Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kemenangan Dewanti Rumpoko pada Pilkada Kota Batu Periode 2017 – 2022

## Sherly Nur Nafisah
Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok Corresponding Author: sherlynn1207@gmail.com
Keyword: Women in Local
Leaders Election ;
Success Factor;
Kinship Politics.
Kata Kunci:
Perempuan dalam Pilkada; Faktor Keberhasilan; Politik Kekerabatan.
Abstract: The purpose of the research in this article is to clearly discuss and explore the factors that helped Dewanti to win the Pilkada in Batu City in period 2017-2022. Qualitative research methods are used by researchers to present data by describing and  explaining  the  overall  data  in  a  more  in-depth  and  comprehensive  manner. Dewanti's victory was due to several supporting factors, among the three supporting factors was her political kinship with her husband, who had previously served as Mayor of Batu City. When viewed from the political concept of kinship, currently there are many husband-wife or father-child lines that occur in several regions. Just like Dewanti who managed to sit as Mayor with political kinship ties drawn from the husband and wife line. The figure of her husband has played an important role in the success of Dewanti in winning the 2017 Pilkada in Batu City. Kinship politics has indeed become the main and major capital for prospective candidates, especially female  candidates  in  Pilkada  contests  and  not  a  few  negative  comments  have emerged  about  this  phenomenon.  Negative  reviews  will  disappear  when  female candidates can prove their leadership performance is really fought only for their people.
Abstrak: Tujuan penelitian dalam artikel ini jelas akan membahas dan mengupas faktor-faktor  yang  membantu  Dewanti  hingga  dapat  memenangkan  Pilkada  di Kota  Batu  di  periode  2017-2022.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  oleh peneliti  untuk  menyajikan  data  dengan  mendeskripsikan  dan  menjelaskan keseluruhan  data  secara  lebih  mendalam  dan  komprehensif.  Kemenangan Dewanti tidak lain karena ada beberapa faktor pendukung, diantara dari ketiga faktor  pendukung  ialah  ikatan  politik  kekerabatannya  dengan  sosok  suaminya yang sebelumnya sudah  terlebih  dahulu  menjabat sebagai Wali Kota Batu.  Jika dilihat  dari  konsep  politik  kekerabatan,  saat  ini  banyak  garis  suami-istri  atau ayah-anak  yang  terjadi  di  beberapa  daerah.  Layaknya  seperti  Dewanti  yang berhasil duduk sebagai Wali Kota dengan ikatan politik kekerabatan yang ditarik dari  garis  suami-istri.  Sosok  suaminya  memiliki  peranan  cukup  penting  dalam factor keberhasilan Dewanti untuk bisa memenangkan Pilkada 2017 di Kota Batu. Politik kekerabatan memang menjadi modal utama dan besar bagi calon kandidat terutama  calon  perempuan  dalam  kontestasi  Pilkada  dan  tidak  sedikit  ulasan negatif bermunculan akan fenomena tersebut. Ulasan negative akan hilang ketika para calon perempuan bisa membuktikan kinerja kemepimpinannya yang nyata diperjuangkan hanya untuk rakyatnya.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi,  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidak  akan  lepas  dari  persoalan-persoalan  yang berhubungan langsung dengan prinsip dasar serta nilai demokrasi yang harus diwujudkan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi sendiri ialah pemilihan umum (pemilu) yang  tujuannya  adalah  menghadirkan  sosok  pejabat-pejabat  publik  yang  diharapkan  mampu membawa perubahan negara dan masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih jelasnya untuk Negara Indonesia sendiri, pemilu merupakan salah satu sarana penting yang dapat memberikan mandat kepada orang tertentu yang akan mewakili warga negara dalam mengambil keputusan politik. Pemilu juga menjadi satu wadah penting untuk melihat realitas bagaimana partisipasi seluruh rakyat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di negara demokrasi bisa berjalan ataukah tidak. Partisipasi  rakyat  tidak  hanya  terpaut  mengenai  rakyat  yang  memilih,  namun  lebih  luas  lagi
partisipasi  rakyat  dimaksudkan  untuk  mendatangkan  rakyat  yang  siap  untuk  menjadi  sosok wakil dari rakyat lainnya.
Penyelenggaraa  pemilu  jika  sesuai  dengan  inti  dasar  demokrasi  maka  harus dilaksanakan dengan free dan fair , didukung pula dengan semangat civil liberties (Marwah, 2016). Dilihat dari makna civil liberties sendiri maka negara demokrasi harus menjunjung tinggi hak kemerdekaan atau hak kebebasan bagi setiap warga negaranya, terutama dalam ruang lingkup politik. Di Indonesia, civil liberties lebih  lanjut dijelaskan pada landasan konstitusional negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari pasal 27 hingga pasal 34 yang berisi hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tetapi dari semua pasal tersebut, satu  pasal  penting  yang  dianggap  menjelaskan  bagaimana  warga  negara  mendapatkan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk bisa mengeluarkan pikirannya secara lisan maupun tulisan yang telah ditetapkan dengan undang-undang yang mana termaktub pada Pasal 28 (Mahkamah Konstitusi RI , 2015). Dengan melihat penjelasan tersebut maka warga negara tanpa  memandang  suku,  agama,  ras,  antar  golongan  (SARA)  maupun  gender  berhak mendapatkan hak-hak kemerdekaan tersebut. Di dalam lingkup politik pun, tiap warga negara tanpa membeda-bedakan SARA atau gender juga berhak untuk memilih dan juga untuk dipilih serta  berpartisipasi  secara  langsung.  Partisipasi  warga  negara  antara  laki-laki  dengan perempuan diperlukan proporsi yang memang seimbang tanpa adanya ketimpangan di satu sisi.
Namun  dilihat  secara  realitas  politiknya  di  Indonesia,  permasalahan  yang  muncul adalah  ketidakseimbangan  peran  politik  antara  laki-laki  dengan  perempuan.  Seolah-olah terdapat dinding besar yang menghadang perempuan untuk berperan secara aktif dalam politik yakni nilai patriarki yang masih mendarah daging di budaya negeri ini serta adanya hambatan berlapis  ( multi-burden )  di  ruang  privat  dan  publik  bagi  perempuan.  Keterlibatan  yang  belum sempurna bagi perwakilan perempuan dalam politik nampak jelas terlihat pada  keterwakilan perempuan yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Namun seiring berjalannya waktu, kurangnya  keterwakilan  perempuan  di  pemerintahan  akhirnya  bisa  sedikit  terobati  dengan gebrakan sebuah kebijakan yakni kebijakan afirmatif, mengingat apa yang dikatakan Pippa Norris bahwa  di  dalam  meningkatkan  representasi  perempuan  dalam  politik  diperlukan  sejumlah desain kebijakan yang sesuai dengan konteks negara (Norris, 2003). Dimana kebijakan afirmatif memiliki  tujuan  yang  mana  agar  para  perempuan  mempunyai  posisi  yang  kuat  untuk  bisa sekedar  mempegaruhi  suara  yang  notabenenya  didominasi  oleh  kaum  laki-laki  (True,  2012). Selain  itu,  kebijakan  afirmatif  juga  dianggap  menjadi  sebuah  cara  atau  strategi  khusus  dalam kelembagaan yang dampaknya bisa bersifat efektif, karena dengan adanya kebijakan ini maka secara keseluruhan dapat mempromosikan kesetaraan gender untuk kelompok perempuan yang tidak terwakili di dalam politik. Di Indonesia, dilihat dari perjalanan sejarahnya, kebijakan ini mulai  diterapkan  semenjak  hancurnya  rezim  Orba  yang  ditandai  dengan  dibuatnya  regulasi mengenai  keterwakilan  perempuan  dalam  politik.  Semakin  lama  regulasi  tersebut  semakin diperbarui  dengan  melihat  realita  saat  ini,  yang  mana  untuk  saat  ini  kuota  30%  merupakan pilihan yang dianggap menjadi pemecah permasalahan keterwakilan perempuan di negeri ini. Karena kebijakan afirmatif kuota diyakini mampu meningkatkan representasi perempuan hingga setara  (Dahlerup,  2002).  Pengaturan  kebijakan  kuota  30%  lebih  dalam  lagi  tertuang  pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik, yang mana beberapa pasalnya menjelaskan  mengenai  kuota  yang  harus  disediakan  dan  dipenuhi  partai  politik  untuk menyertakan perempuan (Nawawi, 2009).
Diberlakukannya  kebijakan  afirmatif  memang  secara  khusus  diberlakukan  untuk peningkatan keterwakilan perempuan di kursi legislatif,  lalu  yang menjadi tanda tanya besar, apakah  di  kursi  eksekutif  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah  persoalan  keterwakilan perempuan belum ada aturan khusus yang mengatur?. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota memang nampak pemilihan yang ada berlaku secara netral gender, yang mana maksudnya tidak memprioritaskan atau mengunggulkan jenis kelamin tertentu. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan  setara  untuk  bisa  berkompetitif  dalam  pusaran  pilkada.  Namun  pada  realitanya,  sejak
dimulai  pilkada  pertama  kali  pada  tahun  2005,  keterwakilan  perempuan  yang  mencalonkan terbilang masih rendah. Meskipun seiring berjalannya waktu, pada pilkada kemarin pun  yang tergolong adanya peningkatan jumlah keterlibatan perempuan masih saja belum beranjak dari posisi yang rendah secara garis besar. Dibuktikkan pada awal pelaksanaan pilkada yang terjadi sekitar tahun 2005-2006, dimana dari 296 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 235 daerah tidak ada satu pun kandidat perempuannya (Women Research Institue ).  Kemudian pada pilkada di  tahun-tahun  berikutnya  mulai  nampak  ada  peningkatan  sedikit  demi  sedikit,  seperti  pada pilkada  serentak  tahun  2016-2017  yang  menunjukkan  kurang  lebih  7%  proporsi  calon perempuan telah ikut berkompetisi, baik untuk calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah.  Di  tahun  2018,  keterwakilan  perempuan dalam  pilkada  naik sedikit  dari  7%  menjadi 8,85%  atau  sekitar  101  perempuan  turut  ikut-serta.  Dan  untuk    pilkada  yang  masih  hangat diselenggarakan  kemarin  ada  peningkatan  menjadi  10,6%  atau  sekitar  157  calon  perempuan yang maju dalam pilkada 2020 (Medistiara, 2020).
Peningkatan yang mulai nampak signifikan dari keterlibatan perempuan dalam pilkada memang menjadi dasar yang perlu diperhatikan, namun faktor lain yang juga turut andil untuk diperhitungkan  ialah  kesempatan  perempuan  yang  maju  dalam  pilkada  untuk  menang  atau mendapatkan kepercayaan masyarakatnya untuk memimpin daerahnya. Nyatanya pada pilkada 2015 hanya 8,7% perempuan yang menang, lalu pilkada 2017 malah menunjukkan hasil yang kurang baik karena hanya 5,9% perempuan yang dapat memenangkan kompetisi tersebut. Untuk pilkada  2018  sendiri  memang  sudah  nampak  mulai  merangkak  naik  kembali  menjadi  9,06% perempuan yang bisa menang (Masita, 2020). Dari data tersebut jelas bahwa setelah persoalan keterlibatan perempuan, calon kandidat perempuan ternyata masih harus menerima tantangan kembali untuk menarik hati masyarakatnya agar bisa memilih mereka dibalik budaya patriarki yang masih saja mengental di tiap-tiap daerah. Tidak berhenti disitu saja, persoalan yang cukup krusial  lainnya juga masih  menghadang perempuan yang terlibat dalam pilkada yakni tingkat keberhasilan kepala daerah maupun wakil kepala daerah perempuan dalam memimpin di suatu daerah. Dilihat dari latar belakang perempuan-perempuan yang maju dalam pilkada mayoritas didominasi  oleh  politik  kekerabatan.  Karena  banyak  anggapan  bahwa  dengan  politik kekerabatan,  perempuan  yang  maju  akan  memiliki  porsi  kemenangan  lebih  tinggi  atau  lebih mudah dibanding calon lainnya. Namun imbas dari politik kekerabatan tersebut acapkali sangat ketara.  Salah  satunya  ialah  kualitas  dan  kuantitas  perempuan  yang  terlibat  dalam  pilkada, terutama  jika  perempuan  tersebut  mampu  memenangkan  kompetisi  dan  akhirnya  menjabat selaku kepala maupun wakil kepala daerah. Kualitas dan kuantitas yang belum mumpuni mau tidak mau berdampak kepada pembangunan daerah dari berbagai bidang. Hasil riset Tim Politik Gender  Pusat  Penelitian  Politik  (LIPI)  pada  tahun  2017  membuktikkan  bahwa  kepala  daerah perempuan yang berasal dari politik kekerabatan ternyata di satu sisi berdampak negatif yaitu lemahnya kinerja perempuan yang terpilih dalam mendorong demokratisasi local (dkk, 2017).
Perspektif  negatif  dari  keterlibatan  perempuan  yang  duduk  sebagai  kepala  ataupun wakil kepala daerah yang memiliki keterkaitan dengan politik kekerabatan memang hingga detik ini tidak bisa dicampakkan begitu saja. Semakin deras publik memandang serta menilai bahwa keterwakilan  perempuan  sebagai  kepala  atau  wakil  kepala  daerah  masih  jauh  dari  sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Terlebih jika ada kaitannya dengan keluarga penguasa yang memiliki track  record buruk sebelumnya seperti salah satunya terjaring kasus korupsi.  Hal  tersebut  akan  menambah  buruk  pandangan  publik  dan  mendorong ketidakpercayaan  publik  kepada  keterwakilan  perempuan  untuk  duduk  di  kursi  eksekutif daerah.  Namun  ternyata  tidak  secara  keseluruhan  pandangan  tersebut  berdampak  kepada perempuan yang turut berpartisipasi dalam pilkada, seperti salah satunya yang akan diangkat oleh penulis sebagai subyek utama dalam makalah ini yaitu Dewanti Rumpoko selaku Wali Kota Batu Jawa Timur. Sebagai perempuan pertama kali yang berkompetisi di pilkada Kota Batu dan akhirnya  menjabat  sebagai  Wali  Kota  Batu  perempuan  untuk  pertama  kali  serta  perempuan pertama  kali  yang  terpilih  sebagai  kepala  daerah  di  Malang  Raya  (Kota  Malang,  Kabupaten Malang, dan Kota Batu) ini ternyata memiliki beberapa faktor keberhasilan yang mendorong atau menyokong Dewanti dalam memenangkan pilkada 2017 silam. Perlu diketahui, jika ditelusuri

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
dari latar belakangnya, Dewanti merupakan istri dari Eddy Rumpoko selaku mantan Wali Kota Batu 2 periode sebelumnya yang juga tersandung masalah korupsi yang hingga detik ini masih berada  dibalik jeruji  besi.  Dengan  kejadian  yang menimpa suaminya,  pasti  membuat Dewanti semakin tidak mudah untuk melaju dan bersaing di pilkada tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam  memperoleh  data-data  yang  diperlukan,  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif. Metode ini bersifat khusus yang membahas, mengupas, serta menggambarkan suatu fenomena yang lebih mendalam mengenai kajian atau fenomena Perempuan dalam Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada).  Metode  kualitatif  sendiri  terbagi  dari  beberapa  unsuru  didalamnya, seperti  fokus  penelitian  hingga  jenis  data  yang  digunakan.  Untuk  fokus  penelitian  terpusat kepada  persoalan  perempuan  yang  berhasil  menduduki  jabatan  kepala  daerah  seperti  yang diangkat pada penelitian kali ini yaitu Dewanti Rumpoko yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Batu periode 2017-2022. Mengenai tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tujuan bisa menyajikan gambaran dan data secara lebih komprehensif dibantu dengan jenis data yang digunakan yakni data sekunder.

## HASIL DAN DISKUSI

## Faktor Keberhasilan Dewanti Rumpoko dalam Memenangkan Pilkada Kota Batu 2017
Pada pilkada yang diselenggarakan tahun 2017 silam, Kota Batu merupakan salah satu kota atau daerah yang turut menyelenggarakan pemilihan tersebut untuk memperoleh pemimpin daerah  yang  baru.  Terdapat  empat  pasang  calon  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Batu  yang bertarung pada pilkada 2017 kemarin, dimana dari keempat pasang calon tersebut, terdapat satu calon Wali Kota yang menjadi pusat perhatian karena beliau merupakan satu-satunya kandidat perempuan yang berpartisipasi pada pilkada 2017 kemarin.
Tabel 1. Pasangan Calon Pilkada Kota Batu tahun 2017

## Sumber : Pilkada2017.kpu.go.id
Dari keempat pasang calon yang bersaing, ada 3 pasang calon yang diusung oleh partai politik dan hanya satu pasang calon yang berangkat dari jalur independen atau perseorangan. Keempat  pasang  calon  tersebut  diantaranya  yaitu  Abdul  Majid  dengan  Kasmuri  Idris  yang merupakan  pasang  calon  independen,  kemudian  ada  Hairuddin  dan  Hendra  Angga  yang berangkat dengan diusung 2 partai yakni PKB dan Demokrat, pasangan calon ketiga ada Rudi dan Sujono Djonet yang diusung dari 3 partai yakni PAN, Nasdem, serta Hanura, dan pasangan calon terakhir yang diusung oleh 4 partai diantaranya PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PKS adalah Dewanti Rumpoko dengan Punjul Santoso (Hartik, 2016).
Dari keempat pasangan calon yang bersaing tersebut, terdapat satu pasangan calon yang namanya menjadi pusat perhatian masyarakat yaitu Dewanti-Punjul. Alasannya sendiri karena selain Dewanti merupakan satu-satunya calon perempuan yang berpartisipasi, beliau merupakan istri dari mantan Wali Kota sebelumnya yaitu Eddy Rumpoko. Perlu diketahui secara singkat, Eddy Rumpoko sendiri telah menjabat Wali Kota Batu selama 2 periode sebelumnya yaitu pada
No Nama Pasangan Calon Jalur Pengusung 1 Rudi dan Sujono Partai Politik PAN, Hanura  Nasdem 2 Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso Partai Politik PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS 3 Hairuddin dan Hendra Angga S Partai Politik PKB, Demokrat 4 Abdul Majid dan Kasmuri Independen -
periode 2007-2012 dan 2012-2017. Background dari keluarga Eddy Rumpoko sendiri akhirnya berpengaruh pula  kepada istrinya yang saat itu mencalonkan sebagai  Wali Kota Batu  periode 2017-2022.  Ayah  mertua  dari  Dewanti  merupakan  sosok  yang  dikenal  banyak  orang  karena kiprahnya di dunia militer serta di dunia politik, yang mana sebagai purnawirawan ayah mertua Dewanti  yang  bernama  Brigjen  TNI  (Purn)  Sugiyono  atau  lebih  dikenal  dengan  nama  Ebes Sugiyono  merupakan  salah  satu  pendiri  Batalyon  Infanteri  (Yonif)  507/Sikatan,  Kodam V/Brawijaya, serta pernah menjabat sebagai Kepala Staff Korem 084/Bhaskara Jaya. Seperti yang dikatakan oleh penulis sebelumnya, selain karir di militer, ayah mertua dari Dewanti tersebut juga sukses berkarir di bidang politik yang dibuktikkan pernah menjadi Wakil Gubernur Irian Jaya  periode  1983-1986  serta  pernah  menjadi  Wali  Kota  Malang  pada  periode  1973-1983 (Wijoto,  2017).  Dengan  background  keluarga  suami  seperti  itu  maka  wajar  jika  kemudian Dewanti  memutuskan  untuk  turun  dalam  ranah  politik,  terutama  dengan  status  sebagai  istri mantan Wali Kota menjadikan Dewanti saat itu lebih dikenal masyarakat Kota Batu dibandingkan pasangan  calon  lainnya.  Selain  itu  nama  Punjul  Santoso  pun  juga  tidak  lagi  asing  ditelinga masyarakat setempat, karena pada periode sebelumnya Punjul pernah menjabat sebagai Wakil Ketua  DPRD  Kota  Batu  selama  2  periode  dan  pada  periode  2012-2017  beliau  pernah  duduk sebagai Wakil Wali Kota Batu yang saat itu bergandengan dengan Eddy Rumpoko. Sehingga dari ulasan diatas maka tidak heran jika pasangan calon Dewanti-Punjul di satu sisi telah lebih dikenal di masyarakat setenpat dibandingkan dengan pasangan lainnya. Otomatis hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi pasangan ini untuk memudahkan keinginannya untuk menang dalam Pilkada 2017.
Sekilas  ulasan  diatas  yang  mengantarkan  penjelasan  lebih  dalam  mengenai  sosok Dewanti  Rumpoko  dan  ulasan  diatas  juga  menjadi  cikal-bakal  keterkaitan  Dewanti  dalam kemenangannya  di  Pilkada  Kota  Batu  tahun  2017  kemarin.  Keberhasilan  Dewanti  dalam memenangkan  pilkada  2017  silam  semata-mata  bukan  hanya  dibantu  dari  background keluarganya  yang  menggambarkan  politik  kekerabatan,  tetapi  lebih  jauh  ada  beberapa  faktor yang mendukung kebeerhasilannya. Penulis menganalisa dari data sekunder dan observasi yang dilakukannya, bahwa ada beberapa faktor penting lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan Dewanti dalam pilkada Batu 2017.
Untuk faktor pertama yaitu dukungan partai politik utama dan koalisi yang solid. Partai politik pengusung utama Dewanti pada pilkada 2017 waktu itu ialah PDI-P, dimana Dewanti dan pasangannya  yaitu  Punjul  merupakan  kader  aktif  dari  partai  tersebut.  Dewanti  yang  menjadi pengurus DPD PDI-P Jawa Timur mulai dari tahun 2014 membuat dirinya semakin dekat dan mudah memiliki relasi dengan elite partai tersebut hingga tingkat DPP. Selain kedekatan dengan elite  partainya,  simpatisan  PDI-P  atau  pendukung  PDI-P  di  Kota  Batu  terbilang  banyak, dibuktikkan  dengan  perolehan  suara  pada  pemilihan  umum  seperti  pada  periode  2014. Dinyatakan secara resmi bahwa PDI-P pada pemilu 2014 mendapatkan perolehan kursi leguslatif terbanyak  yaitu 5  kursi di  Kota  Batu dan mendapatkan  kursi  Ketua DPRD  Kota  Batu  kembali setelah  pada  pemilu  2009  PDI-P  juga  unggul  dibandingkan  dengan  partai  lainnya  (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu , 2019). Memang dari data sekunder yang didapatkan oleh penulis, suara PDI-P di Kota Batu yang termasuk wilayah Malang Raya selalu unggul di tiap periode pemilu dan  selalu  mengantarkan  salah  satu  kadernya  untuk  duduk  sebagai  Ketua  DPRD  Kota  Batu. Dominasi suara PDI-P di Kota Batu dan wilayah  Malang Raya lainnya terjadi karena memiliki kelompok abangan yang cukup kuat (Nurjaman, 2014). Sehingga tidak heran jika pada pilkada 2017,  Dewanti  memiliki  sokongan  yang  cukup  kuat  ditinjau  dari  partai  pengusung  utamanya yaitu PDI-P. Tetapi dukungan koalisi partai lainnya yang cukup solid juga tidak bisa dihiraukan begitu saja. Didukung oleh 3 partai lainnya yaitu Golkar, Gerindra, dan PKS membuat Dewanti semakin tak tergoyahkan dibanding pasangan calon lainnya. Terutama jika dihitung total kursi DPRD  yang  mendukung  Dewanti  berjumlah  13  kursi,  yang  mana  hal  ini  sudah  mengungguli jumlah kursi dari pasangan lainnya.
Grafik 1. Perolehan Kursi Legislatif di Kota Batu (2014-2019)
Sumber : Pilkada2017.kpu.go.id
Untuk  faktor  keberhasilan  Dewanti  yang kedua dalam  memenangkan  pilkada  2017 adalah ikatan politik kekerabatan yang cukup kuat. Sekilas yang telah penulis jelaskan diawal, Dewanti sendiri merupakan istri dari mantan Wali Kota Batu 2 periode sebelumnya yaitu Eddy Rumpoko.  Dimana  sosok  Eddy  Rumpoko  memang  dikenal  sebagai  pemimpin  yang  terbilang cukup berhasil merubah Kota Batu yang berwajah sebagai kota kecil menjadi kota wisata yang telah dikenal di seluruh negeri ini. Sebagai daerah otonom baru di tahun 2001, Eddy Rumpoko merupakan  Wali  Kota  pertama  yang  terpilih  melalui  pilkada  pada  tahun  2007.  Saat  itu  Eddy memang memfokuskan beberapa sektor yang dimiliki Kota Batu dengan baik, mulai dari sektor pertanian, pertenakan, hingga pariwisata alamnya. Usaha yang dilakukan Eddy Rumpoko selama menjabat Wali Kota 2 periode tersebut ternyata berbuah manis dan membuat masyarakat Kota Batu semakin segan dengannya. Bagaimana tidak, laju perekonomian semakin mendulang tinggi karena  dibantu  dari  banyak  sektor,  utamanya  dalam  sektor  pariwisata  yang  membuat  Batu dijuluki  sebagai Kota Wisata dan De Klein Switzerland (Swiss Kecil di Pulau Jawa). Saat Eddy menjabat sebagai Wali Kota, otomatis Dewanti menjadi Ketua PKK Kota Batu yang ternyata telah banyak melakukan kegiatan positif bagi masyarakat Batu secara langsung. Sehingga wajar jika Dewanti semakin lama semakin dikenal di masyarakat saat menjadi Ketua PKK Kota Batu saat itu. Tetapi ternyata politik kekerabatan Dewanti tidak hanya berkutat dengan suaminya saja, ayah mertua  Dewanti  ternyata  merupakan  sosok  yang  telah  lama  dikenal  oleh  masyarakat  Malang Raya karena karirnya yang cemerlang di bidang militer dan politik. Namun ada  satu  hal yang membuat politik kekerabatan dari Eddy Rumpoko tercoreng yaitu kasus korupsi yang menimpa Eddy  Rumpoko  sebelum  masa  jabatan  Wali  Kota  yang  kedua  habis.  Tepatnya  pada  bulan September 2017, kurang dari 3 bulan lagi masa jabatan sebagai Wali Kota habis, Eddy Rumpoko terkena  OTT  oleh  KPK  dengan  dugaan  menerima  suap  sebesar  295  juta  dan  satu  unit  mobil Toyota Alphard senilai 1,6 Miliar dari pengusaha Filiput Djap. Penangkapan tersebut membuat geger publik karena jika dilihat dari prestasi dan keberhasilan Eddy Rumpoko dalam memimpin Kota Batu, korupsi seolah-olah bukan menjadi godaan besar bagi Eddy, tetapi dalam realitanya korupsi telah mengotori prestasi dan keberhasilan Eddy selama ini. Namun menariknya, jangka waktu penangkapan Eddy Rumpoko dengan pilkada 2017 tidak terlampau jauh, hanya berkutat 3  bulan  saja,  tetapi  sosok  Dewanti  sebagai  istri  Eddy  Rumpoko  ternyata  tidak  membuat masyaraakat  Kota  Batu  membenci  dan  tidak  memilihnya.  Nyatanya  dari  hasil  pilkada  2017, Dewanti  unggul  dan  memenangkan  kompetisi  tersebut  dengan  memperoleh  suara  sebesar 51.754 suara atau 44,23%  (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, n.d.). Sehingga persoalan Eddy
0 0 0 0 5 13 7 0 RUDI & SUJONO
DEWANTI & PUNJUL S HAIRUDDIN & HENDRA ANGGA ABDUL MAJID & KASMURI Series 1 Series 2
Rumpoko sebagai tersangka kasus korupsi tidak membuat masyarakat Kota Batu enggan untuk memilih  istrinya,  namun  karena  kepercayaan  masyarakat  Kota  Batu  kepada  Dewanti  yang dianggap akan membawa perubahan untuk kota kecil yang hanya memiliki 3 kecamatan tersebut seperti apa yang telah dilakukan suaminya.
Selanjutnya  untuk  faktor ketiga dan  terakhir  ini  juga  patut  diperhitungkan  bagi kemenangan Dewanti. Rekam jejak  beliau dalam dunia politik telah melalang-buana cukup lama dimulai sejak tahun 1990 yang saat itu pertama kali Dewanti terjun dan memilih Golkar sebagai partai pertamanya. Golkar saat itu juga pernah mengusung Dewanti untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Malang pada tahun 2003, namun ternyata gagal. Akhirnya semenjak Eddy atau suaminya  maju  dalam  pilkada  Kota  Batu  2007  yang  diusung  oleh  PDI-P,  membuat  Dewanti berhenti berkarir di DPD Partai Golkar Kota Malang dan berpindah menjadi kader PDI-P. Saat itu beliau duduk di DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur, dimana pada tahun 2015, lagi dan lagi beliau diusung untuk maju sebagai calon Bupati Malang. Namun naas, kegagalan untuk yang kedua kali menimpa  Dewanti  saat  itu.  Dari  kegalalan  yang  terjadi  berturut-turut  dikarenakan  persiapan yang belum matang di waktu yang singkat akhirnya membuat hal tersebut sebagai pengalaman dan pembelajaran berharga bagi Dewanti. Beliau tidak patah semangat dan menunjukkan bahwa memang beliau layak sebagai sosok pemimpin dengan mengikuti ajang pilkada 2017 di Kota Batu. Akhirnya dari banyaknya pengalaman membuat Dewanti berhasil dalam pilkada tersebut (Cakra Wikara Indonesia ).
Tabel 2. Perjalanan Politik Dewanti Rumpoko
Sumber: Buku Dewanti Rumpoko berjudul “Tidak Ada Proses yang Instan”
Tidak  berhenti  di  pengalaman  dan  karir  berpolitiknya,  Dewanti  juga  memiliki  faktor keberhasilan  lain  dari  pengalaman  dan    karir  sosialnya  yang  terbilang  sangat  aktif.  Buktinya beliau pernah dipercayai dan diamanahi sebagai pemimpin di berbagai organisasi sosial seperti Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya, Ketua Persatuan Renang Indonesia (PRSI) Cabang Malang, Ketua Forum PAUD Kota Batu, Ketua PMI Kota Batu, Komite Lions Club Indonesia, dan menjadi Wakil Ketua III Pengurus Harian KONI Jawa Timur. Dari banyaknya pengalaman di bidang politik dan sosial maka wajar kemudian jika sosok Dewanti terpilih sebagai pemimpin perempuan untuk pertama kali di Kota Batu dan pertama kali di wilayah Malang Raya.
Dari analisis diatas jika disandingkan dengan konsep politik kekerabatan maka sosok Dewanti  Rumpoko  menggambarkan  bagaimana  praktik  dari  fenomena  politik  kekerabatan  di negeri ini semakin menyebar luas di seluruh daerah di Indonesia. Dan juga membuktikkan bahwa praktik  politik  kekerabatan  yang  menggunakan  garis  suami-istri  banyak  dilakukan  oleh  para penguasa local demi mempertahankan kekuasaan yang telah diraih sebelumnya. Disatu sisi juga menunjukkan bahwa di mata masyarakat calon yang memiliki latar belakang politik kekerabatan, terutama dengan garis suami-istri tidak menjadi persoalan penting ketika mereka memilih calon tersebut. Bahkan sosok suami dari Dewanti Rumpoko memiliki peranan cukup penting ketika masyarakat Kota Batu memilih Dewanti pada Pilkada 2017 silam. Mengapa, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suaminya yaitu Eddy Rumpoko dianggap sebagai pemimpin yang berhasil memajukan Kota Batu dari yang belum menjadi apa-apa hingga menjadi kota kecil di Jawa  Timur  yang  terkenal  akan  sumber  daya  alam  dan  wisatanya,  yang  dibuktikkan  dengan
Tahun Perjalanan Politik Dewanti Rumpoko Keterangan 1990 Masuk ke DPD Golkar Kota Malang sebagai Kader Partai Pertama Kali Masuk Partai Politik 1997 Anggota DPRD Kota Malang Maju dari Partai Golkar 2003 Calon Wakil Wali Kota Malang Maju bersama Gandi Yogatama melalui Jalur Independen 2015 Calon Bupati Malang Diusung oleh PDIO-P dan Sudah Berlabuh menjadi Kader PDI-P 2017 Wali Kota Batu Diusung oleh 4 Partai Politik (PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PKS)

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
lahirnya tagline Kota Wisata Batu yang tercetus dari ide serta pemikiran sosok Eddy Rumpoko. Keberhasilan  suaminya  membuat  Dewanti  dianggap  mampu  untuk  meneruskan  perjalanan untuk  membangun  dan  mensejahterahkan  warga  Kota  Batu.  Meski  diakhir  perjalanan  Eddy Rumpoko, dirinya harus terjerat akan kasus korupsi dan secara tidak langsung hal tersebut akan mencoreng nama besar dari dirinya serta sosok Dewanti sebagai istrinya.
Namun  kekhawatiran  tersebut  ternyata  tidak  terbukti,  sama  halnya  dengan kekhawatiran  dari  beberapa  akademisi  mengenai  dampak  atau  efek  dari  praktik  politik kekerabatan yang salah satunya  menyebutkan bahwa para penguasa akan mengindari tuntutan akuntabilitas  yang  mengakibatkan  perilaku  menyimpang  yakni  korupsi.  Namun  kekhawatiran tersebut terbantahkan jika melihat analisis Dewanti Rumpoko yang berhasil menduduki kursi Wali  Kota  di  Kota  Batu.  Hingga  sampai  akhir  masa  jabatannya,  Dewanti  Rumpoko  berhasil membuktikkan pula bahwa dirinya telah tuntas secara bersih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sosok kepala daerah tanpa dikotori dengan kasus korupsi. Bayang-bayang suaminya yang dimasa  akhir  jabatan  harus  tertangkap  KPK  ternyata  tidak  membuat  Dewanti  terjerumus  di lubang  yang  sama.  Sehingga  semakin  menguatkan  bahwa  kekhatiwarn  dari  dampak  politik kekerabatan  yang  disampaikan  oleh  beberapa  akademisi  ternyata  tidak  dapat  dibenarkan sepenuhnya.
Selain melihat dari sisi kekhawatiran akan dampak dari praktik politik kekerabatan yang ternyata  tidak  terbukti  pada  sosok  Dewanti,  peneliti  juga  melihat  bahwa  apa  yang  telah disampaikan oleh  Direktur Eksekutif Indo Barometer yakni Muhammad Qodari bahwa politik kekerbatan memiliki dampak positif pula. Dimana dampak posisitf tersebut jelas nampak dari diri Dewanti, bagaimana tidak, sosok Dewanti telah melalang-buana dalam bidang politik kurang lebih 26 tahun. Pendidikan politik yang didapatkan dari keluarganya, terutama dari suami dan mertuanya menjadikan bekal tersendiri bagi sosok Dewanti untuk bisa terjun ke dunia politik dan berkontestasi dalam Pilkada selama 3 kali. Sehingga membuktikkan bahwa politik kekerabatan juga memiliki dampak positif yakni memberikan Pendidikan politik yang lebih lama dibanding calon lainnya yang bukan berasal dari ikatan politik kekerabatan. Dengan Pendidikan politik lebih lama maka menghasilkan modal politik yang dimiliki dari sosok Dewanti juga lebih kuat.

## Politik Kekerabatan
Fenomena politik kekerabatan bukan lagi menjadi sebuah fenomena asing di mata dunia. Politik kekerabatan sudah menjadi sosortan utama bagi berbagai negara yang di dunia, seperti yang  terjadi  di  negara  yang  dikenal  sebagai  kiblat  demokrasi  yakni  Amerika  Serikat,  lalu  ada India,  Pakistam  Kanada,  Filipina,  dan  lain  sebagainya.  Fenomena  politik  ini  seringkali  terjadi ketika perhelatan pesta demokrasi diselenggarakan. Seperti halnya yang terjadi pula di negagara Indonesia,  yang  mana  praktik  politik  ini  menjadi  suatu  pembicaraan  hangat  dan  selalu  erat dengan  dunia  perpolitikkan  di  Indonesia.  Di  mata  masyarakat  Indonesia,  fenomena  politik kekerabatan  secara  umum  dipahami  sebagai  peristiwa  dimana  adanya  kemunculan  hingga terjadi kemenangan dari calon legislative atau calon eksekutif daerah yang terikat dan memiliki kekerabatan dengan seseorang ataupun beberapa orang yang berada dalam pusaran kekuasaan baik  di  tingkat  institusi  politik  maupun  institusi  pemerintahan.  Menurut  Harjanto  didalam bukunya  mengatakan  bahwa  praktik  politik  kekerabatan  dianggap  sebagai  dampak  dari lemahnya pelembagaan kepartaian yang ada di negeri ini dan juga pelaksanaan didalam fungsi partai politik sendiri tidak berjalan dengan semestinya.  Sehingga politik kekerabatan menjadi salah  satu  strategi  atau  jalan  pintas  bagi  partai  politik  untuk  dapat  memenangkan  sebuah kompetisi atau kontes politik (Harjanto, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politiok di Indonesia, 2011).
Secara harfiah, politik kekerabatan sering mengacu pada konsep-konsep keluarga politik (political  family)  atau  politik  kekerabatan  (political  dynasty).  Namun  pada  intinya,  politik kekerabatan akan lebih memfokuskan kepada aktifitas politik yang merekrut beberapa anggota di  dalam  keluarganya  untuk  diposisikan  dalam  jabatan-jabatan  politik.  (Harjanto,  Politik Kekerabatan dan Institusinalisasi Partai Politik di Indonesia, 2011). Sehingga bisa digambarkan bahwa rekrutmen politik yang terjadi di dalam politik kekerabatan selalu melibatkan anggota
kerabat  atau  keluarganya  demi  menunjukkan  eksistensi  kekuasaan  yang  sebelumnya  telah dimilik oleh penguasa. Dengan seperti itu maka kekuasaan yang dimiliki akan diwariskan secara turun-temerun dalam pusaran keluarganya (Rusnaedy & Purwaningisih, 2018; Rusnaedy et al., 2021). Selain Harjanto, Leo  Agustino  didalam jurnalnya juga mendefisinikan mengenai politik kekerabatan,  yang  mana  menurutnya  politik  kekerabatan  ialah  upaya  penguasa  dalam meletakkan  keluarga  serta  kerabatnya  pada  posisi  jabatan  strategis  dengan  dalih  untuk membangun kerajaan politik di dalam pemerintahan baik secara tingkat local hingga nasional. Upaya  tersebut  dilakukan  semata-mata  untuk  menjaga  dan  lebih  kekal  dalam  memegang kekuasaan (Agustino, 2010). Meletakkan keluarga atau kerabat dalam posisi jabatan strategis dianggap akan memudahkan penguasa untuk bisa mengontrol serta mengendalikan semuanya sesuai apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut.
Praktik-praktik  politik  kekerabatan  bisa  terjadi  dan  semakin  membludak  di  beberapa tahun terakhir di negeri ini dikarenakan beberapa hal yang menjadi factor potensial, seperti apa yang  dikatakan  oleh  Romli,  bahwa  politik  kekerabatan  semakin  banyak  karena  belum maksimalnya  proses  pelembagaan,  kaderisasi,  serta  rekrutmen  politik  didalam  tubuh  partai- partai  politik  di  Indonesia  (Romli,  2008).  Saat ini banyak  partai  politik  yang  mengedepankan pragmatisme  atau  lebih  memilih  untuk  bagaimana  cara  mudah  yang  dilakukan  agar  bisa memenangkan kontestasi dalam pesta demokrasi. Cara-cara mudah tersebut diantaranya adalah mengusung  atau mengangkat  orang-orang  dengan  kepemilikian  modal  yang  kuat,  baik  secara modal social, ekonomi, maupun modal politik, dibandingkan dengan harus mengusung kadernya yang lebih lama dan memahami ideologi perjuangan partainya sendiri. Selain itu, factor potensial lainnya yang menyebabkan politik kekerabatan semakin marak ialah adanya prevalensi politik kekerabatan yang prinsip kekuasaan politiknya cenderung mengarah kepada self-perpetuation (kecenderungan untuk ingin tetap eksis). Factor potensial ini disebutkan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder di dalam jurnalnya yang berjudul Political Dynasties (Ernesto Dal Bo,  2009).  Kecenderungan  untuk  self-perpetuation  ini  lebih  mengarah  kepada  mengabadikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, sehingga bagaimana caranya penguasa akan terus eksis dengan  kekuasaannya  yang  diturunkan  melalui  kerabat  atau  keluarganya.  Faktor  potensial terakhir yang menyebabkan politik kekerabatan berkembang cepat adalah ketiadaan peraturan atau regulasi yang melarang politik kekerabatan untuk turut-serta di dalam lingkup perpolitikkan suatu  negara  (Rahmatunnisa,  Menyoal  Politik  Kekerabatan  di  Indonesia  dalam  Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, 2021).
Kemunculan  politik  kekerabatan  akhirnya  menuai  pro  dan  kontra  di  lingkungan  para akademisi hingga seluruh lapisan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Para ahli akademisi sebelumnya pun telah mengkalkulasi dari sudut pandang teoritik dan empiriknya apa saja yang dikhawatirkan dengan praktik politik kekerabatan jika semakin lama semakin eksis di  tengah  situasi  perpolitikkan  yang  ada  di  seluruh  negara,  terutama  negara-negara  yang menganut system demokrasi. Kekhawatiran pertama diutarakan oleh Geys dan Smith, yang mana keduanya menyatakan bahwa politik kekerabatan secara tidk langsung menimbulkan turunnya kualitas  keterwakilan.  Hal  tersebut  bisa  timbul  dikarenakan  adanay  mekanisme  akuntabilitas yang berubah menjadi lemah dan yang utama karena terhalangnya para kandidat lain untuk bisa bersaing  di  dalam  suatu  kontestasi.  Padahal  bisa  saja  para  kandidat  lain  tersebut  memiliki kualitas  serta  kuantitas  lebih  baik  disbanding  dengan  kandidat  dari  kerabat  atau  keluarga penguasa (Smith, 2017 Vol 127 No 605 ). Selain itu, kekhawatiran lainnya juga turut dipikirkan oleh  para ahli teori elit klasik seperti Roberto  Michels, Mosca, hingga Pareto. Dimana mereka menganggap  bahwa  penguasa  yang  terikat  dengan  politik  kekerabatan  dapat  menghindarkan dirinya  dengan  tuntutan  akuntabilitas,  sehingga  lahirlah  perilaku  yang  menyimpang  seperti kasus yang rawan terjadi yaitu korupsi. Akuntabilitas bagi seorang penguasa memiliki peranan cukup  penting  untuk  pelayanan  bagi  masyarakatnya,  baik  mengenai  pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan, hingga pembangunannya sendiri (Rahmatunnisa, Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 , 2021 ). Kekhawatiran dari politik  kekerabatan  yang  selanjutnya  ialah  integritas  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Banyak  hal didalam  demokrasi  seperti  partai  politik  menjadi  salah  satu  korban  dari  hadirnya  politik

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
kekerabatan. Partai politik secara tidak langsung akan dilemahkan peran dan fungsinya. Partai politik akan berubaha hanya dianggap sebagai alat maupun kendaraan bagi penguasa untuk terus melanggengkan  kekuasaannya.  Selain  dari  sudut  pandang  partai  politik,  tatanan  demokrasi tingkat local juga menerima dampak dari kehadiran politik kekerabatan. Seperti yang terjadi di Indonesia, yang mana di negeri ini politik kekerabatan mulai terkonfirmasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan lahirnya system desentralisasi (Kenawas, 2017). Alih-alih dihadirkan  untuk  memberi  kesempatan  lebih  luas  kepada  pemerintah  daerah  untuk  bisa mengakses  sumberdaya  yang  dimilikinya  dan  pendistribusian  kekuasaan  yang  tidak  terpusat ternyata  dalam  realitanya  desentralisasi  ini  memperkuat  kekuasaan  dimiliki  oleh  segelintir orang-orang kuat local (local strongmen). Dari situlah kemudian monopoli kekuasaan di tingkat local semakin marak dan berkembang cukup pesat di berbagai daerah di Indonesia.
Namun  fenomena  politik  kekerabatan  di  Indonesia  secara  garis  besar  dianggap  tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan dampak-dampak negatifnya. Nyatanya, menurut salah satu pengamat politik di negeri ini yaitu  Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Menurutnya,  politik  kekerabatan  juga  memiliki  sisi  positif  yang  patut  untuk  diperhitungkan. Salah  satunya  yang  nampak  pada  kontestasi  Pilkada  di  Indonesia,  dimana  figure-figur  yang mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah sudah lebih dikenal oleh masyarakat dibanding dengan calon lain yang tidak mempunyai ikatan politik kekerabatan. Tidak hanya itu, menurut  Qodari,  mereka  calon-calon  yang  diusung  dari  politik  kekerabatan  juga  telah mengantongi Pendidikan politik lebih lama karena sudah diperkenalkan mulai dari keluarganya sendiri. Sehingga dari dua hal tersebut maka calon yang diusung sudah mempunyai modal politik yang cukup kuat dibanding calon lainnya (Republika, 2013).
Melihat dari beberapa kekhawatiran dan sisi positif dari politik kekerabatan yang telah peneliti tuangkan diatas maka dapat diambil garis besarnya bahwa memang benar praktik politik kekerabatan yang saat ini semakin liar dan brutal terutama dalam kontestasi Pilkada di Indonesia menunjukan  bahwa  keluarga  memiliki  pengaruh  atau  peranan  penting  dalam    pembentukan politik seseorang. Menurut Mas’oed dan MacAndrews, keluarga dianggap mempunyai pengaruh besar dan kekal di dalam struktur sosialisasi politik dan mendorong anggota keluarga lainnya untuk lebih berpartisipasi di dalam politik (MacAndrews, 2011). Sehingga secara tidak langsung dari praktik politik kekerabatan ternyata membuktikkan bahwa keluarga merupakan institusi pembentukan Pendidikan politik serta karakter dan sikap politik dari seseorang (Haboddin, 2017 ). Yang saat ini sedang marak terjadi dalam praktik politik kekerabatan ialah hubungan kandidat yang dicalonkan yang mana mayoritas diisi oleh istri-suami atau anak-ayah. Seperti kasus-kasus Pilkada  di  Kabupaten  Sragen,  Kabupaten  Kendal,  Kabupaten  Probolinggol,  dan  Kota  Cimahi, dimana  istri  dari incumbent  diusung  dalam  kontestasi  Pilkada.  Dari gambaran  tersebut  maka terlihat bahwa nama besar dari seorang suami seolah-olah dijual demi memperebutkan jabatan sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Posisi kedua setelah istri, politik kekerabatan seringkali menggunakan  hubungan  anak-ayah.  Dan  tidak  sedikit  yang  berhasil  menggantikan  posisi ayahnya  sebagai  kepala  atau  wakil  kepala  daerah di  negeri ini.  Layaknya  kasus  di Kabupaten Kutai  Kertangera,  Provinsi  Jambi,  dan  kasus  dari  keluarga  Yasin  Limpo  (Haboddin,  Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia , 2015).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Perkumpulan  untuk  pemilu  dan  Demokrasi (Perludem) pada Pilkada 2018, terdapat 101 calon kepala dan wakil kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut yang akhirnya terpilih dan memenangkan kontestasi Pilkada  pada  tahun  tersebut  sebanyak  31  perempuan  atau  sekitar  9,06%  keterpilihan  calon perempuan dalam Pilkada 2018. Dari jumlah keterpilihan perempuan tersebut terbagi menjadi 2, ada 14 perempuan yang terpilih untuk duduk sebagai kepala daerah dan sisanya sebesar 17 perempuan terpilih untuk menjabat sebagai wakil kepala daerah. Kemenangan 31 perempuan tersebut juga terdiri dari tingkatan wilayah yang berbeda, terdapat 3 perempuan yang terpilih di tingkat provinsi, 9 kota, dan 19 kabupaten (Perludem , 2018). Latar belakang atau background dari  masing-masing  perempuan  yang  terpilih  pun  juga  bermacam-macam,  mulai  dari  mereka yang memiliki ikatan politik kekerabatan, petahana atau juga mantan legislator,  hingga kader
partai. Dari berbagai macam background tersebut, mayoritas perempuan yang terpilih  adalah dengan  background  ikatan  politik  kekerabatan  yang  dimiliki,  baik  dengan  petahana, penguasa/elit,  atau  elit  partai  politik.  Lalu  disusul  dengan  mantan  legislator,  petahana,  serta kader-kader partai. Jika dilihat secara garis besar dari 31 perempuan terpilih, sebanyak 47,62% perempuan  terpilih  memiliki  latar  belakang  dengan  kepemilikan  jaringan  politik  kekerabatan (Salabi, 2018).
Grafik 2. Background Keterpilihan Perempuan pada Pilkada 2018
Dari data tersebut dapat digarisbawahi bahwa pertama, praktik politik kekerabatan di ranah  Pilkada  di  negeri  ini  sudah  menjai  hal  yang  wajar  dan  lumrah.  Lalu  kedua,  bahwa keterwakilan  serta  keterpilihan  perempuan  dalam  Pilkada  didominasi  dengan  mereka  yang mempunyai jaringan politik kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya atau dengan para elite- elite partai politik.

## KESIMPULAN
Partisipasi politik perempuan dalam pilkada semakin menunjukkan antusias yang cukup tinggi, terutama bagi perempuan yang memiliki ikatan politik kekerabatan dalam suatu daerah, layaknya  Dewanti.  Dewanti  Rumpoko  yang  awalnya  menjadi  satu-satunya  perempuan  yang bersaing dalam pilkada Kota Batu 2017 ternyata membuktikkan bahwa segala faktor hambatan atau  kendala  bagi  perempuan  untuk  masuk  dalam  politik  tidak  sepenuhnya  benar  dalam realitanya  saat  ini.  Dewanti  menggambarkan  bahwa  pemimpin  perempuan  juga  memiliki  hak yang  sama  dengan  laki-laki,  tidak  ada  hambatan  dan  keterbatasan  yang  menghadang. Keberhasilan  Dewanti  di  dalam  pilkada  2017  di  Kota  Batu  memang  tidak  bisa  terjadi  tanpa adanya faktor-faktor pendukung, mulai dari partai politik pendukung, ikatan politik kekerabatan, hingga kemampuan serta pengalaman di lingkup politik dan sosial. Bayang-bayang buruk politik kekerabatan dari Dewanti karena ulah suaminya yang tersandung kasus korupsi ternyata tidak membuat  masyarakat  Batu  enggan  memilihnya.  Masyarakat  Kota  Batu  menganggap  dengan hadirnya  Dewanti  sebagai  Wali  Kota  akan  melanjutkan  pembangunan  yang sebelumnya  telah dilakukan oleh suaminya. Jejak keberhasilan suaminya juga menjadi bahan pertimbangan bagi masyatakat  Kota  Batu  dibanding  melihat  kasus  korupsi  yang  menodai  rekam  jejak  suaminya. Sehingga  dengan  mengaca  persoalan  Dewanti  membuktikkan  bahwa  factor  keberhasilan Dewanti tidak lepas dari ikatan politik kekerabatan yang cukup kuat di keluarganya, terutama dari sosok suaminya. Dengan demikian nampak bagaimana ikatan politik kekerabatan yang ditrik dari  garus  suami-istri  masih  memiliki  porsi  tersendiri  bagi  masyarakat  Kota  Batu.  Anggapan
48% 45% 7% Politik Kekerabatan Petahana Kader partai dan Legislator

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
bahwa sosok istri dapat meneruskan perjalanan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan oleh  suaminya ternyata masih  kental di tengah masyarakat Kota Batu. Bahkan, kasus korupsi yang melanda Eddy Rumpoko tidak menjadi bahan masyarakat untuk tidak memilih Dewanti. Nyatanya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota Batu, Dewanti membuktikkan bahwa dirinya bersih dari kasus korupsi. Dan juga menunjukkan bahwa dengan ikatan politik kekerabatan yang dimilikinya menghasilkan modal politik lebih kuat karena telah dibekali akan Pendidikan politik lebih lama didalam keluarganya terutama dari suaminya.
REFERENSI Anonim. (2015). “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 1945”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses dari
https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Pasal%2028J%20ayat% 202%20menyatakan,sesuai%20dengan%20pertimbangan%20moral%2C%20nilai%2D . Anonim. “Wajah Muram Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada di Indonesia”. Artikel Lembar Fakta Women Research Institute
Budiarjo,  Miriam.  (1998).  “Partisipasi  dan  Partai  Politik:  Sebuah  Bunga  Rampai”.  Jakarta: Gramedia.
Dahlerup, Drude. (2002). “ Quotas-A Jump to Equality? The Need for International Comparisons of the Use of Electoral Quotas to Obtain Equal Political Citizenship for Women ”. Paper dalam Workshop International IDEA.
Dewi, dkk. (2017). “Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal”. Jakarta: LIPI Press. Hartik,  Andi.  (2016).  “Empat  Pasang  Calon  akan  Bersaing  di  Pilkada  Kota  Batu  2017”.
RegionalKompas.com. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2016/10/24/20434611/empat.pasang.calon.akan.be rsaing.di.pilkada.kota.batu.2017 .
Margaret,  Lycette.  (1994).  “ Adjusting  Project  to  Overcome  Constrant ”.  Women  Participation Forum USAID.
Marwah,  Sofa.  (2016).  “Representasi  Perempuan  dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015”. Jurnal Politik Vol. 01, No. 02.
Masita,  Bau.  (2020).  “Perempuan  dan  Pilkada”.  MediaIndonesia.com.  Diakses  dari https://mediaindonesia.com/opini/332409/perempuan-dan-pilkada.
McClosky,  Herbert.  (1972).  “Political  Participation:  International  Encyclopedia  of  The  Social Sciences”. New York: MacMillan Company and The Free Press.
Medistiara, Yulida. (2020). “Partisipasi Calon Kepala Daerah Perempuan di Pilkada 2020 Naik
10,6%”. NewsDetik.com. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d- 5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106 .
Mukarom,  Zaenal.  (2008).  “Perempuan  dan  Politik:  Studi  Komunikasi  Politik  tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”. Jurnal Mediator Vol. 09, No. 02.
Nimmo,  Dan.  (2000).  “Political  Communication  and  Public  Opinion”.  California:  Goodyear Publishing Company.
Norris, Pippa. (2003). “ Increasing Women’s Representation in Government: What Options would Work Best for Afghanistan?”. Paper dalam The Afghanistan Reconstruction Project, Center on International Cooperation, New York University.
Nurjaman,  Asep.  (2014).  “Party  Survival:  Strategi  Meraih  Kursi  di  Era  Reformasi”.  Jurnal Humanity Vol. 9, No. 02.
Perludem. (2018). “Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018”. Perludem.org. Diakses dari https://perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah- terpilih-di-pilkada-2018/ .
R,  Baswir.  (2009).  “Kepemimpinan  Nasional,  Demokratisasi,  dan  Tantangan  Globalisasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Roth & Wilson. (1980). “The Comparative Study of Politic”. New York: Prencite Hall Inc.
Rusnaedy, Z., Fatma, F., & Haris, A. (2021). Political Dynasty and Single Candidate in Indonesian Local Elections: Where Are The Parties?. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 3(2), 124-136.
Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Jurnal Politik, 3(2), 5.
Surbakti, Ramlan. (1999). “Memahami Ilmu Politik”. Jakarta: Gramedia. Temuan Riset oleh  Cakra Wikara Indonesia tentang “Perempuan sebagai Kepala  Daerah: Pola
Kepemimpinan dan Kebijakan”. Diakses dari https://cakrawikara.id/wp- content/uploads/2020/08/PPT-Webinar-Kada-Perempuan-CWI_250820_ed.pdf.
True, Parashar, & George N. (2012). “Women’s Political Participation in Asia and The Pacific”.
Journal of Artsonline Monash University.
Website  KPU  Kota  Batu.  Diakses  dari https://kpu-kotabatu.go.id/anggota-dprd-kota-batu- periode-tahun-2014-sd-2019/ .
Wijoto,  Ribut.  (2017) .  “Inilah  Biografi  Eddy  Rumpoko”.  BeritaJatim.com.  Diakses  dari http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/308483/inilah_biografi_eddy_rumpoko.html.