Vol. 5. No. 2  (2022) 122- 136 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Hierarki Hukum Hewan Kurban Terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Muhtarul Alif
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an, Indonesia Email: muhtarul-alif@mhs.ptiq.ac.id Submitted: Revised: Published: 02-08-2022 24-10-2022 31-12-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.480

## Abstract
This study aims to examine the hierarchy of sacrificial animals in the MUI fatwa number 32 of 2022 from the maqashid sharia perspective. MUI's role as an aspirator of community religious expression to the government makes MUI have a central role in community religious practices, MUI fatwa number 32 of 2022 regarding guidelines for sacrificial worship during an outbreak of Mouth and Nail Disease is an example. The fatwa classifies sacrificial animals into four categories. The categorization of the results of ijtihad from the MUI makes maqashid sharia the foundation for providing solutions to the maintenance of  religion,  soul,  mind,  honor  and  economic  aspects.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative method  with  an analytical descriptive  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the  hierarchy  of sacrificial animals according to the MUI's ijtihad considers aspects of maintaining religion by continuing to  strive  for  sacrificial  worship,  aspects  of  protecting  the  soul  by  paying  attention  to  public  health, aspects  of  preserving  the  mind  by  closing  the  possibility  of  damage  to  brain  nerve  cells,  aspects  of maintaining  honor by closing  opportunities for  accusations  of  Islamic  unscientificity  ,  and  aspects  of maintaining the economy by allowing sacrifices with certain conditions.
Keywords: MUI Fatwa, Sacrificial Worship, Maqashid Sharia, Mouth and Nail Disease

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  hierarki  hewan  kurban  dalam  fatwa  MUI  nomor  32  tahun  2022 perspektif  maqashid  syariah.  Peran  MUI  sebagai  aspirator  dari  ekspresi  keberagamaan  masyarakat kepada  pemerintah  membuat MUI memliki peran  sentral  dalam  praktik  keberagamaan  masyarakat, fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 terkait panduan ibadah kurban saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku merupakan  contohnya.  Fatwa  tersebut  mengklasifikasikan  hewan  kurban  menjadi  empat  kategori. Kategorisasi hasil ijtihad dari MUI menjadikan maqashid syariah sebagai landasan untuk memberikan solusi  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal,  kehormatan  serta  aspek  ekonomi.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian menunjukan  bahwa  hierarki  hewan  kurban  menurut  ijtihad  MUI  mempertimbangkan  adanya  aspek
pemeliharaan agama dengan tetap mengupayakan ibadah kurban, aspek pemeliharaan jiwa dengan memperhatikan  kesehatan  masyarakat,  aspek  pemeliharaan  akal  dengan  menutup  kemungkinan rusaknya  sel  saraf  otak,  aspek  pemeliharaan  kehormatan  dengan  menutup  peluang  tuduhan ketidakilmiahan  Islam,  dan  aspek  pemeliharaan  ekonomi  dengan  memperbolehkan  kurban  dengan prasyarat tertentu.
Keywords: Fatwa MUI, Ibadah Kurban, Maqashid Syariah, Penyakit Mulut dan Kuku

## A. PENDAHULUAN
Hari raya Idul Adha merupakan sebuah momentum yang banyak dinantikan oleh kaum muslim di seluruh dunia. Pada hari suci tersebut, umat muslim merayakan berbagai upacara seremonial  yang  hanya  terjadi  sekali  selama  satu  tahun.  Momen  lebaran  yang  jatuh  10 Zulhijjah.  Ini merupakan hari dimana umat muslim menunaikan rukun Islam yang kelimanya, yaitu haji, sekaligus merayakan hari raya penyembelihan hewan kurban.  Kedua jenis ibadah tersebut mempunyai kesan tersendiri bagi setiap orang beragama Islam di manapun berada. Ritual  manasik  haji  merupakan  cita-cita  suci  setiap  diri  muslim,  baik  kaya  maupun  miskin. Demikian juga ibadah kurban yang merupakan kesempatan besar bagi kaum beragama Islam untuk  menunjukkan  sisi  humanis  dan  sosial  mereka,  serta  mempererat  ukhuwah antarkomponen terkecil dari lapisan masyarakat.
Namun,  hari  raya  kurban  yang  seharusnya  merupakan  momentum  bagi  kaum  muslim serta  para  peternak  untuk  menikmati  anugerah  yang  Allah  syariatkan,  bahkan  mengalami kendala pada tahun ini. Penyakit Mulut dan Kaki merupakan nama penyakit yang melemahkan harapan  umat  yang  notabene  merupakan  mayoritas  di  negara  Indonesia.  Penyakit  tersebut menyebar secara sporadis dan menjangkiti setiap hewan-hewan ternak yang telah susah payah digembalakan  para  peternak  selama  bertahun-tahun,  ratusan  bahkan  ribuan  ternak mengalami  kematian  secara mengenaskan  dan  lainnya  mengalami  stress  secara  serentak  di puluhan provinsi negara Indonesia. Hal ini tentunya membuat hari raya kurban pada tahun 144 Hijriah menjadi kelabu bagi masyarakat muslim Indonesia.
Penyakit Mulut dan Kuku atau yang biasa disingkat menjadi PMK ini menyulut berbagai problematika.  Di  satu  sisi,  kerugian  ekonomi  yang  dihadapi  para  peternak  akan  mampu membuat  gejolak  pada  neraca  stabilitas  ekonomi  nasional.  Di  sisi  lain,  kaum  muslim  yang mempunyai gairah keberagamaan yang tinggi merasakan kepayahan dan kebingungan dalam menyalurkan semangat beribadah dan berbagi mereka. Kaum fakir miskin yang sangat jarang merasakan kenikmatan protein hewani, bahkan  sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer merasa  pudar  harapan  mereka  untuk  menyantap  hidangan  lezat  yang  hanya  datang setahun  sekali.  Selain  itu,  solidaritas  yang  biasa  terbangun  diantara  rekan  sejawat  dengan bercengkerama dan menikmati makanan seperti sate pun menjadi susah terlaksana.
Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  perkumpulan  tertinggi  komunitas  keagamaan Indonesia, yang sekaligus dianggap sebagai manifestasi perwujudan dari kebijakan beragama resmi pemerintah, dituntut untuk bersuara dalam menghadapi permasalahan agama dan sosial tersebut.  Hal  ini  diperlukan  mengingat  status  dan  peran  MUI  sebagai  penyampai  aspirasi sekaligus jembatan dari kebijakan pemerintah. Setiap upaya MUI dalam mengeluarkan fatwa
dan  rekomendasi  akan  mempunyai  peran  sentral  dalam  menjaga  stabilitas  kedamaian beragama masyarakat.
Surat  Keputusan  Fatwa  (SKF)  yang  dikeluarkan  oleh  komisi  fatwa  MUI  akan  menjadi pedoman  dan  petunjuk  bagi  masyarakat  dalam  memutuskan  orientasi  spirit  keberagamaan dari setiap lapisan masyarakat. Surat Keputusan Fatwa (SKF) dari MUI haruslah mengkoordinir berbagai problematika yang dialami oleh berbagai kepentingan yang saling terkait. SKF harus mampu menyelesaikan permasalahan ibadah, baik berupa keabsahan berkurban dan tata cara berkurban, mengakomodir kepentingan ekonomi para peternak terkait upaya meminimalisir kerugian,  dan  juga  kepentingan  memelihara  kesehatan  masyarakat  atas  konsumsi  hewan terindikasi  PMK.  Di  sini  dapat  kita  lihat  bahwa  ada  beberapa maqashid yang  harus  menjadi tumpuan dalam menetapkan fatwa, seperti hifz al-din, hifz al-nafs dan hifz al-mal.
Problematika sosial tersebut ternyata dapat diserap dan direspon secara cepat oleh MUI. Tercatat pada tanggal  30 Juni 2022, MUI merilis fatwa terkait penyelenggaraan ibadah kurban di  tengah  wabah  Penyakit  Mulut  dan  Kuku  di  laman  web resminya.  Dalam  fatwa Nomor  32 tahun  2022  tersebut,  MUI  sesuai  prosedur  operasional  SKF  berijtihad  menggali  hukum sekaligus  memberikan  rekomendasi  panduan  bagi  masyarakat  sekaligus  bagi  pemerintah. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan pendapat keagamaannya dengan berbagai landasan dari  al-Quran,  Hadits  serta  sumber-sumber  lainnya  yang  telah  tertuang  dalam  SOP.  Komisi fatwa  juga  memberikan  rekomendasi  yang  bisa  diaplikasikan  oleh  kalangan  masyarakat maupun pemerintah.
Hal  yang  menjadi  perhatian  dalam  keputusan  fatwa  tersebut,  adalah  terkait  dengan klasifikasi beserta hierarki hewan kurban yang tertuang dalam rekomendasi SKF. Komisi fatwa, melalui SKF telah mengklasifikasikan perlakuan berbeda terhadap kondisi yang berbeda yang dialami oleh hewan kurban. Dalam Surat Keputusan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 termaktub empat hierarki hewan kurban yang terindikasi telah terjangkit PMK. Pertama , hewan kurban dengan gejala klinis yang tergolong ringan, seperti lesu, lepuh ringan pada kuku, kurang nafsu makan dan hipersalifa, maka hewan kategori ini sah dijadikan kurban.
Kedua,  hewan  terjangkit  PMK  dengan  gejala  klinis  berat,  seperti  lepuh  yang menyebabkan  kuku  terlepas,  pincang,  dan  sangat  kurus,  maka  hewan  kategori  ini  tidak  sah dijadikan  hewan  kurban. Ketiga ,  hewan  terjangkit  PMK  gejala  berat,  namun  dapat  sembuh pada  rentang  waktu  diperbolehkannya  berkorban  (10-13  Dzulhijjah),  maka  hewan  dalam hierarki ini juga sah untuk dijadikan kurban. Keempat , hewan kurban dengan gejala klinis berat dan sembuh setelah rentang kurun diperbolehkannya berkurban, maka tidak dianggap hewan kurban, namun hanya sebagai sedekah semata. 1
Hierarki yang ditetapkan komisi fatwa MUI tersebut tentunya menarik untuk dikaji. Hal ini karena berbagai aspek al-mashlahat yang coba diakomodir oleh MUI dalam memutuskan
1 Redaksi@mui.or.id,  "Hukum  dan  Panduan  Pelaksanaan  Ibadah  Kurban  Saat  Kondisi  Wabah  Penyakit Mulut  dan  Kuku,"  dalam https://mui.or.id/produk/fatwa/36087/fatwa-nomor-32-tahun-2022-tentang-hukum- dan-panduan-pelaksanaan-ibadah-kurban-saat-kondisi-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku/ .  Diakses  pada  8  Juli 2022.
fatwanya. Mashlahat tersebut selain harus mengatasi problema ekonomi, kesehatan dan sosial yang dialami oleh masyarakat, juga harus mengakomodir kriteria ketat yang ditetapkan oleh syariat dalam menyeleksi hewan kurban. Selain mashlahat yang tidak boleh diabaikan dalam penetapan  dan  perincian  hewan  kurban,  MUI  juga  harus  menjaga  agar  ibadah  kurban  yang ditunaikan masyarakat tetap dipandang absah dari segi syariat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menyoroti hierarki hasil ijtihad MUI dengan tinjauan dari sisi maqashid syariah.

## B. METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  analitis.  Yaitu  data  yang  dinyatakan  secara  tertulis  atau  lisan  serta tingkah  laku  nyata  yang  diteliti  sebagai  suatu  yang  utuh.  Dari  bahan  yang  sudah  terkumpul, peneliti melakukan iventarisasi dengan metode deskriptif terhadap  pendapat keberagamaan fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  32  tahun  2022  tentang  Hukum  dan  Panduan Pelaksanaan  Ibadah  Kurban  saat  Kondisi  Wabah  Penyakit  Mulut  dan  Kuku  (PMK)  kemudian menganalisisnya  dalam  pandangan maqashid  syariah dengan  merujuk  pada  sumber  data primer dan sumber dara sekunder .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak
Belakangan ini, terjadi sebuah keresahan menyesakkan yang dialami oleh para peternak di berbagai penjuru Indonesia. Pasalnya, tatkala umat musim pelaksanaan ibadah kurban akan segera  tiba,  dimana  para  peternak  selalu  menjadikannya  sebagai  momentum  dalam  rangka mencari  laba  atas  ternak  yang  telah  mereka  pelihara  sedemikian  lamanya,  hewan-hewan ternak justru mengalami wabah yang cukup mematikan. Kematian yang mancapai skala besar membuat  para  peternak  mengalami  shock  yang  sangat  hebat.  Ironinya,  sebagian  besar peternak  justru  merupakan  kalangan  masyarakat  kelas  bawah  yang  hanya  mempunyai beberapa ekor hewan ternak sebagai tumpuan penghidupan.
Penyakit PMK bukan kali pertama menjangkiti ternak di Indonesia. Tercatat telah terjadi beberapa penularan PMK semenjak tahun 1887 di Malang, Jawa Timur. Penyebaran kemudian merebak ke berbagai wilayah di Indonesia. Kejadian ini berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya Indonesia secara resmi mendaulat diri sebagai negara bebas PMK pada tahun 1986 lewat  Keputusan  Menteri Pertanian  Nomor  260/Kpts/TN.510/5/1986.  Keberhasilan  tersebut pula yang membuat dunia memberikan pengakuan kepada Indonesia karena dapat bebas dari PMK,  kendati  tanpa  dilakukan  vaksinasi.  Pernyataan  tersebut  tertuang  dalam  Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990 nompr XI. 2
Virus PMK sendiri memiliki nama ilmiah aphthae epizootica (AE) atau istilah asingnya foot and  mouth  disease (FMD).  Penyakit  ini  merupakan  infeksi  virus  yang  berasal  dari  keluarga
2 Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar- fpp-undip.html . Diakses pada 6 Juli 2022.
Picornaviridae dan menular secara akut dan infektif terhadap hewan berkuku genap atau belah ( cloven-hoofed ). Ukuran dari virus ini sangatlah kecil, kurang lebih 20 milimikron, tidak memiliki lapisan lemak, dan sangat kebal terhadap desinfektan yang bekerja dengan melarutkan lemak. Kekebalan ini diakibatkan oleh capsid kuat yang ia miliki. 3
Penyebaran sporadis virus PMK terjadi sangat cepat dan telah menginfeksi  ke berbagai provinsi,  setidaknya  tercatat  sampai  saat  penelitian  ini  dibuat,  15  provinsi  telah  terdeteksi kemunculan dari virus ini. Waktu yang dibutuhkan oleh virus ini untuk inkubasi terjadi selang 2-14 hari. Beberapa kasus bahkan menunjukkan gejala-gejala tertular hanya berselang kurang dari satu kali 24 jam setelah virus menginjeksi. Wilayah perkembangan dari virus ini terdapat dalam  jaringan  faring,  kulit,  lalu  melebar  ke  seluruh  tubuh  hewan  dengan  menjadikan peredaran  darah  sebagai  perantaranya.  Setelah  menyebar,  faring  kemudian  menunjukkan gejala melepuh. 4
Pada hewan yang terinfeksi, akan terjadi pembentukan vesikel atau melepuhnya mulut, gusi,  lidah,  nostril,  kulit  sekitar  kuku  dan puting,  hewan menglami  gejala  kepincangan,  kuku mendadak terlepas, air liur berlebih, terjadi penurunan berat tubuh secara signifikan, hewan lebih terlihat lemas, serta produktifitas susu yang menurun. Skala morbiditas bisa mencapai angka  100%,  akan  tetapi  angka  kematian  bagi  ternak  dewasa  sangatlah  rendah.  Berbeda dengan hewan muda yang persentase kematiannya  bisa mencapai angka 50 %.  Khusus untuk pedet, diagnosa post mortem dapat membantu menemukan perubahan yang terjadi pada otot jantung ( myocardium ). Perubahan tersebut terjadi dengan terlihatnya garis-garis loreng, abu- abu,  loreng,  atau  kekuningan  yang  dinamakan  sebagai tiger  heart. Diagnosa  patologi  ini berguna untuk membedakan antara penyakit PMK dengan selainnya.
Virus PMK antar hewan umumnya terjadi melalui udara atau jalur inhalasi, perkawinan baik buatan atau alami, melalui media pakan dan minum (ingesti),  serta lewat persentuhan atau kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Hewan-hewan seperti kucing, anjing, rodensia, burung dan unggas yang tidak termasuk hewan peka virus PMK, ternyata rawan menularkan secara mekanis  dengan  memindahkan  kontaminan  terhadap  hewan  peka.  Penyebaran  virus PMK  diperparah  dengan  fakta  bahwa  pembuangan  limbah  yang  mencemari  lingkungan,  air, sungai bahkan bisa menularkan melalui media kendaraan, hewan bahkan rerumputan. Sirkulasi udara mampu juga menularkan virus PMK dalam radius 10  km.
Ada organ-organ  khusus yang perlu lebih diwaspadai agar tidak dikonsumsi.  Beberapa organ, seperti kepala, sumsum tulang dan tulang, jeroan dan limfonglandula harus ditangani secara  sendiri  dan  dipisahkan  dar  daging kareana  potensial  mengandung  virus.  Penanganan yang  baik  adalah  dengan  mendidihkannya  sekurang-kurangnya  30  detik.  Sedangkan  untuk
3 Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar- fpp-undip.html . Diakses pada 6 Juli 2022.
4 Khansa, "Kenali Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganannya," dalam https://www.ugm.ac.id/id/berita/22546-kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-penanganannya .  Diakses  pada  6 Juli 2022.
daging  tanpa  tulang  dan  juga  tanpa limfonglandula merupakan  bagian  yang  paling  patut dikonsumsi dan relatif aman.
Adapun  penanganan  terbaik  dalam  mengantisipasi  penyakit  mulut  dan  kuku  adalah sebagaiman yang telah dikeluarkan SOP nya oleh pemerintah. Langkah-langkah yang penting dilakukan  adalah  pengetahuan  asal  daerah  ternak  bukan  dari  daerah  terinfeksi,  operasional pemotongan disarankan agar dilaksanakan di tempat khusu, RPH (Rumah Pemotongan Hewan) dibawah pengawasan  Dokter Hewan. Hal yang paling rawan menularkan dalam hal ini serta paliing utama  untuk  dihindari  bukanlah  daging  beserta  para  penyembelih  binatang  kurban, akan  tetapi  cipratan  darah  dan  zat-zat  yang  mungkin  mencemari  air  sehingga  menular  jika diminum  oleh  hewan  lain.  Pencemaran  tersebut  akan  membuat  penyebaran  wabah  akan menjadi  semakin  sporadis.  Pada  Rumah  Pemotongan  Hewan,  hewan  akan  terlebih  dahulu dilakukan  pemeriksaan  ante-moterm,  hewan  juga  akan  diseleksi  terlebih  dahulu  mana  yang datang dari wilayah terinfeksi dan tidak.
Setelah  dokter  hewan melakukan  penyeleksian  domisili  dari  hewan.  Hewan  kemudian diperlakukan  sesuai  dengan  kondisi  kesehatan  masing-masing.  Hewan  yang  berasal  dari domisili yang terinfeksi akan ditempatkan secara terpisah pada kandang isolasi, kendati secara fisik  terlihat  bugar.  Di  kandang  isolasi  tersebut  kemudian  hewan  diperiksa  kembali  secara individu.  Jika  dokter  menyatakan  sehat,  maka  hewan  diperbolehkan  disembelih,  tentunya dengan tetap melakukan pemeriksaan post- moterm setelahnya.
Namun, apabila hasil dari pemeriksaan menunjukkan hewan positif terjangkit PMK, maka sebelum dipotong hewan akan tetap dipisahkan secara mandiri di kandang isolasi serta tidak diperbolehkan menyembelihnya di area sembarang, karena potensi besar dari penularan virus melalui media urin, darah, feses dan organ yang terinfeksi virus. Daging-daging yang hewannya telah  disembelih  sangat  dianjurkan  untuk  disimpan  di  dalam freezer atau  dibekukan.  Akan tetapi, disarankan untuk terlebih dahulu dimasak dengan cara diungkep atau lainnya.
Proses  ini  seperti  halnya  proses  pelayuan  yang  digunakan  negara-negara  maju  untuk mengendalikan PMK. Proses pelayuan ini dinamakan juga rigor mortis yang tujuannya adalah menurunkan  ph  sampai  berada  di  bawah  angka  5,9.  Penurunan  pH  ini  efektif  dalam  meng- inaktifkan virus. Setelah proses pembekuan ini yang memakan waktu minimal 24 jam, daging akan relatif aman untuk dikonsumsi baik dengan dimasak atau diberikan perlakuan lain. Proses ini  penting  mengingat  hewan  peka  yang  terjangkit  PMK  merupakan  hewan  yang  sangat dibutuhkan manusia, baik daging maupun susunya. 5

## 2. Maqashid Syariah Sebagai Metode Istinbat
Maqashid  syariah terdiri  dari  dua patron kata, maqashid dan syariah. Secara  bahasa maqasid merupakan  bentuk  plural  dari maqshad yang  berarti  tempat qashd atau wijhah (pandangan). 6 Al-qashdu sendiri menurut Ibn al-Manzur setidaknya memiliki enam arti, yaitu
5 Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar- fpp-undip.html . Diakses pada 6 Juli 2022.
6 Ibrahim  Anis, Majma’  al -Lugah  al-Arabiyah , al-Mujam  al-Wasith  Jilid  2, (Mesir:  Maktabah  Syuruq  al- Dauliyyah, 2011), hlm. 744.
istiqamat al-tariq (konsistensi jalan), al- i’timad (pegangan), al-umm (induk), al- ‘adl (keadilan), al-tawassuth (pertengahaan)  dan ityan  al- syai’ (mendatangi  sesuatu). 7 Adapun  secara etimologi, maqshad memiliki tiga artian. Pertama, maqshad yang diartikan sebagai maqshud atau berfaidah, lawan dari main-main, sehingga artinya adalah makna dilalah dari suatu kalam. Kedua ,  bermakna al-tawajjuh (menuju)  yang  merupakan  lawan  dari  lupa,  sehingga artinya adalah kandungan yang diinginkan. Ketiga bermakan tujuan yang sahih atau hikmah. Sedangkan  terminologi  syariat  berarti  apa  yang  Allah  gariskan  kepada  hamba-Nya  berkaitan agama. Sehingga bisa dikatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang diletakkan oleh syariah  untuk  diteguhkan.  Tujuan  ini  selalu  bermuara  pada  peneguhan  maslahat  dan penyangkalan  terhadap madharat. Definisi  lainnya  adalah  ilmu  terkait  makna-makna  dan hikmah luhur yang di jaga oleh syari’ dalam pens yariatan hukum, baik yang bersifat universal atau parsial. 8
Maqashid  syariah jika  dilihat  dari  perjalanannya,  terbagi  menjadi  tiga  tahap.  Tahap permulaan  dimulai  semenjak  permulaan  syariat  sampai  pada  masa  kehidupan  al-Juwaini. Tepatnya,  tatkala  beliau  menghasilkan  karya  monumentalnya, al-Burhan  fi  Ushul  al-Fiqh. 9 Inovasi  beliau  terkait  hierarki  kebutuhan  menjadi  tiga,  yakni dharuruiyyat,  hajiyat dan tahsiniyyat merupakan  pelopor  dari  perkembangan  selanjutnya  terhadap  teori maqashid syariah. Tahap  pertama  ini  dilanjutkan  oleh  al-Ghazali  dengan  penekanannya  terhadap dharurat  al-khams (lima  kebutuhan  darurat)  dalam  kitab al-Mustashfa. 10 Al-Ghazali memberikan  lima  strata  kebutuhan  darurat  menjadi  pemeliharaan  agama,  pemeliharaan nyawa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal dan pemelahiraan harta. Periode pertama ini  berkahir  dengan  kegigihan  al-Amidi  dalam  kitab al-Ihkam, khususnya  atas  stratifikasinya terhadap dharurat al-khams.
Periode kedua adalah periode otonom. Karya paling otoritatif dalam periode ini adalah hasil ciptaan dari al-Izz bin Abd al-Salam yang berjudul Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Kitab ini merupakan karya yang secara khusus menyoroti tentang maslahah. Fase selanjutnya dari  periode  ini  adalah  lahirnya  karya  monumental  dari  murid  al-Izz,  yaitu  al-Qarafi  yang menyusun al-Furuq . Perhatian tersebut kemudian melangkah kepada tahapan praktis dalam aplikasi ijtihad dan fatwa oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.
Periode  ketiga  adalah  masa  keemasan.  Periode  ini  dimulai  dengan  atensi  al-Syatibi dalam Muwafaqat ketika  ia  membuat  juz  secara  mandiri  berkaitan maqashid. Usaha otonomisasi  yang  dilakukan  al-Syatibi  membuatnya  dinobatkan  sebagai  pendiri  dari  ilmu maqasid, Bapak Maqashid Pertama. Kecemerlangan al- Syatibi dilanjutkan oleh Tahir Ibn ‘Asyur dengan  menjadikannya  sebagai  ilmu  mandiri.  Ibn  Asyur  kemudian  dijuluki  sebagai  Bapak Maqasid Kedua atas jasanya tersebut. Periode ini terus berlanjut dengan karya-karya ulama
7 Ibn al-Manzur, Lisan al-Arab Jilid 3, (Mesir: Dar al-Hadits, t.th), hlm. 353.
8 Masud Sabri, Bidayah al- Qasid ila ‘Ilm al -Maqashid, (Kuwait: Dar al-Dzahiriyah, 2017), hlm. 6.
9 Al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 201.
10 Al-Ghazali, al- Mustashfa min ‘Ilm al -Ushul , (Madinah: al- Jami’ah al -Islamiyyah, 1413 H), hlm. 154.
modern,  seperti  ‘Ilal  al -Fasi,  Ahmad  Raisuni,  al-Hasani,  Jamaluddin  Atiyyah,  Nur  al-Din  al- Khadimi serta ulama lainnya. 11
Selanjutnya, berkaitan dengan kehujjahan beristidlal dengan maqashid , ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan sudut pandang ketika membahas mengenai maqashid dan  korelasinya  dengan al-mashlahah  al-mursalah. Sedangkan al- mashlahah mursalah sendiri tidak dianggap sebagai hujjah di kalangan mazhab Hanafi, Syafii dan sebagian Mazhab Hambali. Namun, dipertimbangkan sebagai hujjah bagi mazhab Maliki dan  juga  sebagian  mazhab  Hambali.  Beberapa  ulama  lain  mengkompromikan  kedua perselisishan pendapat tersebut hanya terdapat pada tataran perbedaan lafadz semata. Hal ini terlihat  dalam  pendapat  al-Ghazali  ketika  mengomentari al-mashlahah  al-mursalah, ia menyebut al-mashlahah  mursalah sebagai al-mashlahah yang  bersifat  asumtif.  Namun,  ia kemudian  mengatakan  bahwa  jika masalih kita  tafsirkan  sebagai  pemeliharaan  terhadap maksud Syari’ ,  maka  tidak  ada  perbedaan  dalam  mengikutinya.  Kesepakatan  atas  bolehnya penggunaan maqashid sebagai  hujjah  bahkan  telah  menjadi  kesepakatan  oleh  para  ulama, seperti al-Izz bin Abdul Salam, al-Qarafi, al-Zarkasyi dan lainnya. 12
Penggunaan maqashid sebagai  hujjah  memiliki  beberapa  peraturan. Pertama , maqashid hanya  boleh  digunakan  jika  dicanagkan  oleh  mujtahid  yang  adil,  sehingga  setiap penetapan hukum telah benar-benar melalui pertimbangan dan validasi yang panjang. Kedua , maqashid secara  valid  merupakan maqashid yang  bersifat  syari  setelah  adanya  penelitian terhadap al-Quran dan sunnah sahih. Ketiga , validitas maqashid dalam menghasilkan sebuah maslahat atau mencegah mafsadat benar-benar terverifikasi serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Keempat , aplikasi maqashid berkesuaian dengan hukum syari lainnya dan tidak berkontradiksi dengannya.
Kelima ,  pendahuluan maqashid bersifat  hierarkis,  artinya  mendahulukan  yang  paling penting  atas  yang  penting  serta  mendahulukan  yang  asal  atas  cabang. Keenam , maqashid hanya  digunakan  terhadap  hukum-hukum  yang  bisa  dicari illat  nya, sedangkan  untuk permasalahan  yang  tidak  bisa  dicari illatnya sebagaimana  perihal  ibadat,  maka  tidak diperbolehkan. Ketujuh , maqashid dilandaskan kepada keyakinan atau minimal praduga yang mendekati keyakinan. Kedelapan , maqashid merupakan sesuatu yang dzahir atau jelas dimana tidak  timbul  perselisihan  ahli  fikih  terhadapnya. Kesembilan , maqashid bersifat  universal sehingga tidak terjadi perbedaan kendati  berbeda negara dan daerah, berbeda periode dan tempat. Kesepuluh , maqashid memiliki ukuran yang definitif, sehingga dapat diketahui batas maksimal dan minimalnya. 13
Adapun  mengenai  metode  menghasilkan maqashid, Mas ’ ud  Sabri  menjelaskan sembilan langkah yang harus ditempuh. Pertama , al-Quran mengatakan secara sharih bahwa suatu hal merupakan maksud Allah atau disukai Allah, contohnya adalah redaksi yuridu Allah bikum  al-yusra  wala  yuridu  bikum  al- ‘usr dan  juga wallahu  la  yuhibbu  al-fasad. Kedua ,
11 Masud Sabri, loc. cit ., hlm. 18-19
12 Ibid ., hlm. 48.
13 Ibid ., hlm. 50.
disebutkan oleh sunnah, seperti yassira wala tu’assira dan innama ju’ila al - isti’dzan min ajli al - bashar sebagai pemeliharaan aurat. Ketiga , adanya perintah atau larangan, baik dalam forma imperatif maupun deskriptif informatif, misalnya, wala taqrabu al-zina dan inna Allaha ya’muru bil ‘adl wal ihsan.
Keempat ,  metode  induktif.  Metode  ini  dilakukan  dengan  mencari  garis  temu antarberbagai dalil nash dari berbagai bab, sehingga ketika ditemukan titik temu yang menjadi maksud berbagai hukum, maka itulah maqashid syari , kendati tidak disebutkan secara sharih . Kelima ,  penalaran illat dalam hukum-hukum  syari.    Pencarian illat ini  bisa  dilakukan  salah satunya  dengan  memperhatikan  bentuk  lafadz,  seperti min  ajli,  likay,  lam ta’lil dan in yang jatuh setelah bentuk imperatif atau larangan. Keenam , pengetahuan asbab al-nuzul , contoh dari metode ini adalah ayat alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulm yang konteks dzalim pada ayat ini adalah kesyirikan, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ketujuh , al- maskut ‘anh (pendiaman) sehingga dimungkinkan ijtihad di dalamnya. Kedelapan , akal dan fitrah, yakni kemaslahatan dan kemafsadatan yang didasari atas penalaran fitrah. Kesembilan , atsar sahabat, contoh dari metode ini adalah ijtihad Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf. 14

## 3. Sekilas Komisi Fatwa MUI
Majelis Ulama Indonesia(MUI) lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1395 H.  Lahirnya  MUI  diprakarsai  oleh  pertemuan  dan  musyawarah  yang  diselenggarakan  oleh beberapa  ulama  dari  berbagai  daerah  penjuru  Indonesia.  Setidaknya  tercatat  ada  puluhan peserta yang mengikuti pertemuan tersebut. Peserta tersebut terdiri dari para wakil dari MUI daerah yang baru saja lahir, jumlahnya 53, wakil-wakil pengurus pusat dari sepuluh organisasi masyarakat  Islam,  ulama-ulama  non-politisi,  empat  perwaklian  rohaniawan  ABRI.  Kesemua peserta pada pertemuan peratama kemudian memutuskan untuk mengangkat Hamka menjadi ketua pertama MUI. 15
Pada  perkembangannya,  MUI  kemudian  memperluas  sekaligus  membatasi  fungsinya dengan  hadirnya  Surat  Keputusan  Musyawarah  Nasional  VII  MUI  Nomor:  Kep-02/Munas- VI/MUI/VII/2005. Isi dari SK tersebut menyatakan beberapa peran utama dari MUI. Pertama , MUI berfungsi sebagai pewaris Nabi, dalam artian tugasnya menyebarkan ajaran agama dan mengupayakan perubahan masyarakat berdasar nilai-nilai Islam. Kedua , MUI berperan sebagai mufti atau pemberi fatwa. Dalam peran mufti ini, MUI juga menjalankan fungsi media aspirasi berbagai lembaga masyarakat Islam dan berbagai aliran keagamaan. Peran fatwa ini dimainkan oleh MUI, baik setelah adanya permintaan fatwa atau tidak.
Ketiga ,  MUI  berperan  untuk  melayani  dan  membimbing  umat  ( khadim  al-ummah ). Pelayanan  dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  Islam  ini  terjalin  dengan  upaya  MUI memenuhi  aspirasi,  harapan  serta  tuntutan  masyarakat.  MUI  menjadi  garda  terdepan  bagi kesejahteraan  masyarakat  luas  dengan  menjadi  jembatan  aspirasi  dari  rakyat  kepada pemerintah. Keempat , MUI berperan aktif sebagai pelopor al-Islah wa al-Tajdid . Fungsi al-Islah
14 Ibid ., hlm. 55-68.
15 Muhammad Atho Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Sosio-Historical Approach , (Jakarta: Religious Research and Development, and Tarining, 2003), hlm. 126-127.
yang  dijalankan  oleh  MUI  sebagai  juru  damai  atas  berbagai  perbedaan  yang  menyeruak  di kalangan umat Islam. Metode al-Islah ini  dlakukan oleh MUI sebagai upaya  purifikasi ajaran Islam.  Sedangkan  fungsi al-Tajdid yang  diperankan  oleh  MUI  adalah  gerakan  pembaruan pemikiran Islam. Selain itu, MUI sebagai perkumpulan berbagai ormas Islam mengupayakan titik  temu  dengan  mengkompromikan  dan  men tarjih berbagai  pendapat  yang  ada  dalam internal umat Islam Indonesia.
Kelima ,  MUI  berfungsi  sebagai  penyangga amar  ma'ruf dan nahi  munkar .  Peran amar ma'ruf dan nahi munkar menempatkan MUI sebagai tameng terdepan dari devaluasi nilai-nilai moral yang terjadi pada masyarakat. MUI  dituntut memenuhi tugas tersebut dengan penuh hikmah dan istiqamah, sehingga terpisah secara jelas antara kebenaran dan kebatilan sesuai porsinya. Kekuatan moral yang coba ditegakkan MUI dengan tetap memperhatikan beragam dinamika potensi bangsa demi tercapainya kestabilan sosial. 16
Secara khusus, berkaitan dengan tugas MUI sebagai pemberi fatwa setiap penyusunan dan pemberian fatwa. MUI mempunyai divisi khusus yang disebut sebagai Komisi Fatwa MUI. Tugas  utama  dari  komisi  ini  adalah  merespon  dan  merundingkan  serta  memutuskan permasalahan fatwa yang terjadi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat. Komisi  Fatwa  MUI  akan  melakukan  persidangan  bila  dirasa  ada  keperluan  atau  apabila  ada tuntutan  fatwa  secara  khusus  dari  masyarakat  maupun  pemerintah.  Setiap  persidangan biasanya akan turut dihadiri oleh ketua beserta segenap anggotanya. Persidangan juga turut menghadirkan  ulama-ulama  yang  tidak  mempunyai  afiliasi  beserta  para  ahli  dan  pakar profesional yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. 17
Adapun metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam penetapan fatwa terdiri dari tiga  pendekatan  utama,  yaitu  pendekatan nash  qath ’i ,  Pendekatan qauli dan  Pendekatan manhaji .  Pendekatan nash  qat’i yang  digunakan  MUI  berpatokan  kepada  nash  aI- Qur’an beserta hadits mu’tabarah apabila dalam suatu kasus terdapat landasannya dalam al-Quran, Hadits , Ijma’ serta qiyas . Apabila suatu kasus tidak mampu digali landasannya secara langsung dari keempat sumber utama yang telah disepakati tersebut, maka MUI beralih ke pendekatan selanjutnya.
Pendekatan qauli kemudian  diambil  setelah  metode istinbath pertama  tidak  mampu menjawab persoalan yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan kitab-kitab fikih mu’tabar ah sebagai  landasan  dalil  atas  suatu  permasalahan  yang  dihadapi.  Namun, pendekatan ini nyatanya tidak selalu memberikan solusi terhadap berbagai problematika umat. Terkadang  ada  pergeseran  paradigma  atau  konteks  serta  kondisi-kondisi  yang  berlainan dengan pendapat-pendapat para ulama fikih mu’tabarah. Hal ini seringkali disebabkan karena qaul para ulama mengalami yang namanya taathur atau ta'adzur al-'amal (ketidakmungkinan praktis)  atau syu'ubah  al- ‘ama l (keberatan  praktis)  atau  terjadinya  perubahan illat .  Apabila
16 Rahman, T. (2021). Tata Kerja Pembentukan Fatwa-Fatwa Mui: Melacak Karakteristik Ushul Fiqh MUI dalam Memutuskan Hukum. MASADIR: Jurnal Hukum Islam , 1 (2), 133-155.
17 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988 , (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 68-69.
kondisi-kondisi tersebut terjadi, maka opsi yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI adalah upaya I’adat  al -Nazat (kajian  ulang).  Pengkajian  ulang  ini  merupakan  tradisi  para  ulama  terdahulu sebagai bentuk kehati-hatian sikap dalam menetapkan fatwa dan mengambil pijakan hukum.
Perubahan  konteks  dan  kondisi  tersebut  kemudian  mengharuskan  Komisi  Fatwa  MUI untuk kemudian beralih kepada alternatif pendekatan selanjutnya, yakni pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji dilakukan  dengan  metode  para  ulama  dalam  menetapkan  hukum berdasarkan hasil ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh Komisi Fatwa bersifat kolektif atau ijtihad jama’i ,  yang  dapat  diartikan  sebagai  kolaborasi  para  ulama  untuk  mencapai  standar  ijtihad. Metode  ini  meliputi    metode  kompromi  dalil  ( al-ja m’u  wa  al -taufiq ),  metode  seleksi  dalil ( tarjih ), pengqiyasan terhadap qaul ulama ( ilhaqi ) dan juga istinbathi. Metode kompromi dalil merupakan langkah pertama yang ditempuh ketika terdapat beragam warna pendapat oleh para ulama atas suatu problematika. Beragam pendapat tersebut yang muncul dalam berbagai mazhab  fikih,  sebisa  mungkin  digunakan  seluruhnya  dalam  kerangka  yang  masih  bisa dipersatukan melalui kompromi dalil.
Metode kompromi tidak selalu mampu menghasilkan titik temu antarberbagai pendapat, seringkali  beragam  pendapat  tersebut  sifatnya  kontradiktif,  sehingga  perlu  adanya  tinjauan atas  kuatnya  kehujjahan  dalil.  Metode  inilah  yang  dinamakan  sebagai  metode tarjihi atau seleksi dalil. Upaya pengunggulan salah satu dalil dilakukan melalui pendekatan muqaran al- madzahib atau perbandingan mazhab menggunakan ushul fikih muqaran.
Langkah selanjutnya ketika metode tarjih tidak bisa dilangsungkan adalah metode ilhaqi . Hal yang mendasari ketidakmungkinan tarjih adalah tidak ditemukannya rujukan para ulama terdahulu berkaitan dengan masalah aktual yang dialami. Metode ilhaqi hampir serupa dengan kias,  akan  tetapi  jika  kias  hanya  menggunakan  al- Quran,  Hadis  dan  ijma’  sebagai  pedoman penyamaan  suatu  hukum,  maka  metode ilhaqi menjadikan  kitab-kitab mutabarah sebagai objek penyamaan suatu kasus. Selanjutnya, jika metode ilhaqi tidak mampu dilakukan, maka digunakan  pendekatan istinbati. Pendekatan ilhaqi terkadang  mengalami  kebuntuan  karena tidak  adanya  yang  dipersamakan  atau mulhaq  bih dalam al-kutub  al-mu'tabarah .  Metode terakhir ini mempunyai pendekatan-pendekatan yang serupa dalam pengambilan dalil secara langsung  dari  sumber  utama istinbat, yaitu  metode qiyasi , istihsani,  istishlah serta sadd  al- dzari ’ah (preventif).
Metode-metode tersebut kemudian menghasilkan fatwa bagi Komisi Fatwa MUI. Setiap fatwa, selanjutnya diresmikan dan disahkan melalui tanda tangan para dewan pimpinan dalam forma Surat Keputusan Fatwa (SKF). SKF tersebu harus memenuhi kriteria, antara lain mudah dipahami masyarakat awam, dicantumkan dalil landasan hukum, beserta uraian ringkas dan analisi sekaligus rujukan pengambilan dalil. SKF juga harus disertai langkah rekomendasi atau tindak lanjut sebagai konsekuensi dari rumusan SKF tersebut. 18
4. Hierarki Hukum Hewan Kurban Terindikasi PMK Perspektif Maqashid Syariah
Salah satu ijtihad Komisi Fatwa MUI dalam rangka memberikan upaya solutif terhadap permasalahan  masyarakat  Indonesia  adalah,  fatwa  yang  dikeluarkan  mengenai  panduan
18 Taufiqur Rahman, loc ., cit .
ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Fatwa tersebut dikeluarkan pada  30  Juni  2022  di  halaman  resmi  MUI  dengan  Nomor  32  tahun  2022.    Fatwa  tersebut muncul merespon kondisi faktual yang dialami Indonesia, terkait merebaknya wabah Penyakit Mulut  dan  Kuku  (PMK)  di  berbagai  wilayah.  Sebelumnya  MUI  telah  memutuskan  beberapa fatwa  terkait  kurban,  antara  lain  Fatwa  MUI  nomor  37  tahun  2019  berkaitan  hukum mengawetkan  dan  mendistribusikan  daging  kurban  dalam  bentuk  olahan,  serta  Fatwa  MUI nomor 36 tahun 2020 mengenai shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada saat wabah Covid-19.
Hal yang menjadi perhatian dalam keputusan fatwa nomor 32 tahun 2022, adalah terkait dengan klasifikasi beserta hierarki hewan kurban yang tertuang dalam rekomendasi SKF. Komisi fatwa,  melalui  SKF  nya  telah  mengklasifikasikan  perlakuan  berbeda  terhadap  kondisi  yang berbeda yang dialami oleh hewan kurban. Dalam SKF nomor 32 2022 termaktub empat hierarki hewan kurban yang terindikasi telah terjangkit PMK.
1) Hewan  kurban  dengan  gejala  klinis  yang  tergolong  ringan,  seperti  lesu,  lepuh  ringan pada kuku, kurang nafsu makan dan hipersalifa , maka hewan kategori ini sah dijadikan kurban.
2) Hewan terjangkit PMK dengan gejala klinis berat, seperti lepuh yang mnyebabkan kuku terlepas, pincang, dan sangat kurus, maka hewan kategori ini tidak sah dijadikan hewan kurban.
3) Hewan  terjangkit  PMK  gejala  berat,  namun  dapat  sembuh  pada  rentang  waktu diperbolehkannya  berkorban  (10-13  Dzulhijjah),  maka  hewan  dalam  hierarki  ini  juga sah untuk dijadikan kurban.
4) Hewan  kurban  dengan  gejala  klinis  berat  dan  sembuh  setelah  rentang  kurun diperbolehkannya  berkurban,  maka  tidak  dianggap  hewan  kurban,  namun  hanya sebagai sedekah semata. 19
Berdasarkan  hierarki  tersebut,  ada  hal  yang  perlu  digali  dari  keputusan  MUI mengklasifikasikan  hewan  kurban  menjadi  beberapa  kategori,  yaitu  berdasarkan  perspektif maqashid syariah , sehingga dapat diketahui secara jelas pertimbangan mashlahat yang coba digapai  dan mafsadat yang  coba  untuk  dihindari  oleh  komisi  fatwa  dalam  menetapkan fatwanya.
Pertama , aspek pemeliharaan terhadap agama ( hifz al-din ). Dalam ranah ini, MUI secara jelas telah berjuang dalam pemeliharaan dan pelestarian aspek pokok dan paling utama dalam maqashid syariah. Bukti dari upaya ini adalah bahwa ibadah kurban yang merupakan ibadah mahdhah tetap  diupayakan  agar  terlaksana  dengan  tetap  menjaga  keabsahan  dalam prakteknya.  Penetapan  ibadah  kurban  sebagai  bagian  dari  ibadah mahdhah sendiri berlandaskan ayat-ayat, Hadis serta pendapat para ulama, diantara dalil tersebut adalah:
19 Redaksi@mui.or.id,  "Hukum  dan  Panduan  Pelaksanaan  Ibadah  Kurban  Saat  Kondisi  Wabah  Penyakit Mulut  dan  Kuku,"  dalam https://mui.or.id/produk/fatwa/36087/fatwa-nomor-32-tahun-2022-tentang-hukum- dan-panduan-pelaksanaan-ibadah-kurban-saat-kondisi-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku/ .  Diakses  pada  8  Juli 2022.
QS. al-Kausar [108]: 1-3
َرَ ثْوَكْلا َكاَنْ يَطْعَأ انَِّإ
. ْرَْنْاَو َكِ بَرِل ِ لَصَف . َُتَْبَْلْا َوُه َكَئِناَش انِإ “Sesungguhnya  Kami  telah  memberimu  (Nabi  Muhammad)  nikmat  yang  banyak.  (1) Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah! (2) Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari rahmat Allah).
QS. al-Hajj [ 22]: 34
ْمُكَُلَِإَف ِماَعْ نَْلْا ِةَميَِبَ ْنِم ْمُهَ قَزَر اَم ىَلَع ِاللَّا َمْسا اوُرُكْذَيِل اًكَسْنَم اَنْلَعَج ٍةامُأ ِ لُكِلَو َينِتِبْخُمْلا ِرِ شَبَو اوُمِلْسَأ ُهَلَ ف ٌدِحاَو ٌهَلِإ .
“Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama  Allah  atas  binatang  ternak  yang  dianugerahkan-Nya  kepada  mereka.  Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada- Nya.”
Secara  jelas,  jika  ditilik  dari  bagaimana  MUI  mengupayakan  tetap  terselenggaranya peribadatan  kurban,  maka  dapat  terlihat  bahwa  MUI  telah  berusaha  mewujudkan pemeliharaan  agama  ( hifdz  al-din )  dalam  fatwanya.  Pengkategorian  hewan  kurban  juga menyiratkan bahwa MUI tetap mencoba menjaga agama dengan melakukan standarisasi atas hewan kurban yang absah disembelih. Hierarki yang berjumlah empat di atas setidaknya lahir dari kolaborasi aspek pemeliharaan agama beserta pemeliharaan jiwa secara bersamaan.
Kedua , aspek pemeliharaan terhadap jiwa ( hifdz al-nafs ). Aspek ini berusaha dipelihara oleh MUI melalui klasifikasi taraf kesehatan hewan kurban. Bagi hewan kurban dengan gejala ringan  tetap  diperbolehkan  untuk  dikonsumsi,  karena  penanganan  serta  potensi mafsadat yang  dapat  diakibatkannya  relatif  minim.  Sedangkan  hewan  dengan  gejala  berat,  tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi standar hewan yang boleh dikurbankan, kecuali setelah kondisinya  mengalami  pemulihan.  Hal  ini  demi  mencegah  potensi  penularan  penyakit  yang dapat membahayakan jiwa manusia. Bahkan kendati penyakit PMK bukan merupakan penyakit yang menular kepada manusia, upaya pencegahan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi kondisi buruk yang di luar perkiraan. Dalam catatan sejarah, bahkan ditemukan kasus yang juga menimpa manusia, kendati sangat sedikit.
Ketiga , aspek pemeliharaan terhadap akal ( hifdz al- ‘aql ). MUI kendati dalam fatwanya tidak secara langsung berelasi dengan aspek ini, namun melalui pengalaman bahwa beberapa penyakit dapat menular dan mengganggu sistem saraf otak, maka meski masih dalam tingkatan mauhumah atau  prasangka,  segala  upaya  preventif  tetap  diperlukan. Keempat ,  aspek pemeliharaan terhadap keturunan atau kehormatan ( hifdz al-nasl/al- ‘ardh ). Munculnya fatwa MUI Nomor 32 tahun 2022 juga dapat ditafsirkan dan diarahkan kepada fungsi pemeliharaan kehormatan atau keturunan. Hal ini karena ibadah kurban merupakan kehormatan tersendiri bagi umat Islam secara kolektif serta golongan kaya secara personal. Kehormatan Islam akan tetap  terjaga  dengan  terselenggaranya  ibadah  kurban  yang  mana  tetap  memperhatikan pertimbangan kesehatan. Pertimbangan kesehatan yang tampak dalam hierarki hewan kurban secara khusus, dan fatwa  ibadah kurban  saat wabah PMK secara umum, merupakan perisai yang menjaga Islam dari tuduhan-tuduhan bahwa Islam bukanlah agama yang rasional.
Kelima , aspek pemeliharaan terhadap harta benda ( hifdz al- ‘mal ). Mafsadat ekonomis yang potensial terjadi dalam kerangka berkurban adalah instablitas perekonomian masyarakat, khususnya  para  peternak  yang  jumlahnya  ribuan  dan  tersebar  di  seluruh  daerah,  serta berpenghasilan  rendah  secara  umum.  Terlebih,  banyak  jenis  pekerjaan  masyarakat  yang terkoneksi  dengan  penyelenggaran  ibadah  kurban,  seperti  pemilik  ternak,  buruh  ternak, tukang  jagal  serta  pedagang  yang  jualannya  berkisar  seputar  perlengkapan  kurban.  Aspek pemeliharaan mal dapat terlihat dalam hierarki yang digagas oleh MUI. Hierarki tersebut tetap memperbolehkan  hewan-hewan  kurban  terindikasi  gejala  klinis  ringan  dan  telah  mengalami kesembuhan dari gejala berat untuk dikurbankan. Kelapangan yang diberikan dalam hierarki ini membuat pergolakan ekonomi mampu diminimalisir sedemikian rupa.

## D. SIMPULAN
Keresahan masyarakat terkait keabsahan kurban dan pergolakan ekonomi yang  timbul dapat dijawab dengan keputusan Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 secara khusus menyoroti kelaikan  hewan  kurban  terjangkit  Penyakit  Mulut  dan  Kuku.  Dalam  fatwa  tersebut,  MUI membagi hewan kurban menjadi empat macam kategori. Pertama , hewan dengan gejala klinis ringan diperbolehkan untuk digunakan berkurban. Kedua , hewan dengan gejala klinis berat dan tidak  diperbolehkan  untuk  dikurbankan. Ketiga ,  hewan  kurban  dengan  gejala  berat  dan sembuh  pada  kurun  waktu  diperbolehkan  kurban  (10-13 Dzulhijjah )  dianggap  absah  untuk dijadikan hewan kurban. Keempat , hewan bergejala klinis berat dan sembuh tidak pada masa diperbolehkan kurban dianggap sebagai sedekah. Hierarki yang ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad  komisi  fatwa  MUI  tersebut  memiliki  sisi-sisi  pemeliharaan maqashid  syariah. Hierarki tersebut  setidaknya  mempertimbangkan  aspek  pemeliharaan  agama  dengan  tetap mengupayakan  ibadah  kurban,  aspek  pemeliharaan  jiwa  dengan  memperhatikan  kesehatan masyarakat, aspek pemeliharaan akal dengan menutup kemungkinan rusaknya sel saraf otak, aspek pemeliharaan kehormatan dengan  menutup peluang tuduhan  ketidak ilmiahan Islam, dan  aspek  pemeliharaan  ekonomi  dengan  memperbolehkan  kurban  dengan  prasyarat tertentu.
Daftar Pustaka Anis, Ibrahim. 2011. Majma’ al -Lugah al-Arabiyah al-Mujam al-Wasith Jilid 2. Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah.
Al-Ghazali, al-Mustashfa. Maktabah Syamilah, t.th.
Al-Juwaini. 1997. al-Burhan fi Ushul Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Humas  Undip,  "Penyakit  Mulut  dan  Kuku  pada  Hewan  Ternak  dalam  Pandangan  Pakar  FPP
UNDIP,"  dalam https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada- hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html . Diakses pada 6 Juli 2022.
al-Manzur, Ibn. Lisan al-Arab Jilid 3. Mesir: Dar al-Hadits.
Khansa, "Kenali Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganannya," dalam https://www.ugm.ac.id/id/berita/22546-kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-serta- penanganannya . Diakses pada 6 Juli 2022.
Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988. Jakarta: INIS.
----------.  2003. Islam  and  Islamic  Law  in  Indonesia:  A  Sosio-Historical  Approach. Jakarta: Religious Research and Development and Tarining.
Rahman,  Taufiqur.  2021. Tata  Kerja  Pembentukan  Fatwa-Fatwa  MUI:  Melacak  Karakteristik Ushul Fiqh MUI dalam Memutuskan Hukum . Jurnal Masadir, Vol. 01, No. 02.
Redaksi@mui.or.id,  "Hukum  dan  Panduan  Pelaksanaan  Ibadah  Kurban  Saat  Kondisi  Wabah Penyakit Mulut dan Kuku," dalam https://mui.or.id/produk/fatwa/36087/fatwa-nomor- 32-tahun-2022-tentang-hukum-dan-panduan-pelaksanaan-ibadah-kurban-saat-kondisi- wabah-penyakit-mulut-dan-kuku/ . Diakses pada 8 Juli 2022.
Sabri, Masud. 2017. Bidayah al-Qash id ila ‘Ilm al -Maqashid. Kuwait: Dar al-Dzahiriyah.