## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 6, No. 2, October 2023 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022 Sinta 4

## Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak
Anggun Putri Romadhina
Universitas Pamulang/Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat Tangerang Selatan/Indonesia Email: aromadhina@gmail.com
Citation: Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. Gorontalo Accounting Journal , 6(2), 272 – 282. DOI: 10.32662/gaj.v6i2.3171
Artikel info
Artikel history:
Received: 08-08-2023 Revised: 30-09-2023
Accepted: 01-10-2023
Abstract. This research aims to provide empirical evidence of the influence  of  institutional  ownership,  fixed  asset  intensity,  and financial  distress  on  tax  aggressiveness.  The  study  adopts  a quantitative  approach  and  utilizes  secondary  data,  specifically financial  reports  of  manufacturing  companies  listed  on  the Indonesia  Stock  Exchange.  The  test  results  showed  that institutional  ownership,  fixed  asset  intensity  and  financial distress  simultaneously  affect  the  aggressiveness  of  the  tax.  It can be assumed that if a company has institutional ownership, fixed asset intensity and is experiencing financial difficulties, it can affect management or company activities to take aggressive tax avoidance actions.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bukti empiris  pengaruh  kepemilikan  institusional,  intensitas  aset tetap  dan  financial  distress  terhadap  agresivitas  pajak. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  laporan keuangan  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia.  Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa kepemilikan  institusional,  intensitas  aset  tetap  dan  financial distress  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak.  Dapat  diasumsikan  jika  perusahaan  memiliki kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan mengalami kesulitan  keuangan  atau  financial  distress  maka  dapat mempengaruhi  aktivitas  manajemen  atau  perusahaan  untuk melakukan  tindakan  penghindaran  pajak  secara  agresif  atau agresivitas pajak.
Keywords: Institutional
Ownership; Fixed Asset Intensity; Financial Distress; Tax Agressiveness
Coresponden author: Email: aromadhina@gmail.com

## Pendahuluan
Negara  merupakan  organisasi  kekuasaan  yang  berdaulat  dengan  tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku  bagi  individu  di  suatu  wilayah.  Salah  satu  negara  besar  yang  memiliki jumlah  penduduk  yang  cukup  besar  adalah  negara  Indonesia.  Selain  jumlah penduduknya yang cukup besar, negara Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya  alam  yang  berlimpah  karena  terletak  pada  kondisi  geografis  yang  strategis. Dengan  berlimpahnya  sumber  daya  alam  tersebut  maka  banyak  pengusaha  yang ingin  mendirikan  perusahaannya  di  Indonesia,  baik  pengusaha  yang  berasal  dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Banyaknya perusahaan yang didirikan ini memiliki  dampak  positif  bagi  Indonesia  karena  dapat  mengurangi  tingkat pengangguran  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  pendapatan  negara terutama dari  sektor  pajak.  Liputan6.com  pada  25  Agustus  2020,  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  Indrawati  mengatakan  bahwa  penerimaan  pajak  terdiri  dari  penerimaan yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlambatan perekonomian global yang berdampak pada perlambatan ekonomi  nasional  serta  penurunan  harga  komoditas  perdagangan  dunia,  sangat mempengaruhi  penerimaan  perpajakan  di  tahun  2019.  Selain  itu,  realisasi penerimaan  pajak  2019  juga  dipengaruhi  oleh  besaran  restitusi  yang  dibayarkan kepada wajib pajak. Realisasi restitusi 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 20,11 persen  dari  periode  sebelumnya.  Pertumbuhan  restitusi  terutama  disebabkan adanya kebijakan pemberian fasilitas restitusi dipercepat yang diambil pemerintah untuk  membantu  kalangan  dunia  usaha  dalam  rangka  menggerakan  roda perekonomian nasional (Situmorang, 2020).
Ketentuan  mengenai  kewajiban  wajib  pajak  telah  diatur  dalam  Undang- Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) Huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib  pajak  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan,  yakni  dihitung  dari  besarnya  laba  bersih  sebelum  pajak  dikalikan dengan  tarif  pajak  yang  berlaku.  Semakin  besar  laba  yang  didapatkan  oleh perusahaan,  maka  semakin  besar  pula  pajak  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan kepada negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi meningkat, begitu pula sebaliknya. Namun pemerintah berdasarkan perarturan perpajakan dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda, dimana tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba dan besarnya biaya pajak dapat mengurangi laba yang didapatkan  oleh  perusahaan  sehingga  perusahaan  melakukan  perlawanan  Pajak untuk  meminimalkan  beban  pajaknya  secara  agresif.  Perlawanan  atau  hambatan dalam  pemungutan  pajak  dapat  berupa  perlawanan  pajak  pasif  dan  pajak  aktif. Perlawanan pasif yaitu mayarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh  perkembangan  intelektual  dan  moral  masyarakat,  sistem  perpajakan  yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan pajak aktif yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengindari pajak yang diimplementasikan dalam agresivitas pajak.
Agresivitas pajak adalah salah satu indikator yang digunakan dalam melihat bagaimana terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  dengan  tax  evasion  atau  tax  avoidance  (Frank, Lynch, & Rego 2009) dalam (Maulana, 2020). Tax evasion adalah usaha meringankan beban  pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang  atau  menggelapkan  pajak, tindakan  ini  merupakan  tindakan  yang  ilegal.  Sedangkan  tax  avoidance  adalah tindakan  meringankan  beban  pajak  secara  legal  atau  dilakukan  dengan  tidak melanggar  undang-undang.  Dengan  demikian  terdapat  kesenjangan  antara
peraturan pemerintah dengan tindakan wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak.
Fenomena  agresivitas  pajak  atau  penghindaran  pajak  dilakukan  melalui pendekatan empirical gap dan research gap. Untuk empirical gap fokus penelitian ini  adalah  tindakan  agresivitas  pajak  yang  dilakukan  oleh  beberapa  wajib  pajak badan (perusahaan). Salah satunya pada tahun 2019 tanggal 7 Juli, dilansir dalam Tirto.ID bahwa Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan  perusahaan  batu  bara  PT  Adaro  Energy  Tbk  dengan  skema  transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan tax avoidance yang  muncul  berdasarkan  laporan  Global  Witness  itu  jadi  salah  satu  masukan untuk memastikan WP Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan  terhadap  potensi  penerimaan  pajak  sebesar  125  juta  dolar  AS  per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. LSM Internasional Global  Witness  yang  bergerak  di  isu  linkungan  hidup  menerbitkan  laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu Adaro diindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan  pajak  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah  indonesia.  Menurut  Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan  Adaro  di  singapura,  Coaltrade  Service  International  untuk  dijual  lagi dengan harga tinggi (Friana , 2019). Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax  ratio  yang  dikontribusikan  dari  sektor  pertambangan  mineral  dan  batu  bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar  10,4%.  Rendahnya  tax  ratio  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari permasalahan  penghindaran  pajak  oleh  pelaku  industri  batu  bara.  Kementerian Keuangan  mencatat  jumlah  wajib  pajak  (WP)  yang  memegang  izin  usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT- nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Kemudian mengutip studi yang dilakukan oleh (Prakarsa, 2019) yang mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar  US$  41,8  miliar  berupa  aliran  keuangan  gelap  yang  keluar  dari  Indonesia ( illicit financial outflows ) dan US$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia ( illicit financial inflows ). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US$ 21,2 miliar atau 25%  dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di  Indonesia  dengan  nilai impor  negara-  negara  yang  mengklaim mengimpor  batu bara  dari  Indonesia.  Terdapat  beberapa  perusahaan  yang  diberikan  gugatan  oleh DJP  diantaranya  PT  Multi  Sarana  Avindo  (MSA)  atas  dugaan  perpindahan  Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7  miliar,  namun  DJP  kalah  dipengadilan.  Kemudian  pada  tahun  2005  DJP menduga  terjadi  transfer  mis-pricing  yang  dilakukan  oleh  Toyota.  Saat  itu  DJP menuntut Toyota untuk membayar Rp 1,22 triliun karena dugaan praktik transfer mis-pricing, namun gugatan berbalas gugatan. Toyota menuntut pemerintah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak senilai Rp 412 miliar. Hingga saat ini, kasus tersebut belum menemukan titik terang (Maftuchan & Yuliawati, 2019). Selain perusahaan sektor pertambangan dilansir dari kontan.co.id pada januari 2019  penerimaan  pajak  dari  sektor  manufaktur  mengalami  penurunan 16,2%. Direktur Jendral Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor  manufaktur  terutama  dikarenakan  restitusi  dipercepat  yang  melonjak
Anggun Putri Romadhina             Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap
dijanuari  tahun  ini  (Yuniartha,  2019).  Kemudian  dilansir  dari tribunnews.com dikatakan  bahwa  indonesia  masuk  peringkat  ke-11  penghindaran  pajak perusahaan.  Berdasarkan  laporan  yang  dibuat  bersama  antara  Ernesto  Crivelly, penyidik  dari  IMF  tahun  2016  ,  berdasarkan  survei  lalu  dianalisa  kembali  oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center of Taxation and Development (ICTD) muncullah data penghindaran  pajak  perusahaan  30  negara.  Indoneia  masuk  ke  peringkat  11 terbesar  dengan  nilai  diperkirakan  6,48  miliar  dolar  AS,  pajak  perusahaan  tidak dibayarkan  perusahaan  yang  ada  di  Indonesia  ke  Dinas  Pajak  Indonesia.  (Susilo, 2017). Kemudian dilansir idxchannel.com bahwa tiga perusahaan teknologi raksasa yaitu  google,  facebook  dan  microsoft  melakukan  praktik  penghindaran  pajak  di Indoesia.  Kemudian  idxchannel.com  melansir  dari  The  Guardian,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Action  Aid  International  menunjukan,  perusahaan-perusahaan  itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. Nilainya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp41 triliun. Kemudian, lembaga yang fokus pada  kegiatan  amal  itu  menyebutkan  tidak  ada  bukti  bahwa  perusahaan- perusahaan tersebut melanggar aturan perpajakan. Yang jelas hal ini menunjukan kegagalan  sistem  perpajakan  global  memaksa  perusahaan  multinasional  untuk membayar  pajak  dari  negara-  negara  dimana  mereka  memperoleh  penghasilan (Nurhaliza,  2020).  Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  tujuan  penelitian  ini untuk mengetahui dan membuktikan adanya  pengaruh kepemilikan institusional, intensitas  aset  tetap,  dan  financial  distress  baik  secara  simultan  ataupun  secara parsial terhadap agresivitas pajak.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan atau laporan  tahunan  (annual  report)  perusahaan  sektor manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun  2016  sampai  tahun  2020.  Data  tersebut diperoleh  dari  situs  resmi  Bursa  Efek  Indonesia  www.idx.co.id  dan  situs  resmi perusahaan terkait.
Variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  agresivitas pajak.  Agresivitas  pajak  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk meminimalkan  beban  yang  harus  dibayar.  Dalam  meminimalkan  beban  pajak  ini perusahaan dapat melakukannya  secara legal yaitu tax avoidance, ilegal yaitu tax evasion  dan  bisa  juga  melakukan  keduanya.  Agresivitas  pajak  di  ukur  dengan menggunakan  proksi  tarif  pembayaran  pajak  efektif  atau  effective  tax  rate  (ETR) sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Romadhina,  2020)  yaitu membandingan  beban  pajak  penghasilan  dengan  laba  sebelum  pajak  dari perusahaan.  Tarif  pembayaran  pajak  efektif  yang  rendah  menggambarkan  tingkat agresivitas  pajak  yang  tinggi,  sedangkan  jika  tarif  pajak  efektif  tinggi menggambarkan  tingkat  agresivitas  pajak  yang  rendah.  Rumus  untuk  mengukur agresivitas pajak adalah sebagai berikut:
Variabel independen adalah variabel bebas yang nilainya dapat mempengaruhi variabel dependen secara negatif atau positif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, dan Financial Distress.
Z”=6,56 X 1 +3,2 X 2 +6,72 X 3 +1,05 X 4
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu institusi seperti pemerintah, investor asing, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi  dan  institusi  lainnya  yang  diukur  dengan  persentase  saham  yang dimilikinya.  Dengan  adanya  investor  institusional  maka  mekanisme  pengawasan dalam  setiap  pengambilan  keputusan  oleh  manajemen  menjadi  lebihefektif. Pengawasan oleh investor institusional juga bertujuan untuk menjaminkemakmuran  pemegang  saham  (Hernawati,  2018).  Dengan  adanya kepemilikansaham oleh pihak institusional di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatanpengawasan  agar  lebih  optimal  terhadap  kinerja  manajemen.  Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:
Aset Tetap adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang bertujuan tudak untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan intensitas aset tetap adalah rasio yang menunjukan proporsi aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total  aset  yang  dimiliki  perusahaan.  Penelitian  ini  menggunakan  proxy  intensitas aset  tetap  untuk  menggambarkan  intensitas  asettetap  pada  perusahaan.  Dalam penelitian ini intensitas aset tetap dihitung sama seperti penelitian (Noviyani & Muid, 2019)  yaitu  dengan  cara  total  aset  tetap  dibandingkan  dengan  total  asset perusahaan.
Financial  Distress  adalah  kondisi  dimana  perusahaan  mengalami  kesulitan keuangan  dan  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kewajibanl  ancarnya yang  telah  jatuh  tempo.  Dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur  tingkat  financial distress  suatu  perusahaan  menggunakan  rumus  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Nugroho,2012) yaitu model yang dikembangkan oleh (Altman,1995) yaitu  Z-score  modifikasi  yang  merupakan  suatu  metode  untuk  memprediksi kesehatan  financial  suatu  perusahaan  digunakan  untuk  mengukur  financial distress.
Keterangan: Z”
=Bankruptcy Indeks X1 =Working Capital/Total Asset X2 =Retained Earnings/Total Asset X3 =Earning Before Interest and Taxes/Total Asset X4 =Book Value of Equity/Total Liabilities
Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Modifikasi yaitu :
a. Jika nilai Z”<1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
b. Jika nilai 1,1 <Z”<2, 6 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
c. Jika nilai Z>2, 6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut.
Anggun Putri Romadhina             Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap

## Hasil dan Pembahasan

## Pemilihan Model Regresi Data Panel
Pemilihan model regresi data penel dilakukan untuk menentukan model mana yang akan dipilih. Pemilihan model ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multipliers. Berikut  ini adalah hasil dari pengujian tersebut :
Uji Chow Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Jika hasil uji chow memiliki nilai probabilitas F < dari alpha (0.05) maka model yang sesuai dengan hasil ini adalah model Fixed Effect . Namun jika nilai probabilitas F > dari alpha (0.05) maka model yang sesuai dengan hasil ini adalah Common Effect . Tabel 1. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation:Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 17.339876 (9,37) 0.0000 Cross-section Chi-square 82.603867 9  0.0000 Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023
Berdasarkan  tabel  1  hasil  uji chow  dapat  diketahui  bahwa  nilai  probabilitas cross-section F adalah 0.0000 < dari alpha (0.05). Sehingga model yang tepat dengan hasil ini adalah Fixed Effect Model.

## Uji Hausman
Uji hausman dilakukan dengan cara membandingkan antara model fixed effect dengan model random effect. Jika hasil uji hausman menunjukan nilai pvalue < 0,05, maka  metode  yang  dipakai  adalah  Fixed  Effect.  Namun  jika  hasil  uji  hausman menunjukan nilai p value > 0,05 maka metode yang dipilih adalah random effect dan dilanjutkan dengan melakukan uj iLM.
Tabel 2. Hasil Uji Hausman Correlated Random Effects-Hausman Test
Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq.Statistic Chi-Sq.d.f.  Prob. Cross-sectionrandom 8.108353 3  0.0438 Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023
Berdasarkan  tabel  2  hasil  uji hausman ,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  p value atau nilai probabilitas Cross-section random adalah 0.044 < 0.05. Sehingga model yang sesuai dengan hasil pengujian ini adalah model Fixed Effect .
Uji Lagrange Multipliers (LM)
Uji Lagrange Multipliers (LM) dilakukan dengan cara membandingkan antara model common effect  dengan model random effect. Jika hasil  uji LM menunjukan cross section-Breush Pagan < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data fit dengan model  random  effect.  Namun  jika  hasil  uji  LM  menunjukan  cross  section-Breush Pagan > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data fit dengan model common effect.
Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multipliers (LM) Residual Cross-Section Dependence Test Nullhypothesis:Nocross-section dependence (correlation) inresiduals Equation:Untitled Period sincluded:5 Cross-sectionsincluded:10 Total panel observations:50
Note:non-zerocross-section means detected in data Cross-section means were removed during computation of correlations Test Statistic d.f. Prob. Breusch-PaganLM 129.6841 45 0.0000 PesaranscaledLM 7.872390 0.0000 PesaranCD 3.887282 0.0001 Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023
Berdasarkan tabel 3 hasil uji lagrange multipliers (LM) dapat diketahui bahwa nilai crosssection-Breush Pagan LM 0.0000 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data  fit  dengan  model random  effect. Berdasarkan  hasil  uji chow dengan  nilai probabilitas Cross-section F adalah 0.0000 < dari alpha (0.05) maka diperoleh model yang tepat adalah fixed effect model . Kemudian hasil uji hausman menunjukan nilai p value atau  nilai  probabilitas Cross-section  random adalah  0.044  <  0.05,  maka diperoleh  model  yang  tepat  adalah fixed  effect  model dan  hasil  uji Lagrange Multipliers menunjukan  nilai crosssection-Breush  Pagan LM  0.0000  <  0.05  maka diperoleh  model  yang  tepat  adalah  model  random.  Dari  hasil  pengujian  model tersebut maka dapat diketehui bahwa data fit dengan fixed effect model . Sehingga dalam melakukan pengujian selanjutnya digunakan fixed effect model. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan keputusan apakah menerimaatau menolak  pernyataan  atau  asumsiyang  telah  dibuat.  Berikut  ini  adalah  hasil  uji hipotesis uji Simultan(Uji F) adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F) F-statistic 18.07541 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023
Berdasarkan  tabel  4  hasil  uji  simultan  dapat  dilihat  bahwa  nilai  F-hitung sebesar  18.06215  dengan  nilai signifikan  0.000000, sedangkan  untuk  mencari  F- tabel dengan jumlah sampel (n) = 50, jumlah variabel (k) = 4, taraf signifikansi a = 0,05, df1 = k – 1 (df1 = 4 – 1 = 3) dan df2 = n-k (df2 = 50 – 4 =46) diperoleh nilai F- tabel sebesar 2,72. Sehingga F-Hitung 18.07541 > F-tabel 2,81 dan secara sistematik diperoleh nilai signifikan 0.000000< taraf signifikan 0.05 sehingga H1diterima yang artinya  kepemilikan  institusional,  intensitas  aset  tetap  dan  financial  distress berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.
Hasil  analisis  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  Parsial  (Uji  t)  adalah sebagai berikut :
Anggun Putri Romadhina             Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap
Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t) Variable Coefficient  Std.Error t-Statistic  Prob. C 0.552595  0.091476 6.040882 0.0000 Kepemilikan Institusional -0.250432  0.117795  -2.125998 0.0402 Intensitas Aset Tetap -0.256237  0.092660  -2.765361 0.0088 Financial Distress -0.001973  0.002387  -0.826682 0.4137 Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023
Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak harus mencari tingkat signifikasi menggunakan α = 5% = 0,05, karena pakai dua sisimaka α/2 = 0,025  dengan  derajat  kebebasan  (df)  n-k  dimana  n  adalah  jumlah  data  yang digunakan adalah jumlah variabel independen dalam penelitian. Maka 50-3 = 47, sehingga  nilai  t  tabel  adalah  2.01174  dan  kemudian  nilai  t  tabel  ini  akan dibandingkan  dengan  t  hitung  dari  masing-masing  variabel  independen  untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima.
Berdasarkan  tabel  5  Hasil  Uji  Parsial  (Uji  t)  maka  dapat  dijelaskan  bahwa kepemilikan  institusional  memiliki  t-hitung  sebesar  -2.125998  dimana  nilai  t- hitung>  t-tabel yaitu-2.125998 > 2.01174 dan nilai signifikan sebesar 0.0402 < 0.05 sehingga  H2  ditolak  yang  artinya  kepemilikan  institusional  berpengaruh  secara parsial terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap dan Financial  Distress berpengaruh  Terhadap  Agresivitas  Pajak.  Hal  ini  dapat diasumsikan  jika  perusahaan  memiliki  kepemilikan  institusional,  intensitas  aset tetap yang tinggi kemudian perusahaan juga memiliki kesulitan keuangan maka hal ini dapat mempengaruhi aktivitas manajemen atau perusahaan untuk melakukan tindakan  agresivitas  pajak  dengan  memanfaatkan  nilai  depresiasi  dari  aset  tetap untuk menyelamatkan keuangan perusahaan dan menjaga investor institusional.
Intensitas  aset  tetap  memilikit-hitung  sebesar  -2.765361  dimana  nilai  t- hitung > t-tabel yaitu -2.765361 > 2.01174 dan nilai signifikan sebesar 0.0088 < 0.05 sehingga H2 diterima yang artinya intensitas aset tetap berpengaruh secara parsial terhadap  agresivitas  pajak.  Berdasarkan  analisis  dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat intensitas aset tetap yang tinggi disuatu perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas manajemen  untuk  melakukan  tindakan  menurunkan  beban  pajak  secara  agresif. Hal  ini  dapat  diasumsikan  karena  nilai  intensitas  aset  tetap  bisa  mempengaruhi beban  depresiasi  yang  dapat  mempengaruhi  berkurangnya  laba,  sehingga  beban pajak menjadi lebih kecil.
Financial distress memiliki t-hitung sebesar -0.826682 dimana nilai t-hitung < t-tabel  yaitu  -0.826682  <  2.01174  dan  nilai  signifikan  sebesar  0.4137  >  0,05 sehingga H4 ditolak yang artinya financial distress tidak berpengaruh secara parsial terhadap  agresivitas  pajak.  Berdasarkan  analisis  dapat  dijelaskan  bahwatingkat financial  distress yang  tinggi  dan  rendah  disuatu  perusahaan  tidak  dapat mempengaruhi  aktivitas  manajemen  untuk  melakukan  tindakan  menurunkan beban  pajak  secara  agresif.  Hal  ini  dapat  diasumsikan  karena  perusahaan yangterjebak  dalam financial  distress atau  kesulitan  keuangan  memang  tidak memiliki  kemampuan  untuk  membayar  beban  pajak.  Hal  ini  bukanlah  suatut indakan  penghindaran  pajak  secara  agresif  karena  memang  pada  kenyataannya perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkannya kesulitan untuk membayar beban pajak.

## Kesimpulan Dan Saran
Hasil pengujian menunjukan bahwa kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan financial distress secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal  ini  menunjukan  bahwa  secara  bersama-sama  kepemilikan  institusional, intensitas aset tetap serta financial distress dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Dapat diasumsikan jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan mengalami kesulitan keuangan atau financial  distress maka  dapat mempengaruhi  aktivitas  manajemen  atau perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif atau agresivitas pajak.
Saran yang diberikan peneliti yaitu bagi perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat meningkatkan profitabilitas dan tidak mengalami  kesulitan  keuangan.  Selain  itu  perusahaan  harus  berhati-hati  dalam melakukan tindakan meminimalisir beban pajak, jika tindakan tersebut  dilakukan secara  agresif  dan  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  maka perusahaan akan dikenai sanksi.

## Daftar Pustaka
Adisamartha, I. B., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan  dan  Intensitas  Aset  Tetap  Pada  Tingkat  Agresivitas  Wajib  Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 973-1000.
Atasari, J. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Agressive. JOM Fekon, Vol No,1, 1137-1149. Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba  dan  Kepemilikan  Institusional Terhadap  Agresivitas  Pajak.  JOM  Fekon, Vol.3, 1205-1219.
Friana, H. (2019, Juli 7). DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy.
Diambil kembali dari tirto.id: https://tirto.id/djp-dalami-dugaan- penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
Hanum,  H.  R.,  &  Zulaikha.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik  Corporate  Governance Terhadap Effective Tax Rate. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 2, 1- 10.
Hernawati,  M.  (2018).  Analisis  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan  Institusional, Komite Audit, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Maftuchan,  A.,  &  Yuliawati.  (2019,  Februari  11).  Gelombang  Penghindaran  Pajak dalam  Pusaran  Batu  Bara.  Diambil  kembali  dari  katadata.co.id: https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang- penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara
Mardiasmo.  (2018:  10).  Perpajakan  -  Edisi  Terbaru  2018.  Yogyakarta:  C.V  ANDI OFFSET.
Merslythalia,  D.  R.,  &  Lesmana,  M.  S.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Eksekutif, Ukuran  Perusahaan,  Komisaris  Independen  dan  Kepemilikan  Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.11, 117-124.
Muis, S. (2010). Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu. Muslim, R., & Agustin, H. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan institusional Ownership  Terhadap  Tax  Agresiveness  dengan  Leverage  sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Empiris  pada  Emiten  Sektor  Properti,  Real  Estate,  dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI tahun 2012- 2017) . Jurnal WRA, Vol 6, 1145-1158.
Mustalifah, A. (2018). Pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage, Capital Intensity,
Anggun Putri Romadhina             Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap
Kompensasi  Rugi  Fiskal  dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Agresivitas Pajak. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Noviyani,  E.,  &  Muid,  D.  (2019).  Pengaruh  Return  On  Assets,  Leverage,  Ukuran Perusahaan,  Intensitas  Aset  Tetap  dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, 1-11.
Nugraha,  N.  B.,  &  Meiranto,  W. (2015).  Pengaruh  Corporate  Social Responsibility, Ukuran  Perusahaan,  Profitabilitas,  Leverage  dan  Capital  Intensity  Terhadap Agresivitas. Diponegoro Journal Of Accounting: Volume 4, 1-14.
Nugroho,  M.  I.  (2012).  Analisis  Prediksi  Financial  Distress  Dengan  Menggunakan Model Altman Z-Score Modifikasi 1995. Semarang: Universitas Diponegoro.
Nurhaliza, S. (2020, Oktober 26). Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar  Pajak  RP41  Triliun.  Diambil  kembali  dari  IDX  Channel: https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-  dan- microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun
Paramita,  A.  (2018).  Pengaruh  Financial  Distress,  Leverage  dan  Komisaris Independen  Terhadap  Agresivitas  Pajak.  Tangerang  Selatan:  Universitas Pamulang.
Pratiwi,  A.  P.  (2018).  Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  Dan  Kinerja  Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis,
Putri, R. A., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance  Terhadap  Praktik  Tax  Avoidance  Pada  Perusahaan  Manufaktur. Diponegoro Journal Of Accounting, 1-11.
Romadhina,  A.  P.  (2020).  Pengaruh  Komisaris  Independen,  Intensitas  Modal  dan Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Agresivitas  Pajak  Perusahaan  Jasa Yang  Terdaftar  di  BEI  Tahun  2014-2018.  Journal  Of  Applied  Managerial Accounting, 286-298.
Situmorang,  A.  P.  (2020,  Agustus  25).  Ekonomi,  Sri  Mulyani  Bongkar  Penyebab Target  Perpajakan  Tak  Tercapai:  Liputan6.  Diambil  kembali  dari  Liputan6: http://m.liputan6.com/
Siyoto,  S.,  &  Sodik,  M.  (2015).  Dasar  Metodologi  Penelitian.  Yogyakarta:  Literasi Media.
Sumarsan,  T.  (2013).  Sistem  Pengendalian  Manajemen:  Konsep,  Aplikasi  dan Pengukuran Kinerja. Jakarta: PT Indeks.
Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
Suprimarini,  N.  P.,  &  H,  B.  S.  (2017).  Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1349-1377.
Susilo,  R.  (2017,  November  20).  Indonesia  Masuk  Peringkat  ke-11  Penghindaran Pajak  Perusahaan,  Jepang  No.3.  Diambil  kembali  dari  Tribunnews.com: https://m.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk- peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3
Wahyuni,  S.  (2018).  Pengaruh  Financial  Distress,  Leverage  dan  Komisaris Independen  Terhadap  Agresivitas  Pajak.  Tangerang  Selatan:  Universitas Pamulang.
Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia.
Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri, 69-76. Yolanda,  S.  (2019).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Intensitas  Aset  Tetap,  dan
Kepemilikan  Institusional  Pada  Agresivitas  Pajak  Dengan  Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Yuliastary, E. C., & Wirakusuma, M. G. (2014). Analisis Financial Distress Dengan Metode Z-Score Altman, Springate, Zmijewski. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3, 379-389.
Yulisna,  A.  (2019).  Pengaruh  Inventory  Intensity  dan  Financial  Distress  Terhadap Agresivitas Pajak. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang. Yuniartha,  L.  (2019,  2  21).  Januari  2019,  Penerimaan  Pajak  Industri  Manufaktur Turun 16,2%. Diambil kembali dari Kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/januari-2019-penerimaan-pajak industri- manufaktur-turun-162