## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 5 No. 2 September 2017, hal. 22-29

## Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu)
Neneng Anggraini 1 , Zaini Bidaya 2 , Zedi Muttaqin 3
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: neneng.anggraini18@gmail.com
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: zainibidaya14@gmail.com
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: zedi.muttaqin45@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 20- Agustus-2017 Disetujui: 30- September-2017 Abstrak :  Peristiwa  kenakalan  anak-anak  yang  mengarah  kepada  tindak  pidana  kekerasan yang  terjadi  di  Dompu  berupa  kekerasan  fisik  seperti  memukul,  menendang,  jambak  dan lain-lain.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  upaya  kepolisian  dalam  penanggulangan tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  dan  untuk  mengetahui  kendala  yang dihadapi kepolisian dalam menangani masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar  di  Dompu.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  hukum  empiris,  dengan pendekatan  sosiologis  hukum.  Pengumpulan  data  menggunakan  tiga  yaitu,  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  analisis data,  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  Dompu,  yaitu  melalui  penyuluhan-penyuluhan disetiap sekolah maupun desa-desa, dan melakukan kerja sama dengan berbagai komponen atau  lembaga  yang  berkaitan.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  kepolisian  yaitu  pelaku bungkam  dan  menutup  diri  karena  belum  siap  masuk  ranah  hukum,  status  tersangka sebagai seorang pelajar dan jelas masih di bawah umur para penyidik tidak bisa melakukan penyidikan  selayaknya  orang  dewasa.  Belum  adanya  Balai  Pemasyarakatan  di  Dompu sehingga  memperlambat  proses  penyelidikan.  Dan  orang  tua  pelaku  yang  tidak  mau mendampingi anaknya saat proses penyelidikan dilakukan karena merasa malu malu, marah, dan kecewa kepada anaknya.
Abstract: The events of the delinquency of children which leads to criminal acts of violence that  occurred  in  Dompu  in  the  form  of  physical  violence  such  as  hitting,  kicking,  tuft  and others.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  efforts  of  the  police  force  in  tackling violent crime done by students and to know the obstacles faced in dealing with the issue of police criminal acts  of violence committed by students in Dompu. Research method using the  method  of  empirical  laws,  with  sociological  approaches  to  law.  Use  the  three  data collection i.e., observation,  interviews, and documentation. Technical  data analysis through three  stages,  namely,  the  reduction  of  the  data,  the  presentation  of  the  data,  and  draw conclusions. Based on the description of the results of research and data analysis, it can be concluded  that  the  efforts  of  the  police  force  in  tackling  violent  crime  committed  by students  in  Dompu,  namely  through  the  extension-extension  at  each  school  as  well  as villages, and do work closely with the various components or related institutions. While the obstacles faced and tight-lipped offender i.e. police shut down because not ready to enter the  realm  of  the  law,  the  status  of  the  suspect  as  a  learner  and  obviously  still  under  the investigator could not do the investigation as they do adults. Yet the existence of prisons in Dompu Hall so as to slow down the process of the investigation. Parents and principals who did  not  want  to  accompany  his  son  while  the  inquiry  process  is  done  because  of  being ashamed, angry, embarrassed and disappointed to his son.
Kata Kunci:
polisi penanggulangan tindak pidana kekerasan
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Undang-undang  Hukum  Pidana  di  Indonesia, dalam literatur hukum pidana terdapat beberapa istilah yang yang dikemukkan oleh para ahli. perbuatan pidana adalah  sebagai  berikut[1]  perbuatan  pidana  adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang  melanggar larangan  tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa
perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana,  asal  saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan kejadian itu.
Kenakalan anak-anak yang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut
melakukan  kejahatan  (anak  yang  berkonflik  dengan hukum).  Seringkali  hak-hak  anak  yang  melakukan kejahatan  atau  yang  berkonflik  dengan  hukum  tersebut tidak  dilindungi  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai dari  proses  penyidikan  hingga  proses  persidangan  di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma  dari  masyarakat  sebagai  penjahat,  harus  keluar dari  sekolahnya  dan  diasingkan  oleh  komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya[2].
Tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  jalanan  di antara lain memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada  korban[3].  Indonesia  memiliki  aturan  untuk melindungi,  mensejahterakan  dan  memenuhi  hak-hak anak  antara  lain  Undang-Undang  Kesejahteraan  Anak No. 4 Tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3  Tahun  1997  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak No  3  Tahun  2002  namun  tidak  membawa  perubahan signifikan  bagi  nasib  anak-anak  yang  berkonflik  karena tidak  menempatkan  restorative  juastice  pada  peraturan perundangan  yang  ada.  Pengaturan  sanksi  tersebut masih  berpijak  pada  filosofi  pemidanaan  yang  bersifat retributif  sehingga  tidak  menjamin  perlindungan  hak- hak  anak.Diversi  dan  konsep  restorative  justice  perlu menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  penanganan  kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak[4].
Peristiwa  kenakalan  anak-anak  yang  mengarah kepada  tindak  pidana  kekerasan yang  terjadi  di  Dompu yang  berupa  kekerasan  fisik  seperti  memukul, menendang,  menjambak  dan  lain-lain.  Selain  bullying, kekerasan  antar  siswa  yang  sering  terjadi  adalah tawuran.  Selain  kekerasan  fisik  juga  terjadi  kekerasan verbal  seperti  mengejek,  menghina  atau  mengucapkan kata-kata  yang  menyinggung  atau  membuat  cerita bohong yang  menyebabkan siswa  yang  menjadi  sasaran menjadi  terkucilkan  atau  menjadi  bahanolok-olok sehingga  siswa  yang  bersangkutan  menjadi  rendah diri, takut dan sebagainya.
Untuk  menegakkan  aturan,  maka  lembaga  yang berwenang  untuk  menyelesaikan  tindakan  pidana  anak adalah  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Penegak  hukum yang berwenang dalam hal ini adalah polisi mempunyai peran  dan  tanggung  jawab  menurut  [5]  Pasal  13 mengatakan  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  adalah;  1).  Memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat.  2).  Menegakan  hokum.  dan 3).  Memberikan  perlin-dungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat.
Menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penegak hukum  Kepolisian  dapat  bertindak  secara  preventif maupun  represif.  Dengan  adanya  tindakan  dari kepolisian ini diharapkan dapat memberikan pengarahan  kepada  remaja  maupun  anak-anak  yang belum  melakukan  tindak  pidana  dan  memberikan  efek jera terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana, walaupun  demikian  penanganan  kasus  tindak  pidana
yang  dilakukan  oleh  anak  tidaklah  sama  seperti penanganan  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa,  pihak  penegak  hukum  harus  tetap memperhatikan  kondisi  fisik  maupun  mental  anak tersebut  karena  bagaimanapun  anak  adalah  generasi penerus bangsa.
Undang-undang  Hukum  Pidana  di  Indonesia, dalam literatur hukum pidana terdapat beberapa istilah yang yang dikemukkan oleh para ahli. perbuatan pidana adalah  “Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  mana disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu, bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut. Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan  ditujukan  kepada  perbuatan  (yaitu  suatu keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan orang),  sedangkan  ancaman  pidananya  ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu[6].”
Istilah  tindak  pidana  atau  dalam  bahasa  belanda, strafbaar feit , yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam  strafwetboek  atau  kitab  Undang-Undang  Hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict .
Secara  harfiah  tindak  pidana  ( strafbaarfeit ), berasal dari dua kata yaitu stafbaaryang berarti hukum, dan  feityang  berarti  sebagian  suatu  kenyataan  yang dapat  dihukum  [7].  Sedangkan  menurut  pembentukan perundang-undang  kata  perkataan strafbaarfeit untuk menyebutkan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  kita kenal  dan  yang  ada  dalam  KUHP  tanpa  memberikan suatu  penjelasan  mengenai  apa  sebenarnya.  Jadi umumnya  tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan yang  melanggar  hukum,  dan  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut hemat peneliti terjemahannya ( strafbaarfeit )  ke  dalam  beberapa  istilah,  bukan merupakan suatu masalah, asal saja dengan menggunakan  istilah  yang  bermacam-macam  untuk suatu  maksud  yang  diberikan  suatu  keterangan  yang cukup  jelas  dengan  maksud  untuk  menghindari  adanya kesalahan didalam penafsiran.Terdapat beberapa istilah sebagai  terjemahan  ( strafbaarfeit )  tersebut  karena sesungguhnya  di  dalam  literatur  belanda  tentang  arti ( strafbaarfeit )  pada  saat  ini  sedang  mengalami perkembangan  penulis  menggunakan  istilah  tindak pidana dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap para serjana yang telah terjemahkan istilah ( strafbaarfeit ) dengan bermacam-macam istilah [7].
Kejahatan  adalah  suatu  nama  atau  cap  yang diberikan  orang  untuk  menilai  perbuatan-perbuatan tertentu,  sebagai  perbuatan  jahat.  Dengan  demikian maka    pelaku  disebut  sebagai  penjahat.  Pengertian tersebut  bersumber  dari  alam  nilai,maka  ia  memiliki pengertian  yang  sangat  relatife,  yaitu  tergantung  pada manusia  yang  memberikan  penilain  itu.  Jadi  apa  yang
disebut  kejahatan  oleh  seseorang  belum  tentu  diakui oleh  pihak  lain  sebagai  suatu  kejahatan  pula.  Kalaupun misalnya  semua  golongan  dapat  menerima  sesuatu  itu merupakan  kejahatan  tapi  berat  ringannya  perbuatan masih  menimbulkan  perbedaan  pendapat  diantara  para sarjana.  Kebijakan  penanggulan  kejahatan  atau  tang biasa  disebut  dengan  istilah  politik  kriminal  dapat meliputi  lingkup  yang  cukup  luas.  Dalam  sejarah kelahiran masyarakat dan Negara, tugas-tugas menciptakan  dan  menjaga  situasi  aman  dan  tentram dalam  masyarakat  dipercayakan  kepada  petugas keamanan yaitu polisi. Dengan demikian polisi menjadi ujung  tombak  Negara  bagi  keberhasilan  sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Sesuai  dengan  kamus  umum  bahasa  Indonesia bahwa,  polisi  diartikan  sebagai  badan  pemerintah  yang bertugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum seperti  menangkap  orang  yang  melanggar  undang- undang  dan  sebagainya  anggota  dari  pemerintahan diatas  adalah  pegawai  negeri  menjaga  keamanan  dan sebagainya.  Dengan  demikian  arti  polisi  tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang seyoginya menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan  sebagai  sebutan anggota dari lembaga [8].
Kepolisian  sesuai  yang  tercantum  dalam  pasal  1 ayat  1  [9],  menyatakan  bahwa  Kepolisian  adalah  hal ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara  itu  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia [9].
Tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  kalangan pelajar  makin  marak  terjadi,  bahkan  antar  sekolah.  Hal ini  terjadi  di  wilayah  hukum  Polres  Dompu,  sehingga urgen  untuk  ditanggulangi  mengingat  secara  tepat  dan mendidik.  Peristiwa  kenakalan  anak-anak  yang mengarah  kepada  tindak  pidana  kekerasan  yang  terjadi di  Dompu  berupa  kekerasan  fisik  seperti  memukul, menendang, jambak dan lain-lain. Penegak hukum yang berwenang dalam hal ini adalah polisi mempunyai peran dan  tanggung  jawab  menurut  Pasal  13  [9]  mengatakan bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  Penegakan  hukum  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  upaya  kepolisian  dalam  penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  kepolisian dalam  menangani  masalah  tindak  pidana  kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Dompu.

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode Penelitian yang Digunakan
Metode  penelitian  hukum  sosiologis  (empiris), hukum  dikonsepkan  sebagai  pranata  sosial  yang  secara riil  dikaitkan  variabel-variabel  sosial  yang  lain.  Apabila
hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya,dikaji sebagai  variabel  bebas/sebab  ( independen  variabel ) yang  menimbulkan  pengaruh  dan  akibat  pada  berbagai aspek  kehidupan  sosial,kajian  ini  merupakan  kajian hukum  yang  sosiologis  ( sociolegal  resect )  namun,  jika hukum  dikaji  sebagai  variabel  tergantug  atau  akibat ( independen  variabel )  yang  timbul  sebagai  hasil  dari berbagai  kekuatan  dalam  proses  sosial,  kajian  itu merupakan kajian sosiologis hukum ( sosiology of law ).
Dapat  ditarik  kesimpulan  Dari  kedua  jenis penelitian  diatas  peneliti,  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris,  metode  penelitian  hukum empiris,  yaitu untuk  mengamati    bagaimana  fakta  yang terjadi  di  lapangan  atau  dalam  masyarakat,  sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data- data  di  lapangan  sesuai  dengan  harapan  dalam penelitian.
Adapun  alasan  peneliti  menggunakan  metode pendekatan  sosiologis  hukum  adalah  karena  dalam mengungkapkan  kejadian  atau  peristiwa  sosial  di lapangan  tentu  sumber  informasi  atau  data  yang diberikan  oleh  informan  kepada  peneliti  melalui wawancara  ,observasi  atau  data  resmi  yang  berupa dokumen  yang ada relefansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oelh peneliti. Dalam proses penelitian  ini  untuk  mendapatkan  data  atau  informasi yang  diperoleh  langsung  dalam  masyarakat  setempat, dan  tugas  peneliti  adalah  mengkaji  tentang    apa  yang ada  dibalik  yang  tampak  tentang  Upaya  kepolisian dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  pelajar  (Studi  di  wilayah  hukum  Polres Dompu).

## 2. Subjek Penelitian
Peneliti merupakan kunci utama dalam memperoleh  data,  peneliti  sendiri  atau  dengan  bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama [10]. Selain  itu  juga  dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  di anggap sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber  data,  menafsirkan  data  dan  membuat kesimpulan  atas  temuannya  [11].  Dengan  ini,  subjek utama  dan  pertama  dalam  penelitian  kasus  ini  adalah pihak  yang  bersangkutan  yaitu  Kasat  reskrim  Dompu, bagian  penyidik,  anggota  kepolisian,  pelajar  atau  anak yang ada di wilayah hukum Polres Dompu.

## 3. Metode Pengumpulan Data
Data  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan tiga cara yaitu:
a) Metode Observasi
Menurut  Faisal  dalam    [12]  mengklasifikasi-kan observasi menjadi observasi berpartisipasi ( participant obsevation) ,  observasi  yang  secara  terang-terangan dan  tersamar  ( overt  observation dan covert observation ),  dan  observasi  yang  tak  berstruktur ( unstruktur observation ).
b) Metode Wawancara
Menurut Esterberg [12] mengemukakan beberapa macam-macam  wawancara,  dari  yaitu,  wawancara terstruktur, wawancara Semi terstruktur dan wawancara  tidak  terstruktur.  Oleh  karena  itu,  dalam hal  ini  peneliti  mengambil  metode  wawancara  yang terstruktur  dimana  peneliti  telah  mengetahui  dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena  itu  dalam  melakukan  wawancara,  pengumpul data  telah  menyiapkan  instrumen  penelitian  berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan.  Dengan  wawancara  terstruktur  ini  setiap responden  diberi  pertanyaan  yang  sama,  dan pengumpulan data mencatatnya c) Metode Dokumentasi Metode dokumentasi, yaitumencari data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan, tanskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda,dan sebagainya [12].

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan oleh Pelajar
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Polres Dompu  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  Kabupaten  Dompu berikut:
1) Penyuluhan Melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan  di  sekolah-sekolah,  kantor  Desa  dan Kecamatan  ditujukan  kepada  warga    desa  atau Kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak pelajar dan remaja dan juga kepada Karang  taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak pelajar di  desa  atau  kecamatan  setempat  maupun  di Instansi pemerintahan untuk memberikan pemahaman  tentang  apa  itu  tindak  pidana kekerasan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana kekerasan.
Pemberian  pemahaman  ini  bertujuan  agar anak  pelajar  atau  remaja  tidak  melakukan  tindak pidana  kekerasan  dan  tahu  akan  bahaya  yang ditimbulkan  apabila  melakukan  tindak  pidana kekerasan,  dengan  dilakukan  penyuluhan  ini diharapkan  masyarakat  khususnya  anak  pealajar dan  remaja  dapat  ikut  serta  berpartisipasi  dalam membantu  memberantas  tindak  pidana  kekerasan dengan  cara  menghindari  perbuatan  melakukan kekerasan  serta  jika  ditemukan  atau  mengalami suatu  tindak  pidana  kekerasan  oleh  pelajar  segera melaporkan  kepada  pihak  kepolisian  tentang adanya  tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan oleh pelajar.
2) Kerjasama
Melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai komponen  antara  lain  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak,  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara,
Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, Balai Pemasyarakatan, dan Instansi-instansi lain yang terkait.
3) Tindakan pencegahan Upaya  pencegahan  yang  dilakukan  Kepolisian Resort  Dompu  seperti  melakukan  patroli, pengawasan  oleh  babinsa  yang  dibantu  oleh masyarakat  dalam  hal  melakukan  ronda  malam mencari anak-anak pelajar yang suka melakukan tindak  pidana  kekerasan  seperti  di  jalan  raya, ditempat  keramaian  atau  acara-acara  malam seperti  orkestra  ataupun  di  Lapangan  terbuka tempat mereka janjian untuk berkelahi.
4) Upaya Represif Kepolisian Resort Dompu dalam menanggulangi tindak  Pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pelajar  di  Kabupaten  Dompu,  Upaya  Represif merupakan upaya penindakan.
Peradilan  restorative  terarah  pada  pembangkitan rasa tanggungjawab anak pelaku dengan cara perbaikan kerugian  dan  penyembuhan  luka  masyarakat  pun terpenuhi  untuk  berperan  aktif  "mendidik"  anak  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya  baik  terhadap korban,  keluarganya,  masyarakat  pada  umumnya.  Atas dasar  semua  itu,  maka  perlu  adanya  amandeman  UU No.3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang mengarah  pada  pengakomodasian  ketentuan-ketentuan yang  memungkinkan  dijiwainya  model  peradilan  anak restoratif  masa  datang  di  Indonesia[13].  Senada  juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012[14] telah  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  hukum terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  baik  menurut instrumen  hukum  nasional  maupun  internasional,  hal ini  dapat  diketahui  dengan  dianutnya  beberapa  asas yang  harus  dikedepankan  dalam  pelaksanaan  sistem peradilan  pidana  anak.  Kebijakan  penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  dilakukan dengan  sarana  penal  dan  non  penal.  Sarana  penal dilakukan  dengan  penerapan  sistem  peradilan  pidana yang  dimulai  dengan  proses  penyidikan,  penuntutan, persidangan,  pembinaan  lembaga.  Sarana  non  penal dilakukan  dengan  penerapan  upaya  Diversi  dan Restorative Justice, namun dalam penerapannya sarana non penal juga dilakukan dalam sarana penal.

## 2. Faktor  Yang  Menyebabkan  Anak  Melakukan Tindak Pidana Kekerasan
Adapun  beberapa  faktor  yang  menyebabkan Pelajar  ini  melakukan  Tindak  Pidana  kekerasan antara lain:
a) Lingkungan,  di  mana  lingkungan  yang  saya tinggali  itu  sangat  rawan  melakukan  tindak pidana kekersan,
b) Keluarga,  kurang  nya  pengawasan  darikeluarga saya  (wawancara  dengan  Anas,  Andika,  dan Wendy 22 Mei 2017)
Anak  lainnya  pun  memberikan  alasan  dia melakukan  pencabulan  karena  rasa  ingin  tahu  saya
terhadap cewek itu, serta kurangnya pengawasan dari orang  tua  (wawancara  dengan  Anahar  Rula  22  Mei 2017)
Dari  wawancara  di  atas  peneliti  menyimpulkan faktor-faktor  yang  menyebabkan  anak  melakukan tindak pidana kekerasan:
a) Faktor Internal.
Remaja  yang  terlibat  perkelahian  biasanya kurang  mampu  melakukan  adaptasi  pada  situasi lingkungan  yang  kompleks.  Kompleks  di  sini  berarti adanya keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi,  dan  semua  rangsang  dari  lingkungan  yang makin  lama  makin  beragam  dan  banyak.  Situasi  ini biasanya  menimbulkan  tekanan  pada  setiap  orang. Tapi  pada  remaja  yang  terlibat  perkelahian,  mereka kurang mampu untuk mengatasi, apalagi memanfaatkan  situasi  itu  untuk  pengembangan dirinya.  Mereka  biasanya  mudah  putus  asa,  cepat melarikan diri dari masalah, menyalahkan orang/pihak  lain  pada  setiap  masalahnya,  dan memilih  menggunakan  cara  tersingkat  untuk memecahkan  masalah.  Pada  remaja  yang  sering berkelahi,  ditemukan  bahwa  mereka  mengalami konflik  batin,  mudah  frustrasi,  memiliki  emosi  yang labil,  tidak  peka  terhadap  perasaan  orang  lain,  dan memiliki  perasaan  rendah  diri  yang  kuat.  Mereka biasanya sangat membutuhkan pengakuan.
b) Faktor Keluarga
Rumah  tangga  yang  dipenuhi  kekerasan  (entah antar orang tua atau pada anaknya) jelas berdampak pada  anak.  Anak,  ketika  meningkat  remaja,  belajar bahwa  kekerasan  adalah  bagian  dari  dirinya, sehingga  adalah  hal  yang  wajar  kalau  ia  melakukan kekerasan  pula.  Sebaliknya,  orang  tua  yang  terlalu melindungi  anaknya,  ketika  remaja  akan  tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan  identitasnya  yang  unik.  Begitu bergabung  dengan  teman-temannya,  ia  akan menyerahkan dirnya secara total terhadap kelompoknya  sebagai  bagian  dari  identitas  yang dibangunnya.
c) Faktor Sekolah
Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga  yang  harus  mendidik  siswanya  menjadi sesuatu.  Tetapi sekolah  terlebih  dahulu harus  dinilai dari  kualitas  pengajarannya.  Karena  itu,  lingkungan sekolah  yang  tidak  merangsang  siswanya  untuk belajar  (misalnya  suasana  kelas  yang  monoton, peraturan  yang  tidak  relevan  dengan  pengajaran, tidak  adanya  fasilitas  praktikum,  dsb.)  akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di  luar  sekolah  bersama  teman-temannya.  Baru setelah  itu  masalah  pendidikan,  di  mana  guru  jelas memainkan peranan paling penting. Sayangnya guru lebih  berperan  sebagai  penghukum  dan  pelaksana aturan, serta sebagai tokoh otoriter yang sebenarnya
juga  menggunakan  cara  kekerasan  (walau  dalam bentuk berbeda) dalam “mendidik” siswanya.
d) Faktor Lingkungan
Lingkungan  di  antara  rumah  dan  sekolah  yang sehari-hari  remaja  alami,  juga  membawa  dampak terhadap munculnya perkelahian. Misalnya lingkungan  rumah  yang  sempit  dan  kumuh,  dan anggota  lingkungan  yang  berperilaku  buruk (misalnya  narkoba).  Begitu  pula  sarana  transportasi umum yang sering menomor-sekiankan pelajar. Juga lingkungan kota (bisa negara) yang penuh kekerasan. Semuanya  itu  dapat  merangsang  remaja  untuk belajar  sesuatu  dari  lingkungannya,  dan  kemudian reaksi  emosional  yang  berkembang  mendukung untuk munculnya perilaku berkelahi.
3. Kendala  Yang  Dihadapi  Kepolisian  dalam Menangani
Masalah
Tindak Pidana

## Kekerasan oleh Pelajar
Dalam  melakukan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  palajar  Kepolisian  Resort  Dompu mengalami beberapa kendala yang sibebakan karena beberapa faktor antara lain:
1) Pelaku Bungkam
Dengan  status  tersangka  yang  seorang  pelajar dan jelas masih di bawah umur para penyidik tidak bisa  melakukan penyidikan yang  sama  halnya seperti  penyidikan  terhadap  orang  dewasa,  karena tersangka  belum  siap  untuk  berurusan  dengan masalah yang masuk dalam ranah hukum, sehingga dia  akan  selalu  menutup  diri  dan  cenderung bungkam pada saat pelaksanaan penyidikan.
2) Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Pada  tingkat  pemeriksaan  dan  penelitian terhadap  tersangka  anak  oleh  BAPAS  sering mengalami keterlambatan, jadi hasilnya pun sering terlambat  diterima  oleh  Penyidik  Polresta  Padang. Di dalam Undang-undang sendiri baik oleh KUHAP maupun UT Pengadilan Anak memang tidak diatur kapan  batas  waktu  lamanya  pemeriksaan  dan penelitian  yang  dilakukan  oleh  pihak  BAPAS terhadap  tersangka  anak,  pihak  BAPAS  tidak memilikiacuan  pasti  tentang  berapa  lamanya. melakukan  penelitian  terhadap  tersangka  anak. Jadi dengan kata lain pihak BAPAS mengacu hanya pada lamanya masa penahanan tersangka anak oleh pihak penyidik kepolisian.
3) OrangTua.
Penyidik/penyidik
pembantu terkadang mendapatkan kendala dalam pelaksanaan penyidikan karena orang tua tersangka yang enggan untuk memberi keterangan dan mendampingi anak dalam proses penyidikan. Orang tua dari tersangka tindak pidana anak biasanya takut dan malu untuk mendampingi anaknya dalam pelaksanaan penyidikan sehingga penyidik tidak bisa melakukan
penyidikan  terhadap  tersangka  karena  dalam penyidikan  terhadap  tersangka  anak  harus didampingi  oleh  orang  tuanya  (Wawancara,  Daniel AKP Simonguncong 25 mei 2017)

## D. TEMUAN DAN DISKUSI
Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di Dompu antara lain:
a) Melakukan penyuluhan -penyuluhan yang dilakukan  di  sekolah-sekolah,  kantor  Desa  dan Kecamatan  ditujukan  kepada  warga    desa  atau Kecamatan  yang  secara  khusus  adalah  kepada anak  pelajar  dan  remaja  dan  juga  kepada Karang taruna  yang  beranggotakan  para  pemuda  dan anak  pelajar  di  desa  atau  kecamatan  setempat maupun  di  Instansi  pemerintahan  untuk memberikan  pemahaman  tentang  apa  itu  tindak pidana  kekerasan  dan  sanksi  hukum  yang  akan dijatuhkan  apabila  melakukan  tindak  pidana kekerasan.pemberian  pemahaman  ini  bertujuan agar  anak  pelajar  atau  remaja  tidak  melakukan tindak  pidana  kekerasan  dan  tahu  akan  bahaya yang  ditimbulkan  apabila  melakukan  tindak pidana  kekerasan.dengan  dilakukan  penyuluhan ini  diharapkan  masyarakat  khususnya  anak pealajar dan remaja dapat ikut serta berpartisipasi dalam  membantu  memberantas  tindak  pidana kekerasan  dengan  cara  menghindari  perbuatan melakukan  kekerasan  serta  jika  ditemukan  atau mengalami  suatu  tindak  pidana  kekerasan  oleh pelajar segera melaporkan kepada pihak kepolisian  tentang  adanya  tindak  pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
b) Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen  antara  lain  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak,  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial,  Balai  Pemasyarakatan,  dan Instansi-instansi lain yang terkait.
c) Upaya  pencegahan  yang  dilakukan  Kepolisian Resort  Dompu  seperti  melakukan  patroli, pengawasan  oleh  babinsa  yang  dibantu  oleh masyarakat  dalam  hal  melakukan  ronda  malam mencari  anak-anak  pelajar  yang  suka  melakukan tindak  pidana  kekerasan  seperti  di  jalan  raya, ditempat  keramaian  atau  acara-acara  malam seperti  orkestra  ataupun  di  Lapangan  terbuka tempat mereka janjian untuk berkelahi.
d) Kepolisian  Resort  Dompu  dalam  menanggulangi tindak  Pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pelajar  di  Kabupaten  Dompu,  Upaya  Represif merupakan upaya penindakan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Upaya  Kepolisian  dalam Penaggulangan  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan oleh pelajar, sangat banyak penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian
seperti  melakukan  penyeluhan-penyeluhan  disetiap sekolah  mengadakan  patroli,  ronda  malam  serta kepolisian melakukan kerja sama dengan pihak atau lembaga yang besangkutan sehinnga penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian sangat  baik  dalam  menanggulangi  tindak  pidana yang dilakukan oleh pelajar di Dompu.
Kehadiran Hukum Pidana di tengah masyarakat dimaksudkan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada individu  maupun  kelompok  masyarakat  dalam melaksanakan  aktifitas  kesehariannya.  Hukum Pidana  memiliki  beberapa  asas  yang  menjadi  acuan dalam teori penerapan hukum pidana[15]. Pemulihan atau  perlindungan  anak-anak  yang  menjadi  korban perdagangan  manusia  (child  trafficking)  bahkan setelah penyelesaian proses pidana dengan pandangan  untuk  memulihkan  masa  depan  anak melalui rekonsialisasi hukum[16].
Kendala  yang  Dihadapi  Kepolisian  Dalam Menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  oleh  Pelajar diuraikan berikut ini.
1) Pelaku Bungkam
Dengan status tersangka yang seorang pelajar dan  jelas  masih  di  bawah  umur  para  penyidik tidak  bisa  melakukan  penyidikan  yang  sama halnya seperti penyidikan terhadap orang dewasa, karena  tersangka  belum  siap  untuk  berurusan dengan masalah yang masuk dalam ranah hukum, sehingga  dia  akan  selalu  menutup  diri  dan cenderung  bungkam  pada  saat  pelaksanaan penyidikan.
2) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pada  tingkat  pemeriksaan  dan  penelitian terhadap  tersangka  anak  oleh  BAPAS  sering mengalami  keterlambatan,  jadi  hasilnya  pun sering  terlambat  diterima  oleh  Penyidik  Polresta Padang.  Di  dalam  Undang-undang  sendiri  baik oleh  KUHAP  maupun  UT  Pengadilan  Anak memang tidak diatur kapan batas waktu lamanya pemeriksaan  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh pihak  BAPAS  terhadap  tersangka  anak,  pihak BAPAS  tidak  memilikiacuan  pasti  tentang  berapa lamanya. melakukan penelitian terhadap tersangka  anak.  Jadi  dengan  kata  lain  pihak BAPAS  mengacu  hanya  pada  lamanya  masa penahanan  tersangka  anak  oleh  pihak  penyidik kepolisian.
3) Orang Tua. Penyidik/penyidik pembantu terkadang mendapatkan kendala dalam pelaksanaan penyidikan  karena  orang  tua  tersangka  yang enggan untuk memberi keterangan dan mendampingi  anak  dalam  proses  penyidikan. Orang  tua  dari  tersangka  tindak  pidana  anak biasanya  takut  dan  malu  untuk  mendampingi anaknya  dalam  pelaksanaan  penyidikan  sehingga penyidik  tidak  bisa  melakukan  penyidikan
terhadap  tersangka  karena  dalam  penyidikan terhadap  tersangka  anak  harus  didampingi  oleh orang tuanya.
Dapat disimpulkan kendala yang diahadapi oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di  dompu, yaitu  dimana  anak  yang  melakukan  tindak  pidana tidak  mau  memberikan  penjelasan  kenapa  dia melakukan  tindak  pidana,  serta  tidak  adanya  Balai Pemasyarakatan  di  Dompu  sehinnga  memperlambat proses  penyelidikan,  serta  orang  tua  yang  tidak  mau mendampingi  anaknya  saat  proses  penyelidikan dilakukan  karena  merasa  malu  maupun  marah, kecewa kepada anaknya.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Upaya-upaya  kepolisian  Resort  Dompu  dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh  pelajar  di  Kabupaten  Dompu  adalah  1) Upaya  pre- emtifPembinaan pelajar melalui jalur pembina upacara, ceramah, diskusi dan penyuluhan tentang tindak pidana kekerasan.  2)  Upaya  preventif  melakukan  upaya pencegahan dengan cara koordinasi lintas sektoral untuk mengawasi  pelajar  yang  terlihat  di  luar  sekolah  pada saat  jam  pelajaran,  di  lingkungan  masyarakat  serta melakukan pemeriksaan senjata tajam. 3) Upaya represif penindakan  secara  hukum  (diproses),  dan  diberikan tindakan-tindakan  tertentu.  Tindakan  represif  tidak selalu  dilakukan  penahanan  atau  melaksanakan  proses penyidikan.  Tetapi  juga  dapat  dengan  memberikan tindakan seperti membuat surat pernyataan atau dengan tindakan  hukuman  seperti  membotaki  rambut  pelajar yang melakukan tindak pidana kekersan.
Kendala  yang  dihadapi  kepolisian  Resort  Dompu dalam  menangani  masalah  tindak  pidana  kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Dompu adalah karena  pelaku  bungkam,  kelebihan  peanmpungan  di Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS),  kurang  pengawasan orang tua.
Adapun  hal-hal  yang  dapat  disarankan  adalah sbagai berikut:
a) Pemerintah  harus  berperan  aktif  khusunya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Dompu  untuk memberikan  dukungan  baik  berupa  moral  dan materil  dalam  upaya  menanggulangi  tindak pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelajar  di Kabupaten Dompu.
b) Penegak  Hukum  Khususnya  Pihak  Kepolisian Resort  Dompu  harus  dapat  mengupayakan kerjasama  yang  serius  dengan  Instansi-instansi lain  yang  terkait  dalam  Upaya  menanggulangi tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pelajar di Kabupaten Dompu.
c) Orang  Tua  dalam  hal  menghadapi  anak  yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan  harus  dapat menjadi  pendamping  yang  aktif  serta  harus terbuka  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan  keterangan  yang  jelas  dan  rinci
tentang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana kekerasan.
d) Masyarakat  dalam  hal  ini  pihak  Desa  maupun tokoh-tokoh  masyarakat  dapat  memberikan sumbangan nasehat kepada anak yang melakukan tindak  pidana  kekerasan  yang  dilakukan  oleh pelajar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM Universitas  Muhammadiyah  Mataram  yang  senantiasa memberikan  bimbingan,  nasehat,  dan  motivasi  kepada penulis  sehingga  penelitian  ini  dapat  diselesaikan  tepat waktu sesuai yang direncanakan.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] Moeljatno, Azas-asas  Hukum  Pidana .  Seksi Hukum  Pidana  Fakultas  Hakum  Universitas Gadjah Mada, 1969.
[2] H.  O.  Sinaga,  “Penanggulangan  Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia,” Abstrak , 2010.
[3] A. M. Nurwijayanti, “Eksploitasi anak: Perlindungan  hukum  anak  jalanan  dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
[4] E.  Sitindaon,  A.  Khair,  and  M.  Marlina,  “Sistem Pemidanaan  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia,” J. Mahupiki , vol. 1, no. 1, 2012.
[5] R. Indonesia, “Undang-undang RI 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,” Tersedia http//www. dpr. go. id. Html [12 Sept. 2013] , 2002.
[6] R. Indonesia and D. K. dan Informatika, Undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  14  tahun 2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik . Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008.
[7] P.  A.  F.  Lamintang,  “Delik-delik  Khusus  Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma  Kepatutan.”  Mandar  Maju,  Bandung, 2002.
[8] Sadjijono,  “Memahami  Hukum  Kepolisian.” LaksBang Press Sindo: Yogyakarta, 2010.
[9] R.  Indonesia,  “Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,” Kepol.  Negara  Republik  Indones. , 2AD.
[10] L. J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2010), cet,” Ke-13, h , vol. 111.
[11] Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  R  &  D .
Bandung: Alfabeta, 2017.
[12] Sugiyono, Metode Penelitian
Pendidikan:(Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R & D) . Alfabeta, 2014.
[13] P.  Hadisuprapto,  “Peradilan  Restoratif:  Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang,” 2006.
[14] M.  Novira  and  M.  Marlina,  “Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak  pidana  dari  perspektif  undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012
tentang  sistem  peradilan  pidana  anak,” J.
Mahupiki , vol. 1, no. 1, 2013.
[15] A.  Ilyas, Asas-asas  Hukum  Pidana,  memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan . Rangkang
Education, 2012.
[16] T.  W.  Widiastuti,  “Upaya  Pencegahan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (Trafficking),” J.
Wacana Huk. , vol. 9, no. 1, 2012.