=2019&keyword=dinas+kependu dukan+dan+catatan+sipil+provinsi+kalimantan+tengah&jenisPengadaan=1&metodeP engadaan=14
Kristiyanto,  E.  N.  (2012).  Pemilihan  Gubernur  Tak  Langsung  Sebagai  Penegasan Eksistensi  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  Di  Daerah. Jurnal  Rechts Vinding: Media
Pembinaan Hukum Nasional , 1 (3), 397–408. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.92
Lubis,  B.,  &  Mulyaningsih,  S.  (2016).  Implementasi  Perekaman  E-KTP  Di  Kabupaten Cianjur  Provinsi  Jawa  Barat  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Ciranjang). Jurnal  Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 6 (1), 25–34. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v6i1.132
Mujahidin, M., & Wiredarme, W. (2020). Desentralisasi Kewenangan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil. Jatiswara , 35 (1), 72–77.
https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.232
Nugraha,  I.  P.  B.  I.  M.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  B.  (2016).  Kemampuan  Pertumbuhan Ekonomi  Memoderasi  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  DAU  Dan  DBH Pada Belanja Modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14 (1), 284–311.
Nur  Wijayanti,  S.  (2016).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199 Pamungkas,  L.  D.,  &  Fitriati,  R.  (2019).  Best  Practice  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Kabupaten  Kudus. Dialogue :  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 1 (2), 26–39. https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i2.6611
Patawari,  P.  (2012).  Perspektif  Hukum  Refleksif  Terhadap  Hubungan  Kewenangan  Antar Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA , 20 (2), 180– 193. https://doi.org/10.31219/osf.io/kt96q
PKP2A III LAN, T. (2007). Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah  Dan  Permasalahan  Penyelenggaraanya  Di  Daerah. Jurnal  Borneo Administrator , 4 (1), 1–22. https://doi.org/10.24258/jba.v4i1.23
Pratama, K. (2013). Analisis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Dalam  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  Di  Kota  Palu. Katalogis , 1 (7), 147–153.
Prihatiningsih,  A.,  R.,  M.  R.,  &  HM,  S.  (2013).  Defisit  Anggaran  dan  Implikasinya terhadap  Perkembangan  Ekonomi  dan  Kinerja  Keuangan  Kabupaten  Tebo. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi , 1 (2), 97–108.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Rauf, R. (2018a). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Jurnal Kajian Pemerintah , IV (1), 1–55.
Rauf,  R.  (2018b).  Perkembangan  Asas  Tugas  Pembantuan. Jurnal  Wedana , IV (1),  460– 469.
Ridwan,  H.  R.  (2003). Hukum  Administrasi  Negara,  Cetakan  Kedua .  UII  Press, Yogyakarta.
Ridwan,  J.,  &  Sodik,  A.  (2012). Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan Publik . Nuansa Cendekia. Rina  Wahyuni.  (2015). Perancangan  Knowledge  Management  System:  Studi  Kasus Koordinator  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil Kementerian Dalam
Negeri [Universitas Indonesia Jakarta].
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-5/20405146-TA-Rina Wahyuni.pdf
Ripa’i,  A.  (2018).  Penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi  kependudukan  Berbasis Teknologi  Informasi  Menuju  Single  Identity  Number  Di  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sumedang  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Dukcapil , 6 (1), 67–85.
Robuwan, R., Wirazilmustaan, & Agustian, R. A. (2018). Konsep Hubungan Kewenangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Bingkai  Negara  Kesatuan Dengan  Corak  Otonomi  Luas. PROGRESIF:  Jurnal  Hukum , 12 (2),  2131–2145. https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.976
Rokhim,  A.  (2013).  Kewenangan  Pemerintahan  Dalam  Konteks  Negara  Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum , XIX (36), 136–148. Romli,  L.  (2007). Potret  Otonomi  Daerah  dan  Wakil  Rakyat  di  Tingkat  Lokal .  Pustaka Pelajar.
Said,  A.  R.  A.  (2015).  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  -  Pemerintah  Daerah Dalam  Otonomi  Seluas  -  luasnya  Menurut  UUD  1945. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum ,
9 (4), 505–530.
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552
Sari,  E.  T.  I.,  &  Asyik,  N.  F.  (2017).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Dan  DBH  Terhadap Belanja  Daerah  (  Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Jawa Timur). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 6 (5), 1977–1994.
Sari,  I.  M.  D.  C.  A.  (2015).  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  Dengan  Pemerintah  Daerah Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Alokasi  Dana  Cukai  Hasil  Tembakau. Yuridika , 28 (2), 217–242. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1882
Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat  Dalam  Era  Otonomi  Dan  Desentralisasi  Fiskal  (Analysis  Determinants  in Regional  Shopping  District/City  West  Java  Province  In  Era  Autonomy  and  Fiscal Decentralization). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 18 (1), 46–58. Seksi  Penyajian  Data.  (2020). Laporan  Perkembangan  KTP-el,  Akta  Kelahiran  Dan  Akta Kematian  Bagi  Penduduk  Usia  0-18  Tahun  Bulan  Februari  dan  November  Tahun 2020 .
Setiaji,  W.,  &  Adi,  P.  H.  (2007).  Peta  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Sesudah  Otonomi Daerah:  Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa  - Bali). Simposium Nasional Akuntansi X , June , 1–29.
Setiawan,  H.,  &  Ikhsanditya,  F.  (2020).  Gerakan  Masyarakat  Tertib  Administrasi Kependudukan  Melalui  Inovasi  Pelayanan  Lukadesi  (Keluarga  Berduka  Desa  Siaga) di  Kabupaten  Sleman  D.I.  Yogyakarta. Nakhoda :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 19 (1), 38–55. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn
Simandjuntak,  R.  (2016).  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Perspektif  Yuridis  Konstitusional. Journal  de  Jure,  Jurnal  Syariah  Dan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 128-150 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Hukum , 7 (1), 57–67. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512
Snyder,  H.  (2019).  Literature  review  as  a  research  methodology:  An  overview  and guidelines.
Journal of Business Research , 104 , 333–339. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039 Soemarsono,  M.  (2017).  Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan , 37 (2), 300–322. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480
Soemartono, T., & Hendrastuti, S. (2011). Administrasi kependudukan berbasis registrasi . Yayasan Bina Profesi Mandiri.
Strong,  C.  F.  (2011). Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern .  Terjemahan,  Nusa  Media, Bandung.
Sukma,  H.  N.,  Amrina,  E.,  &  Hasan,  A.  (2018).  Evaluasi  Proses  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  dengan  Metode  Lean  Office. Jurnal  Optimasi  Sistem  Industri , 17 (2), 171–187. https://doi.org/10.25077/josi.v17.n2.p171-187.2018 Sutarto, S. (2000). Dasar-Dasar Organisasi . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Thoha,  M.  (2003). Birokrasi  dan  politik  di  Indonesia .  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi, RajaGrafindo Persada.
Thoha, M. (2004). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya: Jakarta . Wasistiono,  S.  (2003).  Kapita  Selekta  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. Bandung: Fokusmedia .
Wicaksono,  K.  (2012).  Problematika  dan  Tantangan  Desentralisasi  di  Indonesia. Jurnal Bina Praja , 4 (1), 21–28. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28 Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2 (3), 483–504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4