## TINJAUAN HUKUM PENETAPAN ZONASI TERHADAPAT MASYARAKAT NELAYAN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG

## KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM
OLEH :

## LA ODE HANIRU DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

## ABSTRACT
Wakatobi  National  Park  (TNW)  is  managed  by  the  system  established  based  on  the  decision  of  the diirektur-General of forest protection and nature conservation (PHKA) number SK. 149/IV-KK/2007 July 23, 2007 by wakatobi National Park alongside Hall Government wakatobi, aimed at mapping the area and restriction  area  which  can  be  utilized  and  that  cannot  be  utilized  called  zoning.  Until  now  the  most dominant  issue  facing  the  fishermen  who  came  from  the  tribe  of bajo,  is  poverty the  cause  there  is  no other  choice  but  to  continuously  exploit  sea  resources,  poverty  often  becomes  complicated  because  of poor population It is often considered as the cause of damage to the coastal environment, but on the other hand the poor population also will bear the impact of environmental damage. The methods used in this study i.e. by using qualitative descriptive method, namely the description of penganalisaan data obtained from  field  studies  and  libraries  by  way  of  describing  and  explaining  the  reality  of  objective  research obtained from the results of observation and interview approaches as well as describe the behavior of the community until the creation of the law. Research results show that implementation of the truly wakatobi National  Park  Zoning  to  protect  marine  ecosystems,  particularly  coral  reefs  exist  in  the  Wakatobi. Sustainability  of  natural  resources  tersebutnantinya  expect  able  to  prosper  fishing  communities especially in the villages of Mola Samaturu. Though the National Park Zoning designation wakatibi has yet to get a response is entirely from fishing communities especially villagers Mola Samaturu because masi felt there was some space for a living sea becomes limited by the existence of zoning. Wakatobi national park management in kelolah based on the Zoning system, as for the forms is the core zone, the zone of protection zones, exploiting local marine, public utilization zones, tourism and land zone zone/special. Keywords: Zoning, Fishing, Natural Resources Of Life.

## A. PENDAHULUAN
Taman nasional wakatobi(TNW) merupakan kawasan konserfasi atau kawasan yang dilindungi  perairan  lautnya,  yang  tersusun  dari  empat  pula  besar  yakni  wangi-wangi, kaledupa,tomia,  dan  binongko  yang  disinkat  dengan  nama  wakatobi.  Letak  kepulauan
wakatobi berada pada kawasan segitiga karang dunia sesuai dengan visinya surge nyata bawah  laut  dijantung  segitiga  karang  dunia  yaitu  wilayah  yang  memiliki keanekaragaman  ekosistem  flora  laut  berupa  pohon  mangrove,  lamun/sea  grass,  alga dan rumput laut/sea weed dan sumber daya perikanan seperti jenis-jenis ikan pelagis (karang) dan non pelagis (non karang) serta biota lainnya yang tertinggi didunia. Juga memiliki jasa lingkungan pesisir yang  dapat dimanfaatkan  antara lain panorama alam wisata bahari.
Taman  nasional  wakatobi  ditetapkan  berdasarkan  undang-undang  nomor  5  tahun 1990  tentang  konserfasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  bekerja  sama dengan WWF (World Wide Fund For Nature) yang bertujuan untuk terjaminnya system penyangga  kehidupan  dan  pelesetarian  keanekaragaman  hayati,  guna  terwujudnya pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan menjamin tersedianya sumber daya  mata  pencaharian  yang  berkelanjutan  bagi  peningkatan  kiesejahteraan masyarakat local.
Taman  nasional  wakatobi  (TNW)  dikelola  dengan  system  yang  ditetapkan berdasarkan  keputusan  diirektur  jenderal  perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam (PHKA)  nomor  SK.149/IV-KK/2007  Tanggal  23  juli  2007  oleh  balai  taman  nasional wakatobi  bersama  pemerintah  kabupaten  wakatobi,  yang  bertujuan  untuk  pemetaan wilayah  dan  pembatasan  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  yang  tidak  dapat dimanfaatkan  yang  disebut  dengan  zonasi.  Dalam  undang-undang  No.5  tahun  1990 tentang konservasi sumber alam hayati dan ekosistemnya pasal 23 berbunyi kawasan taman  nasional  dikelola  berdasarkan  sistem  zonasi  yang  terdiri  dari  zona  inti,  zona pemanfaatan  dan  zona  lainnya  sesuai  dengan  keperluan.  Taman  nasional  wakatobi yaitu  pembagian  perairan  wakatobi  menjadi  empat  zona,  yaitu  zona  inti,  zona perlindungan bahari, dan zona pariwisata, zona pemanfaatan local, pemanfaatan umum dan zona daratan/khusus.
Sampai saat ini persoalan yang paling  dominan dihadapi  nelayan yang berasal dari suku  bajo,  adalah  kemiskinan  yang  menyebabkan  tidak  ada  pilihan  lain  selain  terus menerus  memanfaatkan  sumber  daya  laut,  kemiskinan  sering  menjadi  rumit  karena penduduk  miskin  sering  dianggap  sebagai  penyebab  rusaknya  lingkungan  pesisir,
namun  disisi  lain  penduduk  miskin  pula  yang  akan  menanggung  dampak  dari kerusakan lingkungan tersebut.
Hal  ini  muncul  baik  dikalangan  birokrasi  dalam  taman  nasional  wakatobi  serta pemerintah daerah setempat, karena satu sisi penetapan zonasi dengan asumsi bahwa terjadi  keberlanjutan  ekosistem  kelautan  dan  perikanan  yang  kemudian  akan memberikan manfaat lebih baik dimasyarakat pengelolahnya, namun disisi lain terjadi ketimpangan  karena  ada  sebagian  masyarakat  nelayan  bajo  yang  melakukan  aktivitas penangkapan  ikan  dan  sumber  daya  laut  lainnya  yang  belum  paham  akan  system tersebut dan beranggapan zonasi adalah pelarangan untuk pemanfaatan sumber daya laut (SDL), sehingga bila zonasi tersebut dimaksimalkan akan terjadi penurunan dalam pendapatan ekonomi mereka.
Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  zonasi  secara  tidak  langsung  memberikan  efek negative dan positif terhadap nelayan karang karena tempat pemijakan ikan dijadikan sebagai  zona  wisata  dan  zona  perlindungan  bahari  yang  diperbolehkan  hanyalah  di zona pemanfaatan local sementara di zona itu nelayan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan memakai peralatan yang modern baru bias mendapatkan hasil yang maksimal.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  sering  terjadinya  konflik  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan proses ekologisnya karena masyarakat suku bajo tidak paham akan zonassi dan mereka tetap memanfaatkan sumber daya laut yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Masyarakat nelayan suku bajo khususnya desa mola samaturu selama ini mengelola laut  dengan  ketentuan  mereka  sendiri  atau  disebut  adat  bajo  yaitu  sebelum  melaut harus  melihat  keadaan  cuaca,  mempersiapkan  alat  tangkap  dan  membuang  sesajian dilaut sebelum melaut,  dan mereka yakin bahwa penghasilnnya  ditentukan oleh Allah SWT kerena laut adalah tempat mereka berkebun dan sebagai kawasan pengembaraan bukan sebuah kawasan yang bias ditanami pohon, laut bagi orang bajo adalah sebuah kawasan yang terbuka untuk siapa saja, setiap orang dapat terjun ke laut dan mencari penghasilan  didalamnya  dan  mereka  tidak  terlihat  seperti  orang  yang  hidup  didarat, orang  bajo  hidup  sebagai  pengembara  laut  (Sea  no-mad)  tidak  pernah  hidup menumpuk harta
Berdasarkan gambaran yang diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  penetapan  zonasiterhadapm  masyarakat  nelayan  berdasarkan pasal  23  undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  konservasi  sumer  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya  didesa  mola  samaturu  kecamatan  wangi-wangi  selatan kabupaten  wakatobi  dan  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dan  pendukung penetapan zonasi masyarakat nelayan  berdasarkan pasal 23 undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumer daya alam hayati dan ekosistemnya didesa mola samaturu kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi.

## B. METODE PENELITIN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  yaitu  gambaran  penganalisaan  data  yang  diperoleh  dari  studi lapangan  dan  kepustakaan  dengan  cara  menjelaskan  dan  menerangkan  kenyataan objektif penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dilapangan serta menggambarkan  perilaku  masyarakat  sampai  pembentuk  hukum.  Sehingga  diperoleh data yang akurat, baik yang bersifat teoritis kepustakaan maupun yang bersifat praktik yang  diperoleh  melalui  studi  lapangan.  Kemudian  dengan  menggunakan  metode  ini dapan  mendeskripsikan  bagaimna  proses  pentapan  zonasi  terhadap  masyarakat nelayan di desa mola samaturu  kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten  Wakatobi kemudian  melihat  hal-hal  apa  yang  menjadi  factor  penghambat  dan  pendukung pentapan  zonasi  terhadap  masyarakat  nelayan  khususnya  masyarakat  Desa  Mola Samaturu Kecamatan Wangi-wangi Selatan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Penetapan Zonasi Taman Nasional Wakatobi Bagi Masyarakat Nelayan Dalam  permenhub  No.  P.  56/Menhut-11/2006  tentang  pedoman  Zonasi  Taman Nasional  dijelaskan  bahwa  zonasi  Taman  Nasional  adalah  suatu  proses  pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona. Zona Taman Nasional adalah wilayah dalam  kawasan  Taman  Nasional  yang  dibedakan  menurut  fungsi  dan  kondisi  ekologi, social, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Proses pengaturan tersebut meliputi tujuan kegiatan: 1) persiapan; 2) pengumpulan dan  analisis  data;  3)  penyusunan  draf  rancangan  zonasi;  4)  konsultasi  public;  5) pengiriman dokumen; 6) tata batas; 7) penetapan.
Menurut penetapan tersebut, penetapan zonasi taman nasional wakatobi ditentukan berdasarkan:
1. Pontensi sumber daya alam hayati setempat,
2. Tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan
3. Kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan yang harus di lakukakn.
Selain tiga dasar penetapan zonasi tersebut, ada tiga hal penting lainnya yang harus di perhatikan dalam menentukan/membagi zonasi yaitu jenis zona yang butuhkan, luas masing-masing zona dan lokasi zona. Untuk merumuskan hal tersebut, pengkajian dan pemahaman terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan taman nasional dengan seluruh unsur yang ada di dalamnyamutlak di perlukan.Penetapan zonasi taman nasional  tidak  bersifat  permanen  serta  dapat  dilakukan  penyesuian  dan  perubahan sesuai  dengan  perkembangan  dan  kepentingan  pengelolaan  taman  nasional,  kondisi potensi  sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya.  Serta  kepentingan  interaksi  dengan masyarakat.  Dimungkinkan  setiap  tiga  tahun  sekali  di  lakukan  evaluasi  terhadap perkembangan dan evektifitas zonasi.
Untuk  menjaga  kawasan  pelestarian  alam  dan  keseimbangan  ekosistem  maka pemerintah  membentuk  taman  nasional.  Taman  Nasional  adalah  kawasan  pelestarian alam  yang  mempunyai  ekosistem  asli,  dikelolah  dengan  system  zonasi  yang dimanfaatkan  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi (pasal 1 ayat 14) dan pasal 23 yang berbunyi” Kawasan Taman  Nasional  dikelolah  dengan  sistem  zonasi  yang  terdiri  dari  zona  inti,  zona pemanfaatan  dan  zona  lain  sesuai  dengan  keperluan”  (UU  No.  5 Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumber  daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya).  Zona  yang  dimaksud  disini adalah zona inti,  zona pemanfaatan  local, zona  pemanfaatan umum, zona  perlidungan bahari, zona pariwisata, dan zona khusus/daratan.
a. Zona Inti
Zona  inti  adalah  bagian  taman  nasional  yang  mempunyai  kodisi  alam  baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau di ganggu oleh manusia, yang mutlak di lindungi dan berfungsi sebagai pelindung keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Tujuan dari zona inti adalah memberikan perlindungan terhadap flora dan fauna yang endemic, langka, terancam, dan keaneka ragamanhayati lainnya. Zona
inti  taman  nasional  Wakatobi  meliputi  perairan  dan  sebagian  darat  pulau Moromaho seluas 1300 ha.
b. Zona Perlindungan Bahari
Zona  perlindungan  bahari  adalah  bagian  dari  taman  nasional  yang  karena letak, kondisi dan potensi mampu mendukung pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.  Tujuan  dari  zona  ini  memberikan  perlidungan  dan  pelestarian ekosistem flora, fauna dan habitatnya, memberikan manfaat atas potensi sumber daya  alam  dan  lingkungan  alam  untuk  kegiatan  penelitian,  pengembangan  ilmu pengetahuan,  pemantauan  pendidikan  lingkunagan  dan  konservasi  alam  serta menunjang  budidaya  dan  pariwisata.  Zona  perlidungan  bahari  taman  nasional wakatobi  meliputi  sebagaian  wilayah  karang  penghalang  bagian  timur  pulau wangi-wangi,  karang  pasikora,  bagian  utara  dan  timur  pulau  kaledupa,  perairan bagian  selatan  pulau  lentea  utara,  perairan  bagian  utara  pulau  darawa,  bagian selatan  karang  kaledupa,  pantai  dan  perairan  pulau  anano,  perairan  bagaian tenggara  pulau  runduma,  karang  runduma,  perairan  pulau  kente  olo,  perairan pulau cowo cowo, karang popo, dan perairan pulau moromaho (diluar zona inti) seluas 36.450 ha.
c. Zona pemanfataan lokal
Zona  pemanfataan  lokal  adalah  zona  yang  dikembangkan  dan  dimanfaatkan terbatas  secara  tradisional  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  bagi masyarakat  sekitarnya  yang  bisa  menggantungkan  hidupnya  pada  sumber  daya alam  laut.  Tujuan  dari  zona  ini  untuk  mengakomodasi  sumber  daya  alam  hayati dan  ekosistemnya  secara  tradisional  oleh  penduduk  setempat  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  serta  mencegah  kemungkinan  terjadinya pemanfaatan  yang  dapat  merusak.  Luas  dari  zona  pemanfaatan  lokal  taman nasional Wakatobi adalah 804.000 ha.
d. Zona pemanfaatan umum
Zona  pemanfaatan  umum  adalah  zona  yang  diperuntukkan  bagi pengembangan  dan  perikanan  laut  dalam  zona  pemanfaatan  umum  merupakan zona  taman  nasional  yang  terdapat  kegiatan  secara  tradisional  penduduk setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan zona pemanfaatan umum adalah memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara tradisional dan
modern  baik  oleh  penduduk  setempat  (lokal)  wakatobi  maupun  oleh nelayan/pengusaha  perikanan  dari  luar  wakatobi  dalam  rangka  usaha pengembangan  perikanan.  Zona  pemanfaatan  umum  taman  nasional  wakatobi meliputi sebagian besar wilayah perairan diluar radius 4 mil dari pulau-pulau dan gugusan terumbu karang di wakatobi seluas 495.700 ha.
e. Zona parawisata
Zona pariwisata adalah bagian taman nasional yang letak kondisi dan potensi alamnya  terutama  dimanfaatkan  untuk  kepentigan  parawisata  alam  dan  kondisi (jasa  lingkungan  lainnya).  Zona  ini  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang menarik  secara  fisik  dan  biologi  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  fisik bagi  akomodasi  pariwisata  alam.  Zona  ini  merupakan  pusat  rekreasi  dan kunjungan pariwisata alam, lokasinya berdekatan dengan pemukiman dan mudah dijangkau. Fungsi zona pariwisata.
1. Mengembangkan pariwisata alam dan rekreasi jasa lingkungan, pendidikan dan penelitian
2. Pengembangan yang menunjang pemanfaatan
3. Kegiatan penunjang budi daya
Luas dari zona pariwisata adalah 6.180 ha
f. Zona  daratan/khusus  adalah  wilayah  daratan  berupa  pulau-pulau  yang berpenduduk  dan  telah  berhak  kepemilikan  atas  tanah  oleh  masyarakat  atau elompok  masyarakat  yang  tinggal  sebelum  wilayah  tersebut  ditetapkan  sebagai taman nasional dimana pengaturannya dilakukan lebih lanjut melalui rencana tata ruang wilayah kabupaten wakatobi. Cakupan zona daratan khusus meliputi pulau wangi-wangi dan pulau-pulau kecil disekitarnya yang memiliki luas 46.370 ha.
Manfaat Zonasi Tama Nasional Wakatobi ialah :
1. Menjamin  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hayati  diwilayah perairan wakatobi secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat wakatobi
2. Meniamin perlindungan masyarakat wakatobi dari para pesaing luar kawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
3. Menjamin  kelestarian  sumber  daya  alam  wilayah  taman  nasional  wakatobi  dari tekanan  industry  perikanan  skala  besar  dengan  membatasi  operasi  penangkapan
diluar  zona  pemnfaatan  lokal  (lokasi  tangkap  perikanan  skala  besar  hanya  dapat dilkakuan di zona pemanfaatan ini)
4. Menjamin  kelestarian  sumber  daya  alam  wilayah  taman  nasional  wakatobi  dari penangkapan tidak ramah yang dapat  merusak ekosistem perairan sebagai sumber ekonomi wakatobi

## 2. Faktor  Penghambat  dan  factor  pendukung  dalam  pengelolaan  penetapan zonasi
Dalam upaya produktifitas sumber daya laut da pesisir agar dapat berkelanjutan dan memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  masyarakat  nelayan,  yang  perlu  dilakukan adala  memperabaiki  pengelolaan  sumber  daya  tersebut.  Untuk  mencapai  tujuan  itu, proses  pembuatan  kebijakan  dan  implementasinya  harus  disederhanakan  melalui idetifikasi dan pemecahan kembali hal-hal yang tumpang tindih, yang berpotensi terjadi pada  lintas  sektoral  dalam  pemanfaatan  ekosistem,  sumber  daya  dan  daerah  daratan. Pemerintah  harus  menciptkan  suatu  mekanisme  untuk  wilayah  laut  dan  pengelolaan sumber  dayanya  dengan  memasukan  definisi  structural.  Kerangka  acuan,  laporan bentuk  hubungan  dan  pertanggung  jawaban,  serta  formulasi  kebijakannya.  Kemudian ditemukan  pula  fungsi  dari  seuruh  pemerintah  serta  fungsi  peranan  pengelolaan  dan kemampuan  setiap  tingkatan  pemerintahan  kelembagaan  diberbagai  daerah  yang menjadi target pembangunan. Karena kita memiliki sumber daya pengelolaan (finansial, sumber  daya  manusia  dan  lain-lain)  yang  terbatas,  seharusnya  diupayakan  proses penetapan institusi dan daerah yang dijadikan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya  laut  pemerintah  (Balai  Taman  Nasional)  mendapatkan  beberapa  kendala  atau fakta penghambat dan pedukung proses pengelolaannya  diantaranya sebagai berikut :
a. Faktor penghambat
1. Kurangnya pemahaman masyarakat nelayan tentang zonasi
2. Kurangnya informasi
3. Kurangnya kerjasama antara masyarakat nelayan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya laut
4. Kurangnya pemahaman masyarakat  nelayan mengenai alat tangkap yang kurang bijaksana
5. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya ekosistem laut dan lain sebagainya

## b. Faktor pendukung
1. Dengan penetapan zonasi menjadikan  kabupaten  wakatobi sebagai cagar biosfer segitiga karang dunia
2. Dengan penetaan zonasi mencegah terjadinya pengrusakan ekosistem laut
3. Dengan penetapan zonasi mencegah terjadinya kepunahan
4. Dengan  penetapan  zonasi  ikan  akan  berkembang  supaya  dapat  dinikmati  oleh anak cucu kita nanti
5. Penetapan  zonasi  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  pemanfaatan keanekaragaman laut secara berkelanjutan dan lain sebagainya.
3. Penetapan  zonasi  sebagai  kebijakan  pemerintahan  dalam  pemanfaatan keanekaragaman laut secara berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.
Keanekaragaman  ekosistem  laut  wakatobi  sangat  tinggi  dan  berpotensi,  terdapat berbagai  jenis  ikan,  flora  dan  fauna,  alga,  lamun,  rumput  laut,  terumbu  karang  serta biota laut  lainnya. Masyarakat  desa Mola Samaturu menjadikan laut sebagai tumpuan kehidupannya.  Masyarakata  beranggapan  laut  merupakan  tempat  hudup  dan  matinya hanyalah  di  laut,  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  semakin  tipisnya  keberadaan sumberdaya  alam,  sementara  kebutuhan  dan  kegiatan  sehari-hari  harus  terus berlangsung, terutama menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ironisnya potensi yang sedemikian tinggi itu saat ini terancam kelestariannya, terutama oleh eksploitasi yang berlebihan, kerusakan fisik habitat utama dan munculnya kasus pencemaran di wilayah laut. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk konservasi yang mutlak di perlukan agar kekayaan  sumber  daya  laut  dapat  diselamatkan  dan  di  manfaatkan  untuk  menunjang kegiatan pembangunan, baik untuk generasi sekarang atau yang akan datang.
Dalam menhadapi situasi yang sekarang dan yang akan dating, pada prinsipnya ada 3 kebijakan  pokok  yang  harus  di  tempuh  pemerintah  agar  dapat  memanfaatkan sumberdaya  laut  secara  berkelanjutan  untuk  kesejahtreraan  masyarakat.  Pertama adalah kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya penyelamatan keaneka ragaman hayati laut, khususnya yang bersifat langkah, endemic (yang hanya hidup di Indonesia), hamper punah, atau di lindungi. Kelompok kebijakan pertama ini bisa di kenal sebagai “ to  save  marine  biodiversity”  kedua  adalah  kebijakan  yang  berhubungan  dengan berbagai  kegiatan  penelitian  dan  pengkajian  tentang  seluruh  aspek  keaneka  ragaman pesisir  dan  laut,  atau  di  kenal  dengan  “  to  study  marine  biodiversity”.  Ketiga  adalah
kebijakan  yang  berhubungan  dengan  cara-cara  kita  memanfaatkan  keaneka  ragaman hayati pesisir dan laut secara optimal dan lestari bagi kesejahtreraan bangsa.

## D. PENUTUP
Penerapan  zonasi  taman  nasional  wakatobi  sesungguhnya  untuk  melindungi ekosistem laut, khususnya terumbu karang yang ada di Wakatobi. Kelestarian sumber daya alam tersebutnantinya di harapkan mampu mensejahterakan masyarakat nelayan khususnya  di  desa  Mola  Samaturu.  Penetapan  zonasi  olah  taman  nasional  wakatibi belum  mendapatkan  respon  sepenuhnya  dari  masyarakat  nelayan  khususnya masyarakat  desa  Mola  Samaturu  karena  masi  ada  beberapa  masyarakat  yang  merasa ruang  gerak  untuk  mencari  nafkah  laut  menjadi  terbatas  dengan  adanya  zonasi. Pengelolaan  taman  nasional  wakatobi  di  kelolah  berdasarkan  system  Zonasi,  adapun bentuk-bentuknya  ialah  zona  inti,  zona  perlindungan  bahari,  zona  pemanfaatan  lokal, zona pemanfaatan umum, zona pariwisata dan zona daratan/khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra  HS.  1987.  Manfaat  taman  nasional  bagi  masyarakat  di  sekitarnya.  Media Konservasi
(  Balai  TNW  )  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi.  2007.  Data  Base  Taman  Nasional Wakatobi. Baubau: Balai TNW.
Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  dan  Pemda  Wakatobi,  2007  Buku  Zonasi  Taman Nasional Wakatobi.
Rokhmin  Dahuri,dkk.  2004  Pengelolaan  Sumber  Daya  Wilaya  Pesisir  Dan  Laut  Secara Terpadu, Jakarta: PT. Paradnya Paramita.
Dewanto H. 2010. Perubahan Sosial: Wajah Baru Suku Bajo.
Nasional,  Taman  2007.  Buku  Taman  Nasional  Kabupan  Wakatobi.  Kerjasama TNC/WWF. Pemerintah Daerah Kabupan Wakatobi.
Nasution, Teknik Sampling, Dalam Riduwan dan Akdon, Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika,(Bandung: Alfabeta,2006), h 240.
Suyuti  N.  2011.  Orang  Bajo  Di  Tengah  Perubahan.  Perpustakaan  Nasional.  Penerbit Ombak Yogyajarta.
Rudianto, Wahyu dan Priambudi Santoso 2011, Memilih Alternatif Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi Yang efektif. Joinnuliswakatobipdf.pdf