## Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern
Abdurrahman Konoras ( abdurahman_konoras@yahoo.co.id ) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

## ABSTRACT
Changes  in  legal  development  occur  because  the  law  and  society  are  dynamic.  Changes  in the  private  law  have  implications  for  the  strengthening  of  internal  control  functions  that replace  external  control  functions.  Developmental  changes  in  the  modern  private  law  are closely  related  to  the  changing  societies  and  ruling  regimes,  which  strengthen  the  role  and participation of the people on the one hand, and the diminishing role of the state on the other is  inseparable  from  modernization  and  democratization  within  the  state  and  society  itself. The  contract  law,  labor  law,  and  consumer  protection  law  are  subject  to  changes  arising from the strengthening of internal control functions that replace external control functions.
Keywords: Change, Development, Private Law.

## ABSTRAK
Perubahan  perkembangan  hukum  terjadi  karena  hukum  dan  masyarakat  itu  dinamis. Perubahan  dalam  Hukum  Privat  berimplikasi  terhadap  penguatan  fungsi  kontrol  internal yang  menggantikan  fungsi  kontrol  eksternal. Perubahan  perkembangan  dalam  Hukum Privat/Perdata  modern  berkaitan  erat  dengan  perubahan  masyarakat  dan  rezim  yang berkuasa, yang semakin menguatnya peran dan partisipasi masyarakat di satu pihak, dan berkurangnya  peran  negara  di  lain  pihak  adalah  tidak  terlepas  dari  modernisasi  dan demokratisasi  dalam  negara  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Hukum  Kontrak  Perjanjian, Hukum  Tenaga  Kerja,  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  mengalami  perubahan  yang terwujud  dari  menguatnya  fungsi  kontrol  internal  yang  menggantikan  fungsi  kontrol  dari luar.
Kata Kunci : Perubahan, Perkembangan, Hukum Privat.

## PENDAHULUAN
Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak, Hukum Tenaga Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen  merupakan  bagian-bagian  dalam  Hukum  Perdata  modern  di  suatu  negara. Perkembangan dan perubahannya berkaitan erat dengan unsur substansif dan refleksif dalam hukum modern yang tidak lepas dari kondisi pemerintahan dan hukum suatu negara.
Peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  dan  mengatur  berbagai  hal  mengenai hukum  modern  sebagai  unsur  substansif,  tidak  hanya  tersedia  dan  berlaku,  akan  tetapi bagaimana  dapat  mengatur  dan  ditaati  oleh  masyarakat  dalam  suatu  negara.  Hal  ini  tidak hanya  berkaitan  dengan  unsur  substansif  melainkan  juga  dengan  prosedural  pembentukan atau pembuatannya.
Satjipto Rahardjo (2006), mengemukakan, mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk  mengatur  adalah  dengan  membuat  dan  mengeluarkan  peraturan  hukum,  dan kemudian  menerapkan  sanksi  terhadap  para  anggota  masyarakat  berdasarkan  peraturan yang  telah  dibuat  itu.  Mekanisme  yang  demikian  menyebabkan  bahwa  hukum  pertama- tama mengeluarkan peraturan  yang berisi tentang perbuatan apa saja  yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang demikian itu disebut substantif.
Hukum  Perjanjian,  Hukum  Tenaga  Kerja,  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen adalah  bagian-bagian  dan  unsur-unsur  penting  dalam  hukum  modern  yang  tidak  dapat dipersamakan  pembentukan  dan  penegakannya  di  antara  negara-negara.  Semakin  maju  dan demokratis  suatu  negara,  semakin  nyata  unsur  refleksif  dalam  hukumnya  yang  menampung dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari warga negaranya.
Gambaran  sebagai  latar  belakang  masalah  ini  menunjukkan,  perkembangan  dalam  Hukum Perjanjian,  Hukum  Tenaga  Kerja,  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  terjadi  dalam lingkungan Hukum Privat/Perdata modern.

## PERKEMBANGAN DALAM HUKUM PRIVAT/PERDATA MODERN
Terbentuknya negara-negara baru belum berarti pula terbentuknya hukum  baru  yang modern,  karena  negara  baru  tidak  identik  pula  dengan  hukum  baru/modern,  yang
perkembangannya  dipengaruhi  oleh  rezim  yang  berkuasa  dan  yang  memerintah  sekaligus yang memiliki otoritas di dalam pembentukan hukum modern tersebut.
Bagaimana  hukum  yang  dibentuk  oleh  suatu  rezim,  apakah  memenuhi  tipe  tatanan hukum  represif,  hukum  otonom,  atau  hukum  responsif  sebagaimana  dirumuskan  oleh Philippe Nonet dan Philip. Selznick dalam Ni'matul Huda (2005), tampak, apabila rezim yang otoriter hanya menghasilkan produk hukum  yang represif. Perkembangan perubahan hukum ketika berkurangnya otoritarianisme ialah hukum menjadi lebih otonom dan responsif.
Perubahan perkembangan hukum  dalam negara-negara modern terus terjadi, apabila telah  memasuki  tatanan  hukum  otonom  dan  responsif.  Ni'matul  Huda  (2005),  selanjutnya mengemukakan,  di  dalam  masyarakat  demokratis  yang  mendayagunakan  hukum  yang responsif dan otonom, karakteristik hubungan hukum dan kehidupan sosial berusaha digeser, legitimasi  dan  kompetensi  menjadi  menonjol;  kejujuran  prosedural  dan  keadilan  substansif mulai  dibicarakan;  pendekatan  hukum  bersifat  sistemik,  mengacu  pada  asas  dan  kebijakan yang  terpadu;  pendekatan  sosial  dalam  hukum  (yuridis  sosiologis)  dilakukan;  diskresi berorientasi  pada  tujuan;  moralitas  sipil  membatasi  kekuasaan  negara;  dan  terjadi  integrasi antara aspirasi hukum dan politik.
Hukum dalam suatu negara dan suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh perkembangan dan  perubahan-perubahan  yang  berlangsung  terus  menerus  dalam  masyarakat  (Syahrani, 2004).  Perubahan  dalam  masyarakat  ikut  pula  berpengaruh  terhadap  hukum  apabila  rezim yang berkuasa di suatu negara itu merespons perubahan dan menerimanya sebagai sesuatu hal yang pantas untuk diterapkan melalui peraturan hukum.
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  Otje  Salman  dan  Eddy  Damian  (2006), mengemukakan, dalam suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan dari suatu masyarakat yang  tertutup,  statis  dan  terbelakang  ke  suatu  masyarakat  yang  terbuka,  dinamis,  maju (modern), nilai-nilai dalam masyarakat pun sedang dalam perubahan.
Hukum modern yang berpangkal dari dinamika hukum karena hukum dan masyarakat itu sendiri berkembang, yang berarti ada perubahan-perubahan tertentu.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  (2006),  hukum  sebagaimana  diterima  dan  dijalankan  di negara-negara  di  dunia  sekarang  ini  pada  umumnya  termasuk  ke  dalam  kategori  hukum modern. Modernitas ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Mempunyai bentuk tertulis.
b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara.
Apabila  kita  memperhatikan  sejarah,  maka  keadaannya  tidak  selalu  demikian.  Pada masa-masa  yang  lalu,  di  dalam  suatu  wilayah  negara  bisa  berlaku  berbagai  macam hukum  dengan  otoritas  yang  bersaing,  seperti  dikatakan  oleh  Marc  Galanter,  hukum modern  sekarang  ini  terdiri  dari  peraturan-peraturan  yang  bersifat  uniform  serta diterapkan tanpa mengenal variasi.
c. Hukum merupakan instrumen  yang dipakai  secara sadar untuk  mewujudkan keputusan- keputusan politik masyarakatnya.
Perkembangan  masyarakat  dan  hukum  dalam  suatu  negara  tidak  terlepas  dari penguasa  di  negara  itu  sendiri.  Dalam  hal  penguasanya  cenderung  diktator  dan  otoriter, hukumnya  pun  tampak  cenderung  represif  dan  hanya  untuk  diabdikan  untuk  kepentingan penguasa  yang  otoriter  tersebut.  Perkembangan  dengan  penguasa  yang  semakin  demokratis menghasilkan  hukum  yang  demokratis  pula,  dan  pada  konteks  inilah  hukum  dan  konstitusi menjadi landasan penting.
Pada bagian Iainnya, Satjipto Rahardjo (2006), menjelaskan bahwa suatu karakteristik yang  menonjol  dari  kehidupan  konstitusional  yang  demikian  itu  adalah  terdapatnya  suatu sistem  peraturan  hukum  yang  menjadi  kerangka  bagi  seluruh  kegiatan  dalam  suatu  negara, baik itu kegiatan perorangan maupun kegiatan kenegaraan.
Adanya  konstitusi  yang  dipandang  sebagai  hukum  tertinggi  dalam  suatu  negara, merupakan  ciri  dari  suatu  negara  dan  hukum  yang  modern.  Konstitusi.  Pemerintahan  atau rezim  yang  konstitusional  berarti  di  negara  itu  terdapat  d  suatu  konstitusi  (Undang-undang Dasar)  yang  menjadi  dasar  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Pemerintahan dalam negara yang seperti ini menampakkan ciri negara yang demokratis yang berbeda dari negara yang hukumnya represif.
Ni'matul  Huda  (2005),  menjelaskan,  ciri  khas  dari  demokrasi  konstitusional  ialah gagasan  bahwa  pemerintahan  yang  demokratis  adalah  pemerintahan  yang  terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan kekuasaan diperkecil.
Dalam rangka inilah, masyarakat atau warga negara ikut menentukan jalannya negara karena dilindungi oleh hukum. Hak-hak warga negara tidak dapat dikurangi atau dihilangkan begitu  saja  oleh negara,  karena  konstitusi  memberikan  jaminan  yang  tegas  terhadap  hakhak dari  warga  negaranya.  Ciri  hukum  modem  yang  bertumpu  pada  konstitusi  ini  merupakan kenyataan yang umum di dalam negara-negara modern sekarang ini.
Hukum  modern  dengan  konstitusional  yang  produk  hukumnya  memuat  unsur substansif  yang  menjamin  hak-hak  warga  negaranya,  termasuk  dalam  hak-hak  keperdataan dapat  ditemukan  dalam  produkproduk  hukum  keperdataan  yang  pada  dasarnya  merupakan turunan  (derivatif)  dari  ketentuan  konstitusional,  tampak  misalnya  hak-hak  warga  negara yang dijamin atau dilindungi oleh hukum misalnya dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
Apabila  selama  ini  Hukum  Perlindungan  Konsumen  sudah  jelas  kurang  berpihak terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan konsumen pun diatur dalam hukum dan pada  giliran  akhirnya  unsur  substansif  dalam  hukum  mencerminkan  adanya  perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen.
Contoh  seperti  ini  menunjukkan  keberpihakan  hukum  yang  notabene  merupakan keberpihakan  negara  terhadap  kepentingan  konsumen,  sekaligus  memberikan  batas-batas dan  mengaturnya  sedemikian  rupa  sehingga  pihak  produsen  atau  pelaku  usaha  juga  akan mengetahui ruang lingkup pengatur-an hukum yang menjadi kewajibannya.

## HUKUM PERJANJIAN, HUKUM TENAGA KERJA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBENGANNYA
Teubner  mengkaji  perubahan  perkembangan  dalam  Hukum  Privat/Perdata  modern mengenai  Hukum  Perjanjian,  Hukum  Tenaga  Kerja  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen,
bahwa  dalam  Hukum  Perjanjian/Kontrak  terdapat  kecenderungan  rasionalitas  hukum substansif  yang  jelas  dalam  rumusan  pembentuk  hukum/undang-undang  tentang  kondisi minimal dan keterlibatan judisial dalam substansi perjanjian.
Berbeda  dari  Hukum  Tenaga  Kerja  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  yang bercirikan  suatu  teknik  pengawasan  yang  dapat  mengenai  potensi  refleksif,  karena kepentingan  dan  aspirasi  pekerja  serta  kepentingan  dan  aspirasi  konsumen  turut  melingkupi substansi hukumnya.
Dalam  hal  ini,  posisi  tawar-menawar  antara  buruh  dan  serikat  buruh  dengan pengusaha  maupun  penguasa,  turut  diperhatikan  sehingga  menempatkan  perhatian  terhadap kepentingan  atau  aspirasi  pihak lainnya,  yang  dalam  hal  ini  buruh  maupun  serikat  pekerja.
Demikian  pula  dalam  kepentingan  dan  aspirasi  konsumen  berkenaan  dengan  Hukum Perlindungan  Konsumen,  yang  dalam  hal  ini,  hak-hak  konsumen  menjadi  bahan  perhatian penting.
Potensi  refleksif  dalam  Hukum  Tenaga  Kerja  misalnya,  tampak  dari  dibukanya perundingan  atau  tawar-menawar  di  antara  pekerja  dan  serikat  pekerja/buruh  pada  satu pihak  dan  pengusaha  serta  penguasa/  pemerintah  pada  lain  pihak  termasuk  dalam pembentukan  hukum  substansif.  Aturan  hukum  tentang  perundingan  kolektif  beroperasi terutama dengan membentuk organisasi perundingan/tawar menawar kolektif, merumuskan norma-norma prosedural, dan lain sebagainya.
Unsur  refleksif  yang  terangkat  misalnya  dalam  Hukum  Tenaga  Kerja  dan  Hukum Perlindungan Konsumen, ialah di dalam substansi hukum tersebut terakomodasi aspirasi dan kepentingan pihak lain, balk pekerja dan serikat pekerja maupun konsumen itu sendiri.
Dalam  perlindungan  konsumen  peran  lembaga  baru  yang  bersifat  semi-publik  yang otonom  dapat  memberikan  informasi  bagi  kepentingan  konsumen.  Dengan  demikian,  peran hukum  di  suatu  negara  bukanlah  aturan  substansif,  tetapi  prosedural  dan  struktur  organisasi lainnya  yang  otonom.  Sedangkan  dalam  Hukum  Perjanjian,  hubungan  antara  para  pihak menentukan terjalinnya perjanjian atau kontrak itu sendiri, termasuk di dalamnya kebebasan berkontrak.
Meuwissen  dalam  B.  Arief  Sidharta  (2007),  menjelaskan,  apa  yang  dinamakan kebebasan berkontrak adalah juga merupakan suatu fundamen dari hukum perdata, dan tidak dapat  disangkal  bahwa  is  berasal  dari  periode  kapitalistik  awal  dan  berdasarkan  itu  di samping  memiliki  konsekuensi  positif,  juga  banyak  konsekuensi  negatif.  Karena  itu  dapat juga  dimengerti  bahwa  dalam  perkembangannya  kemudian  timbul  nuansa-nuansa  pada hukum kontrak (misalnya ajaran kepercayaan, 'undue influence', dan sebagainya). Kebebasan untuk menutup kontrak (pacta suet servanda) adalah suatu hal lain.
Kebebasan  berkontrak  atau  kebebasan  membuat  suatu  perjanjian  yang  sebenarnya berkaitan  erat  dengan  Hukum  Tenaga  Kerja  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  oleh karena dalam ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen juga ada beberapa atau para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian, yang menurut Feenstra dan Ahsmann dalam Ibrahim dan  Sewu  (2004),  dikemukakan  bahwa  kebebasan  berkontrak  dapat  ditinjau  dari  dua  sudut, yaitu dalam arti materiil dan formil. Pertama, kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa  diberikan  kesepakatan  atau  persetujuan  terhadap  setiap  isi  atau  substansi  yang dikehendaki.  Pembatasan-pembatasan  terhadap  persetujuan  hanya  dalam  bentuk  ketentuan- ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan  menerapkan  bentuk  aturan-aturan  khusus,  berupa  hukum  memaksa  bagi  jenis-jenis perjanjianperjanjian  tertentu  misalnya  perjanjian  ketenagakerjaan  dan  sews  menyewa. Kebebasan  berkontrak  dalam  arti  materiil  dikenal  dengan  sistem  terbuka  perjanjian- perjanjian.
Kedua,  kebebasan  berkontrak  dalam  arti  formil,  yakni  sebuah  perjanjian  dapat diadakan  menurut  cara  yang  dikehendaki.  Para  prinsipnya  di  sini  tidak  ada  persyaratan  apa pun  tentang  bentuk.  Persesuaian  kehendak  atau  kesepakatan  antara  para  pihak  saja  sudah cukup. Kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga dinamakan prinsip konsensualitas. Dalam rangka inilah untuk mengembangkan hukum yang mengandung unsur refleksi yang dapat mengkompensasi ketidaksamaan kekuasaan dan informasi, menambah operasi sistem desentralisasi  melalui  cara-cara  kompensasi  logika  hukum,  memungkinkan  untuk menafsirkan perkembangan `klausula-klausula umum' tertentu atau standar-standar sebagai
bukti  dari  logika  refleksif  dalam  doktrin.  Misalnya,  walaupun  standar  seperti 'kejujuran/kepercayaan  yang  baik'  atau  'kebijakan  publik'  biasanya  dipandang  sebagai instrumen  intervensi  judisial  substansif,  mereka  dapat  dipandang  sebagai  alat  sosialisasi kontrak yang cukup berbeda dibandingkan secara tradisional sebagai intervensi negara.
Menggunakan  standar-standar  seperti  kejujuran  dan  kebijakan  publik  untuk mengkompensasi  ketidakadilan,  tidak  terlepas  dari  sating  berhubungan  antara  politik, ekonomi,  kebudayaan  dan  hukum,  yang  refleksif  sejauhmana  sistem  hukum  itu  sendiri mensimulasi proses-proses pengaturan sosial sendiri.
Hukum  Perjanjian/Kontrak,  Hukum  Tenaga  Kerja,  dan  Hukum  Perlindungan Konsumen  adalah  bentuk-bentuk  hukum  yang  lazim  ditemukan  dalam  negara  modern  yang mencerminkan  pula  sebagai  hukum-hukum  modern,  khususnya  di  bidang  Hukum Privat/Perdata,  yang  semakin  memberikan  peluang  bagi  lembaga  buk6n  negara  untuk berperan.  Hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  penguatan  peran  non- negara  untuk  turut berpartisipasi, turut menentukan isi atau substansi hukum.
Dengan  demikian  menampakkan  pula  unsur  substansif  dan  unsur  refleksif  dalam Hukum Privat/Perdata modern dalam bentuk penguatan mekanisme refleksi tertentu. Hukum Privat  modern  yang  bertolak  dari  latar  belakang  dan  perkembangannya  sejak  awal  hingga sekarang,  terus  memperlihatkan  perubahan  perkembangan  dalam  bentuk  yang  berbeda menurut kurun waktu berlakunya hukum itu sendiri.
Perubahan  perkembangan  ini  yang  tampak  dari  suatu  kecenderungan  untuk mensubstansikan hukum klasik liberal yang formal. saat ini, Kontrol judisial dan peraturan Negara tentang perilaku asosiasi  nampak mencapai batas kemampuan mengontrol mereka. Oleh  karenanya,  pembentukan  struktur  hukum  yang  dengan  sistematis  menguatkan mekanisme refleksi dalam organisasi adalah suatu hal yang penting.
Perubahan  perkembangan  semacam  ini  tidak  hanya  karena  menjadi  upaya penguatan  partisipasi  individu  dalam  konteks  partisipasi  demokrasi,  melainkan  sebagai desain  dan  struktur  organisasi  yang  membuat  institusi  korporasi,  asosiasi  semi -publik, media  massa,  lembaga  pendidikan  rawan  terhadap  akibat  dari  luar.  Dengan  demikian,
sebagai  fungsi  utamanya  ialah  untuk  menggantikan  kontrol  intervensi  dari  luar  dengan struktur kontrol internal yang efektif.
Hukum  substansif  yang  demikian  mengatur  fungsi  pengawasan  dini  dari  dalam dirinya sebagai kontrol internal dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

## KESIMPULAN
Perubahan  perkembangan  dalam  Hukum  Privat/Perdata  modern  berkaitan  erat  dengan perubahan  masyarakat  dan  rezim  yang  berkuasa,  yang  semakin  menguatnya  peran  dan partisipasi  masyarakat  di  satu  pihak,  dan  berkurangnya  peran  negara  di  lain  pihak  adalah tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam negara dan masyarakat itu sendiri.
Hukum  Kontrak  Perjanjian,  Hukum  Tenaga  Kerja,  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen mengalami  perubahan  yang  terwujud  dari  menguatnya  fungsi  kontrol  internal  yang menggantikan fungsi kontrol dari luar.

## SARAN
Perubahan  masyarakat  dan  perubahan  hukum  harus  paralel  dengan  perkembangan  dan kebutuhan  masyarakat  dan  hukum  itu  sendiri.  Perubahan  perkembangan  semacam  itu  lebih memberikan  otonomi  internal  yang  membutuhkan  upaya  pemahaman  atau  sosialisasinya karena merupakan hal yang baru dalam suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Sidharta,  B.  (Penerjemah),  (2007), Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung. Huda,  Ni'matul,  (2005). Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan  Judicial  Review, Ull  Press, Yogyakarta.
Ibrahim,  Johannes,  dan  Sewu,  Lindawaty,  (2004). Hukum  Bisnis  dalam  Persepsi  Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung. Salman, Otje, dan Damian, Eddy (ed.), (2006). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,
Alumni, Bandung.
Syahrani, Riduan, (2004). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.