## MANAJEMEN PERPAJAKAN DI PERUSAHAAN PALLET KAYU: STUDI KASUS PT XYZ
Denta Amelia 1) ; Anindyta Najwa Mirani 2) ; Muhammad Syahreza Putra 3) ; Puti Syifa Imani 4) ; Siti Aliyah Salsabila 5) ; Ferry Irawan 6)*
1) 2110112038@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) 2110112042@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) 2110112056@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4) 2110112059@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5) 2110112075@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6) ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
* untuk penulis korespondensi

## Abstract
Tax  is  a  payment  obligation  to  the  state,  which  can  reduce  a  company's  net  income.  Therefore,  companies implement tax management to minimize the tax burden paid to the government by the company. Tax management also aims to avoid sanctions in the form of criminal sanctions or administrative sanctions. Therefore, the activities are implemented by many companies, including PT XYZ which operates in the field of processing raw materials in the form of wood. The aim of this research is to find out how tax management is implemented in the timber sector, as well as the implementation of company tax obligations. The research results show the following results. First, PT XYZ has implemented tax management well and has not violated applicable regulations. Second, PT XYZ applies the calculation of PPh Article 21 using the net method. Third, there is an underpayment of VAT because it is easier for companies to redistribute the lack of funds. Fourth, the company also applies the calculation of PPh Article 23 which imposes a tax rate on rental goods. Fifth, the company calculates its corporate income tax using the bookkeeping method. Regarding PPh 25, payment is made in installments to reduce the burden of paying taxes in full and directly.
Keywords: Income tax, Tax management, VAT, Wood industries

## Abstrak
Pajak  merupakan  suatu  kewajiban  pembayaran  kepada  negara,  yang  dapat  mengurangi  pendapatan  bersih perusahaan.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  menerapkan tax  management guna  meminimalisasi  beban  pajak  yang dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan. Manajemen pajak juga bertujuan untuk menghindari sanksi baik berupa  sanksi  pidana  atau  sanksi  administrasi.  Oleh  karena  itu,  aktivitas  dimaksud  diterapkan  oleh  banyak perusahaan,  tak  terkecuali  PT  XYZ  yang  bergerak  di  bidang  pengolahan  bahan  baku  berupa  kayu.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan tax  management dalam  bidang  perkayuan,  serta pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama,  PT XYZ telah menerapkan manajemen perpajakan dengan baik dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Kedua, PT XYZ menerapkan penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode net. Ketiga, terdapat kurang bayar pada PPN karena perusahaan  lebih  mudah  setor  ulang  kekurangan  dana  tersebut.  Keempat,  perusahaan  juga  menerapkan penghitungan PPh Pasal 23 yang mengenakan tarif pajak pada barang sewa. Kelimat, perusahaan menghitung PPh Badannya menggunakan metode pembukuan. Terkait PPh 25, dilakukan dengan pembayaran secara angsuran untuk meringankan tanggungan pembayaran pajak secara penuh dan langsung.
Kata Kunci: Industri kayu, Manajemen perpajakan, Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai

## PENDAHULUAN
Pajak  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  ekonomi  suatu  negara,  karena menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah.  Pajak  merupakan  kewajiban pembayaran  yang  harus  dipenuhi  oleh  individu  dan  perusahaan  sesuai  dengan  hukum  yang mengikat,  dan  dana  yang  terkumpul  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  negara  dengan tujuan mencapai kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan  perpajakan  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak  negara.  Namun,  kewajiban pembayaran pajak juga harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak tersebut, karena kontribusinya yang signifikan dalam pembangunan di berbagai sektor industri.
Pajak  adalah  kewajiban  pembayaran  kepada  negara  bagi  perusahaan  yang  dapat mengurangi pendapatan bersih mereka. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan manajemen
perpajakan guna mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Dalam praktiknya, diperlukan tindakan manajemen pajak yang efektif untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan atau upaya penghindaran pajak. Salah satu strategi yang digunakan adalah perencanaan pajak ( tax planning ), yaitu usaha perencanaan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi manajemen perpajakan di suatu perusahaan untuk menilai  apakah  perusahaan  atau  industri  tersebut  telah  menerapkan  manajemen  perpajakan dengan  efektif  atau  sebaliknya.  Manajemen  perpajakan  ini  telah  diterapkan  oleh  berbagai perusahaan dan sektor industri, termasuk industri kayu.
Industri kayu merupakan salah satu industri yang umum ditemui di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, produsen kayu terus berupaya meningkatkan kapasitas produksinya untuk dapat memenuhi permintaan kayu siap olah untuk kerajinan dan konstruksi. PT  XYZ adalah perusahaan  yang  bergerak  dibidang  pengolahan  bahan  baku  berupa  kayu  yang  kemudian mengolah hasil perkayuan menjadi barang seperti Pallet kayu, Pallet box, dan Pallet wooden reel  yang  kemudian  dijual  kepada  konsumen.  Walaupun  perusahaan  tergolong  cukup  besar, sistem pajak yang diterapkan masih  sangat  sederhana. Maka dari itu pada artikel  ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengenaan pajak pada PT XYZ.
Tax  avoidance masih  terjadi  di  Indonesia.  Menteri  Keuangan  Indonesia  sendiri mengakui  fakta  bahwa  penggelapan  pajak  masih  terjadi  di  Indonesia.  Kemajuan  teknologi informasi dan semakin terbuka perekonomian negara akan memberi peluang bagi bisnis untuk berkembang,  serta  praktik  menghindari  pajak  yang  meningkat.  Karena  PT  XYZ  tidak  ingin mengalami  kerugian,  perusahaan  mengambil  langkah  untuk  menghindari  pajak  dengan membebankan  beberapa  persen  infaq  sebagai  beban,  sehingga  infaq  yang  diberikan  tidak sepenuhnya  100%. Tax  avoidance yang  telah  dilakukan  pada  PT  XYZ  merupakan  kegiatan yang  dilegalkan  oleh  pajak  dan  tercantum  dalam  Undang-undang  PP  no  9  thn  2021. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  ingin  membuat  penelitian  dengan  tujuannya  untuk mengetahui bagaimana tax management dalam bidang perkayuan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT XYZ.
Perencanaan  pajak  ( Tax  planning )  adalah  proses  mengelola  usaha  oleh  wajib  pajak dengan  sedemikian  rupa  agar  utang  pajak  yang  dimiliki  perusahaan  berada  dalam  jumlah minimal dengan tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Chairil Anwar Pohan 2018). Di sisi lain, Hoffman (1961) menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab  dalam  melakukan  perencanaan  pajak  untuk  merancang  strategi  keuangan  agar  dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan cara mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.  Berdasarkan  kedua  pengertian  tersebut  kita  dapat  mengetahui  bahwa tax  planning adalah  tahap  awal  yang  perlu  diterapkan  perusahaan  (wajib  pajak)  untuk  menyusun  strategi sehingga  dapat  meminimalkan  utang  pajak  yang  harus  dibayarkan  tanpa  melakukan pelanggaran terhadap undang- undang yang mengatur. Dalam menerapkan manajemen pajak, tax planning merupakan tahapan awal yang harus dilakukan. Penghindaran pajak ( tax  avoidance ) adalah strategi  yang digunakan oleh wajib pajak untuk  mengurangi  kewajiban  pajak  mereka  secara  sah,  dengan  memanfaatkan  kesenjangan dalam peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan dalam putusan pengadilan pajak Nomor PUT.29050/PP/M.lll/13/2011,  wajib  pajak  memiliki  kebebasan  untuk  mengatur  cara  mereka melakukan transaksi agar dapat mengurangi beban pajak selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan.
Terdapat dua faktor yang mendukung perencanaan pajak, yaitu faktor pajak dan faktor non-pajak. Faktor pajak digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam  menyusun tax  planning .  Di  sisi  lain,  faktor  non-pajak  merupakan  faktor  yang  harus dipertimbangkan dalam perencanaan pajak sebagai  dasar untuk  mengkategorikan perilaku di
luar  konteks  pajak,  seperti  masalah  hukum,  mata  uang  dan  nilai  tukar,  pengendalian  devisa, program investasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan tax planning dengan  hati-hati  untuk  setiap  tindakan  yang  dilakukan  agar  menghindari  kesalahan  dalam pengenaan pajak.
Tax avoidance merupakan salah satu elemen terpenting dari strategi perencanaan pajak. Tujuan perusahaan dalam  menerapkan strategi ini  adalah berupaya untuk mengurangi  beban pajak yang wajib ditanggung oleh perusahaan, menurut aturan perpajakan dan tidak melanggar hukum.  Praktik tax  avoidance dilakukan  tanpa  melanggar  peraturan  perpajakan,  mengingat adanya  ketentuan  yang  memungkinkan  penghindaran  pajak  secara  legal.  Banyak  pihak memanfaatkan  peluang  ini  untuk  mengurangi  kewajiban  pajak  yang  wajib  ditanggung  bagi suatu  individu  atau  perusahaan.  Tujuannya  adalah  untuk  menjaga  agar  laba  akuntansi  tetap stabil. Laba menjadi faktor kunci dalam menentukan jumlah pembayaran pajak yang efektif. Perusahaan  merancang  strategi  perencanaan  untuk  mengurangi  pembayaran  pajak  dengan harapan dapat memiliki dampak positif secara langsung pada kinerja keuangan perusahaan.
Penghindaran  pajak  atau tax  avoidance, dalam  konteks  yang  diizinkan  oleh  regulasi yang mengikat dan hukum yang telah ditetapkan, tidak dapat ditindak hukum oleh pemerintah, terutama oleh DJP. Meskipun praktek ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari sektor perpajakan,  pemerintah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  hukum terhadapnya. Implementasi tax avoidance pada kenyataannya menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berupaya mengurangi nominal pajak yang harus mereka bayar, namun tetap mematuhi batasan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, tax avoidance menjadi salah satu strategi yang tepat bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar regulasi dan hukum yang berlaku.

## KAJIAN PUSTAKA
Perencanaan  pajak  ( Tax  planning )  adalah  proses  mengelola  usaha  oleh  wajib  pajak dengan  sedemikian  rupa  agar  utang  pajak  yang  dimiliki  perusahaan  berada  dalam  jumlah minimal dengan tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Chairil Anwar Pohan 2018). Di sisi lain, Hoffman (1961) menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab  dalam  melakukan  perencanaan  pajak  untuk  merancang  strategi  keuangan  agar  dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan cara mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.  Berdasarkan  kedua  pengertian  tersebut  kita  dapat  mengetahui  bahwa tax  planning adalah  tahap  awal  yang  perlu  diterapkan  perusahaan  (wajib  pajak)  untuk  menyusun  strategi sehingga  dapat  meminimalkan  utang  pajak  yang  harus  dibayarkan  tanpa  melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur. Dalam menerapkan manajemen pajak, tax planning merupakan tahapan awal yang harus dilakukan.
Tax avoidance merupakan salah satu elemen terpenting dari strategi perencanaan pajak. Tujuan perusahaan dalam  menerapkan strategi ini  adalah berupaya untuk mengurangi  beban pajak yang wajib ditanggung oleh perusahaan, menurut aturan perpajakan dan tidak melanggar hukum.  Praktik tax  avoidance dilakukan  tanpa  melanggar  peraturan  perpajakan,  mengingat adanya  ketentuan  yang  memungkinkan  penghindaran  pajak  secara  legal.  Banyak  pihak memanfaatkan  peluang  ini  untuk  mengurangi  kewajiban  pajak  yang  wajib  ditanggung  bagi suatu  individu  atau  perusahaan.  Tujuannya  adalah  untuk  menjaga  agar  laba  akuntansi  tetap stabil. Laba menjadi faktor kunci dalam menentukan jumlah pembayaran pajak yang efektif. Perusahaan  merancang  strategi  perencanaan  untuk  mengurangi  pembayaran  pajak  dengan harapan  dapat  memiliki  dampak  positif  secara  langsung  pada  kinerja  keuangan  perusahaan. Penghindaran  pajak  atau tax  avoidance ,  dalam  konteks  yang  diizinkan  oleh  regulasi  yang mengikat  dan  hukum  yang  telah  ditetapkan,  tidak  dapat  ditindak  hukum  oleh  pemerintah, terutama oleh DJP. Meskipun praktek ini dapat berdampak pada pendapatan negara dari sektor
perpajakan,  pemerintah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  hukum terhadapnya. Implementasi tax avoidance pada kenyataannya menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berupaya mengurangi nominal pajak yang harus mereka bayar, namun tetap mematuhi batasan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, tax avoidance menjadi salah satu strategi yang tepat bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar regulasi dan hukum yang berlaku.

## METODE
Pada penulisan ini metode yang digunakan menggunakan literature review. Literature review  merupakan  mengumpulkan  informasi  ataupun  karya  tulis  ilmiah  yang  berhubungan dengan literature review yang bersifat kepustakaan. Sumber utama penelitian dengan metode literature review adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan topik, seperti buku, buku metode penelitian, artikel jurnal, dan tulisan lainnya yang masih terkait (Ridwan et al.,  2021).  Sedangkan,  sumber  utama  dalam  penulisan  ini  adalah  jurnal  ilmiah  yang  terkait dengan topik dan beberapa undang undang yang berkaitan dengan bahasan dalam penulisan ini. Dapat  dikatakan,  penelitian  ini  mengumpulkan  dan  merangkum  berbagai  sumber  penelitian untuk  menjadi  dasar  empiris  dalam  membuat  artikel  ilmiah.  Selain  itu,  dengan  adanya dukungan  dari  fondasi  kajian  literatur  atau  mencari  sumber  terdahulu,  penulis  melakukan wawancara pada mitra penulis lalu penulis mengkaji dari hasil laporan wawancara serta mencari dasar penyusunan projek ini pada laporan keuangan mereka, sehingga  baik mencari sumber terdahulu  dan melakukan kajian pada laporan mitra akan menciptakan dasar penelitian yang kuat.  Hal  penting  yang  dilakukan  peneliti  untuk  dapat  menemukan  tujuan  dan  menguraikan proses  terjadinya  penelitian,  yaitu  melakukan  analisa,  membuat  ringkasan,  membandingkan hasil-hasil  penelitian  dari  satu  sumber  dengan  sumber  lain,  dan  membuat  kajian  pustaka. Dengan  begitu,  penyusun  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  dapat  diambil  inti  dari  topik penelitian lain dan menjadikan sumber referensi yang tentunya berkaitan langsung dengan topik penelitian.  Oleh  karena  itu,  penulis  dapat  menggabungkan  berbagai  objek  dari  subjek  yang penulis teliti menggunakan penelitian yang memuat banyak kajian mengenai bagaimana suatu perusahaan  mengendalikan  dan  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  dengan  baik berdampingan  bersama  risiko  yang  muncul,  khususnya  terhadap  manajemen  risiko  terkait pengendalian potensi risiko beserta analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengenaan PPh 21
PT  XYZ  memiliki  sejumlah  karyawan  yang  memiliki  peran  penting  dalam menyukseskan  semua  kegiatan  operasional  perusahaan.  Penghasilan  dari  karyawan  tersebut harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana merupakan pajak yang dibebankan terhadap suatu penghasilan pekerja dan diterima dalam bentuk gaji juga upah. Dalam perhitungannya, terdapat tiga metode yang dapat dipilih perusahaan, yaitu metode nett, gross, dan gross up. Pada PT XYZ, pengenaan PPh 21 dihitung menggunakan metode net.  Metode nett merupakan metode perhitungan PPh 21 yang mana pengenaan pajak ditanggung oleh perusahaan, sehingga karyawan akan menerima take home  pay  secara  penuh.  Pilihan  perusahaan  untuk  menggunakan  metode  nett  dalam perhitungan  PPh  21  merupakan  keputusan  yang  bijak,  karena  dengan  perusahaan  yang menanggung  pajak,  harapannya  adalah  dapat  meningkatkan  loyalitas  dan  kesejahteraan karyawan.
Namun, perhitungan pajak dengan menggunakan metode ini akan memberikan dampak lain  bagi  perusahaan,  yaitu  perusahaan  akan  mengeluarkan  biaya  tambahan,  yang  mana tambahan biaya ini tidak dapat  menjadi  pengurang. Hal  ini dapat  menyebabkan beban pajak
perusahaan menjadi kurang optimal, karena terdapat pengeluaran, namun tidak dapat menjadi pengurang,  sehingga  laba  bersih  akan  menjadi  lebih  besar  sehingga  pajak  yang  dibayarkan menjadi lebih besar.
Metode perhitungan PPh 21 lainnya yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up. Dengan metode ini, perusahaan akan menunjang pajak, di sisi lain karyawan akan dijanjikan gaji yang lebih tinggi termasuk tunjangan pajak. Dengan metode ini,  kesejahteraan  dan  loyalitas  karyawan  akan  lebih  baik.  Namun,  biaya  yang  dikeluarkan perusahaan  untuk  metode  ini  akan  menjadi  lebih  besar.  Akan  tetapi,  walaupun  besar  namun beban pajak dapat dijadikan pengurang (deductible), karena beban pajak yang ditunjang akan menambah penghasilan karyawan. Dalam konsep taxability deductibility, tiap penghasilan yang taxable bisa menjadi beban yang sifatnya deductible bagi pemberi penghasilan. Metode gross up ini dapat menjadi saran bagi perusahaan untuk memperhitungkan PPh 21 agar lebih efektif.

## Pengenaan PPh Pasal 23
PT  XYZ  menyediakan  penyewaan  pallet  kayu  kepada  pelanggannya.  Atas  transaksi sewa yang dilakukan oleh PT XYZ, maka perusahaan harus melaporkan PPh pasal 23 karena mendapatkan pendapatan sewa yang terkait dengan penggunaan aset, kecuali sewa atas tanah dan bangunan. Tarif dari pengenaan PPh pasal 23 untuk transaksi sewa pallet adalah sebesar 2% dari harga sewa. Dalam hal pengenaan pajak, PT XYZ telah mengikuti ketentuan terkait pengenaan PPh Pasal 23 untuk transaksi sewa yang berlaku.
Pada proses transaksi, PT XYZ memberikan invoice kepada pelanggan, dalam invoice tersebut  memuat  besaran harga jual serta PPh pasal  23. Dengan begitu maka, PT  XYZ akan mendapatkan  pendapatan  yang  lebih  rendah  karena  dipotong  oleh  PPh  pasal  23.  Perusahaan dapat  melakukan  metode  gross  up  sebagai  upaya  manajemen  pajak  guna  meminimalkan kewajiban  pajak  yang  harus  dipikul.  Hal  ini  dapat  sah  dilakukan  karena  tidak  melanggar ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Dengan menerapkan metode gross up pada PPh pasal 23,  maka  perusahaan  bertanggungjawab  dalam  membayar  potongan  pada  pajak  ini  serta menyetorkan ke kas negara.  Penerapan metode gross up pada PPh pasal 23 dapat dilakukan dengan cara PT XYZ memasukkan jumlah potongan PPh pasal 23 kepada nilai sewa di invoice, sehingga  pendapatan  yang  akan  diakui  oleh  perusahaan  akan  tetap  sesuai  dengan  nilai  yang telah  ditentukan.  Selain  itu,  dengan  penerapan  metode  gross  up  dalam  laporan  keuangan perusahaan tidak akan mengalami pengurangan pendapatan akibat munculnya akun pengurang yaitu Beban PPh Pasal 23, namun perusahaan tetap membayar pajak tersebut dengan metode gross  up.  Berdasarkan  keuntungan  tersebut,  penulis  merekomendasikan  untuk  menerapkan metode gross up pada pengenaan PPh pasal 23 untuk transaksi sewa yang ada di perusahaannya.

## Pengenaan PPh 25
Implementasi Pph 25 ini diterapkan oleh PT  XYZ selaku wajib pajak yang ditujukan untuk objek pajak mereka yakni pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan imbalan jasa. Badan usaha  ini  melakukan  perhitungan  penghasilan  kena  pajak  yang  didalamnya  sudah  dirincikan untuk  objek  pajak  Pph  25  seperti  yang  sudah  disinggung  sebelumnya,  kemudian  dikalikan dengan  tarif  yang  ditentukan  dan  hasilnya  dibagi  dengan  dua  belas  bulan.  Tujuan  PT  XYZ menerapkan Pph 25 untuk membantu meringankan beban atau tanggungan dalam membayar pajak penuh secara langsung, melainkan membayar dengan angsuran setiap bulannya.  PT XYZ melakukan pengurangan penghasilan terlebih dahulu dengan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atau pasal 21, dan PPh yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 23 yang berkenaan dengan  penyerahan  jasa  dan  sewa.    Penulis  menyarankan  kepada  PT  XYZ  untuk  lebih memfokuskan  sekaligus  memaksimalkan  biaya-biaya  yang  dapat  dikurangkan  terhadap penghasilan  bruto,  yang  mana  merupakan  dasar  perhitungan  pajak  pasal  25.  Dengan  begitu, penghasilan bruto yang akan menjadi komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 25 akan
berkurang,  Nantinya hasil perhitungan tersebut akan dibagi dan dibayarkan pada setiap bulan dengan jumlah nominal yang telah ditekan. Tentunya dalam melakukan pembayaran angsuran ini harus memperhatikan ketaatan waktu dan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga PT XYZ dapat terhindar dari sanksi administrasi. Setiap biaya yang dapat dikurangkan harus dilihat dulu  manfaat  kedepannya  yang  memang  benar-benar  diperlukan  oleh  badan  usaha,  jika membuahkan  hasil  yang  positif  maka  dapat  dimaksimalkan  dari  pengeluaran  biaya  tersebut, sedangkan jika memberikan dampak stagnan pada bisnis mungkin selanjutnya dapat  ditekan atau tidak keluarkan sama sekali. Karena pada dasarnya biaya yang dapat dikurangkan untuk membantu  menciptakan  besaran penghasilan bruto yang diharapkan, agar tidak terkena nilai Pph 25 yang cukup besar.

## Pengenaan PPh Badan
PT  XYZ  dalam  menghitung  PPh  Badannya  telah  menggunakan  metode  pembukuan. Hal tersebut sudah tepat dilakukan oleh PT XYZ. Dalam melakukan perhitungan PPh Badan terdapat dua cara yaitu dengan metode pencatatan atau metode pembukuan. Metode pencatatan dilakukan  dengan  cara  melakukan  pencatatan  atas  penghasilan  WP  badan  secara  terperinci setiap bulannya. Jadi, WP badan harus selalu mencatat ketika mendapatkan penghasilan mulai dari  tanggal,  jumlah  pembayaran,  pihak  pemberi  penghasilan,  jenis  transaksi,  dan mengidentifikasi  apakan  ada  pemotongan  PPh  atau  tidak.  Metode  pencatatan  ini  dilakukan dengan tujuan sebagai sumber informasi penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh dan  mengisi  SPT  Tahunan  PPh.  Sedangkan  metode  pembukuan  adalah  pendokumentasian transaksi  perusahaan  yang  sesuai  dengan  standar  akuntansi.  Pada  saat  perusahaan  mendapat penghasilan  ataupun  mengeluarkan  biaya  maka  dibuat  jurnal  akuntansinya.  Nantinya,  jurnal tersebut  akan  diolah  menjadi  laporan  keuangan  pada  akhir  periode.  Badan  usaha  atau perusahaan yang diwajibkan melakukan pembukuan adalah perusahaan yang memiliki omzet lebih  dari  4,8  Miliar  Rupiah.  PT  XYZ  memiliki omzet  kurang  dari  4,8  Miliar  Rupiah  tetapi perusahaan  tetap  bisa  menggunakan  metode  pembukuan  untuk  menghitung  PPh  Badannya. Selanjutnya untuk tarif PPh badan yang dikenakan pada PT  XYZ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yaitu menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Namun, PT XYZ sudah berdiri lebih dari 4 tahun maka perusahaan tidak bisa menggunakan PPh Final PP-23/2018 lagi. Maka dari itu, PT XYZ menghitung PPh badan dengan  menggunakan  Fasilitas  Pasal  31E  UU  PPh.  Hal  tersebut  sudah  tepat  dilakukan  oleh perusahaan karena perusahaan akan mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hurub b dan ayat (2a).

## Pengenaan PPN
PPN dibagi menjadi dua kategori, yaitu PPN kurang bayar dan PPN lebih bayar. PPN kurang bayar mewajibkan PKP untuk menyetorkan PPN terutang kurang bayar ke kas negara, sedangkan  PPN  lebih  bayar  memungkinkan  PKP  untuk  mengembalikan  atau  mengkreditkan PPN  untuk  masa  pajak  selanjutnya.  Pada  PT  XYZ  Pengenaan  PPN  terjadi  atas  transaksi penjualan  pallet  dan  pembelian  kayu.  PT  XYZ  telah  menerapkan  PPN,  yang  dibuat  berupa faktur masukan dan faktur pengeluaran yang dijadikan utang PPN perbulan.  PT XYZ memiliki PPN  masukan  yang  tercatat  dalam  laporan  keuangan  sebesar  Rp  9.674.453  dan  juga  PPN keluaran sebesar Rp 62.899.832. dapat dilihat bahwa PPN keluaran pada perusahaan lebih besar dibandingkan PPN masukan dan dapat diartikan bahwa PT XYZ memiliki kurang bayar PPN. Perusahaan  lebih  memilih  kurang  bayar  karena  perusahaan  lebih  mungkin  untuk  menyetor kembali  jika  ada  kekurangan  daripada  lebih  bayar  perusahaan  harus  mengajukan  restitusi dengan  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan  perundangan  perpajakan  yang  berlaku. Pengajuan  restitusi  tidak  langsung  diterima  atau  jangka  waktu  restitusi  yang  lama,  namun apabila restitusi ditolak maka akan timbul sanksi 100% dari total nilai restitusi yang ditolak dan akan sulit mendapatkan keuangannya kembali atau kelebihan tersebut sulit untuk dicairkan.
.

## PENUTUP Simpulan
Kehadiran pajak sangat berperan penting untuk menjadi sumber pendapatan negara dan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan pembangunan berkelanjutan. Pembayaran  pajak  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  sudah  memenuhi  ketentuan  sebagai  wajib pajak, hal ini berlaku kepada wajib pajak dalam bentuk badan usaha. Penulis menjadikan badan usaha  yakni  PT  XYZ  sebagai  objek  penelitian  untuk  penyusunan  projek  penulis.  PT  XYZ adalah  badan  usaha  yang  bergerak  dibidang  industri  yakni  pengolahan  kayu  menjadi  barang jadi. PT XYZ memiliki pajak yakni PPh 21, PPh 23, PPh 25 dan juga PPN. Dasar dari penulis membuat projek ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut dan memberikan solusi terbaik dalam penerapan mereka melakukan pembayaran pajak-pajak tersebut  agar dapat  menekan besaran nominal  untuk  kewajiban  bayar  pajak  sekaligus  akan  berpengaruh  pada  laba  kotor  maupun kelangsungan  bisnis  mereka.    Penulis  menyarankan  PT  XYZ  untuk  transaksi  sewa  pallet menggunakan pengenaan pajak PPh 23 dengan metode gross up guna mengurangi beban pajak yang  harus  ditanggung.  Selanjutnya  dalam  Penerapan  pph  PPh  21  dengan  menggunakan metode  gross  up,  karena  karyawan  akan  menerima  penghasilan  secara  utuh  dan  perusahaan dapat  memasukkan  tunjangan  pajak  sebagai  biaya  perusahaan.  Kemudian  terkait  Penerapan PPh 25, perusahaan disarankan untuk fokus pada biaya yang dapat dikurangkan pada laba kotor untuk  mengurangi  dasar  perhitungan  pajak  yang  dapat  mempengaruhi  penghasilan  bersih. Terakhir,  berkenaan  pada  PPN,  penulis  menyarankan  kurang  bayar  pada  PT  XYZ  karena perusahaan lebih mungkin untuk menyetor kembali jika ada kekurangan daripada lebih bayar perusahaan harus mengajukan restitusi dengan beberapa tahap dan kelebihan sulit  dicairkan. metode ini mungkin merupakan rekomendasi terbaik yang telah penulis bahas untuk PT XYZ jikalau perusahaan berkenan untuk mengikuti saran penulis ataupun tidak.

## Saran
Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anissa,  R.  R.,  &  Handayani,  B.  D.  (2015).  Analisa  faktor  yang  memotivasi  manajemen perusahaan melakukan tax planning . Accounting Analysis Journal, 4(1).
Ardianti,  P.  N.  H.  (2019).  Profitabilitas,  leverage,  dan  komite  audit  pada tax  avoidance .    E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 2020-2040.
Chandra,  A.,  &  Sundarta,  M.  I.  (2016).  Fenomena  Pengampunan  Pajak  (Tax  Annesty), Penghindaran  Pajak  ( Tax  avoidance )  Dan  Perencanaan  Pajak  ( Tax  planning ).  Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 51-61.
Juniawaty,  R.  (2018). Tax  planning pph  pasal  21  sebagai  upaya  efisiensi  pajak  perusahaan. Sosio e-Kons, 10(3), 234-244.
Lubis, R. H., & Landong, A. (2022). Mengenal Pajak Pengasilan PPh 21 Tentang Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak. ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 3(1), 168-173.
Malina,  E.  (2018).  Analisis  Perhitungan,  Pemotongan,  Pencatatan  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pada  PT.  Perkebunan  Nusantara  III  (Persero)  Medan  (Doctoral dissertation).
Mangoting, Y. (1999). Tax planning : Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 43-53.
Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 21-34
Rahmayanti, A. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen  Laba  (Survei  pada  Perusahaan  Jasa  Sub  Sektor  Transportasi  Yang  Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak ( Tax planning untuk  Meminimalkan  Beban  Pajak  Penghasilan  Badan  Pada  CV.  XXXL.  Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, 10(1), 134-150.
Saragih,  A.  E.,  Sembiring,  Y.  C.  B.,  &  Purba,  M.  R.  F.  B.  (2023).  Pengaruh  Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax planning . Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 1-19.
Sundah, P. L., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. (2020). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado Mitra Mandiri. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4), 771-780.
Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax avoidance . Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), 131-136. Walandouw,  P.  (2013).  Analisis  perhitungan  dan  pelaporan  PPh  pasal  23  dan  PPh  pasal  25. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.