DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 16 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Digitalisasi  Daerah:  Implementasi  Pelayanan  Publik  Di  Kota Semarang Berbasis Smart City Dimensi Smart Government
Galang Zukhrian Warsdapama 1 , Achmad Nurmandi 2 , Helen Dian Fridayani 3
1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia , Email: galangzw88@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia , Email: nurmandi_achmad@umy.ac.id 3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia , Email: helen.dian@umy.ac.id
Corresponding Author: galangzw88@gmail.com 1
Abstract: The plusblems raised in this study are related to the implementation of smart city policies with smart government dimensions in realizing public services that focus on the use of information and communication technology through the internet, online, digital and social media . The research method used is a descriptive method with a qualitative applusach. The results  showed  that  the  implementation  of  mart  city  in  realizing  public  services  with  smart government dimensions in Semarang city into 3 indicators, namely: 1) public services, with various  applications  and  websites  of  public  services  for  the  community;  2)  Infrastructure, which  is  integrated  with  various  fields  to  facilitate  services;  3)  government  openness,  as  a medium of transparency and accountability to government performance for the community.
Keyword: Smart city, Public Service, Smart government, Innovation
Abstrak: Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  implementasi kebijakan smart city dengan dimensi smart government dalam mewujudkan pelayanan publik yang berfokus dengan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet, online, digital dan media sosial . Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi Smart city dalam mewujudkan Pelayanan publik dengan dimensi smart government di Kota Semarang bagi menjadi 3 indikator yaitu: 1) Pelayanan public, dengan berbagai aplikasi dan website  layanan  public  bagi  masyarakat;  2)  Infastruktur,  yang  terintegrasi  dengan  berbagai bidang  untuk  mempermudah  pelayanan;  3)  keterbukaan  pemerintah,  sebagai  media transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah bagi masyarakat.
Kata Kunci: Smart city , Pelayanan publik, Smart government , Inovasi

## PENDAHULUAN
Penggunaan  TIK  dapat  meningkatkan  kualitas,  kinerja,  dan  layanan  masyarakat. Menurut  Kementrian  Dalam  Negeri  (Kemendagri  RI),  " Smart  city "  adalah  konsep  penataan kota yang terintegrasi dengan berbagai jenis pembangunan dan dipadukan dengan kemajuan
teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Tujuan Smart  city adalah  untuk  menciptakan perencanaan  dan  pengembangan  kota  yang  layak  huni,  maju,  modern,  dan  meningkatkan plusduktivitas  daerah,  juga  pemanfatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Dengan demikian, smart  city dapat  menginovasi  kota  dengan  lebih  banyak  fasilitas  yang  tersedia untuk  masyarakat. Smart  city dibagi  menjadi  enam  dimensi:  (1)  smart  economy;  (2)  smart transportation;  (3)  smart  environment;  (4)  smart  people;  (5)  smart  living;  dan    (6) smart government (Hasibuan  et  al.,  2019).  Dimensi  utama  dalam  penelitian  ini  adalah smart government .
Aspek smart  government dalam smart  city yang  mengharuskan  pemerintah  daerah menerapkan  modernitas  dalam  penyediaan  layanan  publik  agar  mereka  dapat  memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih efisien, transparan, efektif, dan akuntabel. (Syamsir, 2022). Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diikuti oleh  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  96  tahun  2012  tentang  Pelaksanaan Pelayanan  Publik,  dan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Evaluasi  Kinerja  Penyelengara  Pelayanan Publik, aparatur negara secara khusus  berfokus pada aparatur pemerintah  yang bertanggung jawab  untuk  menyediakan  layanan  kepada  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dengan  berfokus  pada  kebutuhan  dan  kepuasan penerima pelayanan. Kinerja (performance), keandalan (reliability), kemudahan penggunaan (ease  of  use),  dan  estetika  adalah  semua  tanda  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Setiap tempat  pelayanan  yang  menyediakan  layanan  publik  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah (Hidayat, 2023).
Kota  Semarang  adalah  salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  menerapkan  konsep Smart city .  Walikota  Semarang  ini  telah  menerapkan  konsep  ini  dari  tahun  2013  hingga  sekarang. Sebagai  ibukota  plusvinsi Jawa Tengah dan kota  metropolitan terbesar kelima di  Indonesia, Semarang  masih  menghadapi  masalah  kota  metropolitan  dunia.  Konsep Smart  city dapat menjadi solusi untuk menjadikan kota kota besar seperti Semarang lebih ramah dan humanis. Untuk  itu,  penelitian  tentang  pelaksanaan  layanan  publik  berbasis smart  city dengan  aspek smart government ini sangat penting.
Pemerintah Kota Semarang telah memulai program smart government pada tahun 2015. Plusgram  ini  mencakup  peluncuran  148  sistem  dan  aplikasi  SPBE  serta  penandatanganan kesepakatan  Smart  E-Government  oleh  semua  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kota Semarang,  yang  kemudian  mengintegrasikan  sistem  lintas  OPD  untuk  meningkatkan inisiatatif Smart E-Government. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Semarang Smart city —juga dikenal sebagai Masterplan Semarang Smart city —dibuat oleh  pemerintah  kota  Semarang  sebagai  standar  untuk  pengembangan  dan  pelaksanaan kebijakan Smart  city .  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  kerangka  kerja  yang  terorganisir  dan direncanakan yang digunakan untuk mengarahkan pengembangan smart city Kota Semarang ke arah yang efisien, efektif, inklusif, dan partisipatif (Nugroho, 2023).
Pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi (e-government) adalah salah  satu  plusgram  percepatan  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Konsep  e-government  hadir  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, dan erat terkait dengan perkembangan teknologi informatika dan  komunikasi  (TIK)  di  seluruh  dunia. Smart  city adalah  salah  satu  bentuk  e-government (Santoso,  2015).  Konsep  " smart  city "  umumnya  merujuk  pada  gagasan  yang  menggunakan kemajuan  teknologi  untuk  mempermudah  berbagai  kegiatan  masyarakat. Smart  city ,  juga disebut  sebagai  " Smart  city ",  adalah  gagasan  tentang  mengelola  kota  melalui  penerapan teknologi  informatika  dan  komunikasi  (TIK)  di  setiap  aspek  kota  (Hasibuan  &  Sulaiman, 2019). Smart  government adalah  dimensi  utama  dalam  perencanaan Smart  city ,  dan  dibagi menjadi enam dimensi: (1) smart economy; (2) smart transportation; (3) smart environment; (4)  smart  people;  (5)  smart  living;  dan    (6) smart  government .  Keenam  dimensi  ini  akan
menjadi  poin  utama  yang saling berkaitan dalam penerapan Smart city agar sukses. Konsep Smart  city dimulai  dengan  subdimensi  yang  paling  utama,  yaitu Smart  government . Smart government adalah  ide  utama  untuk  meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  melalui penggunaan  teknologi  informasi  yang  terintegrasi  dengan  internet.  Salah  satu  komponen utama  pembangunan smart  city adalah smart  government (Frost  dan  Sullivan,  2014). Membuat rencana tata kelola, (a) tata kelola organisasi, (b) tata kelola TI, dan (d) tata kelola arsitektur  adalah  semua  contoh  penerapan smart  government .  Ini  adalah  upaya  untuk mewujudkan smart  government (Nursetiawan  et  al.,  2021). Smart  government memerlukan banyak  elemen  yang  saling  berhubungan  (irfan  et  al.,  2018).  Prinsip  dasar  dari  konsep pemerintah  pintar  ini  digunakan  untuk  menerapkan  konsep Smart  city ,  yaitu:  1)  melibatkan semua  orang;  2)  meningkatkan  manajemen  organisasi,  sumber  daya  manusia,  dan infrastruktur;  3)  mengolah  data  secara  real-time;  4)  koordinasi  antara  stakeholder;  dan  4) sistem database yang mudah diakses (Annisah, 2017). smart government yang memenuhi tiga syarat: partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan, baik  online maupun langsung; peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan publik; dan keterbukaan pemerintah (Rahmadani et al.).
Penggunaan  teknologi  yang  cerdas  untuk  mengintegrasikan  elemen  penting  dari infrastruktur  dan  pelayanan  publik  seperti  administrasi,  pendidikan,  kesehatan,  dan transpotasi,  yang  semuanya  harus  digunakan  secara  efisien  dan  terintegrasi.  Karakteristik pelayanan publik berbasis smart city dapat digolongkan menjadi: 1) Suitability; 2) Accuracy; 3)  Interoperability;  4)  Security;  5)  Maturity;  6)  Fault  tolerance;  7)  Recoverability;  8)  Time behavior;  9)  Resource  behavior;  10)  Analyzabilit,;  11)  Changeability;  12)  Stability,  14) Testbility,; 15) Installability, 16) Compliance, (Harsono et al., 2020).
Walikota  Semarang  Hendrar  Prihadi  memulai  konsep smart  city pada  tahun  2013. Dari 2010 hingga 2015, pemerintah memiliki Informasi Masterplan Teknologi (MPIT) tahun 2013. Rencana master untuk MPIT terdiri dari rencana aplikasi, infrastruktur,  dan SDM. Ini memberikan  penjelasan  tentang  masalah  TIK  saat  ini  serta  solusi  untuk  masalah  tata  kelola TIK samping dalam lima tahun ke depan.  Ini menunjukkan bahwa Pemkot Semarang sudah mulai membuat rencana smart city sebelum diumumkan pada tahun 2013. Pada tahun 2017, Kota  Semarang  adalah  salah  satu  dari  25  kabupaten  dan  kota  yang  dipilih  untuk  bergabung dalam Gerakan Menuju  100 Smart city ,  yang bertujuan untuk mendorong pembentukan 100 smart  city pada  tahun  2019.  Konsep  cerdas  untuk  kota-kota  Kota  Semarang  berkembang setiap tahun. Kota ini telah mengalami transformasi dari e-government ke layanan pemerintah digital (Hendrar Prihadi et al., 2022).
Gambar 1. Analisis Vosviewers dengan Keyword Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Smart city Dimensi Smart government Sumber: Data Dianalisis menggunakan Bibliometrik VOSviewer, 2024
Tidak  banyak  penelitian  yang  dilakukan  tentang  bagaimana  implementasi  pelayanan publik  berbasis  smar  city  dengan  dimensi smart  government .  Studi  kasus  yang  diambil  di Kota  Semarang  relatif sedikit.  Penelitian  saat  ini  sebagian  besar  berkonsentrasi  pada
penerapan smart  city secara  keseluruhan,  tanpa  menekankan  salah  satu  dimensinya. Akibatnya,  penelitian  yang  ada  kurang  memfokuskan  penelitian  tentang  penerapan  aspek smart  city bersama  dengan  dimensi smart  government .  Penelitian  yang  secara  khusus memfokuskan  seluruh  aspek  pembahasannya  pada  penerapan smart  city dalam  pelayanan publik  dan  pemerintahan.  Ini  memberikan  wawasan  sebagai  referensi  bagi  pembuat keputusan,  stakeholder,  dan  masyarakat  sebagai  sasaran  kebijakan  untuk  lebih  memahami penerapan smart city dalam bidang pelayanan publik dengan dimensi smart government .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif  kualitatif,  peneliti  memilih pendekatan  kualitatif  karena  pendekatan  ini  memungkinkan  untuk  pengumpulan  data  yang komprehensif  yang  berkaitan  dengan  diskusi  kasus,  topik,  atau  kesulitan  dalam  penelitian. (Aspers  &  Corte,  2019).  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kualitatif  dan  bergantung  pada  sumber  data  sekunder.  Sumber-sumber  ini  termasuk laporan  media  massa  resmi  dari  periode  2020-2023,  dan  studi  sebelumnya  yang  relevan dengan topik saat ini.
Tabel 1. Sumber Data Sekunder Media Massa Online Jumlah Tribun Jateng 13 Kompas 14 Suara Merdeka 12 Liputan6 10 Sumber: Data Dari Online News
Sumber data diperoleh dari studi sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian dan dikatalogkan  dalam  Scopus.  Penelitian  ini  menggunakan  plusgram  Nvivo14  Plus  untuk pemrosesan  dan  visualisasi  data  media  skala  besar.  Analisis  data  ini  menggunakan  model Interaktif  (Miles,  2018).  Dalam  mengolah  data  ini  menggunakan Qualitative  Data  Analysis Software (QDAS)  berupa tools plusgram  Nvivo14  Plus  kemudian  diklasifikasikan  dengan menggunakan  fitur crosstab dan word  cloud .  Hal  ini juga  ditujukan  untuk  mengolah informasi lebih lanjut terkait data  yang sudah diperoleh. Dalam melakukan pengolahan  data melalui  empat  tahap  analisis  yang  pertama,  mengumpulkan  data  sekunder  untuk  diolah. Kedua, melakukan reduksi data dengan memilih dan mengklasifikasikan data sekunder yang sudah  diperoleh  dengan  Teori  Smart  Mobility  (Battarra  et  al.,  2018).  Ketiga,  penyajian mengenai  data  yang  sudah  diolah  dan  diklasifikasikan  melalui  Nvivo14  Plus  dalam  bentuk grafik  untuk  memudahkan  pemahaman  pembaca  terhadap  penelitian  ini.  Keempat,  menarik kesimpulan terkait data yang sudah diperoleh dan menjelaskan hasil akhir dari penelitian ini.
Ada beberapa tahapan yang digunakan untuk menganalisis temuan data antara lain: 1) pengurangan  data;  2)  penampilan  data  dan  3)  pembuatan  Kesimpulan.  Plusses  pengurangan data melibatkan pembagian data menjadi 2 bagian yaitu, pertama temuan indikato-indikator dalam implementasi pelayanan publik berbasis smart city dengan dimensi smart government dan kedua analisis indicator yang ditemukan dalam implementasi tersebut. Untuk memahami penelitian  ini  melibatkan  fungsi  Nvivo14  plus,  untuk  menyampaikan  plusses  pengurangan data melalui angka, grafis, tabel dan bantuan visual lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  tahun  2013,  Walikota  Semarang  Hendrar  Prihadi  menandatangani  nota kesepahaman  dengan  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  (Telkom)  untuk  menerapkan  dan mengembangkan  pelayanan  publik  berbasis smart  city dengan  mengutamakan  dimensi pemerintahan  smart.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  pemerintahan digital  melalui  penerapan smart  city di  wilayah  kota  semarang.  Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Semarang  Tahun  2016-2021  menetapkan  kerja  sama  ini. Selanjutnya,  Peraturan  Walikota  nomor  26  Tahun  2018  menetapkan  Rencana  Induk Semarang Smart  city ,  juga  dikenal  sebagai  Masterplan  Semarang Smart  city .  Selain  itu, Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota  Semarang  2020–2024  dan  Peraturan  Walikota  Nomor  27  Tahun  2021  tentang penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Semarang diikuti (Triyantyo et al., 2024).
Gambar 2. World cloud Implementasi Pelayanan Publik Di Kota Semarang Berbasis Smart city Dimensi

## Smart government
Sumber: Data analisis menggunakan Nvivo 14 plus, 2024
Berdasarkan tampilan world cloud diatas kata yang sering muncul dalam pembahasan mengenai  Implementasi  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Semarang  Berbasis Smart  city Dimensi Smart  government adalah  ―Sistem,  online,  aplikasi,  pelayanan,  masyaarakat,  smart, semarang‖.  Dilihat  dari  banyaknya  kata  yang  muncul  menunjukkan  bahwa  implementasi smart city di Kota Semarang secara umum sudah dilakukan dengan berbagai layananan bagi masyarakat terutama layanan publik online. Penyelenggaraan layanan publik berbasis online merupakan sala satu  fokus  utama pemerintah Kota Semarang dalam  penyelenggaraan smart city . Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Tentang Rencana Induk Semarang Smart  city Tahun  2016-2021.  Layanan  publik  berbasis  online  di  Kota  Semarang  dimulai dengan  peluncuran  148  sistem  dan  aplikasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Online  (SPBE) pada tahun 2015.
Gambar 3. Crosstab Indikator Pelayanan publik Smart government
Sumber: Data analisis menggunakan Nvivo 14 plus, 2024
Implementasi  Pelayanan  publik  dengan  dimensi smart  government dinilai menggunakan  2  (dua)  paramater  yaitu  pelayanan  daring  (dalam  jaringan)  dan  Pelayanan luring (luar jaringan) (Cohen, 2012). Pada indikator pelayanan publik online berdasarkan data diatas persentase yang tertinggi dalam pembahasan mengenai Implementasi Pelayanan Publik Di  Kota  Semarang  Berbasis Smart  city Dimensi Smart  government dengan  indikator
pelayanan publik. Pelayanan daring di kota semarang memiliki presensate tertinggi yaitu 72% dan layanan luring sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi smart goverment dalam  pelayanan  publik  di  Kota  semarang  sudah  terdigitalisasi  lebih  dari  separuhnya walaupun  masih  ada  pelayanan  berbasis  luring.  Penerapan  layanan  dari  dikarenakan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Komunikasi  (TIK)  dalam  berbagai  bidang  merupakan salah  satu  karakteristik smart  city .  Pemanfaatan  TIK  dalam  bidang  layanan  publik dimanfaatkan  dalam  menyelenggarakan  layanan  publik  berbasis  online.  Pada  era  teknologi sekarang  ini,  pelayanan  publik  berbasis  online  merupakan  suatu  keharusan  bagi  pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada  masyarakat.  Terlebih  pada masa pandemi ini mengharuskan  masyarakat  untuk  mengurangi  mobilitas  demi  mengurangi  penyebaran  virus. Selain  sebuah  keharusan,  layanan  publik  online  merupakan  salah  satu  solusi  dalam memangkas birokrasi dalam mewujudkan smart government .
Gambar 4. Visualisasi Aplikasi Pemerintah Kota Semarang
Sumber: https://semarangkota.go.id/
Gambar  berikut  merupakan  implementasi smart  government pemerintah  Kota Semarang  dengan  meluncurkan  berbagai  aplikasi  dalam  aspek  pelayanan  publik.  Aplikasi yang dibuat Pemkot Semarang antara lain:
Tabel 2. Aplikasi Yang Dibuat Pemkot Semarang
No. Bidang Jumlah 1 Pendidikan 6 2 Kesehatan 18 3 Infrastruktur 12 4 Pemerintahan 54 5 Pelayanan publik 32 6 Pelayanan pengaduan 10 7 Integrasi sistem 2

## Sumber: semarangkota.go.id
Aspek  pelayanan  publik  di  kota  semarang  dilaksanakan  menjadi  beberapa  bagian yaitu,  kependudukan,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebencanaan.  Pemerintah  Kota  Semarang melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Semarang  telah  menyelanggarakan pelayanan  administrasi  kependudukan  berbasis  digital.  Pelayanan  digital  administrasi kependudukan  tersebut  dapat  diakses  melalui  website  www.disdukcapil.semarangkota.go.id
dan  aplikasi  berbasis  android  &  iOS,  yaitu  aplikasi  SI  D’nOK  yang  dapat  diunduh  pada google play store serta apps store.
Gambar 5 . Tampilan Aplikasi SI D’nOK-Dukcapil Kota Semarang
Sumber: https://sidnok.semarangkota.go.id/
Lebih dari 100 ribu pengguna Android telah mengunduh aplikasi SI D’nOK-Dukcapil Kota Semarang. Si D'nok, yang merupakan singkatan dari "system informasi dokumen online kependudukan", adalah sebuah aplikasi berbasis ponsel  yang digunakan oleh dinas dukcapil (penduduk  catatan  sipil)  untuk  memfasilitasi  akses  digital  ke  layanan  administrasi kependudukan  yang  cepat,  akurat,  dan  transparan.  Aplikasi  ini  dapat  menyimpan  dokumen kependudukan  seperti  akta  kelahiran,  akta  kematian,  kartu  identitas  elektronik,  Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, perpindahan dan kedatangan warga.
Gambar 6 . Tampilan Sistem Informasi Geospasial Pendidikan Kota Semarang Sumber: dataspasial.semarangkota.go.id
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  warganya,  Dinas  Komunikasi,  Informasi, Statistik,  dan  Persandian  Kota  Semarang  meluncurkan  Sistem  Informasi  Geospasial  Warga (Tegal  Wareng).  Sistem  informasi  ini  digunakan  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  untuk menyediakan  informasi  terkait  sekolah  dari  TK  hingga  SMA.  Informasi  yang  diberikan mencakup  informasi  dasar  seperti  alamat  sekolah,  jumlah  rombongan  belajar,  jumlah  guru, zonasi sekolah, dan informasi pendukung lainnya.
Dalam  aspek  kebencanaan  Upaya  Kota  Semarang  dalam  memberikan  solusi  terkait dengan  kebencanaan  adalah  membagikan  informasi  terkait  kebencanaan  melalui  Sistem Informasi Geografis (SIG) online yang dapat diakses masyarakat. Sistem Informasi Geografis merupakan  media  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  sebuah smart  city ,  SIG  dapat memberikan  akses  informasi  yang  cepat  dari  berbagai  informasi  yang  tumpang  tindih  dan memungkinkan  untuk  menggabungkan  serta  menganalisis  informasi  sekaligus  (Melloulia  et al.,  2014).  Kota  Semarang  sebagai  kota  yang  memiliki  risiko  kebencanaan  dari  berbagai sektor sudah seharusnya menyediakan informasi kebencanaan daerah bagi warganya. Hal ini
sesuai dengan pendapat (Djunaedi, 2017) bahwa khusus smart city di Indonesia perlu adanya smart  disaster  management,  hal  ini  mengingat  kondisi  geografis  Indonesia  yang  berada  di atas ring of fire sehingga potensi bencana cukup tinggi.
Gambar 7 . Tampilan Sistem Informasi Geospasial Kebencanaan Kota Semarang Sumber: dataspasial.semarangkota.go.id
Melalui  portal  sistem  informasi  geografis  yang  bernama  Tegal  Wareng  Pemerintah Kota  Semarang  menyediakan  informasi  kebencanaan  berupa  peta  rawan  bencana.  Data spasial  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  Kota  Semarang  adalah  peta  rawan  banjir,  peta rawan kekeringan, peta rawan longsor, dan peta rawan rob. Melalui portal Tegal Wareng ini, masyarakat  dapat  mengakses  informasi  berupa  daerah  mana  saja  yang  rawan  bencana  serta status kebencanaannya.
Gambar 8 . Tampilan E-Puskesmas Sumber: smartcity.semarangkota.go.id
Layanan  kesehatan  digital  di  Kota  Semarang  mensinergikan  layanan  Rumah  Sakit dengan  data  besar.  Data  tentang  ketersediaan  kamar  rawat  inap  di  seluruh  Rumah  Sakit Umum  (RSU)  Kota  Semarang  menunjukkan  sinergi  tersebut.  Masyarakat  dapat  melihat semua layanan rawat  inap  yang tersedia di  Kota  Semarang melalui sistem sinergi  ini. Salah satu  pengembangan  layanan  kesehatan  tambahan  yang  diinisiasi  Hendrar  adalah  layanan gawat  darurat  "Ambulance Hebat  Si  Cepat"  yang disediakan melalui sambungan  call center 112.  Dinilai  bahwa  layanan  ini  mampu  meningkatkan  harapan  hidup  masyarakat  di  Kota Semarang.  Selain  itu  layanan  kesehatan  secara  digital  adalah  konsep  pendaftaran pemeriksaan  kesehatan  yang  terintegrasi  oleh  pemerintah  kota  semarang  melalui  E- Puskesmas.  Yang  dapat  diakses  di  website  smartcity.semarangkota.go.id.  dalam  layanan  ini masyarakat dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri sesuai kebutuhan pemeriksaan. Dalam model E-puskesmas ini masyarakat juga dapat mengetahui nomor antrian sehingga akan lebih efisien dan tidak menunggu lama pada saat pemeriksaan Kesehatan.
Gambar 9. Crosstab Indikator infrastruktur Smart government Sumber: Data analisis menggunakan Nvivo 14 plus, 2024
Indikator  infrastruktur  dengan  dimensi smart  government dinilai  menggunakan  2 (dua)  paramater  yaitu  terintegrasi  dan  belum  terintegrasi  (Cohen,  2012).  Tampilan  diatas merupakan  tampilan  indikator  infrastruktur  dalam  Implementasi  Pelayanan  Publik  Di  Kota Semarang  Berbasis Smart  city Dimensi Smart  government .  Terdapat  dua  parameter  yanga dapat  diukur  dalam  hal  pelaksanaan  pelayanan  publik  berbasis  smart    city  dengan  dimensi smart  government .  Dalam  parameter  berikut  pelaksanaan  pelayanan  publik  berbasis smart city di  kelompokkan  menjadi  2  parameter  yaitu  layanan  yang  terintegrasi  dan  belum terintegrasi.  Dalam  visualisasi  crosstab  Nvivo  14  plus  menampilkan  indikator  belum terintegrasi  mencapai  50%  dan  sudah  terintegrasi  mencapai  63%.  Hal  ini  menunjukkan capain  implemantasi  yang  dilakukan  Kota  semarang  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik berbasis smart city dengan pedoman pada smart government . Layanan terintegrasi merupakan layanan  tanggap  darurat  yang  secara  umum  melayani  masyarakat  dalam  bidang  operasi keselamatan dan kesehatan. (Cohen, 2018).
Gambar 10. Nomor Darurat Call Center 112 Kota Semarang
Sumber: smartcity.semarangkota.go.id
Layanan integrasi Kota Semarang mengintegrasikan layanan tanggap darurat bencana, darurat  medis,  darurat  kriminal,  kebakaran,  serta  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Layanan  terintegrasi  ini  berupa  sistem  layanan  24  jam  Call  Center  112  yang  dapat  diakses gratis oleh masyarakat Kota Semarang.
Gambar 11. Crosstab Indikator keterbukaan pemerintah Smart government Sumber: Data analisis menggunakan Nvivo 14 plus, 2024
Implementasi  Pelayanan  publik  dengan  dimensi smart  government dinilai menggunakan  2  (dua)  paramater  yaitu  transparansi  pemerintah  dan  akses  data  pemerintah (Cohen, 2012). Tampilan diatas  merupakan tampilan indikator keterbukaan pemerintah  atau open  government  dalam  Implementasi  Pelayanan  Publik  Di  Kota  Semarang  Berbasis Smart city Dimensi Smart  government .  Dalam  indikator  keterbukaan  pemerintah  atau  open government  visualisasi  crosstab  Nvivo  14  plus  menunjukkan  transparansi  pemerintah mencapai  39%  dan  akses  data  pemerintah  mencapai  28%.  ketersediaan  portal  sistem  open government  bagi  masyarakat  Kota  Semarang  dalam  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  perkotaan  sehari-hari.  Pemerintah  Kota  Semarang  telah  menyediakan  portal sistem open government yang dapat diakses melalui website data.semarang.go.id.
Gambar 12 . Tampilan Open Data Kota Semarang
Sumber: smartcity.semarangkota.go.id
Open data merupakan sekumpulan data yang digunakan, diolah, didistribusikan secara bebas  oleh  masyarakat  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  disepakati  bersama  (Prieto  et  al., 2021). Open data Kota Semarang telah mengintegrasikan berbagai data dari berbagai instansi dan  OPD  Kota  Semarang.  Open  data  Kota  Semarang  telah  memiliki  4.300  datasets  yang terdiri  dari  57  oraganisasi  pemerintahan.  Datasets  tersebut  dikelompokkan  dalam  13 kelompok  datasets  sesuai  pengelompokkan  jenis  informasi  yang  ditampilkan.  Pengunjung portal  open  data  Kota  Semarang  dapat  mencari  data  yang  dibutuhkan  dengan  cara mengetikkan kata kunci data pada bar pencarian.
Gambar 13 . Tampilan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kota Semarang
Sumber: smartcity.semarangkota.go.id
Warga  Kota  Semarang  dapat  menggunakan  website  "Sapa  Mbak  Ita"  untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Walikota Semarang. Dia dapat mengaksesnya melalui aplikasi  WhatsApp  dengan  nomor  6281215000512  dan  email  dengan  alamat sapambakita@semarngkota.go.id.  Inovasi  Sapa  Mbak  Ita  adalah  modifikasi  dari  inovasi sebelumnya, LAPOR Hendi,  yang membuat metode pengaduannya berbasis internet. Warga
Kota  Semarang  dapat  menggunakan  Sapa  Mbak  Ita  sebagai  alat  untuk  menyampaikan pengaduan dan aspirasi mereka secara langsung kepada Walikota Semarang. Selain itu, Sapa Mbak Ita berfungsi sebagai jalur aduan yang menghubungkan aspirasi warga Kota Semarang dengan Walikota Semarang. Warga Kota Semarang dapat menyampaikan aspirasi mereka di website ini.
Gambar 14. Tampilan Whistleblowing System Sumber: https://inspektorat.semarangkota.go.id/wbs
Pelaporan WBS Kota Semarang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pelaporan secara langsung disampaikan secara langsung kepada tim  penanganan pengaduan satuan  tugas  yang  relevan.  Untuk  saat  ini,  laporan  dapat  dikirim  secara  tidak  langsung melalui  telepon/fax  (024)  3540129,  layanan  pesan  singkat  (SMS/WA)  1708,  atau  email  ke whistleblowing.semarangkota@gmail.com.  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  10  Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Semarang  memberikan  jaminan  kepada  pelapor  WBS  Kota Semarang.
Gambar 15 . Tampilan E-Sarapan (saran, aspirasi dan harapan) DPRD Kota Semarang Sumber: smartcity.semarangkota.go.id
E-Sarapan adalah platform web dan aplikasi  yang dirancang untuk membantu rakyat menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan lebih cepat dan terbuka. Ini juga terkait dengan pelaksanaan plusgram Parlemen Modern, yang salah satu ukurannya adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik.
Gambar 16. Tampilan Laporan dan Pengaduan Gratifikasi Kota semarang
Sumber: smartcity.semarangkota.go.id
Dalam  indikator  keterbukaan  pemerintah  terdapat  parameter  yang  diukur  adalah transparansi pemerintah. Transparansi pemerintah ini merupakan Interaksi antara masyarakat dan  pemerintah  berkontribusi  cukup  besar  dalam  pembuatan  dan  pengimplementasian kebijakan  publik  yang  transparan  dan  penuh  tanggung  jawab.  Salah  satunya  adalah  Kota Semarang telah meluncurkan sistem pelaporan gratifikasi terintegrasi dengan SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)pemerintah pusat yang bernama Lopis Semar (laporan dan  pengendalian  gratisikafikasi  kota  semarang)  yang  memungkinkan  seluruh  masyarakat dapat mengajukan keluhan serta aduan secara langsung melalui sosial media.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Semarang  telah  memulai  inisiatif smart  government dengan pembuatan  Peraturan  Walikota  nomor  26  Tahun  2018  tentang  Rencana  Induk  Semarang Smart  city (Masterplan  Semarang Smart  city ).  implementasi smart  city di  Kota  Semarang secara umum sudah dilakukan dengan berbagai layananan bagi masyarakat terutama layanan publik  online.  Penyelenggaraan  layanan  publik  berbasis  online  merupakan  sala  satu  fokus utama pemerintah Kota  Semarang dalam penyelenggaraan smart  city . Hal ini sesuai dengan Peraturan  Walikota  Semarang  Tentang  Rencana  Induk  Semarang Smart  city Tahun  2016- 2021
Implementasi Pelayanan publik dengan dimensi smart government di Kota Semarang bagi  menjadi  3  indikator  yaitu:  1)  Pelayanan  publik  online;  2)  Infastruktur;  3)  keterbukaan pemerintah.  Indikator  pelayanan  publik  online  sudah  terdigitalisasi  lebih  dari  separuhnya walaupun masih ada pelayanan berbasis luring, dalam pelayanan publik online implementasi secara konkrit yaitu: a) bidang kependudukan, dibuatnya website www.disdukcapil.semarangkota.go.id  dan  aplikasi  SI  D’nOK;  b)  bidang  pendidikan  Sistem Informasi  Geospasial  Warga  Kota  Semarang  (Tegal  Wareng).  sistem  informasi  terkait sekolah  dari  jenjang  TK  sampai  dengan  SMA;  c)  Bidang  kebencanaan,  website  pemetaan daerah  rawan  bencana  Kota  Semarang;  d)  bidang  kesehatan,  E-Puskesmas  yang  terintegrasi seluruh  puskesmas  Kota  Semarang.  Indikator  infrastruktur  dilaksanakan  dengan  pembuatan call  center  112  mengintegrasikan  layanan  tanggap  darurat  bencana,  darurat  medis,  darurat kriminal,  kebakaran,  serta  keamanan.  Indikator  keterbukaan  pemerintah  dilaksanana  dengan 1) open data pemerintahan; 2) sapa mbak ita; 3) Whistleblowing system; 4) E-sarapan DPRD; 5) Lopis (laporan dan pengendalian gratifikasi Kota Semarang.

## REFERENSI
Anisa,  C.  F.,  &  Hidayat,  B.  (2023). Penerapan  Smart  city  Dalam  Pelaksanaan  Pelayanan Publik Di Kota Magelang . 22 (1).
Annisah, A.  (2018).  Usulan  Perencanaan Smart  city : Smart  government Pemerintah  Daerah Kabupaten  Mukomuko*. Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi :  Jurnal  Penelitian
Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 8 (1), 59.
Https://Doi.Org/10.17933/Mti.V8i1.103
Bahri, S., Effendy, K., Ngadisah, &  Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Smart city Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Tangerang. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik,
Pemerintahan Dan Politik , 3 (3), 61–75. Https://Doi.Org/10.54783/Japp.V3i3.316
Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju  Pengembangan  Smart  Plusvince  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Mandailing  Natal,  Plusvinsi  Sumatera  Utara). Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media , 22 (2), 185. Https://Doi.Org/10.31445/Jskm.2018.220207 Damayanthi, C. D. (N.D.). Analisis Penerapan Smart government Dalam Mewujudkan Smart city Di Kota Semarang .
Fadhilah, A. N., Prabawati,  I., Sos,  S.,  & Si,  M. (N.D.). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk .
Izzuddin,  F.  N.  (2022).  Konsep Smart  city Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan. Citizen :
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (3), 376–382.
Https://Doi.Org/10.53866/Jimi.V2i3.96
Kurniasih,  Y.,  &  Wismaningtyas,  T.  A.  (2020). Smart  city Kota  Magelang:  Perubahan Manajemen  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penerapan  Electronic  Governance. Jiap
(Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 8 (2), 356.
Https://Doi.Org/10.31764/Jiap.V8i2.2734 Mursalim,  S. W. (2017).  Implementasi  Kebijakan Smart city Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 126–138. Https://Doi.Org/10.31113/Jia.V14i1.1
Nugroho, M.,  & Pamungkas  Putro, B. D. (2021). Peningkatan Kinerja  Berbasis Manajemen Bakat, Servant Leadership Dan Komitmen Organisasi. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis , 22 (1), 1–16. Https://Doi.Org/10.30596/Jimb.V22i1.5147
Permata, I. W., & Ali, A. (N.D.). Penerapan Smart city Kota Semarang Dalam Penggunaan