## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO
Nur Laila Zainuddin Maliki
e-mail: romila15@yahoo.com/ telp. +62 8165405792

## ABSTRACT
Credit risk is one of the most frequent risks in tough financing such as on financing  using  ijarah  and  murabahah  contracts  in  Sharia  financial  institutions. The reason is due to mistakes in the analysis of financing applications and lack of cooperative  readiness  in  managing  and  anticipating  the  possibility  of  risk exposure in the institution. In other hand, sharia cooperatives follow the principle of  lost  and  profit  sharing  that  requires  a  careful  cooperative  in  managing  their business in order to achieve the expected profit target.
As  Sakinah  Cooperation  Sidoarjo  which  has  been  operating  for  19  years only experienced credit risk less than 1%. Therefore, this study is aimed to firstly understand and describe to what extent the implementation of risk management in sharia  financing  in  As  Sakinah  Cooperation  Sidoarjo  is,  and  secondly,  to understand  and  describe  the  credit  risk  settlement  scheme  that  occurs  in  sharia financing in As Sakinah Cooperation Sidoarjo.
This research used qualitative method, using a case study approach. Data are  collected  through  interview  technique  at  main  source  and  documents  and regulation  of  the  cooperation  as  secondary  data  source.  The  data  were  analyzed through 3 (three) steps. They are data deduction, data display and conclusion and verification.
The  results  show  that  the  role  of  the  group  and  the  joint  responsibility system become the key in reducing credit risk
Keywords: management, risk, credit, Ijarah, Murabahah.

## PENDAHULUAN
Dalam  sepuluh  tahun  terakhir laju  pertumbuhan  lembaga  keuangan syariah di Indonesia
cukup
signifikan. 1 Banyak  lembaga  keuangan termasuk  koperasi yang  awalnya beroperasi secara konvensional beralih menjadi  syariah,  sehingga  masih
1 Nofinawati, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, JURIS Volume 14,
Nomor 2 (Juli-Desember 2015), 176
banyak kebijakan yang belum sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Perbedaan  prinsip  antara  pola konvensional dan pola syariah menuntut  koperasi  syariah  untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatannya  karena  sistem  syariah berprinsip loss and profit sharing yang memerlukan penghitungan yang cukup rumit.  Paling  tidak  ada  tiga  masalah yang dihadapi koperasi ketika menyalurkan pembiayaan, yakni masalah  ketidakpastian  kondisi  pasar yang  akan mempengaruhi  kemampuan nasabah  dalam  mengembalikan  dana, adanya  kemungkinan  perbedaan  nilai jual  agunan  pada  waktu  kontrak  dan ketika terminasi, dan tentang kredibilitas  informasi  nasabah  yang berpengaruh pada limit, tenor, margin,
serta  nilai  dan  bentuk  pinjaman  yang diminta. 2 Kendala yang seringkali membuat  koperasi  memiliki  risiko yang  tinggi  adalah  tidak  adanya pengawasan aktif, kecukupan kebijakan  dan  prosedur  manajemen risiko serta penetapan limit risiko, dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi  manajemen  risiko,  dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 3
Rendahnya kualitas
2 Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi,
Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, Banu Muhammad Haidir, Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 91 3 Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
SDM pengelola juga menjadi eksposur risiko  tersendiri.  Meski  demikian, tidak  semua  koperasi  mempunyai kebijakan mengantisipasi risiko dengan manajemen yang baik, sehingga  tidak  ada  pedoman  yang baku dan kekuatan hukum yang cukup dalam  setiap  penyelesaian  masalah yang  terjadi.  Hal  ini  rawan  akan munculnya  risiko  lanjutan  seperti risiko  likuiditas,  risiko  operasional, risiko  reputasi,  risiko  strategik,  risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil.
Beberapa penelitain yang pernah  dilakukan  terkait  manajemen risiko kebanyakan dilakukan di lembaga  keuangan  Bank,  yakni  di BTN  Syariah 4 dan  Bank  Sulutgo 5 . Sementara  dari  sisi  akad  ditekankan pada akad murabahah. 6 Pada penelitian ini,  Peneliti  ingin  memahami  dan mendiskripsikan sejauh mana penerapan  managemen  risiko  kredit pada  pembiayaan  syariah  di  Koperasi as  Sakinah  Sidoarjo  serta  memahami dan mendiskripsikan skema penyelesaian risiko kredit yang terjadi.

## BAB II Ruang Lingkup Managemen Risiko
Pasal 3 4 Sumar’in Asmawi, Juliansyah, “Strategi Manajemen Risiko kredit Murabahah Studi Kasus Di BTN Syariah Yogyakarta”, Asy Sya’iyyah , vol. 1 No 1, (Juni, 2016) 5 Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, dan Silcycjeova Moniharapon, “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo”, EMBA Vol. 3 No. 4 (Desember, 2015), 345- 356 6 Nur Hasanah, Novi Puspitasari, Lilik Farida, “Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi”, ejurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , volume 2 (1), (2015), 1-5
Penerapan  manajemen  risiko kredit pada pembiayaan syariah adalah suatu cara/proses menerapkan 7 serangkaian  metodologi  dan  prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,  dan  mengendalikan  risiko yang timbul dari kegiatan usaha 8 kredit akibat  kegagalan  nasabah  atau  pihak lain  dalam  memenuhi kewajiban kepada  lembaga  keuangan  syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati 9 berupa penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan  prinsip  syariah.  Prinsip syariah  adalah  ketentuan  hukum  islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 10 Dalam penelitian ini
pembiayaan  syariah  dibatasi  hanya pada  pembiayaan  murabahah  dan ijarah  yang  terjadi  di  Koperasi  as
Sakinah Sidoarjo. 11 Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian kualitatif menggunakan  pendekatan  studi  kasus ( case  study) menggunakan  sumber data  primer  melalui  teknik  wawancara
7 https://kbbi.web.id/terap-2
8 PBI No 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 9 Tariqatul  Khan  dan  Habib  Ahmed,  terj. Ikhwan  Abidin  Basri, Managemen  Risiko Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Jakarta:  Bumi Aksara, cet. 1, 2008), 12 10 POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5-6 11 Zubaidah, Wawancara , Sidoarjo, 9 Januari 2018
dan analisis data sekunder berupa data dan  arsip  koperasi  serta  regulasi pemerintah. Analisis data dilakukan sebelum, selama dan setelah selesai  di lapangan,  namun  porsi  terbesar  pada saat  di  lapangan  bersamaan  dengan pengumpulan  data. 12 Analisis  data berupa proses pelacakan dan
pengaturan  secara  sistematis  hingga penyajian  temuan  dengan  melibatkan pengerjaan pengorganisasian, pemecahan  dan  sintesis  data  serta pencarian  pola-pola,  pengungkapan hal-hal  penting  dan  penentuan  hal-hal yang dilaporkan. 13
Peneliti menggunakan tiga tahap  sebagaimana  teori  Miles  & Huberman,  yaitu  mereduksi  data, yakni  penajaman,  penggolongan,  dan pengorganisiran  data  hingga  dapat ditarik kesimpulan
dan didiversifikasi. 14 Display data . 15 merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan  melihat  penyajian  tersebut, akan  dapat  memahami  apa  yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman ynag didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
Untuk  langkah  ketiga,  yakni mengambil  kesimpulan  dan  verifikasi, menurut  Miles  dan  Huberman  (2007: 19), Peneliti mulai mencatat
12 Abdullah, Saebani, Metode Penelitian... , 221 13 Ibid, 65
14 Prastowo, Metode Penelitian… ,243
15 Ibid, 245
keteraturan,  pola-pola,  penjelasan,  dan alur sebab-akibat. Kesimpulan semakin  jelas  dengan  adanya  data yang rinci serta proses saat analisis.

## PEMBAHASAN
Koperasi  as  Sakinah  Aisyiyah Sidoarjo  adalah  koperasi  yang  dirintis oleh  PD.  ‘Aisyiyah  Sidoarjo  sejak tahun  1999.  Sejak  tahun  2016, Koperasi  ini  secara  perlahan–lahan telah berubah dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Seluruh kebijakan dan prosedur secara bertahap  menyesuaikan  dengan  pola syariah.
Struktur  yang  ada  di  koperasi as  Sakinah  meliputi  pengawas  dan DPS,  Pengurus,  dan  Pengelola.  Selain itu,  dikenal  pula  istilah  pendamping. Pendamping  adalah  anggota  koperasi yang  ditunjuk  oleh  koperasi  untuk mendampingi
kelompok-kelompok kecil  anggota  koperasi,  Pendamping kelompok  memiliki  tanggung  jawab untuk  melakukan  pembinaan  kepada anggota  minimal  satu  bulan  sekali, menghadiri  rapat  yang  diadakan  oleh koperasi  satu  bulan  sekali  dengan agenda pembinaan, melaporkan perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam kelompok serta menyosialisasikan  semua  kebijakan koperasi.  Masing-masing  Pendamping memiliki jumlah kelompok dampingan yang berbeda Hingga saat ini anggota koperasi as Sakinah Sidoarjo berjumlah  958  orang  yang  tersebar  di seluruh kabupaten Sidoarjo danterhimpun dalam kelompok dengan jumlah  anggota  antara  5  sampai  10 orang.  Pengelompokan  bisa  karena
lingkungan tempat  tinggal  atau tempat kerja.  Setiap  kelompok  memiliki seorang Ketua, dapat pula ditambahkan sekretaris dan bendahara. Hingga  saat  ini  koperasi  as  Sakinah membina  57  kelompok.  Selain  untuk memudahkan pembinaan, fungsi kelompok adalah menentukan diterima atau  tidaknya  seorang  calon  anggota serta  memberi  rekomendasi  terhadap pengajuan pembiayaan oleh anggota.
Manfaat yang diperoleh
anggota koperasi selain dapat mengajukan pembiayaan dan
diikutsertakan  dalam  pameran  adalah berbelanja  di  koperasi  as  Sakinah dengan  pembayaran  tunda  satu  bulan dan  gratis  biaya  pengiriman.  Jika  ada yang  menunggak  dalam  pembayaran, maka akan berpengaruh pada pengajuan permohonan pembiayaannya serta tunggakan
tersebut  dianggap  sebagai  pembiayaan dengan akad tertentu.
Pembiayaan  di  koperasi  as
Sakinah  dibagi  menjadi  empat,  yakni pembiayaan regular, khusus,
emergency , dan hari raya. Pembiayaan regular  yaitu  pembiayaan  diberikan pada  anggota  dengan  jangka  waktu yang  sudah  ditentukan,  maksimal  12 bulan.  Pembiayaan  regular  dilakukan dengan sistem tanggung renteng menggunakan akad ijarah. Namun jika ada yang ingin melakukan pembiayaan dengan akad yang lain juga diperbolehkan.  Pembiayaan  reguler diberikan tanpa jaminan dengan plafon pembiayaan  yang  ditanggung  sebesar 50% dari dana simpanan yang dimiliki nasabah  di  Koperasi.  Pembiayaan emergency diberikan untuk pengerjaan tender  atau  kebutuhan  jangka  pendek
lainnya maksimal 3 bulan menggunakan  akad  musyarakah  atau mudharabah.  Jika  lebih  dari  3  bulan, maka masuk dalam kategori pembiayaan khusus. Sedang pembiayaan  hari  raya  diberikan  untuk kebutuhan  merayakan  lebaran.  Plafon pembiayaan regular yang dapat direalisasikan  berkisar  antara  Rp.
500.000,00 - Rp. 15.000.000,00 tergantung  dari  dana  simpanan  yang dimiliki  calon  nasabah.  Realisasi pembiayaan bisa diberikan pada anggota minimal setelah 3 (tiga) bulan menjadi anggota. Setiap  anggota  koperasi  yang akan  melakukan  pembiayaan  harus memberitahukan kepada ketua kelompok  dan  mendapat  persetujuan minimal  75%  anggota  kelompok  dan Pendamping.  Hal  ini dilakukan karena sistem tanggung renteng mengharuskan seluruh kelompok menanggung risiko jika terjadi
masalah  angsuran  pembiayaan  dari salah satu anggota kelompok. Pembiayaan yang diajukan oleh anggota  dapat  direalisasikan  jika dalam  satu  kelompok  tidak  ada anggota yang bermasalah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaannya. Bendahara kelompok membawa  pengajuan  beserta  seluruh perlengkapannya  ke  kasir.  Oleh  kasir diserahkan ke koordinator/kabag analisa untuk dianalisis.
Jika pembiayaan dinyatakan bisa direalisasi, maka permohonan diteruskan  ke  bendahara  pengurus untuk  dimintakan  persetujuan  bagi pembiayaan  di  bawah  15  juta.  Dari bendahara pengurus permohonan
diberikan  ke  bagian  akad  kemudian dikembalikan  lagi  ke  koordinator untuk diberikan ke kasir. Saat pencairan  dana  atau  barang  diambil langsung  oleh  anggota.  Sedang  untuk pembiayaan  di  atas  15  juta  maka setelah dari bendahara form diserahkan pada Ketua (Pengurus) untuk mendapat persetujuan.
Untuk  pembiayaan  murabahah setelah  permohonan  disetujui  maka koperasi  bersama  nasabah  membeli barang  yang  dimaksudkan,  kemudian nasabah menghadap bagian akad untuk menandatangani  akad  untuk  kemudian diserahkan  ke  kasir.  Tidak  ada  form khusus  yang  disediakan  oleh  koperasi untuk mengantisipasi nasabah
membatalkan pembelian barang. Berkas pembiayaan yang masuk diserahkan  ke  bagian  akad  untuk diarsip.Untuk pembiayaan khusus cukup  persetujuan  Ketua  kelompok. Prosedur  pengajuan  juga  berbeda. Nasabah  langsung  menghadap  ke kabag  USP  untuk  dianalisa  kemudian ke  bendahara  dilanjutkan  ke  Ketua. Setelah itu ke bagian akad.
Setiap melakukan realisasi pembiayaan  regular  nasabah  dikenai dana  risiko  sebesar  0,25%  dan  biaya administrasi  sebesar  1%  dari  total pembiayaan yang diterima yang dibayarkan  sekali  saat  pembiayaan awal  dan  dibayarkan  tunai,  tidak mengambil  atau  memotong  dari  dana realisasi.  Bagi  hasil  ijarah  ditetapkan sebesar 1,5% per bulan sedang margin sebesar  25%  dari  harga  jual  barang. Kebijakan  keuangan  di  atas  disepakati dalam RK (Rapat kerja).
Pembiayaan  murabahah  baik untuk  kebutuhan  produksi  maupun
konsumsi  dilakukan  dengan  sistem murabahah  tanpa  wakalah,  artinya pihak Koperasi bersama dengan nasabah membeli barang yang dimaksudkan. Murabahah dengan wakalah  bisa  dilakukan  dengan  syarat bukti pembelian harus segera diserahkan.  Hal  ini  dilakukan  jika memang tidak dimungkinkan Pelaksana melakukan pembelian secara langsung. Harga yang diberikan pada  nasabah  adalah  harga  sesuai pembelian.  Potongan  atau discount yang  diberikan  oleh  supplier  tidak dihitung  sebagai  pemasukan  bagi koperasi. Discount yang diberikan oleh supplier diberitahukan kepada nasabah sehingga perhitungan bagi hasil didasarkan  pada  harga  riil  dari supplier.
Jaminan  tidak  dipersyaratkan untuk pembiayaan regular, kecuali jika di  atas  Rp.  15.000.000  atau  melebihi plafon.  Sedangkan  untuk  pembiayaan khusus  atau emergency diperlukan jaminan.  Jaminan  bisa  berupa  SPK (Surat  Perjanjian  Kerjasama)  kontrak kerja nasabah, surat kendaraan bermotor, surat tanah, ataupun personal  guarantee .  Nilai  jaminan adalah sebesar 75% dari besar pembiayaan.  Jika  jaminan  bukan  atas nama sendiri maka harus disertai surat kuasa. Jaminan disimpan tanpa menggunakan  akad  tertentu.  Jaminan tersebut juga tidak dilakukan penyelidikan  secara  fisik.  Koperasi pernah  melakukan  upaya  preventif dengan  membuat  surat  perjanjian  di hadapan  notaris,  namun  biaya  yang cukup  besar  memberatkan  nasabah pembiayaan.  Jaminan  dalam  bentuk personal
guarantee diberikan
manakala  nasabah  tersebut  benar- benar  dikenal  memiliki  karakter  yang amanah dan memiliki usaha yang jelas. Meski  demikian, personal  guarantee tidak banyak dilakukan karena berisiko tinggi.
Jika  nasabah  ingin  melunasi pembiayaan  lebih  cepat  dari  waktu yang  ditentukan,  maka  nasabah  tetap membayar sejumlah penghitungan awal,  kecuali  untuk  murabahah,  ada potongan dengan perhitungan
tersendiri.  Potongan  tersebut  tidak diperjanjikan di awal namun disampaikan  saat  terjadi  pelunasan lebih cepat.
Pembiayaan  bermasalah  hanya berkisar  1%  dari  seluruh  pembiayaan yang  ada  di  koperasi  ini.  Sedangkan untuk  pembiayaan  murabahah  tidak pernah  bermasalah.  Hal  ini  terjadi karena  sistem  tanggung  renteng  yang diterapkan
oleh koperasi mengharuskan anggota kelompok turut bertanggung jawab menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam kelompoknya. Penyelesaian
itu dilakukan  dengan  cara  memberikan dana  talangan  yang  diperoleh  melalui patungan  antar  anggota  atau  diambil dari  tabungan  kelompok.  Tabungan kelompok  bisa  berupa  tabungan  dari anggota kelompok, bisa dari kewajiban menyerahkan  sebagian  uang  pada  saat pencairan  pembiayaan,  atau  infaq anggota  yang  memasarkan  produknya saat  pertemuan  kelompok.  Fungsi  lain dari  tabungan  tersebut  adalah  bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan oleh  sesama  anggota  kelompok  tanpa dikenai  jasa  atau  bagi  hasil  (qardh). Kebijakan tentang tabungan kelompok
adalah  inisiatif  anggota  kelompok, bukan instruksi dari koperasi.
Jika  ada  anggota  yang  ternyata tidak bisa menyelesaikan kewajibannya  dalam  jangka  waktu yang  cukup  lama,  dan  anggota kelompok tidak mampu lagi menyelesaikan masalah tersebut, maka penyelesaiannya dilimpahklan ke koperasi.  Penyelesaian  pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menggunakan  akad  baru  dengan  jenis akad  yang  sama.  Biasanya  dilakukan dengan rescheduling, yakni penambahan waktu untuk menyelesaikan angsurannya. Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah pernah  pula  dilakukan  dengan  cara restructuring menggunakan akad qardh.    Jika  dengan  cara  di  atas ternyata  nasabah  pembiayaan  masih mengalami  kesulitan  atau  mangkir, maka diadakan penghapusan pembiayaan oleh koperasi. Penghapusan  bisa  dilakukan  bagi pembiayaan  yang  sudah  macet  selama lima  tahun.  Setiap  tahun,  meski  tidak banyak, koperasi melakukan penghapusan.  Sebelum  lima  tahun masih diupayakan untuk penyelesaiannya dengan berbagai cara. Dari data di atas terlihat bahwa koperasi as Sakinah memiliki mekanisme  terkait  manajemen  risiko sejak  awal  keanggotaan  hingga  cara penyelesaian  masalahnya  meskipun tidak  disusun  secara  khusus  mengenai pedoman manajemen risiko pembiayaan. Dilihat dari sisi pengorganisasian  Koperasi  as  Sakinah Sidoarjo  belum  memiliki  unit  khusus yang  menangani  manajemen  risiko.
Salah  satu  unit  pelaksana  di  lapangan adalah  unit  analisis  yang  bertugas menganalisa pembiayaan yang diajukan  oleh  nasabah,  namun  tidak menganalisis risiko pembiayaan secara umum  yang  mungkin  terjadi  di koperasi tersebut.
Kebijakan dan prosedur pembiayaan  di  Koperasi  as  Sakinah telah  memadai.  Namun  kebijakan tersebut belum disusun secara sistematis agar terhindar dari kesalahan prosedur. Adanya kelompok-kelompok kecil yang dibentuk  oleh  koperasi  ini  memberi keuntungan  yang  besar  pada  koperasi dalam rangka mitigasi risiko. Kredibilitas  anggota  terseleksi  sejak awal  masuk  hingga  saat  pengajuan pembiayaan.
Kelompok-kelompok
tersebut juga mampu membantu koperasi dalam menyosialisasikan kebijakan  koperasi,  sehingga  seluruh anggota memahami dengan baik semua  aturan  yang  ada  di  koperasi  as Sakinah.
Sistem  tanggung  renteng  yang diterapkan  oleh  koperasi  ini  berperan efektif  pula  untuk  meminimalisir terjadinya risiko. Dalam hal penyelesaian  pembiayaan  bermasalah, sistem  ini  mengacu  pada  akad  kafalah dan  hawalah  dengan  adanya  tabungan kelompok. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung  ( kafiil )  kepada  pihak ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban pihak  kedua  atau  yang  ditanggung ( makfuul  ‘anhu,  ashil ). 16 Sedangkan hawalah adalah akad pengalihan utang
16 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah
dari  satu  pihak  yang  berutang  kepada pihak  lain  yang  wajib  menanggung (membayar)-nya. 17
Akad  pembiayaan  yang  ada  di koperasi  ini  meliputi  akad  ijarah, murabahah, mudharabah, dan musyarakah.  Namun  semua  akad tersebut  belum  dikembangkan  dalam bentuk  yang  lebih  spesifik  lagi  seperti akad ijarah yang dikembangkan menjadi  IMBT,  murabahah  yang dikembangkan  menjadi  MMT  dan pengembangan akad-akad lainnya. Sedang  untuk  penerapan  akad  ijarah lebih  menekankan  pada  wakalah  bil
Ujrah,  yakni  pemberian  kuasa  dari koperasi kepada nasabah untuk mengelola dana dengan imbalan pemberian ujrah ( fee ). 18
Untuk  pembiayaan  murabahah pihak koperasi membeli barang tersebut  bersama  dengan  nasabah untuk  meminimalisir  kerugian  akibat nasabah  tidak  cocok  dengan  barang tersebut.  Namun  demikian  koperasi perlu membuat perjanjian untuk membeli barang tersebut guna menjaga pembatalan pembelian.
Jaminan  yang  ditetapkan  oleh
koperasi  sebesar  75%  dari  nilai pembiayaan untuk  pembiayaan khusus dan emergency , sedang untuk pembiayaan  regular  sebesar  50%  dari jumlah  simpanan  pokok.  Mengacu pada  SOP  KJKS  bahwa  ketentuan yang  berlaku  adalah  nilai  jaminan/ agunan  sebesar  125%  dan  sekurang-
17 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Hawalah 18 FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah
kurangnya  sebanding  dengan  nominal pembiayaan  yang  diajukan  oleh  calon nasabah. 19 Belum ada rincian alternatif jaminan, patokan harga masing-masing jaminan dan prosedur eksekusi jaminan jika terjadi pembiayaan bermasalah.  Survey  lapangan  dan crosscheck ke  berbagai  pihak  untuk memastikan  keberadaan  riil  jaminan tersebut  juga  perlu  dilakukan  untuk meminimalisir risiko.
Audit  internal  dilakukan  oleh pengawas  koperasi  secara  berkala, sementara audit eksternal baru diusulkan pada saat RK tahun 2016.
Sejauh  ini  tingkat  pembiayaan bermasalah  yang terjadi  di  koperasi  as Sakinah  sangat  rendah.  Hal  ini  terjadi karena  seleksi  yang  dilakukan  sangat panjang  sejak  dari  kelompok  hingga pengurus, sejak dari penerimaan anggota hingga pengajuan pembiayaan. Namun demikian pengurus perlu untuk membuat standar baku  alternatif  penyelesaian  masalah dan  prosedurnya  untuk  mengantisipasi jika terjadi masalah di kemudian hari.
Pengajuan  pembiayaan  oleh nasabah  dilakukan  secara  tertulis menggunakan form yang telah disediakan  oleh  koperasi,  demikian juga dengan  form  akad.  Form tersebut kemudian  dimasukkan  dalam  folder menurut jenis akadnya. Khusus tentang  dokumentasi  dan  administrasi jaminan  belum  ada  ketentuan  secara baku.  Hal  ini  disebabkan  karena pembiayaan yang paling sering dilakukan  adalah  pembiayaan  regular yang tidak membutuhkan jaminan.
19 http://docplayer.info/268325, ….., 113
Mekanisme dan standar keputusan  pembiayaan  regular  telah dimiliki  oleh  koperasi  ini  meskipun belum disusun secara sistematis, sedang  untuk  pembiayaan  khusus  dan emergency tergantung dari hasil kesepakatan pengurus berdasar masukan dari pengelola. Hal demikian suatu  saat  akan  menimbulkan  masalah karena  tidak  ada  standarisasi  dan mekanisme yang baku.
Tidak  banyak  alternatif  yang ditawarkan  oleh  koperasi  ini  terhadap nasabah  yang  bermasalah.  Hal  ini karena  kecilnya  tingkat  pembiayaan bermasalah  di  koperasi  ini  sehingga belum ada pilihan-pilihan yang
disusun oleh pengurus untuk mengantisipasi  risiko  pembiayaan  di koperasi ini. Dapat disimpulkan bahwa secara  umum  koperasi  as  Sakinah sudah  menerapkan  prinsip  manajemen risiko  mesti  belum  disusun  secara sistematis, baik dalam struktur organisasi, prosedur kebijakan maupun analisis.Skema penyelesaian risiko yang  pernah  terjadi  pada  pembiayaan syariah  di  Koperasi  as  Sakinah
Sidoarjo  adalah  dengan rescheduling dan  penghapusbukuan  apabila  upaya maksimal yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

## KESIMPULAN
Koperasi  as  Sakinah  Sidoarjo adalah  koperasi  yang  cukup  berhasil dalam  mengelola  usahanya,  terutama unit simpan pinjam. Mekanisme tanggung renteng adalah kunci keberhasilan koperasi ini dari beberapa risiko. Namun demikian perlu ada satu unit
yang khusus mengelola
manajemen  risiko  mengingat  jumlah aset  dan  anggota  yang  cukup  banyak dengan sirkulasi keuangan yang cukup besar pula.Kebijakan khususnya
tentang pembiayaan hendaknya disusun  secara  sistematis  menjadi sebuah  pedoman  yang  bisa  dievaluasi setiap  saat  untuk  menghindari  risiko- risiko  yang  mungkin  terjadi.  Koperasi juga  perlu  memperbanyak  jenis-jenis akad  agar  penyaluran  pembiayaan lebih  fleksibel  sesuai  kebutuhan  serta memperbanyak  jenis  mitigasi  risiko dan menyusun prosedur penangannnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Nofinawati,  Perkembangan  Perbankan Syariah  Di  Indonesia, JURIS
Volume  14,  Nomor  2  (Juli- Desember 2015), 176 Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi,
Muhammad  Budi  Prasetyo,
Niken  Iwani  Surya Putri, Banu Muhammad Haidir, Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 91 Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2017 tentang Penerapan  Manajemen  Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit  Usaha  Syariah  BAB  II Ruang  Lingkup  Managemen Risiko Pasal 3 Sumar’in Asmawi, Juliansyah, “Strategi  Manajemen  Risiko
kredit  Murabahah  Studi  Kasus Di  BTN  Syariah  Yogyakarta”, Asy  Sya’iyyah ,  vol.  1  No  1, (Juni, 2016)
Rifangga  C.T  Tengor,  Sri  Murni,  dan Silcycjeova
Moniharapon,
“Penerapan  Manajemen  Risiko Untuk  Meminimalisir  Risiko kredit  Macet  Pada  PT.  Bank Sulutgo”, EMBA Vol.  3  No.  4 (Desember, 2015), 345-356 Nur  Hasanah,  Novi  Puspitasari,  Lilik Farida, “Risiko Akad Murabahah  Serta  Pengelolaan Risiko  Akad  Murabahah  Pada BMT-UGT  Sidogiri  Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi”, ejurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , volume 2 (1), (2015), 1-5 https://kbbi.web.id/terap-2 PBI No 13/23/PBI/2011 tentang
Penerapan  Manajemen  Risiko
Bagi  Bank  Umum  Syariah  dan Unit  Usaha  Syariah  BAB  I Ketentuan Umum Pasal 1 Tariqatul  Khan  dan  Habib  Ahmed, terj.  Ikhwan  Abidin  Basri, Managemen  Risiko  Lembaga
Keuangan  Syariah ,  (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1, 2008) POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha  Pembiayaan  Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5-6 Zubaidah, Wawancara ,  Sidoarjo,  9 Januari 2018 Abdullah, Saebani, Metode Penelitian... ,  221 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif  Dalam  Perspektif
Rancangan  Penelitian ,  cet.  3 (Yogyakarta:  Ar  Ruzz  Media,
2014)
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional
Nomor  11/DSN-MUI/VI/2000
Tentang Kafalah Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Nomor  12/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Hawalah Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Nomor  52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad  Wakalah  bil Ujrah  pada  Asuransi  Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah http://docplayer.info/268325-Standar- operasional-prosedur-koperasi-jasa- keuangan-syariah-dan-unit-jasa- keuangan-syariah-koperasi.html ,
Standar  Operasional  Prosedur KJKS dan UJKS Ko
perasi