## PERANAN DEWAN PENGUPAHAN TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM

## Thamrin S
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : thamrins@law.uir.ac.id

## Abstrak
Dalam  kehidupan  manusia  selalu  berusaha untuk  memenuhi  segala  kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya.  Setiap  menusia  memiliki kebutuhan  yang  bebeda  satu  dengan  yang lainnya.  Hal  tersebut  tergantung  pada kemampuan  atau  daya  beli  masing-masing individu.  Daya  beli  tergantung  pula  pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu  tertentu  setelah  ia  bekerja.  Untuk memberikan  perlindungan  Pekerja/buruh terhadap  pengupahan,  maka  pemerintah membentuk  Dewan  Pengupahan  (Tingkat Nasional,  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota) yang  merupakan  lembaga  non  struktural yang  bersifat  tripartit.  Dengan  penetapan Upah  Minimum  oleh  Dewan  Pengupahan, diharapkan  upah  yang  diterima  oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya, serta dapat tercapai pemenuhan  Kabutuhan  Hidup  Layak  (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.
Keywords: Dewan Pengupahan, Pemenuhan kehidupan hidup layak.

## ABSTRACT
In human life always trying to meet all their needs, both their own needs  and  the  needs  of  his  family.  Every  Man  has  a  somewhat different  needs  from  one  another.  It  depends  on  the  ability  or  the purchasing power of each individual. Purchasing power depends also on earnings (wages) were obtained within a certain time after work. To provide protection workers / laborers to wages, the government established  the  Wage  Council  (National,  Provincial  and  District  / Municipal) which is a non-structural institution is tripartite. With the establishment of the Minimum Wages Council Wage, expected wages received by workers / laborers, as a source of income to meet the needs of workers / laborers and their families, and can be reached fulfillment kabutuhan Life (KHL) workers / laborers. Psychologically wages can create satisfaction for workers / laborers.
Keywords: Wage Council, decent subsistence.

## A.  PENDAHULUAN
S ituasi  dan  kondisi  ketenagakerjaan  baik  sifat  maupun dinamikanya  semakin.  kompleks.  Sehingga  upah masih  tetap  menjadi  persoalan  utama  di  berbagai  negara berkembang  termasuk  Indonesia.  Keadaan  pasar  kerja  yang dualistik dengan kelebihan penawaran tenaga kerja, serta tidak seimbangnya  pertumbuhan  angkatan  kerja  dengan  peluang kerja yang tersedia. Di sisi lain, dengan mutu angkatan kerja yang  rendah  menyebabkan  upah  menjadi  issu  yang  tidak terselesaikan, dan  selalu  menjadi  pembicaraan  utama dalam bidang ketenagakerjaan.
Upah  adalah  suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari pemberi  kerja  kepada  penerima  kerja  untuk  suatupekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan, upah berfungsi sebagai jaminan  kelangsungan  hidup  yang  layak  bagi  kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan  menurut  suatu  persetujuan,  undang-undang  dan
peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja  antara  pemberi  dan  penerima  kerja.  Jadi, Upah  adalah  hak  pekerja  atau  buruh  yang  diterima dan  dinyatakan  sebagai  imbalan  dari  pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan .
Upah  merupakan  salah  satu  aspek  yang  paling sensitive  di  dalam  hubungan  kerja.  Berbagai  pihak yang  terkait  melihat  upah  dari  sisi  masing-masing yang  berbeda.  Pekerja/buruh  melihat  upah  sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh  dan  keluarganya.  Secara  psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/ buruh. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya keburtuhan  yang  layak  bagi  pekerja/buruh  dan keluarganya,  meningkatkan  produktivitas  pekerja/ buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat .
Kebijakan  pemerintah  tentang  pengupahan saat ini masih bertumpu pada upah minimum (UM) berlandaskan  pada  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) pekerja  lajang  dengan  masa  kerja  kurang  dari  satu tahun. Belum mencakup mereka yang sudah bekerja di atas satu tahun dan keluarganya. Kelemahan tentang penerapan  sturktur  skala  upah  masih  sangat  minim dan  belum  bersifat  wajib,  karena  tidak  ada  sanksi formal  bagi  yang  belum  menerapkannya.  Sehingga praktisnya upah minimum menjadi upah efektif yang berlaku  pada  pasar  kerja,  terutama  pada  industri padat karya.
Upah  adalah  salah  satu  hak  normatif  pekerja/ buruh.  Upah  yang  diterima  oleh  pekerja/buruh merupakan  bentuk  “ prestasi ”  dari  pengusaha ketika  pekerja/buruh  itu  sendiri  telah  memberikan “ prestasi ”  pula  kepada  majikan/pengusaha,  yakni suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
: http://maulanaihsan49.blogspot.co.id / ,  diakses  Tanggal  9 Agustus 06.
Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  78  Tahun  05, tentang pengupahan.
Karena upah merupakan hak normative pekerja/ buruh,  maka  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur masalah pengupahan memuat pula sanksi pidana bagi pengusaha yang mengabaikan peraturan perundangan  terkait  dengan  masalah  pengupahan dan  perlindungan  upah.  Bila  hal  tersebut  terjadi maka tindakan pengusaha tersebut termasuk tindak pidana kejahatan. Pasal 85 ayat () UU No. 3 tahun 2003  menjelaskan  bahwa“Barangsiapa  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal….. 3 , Pasal  90  ayat  (1)  dikenakan  sanksi  pidana  penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/ atau  denda  paling  sedikit  Rp.  00.000.000.  (seratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  400.000.000. (empat  ratus  juta  rupiah),  ayat  ()  Tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  ()  merupakan tindak pidana kejahatan.
Tujuan  pemerintah  mengatur  upah  dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja  dari  kesewenang-wenangan  pengusaha/ majikan dalam pemberian upah. setiap pekerja/buruh berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Pekerja menerima  upah  dari  pemberi  kerja  dan  dilindungi undang-undang.  Peran  pemerintah  dalam  hal  ini adalah  adalah  menetapkan  kebijakan  pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

## B.  REGULASI PENGUPAHAN
Secara  hirarki  Peraturan  Perundang-Undangan tentang pengupahan antara lain:
.  Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 003 Tahun 003, Tewntang Ketenagakerjaan.
3 Pasal  89  UU  No.  13  tahun  2003,  ayat  (1)  Upah  minimum sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  88  ayat  (3)  huruf  a  dapat terdiri atas: a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.  B.  Upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, atay () Uapah minimum sebagaimana  dimaksud  ayat  ()  diarahkan  kepada  pencapaian kebutuhan  hidup  layak,  ayat  (3)  Upah  minimum  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  ()  ditetapkan  oleh  Gubernur  dengan memperhatikan  rekomendasi  dari  Dewan  Pengupahan  Provinsi dan/atau  Bupati/Walikota,  ayat  (4)  Komponen  dan  pelaksanaan tahapan  pencapaian  kebutuhan  hidup  layak  sebagaimana dimaksud dalam ayat () diatur dengan Keputusan Menteri.
Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
.  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 07 Tahun 2004, Tentang Dewan Pengupahan.
3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 05, Tentang Pengupahan.
4.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 03, Tentang Upah Minimum.
5.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-3/Men/003, Tentang  Tata  Cara  Penangguhan  Pelaksanaan Upah Minimum.
6.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-234/Men/2003, Tentang  Waktu  Kerja  dan  Istirahat  pada  Sektor Usaha  dan  Sumber  Daya  Mineral  pada  daerah Tertentu.
7.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-49/Men/2004, Tentang Struktur Skala upah.
8.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-51/Men/IV/2004, Tentang  Istirahat  Panjang  Pada  Perusahaan Tertentu.
9.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  06,  Tentang Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Bagi  Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
0.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  06,  Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel.
.   Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-102/Men/VI/2004, Tentang Kerjas Lembur dan Upah Kerja Lembur.
.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-03/Men/I/005, Tentang  Tata  Cara  Pengusulan  Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.
3.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik  Indonesia  No.  Kep-5/Men/VII/005, Tentang  Waktu  Kerja  dan  Istirahat  Pada  sektor Usaha Pertambangan Umum Pada daerah operasi tertentu.
14.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.
3 Tahun 0, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak, Serta  Pedoman  Survei  dan  Pengolahan  Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
5.  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan transmigrasi  Republik  Indonesia  No.  Kep-5/ M-IND/PER/0/03,  Tentang  Upah  Kerja  yang dirumahkan bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
6.  Keputusan  Ketua  Dewan  Pengupahan  Nasional Nomor 0/Depenas/XII/006, Tentang Tata Kerja Dewan Pengupahan Nasional.
Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja/pengusaha kepada pekerja/buruh yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  sesuai  dengan perjanjian  kerja  yang  disepakati  oleh  kedua  belah pihak.  Sebagaimana  dituangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  003,  yang  menjelaskan “upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” (Pasal angka 30).
Regulasi pengupahan pada dasarnya terdiri dari dua bagian besar, yaitu:
.  Regulasi terkait mekanisme penetapan upah.
.  Regulasi terkait perlindungan upah 4 .
Regulasi  terkait  dengan  mekanisme  penetapan upah  dalam  UU  No.  3  Tahun  003,  tentang Ketenagakerjaan,  secara  sistimatikanya  sebagai berikut:
4 Markus  Sidauruk, Kebijakan  pengupahan  di  Indonesia , Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2013, Hlm. 9.

## Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
a.  Pendapatan  upah  minimum  di  tingkat  propinsi dan Kabupaten /kota (Pasal 88 UU No. 3 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
b.  Penetapan upah melalui kesepakatan/ perundingan kolektif (Pasal 91 UU No. 13 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
c.  Penetapan  struktur  dan  Skala  Upah  (Pasal 92  ayat  1  UU  No.  13  Tahun  2003,  tentang Ketenagakerjaan).
d.  Peninjauan upah secara berkala (Pasal 92 ayat 2 UU No. 3 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
Sedangkan  regulasi  terkait  perlindungan  upah diatur  dalam  Pasal  88  Ayat  ()  UU  No.  3  Tahun 003,  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi “Untuk  mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  bagi  kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja /buruh.
Di  samping  regulasi  pengupahan  yang  diatur dalam bentuk undang-undang, maka pemerintah juga membuat aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Menteri,  maupun dalam bentuk Peraturan Menteri terkait.
Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan, baik  oleh  pekerja/buruh  dan  majikan/pengusaha, maupun  oleh  pemerintah.  Begitu  juga  oleh  banyak organisasi  manapun,  apapun  bentuk  organisasinya baik  itu  swasta  maupun  pemerintah.  Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap stakeholder, karena masing- masing memiliki kepentingan sesuai dengan posisinya masing-masing. Rendahnya upah atau besarnya upah, juga selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak orang yang dipekerjakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa/demontrasi di berbagai daerah di Indonesia. Kelayakan upah yang tidak sesuai dengan  harapan,  tidak  seimbang  dengan  apa  yang mereka kerjakan.
Paradigma  pemberian  upah  di  Indonesia disadari  atau  tidak,  lebih  condong  untuk  berkiblat
ke Barat, dimana dalam studi kasusnya upah kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh seperti upah buruh  lepas  di  areal  perkebunan,  dan  upah  pekerja buruh bangunan misalnya. Mereka biasanya dibayar mingguan  atau  bahkan  harian.  Itu  untuk  buruh, sedangkan  gaji  menurut  pengertian  keilmuan  Barat terkait dengan imbalan uang yang diterima oleh setiap karyawan atau pekerja tetap yang dibayarkan sebulan sekali.  Sehingga  dalam  pandangan  dan  pengertian Barat,  Perbedaan  gaji  dan  upah  itu  hanya  terletak pada  jenis  karyawannya  yang  berkategori  karyawan tetap atau tidak tetap dengan sistem pembayarannya secara bulanan, harian atau per periode tertentu 5 .
Dari berbagai kepentingan yang berbeda tentang pengupahan,  maka  diperlukan  pemahaman,  sistem serta  pengaturan  yang  tegas,  untuk  memperoleh kesatuan  pengertian  dan  penafasiran  yang  sama terutama bagi pekerja/buruh dan pengusaha.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 7 Ayat (). Untuk itu upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh, harus dapat terpenuhinya kehidupan yang  layak.  Sehingga  penghasilan  pekerja/buruh dapat terpenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, meliputi  makanan,  minuman,  sandang,  perumahan, pendidikan,  kesehatan,  jaminan  hari  tua,  dana reakreasi. Di samping itu tujuan kebijakan pengupahan diharapkan  mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta dapat mengingkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

## C.  DEWAN PENGUPAHAN
Dewan  pengupahan  adalah  suatu  lembaga  non structural yang bersifat triparti, yang keanggotaannya terdiri dari unsure pemerintah, organisasi pengusaha, dan serkatpekerja/buruh dan pakar (akademisi) 6
5 http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/0/0/ konsep-upah-dalam-kacamata-islam.html,  diakses  tanggal Agustus 06.
6 Zaeni  Asyhadie,  Hukum  Kerja,  Hukum  Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 37.
Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
Keanggotaan  Dewan  Pengupahan  tingkat Nasional  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden, sedangkan  keanggotaan  Dewan  pengupahan  tingkat Provinsi  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Gubernur. Sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten/Kota  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Bupati/Wlikota. (Pasal 98 UU No. 13 Tahun 2003).
Tugas  dewan  Pengupahan  Nasional  untuk memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada pemerintah  dalam  rangka  perumusan  kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.  Dalam  menjalankan  tugasnya  Dewan Pengupahan  Nasional  bekerja  sama  dengan  instansi pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang terkait.
Susunan  keanggotaan  Dewan  Pengupahan Nasional terdiri dari:
.  Ketua,  merangkap  sebagai  anggota  dari  unsure Pemerintah.
2.  Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai  anggota,  masing-masing  dari  unsure serikat Pekerja/Buruh dan organisasi Pengusaha.
3.  Sekretaris,  merangkap  sebagai  anggota  dari unsure  pemerintah  yang  mewakili  instansi  yang bertanggung jawab di bidang kewtenagakerjaan.

## 4.  Anggota.
Untuk  kelancaran  tugas  Dewan  Pengupahan Nasional dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 7 dan 8).

## Untuk pengangkatan dan pemberhentian Anggota
Dewan Pengupahan Nasional dilakukan oleh Presiden atas  usul  Menteri  Ketenagakerjaan.  Pengangkatan Dewan  pengupahan  Nasional  harus  memenuhi persyaratan:

## 1.  Warga Negara Indonesia
2.  Berpendidikan paling  rendah lulusan  strata 1 (S – )
3.  Memiliki  pengalaman  atau  pengetahuan  bidang pengupahan  dan  pengembangan  Sumber  Daya Manusia (SDM).
Masa jabtan Dewan Pengupahan Nasional selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk  (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 03, tentang Upah Minimum, antara lain menetapkan:
.  Gubernur  dalam  menetapkan  Upah  Mnimum Provinsi  (UMP)  memperhatikan  rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
.  Gubernur  dalam  menetapkan  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  (UMK)  memperhatikan  reko- mendasi  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan rekomendasi Bupati/Walikota.
3.  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat ()  dan  ayat  ()  disampaikan  kepada  Gubernur oleh  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan/atau Bupati/Walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah  Provinsi  yang  bertanggung  jawab  di bidang ketenagakerjaan.
Rekomendasi  Bupati/Walikota  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  ()  berdasarkan  saran  dan pertimbangan  Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota apabila terbentuk.(lihatPasal )
Untuk  menetapkan  Upah  Minimum  Sektoral Provinsi  (UMSP)  dan/atau  Upah  Minimu  Sektoral Kabupaten/Kota,  Dewan  Pengupahan  Provinsi  atau Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota  melakukan penelitian  serta  menghimpun  data  dan  informasi mengenai:
a.  Homogenitas perusahaan
b.  Jumlah perusahaan
c.  Jumlah tenaga kerja
d.  Devisa yang dihasilkan
e.  Nilai tambah yang dihasilkan
f.  Kemampuan perusahaan
g.  Asosiasi perusahaan

## Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum

## h.  Serikat pekerja/serikat buruh terkait.
Dewan Pengupahan melakukan penelitian untuk menentukan  sektor  unggulan  yang  selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan (lihat Pasal 3).
Untuk  menetapkan  upah  minimum  Sektor Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  sebagai  berikut:  (lihat Pasal 14)
1.  Besaran Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan/atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11  ayat  (3)  disepakati  oleh  asosiasi  perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.
.  Hasil  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  ()  disampaikan  kepada  gubernur  melalui Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi  (UMSP)  dan  Upah  Minimum  Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) (lihat Pasal 14).

## D.  SISTEM PENGUPAHAN
1.  Asas pengupahan
a.  Hak  menerima  upah  timbul  pada  saat  adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus (Pasal  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah).
b.  Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah  bagi  pekerja/buruh  laki-laki  dan  wanita untuk  pekerjaan  yang  sama  (Pasal  3  Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  1981,  tentang Perlindungan Upah).
c.  Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu  kerja  (Pasal  77  Ayat  ()  Undang-Undang No. 3 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
d.  Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud Ayat
() wajib membayar upah lembur Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
e.  Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh melakukan  pekerjaan  pada  hari  libur  resmi sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  ()  wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang  No.  3  Tahun  003,  tentang Ketenagakerjaan).
f.  Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum (Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang  No.  3  Tahun  003,  tentang Ketenagakerjaan).
g.    Upah  tidak  dibayar  apabila  pekerja/buruh tidak  melakukan  pekerjaan  (Pasal  93  Ayat  (1) Undang-Undang  No.  3  Tahun  003,  tentang Ketenagakerjaan).
h.  Komponen  upah  terdiri  dari  upah  pokok  dan tunjangan  tetap,  besarnya  upah  pokok  Sedikit- dikitnya  75  %  dari  jumlah  upah  pokok  dan tunjangan  tetap  (Pasal  94  Undang-Undang  No. 3 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
i.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pekerja/ buruh  karena  kesengajaan  atau  kelalainnya dapat  dikenakan  denda  (Pasal  95  Ayat  (1) Undang-Undang  No.  3  Tahun  003,  tentang Ketenagakerjaan).
j.  Pengusaha  yang  karena  kesengajaannya  atau kelalaiannya  mengakibatkan  keterlambatan pembayaran  upah,  dikenakan  denda  sesuai dengan  prosentase  tertentu  dari  upah  pekerja/ buruh (Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan).
k.  Dalam  hal  pengusaha  dinyatakan  pailit  atau dilikuidasi  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya  dari  pekerja/buruh  merupakan  hutang yang didahulukan pembayarannya (Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan).
Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
l.  Tuntutan  pembayaran  upah  pekerja/buruh  dan segala  pembayaran  yang  timbul  dari  hubungan kerja  menjadi  kedaluwarsa  setelah  melampaui jangka  waktu  dua  tahun  sejak  timbulnya  hak (Pasal  96  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003, tentang Ketenagakerjaan).
Upah  memegang  peranan  yang  penting  dan merupakan  ciri  khas  suatu  hubungan  disebut hubungan  kerja,  bahkan  dapat  dikatakan  upah merupakan  tujuan  utama  dari  seseorang  pekerja/ buruh melakukan pekerjaan pada orang tertentu atau badan  hukum  lain.  Karena  itulah  pemerintah  turut serta dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai  kebijakan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Upah 7 , adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan. Demikian  pula  pada  Pasal  88  Ayat  ()  menyebutkan bahwa  “setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Untuk memenuhi maksud dan tujuan pemenuhan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  maka pemerintah  menetapkan  kebijakan  pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh, antara lain:
a.  Upah minimum
b.  Upah kerja lembur
c.  Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
d.  Upah  tidak  masuk  kerja  karena  melakukan kegiatan lain di laur pekerjaannya.
e.  Upah  karena  menjalankan  hak  waktu  istirahat akerjanya.
f.  Bentuk dan cara pembayaran upah.
g.  Denda dan potongan upah.
7 Pasal  angka 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 003.
h.  Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
i.  Struktur  dan  skala  pengupahan  yang proporsional.
j.  Upah untuk pembayaram pesangon.
k.  Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Dari  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945, pada  pasal  27  Ayat  (2)  “Tiap-tiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan”  dan  Pasal  5  Ayat  (),  maka Presiden  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Atas  pertimbangan  dimaksud,  maka  pemerintah wajib  memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga kerja,  terutama  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/ buruh  dan  menjamin  kesamaan  kesempatan  serta perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Untuk  melaksanakan  Pasal  97  Undang-Undang No.  3  tahun  003,  tentang  ketenagakerjaan “Ketentuan  mengenai  penghasilan  yang  layak,  dan kebijakan  pengupahan,  kebutuhan  hidup  layak,  dan perlindungan  pengupahan  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003, seperti:
1.  Pasal 89
().  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3), dapat terdiri atas :
a.   Upah  minimum  berdasarkan  wilayah provinsi atau Kabupaten/kota.
b.   Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau Kabupaten/ Kota.
()  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud dalam ayat () diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).
(3)  Upah  minimum  sebagai  dimaksud  dalam ayat  ()  ditetapkan  oleh  Gubernur  dengan memperhatikan  rekomendasi  dari  Dewan Pengupahan  Provinsi  dan/atau  Bupati/ Walikota.

## Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
(4)  Komponen  serta  pelaksanaan  tahapan pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) sebagaimana dimaksud dalam ayat () diatur dengan Keputusan Menteri.
Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah No.  78  Tahun  05,  tentang  “Pengupahan”,  maka Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1981  tentang perlindungan  upah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3190) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Bentuk perlindungan upah pekerja/buruh adalah “Upah Minimum” yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan  Pemerintah  No.  78  tahun  05,  tentang Pengupahan.
PP No. 78 tahun 2015 Pasal 41 Ayat (1), Gubernur menetapakan  Upah  Minimum  sebagai  jaring pengaman.  Ayat  ()  Upah  minimum  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  ()  merupakan  upah  bulanan terendah yang terdiri atas
a.   Upah tanpa tujangan
b.   Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
PP  No.  78  tahun  2015  Pasal  42  Ayat  (1),  Upah minimum  sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  41  Ayat (1)  hanya  berlaku  bagi  pekerja/Buruh  dengan masa  kerja  kurang    (satu)  tahun  pada  perusahaan yang  bersangkutan.  Ayat  ()  Upah  bagi  pekerja/ buruh  dengan  masa  kerja    (satu)  tahun  atau  lebih dirundingkan  secara  bipartite  antara  pekerja/ buruh  dengan  pengusaha  di  perusahaan  yang bersangkutan.
PP No. 78 tahun 2015 Pasal 43 Ayat (1) Penetapan upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 41  dilakukan  setiap  tahun  berdasarkan  kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan  ekonomi.  Ayat  ()  Kebutuhan  hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat () merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Ayat (3), Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat () terdiri dari beberpa komponen.
Ayat (4), Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup. Ayat (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan  jenis  kebutuhan  hidup  sebagaimana  dimaksud ayat (4) ditinjau dalam jangka 5 (lima) tahun. Ayat (6), Peninjauuan  komponen  dan  jenis  kebutuhan  hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Ayat (7), Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6) menggunakan  data  dan  informasi  yang  bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ayat (8) Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi dasar perhitungan  upah  minimum  selanjutnya  dengasn memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan ekonomi.
PP No. 78 tahun 2015 Pasal 44 Ayat (1) Penetapan upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 43  Ayat  (1)  dihitung  dengan  menggunakan  formula perhitungan  upah  minimum.  Ayat  ()  Formula perhitungan  upah  minimum  sebagaimana  dimaksud pada ayat () sebagai berikut:

## UMn = UMt + {UMt x (Inflasi + % ^ PDB1)}
Pasal  3  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  03,  tentang  Upah Minimum, mengatur:
.  Penetapan  upah  minimum  didasarkan  pada Kebutuhan  Hidupan  layak  (KHL)  dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
.  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  ()  diarahkan  pada  pencapaian  Kebutuhan Hidupan Layak (KHL).
3.  Pencapaian  Kebutuhan  Hidupan  Layak  (KHL) sebagaimana dimaksud pada Ayat () merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nillai Kebutuhan Hidup Layak pada periode yang sama.
Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum

## 4.  Untuk  pencapaian  Kebutuhan  Hidupan  Layak
(KHL),  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  () Gubernur  menetpakan  tahapan  pencapaian Kebutuhan  Hidupan  Layak  (KHL)  dalam  bentuk peta jalan pencapaian Kebutuhan Hidupan Layak (KHL)  bagi  perusahaan  industri  padat  karya tertentu  dan  bagi  perusahaan  lainnya  dengan mempertimbangkan  kondisi  kemampuan  dunia usaha.

## E.  KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sebagai dasar dalam penetapan upah minimum, Pasal 88 UU No. 3 tahun 003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Dan  “Untuk  mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”. Untuk memberikan  perlindungan  pengupahan  pekerja/ buruh.MakaPemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan ekonomi”.
Ketentuan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL),  lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 7 tahun 005, dengan  revisi  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 3 tahun 0, tentang  Komponen  dan  Pentahapan  Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Dalam  Kepmenakertrans  tersebut,  mengatur tentang standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang terdiri dari 7 kelompok dan 60 komponen kebutuhan, sebagai berikut:
1. Makanan dan Mainumum  komponen
2. Sandang 3 komponen
3. Perumahan 6 komponen
4. Pendidikan  komponen
5. Kesehatan 5 komponen
6. Transportasi  komponen
7. Rekreasi dan Tabungan  komponen.
Setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan”.  Kebutuhan  Hidup  Layak  yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang  pekerja/buruh  lajang  untuk  dapat  hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan (Pasal 1 angka Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor    Tahun 06).
Penetapan  upah  minimum  oleh  Gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas dan  pertumbuhan  ekonomi,  dihitung  dengan menggunakan  formula  perhitungan  upah  minimum, yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan  penjumlahan  tingkat  inflasi  nasional  tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PDB) tahun berjalan (Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor  Tahun 06).
Pasal  5  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor Tahun  06,  komponen  dan  jenis  kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka 5 (lima) tahun, melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pengkajian dan penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.
Untuk  memberikan  saran,  perlindungan, dan  merumuskan  kebijakan  pengupahan  yang akan  ditetapkan  oleh  pemerintah,  serta  untuk mengembangkan  system  pengupahan  nasional dibentuk  Dewan  Pengupahan  Nasional,  Provinsi danKabupaten/Kota. Dengan keanggotaan terdiri dari unsur  Pemerintah,  Organisasi  pengusaha,  sderikat pekerja/.serikat buruh, Perguruan Tinggi, dan pakar.

## F.  PENUTUP
Upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai  diperdebatkan,  baik  oleh  pekerja/buruh dan  majikan/pengusaha,  maupun  oleh  pemerintah. Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan yang
Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum
tidak pernah habis-habisnya bagi setiap stakeholder, karena  masing-masing  memiliki  kepentingan  sesuai dengan  posisinya  masing-masing.  Rendahnya  upah atau besarnya upah, juga selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak pekerja/buruh.
Regulasi pengupahan pada dasarnya terdiri dari dua  bagian  besar,  yaitu  regulasi  terkait  mekanisme penetapan  upah,  dan  regulasi  terkait  perlindungan upah. Untuk penetapan upah pemerintah membentuk Dewan  Pengupahan,  pada  tingkat  nasional,  Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
Tugas  Dewan  Pengupahan  Nasional  untuk memberikan  saran,  dan  pertimbangan  kepada Pemerintah  dalam  rangka  perumusan  kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.  Dewan  pengupahan  Provinsi  bertugas memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada Gubernur  dalam  rangka  penetapan  Upah  Minimum Provinsi,  menetapkan  upah  minimum  kabupaten/ Kota,  upah  minimum  sektoral,  serta  penetapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi. Di samping itu bertugas  untuk  merumuskan  pengembangan  sistem pengupahan nasional. Sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/kota,  bertugas  untuk  memberikan  saran dan  pertimbangan  kepada  Bupati/Walikota  dalam rangka mengusulkan upah minimum Kabupaten?kota dan/atau  upah  minimum  sektoral  Kabupaten/ Kota,  dan  penerapan  sistem  pengupahan  di  tingkat Kabupaten/Kota, serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

## G.  DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Markus Sidauruk, Kebijakan pengupahan di Indonesia , Tinjauan  Kritis  dan  Panduan  Menuju  Upah Layak, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2013.
Zaeni Asyhadie , Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang  Hubungan  Kerja ,  Pt  RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

## Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun 003, tentang Ketenagakerjaan.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  07 tahun 2004, tentang Dewan Pengupahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 05, Tentang Pengupahan.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor 7 Tahun 03, Tentang Upah Minimum.
Peraturan  Menteri  tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  0, Tentang  Komponen  dan  Pelaksanaan  Tahapan Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  layak  serta pedoman  Survei  dan  Pengolahan  data  dan Kebutuhan Hidup layak.

## Internet
h t t p : / / g e o r d y - r e s i s t e n c i a - a n z . b l o g s p o t . com/0/0/konsep-upah-dalam-kacamata- islam.html.
http://maulanaihsan49.blogspot.co.id /,
Thamrin S . Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum