## KONSEPSI KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TRADISI LIBERAL DAN REPUBLIKAN

## Winda Roselina Effendi
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan, Indonesia winda.effendis@gmail.com

## Abstrak
Kewarganegaraan terbagi ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi.  Mereka  yang  melihat  adanya  dua  tradisi  membuat  pengelompokan,  yaitu tradisi  liberal dan tradisi  republikan .  Sementara mereka  yang  membuat  tiga  pengelompokan  pendekatan,  membaginya ke dalam liberal, republican dan komunitarian . Sementara itu ada penulis yang menggunakan istilah republican  sipil dan  ada  yang  menggunakan  istilah republican  partisipatoris .  Kajian kewarganegaraan  ( citizenship  studies )  tampak  lebih  menitikberatkan  perhatiannya  kepada  persoaran hak dan kewajiban warganegara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas  politik  bernama  negara.  selain  itu,  status  warga  negara  lebih  banyak  diwarnai  oleh kedudukan  hukum  yang  berdampak  kepada  persoaran priverege sebagai  anggota  (warganegara) sebuah Negara.
Kata Kunci : kewarganegaraan, warganegara, tradisi liberal republican.

## Abstract
Citizenship  is  divided  into  two  great  traditions  and  some  see  it  divided  into  three  traditions.  Those who see the existence of two traditions make groupings, namely the liberal tradition and republican tradition.  While  those  who  make  three  grouping  approaches,  divide  it  into  liberal,  republican  and communitarian.  Meanwhile  there  are  authors  who  use  the  term  civil  republican  and  some  use  the term republican participatory. Citizenship studies seem to focus more on the rights and obligations of citizens  who  are  closely  related  to  the  position  and  status  of  individuals  as  members  of  a  political community called the state. in addition, the status of citizens is more marked by the legal position that affects the priverege issue as a member (citizen) of a State.
Keywords: citizenship, nationality, liberal republican traditional

## PENDAHULUAN
Arus-utama kajian kewarganegaraan ( citizenship studies ) tampak lebih menitikberatkan  perhatiannya  kepada  persoaran  hak  dan  kewajiban  warganegara  yang bertalian  erat  dengan  posisi  dan  status  individu  sebagai  anggota  komunitas  politik  bernama negara.  selain  itu,  status  warga  negara  lebih  banyak  diwarnai  oleh  kedudukan  hukum  yang berdampak kepada persoaran priverege sebagai anggota (warganegara) sebuah negara.
Konsepsi  kewarganegaraan  memiliki  banyak  perspektif  pengertian.  Perbedaan pengertian  cenderung  dilekatkan  kepada  disiplin  apa  yang  memberikan  pendefinisiannya (Soeseno, 2010). Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada kenggotaan seorang  individu  kepada  ikatan  politik  sebuah  negara-bangsa  akan  dikaji  dari  perspektif politik,  ataupun  hak-hak  dan  kewajiban  dari  status  kewarganegaraan  seseorang  dari  aspek hukum  ( regal ).  Dari  penjelasan  itu,  kewarganegaraan  selalu  dilekatkan  kepada  persoaran identitas  politik  kewarganegaraan  dan  statush  ukum  seseorang  sebagai  warga  Negara (Soeseno, 2010: 23).
Sejumlah ilmuwan memberikan definisi yang tegas dan menyeluruh tentang apa yang dimaksud  dengab  kewarganegaraan.  Konsepsi  kewarganegaran  dapat  dibedakan  dalam  dua aliran  atau  tradisi  besar:  liberal  dan  republikan.  Berbagai  konsepsi  kewarganegraan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan menganut, menggunakan, menekankan salah satu cara berpikir  dari  kedua  tradisi  tersebut  sebagai  inspirasi.  David  Miller  misalnya  menyatakan bahwa  bukunya Citizenship  and  National  Identity (2000)  merupakan  salah  satu  buku  yang menggunakan    konsepsi  kewarganegaraan  republikan  sebagai  dasar  pemikiran.  Sementara Will  Kymlicka  menyatakan  dirinya  sebagai  seorang  liberal,  dan  konsepsi  kewarganegaraan multikulturalnya dikembangkan berdasarkan persepsi liberal.
Berdasarkan  paparan  di  atast,  kajian  dalam  paper  ini  akan  menitikberatkan pembahasannya pada kedua tradisi kewarganegaraan tersebut.

## DUA TRADISI KEWARGANEGARAAN
Ada  perbedaan  penekanan  di  antara  para  penulis  tentang  kewarganegaraan  ketika berbicara  tentang  tradisi  kewarganegaraan.  Ada  yang  melihat  kewarganegaraan  terbagi  ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi. Mereka yang melihat  adanya  dua  tradisi  membuat  pengelompokan,  yaitu tradisi  liberal dan tradisi republikan . Sementara mereka yang membuat tiga pengelompokan pendekatan, membaginya ke dalam liberal, republican dan komunitarian . Sementara itu ada penulis yang menggunakan
istilah republican  sipil dan  ada  yang  menggunakan  istilah republican  partisipatoris .  Dalam pembahasan  ini  kecenderungan  dilihat  dengan  menggunakan  pendekatan  dua  tradisi  yaitu liberal  dan  republican  sipil,  medskipun  didalam  penjelasan  akan  sedikit  menyentuh  soal komunitarian (Soeseno, 2010: 39).

## Tradisi Liberal
Tradisi ini  muncul  pada  abad 17 serta  berkembang  kuat  pada abad 19 dan 20 dari ideologi individualisme yang menekankan pada kebebasan individu, terutama kebebasan dari campur tangan negara dan masyarakat . Teori dalam tradisi liberal ini juga berpendapat bahwa warganegara  sebagai  pemegang  otoritas  untuk  menentukan   pilihan   dan  hak . Perspektif  ini bercirikan   penekanan   pada  individu  dan  berbasis  pada  hak . Peter  H  Scuck dalam Liberal Citizenship (2002), menyatakan bahwa pengaruh besar dari teori ini  diawali oleh  penjelasan secara  sistematis   melalui  John  Locke.  Menurut  Locke  (1993),  individu   dianugerahi  dan dihiasi  oleh Tuhan dengan hukum  alam dan berupa hak-hak  alamiah. Individu sebelumnya hidup dalam alam alamiah, kemudian masuk dalam kehidupan masyarakat politik. Teori Locke  tentang  kepemilikian (Locke’s   theory  of  property) menyebutkan  ada tiga elemen sentral bagi kewarganegaraan liberal (Locke, 1993: 113). Pertama, individu dapat menciptakan kekayaan atau kepemilikan dan menambah dominasi kepemilikan   itu  melalui  kerja. Kedua,  perlidungan  terhadap  kepemilikanmerupakan  fungsi utama hukum dan pemerintahan dan Ketiga, pelaksanaan yang sah menurut hukum atas hak- hak kepemilikan secara alamiah mengasilkan ketidakmerataan yang adil.
Sumber  utama  tradisi  kewarganegaraan  Liberal  adalah  karya-karya  yang  ditulis  oleh T.H  Marshall  sesudah  perang  dunia  kedua  dalam  buku Citizenship  and Social  Class (1950) yang mengkonseptualisasi  kewarganegaraan  atas dasar tiga hak yaitu: hak sipil,  hak politik, dan  hak  sosial.  Hak  sipil  mencangkup  perlindungan  individu  untuk  bebas  yaitu  kebebasan berbicara,  berkeyakinan,  berhak  atas  keadilan.  Hak  politik  mencakup  hak  berpartisipasi dalam  pemerintahan.  Hak  sosial  adalah  hak  atas  pelayanan  pendidikan,  kesehatan  dan pelayanan  sosial  lainnya.  Kategori  kewarganegaraan  berbasis  hak  model  Marshall  (1950) dikategorikan sebagai berikut:

## Tabel 1 Peridode, Rights, and Institutions
Periode Rights Institutions 17-18th centuries 18-19th centuries 19-20th centuries Civil rights Political rigts
Social rights
Jury system Parliaments Welfare state
Pada  priode  ini  konsepsi  (liberal)  tentang  individu  dan  negara  terbentuk.  Beberapa pokok  pikiran  yang  dipandang  menjadi  ciri  chas  konsepsi  kewarganegaraan  liberal  terkait dengan penafsiran atas hak-hak tersebut. Yang paling utama mengenai posisi individu dalam masyarakat dan hubunganya dengan negara. Hubungan di antara individu diatur berdasarkan kontrak dan negara bertanggung jawab untuk menjaga agar kontrak ini dipatuhi oleh semua pihak (Soeseno, 2010: 23).

## Tradisi Republikan
Tradisi  republikan  atau  republik  sipil  sama  tujuanya  dengan  sejarah  perpolitikan  itu sendiri.  Secara  umum,  sumber-sumber  tradisi  kewarganegaraan  republik  sipil,  bisa  dibagi kedalam tiga priode. Tadisi kewarganegaraan yang bersumber dari  (1) masa yunani  dengan tokok  pemikiranya  –  dan  sekaligus  praktisi  politik—seperti  Aristoteles  (yunani  kuno)  (2) Tokoh romawi , dengan tokoh-tokohnya Cicero dan Marchiavelli (Romawi), (3) Teori awal negara  moderen  dengan  J.J  Rousseau  sebagai  tokok  pemikirnya.  Beberapa  teoritisi kontemporer  seperti  David  Miller,  Derek  Heater  merupakan  pendukung  utama  tradisi republikan  sipil  ini.  Meskipun  para  tokok  tersebut  hidup  pada  era  yang  berbeda,  sejumlah persamaan  dapat  ditafsirkan  pada  gagasan-gagasan  atau  dan  pemikiran-pemikiran  mereka tentang  kewarganegaraan.  Persamaan  pemikiran  atau  gagasan  di  antara  tokoh  tersebut merupakan benang merah dalam melihat apa dan bagaimna tradisi kewarganegaraan republik sipil (Soeseno, 2010: 52).
Teori ini  berpendapat  bahwa   masyarakat  sebagai   komunitas  politik adalah pusat kehidupan   politik.  Kewarganegaraan   republikan  menekankan   pada   ikatan-ikatan   sipil (civic   bonds) suatu   hal   yang   berbeda  dengan   ikatan-ikatan    individual (tradisi   liberal ) ataupun   ikatan  kelompok (tradisi komunitarian). Sementara kewarganegaraan liberal lebih menekankan  pada  hak (right ),  sedangkan  kewarganegaraan   republikan   menekankan   pada kewajiban (duty) warganegara.
Pada  kewarganegaraan republican kebebasan  individu  ada  pada  jaminan  keamanan negara yang berada dibawah aturan hukum (rule of law) dan kebaikan warga negara tersebut dalam memberikan partisipasi. Maka dari itu, tradisi republican, kewarganegaraan memiliki dimensi  etis  dan  legal  hukum.  Status  hukum  tiap  warganegara  berkaitan  erat  dengan kepemilikan privileges mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau kepentingan  publik.  Oleh  karenanya  kewarganegaraan  republican  memerlukan  komitmen aktif dalam urusan-urusan publik (Dagger, dalam Turner dan Isin, 2002: 147).

## PERBANDINGAN TRADISI LIBERAL DAN REPUBLIKAN
Jika diperbandingkan, ada persamaan dan perbedaan antara konsepsi kewarganegaraan liberal dan republikan. Di bawah terdapat empat prinsip kewarganegaraan; dua  prinsip  yang  pertama  (atas)  terdapat  dalam  tradisi  liberal  dan  republikan  sekaligus, sementara  dua  prinsip  yang  kedua  (bawah)  merupakan  ciri  kewarganegaraan  republikan. Empat prinsip itu adalah (Filiz, 2001-2002: 27 – 28):
1. Seperangkat persamaan hak yang diperlukan untuk melindungi baik kepentingan privat maupun publik.
2. Seperangkat kewajiban (untuk menghormati hukum, membayar pajak, dan lain-lain).
3. Berperan  aktif  dalam  mempromosikan  kepentingan  bersama  dan  kemauan  untuk membela hak-hak anggota lain komunitas politik.
4. Berperan aktif baik dalam arena politik formal dan informal.
5.

## Tabel 2 Tradisi Kewarganegaraan Liberal dan Republikan
Konsepsi Gagasan Tentang Kebebasan Unit Referensi Faktor Konstruktif Tipe Warga Negara Inti Politik Liberal Negatif Individu Hak Pasif Persamaan di depan hukum Republikan Positif Komunitas Kewajiban Aktif Partisipasi

## Sumber: Filiz (2001-2002)
Pekerjaan  teoritik  tentang  kewarganegaraan  modern  mencoba  menemukan  jalan penyatuan  pemikiran  kaum  liberal  yang  menekankan  hak-hak  individu,  kesamarataan  dan penghargaan pada proses hukum, dengan pemikiran kaum komunitarian yang fokus pada rasa
kebersamaan,  dan  kaum  republikan  yang  konsen  dengan  proses-proses  deliberasi,  aksi bersama,  dan  kebertanggungjawaban.  Inisiatif  ini  bertujuan  menjembatani  jurang  antara warga  dan  negara  melalui  perwujudan  ulang  kewarganegaraan  sebagai  praktik  ketimbang sesuatu  yang  begitu  adanya.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  Lister  (1997:  41):  “Untuk menjadi warga dalam kerangka hukum dan sosial, adalah dengan cara memiliki hak-hak yang diperlukan  oleh  warga  itu  untuk  berpartisipasi  secara  sosial  dan  politik.  Bertindak  sebagai warga dengan memenuhi status yang secara potensial dimilikinya itu”.

## HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA
Hubungan  negara  dan  warga  negara  di  dalam  kehidupan  benegara  pada  hakikatnya berhubungan  erat  dengan  kekuasaan  (pemerintah)  dan  yang  di  perintah  (warga  masyarakat yang telah berstatus warganegara).
Dalam  banyak  pembicaraan  mengenai  negara  atau  pemerintah,  baik  yang berkedudukan  dalam  jajaran  yang  sipil  maupun  yang  berstatus  militer  –  itulah  yang  sering diidentifikasi  sebagai  sang  penguasa.  Sementara  itu,  yang  seringkali  hendak  diidentifikasi sebagai  pihak  yang  dikuasai  yaitu  masyarakat,  atau  tepatnya  para  warga  masyarakat  (yang dalam  banyak  perbincangan  sehari-hari  disebut  rakyat)  (Pasaribu,  1999). Hubungan  antara pemerintah  dan  warganegara  akan  disebut  demokratik  apabila  kebebasan  warga  masyarakat akan  lebih  dominan  daripada  kekuasaan  para  pejabat  pengemban  kekuasaan  negara, sedangkan  hubungan  akan  disebut  totaliter  apabila  kekuasaan  di  tangan  para  pejabat pengemban kekuasaan negara tersimak lebih dominan daripada kebebasan warga masyarakat, konsep  baru  tentang  hubungan  kekuasaan  antara  (para  pejabat)  negara  dan  (warga) masyarakatnya  mulai  dicoba  dipraktikkan.  Inilah  konsep  baru  dalam  budaya  politik  yang dikenal  –  atau  diperkenalkan  kembali  –  di  Amerika  dan  Perancis,  ialah  demokrasi  yang bertandem  dengan  konsep  komplementernya  tentang  eksistensi  kodrati  manusia  sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi (Pasaribu, 1999).
Secara  harafiah  konsep  demokrasi  bermakna  bahwa  rakyat ( demos)  itulah  yang merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi (kratein) –  berkonsekuensi  logis  pada  konsep bahwa  sejak  dalam  statusnya  yang  di  alam  kodrati,  hingga  status  sebagai  warga  negara, manusia memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkari  atau  dilanggar (inalienable,  inderogable,  inviolable) oleh  sesiapapun  yang  tengah berkuasa.
Dalam  kehidupan  bernegara  dan  berbangsa  yang  modern,  umumnya  di  dalam hubungan  kekuasaan  antara  negara  dan  masyarakat  bukan  saja  mengenai  model  klasik- otokratik.  Melainkan  kita  dapat  melihat  sepanjang  sejarah  dalam  dua  abad  terakhir  ini hubungan  itu  kian  digeserkan  ke  model  yang  demokratik,  dengan  keyakinan  bahwa  bukan kekuasaan  negara  itu  yang  bersifat  kodrati,  melainkan  hak-hak  manusia  individual  warga negara  itulah  yang  asasi  dan  asli.  Dalam  hal  ini  demokratik  bahwasanya  seluruh  kekuasaan para  pejabat  negara  itu  adalah  dan  hanyalah derivat saja  dari  hak-hak  asasi  manusia warganya, yang oleh sebab itu haruslah diterima sebagai sesuatu yang bersifat limitatif .

## KESIMPULAN
Mengikuti ideal warganegara dalam tradisi liberal dan republikan, menjadi jelas bagi kita  sekarang bahwa  kewarganegaraan  juga  harus  berbicara  secara  normatif  tentang pembentukan warga negara yang baik. Tidak ada negara yang baik tanpa warga negara yang baik.  Apa  yang  disebut  sebagai  kebaikan  bersama  hanya  akan  terwujud  jika  terdapat  warga negara yang aktif secara politik memperjuangkan hak dan kewajibannya. Yang diperjuangkan bukan  kepentingan-diri,  tetapi  kebaikan  bersama.  Melalui  jalan  ini  diharapkan  lahir  rasa kolektif antar sesama anggota publik akan tercipta.
Berbicara  Indonesia  dalam  teori  kewarganegaraan  liberal  dan  republican  menjadi sesuatu yang menarik, maka, dapat ditarik kesimpulan apabila Indonesia melaksanakan teori kewarganegaraan  liberal,  dalam  hal  ini  negara  tidak  mempunyai  hak  dalam  mencampuri setiap  gerak  gerik  individu  dan  setiap  individu  memiliki  kebebasan  ekspresi  yang  tentunya tidak  dapat  dicampuri  oleh  negara  baik  dalam  sosial,budaya,  ekonomi  dan  politik.  Individu berhak  memperoleh  kekayaan  atau  kepemilikan  dengan  usaha  mereka  pribadi  sedangkan tugas  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  wajib  melindungi  tiap  kepemilikan  dengan  payung hukum  yang  diterapkan.  Namun  teori  liberal  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Bagaimana  dengan  teori  kewarganegaraan  republican?  Pada  republican  hak-hak individu dijamin oleh negara dengan syarat individu tersebut harus berperan didalam negara tersebut.  Sisi  negatifnya  yaitu  dapat  menimbulkan  pemanfaatan  pihak-pihak  tertentu  untuk menentukan sikap, demi mewujudkan keuntungan tertentu. Celakanya negara akan dirugikan secara  penuh  selain  itu  hal  ini  tentunya  juga  sangat  bertentangan  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia.
Namun, jika mengikuti konsepsi Aristotelian (partispasi warga, tidak bersikap apatis), disadari  bahwa  kewarganegaraan  sejatinya  bukan  dalil  filosofis  yang  abstrak,  melainkan sebentuk  kebijakan  praktis  ( phronesis )  yang  bisa  diikuti  oleh  seluruh  warga.  Dengan ungkapan  lain,  ideal  kewarganegaraan  tidak  cukup  hanya  disampaikan  dalam  seminar  atau penataran yang sering membosankan, tetapi dibumikan dalam tindakan kongkrit. Demi tujuan itu,  kewarganegaraan  membutuhkan  habituasi  atau  pembiasaan.  Kalau  diperlukan  ilustrasi, kewarganegaraan  mirip  dengan  bersepeda.  Kita  tidak  akan  bisa  mengendarai  sepeda  hanya dengan ikut kursus yang mengajarkan tata cara bersepeda. Kita akan bias bersepeda dengan cara  mengendarainya.  Pasti  ada  kemungkinan  jatuh,  bahkan  terluka,  tetapi  dengan  praktik yang terus menerus kita akhirnya bisa bersepeda dengan lancar.
Pertanyaan  selanjutnya  segera  datang:  melalui  apa  habituasi  atau  pembiasaan kewarganegaraan  itu  dilakukan?  Jawabannya  tiada  lain  adalah  pendidikan.  Hanya  melalui pendidikan  kewarganegaraan  seseorang  mengerti,  kemudian  menjalani,  hak  dan kewajibannya sebagai warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Dagger, R. (2002). Republican Citizenship . Dalam Bryan S. Turner dan Engin F. Isin (eds). Handbook  of  Citizenship  Studies. London,  Thousand  Oaks,  dan  New  Delhi:  Sage Publication.
Kartal,  Filiz.  (2001-2002). Liberal  and  Republican  Conceptualizations  of  Citizenship:  A Theoretical Inquiry . Turkish Public Administration . Vol. 27-28.
Lister,  R.  (1997). Citizenship:  Feminism  Perspectives .  New  York:  New  York  University Press.
Locke, John. (1993). Two Treatises Of Government . New Editions. London.
Marshall, T.H. (1950) Citizenship and Social Class . Cambridge: Cambridge University Press.
Rowland  B.F.Pasaribu.  (1999). Liberal  and  Republican  Conceptualizations  of  Citizenship . Jakarta
Soeseno, Nuri. (2010). Kewarganegaraan, Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Universitas Indonesia Departemen Ilmu Politik.