Ridha,  Muhammad  (2021)  Redesain  legal  standing  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  penuntut  umum demi mewujudkan keadilan hukum, 3 (5). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1192 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

## REDESAIN  LEGAL  STANDING  PENINJAUAN  KEMBALI  OLEH  JAKSA PENUNTUT UMUM DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN HUKUM

## Muhammad Ridha
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jawa Tengah, Indonesia Email: ridhamuh96@gmail.com

## Abstract
The argument for equality before the law in the criminal justice system has not yet contributed to justice to justice seekers. This can be proven in the criminal justice system in Indonesia, where the Public Prosecutor as state attorney who represents the  public  interest  as  well  as  the  victim,  does  not  get  legal  standing,  and  has  no legal standing. law to undertake a legal reconsideration effort. in the course of the criminal justice practice has broken the positivistic legalism which is marked by the emergence  of  decisions  of  the  Supreme  Court  which  grant  the  request  for reconsideration by the Public Prosecutor. In this case also the decision will be used as  a  jurisprudence  in  the  future  for  the  same  case.  Therefore,  it  is  interesting  to study and analyze, by formulating two problems, what are the considerations of the Supreme  Court  in  accepting  legal  remedies  for  review  by  the  public  prosecutor, how  to  redesign  the  legal  standing  of  the  review  by  the  public  prosecutor.  This research  is  a  juridical-normative  legal  research  with  data  collection  methods, namely literature study and descriptive-qualitative analysis. The conclusion of this research,  the  judge  in  granting  the  request  for  reconsideration  by  the  Public Prosecutor,  among  others,  applied  the  Equality  of  Arms  Principle  for  a  fair  trail trial,  secondly,  revised  the  Criminal  Procedure  Code  regarding  the  expansion  of the subject of the applicant for legal reconsideration efforts, such as that contained in the Draft Criminal Procedure Code
Keywords: redesign; legal standing; herzeining, prosecutor; juctice

## Abstrak
Argumentasi persamaan dihadapan hukum ini dalam sistem peradilan pidana belum memberikan  sumbangsih  keadilan  kepada  para  pencari  keadilan,  Hal  ini  dapat dibuktikan  dalam  sistem  paradilan  pidana  di  Indonesia,  dimana  Jaksa  Penuntut Umum  sebagai  pengacara  negara  yang  mewakili  kepentingan  umum  juga  korban, tidak mendapatkan legal standing, dan dasar hukum untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. dalam perjalanannya praktik peradilan pidana telah mendobrak legalistik positivistik yang ditandai munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang  mengabulkan  permohonan  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum. Dalam hal ini juga putusan tersebut jadikan sebuah yurisprudensi dikemudian hari untuk  kasus  yang  sama.  oleh  karena  itu  menarik  untuk  di  kaji  dan  di  analisis, dengan  merumuskan  dua  permasalahan,  apa  pertimbangan  Mahkamah  Agung menerima upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum,bagaimana redesain  legal  standing  peninjauan  kembali  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Penelitian
ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif  dengan  metode  pengumpulan data  yaitu  studi  pustaka  dan  analisis  secara  deskriptif-kualitatif.  Kesimpulan penelitian  ini,  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  peninjauan  kembali  oleh Jaksa  Penuntut  Umum,  antara  lain,  menerapkan  Asas  Equality  of  Arms  untuk peradilan  yang  fair  trail,  kedua,  merevisi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana terkait perluasan subyek pemohon upaya hukum peninjauan kembali, seperti yang terdapat didalam RUU KUHAP.
Kata Kunci: redesain; legal standing; peninjauan kembali; jaksa penuntut umum, keadilan

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin semua warga negaranya tanpa  terkecuali  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum yang adil serta persamaan dihadapan hukum. Amanat ini tertuang dalam Pasal 28D ayat 1  UUD  1945.  Namun  demikian,  dalam  mengimplementasikan  amanat  konstitusi tersebut  masih  belum  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  dalam  hal  sistem  peradilan pidana.  Kendatipun  demikian  para  sarjana  hukum,  ahli  hukum  mengatakan  amanat tersebut sudah mengejewantah dalam bentuk sistem paradilan pidana itu sendiri.
Argumentasi  persamaan  dihadapan  hukum  ini  dalam  sistem  peradilan  pidana belum memberikan sumbangsih keadilan kepada para pencari keadilan, terutama korban yang masih belum mendapatkan tempat di KUHAP tersebut. Sejatinya korbanlah yang paling dirugikan ketika dalam sebuah kejahatan, namun demikian, lagi-lagi dibenturkan dengan regulasi yang ada.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam  sistem  paradilan  pidana  di  Indonesia,  dimana Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  pengacara  negara  yang  mewakili  kepentingan  umum juga  korban,  tidak  mendapatkan  legal  standing,  dan  dasar  hukum  untuk  melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Memang secara rumusan redaksional Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah  Agung”,  artinya  secara  limitatif  yang  dapat  mengajukan  upaya  hukum peninjauan  kembali  yakni  terpidana  atau  ahli  warisnya  serta  putusan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana frasa yang mengatakan kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Menurut hemat penulis, jika memang Pasal 263 KUHAP ini diperuntukan kepada terpidana, maka seharusnya frasa dan ayat selanjutnya harus konsisten juga, tidak serta merta  membingungkan  para  penegak  hukum  pada  umumnya,  hakim  pada  khususnya. Seperti pada Pasal 263 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana  tersebut  pada  ayat  2  terhadap  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  diajukan  permintaan  peninjauan  kembali apabila dalam putusan itu suatu  perbuatan yang  didakwakan telah dinyatakan terbutkti akan tetapi tidaki diikuti oleh suatu pemidanaan”. Pada pasal tersebut menggambarkan bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  peninjauan  kembali  atas  dasar  adanya
novum,  pelbagi  putusan  terdapat  pernyataan  kekhilafan  hakim,  serta  putusan  yang didakwakan telah terbukti namun putusan tersebut tidak diikuti oleh pemidanaan. Maka jelas  rumusan  ayat  (3)  ini  merupan  pintu  masuk  Jaksa  untuk  melakukan  peninjauan kembali.
Dengan  demikian,  hemat  penulis  menyikapi  rumusan  Pasal  263  KUHAP  ini terdapat  ketidakjelasan  dalam  membentuk  sebuah  frasa,  saling  kontradiktif  antara  ayat satu dan ayat berikutnya. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak salah ketika melakukan pengajuaan upaya umum peninjauan kembali dan juga menurut penulis tidak menabrak  asas-asas  dalam  KUHAP,  terlebih  lagi  jika  Penuntut  Umum  dapat membuktikan  dakwaan  terpidana  di  pengadilan,  maka  sudah  barang  tentu  Jaksa Penuntut Umum diberikan peluang atau diberikan kewenangan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali.
Maksud  dan  tujuan  diberikannya  kewenangan,  ketika  dalam  menghadapi  kasus yang  kelas  kakap,  katakanlah  tindak  pidana  korupsi  yang  mana  telah  merugikan keungan  negara,  tindak  pidana  terorisme  yang  telah  merenggut  hak  asasi  manusia lainnya yang diputus bebas di tingkat kasasi, padahal dalam dakwaannya telah terbukti, juga  terdapat  kekhilafan  hakim  dalam  mengambil  putusan  serta  adanya  novum dikemudian  hari,  maka  demi  menegakkan  keadilan  terhadap  putusan  bebas  dapat dimintakan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.
Namun  pada  hakekatnya  sistem  peradilan  pidana  dikatakan  baik,  bukan  saja dilihat  dapa  tataran  prosesnya  saja  yang  berlangsung  secara  jujur,  bersih  dan  tidak memihak. Namun ada kriteria yang harus terpenuhi, yakni berupa prinsip yang bersifat terbuka,  korektif,  dan  rekorektif.  Dalam  hal  ini  sistem  upaya  hukum  menjadi  penting untuk  mendapatkan  perhatian  dalam  menejemen  peradilan,  agar  tercapainya  prinsip fairness  dan  trial  independency,  yang  mana  prinsip  tersebut  diakui  secara  universal. (Soeparman, 2007) .
Namun  dalam perjalanannya praktik peradilan pidana telah mendobrak legalistik positivistik  yang  ditandai  munculnya  putusan-putusan  Mahkamah  Agung  yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali  oleh Jaksa Penuntut  Umum.  Dalam hal ini  juga  putusan  tersebut  jadikan  sebuah  yurisprudensi  dikemudian  hari  untuk  kasus yang sama.
Beranjak  dari  kemunculan  putusan  Mahkamah  Agung  yang  mengabulkan permohonan  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  pertama  kalinya terhadap  kasus  penghasutan  buruh  yang  dipimpin  oleh  Muchtar  Pakpahan  sebagai Ketua  Umum  Serikat  Buruh  Sejahtera  (SBSI),  dengan  perkara  No.  55PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996.
Bermula  dapa  kasus  tersebut  mengundang  banyak  kritikan  dari  para  sarjana hukum,  juga  para  ahli  hukum,  serta  aktivis  HAM  pada  waktu  itu  juga  mengkritik tindakan peradilan, bahwa penegak hukum yang pada umumnya, hakim pada khususnya telah  mendobrak  asas  yang  ada  pada  KUHAP,  dan  peradilan  tersebut  bisa  dikatakan peradilan sesat, sehingga untuk kedepannya jangan lagi terjadi peradilan sesat tersebut. Seperti  pandangan  Adami  Chazawi  terkait  gejalah  tersebut  bahwa,  “Jaksa  Penuntut
Umum  tidak  dibenarkan  didalam  KUHAP  untuk  melakukan  peninjauan  kembali,  dan juga  alasan  Mahkamah  Agung  yang  membenarkan  pengajuan  permintaan  peninjauan kembali  merupakan  peradilan  sesat  dalam  hukum,  bukan  sesat  dalam  hal  dan  karena fakta”, (Chazawi, 2010).
Namun  tidak  bisa  dipungkiri  terjadi  arus  frekuensi  terhadap  argumen  yang dahulunya  mengkritik  peradilan  pada  kasus  Mochtar  Pakpahan,  kini  mendorong  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  melakukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  terhadap  kasus pembunuhan  aktivis  HAM  Munir  dengan  terdakwa  Pollycarpus.  Selanjutnya  kasus tindak  pidana  korupsi  oleh  Joko  Soegiarto  Tjandra  yang  dimana  dalam  pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi di putus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtverfolging).
Disisi  lain,  beberapa  kasus  tersebut  memunculkan  pandangan  Muhammad  Alim bahwa, “Kitab Hukum Acara Pidana harus memperlakukan sama terhadap semua pihak, betapa  tidak  adilnya  jika  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mewakili  masyarakat  pada umumnya,  korban  pada  khususnya  tidak  diberi  kesempatan  yang  sama  untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Adalah suatu perlakukan yang tidak sama (unequal  treatment) apabila seseorang narapidana sangat dilindungi,  sementara korban tidak  diberikan  perlindungan  yang  sepadan  dengan  terpidana  dalam  hal  ada  Novum untuk memohon peninjauan kembali. Terpidana sudah nyata, berdasarkan putusan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  adalah  orang  yang  bersalah  masih  diberi kesempatan  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali,  sementara  korban  yang  diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang baik yang telah dizhalimi oleh terpidana, tetapi  tidak  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali”. (Suharianto, 2012) .
Selanjutnya  pandangan  dari  Mardjono  Reksodiputro  mengatakan  “peninjauan kembali  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  perkara  pidana  yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum adalah sah-sah saja, karena tugas Mahkamah  Agung  adalah  harmonisasi/unifikasi  hukum  dengan  cara  menafsirkan dengan mempersempit atau memperluas, selain itu Mahkamah Agung dapat melakukan interpretasi  yang  nantinya  dapat  atau  untuk  dijadikan  Undang-Undang  sehingga  dapat mengikuti  perkembangan  dan  tidak  kontemporer,  agar  tercapainya  keadilan  dan kepastian  serta  kemanfaatan  hukum”,  sebagaimana  dalam  Pasal  24  ayat  1  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  kekuasaan  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Dengan  demikian  yang  menjadi  titik  permasalahan  terletak  pada  rumusan redaksional  Pasal  263  KUHAP  itu  sendiri  yang  menimbulkan  ketidakjelasan  dalam membentuk sebuah frasa, saling kontradiktif antara ayat satu dan ayat berikutnya. Maka sejalan  dengan  pandangan  Jeremy  Betham  “maximizing  Happines  and  minimizing pains” yang diterjemahkan oleh Nurhadi bahwa, “peraturan perundang-undangan harus konsisten, pelaksanaanya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas. Sehingga hukum
tanpa nilai  kepastian hukum  akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat  dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana” (Wantu, 2007) .
Untuk mengkonter suatu peraturan yang ketidakjelasan norma, saling kontradiktif antara satu sama yang lain. Hakim dalam hal ini menurut Utrecht, hakim harus pandai dan mempunyai inisiatif dalam hal adanya gejala tersebut untuk dapat diselesaikan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2009 ) Bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan mengikat sebagai  landasan utama  yang  dipakai  dalam  rangka  penelitian  ini,  yang  terdiri  dari:  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.  Bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  jurnal,  buku,  dan  penelitian  yang relevan.  Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  hukum.  Untuk  menguatkan  bahan  hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertimbangan mahkamah agung menerima upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum
Kebebasan  hakim  dalam  melaksanakan  wewenang  justisialnya  tidak  serta merta sifatnya mutlak, mengingat akan hal tugas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal ini berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menandakan bahwa hakim lebih mengutamakan keadilan diatas segalanya.
Akan  tetapi  pada  prakteknya  memaknai  keadilan  untuk  penanganan  sebuah perkara hukum masih menjadi perdebatan dalam dunia akademisi juga praktisi yang mana  menilai  bahwa  pengadilan  kurang  adil  jika  terlalu  sarat  akan  prosedural, formalistik  dengan  kata  lain  legal  positivistik.  Hal  inilah  kemudian  menjadikan hukum masih kaku untuk memberikan putusan dalam suatu perkara. Maka dari itu, cara  pandang  hakim  yang  ideal  seharusnya  mampu  untuk  mewujudkan  spirit keadilan  dalam  masyarakat  dan  juga  mampu  keluar  dari  keterbelengguan  legal positivistik yang kaku tersebut. Sehingga hakim tidak lagi sebagai corong undang- undang.
Namun  dalam  pengambilan  putusan  oleh  hakim,  harus  mempertimbangkan beberapa  hal,  dalam  hal  ini  mengabulkan  permohonan  upaya  hukum  peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar,  serta  asas-asas  yang  menjadi  landasannya.  Akan  tetapi  dalam  praktek peradilan  pidana  di  Indonesia,  upaya  hukum  peninjauan  kembali  yang  dilakukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  menimbulkan  perdebatan  mengenai  siapakah  yang berhak  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Sebelum  ke  pokok
pembahasan, terlebih dahulu menguraikan singkat terhadap beberapa putusan yang mengabulkan  permohonan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:
Jika  melihat  pada  rumusan  redaksional  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP peninjauan  kembali  diajukan  oleh  terpidana  atau  ahli  warisnya.  Akan  tetapi  jika Pasal  263  KUHAP  tidak  dibaca  secara  sepotong-sepotong,  maka  Jaksa  Penuntut Umum mempunyai hak yang sama dengan terpidana, yakni dapat juga mengajukan upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Secara  eksplisit  Pasal  263  KUHAP  sebagai berikut:
Ayat  (1),“Terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap,  kecuali  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum, terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali kepada Mahkamah Agung”.
Ayat  (2),“Peninjauan  kembali  dilakukan  atas  dasar;  (a)  apabila  terdapat keadaan  baru,  (b)  apabila  dalam  pelbagi  putusan  terdapat  pernyataan  kekhilafan hakim”.
Ayat  (3),“Atas  dasar  alasan  yang  sama  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  2 terhadap  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dapat  diajukan  permintaan  peninjauan  kembali  apabila  dalam  putusan  itu  suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbutkti akan tetapi tidaki diikuti oleh suatu pemidanaan”.
Jika dilihat rumusan Pasal 263 KUHAP diatas yang secara keseluruhan, maka jelas ada rumusan frasa yang ambigu, sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dalam hal apakah terpidana saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali,  atau kah ada pihak lain juga dapat  mengajukan.  Maka sudah jelas dalam hal  ini  terhadap  rumusan  yang  ambigu  tersebut  menimbulkan  implikasi  dalam peradilan  pidana,  dimana  ditandai  adanya  beberapa  putusan  yang  telah mengabulkan  permohonan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut Umum, sebagai berikut:
1. Putusan Mochtar Pakpahan
Jaksa  Penuntut  Umum  Negeri  Medan  dalam  dakwaannya,  bahwa  Mochtar Pakpahan melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan berikutnya  yakni,  Mochtar  Pakpahan  melanggar  Pasal  161  ayat(1)  KUHP. Berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  pada tanggal  27  Oktober  1994  menuntut,  bahwa  terdakwa  Mochtar  Pakpahan melakukan  tindak  pidana  penghasutan  yang  dilakukan  secara  berlanjut,  agar terdakwa  dipidana  penjara  selama  4  tahun,  potongan  tahanan  dengan  perintah tetap ditahan.
Terhadap  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  diatas,  dalam  hal  ini  majelis hakim  Pengadilan  Negeri  Medan  mengeluarkan  putusan  dengan  Nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn pada tanggal 7 November 1994 yang amar putusannya bahwa  menyatakan  terdakwa  Mochtar  Pakpahan  terbukti  secara  sah  dan
meyakinkan  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  pengahasutan  yang  dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Mochtar Pakpahan dengan pidana selama 3 tahun.
Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Mochtar Pakpahan melakukan upaya  hukum  banding.  Selanjutnya  menerima  permohonan  terdakwa  pada tingkat  Pengadilan  Tinggi  Medan  dengan  Nomor  188/Pid/1994/PT.Mdn  pada tanggal 16 Januari 1995 dengan amar putusannya bahwa, memperbaiki putusan pada Pengadilan Negeri Medan yang semulanya 3 tahun menjadi pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
Selanjutnya  terhadap  putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  yang  memperkuat putusan,  terdakwa  Mochtar  Pakpahan  mengajukan  upaya  hukum  kasasi,  dan Mahkamah  Agung  mengeluarkan  putusan  pada  tanggal  29  September  1995 dengan  Nomor  395/K/Pid/1995  dengan  amar  putusan,  bahwa  mengbulkan permohonan  kasasi  dari  pemohon  yakni  terdakwa  Mochtar  Pakpahan, membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  dan  juga  putusan  Pengadilan Negeri  Medan,  serta  menyakatan  terdakwa  Mochtar  Pakpahan  tidak  terbukti secarah  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  kejahatan  yang  didakwakan kepadannya,  membebaskan  terdakwa  dari  semua  dakwaan,  memulihkan  hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
Terhadap  putusan  di  tingkat  kasasi  yang  membebaskan  terdakwa  Mochtar Pakpahan inilah yang kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Dengan  demikian  Mahkamah  Agung mengabulkan  permohonan  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dengan  Nomor  55  PK/Pid/1996  pada  tanggal  25  Oktober  1996  dengan  amar putusannya,  bahwa  membatalkan  putusan  Mahkamah  Agung  pada  tingkat kasasi,  serta  menghukum  terdakwa  Mochtar  Pakpahan  dengan  pidana  penjara selama  4  tahun,  dikurangi  dengan  masa  tahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa. (Putusan No. 55 PK/Pid/1996, 1996)
2. Putusan Pollycarpus Budiari Priyanto
Jaksa  Penuntut  Umum  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  dakwaannya,  bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)  ke-1  KUHP,  dan  juga  melanggar  Pasal  263  ayat  (2)  KUHP  jo  Pasal  55 ayat(1)  ke-1  KUHP.  Berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan,  maka  Jaksa Penuntut  Umum  pada  tanggal  1  Desember  2005  menuntut  terdakwa  yang  pada pokoknya  bahwa,  terdakwa  Pollycarpus  Bidihari  Priyanto  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menggunakan  surat  palsu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  340  KUHP  jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,  mejatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Pollycarpus  Budihari  Priyanto dengan pidana penjara seumur hidup.
Terhadap  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  diatas,  maka  majelas  hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor
1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst  pada  tanggal  20  Desember  2005  dengan  amar putusannya  bahwa  terdakwa  Pollycarpus  Budihari  Priyanto  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  pidana  turut  melakukan pembunuhan  berencana  dan  turut  melakukan  pemalsuan  surat,  menghukum terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan penjara 14 tahun dan dikurangi selama terdakwa menjalankan tahanan sementara.
Terhadap  putusan  dari  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  menghukum terdakwa  Pollycarpus  Budihari  Priyanto  mengajukan  upaya  hukum  banding. Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan pemohon terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Nomor
16/PID/2006/PT.DKI.Jkt  pada  tanggal  27  Maret  2006,  yang  mana  amar putusannya bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Pusat.
Atas  putusan  pada  tingkat  banding  diatas,  terdakwa  Pollycarpus  Budihari Priyanto  mengajukan  upaya  hukum  kasi,  yang  selanjutnya  Mahkamah  Agung mengabulkan  permohonan  pemohon  terdakwa  dengan  putusan  Nomor  1185 K/Pid/1995  pada  tanggal  3  Oktober  2006  yang  amar  putusannya  bahwa membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta menyatakan terdakwa  Pollycarpur  Budihari  Priyanto  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  melakukan  pembunuhan berencana  sebagaimana  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  membebaskan dari  dakwaan,  dan  menyatakan  terdakwa  Pollycarpus  Budihari  Priyanto  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  menggunakan surat  palsu,  serta  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  dengan  pidana  penjara selama 2 tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara.
Selanjutnya  terhadap  putusan  tingkat  kasasi  diatas,  maka  Jaksa  Penuntut Umum  mengajukan  permohonan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  kepada Mahkamah  Agung,  dengan  dimikian  Mahkamah  Agung  telah  mengabulkan permohonan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  putusan  Nomor  109  PK/Pid/2007 pada tanggal  25 Januari  2008 yang pada amar putusannya bahwa membatalkan putusan  Mahkamah  Agung  pada  tingkat  kasasi,  serta  menyatakan  terdakwa Pollycarpus  Budihari  Priyanto  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana dan melakukan pemalsuan surat,  menghukum  terpidana  dengan  pidana  penjara  salam  20  tahun  dan dikurangi  dengan  masa  penahanan  yang  telah  dijalaninya.  (Putusan  No.  109 PK/Pid/2007, 2007).
3. Putusan Joko Soegiarto Tjandra
Jaka  Penuntut  Umum  Negeri  Jakarta  Selatan  yang  dalam  dakwaan primairnya yakni, bahwa Joko Soegiarti Tjandra telah melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Jo Pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat
(1)  KUHP  jo  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP,  sedangkan  dakwaan  subsidairnya  telah melanggar  Pasal  1  ayat  (1)  sub  b  jo  Pasal  28  jo  Pasl  34C  Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-undang Nomor 31 Nomor 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1  KUHP  jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP,  berikutnya dakwaan lebih subsidair yakni melanggar Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 1 yat(!) sub a jo  Pasal  28  jo  Pasal  34C  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1971  jo  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)  KUHP  jo  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP,  selanjutnya  dakwaan  lebih  subsidair melanggar  Pasal  1  ayat  (2)  jo  Pasal  1  ayat  (1)  sub  b  jo  Pasal  28  jo  Psal  34C Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1971  jo  Undang-Undang  31  tahun  1999  jo Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  1  ayat  (2) KUHP berdasarkan Majalah Hukum Varia Peradilan tahun 2009.
Berdasarkan  fakta-fakta  dalam  persidangan,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum pada  tanggal  31  Juli  2000  menuntut  terdakwa  Joko  Soegiarto  Tjandra menyatakan  bahwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum, menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  tahun  6  bulan  berdasarkan  Majalah Hukum Varia Peradilan tahun 2009.
Terhadap  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  diatas,  maka  hakim  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  amar  putusannya  Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel  pada  tanggal  28  Agustus  2000  menyatakan  bahwa terdakwa  terbukti  sebagaimana  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  tetapi perbuatan  itu  bukan  merupakan  perbuatan  pidana,  menyakat  terdakwa  dilepas dari segala tuntutan hukum.
Selanjutnya  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  Jaksa Penuntut  Umum  melakukan  upaya  hukum  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung, akan  tetapi  permohonan  pemohon  Jaksa  Penuntut  Umum  ditolak  oleh Mahkamah  Agung.  Dengan  demikian  atas  putusan  Mahkamah  Agung,  Jaksa Penuntut  Umum  mengajukan  permohonan  upaya  hukum  peninjauan  kembali, yang  selanjutnya  mengabulkan  permohonan  Jaksa  Penuntut  Umum  dengan putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dalam amar putusannya bahwa membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan,  serta  menyatakan  terdakwa  Joko Soegiarto  Tjandra  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 tahun berdasarkan Putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009, 1-134.
Dari  beberapa  uraian  singkat  diatas  terhadap  upaya  hukum  peninjauan kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka  sudah  jelas  bahwa  hakim  telah melampaui  batas  wewenangnya  dalam  hal  mengabulkan  permohonan  Jaksa Penuntut  Umum.  Lantas  bagaimana  dengan  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan  permohonan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Maka  dalam  hal  ini  hakim selaku ujung tombak keadilan mencoba melakukan intepretasi atau biasa disebut
penafsiran  hukum  oleh  hakim  yang  mana  rumusan  Pasal  263  yang  dipaparkan diawal  menimbulkan  kontradiktif  antara  pasal  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Dalam  hal  ini  Menurut  pandangan  Bambang  Sutiyoso,  menyatakan  bahwa, “Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang- undangan  yang  tidak  jelas,  agar  perundang-undangan  tersebut  dapat  diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut”. (Sutiyoso, 2012)
Aliran  penemuan  hukum  oleh  hakim  yang  dikutip  oleh  Joenaedi  Efendi, mengajarkan bahwa:
“Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih  dapat  menutupi  kekurangannya  sendiri,  karena  undang-undang memiliki  daya  meluas,  dan  hakum  sebagai  sistem  tertutup.  Kekurangan undang-undang  menurut  aliran  ini  hendaknya  diisi  oleh  hakim  dengan penggunaan  hukum-hukum  logika  (silogisme)  sebagai  dasar  utamanya  dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan teori  hukum  berupa  sistem  pengertian-pengertian  hukum  (konsep-konsep yuridik)  sebagai  tujuan  bukan  sebagai  sarana,  sehingga  hakim  dapat mewujudkan kepastian hukum”. (Efendi, 2018) .
Kegiatan  interpretasi  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  sistem peradilan pidana merupakan metode untuk memahami makna yang berada dalam sebuah  peraturan  perundang-undangan,  kendatipun  demikian,  penggunaan metode  tersebut  tidak  serta  merta  selalu  digunakan  oleh  hakim,  karen  metode tersebut mempunyai batas yang dimana ketika rumusan pasal dalam perundang- undangan  masih  ambigu,  maka  hakim  dalam  hal  ini  dapat  melakukan  metode interpretasi.
Namun  didalam  metode  interpretasi  hukum  terdapat  berbagai  macam interpretasi  yang  digunakan,  seperti  penafsiran  gramatikal,  penafsiran  sejarah, penafsiran  sistematis,  penafsiran  sosiologis,  dan  penafsiran  auntentik,  serta penafsiran  ekstensif.  Untuk  mempersingkat  uraian  mengenai  macamnya,  maka dalam  penulisan  ini  akan  menitikberatkan  dan  mengurai  secara  singkat  pada penafsiran ekstensif.
Van  Bemmelen  mengemukakan  metode  penafsiran  berupa  principiele interpretatie, metode penafsiran model ini tergolong dalam penafsiran ekstensif. Penafsiran  ekstensif  merupakan  penafsiran  yang  model  metodenya  yakni perluasan  makna  dari  rumusan  peraturan  perundang-undangan (Christianto, 2010) .
Maka  dalam  konteks  ini,  penggunaan  Pasal  263  KUHAP  selain  terpidana atau  ahli  warisnya,  Jaksa  Penuntut  Umum  juga  dapat  melakukan  upaya  hukum peninjauan kembali, sebagaimana dalam praktek peradilan pidana mengabulkan upaya  hukum  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Mengenai  dasar pertimbangannya  hakim  sebelum  melakukan  penafsiran,  tentu  akan  beranjak pada  pembentukan  KUHAP  itu  sendiri,  yang  mana  pembentukan  KUHAP merujuk dan berdasarkan Pasal 14 ICCPR tentang Equality of Arms.
Asas  Equality  of  Arms  untuk  menerapkan  peradilan  yang  fair  trail  ,  maka dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah,  peradilan  yang  jujur  dan  tidak  memihak, lebih  lanjut  mengenai  Equality  of  Arms,  ada  beberapa  hak  untuk  diterapkan dalam peradilan, antara lain:
1. Semua pihak (terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum) harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri dan berargumen di pengadilan.
2. Tidak  ada  satu  pihak  pun  dalam  proses  dipengadilan  ditempatkan  dalam  suatu keadaan yang berbeda dibandingkan pihak lain.
3. Semua pihak harus mendapatkan akses yang adil dan efektif dalam pengadilan. Pertimbangan  berikutnya  oleh  hakim,  yakni  mengkorelasikan  pada  upaya hukum  kasasi  Pasal  244,  yang  mana  menyatakan,  ”putusan  bebas  tidak  dapat dimintakan  kasasi”,  akan  tetapi  pada  akhirnya  hakim  melakukan  case  law  yang telah menjadi state decisis melalui extensive interpretation.
Selanjutnya,  mengenai  perkara  pidana  selalu  terdapat  dua  pihak  yang berkepentingan  yakni  terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mewakili kepentingan umum (negara), sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)
Pertimbangan-pertimbangan  hakim  yang  dipaparkan  diatas  merupakan ringkasan  putusan  perkara  No.  55PK/Pid/1996  tanggal  25  Oktober  1996  dengan terdakwa Mochtar Pakpahan, serta putusan tersebut menjadi yurisprudensi sebagai landasan  hakim  untuk  kedepannya  dalam  memeriksa  kasus  yang  sama.  Maka  dari itu  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  salah  ketika  melakukan  upaya  hukum  peninjauan kembali  terhadap  kasus  Pollycarpus  dan  juga  Joko  Soegiarto  Tjandra,  yang  mana dari  kedua  kasus  tersebut  dalam  tingkat  pertama  sampai  tingkat  banding  diputus bersalah,  namun  dalam  tingkat  kasasi  di  vonis  lepas  dari  tuntutan  hukum  oleh hakim.  Sehingga  dalam  hal  ini  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  pengacara  negara yang  mewakili  kepentingan  umum  melakukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali, kendatipun  tidak  dibenarkan  dalam  KUHAP,  akan  tetapi  Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan  dasar  hukum  mengajukan  peninjauan  kembali  yakni  adanya yurisprudensi,  sedangkan  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  yurisprudensi mendapatkan kedudukan sebagai salah satu sumber hukum Indonesia.
Maka  dari  itu,  demi  tegaknya  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  indonesia  tanpa terkecuali,  persamaan  hak  didapan  hukum  tanpa  membedakan,  perlu  kiranya mendapatkan perlakuan yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya untuk dapat mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Dalam  artian  memberikan kedudukan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum.  Terlebih  lagi  jika  Penuntut  Umum menangani kasus tindak pidana korupsi, karena dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagai  extraordinary  crime,  maka  dalam  penanganannya  perlu  dengan  luar  biasa pula.
“Mengutip  pandangan  Mardjono  Reksodiputro  mengatakan “peninjauan kembali  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  perkara  pidana yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum adalah sah-sah saja,
karena  tugas  Mahkamah  Agung  adalah  harmonisasi/unifikasi  hukum  dengan cara menafsirkan dengan mempersempit atau memperluas, selain itu Mahkamah Agung dapat  melakukan interpretasi yang nantinya dapat  atau untuk dijadikan Undang-Undang  sehingga  dapat  mengikuti  perkembangan  dan  tidak kontemporer,  agar  tercapainya  keadilan  dan  kepastian  serta  kemanfaatan hukum”.
“Lebih  lanjut  pandangan  Muhammad  Alim  bahwa,  “Kitab  Hukum  Acara Pidana harus memperlakukan sama terhadap semua pihak, betapa tidak adilnya jika  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mewakili  masyarakat  pada  umumnya,  korban pada  khususnya  tidak  diberi  kesempatan  yang  sama  untuk  mengajukan permohonan  peninjauan  kembali.  Adalah  suatu  perlakukan  yang  tidak  sama (unequal treatment) apabila seseorang narapidana sangat dilindungi, sementara korban tidak diberikan perlindungan yang sepadan dengan terpidana dalam hal ada  Novum  untuk  memohon  peninjauan  kembali.  Terpidana  sudah  nyata, berdasarkan  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  adalah orang  yang  bersalah  masih  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  peninjauan kembali,  sementara  korban  yang  diwakili  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  adalah orang  yang  baik  yang  telah  dizhalimi  oleh  terpidana,  tetapi  tidak  diberi kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali”. (Suharianto, 2012)
Sebagaimana  dalam  Pasal  24  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menegaskan  bahwa,  “kekuasaan  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

## B. Redesain legal standing peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum
Hukum  acara  pidana  merupakan  pedoman  penegak  hukum  atau  tata  cara dalam beracara di peradilan di Indonesia, yang mana diciptakan dengan persistensi yang  tinggi  untuk  ditepati  kepastian  hukumnya.  Sehingga  acapkali  dipandang sebagai hukum yang statis dan tidak memerlukan dinamisasi dalam penegakannya. Oleh karenanya, hukum acara pidana ini disebut sebagai hukum yang tiada tempat untuk  menafsir.  Ungkapan  ini  seakan-akan  menjadi  pembenar  akan  statis  hukum acara tersebut.
Oleh karena itu pandangan yang disampaikan Dworkin, yang mana “hukum itu  selalu  interpretif,  dan  juga  kebekuan  tekstual  hukum  itu  sangat  mungkin dicairkan  sehingga  menjadi  perdebatan  dan  menunjukkan  realitas  yang  melee”. (Dworkin,  1986) Oleh  sebab  itulah  hukum  acara  pidana  ini  yang  bersifat  sebagai hukum  statis  yang  hanya  memedulikan  kepastian  hukum,  dan  juga  terjebak  pada kepastian  teks  hukum  semata,  sehingga  pada  akhirnya  harus  diruntuhkan  dengan cara diperbaharuhi (Rustamaji, 2017) . hal  juga  sama  dengan  dokrin  bahwa  “Undang-Undang  bukan  sebagai  kitab suci”,  maka  sudah  jelas  dalam  hal  ini  sangat  memungkinkan  untuk  melakukan pembaharuan dalam hukum acara pidana, agar dapat dipakai sebagai rambu-rambu, landasan justifikasi dalam upaya melakukan keadilan.
Pembaharuan  hukum  di  sektor  hukum  acara  pidana  merupakan  bagian  dari pembangunan  hukum  nasional  guna  mengatasi  berbagai  permasalahan  dalam rangka  penegakan  hukum,  yakni  mengenai  proses  penyelesaian  perkara  pidana
yang  berkeadilan.  Namun  disamping  itu  juga  bertujuan  untuk  merevitalisasi peraturan  perundang-undangan  yang  tumpang  tindih,  disharmoni  dan  multitafsir (Listiyanto, 2017).
Dalam  rangka  redesain,  merancang  atau  membentuk  undang-undang  yang akan  datang,  perlu  kiranya  memerhatikan  asas-asas  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan yakni:
a. Kejelasan tujuan
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f. Kejelasan rumusan dan
g. Keterbukaan (Novendra, 2019) .
Dari  pemaparan  di  rumusan  pertama  secara  singkat,  bahwa  Jaksa  Penuntut
Umum  telah  mendapatkan  kedudukan  untuk  melakukan  upaya  hukum  peninjauan kembali  yang  berlandaskan  pada  yurisprudensi.  Maka  dalam  hal  ini  atas  dasar peradilan  yang  fair  trail,  semua  pihak  harus  memiliki  kesempatan  untuk  dapat berargumen  dan  membuktikan  di  pengadilan,  serta  berdasarkan  Pasal  21  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009)  yakni,  mengenai  perkara  pidana  selalu  terdapat  dua  pihak  yang berkepentingan  yakni  terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  juga  berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa,“kekuasaan merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”.
Meminjam perkataan Jeremy Betham “maximizing Happines and minimizing pains”  yang  diterjemahkan  oleh  Nurhadi  bahwa,  peraturan  perundang-undangan harus  konsisten,  pelaksanaanya  jelas,  sederhana  dan  ditegakkan  secara  tegas. Sehingga hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. (Wantu, 2007) .
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  redesain  terhadap  KUHAP  untuk mendapatkan  legitimasi  oleh  hukum  positif,    agar  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat melakukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali,  demi  mewujudkan  keadilan substansif yaitu:
1. Merevisi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  terkait  perluasan subyek pemohon upaya hukum peninjauan kembali
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat Bab  yang  mengatur  hak  untuk  membela  diri  dari  putusan  hakim,  yang  dinilai belum  sesuai  harapan,  yakni  upaya  hukum.  Upaya  hukum  tersebut  Menurut Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,  “merupakan  sarana  untuk  melaksanakan hukum,  yaitu  hak  terpidana  atau  jaksa  penuntut  umum  untuk  tidak  menerima
penerapan  atau  putusan-putusan  pengadilan,  karena  tidak  merasa  puas  dengan penetapan atau putusan tersebut” (Andi Hamzah, 1987) .
Demikian  juga  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1  butir  12 KUHAP,menyatakan  bahwa,  “hak  terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk  tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau  hak  terpidana  untuk  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali  dalam hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang” (Sofyan  &  Asis, 2014) .
Dengan  demikian  penjelasan  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan  sementara bahwa,  upaya  hukum  yang  diatur  didalam  KUHAP  merupakan  hak terdakwa/terpidana dan juga Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam hal, ketika  putusan  hakim  dinilai  belum  memberikan  keadilan  bagi  pihak  yang berperkara.
Upaya  hukum  tersebut  ada  dua  bentuk,    Upaya  hukum  tersebut  berupa upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa.  Upaya  hukum  biasa  ini diajukan  oleh  dua  pihak  yakni  terdakwa/terpidana  dan  Jaksa  penuntut  Umum. Namun begitu juga selanjutnya pada upaya hukum luar biasa, akan tetapi Jaksa Penuntut  Umum  hanya  dapat  mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  sampai dengan  kasasi  demi  kepentingan  hukum.  Pertanyaan  yang  muncul,  apakah  ini dapat  dikatakan  adil.  Sedangkan  terdakwa/terpidana  dapat  saja  melakukan disemua  upaya  hukum  sampai  dengan  peninjauan  kembali,  sedangkan  Jaksa Penuntut  Umum  hanya  mendapatkan  kedudukan  sampai  kasasi  demi kepentingan hukum.
Sebenarnya  jika  menilik  pada  upaya  hukum  luar  biasa  yakni  kasasi  demi kepentingan  hukum,  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  leluasa  menggunakan  hak tersebut,  mengapa  demikian,  karena  putusan  kasasi  demi  kepentingan  hukum tidak  boleh  merugikan  pihak  yang  berkepentingan  yakni  terpidana  berdasarkan Konardi tahun 2017.
Sebagaimana  rumusan  redaksional  Pasal  Pasal  259  ayat  2  KUHAP menyatakan  bahwa,  “hukuman  yang  akan  dijatuhkan  oleh  Mahkamah  Agung atas  permintaan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  oleh  jaksa  penuntut  umum tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah dijatuhi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap” (Sofyan & Asis, 2014).
Dengan  demikian  dalam  praktek  peradilan  pidana,  kasasi  demi kepentingan  hukum  ini  sangat  jarang  digunakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, mengingat akan hal tidak dapat merubah amar putusan pengadilan. Maka dalam hal ini tidak adil rasanya jika Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Terlebih lagi ketika terdapat kasus yang kelas kakap seperti tindak pidana korupsi.
Dari gagasan yang dipaparkan diatas merupakan acuan-acuan untuk dapat di  memformulasikan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  permohonan peninjauan kembali yang kemudian untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum
atau landasan justifikasi, maka dalam hal ini diadakannya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam  upaya  untuk  menyempurnakan  sistem  hukum  di  Indonesia  dalam hal  ini  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yakni  dengan melalui  merevisi  kembali  Kitab  Hukum  Acara  Pidana.  Merevisi  peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konsekuensi logis dari kebijakan hukum pidana  atau  politik  hukum  pidana.  Menurut  pendapat  Marc  Ancel  yang  dikutip oleh  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  “ Penal  policy merupakan  suatu ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara  baik  dan  untuk memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang,  tetapi  juga kepada  pengadilan  yang  menerapkan  undang-undang  dan  juga  kepada  para penyelenggara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan”  berdasarkan  Arief,  Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana tahun 2007
Lebih  lanjut  Barda  Nawawi  Arief,  menyatakan  bahwa,  “Politik  hukum pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum  ( law  enforcement policy )”,  yang  mana  kebijakan  tersebut  menurut  Bagir  Manan  yakni, “Menciptakan, pembaharuan dan pengembangan hukum” berdasaarkan Marbun tahun  2019.
Sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  terdapat  didalamnya  tentang  perubahan disektor  penegakan  hukum,  khususnya  politik  hukum  pidana  yang  bertujuan untuk  memberikan kepastian hukum  dalam konstruksi kebijakan hukum  pidana berdasarkan Adiyaryani, 2010.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  merevisi  peraturan  perundang- undangan  dalam  hal  ini KUHAP  merupakan  pembaharuan  terhadap  substansial hukum acara pidana, sejalan dengan teori  hukum  yang dimotori oleh Lawrence M.  Friedman  yang  salah  satunya  yakni  “substansi”  bahwa  “Hasil-hasil  yang diterbitkan oleh sistem hukum  berupa aturan-aturan hukum  maupun yang tidak tertulis”. Berdasarkan Antohon F. Susanto, dalam Lawrence M. Friedman tahub 2001.
Maksud dan tujuan tersebut berupa penyempurnaan mekanisme penagakan hukum  oleh  sub  struktur  sistem  penegakan  hukum  serta  menata  kembali substansi  hukum  untuk  mewujudkan  tertib  perundang-undangan  dengan memperhatikan  asas  umum  dan  hirarki  perundang-undangan,  agar  kedepannya tidak  ada  lagi  pasal-pasal  yang  dinilai  kontradiktif,  tidak  memberikan  keadilan kepada para pencari keadilan. (Fendri, tthn)
Berangkat  dari  permasalahan-permasalahan  yang  secara  faktual  dan konkret  maka  dalam  RUU  KUHAP  yang  sekarang  ini,  telah  memberikan  hak kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali, sebagaimana dalam Pasal 260 aya (1) menyatakan:
“Apabila  terpidana  atau  ahli  warisnya  tidak  mengajukan  permohonan peninjauan  kembali  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  260  ayat  (1), demi  kepentingan  terpidana  atau  ahli  warisnya,  Jaksa  Agung  berwenang mengajukan peninjauan kembali.”
Dengan demikian dalam uraian diatas mengenai diberikannya hak kepada Jaksa  Penuntut  Umum  di  RUU  KUHAP,  oleh  karena  itu  perlu  kiranya mengetahui penjelasan pasal tersebut, mengingat jika dibaca secara sekilas akan menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda,  maka  dari  itu  sependek  pengetahuan penulis  memberikan  penjelasan  terhadap  pasal  tersebut  yakni,  secara sederhananya, jika terpidana dalam tingkat  kasasi diputus lepas atau bebas dari tuntutan  hukum,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  peninjauan kembali,  demikian  juga  jika  terpidana  dalam  tingkat  kasasi  diputus  bersalah, maka dapat mengajukan peninjauan kembali.
Sehingga demikian, apabila RUU KUHAP yang nantinya menjadi undang- undang  diharapkan  pada  akhirnya  substansi-substansi  didalamya  yang  telah mengatur  sistem  peradilan  pidana  akan  lebih  baik  dari  pada  KUHAP.  Yang mana notabennya pada RUU KUHAP ini mengemban sebuah penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum. (pangaribuan, Volume 1,2014)
Oleh  sebab  itulah  demi  tegaknya  keadilan  dan  kepastian  hukum,  kiranya para  pembuat  Undang-undang  agar  memprioritaskan  RUU  KUHAP  dapat disahkan  segerah  mungkin,  guna  dapat  terciptanya  keserasian  putusan  dalam sistem peradilan pidana.

## Kesimpulan
Dalam  hal  ini  hakim  selaku  ujung  tombak  keadilan  mencoba  melakukan intepretasi atau biasa disebut penafsiran hukum oleh hakim terhadap rumusan Pasal 263 KUHAP  yang  menimbulkan  keraguan,  kekaburan,  ketidakjelasan,  dalam  hal  apakah terpidana saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali, atau kah ada pihak lain juga dapat  mengajukan.  Oleh  sebab  itu  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  peninjauan kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  antara  lain,  menerapkan  Asas  Equality  of  Arms untuk  peradilan  yang  fair  trail.  mengkorelasikan  pada  upaya  hukum  kasasi  Pasal  244, yang  mana  menyatakan,  ”putusan  bebas  tidak  dapat  dimintakan  kasasi”,  akan  tetapi pada  akhirnya  hakim  melakukan  case  law  yang  telah  menjadi  state  decisis  melalui extensive interpretation,  serta mengenai  perkara  pidana selalu terdapat  dua pihak yang berkepentingan yakni terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum  (negara),  sebagaimana  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 (sekarang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
Agar  tercapainya  keadilan  dan  kepastian  hukum,  kiranya  melakukan  redesain legal  standing  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.    Maka  dalam  hal  ini dapat  merevisi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  terkait  perluasan  subyek pemohon  upaya  hukum  peninjauan  kembali,  seperti  yang  terdapat  didalam  RUU
KUHAP  sekarang,  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  mendapatkan  hak  untuk  mengajukan upaya  hukum  peninjauan  kembali.  Oleh  sebab  itu  para  pembuat  Undang-undang  agar memprioritaskan  RUU  KUHAP  dapat  disahkan  segerah  mungkin,  guna  dapat terciptanya  keserasian  putusan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Dan  kepastian hukumnya.

## BIBLIOGRAFI
Andi Hamzah,  I. (1987). Upaya-Upaya Hukum  Dalam Perkara  Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Adiyaryani, N. N. (2010). Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana. Tesis , 202. Google Scholar
Antohon F. Susanto, dalam Lawrence M. Friedman. (2001). Antohon F. American Law An  Introduction,  Second  Edition  (Terjemahan  Wisnu  Murti,  Hukum  Amerika Sebuuah Pengantar. Jakarta: PT Tata Nusa.
Arief, N. B. (2007). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,. Semarang: Universitas Diponegoro.
Chazawi,  Adami.  (2010). Lembaga  peninjauan  kembali  (PK)  perkara  pidana: Penegakan  hukum  dalam  penyimpangan  praktik  &  peradilan  sesat .  Sinar Grafika. Google Scholar
Christianto,  Hwian.  (2010).  Batasan  dan  perkembangan  penafsiran  ekstensif  dalam hukum pidana. Pamator Journal , 3 (2), 101–113. Google Scholar
Dworkin,  R.  (1986). Law’s  Empire.  Cambridge:  The  Belknap  Press  of  Harvad University. Google Scholar
Darmawan,  R.  (2012).  Upaya  Hukum  Luar  Biasa  Peninjauan  Kembali  Terhadap Putusan  Bebas  Dalam  Perkara  Pidana. Universitas  Indonesia ,  52. Google Scholar
Efendi,  J.  (2018). Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim.  Depok: Pranamedia Grup.
Fendri, A. (tthn). Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. Ilmu Hukum , 5. Google Scholar
Listiyanto, A. (2017). Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana. Rechts Vinding, 2.
Novendra,  Ade  Rizki.  (2019). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe) . Uin Ar-Raniry. Google Scholar
Majalah Hukum Varia Peradilan. (2009). IKAHI, Jakarta
Marbun,  R.  (2019). Politik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  di  Indonesia. Malang: Setara Press.
Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, hlm.22 .
Pangaribuan,  M.  L.  (Volume  1,2014).  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  (HPP)  Dalam Rancangan  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Teropong  (Media Hukum dan Keadilan) , 5.
Putusan No. 109 PK/Pid/2007. (2007). Diterkori Putusan Mahkamah Agung RI , 1-51.
Putusan No. 55 PK/Pid/1996. (1996). Yurisprudensi Mahkamah Agung , 356-382.
Putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009. (1-134). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI .
Rustamaji, Muhammad. (2017). Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan  Aparat  Penegak  Hukum. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 19 (1),  1–17. Google Scholar
Konardi, S. m. (2017). Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta , 8. Google Scholar
Soeparman,  Parman.  (2007). Pengaturan  hak  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan . Refika Aditama. Google Scholar
Sofyan, Andi, & Asis, Abdul. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana . Google Scholar
Suharianto,  B.  (2012). Peninjauan  Kembali  Putusan  Pidana  oleh  Jaksa  Penuntut Umum.  Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  Peradilan Mahkamah Agung. Google Scholar
Sutiyoso,  Bambang.  (2012). Metode  Penemuan  Hukum,  Upaya  Menemukan  Hukum yang Pasti . UII Press, Yogyakarta. Google Scholar
Wantu,  Fence  M.  (2007).  Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 19 (3). Google Scholar
Copyright holder: Muhammad Ridha (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: