## PROGRAM BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

## Nurlely Darwis
Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryadarma; Halim Perdanakusuma; Jakarta Timur.

## ABSTRACT
In Vitro Fertilisation (IVF)  is not a secret in the community as an effort to  make  the  process  of  IVF  turns  continued  criticism  and  condemnation  from various  parties.  In  the  past,  raising  children  is  the  only  way  that  they  can  be adopted  by  married  couples  to  obtain  offspring,  now  someone  will  seek  through the  power  of  technology  known  as  "In  Vitro  Fertilisation  (IVF)".  But  the sophistication of their techniques in the field of medical technology and biological technology will basically affect the ethics of public life in the field of legal norms of public life and religious norms as against Islam.
Keywords: In Vitro Fertilisation (IVF), Islamic Law and Customary Law

## ABSTRAK
Program  bayi  tabung  bukan  merupakan  rahasia  di  dalam  masyarakat karena  upaya  melakukan  proses  bayi  tabung  ternyata  terus  menuai  kritik  dan kecaman  dari  berbagai  pihak. Pada  masa  lalu,  mengangkat  anak  adalah  satu- satunya  cara  yang  masih  bisa  ditempuh  oleh  pasangan  suami  istri  guna mendapatkan  keturunan,  kini  seseorang  akan  berupaya  melalui  kecanggihan teknologi yang dikenal dengan istilah “Bayi Tabung”. Akan tetapi dengan adanya tehnik  kecanggihan  dibidang  teknologi  kedokteran  dan  teknologi  biologi  pada dasarnya  akan  berpengaruh  terhadap  etika-etika  kehidupan  masyarakat  dibidang norma  hukum  kehidupan  bermasyarakat  maupun  norma  keagamaan    seperti terhadap agama Islam.
Kata Kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, dan Hukum Adat

## PENDAHULUAN
Kehadiran  seorang  anak  adalah hal  yang  sangat  didambakan  oleh  setiap pasangan  suami  istri  yang  telah  menata kehidupan  bersama  melalui  lembaga perkawinan. Kebahagiaan keluarga kemungkinan bisa hilang tanpa kehadiran seorang anak yang merupakan buah cinta sebuah  perkawinan.  Menurut  penulis kehadiran seorang anak dapat memperjelas tujuan hidup suami dan istri yang hidup dalam sebuah ikatan perkawinan, dimana salah satunya alasannya adalah  mereka  mencari  nafkah ditujukan  untuk  buah  hatinya  yaitu  anak tercinta.
Dalam situasi komunitas masyarakat  adat  anak  dapat  dijadikan pengikat  dalam  hal  memperjuangkan kehidupan  dan  keutuhan  perkawinan dalam  keluarga.  Oleh  karena  itu  sangat wajar  dan  manusiawi  bila  di  dalam komunitas  masyarakat  adat  terdapat pasangan  suami  istri  yang  melakukan pengangkatan anak apabila mereka belum juga mendapatkan keturunan dari perkawinannya.
Pada  masa  lalu,  mengangkat anak adalah satu-satunya cara yang masih bisa  ditempuh  oleh  pasangan  suami  istri guna  mendapatkan  keturunan,  walaupun hal  tersebut  tidak  membuat  sebuah
keluarga  menjadi  puas  seperti  layaknya jika  mempunyai  anak  kandung  berkat hasil perkawinannya. Adopsi anak, ambil anak,  kukut  anak,  angkat  anak  adalah suatu  perbuatan    hukum  didalam  rangka Hukum  Adat  Keturunan  bilamana  dalam keluarga tersebut tidak dikaruniai seorang anak.(Muhammad, 2000).
Dengan adanya kemajuan dibidang  teknologi,  pada  saat  ini  sudah terdapat  berbagai  kecanggihan  yang dapat digunakan masyarakat untuk mengatasi  kendala-kendala  kehidupan, salah  satunya  adalah  dalam  hal  kesulitan mempunyai  anak  yang  disebabkan  oleh berbagai  faktor.  Dalam  upaya  memiliki seorang  anak  dalam  keluarga,  seseorang akan  berupaya  melalui  kecanggihan teknologi dimana teknologi ini kemudian dikenal  dengan  istilah  “Bayi  Tabung”. Akan  tetapi  dengan  adanya  tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran  dan  teknologi  biologi  pada dasarnya  akan  berpengaruh  terhadap etika-etika  kehidupan  masyarakat  di bidang    norma  hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan    seperti  terhadap  agama Islam,  dimana  masyarakat  adat  di Indonesia secara umum banyak didominasi  oleh    penganut  agama  Islam. Oleh  karena  itu  dalam  berbagai  aktivitas
kegiatan  masyarakat  umumnya  juga mempertimbangkan Aqidah Islam.
Dalam  ajaran  Islam,  aqidah Islam ( al-aqidah al-Islamiyah ) merupakan  keyakinan  atas  sesuatu  yang terdapat  dalam  apa  yang  disebut  dengan “Rukun  Iman”,  yaitu  keyakinan  kepada Allah,  malaikat-Nya,  kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya,  hari  akhir,  serta  taqdir baik  dan  buruk.  Hal  ini  didasarkan kepada Hadits  shahih yang  diriwayatkan oleh  Imam  Muslim  dari  Shahabat  Umar bin  Khathab radiyallahu  anha yang dikenal dengan „Hadits Jibril‟.
Menyadari  bahwa  permasalahan bayi  tabung  telah  menjadi    bahan kritikan  dan  kecaman  dari  berbagai kalangan  masyarakat  utamanya  adalah dari  kalangan  masyarakat  Muslim  maka dalam hal ini akan dikemukakan pengertian  bayi  tabung  secara  umum, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Husni Thamrin  dalam  bukunya  “Aspek  Hukum Bayi  Tabung  dan  Sewa  Rahim”, Bayi Tabung adalah,    bayi  yang    dihasilkan bukan  dari  persetubuhan,  akan  tetapi dengan  cara  mengambil  mani/  sperma laki-laki  atau ovum perempuan,  lalu kemudian  dimasukkan  kedalam    sebuah tabung,  karena  rahim  yang  dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana biasanya (Thamrin, 2014).
Istilah bayi tabung pada dasarnya digunakan untuk dapat memahami  adanya  proses  pembuahan seorang  manusia  yang  tidak  terjadi sebagaimana  lazimnya  yaitu  melalui rahim  seorang  ibu.  Hal  ini  ternyata diupayakan  oleh  ahlinya,  terjadi  diluar rahim  ibu  yaitu  melalui  sebuah  tabung yang  telah  dipersiapkan  sedemikian  rupa disebuah  laboratorium.  Dari  sini  oleh tehnologi dan kemampuan manusia maka dipertemukanlah    sperma  dan  sel  telur sehingga terjadi pembuahan sebagaimana direncanakan oleh ahlinya.
Di Indonesia
peraturan perundang-undangan yang mengatur teknik reproduksi buatan diatur dalam: 1. Undang-undang  No.  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan  pasal  127”,  yang menyatakan bahwa: “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat  dilakukan oleh  pasangan  suami  isteri  yang  sah dengan  ketentuan  antara  lain,  hasil pembuahan sperma  dan ovum dari suami isteri  yang  bersangkutan    ditanam  dalam rahim    isteri  darimana  ovum  berasal. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan kehamilan diluar cara alamiah  sebagaimana  dimaksud    tersebut akan  diatur  dengan  Peraturan  Undang- undangan”.
2. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.
72/Menkes/Per/II/1999/Tentang
Penyelenggaraan  Teknologi  Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang, Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan, dan  Pengawasan,    Ketentuan  Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
Atas  keputusan  Menkes  RI tersebut telah dibuat  Pedoman Pelayanan Bayi  Tabung  di  Rumah  Sakit  oleh Direktorat  Rumah  Sakit  Khusus  dan Swasta Departemen  Kesehatan RI antara lain:  1)  Pelayanan  Teknologi  Buatan hanya  dapat  dilakukan  dengan  sel  telur sperma  suami  isteri  yang  bersangkutan;
2) Dilarang melakukan surogasi
1 dalambentuk apapun; 3) Dilarang melakukan  jual  beli embrio,  ova dan spermatozoa ; dan 4) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan    embrio  manusia  yang berumur  lebih  dari  14  hari  sejak  tanggal fertilisasi.
Dari sudut pandang ilmu kesehatan bahwa kemungkinan
1 Ibid; Husni  Thamrin,  hlm.44;  Surrogate Mother  sering  disebut  sebagai  Penyewa  rahim, dimana  sperma  dan  ovum    dari  pasangan  suami isteri  yang diproses dalam tabung  setelah positif lalu dimasukkan  kedalam  rahim orang lain , dan bukan    kedalam  rahim  isteri.  Hal  ini  muncul disebabkan  kondisi isteri  dinyatakan tidak dapat mengandung    karena  kelainan/  kerusakan  pada rahimnya,  atau    sejak  lahir  isteri  tersebut    tidak mempunyai  rahim,  bahkan  mungkin    saja  isteri itu  sesungguhnya  tidak  ingin  mengadung  karena mempertahankan bentuk tubuhnya yang indah;
kehamilan bisa saja dipengaruhi oleh usia dan  kadar  kesehatan  tubuh  seseorang. Secara  umum    orang  akan  berpendapat bahwa  makin  muda  usia  pasangan  suami dan isteri, maka diyakini bahwa kemungkinan orang akan segera mendapatkan kehamilannya. Namun untuk mendapatkan kepastian akan upaya kehamilan yang tidak kunjung didapatkannya  pada  umumnya  orang akan  segera  mendatangi  para  ahli dibidang kesehatan.
Dari  sini  biasanya  para  ahli mulai  menganalisa  secara  medis  untuk mendapatkan  kepastian  adanya  kendala yang  dihadapi  seseorang  ketika  ia mengalami  kesulitan  untuk  memperoleh kehamilan  dalam  hidup  berumah  tangga, yang selanjutnya kesulitan yang dihadapi oleh  keluarga  tersebut  dapat  dijadikan persyaratan  utama  mereka  diijinkan menjalani program bayi tabung. Kesulitan  tersebut    antara  lain:  (1). Indikasi  ada  salah  satu  pihak  dari pasangan suami isteri mengalami ketidak suburan  dalam  dirinya;  (2).  Indikasi  dari pihak  suami  yang  atas  pernyataan  dari ahlinya ia dinyatakan tidak mampu untuk menghamili pasangannya, namun kondisi kesuburan  spermanya  dinyatakan    sehat dan layak untuk bertemu dengan sel telur.
Sebagaimana  penjelasan  diatas bahwa  adanya  pertemuan  antara  sel  telur dan  sperma  pasangan  suami  isteri,  maka sejak  terjadinya  pertemuan  tersebut hingga ditanamkannya benih yang positif tadi  dirahim  ibu,  sejak  itulah  secara logika  dapat  dipahami  bahwa  telah dimulainya  sebuah  kehidupan  dari  janin dirahim  ibu.  Hak  pertama  yang  dimiliki seseorang pada saat  itu adalah hak untuk hidup  seperti  dinyatakan  dalam  UU  No. 39  tahun  1999  pasal  9  ayat  (1)  tentang hak asasi manusia 2 .
Menurut Sudraji Sumapraja (1990) dalam bukunya “Penuntun Pasutri Program  Melati”  ada  menjelaskan tentang  bentuk  persyaratan  pasangan suami  isteri  yang  hendak  mengikuti pembuahan  dan  pemindahan embrio adalah sebagai berikut: 1) Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurang  suburan)  secara  lengkap;  2) Terdapat  alasan  yang  sangat  jelas;  3) Sehat  jiwa dan raga dari pasangan suami isteri;  4)  Mampu  membiayai    prosedur
2 Ayat  (1).  Setiap  orang  berhak  untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf  hidupnya”,  ayat  (2)  “Setiap  orang  berhak hidup  tenteram,  aman,  damai,  bahagia,  sejahtera, lahir  dan  bathin”,  dan  ayat  (3)  “Setiap  orang berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat”. Dengan demikian dari sudut pandang hak asasi    manusia  adalah  sejak    dimulainnya keberadaanjanin di rahim ibu  maka sejak itu pula secara langsung konsekuensi hukum bagi seorang anak sudah melekat.
yang  direncanakan,  dan  kalau  berhasil mampu  membiayai  persalinannya  dan membesarkan  bayinya;  5)  Mengerti secara umum seluk-beluk prosedur fertilisasi  in  vitro dan  pemindahan embrio (FIV-PE); 6) Mampu
memberikan    ijin  kepada  dokter  yang akan  melakukan    FIV-PE  ( Fertilisasi  in Vitro dan pemindahan embrio ) atas dasar pengertian  ( informed  consent );  dan  7)
Isteri kurang dari usia 38 tahun.
Dalam  perspektif  hukum  Islam telah memberikan reaksi keras dan alasan yang jelas berdasarkan Hukum Islam atas penyelenggaraan proses pengadaan “Bayi Tabung” tersebut antara lain yaitu:Thamrin,  2014).  1)  Bayi  tabung dengan sperma-ovum dari  pasangan suami  isteri  yang  sah  hukumnya mubah (boleh),  sebab  hal  itu  termasuk  ikhtiar berdasarkan kaidah agama Islam; 2) Bayi tabung    yang  sperma  dan  ovumnya diambil dari selain pasangan  suami-isteri yang  sah  hukumnya  adalah  “haram”, karena  itu  statusnya    sama  dengan hubungan  kelamin  antar  lawan  jenis diluar pernikahan yang sah atau zina; dan 3) Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan  dititipkan    pada  rahim    wanita lain,  hukumnya  juga  haram,  karena  akan menimbulkan    masalah  rumit  dalam ikatannya  masalah  warisan  (khususnya
antara  anak    yang  dilahirkan  dengan  ibu yang  mempunyai  ovum    dan  ibu  yang mengandung, kemudian ibu yang melahirkannya, dan sebaliknya.
Bayi  tabung  pada  dasarnya merupakan masalah kepentingan manusia yang  bersifat  pribadi  oleh  karenanya perlu  mendapatkan  perlindungan,  dalam hal ini adalah perlindungan hukum  yang terkait  dengan  bayi  yang  dilahirkan. Perlindungan  hukum  dimaksud  adalah menyangkut  hal-hal  yang  mengatur tentang ruang  lingkup hubungan “hukum keluarga” antara lain  tentang kedudukan hukum anak dan waris.
Pendapat dan pandangan  teoritis dari  praktisi  dibidang  hukum  mengenai status    hukum  anak  yang  dilahirkan melalui    proses  bayi  tabung    dengan menggunakan  sperma  dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah kemudian embrio -nya  ditranspalantasikan    kedalam rahim isteri, berikut adalah pendapat dari pakar  hukum  Bismar  Siregar: 3 “Pada prinsipnya  apa  yang  dikemukakan  pakar hukum  Bismar  Siregar  adalah  sesuai dengan  prinsip  Aqidah  Islam,  dengan
3 Opcit.  Husni  Thamrin;  hlm.  64. “ Lahirnya  keturunan  melalui  bayi  tabung  adalah bukan  sesuatu  yang  haram,  tetapi  kebolehan dengan  syarat  dan  ketentuan  benih  dari  suami, lahannya    rahim  isteri.  Kedudukan  anaknya adalah sah. Sedangkan di luar itu haram tergolong perzinahan”
demikan    kedudukan  yuridis  anak  yang lahir tersebut adalah sebagaimana layaknya anak sah yang akan mendapatkan  hak-hak  dan  kewajiban anak yang lahir alami umumnya”.
Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka penulis mengemukakan permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  aspek  hukum  atas  proses pengadaan  bayi  tabung  dalam  kehidupan rumah tangga pasangan suami isterisebagaimana keberhasilan kasus yang penah terjadi di Indonesia
2. Bagaimana masyarakat memaknai pengadaan  Bayi  Tabung  dalam  sebuah keluarga  sebagaimana    keberhasilan kasus yang pernah terjadi di Indonesia

## TINJAUAN PUSTAKA
Program Bayi Tabung Dalam

## Perspektif Sosiologis
Salah  satu  teori  Sosiologi  yang mendukung  adanya  perubahan  dalam masyarakat  adalah  “Teori  Perubahan Sosial” melalui teori Evolusioner.(Horton  dan  Hunt,  1992). Dimana  perkembangan  teknologi  tinggi masa kini adalah bukti  adanya perubahan kehidupan  dalam  masyarakat, yang gejala-gejalanya perubahan tersebut menyangkut  pada  bidang  seni,  sastra, hukum,  moral,  agama,  perdagangan  dan lainnya  yang tak ketinggalan juga adalah
bidang  teknologi.  Bidang  ini  ternyata telah membawa pengaruh dalam kehidupan  manusia  yang  secara  sosial sifat  dasar  manusia  salah  satunya  adalah hidup berkelompok, dan berinteraksi satu dengan lainnya.
Program  bayi  tabung  secara sosiologis  dapat  di  lihat    sebagai  suatu perubahan sosial dimana faktor dinamika manusia  yang  kreatif  secara  terbuka mereka    menciptakan  kondisi  perubahan tersebut atas dasar kebutuhannya, walaupun    dalam  proses  perubahan tersebut  terkadang  menimbulkan  reaksi konflik  dalam  arti  ada  yang  pro  dan kontra.
Dengan  adanya  reaksi  yang positif  ataupun  negatif  tentang  suatu perubahan  sosial,  hal  ini  juga  dijelaskan dalam  teori  sosiologi  yaitu  teori  Konflik yang dalam premis-premisnya menjelaskan  bahwa:  “Setiap  orang memiliki  kepentingan  sendiri-sendiri, setiap  orang  akan  berusaha  mewujudkan kepentingan itu, dan cara yang digunakan untuk  mewujudkan  kepentingan  itu adalah dengan menggunakan suatu kekuatan.
Menyimak  kedua  teori  sosiologi yang  penulis  angkat  dalam  artikel  ini adalah  dengan  adanya  perubahan  sosial dalam  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah
orang berusaha memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kepentingannya  yaitu  memiliki    seorang anak  dengan  program  bayi  tabung. Walaupun  dalam  upaya  ini  orang  tidak boleh  melupakan  akan  kebesaran  Allah sebagai  pemilik  alam  semesta,  karena tanpa ijin Nya maka segala perubahan itu tidak akan terwujud.
Menurut  Selo  Soemarjan  pakar Sosiologi  menjelaskan  bahwa  penyebab perubahan  sosial  adalah  karena  anggota masyarakat    pada  suatu  waktu  tertentu merasa  tidak  puas  lagi  terhadap  keadaan kehidupan  yang  lama.  Norma-norma  dan lembaga-lembaga  sosial  atau  sarana- sarana  penghidupan  yang  lama  dianggap tidak  memadai  lagi  untuk  memenuhi kehidupannya  yang  baru.    Selanjutnya menurut  Syarbini  dan  Rusdiyanta  (2009) dijelaskan  pula  bahwa  secara  umum penyebab  perubahan  sosial  budaya  dapat dibedakan  dalam  dua  golongan  yaitu:  a) Perubahan  yang  berasal  dari  masyarakat itu  sendiri  salah  satunya  adalah  adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai suatu  kesadaran  orang  perorangan  akan kekurangan dari kebudayaannya, kualitas ahli  dalam  suatu  kebudayaan  serta rangsangan  masyarakat  berinovasi;  dan b)  Perubahan  berasal  dari  lingkungan
alam  fisik  disekitar  manusia,  bersumber pada  lingkungan  fisik  yang  kadang- kadang  disebabkan  oleh  tindakan  para warga  masyarakat,  seperti  penebangan liar  oleh  segolongan    masyarakat  hingga terjadi tanah lonsor, banjir dan lainnya.
Pada  situasi  saat  ini  ternyata perkembangan teknologi di bidang kesehatan  telah  membuka    jalan  untuk suatu  potensi  jalan  keluar  bagi  dunia kesehatan  yang  pada  perkembangannya menampilkan    isu  etika  dan    moral  yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh masyarakat. Hal itu adalah perkembangan teknologi  dibidang  kesehatan khususnya yang berkaitan dengan teknologi dibidang  Reproduksi.    Mengingat  pada kenyatannya terdapat kurang lebih  10 % dari pasangan suami isteri tidak dikaruniai keturunan ( Infertil ), sedangkan kecil  kemungkinannya  bagi  mereka melakukan adopsi anak (Thamrin, 2014).
Dalam hal pemanfaatan teknologi  dibidang  kesehatan  terutama berkaitan  dengan  program  pengadaan bayi  tabung  ditinjau  dari  sperma  dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan,  maka  program  bayi tabung  dapat  dibagi  menjadi  8  (delapan) jenis  yaitu:  a)  Bayi  tabung  yang menggunakan  sperma  dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian
embrionya  ditransplantasikan  ke  dalam rahim  isteri;  b)  Bayi  tabung  yang menggunakan    sperma  dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrio - nya ditransplantasikan kedalam rahim ibu pengganti  ( surrogate  mother );  c)  Bayi tabung  yang  menggunakan  sperma  dari suami dan ovum dari donor, lalu embrio - nya  ditransplantasikan  kedalam  rahim isteri; d) Bayi tabung yang menggunakan sperma    dari  donor ovum dari  isteri,  lalu embrio -nya  ditransplantasikan  kedalam rahim  isteri;  e)  Bayi  tabung    yang menggunakan    sperma  dari  donor sedangkan ovum dari  isteri,  lalu embrio - nya  ditransplantasikan  dalam  rahim surrogate  mother; f) Bayi  tabung  yang menggunakan sperma dari suami sedangkan ovum -nya  berasal  dari  donor, kemudian embrio -nya  ditransplantasikan kedalam rahim surrogate mother; g) Bayi tabung  yang  menggunakan  sperma  dan ovum -nya berasal dari donor dan embrio - nya  ditransplantasikan  kedalam  rahim isteri;  dan  h)  Bayi  tabung    yang menggunakan  sperma  dan ovum dari donor  lalu embrio -nya  ditransplantasikan kedalam rahim surrogate mother.
Berkembangnya tehnologi program  bayi  tabung  ini  kemudian mengundang situasi konflik karena aktivitas progam tersebut belum
sepenuhnya    didukung  oleh  undang- undang  yang  pasti  maka  situasi  ini kemudian telah memicu terjadinya
masalah-masalah  hukum  antara  lain berkaitan  dengan  hal-hal  para  pelakunya seperti  dokter,  suami,  isteri,  donor sperma, donor ovum dan lainnya. Kondisi ini  kemudian  yang  menimbulkan  situasi konflik  dalam  masyarakat  dalam  bentuk situasi  pro  dan  kontra  dibidang  hukum dan juga dikalangan  Alim Ulama (tokoh agama).
1. Program Bayi Tabung Dalam Perundang-Undangan
Secara  yuridis  formal  pelaksanaan program  bayi  tabung  di  Indonesia  harus mengacu  pada    undang-undang    No.  36 tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Undang- undang ini menjelaskan  tentang program bayi  tabung  harus  dilakukan  sesuai dengan    norma  agama,  kesusilaan,  dan kesopanan.  Hal  lain  yang  berkaitan dengan peraturan yang menyangkut“Bayi Tabung”,    terdapat  dalam  pasal  16 Undang-Undang  No.  23  Tahun  1992 tentang Kesehatan:
Ayat  1:  “Kehamilan  di  luar  cara  alami
dapat  dilaksanakan  sebagai  upaya terakhir  untuk  membantu  suami- istri mendapat keturunan”.
Ayat  2:  Upaya   kehamilan  di  luar  cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilaksanakan  oleh  pasangan  suami istri yang sah, dengan ketentuan:
a. Hasil  pembuahan  sperma  dan ovum  dari  suami  istri  yang bersangkutan ditanamkan
dalam rahimistri darimana ovum itu berasal;
b. Dilakukan oleh tenaga
kesehatan  yang  mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
c. Ada sarana kesehatan tertentu.
Ayat  3:  Ketentuan  mengenai  persyaratan penyelenggaraan  kehamilan  diluar cara  alami  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2) ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan  adanya  perluasan  masalah teknologi dibidang
kesehatan menyangkut    “Inseminasi  Buatan”  di Indonesia,  yang  dapat  diterapkan  pada manusia  maka  hal  itu  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a. Sudut  Pandang    Aspek  Medis  atas
Inseminasi Buatan
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang- undangan  yang  menyinggung  masalah
ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992  tentang  Kesehatan,  pada  pasal  16 disebutkan,  hasil  pembuahan  sperma  dan sel telur diluar cara alami dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan dalam  rahim  istri  dari  mana  sel  telur  itu berasal.  Hal  ini  menjawab  pertanyaan tentang kemungkinan dilakukannya pendonoran  embrio.  Jika  mengacu  pada UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, upaya pendonoran jelas tidak diperkenankan.
b. Kedudukan Anak Dalam Keluarga, hal ini  akan  mengacu  pada  hadirnya  seorang anak  dalam  sebuah  keluarga  yang  mana hukumpositif  telah  mengatur  tentang status  hukum  anak,  apakah  anak  tersebut anak  sah  ataupun  anak  luar  kawin 4 .  Hal ini  telah  diatur  dalam  KUH-Perdata  dan Undang-undang  No.  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Didalam  pasal  250 KUH-Perdata  diatur  tentang  pengertian anak  sah,  anak  sah  adalah  tiap-tiap  anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang  perkawinan,    memperoleh  si
4 Ridwan  Halim;  Tanya  Jawab  Hukum Adat; Ghalia Indonesia; Jakarta, hlm. 71. Menurut Ridwan  halim  dalam  tanya  jawab  Hukum  Adat ada menjelaskan tentang keturunan asli atau anak kandung dipandang dari sudut kelahirannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) macam anak kandung yaitu: (1).Anak  kandung  yang  lahir  dalam  suatu perkawinan;  (2).Anak  kandung  yang  lahir  di  luar perkawinan,    yang  dalam  hukum    adat  umumnya berupa  anak  yang  lahir  setelah  putusnya perkawinan.
suami  sebagai  bapaknya,  selanjutnya dalam  pasal  42  UU  No.  1  tahun  1974 disebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir  dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.
Dalam  proses  teknologi  bayi tabung  disini  sudah  ada    campur  tangan dokter  ahli    yang  dapat  mempertemukan spermatozoa suami  dengan  sel    telur isteri  agar  menjadi  benih  yang  akan ditanamkan  di  dalam  rahim  isteri. Dengan  begitu  jika  bayi  itu  kemudian lahir  maka  secara  hukum  anak  tersebut adalah anak kandung yang sah dilahirkan dalam  suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam konteks ini kemudian timbul suatu permasalahan  dimana    sperma  yang digunakan  adalah  sperma  donor  sebab sperma milik suami tidak dapat digunakan (mandul).
Pasal  285  KUH-Perdata  ada menjelaskan  bahwa:  “Pengakuan  yang dilakukan  sepanjang  perkawinan  oleh suami  atau  isteri  atas  kebahagiaan  anak luar  kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan  dengan  seorang  lain  dari pada  isteri  atau  suami  itu,  maupun  anak- anak  yang    dilahirkan  dari  perkawinan mereka”. Dalam hal ini pada pelaksanaan proses  bayi  tabung  yang  menggunakan sperma    donor  bagi    sepasang  suami isteri,  dalam    hal  ini jika  suami  mandul
dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi-in-vitrotransfer embrio  dengan persetujuan  pasangan  tersebut.  Sel  telur istri  akan  dibuahi  dengan  sperma  dari donor  didalam  tabung  petri  dan  setelah terjadi  pembuahan  ditransplantasikan  ke dalam  rahim  istri,  anak  yang  dilahirkan memiliki  status  anak  sah  dan  memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan  lainnya  sepanjang  si  suami tidak  menyangkalnya  dengan  melakukan tes  golongan  darah  atau  tes  DNA. Permasalahan  ini  berdasarkan  atas    pasal 250  KUH-Perdata.  Dengan  begitu  secara tidaklangsung  suami  telah  mengakui keabsahan anak yang dikandung isterinya (Thamrin, 2014).
Seringnya terjadi perceraian dalam  hubungan  suami  isteri  salah  satu penyebabnya    adalah  karena  dianggap isteri  tidak  dapat  memberikan  keturunan, bahkan kadang-kala terjadi, sesungguhnya dipihak suami yang memang mengalami kekurangan sehingga isteri tidak dapat hamil. Namun yang  terjadi  pada  umumnya    tuduhan kekurangan  tersebut  ada  pada  isteri.  Hal ini  didukung  oleh  pasal  4  (ayat  2c) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur kewenangan pengadilan  untuk    memberikan    izin kepada  suami  menikah  lebih  dari  satu
apabila  isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.  Pasal  ini  kemudian  sering dijadikan  alasan  oleh  pihak  suami  untuk mencari  pasangan  lain  dengan  alasan untuk segera memperoleh keturunan.
Berkenaan dengan adanya program    bayi  tabung  maka  program  ini dapat  dijadikan  alternatif  penundaan terjadinya  perceraian  sebuah  keluarga atas  dasar  isteri  tidak  dapat  memberikan keturunan.  Hal  ini  oleh  hakim  mediasi biasanya  disarankan  terlebih  dahulu mengadakan pemeriksaan medis sehingga terlihat  jelas  kesulitan  tersebut  ada  pada pihak  suami  atau  isteri.  Setelah  itu biasanya  hakim  menyarankan  untuk mengangkat  anak,  memungut  anak,  anak asuh  dan  yang  terakhir  adalah  jika memungkinkan keluarga tersebut melakukan  program  bayi  tabung  dengan menggunakan  sperma  dan  ovum  dari pasangan  tersebut,  kemudian embrio dapat  ditransplantasikan  kedalam  rahim isteri.
c. Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia (HAM) mulai diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap negara sejak di deklarasikannya DUHAM ( Universal Declaration Of Human Rights )  pada  tahun  1948.  Salah  satunya adalah  Indonesia,  dimana  hak  asasi
manusia  secara  tegas  diatur  dalam Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan R.I tahun 1945 pasal 28 A s/d J, dan juga Undang  Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal  1  ayat  1  Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  menjelaskan  bahwa  hak  asasi manusia  (HAM)  adalah  seperangkat  hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan  manusia  sebagai  mahluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerahNya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan    harkat  dan  martabat manusia.
Pasal  2  UU  No.  39  tahun  1999 tentang  HAM  ada  menjelaskan      asas- asas  dasar  HAM  yang  menyatakan “Negara  Republik  Indonesia  mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang  secara  kodrati  melekat  pada manusia  dan  tidak  terpisahkan  dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.
Dari  sudut  pandang  hak  asasi manusia sebagaimana menyatakan bahwa Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki  setiap  manusia  semenjak  dia lahir, adanya rasa ingin memiliki seorang anak  dalam  kehidupan  pribadi  maupun kehidupan berumah tangga adalah merupakan  hak  seseorang  yang  perlu mendapatkan perlindungan.
Bahkan  menurut Pasal  104  ayat  ( 1) Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa  Pelanggaran  HAM  adalah  setiap perbuatan  seseorang    atau  kelompok orang    termasuk  aparat  negara  baik disengaja  maupun tidak  disengaja  atau kelalaian    yang    secara  melawan  hukum mengurangi,  menghalangi,  membatasi dan  atau  mencabut  HAM  seseorang  atau kelompok  orang  yang  dijamin  oleh undang-undang,  dan  tidak  mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh  penyelesaian  hukum  yang adil  dan  benar  berdasarkan  mekanisme hukum yang berlaku.
Hak-hak  yang  tercantum  dalam undang-undang  No.  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  antara  lain adalah:  a)  Hak  untuk  hidup;    b)  Hak berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan;
c) Hak mengembangkan diri; dan d) Hak Anak.
Menurut  Undang-  undang    No.  39  tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia Bagian ke    Sepuluh,  pasal  52    menjelaskan tentang Hak  Anak: a) Setiap anak berhak atas    perlindungan    oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat  dan  negara,  dan  b) Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk  kepentingannya  Hak  Anak  itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Kedudukan  hukum  anak  yang dilahirkan  melalui  proses  Bayi  Tabung pada dasarnya belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini pengaturannya ternyata hanya pengaturan  mengenai  kedudukan  yuridis anak  yang  dilahirkan  secara  alamiah, diatur  dalam  KUH-Perdata  dan  Undang- undang  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan.  Pada  kondisi  ini  Bayi Tabung  adalah  merupakan  masalah kepentingan manusia yang bersifat privat, sehingga  anak  dalam  hal  ini  tentu  perlu mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  anak  yang terkait  dengan  proses  Bayi  Tabung  pada dasarnya  adalah  hal-hal  yang  mengatur ruang lingkup hubungan hukum keluarga dan  pergaulan  dimasyarakat,  termasuk dalam  “hubungan  keluarga”  antara  lain adalah kedudukan yuridis anak dan waris.
Berkaitan dengan permasalahan hubungan  anak  dengan  orang  tuanya sebagaimana  diakui  dalam  Hukum  Adat, bahwa  “Anak  Kandung”  memang memiliki  kedudukan  yang  terpenting dalam  tiap  kelompok  dalam  suatu masyarakat  adat,  karena  menurut  orang tua  anak  itu  dilihat  sebagai  penerus generasinya,  dipandang  sebagai  wadah dimana  semua  harapan  orang  tuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan.  Untuk  itu  anak  merupakan harapan  dan  pelindung,    orang  tuanya dikemudian  hari  ketika    orang  tua  sudah tidak mampu dan tidak berdaya (Muhammad, 2000).
Dalam hubungan sosial kemasyarakatan  kedudukan  anak  dapat dilihat  juga  melalui  konstruksi  Hukum Adat.  Kedudukan  anak  pada  dasarnya yang dibicarakan disini adalah kedudukan  anak  kandung.  Dalam  hal  ini anak kandung  yang sah adalah anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  ayah  dan ibunya  yang  sah.  Walaupun  mungkin terjadinya  perkawinan itu setelah ibunya hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan,  atau    perkawinan  itu merupakan kawin darurat untuk menutupi    rasa  malu  (Hadikusuma, 2003).  Dalam  hal  adanya  penyimpangan pada proses perjalanan kehidupan
manusia  yang  umumnya  dapat  dikatakan sebagai kejadian-kejadian abnormal dalam  masyarakat,  menurut  Bushar Muhammad  (2000),  kondisi  ini  dapat digolongkan  sebagai  berikut:  a)  Anak lahir  diluar  perkawinan,  b)  Anak  lahir karena  zinah,  ,  dan  c)  Anak  lahir  setelah perceraian.

## PEMBAHASAN
Analisa Program Bayi Tabung
Menurut Hukum Islam
1. Ikhtiar Yang dibolehkan
Nahdatul  Ulama  (NU)  ternyata  telah menetapkan fatwa terkait masalah program  bayi  tabung,  dalam  Forum Munas  Alim  Ulama  di Kaliurang Yogyakarta    tahun  1981.  Ada  tiga keputusan  yang  ditetapkan  ulama  NU terkait masalah bayi tabung:
a. Apabila  sperma  yang  ditabung dan  dimasukkan    kedalam  rahim  wanita tersebut  bukan  milik  suami-isteri  yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal  itu  didasarkan  pada  sebuah  hadis yang  diriwayatkan    Ibnu  Abbas  RA, Rasulluah  SAW  bersabda:  ”Tidak  ada dosa  yang  lebih  besar    setelah  syirik dalam pandangan Allah SAW, dibandingkan  dengan  perbuatan  seorang laki-laki  yang  meletakkan  spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”.
b. Apabila  sperma  yang  ditabung tersebut  milik  suami-isteri,  tetapi  cara mengeluarkannya  tidak muhtaram ,  maka hukum-nya juga haram. “Mani muhtaram adalah  mani  yang  keluar  /  dikeluarkan dengan  cara  yang  tidak  dilarang  oleh syara’ .” Demikian fatwa Ulama NU.
Terkait  mani  yang  dikeluarkan secara  muhtaram,  para  ulama  NU mengutip  dasar  hukum  dari  Kifatul Akhyar  II/113.  “seandainya  seorang lelaki  berusaha  mengeluarkan  spermanya dengan  tangan  isterinya,  maka  hal tersebut  diperbolehkan,  karena  isteri memang  tempat  atau  wahana  yang diperbolehkan untuk bersenang-senang”.
c. Apabila  mani  yang  proses  pada tabung  itu  mani  suami-isteri  dan  cara mengeluarkannya  termasuk muhtaram , serta    dimasukkan  kedalam  rahim  isteri sendiri,  maka  hukum  bayi  tabung menjadi mubah (boleh).
Adanya kajian masalah inseminasi buatan secara Islam, seharusnya    dikaji  dengan  menggunakan pendekatan multi displiner ilmu oleh para Ulama  dan  Cendikiawan  Muslim  dari berbagai  disiplin ilmu  yang relevan. Hal ini dilakukan dengan  harapan agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar- benar  proporsional  dan  mendasar  demi
upaya terlaksananya program bayi tabung yang bebar-benar  dinilai halal.
Berkaitan  dengan  penciptaan manusia, Allah telah menegaskan bahwa: “Dialah  yang  menciptakan  kamu  dari tanah  kemudian  dari  setetes    air  mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian  dilahirkannya  kamu  dibiarkan hidup  agar  kamu  sampai  kepada  masa dewasa,  kemudian  membiarkan  kamu hidup  lagi  sampai  tua”.  (QS:  Al- Mukminin; 67).
Maka  berdasarkan  ayat  tersebut dapat  dilihat  fase-fase    perkembangan janin.  Selanjutnya  dalam sebuah riwayat diterangkan  bahwa  perihal  fase-fase perkembangan  janin  Rasulullah  SAW juga  bersabda:  “Sesungguhnya  salah seorang diantara kamu sekalian bertempat  didalam  perut  ibunya  selama empat  puluh  hari  sebagai  air  mani, kemudian menjadi segumpal darah selama  empat  puluh  hari,  kemudian menjadi  segumpal  daging  selama  empat puluh hari  juga.  Kemudian  Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan  untuk menulis  empat perkara, tentang rizkinya, ajalnya, kesengsaraannya, ataupun kebahagiaanya. Setelah itu barulah malaikat menuipkan ruh kepada makhluk manusia tersebut”.(HR.Bukhari).
Sebagaimana diperhatikan dalam proses terjadinya manusia menurut sabda  Rasulullah  SAW,    maka  proses ataupun  prosedur  bayi  tabung  sebagai upaya  para  akhlinya  dapat  dikatakan sama.  Pada  prinsipnya  dalam  upaya  dan tehnik  bayi  tabung,  pembuahan  antara sperma dan ovum terjadi didalam tabung, lalu  setelah  diteliti  dan  layak  dinyatakan positif janin tersebut dipindahkan kedalam  rahim ibu.  (Sebagaimana fatwa Nahdatul Ulama berkaitan dengan program  bayi  tabung:  “Apabila  mani yang proses pada tabung itu mani suami- isteri dan cara mengeluarkannya termasuk  muhtaram,  serta    dimasukkan kedalam  rahim  isteri  sendiri,  maka hukum  bayi  tabung    menjadi mubah (boleh)”
2. Ikhtiar yang tidak dibolehkan.
Dalam Al-Qur’an ada menjelaskan larangan penggunaan sperma  donor,  hal  ini  dijelaskan  dalam Surat Al-Baqarah ayat  223    yang  berarti adalah:  “Isteri-isterimu  adalah  (seperti) tanah  tempat  bercocok  tanam,  datangilah tanah  tempat  bercocok  tanammu  itu sebagaimana  saja  kamu  kehendaki.  Dan kerjakanlah  (amal  yang    baik)  untuk dirimu,  dan  tawakal  lah  kepada    Allah dan  ketahuilah  bahwa  kamu  kelak  akan
menemuinya.  Berilah  kabar  gembira orang-orang beriman”.
Selanjutnya    Allah  berfirman: “Katakanlah kepada orang laki-laki  yang beriman,  hendaklah  mereka  manahan pandangannya dan memelihara kemaluannya;  yang  demikian  lebih  suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui  apa    yang  mereka  perbuat. Katakanlah  kepada  wanita-wanita  yang beriman,  hendaklah    mereka  menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya”. (QS An  Nur,  30-31).
Dari  ayat  tersebut  diatas,  ada nuansa  memerintahkan    kepada  kaum lelaki (suami) untuk menaburkan benihnya  (spermanya)  kepada  isteri- isterinya    dan  bukan  kepada  orang  lain. Demikian  juga  sebaliknya  bahwa  isteri- isteri  harus  menerima  sperma  dari suaminya karena isteri merupakan ladang bagi  suaminya.  Memerintahkan  juga kepada  para  suami  dan  isteri  untuk menjaga pandangan  dan kemaluannya.
Untuk  program  dan  proses  bayi tabung,    firman  Allah  tersebut      dapat diartikan sebagai peringatan bila pelaksanaan bayi tabung  akan dilakukan dengan  menggunakan    bantuan  donor sperma  atau ovum donor.  Keadaan  ini dapat  dikategorikan  sebagai  upaya  yang dilarang  dan  hasilnya  dinyatakan  haram
hukumnya karena sama dengan perbuatan zina.  Dengan  demikian    kelahiran  anak itu  juga  dapat  dinyatakan  sebagai  tidak sah,  oleh    karena  itu  nasab  anak  hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.    Hal  ini  sesuai  dengan keputusan  Nahdatul  Ulama  berkaitan dengan  bayi  tabung:  “Apabila  sperma yang ditabung dan dimasukkan  kedalam rahim wanita tersebut bukan milik suami- isteri  yang  sah,  maka  bayi  tabung hukumnya haram”.
Sejalan  dengan  prinsip  diatas, dalam  hal  ini  Majelis  Ulama  Islam  ada mengeluarkan fatwa MUI dengan Nomor:  Kep-952/MUI/XI/1990  tentang Inseminasi  buatan  /  bayi  tabung.    Dalam fatwa  ini    para  Ulama  jelas  melarang penggunaan  teknologi  bayi  tabung    dari pasangan  suami  isteri    yang  dititipkan pada  rahim  perempuan  yang  bukan isterinya.
Analisa Kasus Dalam Masyarakat.
Kehadiran program bayi tabung  di  era  modern  saat  ini  adalah jawaban atas segala masalah kesuburan.  Program  kehamilan  yang sebelumnya  mustahil  terjadi,  kini  bisa diwujudkan  melalui  program  tersebut. Tingkat  keberhasilannya  pun  kian meningkat  sejalan  dengan  kemajuan teknologi.
Hal  lain  yang  akan  turut
menentukan akan keberhasilan
program bayi tabung adalah diperlukannya  orang  menjalani  proses agar meyakinkan pada pasangan bahwa  masing-masing  orang  atau pasangan  yang    berkonsultasi  tersebut memiliki tingkat kesulitan yang
berbeda. Meskipun
orang
berkonsultasi dan menjalankan program  bayi  tabung  di  tempat  yang sama  namun,  hasil  dan  waktunya tentulah  tidak  akan  sama  persis  satu sama lain.
Kisah  untuk  bisa  mendapatkan seorang  anak  dalam  hidup  berumah tangga,  disini  dikemukakan  oleh  artis penyanyi  terkenal    yaitu “Inul Daratista” dan  Menus  sebagai  anggota  masyarakat biasa.  Kedua  keluarga  ini    berjuang dengan  segala  ketidak  berdayaannya sebagai  manusia  yang  pada  akhirnya upaya terakhir ditempuh oleh keluarga ini adalah  dilakukannya  upaya  proses  “bayi tabung” guna mendapatkan seorang anak (http://artikelkesehatanwanita.com)
Kisah  kedua  adalah  kisah  dari Menus  Soedibyo  yang  mengalami  5 (lima)  kali  kegagalan,  namun    akhirnya berhasil  dengan  program  Bayi  Tabung (http://kompas.com).  Kisah  yang  lain yang    menghebohkan  masyarakat  adalah
keinginan  Julia  Perez  memiliki  seorang anak  melalui  program  Bayi  Tabung.  Ia menginginkan“Sperma  Laki-Laki  Cerdas Untuk  Bibit  Bayi  Tabungnya”  (www. kapanlagi.com).    Dengan berdalih bahwa privasi ini merupakan hak asasi manusia, artis  Jupe  berupaya  mendapatkan  anak kandung  dengan  cara  program  bayi tabung  yang  rencananya  akan  dilakukan di luar Negara Indonesia.
Secara yuridis formal pelaksanaan  program  bayi  tabung  di Indonesia  harus  mengacu  pada  undang- undang    Nomor  36  tahun  2009  tentang kesehatan.  Pada  prinsipnya  undang- undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan  progrm  bayi  tabung  disini harus  mengacu  pada    norma  hukum, norma  keagamaan,  kesusilaan,    dan kesopanan. Undang-undang ini menjelaskan  juga  tentang    adanya penegasan  bahwa  dalam  pelaksanaan program  bayi  tabung  tidak  diijinkan menggunakan  rahim  milik  wanita  lain yang bukan isterinya.

## SIMPULAN
1. Aspek hukum atas proses pengadaan  bayi  tabung  dalam  kehidupan rumah  tangga  pasangan  suami  isteri sebagaimana  keberhasilan  kasus  yang penah terjadi di Indonesia telah
memperlihatkan bahwa untuk dimulainya program  bayi  tabung  ternyata  pasangan suami  isteri  juga  diminta  untuk  benar- benar  yakin  dan  faham  akan  seluk-beluk proses bayi tabung dalam hal pemindahan embrio .  Selain  itu  juga  dari sudut  pandang  finansial  pasangan  juga harus bisa meyakinkan pada tim kesehatan yang akan menjalankan program  bayi  tabung  bahwa  pasangan memang  mampu  dan  siap  membiayai program itu.
Aspek  sosiologis,  secara  umum bila  semua  persyaratan  tersebut  diatas ternyata sudah dilaksanakan oleh keluarga-keluarga  yang  sudah  menjalani proses  program  bayi  tabung,  namun adahal  lain  yang  perlu  dibuktikan  dari kesungguhan  dan  tekad  keluarga  dimana mereka merasa yakin akan keterbatasannya  sebagai  manusia,  maka tahap demi tahap proses bayi tabung telah mereka    dijalani  dengan  baik,  walaupun prosedur panjang itu penuh dengan segala resiko.
2. Memaknai  keberhasilan  program Bayi  Tabung  dalam  sebuah  keluarga sebagaimana    keberhasilan  kasus  yang pernah  terjadi  di  Indonesia,  ternyata keadaan  ini  belum  merupakan  tingkat kepuasan bagi masyarakat lainnya dimana mereka masih berhadapan dengan
berbagai  kendala,  aturan  dan  legalitas. Atas  dasar  Hak  Asasi  Manusia,  oleh karena  itu  bagi  mereka  yang  memiliki kemampuan  finansial  mungkin  saja  akan menjalani  program  Bayi  Tabung  di  luar Negara  Indonesia,  tentu  dengan  segala resiko  yang  sudah  mereka  perhitungkan dari  sudut  pandang  keturunan,  waris  dan kedudukan  anak.  Untuk  itu  Negara  perlu mengatur dan menertibkan hal tersebut. Sedangkan saran-saran yang dapat diberikan adalah:
1. Mengingat  program  bayi  tabung  di Indonesia sudah menjadi alternatif penyelesaian  masalah  keturunan,  waris dan  lainnya,  maka  untuk  itu  diperlukan peningkatan  masalah  legalitas  formal pengaturan  proses  pelaksanaan  program bayi  tabung.  Hal  ini  tentu  dirasakan sebagai suatu kebutuhan utama  dibidang kesehatan  mengingat  pesatnya  kemajuan teknologi  dibidang kesehatan.
2. Mengingat mayoritas  masyarakat Indonesia  mengatut  agama  Islam,
maka untuk mengimbangi
terlaksananya proses penyelenggaraan  program  bayi tabung    di  Indonesia  tentu diperlukan harmonisasi yang lebih mendalam  dengan  hal-hal    yang berkaitan dengan Aqidah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qaradhawi,  Yusuf.  1998. Fatwa, fatwa  Kontemporer  Jilid  3. Gema
Insani, Jakarta Haryanto,  Danny.,  Nugrohadi,  Edwi.  G.
2011. Pengantar  Sosiologi  Dasar .
Prestasi Pustaka. Jakarta Hilman  Hadikusuma.  2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju. Bandung
Muhammad,  Bushar.  1998. Pokok-Pokok Hukum  Adat .  Pradnya  Paramita.
Jakarta Prayudi,  Yusuf  Yudi.  2013. Fatwa  Bayi Tabung
Thamrin,  Husni,.  H.  2014. Aspek  Hukum Bayi  Tabung  Dan  Sewa  Rahim,
Perspektif  Hukum  Perdata  dan Hukum Islam . Aswaja PressindoYogyakarta Soimin, Soedharyo. 2013. Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif
HukumPerdata  Barat/  BW,  Hukum
Islam,  dan  Hukum  Adat. Edisi Revisi. Sinar Grafika Sumapradja,  Suradji.  1990. Penuntun Pasutri    Program  Melati:  Program Melati RSAB “Harapan Kita”. Jakarta
Syarbini,  Sayahrial  dan  Rusdiyanta.
2009. Dasar-Dasar  Sosiologi. Graha
Ilmu . Yogyakarya
__________. 1974. Undang-undang
Nomor  1    tahun  1974  tentang Perkawinan;
__________.  1999.  Undang-undang  No. 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;
__________.  2009.  Undang-Undang  No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
__________.  2009.  Undang-Undang  No. 36    tahun  2009    Tentang  Kesehatan;
KepMenKeh  No  72  /  MenKes/
Per/II/ 1999/ tentang
PenyelenggaraanTeknologi
Reproduksi Buatan
_________.  1999. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia .  Cetakan  ke  empat.  Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
http:// google.co.id . Pengertian dan Kedudukan  Aqidah  dalam  Islam . Diunduh  pada  tanggal  12  Oktober 2015 http://artikelkesehatanwanita.com/sebuah -kisah-bayi-tabung-sukses-dari-si- ratu-goyang-ngebor.html http://kompas.com;  diakses  6  Oktober 2015.

## ISU KONTROVERSI PENERAPAN QANUN JINAYAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHSUS PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
Ria Delta, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 44 of 1999 on Implementation Features of Aceh and also  with  the  Law  No.  18  of  2001  on  the  Implementation  of  Special  Autonomy  for  Aceh Province. Under the terms of Act No. 44 of 1999, the Shari'a applied particularly in religious / Islamic Shari'a, education, customs, and also the role of the clergy.
Enforcement  of  sharia  law  have  been  initiated  with  the  enactment  of  Qanun  12  of 2003,  Qanun  13  and  14  of  2003  in  which  all  of  the  Qanun  on  alcohol,  gambling,  and seclusion.  Implementation  of  the  third  enforcement  of  Qanun  is  characterized  by  the formation of a special unit of the WH enforcement Islamic Shariah.
This research is empirical and normative legal approach to a problem with the method used  descriptive  qualitative.  The  results  of  research  and  discussion,  that  in  the implementation of Shari'a in Aceh, there are some discrepancies with the teachings of Islam associated  with  the  Islamic  Shari'ah  implementation  methods  which  tend  practiced  in  ways nuances  of  violence  by  people  in  various  districts  and  cities  in  Aceh,  and  the  executor  of Islamic  Shari'ah  as  powerless  to  prevent  the  spread  of  violence  are  frequently  reported  by local media in Aceh
Since the enactment of all three Qanun in mid-2009, there is discussion and also the Government's intention to incorporate the third Aceh Qanun material content in a text Qanun and also the application of formal rules or procedural law that was later called Qanun Jinayah and also Qanun Jinayah occasions. The second discussion draft running dilemma, due to the tug of war between the executive and the legislature of Aceh related materials that will be set and it lasted until today.
Keywords: Qonun, Qonun Jinayah, and Shari'a

## ABSTRAK
Sejak  diberlakukannya  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  juga  dengan  undangkannya  UU  No.  18  Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD. Berdasarkan ketentuan dalam  UU  No,  44  Tahun  1999,  maka Syari’at Islamyang  diberlakukan  khususnya  pada agama/ syari’at Islam, pendidikan, adat istiadat dan juga peran ulama. Penegakan syari‟at Islam telah dimulai dengan diberlakukannya Qanun No. 12 Tahun 2003, Qanun 13  dan  14  Tahun  2003  dimana  kesemua Qanun tersebut  mengenai khamar, maisir ,  dan khalwat .  Pelaksanaan  penegakan  ketiga Qanun tersebut  ditandai  dengan dibentuknya Wilayatul Hisbah sebagai satuan khusus penegak syari’at Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan masalah yuridis  normatif  dengan  metode  yang  digunakan    deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  dan pembahasan,  bahwa  dalam  pelaksanaan Syari’at Islam  di  Aceh,  terdapat  beberapa kesenjangan-kesenjangan/  ketidak  sesuaian  dengan  ajaran  agama  Islam  terkait  dengan
metode  penerapan Syari’at Islam  yang  cenderung  dipraktekkan  dengan  cara-cara  bernuansa kekerasan  oleh  masyarakat  di  berbagai  kabupaten  dan  kota  di  Aceh,  dan  pihak  pelaksana Syari’at Islam  seperti  tidak  berdaya  mencegah  meluasnya  tindak  kekerasan  yang  sering diberitakan melalui media-media lokal di Aceh
Sejak  diberlakukannya  ke-tiga Qanun tersebut  pada  pertengahan  tahun  2009 berkembang  wacana  dan  juga  niat  Pemerintah  Aceh  untuk  menggabungkan  ketiga  materi muatan Qanun tersebut  dalam  satu  naskah Qanun dan  juga  penerapan  aturan  formal  atau hukum  acaranya  yang  kemudian  disebut  dengan Qanun  Jinayah dan  juga Qanun Acara Jinayah . Pembahasan kedua rancangan tersebut berjalan dilematis, dikarenakan adanya tarik ulur  antara  eksekutif  dan  legislatif  Aceh  terkait  materi  yang  akan  diatur  dan  hal  ini berlangsung hingga hari.
Kata Kunci: Qonun,Qonun Jinayah, dan Syari’at

## PENDAHULUAN
Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh merupakan  bagian  dari  wilayah  Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia atau  NKRI yang  sejak  awal  sudah  didiami  secara turun  temurun  oleh  suku  Aceh,  suku Gayo,    suku  Alas,  suku  Aneuk  Jameie, suku  Kluet,  suku  Tamiang,    suku-suku  di berbagai  kepulauan  dan  suku  lain  yang dalam  perkembangann  selanjutnya  dihuni juga oleh para pendatang.
Wilayah  propinsi  daerah  Istimewa Aceh  saat  ini  terdiri  dari    17  (tujuh  belas) Kabupaten  yaitu  Kabupaten    Aceh  Timur, Aceh Utara ,  Bireuen, Aceh Tenggara dan Aceh  Tengah  serta  4  (empat)  kota    yaitu Kota  Banda  Aceh,  Sabang,  Lhokseumawe dan  Langsa.  Provinsi  ini  terletak  di  ujung utara  Pulau  Sumatera  mempunyai  batas- batas  :a.    sebelah  utara  dengan  Selat Malaka;b.  sebelah selatan dengan Provinsi
Sumatera  Utara;c.    sebelah  timur  dengan Selat  Malaka  dand.    sebelah  barat  dengan Samudera Indonesia
Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  pada  masa lalu  yang  menitikberatkan  pada  sistem yang terpusat kepada pemerintah pusat dan hal  ini  dipandang  sebagai  sumber  bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Kondisi  yang demikian  ini  memunculkan  pergolakan masyarakat  di  provinsi  Daerah  Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai  bentuk  reaksi,  apabila  hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan  bijaksana  oleh  pemerintah  pusat  dan seluruh  masyarakat  Indonesia,  maka  akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Tanggapan  terhadap  hal  tersebut  berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah
Istimewa  Aceh  sebagaimana  ditetapkan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 telah mengamanatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu  :
a.      Nomor  :  IV/MPR/1999  antara  lain memberikan  otonomi  khusus  kepada provinsi daerah istimewa Aceh
b. Sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  tahun  2000  telah  dilakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 antara  lain  Pasal  18  B  ayat  (1) mengakui  dan  menghormati  satuan- satuan  pemerintahan  daerah  yang besifat  khusus  atau  bersifat  istimewa yang diatur dengan undang-Undang c.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  RI  Nomor  :  IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus  bagi  Daerah  Istimewa  Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan mei 2001.
Dalam  sejarahnya  yang  cukup panjang,    keberadaan  masyarakat  Aceh  di bumi  nusantara,  memperlihatkan  bahwa kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  di  daerah  tersebut  telah  mampu menata  kehidupan  kemasyarakatan  yang unik, legaliter dan berkeseimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan
ukhrawi. Masyarakat Aceh telah menjadikan Islamsebagai pedoman hidupnya,  Islamtelah  menjadi  bagian  dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan  dan  kekurangannya  dan  mereka tunduk  dan  ta‟at  kepada  ajaran  Islamserta memperhatikan fatwa ulama dan penghayatan  terhadap  ajaran  Islamyang kemudian  melahirkan  budaya  Aceh  yang tercermin  dalam  kehidupan  adat,  serta mempunyai semboyan kehidupan bermasyarakat  telah  menjadi  pegangan umum yakni “ Adat bak Poteumeureuhom; Hukum bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang,  Reusam  bak  Laksamana  “  (  Adat dari  Sultan,  Hukum  dari  Ulama, Qanun dari putri Pahang, Reusam dari Laksamana).  Semboyan  ini  masih  dapat diartikulasikan  dalam  perspektif  modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung  jawab.  Tatanan  kehidupan yang  demikian  itu  sangat  memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  di  NKRI  yang menganut  semboyan  Bhinneka  Tunggal Ika.
Dengan berlandaskan kepada dasar hukum  yang  tertulis  atau  Undang-undang, maka diberlakukanlah UU tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam yang mengatur kewenangan  pemerintahan  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  yang  merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan  daerah,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  :  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-undang  Nomor  :  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hal  yang  sangat  mendasar  dari undang-undang  ini  adalah  pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali  dan  pemberdayaan  sumber  daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas  dan  demokrasi,  meningkatkan peran  serta  masyarakat,  menggali  dan mengimplementasikan  tata  bermasyarakat yang  sesuai  dengan  nilai  luhur  dikenal dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam memajukan penyelenggaraan pemerintah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  dan  dapat  mengaplikasikan Syariat Islamdalam kehidupan bermasyarakat.
Undang-undang  ini  menempatkan
titik  berat  otonomi  khusus  pada  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya  diletakkan  pada  daerah
Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional dan kekhususan ini merupakan  peluang  yang  berharga  untuk melakukan  penyesuaian  struktur,  susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan ditingkat  yang  bawah  yang  sesuai  dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara  yang  hidup  dalam  nilai-nilai luhur  masyarakat  Aceh  dan  semua  ini diatur  dalam  Peraturan  daerah  yang  di sebut Qanun .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Qanun
Qanun disebut  juga  dengan  istilah Qanun-wadl’i yaitu  Undang-undang  aturan manusia. Qanun artinya Undang-undang, recht atau law , di negara Barat kata qanun sekarang dipakai  dalam  arti syari’at gereja,  dalam Bahasa  Arab  melalui  bahasa  Suryani,  pada mulanya  dipakai  dalam  arti  “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”.
Dalam  Bahasa  Arab  qanun  berarti “ukuran”  dari  makna  inilah  diambil perkataan  : qanun kesehatan, qanun tabi’at , dan sebagainya. Fuqahak
Muslimin  sedikit  sekali  memakai  kata  ini dalam  istilahnya.  Mereka  memakai  kata “ syari’at ”  dalam  hukum syara’ sebagai pengganti qanun .
Qanun dapat  juga  berarti  syari‟at  dalam arti  sempit  ahli  fiqih  memakai  istilah syari’at dan qanun ,  sedangkan  ahli  Ushul
Fiqih  memakai  istilah  hukum  dalam  arti
qanu n .
Kata  qanun  sekarang  dipakai  dalam  arti :(1). Code atau codex ,  (2). Syara’ dan syari’a t, atau jus, law, dro’t, recht , dan (3).
Kaidah-kaidah mu’amalah , atau lex, a law, loi
Gezet .
Pernah  pula  kata  syari‟ah  dipergunakan dengan  arti  qanun,  sebagaimana  halnya ulama  Ushul  mempergunakan  kata  qanun dalam arti pencipta undang-undang.
Qanun  dalam  arti  kaidah  tidak sama  dengan  arti  “kaidah  fiqih”,  karena kaidah fiqih itu  mencakup  bagian  ibadah dan mu‟amalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah  mengenai  urusan mu’amalah saja. Al Ghazali dari golongan fuqaha k memakai kata qanun – dalam arti kaidah-kaidah  umum  yang  memastikan dan  dengan  kata  lain  berarti  undang- undang  positif  suatu  negara  atau  daerah Islam.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  dengan  metode  yang digunakan adalah metode kualitatif karena lingkup  dan  fokus  penelitian  tentang bekerjanya  eksekutif  dan  legislatif  dalam membuat peraturan dan mensahkan peraturan itu untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan ke dalam kehidupan
masyarakat  agar  peraturan  dibuat  dapat dipatuhi  dan    menjadi  pedoman  dalam menegakan hukum khususnya untuk masyarakat  Aceh  yang  ingin  menegakan syari’at Islamyang  telah  menjadi  cita- citanya selama ini.

## PEMBAHASAN
Tujuan  dari  pembentukan qanun jinayah dan  acara jinayah adalah  untuk mengakulmulasikan ketentuan syariat sebelumnya  yang  telah  diatur  dalam Qanun No. 12 Tahun 2003. Qanun No. 13 Tahun  2003  dan Qanun No.  14  Tahun 2003.  Pro  dan  kontra  terhadap  kedua qanun tersebut,  khususnya  menyangkut jenis  hukuman  bagi  pelaku  zina  dimana terdapat salah satu pasal yang diperdebatkan  dan  dipertentangkan  yaitu masalah hukuman rajam ( uqubat ). Uqubat yaitu hukuman mati bagi pelanggar syariat Islam(dalam hal ini, zina) dengan lemparan  batu.  Bagi  pelaku  yang  belum menikah  maka  dihukum  dengan  hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk.
Perihal  materi  tersebutlah  yang membuat  kedua  rancangan  qanun  tersebut bermasalah, hingga saat  ini. Permasalahan tersebut  coba ditutupi oleh pihak legislatif Aceh dengan mengesahkan qanun tersebut. Banyak  pihak  baik  itu  para  praktisi  dan akademisi  hukum  yang  terlibat  maupun
tidak  secara  langsung  dalam  proses legislasi  tersebut,  berdiam  diri.  Seakan tiada upaya mengklarisifikasi hal tersebut.
Banyak  hal  yang  akan  terjadi bilamana  kedua  aturan  hukum  tersebut berlaku.  Penerapan  dan  juga  pelaksanaan penegakan  kedua  qanun  tersebut  akan terhambat  secara  praktis,  dimana  menurut penulis  hambatan  tersebut  diantaranya budaya  yang  berlaku  dan  hidup  di  Aceh seperti  tidak  siap  dengan  adanya  aturan hukum mengenai hukuman cambuk maupun rajam.
Hal  ini  tentu  dapat  dipahami, bahwa kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang  memang  masih  berjenjang.  Maksud dari  berjenjang  disini  adalah  adanya stratifikasi  sosial  dan  pembedaan  kelas dalam masyarakat. Secara langsung, aturan tersebut  akan berdampak pada masyarakat kelas  bawah.  Yaitu,  masyarakat  yang hanya mempunyai kemampuan ekonominya  dibawah  standar.  Pernyataan tersebutpun penulis nyatakan bukan dengan  tanpa  alasan.  Dapat  dilihat  selama diberlakukannya hukum cambuk, masyarakat  awam  dan  kelas  bawah  saja yang dapat dicambuk.
1. Qanun/Qanun Jinayah
QANUN  Jinayah  dan  Hukum Acara Jinayah yang  dulu  pernah  dibahas (bahkan  telah  disahkan)  oleh  DPRA,
sampai  sekarang  belum  juga  diketahui bagimana nasib pelaksanaan dan pemberlakuannya  di  Aceh.  Menelusuri kenyataan  di  lapangan  bahwa  ternyata berbagai komponen dan kalangan masyarakat  dan  instansi  pemerintah  sudah berbicara  tegas  kepermukaan  tentang  ada apa dan bagaimana dengan Syariat Islamdi Aceh. Apa itu Qanun Jinayah sebenarnya?
Kita  memahami  sistem  Hukum
Pidana Islam( Jinayah ) mengandung beberapa  jenis  sanksi  pidana  yang  antara lain: qisas, hadd dan ta’zir . Qanun Jinayat di  Aceh  hanya  memberlakukan  sebagian hukum hadd dan ta’zir .Hukuman  hadd diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran khamar, dan  hukuman ta’zir diberlakukan bagi pelaku khalwat .
Ketiga  perkara  hukum jinayat tersebut  telah di- Qanun -kan ke dalam tiga konsepsi Qanun Hukum Jinayat yaitu:  1). Qanun Jinayat No.12 Tahun 2003 tentang
Khamar (minuman  keras  dan  sejenisnya),
2).  Qanun  Jinayat  No.13  Tahun  2003 tentang Maisir (judi),  dan  3). Qanun Jinayat No.14  Tahun  2003  tentang
Khalwat (mesum).
2. Pentingnya Qanun Jinayah
Sahabat-sahabat  Nabi  saw,  juga
tabi’  tabi’in dalam  berkehidupan  selalu memprioritaskan agama  dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan dan
kemasyarakatan.Mereka menjadikan urusan  agama  menjadi  nomor  wahid  dari pada urusan yang bersifat duniawi. Selaku umat  Islamkita  memahami  sekiranya permasalahan keagamaan diselesaikan dan tuntas  maka  urusan-urusan  yang  lain  juga akan  mampu  sempurna  dilakukan,  karena pada hakikatnya agama  Islamakan mampu menjawab  segenap  permasalahan  sosial dan lain sebagainya.Apalagi di Aceh, sikap fanatisme  beragama  masih  kental  melekat dalam dada masyarakatnya, sekiranya hari ini  diajak voting mana  lebih  penting membahas Qanun Jinayah daripada qanun-qanun lainnya, bisa direkapitulasikan suara akan lebih memilih yang lebih penting adalah Qanun Jinayah.
Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah  yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan  yang  lain  dengan mengikuti lex  specialis  derogaat  lex generalis dan mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun .Sebagian  kalangan  menghendaki masyarakat  Aceh  tunduk  dan  kembali kepada Syariat Islamagar dapat menghantarkan  nanggroe  yang  bergelar Serambi  Mekkah  ini  meraih  kejayaannya dan  berada  diposisi Baldatun  Thayibatun Warabbun  Ghafur ,  untuk  itu  diperlukan pemberlakukan  syariat  Islamyang  secara
umum  meliputi  aspek aqidah,  ibadah, muamalah dan akhlak .  Setiap  orang Islamdituntut untuk mentaati secara keseluruhan aspek tersebut, karena ketaatan  terhadap  aspek  yang  mengatur aqidah  dan  ibadah  sangat  tergantung  pada kualitas  iman  dan  taqwa  atau  hati  nurani, juga  dipengaruhi  dengan  diterapkannya sanksi  duniawi  dan  ukhrawi  terhadap setiap  orang  yang  melanggar Qanun tersebut.
Dalam  hukum  Islamterdapat  dua jenis  sanksi  yang  bersifat ukhrawi yang akan  diterima  di  akhirat  kelak  dan  sanksi duniawi  yang  diterapkan  manusia  melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Kedua  jenis  sanksi  tersebut mendorong  masyarakat  untuk  patuh  pada ketentuan  hukum  dan  dalam  banyak penegakan  hukum  menuntut  peranan negara,  karena  hukum  tidak  mempunyai arti  apabila  tidak  ditegakan  oleh  negara dan  di  sisi  lain  negara  tidak  akan  tertib apabila  tidak  ditegakan.upaya  legislasi pelaksanaan syariat Islamsebagaimana diatur  dalam Qanun ini  adalah  merupakan upaya untuk membina, menjaga, memelihara  dan  melindungi aqidah orang Islamdi  Aceh  dari  berbagai  paham  dan aliran  sesat  dan  bagi  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  masyarakat  akan  diancam dengan  hukum  seperti  yang  termuat  di
dalam
Qanun sedangkan kepada masyarakat yang melanggar dengan sengaja  keluar  dari  aqidah  Islamatau  yang sengaja menghina atau melecehkan Agama Islam,  ancaman  hukumannya  diancam dengan Qanun tersendiri tentang hudud.
Demikian  pula  dengan  pengaturan aspek ibadah baik shalat fardhu a tau shalat jum‟at  maupun  puasa  di  bulan  ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan  orang  Islammelaksanakan dan  meningkatkan  kualitas  iman  dan kualitas  amal  serta  intensitas  ibadah sebagai  wujud  pengabdiannya  yang  hanya diperuntukan  kepada  Allah  semata,  upaya tersebut  perlu  juga  didukung  oleh  kondisi dan  situasi  pelaksanaan syi’ar islam,
namun  masih  dalam  ruang  lingkup  nilai ibadah.
Adanya  sanksi  cambuk  di  depan umum,  disamping  sanksi  penjara  dan  atau denda serta sanksi administratif dimaksudkan  sebagai  upaya  pendidikan dan  pembinaan,  sehingga  si  pelaku  akan menyadari  dan  menyesali  kesalahan  yang dilakukan  dan  menghantarkannya  untuk memposisikan  diri  dalam  taubat  nasuha. Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif  dan  pendidikan  sehingga  setiap orang  berupaya  untuk  tidak  melakukan pelanggaran  terhadap Qanun khususnya
dan  terhadap  segala  ketentuan  syariat Islampada umumnya dan bentuk hukuman cambuk  dijatuhkan  dimaksudkan  untuk sebagai upaya memberikan kesadaran bagi si pelaku yang sekaligus untuk memberikan  peringatan  bagi  masyarakat secara  keseluruhan  agar  tidak  melakukan tindak  pidana  dan  penjatuhan  hukuman cambuk  diharapkan  akan  lebih  efektif karena  terpidana  akan  merasa  malu  dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya.  Jenis  hukuman  cambuk  juga menjadikan  biaya  yang  harus  ditanggung oleh Pemerintah jauh lebih murah dibandingkan  dengan  jenis  hukuman lainnya  seperti  yang  terdapat  di  dalam KUHP.
Namun pemberlakuan Qanun untuk  masyarakat  IslamAceh,  mendapat kecaman    bukan  saja  dari  masyarakat Indonesia tetapi juga dari bangsa yang ada di dunia, bahwa Qanun diberlakukan tidak berdasarkan  realitas,  hal  ini    dapat  dilihat dari  berita-berita  sensasi  dan  peristiwa- peristiwa  kontroversi,  yang  selalu  negatif terhadap  pemberlakuan Qanun tersebut.
DPRA  Aceh  sebelum  mengakhiri  masa tugasnya  membuat  suatu  keputusan  yang begitu penting sedangkan mandatnya telah berjalan  selama  lima  tahun,  maka  timbul spekulasi  bahwa  itu  adalah  kalkulasi politik  untuk  menjebak  DPRA  yang  baru
dipilih oleh rakyat dan dikuasai oleh lawan politik, partai Aceh dan partai demokrat ke dalam  suatu  polemik  yang  runcing  dan keadaan yang serba salah.
DPRD  membuat  keputusan  yang kontroversial  tanpa  harus  bertanggung jawab  menghadapi  akibatnya,  tidak  jelas mengapa mereka tidak memastikan bahwa Qanun tersebut  nantinya  tidak  akan bertentangan  dengan  KUHP  bahkan  UUD 1945  sehingga  tidak  bisa  dilaksanakan. Akibat  dari  kecerobohan  tersebut Qanun jinayat tersebut  diancam  dibatalkan  oleh mendagri  dan  akan  ditinjau  ulang  oleh mahkamah  konstitusi,  sehingga  pada akhirnya  Aceh  tidak  mempunyai Qanun jinayat yang sudah cukup lama di rancang dan  di  bahas  agar  dapat  dilaksanakan  dan diterapkan  di  Aceh,  namun  selamanya Qanun  jinayat tetap  mendapat cap fundamentalis, anti HAM , mendiskriminasikan kaum perempuan sedangkan pemerintah pusat akan mendapat  nama  sebagai  penyelamat  ham dan  pelindung  hak-hak  perempuan  dan membendung radikalisasi Islamdi Aceh.
Kalau  mau  diperhatikan  di  Aceh, bahwa masyarakatnya sangat menghormati tempat  ibadah  agama  lain  dan  sangat menjaga kerukunan beragama, tapi apakah pernah  diperhatikan  oleh  masyarakat  dari propinsi  lain,  yang  terlihat  hanyalah
bagaimana pemerintah sangat tidak memikirkan kepoentingan masyarakat dalam  menerapkan  suatu  peraturan  yang akan sanagt berdampak kepada kehidupannya, inilah alasannya masyarakat  dari  propinsi  lain  dan  bahkan dari  masyarakat  asingpun  hanya  dapat menilai  bahwa  masyarakat  Islamdi  Aceh sangat radikal dan fundamentalis,mengapa hal ini mendapat menilaian dari masyarakat  luar,  dikarenakan  masyarakat Aceh khususnya pemerintah selalu membuat hal-hal yang dianggap bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku di  In  donesia  sementara  Aceh  merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.
Untuk  itulah  perlu  pemikiran  yang lebih  konkrit  untuk  pemerintah  maupun DPRA  dalam  membuat  suatukeputusan atau suatu peraturan, apalagi masalah Qanun jinayat ini adalah peraturan yang dibuat oleh Allah dan kalau peraturan ini  diterapkan  apakah  masyarakat  Aceh benar-benar  akan  sanggup  mematuhinya sementara  pengetahuan  dan  peradaban masyarakat semakin modern.
Banyak  tudingan-tudingan  yang ditujukan kepada pemerintahAceh mengenai  Qanun  jinayat,  terlebih  ada pendapat yang yang diberikan oleh Human Rights  Watch (  RWH)  yang  berpusat  di New  York,  dimana  saat  Aceh  ada  konflik