## STRATEGI PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN WILAYAH DI KECAMATAN BARRU, KABUPATEN BARRU
Syamsidar* Email: syamsidar.lani@gmail.com
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kota Makassar
Ria Wikantari Email: rwikantaria@gmail.com Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Jalan Poros Malino Km. 6, Bontomarannu, Kabupaten Gowa
Arifuddin Akil Email: arifuddin@unhas.ac.id Departemen Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Jalan Poros Malino Km. 6, Bontomarannu, Kabupaten Gowa

## ABSTRAK
Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat,  baik  itu  pembangunan  kawasan  pemukiman,  jaringan  infrastruktur,  sarana  ekonomi maupun  sarana  sosial.  Meningkatnya  kegiatan  pembangunan  tentunya  juga  terkait  dengan  ruang  yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut. Kecamatan Barru merupakan ibukota kabupaten Barru  yang  mengalami  perkembangan  di  seluruh  bagian  wilayah,  baik  dari  segi  fisik,  sosial,  serta  ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman serta  strategi  pengendalian  kawasan  permukiman  dalam  mendukung  perkembangan  wilayah  di  kecamatan Barru.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu Analitical  Hirarchy  Process (AHP)  digunakan  untuk menentukan bobot prioritas kepentingan masing-masing kriteria dari variabel yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman  dan  analisis  FFA  ( Force  Field  Analysis )  untuk  mengidentifikasi  berbagai  hambatan  dalam mencapai  suatu  tujuan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi  ekonomi  merupakan  factor  yang  paling berpengaruh  dalam  perkembangan  permukiman  disusul  oleh  kondisi  infrastruktur  permukiman.  Strategi  yang diprioritaskan  dalam  mengendalikan  perkembangan  permukiman  yaitu  pengendalian  kondisi  sosial  dengan membentuk karakter masyarakat dengan meningkatkan partisipasi dan penguatan masyarakat serta pemenuhan ketersediaan ruang publik sesuai kebutuhan skala pelayanan.
Kata Kunci: Pengendalian, Permukiman, Perkembangan Wilayah

## ABSTRACT
Population growth has led to an increase in development activities in various regions to meet the needs of the community,  be  it  the  construction  of  residential  areas,  infrastructure  networks,  economic  facilities  and  social facilities. The increase in development activities is of course also related to the space needed to carry out these development  activities. Barru  District  is  the  capital  of  Barru  district  which  is  experiencing  development  in  all parts of the region, both in terms of physical, social and economic. The purpose of this study is to determine the factors  that  influence  the  development  of  settlements  as  well  as  strategies  for  controlling  settlement  areas  in supporting  regional  development  in  the  Barru  sub-district.  The  method  used  in  this  study  namely Analitical Hirarchy Process (AHP) is used to determine the importance priority weight of each criterion of the variables that affect settlement growth and FFA analysis ( Force Field Analysis ) to identify various obstacles in achieving a  goal.  This  study  shows  that  economic  conditions  are  the  most  influential  factor  in  settlement  development, followed by settlement infrastructure conditions. The prioritized strategy in controlling settlement development is  controlling  social  conditions  by  building  community  character  by  increasing  community  participation  and strengthening as well as fulfilling the availability of public space according to the needs of the service scale.
Keyword: Control, Settlement, Regional Development

## PENDAHULUAN
Pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial  agar  berkembang  dengan  baik  dan  terpeliharanya  kelangsungan  kehidupan  melalui perlindungan  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup  baik  di  dalam  maupun  antar wilayah.  (Rachman, 2010). Menurut Hairuddin (2008), pembangunan pada hakekatnya tidak bisa  dipisahkan  dari  perkembangan,  artinya  pembangunan  wilayah  dapat  menimbulkan pertumbuhan  baik  fisik  ataupun  non  fisik.  Dengan  kata  lain,  pertumbuhan  dapat  berupa perkembangan/difusi  atau  peningkatan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau komunitas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan Permukiman (2011) dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa kawasan pemukiman adalah  bagian  lingkungan  di  luar  kawasan  lindung,  yaitu  berupa  kawasan  perkotaan  atau perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hidup dan sebagai tempat kegiatan  yang  mendukung  penghidupan.  Ayat  5  menjelaskan  bahwa  permukiman  adalah suatu kawasan yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, dengan prasarana, sarana, utilitas, dan sumber daya pendukung lainnya di kawasan perkotaan atau perdesaan.
Pemerintah Kabupaten Barru telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Barru  sebagai  pedoman perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam  kurun  waktu  2011- 2031.  Selama  tahun  2011  hingga  dengan  tahun  2020,  Kabupaten  Barru  telah  mengalami kepesatan perkembangan wilayah sangat dinamis. Fungsi dan peran Kabupaten  Barru dalam sistem perkotaan nasional yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga peranan kawasan ini dalam perekonomian antar wilayah dan nasional cukup besar.
Perkembangan  fisik  Kabupaten  Barru  terjadi  karena  adanya  pertumbuhan  penduduk dan  kegiatan  sosial  ekonomi  penduduk  begitu  pula  di  wilayah  kecamatan  Barru.  Salah  satu perkembangan fisik yang mendorong perkembangan di kecamatan Barru yaitu ditetapkannya sebagai  kawasan  strategis  wilayah  provinsi  yang  berpotensi  dalam  pengembangan  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun  2009  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Sulawesi Selatan  Tahun  2009- 2029.  Kawasan  emas  strategis  tersebut  merupakan  bukti  implementasi  Kawasan  Ekonomi Khusus  Kabupaten  Barru  yang  seluruhnya  berada  di  Kecamatan  Barru,  yang  merupakan ibukota  kabupaten.  Pembangunan  daerah  harus  mampu  mempengaruhi  dan  memajukan
pembangunan  di  dalam  dan  di  luar  daerah.  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Kabupaten  Barru ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barru  No.  1  Tahun  2015  tentang  Rencana Detail  Tata  Ruang  dan  Peraturan  Zonasi  Kawasan  Emas  Barru  Garongkong  Tahun  2014- 2034. Namun  dengan  adanya  pembangunan  di  kawasan  tersebut  telah  mengundang  migrasi dan  pertambahan  penduduk  yang  cukup  tinggi,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  peruntukan lahan di kawasan tersebut.
Kecamatan Barru merupakan ibukota kabupaten dengan perkembangan yang terjadi  di hampir  seluruh  bagian  wilayahnya.  Dalam  hal  ini  pembangunan  kecamatan  Barru  yang dimaksud adalah pembangunan fisik, sosial dan ekonomi. Salah satu indikator perkembangan kecamatan  Barru  dapat  dilihat  dari  segi  sosial  yaitu  jumlah  penduduk  yang  meningkat  dari tahun ke tahun. Menurut data BPS, pada tahun 2017, jumlah penduduk yaitu 41.078 jiwa dan selama  periode  4  tahun  meningkat  sebesar  2.897  jiwa  ditahun  2020    sejumlah  43.975  jiwa. Dengan  bertambahnya  penduduk  di  kecamatan  Barru,  kebutuhan  akan  ruang  semakin meningkat.  Kebutuhan  ruang  ini  tidak  hanya  sebagai  perluasan  pemukiman  namun  juga bertujuan  untuk  aktivitas  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial.  Hal  ini  berakibat  adanya perubahan lahan dari tak terbangun menjadi lahan yang terbangun.
Penelitian terkait pengendalian kawasan permukiman dalam mendukung perkembangan wilayah  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Siahaan,  dkk.  (2014) menganalisis  tentang  konversi  lahan  pertanian  ke  lahan  perumahan/pemukiman  dan kesesuaiannya  terhadap  RTRW  dan  dampaknya  terhadap  pendapatan  masyarakat  sekitar.
Karundeng,  dkk.  (2015)  melakukan  penelitian  tentang  pengembangan  permukiman  yang direncanakan serta melakukan kajian tentang pengaruh yang dapat timbul dari pengembangan wilayah. Menurut Farizkha (2016), perkembangan permukiman di wilayah yang berkembang pesat disebabkan oleh efek aglomerasi yang menyebabkan kesenjangan kondisi permukiman.
Maka  dari  itu  diperlukan  penyelesaian  bagi  masalah  pembangunan  permukiman  yang  tidak dapat  dikendalikan.  Hasil  yang  diharapkan  yaitu  berupa  konsep  dan  rumusan  strategi  yang menjadi instrumen pengendalian. Sedangkan menurut Pigawati, dkk. (2017), permukiman di Kota Semarang berkembang sangat cepat dan sebagian besar tidak terkendali. Bertambahnya kawasan  terbangun,  khususnya  kawasan  permukiman,  mengindikasikan  adanya  penurunan ruang  hijau  dan  daerah  resapan  air.   Penelitian  tersebut  merupakan  analisa  perkembangan permukiman di suatu wilayah dan bagaimana penentuan arah kebijakannya.
Metode  yang  digunakan  secara  umum  pada  penelitian  terdahulu  yaitu  menggunakan pendekatan  analisis  deskriptif  kuantitatif,  untuk  menganalisa  pengaruh  pembangunan perumahan  terhadap  pengembangan  wilayah  menggunakan  analisis  regresi  linier  sederhana dan  analisa  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  permukiman  menggunakan  teknik analisa Analitical Hirarchy Prosess (AHP).
Hal  terbarukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  menentukan  faktor-faktor  yang menyebabkan  ketidaksesuaian  pemanfaatan  kawasan  permukiman  dengan  menggunakan teknik  analisa  AHP  serta  merumuskan  strategi  dengan  menggunakan  Analisis  Medan  Daya (Force Field Analysis /FFA).
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengidentifikasi  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi perkembangan  permukiman  di  kecamatan  Barru  serta  merumuskan  strategi  pengendalian kawasan permukiman dalam mendukung perkembangan wilayah kecamatan Barru.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berada  di  Kabupaten  Barru  dengan  fokus  lokasi  di  Kec.  Barru  yang merupakan  daerah  ibukota  kabupaten  dengan  pertumbuhan  penduduk  paling  tinggi  diantara wilayah lainnya di kabupaten Barru.

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  tujuan  agar  dapat diketahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  itu  satu  variabel  atau  lebih  namun  tanpa  membuat perbandingan,  atau  menghubungkan  antara  variabel  yang  satu  dengan  yang  lainnya (Sugiyono,  2009).  Untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  maka  penelitian  ini  mnggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

## Teknik Analisa
Dalam  pencapaian  tujuan  pertama,  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  mengidentifikasi faktor-faktor  yang  berpengaruh  pada  perkembangan  kawasan  permukiman  dengan menggunakan Analitical Hirarchy Process (AHP). AHP adalah model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. Model pendukung keputusan ini menguraikan  masalah  yang  kompleks,  multi-faktor  atau  multi-kriteria  menjadi  sebuah hierarki,  yang  didefinisikan  sebagai  representasi  dari  masalah  berlapis-lapis  dalam  struktur multi-level.  ,  dimana  level pertama  adalah  objektif, diikuti  level  faktor,  kriteria,  subkriteria, dst, hingga level terakhir alternatif.  (Permana, Suprayogi, & Prasetyo, 2017).
Tahap-tahap  dalam  teknik  analisa Analitical  Hirarchy  Prosess (AHP)  berdasarkan Marimin (2004) adalah:
1. Penyusunan Hierarki
2. Penyebaran kuisioner
3. Pengolahan dengan Matriks Berpasangan ( Pairwise Comparisons )
4. Perbandingan untuk memperoleh prioritas (Uji Normalisasi)

## 5. Uji Konsistensi
Pada  tahap  penyusunan  hirarki,  terlebih  dahulu  mengidentifikasi  masalah  yang  akan dipecahkan. Identifikasi masalah ini berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu mengendalikan perkembangan  permukiman.  Pada  permasalahan  yang  dihadapi  dijelaskan  variabel  apa  saja yang  berpengaruh  terhadap  upaya  pengendalian  perkembangan  permukiman. Berdasarkan kajian  teori,  variabel  yang  digunakan  dalam  menentukan  faktor  pertumbuhan  permukiman yang menjadi dasar dari penelitian, dijabarkan pada tabel 1.
Tabel 1. Tinjauan Literatur
Sumber Aspek Tijauan Literatur Aspek tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian Catanesse dalam Rachman, (2010) Unsur pokok pertumbuhan wilayah: - Dinamika ekonomi - Dinamika politik atau sistem pengelolaan - Dinamika budaya Faktor pertumbuhan permukiman dapat dilihat dari: - Aspek fisik
- Aspek non fisik
Aspek fisik meliputi :
- kondisi Alam
- kondisi Perumahan
- kondisi Jaringan (Infrastruktur dan sarana
permukiman)
Aspek Non - fisik meliputi :
- Kondisi sosial
- Kondisi ekonomi
- kondisi budaya Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 Definisi permukiman: Kumpulan rumah, sarana dan prasarana, utilitas umum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Pemilihan lokasi permukiman:
Aspek fisik
1. Kondisi kekumuhan
- Bangunan gedung
- Jalan
- Air minum
- Drainase
- Pengelolaan air limbah - Persampahan - Proteksi kebakaran 2. Legalitas tanah - Status penguasaan tanah - Kesesuaian dengan rencana tata ruang
Aspek non fisik 1. Nilai strategis lokasi 2. Kependudukan 3. Kondisi sosial, ekonomi, budaya Doxiadis, 1970 Elemen pembentuk permukiman : - Alam - Manusia - Masyarakat - Rumah/perumahan
- Jaringan
Dalam merumuskan strategi dan arahan pengembangan permukiman Kabupaten Barru, maka digunakan Force Field Analysis (FFA). FFA merupakan alat yang dipergunakan untuk menyusun  strategi  kekuatan  yang  mendukung  dan  menghambat  suatu  keputusan  (Murdock Hernan,  2018).  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  analisis  FFA  yaitu  sebagai  berikut (Aliyah, 2003):
1. Melakukan identifikasi permasalahan dari kejadian yang terjadi
2. Melakukan  analisis  permasalahan  yaitu  dengan  identifikasi  kekuatan  pendorong ( driving force ) dan kekuatan penghambat ( restraining force ).
3. Menyampaikan  list  faktor  pendorong  maupun  faktor  penghambat  kepada  responden yang merupakan perwakilan instansi pengambil kebijakan.
4. Meminta  responden  untuk  memberikan  penilaian  dengan  bobot  tiap  faktor  pendorong dan faktor penghambat dalam mencapai target.
5. Bobot faktor pendorong dievaluasi dalam skala dengan mengukur seberapa kuat faktor tersebut dalam mencapai tujuan dan seberapa mudah untuk mengelolanya.
6. Bobot  faktor  penghambat  dievaluasi  dalam  skala  dengan  mengukur  seberapa  kuat faktor tersebut dalam mencapai tujuan dan seberapa mudah untuk menyelesaikannya.
7. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan terkait penelitian di Kecamatan Barru

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analitical Hirarchy Process (AHP)
Mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  permukiman diperoleh  dari  hasil  AHP  berdasarkan  variabel  observasi  yang  ditetapkan  sebelumnya. Berdasarkan  hasil  kuesioner  AHP  terhadap  responden  yang  ditunjuk,  kemudian  diolah
menggunakan  aplikasi  Expert  choice  11  yang  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  sebagai salah  satu  alat  untuk  membantu  para  pengambil  keputusan  dalam  menentukan  keputusan, dalam  hal  ini  penentuan  hasil  dalam  AHP.  Variabel  yang  diamati  ini  adalah  unsur  yang membentuk  permukiman  dan  disusun  agar  tersusun  hierarki  untuk  menentukan  tingkat pengaruh antar variabel.
Berdasarkan  hasil  analisis  disimpulkan  bahwa  proses  perkembangan  permukiman  di seluruh wilayah  studi disebabkan oleh pengaruh kondisi  ekonomi  masyarakat dengan bobot 0,291 atau 29%, diikuti oleh keadaan infrastruktur perumahan dengan bobot 0,207 atau 21% dan  kondisi  sosial  dengan  bobot  0,154  atau  15%,  dengan  skor  inkonsistensi  sebesar  0,05 dimana ≤0,1 maka variabel tersebut dianggap valid dan dapat digunakan untuk menentukan faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  permukiman.  Hasil  pengaruh  variabel  terhadap seluruh responden yang menggambarkan keadaan seluruh daerah penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Nilai Output AHP semua fariabel
Tabel 2. Nilai perhitungan AHP semua fariabel No Faktor/variabel Nilai Persentase 1 Kondisi alam 0.132 13% 2 Kondisi perumahan 0.119 12% 3 Kondisi infrastruktur perumahan 0.207 21% 4 Kondisi sosial 0.154 15% 5 Kondisi ekonomi 0.291 29% 6 Kondisi budaya 0.096 10%
Berdasarkan  variabel  yang  merupakan  faktor-faktor  yang  berpengaruh  pertumbuhan kawasan  permukiman  di  wilayah  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  kondisi  tiap-tiap  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  perkembangan permukiman secara keseluruhan. Kondisi tersebut secara detail dipaparkan pada tabel 3.

## Model Name: Faktor Perkembangan Permukiman Barru
Priorities with respect to:
Combined
Goal: Pengaruh perkembangan permukiman Kondisi Alam .132 Kondisi rumah/perumahan .119 infrastruktur perumahan .207 Kondisi sosial masyarakat .154 kondisi ekonomi masyarakat .291 karakteristik budaya masyarakat .096
Inconsistency = 0.05 with 0  missing judgments.
Page 1 of 1 9/30/2015 12:50:57 PM
Tabel 3. Kondisi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman di wilayah penelitian
No Faktor/variabel Kondisi faktor/variabel pada wilayah penelitian Tingkat pengaruh 1 Kondisi ekonomi 1. Penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan perbaikan  kondisi  ekonomi  masyarakat  di kec. Barru 2. Kegiatan  ekonomi  yang  mempengaruhi pertumbuhan  permukiman  adalah  jasa, disusul  pertanian  dan  manufaktur.  Kegiatan ini  berpotensi  mengarah  pada  pertumbuhan pemukiman baru. 1 2 Kondisi infrastruktur perumahan 1. Jaringan  PDAM  terbangun  dan  merata  di wilayah  penelitian.  Tercatat  sekitar  46% pengguna PDAM di kabupaten Barru berada di kecamatan Barru 2. Hampir  seluruh  rumah  tangga  di  wilayah penelitian  terlayani  PLN  dengan  baik. Meski ada sebagian rumah tangga menggunakan  listrik  non  PLN  atau  non listrik  tapi  persentasenya  sangat  kecil  yaitu 2% 3. Perkembangan  permukiman  di  wilayah studi  berjalan  seiring  dengan  terbentuknya pola  linier.  Pembangunan  pemukiman berlangsung  di  sepanjang  jalan  arteri  yang menghubungkan  kabupaten  maupun  daerah lain di sekitar wilayah Kecamatan Barru 2 3 Kondisi sosial 1. Semakin  banyak  penduduk,  semakin  besar kebutuhan akan tempat tinggal. Berdasarkan jumlah  penduduk,  kepadatan  penduduk  dan pertumbuhan  penduduk,  terlihat  bahwa Kecamatan Barru meningkat tiap tahunnya. 3 4 Kondisi alam 1. Perkembangan permukiman memungkinkan untuk terjadi di hampir semua wilayah studi. 2. Beberapa  titik  di  wilayah  penelitian terindikasi  rawan  banjir  dan  longsor  di daerah permukiman tumbuh. 3. Alih fungsi lahan merupakan pengaruh yang memungkinkan terjadi akibat kondisi alam 4 5 Kondisi perumahan Wilayah dengan kepadatan tinggi, dan
memiliki  fasilitas  perumahan  yang  baik  adalah kelurahan Sumpang Binangae yang merupakan ibukota  kecamatan.  Semakin  jauh  keluar wilayah  tersebut,  semakin  rendah  kepadatan dan kelengkapan fasilitas serta persebarannya. 5 6 Karakter budaya 1. Secara  umum  pertumbuhan  permukiman  di 6
masyarakat wilayah  penelitian  tidak  menunjukkan  ciri identitas budaya tertentu. Pemukiman tumbuh  melalui  simpul-simpul  fungsional berdasarkan  karakteristik  kecamatan  dan keberadaan jalan. 2. Kecenderungan  membangun  rumah  secara berkelompok dengan keluarga dan keengganan masyarakat untuk meninggalkan  desa  merupakan  aktivitas yang dipengaruhi oleh kondisi budaya.

## Force Field Analysis (FFA)
Peningkatan  luas  lahan  permukiman  tiap  tahunnya  di  wilayah  penelitian mengindikasikan  bahwa  wilayah  tersebut  mengalami  perkembangan  penduduk  sehingga mempengaruhi    berbagai  faktor  atau  variabel  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.  Dalam mendukung  perkembangan  di  wilayah  penelitian,  pertumbuhan  permukiman  perlu dikendalikan, untuk itu dirumuskan strategi dalam pengendalian perkembangan permukiman dengan  mengidentifikasi  terlebih  dahulu  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.

## Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
Faktor  pendorong  pengendalian  kawasan  permukiman  diperoleh  dari  variabel pertumbuhan  permukiman  yang  memperoleh  bobot  tinggi  sedangkan  faktor  penghambat diperoleh  dari  variabel  pertumbuhan  permukiman  yang  sedang  maupun  rendah.  Penjabaran faktor pendorong dan faktor penghambat secara detail dipaparkan pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Faktor pendorong dan faktor penghambat No Faktor Pendorong No Faktor Penghambat 1 Kondisi  ekonomi:  kegiatan  ekonomi dan pendapatan masyarakat memberikan  potensi  yang  baik  bagi pertumbuhan permukiman 1 Kondisi  alam:  akibat  dari  kondisi alam yang memungkinkan dibangunnya  kawasan  pemukiman adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali 2 Kondisi  infrastruktur  permukiman: infrastruktur permukiman hampir seluruhnya terpenuhi dengan baik 2 Kondisi  perumahan:  Kesenjangan kondisi  permukiman  terbangun dan  kurang  meratanya  fasilitas antara wilayah permukiman perkotaan dan pedesaan. 3 Kondisi sosial: pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya  berdampak  positif  bagi perkembangan permukiman 3 Kondisi  budaya:  kecenderungan membangun rumah secara berkelompok dengan keluarga dan keengganan masyarakat untuk meninggalkan desa

## Prioritas Perencanaan
Faktor  pendorong  dan  faktor  penghambat  kemudian  diberi  bobot  nilai  oleh  para pengambil  keputusan  (stakeholder)  di  wilayah  penelitian.  Fokusnya  adalah  menentukan strategi  perencanaan  dalam  pengendalian  pekembangan  permukiman.  Prinsip  dasar  analisis medan  daya  ( force  field  analysis )  ketika  menentukan  prioritas  perencanaan  adalah  untuk meningkatkan  kekuatan  faktor  pendorong  dan  mengurangi  faktor  penghambat.  Berdasarkan prinsip ini, penentuan faktor yang diprioritaskan yaitu faktor kekuatan pedorong dan tingkat kendali  yang  mempunyai  kekuatan  relatif  4  akan  dipertahankan,  sedangkan  faktor  yang memiliki  nilai  kekuatan  relatif  di  bawah  4  akan  diprioritaskan  untuk  memperoleh penanganan.  Di  sisi  lain,  dengan  mempertimbangkan  faktor  penghambat  dan  tingkat kemudahan  pengendalian,  yang  memiliki  nilai  kekuatan  relatif  tertinggi  lebih  diprioritaskan daripada  yang  memiliki  kekuatan  relatif  lebih  rendah.  Berdasarkan  prinsip  dasar  analisis medan  gaya,  prioritas  perencanaan  dalam  menyusun  strategi  pengendalian  permkembangan permukiman seperti yang jabarkan pada tabel 5.
Tabel 5. Prioritas perencanaan strategi pengendalian perkembangan permukiman
No. Faktor Pendorong KR Prioritas No . Faktor Penghambat KR Prioritas 1. Kondisi  ekonomi: kegiatan  ekonomi dan pendapatan masyarakat memberikan potensi  yang  baik bagi  pertumbuhan permukiman 4.125 II 1.  Kondisi alam: akibat dari kondisi alam yang memungkinkan dibangunnya kawasan pemukiman adalah  perubahan penggunaan lahan  yang  tidak terkendali 4 II 2. Kondisi infrastruktur permukiman: infrastruktur permukiman hampir  seluruhnya terpenuhi dengan baik 4.375 III
2.  Kondisi perumahan: Kesenjangan kondisi permukiman terbangun dan kurang meratanya fasilitas antara wilayah permukiman 4.125 I
perkotaan dan pedesaan. 3. Kondisi sosial: pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya berdampak  positif bagi perkembangan permukiman 3.625 I 3.  Kondisi  budaya: kecenderungan membangun rumah secara berkelompok dengan  keluarga dan  keengganan masyarakat  untuk meninggalkan desa 3.625 III
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  kondisi  infrastruktur  permukiman  memperoleh penilaian  kekuatan  relatif  tertinggi  sebesar  4.375.  Berdasarkan  skala  penilaian  kekuatan faktor  pendorong dalam  pencapaian tujuan, nilai 4,375  berarti  bahwa indikator  ini  memiliki pengaruh  sangat  kuat  dalam  mendorong  pengendalian  perkembangan  permukiman. Sedangkan  skala  penilaian  kemudahan  mengendalikan  faktor  pendorong  nilai  4  merupakan indikator yang sebagian besar di bawah kendali. Faktor kondisi sosial masyarakat merupakan faktor  yang  memperoleh  penilaian  kekuatan  relatif  terendah  3,625  yang  berarti  bahwa komponen ini memiliki pengaruh cukup kuat dalam mendorong pengendalian perkembangan permukiman  dan  dengan  bobot  3  berarti  sebagian  di  bawah  kendali  dalam  hal  kemudahan mengendalikan kondisi sosial masyarakat.
Pada sisi factor penghambat, kondisi rumah/perumahan memperoleh penilaian kekuatan relatif  tertinggi  sebesar  4.125.  Berdasarkan  skala  penilaian  kekuatan  faktor  penghambat dalam  pencapaian  tujuan,  nilai  4.125  berarti  bahwa  indikator  ini  memiliki  pengaruh  kuat dalam  menghambat  pengendalian  perkembangan  permukiman.  Berdasarkan  skala  penilaian kemudahan  mengendalikan  faktor  penghambat    nilai  4  merupakan  indikator  yang  mudah diselesaikan.  Faktor  kondisi  social  budaya  masyarakat  merupakan  faktor  yang  memperoleh penilaian  kekuatan  relatif  terendah  3,625  yang  berarti  bahwa  faktor  ini  memiliki  pengaruh cukup  kuat  dalam  menghambat  pengendalian  perkembangan  permukiman  namun  cukup mudah diselesaikan.
Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong berupa kondisi sosial masyarakat  menjadi  prioritas  yang  harus  dikuatkan.  Sedangkan  faktor  penghambat  berupa faktor kondisi rumah/perumahan menjadi prioritas permasalahan yang harus diselesaikan.

## Rumusan Strategi
Berdasarkan  prioritas  perencanaan  yang  telah  ditetapkan,  dirumuskan  strategi  yang dapat digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Strategi pengendalian perkembangan wilayah permukiman Prioritas Faktor Pendorong Strategi D1 Kondisi sosial: pertumbuhan penduduk  yang  meningkat  tiap tahunnya  berdampak  positif  bagi perkembangan permukiman Membentuk identitas masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan masyarakat serta  pemenuhan  ketersediaan  ruang publik sesuai kebutuhan skala pelayanan. D2 Kondisi ekonomi: kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat memberikan  potensi  yang  baik  bagi pertumbuhan permukiman Menciptakan  lapangan  kerja  berbasis industri rumah tangga untuk membentuk  kemandirian  masyarakat melalui pelatihan keterampilan, teknik pemasaran  dan  pengelolaan  modal usaha. D3 Kondisi  infrastruktur  permukiman: infrastruktur  permukiman  hampir seluruhnya terpenuhi dengan baik Implementasi pemenuhan infrastruktur  jaringan  sesuai  dengan kebutuhan dan cakupan layanan. Prioritas  Faktor Penghambat Strategi H1 Kondisi  perumahan:  Kesenjangan kondisi  permukiman  terbangun  dan kurang  meratanya  fasilitas  antara wilayah  permukiman  perkotaan  dan pedesaan. Pengetatan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan tentang persyaratan  pembangunan  rumah. Izin  mendirikan  bangunan  hanya dapat  diberikan  jika  ketersediaan infrastruktur  dasar  dan  prasyarat permbangunan rumah terpenuhi. H2 Kondisi  alam:  akibat  dari  kondisi alam yang memungkinkan dibangunnya  kawasan  pemukiman adalah perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali Strategi penataan ruang yaitu mempertegas zonasi peruntukan lahan permukiman,  yang  diperkuat  oleh peraturan  daerah  untuk  menindak pelanggaran  (khususnya  alih  fungsi lahan ) H3 Kondisi  budaya:  kecenderungan membangun rumah secara berkelompok  dengan  keluarga  dan pembangunan rumah secara mandiri/swadaya  tanpa perencanaan yang baik. Pembinaan masyarakat terkait aktifitas bermukim dengan melakukan sosialisasi mengenai prasyarat permukiman yang baik

## Pembahasan
Dari hasil analisa FFA didapatkan prioritas strategi dalam mengendalikan pertumbuhan kawasan  permukiman  dalam  mendukung  perkembangan  wilayah  penelitian.  Berikut  adalah jabaran dari strategi yang telah disusun.

## Pengendalian kondisi sosial
Strategi  yang  perlu  diterapkan  dalam  mengendalikan  kondisi  sosial  yaitu  membentuk karakter  masyarakat  dengan  meningkatkan  partisipasi  dan  penguatan  masyarakat  serta pemenuhan  ketersediaan  ruang  publik  sesuai  kebutuhan  skala  pelayanan.  Pengaruh  faktor kondisi  sosial  yang  menjadi  penyebab  terjadi  perkembangan  permukiman  adalah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk merupakan hasil dari adanya proses migrasi, yang  meningkatkan  permintaan  akan  hunian  atau  tempat  tinggal.  Membentuk  identitas masyarakat  bertujuan  untuk  meningkatkan  rasa  memiliki  terhadap  lingkungan  dan masyarakat  (efek  ke  depan  adalah  mengurangi  ketimpangan  kondisi  permukiman  antara perkotaan  dan  pedesaan).  Dengan  diterapkannya  strategi  tersebut  ditujukan  untuk memberdayakan  masyarakat  dengan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di  setiap  wilayah pemukiman  yang  ada,  di  mana  fungsi  dari  rumah  bukan  hanya  digunakan  sebagai  hunian, tetapi juga sebagai tempat berusaha.

## Pengendalian kondisi ekonomi
Strategi  yang  diperlukan  dalam  pengendalian  kondisi  ekonomi  masyarakat  yaitu menciptakan  lapangan  kerja  berbasis  industri  rumah  tangga  untuk  membentuk  kemandirian masyarakat melalui pelatihan keterampilan, teknik pemasaran dan pengelolaan modal usaha. Perkembangan  permukiman  akibat  kondisi  ekonomi  disebabkan  oleh  tingkat  pendapatan masyarakat  dan  kegiatan  ekonomi  atau  jenis  mata  pencaharian.  Keberadaan  kegiatan ekonomi  di  wilayah  perkotaan    menjadi  tarikan  tersendiri  bagi  masyarakat  di  wilayah pedesaan  sehingga  menyebabkan  tidak  efisiennya  penggunaan  transportasi  melihat  jauhnya jarak  antara  rumah  dan  tempat  bekerja  penduduk.  Dengan  keberadaan  kegiatan  industri rumah  tangga  yang  dilakukan  masyarakat,  maka  aktivitas  ke  wilayah  perkotaan  terkendali dan tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat.

## Pengendalian kondisi infrastruktur permukiman
Strategi  dalam  pengendalian  perkembangan  permukiman  terkait  faktor  kondisi infrastruktur permukiman yaitu implementasi pengadaan jaringan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan  dan  cakupan  layanan.  Infrastruktur  yang  paling  berpengaruh  pada  wilayah
penelitian  yaitu  air  bersih  kemudian  disusul  listrik.  Namun  pada  perkembangannya, infastruktur  jalan  juga  memiliki  peran  penting,  wilayah  kecamatan  Barru  di  area  perkotaan merupakan wilayah yang berada di sepanjang jalan utama  penghubung antar kabupaten. Hal tersebut  menjadikan  tarikan  masyarakat  dan  menjadi  penyebab  terjadinya  pembangunan rumah sebagai tempat tinggal. Perkembangan permukiman terjadi beriringan dengan adanya infrastruktur.  Oleh  karena  itu,  akan  jadi  permasalahan  jika  kondisi  dan  ketersediaan  dari infrastruktur tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

## Pengendalian kondisi perumahan
Strategi  dalam  mengendalian  perkembangan  pemukiman  terkait  faktor  kondisi perumahan  yang  akan  dilakukan  yaitu  pengetatan  Peraturan  Izin  Mendirikan  Bangunan Perumahan tentang persyaratan pembangunan rumah. Izin mendirikan bangunan hanya dapat diberikan jika ketersediaan infrastruktur dasar dan prasyarat permbangunan rumah terpenuhi. Perkembangan permukiman yang terjadi karena faktor kondisi perumahan yaitu terkait aspek lokasi  dan  kelengkapan  fasilitas  perumahan.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  adanya kesenjangan wilayah dalam proses pembangunan permukiman di wilayah penelitian.

## Pengendalian kondisi alam
Strategi yang perlu dilakukan dalam pengendalian kondisi alam yaitu strategi penataan ruang  yaitu  mempertegas  zonasi  peruntukan  lahan  permukiman,  yang  diperkuat  oleh peraturan  daerah  untuk  menindak  pelanggaran  (khususnya  alih  fungsi  lahan).  Pemanfaatan alam untuk pembangunan wilayah harus sekecil mungkin untuk mengeksplorasi alam, namun tetap  mampu  menutupi  kebutuhan  secara  merata.  Sebagian  besar  wilayah  penelitian memungkinkan  untuk  perkembangan  permukiman,  akibatnya  terhadap  kondisi  di  wilayah studi yaitu penggunaan lahan untuk tujuan permukiman tidak terkendali, terpencar dan tanpa perencanaan  yang  baik.  Untuk  itu  maka  perlu  strategi  tersebut  guna  memanfaatkan  kondisi alam dengan baik.

## Pengendalian kondisi budaya masyarakat
Pertumbuhan penduduk karena pengaruh kondisi budaya masyarakat berkaitan dengan aktivitas  dalam  bermukim.  Keadaam  pemukiman  akibat  pengaruh  budaya  yaitu kecenderungan  untuk  mendirikan  bangunan  secara  mandiri  tanpa  adanya  perencanaan, terutama berhubungan dengan penambahan prasarana dasar. Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas permukiman. Dengan adanya pembangunan rumah secara mandiri tanpa perencanaan dapat  berpotensi  menyebabkan  pertumbuhan  permukiman  kumuh.  Strategi  pengendalian
yang  perlu  dilakukan  yaitu  pembinaan  masyarakat  berhubungan  dengan  budaya  dalam bermukim dengan melakukan pendekatan tentang prasyarat pemukiman yang baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisa  AHP,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan permukiman di kecamatan Barru sebagai berikut:
1. Kondisi  ekonomi,  tingkat  pendapatan  dan  aktivitas  ekonomi  atau  mata  pencaharian menjadi  pemicu  bertumbuhnya  permukiman  di  wilayah  penelitian,  dan  hal  tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan permukiman.
2. Kondisi  infrastruktur  permukiman,  infrastruktur  di  wilayah  penelitian  secara  umum terpenuhi  dengan  baik,  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  tarikan  dalam  pertumbuhan permukiman
3. Kondisi  sosial,  dimana  pertumbuhan  penduduk  yang  meningkat  tiap  tahunnya berdampak positif bagi perkembangan permukiman.
4. Kondisi  alam,  sebagian  besar  pengaruh  pertumbuhan  permukiman  terhadap  kondisi alam mengakibatkan pembukaan lahan yang tidak terkendali.
5. Kondisi  perumahan,  terdapat  kesenjangan  terhadap  permukiman  yang  dibangun   dan kelengkapan fasilitas yang ada antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
6. Kondisi  budaya,  kecenderungan  masayarat  dalam  membangun  rumah  yaitu berkelompok  dengan  keluarga  serta  pembangunan  secara  mandiri  tanpa  perencanaan infrastruktur yang baik.
Dari hasil penelitian, maka rekomendasi saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Untuk  mengimplementasikan  strategi  yang  telah  dirumuskan,  maka  perlu  peran  serta dari  semua  pihak  yang  terlibat  yaitu  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  itu sendiri.  Pihak  pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  harus  lebih  aktif  dalam melaksanakan kebijakan terkait perkembangan permukiman.
2. Perkembangan  permukiman  tidak  hanya  di  wilayah  penelitian  dan  tentunya  akan berdampak  pada  wilayah  lain  di  sekitarnya,  maka  perlu  rekomendasi  studi  lanjutan yang dapat dilakukan pada wilayah lain atau secara menyeluruh di Kabupaten Barru.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah,  U.  (2003). Rencana  Strategis  Peningkatan  Hunian  Ruang  Shofa  Rumah  Sakit Muhammadiyah lamongan (Pendekatan Field Force Analysis) . Universitas Airlangga.
Doxiadis, C. A. (1970). Ekistics, the Science of Human Settlements. Science , 170 , 393–404.
Farizkha,  I.  A.  (2016). Pengendalian  Perkembangan  Permukiman  Berbasis  Sustainable Settlement Studi Kasus : Permukiman Perkotaan Kabupaten Lumajang .
Hairuddin,  S.  (2008). Kajian  Perkembangan  Spasial  Wilayah  Pada  Kawasan  Pusat Pengembangan . Semarang: Perpustakaan MPWK Undip.
Karundeng,  N.  R.,  Poli,  H.,  &  Papia,  F.  J.  .  (2015).  Pengaruh  Pengembangan  Perumahan Terencana  Terhadap  Perkembangan  Wilayah  Di  Kecamatan  Mapanget. Spasial , 2 (3), 162–169.
Marimin.  (2004). Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan  Keputusan  Kriteria  Majemuk .  Jakarta: Grasindo.
Murdock Hernan. (2018). Auditor Essentials: 100 Concepts, Tips, Tools, and Techniques for Success (1st Editio). Retrieved from https://doi.org/10.1201/9781315178141
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barru  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 . (n.d.).
Permana, D. P., Suprayogi, A., & Prasetyo, Y. (2017). Identifikasi Kesesuaian Lahan untuk Relokasi  Permukiman  Menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis  (Studi  Kasus: Kabupaten Banjarnegara). Jurnal Geodesi Undip , 6 , 391–401.
Pigawati,  B.,  Yuliastuti,  N.,  &  Mardiansjah,  F.  H.  (2017).  Pembatasan  Perkembangan Permukiman  Kawasan  Pinggiran  Sebagai  Upaya  Pengendalian  Perkembangan  Kota Semarang. Tataloka , 19 (4), 306. https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.306-319
Rachman,  H.  F.  (2010). Kajian  Pola  Spasial  Pertumbuhan  Kawasan  Perumahan  Dan Permukiman Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo . 1–120.
Siahaan,  A.,  Nasution,  Z.,  &  Purwoko,  A.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Pembangunan Perumahan  Terhadap  Pengembangan  Wilayah  Kecamatan  Siantar  Marimbun  Kota Pematangsiantar. Jurnal Ekonom , Vol. 17 (No. 3), 103–110.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman . (n.d.). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7).