## KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUPDALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN

## Arisandy Mursalin
Badan Lingkungan Hidup Pelaihari arisandymursalin@rocketmail.com

## Abstract :
Environmental  quality  has been  threaten  the survival  decreased  humans  and  other  living  things, as  well  as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It  is  necessary  for  the  protection  and  environmental  management  seriously  and  consistently  by  all stakeholders.  Preventive  measures  in  order  to  control  environmental  impacts  need  to  be  implemented  by utilizing  the  most  of  supervision  instruments.  In  carrying  out  supervision  and  monitoring  of  environmental quality in the area, the Government of Indonesia has a Regional Environmental Officer Supervisor (PPLHD). The  formulation of  the  problem  in  this  thesis  is  how  the  role  PPLHD,  the  extent  of  the  responsibilities  and constraints  faced  PPLHD  in  Environmental  Protection  and  Management  in  North  Sumatra.  In  doing  his research, the authors use a method that describes the normative legal principles in environmental monitoring in region conducted by the Regional Environmental Officer Supervisor. From this research can be concluded that  the  role  PPLH/PPLHD  still  can  not  be  said  to  run  optimally  and  in  principle,  very  big  responsibility PPLH/PPLHD,  besides  that  there  are  still  many  constraints  faced  by  the  Regional  Environmental Supervision  Officer  in  carrying  out  tasks  tasks  and  functions.  The  authors  suggested  that  the  role  should PPLH/PPLHD maximally activated following the laws and regulations applicable environmental by putting his position in a proportional system of local bureaucracy and the constraints that exist  must be addressed both internally and externally.
Keywords : Officials of the Environment, Enforcement Environmental Law, Mining

## Abstrak
Kualitas  lingkungan  telah  mengancam  kelangsungan  hidup  menurun  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya, serta  meningkatkan  pemanasan  global  yang  mengakibatkan  perubahan  iklim  dan  ini  akan  memperburuk degradasi lingkungan. Hal ini diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serius dan konsisten  oleh  semua  pemangku  kepentingan.  Langkah-langkah  pencegahan  untuk  mengendalikan  dampak lingkungan  perlu  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  sebagian  instrumen  pengawasan.  Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan di daerah, Pemerintah Indonesia memiliki Regional  Lingkungan  Petugas  Pengawas  (PPLHD).  Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini  adalah  bagaimana PPLHD  peran,  sejauh  mana  tanggung  jawab  dan  kendala  yang  dihadapi  PPLHD  di  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Utara. Dalam melakukan penelitiannya, penulis menggunakan metode yang  menggambarkan  prinsip-prinsip  hukum  normatif  dalam  pemantauan  lingkungan  di  wilayah  yang dilakukan oleh Regional Pejabat Lingkungan Pengawas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran PPLH/PPLHD masih belum dapat dikatakan berjalan secara optimal dan pada prinsipnya, tanggung jawab yang  sangat  besar  PPLH  /  PPLHD,  selain  itu  masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  oleh  Regional Lingkungan  Pengawasan  Petugas  dalam  melaksanakan  tugas  tugas  dan  fungsi.  Para  penulis  menyarankan bahwa  peran  harus  PPLH  /  PPLHD  maksimal  diaktifkan  mengikuti  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku lingkungan  dengan  menempatkan  posisinya  dalam  sistem  proporsional  birokrasi  daerah  dan  kendala  yang ada harus diatasi secara internal dan eksternal.
Kata Kunci : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan

## PENDAHULUAN
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan  peri  kehidupan  manusia  dan makhluk  hidup  lainnya,  serta  pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan  perubahan  iklim  dan  hal  ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan  hidup.  Untuk  itu  perlu  dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan terakhir  UUD  1945  pada  tahun  2002,  belum banyak  pihak-pihak  yang  menaruh  perhatian atas  kajian  konstitusi  yang  bersentuhan dengan  permasalahan  lingkungan  hidup. Padahal  ketentuan  hasil  perubahan  membawa makna  penting  sekaligus  secercah  harapan bagi  tersedianya  jaminan  konstitusi  atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33  ayat  (4)  UUD  1945  merupakan  ketentuan kunci  tentang  diaturnya  norma  mengenai lingkungan  di  dalam  konstitusi.  Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan  kesehatan. 1 Oleh  karena  itu  upaya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  menjadi  kewajiban  bagi  negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan penunjang  hidup  bagi  rakyat  Indonesia  serta makhluk hidup lain.
Law  enforcement atau  penegakan hukum  lingkungan  terhadap  pencemaran perusak  lingkungan  diperlukan  sebagai  salah satu jaminan untuk mewujudkandan mempertahankan
kelestarian fungsi lingkungan.  Oleh  karena  itu,  meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga  kualitas  fungsi  lingkungan  menjadi sasaran prioritas di bidang penaatan lingkungan.  Program-program  di  bidang penaatan lingkungan ini mencakup: pengendalian  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  dan  pengembangan  kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum
perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan
1 NiniekSuparni, 2004, Pelestarian, Pengelolaan Dan PenegakkanHukumLingkungan .
Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.hlm.4
hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin  kepastian  hukum  sebagai  landasan bagi  perlindungan  dan  pengelolaan  sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.
Dalam  upaya  melakukan  penegakkan hukum  lingkungan  hidup,dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup(selanjutnya  disebut  UU  PPLH)  telah ditetapkan  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan  Hidup  Daerah  (PPLHD)  yang berwenang  melakukan  pengawasan  penaatan penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan terhadap  ketentuan  yang  telah  ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan  atau kerusakan lingkungan Hidup. 2
Dalam  UU  PPLH  Pasal  74  ayat  (1) disebutkan  bahwa  (1)  PPLH  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a)  melakukan  pemantauan;  b)  meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki  tempat  tertentu;  e)  memotret;  f) membuat rekaman audio visual; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa
2 Hamrat      Hamid      dan      Bambang Pramudyanto.  2007. Pengawasan      Industri      Dalam Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan,  Edisi  I , Jakarta: Granit, Jakarta, hlm. 21-22
instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau; j) menghentikan pelanggaran tertentu.
Dari  ketentuan  tersebut,  menimbulkan masalah  hukum  ( law  problem) berkaitan dengan adanya kekaburan hukum ( vage norm) atau  ketidakjelasan  aturan  tersebut  yaitu berkenaan  dengan  apakah  kewenangan  yang dimiliki  oleh  PPLH  dan  PPLHD  bersifat mutlak,  salah  satunya  adalah  kewenangan mengenai  menghentikan  pelanggaran  tertentu yang  ditegaskan  dalam  Pasal  74  ayat  (1) angka  j  UU  PPLH,  yaitu  ketidakjelasan mengenai hal-hal apa saja atau kriteria-kriteria seperti apa saja untuk dapat ditarik kesimpulan  oleh  pihak  PPLH  dan  PPLHD untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan  terhadap  pelanggaran  tertentu dalam  upaya  penegakkan  hukum  lingkungan hidup.
Kemudian juga muncul masalah hukum  ( law  problem) berkaitan  dengan hadirnya  kewenangan  PPLH  dan  PPLHD untuk  berkoordinasi  dengan  pihak  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (selanjutnya disebut  Pejabat  PPNS)  dalam  melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  74  ayat (2)  UU  PPLH  bahwa  dalam  melaksanakan tugasnya,  PPLH  dapat  melakukan  koordinasi dengan  Pejabat  PPNS.  Dari  ketentuan  ini
sangat  jelas  terlihat  adanya  ketidakjelasan aturan  hukum  ( vage  norm) dalam  UU  PPLH, terutama  Pasal  74  ayat  (2)  berkaitan  dengan kedudukan  PPLH    di    pusat    atau    daerah dalam melaksanakan kewenangannya melakukan  upaya  penegakkan  hukum  di bidang  lingkungan  hidup  untuk  berkoordinasi dengan Pejabat PPNS.
Ketidakjelasan tersebut adalah berkaitan  dengan  bentuk  koordinasi  yang seperti apa dalam melakukan upaya penegakkan  hukum  di  bidang  lingkungan hidup  antara  pihak  PPLH  di    pusat    atau daerah  dan  Pejabat  PPNS,  serta  bagaimana pengaturan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak dalam melakukan upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup,  hal tersebut  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksana dari  UU  PPLH.  Salah  satu  contoh  kasus adalah  masalah  pencemaran  dan  perusakan lingkungan  yang  dilakukan  dalam  wilayah tambang  PT.  Jorong  Barutama  Greston  di Kabupaten Tanah Laut. Selain terjadi pencemaran  lingkungan  berupa  masuknya  zat limbah  hasil  pertambangan  tanpa  izin  ke dalam  sungai  Asam-Asam  sebagai  sungai induk  pada  Kabupaten  Tanah  Laut,  juga terjadi  kerusakan  lingkungan  di  sekitar  area tambang,  seperti  struktur  tanah  yang  berubah gersang,  banyaknya  tanaman  dan  tumbuh-
tumbuhan  seperti  karet  dan  sawit  yang mengalami  gagal  panen  akibat  dampak pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana kewenangan  PPLH  dalam  penegakan  hukum lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan? Dan apa saja hambatan yuridis PPLH  dalam  melaksanakan  kewenangannya melakukan  penegakan  hukum  lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan?

## PEMBAHASAN
Berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang  dimiliki  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup  dalam  melakukan  upaya  penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan,  pada  dasarnya  ditegaskan  di dalam  Pasal  71  UU  PPLH,  yang  menegaskan bahwa:  (1)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;  (2)  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/ walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan  kepada  pejabat/instansi  teknis
yang bertanggung jawab di bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;  (3)  Dalam  melaksanakan  pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan  pejabat  pengawas  lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Dari  ketentuan  Pasal  71  UU  PPLH, maka  sangat  jelas  bahwa  kedudukan  dan bentuk  kewenangan  yang  dimiliki  Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan adalah  lahir  dari  kewenangan  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan
pengawasan kepada pejabat/instansi  teknis  yang  bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup,  serta  dalam  melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan  hidup  yang  merupakan  pejabat fungsional.
Kemudian  berkaitan  dengan  dasar hukum  mengenai  kedudukan  dan  bentuk kewenangan  yang  dimiliki  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan,  secara  konkrit  dan tegas  telah  diamanatkan  dalam  ketentuan
Pasal 74 UU PPLH, yang menyatakan bahwa: (1)  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta  keterangan,  membuat  salinan  dari dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret,  membuat  rekaman  audio  visual, mengambil  sampel,  memeriksa  peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan  atau/  menghentikan  pelanggaran  tertentu; (2)  Dalam  melaksanakan  tugasnya  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS);  (3) Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan dilarang  menghalangi  pelaksanaan  tugas pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
Kemudian  berkaitan  dengan  dasar hukum  mengenai  kedudukan  dan  bentuk kewenangan  yang  dimiliki  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan,  secara  khusus  ditaur dalam  Pasal  1  angka  1  Keputusan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  07 Tahun  2001  tentang  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dan  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  Daerah,  yang menegaskan bahwa  pengawasan  lingkungan  hidup  adalah
kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  langsung atau  tidak  langsung  oleh  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dan  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  Daerah  untuk  mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau  kegiatan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan hidup.
Dari  ketentuan  Pasal  1  angka  1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  Nomor  07  Tahun  2001  tentang  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  dan  Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, dapatlah  diketahui  bahwa  dasar  hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang  dimiliki  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup  dalam  melakukan  upaya  penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan  adalah  merupakan  bentuk kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  langsung atau  tidak  langsung  oleh  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dan  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  Daerah  untuk  mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau  kegiatan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan hidup.
Selain  itu  berkaitan  dengan  dasar hukum  mengenai  kedudukan  dan  bentuk
kewenangan  yang  dimiliki  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan,  ditegaskan  kembali dalam  ketentuan  Pasal  3  Keputusan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  58 Tahun  2002  tentang  Tata  Kerja  Pejabat Pengawas  Lingkungan  Hidup  di  Provinsi/ Kabupaten/Kota,  yang  menyatakan  bahwa kewenangan  yang  diberikan  kepada  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan  hidup  adalah:  1)  Melakukan pemantauan  usaha  dan  atau  kegiatan  yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan  lingkungan  hidup;  2)  Meminta keterangan  dari  pihak  penanggungjawab usaha  dan  atau  kegiatan  mengenai  upaya- upaya  yang  dilakukan  dalam  pengendalian pencemaran  dan  atau  perusakan  lingkungan hidup; 3) Membuat salinan dari dokumen dan atau  membuat  catatan  yang  diperlukan;  4) Memasuki  tempat  tertentu  yang  diduga menjadi  penyebab  terjadinya  pencemaran  dan atau perusakan lingkungan hidup; 5) Mengambil  contoh  (sample)  pada  titik-titik yang  diperlukan  pada  lokasi  usaha  dan  atau kegiatan, serta melakukan pengukuran, analisa dan  atau  melakukan  pengawasan  terhadap analisa  sampel  secara  langsung  di  lapangan dan atau laboratorium; 6) Memeriksa
peralatan  dan  atau  instalasi  yang  digunakan untuk  pengendalian  pencemaran  dan  atau perusakan  lingkungan  hidup;  7)  Memeriksa alat    transportasi    untuk  memudahkan    dan atau    pengangkutan    limbah    dan    atau  bahan kimia  lainnya;  8)  Meminta  keterangan  dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  dasar hukum  mengenai  kedudukan  dan  bentuk kewenangan  yang  dimiliki  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan,  menurut  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58  Tahun      2002      tentang      Tata      Kerja Pejabat   Pengawas   Lingkungan   Hidup   di Provinsi/Kabupaten/Kota, juga harus memperhatikan  beberapa  aspek,  antara  lain:
Pertama, Aspek
Yuridis, meliputi kewenangan  pengawasan    terbatas  pada ketentuan  yang    telah  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang pengendalian  pencemaran  dan  atau  perusakan lingkungan  hidup,  merahasiakan  informasi yang seharusnya dirahasiakan, dan memahami semua  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pengendalian  pencemaran  dan  atau perusakan  lingkungan  hidup,  serta  perizinan yang terkait. Kedua, Aspek Etika dan Profesi,
yakni  menaati  semua  ketentuan  disiplin  dan sumpah  pegawai  negeri,  menghindari  setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial  atau  kepentingan  lainnya  yang berkaitan dengan hasil pengawasan, berkomunikasi  secara  sopan  dan  profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, menguasai dan menerapkan    konsep    K3    (Keselamatan   dan Kesehatan    Kerja)    selama  melaksanakan pengawasan,  melaporkan  fakta-fakta  hasil pengawasan  secara  lengkap,  akurat,  dan obyektif,  selalu  berupaya  rneningkatkan pengetahuan  profesional  dan  keterampilan teknis,  berpenampilan    pantas    termasuk mengenakan    pakaian    dan    peralatan pelindung    untuk  keselamatan  kerja,  dan melengkapi  diri  dengan  peralatan  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  pengawasan yang  mudah  dibawa  untuk  menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.
Koordinasi  Kewenangan  PPLH  Dengan Pihak  Pemerintah  Daerah  Dan  PPNS Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan Koordinasi Kewenangan Pejabat
Pengawas  Lingkungan  Hidup  dengan  Pihak Pemerintah  Daerah  dan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum
lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan, dapat  dilihat  dalam  hal  sebagai  berikut:
Pertama, Koordinasi  Dalam    Melakukan Pemeriksaan  dan  Penyidikan.  Koordinasi Antara  Pihak  Pejabat  Pengawas    Lingkungan Hidup  Dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
Dalam Upaya
Penegakkan
Hukum
Lingkungan Hidup di beberapa negara disebut dengan  inspektur  lingkungan  (e nvironment inspector ) adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan  lingkungan.  Namun  di  beberapa negara  seperti  Kanada,  inspektur  ini  juga dapat melakukan penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah- perintah.
Kedua, Koordinasi  Pemberi  Data Dalam Penegakan Hukum. Koordinasi Antara Pihak Pejabat Pengawas  Lingkungan   Hidup Dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam Upaya  Penegakkan  Hukum Lingkungan Hidup  dapat  terlihat  dalam  hal  PPLH memberikan  data  hasil  pemeriksaan  dan penyidikannya  kepada  para  Penyidik  baik PPNS  Lingkungan  atau    pihak    Kepolisian untuk    menangani    kasus    pencemaran    dan/ atau  perusakan lingkungan  hidup.  Data  dan fakta    yang    dikumpulkan    oleh    PPLH    juga dapat digunakan  oleh  atasan  mereka  dalam menerapkan    sanksi    administrasi,    perdata
maupun  pidana,  sehingga  validitas  data tersebut sangat penting.
Ketiga, koordinasi    Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  Sebagai  Saksi  Dalam Upaya  Penegakkan  Hukum Lingkungan Hidup.  Koordinasi  Antara  Pihak  Pejabat Pengawas    Lingkungan  Hidup  Dan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  juga dapat  terlihat  dalam  hal  Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  baik  di  pusat  maupun  di daerah,  apabila  diminta,  harus  memberikan kesaksian  dalam  proses  penegakan  hukum lingkungan. Kesaksian  yang  diberikan  harus apa    adanya    tidak    boleh    direkayasa.    Pada proses  peradilan    sebelum    memberikan kesaksian,    mereka    disumpah    terlebih dahulu.    Jadi  dalam  memberikan  kesaksian ada  tanggung  jawab    yang  lebih  besar,    yaitu kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atau  Allah SWT.  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup harus berani memberikan kesaksian berdasarkan  data  dan  fakta  yang  ada  tanpa merasa  takut  atau  mendapat  tekanan  dari pihak tertentu.
Keempat, koordinasi dalam memberikan  keterangan  Ahli.  Koordinasi Antara  Pihak  Pejabat  Pengawas    Lingkungan Hidup  Dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Dalam
Upaya Penegakkan
Hukum
Lingkungan  Hidup  juga  dapat  terlihat  dalam
hal  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  meminta pihak Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup yang  mempunyai  keahlian  khusus misalnya ahli masalah  perminyakan, dapat memberikan keterangan    ahli  di  bidang  perminyakan  pada proses  penegakan  hukum  lingkungan  untuk kasus  lingkungan  yang  berkaitan    dengan industri  perminyakan  atau  tambang  minyak.
Kelima, koordinasi dalam menganalisis  penegakan  hukum.  Koordinasi Antara  Pihak  Pejabat  Pengawas    Lingkungan Hidup  Dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
Dalam Upaya
Penegakkan
Hukum
Lingkungan  Hidup  juga  dapat  terlihat  dengan diberikannya kewenangan pada Pejabat Pengawas    Lingkungan    Hidup    yang berfungsi    sebagai    penganalisis  dalam proses      penegakan      hukum      lingkungan kepada  instansi  penegak  hukum  lingkungan lainnya, sehingga PPLH/PPLHD perlu
melakukan analisis permasalahan
lingkungan    dan    memberikan    masukan kepada pimpinan dalam menerapkan penegkan  hukum  lingkungan.  Dalam  proses persidangan  maupun  terhadap  hasil    putusan pengadilan,   PPLH    perlu    melakukan  kajian- kajian  untuk  mengambil  hikmahnya  dari proses  pengadilan  maupun  putusan  tersebut. Hal ini dapat  dipergunakan  untuk  perbaikan proses  penegakan  hukum  lingkungan  dan
pengambilan  kebijakan  di  masa  yang  akan datang.
Keenam, koordinasi  Sebagai  Pembina Teknis.Koordinasi  Antara  Pihak  Pejabat Pengawas  Lingkungan   Hidup Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakkan  Hukum  Lingkungan  Hidup  juga dapat  terlihat  juga  dapat  terjalin  dalam  hal Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  dapat memposisikan  sebagai  Pembina  teknis  sesuai dengan  keahliannya  dan  pengalaman  yang dimilikinya,  baik  Pembina  teknis    dalam proses    pengawasan    di   instansinya    maupun di  instansi  lainnya.  Hal penting  yang  perlu diperhatikan,    PPLH    dapat  memberikan saran    teknis  kepada  pihak  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil misalnya dalam hal penyempurnaan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  atau  membuat  desain  pengolahan  air limbah  bagi  pabrik  yang  sedang  dalam pengawasannya,  walaupun  secara  teknis  dia mampu dalam bidang ini. Hal ini dikarenakan akan  terjadi  konflik  kepentingan  dan  dapat menjadi bumerang bagi PPLH yang bersangkutan.  PPLH  yang  berfungsi  sebagai konsultan pengolahan air limbah atau konsultan  AMDAL  akan  membuka  peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Kewenangan
Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup
Dalam  Pasal  71  UU  PPLH  disebutkan
bahwa (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap  ketaatan  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup;  (2)  Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan
pengawasan kepada pejabat/instansi  teknis  yang  bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (3) Dalam melaksanakan
pengawasan,
Menteri,
Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional.
Dari  ketentuan  tersebut  jelas  terlihat kedudukan  dan  bentuk  kewenangan  yang dimiliki  PPLH  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan  adalah  lahir  dari kewenangan  Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/
Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan  kepada  pejabat/instansi  teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup, serta dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota
menetapkan  PPLH  yang  merupakan  pejabat fungsional.
Adapun  kewenangan  PPLH  dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan, telah  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  74 UU  PPLH  bahwa  (1)  PPLH  berwenang:  a) melakukan pemantauan; b) meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d) memasuki  tempat  tertentu;  e)  memotret;  f) membuat rekaman audio visual; g) mengambil sampel; h) memeriksa peralatan; i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau k) menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPLH dapat melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penyidik  PNS;  (3)  Penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH.
Kedudukan  dan  bentuk  kewenangan yang  dimiliki  PPLH  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan,  secara  khusus  diatur dalam  Pasal  1  angka  1  Keputusan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  07  Tahun 2001    tentang  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup  dan  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup  Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang  dilaksanakansecara  langsung  atau  tidak
langsung oleh PPLH dan PPLH Daerah untuk mengetahui  tingkat  ketaatan  penanggung jawab  usaha  danatau  kegiatan  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian  pencemaran  dan  atau  kerusakan lingkungan  hidup.  Dari  ketentuan  ini  dapat diketahui  bahwa  dasar  hukum  mengenai kedudukan  dan  bentuk  kewenangan  yang dimiliki  PPLH  dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan  adalah  merupakan bentuk  kegiatan  yang  dilaksanakansecara langsung  atau  tidak  langsung  oleh  PPLH  dan PPLH Daerahuntuk mengetahui tingkat ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran  dan  atau  kerusakan  lingkungan hidup.
Selain  itu,  kedudukan  dan  bentuk kewenangan  yang  dimiliki  PPLH  dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambanganjuga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  58  Tahun  2002  tentang  Tata  Kerja Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  di Provinsi/Kabupaten/Kota,  yang  menyebutkan bahwa  kewenangan  yang  diberikan  kepada PPLH  dalam  melakukan  upaya  penegakkan
hukum lingkungan hidup adalah: 1) Melakukan  pemantauan  usaha  dan  atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemarandan  atau  perusakan  lingkungan hidup;  2)  Meminta  keterangan  dari  pihak penanggungjawab  usaha  dan  atau  kegiatan mengenai  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam pengendalian  pencemaran  dan  atau  perusakan lingkungan  hidup;  3)  Membuat  salinan  dari dokumen  dan  atau  membuat  catatan  yang diperlukan; 4) Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran  dan  atauperusakan  lingkungan hidup;  5)  Mengambil  contoh  (sample)  pada titik-titik  yang  diperlukan  pada  lokasi  usaha dan atau kegiatan, serta melakukan pengukuran,  analisa  dan  atau  melakukan pengawasan  terhadap  analisa  sampelsecara langsung  di  lapangan  dan  atau  laboratorium; 6)  Memeriksa  peralatan  dan  atau  instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran  danatau  perusakan  lingkungan hidup;  7)  Memeriksa  alat  transportasi  untuk memudahkan    dan    atau    pengangkutan limbah    dan    atau  bahan  kimia  lainnya;  8) Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab  atas  usaha  dan  atau kegiatan.
Dalam  pelaksanaan  kewenangannya, berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan  Hidup  Nomor  58  Tahun  2002 harus memperhatikan beberapa aspek:
Pertama , aspek Yuridis, meliputi a)
Kewenangan pengawasan terbatas pada ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang pengendalian  pencemaran  dan  atau  perusakan lingkunganhidup;  b).  Merahasiakan  informasi yang  seharusnya  dirahasiakan;  c)  Memahami semua  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pengendalian  pencemaran  danatau perusakan  lingkungan  hidup,  serta  perizinan yang  terkait. Kedua, aspek  Etika  dan  Profesi, meliputi: a) Menaati semua ketentuan disiplin dan  sumpah  pegawai  negeri;  b)  Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnyayang berkaitan dengan hasil pengawasan;c) Berkomunikasi  secara  sopan  dan  profesional dengan  petugas  dari  penanggungjawab  usaha dan  atau  kegiatan;  d)  Menguasai  dan menerapkan  konsep  K3  (Keselamatan  dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan;  e)  Melaporkan  fakta-fakta  hasil pengawasan  secara  lengkap,  akurat,  dan obyektif;  f)  Selalu  berupaya  rneningkatkan pengetahuan  profesional  dan  keterampilan teknis;  g)  Berpenampilan  pantas  termasuk mengenakan  pakaian  dan  peralatan  pelindung untukkeselamatan kerja; h) Melengkapi  diri dengan  peralatan  yang  diperlukan  dalam
pelaksanaan  pengawasan  yangmudahdibawa untuk  menghindari  hutang  budi  terhadap usaha dan atau kegiatan.

## Koordinasi  Kewenangan  PPLH  Dengan Pihak Pemerintah Daerah Dan PPNS
Koordinasi Kewenangan PPLH dengan Pihak  Pemerintah  Daerah  dan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang pertambangan, dapat dilihat dalam hal sebagai  berikut: Pertama, koordinasi  dalam melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan. Koordinasi  antara  pihak  pejabat  pengawas lingkungan  hidup  dan  penyidik  pegawai negeri  sipil  dalam  upaya  penegakkan  hukum lingkungan  hidup  di  beberapa  negara  disebut dengan  inspektur  lingkungan  (e nvironment inspector ) adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan  lingkungan.Namun  di  beberapa negara  seperti  Kanada,  inspektur  ini  juga dapat melakukan penyidikan dan memberikan sanksi administrasi secara langsung, misalnya memberikan peringatan atau perintah- perintah.
Kedua, koordinasi pemberi data dalam penegakan  hukum.  Koordinasi  antara  pihak pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  dan penyidik  pegawai  negeri  sipil  dalam  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  dapat
terlihat  dalam  hal  PPLH  memberikan  data hasil  pemeriksaan  dan  penyidikannya  kepada para  Penyidik  baik  PPNS  Lingkungan  atau pihak    Kepolisian    untuk    menangani    kasus pencemaran    dan/atau    perusakan  lingkungan hidup.  Data dan fakta yang dikumpulkan oleh PPLH  juga  dapat  digunakan  oleh  atasan mereka dalam menerapkan sanksi administrasi, perdata maupun pidana, sehingga  validitas  data  tersebut  sangat penting.
Ketiga, koordinasi  pejabat  pengawas lingkungan  hidup  sebagai  saksi  dalam  upaya penegakkan
hukum lingkungan
hidup.koordinasi antara pihak pejabat pengawas  lingkungan  hidup  dan  penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum  lingkungan  hidup  juga  dapat  terlihat dalam  hal  PPLH  baik  di  pusat  maupun  di daerah,  apabila  diminta,  harus  memberikan kesaksian  dalam  proses  penegakan  hukum lingkungan.  Kesaksian  yang  diberikan  harus apa  adanya  tidak  boleh  direkayasa.  Pada proses peradilan sebelum memberikan kesaksian,  mereka  disumpah  terlebih  dahulu. Jadi  dalam  memberikan  kesaksian  ada tanggung  jawab  yang  lebih  besar,  yaitu kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atau  Allah SWT.  PPLH  harus  berani  memberikan kesaksian berdasarkan data dan fakta yang ada
tanpa  merasa  takut  atau  mendapat  tekanan dari pihak tertentu.
Keempat, koordinasi dalam memberikan  keterangan  ahli.  Koordinasi antara  pihak  pejabat  pengawas  lingkungan hidup  dan  penyidik  pegawai  negeri  sipil dalam  upaya  penegakkan  hukum  lingkungan hidup  juga  dapat  terlihat  dalam  hal  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  meminta  pihak  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mempunyai  keahlian  khusus  misalnya  ahli masalah  perminyakan,  dapat  memberikan keterangan    ahli  di  bidang  perminyakan  pada proses  penegakan  hukum  lingkungan  untuk kasus  lingkungan  yang  berkaitan  dengan industri  perminyakan  atau  tambang  minyak.
Kelima, koordinasi dalam menganalisis  penegakan  hukum.  Koordinasi antara  pihak  pejabat  pengawas  lingkungan hidup  dan  penyidik  pegawai  negeri  sipil dalam  upaya  penegakkan  hukum  lingkungan hidup juga dapat terlihat dengan diberikannya kewenangan pada Pejabat Pengawas Lingkungan    Hidup    yang  berfungsi    sebagai penganalisis  dalam  proses  penegakan  hukum lingkungan  kepada  instansi  penegak  hukum lingkungan  lainnya,  sehingga  PPLH/PPLHD perlu melakukan analisis permasalahan lingkungan  dan  memberikan  masukan  kepada pimpinan dalam menerapkan penegkan
hukum lingkungan. Dalam proses persidangan maupun  terhadap  hasil    putusan    pengadilan, PPLH    perlu    melakukan  kajian-kajian  untuk mengambil hikmahnya dari proses pengadilan maupun  putusan  tersebut.    Hal    ini    dapat dipergunakan    untuk    perbaikan    proses penegakan hukum lingkungan dan pengambilan  kebijakan  di  masa  yang  akan datang.
Keenam, koordinasi  sebagai  pembina teknis.  Koordinasi  antara  pihak  pejabat pengawas  lingkungan  hidup  dan  penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya penegakkan hukum  lingkungan  hidup  juga  dapat  terlihat juga  dapat  terjalin  dalam  hal  PPLH  dapat memposisikan  sebagai  Pembina  teknis  sesuai dengan  keahliannya  dan  pengalaman  yang dimilikinya,  baik  Pembina  teknis  dalam proses    pengawasan    di   instansinya    maupun di  instansi  lainnya. Hal penting  yang  perlu diperhatikan,  PPLH  dapat  memberikan    saran teknis kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil  misalnya  dalam  hal  penyempurnaan Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  atau membuat  desain  pengolahan  air  limbah  bagi pabrik  yang  sedang  dalam  pengawasannya, walaupun  secara  teknis  dia  mampu  dalam bidang  ini.  Hal  ini  dikarenakan  akan  terjadi konflik  kepentingan  dan  dapat  menjadi bumerang  bagi  PPLH  yang  bersangkutan. PPLH  yang  berfungsi  sebagai  konsultan
pengolahan  air  limbah  atau    konsultan AMDAL  akan  membuka  peluang  terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar Pihak  Pelaku  Perusakan  Dan  Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan
Adapun  ketentuan-ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  dilanggar  pihak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup  akibat  kegiatan  pertambangan,  antara lain  adalah  ketentuan  Pasal  14  UU  PPLH, yaitu  dalam  kegiatan  usaha  pertambangan tidak  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut: a)  KLHS;  b)  tata  ruang;  c)  baku  mutu lingkungan  hidup;  d)  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup;  e)  amdal;  f)  UKL-UPL;  g) perizinan;  h)  instrumen  ekonomi  lingkungan hidup;  i)  peraturan  perundang-undangan berbasis  lingkungan  hidup;  j)  anggaran berbasis  lingkungan  hidup;  k)  analisis  risiko lingkungan  hidup;  l)  audit  lingkungan  hidup; dan)  instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan.
Kemudian berkaitan dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan yang  dilanggar  pihak  pelaku  perusakan  dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan,  adalah  melanggar  ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PPLH, yang secara tegas
menyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang:a) melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan pencemaran  dan/atauperusakan  lingkungan hidup;  b)  memasukkan  B3  yang  dilarang menurut  peraturan  perundang-undanganke dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;  c)  memasukkan  limbah  yang berasal  dari  luar  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  ke  media  lingkungan hidup  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; d)  memasukkan limbah  B3  ke  dalam  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  e) membuang  limbah  ke  media  lingkungan hidup;  f)  membuang  B3  dan  limbah  B3  ke media  lingkungan  hidup;  g)  melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidupyang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  atau  izin  lingkungan;  h) melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar; i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau  j)  memberikan  informasi  palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan  yang  tidak  benar.  Dan  ayat  (2) menegaskan  bahwa  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing
Dari  beberapa  uraian  di  atas  maka dapatlah ditarik sebuah kesimpulan yang jelas dan  tegas  berkaitan  dengan  ketentuan- ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang  dilanggar  pihak  pelaku  perusakan  dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan,  yaitu  pada  dasarnya  kegiatan pertambangan yang melahirkan kerusakan dan pencemaran  lingkungan  hidup,  melanggar ketentuan  yang  diamantakn  dalam  Pasal  14 UU  PPLH,  tentang  Baku  Mutu  Lingkungan hidup  yang  tidak  dipenuhi  pelaku  usaha pertambangan  dan  ketentuan  Pasal  69  UU PPLH,  mengenai  larangan-larangan  yang tidak  boleh  dilakukan  pihak  pelaku  usaha pertambangan  dan  akan  berakibat  terciptanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Hambatan  Yuridis  Berkaitan  Dengan Kedudukan Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Dalam Melaksanakan Kewenangannya Melakukan Upaya

## Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan
Dalam  menjalankan  tugas,  fungsi  dan kewenangannya  pihak  PPLH  mengahadapi berbagai  macam  hambatan  yuridis  dalam upaya  penegakkan  hukum  lingkungan  hidup. Adapun  Aturan  Hukum  yang  menghambat pihak PPLH dalam melaksanakan kewenangannya melakukan upaya
penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangantersebut  antara  lain sebagai berikut: Pertama, Pasal 71 UU PPLH .
Dalam  pasal  71  UU  PPLH  adalah  mengenai pengawasan  dan  sanksi  administratif,  dimana Pasal  71  UU  PPLH,  menegaskan  bahwa:  (1) Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.;  (2)  Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/
Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan
pengawasan  kepada  pejabat/instansi  tekhnis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;  (3)  Dalam  melaksanakan  pengawasan, menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota menetapkan  PPLH  yang  merupakan  pejabat fungsional.
Kedua, Keputusan Menteri
Lingkungan  Hidup  Nomor  19  Tahun  2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan   Pengaduan   Kasus   Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan  Hidup.Aturan Hukum yang menghambat pihak PPLH dalam melaksanakan  kewenangannya  melakukan upaya  penegakkan  hukum  lingkungan  hidup
di  bidang  pertambanganjuga  terdapat  dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19  Tahun  2004  Tanggal  29  januari  2004 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup, yang  mana  dalam keputusan menteri tersebut  menegaskan bahwa  dalam  hal  upaya  penegakkan  hukum lingkungan  hidup  maka  dapat  dibentuk sekretarian  penanganan  kasus  lingkungan hidup  yang  terdiri  dari  ahli  di  bidang  hukum, teknis mengenai lingkungan hidup yang terdiri dari PPNS-LH dan PPLH (PPLH/PPLHD)
Berkaitan  dengan  aturan  Hukum  yang menghambat  peran  serta  Pemerintah  Daerah dalam  memberikan  kewenangan  kepada PPLH  dalam  melakukan  upaya  penegakkan hukum  lingkungan  di  bidang  pertambangan, pada  dasarnya  dapat  dijumpai  pada  ketentuan Pasal  71  UU  PPLH,  yang  menegaskan:  (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup;  (2)  Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan  pengawasan  kepada  pejabat/instansi teknis  yang  bertanggung  jawab  di  bidang perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan
hidup;  (3)  Dalam  melaksanakan  pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan  PPLH  yang  merupakan  pejabat fungsional
Kemudian  berkaitan  dengan  aturan hukum yang menghambat peran serta Pemerintah  Daerah    dalam  memberikan kewenangan  kepada  PPLH  dalam  melakukan upaya  penegakkan  hukum  lingkungan  di bidang  pertambangan,  juga  terdapat  dalam
Pasal 19 Keputusan Menteri Negara
Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  07  Tahun 2001  tentang  PPLH  dan  PPLH  Daerah,  yang menegaskan  bahwa  pembinaan,  bimbingan, pelatihan,  dan  arahan  serta  pengawasan pelaksanaan  tugas  PPLH  dan  PPLH  Daerah, dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung  jawab  dan  Kepala  Instansi  yang bertanggung jawab daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 19
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  Nomor  07  Tahun  2001  tentang  PPLH  dan PPLH Daerah, tersebut di atas maka sangatlah jelas terdapat aturan Hukum yang menghambat  Peran  serta  Pemerintah  Daerah dalam  memberikan  kewenangan  kepada PPLH  dalam  melakukan  upaya  penegakkan hukum  lingkungan  di  bidang  pertambangan, yaitu dalam hal evaluasi dan monitoring yang dilakukan  pihak  Pemerintah  daerah  terhadap kinerja  PPLH  dalam  melakukan  upaya
penegakkan  hukum  lingkungan  di  bidang pertambangan  tidak  dapat  dilakukan  secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, dikarenakan  ketentuan  Pasal  19  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07  Tahun      2001  tentang  PPLH  dan  PPLH Daerah,  hanya  mewajibkan  PPLH  dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada  Kepala  Instansi  yang  bertanggung jawab.
Sinkronisasi  dan  harmonisasi  aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH  dalam    melakukan  upaya  penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan dapat disandarkan pada ketentuan yang lebih khusus, yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 56  Tahun      2002      tentang      Tata      Kerja Pejabat      Pengawas      Lingkungan      Hidup, yaitu  dalam  salah  satu  Pasalnya  dapat menjawab  permasalahan  Sinkronisasi  dan Harmonisasi aturan hukum mengenai kedudukan  dan  kewenangan  PPLH  dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan.
Pada  point  B  Keputusan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  56 Tahun   2002   tentang   Tata   Kerja   Pejabat
Pengawas   Lingkungan   Hidup, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Tujuan pengawasan  lingkungan  hidup  adalah  untuk memantau,  mengevaluasi  dan  menetapkan status  ketaatan  penanggungjawab  usaha  dan atau  kegiatan  terhadap:  1)  Kewajiban  yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  pengendalianpencemaran dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  2)
Kewajiban    untuk  melakukan    pengelolaan lingkungan    dan    pemantauan    lingkungan sebagaimana  tercantum  dalam  dokumen Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan
(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan  (UKL)  dan  Upaya  Pemantauan Lingkungan (UPL) atau persyaratan lingkungan  yang  tercantum  dalam  izin  yang terkait.
Mengenai permasalahan hukum mengenai sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH  dalam    melakukan  upaya  penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, bahwa pada dasarnya permasalahan  ketidakjelasan  ( vage  norm) kedudukan  dan  kewenangan  PPLH  dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan, baik  yang  diatur  dalam  Pasal  74  UU  PPLH dan  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009 tentang  Pertambangan,  maupun  yang  terdapat
dalam  Pasal  19  Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  07  Tahun 2001  tentang  PPLH  dan  PPLH  Daerah,  harus selaras  atau  harmonis  dengan  ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  Nomor  56  Tahun      2002      tentang      Tata Kerja      Pejabat      Pengawas      Lingkungan Hidup.

## PENUTUP
Kedudukan  PPLH  adalah  sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan delegasi kewenangan  dari  pihak  Menteri,  Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup  yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung  jawab  usaha  danatau  kegiatan terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undanganpengendalian  pencemaran  dan  atau kerusakan lingkungan hidup serta kewenangan  yang  dimiliki  oleh  PPLH  dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan, adalah  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal 74  UU  PPLH,  serta  Pasal  3  dan  Pasal  4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Koordinasi Kewenangan PPLH dengan Pihak  Pemerintah  Daerah  dan  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan,  secara  konkrit  dapat dilakukan  dalam  hal  koordinasi  dalam melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan, koordinasi  pemberi  data  dalam  penegakan hukum, koordinasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai saksi dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup, koordinasi  dalam  memberikan  keterangan Ahli, koordinasi dalam menganalisis penegakan  hukum,  dan  koordinasi  sebagai Pembina Teknis.
Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  yang  dilanggar  pihak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup  akibat  kegiatan  pertambangan,  yaitu pada  dasarnya  kegiatan  pertambangan  yang melahirkan kerusakan dan pencemaran lingkungan  hidup,  melanggar  ketentuan  yang diamantakn  dalam  Pasal  14  UU  PPLH, tentang  Baku  Mutu  Lingkungan  hidup  yang tidak  dipenuhi  pelaku  usaha  pertambangan dan  ketentuan  Pasal  69  UU  PPLH,  mengenai larangan-larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan pihak  pelaku  usaha  pertambangan  dan  akan berakibat terciptanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup Aturan  Hukum  yang  menghambat pihak PPLH dalam
melaksanakan
kewenangannya melakukan upaya penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan  yang  tertuang  dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19  Tahun  2004tentangPedoman   Pengelolaan Pengaduan   Kasus   Pencemaran   dan/atau Perusakan  Lingkungan  Hidup maupun dalam Pasal-Pasal  yang  terkait  dalam  UU  PPLH, adalah  terletak  pada  sistem  penegakkan hukum  lingkungan  yang  berasakan  birokrasi dan  structural  atau  penegakkan  hukum lingkungan hidup ini tergantung pada kebijakan  pejabat  struktural  yang  berwenang (Menteri,  Gubernur,  Bupati/walikota)  diatas PPLH, sehingga besar kemungkinan kebijakan yang  diambil  oleh  pejabat  struktural  yang berwenang tersebut menciderai hasil penyidikan,  laporan  dan  data  yang  diperoleh pihak PPLH dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.
Aturan  Hukum  yang  menghambat peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan  kewenangan  kepada PPLH dalam  melakukan  upaya  penegakkan  hukum lingkungan  di  bidang  pertambangan,  terdapat dalam  Pasal  19  Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang  PPLH  dan  PPLH  Daerah  dan  Pasal 71UU  PPLH,  bahwa  peran  serta  Pemerintah Daerah  dalam  memberikan  kewenangan
melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan  di  bidang  pertambangan  tidak dapat  diberikan  bersifat  menyeluruh  kepada PPLH  dalam  melakukan  upaya  penegakkan hukum  lingkungan  di  bidang  pertambangan, akan tetapi juga Pemerintah Daerah diwajibkan  memberikan  kewenangan  lainnya kepada instansi  teknis  yang  bertanggung  jawab di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup dalam  melakukan  upaya penegakkan  hukum  lingkungan  di  bidang pertambangan.
Sinkronisasi  dan  harmonisasi  aturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan PPLH  di  bidang  pertambangan,  baik  yang diatur dalam Pasal 74 UU PPLH dan Undang- Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan,  maupun  yang  terdapat  dalam
Pasal 19 Keputusan Menteri Negara Lingkungan  Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang  PPLH  dan  PPLH  Daerah,  harus selaras  atau  harmonis  dengan  ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  Nomor 56 Tahun 2002 tentang  Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Hendaknya  pihak  Pemerintah  selaku pihak yang berwenang membuat dan mensahkan  peraturan  perundang-undangan dapat membuat suatu aturan pelaksana lainnya yang  lebih  khusus  mengatur  mengenai kedudukan  dan  kewenangan  PPLH  serta
koordinasi  kewenangan  PPLH  dengan  Pihak Pemerintah  Daerah  dan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Dalam upaya penegakkan hukum lingkungan hidup.
Hendaknya  pihak  Pemerintah  selaku pihak yang berwenang membuat dan mensahkan  peraturan  perundang-undangan dapat  meninjau  kembali  Aturan  Hukum  yang menghambat  Peran  serta  Pemerintah  Daerah dalam  memberikan  kewenangan  kepada PPLH  dalam  melakukan  upaya  penegakkan hukum  lingkungan  di  bidang  pertambangan, dan  memberikan  kewenangan  yang  bersifat menyeluruh dalam melakukan upaya penegakkan  hukum  lingkungan  di  bidang pertambangan

## DAFTAR PUSTAKA
D,  Soedjono.  1979. Pengamanan  Hukum Terhadap  Pencemaran  Lingkungan Akibat  Industri ,  Bandung:  Alumni, hlm.  44. Hartono, Sunaryati. 1986. Landasan,
Kerangka,  struktur  dan  Materi  Sistem Hukum  Nasional  Kita,  Jakarta: Dept.
Kehakiman.
Hamid,  Hamrat          dan      Bambang
Pramudyanto. 2007. Pengawasan
Industri      Dalam      Pengendalian Pencemaran  Lingkungan,  Edisi  I , Jakarta: Granit, Jakarta.
HS,  Salim.  2008. Hukum  Pertambangan Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Rangkuti, Siti Sundari. 2005, Hukum Lingkungan dan Kebiasanaan Lingkungan Nasional, Surabaya:
Penerbit: Airlangga University Press. Subagyo,  .Joko.  1992, HukumLingkungan, Masalah  Dan  Penanggulangannya ,
Jakarta: Penerbit: RinekaCipta
Suparni, Niniek. 2004, Pelestarian, Pengelolaan Dan PenegakkanHukumLingkungan .
Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika.hlm.4. Syahrin,  Alvi.  2009. Beberapa  Isu  Hukum
Lingkungan  Kepidanaan .  Jakarta:  PT.
Sofmedia Usman, Rachmadi. 1993, Pokok- PokokHukumLingkunganNasional ,
Jakarta:Penerbit: Akapres. UUD 1945
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999
tentang  Analisis  Mengenai  Dampak
Lingkungan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2012 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012 tentang Izin Lingkungan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
RI  Nomor  07  Tahun      2001      tentang PPLH dan PPLH Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  Nomor  58  Tahun      2002      tentang Tata      Kerja      Pejabat      Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota