## KONTRUKSI AKAD IJÂRAH PADA FATWA DSN MUI TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA
Annisa Eka Rahayu 1 , Neneng Nurhasanah 2
Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Bandung. Jl. Purnawarman No. 59 Bandung annisaeka1397@gmail.com 1 , nenengnurhasanah@yahoo.com 2
Received: 10 May  2020; Revised: 16 June 2020; Published: 20 June 2020

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui takyif fikih  dari  akad  pembiayaan multijsa  berdasarkan  Fatwa  DSN  mengenai  pembiayaan  multijasa.  Metode penelitian kajian pustaka, akad ijârah multijasa, pendekatan yuridis normative. Analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa t akyif fikih pada akad pembiayaan multijasa, menggunakan akad i’adat al- Ijârah atau ijârah al-musta’jir yang mana penyewa akan melakukan sewa ulang jasa yang telah ia sewa. Kemudian, LKS melakukan pembelian atau menyewa jasa ataupun barang yang akan disewakan setelah itu lalu dikuasai, kemudian LKS dapat melakukan akad i’adat al- ijârah atau ijârah al-musta’jir dengan harga yang lebih tinggi dan pelunasan  secara  diangsur.  Sehingga  ini  menjadi  salah  satu  faktor  minat masyarakat  pada  produk Ijârah multijasa    sesuai  kebutuhan  masyarakat  pada setiap tahunnya.
Kata kunci : Ijârah; Multijasa; Fatwa DSN MUI

## ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the eligibility of multijsa financing  agreement  based  on  Fatwa  DSN  on  multijasa  financing.  Methods of  literature  research,  multidisciplinary,  normative  juridical  approach. Analytical descriptive data analysis. The results show that the contractor may accept a multifamily financing agreement, using the al -Ijadrah agreement or the al-musta'jir agreement where the tenant will re-rent the services he has rented.  Later,  the  LKS  makes  a  purchase  or  lease  of  the  service  or  goods  for which it is then rented out, and then the LKS can perform the contract of al - ijârah  or  the  sale  of  al-musta'ir  at  a  higher  price  and  gradually  repayment. So this is one of the factors of public interest in the product of multilingual Ijârah according to the needs of the community each year.
Keywords: Ijarah; multijasa; fatwa DSN MUI

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  syariah  selama  ini  telah  menjadi  motor  utama ekonomi  syariah  yang  diyakini  bisa  menjadi  alternatif  potensial  bagi pengembangan  sistem  ekonomi  yang  lebih  aplikatif.  Pada  dasarnya,  lembaga keuangan  termasuk  lembaga  keuangan  syariah,  berfungsi  sebagai  lembaga perantara (intermediary agent) yang menghubungkan antara pihak yang memiliki atau kelebihan dana (surplus spending unit) dengan pihak yang membutuhkan dan (defisit spending unit) . Perkembangan industri keuangan syariah pada sector perbankan, asuransi, pegadaian sampai pasar modal menjadi gambaran bahwa keuangan  syariah  harus  mengokohkan  eksistensinya.  Untuk  memahami  lebih jauh  karakteristik  keuangan  syariah,  maka  penting  untuk  memahami  lebih dahulu  karakteristik  produk  dan  akad  yang  digunakan  sebagai  factor  utama yang  membedakan  dengan  keuangan  konvensional  (Darsono  dan  Ali  Sakti, 2019).
Seiring  berkembangya  zaman,  maka  kebutuhan  masyarakat  juga  akan terus bertambah. Perkembangan kebutuhan masyarakat itu terkadang memiliki kendala  diantaranya  terletak  pada  kesibukan  dan  ketidakmampuan  dalam memenuhi  kebutuhannya  secara  tunai (cash ),  maka  dari  itu  masyarakat membutuhkan  sebuah  jalan  pintas  atau  alternatif  untuk  membantunya  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  (Syauqoti,  2018),  ditandai  dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) dan jumlah serta model produk  yang  ditawarkan.  Pertumbuhan  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) ditandai  dengan  munculnya  produk-produk  kreatif  yang  ditawarkan. Penawaran  produk  yang  dilakukan  Lembaga  Keuangan  Syariah  merupakan salah  satu  strategi  pemasaran  untuk  menarik  minat  nasabah  di  tengah persaingan LKS yang semakin ketat dan terbuka. Salah satu faktor penting untuk menciptakan  produk  lembaga  keuangan  syariah  sesuai  dengan  tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini adalah pengembangan terhadap produk-produk pembiayaan  syariah.  Di  antara  banyaknya  produk  keuangan  syariah  yang ditawarkan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah,  salah  satunya  adalah  produk untuk  pembiayaan  sewa  manfaat  atau  jasa.  (Rahmat  Setia  Darmawan,  2020). Berikut beberapa produk-produk tersebut seperti asuransi syariah, musyârakah mutanâqishah, kartu kredit syariah, letter of credit, al-ijârah al-muntahiya bil-tamlik (IMBT) dan salam muwâzy (Maksum, 2019) .
Banyak pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, penulis  akan  membahas  pembiayaan  pada  akad ijârah. Pembiayaan  ijarah  ini mempunyai  konsep  yang  berbeda  dengan  konsep  kredit  pada  bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha  karena  pembiayaan  Ijarah  mempunyai  keistimewaan  dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari ‟ ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk  memulai  kegiatan  usahanya,  pengusaha  tidak  perlu  memiliki  barang modal  terlebih  dahulu,  melainkan  dapat  melakukan  penyewaan  kepada lembaga  keuangan  syari ‟ ah,  sehingga  pengusaha  tidak  dibebankan  dengan kewajiban  menyerahkan  jaminan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pembiayaan Ijarah  lebih  menarik  dibandingkan  jenis  pembiayaan  lainnya  seperti Mudharabah dan Musyarakah (Harun Santoso & Anik, 2015). Untuk mengikuti kebutuhan  masyarakat  yang  kian  hari  bervariasi,  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  harus  mengikuti  kebutuhan  nasabah  yang  semakin  hari  semakin bervariasi, maka LKS memunculkan bagian dari produk ijarah yaitu pembiayaan multijasa .
Pembiayaan  multijasa  yang  umumnya  terjadi  di  bank  syariah  maupun lembaga  keuangan  syariah  menggunakan  skim  pembiayaan  akad Ijârah. Menurut Jaih Mubarak, ijârah dimaknai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa (mu’jir) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat atau  jasa (musta’jir). I jarah adalah  Akad  untuk  memindahkan  kepemilikan manfaat  sesuatu  yang  dibolehkan,  dalam  jangka  waktu  yang  diketahui,  dan dengan imbalan (upah) dengan syarat objek atau fisik yang disewa tetap milik yang  menyewakan  dan  yang  dialihkan  hanya  manfaat  kepada  si  penyewa (Dariana  dan  Wawan  Ismanto,  2020). Pelaksanaan  akad ijârah harus  ada keterkaitan kerjasama antara pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penyedia dana  dan  penyewa  yang  akan  menyewakan  kembali  asset  kepada  anggota dengan pihak yang memberikan sewa asset tersebut. Selain itu, pengertian objek akad  ijarah  adalah  manfaat  dari  barang  yang  disewakan  kembali  oleh  LKS kepada anggota, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang  merupakan  produk  perbankan  yang  kepemilikan  dan  pelaksanaannya langsung  dikerjakan  oleh  lembaga  keuangan  tersebut  seperti  pelayanan  jasa perbankan (Sholihah, 2014). Munculnya produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menimbulkan kesulitasn peneraoan prinsip syariah terutama pada aspek  kesesuaiannya  dengan  kontrak  akad.  Semakin  modernnya  dunia  bisnis dengan  prosuknya  yang  baru  akan  memicu  persoalan  keabsahan  kegiatan
keuangan  itu  sendiri.  Prinsip  syariah  yang  paling  dominan  pada  produk keuangan  syariah  terletak  pada  kesesuaiannya  dengan  hukum  Islam.  Ijtihad untuk  menjawab  produk-produk  baru  diperlukan  mengingat  kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Maka dari itu Dewan Syariah Nasional (DSN) telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan  transaksi  modern.  Pembiayaan  Multijasa  berasaskan  pada  fatwa DSN-MUI tentang Multijasa menyebutkan bahwa Multijasa hukumnya boleh.

## TINJAUAN PUSTAKA
Akad Sewa ( Ijârah) dalam Fikih Muamalah
Ijârah secara  etimologis  adalah mashdar dari  kata رجا - رجاي ( ajara-ya’jiru ), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Menurut M. Rawas Qal’aji, ijârah berasal dari kalimat رجا - رجاي - ةراجا jamaknya روجا yang berarti لمعلا  ىلع  ءازجلا (sesuatu  yang  engkau  berikan  kepada  orang  lain  berupa  upah dalam  pekerjaan)  ((Muhammad  Rawas  Qal’ahji,  1998).  Sedangkan  secara terminologi  menurut  fatwa  DSN-MUI  bahwa  akad ijârah adalah  akad  untuk memindahkan  kepemilikan  manfaat  suatu  barang  (objek)  yang  dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) , tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut (Dewan Syariah Nasional, n.d.-a).
Transaksi  ijarah  dilandasi  adanya  perpindahan  manfaat  (hak  guna), bukan  perpindahan  kepemilikan  (hak  milik).  Pada  ijarah  objek  transaksinya adalah barang maupun jasa (Hayati, 2014): a) Ijarah, sewa murni. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah;  b) Bai  al  takjiri atau ijarah  al  muntahiya bit  tamlik merupakan penggabungan  sewa  dan  beli,  di  mana  si  penyewa  mempunyai  hak  untuk memiliki  barang  pada  akhir  masa  sewa  (finansial  lease);  dan  c) Musyarakah Mutanaqisah/Descreasing  Participation .  Jenis  ini  adalah  kombinasi  antara Musyarakah dengan Ijarah (perkongsian dengan sewa).
Berdasarkan  definisi-definisi  menurut  para  ulama  fikih  di  atas,  dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijârah adalah akad terhadap manfaat dengan watu tertentu  dan  disertai  adanya  imbalan  atau  pengganti  tertentu  pula.  Definisi tentang ijârah itu  terkandung  dua  pengertian,  yaitu  bisa  bermakna  jual  beli manfaat benda dan bisa disebut dengan jual beli tenaga manusia.
Landasan Yuridis Akad Ijârah
Dalil-dalil hukum Islam tentang landasan yuridis kebasahan akad ijârah adalah  al-Quran,  hadis, ijmâ’. Adapun  dalil-dalil  Al-Quran  yang  menunjukan keabsahan akad ijârah, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Thalaq (65) ayat 6:
نُهوُتآَف ْمُكَل َنْعَض ْرَأ  ْنِإَف
Terjemahnya:
maka apabila mereka telah menyapih (anaka-anak)-mu maka berikanpah ujrah (upah) nya kepada mereka…
Secara  umum  ayat  ini  merupakan  landasan  yuridis  mengenai  upah, meskipun secara khusus ayat ini membahasa tentang jasa persusuan seorang ibu terhadap  anaknya,  namun  yang  dijadikan  patokan  penetapan  hukum  adalah keumuman lafadz bukan ke khususnan sebab.
Kemudian  selain  dalam  Qs.  Al-Thalaq  (65)  ayat  6,  landasan  yuridis mengenai akad ijârah pun terdapaat pada Firman Allah dalam Qs. Al-Qashash (28) ayat 26:
َت ْرَجْأَتْسا ِنَم  َرْيَخ  نِإ ُه ْر ِجْأَتْسا ِتَبَأاَي اَمُهاَدْحِإ  ْتَلاَق

## ُنيِمَ ْلْا ُّيِوَقْلا
Terjemahnya:
Salah seorang dari perempuan itu berkata, Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai  pekerja  kita.  Sesungguhnya,  orang  yang  layak  untuk  dijadikan sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan amanah (dapat dipercaya).
Ayat di atas menceritakan tentang kisah Nabi Musa ‘Alaihi Salam yang dijadikan  sebagai ‘amil (pekerja)  pada  lingkungan  keluarga  yang  sholeh  yang memiliki  dua  anak.  Ayat  ini  menunjukan  dibolehkannya  akad ijarah dalam syariat  Islam,  hal  ini  merujuk  pada  kaidah  ushul  pada  konteks  ayat  ini merupakan istishab , yaitu hukum tetap berlaku selama tidak adanya dalil yang merubahnya. Keabsahan mengenai akad ijarah tetap disyariatkan dalam Islam. Adapun  dalil-dalil  tentang  keabsahan  akad ijârah dalam  hadis  Nabawi adalah sebagai berikut :
َلاَق  َرَمُع ِنْب ِ  اللَّ ِدْبَع  ْنَع
ُهُق َرَع   ف ِجَي  ْنَأ َلْبَق ُه َرْجَأ  َري ِجَ ْلْا اوُطْعَأ َم لَس َو ِهْيَلَع ُ  اللَّ ى لَص ِ  اللَّ ُلوُس َر َلاَق
)هجام نبا هاور(
Artinya: dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Berilah bayaran atau upah kepada amil (pekerja) sebelum keringatnya kering." (H.R Ibn Majah).
Selain hadits di atas, adapun hadits ini yang berkaitan dengan akad ijârah, sebagiamana hadits Nabi Saw;
ُهْنَع ُ  اللَّ َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع
َأ ٌلُج َر ِةَماَيِقْلا َم ْوَي ْمُهُمْصَخ اَنَأ ٌةَث َلََث ُ  اللَّ َلاَق َلاَق َم لَس َو ِهْيَلَع ُ  اللَّ ى لَص ِ يِب نلا  ْنَع َعاَب ٌلُج َر َو  َرَدَغ  مُث يِب ىَطْع
َرَجْأَتْسا ٌلُج َر َو ُهَنَمَث َلَكَأَف ا ًّرُح
َأ ُه َرْجَأ ِطْعُي ْمَل َو ُهْنِم ىَف ْوَتْساَف ا ًري ِج
)ىراخبلا هاور(
Artinya: dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga  jenis orang yang  Aku menjadi  musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang  yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang  yang  telah  merdeka  lalu  memakan  (uang  dari)  harganya  dan seseorang  yang  memperkerjakan  pekerja  kemudian  pekerja  itu menyelesaikan  pekerjaannya  namun  tidak  dibayar  upahnya".  (H.R Bukhari).

## Komponen Akad Ijârah
Akad  dikatakan  sah  secara  hukum  apabila  terpenuhi  rukun  dan syarat sah-nya suatu akad atau perjanjian. Dalam akad ijrah terdapat rukun yang harus terpenuhi. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa rukun akad ijarah adalah, (1) adanya kedua belah pihak yang melakukan akad ( aqidain ) yang terdiri dari muajir dan musta’jir ;  (2)  adanya  objek  atau ma’qud  ‘alih ,  yaitu  manfaat  dan fee ( ujrah ); dan (3) adanya shighat yaitu ijab dan Kabul. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendpaat  bahwa  yang  menjadi  rukun  dalam  akad,  termasuk  di  dalamnya akad ijarah hanyalah shighat atau ijab-kabul saja.
Adapun syarat dari rukun tersebut adalah  (a) dua orang  yang  berakad ( mu’ajir dan musta’jir )  disyaratkan  Berakal  dan mumayyiz .  Namun,  tidak disyaratkan  baligh.  Ini  berarti  para  pihak  yang  melakukan  akad ijârah harus sudah  cakap  bertindak  hukum  sehingga  semua  perbuatannya  dapat dipertanggungjawabkan;  (b)  Sesuatu  yang  diakadkan  (barang  dan  pekerjaan), disyaratkan  objek  yang  disewakan  dapat  diserahterimakan  baik  manfaat maupun  bendanya,  manfaat  dari  objek  yang  di- ijârah -kan  harus  sesuatu  yang
dibolehkan agama ( mutaqawwimah ), manfaat dari objek yang akan di- ijârah -kan harus  diketahui  sehingga  perselisihan  dapat  dihindari  (Adam,  2017);  (c) Ujrah/fee , menurut para ulama disyaratkan harus sesuatu yang dapat diketahui serta dapat diambil manfaatnya (dalam kajian bab harta disebut dengan istilah al-mal al-mutaqawwim ); (d) shighat , diysratkan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, sebagaimana halnya dalam akad jual beli.
Konsep Ijârah Multijasa  pada  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  –  Majelis Ulama Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Pembiayaan Ijârah Multi Jasa Ijârah multijasa  dikenalkan  dan  dikembangkan  di  Indonesia  setelah diterbitkannya  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  44  Tahun  2004  Tentang  Pembiayaan Ijârah Multi  Jasa.  Fatwa  ini  merupakan  respon  terhadap  permohonanan  Bank Rakyat Indonesia yang diajukan kepada DSN-MUI perihal permohonan fatwa tentang  pembiayaan multijasa tertanggal 28 April 2004. Pembiayaan multijasa merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan, yaitu pembiayaan yang diberikan  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  kepada  nasabah  dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan  prinsip  syariah  (Saebani,  2018).  Fatwa  DSN-MUI  tentang  Pembiayaan Multijasa merupakan fatwa yang dibentuk dalam alur dua madzhab pemikiran, yaitu  madzhab  pembiayaan  dan  akad.  Pandangan  mazhan  pembiayaan, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan  berupa  transaksi  multijasa  dengan  menggunakan  akad ijârah berdasarkan  kesepakan  antara  bank  dan  nasabah  yang  mewajibkan  nasabah melunasi kewajibannya sensuai dengan akad (Mubarak, 2017).
Teori akad, ijârah , baik ijârah atas barang (sewa) maupun ijarah atas orang (buruh) serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima adalah nasabah. Kiranya dapat dimaklumi bahwa ijârah multijasa merupakan bagian  dari  konsep  multiakad (al-‘uqud  al-murakabbah) bahkan  melampaui konsep  tersebut.  Pembiayaan  multijasa  dapat  diterapkan  juga  dalam  bidang pendiidkan  karena  dalam  penyelenggaraann  pendidikan  banyak  komponen baiya yang diperlukan, baik biaya yang bersifat langsung (direct cost) maupun biaya  yang  bersifat  tidak  langsing  i(indirect  cost) . Praktik  yang  terjadi  di lapangan  adalah  anggota  yang  mengajukan  pembiayaan  pendidikan,  langkaj yang ditempuh pertama adalah pertama anggota dating ke Lembaga Keuangan Syariah  kemudian  mengajukan  pembiayaan  dengan  sejumlah  dana  untuk keperluannya  tersebut  lalu  anggota  diwajibkan  mengisi  formulir  pengajuan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, setelah  anggota  memenuhi  persyaratan-persyaratan  pembiayaan  jika  disetujui
oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah,  maka  dalam  jangka  waktu  maksimal  satu minggu  barulah  Lembaga  Keuangan  Syariah  memanggil  anggota  untuk melaksanakan  akad  dan  mencairkan  dana  pembiayaa  yang  kemudian  dana tersebut diserahkan melalui dua cara, yang pertama pihak Lembaga Keuangan Syariah menyertai anggota untuk melaksanakan pembayaran hal ini belum bisa Lembaga  Keuangan  Syariah  lakukan  karena  berbenturan  dengan  waktu  dan sumber daya manusia yang terbatas,  maka pembayaran dilakukan dengan cara anggota langsung membayarkan dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak sekolah (Mufid, 2019).
Fatwa dan produk ijarah multijasa terbentuk karena adanya permintaan dari Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan, antara lain seperti perkawinan, pembiayaan untuk wisata  ibadah  (umrah)  maupun  pendidikan  studi  tingkat  lanjut.    Bank membeli/menyewa  aser  dan  menyewakannya  kepada  nasabah,  lalu  nasabah menyewanya  secara  cicilan.  Itulah  fungsi  sebenarnya  sebagai intermediary institution seperti bank. Sebaiknya Lembaga Keuangan Syariah melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga prosedur dan penyedia jasa. Kerja sama lembaga keuangan  syariah  akan  mudah  mengoperasikan  produk ijarah multijasa,  di mana  akan  terbentuk  fungsi  komersial  Lembaga  Keuangan  Syariah  yangs eimbang  dengan  misi  pengembangan  masyarakatnya.  Ketentuan  fatwa  DSN- MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah sebagai berikut;  (1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah; (2)  Dalam  hal  ini  Lembaga  Keuangan  Syariah menggunakan  akad ijarah maka  harus  mengikuti  semua  ketentuan  yang  ada dalam  fatwa Ijarah; (3)  Dalam  hal  Lembaga  Keuangan  Syariah  menggunakan akad kafalah maka  harus  mengikuti  semua  ketentuan  yang  ada  dalam  Fatwa Kafalah ;  (4)  Dalam  kedua  pembiayaan  multijasa  tersebut,  Lembaga  Keuangan Syariah dapat memperoleh imabalan jasa (ujrah) atau fee; dan (4) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase (Dewan Syariah Nasional, n.d.-b).
Pilihan akad dalam ijarah multijasa adalah akad ijarah dan akad kafalah. Apabila yang dipilih adalah akad ijarah , harus patuh dan tunduk pada substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Ijarah. Sedangkan bila  akad  yang  dipilih  adalah  akad kafalah ,  harus  dipatuhi  dan  tunduk  pada substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kafalah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  kepada  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dengan  mengkaji,  menelaah  sesuatu  yang bersifat teoritis suatu objek dengan meneliti bahan pustaka atau literatur. Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Penelitian ini menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang  aktual).  Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  peneitian  ini,  yaitu  data sekunder,  yakni  berupa  berupa  fatwa  DSN-MUI.  Metode  pengumpulan  data yang  dipergunakan  adalah  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  mengkaji  dan menganalisis  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Multi Jasa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Takyif Fikih Akad dalam Produk Multijasa Ijârah multijasa  merupakan  pengembangan  dari  konsep  jasa  (manfaat) yang  merupakan  objek  akad ijarah .  Sebelumnya,  akad ijarah dilakukan  atas barang  atau  pegawai  untuk  jasa  yang  sifatnya  sederhana (basith), sedangkan multijasa merupakan paket yang mengandung banyak jasa yang dijadikan objek akad ijarah . Karena banyaknya jasa yang dijadikan objek akad ijarah maka boleh jadi banyak akad (bukan hanya akad ijarah) yang digunakan. Penerapan akad ijârah multijasa, berlaku dhawabith (kriteria) akad ijârah pada umunya. Adapun di  antara  isu  hukum  yang  perlu  diperhatikan  adalah  isu  kepemilikan  dan penguasaan objek akad. Pertama, objek akad adalah manfaat dan ujrah. Manfaat harus milik Lembaga Keuangan Syariah sebelum dipindahkan kepemilikannya kepada nasabah.
Lembaga Keuangan Syariah dalam posisinya sebagai lembaga keuangan tidak  dapat  melakukan  akad  langsung  dengan  nasabah,  kecuali  setelah dilakukan  salah  satudari  dua  hal  berikut  :  1)  Lembaga  Keuangan  Syariah membeli manfaat tersebut dari biro perjalanan tertentu sebagai operator (untuk jasa  umrah/pernikahan/pendidikan)  melalui  perjanjian  kerja  sama;  atau  2) Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (akad wakalah ) kepada nasabah untuk membeli manfaat yang diperlukan kepada pihak yang dibutuhkan atau relevan. Apabila salah satu dari alternatif tersebut dapat dilakukan, terpenuhilah syarat  kepemilikan  atas  objek  akad (al-‘indiyyah) ,  yaitu  manfaat  yang  dijual
kepada  nasabah  sudah  menjadi  milik  Lembaga  Keuangan  Syariah  pada  saat akad ijârah dilakukan.  Selain  skema  tersebut,  boleh  juga  mempertimbangkan skema  akad murâbahah  li  al-amir  bi  al-syira’ (akad murâbahah disertai  dengan perintah kepada nasabah untuk membeli barang). Kedua, serah terima manfaat. Salah satu objek akad ijârah adalah manfaat (bukan barang [ mahal al-manfa’ah ]). Manfaat bersifat abstrak. Oleh karena itu, Zakariya al-Anshari (w. 926 H), ulama Syafi’iyah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  kitab Asna  al-Mathalib (II;  82), berpendapat  tentang  bolehnya  menyewa  kembali  rumah  (misalnya)  sebelum manfaatnya  diterima  karena  manfaat  pada  dasarnya  tidak  dapat diserahterimakan (Mubarak, 2017).
Analisis Fikih terhadap Akad Ijârah dalam Fatwa DSN-MUI tentang Multijasa Akad  yang  ada  pada  pembiayaan  multijasa  adalah I’dat  al-Ijârah atau ijarah al-musta’jir yang mana penyewa akan mengulang sewa jasa yang telah ia sewa.  Lembaga  Keuangan  Syariah  berperan  sebagai  penyewa  pertama  dari barang atau jasa yang disewa, kemudian Lembaga Keuangan Syariah melakukan ulang  sewa  kembali  jasa  kepada  penyewa  kedua  yaitu  nasabah.  Kemudian Lembaga Keuangan Syariah mendapat keuntungan dari upah sewa barang atau jasa,  karena  nasabah  membayar  upah  tersebut  dengan  cara  diangsur.  Pokok permasalahan  fikih yang  akan diuraikan adalah sebagai berikut: (1) pendapat para  ulama  fikih  mengenai  hukum  melakukan  ulang-sewa?  (2)  apakah diperbolehkan  bagi  penyewa  untuk  melakukan  ulang-sewa  sewa  sebelum manfaat atau benda itu diterimanya? dan (3) apakah implementasi ulang-sewa di LKS telah memenuhi standar syariah yang ditetapkan oleh para ulama fikih?
Hukum Ijrah al-Musta’jir (I’dat al-Ijârah/ ulang sewa)
Menurut  para  ulama  bahwa  di  satu  sisi  akad ijarah terdapat  kesamaan dengan  akad bai (jual-beli),  akan  tetapi  di  sisi  lain  terdpaat  perbedaan,  sala satunya adalah mengenai hukum melakuan ulang sewa atau bisa disebut dalam literatur fikih ijrah al-musta’jir .
Pendapat kesatu :  penyewa  tidak  boleh  melakukan  ulang-sewa  barang yang  telah  disewanya,  hal  ini  terdapat  dalam  riwayat  Imam  Ahmad  (Ibnu Qudhamah, 1968).
ْضَت ْمَل اَم ُحْب ِر  َلَ َو ْنَم
Artinya:
“Tidak boleh ada keuntungan pada barang yang tidak ada resiko atau jaminananya.” (H.R Abu Daud).
Transaksi  ulang-sewa  ( ijarah  al-musta’jir )  pihak  penyewa  tidak  menanggung risiko,  karena  dalam  hal  ini  risiko  ditanggung  oleh  pemilik  barang.  Skema transaksi  ini  mirip  dengan  konsep  mendapatkan profit yang  tidak  disertai dengan adanya risiko. Oleh karena itu, skema akad ini masuk kedalam larangan Nabi Saw. (Tarmizi, 2019).
Jawaban terhadap keterangan hadis di atas yang menyatakan tidak boleh mendpaatkan keuntungan tanpa adnaya risiko bahwa sebetulnya pihak penyewa  yang  melakukan  skema  transaksi  ulang-sewa  ia  tetap  dalam posisi adanya risiko, yaitu ketika barang yang ia seeakan ternyata tidak memiliki  kelayakan  untuk  disewakan  atau  barang  sudah  kehilangan fungsi  manfaatnya,  maka  dia  tetap  memiliki  tanggung  jawab  kepada pihak ketiga/penyewa kedua.
Pendapat kedua menyatakan bahwa pihak penyewa diperbolehkan untuk melakukan  ulang-sewa  atas  jasa  yang  telah  ia  miliki.  Hal  ini  merupakan pendapat dari para mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, Syafi’I dan  Hambali. Pendapat ini didasarkan pada analogi dengan akad bai’ (jual-beli) bahwa pihak pembeli yang telah mendpaat barang dari penjual, diperbolehkan untuk menjual kembali barangnya kepada pihak lain.

## Hukum Laba dari Melakukan Sewa Ulang terhadap Barang yang Disewa
Isu  hukum  yang  kedua  adalah  mengenai  boleh  tidaknya  jumlah ujrah ulang  sewa  tinggi  banding  dengan  jumlah ujrah sewa  sebelumnya, berkaitan dengan hal ini ulama berbeda pendapat:
Ulama Hanafiyah , sebagaimana terdapat dalam kitab al-Mabsuth (15/30), berpendapat bahwa penyewa tidak boleh melakukan ulang-sewa terhadap objek atau barang yang telah disewanya kepada pihak lain (ketiga) dengan harga yang lebih  mahal.  Apabila  terjadi,  kelebihan  atau  keuntungannya  wajib  dijadikan dana social larena termasuk bai’ ma lam yudhman.
Ulama  Malikiyah ,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  ,  diakui  dalam Mi’yar  Syar’i dalam menetapkan sebagai berikut.
َمِل  ُزوُجزَي رَثْكَاِب  ْوَا ِل قَاِب ْوَا ِ لَقَاِب  ْوَا ِة َرْجُلَا ِلْثِمِب  ِكِلاَمْلا  ِرْيَغِل اَه ِر ِجَؤُي  ْنَا اًنْيَع  َرَجاَتْسِا  ْن ًةَلَجَؤُم ًةَلاَح  ة َرْجُاِب )ن ِطاَبلْا  َنِم  ُرْي ِج اَتلا ى مَسُياَم  َوُه َو( اَنِتْمِلَْا  ُكِلامَلْا ِهْيَلَع ط َرَتْشَي ْمَل اَم ىَلَع ِل ْوُصحُلْا  ْوَا  ِرْيَغْلِل رِاَجي ِلَْا  ْنَع ُع
ُهْنِم ِةَقَفا َوُم
Terjemahnya:
Diperbolehkan bagi penyewa melakukan ulang-sewa barang atau benda yang telah ia miliki (manfaat-nya) kepada pihak ketiga dengan harga yang sama  (dari  hara  yang  ia  sewa)  atau  lebih  tinggi  atau  lebih  renda,  baik dilakukan pembayaran sewa tersebut secara tunai ataupun ditangguhkan dengan  syarat  pemilik  barang  sewa  tidak  melarangnya  sesuai  dengan kesepakatan.
Argumentasi yang digunakan adalah dengan cara analogi (qiyas) kepada akad jual-beli, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mughni (5/55) karya Ibn Qudhamah dan al-Ma’ayir al-Syar’i AAOIFI.
Ulama Hanabilah, membolehkan penyewa mengulangsewakan barang yang disewakannya, di antara Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mughni (VIII: 56 dan 113), menjelaskan:
َْلْا ِلْثِمِب ،ِنْيَعْلا ُة َراَجإ  ِر ِجْأَتْسُمْلِل  ُزوُجَي َو
، ِنَسَحْلا َو ، ءاَطَع  ْنَع  َكِلَذ َيِو ُر َو .ُدَمْحَأ ِهْيَلَع   صَن . ةَداَي ِز َو  ِرْج
. ِرِذْنُمْلا ُنْبا َو ،  ر ْوَث وُبَأ َو ،ُّيِعِفا شلا َلاَق ِهِب َو .ِ ي ِرْه ُّزلا َو
Artinya:
Pemilik  barang  (penyewa)  boleh  menyewakan  benda  yang  disewanya dengan upah  bayaran (sewa) yang  sama atau lebih tinggi. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh ‘Atha’, al-Hasn, dan al-Zuhridemikian juga dikemukakan oleh Imam Syafi’I, Abu Tsaur dan Ibn al-Munzir.
َتْسُمْلا ُنْيَعْلا َو
.اَهْنَمْضَي ْمَل ، طي ِرْفَت  ِرْيَغِب  ْتَفِلَت  ْنإ ، ِر ِجْأَتْسُمْلا ِدَي يِف ٌةَناَمَأ ُة َرَجْأ
Artinya:
Barang  yang  disewa  merupakan  amanah  (yang  harus  dijaga)  oleh penyewa.  Apabila  barang  tersebut  rusak  akan  tetapi  bukan  disebabkan oleh kelalaiannya, maka pihak penyewa tidak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atau menggantinya .
َة َرَجْأَتْسُمْلا َنْيَعْلا  َر ِ جَؤُي  ْنَأ  ِر ِجْأَتْسُمْلِل  ُزوُجَي َو ... اَهَضَبَق اَذإ َة َرَجْأَتْسُمْلا َنْيَعْلا  َر ِ جَؤُي  ْنَأ  ِر ِجْأَتْسُمْلِل  ُزوُجَي َو ِلْثِمِب
َا اَم . لَقَا  ْوَا َدي ِزَا  ْوَا ِهِب اَه َرَج
Artinya:
(Sabiq, 1983).“Pihak penyewa dipekenankan melakukan ulang-sewa. Dia pun  diperbolehkan  untuk  menyewakan  kembali  dengan  jumlah  harga
yang  sama  ketika  ia  menyewa  dan  diperbolehkan  juga  untuk  untuk menaikan atau mengurangi harganya”
ِإ َذ ْسا ا َت َجأ َر َش ْخ ٌص َد ًرا َأ ا ْو َح ٌنا ْو ًت ا َا ْو َن ُح ُهو َم ِم ا َن ْا َل َنم ِزا ِل َف َل ُه ْا ِلَ ْن ِت َف ُعا ِب َه َك ا ْي َف َش َءا ِم َن ُّسلا ْك َن ِب ى َن ْف ِس ِه َأ ْو ِإ ْس َك ِنا َغ ْي ِر ِه ِب ِلا َج َرا ِة َأ ْم ِب ْا ِل َع َرا ِة َو ، َل ُه َأ َي ن َض َع ِف ْي ِه َم َت َعا ُه َو َغ ْي ِر ِه

## Artinya:
Apabila  seseorang  ingin  hendak  menyewa  rumah,  toko,  atau  tempat lainnya, maka ia diperbolehkan untuk mengambil manfaat sesuai dengan kehendaknya, baik objek sewa tersebut digunakan untuk ditempati oleh diri sendiri atau dengan menempatkan orang lain ke dalamnya melalui akad sewa menyewa atau dengan cara meminjamkan; maka ia (penyewa) diperbolehkan untuk menaruh (memasukkan) benda orang lain di dalam tempat tersebut.”(Al-Zuhaili, 2009).

## Hukum Melakukan Ulang-Sewa Barang Sebelum Dikuasai
Para  ulama  tidak  berbeda  pendapat  mengenai  larangan  menyewakan barang  yang  belum  menjadi  miliknya  atau  menyewakan  jasa  yang  belum dikuasainya, karena akad ijârah memiliki kesamaan dengan akad bai’ (jual-beli), sebagaimana tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya begitu juga tidak boleh  menyewakan  barang  atau  jasa  yang  bukan  miliknya.  Ditegaskan  oleh Ma’ayir Syar’iyyah yang berbunyi “ syarat untuk mencapai keabsahan akad sewa atas barang tertentu bahwasannya objek atau barang tersersebut atau manfaat dari barang tersebut sudah dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Apabila barang atau manfaat dari barang tersebut sudah menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah maka boleh dilakukan akad ijarah (sewa) ketika kedua pihak telah sepakat. Adapun jika barang atau objek baru akan dimiliki dengan cara Lembaga Keuangan Syariah memberli barang tersebut, maka akad  ijarah  (sewa)  tidak  boleh  dilakukan  kecuali  Lembaga  Keuangan  telah  memiliki barang tersebut. Dalil pelarangan menyewakan barang yang belum dimiliki oleh pihak yang menyewakan terdapat dalam hadits Nabi shalallahu’alaihi wa sallam bahwasannya dilarang menjual barang yang belum menjadi miliknya.”
Tetapi,  jika  barang  atau  jasa  sudah  dilakukan  akad  dan  belum diserahterimakan  apakah  diperbolehkan  bagi  pembeli  atau  penyewa  untuk melakukan  ulang-sewa  barang  atau  jasa  tersebut?  Berkaitan  dengan  hal  ini sebagian ulama mazhab Hanafi mengambil  pendapat para ulama bahwa hal demikian  hukumnya  tidak  boleh  (haram).  Kashru  (w.  885  H) berkata,” Menyewakan barang sebelum diterima atau dalam kepemilikan manfaat maka itu adalah terlarang. Tidak ada khilaf di antara fukaha mengenai persoalan ini.”
Menurut  Imam  Al-Syilby  (w.  1021  H)  berpendapat  bahwa,  “ Apabila seseorang melakukan sewa ulang barang sewa tersebut sebelum barang yang ia sewa diterima  manfaatnya  maka  hal  tersebut  tidak  diperbolehkan.  Tidak  terdapat  adanya khilaf  di  antara  ulama  tentang  persoalan  ini. Akan  tetapi,  setelah  dilakukan penelaaahan terhadap pendapat ualama Maliki dan sebagai ulama Syafi’iyah mereka membolehkan perbuatan tersebut. Zakariya al-Anshori (w 926 H) salah seorang  ulama  bermazhab  Syafi’I  berpendpaat  bahwa,  “ Apabila  seseorang menyewa rumah, maka dia diperbolehkan melakukan ulang sewa kepada pihak ketiga sebelum manfaat dari barang yang ia sewa ia terima” .
Menurut para ulama, pendapat di atas merupakan pendapat yang marjuh (lemah), bahkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa akad ijarah (sewa-menyewa) sama  kedudukannya  dengan  akad bai’ (jual-beli).  Akad bai’ (jual-beli)  tidak diperbolehkan  menjual  barang  sebelum  ia  miliki,  begitu  pula  dengan  akad ijarah (sewa-menyewa), maka penyewa tidak diperbolehkan melakukan ulang sewa  sebelum  manfaat  dari  sewa  itu  diterimanya.  Pendapat  yang  melarang melakukan  ulang  sewa  sebelum  barang  atau  manfaat  jasa  belum  diterima penyewa  adalah  pendapat  mayoritas  ahli  fikih  dari  berbagai  mazhab berdasarkan argumentasi hadis Nabi Muhammad Saw.
َع ُم  رَحُي اَم َو ،اَهْنِم يِل ُّل ِحَي اَمَف اًعوُيُب ي ِرَتْشَأ يِ نِإ ،ِالله َلوُس َر اَي : ُتْلُق ى تَح ُهْعِبَت  َلََف ،اًعْيَب  َتْي َرَتْشا اَذِإَف " :َلاَق  يَل
ُهَضِبْقَت

## Artinya:
Wahai Rasulullah, saya pernah melakukan akad jual beli, maka apakah hukum  yang  halal  dan  haram  bagiku?  Nabi  bersabda,”Wahai  anak saudaraku!  Apabila  engkau  membeli  suatu  barang  meka  tidak diperbolehkan bagimu menjual barang tersebut sebelum engkau terima.” (HR. Ahmad. Imam Nawawi menyatakan bahwa derajat hadits ini adalah hasan).

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan dari permasalahan fikih dalam akad pembiayaan multijasa,  produk  pembiayaan  multijasa  yang  ditawarkan  oleh  Lembaga Keuangan  Syariah  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.  44  Tahun  2014  tentang Pembiayaan  Multijasa  bahwa takyif fikih  pada  akad  Pembiayaan  Multijasa, menggunakan  akad Ijârah  al-Musta’jir (ulang-sewa)  dimana  pihak  penyewa melakukan  ulang-sewa  atau  menyewakan  kembali  jasa  yang  telah  ia  sewa kepada  pihak  lain.  Implementasinya  LKS  membeli  atau  menyewa  terlebih dahulu  jasa  atau  barang  yang  akan  disewakan  dan  setelahnya  dimiliki  atau dikuasai, kemudian LKS dapat melakukan akad ijârah musta’jir atau ulang-sewa kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan nasabah membayar fee sewa secara angsuran. Kemudian kesimpulan terhadap hukum pembiayaan multijasa adalah  boleh  ( jaiz) sesuai  pendapat  para  ulama  yang  membolehkan  dengan syarat  setiap  Lembaga  Keuangan  Syariah  menjalankan  akad  multijasa  sesuai syariat dan menjauhi pengelabuan ( hîlah) riba.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah . Refika Aditama.
Al-Zuhaili, W. (2009). Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh . Dar al-Fikr.
Darsono  dan  Ali  Sakti.  (2019). Dinamika  Produk  dan  Akad  Keuangan  Syariah  di Indonesia . RajaGrafindo Persada.
Dewan Syariah Nasional. (n.d.-a). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Https://Dsnmui.or.Id/Kategori/Fatwa/ .
Dewan  Syariah  Nasional.  (n.d.-b).  Fatwa  DSN-MUI  No.  44  Tahun  2004. Https://Dsnmui.or.Id/Kategori/Fatwa/ .
Ibnu Qudhamah. (1968). Al-Mughni . Maktabah al-Qahirah.
Maksum,  M.  A.  M.  dan  M.  (2019). Fikih  Responsif:  Dinamika  Intergrasi  Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam . Pustaka Pelajar.
Mamudji,  S.  S.  &  S.  (2018). Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat . Rajawali Press.
Mubarak,  J.  dan  H.  (2017). Fikih  Mu’amalah  Maliyah:  Akad  Ijarah  dan  Ju’alah .
Simbiosa.
Mufid, M. (2019). Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer . Prenadamedia Group.
Muhammad Rawas Qal’ahji. (1998). Mu’jam Lughat al-Fqahâ . Dar al-Nafais.
Sabiq, S. (1983). Fiqh al-Sunnah . Dar al-Fikr.
Saebani, B. A. (2018). Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia . Pustaka Setia.
Tarmizi, E. (2019). Harta Haram Muamalat Kontemporer . PT Berkat Muliainsani.
Ajeng Mar’atus Sholihah. (2014). “Penerapan Akad Ijarah  pada Pembiayaan Multijasa    dalam  Perspektif  Hukum  Islam”,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, Az Zarqa’ , 6, 1.
Dariana  dan  Wawan  Ismanto.  (2020).  Analisis  Pembiayaan  Multijasa  Dengan Akad  Ijarah  (Studi  Pada  PT.  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah  Air  Tiris Kabupaten Kampar). JPS (Jurnal Perbankan Syariah) , 1 , 2.
Harun  Santoso  dan  Anik.  (2015).  Analisis  Pembiayaan  Ijarah  Pada  Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1, 2.
Hayati,  M.  (2014).  Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  Sebagai  Alternatif  Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa). Asas , 6 (2), 80.
Mardhiyah  Hayati.  (2014).  Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  Sebagai  Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004  Tentang  Pembiayaan  Multijasa). ASAS, 6, 2.
Rahmat  Setia  Darmawan,  A.  F.  (2020).  Implementasi  Akad  Ijarah  Pada Pembiayaan Pendidikan di KSSU Harum Dhaha Kediri. At-Tamwil , 2 , 53.
Syauqoti,  R.  dan  M.  G.  (2018).  “Kesesuaian  Fatwa  Dsn/Mui  No.  44/Dsn- Mui/VIII/2004  Dengan  Akad  Ijarah  Multijasa  (Studi  Kasus  Di  Bmt  Hira Cabang Tanon. Ijtihad , 12 , 2.
Dewan Syariah Nasional. (n.d.-a). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
Dewan Syariah Nasional. (n.d.-b). Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004.