277
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
Evaluasi Sistem Surveillance HIV/AIDS Di Kota Bogor Evaluation Of HIV/AIDS Surveillance System In Bogor City
1 Arabia, 2 Ike Nurjana Tamrin, 2 Muhammad Asikin, 2 Muhammad Nuralamsyah,
2 Syarifudin, 2 Bahrudin, 2 I Takko P, 2 M.Saleng ¹Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Indonesia
2 Poltekkes kemenkes Makassar Email Koresponden : ikhetamrin26@gmail.com

## ABSTRACT
HIV/AIDS currently continues to be a major global public health problem, including in Indonesia, especially in the city of Bogor. Surveillance is very important to carry out as an early warning of potential threats to public health and the function of monitoring specific disease programs. This research aims to obtain an overview of the implementation of the HIV surveillance system in Bogor City in 2021. The study design in this research is descriptive observational to describe the surveillance system based on components and attributes of the surveillance system. Data collection was carried out by interviewing HIV program managers at community health centers, hospitals and the Bogor City health office using a structured questionnaire. Data analysis was carried out descriptively and the results were compared with the achievement of HIV surveillance indicators. The results of the analysis are presented in the form of tables, graphs, pictures and narratives. The evaluation shows that the main function components, supporting functions and attributes in the HIV surveillance system in Bogor City are not yet optimal, resulting in the indicator not being achieved for PLWHA receiving ARV treatment (27.7%) and PLWHA who are being treated have the virus suppressed (57.3%), which is an effort to accelerate the fast track towards ending the AIDS epidemic in 2030. The HIV surveillance system is not yet optimal due to limited resource capacity including the provision of services capable of testing and treatment as well as the competence of officers, for this reason it is necessary Efforts are made to provide all hospitals and health centers in the city of Bogor with services capable of HIV testing and treatment according to standards so as to expand community access to screening, diagnostic and treatment services, the need to increase the capacity of officers in providing quality services and to be supported by strengthening cross-sector commitment and program management Keywords: Bogor City,HIV, Surveillance System

## ABSTRAK
HIV/AIDS saat ini masih terus menjadi tantangan masalah kesehatan masyarakat global yang utama termasuk di Indonesia khususnya di Kota Bogor. Surveilans menjadi sangat penting dilakukan sebagai peringatan dini potensi ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan fungsi pemantauan program penyakit yang spesifik.. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan sistem surveilans HIV di Kota Bogor Tahun 2021. Desain studi dalam penelitian ini adalah deskriptif observasional untuk menggambarkan sistem surveilans berdasarkan komponen dan atribut sistem surveilans. Pengumpulan data dilakukan melalui mewawancara   pengelola program HIV puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan Kota Bogor menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data dilaksanakan  secara  deskriptif  dan  hasilnya  dibandingkan dengan pencapaian indikator surveilans HIV. Hasil analisis disajikan  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  gambar  dan  narasi.Evaluasi menunjukkan komponen fungsi utama, fungsi pendukung, serta atribut dalam sistem surveilans HIV di Kota Bogor belum optimal sehingga berdampak pada tidak tercapainya indikator ODHA yang mendapat pengobatan ARV (27,7%) dan ODHA yang diobati virusnya tersupresi (57,3%) yang merupakan upaya akselerasi jalur cepat menuju berakhirnya epidemi AIDS pada tahun 2030.Belum optimalnya  Sistem surveilans HIV dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya meliputi penyediaan layanan mampu test dan pengobatan serta kompetensi petugas, untuk itu perlu diupayakan semua rumah sakit dan puskesmas di Kota Bogor menjadi layanan mampu tes dan pengobatan HIV sesuai standar sehingga memperluas akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostic dan pengobatan,  perlunya peningkatan kapasitas petugas dalam pemberian layanan berkualitas serta didukung dengan penguatan komitmen lintas sektor dan manajemen program.
Kata Kunci: HIV, Sistem Surveilans, Kota Bogor

## PENDAHULUAN
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih  yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS ) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh  yang disebabkan infeksi oleh HIV. HIV/AIDS saat ini masih terus menjadi tantangan masalah kesehatan masyarakat  global yang utama. WHO memperkirakan sekitar 37,7 juta orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia pada akhir tahun 2020 dan 680.000 orang meninggal karena penyebab terkait HIV (WHO, 2021).
Upaya pencapaian eliminasi  HIV AIDS telah disepakati di tingkat global bahwa pada tahun 2030 dapat mencapai 95-95-95 untuk pengobatan, dimana 95% ODHA mengetahui status, 95% dari ODHA yang mengetahui status mendapatkan pengobatan, dan 95% dari ODHA yang diobati virusnya tersupresi.
International Health Regulation (IHR) tahun 2005 menggarisbawahi komitmen terhadap tujuan keamanan dan permintaan global semua negara anggota untuk menetapkan dan menerapkan sistem pengawasan dan tanggapan yang efektif untuk mendeteksi dan menahan ancaman kesehatan masyarakat yang penting secara
278
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
nasional dan internasional. Sistem surveilans juga berfungsi untuk memantau tren penyakit ndemik, kemajuan menuju tujuan pengendalian penyakit, dan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Bogor
Peluangbagi berkembangannya masalah sosial termasuk masalah kesehatan diantaranya  penyakit menular. Analisis situasi penyakit menular yang dilakukan di Kota Bogor di tahun 2020 diperoleh hasil bahwa penyakit HIV/AIDS merupakan prioritas kedua masalah penyakit menular yang perlu mendapatan perhatian serius dari  pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkan pencapaian Three zero sebagai tujuan akhir di tahun 2030 yaitu terjadi penurunan infeksi baru HIV, penurunan kematian yang diakibatkan oleh AIDS dan meniadakan stigma dan diskriminasi yang diakibatkan oleh HIV AIDS .

## METODE
Desain  studi  yang  digunakan  dalam evaluasi sistem surveilans HIV di Kota Bogor adalah desain studi deskriptif dengan Pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan pelaksanaan sistem surveilans HIV berdasarkan seluruh komponen sistem surveilans meliputi struktur, fungsi utama, fungsi pendukung, dan atribut surveilans. Penelitian dilakukan  dengan metode Indepth interviews kepada  petugas surveilans  HIV di Puskesmas  dan RS layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) serta Penanggungan jawab program HIV di Dinas Kesehatan Kota Bogor serta review terhadap laporan surveilans  HIV dari  Puskesmas  dan Rumah  Sakit  layanan PDP yang  terdapat  di Kota Bogor

## PENGELOLAAN DATA
Data Primer Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara terstruktur  menggunakan  kuesioner  dengan pengelola  program HIV di Dinas Kesehatan Kota Bogor dan pengelola  program HIV di tingkat  Puskesmas  serta penanggung jawab surveilasn HIV di rumah sakit layanan PDP di Kota Bogor.
Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari hasil analisis profil Kesehatan Kota Bogor, analisis data SIHA dan ARK, laporan rutin tahunan dan laporan lainnya yang terkait program HIV  di Dinas Kesehatan Kota Bogor Analisis Data Analisis data secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat 31 responden yang diwawancara dalam kegiatan evaluasi sistem surveilans HIV di Kota Bogor tahun 2021 yang terdiri dari penanggung jawab program HIV Dinas Kesehatan dan  seluruh puskesmas, serta Rumah Sakit layanan PDP dengan karakteristik . Tabel 1   diatas dapat  diketahui bahwa proporsi jenis kelamin pengelola program HIV  pada unit surveilans di Kota Bogor  lebih banyak perempuan (87%) daripada laki-laki (13%), sedangkan berdasarkan  proporsi usia lebih didominasi oleh usia dewasa (26 –  45 tahun)  yaitu sebesar  78%  dan berdasarkan pengalaman kerja sebagai pengelola program HIV terbanyak dengan masa kerja 2 sampai 5 tahun dengan proporsi sebesar 55%. Berdasarkan tingkat pendidikan juga memperlihatkan proporsi terbanyak adalah responden dengan pendidikan diploma 3 sebesar 55% dan sisanya S1 sebesar 39% dan S2/pendidikan profesi spesialis sebesar 6%.
Umur dapat mempengaruhi pengetahuan hal ini dikarenakan pada usia muda kemampuan  untuk  menerima  rangsangan (stimulus)  berupa  informasi  lebih  cepat dibandingkan dengan usia yang lebih tua.
Tabel  32  diatas juga memperlihatkan masa kerja sebagian besar   responden selama 5-10 tahun,  dan masih terdapat responden yang bekerja dibawah 1 tahun yakni  sebesar 9%. Semakin lama masa kerja seseorang  dalam  bekerja  maka  semakin banyak pengetahuan dan pengelaman yang dimilikinya. Masa kerja juga merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi pengetahuan serta ketrampilan, karena seseorang yang memiliki masa kerja yang lama secara otomatis akan terbentuk pengalaman kerja
279
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
yang memadai serta tercipta pola kerja yang efektif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan berdasarkan pengalaman ketrampilan serta tercipta pola kerja yang efektif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan berdasarkan pengalaman, ketrampilan, serta pengetahuannya (Sesrianty, 2018).
Pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan sumberdaya. Tingkatan Pendidikan menurut Lestari dalam Wirawan adalah “merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap , dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan  masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak teroganisasi”. Pendidikan yang baik akan berbanding lurus dengan pengetahuan yang baik, yaitu dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi maka pengetahuan yang dimiliki juga akan cenderung tinggi kecuali terjadi kesalahan dalam proses pendidikan atau pun penilaian.

## Legal Aspek
Capaian pengetahuan tentang legal aspek dalam pelaksanaan surveilans  HIV  di tingkat puskesmas Kota Bogor  sesuia dengan tabel Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV (100%) menyatakan dalam pelaksanaan surveilans HIV  di  Kota Bogor  telah  memiki  landasan hukum dan menggunanakan landasan hukum tersebut sebagai pedoman penyelenggaran surveilans HIV di unit kerja masing-masing.

## Kordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan
Adanya koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, LSM, organisasi profesi atau lainnya yang yang bertujuan untuk penguatan kapasitas sistem surveilans HIV (WHO, 2006). Peran di tingkat Kabupaten/Kota Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS dengan institusi terkait di tingkat kabupaten. Berikut ini adalah Capaian koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam surveilans HIV Kota Bogor pada table 2.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV  (100%)
menyatakan  telah melakukan koordinasi baik secara lintas program berupa data dan kegiatan yang berkaitan seperti program TB- HIV dan KIA yang berkaitan dengan skrining HIV pada ibu hamil. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya LSM terkait rujukan kasus yang terduga HIV di masyarakat terutama pada kelompok populasi kunci untuk melakukan tes di fasilitas kesehatan dan juga institusi pendidikan dengan melakukan skrining di sekolah integrasi dengan program lainnya. Berikut ini adalah jejaring surveilans HIV di Kota Bogor.

## Strategi Surveilans
Strategi  surveilans merupkan strategi yang dibuat dalam bentuk rencana kegiatan (Plan of Action) dalam rangka pelaksanaan surveilans HIV (WHO, 2006). Capaian strategi surveilans dalam surveilans HIV Kota Bogor

## Sistem Surveilans
Deteksi kasus merupakan proses identifikasi kasus HIV secara pasif melalui pemeriksaan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif melalui kegiatan investigasi kontak kasus HIV dan skrining pada populasi berisiko (WHO, 2006). Berikut ini adalah gambaran skrining  kasus HIV di Kota Bogor Tabel 5 Proses deteksi kasus yang baik adalah unit surveilans yang mampu melakukan srining secara aktif dan pasif secara bersamaan, berikut ini adalah gambaran pelaksanaan deteksi kasus HIV di seluruh unit surveilans di Kota Bogor.

## Kordinasi,Jejaring Kerja dan Kemitraan
Peran di tingkat Kabupaten/Kota Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS dengan institusi terkait di tingkat kabupaten. Berikut ini adalah Capaian koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam surveilans HIV Kota Bogor Hasil analisis juga menunjukkan bahwa semua unit surveilans HIV telah telah bermitra dengan komunitas/LSM yang memiliki peran didalam penjangkauan/penjaringan kasus di masyarakat khususnya terhadap populasi kunci serta pendampingan bagi ODHA. Upaya
280
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
ini tentu memiliki kontribusi yang besar dalam penanggulangan masalah HIV di Kota Bogor.

## Strategi Surveilens
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa unit surveilans HIV  telah memiliki strategi surveilans  HIV. Strategi tersebut tertuang dalam Plans of Action (PoA) mengenai perencanaan  pelaksanaan surveilans HIV di kota Bogor setiap tahun berjalan, baik kegiatan HIV yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor maupun dari organisasi internasional  yang  terlibat dalam pengendalian HIV seperti Global Fund

## Deteksi Kasus
Berdasarkan Gambar 5.7  hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa  70%    unit surveilans HIV di Kota Bogor yang dapat melakukan skrining secara aktif dan pasif sedangkan 30% unit surveilans lainnya hanya dapat melakukan skrining secara pasif dimana skrining hanya  dapat dilakukan di fasilitas kesehatan saja terhadap pasien yang datang ke fasilitas kesehatan.  Skrining merupakan langkah deteksi dini untuk mengidentifikasi adanya masalah HIV di masyarakat maupun di fasilitas kesehatan.

## Konfirmasi Kasus
Gambar 5.8  menunjukkan kemampuan unit surveilans dalam melakukan penegakkan diagnosis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 43 unit surveilans HIV dapat melakukkan  penegakan diagnosis kasus HIV sesuai standar  sedangkan 47% belum dapat melakukan penegakkan diagnosis sesuai standar. Upaya penegakkan diagnosis Hanya dapat dilakukan di rumah sakit dan puskesmas layanan PDP, sehingga beberapa kasus yang ditemukan dari layanan non PDP masih perlu dilakukan rujukan ke unit layanan PDP untuk penegakkan diagnosis untuk selanjutnya dilakukan tata laksana kasus

## Pencatatan Pelaporan
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV di Kota Bogor (100%) telah melakukan pencatatan dan pelaporan kasus HIV , baik secara manual dengan menggunakan form pelaporan  dan berbasis web menggunakan  SIHA. Semua kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS harus dilakukan pencatatan dan pelaporan
sesuai dengan pedoman yang berlaku sesuai dengan format yang ditentukan.  Pencatatan dan pelaporan menggunakan Sistem Informasi HIV AIDS dan IMS (SIHA) Kementerian Kesehatan.
Pencatatan yang dilakukan secara online akan menghasilkan data real time.  Formulir pencatatan yang digunakan, jenis data, dan laporan yang akan dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1 0

## Analisis & interpretasi data
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 80%  unit  surveilans HIV di Kota Bogor tidak dapat melakukan analisis dan interpretasi terhadap data surveilasn HIV , hanya 20% unit surveilans lainnya yang melakukan analisis dan interpretasi terhadap data surveilans HIV. Keterbatasan kapasitas petugas dalam pengolahan dan analisis data menjadi alasan utama terhadap masalah tersebut. Keterbatasan dalam melakukan analisis dan interpretasi data dalam surveilans HIV di Kota Bogor adalah kapasitas SDM terlatih yang masih kurang dalam pengolahan data menggunakan sistem informasi dan beban kerja petugas yang tinggi dimana hampir semua petugas surveilasn HIV mempunyai rangkap tugas.

## Disenminasi
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV di Kota Bogor (100%) telah melakukan diseminasi data HIV berupa laporan bulanan, lokakarya mini puskesmas dan kegiatan lainnya.
Diseminasi merupakan menyebarkan informasi kepada lintas sektor yang turut terlibat dalam menangani masalah kesehatan. Kegiatan  diseminasi  biasanya  dilakukan  oleh Puskesmas pada pertemuan lintas sektor tingkat kelurahan atau dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Hasil pemantauan harus disebarluaskan, melalui laporan ringkasan, kepada semua pengguna sistem dan pemangku kepentingan. Hasilnya harus digunakan sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan sistem surveilans (WHO, 2006a). Diseminasi menjadi penting dalam rangka menguatkan koordinasi dengan berbagai sektor.
281
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2

## Fungsi Pendukung system surveilens
Pengukuran fungsi pendukung sitem surveilans terbagi ke dalam 6 aspek penilaian, yaitu sebagai berikut:
Pedoman
Berdasarkan  Tabel 1 4  hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV di Kota Bogor (100%) telah memiliki pedoman dalam tata  laksana penanggulangan HIV . Pedoman kerja adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan penggerakan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
Berdasarkan Gambar 5.15 hasil analisis diketahui bahwa 81% pengelola program HIV di unit surveilans di Kota Bogor telah mendapatkan pelatihan yang lengkap terkait surveilans HIV dan masih terdapat 19% pengelola program HIV di unit surveilans HIV di Kota Bogor yang belum mendapat pelatihan lengkap terkait surveilans HIV. Pelatihan yang belum diikuti diantaranya adalah tatalaksana kasus serta pencatatan dan pelaporan.

## Supervisi
Berdasarkan Gambar 5.16 hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV di Kota Bogor tahun 2021 tidak mendapatkan supervisi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor diakibatkan masih adanya pembatasan sosial sebagai akibat pandemic covid-19.

## Monitoring dan Evaluasi
Berdasarkan 5.17 hasil analisis diketahui bahwa seluruh unit surveilans HIV di Kota Bogor telah mendapat monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Bogor di tahun 2021.
Monitoring merupakan pengukuran yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan dalam sistem surveilans (WHO, 2006). Tujuan utama dari monitoring  dan evaluasi   adalah untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan tentang implementasi program. Dalam kegiatan pemantauan akan diukur pencapaian setiap indikator berdasarkan enam strategi yang telah ditetapkan melalui pengumpulan data dari laporan bulanan secara berjenjang dari fasyankes tingkat
kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, baik secara elektronik SIHA maupun manual, termasuk laporan khusus untuk informasi yang belum termuat dalam laporan bulanan.

## Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  gambar  5.18  Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak  18  unit surveilans memiliki lebih dari 5 orang petugas penatalaksanaan kasus HIV   dan  12 unit surveilans  memiliki  kurang dari  5 orang petugas  hasil  analisis  diketahui  bahwa proporsi  unit surveilans HIV yang memiliki sumber daya yang cukup  di  Kota Bogor sebesar 60% dan 40% unit surveilans lainnya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup dalam pelaksaaan surveilans HIV sesuai standar.    Sumber daya yang diharapkan meliputi dokter, perawat, analis, farmasi, serta petugas pencatatan dan pelaporan (RR). Berikut ini adalah gambaran ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dalam surveilans HIV di Kota Bogor.

## Beban Kerja
Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua pengelola program HIV di  unit surveilans memiliki  tugas rangkap  dimana pengelola program di  6 unit surveilans memiliki lebih dari 3 tugas pokok, 17 unit surveilans memiliki 3 tugas pokok dan 7 unit suveilans memiliki 2 tugas pokok.

## Anggaran
Berdasarkan hasil analisis diketahui Bahawa 83 % unit surveilans dikota Bogor  yakni puskesmas telah  memiliki anggaran untuk pelaksanaan  kegiatan  penanggulangan HIV diantaranya, mobile VCT , kunjungan rumah dan 17%  unit surveilans lainnya yakni rumah sakit tidak memiliki anggaran untuk operasional kegiatan penanggulangan HIV . Namun demikian ketersediaan anggaran belum dirasakan cukup untuk membiayai keseluruhan kegiatan operasional.  Berikut ini adalah persepsi kecukupan anggaran penanggulangan HIV .

## Sarana dan Prasarana
Berdasarkan  Gambar 5.23 hasil analisis diketahui bahwa 57% unit survailans  HIV  di Kota Bogor  belum  memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
282
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
penatalaksaaan kasus  HIV  di  unit kerja masing-masing.  Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa komputer dengan spesifikasi yang baik untuk pelaporan dan pengolahan data pada sistem informasi pelaporan ARK, ruang pelayanan khusus/ruang konseling serta logistik obat dan alat test untuk penegakkan diagnosis yang tidak terdistribusi secara merata.

## Indikator Dampak
Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh insiden kasus HIV yang ditangani di Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 0,4 per 1000 penduduk, sementara target yang telah ditetapkan adalah kurang dari 0,21 per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di tahun yang sama. Proporsi kasus berdasarkan jenis kelamin terbanyak pada laki-laki sebesar 78% dan perempuan sebesar 22%. Keadaan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan insiden kasus  yang ditangani dari tahun sebelumnya dan diatas target minimal yang diharapkan

## Indikator Outcome
Berdasarkan perhitungan maka diperoleh capaian orang dengan HIV yang sedang menjalani terapi ARV secara terus menerus  di Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 27,7%, sementara target yang telah ditetapkan adalah sebesar 45% di tahun yang sama. Keadaan ini mengindikasikan capaian pengobatan ARV masih jauh dibawah target. Rendahnya capaian pengobatan ARV dipengaruhi oleh tingginya  angka Loss to Follow  Up (LFU). Keadaan  ini  dipengaruhi beberapa faktor antara lain akses layanan pengobatan, jam operasional layanan kesehatan, ODHA merasa sudah sehat, dan adanya kebosanan ODHA untuk menelan ARV. Setiap tahun angka ini dapat disesuaikan dengan data cascade yang dicatat dan dilaporkan dalam SIHA.

## Poporsi Bayi
Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh capaian proporsi bayi dari ibu ODHA bebas HIV di Kota Bogor Tahun 2021 sebesar 100%, sementara target yang telah ditetapkan adalah sebesar 90% di tahun yang sama. Keadaan ini mengindikasikan bahwa di tahun 2021 belum ditemukan penularan HIV yang terjadi dari ibu ke anak.
Pendekatan pencegahan primer bertujuan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi secara dini, bahkan sebelum terjadinya hubungan seksual. Hal ini berarti mencegah perempuan muda pada usia reproduksi, ibu hamil dan pasangannya untuk tidak terinfeksi HIV . Dengan demikian, penularan HIV dari ibu ke bayi dijamin bisa dicegah. Untuk menghindari penularan HIV, dikenal konsep “ABCDE”
Analisis Kegagalan Pencapaian Indikator Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dan pencegahan penularannya masih rendah.
Terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan komprehensif HIV-AIDS .Jumlah layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) di kota bogor sebanyak 13 unit layanan atau sebesar 31% dari total fasilitas kesehatan di Kota Bogor sehingga belum dapat menjangkau sasaran populasi berisiko.  Masih tingginya angka loss to follow up. Ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan Adanya efeksamping obat ARV yang dirasakan pasien. Masih adanya stigma dan diskriminatif menyebabkan kegagalan pengobatan dan intervensi pelaksanaan program. Kurangnya dukungan keluarga Belum tercapainya target indikator dari kebijakan “fast track initiative 90-90-90” dimana 90% ODHA mengetahui status, 90% dari ODHA yang mengetahui status mendapatkan pengobatan, dan 90% dari ODHA yang diobati virusnya tersupresi. ODHA yang mengetahui status HIV di Kota Bogor,  ODHA yang mengetahui status mendapatkan pengobatan  di Kota Bogor hanya  sebesar 27,7%.ODHA yang diobati virusnya tersupresi  di Kota Bogor Hanya sebesar 57,3%. Pelaporan pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi terkait HIV belum terintegrasi dalam sistem informasi fasilitas layanan kesehatan.

## KESIMPULAN
Evaluasi sistem surveilans HIV di Kota Bogor tahun 2021 diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  sistem  surveilans HIV berdasarkan aspek struktur sistem surveilans telah sesuai dengan keberadaan regulasi dan pedoman pelaksanaan  surveilans  HIV, dan dalam prosesnya telah melakukan kemitraan
283
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
dan jejaring melalui MoU dengan LSM serta adanya POA sebagai panduan dalam pelaksaan kegiatan.
2. Pelaksanaan sistem surveilans HIV berdasarkan aspek fungsi utama sistem surveilans  meliputi  komponen penilaian pencatatan dan pelaporan telah dilaksanakan karena adanya sistem informasi HIV (SIHA), dan telah dilakukan diseminasi  serta  respon/ feedback telah berjalan sesuai dengan fungsi secara aktif dan pasif karena keterbatasan akibat pandemic covid-19 sehingga mobile VCT tidak dapat berjalan sesuai fungsinya.
3. Pelaksanaan sistem surveilans HIV
berdasarkan  aspek  fungsi  pendukung sistem surveilans pada semua komponen penilaian  meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang  belum berjalan sesuai dengan fungsinya..
4. Pelaksanaan  sistem surveilans HIV berdasarkan aspek atribut surveilans pada komponen penilaian kelengkapan ( completeness ) dan sensitivitas ( sensitivity ) telah berjalan optimal akan tetapi terhadap fungsi kesederhanaan ( simplicity ), ketepatan waktu ( timeliness ), kegunaan ( usefulness ), fleksibilitas ( flexibility ),
keterwakilan
( representativeness ), akseptabilitas ( acceptability nilai Prediktif Positif ( Positive Predictive Value ) masih memerlukan upaya untuk perbaikan agar sistem surveilans HIV  berjalan dengan optimal.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan evaluasi sistem surveilans HIV di Kota Bogor Tahun 2021 maka disarankan  beberapa langkah- langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yaitu:
1.  Sistem  surveilans dapat dintervensi dengan melakukan perluasan/penambahan unit layanan mampu tes dan pengobatan HIV disertai penyediaan sumber daya yang diperlukan berupa penyediaan tenaga kesehatan dan logistik sesuai kebutuhan program.
2.  Sistem surveilans dapat dintervensi dengan menjaga konsistensi penganggaran terhadap masalah
kesehatan yang prioritas termasuk program
HIV
untuk menjaga keberlangsungan kegiatan rutin yang harus tetap dilaksanakan dalam upaya mengurangi atau menekan laju penularan.
3.  Atribut  surveilans  dapat diintervensi melalui  peningkatan kapasitas petugas berupa pelatihan/workshop kegiatan teknis berupa pelatihan konseling kepatuhan ARV dalam upaya memberikan dukungan, motivasi dalam mengatasi masalah psikososial ODHA, pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Heryana, 2015. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular. Universitas Esa Unggul; Jakarta CDC, 2001.Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems.
CDC. 2013. Participant Workbook: Evaluating an NCD related Surveilans System. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.
CDC. 2013, Overview of Evaluating Surveillance Systems. Centers  for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.
Dinas Kesehatan Kota Bogor. (2021).
Annalisis Cascade HIV Tahun 2021. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020a) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024. Jakarta.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020b) Estimasi dan Proyeksi HIV AID di Indonesia Tahun 2019-2024. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020b)  Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS di Indonesia tahun 2019-2024. Jakarta.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020b)  Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS di Indonesia tahun 2019-2024. Jakarta.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
284
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
(2021a). Profil Kesehatan Indonesia 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
(2021b). Laporan Kinerja Bidang P2P.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021c).  Pedoman  Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Rugg D, Carael M, Boerma J and Novak J (2004). Global advances in monitoring and evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case reporting to programme improvement. In: Rugg D, Peersman G and Carael M (Eds.). Global advances in HIV/AIDS monitoring and evaluation. New Directions for Evaluation 103, pp.33-48. UNAIDS (2000). National AIDS Programmes: A guide to indicators for monitoring and evaluation. UNAIDS, Geneva.
UNAIDS (2004). Coordination of national responses to HIV/AIDS. Guiding principles for national authorities and their partners. UNAIDS, Geneva UNAIDS (2007). Monitoring the declaration of commitment on HIV/AIDS. Guidelines on construction of core indicators. UNAIDS, Geneva.
WHO (2004) Guide to monitoring and
evaluating national HIV/AIDS prevention programmes for young people. WHO, Geneva.
WHO (2006a) ‘Communicable disease surveillance and response systems. A gude to Planning’, World Health, p. 33. WHO (2006b) Communicable Disease Surveillance and Response Systems Guide, WHO. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.1750804.
285
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
Tabel 1 Proporsi Karakteristik Responden Variabel n % Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 4 27 13 87 Usia Remaja (≤ 25 Tahun) Dewasa (26 – 45 Tahun) Lansia ( ≥ 46 Tahun) 2 24 5 6 78 16 Periode Bekerja ≤ 1 Tahun 2 - 5 Tahun 6 – 10 Tahun ≥ 10 Tahun
9
17 5
0
29 55 16 0 Pendidikan D3 S1/Setara S2/Spesialis 17 12 2
55 39
6
Sumber: Data Primer 2021

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 1 Pengetahuan Responden Adanya Landasan Hukum/Peraturan tentang Pelaksanaan Surveilans TB
.

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 2 Capaian Koordinasi, jejaring dan Kemitraan pada Pelaksanaan Surveilans HIV di Kota Bogor
Tahun 2022 baik 100% Tidak Baik 0% baik kurang Baik baik 100% Tidak Baik 0% baik kurang Baik
286
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 3 Gambaran Jejaring dan Kemitraan Surveilans HIV di Kota Bogor
Sumber: Data Primer, 2022 Gambar 4 Capaian Strategi Surveilans HIV di Kota Bogor
Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 5 Gambaran Skrining Kasus di unit surveilans HIV Kota Bogor
42 100 7 0 20 40 60 80 100 120 Unsur Pemerintah/Institusi Unsur Swasta/LSM Organisasi Profesi baik 100% Tidak Baik 0% baik kurang Baik 0 20 40 60 80 Pasif Aktif + Pasif 30 70
287
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 6 Capaian Deteksi Kasus di unit surveilans HIV Kota Bogor
Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 7 Capaian Konfirmasi Kasus di Unit Suveilans HIV Bogor
Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 10 Capaian Pencatatan dan Pelaporan Kasus
Baik , 70 Tidak Baik, 30 43% 57% Baik Kurang Baik baik 100% Tidak Baik 0%
288
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2
baik 100% Tidak Baik 0% Sumber: Data Primer, 2022 Gambar 11 Capaian Pelaksanaan Analisis dan Interpretasi Data di Unit Surveilans HIV Kota Bogor
Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 12 Capaian Pelaksanaan Diseminasi Informasi Kasus di Unit Surveilans HIV Kota Bogor Gambar 14 Ketersediaan Pedoman untuk Penanggulangan Kasus HIV  di unit surveilans HIV Kota Bogor baik 100% Tidak Baik 0% Baik 20% Tidak Baik 80%
289
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 15 Capaian Pelatihan bagi Pengelola HIV di Unit Surveilans HIV  Kota Bogor

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 16 Capaian Kegiatan Supervisi Dinas Kesehatan ke Unit Surveilans HIV di Kota Bogor

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 20 Gambaran Beban Kerja Petugas di Unit Surveilans HIV Kota Bogor Baik 81% Tidak Baik 19% Baik 0% Tidak baik 100% 7 17 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 Tugas 3 Tugas > 3 Tugas
290
Vol. XVIII No. 2 Desember 2023 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v18i2

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 21 Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Surveilans HIV  di Unit Surveilans
HIV Kota Bogor

## Sumber: Data Primer, 2022
Gambar 25 Aspek Kelengkapan (Completeness) Sistem Surveilans HIV di Unit Surveilans HIV Kota Bogor
Baik 100% Tidak Baik 0% 100% 0% Lengkap Tidak lengkap