## EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA BANJARMASIN

## Oleh
Muhammad Riduansyah Syafari

## (Dosen FISIP Unlam Banjarmasin/ Mahasiswa S3  FISIP Unpad Bandung)
Abstract  :  Population  growth  in  urban  area,  especially  in  a  big  town  always  appears  the environment problems. One of the cases that often occured is the town garbage problem. In Banjarmasin Town, South Kalimantan Province, town garbage problem is the public issue that  needed  to  be  solved  by  local  government,  especially  in    2007-  2007  period.  This research  aimed  to  explore  policy  implementation  of  town  garbage  management  at Banjarmasin.  To  analyze  this  policy,  author  use  performance  concept  for  government institution, that contained of : policy input, policy output, policy effect and policy outcome. These aspect theoriyically will bring government’s effort into policy goals.
This  study  used  qualitative  approach  with  using descritive  analysis  from  data  and information that gathered by observation and in-depth interview as primary data. Beside it, also  used  secondary  data  that  contains  of  annual  report,  regulation  and  other  written policy  that  related  to  garbage  management  and  town-space  policy  of  banjarmasin Municipality.  The  informan  as  source  were  the  policy  makers  and  policy  implementor  of garbage  management  and  several  stake-holders,  especially  itizen  as  the  beneficiary  of policy.
Based  on  2  yearly  programmes,  garbage  management  in  Banjarmasin  had  done well that can be seen from its programme output and outcomes. Cleanliness environment in town  also  got  well  compared  with  its  condition  before.  For  these  phenomenon,  author recommend  to  carry  out  dissemination  that  advocation  up  to  small  groups  in  each  sub district and supervizing on-going garbage management policy implementation.
Keywords: policy evaluation, garbage management

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Pada tahun 2005 Kota
Banjarmasin  masuk  kategori  sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Pada penilaian  tersebut,  Kota  Banjarmasin menempati  urutan  ke  11,  sebagaimana data dalam tabel berikut :
Tabel 1
Daftar  13 Kota Besar Terkotor Di Indonesia No. Kota Nilai 01.  Pekan Baru 73,09 10.  ... ... 11. Banjarmasin 61,50 12.  Samarinda 60,84 13 Tangerang 57,41
Sumber:
(http://hasanzainuddin.wordpress.com/ diakses, 25/08/2008).
Menyikapi  kondisi  tersebut,
Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan
Kota Banjarmasin mulai
mengintensipkan sosialisasi dan penegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun  2000  tentang  penyelenggaraan kebersihan.  Kemudian  melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah dengan  pihak  ke-3  dan  melaksanakan program tertib buang sampah.
Kerjasama pengelolaan sampah
dengan  pihak  ke-3  berupa  proyek penyapuan  dan  pengangkutan  sampah jalan  protokol,  jalan  kota  utama,  dan jalan  arteri.  Berikut  adalah  tabel keterangan kerjasama tersebut:
Tabel 2 Kerjasama penyapuan dan pengangkutan sampah
dengan pihak ke-3 No.  Tipe Jalan Frekue nsi Keterang an 1 Protokol dan utama 3 x 1 Swasta 2 Arteri (Swasta) 2 x 1 Swasta 3 Arteri (Kecama tan) 1 x 1 Kecamat an
Sumber : DKP Kota Banjarmasin,
2009
Kerjasama  itu  dimulai  sejak tahun 2006, namun untuk Kecamatan baru  diupayakan  dapat  terealisasi tahun 2009, karena kesulitan anggaran  yang  belum  cair.  Untuk mendukung  program  tertib  buang sampah, sosialisasi tentang Perda dan pengelolaan  sampah  yang  benar  juga dilakukan  ke  Semua  Kecamatan hingga  Kelurahan.  Sosialisasi  juga dilanjutkan  ke  tingkat  RT/RW  dan sekolah-sekolah,  khususnya  tingkat
SD  sebagai bentuk sosialisasi kepada anak sekolah sejak dini.
Program-program tersebut dilakukan  dalam  rangka  merespon buruknya  kondisi  kebersihan  di  Kota Banjarmasin.  Namun,  kenyataannya Kota Banjarmasin masih belum mampu  keluar  dari  kategori  sebagai kota  yang  kotor,  setidaknya  bisa memenuhi  kriteria  sebagai  kota  yang
layak menerima Adipura.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penelitian yang berjudul  Evaluasi  Kebijakan  Tentang Penyelenggaraan  Kebersihan  Di  Kota Banjarmasin  ini,  menjadi  penting untuk  dilakukan.  Karena  melalui penelitian  ini  akan  terlihat  efektivitas kebijakan tersebut dalam mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan
permasalahan  dari  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah:
"Bagaimana efektivitas kebijakan tentang  penyelenggaraan  kebersihan di Kota Banjarmasin?".

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah di  atas,  maka  yang  menjadi  tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk  mengetahui  efektivitas kebijakan  tentang  penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin, yang meliputi:
1. Mengetahui output kebijakan antara harapan dan kenyataan.
2. Mengetahui outcome kebijakan antara harapan dan kenyataan.
3. Mengetahui  kondisi  kebersihan sesudah adanya program.
1.4. Manfaaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang diharapkan diperoleh melalui penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis, dapat memperkaya khasanah  ilmu  pengetahuan  dan perbendaharaan  pengetahuan  bagi daerah terkait kinerja perda tentang penyelenggaraan kebersihan di kota Banjarmasin.
2. Secara  praktis,  menjadi  bahan evaluasi kinerja implementasi perda  tentang  penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin.

## 2.1. Teori Governance
Paradigma  administrasi  publik baru adalah paradigma yang dibangun di  atas  tiga  pilar governance ,  yaitu negara,  masyarakat  sipil  dan  swasta Goodsell (2003) dan Dwiyanto (2006: 19).  Pelayanan  publik  bukan  menjadi tanggungjawab  tunggal  pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama ketiga elemen governance tersebut.  Agar
keterpaduan ketiga elemen governance itu  bisa  terealisasi,  maka birokrasi  dan  birokrat  harus  proaktif untuk mewujudkan keharmonisan hubungan  ketiga  elemen  tersebut. Jadi, mau tidak mau birokrasi pemerintah  dan  birokratnya  harus bekerja    keras  untuk  membumikan gagasan ini ( Utomo, 2007:98).
Dalam governance ,  pelayanan publik  bukan  lagi  monopoli  tunggal pemerintah, sebagaimana sistem administrasi  publik  tradisional  yang lebih  menekankan  kepada  kekuatan otoritas. Model pelayanan publik yang dikehendaki dalam sistem governance adalah  model  yang  melibatkan  tiga unsur,  yaitu  pemerintah,  swasta,  dan
masyarakat sipil (Utomo, 2007: 114).
Sujarwoto dan Yumarni
(dalam  Jurnal  Administrasi  Publik Vol.  VIII  No.  2,  2007:  556-558) menjelaskan, Inti dari teori governance adalah koordinasi, kolaborasi  dan  penyebaran  kekuasaan di  mana  kekuasaan  yang  semula didominasi oleh negara didistribusikan  kepada  aktor-aktor  di luar  negara  yang  ada  di  sektor  swasta maupun  masyarakat  sipil.  Wijaya (dalam Jurnal Adminisrasi Publik Vol. VIII  No.  2,  2007:  538)  memaparkan, Pemerintah  mengalami  penyusutan dalam aktivitas-aktivitas langsung berhubungan  dengan  publik.  Spirit untuk mengutamakan fungsi  " steering rather  than  rowing "  (bisa  dilihat dalam  buku reinventing  government oleh  Osborn  dan  Gaebler,  1992), maksudnya pemerintah berperan sebagai  pengatur  dan  pengontrol  dari pada  pelaksana  langsung.  Pelaksana pelayanan  publik  diberikan  kepada masyarakat terutama sektor privat.
Kenyataan tersebut memunculkan konsep The New Public Service oleh  Denhardt  and  Denhardt
(2003),  yang  menekankan  perlunya keseimbangan peran dari ketiga elemen governance tersebut.  Warga negara  ( citizens )  harus  dipandang sebagai  warga  negara  yang  berhak mendapatkan  servis  yang  sama  dari pemerintah,  dan  jangan  dipandang sebagai konsumen.
Masyarakat  sipil  juga  mulai dilibatkan  secara  langsung  dalam penyelenggaraan kebersihan, khususnya pada tataran teknis
pelaksanaan program. Seperti
sosialisasi  Perda  yang  melibatkan
LSM,  pengkoordiniran  pengumpulan dan pengangkutan sampah yang melibatkan RT/RW, dasawisma, karang  taruna,  memainkan  peranan yang  penting  sebagai  intermeditary dan arena kemitraan antara masyarakat dan  negara  (Dwipayana  dan  Eko, 2003: 28).

## 2.2. Tinjauan Manajemen Perkotaan
Sebagaimana  paparan  dalam teori governance di atas, bahwa dalam melaksanakan pelayanan kepada publik,  pemerintah  tidak  bisa  lagi menangani  kesemuanya.  Jika  tetap
dipaksakan, dimungkinkan akan terjadi  pelayanan  publik  yang  tidak efisien dan efiktif. Sehingga, pemerintah harus membagi tanggungjawab  pelayanan  itu  kepada masyarakat, dalam hal ini civil society dan  swasta.  Kemudian  muncullah  apa yang  disebut  dengan  sistem  pasar. Dalam  sistem  ini,  pemerintah  dituntut untuk  mampu  melakukan  intervensi. Devas  dan  Rakodi  (1993)  dalam Nurmandi
(2006:16-17)
mengidentifikasi enam bentuk intervensi  pemerintah  terhadap  pasar dan  untuk  menghindari  dampak- dampak negatif ikutannya.
Bentuk-bentuk  intervesi  itu adalah: Pertama, perlindungan terhadap publik, terutama yang menyangkut  ketertiban  umum  dan penegakan hukum. Kedua, Pengaturan aktivitas sektor swasta, contoh, Pemerintah  kota  harus  membuat aturan  dasar  tentang  ambang  batas limbah cair yang diijinkan dibuang ke sungai. Ketiga adalah provisi pelayanan publik, pada jenis pelayanan  publik  yang  memerlukan investasi  yang  sangat  mahal  masih
tetap mengandalkan keterlibatan pemerintah  di  dalamnya.  Keempat adalah  fungsi-fungsi  pembangunan, pemerintah berfungsi sebagai koordinator  pembangunan  baik  yang dilakukan  oleh  sektor  publik  maupun oleh  sektor  swasta.  Kelima  adalah redistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Contoh, pembuatan dan pelaksanaan  pajak  progresif  dan subsidi  kepada  kelompok  miskin. Keenam adalah produksi, yaitu menyangkut  pemenuhan  kebutuhan publik,  sebagaimana  dijelaskan  dalam bentuk intervensi ketiga.
Model kontrak merupakan salah  satu  model  pelayanan  yang dapat dilakukan pemerintah. Pemerintah  dapat  mengontrak  atau memberikan
mandat kepada perusahaan  negara  atau  daerah  untuk memberikan  pelayanan.  Pihak  lain yang  dikontrak  adalah  perusahaan swasta.  Dalam  mekanisme  kerja terakhir, pemerintah mengontrak perusahaan  swasta  untuk  penyapuan jalan,  pemeliharaan  lampu  jalan,
pemeliharaan traffic
light , pengumpulan sampah, dan lain
sebagainya.  Produksi  dan  provisi pelayanan  dilakukan  oleh  pihak  yang memperoleh  hak  kontrak.  Aliran produksi  atau  aliran  otorisasi  dimulai dari  kebutuhan  masyarakat  konsumen akan  suatu  pelayanan.  Pihak  swasta yang mendapatkan kontrak memproduksi dan memprovisi pelayanan  publik  tersebut  kepada masyarakat konsumen, sedangkan konsumen  membayar  secara  langsung atas  biaya  pelayanan  yang  diterima kepada produsen.

## 2.3. Evaluasi Kebijakan
Menurut  winarno  (cet.  II 2008: 225-226)
Evaluasi dilakukan  karena  tidak  semua program  kebijakan  publik  meraih hasil  yang  diinginkan.  Seringkali terjadi,  kebijakan  publik  gagal meraih  maksud  atau  tujuan  yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kebijakan  ditujukan  untuk  melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan  atau  untuk  mengetahui apakah  kebijakan  publik  yang telah  dijalankan  meraih  dampak yang  diinginkan.  Dwidjowijoto
(2006:154)  menegaskan  evaluasi kebijakan  publik  itu  tidak  hanya evaluasi implementasinya, melainkan  berkenaan  perumusan, implementasi, dan lingkungan.
Subarsono  (2006:  120-122) lebih rinci lagi memaparkan tujuan dilakukannya evaluasi.
Menurutnya  evaluasi  memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
1) Menentukan  tingkat  kinerja
suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan
sasaran kebijakan.
2) Mengukur  tingkat  efesiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi  juga  dapat  diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3) Mengukur  tingkat  keluaran
(outcome)  suatu  kebijakan. Salah  satu  tujuan  evaluasi adalah mengukur berapa besar
dan  kualitas  pengeluaran  atau output dari suatu kebijakan.
4) Mengukur dampak suatu kebijakan.  Pada  tahap  lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk  melihat  dampak  dari suatu  kebijakan,  baik  dampak positif maupun negatif.
5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.  Evaluasi  juga bertujuan  untuk  mengetahui adanya penyimpangan-
penyimpangan  yang  mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. 6) Sebagai bahan masukan
( input )  untuk  kebijakan  yang akan  datang.  Tujuan  akhir dari  evaluasi  adalah  untuk memberikan  masukan  bagi proses  kebijakan  ke  depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Lihat bagan 1 berikut:
7)

## Bagan 1. Kebijakan Sebagai Suatu Proses
Input Output Outcome Dampak

## Umpan balik
Sumber: Subarsono, 2006
Keberadaan output dan outcome adalah merupakan
konsekuensi  dari  pelaksanaan  sebuah kebijakan.  Menurut  Dunn  dalam Wibawa,  dkk  (1994:  5) konsekuensi kebijakan ada 2 jenis, yaitu output dan dampak  (1984:280). Output adalah barang,  jasa  atau  fasilitas  lain  yang diterima  oleh  sekelompok  masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun  kelompok  yang  lain  yang tidak  dimaksudkan  untuk  disentuh oleh kebijakan. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.
Dengan demikian efek kebijakan  ( policy  effect )  itu  ada setelah adanya output kebijakan ( policy output ). Dan kerangka evaluasi yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan komponen-komponen  tersebut.  Efek
kebijakan ( policy effect ) dalam penelitian  ini  dilihat  sebagai  sarana antara menuju policy outcome .
Dalam  melakukan  evaluasi  itu sendiri  ada  beberapa  kriteria  yang mesti  diperhatikan.  Menurut  Dunn (terj.  Cet.  V  2003:  610)  ada  enam kriteria  yang  bisa  digunakan  dalam melakukan  evaluasi  kebijakan,  yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas.
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  evaluasi  formal.  Evaluasi formal ( formal evaluation ) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriftif  untuk menghasilkan informasi  yang  valid  dan  cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan  tetapi  mengavaluasi  hasil tersebut  atas  dasar  tujuan  program kebijakan  yang  telah  diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan
Proses Kebijakan
dan  administrator  program.  Asumsi utama  dari  evaluasi  formal  adalah bahwa  tujuan  dan  target  diumumkan secara  formal  adalah  merupakan ukuran  yang tepat  untuk manfaat  atau nilai kebijakan program.
Dalam  evaluasi  formal  tipe- tipe  kriteria  yang  paling  sering digunakan  adalah  efektivitas  dan efesiensi.
Penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan  di  Kota  Banjarmasin  ini memfokuskan kepada efektivitas kebijakan tersebut.
Dalam konteks penelitian evaluasi terhadap efektivitas program, Hermawati  dkk,  mengutif  Elkin  dan Cornick  (2005:  29)  mengemukakan kriteria  dalam  mengukur  efektivitas, yaitu :
a. Produktivitas  yang  diekspresikan baik  secara  kualitatif  maupun kuantitatif.
b. Pencapaian  hasil  yang  tercermin dari fungsi dan perubahan masyarakat.
c. Dampak program terhadap komunitas.
Selanjutnya Earl Babbie
(sebagaimana dikutip Gunanto Surjono,  2003:  7  dalam  Hermawati, dkk:  2005:  29)  menyatakan,  bahwa efektivitas  suatu  program  sosial  dapat dilihat dari aspek:
a. Kemandirian  masyarakat  secara sosial dan ekonomi.
b. Organisasinya  bergerak  sesuai kebutuhan  nyata  menurut  arahan program.
c. Masyarakat dapat menikmati hasil program.
Berdasarkan  paparan  di  atas bahwa suatu program, dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dalam proses implementasinya dapat mencapai  hasil  optimal  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan berdampak  positif  terhadap  individu serta komunitas sosial disekitar program yang diimplementasikan. Berhasil  atau  tidaknya  pencapaian tujuan, sangat dipengaruhi oleh sejumlah  elemen  yang  ada  dalam program yang direncanakan.
Rancangan  program  yang  efektif menurut  Ketner  (1991)  terdiri  dari empat komponen, yaitu input , troughput , output dan outcomes .
Sedangkan  Pietrzark  (eds  all,  1990) menyatakan,  bahwa  program  yang efektif  sangat  ditentukan  oleh  tiga komponen,  yaitu input , process dan outcome .  Isi  kedua  konsep  tersebut signifikan dan saling melengkapi.
Konteks  penelitian  Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan
Kebersihan ini, akan mengukur efektivitas  kebijakan  tersebut  melalui kebijakan-kebijakan
operasional
berupa program-program yang diturunkan,  agar  kebijakan  tersebut bisa  diimplementasikan.  Teori  Proses kebijakan  Subarsono,  Dunn  dan  teori efektivitas Ketner dan Pietrzark
menjadi acuan dalam penelitian evaluasi ini.

## 2.4. Kerangka Pemikiran
Komponen-komponen yang dievaluasi  meliputi  komponen output dan outcome program. Evaluasi output menyangkut  penilaian  seberapa  jauh keluaran  yang  dihasilkan  program telah  tercapai.  Evaluasi outcome menyangkut evaluasi dampak/ manfaat yang ditimbulkan oleh adanya  program  tersebut.  Berikut adalah Kerangka pemikiran penelitian Evaluasi  Kebijakan  Penyelenggaraan Kebersihan  di  Kota  Banjarmasin:

## Bagan 2

## Kerangka Pemikiran
3.1. Metode Penelitian Penelitian  tentang  Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan  di  Kota  Banjarmasin  ini, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Policy Goal Policy Output Policy Outcome Policy Effect Policy Input
Pendekatan  evaluasi  yang  digunakan adalah  pendekatan  evaluasi  formal.
Lokasi penelitian di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  di  mana  isu  mengenai kebersihan khususnya masalah sampah  di  Kota  Banjarmasin  sangat
santer, sejak Kota Banjarmasin masuk dalam  kategori  kota  terkotor  di
Indonesia. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian evaluasi  ini  ada  dua  macam,  yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan ada  tiga,  yaitu  observasi,  wawancara dan  dokumentasi,  serta  triangulasi untuk  meningkatkan  keabsahan  data penelitian.  Selain  itu,  juga  digunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap kebersihan dan penyelenggaraan kebersihannya. Analisis  data  kualitatif  yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi  3  (tiga)  kegiatan,  yaitu Pertama analisis sebelum  kelapangan. Kedua  analisis  selama  dilapangan. Ketiga analisis setelah selesai
dilapangan.  Analisis  sebelum  ke lapangan: Analisis dilakukan terhadap data  yang  diperoleh  dari  data  hasil studi  pendahuluan  (analisis  data sekunder  dan  primer)  yang  akan dijadikan  sebagai  fokus  penelitian yang sifatnya sementara.
Jenis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi single  program  before-after .  Jenis evaluasi  penelitian  akan  disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sebenarnya  dilapangan.  Jika  data before sulit  diperoleh,  dan  hanya dapat memperoleh data tentang sasaran  program  pada  waktu  program telah  selesai,  maka  peneliti  hanya akan  menggunakan  jenis  evaluasi single program after - only .
4.1. Evaluasi Program Penyelenggaraan Kebersihan Ada 2 program yang dievaluasi dalam penelitian kebijakan penyelenggaraan
kebersihan ini. Program yang diteliti  adalah  program  kerjasama pengelolaan  sampah  dengan  pihak ke-3  dan  program  tertib  buang sampah.
4.1.1. Evaluasi Program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3 Program
kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke  tiga    membahas  pertama, tersedianya  jalan  protokol  dan jalan  kota    bebas  sampah.  Kedua, penyelenggaraan  penyapuan  jalan protokol  dan  jalan  kota.  Ketiga, meningkatnya  kebersihan  di  jalan protokol dan jalan kota.
1. Tersedianya  Jalan  Protokol dan Jalan Kota Bebas Sampah Policy output yang dikehendaki  oleh  program  ini adalah berupa tersedianya jalan protokol  dan  jalan  kota  yang bebas sampah. Untuk mewujudkan  tersedianya  jalan protokol  dan  jalan  kota  yang bebas sampah, Kabid Kebersihan DKP Kota Banjarmasin  melalui  timnya melakukan  pembagian  daftar wilayah-wilayah  jalan  yang akan  disapu  dan  dibersihkan. Pembagian  dilakukan  dengan
melihat  tingkatan  jalan,  yaitu jalan-jalan  protokol  dan  jalan- jalan  kota  utama  dikategorikan sebagai  jalan-jalan  utama  yang bebas  sampah  pertama  kali, berikutnya  adalah  jalan-jalan arteri  atau  yang  bukan  jalan kota utama.
Semua jalan tersebut penyapuan dan
pengangkutannya
dikerjasamakan  dengan  swasta dengan  sistem  kontrak  yang dimulai  sejak  tahun  2006. Selain kerjasama dengan swasta,  DKP  juga  melakukan kerjasama penyapuan dan pengangkutan  sampah  11  jalan kota  bertipe  arteri  dengan
Kecamatan yang baru terealisasi tahun 2009. Untuk mendukung program tersebut, DKP
menutup  semua  TPS  yang  ada dijalan  protokol  dan  jalan utama,  dan  dialihkan  ke  lokasi jalan arteri atau ke dekat lokasi pemukiman  warga  komplek dengan menggunakan TPS
kontainer,  seperti  di  komplek
Perumahan Dharma Praja. DKP juga memasang dan menyediakan ratusan bak sampah mini yang biaya perbuahnya  mencapai  Rp  400 ribu  dan  juga  bak  sampah  dari potongan  drum.  Namun,  bak- bak  sampah  itu  banyak  yang hilang (dicuri orang), akibatnya jumlah  bak  sampah  yang  ada sekarang tidak ideal lagi jumlahnya. Menurut Kabid Kebersihan DKP dalam petikan wawancara (April, 2009) menyatakan: " DKP juga  menyediakan bak-bak sampah baik yang bagus maupun  yang sederhana  dari  potongan- potongan drum, tapi banyak yang hilang, mengawasi perlu anggaran  lagi  dan  diluar jam kerja....TPS-TPS yang ditutup kedepan pembuangannya ke Stasion Transfer dan Komposter Komunal...". Berdasarkan hasil
observasi,  jalan  protokol  dan jalan  kota  utama  dinyatakan
bebas  dari  sampah,  dan  jalan- jalan  arteri  jauh  lebih  bersih dari  sebelum  adanya  program. Hanya jalan arteri yang dikerjasamakan dengan
Kecamatan  yang  masih  belum bersih.  Kondisi  itu  diakui  oleh DKP,  Sebagaimana  dinyatakan Kabid  Kebersihan  DKP  Kota
Banjarmasin (April, 2009) berikut:
―.jalannya  masih  sering banyak  sampah...karena penyapuannya banyak yang belum jalan,...alasan mereka  karena  dananya belum  cair,  karena  itu mereka kami minta memakai  dana  talangan dulu‖
Berdasarkan  pembahasan di  atas,  maka  output  program ini  sesuai  dengan  harapan. Karena jalan protokol dan jalan kota utama terbebas dari serakan sampah.

## 2. Penyelenggaraan  Penyapuan Jalan Protokol dan Jalan Kota
Program kerjasama pengelolaan sampah dengan
pihak  ketiga  diselenggarakan sejak  tahun  2005/2006,  berupa pembersihan,  penyapuan  dan pengangkutan  sampah  di  jalan- jalan  protokol  dan  jalan-jalan kota.    Pihak  ke  tiga  yang dimaksud  adalah  swasta,  yaitu pihak  swasta  yang  mendapatkan tender atau ditunjuk mengerjakan proyek tersebut. Frekuensi penyapuan jalan
dan  pengangkutan  sampahnya berbeda-berbeda, tergantung posisi  ke  strategisan  jalan.  Jalan protokol  dan  jalan  kota  utama mendapatkan  prioritas  pertama, berikutnya  adalah  jalan-jalan kota  lainnya  yang  juga  cukup penting  dan  terakhir  jalan  kota yang agak masuk ke dalam. Jalan protokol  dan  jalan  kota  utama mendapatkan  prioritas  pertama, karena  ia  merupakan  jalan-jalan utama,  Sebagaimana  dinyatakan
Kabid  Kebersihan  DKP  (April, 2009) berikut:
"  Jalan  protokol  dan  jalan kota  utama  mendapatkan prioritas pertama, penyapuan & pengangkutan  sampahnya 3  kali  sehari,  jalan  arteri yang juga penting dilakukan 2 kali sehari, dan dengan Kecamatan hanya 1 kali  sehari,  khusus  jalan Kecamatan belum terlaksana  sesuai  harapan karena  kendala  dana  yang belum cair".
Berdasarkan hasil observasi  serakan  sampah  yang paling  banyak  biasanya  pada pagi  hari,  bahkan  tidak  hanya serakan  tapi  juga  ada  tumpukan sampah  rumah  tangga  warga kota  yang  tidak  membuangnya ke  TPS,  dan  bekas  jualan pedagang  sore  hingga  malam hari  yang  berjualan  di  samping kiri  atau  kanan  jalan  protokol dan jalan kota. Pada siang hingga sore  hari  hampir  tidak  ada serakan  sampah  kecuali  sampah ringan  bungan  warga  kota  yang tidak  tertib,  mulai  dari  pejalan kaki  hingga  pengendara  sepeda
motor  dan  mobil,  yang  diakui oleh  Kabid  Kebersihan  DKP Kota Banjarmasin dalam wawancara (Maret , 2009)
berikut:
"  Masih  ada  warga  yang
tidak tertib membuang sampah, berdasarkan laporan  petugas  lapangan, seperti  dekat  pasar  A.
Yani.  "baru  kita  sapu sudah ada yang membuang sampah  dari  lokasi  sapuan itu" ...karena itu kita minta kepada pihak swasta untuk menambah tenaga penyapu  dari  2  menjadi  4 dilokasi penyapuan tersebut". Idealnya memang penyapuan  jalan  itu  semuanya adalah  3  kali  sehari,  dan  2  kali sehari  paling  sedikit.  Namun, karena  keterbatasan  anggaran biasanya  diambil  yang  paling minimal, karena program lainnya juga  memerlukan  anggaran  yang sama. DKP beralasan,
penggunaan anggaran didasarkan kepada  skala  prioritas,  karena masih  banyak  program  lainnya yang  memerlukan  pendanaan.
Sebagaimana  dikemukaan  Kadis DKP,  Kabid  Kebersihan  DKP Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:
"  Setiap  program  memang kalau bisa dilaksanakan secara ideal,  tapi  ada  hal-hal  lain yang juga perlu dipertimbangkan...yaitu adanya skala prioritas pelaksanaan masing-masing program  yang  semuanya  juga harus dijalankan, artinya bagaimana agar semua program  yang  ada  dimasing- masing  bidang  bisa  terlaksana dengan baik"
Dengan demikian program  kerjasama  pengelolaan sampah  dengan  pihak  ketiga khususnya  dengan  swasta  telah terlaksana.  Frekuensi  penyapuan dan  pengangkutan  juga  telah sesuai  dengan  prosedur,  dan semua lokasi jalan yang dikerjasamakan  penyapuan  dan pengangkutan  sampahnya  juga telah tertangani semuanya. Kecuali  jalan-jalan  kota  yang dikerjasamakan  dengan  pihak Kecamatan yang belum
dilaksanakan sesuai dengan prosedur, karena kendala masalah pendanaan.
3. Meningkatnya  kebersihan  di jalan protokol dan jalan kota
Program kerjasama pengelolaan  sampah  dengan pihak ketiga dalam hal penyapuan  dan  pengangkutan sampah jalan protokol dan jalan kota, telah mampu menimbulkan  efek  yang  baik. Yaitu, meningkatnya kebersihan di jalan-jalan protokol dan jalan kota.
Realitas  ini  sejalan  dengan hasil  survey  terhadap  50  orang warga  kota  yang  dijadikan responden dalam penelitian ini.
Berdasarkan  data  atas  50 orang  responden  penelitian, sebagian besar responden, yaitu 76 % (38 orang) setuju, 6 % (3 orang)  sangat  setuju,  10  %  (5 orang)  sangat  setuju  sekali  dan hanya 8 % (4 orang) responden yang  tidak  setuju,  adanya peningkatan kebersihan di jalan protokol dan jalan kota di Kota
Banjarmasin, sejak diimplementasikan Perda No. 4 tahun 2000 tentang
penyelenggaraan kebersihan.
Sebagian besar responden setuju adanya efek peningkatan kebersihan  di  jalan  protokol dan  jalan  kota  setelah  adanya implementasi  Perda  Nomor  4 tahun 2000. Realitas ini sejalan dengan keterangan yang diberikan staf DKP Kota Banjarmasin      bahwa  sejak diimplementasikannya Perda No.  4  tahun  2000,  memang telah terjadi peningkatan kebersihan di jalan-jalan protokol  dan  jalan  kota  utama, khususnya jalan-jalan yang mendapat perlakuan penyapuan rutin  dan  pembinaan  yustisi serta wilayah operasi yustisi.
Model pelaksanaan program penyapuan jalan protokol  dan  jalan  kota  yang dikembangkan  oleh  DKP  Kota Banjarmasin  tersebut,  dapat mengurangi  beban  DKP  dalam mewujudkan jalan protokol dan
jalan kota yang bersih.
Dibandingkan  dengan  sebelum tahun 2006, jalanan yang
terkena proyek kerjasama
penyapuan ini jauh lebih bersih,  walaupun  masih  sering ditemukan sampah-sampah ringan  buangan  masyarakat pengguna jalan yang tidak pada tempatnya.
Sebagaimana pernyataan  Kabid  kebersihan
(April, 2009) berikut :
"  Jalan  protokol  seperti  A.
Yani  dan  jalan  kota  yang terkena  proyek  penyapuan dengan pihak ke tiga, lebih bersih  dari  tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya  proyek  kerjasama ini, pelibatan swasta adalah upaya menumbuhkan partisipasi  mereka,  agar swasta dan masyarakat menyadari bahwa kebersihan  bukan  hanya menjadi tanggungjawab pemerintah kota saja, tetapi merupakan  tanggungjawab bersama
warga baik pemerintah,  swasta  dan masyarakat".
Pernyataan  yang  sama juga  di  kemukakan  oleh  Kasi Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin, petugas
kebersihan  bapak  M  dan  B,
Bapak  HB  dari  Pokja  Banua Barasih dalam petikan wawancara April 2009 berikut:
" Secara umum bisa dinyatakan  jalan  protokol dan jalan kota yang terkena proyek  lebih  bersih  dari sebelumnya,  bisa  dilihat tidak  adanya  lagi  serakan-
serakan sampah, tumpukan-tumpukan sampah,  khususnya  setelah adanya  program  Yustisi dan penertiban
pembuangan sampah ".
Adanya  perubahan  atas kebersihan  jalan  protokol  dan jalan kota, secara ringkas dapat dilihat  melalui  tabel  analisis before  dan  after  berikut  :
Tabel 3 Analisis Kebersihan Jl. Protokol dan Jl. Kota Before Program After Program
Kondisi  kebersihan  jalan  protokol  dan jalan  kota  tahun  2000  s/d  tahun  2006 dikatakan  sama  saja  dan  terkategori kotor, dan banyak serakan sampah. Tahun 2007 s/d sekarang, jalan protokol dan  jalan  kota  lebih  bersih  dari sebelumnya,    dan  hampir  tidak  ada serakan sampah. Kecuali jalan kota yang dikerjasamakan dengan Kecamatan, masih banyak serakan sampah
Sumber: data olahan hasil penelitan, 2009
Evaluasi Program kerjasama  pengelolaan  sampah dengan pihak ketiga,
ringkasnya  dijelaskan  melalui tabel 4 berikut: Tabel 4 Evaluasi Program Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan pihak ke-3 Policy Goal Policy Output  Policy Effect Policy Outcome Terjalinnya  kerja sama  yang  baik antara Pemko dengan  pihak  ke- 3 untuk mewujudkan jalan  protokol  & jalan  kota  bersih & bebas sampah. Tersedianya jalan protokol dan jalan kota bersih dan bebas sampah melalui kerjasama dengan  pihak ke-3 Penyapuan  dan pembersihan  jl. Protokol  dan  Jl. Kota  utama  3  & 2 kali sehari oleh  pihak  ke-3 Telah dilaksanakan sesuai prosedur. Jl.  Protokol  &  Jl.  Kota Utama  bersih  dan  bebas sampah, setelah dikerjasamakan  dengan swasta,  kecuali  jl.  Kota yg dikerjasamakan dengan  Kecamatan  yg masih  banyak  serakan sampahnya.
Sumber: data olahan hasil penelitan, 2009
Kebijakan  berupa  kerjasama
dengan  pihak  ketiga  yang dijalankan  oleh  DKP  Kota
Banjarmasin  tersebut,  sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Remy Proud‘homme dalam Nurmandi (2006: 136-139) dengan pendekatan  ― improving  hand ‖
(jalan tengah) berusaha mengajukan pemecahan masalah  melalui  pendekatan manajerial. Salah satunya
adalah melalui koordinasi
internal,  yaitu  koordinasi  yang dijalin  antara  pemerintah  dan
swasta guna memacu
pembangunan  kota.  Pelibatan Pemerintah  Kecamatan  dalam penyapuan  jalan  arteri  masuk dalam kategori jenis koordinasi keempat dalam pendekatan internal, yaitu  koordinasi antar sektor,  yang  dipahami  sebagai koordinasi kebijakan antar departemen  atau  dinas    terkait
(Remy  Proud‘homme  dalam
Nurmandi (2006: 136-139).
4.2.1. Evaluasi  Program
Tertib Buang Sampah
Evaluasi  program  tertib  buang sampah  akan  membahas,  pertama, tersedianya ketentuan waktu buang sampah. Kedua, terselenggaranya penertiban waktu buang sampah. Ketiga, meningkatnya  ketertiban  buang sampah masyarakat/ rumah tangga
ke TPS.
1. Tersedianya ketentuan waktu buang sampah
Output  dari  program  ini adalah  tersedianya  ketentuan waktu  buang  sampah.  Perda No.  4  Tahun  2000  Tentang Penyelenggaraan Kebersihan mulai  diberlakukan  pada  tahun 2000.  Program  ini  disinergikan dengan  program  yustisi  Perda. Namun, penertiban waktu buang  sampah  baru  dimulai pada  tahun  2006  pasca  Kota Banjarmasin  masuk  kategori kota  terkotor  di  Indonesia. Perda memuat ketentuan waktu pembuangan  sampah  ke  TPS mulai  pukul  20.00  s/d  pukul 06.00  Wita.    Pembuangan sampah  di  luar  waktu  itu  akan dikenakan sanksi hukuman berupa  denda  maksimal  Rp 1000.000,- atau hukuman kurungan/  penjara  selama  3 bulan.  Sanksi/  hukuman  juga akan  dikenakan  kepada  warga kota/  pengguna  jalan  yang membuang sampah tidak sesuai ketentuan.
Sebelum tahun 2006 sebagian warga kota Banjarmasin  masih  membuang sampah  ke  TPS  tidak  sesuai ketentuan  waktu  pembuangan, ada juga yang membuang tidak pada  tempatnya,  seperti  kolong rumah,  belakang  rumah,  dan sungai.  Kondisi  tersebut  terjadi karena masih lemahnya kesadaran  warga  kota  dan lemahnya  implementasi  Perda. Sebagaimana
dikemukakan Kadis  DKP  Kota  Banjarmasin dalam  wawancara  Maret  2009 berikut: ―  sebelum  tahun  2006 warga kota masih membuang  sampah  tidak sesuai  ketentuan,  bahkan hingga sekarang sebagian warga masih melakukannya...yustisi
sudah  dilakukan,  namun masih  belum  membuat jera  warga  kota  karena penegakan  hukum  yang tidak  bisa  rutin  karena terkendala
anggaran...masih rendahnya kesadaran warga selain juga anggaran untuk kebersihan  yang  masih rendah..‖
Sosialisasi  Perda  sebelum tahun  2006  masih  kurang, sosialisasi mulai gencar dilakukan  mulai  tahun  2006. Sosialiasi ditekankan pada pentingnya  membuang  sampah pada tempatnya dan membuang sampah  rumah  tangga  ke  TPS sesuai waktu yang telah ditetapkan  Perda,  serta  sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.  Penyuluhan  tentang pentingnya memperlakukan sampah  dengan  sistem  3  R ( reus, reduce , dan recycle ) juga dilakukan ke Kelurahan dengan sasaran  anggota  dasawisma, ibu-ibu  PKK,  RT/  RW  dan tokoh-tokoh  masyarakat.  LSM lingkungan juga dilibatkan oleh DKP  dalam  sosialisasi  Perda dan  penyadaran  masyarakat.
Sebagaimana dikemukakan Kasubbid  Penyuluhan  DKP Kota Banjarmasin dalam wawancara April 2009 berikut: ―  Sosialisasi  Perda mulai  gencar  dilakukan mulai tahun 2006 dibandingkan
sebelumnya,  ke  anak- anak  SD,  ke  Kelurahan yang  melibatkan  PKK, Dasawisma  RT/RW,  dan bekerjasama  juga  dengan LSM Lingkungan Wartawan,  Pokja  Banua Barasih dan HIMAPILI...juga menjelaskan  pentingnya
pola reus,  reduce,  dan
recycle ...‖
Walaupun  sosialisasi  sudah dilakukan, namun sebagian
warga  masih  belum  memiliki kesadaran  membuang  sampah pada  tempatnya  dan  sesuai waktu pembuangan. Berdasarkan  hasil  observasi
dan  wawancara  kondisi  itu
terjadi  karena  tempatnya  jauh dari TPS dan tidak ada pengangkutan  sampah  rumah tangga di wilayah tempat tinggal  warga  tersebut.  RT/
RW yang menyediakan pengangkutan  sampah  rumah tangga,    pembuangan  sampah ke  TPS  tertib  dan  sesuai waktunya. Sejak adanya program  ini,  jumlah  angkutan sampah dari lingkungan tempat tinggal warga ke TPS meningkat pesat, dan pembuangan  sampah  rumah tangga sembarangan di lingkungan tempat tinggal mulai berkurang.
2. Terselenggaranya penertiban waktu buang
sampah
Penyelenggaraan  penertiban waktu  buang  sampah  ini,  akan dilihat  dari  aspek  berikut: Pertama,  yang  akan  dilihat adalah aspek pengawasan terhadap TPS-TPS. Kedua, aspek  koordinasi  pengangkutan sampah di tingkat RT/RW.
Untuk  mendukung  program ini,  dilaksanakanlah  roadshow sosialisasi  Perda  Nomor  4 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Pada  tahun  2006,  roadshow sosialisasi Perda tersebut, diadakan di seluruh Kecamatan.  Pesertanya  adalah Aparatur Kecamatan, para Lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat  atau  alim/ulama. Pada  tahun  2007  s/d  tahun
2008, roadshow sosialisasi
Perda  dilakukan  ke  Kelurahan- kelurahan. Di tingkat Kelurahan, yang menjadi objek/ sasaran sosialisasi adalah  para  Ketua  RT/RW,
dasawisma-dasawisma, para
tokoh masyarakat/ tokoh ulama, dan ibu-ibu PKK, selain juga aparatur Kelurahannya.
Roadshow  sosialisasi  juga dilakukan  ke  sekolah-sekolah, dan    tahun  2008  roadshow sudah  dilakukan  ke  5  buah
SMU  Negeri,  5  buah  SMP
Negeri,  dan  5  buah  SD  Negeri
di  Kota  Banjarmasin.  Untuk tahun 2009, roadshow sosialisasi direncanakan langsung  ke  tingkat  RT/RW dan  untuk  sekolah  fokus  ke tingkat SD. Sebagaimana pernyataan  Kasi  Penyuluhan DKP  Kota  Banjarmasin  dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:
" Roadshow sosialisasi di Kecamatan, Kelurahan,  dan  beberapa sekolah dinilai cukup...selanjutnya  tahun 2009 difokuskan ke RT/RW  dan  SD...tingkat RT/RW tujuannya
membantu
menyampaikan materi sosialisasi  ke  warganya, karena  mereka  kesulitan dalam  menyampaikannya ke  warganya...untuk  SD karena perubahan perilaku  pola  hidup  sehat dan  bersih  itu  harus dimulai  sejak  dini...dan tujuannya jangka
panjang".
Penyebaran  informasi  ini dilakukan  melalui  iklan  di media  masa  elektronik  dan cetak, yaitu TVRI Daerah Kota Banjarmasin, RRI Kota Banjarmasin  dan  Koran  Kota Banjarmasin. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui pembagian leaflet, selebaran-selebaran dan spanduk-spanduk  serta  papan pengumuman di TPS-TPS.
Penyebaran informasi juga
dilakukan  melalui  koordinasi dengan  Dinas  Infokom  Kota Banjarmasin,  yang  melakukan roadshow pengumuman dengan cara menyampaikan pengumuman  berkeliling  kota, rute-rute  yang  dilewati  adalah jalan-jalan  kota  utama  dan jalan-jalan protokol. Sebagaimana  paparan  petikan wawancara dengan Kasi Penyuluhan DKP Kota Banjarmasin Maret 2009 berikut: " Sosialisasi Perda
Nomor  4  Tahun  2000
Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, juga dilakukan  melalui  iklan di TVRI Kota Banjarmasin,  RRI  Kota Banjarmasin, Koran Kota,  Leaflet,  selebaran- selebaran, spanduk-
spanduk, papan pengumuman  di  TPS... juga  pengumuman  yang dilakukan  langsung  oleh Dinas  Infokom  dengan berkeliling  menggunakan mobil dijalan-jalan kota". Selain sosialisasi,
pengawasan  atas  lokasi-lokasi TPS pernah dilaksanakan tahun 2004 sekaligus untuk sosialisasi Perda
dan penyadaran warga. Pengawasan juga  bekerjasama  dengan  LSM Kompak, karena sifatnya hanya insidental  dan  sosialisasi  dan adanya perlawanan warga yang membuang  sampah  di  luar waktu  pembuangan,  kegiatan tersebut  terhenti.  Kegiatan  ini
kembali  dilaksanakan  mulai tahun  2008,  namun  hanya bersifat  insidental  dan  tidak rutin.  Sebagaimana  pernyataan Kabid  Kebersihan  DKP,  dalam wawancara (Januari 2008) berikut: ― pengawasan sekaligus sosialisasi penyadaran warga pernah dilakukan  tahun  2004
melibatkan  pula  LSM Kompak,  namun  karena sifatnya  hanya  insidental,
sosialisasi  dan  adanya perlawanan warga kegiatan  terhenti...tahun 2008  dimulai  lagi,  masih bersifat insidental, karenanya  masih  terjadi ada warga yang membuang  diluar  waktu pembuangan... Pengawasan yang tidak rutin,  masih  banyaknya  warga yang belum menyadari membuang sampah yang benar, menjadi  salah  satu  kendala yang masih menghambat
penyelenggaraan  kebersihan  di Kota  Banjarmasin.  Selain  itu, pembuangan  sampah  ke  TPS oleh petugas di tingkat RT/RW dan  warga  juga  terhambat dengan terus berkurangnya lokasi-lokasi TPS.
Permasalahan ini terjadi,
karena  DKP  tidak  punya  lahan sendiri, TPS-TPS  yang ditutup, karena numpang ditanah pemilik  lahan  kosong,  tetapi ketika  pemiliknya  melakukan pembangunan  terpaksa  TPS ditutup.  Ada  juga  warga  yang menolak  dibangun  TPS  di sekitar lingkungan mereka,
karena  dinilai  menimbulkan pencemaran lingkungan. Petugas  pengangkut  sampah ditingkat RT/RW sebagian masih tidak tertib dalam menempatkan  sampah  di  TPS. Menurut Kabid Kebersihan DKP  dalam  wawancara  Maret
2009 menyatakan: " Kesulitan, mengadakan TPS sekarang karena sulit
mencari  lahan  kosong untuk  TPS,  dan  kadang warga  menolaknya...ada juga yang sudah ditutup...dan pola pembuangan di TPS
sebagian  belum  benar.
Jadi,  kedepannya,  DKP mungkin lebih tepat kalau mencari  lahan  baru  lagi dan menyiapkan anggaran untuk menambah station transfer,  idealnya  setiap Kelurahan  ada  station transfer". Selain  Pengawasan,  DKP juga terus berkoordinasi dengan Kelurahan dan mendorong agar bersinergi dengan RT/RW dalam penyelenggaraan  pengangkutan sampah.  Walaupun  tidak  ada pengawasan  di  lokasi-lokasi
TPS, namun melalui Kelurahan yang mendorong dan mengkoordinasikan RT/RW untuk menyelenggarakan
pengangkutan  sampah  rumah
tangga  dan  sampah  lainnya, sebagian besar yang membuang sampah ke TPS nantinya adalah petugas  sampah  di  tingkat  RT tersebut. Petugas-petugas pengangkut  sampah  itu,  mulai mengambil  dan  mengangkut sampahnya  pada  sore  hingga malam hari. Selanjutnya, mereka  membuangnya  ke  TPS pada  malam  hari,  walaupun masih ada sebagian yang membuang  ke  TPS  pada  sore hari, tetapi tidak banyak. Kebanyakan  yang  membuang ke  TPS  pada  sore  hari,  adalah petugas  pengangkut  sampah lama dan menggunakan gerobak.  Sedangkan  petugas pengangkut yang menggunakan kendaraan  roda  tiga  (tossa) bantuan DKP Kota Banjarmasin, melaksanakan pengambilan dan pengangkutan sampah pada malam hari.
3. Meningkatnya ketertiban
waktu buang sampah ke TPS Meningkatnya ketertiban waktu buang sampah
masyarakat ke TPS, dilihat dari ketaatannya  terhadap  ketentuan larangan  membuang  sampah, yaitu  antara  pukul  20.00  s/d pukul  06.00  Wita.  Pembahasan dimulai  dari  melihat  hasil survei atas 50 orang masyarakat  kota  yang  menjadi responden penelitian ini.
Berdasarkan hasil survei sebanyak  68  %  (34  responden) menilai setuju adanya perubahan pola kebiasaan membuang  sampah  pada  siang hari  ke  malam  hari,  walaupun mereka  meyakini  masih  ada sebagian  warga  yang  belum mematuhi ketentuan perda tersebut.  Tetapi  mereka  yakin, bahwa sebagian besar masyarakat sudah mulai membuang sampah pada malam  hari  melalui  petugas sampah  pada  masing-masing RT/RW  atau  sejumlah  RT dalam  sebuah  Kelurahan  dan sebagian  lagi  sampai  kepada proses pengomposan.
Sedangkan  4  %  (2  orang)
sangat setuju adanya perubahan,  8  %  (4  orang) responden  sangat  setuju  sekali adanya perubahan tersebut. Ada  18  %  (9  orang)  responden yang tidak setuju adanya perubahan  tersebut, mereka menilai masih banyak masyarakat  yang  membuang sampah pada siang hari ke TPS. Kemudian  ada  2  %  (1  orang) responden  yang  sangat  tidak setuju adanya perubahan kebiasaan  membuang  sampah tersebut. Perubahan kebiasaan membuang sampah di
masyarakat dari siang ke malam  hari,  karena  adanya sosialisasi, dorongan dan
bantuan angkutan sampah kepada Kelurahan untuk mengkoordinir  RT/RW  dalam menyelenggarakan jasa
pengangkutan sampah. Efeknya adalah  meningkatnya  jumlah pengangkutan sampah di tingkat RT/RW yang dikoordinir oleh Kelurahan dan
mulai  berubahnya  kebiasaan
membuang sampah rumah tangga sembarangan.
Berdasarkan  hasil  observasi, survei  dan  wawancara  di  atas, menunjukkan bahwa warga masyarakat  mulai  tertib  dalam membuang  sampahnya  ke  TPS. Walaupun  masih  ada  warga masyarakat yang membuang sampahnya  pada  siang  hari  ke TPS,  karena  mereka  membuang sendiri  dan  di  TPS  tidak  ada pengawasnya. Volume sampah di TPS pada siang hari sudah mulai berkurang, setelah adanya optimalisasi program ini. Sebagaimana  pernyataan  Kasi Penanggulangan  Sampah  DKP
Kota Banjarmasin, dalam petikan wawancara Maret 2009 berikut:
"Dengan
adanya implementasi  Perda  No.  4 tahun  2000,  salah  satunya berupa penertiban
waktu
pembuangan  sampah,  cukup
efektif dalam mengurangi jumlah volume sampah di TPS. Sebelum tahun 2007, sekitar 10
TPS  pada  siang  hari  sudah penuh oleh sampah dan sekarang  tidak  lagi,  sekarang pada  malam  hari  1  TPS  sudah penuh,  dan  pada  siang  hari TPS-TPS  sudah  mulai  terisi, tetapi tidak penuh".
Oleh karena itu, program ini berhasil
meningkatkan ketertiban waktu buang sampah ke  TPS,  walaupun  masih  ada sebagian warga yang membuang  sampahnya  pada siang  hari  ke  TPS-TPS,  dan masih  ada  sebagian  petugas pengangkut  sampah  di  tingkat RT/RW  yang  mengangkut  dan membuangnya  ke  TPS  pada sore hari. Secara ringkas perkembangan  program  tertib buang sampah, dapat dijelaskan melalui tabel 5 berikut:

## Tabel 5 Anilisis Tertib Buang Sampah

## After Program
Th 2000 s/d 2005, program ini belum berjalan, karena belum ada program dan  anggarannya.  Tahun  2004,  ada  Kerjasama  dengan  LSM  Kompak untuk  pengawasan  TPS,  tetapi  tidak  berlanjut,  karena  konflik  dengan warga  yang  marah  ditegur,  hingga  sekarang  pengawasan  itu  tidak  ada lagi.  Warga  yang  diwilayah  tempat  tinggalnya  tidak  ada  pengangkutan sampah, masih biasa membuang sampah ke TPS pd siang hari, ke sungai atau bukan tempat sampah lainnya.
Pertengahan Th. 2006 mulai ada upaya penertiban melalui sosialisasi dan yustisi  Perda.  Kemudian  mendorong  pola  pengangkutan  sampah  oleh warga  di  tingkat  RT/RW  ke  TPS,  melalui  kerjasama  dgn  Kelurahan  dan pemberian  bantuan  kendaraan  roda  tiga  pengangkut  sampah  kepada  50 Kelurahan.  Efeknya,  warga  mulai  terbiasa  membuang  sampah  ke  bak sampah di tingkat RT, dan diangkut ke TPS pada malam hari oleh petugas pengangkut  sampah  di  tingkat  RT/RW.  Sedangkan  sebagian  warga  dan petugas  pengangkut  lama,  masih  ada  yang  membuang  sampah  ke  TPS tidak sesuai ketentuan/ siang atau sore hari karena tidak ada pengawasan yang intensif di TPS.
Sumber: Data olahan hasil penelitan, 2009
Untuk lebih jelasnya, efektif atau tidak efektifnya program tertib buang sampah, dijelaskan melalui tabel 6 berikut :
Tabel 6 Evaluasi Program Tertib Buang Sampah Policy Goal Policy Output Policy Effect Policy Outcome Terwujudnya pemahaman warga Kota Banjarmasin, terhadap Perda No.  4  Th  2000, yaitu  tertib  dan dipatuhinya ketentuan  waktu pembuangan Dilaksana kannya ketentuan waktu buang sampah  ke TPS antara pukul 20.00  s/d pukul 06.00. Dilaksanakannya sosialisasi dari tingkat Kecamatan hingga RT dan kesekolah SD-SMU. Adanya  pengawasan  di TPS,  walaupun  insidental, dan  terlaksana  koordinasi pengangkutan sampah dengan Kelurahan dan
RT/RW.  Hal  ini  berefek atas  keberhasilan outcome
Meningkatnya kebiasaan membuang sampah ke TPS sesuai ketentuan waktu dan tempatnya.
sampah. program.
Sumber: Data olahan hasil penelitan, 2009
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Kesimpulan
Berdasarkan  evaluasi  atas 2  program  turunan  kebijakan penyelenggaraan  kebersihan  di kota  Banjarmasin.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  program- program tersebut efektif karena
berhasil meraih tujuan
programnya,  yang  terlihat  dari tercapainya output dan outcome program.      Kondisi  kebersihan di  Kota  Banjarmasin  juga meningkat  dan  lebih  baik  dari sebelum adanya program.
2. Rekomendasi
Berdasarkan realitas hasil  penelitian  tersebut,  maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Memaksimalkan  program kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke-3, sebaiknya semua jalan dikerjasamakan dengan swasta.
2. Meningkatkan  koordinasi dengan kelurahan dan mendorong  setiap  RT/RW memiliki petugas dan armada  angkutan  sampah rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Denhardt, J.V., and Denhardt, R.B. 2003. The New Public Service : Serving Not  Stering .  Armonk:  M.  E.
Sharpe.
Dunn,  WN.  2003. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik ,  edisi  ke-2. Terjemahan  Samodra  Wibawa, Diah  Asitadani,  Agus  Heruanto
Hadna dan Erwan Agus
Purwanto.  Penyunting,  Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  2006. Kebijakan Publik : Untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi  dan  Evaluasi .  PT. Elex Media Komputindo- Kelompok Gramedia, Jakarta. Dwipayana,  Ari  AAGN  dan  Eko  Sutoro. 2003. Membangun Good Governance  di  Desa .  Institute for  Research  and  Empowerment (IRE), Yogyakarta.
Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan Good Governance Melalui
Pelayanan  Publik .  Gadjah  Mada
University Press, Yogyakarta. Goodsell, Charles T. 2003. A New Vision
For Public Administration . Dalam E-mail: goodsell@vt.edu.
Hermawati,  I.,  Cahyono,  Agus  Tri  Sunit,
Warto  dan  Tri  Laksmi  Udiati. 2005, Studi  Evaluasi  Efektivitas Kube Dalam Pengentasan Keluarga Miskin Di Era Otonomi  Daerah ,  Departemen Sosial  RI  Badan  Pelatihan  dan Pengembangan Sosial Balai Besar penelitian dan pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta. Nurmandi,  Achmad.  2006. Manajemen
Perkotaan : Aktor,  Organisasi, Pengelolaan  Daerah  Perkotaan dan  Metropolitan  di  Indonesia .
Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan  Manajemen  Publik  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta—Sinergi Publishing, Yogyakarta. Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2000 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.  2000.  Banjarmasin: Diperbanyak oleh Bagian Hukum  dan  Dinas  Kebersihan dan  Pengelolaan  Sampah/  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Banjarmasin.
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan
Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sujarwoto  dan  Tri  Yumarni.  2007. Deconstructing Governance Theory . Dinamika Kepemerintahan  Jurnal  Ilmiah Administrasi  Publik  Vol.  VIII No. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Suryokusumo,  R.  Ferry  Anggoro.  2008. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan . Magister Administrasi Publik—Sinergi Publishing, Yogyakarta.
Utomo, Warsito. 2007. Dinamika Administrasi  Publik : Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi  Publik .  Magister Administrasi Publi-Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Wibawa,  Samodra,  Yuyun.  P  dan  Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi
Kebijakan  Publik .  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wijaya,  Andy  Fefta.  2007. Akuntabilitas
Aparatur  Pemerintah  Daerah
Dalam  Era  Good  Governance dan  Otonomi  Daerah .  Dinamika Kepemerintahan  Jurnal  Ilmiah Administrasi  Publik  Vol.  VIII No. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Winarno,  Budi.  2008. Kebijakan  Publik: Teori  &  Proses  (Edisi  Revisi) . Media Pressindo, Yogyakarta.
Zainuddin,  Hasan. Haruskah  Tertawai Banjarmasin,  Kota  Terkotor  di Indonesia . Dalam http://hasanzainuddin.wordpress. com/2008/08/31.  Diakses,  25 Agustus 2008.