Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan  menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  di Kota Makassar.

## Yuridical Review of Labor Inspection in Accordance with Law Number 13 of 2003 in Makassar
Muhammad Anis Dosen Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar Email : muhammadanis1966@gmail.com.
Info Artikel
Abstract
Diterima
15 September
2017

## Revisi I
12 Oktober
2017 Revisi II 09 Nopember 2017 Disetujui 07
Desember
2017
Kecelakaan  kerja  dapat  diakibatkan  faktor  manusia;  faktor  peralatan kerja;dan  faktor  perlengkapan  kerja;  serta  faktor  lingkungan  sehingga dibutuhkan  aturan  pengawasan  ketenagakerjaan  khususnya  di  kota Makassar. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dibutuhkan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan
Kata Kunci : Pengawasan, Ketenagakerjaan
Work  accidents  can  be  caused  by  human  factors,  work  tools  factor,  work equipment  factors,  and  environmental  factor,  therefore,  it  is  required  the rules  of  labor  supervision  especially  in  the  city  of  Makassar.  That protecting  the  safety  of  workers/laborers  in  order  to  reach  the  optimal productivity of work is carried out the safety efforts. The protection is  in accordance  with  the  applicable  legislation  and  the  need  for  efforts  to develop norms in the field of manpower
Keywords: Supervision, Employment

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pergeseran  nilai  dan  tata  kehidupan  para  pelaku  industri  dan  perdagangan,  fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan khususnya keselamatan kerja dituntut untuk mengambil  langkah-langkah  antisipatif,  bersifat  lebih  preventif,  memperluas  ruang lingkup,  tidak  hanya  menitik  beratkan  pengamanan  terhadap  alat  produksi,  serta  mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.
Karena itu penyempurnaan terhadap sistem serta fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan  khususnya  menyangkut  keselamatan  kerja  harus  terus  dilakukan  agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan  perdagangan.  Dengan  demikian  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  ketenagakerjaan sebagai  suatu  sistem  mengembang  misi  agar  peraturan  perundang-undangan  di  bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan.
Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  bagi  pengusaha  dan  pekerja  sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.
Peraturan  yang  maju  akan  tercapai  pengamanan  yang  baik  dan  realitas  yang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tentram, kegairahan bekerja pada tenaga  kerja  yang  bersangkutan  dan  hal  ini  dapat  mempertinggi  mutu  pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya kerja fungsi pembinaan dan pengawasan norma-norma perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrilisasi, teknik dan teknologi.
Sehubungan  dengan  itu,  pasal  9  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Pembinaan Keselamatan kerja, ditegaskan bahwa: “pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan  pada  tiap  tenaga  kerja  baru  tentang  ;  a)  Kondisi-kondisi  dan  bahaya-bahaya yang  dapat  timbul  dalam  tempat  kerja,  b)  semua  pengamanan  dan  alat-alat  perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja, c) alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, dan d) cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Sedangkan  mengenai  pengawasan  tercantum  pada  pasal  5  tentang  Pengawasan Keselamatan Kerja, ditegaskan bahwa: “Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap
undang-undang  ini,  sedangkan  para  pegawai  pengawas  dan  ahli  keselamatan  kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya “.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengawasan  ketenagakerjaan  menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 di Kota Makassar?
2. Faktor  apakah  yang  mempengaruhi  pengawasan  ketenagakerjaan  menurut  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja di Kota Makassar.
b. Untuk  menjelaskan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  fungsi  pembinaan  dan pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar.

## D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  dan  memperluas  wawasan  ilmu hukum khususnya dalam kajian penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khusunya Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  sebagai  instansi  yang  terkait  langsung dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

## II.   METODE PENELITIAN

## A.   Lokasi Penelitian
Adapun  lokasi  penelitian  yang  dijadikan  objek  penelitian  adalah  perusahaan  di Kota Makassar, dengan pertimbangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah melakukan aturan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

## B. Jenis dan Sumber Data.
Adapun  Jenis  dan  Sumber  data  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung  dilapangan  atau dimana tempat dilakukan penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber buku-buku serta informasi lainnya.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dari  penelitian  ini,  maka  penulis  menggunakan metode teknik pengumpulan data, yaitu:
a.  Penelitian Keputusan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari atau menelaah berbagai macam literatur

## III. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian dan Lingkup Undang-Undang No. 3 Tahun 2003
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Keselamatan  Kerja  dimaksudkan adalah  keselamatan  kerja  dalam  segala  tempat  kerja,  baik  didarat,  di  dalam  tanah, dipermukaan  air,  di  dalam  air  maupun  diudara,  yang  berada  di  dalam  wilayah  Republik Indonesia.
Pada  dasarnya  Undang-undang  No.  1  Tahun  1970  tidak  menghendaki  sikap  kuratif atas  korektif  atau  kecelakaan  kerja,  melainkan  menentukan  bahwa  kecelakaan  kerja  itu harus  dicegah  jangan  sampai  terjadi,  dan  lingkungan  kerja  harus  memenuhi  syarat-syarat keselamatan.  Jadi,  jelaslah  bahwa  usaha-usaha  peningkatan  kerja  dan  keselamatan  kerja lebih diutamakan daripada penanggulangannya.

## B. Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan

## 1. Pengertian Pembinaan
Pembinaan  yang  dimaksud  dalam  penjelasan  UU  No.  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan memperoleh hasil yang lebih  baik  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  semua  kegiatan  yang  berhubungan dengan ketenagakerjaan.
Pembinaan  ketenagakerjaan  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Keselamatan Kerja pada Bab V Pembinaan, pasal 9 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pada ayat 1,  dikemukakan  bahwa  pengurus  diwajibkan  menjelaskan  pada  tiap  tenaga  kerja  baru tentang: (a) Kondisi-kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja, (b) Semua pengamanan  dan  alat-alat  perlindungan  diharuskan  dalam  tempat  kerja,  (c)  alat-alat perlindungan  diri  bagi  tenaga  kerja  yang  bersangkutan  dan  (d)  Cara-cara  dan  sikap  yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

## 2. Pengertian Pengawasan
Pengawasan  Ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  (UU  No.  13 Tahunn 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1).

## a. Maksud Pengawasan
Pengawasan  Ketenagakerjaan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1951 dimaksudkan  agar  perusahaan  yang  merupakan  asset  perekonomian  tersebut  dapat berjalan  dengan  lancar,  berkembang  menjadi  perusahaan  yang  kuat  dan  tidak mengalami  hambatan-hambatan  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Lingkup Pengawasan
Pemerintah  (cq.  Depnaker)  melalui  pengawas  perburuhan  berdasarkan  Undang- undang  No.  23  Tahun  1948  jo.  Undang-undang  No.  3  Tahun  1951  tentang Pengawasan Ketenagakerjaan diberikan wewenang sebagai berikut:
1) Mengawasi berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-peraturan ketenagakerjaan pada khususnya.
2) Mengumpulkan  bahan-bahan  keterangan  (informasi)  tentang  soal-soal  hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan lainnya.
3) Menjalankan  pekerjaan  lainnya  yang  sesuai  dengan  peraturan  peundang- undangan.

## Pengertian Tenaga Kerja
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1969  Tentang  Pokok-pokok Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa:  “  Tenaga  kerja  adalah  tiap  orang  yang  mampu melakukan  pekerjaan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan barang dan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan pada pasal 1 dijelaskan bahwa:” Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.
Oleh karena itu menurut Laica Marzuki menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah daya atau potensi yang dimiliki oleh seseorang atau buruh/pekerja dan daya atau potensi itulah yang  menjadi  obyek  perjanjian  kerja,  di  mana  manusia  sebagai  pendukung  tenaga  kerja (daya/potensi) menjadi subyek perjanjian kerja.
Lebih  lanjut  dijelaskan  dengan  pemahaman  bahwa  tenaga  kerja  adalah  daya  atau potensi  menjadikan  pekerja  sederajat  dengan  majikan  yakni  sama  sebagai  subyek perjanjian  dalam  rangka  hubungan  kerja.  Atas  dasar  pemahaman  tersebut,  maka  majikan hanya  boleh  memanfaatkan  potensi  yang  diperjanjikan  (bukan  badaniyah  dari  pekerja) dengan demikian, maka majikan tidak mungkin mengeksploitasi buruh/pekerja.

## C. Pengertian Keselamatan Kerja
Keselamatan  kerja  dapat  diartikan  sebagai  suatu  usaha  yang  dilakukan  agar  dapat terhindar  dari  bahaya,  tidak  mendapat  kecelakaan,  aman,  sentosa  dan  sebagainya. Sehingga  dengan  demikian  keselamatan  kerja  merupakan  suatu  hal  yang  paling  penting untuk  diketahui  dan  dilaksanakan  oleh  pekerja  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan, kelalaian  dalam  melakukan  sesuatu  pekerjaan  dapat  berakibat  fatal  terhadap  orang  yang melakukan pekerjaan itu.
Penjelasan  tentang  tujuan  keselamatan  kerja  dikemukakan  oleh  suma’mur  dalam Jusmawati (1996:10), tentang tujuan keselamatan kerja sebagai berikut:
a. Pencegahan terjadinya kecelakaan;
b. Pencegahan terjadinya penyakit-penyakit;
c. Pencegahan  atau  penekanan  menjadi  sekecil-kecilnya  terjadi  kematian  akibat kecelakaan oleh karena pekerjaan.
d. Pencegahan atau penekanan menjadi sekecil-kecilnya kecelakaan akibat pekerjaan. Pengertian  keselamatan  kerja  menurut  Suma’mur  (1984:1)  adalah  sebagai  berikut:
“Keselamatan  kerja  spesialisasi  dalam  ilmu  keselamatan  beserta  prakteknya  yang bertujuan  agar  pekerja  atau  masyarakat  pekerja  memperoleh  keselamatan  yang  setinggi- 0tingginya  baik  fisik  maupun  mental  sosial  dengan  usaha-usaha  preventif  dan  kuratif terhadap  faktor-faktor  pekerjaan  dan  lingkungan  kerja  serta  terhadap  penyakit-penyakit umum.

## IV. PEMBAHASAN

## A. Pengawasan Keselamatan ketenagakerjaan di Kota Makassar
Dalam  rangka  pelaksanaan  keselamatan  kerja  bagi  pekerja  pada  usaha  yang dilakukan oleh pihak perusahaan  adalah menyediakan alat-alat perlengkapan keselamatan kerja. Penyiapan perlengkapan alat keselamatan kerja telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan.
Keselamatan  kerja  memberi  ketentraman  kerja  terhadap  pekerja,  terutama  karena mereka merasa aman dalam melakukan pekerjaan. Bagi pekerja yang melakukan pekerjaan yang  diikuti  dengan  perasaan  takut  terjadi  kecelakaan  pada  dirinya  akan  mempengaruhi hasil kerjanya pada saat melakukan pekerjaan.
Terjadinya kecelakaan kerja pada suatu perusahaan merupakan suatu peristiwa yang sangat  merugikan  perusahaan,oleh  karena  itu  sebagai  perusahaan  yang  besar  harus senantiasa  menyediakan  peralatan  kerja  terhadap  pekerjannya  untuk  menghindari terjadinya kecelakaan kerja.
Penyediaan  alat  keselamatan  kerja  pada  perusahaan  tidak  menjamin  bahwa kecelakaan  kerja  tidak  terjadi,  tetapi  kecelakaan  kerja  dapat  terjadi  pada  saat  pekerja sedang melakukan pekerjaan, adapun jenis-jenis kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada Perusahaan  yang  dialami  oleh  pekerja  saat  melaksanakan  pekerjaan  antara  lain  jatuhnya pekerja dari tempat pekerjaan.
Kecelakaan  tersebut  hanyalah  kecelakaan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kecelakaan  ringan,  oleh  karena  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  pekerjaan  yang bersangkutan.
Tabel 1 Faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Perusahaan Faktor Frekuensi Persentase Manusia Perlengkapan kerja Peralatan kerja Lingkungan kerja 7 4 4 5 35 20 20 25 Jumlah 20 100
Sumber: Data Primer, 2017
Tabel  1,  menunjukkan  bahwa  faktor  manusia  yang  sangat  berpengaruh  terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebanyak 35 %, disusul dengan faktor perlengkapan kerja sebanyak  20  %,  sedangkan  faktor  peralatan  kerja  sebanyak  20  %,  dan  untuk  faktor
lingkungan  kerja  hanya  25  %.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kecelakaan  yang  terjadi  pada beberapa perusahaan kebanyakan disebabkan oleh pekerja itu sendiri.

## B. Faktor Pengaruh terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Makassar
Terjadinya banyak kecelakaan kerja terjadi terhadap pekerja yang sedang melakukan pekerjaan  dalam  suatu  perusahaan  dapat  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor  antara  lain adalah:

## a. Faktor Manusia
Kecenderungan  terjadinya  suatu  kecelakaan  kerja  itu  banyak  diakibatkan  dari faktor  manusianya,  oleh  karena  itu  manusia  sebagai  pelaku  dari  suatu  aktivitas  harus melihat bahwa keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting di dalam proses kerja. Semakin  tingginya  pemahaman  pekerja  terhadap  keselamatan  kerja  berarti  dapat mempercepat suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## b. Faktor Peralatan Kerja

## 1) Pakaian / baju kerja
Pada  umumnya  pakaian  kerja  yang  dalam  keadaan  rapi  adalah  baik,  tetapi  apabila pakaian  yang  robek  dipakai  untuk  melakukan  pekerjaan  dapat  mengakibatkan  suatu kecelakaan  kerja  karena  dapat  tersangkut  pada  bagian-bagian  mesin  yang  bergerak  atau berputar,  seringkali  terjadi  kecelakaan  kerja  akibat  pakaian  kerja  yang  dgunakan  oleh pekerja tidak terkancing dengan baik.
Pendapat yang senada di atas, dikemukakan oleh suma’mur (1984:103) menjelaskan: bagian pakaian yang robek dapat mengakibatkan tersangkutnya pakaian pada bagian mesin yang bergerak oleh karena itu baju harus terkancing rapi.

## 2).  Alat Pelindung kaki
Pelindung  kaki  merupakan  alat  yang  dibutuhkan  pada  saat  bekerja,  hal  ini dimaksudkan  untuk  melindungi  kaki  dan  setiap  jenis  kecelakaan  yang  mungkin  terjadi. Adapun kriteria sepatu yang baik, adalah:
a. Sepatu  yang  terbuat  dari  bahan  yang  dapat  menahan  benda  yang  menimpa  atau mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh zat-zat kimia.
b. Alas sepatu memiliki permukaan yang tidak licin, sehingga pemakainya tidak mudah tergelincir, disamping alas sepatu  yang baik adalah terbuat dari bahan  yang menahan benda-benda tajam agar tidak menusuk kaki.

## 3).  Alat Pelindung Tangan
Untuk  menjaga  tangan  para  pekerja  dari  kemungkinan  timbulnya  kecelakaan  yang dapat  melukai  atau  mencederai  bagian  tangan,  maka  penggunaan  sarung  tangan  sebagai pelindung  yang  merupakan  faktor  penunjang  terselenggaranya  keselamatan  kerja. Pelindung tangan yang dapat digunakan dengan baik pada saat bekerja, adalah:
a. Sarung  tangan  dipakai  untuk  memegang  sesuatu  yang  basah  atau  berminyak  dari kegiatan-kegiatan mesin.
b. Sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi dari panas dan api.
c. Sarung  tangan  kulit  digunakan  untuk  memberi  perlindungan  dari  ketajaman  sudut pada perlengkapan yang cukup berat.
d. Sarung tangan karet digunakan untuk pekerjaan logam.
4)  Alat Pelindung Mata
Mata  adalah  merupakan  indra  yang  sangat  vital  dalam  kehidupan  manusia.  Oleh karena  itu  perlu  dilindungi  dari  berbagai  kemungkinan  kecelakaan  yang  terjadi. Penggunaan  kacamata  pengamanan  dimaksudkan  untuk  menghindari  berbagai  macam polusi serbuk-serbuk halus menghindari berbagai macam polusi serbuk-serbuk halus yang dapat merusak penglihatan pekerja. Kacamata dapat pula menghindarkan mata dari cahaya yang silau, kacamata pengaman dapat terbuat dari kaca gelap atau dapat juga terbuat dari plastik yang transparan.
5)  Alat Pelindung kepala
6) Alat Pelindung telinga
Alat  Pelindung  telinga  dimaksudkan  untuk  melindungi  telingan  dari  suara-suara bising  yang  dapat  merusak  pendengaran  pekerja  dan  jika  perlu  digunakan  juga  untuk melindungi telingan dari loncatan api.
Kecelakaan  kerja  yang  biasa  terjadi  di  perusahaan  diakibatkan  oleh  kelalaian pekerja, tidak disiplin, lokasi tempat kerja, pengetahuan tentang alat keselamatan kerja dan lain-lain.  Pengetahuan  tentang  pentingnya  alat  keselamatan  kerja  perlu  disosialisasikan kepada  pekerja  sehingga  dapat  mengurangi  tingkat  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  pada perusahaan  karena  masih  ada  pekerja  yang  tidak  mengetahui  tentang  pentingnya penggunaan alat keselamatan kerja pada saat melakukan pekerjaan.
Pekerja  yang  baik  adalah  pekerja  yang  disiplin  dan  patuh  pada  perintah  atasan,
sepanjang perintah atasan tersebut sesuai dengan job description. Namun pada Perusahaan masih ada sebagian pekerja yang kurang atau tidak mematuhi perintah atasannya. Hal ini disebabkan oleh karena pekerja tersebut mempunyai mental atau moral yang kurang baik. Pekerja  yang kurang mematuhi perintah atasan akan dapat mempengaruhi kinerja pekerja itu sendiri.

## c. Faktor Perlengkapan Kerja
Perlengkapan  kerja  adalah  merupakan  kewajiban  tiap  pengusaha  yang  harus disediakan  untuk  pekerja  pada  suatu  perusahaan  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Keselamatan  Kerja.  Sebagai  salah  satu indikator pendorong motivasi  pekerja untuk  mencapai  tujuannya pada saat  melaksanakan pekerjaan  adalah  tersedianya  alat  perlengkapan  kerja.  Perusahaan  sebagaimana  yang dianjurkan oleh undang-undang telah menyediakan alat-alat perlengkapan kerja.
Penggunaan perlengkapan kerja untuk  mencegah terjadinya kecelakaan kerja, maka perlengkapan  kerja  sangat  dibutuhkan  di  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan,  oleh  karena dengan menggunakan perlengkapan kerja dengan baik dan benar, resiko kecelakaan kerja dapat diantisipasi sebelumnya.
Pekerja  yang  tidak  menggunakan  alat  perlengkapan  kerja  pada  saat  melaksanakan pekerjaan  seharusnya  mendapat  teguran  baik  dari  atasan  langsung  terlebih  dari  petugas pengawas,  sehingga  pekerja  dapat  menyadari  bahwa  jika  tidak  menggunakan  alat perlengkapan  kerja  resiokonya  sangat  besar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  petugas pengawas  tidak  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  sehingga  dengan  demikian  sebagian pekerja tidak menggunakan alat perlengkapan kerja pada saat bekerja.
Kecelakaan yang terjadi banyak disebabkan oleh pekerja itu sendiri, oleh karena itu menggunakan  alat  perlengkapan  kerja,  pekerja  tersebut  menganggap  bahwa  dengan menggunakan alat perlengkapan kerja dapat memperlambat pekerjaan.
Alat  perlengkapan  kerja  adalah  alat  yang  digunakan  oleh  pekerja  untuk  melakukan pekerjaan  sehingga  dapat  terhindar  dari  bahaya  kecelakaan  yang  ditumbulkan  akibat melakukan pekerjaan.  Akan tetapi  kadang kala ada pekerja  yang tidak menggunakan  alat perlengkapan kerja pada saat melakukan pekerjaan, walaupun dia mengetahui bahwa jika tidak  menggunakan  alat  perlengkapan  kerja  sangat  berbahaya  terhadap  dirinya,  perilaku seperti  itu  harus  diubah  dengan  merubah  pola  pikir  pekerja  dengan  menerapkan  undang- undang.

## d. Faktor Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja sangat mempengaruhi terselenggaranya keselamatan kerja. Hal ini diakibatkan karena lingkungan kerja yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan proses kerja,  secara  psikologis  dapat  menimbulkan  ketegangan  yang  akan  berakibat  kurangnya motivasi dalam melaksanakan pekerjaan.
Lingkungan  kerja  yang  kurang  membantu  di  dalam  produktivitas  secara  optimal terhadap pekerja, hal  ini banyak diakibatkan oleh karena keadaan suhu,  kelembaban, dan sirkulasi udara di luar kenikamatan kerja dan penerangan yang kurang memadai.

## Aspek Hukum Keselamatan Kerja

## 1. Keselamatan Kerja
Dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a).  Keselamatan Kerja;
b).  Moral dan Kesusilaan, dan
c).  Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat mansuai serta nilai-nilai agama.
Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang  optimal  diselenggarakan  upaya  keselamatan  kerja.  Perlindungan  tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk  mewujudkan  perlindungan  keselamatan  kerja,  maka  pemerintah  telah melakukan  upaya  pembinaan  norma  di  bidang  ketenagakerjaan.  Dalam  pengertian pembinaan  norma  ini  sudah  mencakup  pengertian  pembentukan,  penerapan  dan pengawasan norma itu sendiri.
Atas  dasar  norma  tersebut  maka  dikeluarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970, tentang keselamatan Kerja. Walaupun namanya undang-undang tentang keselamatan kerja, namun cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan sudah terlaksana dengan baik maka kesehatan kerjapun akan tercapai.
Yang  dimaksud  dengan  petugas  keselamatan  kerja  adalah  karyawan  yang mempunyai  pengetahuan  dan  keahlian  di  bidang  keselamatan  kerja,  dan  ditunjuk  oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.
Sedangkan  yang bertugas  mengawasi  dan mentaati atau tidak  peraturan  perundang-
Muhammad Anis
undangan di bidang keelamatan kerja ini adalah:
1).  Pegawai  pengawas  keselamatan  kerja  yaitu  pegawai  teknis  berkeahlian  khusus  dari
Departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri tenaga Kerja.
2).  Ahli  keselamatan  kerja  yaitu  tenaga  teknis  berkeahlian  khusus  dari  luar  Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
Yang  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  kerja  di  tempat  kerja  adalah  pimpinan atau  pengurus  tempat  kerja/perusahaan  atau  pengusaha.  Kewajiban  pengusaha  atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, adalah:
1).  Terhadap  tenaga  kerja  yang  baru  bekerja,  ia  berkewajiban  menunjukkan  dan menjelaskan tentang:
a).  Melakukan  pembinaan  dalam  hal  pencegahan  kecelakaan,  penanggulangan kebakaran,  pemberian  pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  (P3K)  dan peningkatan usaha keselamatan
b).  Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala
c).  Menyediakan  sarana  cuma-cuma  semua  alat  perlindungan  diri  yang  diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenag kerja.
d).  Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya  di  tempat  kerja  sesuai  dengan  petunjuk  pegawai  pengawas  atau  ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
e).  Melaporkan  setiap  peristiwa  kecelakaan  termasuk  peledakan,  kebakaran  dan penyakit  akibat  kerja  yang  terjadi  di  tempat  kerja  tersebut  kepada  kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
f).  Membayar  biaya  pengawasan  keselamatan  kerja  ke  Kantor  Perbendaharaan Negara  setempat  setelah  mendapat  penetapan  besarnya  biaya  oleh  Kantor  Dinas Departemen Tenaga Kerja setempat.
g).  Mentaati semua persyaratan keselamatan kerja baik  yang diatur dalam  peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.
Sedangkan  dari  sudut  tenaga  kerja,  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam pelaksanaan  keselamatan  kerja.  Adapun  kewajiban-kewajiban  tenaga  kerja  tersebut, adalah:
1).  Memberikan  keterangan  yang  benar  bila  diminta  oleh  pegawai  pengawas  atau  ahli keselamatan kerja.

## 2).  Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
3).  Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan.
Adapun hak-hak tenaga kerja adalah:
1).  Meminta  kepada  pimpinan  atau  pengurus  perusahaan  tersebut  agar  dilaksanakan semua  syarat  keselamatan  kerja  yang  diwajibkan  di  tempat  kerja/perusahaan  yang bersangkutan.
2).  Menyatakan  keberatan  melakukan  pekerjaan  bila  syarat  keselamatan  kerja  serta  alat perlindungan  diri  yang  diwajibkan  tidak  memenuhi  persyaratan,  kecuali  dalam  hal khsusus  ditetapkan  oleh  pegawai  pengaws  dalam  batas-batas  yang  masih  dapat dipertanggungjawabkan.
Keselamatan  kerja  bertalian  dengan  kecelakaan  kerja  yaitu  kecelakaan  yang  terjadi di  tempat  kerja  atau  dikenal  dengan  istilah  kecelakaan  industri.  Kecelakaan  industri  ini secara  umum  dapat  diartikan:  “Suatu  kejadian  yang  tidak  diduga  semula  dan  tidak dikehendaki  yang  mengacaukan  proses  yang  telah  diatur  dari  suatu  aktivitas”.  Suatu kejadian  atau  peristiwa  tertentu  adalah  sebab  musababnya  demikian  pula  kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, di mana ada 4 (empat) faktor penyebabnya, yaitu:
1. Faktor Manusia
Diakibatkan  kurangnya  keterampilan  atau  kurangnya  pengetahuan,  salah penempatannya,  misalnya:  Tenaga  kerja  lulusan  Sekolah  Teknologi  Mesin  (STM) ditempatkan di bagian tata usaha.

## 2. Faktor material/bahan/peralatan
Bahan  yang  seharusnya  terbuat  dari  besi,  akan  tetapi  supaya  lebih  murah  dibuat dari bahan lainnya sehinga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor bahaya/sumber bahaya, dan dua sebab lainnya:
a. Perbuatan bebahaya: Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
b. Kondisi/keadaan berbahaya;  yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan- peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
4. faktor  yang  dihadapi;  misalnya  kurangnya  pemeliharaan/perawatan  mesin- mesin/peralatan sehingga tidak bisak bekerja dengan sempurna.
Disamping ada sebabnya maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1).  Kerugian yang bersifat ekonomi, antara lain:
a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan;
b. Biaya pengobatan dan perawatan korban;
c. Tunjangan kecelakaan;
d. Hilangnya waktu kerja;
e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi.
2).  Kerugian yang bersifat non ekonomis
Pada  umumnya  berupa  penderitaan  manusia  yaitu  tenaga  kerja  yang  bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cedera berat maupun luka ringan.
Penjelasan  di  atas,  bisa  dihubungkan  dengan International  Labour  Organitation (ILO) ada beberapa cara atau langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi kecelakaan yang  terjadi  di  tempat  kerja,  yaitu  melalui:  peraturan  perundang-undangan,  standarisasi, inspeksi,  riset  teknis,  riset  medis,  riset  psikologis,  riset  statistik,  pendidikan,  latihan, persuasi dan asuransi.
Sedangkan untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Fungsi  pengawasan  ketenagakerjaan  di  perusahaan  menurut  Undang-undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Keselamatan  Kerja  belum  efektif.  Hal  ini  disebabkan  karena belum optimalnya upaya pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja di bidang ketenagakerjaan.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Keselamatan  Kerja  pada perusahaan adalah selain faktor substansi hukum, faktor aparat hukum.
B. Saran - Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa  untuk  efektifnya  pembinaan  dan  pengawas  ketenagakerjaan  pada  perusahaan menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Keselamatan  Kerja, hendaknya pemerintah pada umumnya ada Pemerintah
2. Bahwa  untuk  lebih  meningkatkan  kesadaran  pekerja  tentang  resiko  atau  kecelakaan pada  saat  bekerja,  hendaknya  intensitas  penyuluhan  lebih  ditingkatkan  oleh  pegawai pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif,  2003, Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan (beleidsrege) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta.
Abraham  Amos,  H.F.,  2005, Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, PT.  Raja  Grafindo, Jakarta.
Arief,  1986, Undang-Undang  Hukum  Perburuhan  di  Indonesia, Pustaka  Tirta  Mas, Bandung.
Bahder  Johan  Nasution,  2004, Hukum  Ketenagakerjaan  Kebebasan  Berserikat  Bagi Pekerja, Mandar Maju, Bandung.
Friedman, W. 1953, Legal Theory, Steven & sons Limited, London.
Manullang,  2003, Pokok-pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia, Rineka  Cipta, Jakarta.
Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan , Jembatan, Jakarta.
Jumadi, 2004. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Jakarta.
Lalu Hasni, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, jakarta, Indonesia. La Ode Husen, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan (Dewan Perwakilan Rakyat,  Badan Pemeriksa keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia), CV. Utomo, Bandung.
Lili  Rasjidi,  2001, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Manullang,  2003, Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia, Rineka  Cipta, jakarta.
Masri Singarimbun, dkk, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3S, Yogyakarta.
Moh.  Mahfud,  1993, Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia, Rineka  Cipta,
Jakarta.
Moh.  Taufiq  Nuta,  1983, Laboratorium/Workshop  sebagai  salah  satu  Sumber Keterampilan Teknik, DIRJEN DIKT!, Jakarta.
Raharjo, S. 1996, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
Soerjono, S., 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta. __________, 1985, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta.
Seotandyo,  WS.  1997, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keefektifan  Hukum  Dalam Melaksanakan  Fungsinya  sebagai  Sarana  Kontrol  Sosial, PSHP,  Universitas Airlangga, Surabaya.
Suma’mur, 1981, Keselamatan  Kerja  dan  Pencegahan  Kecelakaan, CV.  Haji  Masagung, Jakarta.
Sumaryono,  E.  1995, Etika  Profesi  Hukum, (Norma-Norma  Bagi  Penegak  Hukum), Penerbit Kanisius, jakarta.
Supranto, J. 2003, Metode Penelitian Hukum dan statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Tutik, Triwulan, 2006, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka, Jakarta. Zainal asikin, dkk, 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, Tentang pengawasan Perburuhan
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003, Tentang Pengesahan 110 Konvensi  ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan perdagangan.