Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/ PDT/2016)

## Tengku Agung Kurniawan
Pascasarjana Hukum, Universitas Riau, Indonesia tengkuagungk@gmail.com

## Abstrak
Pembubaran  perseroan  terbatas  diatur  dalam  Pasal  142-146  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Dalam  hal  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/Pdt/2016  dimana  salah  satu  syarat permohonan  pembubaran  Perseroan  Terbatas  adalah  memberitahukan  kepada  Kantor  Pajak  bahwa  perseroan tersebut telah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Bahwa dalam hal pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan dalam pasal 146 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa pengadilan negeri  dapat  membubarkan  perseroan  atas  permintaan  pemegang  saham,  Direksi  atau  Dewan  Komisaris berdasarkan alasan  bahwa perusahaan tidak  mungkin untuk melanjutkan. Rumusan  masalah dalam penelitian  ini adalah  pertama,  bagaimana  kepastian  hukum  bagi  pemegang  saham,  karena  tidak  adanya  kejelasan  siapa  yang berhak  mengajukan  permohonan  pembubaran  perseroan  terbatas  (studi  kasus  putusan  Mahkamah  Agung  nomor 1618  k/  pdt/2016,  kedua,  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham,  dalam  hal  pembubaran perseroan).  perseroan  khususnya  mengenai  pihak-pihak  yang  berhak  mengajukan  permohonan  pembubaran perseroan  terbatas  (studi  kasus  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  1618  k/pdt/2016).  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dengan  mempelajari  kepustakaan.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  untuk  benar-benar  menjamin  kepastian  hukum  pada  tahun  Untuk  melindungi  hak-hak pemegang saham akibat pembubaran suatu perseroan, suatu undang-undang selain harus memenuhi syarat formil juga  harus  memenuhi  syarat  lain  yaitu  jelas  dalam  rumusannya,  baik  internal  maupun  eksternal,  penggunaan bahasa  yang  tepat  dan  mudah  dipahami  oleh  orang  yang  membacanya.  dia  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang saham,  dalam  pembubaran  perseroan  khususnya  mengenai  pihak-pihak  yang  berhak  mengajukan  permohonan pembubaran perseroan terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016) bahwa kerugian yang  diderita  pemegang  saham  sangat  besar.  kerugian  besar  yang  berimplikasi  pada  perkembangan  sektor keputusan.  Keputusan  tersebut  harus  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  saham.  Hukum  dibuat oleh  penguasa  dan  ada  perintah  yang  harus  dipatuhi,  hakim  harus  mematuhi  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas. Perusahaan Tanggung Jawab.
Kata Kunci : Perseroan terbatas; Payung hukum; Pemegang saham .

## Abstract
The  dissolution  of  a  limited  liability  company  is  regulated  in  Article  142-146  of  Law  Number  40  of  2007 concerning  Limited  Liability  Companies.  In  the  case  of  the  Supreme  Court  Decision  Number  1618  K/Pdt/2016 where one of the requirements for the application for the dissolution of a Limited Liability Company is to notify the tax agency that the company has been inactive for 3 (three) years or more which must be carried out by the Board of Directors. Whereas in the case of the dissolution of the company through a court order in article 146 paragraph 1 letter c it states that the district court may dissolve the company at the request of the shareholders, the Board of Directors or the Board of Commissioners based on the reasons that the company is not possible to continue. The
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 69
Published: 25/02/2022
How To Cite: Kurniawan,  T.  A. (2022).  Perlindungan  Hukum  Hak  Pemegang  Saham  Dalam  Pembubaran  Perusahaan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/PDT/2016) . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan Mahasiswa . 16(1). Pp 69 - 79. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.69-79

## I.  PENDAHULUAN
Perseroan terbatas merupakan bentuk persekutuan  yang  berbadan  hukum,  di  dalamnya terdapat  kumpulan  modal/saham,  memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perseronya, pemegang  saham  memiliki  tanggung  jawab  yang terbatas  adanya  pemisahan  fungsi  antara pemegang  saham  dan  pengurus  atau  direksi, memiliki  komisaris  sebagai  pengawas,  serta kekuasaan  tertinggi  berada  pada  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Perseroan  terbatas merupakan  suatu  “ Artifical  Person ”,  yaitu  badan hukum  yang  dengan  sengaja  diciptakan  ( Kamsil, 2009 ).
Dalam khasanah hukum pengertian perusahaan, dapat dijumpai dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  Tentang Wajib  Daftar  Perusahaan,  Perusahaan  dapat didefinisikan  sebagai  “setiap  bentuk  usaha  yang menjalankan  setiap  jenis  usaha  yang  bersifat tetap,  Terus-menerus  dan  didirikan,  bekerja  serta berkedudukan  di  wilayah  negara  Indonesia dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan  atau laba.
Selain  mengatur  mengenai  pembentukan  nya undang-undang  juga  mengatur  tentang  mengenai hal  yang  dapat  mengakibatkan  bubarnya  atau tutupnya sebuah perusahaan. Sebab-sebab pembubaran  suatu  Perseroan  Terbatas  tersebut antara lain diatur dalam Pasal 142 - 146 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 142 penyebab perusahaan dapat dibubarkan adalah:
Berdasarkan keputusan RUPS;
Karena  jangka  waktu  berdirinya  yang
ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
Berdasarkan penetapan pengadilan;
Dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan putusan  pengadilan  niaga  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
Karena  harta  pailit  Perseroan  yang  telah dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
Karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan sehingga  mewajibkan  Perseroan  melakukan likuidasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  pembubaran  perusahaan  melalui penetapan  pengadilan  dalam  pasal  142  ayat  3 lebih  lanjut  diatur  dalam  pasal  Pasal  146  UUPT sebagai berikut :
Pengadilan  negeri  dapat  membubarkan Perseroan atas:
permohonan  kejaksaan  berdasarkan  alasan Perseroan  melanggar  kepentingan  umum  atau Perseroan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar peraturan perundangundangan;
permohonan  pihak  yang  berkepentingan berdasarkan  alasan  adanya  cacat  hukum  dalam akta pendirian;
permohonan  pemegang  saham,  Direksi  atau Dewan  Komisaris  berdasarkan  alasan  Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  UU  PT,  yang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
formulation of the problem in this study is first, how is legal certainty to shareholders, due to the lack of clarity on who  is  entitled  to  apply  for  the  dissolution  of  a  limited  liability  company  (case  study  of  the  Supreme  Court's decision number 1618 k/pdt/2016, secondly, how is the legal protection for shareholders, in the case of dissolution of the company). the company in particular regarding the parties entitled to apply for the dissolution of the limited liability  company  (case  study  of  the  Supreme  Court's  decision  number  1618  k/pdt/2016).  In  this  study  using  a normative legal research method, namely by studying  literature. The results of  the study concluded that to truly guarantee legal certainty in To protect the rights of shareholders as a result of the dissolution of a company, a law,  in  addition  to  meeting  formal  requirements,  must  also  meet  other  requirements,  namely  clear  in  its formulation, consistent in its formulation both internally and externally, use of appropriate language and easy to understand  by  people  who  read  it.  anya.  Legal  protection  for  shareholders,  in  the  dissolution  of  the  company, especially regarding the parties entitled to apply for the dissolution of the limited liability company (Case Study of Supreme Court Decision Number 1618 K/Pdt/2016) that the losses suffered by shareholders are very large losses which have implications for the development of the decision sector. The decision must provide legal protection to the shareholders. The law is made by the ruler and there is an order that must be obeyed, the judge must comply with the regulations that have been made by the authorities through laws and regulations which specifically in this case are subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Keywords: Limited Liability Company; Legal protection; Shareholders
menyatakan  bahwa  “Pengadilan  negeri  dapat membubarkan  Perseroan  atas  Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan  alasan  Perseroan  tidak  mungkin untuk  dilanjutkan.  Maka  melihat  hal  tersebut UndangUndang  Perseroan  Terbatas  sebagai norma  hukum  telah  menjamin  adanya  kepastian hukum  terkait  dengan  hak  dari  salah  satu pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
Dalam  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan Ayat (1) Huruf  c  Yang  dimaksud  dengan  “alasan Perseroan  tidak  mungkin  untuk  dilanjutkan”, antara lain :
Perseroan  tidak  melakukan  kegiatan  usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan  dengan  surat  pemberitahuan  yang disampaikan kepada instansi pajak
dalam  hal  sebagian  besar  pemegang  saham sudah  tidak  diketahui  alamatnya  walaupun  telah dipanggil  melalui  iklan  dalam  Surat  Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS
dalam  hal  perimbangan  pemilikan  saham dalam  Perseroan  demikian  rupa  sehingga  RUPS tidak  dapat  mengambil  keputusan  yang  sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing  50%  (lima  puluh  persen)  saham atau
kekayaan  Perseroan  telah  berkurang  demikian rupa  sehingga  dengan  kekayaan  yang  ada Perseroan  tidak  mungkin  lagi  melanjutkan kegiatan usahanya;
Berdasarkan kata“antara lain” pada Penjelasan Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  Undang  Undang Perseroan  Terbatas  di  atas,  maka  untuk menyatakan  bahwa  suatu  perseroan  tidak mungkin  dilanjutkan  cukup  mempergunakan salah satu alasan yang disebut di atas.
PT  Baraventura  Pratama  (BVP)  dalam  hal  ini merupakan  pemegang  saham.  Pihak  yang berkepentingan  dalam  perkara.  PT  BVP  yang merupakan  pemegang  saham  Lima  puluh  persen di  PT.  Artha  Komoditi  &  Energi  Services (AKES).  Sebelumnya  PT.  BVP  mengajukan permohonan  pembubaran  PT.  AKES  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  perkara nomor
176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst, dan permohonan  tersebut  ditolak  oleh  majelis  hakim PN Jakarta Pusat.
Dalam  pertimbangan  putusannya  majelis hakim Pengadilan Negri Jakarta Pusat menyatakan permohonan pembubaran PT. AKES yang  diajukan  oleh  PT.  BVP  selaku  pemegang saham  tidak  dapat  diterima  karena  diajukan dengan  dasar  bukti  berupa  surat  pemberitahuan tentang  non  aktifnya  perseroan  yang  diajukan  ke kantor  pajak  yang  surat  tersebut  dibuat  oleh pemegang  saham.  Majelis  hakim  menilai penyampaian surat pemberitahuan ketidak aktifan suatu  perseroan  selama  3  (tiga)  tahun  atau  lebih merupakan  kewenangan  direksi  dan  bukan pemegang saham.
Penetapan PN Jakarta Pusat tersebut kemudian diperkuat  oleh  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA) Nomor  1618  K/Pdt/2016,  yang  menyatakan: "Bahwa salah satu syarat permohonan pembubaran Perseroan Terbatas adalah memberitahukan  kepada  instansi  pajak  tentang perusahaan sudah non aktif selama 3 (tiga) tahun atau  lebih  yang  harus  dilakukan  oleh  Direksi. Karena  menurutnya  Direksi  adalah  Organ Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili  Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Padahal  dalam  hal  pembubaran  perusahaan melalui  penetapan  pengadilan  dalam  pasal  146 ayat  1  huruf  c  menyebutkan  bahwa  Pengadilan negeri  dapat  membubarkan  Perseroan  atas permohonan  pemegang  saham,  Direksi  atau Dewan  Komisaris  berdasarkan  alasan  Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
PT.  BVP  berargumen  penjelasan  dari  pasal 146  ayat  (1)  huruf  c  tidak  boleh  diterjemahkan dengan  menjadi  suatu  norma  baru  yang  berbeda dengan  bunyi  asli  pasalnya.  Bunyi  penjelasan huruf  a  tersebut  haruslah  dimaknai  bahwa pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris, dapat  melakukan  perbuatan  menyampaikan  surat pemberitahuan  perseroan  non  aktif  kepada instansi  pajak.  Jika  diartikan  yang  berhak melakukan  pemberitahuan  ke  instansi  pajak mengenai  perusahaan  yang  non  aktif  hanyalah Direksi hal  tersebut merupakan norma baru  yang bertentangan  dengan  bunyi  pasalnya.  Dengan demikian  pertimbangan  PN  Jakarta  Pusat  yang diperkuat  oleh  MA  yang  menyatakan  perbuatan melakukan  pemberitahuan  kepada  instansi  pajak mengenai  perusahaan  non  aktif  hanya  berhak dilakukan  oleh  Direksi,  dianggap  PT.  BVP merupakan  penerjemahan  mengenai  penjelasan
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
suatu  pasal  yang  menimbulkan  norma  baru  yang bertentangan dengan norma dalam pasalnya.
Adanya  potensi  yang  membatasi  hanya memberikan hak dimaksud kepada satu pihak saja dapat  saja  dialami  oleh  orang  atau  pihak  lain, yang  juga  memiliki  posisi  selaku  pemegang saham,  di  suatu  perseroan  terbatas.  Oleh  karena adanya  ketidakpastian  hukum  dan  pertentangan dengan  isi  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  Undang Undang  Perseroan  Terbatas,  maka  penjelasan Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  pada  point  a  Undang Undang  Perseroan  Terbatas  dapat  merugikan pihak  tertentu  Berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis  tertarik  untuk  mengangkat  tesis  yang berjudul  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  No  1618  K/ PDT/2016)
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang masalah  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan yaitu:
Bagaimana  Kepastian  Hukum  Terhadap Pemegang  Saham,  Akibat  Tidak  Adanya Kejelasan Siapa Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembubaran  Terhadap  Perseroan  Terbatas  (Studi Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618 K/Pdt/2016)?
Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang Saham, Dalam Pembubaran
Perusahaan  Khususnya  Tentang  Pihak  Yang Berhak  Mengajukan  Pembubaran  Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016)?

## III.  METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metodologi  yang  dianggap  paling  sesuai  dengan keadaan objek penelitian ini yaitu bersifat yuridis normative. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  hukum  sekunder  atau  penelitian berdasarkan  aturan-aturan  baku  yang  telah dibukukan  disebut  juga  dengan  penelitian kepustakaan.  ( Ali,  2013 ). penulis  menggunakan metode library  research (penelitian  kepustakaan) yaitu  melakukan  penelitian  dengan  berbagai sumber  bacaan  seperti:  peraturan  perundang- undangan,  jurnal,  buku-buku,  kamus,  internet, dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan penelitian penulis
Dalam  penelitian  normatif  ini  data  dianalisis
secara  kualitatif.  Penganalisisan  secara  kualitatif yang dimaksud adalah data tidak dianalisis secara statistik, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta  penajaman  pada  logika  sehingga  data  dapat dimengerti oleh semua pihak
Dengan  demikian  gejala-gejala  yang  timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang  diperoleh  yaitu  membandingkan  teori, pendapat  para  ahli,  serta  perundang-undangan yang  berlaku  dan  akhirnya  ditarik  kesimpulan secara  deduktif,  yaitu  kesimpulan  yang  diambil dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  ke  hal  yang bersifat khusus

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepastian  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham, Akibat  Tidak  Adanya  Kejelasan  Siapa  Pihak  Yang Berhak Mengajukan Pembubaran Terhadap Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016) Dalam  konstitusi  indonesia  yakni  Undang- undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  secara  tegas  menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. negara  hukum  maka  seluruh  aspek  dalam  bidang kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan  kenegaraan termasuk  pemerintahan  harus  senantiasa  atas hukum.  Adapun  Negara  Hukum  Pancasila  lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan  cita-citanya  pada  apa  yang dikandung  Pancasila.  Dalam  penjelasan  UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau  rechtsidee.  Sebagai  cita  hukum,  Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang  berlaku.  Pancasila  sebagai  norma  tertinggi yang  menentukan  dasar  keabsahan  (ligitimacy) suatu  norma  hukum  dalam  sistem  norma  hukum Republik Indonesia ( Arinanto , 2009 ).
Dalam konsep pemikiran negara hukum harus memeberikan  perlindungan  terhadap  subjek hukum.  selain  itu  dalam  tujuan  hukum  harusnya memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  Dalam  kasus  perkara  yang  telah  diputus pada tingkat kasasi pada putusan Nomor 1618 K/ Pdt/2016  di  Mahkamah  Agung  menerikan dampak  pada  subjek  hukum  mengenai  kepastian hukum.
Kepastian  hukum  dalam  Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 143 yang menjelasakan bahwa Karena Perseroan yang dibubarkan  masih  diakui  sebagai  badan  hukum,
Halaman 72 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
Perseroan  dapat  dinyatakan  pailit  dan  likuidator selanjutnya  digantikan  oleh  kurator.  Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan  dan  karena  itu  Perseroan  harus dilikuidasi.
Serta  dalam  pasal  146  menjelaskan  bahwa Yang  dimaksud  dengan  “alasan  Perseroan  tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:
Perseroan  tidak  melakukan  kegiatan  usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan  dengan  surat  pemberitahuan  yang disampaikan kepada instansi pajak;
dalam  hal  sebagian  besar  pemegang  saham sudah  tidak  diketahui  alamatnya  walaupun  telah dipanggil  melalui  iklan  dalam  Surat  Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
dalam  hal  perimbangan  pemilikan  saham dalam  Perseroan  demikian  rupa  sehingga  RUPS tidak  dapat  mengambil  keputusan  yang  sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing  50%  (lima  puluh  persen)  saham; atau kekayaan  Perseroan  telah  berkurang demikian  rupa  sehingga  dengan  kekayaan  yang ada  Perseroan  tidak  mungkin  lagi  melanjutkan kegiatan usahanya.
Dalam  perkara  dalam  kasus  ini  adalah  PT. Baraventura  Pratama  (“PT  BVP”)  berkedudukan di  Jakarta  Selatan,  beralamat  di  Office  8,  Lantai 21,  Unit  E  dan  F,  Sudirman  Central  Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,  Jakarta,  diwakili  oleh  Erwin  Sutanto selaku  Direktur.  Dalam  hal  ini  melawan  PT. Artha  Komoditi  &  Energi  Services  (PT.  Akes“), PT.  Republik  Energi  &  Metal,  (salah  satu Pemegang  Saham  25.000  lembar  saham  dengan nominal  sebesar  Rp25.000.000.000,00  [50%] pada  PT  AKES),  berkedudukan  di  Jalan  Budi Kemuliaan  I  Nomor  2,  Gambir,  Jakarta  Pusat, diwakili oleh Vera Likin, selaku Direktur.
Dalam  pailit  suatu  perusahaan  berdampak pada  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak. Sehingga  status  pailit  secara  hukum  memberikan status  sitaan  terhadap  seluruh  harta  perusahaan. Pengurus  perusahaan  yang  telah  pailit  tidak mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan  yang  telah  berada  dalam  sitaan umum,  karena  pada  saat  status  pailit  dijatuhkan oleh  Pengadilan  Niaga  maka  Kurator  diangkat untuk  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan terhadap  seluruh  harta  perusahaan  yang  jatuh pailit ( Simanjuntak, 2003 ).
Dalam  kepemilikan  saham  tidak  dapat dipisahkan, dimana pemegang saham juga berhak untuk  menandatangani  surat  pemberitahuan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif)  selama  3  tahun  lebih,  apalagi  karena direksi  dan  komisaris  dalam  kenyataannya  sudah tidak  aktif;  Pihak  yang  berwenang  untuk menyatakan  bahwa  suatu  PT  tidak  aktif,  adalah Direksi,  kalau  Direksinya  masih  aktif,  kalau Direksinya  tidak  aktif,  maka  yang  menyatakan adalah Komisaris, kalau Direksi dan Komisarisnya tidak aktif, maka yang menyatakan adalah Pemegang Saham.
Penulis  berpendapat  dalam  pemaranan  ahli dikaitkan dengan konsep kepastian adalah perihal (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan. Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti sebagai  pedoman  kelakukan  dan  adil  karena pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab secara normatif, bukan sosiologi ( Rato , 2010 ).
Pada  kepastian  hukum  secara  normatif merupakan yangmana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara eksplisit  dan  logis.  Dengan  artian  tidak menimbulkan  keragu-raguan  (multi  tafsir)  dan logis.  Sehingga  ia  menjadi  suatu  sistem  norma hukum  dengan  norma-norma  lainnya.  Sehingga tidak  bertabrakan  ataupun  dapat  menimbulkan masalah  atau  konflik  norma.  Kepastian  hukum menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  dalam pelaksanaannya.  Dimana  tidak  dapat  dipengaruhi oleh  keadaan-keadaan  yang  sifatnya  subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,  melainkan  secara  factual  mencirikan hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak  pasti  dan  tidak mau  adil  bukan  sekedar  hukum  yang  buruk ( Kansil., et al, 2009 ) .
Berdasarkan pendapat diatas penulisn menyimpulkan  bahwa  yang  memiliki  hak  atas melakukan  pembubaran  Perseroan  Terbatas adalah  Direksi,  Komisasir  dengan  syarat  direksit tidak aktif dan apabila direksi dan komisaris tidak ada  maka  pemegang  saham  yang  memiliki kewenangan  sepenuhnya  terhadap  pembubaran perseroan terbatas.
Dalam  pemaparan  saksi  ahli  yang  dimuat dalam  putusan  Prof.  Dr.  Nindyo  Pramono,  S.H., M.S.,  berpendapat:  Pemegang  saham  berhak
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
untuk mencari bukti legal sedemikian rupa untuk membuktikan  adanya  fakta  hukum  bahwa perseroan  tidak  melakukan  usaha  secara  aktif selama  3  tahun  atau  lebih,  antara  lain  dengan tidak  terdaftarnya  Akta  Pendirian  Perseroan dalam  Daftar  Perusahaan  menurut  Undang Undang  Nomor  3  Tahun  1982  (UUWDP),  tidak mempunyai
NPWP
dan sebagainya;
Pemberitahuan  kepada  Instansi  Pajak  tidak  harus dilakukan  oleh  Direksi  atau  Dewan  Komisaris, namun  juga  oleh  pemegang  saham  sendiri diperbolehkan  berdasarkan  Pasal  146  ayat  (1) huruf  (c)  Undang  Undang  Perseroan  Terbatas tersebut;  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  (c)  Undang Undang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan  kepada  pemegang  saham,  juga kepada  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  untuk memohon  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk penetapan  pembubaran  Perseroan  Terbatas, asalkan  alasannya  adalah  bahwa  perseroan  sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan.
Tidak  perlu  bahwa  pemberitahuan  kepada Instansi  Pajak  bahwa  perseroan  sudah  tidak melakukan  kegiatan  usaha  selama  3  tahun  atau lebih  harus  dilakukan  oleh  Direksi;  Bagaimana halnya jika Direksi tidak ada, maka hal demikian akan  tidak  mungkin  pemegang  saham  dapat memberitahukan bahwa perseroan tidak melakukan  kegiatan  usaha  selama  3  tahun  atau lebih,  jika  pemberitahuan  tersebut  harus  melalui Direksi.  Direksi  oleh  Undang  Undang  Perseroan Terbatas  diberi  hak  sendiri  untuk  melakukan  hal yang sama dengan Pemegang Saham atau dengan Dewan Komisaris.
Jika  pemberitahuan  itu  harus  melalui  Direksi, sementara Direksi mungkin saja sudah tidak aktif, tidak  diperpanjang  masa  jabatannya  sehingga tidak  wenang  mewakili  perseroan,  maka  hal  ini akan menjadi penghambat bagi pemegang saham untuk  melaksanakan  haknya  yang  dijamin  oleh undang-undang untuk memohon kepada Pengadilan  Negeri  untuk  mendapat  penetapan pembubaran  perseroan  karena  perseroan  sudah tidak  mungkin  lagi  melanjutkan  kegiatan usahnya.  Terlebih  lagi,  seandainya  pemegang saham  hanya  terdiri  dari  2  (dua)  orang  yang masing-masing  memiliki  50  %  saham  dalam perseroan, hak pemegang saham untuk memohon penetapan  pengadilan  sangat  mudah  untuk  23 dipahami  bahwa  hak  itu  memang  diberikan kepada pemegang saham dan cara tehnisnya tidak harus melibatkan Direksi Perseroan.
Dalam  pemaparan  ahli  di  atas  penulis
mengaikan  dengan  kepastian  hukum  yang merupakan  teori  yang  mulai  dikembangkan  oleh para  ahli  yang  pada  tujuannya  adalah  untuk menjamin  terlaksananya  hukum  yang  bersifat umum,  sehingga  adanya  kepastian  hukum  ini secara  tidak  langsung  menyatakan  bahwa  aturan hukum  tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan suatu kepastian dalam Perseroan Terbatas.
Ahli  Prof.  Dr.  Nindyo  Pramono,  S.H.,  M.S., yang  berpendapat:  Merujuk  pada  Pasal  146  ayat (1)  huruf  c  Undang  Undang  Perseroan  Terbatas, pemegang  saham  yang  bermaksud  untuk mengajukan  permohonan  pembubaran  tersebut tidak  perlu  harus  terlebih  dahulu  mengajukan usulan  pembubaran  kepada  pemegang  saham lainnya ( circular resolution ).
Dasarnya Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut. Permohonan pembubaran  PT  yang  harus  terlebih  dahulu didahului dengan mengajukan usulan pembubaran kepada  pemegang  saham  lainnya  di  dalam Undang  Undang  Perseroan  Terbatas  tidak ditemukan  dasarnya.  Yang  ada  adalah  ketentuan Pasal  144  ayat  (1)  Undang  Undang  Perseroan Terbatas,  yang  mengatur  bahwa  1  (satu)  orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh  saham  dengan  hak  suara,  dapat mengajukan  usul  pembubaran  Perseroan  kepada RUPS.  Usul  pembubaran  itu  ditujukan  kepada RUPS,  bukan  kepada  pemegang  saham  lainnya. Jika  teknisnya  dibuat  Shareholder  Resolution ( Circulair Resolution ) maka hal itu diijinkan oleh Undang  Undang  Perseroan  Terbatas  asal memenuhi  ketentuan  Pasal  91  Undang  Undang Perseroan Terbatas.
Jadi  terkait  dengan  ketentuan  Pasal  144  ayat (1)  hak  tersebut  diberikan  kepada  pemegang saham  untuk  mengajukan  usulan  permohonan pembubaran  PT  kepada  RUPS,  sedangkan  Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas,  hak  tersebut  diberikan  kepada Pemegang saham untuk mengajukan permohonan penetapan  pembubaran  PT  kepada  Pengadilan Negeri.
Kewenangan  eksklusif  yang  dimiliki  oleh RUPS  yang  berbeda  dengan  Direksi  dan  Dewan Komisaris,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  RUPS memiliki esensi  sebagai organ dengan  kekuasaan tertinggi  dalam  perseroan  terbatas.  Yahya Harahap berpendapat bahwa pada dasarnya ketiga organ  perseroan  terbatas  itu  sejajar  dan berdampingan sesuai dengan pemisahan Halaman 74 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
kewenangan  ( Separation  of  Power )  yang  diatur dalam undangundang dan anggaran dasar, dengan demikian  tidak  dapat  dikatakan  bahwa  RUPS lebih  tinggi  dari  Direksi  dan  Dewan  Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tanggung jawab yang mereka miliki ( Harahap, 2011 ) .
Berdasarkan  pendapat  diatas  penuli  merujuk pasal  142  UUPT,  pembubaran  suatu  Perseroan dapat  terjadi  atas  dasar  alasanalasan  sebagai berikut:
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Karena  jangka  waktu  berdirinya  yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
Berdasarkan penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas dasar:
Dengan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
Karena  harta  pailit  Perseroan  yang  telah dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan sehingga  mewajibkan  Perseroan  melakukan likuidasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Harahap  berpendapat  bahwa  pengertian pembubaran  perseroan  terbatas  menurut  hukum sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  143  ayat  (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu:
Penghentian kegiatan usaha perseroan; Namun  penghentian  kegiatan  usaha  itu,  tidak mengakibatkan status badan hukumnya “hilang”;
Perseroan  yang  dibubarkan  baru  kehilangan status  badan  hukumnya,  sampai  selesainya likuidasi,  dan  pertanggung  jawaban  likuidator proses  akhir  likuidasi  diterima  oleh  RUPS, Pengadilan  Negeri  atau  Hakim  Pengawas ( Harahap, 2011 ) .
Dalam teori kepastian hukum meliputi dua hal yaitu  pertama,  kepastian  perumusan  norma  dan prinsip  hukum  yang  tidak  bertentangan  satu dengan  lainnya  baik  dari  pasal-pasal  undang- undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya
dengan  pasal-pasal  lainnya  yang  berada  di  luar undangundang  tersebut.  Kedua,  kepastian  dalam melaksanakan  norma-norma  dan  prinsip  hukum undang-undang  tersebut.  Jika  perumusan  norma dan  prinsip  hukum  itu  sudah  memiliki  kepastian hukum  tetapi  hanya  berlaku  secara  yuridis  saja dalam  arti  hanya  demi  undang-undang  semata- mata,  berarti  kepastian  hukum  itu  tidak  pernah menyentuh  kepada  masyarakatnya.  Dengan perkataan  lain,  peraturan  hukum  yang  demikian disebut  dengan  norma  hukum  yang  mati (doodrgel)  atau  hanya  sebagai  penghias  yuridis dalam kehidupan manusia.
Sehingga  kepastian  hukum  dapat  dilihat  dari dua  sudut,  yaitu  kepastian  dalam  hukum  itu sendiri  dan  kepastian  karena  hukum.  “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum  itu  harus  dapat  dirumuskan  dengan kalimat-kalimat  di  dalamnya  tidak  mengandung penafsiran  yang  berbeda-beda.  Akibatnya  akan membawa  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh terhadap hukum.
Hemat  penulis  berpendapat  berdasarkan keterangan  diatas  maka  dalam  pemububaran Perseroan  Terbatas  bisa  dilakukan  dengan berbagai  cara  sehingga  kepastian  hukum  dalam melakukan  pembubaran  Perseroan  Terbatas  tidak memiliki  suatu  kepastian  terhadap  pemilik  sahan yang  punya  kewenangan  dalam  melakukan pembubaran.  Sehingga  Pembubaran  Perseroan tidak  menghilangkan  Status  badan  hukum Perseroan  secara  langsung,  status  badan  hukum baru  berakhir  dengan  selesainya  likuidasi  dan pertanggungjawaban  likuidator  diterima  oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  atau Pengadilan.
Sehingga  Setiap  badan  usaha  dalam  bentuk apapun  baik  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas, Firma,  Yayasan,  CV,  dan  lain  sebagainya  dapat berakhir  atau  dibubarkan  oleh  para  pemilik  atau pengurus dari badan usaha tersebut dengan suatu alasan  dan  pertimbangan  hukum  tertentu,  seperti jangka waktu berdirinya  telah berakhir atau  hasil keputusan  bersama  para  pemilik  atau  pengurus yang  berkeinginan  untuk  membubarkannya. Begitu juga halnya dalam perseroan terbatas, para pemilik atau pemegang saham dapat membubarkan  suatu  perseroan  terbatas  dengan suatu  alasan  dan  pertimbangan  hukum  tertentu yang sesuai dengan hal-hal yang ditetapkan dalam UUPT.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham, Dalam Pembubaran Perusahaan Khususnya
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Tentang Pihak Yang Berhak Mengajukan
Pembubaran  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016)
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh penulis  berdasarkan  dalam  putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor  176/PDT.P/2015/PN  JKT.PST.,  tanggal 25  Februari  2016  dengan  amar  sebagai  berikut: Menyatakan  permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon adalah premateur; Menyatakan permohonan  Pemohon  tidak  dapat  diterima; Membebankan  Pemohon  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp15.416.000,00 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
Putusan  kasasi  di  mahkamah  agung  Putusan Nomor  1618  K/Pdt/2016  yang  menerangkan pihak-pihak yang berperkara
PT
BARAVENTURA  PRATAMA  (“PT  BVP”) berkedudukan  di  Jakarta  Selatan,  beralamat  di Office  8,  Lantai  21,  Unit  E  dan  F,  Sudirman Central  Business  District  Lot  28,  Jalan  Jenderal Sudirman  Kavling  52-53,  Jakarta,  diwakili  oleh Erwin  Sutanto  selaku  Direktur,  dalam  hal  ini memberi  kuasa  kepada  Dr.  Maqdir  Ismail,  S.H., LL.M.,  dan  kawan-kawan,  Para  Advokat  pada Kantor “Maqdir Ismail & Partners ”, beralamat di Jalan  Latuharhary  Nomor  6A  Menteng,  Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;
Dalam  hal  ini  melakukan  perlawanan  dengan Lawan:  1.  PT  ARTHA  KOMODITI  &  ENERGI SERVICES  (“PT  AKES“),  tidak  diketahui alamatnya;  2.  PT  REPUBLIK  ENERGI  & METAL,  (salah  satu  Pemegang  Saham  25.000 lembar saham dengan nominal sebesar Rp25.000.000.000,00  [50%]  pada  PT  AKES), berkedudukan  di  Jalan  Budi  Kemuliaan  I  Nomor 2,  Gambir,  Jakarta  Pusat,  diwakili  oleh  Vera Likin, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa  kepada  Leonard  Arpan  Aritonang,  S.H., Advokat  pada  Kantor  Hukum  “ArpanLaw”, beralamat  di  Wisma  Metropolitan,  Level  3  A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29 – 31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016;  Para  Termohon  Kasasi  dahulu  Para Termohon;  Dan  ADE  KORNELIUS,  bertempat tinggal di Villa Permata Lippo Karawaci Blok C- 8/Nomor  9,  Kelurahan  Binong,  Karawaci,  dalam hal  ini  memberi  kuasa  kepada  Leonard  Arpan Aritonang,  S.H.,  Advokat  pada  Kantor  Hukum “ArpanLaw”,  beralamat  di  Wisma  Metropolitan, Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling.
Dalam  amar  putusan  kasasi  menyebutkan
bahwa
Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi  PT  BARAVENTURA  PRATAMA  (“PT BVP”) tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dalam  teori  perlindungan  hukum  yang merupakan  salah  satu  teori  yang  sangat  penting untuk  dikaji,  karena  fokus  kajian  teori  ini  pada perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada Perseroan  Terbatas  (Badan  Usaha  Berbadan Hukum)  atau  sebagai  sabjek  hukum.  Perseroan Terbatar (PT) yang menjadi sasaran pada teori ini yaitu  perlingunan  terhadap  pemilik  saham  akibat pemburan  perseroan  oleh  Pengadilan  diaman  PT pemilik  sahan  berada  pada  posisi  yang  lemah, secara aspek yuridis.
Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan pemenuhan  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan hak-hak berdasarkan Undang-undang. Dalam asas perlindungan hukum tidak membedakan terhadap satu  dengan  yang  lain  antara  subjek  hukum, sistem  pemerintahan  negara  sebagaimana  yang telah  dicantumkan  dalam  penjelasan  Undang- Undang Dasar 1945.
Perlindungan  hukum  tidak  jauh  terlepas  dari tujuan  Negara  hukum  di  Indonesia  yang dirumuskan  secara  lengkap  dalam  Alinea  4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
meliputi  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdasakan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasar  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan social.
Fungsi  dari  perlindungan  hukum  menurut Sudikno  Mertokusumo  bahwa  fungsi  hukum  dan perlindungan  hukum,  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia,  hukum  mempunyai  tujuan ( Mertokusumo,  1987 ).  Hukum  mempunyai sasaran  yang  hendak  dicapai.  Adapun  pokok hukum  adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat yang  tertib,  menciptakan  ketertiban  dan keseimbangan.
Senada  dengan  pendapat  Lili  Rasjidi  dan  I.B Wysa  Putra  yang  dalam  pendapat  bahwa  hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan Halaman 76 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
perlindungan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif dan  fleksibel,  melainkan  juga  prediktif  dan antisipatif. ( Rasjidi., & Putra, 2003 )
Dengan  tercapainya  perlindungan  bagi  setiap Perseroan Terbatas (PT) bagi pemilik saham yang dibubarkan  dapat  terlindungi.  Dalam  mencapai tujuannya  hukum  bertugas  membagi  hak  dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat,  membagi  wewenang  dan  mengatur cara  memecahkan  masalah  hukum  serta memelihara kepastian hukum.
Berdasarkan  putusan  yang  tertaung  dalam amar  putusan  baik  dari  Pengadilan  Tinggi maupun  Mahkamah  Agung  (MA)  sebagai lembaga  kehakiman  yang  bersifat  indefenden yang  harus  memberikan  Perlindungan  Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses
Permohonan  Pembubaran  Perseroan  Terbatas Kepada  Pengadilan.  Dengan  begitu  kepastian terhadap  stutus  pembubaran  Perseroan  Terbatas mendapat perlidungan terhadap direksi, komisaris dan pemilik saham.
Dalam hubungannyan dengan teori perlindungan hukum yang dalam arti Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Sehingga perlindungan yang diberikan berupa Perlindungan
Hukum  Preventif,  Pada  perlindungan  hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya.
Dengan  suatu  tujuannya  adalah  mencegah terjadinya  kerugian  yang  diderita  oleh  pemilik saham  akibat  pembubaran  Perseroan  Terbatas (PT).  Perlindungan  hukum  sangat  besar  artinya bagi  tindak  pemerintahan  yang  didasarkan  pada kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya perlindungan  hukum  yang  didorong  untuk bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan yang didasarkan pada hukum.
Perlindungan  Hukum  Represif,  Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan
Peradilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari  konsep tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarah
dari  barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasan- pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat dan  pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Selain  itu  Hadjon,  perlindungan  hukum  bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu ( Hadjon, 1987 ):
Perlindungan  hukum  preventif  adalah  bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
Perlindungan  hukum  represif  adalah  bentuk perlindungan  hukum  dimana  lebih  ditujukan dalam penyelesaian sengketa.” Secara konseptual, perlindungan  hukum  yang  diberikan  bagi  rakyat Indonesia  merupakan  implementasi  atas  prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan  prinsip  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari hukum.  Hampir  seluruh  hubungan  hukum  harus mendapat perlindungan dari hukum.
Sementara  dalam  Undang-undang  Perseroan Terbatas  (PT)  menjelaskan  bahwa  perlindungan hukum preventif para pemegang saham.
Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
Hak  mengajukan  gugatan  langsung  ( direct suit )  Pasal  61  ayat  (1)  UUPT,  pemegang  saham tanpa  menghiraukan  berapa  persen  saham  yang dimilikinya  berhak  untuk  mengajukan  gugatan terhadap  perusahaan  ke  Pengadilan  apabila pemegang  saham  tersebut  mengalami  kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa  alasan  yang  jelas,  yang  dilakukan  oleh Direksi,  Dewan  Komisaris  maupun  oleh  Rapat Umum Pemegang Saham.
Hak  mengajukan  gugatan  derivatif  ( derivative suit ) Derivative Suit adalah gugatan berdasarkan hak  utama  ( primary  right )  dari  perseroan  yang dilakukan  oleh  pemegang  saham  atas  nama perseroan.
Hak  melakukan  pemeriksaan  dokumen Perusahaan
Hak meminta dilaksanakannya RUPS Hak meminta perseroan dibubarkan
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi Hak untuk menjual saham ( appraisal right ) Menurut  hemat  penulis  berpendapat  dalam UUPT  2007  secara  normatif  sudah  memberikan perlindungan  hukum  bagi  subjek  hukum  yang diantaranya:
Aspek  filosofis  UUPT  2007  sudah  disusun berlandaskan  Pancasila  sebagai  sumber  hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945;
Aspek yuridis UUPT 2007 tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 dan dengan kepentingan umum;
Aspek  sosiologis  UUPT  2007  dibuat  supaya berdaya  dan  hasil  guna  baik  untuk  pembuat Undang-undang dalam hal ini negara dan umum.
Dalam  aspek  putusan  Mahkamah  Agung
Nomor 1618 K/PDT/2016 yang tidak memberikan  perlindungan  hukum  dana  kepastian hukum terhadap pemilik saham akibat pembubaran  Perseroan  Terbagatas  (PT)  oleh pengadilan. Sehinga hak-hak pemilik saham tidak terlindungi  sebagaimana  yang  tertuang  secara jelas  dalam  pembukaan  undang-undang  dasar tahun  1945  dan  tertuan  dalam  pandangan  hidup bangsa  indonesai  yaitu  pancasila.  Aspek  putusan hendaknya  didasarkan  hukum  yang  jelas  dengan pertimbangan  hukum  oleh  hakim.  Sehingga dalam  putusan  tersebut  bisa  menjadi  rujuan  dan pelajaran  oleh  hakim-hakim  yang  akan  datang untuk memutus suatu perkara.

## IV.  SIMPULAN
Berdasarkan
pembahasan terhadap permasalahan  yang  diajukan  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Konsep  kepastian  hukum  yang  harus dibangaun oleh lembaga peradailan yakni hakim- hakim  MA  harus  memberikan  kepastin  terhadap pemegang  saham,  dalam  putusan  kasus  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/PDT/2016 yang  berakibat  tidak  adanya  kejelasan  siapa  saja pihak-pihak  yang  berhak  mengajukan  gugatan pembubaran  terhadap  suatu  Perseroan  Terbatas. Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum  dalam  hubungan-hubungan  yang  ada dalam pemilik saham. Jika tidak adanya kepastian hukum  yang  jelas  maka  pemilik  saham  akan bertindak  sewenang-wenang  pada  sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi  dasar  dari  perwujudan  asas  legalitas.
Yang dalam arti menyatakan bahwa untuk benar- benar  menjamin  kepastian  hukum  suatu perundang-undangan  selain  memenuhi  syarat formal,  harus  pula  memenuhi  syarat-syarat  lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan  bahasa  yang  tepat  dan  mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang saham, dalam pembubaran perusahaan khususnya tentang pihak yang berhak mengajukan pembubaran  perseroan  terbatas  (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/ Pdt/2016)  menerangkan  bahwa  kepastian  hukum terhadap  pemilik  saham  berdasarkan  putusan kasasi  memberikan  dampak  kepada  pemilik saham  dalam  suatu  perusahaan.  Perlindungan yang  diberikan  terahadap  pemilik  saham  tidak terpenuhi  sehingga  perlu  adanya  pembenahan sektor  putusan  yang  berdapak  kerugian  bersar pada  pemilik  saham  Perseroan  Terbatas  (PT). Kerugian yang dialami oleh pemilik saham sangat merugi  besar  yang  berimplikasi  perkembangan sektor putusan. Dalam putusan harus memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  saham. Hukum  dibuat  penguasa  dan  adanya  suatu perintah  untuk  berkewajiban  ditaati  maka  hakim harus  tunduk  pada  peraturan  yang  telah  dibuat penguasa  melalui  peraturan  perundang-undangan yang  secara  khusus  dalam  kasus  ini  tunduk  pada Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Serta  pertimbangan  hakim harus objektif bukan subjektif dalam melihat dan mempelajari  apakah  suatu  perseroan  terbatas sudah  dapat  dikatakan  layak  untuk  dibubarkan atau tidak.
Selanjutnya  Berdasarkan  hal  tersebut  dalam melakukan pembubaran suatu perseroan terhadap pemegang  saham  ketika  dihadapan  pengadilan hendaknya  memeprtimbangkan  suatu  kepastian hukum  terhadap  pemilik  saham  dalam  suatu perusahaan  ketika  dalam  petimbangan  putusan ingin  membubarkan.  Sehingga  hak  pemegang saham  ketika  terjadi  perbedaan  pendapat  antara direksi,  komisaris  dan  pemegang  saham  harus dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan.
Agar  adanya  suatu  Perlindungan  hukum terhadap  pemegang  saham  hendaknya  diberikan kepastian hukum secara normatif hukum terhadap saham-saham  pemilik  ketika  hendak  perusahaan tersebut ingin dibubarkan.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis  dan  Sosiologis).  Jakarta:  Penerbit Toko Gunung Agung Ali,  Z.  (2013). Metode  Penelitian  Hukum  Edisi  1 Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika Arinanto,  S. (2009). Negara  Hukum  dalam  Perspektif Pancasila,  dalam  Agus  Wahyudi  (Ed.),  Tim Penyusun  Buku  Proceding  Kongres  Pancasila dalam  Berbagai  Perspektif .  Jakarta:  Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi Ashshofa,  B.  (2013). Metode  Penelitian  Hukum.
Jakarta: Rineka Cipta Hadjon,  P.  M.  (1987) Perlindungan  Rakyat  Bagi Rakyat  di  Indonesia  (sebuah  Studi  tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara). Surabaya: PT. Bina Ilmu Harahap,  M.  Y.  (2011). Hukum  Perseroan  T erbatas. Jakarta: Sinar Grafika
Kamsil.  (2009). Seluk  beluk  perseroan  terbatas menurut  undang-undang  No  40  Tahun  2007 . Jakarta: Rineka Cipta
Kansil., et al . (2009). Kamus Istilah Hukum . Jakarta Marzuki,  P.  M.  (2008). Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta: Kencana
Mertokusumo,  S.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). Hukum Sebagai Suatu System . Bandung: Remaja Rusdakarya Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Rahardjo,  S.  (2000).  Ilmu  Hukum.  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). Filsafat Hukum Madzab  dan  Refleksi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya
Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo
Setiono.  (2004). Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) . Tesis  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Simanjuntak, R. (2003). Beberapa Catatan  yang  Perlu
Mendapat  Perhatian  dari  Draft  Revisi  UU  No.
2/1992  Tentang  Usaha  Perasuransian. Jurnal Hukum Bisnis . 22 (2). Soekanto,  S.,  &  Mumadji,  S.  (2004). Penelitian Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada
Sunggono,  B.  (2002). Metodologi  Penelitian  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti Undang – Undang No 40 Tahun 2007.
Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License