PROBLEMATIKA PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI PAMEKASAN
Zainal Abidin 1 Prodi PBS STAIN Pamekasan email:zainal.madura@gmail.com

## Abstract
DPS It is urgent to give serious respond on the existing opinion that syariah banking is practically similar to conventional one. In fact, they are different in certain folds. One of the distinctive points is that the former has been equipped by a supervision board---Dewan Pengurus Syariah (DPS). This article exposes two things: firstly, it discusses how DPS operates its supervision function against BPR Syariah SPM in Pamekasan; secondly, it describes how DPS contributes its supervision function toward BPR Syariah SPM Pamekasan as an effort to keep the BPR Syariah be in the syariah (Islamic law) track. This research employs case study design of qualitative approach. This study results the followings---firstly, DPS has systematically supervised the BPRS SPM. The supervision is regularly undergone at least once a month toward the administration (contract transaction) and customer. Secondly, DPS BPRS SPM runs important contribution to enhance the syariah values of BPRS SPM. DPS both supervise and advise BPRS SPM to uphold the syariah principles in running the whole banking operations.
Kata Kunci: Problematika, Pengawasan,
Ada sebuah pernyataan umum yang sebetulnya belum dikaji secara akademis, namun sulit untuk ditolak karena belum juga ada bukti akademisnya bahwa bank syari’ah sama dengan bank konvensional.
Dari sisi akademis berdasarkan penelitian ditemukan tipologi pemikiran, yaitu Pertama , pemikiran yang sepaham dengan dengan aliran modernisme yang disebut dengan legal substantif yang menekankan pada aspek moral dan menomor duakan pengharaman riba dengan illat adanya kezaliman dalam riba ; Kedua, pemikiran yang sepaham dengan Neo-Revivalisme yang disebut legal formal yang menitik beratkan pada bentuk lafal riba; Ketiga, pemikiran ala Neo-
Revivalisme yang disebut legal forced yang hampir sama dengan legal formal
1 Disarikan dari hasil penelitian oleh penulis sebagai ketua bersama Abd. Wahed dan Abdul Mukti Thabrani sebagai anggota.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Bank Islam Bank Konvensional 1. Melakukan investasi yang halal saja 1. Investasi yang halal dan haram 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa 2. Memakai perangkat bunga 3. Profit dan falah oriented 3. Profit oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan 4. Hubungan dengan nasabah berbentuk debitur-kreditur 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS.
5. Tidak ada dewan yang sejenis

## 34 – Problematika Pengawasan Bank Perkreditan rakyat Syariat di Pamekasan Zainal
hanya saja bedanya masih membolehkan menjadi nasabah bank konvensional selama belum ada alternatif karena darurat.
Hal senada diungkapkan oleh Abdullah Saeed yang mengatakan bahwa terdapat dua pimikiran dunia Islam terhadap bunga yaitu: Pertama, pemikran modernisme yang mengatkan bunga tidak riba. Kedua, pemikiran Neo-
Revivalisme yang menyatakan bunga adalah riba. 2
Gambaran yang bisa memberi penjelasan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini: 3
Salah satu perbedaan yang signifikan adalah adanya pengawasan dari pihak yang independen yaitu DPS dan DSN, dimana kinerja dewan itu perlu dikawal dan dibenahi untuk menuju situasi perbankan syari’ah yang ideal dan menjadi harapan kaum muslimin.
Oleh karena itu semua umat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung mapun tidak langsung sebagai wahana amar ma’ruf nahi munkar khususnya dalam bidang perbankan sebagai
2 Abd. Hadi, Makna Keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Bunga Bank bagi Pelaku Ekonomi Warga Muhammadiyah Surabaya, (Disertasi, 2009), hlm. 354-365.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
urat nadi perekonomian umat ini. Namun hal itu tidak mudah, karena sangat langka (untuk tidak mengatakan tidak ada) mencari orang maupun figur yang mengerti kedua entitas itu yaitu entitas perbankan yang memang njlimet dan komplit serta entitas syari’ah yang memerlukan kedalaman pemahaman tentang sumber-sumber dasar agama sebagai tuntunan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.
Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berususan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu dalam melaksanakan kontrol perlu didiciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis ( multilyer audit system). 4
Ada beberapa audit yang dikenal dalam bank syari’ah , yaitu:
1. Self control (pengendalian diri)
Pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syari’ah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.
Disamping itu sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat oleh Allah SWT dan malaikat dan ia akan dimintai pertanggung jawabannnya kelak di kahirat. 5

## 2. Bulit-in control
Selain self control, karyawan dalam melakukan tugas sehari-sehari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan secara tidak disadari oleh setiap karyawan dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dalam prosedur tersebut.
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 34. Baca juga Materi Work Shop BPRS.
4 Muhammad Syafi’I Antonio, Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), hlm. 209.
5 Hal ini sesuai dengan maksud Al Qur’an (Q.S. Qaaf:16 -18, Al- an’am:59, Yasin:12, dan Al
Baqarah: 255). Bandingka n dengan Syafi’i, Bank , hlm. 209-210. jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Unsur-unsur yang harus dipenugi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya dual control, maker checker approval, limitation, segregation of duties, verification, dan lain sebagainya. 6

## 3. Internal Auditor
Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalin menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen). Selain itu manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang berlapis-lapis, seperti: a. Bagian pengawasan data
Bagian ini sering disebut verifikator yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi dimana salah satu produknya adalah program zero defect, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan- kesalahan pembukuan yang terjadi. Dengan demikian secara bertahap kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah kepada kesalahan nol ( tidak ada salah lagi).
Di samping itu bagian pengawasan data ini juga melakukan audit keuangan atas laporan keuangan khususnya melakukan pembuktian kebenaran material setiap pos yang ada yaitu dengan melakukan cash account, stock opname,
rekonsilasi bank, proofing, dan lain sebagainya.
b. Auditor wilayah dan inspektur pengawasan
Kedua pengawas ini berfungsi melakukan operasional audit disamping audit keuangan. Titik beratnya adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya SPIN (sistem pengendalian internal) yang antara lain meliputi: aspek organisasi, yaitu memadai tidak sumber daya insani, praktik bank yang sehat dan unsur SPIN lainnya. Auditor wilayah adalah kepanjangan tangan dari inspektur pengawasan yang ada dikantor pusat. Sekalipun keberadaannya di kantor cabang, namun ia bertanggungjawab ke kantor pusat.
Hasil auditor ini adalah evaluasi/gambaran atas kondisi yang ada di lapangan dan praktik sehari-hari yang berlangsung dalam kegiatan bank. Auditor juga
6 Stafi’i, Bank .., hlm. 210.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
bisa memberikan masukan kepada manajemnen dalam hal ini sebagai masukan untuk melakukan pembenahan, perbaikan, koreksi baik yang menyangkut sumber daya insani, sistem prosedur, maupun aspek manjerial. Dalam kegiatannya sehari-hari semua unsur pengawasan tetap tunduk dan patuh serta menjalankan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB). 7

## 4. External auditor
Auditor eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal dapat diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal biasanya dilakukan oleh BI, akuntan publik mupun pihak lainnya. 8
Audit keuangan dan audit operasi juga dilaksanakan dalam pemerikasaan yang dilakukan oleh auditor untuk bank syari’ah. Khusus untuk pengujian kepatuhan disamping pertauran-peraturan, fatwa-fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syari’ah harus dijadikan acuan.
Secara garis besar beberapa hal yang secara khususdilakukan dalam audit atas bank syari’ah adalah sebagai berikut:
a. Disamping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syari’ah.
b. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk baik sumber dana maupun pembiayaan.
c. Pemerikasaan distribusi profit.
d. Pengakuan penadapatan cash basis serta riil
e. Pengakuan beban secara actual basis
f. Dalam hubungan dengan bank koresponden khususnya koresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.
g. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
7 8 Ibid. Syafi’i, Bank, hlm. 211.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
h. Revaluasi atas valuta asing dapat diakui apabila posisi debisa neto dalam posisi square. Dalam hal ini harus ada ketentuan tentang posisi tersebut yang
dianggap square.
i. Adanya tindakan transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syari’ah.
Berangkat dari audit tersebut maka fungsi dasar Bank Syari’ah (BS) secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan pengawasan yang dikembangkan bagi sistem perbankan sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun adanya sejumlah perbedaan yang cukup mendasar dalam filosofi dan prinsip operasional BANK SYARIAH mengakibatkan adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan BANK SYARIAH.
Karakteristik khusus BANK SYARIAH yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan terutama adalah:
1. Perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank syariah
2. Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.
Langkah-Langkah dalam pemenuhan prinsip syariah 9
a. Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah
b. Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan ( endorsement ) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah,
c. Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 2001), 30-33. Baca juga Setiawan Budi utomo, Peran DSN dan DPS dalam Perbankan Syari’ah dalam Kumpulan materi TOT perbankan syari’ah (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 9 -18. Baca juga BI, Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syari’ah (jakarta: Direktorat perbankan syari’ah BI, 2006), 22 -23.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Dewan Syari’ah Nasional 10
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas  memiliki kewenangan untuk memastikan kesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.
Sesuai dengan substansi SK MUI Kep-98./MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Th.2000-2005 Tgl. 30 Maret 2001 maka kedudukan, status dan anggota DSN:
1. DSN merupakan bagian dari MUI
2. DSN membantu pihak terkait seperti Depkeu, BI dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk LKS
3. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang Terkait dengan muamalah syariah
4. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI selama 5 tahun masa bakti Adapun Tugas-Tugas DSN:
1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk  jasa keuangan syariah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
Sedangkan Wewenang DSN:
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Depkeu dan BI
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LKS
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan peringatan kepada LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN
10 Setiawan Budi, Peran.. jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
6. Mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dgn fungsi yang diatur oleh DSN. Sedangkan Keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN dan diangkat oleh RUPS
Beberapa ketentuan yang terkait dengan DPS, yaitu:
a. Bank Wajib membentuk  memiliki DPS yang berkedudukan di KP-BS
b. BI mengatur persyaratan, tugas, wewenang dan kewajiban DPS
c. Keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN sebelum diangkat oleh RUPS
d. DPS berfungsi mengawasi keg. usaha bank agar sesuai syariah
Adapun Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS:
a. Memastikan kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa DSN
b. Menyampaikan lap. Min setiap 6 bulan ke Direksi, Dewan Komisaris, DSN
dan BI
c. Menilai aspek syariah terhdp pedoman dan produk yang dikeluarkan BPRS
d. Memberikan opini syariah
e. Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN
f. Meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern
Adapun fungsi dan peran DPS dalam Perbankan Syariah
Faktor utama pendorong keberadaan bank syariah adalah keinginan pengguna jasa utk secara kaffah menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan yang dilakukan.
Kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syariah adalah adanya ‘jaminan’ dan kepercayaan pengguna jasa bahwa bank syariah melaksanakan norma dan prinsip syariah secara istiqomah .
Peran pemantauan, memberikan nasihat kesyariahan menjelaskan secara gamblang yang haq dan yang bathil adalah peran keulamaan yang tak tergantikan.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Peran DPS sangat sentral dalam sistem jaminan ‘shariah compliance’ karena :
· Nasabah memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank,
· Pengelola Bank memiliki kecenderungan memaksimal keuntungan serta mendorong kepraktisan yang terkadang mengabaikan aspek shariah compliance
· Unsur lainnya seperti. Internal Shariah Reviewer, External Shariah Auditor, lembaga advokasi konsumen syariah belum ada/efektif.
Sifat delegasi wewenang yang diberikan nasabah kepada DPS adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada Allah SWT.
Adanya sebuah pengawasan yang cukup sistemik tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah prestasi yang menjanjikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu sebagai sebuah praktik keuangan yang relatif baru, yaitu sekitar 1 Mei 1992 dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 11 maka pelaksanaan bank syari’ah masih perlu diawasi. Namun seharusnya tidak berhenti ditingkatan pengawasan melainkan harus ditindak lanjuti dengan proses sosialisasi di semua lini kehidupan baik masyarakat perbankan maupun mayarakat awam khususnya kaum muslimin.
Dalam hal sosialisasi ini sedikitnya ada empat peranan penting bagi para ulama sebagai penjaga nila-nilai syari’ah, yaitu:
1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syari’ah pada dasarnya
merupakan penerapan secara bertahap konsep fiqh muamalat, dimana fiqh ini menerangkan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia dalam bidang harta benda, ekonomi, bisnis dan keuangan. Konsep tersebut telah begitu familiar dalam masyarakat kaum muslimin, namun ternyata konsep-konsep tersebut sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sektor perbankan.
2. Mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang
sebelumnya telah mengikuti konsep-konsep syari’ah. Fitrah tersebut disinyalir
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Jenis Usaha Produk/Jasa Prinsip Syariah Penghimpun
Dana Giro Wadiah yad dhamamah Tabungan Wadiah yah Dhamamah wa Mudharabah Deposito Mudharabah Simpanan Khusus Mudharabah Muqayyadah Penyaluran Dana Dana Tabungan Qardh Penyertaan Musyarakah Sewa Beli Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (Ijarah wa Iqtina’) Pembiyaan Modal Kerja Mudharabah, Musyarakah atau Murabaha
42 – Problematika Pengawasan Bank Perkreditan rakyat Syariat di Pamekasan Zainal
dirusak tatanannya oleh hadirnya liberalisasi sehingga memunculkan kapitalisme yang tidak terbendung.
3. Meluruskan konsep ”cari duit yang haram susah apalagi yang halal”, konsep ini sebenarnya berasal dari Machiavelli yang menghalalkan segala cara tanpa aturan etika dan norma hukum.
4. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan perbankan syari’ah. 12
Melalui pintu ulama ini sebenarnya pengawasan dan sosialisasi bank syari’ah akan menemukan momentumnya namun perlu dipahami bahwa ulama miskin unformasi, miskin pengetahuan tentang sistem perbankan. Oleh karena itu kerja sama yang bersifat sinergi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga pengawasan dan sosialisasi perbankan syari’ah bisa diharapakan lebih baik di masa yang akan datang.
Ada Beberapa Prinsip Operasional dalam Bank yang Syariah, yaitu: 13
11 Bank Indonesia, Perbankan Syari’ah, Lebih Dari Sekedar Bank (Jakarta:BI, 2010), hlm. 13 .
12 Syafi’i, Bank ..,237-238. Baca juga Mulya Siregar, Strategi BI Kembangkan Perbankan Syai’ah dalam Majalah Sharia Insight edisi Desember 2010, hlm. 47.
13 Hari Sudarsono, Bank dan Leembaga Keuangan Syariah:,Deskripsi dan ilustrasi Ekonisia), 82.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
(yogyakarta:
Pembiayaan Proyek Mudharabah atau Musyarakah Pembiayaan Sektor Pertanian Bay’ bi Salam Pembiayaan untuk Akuisisi Aset Ijarah Muntahiyah bin Tamlik Pembiayaan Ekspor Mudharabah, Musyarakah atau Murabaha Anjak Piutang Hiwalah Letter of Credit (LC) Wakalah Garansi Bank Kafalah Inkaso, Transfer Wakalah dan Hiwalah Pinjaman Sosial Qadrh al-Hasan Surat Berharga Mudharabah, Qardh, Bay bi al-Dayn Safe Deposit Box Wadiah Amanah, Ujrah Gadai Rahn
Dalam ranah prosedur bank yang didasarkan pada prinsip syariah maka harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama, Prinsip Simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah Al-Wadiah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. 14 Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giri Wadi’ah dan tabungan Wadi’ah.
Kedua , Prinsip Bagi-hasil. Dalam prinsip ini dikenal tiga istilah: (i)
Musyarakah, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus
14 Muhammad, Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan. Peluang. Tantangan dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). Hlm. 147.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing 15 (ii) mudharabah, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan dan melakukan pengawasan. Apabila uasaha yang di awasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi penyelewengan atau penyalah gunaan penguasa; 16 (iii)
Muzara’ah, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen. 17 Prinsip
Mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito.
Sementara prinsip Musyarakah dan Muzaraah di gunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.
Ketiga, Prinsip Pengembalian Keuntungan, yang dapat disederhanakan jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. 18 macam-macam dari jal beli ini adalah: (i) Al Musawamah , jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya; (ii) At Tauliah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya ( Tauliah ) atasa barang atau aset;
(iii) Al Murabahah , yaitu dengan menjual dengtan haga asal ditambah margin keuntungan tyang telah disepakati; (iv) Al Muwadhaah , yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain Al Muwadhaah merupakan bentuk kebalikan dari Al Murabahah ; (v) Al Muqayadhah , merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (barter); (vi) Al Mutlaq , yaitu bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang; Ash Sharf , adalah jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan uang ( money
15 Ibid 16 Ibid
17 M. Syafi’i Antonio, Pengenalan Umum Bank Syari’ah, (Jakarta: Tazkia Institute, 1993). hlm. 18.
18 Ibid
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Exchange ); (viii) Ba’i Bithaman Ajil , menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit;(ix) Ba’i As- Salam , yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudian; (x) Ba’i Al-Istishna , yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.
Keempat , Prinsip Sewa ( Ijarah ), yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemiliknya. 19 Ada tiga jenis dari ijarah ini; (i) Ijarah Mutlaqah ( Leasing ), proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari; (ii) Ba’i Ut ta’jiri ( Hire Purchase ) suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara angsur. (iii)
Musarakah Mutanaqisah ( Dekreaing Party-cipation ). Kombinasi antara musyarakah dengan ijarah/perkongsian dengan sewa. 20 Prinsip ini dijadikan dasar perkembangan produk pembiayaan.
Kelima . Prinsip pengambilan fee yang dapat dibagi menjadi empat; [a] Al Kafalah/Guarante . Yakni suatu jaminan yang di berikan oleh penanggung ( kafil ) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis kafalah adalah; (i) Kafalah Bi An Nafs . Jaminan dari sipeminjam (bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu); (ii) Kafalah Bi Al Mal . Jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang; (iii) Kafalah Bi Taslim . Dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antar bank dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fee nya); (iv) Kafalah Bi Munjazah , jaminan
19 Muhammad. Bank Syari’ah: Analisis… hlm. 23.
20 M. Syafi’i Antonio, Pengenalan.., hlm. 31-32. jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud dengan maksud-maksud tertentu; (v) Kafalah Al Mualaqagh , merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah , yaitu jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. [b] Al Wakalah , perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. 21 Jenis al wakalah ada tiga: (i)
Wakalah Al Mutlaqah , mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu; (ii) Wakalah Al Muqayyadah , dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu; (iii) Wakalah Al aamah , bentuk Wakalah yang lebih luas dari Al Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari Al Mutlaqah . [c] Hiwalah , pengalihan kewajiaban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. 22 [d] Al Ji’alah , suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usah atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan ( service ) .
Keenam , prisip biaya administarsi (Al Qard Hasan/benevelon loan) , yakni perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang. 23
Dalam konteks Pamekasan pengawasan bank syariah itu memerlukan penekanan yang serius karena disamping sebagai kota Gerbang Salam Pamekasan merupakan daerah yang menjadi acuan daerah lain di Madura. Hal itu dibuktikan banyak kantor pemerintahan pusatnya di Pamekasan misalnya BAKORWIL IV. Termasuk perbankan maka kantor pusatnya di Pamekasan.
Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha mengurai pengawasan syariah terhadap perbankan syariah yang ada di Pamekasan. Sebenarnya BPRS di Pamekasan ada dua yaitu BPRS Sarana Prima Membangun (SPM) dan BPRS
21 Muhammad. Bank Syari’ah: Analisis… hlm. 24.
22 M. Syafi’i Antonio, Pengenalan, hlm. 12.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Bhakti Sumekar, namun karena DPS itu ada di kantor pusat maka peneliti hanya memfokuskan pada BPRS SPM saja.
Dari uraian di atas sangat menarik untuk diteliti mengapa DPS yang merupakan ciri khas yang ada pada bank syariah sampai saat ini belum terdengar dengungannya. Berarti ada sebuah problem yang harus diketahui dengan harapan jika diketahui benang kusut itu bisa terurai sebenarnya dimana problema yang mengelilingi pengawasan bank syariah tersebut. Secara sistematis maslah yang akan diteliti dapat dirumuskan, yaitu: Pertama, Bagaimanakan operasionalisasi pengawasan oleh DPS terhadap BPR Syariah SPM di Pamekasan? Kedua,
Bagaimana kontribusi DPS dalam ranah pengawasan BPR Syariah SPM
Pamekasan sebagai usaha mensyari’ahkan BPR Syari’ah?
Dalam realita yang sederhana seperti di BPRS SPM akan tampak sebuah miniatur yang akan menjadi referensi problematika pengawasan sehingga mempunyai korelasi dengan bangunan citra bank syariah.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah adalah pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih banyak data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan angka. 24 Data tersebut diharapakan akan mampu merekam realitas di lapangan yang mendekati aslinya kemudian data itu akan diolah dan dinanlisis sebagai tujuan finalnya akan ditemukan tujuan penelitian ini.
Di samping itu adanya observasi dan interview mutlak digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen pengumpulan data dengan mencantumkan kisi- kisi pertanyaan sebagai pedoman wawancara agar wawancara berjalan dengan lancar dan berkualitas.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus karena mempunyai maksud untuk mengungkap problematika pengawasan DPS terhadap operasinalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri
23 Muhammad. Bank Syari’ah: Analisis… 12. 24 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29. jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
(SPM) di kantor pusat Pamekasan. Dengan sempitnya penelitian ini diharapkan dapat menemukan temuan yang cukup mendalam dan berarti.
Ada beberapa masalah yang bisa dikategorikan studi kasus, yaitu:
a. Sasaran penelitiannya berupa manusia, peristiwa latar dan dokumen. Sesuai dengan hal itu sasaran penelitiannya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi.
b. Penelaahan secara mendalam sebagai suatu totalitas dan menjadi kesatuan yang saling bertautan satu sama lainnya. DPS dan Direksi merupakan satu kesatuan dalam satu Bank termasuk di BPRS SPM. 25
Untuk menjawab apa yang ada dalam rumusan maslah maka penelitian ini berusaha menerangkan persoalan-persoalan yang ada sehingga penelitian ii bercorak eksplanatoris. 26
Kehadiran peneliti mutlak dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan instrumen yang telah ditetapkan, baik berupa observasi dan wawancara. Kehadiran peneliti disadari dan diketahui oleh para informan karena hal itu tidak akan mengganggu pengumpulan data bahkan peneliti telah memperoleh izin.
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor pusat BPRS SPM Pamekasan untuk menggali data yang berkaitan dengan bank, sedangkan yang berhubungan dengan DPS maka lokasi penelitian di kediaman DPS yaitu KH. Lailurrahman (KLR) dan H. Moh. Zahid, M.Ag. (MZ).
Dalam penelitian kualitatif sumber data adalah kata-kata verbal dan tindakan. Selain itu bisa berupa dokumen dan data-data lain yang mendukung sebagai data tambahan yang akan mendukung data utama. 27
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, primer meliputi para DPS yaitu KLR dan MZ yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi BPRS SPM agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, adalah pihak BPRS SPM sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh direktur yaitu
25 Imron Arifin, ed. Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm. 57.
26 Ibid.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Bapak Surahman sebagi orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap BPRS SPM.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:
a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis semua fenomen yang berhubungan dengan topik penelitian. 28 Observasi non partisan yang dilakukan peneliti terhadap semua gejala yang ada baik BPRS SPM maupun para DPS untuk memberikan gambaran yang mendekati realita yang ada. Observasi yang dilakukan kepada para DPS adalah rekaman kiprah beliau di masyarakat sebagi user dari BPRS SPM baik sebagi nasabah maupun calon nasabah. Observasi terutama diarahkan kepada direktur yang sehari-hari bertangung jwab terhadap pengendalian BPRS SPM. b. Wawancara
Wawancara yang dilakukan adalah mendalam dan terpimpin dengan mengajukan kisi-kisi, walaupun tidak rigid. Diharapkan dengan panduan kisi-kisi tersebut wawancara akan terarah sesuai dengan topik penelitian untuk mengungkap hal-hal yag diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada para DPS dan Direktur bank. Semua kisi-kisi sudah diberikan. Mendalam yang dimaksudkan adalah wawancara yang pertama kalau dianggap ada data yang perlu dikaji lagi maka akan dilakukan wawancara baik secara langsung maupun dengan alat komunikasi. Hal itu dilakukan untuk mengefektifkan momen yang ada karena beliau rata-rata adalah orang-orang yang sibuk yang waktu begitu berharga.
Selanjutnya wawancara itu ditulis dalam catatan lapangan bahkan direkam dengan tujuan agar semua materi pembicaraan baik soal dan jwaban dapat terekam dengan utuh dan lengkap. Dari kertas dan rekaman itu akan dianalisis sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.
c. Dokumentasi
112. 27 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm.
28 Sutrisno  Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Affist, 1990), hlm. 136. jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data.
dikomunikasikan dengan teori yang ada untuk mencari temuan yang teoritis.

## 50 – Problematika Pengawasan Bank Perkreditan rakyat Syariat di Pamekasan Zainal
Berbicara dokumentasi di perbankan banyak dokumen-dokumen yang bersifat rahasia seperti kontrak antara nasabah dengan pihak bank seperti kontrak pembiayaan murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya. Selain nasabah yang bersangkutan sehingga kami hanya diceritakan garis besarnya saja. Demikian juga hasil laporan dari DPS. Oleh karena itu kami hanya diyakinkan dengan melihat tanpa mencata apapun namun peneliti diberikan garis-garis besarnya. Namun seperti brosur, formulir yang tidak rahasia kami juga boleh mendokumentasikannya. Situasi seperti itu tidak akan mengurangi validitas data yang ada karena observasi itu merupakan data pendukung dimana data utamanya bisa didapatkan dengan interview yang mendalam.
Analisis yang dilakukan pada waktu pengumpulan data maupun sesudahnya. Hal itu dilakukan agar melengkapi data-data yang dianggap kurang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menuliskan, mengedit,
29 Secara bertahap dilakukan analisis dalam tiga tahap yaitu: Pertama, reduksi data dengan menyederhanakan data kedalam konsep-konsep, kalsifikasi dan ciri-ciri yang ada. Kedua, sajian data merupakan proses uraian data dalam bentuk penjelasan verbal. Ketiga,
pengambilan kesimpulan dengan melihat data-data yang ada yang
30

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari data yang sudah di temukan maka perlu dianalisis. Pada bagian ini juga dibagi atas dua bagian, yaitu:
1. Operasionalisasi pengawasan oleh DPS terhadap BPR Syariah SPM di Pamekasan
Sebelum pada pengawasan maka perlu dibahas tentang DRS BPRS SPM.
Formula DPS BPRS SPM mendekati sebuah idealisme karena formulanya lengkap baik dari segi ulama dan akademisi. Relasi diantara keduanya terjalin dengan baik sehingga dimungkinkan akan membawa efek yang positif terhadap pengawasan. Sedangkan relasi dengan pihak bank juga baik. DPS akan
29 Muhajir, Penelitian Kualitatif..., hlm. 30.
30 S.  Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 128-130.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
menemukan maslah jika antara DPS dan pihak bank mempunyai cara pandang yang berbeda. Namun di BPRS SPM DPS bukan haya difungsikan sebagai DPS melainkan guru. Sebuah figur yang tentunya segala sarannya akan dilakukan. Kalau nuansa ini ada di dalam pengawasan maka tidak akan ada kendala yang berarti.
DPS BPRS SPM sudah melakukan pengawasan yang maksimal. Dalam segi frekuensi sudah luar biasa. Bukan hanya setiap semester melakukan pengawasan sebagaimana yang diwajibkan melainkan seringkali bahkan secara pro aktif terhadap karyawan bank bahkan sampai nasabah bank. Sebuah kinerja yang patut dibanggakan.
Ada dua hal yang diawasi. Pertama, dokumentasi yang terkait dengan kontrak antara nasabah dan bank. Dalam bagian ini DPS telah berhasil menemukan beberapa pelanggaran dan telah disarankan untuk diubah. Misalnya memisah antara akad wakalah dengan murabahah. Karena dua akad tidak boleh bersatu dalam satu transaksi. Hal ini mudah dikoordiansikan karena hanya berkaitan dengan sisi administrasi sebuah bank dan mengahadapi karyawan yang nota bene punya tekad untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun hal yang sulit diubah adalah tataran aplikasinya. Hal ini berhubungan dengan nasabah yang punya mind set sendiri. Harus diakui nasabah masih mempunyai mindset bank konvensional ketika bertransaksi dengan bank syariah sehingga di anggap salah kaprah.
Disisi lain adalah mahalnya kejujuran yang harus dipunyai kedua pihak yaitu bank dan nasabah. Di satu sisi bank harus transparan karena ia diawasi dan diperiksa oleh BI dan DPS. Setiap rupiah akan dicatat dan lengkap laporannya. Namun di sisi lain siapa yang berhak memeriksa nasabah. Inilah dilemasi yang mewarnai pengawasan oleh DPS. Problematika itu ada ketika DPS BPRS berhadapan dengan nasabah. Akan tetapi nasabah merupakan user yang terus harus dipelihara karena bagaimanapun bank perlu dukungan nasabah karena secara esensinya bank menggalang dana dari nasabah dan menyalurkan kepada nasabah.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
Dilihat dari hak dan kewajban DPS maka DPS BPRS SPM sudah memenuhi bahkan melampaui. Ia bukan hanya pengawas tetapi merangkap sebagai pihak yang mensosilasasikan keberadaan BPRS SPM khususnya dalam kekonsenan dibidang syariahnya bank.. Problematika di ranah nasabah ini ibaratnya memasuki gray area (area abu-abu) yang sulit dicarikan solusinya, namun DPS sepertinya melihat inilah tantangan yang harus dihadapi sebagai jihad dalm ranah perbankan dimana dalam perjuangan dipastikan adanya tantangan dengan prinsip fastabiqul khoirat.
2. Kontribusi DPS dalam ranah pengawasan BPR Syariah SPM Pamekasan sebagai usaha mensyari’ahkan BPR Syari’ah
Semua pihak tentunya diharapkan mempunyai kontribusi terhadap hal ini.
Namun pihak yang paling bertanggung jawab adalah DPS karena ia merupakan pembeda pertama dan utama antara bank syariah dan konvensional serta ia yang menjamin bahwa sebuah bank syariah bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Batu sandungan yang cukup berarti adalah adanya opini yang masih menyangsikan eksistensi bank syariah. bank syariah dianggap hanya mengkreasi cara dan akhirnya sama dengan konvensional. Opini ini tidak bisa ditolak walaupun mungkin tidak bisa langsung diterima. Tidak bisa dinafikan walaupun mungkin tidak bisa ditelan mentah-mentah.
Kreatifitas dan usaha yang dialakukan oleh DPS bersama BPRS SPM merupakan sebuah langkah kongkret yang dimungkinkan akan meminalisir opini yang negatif tersebut. Tidak semua opini dijawab dengan opini. Namun dengan bukti, berbicara bukti maka waktu yang bisa menguraikan semua.
Ketika berbicara waktu maka tiga tahunan merupakan usaha yang masih relatif muda. Ditengah bank konvensional yang sudah menjadi darah daging dan mind set masyarakat. Akan tetapi dengan kinerja yang berpegang secara penuh kepada prinsip syariah maka suatu saat akan menghilangkan stigma itu walaupun mungkin tidak akan mampu menghilangkan sama sekali.
Dari data diatas dua hal yang terus di awasi, yaitu: pertama,
admisnistrasi/kontrak. Semua nomenklatur yang ada harus disesuiakan dengan
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
aturan dan petunjuk yang menerapkan prinsip-prinsio syariah seperti fatwa DSN MUI. Kedua, yang paling sulit aplikasinya agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
Demikian juga dua pihak, yaitu nasabah dan bank harus mempunyai keinginan yang sama untuk bermuamalah sesuai syariah. Pihak bank tidak boleh bosan-bosan untuk mengedukasi mrasyarakat agar mengenal dan mau mengamalkan konsep syariah dalam perbankan. Di samping itu bank juga harus benar-benar konsisten untuk mengamalkan prinsip syariah dalam setiap operasionalisasinya.
Kontribusi DPS dan bank akan efektif jika mereka mendapatkan dukungan masyarakat muslim secara luas untuk mengawal penerappan syariah dalam perbankan, jika tidak maka keberadaan bank syariah akan terhalangi oleh opini dan mind set masyarakatnya sendiri.

## Penutup
Pada bagian akhir tulisan ini perlu disimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Operasionalisasi pengawasan oleh DPS terhadap BPR Syariah SPM di Pamekasan
Secara sistematis pengawasan telah dilakukan oleh DPS terhadap BPRS SPM. Kalau laporan ke BI dilakukan setiap enam bulan sekali. Namun DPS melakukan pengawasan secara rutin minimal satu bulan satu kali dan secara langsung kepada karyawan dan nasabah bank.
Ada dua hal yang diawasi yaitu bagian administrasi meliputi transaksi kontrak anatara bank dan nasabah. Demikian juga hal yang penting yaitu aplikasinya. Secara prinsip di antara DPS tidak ada problem bahkan saling melengkapi. Relasi DPS dengan Bank tidak ada juga karena bank menganggap dirinya murid dan DPS lah gurunya sehingga siap melaksanakan semua saran dari DPS. Namun yang menjadi kendala adalah ketika mengedukasi masyarakat terutama tentang berusaha jujur dan transparansi didalam berinteraksi dengan bank.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
2. Kontribusi DPS dalam ranah pengawasan BPR Syariah SPM Pamekasan sebagai usaha mensyari’ahkan BPR Syari’ah
Ada kontribusi besar yang diberikan oleh DPS BPRS SPM dalam meningkatkan kesyari’ahan BPRS SPM. Hal itu adalah dengan melakukan pengawasan sekaligus pembinaan agar dalam semua operasional yang dilakukan oleh bank harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
Dalam rangka meminimalisir opini penyamaan bank konvensional dengan syariah maka perlu dilakukan usaha yang sungguh oleh DPS dengan terus menerus mengedukasi masyarakat dan karyawan bank.
Dari simpulan tersebut maka perlu direkomendasikan beberapa hal kepada beberapa pihak, yaitu:
1. Untuk DPS
Hendaknya lebih giat lagi dalam mensosialisasikan pengawasan yang dilakukan sebagai suatu ikhtiyar untuk menjamin syariahnya sebuah bank. Hal ini diperlukan media dan cara yang sistemik. Seperti radio dan schedule yang tertata denga rapi sehingga menghasilkan perubahan opini ( mind set mayrakat).
2. Untuk Bank
Hendaknya lebih giat lagi dalam menggandeng pihak-pihak lain agar aktifitas kesyariahan yang dipraktikkan bisa dilihat dan didengar masyarakat sehingga menjadi alternatif bagi mereka didalam berinteraksi dengan bank.
Disisi lain peningkatan kapasitas karyawan baik keilmuan maupun mental sehingga ada keinginan menerapakn prinsip syariah dalam perbankan.
3. Untuk Masyarkat/Nasabah
Hendaknya tidak apriori terhadap bank syariah. masuk dulu, transaksi dulu dengan bank syariah baru beropini. Jika memang ada bank syariah yag tidak sesuai dengan prinsip syariah silahkan disampaikan sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar.
4. Peneliti Selanjutnya
Bank syariah dengan segala dimensinya tetap menjadi sebuah kajian yang layak untuk diteliti. Masih banyak problem yang harus dipecahkan dengan sebuah
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
tujuan dengan penelitian yang berkelanjutan problematik bank syariah akan berkurang walaupun sulit untuk dihilangkan.

## Daftar Pustaka
Al Qur’an dan Terjemahnya.
Antonio, M. Syafi’i, 1993. Pengenalan Umum Bank Syari’ah, Jakarta: Tazkia Institute
Antonio, M. Syafi’i, 2001. Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani
Antonio, M. Syafi’i, 2007 Muhammad SAW: The Super Leader Super
Manager. Jakarta: ProLM Centre.
Anwar, Syamsul, 2000 Permasalahan Produk Bank Syari’ah Sebuah Kajian Tentang Bay’ Mu’ajjal Yang Berusaha Melihat Operasional Bank Syari’ah Dari Segi Produknya Di BPRS Bangun Drajat Wangin Bangun Tapa Yogyakarta. Yogyakarta: Laporan penelitian kelompok.
Arifin, Imron. ed., 1996 Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan. Malang: Kalimasahada Press.
Arifin, Zainul, 2000 Memahami Bank Syari’ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek . Jakarta: AlvaBet.
Arifin, Zainul, 2002 Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah. Jakarta: Alvabeta bekerjasama dengan Tazkia Institut.
Arifin, Zainul, 2009 Perbankan Syari’ah , Jakarta: Bank Indonesia
Bank Indonesia. 2006 Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syari’ah . Jakarta: Direktorat Perbankan Syari’ah BI.
Bank Indonesia. 2010Perbankan Syari’ah, Lebih Dari Sekedar Bank. Jakarta: BI.
DSN MUI-BI, 2001 Himpunan Fatwa. Jakarta: Gaung Persada.
Furchan, Arif, 1992. Metode Penelitian Kualitatif . Surabaya: Usaha Nasioanal Hadi, Abd.,2009. Makna Keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Bunga Bank bagi Pelaku Ekonomi  Warga Muhammadiyah
Surabaya. Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya
Hadi, Sutrisno., 1990. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Affist.
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012
56 – Problematika Pengawasan Bank Perkreditan rakyat Syariat di Pamekasan Zainal
http://www.scribd.com/doc/506978/syafii-antonio .  Di  akses  21  des  2010 pukul
08.46 WIB. Kartono,  Kartini,  1996. Pengantar  Metodoloi  Riset  Sosial .  Bandung: Mandar Maju
Manulang M. , 2004 Pedoman Teknis Menulis Skripsi , Yogyakarta: Andi Masri Singarimbun (ed), 1989. Metode Penelitian Survei . Jakarta: LP3ES Materi Work Shop BPRS.
Moleong,  Lexy  J.,  1990. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Muhadjir.  Noeng,  1996. Metode  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta:  Rake Sarasin
Muhammad, 2002. Bank Syari’ah: Analisis Kekuatan. Peluang. Tantangan dan
Ancaman. Yogyakarta: Ekonisia
Muhammad, 2000. Lembaga Keuangan Kontemporer , Yogyakarta: UII Press Muhammad, 2005. Manajemen Dana Bank Syari’ah. Yogyakarta: Ekonisia Muslehuddin,  Muhammad,  1994. Sistem  Perbankan  Dalam  Islam .  Jakarta:
Rineka Cipta Nawawi, Hadari, 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: UGM universitybPress
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  Antonio,  M.  Syafi’i.,  1997 Apa  dan
Bangaimana
Bank Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf
S.  Nasution.  ,  1992 Metode  Penelitian  Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Saidi, Zain. 2003. Penelitian Terhadap Praktik Perbankan Syari’ah. Jurnal Muamalah, Oktober
Siregar,  Mulya  2010. Strategi  BI  Kembangkan  Perbankan  Syai’ah dalam Majalah
Sharia Insight edisi desember
Sudarsono,  Hari,  2007. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah:  Diskripsi dan
Ilustrasi . Yogyakarta:Ekonisia
Surakmad  Winarno,1980. Pengantar  Penelitian  Ilmiah  dasar  Metoda Tehnik , Jakarta: Tarsito
Utomo,  Setiawan  Budi,  2010. Peran  DSN  dan  DPS  dalam  Perbankan
Syari’ah
dalam  Kumpulan  Materi  TOT  Perbankan  Syari’ah.Surabaya:  IAIN Sunan
Ampel,
jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.1, Juni 2012