## DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Srimin Pinem
Universitas Medan Area serimin@uma.ac.id

## Rizkan Zulyadi
Universitas Medan Area rizkan@staff.uma.ac.id

## Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
Universita Medan Area yusrizal@staff.uma.ac.id

## Abstrak
Perdebatan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk reformasi hukum pidana bersifat legal  dan  teoritis.  Artikel  ini  membahas  aspek  penting  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dalam  reformasi  hukum  pidana,  yaitu  bagaimana  kedudukan  hukum  yang diterapkan dalam reformasi hukum pidana dilihat dalam masyarakat dari perspektif teori hukum  sejak  disahkannya  KUHP  2023  di  Indonesia.  Permasalahan  tersebut  dianalisis secara  teoretis  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  diperoleh  kesimpulan bahwa  dinamika  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sejak  disahkannya  KUHP  2023 akan mengalami perlambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan terdapat  beberapa  pasal  yang  tidak  memiliki  ketegasan  dan  kepastian  hukum  seperti pada  Pasal  603  KUHP  2023  yang  menurunkan  masa  hukuman  bagi  para  koruptor. KUHP  2023  telah  menjadikan  delik  korupsi  sama  dengan  delik  umum,  sehingga  tidak lagi memiliki sifat khusus atau masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan delik korupsi  dalam  KUHP  2023  sehingga  tidak  mengalami  kemunduran  dibandingkan dengan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selain  itu,  harus  ada sinkronisasi aturan antara KUHP 2023 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci: Dinamika hukum, Pemberantasan korupsi, KUHP.

## PENDAHULUAN
Konsep  hukum  tertinggi  dalam  hubungan  negara  dengan  masyarakat  menjadi salah  satu  konsep  yang  dianut  oleh  negara  hukum. 1 Dalam  prespektif  negara  hukum juga  memberikan  jaminan,  kepastian  dan  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia, termasuk kebebasan seseorang untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum,
1 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Jakarta: UII Press, 2003). hlm. 238-239
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
penegakan  hukum  menjadi  tujuan  utama  diterapkan  pada  masyarakat  atau  pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam delik korupsi.
Saat ini, persoalan korupsi menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia. Korupsi  telah  menyebabkan  hancurnya  keuangan  negara,  dan  ekonomi  dan  paling menyedihkan,  dampak  korupsi  telah  melanggar  hak-hak  sosial  masyarakat,  serta menghambat  Pembangunan.  Korupsi  tidak  lagi  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan biasa, tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. 2 Cara-cara tradisional yang selama ini digunakan  belum  terbukti  dapat  menyelesaikan  masalah  korupsi  di  masyarakat, sehingga harus digunakan juga  cara-cara luar biasa untuk menghadapinya. 3
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UUPTPK)  bahwa  telah  terjadi  kerusakan  ekonomi  negara,  sehingga  tujuan pemberantasan  korupsi  tidak  hanya    untuk  memberantas  para  koruptor  dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat, tetapi juga untuk memulihkan negara karena alasan keuangan yang timbul dari tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam perlakuan dan penjelasan umum UUPTPK. 4 Kegagalan untuk mengembalikan aset yang disebabkan oleh korupsi dapat mengurangi beratnya hukuman korupsi. 5
UUPTPK  mengatur  tentang  mekanisme  atau  prosedur  yang  dapat  dilaksanakan seperti  pengembalian  uang  melalui  jalur  pidana  dan  pengembalian  harta  kekayaan melalui  jalur  perdata.  Bahwa  pengembalian  aset  pelaku    korupsi  dapat  dilakukan melalui  restitusi  langsung  yang  didasarkan  pada  proses  peradilan. System  negotiation plea atau plea  bargaining  system dan  dengan  restitusi  tidak  langsung,  yaitu  penyitaan yang diperintahkan pengadilan. 6
KUHP  2023  kemungkinan  akan  melemahkan  situasi  kepolisian  Indonesia, terutama  dalam  hal  penuntutan  individu  koruptor.  Pasalnya,  risiko  pemidanaan  tindak pidana korupsi lebih rendah di dalam undang-undang pidana dibandingkan dengan UU PTPK.  Penambahan  tindak  pidana  korupsi  dalam  KUHP  2023  juga  menimbulkan kekhawatiran bahwa korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa.
Menurut  Pasal  2  (1)  UU  Tipikor,  pelaku  kejahatan  yang  sama  diancam  dengan pidana  penjara  paling  singkat  empat  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dengan  denda paling sedikit Rp 200 juta.  Selain itu, Pasal 606(2) menyatakan bahwa pegawai negeri atau  pegawai  negeri  yang  menerima  hadiah  atau  janji  yang  dianggap  berhubungan dengan  jabatan  atau  jabatannya  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Sedangkan didalam Pasal 603-606 KUHP 2023 yang mengatur korupsi. Ancaman kejahatan  tersebut  sebenarnya  lebih  ringan  dari  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Misalnya, menurut Pasal
2 Penjelasan  Umum  tentang  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
3 Basrief  Arief, Korupsi  dan  Upaya  Penegakan  Hukum  (Kapita  Selekta) ,  (Jakarta:  Adika  Remaja Indonesia, 2006). hlm. 87
4 Nur  Syarifah, Mengupas  Permasalahan  Pidana  Tambahan  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam Perkara  Korupsi, Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Independensi  Peradilan,  terakhir  diubah  tahun  2015, http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam- perkara%20korupsi
5 Saldi Isra, Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam
Pemberantasan Korupsi , (Semarang, 2010), https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana- korupsi%20melalui-kerjasama-internasional
6 Purwaning  M.  Yanuar, Pengembalian  Aset  Korupsi  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia , (Bandung: Alumni, 2007). hlm. 104
603, pelaku korupsi diancam dengan pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
Menurut Pasal 11 UU Tipikor, PNS atau PNS yang melakukan tindak pidana yang sama  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun.    Dalam  pasal  terakhir pasal  622  ayat  4  tertulis  ketentuan  pasal  UU  Tipikor  yang  mengacu  padanya  akan diganti  dengan  pasal-pasal  hukum  pidana  yang  baru.  Ketentuannya  antara  lain  Pasal 2(1),  acuan  diganti  dengan  Pasal  603;  Acuan  pada  Pasal  3  diganti  dengan  Pasal  604. Acuan  pada  Pasal  5  diganti  dengan  Pasal  605.  Acuan  pada  Pasal  11  diganti  dengan Pasal  606(2);  dan  dalam  Pasal  13  penyebutan  Pasal  606(1)  diganti.  Pencatatan  tindak pidana korupsi dalam KUHP, selain untuk mengurangi pidananya, menjadikan korupsi sebagai tindak pidana umum, bukan  pidana khusus. Ini yang memprihatinkan, korupsi bukan lagi  kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ).

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif  dengan membandingkan isi hukum  pidana  lama  dan  baru  yang  dianut  keduanya.  Tindak  pidana  korupsi  dan hukumannya  setelah  reformasi  hukum  pidana.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk menulis  artikel  ini  adalah   analitis  ( analytical approach ), yaitu  urgensi  dari reformasi hukum  pidana,  yaitu  studi  tentang  sejarah  hukum  pidana  itu  sendiri.  Bahan  hukum penelitian ini  menggunakan bahan hukum sastra dari beberapa literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dinamika Pemberantasan Korupsi Dalam KUHP 2023
Di  Indonesia  korupsi  kita  sebut  KKN  satu  nafas  (korupsi,  persekongkolan, nepotisme). Korupsi selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang curang dan ilegal ( illicit or illegal activities ) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi tersebut kemudian berkembang untuk menekankan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi. 7
Ruang  lingkup  delik  korupsi  secara  teknis  diatur  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.    Pelaku  korupsi  bukan  hanya  ditujukan  pada pejabat negara, tetapi juga meluas kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dan  juga  pihak  swasta  yang  terlibat  dalam  kerugian  negara.  Berdasarkan  Ketentuan Pasal 13 UU Tipikor, tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk atau jenis  tindak  pidana  korupsi.  Pasal-pasal  tersebut  menjelaskan  secara  rinci  perbuatan- perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara.  Bentuk/jenis    korupsi  tersebut  pada dasarnya dapat dikelompokkan  menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut: kerugian keuangan  negara;  penyuapan;  penggelapan  di  kantor;  Pemerasan;  tipuan;  Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan kepuasan. 8
Hingga  saat  ini,  di  antara  cita-cita  pemberantasan  korupsi,  yakni  pencegahan, likuidasi,  dan  pemulihan  aset.  ( asset  restitution ).  Amanat  undang-undang  ini
7 Azyumardi  Azra,  Korupsi  Dalam  Perspektif  Good  Governance, Jurnal  Kriminologi  Indonesia , Vol.  2, No. 1 (2002). hlm. 31
8 Eddy Mulyadi Soepardi, Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan  Jasa  Konsultasi  Instansi  Pemerintah,  Seminar  Nasional  Permasalahan  Hukum  Pada  Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
mengandung  arti  bahwa  pemberantasan  korupsi  tidak  terbatas  pada  pencegahan  atau penjatuhan pidana korupsi, tetapi juga mencakup pengembalian harta kekayaan Tipikor. Namun,  jika  tidak  memungkinkan  untuk  mengembalikan  harta  yang  disebabkan  oleh korupsi, dapat mengurangi rasa takut akan korupsi.  Itu ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip  negara  hukum,  jika  itu  adalah    kejahatan  yang  tidak  diramalkan  oleh peraturan perundang-undangan (terutama hukuman), tetapi dihukum karenanya.
Ada pula kebijakan atau tindakan yang sangat strategis untuk memberantas korupsi melalui hukum pidana. Pemberantasan korupsi meruupakan bagian dari kebijakan yang terintegrasi dalam kebijakan kriminal untuk berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial ( sosial welfare ). Dapat dikatakan bahwa tujuan  akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum. 9 Jadi  dalam  pengertian  itu social  policy sekaligus  terkait  dengannya social  welfare dan social  defence  policy .  Dari  perspektif  politik  hukum,  implementasi  kebijakan kriminal  juga  menyelenggarakan  pilihan-pilihan  hasil  terbaik  hukum  pidana    untuk memenuhi  tuntutan  keadilan  dan  efisiensi. 10 Lebih  lanjut,  upaya  penanggulangan kejahatan  melalui  hukum  pidana  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  dari    penegakan hukum  (khususnya  penegakan  hukum  pidana).  Sering  dikatakan  bahwa  politik  atau kebijakan  peradilan  pidana  juga  merupakan  bagian    dari  kebijakan  kepolisian  ( law enforcement policy ).
Merujuk pendapat dari A. Mulder bahwa politik peradilan pidana ( strafrechtpolitiek ) akan  memberikan  dampak  sejauh  mana  perubahan  ketentuan  pidana  yang  ada  pada suatu  negara,  politik  hukum  pidana  juga  menentukan  pencegahan  kejahatan,  dan  akan mempengaruhi  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pengadilan  serta ekseksi dalam kasus-kasus pidana. 11 Namun, jika hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan,  kebijakan kriminal harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis. 12
Adanya  pengesahan  KUHP  2023  pada  6  Desember  2022  berpotensi  memberikan gejolak  dan  dinamika  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Harapan  publik  agar pemberantasasn  korupsi  semakin  membaik  ternyata  akan  sulit  tercapai  dengan  aturan dalam  KUHP  2023.  Ini  membuktikan  bahwa  arah  politik  hukum  pemerintah  dan  DPR dalam  penegakan  hukum  korupsi  masih  dipertanyakan.  Sebagian  besar  susunan  pasal korupsi yang dimuat dalam RKUHP justru menghambat kerja pemberantasan korupsi.
Disahkannya  KUHP  2023  ternyata  memberikan  dinamika  bahwa  terjadi ketidakjelasan orientasi pemerintah dan DPR untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi.  Meskipun  Presiden  Joko  Widodo  mengklaim  pada  Hari  Antikorupsi  Sedunia 2022  bahwa  korupsi  adalah  akar  penyebab  tantangan  pembangunan  Indonesia, tanggapannya  adalah  ratifikasi  RKUHP  yang  diusulkan  pemerintah,  yang  mencakup pengurangan  hukuman  bagi  individu  koruptor.  Yang  lebih  memprihatinkan  lagi,  isi pengesahan  RKUHP,  termasuk  aspek  formalnya,  sarat  dengan  persoalan  serius. Misalnya, saat pengesahan RUU KPK tahun 2019. Dalam hal ini, pemahaman anggota dewan  tentang  syarat  formil  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  patut
9 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Korporasi Indonesia , (Bandung: CV. Utomo, 2004). hlm 142
10 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1977). hlm. 161
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , (Bandung: Alumni, 1992). hlm 89.
12 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). hlm 37.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
dipertanyakan.  Selain  itu,  ada  aspek  yang  sangat  penting  diperhatikan  dalam penyusunan undang-undang, yaitu partisipasi dan kepentingan masyarakat.
Sedikitnya  ada  4  komentar  kritis  terhadap  isi  pencantuman  pasal  korupsi  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang baru. 13
1. Penghapusan tipikor korupsi. Perlu diketahui bahwa penambahan pasal korupsi dalam  KUHP  justru  menghilangkan  kekhususan  korupsi  dan  menjadikannya sebagai  tindak  pidana  umum.  Dengan  demikian,  korupsi  tidak  lagi  disebut sebagai kejahatan luar biasa ( exceptional crime ). Padahal, tindak pidana korupsi seringkali  menggunakan  modus  operandi  yang  kompleks  dan  berkembang,  dan akibatnya  dapat  merugikan  masyarakat.  Sudah  selayaknya  ketentuan  tentang tindak  pidana  korupsi  juga  harus  modern,  dinamis  dan  disesuaikan  dengan perkembangan tindak pidana tersebut di masyarakat. Selain itu, Indonesia, salah satu  pihak  dalam  Konvensi  PBB  Menentang  Korupsi  (UNCAC),  belum mengkriminalkan  banyak  kejahatan  yang  didukungnya.  Berdasarkan  hal tersebut,  seharusnya  legislator  lebih  memprioritaskan  merevisi  undang-undang korupsi  yang  ada    daripada  menambahkan  pasal  korupsi  bermasalah  ke  dalam KUHP.
2. Duplikasi pasal-pasal kejahatan pokok (pidana pokok) yang diatur dalam KUHP dengan  undang-undang  aslinya.  Misalnya  pasal  603  KUHP  yang  bentuknya mirip  dengan  pasal  2  UU  Tipikor.  Masalahnya,  pasal  KUHP  ini  justru mengurangi  hukuman  badan  minimal  4  tahun  (dalam  UU  Tipikor)  menjadi  2 tahun  dan  denda  yang  sebelumnya  bisa  dikenakan  dari  minimal  Rp  200  juta menjadi  Rp  10  juta.  Namun,  jika  dua  undang-undang  digunakan  dalam  satu kasus  dengan  tumpang  tindih  dan  pelanggaran  yang  sama  sanksi  pidananya berbeda-beda,  justru  membuka  peluang  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk menggunakan keleluasaannya untuk “membeli dan menjual” barang yang paling menguntungkan  kepada  tersangka  korupsi.  Dalam  beberapa  pasal,  tingkat minimum  hukuman  fisik  juga  diturunkan  dalam  hukum  pidana.  Meski  ada beberapa  pasal  yang  menaikkan  batas  minimal  pidana  fisik,  seperti  Pasal  604 yang  merupakan  bentuk  lain  dari  Pasal  3  UU  Tipikor,  dari  satu  tahun  menjadi pidana penjara.  setidaknya 2 tahun. Namun tentu tidak sebanding dengan pokok bahasan  yang  diatur  dalam  pasal  ini,  yakni.  PNS  atau  PNS.  Rendahnya  risiko hukum  pidana  baru  untuk  menghukum  koruptor  membuat  agenda  korupsi semakin  disayangkan.  Pasalnya,  berdasarkan  data  tren  pemidanaan  ICW  tahun 2021, rata-rata vonis penjara untuk 1.282 kasus korupsi hanya 3 tahun 5 bulan.
3. Tidak  memuat  ketentuan  mengenai  denda  tambahan  berupa  pembayaran  uang ganti  rugi.  Hal  itu  tentu  merusak  semangat  pemulihan  hasil  kejahatan.    ICW mencontohkan  tren  penilaian  2021,  dari  total  kerugian  negara  Rp62,9  triliun, uang kompensasi hanya Rp1,4 triliun. Sementara itu, beberapa ketentuan penting seperti  RUU  Perampasan  Aset  tidak  pernah  masuk  dalam  agenda  prioritas legislasi nasional.
4. Hal  ini  dapat  menghambat  penyidikan  kasus  korupsi.  Karena  dalam  penjelasan Pasal 603 KUHP 2023 tertulis bahwa kerugian ekonomi negara yang dimaksud adalah berdasarkan hasil pemeriksaan audit negara. Definisi ini mengatur bahwa pihak  yang  berwenang  hanya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Diketahui,
13 Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor, Desember  2022 , https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera- dan-menguntungkan-koruptor diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
hasil  perhitungan  kerugian  nasional  BPK  seringkali  memakan  waktu  lama sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi tersangka.
Parameter utama yang mengkarakterisasi korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa adalah sifat sistemik dan endemiknya, serta dampak yang sangat meluas ( systematic dan widespread ). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penggunaan langkah-langkah yang luar biasa ( extraordinary measures ). Konsekuensinya, banyak peraturan, lembaga, dan komisi telah dibentuk oleh pemerintah guna melawan fenomena korupsi. 14
Efektivitas  perubahan  dalam  pengaturan  tindak  pidana  korupsi  akan  sangat bergantung  pada  penegakan  hukum  yang  kuat  dan  tanpa  pandang  bulu.  Penegakan usaha  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  mencakup  investigasi,  penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik  antara  lembaga  penegak  hukum,  seperti  kepolisian,  jaksa,  dan  pengadilan,  agar proses  ini  berjalan  lancar  dan  adil.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  mencegah  campur tangan  politik  atau  intervensi  yang  dapat  mengganggu  proses  penegakan  hukum. Dengan  menjaga  independensi  dan  integritas  lembaga-lembaga  penegak  hukum,  usaha pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dapat  dijalankan  dengan  lebih  efektif.  Lebih lanjut, Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Badan Pembinaan Hukum  Nasional  (BPHN)  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  berpendapat  bahwa  masalah  yang  sering  menghambat  efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya  terkait  dengan regulasi semata, tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini system peradilan pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 15
Dalam hal KUHP 2023, dilansir melalui artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),  status  tindak  pidana  korupsi  sebagai  extraordinary  crime  berpotensi  hilang. Pasalnya,  dikutip  melalui  Romli  pada  laman  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, pengaturan  tindak  pidana  korupsi  dalam  KUHP  2023  bertujuan  untuk  menerapkan dekolonisasi  melalui  pendekatan  rekodifikasi  sebagian.  Namun,  pada  kenyataannya, terjadi  rekodifikasi  menyeluruh  karena  terjadi  perubahan  mendasar,  termasuk  dalam aspek  filosofi  hukuman,  menuju  ke  arah  filosofi  non-hukuman  atau  dalam  kata  lain, meninggalkan pendekatan hukuman semata. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip lex  specialis  derogat  legi  generalis  memiliki  implikasi  signifikan  sebagai  hasil pencabutan lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, yang sekarang diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP 2023.
14 Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal Al’Adl , Vol. 9 No. 3, 2017, hlm. 321.
15 Nanda  Narendra  Putra,  KUHP  Baru  Posisikan  Delik  Korupsi  Bukan  Lagi  Extraordinary  Crime,
Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023, https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi- extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi diakses  pada  tanggal  11  Agustus  2023 Pukul 10.00 WIB.

## JURNAL YURIDIS
Volume: 10, Nomor: 2, Desember 2023, Hal:
Ketika  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa ( extraordinary  crime )  melainkan  telah  dijadikan  tindak  pidana  umum  yang  setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan  bahwa  implikasi  hukum  dari  kondisi  ini  adalah  hilangnya  spesialisasi kewenangan  di  antara  lembaga  penegak  hukum,  termasuk  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan KPK,  dalam  melaksanakan  tugas  mereka.  Sebagai  contoh,  KPK  tidak  akan  memiliki lagi  kewenangan  untuk  melakukan  penyadapan  tanpa  izin  dari  pengadilan.  Dalam konteks  ini,  perubahan  status  tindak  pidana  korupsi  dari extraordinary  crime menjadi tindak  pidana  umum  menghilangkan  keistimewaan  dalam  penanganan  kasus  korupsi yang sebelumnya diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Tidak adanya perbedaan  dalam  pendekatan  penegakan  hukum  antara  kasus  korupsi  dan  kejahatan lainnya  seperti  pencurian  atau  penggelapan  berarti  bahwa  kewenangan  dan  metode penegakan hukum yang sebelumnya khusus untuk  kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi.

## KESIMPULAN
Dinamika  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sejak  disahkannya  KUHP  2023 akan mengalami perlambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan terdapat  beberapa  pasal-pasal  yang  tidak  memiliki  ketegasan  dan  kepastian  hukum seperti  pada  Pasal  603  KUHP  2023  yang  menurunkan  masa  hukuman  bagi  para koruptor.  KUHP  2023  telah  menjadikan  delik  korupsi  sama  dengan  delik  umum, sehingga  tidak  lagi  memiliki  sifat  khusus  atau  masuk  dalam  kategori  tindak  pidana khusus. Oleh karena itu, seyogyanya Pemerintah harus mengkaji ulang pasal-pasal yang terkait dengan delik korupsi dalam KUHP  2023 sehingga tidak menjadi aturan hukum mengalami  kemunduran  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Selain  itu,  harus  ada  sinkronisasi  aturan  antara  KUHP  2023  dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azyumardi  Azra,  Korupsi  Dalam  Perspektif  Good  Governance, Jurnal  Kriminologi Indonesia , Vol. 2, No. 1 (2002).
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Jakarta: UII Press, 2003). Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1996)
Basrief Arief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta) , (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006).
Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana Korporasi Indonesia , (Bandung: CV. Utomo, 2004).
Eddy  Mulyadi  Soepardi,  Peran  BPKP  Dalam  Penanganan  Kasus  Berindikasi  Korupsi Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Konsultasi  Instansi  Pemerintah,  Seminar  Nasional Permasalahan  Hukum  Pada  Pelaksanaan  Kontrak  Jasa  Konsultansi  dan Pencegahan  Korupsi  Di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah,  (Jakarta:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010).
Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, Jurnal Al’Adl , Vol. 9 No. 3, 2017, hlm. 321.
Indonesia Corruption Watch, Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan  Koruptor, Desember  2022 , https://antikorupsi.org/id/pasal-
korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  (Bandung: Alumni, 1992).
Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023,
https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik- korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.
Nur  Syarifah, Mengupas  Permasalahan  Pidana  Tambahan  Pembayaran  Uang Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi, Lembaga  Kajian  &  Advokasi  Independensi Peradilan,  terakhir  diubah  tahun  2015, http://leip.or.id/mengupas-permasalahan- pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara%20korupsi
Purwaning  M.  Yanuar, Pengembalian  Aset  Korupsi  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia , (Bandung: Alumni, 2007). Saldi  Isra, Aset  Recovery  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Kerjasama  Internasional, Lokakarya  tentang  Kerjasama  Internasional  dalam  Pemberantasan  Korupsi ,
(Semarang, 2010), https://www.saldiisra.web.id/index.php/21- makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi%20melalui- kerjasama-internasional .
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1977).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.