## MEMBANGUN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS DI KABUPATEN TAKALAR
Building Partnership and Economic Institution for Coastal Community through Science and Technology Clinic of Fisheries

## Business in Takalar District

## *Achmad Zamroni dan Istiana
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDMKP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 *email: roni_socio@yahoo.com
Diterima tanggal: 21 Juni 2017 Diterima setelah perbaikan: 9 November 2017 Disetujui terbit: 17 Desember 2017

## ABSTRAK
Partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen utama yang mendukung keberhasilan pembentukan kelembagaan usaha di Kabupaten Takalar. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Mengidentifikasi unsur-unsur mitra dalam membentuk kelembagaan; dan 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir. Survey dilakukan di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan menggunakan kuesioner semi-struktur yang menggunakan teknik Focus Group Discussion ( FGD ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perikanan di Desa Laikang meliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu, dan lain-lain), perikanan budidaya (rumput laut, udang, bandeng), dan produk kelautan (garam dan wisata bahari). Usaha perikanan tersebut dilakukan secara mandiri oleh nelayan dan pembudidaya ikan/ rumput laut dan untuk beberapa kegiatan dilakukan secara berkelompok. Namun, semua jenis usaha/bisnis tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. Bentuk lembaga yang dibentuk adalah koperasi perikanan yang mengelaborasi kelompok- kelompok usaha menjadi unit-unit usaha koperasi yang dibentuk tersebut .

## Kata Kunci: kelembagaan; usaha perikanan; koperasi

## ABSTRACT
Local community participation is main component of developing business institution in Takalar District. This study aims to; 1) Identify socio-economics information of coastal community on marine and fisheries resource usage, 2) Identify the components of partnership to perform the business institution, and 3) Create the concept of business institution model for coastal community. Survey was conducted in Laikang Village, Mangarabombang Sub Village, Takalar District South Sulawesi. Primary data were gathered through interview and Focus Group Discussion (FGD) by using semi-structured questionnaires. The result shows that potency of fisheries in Laikang Village are capture fisheries (small pelagics, crabs, groupers, and seabass etc), culture fisheries (seaweed, shrimp and milkfish), marine product (salt and marine tourism). Various marine and fisheries activities are conducted independently by fishermen, and some of them are using collective way. However, all of those marine and fisheries activities have not been well managed. Therefore, the concept of business institution based on community participation is  a  main  option  to  manage  fisheries  business  in  Laikang  Village  under  “one  direction”.  One  of  the best alternative of institution is developing fisheries cooperative, which is an evolution among business groups to become business units in fisheries cooperative.
Keywords: institution; fisheries business; cooperative
* Korespodensi Penulis:
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Potensi sumber daya pesisir yang besar belum dikelola dengan baik karena akses teknologi, modal dan pasar masih lemah serta kemampuan  (pengelolaan  dan  pemanfaatan) masyarakat lokal dan kota masih terdapat kesenjangan. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum memberikan konstribusi yang signifikan  terhadap  pembangunan  bangsa secara keseluruhan (Pomeroy & Rivera, 2006; Prijono and Pranarka, 1996). Hal tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di wilayah pesisir. Secara umum ada 4 (empat) hal pokok yang menyebabkan kemiskinan masyarakat kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: (1) kualitas sumber daya manusia (SDM) masih  rendah;  (2)  pemanfaatan  teknologi  di bidang kelautan dan perikanan masih rendah; (3) Jaringan pemasaran masih terbatas sempit; dan (4) permodalan yang masih sulit untuk diakses oleh nelayan kecil. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda tetap tahunan yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang (Karsidi, 2001; Sumodiningrat, 1999; Kartasasmita, 1996).
Pada level lokal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Takalar  relatif  stabil  dalam  lima tahun  terakhir  (2008-2012)  yaitu  rata-rata 6,87% per tahun. Disisi lain, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya memberikan kontribusi sebesar 1,72% terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Nilai tersebut merupakan paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada sektor riil,  pertumbuhan  rata-rata  sektor  pertanian (termasuk perikanan) sebesar 7,34% per tahun. Nilai tersebut mengalami kenaikan, sebesar 32,8% sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2012, peranan sektor pertanian memberikan konstribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Takalar sebesar 45,88%, dan sub sektor kelautan dan perikanan memberikan kontribusi pada sektor pertanian sebesar 27,75% (BPS, 2013).
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber
daya pertanian dan perikanan yang masih berpeluang untuk dikembangkan. Komoditas yang diunggulkan diantaranya rumput laut dan jenis ikan pelagis dilakukan secara berkelompok dan mandiri oleh nelayan dan pembudidaya. Namun, kegiatan usaha tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas produk budidaya, pengolahan dan pemasaran dengan dukungan pemerintah dan strakeholder lokal untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga nelayan dan pembudidaya. Berdasarkan  informasi  awal  terkait  dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang cukup baik, maka upaya peningkatan kapasitas pelaku udaha dan pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat merupakan kebutuhan yang mendesak dilakukan di Desa Laikang. Oleh karena itu, makalah ini akan menjawab tiga tujuan utama, yaitu; 1) Mengekplorasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) menganalisis keragaman dan permasalahan pada usaha perikanan. 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif  kualitatif  (Rahmat,  2005)  dengan pendekatan metode survey melalui wawancara mendalam  dengan  kuesioner  semi-terstruktur secara  intensif  terhadap  informan  kunci  yang dipilih secara purposive pada bulan April – November 2015. Data primer juga diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Sementara data sekunder berupa bahan-bahan tertulis (laporan dan data statistik) diperoleh dari institusi terkait di Kabupaten Takalar.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattallassang terletak 5°031’ sampai 5°0381’ Lintang Selatan dan antara 199°0221’ sampai 199°0391’ Bujur Timur. Bagian timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Bagian barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores (BPS, 2013).
3  | P a g e
kelautan dan perikanan; 2) menganalisis keragaman dan permasalahan pada usaha perikanan. 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Rahmat, 2005) dengan pendekatan metode survey melalui wawancara mendalam dengan kuesioner semi-terstruktur secara intensif terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive pada bulan April – November 2015 . Data primer juga diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Sementara data sekunder berupa bahan-bahan tertulis (laporan dan data statistic) diperoleh dari institusi terkait di Kabupaten Takalar.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
Lintang Selatan dan 119P o P22’ – 119P o P39’ Bujur Timur. Bagian timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Bagian barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores (BPS, 2013).

## Gambar 1. Peta Kabupaten Takalar tahun 2012 Sumber: BPS, 2013
Luas Wilayah Kabupaten Takalar sebesar 566,51 km 2 yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan (76 desa dan 24 kelurahan). Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.
Potensi unggulan Kabupaten Takalar terdiri dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, homeindustry dan pariwisata. Berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Takalar, bidang pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Takalar dengan persentase mencapai 47,25%.

## Gambar 1. Peta Kabupaten Takalar tahun 2012.
Sumber: BPS, 2013
Luas Wilayah Kabupaten Takalar sebesar 566,51 km 2 yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan (76 desa dan 24 kelurahan). Jarak Ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa. Potensi unggulan Kabupaten Takalar terdiri dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, homeindustry dan pariwisata. Berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Takalar, bidang pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Takalar dengan persentase mencapai 47,25%.
Jumlah penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan hasil Penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2012 sebanyak 275.034 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polombangkeng Utara, yakni 46.748 jiwa. Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki perkabupaten, dimana 132.325 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 142.709 jiwa berjenis kelamin perempuan. Menurut BPS, angka rasio jenis kelamin diperoleh 92,72 (93), dapat diartikan bahwa setiap 100 orang berjenis kelamin perempuan terdapat 93 orang berjenis kelamin  laki-laki.  Kepadatan  penduduk  di Kabupaten Takalar pada tahun 2012 mencapai 485 jiwa/km 2 . Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan
mencapai 2.428 jiwa/km 2 , dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan angka kepadatan 220 jiwa/km 2 .
Masyarakat Kabupaten Takalar terdiri dari berbagai suku yaitu masyarakat asli Takalar, Suku Bajo, Bugis, Suku Jawa dan masyarakat pendatang  lain  yang  berasal  dari  pulau-pulau disekitarnya. Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Takalar maih dipengaruhi oleh etnis budaya  Bugis-Makassar.  Keragaman  kultur sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Takalar, merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Makassar. Perbedaan dalam hal budaya umunya terletak pada dialeg, dan sistem upacara adat dan ritual keagamaan, dan bentuk bangunan.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan wajib masyarakat untuk peningkatan kualitas hidupnya. Kabupaten Takalar memiliki sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakatnya mulai dari  jenjang  Taman  Kanak-Kanak  (TK)  hingga sekolah menengah atas. Pada tahun 2012, sarana formal yang ada di Kabupaten Takalar meliputi sekolah setingkat SD 245 buah, SLTP 75 buah dan SLTA 41 buah, dengan rasio murid terhadap guru  masing-masing  untuk  SD  11,97,  SLTP 8,66 dan untuk SLTA 9,56. Selain pendidikan, fasilitas  kesehatan  juga  tersedia  di  Kabupaten Takalar seperti rumah sakit, puskesmas
pembantu /pustu dan puskesmas keliling. Kabupaten Takalar memiliki 1 (satu) rumah sakit pemerintah, 14 buah puskesmas, 50 puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebanyak 14 buah. Sarana tersebut didukung tenaga kesehatan  yaitu  532  orang  dengan  kualifikasi 17 dokter umum, 14 dokter gigi, 7 apoteker, 42 sarjana kesehatan, 180 perawat dan 95 bidan.

## PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI KABUPATEN TAKALAR
Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap dengan bagan menggunakan perahu < 10 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala kecil pada jalur penangkapan 0 – 4 mil dari garis pantai. Perairan pesisir untuk kegiatan perikanan tangkap komersil untuk perahu/kapal ikan 10 – 30 GT penekanan pada kegiatan penangkapan udang, ikan pelagis dan ikan laut lainnya skala komersil pada jalur penangkapan > 4 mil dari garis pantai. Kabupaten Takalar mempunyai 74 km panjang pantai dengan sentra pelabuhan ikan di Galesong Selatan dan pengembangan PPI di Be’ba. Kawasan untuk perikanan tangkap terdapat di perairan Selat Makassar yang mencakup Kecamatan Mappakasunggu, Mangarabombang, Galesong Utara, dan Galesong Selatan.
Produksi perikanan tangkap di kabupaten ini memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu pasar domestik dan ekspor. Penjualan ikan di pasar domestik dilakukan dalam bentuk ikan beku, ikan kering, ikan hidup dan ikan segar. Umumnya  pasar  domestik  adalah  pasar-pasar lokal pada masing-masing wilayah penangkapan Kabupaten Takalar, Makasar dan Surabaya. Pasar ekspor, negara tujuan adalah Korea, Singapura dan Amerika Serikat .
Kemampuan produksi sub sektor perikanan tangkap laut sangat ditentukan oleh alat tangkap dan perlengkapan yang digunakan nelayan. Perahu yang digunakan nelayan di Kabupaten Takalar adalah kapal motor dan perahu motor tempel (katinting) serta perahu tanpa motor. Alat tangkap sebagian besar menggunakan jaring insang, pancing, rawai dan pukat pantai. Kabupaten Takalar memiliki
Rumah Tangga Perikanan (RTP) tangkap sebanyak 5.262 RTP dan 5.212 nelayan yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.
Kabupaten Takalar juga memiliki potensi sumber daya budidaya perikanan meliputi budidaya laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. Komoditas perikanan budidaya laut adalah rumput laut jenis eucheuma cottonii . Komoditas budidaya air payau (tambak) adalah udang windu, bandeng, rumput laut jenis glacilaria sp dan garam. Sedangkan komoditas budidaya air tawar (kolam) adalah ikan mas dan nila. Luas areal budi daya di Kabupaten Takalar tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tambak mengalami penurunan sebesar 8,34% dari tahun 2011. Pemanfaatan  lahan  untuk  kolam  mengalami kenaikan sebesar 61,83% dari tahun 2011, yang juga mengalami kenaikan sebesar 49,25% dari tahun 2010.
Pada tahun 2012, jumlah RTP budi daya sebanyak 5.262 RTP dengan jumlah pembudidaya sebanyak 5.212 pembudidaya. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 9,27% dari tahun sebelumnya (2011), begitu juga jumlah pembudidaya yang mengalami penurunan sebesar 38,8% dari tahun 2011. Hal tersebut berbanding  dengan  pemanfaatan  lahan yang mengalami kenaikan, sehingga dapat diduga bahwa jumlah kepemilikan dan pemanfaatan  oleh  pembudidaya  mengalami penambahan.
Pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Takalar untuk hasil perikanan tangkap hanya untuk rajungan yaitu perebusan saja karena yang dijual hanya daging rajungan yang dilakukan oleh pedagang pengepul. Potensi pengembangan pengolahan hasil perikanan sangat terbuka di wilayah ini, karena belum dilakukan secara maksimal. Produksi penangkapan yang besar berpotensi dapat meningkatkan  taraf  hidup  nelayan  dengan memperpanjang rantai produksi dengan melakukan variasi ikan olahan. Hal ini jika diterapkan akan melindungi nelayan dari rendahnya harga hasil tangkapan, terutama pada musim ikan melimpah.
Pemanfaatan  teknologi  dalam  mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Takalar belum dilakukan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Hal tersebut terlihat dari penggunaan kapal motor yang kapasitasnya di bawah 5 GT ( gross tonnase ) dengan sistem penangkapan one  day  fishing . Pemanfaatan teknologi pada perikanan budidaya juga belum diaplikasikan oleh masyarakat pembudidaya rumput laut. Teknik budidaya bersifat  sederhana  (menggunakan  tali  ris  saja tanpa dibatasi dengan jaring) dan menyesuaikan dengan musim angin (utara dan selatan). Begitu juga pengolahan hasil budidaya rumput laut yang hanya diolah menjadi rumput kering saja. Padahal pemerintah propinsi dan daerah telah memberikan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi dodol, manisan dan stick rumput laut. Alasan pembudidaya tidak mengadopsi teknologi tersebut karena mereka tidak mengetahui pangsa pasar hasil olahan rumpul laut.
Masyarakat Desa Banggae lebih banyak beraktivitas disektor pertanian (60%) dan hanya sekitar 40% yang beraktivitas di sektor perikanan (20% sebagai nelayan dan petani; 20% hanya sebagai nelayan). Kehidupan sehari- hari masyarakat Desa Banggae lebih banyak di sektor pertanian walaupun dia sebagai nelayan. Mereka hidup tergantung musim tanam buah. Meskipun terdapat potensi perikanan tangkap dan budidaya payau & kolam, masyarakat tidak memanfaatkannya  sebagai  lahan  ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa ini bukan merupakan masyarakat pesisir.
Sekitar 30% masyarakat Desa Topejawa adalah nelayan dan 60% penduduknya merupakan petani yang 20% diantaranya memiliki empang budidaya Ikan Mas dan Ikan Nila. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Topejawa merupakan masyarakat pertanian. Desa Laikang terletak di pesisir pantai yang membentuk masyarakat beraktivitas. Sebagian  besar  pemanfaatan  sumber  daya kelautan dan perikanan di Desa Soreang adalah usaha budi daya air payau. Sistem budidaya adalah polikultur dengan 3 komoditas (udang windu, bandeng dan jombe (rumput laut gracilaria sp ). Desa Bontomaranu 90%
penduduk bekerja sebagai nelayan. Desa Boddia, dari 6 dusun, hanya 2 dusun yang petani, lainnya nelayan.
Kondisi infrastruktur jalan Desa Banggae adalah tanah padat yang sebagian sudah diaspal. Desa ini juga telah memiliki infrastruktur penerangan berupa listrik dari PLN dan air bersih  dari  PDAM.  Infrastruktur  lainnya  yaitu perbankan (BRI) yang telah memberikan KUR pada masyarakat desa ini. Aksesibilitas desa ini tergolong mudah karena jarak tempuh desa ke Kecamatan Mangarabombang sekitar 1,90 km dan jarak ke kabupaten sejauh 8,8 km.
Desa  Laikang  memiliki  infrastruktur penunjang kegiatan usaha budidaya rumput laut seperti gudang dan kebun bibit. Desa ini merupakan desa terjauh dengan jarak tempuh ke Kecamatan Mangarabombang sejauh 15,7 km dan jarak ke pusat kabupaten sejauh 23,3 km. Sebagian kondisi jalan desa ini beraspal dan sebagian lagi masih tanah berbatu. Desa Bontomaranu adalah desa nelayan (90%), namun desa ini tidak memiliki infrastruktur yang menunjang kegiatan penangkapan. Kondisi jalan utama Desa Bontomaranu adalah tanah padat dan sepanjang jalan dusun nelayan jalan berpasir. Jarak Desa Bontomarannu dengan kecamatan sejauh 3,2 km sedangkan jarak desa dengan  kabupaten  sejauh  19  km.  Infrastruktur yang dimiliki Desa Boddia untuk kegiatan penangkapan yaitu Tempat Pelelangan Ikan dan SPDN ( Solar Packet Dealer untuk Nelayan). Bangunan  TPI  yang  ada  tidak  berfungsi sebagaimana mestinya dan sekarang menjadi bangunan rusak. SPDN yang ada di desa ini merupakan unit usaha koperasi nelayan, namun saat ini dikelola secara pribadi oleh individu dan tidak memberikan konstribusi bagi koperasi. Desa Boddia juga memiliki pelabuhan kecil yang lokasinya dekat dengan TPI, pelabuhan  tersebut  berfungsi  sebagai  jalur penyeberangan masyarakat Pulau Tanakeke yang ingin beraktivitas di Kabupaten Takalar. Infrastruktur  untuk  pengembangan  wisata bahari di Pulau Sanrobengi yaitu air bersih dan  penginapan  (dalam  taraf  pembangunan). Jarak desa Boddia dengan kecamatan sejauh 0 km sedangkan jarak desa dengan kabupaten sejauh 18 km.

## KERAGAMAN DAN PERMASALAHAN PADA USAHA PERIKANAN
Usaha perikanan yang dilakukan masyarakat desa-desa perikanan di Kabupaten Takalar hanya sebatas penangkapan dan budidaya saja (terutama rumput laut dan tambak). Belum ada aktivitas pengolahan perikanan yang dapat menambah nilai komoditas. Seluruh hasil tangkapan masih dijual dalam bentuk segar.
Usaha budidaya rumput lau di Desa Laikang juga mengalami permasalahan yaitu penyakit ice-ice yang belum teratasi, selama ini pembudidaya hanya melakukan tindakan ‘pemotongan’ saja (memotong rumput laut yang terkena penyakit). Permasalahan perikanan tangkap di Desa Bontomarannu dan Desa Boddia terkait  dengan  pemanfaatan  yaitu  penggunaan mesin kapal yang masih berkapasitas rendah, alat tangkap (jaring) yang kurang luas mengakibatkan  pemanfaatan  sumber  daya perikanan kurang optimal dan tidak adanya teknologi pendukung seperti fish finder dan radar untuk pengembangan usaha penangkapan. Permasalahan penangkapan di Desa Batu-Batu yaitu  banyaknya praktek penangkapan ikan dengan cara merusak (pengeboman, bius dll).
Hampir semua kegiatan perikanan di Kabupaten Takalar belum ada kegiatan pengolahan  untuk  efek  pengganda  ekonomi. Seluruh hasil produksi perikanan masih dijual dalam bentuk segar sedangkan untuk rumput laut dalam bentuk kering dan garam dijual tanpa perlakuan (krosok). Belum ada kegiatan pengolahan (produk turunan) untuk hasil produksi. Masyarakat sudah dikenalkan teknologi pengolahan perikanan, namun belum diketahui distribusi pemasarannya. Berbeda kasus di desa Boddia yang tidak mengadopsi pengenalan pengolahan ikan karena harga jual olahan tidak memberikan nilai tambah, untuk itu perlu terobosan teknologi yang mampu menambah nilai ekonomis hasil tangkapan nelayan.

## KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN USAHA PERIKANAN
Kelembagaan usaha perikanan yang dibentuk harus bisa bersinergi dengan masyarakat
dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, kelembagaan tersebut juga perlu memberi ruang partisipasi pelaku usaha dalam berperan aktif  dalam  aktifitas  lembaga  dan  pengambilan kebijakan. Ada beberapa kriteria yang sebaiknya diperhatikan dalam membentuk kelembagaan di Kabupaten Takalar; 1) Wilayah pesisir yang mempunyai potensi perikanan yang dapat dimanfaatkan  untuk  pengembangan  ekonomi lokal; 2) bersinergi dengan program kelautan dan perikanan di Kabupaten Takalar; 3) Memiliki potensi unggulan sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat. 4) masyarakat terbuka terhadap perubahan dan mudah bekerjasama dengan pihak luar (Zulham, 2012).
Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas – aktivitas untuk memenuhi kompleks – kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1964). Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan  norma-norma  dari  segala  tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2007). Fungsi kelembagaan sosial adalah: 1) Memberi pedoman berperilaku kepada individu/ masyarakat; 2) Menjaga keutuhan; dan 3) Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial.
Masyarakat Kabupaten Takalar pada umumnya membentuk kelembagaan atas inisiasi pemerintah lokal sebagai wadah untuk penyaluran bantuan pemerintah. Kelembagaan berbentuk kelompok dibentuk atas dasar kesamaan jenis usaha seperti nelayan dan pembudidaya.  Sementara  secara  fungsional kelembagaan tidak berjalan sebagai wadah kelompok untuk saling berinteraksi (Stiglitz, 1986) dalam kegiatan usaha terlebih untuk berkordinasi dalam mengembangkan budidaya pada kawasan mereka.
Kerjasama dan sinkronisasi antar SKPD terkait program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Beberapa SKPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), Dinas pekerjaan umum dan pariwisata, lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan (LPMD)
serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMT) sebaiknya membuat berkomitmen untuk mensinergikan program kerja (Gambar 2).
Beberapa kegiatan hasil sinergi antar SKPD yang dilaksanakan di Teluk Laikang antara lain; 1) perbaikan seluruh akses jalan di Desa Laikang, 2) pengadaan penjemuran (para-para)  sebanyak  10  unit  yang  tersebar di 3 dusun, 3) pengadaan lantai jemur rumput laut, 4) pengadaan Demplot caulerva (lawi-lawi), 5) bantuan calon induk Lobster sebanyak 300 kg pada kelompok JULUKANAYA, 6) bantuan bibit udang dan bandeng yang diberikan pada kelompok PABIRING sebanyak 300.000 ekor, 7) pembuatan sabun dan pasta gigi rumput laut yang merupakan kegiatan uji coba yang dilakukan kelompok MUTIARA PUTIH.
Pembentukan koperasi merupakan tindak lanjut upaya pembinaan kelompok usaha yang berada dalam binaan KIMBis Takalar. Seluruh kelompok binaan KMIBis akan menjadi binaan koperasi BERINGIN INDAH. Koperasi yang didirikan ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memungkinkan adanya pengembangan usaha lain. Koperasi ini diberi nama BERINGIN INDAH dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Bidang usaha yang sudah dirintis adalah: 1) Penjualan kebutuhan petani rumput laut
berupa tali, pelampung dan bibit rumput laut; 2) Penjualan rumput laut kering secara bersama; 3) Pelayanan kegiatan wisata di Teluk Laikang; 4) Penjualan produk hasil perikanan berupa stick rumput laut dan sabun rumput laut; 5) Pembesaran dan penjualan lobster; 6) Budidaya dan penjualan caulerva (lawi-lawi); 7) Penjualan hasil udang vaname hasil tambak.

## PENUTUP
Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, namun belum tercatat dengan baik dalam buku statistik. Potensi yang dimiliki Kabupaten Takalar meliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu dll), perikanan budidaya (laut: rumput laut, payau: udang, bandeng dan rumput laut, tawar: nila, lele, gurami, dll), produk kelautan (garam dan wisata bahari). Potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk kebutuhan perekonomiannya, namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan teknologi perikanan yang masih dilakukan secara sederhana. Pada perikanan tangkap menggunakan teknologi mesin kapal dibawah 5 GT dan sistem penangkapan one  day  fishing . Pada perikanan budi daya laut dan tawar menggunakan sistem budi daya tradisional, begitu juga budidaya air payau
Gambar 2.    Model Kerjasama KIMBis dan SKPD Dalam Rangka Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Takalar
Sumber: Data Primer diolah
Beberapa kegiatan hasil sinergi antar SKPD yang dilaksanakan di Teluk Laikang antara lain; 1) perbaikan seluruh akses jalan di Desa laikang, 2) pengadaan penjemuran (para-para) sebanyak 10 unit yang tersebar di 3 dusun, 3) pengadaan lantai jemur rumput laut, 4) pengadaan Demplot caulerva (law-lawi), 5) bantuan calon induk Lobster sebanyak 300 kg pada kelompok JULUKANAYA, 6) bantuan bibit udang dan bandeng yang diberikan pada kelompok PABIRING sebanyak 300.000 ekor, 7) pembuatan sabun dan pasta gigi rumput laut yang merupakan kegiatan uji coba yang dilakukan kelompok MUTIARA PUTIH.
Pembentukan koperasi merupakan tindak lanjut upaya pembinaan kelompok usaha yang berada dalam binaan KIMBis Takalar. Seluruh kelompok binaan KMIBis akan menjadi binaan koperasi BERINGIN INDAH. Koperasi yang didirikan ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memungkinkan adanya pengembangan usaha lain. Koperasi ini diberi nama BERINGIN INDAH dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Bidang usaha yang sudah dirintis adalah: 1) Penjualan kebutuhan petani rumput laut berupa tali, pelampung dan bibit rumput laut; 2) Penjualan rumput laut kering secara bersama; 3) Pelayanan kegiatan wisata di Teluk Laikang; 4) Penjualan produk hasil perikanan berupa stick rumput laut dan sabun rumput laut; 5) Pembesaran dan penjualan lobster; 6) Budidaya dan penjualan caulerva (lawi-lawi); 7) Penjualan hasil udang vaname hasil tambak.

## PENUTUP
Kabupaten Takalar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, namun belum tercatat dengan baik dalam buku statistik. Potensi yang dimiliki Kabupaten Takalar meliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu dll), perikanan budidaya (laut:
Gambar 2.  Model Kerjasama KIMBis dan SKPD dalam Rangka Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Takalar.
Sumber: Data Primer diolah
menggunakan sistem budidaya tradisional yang sebelumnya telah menggunakan sistem semi intensif.
Permasalahan penyakit pada rumput laut, pengelolaan pendapatan rumah tangga, penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan serta kualitas sumber daya manusia yang masih mempengaruhi dalam usaha perikanan. Salah satu buktinya terjadi pada proses pembentukan kelembagaan dan pengelolaan lembaga, baik kelompok pembudidaya  maupun  kelompok-kelompok masayarakat  lain  yang  terkait  dengan  aktifitas perikanan.
Berdasarkan kompleksitas usaha perikanan seperti yang dijelaskan di atas, maka penguatan kelembagaan bisnis perlu diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal. Kimbis menginisiasi dalam penguatan kelembagaan dengan bekerjasama dengan existing lembaga- lembaga yang ada di desa, pemerintah daerah dan masyarakat desa secara individual. Arah pengembangan lembaga bisnis ini adalah pembentukan koperasi perikanan yang dapat mengelola semua unit usaha yang ada di tingkat desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Kasim dan semua pihak yang telah membantu selama proses interview dan pengumpulan data di lapang. Ucapan terima kasih kepada kegiatan Klinik Iptek Mina Bisnis yang telah berkontribusi terlaksananya riset ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2013. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Takalar 2012. Kabupaten Takalar. Sualwesi Selatan.
__________. 2013. Kabupaten Takalar Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
__________. 2013. Kecamatan Mangarabombang Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
__________. 2013. Kecamatan Mapakkasunggu Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
__________. 2013. Kecamatan Galesong  Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
__________. 2013. Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
Dinas Kelautan dan Perikanan. 2014. Data Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2013. Kabupaten Takalar. Sulawesi Selatan.
Koentjaraningrat. 1964. Pengantar Antropologi.
Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
Soerjono, S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar.
Jakarta. Rajawali Pers.
Kartasasmita, G. 1996. Pemberdayaan: Konsep Pembangunan Yang Berakar pada Masyarakat. Bandung: ITB Press.
Karsidi, R. 2001. Memilih Penelitian yang Memberdayakan Masyarakat. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Penelitian di UNIBA Solo, 20 Oktober 2001.
Koentjaraningrat. 1964. Pengantar Antropologi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Pomeroy ,  R.S.  and  R.  Rivera-Guieb.  2006.  Fishery co-management: a practical handbook. Oxford:
CABI Publishing.
Prijono, O.S dan A.M.W Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
Rahmat, D. 2005. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: RosdaKarya.
Soerjono, S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Stiglitz J.E. 1986. Economics of Information and the Theory  of  Economic  Development .  NBER Working Papers 1566,  National  Bureau  of Economic Research, Inc.
Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
Zulham, A. 2012. Modul Penguatan Kapasitas Kelembagaan KIMBis. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan-KKP.