Cover

## AIMS AND SCOPE
Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)’s primary objective is to disseminate scientific articles in the fields of management, economics, accounting, and islamic economics. This journal encompasses articles including but not limited to:

## Management Science
Marketing Financial management Human Resource Management International Business Entrepreneurship
Economics
Monetary Economics, Finance, and Banking International Economics Public Economics Economic development Regional Economy

## Accounting Sciences
Taxation and Public Sector Accounting Accounting information system Auditing
Financial Accounting
Management accounting Behavioral accounting

## Islamic Economics
Islamic Economics Science
Syaria Bankin
Islamic Public Science Business & Halal Industry

## PUBLICATION INFORMATION
JPEB is a fully refereed (double-blind peer review) and an open-access online journal for academics, researchers, graduate students, early-career researchers and undergraduate students JPEB published by the Faculty of Economics and Business Dian Nuswantoro University Semarang twice a year, every March and September. JPEB is accept your manuscript both written in Indonesian or English.

## OPEN ACCESS POLICY
This Journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
This journal is open access journal which means that all content is freely available without charge to users or institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to full text  articles  in  this  journal  without  asking  permission  from  the  publisher  or  author.  This  is  in accordance with Budapest Open Access Initiative.

## JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS

## JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS

## GOOGLE SCHOOLAR CITATION

## EDITORIAL TEAM

## EDITOR IN CHIEF
Hertiana Ikasari , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia, Indonesia

## EDITORIAL BOARD
Dwi Prasetyani , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia Westri Kekalih , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, Indonesia
Sih Darmi Astuti , [SCOPUS ID : 57188810445] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia
Juli Ratnawati , [SCOPUS ID: 57189502549] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia
Amron Amron , [SCOPUS ID: 57193011833] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia
Enny Susilowati , [SCOPUS ID: 57196194578] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

## JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS

## TABLE OF CONTENTS
Volume 3 Number 1 March 2018
Article Page ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP NIAT MELAKUKAN WHISTLEBLOWING DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2284 Sukma Indra 1-11 MODEL KEBIJAKAN MODAL KERJA PADA UMKM DI DESA WISATA “CENGEK” TINGKIR LOR, SALATIGA DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2285 Lenni Yovita, Bara Zaretta, Vinko Satrio Pekerti 12-21

## ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2286 G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, Sri Harjanto 22-38

## PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017 DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2287 Amalia Nur Chasanah 39-47

## PERUSAHAAN KELUARGA DI INDONESIA: MANAGERIAL RENT EXTRACTION AND
FIRM PERFORMANCE DOI : 10.33633/jpeb.v3i1.2288 Melati Oktafiyani, Zaky Machmuddah 48-60

## PENDAHULUAN
Whistleblowing adalah  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  anggota  organisasi  (aktif maupun nonaktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi.Seseorang yang melakukan whistleblowing disebut pelapor pelanggaran sebagai whistleblower (Semendawai, et, al ., 2011). Setiap orang bisa menjadi whistleblower ,  namun  untuk  menjadi  seorang whistleblower bukanlah  pekara  yang  mudah. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Seseorang  yang berada dalam sebuah organisasi atau instansi umumnya akan menghadapai dilema etis dalam memutuskan apakah  harus  mengungkapkan  atau  membiarkannya.  Di  satu  sisi  sebagian  orang  mungkin memandang whistleblower sebagai penghianat perusahaan karena telah mengungkap rahasia perusahaan, di satu sisi lainnya sebagian memandang whistleblower sebagai pelindung heroik yang menjunjung tinggi  terhadap nilai-nilai moral yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada  organisasi  (Bagustianto  &  Nurkholis,  2015).  Hal  ini  dikarenakan  seorang whistleblower tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Seperti contoh kasus Novel Baswedan yang sering menghiasi layar kaca pertelevisian baru-baru ini, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang yang belum diketahui saat Novel baru pulang sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Salah satu dugaan Novel Baswedan di siram air keras terkait dengan kasus besar yang tengah ditangani Novel di KPK yakni dengan kasus e-KTP.
Seorang whistleblower di  negara  barat  rata-rata  dijadikan role  model /panutan (Vinten, 1992 dalam Malik 2010) atas tindakan berani  mereka melaporkan tindakan tidak etis  atau  ilegal  walaupun  hal  tersebut  memberikan  risiko  yang  besar  terhadap  karir pekerjaannya, kehidupan pribadi, maupun mental outlook terhadap mereka. Sejak awal 1990- an banyak negara didunia telah membuat peraturan perundang-undangan korporasi, undang- undang ketenaga kerjaan, undang-undang konsumen dan keuangan. Negara-negara ini antara lain Amerika Serikat, Australia, Kanada, Perancis, India, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris (Semendawai, et., al. 2011). Penelitian tentang whistleblowing sudah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda, seperti Park et al., (2008)  yang  melakukan  penelitian  terhadap  sikap  mahasiswa  Korea  Selatan,  Turki  dan Inggris  menemukan  bahwa  terdapat  perbedaan  sikap  antara  mahasiswa  di  negara  yang berbeda  tersebut  terhadap whistleblowing .  Namun  pada  penelitiannya  yang  lain,  dengan memasukkan  variabel  teori  perilaku  terencana  Park  dan    Blenkinsopp  (2009)    menemukan bahwa sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat whistleblowing . Sementara penelitian whistleblowing yang dilakukan di Indonesia, pernah dilakukan oleh Sulistomo (2012), Daivitri (2012), Malik (2010) dan Mellisa, et. al., (2017) persepsi dan pengaruhnya terhadap niat melakukan whistleblowing. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa  persepsi  tentang  norma  subyektif,  sikap,  dan  persepsi  tentang  kontrol  perilaku berpengaruh  positif  terhadap  niat  mahasiswa  melakukan  pengungkapan  kecurangan. Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  sebelumnya  yang  membedakannya  pada penelitian ini sampel yang menjadi responden bukan hanya mahasiswa dari jurusan akuntansi saja melainkan mahasiswa jurusan lain juga yang ada di FEB Untan. Berdasarkan penjabaran sebelumnya  peneliti  merasa  perlu  untuk  mengetahui  persepsi  mahasiswa  dalam  melakukan tindakan whistleblowing .  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan teori pertukaran sosial dalam melakukan tindakan whistleblowing .
TINJAUAN PUSTAKA Whistleblowing merupakan sebuah proses  yang kompleks dimana melibatkan faktor pribadi dan organisasi. Kebanyakan  penelitian  menunjukan bahwa karyawan yang lebih tua
dan  lebih  berpengalaman  memeiliki  kecenderungan  yang  lebih  tinggi  untuk  melakukan whistleblowin g.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  berpengalaman  seseorang  maka  makin berkomitmenlah  mereka kepada organisasi tempat mereka bekerja  (Near & Miceli, 1985). Dengan demikian, muncul  niat untuk  melaporkan  kecurangan yang dapat membahayakan keberadaan organisasi mereka.
Istilah whistleblowing ini  muncul  sejak  adanya Sarbanes  Oxley  Act 2002  (SOX)  di Amerika  Serikat  yang  dapat  mendorong  para  pegawai  dari  perusahaan  untuk  melakukan pelaporan  atas  tindakan  kecurangan  atau  pelanggaran  yang  terjadi  tanpa  ada  rasa  takut terhadap pihak yang dilaporkan.
Menurut Ajzen (2005), sikap adalah disposisi untuk merespon secara favorable atau unfavorable terhadap  benda,  orang,  intansi  atau  kejadian.  Menurut  Assael  (2001)  sikap terhadap  perilaku  didefinisikan  kecenderungan  yang  dipelajari  untuk  memberikan  respon kepada obyek atau kelas obyek secara konsisten baik dalam rasa suka  maupun tidak suka. Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002) sikap terhadap perilaku merupakan perasaan terhadap sebuah rangsangan. Berdasarkan dua definisi di atas sikap terhadap perilaku dapat didijelaskan  bahwa  sikap  terhadap  perilaku  sebagai  kecenderungan  yang  dipelajari  untuk memberi respon atau menerima rangsangan terhadap obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka.
Sikap  terhadap  perilaku  bukanlah  sebuah  perilaku,  namun  sikap  terhadap  perilaku merupakan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku (Assael, 2001). Seorang  individu  akan  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  sikap  yang  dimilikinya  terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang  dianggap positiflah  yang nantinya akan dipilih individu  untuk  berperilaku  dalam  kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  sikap  terhadap  perilaku merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku.
Norma Subyektif adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku. Seorang individu akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek  atau perilaku jika seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang  ia  lakukan.  Hogg  dan  Vaughan  (2005)  yang  dikutip  dalam  Parianti et.  al. ,  (2016) menyatakan  bahwa  norma  subyektif  adalah  produk  dari  persepsi  individu  tentang kepercayaan/keyakinan yang dimiliki orang lain. Norma subyektif yaitu keyakinan individu untuk  mematuhi  arahan  atau  anjuran  orang  di  sekitarnya  untuk  turut  dalam  melakukan aktifitas.
Ajzen (1991) mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang hingga terdapat waktu  dan  kesempatan  yang  tepat,  akan  diwujudkan  dalam  bentuk  tindakan.  Niat  juga diartikan sebagai deklarasi internal untuk bertindak/melakukan sesuatu (Hogg dan Vaughan, 2005 yang dikutip dalam Parianti et. al,. 2016).
Teori  lain  yang  digunakan  adalah  teori  pertukaran  sosial,  dimana  Cropanzano  dan Mictchell (2005) menjelaskan bahwa dasar dari teori pertukaran sosial adalah hubungan yang meningkat dari waktu ke waktu dimana akan menjadi hubungan yang saling mempercayai, loyal, dan saling berkomitmen selama kedua belah pihak menaati aturan-aturan pertukaran. Peraturan  mengenai  pertukaran  umumnya  melibatkan  hubungan  timbal  balik  atau  aturan membayar  kembali  dalam  bentuk  tindakan  dari  suatu  pihak  sebagai  respon  dari  tindakan pihak  lain  (Cropanzano  &  Mictchell,  2005).  Pedekatan  pertukaran  sosial  mengintegrasikan keyakinan seorang individu tentang bagaimana seorang individu tersebut diperlakukan oleh organisasinya dan bagaimana organisasi berkomitmen  kepada mereka (Eisenberger et al., 1986).  Dengan  demikian,  jika  seorang  individu  percaya  bahwa  organisasi  berkomitmen kepadanya maka seorang individu tersebut juga akan berkomitmen kepada organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori pertukaran sosial menjadi teori  yang mendukung terjadinya niat melakukan tindakan whistleblowing .
Penelitian Sulistomo (2012) niat nerupakan keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang  muncul  dari  dalam  diri  setiap  individu.Niat  dapat  dihubungankan  dengan  motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika tindakan tersebut dilakukan terus menerus, maka  akan  menciptakan  suatu  pribadi  dengan  perilaku  yang  dilakukannya  secara  terus menerus.  Selain  itu,  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  semakin  mahasiswa  memiliki persepsi  lingkungan  mahasiswa  mendukungnya,  dan  sikap  positif  terhadap  perilaku pengungkap kecurangan serta memiliki persepsi bahwa perilaku yang ditunjukkan nantinya merupakan  hasil  control  diri  sendiri  dapat  mempengaruhi  mahasiswa  akuntansi    untuk memiliki niat mengungkap kecurangan.
Mellisa  et.  al  (2017),  hasil  penelitiannya  menunjukkan  pentingnya  menunjukkan pentingnya  etika  dalam  penyusunan  kurikulum  dan  sistem  pembelajaran,  serta  pentingnya teladan  dari  perilaku  etis  dosen  dan  lingkungan  perkuliahan  yang  positif.  Sementara,  hasil penelitian Parianti et. al (2016) menunjukkan bahwa jika mahasiswa menunjukan niat yang tinggi  untuk  melaporkan  kecurangan  cenderung  akan  melaporkan  kecurangan  yang ditemukannya dibandingkan dengan mahasiswa yang menunjukkan niat yang rendah.
Kerangka Konseptual Kerangka  konseptual  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  potensi  niat  mahasiswa  untuk melakukan whistleblowing dengan  pelihat  sikap  terhadap  perilaku  mahasiswa,  norma subyektif mahasiswa dan dukungan organisasi yang mahasiswa rasakan, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat terjawab. Selain itu, untuk menjawab ini maka terdapat tiga hipotesis dari penelitian ini, yaitu :
H 1 : Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing
H 2 :  Norma  subyektif  berpengaruh  positif  terhadap  niat  mahasiswa  untuk  melakukan whistleblowing.
H 3 :  Persepsi  dukungan  organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  niat  mahasiswa  untuk melakukan whistleblowing.
Penelitian ini menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar obyek penelitian, dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu peristiwa  yang  terjadi  sesungguhnya  atau  berupaya  untuk  memperoleh  deskripsi  yang lengkap  dan  akurat  dari  suatu  situasi.Selanjutnya  data  dianalisis  baik  secara  kuantitatif maupun kualitatif.
Sikap Terhadap Perilaku
Norma Subyektif
NIAT
Dukungan Organisasi
Penelitian ini menggunakan data primer dengan  teknik pengambilan data purposive sampling.  Data  diambil  dengan  cara  menyebarkan  400  koesioner  kepada  mahasiswa  di lingkungan  FEB  UNTAN.  Di  samping  itu  juga  dipelajari  dari  dokumen  –  dokumen  atau literature untuk pengayaan data.
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya  variabel  independen  (Sugiyono,  2013).  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Sikap terhadap perilaku
Sikap terhadap perilaku adalah penilaian seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan. Seseorang akan memberikan suatu penilaian terhadap perilaku yang  dilakukan  seseorang.  Penilaian  yang  diberikan  dapat  berupa  hal  yang  positif maupun negatif.
2. Norma Subyektif
Norma subyektif adalah norma  yang dihasilkan seseorang berdasarkan norma  yang ada disekitarnya.  Ajzen  (1991)  mendefinisikan  norma  subyektif  sebagai  tekanan  yang dirasakan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku.  Seseorang  akan  memiliki suatu  norma  yang  diyakini  dirinya  sendiri.  Tetapi,  norma  yang  diyakininya  tersebut memiliki pengaruh dari norma yang ada disekitar orang tersebut.
3. Dukungan Organisasi
Dukungan  organisasi  adalah  keyakinan  seorang  individu  mengenai  penghargaan dukungan,  dan  perhatian  yan  diberikan  organisasi  atas  kontibusi  yang  telah  diberikan seorang  individu  serta  kepedulian  oganisasi  terhadap  kesejahteraan  anggotanya (Eisenberger et al., 1986).
4. Niat Niat adalah suatu keadaan dimana seseorang ingin melakukan suatu perilaku.
Metode  analisis  data  menggunakan  SPSS  versi  23  yang  dijalankan  dengan  media komputer.  Teknik  statistika  multivarian  yang  dilakukan  perbandingan  antara  variabel dependen  dengan  variabel  independen  dengan  regresi  liner  berganda.  Dimana  akan membentuk persamaan regresi sebagai berikut :
Y   = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 3 X 3 + e Dimana : Y = Niat
X 1 = Sikap Terhadap Perilaku (STP) X 2 = Norma Subyektif (NS)
X 3 = Dukungan Organisasi (DO) a 0 = Konstanta
a1, a2, a3  = Koefisien e = Error
HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian  ini  dimulai  dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner  kepada  responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura angkatan 2014 dan 2015.Penyebaran  kuesioner  dilakukan  secara  langsung  kepada  responden  di  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner yang disebar 400 Kuesioner yang kembali dari responden 346 Kuesioner yang tidak diisi lengkap 17 Kuesioner yang dapat diolah 329 Tingkat pengembalian kuesioner (respon rate ) 91,6 %
Koesioner  disebarkan  sebanyak  400  koesioner,  namun  yang  kembali  sebanyak  346 koesioner dan yang tidak lengkap pengisian koesioner dasa sebanyak 17 koesioner ehingga data yang dapat diolah sebanyak 329 untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya disajikan karakteristik dari responden dalam penelitian ini.
Jumlah  responden  mahasiswa  reguler  A  sebanyak  190  orang  atau  61,14%  dan mahasiswa  reguler  B  sebanyak  139  orang  atau  39%.  Responden  dalam  penelitian  ini dilakukan  kepada  mahasiswa  angkatan  2014  dan  2015,  dimana  mahasiswa  angkatan  2014 sebanyak  155  orang  atau  45,85%  dan  mahasiswa  angkatan  2015  sebanyak  124  orang  atau 54,15%.
Berikut  ini  adalah  hasil  pengolahan  data  untuk  melihat  pengaruh  antara  variabel terikat  dengan  variabel-variabel  bebas  sehingga  dapat  terbentuk  persamaan  regresi  linier berganda dari penelitian ini.

## Tabel 2. Hasil
Regression Analysis
Model Unstandardized Coefficients t Sig. B Std. Error 1  (Constant) 2.806 1.476 1.901 .059 STP .163 .075 2.160 .032 NS .326 .054 6.044 .000 DO .313 .068 4.584 .000 a. Dependent Variable: Niat
Berdasarkan output pada tabel 6 di atas maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

## DA = 2,806 + 0,163STP + 0,326NS + 0,313DO + e
Persamaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai koefisien dari Sikap Terhadap Perilaku (SPT) sebesar 0,163, hal ini menunjukkan bahwa  SPT  memiliki  pengaruh  ke  arah  positif  terhadap  Niat  untuk  melakukan whistleblowing . Artinya semakin kuat sifat mahasiswa terhadap perilaku pandangannya terhadap  kecuranganmaka  niat  untuk  melakukan  atau  sebagai whistleblowing semakin meningkat.
2. Nilai  koefisien  dari  Norma  Subjektif  (NS)  sebesar  0,326,  hal  ini  menunjukkan  bahwa Norma  Subjektif  yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  memilki  pengaruh  ke  arah  positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing . Artinya semakin besar norma subjektif  yang  dimiliki  mahasiswa  maka  niat  mahasiswa  untuk  melakukan whistleblowing juga semakin meningkat.
3. Nilai  koefisien  dari  Dukungan  Organisasi  (DO)  sebesar  0,313,  hal  ini  menunjukkan bahwa dukungan organisasi memiliki pengaruh ke arah positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing . Artinya semakin besar dukungan organisasi maka niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing semakin meningkat.
Penelitian  ini  memiliki  tiga  hipotesis  yang  perlu  dilakukan  untuk  pembuktian  atau pengujian niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. Adapun hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis
No Hipotesis (H a ) t- hit  Prob Keputusan Hipotesis 1  Sikap  terhadap  perilaku  berpengaruh positif  terhadap  niat  mahasiswa  untuk melakukan whistleblowing . 2.160 .032  H a1 diterima dan H o ditolak 2  Norma  subyektif  berpengaruh  positif terhadap  niat  mahasiswa  untuk  melakukan whistleblowing. 6.044 .000  H a1 diterima dan H o ditolak
3  Persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif  terhadap  niat  mahasiswa  untuk melakukan whistleblowing.
4.584 .000  H a1 diterima dan H o ditolak
Hasil  uji  hipotesis  yang  tampak  pada  tabel  8  menunjukkan  bahwa  ketiga  hipotesis dalam  penelitian  ini  dapat  diterima.  Karena  ketiga  hipotesis  tersebut  memiliki  nilai signifikansi  (porbabilitasnya)  lebih  kecil  dari  0,05.  Nilai  t  statistic  dari  ketiga  variabel tersebut  menunjukkan  nilai  positif,  masing–masing  variabel  sebesar  2,160  untuk  sikap terhadap perilaku terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whitleblowing . Lalu 6,044 untuk norma  subjektif  yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  terhadap  niat  dalam  melakukan whistleblowing dan  4,584  untuk  dukungan  organisasi  terhadap  niat  mahasiswa  untuk melakukan whistleblowing. Secara  umum  teori  menyatakan  bahwa  seseorang  akan  mempunyai  sikap  positif terhadap  suatu  perilaku  apabila  berhubungan  dengan  tujuan  yang  positif. Whistleblowing merupakan suatu tindakan  yang bertujuan positif,  yaitu keinginan melaporkan kecurangan- kecurangan yang ada disuatu organisasi.  Jadi, semakin seorang individu tersebut mempunyai pemikiran  bahwa  suatu  tingkah  laku  akan  memberikan  efek  positif  maka  individu  tersebut akan  cenderung  bersikp favorable pada  suatu  perilaku,  begitu  juga  sebaliknya,  semakin individu  mempunyai  pemikiran  bahwa  suatu  perilaku  akan  memberikan  efek  negatif  maka seseorang individu akan cenderung bersikap unfavorable terhadap perilaku tersebut (Azjen, 2005).
Hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  yaitu  “Sikap  terhadap  perilaku  berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing .” dapat diterima. Hasil ini memperkuat apa  yang dikemukakan oleh Azjen (2005) dan sejalan  dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Azjen  (1991),  Parianti et.  al. (2016)  dan  Saud,  Ilham  Maulana  (2016)  yang menjelaskan  bahwa  sikap  terhadap  perilaku  berpengaruh  positif  terhadap  niat  untuk melakukan whistleblowing .  Namun  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mellisa et.  al. (2017)  yang  menemukan  bahwa  sikap  terhadap  perilaku  tidak  berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan whistleblowing . Selanjutnya  hipotesis  kedua  dari  penelitian  ini  juga  dapat  diterima,  yaitu  “Norma subyektif  berpengaruh  positif  terhadap  niat  mahasiswa  untuk  melakukan whistleblowing .” Hasil  penelitian  Ajzen  (2005)  yang  mengemukakan  ada  pengaruh    positif  norma  subyektif yang  dimiliki  mahasiswa  yang  ditunjukkan  melalui  tekanan  sosial  dari  orang-orang disekelilingnya seperti teman, dosen dan orang  tua terhadap niat mahasiswa (Ajzen, 2005) artinya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan Ajzen (2005). Selain itu,  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sulistomo  (2012),
Parianti et. al. (2016) dan Mellisa et. al. (2017) yang menjelaskan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan whistleblowing . Beberapa lembaga publik di Indonesia telah  memiliki sistem penanganan pengaduan ( whistleblower  system )  dan  sistem  ini  sudah  mulai  diberlakukan  secara  efektif.  Indonesia sendiri  memiliki masyarakat dengan budaya kolektif, yaitu kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi.
Dukungan organisasi yang dirasa individu memiliki hubungan dengan perasaan mudah atau tidak untuk melakukan sesuatu perbuatan.Tindakan whistleblowing salah satunya, karena tindakan  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan  sumber  dan  kesempatan  yang  dimiliki  dan  juga seberapa besar kemampuan untuk tidak melakukannya.Hal ini juga dapat dibuktikan dalam penelitian  ini,  dilihat  dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  menunjukkan  bahwa  dukungan organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  niat  mahasiswa  untuk  melakukan whistleblowing dapat diterima.
Hasil pengujian hipotesis yang ketiga ini sejalan dengan Adebayo (2005), Hooks et al ., (1994), Kaplan, S.E. dan Whitecotton, S.M. (2001) yang menunjukan adanya hubungan antar tingkat  dukungan  organisasi  dengan  untuk  mengungkapkan  kecurangan.  Namun  berbeda dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saud  dan  Maulana  (2016)  yang  menemukan tidak ada pengaruh dari dukungan organisasi untuk  melaporkan tindakan kecurangan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  pertukaran  sosial,  ketika  seseorang  ingin melaporkan kecurangan dan meyakini bahwa tidak akan mendapat ancaman atau sanksi baik secara  ekonomi  maupun  sosial  dari  organisasi,  maka  akan  menimbulkan  dampak  positif terhadap  niat  untuk  melakukan whistleblowing yang  merupakan  suatu  tindakan  yang bermanfaat bagi organisasi.
SIMPULAN Ketiga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Sehingga ketiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sikat terdapat perilaku (X 1 ), norma subyektif (X 2 ) dan dukungan organisasi (X 3 ) terbukti memiliki pengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk melakukan tindakan whistleblowing . Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertukaran sosial yang  mengungkapkan  bahwa  orang  akan  melakukan  suatu  tindakan  yang  tidak  akan mengancam atau merugikan dirinya. Penelitian mengenai whistleblowing di masa mendatang diharapkan  mampu  memberikan  hasil  penelitian  yang  lebih  berkualitas,  dengan mempertimbangkan  untuk  menambah  variabel  yang  mampu  mempengaruhi  perilaku whistleblowing seperti variabel demografi dan komitmen.

## DAFTAR PUSTAKA
Adebayo,  D.  O.  2005.  Ethical  Attitudes  And  Prosocial  Behaviour  In  The  Nigeria  Police  : Moderator  Effects  Of  Perceived  Organizational  Support  And  Public  Recognition. Policing  :  An  International. Journal  of  Police  Strategies  and  Management ,  28  (4): 684–705. Ajzen, I. 1988. Attitudes, personaliQ, and behavior . Chicago, IL : Dorsey. Ajzen,  Icek.  1991.  The  theory  of  planned  behavior. Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes . 50 (2) :179-211. Ajzen, Icek. 2005. Laws of human behavior : symmetry, compatibility, and attitude behavior correspondence. in a. Beauducel, B. Biehl, M. Bosniak, W. Conrad, G. Schonberger, & D. Wagener (Eds.), Multivariate Research Strategies (pp. 3-19). Aachen, Germany : Shaker Verlag. Ajzen,  I dan Fishbein  M. 2010. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour . Englewood Cliffs. NJ : Prentice Hall
Alfani,  Ulin  Nuha.  2016.  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Terhadap  Niat  Melakukan Whistleblowing. Skripsi . Universitas Lampung.
Alleyne,  P.,  M.  Hudaib,    R.  Pike.  2013.  Towardsa  Conceptual  Model  of  Whislteblowing Intention Among External Auditors. The British Accounting Review , 45: 10-23.
Assael, Henry. 2001. Consumer Behavior 6 th Edition . New York: Thomson-Learning. Bagustianto, Rizki  & Nurkholis. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi pada PNS BPK RI) . e-jurnal Universitas Brawijaya. Chiu,  R.K.,  2003.  Ethical  Judgment  and  Whsitleblowing  Intention  :  Examining  The Moderating Role of Locus of Control. Journal of Business Ethics ..43: 65-74. Carpenter, Tina D., and Jane L. Reimers. 2005. Unethical and Fraudulent Financial Reporting : Applying the Theory of Planned Behavior. Journal of Business Ethics . 60: 115-129. Cropanzano, R.  dan  M. S.  Mitchell.  2005. Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review. Journal of Management . 31: 874-900. C. Mowen, John. Michael Minor. 2002. Perilaku Konsumen . Jakarta: Erlangga Daivitri,  A.A.I.  Niyaratih.  2013.  Pengaruh  Pertimbangan  Etis  dan  Komponen  Perilaku Terencana  pada  Niat  Whistleblowing  Internal  dengan  Locus  of  Control  sebagai Variabel  Pemoderasi. Tesis .  Program  Pascasarjana  Universitas  Gadjah  Mada  : Yogyakarta.
Detik  Com.  2008.  Kasus  kecurangan  Urip  Tri  Gunawan.  Diakses  dari https://news.detik.com/berita/902725/kronologi-penangkapan-jaksa-urip Pada tanggal 10 Desember 2017
Destriana,  Kurnia  Kreshastuti.  2014 .  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Intensi Auditor  Untuk  M elakukan Tindakan  Whistleblowing  (Studi  Pada  Kantor  Akuntan Publik Semarang) , Jurnal, Semarang : Undip. Eisenberger, R., R. Huntington, S. Hutchinson, dan D.Sowa.  1986.  Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology 71(3): 500–507.
Elias. 2008 .  Auditing Student Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing , Managerial Auditing  Journal . 23(3): 283-294. Ghozali, Imam. 2015. Aplikasi Analisis Mulivariate dengan Progra  IBM  SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Herawaty,& Yulius. 2008.  Profesionalisme Pengetahuan Akuntan Publik Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi Dan Pertimbangan Tingkat Materialitas”. Trisakti school of management . Jakarta. Hudson, Simon. 2008. Tourism And Hospitality Marketing : A Global Perspective. London : SAGE Publication Ltd. Hussein, Ananda Sabil. 2015. Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0. Modul Ajar. Universitas Brawijaya. Hooks, et, al . 1994. Enhancing communication to assist  in fraud prevention and detection. Auditing : A Journal of Practice & Theory . 13 (2): 86–117. Hwang, et. al. 2008. “Confucian Culture and Whistleblowing by Professional Accounting: an exploratary study”. Managerial Auditing Journal,. 23 (5):. 504-526 Ilham, Maulana Saud. 2016. Pengaruh Sikap dan Persepsi  Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing  Internal-Eksternal  dengan  Persepsi  Dukungan  Organisasi  Sebagai Variabel Pemoderasi”. Jurnal Akuntansi dan Investasi . 17 (2): 209-219 Indriantoro,  dan  Supomo.  2002. Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan Manajemen ,. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan . Yogyakarta: Penerbit Andi Jogiyanto  dan  Abdillah.  2009. Konsep  dan  Aplikasi  PLS  (partial  least  square)  untuk penelitian empiris . Yogyakarta : BPFE
Jogiyanto,  H.    2011. Konsep  dan  Aplikasi  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis . Yogyakarta : STIM YKPN.
Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu
Kaplan, S. E.  dan  S. M.  Whitecotton.  2001.  An examination of the auditors’ reporting intentions when another auditor is offered client employment. Auditing : A Journal of Practice and Theory. 20 (1): 45–63 .
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. Niat. Diakses dari http://kamusbahasaindonesia.org/niat.Pada tanggal 8 Septembet 2017 . Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG).  2008.  Pedoman  Sistem  Pelaporan Pelanggaran-SSP ( Whistleblowing System-WBS ). Jakarta. Kompas  Nasional.  2008.  Kasus  kecurangan  Burhanuddin  Abdullah.  Diakses  dari http://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/Burhanuddin.Abdullah.Divon is.Lima.Tahun.Pada tanggal 10 Desember 2017 . Kompas  Nasional.  2011.  Kasus  kecurangan  Muhammad  Nazaruddin.  Diakses  dari http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2742/kasus.korupsi.akil.mochtar.Pada tanggal 10 Desember 2017 . Kompas  Nasional.  2013.  Kasus  kecurangan  Akil  Mochtar.  Diakses  dari http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2742/kasus.korupsi.akil.mochtar.Pada tanggal 10 Desember 2017 . Kreshastuti,  Destriana  Kurnia.  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Intensi Auditor  Untuk  Melakukan  Tindakan  Whistleblowing  (Studi  Empiris  Pada  KAP  Di Semarang) . Journal  Of  Accounting .3 (2). Kreitner dan Kinicki. 2005. Perilaku Organisasi . .Jakarta : Salemba Empat.
Kuningsih, Reni Sekar. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk  Berkarir  Sebagai  Akuntan  Profesional. Skripsi .  Semarang:  Universitas Diponegoro. Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi . Jakarta : Erlangga.
Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keprilakuaan.  Jakarta : Salemba Empat. Jakarta. Malik, Rahardian.  2010.  Analisis perbedaan komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif mahasiswa  PPA  dan  Non-PPA  pada  hubungannya  dengan  Whistleblowing”. Tesis . Universitas Diponegoro. Semarang. Melllisa, et,  al .  2017.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat  Mahasiswa Melakukan  Tindakan  Whistleblowing    (Studi  Pada  Mahasiswa  Akuntansi  Stie  Asia Malang) .  JIBEKA. 11 (1) : 56-63.
Near,  J.  P.,  &  Miceli,  M.  P.  1985,  Februari.  Organizational  dissidence  :  The  case  of whistleblowing. Journal of Business Ethics .  4(1): 1-16 Park,  et  al.  2008.  “Cultural  Orientation  and  Attitudes  Towards  Different  Forms  of Whistleblowing  :  a  comparison  of  South  Korea,  Turkey  and  the  UK”. Journal  of Business Ethics .  82 (4): 929-939. Park,  dan  Blenkinsopp,  John.  2009.  Whistleblowing  as  Planned  Behaviour  –  A  Survey  of South Korean Police Officer. Journal of Business Ethics . 85:545-556.
Parianti, et, al . 2016. Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Niat Dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pedoman  Penulisan  Karya  Akhir.  2016.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Tanjungpura.
Rhoades,  L.,  &  Eisenberger,  R.  2002.    Perceived  organizational  support  :  a  review  of  the literature. Journal of Applied Psychology . 87 (4): 698-714 Sagara,  Yusuf.  2013.  Profesionalisme  Internal  Auditor  Dan  Intensi  Melakukan Whistleblowing. Jurnal Liquidity .
Saud,  Ilham  Maulana.  2015.  Pengaruh  Faktor  Individual  Dan  Faktor  Situasional  Terhadap Niat  whistleblowing  Internal-eksternal  Dengan  Variabel  Pemoderasi  Persepsi Dukungan Organisasi. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semendawai, et al . 2011. Memahami Whistleblower . Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Singgih, Santoso. 2007. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik . Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo.
Sugiyono. 2013 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Cetakan ke-19, Oktober 2013. Bandung : CV. Alfabeta. Sulistomo,  Akmal.  2012.  Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Terhadap  Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM). Skripsi . Universitas Diponegoro, Semarang. Trongmateerut & Sweeney. 2012. The Influence of Subjective Norms on Whistleblowing: A Cross Cultural Investigation. Journal of Bussiness Ethics . 112 (3) : 437-451. Wiyono,  Gendro.  2011. Merancang  Penelitian  Bisnis  dengan  Alat  Analisis  SPSS  17,0& SmartPLS 2.0 . Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yobapritika, Layli. 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan  terhadap  Niat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kota  Yogyakarta. Skripsi . Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
Zhang, et.  al., .  2008.  Decision-Making  Process  of  Internal  Whislteblowing  Behavior  in China: Empirical Evidence and Implications . Journal of Business Ethics . 88 : 25-41.

## PENDAHULUAN
Modal  kerja  adalah  faktor  fundamental  dalam  aktivitas  operasional  sebuah  usaha. Ibarat  pelumas  mesin,  begitupun  modal  kerja  mempunyai  fungsi  yang  sama,  yaitu memperlancar  keberlangsungan  usaha.  Modal  kerja  juga  merupakan  dana  yang  diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari (Riyanto, 2013). Modal kerja dialokasikan  untuk  membeli  bahan  baku,  membayar  gaji  karyawan,  mengeluarkan  biaya- biaya  yang  diperlukan,  dan  lain  sebagainya  perlu  diatur.  Pada  umumnya  ia  akan  bersiklus dalam periode tertentu, dan diharapkan akan menuai hasil yang lebih daripada modal kerja awal.
Perencanaan dan pengelolaan modal kerja tentu harus bijak dan tepat sesuai sasaran sehingga  memudahkan  operasionalisasi  usaha  dan  berpotensi  terhindar  dari  pailit  sehingga memerlukan  kebijakan  modal  kerja  yang  sesuai.  Tiga  konsep  kebijakan  modal  kerja (Riyantor,    2013)  yaitu  kuantitatif,  kualitatif  dan  fungsional.  Letak  perbedaan  paling menonjol  adalah  pada  besaran  prosentasi  penggunaan  aktiva  lancar.  Sedangkan  tipe kebijakan  modal  kerja  berdasarkan  pengembangan  konsep  kebijakan  modal  kerja  adalah konservatif, moderat (hedging), dan agresif (Weston dan Copeland, 2012). Skala perusahaan mulai  dari  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  hingga  usaha  berskala  besar memerlukan kebijakan modal kerja yang efesien dan taktis.
UMKM mulai berkembang pesat pada lima tahun terakhir. Tercatat bahwa UMKM memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 57, 84% (2011) meningkat  menjadi  60,  34%  (2016).  UMKM  juga  menunjukkan  prestasinya  dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu dari 96, 99% meningkat hingga 97,22% dalam kurun waktu lima  tahun  terakhir  (BPS,  2016).  Rekam  jejak  UMKM  yang  baik  harus  mendapatkan perhatian pemerintah. Walaupun bukan usaha berskala nasional bahkan multinasional, akan tetapi UMKM terbukti menjadi kontributor signifikan dalam peningkatan Produk Domestik Bruto. Hal tersebut juga selaras dengan penelitian Tambunan (2011) yang menyatakan bahwa selain  sebagai  sumber  ketenagakerjaan,  usaha  skala  kecil  hingga  menengah  (Small  to Medium  Enteprises)  berpotensi    sebagai  mesin  pertumbuhan  ekonomi  dalam  negeri. Ironisnya,  UMKM  mempunyai  beberapa  kendala  dalam  operasionalisasi  usaha,  yaitu kesulitan pemasaran dan bahan baku, keterbatasan – keterbatasan dalam hal akses ke sumber pembiayaan  sumber daya manusia (SDM), inovasi dan teknologi (Roeslani, 2016) Salatiga merupakan kota kecil  yang sejuk, berlokasi  di kaki gunung Merbabu Jawa Tengah serta secara administrasi terletak diantara kabupaten Semarang dan Boyolali. Salah satu desa di Salatiga yaitu Desa Tingkir Lor telah ditetapkan dengan SK Walikota Nomor : 556/349/2015   sebagai  lokasi  pengembangan  Desa  Wisata.  UMKM  tumbuh  pesat  seiring dengan perkembangan Desa Wisata.
Hasil produksi yang dihasilkan Desa Tingkir Lor (Cengek) bervariasi.  Produk yang dihasilkan berupa pakaian pakai seperti baju, celana, jaket, kaos, dan atribut muslim seperti kerudung. Produk lain yang dihasilkan adalah sprei, sarung bantal dan guling, selimut yang berbahan dasar macam – macam kain. Sebagian besar industri di desa ini bergerak di bidang konveksi. Akan tetapi, terdapat pula usaha lainnya yaitu kuliner seperti: bakpia, keripik, dan krecek.  Adapula  beberapa  industri  rumah  tangga  yang  menjadi  pengrajin  tempe.  Sebagian kecil lainnya menjadi ternak ikan serta pengrajin alat rumah tangga seperti sapu, kemoceng, sikat dan sebagainya.
Mayoritas  pelaku  UMKM  di  Desa  Wisata  Cengek  menerapkan  konsep  dan  tipe kebijakan modal kerja kuantitatif – konservatif.Hal ini disebabkan adanya tingkat kesulitan untuk  memperoleh  pembiayaan  dari  kreditur,  yaitu  perbankan  sehingga  terkendala  dalam pengembangan  usaha.Hal  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Sunday  (2011)  dan Tambunan (2011)  yang menyatakan bahwa perusahaan kecil mengalami kesulitan finansial karena tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit oleh perbankan.75% pelaku UMKM di
Lenni  Yovita,  Bara  Zaretta  dan  Vinko  Satrio  Pekerti:  Model  Kebijakan  Modal  Kerja  Pada  UMKM  Di  Desa Wisata “Cengek” Tingkir Lor, Salatiga
desa  tersebut  menggunakan  aktiva  lancar  yang  bersumber  dari  modal  internal.  Sehingga aspek tujuan studi ini adalah untuk mengetahui modal kerja pada UMKM  di Desa Wisata Cengek,Salatiga dan selanjutnya memberikan rekomendasi dari hasil studi ini. Penelitian ini bermanfaat  bagi masyarakat pada umumnya dan  secara khusus bagi UMKM  di  Desa  Cengek,  Salatiga  sebagai  bentuk  pembelajaran  dan  wacana  tentang kebijakan  modal  kerja.  Begitu  juga  dalam  dunia  pendidikan,bahwa  hasil  penelitian  ini bermanfaat sebagai bahan ajar.

## TINJAUAN PUSTAKA Modal Kerja
Tiga  konsep modal kerja (Riyanto, 2013), antara lain :
1. Kuantitatif
Modal kerja terdiri dari seluruh jumlah aktiva lancar.Konsep ini biasa disebut modal kerja  bruto (gross  working  capital). Modal  kerja  konsep  kuantitatif  hanya menekankan aspek ketersediaan dana jangka pendek untuk operasional usaha rutin.
2. Kualitatif Modal  kerja  konsep  kualitatif  lebih  luas  cakupannya  karena  sudah  memasukkan elemen  hutang  lancar.Sebagian  aktiva  lancar  harus  bisa  mendanai  seluruh  aktivitas operasional rutin perusahaan, sedangkan sebagian sisanya digunakan untuk membayar hutang lancar.
3. Fungsional Modal  kerja  konsep  fungsional  menekankan  fungsi  dana  dalam  memproduksi pendapatan. Tidak semua dana akan dihabiskan dalam periode sekarang akan tetapi ada kemungkinan akan digunakan untuk periode yang akan datang.
Setiap  usaha  berbeda-beda  dalam  menentukan  Model  atau  tipe  kebijakan  modal kerja.Penentuan  tersebut  disesuaikan  dengan  karakter,  skala,  visi  misi  dan  jenis usaha.Menurut  Weston  dan  Copeland  (2012)  ,  terdapat  3  (tiga)  tipe  atau  Model  kebijakan modal kerja, yaitu:
1. Kebijakan Konservatif
Pada kebijakan Model konservatif, penetapan tingkat aktiva lancar yang relatif tinggi mengakibatkan  likuiditas  perusahaan  tinggi.  Implikasi  selanjutnya  adalah  terjadi resiko  kekurangan  persediaan  atau  kehilangan  kesempatan  penjualan  yang  rendah akan tetapi profitabilitas rendah.
2. Kebijakan Moderat Kebijakan  Model  moderat (hedging) merupakan  perpaduan  diantara  dua  kebijakan sebelumnya.  Penetapan  tingkat  aktiva  lancar  rata  -  rata  yang  relatif  cukup mengakibatkan likuiditas pada level moderat alias sedang. Implikasi selanjutnya adalah terjadi tingkat penjualan yang moderat dan profitabilitas perusahaan sedang.
3. Kebijakan Agresif Pada kebijakan Model agresif, penetapan tingkat aktiva lancar rata - rata yang relatif rendah  mengakibatkan  likuiditas  rendah.    Implikasi  selanjutnya  adalah  terjadi  resiko kekurangan  persediaan  atau  kehilangan  kesempatan  penjualan  tinggi  sehingga profitabilitas perusahaan tinggi. Tabel 1 dibawah ini merupakan ringkasan Model atau tipe kebijakan modal kerja :

## Tabel 1. Tingkat Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko pada Tiga Kebijakan
4  (empat)  faktor  yang  menentukan  kebutuhan  modal  kerja  perusahaan  (Hampton,  2011), yaitu : 1. Volume Penjualan
Perusahaan  membutuhkan  modal  kerja  untuk  mendukung  potensi  peningkatan volume penjualan.
2. Faktor Musim dan Siklus Fluktuasi  dalam  penjualan  yang  disebabkan  oleh  faktor  musim  dan  siklus  akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja.
3. Perubahan dalam Teknologi Jika  terjadi  pengembangan  teknologi  maka  akan  berhubungan  dengan  proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan akan modal kerja
4. Kebijakan Perusahaan
Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja.

## Penelitian Terdahulu
Miswanto  (2012)  melakukan  studi  literatur  tentang  kebijakan  dalam  penentuan  dan pendanaan modal kerja. Hasil studinya adalah (1) bilamana aktiva lancar temporer dibiayai dengan  pendanaan  jangka  pendek  mengandung  resiko  dan  profitabilitas  yang  moderat,  (2) bilamana  aktiva  lancar  temporer  dibiayai  dengan  pendanaan  jangka  panjang    mengandung resiko    dan    profitabilitas  yang  rendah,    (3)  bilamana    aktiva    lancar    permanen  dibiayai dengan  pendanaan  jangka  pendek  akan  mengandung  resiko  dan  profitabilitas  tinggi,  (4) bilamana  aktiva  lancar  permanen  dibiayai  dengan  pendanaan  jangka  panjang  akan mengandung resiko dan profitabilitas yang moderat, (5) untuk menganalisis modal kerja bisa digunakan alat analisis rasio keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana,  dan analisis aliran kas.
Sadiq (2017) menguji pengaruh modal kerja terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  di  Nigeria.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  periode  hutang  dagang,siklus konversi  kas,  dan  siklus  perdagangan  bersih  berpengaruh  posistif  terhadap  kinerja perusahaan. Periode piutang dagang dan perputaran persediaan dalam satuan hari mempunyai hubungan yang negative dengan kinerja perusahaan.
Sunday  (2011)  melakukan  penelitian  yang  berjudul Effective  Working  Capital Management  in  Small  and  Medium  Scale  Enterprises  (SMEs). Hasilnya  :  (1)  bahwa perusahaan  skala  kecil  mempunyai  kelemahan  finansial  karena  sangat  tergantung  dengan fasilitas kredit, (2) banyak perusahaan kecil  tidak mampu membayar seluruh kewajiban baik jangka  pendek  maupun  jangka  panjang (insolvable) dikarenakan  kesulitan  mendapatkan bantuan keuangan sebab tidak memenuhi persyaratan mendapatkan kredit, (3) aliran modal kerja yang rendah menjadikan perusahaan kecil tidak mampu berkompetisi Penelitian Tambunan (2011) tentang Development of Small and Medium Enterprises in  Developing  Country-The  Indonesia  Case ,  menunjukkan  hasil  yaitu    (1)  UMKM  adalah pemain  utama  dalam  menggerakan  perekonomian  negara  karena  jumlah  mereka  hampir 99.9%  dari  jumlah  keseluruhan  perusahaan  domestic,  (2)UMKM  mempunyai  kesulitan
Tinggi Sedang Rendah Likuiditas Konservatif Moderat Agresif Profitabilitas Agresif Moderat Konservatif Risiko Agresif Moderat Konservatif
Lenni  Yovita,  Bara  Zaretta  dan  Vinko  Satrio  Pekerti:  Model  Kebijakan  Modal  Kerja  Pada  UMKM  Di  Desa Wisata “Cengek” Tingkir Lor, Salatiga
keuangan  dan  keterbatasan  pemasaran,  (3)  inovasi  UMKM  sangat  rendah,  (4).  Pengusaha wanita masih sedikit akibat kendala pendidikan, pandangan budaya dan agama. Sugiyono  (2015)  melakukan  penelitian  tentang  penggunaan  dan  penyediaan  modal kerja  UMKM  dalam  meningkatkan  laba  KUB  (  Kelompok  Usaha  Bersama)  Alam  Lestari Depok.  Hasil  penelitiannya  menujukkan  bahwa  penyediaan  dan  penggunaan  modal  kerja KUB  lestari  didasarkan  pada  sifat  umum  perusahaan,  waktu  produksi,  tingkat  perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang, dan pengaruh konjungtur
Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini    adalah  seluruh    UMKM  di  Desa  Wisata,  Cengek Salatiga,  yaitu  72  UMKM.  Peneliti  mengambil  sampel  UMKM  di  Cengek  berdasarkan kriteria kesamaan usaha . Pada Sentra industri konveksi  desa wisata Tingkir lor terdapat 5 (lima) jenis spesialisasi konveksi , yaitu : pembuat sprei dan bed cover, celana kolor , hijab, pakaian  umum  dan  campur.  Setiap  jenis  spesialisasi  UMKM  akan  diambil  sampel  secara proporsional yaitu 20 %.
Maka kriteria sampel diatas telah memperoleh sampel sebanyak 20 UMKM dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2. Seleksi sampel Kriteria Jumlah Seluruh pengusaha UMKM di Tingkir Lor 72 Spesialisasi UMKM : a. Sprei dan bed cover : 16 (20%)
b. Celana kolor            : 21 (20%)
c. Hijab                        : 3   (20%) d. Pakaian umum         : 20 (20%) e. Campur                    : 12 (20%) 4 3 5 1 4 3 Total 20
Metode  pemilihan  sampel  menggunakan  pemilihan  sampel  bertujuan  ( purposive sampling) berdasarkan  kuota.  Metode  tersebut  bertujuan  untuk  menaikkan  representative sampel penelitian (Indriantoro dan Soepomo, 2011)
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  sekaligus  data  sekunder  dengan  teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara responden yaitu 20 pengusaha UMKM di Desa Wisata Cengek, Salatiga.
Variabel Penelitian
Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Kebijakan modal kerja. Pada tabel 3.1 berikut ini memaparkan definisi operasional beserta indikator variabel :

## Tabel 3. Variabel, Indikator, dan Definisi Operasional Penelitian
Variabel Indikator Definisi Operasional Model Kebijakan Modal Kerja Kelas I Konservatif Aktiva Lancar Penjualan Jumlah aktiva lancar yang relatif besar mengakibatkan  likuiditas tinggi. Kelas II Moderat Aktiva Lancar Penjualan Jumlah aktiva lancar rata-rata yang relatif  cukup mengakibatkan  likuiditas pada level moderat alias sedang Kelas III Agresif Aktiva Lancar Penjualan Jumlah aktiva lancar rata-rata yang relatif rendah mengakibatkan likuiditas rendah

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan kuantitatif, yaitu dengan cara dan tahapan sebagai berikut :
1. Membandingkan Aktiva lancar dan penjualan
2. Hasil  perbandingan  pada  butir  1(satu)  yang  berupa  angka  absolut  dikonversi  menjadi prosentase
3. Menyajikan hasil perbandingan atau perhitungan butir 2(dua) ke dalam tabel distribusi frekuensi
4. Membentuk 3 kelas interval pada  hasil perhitungan di butir 2 ke dalam 3 kelas kebijakan yang telah dibuat dengan interval kelas atau jangkauan kelas dengan tahapan :
a. Mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke terbesar
b. Membuat 3 kelas interval yang disesuaikan dengan 3 kategori kebijakan yaitu Kelas I –  Kebijakan  Konservatif,  Kelas  II  –  Kebijakan  Moderat,  Kelas  III  –  Kebijakan Agresif
c. Mencari panjang interval kelas dengan formula :  Panjang kelas (PK) = (nilai terbesar – nilai terkecil ) / Jumlah kategori
d. Menghitung banyaknya frekuensi per kelas kebijakan modal kerja
5. Tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan dengan dasar perhitungan frekuensi pada butir 5d (lima d) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Hasil wawancara terhadap 20 pengusaha UMKM konveksi di Desa Wisata, Tingkir Lor  Salatiga  dan  observasi  langsung  tentang  prospektus  bisnis  telah  memunculkan  data berikut ini :
Sumber Pendanaan Tabel  4.  Sumber  Pendanaan  Pengusaha  UMKM  di  Desa  Wisata  Tingkir  Lor,

## Salatiga
No Umur Bisnis Jumlah Pengusaha UMKM Sumber Pendanaan Internal Eksternal Internal dan Eksternal 1 < 1 tahun 2 2 0 0 2 1-5 tahun 4 1 0 3 3 > 5 tahun 14 0 0 14 Total 20 3 0 17
Berdasarkan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa pengusaha UMKM yang mempunyai umur bisnis kurang dari 1 (satu ) tahun belum mempunyai keberanian untuk menggunakan dana eksternal, yaitu kredit dari perbankan.
Lain halnya dengan para pengusaha UMKM yang mempunyai umur bisnis lebih dari 1(satu) tahun lebih mempunyai keberanian menggunakan sumber pendanaan eksternal. Hal tersebut dikarenakan rata-rata pengusaha UMKM tersebut sudah mempunyai gambaran bisnis ke depan mereka. Selain itu, pengalaman berbisnis konveksi lebih dari satu tahun menjadikan mereka  lebih  percaya  diri  dalam  mengelola  dana  kucuran  perbankan.  Seperti  yang diungkapkan  Mariyani  (50  tahun).  Ibu  dari  2  putra  ini  sudah  menjalankan  usaha  konveksi selama 20 tahun. Ibu Mariyani sering memadukan sumber pendanaan baik internal maupun eksternal.  Histori  bisnis  Ibu  Mariyani  telah  memotret  tren  bisnis  yang  dijalankan  semakin mempunyai kapasitas besar. Awal berdiri usahanya hanya memproduksi  bahan kain kiloan hanya satu kilo hingga ratusan kilo dan telah mempunyai 3 outlet di Salatiga. Menurutnya, dukungan perbankan menjadi salah satu faktor kesuksesan usahanya.
Lenni  Yovita,  Bara  Zaretta  dan  Vinko  Satrio  Pekerti:  Model  Kebijakan  Modal  Kerja  Pada  UMKM  Di  Desa Wisata “Cengek” Tingkir Lor, Salatiga
Tinjauan  secara  keseluruhan  bahwa17  (85%)  dari  20  responden  menggunakan perpaduan sumber pendanaan, yaitu  internal dan eksternal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha  UMKM  di  Desa  Wisata  ,  Tingkir  Salatiga  mempunyai  sistem  pengelolaan keuangan yang baik dan tren bisnis yang menjanjikan. Mereka berharap bahwa usaha mereka akan terus berkelanjutan hingga anak cucu.

## Prospektus Bisnis
Tabel  5. Ringkasan  Prospektus Bisnis Pengusaha UMKM di Desa  Wisata Tingkir Lor, Salatiga
No  Umur Bisnis Penjualan kotor Aset Lancar Hutang Lancar 1 < 1 tahun 20.000.000 – 60.000.0000 40.000.000 - 80.000.000 0 2 1-5 tahun 60.000.000 – 150.000.000 50.000.000 – 200.000.000 30.000.000 – 200.000.000 3 > 5 tahun 150.000.000 – 1.500.000.000 120.000.000 – 700.000.000 100.000.000 - 500.000.000
Tabel  4  tentang  ringkasan  prospektus  bisnis  pengusaha  UMKM  di  Desa  Wisata, Tingkir  Lor, Salatiga menunjukkan bahwa semakin lama umur bisnis UMKM, maka skala perusahaan  makin  besar.  Hal  tersebut  diindikasikan  dengan  peningkatan  penjualan  kotor, Aset Lancar, dan Hutang Lancar. Secara keseluruhan, bisnis konveksi di Desa Wisata Tingkir Lor, Salatiga mempunyai prospek bisnis yang positif.
Ekonomi Berbagi (Sharing Economy) Para  pengusaha  UMKM  di  Desa  Wisata,  Tingkir  Lor  Salatiga  juga  melakukan ekonomi berbagi (sharing economy) bagi masyarakat setempat. Mereka melibatkan beberapa rumah  tangga  untuk  melakukan  tahapan  kegiatan  produksi  konveksi,  seperti  :  menjahit, mengobras,  dan  merapikan  jahitan.  Karyawan  UMKM  100%  berasal  dari  masyarakat setempat  .  Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menyajikan  ekonomi  berbagi (sharing  economy) pada 20 pengusaha UMKM di Desa Wisata , Tingkir Lor, Salatiga dari tahun 2016 hingga April 2018 dengan indikator jumlah karyawan.

## Tabel 6. Ekonomi Berbagi di Desa Tingkir Lor Salatiga
Tahun Produksi Penjualan dan Pemasaran Menjahit  Mengobras  Merapikan Jahitan Tenaga Penjualan dan Pemasaran Tenaga Administrasi 2016 102 127 195 85 40 2017 104 130 198 86 41 2018 109 135 200 86 41
Tabel  5  diatas  menunjukkan  bahwa  keterlibatan  penduduk  setempat  dalam pengelolaan industri konveksi UMKM di Tingkir lor dari tahun ke tahun makin besar. Hal itu menjadi bukti bahwa usaha konveksi makin berkembang dan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tingkir lor.
Tahap selanjutnya adalah membandingkan aktiva lancar dengan penjualan bruto agar dapat  diketahui  kebijakan  modal  kerja  yang  digunakan,  yaitu  konservatif,  agresif,  atau moderat. Berikut ini perhitungan penentuan kebijakan modal kerja pada pengusaha UMKM di Desa Wisata, Salatiga :

## Tabel 7. Perbandingan Aktiva Lancar dengan Penjualan
No Pengusaha UMKM Aktiva Lancar Penjualan bruto Perbandingan Aktiva Lancar dan Penjualan bruto % 1  Ainul Mardiyah 600.000.000 520.850.000 1,15 115,20 2  Adib Mutofa 320.000.000 260.000.000 1,23 123,08 3  Amin Sholikah 720.000.000 530.000.000 1,36 135,85 4  Edi Susilo 35.000.000 60.000.000 0,58 58,33 5  Khaeroni 100.000.000 97.000.000 1,03 103,09 6  Ida Magsum 170.000.000 189.000.000 0,90 89,95 7  Isa 240.000.000 250.000.000 0,96 96,00 8  Munasikah 265.250.000 270.000.000 0,98 98,24 9  Mahfiah Rohmah 93.000.000 90.000.000 1,03 103,33 10  Maksum Afandi 120.500.000 130.000.000 0,93 92,69 11  Maf'ah 130.200.000 152.000.000 0,86 85,66 12  Munayiroh 710.000.000 700.000.000 1,01 101,43 13  Mut Khasanah 200.800.000 220.000.000 0,91 91,27 14  Mariyani 147.800.000 163.400.000 0,90 90,45 15  Nur Abidin 231.000.500 253.700.000 0,91 91,05 16  Nuraini 272.300.000 251.000.000 1,08 108,49 17  Numan Suntoro 200.300.000 205.200.000 0,98 97,61 18  Nurhadi 889.000.000  1.200.000.000 0,74 74,08 19  Ning Darmaji 672.000.000  1.000.000.000 0,67 67,20 20  Swastika 64.000.000 60.000.000 1,07 106,67
Dari tabel 6 diatas maka dapat diperoleh tiga kelas interval dalam distribusi frekuensi sebagai berikut :
Panjang kelas (PK) = (nilai datum terbesar – nilai datumterkecil ) / Jumlah kategori = (135,85 – 58,33) / 3

## = 25, 84
Tabel  8.  Distribusi  Frekuensi  Perbandingan  antara  Aktiva  Lancar  dengan Penjualan Kelas  Nilai prosentase perbandingan Aktiva Lancar dengan Penjualan Frekuensi Prosentase I 58,00 - 84,00 3 15% II 85,00 - 111,00 14 70% III 112,00 - 138,00 3 15% Total 20 100%
Dari  tabel  distribusi  frekuensi  perbandingan  aktiva  lancar  dengan  penjualan  bruto diatas, dapat diketahui bahwa 15% pengusaha UMKM di Desa Wisata, Cengek atau Tingkir Lor,  Salatiga  mengunakan  kebijakan  modal  kerja  konservatif.  Pengusaha  UMKM  tersebut memilih komposisi Aktiva Lancar lebih banyak dari hutang lancar karena sesuai profil resiko pengusaha  tersebut  yaitu  takut  mengambil  resiko (risk  averse). Seperti  pengungkapan  Ibu Swastika  (30  tahun)  yang  merupakan  salah  satu  pengusaha  UMKM  di  Tingkir  Lor  bahwa sebelum memiliki omset bernilai Milyaran, Swastika tetap berkomitmen menggunakan dana
Lenni  Yovita,  Bara  Zaretta  dan  Vinko  Satrio  Pekerti:  Model  Kebijakan  Modal  Kerja  Pada  UMKM  Di  Desa Wisata “Cengek” Tingkir Lor, Salatiga
internal. Menurutnya, hutang pada pihak ke-3 terlalu beresiko karena ada keterikatan untuk menyediakan  dana  cicilan  sementara  bisnis  rentan  dengan  ketidakpastian  dan  bunga  bank belum kompetitif jika dibandingkan dengan perolehan margin kotor per barang.
Sementara  70%  pengusaha  UMKM  menggunakan  kebijakan  modal  kerja  moderat. Pengusaha UMKM tersebut mempunyai keberanian memadukan sumber pendanaan internal dan  eksternal  karena  memiliki  pengalaman  mengelola  bisnis  lebih  dari  3  tahun.  Sejauh pengalaman  mereka,  pasar  merespon  positif  eksistensi  usaha  konveksi  yang  sudah  mereka jalankan.  Probabilitas  kepastian  bisnis  menguntungkan  lebih  besar  jika  ditinjau  dari perputaran Aktiva lancar menjadi penjualan hingga menghasilkan laba dan kembali menjadi Aktiva lancar kembali.
15% dari 20 responden telah menggunakan kebijakan modal kerja agresif. Pengusaha UMKM ini berani mengambil resiko (risk taker). Menurut Amin, bahwa resiko yang tinggi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula. Amin banyak menggunakan dana eksternal karena sejauh ini usahanya berhasil. Dukungan pihak perbankan menjadikan usahanya lebih berkembang.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Sunday  (2011),Tambunan  (2011)  dan Roeslani (2016) yaitu bahwa perusahaan skala kecil mempunyai kelemahan finansial karena sangat tergantung dengan fasilitas kredit.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, telah didapat kesimpulan bahwa 70% dari  20  responden  lebih  banyak  menggunakan  kebijakan  modal  kerja  moderat.  Sedangkan sisanya 15% lebih memilih konservatif dan 15% memilih agresif. Hal tersebut sesuai dengan profil resiko pengusaha dan prospek bisnis yang dijalankan.
Peneliti merekomendasikan bahwa pengusaha UMKM yang menggunakan kebijakan modal kerja konservatif harus berani menggunakan dana eksternal dengan pengelolaan yang tepat sasaran. Penggunaan dana eksternal akan membantu pengembangan usaha. Hal tersebut dibuktikan  dengan  para  pengusaha  UMKM  yang  menggunakan  dana  eksternal  ternyata mempunyai perkembangan bisnis yang baik dan lebih ekspansif
DAFTAR PUSTAKA Brigham,  Eugene  F  and  Daves,  Phillip  R.  2013. Intermediate  Financial  Management .  12 th Ed. Thomson ONE
Brigham,Eugene  F  and  Houston,  Joel  F.2014. Fundamentals  of  Financial Management .Concise 8 th Ed . Thomson ONE
Horne,  James  C.  Van  and  John  M.  Wachowicz,  Jr.  2001. Fundamental  of  Financial Management .13Ed. Singapore: PrenticeHall Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan . Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Indriantoro,Nur dan Supomo, Bambang. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen . Yogyakarta: BPFE
Kriteria
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). http://galeriUMKM.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm. Diakses, tanggal 10 Desember 2017
Miswanto.  2012.  Kebijakan  Dalam  Penentuan  dan  Pendanaan  Modal  Kerja  Perusahaan. Jurnal Economia . 8(2).
Riyanto, Bambang. 2013. Dasar- dasar Pembelanjaan Perusahaan . Ed.4,Yogyakarta:BPFE Sadiq,Raji.  2017.  Impact  of  Working  Capital  Management  on  Small  and  Medium Enterprises' Performance in Nigeria . Arabian  Journal of Business and  Management Review .7:285
Sunday,James Kehinde. 2011. Effective Working Capital Management in Small and Medium Scale Enterprises (SMEs ) . International Journal Of Business and Management . 6 (9). Sudjana. 2011. Metode Statistika . Ed.6. Bandung: Bandung.Tarsito Tambunan,  T.T.  Hamonangan.  2011.  Development  of  Small  and  Medium  Enterprises  in Developing Country-The Indonesia Case. Journal of Enterprising Communities . 5(1) Tandelilin,  Eduardus. 2010.  Portofolio  dan  Investasi  Teori  dan  Aplikasi,  Edisi  Pertama, Yogyakarta: Kanisius IKAPI
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  TentangUsaha  Mikro,  Kecil, DanMenengah.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:htcB9zWRTPg J:www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75- 9858774DF852/17681/UU20Tahun2008UMKM.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk.Di  akses , tanggal 04 Januari 2018
Zulhaq, Arifah dan Handayani, Nur. 2017. Pengaruh Modal Kerja dan Kebijakan Pendanaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . 6 (1)

## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 3 (1), 2018, Hal : 22 - 38
http://www.jpeb.dinus.ac.id

## ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
G. Tegoeh Boediono 1* , Riana Sitawati 2 , dan Sri Harjanto 3
1,2,3 Program Studi Pascasarjana (S2) Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharmaputra Semarang, Semarang, Indonesia * Corresponding Email : tghbdn@yahoo.com
Diterima: Desember 2017; Direvisi: Januari 2018; Dipublikasikan: Maret 2018
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the effect of tax socialization on individual taxpayer compliance with individual taxpayer awareness as a mediating variable. The population in this study is an individual taxpayer who has been registered in the Central Semarang Two Primary Tax Office in 2017, with total of 10,661 taxpayers. Calculation of the number of samples using the Slovin formula, the sample used in this study  was  as  many  as  100  questionnaires  distributed  directly  in  Central  Semarang  Two  Primary  Tax Office with the permission of the official in charge of the Tax Office. Data analysis using Partial Least Square  (PLS)  approach  using  WarpPLS  4.0  program.    Results  of  the  research  indicate  that  the  tax socialization variables can affect the awareness of taxpayers by 50,4% and taxation socialization, and taxpayer awareness can affect taxpayer compliance by 58,5%. Results show that the tax socialization has a  positive  effect  on  individual  taxpayer  awareness,  taxation  socialization  has  a  positive  effect  on individual  taxpayer  compliance,  mandatory  awareness  tax  has  a  positive  effect  on  individual  taxpayer compliance, and the awareness of  taxpayers mediates the  effect of taxation socialization on individual taxpayer compliance.
Keywords : Taxation Socialization; Personal Taxpayer Awareness; Individual Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel mediasi. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang  Tengah  Dua  yang  berjumlah  10.661  wajib  pajak.  Perhitungan  jumlah  sampel  menggunakan rumus slovin ,  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  100  kuesioner  yang disebarkan  langsung  di  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Dua  atas  izin  pejabat  yang  berwenang  dalam KPP tersebut. Analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan program  WarpPLS  4.0.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan  dapat mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  50,4%  dan  sosialisasi  perpajakan,  dan  kesadaran  wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 58,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi,  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata kunci : Sosialisasi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang  -  Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2013).  Sistem perpajakan  Indonesia  pada  saat  ini  salah  satunya  menganut  sistem self  assessment , yakni  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang,  kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang  dan  harus  dibayar  (Murtopo, 2011). Fakta  di  lapangan  menunjukkan  fenomena  dimana  sampai  saat  ini  pendapatan Negara dari sektor pajak belum maksimal. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai  target.  Salah  satu  indikasi  tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak,  yaitu adanya  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  serta  melaporkan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Selain  itu,  menurut  Irawan,  Kepala  Kanwil  I  Jawa  Tengah, mengatakan  bahwa  penerimaan  pajak  pada  semester  I-2017  ini  masih  belum  tercapai separuh dari target. Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 31,6 triliun, sampai bulan Juli 2017 tercapai sekitar 42 persen (Pujangga, 2017). Presentase kepatuhan SPT WP OP kelihatan cenderung menurun dan belum mencapai 100%, hal ini akan berdampak terjadinya penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Melihat hal tersebut di atas, pemerintah  atau  dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Jenderal  Pajak  terus  berupaya  untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Menurut penelitian Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015),  serta  Puspita  (2016)  mengungkapkan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan,  Setyaningrum  (2017)  dan  Winerungan (2013)  mengungkapkan  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu bervariasi, maka peneliti mengajukkan penelitian ini ditambah dengan variablel kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Kesadaran Wajib Pajak  diusulkan  menjadi  variabel  mediasi  merujuk  hal-hal  tersebut:  (1)  sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (Kurniawan, 2014; Wulandari, 2015; Sudrajat dan Ompusunggu, 2015, serta Puspita, 2016), serta (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Manuputy dan Sirait, 2016; Faizin, 2016; Setyaningrum, 2017; Setiyani, 2018; Wulandari, 2015; serta Puspita, 2016). Kesadaran  wajib  pajak  yaitu  kerelaan  wajib  pajak  memberikan  kontribusi  dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah  (Danarsi,  2017).  Menurut  Manuputty  dan  Sirait  (2016),  diperlukan  kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan  dengan benar, lengkap,  dan  jelas.Semakin  tinggi  sosialisasi  yang  intensif  maka  semakin  tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga  kepatuhan  wajib  pajak  (Kurniawan,  2014).  Disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat sosialisasi  perpajakan,  sehingga  rasa  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan akan semakin meningkat.
Pada latar belakang masalah terungkap adanya masalah kepatuhan SPT WP OP kelihatan  cenderung  menurun  dan  belum  mencapai  100%,  hal  ini  akan  berdampak terjadinya penurunan target penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Melihat hal tersebut di atas, pemerintah  atau  dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Jenderal  Pajak  terus  berupaya  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak.  Di  samping  itu  hasil  penelitian  pengaruh  sosialisasi
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  belum  konsisten  hasilnya.  Atas  dasar  hal tersebut  diusulkan  mengurangi  gap  tersebut  melalui  kesadaran  wajib  pajak  dengan model  mediasi.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  maka  dapat dirumuskan  beberapa  rumusan  masalah  sebagai  berikut  apakah:  (1)  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib  pajak,  (2)  sosialisasi  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (4) kesadaran wajib pajak memediasi  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Theory of Planned Behaviour Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak  patuh  ( noncompliance )  sangat  dipengaruhi  oleh  variable  dari  sikap,  norma subyektif,  serta  kontrol  keperilakuan  yang  dipersepsikan.  Perilaku  yang  ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada,2013). Theory of planned  behavior yang  dikemukakan  oleh  Ajzen  menyatakan  bahwa  persepsi  kontrol perilaku  berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (melalui  niat)  terhadap perilaku (Basit, 2014).
Perilaku  yang  dimunculkan  oleh  individu  timbul  karena  adanya  niat  untuk berperilaku.  Sedangkan  munculnya  niat  berperilaku  ditentukan  oleh  3  faktor  penentu, yaitu behavioral  beliefs , normative  beliefs ,  dan control  beliefs .  Secara  berurutan, behavioral  beliefs menghasilkan  sikap  dan  niat  terhadap  perilaku  positif  atau  negatif, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial  yang dipersepsikan dan control beliefs menghasilkan  kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  (Harinurdin,  2009).  Kepatuhan menunaikan kewajiban  bagi Wajib pajak Orang Pribadi merupakan perilaku individu. Dalam theory  of  planned  behavior (TPB)  yang  diperkenalkan  oleh  Ajzen  pada  tahun 1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat ( intention ). Niat ( intention )  seseorang  untuk  melakukan  suatu  perilaku  dipengaruhi  oleh  sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan ( perceived behavioral control ) (Handoyono, 2014). Theory  of  Planned  Behavior ini  relevan  untuk  menjelaskan  perilaku  patuh  wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk  menambah  kesadaran  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan.  Selain  itu, kesadaran  wajib  pajak  juga  dapat  membuat  wajib  pajak  enggan  untuk  melanggar peraturan  perpajakan,  sehingga  dapat  memaksimalkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  Negara  yang  diharapkan  didalam  pemenuhannya  dilakukan  secara sukarela (Tiraada, 2013).
Ketidakpatuhan  pajak  adalah  ketidakpatuhan  dalam  memenuhi  ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material  (Hidayat  dan  Nugroho,  2010).  Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan Hidayat  dan  Nugroho  (2010),  instrumen  ketidakpatuhan  pajak  dilihat  melalui  tiga kepatuhan:pertama,  kepatuhan  pengisian  SPT  ( filling  compliance ),  yaitu  kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua,  kepatuhan  pembayaran  ( payment  compliance ),  yaitu  kepatuhan  dalam melakukan  pembayaran  pajak  terhutang  dengan  tepat  waktu.  Ketiga,  kepatuhan
pelaporan  ( reporting  compliance ),  yaitu  kepatuhan  dalam  melaporkan  seluruh  pajak yang  terhutang.  Dua  kepatuhan  pertama  merupakan  kepatuhan  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakan  secara  formal,  sedangkan  kepatuhan  yang  ketiga  merupakan kepatuhan secara material.
Sosialisasi Perpajakan Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode  untuk  memberikan  informasi  terkait  segala  peraturan  dan  kegiatan  yang berhubungan  dengan  perpajakan  agar  dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat  pada umumnya  khususnya  wajib  pajak,  baik  orang  pribadi  maupun  badan  usaha  (Faizin, 2016). Sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  secara  intensif,  akan  dapat  meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional  dalam  menghimpun  dana  untuk  kepentingan  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan  nasional  (Kurniawan  (2014).  Adanya  sosialisasi  perpajakan  akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.  Sosialisasi  ini  masyarakat  menjadi  mengerti  dan  paham  tentang  manfaat membayar  pajak  serta  sanksi  jika  tidak  membayar  pajak.  Demikian  sosialisasi perpajakan  ini  dapat  berpengaruh  untuk  menambah  jumlah  wajib  pajak  dan  dapat menimbulkan  kepatuhan  dari  wajib  pajak  sehingga  secara  otomatis  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  akan  semakin  bertambah  juga  penerimaan  pajak  negara  akan  meningkat (Winerungan, 2013).
Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  yaitu  kerelaan  wajib  pajak  memberikan  kontribusi  dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah  (Danarsi,  2017).  Tingkat  kesadaran  perpajakan  menunjukkan  seberapa  besar tingkat  pemahaman  seseorang  tentang  arti,  fungsi  dan  peranan  pajak.  Semakin  tinggi tingkat  pemahaman  wajib  pajak  maka  kesadaran  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak (Faizin, 2016).
Kerangka Pemikiran Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka disusun model atau kerangka pemikiran penelitian seperti gambar sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode  untuk  memberikan  informasi  terkait  segala  peraturan  dan  kegiatan  yang berhubungan  dengan  perpajakan  agar  dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat  pada umumnya  khususnya  wajib  pajak,  baik  orang  pribadi  maupun  badan  usaha  (Faizin, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
jumlah (Danarsi, 2017).
Sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  secara  intensif,  akan  dapat  meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional  dalam  menghimpun  dana  untuk  kepentingan  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan nasional (Kurniawan (2014). Semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  serta  mematuhi peraturan perpajakan.
Menurut  penelitian  Kurniawan  (2014),  Wulandari  (2015),  serta  Puspita  (2016) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan, penelitian  Setyaningrum  (2017)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Kurniawan  (2014),  Wulandari  (2015),  serta  Puspita  (2016)  mengenai  pengaruh sosialisasi  perpajakan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak,  dapat  diturunkan  hipotesis penelitian kedua sebagai berikut : H 1 :  Sosialisasi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran  wajib pajak orang pribadi
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  Negara  yang  diharapkan  didalam  pemenuhannya  dilakukan  secara sukarela (Tiraada, 2013). Menggunakan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham  tentang  manfaat  membayar  pajak  serta  sanksi  jika  tidak  membayar  pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak  dan  dapat  menimbulkan  kepatuhan  dari  wajib  pajak  sehingga  secara  otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).
Hasil  penelitian  Faizin  (2016),  Wulandari  (2015),  Sudrajat  dan  Ompusunggu (2015),  serta  Puspita  (2016)  mengungkapkan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan,  Setyaningrum  (2017)  dan  Winerungan (2013)  mengungkapkan  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis Faizin (2016), Wulandari (2015), Sudrajat dan Ompusunggu (2015), serta Puspita (2016) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dapat  diturunkan  hipotesis  penelitian keempat sebagai berikut : H 2 :  Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tingkat  kesadaran  perpajakan  menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  pemahaman seseorang  tentang  arti,  fungsi  dan  peranan  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat  meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak  (Faizin,  2016).  Hasil penelitian  Manuputy  dan  Sirait  (2016),  Faizin  (2016),  Setyaningrum  (2017),  Setiyani (2018),  Wulandari  (2015),  serta  Puspita  (2016)  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan,  Danarsi  (2017) menemukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Berdasarkan  pemikiran-pemikiran  teoritis  Manuputy  dan  Sirait  (2016),  Faizin (2016), Setyaningrum (2017), Setiyani (2018), Wulandari (2015), serta Puspita (2016) mengenai  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dapat diturunkan hipotesis penelitian kelima sebagai berikut :
H 3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Kesadaran  Wajib  Pajak  Memediasi  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Semakin  tinggi  sosialisasi  yang  intensif  maka  semakin  tinggi  kepatuhan  wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat  sosialisasi  perpajakan, sehingga  rasa  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  akan  semakin meningkat.  Hasil  penelitian  Puspita  (2018)  menunjukkan  bahwa  Sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Dispenda  Kota  Kediri  berpengaruh  baik  secara  langsung  maupun melalui  variabel  perantara  kesadaran  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Bumi  dan Bangunan  Kota  Kediri.  Sedangkan,  penelitian  Setyaningrum  (2017)  dan  Wulandari (2015)  menunjukkan  bahwa  Kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap hubungan  antara  Sosialisasi  PBB  dengan  Kepatuhan  WP.  Berdasarkan  pemikiran- pemikiran teoritis Puspita (2018) mengenai kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dapat  diturunkan  hipotesis penelitian ketujuh sebagai berikut : H 4 :  Kesadaran  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
METODE PENELITIAN
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua. Jenis data yang digunakan adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner  yang disebarkan ke responden yang dituju sebagai sampel penelitian. Menurut Putra (2013), jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk jumlah  populasi  yang  terlalu  banyak  akan  kita  ambil  untuk  dijadikan  sampel  dengan harapan jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili populasi yang ada. Perhitungan jumlah  sampel  menggunakan  rumus  slovin  dengan  batas  kesalahan  10%  dalam penelitian ini adalah :
Keterangan :
n
= ukuran sampel N = jumlah populasi
e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e=10%)
Data  yang  didapat  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif,  yang selanjutnya  akan  dianalisis  sesuai  dengan  jenisnya.  Dalam  penelitian  ini  analisis  data menggunakan  pendekatan Partial  Least  Square (PLS).PLS  adalah  salah  satu  metode penyelesaian Structural  Equation  Modeling (SEM)  yang  dalam  hal  ini  lebih  tepat dibandingkan  dengan  teknik-teknik  SEM  lainnya.  PLS path  modeling secara  umum dibentuk  dari  dua  bagian  yaitu  model outer dan inner model.  Di  dalam  model persamaan struktural umumnya arah hubungan yang dihipotesiskan antara satu konstruk dengan satu kontruk lainnya mempunyai satu arah kausalitas atau disebut dengan model rekursif  (Ghozali  dan  Latan,  2014).  Peneliti  menggunakan  PLS-SEM  dengan menggunakan program WarpPLS 4.0. Diagram jalur dari persamaan struktural yaitu X 1 dan  X 2 adalah  variabel  eksogen  dan  Y 1 serta  Y 2 adalah  variabel  endogen.  Berikut
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
tahapan menguji analisis SEM PLS, diantaranya: (1) menguji validitas konvergen, (2) menguji validitas diskriminan, (3) menguji reliabel konstruk, (4) menguji model fit, dan (5) menguji Hipotesis.
Menurut  Ghozali  (2016),  analisis  jalur  ( Path  Analysis )  merupakan  penggunaan analisis jalur untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat  dan  juga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  substitusi  bagi  peneliti  untuk  melihat hubungan  kausalitas  antar  variabel.  Model  persamaan  dalam  analisis  jalur  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur sebagai berikut : a. Y 1 = β 1 X 1 + e 1 (Jalur I)
b. Y 2 = β 3 Y 1 + β 2 X 1 + e 2 (Jalur II)
Dimana :
Y 1
: Kesadaran Wajib Pajak
Y 2
: Kepatuhan Wajib Pajak X 1 : Sosialisasi Perpajakan
β : Koefisiensi Jalur
e
: Error/residu
Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas ( exogeneous ) terhadap variabel terikat ( endegeneous) dapat dijelaskan berdasarkan model diagram jalur sebagai berikut
:

## Gambar 2. Model Diagram Jalur
HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan  jumlah  sampel  menggunakan  rumus  slovin  dengan  batas  kesalahan 10% dalam penelitian ini adalah :
(dibulatkan menjadi 100 responden)
Keterangan : n
= ukuran sampel N = jumlah populasi e = persentase kesalahan yang ditolerir dalam pengambilan sampel (e=10%)
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebanyak 100 kuesioner yang disebarkan langsung di Tempat Pelayanan Terpadu KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Dua  atas  izin  pejabat  yang  berwenang  dalam  KPP
tersebut.  Dengan  menggunakan  100  kuesioner  diharapkan  hasil  penelitian  ini  akan menghasilkan output yang akurat dan valid. Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai reliabilitas dan  validitas  dari  indikator-indikator  pembentuk  konstruk  laten  (Ghozali  dan  Latan, 2014). Construct validity atau factorial validity digunakan untuk mengukur konsep dari konstruk laten. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menguji apakah item/ indicator yang  merepresentasi  konstruk  laten  valid  ataukah  tidak  untuk  menjelaskan  konstruk laten  untuk  diukur. Construct  validity terbagi  menjadi  dua  yaitu  :konvergen  dan diskriminan (Ghozali dan Latan, 2014).
Validitas Konvergen Validitas konvergen bertujuan untuk menguji korelasi antar item/indicator untuk mengukur  konstruk.  Dengan  kata  lain  validitas  konvergen  ingin  mengkonfirmasi pengukuran  konstruk  (Ghozali  dan  Latan,  2014). Rule  of  thumb yang  biasanya digunakan untuk menilai factor loading yaitu harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai loading faktor antara 0.6 - 0.7 masih dapat diterima untuk  penelitian  yang  bersifat exploratory (Ghozali  dan  Latan,  2014).  Selain  itu direkomendasikan nilai P-value harus < 0,05.

## Tabel 1. Validitas Konvergen
Y1 Y2 X1  Type (as defined) SE P value Y11  (0.689) -0.076  -0.376 Reflective 0.076 <0.001 Y12  (0.775) 0.126  -0.309 Reflective 0.076 <0.001 Y13  (0.796) -0.318  0.241 Reflective 0.076 <0.001 Y14  (0.791) -0.207  -0.031 Reflective 0.076 <0.001 Y15  (0.714) 0.183  0.065 Reflective 0.076 <0.001 Y16  (0.678) 0.355  0.419 Reflective 0.076 <0.001 Y21 0.040 (0.742) 0.091 Reflective 0.076 <0.001 Y22 0.039 (0.867) -0.021 Reflective 0.076 <0.001 Y23 0.048 (0.825) -0.241 Reflective 0.076 <0.001 Y24 0.007 (0.788) 0.135 Reflective 0.076
<0.001 Y25 -0.170 (0.818) 0.302 Reflective 0.076
<0.001 Y26 0.048 (0.747) 0.003 Reflective 0.076 <0.001
Y27 -0.006 (0.873) -0.236 Reflective 0.076
<0.001 X11 -0.177  -0.097 (0.876) Reflective 0.076 <0.001 X12 -0.112  -0.078 (0.885) Reflective 0.076 <0.001
X13 -0.042  0.000 (0.875) Reflective 0.076 <0.001 X14 -0.031  -0.033 (0.886) Reflective 0.076 <0.001 X15 0.037  -0.082 (0.888) Reflective 0.076 <0.001 X16 -0.046  -0.033 (0.932) Reflective 0.076 <0.001 X17 0.096  -0.038 (0.929) Reflective 0.076 <0.001 X18 -0.036  0.103 (0.921) Reflective 0.076 <0.001 X19 0.003 0.073 (0.921) Reflective 0.076 <0.001 X110 -0.017  0.042 (0.933) Reflective 0.076 <0.001 X111 0.061 0.084 (0.889) Reflective 0.076 <0.001
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
Y1 Y2 X1  Type (as defined) SE P value X112 -0.024  0.064 (0.906) Reflective 0.076 <0.001 X113 0.072 0.050 (0.935)
Reflective
0.076 <0.001 X114 0.129  -0.057 (0.926) Reflective 0.076 <0.001 X115 -0.019  0.052 (0.933) Reflective 0.076 <0.001 X116 0.092  -0.058 (0.928) Reflective 0.076 <0.001
Berdasarkan  hasil output olah  data  pada  tabel  1  menyatakan  bahwa  nilai factor loading > 0,6 untuk semua indikator yang mengukur besarnya variabel kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan, maka dapat disimpulkan untuk semua butir jawaban tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.
Validitas Diskriminan
Validitas  diskriminan  bertujuan  untuk  menguji  item/indikator  dari  dua  konstruk yang  seharusnya  tidak  berkorelasi  tinggi  (Ghozali  dan  Latan,  2014).  Kriteria  yang digunakan  adalah:  Akar  kuadrat Average  Variance  Extracted (AVE)  >  korelasi  antar konstruk laten (Ghozali dan Latan, 2014).
Tabel 2. Validitas Diskriminan Y1 Y2 X1 Y1 (0.742) 0.710 0.687 Y2 0.710 (0.810) 0.623 X1 0.687 0.623 (0.911)
Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai Akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) variabel moral kesadaran wajib pajak sebesar 0,742 > korelasi antar konstruk laten, nilai akar kuadrat AVE variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,810 > korelasi antar konstruk laten, dan nilai akar kuadrat AVE variabel sosialisasi perpajakan sebesar  0,911  >  korelasi  antar  konstruk  laten.  Maka  dapat  disimpulkan  untuk  semua indikator tersebut sudah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.
Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  membuktikan  akurasi,  konsistensi  dan  ketepatan item/ indicator dalam  mengukur  konstruk.  Dalam  PLS-SEM  dengan  menggunakan program  WarpPLS  4.0,  untuk  mengukur  reliabilitas  suatu  konstruk  dengan  indikator refleksif  dapat  dilakukan  dengan  melihat  nilai Composite  Reliability dan Cronbach Alpha. Nilai Composite Reliability > 0,7 dan Cronbach Alpha > 0,7 (Ghozali dan Latan,
2014).
Tabel 3. Reliabilitas Y1 Y2 X1 R-Squared 0.509 0.593 Adj. R-Squared 0.504 0.585 Composite reliab. 0.880 0.930 0.987 Cronbach’s alpha 0.836 0.912 0.986 Avg. Var. Extrac. 0.551 0.656 0.829 Full Collin. VIF 2.512 2.170 2.036 Q-squared 0.507 0.604
Berdasarkan  hasil output olah  data  3  di  atas,  diketahui  bahwa  Nilai Composite Reliability variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,880 > 0,7, kepatuhan wajib pajak sebesar  0,930  >  0,7,  dan  sosialisasi  perpajakan  sebesar  0,987  >  0,7.  Serta  Nilai Cronbach Alpha variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,836 > 0,7, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,912 > 0,7, dan sosialisasi perpajakan sebesar 0,986 > 0,7. Maka dapat disimpulkan untuk semua indikator tersebut sudah reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.
Model Fit Inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory (Ghozali dan Latan, 2014). Program WarpPLS  4.0  mempunyai  4  (empat)  ukuran  fit  model  antara  lain average  path coefficient (APC), average R-squared (ARS), average adjusted R-squared (AARS), dan average full collinearity VIF (AFVIF). Program  WarpPLS  4.0  mempunyai  4  (empat)  ukuran  fit  model  antara  lain average path coefficient (APC), average R-squared (ARS), average adjusted R-squared (AARS),  dan average  full  collinearity  VIF (AFVIF)  (Sholihin  dan  Ratmono,  2013). Nilai cut-off  P-value untuk  APC,  ARS  dan  AARS  yang  direkomendasikan  sebagai model fit adalah < 0,05 dengan level signifikansi yang digunakan adalah 5% (Ghozali dan Latan, 2014).
Idealnya, nilai AFVIF yang direkomendasikan untuk kedua ukuran tersebut harus < 3,3 dengan asumsi kebanyakan konstruk/variabel di dalam model diukur dengan dua atau lebih indikator (Ghozali dan Latan, 2014).

## Gambar 3. Model Fit
Berdasarkan  gambar  3  di  atas,  nilai P-value untuk  APC  sebesar  P<0,001  lebih kecil dari 0,05, ARS sebesar P<0,001 lebih kecil dari 0,05 dan AARS sebesar P<0,001 lebih  kecil  dari  0,05,  maka  model  penelitian  ini  fit  untuk  dapat  mengukur  kualitas model.  Nilai  AFVIF  sebesar  2,239  <  3,3,  maka  AFVIF  memenuhi  kriteria  ideal  fit model.
Menguji Hipotesis Berdasarkan  tujuan-tujuan  penelitian,  maka  rancangan  uji  hipotesis  yang  dapat dibuat  merupakan  rancangan  uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  disajikan  berdasarkan tujuan  penelitian.  Tingkat  kepercayaan  yang  digunakan  adalah  95%,  sehingga  tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar (α) = 5% = 0,05. Besarnya pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menguji H 1 , H 2 , dan H 3 dapat dijelaskan berdasarkan model diagram jalur sebagai berikut :
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
Gambar 4. Model Diagram Jalur
Tabel 4. Path Coefficients H 1 , H 2 , dan H 3 Y1 Y2
X1 Y1 0.713 Y2 0.548 0.286 X1 Tabel 5. P Values H 1 , H 2 , dan H 3 Y1 Y2 X1 Y1 <0.001 Y2 <0.001
<0.001

## X1
Nilai signifikansi variabel sosialisasi  perpajakan sebesar  <0,001 lebih kecil dari 0,05, maka variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang  pribadi.  Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  analisis  pengaruh  sosialisasi  perpajakan terhadap  variabel  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi  menunjukkan  bahwa  variabel sosialisasi  perpajakan  memiliki  hubungan  positif  terhadap  variabel  kesadaran  wajib pajak  orang  pribadi  yang  ditunjukkan  oleh  β 1 yang  bernilai  positif  sebesar  0,713. Berdasarkan hasil tersebut H 1 diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan.
Nilai p value variabel sosialisasi terhadap kepatuhan WP OP sebesar <0,001 lebih kecil  dari  0,05,  maka  variabel  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Berdasarkan  tabel  4  kolom path  coefficients ,  analisis  pengaruh  variabel sosialisasi  perpajakan  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh β 2 yang bernilai positif sebesar 0,286. Berdasarkan hasil  tersebut  H 2 diterima  yaitu  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disimpulakan bahwa menggunakan sosialisasi ini
a H 1 (+) c H 2 (+) b H 3 (+) H 4 (+)
masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika  tidak  membayar  pajak.  Demikian  sosialisasi  perpajakan  ini  dapat  berpengaruh untuk  menambah  jumlah  wajib  pajak  dan  dapat  menimbulkan  kepatuhan  dari  wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).
Nilai  signifikansi  variabel  kesadaran  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar <0,001  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  variabel  kesadaran  WP  OP  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  tabel  4  tersebut,  hasil  analisis  pengaruh  variabel kesadaran  wajib  pajak  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh β 3 yang bernilai positif sebesar 0,548. Berdasarkan hasil  tersebut  H 3 diterima  yaitu  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disimpulkan bahwa tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  pemahaman  seseorang  tentang  arti,  fungsi  dan peranan  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  maka  kesadaran pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Faizin, 2016).
Tabel 6.  Efek Mediasi ( Indirect and Total Effects) P values of indirect effects for paths with 2 segments ------------------------------
Y1  Y2 X1 Y1 Y2 <0.001

## X1
Kolom P values of indirect effects for paths with 2 segments pada tabel 6 di atas menunjukkan  nilai  signifikansi  sosialisasi  perpajakan  sebesar  <0,001  lebih  kecil  dari 0,05, maka kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya variance indirect effect penulis  dapat  menghitungnya  dengan  menggunakan  rumus Variance  Accounted  For (VAF). Menurut Ghozali dan Latan (2014), VAF dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : a = β 1 = 0,713 b = β 3 = 0,548 c = β 2 = 0,286
Berdasarkan perhitungan di atas, menujukkan variance indirect effect kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  57,74%.  Hasil  analisis  yang  dilakukan  memberikan  dukungan  terhadap
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
hipotesis  keempat  yang  diajukan  yaitu  kesadaran  wajib  pajak  memediasi  pengaruh sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (H 4 diterima). Disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi  yang  intensif  maka  semakin  tinggi kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga  kepatuhan  wajib  pajak  (Kurniawan,  2014).  Disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat sosialisasi  perpajakan,  sehingga  rasa  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perpajakan akan semakin meningkat.
Pembahasan
Hasil  uji  hipotesis  pertama,  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi  (H 1 diterima). Sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  secara  intensif,  akan  dapat  meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional  dalam  menghimpun  dana  untuk  kepentingan  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014). Semakin intensifnya sosialisasi perpajakan akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  serta  mematuhi peraturan perpajakan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  sampel  100  wajib  pajak  orang pribadi  di  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Dua  menemukan  bahwa  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kesadaran  wajib  pajak,  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Kurniawan (2014) dengan sampel 100 WP OP yang  telah  disensus  pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Banyuwangi,  Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan  mempunyai  kegiatan  usaha  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Senapelan,  serta  Puspita (2016)  dengan  sampel  100  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  berada  di  bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015.
Hasil uji hipotesis kedua, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (H 2 diterima).  Menggunakan sosialisasi  ini  masyarakat  menjadi  mengerti  dan  paham  tentang  manfaat  membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013). Semakin meningkatnya  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maka  akan meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar tepat waktu dan melaporkan dengan benar.
Hasil  penelitian  Faizin  (2016)  dengan  sampel  102  KK  di  RT  4  Desa  Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Wulandari (2015) dengan sampel 100 wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP  Pratama  Pekanbaru  Senapelan,  Sudrajat  dan  Ompusunggu  (2015)  dengan  400 sampel Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Kanwil DJP Jakarta Selatan, serta Puspita (2016) dengan 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah pengawasan Dispenda Kota Kediri tahun 2015 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Dua, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil uji hipotesis ketiga, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H 3 diterima). Tingkat kesadaran perpajakan  menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  pemahaman  seseorang  tentang  arti, fungsi  dan  peranan  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  maka
kesadaran  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak  (Faizin,  2016).  Semakin  tinggi tingkat  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  tersebut  akan semakin patuh untuk menjalankan laporan pajak dengan benar, tepat waktu dan jujur. Hasil  penelitian  Manuputy  dan  Sirait  (2016)  dengan  sampel  100  responden  di KPP Pratama Jakarta Penjaringan di daerah Jakarta Barat, Faizin (2016) dengan sampel 102  KK  di  RT  4  Desa  Mojoranu  Kecamatan  Dander  Kabupaten  Bojonegoro, Setyaningrum (2017) dengan sampel 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Badan Keuangan  Daerah  Kota  Pekalongan,  Setiyani  (2018)  dengan  sampel  150  wajib  pajak orang  pribadi  yang  ada  di  kota  Semarang  dan  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  wilayah  kota  Semarang, Wulandari  (2015)  dengan  sampel  100  wajib  pajak  orang  Pribadi  yang  melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, serta Puspita (2016) dengan sampel 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di bawah  pengawasan  Dispenda  Kota  Kediri  tahun  2015,  sesuai  dengan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sampel 100 wahib pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil uji hipotesis keempat kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H 4 diterima). Semakin tinggi sosialisasi  yang  intensif  maka  semakin  tinggi  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  semakin tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi  juga  kepatuhan  wajib  pajak (Kurniawan, 2014). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  akan  semakin  meningkat.  Hasil penelitian  Puspita  (2018)  pada  Dispenda  Kota  Kediri  tahun  2015  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  KPP  Pratama  Semarang  Tengah  Dua  yang menunjukkan  bahwa  Sosialisasi  berpengaruh  baik  secara  langsung  maupun  melalui variabel perantara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.
SIMPULAN Berdasarkan pada hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bagian BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut: Nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05 dan β 1 yang bernilai positif sebesar 0,713. Berdasarkan hasil tersebut H 1 diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Nilai p value variabel sosialisasi terhadap kepatuhan WP OP sebesar <0,001 lebih kecil dari 0,05 dan β 2 yang bernilai  positif  sebesar  0,286.  Berdasarkan  hasil  tersebut  H 2 diterima  yaitu  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Nilai signifikansi  variabel  kesadaran  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  <0,001  lebih kecil dari 0,05 dan β 3 yang bernilai positif sebesar 0,548. Berdasarkan hasil tersebut H 3 diterima  yaitu  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar <0,001 lebih kecil dari  0,05  dan variance  indirect  effect kesadaran  wajib  pajak  memediasi  pengaruh sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  57,74%.  Hasil  analisis yang dilakukan memberikan dukungan terhadap hipotesis keempat yang diajukan yaitu kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  (H 4 diterima).  Variabel  sosialisasi  perpajakan  dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar 50,4% dan sisanya 49,6% dijelaskan oleh faktor-faktor  lain  yang  tidak  dijelaskan  dalam  model  jalur  ini.  Menurut  penelitian
G.  Tegoeh  Boediono,  Riana  Sitawati,  dan  Sri  Harjanto  :  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi
terdahulu, variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah  motivasi  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  serta  persepsi  wajib  pajak.  Variabel sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar  58,5%  dan  sisanya  41,5%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak dijelaskan  dalam  model  jalur  ini.  Variabel  lain  yang  dimungkinkan  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak adalah  persepsi  wajib  pajak,  pembelajaran peraturan  perpajakan,  tarif  pajak,  motivasi  wajib  pajak,  pemanfaatan  teknologi informasi, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak
DAFTAR PUSTAKA Basit, A. 2014. Pengaruh Persepsi  Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Tekun . V (01): 23- 48 Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Mobil  Dengan Diberlakukannya  Pajak  Progresif  Di  Kota  Surakarta. Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak . 18 (01) :45-55 Direktorat  Jenderal  Pajak.  2013.  Undang-Undang  KUP  Dan  Peraturan Pelaksanaannya”.  Jakarta  Selatan  :  Direktorat  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan Hubungan Masyarakat.
Faizin,  M.  R.,  Kertahadi,  dan  Ika  Ruhana.  2016.  Pengaruh  Sosialisasi,  Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pajak  Bumi  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan  Di  Desa  Mojoranu  Kabupaten  Bojonegoro). Jurnal  Perpajakan (JEJAK) .  9(1): 1-9 Ghozali, Imam.. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2014. Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi  Menggunakan  Program  WarpPLS  4.0 .  Second  Edition.  Semarang  : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Handoyono, R. 2014. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Candisari. Akun-T . 2 (2) :215-240 Harinurdin,  E.  2009.  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan.  Bisnis  &  Birokrasi . Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi . 16 (2):96-104 Hasan,  Iqbal.  2002.  Pokok  -Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia
Hidayat,  W.,  dan  Argo  Adhi  Nugroho.  2010.  Studi  Empiris Theory  Of  Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan . 12 (2):82-93 Kurniawan,  H.,  Srikandi  Kumadji,  dan  Fransisca  Yaningwati.  2014.  Pengaruh Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Persepsi  Wajib Pajak  Tentang  Pelaksanaan  Sensus Pajak  Nasional  Terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Survei Terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Wilayah  Banyuwangi). Jurnal Perpajakan . 3(1): 1-8
Manuputty,  I.G.,  dan  Swanto  Sirait.  2016.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan Penerapan Self  Assesment  System Terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak  Serta Dampaknya  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  KPP  Pratama  Jakarta Panjaringan. 1(2) :44-58
Murtini,    dan  Alfi  Hanafi.  2015.  Pengaruh  Pengetahuan  Dan  Pembelajaran  Peraturan Perpajakan    Terhadap  Kepatuham  Wajib  Pajak  Dengan  Persepsi    Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  Pada    Umkm  Di  Kota  Pekalongan). Jurnal Litbang .9: 88-99
Murtopo,  Purno,  Sjafardamsah,  dan  Tugiman  Binsarjono.  2011. Perpajakan- Pendekatan Sertifikasi A-B-C Edisi Pertama . Jakarta  : Mitra Wacana Media Pujangga,  Raka  F.  2017.  Duh,  Penerimaan  Pajak  di  DJP  I  Jawa  Tengah  Baru  42 Persen” Direktorat Jenderal Pajak. 2016.  Laporan Kinerja 2016”. Diakses pada tanggal  14  November  2017. http://jateng.tribunnews.com/2017/08/11/duh- penerimaan-pajak-di-djp-i-jawa-tengah-baru-42-persen
Purba,  B.P.  2016.  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Pelayanan  Fiskus Sebagai  Variabel  Moderating  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Jakarta  Kembangan. Media Akuntansi Perpajakan .  1 (2):  29-43
Puspita,  Erna.  2016.  Analisis  Jalur  Pengaruh  Sosialisasi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Kota  Kediri  Dengan  Kesadaran  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi & Ekonomi. 1 (1):1-8 Putra,  R.,  Andri  Suprayogi,  dan  Utomo  Kahar.  2013.  Aplikasi  SIG  Untuk  Penentuan Daerah  Quick  Count  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Studi  Kasus  :  Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat). Jurnal Geodesi Undip . 2 (4): 1-12 Setiyani,  NM,  Rita  Andini,  dan  Abrar  Oemar.  2018.  Pengaruh  Motivasi  Wajib  Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). Journal of Accounting . 1-18 Setyaningrum, T.A. 2017. Pengaruh Sosialisasi Dengan Mediasi  Kesadaran Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kota  Pekalongan. Dokumen Karya Ilmiah Skripsi . Prodi Akuntansi - S1. Udinus. Feb 2017 Sudrajat,  Ajat,  dan  Arles  Parulian  Ompusunggu.  2015.  Pemanfaatan  teknologi Informasi,  Sosialisasi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Kepatuhan  Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan . 2 (2):193-202
Tiraada,  T.A.M.  2013.  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA . 1(3) :999- 1008
Winerungan,  O.L.  2013.    Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wpop  Di  Kpp  Manado  Dan  Kpp  Bitung. Jurnal EMBA .1(3). September 2013: 960-970
Wulandari, Tuti. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON . 2 (2): 1-15

## PENDAHULUAN
Setiap  perusahaan  akan  selalu  berusaha  mencapai  keadaan  yang  lebih  baik  dalam menjalankan  bisnis  mereka.  Kondisi  yang  lebih  baik  dapat  dicapai  apabila  perusahaan mampu  menghasilkan  keuntungan  dimana  pada  akhirnya  perusahaan  dapat  melakukan aktivitas  usaha  sesuai  visi,  misi  dan  tujuan  yang  dimiliki  perusahaan.Tujuan  utama  dari perusahaan sudah go public atau yang sudah terdaftar di BEI, yaitu untuk menghasilkan laba guna  meningkatkan  kemakmuran  pemilik  atau  para  pemegang  saham  melalui  peningkatan nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya nilai perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dipandang semakin bernilai oleh para calon investor (Gultom, 2013).
Nilai perusahaan yang meningkat akan mempengaruhi nilai pemegang saham apabila peningkatan  ditandai  dengan  tingkat  pengembalian  investasi  yang  tinggi  kepada  pemegang saham. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah  dengan  harga  pasar  saham  perusahaan  karena  harga  pasar  saham  perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas  yang dimiliki.Nilai perusahaan sendiri dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, antara lain kinerja keuangan yang diukur melalui rasio  likuiditas dan profitabilitas. Selain itu, struktur  modal perusahaan dan ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan.
Perusahaan dengan struktur modal yang tidak baik dan hutang yang sangat besar akan memberikan beban berat kepada perusahaan sehingga perlu diusahakan suatu keseimbangan yang  optimal  dalam  menggunakan  kedua  sumber  tersebut  sehingga  dapat  memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin tingginya modal suatu perusahaan yang berasal dari modal sendiri, baik  investor  maupun  pemilik  mengindikasikan  rendahnya  hutang  yang  dimiliki,  sehingga cenderung  akan  memberikan  insentif  yang  lebih  besar  kepada  pemiliknya,  yang  akhirnya dapat  mendorong  tingginya  pembayaran  hasil  investasi,  di  mana  pada  ujungnya  akan meningkatkan nilai perusahaan dari naiknya harga saham (Gultom, 2013).
Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas target struktur  modal  optimalnya,  maka  setiap  pertambahan  hutang  akan  menurunkan  nilai perusahaan.  Penentuan  target  struktur  modal  optimal  adalah  salah  satu  dari  tugas  utama manajemen  perusahaan.  Struktur  modal  adalah  proporsi  pendanaan  dengan  hutang (debt financing) perusahaan.Dengan  demikian,  hutang  adalah  unsur  dari  struktur  modal perusahaan.Struktur  modal  merupakan  kunci  perbaikan  produktivitas  dan  kinerja perusahaan.Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (financial policy) perusahaan dalam menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (value of the firm).
Ukuran  perusahaan  adalah  salah  satu  variabel  yang  dipertimbangkan  dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang  dimiliki  suatu  perusahan.  Perusahaan  sendiri  dikategorikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar (Rahayu, 2018).
Profitabilitas  merupakan  gambaran  dari  kinerja  manajemen  dalam  mengelola perusahaan.  Ukuran  profitabilitas  perusahaan  dapat  berbagai  macam  seperti  :  laba  operasi, laba bersih, tingkat pengembalian invetasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Robert (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada (Robert, 1997).
Perusahaan  yang  mempunyai  tingkat  likuiditas  yang  tinggi  mengindikasikan kesempatan  bertumbuh  perusahaan  cenderung  tinggi.Semakin  likuid  perusahaan,  maka semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan  kreditur  dalam  memberikan  dananya,  sehingga  dapat
Amalia  Nur  Chasanah  :  Pengaruh  Rasio  Likuiditas,  Profitabilitas,  Struktur  Modal  Dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017
meningkatkan  nilai  perusahaan  di  mata  kreditur  maupun  pada  calon  investor.Ukuran perusahaan  dinilai  mampu  mempengaruhi  nilai  perusahaan.  Semakin  besar  ukuran perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang  bersifat  internal  maupun  eksternal,  sehingga  perusahaan  cenderung  memiliki  sumber dana  yang  lebih  banyak  guna  menunjang  kegiatan  operasionalnya.  Sehingga  perusahaan dapat  lebih  banyak  mendapatkan  peluang  memperoleh  laba  yang  lebih  tinggi.  Dengan semakin  tingginya  perolehan  laba  akan  meningkatkan  harga  saham  perusahaan  yang  pada ujungnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan Husnan (2000) menyatakan nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Nilai peusahaan yang tinggi menjadi  keinginan  para  pemilik  perusahaan,  sebab  dengan  nilai  yang  tinggi  menunjukkan kemakmuran  pemegang  saham  juga  tinggi.Kekayaan  pemegang  saham  dan  perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi  pendanaan  dan  manajemen  asset  Susanti  (2010)  dalam  Mahendra  (2011).  Nilai perusahaan (tobins q) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Likuiditas Likuiditas  adalah  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban  atau utang yang  segera  harus  dibayar  denganharta lancarnya.  Likuiditas  diukur dengan  rasio aktiva lancar  dibagi  dengan  kewajiban  lancar.  Perusahaan  yang  memiliki likuiditas  sehat  paling  tidak  memiliki rasio  lancar sebesar  100%.  Ukuran  likuiditas perusahaan  yang  lebih  menggambarkan  tingkat  likuiditas  perusahaan  ditunjukkan dengan rasio kas (kas terhadap kewajiban lancar).
Current  ratio merupakan  salah  satu  ukuran  dari  likuiditas  yang  merupakan kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  melalui  sejumlah kas, setara kas, seperti giro atau simpanan lain di bank yang dapat ditarik setiap saat  yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi current ratio menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya.  Semakin  tinggi  likuiditas  perusahaan, semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar deviden, membiayai operasi dan investasinya.
Rumus :
Profitabilitas Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Husnan, 2001).Profitabilitas ini  memberikan  gambaran  seberapa  efektif  perusahaan  beroperasi  sehingga  memberikan keuntungan  bagi  perusahaan.Profitabilitas  merupakan  faktor  yang  seharusnya  mendapat perhatian  penting  karena  untuk  dapat  melangsungkan  hidupnya,  suatu  perusahaan  harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable) . Tanpa adanya keuntungan (profit), maka  akan  sangat  sulit  bagi  perusahaan  untuk  menarik  modal  dari  luar.  Munawir  (2010)
mengemukakan  bahwa  “Profitabilitas  adalah  rasio  yang  menunjukkan  kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.Profitabilitas suatu perusahaan diukur  dengan  kesuksesan  perusahaan  dan  kemampuan  menggunakan  aktivanya  secara produktif,  dengan  demikian  profitabilitas  suatu  perusahaan  dapat  diketahui  dengan memperbandingkan  antara  laba  yang  diperoleh  dalam  suatu  periode  dengan  jumlah  aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”. Rumus yang dapat digunakan adalah:
Struktur Modal Struktur  modal  adalah  proporsi  pendanaan  dengan  hutang (debt  financing) perusahaan,  yaitu  rasio leverage perusahaan.Dengan  demikian,  hutang  adalah  unsur  dari struktur  modal  perusahaan.Struktur  modal  merupakan  kunci  perbaikan  produktivitas  dan kinerja perusahaan.Teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (financial policy) perusahaan  dalam  menentukan  struktur  modal  (bauran  antara  hutang  dan  ekuitas) bertujuan  untuk  mengoptimalkan  nilai  perusahaan (value  of  the  firm).Debt  to  Equity  Ratio (DER) dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga  dapat  diketahui  tingkat  risiko  tak  terbayarkan  suatu  hutang.D ebt  to  Equity  Ratio (DER) juga menunjukkan tingkat hutang perusahaan, perusahaan dengan hutang yang besar mempunyai biaya hutang yang besar pula.Hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor.
Menurut  Brigham  dan  Houston  (2006) Debt  to  Equity  Ratio  (DER) merupakan perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri (ekuitas). Makin tinggi Debt to Equity  Ratio maka  akan  menunjukkan  semakin  besarnya  modal  pinjaman  yang  digunakan untuk pembiayaan  aktiva perusahaan. Semakin tinggi Debt to  Equity Ratio , maka semakin berisiko  bagi  perusahaan  (kemungkinan  perusahaan  tidak  dapat  membayar  semua hutangnya). Rumus untuk mencari debt to equity ratio sebagai berikut:
Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan  untuk  kegiatan  operasional  perusahaan.  Jika  perusahaan  memiliki  total  asset yang  besar,  pihak  manajemen  lebih  leluasa  dalam  mempergunakan  asset  yang  ada diperusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan  perusahaan  akan  meningkatkan  nilai  perusahaan  (Suharli,  2006).  Ukuran perusahaan  menggambarkan  besar  kecilnya  suatu  perusahaan  yang  ditunjukkan  oleh  total aktiva dan jumlah penjualan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah  besar  kecilnya  perusahaan  dapat  dilihat  dari  besar  kecilnya  modal  yang  digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan Total Asset.
Hipotesis Merupakan  pernyataan  yang  menunjukkan  hubungan  dua  variabel  atau  lebih  yang memiliki  keterikatan  secara  konsep  atau  teoritis  yang  baru  dilakukan  pengujian  secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 2014).
Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah :
Amalia  Nur  Chasanah  :  Pengaruh  Rasio  Likuiditas,  Profitabilitas,  Struktur  Modal  Dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017
H 1 : Current Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan H 2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan H 3 : Size berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan H 4 : Return On Asset berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI  pada  tahun  2015-2017.Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive sampling ,  yaitu perusahaan  yang memiliki syarat-syarat tertentu  yaitu menerbitkan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut dan listed di BEI selama periode 2015-2017.
METODE PENELITIAN Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis statistik.  Untuk  mengetahui  pengaruh Current  Ratio,  Debt  To  Equity  Ratio, Ukuran perusahaan  dan Return  On  Asset terhadap  nilai  perusahaan.  Penelitian  ini  menggunakan analisis regresi  linear berganda dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yaitu  uji  Multikolinearitas,  Heteroskedastisitas  dan  Autokorelasi  serta  lolos  uji  Normalitas Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik.Untuk mengintepretasikan  hasil  statistik  deskriptif  dari  struktur  modal,  likuiditas,  ukuran perusahaan, profitabilitas dan nilai perusahaan dapat dilihat dari Tabel berikut :

## Tabel 1. Deskriptif Data
Variabel N Minimum  Maximum Mean Std Deviasi Tobins Q 69 0,34  12,9624201 2,33 2,736 CR 69 1,11 532,5 140,03 156,943 DER 69 -1,7 288,85 37,54 52,398 SIZE 69 42508 2.E8 1.80E7 3.922E7 ROA 69 -3,16 30 8,19 8,301
Dari output dapat dilihat bahwa sebagian besar variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih  tinggi  daripada  rata-rata  kecuali  pada  variabel  ROA,  namun  demikian  pada  uji normalitas dapat dilihat bahwa residual data telah terdistribusi normal (Tabel 2).

## Tabel 2. Normalitas Data
Unstandardized Residual Kolmogorov-Smirnov Z 1.132 Asymp. Sig. (2-tailed) .154
Dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,154 diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal.

## Asumsi Klasik Multikolinearitas
Tabel 3. Uji Multikolinearitas Tolerance VIF Keterangan CR .927 1.079  Tidak ada multikolinearitas DER .878 1.138  Tidak ada multikolinearitas LN_TA .974 1.026  Tidak ada multikolinearitas ROA .893 1.120  Tidak ada multikolinearitas
Dari  output  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  variabel  independen  memiliki  nilai  Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

## Autokorelasi
Dari output didapat nilai Durbin Watson  sebesar 2,277 berada di daerah ragu-ragu, karena nilai du sebesar 1,735. Sehingga digunakan uji Run untuk melihat ada tidaknya autokorelasi.
Tabel 4. Uji Run
Unstandardized Residual Z 1,821 Asymp. Sig (2 Tailed) 0,069
Dari  output  dapat  dilihat  bahwa  nilai  signnifikan  sebesar  0,069  yang  berarti  bahwa  model bebas dari autokorelasi.

## Heteroskedastisitas
Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Variabel t Sig Keterangan Lcr 1.062 .293  Bebas Heteroskedastisitas LDER -1.033 .306  Bebas Heteroskedastisitas LSIZE 1.825 .073  Bebas Heteroskedastisitas LROA 1.479 .145  Bebas Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  menggunakan  uji  Park,  dari  output  dapat  dilihat  bahwa  nilai signifikansi  seluruh  variabel  independen  bernilai  diatas  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas.

## ANOVA
Tabel 6. ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 279.861 4 69.965  19.541 .000 a Residual 229.151 64 3.580 Total 509.012 68
Amalia  Nur  Chasanah  :  Pengaruh  Rasio  Likuiditas,  Profitabilitas,  Struktur  Modal  Dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017
Dari  tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  model  memiliki  nilai  F  hitung  sebesar  19,541  dan signifikansi  0,000.  Karena  nilai  signifikansi  dibawah  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara  simultan  atau  bersama-sama  variabel  CR,  DER,  Size  dan  ROA  berpengaruh signinfikan terhadap Nilai Perusahaan.

## Koefisien Determinasi
Tabel 7. Koefisien Determinasi
Model
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .741 a .550 .522 1.892.218
Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat nilai Adjusted R square sebesar 0,522 yang berarti bahwa sebesar  52,2%  variasi  variabel  nilai  perusahaan  mampu  dijelaskan  variasi  variabel independen yaitu CR, DER, Size dan ROA sedangkan sisanya sebesar 47,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi
Setelah lolos dari uji asumsi klasik maka dari output didapat persamaan sebagai berikut :
Tabel 8. Hasil Regresi dan Uji Hipotesis Variabel B Std Error t Sign (Constant) .573 .449 1.277 .206 CR -.002 .002  -1.616 .111 DER .001 .005 .141 .889 Size 3,35E-06 .000 .566 .574 ROA .247 .029 8.426 .000
Persamaan : Nilai Perusahaan = 0,573 - 0,002 CR + 0,001 DER + 3,35E-06 Size + 0.247 ROA
1. Konstanta 0,573 dapat diartikan bahwa apabila CR, DER, Size dan ROA tetap atau tidak ada perubahan maka nilai perusahaan bernilai positif 0,573.
2. Koefisien CR  -0,002 dapat diartikan bila CR naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap maka Nilai perusahaan akan turun sebesar 0,002.
3. Koefisien DER sebesar 0,001 dapat diartikan bila DER naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,001.
4. Koefisien  Size  sebesar  3,35E-06  dapat  diartikan  bila  Size  naik  1  satuan  sedangkan variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 3,35E-06.
5. Koefisien ROA sebesar 0,247 dapat diartikan bila ROA naik 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0,247

## Uji Hipotesis
1. Hipotesis 1 Current Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Dari  tabel8  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  sebesar  -0,002  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,111.  Karena  nilai  signifikansi  diatas  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Hipotesis  1  ditolak.  Pada  dasarnya  likuiditas  merupakan  kemampuan  perusahaan memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  yang  mana  tentu  saja  dapat  meningkatkan  nilai perusahaan  karena  nilai  hutang  yang  sedikit  namun  nilai  likuiditas  yang  tinggi  juga
menunjukkan  banyak  dana  perusahaan  yang  menganggur  yang  pada  akhirnya  mengurangi kemampuan laba perusahaan.
2. Hipotesis 2 Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
Dari  tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  sebesar  0,001  dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,889.  Karena  nilai  signifikansi  diatas  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Hipotesis  2  ditolak.  Pada  dasarnya  struktur  modal  yang  meningkat  cenderung  akan meningkatkan  nilai  perusahaan  karena  menunjukkan  tingkat  modal  perusahaan  yang  tinggi dalam meningkatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan struktur modal perusahaan merupakan pembiayaan  permanen  yang  terdiri  dari  hutang  jangka  panjang,  saham  preferen  dan  modal pemegang saham. Sehingga, struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya 3. Hipotesis 3 Size berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan
Dari  tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  sebesar  3,35E-06dengan  tingkat signifikansi  sebesar  0,574.  Karena  nilai  signifikansi  diatas  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Hipotesis  3  ditolak.  Pada  dasarnya  ukuran  perusahaan  menunjukkan  total  aset perusahaan,  jika  nilai  ukuran  perusahaan  tinggi  maka  semakin  besar  aktiva  yang  bisa dijadikan jaminan perusahaan untuk memperoleh hutang maka ada modal perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan laba perusahaan yang otomatis meningkatkan nilai perusahaan . 4. Hipotesis 4 Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Dari  tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  sebesar  0,247  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  Hipotesis  3  diterima.  Pada  dasarnya  profitabilitas  menunjukkan  kemampuan perusahaan  memperoleh  laba  bersih  dari  penjualan  bersih  nya  dan  juga  dapat  mengukur kemampuan  manajemen  perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  dengan meminimalkan beban perusahaan dan memaksimalkan laba perusahaan.Dan hal ini lah yang dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  sehingga  investor  juga  lebih  tertarik  untuk  menanam saham pada perusahaan tersebut.

## SIMPULAN
Kesimpulan pada penelitian ini adalah :
1. Secara  simultan  keempat  variabel  independen  yaitu  CR,  DER,  Size  dan  ROA berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
2. Secara  Parsial  variabel  ROA  berpengaruh  signifikan  terhadap  Nilai  perusahaan, sedangkan CR, DER dan Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
3. Regresi  memiliki  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,522  atau  sebesar  52,2%  variasi variabel  nilai  perusahaan  mampu  djelaskan  variasi  variabel  CE,  DER,  Size  dan  ROA sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ang, Robert. 2005. Buku Pintar : Pasar Modal Indonesia . Mediasoft Indonesia.
Irayanti,  Desi  dan  Tumbel,  AL.  2014.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pengaruhnya  Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Makanan dan Minuman di BEI. Jurnal EMBA. 2 (3) : 1473-1482.
Rahayu, Maryati dan Sari, Bida. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan. Ikraith-Humaniora. 2(2).
Gultom,  Robinhot  dkk.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai  Perusahaan  Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. 3 (1) Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1998. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis . Bandung : CV Alfabeta.
Amalia  Nur  Chasanah  :  Pengaruh  Rasio  Likuiditas,  Profitabilitas,  Struktur  Modal  Dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017
Brigham, EF dan Houston, 2006. Dasar - Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . BP Universitas Diponegoro. Semarang. Husnan,  Suad.  2000. Corporate  Governance  di  Indonesia  :  Pengamatan  terhadap  Sektor Corporate dan Keuangan . Yogyakarta.
Husnan, Suad. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan . BPFE. Yogyakarta. Suharli, M. 2006. Studi Empiris terhadap Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Go Public di Indonesia. Jurnal Maksi VI (1)
Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometrics. Mc Grawhill. New York. Munawir. 2010. Akuntansi Keuangan dan Manajemen.Penerbit BPFE Yogyakarta. Mahendra.  2011.  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Nilai  Perusahaan  (Kebijakan Dividen  Sebagai  Variabel  Moderating)  Pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bursa  Efek Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  merupakan  kelanjutan  penelitian  mengenai  pengaruh  perencanaan  pajak terhadap kinerja perusahaan. Tema penelitian yang membahas pajak merupakan beban bagi perusahaan telah menjadi subjek penelitian yang luas. Dengan demikian, perencanaan pajak untuk mengurangi beban tersebut melalui penghindaran pajak diharapkan memiliki dampak signifikan  pada  perusahaan.  Sementara  konsekuensi  pajak  merupakan  faktor  pendorong dalam banyak keputusan perusahaan, tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dianggap sebagai fitur aktivitas perusahaan yang semakin  penting.  Penghindaran  pajak  dapat  dimotivasi  oleh  sejumlah  faktor  namun konsekuensi dari tindakan tersebut dapat menjadi positif atau negatif (Desai & Dharmapala, 2009).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memeriksa  bagaimana  kinerja  keuangan  perusahaan dipengaruhi oleh tingkat penghindaran pajak.
Menurut  Dyreng,  Hanlon,  dan  Maydew  (2008)  dan  Hanlon  dan  Heitzman  (2010), penghindaran  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  aktivitas  yang  dapat  secara  eksplisit mengurangi beban pajak perusahaan, tercermin dalam tarif pajak efektifnya, dan mencakup pengurangan pajak yang sepenuhnya legal dan yang menempati daerah abu-abu (Dyreng, et al., 2008).Meskipun ada penghematan pajak  yang signifikan  yang dihasilkan oleh kegiatan penghindaran  pajak  (Robinson,  dan  Schmidt,  2012),  terdapat  hasil  yang  variasi  mengenai implikasi  penghindaran  pajak  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan  (Koester,  2011), terutama  karena  dampak  ini  bervariasi  dalam  penelitian cross-section .  Misalnya,  kenaikan kinerja perusahaan mungkin diimbangi dengan meningkatnya peluang rent extraction terkait dengan penghindaran pajak.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  akhir-akhir  ini  menunjukkan  banyak  minat  pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena kompleksnya operasi mereka dan  kecenderungan  mereka  untuk  menghasilkan  mekanisme  penghindaran  pajak  yang kompleks.  Beberapa  perusahaan  multinasional  besar  telah  mempertahankan  tingkat profitabilitas  yang  tinggi  selama  bertahun-tahun  karena  skema  penghindaran  pajak  yang efisien  (PwC,  2013).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  tidak  hanya  memahami  strategi penghindaran pajak tapi juga menghubungkan penghindaran pajak dengan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan yang terdaftar di BEI dapat memperoleh manfaat dari strategi  penghindaran  pajak  yang  lebih  baik.  Manfaat  ini  dapat  diterjemahkan  ke  kinerja keuangan  mereka  dalam  hal  peningkatan  profitabilitas  atau  nilai  perusahaan  (Desai  & Dharmapala, 2009a). Setiap perusahaan selalu berusaha mengelola pajak dengan melakukan perencanaan  pajak  yang  lebih  baik  dan  oleh  karena  itu  penghematan  pajak  tersebut  harus diterjemahkan  ke  dalam  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik.  Konsep  ini  penting  bagi perusahaan yang terdaftar di BEI yang mungkin berusaha memperbaiki savings . Pada  berbagai  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  penghindaran  pajak terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan,  hasilnya  masih  bervariasi.  Misalnya,  Desai  & Dharmapala  (2009a)  menemukan  bahwa  penghindaran  pajak  tidak  mempengaruhi  nilai perusahaan  secara  signifikan.  Wang  (2012)  menemukan  bahwa  penghindaran  pajak meningkatkan  nilai  perusahaan.  Selanjutnya,  studi  oleh  Katz  et  al.,  (2013)  menemukan hubungan negatif antara penghindaran pajak dan profitabilitas masa depan. Selanjutnya tidak ada penelitian yang secara khusus berfokus pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI. Tidak seperti perusahaan di A.S dan Inggris yang sahamnya tersebar, satu atau beberapa anggota keluarga memiliki saham merupakan tipe perusahaan di Asia. Perusahaan ini sering berafiliasi  dengan  kelompok  usaha  yang  juga  dikontrol  oleh  keluarga  yang  sama,  dengan kelompok  yang  terdiri  dari  beberapa  perusahaan  publik  dan  swasta.  Keluarga  mencapai kontrol  yang  efektif  dari  perusahaan-perusahaan  di  dalam  kelompok  dengan  menggunakan piramida saham dan kepemilikan silang,  yang bisa sangat rumit dalam struktur (Claessens,
Melati Oktafiyani dan Zaky Machmuddah : Perusahaan Keluarga Di Indonesia: Managerial Rent Extraction And Firm Performance
Djankov,  &  Lang,  2000).  Claessens  dkk.  (2000)  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar perusahaan publik di Hongkong,  Korea, Philipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, Singapura, dan  Indonesia  memiliki  kepemilikan  terkonsentrasi,  pemilik  utama  perusahaan  tersebut adalah keluarga.
Struktur  kepemilikan  terkonsentrasi  keluarga  memiliki  karakteristik  unik  dan  berbeda dengan mengacu pada biaya dan manfaat penghindaran pajak dan ini memerlukan penelitian lebih  lanjut.  Dalam  hal  penghindaran  perpajakan,  perusahaan  dengan  kepemilikan terkonsentrasi  keluarga  memiliki  potensi  keuntungan  dan  biaya  yang  lebih  besar  daripada perusahaan kepemilikan non keluarga (Chen et al., 2010). Hal ini karena pemegang saham keluarga memiliki proporsi saham yang lebih besar (pemegang saham mayoritas) dan masa investasi  yang lebih panjang, maka keuntungan  yang berasal dari penghematan pajak  akan lebih besar pula.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Keagenan
Penghindaran  pajak  menggabungkan  lebih  banyak  dimensi  ketegangan  agen  antara manajer  dan  investor.  Menurut  perspektif  agensi,  masalah  yang  perlu  dipecahkan  oleh investor hanyalah ketidakpedulian manajerial. Penghindaran juga mempertimbangkan bentuk lain  dari  masalah  agensi:  oportunisme  manajerial  atau  pengalihan  sumber  daya  (Desai  dan Dharmapala,  2009b).  Desai  dan  Dharmapala  (2006)  berpendapat  bahwa  transaksi penghindaran  pajak  yang  kompleks  dapat  memberikan  pengelolaan  alat,  masker,  dan justifikasi  untuk  perilaku  manajerial  oportunistik,  seperti  manipulasi  laba,  transaksi  pihak terkait, dan aktivitas pengalihan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, penghindaran pajak dan pengalihan manajerial bisa saling melengkapi.
Dengan  menggunakan  analisis  kasus,  Desai  (2005)  memberikan  bukti  tentang bagaimana  perilaku  oportunistik  manajerial  dapat  difasilitasi  oleh  penghindaran  pajak. Pandangan agensi tentang penghindaran pajak ini menarik perhatian yang meningkat dalam literatur  (Hanlon  dan  Heitzman,  2009).  Misalnya,  Desai  dan  Dharmapala  (2006) menunjukkan bahwa insentif ekuitas  yang diperkuat benar-benar mengurangi penghindaran pajak  bagi  perusahaan  dengan  tata  kelola  yang  lemah,  sesuai  dengan  pandangan  bahwa penghindaran  pajak  memfasilitasi  pengalihan  manajerial.  Chen  et  al.,  (2010)  menemukan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif terhadap pajak daripada perusahaan non-keluarga. Hal  ini  dapatdisimpulkan  bahwa  pemilik  keluarga  tampaknya  mengabaikan  manfaat  pajak untuk  menghindari  biaya  non-pajak  dari  potensi  penurunan  harga  saham  yang  timbul  dari kekhawatiran  pemegang  saham  minoritas  tentang  tindakan rent  extraction keluarga  yang ditutupi oleh kegiatan penghindaran pajak.
Kinerja Keuangan Perusahaan Kinerja terdiri dari keluaran aktual atau hasil dari sebuah organisasi yang diukur terhadap keluaran  atau  sasaran  dan  tujuan  yang  diinginkan.  Menurut  Richard  et  al.,  (2009)  kinerja mencakup  tiga  bidang  spesifik  dari  hasil  perusahaan  yaitu  kinerja  keuangan,  kinerja  pasar produk dan return saham. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan yang mengacu pada kinerja berdasarkan indikator keuangan. Pengukuran ini meliputi keuntungan, pengembalian aset, dan imbal hasil ekuitas, dan lainnya.
Dalam literatur  penghindaran pajak, kinerja keuangan telah diukur dengan berbagai cara. Misalnya, Wang (2012) mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan nilai perusahaan yang secara khusus diukur sebagai nilai pasar aset dibagi dengan nilai buku dari total aset. Desai & Dharmapala (2009b) juga mengukur kinerja keuangan sebagai nilai
perusahaan  menggunakan  Tobin's  Q.  Katz,  Khan  dan  Schmidt  (2013)  mengukur  kinerja keuangan  dengan  menggunakan  profitabilitas.  Lebih  khusus  lagi,  mereka  mengukur profitabilitas  sebagai  pengembalian  pajak  atas  equity  dan  laba  atas  aset  operasi  bersih. Penelitian lain menggunakan ukuran seperti biaya ekuitas (Goh, Lee, Lim & Shevlin, 2013) dan biaya pinjaman bank (Hasan, Hoi, Wu & Zhang, 2014).
Penghindaran Pajak
Menurut Hanlon dan Heitzman (2009), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai pengurangan  pajak  eksplisit  per  dolar  dari  laba  akuntansi  pra-pajak.  Namun,  tidak  ada definisi  penghindaran  pajak  yang  diterima  secara  universal  dalam  literatur  akuntansi. Berdasarkan  definisi  yang  luas  ini,  penghindaran  pajak  merupakan  rangkaian  strategi perencanaan pajak, yang mencakup kegiatan yang legal secara sempurna (misalnya, investasi obligasi,  tunjangan  modal,  penggunaan  pembiayaan  hutang)  dan  transaksi  agresif  yang masuk ke wilayah abu-abu (misalnya, tax shelter , harga transfer, treaty shopping ). Penghindaran  pajak  dapat  berarti  perilaku  maksimalisasi  nilai  manajerial  atau  potensi konflik agensi yang lebih besar antara manajer dan pemegang saham (Wang, 2012). Selama dua dekade terakhir, beberapa penelitian memberi wawasan yang menarik mengapa beberapa perusahaan  menghindari  pajak  lebih  banyak  daripada  penghindaran  yang  lain.  Studi  awal berfokus  pada  karakteristik  perusahaan  sebagai  proksi  peluang,  insentif  dan  sumber  daya untuk  perencanaan  pajak  untuk  menjelaskan  mengapa  beberapa  perusahaan  menghindari pajak lebih banyak daripada yang lain (Rego, 2003). Penelitian terbaru memperluas bidang penelitian ini dengan memeriksa bagaimana konflik keagenan dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan.
Menurut berbagai ilmuwan, dua metode telah digunakan untuk mengukur penghindaran pajak.  Metode  pertama  adalah Book  Tax  Difference (BTD)  yang  didefinisikan  sebagai perbedaan antara laba keuangan dan penghasilan kena pajak (Desai dan Dharmapala, 2009a). Metode kedua adalah Effective Tax Rate (ETR) yang didefinisikan sebagai rasio beban pajak penghasilan  kini  dan  laba  sebelum  pajak  (Bradshaw,  et  al.,  2013).  BTD  mengukur penghindaran  pajak  dan  manajemen  laba  sedangkan  metode  ETR  hanya  mengukur penghindaran  pajak.  Dalam  penelitian  ini,  fokusnya  adalah  pada  ETD  sebagai  proxy penghindaran pajak.

## Ukuran Perusahaan
Sifat hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja keuangan telah mendapat perhatian yang  cukup  besar  dalam  literatur  dan  telah  memicu  perdebatan.  Beberapa  argumen mendukung ukuran perusahaan yang lebih besar dalam mencapai kinerja yang lebih tinggi. Perusahaan  besar  lebih  mungkin  mengeksploitasi  skala  ekonomi  dan  menikmati  kekuatan negosiasi yang lebih tinggi atas klien dan pemasok mereka (Serrasqueiro dan Nunes, 2008). Selain itu, mereka menghadapi lebih sedikit kesulitan dalam mendapatkan akses kredit untuk investasi,  memiliki  sumber  daya  manusia  manusia  yang  lebih  luas,  dan  dapat  mencapai diversifikasi strategis yang lebih besar (Yang dan Chen, 2009). Di sisi lain, perusahaan kecil menunjukkan  karakteristik  tertentu  yang  dapat  mengimbangi  rintangan  yang  dikaitkan dengan kekurangan mereka. Mereka memikul lebih sedikit dari masalah agensi dan dicirikan oleh struktur non-hirarkis yang lebih fleksibel, yang mungkin merupakan bentuk organisasi yang tepat dalam mengubah lingkungan bisnis (Yang dan Chen 2009).
Bukti empiris yang ada belum jelas, memberikan dukungan baik terhadap dampak positif dan  negatif  ukuran  perusahaan  terhadap  kinerja.  Yang  dan  Chen  (2009)  membandingkan efisiensi  teknis  UKM  dengan  perusahaan  besar  dan  tidak  meyakinkan  tentang  hubungan ketika memilih metode estimasi yang berbeda. Dalam sebuah penelitian tentang perusahaan Portugis,  Serrasqueiro  dan  Nunes  (2008)  menemukan  bahwa  ukuran  berhubungan  positif
Melati Oktafiyani dan Zaky Machmuddah : Perusahaan Keluarga Di Indonesia: Managerial Rent Extraction And Firm Performance
dengan kinerja tetapi hanya untuk sampel UKM dan bukan untuk perusahaan besar. Temuan serupa  oleh  Diaz  dan  Sanchez  (2008)  dalam  konteks  Spanyol  menyarankan  bahwa  UKM lebih efisien daripada perusahaan besar yang memberikan dukungan untuk studi sebelumnya yang  mengidentifikasi  hubungan  terbalik  antara  ukuran  dan  kinerja.  Studi-studi  ini menyiratkan  hubungan  antara  ukuran  perusahaan  dan  kinerja  yang  mungkin  belum  tentu linier,  seperti  yang  digambarkan  dalam  Barrett  et  al.,  (2010),  Yoon  (2004),  dan  Risseeuw (1997),  yang  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  perusahaan  di  luar  tingkat  optimal  dapat memburuk kinerja.
Hubungan  positif  antara  ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas  ditemukan  oleh Vijayakumar  dan  Tamizhselvan  (2010).  Dalam  studi  mereka,  yang  didasarkan  pada spesifikasi semi-logaritmik sederhana dari model, penulis menggunakan ukuran ukuran yang berbeda  (penjualan  dan  total  aset)  dan  profitabilitas  (margin  laba  dan  laba  atas  total  aset) sambil  menerapkan  model  pada  sampel  15  perusahaan  yang  beroperasi  di  India  Selatan. Papadogonas  (2007)  melakukan  analisis  pada  sampel  dari  3035  perusahaan  manufaktur Yunani untuk periode 1995-1999. Setelah membagi perusahaan menjadi empat kelas ukuran ia  menerapkan  analisis  regresi  yang  mengungkapkan  bahwa  untuk  semua  kelas  ukuran, profitabilitas  perusahaan  dipengaruhi  secara  positif  oleh  ukuran  perusahaan.  Menggunakan sampel  1020  perusahaan  India,  Majumdar  (1997)  menyelidiki  dampak  bahwa  ukuran perusahaan memiliki profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Sementara mengendalikan variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  perusahaan,  ia  menemukan  bukti  bahwa perusahaan yang lebih besar kurang produktif tetapi lebih menguntungkan.
Struktur Modal
Studi  tentang  hubungan  antara  utang  dan  kinerja,  Jensen  (1986)  menganggap  bahwa utang  harus  mengharuskan  eksekutif  untuk  mempertahankan  hanya  proyek  yang menguntungkan  untuk  menghindari  kebangkrutan  perusahaan.  Benar  bahwa  pembiayaan utang akan mendorong para pemimpin untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam posisi yang  diduduki.  Namun,  sebagian  besar  penelitian  yang  telah  meneliti  hubungan  utang, struktur  kepemilikan,  dan  kinerja,  didasarkan  pada  data  AS  dan  Prancis  (McGahan  dan Porter, 1997).
Selain itu, sehubungan dengan ini, Driffield et al., (2007) mengeksplorasi kemungkinan interaksi  antara  utang  dan  kinerja  perusahaan  menggunakan  sistem  persamaan  simultan. Mereka mengusulkan dua hipotesis alternatif untuk hubungan terbalik ini. Hipotesis pertama berfokus pada perusahaan yang paling sukses. Dalam kasus terakhir, perusahaan yang paling sukses mengurangi tingkat utang mereka untuk melindungi kekayaan pemegang saham dalam risiko  kebangkrutan  (Saliha,et  al.,  2011).  Dalam  konteks  yang  sama,  Abdennadher  (2006) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan utang terhadap kinerja dalam konteks Tunisia untuk studi dua puluh perusahaan yang terdaftar selama periode 1996-2000.

## Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Kegiatan  penghindaran  pajak  secara  tradisional  dipandang  sebagai  perangkat penghematan  atau  perencanaan  pajak  yang  mengalihkan  sumber  daya  dari  negara  kepada pemegang saham dan karenanya harus meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak. Namun, sebuah  literatur  yang  muncul  dalam  ekonomi  keuangan  menekankan  pentingnya  implikasi biaya dari penghindaran pajak dan menunjukkan bahwa penghindaran pajak mungkin tidak selalu  meningkatkan  kekayaan  pemegang  saham  luar.  Dari  teori  keagenan,  penghindaran pajak tidak meningkatkan kinerja suatu organisasi karena kegiatan penghindaran pajak dapat mempermudah managerial  rent  extraction dalam  berbagai  bentuk.  Karena  biaya  gabungan, yang mencakup biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perencanaan pajak, tambahan biaya  kepatuhan,  dan  biaya  non-pajak  (misalnya,  biaya  agensi  pada  khususnya),  mungkin
lebih  besar  daripada  manfaat  pajak  kepada  pemegang  saham,  kegiatan  penghindaran  pajak berpotensi mengurangi nilai perusahaan.
Konsisten  dengan  teori  agensi,  Desai  dan  Dharmapala  (2006)  menemukan  hubungan negatif  antara  tingkat  kompensasi  insentif  dan  tingkat tax  sheltering .  Asosiasi  negatif  ini terutama didorong oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah. High power  incentives ,  seperti  kompensasi  berbasis  opsi,  kepentingan  manajerial  yang  selaras dengan  pemegang  saham  seharusnya  mendorong  manajer  untuk  melakukan  penghindaran pajak  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  dan  mencegah managerial  rent  extraction . Hubungan  negatif  antara  high-powered  incentive  dan  penghindaran  pajak  menunjukkan bahwa  bagi  perusahaan  yang  memiliki  tata  kelola  yang  rendah  mengingat  sampel  yang digunakan  adalah  perusahaan  keluarga,  kecenderungan  ke  arah  penghindaran  perpajakan lebih  banyak  diimbangi  oleh  fakta  bahwa  pengurangan  pengalihan  dikaitkan  dengan pengurangan tax sheltering . H 1 : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama  periode  2010  sampai  dengan  2014.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  purposive sampling  dalam  memperoleh  sampel  penelitian  ke  dalam  kategori  perusahaan  dengan kepemilikan terkonsentrasi keluarga. Kategori perusahaan keluarga didefinisikan berdasarkan definisi  yang  digunakan  oleh  Giovannini  (2010)  mengacu  pada  komponen  skala  F-PEC (dimensi Power ) oleh Astrachan et al. (2002). Skala yang mendasari dimensi power telah dikelompokkan, untuk membedakan sampel menjadi  empat  subkelompok.  Skala  interval  F-PEC  dari  0  sampai  0,5  menunjukkan  bisnis non keluarga; dari 0,5 ke 1 dapat didefinisikan sebagai bisnis keluarga  yang lemah, dari 1 sampai 1,5 bisnis keluarga normal, dan untuk nilai di atas 1,5 sebagai bisnis keluarga yang kuat (Giovannini, 2010). Sebuah perusahaan termasuk dalam kelompok sampel penelitian ini jika nilai F-PEC ≥ 0,5, dengan rumus berikut (Astrachan et al., 2002):
Keterangan:
Eqfam : Kepemilikan keluarga
EQtot : Total Kepemilikan BoDfam : Jumlah anggota keluarga yang menjadi Dewan Direksi
Melati Oktafiyani dan Zaky Machmuddah : Perusahaan Keluarga Di Indonesia: Managerial Rent Extraction And Firm Performance
BoDtot : Jumlah Dewan Direksi
BoCfam          : Jumlah anggota keluarga yang menjadi Dewan Komisaris BoCtot : Jumlah Dewan Komisaris
Data  kepemilikan  perusahaan  dikumpulkan  secara  manual  dari  pernyataan  proksi,  di mana  perusahaan  harus  mengidentifikasi  semua  pemegang  saham  yang  memiliki  hak kepemilikan atau kontrol atau arahan atas saham  yang membawa hak suara (Landry  et al., 2013). Mengikuti penelitian sebelumnya (Anderson & Reeb, 2003; Claessens et al., 2000), perusahaan keluarga merujuk pada pendiri atau anggota keluarga (baik oleh darah maupun pernikahan) adalah manajemen eksekutif, direktur, atau block holders . Claessens  dkk.  (2000)  menemukan  bahwa  perusahaan  publisitas  di  Indonesia,  kontrol perusahaan ditingkatkan melalui struktur piramida 66,9% dengan pemilik utama; 1,3% lintas holding  antar  perusahaan;  53,4%  pemilik  pengendali  saja;  dan  84,6%  CEO,  ketua  dewan, atau wakil ketua berasal dari keluarga pengawas. Dengan demikian, penentuan kepemilikan keluarga  menelusuri  rantai  piramidal  dan  cross-holding  secara  terpisah  dan  kemudian menghitung  persentase  kepemilikan  individu  (anggota  keluarga)  dan  /  atau  perusahaan (pemilik akhir adalah satu keluarga/ kelompok keluarga).
Untuk  mengetahui  apakah  anggota  keluarga  dilibatkan  dalam  dewan  komisaris  dan direksi perusahaan, pernyataan proksi digunakan untuk mendapatkan identitas dewan direksi dan anggota eksekutif. Seseorang diidentifikasi sebagai anggota keluarga jika dia memiliki nama  belakang  yang  sama  dengan  keluarga  pemilik  atau  diberi  nama  sebagai  anggota keluarga dalam pernyataan proksi.  Informasi tentang pendiri perusahaan tersebut diperoleh dari  pernyataan  proksi,  situs  atau  web  perusahaan  terkait,  laporan  tahunan,  majalah  online SWA  di  rubrik  Youngster  Inc.,  majalah  online  Forbes  Indonesia  dan  beberapa  situs  bisnis lain yang mempublikasikannya.
Adapun kriteria lain untuk penyeleksian perusahaan sampel, sebagai berikut :
1. Mempublikasikan  laporan  keuangan  diaudit  konsisten  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan memiliki data laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2010 – 2014. Alasan pemilihan periode dimulai dari 2010 dikarenakan reformasi tarif pajak terbaru berlaku mulai tahun 2010.
2. Tidak mengalami kerugian selama periode 2010 – 2014 karena perusahaan tersebut akan menghasilkan tarif pajak efektif (ETR) yang terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007).
3. Tidak mempunyai Loss carry forward pada laporan keuangan 2010 – 2014.Adanya Loss carry forward (kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang) akan membuat hasil tarif pajak efektif (ETR) yang didapat sulit untuk diinterpretasi (Adhikari, et al. , 2006).
4. Laporan keuangan tidak menggunakan mata uang asing.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel Dependen
Alasan profitabilitas digunakan sebagai variabel dependen karena perusahaan, yang lebih menguntungkan  cenderung  memiliki  ETR  yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  perusahaan akan  terlihat  kurang  agresif  dalam  pajak  (Chen,  et  al.,  2010).  Profitabilitas  diukur  dengan ROA ( Return On Assets ), yang membandingkan jumlah laba sebelum pajak dengan total aset.
Variabel Independen Penelitian  sebelumnya  telah  mempertimbangkan  tarif  pajak  efektif  atau Effective  Tax Rate (ETR) sebagai proksi untuk beban pajak perusahaan (Gupta & Newberry, 1997; Porcano, 1986;  Salihu,  Obid,  &  Annuar,  2013;  Wu,  et  al.,  2012).  Ini  sekaligus  merupakan  indeks penting  yang  digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  penghindaran  pajak.  Studi  ini
mengadopsi tarif pajak efektif (ETR) untuk mewakili penghindaran pajak (strategi berisiko dan tidak berisiko) (Badertscher, et al., 2013). ETR didefinisikan berdasarkan GAAP sebagai beban pajak penghasilan kini( current income tax expense )dibagi dengan laba sebelum pajak ( pretax income ).

## Variabel Kontrol
Ukuran Perusahaan Richardson  dan  Lanis  (2007)  menyatakan  bahwa  perusahaan  besar  akan  cenderung memiliki ETR yang lebih rendah, ini karena perusahaan yang lebih besar mengelola sumber daya mereka untuk membuat perencanaan pajak yang lebih baik juga (teori kekuatan politik). Namun,  tidak  semua  perusahaan  dapat  selalu  menggunakan  kekuatan  mereka  untuk melakukan perencanaan pajak karena resistensi kemungkinan untuk menjadi perhatian atau target  kebijakan  regulasi  - political  cost  theory (Watts  dan  Zimmerman,  1986;  Richardson dan Lanis, 2007). Oleh karena itu, ukuran perusahaan (Ukuran) digunakan sebagai variabel kontrol. Selain itu, ukuran perusahaan diukur dengan log Total Aset.
Struktur Modal
Pembayaran  bunga  atas  pembiayaan  perusahaan  melalui  utang  dapat  membuat  ETR perusahaan  lebih  rendah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  No  36 tahun  2008  yang  menyatakan  bahwa  bunga  biaya  pinjaman  adalah  biaya  yang  dapat dikreditkan atau sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak. Penelitian ini menggunakan rumus berikut untuk mengukur ukuran Struktur Modal:
Leverage (DEBT) = (Hutang jangka panjang) / (Total Aset)
Teknik Analisis
Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam hal skor rata- rata dan standar deviasi di antara statistik deskriptif lainnya. Kedua, untuk  menguji tingkat penghindaran  pajak  di  antara  perusahaan,  nilai  rata-rata  dan  median  digunakan  untuk menginterpretasikan  hasil.  Untuk  menguji  pengaruh  penghindaran  pajak  terhadap  kinerja, analisis  regresi  dilakukan.  Analisis  dilakukan  menggunakan  teknik Ordinary  Least  Square (OLS)  dengan  bantuan  perangkat  lunak  analisis  WarpPLS  versi  5.0.Model  yang  akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
FP = α + β1TAXAVOID+ β2SIZE + β3 DEBT + e 1 dimana:
FP
= Kinerja Keuangan Perusahaan α = Konstanta β1-β3
= Koefisien TAXAVOID = Penghindaran Pajak ( Tax Aggressiveness ) SIZE
= Ukuran Perusahaan DEBT = Struktur Modal
HASIL DAN PEMBAHASAN Set  data  yang  digunakan  dalam  analisis  utama  adalah  data  panel  sejumlah  215  data observasi  dari  43  perusahaan  milik  keluarga  untuk  periode  2010  -  2014  dan  merupakan perusahaan  –  perusahaan  non  keuangan,  konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya.Proses pemilihan sampel ditunjukkan tabel berikut.
Melati Oktafiyani dan Zaky Machmuddah : Perusahaan Keluarga Di Indonesia: Managerial Rent Extraction And Firm Performance
Tabel 1. Pemilihan Sampel Sampel Perusahaan Data Observasi Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI (2010-2014) 288 1440 Pengurangan sampel berdasarkan kriteria Perusahaan dengan permodalan asing (Non- PMDN) 72 Perusahaan yang memperoleh skala FPEC < 0,5 145 Penyajian laporan keuangan tidak dalam rupiah 7 Perusahaan menderita kerugian 17 Perusahaan melaporkan kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masadating 3 Perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan dan laporan tahunan 1 ( 245 ) ( 1225 ) Sampel akhir 43 215 Statistik Deskriptif Tabel 2. Statistik Deskriptif Sampel Perusahaan FP TAXAGG  SIZE DEBT Mean 0.1014 0.0297 6.2896 0.1908 Median 0.0782 0.0182 6.2826 0.1590 Maximum 0.4324 0.4558 7.7652 0.6603 Minimum 0.0001 0.0001 4.9532 0.0013 Std. Dev. 0.0779 0.0446 0.6399 0.1473 Skewness 1.5714 5.9406 0.1079 0.7524 Kurtosis 6.0276   50.0353   2.1445 2.8744 Sum 21.8001   6.3865   1352.272   41.0307 Sum Sq. Dev. 1.2995 0.4253   87.6466   4.6436 Observations 215 215 215 215
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  memiliki  rata-rata  0,1014dan  standar deviasi 0,0779. Itu adalah kinerja keuangan dari 43 perusahaan yang terdaftar selama periode studi tercatat bahwa rata-rata ROA sebesar 10,14%. Namun, kisaran nilai tertinggi mencapai 43,42% dan terendah sebesar0,01%. Penghindaran pajak rata-rata perusahaan sambel sebesar 2,97% dengan penghindaran pajak maksimum mencapai 45,58% untuk 43 perusahaan yang terdaftar selama periode penelitian.
Nilai  rata-rata  struktur  modal  yang  diukur  dengan leverage adalah  0,1908  yang menyiratkan 19,08% dari total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total aset perusahaan selama periode penelitian.
Model Regresi
Metode regresi yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode ordinary least square . Ini  digunakan  untuk  menentukan  garis  yang  paling  cocok  untuk  model  melalui
meminimalkan jumlah kuadrat jarak dari titik ke garis yang paling sesuai. Melalui metode ini, analisis  diasumsikan  linearitas  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen.  Hasil regresi diambil untuk ringkasan model, analisis varians dan koefisien regresi.
Pengujian Model (Goodness of Fit)
Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kriteria goodness of fit telah terpenuhi, nilai Average  R-squared  (ARS)  dan  Average  Path  Coefficient  (APC)  secara  statistik  signifikan, dan nilai Average Variance Inflation Factor (AVIF) lebih kecil dari 5 (Kock, 2011). Hasil ini disajikan dalam tabel berikut.

## Tabel 3. Hasil Pegujian Model (Goodness of Fit)
Jalur Hasil Pengaruh Keterangan Koefisien Prob. TAXAVOID  FP -0,174 0,004***  H1is accepted SIZE  FP
0,206 <0,001*** DEBT  FP -0,354  <0,001*** Model Fit Indicators Average  Path  Coefficient (APC) 0,243 <0,001*** Average R-square (ARS) 0,245 <0,001*** Average Variance Inflation Factor (AVIF) 1,034
Catatan:  *,  **,  dan  ***  menunjukkan  signifikansi  (satu-sisi)  pada  0,10;  0,05;  dan  0,01 tingkat, masing-masing.

## Pengujian Hipotesis

## Gambar 2. Hasil Output dengan WarpPls 5.0
Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien (-0,174) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004  artinya  bahwa  penghindaran  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  keuangan perusahaan sehingga H1 diterima.
Peningkatan  unit  dalam  ukuran  perusahaan  akan  menyebabkan  peningkatan  0,206  unit (20,6%) kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan unit dalam rasio leverage akan mengarah ke  0,354  unit  (35,4%)  penurunan  kinerja  keuangan  perusahaan  yang  termasuk  dalam perusahaan keluarga.

## SIMPULAN
Reformasi  perpajakan  telah  menjadi  pilar  utama  reformasi  ekonomi  secara keseluruhan  yang  banyak  diupayakan  oleh  pemerintah  untuk  menyeimbangkan  anggaran pemerintah. Dengan menggunakan data pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa
Melati Oktafiyani dan Zaky Machmuddah : Perusahaan Keluarga Di Indonesia: Managerial Rent Extraction And Firm Performance
Efek  Indonesia,  Penelitian  ini  menganalisis  dampak  penghindaran  pajak  perusahaan terhadap kinerja perusahaan keluarga di Indonesia. Hal ini diperlukan karena penghindaran pajak, jika tidak ditindak dengan hati-hati, akan mempermasalahkan pendapatan pemerintah yang  akan  diperlukan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah.  Hasilpenelitian  ini menunjukkan  bahwa  perilaku  pengindaran  pajak  perusahaan  keluarga  di  Indonesia mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan mereka.
Penghindaran  pajak  telah  didefinisikan  sebagai  pengurangan  kewajiban  pajak eksplisit  perusahaan  (Hanlon  &  Heitzman,  2010).  Oleh  karena  itu,  penghindaran  pajak terdiri  dari  strategi  perencanaan  pajak  dengan  kegiatan  legal  yang  sempurna  pada penghindaran  pajak  yang  ekstrim  dan  ilegal  pada  yang  lain  (Hanlon  &  Heitzman, 2010).Penghindaran pajak perusahaan secara tradisional dipandang sebagai alat pengurang pajak  yang  mengalihkan  bunga  dari  pemerintah  kepada  pemegang  saham  untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, meskipun perluasan badan kerja pada teori agensi menekankan bahwa penghindaran pajak terkait  erat dengan tata kelola  perusahaan karena implikasi biaya agensi.
Dalam  prakteknya,  kompleksitas  dan  ambiguitas  penghindaran  pajak  dapat melindungi manajer yang terlibat dalam berbagai bentuk managerial rent extraction seperti manipulasi  laba  dan  transaksi  orang  dalam  yang  akan  mengurangi  arus  kas  setelah  pajak (Desai & Dharmapala, 2009; Desai, Dyck, & Zingales, 2007). Kasus Enron adalah contoh yang mencolok. Pada 1990-an, Enron memanfaatkan transaksi pembiayaan terstruktur untuk menghindari pajak, yang mengarah ke penuntutan pemerintah dan keruntuhannya. Di luar itu, perusahaan juga harus menanggung biaya penghindaran pajak gabungan, yang termasuk perencanaan pajak langsung, kepatuhan dan biaya non-pajak. Lee, Dobiyanski, dan Minton (2015)  menyatakan  bahwa  jika  pemegang  saham  tidak  dapat  sepenuhnya  memahami kalkulasi  biaya-manfaat,  kegiatan  penghindaran  pajak  benar-benar  dapat  mengurangi kinerja  keuangan  perusahaan.Oleh  karena  itu,  penghindaran  pajak  perusahaan  mungkin tidak selalu meningkatkan nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhikari,  A.,  Derashid,  C.,  &  Zhang,  H.  2006.  Public  policy,  political  connections,  and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. Journal of Accounting and Public Policy. 25(5): 574-595. Anderson, R. C., & Reeb, D. M. 2003. Foundin g‐ family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. The journal of finance. 58(3): 1301-1328.
Astrachan,  J.  H.,  Klein,  S.  B.,  &  Smyrnios,  K.  X.  (2002).  The  F-PEC  scale  of  family influence: A proposal for solving the family business definition problem1. Family Business Review. 15(1): 45-58. Badertscher, B.A., Katz, S.P., & Rego, S.O. 2013. The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. Journal of Accounting and Economics. 56(2): 228-250 . Barrett,  C.B.,  Bellemare,  M.F.,  and  Hou,  J.Y.  2010.  Reconsidering  Conventional Explanations of the Inverse Productivity-Size Relationship. World Development . 38 (1): 88-97.
Bradshaw,  M.  Liao,  G.  and  Ma,  M.  2013.  Ownership  Structure  and  Tax  Avoidance: Evidence  from  Agency  Costs  of  State  Ownership  in  China.  Available  at: http://ssrn.com/abstract=2239837 .
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q.,  and  Shevlin,  T.J.  2010.  Are  Family  Firms  More  Tax Aggressive Than Non-family Firms? Journal of Financial Economics . 95: 41-61. Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. 2000. The separation of ownership and control in East Asian corporations. Journal of financial Economics. 58(1): 81-112.
Diaz,  M.A.  and  Sanchez,  R.  2008.  Firm  Size  and  Productivity  in  Spain:  a  Stochastic Frontier Analysis. Small Business Economics . 30 (3): 315-323.
Desai,  M.A.,  &  Dharmapala,  D.  2006.  Corporate  Tax  avoidance  and  high-powered incentives. Journal of Financial Economics. 79(1): 145-179. Desai,  M.A.,  Dyck,  A.,  &  Zingales,  L.  2007.  Theft  and  taxes. Journal  of  Financial Economics, 84 (3), 591-623.
Desai,  M.A.,  and  Dharmapala,  D.  2009.  Corporate  Tax  Avoidance  and  Firm  Value. The Review of Economics and Statistics . 91: 537-546. Desai,  M.A.,  &Dharmapala,  D.  2009.  Earnings  management,  corporate  tax  shelters,  and book-tax alignment. National Tax Journal . 169-186. Driffield,  N.,  Mahambare,  V.,  and  Pal,  S.  2007.  How  Does  Ownership  Structure  Affect Capital  Structure  and  Firm  Performance?  Recent  Evidence  from  East  Asia. Economics of Transition . 15 (3): 535-573.
Dyreng,  S.D.,  Hanlon,  M.,  &  Maydew,  E.L.  2008.  Long-run  corporate  tax  avoidance. Accounting Review . 83(1): 61-82.
Goh,  B.W.,  Lee,  J.,  Lim,  C.Y.,  and  Shevlin,  T.  2013.The  Effect  of  Corporate  Tax Avoidance on the Cost of Equity. Available at: http://ssrn.com/abstract=2237742 . Giovannini, R. Corporate governance, family ownership and performance. 2010. J. Manag. Gov. 14 : 145–166. Gupta, S., & Newberry, K. 1997. Determinants of the variability in corporate effective tax rates:  Evidence  from  longitudinal  data. Journal  of  Accounting  and  Public  Policy. 16(1): 1-34.
Hanlon, M.,  & Heitzman, S. 2010. A  review of tax research. Journal of Accounting and Economics. 50(2): 127-178 . Jensen  M.  1986.  Agency  Costs  of  Free  Cash  Flow,  Corporate  Finance  and  Takeovers. American Economic Review. 76(2): 323-329.
Hasan, I., Hoi, C.K., Wu, Q, and Zhang, H. 2014. Beauty is in the Eye of the Beholder: The Effect  of  Corporate  Tax  Avoidance  on  the  Cost  of  Bank  Loans. Bank  of  Finland Research Discussion Papers 3 , Bank of Finland. Katz,  S.,  Khan,  U.  and  Schmidt,  A.P.  2013.Tax  Avoidance  and  Future  Profitability. Available at: http://ssrn.com/abstract=2227149.
Koester,  A.  2011.  Investor  Valuation  of  Tax  Avoidance  through  Uncertain  Tax Positions. Working Paper , Georgetown University. Landry,  S.,  Deslandes,  M.,  &  Fortin,  A.  2013.  Tax  aggressiveness,  corporate  social responsibility, and ownership structure.
latLee,  B.B.,  Dobiyanski,  A.,  &  Minton,  S.  2015.  Theories  and  empirical  proxies  for corporate  tax  avoidance. The  Journal  of  Applied  Business  and  Economics. 17(3): 21-34.
Majmumdar  SK.  1997..  The  Impact  of  Size  and  Age  in  Firm-Level  Performance:  Some Evidence from India. Review of Industrial Organization . 12: 231-241. McGahan,  A.M.  and  Porter,  M.E.  1997.  The  Emergence  and  Sustainability  of  Abnormal Profits. Working Paper , Harvard Business School. Papadogonas, T.A. 2007. The Financial Performance of Large and Small Firms: Evidence from Greece. International Journal of Financial Service Management . 2(1/2): 14- 20.
Porcano, T. 1986. Corporate tax rates: Progressive, proportional, or regressive. Journal of the American Taxation Association. 8(2): 17-31. PwC.  2013.Growing  Scrutiny  of  international  transactions. Journal  of  International Transfer Pricing . 33:1-6.
Rego,  S.  (2003).  Tax-avoidance  Activities  of  U.S.  Multinational  Corporations. Contemporary Accounting Research . 20 (4): 805-833.
Richard,  P.  J.,  Devinney,  Y.,  and  Johnson,  G.  2009.  Measuring  Organizational Performance:  Towards  Methodological  Best  Practice. Journal  of  Management . 35(1): 113-133.
Richardson, G., Lanis, R. 2007. Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy . 26: 689- 704.
Risseeuw, P. 1997. Estimating the Determinants of Financial Performance of Very Small Service  Firms  in  United  States  Association  for  Small  Business  and Entrepreneurship . San Francisco, California. Robinson, L., and Schmidt, A. 2012. Firm and Investor Responses to Uncertain Tax Benefit Disclosure Requirements. Working Paper , Dartmouth University and North Carolina State University.
Saliha,  T.  and  Abdessatar,  A.  2011.  The  Determinants  of  Financial  Performance:  an Empirical Test Using the Simultaneous Equations Method. Economics and Finance Review . 1(10): 01 – 19.
Salihu,  I.A.,  Obid,  S.N.S.,  &  Annuar,  H.A.  2013.  Measures  of  corporate  tax  avoidance: Empirical evidence from an emerging economy. International Journal of Business and Society. 14(3): 412-427. Serrasqueiro, Z.S. and Nunes, P.M. 2008. Performance and Size: Empirical Evidence from Portuguese SMEs. Small Business Economics . 31 (2): 195-217.
____________________.  Undang-undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008. http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D Vijayakumar A, and Tamizhselvan, P. 2010. Corporate Size and Profitability: An Empirical Analysis. Journal for Bloomers of Research . 3(1):  44-53. Wang, X. 2012.Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. Working Paper , University of Texas Austin.
Watts,  R.  and  Zimmerman,  J.  1978.  Towards  a  Positive  Theory  of  the  Determination  of Accounting Standards. The Accounting Review . 53 (1): 112-134. Watts,  R.,  Zimmerman,  J.  1986.  Towards  a  Positive  Theory  of  Accounting.  New  Jersey: Prentice-Hal
Wu, L., Wang, Y., Luo, W., & Gillis, P. 2012. State ownership, tax status and size effect of effective tax rate in China. Accounting and Business Research. 42(2): 97-114. Yang,  C.H.  and  Chen,  K.H.  2009.  Are  Small  Firms  Less  Efficient? Small  Business Economics . 32 (4): 375-395. Yoon, S. 2004.A Note on the Market Structure and Performance in Korean Manufacturing Industries. Journal of Policy Modelling . 26 (6): 733-746.