REALISASI NILAI-NILAI TRANSENDENTAL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDUSTRI DI SUKOHARJO
Dr. Nuria Siswi Enggarani, SH., M.H. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura E-mail : nse178@ums.ac.id
Wisnu Tri Nugroho Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura
Roudlotul Jannah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura

## Abstrak
Pada era persaingan bebas seperti sekarang ini, telah mendorong banyak industri untuk berkompetisi dalam memperebutkan keuntungan. Tidak jarang dalam berkompetisi, industri menggunakan cara-cara yang melanggar aturan hukum, yang akibatnya masyarakatlah yang terkena dampak negatif dari aktivitas industri tersebut, seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidakstabilan perekonomian serta kehidupan sosial yang terganggu. Oleh karena permasalahan tersebut Pemerintah Sukoharjo sebagai problem solver memiliki kewajiban untuk mengatasi permasalahan yang timbul di dunia perindustrian melalui pembentukan aturan hukum yang merealisasikan nilai transendental. Aturan hukum tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disusun sebagai instrument yuridis bagi perusahaan untuk ikut bertanggungjawab bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Realisasi nilai-nilai transendental dalam peraturan daerah tidak terlepas dari keluasan nilai transendental yang mencakup nilai-nilai agama, moralitas dan etika, serta dapat didialogan dengan berbagai problematika yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga layak apabila dijadikan sebagai dasar instrument pertanggungjawaban industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian
Volume 3, Nomor 1, April 2018
Langkah-Langkah Mengatasi ...
menunjukan bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengadopsi nilai-nilai transedental yang berfungsi sebagai instrument yuridis pertanggungjawaban industri di Sukoharjo. Dengan demikian  Peraturan Daerah Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menciptakan industri yang berwawasan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat. Kata kunci: Industrialisasi, Nilai Transendental, Peraturan Daerah

## Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum dan bukan machstate atau negara kekuasaan, absolute state , menandakan Indonesia mengedepankan hukum, bukan obsulatism dalam menjalankan roda pemerintahan 1 . Hal itu termuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, konsekuensi logis dari pasal tersebut meletakkan hukum sebagi panglima tertinggi dalam pengaturan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihormati, diyakini dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dalam mewujudkan kesejahteraan umum pemerintah daerah yang merupakan sub sistem pemerintahan pusat membentuk aturan hukum yang berupa Peraturan Daerah seperti yang diatur di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Pemerintah Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan-Peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi  dan  tugas  pembantuan ”. Kewenangan menetapan peraturan daerah merupakan salah satu konsekuensi negara yang menerapkan otonomi daerah. Menurut Bagir manan otonomi daerah adalah dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tidak kalah penting otonomi daerah merupakan salah satu sendi ketatanegaraan Republik Indonesia 2 .
Otonomi daerah sebagai tuntutan reformasi membawa dampak positif bagi perkembangan daerah, di mana tiap-tiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menggali potensi yang dapat digunakan untuk menarik investor guna mendirikan kantong-kantong industri di wilayahnya, yang luarannya perekonomian daerah meningkat. Akan tetapi semakin pesatnya pertumbuhan industri di daerah juga membawa dampak negatif bagi aspek kehidupan masyarakat, seperti kerusakan lingkungan hidup, ketidakstabilan perekonomian serta kehidupan sosial yang terganggu, fakta ini dapat kita amati dari adanya kasus pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas industri di Sukoharjo, baik industri rumahan maupun industri besar, yang mana masyarakat sekitarlah yang harus menanggung akibatnya. Berangkat dari problematika inilah Pemerintahan Daerah Sukoharjo menetapkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang merealisasikan nilai-nilai transendental sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat yang merasakan dampak negatif atas berdirinya suatu perusahaan.
Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ” dan ayat 3 yang berbunyi “ setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh sebagai manusia yang bermartabat ”. Dengan adanya penjabaran atas pasal tersebut, yang di wujudkan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo No.15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, mengindikasikan bahwasannya Pemerintah Daerah Sukoharjo hendak mengurangi dampak
1 Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , BIP, Jakarta, cetakan ke-2, 2008. Hlm 297
2 Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 , Unsika,  Karawang,    1993. Hlm 46
Alexander Dwi Agung Situmorang, Itok Dwi Kurniawan negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat, menjamin setiap orang memperoleh hak dasarnya serta sebagai langkah merealisasikan nilai-nilai transendental di dalam produk hukum yang ada. Realisasi nilai-nilai transendental dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tidak terlepas dari keluasan nilai transendental yang mencakup nilai-nilai agama, moralitas dan etika, serta dapat didialogan dengan berbagai problematika yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga layak apabila dijadikan sebagai dasar instrument pertanggungjawaban industri. Pelaksanaan dari Peraturan Daerah No.15 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingungan Perusahaan (TJSLP) mengharuskan adanya kesadaran pertanggungjawaban dari stake holder terkait guna memfungsikan peraturan daerah ini sebagai instrument yuridis pertanggungjawaban industri di Sukoharjo

## Perumusan Masalah
Bagaimana Realisasi Nilai-Nilai Transendental  Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Sebagai Instrumen Yuridis Pertanggungjawaban Industri Di Sukoharjo ?

## Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan meliputi jenis penelitian dan pendekatannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan dokumen- dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan positif.
Penelitian normatif kualitatif berkaitan dengan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau tentang kaidah dan aturan 3 . Dalam hal ini yang dimaksud adalah aturan-aturan mengenai Tanggung Jawab sosial dan lingkungan perusahaan, metode penelitian bersifat “Deskriptif Kualitatif” yang berusaha untuk menguraikan laporan penelitian. Dalam analisis ini peneliti menyadari bahwa Peraturan Daerah Sukoharjo No.15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini berfungsi sebagai instrumen pertanggung jawaban industri Sukoharjo yang berbasis nilai transendental.

## Pembahasan
Perkembangan dunia usaha semakin menunjukkan kekhawatiran bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Hal itu karena industrialisasi membutuhkan mobilisasi sumber daya, yang cepat atau lambat dapat mengganggu keseimbangan sumber daya tersebut 4 . Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut Pemerintah Daerah Sukoharjo menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Faktor yang melatar belakangi munculnya CSR antara lain faktor internal dan eksternal 5 . Faktor internal meliputi puncak kepemimpinan manajemen perusahaan yang melihat CSR sebagai sumber peluang memperoleh keunggulan kompetitif, sedangkan faktor esternal berupa kritik dari organisasi masyarakat, serta sejarah yang menunjukkan hubungan buruk perusahaan dengan masyarakat 6 . The  World  Business  Council  For  Sustainable  Development mendefinisikan  Corporate  Social Responsibility sebagai Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan 7 . Sedangkan menurut
3 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm 36
4 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 Hlm. 34
5 Harian Ekonomi Neraca:”Faktor-Faktor Pendorong Perusahaan Melaksanakan CSR”.( http://www.neraca. co.id/article/5606/faktor-faktor-pendorong-perusahaan-melasanakan-csr ) diakses pada 07 April 2018
6 ibid
7 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory , RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Langkah-Langkah Mengatasi ...
pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah “ komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perusahaan  sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya ”. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan diatur dalam pasal 74 ayat 1 “ Perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan  atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan” . Pemerintahan Daerah Sukoharjo memperinci aturan undang-undang tersebut dalam Peraturan Daerah Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 pasal 1 angka 7 dimana kewajiban pertanggung jawaban bukan hanya dilakukan oleh perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam. Perluasan tersebut menggambarkan bahwasanya Pemerintah Daerah Sukoharjo berupaya merealisasikan salah satu nilai transendental yaitu nilai keadilan dalam perindustrian. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi semua pihak, mereka sama-sama memikul kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 4  “ perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal ini mengamanatkan kepada pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendukung industri yang berwawasan lingkungan dan bersinergi dengan masyarakat.
Dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2016 pasal 2 memuat tujuan dari pembentukan Perda tersebut, yaitu untuk “ Mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan program pembangunan yang berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, menguranngi  dampak  negatif  dan  meningkatkan  dampak  positif  terhadap  keberadaan  perusahaan” Tujuan yang termaktub dalam pasal ini menegaskan adanya nilai kemanunggalan yang merupakan bagian dari nilai transendental, nilai kemanunggalan adalah nilai untuk saling membantu, solidaritas, dan penggantian kerugian serta kerusakan secara bersama-sama. Artinya dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan perindustrian harus senantiasa memerhatikan lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar agar tidak ada yang  merasa di rugikan.
Di dalam Al-Quran Surat Al-Muddastsir ayat 38 yang berbunyi :
ٌةَنيِهَر ْتَبَسَك اَِب  ٍۭسْفَـن ُّلُك
Yang artinya : ” Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.
Menurut tafsir Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah membebaskan diri dengan melakukan ketaatan 8 . Ketaatan yang dimaksud adalah taat terhadap perintah Allah untuk melaksanakan yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar. Jika kita mengkorelasikan ayat ini dengan aktivitas perindustrian, maka setiap pengusaha diwajibkan untuk bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan terhadap lingkungan maupun masyarakat yang terdampak aktivitas industri. Dan di dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan surat al-muddastsir ayat 38 ini diwujudkan dengan dimuatnya pasal tentang kewajiban setiap perusahaan untuk melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Dengan dimuatnya kewajiban untuk melaksanakan Tanggung jawab ini menandakan bahwa setiap perusahaan di sukoharjo harus bisa memikul beban dari tindakannya yang membawa dampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat.
Dalam penerapan kebijakan CSR oleh masing-masing perusahaan, sangat tergantung pada tingkat 2011. Hlm 20
8 TafsirQ : Tafsir Surat Al-Muddastir ayat 38 ( https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-38#tafsir-quraish-shihab ) diakses pada tanggal 7 juni 2018 jam 13.00 WIB
Alexander Dwi Agung Situmorang, Itok Dwi Kurniawan pemahaman perusahaan 9 , bagi perusahaan Negara, CSR merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan, sedangkan bagi perusahaan milik swasta memaknai CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai perbuatan Sukarela, karena hal inilah banyak perusahaan yang masih belum melaksanakan CSR atau TJSLP. Minimnya keikutsertaan Perusahaan dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan tidak terlepas dari paradigma konservatif, yaitu shareholder- based approach 10 . Shareholder-based  approach membuat perusahaan hanya bertindak sebagai the  good  citizen , perusahaan berpikir hanya menyetor pajak dalam jumlah besar kepada negara merupakan kewajiban utama, sedangkan urusan terkait isu sosial lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah yang telah menerima kontribusi pajak mereka, sehingga untuk menghentikan pengeksploitasian tersebut, diperlukan adanya peningkatkan peran serta perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diperlukan adanya pengoptimalan terhadap pelaksanaannya, yang tetap memperhatikan realisasi dari nilai-nilai transedental. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka di perlukan adanya langkah-langkah untuk mengoptimalisasi pengimplementasian CSR.
Adapun langkah-langkah Optimalisasi kebijakan corporate social responsibility adalah sebagai berikut:
1.  Perencanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berbasis nilai transendental Perencanaan program menjadi penting, karena dapat dijadikan arah untuk pelaksanaan (implementasi) program 11 . Berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf b “ menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dengan  memperhatikan  kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan ”, di dalam pasal ini memuat ketentuan yang dalam agama islam merupakan kewajiban yang harus ditaati, yaitu kewajiban untuk mentaati pemimpin (ulil amri) yang digambarkan  dengan bunyi “memperhatikan kebijakan pemerintah daerah …“ hal ini sebagaimana bunyi Al-Qur’an Surat An-Nisa:59
ْمُتْـنُك ْنِإ  ِلوُسَّرلاَو َِّللا  َلِإ ُهوُّدُرَـف ٍءْيَش  ِف ْمُتْعَزاَنَـت ْنِإَف ْمُكْنِم ِرْمَْلا  ِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو ََّللا اوُعيِطَأ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّـيَأ َي ًليِوَْت ُنَسْحَأَو ٌرْـيَخ َكِلَذ ِرِخَْلا ِمْوَـيْلاَو َِّللِب َنوُنِمْؤُـت
Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya  dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.
Dengan demikian TJSLP harus dilakukan dengan berpegang pada hukum positif yang ditetapkan ulil amri, sehingga hal ini menunjukan ketaatan pada Allah yang dikategorikan sebagai nilai transendental, sehingga pelaksanaan dari TJSLP tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang di tentukan. Perencanaan berbasis nilai transendental dapat dimaknai sebagai suatu upaya permulaan pelaksanaan program TJSLP dengan nilai transendental sebagai pedoman. Hal ini akan membuat masyarakat yang terdampak memperoleh ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan memperoleh keadilan secara layak, menumbuhkan sinergitas antara perusahaan dengan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan harmonis. Dalam Perda ini Perencanaan meliputi  program bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi serta program langsung dalam masyarakat yang berpatokan pada kejujuran, keadilan dan kemanunggalan
9 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 331
10 Lako, Andreas, Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. Penerbit Erlangga:Jakarta, 2011
11 Menurut Wibisono Yusuf, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility). Gramedia : Jakarta, 2007
Langkah-Langkah Mengatasi ...
2.  Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
Penyiapan sumber daya manusia yang handal merupakan tahapan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab social 12 . Untuk itu, hendaknya perusahaan memperhatikan pokok-pokok kualifikasi berikut :
a.  Memiliki karakter jujur, adil, loyal dan memiliki integritas yang tidak tercela b.  Mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu menyerukan kepada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran
c.  Memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
d.  Memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial, beretos kerja yang tinggi dan responsif e.  Bersikap zuhud dan bersahaja
f.  Penuh tanggung jawab, baik kepada sesama manusia, kepada lingkungan maupun kepada tuhan.
Manusia yang berkualitas akan menjadi penggerak dalam mencapai terwujudnya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan perusahaan, dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 ayat 2 Perda Sukoharjo No. 15 Tahun 2016.

## 3.  Prinsip pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai instrumen Etika bisnis
Etika identik dengan moral, dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup 13 , sedangkan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak 14 . Dengan definisi tersebut dapat digambarkan bahwasannya etika bisa diwujudkan dalam bentuk aturan yang berdasar  pada prinsip-prinsip moral, berperan sebagai acuan dalam menghakimi tindakan yang menyimpang. jika kita mengamati secara seksama Peraturan Daerah Sukoharjo No.15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memuat prinsip-prinsip tentang pelaksanaan TJSLP yang dasarnya adalah moral dan etika. Dalam pasal 4 Perda ini di sebutkan mengenai prinsip pelaksanaan TJSLP yang meliputi : kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, sensitifitas, keberpihakan, kemitraan, inisiasi, mutualistis dan non diskriminasi, koordinatif, dan pemenuhan hak dasar. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Etika dan moralitas jika di hubungkan dengan problematika industri sekarang ini mempunyai fungsi yaitu memberikan orientasi tentang melakukan bisnis sesuai dengan hal-hal yang dianggap benar, dari hal ini tentunya bisnis sangat berkaitan dengan etika dan moral. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, serta harus memperhatikan norma-norma etis pada iklim bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan hidup dan negara 15 .
4.  Pengoptimalan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  dan Tim pengawas
Menurut KBBI forum adalah lembaga atau badan atau wadah untuk membicarakan suatu kepentingan secara bersama, di dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab
12 Nor Hadi, Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu,Yogyakarta 2010
13 Veithzal Rivai, dkk, islamic business and economic ethics, Bumi Aksara:Jakarta. 2012 Hlm 1
14 Sri Hudiarini, Peyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi , Jurnal Kemasyarakatan Vol-2 No.1, Juni 2017 Hlm. 2
15 Manuel G Velasques, Bussines Ethnics, Concepts and Cases, terjemahan, Yogyakarta, 2005. Hlm 12
Alexander Dwi Agung Situmorang, Itok Dwi Kurniawan
Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri atas unsur masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu melibatkan peran masyarakat secara aktif, dengan memberikan mereka kewenangan sesuai Perda, yaitu :
a.  Penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
b.  Pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan c.  Pelaporan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tidak sesuai dengan program dan atau kegiatan yang telah di tetapan.
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan apabila dilihat dari perspektif pengaturannya  dalam  peraturan  daerah  kurang  spesifik  dikarenakan  hanya  diatur  dalam  Peraturan Bupati Sukoharjo. Dengan tidak terperincinya aturan ini, tentunya prinsip transparansi dan akuntabilitas di abaikan. Prinsip transparansi di definisikan sebagai seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau 16 . Sedangkan akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab secara moral , hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat.
Menurut pasal 21 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berbunyi “Pemerintahan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati”. Mengindikasikan bahwa keberadaan tim pengawas tergantung dari Bupati sebagai kepala daerah yang menghendaki ada atau tidaknya tim pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan , hal ini tentunya membuat pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi longgar dan terdapat celah untuk dilanggar, padahal tim pengawas sendiri memiliki fungsi dan tugas yang penting, seperti : (a) Merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai hasil pembinaan dan evaluasi; (b) Memantau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja tugas pelaksanaan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (d) Mengevaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan (e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi Bupati Sukoharjo untuk menetapkan dan membentuk Forum serta Tim Pengawas yang jujur, adil dan responsif terhadap keperluan masyarakat maupun perusahaan, yang  pembentukannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan tantangan global.
Dengan mengaplikasikan Formulasi di atas maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang TJSLP akan menjadi instrument yuridis yang menjadi dasar bagi perusahaan melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat berdasar hukum positif, sehingga mengikat perusahaan untuk melakukan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan tersebut berdiri, dengan demikian Perda tersebut akan berguna dalam menciptakan iklim industri yang sehat, berkemajuan, bertanggungjawab dan berwawasan lingkungan.

## Simpulan
Peraturan Daerah Sukoharjo No.15 Tahun 2016 tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai transendental yang mencakup nilai-nilai agama, moralitas, dan etika di dalam produk hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini memuat instrument yuridis bagi industri di Sukoharjo untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility sebagai bagian dari kewajiban perusahaan, yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditegaskan dalam
16 http://digilib.unila.ac.id/7620/13/BAB%20II.pdf  diakses tanggal 7 Juni 2018 jam 13.34 WIB
Langkah-Langkah Mengatasi ...
Perda ini. Selain daripada itu, Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memiliki beberapa fungsi antara lain 1)Instrument kebijakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia yang termatub dalam pembukaan UUD 1945, 2)Sebagai pemberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, 3) Mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan aspirasi masyarakat daerah Sukoharjo, 4)Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap keberadaan perusahan.

## Daftar Pustaka
Ananta, lina. corporate social responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Pratik di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
Assiddiqie, jimly.2008. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi .BIP:Jakarta. Az, Lukman Santoso.2015. Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai problematika pemekaran Daerah pasca reformasi di Indonesia. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
Azheri, Busyra.2011. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory .RajaGrafindo Persada:Jakarta.
Dwiyanto Indiahono. 2016. Birokrat bukan pelayan koruptor.Gava media:Yogyakarta.
Hadi, Nor.2010. Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Hartono, Sunaryati. 1998. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia .Bina Cipta:Jakarta.
Lako, Andreas.2011. Dekonstruksi  CSR  dan  Reformasi  Paradigma  Bisnis  dan  Akuntansi. Penerbit Erlangga:Jakarta.
Manan, Bagir.1993. perjalanan historis pasal 18 UUD 1945 . Unsika : karawang.
Muchid Albintani. “OTDA Melahirkan Kartel Politik”, Kompetisi, edisi 35, tahun 2012, hlm. 15
Muhammad, abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia . Citra aditya Bakti : Bandung.
Muhammad Yamin, dalam risalah sidang BPUPKI-PPKI 29 mei 1945-22 agustus 1945, sekretariat negara, Jakarta, 1998
Philipus.1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press:Yogyakarta.
Veithzal Rivai, dkk.2012. islamic business and economic ethics. Bumi Aksara:Jakarta.
Velasques,Manuel G.2005. bussines ethnics, concepts and cases, terjemahan, Yogyakarta:Andi.
Rees,  C,  2006.  Conflict      Resolution    and      Prevention  through  CSR”.  Presentation  Material. Pricewaterhouse Coopers . IBL Conference on CSR . Jakarta.
Septira R. T,2011. Tanggung Jawab Perusahaan Pada PT Semen Gresik dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan, SKRIPSI. PEB Universitas Airlangga Surabaya.
Maneet, Kaur, 2011. Copporate  Social  Responsibility  –  A  Tool  tp  Create  a Positive  Brand  Image . Jalandhar University. India.
Harian Ekonomi Neraca:”Faktor-Faktor Pendorong Perusahaan Melaksanakan CSR”. (http://www. neraca.co.id/article/5606/faktor-faktor-pendorong-perusahaan-melasanakan-csr) diakses pada 07 April 2018
Joglosemar.com: wardoyo minta perusahaan di Sukoharjo optimalkan CSR, jumat 11 agustus 2017, (https://joglosemar.co/2017/08/wardoyo-minta-perusahaan-di-sukoharjo-optimalkan-csr.html) diakses pada 07 April 2018