Perspektif Akuntansi Volume 4 Nomor 3 (Oktober 2021), hal. 239-254
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p239-254 http://ejournal.uksw.edu/persi
Efek  Budaya  Negara  Terhadap  Agresivitas  Pajak  dengan Moderasi Persepsi Atas Korupsi: Pendekatan Multicountry
Bagas Aldhian 1
Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia, dan Richard Theresia Woro Damayanti Universitas Kristen Satya Wacana
Received 08/04/2021 Revised 05/07/2021 Accepted 06/07/2021 Abstract. National culture in each  country needs to be considered because it can be one of the factors of tax aggressiveness. In this study  several  dimensions  including  distance  of  power, individualism,  uncertainty  and  masculinity  of  a  person  can  carry out  acts  of  tax  aggressiveness..  However,  the  distance  of  power, individualism, uncertainty and masculinity can change when there is corruption in the country. The purpose of this study is to look at the  influence  of  power  distance,  individualism,  uncertainty,  and masculinity  by  adding  moderation  variables,  namely  corruption against  someone  to  carry  out  acts  of  tax  aggressiveness..  In  this study the data used are secondary data, obtained from the World Bank’s  Enterprise  Survey  (WBES)  in  2006  to  2018.  In  analyzing these data using Multinomial Logistic Regression (MLR). This sudy confirmed  that  masculinity  effect  tax  aggressiveness  but    power distance,  individualism,  uncertainty  not    effected  on  tax aggressiveness. Moreover, corruption has influence the relationship between masculinity and tax aggressiveness.
Keywords: Power Distance, Individualism, Uncertainty, Masculinity, Tax aggressiveness
1 Bagasaldhian@2806@gmail.com
Abstrak. Budaya nasional dalam setiap negara perlu diperhatikan karena dapat menjadi salah satu faktor agresivitas pajak. Dalam penelitian  ini  beberapa  dimensi  diantaranya  jarak  kekuasaan, individualisme,  ketidakpastian  dan  maskulinitas  seseorang  bisa saja  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak.  Akan  tetapi  jarak kekuasaan,  individualisme,  ketidakpastian  dan  maskulinitas dapat  berubah  ketika  ada  korupsi  di  suatu  negara  tersebut. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh  jarak kekuasaan,  individualisme,  ketidakpastian,  dan  maskulinitas dengan menambahkan variabel moderasi yaitu korupsi terhadap seseorang  untuk  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak.  Dalam penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yang diperoleh dari World Bank Enterprise Survey (WBES) pada tahun 2006  sampai  dengan  tahun  2018.  Dalam  menganalisis  data tersebut  menggunakan Multinomial  Logistic  Regression (MLR). Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  maskulinitas  berpengaruh terhadap agresivitas  pajak namun jarak kekuasaan, individualisme  dan  ketidakpastian  tidak  berpengaruh  terhadap agresivitas  pajak.  Selain  itu  hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa korupsi  memoderasi  pengaruh  antara  maskulinitas  dengan agresivitas pajak. Kata  kunci: Jarak  Kekuasaan,  Individualisme,  Ketidakpastian, Maskulinitas, Agresivitas pajak

## Pendahuluan
Agresivitas  pajak (tax  aggressiveness) menjadi  persoalan  yang  penting  di  banyak negara  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Agresivitas  pajak  menurut  Rahayu  (2010) adalah  sebuah  cara  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  seorang  wajib  pajak  dalam memanipulasi, menyembunyikan, dan bahkan menghapuskan secara ilegal terhadap utang  pajak  atau  menghindari  diri  untuk  tidak  membayarkan  pajak  sebagaimana yang  telah  terutang  menurut  perundang-undangan  perpajakan  yang  seharusnya dibayarkan.  Agresivitas  pajak  pada  umumnya  tentu  melibatkan  kegiatan  ekonomi yang  sengaja  disembunyikan  (Bame-Aldred  et  al.,  2013).  IRS  (2007)  melaporkan bahwa  beberapa  negara  telah  melakukan  kegiatan  transaksi  ekonomi  yang  tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga mengalami ekonomi tersembunyi antara 6% dari PDB (Swiss) dan 27% dari PDB (Italia) (Giles, 1998). Setiap negara maju, ataupun  negara  berkembang,  membutuhkan  penerimaan  pajak  untuk  investasi negara  tersebut  dalam  layanan  sosial  maupun  infrastruktur  ekonomi.  Dengan demikian, agresivitas pajak penghasilan, baik itu pribadi ataupun bisnis, berpotensi merugikan masyarakat kalangan menengah kebawah (Asmoro, 2016).
Studi  tentang  agresivitas  pajak  antar  negara  mempertimbangkan  berbagai  faktor termasuk  kelembagaan  misalnya  tarif  pajak  perusahaan  (Nielsen  et  al.,  2010), keadilan pajak (Brock & Pogge, 2014), serta pendapatan rendah atau tinggi dan juga secara  demografi  (Bame-Aldred  et  al.,  2013)  misalnya  ukuran  perusahaan  dan
kepemilikan  perusahaan  (Richardson,  2006).  Long,  Swingen,  Roth,  Scholz,  &  Witte (1991) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa saat ini banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tersebut, agresivitas pajak salah satunya terjadi karena adanya faktor budaya negara, bermacam budaya yang membentuk sebuah kelompok dan  kejadian  peristiwa  yang  dapat  mempengaruhi  sikap  masyarakat  terhadap agresivitas pajak.  Meskipun  beberapa  penelitian  lainnya  telah  mempertimbangkan bagaimana budaya negara berhubungan dengan agresivitas pajak (Richardson, 2006; Tsakumis,  Curatola,  &  Porcano,  2007;  Bame-Aldred  et  al.,  2013),  namun  budaya nasional saja tidak cukup untuk menjelaskan agresivitas pajak. Tingkat korupsi dalam sebuah negara juga menjadi hal yang dipertimbangkan ketika wajib pajak melakukan agresivitas pajak. Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak menjadi pemicu  masyarakat  untuk  tidak  patuh  membayarkan  dan  melaporkan  pajaknya (Christianto  &  Suyanto,  2014).  Selain  itu  menurut    Fochmann  dan  Kroll  (2016) kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Maka jika hal tersebut terjadi  dan  bahkan  banyak  terjadi  dilakukan,  maka  hal  tersebut  akan  mengurangi tingkat  kepatuhan  seseorang  wajib  pajak  dalam  membayarkan  kewajiban perpajakannya.
Studi ini melengkapi studi sebelumnya yang hanya melihat dari sisi budaya dengan menambahkan  variabel  moderasi  yaitu  korupsi  yang  dapat  diukur  melalui  indeks persepsi  korupsi  atau corruption  perception  index .  Dengan  demikian,  studi  ini bertujuan untuk melihat pengaruh jarak kekuasaan, individualisme, ketidakpastian, dan  maskulinitas  terhadap  agresivitas  pajak  dan  menambahkan  variabel  moderasi yaitu  persepsi  atas  korupsi.  Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  diharapkan  dapat memberikan  pandangan  mengenai  pemahaman  faktor-faktor  yang  mempengaruhi agresivitas pajak .

## Telaah Pustaka
Hofstede  (2001)  mendefinisikan  budaya (culture) sebagai  pemrograman  kolektif pikiran  yang  membedakan  anggota  dari  suatu  kelompok  atau  kategori  orang  dari yang  lain.  Selain  itu  budaya  nasional  adalah  pola  nilai,  kepercayaan  dan  praktik berbagi  antara  anggota  di  sebuah  organisasi  dapat  mempengaruhi  pemikiran  dan perilaku.  Budaya  dapat  dilihat  dari  ketentuan  satu  hal  dan  bagaimana  suatu pemikiran  yang  didasarkan  melalui  kepercayaan  mereka,  tradisi,  adat,  norma  dan bahkan  agama.  Dalam  pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  budaya merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial,  yang  membedakan  dengan  kelompok  sosial  yang  lain.  Budaya  Nasional dikelompokkan  ke  dalam  berbagai  tingkatan  antara  lain:  nasional,  daerah,  gender, generasi,  kelas  sosial,  organisasi  atau  perusahaan.  Hofstede  (2001)  menyebutkan bahwa  budaya  nasional  memiliki  beberapa  dimensi  diantaranya  yaitu  jarak kekuasaan,  kolektivism  dan  individualism,  maskulinitas  dan  feminin  serta ketidakpastian.
Dimensi  jarak  kekuasaan berhubungan  dengan  suatu  keadaan  bahwa  secara signifikan semua individu dalam masyarakat memiliki tingkatan yang menyebabkan ketidaksetaraan.  Hofstede  (1980)  mengungkapkan  sikap  budaya  terhadap ketidaksetaraan  diantara  kita.  Jarak  kekuasaan didefinisikan  sebagai  sejauh  mana anggota  lembaga  dalam  suatu  perusahaan  ataupun  organisasi  yang  kurang  kuat dalam  suatu  negara  mengharapkan  dan  menerima  bahwa  kekuasaan  dapat didistribusikan  secara  tidak  merata.  Sementara,  dalam  dimensi  kolektivis  dan individualisme memandang manusia pada intinya adalah makhluk hidup yang sosial, berarti tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan hal apapun. Dalam dimensi ini, Hofstede (1980) menemukan kehidupan manusia yang hidup secara individualis dan kolektivis . Perbedaan dalam dimensi ini berkaitan dengan bagaimana suatu  negara berinteraksi  dengan  negara  lain  yang  membentuk  suatu  kelompok  dengan  tujuan tertentu yang disebut sebagai kolektivitas . Sedangkan beberapa orang didunia hidup dalam masyarakat di mana minat-minat untuk hidup tanpa bantuan orang lain dan tidak  menyukai  hidup  bersosialisasi,  maka  masyarakat  tersebut  disebut  sebagai masyarakat yang individualisme .
Dalam kelompok makhluk hidup manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, secara biologis perbedaan tersebut menggunakan terminologi male dan female. Sedangkan perbedaan  sosial  dan  budaya  ditentukan  oleh  maskulinitas  dan  feminim . Hofstede (1980) menyebutkan bahwa skor tinggi (maskulin) pada dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat akan didorong oleh kompetisi, prestasi dan kesuksesan, dengan kesuksesan yang ditentukan oleh pemenang terbaik di bidang tertentu. Sedangkan skor  rendah  (feminim)  pada  dimensi  ini  berarti  bahwa  nilai-nilai  dominan  dalam kualitas hidup masyarakat. Dimensi yang terakhir yaitu ketidakpastian berhubungan dengan cara suatu masyarakat menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak akan pernah diketahui, namun masa yang akan datang tidak dapat diketahui dengan pasti tetapi harus tetap dihadapi dan dijalani dalam kehidupan tersebut.

## Pengaruh Jarak Kekuasaan terhadap Agresivitas Pajak
Dimensi  jarak  kekuasaan  berfokus  pada  tingkat  kesetaraan  atau  ketidaksetaraan antara  orang-orang  di  suatu  negara.  Peringkat  jarak  kekuasaan  yang  tinggi menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan telah diizinkan untuk tumbuh  di  dalam  negeri.  Negara  ini  umumnya  mengikuti  sistem  kelas  yang  tidak memungkinkan mobilitas ke atas yang signifikan dari warganya. Peringkat jarak daya yang rendah menunjukkan negara tidak menekankan perbedaan antara kekuatan dan kekayaan warga.
Jarak kekuasaan menekankan posisi jabatan dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara Hofstede (1980). Perhatian utama adalah bagaimana masyarakat dalam hal mengatasi ketidaksetaraan posisi jabatan ini. Di negara yang memiliki jarak kekuatan tinggi,  Hofstede  (2011)  menjelaskan  bahwa  terdapat  perbedaan  upah  di  negara- negara  dengan  jarak  daya  tinggi  juga  cukup  besar  sehingga  ada  kesenjangan pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah. Perbedaan pendapatan yang tinggi ini meningkat  karena  sistem  perpajakan  yang  berpotensi  meningkatkan  agresivitas
pajak. Sistem pajak di negara-negara tersebut cenderung tidak sesuai dan melindungi orang  kaya  sehingga  perbedaan  pendapatan  yang besar  di  negara-negara  tersebut semakin meningkat oleh sistem pajak (Hofstede, 1980). Dalam lingkungan ini, orang cenderung  menganggap  sistem  pajak  tidak  adil  dan  berusaha  untuk  menghindari pajak  penghasilan  (Richardson,  2008).  Tsakumis  et  al.  (2007)  menemukan  bahwa jarak  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  berpengaruh  pada  agresivitas  pajak  yang  lebih tinggi.  Dari  dimensi  jarak  kekuasaan  dapat  disimpulkan  adanya  pengaruh  jarak kekuasaan terhadap wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak.
H 1 : Jarak kekuasaan berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak

## Pengaruh Individualisme terhadap Agresivitas Pajak
Dimensi ini berfokus pada sejauh mana suatu negara mendukung suatu pencapaian individu  ataupun  secara  kolektif  dan  hubungan  interpersonal.  Peringkat individualisme yang tinggi menunjukkan bahwa individualitas dan hak-hak individu dominan di dalam negeri. Penduduk suatu negara dengan individualisme tinggi, maka negara tersebut cenderung lebih memilih untuk menjalankan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri tanpa meminta hubungan dari negara lain.
Dimensi  budaya  individualisme  ini  berhubungan  dengan  konsep  diri  seseorang tentang  bagaimana  dengan  diri  sendiri  ataupun  mereka.  Hal  yang  membedakan keduanya adalah tingkat ketergantungan sosial terhadap masyarakat lainnya. Suatu masyarakat dengan persepsi individualisme yang tinggi akan memandang individu sebagai jati diri yang unik, praktis, atau mandiri yang bebas dari sekelompok orang. Di  sisi  individualis,  ikatan  antara  individu  lebih  bebas  karena  semua  orang  hanya peduli pada keluarga dan keluarga dekat mereka (Hofstede, 2011).
Dengan sistem pajak, penerimaan pajak dari negara yang individual ini akan semakin tinggi.  Dari  dimensi  individualisme  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  adanya pengaruh individualisme terhadap wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 2 : Individualisme berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak.

## Pengaruh ketidakpastian terhadap agresivitas pajak
Ketidakpastian  memberikan  ukuran  sejauh  mana  anggota  suatu  budaya  merasa terancam oleh ambiguitas atau situasi yang tidak diketahui, sebagaimana kegelisahan mereka. Dinegara yang lemah ketidakpastian, level kegelisahan relative kecil, agresi dan  emosi  tidak  dimaksudkan  untuk  ditunjukkan  di  komunitas  yang  lemah ketidakpastiannya (Hofstede, 2011). Di negara-negara dengan ketidakpastian yang tinggi, dikarenakan kurangnya kepercayaan pada pemerintah yang mendorong untuk agresivitas pajak sebagai cara meminimalkan kemungkinan akan menyalahgunakan dana.  Sedangkan  di  negara-negara  yang  ketidakpastiannya  rendah,  individu  lebih dapat dipercaya tentang bagaimana pendapatan pajak mereka akan digunakan oleh pemerintah yang menyebabkan alasan untuk menghindari pajak tersebut.
Richardson  (2008)  dalam  penelitiannya  menguji  hubungan  antara  budaya  dan agresivitas pajak di 47 negara terpilih, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pada tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi, tingkat agresivitas pajak lebih tinggi di berbagai negara.
Dari dimensi ketidakpastian ini disimpulkan bahwa adanya pengaruh ketidakpastian terhadap  seorang  wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan  agresivitas  pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang terjadi adalah:
H 3 : Ketidakpastian berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

## Pengaruh maskulinitas terhadap agresivitas pajak
Maskulinitas berkaitan dengan peran perbedaan peran antara perempuan dan laki- laki,  yang  menekankan  nilai-nilai  (kinerja,  pencapaian  yang  terlihat,  hubungan, kepedulian,  dan  pengasuhan).  Dalam  dimensi  maskulinitas  ini  dibatasi  oleh maskulinitas  dan  feminitas.  Dimensi  ini  diberi  nama  tersebut  karena  satu-satunya dalam penelitian asli dimana pria dan wanita secara konsisten memiliki skor yang berbeda.  Perbedaan  yang  dimaksudkan  adalah  bersifat  sosial  dan  bahkan  lebih  ke arah  emosional  Hofstede  (2011).  Tsakumis  &  Doupnik  (2004)  menunjukkan masyarakat maskulin memiliki keinginan bahwa kesuksesannya dapat dilihat seluruh masyarakat  sehingga  mereka  mengungkapkan  informasi  keuangan  kepada  pihak luar.
Dapat  disimpulkan  bahwa  negara  yang  memiliki  tingkat  maskulin  yang  tinggi, masyarakatnya  cenderung  berjuang  untuk  pencapaian  tertentu  agar  dapat meningkatkan  ego,  kekayaan,  dan  kesejahteraan,  sedangkan  masyarakat  yang memiliki  tingkat  maskulinitas  yang  rendah,  masyarakatnya  berusaha  keras  untuk mencapai prestasi dalam kualitas sosial dengan yang lain. Namun hal ini didukung oleh  Hofstede  (2001),  yang  menemukan  korelasi  negatif  yang  signifikan  antara maskulinitas dengan pandangan nasional.
H 4 : Maskulinitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

## Pengaruh Budaya Nasional terhadap Agresivitas Pajak dengan Persepsi
Korupsi sebagai Pemoderasi.
Penelitian Khlif dan Amara (2017) menyebutkan bahwa lingkungan persepsi korupsi yang  tinggi  cenderung  akan  memberikan  dampak  untuk  melakukan  kejahatan keuangan  yang  menyiratkan  kepatuhan  pajak  yang  rendah.  Persepsi  korupsi  juga dapat  mengurangi  kemampuan  negara  manapun  untuk  menegakkan  hukum  dan menghukum  seseorang  yang  melakukan  kejahatan  tersebut  dan  dengan  demikian agresivitas pajak lebih tinggi terjadi.
Persepsi  korupsi  didefinisikan  sebagai  penggunaan  kekuasaan  publik  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  (Picur  &  Riahi-Belkaoui,  2006).  Korupsi melibatkan  operasi  dimana  orang  membayar  dengan   sejumlah  uang  atau
memberikan layanan sebagai imbalan terlarang oleh public  (Andreoni et al., 1998). Tingkat  persepsi  korupsi  yang  tinggi  di  suatu  negara,  memungkinkan  akan mengurangi kecenderungan individu untuk menerima dan mempercayai pemerintah secara umum dan mematuhi beban pajak pada khususnya. Dengan demikian peneliti mencoba  mengeksplorasi  bagaimana  tingkat  persepsi  korupsi  dapat  memoderasi pengaruh  antara  tingkat  budaya  nasional  dan  agresivitas  pajak  tersebut  dan mengambil data melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/ Corruption Perception Index (CPI) ,
H 5 a: Persepsi korupsi memoderasi individualisme terhadap agresivitas pajak.
H 5 b: Persepsi korupsi memoderasi jarak kekuasaan terhadap agresivitas pajak.
H 5 c: Persepsi korupsi memoderasi ketidakpastian terhadap agresivitas pajak.
H 5 d: Persepsi korupsi memoderasi maskulinitas terhadap agresivitas pajak.

## Metoda
Studi ini menguji prediksi tentang agresivitas pajak dan budaya menggunakan data sekunder dari World Bank, yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan swasta yang berlokasi  di  negara-negara  di  seluruh  dunia.  Dalam  penelitian World  Bank mengidentifikasi  dengan  cara  wawancara  secara  langsung  kepada  responden. Responden mewakili perusahaan dari berbagai ukuran dan usia perusahaan tersebut. World Bank pada tahun 2019 di 142 negara terhadap 136.887 perusahaan, karena studi ini meneliti tentang pajak maka yang digunakan hanya perusahaan yang formal dengan total 44.527 perusahaan
Dalam  studi  ini,  jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  dengan  model penelitiannya  yaitu quantitative  research. Data  tersebut  didapatkan  melalui World Bank pada  tahun  2006-2018.    Variabel  budaya    nasional    yang  menjadi  variabel independen dalam  studi ini didefinisikan sebagai pola nilai, kepercayaan dan praktik berbagi  antara  anggota  di  sebuah  organisasi  dapat  mempengaruhi  pemikiran  dan perilaku.  Budaya  dapat  dilihat  dari  ketentuan  satu  hal  dan  bagaimana  suatu pemikiran  yang  didasarkan  melalui  kepercayaan  mereka,  tradisi,  adat,  norma  dan bahkan agama (Hofstede, 1980). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel budaya  nasional  adalah    data  persentase  yang  terdapat  dalam  website  Jarak Kekuasaan, Individualisme, ketidakpastian dan Maskulinitas. Jika jarak kekuasaan 0-
50 (small), 50-100 (large); Ketidakpastian  5-60 (weak), 60-115 (Strong) ;
Individualisme  5-50 (Collectivism), 50-95 (Individualism); Maskulinitas  5-50 (Feminism), 50-95 (Masculine).
Persepsi atas korupsi yang menjadi variabel moderasi secara umum disebut dengan tindakan  yang  disengaja  untuk  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dipercayakan menguntungkan diri sendiri. Persepsi atas korupsi dikelompokkan sebagai korupsi besar, korupsi kecil, dan juga korupsi politis, tergantung jumlah uang yang hilang dan sektor tempat terjadinya. Selain itu korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk
kejahatan  yang  tergolong  sebagai  kejahatan  yang  terorganisir  (Huisman  &  Walle, 2010).  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  data  dari Corruption  Perception Indeks oleh Transparency International ( https://www.transparency.org/country) jika 0-19  (Sangat  Korup),  20-39  (Cenderung  Korup),  40-59  (Rentan  Korup),  60-79 Cenderung bersih, 80-100 (Sangat bersih).
Agresivitas  pajak    sebagai  variabel        dependent  diukur  dengan  menggunakan pertanyaan dalam WBES “Dalam tahun terakhir, perusahaan diperiksa oleh petugas pajak berapa kali atau dari pihak perusahaan harus bertemu dengan petugas pajak?”. Pengukuran yang didapat itu melalui WBES dan diukur melalui tiga kategori yaitu yang pertama adalah tidak terjadi agresivitas pajak jika pada tahun pengamatan tidak ada pemeriksaan oleh petugas pajak; kategori kedua yaitu agresivitas pajak sebagian jika  perusahaan  diperiksa  oleh  petugas  pajak  kurang  dari  30  hari,  kategori  ketiga agresivitas pajak penuh jika perusahaan diperiksa petugas pajak lebih dari 30 hari
Studi  ini  menggunakan  dua  variabel  kontrol  yaitu      ukuran  perusahaan  dan  umur perusahaan.    Ukuran  perusahaan  merupakan  ukuran  besar  kecilnya  suatu perusahaan.  Rindawati  dan  Asyik  (2014)  menyatakan  bahwa  ukuran  perusahaan merupakan  salah  satu  variabel  yang  dapat  digunakan  untuk  pengungkapan  suatu informasi perusahaan. Semakin besar suatu ukuran perusahaan maka akan semakin luas  dan  banyak  pemangku  kepentingannya.  Variabel  ukuran  perusahaan  diukur dengan    empat kategori yaitu  perusahaan mikro dengan jumlah karyawan kurang dari 5, yang kedua yaitu perusahaan kecil dengan jumlah karyawan 6-19 karyawan, yang ketiga yaitu perusahaan menengah dengan total karyawan 20-99 karyawan dan yang keempat yaitu perusahaan besar dengan lebih  dari 100 karyawan. Sementara umur  perusahaan    yang  didefinisikan  sebagai  lamanya  perusahaan  tersebut beroperasi diukur dengan menggunakan pertanyaan dari WBES “Pada tahun berapa mulai  beroperasi  di  negara  tersebut?”.  Jawaban  responden  akan  berupa  tahun berdirinya  perusahaan  di  negara  tersebut,  sehingga  diperoleh  umur  perusahaan dengan mengurangi tahun data yang diperoleh dengan tahun perusahaan itu berdiri.
Dalam  menguji  hipotesis  pada  penelitian  ini  yang  digunakan  yaitu  uji Multinomial Logistic  Regression  (MLR) .  Untuk  melihat  apakah  budaya  nasional  berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak  sekaligus  dengan  variabel  lainnya  yaitu  persepsi  atas korupsi sebagai variabel moderasi dan ukuran perusahaan, karakteristik perusahaan, dan  politik  sebagai  variabel  kontrol. Multinomial  Logistic  Regression merupakan perkembangan dari dua kategori, dalam penelitian ini variabel dependen memiliki lebih dari dua kategori. Variabel dependent penggelapan pajak memiliki tiga kategori diantaranya,  tidak  ada  penggelapan  pajak,  penggelapan  pajak  sebagian  dan penggelapan pajak penuh.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  tabel  statistik  deskriptif  perusahaan  formal  berdasarkan  data WBES dengan jumlah 44.527 pada 142 negara, agresivitas pajak memiliki nilai rata- rata  sebesar  2,01.  Data  tersebut  diperoleh  dari  responden  yang  melakukan agresivitas pajak dengan kategori persentase terbanyak yaitu dari agresivitas pajak sebagian sebesar 99,4%. Persepsi atas korupsi merupakan data yang diperoleh dari Indeks Persepsi Korupsi dari berbagai negara memiliki nilai rata-rata sebesar 2,26 yang ditunjukkan poin persentase terbesar yaitu negara yang cenderung melakukan korupsi dengan presentasi 76,1%, dari presentasi tersebut berarti setiap perusahaan di berbagai negara cenderung melakukan korupsi dalam hal melakukan kecurangan membayar  perpajakannya.  Jarak  kekuasaan  pada  suatu  perusahaan  memiliki  nilai rata-rata sebesar 1,92 dengan persentase sebesar  92%, Individualisme pada suatu negara memiliki nilai rata-rata sebesar 1,06 dengan persentase sebesar 93,7% pada kategori collectivism, Ketidakpastian atas peraturan perpajakan memiliki nilai rata- rata sebesar 1,57 dengan persentase sebesar 57%, dan Maskulinitas memiliki nilai rata-rata sebesar 1,41 dengan persentase terbesar pada kategori Feminism sebesar 58,8%.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
Variabel % Mean Std. Dev Agresivitas Pajak Tidak ada agresivitas 0,0 2,01 0,078 agresivitas sebagian 99,4 agresivitas pajak penuh 0,6 Persepsi atas Korupsi Sangat korup 2,2 2,26 0,593 Cenderung korup 76,1 Rentan Korup 15,8 Cenderung Bersih 5,9 Jarak Kekuasaan Small 8,0 1,92 0,271 Large 92,0 Individualisme Collectivism 93,7 1,06 0,243 Individualism 6,3 Ketidakpastian Weak 43,0 1,57 0,495 Strong 57,0 Maskulinitas Feminism 58,8 1,41 0,492 Masculine 41,2 Sumber: Olah data SPSS 2020
Hasil pengujian hipotesis menggunakan multinomial logistic regression ditunjukkan pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa nilai Pseudo R 2 adalah sebesar 0,049 yang berarti  variabel  independent  individualisme,  jarak  kekuasaan,  ketidakpastian  dan maskulinitas  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu  agresivitas  pajak sebesar  4,9%.  Sisanya  95,1%  berasal  dari  variabel  lain  yang  tidak  terdapat  dalam model.
Uji  parsial  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  dari  masing-masing  variabel independen  yaitu  budaya  nasional,  terhadap  variabel  dependen  yaitu  agresivitas pajak  dan  juga  untuk  melihat  pengaruh  dari  variabel  yang  memoderasi  variabel independen yaitu persepsi atas korupsi terhadap agresivitas pajak.
Dari  hasil  uji  parsial,  dapat  diketahui  independent  yaitu  jarak  kekuasaan, individualisme, ketidakpastian tidak memiliki pengaruh terhadap  agresivitas pajak. Hal tersebut ditandai dengan nilai sig jarak kekuasaan 0,167, individualisme 0,645 ketidakpastian 0,212, persepsi atas korupsi 0,424 yang diatas 0,05. Namun variabel maskulinitas memiliki nilai 0,001 memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang ditandai  oleh  nilai  Sig  dibawah  0,05.  Namun  variabel  kontrol  yaitu  ukuran perusahaan  dan  umur  perusahaan  dapat  mengendalikan  variabel  independent sehingga  variabel  kontrol  memiliki  pengaruh  dalam  mengendalikan  variabel independen untuk memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak tersebut.

## Tabel 2. Pengujian Hipotesis
Panel A.Pengujian Multinomial Logistic Regression
Variabel χ 2 Sig. Keterangan Jarak Kekuasaan 1.457,167 0,167 * Ditolak Individualisme 1.454,460 0,645 * Ditolak Ketidakpastian 1.456,684 0,212 * Ditolak Maskulinitas 1.466,753 0,001 ** Diterima Panel B. Pengujian Moderasi Persepsi atas Korupsi x Jarak Kekuasaan 1.456,049 0,292 * Ditolak Persepsi atas Korupsi x Individualisme 1.454,490 0,636 * Ditolak Persepsi atas Korupsi x Ketidakpastian 1.455,919 0,311 * Ditolak Persepsi atas Korupsi x Maskulinitas 1.464,589 0,004 ** Diterima Variabel Kontrol Umur Perusahaan 1.460,236 0,036 Ukuran Perusahaan 1.509,791 0,000 Variabel dependen: agresivitas pajak; Pseudo R 2 = 0,049; *p-value (sig.) > 0,05 = tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak ; **p-value (sig) < 0,05 = berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Sumber: Olah data SPSS 2020
Dari hasil Tabel 2 menunjukkan bahwa jarak kekuasaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  Hasil  ini  tidak  mendukung dengan  penelitian  Richardson  (2008) dan  Tsakumis  et  al.,  (2007)  yang  mengatakan  bahwa  negara  yang  memiliki  jarak kekuasaan  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Namun  pada  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  negara  yang  memiliki  jarak  kekuasaan  yang  tinggi  tidak mempengaruhi  negara  tersebut  untuk  melakukan  agresivitas  pajak.  Hal  ini disebabkan meskipun negara yang memiliki jarak kekuasaan seperti ketidaksetaraan kekuasaan  dan  kekayaan  yang  tinggi  dalam  sistem  pemungutan  pajak  tetap  adil sehingga  tidak  ada  yang  dirugikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  tindakan agresivitas  pajak.  Dari  hasil  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  individualisme  tidak terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan negara individualisme masyarakatnya memiliki tujuan untuk tetap fokus pada pencapaian secara individu ataupun secara kolektif. Pada negara yang memiliki nilai individualisme yang tinggi, standar aturan yang  berlaku  pada  setiap  orang  sama.  Maka  dari  itu  sistem  pemungutan  pajak cenderung merata karena dalam peraturan undang-undang pajak berlaku bagi setiap orang  dengan  cara  yang  sama,  sehingga  masyarakat  yang  individualisme  ini  tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.
Ketidakpastian pada Tabel 2 menunjukkan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak mendukung Richardson (2008) yang menunjukkan  bahwa pada tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi maka tingkat agresivitas pajak lebih  tinggi  di  berbagai  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  seperti  contoh  dalam pemungutan  pajak  penghasilan  biasanya  orang  yang  memberi  penghasilan  yang langsung  memotong  kewajiban  perpajakannya  sehingga  mereka  tidak  merasakan kesulitan pengurusan pajak. Maskulinitas pada Tabel 4 menunjukkan positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan masyarakat maskulin memiliki keinginan bahwa kesuksesannya dilihat seluruh masyarakat serta ingin memiliki kesejahteraan yang menyebabkan agresivitas pajak.
Hasil  yang  diperoleh  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  jarak  kekuasaan  dengan moderasi  persepsi  atas  korupsi  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak. Walaupun  dengan  adanya  persepsi  atas  korupsi,  tidak  mempengaruhi  perusahaan dengan jarak kekuasaan tinggi atau rendah untuk melakukan agresivitas pajak. Jarak kekuasaan pada suatu negara menunjukkan adanya perbedaan jabatan antara atasan dan  bawahan.  Jika  jarak  kekuasaan  pada  negara  tersebut  tinggi,  maka  perusahaan akan  lebih  memiliki  rasa  bertanggung  jawab  Hofstede  (1980)  dan  jika  jarak kekuasaan  pada  negara  tersebut  rendah,  maka  perusahaan  akan  lebih  bertindak dengan hati-hati. Persepsi atas korupsi tindakan yang akan menimbulkan risiko di masa mendatang dan orang yang melakukan tindakan korupsi tidak memiliki rasa tanggung  jawab  karena  tujuannya  adalah  memperkaya  diri  sendiri dan  merugikan orang  lain  (Meidya  Rachmania  et  al.,  2016).  Sehingga  persepsi  atas  korupsi  tidak dapat  mempengaruhi  perusahaan  dengan  jarak  kekuasaan  yang  tinggi  maupun rendah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
Pada  Tabel  2  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  budaya  nasional individualisme  dengan  persepsi  atas  korupsi  sebagai  moderasi  tidak  berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Negara dengan tingkat individualisme tinggi, cenderung tidak  akan  terjadi  agresivitas  pajak  walaupun  terdapat  korupsi.  Pejabat  di  negara dengan  tingkat  individualisme  tinggi  memiliki  pola  pikir  yang  lebih  bijaksana  dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak (Pillay & Dorasamy, 2010). Pola pikir yang bijaksana  ini  dapat  menghilangkan  minat  seseorang  untuk  melakukan  tindakan korupsi  maupun  tindakan  agresivitas  pajak.  Menurut  Basri  (2016)  negara  dengan tingkat  individualisme  tinggi  memiliki  sistem  pajak  dan  prosedur  yang diterapkan pada  negara  tersebut  sama  rata  untuk  seluruh  masyarakat.  Meratanya  sistem  dan prosedur pajak yang diberlakukan pada seluruh masyarakat, membuat perusahaan lebih patuh terhadap pajak karena tidak ada yang diringankan maupun diberatkan dari sistem dan prosedur pajak tersebut.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  ketidakpastian  dengan  variabel moderasi persepsi atas korupsi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini bisa  saja  terjadi  karena  peraturan  pajak  pada  setiap  negara  yang  berbeda,  dan sebagian besar perusahaan beranggapan bahwa peraturan pajak di negara tersebut tidak rumit. Semakin rumit peraturan semakin tinggi tingkat kecurangan pajak akan
terjadi  dan  sebaliknya  (Basri,  2016).  Negara  dengan  tingkat  ketidakpastian  yang tinggi  menunjukkan  bahwa  negara  tersebut  akan  cenderung  menghindari  risiko (Kusmanto,  2010),  sedangkan  dengan  melakukan  persepsi  atas  korupsi  akan meningkatkan tingkat risiko yang akan diterima dimasa yang akan datang. Persepsi korupsi  yang  tinggi  ataupun  rendah  tidak  akan  mempengaruhi  perusahaan  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  agresivitas  pajak.  Sehingga  walaupun  persepsi korupsi pada negara tersebut tinggi, tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk  melakukan  tindakan  pajak,  melainkan  yang  mendorong  perusahaan  untuk melakukan  agresivitas  pajak  adalah  tingkat  kerumitan  dalam  mengurus  pajak  di suatu negara.
Maskulinitas  dengan  variabel  moderasi  pada  Tabel  2  menunjukkan  hasil  positif terhadap  agresivitas  pajak.  Hal  ini terjadi  karena  masyarakat  dengan  maskulinitas tinggi  cenderung  masyarakatnya  ingin  meningkatkan  ego,  kekayaan  dan kesejahteraan diri sendiri agar dapat dilihat seluruh masyarakat serta ingin memiliki kesejahteraan  dalam  hidupnya  sehingga  masyarakatnya  melakukan  tindakan persepsi atas korupsi dan melakukan agresivitas pajak agar dapat memenuhi semua pencapaiannya.

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga  dimensi  dalam  budaya  nasional  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak.  Hal  tersebut  ditunjukkan  meskipun  di  suatu  negara  yang  memiliki  jarak kekuasaan yang tinggi, namun tidak mempengaruhi  agresivitas pajak tersebut akan rendah. Individualisme pada suatu negara tidak mempengaruhi sikap mereka untuk melakukan  tindakan  agresivitas  pajak.  Selain  itu  ketidakpastian  dalam  suatu peraturan perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap seseorang atau perusahaan untuk  melakukan  agresivitas pajak.  Namun  dimensi  lain  dalam  penelitian ini  yang memiliki  pengaruh  positif  terhadap  agresivitas  pajak  yaitu  maskulinitas.  Hasil penelitian ini mendukung Tsakumis dan Doupnik (2004) menunjukkan masyarakat maskulin  memiliki  keinginan  kesuksesannya  dilihat  oleh  seluruh  masyarakat sehingga seseorang melakukan agresivitas pajak.
Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi atas korupsi sebagai variabel moderasi tidak  dapat  memperkuat  hubungan  antara  jarak  kekuasaan,  individualisme  dan ketidakpastian  dengan  agresivitas  pajak.  Namun  berbeda  dengan  dimensi maskulinitas,  variabel  moderasi  persepsi  atas  korupsi  mampu  memperkuat hubungan  dengan  agresivitas  pajak.  Hal  tersebut  ditunjukkan  karena  masyarakat yang  maskulinitas  tinggi  cenderung  melakukan  korupsi  untuk  meningkatkan  ego, kekayaan dan kesejahteraan diri sendiri, sehingga masyarakat tersebut melakukan agresivitas pajak agar dapat memenuhi kepuasan diri sendiri.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dalam  variabel  independen  yang  dapat mempengaruhi  agresivitas  pajak,  sehingga  ada  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  agresivitas  pajak.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat
menambah  dimensi  lainnya  dalam  melihat  budaya  nasional  terhadap  agresivitas pajak.  Selain  dari  itu  bisa  menggunakan  perusahaan  lainnya  selain  perusahaan formal.

## Daftar Pustaka
Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. Jurnal of Economic Literature , 36 ,
818–860.
Asmoro, L. A. (2016). Perang Tarif Pajak Menarik Investasi .
https://www.pajak.go.id/id/artikel/perang-tarif-pajak-menarik-investasi
Bame-Aldred, C. W., Cullen, J. B., Martin, K. D., & Parboteeah, K. P. (2013). National culture and firm-level  tax  evasion. Journal  of  Business  Research , 66 (3),  390–396. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.08.020
Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. Akuntabilitas , 8 (1), 61–77. https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764
Brock, G., & Pogge, T. (2014). Global tax justice and global justice. Moral Philosophy and Politics ,
1 (1), 1–15. https://doi.org/10.1515/mopp-2014-0999
Christianto,  V.  F.,  &  Suyanto.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan Pemahaman  Penghindaran  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol 13(No 1), Hal 35-52.
Fochmann, M., & Kroll, E. B. (2016). The effects of rewards on tax compliance decisions. Journal of Economic Psychology , 52 (September), 38–55.
https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009
Giles, D. E. A. (1998). The Underground Economy : Minimizing the Size of Government . 3–18. https://www.uvic.ca/socialsciences/economics/assets/docs/discussion/ottawa.pdf
Hofstede, G. (1980). Culture and Organizations AU - Hofstede, Geert. International Studies of Management & Organization , 10 (4), 15–41.
https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300
Hofstede, G. (2001). Culture’s Recent Consequences: Using Dimension Scores in Theory and Research. 1(1), 2–7.
Hofstede, Geert. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings  in  Psychology  and  Culture , 2 (1),  1–26.  https://doi.org/10.9707/2307-
0919.1014
Huisman,  W.,  &  Walle,  G.  Vande.  (2010).  The  criminology  of  corruption. …  Theoretical Perspectives on Corruption … , 1–38. http://pure.hogent.be/portal/files/6109339/9th_chapter_Criminology_of_Corrupti on.pdf
IRS.  (2007). Reducing  the  Federal  Tax  Gap  -  A  Report  on  Improving  Voluntary  Compliance . http://www.irs.gov/pub/irsnews/tax_gap_report_final_080207_linked.pdf
Khlif,  H.,  &  Amara,  I.  (2017).  About  Emerald  www.emeraldinsight.com  Financial  crime  , corruption and tax evasion : A cross-country investigation.
Kusmanto, F. (2010). Budaya Nasional terhadap Korupsi. Kompasiana , Politik.
Long, S., Swingen, J., Roth, J., Scholz, J., & Witte, A. D. (1991). Taxpayer Compliance: Setting New
Agendas for Research. Law & Society Review , 25 (3), 637. https://doi.org/10.2307/3053731
Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi (Revisi). Andi.
Meidya Rachmania, F., Siti Astuti, E., & Nayati Utami, H. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 10 (1), 1–8.
Nielsen,  S.  B.,  Raimondos-Møller,  P.,  &  Schjelderup,  G.  (2010).  Company  taxation  and  tax spillovers: Separate accounting versus formula apportionment. European Economic Review , 54 (1), 121–132. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.06.005 Picur,  R.  D.,  &  Riahi-Belkaoui,  A.  (2006).  The  impact  of  bureaucracy,  corruption  and  tax compliance. Review of Accounting and Finance , 5 (2), 174–180. https://doi.org/10.1108/14757700610668985
Pillay, S., & Dorasamy, N. (2010). Linking cultural dimensions with the nature of corruption: An  institutional  theory  perspective. International  Journal  of  Cross  Cultural Management , 10 (3), 363–378. https://doi.org/10.1177/1470595810389793
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu .
Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 15 (2), 150–169. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2006.08.005
Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax  evasion across countries: Additional evidence and extensions. Journal of International Accounting, Auditing and
Taxation , 17 (2), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.002
Rindawati,  &  Asyik.  (n.d.).  Pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran  perusahaan,  Leverage,  dan Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 2014 .
Transparency,  I.  (2018). What  Is  Corruption .  https://www.transparency.org/what-is- corruption
Tsakumis, G. T., Curatola, A. P., & Porcano, T. M. (2007). The relation between national cultural dimensions  and  tax  evasion. Journal  of  International  Accounting,  Auditing  and Taxation , 16 (2), 131–147. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2007.06.004
Tsakumis, G. T., & Doupnik, T. S. (2004). A CRITICAL REVIEW OF TESTS OF GRAY’S THEORY OF CULTURAL RELEVANCE AND SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH.
Veithzal, R. (2013). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo , 236.