## POST TRAUMATIC STRESS DISORDER
(GANGGUAN STRESS PASCA TRAUMA BENCANA)

## DI JAWA TENGAH

## Mursid Zuhri

## Balitbang Provinsi Jawa Tengah

## ABSTRACT
Disaster  is  an  event  that  is  not  desired,  but  the  perceived  intensity  increased  in recent years. Handling of victims who have not been up demanding attention to the duties and  responsibilities  of  government  and  society.  The  research  aims  to:  identify  the identification procedure Dissorder Post Traumatic Stress, PTSD sufferers handling as well as efforts to prevent and control the incidence of PTSD in post-disaster in Central Java, to identify  the  role  of  government  agencies  and  non-health  non-governmental  agencies  in efforts  to  address,  prevent  and  control  the  incidence  of  PTSD  in  the  area  disaster,  PTSD develop  an  integrated  management  scheme  in  the  affected  areas  in  Central  Java. Descriptive  qualitative  research  approach  using  survey  methods,  the  study  site  in Karanganyar, Starch, Cilacap, Brebes, Klaten and Banjarnegara. This type of compaction of  primary  and  secondary  data,  data  collection  through  in-depth  interviews  and observation of the symptoms or the object under study and interviews with victims.Reality on the ground  the team  equipped with the knowledge necessary to  help  victims cope with PTSD when PTSD. The role of non-health government agencies and non-government in the identification,  handling  is  more  involved,  monitoring  and  evaluation  has  not dilakukan.Kebijakan  government  that  governs  the  role  of  non-governmental  agencies  in connection  with  Standard  operating  procedures  have  not  been  there.  The  pattern  of integrated  management  of  PTSD  has  not  been  done.  There  are  no  regulations  /  specific policies of local or central government which regulates the pattern of PTSD post-disaster management  in  an  integrated  way.  Recommendations  are  proposed,  the  need  for  mental health  treatment  activity  before  and  after  the  disaster,  develop  post-disaster  PTSD  as  a priority  program  in  disaster  management  by  the  Central  Government,  provincial  and regency  /  city  an  estimated  disaster-prone,  introducing  /  socialization  PTSD  in  disaster areas,  so  that  people  can  recognize  the  existence  of  PTSD  happens  to  him,  should  be piloted  handling  integrated  health  center  began,  the  integration  of  the  district  in preparation  for  handling  through  hospital-based,  counseling  to  Cadre  Village/Hamlet confront,  prevent  PTSD,need  community-based  treatment  patterns,village  based  alert  and soul the hospital.
Keywords: Post-Disaster Trauma Treatment

## PENDAHULUAN
Pemerintah  bersama  masyarakat mempunyai tanggungjawab
dalam
penanggulangan  bencana  dan    terhadap masyarakat yang tertimpa bencana
terutama  pada  pasca  bencana.  Korban
bencana  seringkali  secara  psikologis terjangkit gangguan
stres pasca trauma/bencana  yang  pada  umumnya dalam  dunia  kesehatan  disebut post traumatic  stress  disorder  (PTSD) .  PTSD dapat disembuhkan apabila segera
terdeteksi  dan  mendapatkan  penanganan yang  tepat.  Apabila  tidak  terdeteksi  dan dibiarkan  tanpa  penanganan,  maka  dapat mengakibatkan  komplikasi  medis  maupun psikologis  yang  serius  yang  bersifat permanen yang akhirnya akan mengganggu  kehidupan  sosial  maupun pekerjaan  penderita.  (Flannery,  1999).
Korban bencana perlu memperoleh pengelolaan PTSD  yang dapat diterapkan di  daerah  bencana  melalui  pendampingan pada korban untuk mengembalikan kondisi  seperti  sediakala.(NICE,  2005) Berdasarkan  hasil  prasurvei  di  Dinas Kesehatan di daerah pasca bencana secara umum didapati bahwa pengelolaan kesehatan  jiwa  masyarakat  pasca  bencana termasuk  di  dalamnya  PTSD  belum menjadi  prioritas  penanganan.  Penelitian bertujuan untuk mempelajari mengidentifikasi prosedur identifikasi Post Traumatic Stress Dissorder (PTSD), penanganan  penderita  PTSD  serta  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  kejadian PTSD  di  daerah  pasca  bencana  di  Jawa Tengah,  mengidentifikasi peran  lembaga pemerintah non kesehatan maupun lembaga  non  pemerintah  dalam  upaya identifikasi,  penanganan,  pencegahan  dan penanggulangan  kejadian  PTSD  di  daerah bencana, menyusun gambaran pola pengelolaan PTSD  terintegrasi   di  daerah bencana di Jawa Tengah.

## BAHAN DAN METODA
Studi  dilakukan  pada  kabupaten- kabupaten yang selama lima tahun terakhir mengalami bencana,sampel dipilih  secara purposive yaitu: Benana Banjir di Kabupaten  Pati , bencana  Tanah  Longsor Kabupaten  Karanganyar , bencana  Tanah Longsor  dan  banjir  Kabupaten  Brebes , bencana  Tsunami  Kabupaten  Cilacap , bencana  Gempa  Bumi  Kabupaten  Klaten dan  bencana  Tanah  Longsor  Kabupaten Banjarnegara.
Responden instansi terdiri lembaga/instansi  yang  terlibat  langsung secara aktif dalam menangani/
menanggulangi  saat  terjadinya  bencana). Instansi/lembaga tersebut adalah Kesbanglinmas Kabupaten, Dinas
Kesehatan  Kabupaten,  Puskesmas  di wilayah  bencana,  Dinas  Sosial  Kabupaten dan  Palang  Merah  Indonesia  tingkat Kabupaten. Pemilihan anggota dari instansi/lembaga  yang  terpilih  untuk diteliti  berdasarkan    tugas  ataupun pengetahuan/pengalaman/  keterlibatannya saat  menangani  kejadian  bencana  di wilayahnya. Disamping itu terdapat responden  masyarakat  terutama  para korban  bencana.  Sedangkan  data  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini    terdiri data  primer  dan  data  sekunder,  cara pengumpulannya melalui pengamatan langsung dan indepth interview, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis  Data    kualitatif  dengan  dilakukan analisis induktif.
Kerangka pikir penelitian sebagai berikut:
HASIL Meskipun sebagian besar identifikasi Post Traumatic Stress Disorder secara  khusus  dalam  suatu  kejadian bencana  di  daerah  kabupaten  yang  diteliti belum  dilakukan,  namun  demikian  dari prosedur identifikasi PTSD dalam penelitian  ini    terungkap  bahwa  usaha untuk  mengidentifikasi  adanya  gangguan jiwa  di  daerah  bencana  justru  datang  dari luar,  artinya  bukan  inisiatif  dari  lembaga kesehatan  setempat  tetapi  dari  institusi pendidikan (Tim psikolog dari Universitas Indonesia  ataupun  Universitas  Gajah Mada).    Ada  inisiatif  dari  Departemen Kesehatan  Pusat  untuk  melakukan  deteksi adanya  PTSD  namun  hanya  dilakukan pada  satu  daerah  bencana  dan  tidak dilakukan  pada  daerah  yang  terkena bencana.  Rumah  Sakit  Jiwa  Klaten melakukan  identifikasi  adanya  PTSD
beberapa  hari  setelah  kejadian  bencana  di daerah Kabupaten Karanganyar dan ternyata  tidak  menemukan  penderita PTSD.  Pelatihan  pada  petugas  kesehatan (dokter  puskesmas  dan  paramedis)  di wilayah  bencana  mengenai  PTSD  pernah dilakukan namun tidak ada kelanjutannya. Berdasarkan  laporan  dari  responden, mereka yang melakukan usaha identifikasi adanya  PTSD  adalah  dari  kalangan psikolog, dokter ahli jiwa , mahasiswa dan peneliti.
Belum ada instrumen khusus/standar yang dipakai untuk melakukan  identifikasi  adanya  PTSD  di lokasi  bencana.  Mengingat  tim  peneliti tidak  bisa  menemui  mereka  yang  terlibat langsung  saat  melakukan  identifikasi PTSD, sehingga informasi  apakah mereka telah  melakukan  persiapan  instrumen  dan diskusi dengan pakar PTSD serta bagaimana cara mengumpulkan data untuk Pengelolaan PTSD pasca bencana
Karakter dasar penderita PTSD pasca bencana
Pengetahuan penderita tentang PTSD Tingkat pendidikan penderita PTSD Ketersediaan pedoman pelaksanaan pengelolaan PTSD Keberadaan UU Penanggulangan Bencana Identifikasi penderita PTSD pasca bencana Peran Institusi Kesehatan Peran Institusi non Kesehatan (pemerintah dan swasta ) Peran Kesbanglinmas Peran institusi Pendidikan (kesehatan) Dukungan lembaga kesehatan pemerintah Dukungan lembaga
kesehatan non pemerintah
Peran Dinas Kesehatan Peran Puskesmas Penanganan penderita PTSD pasca bencana Pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD pasca bencana Peran RS pemerintah Budaya daerah bencana Pengelolaan PTSD pasca bencana Karakter dasar penderita PTSD pasca bencana
Pengetahuan penderita tentang PTSD Tingkat pendidikan penderita PTSD Ketersediaan pedoman pelaksanaan pengelolaan PTSD Keberadaan UU Penanggulangan Bencana Identifikasi penderita PTSD pasca bencana Peran Institusi Kesehatan Peran Institusi non Kesehatan (pemerintah dan swasta ) Peran Kesbanglinmas Peran institusi Pendidikan (kesehatan) Dukungan lembaga kesehatan pemerintah Dukungan lembaga
kesehatan non pemerintah
Peran Dinas Kesehatan Peran Puskesmas Penanganan penderita PTSD pasca bencana Pencegahan dan penanggulangan kejadian PTSD pasca bencana Peran RS pemerintah Budaya daerah bencana
identifikasi  adanya  PTSD  tidak  dapat digali.  Begitu  juga  dengan  hambatan  dan saran  untuk  perbaikan  di  masa  yang  akan datang  mengenai  identifikasi  adanya PTSD  pada  korban  bencana  tidak  dapat diperoleh.

## Penanganan  penderita  PTSD  pasca bencana:
Berdasarkan  wawancara  dengan petugas  kesehatan  maupun  petugas  rumah sakit di  wilayah bencana, ternyata mereka tidak  mengidentifikasi  adanya  PTSD. Mengingat  hal  tersebut  maka  informasi tentang  cara  penanganan  dan  lama penanganan  bagi  para  penderita  PTSD tidak  dapat  dilaporkan  dalam  penelitian ini.
Pada  saat  wawancara  dengan  responden, secara t idak  langsung  mereka  sadari beberapa  orang  mengalami  gejala  adanya PTSD.  Gejala  tersebut    adalah    adanya rasa  was-was  apabila  berhadapan  dengan situasi/keadaan  yang  mirip  saat  kejadian bencana,  merasa  ingin  menghindari  dari situasi/keadaan  yang  membawa  kenangan saat  terjadinya  bencana,  keadaan  ini dirasakan  lebih  dari  2  bulan  pasca bencana.  Mereka  ternyata  berusaha  untuk mengatasi  keadaan  ini  dengan  banyak ‘sharing’  pada  orang  lain  tentang kondisinya dan mengikuti kegiatan
‘siraman  rohani’  sehingga  membuat  lebih tenang. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan kejadian PTSD, penelitian  ini  lebih  banyak  mendapatkan usaha  untuk  mengatasi  stress  dari  pada pencegahan maupun penanggulangan terjadinya  PTSD.  Usaha-usaha  tersebut antara lain adalah dilakukannya panggung hiburan di daerah pengungsian baik untuk anak-anak  maupun  untuk  orang  dewasa. dilakukan pijat relaksasi untuk mengurangi  stress,  mendatangkan  Alim Ulama/rohaniawan untuk melakukan siraman rohani bagi korban bencana.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan  bantuan  dari  sukarelawan ataupun  donatur  untuk  para  korban bencana.  Pelaksanaan  kegiatan  tersebut dapat  bekerjasama  dengan    masyarakat sekitar  yang  tidak  terkena  bencana ataupun  dengan  mahasiswa  dan  para sukarelawan  dari  berbagai  latar  belakang pendidikan dan pekerjaan. Pada umumnya kegiatan  ini  dilangsungkan  pada  beberapa hari setelah kejadian bencana dan umumnya  dilakukan  maksimum  2  kali. Untuk  kegiatan  siraman  rohani  pada umumnya  sering  dilakukan  walaupun tidak mendatangkan rohaniawan
‘kondang’,  namun  dapat  diteruskan dengan  kegiatan  keagamaan  yang  diasuh oleh rohaniawan setempat bersama- samadenga  petugas medis. Tanggapan
masyarakat dengan dilakukannya  kegiatan  tersebut  dalam rangka  mengurangi  beban  stres  korban bencana  umumnya  menyatakan  kegiatan semacam  ini  membantu  namun  sifatnya untuk  sementara.  Mereka  cenderung  lebih memilih  kegiatan  yang  sifatnya  periodik dilakukan dan bukan hanya insidental saja. Khusus bagi para petugas kesehatan di  wilayah  bencana,  ada  usaha  untuk membekali  mereka  dengan  pengetahuan dan  ketrampilan  tentang  PTSD  dan  cara pengelolaannya.  Kegiatan  ini  tidak  selalu ada  pada  wilayah  bencana  yang  diteliti. Kesinambungan / monitoring dan evaluasi dari  kegiatan  ini  ternyata  tidak  dilakukan sehingga  kegiatan  ini  menjadi  terputus  di tengah jalan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden  dari  bidang  kesehatan  maupun di luar bidang kesehatan dapat disimpulkan bahwa peraturan atau kebijakan  yang  terkait  dengan  upaya pencegahan  dan    penanggulangan  PTSD dalam  kaitannya dengan kejadian bencana belum ada.
Pengaturan  pelaksanaan  kegiatan  yang dilakukan  selama  ini  yang  terkait  dengan
upaya  mengurangi  stres  para  korban bencana  masih  sebatas  kebijakan  masing- masing  daerah/lokasi  bencana  dan  belum khusus  mengarah  ke  pencegahan  dan penanggulangan  kejadian  PTSD  pasca bencana.
Peran  lembaga  pemerintah  non  kesehatan dalam  upaya  identifikasi,  penanganan, pencegahan  dan  penanggulangan  kejadian PTSD di daerah bencana:
Lembaga pemerintah non kesehatan meliputi  Dinas  Sosial,  Pekerjaan  Umum, Kesbanglinmas, TNI dan Polri. Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan ternyata  hampir  seluruh  responden  yang berasal  dari  lembaga  pemerintah  non kesehatan tidak mengetahui tentang PTSD.  Mereka  masih  mengetahui  apabila ditanyakan  tentang  gangguan  kejiwaan dan  seperti  apa  gambaran  seseorang  yang mengalami gangguan kejiwaan.
Pada  saat  kejadian  bencana  dalam kaitannya dengan keadaan korban bencana, konsentrasi mereka adalah menyelamatkan  korban  dan  bagaimana korban ini dapat tetap bertahan hidup.
Selama seminggu setelah kejadian bencana biasanya peran lembaga pemerintah  non  kesehatan    dalam  upaya penyelamatan korban (evakuasi) dihentikan. Untuk urusan kesehatan korban selanjutnya pada umumnya diserahkan pada instansi kesehatan pemerintah ataupun non pemerintah untuk perawatan selanjutnya.
Tindak  lanjut  dari  lembaga  pemerintah non  kesehatan  pasca  kejadian  bencana pada  para  korban  bencana    dalam kaitannya dengan pencegahan/ penanggulangan  PTSD  belum  ada.  Peran lembaga  non  pemerintah  dalam  upaya identifikasi,  penanganan,  pencegahan  dan penanggulangan  kejadian  PTSD  di  daerah bencana Lembaga non pemerintah yang  dimaksud disini  adalah  baik  yang  dalam  bidang kesehatan maupun non kesehatan,
termasuk  didalamnya  adalah  parpol  dan ormas  serta  lembaga  asing.  Lembaga  non pemerintah bidang kesehatan yang berperan    secara  khusus  dalam  upaya identifikasi, penanganan dan penanggulangan  kejadian  PTSD  di  daerah bencana  belum  ada.  Beberapa  lembaga non  pemerintah  yang  menangani  bidang kesehatan telah mencoba untuk meringankan beban korban bencana dengan mendirikan posko kesehatan tetapi fokus  pada  kesehatan  fisik  dan  sebagian kecil  yang  menyentuh  kesehatan  mental. Untuk yang pelayanannya telah menyentuh kesehatan mental pada umumnya  adalah  upaya  untuk  membuat korban lebih tenang pikirannya (melakukan  pijat  stres,  memberikan  acara hiburan  pada  korban).  Kegiatan  ini ternyata  hanya  bersifat  insidental  dan kesinambungan  dari  kegiatan  ini  di  masa rehabilitasi  dan recovery ternyata  tidak ada.  Kegiatan  dalam  rangka  usaha mengurangi  stres  korban  bencana  yang dilakukan/diselenggarakan  oleh  lembaga non
pemerintah pada umumnya bekerjasama  dengan  lembaga  pemerintah terkait  untuk  koordinasi  pelaksanaannya. Pada umumnya kegiatan dilakukan beberapa hari setelah kejadian bencana. Peraturan/kebijakan pemerintah yang mengatur  peran  lembaga  non  pemerintah dalam kaitannya dengan upaya identifikasi,  penanganan,  pencegahan  dan penanggulangan  kejadian  PTSD  di  daerah bencana  belum  ada.  Pola  pengelolaan PTSD  pasca  bencana  secara  terintegrasi: Mengingat  bahwa  kegiatan  terintegrasi dalam  upaya  identifikasi,  penanganan  , pencegahan dan penanggulangan PTSD di daerah  bencana  yang  diteliti  belum dijalankan, maka  pola pengelolaan PTSD pasca  bencana  tidak  dapat  digambarkan. Beberapa hal/kegiatan yang ditemui peneliti selama wawancara dengan responden  ternyata  ada  kegiatan/upaya mengidentifikasi/menangani penderita
gangguan  kejiwaan  meskipun  bukan dikhususkan untuk
pencegahan/ penanggulangan  PTSD.  Kegiatan  tersebut antara  lain  adalah  Upaya  penjaringan/ identifikasi  penderita  gangguan  kejiwaan pasca  bencana  oleh  salah  satu  lembaga pemerintah  di  Jakarta  ,    pelatihan  dokter puskesmas untuk identifikasi dan penanganan  penderita  gangguan  kejiwaan pada korban bencana  yang dilakukan oleh
Departemen  Kesehatan  (pusat),  Kegiatan pijat relaksasi untuk memberikan ketenangan  pada  korban  bencana  yang dilakukan  oleh  relawan  dari  luar  negeri, kegiatan  hiburan  bagi  anak-anak  dan  juga hiburan massal bagi orang dewasa. Belum terlihat  adanya  perencanaan  sebelumnya dalam  penanggulangan  kejadian  PTSD oleh tim penanggulangan bencana Kecamatan,  Kabupaten  maupun  Provinsi. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memulihkan  kondisi  kejiwaan    korban bencana  terlihat  tanpa  direncanakan  dan dikoordinasikan sebelumnya
tentang kapan, dimana dan bagaimana penyelenggaraannya.    Hal  utama  yang terlihat    jelas  adalah  tidak  adanya kesinambungan dari kegiatan upaya mengidentifikasi ataupun memulihkan kondisi  kejiwaan  para  korban  bencana. Pada umumnya mereka melakukan kegiatan  secara  hampir  bersamaan  setelah kejadian bencana. Pada saat tahap rekonstruksi  dan  tahap  rehabilitasi  tidak ada  kegiatan  monitoring  maupun  evaluasi dari kegiatan sebelumnya.
Pengaturan kegiatan selama ini diatur oleh Tim  penanggulangan  bencana  setempat yang  bekerjasama  dengan  Kesbanglinmas Provinsi  dan  Kabupaten,  serta  TNI  dan Polri  untuk  urusan  keamanan  selama kegiatan berlangsung. Belum ada peraturan/kebijakan khusus dari pemerintah  daerah  maupun  pusat  yang mengatur  mengenai  pola  pengelolaan PTSD pasca bencana secara terintegrasi.

## PEMBAHASAN
Beberapa  usaha  untuk  identifikasi Post  Traumatic  Stress  Disorder  dilakukan beberapa  saat  setelah  kejadian  bencana. Menurut  teori,  PTSD  muncul  paling  tidak satu  bulan  setelah  bencana  baru  bisa didiagnosis. Sementara itu yang melakukan identifikasi adanya PTSD tidak melakukan  identifikasi  ulangan  setelah lebih dari 1 bulan.
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa, meskipun tidak dilakukan secara terintegrasi,  ditemukan  adanya  usaha  dari institusi  yang  terkait  dengan  kesehatan kejiwaan  baik  dari  pemerintah  maupun non  pemerintah  untuk  mengidentifikasi adanya  gangguan  kejiwaan  pada  para korban.  Pada  umumnya    kegiatan  ini dilakukan  pada  beberapa  hari  setelah kejadian bencana.
Dari  hasil  pemeriksaan  kejiwaan  para korban  yang  dilakukan  beberapa  hari setelah kejadian bencana memang menunjukkan  tidak  ada  yang  mengarah kepada adanya gangguan kesehatan termasuk  didalamnya  PTSD.  Hal  ini  bisa dimengerti karena memang rentang munculnya  PTSD  belum  terlampaui. Sebenarnya perlu ulangan untuk pemeriksaan adanya PTSD sekitar 1 bulan setelah  kejadian  bencana.  Hal  ini  bisa dilakukan  oleh  tim  khusus  dari  institusi kesehatan  jiwa  ataupun  oleh  puskesmas setempat  yang  sudah  dilatih.  Akan  lebih bagus  apabila  kegiatan  ini  dilakukan secara active  case  finding dibandingkan secara passive  case  finding (penderita datang ke pelayanan kesehatan). Pelayanan  secara  active  case  finding memang  memerlukan  waktu  dan  dana yang  lebih  banyak,  namun  hasilnya  akan lebih  bagus  dibandingkan  yang passive case finding .  Ketersediaan  dana  memang juga  menjadi  pertimbangan  untuk  bisa melakukan kegiatan ini. Lepas dari apakah active atau passive  case  finding ,  perlu diperhatikan  /  dibuat  instrument  yang
‘tepat’  untuk  diagnosis  lapangan  kasus PTSD.  Untuk  mendapatkan  instrument yang  ‘tepat’  tersebut  perlu  adanya kerjasama  untuk  pembuatannya  antara institusi kesehatan jiwa, institusi kesehatan serta institusi pendidikan. Akan lebih baik apabila melibatkan institusi tersebut diatas yang  ada  di  sekitar  daerah  bencana, sehingga  akan  mempermudah  monitoring dan evaluasinya.
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan bahwa anggota tim penanggulangan bencana  juga  perlu  dibekali  dengan pengetahuan  mengenai  PTSD,  sehingga akan  berguna  bagi  diri  sendiri  (yang menyaksikan/mengalami bencana) maupun  berguna  saat  membantu  korban mengatasi PTSD.
Pola  pengelolaan  PTSD  pasca  bencana secara  terintegrasi  nampaknya  belum dilakukan.  Meskipun  telah  diupayakan adanya    penjaringan/identifikasi  penderita gangguan  kejiwaan  pasca  bencana  dan pelatihan dokter puskesmas untuk identifikasi  dan  penanganan  penderita gangguan kejiwaan. Belum terlihat adanya perencanaan sebelumnya dalam penanggulangan  kejadian  PTSD  oleh  tim penanggulangan bencana Kecamatan,
Kabupaten maupun Provinsi.  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memulihkan kondisi  kejiwaan    korban  bencana  terlihat tanpa  direncanakan  dan  dikoordinasikan sebelumnya  tentang  kapan,  dimana  dan bagaimana penyelenggaraannya.
Hal utama yang terlihat  jelas adalah tidak adanya  kesinambungan  dari  kegiatan upaya mengidentifikasi ataupun memulihkan kondisi kejiwaan para korban bencana. Pada umumnya mereka melakukan kegiatan secara hampir bersamaan setelah kejadian bencana. Pada saat tahap rekonstruksi dan tahap rehabilitasi  tidak  ada  kegiatan  monitoring maupun evaluasi dari kegiatan sebelumnya.
Pengaturan kegiatan selama ini diatur oleh Tim  penanggulangan  bencana  setempat yang  bekerjasama  dengan  Kesbanglinmas Provinsi  dan  Kabupaten,  serta  TNI  dan Polri  untuk  urusan  keamanan  selama kegiatan berlangsung. Belum ada peraturan/kebijakan khusus dari pemerintah  daerah  maupun  pusat  yang mengatur  mengenai  pola  pengelolaan
PTSD pasca bencana secara terintegrasi. Usaha  dari  pemerintah  pusat  yang  sudah dirintis  sejauh  ini  sayangnya  tidak  ada kesinambungannya Dinas  Sosial  Provinsi  dan  Kabupaten sebenarnya  bisa  ikut  berperan  dalam melakukan  kunjungan/  monitoring  ke korban  pasca  gempa  bersama  dengan Dinas  Kesehatan  Provinsi  dan  Kabupaten untuk  menyampaikan  sosialisasi  dalam rangka mencegah Post
Traumatic Disorder.

## SIMPULAN
Dalam  kaitan  Prosedur  identifikasi PTSD  meskipun  tidak  dilakukan  secara terintegrasi,  ditemukan  adanya  usaha  dari institusi terkait dengan kesehatan kejiwaan dari  pemerintah  maupun  non  pemerintah untuk  mengidentifikasi  adanya  gangguan kejiwaan  para korban. Dalam penanganan korban,  menunjukkan  bahwa  tim  perlu dibekali  dengan  pengetahuan  mengenai PTSD. Dalam upaya pencegahan penanggulangan  kejadian  PTSD  telah dilakukan  usaha-saha  sesuai  kemampuan yang  ada,  seperti  panggung  hiburan  di daerah  pengungsian  untuk  anak-anak maupun  untuk  orang  dewasa,  dilakukan pijat  relaksasi  untuk  mengurangi  stress. Bagi  para  petugas  kesehatan  di  wilayah bencana,  ada  usaha  untuk  membekali mereka dengan pengetahuan dan
ketrampilan  tentang  PTSD  dan  cara pengelolaannya.  Meskipun  kegiatan  ini tidak  selalu  dijumpai    pada  wilayah bencana  yang  diteliti.    Peran  lembaga pemerintah non kesehatan maupun
lembaga  non  pemerintah  dalam  upaya identifikasi,  penanganan,  pencegahan  dan penanggulangan  kejadian  PTSD  di  daerah bencana  sudah  banyak  terlibat.  Peran lembaga  non  pemerintah  yang  menangani bidang  kesehatan  telah  mencoba  untuk meringankan beban korban bencana dengan mendirikan posko kesehatan tetapi fokus  pada  kesehatan  fisik  dan  sebagian kecil  yang  menyentuh  kesehatan  mental. Pola pengelolaan PTSD terintegrasi belum dilakukan,  namun  demikian  telah  ada upaya  penjaringan/identifikasi  penderita gangguan  kejiwaan,    pelatihan  dokter puskesmas untuk identifikasi dan penanganan  penderita  gangguan  kejiwaan pada  korban  bencana  dan  kegiatan  untuk memberikan  ketenangan  pada  korban. Belum terlihat adanya perencanaan sebelumnya dalam penanggulangan kejadian  PTSD  oleh  tim  penanggulangan bencana  Kecamatan,  Kabupaten  maupun Provinsi.  Belum  ada  peraturan/kebijakan khusus  dari  pemerintah  daerah  maupun pusat  yang  mengatur  mengenai  pola pengelolaan  PTSD  pasca  bencana  secara terintegrasi.
Dari   pembahasan  tersebut  di  atas dapat  dikemukakan  rekomendasi,  perlu adanya  aktivitas  penanganan  kesehatan jiwa  sebelum  maupun  sesudah  bencana seperti  menilai  dan  memonitor  cakupan kebutuhan  kesehatan  jiwa,  melakukan penilaian  cepat  dan  monitoring  laporan kesehatan jiwa, melakukan penilaian cepat dan  monitoring  laporan  kesehatan  jiwa secara berkelanjutan
yaitu, mengidentifikasi    kebutuhan    pelayanan kesehatan   jiwa  dan melakukan pemetaan siapa melakukan apa dan dimana, mengidentifikasi sumber daya dan
pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  telah  ada, membangun  koordiansi  dengan  semua stake  holder  di  bidang  kesehatan  jiwa. memperkuat  kapasitas  kesehatan  jiwa  di komunitas  dan  sistem  kesehatan  dengan melakukan  training  kesehatan  kejiwaan  , mengembangkan  sistem  referal  yang sesuai,  mengembangkan  protokol  dan pedoman  penanganan  kesehatan  jiwa, perlu  pelatihan  paramedis  di  tingkat Puskesmas  dan  kader  kesehatan,  tingkat desa dalam mengidentifikasi PTSD sebagai  upaya  awal community  based .
mengembangkan model pelayanan kesehatan jiwa komunitas yang komprehensif  bekerja  sama  dengan  stake holder  di  bidang  kesehatan  jiwa  yang sesuai  dengan  daerah  tersebut  (edukasi, promosi  dan advocacy kesehatan  jiwa) , Mengembangkan  PTSD  pasca  bencana sebagai program prioritas dalam penanganan  bencana  oleh  Pemerintah Pusat,  Provinsi  dan  Kabupaten/kota  yang diperkirakan
rawan bencana, mengenalkan/sosialisasi  PTSD  di  daerah- daerah  bencana,  agar  masyarakat    bisa mengenal  adanya  PTSD  yang  menimpa dirinya,  baik  masyarakat  awam  di  lokasi bencana maupun petugas yang berkompeten terhadap
penanganan bencana,perlunya  prosedur  tetap  untuk mengurangi  kekacauan  dalam  penyaluran bantuan, perlu dirintis penanganan terintegrasi  mulai  Puskesmas  integrasi  di kabupaten  dalam  persiapan  penanganan melalui hospital based . penyuluhan terhadap  Kader  Desa/Dukuh  menghadapi, mencegah  adanya  PTSD  perlu  Pola Penanganan  berbasis  masyarakat,  desa siaga jiwa dan berbasis rumah  sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, 2006, Kehidupan dan kebijakan Sosial, JakartaKompas, 23 januari 2007 Flannery,  R.B.  (1999)  Psychological trauma  and  post  traumatic  stress Disorder:  a.review,  International Journal  of  Emergency  Mental Health. 1 (2) p 77 – 82 Galea,S.,  Nandi,A.,  Vlahof,D.,2005,  The
Epidemiology  of  Post-Traumatic Stress  Disorder  after  Disaster. Epidemiologic review, vol.27, pp:78-91. Grinage, B.D., Diagnosis and Management  of  Post  Traumatic Stress  Disorder,  American  Family Physician, vol 68, no 12, Desember, 2003,p: 2401-2408 Ministry of Health Republic of  Indonesia, 2007,  Technical  Guidelines  for Health  Crisis Responses on Disaster, Jakarta.
National  Institute  for  Clinical  Excellence, Post  Traumatic  Stress  Disorder (PTSD): NICE Publishes Guidance to  help  the  NHS  to  recognize  and treat   people  who  develop  PTSD after  traumatic  events,  London, 2005 Perrin,  MA,  Digrande  L.,  Wheeler,K., 2007, Differences in PTSD prevalence  and  associated  risk factors among World Trade Center disaster  rescue  and  recowery workers.  Am  J  Psychiatry,  164, pp:1385-1394.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Penangulangan bencana Proyek  SPHERE,  Piagam  kemanusiaan dan  Standar  Minimum  dalam
Respon  Bencana,  PT  Grasindo, 2007 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007, tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan  Gubernur  Nomor  88  Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 20013. (WHO- WPR,2003EmergencyResponseMa nual: Guidelines Manual :Guidelines for WHO Representatives snd Country Offices  in  the  Western  Pacific Region. Provinsional Version World Health Organization).