Analysis Of The Accuracy Of The Use Of The Village Income And Expenditure Budget (Apbdes) In The Village Of Mekarmukti

## Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mekarmukti
Ainda Fuziawati 1* , Iqbal Noor 2 , Acep Suherman 3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 1,2,3
Fuziawatiainda23@gmail.com 1 , Iqnoor20@gmail.com 2 , acepsuherman@ummi.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  research  are:  1)  To  explain  the  planning  of  the  village  revenue  and  expenditure budget  (APBDes)  in  Mekarmukti  Village,  2)  To  explain  the  implementation  of  the  village  income  and expenditure budget (APBDes) in Mekarmukti Village, 3) To explain the evaluation of the Village Revenue and  Expenditure  Budget  (  APBDes)  in  Mekarmukti  Village.  This  study  used  qualitative  methods  Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were: data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification. The results of  this  study  indicate:  1)  At  the  planning  stage  the  Mekarmukti  Village  government  has  involved  the community and village apparatus by holding deliberations to plan and also implement the village revenue and expenditure budget (APBDes), this is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri)  No.  20  In  2018,  the  village  revenue  and  expenditure  budget  (APBDes)  must  apply transparent  and  participatory  principles.  2)  At  the  implementation  stage,  the  Mekarmukti  Village government has implemented or realized the village income and expenditure budget (APBDes) as planned, this is evidenced by the achievement of budget realization which is above 90% annually, meaning that the use  of  the  budget  has  been  properly  and  appropriately  used.  Therefore  Mekarmukti  Village  has implemented or used the budget in accordance with the attachment to regulations and implemented the principles of accountability and budget discipline in accordance with Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No 20 of 2018. 3) Evaluation of the planning and implementation stages of the village income and expenditure budget (APBDes) in Mekarmukti Village according to the annex to regulations and Permendagri Number 20 of 2018.
Keywords : Revenue and Expenditure, Village Budget (APBDes), Mekarmukti Village

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk menjelaskan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti, 2) Untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti, 3) Untuk menjelaskan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mekarmukti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  : pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  pengambilan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Pada tahap perencanaan pemerintah Desa Mekarmukti telah melibatkan masyarakat  dan  aparatur  desa  dengan  mengadakan  musyawarah  untuk  merencanakan  dan  juga mengimplementasikan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes),  hal  ini  telah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 dimana dalam anggaran pendapatan dan  belanja  desa  (APBDes)  harus  menerapkan  prinsip  transparan  dan  partisipatif.  2)  Pada  tahap pelaksanaan  pemerintah  Desa  Mekarmukti  telah  melaksanakan  atau  merealisasikan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  hal  ini  dibuktikan  dengan pencapaian  realisasi  anggaran  yang  setiap  tahunnya  diatas  90%  artinya  penggunaan  anggaran  telah digunakan dengan baik dan tepat. Maka dari itu Desa Mekarmukti telah melaksanakan atau menggunakan anggaran  sesuai  lampiran  peraturan  dan  menerapkan  prinsip  akuntabel  dan  disiplin  anggaran  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No  20  Tahun  2018.  3)  Evalusi  dari  tahap
perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  di  Desa  Mekarmukti telah sesuai dengan lampiran peraturan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Kata Kunci : Anggaran Pendapatan, Belanja Desa (APBDes), Desa Mekarmukti
1. Pendahuluan
Menurut  Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang  desa  dimana  Desa  merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Indonesia.
Desa juga memiliki pengelolaan keuangannya sendiri, pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  (Soleh,  Chabib.  Rochansjah,  2016)  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah desa  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  program  dan  kegiatan  yang  menjadi kewenangan  desa.  APB  Desa  yaitu  dasar  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  masa  1  tahun anggaran. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
Pendapatan  desa  adalah  suatu  penambahan  aktiva  (harta)  yang  mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan dari pihak pemilik dan bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa bias disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa.
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  belanja  desa  merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Maka belanja desa dapat disimpulkan sebagai suatu  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  terjadi  dalam  periode  1  tahun  anggaran  atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana.
Pembiayaan  desa  adalah  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan  atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan desa menjelaskan bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APBDes)  merupakan  rencana  keuangan  tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa (perdes) (Raharjo, 2020)
Dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan efektifitas dan efisisensi dalam proses penyusunan anggaran agar mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan desa atau dalam hal ini APBDes harus memiliki pengendalian internal control dan system akuntansi yang baik dan memadai agar kualitas  dalam  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat  dipertanggungjawabkan.  hal  ini diperlukan untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejalan  dengan  itu  Desa  Mekarmuti  Kecamatan  Waluran  Kabupaten  Sukabumi merupakan  desa  yang  setiap  tahunnya  Menyusun  dan  merencanakn  APBDes,  tetapi  dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) belum optimal serta kurangnya partisipasi masyarakat. Maka dari itu perlu dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan untuk melihat ketepatan penggunaannya dengan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah desa mekarmukti terhadap masyarakat.
Pada dasarnya APBDes disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin untuk  pembangunan  desa.  Melalui  APBDes  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  menentukan
prioritas  dan  operasionalisasi  pembangunan  dengan  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa,  Peraturan  Pemerintah  43  2014 tentang belanja desa dan Peraturan Desa (Perdes)  yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perencanaan APBDes di Desa Mekarmukti? 2) Bagaimana pelaksanaan APBDes di Desa Mekarmukti? 3) Bagaimana Evaluasi APBDes di Desa Mekarmukti ?

## 2. Tinjauan Pustaka Desa
Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  btas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa berkedudukan diwilayah kabupaten atau kota dimana pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan penataan desa, penataan desa tersebut bertujuan untuk :
a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
c. Mempercepat peningkatan kualitas layanan public
d. Meningkatkan kulitas tata Kelola pemerintahan desa
e. Meningkatkan daya saing desa
Keuangan Desa
Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  desa  yang  menjadi  kewenangan  desa  dibiayai  dari APBDes,  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  bantuan  pemerintah  daerah,  penyelenggara pemerintahan  daerah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dibiayai  dari  APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan pusat urusan pemerintahan desa dibiayai dari APBN.
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 asas pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan :
1. Transparan
Transparan  dalam  arti  semua  kegiatan  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Dan tidak ada yang  ditutup-tutupi  atau  disembunyikan  dan  dirahasiakan,  karena  itu  adalah  bentuk kejelasan tentang siapa yang melakukannya dan bagaimana melakukannya.
2. Akuntabel
Setiap  kinerja  pemerintah  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  yang memiliki hak atau kewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas apa  yang  telah  dilaksanakan  atau  dilakukan.  Dengan  begitu  pelaksanaan  kegiatan  dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Partisipatif
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sejak  tahap  perencanaan  hingga  pelaksanaannya, pemangku  kepentingan  desa  dan  masyarakat  luas,  terutama  yang  kurang  mampu,  harus dilibatkan sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran
Anggaran harus dilaksanakan secara terus menerus dengan mencerminkan penggunaannya sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  desa.  Artinya,  pengelolaan  keuangan  desa  harus  sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip antara lain :
1) Pengelolaan keuangan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes, kemudian dilaksanakan.
2) Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  administrative,  teknis  dan hukum
3) Informasi keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat
4) Pengelolaan keuangan dilaksankan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan desa tahunan  berdasarkan  peraturan  desa  mengenai prakiraan  anggaran  pendapatan  dan  belanja sebagai sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  juga  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  desa  yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Perwakilan Desa melalui peraturan desa. Tahun Anggaran APBDes meliputi jangka waktu satu tahun terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember.  APBDes  meliputi  Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari desa untuk memberikan  informasi  dari  segala  aktifitas  serta  kegiatan  desa  kepada  masyarakat  atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan  uang  desa.  (Kholis,  2022).  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  adalah anggaran  keuangan  desa  yang  ditransfer  dari  pemerintah  pusat  ke  rekening  masing-masing desa. (Setia Budi Kurniawan, 2021)
Menurut Kemendagri No 37 Tahun 2007 APBDes terdiri dari :

## 1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa adalah semua uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:
a. Pendapatan asli desa
1. Hasil usaha desa merupakan hasil yang berasal dari usaha desa seperti, hasil BUMDES, tanah kas desa.
2. Hasil asset berasal dari pemanfaatan asset desa. misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.
3. Hasil  swadaya,  partisipasi  dan  gotong  royong  misalnya  membangun  dengan menggunakan tenaga masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan desa yaitu dari hasil pungutan desa.
b. Pendapatan transfer desa
Pendapatan  transfer  desa  merupakan  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Pendapatan transfer desa terdiri dari :
1. Dana desa
Dana desa merupakan dana yang berasal atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  ditunjukkan  untuk  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota.  Dana  desa  digunakan  untuk
membiayai  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah Bagi  hasil  pajak  daerah/kabupaten/kota  dan  retribusi  daerah  merupakan  dana  yang berasal dari pembagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Desa akan mendapatkan dana dari hasil realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10%.
3. Alokasi dana desa (DD)
Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan dari kabupaten untuk desa. alokasi dana desa (DD) merupakan bagian dari dana sisa administrasi kabupaten yang diberikan untuk desa.
4. Bantuan keuangan desa provinsi/kabupaten/kota Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota adalah dana untuk desa dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi, pembiayaan ini bersifat umum dan khusus.
c. Pendapatan lain-lain Pendapatan desa lain-lain yang resmi lainnya adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagai hasil Kerjasama atau dengan bantuan perusahaan berlokasi di desa.
2. Belanja Desa
Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan dibayar kembali oleh desa. Pengeluaran desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. . klasifikasi belanja desa terdiri dari :
1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Bidang belanja tak terduga
3. Pembiayaan
Pembiayaan  desa  merupakan  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan  atau pengeluaran  yang  akan  diterima  Kembali  baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
a. Perencanaan
Perencanaan  keuangan  desa  adalah  perencanaan  pengeluaran  dan  penerimaan pemerintah desa pada tahun bersangkutan yang dianggarkan melalui APBDes (Raharjo, 2021). dalam  tahap  perencanaan  ini  berhubungan  dengan  program  desa  yang  dapat  melibatkan partisipasi  masyarakat  melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (musrembangdes). Dimana program desa yang nantinya tercantum dalam anggaran pendapatan dan  belanja  desa  (APBDes)  harus  sesuai  dengan  aspirasi,  potensi,  masalah  yang  dihadapi masyarakat dan kebutuhan dengan penentuan prioritas program yang melibatkan masyarakat yang berpartisipatif menyeluruh dari bawah (Herlianto, 2017)
Didalam perencanaan ini perlu disusun sasaran-sasaran atau hasil-hasil yang nantinya akan dicapai dari masing-masing program operasional desa serta merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program yang telah dirancang dan membuat jadwal kegiatan program untuk satu tahun berjalan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan factor yang akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran pengeluaran dan penerimaan program atau kegiatan yang nantinya akan dijalankan.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan keuangan desa ialah pengeluaran dan penerimaan desa melalui rekening desa  pada  bank  yang  sudah  ditunjuk  oleh  bupati/walikota  sebagai  penyaluran  dana  transfer (Raharjo, 2021). Pelaksanaan merupakan kegiatan mengelola dan menggerakan sumber daya manusia serta dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan atau dirumuskan  sebelumnya  sesuai  dengan  waktu  atau  jadwal  yang  telah  ditentukan.  Dalam pelaksanaan  ini  hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  pemerintah  desa  bertanggungjawab melaksanakan  program  kegiatan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan  dan  disetujui, kepala desa melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap jalannya kegiatan tersebut dan masyarakat  ikut  berpartisipasi  dalam  mengawasi  jalannya  pelaksanaan  kegiatan  tersebut (Herlianto, 2017)
Dari  definisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan    merupakan  faktor penting yang menjadi evaluasi kinerja anggaran dalam keberhasilan menjalankan program atau kegiatan  yang  telah  direncanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Karena menuru  (Setia  Budi  Kurniawan,  2021)  prinsip  dalam  penggunaan  keuangan  desa  yaitu mengutamakan  hak  atau  kepentingan  seluruh  masyarakat  desa  tanpa  adanya  membeda- bedakan ras, gender, status social, kebangsaan, warna kulit, etnis dan agama.
Penggunaan  keuangan  dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  kemasyarakatan  desa  sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  serta  dapat menanggulangi  kemiskinan  di  desa.  Maka  dari  itu  penggunaan  keuangan  desa  harus berdasarkan peraturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Perencanaan APBDes Desa Mekarmukti
Perencanaan  merupakan  penentuan  dari  sesuatu  yang  akan  menjadi  sebuah  tujuan yang akan berdampak pada suatu pencapaian pada waktu yang sudah ditentukan. Perencanaan ini  mencakup  tujuan  serta  tahapan-tahapan  yang  dibutuhkan  untuk  mencapainya,  karena penting  bagi  pemerintah  desa  untuk  merencanakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan terarah.
Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa dalam merencanakan keuangan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan, maka harus dilaksanakan melalui musyawarah atau  yang  dikenal  dengan  Musyawarah  Desa.  Oleh  karena  itu  perencanaan  keuangan  desa dengan  melalui  pelaksanaan  musyawarah  desa  bertujuan  untuk  membahas  perencanaan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Musyawarah desa adalah sebuah forum pembahasan mengenai usulan-usulan rencana kegiatan yang nantinya akan didanai oleh APBDes. Musyawarah desa ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan penerapan prinsip  partisipasi masyarakat oleh aparatur desa dalam melaksanakan proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga dengan  begitu  adanya  transparansi  informasi  dari  pihak  aparatur  desa  kepada  masyarakat terhadap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan.
Oleh karena itu musyawarah dalam penyelenggaraan perencanaan satu kesatuan yang tidak  bias  dipisahkan  untuk  menentukan  kebijakan  penggunaan  anggaran  ataupun  jalannya pemerintahan.  Begitupun  halnya  yang  terjadi  dalam  mekanisme  perencanaan  yang
diselenggarakan di desa mekarmukti, seperti yang diungkapkan oleh Bapak H Deden sebagai Kepala Desa Mekarmukti yang menjelaskan :
“kalau dalam musyawarah perencanaan itu yang hadir saya serta perangkat desa,terus BPD,tokoh masyarakat,tokoh perempuan,para ulama dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Mekarmukti”
Dari  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Mekarmukti  itu  sendiri Perencanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  secara  tekhnis  sudah menerapkan prinsip partisipasi dan transparan dengan diadakannya musyawarah yang dihadiri oleh  kepala  desa,  perangkat  desa,  tokoh  perempuan  dan  tokoh  masyarakat  dan  badan permusyawaratan desa (BPD).
Dalam  penyelenggaraan  musyawarah  ini  pemerintah  Desa  Mekarmukti  dapat membahas berbagai perencanaan dari berbagai sector dan bidang yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi desa itu sendiri serta menentukan kegiatan-kegiatan yang akan ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mekarmukti yaitu :
“ tujuan  musyawarah  ini  untuk  menjaring  aspirasi  dari  masyarakat  dan  kebutuhan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat disegala bidang,apalagi kan tahun  2020-2022  sedang  terjadi  covid  jadi  kami  pihak  desa  sangat  memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat”
Dengan  demikian  pada  tahap  perencanaan  ini  aparatur  desa  dan  unsur  masyarakat dilakukan  secara  optimal  yang  dimana  dalam  melaksanakan  perencanaan  anggaran dilakukan  secara  matang  dengan  melalui  musyawarah  untuk  menentukan  titik-titik program.

## 2. Pelaksanaan APBDes
Pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan dan pelaksanaan program  yang  berdasarkan  dengan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan.  Rencana  kegiatan  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya pada saat perencanaan kemudian dilaksanakan.
Untuk itu, dalam upaya melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan  memenuhi  prinsip  umum  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  akuntabel  dan  disiplin anggaran maka diperlukan akuntabilitas ketepatan realisasi pelaksanaan/penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik.
Berdasarkan  hal  tersebut  Desa  Mekarmukti  telah  melaksanakan  atau  merealisasikan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  dengan  baik  dan  tepat.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  bapak  Ade  selaku  ketua  BPD  yang  juga  ikut  dalam  mengawasi  jalannya pelaksanaan, yaitu :
“ya BPD ikut mengawasi  pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran sudah cukup baik dimana setiap program yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan diawal”

## 3. Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDes
Evaluasi  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes) di desa mekarmukti dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini dikarenakan :
1. Pada  tahap  perencanaan  pemerintah  Desa  Mekarmukti  telah  melibatkan  masyarakat  dan aparatur  desa  dengan  mengadakan  musyawarah  untuk  merencanakan  dan  juga mengimplementasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dengan demikian pada tahap ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20
Tahun 2018 dimana dalam pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip transparan dan partisipatif.
2. Pada  tahap  pelaksanaan  pemerintah  Desa  Mekarmukti  telah  melaksanakan  atau merealisasikan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  sesuai  dengan  yang direncanakan. Ini artinya penggunaan anggaran digunakan dengan baik dan tepat. Maka dari itu  Desa  Mekarmukti  telah  melaksanakan  atau  menggunakan  anggaran  sesuai  lampiran peraturan, hal ini dengan berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang telah direncanakan dan  dilaksanakan  aparatur  desa  dengan  memenuhi  keseluruhan  prinsip  pengelolaan keuangan desa yang meliputi akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 sebagai indicator yang dapat dinilai.

## 5. Penutup Kesimpulan
1. Perencanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  berperan  penting  untuk mengatur keuangan agar mencapai tujuan. Dari mulai menentukan anggaran sampai dengan kesepakatan, dapat dikatakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarmukti berjalan baik dibuktikan dengan dilaksanakannya musrembangdes hal ini  menunjukkan  penerapan  prinsip  partisipatif  masyarakat  sehingga  terbentuknya keterbukaan informasi untuk masyarakat mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
2. Pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  berperan  penting  untuk melihat hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, pemerintah desa mekarmukti sudah melaksanakan program-program sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Evalusi  dari  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes)  di  Desa  Mekarmukti  telah  sesuai  dengan  lampiran  peraturan  dan  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

## Daftar Pustaka
Herlianto,  D.  (2017). Manajemen  Keuangan  Desa  (Berbasis  pada  Peraturan  Menteri  dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) . Kholis, N. (2022). Analisis Penganggaran Keuangan Desa . Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa . Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan keuangan desa dan aset desa .
Setia  Budi  Kurniawan,  T.  W.  (2021). Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dana  desa  dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat . Soleh, Chabib. Rochansjah, H. (2016). PENGELOLAAN KEUANG DESA HERU.pdf. In Universitas Muhammadiyah Luwuk (pp. 10–15). http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/182
Permendagri No 20 Tahun 2018 Gamaliel, dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Jurnal Emba, 5(113), 1020-1030.s