## JURNAL WIDYA BHUMI

## ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

## Dian Dewi Khasanah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 Banyurade, Sleman, Yogyakarta Corresponding author: Dewinugraha084@gmail.com

## ABSTRACT
The role of electronic evidence, namely electronic certificates as part of electronic documents in civil cases, is still questionable. The presence of the Electronic Information and Transactions Law, which is the legal umbrella for the validity of electronic certificates, apparently still raises pros and cons, even in the eyes of law enforcers, therefore more specific regulations are needed so that the validity and strength of proof of electronic certificates are no longer questioned in court proceedings, espe- cially civil cases. Electronic certificate or also known as electronic land certificate as one of the pro- ducts  from  The  Ministry  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/National  Land  Agency  which  is currently being discussed will implement a media transfer process from analog to digital form. For this reason, it is necessary to prepare further regarding regulations to regulate how the later position and strength of evidence from electronic land certificates in Civil Procedure Law as an extension of evidence in civil cases. The method used in writing this scientific paper is legal research with the socio- legal  method,  namely  by  normatively  examining  the  regulations  regarding  the  Information  dan Electronic Transaction of law in which have been used in civil proceedings in court and by looking at the existing norms and responses that are developing in the community. In the provisions of Article 6 of the Electronic Information and Transactions Law, an electronic document is considered valid if it is accessible, displayable, assured as to its integrity, and accountable. However, because it does not have perfect evidentiary power, it is necessary to accelerate the discussion of the Draft Civil Proce- dure Law, so that electronic land certificates as part of electronic documents have perfect evidentiary power in court, especially in civil cases.
Keywords : Electronic Land Certificate, Evidence, Civil Procedure Law

## INTISARI
Peran alat bukti elektronik yaitu sertipikat elektronik sebagai bagian dari dokumen elektronik dalam perkara perdata sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. Kehadiran UU ITE yang menjadi payung  hukum  dari  keabsahan  sertipikat  elektronik  rupanya  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra, bahkan di mata penegak hukum, oleh karenanya dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik agar keab- sahan dan kekuatan pembuktian dari sertipikat elektronik tidak lagi dipertanyakan dalam beracara di pengadilan khususnya perkara perdata. Sertipikat elektronik atau dapat juga disebut sertipikat tanah elektronik sebagai salah satu produk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  yang  saat  ini  sedang  diwacanakan  akan  diberlakukan  atau  akan  dilaksanakan proses  alih  media  dari  bentuk  analog  ke  bentuk  digital.  Untuk  itu  perlu  dipersiapkan  lebih  lanjut mengenai regulasi untuk mengatur bagaimana nantinya kedudukan dan kekuatan pembuktian dari sertipikat tanah elektronik dalam Hukum Acara Perdata sebagai perluasan alat bukti pada perkara perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum dengan metode sosio legal, yaitu dengan mengkaji secara yuridis normatif berbagai ketentuan perundang- undangan dan pengaturan mengenai dokumen elektronik yang selama ini dapat digunakan dalam beracara secara perdata di pengadilan serta dengan melihat norma dan respon yang ada dan berkem- bang di tengah masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 6 UU ITE, suatu dokumen elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun karena belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka perlu segera dipercepat pemba- hasan mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, agar sertipikat tanah elektronik sebagai  bagian  dari  dokumen  elektronik  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  di  muka pengadilan khususnya perkara perdata.
Kata Kunci : Sertipikat Tanah Elektronik, Pembuktian, Hukum Acara Perdata
Vol 1, No. 1
April 2021
Received
April 22 th 2021
Accepted May 10 th 2021
Published May 27 th 2021
DOI:

## A. Pendahuluan
Hukum  Acara  Perdata  yang  merupakan  hukum  formal  yang  memiliki  sifat tertulis dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan  bagaimana  dijamin  dan  ditaatinya  hukum  perdata  materiil  melalui perantaraan  hakim.  Pembuktian  dalam  suatu  proses  gugatan  perdata  sangatlah penting karena menjadi alasan diterima atau tidak diterimanya suatu gugatan oleh hakim.  Menurut  Soedikno  (1998;  5-6)  walaupun  tidak  semua  kaidah  dan  bukti sebagai dasar suatu gugatan harus dibuktikan kebenarannya, namun kaidah serta bukti yang tidak disangkal kebenarannya dan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dilakukan pembuktian kembali.
Hukum  pembuktian  dalam  suatu  peradilan  perdata  mengacu  pada  prinsip- prinsip Hukum Acara Perdata pada umumnya, namun dalam hal menafsirkan atas suatu alat sebagai barang bukti dan memberikan suatu penilaian tersendiri ketika proses beracara di peradilan, hakim memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa  untuk  menghadirkan  berbagai  alat  bukti  yang  dapat  meyakinkan dengan  argumentasi  yang  rasional.  Dengan  demikian,  dari  pembuktian  tersebut dapat  diperoleh  gambaran  duduk  perkaranya  dan  memudahkan  hakim  dalam mengambil suatu keputusan dengan adil.
Aturan  mengenai  pembuktian  yang  merupakan  bagian  dari  aturan  Hukum Acara  Perdata  merupakan  das  sollen  atau  bagaimana  seharusnya  pembuktian  itu dilaksanakan. Sementara itu, pelaksanaan pembuktian dalam suatu perkara perdata merupakan das sein atau bagaimana pelaksanaan pembuktian itu berjalan.  Pembuk- tian  adalah  proses  yang  terdapat  dalam  Hukum  Acara  Perdata.  Terdapat  dua  hal yang memegang peranan dalam pembuktian, yaitu Alat Bukti dan Peraturan Pem- buktian. Adapun jenis-jenis alat bukti menurut Hukum Acara Perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bambang Waluyo (1992, 35) berpendapat bahwa alat bukti merupakan suatu hal, baik itu berupa barang maupun non  barang  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangan  dapat  dipakai untuk memperkuat ataupun menolak dakwaan, tuntutan ataupun gugatan.
Sistem pembuktian terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem pembuktian for- mal dan sistem pembuktian materiil. Di Indonesia, pada proses penyelesaian suatu perkara  perdata,  sistem  pembuktian  yang  digunakan  adalah  sistem  pembuktian formal,  didasarkan  pada  data  sebagai  petunjuk  yang  bersifat  formal  yang  disam- paikan para pihak yang berperkara dan bertujuan menemukan kebenaran formal. Dalam kegiatan ini hakim dalam melaksanakan pembuktian menggunakan alat-alat bukti  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  saja,  tidak  didasarkan pada  keyakinan  yang  dimiliki  oleh  hakim.  Sistem  pembuktian  ini  sesuai  dengan sistem pembuktian yang terdapat dalam sistem Herzien Inlandsch Reglemen atau lebih  dikenal  dengan  istilah  HIR.  Pada  sistem  HIR,  hakim  dalam  melaksanakan pembuktian  didasarkan  hanya  pada  alat-alat  bukti  yang  sah,  dan  dalam  proses pengambilan  keputusan  atau  menjatuhkan  suatu  putusan  pada  penyelesaian perkara di pengadilan dengan mendasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat berdampak pada banyak  bidang.  Salah  satunya  adalah  keberadaan  informasi  atau  dokumen
elektronik  yang  terus  berkembang  dan  dalam  perkembangannya  informasi  atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum di muka pengadilan. Penggunaan alat bukti ini selain mengikuti berbagai perkembangan teknologi yang ada  di  tengah  masyarakat  juga  dipergunakan  sebagai  cara  untuk  mempermudah para penegak hukum khususnya hakim untuk menentukan bagaimana pelaksanaan hukumnya. Adapun hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti  yang  sah  menurut hukum,  sehingga  saat  ini  dalam  praktiknya dikenal dan berkembang dengan apa yang dinamakan alat bukti elektronik.
Penyelenggaraan  sistem  elektronik  adalah  dengan  memanfaatkan  sistem elektronik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara,  badan  usaha  dan  atau masyarakat.  Suatu  bukti  elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  apabila  suatu informasi  eletronik  yang  terdapat  di  dalamnya  dapat  dijamin  keutuhannya,  bisa dipertanggungjawabkan, mudah untuk diakses, dan dapat ditampilkan sehingga bisa menerangkan  suatu  keadaan.  Apabila  seseorang  menyampaikan  alat  bukti elektronik maka yang bersangkutan juga harus bisa menunjukkan bahwa informasi yang  dimilikinya  bersumber  dari  sistem  elektronik  yang  meyakinkan  dan  dapat dipercaya kredibilitasnya.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu mengkaji norma dan respon yang ada dan berkembang  di  tengah  masyarakat  terkait  sertipikat  elektronik  serta  mengkaji secara  yuridis  atau  normatif  dengan  melihat  berbagai  ketentuan  perundang- undangan.  Menurut  Irianto  &  Shidarta  (2011)  secara  penerapan,  metode  ini diperlukan  untuk  menjelaskan  bekerjanya  hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat.  Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  sertipikat elektronik adalah HIR, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok  Agraria,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi Elektronik  (ITE),  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  No.  1  Tahun  2021 tentang  Sertipikat  Elektronik.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  secara  kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode wawan- cara  dengan  individu  yang  secara  langsung  melakukan  kegiatan  tersebut  dan  dari hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana ada- nya tanpa dilakukan analisis dan ditarik suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun  pada  penulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif  maksudnya  adalah dengan  mendeskripsikan  berbagai  data  yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari  suatu penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

## Pentingnya Perlindungan Hukum dalam Sistem Transaksi Elektronik
Kehadiran  internet  sebagai  basis  layanan  elektronik  di  tengah-tengah masyarakat  membentuk  mereka  memiliki  budaya  baru.  Dengan  hadirnya internet, masyarakat dapat dengan mudah melakukan komunikasi tanpa batas
antar  wilayah  bahkan  tanpa  dibatasi  teritori  suatu  negara  dan  dapat  dengan mudah  mengakses  informasi  global  dengan  segala  fasilitas  dan  program  yang mendukungnya. Namun realitanya di Indonesia dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis layanan atau transaksi elektronik tersebut belum diikuti dengan  perkembangan  hukum  dan  aturan  yang  dapat  mengimbangi  cepatnya kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informasi.  Karenanya  dibutuhkan  suatu payung  hukum  untuk  melindungi  pengguna  layanan  atau  transaksi  elekronik dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  maupun  sengketa  yang  berpo- tensi muncul di kemudian hari berkaitan dengan dunia maya ini. Hal ini terjadi dikarenakan  hukum  positif  di  Indonesia  belum  bisa  menjangkaunya.  Berkem- bangnya  teknologi  komunikasi  dan  informasi  harus  ditunjang  dengan  adanya hukum materiil, dan juga perlu didukung dengan perangkat hukum formil, yaitu Hukum  Acara  Perdata  sebagai  wadah  penyelesaian  sengketa  elektronik  yang berpotensi muncul di kemudian hari.
Penggunaan sistem operasional yang akurat terpercaya akan menghasilkan pula dokumen yang akurat dan terpercaya dari segi validitasnya. Di dalam pelak- sanaan sebuah sistem elektronik haruslah pula tersertifikasi sehingga dokumen elektronik  yang  dikeluarkan  darinya  dapat  dipercaya  validitasnya.  Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena alat bukti elektronik memiliki sifat dan kharakteristik  khusus  dibandingkan  dengan  alat  bukti  non  elektronik.  Kekhu- susan atau karakteristik tersebut dikarenakan bentuknya yang disimpan dalam suatu media elektronik. Karena bentuknya tersebut, maka alat bukti elektronik rentan untuk dapat dengan mudah dipalsukan dan disalahgunakan apabila dari sisi  keamanan  data  tidak  terlindungi  dengan  maksimal,  sehingga  validitas  dari data  yang  akan  dijadikan  alat  bukti  sering  diragukan  keabsahannya  dan  kebe- narannya.

## Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Bukti Perluasan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Kementerian  ATR/BPN  berencana untuk  memberlakukan  dan  menerapkan  sertipikat  elektronik  sebagai  bukti pemilikan hak atas tanah. Sertipikat elektronik ini berpedoman pada Peraturan Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat  Elektronik. Dalam pengaturannya disebutkan bahwa penerbitan sertipikat tanah elektronik dilakukan  melalui  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  untuk  tanah  yang  belum terdaftar  atau  pengganti  sertipikat  tanah  yang  sudah  terdaftar  sebelumnya berupa analog menjadi bentuk digital.
Pendaftaran tanah  merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan  oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan secara teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik  dan  data  yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  pendaftaran  mengenai  bidang- bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk  pemberian  surat  dan  tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani. Pengertian dari pendaf- taran  tanah  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi rakyat di bidang pertanahan. Pengumpulan data fisik di lapangan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  ketiga,  namun  hasil  akhirnya  haruslah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang oleh pemerintah dinyatakan memiliki wewenang untuk itu. Hasil pengumpulan data fisik tersebut perlu disahkan oleh pejabat  yang  berwenang  karena  bertujuan  agar  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti.
Tujuan  dari  pendaftaran  tanah  adalah  memberikan  jaminan  kepastian hukum atau dikenal dengan sebutan recht cadaster atau legal cadaster. Jaminan kepastian hukum yang akan diberikan dalam pendaftaran tanah ini antara lain terkait  dengan    kepastian  status  hak  yang  didaftar,  kepastian  subyek  hak  dan obyek hak. Hasil akhir dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini berupa sertipikat tanah  sebagai  tanda  bukti  hak  atas  tanah  tersebut.  Diberikannya  jaminan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  merupakan  salah  satu  tujuan diundangkannya  UUPA.  Upaya  untuk  dapat  mewujudkannya  adalah  melalui tersedianya perangkat  hukum yang tertulis lengkap dan jelas, serta  konsisten. Bagi pihak yang berkepentingan juga akan lebih mudah memperoleh informasi yang terkait dengan tanah tersebut, misalnya informasi mengenai subyek, obyek dan hak atas tanah yang melekat pada tanah tersebut. Dalam pengaturannya, pemerintah  berkewajiban  menjamin  kepastian  hukum  melalui  pendaftaran tanah  yang  penyelenggaraannya  dilaksanakan  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.  Pengaturan  mengenai  kewajiban  pemerintah  ini  terdapat  dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960  Pasal 19.
Telah diuraikan sebelumnya bahwa produk final dari proses penyelengga- raan pendaftaran tanah adalah berupa sertipikat tanah yang akan dilaksanakan alih  media  dari  sertipikat  analog  menjadi  sertipikat  tanah  elektronik.  Dalam sistem  HIR  dan  Hukum  Acara  Perdata,  hakim  mendasarkan  pembuktian  pada alat-alat  bukti  yang  sah,  hal  ini  berarti  dalam  mengambil  keputusan,  hakim hanya  diperbolehkan  mengambil  keputusan  dengan  didasarkan  pada  alat-alat bukti  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  saja.  Pada  Hukum  Acara  Perdata, alat-alat bukti ditentukan dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 KUH Perdata. Dalam  hukum  pembuktian  perdata  di  Indonesia,  secara  yuridis  formal  belum mengakomodir  dokumen  atau  informasi  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan.    Namun  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Dokumen  Perusahaan,  Indonesia  sebe- tulnya telah mulai mengakomodir penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti  yang  sah.  Sebagai  contoh  dalam  hukum  Pasar  Modal,  terdapat  istilah online  trading  yang  terdapat  pada  bursa  efek  serta  penggunaan  sarana  elek- tronik dalam penyimpanan informasi dan dokumen pada suatu perusahaan.
Secara  limitatif  telah  disebutkan  bahwa  alat  bukti  dalam  hukum  perkara perdata meliputi alat bukti tertulis atau surat, kesaksian atau keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sertipikat tanah elektronik digolongkan sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  merupakan  akta  otentik  karena  akta  tersebut
mempunyai  kekuatan  pembuktian  baik  dari  segi  formil  maupun  materiilnya. Keistimewaan  akta  otentik  ini  terdapat  pada  kekuatan  pembuktian  lahir  yang artinya  akta  otentik  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  dilihat.  Dalam  hal kekuatan materiilnya walaupun tidak semua akta otentik yang berbentuk akta pejabat memiliki kekuatan pembuktian materiil namun untuk akta otentik yang merupakan  partij  akta  memiliki  kekuatan  pembuktian  materiil.  Kekuatan pembuktian materiil inilah yang akan diuji secara formil di muka pengadilan.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  UU  ITE,  maka informasi dan dokumen elektronik menjadi bagian dari alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam UU  ITE,  sertipikat  tanah  elektronik  merupakan  alat  bukti  yang  sah  di  mata hukum.  Hal  ini  diperkuat  dengan  Pasal  5  ayat  (2)  dan  Pasal  6  UU  ITE  yang berbunyi  informasi  dan  atau  dokumen  elektronik  dan  atau  hasil  cetak  dari dokumen  elektronik  tersebut  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah sesuai  dengan  hukum  acara  yang  belaku  di  Indonesia.  Kehadiran  UU  ITE  ini memberikan  prioritas  terhadap  issue  atau  permasalahan  hukum  pembuktian, hal ini dapat  dilihat pada penjelasan umum  UU ITE yang  mengatakan tentang pentingnya  pembuktian  mengingat  informasi  elektronik  belum  terakomodir dalam sistem hukum acara yang ada di Indonesia secara komprehensif namun realitanya juga sangat rentan.
Pembuktian merupakan salah satu tahap yang menentukan dalam penyele- saian perkara di pengadilan. Tujuan dari dilakukannya pembuktian adalah untuk menunjukkan dan menyajikan bukti bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan ke pengadilan.  Dengan  tahap  pembuktian  maka  hakim  akan  memiliki  argumen untuk memberikan putusan dalam suatu penyelesaian perkara. Dalam hal alat bukti  dan  hukum  pembuktian,  selain  diatur  dalam  HIR  dan  RBg,  KUH  Perdata mengatur  pula  hal  yang  sama.  Namun  karena  hukum  pembuktian  perdata adalah bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pengadilan pada dasarnya dalam menangani suatu perkara perdata mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR  dan  RBg  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  yang  berperan sebagai pelengkap pedoman bagi Hukum Perdata. Adapun ketentuan Pasal 164 HIR dan  284  RBg menyebutkan alat bukti dalam suatu perkara  perdata terdiri dari alat bukti tertulis atau surat, kesaksian atau keterangan saksi, persangkaan, pengakuan  dan  sumpah.  Alat  bukti  lain  yang  dapat  dipergunakan  untuk memperoleh  kebenaran  dan  kepastian  dari  peristiwa  yang  menjadi  sengketa atau permasalahan yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli atau saksi ahli yang diatur dalam Pasal 153 dan Pasal 154 HIR serta Pasal 180 dan Pasal 181 RBg.
Pembuktian  adalah  kegiatan  penyajian  alat  bukti  yang  sah  secara  hukum yang diserahkan kepada hakim yang melaksanakan pemeriksaan perkara guna memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa. Kedudukan suatu alat  bukti  dalam  suatu  proses  persidangan  adalah  sebagai  sarana  untuk menguatkan argumen pada saat sidang dilaksanakan di pengadilan. Karenanya
apabila  seseorang  ingin  memenangkan  perkaranya  di  pengadilan,  alat  bukti menjadi  salah  satu  kunci  bagi  pihak  yang  ingin  meyakinkan  hakim  dalam memenangkan  suatu  perkara.  Namun  praktiknya  sampai  saat  ini  penggunaan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE yang menjadi  dasar  dari  digunakannya  surat  elektronik  pada  persidangan  perdata sampai saat ini masih sering dipertanyakan kekuatan pembuktiannya.
Dalam  konsideran  menimbang  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri ATR/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  disampaikan  bahwa  tujuan  dari penerapan  pelayanan  berbasis  elektronik  adalah  dalam  rangka  perwujudan modernisasi pelayanan pertanahan untuk meningkatkan indikator kemudahan berusaha  dan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  sehingga  dalam  rangka modernisasi  tersebut  perlu  dilaksanakan  pengoptimalan  dan  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil dari modernisasi tersebut adalah pada kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan sertipikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  diikuti  dengan  semakin meningkatnya kegiatan  berbasis elektronik, alat pembuktian berupa informasi dan  dokumen  elektronik  dalam  suatu  perkara  perdata  akan  menjadi  sering digunakan untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Penggunaan dokumen elektronik yang dicetak juga harus bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Oleh karenanya pada saat ini dikenal dengan alat bukti elektronik. Untuk  dapat  dikatakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  maka  informasi  atau dokumen elektronik tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang tertu- ang  dalam  Pasal  5  dan  6  UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa  informasi  atau  do- kuman elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila penggunaan sistem elektronik memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh  UU  ITE,  yaitu  sistem  elektronik  yang  andal  dan  aman,  serta  memenuhi persyaratan.
Dalam Pasal 6 UU ITE juga ditegaskan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik akan dianggap sah sepanjang informasi dan data yang tercantum di dalamnya dapat dengan mudah diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  dapat  menerangkan  suatu  keadaan. Dalam perkembangannya sebagai contoh untuk dokumen suatu perusahaan, di mana  UU  Nomor  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan  yang  telah mengatur  mengenai  bukti  elektronik  yang  memberikan  penjelasan  bahwa apabila  suatu  dokumen  perusahaan  yang  disimpan  dalam  bentuk  mikrofilm memiliki  kedudukan  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  otentik  maka  dokumen tersebut  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah  apabila  di  kemudian  hari  terjadi sengketa  di  pengadilan.  Sistem  elektronik  yang  digunakan  oleh  Kementerian ATR/BPN  melalui  Kantor  Pertanahan  saat  ini  telah  meliputi  pengecekan  serti- pikat, surat keterangan pendaftaran tanah, informasi nilai tanah atau nilai aset properti dan hak tanggungan yang meliputi cessie dan roya. Penggunaan sistem elektronik tersebut merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dalam mengikuti perubahan  yang  disebabkan  adanya  perkembangan  informasi  dan  komunikasi sebagai  kebutuhan  masyarakat  dan  perkembangan  hukum  dewasa  ini.  Peru- bahan ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penggunaan
dokumen  yang  awalnya  berbasis  kertas  atau  paper  based  yang  kemudian dilakukan  alih  media  dari  bentuk  analog  menjadi  bentuk  dokumen  elektronik. Salah satu tujuan dilaksanakannya alih media ini adalah dalam rangka efisiensi penggunaan  kertas  atau  sering  dikenal  dengan  sebutan  paper  less.  Selain  itu dengan  digunakannya  dokumen  elektronik  maka  dalam  hal  pembuatan, pengolahan dan penyimpanan informasi elektronik ini akan semakin efisien dari segi biaya dan waktu. Namun wacana alih media dari sertipikat tanah berbentuk analog  menjadi  sertipikat  tanah  berbentuk  dokumen  digital  ini  masih memerlukan  regulasi  dan  pengaturan  lebih  lanjut  baik  dari  sisi  keamanan maupun  keabsahan  sertipikat  tanah  elektronik  ini  apabila  dijadikan  alat  bukti saat beracara di pengadilan.

## Alat Bukti Elektronik sebagai Bukti Berkembangnya Teknologi pada Era Globalisasi
Semakin  berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  era globalisasi  ini  menyebabkan  lahirnya  berbagai  alat  bukti  elektronik  di  tengah- tengah  masyarakat. Namun hadirnya alat bukti elektronik tersebut belum diako- modir  dalam  undang-undang  khususnya  hukum  positif  di  Indonesia  sehingga kedudukan alat bukti elektronik ini akan memberikan pengaruh kepada hakim dalam pengambilan suatu keputusan terhadap perkara yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.
Berdasarkan wawancara bersama dengan Hizbullah Idris, yang merupakan seorang Hakim Tinggi Pengadilan Negeri Surabaya, mengatakan beberapa hakim dalam  memutuskan suatu perkara apabila  akan  menggunakan alat  bukti  elek- tronik, masih mempertanyakan keabsahan alat bukti tersebut. Apabila alat bukti tersebut  dipergunakan  sebagai  bukti  di  muka  pengadilan  maka  para  hakim mengharuskan  alat  bukti  elektronik  tersebut  untuk  dicetak  menjadi  dokumen fisik  terlebih  dahulu,  kemudian  hasil  cetak  dari  alat  bukti  elektronik  tersebut wajib divalidasi terlebih dahulu dengan ditandatangani dan diberikan cap basah dari  instansi  yang  mengeluarkan  dokumen  elektronik  tersebut.  Hal  ini  dikare- nakan hasil cetak dari dokumen elektronik tidak dapat secara otomatis menjadi alat bukti yang sah apabila tidak dilakukan validasi terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menambah keyakinan bagi hakim dalam memutus suatu perkara bahwa alat bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam beracara dan sah di mata hukum.
Berbeda dengan Fauzi, seorang hakim di Pengadilan Negeri di Pulau Natuna yang berpendapat bahwa sertipikat tanah eletronik merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian Hukum Acara Perdata. Dasar keabsahan sertipikat tanah elektronik tersebut terdapat pada Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 KUH Perdata dan  ditambah  dengan  ketentuan  terbaru  yang  mengatur  mengenai  informasi dan dokumen elektronik yaitu UU ITE sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Suatu sertipikat tanah elektronik adalah dokumen yang berbentuk akta atau surat elektronik yang merupakan hasil atau produk dari sistem elek- tronik  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN,  sehingga tidak perlu lagi dilakukan validasi ulang. Pihak yang mengajukan sertipikat tanah
elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan hanya perlu melaku- kan nazegelen atau pembiayaan materai, yaitu cara mengesahkan suatu produk elektronik dengan cara mencetak produk digital kemudian membawa ke kantor pos untuk dibubuhi materai dan disahkan oleh Pejabat Kantor Pos. Ketentuan nazegelen ini terdapat dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai, yang intinya  menyatakan  bahwa  suatu  dokumen  yang  apabila  belum  lunas  biaya materai  tetap  sah,  namun  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti  di  depan pengadilan.  Apabila  dilakukan  pencetakan  dari  dokumen  elektronik  yang  ada tanpa dilakukan nazegelen, maka menurutnya esensi dari sertipikat elektronik menjadi tidak ada karena sama halnya dengan bukti fisik semata sebagai bukti surat  otentik.  Selain  itu  pihak  yang  mengajukan  bukti  berupa  informasi  atau dokumen  elektronik  tersebut  harus  menghadirkan  saksi  ahli  yang  disumpah bahwa  keterangan  yang  diberikan  merupakan  keterangan  yang  benar  sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Hal tersebut sesuai dengan asas “siapa yang mendalilkan  maka  pihak  tersebutlah  yang  wajib  membuktikan.”  Dengan demikian esensi dari sertipikat elektronik yang disimpan sebagai informasi atau dokumen elektronik tidak hilang.
Melihat realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebetulnya tidaklah keliru sepenuhnya apabila seseorang meragukan atau menyangsikan keabsahan hukum  pembuktian  informasi  atau  dokumen  elektronik,  mengingat  informasi dan dokumen elektronik tersebut sebagaimana terdapat pada penjelasan dalam UU  ITE,  masih  sangat  rentan  dalam  menopang,  mengatur  dan  mengendalikan aktivitas manusia dan masyarakat dalam dunia maya tersebut. Oleh Karena itu perlu  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  keadilan  dalam  pembuktian  dan  keabsahan dari informasi dan dokumen elektronik dari sisi hukum pembuktian untuk dapat digunakan  sebagai  sebagai  alat  bukti  baru  yang  disebut  dengan  alat  bukti elektronik  dalam  sistem  hukum  positif  Indonesia  khususnya  Hukum  Acara Perdata.
Kehadiran  saksi  ahli  sebagai  pihak  ketiga  yang  objektif  dalam  beracara  di pengadilan perdata juga bisa membantu menambah pemahaman hakim dalam pemeriksaan  guna  memberikan  pengetahuan  dan  keyakinan  hakim,  selain  hal utamanya yaitu membantu dalam hal pembuktian. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam ketentuan Pasal 154 HIR dan 247 RBg yang menyebutkan bahwa apabila  perkaranya  dapat  dijelaskan  oleh  seorang  ahli,  maka  atas  permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim dapat mengangkat seorang saksi ahli.  Hukum  pembuktian yang berlaku sampai  saat ini,  suatu  keterangan yang bersifat tertulis dari seseorang yang dibuat di bawah sumpah atau affidavit tidak bisa disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim. Hal ini sesuai dengan putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  10  Januari  Tahun  1957  Nomor  38 K/Sip/1954.
Terkait dengan digunakannya surat elektronik yang dicetak atau dilakukan fotokopi  yang  umumnya  digunakan  oleh  masyarakat,  dapat  dikategorikan sebagai  pengajuan  alat  bukti  surat  dalam  pembuktian  di  pengadilan.  Berda- sarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  14  April  Tahun  1976  menerangkan bahwa  fotokopi  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dengan  syarat  fotokopi
tersebut disertai keterangan sebagai penjelasan atau dengan cara apapun yang sah  di  mata  hukum  dapat  ditunjukkan  bahwa  fotokopi  tersebut  sama  dengan aslinya.  Saat  menyampaikan  alat  bukti  surat  atau  dokumen,  baik  berupa  akta atau  yang  berbentuk  elektronik  apabila  diperlukan  dalam  pemeriksaaan  di pengadilan maka dapat dilakukan dengan fotokopi atau dicetak kemudian dima- teraikan atau di-nazegelen ke kantor pos agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti. Saat beracara di pengadilan, di hadapan hakim harus dilihat kesesuaian dengan aslinya yang kemudian disahkan oleh hakim sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan aslinya dan kemudian diparaf di atas fotokopi bukti surat terse- but.  Dengan  demikian  mengenai  kekuatan  pembuktian  dalam  beracara  di pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani dan memu- tuskan perkara tersebut.

## Perlunya pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Ketentuan  Pasal  1  angka  4,  Pasal  5  ayat  (3),  Pasal  6  dan  Pasal  7  UU  ITE menjadi  dasar  bagaimana  dokumen  elektronik  dapat  dikatakan  memiliki  nilai pembuktian.  Suatu  dokumen  elektronik  tersebut  harus  memiliki  syarat  formil dan materiil yaitu sebagai berikut. Pertama, dokumen elektronik berisi informasi elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau  disimpan,  yang dapat dilihat atau ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki mak- na  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya. Kedua,  suatu  dokumen  elektronik  dikatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Ketiga, suatu dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat diper- tanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dalam pembuktian Hukum Acara Perdata disamakan atau  disetarakan  dengan  alat  bukti  tertulis  atau  surat.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan bahwa sertipikat tanah elektronik apabila digunakan dalam beracara pada  persidangan  perdata  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  walaupun  harus diakui bahwa belum semua pihak menilai pembuktian dari sertipikat tanah elek- tronik  dikatakan  sepenuhnya  sempurna,  sehingga  memerlukan  regulasi  dan pengaturan ketentuan lebih lanjut.
Dengan  lahirnya  UU  ITE,  maka  kedudukan  dari  sertipikat  tanah  elektronik yang merupakan bagian dari dokumen elektronik yang menjadi salah satu alat bukti  yang  sah  dalam  beacara  secara  perdata  di  pengadilan.  Dengan  adanya dokumen elektronik yang menjadi salah satu alat bukti yang sah tersebut, maka ketentuan mengenai macam-macam alat bukti dalam beracara secara perdata di  pengadilan  tidak  hanya  terbatas  dan  terikat  pada  apa  yang  tertera  pada ketentuan HIR, RBg maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, namun juga meluas pada apa yang telah ditentukan pada UU ITE dan dimungkinkan juga
dilakukan  pemeriksaan  saksi  melalui  suatu  media  elektronik.  Dengan  diber- lakukan dan diperbolehkannya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam  pengadilan,  maka  hal  ini  menunjukkan  sebetulnya  alat  bukti  dalam beracara  di  pengadilan  tidak  bersifat  limitatif  lagi  namun  saat  ini  bersifat terbuka.
Berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara  global  serta budaya  yang  berkembang  dalam  masyarakat  ikut  mempengaruhi  berbagai hubungan  keperdataan  yang  ada  pada  masyarakat  sampai  saat  ini.  Dengan realita  tersebut  pengaturan  mengenai  pembuktian  dan  Rancangan  Undang- Undang Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam proses penyem- purnaan,  yaitu  melalui  Pasal  83  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Acara Perdata  telah  direncanakan  dalam  hal  pengaturan  mengenai  pembuktian  ini akan  bersifat  terbuka.  Dengan  melihat  ayat  (1)  dalam  Pasal  tersebut  yang menyebutkan  bahwa  “pembuktian  dapat  dilakukan  dengan  semua  alat  bukti, kecuali undang- undang menentukan lain”. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa “penilaian terhadap pembuktian diserahkan pada hakim, kecuali undang - undang menentukan l ain.”

## D. Kesimpulan
1.  Sertipikat  tanah  eletronik  sebagai  bagian  dari  dokumen  elektronik  meru- pakan  alat  bukti  yang  sah  untuk  dapat  beracara  di  pengadilan.  Ketentuan yang mengatur keabsahan dokumen elektronik ini terdapat dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.  Sertipikat tanah elektronik yang merupakan bagian dari dokumen elektronik merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam HIR,  Rbg  maupun  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Oleh  karena  itu dapat dikatakan bahwa alat bukti dalam suaru perkara perdata saat ini tidak lagi bersifat limitatif namun juga terbuka sepanjang sah secara hukum dan bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.
3.  Diperlukan  regulasi  atau  pengaturan  yang  lebih  rinci  dan  spesifik  dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap perkara perdata khususnya ter- kait dengan sertipikat tanah elektronik sebagai bagian dari dokumen elek- tronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

## Rekomendasi
Dalam  mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  cepat  saat ini,  pemerintah  perlu  mempercepat  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang Hukum  Acara  Perdata  agar  segala  hal  terkait  dengan  informasi  dan  dokumen elektronik mendapatkan payung hukum dan kepastian hukum dalam menyele- saikan perkara di pengadilan khususnya perkara perdata di pengadilan. Dengan payung  hukum  tersebut  maka  keberadaan  sertipikat  tanah  elektronik  sebagai bagian dari dokumen eletronik menjadi alat bukti yang tidak lagi dipertanyakan keabsahannya karena memiliki perlindungan dari Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Army,  E.  (2020).  Bukti  Elektronik  Dalam  Praktek  Peradilan.  Sinar  Grafika,  Jakarta Timur.
Bakhri,  S.  (2019).  Dinamika  Hukum  Pembuktian  Dalam  Capaian  Keadilan.  Raja Grafindo Persada, Depok.
Fakhirah,  E.  L.  (2017).  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata.  Refika Aditama, Bandung.
H. Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Irianto,  S  &  Shidarta.  (2011).  Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta. Waluyo,  B.  (1992).  Sistem  Pembuktian  dalam  Peradilan  Indonesia.  Sinar  Grafika.
Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
HIR, Stb.1848 No. 16 jo Stb. 1941 Nomor 44. RBg, Stb.1972 Nomor 227. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai
Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.