## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
Arimurti Kriswibowo, Amelia Wahyuningtiyas, Nur Wandira Kusmayadi dan Khusnul Prasetyo Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur-Indonesia
Email Corespondence: arimurti.adne@upnjatim.ac.id

## Abstract
The increasing spread of disease caused by the SARS-CoV-2 virus in Madiun City is also in line with the increase in the amount of medical waste generated from handling COVID-19 both in Hajj Dormitories, Emergency Medical Train (EMT) and dr. Soedono Kota Madiun is categorized as B3 waste. To solve the problem of medical waste COVID-19, the Madiun City  Health,  Population  Control,  and  Family  Planning  Agency  (Dinkes-PPKB)  collaborates  with  PT.  Triata  Mulia Indonesia in managing COVID-19 medical waste, considering that B3 waste management can only be carried out by the government,  third  parties,  and  hospitals  that  have  incinerators.  This  study  aims  to  describe  the  partnership  between DinKes-PPKB Madiun City and PT. Triata Mulia Indonesia in managing COVID-19 medical waste based on the hollow state theory, as well as examining the benefits and obstacles faced in its implementation. This research uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The  results  of  this  study  indicate  that  the  collaboration  between  the  Health  Office-PPKB  Madiun  City  and  PT.  Triata Mulia  Utama  in  terms  of  managing  COVID-19  medical  waste  has  been  running  effectively  because  both  parties  have carried out their respective roles.
Keyword: COVID - 19 medical waste; hollow State; partnership; waste management

## Abstrak
Meningkatnya  penyebaran  penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  SARS - CoV - 2  di  Kota  Madiun  seiring  pula  dengan peningkatan jumlah limbah medis yang dihasilkan dari penanganan COVID - 19 baik di Asrama Haji, Emergency Medical Train  (EMT)  maupun  RSUD  dr.  Soedono  Kota  Madiun  dikategorikan  sebagai  limbah  B3.  Untuk  mengatasi  masalah limbah  medis  COVID - 19,  Dinas  Kesehatan,  Pengendalian  Penduduk,  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota Madiun  bekerja  sama  dengan  PT.  Triata  Mulia  Indonesia  dalam  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19,  mengingat pengelolaan limbah B3 hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak ketiga, dan rumah sakit yang memiliki insinerator. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kemitraan  antara  DinKes - PPKB  Kota  Madiun  dan  PT.  Triata  Mulia Indonesia dalam pengelolaan limbah medis COVID - 19 berdasarkan teori hollow state, serta mengkaji manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kerjasama antara Dinkes - PPKB Kota Madiun dengan PT. Triata Mulia Utama dalam hal pengelolaan limbah medis COVID - 19 sudah berjalan dengan efektif dikarenakan kedua belah pihak sudah menjalankan perannya masing - masing dengan baik. Kata Kunci: Kemitr aan; Hollow State; Pengelolaan Limbah; Limbah Medis COVID - 19
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Kriswibowo, A., Wahyuningtyas, A., Kusmayadi, N, W., Prasetyo, K. (2021). Kerjasama Pemerintah dan Swasta  Dalam  Pengelolaan  Limbah  Medis  Covid - 19  di  Kota  Madiun .  Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik,  6 (1): 8-18. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.8 - 18

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 9
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun

## 1.  Pendahuluan
Berdasarkan data yang dilansir bahwa pertanggal 12 April 2021 jumlah total kasus konfirmasi positif  COVID - 19  di  Kota  Madiun  secara  keseluruhan  mencapai  2066  kasus  positif (dashboard.madiunkota.go.id, 2021). Di Kota Madiun, masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID - 19  baik  gejala  ringan  maupun  tanpa  gejala  maka  akan  langsung  ditujukan  ke  Wisma  Haji  dan Emergency  Medical  Train  (EMT)  atau  gerbong  kereta  medis  darurat  milik  PT.  INKA  untuk  segera diisolasi  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Emergency  Medical  Train  (EMT) atau  kereta  medis darurat  milik  PT  INKA  (Persero)  mempunyai  kapasitas  48  tempat  tidur  dalam  satu  trainset. Sedangkan Gedung Asrama Haji mempunyai kapasitas 92 tempat tidur, namun tidak semuanya terisi penuh karena aturan maksimal 60 persen dari kapasitas. Selain kedua tempat tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedono Kota Madiun, Jawa Timur, juga merupakan rujukan bagi pasien yang  terkonfirmasi  positif  COVID - 19,  namun  sayangnya  penuh  akibat  tren  kenaikan  angka  positif COVID - 19.  Meningkatnya  penyebaran  penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  SARS - CoV - 2  seiring pula dengan peningkatan jumlah limbah medis yang dihasilkan dari penanganan COVID - 19, Limbah medis ini tidak hanya dihasilkan dari aktivitas fasilitas kesehatan, namun juga dari penggunaan Alat Pelindung  Diri  (APD)  masyarakat  sehari - hari  seperti  masker  sekali  pakai  dan  face  shield.  Setelah pandemi  COVID - 19  di  Indonesia,  jumlah  timbunan  limbah  medis  termasuk  masker  dan  APD diperkirakan berjumlah 1.662,75 ton pada periode Maret hingga September 2020 (Prasetiawan, 2020) .
Limbah  medis  di  Indonesia  tergolong  ke  dalam  limbah  B3  yang  pengelolaannya  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun. Limbah B3 medis adalah limbah yang berpotensi terkontaminasi zat yang bersifat infeksisus yang berasal dari kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan baik dari pasien maupun petugas yang meliputi sisa - sisa makanan maupun barang - barang hasil penanganan medis.  Ada beberapa jenis limbah  yang  masuk  ke  dalam  kategori  limbah  medis  B3  diantaranya  limbah  benda  tajam,  limbah infeksius,  limbah  patologis,  limbah  farmasi,  limbah  kimia,  limbah  kemasan  bertekanan,  dan  limbah logam berat.  Limbah B3 medis hasil dari penanganan pasien COVID - 19 tergolong limbah infeksius yaitu limbah  yang terkontaminasi organisme patogen  yang tidak secara rutin ada di  lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan,  contoh  limbah  yang  termasuk  limbah  infeksisus  yaitu  masker  dan  sarung  tangan  bekas,  alat suntik  dan  set  infus  bekas,  perban  dan  tisu  bekas,  alat  pelindung  diri  bekas,  dan  juga  plastik/kertas bekas minuman dan makanan.
Menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sumber Limbah B3 COVID - 19  berasal  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan  meliputi  rumah  sakit,  pusat  kesehatan  masyarakat, laboratorium  kesehatan,  klinik  pelayanan  kesehatan,  dan  lain - lain;  rumah  sakit  darurat  COVID - 19; tempat  isolasi/karantina  mandiri  di  masyarakat  selain  fasilitas  pelayanan  kesehatan  meliputi  hotel, wisma,  apartemen,  dan  rumah  tinggal,  dan  uji  deteksi  COVID - 19;  tempat  vaksinasi  COVID - 19. Kegiatan  pemeriksaan  serta  penanganan  pasien  terkonfirmasi  COVID - 19  di  fasilitas  layanan kesehatan  (fasyankes)  terus  meningkat,  begitu  pula  dengan  limbah  medis  yang  dihasilkan.  Hal  ini berpotensi menimbulkan risiko lingkungan maupun kesehatan. Limbah dengan karakteristik infeksius sangat  berbahaya  bagi  tenaga  kesehatan  maupun  pengunjung,  dan  petugas  yang  menangani  limbah. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  mencatat  sejak  awal  pandemi  COVID - 19 masuk  ke  Indonesia  pada  Maret  2020  sampai  awal  Februari  2021  telah  terdapat  6.417,95  ton timbunan limbah  medis COVID - 19  (Republika.co.id,  2021).  Apalagi  ditambah  dengan  adanya pelaksanaan vaksinasi masal yang saat ini sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia  telah  memesan  329,5  juta  dosis  vaksin  COVID - 19.  Dari  jumlah  tersebut  memiliki potensi limbah yang ditimbulkan. Sampah - sampah tersebut, di antaranya berasal dari kemasan vaksin yang  berdosis  2,5  ml  dengan  berat  10  gr  tiap  botolnya, kemasan  dalam  bentuk  spuit  dengan  berat sama, kemudian jarum suntik untuk penyuntikan, dengan berat 1gr (Liputan6.com, 2021). Bila tidak
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 10
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
dikelola secara benar, limbah medis tersebut dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru di kemudian hari.  Limbah  medis  merupakan  suatu  limbah  yang  harus  segera  ditangani  secara  serius.  Jika  tidak, maka  sampah  itu  akan  menjadi  salah  satu  mata  rantai  penularan  COVID - 19.  Pemusnahan  limbah infeksius  COVID - 19  secara  tepat  dan  benar  sangat  penting,  untuk  memutus  mata  rantai  penularan. Dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tegas mengatur bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 (Undang - Undang RI, 2009) .
Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Sampah,  Limbah,  Bahan  Beracun  dan Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), melarang keras limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) atau limbah medis dibuang di Tempat Pemroses Akhir  (TPA)  sampah  rumah  tangga  atau  sejenis  sampah  rumah  tangga.  Pelaksanaan  pengelolaan limbah B3 medis dari kegiatan mengenai penanganan limbah infeksius atau B3 medis khusus COVID - 19,  diatur  khusus  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  yang ditandatangani  pada  Jumat  12  Maret  2021.  Surat  Edaran  tersebut  sebagai  revisi  dari  Surat  Edaran sebelumnya  yaitu  Surat  Edaran  Nomor  SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020  tentang  Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID - 19)  yang  ditandatangani  24  Maret  2020.  Revisi  ini  berdasarkan  kondisi  berkembangnya sumber - sumber  dihasilkannya  Limbah  B3  dan  sampah  dari  penanganan  COVID - 19  seperti  hotel, wisma,  rumah  karantina,  apartemen,  dan  rumah  tinggal  yang  dijadikan  tempat  isolasi/karantina mandiri  dimasyarakat,  pelaksanaan  vaksinasi  COVID - 19  di  seluruh  Indonesia  yang  menghasilkan jarum  suntik  bekas,  botol  ampul  (vial),  sisa  vaksin,  dan  botol  ampul,  dan  karena  berkembangnya teknologi  uji  deteksi  COVID - 19  seperti  GeNose  C19,  dan  teknologi  penghancur  jarum  suntik (Mardiyansyah,  2021). Penanganan  limbah  medis,  termasuk  limbah  COVID - 19  dapat  diolah  oleh fasilitas  pelayanan  kesehatan  (fasyankes)  atau  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  swasta.  Apabila rumah sakit rujukan penanganan COVID - 19 memiliki insinerator sarana pengolahan dan pemusnahan limbah medis sendiri, maka mereka dapat melakukan insenerasi di sarana tersebut. Untuk rumah sakit atau pihak yang tidak memiliki insinerator sarana pengolahan dan pemusnahan limbah medis sendiri, mereka  dapat  melaksanakan  kerja  sama  dengan  pihak  swasta  dari  mulai  pengangkutan  hingga pengolahannya.
Limbah  medis  COVID - 19  ditampung  dan  dikelola  oleh  masing - masing  fasilitas  pelayanan kesehatan  (fasyankes)  di  Kota  Madiun,  untuk  pengelolaan  dan  pemusnahan  limbah  medis bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  yang  berwenang  melakukan  pengolahan  dan  pemusnahan  limbah B3, kecuali RSUD dr. Soedono Kota Madiun yang telah memiliki mesin insinerator sendiri sehingga dapat  melaksanakan  pengelolaan  dan  pemusnahan  limbah  medis  COVID - 19  secara  mandiri.  Dinas Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Madiun  (Dinkes - PPKB)  sebagai penanggung  jawab  penanganan  pasien  isolasi  COVID - 19  di  Asrama  Haji  Kota  Madiun  dan Emergency Medical Train (EMT) atau kereta medis darurat dalam mengatasi persoalan pengelolaan limbah  medis  COVID - 19  bekerjasama  dengan  pihak  swasta,  yakni  PT  Triata  Mulia  Indonesia.  PT Triata Mulia Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang permasalahan limbah B3 atau Non - B3.  Mereka  melayani  jasa  pengangkutan  limbah  B3  dan  Non  B3,  jasa  pengurangan  dan pengemasan limbah B3 dan Non B3, jasa pembersihan lahan/tempat/tangki terkontaminasi limbah B3, dan  konsultasi  di  bidang  pengelolaan  limbah  B3  dan  Non  B3.  PT.  Triata  Mulia  Indonesia  telah mempunyai  ijin  yang berupa rekomendasi  pengangkutan limbah  B3 Kementrian Negara lingkungan hidup  RI,  Ijin Pengangkutan limbah B3 oleh Kementrian Perhubungan RI, dan Manifest  limbah B3 dengan kode register AAH.
Pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19  khususnya  yang  dihasilkan  oleh  fasilitas  pelayanan kesehatan  (fasyankes)  harus  dikelola  dan  dimusnahkan  sesuai  dengan  persyaratan  Tata  Cara  dan Persyaratan  Teknis  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  Beracun  (B3).  Sementara  itu  jumlah fasilitas  pengelolaan  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3)  yang  ada  di  Indonesia  masih
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 11
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
terbatas. Dengan adanya keterbatasan kepemilikan hak untuk melakukan pengelolaan limbah medis, menjadikan kebutuhan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sangat diperlukan. Guna mewujudkan  pembangunan  infrastruktur  dan  pelayanan  yang  tujuannya  untuk  mensejahterakan masyarakat  memunculkan  konsep  hollow  state  yang  merupakan  suatu  kerjasama  antara  pemerintah dengan swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal - hal  yang  menyebabkan  perlunya  kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta  antara  lain terbatasnya  dana  pemerintah,  infrastruktur  yang  kurang  memadai  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas, keahlian (teknologi) yang dimiliki swasta (Utama, 2010) dikutip (Kriswibowo et al., 2020) . Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dalam kemitraan terdapat upaya untuk melibatkan berbagai  komponen  baik  sektor  swasta,  kelompok  masyarakat,  lembaga  pemerintah  atau  non - pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing - masing. Konsep hollow state pada dasarnya menekankan urgensitas daripada kemitraan yang  dipandang  penting  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  mengurangi dampak baik sosial dan lingkungan, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu cara mempercepat program pemerintah serta meminimalisasi dampak maupun risiko yang ada. Oleh karena itu, teori hollow state dipandang relevan dan cocok dengan topik pembahasan pada penelitian ini.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  yang  kemudian  mendasari  penulis melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  pelaksanaan  kemitraan  antara  Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun (Dinkes - PPKB) dengan PT Triata  Mulia  Indonesia  dalam  mengatasi  persoalan  pengelolalan  limbah  medis  COVID - 19 berdasarkan teori hollow state serta peran keduanya dalam pelaksanaan kerjasama ini.

## 2.  Konsep Teoritis

## Kebijakan Publik
Pengertian  kebijakan  publik  oleh  para  pakar  didefinisikan  secara  beragam,  hal  tersebut dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan  yang  melandasi  perumusannya.  Kebijakan  publik  pada umumnya  dipahami  sebagai  salah  satu  upaya  atau  tindakan  pemerintah  yang  dibuat  dalam  rangka melaksanakan  tugas - tugas  pemerintahannya,  dalam  wujud  pengaturan  atau  keputusan  (Anggara, 2014).  Sedangkan  menurut  Woll  dikutip (Munawir  et  al.,  2019) bahwa  kebijakan  publik  ialah sejumlah  aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  di  masyarakat,  baik  secara  langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat para  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  upaya  atau  tindakan  yang dilakukan  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah - masalah  yang  ada  di  masyarakat  atau  untuk kepentingan publik.

## Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Hollow State)
Provan dan Milward (1994) dikutip (Sulfiani, 2020) memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dimana dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan  (contracting  out)  kepada  pihak  ketiga  sehingga  aparat  pemerintah  hanya  menangani urusan yang essential aja. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dapat pula disebut sebagai Public Private Partnership  (PPP)  dimana  dalam  implementasinya  telah  diberlakukan  dalam  beberapa  proses pembangunan seperti  Hikmah, D. A., Maulana,  A., &  Kriswibowo, A.  (2020) dan dalam penelitian Kriswibowo,  A.,  Pramestya, E.  A.,  &  Prasetyo,  K.  (2020) yang  meneliti  proses  PPP  dalam pembangunan  pariwisata.  Dalam  teori  hollow  state  ada  3  hal  utama  yang  menjadi  fokus  dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta yakni mekanisme, struktur, dan intensif. Pertama, mekanisme  yang  yang  membedakan  hollow  state  dengan  pemerintahan  pada  umumnya  adalah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 12
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
mekanisme  birokrasi,  dimana  dalam hollow  state memiliki  sedikit order /perintah  dan  mekanisme kontrol.  Terdapat  banyak  potensi  fleksibilitas  untuk  mengubah  dan  mengadaptasi  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada.  Mekanisme  pada  pemerintahan  termasuk  didalamnya  adalah  dana,  bantuan kontrak  dan  kesepakatan,  dan  tidak  berdasarkan  semata - mata  pada  otoritas  dan  sanksi  dari pemerintah.  Dimensi  mekanisme  dalam hollow  state melihat  tiga  tipe  mekanisme  yaitu  mekanisme pembiayaan,  mekanisme  penentuan  kontrak,  dan  mekanisme  evaluasi.  Ketika  pemerintah  mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari  perspektif hollow  state bersifat  terintegrasi  atau  tidak  terfragmentasi,  dimana  efektifitas  kerja sama  bisa  dicapai  dengan  baik.  Sebaliknya  ketika  mekanisme  dalam  proses  kemitraan/kerja  sama terpisah - pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.
Dimensi kedua dalam teori hollow state yang menjadi fokus adalah tipe struktur. Pembahasan struktur dalam hollow state tidak pada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada  suatu  kemitraan,  melainkan  membahas  tentang  peran  dan  tugas  aktor - aktor  yang  terlibat  pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori hollow state menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika  jaringan  aktor - aktor  terintegrasi  dimana  hanya  ketika  integrasi  ini  tersentralisasi  melalui  satu inti  agensi.  Struktur  ini  memfasilitasi  terciptanya  integrasi  dan  koordinasi  dan  relatif  lebih  efisien. Shared  power  akan  menjadikan  suatu  lembaga  menjadi  lebih  efektif.  Pemerintah  dan  swasta bekerjasama  dalam  penyelenggaran  pelayanan  publik,  akan  tetapi  pemerintah  tetap  menjaga  fungsi sistem  integrasi  dengan  bertanggung  jawab  dalam  hal  negosisasi,  monitoring  dan  evaluasi  kontrak. Hal - hal  yang  bersifat  rule  oriented  bukan  menjadi  fokus  dan  tidak  terlalu  ditonjolkan  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sedangkan  dimensi  ketiga  dalam  teori  hollow  state  yakni  insentif,  berdasarkan  perspektif  ini merupakan hal - hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerja sama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas  suatu  kemitraan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  insentif  yang  terintegrasi.  Pendanaan  yang baik akan menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim  ketika  ada  kesesuaian  antara  tingkat  kewajaran  dari  pendanaan  dengan  desain  kelembagaan atau kemitraan.

## Pengelolaan Limbah Medis
Limbah  medis  adalah  semua  bahan  limbah  yang  dihasilkan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan, seperti  rumah  sakit,  klinik,  kantor  dokter,  praktek  gigi,  bank  darah,  dan  rumah  sakit  hewan/  klinik, serta  fasilitas  penelitian  medis  dan  laboratorium (WHO,  2014) dikutip (Amrullah,  2019) .  Limbah medis  di  Indonesia  tergolong  ke  dalam  limbah  B3  yang  pengelolaannya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Ada beberapa  jenis  limbah  yang  masuk  ke  dalam  kategori  limbah  medis  B3  diantaranya  limbah  benda tajam, limbah infeksius, limbah patologis, limbah farmasi, limbah kimia, limbah kemasan bertekanan, dan limbah logam berat. Limbah B3 medis hasil dari penanganan pasien COVID - 19 tergolong limbah infeksius  yaitu  Limbah  yang  terkontaminasi  organisme  patogen  yang  tidak  secara  rutin  ada  di lingkungan  dan  organisme  tersebut  dalam  jumlah  dan  virulensi  yang  cukup  untuk  menularkan penyakit  pada  manusia  rentan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  tersebut  dijelaskan  bahwa  teknis  penanganan pengelolaan  limbah  B3  dilakukan  dengan  cara  meliputi  penetapan  limbah  B3,  pengurangan  limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan pembuangan limbah B3.
Pengaturan  mengenai  penanganan  pengelolaan  limbah  medis  yang  dihasilkan  oleh  pelayanan kesehatan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.56/ Menlhk - Setjen/2015  Tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Teknis  Pengelolaan  Limbah  Bahan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 13
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
Berbahaya Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau mengurangi sifat racun. Tujuan dari pengolahan limbah B3 adalah untuk menurunkan kadar kontaminan  dalam  limbah  sehingga  limbah  mendekati  tingkat  kelayakan  untuk  dibuang  ke lingkungan.  Limbah  medis  terutama  limbah  infeksius  sangat  potensial  dalam  transmisi  penyakit menular baik kontak langsung maupun tidak lamgsung sehingga menyebabkan pengolahan limbah B3 ini menjadi salah satu masalah serius yang harus diperhatikan di fasilitas kesehatan.

## 3.  Metode
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  melukiskan  secara  sistematis  fakta  atau  karakteristik populasi  tertentu  secara  faktual  dan  cermat  untuk  memperoleh  gambaran  sacara  umum  mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Merujuk pada latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe penelitian  deskriptif.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  wawancara  mendalam dengan  informan,  observasi,  serta  dokumentasi.  Teknik  penentuan  informan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  teknik purposive  sampling pada  informan  kunci.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang peroleh langsung dari responden melalui  wawancara  sebagai  hasil  penelitian,  serta  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  berbagai literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  diantaranya  dokumen  elektronik  maupun  koleksi dokumen fisik dari lokasi penelitian yang dituju (Sugiyono, 2019).
Penelitian  ini  dilakukan  selama  kurang  lebih  satu  bulan  di  Dinas  kesehatan  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKB) Kota Madiun. Dinkes - PPK Kota Madiun menjadi lokasi  penelitian  dikarenakan  Dinas  kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  memiliki  kontrak  kemitraan  atau  kerjasama  dengan  PT.  Triata  Mulia Utama  dalam  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19. Teknis  analisis  data  menggunakan interactive model dari Miles, Huberman & Saldana (2014) yang dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pengumpulan  data (data  collection) ,  kondensasi  data (data  condensation) ,  penyajian  data (data display) , hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing or verification) .

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  pelaksanaan kemitraan antara antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  dengan  PT  Triata  Mulia  Indonesia  dalam  mengatasi  persoalan  pengelolalan limbah  medis  COVID - 19  yang  mengacu  kepada  teori  hollow  state  menurut  Provan  dan  Milward (1994).  Dalam  pengertian  umum  hollow  state  mengacu  pada  situasi  bersama  di  mana  lembaga pemerintah bergantung pada orang lain (firma, lembaga nonprofit, atau lembaga pemerintah lainnya) untuk bersama - sama memberikan layanan publik (Milward & Provan, 2000) . Konsep ini merupakan bentuk  kemitraan  dimana  pekerjaan  pemerintah  akan  lebih  banyak  dikontrakkan  (contracting  out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya berperan menangani urusan yang essential saja sedangkan pihak swasta berperan melaksanakan urusan teknis di lapangan. Dalam teori hollow state terdiri dari tiga fokus utama dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta yaitu dimensi mekanisme, struktur, dan insentif, yang dijelaskan sebagai berikut:

## Mekanisme
Berdasarkan  teori  hollow  state  yang  dikemukakan  oleh Provan  dan  Milward  (1994), mengungkapkan bahwa mekanisme merupakan cara kerja yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak meliputi mekanisme kontrak, mekanisme pembiayaan, dan mekanisme evaluasi. Kerjasama dalam hal pengelolaan limbah medis COVID - 19 antara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 14
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  dengan  PT.  Triata  Mulia  Utama  ditandai  dengan penandatanganan Memorandum  of  Understanding (MoU)  Nomor  272/TMI/SK/XI/2020  pada  hari Senin tanggal 2 November 2020. Jangka waktu dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2020 hingga 1 Nopember 2021.
Kerjasama  ini  dilatarbelakangi  karena  kurang  memadainya  sarana  prasarana  yang  memenuhi standart  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  untuk  melakukan  pengelolaan  limbah  medis  ini,  diantaranya  adalah insinerator. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pemusnahan limbah medis COVID - 19  yang  termasuk  kedalam  limbah  medis  B3  kategori  limbah  infeksius  yang  menimbulkan  dampak infeksi kepada orang lain sesuai dengan standart dan ketentuan yang ada. Dasar hukum yang menjadi acuan  untuk  melaksanakan  kerjasama  ini  adalah  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Dan  Limbah  Dari  Kegiatan  Isolasi  Atau  Karantina  Mandiri  Di  Masyarakat  Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19), serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk - Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Sebelum  memutuskan  untuk  memilih  bermitra  dengan  PT.  Triata  Mulia  Indonesia,  terdapat empat  perusahaan  swasta  yang  bergerak  dalam  bidang  pengelolaan  limbah  medis  B3  yang  telah memberikan penawaran kerjasama pengolahan limbah medis COVID - 19 kepada Dinkes - PPKB Kota Madiun.  Namun  dari  hasil  rapat  antara  Dinkes - PPKB  Kota  Madiun  dengan  fasyankes  yang  ada  di Kota Madiun memilih PT. Triata Mulia Indonesia sebagai mitra dalam kerjasama pengolahan Limbah medis  COVID - 19  di  Kota  Madiun  dengan  pertimbangan  bahwa  PT.  Triata  Mulia  Indonesia  telah memiliki  track  record  baik  dalam  ketepatan  waktu  dan  kedisiplinan  pengangkutan  limbah  medis COVID - 19  serta  dengan  pertimbangan  biaya  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  perusahaan pengelola  lain.  Selain  itu  PT.  Triata  Mulia  juga  memiliki  kerjasama  dengan  perusahan  pengolah limbah B3 lain  yang telah mendapatkan izin  operasi.  Hal  inilah  yang menjadi alasan Dinkes - PPKB Kota Madiun memilih bermitra dengan PT. Triata Mulia Indonesia.
Dalam  hal  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19  dengan  pihak  PT.  Triata  Mulia  Indonesia sebagai  transporter  atau  pengangkut  juga  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  pengolah  yang  terdiri dari 7 perusahaan yaitu:
PT. Artama Sentosa Indonesia
PT. Wastec Internasional
PT. Jasa Madivest
PT. Wahana Pamunah Limbah Industri
PT. Andhika Makmur Persada
PT. Multi Hanna Kreasindo
PT. Prasada Pamunah Limbah Industri
Keseluruhan  perusahaan  yang  bekerjasama  dengan  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKM) Kota Madiun tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam  usaha  Pengangkutan  dan/atau  Pengolahan  limbah  B3  yang  telah  mendapatkan  izin  dari pemerintah. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKM) Kota Madiun memilih bekerjasama dengan PT. Triata Mulia Indonesia serta beberapa perusahaan pengolah limbah  diatas  dengan  pertimbangan  apabila  salah  satu  perusahaan  tersebut  sedang  penuh  dalam penanganan  limbah  medis,  maka  dapat  langsung  dialihkan  ke  perusahaan  lain  yang  saat  itu  sedang kosong dalam hal proses pengolahan limbah. Hal tersebut dilakukan karena apabila Dinas Kesehatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 15
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
Pengendalian Penduduk  dan Keluarga  Berencana (Dinkes - PPKB) Kota  Madiun  hanya bekerja sama dengan  satu  perusahaan,  ketika  permintaan  pengelolaan  limbah  di  perusahaan  tersebut  penuh  maka akan berakibat pada keterlambatan dalam pengambilan limbah medis COVID - 19.
Dalam  mekanisme  pembiayaan,  sistem  pembiayaan  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19 dilakukan setelah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKB) Kota  Madiun  menerima  manifes  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  yang  dikirimkan  oleh  PT. Triata  Mulia  Indonesia  sebagai  bukti  bahwa  limbah  medis  telah  sampai  kepada  pihak  perusahaan pengolah. Adapun besaran harga dalam pengelolaan limbah ini sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah)  per  kilogram.  Pengangkutan  limbah  medis  COVID - 19  oleh  PT  Triata  Mulia  Indonesia dilaksanakan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari senin dan jum ’ at. Limbah medis diangkut dari tempat isolasi pasien positif COVID - 19 di Gedung asrama haji Kota Madiun dan dari tempat isolasi di Emergency Medical Train (EMT) atau kereta medis darurat milik PT. INKA (Persero) dalam jangka waktu sekali pengangkutan dapat menghasilkan sekitar 250 sampai 300 kg limbah medis COVID - 19. Adapun limbah ini berasal dari peralatan medis yang digunakan dalam perawatan pasien COVID - 19 maupun  segala  peralatan  termasuk  sisa  makanan  yang  terkontak  langsung  dengan  pasien  positif COVID - 19.
Mengenai  mekanisme  evaluasi,  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana (Dinkes - PPKB) Kota Madiun melaksanakan evaluasi atas kinerja yang dilakukan oleh PT. Triata  Mulia  Indonesia  dalam  jangka  waktu  bulanan  maupun  di  akhir  tahun  yang  bertujuan  untuk menilai keefektifan dari proses kerjasama yang dilakukan dan juga mengetahui kendala apa saja yang dihadapi  dalam  proses  kerjasama  ini.  Terkait  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Kesehatan Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  dalam  pelaksanaan kerjasama ini adalah jangka waktu  pengambilan  limbah  yang seharusnya baik  dilakukan setiap hari namun hanya dapat diangkut dua kali dalam seminggu, hal ini menjadi kendala dikarenakan limbah medis  COVID - 19  yang  tidak  dapat  langsung  dilakukan  pengolahan,  mengingat  limbah  medis  harus disimpan dalam freezer/cold storage yang dapat diatur suhunya dibawah 0oC di dalam TPS agar bisa bertahan  90  hari  setelah  pengemasan  jika  pengambilannya  lebih  dari  dua  hari.  Namun  Dinas Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  saat  ini belum memiliki freezer/cold storage.

## Struktur
Struktur  dalam  teori  hollow  state  berfokus  pada  kemitraan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak pemerintah dan pihak swasta. Hollow state tidak membahas mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor - aktor yang terlibat pada kegiatan kerja  sama.  Provan  dan  Milward  (1994),  menjelaskan  dalam  dimensi  struktur  yaitu  kerjasama  akan berjalan efektif ketika semua pihak yang terlibat saling terintegrasi dan berkoordinasi. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi  sistem  integrasi  dengan  bertanggung  jawab  dalam  hal  negosiasi,  monitoring,  dan  evaluasi kontrak (Sulfiani, 2020) .
Peran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKB) Kota Madiun dalam penanganan kasus COVID - 19 di Kota Madiun sebagai fungsi manajemen dan Fasilitas Layanan  Kesehatan  (Fasyankes)  yang  meliputi  Puskesmas,  Klinik  Kesehatan  serta  Rumah  Sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun dikarenakan keterbatasan tempat penanganan COVID - 19  di  Kota  Madiun,  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  berperan  menyediakan  tempat  isolasi  darurat  bagi  pasien  terkonfirmasi  positif COVID - 19  dengan  ketentuan  Orang  Tanpa  Gejala  (OTG)  serta  dengan  gejala  ringan  ,  dengan memanfaatkan Gedung asrama haji Kota Madiun dan Emergency Medical Train (EMT) atau Kereta Medis  darurat  milik  PT.  INKA  (Persero)  sebagai  alternatif  untuk  menjadi  tempat  isolasi  pasien COVID - 19. Emergency  Medical Train (EMT) atau Kereta Medis darurat milik PT. INKA (Persero)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 16
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
memiliki  kapasitas  48  tempat  tidur  dalam  satu  trainset.  Sedangkan  Gedung  Asrama  Haji  memiliki kapasitas  92  tempat  tidur,  namun  tidak  semuanya  terisi  karena  aturan  maksimal  60  (enam  puluh) persen dari total kapasitas.
Sedangkan  peran  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  dalam  kerjasama  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19  ini  adalah  melakukan pengemasan limbah medis COVID - 19 sesuai dengan standart yaitu Limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah/bin yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol “ biohazard ”, Setelah ¾ penuh atau paling lama 12 jam, sampah/limbah B3 dikemas dan diikat rapat dan dilakukan disinfeksi. Limbah B3 Medis  yang telah diikat setiap 12 jam di dalam wadah/bin harus diangkut dan disimpan pada  TPS  Limbah  B3  atau  tempat  yang  khusus,  Pada  TPS  Limbah  B3  kemasan  sampah/limbah  B3 COVID - 19 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan (sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan) pada plastik sampah yang telah terikat, Setelah selesai digunakan, wadah/bin didisinfeksi dengan disinfektan seperti klorin 0,5%, lysol, karbol, dan lain - lain.
Dalam  penanganan  pengemasan  limbah  medis  ini  pihak  Dinas  Kesehatan  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  belum  memiliki  staff  khusus, dikarenakan  keterbatasan  anggaran  dalam  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19.  Dinas  Kesehatan Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  berencana mengalokasikan anggaran untuk mempekerjakan staff khusus pengemasan limbah medis COVID - 19 ini  dalam  dana  Belanja  Tak  Terduga  (BTT)  Dinkes - PPKB  Kota  Madiun.  Namun  saat  ini  usulan Belanja Tak Terduga (BTT) Triwulan untuk anggaran staff khusus pengemasan limbah medis COVID - 19 masih dalam proses dan belum disetujui.
Sedangkan  peran  PT.  Triata  Mulia  Indonesia  sebagai  pihak  swasta  disini  adalah  sebagai transporter atau pengangkut limbah medis COVID - 19 serta menentukan perusahaan mana yang akan mengelola  limbah  medis  dari  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (Dinkes - PPKB) Kota Madiun dengan pertimbangan perusahaan pengolah limbah yang saat itu sedang kosong atau dapat mengelola. Dalam melaksanakan pengangkutan limbah medis COVID - 19 oleh PT. Triata Mulia Indonesia dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius yang telah memenuhi kualifikasi dan mendapatkan izin pengangkutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.  Petugas  yang  mengangkut  limbah  juga  memiliki  lisensi  dan  sertifikasi  pelatihan  dari  Dinas Lingkungan  Hidup.  Adapun  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  harus  dilaksanakan  dalam pengangkutan  limbah  medis  COVID - 19  adalah  petugas  menggunakan  Alat  Pelindung  Diri  (APD), menggunakan  alat  angkut  Limbah  B3  yang  telah  mendapatkan  Izin  Pengelolaan  Limbah  B3  untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 Kepala Instansi Lingkungan Hidup, menggunakan simbol Limbah B3, dilengkapi manifes Limbah B3.
Mengenai  sistem  koordinasi  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  secara  lebih  khusus   oleh  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Kesehatan, Seksi Kesehatan Lingkungan dengan Pihak Manajemen PT. Triata Mulia  Indonesia  mengenai  proses  pengangkutan  limbah  medis  COVID - 19  seperti  mengenai  driver pengangkut  limbah  medis,  jumlah  limbah  yang  dihasilkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes - PPKB) Kota Madiun, Proses pembayaran serta evaluasi dalam proses pengangkutan limbah medis COVID - 19.
Bentuk  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  dalam  kerjasama  pengelolaan  limbah  medis COVID - 19 ini adalah:
Prakerjasama, dengan melaksanakan survei  kepada PT. Triata Mulia  Indonesia, melaksanakan penelitian  mengenai  persyaratan - persyaratan  kerjasama,  lisensi  yang  dimiliki  oleh  PT.  Triata  Mulia Indonesia  seperti  izin  operasi  atau  SK  Menter  Lingkungan  Hidup  RI  dan  Direktort  Jenderal
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 17
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
Perhubungan Darat yang dikeluarkan oleh serta kualifikasi perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Triata Mulia Indonesia.
Proses kerjasama, Dinkes - PPKB Kota Madiun melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari PT.  Triata  Mulia  Indonesia  dalam  pengambilan  dan  pengangkutan  limbah  medis  COVID - 19  yang meliputi ketepatan waktu pengambilan, dan ketepatan limbah sampai di tempat pengelolaan limbah. Selain  melakukan  pengawasan,  dilakukan  pula  evaluasi  kinerja  PT  Triata  Mulia  Indonesia  dalam kerjasama pengelolaan limbah medis COVID - 19 ini.

## Intensif
Intensif  merupakan  kewajiban  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  KotaMadiun  kepada pihak  swasta  yang  telah  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  bentuk  balas  jasa  agar  proyek kerjasama dalam pengelolaan limbah medis COVID - 19 dapat berjalan dengan efektif. Insentif sendiri ditujukan untuk memberikan kepastian keuntungan kepada pihak swasta yang melakukan kemitraan dalam kerjasama pengelolaan limbah medis COVID - 19 ini. Intensif yang diberikan pihak kepada PT. Triata  Mulia  Indonesia  yaitu  berupa  pembiayaan  atas  jasa  pengangkutan  limbah  medis  COVID - 19. Adapun besaran harga dalam pengelolaan limbah ini sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) per  kilogram,  yang  dibayarkan  setelah  Dinkes - PPKB  menerima  manifes  yang  dikirimkan  oleh  PT. Triata Mulia Indonesia.

## 5.  Kesimpulan
Kerjasama  dalam  hal  pengelolaan  limbah  medis  COVID - 19  antara  Dinas  Kesehatan Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB)  Kota  Madiun  dengan  PT.  Triata Mulia Indonesia sebagai telah dilaksanakan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2020.  Pemilihan  PT.  Triata  Mulia  Indonesia  didasari  karena  perusahaan  ini  telah  memiliki  izi  n operasi serta track record yang baik dalam pengelolaan limbah medis B3.
Peran  dari  Dinkes - PPKB  Kota  Madiun  dalam  kerjasama  ini  adalah  sebagai  pihak  penghasil limbah  medis  dari  tempat  isolasi  pasien  COVID - 19  di  Gedung  Asrama  Haji  dan  Kota  Madiun  dan Emergency  Medical  Train  (EMT)  milik  PT.  INKA  (Persero),  sebagai  pihak  yang  melakukan pengemasan  limbah  medis  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  serta  menjalankan  fungsi pengawasan dalam kerjasama pengelolaan limbah medis COVID - 19. PT. Sedangkan PT Triata Mulia Indonesia berperan sebagai  transporter  atau pengangkut  limbah medis COVID - 19 serta menentukan perusahaan mana yang akan melakukan pengolahan limbah medis.
Sistem pembayaran pengelolaan limbah medis COVID - 19 dilakukan setelah Dinkes - PPKB Kota Madiun  menerima  Manifes  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  yang  dikirimkan  oleh  PT.  Triata Mulia Indonesia sebagai bukti bahwa limbah medis telah sampai kepada pihak perusahaan pengolah.
Kerjasama  antara  Dinas  Kesehatan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (Dinkes - PPKB) Kota Madiun dengan PT. Triata Mulia Utama dalam hal pengelolaan limbah medis COVID - 19 sudah  berjalan  dengan  efektif  dikarenakan  kedua  belah  pihak  sudah  menjalankan  perannya  masing - masing dengan baik.

## Reference
Amrullah,  A.  A.  (2019).  Analisis  Pengelolaan  Limbah  Medis  Puskesmas  di  Kecamatan  Babulu  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  Berdasarkan  Permenkes  Nomor  27  Tahun  2017. Husada  Mahakam:  Jurnal Kesehatan , 4 (8), 453. https://doi.org/10.35963/hmjk.v4i8.154 dashboard.madiunkota.go.id. (2021). Monitoring Data COV ID-19 Kota Madiun .
Hikmah,  D.  A.,  Maulana,  A.,  &  Kriswibowo,  A.  (2020).  Public  Private  People  Partnership  as  Tourism
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 18
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun
Development Strategy for Kepulauan Bawean. JURNAL GOVERNANSI, 6(1), 27 - 35.
Kriswibowo,  A.,  Pramestya,  E.  A.,  &  Prasetyo,  K.  (2020).  Implementasi  Public  Private  Partnership  dalam Pembangunan Wisata di Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik , 10 (1), 213 – 224.
Liputan6.com. (2021). V aksinasi COV ID-19 Berpotensi Timbulkan 7,5 Juta Kg Limbah Medis . Liputan6.Com. Mardiyansyah, K. (2021). Pemerintah Kembali Terbitkan SE soal Limbah Medis Covid-19, Ini Penjelasannya . Okezone.Com.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
Milward,  H.  B.,  &  Provan,  K.  G.  (2000).  Governing  the  Hollow  State. Journal  of  Public  Administration Research and Theory , 10 (2), 359 – 379. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024273
Munawir,  M.,  Madani,  M.,  &  Fatmawati,  F.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan (Studi  Kasus  Program  Kube - Fm  Dinas  Sosial  Dan  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bantaeng). JPPM: Journal of Public … , 1 (2).
Prasetiawan,  T.  (2020).  Permasalahan  Limbah  Medis  COVID - 19  di  Indonesia. Info  Singkat  (Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis) , XII (9), 13 – 18.
Republika.co.id. (2021). Limbah Medis Covid-19 Menumpuk, Ini Tanggapan Kemenkes . Republika.Co.Id. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.). CV Alfabeta.
Sulfiani,    andi  ni ’ mah.  (2020).  Kerjasama  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Pengelolaan  Parkir  di  RSUD Sawerigading Kota Palopo. Jurnal I La Galigo | Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 48 – 56.
Undang - Undang  RI.  (2009). Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975