## PERLINDUNGAN TRADER DALAM PLATFORM INVESTASI ONLINE DI INDONESIA: STUDI KASUS PLATFORM BINOMO

## Rina Ramadhani
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ramadhanirina18@gmail.com
Alfadia Fitri Aini
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, fadiafitri.098@gmail.com
Nurul Hidayah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, nh800125@gmail.com

## ABSTRAK
Adanya  perkembangan  teknologi  di  masa  saat  ini  berimplikasi  pada  penggunaan  media  elektronik dan memunculkan platform investasi online pada dunia investasi.  Perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan perkembangan kejahatan pada dunia maya melalui jaringan internet, seperti pada kasus  aplikasi  biner  Binomo.Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  yang  selayaknya  diterima  oleh pelaku  investasi  online  maka  dilakukannya  penelitian,  Trader  ataupun  investor  sebagai  korban penipuan  dari  aplikasi judi  online  berkedok trading  online.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif dan  pendekatan  studi  literatur  dan  studi  kasus.  Dari  hasil  penelitian  tersebut,  kepastian  hukum preventif  itu  melalui  Pasal  378  KUHP  tentang  Tindak  Pidana  Penipuan,  Undang-Undang  No.8 Tahun, 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan tindakan penjaminan hukum secara represif diatur dalam UUPM No.8 Tahun 1995.
Kata Kunci: Trader, Platform Investasi Online, Perlindungan Hukum, Binomo

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  negara  di  Indonesia  berhak  mendapatkan  kesejahteraan  dalam menjalankan  kehidupannya.  Salah  satu  bentuk  kesejahteraan  yang  dimaksudkan  didapat oleh  setiap  warga  negara  adalah  perlindungan  hukum.  Salah  satu  tujuan  dari  Indonesia sendiri  sudah  terdapat  pada  pernyataan  pembukaan  undang-undang  dasar  negara  dengan memberikan  perlindungan  pada  segenap  bangsa  Indonesia,  perlindungan  hukum  yang didapatkan  oleh  warga  negara  secara  merata  tanpa  terkecuali  dari  golongan  manapun. Bahwa    penduduk  adalah  individu  yang  hak  untuk  meminta  dan  memperoleh penghormatan  dan  jaminan  yang  sama  sesuai  dengan  keluhuran  kemanusiaannya  di bawah pengawasan hukum, hal tersebut telah diatur pada tahun 1999 yaitu pada Undang- Undang  Nomor  39.    Setiap  penduduk  memiliki  pilihan  untuk  mendapatkan  bantuan  dan jaminan hukum. Namun, perlindungan terhadap pelaku dunia investasi menjadi suatu hal yang  membutuhkan  perhatian  khusus  karena  selama  ini  banyak  muncul  kasus  yang membuat  pelaku  dunia  investasi  mengalami  kerugian.  Selama  ini,  pelaku  investasi  di Indonesia  telah  membawa  peluang  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Melindungi pelaku  investasi  adalah  termasuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  tercermin  dalam hakekat pembangunan nasional.
Semakin  maraknya  jenis  kejahatan  dalam  pasar  modal  saat  ini,  pelaku  investasi yang dinilai penting untuk mendapatkan perlindungan saat ini adalah trader dan investor. Adanya  perlindungan  hukum  di  Indonesia  bagi  trader  merupakan  upaya  dalam memperbaiki  jaminan  penegakan  hukum  di  negaranya,  Dengan  tujuan  mewujudkan stabilitas dalam hal apapun. Setiap penjaminan perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang  erat  dengan  sistem  keadilan  yang  ada  di  Indonesia.  Adanya  kebijakan  mengenai
2023-01-11
perlindungan hukum terhadap trader merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencapai keadilan.  Salah  satu  media  untuk  pemerataan  keadilan  yaitu  dengan  menjamin  adanya perlindungan  hukum,  implementasinya    adalah  penjaminan  perlindungan  pelaku  dalam dunia pasar modal. 1
Trader  adalah  salah  satu  pelaku  dalam  dunia  investasi  yang  membeli  dan  menjual instrument  investasi  melalui  pasar  modal,  hal  yang  membedakan  dari  seorang  investor adalah  jangka  waktu.  Trader  melakukan  aktivitas  jual  beli  instrument  investasi  dalam jangka pendek untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi,  trader  banyak  melakukan  kegiatan  trading  pada platform  online melalui aplikasi trading lokal  maupun  luar  negeri  ( foreign  exchange) karena  sistem  globalisasi yang memberi kemudahan dalam mengakses internet.
Hadirnya  internet  melahirkan platform  online sebagai  yurisdiksi  baru  yang  hingga saat  ini  menimbulkan  cukup  banyak  kasus  investasi  ilegal  dan  melahirkan cybercrime global .  adanya platform-platform investasi online yang  sebenarnya  adalah platform judi online , trader  yang memiliki pengetahuan kurang akan dengan mudahnya terjebak dalam perangkap  akibat  tawaran  keuntungan  investasi  yang  cukup  menggiurkan.  Trader  yang sudah  menginvestasikan  sejumlah  uangnya  dalam  jumlah  yang  cukup  besar  dan  tidak melihat resiko akan mengalami kerugian yang berlipat. Trader yang tidak memiliki kuasa tidak  dapat  menuntut  pihak platform, trader  melakukan  upaya  penuntutan  melalui  jalur hukum  terhadap  pihak  platform.  Trader  yang  mengalami  penipuan  ataupun  kerugian selayaknya dapat perlindungan hukum.
Jurnal  ini  menggunakan  jenis  penelitian  eksplorasi  yuridis  normatif,  dengan dilakukannya  studi  kajian  pustaka.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  menganalisis  peraturan dan pedoman yang terkait dengan keamanan pelaku usaha investasi dengan menggunakan data  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggali  dan  memahami  konsep  perlindungan terhadap trader dalam platform investasi online di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Ada  empat  alasan  seseorang  berkontribusi  dalam  dunia  investasi  ataupun  trading, khususnya  pertama,  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  baik  dan  sejahtera  di  kemudian hari.  Setiap  orang  perlu  memiliki  kehidupan  yang  baik  dan  sejahtera  di  kemudian  hari. Salah  satu  cara  tersebut  melalui  investasi,  orang-orang  berfikir  dengan  ikut  berinvestasi maka  akan  menjamin  pendapatannya  di  masa  yang  akan  datang.  Kedua,  mengurangi tingkat inflasi. Orang-orang dalam melakukan investasi harus pintar memilih tempat atau perusahaan  yang  akan  diinvestasi.  Selain  itu  investasi  juga  akan  menghindarkan  harta kekayaan  dari  inflasi.  Ketiga,  untuk  menghemat  pajak.  Beberapa  negara  di  dunia  telah melakukan  beberapa  kebijakan,  salah  satunya  mengenai  dorongan  untuk  mengajak masyarakat  berinvestasi.  Dorongan  tersebut  dilakukan  karena  ingin  investasi  di  negara tersebut  tumbuh  seiring  berjalannya  waktu  melalui  fasilitas  perpajakan  yang  telah disediakan  dan  nantinya  diberikan  kepada  masyarakat  yang  berinvestasi  di  bidang tertentu.  Keempat,  untuk  kebutuhan  masa  depan.  Saat  ini  banyak  orang  yang  belum menyadari  mengenai  pentingnya  berhemat  demi  kebutuhan  masa  depan.  Seiring
1 Kartohadiprodjo, S. (1995). Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I .
berjalannya waktu kebutuhan manusia terus bertambah, dan mulai sekarang harus belajar berinvestasi demi tercukupi kebutuhan masa depan. 2
Dari  alasan  seseorang  melakukan  investasi  tersebut,  perlu  diperhatikan  dalam pemilihan  platform  investasi  yang  digunakan,  untuk  menghindari  kerugian  akibat platform  tersebut  ilegal  atau    merupakan  bagian  dari  platform  investasi  bodong.  Korban penipuan  dalam  kasus  investasi  ilegal  adalah  individu  yang  saat  ini  memiliki  cadangan atau dana yang melimpah, namun masih belum berhati-hati dan mudah diyakinkan untuk menempatkan  asetnya  pada  organisasi  yang  tidak  memuaskan,  organisasi  yang  cukup baru dan belum teruji kebenarannya sebagai suatu substansi bisnis. 3
Memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyatnya  merupakan  salah  satu  tujuan  dasar Indonesia  yang  sebagai  negara  hukum.  Pentingnya  penjaminan  hukum  yang  menyangkut perlindungan  bagi  pihak  dari  pemodal  dan  masyarakat,  maka  dari  itu  saat  ini,    diperlukan adanya pengawasan aktivitas investasi online dari otoritas publik pemerintah, yaitu Bapepam (Badan  Pengawas  Pasar  Modal).  Lembaga  inilah  yang  menjadi  benteng  terdepan  dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar Modal. Dilakukannya secara mandiri pengimplementasian  kewenangan  Bapepam  sebagai  lembaga  yaitu  preventif,  yaitu  berupa aturan,  pedoman,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  represif,  yaitu  berupa  pemeriksaan, penyidikan sanksi. 4
Berlakunya  dasar  investasi  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  tentunya menjadi pedoman khusus dan jaminan perlindungan hukum yang sah bagi para pelaku pasar modal  elektronik  di  Indonesia.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Dimyati  dalam  aktivitas investasi  ataupun  trading,  keamanan  yang  sah  bagi  pelaku  dalam  dunia  pasar  modal  di Indonesia  negara  diharapkan  dapat  memberikan  penegakan  hukum.  Melalui  penegakan hukum preventiff dan represif. 5
Penjaminan  hukum  secara  preventif  yang  sah  melalui  peraturan  perundang-undangan diberikan  untuk  mencegah  pelanggaran  yang  mungkin  terjadi.  Secara  preventif  dilakukan sebagai  upaya  untuk  memperkecil  kemungkinan  tindak  pidana  atas  investasi  atau  trading illegal.  Sementara  itu,  penjaminan  perlindungan  hukum  secara  represif  dilakukan  ketika terjadi sengketa  yang bekaitan dengan keuangan oleh OJK sebagai lembaga  yang menjamin perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sebagi  konsumen  atau  trader  ataupun  investor. Penjaminan perlindungan oleh OJK tersebut dianggap sebagai tindakan menggugat platform online dan memperjuangkan trader atau investor untuk mendapatkan ganti rugi akibat adanya tindak  pidana  pelanggaran  dari  sistem  dalam platform  online tersebut.  Pemberian  sanksi pidana, perdata dan administrative merupakan salah satu upaya represif perlindungan hukum bagi  pelaku  investasi online .  Namun,  saat  ini  belum  terdapat  formalitas  terkait  dengan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai penegakan hukum bagi perusahaan sekuritas yang membuat platform online . Oleh karena itu, jenis-jenis penjaminan penegakan hukum  yang diupayakan untuk diberikan kepada trader ataupun investor dapat memproteksi melawan  hukum  berbasis  online  ini  berlandaskan  pada  Satgas  Waspada  Investasi,  Dana Perlindungan  Investor  yang  dibingkai  lembaga  keuangan  OJK,  yaitu  pada  penjaminan
2 Sanchez, A. L., Mustaqim, M., & Satory, A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang  No.42  Tahun  2009  Dan  Undang-Undang  No.25  Tahun  2007. Crepido , 2 (2),  70–84. https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.70-84.
3 Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. Lex Administration , 5 (1).
4 Fuadi, M. (2001). Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) . Citra Aditya Bakti.
5 Dimyati,  H.  H.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal. JURNAL  CITA  HUKUM , 2 (2). https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1473.
konsumen,  sektor  jasa  keuangan  serta  pengaturan  penyelesian  sengketa  keuangan  tercermin pada Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013.
Bentuk  jaminan  perlindungan  yang  sah  bagi  trader  atau  investor  yang  memanfaatkan platform  online adalah  karena  penggunaan  kerangka  kerja  aplikasi  yang  rumit  telah  diatur dalam  peraturan  dan  pedoman  yang  dominan  di  Indonesia,  khususnya  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai  Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pengamanan  yang  diberikan  oleh  Bapepam-LK  dan  Bursa  Efek.  Sehubungan  dengan kewajiban platform investasi atau trading yang masih belum mendapatkan legalitas terhadap penyandang  dana  yang  mengalami  kerugian  karena  menggunakan  kerangka  kerja  aplikasi pertukaran saham online yang berbahaya, tidak ada pedoman yang mengatur secara ketat. KUHP  memberikan  perlindungan  pada  pelaku  dalam  dunia  pasar  modal  di  Indonesia, salah satunya adalah kepada trader. Tindak pidana penipuan yang terkait di dunia permodalan terinpretasi  pada  ranah  hukum  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Penjaminan perlindungan hukum bagi masyarakat umum sebagai trader ataupun investor sangat penting, karena individu sebagai pialang atau pendukung keuangan secara efektif dibujuk, diyakinkan dan  ditipu  oleh  kegiatan  investasi  dengan  sistem  yang  melanggar  hukum,  hal  tersebut dikarenakan  tingkat  kesadaran  mengenai  hukum  yang  berlaku  cukup  rendah,  minimnya pengetahuan  ataupun  akibat  adanya  keinginan  memperoleh  hasil  tanpa  adanya  usaha  yang secara legal. Kepastian penjaminan perlindungan hukum bagi investor ataupun trader dengan memanfaatkan  pengaturan  Pasal  378  KUHP  tentang  tindak  pidana  penipuan  yang menyesatkan  yang  berbunyi,  “Barangsiapa  yang  memiliki  maksud  untuk  secara  melawan hukum, memberi keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan tipu muslihat agar orang lain dapat terperdaya, menyerahkan sesuatu kewajiban atau mengabaikan kewajiban.  Digolongkan  sebagai  tindak  pidan  apenipuan  dan  hukuman  paling  lama penahanan empat tahun.
Untuk  menjamin  berjalannya  sistem  permodalan  yang  berupa  aktivitas  investasi  dan trading , maka perlindungan konsumen dalam hal ini trader dan investor pada suatu platform online telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Perlindungan pelanggan adalah seluruh  pedoman  dan  peraturan  yang  mengarahkan  kebebasan  dan  komitmen  pembeli  dan pembuat yang muncul dalam upaya mereka untuk mengatasi masalah mereka dan mengelola upaya untuk menjamin pengakuan keamanan  yang sah untuk kepentingan pembeli. 6 Adanya perlindungan  hukum  bagi  konsumen  didunia  pasar  modal  ini  dapat menciptakan  rasa  aman dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli instrument investasi pada platform online.
Selain  itu,  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  investasi  diatur  dalam  UU  Nomor  32 Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Peraturan  perundang-undangan tersebut  menjelaskan  tentang  larangan  bertransaksi  berjangka  dengan  metode  persuasive yaitu    pemberian  ekspektasi  keuntungan  diluar  batas  wajar  seperti  yang  dilakukan  oleh affiliator platform Binomo  dan  iklan  pada platform lainnya  yang  menawarkan  keuntungan yang diluar jangkauan yang dapat dilihat dari konten-konten youtube mereka.
Perusahaan  sekuritas  ilegal  bertanggung  jawab  atas  setiap  pertukaran  yang  dilakukan. Perusahaan  sekuritas  atau platform  online tersebut  yang  melanggar  hukum  untuk  situasi  ini memiliki  dua  prospek.  Pertama,  perusahaan  atau platform investasi  illegal  tersebut  tidak berizin kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk berganti menjadi platform online legal serta kedua, perusahaan atau platform tersebut dapat dianggap sebagai platform online yang
6 Sidobalok, J. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditya.
2023-01-11
memiliki  kecurangan  pada  sistemnya.  Yang  dimaksud  dengan  perusahaan  sekuritas  atau platform  berbasis  online  ilegal  disini  adalah  perusahaan  atau  platform  yang  melibatkan berbagai cara untuk dapat memajukan perusahaan sekuritasnya tanpa mmengacu pada dasar dan syarat perusahaan sekuritas legal serta mealkukan wanpretasi. Dalam hal ini, trader atau investor  yang  merasa  dirugikan  dapat  melakukan  tututan  ataupun  gugatan  terhadap  pihak perusahaan sekuritas yang berwanpretasi. Untuk mendapatkan ganti rugi. 7
Persetujuan--persetujuan  diberikan  tekait  dengan  sanksi  dan  hukuman  tindak  pidana penipuan tersebut juga dibahas di UUPM No. 8 Tahun 1995 Bab XIV yang memuat sejumlah nominal  uang  secara  tunai,    pengaturan  pembatasan  dan  penghentian  sementara  usaha, pencabutan  izin  usaha  dan  pencabutan  izin  dari  pengaturan  dan  pendaftaran.  Melalui pedoman yang mengawasi perusahaan sekuritas ataupun platform online di bawah peraturan pidana, umum, dan administratif, organisasi perlindungan melanggar hukum berbasis online harus sepenuhnya bertanggung jawab atas kemalangan yang dialami oleh penyandang dana. 8 Otoritas publik terus mengambil posisi tegas dalam menjaga trader ataupun investor di pada platform  online .  Setelah  memimpin  pengintaian  dan  mendapatkan  laporan  publik, selama  tahun  2021,  Pemerintah  menghalangi  1.222  prospek  perdagangan  ilegal  situs  dan permainan  taruhan  sambil  berniat  untuk  menyesatkan  dan  menyesatkan.  Usaha  otoritas publik  ini  dibuat  untuk  membentengi  keamanan  masyarakat  pada  umumnya  dari  risiko melakukan  trading  ataupun  investasi  yang  tidak  aman  yang  melanggar  hukum.  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  Kementerian  Perdagangan  fokus mengarahkan  latihan  pertukaran  prospek  barang,  termasuk  yang  menggunakan  pair  choice. Sepanjang  tahun  2021,  Bappebti  bekerja  sama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika telah menghalangi 1.222 area situs pertukaran prospek barang tidak berizin dan perjudian  yang  selama  ini  bertujuan  untuk  menyesatkan  dan  menyesatkan.  Dibuktikan dengan adanya data dari kominfo, Dari sejumlah besar situs tersebut, ada 92 platform online yang menggunakan binary option. 9
Binary  option adalah  aktivitas  perjudian online yang  menyembunyikan  identitasnya dengan  dikenalnya  sebagai platform  trading  online .  Otoritas  publik  meminta  publik  untuk tidak secara efektif terpikat oleh iklan, promosi, dan penawaran pada aplikasi atau situs yang bermunculan  di  website.  Orang  pada  umumnya  seharusnya  terus  melihat  keabsahan organisasi  yang  menawarkan  spekulasi,  mengetahui  manfaat  dan  hambatan,  tidak  secara efektif mempercayai penarikan gaji tetap, pendapatan berulang, otomatis, dan manfaat tinggi. Perlu  juga  diingat,  jika  platform  tersebut  memiliki  resiko  yang  cukup  tinggi  selama  pelaku investasi juga mendapatkan keuntungan yang tinggi.

## PENUTUP
Salah  satu  contoh platform  online yang  sedang  berkembang  saat  ini  yaitu binary option. Binary option adalah sistem yang mengharuskan trader menjawab tebakan terkait prediksi  sebuah  asset  yang  sistemnya  selayaknya  aplikasi  judi online .  Trader  sebagai salah  satu  pelaku  dalam  dunia  investasi  berjangka  pendek  selayaknya  meningkatkan
7 Fuady, M. (1999). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis) . Citra Aditya Bakti.
8 I Gusti Ayu Andara, Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual  Beli  Saham  melalui  Perusahaan  Sekuritas  Ilegal  Berbasis  Online. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 3 (1),  147–152. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152
9 Kementerian Komunikasi dan Informatika . (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from https:// www.kominfo.go.id/content/detail/ 39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita
2023-01-11
kewaspadaan  dalam  pemilihan platform  online yang  legal  untuk  menimalisir  kerugian yang diterima nantinya.
Dalam  melakukan  aktivitas  trading  ataupun  berinvestasi  melalui  pl atform  online, trader  mendapatkan  hak  untuk  memperoleh  penjaminan  hukum  baik.  Kepastian  hukum preventif  itu  melalui  Pasal  378  KUHP  tentang  Tindak  Pidana  Penipuan,  yang  berisi ancaman  penjara  selama  empat  tahun  untuk  tindakan  pidana  penipuan  yang  bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian terdapat Undang-Undang No.8 Tahun, 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dimana  didalamnya  mengatur  perlindungan  hukum terhadap  kepentingan  konsumen  (yang  dimaksud  konsumen  pada  penelitian  ini  adalah trader),  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  berisi  bagaimana  seharusnya  pelaku  usaha  (perusahaan  sekuritas)  menawarkan produk melalui sistem online agar menyediakan informasi yang lengkap dan benar adanya terkait  sistem  investasi  melalui  platform  online,  dan  UU  Nomor  32  Tahun  1997  tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur larangan bertransaksi berjangka dengan pemberian  ekspektasi  keuntungan  berlebihan.  Sementara  itu,  UUPM  No.  8  Tahun  1995 Bab  XIV  mengatur  tentang  tindakan  jaminan  hukum  yang  represif,  yang  meliputi  denda atas pembayaran tertentu, hibah, dan penghentian sementara, hibah dengan nilai tertentu, dan  hibah.  dan  penghentian  sementara.  dan  konfirmasi  izin  usaha  setelah  disetujui  dan disetujui.
Setiap  orang  yang  ingin  berinvestasi  harus  berhati-hati  dalam  memilih  platform investasi  agar  tidak kena  tipu.  Zaman sekarang  banyak  kasus  penipuan  investasi melalui platform  online  contohnya  yaitu  apilkasi  Binomo.  Terdapat  beberapa  cara  untuk menghindari  penipuan  investasi  bodong  yaitu  mencari  informasi  terkait  dengan  tawaran investasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dapatkan jawaban secara tertulis seperti track  record selama ini,  menjadi  pemikir  kritis agar  tidak  termakan  omongan  orang lain, jika penawaran investasi tersebut dengan memberikan janji-jani keuntungan yang sebesar- besarnya  diatas  rata-rata  pasar  dan  jangka  waktu  relatif  singkat  maka  jangan  percaya karena itu termasuk ciri-ciri investasi bodong.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Fuadi, M., 2001. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) , Citra Aditya Bakti. Fuady, M., 1999. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis) , Citra Aditya Bakti. Kartohadiprodjo, S. 1995. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bagian I Sidobalok, J., 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya.

## SUMBER LAIN:
Dimyati,  H.  H.  2014.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Dalam  Pasar  Modal. JURNAL  CITA HUKUM , 2 (2). https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1473
I  Gusti  Ayu  Andara,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (1), 147–152. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152 Kementerian Komunikasi dan Informatika . (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web- perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/beritaSanchez,  A.  L.,  Mustaqim,  M.,  &  Satory,  A. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42  Tahun  2009  Dan  Undang-Undang  No.25  Tahun  2007. Crepido , 2 (2),  70–84. https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.70-84
Mantulangi,  N.  2017.  Kajian  Hukum  dan  Perlindungan  Terhadap  Korban  Investasi  Bodong. Lex Administration , 5 (1).