## IMPLIKASI KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL RUMUSAN PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG)
Oleh: Ita Wardatul Janah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: itawardatuljanah30@gmail.com

## ABSTRACT
Cassation  is  the  annulment  of  a  judgment  on  the  determination  of  the  courts  of  all  judicial circles  in  the  final  judicial  level.  Based  on  SEMA  No.  3  of  2018,  Cassation  is  used  as  the latest  legal  remedy  because  the  review  is  not  applied  to  industrial  relations  dispute  cases. Based on this, this study discusses “Implications of cassation as the last resort in industrial relations courts”. This study uses normative methods with secondary data. The output of this study indicate that 1) the appeal suspends the decision of the industrial relations court, 2) the cassation  judgment  cannot  be  filed  for  review  and  invalidates  the  decision  of  the  industrial relations court.
Keywords: Cassation, Legal Consequences, Industrial relations Court

## ABSTRAK
Kasasi  merupakan  upaya  hukum  pembatalan  putusan  tentang  penentuan  pengadilan  dari semua lingkaran peradilan di tingkat peradilan akhir. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, Kasasi  digunakan  sebagai  jalan  hukum  terakhir  karena  peninjauan  kembali  tidak  diterapkan pada  kasus  perselisihan  hubungan  industrial.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini membahas  “Implikasi  kasasi  sebagai  upaya  terakhir  dalam  peradilan  hubungan  industrial”. Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa 1)  banding  menangguhkan  putusan pengadilan hubungan industrial, 2) putusan kasasi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial.
Kata Kunci: Kasasi, Akibat Hukum, Pengadilan Hubungan Industrial

## 1. PENDAHULUAN
Konflik  di  area  kerja  merupakan  hal yang sering terjadi. Konflik yang berujung pada  perselisihan  dalam  pekerja  dengan perusahaan  seringkali  disebut  sebagai perselisihan  hubungan  industrial  atau disebut  juga  perselisihan  perburuhan (Herdiana,  2018).  Secara  historis  konflik yang menjadi perselisihan pekerja merupakan  isu  paradoks  antara  pengusaha
dengan  pekerja  atau  komunitas  pekerja karena  tidak  sejalan  dengan  paham  kerja atau  syarat-syarat  kerja  (Jumiati,  2011). Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang  – Undang  nomor  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  menyebutkan  bahwa  “hubungan industrial perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha  atau  gabungan  pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan dan  perselisihan  pemutusan  hubungan kerja serta perselisihan serikat pekerja/serikat  buruh  hanya  dalam  satu perusahaan”” (Nomor, 2 C.E.).
Kewenangan pengadilan industrial hanya dalam lingkup perdata khusus  yaitu perselisihan  hubungan  industrial  (Zulfikar
& Jumiati, 2017). Secara lengkap kewenangan pengadilan hubungan industrial  telah  diatur  secara  spesifik dalam  Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial,  yang intinya  menerangkan  bahwa  tugas  dan wewenang  pokok  pengadilan  tersebut adalah  untuk  memeriksa  dan  memutus sengketa yang berkaitan dengan perselisihan  hak  pekerja  atau  perselisihan akibat  pemutusan  hubungan  kerja    (di tingkat  pertama),  juga  sengketa  yang berhubungan  dengan  kepentingan  pekerja atau  konflik  yang  terjadi  antar  serikat pekerja baik di pengadilan tingkat pertama maupun terakhir;
Selanjutnya  kewenangan  ini  juga  di jelaskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  yaitu sebagai  berikut  :  “Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  mengenai  perselisihan  kepentingan
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan  merupakan  putusan  akhir  dan bersifat  tetap”.  Maka  pada  perselisihan kepentingan  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan  merupakan  perselisihan  yang putusan  pada  tingkat  pertamanya  bersifat final  dan  tetap  (in  kracht).  Sehingga  tidak dapat  mengajukan  upaya  hukum  lagi. Pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”
Penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial kerap kali diselesaikan menggunakan  kamar  hukum  acara  perdata umum  (Santoso,  2019).  Hal  tersebut ditegaskan  dalam  Pasal  57  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: ““Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan  Hubungan  Industrial  adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus dalam  undang-undang  ini.”  Kemudian, dijelaskan  kembali  dalam  Pasal  110 Undang  –  Undang  nomor r 2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu sebagai berikut: “Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  mempunyai
kekuatan  hukum  tetap  apabila  tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :
a. Bagi  pihak  yang  hadir,  terhitung sejak  putusan  dibacakan  dalam sidang majelis hakim;
b. Bagi pihak yang  tidak  hadir,
terhitung  sejak  tanggal  menerima pemberitahuan putusan.”
Dalam  Pasal  57  Undang  –  Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang g Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial, u upaya hukum yang  dapat  diajukan  dalam perselisihan  hubungan  Industrial  sampai dengan Peninjauan Kembali (Sama seperti Hukum  Acara  Perdata  Umum)  Namun setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang g Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan  maka  Peninjauan  Kembali dihapuskan sebagai Upaya Hukum perselisihan hubungan Industrial.
Upaya  hukum  perselisihan  hubungan Industrial  hanya  sampai  dengan  Kasasi. . Upaya  Hukum  Peninjauan  kembali  dapat dilakukan  karena  mengacu  pada  SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini mengakibatkan  Kasasi  merupakan  upaya hukum  terakhir  dan  mengikat  bagi  para pihak.  Putusan  pada  upaya  kasasi  harus dieksekusi  dan  harus  dilaksanakan  oleh kedua  belah  pihak.  Namun,  akan  menjadi
permasalahan ketika ditemukan bukti baru dilapangan sementara upaya hukum peninjauan  kembali  tidak  diperbolehkan oleh  peradilan.  Dalam  penelitian  ini,  saya ingin  mengetahui  akibat  hukum  kasasi sebagai  upaya  hukum  terakhir  pada pengadilan hubungan industrial.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tentang  “Implikasi  kasasi sebagai  upaya  hukum  terakhir  pada pengadilan  hubungan  industrial  (studi Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan)”. Dasar penelitian ini merupakan  norma  –  norma  hukum,  aturan yang  terhimpun  dalam  perundang  – undangan,  dan  tafsiran  secara  mendalam terkait norma-norma serta aturan mengenai upaya  hukum  peninjauan  kembali  yang dibahas  sesuai  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018,  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  bahkan  studi  ini  terhubung dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya yang dianggap memiliki kesinambungan dengan topik yang dikaji.
Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif.  Kajian  hukum  normatif  secara prinsipal  menitikberatkan  pada  peninjauan kritis  terhadap  data  sekunder,  tanpa
mengabaikan data primer  yang ada namun coraknya adalah  untuk mempertegas penilikan  pada  data  sekunder  (Akbar, 2019)  (Utomo  &  Pamungkas,  2022). Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa, penelitian  berbasis  yuridis  atau  hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penelitian  yuridis  secara  normatif  dan penelitian  yuridis  secara  empiris  atau sesuai  realitas  di  lapangan  (Soerjono Soekanto, 2014). Alasan penulis menggunakan tipe penelitian normatif agar penelitian  ini  memiliki  korelasi  dengan objek  penelitian  penulis  yaitu  SEMA Nomor  3  Tahun  2018  berserta  Undang  - Undang Terkait.
Berdasarkan  tipe  penelitian,  penelitian ini  penelitian  normatif.  Oleh  karena  itu sumber  dan  jenis  data  yang  diambil  oleh Penulis  adalah  data  sekunder.  Data tersebut  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari bahan  hukum  dasar  (primer)  dan  bahan hukum penunjang (sekunder). Adapun data yang  dimanfaatkan  dalam  penelitian  ini yaitu;
a. Bahan  hukum  dasar  (primer)  yang merupakan  bahan  hukum yang terdiri  dari  peraturan  tertulis  dan dihimpun  dalam  hukum  positif Indonesia  yaitu  undang-undang  dan aturan turunannya. Adapun
penelitian ini yaitu:
1) Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2004
tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial
2) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2018
tentang Pemberlakuan  Hasil  Rumusan Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung sebagai  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
b. Bahan  hukum  penunjang  (sekunder) ialah  bahan  hukum  yang  terdiri  dari buku,  jurnal  serta  referensi  yang dianggap  bersangkut-paut  dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ditinjau  menurut  Pasal  57  Undang  – Undang  nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa aturan beracara di pengadilan hubungan Industrial didasarkan  pada  aturan  perdata  umum, kecuali yang ditetapkan lain oleh peraturan yang  berlaku.  Uniknya,  dalam  undang- undang  tersebut  juga    disebutkan  bahwa upaya hukum  yang dapat dilakukan dalam penyelesaian  hubungan  industrial  adalah Kasasi  dan  tidak  tersedia  upaya  banding. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya hukum  dengan  menempuh  proses  kasasi adalah  jalan  hukum  satu-satunya  bahkan digunakan  sebagai  upaya  terakhir  bagi para pihak yang sedang memiliki sengketa hubungan industrial.
Berdasarkan  pasal  29  dan  Pasal  30 Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  1985  jo.  Undang  – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2004  “kasasi  adalah  pembatalan putusan  atas  penetapan  pengadilan  dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan  akhir.”  Sedangkan  menurut Roihan A. Rasyid, Kasasi adalah pengharapan  untuk  dapat  membatalkan putusan  atau  penetapan  hakim  pada pengadilan  di  tingkat  pertama  (Pengadilan Agama)  atau  pengadilan  tingkat  banding (Pengadilan  Tinggi Agama),  melalui pengadilan  tingkat  pertama  yang  pertama memutuskan, dengan alasan ataupun syarat tertentu (Rahmawati, n.d.) (Ibrahim, 2018).
Alasan  diajukan  kasasi  dalam  kasus Perselisihan  Hubungan  Industrial  sama dengan  alasan  kasasi  pada  kasus  perdata pada umumnya. Alasan  pengajukan kasasi disebutkan  dalam  Pasal  30  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  1985  jo  Pasal  30  Undang  Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2004 Tentang  Mahkamah  Agung  jo.  Pasal  30 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai berikut (Sitorus, 2018);
1) Tidak  memiliki  kewenangan  atau bahkan  melewati  batas  kewenangan pengadilan  yang  diberikan  undang- undang. Tidak memiliki kewenangan
dihubungkan otoritas pengedilan baik  yang  sifatnya  relatif  maupun absolut,  sedang  melewati  kapabilitas dan  kewenangan  dapat  terjadi  jika pengadilan menjatuhkan  putusan lebih  dari  petitum  yang  diajukan dalam dokumen gugatan.
2) Hakim keliru mengaplikasikan hukum  atau  bahkan  pertimbangan hakim  menyimpang  dari  aturan hukum  yang  terlah  berlaku.  Keliru dalam  mengimplementasikan  hukum yang  dimaksud  baik  berkenaan dengan  hukum  formil  atau  bahkan dengan hukum secara materil, sedangkan  penyimpangan  hukum ialah  aplikasi  dalam  pertimbangan hukum  oleh  majelis  hakim  yang memeriksa  fakta  persidangan  (judex facti) pada pengadilan tingkat pertama  yang  dianggap  tidak  tepat atau  kontradiktif  dengan  aturan hukum  yang  berlaku,  atau  bahkan dapat pula dipahami sebagai implementasi  hukum  tersebut  tidak cocok diamalkan oleh judex facti .
3) Lalai  memenuhi  kualifikasi  wajib yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  sehingga dengan  adanya  kelalaian  tersebut berimbas  pada  batalnya  putusan yang  bersangkutan.  Misalnya  dalam suatu  putusan  tidak  tercantum  irah-
Ita Wardatul Janah
irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Penegasan Kasasi sebagai upaya hukum satu  -satunya  dan  upaya  hukum  terakhir dalam  perselisihan  hubungan  industrial terdapat  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya memuat bahwa  terhadap  Perkara    PHI  tidak  ada upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  yang dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  sebagai upaya penyelesaian litigasi lanjutan, selengkapnya berbunyi: “Putusan Pengadilan  Hubungan  Industrial  dalam perkara  perselisihan  kepentingan  dan Perselisihan  antar  serikat  Pekerja  atau Serikat  Buruh  dalam  satu  perusahaan, merupakan  Putusan  Akhir  dan  bersifat tetap, sedangkan Putusan mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan  Kasasi  sebagai  Upaya  Hukum terakhir,  sesuai  Pasal  56,  Pasal  57,  Pasal 109,  dan  Pasal  110,  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan  Industrial,  sehingga  dalam perkara  Perselisihan  Hubungan  Industrial tidak  ada  upaya  hukum  Peninjauan Kembali”.
Penetapan  Kasasi  sebagai  jalan  hukum terakhir tentu akan mengakibatkan dampak
hukum  bagi  para  pihak.  Adapun  dampak upaya kasasi sebagai berikut:
1) Pengajuan  permohonan  kasasi  akan menangguhkan  eksekusi  terhadap vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan hubungan industrial. Seperti  halnya  dengan  permohonan kasasi peradilan perdata pada umumnya.  Pihak  pemohon  kasasi dikenal  sebagai  pemohon  kasasi. Pihak yang menempuh upaya hukum kasasi  dikenal  sebagai  pemohon, inversinya dikenal  sebagai  termohon kasai. Kubu yang dapat mmenempuh upaya hukum kasasi ialah penggugat atau  dapat  juga  dilakukan  dari lawannya  (tergugat)  yang  merasa keberatan  atau  dirugikan  dengan adanya  putusan  pada  pengadilan tingkat  pertama  sehingga  kasasi merupakan wujud penolakan terhadap  putusan  yang  diumumkan oleh judex facti . Manifestasi pengadilan menerangkan perihal yang  berlainan,  tergugat  maupun penggugat  dalam  kasus  tertentu, keduanya  memiliki  peluang  yang sama  untuk  dapat  melayangkan permohonan kasasi. Manifestasi tersebut  mengindikasikan  adanya hak-hak  dari  salah  satu  pihak  tidak gugur  ketika  pihak  tersebut  telah mendeklarasikan kasasi lebih dahulu. Ihwal  negatif  berkaitan  manifestasi
di  lapangan  menonjolkan  bahwa  sisi yang  diuntungkan  dengan  adanya putusan  PHI,  justru  melakukan permohonan  kasasi  (A  &  A  Law Office).
2) Putusan  Kasasi  tidak  dapat  diajukan upaya  Peninjauan  Kembali.  Setelah diberlakukannya SEMA RI Nomor 3 Tahun  2018  di  mana  peradilan  PHI tidak  mengenal  cara  hukum  luar biasa  yaitu  Peninjauan  Kembali. Oleh sebab itu, putusan  kasasi  harus dilaksanakan  dan  dieksekusi  serta tidak  dapat  diganggu  gugat.  Dengan kata  lain  keputusan  ini  memiliki kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat tanpa  kemungkinan  untuk  ditinjau kembali.

## 4. SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu dengan pemberlakuan SEMA RI Nomor 3 Tahun  2018,  maka  kasasi  menjadi  upaya hukum terakhir. Kasasi memiliki kekuatan hukum  tetap  dan  tidak  dapat  diganggu gugat dengan peninjauan kembali. Putusan kasasi  juga  harus  dilaksanakan  dan dieksekusi  walaupun  terdapat  pihak  yang tidak  setuju  dengan  putusan  tentu  ini berdampak pada proses penegakan keadilan  bagi  para  pihak.  Apalagi  ketika ditemukan  bukti  baru  yang  dianggap menguntungkan  pihak  yang  dikalahkan selama  proses  pemeriksaan  di  tingkat
kasasi,  maka  pihak  tersebut  tidak  dapat menumpuh  upaya  hukum  lain  dan  secara moral  harus  tunduk  pada  hasil  putusan pengadilan yang sejatinya belum mengandung
keadilan secara komprehensif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  F.  (2019).  Pengaruh  Putusan Mahkamah  Konstitusi  di  Bidang Pengujian  Undang-Undang  terhadap Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia dengan  Perubahan  KUHAP. Jurnal Konstitusi , 16 (3), 466–487.
Herdiana, D. (2018). Pemutusan hubungan kerja  karena  kesalahan  berat  ditinjau dari  undang-undang  nomor  13  tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  dan undang-undang  nomor  2  tahun  2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan  industrial. Jurnal  Surya Kencana  Dua  Dinamika  Masalah Hukum Dan Keadilan , 5 (1).
Ibrahim, M. (2018). Tunggakan Perkara di Lingkungan  Peradilan  Agama  dan Upaya Penanggulangannya.
Aplikasia:  Jurnal  Aplikasi  Ilmu-Ilmu Agama , 18 (1), 33–50.
Jumiati, A. (2011). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan  UU  Nomor  2  Tahun 2004. Jurnal  Wacana  Hukum , 10 (2),
23493.
Nomor,  U.-U.  (2  C.E.).  Tahun  2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Menimbang
Butir b , 8 .
Rahmawati,  A.  (n.d.). UPAYA  HUKUM DALAM  PERADILAN  AGAMA  DI
INDONESIA .
Santoso,  S.  (2019).  Kekhususan  Hukum
Acara Pengadilan Hubungan
Industrial. Jatiswara , 34 (1), 11–25.
Sitorus,  S.  (2018).  Upaya  Hukum  Dalam Perkara  Perdata  (Verzet,  Banding, Kasasi,  Peninjauan  Kembali  dan
Derden  Verzet). Hikmah , 15 (1),  63–
71.
Utomo,  G.  H.,  &  Pamungkas,  Y.  (2022).

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN  PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
Reformasi  Hukum  Trisakti , 4 (5),
1053–1066.
Zulfikar,  W.,  &  Jumiati,  I.  E.  (2017).
Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus
Hubungan  Industrial  Di  Kabupaten
Bekasi. Jurnal  Administrasi  Publik ,
8 (2).