p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Desember,  2014  (2)2:83-87 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Memberdayakan Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan
Engripin 1 , Sugi Hermanto 2*
12 FKIP Universitas Palangka Raya

## Abstrak
Di  Indonesia,  penataan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  sebenarnya  telah dilembagakan sejak tahun 1992, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas NO. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah. Menteri Pendidikan Nasional juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal2 Mei 2002. Hakikat ketiga produk pemerintah itu, bahwa peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara lebih spesifik pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah yang berperan: 1) Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 2) Dewan  pendidikan  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yan g tidak mempunyai hubungan hirarkis. 3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah, sekolah diharapkan lebih bergerak secara mandiri untuk meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan.Dengan demikian, sekolah perlu memberdayakan masyarakat melalui Komite Sekolah den gan mengajak bekerja sama memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing masing. Kebersamaan merupakan potensi yang amat vital untuk membangunmasyarakat menciptakan demokratisasi pendidikan. Sebagai yang demikian, pemberdayaan Komite Sekolah merupakan alternatif  pengelolaan  sekolah  denganharapan  mampu  mendorong  terwujudnya  mutu  pendidikan  yang optimal.Dalam mengaplikasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah suatu model ma najemen yang memberi otonomi sekolah. Artinya kepada sekolah diberikan keleluasan dan partisipasi secara langsung kepada warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat yang meliputi orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan lainnya dapat juga tokoh agama di daerahnya.
Kata  Kunci: Komite sekolah, Layanan Pendidikan, masyarakat

## PENDAHULUAN
Govinda  (2000)  dalam  laporan  penelitiannya “School  Autonomy  andEfficiency  Some Critical  Issues  and  Lessons ”  menjelaskan  bahwa  di  Amerika  danAustralia,  peran  serta orangtua  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  sangat  tinggi.  Hal  itu  tercermin dalam  pembayaran  pajak  masyarakat  yang  dialokasikan  pemerintah  Negara  bagian  untuk pendidikan.  Tidak  heran  jika  orangtua  dan  masyarakat  yang  diwakili  oleh  lembaga-lembaga seperti  Dewan  Pendidikan( board of education ) di tingkat kabupaten/kota atau komite sekolah ( school  board )  ditingkat  sekolah  mempunyai  hak  gugat  yang  sangat  tinggi  dalam menentukanpeningkatan  kualitas  pendidikan,  bahkan  mempunyai  otoritas  yang  sangat  tinggi pula  untuk  ikut  memberhentikan  guru  dan  kepala  sekolah  (Salamuddin,  2005).  Sekitar  tahun 1950-an,  sekolah-sekolah  di  Indonesia  dikenal  adanya  organisasiyang  bernama  Persatuan Orangtua  Murid  dan  Guru  (POMG).  Organisasi  ini  kemudian  dibubarkan  karena  alasan menghindarkan  guru  terlibat  dalam  masalah  pungutan  dariwali  murid  yang  membuatnya
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Desember,  2014  (2)2:83-87 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
kehilangan  wibawa.  Kemudian  pada  tahun  1970-an  muncul  lembaga  baru  bernama  Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)yang perannya seperti POMG yaitu membicarakan  dan  membantu  pembiayaan  proses  belajar-mengajar  namun  faktanya  pungutan tak  pernah  hilang.  Setelah  BP3  bubar,muncul  lagi  Komite  Sekolah  tetapi  tradisi  dua organisasi  pendahulunya  tetap  lestari.  Persoalan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana  memberdayakan  Komite  Sekolah  untuk  berperan  optimal  dalam  meningkatkan mutu  layanan di tingkat  satuan pendidikan,  dan bagaimana  strategi pemberdayaannya.

## Komite Sekolah (Wakil Rakyat)
Di  Indonesia,  penataan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan sebenarnya  telah  dilembagakan  sejak  tahun  1992,  yaitu  dengan  diterbitkannya  PP  Nomor  39 tahun  1992  tentang  Peran  serta  Masyarakat  dalamPendidikan  Nasional  dan  Kepmendiknas NO.  044/U/2002,  tanggal  2  April  2002  tentang  pembentukan  Dewan  Pendidikan  dan  Komite Sekolah.  Menteri  PendidikanNasional  juga  mencanangkan  “Gerakan  Peningkatan  Mutu Pendidikan”  pada  tanggal2  Mei  2002.  Hakikat  ketiga  produk  pemerintah  itu,  bahwa  peran serta  masyarakat  berfungsi  untuk  ikut  memelihara,  menumbuhkan,  meningkatkan  dan mengembangkan  pendidikan  nasional  dan  bertujuan  untuk  mendayagunakan  kemampuan yang  adapada  masyarakat  seoptimal  mungkin  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional.Secara  lebih  spesifik  pasal  56  UU  No.  20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa  di  masyarakat  ada  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  atau  Komite  Madrasah yang  berperan:  1)  Dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  pendidikan  yang  meliputi perencanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan  melalui  dewan  pendidikan  dan komite  sekolah/madrasah.  2)  Dewan  pendidikan  sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  dengan  memberikan  pertimbangan, arahan  dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional,  propinsi  dan  kabupaten/kota  yang  tidak  mempunyai  hubungan  hirarkis.  3) Komitesekolah/madrasah,  sebagai  lembaga  mandiri,  dibentuk  dan  berperan  dalampeningkatan mutu  pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan.Dalam  konteks otonomi  daerah,  sekolah  diharapkan  lebih  bergerak  secara  mandiri  untuk  meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan.  Dengan  demikian,  sekolah  perlu memberdayakan  masyarakat  melalui  Komite  Sekolah  dengan  mengajak  bekerja  sama memanfaatkan  potensi  yang  ada,  sehingga  semua  sumber  daya  berkembang  secara  maksimal sesuai  dengan  kapabilitas  masing-masing.  Kebersamaan  merupakan  potensi  yang  amat  vital untuk  membangun  masyarakat  menciptakan  demokratisasi  pendidikan.  Sebagai  yang demikian,  pemberdayaan  Komite  Sekolah  merupakan  alternatif  pengelolaan  sekolah  dengan harapan  mampu  mendorong  terwujudnya  mutu  pendidikan  yang  optimal.  Dalam mengaplikasikan  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  adalah  suatu  model manajemen  yang  memberi  otonomi  sekolah.  Artinya  kepada  sekolah  diberikan  keleluasan  dan partisipasi  secara  langsung kepada warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat  yang  meliputi  orang  tua  murid,  tokoh  masyarakat,  ilmuwan,  pengusaha  dan lainnya  dapat juga  tokoh  agama di daerahnya.

## Peran Komite Sekolah
Peran  Komite  Sekolah  memberi  pertimbangan  dalam  penentuan  danpelaksanaan kebijaksanaan  pendidikan,  mendukung  penyelenggaraan  pendidikan,  mengontrol,  mediator antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Di  samping  itu  juga  berfungsi  mendorong  tumbuhnya perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhada  ppendidikan  bermutu,  melakukan  kerja  sama dengan  masyarakat,  menampung  dan  menganalisa  aspirasi,  memberi  masukan,  mendorong orang  tua  murid  dan  masyarakatberpartisipasi  dalam  pendidikan,  menggalang  dana masyarakat  dan  melakukan  evaluasi.Orang  tua  yang  dimaksudkan  ialah  bapak  dan  ibu  yang
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Desember,  2014  (2)2:83-87 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
putra-putrinya  bersekolah  disatuan  pendidikan  tersebut.  Mereka  menjadi  anggota  Komite Sekolahagar  mereka  berperan  dan  bertanggung  jawab  terhadap  produk  pendidikan. Janganterjadi  saling  lempar  tanggung  jawab.  Fenomena  sosial  yang  sering  terjadi,  banyak anak  sekolah  tawuran,  orang  tua  menyalahkan  guru.  Maka  orang  tua  yang  menginginkan anaknya  maju,  harus  berperan  secara  aktif,  bila  mempunyai  ide  dapatdisalurkan  melalui Komite  Sekolah.  Dengan  demikian,  maka  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan orangtua  mempunyai  potensi  yang  signifikan  untuk  berperan  aktif.  Antara  lain  orangtua  turut belajar,  memberi  tugas  prioritas  terkait  kegiatan  sekolah,  mendorong  aktif  kegiatan  di sekolah,  menciptakan  situasi  diskusi  di  rumah.  Orang  tua  juga  perlumengetahui  pengalaman anak di sekolah  serta menyediakan  sarana belajar yangmemadai.
Dalam  hal  ini  komite  sekolah  berperan  sebagai  (1)  pemberi  pertimbangan  (advisory  agency), (2) pendukung  (supporting  agency), (3) pengontrol  (controlling  agency), dan  (4) mediator.

## Kenyataan di Lapangan
Dalam  kenyataannya,  masalah  yang  terjadi  di  lapangan  justeru  memperlihatkan  bahwa kehadiran  Komite  Sekolah  cenderung  sebagai  badan  legalitas( stempel) yang  mengesahkan berbagai  pungutan  dana  oleh  pihak  sekolah.  Di  samping  itu  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan  pendidikan  (orang  tua,  masyarakat  sekitar  bahkan  guru)  kurang  mengetahui  tentang fungsi  dan  peran  Komite  Sekolah.  Tidak  sedikit  yang  beranggapan  Komite Sekolah sama saja dengan  Badan  Pembantu  Penyelenggara  Pendidikan  (BP3),  alias  ganti  kulit  semata.  Hal  ini menunjukkan  sosialisasi  Komite  Sekolah  belum  terlaksana  dengan  baik  kepada  masyarakat bahkan kepada komite  sekolh  itu sendiri

## Memberdayakan Komite Sekolah
Upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  terus-menerus  dilakukan  baik  secara konvensional  maupun  inovatif.  Hal  tersebut  lebih  terfokus  lagi  setelah  diamanatkan  bahwa tujuan  pendidikan  nasional  adalah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  setiap  jenis  dan jenjang  pendidikan.
Dengan  demikian,  agar  pemberdayaan  Komite  Sekolah  menjadi  lebih  optimal,  maka  kepada pemerintah  dan instansi  terkait disarankan  tentang beberapa hal berikut:
1. Sebaiknya  peran  Komite  Sekolah  dapat  disosialisasikan  secara  komprehensif  kepada guru  dan  kepala  sekolah.  Demikian  pula  sebaliknya,  peran  kepala  sekolah  juga  perlu disosialisasikan  kepada  Komite  Sekolah.  Tujuannya  adalah  untuk  menghindari persepsi  yang  keliru  terhadap  peran  masing-masing  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Dengan  pengetahuan  dan  pemahaman  peran stakeholders (pemangku kepentingan)  yang  lebih  baik,  harapan  untuk  menumbuhkan sense  of  belonging (rasa memiliki)  dan sense of trushting menjadikenyataan.
2. Transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Sekolah (APBS)  mutlak  diperlukan  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan mengeliminasi  (memberantas)  praktik-praktik  korupsi  di  sekolah.  Dengan  demikian berarti  masyarakat  akan  sepenuhnya  memberikan  kepercayaan  kepada  kepemimpinan kepala sekolah.
3. Eksistensi  Komite  Sekolah  perlu  didukung  oleh  peraturan  daerah  (Perda)  sehingga aspek  legalitas  dan  mekanisme  kontrol  semakin  kuat.  Pembentukan  Komite  Sekolah yang  memiliki  kekuatan  hukum  akan  menumbuhkan  sikap  kehati-hatian  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan  demikian  pelayanan  tidak  asal  jadi  dan pendidikan  tidak  salah urus.
4. SDM  Komite  Sekolah  perlu  ditingkatkan  melalui  pelatihan/atau  membuat  persyaratan pendidikan  minimal  untuk  menjadi  anggota  Komite  Sekolah.  Latar  belakang pendidikan  yang  memadai  membuat  pola  pikir  Komite  Sekolah  dapatbersinergi dengan  kepala  sekolah.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kurangnya  pengetahuan
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Desember,  2014  (2)2:83-87 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
tentang  manajemen  pendidikan  menjadikan  Komite  Sekolah  sebagai  kuda  tunggangan atau  sebagai  stempel  untuk  melegalisasi  berbagai  pungutan  yang  dapat  meresahkan masyarakat.
5. Pemberdayaan  Komite  Sekolah  akan  lebih  berhasil  jika  kepemimpinan  kepala  sekolah lebih  efektif  dan  menjadi  teladan  bagi  warga  sekolah  dan  masyarakat.Karena  itu, implementasi  Komite  Sekolah  pada  semua  jenis  dan  jenjang  satuan  pendidikan  dasar dan  menengah  sangat  memerlukan  figur  kepala  sekolah  yang  mempunyai  kapabilitas, kredibilitas  dan daya juang  yang tinggi  berdasarkan kepemimpinan  yang amanah.
Semangat  awal  perumusan  dan  pembentukan  Komite  Sekolah  adalah  untuk memantapkan  dan  mengembangkan  tradisi  keterlibatan  orangtua  siswa  danmasyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Ada  empat  peran  utama  KomiteSekolah,  yaitu:  1)  memberikan pertimbangan  ( advisory  agency ),  2)  memberikan  dukungan  ( supporting  agency ),  3) mengawasi  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah( controlling  agency ),  dan  4)  penghubung antara  sekolah  dengan  orangtua  siswa( mediator) .  Kendatipun  pembentukan  untuk menjalankan  empat  peran  di  atas,  namun  masih  banyak  Komite  sekolah  yang  belum sepenuhnya  berperan  sesuai  harapan.Kondisi  umum  yang  ditemui  dilapangan  adalah  bahwa Komite  Sekolah  masih  dipersepsikan  sebagai  lembaga  sekolah  yang  fungsinya  terbatas  pada pengumpulan  dana  pendidikan  dari  orang  tua  siswa  saja.  Peran  dan  fungsi  pengurus  komite sekolah belum optimal, belum melakukan pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangannya  padahal  dalam  kepengurusan  dibentuk  bendahara  komite.  Selain  itu,  satu fungsi  komite  sekolah  yang  melakukan  kontrol  sosial  dan  transparansi  anggaran  serta akuntabilitas  penggunaan  anggaran  terhadap  proyek-proyek  rehabilitasi  dan  pembangunan gedung  sekolah  baru  justru  hanya  dikelola  dan  diketahui  sekolah  (kepala  sekolah)  tanpa melibatkan  komite  sekolah.  Hal  ini  dapat  diakibatkan  karena  tidak  dilibatkannya  komite sekolah  dalam proses pembangunan  dan penyususnan  RAPBS sehingga hubungan  jd baik.

## Strategi Pemberdayaan
Melihat  kondisi  dan  keprihatinan  terhadap  kualitas  pendidikan  dengan  tidak  optimalnya peran  komite  sekolah,  maka  perlu  berbagai  strategi  untuk  melakukan  pemberdayaan  komite sekolah. Bentuk pemberdayaan  komite  sekolah  dapat dilakukandengan  cara :
1. Pemberdayaan  komite  sekolah  dilakukan  secara bottom  up oleh  DewanPendidikan Kabupaten/Kota.  Oleh  karena  itu,  setiap  Dewan  PendidikanKabupaten/Kota  harus memiliki  tenaga  fasilitator  yang  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  pendampingan kepada  Komite  Sekolah.  Kegiatan  pendampingan  ini  dikoordinasikan  oleh  fasilitator dari  Dewan  Pendidikan  Propinsi.  Konsep  pemberdayaan  komite  sekolah  ini merupakan  peningkatan  dari  kegiatan  sosialisasi  yang  biasanya  telah  dilakukan  oleh Dewan PendidikanKabupaten/Kota  selama ini.
2. Untuk menghasilkan fasilitator pemberdayaan komite sekolah sebagaimana diharapkan,  perlu  diadakan  TOT (training  of trainer) fasilitator pemberdayaan komite sekolah,  yang  diikuti  oleh  colon-calon  fasilitator  yang  dikirimkan  olehDewan Pendidikan  Kabupaten/Kota  dan  Propinsi.  Melalui  kegiatan  TOT  pemberdayaan komite  sekolah  ini,  para  peserta  diharapkan  dapat  menjadi  fasilitator  pemberdayaan komite  sekolah  dengan  tugas  antara  lain:  1)  memberikan  fasilitas  komite  sekolah khususnya  dalam  proses  pembentukan  komite  sekolah,  2)memberikan  pendampingan dalam  merumuskan  program  dan  kegiatan  komite  sekolah  selaras  dengan  peran  dan fungsi  komite  sekolah,  3)  membentuk  Komite  Sekolah  Inti  (KSIN)  dan  Komite sekolah  Imbas  (KSIM),  4)  membangun  forum  komunikasi  komite  sekolah  di  daerah Kabupaten/Kota  dan  5)  memberikan  fasilitas  untuk  menjalin  sekaligus  memperbaiki hubungan  yang  tidak  harmonis  antara  komite  sekolah  dengan  pihak  sekolah,  serta Dunia  Usaha  dan  Industri.  Ketiga,  kegiatan  TOT  tersebut  memerlukan  bahan  atau
p-ISSN  2355-0236  e-ISSN  2684-6985      Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (JPIPS),  Desember,  2014  (2)2:83-87 Available online at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
materi  pemberdayaan  komite  sekolah  sehingga  perlu  disusun  beberapa  modul pemberdayaan  komite  sekolah  yang  bukan  hanya  akan  diberikan  sebagai  materi  yang akan  diberikan  dalam  kegiatan  TOT,  tetapi  akan  menjadi  bekal  dasar  yang  akan digunakan  oleh  fasilitator  untuk  melaksanakan  tugasnya  di  lapangan.Sudah  tentu program  pemberdayaan  komite  sekolah  dapat  dinilai  berhasil  jikatelah  tercapai beberapa  indikator,  misalnya  proses  pembentukan  komite  sekolah  dimasa  depan  tidak lagi  dilakukan  secara  instant,  melainkan  melalui  proses  dan  mekanisme  yang demokratis,  transparan  dan  akuntabel;  proses  pembentukan  Dewan  Pendidikan Kabupaten/Kota  dan  Propinsi  secara  tidak langsung juga terlaksana secara demokratis, transparan  dan  akuntabel;  jika  ada  masalah  antara  sekolah  dan  komite  sekolah  dapat diselesaikan  secara  mandiri  oleh  Tim  Fasilitator  atau  setidaknya  diselesaikan  di tingkat  Dewan  Pendidikan  Kabupaten/Kota;  secara  bertahap  agar  komite  sekolah segera  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  secara  optimal  untuk  meningkatkan  mutu layanan pendidikan  di sekolah  masing-masing.

## KESIMPULAN
Akhirnya  dapat  dikatakan  bahwa  untuk  meningkatkan  mutu  layanan  pendidikan  di tingkat  satuan  pendidikan,  maka  pemberdayaan  komite  sekolah  dapat  dilakukan  melalui  tiga jalur  secara  simultan,  yaitu:  1)  Penguatan  kelembagaan  komite  sekolah;  2)  Peningkatan kemampuan  organisasi  komite  sekolah;  dan  3)  Peningkatan  wawasan  kependidikan  pengurus komite  sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Sidi,  Indra  Djati.  2003.  Menuju  Masyarakat  Belajar  “Menggagas  Paradigma  Baru Pendidikan”.  Jakarta: Logos.
www.google.com .  “komite  sekolah”.