## Eksis

## Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten)
Mohamad Husni 1 , Riyanthi Idayu 2
1,2 Universitas Bina Bangsa Correspondence email: mohamadhusni06@gmail.com
Abstrak. Penyelenggaraan  dan  pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemeriksaan  dan  pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan di kota dan kabupaten Banten. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  di  Banten.  Sampel  sebanyak  34  orang  yang  terdiri  dari  anggota  BPK Perwakilan Banten dengan Teknik sampling Purposive Sampling. Teknik analisis data menggunakan pengujian regresi  berganda dan  pengujian  hipotesis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  Pemeriksaan  Keuangan  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten,  (2)  Pengawasan  pengelolaan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Banten,  (3)  Pemeriksaan  keuangan  daerah  dan  Pengawasan  pengelolaan  keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Kata  kunci :  mekanisme  pengawasan,  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  temuan  pemeriksaan,  tindak  lanjut rekomendasi, pengawasan oleh legislatif, pengawasan publik.
Abstract.  The implementation  and  supervision of  regional finances  is  the most  important  part  in  improving  the  performance  of local government administration. This study aims to determine the effect of regional financial inspection and supervision on the performance  of  local  government  administration  in  the  city  and  district  of  Banten.  The  population  in  this  study  were  all  local governments in Banten. A sample of 34 people consisting of members of the Banten Representative BPK with purposive sampling technique. The data analysis technique used multiple regression testing and hypothesis testing. The results of this study indicate that (1) Regional Financial Audit has a significant effect on the performance of the Banten Provincial Government, (2) Financial management supervision has a significant effect on the performance of the Banten Provincial Government, (3) Regional financial audit and financial management supervision has a significant effect on Government performance. Area.
Keywords:  supervisory  mechanisms,  the  performance  of  local  governance,  inspection  findings,  follow-up  recommendations, Supervision by the legislature, public Supervision

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  merupakan  hal  yang  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  bersih.  Sesuai dengan  UU  mengenai  otonomi  daerah  bahwa  bermakna tidak  hanya  melimpahkan  kewenangan  pembangunan kepada daerahnya tetapi lebih penting dari itu bagaimana pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  digunakan  sebaik- baiknya  oleh  pemerintah  daerah  agar  dapat  mengelola keuangan  yang  baik  sehingga  dapat  menjadi  pelayan publik yang baik untuk seluruh rakyatnya.
Menurut  Mardiasmo  (2002)  aspek  penting  dalam mendukung keberhasilan otonomi di suatu daerah adalah pengawasan,  pengendalian  sampai  dengan  inpeksi. Meskipun  saling  berhubungan  antara  ketiganya  tetapi memiliki makna dan aplikatif yang berbeda di lapangan. Pengawasan  merupakan  kewenangan  yang  dilakukan oleh  DPRD  kepada  pemerintah  daerah  dalam  rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diambil adalah  mutlak  untuk  kepentingan  seluruh  rakyatnya. Pengendalian adalah aspek yang kedua yang  merupakan dilakukan  oleh  eksekutif  dalam  hal  ini  pemerintah
daerah  tersebut  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan- kebijakan  dapat  terlaksana  dengan  baik  di  lapangan sehingga masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya  terhadap  kebijakan  yang  dibuat.  Sedangkan aspek  yang  ketiga adalah pemeriksaan  (audit) dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  profesional  dan  memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya sehingga mampu mengaudit pengelolaan dana pemerintah  yang akuntabel dan  transparan  serta  dapat  menjadi  masukan  bagi penyelenggara  pemerintah  dalam  hal  ini  eksekutif  atas temuan yang harus segera dilakukan perbaikan.
Badan  yang  di  tunjuk  oleh  pemerintah  untuk melakukan  audit  atau  pemeriksaan  adalah  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI). BPK  merupakan  badan  resmi  dari  pemerintah  sesuai dengan  UU  Nomor  15  Tahun  2004  adalah  satu-satunya lembaga  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  dalam melakukan  audit  pengelolaan  keuangan  negara.  BPK dapat  melakukan  pengawasan  terdapat  pengelolaan keuangan  negara  dan  bertindak  sebagai  auditor  untuk memeriksa  laporan  keuangan  atas  pengelolaan  dan pembelanjaan keuangan yang dipakai.

## Mohamad  Husni  dan  Riyanthi  Idayu,  Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten)
UU  No  32  tahun  2004  bahwa  penyelenggara pemerintahan  daerah  meliputi  rakyat,  bupati,  walikota sampai dengan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan  mitra  dari  pemerintahan  yang  memiliki fungsi  legislasi  atau  pembuatan  peraturan  perundangan, fungsi anggaran  yaitu dapat menyusun anggaran  sampai dengan  fungsi  pengawasan  terhadap  eksekutif.  Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat dianggap setara dengan tata  kelola  dewan  berdasarkan  konsep  instansi.  Selain itu,  ada  juga  pengawasan  masyarakat  (Waskat)  sebagai kontrol sosial. Masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan  pemerintah  daerah.  Masyarakat  dapat melaksanakan pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat sebagai individu, kelompok atau organisasi.
Kinerja daerah pada dasarnya merupakan kemampuan  daerah  untuk  dapat  mengelola  urusan daereahnya. Pemerintah daerah tidak hanya satu-satunya pelaksanaan  otonomi  daerah  tetapi  jauh  dari  itu  harus melibatkan  swasta  dan  masyarakat  agar  pelaksanaan program  pembangunan  dapat  terlaksana  dengan  baik. Oleh  karena  itu  paradigma  pembangunan  adalah melakukan  koneksi  antara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat sebagai suatu sistem yang saling menguatkan (LAN, 2007).
Kinerja  daerah  yang  sukses  tidak  bisa  dipandang sebagai  kesuksesan  dari  pemerintah  itu  sendiri  tetapi merupakan  satu  kesatuan  antara  swasta  dan  masyarakat yang  mendukung  program  pemerintahan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melihat  akuntabilitas  pemerintah  darah yang  dihubungkan  dengan  kinerja  daerah,  dilihat  dari hasil  pemeriksaan  oleh  BPK,  seperti  kelemahan  dalam sistem  pengendalian  internal;  ketidakpatuhan  terhadap ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  dan  tindak lanjut  rekomendasi  temuan  audit,  serta  dari  DPRD  dan masyarakat  digunakan  sebagai  pengawasan  untuk mengetahui  apakah  otonomi  daerah  telah  menghasilkan prestasi  dengan  diharapkan  atau  kontraproduktif  dengan apa yang telah direncanakan.
Pendapat  BPK-RI  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Provinsi  Banten  periode 2016-2018  menunjukkan  bahwa  persentase  LKPD  yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tabel 1 Laporan BPK untuk Entitas 3 Tahun Terakhir
Tidak. Entitas 2016 2017 2018 1 Kabupaten Lebak WTP WTP  WTP 2 Kabupaten Pandeglang WTP WTP  WTP 3 Kabupaten Serang WTP WTP  WTP 4 Kabupaten Tangerang WTP WTP  WTP 5 Kota Cilegon WTP WTP  WTP 6 Kota Serang WDP  WTP  WTP 7 Kota Tangerang WTP WTP  WTP 8 Kota Tangerang Selatan

## WTP WTP  WTP
Berdasarkan  tabel  tersebut  meskipun  pemerintah provinsi  Banten  memperoleh  opini  WTP  tetapi  bukan berarti  tidak  memerlukan  perbaikan.  WTP  merupakan
apresiasi  dari  pemerintah  terhadap  penilaian  yang dilakukan  terhadap  pemerintah  daerah  dengan  hasil wajar  tanpa  pengecualian.  Artinya  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  di  provinsi  Banten  sudah  dilakukan profesional karena mendapat predikat tersebut.
Perbaikan  terutama  dalam  pengelolaan  Pendapat Asli  Daerah  (PAD),  yang  kurang  menguntungkan pemerintah daerah (Pemda) Kelemahan tersebut termasuk  pengelolaan  PAD  sehingga  kurang  dapat menguntungkan  pemerintah  daerah.  Kemudian  pada aspek  pengadaan  barang  dan  jasa  perlu  dilakukan kepatuhan karena tentu akan diperiksa oleh BPK.
PAD  perlu  dijaga  dan  dimanfaatkan  sebaik- baiknya  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka melakukan  pembangunan  daerahnya  sendiri.  PAD  yang tinggi memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  dengan  memeriksa  hasil  laporan laporan  keuangan  daerah  tahun  2016,  2017,  2018  yang telah  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  (DPRD  Provinsi  Banten).  Desain dalam  penelitian  ini  adalah  desain  kausalitas.  Desain kausalitas  sangat  membantu  dalam  menganalisis hubungan  antara  satu  variabel  dan  variabel  lain  atau bagaimana  satu  variabel  mempengaruhi  variabel  lain, sifat  hubungan  antara  variabel-variabel  ini  simetris- asimetris  (Umar,  2007:  35).  Jumlah  penduduk  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  di Provinsi  Banten  pada  tahun  2019 dan  Dewan  Pengawas Republik Indonesia Perwakilan Banten. Teknik sampling yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  di  I  adalah  anggota  BPK  Banten,  Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten.  Metode  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  purposive  sampling  dengan  berbagai  kriteria. Sampel dari 34 orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
X 3 ,703
,215 ,431 ,389 Adjust R Square F- Hitung ,880 73,578 Sig. F ,000 b
Mohamad  Husni  dan  Riyanthi  Idayu,  Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten)
Berdasarkan analisis data yang terdapat pada tabel tersebut  maka  persamaan  regresi  berganda  yang  didapat X1  merupakan  pemeriksaan  keuangan  daerah  dan  X2 merupakan pengawasan pengelolaan keuangan.
Y = 4.417 + 0,285 (X1) + 0,187 (X2)
Pertama, dari persamaan regresi linier ganda yang disebutkan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  koefisien regresi  variabel  Pemeriksaan  Keuangan  Daerah  adalah 0,285 dan bertanda positif artinya bahwa setiap kenaikan satu  satu  satuan  pemeriksanaan  keuangan  daerah  maka kinerja  daerah  juga  meningkat  sebesar  0,285.  Mengacu pada  hasil  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  t- calculated > t-table (2.572 > 1.694) Ini berarti Ho ditolak sehingga  kesimpulannya  "pemeriksaan  pengelolaan Keuangan  Daerah  mempengaruhi  kinerja  pemerintah daerah".
Kedua,  masih  dari  persamaan  regresi  linier  ganda di  atas  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  regresi  variabel Pengawasan  Keuangan  Daerah  adalah  0,187  dengan tanda  positif  artinya  setiap  terjadi  kenaikan  satu  satuan maka kinerja pemerintah naik sebesar 0,187 Dalam hasil tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  t-count  >  t-table (2.212  >  1.694)  Artinya  HA  dapat  diterima  dan  Ho ditolak  sehingga  "Pengawasan  pengelolaan  Keuangan Daerah  memiliki  efek  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah"
Ketiga,  nilai  konstan  untuk  Kinerja  Pemerintah Daerah adalah 4.417, ini berarti bahwa jika Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan  Daerah  konstan  atau  tetap  maka  Kinerja pemerintah  daerah  adalah  4.417.  Namun,  jika  nilai keseluruhan  koefisien  variabel  bebas  meningkat  satu, maka  akan  menyebabkan  kinerja  pemerintah  meningkat sebesar  5.592  dengan  nilai  koefisien  determinasi  dapat dilihat dari nilai R square yaitu 88,0%.
Selanjutnya, hasil penguji  hipotesis menggunakan F-Test dapat disimpulkan bahwa F menghitung tabel > F (73.578 > 3.305) dengan α = 0,000 maka Ho ditolak dan Ha  diterima.  Artinya  secara  statistik  pada  tingkat kepercayaan 5%, maka hipotesis tersebut diterima, yaitu "Pemeriksaan,  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  memiliki  efek  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah daerah".

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dan  analisis  data dapat  disimpulkan  hawa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  pemeriksaan  dan  pengawasan  pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemeriksaan  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari pengelolaan keuangan daerah.
Pemeriksaan  dan  pengawasan  akan  membuat  tata kelola  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  baik sehingga  akan  mampu  melakukan  alokasi  yang  tepat
terhadap  keuangan  daerah  sehingga  masyarakat  dapat merasakan  dampak  dari  pembangunan  daerah  yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak ini menjadi penting karena  masyarakat  menjadi  respon  yang  tepat  terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan.
Selain itu, fungsi yang dilakukan inspektorat tidak serta  merta  hanya  melakukan  Pengawasan  (Supervisi). Namun,  juga  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  bentuk pembinaan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya.
Beberapa hal yang menjadi temuan perlu ditindak lanjuti  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  bentuk  refleksi dalam  melakukan  perbaikan  terutama  mengenai  PAD yang  perlu  diefektifkan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat menjadi puas terhadap kinerja pemerintah daerahnya.
Temuan  di  lapangan  diketahui  bahwa  diperlukan anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Banten  yang  signifikan  tentunya  harus  dikelola  secara efektif  untuk  kepentingan  masyarakat  broader  sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yanglebih ketat dari  inspektorat  agar  tidak  terjadi  pemborosan  dan kebocoran  anggaran  serta  perlunya  akuntabilitas  dan transparansi  publik  sehingga  kinerja  pemerintah  daerah di  lingkungan  pemerintah  daerah.  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  ini  bisa  bertambah. Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  Pemeriksaan  dan pengawasan  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa kinerja pemerintah daerah dapat meningkat. .

## DAFTAR PUSTAKA
Boynton,  C  William,  Raymond  N.  Johnson,  Walter  G. Kell (2007). Audit Modern, Jakarta:Erlangga. https://banten.antaranews.com/berita/32165/bpk-banten- masih-ada-kelemahan-kelola-keuangan  di  tanggla 21 Maret 2012
Husein  Umar.  2009.  Metode  Penelitian  Untuk  Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Persada
Jensen,  M.,  C.,  dan  W.  Meckling,  1976.  "Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya agensi dan struktur kepemilikan", Journal of Finance
Economic 3:305-360, di-download dari http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jens enmeckling-76.pdf. Lembaga Administrasi Negara. 2004. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3. Jakarta , LAN.
Mardiasmo,2002.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  no  73  Tahun  2009 Tentang  Tata  cara  Pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 tahun  2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Mohamad  Husni  dan  Riyanthi  Idayu,  Pengaruh  Pemeriksaan  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten)
UU no 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
Wawan,  Lia  2009,  pengaruh  pengawasan  intern  dan pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Jurnal Akuntansi FE Unsil Vol 4 no 1