Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM KEMANDIRIAN DAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
Nopyandri 1 , A Zarkasi 2 , Dimas Rizal 3
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 3 Ilmu Politik, Universitas Jambi
1 Nopyandri22@gmail.com 2 zarkasi.unja@gmail.com 3 dimas_rizalcr7@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the  village government  of  Jambi  luar  kota  in  empowering  rural  communities  in rural  independence  and  development.  As  we  know,  The  Village autonomy is genuine, round, and complete autonomy and is not a gift from the government. Instead, the government is obliged to respect the original  autonomy  held  by  the  village.  As  a  form  of  democracy,  a village  consultative  body  was  formed  in  the  village  which  functioned as a legislative and supervisory body for the implementation of village regulations, village income and expenditure budgets, and village head decisions. The village budget includes original village income, APBN allocation known as the Village Fund, part of the district/city revenue and  tax,  village  fund  allocation  which  is  part  of  the  balance  funds received  by  the  district/city,  financial  assistance  from  the  provincial APBD  and  district  /  APBD  cities,  grants  and  non-binding  donations from third parties. With so many funds for village development above, can  the  village  government  implement  an  independent  village development  and  support  the  village  development  program  launched by  the  central  government  or  vice  versa.  This  study  was  conducted using  a  qualitative  research  approach. This  research  was  conducted in Jambi Luar Kota and in Muaro Jambi Regency. The results of this study  found  that  the  empowerment  of  Village  Communities  in  Self- Reliance and Development in Jambi Luar Kota District even though it has  been  done,  the  results  are  not  yet  optimal.  it  is  due  to  several factors: 1). Communication Factors, 2). Organizational structure.
Keywords: Autonomy, Villages, Community Empowerment, Development.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## A. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat,  sesuai  dengan  peraturan  per-undang- undangan  (Widjaja,  2011  :  76).  Pelaksanaan  otonomi  daerah  saat  ini  lebih berfokus  pada  pemberian  kewenangan  yang  besar  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dalam  mengelola pembangunan  daerah  menuju  otonomi  daerah  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Otonomi  daerah  sendiri  bertitik  berat  pada tingkat  kabupaten/kota,  namun  jika  dilihat  senyatanya  otonomi  daerah  ini didasarkan  atas  kemandirian  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  yang paling  bawah  yaitu  desa.  Oleh  sebab  itu,  yang  menjadi  fokus  utama  pada pembangunan  daerah  yaitu  membangun  desa.  UU  Nomor  23  Tahun  2014 menjelaskan  bahwa,  Otonomi  Daerah  adalah  wewenang,  hak,  serta kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  serta  mengatur  urusannya sendiri  guna  untuk  kepentingan  masyarakat  dalam  sistem  NKRI.  Otonomi daerah  bertujuan  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  perumusan dan pembuatan kebijakan oleh daerah. Karena daerah dianggap yang paling tahu  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakatnya  serta  bertujuan  untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Prinsip  dalam  peleksanaan  otonomi  daerah  ialah  keadilan  serta demokratisasi,  memperhatikan  keanekaragaman  dan  potensi  daerah, kesesuaian antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah  yang  utuh  dan  luas  kepada  kabupaten/kota.  Kebijaksanaan  terbatas pada  daerah  propinsi  serta  desa  ditempatkan  pada  pengakuan  otonomi  asli (HAW Widjaja, 2005 : 1-2).
Selain  otonomi  daerah,  Indonesia  juga  menganut  otonomi  desa  yang merupakan  otonomi  yang  asli,  bulat  dan  utuh.  Secara  historis  desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
mempunyai  posisi  yang  sangat  penting.  Desa  merupakan  institusi  yang otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan  hukumnya  sendiri  serta  relatif mandiri.  Hal  ini  antara  lain  ditunjjukkan  dengan  tingkat  keragaman  yang tinggi  membuat  desa  mungkin  merupakan  wujud  bangsa  yang  paling kongkret  (HAW  Widjaja,  2005:4).  Dalam  UU  Republik  Indonesia  No  6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/ atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemahaman  mengenai  Desa  di  atas  menunjukkan  bahwa  Desa merupakan suatu organisasi terkecil dalam suatu Negara yang terletak relatif jauh  dari  kota  dan  mayoritas  penduduknya  bercorak  agraris.  Desa  menurut Sutarjo Kartohadikusumo merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat  yang  berhak  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri merupakan  pemerintahan  terendah  di  bawah  camat  (Saibani  dan  Djati  H, 2014  :  233).  Desa  menjadi  faktor  yang  paling  utama  dalam  tercapainya suatu  program  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah  dan  dapat  dikatakan bahwa  dengan  penyelenggaraan  otonomi  desa  dan  kewenangan  desa menjadi  prioritas  utama  dalam  pembangunan  nasional  yang  tugasnya dilimpahkan kepada Pemerintah Desa. Sejalan dengan hal tersebut, menurut survei  penduduk  jumlah  sebaran  penduduk  Indonesia  sampai  dengan  awal tahun  2015,  tercatat  sebanyak  45%  (112,5%  juta  jiwa)  dari  total  jumlah penduduk  Indonesia  tinggal  di  desa.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  desa menjadi pondasi dasar dalam terciptanya pembangunan nasional.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur keuangan  desa  dan  aset  desa  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  pada masyarakat  antara  lain  dari  sumber-sumber  Pendapatan  Desa,  adanya kewajiban  bagi  Pemerintah  dari  pusat  sampai  pada  Kabupaten  atau  Kota
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Menurut Indra  Bastian  (  2015  :  20),  keuangan  desa  adalah  konsekuensi  dari  adanya urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  desa.  Adanya  sumber keuangan  yang  memadai  memungkinkan  desa  untuk  melaksanakan  tugas dan fungsi desa.
Sumber  pendapatan  desa  berdasarkan  Pasal  72  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  bersumber  dari  pendapatan  Asli  Desa atas  hasil  usaha,  hasil  asset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong-royong,  dan lain-lain  pendapatan  asli  desa;  alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbang-an  yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten  /Kota;  hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Dalam  upaya  meningkatkan  kemandirian  masyarakat  desa  maka dibutuhkan keuangan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal  71  dijelaskan,  Keuangan  desa  merupakan  kewajiban  dan  hak  desa yang bisa dinilai berupa uang dan semua sesuatu dengan uang serta barang yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kewajiban  dan  hak  desa.  Adapun anggaran  desa  meliputi  pendapatan  asli  desa,  alokasi  APBN  yang  dikenal dengan  Dana  Desa,  bagian  dari  hasil  dan  pajak  daerah  kabupaten/kota, alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota,  hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Setelah adanya hak anggaran yang  dikelola  oleh  desa,  maka  muncul  kewajiban  dari  pemerintahan  desa dalam  proses  pembangunan  desa.  Pembangunan  desa  bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.
Persoalan  yang  kemudian  muncul,  apakah  dengan  anggaran  yang  di keluarkan  oleh  negara  untuk  kemandirian  desa  dapat  diimplementasikan oleh pemerintahan desa guna menunjang program pembangunan desa yang dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat.  Serta  sejauh  mana  masyarakat  ikut terlibat dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis  ingin  memberikan  sebuah    gambaran  tentang Analisis Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Dalam  Kemandirian  Dan  Pembangunan Studi Kasus di Kecamatan Jambi Luar Kota.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  berangkat  dari perspektif  fokus  penelitian  yang  mengacu  pada  kualitas  makna  (Moleong: 2007).  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  penelitian  kepustakaan yang didukung oleh media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, laporan dari berbagai sumber, dan juga media elektronik, terutama internet di  mana  data  merupakan  sumber  sekunder.  Selain  data  sekunder  diatas penulis  juga  menggunakan  data  primer  yang  didapatkan  dari  wawancara bersama  pihak  yang  kompeten  dalam  menjawab  persoalan  penelitian  ini. Setelah  didapatkan  datanya,  maka  data-data  diatas  akan  dianalisis  dalam kerangka teoritis yang telah ditentukan untuk membuktikan bahwa hipotesis itu  akurat  dan  akhirnya  dapat  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Data  yang terkumpul  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif  untuk  lebih  mudah dalam  menggambarkan  Analisis  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Dalam Kemandirian  Dan  Pembangunan  Studi  Kasus  di  Kecamatan  Jambi  Luar Kota..  Untuk  mensistematisasikan  data  yang  dikumpulkan,  analisis  ini dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu:  reduksi  data,  pemaparan  data, deskripsi, dan verifikasi serta menarik kesimpulan.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Jambi Luar Kota merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang  ada  dalam  wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Kecamatan  Jambi  Luar Kota  dengan  topografi  dataran,  memiliki  luas  wilayah  ±  280  Km2. Kecamatan Jambi  Luar Kota terletak diantara 103 0 30’0” BT–104 0 0’0” dan 1 0 30’0”-  2 0 0’0”LS  dengan  batas-batas  wilayah  adalah:  Utara  :  Kecamatan Sekernan, Timur : Kecamatan Mestong, Selatan : Kecamatan Kumpeh Ulu, Barat:  Kecamatan  Pemayung.  Wilayah  Pemerintahan  Kecamatan  Jambi Luar  Kota  terdiri  dari  20  desa,53  dusun  dan  273  RT.  Pusat  pemerintahan Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  terletak  di  Kel.  Pijoan.  Jarak  Kel.  Pijoan  ke Ibukota kabupaten kurang lebih 32 Km.

## Collaborative Governance
Ansell  and  gash  menjelaskan  setrategi  baru  dari  pemerintah  disebut sebagai  pemerintahan  kolaboratif  atau  collaborative  governance.  Bentuk dari  governace  yang  melibatkan  berbagai  stakeholders  atau  pemangku kepentingan  secara  bersamaan  di  dalam  sebuah  forum  dengan  aparatur pemerintah  untuk  membuat  keputusan  Bersama  (Ansell  dan  Alison, 2007:543). Lebih lanjut menurut Ansel dan Gash, collaborative governance adalah  suatu  pengaturan  pemerintahan  dimana  satu  atau  lebih  lembaga pubik  secara  langsung  melibatkan  para  pemangku  kepentingan  non- pemerintah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  kolektif  yang  bersifat formal,  beroriantasi  pada  konsensus,  dileberaktif  yang  bertujuan  untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola aset public.
Collaborative governance menurut Ratner terdapat tiga fokus fase atau tiga  tahapan  yang  merupakan  proses  kolaborasi  dalam  tata  kelola pemerintahan.  (Ratner,  2012:5)  dapat  dilihat  pada  gambar  berikut  ini mengenai  permasalahan  dan  stakeholders  lain  saling  mendengarkan  setiap permasalahan  yang  diterangkan  oleh  setiap  stakeholders  yang  terlibat. Kemudian  memperhitungkan  mengenai  peluang  dalam  penyelesaian  setiap permasalahan  yang  telah  diidentifikasi,  seperti  solusi  dari  permasalahan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
yang  akan  terjadi.  Setiap  stakeholders  memiliki  kewenangan  yang  sama dalam  menentukan  kebijakan  pada  setiap  permasalahan  yang  telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievment yang dapat diperoleh  dari  masing-masing  pihak  yang  terlibat.  Pada  dasarnya,  fase  ini merupakan  fase  saling  mendengarkan  mengenai  permasalahan  dan kesempatan  untuk  dapat  memanfaatkan  dari  setiap  permasalahan  yang diterangkan  oleh  masing-masing  stakeholders.  Jika  dapat  kita  simpulkan secara lebih sederhana bahwa collaborative governance adalah konsep yang di  maknai  sebagai  kerjasama  dalam  bentuk  interaksi  dan  kompromi  dari pemerintah  terhadap  masyarakat  dan  elemen  terkait  yang  secara  langsung merasakan akibat dan manfaat. Seperti yang terjadi di kecamatan jambi luar kota pemanfaatan konsep collaborative governance sangat diperlukan guna dapat  mendorong  elemen  elemen  masyarakat  dapat  lebih  aktif  lagi  dalam pembangunan desa menuju pembangunan desa yang mandiri sesuai dengan tuntutan dari pemerintah pusat yaitu membangun kemandirian desa menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Adger  (2003:9) The  Webster  &  Oxford  English  Dictionari dalam  pokok-pokok  penjelasan  mengenai  kebijakan  pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  kemandirian  memberikan  dua  arti  yang  berbeda mengenai  pemberdayaan  sebagai:  1.  Memberikan  kekuasaan,  mengalihkan kekuatan  atau  menegakkan  otoritas  kepihak  lain  sedangkan,  2.  Diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan dan keberdayaan.
Menurut  Koenjaraningrat  (2012:  122)  masyarakat  merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu  yang  sifatnya  berkesinambungan  dan  terikat  oleh  suatu  rasa identitas bersama. Sedangkan Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Syani (2012:32),  masyarakat  merupakan  kelompok  manusia  yang  terbesar  dan mempunyai kebiasaan, persatuan, sikap dan tradisi yang sama.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## Pembangunan di Kecamatan Jambi Luar Kota

## Pembangunan Sarana dan Prasarana transportasi
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan  persatuan  bangsa  terutama  sebagai  modal  dasar  dalam  memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan  antarwilayah.  Pembangunan  sarana  dan  prasarana,  yang menjadi  kesatuan  dari  pembangunan  nasional,  diharapkan  dapat  menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing  nasional  secara  global.  Dalam  hal  ini  lebih  ditujukan  dalam pembangunan  jalan  seperti  semenisasi  agar  masyarakat  lebih  mudah melakukan  aktifitas  dalam  bidang  pertanian  seperti  mengekspor  hasil pertanian ke kabupaten/kota.
Adapun pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Jambi  Luar  Kota  saat  ini  sudah  banyak  dilakukan,  namun  hasil  dari pembangunan  yang  dilakukan  di  kecamatan  jambi  luar  kota  belum maksimal, hal itu bisa kita lihat dari belum meratanya pembangunan jalan di beberapa  desa  di  kecamatan  jambi  luar  kota.  Sedangkan  penduduk kecamatan  jambi  luar  kota  relatif  banyak  dan  padat.  Jika  pemerintah  desa mampu  memaksimalkan  potensi  Sumber  daya  manusia  yang  ada  maka pembangunan  sarana  prasarana  transportasi  di  kecamatan  jambi  luar  kota bisa lebih maksimal lagi.

## Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Pembangunan  kesehatan  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi  dan  atau  Kabupaten/Kota,  masyarakat serta  dunia  usaha  dalam  rangka  mewujudkan  derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya.  Perkembangan  pembangunan  kesehatan  di Kecamatan Jambi  Luar  Kota  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya pemenuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan  menyeluruh  yang dekat dengan masyarakat.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
Tabel 1:

## Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kecamatan Jambi Luar Kota No Sarana/Prasarana Jumlah Kondisi Baik Sedang Rusak 1 Puskesmas 3 2 1 - 2 Posyandu Desa 75 35 40 - 3 Posbindu 26 10 16
Sumber data : Arsip kantor Kecamatan Jambi Luar Kota

## Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  proses  pembelajaran  partisipatif baik  secara  individu  maupun  kelompok  guna  menggerakkan,  dan mengembangkan  daya  serta  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian masyarakat,  untuk  berbuat  bagi  dirinya  sendiri  secara  swadaya  maupun secara  sosial  kemasyarakatan  yang  mencakup  upaya  peningkatan  kondisi sosial,  ekonomi  maupun  kualitas  hidup  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat  dilaksanakan  melalui  program-program  dan  kegiatan  konkrit yang  bertumpu  pada  potensi  lokal/daerah,  budaya  dan  tingkat  pengetahuan masyarakat serta memperhatikan kompleksitas permasalahan yang terjadi di dalam  masyarakat.  Sehingga  program  pemberdayaan  masyarakat  tersebut tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna dan ingin terus memberdayakan lembaga-lembaga sosial seperti pkk, karang taruna dan lain sebagai  nya  agar  terciptanya  tatanan  masyarakat  yang  berkualitas.  Adapun Pemberdayaan  lembaga  kemasyarakatan  di  kecamatan  jambi  luar  kota  saat ini  sudah  banyak  dilakukan,  namun  hasilnya  belum  maksimal  dikarenakan masih  ada  beberapa  potensi  lembaga  kemasyarakatan  yang  belum  di berdayakan  seperti  karang  taruna  dan  organisasi-organisasi  kepemudaan yang  lainnya.  Hal  ini  jika  benar-benar  diberdayakan  maka  tujuan  untuk membangun  kemandirian  masyarakat  desa  bisa  tercapai  seperti  membuat
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pemuda-pemuda di kecamatan jambi luar kota.

## Pengembangan Sentra Perekonomian Desa
Selaras  dengan  visi  pembangunan  nasional  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-  Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025,  maka  visi  Percepatan dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  adalah  “Mewujudkan Masyarakat  Indonesia  yang  Mandiri,  Maju,  Adil,  dan  Makmur. Pembangunan  dalam  bidang  perekonomian  di  keccamatan  jambi  luar  kota akan mendorong investasi di wilayah pedesaan dengan demikian diharapkan akan  mampu  menciptakan  pemerintahan  di  daerah  yang  mandiri  dan otonom. Beberapa sentra perekonomian yang dibangun di Kecamatan Jambi Luar  kota  seperti  rumah  makan  dan  sektor  parawisata.  Adapun  jumlah restoran/rumah makan di kecamatan jambi luar kota yaitu 156 rumah makan dan beberapa tempat wisata.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belum
maksimalnya pemberdayaan  masyarakat  dan  Pembangunan  di  Kecamatan  Jambi Luar Kota

## Faktor Komunikasi
Komunikasi  merupakan  sebuah  proses  pertukaran  informasi  atau pesan.  Peran  komunikasi  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  yang pada hakikatnya adalah mahluk sosial. Manusia tidak hidup sendiri dengan pikirannya sendiri. Seseorang perlu melakukan interaksi dengan orang lain, mengkomunikasikan isi pikirannya kepada orang lain. Dalam berkomunikasi,  ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  jalannya  proses komunikasi  itu  sendiri.  Baik  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal komunikator.  Faktor-faktor  ini  akan  mempengaruhi  baik  tidaknya,  berhasil atau tidaknya komunikasi yang dilakukan. Menurut Scoot M Cultip (1995), ada  banyak  faktor  yang  mempengarui  sukses  atau  gagalnya  suatu
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota
komunikasi.  Salah  satunya  adalah  kredibilitas (credibility). Kredibilitas adalah  berkaitan  dengan  hubungan  saling  percaya  antara  komunikator  dan komunikan.  Komunikator  perlu  memiliki  kredibilitas  dimata  komunikan, misalnya  dalam  hal  tingkat  keahliannya  dalam  bidang  yang  bersangkutan dengan pesan/ informasi yang disampaikan.
Berdasarkan  hasil  dari  pengamatan  tim  peneliti,  komunikasi  yang dijalankan  oleh  pemerintah  desa  kecamatan  jambi  luar  kota  dengan masyarakatnya  belum  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  komunikasi  ditengah masyarakat  jambi  luar  kota  yang  masih  terdapat  beberapa  perbedaan didalam  memahami  kebijakan  pemerintah  desa  dan  juga  ada  perbedaan- perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan antara desa yang satu dengan desa yang  lainnya  di  kecamatan  jambi  luar  kota.  Hal  ini  yang  menjadi  faktor mengapa  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  pembangunan  di  kecamatan jambi  luar  kota  saat  ini  belum  maksimal.  Misalnya  dalam  komunikasi pembangunan  pasar  di  kecamatan  jambi  luar  kota  terdapat  disparitas  antar desa satu dengan yang lainnya.
Gambar 1:
Jumlah Pasar di Kecamatan Jambi Luar Kota Perdesa/Kelurahan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## Struktur Organisasi
Pemberdayaan  masyarakat  yang  mandiri  serta  pembangunan  desa yang  baik  sangat  ditentukan  juga  oleh  struktur  organisasi  pemerintahan desa.  Karena  organisasi  pemerintahan  desa  yang  menentukan  semua kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Jambi luar  kota.  Jika  dilihat  dari  segi  struktur  organisasi  pemerintah  desa kecamatan  Jambi  luar  kota  saat  ini  belum  bisa  dikatakan  mencukupi. Pemerintahan  desa  masih  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  banyak untuk  membantu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dan  pembangunan  desa  di  kecamatan  jambi  luar  kota.  Sehingga  dengan SDM  yang  banyak  dan  berkualitas  tadi  bisa  memaksimalkan  dalam memperdayakan masyarakat dan pembangunan  yang mandiri di kecamatan jambi luar kota.
Gambar 2: Struktur Organisasi di Kecamatan Jambi Luar Kota
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## D. KESIMPULAN
Sesuai  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  sebagaimana  yang dikemukakan  diatas  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan:  Dalam  hal pembangunan  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan  jambi  luar kota  yaitu  perbaikan  jalan,  Dalam  bidang  kesehatan  sudah  mempunyai puskesmas  pembantu  dan  beberapa  posyandu  aktif  untuk  melayani masyarakat di bidang kesehatan, untuk lembaga masyarakat seperti lembaga pemberdayaan  masyarakat  desa,  pkk,  karang  taruna,  adat  dan  lain sebagainya  juga  sudah  dilakukan.  Namun  hasilnya  belum  menunjukkan hasil yang. Dengan demikian, maka harus ada perbaikan untuk kedepannya sehingga  apa  yang  dicitakan  oleh  pemerintah  pusat  agar  terwujudnya pemerintahan desa mandiri bisa tercapai  melalui pemerintah desa dan pada akhirnya  terciptanya  tatanan  masyarakat  yang  sejahtera  dan  pembangunan desa yang baik serta mandiri.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 5 (2) (2020)
P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Raharjo,  2006.  Membangun  Desa  Partisipatif  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Adger, D. 2003. Core syintax.Oxford, UK: Oxford Univercity Prees.
Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Bandung.
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
Koenjaraningrat.(2012) Pengantar Ilmu Antropologi. Jakartan: Rineka Cipta.
Moleong,  J.  2007,  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rondakarya Ratner. 2012. Collaborative Governance Assessment. Malaysia: CGIAR.
Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi  Bratakusumah.  2005.  Perencanaan  Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Sulistyani,  Ambar  T&  Rosidah.  2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  : Konsep,  Teori  dan  Pembangunan  dalam  Konteks  Organisasi  Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Suharto,  Edi.  2005,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama.
Saibani, A dan Djati H. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid  II  Landasan  Hukum  dan  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa.  Jakarta: Bee Media Pustaka
Widjaja, Haw. 2005. Otonomi Desa. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Jurnal:
Ansell.  Chris,  Alison  Gash.  2007. Collaborative  Governance  in  Theory  and Practice. Volume  18,  Issue  4,  Journal  of  Public  Administration  Research and Theory, University of California: Berkeley.
Mortokusumo,  Widjaja.  2011. Contesting  the  Past:  Between  Authenticity  and Urban  Conservation. Volume 10, No 1, ASEAN Journal on Hospitality and Tourism.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa