JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186

## ASPEK POSITIF FUNGSI POLITIK AGAMA

## Lia Eliawati
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai Email: lia01@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  menjelaskan  beberapa  fungsi  politik  agama  yang  telah  digunakan  oleh  berbagai institusi,  kelompok,  dan  politisi.  Agama  sebagai  salah  satu  struktur  sistem  sosial  memiliki beberapa fungsi sosial termasuk politik, baik positif maupun negatif. Dengan mempelajari karya- karya  sebelumnya  tentang  agama  dan  bukti  baru  penulis,  di  sini  dari  sudut  pandang  politik, eufungsi  (fungsi  positif)  ini  akan  digali.  Penulis  yakin  bahwa,  tidak  seperti  para  sosiolog,  para ilmuwan  politik  belum  mempertimbangkan  fungsi  agama  dalam  arena  politik.  Nah,  artikel  ini mencoba memperjelas beberapa fungsi tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: apa saja fungsi politik positif agama khususnya di era baru? Apakah agama telah bergeser ke fungsi baru?  Berkenaan  dengan  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  dari  pendekatan  fungsionalisme,  dan setelah  mendefinisikan  agama,  penulis  mencoba  menjelaskan  beberapa  fungsi  tersebut  seperti pengaruh integritas dan kohesi, Pengaruh dalam kebijakan domestik dan kebijakan publik, perilaku memilih, nasionalisme, hubungan internasional dan sebagainya.
Kata  kunci:  Agama,  Fungsi  Politik  Agama,  Partisipasi  Politik,  Mobilisasi,  Ideologi,  Tatanan Politik, Nasionalisme Agama, Politik Agama

## Abstract
This article describes some of the political functions of religion that have been used by various institutions,  groups  and  politicians.  Religion  as  a  social  system  structure  has  several  social functions including politics, both positive and negative. By studying previous works on religion and  the  author's  new  evidence,  here  from  a  political  point  of  view,  this  eupuncture  (positive function) will be explored. The author believes that, unlike sociologists, political scientists have not considered the function of religion in the political arena. So, this article tries to clarify some of these functions in order to answer the following questions: what are the functions of the positive politics of religion, especially in the new era? Has religion shifted to a new function? With regard to these questions, from the functionalism approach, and after defining religion, the author tries to explain  some  of  these  functions  such  as  the  influence  of  integrity  and  cohesion,  influence  on domestic policy and public policy, voting behavior, nationalism, international relations and so on. Keywords:  Religion,  Political  Function  of  Religion,  Political  Participation,  Mobilization, Ideology, Political Order, Religious Nationalism, Political Religion

## A. PENGANTAR
Sebagian  besar  penyelidikan  empiris,  dalam  beberapa  tahun  terakhir, menunjukkan bahwa keyakinan dan praktik agama sama lazimnya seperti di masa lalu, jika  tidak  lebih.  Sebagian  besar  orang  di  negara  sekuler  mengidentifikasi  diri  mereka sebagai pengikut suatu agama. Pada tahun 2001, Gill dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa menurut beberapa survei nilai kata, tiga perempat dari responden di 43 negara terus menganut kepercayaan pada beberapa dewa supernatural, 63% menganggap diri mereka  religius,  dan  70%  mengaku  memiliki  denominasi  agama.  (insang,  2001).  Jadi, agama masih menjadi faktor penting dalam politik.
Di dalam politik, memang efek agama bisa dideteksi dari segala segi. Di tingkat budaya  politik,  keyakinan  agama  memberikan  kontribusi;  Di  tataran  konstitusi,  isu agama  dan  negara  masih  menjadi  perdebatan.  Misalnya,  di  beberapa  negara berkembang, agama menjadi dasar konstitusi, dan di Inggris sebagai negara maju, raja secara teknis masih menjadi kepala negara dan Gubernur Tertinggi Gereja Inggris yang Mapan  (Moyser,  1991:  13).  Dan  di  dalam  arena  politik  kelompok  penekan,  politik elektoral, dan pembuatan kebijakan, agama mengambil bagian yang substansial. Di A.S., para  uskup  Katolik  Roma  menegaskan  pandangan  mereka  tentang  senjata  nuklir  dan hak-hak bayi yang belum lahir; kelompok-kelompok Yahudi yang kuat melobi atas nama Israel; efek dari kaum injili yang dilahirkan kembali pada politik (Ibid: 23). Terlepas dari survei dan investigasi yang dilakukan, peristiwa dunia selama beberapa tahun terakhir di beberapa negara seperti Mesir, Siprus, dan Suriah menunjukkan bahwa agama sedang dan  akan  terus  menjadi  pemain  utama  dalam  politik.  Jadi,  agama  merupakan  elemen yang  konsisten  dalam  masyarakat  manusia  yang  dapat  dianggap  sebagai  bagian  dari masyarakat secara keseluruhan dengan beberapa fungsi. Dan, sebagaimana investigasi sejarah  menunjukkan  bahwa  politik  dan  agama  telah  berinteraksi  hingga  saat  ini.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Memang pengaruh terpenting dari kekuatan sosial agama adalah muncul dalam bentuk kemampuan politiknya (Mofidi, 2005). Meskipun demikian, setelah pemisahan berbagai disiplin ilmu dalam ilmu sosial, agama dan fungsi sosialnya telah diteliti oleh beberapa sosiolog,  terutama  para  fungsionalis,  termasuk  beberapa  penyebutan  beberapa  fungsi politik sebagai bagian darinya tetapi tidak secara jelas. dan dengan judul ini sementara upaya dalam ilmu politik tidak signifikan dan sebagian besar studi telah dibatasi pada agama  politik  dan  fundamentalisme.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dan  sebagai kelanjutan dari tulisan sebelumnya tentang agama dalam politik, artikel ini membahas aspek positif dari fungsi politik agama dari sudut pandang ilmu politik1. Untuk tujuan ini, pertama-tama kita harus mendefinisikan agama dan memisahkan definisi substantif dan fungsionalnya.

## B. PEMBAHASAN

## Agama: Definisi Substantif dan Fungsional
Ada  banyak  definisi  untuk  agama.  Semua  definisi  menekankan  aspek-aspek tertentu dari agama dan mengecualikan yang lain. Di  sini, kami menyebutkan definisi Smith yang seharusnya kurang lebih komprehensif. Dalam kata-katanya, 'Agama adalah rangkaian  keyakinan  spiritual  yang  mempersatukan  pemeluknya  sebagai  satu komunitas'.  Dengan  demikian,  agama  merupakan  salah  satu  struktur  dalam  sistem sosial. Selain aspek moral, dapat dibahas sebagai eksistensi materialistik dalam yayasan agama (seperti bentuk kelembagaan seperti 'gereja' dalam agama Kristen, Masjid dalam Islam dan kuil dalam agama-agama Timur), kelompok agama dan gerakan keagamaan (Hamilton,  2001  ).  Karenanya,  menurut  Malcolm  Hamilton  (2001),  agama  memiliki deskripsi substansial dan fungsional di mana di sini kami mempertimbangkan definisi
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
fungsional. Maksudnya di sini adalah untuk mengekspos fungsi dan peran agama dalam politik.

## Fungsionalisme Struktural dan Agama
Secara  umum  pendekatan  fungsional  tidak  memiliki  nilai-nilai  dan  sebaliknya lebih  menitikberatkan  pada  peran  objektif  agama.  Dalam  pandangan  Merton,  agama sebagai  bagian  dari  masyarakat  dapat  memiliki  fungsi  positif  atau  negatif  dan  fungsi laten  atau  manifest.  Dalam  teks  ini,  sebagaimana  yang  akan  dijelaskan,  kita  berkaitan dengan eufungsi (fungsi positif) dalam kaitannya dengan agama dalam politik dan ilmu politik. Namun sebelum itu, berikut tentang apa yang dikatakan di atas, kita meninjau agama dan fungsinya dalam politik.

## Fungsi Politik Agama
Pemerintah,  secara  umum,  menyukai  kompleks  keagamaan  yang  dapat "digunakan"  untuk  tujuan  politik  selama  sejarah  (Holt  et  al,  Op.cit:  206).  Sehubungan dengan penggunaan agama oleh pemerintah dan politisi, kita dapat merujuk pada apa yang  dilakukan  Bonapart  dan  politisi  lain  dalam  pemerintahannya  di  Prancis.  Bagi mereka,  'Gereja  ada  di  negara  bagian',  sedangkan  'negara  bukan  di  gereja'  (Bhargava, Op.cit: 102). Ini menunjukkan pentingnya agama bagi negara dan memang menunjukkan kebenaran di awal era sekularisme. Mereka tidak mengatakan gereja terpisah dari negara karena mereka sebagai politisi ingin menggunakan agama. Hingga saat ini, metode ini terus  dilanjutkan  sehingga  sebagian  kita  melihat  pemisahan  agama  dari  negara  tetapi tidak dari politik bahkan di negara-negara sekuler.
Hubungan  antara  agama  dan  emosi  penting  dalam  politik.  Hubungan  antara agama  dan  emosi  adalah  hubungan  yang  panjang  dan  intim.  Agama  selalu  menjadi sumber pengalaman emosional yang mendalam (Emmons dan Paloutzian, 2003). Dalam politik, emosi religius dan pengaruh agama terhadap emosi digunakan dalam berbagai
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
cara  seperti  dasar-dasar  partai,  revolusi  dan  pembentukan  negara  baru,  pemungutan suara  dan  pemilu,  segmentasi,  perang,  politisasi,  pemilu,  isu  nasional,  otoritas karismatik. Isu-isu ini dapat dibagi menjadi negatif dan positif seperti yang dilakukan Wach (1971) seperti itu. Ia menyebutkan bahwa pengaruh agama ada dua: ada pengaruh positif  atau  keterpaduan  kohesif,  dan  ada  pengaruh  negatif,  merusak,  dan menghancurkan '(Wach, 1971: 35). Jadi, sebagaimana telah disebutkan, dalam kaitannya dengan  fungsi  referensi  sosial,  ada  dua  jenis  fungsi;  eufungsi  (fungsi  positif)  atau disfungsi (fungsi negatif). Atas dasar kategori ini, di sini kami secara relatif memandang aspek positif dari fungsi politik agama.

## Aspek Positif dari Fungsi Politik Agama
Ada  beberapa  kategori  dalam  kaitannya  dengan  fungsi  positif  agama  yang disebutkan  oleh  penulis  lain.  Berkenaan  dengan  prasyarat  fungsional  kehidupan kelompok,  Johnstone  mengatakan  bahwa  agama  memiliki  lima  fungsi:  perekrutan  / reproduksi,  sosialisasi,  menghasilkan  tingkat  barang  dan  jasa  yang  memuaskan, memelihara ketertiban, memelihara rasa tujuan (Johnstone, 1975: 101-105). Dan juga O ‟ Dea mendaftar enam fungsi positif agama bagi individu dan masyarakat: Memberikan dukungan  dan  penghiburan,  memberikan  keamanan  emosional  dan  identitas, mempromosikan  tujuan  kelompok,  kritik  terhadap  sosial  yang  ada  dan  membentuk dasar untuk protes sosial, memberikan perasaan individu identitas penting dalam proses pematangan dan krisis kehidupan individu (Hamilton, Op.cit: 138). Selain fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, dan fungsi pengintegrasian seperti fungsi sosial utama agama, ada  fungsi  lain  yang  dikutip  beberapa  penulis  seperti  solidaritas  dan  tatanan  sosial, simbolisasi.  Di  sini  kami  menyoroti  beberapa  di  antaranya  dan  juga  fungsi  politik lainnya.

## Partisipasi politik
Partisipasi  politik  memiliki  berbagai  dimensi  termasuk  non-partisipasi  yang diinformasikan  untuk  mengambil  tanggung  jawab  penting  dalam  pemerintahan. Berkenaan  dengan  agama,  di  sini  kami  hanya  melihat  empat  dimensinya.  Menurut Smith, dalam keadaan tertentu agama memiliki kontribusi positif dalam proses politisasi dan  mempromosikan  politisasi  massa  dengan  menyediakan  simbol-simbol  sakral. Identitas  agama  dan  konflik  komunitas  agama  merupakan  faktor  penting  bagi kolektivitas  politik  dan  politisasi,  terutama  di  dunia  ketiga  dan  masyarakat  transisi (Karaman,  2004).  Fakta  bahwa  berbagai  agama  terus  menarik  pemeluknya  setelah beberapa milenium menyebutkan kekuatan mobilisasi mereka. Semua agama lama telah melayani  mobilisasi  politik  dalam  beberapa  dekade  terakhir  sehingga  gerakan keagamaan telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memobilisasi aksi kolektif termasuk  protes  politik  (insang,  Op.cit:  118).  Di  berbagai  negara,  fungsionaris  agama sebagai  kelompok  kepentingan  ulama  (kelompok  asosiasi)  memiliki  pengaruh  dalam arena  politik  dalam  proses  politisasi  massa.  Di  sisi  lain,  ada  politisi  awam  terkemuka yang  secara  efektif  memanfaatkan  simbol-simbol  agama  dalam  beberapa  tradisi keagamaan. Komunitas agama sebagai kelompok kepentingan agama non-asosiasional mulai dipolitisasi terutama dalam situasi konflik dimana isu sebenarnya adalah sosial, politik dan ekonomi (Karaman, Op.cit).

## Partai-partai politik
Seperti yang dikatakan Jean Blondel dalam bukunya “Comparative Government”, partai struktural adalah semacam partai yang salah satunya adalah partai agama. Agama sebagai  struktur  masyarakat  menjadi  faktor  pembentuk  partai.  Donald  Smith membedakan  tiga  jenis  partai  politik-agama  Dunia  Ketiga.  Pertama,  partai  komunal seperti Hindu Mahasabha atau Jana Sangh di India yang sebagian besar muncul sebagai
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
respons terhadap konflik aktual atau laten dalam masyarakat yang pluralis secara agama. Mereka  bertindak  untuk  melindungi  kepentingan  komunal.  Jenis  kedua  dari  partai politik  agama  adalah  partai  berbasis  sekte  seperti  Umat  di  Sudan  utara.  Jenis  ketiga adalah  partai  ideologis  agama  yang  berfungsi  dalam  masyarakat  di  mana  agama minoritas  secara  politik  tidak  penting  seperti  banyak  partai  Amerika  Latin  misalnya Demokrat Kristen di Chili dan Masyumi di Indonesia. Partai-partai ini tidak berorientasi pada  konflik  dengan  kelompok  agama  lain,  tetapi  ingin  berbicara  dengan  asumsi ideologis yang melandasi dan membentuk masyarakat (Johnstone, Op.cit: 203-204).
Karenanya,  di  satu  sisi,  agama  berperan  membentuk  partai  politik  dan  agama berperan sebagai sumber ideologis partai tersebut. Ada beberapa partai agama di negara- negara  Barat  yang  berpengaruh  pada  kehidupan  politik  di  negara-negara  ini  seperti partai  demokrasi  Kristen  dan  Partai  Katolik  Roma  di  Prancis  dan…  (lihat;  Bhargava, Op.cit: 119). Di sisi lain, pengaruh agama dan umat beragama dalam partai atau politisi menggunakan  agama  untuk  memperkuat  partainya.  Johnstone  dalam  menjelaskan pengaruh  agama  terhadap  afiliasi  partai  politik,  seperti  yang  telah  disebutkan, mengatakan:  „pandangan  populer  yang  dianut  bahwa  anggota  dari  kelompok  agama yang berbeda cenderung lebih memilih satu atau partai politik besar ‟ (Johnstone, Op.cit: 76)

## Grup Penekan
Kelompok  penekan  telah  menjadi  bagian  yang  kaya  dari  kisah  agama  dalam politik.  Kelompok  agama  dapat  menjadi  kelompok  penekan  institusional  yang mempromosikan  pandangan  khusus  mereka  tentang  masalah  dalam  agenda  dan kebijakan  publik  saat  ini.  Politisi  menggunakan  kelompok-kelompok  ini  untuk melaksanakan program mereka atau melawan oposisi mereka. Mereka mungkin muncul dalam bentuk melobi legislatif yang membuat kontak dengan administrasi eksekutif atau
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
bahkan  pergi  ke  pengadilan.  Ini  mungkin  juga  memerlukan  pembangunan  dan penggunaan hubungan dengan partai politik dan membentuk aliansi dengan kelompok penekan yang berpikiran sama. Tindakan mereka dapat mencakup mobilisasi pemeluk agama,  pembentukan  gerakan  politik  yang  diilhami  agama,  dan  upaya  untuk menyadarkan  opini  publik  melalui  media  massa.  Bahkan,  di  dunia  modern,  para pemimpin  agama  mungkin  secara  aktif  mencari  jabatan  sendiri.  Meskipun  sebagian besar kelompok agama tidak berusaha masuk ke ranah politik, dan melihatnya sebagai arena koruptor dan korup (Moyser, op.cit, p: 7).

## Pemilu dan Perilaku Memilih
Agama  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpotensi  mempengaruhi  pola pemungutan suara dan pilihan yang diambil pada hari pemilu. Baik afiliasi agama dan indeks religiusitas telah berulang kali menunjukkan korelasi yang cukup kuat dengan pola pemungutan suara tertentu (Johnstone, Op.cit: 195). Dalam masyarakat tradisional dan di kalangan petani, agama memiliki pengaruh yang besar setiap kali tokoh agama mereka merekomendasikan untuk memilih, kebanyakan dari mereka berpartisipasi dan memberikan suara kepada calon yang mereka inginkan. Agama juga memiliki pengaruh ini di sebagian besar masyarakat modern, misalnya di kalangan pemilih Amerika. Pidato politik  kepada  umat  beragama  menjadi  sama  pentingnya  dan  strategis  seperti  tempat tradisional  lainnya.  Banyak  kandidat  politik,  juga,  saat  ini  menyadari  bahwa mengkomunikasikan  agama  kepada  massa  dapat  membantu  kesuksesan  dan  menarik dukungan dalam jajak pendapat (Martin, 2010). Memang, bagian penting dari kekuasaan berasal dari massa rakyat bahwa agama memiliki pengaruh di antara mereka. Sebuah studi klasik tentang sistem partai barat mengungkapkan bahwa agama mempertahankan arti penting yang luar biasa dalam memperbaiki keberpihakan pada suara. Dengan kata lain,  kelompok  agama  dapat  membentuk  komunitas  politik,  membentuk  dan
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
memobilisasi kegiatan pemilihan anggotanya saat mereka bereaksi terhadap kandidat, partai, dan masalah dalam kampanye (moyser, Op.cit: 7)
Penggunaan  perbedaan  di  antara  agama  dan  menarik  berbagai  kelompok  oleh partai politik untuk memberikan suara dan menggunakan suara mereka sangat umum di banyak negara seperti A.S. (lihat: Eversole, 2010 & Martin, Op.cit). Secara tradisional, di  negara  ini  kecenderungan  Katolik  Amerika  untuk  memilih  Partai  Demokrat  dan Protestan lebih cenderung mendukung Partai Republik. Beberapa survei nasional yang dilakukan  dalam  berbagai  periode  menunjukkan  kecenderungan  ini  (untuk  beberapa contoh lihat: Johnstone, Op.cit: 197).
Eversole  menyebutkan,  kebangkitan  hak  beragama  sejak  1980-an  telah menciptakan kesan bahwa afiliasi agama telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam politik sebagai preferensi etnis, gender, dan ras. Sehingga kehadiran gereja secara teratur dapat  menunjukkan  kecenderungan  untuk  memilih  Republikan  sebagai  lawan  dari Demokrat,  meskipun  banyak  tergantung  pada  masalah  pada  waktu  dan  pemilihan tertentu  (Eversole,  Op.cit).  Dalam  sebagian  besar  pemilihan  presiden  AS,  berbagai kelompok  agama  mendukung  salah  satu  partai  dan  kandidatnya.  Misalnya  evangelis Konservatif memainkan peran penting dalam pemilihan presiden Ronald Reagan (Gill, Op.cit).  Pada  tahun  2000,  fundamentalis  dan  sebagian  besar  kelompok  agama  lainnya mendukung  W.  Bush  (Eversole,  Op.cit).  Oleh  karena  itu,  sebagai  Martin  telah menyebutkan  bahwa  para  politisi  Amerika  telah  mengakui  perlunya  iman  yang  saleh untuk memenangkan jabatan politik yang tinggi (Martin, Op.cit).

## Simbolisasi dan Ideologi
Aspek  yang  saling  terkait  antara  agama,  ideologi,  dan  simbolisme,  memiliki fungsi  dalam  politik.  Beberapa  definisi  agama  menyebutkan  konotasi  simbolik  seperti definisi  Geertz  dan  Mardin  (lihat:  Karaman,  Op.cit).  Dalam  hal  ini,  dan  sehubungan
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
dengan komunalisasi politik, kami melihat mobilisasi berdasarkan simbol-simbol agama (Bhargava, Op.cit: 23). Karena esensi emosi religius dipandang tidak dapat diungkapkan, semua  upaya  untuk  mengungkapkannya  bersifat  simbolis.  Sepanjang  sejarah,  simbol telah dan masih menjadi salah satu stimulan paling kuat dari sentimen manusia. Berbagi simbol umum adalah cara yang sangat efektif untuk memperkuat persatuan sekelompok penyembah. Dengan demikian, makna fungsional lain dari agama adalah simbolisme. Ini membantu  menciptakan  sistem  nilai  sosial  yang  terintegrasi  dan  koheren  dengan simbolisasi (Nottingham, Op.cit: 18-19). Sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas maka agama berada dalam ranah ideologi dan simbolisme. Nandy menyebut dua jenis agama;  agama-sebagai-keyakinan  dan  agama-sebagai-ideologi.  Dalam  kata-katanya, Modernisasi  pertama-tama  menghasilkan  agama-sebagai-ideologi  dan  kemudian menghasilkan  sekularisme  untuk  memenuhi  tantangannya  terhadap  'ideologi ketatanegaraan  modern'  (Bhargava,  Op.cit:  22-23).  Ada  juga  beberapa  definisi  lain tentang  agama  dalam  kaitannya  dengan  ideologi  sebagai  definisi  Fromm  dan  Madan (lihat: Karaman, Op.cit & Madan, 2011: 3). Jadi, agama berfungsi sebagai ideologi seperti dalam kaitannya dengan partai politik, atau oleh individu karismatik. Dengan demikian, agama  sebagai  ideologi,  misalnya,  pada  tataran  budaya  mengamankan  kemungkinan lingkungan  konseptual  bagi  laki-laki.  Dalam  konteks  ini,  seperti  ideologi,  itu  menjadi sistem  simbol  (Madan,  Op.cit:  3).  Agama,  terutama  dalam  masyarakat  transisi, merupakan satu-satunya sumber konten ideologis (Karaman, Op.cit). Dalam kaitan ini, terlepas  dari  pentingnya  peran  agama  sebagai  ideologi  bagi  partai  politik  di  banyak negara  seperti  Iran  dan  Pakistan  yang  sudah  disebutkan,  kita  bisa  menyebut  agama sebagai ideologi hingga oposisi politik. Menurut Smith (1971), ada "potensi politik yang berkelanjutan  dari  simbol-simbol  agama."  Dan  seperti  yang  dikatakan  Tibi  (1983), "kekuatan  mobilisasi  simbol-simbol  agama  berfungsi  sebagai  formula  ideologis  untuk
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
oposisi  politik."  Agama  dapat  memperkuat  oposisi  politik  oleh  institusi  politik  untuk mengasimilasi  mereka.  Oleh  karena  itu,  gerakan  politik-agama  berfungsi  sebagai kekuatan  mobilisasi  yang  menggunakan  agama  sebagai  ideologi  penggerak  yang memberikan pertentangan politik dengan simbol-simbol agama dan dengan mengaitkan tujuan-tujuan keagamaannya. Di sini, aspek simbolik dan fungsi integratif Islam untuk mobilisasi politik menjadi penting, terutama di sebagian besar gerakan anti-imperialis di paruh pertama abad ke-20 (Karaman, Op.cit). Dalam pandangan Maxime Rodinson Islam adalah ideologi yang memfasilitasi mobilisasi sosial dan politik melalui aspek simbolik dan  kekuatan  kohesif  yang  kuat  bagi  komunitas  mukmin  terutama  makna  simbolik Allah,  terlepas  dari  semua  perbedaan  sosial  di  antara  mereka.  Jadi,  keyakinan  dan kesamaan  pengalaman  keagamaan  penting  untuk  mempersatukan  umat  Islam (Karaman, Op.cit). Seperti di Iran selama revolusi 1979 beberapa ideolog seperti Syariati dan Motahari mengubah agama tradisional menjadi agama ideologis dan menggunakan syi'ah  untuk  mobilisasi  massa.  Oleh  karena  itu,  Singkatnya,  seperti  yang  dikatakan Hamilton 'agama mungkin cocok untuk penggunaan ideologis'. Dan sebagai manipulasi ideologis dapat digunakan untuk tujuan ideologis (Hamilton. Op.cit; 95).

## Integrasi, Solidaritas, dan Order politik
Berkenaan  dengan  pengaruhnya  terhadap  struktur  sosial,  agama  dianggap sebagai faktor integratif khususnya dalam pandangan Durkheim (Johnstone, Op.cit: 142). Dalam  sistem  politik-agama  tradisional,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Smith  (1970), agama  mengintegrasikan  “masyarakat  dengan  menyediakannya  kerangka  makna  dan pengalaman  yang  sama.  Melalui  proses  sosialisasi  biasa,  kaum  muda  memperoleh seperangkat  kepercayaan  dan  nilai  yang  terkait  dengan  simbol-simbol  yang  sakral ”(karaman,  Op.cit).  Johnstone  mempertimbangkan  beberapa  cara  di  mana  agama dipandang memberikan pengaruh yang menyatu dalam masyarakat (Johnstone, Op.cit:
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
143): 1- Penguatan normatif; 2-Integrasi ke dalam hubungan kelompok yang bermakna; 3-katalis untuk menegaskan kembali nilai-nilai sosial; 4- bantuan dalam menyesuaikan diri dengan krisis pribadi; 5- stimulus untuk ekspresi estetika; 6-Sumber kesejahteraan sosial.  Dalam  pandangan  Nottingham,  tidak  ada  masyarakat  yang  dapat mempertahankan  dirinya  sendiri  tanpa  konsensus  minimum  di  antara  anggotanya bahwa agama merupakan bantuan penting dalam hal ini dengan bertindak sebagai agen untuk integrasi nilai dan kontrol sosial (Nottingham, Op.cit: 60). Fungsi ini menjadikan harmoni kohesif untuk solidaritas sosial.
Pengalaman  religius  yang  umum  dan  motif  perlindungan  diri  atau  dakwah bertindak  sebagai  kekuatan  kohesif  yang  kuat,  dan  menciptakan  perasaan  solidaritas yang menyatukan para anggota (Wach, Op.cit: 35). Dalam kaitan ini, bila ada faktor yang terintegrasi, politisi bisa memanfaatkannya untuk solidaritas politik. Solidaritas adalah alat  terbaik  untuk  kemenangan  dalam  politik.  Kekuatan  politik  tersebut  dapat dimenangkan  yang  memiliki  solidaritas  politik  yang  baik  di  antara  kekuatannya. Sebagaimana  telah  disebutkan,  agama  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi  integrasi  manusia  melalui  itu.  Jadi,  agama  bisa  berpengaruh  pada solidaritas dan tatanan politik. Misalnya, Agama dalam masyarakat transisi menentukan definisi  kekuasaan  dan  otoritas  yang  dapat  diterima  melalui  mekanisme  legitimasi politik  dan  integrasi  sosial  dan  memberikan  keanggotaannya  rasa  memiliki  dan koherensi.  Karenanya,  stabilitas  politik  tetap  terjaga.  Dalam  masyarakat  ini, keberlangsungan  fungsional  agama  baik  sebagai  institusi  dan  sistem  kepercayaan membantu agama untuk bertindak sebagai penyangga. Ini merekonstruksi ikatan baru solidaritas  dan  identitas  melalui  simbol,  artefak  atau  organisasi  solidaritas  tradisional untuk  mengatasi  keterasingan  (karaman,  Op.cit).  Integrasi  dan  solidaritas  memiliki peran  penting  dalam  tatanan  politik.  Tatanan  politik  adalah  pusat  politik  yang  harus
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
diperhatikan oleh pemerintah dan politisi. Dan juga, berpikir tentang politik, di satu sisi, adalah berpikir secara teratur. Untuk tujuan ini, menurut Durkheim, agama memberikan gambaran  tentang  prinsip  yang  mengatur  tubuh  kolektif  kita.  Klaim-klaim  politik kolektif adalah imanen dalam ketuhanan, kekuatan supra-manusia, dan praktek-praktek yang berhubungan dengannya (Friedland, 2001). Jadi, agama telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan pemersatu yang paling efektif dan kuat dalam kehidupan semua jenis negara. Karena tatanan sosial dan politiknya tidak sewenang-wenang tetapi didasarkan pada  prinsip-prinsip  agama  yang  statis,  negara  terikat  untuk  memenuhi  persyaratan agama  (Wach,  Op.cit:  289-290).  Sehubungan  dengan  hal  ini  kita  harus  menyebutkan pentingnya  menjaga  ketertiban  dalam  kelompok  agama.  Salah  satu  tugas  utama  yang harus dilakukan grup adalah menjaga ketertiban (Johnstone, Op.cit: 105). Ada berbagai jenis  kelompok  ini  yang  urutannya  digunakan  dalam  politik.  Di  satu  sisi,  dengan menjaga  ketertiban  di  setiap  kelompok  dan  bantuan  ulama  dan  organisasi  mereka, tatanan  politik  yang  lebih  besar  juga  dapat  dibuat.  Di  sisi  lain,  seringkali  efektif  bila sebagian besar penduduk menjadi anggota komunitas religius. Dan mayoritas yang lebih besar lebih efektif. Agama, misalnya dalam dunia modern, merupakan salah satu unsur solidaritas  dalam  'proyek  integrasi  Eropa'.  Sejarawan  Eropa  telah  memfokuskan  pada agama sebagai dasar identitas Eropa sehingga Uni Eropa disebut sebagai 'Klub Kristen' (Fokas, Op.cit).

## Sentralisasi kekuatan
Fungsi  integrasi  sosial  agama  dapat  dilayani  oleh  pemerintahan  yang  kuat  dan terpusat  (Abraham,  2003:  83).  Sepanjang  sejarah  peradaban,  banyak  penakluk  dan pemimpin  telah  berusaha  menyatukan  populasi  dengan  mendeklarasikan  satu  agama resmi. Dalam hubungan ini, kita bisa menyebut Islam sebagai contoh yang baik. Pada awalnya, tidak ada institusi politik dan ekonomi sentral dalam masyarakat Arab tetapi
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
ISSN: 2715-0186
oleh Islam mereka diikat menjadi satu. Dengan mendeklarasikan Islam, klan Arab dan pada akhirnya banyak kelompok nasional yang berbeda meskipun perpecahan bersatu (Richerson & Newson, 2009). Islam memiliki kekuatan pemersatu yang besar dan fungsi integratif  yang  kuat.  Berkat  aspek  ini,  komunitas  penganut  Islam,  umma,  secara konseptual bersatu, terlepas dari semua perbedaan dengan penerimaan umum akan satu Tuhan  (karaman,  Op.cit).  Islam  sebagai  agama  politik,  juga,  bukan  hanya  tentang hubungan individu dengan Tuhan, tetapi tentang komunitas orang-orang beriman yang terorganisir  secara  politik,  umma,  yang  disebut  dengan  kedaulatan  mereka  (Ibid).  Di bawah khalifah kedua, Omar, gerakan itu dikonsolidasikan dan kombinasi karakteristik Islam antara otoritas sekuler dan agama dijamin (Nottingham, Op.cit: 153). Praktik ini telah berlangsung sepanjang sejarah negara-negara Islam, bahkan setelah era Khilafah misalnya  di  Iran  setelah  revolusi  Iran  1979  di  mana  pihak  pemenang  (misalnya  Syiah puritan)  menggunakan  agama  untuk  melakukan  sentralisasi  yang  kuat  di  negara  ini. Meskipun bangsa lain namun Persia belum puas dan telah melawan sentralisasi ini dan mereka melihat fungsi ini sebagai penyalahgunaan agama oleh pemerintah pusat.
Jika kita menganggap otoritas sebagai kekuatan yang sah, menurut Weber, agama memiliki peran dalam melegitimasi tiga jenis otoritas. Sebagai bagian dari tradisi, sumber karisma  religius  sebagai  sejenis  karisma,  dan  sumber  konstitusi  di  beberapa  negara, agama  berperan  dalam  otoritas  tradisional,  karismatik,  dan  legal-rasional.  Dalam hubungan  ini,  di  sebagian  besar  masyarakat,  agama  memiliki  peran  penting. Kebanyakan  negara,  termasuk  negara  sekuler,  menggunakan  agama  untuk mendapatkan legitimasi massa. Hubungan antara agama dan negara ini memiliki asal yang  panjang.  Ruang  Kerajaan  menggunakan  agama  Kristen,  dan  Kekhalifahan  Islam juga menggunakan Islam. Bahkan saat ini, banyak negara Islam dengan politisi sekuler menggunakan  Islam  untuk  mendapatkan  legitimasi.  Dalam  kebanyakan  masyarakat
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
religius dalam konstitusi, agama resmi disebutkan. Dan, seperti yang telah kami kutip, di  beberapa  negara  termasuk  negara  sekuler,  agama  merupakan  salah  satu  sumber konstitusi  seperti  Irak,  Iran,  Malaysia  dan  Pakistan.  Terlepas  dari  peran  agama  dalam legitimasi tradisional dan hukum yang disebutkan di atas, agama memiliki peran penting dalam  otoritas  karismatik.  Menurut  Weber,  kepribadian  karismatik  adalah  salah  satu dari tiga tipe otoritas “murni” untuk gerakan keagamaan dan sosial lainnya (Holt et al, Op.cit:  118).  Ada  beberapa  tipe  karisma  dan  karismatik,  tetapi  menurut  Wach  tipe religius  itu  fundamental  (Wach,  Op.cit:  337).  Jenis  ini  terkait  dengan  otoritas  berbasis agama yang menggambarkan berbagai macam karunia ketuhanan (rasa religius) yang dianugerahkan  kepada  umat  beriman  sehingga  sejumlah  tanda  karismatik  ditafsirkan sebagai indikasi nikmat supernatural (Turner, 1996: 146). Sebagai salah satu pemimpin yang  lebih  karismatik  kita  dapat  menyebutkan  kepada  Ayatollah  Khomeini  selama revolusi  Iran  (1979)  dan  setelah  itu  sampai  kematiannya  (1988).  Namanya  juga  "Roh allah". Sebagian besar umat beragama menganggapnya sebagai 'roh Tuhan' dan sebagai pemimpin super Iran memiliki kekuatan penuh, otoritas absolut dan pengaruh tinggi di antara orang awam. Agama memiliki peran penting dalam nasionalisme dan konstruksi bernegara.  Itu  adalah  bagian  dari  identitas  komunal,  budaya  bersama  dan kesinambungan  sejarah  sehingga,  dengan  'bangsa'  menjadi  terjerat  erat.  Agama  dapat menjadi sarana di mana suatu bangsa atau sekelompok orang mengekspresikan identitas dan aspirasinya (Moyser, Op.cit: 4). Kontrol politik dan sosial melalui agama difasilitasi tidak  hanya  melalui  identifikasi  agama  dengan  tujuan  nasional,  tetapi  juga  melalui identifikasi kepala negara dengan bentuk ketuhanan (Holt et al, Op.cit: 210). Di sisi lain, sehubungan dengan perkembangan militer dan politik, sebuah agama atau kultus dapat dibentuk  yang  membantu  mengintegrasikan  negara  atau  kerajaan  yang  bersatu.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Misalnya Israel, Roma, Meksiko, Peru, Cina, Jepang, Mesir, Babilonia, kerajaan Het, dan Persia (Wach, Op.cit: 300).
Dalam  kebanyakan  komunitas  Semitik  kuno,  pria  dan  dewa  mereka  dianggap sebagai  unit  sosial,  politik,  dan  agama.  Secara  historis,  di  Asiria,  "Tuhan",  "kota",  dan "bangsa" semuanya memiliki nama yang sama. Dan juga selama tahap Yudaisme yang paling awal diketahui, Yahweh memiliki karakter eksklusif dan nasional sehingga tidak ada catatan mesianik yang signifikan yang muncul di antara orang-orang Yahudi sampai mereka  mengembangkan  kesadaran  nasional  yang  kuat.  Beberapa  bagian  Alkitab menyatakan bahwa Mesias adalah yang diurapi Tuhan terutama untuk tujuan politik. Demikian  pula,  seperti  yang  telah  ditunjukkan  Wash,  “Ide  tentang  kebangsaan  dan ketuhanan terjalin dalam konsep romawi dari genius populi romani… ”(Holt et al, Op.cit: 208).  Dalam  hubungan  ini,  ada  contoh  kontemporer  lainnya.  Di  Jepang,  Shinto mengidentifikasi  suatu  bangsa  dengan  ketuhanannya.  Nasionalisme  di  Jepang  secara fungsional telah menjadi 'agama negara dengan kepala negara melayani sebagai Tuhan yang  paling  berkuasa'.  Dan  kata  dalam  bahasa  Jepang  untuk  "pemerintah"  berarti "urusan ibadah". Memang, agama dan nasionalisme Jepang modern telah menjadi satu. Dan  juga  bagi  orang  Arab,  fanatisme  agama  adalah  jaminan  terbaik  bagi  perasaan nasional  dan  semangat  patriotik,  dan  itu  adalah  senjata  terkuat  perlawanan  terhadap agresi asing yang menggambarkan salah satu fungsi dari identifikasi lembaga negara dan agama  (Holt  et  al,  Op.cit:  209-210).  Tentang  hubungan  antara  agama  dan  identitas nasional, kasus Yunani juga menjadi contoh yang baik. Di negara ini, Gereja Ortodoks di bawah sistem millet Ottoman berusaha untuk memobilisasi sebagian besar masyarakat Yunani pada isu-isu yang berkaitan dengan identitas nasional Yunani (Fokas, Op.cit).
Hal lain tentang agama dan nasionalisme terkait dengan nasionalisme agama. Keddie, dalam  menjelaskan  dua  jenis  yang  disebutnya  sebagai  “politik  agama  baru”,  ingin
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
membedakan penggunaan otoritas pemerintah secara religius  dari kontrol agama atas wilayah; Dengan kata lain "fundamentalisme" dari "nasionalisme agama". Menurutnya, 'Gerakan  Religionasionalis'  biasanya  tidak  menekankan  kitab  suci  atau  praktik keagamaan  tertentu,  sedangkan  fundamentalis  melakukannya.  Jadi,  itu  hanya menjadikan agama sebagai basis identitas kolektif bangsa dan sumber nilai dan tujuan akhirnya.  Ini  hanya  merupakan  pilihan  yang  layak  jika  kolektivitas  memiliki  dasar agama yang sama. Dengan demikian, nasionalisme agama dimungkinkan di India, Israel, Iran,  Turki,  Pakistan  dan  Amerika  Serikat,  sebagian  karena  keberadaan  agama hegemonik seperti Hindu, Yudaisme, Islam Syiah, Islam Sunni, dan Protestan, masing- masing (Friedland, Op.cit). Praktik teritorial agama Zionis Gush Emunim di Israel dan BJP nasionalis Hindu dan RSS di India keduanya dipahami dan dibenarkan dalam hal narasi  agama.  Keduanya  mempolitisasi  penggunaan  ruang  ritual  dan  praktik  ritual keagamaan sebagai perangkat mobilisasi (ibid).
Memang  di  satu  sisi,  kaum  nasionalis  religius  menjadikan  politik  sebagai kewajiban agama. Mereka semua membaca teks agama secara politis. Nasionalisme ini menawarkan  ontologi  kekuasaan  tertentu  yang  terungkap  dan  ditegaskan  melalui praktik-praktik politiknya dan objek sentral perhatian politiknya, praktik-praktik yang menempatkan  solidaritas  kolektif  dalam  keyakinan  beragama.  Agama,  dengan demikian,  mengambil  bagian  dari  tatanan  simbolis  negara  bangsa  dan  bahwa nasionalisme  kontemporer  dicampurkan  dengan  agama.  Nasionalisme  semacam  ini mengisi bentuk negara yang ada dengan muatan budaya baru dan sumber otoritas baru. Terkadang  itu  adalah  bentuk  agama  yang  dipolitisasi  di  mana  agama  menjadi  dasar penilaian  dan  identitas  politik  (ibid).  Di  sisi  lain,  nasionalisme  religius  memperluas logika institusional agama ke dalam domain negara-bangsa, memperoleh otoritas dari perintah  ilahi  yang  absolut,  bukan  agregasi  subyektif  dari  demo.  Hal  ini  tidak  asing
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
ISSN: 2715-0186
dengan  pembentukan  negara-bangsa  modern.  Bahkan  pembentukan  banyak  identitas nasional modern non-Barat dan gerakan nasionalis diliputi oleh narasi dan mitos agama, simbolisme  dan  ritual  seperti  Iran,  Sri  Lanka,  India,  Pakistan,  Arab  Saudi,  Israel,  dan Palestina  untuk  mengambil  beberapa  contoh  saja.  Bahkan  para  Islamis  militan  yang memiliki cita-cita universal, hampir semuanya berusaha menciptakan tatanan Islam di dalam negara-bangsa (Ibid) yang ada. Di Isreal, mereka menggunakan agama dan hak ketuhanan mereka seperti yang mereka katakan untuk menciptakan negara ini (Davis, 1994: 112). Oleh karena itu, kaum nasionalis religius selalu memusatkan energinya pada negara-bangsa tempat mereka tinggal.
Seperti yang sudah saya sebutkan, Keddie menyebutkan dua jenis politik agama; fundamentalisme dan nasionalisme agama, tetapi politik agama tidak terbatas pada dua jenis  ini.  Itu  bisa  dilihat  di  banyak  bidang.  Tujuan  dari  politik  agama,  disini  adalah pemahaman pemerintah dan politisi tentang fungsi agama dan pentingnya menjalankan dan  mempromosikan  program-programnya  di  tingkat  nasional.  Jadi,  berbeda  dengan politik  agama  yang  dihadapi  kaum  fundamentalis  mereka,  seperti  yang  dijelaskan. Misalnya, banyak politik agama terlihat di A.S. Sehubungan dengan nasionalisasi dan penggunaan agama dalam politik nasional oleh politisi, negara ini adalah contoh yang baik. Agama dan politik di negara ini terkait erat satu sama lain, sebuah tandem yang terwujud dalam beberapa cara utama. Dari upaya kelompok kepentingan khusus agama untuk mempengaruhi kebijakan publik hingga tujuan kandidat untuk menarik sebagian besar  penduduk,  keyakinan  agama  adalah  tujuan  yang  diinginkan  serta  alat  yang digunakan oleh para politisi yang bersemangat.
Negara  ini  adalah  salah  satu  negara  sekuler  yang  penting  tetapi  seperti  yang dikatakan Brian Jackson (2011), agama telah menjadi senjata politik di negara itu. Secara historis, agama telah terlihat jelas dalam politik nasional AS. Dalam kaitan ini, Justin D.
Martin  menyebutkan  beberapa  kasus.  Presiden  John  Adams  mengatakan  bahwa “konstitusi kami dibuat hanya untuk orang-orang yang beragama dan bermoral. Ini sama sekali  tidak  memadai  untuk  pemerintah  mana  pun.  "  Setiap  presiden  Amerika  secara terbuka  mengidentifikasi  dirinya  sebagai  Protestan  atau  Katolik  Roma.  Jimmy  Carter memproklamirkan  dirinya  sebagai  Kristen  evangelis  dan  George  W.  Bush memproklamasikan 'Yesus Kristus' sebagai pahlawan dalam hidupnya. Dan politisi lain yang bersaing untuk jabatan tinggi tampaknya memperhatikan hubungan antara iman dan  kemenangan  dalam  pemungutan  suara  (Martin,  Op.cit).  Ada  beberapa  contoh bahwa para kandidat di pemilu Amerika memiliki politik ini untuk menarik rakyat. Hal itu terlihat dalam pidato mereka untuk berbagai kelompok (lihat beberapa contoh dalam: Jackson,  2011).  Dalam  kaitannya  dengan  politik  agama  kita  juga  dapat  menyebutkan 'Strategi Tuhan' di USA. Menurut David Domke dan Kevin Coe, ada empat sinyal yang menjadi inti dari strategi ini: “[a] cting sebagai pendeta politik, dengan berbicara dalam bahasa setia"; "Menggabungkan Tuhan dan negara, dengan menghubungkan Amerika dengan  kehendak  ilahi";  "Menawarkan  tindakan  persekutuan,  dengan  merangkul elemen religius ikonik"; dan "terlibat dalam politik moralitas, dengan menyuarakan isu- isu  penting".  Dalam  strategi  ini  dijelaskan  bahwa  'Bagaimana  Agama  Menjadi  Senjata Politik  di  Amerika'  dan  bagaimana  Partai  Republik  “menggunakan  religiusitas  yang diperhitungkan  untuk  mentransformasikan  politik  Amerika”.  Ini  dimulai  sejak  masa Ronald Reagan ketika Jerry Falwell menggunakan kaum evangelis untuk membantunya dalam  pemilihan.  Saat  G.W.  Bush  terpilih,  strategi  Tuhan  menjadi  penggabungan kehendak  Tuhan  dan  kebijakan  negara.  Dalam  hubungan  ini,  politisi  menggunakan Tuhan untuk memajukan agenda, untuk terhubung dengan para pemilih, dan membuat beberapa orang sangat tidak nyaman (Jackson, Op.cit).
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
Terlepas  dari  apa  yang  telah  disebutkan  di  atas,  seringkali  para  politisi  dan pemerintah  memperhatikan  struktur  sosial  untuk  legislasi,  pembuatan  kebijakan  dan implementasi  kebijakan.  Mereka  harus  mempertimbangkan  agama  masyarakat  dan tindakan mereka terkait dengan kebijakan tersebut, terutama di tingkat lokal. Misalnya, dalam  kaitan  ini,  nasib  RUU  sel  punca,  pada  musim  panas  2006,  menunjukkan  peran penting agama dalam politik Amerika. Meskipun mendapat dukungan luas dari kongres (kedua  majelis),  RUU  tersebut  tidak  pernah  berhasil  melewati  meja  semak  karena sebagian  besar  kelompok  agama  konservatif  yang  mampu  meyakinkan  presiden  sifat tercela  RUU  tersebut  (Martin,  Op.cit).  Jadi,  agama  dapat  berfungsi  untuk mempromosikan  penolakan  yang  sangat  aktif  terhadap  kebijakan  pemerintah  seperti kasus  gerakan  perdamaian,  atau  aborsi  (Moyser,  Op.cit:  8).  Oleh  karena  itu,  dalam pembuatan dan implementasi kebijakan agama sangat diperhatikan.

## Penggunaan revolusioner
Perilaku politik massa tidak terbatas pada pemungutan suara. Aktivitas lain yang sangat  penting  adalah  protes  dan  bahkan  'kekerasan  politik'.  Agama  dapat  menjadi sarana  untuk  memusatkan  perhatian  dan  mengintensifkan  keterasingan  dari  seluruh rezim politik yang dapat menyebabkan kekerasan politik, pemberontakan dan revolusi (Ibid).  Dalam  situasi  ini,  membenarkan  adanya  kekerasan  meskipun  terkadang  dalam mood  yang  paling  buruk  mengarah  pada  tragedi  kemanusiaan  dan  cenderung  pada aspek negatif seperti apa yang terjadi setelah revolusi Iran (1979) bahwa sebagian besar pejabat rezim sebelumnya dan juga penentang rezim baru dieksekusi.
Jadi, agama memiliki pengaruh penting dalam revolusi. Seperti yang dikatakan Weber  „konsep  revolusi  agama  paling  konsisten  dengan  rasionalisme  asketik  dunia- dalam  yang  berorientasi  pada  perintah  suci  perintah  Tuhan.  di  dalam  dunia.  Dalam agama  Kristen,  hal  ini  benar  dalam  Calvinisme  yang  menetapkan  kewajiban  agama
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
untuk  mempertahankan  iman  melawan  tirani  dengan  menggunakan  kekerasan… '(Weber  di:  http://www.ne.jp).  Namun  terlepas  dari  revolusi  agama  yang  bagi  mereka berubah menjadi ideologi, ia juga berpengaruh pada revolusi lain. Revolusi ekonomi dan politik  yang  mengantar  ke  dunia  modern  bertepatan  di  tahap  awal  dengan  revolusi agama yang dikenal sebagai pemberontakan protestan (Nottingham, Op.cit: 154). 'Etika Protestan  dan  semangat  kapitalisme'  yang  merupakan  karya  Weber  secara  khusus menunjukkan  bagaimana  variasi  Calvinis  dari  Protestan  dan kapitalisme  yang  sedang berkembang  memperkuat  satu  sama  lain.  Ini  menunjukkan  keterkaitan  antara perkembangan  pemikiran  agama  dan  perubahan  bersamaan  dalam  lembaga  ekonomi dan politik (Ibid: 157). Berkenaan dengan revolusi politik, kita bisa menyebut Revolusi Amerika. Menurut Frieland, revolusi  ini dipersiapkan oleh transformasi yang tersebar dalam  kepercayaan  Prootestan  yang  dikenal  sebagai  “Kebangkitan  Besar”  yang menempatkan basis otoritas keagamaan dalam iman pribadi, bukan dalam pentahbisan, pengakuan  doktrin,  atau  hierarki  gereja  (Friedland,  Op.  .cit).  Ada  contoh  lain  dalam dunia Kristen. Misi Kristen dan Kristen telah membantu menghasilkan di dunia ketiga baik  revolusi  melawan  kolonialisme  dan  dorongan  revolusioner  menuju  modernisasi (Nottingham,  Op.cit:  191).  Dan,  juga,  kita  dapat  menyebutkan  peran  Katolik  dalam Revolusi  Sandinista  Nacaraguan  pada  1979,  dan  kebangkitan  gerakan  Solidaritas  di Polandia  dan  peran  Gereja  Katolik  pada  akhirnya  jatuhnya  komunisme  di  sana  (Gill, Op.cit  &  Fokas,  Op.  cit).  Di  antara  agama,  secara  keseluruhan,  revolusi  adalah  tradisi khusus yang selalu ada dalam isi Islam. Dalam ranah politik, Islam memiliki peran dan fungsi yang beragam  mulai dari legitimasi  dan advokasi  status quo hingga perangkat untuk mengumumkan protes dan melancarkan revolusi (Mofidi, Op.cit). Dalam hal ini, kita  dapat  menyebut  negara-negara  Islam  sebagai  Aljazair  di  mana  gerakan  reformis merupakan komponen penting dari perjuangan pembebasan melawan Prancis, dan Iran
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
ISSN: 2715-0186
di  mana  para  ulama  berpartisipasi  aktif  dalam  Revolusi  Konstitusi.  Pada  abad  ke-20 melawan modernitas di Iran, fenomena khas dari "tradisionalisme revolusioner," yaitu, "gerakan  umum  untuk  membela  Islam  melawan  pengaruh  Barat,"  muncul  (Moaddel, 2002). Dan juga, dalam revolusi Iran tahun 1979, ulama Islam menggulingkan rezim Iran dengan dukungan rakyat yang meluas. Oleh karena itu, meskipun agama dapat menjadi alat  untuk  mempertahankan  status  quo,  ia  juga  dapat  menjadi  salah  satu  faktor katalisator  perubahan  dan  salah  satu  ujung  tombak  revolusi.  Jadi  agama  dan  revolusi terjalin secara aneh dan rumit di dunia non-barat (Nottingham, Op.cit: 183).
Dalam  politik,  salah  satu  masalah  terpenting  bagi  politisi  adalah  pemeliharaan kekuasaan. Untuk tujuan ini mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan apa pun yang penting bagi massa yang memasukkan agama dan simbol-simbol agama. Agama dan pemuka agama memiliki pengaruh di antara massa, karena para politisi ini menggunakan  agama  untuk  menjaga  pemerintahan  dan  kekuasaannya  sehingga berusaha memuaskan para pemuka agama dengan cara dekat dengan mereka. Dalam hal ini, menurut Hood di berbagai rezim otoriter seperti Iran, Arab Saudi, dan Mesir para pemimpin  mengandalkan  berbagai  tafsir  Islam  untuk  mempertahankan  kekuasaan. Kebanyakan  ulama  percaya  bahwa  para  pemimpin  negara  Islam  menggunakan  Islam sebagai  alat  untuk  mempertahankan  kekuasaan  politik  eksklusif.  Dan  mereka menunjukkan  kontradiksi  antara  doktrin  agama  Islam  dan  praktik  politik  dan  praktis (Hood,  2004:  6-8).  Di  sebagian  besar  negara  ini,  meskipun  mereka  sering  tidak menyerukan  pemerintahan  Islam  tetapi  politisi  sekuler  karena  menjaga  konten  partai dan  kelompok  Islam,  masyarakat  dan  gerakan  Islam,  dan  sebagai  akibatnya mempertahankan  kekuasaan  mereka  dalam  konstitusi  Hukum  Islam  telah  didasarkan seperti  yang  telah  kami  sebutkan.  .  Dan  juga,  terkadang  mereka  menerima  tanggung jawab  formal  agama  seperti  raja  Arab  Saudi  yang  memiliki  tanggung  jawab  'Kaeba'.
Agama  memiliki  fungsi  penting  dalam  hubungan  antar  negara  dan  hubungan internasional. Agama mempersiapkan bidang bersama untuk hubungan yang lebih baik di  antara  beberapa  negara.  Misalnya  hubungan  antar  negara  Islam  dan  membuat beberapa  organisasi  internasional  seperti  'Organisasi  Konferensi  Islam'  (OKI).  Dan, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, itu berpengaruh pada proyek integrasi di UE. Di  wilayah  yang  sangat  luas,  bisa  dibayangkan  beberapa  relasi  antara  Muslim  dan Kristen bahkan Yahudi sebagai pemeluk agama Ibrahim. Kita bisa melihat banyak dari hubungan  ini  berdasarkan  agama  di  berbagai  tempat  di  dunia.  Jadi,  agama  memiliki fungsi  penghubung  antara  berbagai  bangsa  dan  negara,  dan  berperan  sebagai  faktor yang baik untuk menyamakan bidang bagi hubungan internasional.

## C. KESIMPULAN
Sebagaimana  disebutkan,  agama  memiliki  deskripsi  yang  substansial  dan fungsional. Agama adalah rangkaian kepercayaan, dan salah satu struktur sosial dalam masyarakat  dengan  banyak  fungsi  sosial.  Dalam  artikel  ini,  kami  telah  memusatkan perhatian pada sebagian dari fungsi-fungsi ini di bawah fungsi politik agama. Agama, secara  relatif,  memiliki  dua  fungsi;  fungsi  positif  dan  negatif  dalam  politik  (misalnya telah bertindak sebagai faktor penyatuan dan perpecahan). Dan, secara historis terjadi fluktuasi antara dua peran ini. Meskipun tidak ada batasan yang jelas antara keduanya, dan  dalam  sudut  pandang  yang  berbeda,  terkadang  fungsi  positif  dipandang  sebagai penyalahgunaan  agama  dalam  politik.  Meskipun  demikian,  meskipun  dari  sudut pandang sekularisme dan pandangan ideal penggunaan agama dan politik agama dalam politik  tidak  dianjurkan  namun  realitas  masyarakat  khususnya  di  dunia  ketiga mendorong para politisi dan pemerintah untuk memperhatikan fungsinya. Dan fungsi- fungsi  ini,  seperti  yang  kami  sebutkan,  tidak  sama  hari  ini  seperti  dulu.  Menurut
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
masyarakat beberapa perubahan terlihat. Ada beberapa fungsi positif baru seperti efek pada mobilisasi, pemungutan suara dan kebijakan publik, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan  (walaupun  bisa  juga  negatif  berkaitan  dengan  kondisi  dan  kebijakan), nasionalisme  agama,  hubungan  internasional  dan  sebagainya.  Karenanya,  dalam  ilmu politik, fungsi politik agama dalam masyarakat harus lebih diperhatikan daripada masa lalu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahan.  M.  Francis  (2003), Teori  Sosiologi  Modern,  Pengantar,  New  Delhi :  pers universitas oxford.
Bhargava. Rajeev (2010), Sekularisme dan pengkritiknya, New Delhi : pers universitas oxford, kesan kesembilan.
Davis. Charles (1994), Religion and the making of society, Essays in social theology , Cambridge University Press.
Emmons. Robert. A. dan Raymond F. Paloutzian (2003), psikologi agama, Annu. Rev. Psychol , 54: 377-402. Diunduh dari www.annualreviews.org Eversole.  Theodore  W.  (2010),  " Agama  dan  Perilaku  Memilih."  Ensiklopedia Kampanye  AS,  Pemilu,  dan  Perilaku  Pemilu .  SAGE  Publications.  Di:  <http://www.sage- ereference.com/campaigns/Article_n365.html>.
Fokas. Effie (2009), “Religion: Towards a Postecular Europe?” , SAGE Handbook of European
Studies, SAGE Publications. 10 Mei. 2010
di:
http://www.sageereference.com/hdbk_eurostudies/Article_n23.html . Friedland.  Roger  (2001), 'Nasionalisme  agama  dan  masalah  representasi  kolektif', Annu. Pdt. Sociol , 27: 125-152. Diunduh dari www.annualreviews.org Gill. Anthony (2001), 'Agama dan Perbandingan Politik', Annu. Rev. Polit. Sci . 2001. 4: 117–38.
Holt. Rinehart dan Winston (1958), sosiologi agama, A.S., universitas negeri Wayne.
Kap.  Steven  J.  (2004), Perkembangan  Politik  dan  Teori  Demokrasi,  New  Delhi , Perentice-hall of india.
Jackson. Brian (2011), 'The God Strategy: How Religion Being a Political Weapon in America' , David Domke dan Kevin Coe, Retetoric Review, 30: 3,320-323.
Johnstone.  Ronald  L.  (1975), Religion  and  Society  in  Interaction,  the  sociology  of religion , New Jersey: Prentice, INC.
Karaman.  M.  Lutfullah  (2004), „religion,  politics,  and  mobilization:  a  theoretical perspective with a special not
JURNAL PAPATUNG: Vol. 2 No. 1 Tahun 2019 ISSN: 2715-0186
on  “ The  Indian  Khilafat  Movement  ”‟,  Alternatives:  Turkish  Journal  of International Relations , Vol.3, No.1, Spring. Madan.  T.N.  (2011), Secularism  and  Fundamentalism  in  India,  Modern  Myths, Locked minds, second edition, sixth impression , New Delhi: Oxford university press.
Moaddel.  Mansoor  (2002), „The study of Islamic culture and politics: An Overview and Assessment‟ , Annu. Rev. Sociol, 28:359-386. Downloaded from www.annualreviews.org Martin.  Justin  D.  (2010), „Religion  in  politics‟ ,  SAGE  Publications,  at: http://www.sageereference.com/hdbk_eurostudies/Article.html .
Malcolm. Hamilton (2001), The sociology of religion , New York: Routledge.
Mofidi. Sabah (2005), “political function of religion in Kurdistan (whit focus on the Quran school movement)” , rojav, (in persian), Tehran: Tehran university, No 1.