PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 460
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)

## PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2020
Rika Diyah Ramadhani 1 ; Wawan Setiawan Abdillah 2 ; Ai Siti Farida 3
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung rikadiyahr@gmail.com 1 ; wansabdillah.80@uinsgd.ac.id 2 ; aisitifarida@uinsgd.ac.id 3

## ABSTRAK
Perencanaan  anggaran  merupakan  tahapan  awal  untuk  berjalannya  kegiatan  pemerintah. Perencanaan anggaran belanja menjadi instrument atau alat dalam mengevaluasi dan memonitor kinerja  pemerintah  untuk  mencapai  visi  misi  yang  dituju.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  perencanaan  anggaran  belanja  pada Bappelitbang  Kota  Bandung  tahun  2019-2020 ditinjau dari  prinsip  penyusunan  APBD. Penelitian ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive  sampling.  Dalam  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  tiga  rangkaian diantaranya  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  verifikasi  atau  menarik  kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belanja pada Bappelitbang Kota Bandung tahun  2019-2020  ditinjau  dari  prinsip  penyusunan  APBD  telah  berjalan  dengan  baik.  Akan tetapi  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  perencanaan  anggaran  belanja  diantaranya  karena pandemic  covid  19  yang  menyebabkan  serapan  anggaran  kurang  maksimal  serta  kurangnya sumber daya manusia dalam hal perencanaan anggaran. Kata Kunci: Perencanaan, Penyerapan, Realisasi, Anggaran

## ABSTRACT
Budget  planning is  the  initial  stage for  the  running of government activities.  Budget  planning becomes  an  instrument  or  tool  in  evaluating  and  monitoring  government  performance  to achieve  the  intended  mission  vision.  This  research  aims  to  find  out  the  budget  planning  in Bappelitbang Bandung city in 2019-2020 reviewed from the principle of preparing APBD. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques use observation,  interviews,  documentation  and  triangulation.  The  determination  of  informants  in this study was done with purposive sampling techniques. In processing and analysis of data is carried out with three series including data reduction, presentation of data, and verification or drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the  budget  planning  in  Bappelitbang  Bandung city  in  2019-2020  was  reviewed  from  the  principle  of  preparing  APBD  has  been  going  well. However,  there  are  several  obstacles  in  budget  planning,  including  due  to  the  covid  19 pandemic that causes less than maximum budget uptake and lack of human resources in terms of budget planning.
Keywords: Planning, Absorption, Realization, Budget
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 461
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Adanya  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  ialah bentuk  usaha  menghilangkan  masalah  keuangan  menuju  prinsip  tata  kepemerintahan yang baik atau good governance . Salah satu bentuk dalam mendukung terselenggaranya good  governance adalah  otonomi  daerah.  Dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa otonomi daerah ialah pemberian kewenangan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mengelola  urusan pemerintahannya  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Keberadaan otonomi daerah tersebut secara penuh membuat daerah dapat melaksanakan dan membentuk aturan sesuai upaya serta aspirasi dari masyarakat atau dapat dikatakan daerah  telah  diberikan  kekuasaan  dalam  mengelola  urusan  pemerintahannya  sendiri. NKRI  sebagai  wadah  bagi  organisasi  publik  memuat  didalamnya  aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam aktivitas tersebut terkandung suatu ilmu untuk bekerja sama yaitu administrasi publik.
Administrasi  merupakan  serangkaian  proses  kegiatan  organisasi  yang  diarahkan pada  tujuan  akhir  atau  pencapaian  tujuan  (Anggara,  2012).  Dengan  demikian  tujuan administrasi  ialah  untuk  melaksanakan  serta  mengkoordinasikan  kegiatan  dalam mencapai  tujuan  bersama.  Administrasi  publik  ialah  seluruh  upaya  penyelenggaraan pemerintah  yang  meliputi  manajemen  pemerintah  di  antaranya  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia (Revida et al., 2020). Proses manajemen pemerintah tersebut tidak lain  untuk  mencapai  tujuan  publik  yakni  dalam  hal  pemberian  pelayanan.  Ilmu administrasi  publik  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  perkembangan  pada  masyarakat karena  biasanya  persoalan  mengenai  administrasi  berasal  dari  persoalan-persoalan masyarakat.  Dengan  begitu,  administrasi  publik  dalam  penyelenggaraan  pemerintah dapat  membantu  mencapai tujuan (Banga, 2018). Tujuan penting  dalam mencapai  tata kepemerintahan  yang  akuntabel  dan  bersih  salah  satunya  melalui  penyelenggaraan pemerintah  daerah  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  bermutu.  Untuk menghasilkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  bermutu  salah  satunya  diperlukan suatu  perencanaan  anggaran  yang  baik  agar  daerah  yang  diberikan  wewenang  bisa memajukan dan menjalankan daerahnya.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  itu  sendiri  menurut  (Moenek  & Suwanda,  2019)  merupakan  seluruh  agenda  kegiatan  yang  melingkupi  penganggaran, perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  penatausahaan,  pertanggungjawaban  serta pengawasan  keuangan  daerah  yang  berhubungan  dengan  APBD  atau  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  bisa  lepas  dari  perbincangan  APBD. APBD  ialah  rencana  belanja  daerah,  rencana  pendapatan  serta  pembiayaan  daerah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 462
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
dalam  satu  periode  (Khusaini,  2018).  APBD  juga  merupakan  agenda  kegiatan  kerja pada  suatu  daerah  dalam  wujud  angka-angka  sepanjang  satu  periode  atau  satu  tahun anggaran.  Dengan  begitu  APBD  adalah  instrument  atau  alat  untuk  menyerap  macam- macam  kebutuhan  kepentingan  masyarakat  yang  direalisasikan  dengan  program  dan kegiatan  dimana  fungsinya  dapat  secara  tertentu  dirasakan  oleh  masyarakat.  Adapun salah  satu  fungsi  APBD  dalam  PP  No.  12  Tahun  2019  yang  membahas  mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu fungsi perencanaan.
Perencanaan  menurut  (Rahajeng,  2016)  merupakan  proses  untuk  menentukan tindakan  masa  depan  yang  tepat  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan sumber  daya  yang  tersedia.  Salah  satu  sumber  daya  yang  harus  diperhitungkan  adalah ketersediaan  anggaran.  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  sebagai  anggaran keuangan  daerah  memiliki  fungsi  perencanaan  yang  berarti  APBD  ini  dijadikan  acuan untuk  manajemen  pemerintah  dalam  merencanakan  suatu  kegiatan  pada  satu  periode tertentu (Rahajeng, 2016).
Perencanaan  anggaran  sendiri  merupakan  penjelasan  rencana  yang  terperinci mengenai  pemasukan  dan  pembiayaan  organisasi,  agar  pembelanjaan  yang  dilakukan dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  (Bastian,  2010).  Perencanaan  anggaran juga  merupakan  tahapan  awal  untuk  berjalannya  kegiatan  pemerintah.  Perencanaan anggaran  belanja  menjadi  instrument  atau  alat  dalam  mengevaluasi  dan  memonitor kinerja  pemerintah  untuk  mencapai  visi  misi  yang  dituju.  Anggaran  daerah  yang tergambar  di  dalam  APBD  adalah  alat  kebijakan  penting  pemerintahan  daerah, menempati posisi utama untuk mengembangkan efektivitas serta kompetensi pemerintah daerah dan bisa membantu pemerintah dalam mengambil suatuu keputusan. Akan tetapi dalam  kemampuan  serta  kinerja  pemerintah  dirasa  masih  terlalu  lemah  dalam  hal perencanaan dan penganggaran keuangan.
Proses  perencanaan  anggaran  ialah  suatu  proses  yang  terus  menerus  berulang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sector public (Halim, 2017). Di dalam proses perencanaan  tersebut  terdapat  kebutuhan  pemerintah  maupun  masyarakat  yang  selalu meningkat.  Kebutuhan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  belanja  yang  merupakan pengeluaran pemerintah untuk membiayai berbagai urusannya. Selain itu, Proses belanja tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  perencanaan  anggaran.  Proses  dalam  penyusunan anggaran  memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas  belanja.  Belanja  sendiri  menurut kelompok  belanja  dalam  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  terdiri  dari  belanja  tidak langsung dan belanja langsung.
Menurut  (Halim,  2017)  adanya  serapan  anggaran  belanja  yang  rendah menandakan masih lemahnya perencanaan anggaran. Dikutip dari news.detik.com yang ditulis  oleh  (Solehudin,  2019)  Serapan  anggaran  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) di Kota Bandung pada akhir tahun 2019 masih ada yang terdapat angka serapan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 463
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
anggarannya di bawah 50 %. Selain itu menurut Ema Sumarna selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung,  beliau  mengatakan bahwa rata-rata  serapan anggaran pada  SKPD  Kota Bandung  mencapai  60%.  Akan  tetapi  beliau  mengakui  masih  terdapat  SKPD  di  Kota Bandung  yang  serapan  anggarannya  masih  rendah.  Hal  tersebut  bisa  memberikan kemungkinan  adanya  beberapa  SKPD  di  Kota  Bandung  dalam  perencanaan anggarannya yang belum optimal. Persentase serapan anggaran yang belum optimal dan seimbang dengan realisasinya masih menjadi permasalahan yang membuat peran APBD sebagai  alat  perencanaan  belum  bisa  berjalan  seperti  yang  diharapkan.  Selain  itu lemahnya  perencanaan  anggaran  kemungkinan  bisa  menyebabkan  kekurangan pembiayaan  atau  kelebihan  pembiayaan  dimana  semua  hal  tersebut  dapat  memberikan pengaruh terhadap tingkat efektivitas maupun efisiensi satuan kerja pemerintah.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kota  Bandung atau biasa disebut Bappelitbang Kota Bandung merupakan salah satu bagian dari SKPD di  Kota Bandung.  Bappelitbang  Kota Bandung  memiliki tugas utama untuk membantu Walikota  melaksanakan  fungsi  pendukung  dalam  urusan  perencanaan  pembangunan, penelitian dan pengembangan. Selain itu beberapa jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappelitbang  Kota  Bandung  di  antaranya  menyusun  rancangan  akhir  maupun  awal RKPD  atau  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah,  RPJMD  atau  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta menyusun RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;  Merumuskan kebijakan perencanaan  pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; Merumuskan pagu anggaran serta program prioritas sebagai materi dalam  penyusunan  APBD;  serta  memfasilitasi  pelaksanaan  kerjasama  dalam  hal pembangunan  baik antara daerah, antara  daerah  dengan  swasta  di luar  mauapun dalam negeri.  Maka  dari  itu,  untuk  melaksanakan  kegiatan  maupun  program  pada Bappelitbang Kota Bandung  maka dianggarkan melalui  APBD Kota Bandung. Adapun pagu anggaran belanja Bappelitbang Kota Bandung yang telah direncanakan dari tahun 2019-2020 yang diperoleh dari laporan keuangan disajikan dalam table di bawah ini:
Tabel 1
Daftar Perencanaan Anggaran Belanja Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019 - 2020
Tahun Uraian Anggaran 2019 Belanja Rp. 36.321.383.324,55 Belanja Tidak Langsung Rp. 20.606.205.530,55 Belanja Langsung Rp. 15.715.177.794,00 2020 Belanja Rp. 27.657.970.877,41 Belanja Tidak Langsung Rp. 17.528.260.411,74 Belanja Langsung Rp. 10.129.710.465,67
Sumber : LRA Bappelitbang Kota Bandung (diolah peneliti)
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 464
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Dari  tabel  1  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  perencanaan  anggaran  belanja  pada tahun  2019  sebesar  Rp.  36.321.383.324,55.  Perencanaan  anggaran  tersebut  meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Besar Perencanaan anggaran belanja tidak langsung  yaitu  Rp.  20.606.205.530,55  sedangkan  besar  perencanaan  anggaran  belanja langsung  yaitu  Rp. 15.715.177.794,00. Berbeda  hal nya dengan perencanaan anggaran tahun  2020  yang  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Perencanaan anggaran  belanja  pada tahun 2020 sebesar Rp. 27.657.970.877,41 dengan rician  belanja  tidak  langsung  sebesar  Rp.  17.528.260.411,74  dan  belanja  langsung sebesar  Rp.  10.129.710.465,67.  Penurunan  Perencanaan  anggaran  ini  diikuti  juga  oleh penyerapan  anggaran  yang  belum  optimal.  Belum  optimalnya  serapan  anggaran  pada Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 2
Daftar Anggaran dan Realisasi Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019 - 2020
No Tahun Anggaran Realisasi Penyerapan Sisa Anggaran 1 2019 Rp. 36.321.383.324,55 Rp. 33.110.743.561,00 91,16 % RP.3.210.639.763,55 2 2020 Rp. 27.657.970.877,41 Rp. 24.294.100.709,00 87,84 % RP.3.363.870.168,41
Sumber : LRA Bappelitbang Kota Bandung (diolah peneliti)
Dapat  terlihat  dari  tabel  2  bahwa  anggaran  dan  realisasi  anggaran  belanja  pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan persentase penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran  belanja  yang  dianggarkan  pada  tahun  2019  sebesar  Rp.  36.321.383.324,55 sedangkan  realisasinya  sebesar  Rp.  33.110.743.561,00  dengan  serapan  persentase sebesar  91,16  %.    Adapun  pada  tahun  2020  perencanaan  anggaran  belanja  yang dianggarkan  sebesar  Rp.  27.657.970.877,41  sedangkan  realisasinya  sebesar  Rp. 24.294.100.709,00 dengan serapan persentase sebesar 87,84%. Apabila dilihat dari silpa (sisa  lebih  anggaran)  dari  tahun  2019  –  2020  mengalami  peningkatan  sisa  anggaran. Pada  tahun  2019  sisa  anggaran  sebesar  RP.3.210.639.763,55  sedangkan  pada  tahun 2020 meningkat sebesar RP.3.363.870.168,41. Apabila melihat pada Peraturan Menteri Keuangan  No.  258/  PMK.02/  2015  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Penghargaan  dan Pengenaan  Sanksi  Atas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Kementerian  Negara/Lembaga tertuang  pada  pasal  3  ayat  (2)  bahwa  “Persentase  penyerapan  anggaran  paling  sedikit 95%”.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  persentase  penyerapan  anggaran  belanja yang belum mencapai 95% berarti bisa dinilai belum optimal.
Dari  data  di  atas  serta  observasi  awal  bahwa  fenomena  yang  terjadi  terkait perencanaan  anggaran  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  di  antaranya  perencanaan anggaran  mengalami  penurunan  dari  tahun  2019-2020,  perencanaan  anggaran  belanja belum optimal ditandai dengan serapan anggaran yang belum terealisasikan secara baik
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 465
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
serta  masih  adanya  silpa  anggaran,  masih  kurangnya  kecermatan  perencanaan penganggaran  dan  ketertiban  pelaksanaan  kegiatan  sehingga  ada  kegitan  yang  tidak terselesaikan dengan  optimal. Dari hal tersebut  menandakan  bahwa  dalam penyusunan perencanaan anggaran belum optimal.
Adapun  menurut  (Rahajeng,  2016)  agar  penyusunan  perencanaan  anggaran belanja  dapat  berjalan  dengan  optimal  maka  diperlukan  suatu  prinsip  dasar  dalam menyusun APBD diantaranya : Partisipasi Masyarakat, Transparansi serta Akuntabilitas Anggaran, Disiplin  Anggaran, Efisiensi  dan Efektivitas,  Keadilan  Anggaran  serta Taat Asas.  Peneliti  mengggunakan  referensi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wijayanti,  dkk yang  berjudul  “Perencanaan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  di  Kabupaten  Pasuruan” dengan  tujuan  untuk  menguraikan  proses  perencanaan  anggaran  berbasis  kinerja  di Kabupaten  Pasuruan.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  penyusunan  anggaran berbasis  kinerja  di  Kabupaten  Pasuruan  masih  memperlihatkan  minimnya  komitmen pemerintah daerah  yang ditandai  dengan  masih lambatnya penyusunan Standar  Satuan Harga  serta  belum  disusunnya  Analisis  Standar  Biaya  sebagai  alat  maupun  patokan anggaran berbasis kinerja. Selain itu dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja masih terdapat  kurangnya  pemahaman  aparat  dalam  perencanaan  yang  ditandai  dengan ketidaksesuaian kinerja sasaran renstra SKPD dengan RPJMD (Wijayanti et al., 2012).
Dari hal tersebut yang menjadi pembeda atau novelty adalah locus penelitian serta peneliti menggunakan teori fungsi perencanaan APBD menurut  (Rahajeng, 2016) yang mana  dalam  merencanakan  anggaran  terdapat  prinsip  dasar  penyusunan  APBD diantaranya  partisipasi  masyarakat,  transparasi  dan  akuntabilitas  anggaran,  disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas, serta taat asas. Penelitian ini perlu dilakukan  karena  perencanaan  anggaran  merupakan  proses  yang  terus  berulang,  serta tahapan  awal  dalam  berjalannya  kegiatan  pemerintah  sehingga  manfaat  penelitian  ini dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan anggaran agar terus diperbaiki.
Berdasarkan  hal  di  atas  yang  didukung  oleh  data  yang  ada  serta  fenomena  yang terjadi terkait perencanaan anggaran belanja maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini  dengan  rumusan  masalah  “Bagaimana  Perencanaan  Anggaran  Belanja  Pada  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019- 2020  ditinjau  dari  prinsip  penyusunan  APBD?”.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  ialah untuk  mengetahui  perencanaan  anggaran  belanja  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung tahun 2019-2020 ditinjau dari prinsip penyusunan APBD.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Samsu, 2017) metode kualitatif ialah suatu metode penelitian yang dapat melahirkan data berbentuk deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan yang berasal  dari  orang  dan  perilaku  yang  bisa  diamati.  Dengan  begitu  pemilihan  metode
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 466
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
kualitatif  deskriptif  karena  bersangkutan  dengan  permasalahan  yang  ada  serta  peneliti harus  mengkaji  secara holistic (menyeluruh)  terkait  Perencanaan  Anggaran  Belanja Pada Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019-2020. Bentuk penelitian deskriptif dipilih karena  peneliti  berupaya  mendeskripsikan  mengenai  persoalan,  gambaran,  maupun situasi yang  berkaitan dengan  Perencanaan  Anggaran  Belanja Pada Bappelitbang  Kota Bandung Tahun 2019-2020.
Dalam  teknik  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  observasi,  wawancara, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono, 2017). Sumber data primer berasal dari Laporan Realisasi  Anggaran  Bappelitbang  Kota  Bandung  Tahun  2019-2020  dan  wawancara. Dalam  memilih  sampel,  peneliti  menggunakan purposive  sampling karena  informan yang  terpilih  dianggap  memiliki  posisi  penting  dalam  memberikan  informasi  terkait perencanaan anggaran. Wawancara dilakukan kepada 4 orang informan diantaranya satu sub bagian perencanaan dan penyusunan program, satu sub bagian keuangan, satu PPTK bidang  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  dan  satu  PPTK  bidang  Perencanaan Pembiayaan.
Sumber  data  sekunder  menggunakan  buku,  jurnal,  internet,  skripsi  terdahulu, artikel,  maupun  rencana  strategis  Bappelitbang  Kota  Bandung  Tahun  2018  –  2023. Adapun  teknik  dalam  pengolahan  dan  analisis  data,  peneliti  menggunakan  analisis kualitatif  menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  (Silalahi,  2018)  yakni  kegiatan pengolahan dan analisis melalui tiga rangkaian diantaranya reduksi data, penyajian data, serta  verifikasi  atau  menarik  kesimpulan.  Untuk  menguji  validitas  data  peneliti menggunakan triangulasi data (Sugiyono, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  untuk  mengetahui  bagaimana  perencanaan  anggaran  belanja  pada Bappelitbang  Kota Bandung tahun 2019-2020 ditinjau  dari  prinsip  penyusunan  APBD menurut teori Rahajeng, berikut pembahasan perdimensinya:

## Partisipasi Masyarakat
Dimensi  pertama  mengenai  partisipasi  masyarakat  dimana partisipasi  merupakan keterlibatan  masyarakat  pada  kegiatan-kegiatan  pemerintah  seperti  proses  perencanaan pembangunan yang  mana manfaatnya untuk kepentingan  mereka  dan  masyarakat turut berperan aktif  dalam keikutsertaan kegiatan. Partisipasi  masyarakat dalam penyusunan anggaran  sangat  dibutuhkan  karena  dapat  menjadi  masukan  terhadap  pelaksanaan kegiatan  maupun  program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  suatu  badan  maupun  dinas terkait.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  dengan  dimensi  partisipasi  masyarakat, Bappelitbang  Kota  Bandung  sendiri  setiap  tahunnya  melaksanakan  pastisipasi masyarakat  melalui  kegiatan  Musrenbang  (Musyawarah  Rencana  Pembangunan). Bappelitbang  Kota  Bandung  merupakan  badan  yang  menyusun  dokumen  perencanaan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 467
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
tingkat kota seperti RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Dari RPJMD tersebut nantinya akan  diturunkan  menjadi  RKPD  yang  menjadi  pedoman  untuk  menentukan  rencana anggaran yang akan dialokasikan untuk jangka waktu 1 tahun.
Selain  itu,  terkait  partisipasi  masyarakat  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  lebih ditujukan  kepada  usulan  dokumen  perencanaan  tahunan  seperti  dokumen  RPJPD (Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah),  RPJMD  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah),  maupun  RKPD  (Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang menjadi  pedoman  bagi  setiap  badan  atau  dinas  dalam  menyusun  anggaran  belanja. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut terdapat partisipasi masyarakat yang dilibatkan.
Adapun bentuk partisipasi  masyarakat terhadap  masukam dokumen RKPD dapat dilihat  dari  musrenbang  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah)  Kota  Bandung. Musrenbang RKPD merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas  dan  menyepakati  langkah-langkah  penanganan  program  kegiatan  prioritas untuk dikoordinir  oleh  setiap SKPD  yang terkait dalam usulan  tersebut.  Usulan-usulan dari  masyarakat  tersebut  oleh  Bappelitbang  dihimpun  menjadi  sebuah  dokumen perencanaan.  Usulan  -  usulan  tersebut  dilakukan  secara bottom  up melibatkan  para stakeholder hingga tokoh masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan dimensi partisipasi masyarakat menurut  (Rahajeng,  2016)  sudah  berjalan  baik  dimana  partisipasi  masyarakat  sebagai bentuk  semangat good  public  governance dan good  government dalam penyusunan anggaran  penting  melibatkan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  pada  Bappelitbang Kota  Bandung  lebih  ditujukan  kepada  dokumen  perencanaan  seperti  RPJPD,  RPJMD serta  RKPD  yang  menjadi  acuan  dalam  menyusun  anggaran.  Selain  itu  partisipasi masyarakat pada Bappelitbang Kota Bandung sudah sesuai apabila dikaitkan dengan PP Nomor  45  Tahun  2017  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintah  daerah,  bahwa  partisipasi  masyarakat  juga  merupakan  hal  penting  dalam mewujudkan  kepedulian  dan  dukungan  masyarakat  untuk  keberhasilan  pembangunan didaerahnya.

## Transparansi serta Akuntabilitas Anggaran
APBD  diharuskan  dapat  menampilkan  informasi  atau  keterangan  yang  jelas tentang sasaran, hasil, tujuan, serta manfaat yang dapat diambil dari suatu kegiatan atau program  yang  dianggarkan.  Adapun  indikator  dalam  transparasi  serta  akuntabilitas anggaran diantaranya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
1. Keterbukaan Informasi
Transparasi  merupakan  keterbukaan  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang berkaitan  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak  yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 468
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
membutuhkan  yaitu  masyarakat.  Mayarakat  mempunyai  hak  dalam  mendapatkan informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik.  Dengan  adanya  keterbukaan informasi,  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  mengakses  informasi  seluas-luasnya mengenai  pengelolaan  keuangan  termasuk  didalamnya  perencanaan  anggaran  hingga pertanggungjawabannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  keterbukaan  informasi  pada  Bappelitbang Kota  Bandung  sendiri  dapat  diakses  melalui  website Bappelitbang.bandung.go.id . Keterbukaan  informasi  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  yang  berkaitan  dengan perencanaan  anggaran  selalu  di  publikasikan  walaupun  tidak  terperinci  mendetail hingga rincian anggaran tetapi dipublikasikan dalam bentuk Renja (Rencana Kerja) dan Renstra  (Rencana  Strategis).  Dalam  Renja  maupun  Renstra  tersebut  juga  berisi perencanaan anggaran yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sebagai informasi publik.
Gambar 1

## Tampilan Website Bappelitbang Kota Bandung
Sumber : Bappelibang.bandung.go.id (hasil Penelitian)
Publikasi  mengenai  perencanaan  anggaran  pada  website  Bappelitbang  Kota Bandung  dapat  diakses  oleh  siapapun  pada  menu  produk  yaitu  dokumen  perencanaan seperti  yang  terlihat  pada  gambar  1.  Dalam  menu  produk  tersebut  terdapat  dokumen perencanaan  seperti  Rencana  strategis,  Rencana  kerja,  laporan  kinerja  instansi pemerintah,  dokumen  RPJMD,  maupun  dokumen  RKPD.  Selain  informasi  mengenai dokumen  perencanaan,  pada  website  tersebut  juga  menyajikan  berita  terkait  kegiatan yang dilakukan oleh Bappelitbang Kota Bandung.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  dalam  keterbukaan  informasi  kepada publik  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  sudah  berjalan  baik  sesuai  dengan  teori menurut  (Rahajeng,  2016)  dimana  dalam  memberikan  informasi  terkait  perencanaan anggaran  sudah  jelas  disajikan  mengenai  kegiatan  atau  program  yang  dianggarkan walaupun  tidak  terperinci  dan  dapat  diakses  melalui  website  resmi  Bappelitbang  Kota Bandung  yaitu bappelibang.bandung.go.id .  Secara  umum  juga  publikasi  rencana anggaran  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  telah  sesuai  dengan  UU  Nomor  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  bahwa  hak  atas  Informasi  menjadi  sangat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 469
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
penting  karena  makin  terbuka  penyelenggaraan  negara  untuk  diawasi  publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pertanggungjawaban atas  pelaksanaan anggaran  bertujuan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan  keuangannya  kepada  Lembaga  atau  orang  berkepentingan yang sah. Selain itu, pertanggungjawaban merupakan cara efektif yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan maupun penghamburan kekayaan uang maupun barang serta memastikan semua pendapatan yang sah, tepat penggunaannya dan jelas sumbernya.
Berdasarkan hasil wawancara, Bappelitbang Kota Bandung sendiri mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  anggarannya  dalam  bentuk  laporan  keuangan setiap  satu  periode.  Laporan  keuangan  tersebut  disusun  untuk  memberikan  informasi yang  terjadi  terkait  posisi  keuangan  maupun  seluruh  transaksi  yang  digunakan  pada entitas  pelaporan  dalam  satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan  tersebut  nantinya akan direviu oleh inspektorat untuk memberikan kesesuaian informasi yang ditampilkan didalam laporan keuangan.
Selain  bentuk  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  anggaran  berupa  laporan keuangan,  Bappelitbang  Kota  Bandung  juga  mempertanggungjawabkan  laporan kinerjanya. Berdasarkan hasil wawancara, PPTK setiap bidang pada Bappelitbang Kota Bandung  setiap  triwulan  dalam  satu  tahun  menyampaikan  pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat. Selain itu, terdapat bentuk pertanggungjawaban  lainnya  berupa  pertanggungjawaban  laporan  monev  (monitoring dan  evaluasi)  tiap  triwulan  yang  hasil  akhirnya  dituangkan  ke  dalam  laporan akuntabilitas  kinerja  (LAKIP)  untuk  periode  satu  tahun  sebagai  pertanggungjawaban kinerja.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  Perjanjian  kinerja  berisi  sasaran  output, indicator satuan serta target apa yang menjadi tanggungjawabnya PPTK tersebut disertai penjelasan  program  dan  anggarannya.  Perjanjian  kinerja  tersebut  merupakan  bentuk akuntabilitas  dari  rencana  anggaran  yang  telah  direncanakan  untuk  selanjutnya direalisasikan  dengan  program  maupun  kegiatan  yang  anggarannya  bersumber  dari APBD. Sehingga dengan perjanjian kinerja tersebut, anggaran yang telah direncanakan dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  sasaran,  indicator  maupun  program  yang hendak dicapai.
Dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  anggaran  pada  Bappelitbang  Kota Bandung  dalam  pelaksanaannya  sudah  mempertanggungjawabkan  dengan  bentuk adanya laporan keuangan tahunan  dan  laporan kinerja.  Hal tersebut juga  sudah  sesuai menurut  (Rahajeng,  2016)  APBD  diharuskan  dapat  menampilkan  informasi  atau keterangan  yang  jelas  tentang  sasaran,  hasil,  tujuan,  serta  manfaat  yang  dapat  diambil dari suatu kegiatan atau program yang dianggarkan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 470
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)

## Disiplin Anggaran
Dalam  melaksanakan  kegiatan  atau  program  harus  sesuai  dengan  perencanaan yang  dianggarkan  serta  tidak  melakukan  kegiatan  atau  program  jika  tidak  terdapat  di dalam  perencanaan.  Dalam  kegiatan  proses  penyelenggaraan  negara,  disiplin  anggaran sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menghindari pemborosan anggaran, menghindari penggunaan  anggaran  belanja  yang  tidak  berkualitas,  serta  tidak  melebihi  bata s anggaran  dari  anggaran  yang  telah  direncanakan.  Indikator  pada  dimensi  disiplin anggaran yaitu batas tertinggi pengeluaran belanja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  disiplin  anggaran  pada  Bappelitbang  Kota Bandung dalam menggunakan anggarannya baik belanja tidak langsung maupun belanja mengikuti batas tertinggi pengeluaran belanja yang sudah dianggarakan. Batas tertinggi dalam pengeluaran belanja pada Bappelitbang Kota Bandung sudah disesuaikan dengan SSH  (Standar  Satuan  Harga),  HSPK  (Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan),  maupun  ASB (Analisa  Standar  Belanja)  yang  telah  ditetapkan.  Kebutuhan  anggaran  belanja  tersebut dirinci  lagi  berdasarkan  harga  satuan  tertinggi  sehingga  tidak  melebihi  batas  anggaran yang  sudah  direncanakan.  Standar  Satuan  Harga  merupakan  nilai  suatu  barang  yang ditentukan  pada  waktu  tertentu  untuk  perhitungan  biaya  komponen  masukan  kegiatan pada perencanaan.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  anggaran  yang  telah  direncanakan  oleh Bappelitbang  Kota  Bandung  sudah  cukup  baik  tidak  melebihi  batas  anggaran  apabila dilihat pada tabel 2. Dalam melaksanakan kegiatan maupun program sudah berdasarkan anggaran  yang  telah  ditentukan,  akan  tetapi  dalam  penyerapan  anggarannya  yang kurang  maksimal.  Belanja yang  dianggarakan  pada  tahun 2019 hanya  terserap 91,16% sedangkan  pada  tahun  2020  belanja  yang  telah  dianggarkan  hanya  terserap  87,84%. Penyerapan anggaran  yang kurang  maksimal  tersebut diakibatkan oleh  hambatan  yang terjadi.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  hambatan  yang  dihadapi  dalam  perencanaan anggaran  yang  telah  direncanakan  diantaranya  karena  factor  eksternal  diluar  kendali seperti pandemi Covid 19. Adanya pandemi membuat Penerimaan Asli Daerah menurun yang  berdampak  pada  penyesuaian  anggaran  setiap  SKPD  dari  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah) tersebut sehingga Bappelitbang Kota Bandung melakukan pembatasan kegiatan dan  perubahan  jadwal  waktu  kegiatan.  Kegiatan  yang  seharusnya  dilaksanakan  tatap muka  hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  menyebabkan  serapan  anggaran  yang  sudah direncanakan tidak terserap dengan maksimal.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  dimensi  disiplin  anggaran  dengan indicator  batas  tertinggi  pengeluaran  belanja  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  sudah berjalan  dengan  baik  sesuai  teori  menurut  (Rahajeng,  2016)  bahwa  disiplin  anggaran dapat  ternilai  dari  belanja  yang  dianggarkan  merupakan  batas  tertinggi  pengeluaran.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 471
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal dalam hal penyerapan anggaran yang diakibatkan  oleh  factor  eksternal  diluar  kendali  seperti  pandemi covid-19 .    Apabila dikaitkan  dengan Perpes No 33 Tahun 2020 mengenai Standar Harga Satuan Regional bahwa  dalam  perencanaan  anggaran,  standar  harga  satuan  regional  berfungsi  sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

## Keadilan Anggaran
Keadilan  anggaran  dapat  ternilai  dari  anggaran  yang  dikelola  harus  secara  adil tidak  ada  diskriminasi  atau  pembeda  sehingga  bisa  dirasakan  oleh  semua  kalangan masyarakat dalam hal pemberian pelayanan. Keadilan anggaran dibutuhkan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan serta demokrasi sehingga anggaran  yang  telah  dialokasikan  dapat  memberikan  manfaat.  Indikator  pada  dimensi keadilan anggaran yaitu alokasi penggunaan anggaran.
Berdasarkan hasil wawancara, dalam mengalokasikan anggaran pada Bappelitbang  Kota Bandung  didasarkan pada profesionalitas  membagi anggaran  sesuai dengan  kelompok  non  penunjang  maupun  kelompok  pelayanan  dasar  dan  tidak  ada pembeda  atau  diskriminasi.  Selain  itu,  Bappelitbang  Kota  Bandung  dalam mengalokasikan  anggaran  dilakukan  secara  proporsional  secara  adil  tidak  melebih- lebihkan  dan  selalu  melakukan  perencanaan  yang  matang  dalam  merencanakan anggaran.  Dalam  menyusun  anggaran  juga  selalu  dilakukan  rapat  koordinasi  yang dipimpin  secara  langsung  oleh  kepala  Bappelitbang  Kota  Bandung  sehingga  dalam merencanakan  anggaran  benar-benar  disesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  harus dipenuhi.
Tabel 3 Rekapitulasi Program Belanja Langsung pada Anggaran Tahun 2020
Proram Anggaran/Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,046,090,473.00 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,994,717,120.00 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 161,680,000.00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 86,212,500.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 316,690,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,007,743,866.70 Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 501,536,180.00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,965,094,200.00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 407,137,328.00
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 (diolah peneliti)
Apabila  dikaitkan  dengan  dokumen  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah), terdapat ringkasan rencana anggaran belanja indikatif Bappelitbang Kota Bandung yang dituangkan  dalam  program-program  atau  kegiatan  seperti  pada  Tabel  3.  Program-
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 472
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
program  yang  tercantum  pada  Tabel  3  merupakan  anggaran  indikatif  yang  artinya seluruh informasi dan data baik tentang sumber daya yang dibutuhkan maupun keluaran yang tercantum pada dokumen RKPD merupakan petunjuk atau acuan rencana anggaran yang hendak dicapai. Anggaran yang tergambar dalam program-program tersebut sudah sesuai dengan program  prioritas perangkat daerah  sehingga tidak ada diskriminasi atau pembeda.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Bappelitbang  Kota  Bandung  dalam  mengalokasikan anggaran  yang  sudah  direncanakan  tidak  ada  unsur  diskriminasi  atau  pembeda  karena sudah  direncanakan  dengan  matang.  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  teori  menurut (Rahajeng, 2016) bahwa dalam mengalokasikan anggaran dilakukan secara proporsional tidak  ada  diskriminasi  sehingga  anggaran  yang  sudah  dialokasikan  dapat  memberikan manfaat. Proporsional juga diartikan sebagai pembagian anggaran yang seimbang antara anggaran yang dimiliki dengan beban kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan membagi anggaran  secara  proporsional  tersebut  tidak  akan  menyebabkan  kelebihan  beban anggaran sehingga manfaat anggaran tersebut dapat secara adil memberikan manfaat.

## Efisiensi dan Efektifitas
Dalam  perencanaan  anggaran  belanja,  penyusunan  anggaran  harus  berdasarkan efektif  dan  efisien.  Efisiensi  menyangkut  perbandingan  output  dengan  input  yang dikeluarkan.  Efektivitas  menyangkut  kepada  pencapaian  hasil  program  atau  kegiatan yang sebelumnya direncanakan. Dengan demikian, agar perencanaan anggaran tersusun secara  efisien  dan  efektif  maka  perencanaan  harus  ditentukan  dengan  jelas  manfaat maupun  tujuan  yang  akan  dihasilkan  dari  program  atau  kegiatan  yang  akan  dicapai. Adapun  indikator  dalam  dimensi  efisiensi  dan  efektifitas  yaitu  pencapaian  tujuan  atau kinerja.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Bappelitbang  Kota  Bandung  dalam  menyusun anggaran  sudah  didasarkan  pada  visi  capaian  kinerja  yang  harus  dicapai.  Selain  itu dalam  menentukan  visi  misi Bappelitbang  Kota Bandung tidak  membuat lagi  visi  misi sendiri tetapi mengacu pada visi misi pemerintah Kota yang diturunkan menjadi sasaran strategis  sehingga  Bappelitbang  Kota  Bandung  dalam  mencapai  tujuan  yang  sudah direncanakan  mengacu  pada  visi  misi  kepala  daerah  termasuk  juga  dalam  menyusun rencana anggaran.
Selain  dalam  mencapai  tujuan  mengacu  pada  visi  misi  Pemerintah  Kota, Bappelitbang  Kota  Bandung  juga  merencanakan  target  yang  akan  dicapai  berdasarkan IKU  (Indikator  Kinerja  Utama).  Salah  satu  isi  indikator  tersebut  yaitu  menyelaraskan antara  target  tahunan  yang  direncanakan  dengan  target  lima  tahunan  yang  tercantum dalam  dokumen  RPPJMD.  Indikator  Kinerja  Utama  merupakan  suatu  ukuran keberhasilan dari sasaran strategis maupun tujuan dalam instansi pemerintah.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 473
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2019 – 2020
No Indikator Kinerja Utama Capaian % 2019 2020 1 Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja 100,00 98,52 2 Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja 100,00 92,12 3 Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan 111,11 100,6 4 Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan 100,00 100 5 Indeks Kepuasan Masyarakat 101,98 `108
Sumber : LAKIP Bappelitbang Kota Bandung 2019 – 2020 (diolah peneliti)
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  apabila  dikaitkan  dengan  capaian  indikator kinerja  utama  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  rata-rata  mencapai  persentase  100% yang  artinya  tercapai,  ada  beberapa  yang  melebihi  persentase  100%  yang  artinya melebihi target dan ada yang kurang dari persentasee 100% yang artinya tidak tercapai seperti yang tercantum pada tabel 4. Capaian tersebut dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi.  Namun  secara  umum  Bappelitbang  Kota  Bandung  telah  dapat  melaksanakan tugas  dalam  rangka  mewujudkan  visi  misi  instansi  pemerintah.  Capaian  tersebut diperoleh  berdasarkan  pengukuran  atas  indicator  kinerjanya  masing-masing.  IKU tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan.
Selain  sudah  berdasarkan  visi  misi  Pemerintah  Kota  dan  memiliki  Indikator Kinerja  Utama  dalam  menyusun  anggaran  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung,  terdapat hambatan  pada  proses  perencanaan anggaran  belanja  dalam  hal  sumber  daya  manusia. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Bappelitbang Kota Bandung dalam merencanakan  anggaran  masih  kekurangan  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  dimana bidang-bidang  yang  ada  di  Bappelitbang  Kota  Bandung  mengurusi  banyak  urusan seperti  urusan  perencanaan  anggaran  sekota  Bandung  hanya  diampu  oleh  satu  SDM saja,  sedangkan  satu  SDM  tersebut  juga  mengampu  urusan  perencanaan  anggaran internal  Bappelitbang.  Pentingnya  kualitas  dan  kuantitas  SDM  pada  suatu  organisasi public  dapat  menjadi  hal  penentu  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuan  (Suryani  et  al.,  2020).  Begitupun  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  jika hambatan  tersebut  belum  tertangani  dengan  baik  maka  akan  membuat  perencanaan anggaran menjadi kurang maksimal karena keterbatasan SDM.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  dimensi  efesiensi  dan  efektivitas  dengan indikator  pencapaian  tujuan  atau  kinerja  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  sudah berjalan  dengan  baik  dimana  dalam  menyusun  anggaran  Bappelitbang  Kota  Bandung sudah didasarkan pada visi misi Pemerintah Kota serta dalam merencanakan target yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 474
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
akan dicapai berdasarkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama). Hal tersebut juga sesuai dengan  teori  menurut  (Rahajeng,  2016)  bahwa  dalam  menyusun  rencana  anggaran berdasarkan Performance  budgeting yang  berorientasi  pada  pencapaian  hasil  atau kinerja. Performance budgeting merupakan  system  penganggaran  yang  mengarah pada output dan berhubungan dengan visi misi serta rencana strategis suatu organisasi. Akan tetapi  terdapat  hambatan  dalam  hal  sumber  daya  yaitu  masih  kurangnya  sumber  daya manusia dalam merencanakan anggaran pada Bappelitbang Kota Bandung.

## Taat Asas
Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola dengan tertib di dukung oleh adanya bukti  administrasi  yang  bisa  dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  dalam  perencanaan anggaran,  penyusunan  APBD  perlu  disesuaikan  dengan  prinsip  taat  asas  dimana pengelolaan keuangan daerah ini patut berpegang pada peraturan perundang-undangan. Adapun  indikator  dalam  taat  asas  yaitu  berpedoman  pada  Peraturan  per  undang- undangan.
Berdasarkan hasil  wawancara, Bappelitbang  Kota Bandung  dalam  merencanakan anggaran  tidak  bisa  dipisahkan  dari  aturan  hukum.  Aturan  hukum  yang  digunakan mengenai  perencanaan  anggaran  pada  Bappelitbang  Kota  Bandung  mengacu  pada  PP Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  serta  ada  Permendagri Nomor  77  Tahun  2020  mengenai  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara,  tidak  ada  kebijakan  khusus  yang  mengatur besaran  persentase  anggaran  yang  harus  diserap,  lebih  berbasis  kepada outcome dan output .  Adapun  bukti  administrasi  sebagai  bentuk  tanggungjawab  dalam  penyusunan anggaran pada Bappelitbang Kota Bandung ada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), ada  RKA  (Rencana  Kegiatan  Anggaran)  yang  ditandatangani  oleh  kepala  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  serta  kepala  perangkat  daerah.  Seluruh  administrasi  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  tersebut  ada  dan  berjenjang  pada  setiap perangkat daerah.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  Bappelitbang  Kota  Bandung  sudah memenuhi taat asas penganggaran dibuktikan dengan adanya DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran)  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  sudah  direncanakan  anggarannya. Dokumen  tersebut  berisi  ringkasan  daftar  pelaksanaan  anggaran,  ringkasan  anggaran pendapatan  dan  belanja  SKPD,  serta  ringkasan  anggaran  pembiayaan  daerah  SKPD. DPA juga berfungsi sebagai dasar penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan dari anggaran yang telah direncanakan.
Berdasarkan  analisis  peneliti  dapat  disimpulkan  pada  dimensi  taat  asas  dengan indikator berpedoman pada peraturan per undang-undangan sudah berjalan dengan baik atau  tidak  bertentanggan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku diantaranya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 475
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis  Pengelolaan Keuangan Daerah  serta  dibuktikan  dengan  adanya  DPA  (Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran) sebagai  bentuk  pertangggungjawaban  atas  rencana  anggaran.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan  teori  menurut  (Rahajeng,  2016)  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  telah  dipaparkan  bahwa  perencanaan  anggaran  belanja  pada  Bappelitbang  Kota Bandung  tahun  2019-2020  ditinjau  dari  prinsip  penyusunan  APBD  telah  berjalan dengan  baik.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  perencanaan  anggaran belanja  diantaranya  karena  factor  eksternal  diluar  kendali  seperti  pandemic covid  19 yang  menyebabkan  serapan  anggaran  kurang  maksimal  serta  kurangnya  sumber  daya manusia yang membantu dalam hal perencanaan anggaran.
Untuk  itu  peneliti  memberikan  saran  diantaranya  Bappelitbang  Kota  Bandung harus lebih cermat dalam menganggarkan kegiatan dan melakukan perubahan anggaran dengan cepat jika tidak terpakai dengan begitu anggaran yang akan direalisasikan dapat terserap  dengan  maksimal  sesuai  perencanaan  yang  dianggarkan,  membuat  kebijakan khusus  mengenai  persentase  penyerapan  anggaran  yang  sebanding  dengan  output maupun  outcome,  mengajukan  penambahan  jumlah  sumber  daya  manusia  sejumlah yang  dibutuhkan  dan  apabila  tidak  memungkinkan  bisa  dilakukan  dengan mengrealokasi  tugas  ulang  kembali,  berkoordinasi  secara  internal,  serta  meningkatkan kompetensi  pegawai  secara  rutin  dengan  bimtek,  diklat,  maupun  evaluasi  mengenai penyusunan perencanaan anggaran dengan begitu SDM yang ada di Bappelitbang Kota Bandung dapat sesuai dengan standar kebutuhan yang dibutuhkan dan dapat membantu memperlancar  organisasi  dalam  melaksanakan  tugas  maupun  fungsinya.  Untuk penelitian  selanjutnya  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menambah  khasanah  ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan penelitian ini yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara . Bandung: Pustaka Setia. Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara . Bandung: Pustaka Setia.
Banga, W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Bastian,  I.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga .  Jakarta: Erlangga.
Halim, A. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran  Pemerintah  (Anggaran  Pendapattan  dan  Belanja  Negara/Daerah) . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah . Malang: UB Pres.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 3, 2022
Rika Diyah Ramadhani, Cs: Perencanaan Anggaran Belanja …. Page 476
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat       ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah .
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  258/PMK.02/2015  Tentang Tata  Cara  Pemberian  Penghargaan  dan  Pengenaan  Sanksi  Atas  Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Jurnal Media Hukum 184 (2019).
Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Rahajeng,  A.  (2016). Perencanaan  Penganggaran  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Revida,  E.,  Hidayatulloh,  A.  N.,  Soetijono,  I.  K.,  Hermawansyah,  A.,  Purba,  B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti. (2020). Teori Administrasi Publik . Kota Medan: Yayasan Kita Menulis. Samsu. (2017). Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development) . Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
Silalahi, U. (2018). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Solehudin,  M.  (2019). Serapan  Anggaran  SKPD  Pemkot  Bandung  Rendah,  Ada  yang Baru  27  Persen .  News.Detik.Com.  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 4771587/serapan-anggaran-skpd-pemkot-bandung-rendah-ada-yang-baru-27- persen
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Penerbit Alfabeta.
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara, 1 (2003).
Undang  -  undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah, 1 (2014).
Suryani,  N.  K.,  Sugianingrat,  I.  A.  P.  W.,  &  Laksemini,  K.  D.  I.  S.  (2020). Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian . Bali: Nilacakra. Vijlania,  S.  (2020). Perencanaan  Anggaran  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah Kabupaten  Bandung  Tahun  Anggaran  2014-2019 [Universitas  Islam  Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. http://digilib.uinsgd.ac.id/
Wijayanti, A. W., Muluk, M. R. K., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja. Wacana , 14 (3), 10–17.
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/237