…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI HUKUM JINAYAT DI ACEH DALAM LEGISLASI
HUKUM NASIONAL
Oleh Mursyidin AR IAIN Langsa Email: mursyidin.ar70@gmail.com

## Abstrak
Pembentukan hukum Jinayat di Aceh memiliki febimena yang besar dalam kalangan pemerintah Aceh,  namun  mendapat  payung  hukum  dalam  tatanana  kebijakan  dan  perundang-undangan  di Indonesia.  Pembentukan  hukum  Jinayat  ini  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945.  konsepsi pembentukan  hukum  ini  penuh  pengawasan  dari  pemerintah  pusat  agar  dapat  sesuai  dengan berbagai peraturan dan Undan-undang di tingkat nasional. Proses penerapan hukum jinayat di Aceh berjalan  dengan  seksama  walapun  mendapatkan  berbagai  problematika  namun  bukan  berarti bahwa hukum jinayat tersebut tidak dapat dapat  diterapkan dengan baik. Qanun hukum Jinayat, menyesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  Aceh  dan  tidak  menentanng  dengan  Alquran  dan sunnah. Masyarakat Aceh mendambakan hukum Jinayat ini di Implementasikan dalam kehidupan, agar menedapatkan keamanan, kenyamanan dan ketentram dalam menjalankan kehidupan individu dan sosial Hukum jinayat yang sudah diterapkan di Aceh dalam bingkai otonomi khusus dan tetap memperhatikan hak-hak hukum secara khusus di tingkat nasional. sesui dalam UUD 1945. Kata kunci: Hukum Jinayat, Hukum Nasional

## PENDAHULUAN
Hukum  Islam  yang  diterapkan  di Indonesia  menjadi  patokan  kebijakan  nasional hingga  kini  yang  sudah  berlangsung  sejak hampir  satu  abad.  Penerapan  hukum  Islam  ini diilhami oleh hubungan yang erat antara antara Islam sebagai agama ( al dîn ) dan Islam sebagai negara ( al dawlat ) 1 walaupun terdapat perdebatan disana-sini itu bukan berarti bahwa hukum Islam ini menjadi ancaman bagai bangsa dan  negara,  melainkann  menjadi rahmatan lilalamin .
Keberadaan  hukum  Islam  telah  tertuang dalam  Pancasila  dan  UUD  1945,  selanjutnya didukung dalam peraturan perundangan negara yang  menjadi  sebuah  hukum  yang  sengaja  di diciptakan  secara  akomodatif.  Hal  ini  telah tertuang  dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan Negara (GBHN) tahun 1969. dan UU Nomor 17 Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025
1 Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam , (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 1285
sebagai  salah  satu  syarat  dalam  pembentukan hukum nasional.
Pembentukan
hukum nasional sebagaimana yang dituntut oleh RPJPN dan UU No.  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundangan,  selain  sesuai  dengan kesadaran  hukum  masyarakat  juga  adanya unsur  perangkat  hukum  yang  menunjang pembangunan nasional, karena hukum Islam itu sangat dinamis dapat memperjelaskan peranannya  dalam  pembangunan  nasional. Maka  teknis  pembentukan  hukum  nasional dapat  terbentuk  dengan  adanya  hukum  Islam, sehingga  hukum  Islam  ini  sangat  berperan dalam pembentukan hukum nasional. Lembaga kepemerintahan  yang  ditunjuk  dan  ditetapkan untuk  mengelolanya  itu  sangat  mengikat  pada setiap  lapisan  masyarakat  dalam  binjgkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  tertuang  dalam  Pancasila  dan UUD 1945.

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Politik  hukum  berupaya  selalu  menjadi prioritas dan sebuah keharusan dalam menetapkan  kebijakan  serta  kebijaksanaan untuk  mengadakan  suatu  pilihan  terhadap hukum yang harus dibentuk dan diberlakukan. Demikian  juga  dalam  menenntukan  arah hukum  hendak  dikembangkan  dalam  suatu wilayah  negara  yang  sesuai  dengan  kesadaran hukum  pergaulan  hidup  dan  kebiasaan masyarakatnya. 2 Secara  otomatis  bangsa Indonesia memiliki hukum nasional yang sudah terbentuk  agar  dapat  diterapkan  kepada  setiap warga negara.
Hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial  terdapat  tiga  bentuk  hukum,  yaitu hukum  Barat  (Hukum  Belanda)  yaitu  hukum kerajaan Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda  secara  konkordansi,  hukum  adat  dan hukum  Islam.  Ketiga  hukum  tersebut  yang berlaku di Indonesia menuntut bangsa Indonesia membentuk hukum nasional sebagai pengganti  hukum  peninggalan  pemerintah kolonial.  Maka  oleh  itu,  bangsa  Indonesia melakukan kegiatan legislasi.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional mengambil kebijaksanaan bahwa dalam hukum-hukum  yang  netral  kegiatan  legislasi hukum  yang  lahir  dan  dilaksanakan  secara operasional  yang  bersifat  nasional.  Maka legislasi  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia sebagai masyarakat yang beragama. Dengan itu memanifestasikan  dari  sila  pertama  Pancasila yaitu  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang pelaksanaannya  dijamin  dalam  Pasal  29  UUD 1945.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa pembentukan  hukum  nasional  tidak  boleh bertentangan  dengan  agama  yang  dianut  di Indonesia.  Yudi  Latief  mengemukakan  bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, negara berkewajiban  memfasilitasi  setiap  agama  agar setiap  pemeluknya  bisa  menjalankan  praktek keagamaannya secara leluasa. 3
2 Muchsin, Hukum Dan Kebijakan Publik , (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 48
3 Yudi  Latief, Pelayanan  Agama  Oleh  Negara , (Jurnal Harmoni Puslitbang Depag RI, Volume V Nomor 20, Oktober-Desember 2006), hlm. 5
Prospek  hukum  Islam  dalam  konteks hukum  Nasional  Indonesia  sangat  positif  dan penting.  Sosio-kultural  dan  sosio-yuridis memberi  dasar  yang  kuat  untuk  pelaksanaan hukum  Islam.  Hukum  Islam  yang  memiliki konsep  yang  jelas  dan  menawarkan  konsep hukum yang lebih universal dan mendasar pada nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifatullah . 4
Melalui  konsep  ini,  maka  kekuasaan membentuk perundang-undangan yang berlaku khususnya  di  Aceh,  akan  memberi  kekuatan dalam lingkup kekuasaan negara. Pembentukan qanun  di  Aceh  sebagai  kewennangan  yang diberikan oleh pusat dalam rangka menjalankan bahagian  dari  organisasi  kekuasaan  negara Indonesia.
UU  nomor  11  tahun  2006  tentang Pemeritah  Aceh  merupakan  tatanan  hukum dalam sistem hukum dan perundang-undangan Nasional.  Pasal  1.    Hukum  jinayat  dibentuk dalam  kapasitas  hukum  pidana  dalam  rangka melengkapkan untuk mengaplikasiakan syariat Islam di Aceh, yaitu:
1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; 2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); 3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
4. Qanun Privinsi Aceh Nomor 9 tahin 20014 tentan Hukum Jinayat
Jajaran  pemerintah  Aceh  (termasuk Pemerintah  kabupaten/kota),  yaitu  kejujuran dalam  bekerja,  menghidupkan  syi`ar  Islam, perhatian  pendidikan  anak  dan  remaja, ketertiban  tempat-tempat  hiburan  (seperti caffe ),  meningkatkan  pelayanan  kesehatan, menyelidiki makanan dan minuman yang halal,
4 M.  Amin  Suma, Himpunan  Undang-undang Perdata  Pelaksanaan  lainnya  di  Negara  Hukum Indonesia, (Jakarta: PTGrafindo Persada, 2004), hlm.44
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
kosmetik, obat-obatan yang mengandung bahan yang  haram.  Demikian  juga  dalam  hal perwalian,  tidak  membangsakan  seseorang yang bukan ayah kandungnya. Pengajuan yang sangat  penting  adalah  mendesak  kepada pemerintah  Aceh  agar  segera  mengundangkan qanun jinayat.

## LANDASAN TEORI A. Teori Implementasi Hukum Islam
Secara normatif dalam berbagai leteratur. mengkaji  sumber  hukum  Islam  baik  dari Alquran, yaitu: Alquran Surat al Maidah: 3, al Nahl:  89,  “ Dan  Kami  turunkan  kepadamu  al- Kitab  (Alquran)  untuk  menjelaskan  segala sesuatu .”  Berideologi  Islam,  mencoba  untuk menumbuhkan  diskursus  tentang  penerapan syari’at  Islam  di  Aceh,  yaitu  dengan menggunakan  Alqur’an  dan  Hadis  sebagai dasar Hukum. 5
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.  Konsep  ini  dikembangkan  oleh Immanuel  Kant 6 dan  disempurnakan  oleh Friederich  Julius  Stahl, 7 menurutnya,  sebuah negara  harus  menjadi  negara  hukum,  harus mewujudkan  memaksakan  gagasan  akhlak yang tidak lebih jauh menurut suasana hukum dengan  melindungi  hak-hak  perseorangan. Inilan tujuan yang mendasar hukum  jinayat  di Aceh  sebagai  darerah  yang  dibentukkan  suatu kekuasaan  politik  yang  menurut  Jhon  Locke adalah melindungi dan menjaga kebebasan hak sipil,  karena  Aceh  menganut  sistem  Negara Hukum  yang  berdasarkan  UUD  1945,  yang terbukti  bahwa  konsep  negara  hukum  di Indonesia secara konstitusional tidak menentang  dengan  konsep  syariat  Islam. sehingga menjadikan Pancasila adalah sebagai salah satu dasar hukum yang secara implementatif.
Mengimplementasikan  hukum  Jinayat  di Aceh  menurut  tiori  yang  dikembangkan  oleh
5 Surah  Al-Baqarah,  2:229,  2:178,  2:179,  Al- Ma’idah:  45,  Al-Ma’idah:  38,  33,  An-  Nur:  2, 4,An- Nisaa’ Ayat 15, Al-Maidah: 90, An-Nisa’a: 92, 93.
6 Lihat:  Juhaya  S.  Praja, Teori  Hukum  dan Aplikasinya ,  (Bandung:  Cv.  Pustaka  Setia,  2011),  hlm. 138.
Josepts  W.  Eaton  harus  dapat  membentuk sebuah  lembaga.  Tujuan  suatu  lembaga  yang menurut Saul M. Katz yang mendukung Josept W. Eaton, adalah agar penetapan berencana dari organisasi-organisasi  untuk  melayani  tujuan yang  oleh  mereka  yang  berkuasa  dinilai memerlukan campur tangan administratif yang otonom  dan  berkaitan  khusus  dengan  sistem sosial yang lebih besar, berbeda dari yang dapat disediakan  oleh  unit-unit  administratif  yang sudah ada.” 8
Lembaga  yang  berlaku  di  Aceh,  sama halnya  yang  ditetapakn  di  Indonesia  yaitu dalam  melakukan  legislasi  hukum,  Aceh melakukan  berdasarkan  kekuasaan  politik, Menurut  Montesquieu  dengan  menawarkan konsep  dasar Trias  Politika ,  adalah  membagi atas  tiga  kekuasaan  politik  negara  yaitu kekuasaan  eksekutif,  yudikatif  dan  legislatif. Ketiga  jenis  lembaga  negara  ini  bisa  saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checksandbalances , Pembentukan hukum  melalui  kelembagaan  Negara,  dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan.
Secara  historis,  legislasi  dalam  tatanan ketatanegaraan  Indonesia  sudah  diawali  sejak adanya  pemikiran  mengenai  perencanaan peraturan  perundang-undangan  dan  kaitannya dengan  prolegnas.  Perencanaan  prolegnas  ini dimulai  sejak  tahun  1976  dalam  simposium mengenai perencanaan Hukum dan Perundang- undangan di Provinsi Daerah Istmewa Aceh.
Legislasi dan Pembentukan hukum dalam kontek  ke-Aceh-an  yang  mendapat  sambutan baik dari masyarakat dalam  berbagai persepsi. Pembetukan qanun dan perda tidak terlepas dari UUD  1945,  baik  lingkup  batasan,  pengertian serta  kesenangan  DPR  untuk  membentuk
7 Padmo  Wahyono, Pembangunan  Hukum  di Indonesia ,(Jakarta:  Ind-Hill  Co,  1989),  hlm.  30.  Lihat juga: Juhaya S. Praja, Teori Hukum ...
8 Lihat Juga: Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Derah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2, hlm. 85.

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Undang-Undang  dengan  Persetujuan  bersama dalam pemerintah. 9
Bentuk  peraturan  yang  ditetapkan  oleh legislatif itu tentu berbeda dari peraturan yang ditetapkan  oleh  peraturan  eksekutif  atau lembaga  yudikatif.  Namun  demikian,  hukum yang  dibentuk  oleh  lembaga  legislatif  tetap merupakan persetujuan bersama dengan eksikutif. Yang memberdayakan adalah naskah hukum  tertulis  tersebut  dibentuk  sebagai ” legislative act ” bukan ” exekutive act ”. Peranan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materil peraturan tersebut. 10
Apabila  terdapat  perubahan  hukum, menurut  Subhi  Mahmasany bahwa jika terjadi perubahan  di  suatu  bidang  tertentu  dalam masyarakat, maka dapat mempengaruhi seluruh bidang  termasuk  bidang  hukum. 11 Islam mengakomodasi  dan  menyediakan  ruang  bagi perubahan tersebut. Hukum Islam bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hukum itu berkisar pada illat atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum: 12 al-hukm yadur  ma‘a ‘illatih  wujudan wa  ’adaman (hukum  itu  berkisar  bersama illatnya,  ada  illat  atau  tidak  ada).  Dinamika perubahan  hukum  itu  dupengaruhi  oleh perubahan  sosial,  namun  hal  ini  bergantung pada Maqasid  al-Shari‘ah sebagai  landasan menjadi  sasaran  orientasi  dalam  penetapan hukum tersebut.
Mengkaji  dan  menganalisa  dari  pembentukan dan  penerapan  qanun  Jinayat  secara  empiris, baik  dalam  pembentukan  Qanun  maupun mensosialisasikan  hukum  kepada  masyarakat, dimana masyarakat tersebut yang dikategorikan masyarakat  masih  awam  terhadap  ketetapan dan keputusan pemerintah mengenai pembentukan  dan  penerapan  qanun  Jinayat  di Aceh.  Maka  melakukan  sosialisasi  dan penerapannya  sesuai  dengan Mashlahahnya
9 Jamli  Asshiddiqie, Perihal  Undang-undang, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Ed.I-I, hlm. 21
10 Ibid , hlm. 22
11 Bruce  J.  Cohen, Introduction to  Sociology (New York: MC Hiil Book Company, 1979), hlm. 160.
12 Subhi  Mahmasani, Falsafat al-Tashri’  fial-Islam (Beirut: Dar al-Kashshaf wa al-Nas}r, 1979), hlm. 160.
atau al  Ishtishlah dan urf (adat  kebiasaan). Al mashlahat al Mursalah dapat dikatakan adalah mashlahat secara umum, yaitu segala sesuatau yang  dapat  menarik  manfaat  dan  menolak kemudharatan. Mashlahat yang  didatangkan oleh syari`at Islam adalah untuk merealisasikan mashlahat  dalam  bentuk  yang  secara  umum. 13 Tiori al Ishtishlah atau Mashlahah al mursalah ini dikembangkan oleh Malik bin Anas dengan tujuan  untuk  membentuk  kemeslahatan  dan menolak kemefsadatan. sementara teori urf ini ditawarkan  oleh  Muhammad  Idris  al  Syafi`i. Teori al Ishtishlah atau Mashlahah al mursalah dan urf ini  dianut  oleh  seluruh  imam  mazhab fiqh dari golongan mutakallimin dan al Ahnaf, walaupun Abu Hanifah sendiri tidak membahas secara  khusus  mengenai al  ishtishlah ini. Mashlahah  ini  mengandung  dua  unsur  yaitu meraih menfaat dan menghindari kemudharatan.  Inilah  yang  menjadi  tujuan dibentuknya  hukum  Islam  ( maqashid  al Syariah ).
Maka,  pembentukan  Qanun-Qanun  di Aceh  khususnya  qanun  jinayat  ini  untuk menjaga dan melesratikan tujuan hukum Islam yang berkembang dalam kehidupan masyarakan  Aceh  secara  beragama  yang  baik dan  harmonis,  sehingga  terbentu  serambi mekkah menjadi “ baldatun thaiyyibatun warabbun  ghafur” sebagaimana  yang  telah diturunkan oleh Allah sebagai pembuat hukum.
Hukum  Pidana/Junayat  yang  berlaku sekarang dalam masyarakat Aceh terimplementasikan  dengan  baik,  namun  bagi yang  melanggar  hukum  mendapatkan  pidana sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam qanun.  Perlu  diperhatikan  juga,  bahwa  setiap ancaman pidana yang ditimpa pada seseorang, akan  mendapatkan  keringanan  ( rukhshah )
13 Al  Zarqa`,  Mustafa  Ahmad, Al  Istishlah  wa  al Mashalih  al  Mursalah  fi  al  Syari`at  al  Islamiyah  wa Ushul Fiqh, Trj. Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam dan Perubahan  Sosial, (Jakarta: Riora  Cipa,  2000),  hlm.35. Dan HA.Djazuli Prof., dan Nurol Aen MA, Drs., Ushul Fiqh, (Bandung: Gilang Adiiya Press, 1996), hlm.131
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dengan  ketentuan-ketentuan  tertentu  yang sesuai dengan prilaku yang dilakukannya. 14
Melakukan  eksekusi  pidana  pelaku kejahatan,  dapat  digugurkan  apabila  telah dimaafkan  oleh  keluarga  korban.  Hal  ini disebabkan,  karena  terdapat  dua  hak  bagi pelaku  pidana  tersebut,  yaitu:  hak  Allah  ( huq Allah )  dan  hak  manusia  ( haq  al  adamy ). Disamping  itu  terdapat  pula  hukuman  yang mengandung unsur hak Allah dan hak manusia. Unsur  hak  Allah  adalah  hukuman  yang berkaitan erat  dengan kepentingan masyarakat umum, sedangakan hak adami adalah hukuman yang berkatan dengan kepentingan hak individu (perorangan). Hukuman tersebut dapat digugurkan  oleh  pihak  korban  atau  oleh pemerintah,  karena  mengangkut  kepentingan pribadi atau keluarga.
B. Muatan Hukum Jinayat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh
1. Urgensi Taqnin Qanun memiliki konotasi yang berdimensi  profan  karena  buatan  manusia dengan  syariat  Islam  yang  berdimensi  sakral karena  merupakan  wahyu  Allah  ( khithab Allah). 15 aturan  yang  berkenanan  dengan kemeslahatan  manusia,  baik  berdasarkan agama  maupun  bukan  untuk  mengatur hubungan  masyarakat  dimana  jika  perlu seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut. 16
Qanun  merupakan  istilah  yang  tidak asing  lagi  bagi  negara-negara  Islam.  Negeri melayu  sudah  menggunakan  istilah  ini  sejak berdirinya kesultanan Islam Malaka pada abad ke-15. Kesultanan Aceh telah mengambangkan juga  dengan  istilah  qanun  yang  dinamakan dengan  Qanun  Meukuta  Alam  pada  masa kejayaaan  kesultanan  Islam  Aceh  darusslam.
14 Senada  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh Ibrahim  Husen  bahwa  ada  dua  kategori  hukum,  yaitu azimat (hukum  semula)  dan rukhshah (hukum  kedua). Pertama  hukumnya  itu  haram,  akan  tetapi  dengan berbagai  kemdharatan  ( idhtirar )  menjadi  hukum  boleh. Demikian  hukum  dapat  dijadikan  dasar  acuan  untuk memfiqihkan hukum qath`i.
15 Jabbar Sabil, Peran Ulama dalam Penyelengaaraan Pemerintah Daerah ,
Jurnal Transformasi  Administrasi, (Banda  Aceh:  Pusat  Kajian
Populeritas pelaksanaan  kepemerintahan Aceh Darussalam dengan 4 sub, yang dinungkapkan dalam hadih  maja, yaitu: Adat  bak  Po Teumeruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.
Qanun dalam literatur kultur Aceh sudah dikenal sejak abad ke-13 telah digunakan dalam aturan yang dibentuk berdasarkan hukum Islam dampai  menjadi  sebuah  adat  dan  kebudayaan. Pada  masa  kesulthanan  Ali  Mughayat  Syah (919-937  H  /  1514-1530  M),  qanun  ini  sudah diperkenalkan  dalam  sebuah  naskah  yang berjudu Tazkirat al Tabqat al Qanun al syar`i Kerajaan  Aceh. 17 Naskah  ini  merupakan Undang-Undang Dasar Kesulthanan Aceh yang pertama. Status dan keberadaan serta keberlakuannya  tidak  jauh  berbeda  dengan qanun Kerajaan Malaka.
Qanun  Malaka  memiliki  keragaman dengan  qanun  Aceh  Darussalam  dalam  isinya yang  memuata  hukum  Islam.  Beberapa ketentuan  yang  tidak  pernah  terdapat  dalam Islam.  Masalah-masalah  tertentu  bercampur dengan  kearifan  lokal,  seperti  hukuman  cabut gigi  bagi  budak  yang  mengejek  orang  lain. Keafifan  seperti  ini  membuktikan  telah dilakukan  upaya  taqnin. 18 Sama  halnya  apa yang telah di tulis dalam Tazkirat al Tabqat al Qanun  al  syar`i  Kerajaan  Aceh, berisikan aturan  yang  berlaku  dalam  kerajaan  Aceh Darussalam.

## 2. Proses  Pembentukan  Qanun  Hukum Jinayat
Rumusan qanun Jinayat memiliki proses yang  panjang.  Penyusunan  qanun  Jinayat (pidana)  sudah  disusun  dan  lahir  pada  masa gubernur  Abdullah  Puteh  yang  dibahas  oleh DPRA  bersama  unsur-unsur  yang  terlibat dalamnya. Unsur utama dalam penyusunan draf
dan  Pendidikan  dan  pelatihan  Aparatur  IV  Lembaga Administrasi  Negara  (PK2A  IV  LAN),  2012),  Vol.02, No.1, hlm. 202.
16 Abd.  Allah  Mabruk  Al  Najjâr, al  Madkhal  al Mu`ashirat li Fiqh wa al Qanun, (Kairo: Dar al Nahdhat, 2001), hlm. 13.
17 Jurnal, Jabbar Sabil, Peran Ulama … , hlm. 203.
18 Ali  Abubakar, Undang-Undangan  Malaka: kodifikasi  Hukum  Islam  Abad  XV  di  Asia  Tenggara, (Jakarta: Studia Press, 2005), hlm. 111.

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
awal  qanun  ini  adalah  lebih  banyak  dimotori oleh  unsur  MPU  setelah  itu  kemudian diserahkan  kepeda  DPRA  untuk  dibahas. Qanun-qanun  ini  dibahas  oleh  DPRA  dan berjalan  semestinya  kemudian  oleh  gubernur mensahkan.  Qanun  Jinayat,  dilihat  dari perspektif al-Fiqh  al-Jinâ’î  al-Islâmî (Fiqh Pidana Islam) dapat dilihat bahwa qanun-qanun ini  belumlah  lengkap.  Namun  demikian  untuk melengkapi  dapat  dilakukan  direvisi  kembali sesuai dengan kehendak hukum dan masyarakat Aceh.
Maka oleh karena itu, kerja sama dengan DPRA dan Pemerintah Aceh lebih memperhatikan dalam penyelesaian dan mengaplikasikan qanun-qanun sebagai komitmen  bersama  penerapan  Syariat  Islam secara kaffah itu dilakukan legislasi (prolegasi) di DPRA.
3. Landasan  Hukum  Jinayah  Dalam Sistem Perundang-Undangan
Lahirnya  Undang-undang  nomor  11 tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh  adalah sebuah  pemberian  Pemerintah  pusat  sebagai kewenangan  khusus  kepada  pemerintah  Aceh secara istimewa untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  Aceh  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh  seorang  Gubernur.  Secara  Yuridis,  UU nomor  11  ini  dan  didukung  oleh  undang- undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus  Daerah  Istimewa  Aceh  untuk  dapat
19 Pasal  1  ayat  (8)  Undang-Undang    Nomor.  11 tahun  2006  tentang  pemerintahan  Aceh,  disebutkan pengertian Qanun Aceh adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan  undang-undang  di  wilayah  Aceh  dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  khusus.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  Pemerintahan    Aceh    diberikan kekuasaan  dan  wewenang  yang  lebih  dari daerah  lain di  Indonesia  untuk  membuat  peraturan  daerah  yang disebut  dengan  Qanun.  Qanun  merupakan  peraturan setingkat  dengan  Peraturan  Daerah  yang  khusus  dibuat sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintahan  daerah,  dan  hal-hal  yang  menyangkut dengan  kewenangan  pemerintah  yang  diatur  dalam
melakukan  Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh secara konfrehensif. 19
Undang-undang tersebut menitikberatkan pada otonomi khusus bagi Aceh, pelaksanaannya diletakkan pada    daerah
Kabupaten/Kota  atau  nama  lain.    Menurut Undang-undang    ini,    Qanun  Aceh  adalah peraturan daerah Aceh, yang dapat menyampingkan peraturan perundang- undangan lain, dan Mahkamah Agung berwenang  melakukan  uji  materil  terhadap Qanun. 20
Supardan Modeong menyebutkan bahwa apabila  dilihat  dari  sudut  prosedur  pembuatan peraturan perundang-undangan, antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Qanun adalah sama, 21 yaitu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan  Daerah  bersama-sama  dengan Gubernur  untuk  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  rangka  otonomi daerah.
Pemerintah  pusat  berwenang  melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  Aceh. 22 Dalam pasal  249  UU  No.  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,  UU  No.  12  tahun  2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu,  pemerintah  pusat  jega  berkewenangan dalam pencegahan  atau  pembatalan UU yang sudah berlaku. 23
UU No. 18 tahun 2001 pasal 31 ayat (2) dinyatakan  bahwa  “Ketentuan  pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan  Pemerintah  Aceh  ditetapkan
undang-undang  otonomi  khusus  ini  ditetapkan  dengan peraturan pemerintah.
20 Lihat    selengkapnya    pada    klausul    penjelasan Umum    UU    No.    18    tahun    2001    tentang  Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Aceh.
21 Supar  dan Modeong, Teknik Perundang- undangan  di  Indonesia, (Jakarta:  Perca,  2003), hlm. 69. 22 Ibid . 23 Lihat:  Hanif    Nurcholis, Teori  dan  Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, (Jakarta:  Media Press, 1999), hlm. 27.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
dengan  Qanun  Aceh.”Sedangkan  pengertian Qanun,  dalam  pasal  1  angka  8  dinyatakan “Qanun  Aceh  adalah  Peraturan  Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah  Aceh  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi khusus”.
Dari  ketentuan  tersebut  terlihat  terlihat bahwa  bahwa  Qanun  Aceh  adalah  peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang  berada  langsung  di  bawah  undang- undang.
Memperhatikan  realitas  tersebut,  peran negara  untuk  mewujudkan  dan  menegaskan syariat Islam merupakan condition sine  quanon karena  kewajiban  negara  atau  pemerintah adalah  sangat  penting  untuk  melaksanakan hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi daerah  kekuasaan  hukum  ( yurisdiksi ).  Dalam kontek  inilah  tentunya  negara  berfungsi  untuk memberikan  kesejahteraan  kepada  warganya, karena  sebagai  suatu  institusi  sosial  bukan hanya  berurusan  dengan  seperangkat  hukum dan  prinsip-prinsip  yang  berhubungan  dengan masalah  kemasyarakatan,  melainkan  juga menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai warga negara. Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan  salah  satu  aspek  kekhususan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam konteks Negara  Kesatuan Republik  Indonesia, sehingga menerapkan otonomi khusus dibidang syariat  Islam  ini  diharapkan  menjadi  refleksi pencitraan  penerapan  syariat  Islam  untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.
Qanun  hukum  Jinayah  Aceh  telah mencerminkan  keberlakuan  secara  yuridis karena  pembentukannya  didasarkan pada norma  yang    lebih  tinggi  tingkatannya  dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan sesuai wewenang  Aceh  sebagai  daerah  pelaksana otonomi  khusus.  Adapun  secara  sosiologis, dikarenakan  masyarakat  Aceh  memang  telah menerima  syariah  Islam  sejak  dahulu  dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu
24 (pasal 1 Undang-Undang Nomor. 24 tahun 1956) menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
saja lebih mendukung pelaksanaan   Peraturan Daerah  syariah  Islam.  Selain  itu  penerapan syariah  Islam  di  Aceh    terkait  erat  dengan political  expediency Pemerintah  Pusat  guna mempertahankan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Secara  filosofis, uqubat  yang  terdapat  dalam  Qanun  hukum Jinayat tersebut sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Landasan formil konstitusional merupakan landasan hukum ( yuridische gelding )  yang  menjadi  dasar  kewenangan ( bevoegdheid atau competentie )  pembuatan peraturan perundang-undangan. Baik
kewenangan lembaga/badan tertentu berdasarkan  hukum  yang  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan  maupun  tidak. Maka,  dasar  hukum  kewenangan  membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa  disebutkan  dalam peraturan perundangundangan  sebagai  landasan  yuridis formal,  suatu  lembaga/badan  adalah  tidak berwenang  ( onbevoegdheid )    mengeluarkan peraturan.    Dalam    hal    ini,    qanun    hukum jinayah  Aceh  telah  memenuhi  unsur-unsur tersebut.
Maka  Secara  Yuridis,  qanun  hukum jinayah Aceh  mempunyai payung hukum yang kuat  sebagai  landasan  Formil  Konstitusional. Alquran dan hadits dijadikan sebagai landasan pertama yang merupakan sumber dasar hukum Islam. Hal ini sesuai dengan  falsafah  Pancasila sebagaimana  terdapat  dalam  pasal  29  UUD 1945 yang mengatur tentang agama. Kemudian mengenai  wewenang  yang  diberikan  Undang- undang  untuk  Aceh  dalam  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri. 24
Landasan materiil konstitusional
bardasarkan  Qanun  Nomor.  6  tahun  2014 tentang Hukum Jinayah adalah tujuan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera,  aman, tenteram,  adil  dan  tertib  guna  mencapai  ridha
undangan (pasal 1 huruf (h) Undang-Undang Nomot. 22 tahun  1999  jo  pasal  1  angka  (7)  UU  Nomor.  44  tahun 1999).

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Allah. Selain itu juga, melakukan pelanggaran terhadap jarimah yang telah ditentukan dalam qanun Jinayat tersebut merupakan pelanggaran terhadap  syariat  Islam.  Melakukan  satu pelanggaran  akan  berpeluang  timbul  maksiat lainnya,  seperti  mengkonsumsikan  miras (Khamar).
Qanun  Jinayat,  yang  menjadi  landasan materiil konstitusional ini di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan  adat,  pendidikan  dan  peran  ulama dalam  penetapan  kebijakan  perlu  ditetapkan suatu  peraturan,  sehingga  dapat  mencegah seseorang melakukan pelanggaran yang bersifat taruhan atau judi. Hal ini  merupakan larangan yang kuat dalam syariat  Islam  dan  agama  lain, serta  bertentangan  pula  dengan  adat  istiadat yang  berlaku dalam  masyarakat Aceh. Perbuatan  tersebut  dapat  menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.
Sejalan  dengan  landasan  materiil  ini sebagaimana diatur dalam Perda Aceh Nomor. 5  tahun  2000,  bahwa  kehidupan  rakyat  Aceh yang  religius  dan  menjunjung  tinggi  ajaran Islam,  merupakan  modal  dalam  meningkatkan peran  serta  masyarakat  untuk  mewujudkan keadilan,  kemakmuran    dan    kesejahteraan serta  memantapkan  kemampuan  daerah dalam menghadapi tantangan global.
Secara  konstitusional,  qanun  hukum jinayah  Aceh  sejalan  dengan  maqasid  syariah yaitu  untuk  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan  prinsip  dalam  doktrin  Islam “hablun min Allah wa  hablun  min  annas” ,  yaitu  aspek ibadah dan  aspek muamalah .  Dengan  kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata- mata  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan sosial  dalam  masyarakat  sebagai  upaya preventif  agar  pelaksanaan  syariat  Islam  di
25 Istilah ` uqubat berasal dari bahasa Arab, dalam kamus Al-Munjid `uqubat diartikan dengan jaza bil asy- syarri (رشلاب ءازج ) yaitu hukuman terhadap pelaku kejahatan  yang  dipahami  dari  kebalikan  `aqibah  yang bermakna jaza bil   al-khair ( ريخلاب ءازج ) atau   balasan terhadap   pelaku kebaikan. Ahmad  Wirson  al-
Aceh  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien.
4. Sanksi Pidana Pelanggaran Hukum Jinayah Ketentuan hukuman dalam hukum pidana adalah ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam Islam  disebut  dengan  “ Uqubat” 25 yang memiliki  perbedaan  dengan  Kitab  Undang- Undang  Pidana  Islam  di  Pakistan,  Sudan, beberapa  negara  bagian  Nigeria  dan  lain-lain. Kasus Aceh, maka Hukum Pidana Islam adalah seperti yang ditetapkan oleh beberapa Qanun di Aceh.
‘ Uqubat  dijatuhkan  terhadap  perbuatan yang  di  lakukan  oleh  manusia  yang  dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan sesamanya, baik  pelanggaran  atau  kejahatan  tersebut dilakukan  secara  fisik  atau  nonfisik.  Qanun jinayah  mengikuti  tatacara  dan  jenis-jenis `uqubat  yang  sudah  digambarkan  dalam Alqur`an, antaranya adalah:
a. Penjara  atau  kurungan  untuk  orang perempuan  yang  melakukan
b. musahaqahah;
c. Cambuk,  untuk  orang  yang  melakukan zina  dan  menuduh  orang  berbuat  zina ( Qadzaf);
d. Bunuh (pidana mati) untuk perampok yang membunuh dan pemberontak atau subversi;
e. Potong tangan untuk pencuri;
f. Bunuh  (pidana  mati)  untuk  pembunuhan berencana, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban;
g. Diat  untuk  pembunuhan  tidak  berencana dan penganiayaan (pelukaan);
Alqur’an  juga  mengunakan  beberapa istlah  lain  untuk  nenunjuk  penghukuman seperti  “disakiti”  yang  dipahami  sama  dengan cambuk untuk orang laki-laki yang melakukan liwath;  diasingkan,  atau  dibuang  yang  oleh sebagian ulama dianggap sama dengan penjara
Munawwir, Kamus  Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka  Progressif Press, 1997), hlm. 457. ‘Abd  al- Qâdir  ‘Awdah, at-Tasyr î ‘  al-Jinâ’ î al-Islâm î , Jilid  I (Bairut:  Mu’assasah  ar- Risâlah, 1989/1409), hlm. 67.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
untuk  orang  laki-laki  yang  melakukan  liwath. Hal  tertangkap  tangan  pelaku  atau  digerebek oleh  masyarakat  sedang  melakukan  perbuatan melanggar Qanun syari’at, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang  berwenang  seperti  Polisi  dan  Wilayatul Hisbah. 26
Disebutkan dalam hukum Jinayat, Jarimat disebut dengan al-‘uqubat. Jarimah ini meliputi baik  hal-hal  yang  merugikan  maupun  tindak criminal,  sedangkan  bentuk  ancaman  adalah hukuman  cambuk  bagi  pelaku  tindak  pidana khalwat/mesum  dimaksudkan  sebagai  upaya memberi  kesadaran  bagi  pelaku  tersebut  dan sekaligus menjadi peringatan dan pembelajaran bagi  yang  lain  untuk  tidak  melakukan kejahatan.
Ditinjau  dari  segi  psikologis,  hukuman cambuk akan lebih efektif tidak  menimbulkan risiko  yang  lebih  besar  terhadap  anak  dan keluarga  serta  masyarakat.  Jenis  ‘uqubat cambuk  juga  berdampak  pada  pembiayaan yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah  dan atau negara menjadi lebih murah dibandingkan dengan  jenis  ‘uqubat  lainnya  sebagai  mana disebutkan dalam KHUP.
Pemidanaan  merupakan  upaya  terakhir dan  puncak  dari  proses  penegakan    hukum, penjatuhan hukum  pidana tidak   bisa   terlepas dari  tugas  hakim  sebagai  aparatur  Negara yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum. C. Hukum Jinayat Dalam Legislasi Hukum Nasional
Legislasi  hukum  Jinayat  di  Aceh bersumber pada UUD 1945 sebagaimana telah tertuang  dalam  pasal  29  ayat  1  dan perubahannya.  Hukum  Islam  merupakan sumber  pementukan  hukum  Nasional  di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa di negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan hukum dan peraturan perundang-yndangan yang bertentangan dengan  hukum  Islam.  Demikian  juga  bagi
26 Sri Suyanta, Buku Pelaksanaan Panduan Syari’at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa , Cet II, hlm. 291.
umat-umat  yang  lain,  bahwa  peraturan perundang-undangan  tidak  boleh  bertentanga dengan  hukum  agama-agama  yang  ada  di Indonesia. Hal ini, didukung oleh Tap. MPR RI No.IV/MPR-RI/1999  tentang  GBHN  Bab  IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2, ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum adat hukum barat adalah sumber pembentukan hukum nasional.
Prinsip  dasar  negera  hukum  itu  sudah tertuang  dalam  pasal  27  ayat  (1)  :  “Segala warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintakan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Artinya persamaan di depan hukum itu adalah mendapat pelayanan hukum yang sama bagi warga negara Indonesia, tidak ada diskriminatif.
Islam  sebagai  agama  yang  dianut  oleh bangsa  Indonesia,  tentu  sangat  berpengaruh terhadap  pola  hidup  rakyat  dan  bangsa Indonesia  umunya.  Perilaku  umat  Islam  tidak terlepas dari pada syariat yang dikadung dalam agamanya.  Malaksanakan  hukum-hukum  itu menjadi  parameter  ketaatan  seseorang  dalam menjalankan agamanya.
Dengan  demikian  hukum  Junayat  yang berdasarkan falsafah pancasila, dilindungi oleh negara  dan  penganut  agama,  bahkan  berusaha mengadopsi  hukum  agama  dan  hukum  agama Islam  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara 27 sesuai  dengan  agamanya  secara merata.  Maka  berdasarkan  hal  ini  penerapan hukum  agama  Islam  dibidang  hukum  atau hukum  pidana  Islam  sudah  dapat  dirasakan kemajuannya di provinsi Aceh. Hukum pidana yang  diterapkan  ini  sudah  seauai  dengan perubahan  zaman  dan  tidak  semata-mata lahirnya produk hukum seperti qanun penerapan syariat Islam lebih pada kepentingan politik  para  kelompok.  Penerapan  hukum jinayat  itu  sudah  seharusnya  memiliki  dan menawarkan konsep hukum yang universal dan berdasarkan kepada nilai-nilai esensial kemanusiaan.
27 Lihat:  Bustanul  Arifin  Transformasi  Syariat  ke dalam Hukum Syariat (Bertenun dengan benang-benang kusut), (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), hlm. 5-11

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Undang-undang  tersebut  memberi  hak kepada  setiap  rakayat  Indonesia  bukan  hanya dari  segi  kehidupan  sosial,  namun  dalam berbagai  hal  termasuk  dalam  kehidupan beragama,  sebagaimana  tertuang  dalam  UUD 1945,  yaitu:  “negara  menjamin  kemerdikaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut agamanya  dan  kepercayaannyaitu”.  Jaminan tersebut  harus  dipandang  bahwa  adanya kebebasan  bagi  bangsa  Indonesia  dalam menjalankan aktifitas agamanya dan kepercayaanya sesuai dengan yang dianut.
Pasal  27  ayat  (1)  dan  pasal  29  ayat  (2) merupakan dua pasal dan dua ayat yang saling mendukun antara satu sama lain, dimana pasal 27  ayat  (1)  menunjukkan  kebersamaan  dan perlakuan  yang  sama  dalam  kehidupan  sosial, sedangkan  pasal  29  ayat  (2)  merupakan menjamin  dan  memberikan  hak  yang  sama dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.  Dengan  demikian  adalah mengera  memberi  hak  yang  sama  bagi rakyatnya  untuk  menjalankan  hukum,  baik hukum  agama  maupun  hak  yang  sama  dalam menjalankan kehidupan sosial lainnya termasuk kehidupan antar umat beragama yang saling berdampingan antara satu sama lain.
Hukum nasional yang merupakan campuran  dari  norma-norma  dari  tiga  prinsip hukum yaitu hukum Eropa, hukum Agama dan Hukum  Adat  tersebut  yang  menjadi  cerminan dari  norma-norma  moral  masyarakat  yang  di angkat  menjadi  norma  hukum  sehingga mengikat  seluruh  warga  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal ini, banyak teori yang dikemukakan transpormasi norma-norma moral yang menjadi norma-norma  hukum  di  Indonesia  yang dominasi  lebih  banyak  kepada  hukum  yang berlandaskan  syariat  Islam  terutama  hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan, waqaf, dan  hibbah.  Selain  itu,  di  Indonesia  juga berlaku  hukum  Adat.  Hukum  adat  ini  banyak
28 Lihat;  Daniel  S.  Lev.,  Terj.  Nirwono  dan  A.  E. Priono, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. xii.
diserap  dalam  perundang-undangan  atau yurisprudensi  yang  merupakan  penerusan  dari aturan-aturan  setempat  dari  masyarakat  dan kultur yang ada di Indonesia.
Penjelasan umum UUD 1945
menegaskan  bahwa  negara  republik  Indonesia mengakui  dua jenis hukum  dasar yang tertulis disebut UUD, dan yang tidak tertulis biasanya disebut konvensi ketatanegaraan ( constitutional convention ).  Norma  hukum  yang  berada  di bawah  hukum  dasar,  mengingat  masih  ada lapisan  norma  hukum  lainseperti  Undang- Undang  dan  peraturan  pelaksanaannya  atau peraturan otonominya.
Melalui hak otonomi, potensi umat Islam menjadi pondasi utama pemberlakukan hukum Islam  di  Aceh.  hal  ini  menjadi  alasan  untuk berlakunya  hukum  Islam  di  Aceh  yaitu  yang berkaitan  dengan  ibadah  khusus  menjadi kewajiban  mutlak  setiap  muslaim,  dan  ini dijamin  oleh  negara.  Dilihat  dari  sudut kuantitatif,  penduduk  Indonesia  mayoritas beragama  Islam.  Sebagai  hukum  Islam, terutama  rumpun  hukum  keluarga  sudah menjadi hukum Islam yang dipositifkan.
Hukum  Islam  di  Aceh  merupakan  satu- satunya  hukum  yang  sudah  sempurna  yang bersumber  dari  wahyu  Allah  swt.  Karena  itu berlakunya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang secara  universal.  Mengenai  hal  keuniversalan, terdapat  tiga  konsep  hukum  Islam  yang dijadikan  potensi  untuk  keberlakuan  hukum Islam secara formal legalistik.
Konsep  dan  struktur  kekuasaan  politik merupakan  penentuan  dalam  proses  hukum. 28 Dengan  demikian  hukum  adalah  merupakan produk politik, 29 maka karena itu hukum Islam di  Aceh  yang  menjadi  cita-cita  dan  jiwa masyarakat Aceh membutuhkan usaha dan ikut serta  dalam  menegakkan  keuasaan  melalui legislasinya.  Konsep  ini  sangat  berhubungan dengan konsep Soetjipto Raharjo bahwa hukum itu  merupakan  keinginan  politik,  sehingga pembuat undang-undang sarat dengan
29 Lihat:  Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998), hlm. 2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
kepentingan-kepentingan tertentu. 30 Karena itu, undang-undang  yang  dibuat  itu  menjadi pergumulan kepentigan-kepentingan dan benturan dengan keinginan budi luhur bangsa. Badan legislasi akan mencerminkan konfigurasi kukuatan berdasarkan kepentingan yang ada dalam masyarakat. 31
Hukum  Islam  memerintahkan  agar  para pemegang  kekuasaan  dalam  menyelesaikan suatu masalah selalu berdasarkan Alquran dan Sunnah serta harus perpihak kepada kebenaran dan mengantisipasi praktek pengkhianatan dan kemungkaran.  Syariat  Islam  tetap  tidak membenarkan siapapun penguasa di bumi yang menegakkan  hukum  keluar  dari  norma-norma hukum  yang  bersumber  dalam  Alquran  dan Sunnah sebagai konsep wahyu.
Pemahaman syariat Islam selama ini oleh sebahagia umat Islam sebagai hukum normatif yang  tidak  mempunyai  sanksi  yuridis  atau otoritas  yang  mengikat  bagi  masyarakat. Hukum yang bersifat normatif hanya dianggap sebagai  patokan  perilaku  bagi  seseorang dengan  sanksi  moral  dari  masyarakat.  maka keberlakukan  syariat  Islam  sebagai  hukum yang harus dijalankan dapat diserahkan kepada orangnya  sesuai  dengan  tingkat  ketebalan Aqidah.  Hal  ini  menjadi  kontradiksi  ketika bangsa  ini  hendak  memberlakukan  syariat Islam  di  Indonesia  secara kaaffah .  Padahal syariat  Islam  diturnkan  memlalui  Ralulullah saw agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan setiap  muslim.  Dengan  demikian,  terciptalah kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup, baik di  dunia  maupun  di  akhirat.  Selain  bersifat mural dan normatif pada bidang ubudiyah dan muamalah, syariat Islam juga menata ketertiban dan  kedamaian  masyarakat,  melalui  hukum siyasah dan jinayat agar dapat tertegaknya Hak Asasi  Manusia  agar  dikembalikan  hak-hak yang telah terampas. Karena itu hukum jinayat sebagai hukum pablik yang berfungsi mengatur
30 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum,
Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 126.
31 Ibid .
32 Muzakir  Samidan,  Adopsi  dan  Aplikasi  Hukum Jinayat Melalui Qanun di Provinsi Aceh; Studi Terhadap
hak-hak  yang  bersifat  umum  harus  dilegislasi menjadi hukum positif.
Positifisasi  syariat  Islam  sebagai  upaya melegalisasi  syariat  Islam  menjadi  hukum posifi,  kemudian  diaplikasikan  secara  nyata dalam  praktek  kehidupan.  Proses  legalisasi syarioat Islam dalam bentuk rancangan undang- undangnya  dapat  disampaikan  dari  kalangan eksekutif,  legislatif  atau  pihak  lain  yang ditunjuk  sebagaii  naskah  kalangan  akademisi. Kemudian rangcangan undang-undang diproses menjadi  undang-undang  atau  peraturan  lain sihingga mempunyai daya ikat serta memenuhi unsur  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat. upaya formalisasi syariat Islam ini tentu  saja  perlu  dukungan  pemerintah  yang memiliki otoritas di bidang kekuasaan. Dengan adanya  kekuatan  politik  hukum  dan  sistem hukum  yang  ada,  maka  pemerintah  dapat membuat  kebijakan  terhadap  keberlakuan syariat Islam menjadi hukum positif.
Sebagai  karakter  penting  hukum  Islam adalah  kuntruksi  peraturan  dan  perundang undangan  itu  berorientasi  pada  penghambaan kepada  Allah  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Jadi dengan menjalankan hukum Islam berarti sudah mentaati perintah Allah dan berhak mendapatkan  pahala  di  sisi-Nya.  Sebaliknya, meninggalkan  peraturan  yang  sesuai  dengan Islam berarti sudah melanggat hukum, sehingga digolongkan  ke  dalam  perbuatan  maksiat  dan mendapatkan dosa besar dan akan mendapatkan sangsi  dari  Tuhannya  (Allah  swt).  Ketaatan terhadap  hukum  Islam  merupakan  tolok  ukur keimanan  seseorang.  Hukum  Islam  bersifat Ijabi dan salbi , 32 artinya  hukum  Islam  itu memerintah,  mendorong  dan  menganjurkan untuk  melakukan  perbuatan  ma`ruf  serta melarang  perbuatan  yang  munkar.  Hal  ini menunjukkan tujuan diturunkan, dan diberlakukan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, memelihara
Qanun  Nomor  11,  12,  13  dan  14  di  Provinsii  Aceh, Disertasi ,  Program  Doktor  Sekolah  Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara  Medan tahun 2016, hlm.160.

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
kemeslahatan bagi umat manusia baik kiemaslahatan  individu  maupun  kemaslahan sosial.  Kemashlahatan  tersebut  haru  seimbang antara individu dan sosial.
Karakteritif  hukum  Islam  bukan  hanya berisi Perintah dan larangan semata, tetapi juga berisi  ajaran  untuk  membentu  pribadi  muslim sejati,  yang  memiliki  kesadaran  dan  tanggung jawab  yang  tinggi.  Hukum  Islam  mempunyai kemampuan untuk mengakomodir adat istiadat yang  berlaku  dalam  masyarakat. 33 sehingga adat Istiadat dalam perspektif hukum itu saling mempengaruhi. 34
Prinsip legislasi dan formalisisasi hukum Islam  di  Indonesia  mencapuk  dalam  tujuian utama  dalam  pembentukan  hukum  Islam  azas maqashid  al  Syariah ,  yaitu  pembentukan  dan penetapan hukum Islam adalah untuk membentu kemaslahatan ummat namun prinsip utaman  tetap  berorientasi  pada  azas  keimanan dan  ketauhidan,  dengan  melihat  kondisi masyarakat  sesuaidengan  adat  kebiasaanya. Adat  itu  sangat  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  Islam  dan  hukum  Islam  itu  sendiri dimanapun Islam itu berkembang seperti dalam karedah ushul fiqh adalah    ناكملا رييغتب ماكحلأا ريغت نمزلاو  (perubahan  hukum  seiring  dengan perubahan tempat dan waktu).
Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Alqur’an dan  sunnah  serta melarang  membela  orang  yang  beritikad  tidak baik.  Hukum  yang  berfalsafat  pancasila melindungi  agama  dan  memberikan  jaminan untuk  umat  beragama,  menjalankan  syari’at agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran  dan  hukum  agama  Islam  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Seperti pernyataan  proklamator  Mohammad  Hatta, bahwa  peraturan  negara  hukum  RI,  syari’at Islam  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Hadis  dapat
33 Sunaryati  hartono,  Politik  hukum  Menuju  satu Sistem Hukum nasional, (Bandung: Alumni 1991) hlm. 58.
34 Lihat: Danil S.Lev, Hukum Hukum dan politik di Indonesia  Keseimbangan  dan  Perubahan,  (Jakarta: LP3ES), hlm. 28.
dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia  sehingga  orang  Islam  mempunyai sistem   syari’at   yang   sesuai   dengan kondisi Indonesia.
Hukum  Islam  yang  diturunkan  kepada umat  manusia  untuk  diaplikasikan  dalam kehidupan,  sehingga  tercipta  kedamaian, keadilan  dan  kesejahteraan.  Kekuatan  hukum Islam dalam menata ketertiban dan kedamaian masyarakat,  selain  yang  bersifat  moral  dan normatif pada bidang ubudiyah dan muamalah, juga di bidang jinayah agar hak-hak masyarakat yang terampas bias dikembalikan. Oleh karena itu, hukum  jinayah sebagai hukum publik yang berfungsi  mengatur  ketertiban  masyarakat umum, harus dilegislasi menjadi hukum positif.
Sabagai  harapan,  bahwa  hukum  Islam sebagai  hukum  yang  berkembang  di  tengah- tengah  masyarakat  mereka  dipandang  sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan. 35

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersbut  di  atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Rumusan qanun Jinayat di Aceh sudah disahkan  oleh  penguasa  atau  lembaga legislatif sebagai undang-undang, sehingga  qanun  tersebut  dudah  dapat diimplementasikan  secara  formal,  tang sesuai  ketentuan  dalam  qanun  tersebut ada  jeda  waktu  selama  satu  tahun, sebelum  dilaksanakan  dengan  tujuan untuk  melakukan  sosialisasi  isi  qanun ini kepada masyarakat. sampai sekarang program  sosialisasi  ini  sedah  dapat dirasakan  dan  dilaksanakan  secara efektif efektif, walaupun belum berjalan secara maksimal.
2. Secara  legal  formal,  hukum  Islam secara  nasional  sudah  menembus  ke
35 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 239
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dalam  segala  bidang,  sehingga  dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat  Indonesia  secara  umum.
Walaupun  hukum  Islam  dan  hukum nasional  memiliki  perbedaan,  namun sesamaannya lebih banyak untuk dapat mewujudkan kebaikan. Dengan demikian  legislasi  hukum  Islam  ini sudah dapat dijalankan, sampai
diangkat menjadi hukum negara.
Memang tidak semua substansi  hukum Islam  dilegislasikan,  yaitu  ketentuan yang memiliki kategori adalah
penegakan hukum memerlukan bantuan kekuasaan  negara  dan  berkorelasi dengan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abd    al-Qâdir    ‘Awdah, at-Tasyr î ‘   al- Jinâ’ î al-Islâm î , Jilid    I    (Bairut: Mu’assasah  ar- Risâlah, 1989/1409).
[2] Abd. Allah Mabruk Al Najjâr, al Madkhal al  Mu`ashirat  li  Fiqh  wa  al  Qanun, (Kairo: Dar al Nahdhat, 2001).
[3] Ahmad  Wirson  al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta:  Pustaka Progressif Press, 1997).
[4] Al  Zarqa`,  Mustafa  Ahmad, Al  Istishlah wa al Mashalih al Mursalah fi al Syari`at al  Islamiyah  wa  Ushul  Fiqh, Trj.  Ade Dedi  Rohayana, Hukum  Islam  dan Perubahan  Sosial, (Jakarta:  Riora  Cipa, 2000).
[5] Ali Abubakar, Undang-Undangan Malaka:  kodifikasi  Hukum  Islam  Abad XV  di  Asia  Tenggara, (Jakarta:  Studia Press, 2005).
[6] Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik Islam , (Jakarta: Paramadina, 1996).
[7] Bruce J. Cohen, Introduction to Sociology (New  York:  MC  Hiil  Book  Company, 1979).
[8] Bustanul Arifin, Transformasi Syariat ke dalam Hukum Syariat , (Bertenun dengan
benang-benang kusut) , (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah).
[9] Daniel S. Lev., Terj. Nirwono dan A. E. Priono, Hukum dan Politik di  Indonesia,
(Jakarta: LP3S, 1990).
[10] Danil  S.Lev,  Hukum  Hukum  dan  politik di Indonesia Keseimbangan dan
Perubahan, (Jakarta: LP3ES).
[11] HA.Djazuli  Prof.,  dan  Nurol  Aen  MA, Drs., Ushul  Fiqh, (Bandung:  Gilang Adiiya Press, 1996).
[12] Hanif    Nurcholis, Teori  dan  Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, (Jakarta: Media Press, 1999), hlm. 27.
[13] Jabbar  Sabil,  Peran  Ulama  dalam Penyelengaaraan  Pemerintah  Daerah ,
Jurnal Transformasi Administrasi, (Banda Aceh: Pusat Kajian dan
Pendidikan  dan  pelatihan  Aparatur  IV Lembaga Administrasi Negara (PK2A IV LAN), 2012), Vol.02, No.1.
[14] Jamli  Asshiddiqie, Perihal  Undang- undang, (Jakarta:  Rajawali  Press,  2010), Ed.I-I.
[15] Juhaya  S.  Praja, Teori  Hukum  dan Aplikasinya ,  (Bandung:  Cv.  Pustaka Setia, 2011).
[16] Lihat  Juga:  Siswanto  Sunarno, Hukum Pemerintah Derah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.2.
[17] M.  Amin  Suma,    Himpunan  Undang- undang  Perdata  Pelaksanaan  lainnya  di Negara  Hukum  Indonesia,  (Jakarta: PTGrafindo Persada, 2004).
[18] Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998).
[19] Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
[20] Muchsin, Hukum Dan Kebijakan Publik , (Malang: Averroes Press, 2002).
[21] Muzakir  Samidan,  Adopsi  dan  Aplikasi Hukum  Jinayat  Melalui  Qanun  di Provinsi  Aceh;  Studi  Terhadap  Qanun Nomor  11,  12,  13  dan  14  di  Provinsii Aceh, Disertasi , Program Doktor Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016.

## …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[22] Padmo  Wahyono, Pembangunan  Hukum di Indonesia ,(Jakarta: Ind-Hill Co, 1989).
[23] Satjipto  Raharjo, Sosiologi  Hukum, Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, (Surakarta:  Muhammadiyah University Press, 2002).
[24] Sri Suyanta, Buku Pelaksanaan Panduan Syari’at  Islam  Untuk  Remaja  dan Mahasiswa , Cet II.
[25] Subhi  Mahmasani, Falsafat  al-Tashri’ fial-Islam (Beirut: Dar al-Kashshaf wa al- Nas}r, 1979).
[26] Sunaryati hartono, Politik hukum Menuju satu  Sistem  Hukum  nasional, (Bandung:
Alumni 1991).
[27] Supar dan  Modeong, Teknik  Perundang- undangan  di  Indonesia, (Jakarta:  Perca, 2003).
[28] Supar dan  Modeong, Teknik  Perundang- undangan  di  Indonesia, (Jakarta:  Perca, 2003).
[29] Undang-Undang      Nomor.  11    tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh.
[30] Undang-Undang  Nomor.  18  tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Aceh sebagai Provinsi Aceh.
[31] Undang-Undang  Nomor.  24  tahun  1956 tengang,
[32] Undang-Undang  Nomor.  44  tahun  1999 tentang  Hak  Keistimewan  bagi  provinsi Daerah Istimewa Aceh
[33] Undang-Undang Nomot. 22 tahun 1999
[34] Yan  paramadya  Puspa, Kamus  Hukum Edisi Lengkab Bahasa Belanda, Indonesia,  Inggeris, (Jakarta:  Aneka Semarang, 1997).
[35] Yudi  Latief, Pelayanan  Agama  Oleh Negara ,  (Jurnal  Harmoni  Puslitbang
Depag RI, Volume V Nomor 20, Oktober- Desember 2006)