Yuntiasih,  Rahmat  mulyono  (2023)  Manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12191 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, June 2023

## MANAJEMEN  TENAGA  BANTU  DI  DINAS  PENDIDIKAN,  PEMUDA,  DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## Yuntiasih, Rahmat mulyono
Balai Tekkomdik Dinas Dikpora DIY, Indonesia Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Indonesia E-mail: yunty.nich@gmail.com, rahmat.mulyono@ustjogja.ac.id

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah:  (1)  analisis  manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas Dikpora DIY, (2) analisis faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY,  (3)  analisis  permasalahan  dan  Langkah- langkah  yang dialami dalam manajemen Tenaga  Bantu  di  Dinas Dikpora  DIY, dan  (4)  deskripsi  kebutuhan  atau  perbaikan  aturan  yang  harus  dilakukan untuk perbaikan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY. Jenis penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Dikpora  DIY pada bulan September – November 2021. Subjek penelitian ini terdiri dari : (1) Kepala  Balai  Dikmen  Kabupaten/Kota  se  DIY,  (2)  Kepala  Tata  Usaha  Balai Dikmen se Kabupaten/Kota se DIY, (3) Kepala UPT (BTKP, BPO dan BLPT), (4)  ASN  Pengadministrasi  Kepegawaian  Dinas  Dikpora  DIY,  dan  (5)  Wakil Kepala  Dinas  Dikpora  DIY.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini meliputi  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik.Teknik analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  meliputi pengumpulan data reduksi,penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data  menggunakan Teknik  trianggulasi.  Hasil  penelitian  secara  umum manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  sudah  berjalan  dengan  baik, selain  itu  hasil  penelitian  menunjukkan: (1) manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora  DIY  terdiri  atas  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan pengawasan/evaluasi,  (2)  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat  manajemen Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY,  (3)  permasalahan  dan  Langkah-langkah yang  dialami  dalam  manajemen  Tenaga  Bantu di  Dinas  Dikpora  DIY,  dan  (4) Kebutuhan  atau  perbaikan  yang  harus  dilakukan  untuk  perbaikan  manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY.
Kata kunci : Manajemen, Tenaga Bantu, Dinas Dikpora DIY.

## Abstract
The  objectives  of  this  study  are:  (1)  analysis  of  the  management  of  Auxiliary Workers in the DIY Education and Development Office, (2) analysis of supporting factors  and  inhibiting  factors  of  Auxiliary  Power  management  in  the  DIY Education  and  Development  Office,  (3)  analysis  of  problems  and  steps experienced in the management of Auxiliary Workers in the DIY Education and Development Office, and (4) description of the needs or improvement of rules that must  be  done  to  improve  the  management  of  Auxiliary  Workers  in  the  DIY Education and Development Office. This type of research is qualitative research. This research was carried out at the DIY Education and Development Office in September – November 2021. The subjects of this study consisted of: (1) Head of Balai Dikmen Kabupaten / Kota se DIY, (2) Head of Administration Balai Dikmen se Regency /  City se DIY, (3) Head of  UPT  (BTKP, BPO and  BLPT),  (4) ASN Administration of Personnel of the DIY Education and Development Office, and (5) Deputy Head of the DIY Education and Development Office. Data collection techniques in this study include interviews, observation and documentation. The validity  of  the  data  is  done  using  source  triangulation  techniques  and triangulation  techniques.  Data  analysis  techniques  use  qualitative  descriptive analysis which includes collecting reduction data, presenting data, and raising conclusions.  Data  validity  using  trianggulation  techniques.  The  results  of  the research  in  general  the  management  of  Auxiliary  Workers  in  the  DIY  Dikpora Office have been running well, besides that the results of the study show: (1) the management of Auxiliary Workers in the DIY Dikpora Office consists of planning, organizing,  implementing  and  supervising  /  evaluating,  (2)  supporting  factors and inhibiting factors of Auxiliary Power management in the DIY Dikpora Office, (3) problems and steps experienced in the management of Auxiliary Workers in the DIY Dikpora Office,  and (4) Needs or improvements that must be made to improve  the  management  of  Auxiliary  Workers  in  the  DIY  Education  and Development Office.

## Keywords: Management, Auxiliary Personnel, Dikpora DIY Service

## Pendahuluan
Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  utama  dalam  berfungsinya  suatu organisasi. Begitu pula dengan organisasi pemerintahan di Indonesia dimana Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  merupakan  sumber  daya  manusia  utama  merupakan  orang yang  sangat  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  (Enadarlita  & Affiani, 2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung hingga saat ini, daerah tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga kerja perkotaan sebagai sumber daya pelaksana  urusan  provinsi  (Nasir,  2019).  Salah  satu  upaya  pemda  untuk memaksimalkan  pelayanan  sosial  adalah  dengan  merekrut  tenaga  kerja  non  PNS. Sementara  itu,  sesuai  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  106
Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  tenaga  bantu.  Tenaga  bantu  adalah  seseorang  yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk mengisi pangkat  aparatur  sipil  negara  dan/atau  jabatan  yang  tidak  diurus  oleh  aparatur  sipil negara yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Widayat, 2022).
Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  untuk  mendukung  optimalisasi penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat, dibutuhkan  Tenaga  Bantu  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (Nuraviva  et  al.,  2017).  Berdasarkan  pertimbangan  bahwa  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pegawai Tidak tetap  di  Lingkungan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Peraturan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  116  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pegawai Kontrak  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  sehingga  perlu  diganti, sehingga menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Tenaga Bantu yang ada di  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Di  Dinas  Dikpora  DIY  sendiri pada akhir Tahun 2020 tercatat ada kurang lebih 2.242 Tenaga Bantu yang tersebar di kantor  Induk,  Unit  Pelayanan  Teknis  (UPT),  Balai  Pendidikan  Menengah Kabupaten/Kota dan sekolah negeri baik SMA, SMK dan SLB, sehingga dibutuhkan perencanaa,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  evaluasi  yang  baik  agar  pengelolaan Tenaga  Bantu  di  Dinas  Pendidikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  Daerah  Istimewa Yogyakarta bisa berjalan baik dan bisa menjadi salah satu acuan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional di instansi pemerintahan.
Manajemen  adalah  suatu  proses  tertentu  yang  menggunakan  bakat  atau kompetensi untuk mencapai suatu tujuan, yang pelaksanaannya dapat mengikuti jalur keilmuan  dan  juga  menekankan  keunikan  atau  gaya  pemimpin  dalam  memanfaatkan bakat lain (Ajefri, 2017). Manajemen sangat penting dalam segala bidang kehidupan. Dengan  manajemen,  kinerja  organisasi  dapat  berfungsi  secara  optimal  (Lisnawati, 2018:  1  3).  Menurut  G.R.  Terry  dalam  Sukarnas  (2011:10)  membagi  empat  fungsi utama  manajemen  yaitu:  (1)  perencanaan,  (2)  pengorganisasian,  (3)  pelaksanaan  dan (4) pengendalian. Menurut Arifin (2017), perencanaan (planning) adalah suatu proses tindakan  yang  rasional  dan  sistematis  yang  menetapkan  keputusan,  tindakan  atau inisiatif  yang  akan  dilaksanakan  di  masa  yang  akan  datang  untuk  mencapai  tujuan secara efektif dan efisien. Tergantung pada tugas, perencanaan dapat dilakukan dalam beberapa  tahap,  yaitu:  (1)  analisis  faktor  penyebab  perubahan  kebutuhan  staf,  (2) peramalan kebutuhan staf, (3) penentuan kebutuhan staf masa depan, (4) ketersediaan personel analisis, dan (5) penetapan dan pelaksanaan program.
Menurut  Saefullah  (2012),  pengorganisasian  (organisasi)  adalah  suatu  proses dimana  orang-orang  yang  terlibat  dalam  suatu  organisasi  tertentu  dipertemukan  dan tugas  serta  fungsinya  diintegrasikan  dalam  organisasi  tersebut.  Sedangkan pengorganisasian  menurut  M  Manullang  (2005)  adalah  proses  penyesuaian  struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungannya. Menurut Ernest Dale dalam Fattah (2020), organisasi adalah suatu sistem  kegiatan kerjasama dari dua orang atau lebih.  Proses  pengorganisasian  dapat  digambarkan  dengan  tiga  langkah  prosedural,
yang  meliputi:  (1)  Membagi  semua  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai tujuan organisasi, (2) Membagi seluruh beban kerja menjadi aktivitas yang secara logis dapat  dilakukan  oleh  satu  orang,  (3)  Hasil  kerja  anggota  organisasi  menjadi  satu kesatuan yang harmonis, perolehan dan pengembangan mekanisme koordinasi.
Robbins  dalam  Suyuthi  (2020)  menegaskan  bahwa  implementasi  (aktivasi) adalah fungsi manajemen yang meliputi memotivasi bawahan, mempengaruhi individu, memiliki  saluran  komunikasi  yang  efektif  dan  memecahkan  berbagai  masalah  dan perilaku karyawan. Menurut Terry (2009), aktivasi juga disebut sebagai tindakan dan meliputi tindakan yang dilakukan oleh atasan untuk memulai dan melanjutkan tindakan yang telah ditentukan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Menurut Meriza (2018), supervisi, atau pemantauan dan pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang tujuannya adalah memberikan penilaian, mengoreksi segala sesuatu yang dilakukan oleh bawahan untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar.  dengan  warna  Kontrol  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  yang  memastikan pencapaian  tujuan  organisasi  dan  manajemen.  Pengawasan  dapat  dibedakan  menjadi pengawasan  langsung  dan  pengawasan  tidak  langsung.  Pengawasan  langsung  dapat dilakukan  melalui  observasi  pribadi,  yaitu.  Inspeksi  introspeksi  secara  langsung  agar terlihat  hasil  kerjanya,  sedangkan  Inspeksi  tidak  langsung  adalah  inspeksi  jarak  jauh melalui laporan lisan dan tertulis.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  manajemen  Tenaga  Bantu  dapat  diartikan sebagai  proses  perencanaan  (planning),  pengorganisasian  (organizing),  penggerakan (actuating), dan pengontrolan  (controlling)  Tenaga  Bantu  yang merupakan seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk mengisi  formasi  jabatan  aparatur  sipil  negara  dan/atau  jabatan  yang  tidak  dikerjakan aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tenaga Bantu sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  74  Tahun  2019  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  43  Tahun  2020,  dan  selanjutnya  untuk  menyesuaikan dengan  perkembangan  keadaan  sehingga  diubah  lagi  dengan  Peraturan  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor 106 Tahun 2020. Sedangkan menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu.
Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini bertujuan untuk : (1) analisis manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY,  (2)  analisis  factor  pendukung  dan factor  penghambat  manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY,  (3)  analisis permasalahan dan langkah-langkah  yang ditemui dalam manajemen Tenaga Bantu di Dinas  Dikpora  DIY,  dan  (4)  deskripsi  kebutuhan  atau  perbaikan  aturan  yang  harus dilakukan untuk perbaikan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY. Penelitian ini  dapat  memberikan  masukan,  saran,  alternatif  dan  informasi  tambahan  bagi  Dinas Dikpora DIY dalam mengembangkan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY.

## Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY
Manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  terdiri  atas  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan/evaluasi.  Perencanaan  Tenaga  Bantu di  Dinas  Dikpora  DIY  dilakukan  dengan  beberapa  Langkah  yaitu  :  (1)  melakukan koordinasi  dengan  sekolah,  UPT  dan  Balai  Dikmen,  (2)  analisis  dan  pemetaan kebutuhan Tenaga Bantu, (3) Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, (4) usulan Tenaga Bantu, (5) dukungan sarana dan prasarana dalam perencanaan Tenaga Bantu, dan (6) keterlibatan stakeholder dalam analisa pengusulan Tenaga Bantu. Dalam penelitian tersebut ditemukan data Tenaga Bantu di Lingkungan Dinas Dikpora DIY, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY Berdasarkan Pendidikannya No Unit Kerja SD  SLTP  SLTA/ Sederajat D2 D3 S1 S2 Jumlah 1  Balai Dikmen 9 23 184 0 54 149 0 419 Kota Yogyakarta 2  Balai Dikmen Kabupaten Bantul 1 33 187 0  82 224 0 527 3  Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo 0 6 78 0  57 100 0 946 4  Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul 2 10 112 5  20 198 1 348 5  Balai Dikmen Kabupaten Sleman 5 14 154 1  33 140 2 349 6  Dinas Dikpora DIY dan SLB 0 2 36 0  32 95 0 697 7  BTKP 0 0 6 0  6 6 0 18 8  BPO 0 0 2 0  0 2 0 4 9  BLPT 0 0 12 0  2 2 0 22 Jumlah 17 88 771 6  286 916 3 2.087
Sumber : UPT, Balai Dikmen dan Dinas Dikpora DIY, Oktober 2021
Tabel 2 Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY Berdasarkan Jabatannya No  Unit Kerja Guru Pelaksana Jumlah 1  Balai Dikmen Kota Yogyakarta 138 281 491
2  Balai Dikmen Kabupaten Bantul 222 305 527 3  Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo 97 144 241 4  Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul 151 197 348 5  Balai Dikmen Kabupaten Sleman 103 246 349 6  Dinas Dikpora DIY dan SLB 80 85 165 7  BTKP 0 18 18 8  BPO 0 4 4 9  BLPT 0 16 16 Jumlah 791 1.296 2.087 Sumber : UPT, Balai Dikmen dan Dinas Dikpora DIY, Oktober 2021
Kesimpulan  yang  ditarik  dari  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat beberapa ahli desain. Menurut Mulyono (2008), perencanaan (planning) adalah suatu proses  tindakan  atau  langkah-langkah  yang  kemudian  dilakukan  sebagai  bagian  dari upaya  pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Perencanaan  juga  merupakan kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk pengelolaan  personalia  organisasi.  Sementara  itu,  perencanaan  umum  menurut Novalinda (2020) adalah proses menetapkan tujuan, mengevaluasi berbagai alternatif pencapaian dan menentukan langkah-langkah. Perencanaan adalah suatu proses dalam konteks  manajemen  personalia  suatu  organisasi,  di  mana  kebutuhan  personel  masa depan  ditentukan  berdasarkan  perubahan  yang  terjadi  dan  pasokan  tenaga  kerja organisasi yang ada.
Menurut  Marihot  (2009)  mencatat  bahwa  perencanaan  memiliki  beberapa tahapan,  yaitu:  (1)  analisis  faktor  penyebab  perubahan  kebutuhan  personel,  (2) perkiraan  kebutuhan  personel,  (3)  penentuan.  tentang  kebutuhan  staf  di  masa mendatang,  (4)  analisis  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  dan  (5)  penetapan  atau implementasi  program.  Pendidikan  mandiri  dan  dinas  pemuda  juga  menerapkannya dengan  kelancaran  yang  sedikit  berbeda  dalam  proses  staf  pendukung  perencanaan, tetapi  pada  dasarnya  langkah-langkah  ini  terlewatkan.  Pengorganisasian  helper  di Dikpora DIY dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembagian kerja helper berdasarkan statusnya, (2) koordinasi bertahap sekolah, balai latihan, UPT dan kantor  Dikpora  DIY,  dan  (3)  pembentukan.  hubungan  kerja  yang  baik  antara  staf pendukung  dan  staf  pendukung,  staf  pendukung  PNS  dan  atasan  langsung  dari  staf pendukung.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  beberapa  ahli,  diantaranya Muttaqin  (2018),  bahwa  organisasi  adalah  suatu  proses  dimana  orang-orang  yang terkait  dengan  suatu  organisasi  tertentu  dipersatukan  dan  tugas  serta  fungsi  dalam organisasi  tersebut  terintegrasi.  Pendapat  lain  adalah  M.  Menurut  Manullang  (2005), pengorganisasian adalah proses dimana struktur organisasi disesuaikan dengan tujuan, sumber daya dan lingkungannya.
Sementara  itu,  menurut  Setiawan  (2017),  pengorganisasian  memerlukan  tiga langkah,  yaitu:  (1)  merinci  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan
organisasi,  (2)  membagi  total  beban  kerja  ke  dalam  aktivitas-aktivitas.  yang  dapat. dilakukan  dapat  dilakukan  secara  logis  oleh  satu  orang  dan  (3)  memperoleh  dan mengembangkan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi  suatu  kesatuan  yang  utuh  dan  harmonis.  Selain  itu  pelaksanaan  tenaga penunjang  di  DIY  dan  dinas  kepemudaan  terdiri  dari  beberapa  aspek  yaitu:  (1) perolehan, (2) pengangkatan, (3) hak, kewajiban dan larangan, (4) kesejahteraan. , (5) jam dan pakaian, (6) penggunaan, (7) disiplin, (8) pengawasan dan pelatihan, dan (9) kualifikasi personel pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian aktivasi staf pendukung pelatihan dan kepemudaan DIY  menurut  bentuk  aktivasi  manajemen  pendukung  dan  menurut  definisi,  aktivasi adalah  kegiatan  yang  memotivasi,  mengarahkan  dan  mempengaruhi  semua  anggota agar kelompok secara sadar dan sukarela mau bekerja sesuai dengan rencana dan model organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  harus  diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Rahman, 2017): (1) memperlakukan karyawan sebaik mungkin; (2) mendorong tumbuh dan berkembangnya bakat dan keterampilan pegawai tanpa mengurangi daya kreatifnya; (3) menanamkan semangat pada pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya; (4) menghargai setiap karya karyawan yang baik dan sempurna; (5) memperjuangkan keadilan dan bersikap adil  kepada  setiap  karyawan  tanpa  pilih  kasih;  (6)  memastikan  kesempatan  yang memadai untuk pengembangan pribadi, dan kesempatan belajar dan sumber daya yang cukup  untuk  tujuan  itu;  (7)  memberikan  motivasi  untuk  mengembangkan  potensi pegawai melalui ide, gagasan dan hasil kerja (Harjanto, 2015). Selain itu, berdasarkan pelatihan  DIY  dan  aktivasi  staf  pendukung  Biro  Layanan  Pemuda,  mereka  juga melakukan tugas manajemen, yaitu. fungsi operasional kepegawaian menurut Malayu S.P  Hasibuan  (2012)  meliputi:  (1)  akuisisi,  (2)  pengembangan,  (3)  kompensasi,  (  ) integrasi , (5) pemeliharaan, (6) pemeliharaan, (7) disiplin, dan (8) pemutusan hubungan kerja.
Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  juga  dilakukan  pengawasan/evaluasi dengan  cara  :  (1)  pembimbingan  dan  pengarahan  dalam  bekerja,  (2)  pembinaan  dan rapat koordinasi dengan Tenaga Bantu, (3) pemantauan dan kedisiplinan Tenaga Bantu, (4)  system  informasi  Tenaga  Bantu  melalui  aplikasi  Simpeg  BKD  DIY,  (5)  PNS pengadministrasi Kepegawaian selalu mengingatkan tentang presensi apabila ada yang lupa  atau  terlambat,  dan  (6)  atasan  memberikan  penilaian  sebagai  salah  satu pengawasan  dan  evaluasi.  Haisl  Temuan  di  atas  senada  dengan  pendapat  Saefullah (2012) yang menyatakan bahwa controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah salah  satu  fungsi  manajemen  yang  berupaya  mengadakan  penilaian,  mengadakan koreksi  terhadap  segala  hal  yang  telah  dilakukan  oleh  bawahan  sehingga  dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Sedangkan pengawas sendiri dapat dibedakan menjadi pengawasan langsung dan pengawas tidak langsung, pengawas tidak langsung,  Pengawas  tidak  langsung  ialah  pengawas  jarak  jauh,  yang  berupa  :  (1) laporan  secara  lisan,  (2)  laporan  secara  tertulis  dan  (3)  laporan  khusus  (Effendi  & Juwita, 2021).

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY
Faktor pendukung manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY antara lain :  (1)  adanya  keterlibatan  berbagai  pihak,  (2)  adanya  produk-produk  hukum  sebagai landasan  pengelolaan  Tenaga  Bantu,  (3)  adanya  SK  penetapan  Tenaga  Bantu,  (4) adanya  kebijakan  pimpinan,  (5)  adanya  Adanya  kesempatan  Tenaga  Bantu  menjalin kerja  sama  dengan  pihak  luar  dalam  peningkatan  kapasitas  diri,  dan  (6)  adanya Kerjasama  yang baik antara PNS dan Tenaga Bantu. Dinas Dikpora DIY merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY yang mempunya jumlah pegawai dan  unit  kerja  paling  banyak,  karena  terdiri  dari  sekolah,  Balai  Dikmen  dan  Unit Pelaksan Teknis  (UPT). Keberadaan unit-unit kerja tersebut tersebar di seluruh DIY, sehingga  membutuhkan  koordinasi  berjenjang  untuk  mengakomodir setiap permasalahan dan kebutuhan yang ada. Faktor pendukung manajemen Tenaga Bantu di Dinas  Dikpora  DIY  yang  kedua  yaitu  adanya  produk  hukum  yang  mengatur pengelolaan Tenaga Bantu, sehingga hal ini semakin menambah pengakuan keberadaan Tenaga Bantu tersebut, selain itu juga memudahkan semua instansi dalam mengelola Tenaga Bantu di masing-masing instansi. Tenaga Bantu sendiri mulai ada dan dipergub kan pada tahun 2019, dan sampai pada saat ini sudah 3 kali Peraturan Gubernur DIY tentang Pengelolaan Tenaga Bantu tersebut mengalami perubahan, yaitu : (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 74 Tahun 2019, (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2020, dan (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020. Peraturan Gubernur DIY tersebut direvisi/dirubah karena Peraturan Gubernur DIY sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangaan keadaan.
Selain Peraturan Gubernur DIY, untuk analisis jabatan bagi Tenaga Bantu masih mengikuti peraturan yang untuk PNS yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2021, sedangkan untuk disipin pegawai juga mengikuti Peraturan disiplin pegawai bagi PNS yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai, sehingga  jika  ada  permasalahan  Tenaga  Bantu  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran disiplin akan diproses beradasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021. Faktor  pendukung  manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  adalah  adanya Surat Keputusan Gubernur atau SK bagi Tenaga Bantu, sehingga hal tersebut semakin menambah semangat dan motivasi bagi Tenaga Bantu dan juga Dinas Dikpora dalam mengelola  Tenaga  Bantu.  Bahwa  sebelum  ada  Surat  Keputusan  Gubernur  tersebut Tenaga  Bantu  kedudukannya  dalam  ketidakpastian,  karena  mereka  bekerja  awalnya hanya  sebagai  Pegawai  Tidak  Tetap  (PTT)  atau  Guru  Tidak  Tetap  (GTT).  Selain  itu factor  pendukung  lainnya  adalah  kebijakan  pimpinan  yang  memperbolehkan  Tenaga Bantu  untuk  mengembangkan  diri  dan  diberdayagunakan  dengan  diijinkan  untuk mengikuti  kegiatan-kegiatan  kedinasan  lainnya  diluar  tugas  pokoknya,  mengikuti perjalan  dinas  dan  menjadi  narasumber  sesuai  skills  yang  dimilikinya.  Faktor pendukung lain yang juga tak kalah pentingnya, yaitu terciptanya iklim kerja yang baik antara  Tenaga  Bantu  dengan  Tenaga  Bantu,  Tenaga  Bantu  dengan  PNS  dan  Tenaga
Bantu  dengan  atasan  langsungnya,  sehingga  menciptakan  suasana  yang  nyaman dikantor. Mereka saling  menghormati dan saling  berkolaborasi  dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa membedakan itu PNS ataupun Tenaga Bantu, kerana  sesuai  dengan  tujuan  diangkat  Tenaga  Bantu  yaitu  untuk  mengisi  formasi jabatan aparatur  sipil  negara  dan/atau  jabatan  yang  tidak  dikerjakan  apparatus  sipil negara dengan pembiayaan dari anngaran pendapatan dan belanja daerah.
Sedangkan faktor penghambat manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, antara lain : (1) fasilitan kantor yang belum memadai, (2) kurangnya kebutuhan PNS dan  Tenaga  Bantu,  (3)  kualifikasi  Pendidikan  dan  latar  belakang  ketugasan  Tenaga Bantu, (4) tempat tinggal Tenaga Bantu yang jauh dari instansi di tempat bekerja, dan (5) beban kerja PNS sering dilimpahkan kepada Tenaga Bantu.

## Permasalahan  dan  Langka-langkah  yang  Ditemui  dalam  Manajemen  Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY
Dalam  Perencanaan  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  terdapat  beberapa masalah,  yaitu:  (1)  perencanaan  kebutuhan  yang  diajukan  belum  sepenuhnya terpenuhi/dipenuhi oleh BKD DIY, (2) pemetaan dan pendataan data kebutuhan Tenaga Bantu belum maksimal, (3) seleksi setiap tahun belum tentu memenuhi kebutuhan tahun ini, dan (4) perencanaan Tenaga Bantu yang terbentur dengan kualifikasi jabatan. Untuk mengatasi masalah tersebut Langkah-langkah yang diambil yaitu : (1) pembinaan dalam pemetaan  Tenaga  Bantu,  (2)  mengidentifikasi  kebutuhan  pegawai,  (3)  sosialisasi pengelolaan Tenaga Bantu, dan (4) pengusulan kebutuhan Tenaga Bantu. Permasalahan yang timbul dalam pengorganisasian Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, yaitu : (1) Tenaga  Bantu  tidak  diperkenankan  menempati  jabatan  bendahara  ataupun  unsur pembantu  bendahara,  dan  (2)  jabatan  bendahara  dan  unsur  pembantu  bendahara kekurangan  pegawai,  sehingga  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  Langkah- langkah yang diambil adalah : (1) dilakukan pembinaan dan pengarahan, (2) identifikasi kebutuhan  Tenaga  Bantu  dengan  cara  pemetaan,  penempatan,  pelaksanaan  dan evaluasi, (3) memaksimalkan SDM dari tenaga PNS dan Tenaga Bantu.
Permasalahan dalam pelaksanaan Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, yaitu : (1) jumlah  Tenaga  Bantu  yang  belum  mencukupi,  (2)  kualifikasi  Pendidikan  yang mempengaruhi terhadap kinerja Tenaga Bantu, dan (3) kesulitan pihak sekolah untuk memberhentikan Tenaga Bantu apabila di sekolah tersebut ada tambahan CPNS karena pertimbangan  kemanusiaan,  dan  untuk  mengatasi  permasalah  tersebut  dilakukan Langkah-langkah  sebagai  berikut  :  (1)  dilakukan  pembinaan  dan  pengarahan  kepada Tenaga  Bantu,  (2)  melakukan  penguatan  kinerja  sesuai  dengan  tupoksi  dan  jabatan Tenaga  Bantu,  (3)  perlunya  pemahaman  tentang  pemetaan  jabatan,  dan  (4)  diklat kompetensi  berkaitan  dengan  ketugasa  Tenaga  Bantu.  Sedangkan  dalam pengawasan/evaluasi Tenaga Bantu tidak ada permasalahan yang begitu rawan karena sudah  diantisipasi  dengan  Langkah-langkah  sebagai  berikut  :  (1)  pembinaan  dan pengarahan Tenaga Bantu, (3) melakukan pembinaan secara berkala melalui apel dan rapat-rapat koordinasi serta pengawasan yang melekat, (3) pemberian informasi aturan
Tenaga Bantu secara rutin, dan (4) memantau kehadiran dan kinerja Tenaga Bantu.

## Kebutuhan  atau  Perbaikan  Aturan  yang  harus  Dilakukan  untuk  Perbaikan Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY
Kebutuhan  atau  perbaikan  aturan  yang  harus  dilakukan  untuk  perbaikan manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  yaitu  antara  lain  :  (1)  penerbitan peraturan-peraturan Gubernur DIY yang mengatur tentang Tenaga Bantu, (2) peraturan yang  lebih  memperhatikan  kesejahteraan  Tenaga  Bantu,  (3)  peraturan  tentang penyesuaian ijazah bagi Tenaga Bantu dan (4) peraturan kualifikasi jabatan dan tupoksi Tenaga Bantu.

## Kesimpulan
Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY jika dikaitkan dengan fungsi- fungsi manajemen bias dikatakan sudah baik karena setiap fungsi manajemen memuat indicator-indikator  yang  disampaikan  atau  pendapat  para  ahli.  Manajemen  Tenaga Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  sendiri  terdiri  atas  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan/evaluasi.  Faktor  pendukung  manajemen  Tenaga  Bantu antara  lain  :  (1)  adanya  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  pelaksanaan  manajemen Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY,  (2)  adanya  produk-produk  hukum  sebagai landasan pengelolaan Tenaga Bantu, (3) adanya Surat Keputusan/SK penatapan Tenaga Bantu dari Gubernur DIY, (4) adanya kebijakan pimpinan yang memihak keberadaan Tenaga Bantu, (5) adanya kesempatan Tenaga Bantu untuk menjalin kerja sma dengan pihak luar dalam peningkatan kapasitas diri Tenaga Bantu, dan (6) adanya Kerjasama yang  baik  antara  PNS  dan  Tenaga  Bantu.  Juga  ditemui  beberapa  masalah  dalam perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan/evaluasi,  akan  tetapi juga  ada  langkah-langkah  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  sehingga pelaksanaan  manajemen  Tenaga  Banttu  di  Dinas  Dikpora  DIY  tetap  bias  berjalan dengan baik. Sedangkan kebutuhan atau perbaiakan aturan yang dilakukan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY antara lain : (1) peraturan-peraturan Gubernur DIY yang  mengatur  tentang  Tenaga  Bantu,  (2)  peraturan  yang  lebih  memperhatikan kesejahteraan  Tenaga  Bantu,  (3)  peraturan  tentang  penyesuaian  ijazah  bagi  Tenaga Bantu, dan (4) peraturan kualifikasi jabatan dan tupoksi Tenaga Bantu.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dari peneliti adalah :  (1)  Manajemen  Tenaga  Bantu  di  Dinas  Dikpora  DIY  yang  sudah  baik  hendaknya dipertahankan,  (2)  faktor-faktor  pendukung  hendaknya  bias  dipertahankan dandioptimalkan,  (3)  factor-faktor  penghambat  segera  diatasi,  (4)  permasalahan- permasalahan  juga  hendaknya  segera  dicari  solusi  yang  terbaik,  (5)  kebutuhan  atau perbaikan aturan harus segera dilakukan untuk perbaikan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, dan (6) perlunya si sistem informasi bagi Tenaga Bantu khususnya di  Dinas  Dikpora  DIY  yang  dapat  mengakses  data  base,  pengukuran  kinerja  dan evaluasi bagi Tenaga Bantu yang ada di Lingkungan Dinas Dikpora DIY.

## BIBLIOGRAFI
Ajefri, F. (2017). Efektifitas Kepemimpinan Dalam Manajemen Berbasis Madrasah. Al- Idarah: Jurnal Kependidikan Islam , 7 (2), 99–119.
Arifin,  M.  (2017).  Strategi  Manajemen  perubahan  dalam  meningkatkan  disiplin  di perguruan  tinggi. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 3 (1). https://doi.org/10.30596%2Fedutech.v3i1.990
Effendi,  U., &  Juwita, N. Y. A.  (2021).  Improvement of Ribbed Smoked Sheet  (RSS) Production  Effectiveness  and  Efficiency  Using  Total  Productive  Maintenance (TPM) Concept on Sheeter Machine. Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri , 10 (3), 216–226.
Enadarlita, E., & Affiani, M. (2019). Hubungan Budaya Kerja dan Koordinasi Terhadap Kinerja  Organisasi  pada  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BPSDM) Provinsi Jambi. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 4 (1), 136–141.
Fattah, F., & Azis, H. (2020). Pemanfaatan Website Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. Ilmu Komputer Untuk Masyarakat , 1 (1).
Harjanto, E. (2015). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Kompetensi Pedagogik Terhadap Kinerja Mengajar Guru. Jurnal Manajemen Pendidikan , 24 (5), 456–466.
Hasibuan, M. S. P. (2012). Manajemen sumber daya manusia Jakarta: Bumi Aksara .
Manullang,  M.  (2005).  Quality  of  teaching  and  learning  interaction  for  mathematics teachers:  A  case  study. International  Journal  for  Mathematics  Teaching  and Learning , 1–6.
Marihot, T. E. H. (2009). Manajemen sumber daya manusia, pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, peningkatan produktivitas pegawai. Jakarta: Grafindo .
Meriza,  I.  (2018).  Pengawasan  (Controling)  Dalam  Institusi  Pendidikan. At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam , 37–46.
Mulyono,  D.,  &  Jinn,  H.  S.  (2008).  A  study  of  finger  vein  biometric  for  personal identification. 2008  International  Symposium  on  Biometrics  and  Security Technologies , 1–8.
Muttaqin, G. F. (2018). Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap kinerja organisasi. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 11 (2).
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  setelah  satu dekadeotonomi daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 (1), 30–45.
Novalinda,  R.,  Ambiyar,  A.,  &  Rizal,  F.  (2020).  Pendekatan  Evaluasi  Program  Tyler: Goal-Oriented.
Edukasi: Jurnal Pendidikan , 18 (1), 137–146.
https://doi.org/https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644
Nuraviva,  L.,  Harsasto,  P.,  &  Alfirdaus,  L.  K.  (2017).  Aksesibilitas  Penyandang Disabilitas  Terhadap  Pelayanan  Publik  di  Kota  Surakarta. Journal  of  Politic  and Government Studies , 7 (1), 1–10.
Rahman, M. (2017). Kualitas Layanan Kesehatan Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi Publik , 7 (1), 30–37.
Saifullah, B., Hussein, M. Z. B., & Al Ali, S. H. H. (2012). Controlled-release approaches towards the chemotherapy of tuberculosis. International Journal of Nanomedicine , 5451–5463.
Setiawan,  H.  (2017).  Manajemen  Komunikasi  Dompet  Ummat  dalam  Pemberdayaan Ekonomi  Umat  Islam. Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies , 11 (1), 89–110.
Suyuthi, F. P., Chalid, M. T., Rambulangi, S., Riu, D. S., Tiro, E., & Kasim, F. (2020). Correlation Between Oxygen Saturation, Uric Acid and Creatinine Level to Maternal Outcome  of  a  Woman  with  Severe  Preeclampsia. Indian  Journal  of  Forensic Medicine & Toxicology , 14 (4), 7868–7872.
Terry, G. (2009). No climate justice without gender justice: an overview of the issues. Gender & Development , 17 (1), 5–18.
U Saefullah, U. S. (2012). Psikologi perkembangan dan Pendidikan . Pustaka Setia.
Widayat, W. (2022). Pengelolaan Pegawai Honorer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah , 4 (2), 215–222.

## Copyright holder:
Yuntiasih, Rahmat mulyono (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: