## DIGITALISASI DESA DI DESA CIKOLE LEMBANG
Irland Fardani 1 , Gina Puspitasari Rochman 2 , Lely Syiddatul Akliyah 3 , Hani Burhanuddin 4
1,2,3,4

## Universitas Islam Bandung

## INFO NASKAH
Diserahkan
8 Agustus 2021
Diterima 22 Agustus 2021
Diterima dan Disetujui 29 Desember 2021 Kata Kunci: Digitalisasi, Desa, Desa Cerdas, Pemetaan.
Keywords: Digitalization, Village, Smart Village, Mapping.

## ABSTRAK
Desa merupakan salah satu level terkecil dari pemerintahan di Indonesia. Dalam program  digitalisasi  yang  sedang  digalakan  oleh  pemerintah  Indonesia,  desa merupakan  ujung  tombak  dalam  penerapannya.  Dalam  penerapannya,  banyak desa  yang  tidak  terlebih  dahulu  melakukan  kajian  kesiapan  desa  dalam penerapan  desa    digital.  Tujuan  dari  pengabdian  ini  adalah  menilai  kesiapan pemerintah  desa  dalam  penerapan  desa    digital  dan  membangun  system informasi  desa  yang  berisikan  pendataan  dan  pemetaan  pembangunan  yang dilakukan oleh desa. Aktivitas yang dilakukan adalah (1) wawancara mendalam dengan  pihak  perangkat  desa,  (2)  FGD,  (3)  survey  lapangan  dan  (4)  pelatihan system  informasi  desa.  Hasil  yang  didapatkan  dari  kegiatan  ini  adalah  (1) penilaian  terhadap  kesiapan  pemerintah  desa  menerapkan  desa  digital  dilai cukup  baik  yaitu  mendapatkan  nilai  3.16  dan  (2)  system  informasi  yang berisikan  data  pembangunan  desa.  Dari  kegiatan  ini  juga  dihasilkan  sebuah sistem  informasi  desa  yang  menyimpan  dan  menampilkan  kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Cikole .
Abstract.  The Village is one of the smallest levels of government in Indonesia. In  the  digitalization  program  that  the  Indonesian  government  promotes,  the Village is one of the spearheads in its implementation. In its  application, many villages  do  not  first  conduct  a  village  readiness  study  in  the  application  of digital  villages.  The  purpose  of  this  research  is  to  assess  the  readiness  of  the village  government  in  implementing  digital  villages  and  building  a  village information  system  that  contains  data  collection  and  development  mapping carried out by the Village. The activities carried out were (1) in-depth interviews with  village  officials,  (2)  FGDs,  (3)  field  surveys,  and  (4)  village  information system training. The results obtained from this activity are (1) an assessment of the  village  government's  readiness  to  implement  a  digital  village  which  is considered  quite  good,  namely  getting  a  score  of  3.16,  and  (2)  an  information system containing village development data. With this program, you can prepare Cikole villages in the application of digital villages. From this activity, a village information system was produced which contain activities that store and display development activities in Cikole Village.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  Desa  di  Indonesia  pada  dasarnya  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan  dengan  hal  itu,  Pemerintah  Jawa  Barat  menyelenggarakan  program  Desa  Digital yaitu  program  penyediaan  Internet  dan  Literasi  Digital  Masyarakat.  Program  Desa  Digital bertujuan untuk menyediakan akses internet di desa yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet  sama  sekali.  Secara  konseptual  desa  digital  merupakan  sebuah  program  untuk menjadikan  desa  sebagai  wilayah  pembangunan  yang  memberdayakan  masyarakat  dengan sarana teknologi informasi yang memadai (Wijaya et al., 2013).
Pada  dasarnya,  konsep  desa  digital  memiliki  dua  unsur  penting  didalamnya  yaitu pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  teknologi  informasi  (Suyatna  et  al.,  2019).  Paradigma pembangunan  pedesaan  berbasis  internet  penting  dilakukan  di  tengah  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi (Muhammad, 2016). Berbagai tulisan  mendeskripsikan bahwa  dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  di  Desa    dapat  meningkatkan partisipasi  dan  keterbukaan  di  desa.  Dengan  adanya  sistem  desa  digital  melalui  sistem informasi  desa  akan  mempermudah  komunikasi  dalam  suatu  desa  antara  aparat  desa  dengan warga dibutuhkan suatu media komunikasi.
Dari  hasil  wawancara  kepada  beberapa  penduduk  di  Desa  Cikole,  tergambarkan  bahwa kondisi  Desa  Cikole  pada  saat  ini  masih  menerapkan  sistem  konvensional  yaitu  dengan melakukan  pencatatan  administrasi  desa  secara  manual  atapun  offline,  menyulitkan  warga Desa  Cikole untuk mengakses  informasi desa. Salah satunya adalah  laporan anggaran desa yang  sulit  diakses  oleh  para  warga-nya.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardani (Wardani,  2018),  dengan  adanya  sistem  informasi  desa  maka  masyarakat  akan  lebih  mudah dalam mengakses perencanaan maupun realisasi anggaran desa.
Lokasi  pelaksanaan  PKM  akan  dilakukan  pada    daerah  yang  belum  mempunyai  Sistem Informasi  Desa.  Objek  PKM  yabg  diutamakan  pada  kegiatan  ini  adalah  desa  binaan  LPPM UNISBA  yaitu  di  Cikole  Lembang  Kabupaten  Bandung  Barat.  Tema  kegiatan  PKM mengusulkan pembangunan sistem informasi desa. Hal ini pun sudah sejalan dengan program LPPM  UNISBA  untuk  berperan  dalam  upaya  memetakan  persoalan  dan  mencarikan  terkait pembangunan desa di Jawa Barat.
Aplikasi  sistem  informasi  desa  banyak  telah  dibuat  di  beberapa  desa  di  Indonesia  yang
disediakan  oleh  pemerintah  pusat  ataupun  kabupaten/kota.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa aplikasi-aplikasi tersebut dibangun secara top-down yaitu dibangun dari kebutuhan pihak luar bukan dari desa tersebut. Padahal sebuah sistem informasi yang baik  berasal  dari kebutuhan dari internal desa.
Hasil penelusuran awal di wilayah Desa Cikole, masih terdapat masalah mengenai belum tertatanya arsip dokumen secara sistematis, masyarakat yang sulit untuk mengakses informasi tentang  desa,  belum  tersedianya  sistem  informasi  dan  manajemen  berbasi  komputer  dan website  desa  serta  minimnya  keterampilan  aparatur  desa  dalam  mengelola  data  berbasis komputer.
Dengan  adanya  beberapa  masalah  yang  sudah  sebutkan  sebelumnya,  maka  kami merancang  beberapa  solusi  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  1.Permasalahan  pertama  yaitu belum adanya sistem informasi desa menjadikan sulitnya mengakses terhadap  informasi desa, salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan dikembangkan atau menyediakan sistem informasi menajemen berbasis komputer sehingga dapat mengefisienkan pengarsipan data di desa. Pengembangan sistem informasi desa ini harus melibatkan partispasi masyarakat  secara  luas,  guna  menumbuhkan  rasa  kepemilikan  terhadap  aplikasi  yang dikembangkan serta memfasilitasi  semua kebutuhan tentang  kegiatan masyarakat. Salah satu contoh  rancangan  aplikasi  sebagai  solusi  untuk  mengakses  informasi  anggaran  dan  realisasi dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1: Solusi dan permasalahan
Untuk permasalahan sulitnya mengakses informasi desa dan  belum adanya website desa, solusi  yang  ditawarkan  adalah  dengan  mengembangkan website desa,  sehingga  dapat
mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  data  dan  informasi  di  desa.  Hal  ini  perlu dilakukan melihat kondisi saat ini yakni dengan adanya trend penyimpanan atau penyampaian informasi  berbasis  internet.  Dengan  dipublikasikannya  informasi  potensi  desa  diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Cikole.
Dalam permasalah minimnya keterampilan aparatur desa dalam mengeleola data berbasis komputer,  solusi  yang  ditawarkan  adalah  dengan  melakukan  pelatihan  bagi  apatratur  desa tentang  pengelolaaan  data  berbasis  komputer.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyakarat sesuia dengan program desa digital yang diinisiasi oleh Provinsi Jawa Barat.

## 2. METODE
Bagian  metode  ini  harus  dapat  menjelaskan  metode  pengabdian  yang  digunakan,  juga termasuk  langkah-langkah/prosedur  pelaksanaan  pengabdian.  Alat,  bahan,  media  atau instrumen  pengabdian  harus  dijelaskan  dengan  baik.  Jika  perlu  dan  penting,  ada  lampiran mengenai kisi-kisi dari instrumen atau penggalan bahan yang digunakan sekedar memberikan contoh bagi para pembaca.
Waktu  kegiatan  pengadian  in  memakan  waktu  delapan  bulan,  yaitu  dimulai  dari  bulan Desember 2020  dan berakhir pada bulan Juli 2021. Terget sasaran pengadian adalah Desa Cikole, Kecamatan    Lembang,  Kabupaten  Bandung  Barat,  Prvonsi  Jawa  Barat.  Untuk  mendapatkan informasi  tentang  digitalisasi  desa,  dilakukan  wawancara  mendalam  terhadap  perangkat  desa, kegiatan  Focus  Group  Discussion,  survey dan workshop. Urutan  kegiatan  yang dilakukan selama pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2: Urutan Kegiatan  Pengabdian Kepada Masyarakat.
Berdasarkan bagan diatas, dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) tahapan dalam kegiatan PKM ini, yaitu :

## a. Tahap Persiapan
Tahap  persiapan  ini  meliputi  kosolidasi  tim,  persiapan  teknis  pelksanaan  Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), persiapan survey, Persiapan PP ( Participatory Planning ) dan persiapan pada mitra yaitu perangkat desa dan masyarakat desa cikole.
b. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data secara garis bear meliputi survey keubutuhan kebuthan aplikasi baik  secara  sekunder  maupun  wawancara  kepada  masyarakat,  dan  kegiatan  PP ( Participatory  Planning )  ke  satu  yang  terdiri  dari  penggalian  sistem  tata  Kelola administrasi  pemerintahan  di  desa  serta  kebutuhan  aplikasi  yang  diinginkan  oleh masyarakat  atau yang lebih sering dikenal sebagai User Requirement.
Metode yang digunakan dalam tahapan pengumpulan data ini adalah :
1) Identifikasi Sistem
a) Dilakukan pengamatan terhdap sistem tata Kelola pemerintahan eksisting berupa bagaimana sistem perencanaan anggaran desa serta pencatatan realisasi anggaran desa.
b) Dilakukan  penyebaran  kuisioner  terhadap  kebutuhan  sistem  informasi  desa kepada  masyarakat  desa  cikole.  Hal  ini  bertujuan  untuk  penjaringan  awal kebutuhan akan adanya informasi pada aplikasi yang akan dibangun.
c) Informasi yang dibutuhkan :
Tabel 1: Komponen dan Varibel yang dibutuhkan
NO Komponen Variabel 1 Administrasi Desa a. Letak administratf b. Status pemerintahan c. Nama kepala desa d. Alamat kantor 2 Laporan Anggaran Desa tahunan a. Tahun
b. Rencana
c. Realisasi d. Koordinat Lokasi (GPS) e. Foto 3 Lokasi Geografi a. Nama Wilayah RT, RW ataupun Kampung b. Nama jaringan jalan
2) Focus  group  discussion (FGD)  dengan  pendekatan  Perencanaan  Partisipatif ( Participatory Planning- PP)
Participatory planning adalah sebuah  pendekatan yang melibatkan seluruh komponen dari  masyarakat  dalam  menyusun  strategi  dan  proses  pengelolaaan  sebuah  wilayah. Participatory  planning mempunyai  tujuan  untuk  mengharmonisasi  semua  partisipan dan juga mencegah adanya konflik atara masyakat. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran  bersama  antara  mitra  dan  tim  PKM  di  dalam  merencanakan  suatu intervensi  yang  tepat.  Pendekatan  ini  bersifat  experiential  sehingga  pada  praktiknya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik mitra (Chambers, 1994). Pendekatan ini kami  gunakan  sebagai  proses  pembelajaran  sehingga  dapat  meningkatkan  partisipasi, mengembangkan  kemampuan  analisis,  dan  juga  mendorong  sikap  saling  menghargai pendapat orang lain. Untuk itu, dalam prosesnya, tim akan berperan sebagai fasilitator. Metode PP yang dilakukan pada tahap pertama ini adalah :
a) Pengenalan situasi kondisi dan permasalahan mengeni tata Kelola pemerintahan
b) Informasi mengenai informasi yang diinginkan oleh masyarakat untuk diakses
c) Data data anggaran keuangan desa  tiap  tahun.
3) Tahap Analisis
Tahap  analisis  melitputi  pengimplementasian  sistem  tata  Kelola  administrasi  pada desa  serta  kebutuhan  aplikasi  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Seteleh  diolah  dari hasil  tersebut,  masuk  kedalah  tahapan  pembangunan  aplikasi  atau  tahapan coding . Setelah  dilakukan  pembangunan  aplikasi  atau coding ,  dilakukanlah  testing  aplikasi untuk mengantisipasi error yang mungkin masi muncul pada aplikasi.
Dari hasil PP tahap ke 1 dilakukanlah pendokmentasian terhadap 4 sistem tata kelola dan kebutuhan masyarakat. Dokumen ini digunakan utnuk Menyusun aplikasi dengan menggunakan  metode  agile  development  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  3. Agile Development Methods adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang  sama  atau  pengembangan  sistem  jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun.
Gambar 3: Skema Pengembagan Aplikasi Dengan Agile Methode Dalam  proses  pembangunan  aplikasi  sistem  informasi  desa  pada  PKM  ini, memanfaatkan  teknologi  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG).  Penggunaan  teknologi SIG  terbukti  sangat  efesien  untuk  memetakan  dengan  detail Cultural  Heritage (Hadjimitsis  et  al.,  2013).  Salah  satu  fitur  dari  SIG  yang  dapat  digunakan  adalah bentuk Geodatabase, nantinya  akan  menggabungkan  kondisi  anggaran  desa  dengan lokasi  lokasi  realisasi  anggaran  yang  telah  dilakukan,  dengan  menggunakan Geodatabase ini  dapat  mempermudah  sistem  untuk  melakukan query dan menampilkan  informasi  (Malinverni  et  al.,  2019).  Langkah  selanjutnya  dalam pengembangan  aplikasi  adalah  pengujian  aplikasi  dan  quality  assurance,  tahapan  ini meliputi  beberapa  tahapan  yaitu  test  aplikasi  ( try  and  error ), sistem  test , stress  test , security  test dan user  acceptance  test .  Seluruh  proses  dan  hasil  analisis  dijelaskan melalui  FGD  dan  workshop  untuk  kemudian  dilakukan  perbaikan  sesuai  dengan kebutuhan dan kapasitas aparatur desa.
4) Tahap Akhir
Tahap  akhir  melalui  kegiatan Participatory  Planning (ke-2),  untuk  melakukan sosialisasi aplikasi dan pelatihan sistem informasi desa.
Metode  pelaksanaan  tahap  akhir  adalah  dengan  melakukan  PP    tahap  ke  2  yaitu melakukan  pelatihan  kepada  masyarakat  dengan  sisten Training  Of  Trainer (TOT), yaitu dengan melakukan pelatihan kepada sekelompok masyarakat yang nantinya akan menyebarkan kemampuannya untuk melatih warga lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Kegiatan Focus Group Discussion dan Survey
Untuk mendapatkan informasi mengenai system tatakelola pemerintah dan keinginan warga masyarakat desa cikole. Maka dilakukanlah kegiatan Focus Group Dissusion, kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa serta perwakilan dari masyarakat seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4 Kegiatan Focus Group Discussion di Desa Cikole Sumber : Dokumentasi Pribadi
Dari kegiatan ini didapatkan beberapa masukan dari warga, yaitu :
1) Dengan  adanya  rencana  program  digitalisasi  ini  dapat  mempromosikan  potensi  yang ada di desa dan berimpak terhadap  perkonomian desa.
2) Program digitalisasi diharapkan meningkatkan pelayanan pemerintah desa.
3) Diperlukan  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia,  baik  apparat  desa  atau  warga  dalam penerapan digitalisasi desa
4) Adanya program yang terus berkesinambungan dalam pengembangan desa digital.
5) Masyarkat  desa  menginginnkan  keterbukaan  data  dan  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan oleh desa.
Dari  point-point  yang  disampaikan  warga  dan  mayarakat  ini,  dapat  diwadahi  dalam kegiatan  ini  yaitu  dengan  kegiatan  peneilai  kesiapan  pemerintah  desa  dalam  penerapan  desa digital  dan  pengembangan  system  informasi  pembangunan  di  desa  cikole.  Kegiatan selanjutnya adalah melakukan survey potensi desa dan lokasi pembangunan yang ada di desa Cikole.  Target  kegiatan  ini  adalah  mendapatkan  database  berupa    koordinat  serta  deskripsi lokasi-lokasi yang di survey, untuk kegiatan survey dapat terlihat pada gambar 4.
Gambar 5: Foto Kegiatan Survey di Desa Cikole
Sumber : Dokumentasi Pribadi
b. Penilaian Kesiapan Desa Digital
Salah  satu  bentuk  dari  kegiatan  digitalisasi  pemerintahan  desa  adalah  penerapan  Smart government.  Smart  governance  adalah  tentang  mendesain  ulang  tata  pemerintahan  yang demokratis formal dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang dikembangkan secara historis  dan  ekonomis.  Smart  governance  terdiri  atas  tiga  bagian,  yatu  keikutsertaan masyarakat  didalam  penentuan  keputusan  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung, peningkatan  jumlah  dan  kualitas  layanan  publik,  serta  adanya  database  yang  terstruktur  dan
tertata baik didalaam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik. Setelah melakukan  analisis,  Desa  Cikole  belum  bisa  mencapai  indikator  Smart  Governance  seperti yang diharapkan karena tidak adanya pahaman yang mendalam mengenai teknologi

## Tabel 2

## Analisis Indikator Smart Governance Desa Cikole
No Dimensi Pertanyaan Jawaban Skor  Nilai 1 Partisipasi Publik Ketersediaan wadah dalam menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pihak pemerintah desa Masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan aspirasi yang dilakukan secara offline 4 3.75 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang diwakilkan oleh beberapa elemen/kalangan yang ada seperti ketua RT, ketua RW, kepala Dusun serta menyuarakan aspirasinya yang telah dihimpun dari seluruh masyarakat 4 Penjaringan aspirasi secara interaktif pada saat pengambilan keputusan Penjaringan aspirasi secara interaktif pada saat pengambilan keputusan
atntara pihak desa dan juga masyarakat dikatakan sedang dengan perkiraan 41-60% karena pada setiap kegiatan yang diadakan oleh desa masyarakat yang berpartispasi diwakilkan oleh ketua RT/ketua
RW/kepala Dusun dan hanya sebagian masyarakat 3 2 Pelayanan Publik Pelayanan publik yang tersedia berjalan sesuai dengan persyaratan dan kurun waktu yang telah ditetapkan Pelayanan publik yang tersedia di desa berjalan sesuai dengan persyaratan dan kurun waktu yang telah ditetapkan dan pelayanan sesuai jam operasional 4 2.75 Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) dapat diakses masyarakat Pemdes tidak memiliki website sehingga masyarakat tidak dapat secara mudah mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah 1
dengan mudah
seperti Perda
Tempat dan lokasi sarana
prasarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau atau diakses oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi Lokasi sarana dan prasarana mudah d jangkau 4 Tersedia pelayanan administrasi berbasis digital hanya dilakukan beberapa pihak saja 2 3 Transparansi  Efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi Elemen desa dan pihak-pihak terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara dilakukan secara berkelanjutan dengan jangka waktu satu tahun sekali 5 3 Tersedianya berbagai media informasi terkait desa yang berbasis TIK Pemdes tidak memiliki situs web yang berisikan informasi karena keterbatasan SDM yang tidak atau kurang paham dan mengerti mengenai TIK 1 Tersedianya database yang terstruktur dan tertata baik didalam penyimpanan data dan infomasi terkait dengan pelayanan publik kepada
seluruh lapisan masyarakat
Database yang berada di desa
sebagian kecil ada, namun datanya tidak tertata dengan baik karena masih menggunakan pengarsipan secara manual (bentuk berkas kertas) 3 Total 31 9.5 Rata-rata 3.16
Berdasarkan  analisis  indikator  Smart  Governance,  Desa  Cikole  memiliki  nilai  3.16  dari skala  maksimalnya  5.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  smart  government  di  Desa  Cikole  belum terbentuk,  namun  dengan  level  yang  sekarang  bisa  dijadikan  modal  yang  baik  untuk pengembangan smart Government di Desa Cikole
c. Website Sistem Informasi Desa
Salah  satu  keluaran  dari  kegiatan  ini  adalah  Website  Sistem  Informasi  Desa  yang  akan menjadi  sebuah  database  kegiatan  pembangunan  di  Desa  Cikole.  Website  Sistem  Informasi Desa Cikole dapat dikases pada halaman http://188.166.207.47:81/ . Tampilan awal-nya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 6: Tampilan Halaman Muka Website Sistem Informasi Desa Cikole
Pada  Sistem Informasi Desa ini ada beberapa menu yang bisa diakses yaitu, tampilan peta, menu login, menu tahun, menu sumber dana, menu kegiatan fisik, menu gallery dan menu user seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 7: Tampilan menu pada Website Sistem Informasi Desa Cikole
Untuk menu peta, berisikan sebaran kegiatan pembangunan desa yang telah diinputkan terlebih dahulu. Sebaran kegiatan desa disimbolkan dalam bentuk titik, kemudian jika diklik akan muncul keterangan detail mengenai kegiatan pembangunan tersebut. Menu peta dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 8:  Menu  Tampilan Peta dan Detail informasi
Menu lainnya adalah menu login, menu login berfungsi untuk membatasi akses informasi tertentu  yang  dapat  dilihat  secara  umum.  User  dan  password  setiap  pengguna  dapat ditambahkan  melalui  menu  registrasi  user.  Dalam  menu  tahun,  pengguna  dapat  terus menambahkan  tahun  kegiatan,  hal  ini  dimaksudkan  agar  sistem  dapat  terus  digunakan meskipun  tahun  terus  bertambah.  Menu  lainnya  adalah  menu  sumber  dana,  menu  ini dimaksudkan  agar  jika  adanya  nomenklatur  sumber  dana  baru,  pengguna  dapat menambahkan  kedalam  sistem.  Menu  kegiatan  lainnya  adalah  penambahan  kegiatan  fisik, pada  menu  ini  dapat  ditambahkan  atau  dikurangi  naman  ama  kegiatan  yang  ada  didalam wesite.  Menu  terakhir  adalah  menu  gallery,  dalam  menu  ini  user  dapat  menambahkan  foto foto kegiatan.
Gambar 9: Menu Jenis Kegiatan
Gambar 10: Menu Tahun
Gambar 11: Menu Sumber Dana
Gambar 12:: Menu Kegaiatan Fisik
Gambar 13:: Menu gallery
Dikarenakan kondisi di Jawa Barat pada umumnya dan Di Desa Cikole pada khusunya, pada saat kegiatan pelatihan system informasi desa ini masi dalam kondisi  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, maka sosialisasi atau pelatihan system informasi dilakukan via online / zoom. Peserta pelatihan diwakili oleh perangkat desa dan warga desa cikole.
Gambar. 14: Kegiatan Sosialisasi melalui online / zoom

## 4.   SIMPULAN
Kegiatan digitalisasi system informasi desa berbasis partisipasi masyarkat di desa cikole, memberikan  dampak  positif  kepada  mitra  yang  terlihat.  Dari  hasil  FGD  yang  didapat, masukan-masukan  warga  mengenai  program  digitalisasi  akan  dimasukan  kedalam  kegiatan desa.  Mitra  tampak  antusias  mengikuti  pelatihan  dalam  kegiatan  FGD  maupun  pelatihan system  informasi  yang  dikembangkan  oleh  tim  pengabdi.  Berdasakan  hasil  kegiatan pengabdia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Kondisi  kelembagaan  di  Desa  Cikole  menunjukan  bahwa  perangkat  desa  belum optimal dalam melayani masyarakat Desa Cikole.
b. Kesiapan  Desa  Cikole  untuk  menerapkan  Desa  Digital  dinilai  cukup  baik  yaitu mendapatkan nilai 3.16 dari skala penilaian 5. Hal ini berarti desa cikole mempunyai peluang yang besar untuk menjadikan desa-nya berbasis digital.
c. Dari aspirasi beberapa aspirasi masyarakat, mengusulkan bahwa perlu adanya promosi mengenai potensi desa cikole ke masyarakat luar.
d. Dengan  adanya  sistem  informasi  desa  cikole,  kegiatan  pembangunan  desa  dapat management dengan baik serta warga masyarakat dapat melihat pembangunan apa saja yang telah dilakukan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Chambers,  R.,  1994.  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA):  Challenges,  Potentials  and Paradigm*, World Development.
Hadjimitsis,  D.,  Agapiou,  A.,  Alexakis,  D.,  Sarris,  A.,  2013.  Exploring  natural  and anthropogenic risk for cultural heritage in Cyprus using remote sensing and GIS. Int. J. Digit. Earth 6, 115–142. https://doi.org/10.1080/17538947.2011.602119
Malinverni,  E.S.,  Chiappini,  S.,  Pierdicca,  R.,  2019.  A  Geodatabase  for  Multisource  Data Management  Applied  to  Cultural  Heritage:  The  Case  Study  of  Villa  Buonaccorsi’s Historical Garden. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. 42, 771– 776. https://doi.org/10.5194/isprs-Archives-XLII-2-W11-771-2019
Muhammad,  B.,  2016.  Pembangunan  Pedesaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun). J. Risal. 27, 62–67.
Suyatna, R., Madya, W.A., Pengembangan, B., Daya, S., Daerah, M., Banten, P., 2019. Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Januari 22–26.
Wardani,  A.,  2018.  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DESA  DI  DESA DENANYAR KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG.
Wijaya,  E.,  Anggraeni,  R.,  Bachri,  R.,  2013.  Desa  Digital :  Peluang  untuk  Mengoptimalkan
Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.  J.  Din.  Huk.  13,  75– 88.