Katarina Zein Angelica Janwarin, Etty Mulyati, Aam Suryamah (2023), Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021, Vol. 8, No. 2, Februari 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax-literate.v8i2.11379
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023

## EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

## Katarina Zein Angelica Janwarin, Etty Mulyati, Aam Suryamah
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Email:  zeinangelica08@gmail.com

## Abstrak
Eksekusi  Jaminan  Fidusia  dengan  menggunakan  title  eksekutorial  atau  parate eksekusi  masih  menjadi  permasalahan  di  kalangan  masyarakat.  Pasca dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  terdapat perubahan makna terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktiknya masih  banyak  kreditur  yang  tidak  berpedoman  pada  putusan  tersebut  sehingga menimbulkan  ketidakpastian  hukum  eksekusi  jaminan  fidusia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kepastian  hukum  eksekusi  jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa serta perlindungan hukum bagi debitur. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan  batal  demi  hukum  dan  salah  satu  cara  dalam  melindungi  debitur  yang mengalami  kerugian  akibat  eksekusi  secara  paksa  adalah  dengan  mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri setempat.
Kata kunci : Kepastian Hukum, Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum .

## Abstract
Execution of Fiduciary Guarantee using executorial titles or parate executions is still a problem among the public. After the issuance of the Constitutional Court Decision Number  2/PUU-XIX/2021  there  was  a  change  in  the  meaning  of  the  execution  of fiduciary guarantees. In practice, there are still many creditors who are not guided by  this  decision,  which  creates  legal  uncertainty  for  the  execution  of  fiduciary guarantees. This study aims to determine and analyze the legal certainty of forced execution of fiduciary guarantees and legal protection for debtors. The method used in  this  study  is  a  normative  juridical  approach  with  analytical  descriptive specifications. The results shows that the forced execution of fiduciary guarantees
does not have legal certainty so that it can be declared null and void then the way to protect debtors who suffer losses due to forced execution is to file a lawsuit on the basis of Unlawful Acts to the local district court.
Keywords: Legal Certainty, Fiduciary Guarantee Execution, Constitutional Court Decision, Legal Protection.

## Pendahuluan
Pembangunan ekonomi dalam suatu negara merupakan salah satu bagian penting untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Demi  mendukung  tercapainya pembangunan  ekonomi  yang  sejahtera  baik  pemerintah  maupun  masyarakat menyelenggarakan  berbagai  upaya  dalam  menggerakkan  perekonomian  nasional. Lembaga keuangan hadir sebagai salah satu solusi dalam menunjang tercapainya tujuan tersebut.
Lembaga  Keuangan  merupakan  lembaga  perantara  dari  pihak  yang  memiliki kelebihan dana (surplus  of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary) (Neni, 2010). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyediakan dana  bagi  masyarakat  adalah  dengan  melakukan  fasilitas  pembiayaan  (Ilyas,  2018). Dalam  pemberian  fasilitas  pembiayaan,  lembaga  keuangan  harus  mempertimbangkan mengenai  pengelolaan  mitigasi  risiko  untuk  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya kerugian dari fasilitas tersebut. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pembebanan jaminan seperti pembebanan jaminan fidusia.
Keberadaan mengenai Jaminan Fidusia telah diatur dalam peraturan perundang- undangan di  Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia)  (Hayati,  2016). Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  Jaminan  Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak ftanggungan dan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap kreditur  lainnya  (Mulyani,  2012).  Dalam  pembebanan  jaminan  fidusia  benda  yang dijadikan sebagai objek jaminan tidak perlu berpindah kekuasaannya sehingga hanya hak kepemilikan dari benda yang dijaminkan saja yang berpindah.
Perjanjian  pemberian  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  yang  bersifat accessoir,  yaitu  perjanjian  tambahan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari  suatu  perikatan  (Usman,  2021).  Pembebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  telah ditegaskan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  yakni  dibuat  dengan  akta notaris  dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan  fidusia.  Selanjutnya, berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  benda  yang  dibebani
dengan  jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan  dan  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  pendaftarannya  dilakukan  pada  kantor  pendaftaran  fidusia. Hasil  dari  pendaftaran  jaminan  fidusia  tersebut  adalah  dengan  diterbitkannya  sertifikat jaminan fidusia.
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa sertifikat jaminan  fidusia  tercantum  irah-irah  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini bermakna bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  (Ahmad,  2018).  Dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final  serta  mengikat  para  pihak  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut.  Lebih  lanjut, ketentuan  mengenai  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  yaitu  dengan  pelaksanaan  titel  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  penjualan  dengan  melalui pelelangan dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan (Rufaida, 2019).
Dalam  praktiknya,  eksekusi  jaminan  fidusia  tanpa  melalui  pengadilan  selalu berakhir  menjadi  suatu  permasalahan.  Seringkali  eksekusi  jaminan  dilakukan  dengan tindakan  yang  sewenang-wenang  sehingga  merugikan  salah  satu  pihak.  Dampaknya adalah  terjadinya  keresahan  dan  ketidaktentraman  dalam  masyarakat.  Keresahan masyarakat mengenai tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi jaminan fidusia berujung  diajukannya  uji  materil  mengenai  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  dalam  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021 memberikan  penafsiran  baru  dalam  hal  eksekusi  jaminan  fidusia  khususnya  mengenai parate eksekusi yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur  dan  kreditur  serta  menghindari  timbulnya  kesewenang-wenangan  dalam pelaksanaan  eksekusi  (Margaratna,  2022).  Meskipun  telah  dikeluarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 namun kasus eksekusi jaminan fidusia masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat terlebih lagi di saat Pandemi Covid- 19.
Masih  banyak  kasus  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  kontroversial  seperti  kasus penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh salah satu perusahaan pembiayaan. Eksekusi secara  paksa  ini  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yang  bekerja  untuk  kepentingan  kreditur. Kemudian debitur dibawa ke Kantor Kreditur untuk menandatangani selembar surat yang merupakan surat penyerahan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela namun debitur tidak menandatangani  surat  tersebut  sehingga  penyerahan  objek  jaminan  tidak  berdasarkan kesukarelaan debitur namun atas daya paksa kreditur beserta pihak ketiga. Dalam hal ini terdapat permasalahan hukum mengenai kepastian eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan  pengadilan  yang  diserahkan  secara  tidak  sukarela  oleh  debitur  kepada  pihak kreditur.
Adapun  beberapa  permasalahan  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  kepastian  hukum  eksekusi  jaminan  fidusia  yang dilakukan  tanpa  melalui  putusan  pengadilan  jika  tidak  ada  penyerahan  secara  sukarela pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  ?  (2)  Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa tanpa melalui putusan pengadilan ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Soekanto, 2007). Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan  eksekusi  jaminan  fidusia  tanpa  melalui putusan pengadilan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  memberikan  gambaran  dan menganalisis  permasalahan  berdasarkan  kaidah  yang  relevan  seperti  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  teori  dan  asas  hukum  yang  sesuai  dengan  objek permasalahan  yang  akan  diteliti  (Surachman,  1999).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh ditinjau dan dianalisis berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  norma,  dan  pendapat  para  ahli  sebagai perbandingan antara teori dan keadaan dalam praktik di lapangan (Benuf & Azhar, 2020). Setelah dilakukan analisis maka akan digambarkan secara deskriptif yaitu analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sholikhah, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Kepastian  Hukum  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Tanpa  melalui  Putusan  Pengadilan terhadap  Objek  Jaminan  yang  tidak  diserahkan  secara  sukarela  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
Jaminan fidusia merupakan bentuk lembaga jaminan yang digunakan secara luas dan sering ditemui dimasyarakat karena proses pembebanan objek jaminan fidusia yang sederhana,  mudah  dan  cepat.  Selain  itu,  terdapat  salah  satu  ciri  jaminan  fidusia  yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi  fidusia cidera janji. Eksekusi  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara  sebagaimana  telah  diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”(Bouzen & Ashibly, 2021) dapat dilakukan dengan cara:
a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi  dan Penerima  Fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan para pihak.”
Pelaksanaan  title  eksekutorial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia bermakna bahwa title eksekutorial dapat dilaksanakan apabila dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia telah  tercantum  kata-kata  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  (Rufaida,  2019).  Kekuatan  eksekutorial bermakna  bahwa  eksekusi  langsung  dapat  dilaksanakan  tanpa  melalui  pengadilan  dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Fidusia  menjadi  justifikasi  dalam melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  dengan  berdasarkan  sertifikat  jaminan  fidusia apabila  debitur  telah  wanprestasi  (Ulinnuha,  2017).  Oleh  karena  itu,  eksekusi  objek jaminan  fidusia  langsung  dapat  dilaksanakan  dengan  berdasarkan  sertifikat  jaminan fidusia  tanpa  memerlukan  putusan  pengadilan  jika  syarat  debitur  telah  melakukan wanprestasi telah terpenuhi.
Eksekusi  menggunakan  sertifikat  jaminan  fidusia  atau  parate  eksekusi  sering digunakan  oleh  kreditur  dalam  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  karena  prosesnya cepat  dan  mudah.  Setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU- XIX/2021  terdapat  perubahan  makna  dalam  pelaksanaan  parate  eksekusi.  Jika  dalam Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  sertifikat  jaminan  fidusia  menjadi  dasar  dalam melakukan  eksekusi  karena  kedudukannya  dapat  dipersamakan  dengan  putusan pengadilan  sehingga  kreditur  dapat  langsung  melaksanakan  eksekusi  apabila  debitur melakukan wanprestasi. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi jika kreditur ingin melaksanakan parate eksekusi (Naini et al., 2022). Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam  pelaksanaan  eksekusi  menggunakan  sertifikat  jaminan  fidusia  (Karelina  et  al., 2022).
Kepastian hukum dapat diartikan bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum. Kepastian hukum harus diperhatikan demi keamanan  dan  ketertiban  suatu  negara  serta  untuk  memberikan  perlindungan  hukum kepada pihak yang bersengketa sehingga dapat terhindar dari kesewenangan-wenangan penghakiman.  Dengan  demikian,  kepastian  hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Eksekusi  diartikan  sebagai  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan.  Lebih  lanjut, Eksekusi  merupakan  upaya  dari  pihak  yang  dimenangkan  dalam  putusan  guna
mendapatkan  sesuatu  yang  menjadi  haknya  dengan  bantuan  kekuatan  umum  untuk memaksa pihak yang dikalahkan dalam melaksanakan bunyi putusan. Tindakan hukum tersebut dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Dengan demikian, eksekusi dapat diartikan sebagai pelaksanaan sebuah putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dijalankan  secara  paksa  karena  pihak  yang  kalah dalam perkara tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut.
Proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman pada ketentuan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  195  sampai  dengan  Pasal  224  HIR/Pasal  206 sampai dengan Pasal 258 Rbg (Maharani, 2014). Proses eksekusi dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim. Prinsip eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR merupakan bagian wewenang eksekusi di bawah kekuasaan Ketua  Pengadilan  Negeri.  Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk  melakukan  eksekusi terhadap grosse akta yang dilekati kekuatan eksekutorial salah satunya seperti Sertifikat Jaminan  Fidusia.  Oleh  karena  itu,  eksekusi  jaminan  fidusia  melalui  title  eksekutorial dengan  berdasarkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  berdasarkan  ketentuan Pasal 224 HIR. Pasal ini mengatur mengenai eksekusi grosse akta. Dengan adanya grosse akta  kreditur  dapat  langsung  menggunakan  hak  eksekusinya  melalui  permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa melalui proses gugatan biasa.
Setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  telah terjadi  pergeseran  makna  dan  perubahan  dalam  memaknai  eksekusi  jaminan  fidusia. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  menjelaskan  pemaknaan  dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dimaknai berbeda meskipun  Pasal  15 ayat  (2) dan ayat  (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia masih tetap berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Mahkamah  konstitusi  dalam putusannya memberikan syarat tertentu dalam memaknai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  kewenangannya  untuk  menguji  konstitusionalitas,  Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dikeluarkannya dapat menyatakan bahwa suatu materi dari  suatu  Undang-Undang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  karena  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi  juga  dapat membatalkan keberlakuan Undang-Undang karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar  1945.  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak saat dibacakan dalam persidangan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengikat  semua  komponen  dalam  suatu  negara baik  penyelenggara  negara  maupun  warga  negara.  Hal  ini  dikarenakan  Mahkamah Konstitusi  menguji  Undang-Undang  yang  mengikat  secara  umum.  Setiap  pihak  yang berkaitan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  harus  melaksanakan  isi putusannya. Dengan demikian bahwa jelaslah kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 2/PUU-XIX/2021 membuat penafsiran makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Jaminan Fidusia menjadi berbeda dengan sebelum dikeluarkannya putusan tersebut. Pasal 15 ayat  (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia masih memiliki kekuatan hukum yang  mengikat  sepanjang  dimaknai  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  dinyatakan bahwa  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak melainkan atas dasar kesepakatan dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji dan terdapat penyerahan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  ekskekusi  objek  jaminan fidusia  harus  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan  Negeri  setempat  dan  jika  Pengadilan  Negeri  setempat  telah  mengeluarkan penetapan untuk melakukan eksekusi maka eksekusi dapat dilaksanakan.
Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  menjelaskan  bahwa  tujuan dicantumkannya  unsur  adanya  kesepakatan  mengenai  wanprestasi  adalah  untuk memberikan  keseimbangan  hak  antara  kreditur  dan  debitur  sehingga  wanprestasi  tidak ditentukan  hanya  sepihak  oleh  kreditur  saja  melainkan  debitur  juga  harus  mengakui adanya  wanprestasi.  Oleh  karena  itu,  jika  perusahaan  pembiayaan  ingin  melakukan eksekusi  maka  terdapat  dokumen  yang  harus  ditandatangani  oleh  debitur  yaitu  surat penyerahan  objek  jaminan  fidusia  yang  membuktikan  adanya  pengakuan  wanprestasi oleh  debitur  dan  penyerahan  secara  sukarela  sehingga  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat dilaksanakan secara langsung.
Hal tersebut juga diatur dalam PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa salah satu dokumen yang harus dipenuhi jika ingin melakukan lelang eksekusi jaminan fidusia adalah surat pernyataan dari Penjual bahwa  barang  yang  akan  dilelang  dalam  penguasaan  Penjual  karena  telah  diserahkan secara sukarela dan debitur telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada keberatan dari debitur. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia dapat langsung dilaksanakan. Dalam  memenuhi  syarat  adanya  penyerahan  secara  sukarela,  pada  saat  melakukan eksekusi  objek  jaminan  fidusia  perusahaan  pembiayaan  menyiapkan  surat  yang  berisi bahwa penyerahan objek jaminan tersebut telah diserahkan secara sukarela seperti yang telah dijelaskan di atas. Surat penyerahan objek jaminan harus ditandatangani oleh debitur sebagai  bukti  bahwa  penyerahan  objek  jaminan  tersebut  tidak  dilakukan  secara  paksa sehingga memudahkan untuk melakukan eksekusi. Jika debitur tidak mendandatangani surat tersebut maka proses eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri.
Dengan demikian, jika eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi  tidak  dijalankan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditafsirkan  dalam  putusan tersebut  maka  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang berlaku.  Selain  itu,  jika  mengacu  kepada  Pasal  32  Undang-Undang  Jaminan  fidusia,
apabila  eksekusi  jaminan  fidusia  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku maka dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada debitur karena  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  tidak  mengikuti  penafsiran  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  tidak  memiliki  kepastian hukum.

## Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang mengalami kerugian dengan adanya Eksekusi secara Paksa Tanpa melalui Putusan Pengadilan
Perlindungan  Hukum  terhadap  setiap  warga  Negara  Republik  Indonesia  telah dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia.  Perlindungan  hukum selalu  berkaitan  dengan  peran  dan  fungsi  hukum  sebagai  pengatur  dan  pelindung kepentingan  masyarakat.  Selain  itu,  perlindungan  hukum  juga  erat  kaitannya  dengan terpenuhinya  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  dan memiliki hak atas rasa aman. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Amandemen  kedua  yang mempunyai  makna  bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  atas  perlindungan  dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak untuk memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian agar eksekusi dapat berjalan  dengan  tertib  jika  diperlukan.  Pengamanan  dari  pihak  kepolisian  telah  diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011  Tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  yang  menyatakan  bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah dilaksanakan secara aman, tertib, lancar, dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Pada kenyataan seringkali pihak kreditur tidak meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melainkan  langsung  memerintahkan debt collector untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Debt collector yang bekerja untuk mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia  seringkali  melakukan  tindakan  yang  sewenang- wenang  sehingga  proses  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  tidak  terlaksana  secara lancar.  Kemudian  terdapat  unsur  pemaksaan  dalam  proses  penyerahan  objek  jaminan fidusia  yang  membuat  debitur  sangat  dirugikan  baik  secara  moril  maupun  materiil. Perlindungan  hukum  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  subjek  hukum dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai adanya suatu sanksi yang nyata. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan  Hukum  Preventif  yaitu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah  dalam  hal  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Perlindungan
hukum preventif direfleksikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan  batasan-batasan  atau  rambu-rambu  dalam  melakukan  suatu perbuatan.
b. Perlindungan  Hukum  Represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  secara  tersirat  telah  mengakomodir perlindungan  hukum  secara  preventif  yang  sifatnya  berupa  pencegahan  sebelum terjadinya  pelanggaran.  Peraturan  dalam  Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  18  Undang- Undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak penerima dan pemberi fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia oleh kreditur pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan sebuah langkah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  kreditur  dan  juga  terhadap  debitur. Jika objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga tidak memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak  dapat  dilaksanakan  melalui  proses  eksekutorial  atau  parate  eksekusi.  Dengan demikian, pada saat  terjadi  sengketa yang mengharuskan kreditur untuk  mengeksekusi objek  jaminan  fidusia  maka  proses  eksekusi  harus  dilakukan  dengan  cara  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga adanya putusan pengadilan.
Selain  perlindungan  hukum  secara  preventif  terdapat  juga  perlindungan  hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa adanya sanksi tertentu seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  dapat  dilaksanakan  melalui  kekuatan  eksekutorial/parate eksekusi  dengan  syarat  bahwa  debitur  telah  melakukan  wanprestasi.  Jika  debitur  telah melakukan wanprestasi maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan  yang  berlaku  dan  jika  tidak  maka  perbuatan  eksekusi  tersebut  dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap debitur yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya  daya  paksa  adalah  dengan  cara  mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  yang  menyatakan  bahwa  eksekusi  terhadap benda  yang  dibebani  Jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  hanya  jika  dalam  perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan cidera janji dan kesediaan debitur menyerahkan barang jaminan secara sukarela ketika terjadi wanprestasi.
Berdasarkan  Pasal  48  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 35/POJK.05/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  dijelaskan bahwa  perusahaan  pembiayaan  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  lain  untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 48 ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain termasuk
dalam  melakukan  penagihan  terhadap  debitur.  Dengan  demikian,  kreditur  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang melakukan eksekusi atau tindakan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.
Perbuatan  melawan  hukum  ( onrectmatige  daad )  merupakan  suatu  kaidah  yang diatur dalam bidang hukum perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  menyatakan  Perbuatan  melawan  hukum  adalah  setiap  perbuatan  yang melawan  hukum  dan  menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain  karena  kesalahannya sehingga  orang  yang  menimbulkan  kerugian  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian tersebut.  Dalam  mengajukan  gugatan  dengan  dasar  adanya  perbuatan  melawan  hukum maka terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan, sebagai berikut:
1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Ada kesalahan
3. Adanya Kerugian
4. Kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
Perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  yaitu  adanya  penarikan  objek  jaminan fidusia  secara  paksa  tanpa  menunjukkan  identitas  maupun  sertifikat  jaminan  fidusia. Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  telah  terdapat  perubahan  makna  dalam melaksanakan eksekusi jamian fidusia berdasarkan title eksekutorial atau parate eksekusi yaitu eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan title eksekutorial/parate eksekusi harus didasari atas kesepakatan adanya wanprestasi dan penyerahan secara sukarela. Kreditur melalui  pihak  ketiga  yang  mewakilinya  tidak  memenuhi  syarat  dalam  melakukan eksekusi melalui title eksekutorial/parate eksekusi.
Adanya  unsur  kesalahan  sehingga  dapat  dimintakan  tanggung  jawabnya  secara hukum. Debt  collector yang  menarik  paksa  objek  jaminan  fidusia  tidak  menunjukkan surat  tugas,  surat  tagihan  maupun  sertifikat  jaminan  fidusia.  Kemudian  akibat  dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik inmateriil maupun materiil bagi debitur. Kerugian materiil yang ditimbulkan adalah biaya pengurusan berupa panjar, transportasi maupun konsumsi. Selain itu terdapat kerugian inmateril yaitu indimidasi dari pihak yang melakukan eksekusi.
Terdapat  kausalitas  antara  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  kerugian,  dengan adanya perbuatan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa dan tidak sesuai  dengan  peraturan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal  ini  debitur merasa dirugikan baik secara materiil maupun imateril seperti yang sudah dijelaskan di atas.  Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  setiap  perbuatan  melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang melakukan kesalahan  tersebut  yang  menyebabkan  kerugian  untuk  mengganti  kerugian  tersebut. Terdapat beberapa kemungkinan jenis penuntutan ganti kerugian di antaranya:
1. Ganti kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pemulihan keadaan seperti semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang dilakukan  secara  paksa  tanpa  didasari  adanya  kesukarelaan  penyerahan  objek  jaminan fidusia termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur yang telah diuraikan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dimaknai  seperti  dalam  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  dan  telah  memenuhi  unsur perbuatan  melawan  hukum  maka  pelaksanaan  eksekusi  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia  tersebut  tidak  sah  menurut  hukum  dan  dikarenakan  perbuatan  tersebut dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  maka sesuai  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata  kreditur  diharuskan  untuk  mengganti  kerugian yang  diderita  debitur  akibat  dari  perbuatannya.  Penggantian  kerugian  atas  perbuatan melawan hukum tersebut berupa:
1. Ganti kerugian dalam bentuk uang dengan cara kreditur membayar biaya perkara sebagai ganti rugi secara materil
2. Ganti  kerugian  dalam  bentuk  natura  atau  pemulihan  keadaan  seperti  semula yaitu  dengan  mengembalikan  objek  jaminan  fidusia  kepada  debitur  sehingga objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitur kembali seperti sebelum dilakukannya eksekusi objek jaminan fidusia
3. Pernyataan  bahwa  perbuatan  tersebut  bersifat  melawan  hukum  sehingga eksekusi jaminan fidusia tidak sah menurut hukum

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  kesimpulan  dan saran  sebagai  berikut:  (1)  Kepastian  hukum  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan jika tidak ada penyerahan secara sukarela pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yaitu tidak memiliki kepastian hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara  langsung  dengan  syarat  debitur  secara  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan fidusia dan telah ada kesepakatan mengenai wanprestasi yang diakui oleh debitur. Oleh karena itu, jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan yang  dimaknai  oleh  putusan  tersebut  maka  eksekusi  tersebut  tidak  memiliki  kepastian hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. (2) Perlindungan hukum terhadap debitur  yang  mengalami  kerugian  akibat  eksekusi  secara  paksa  tanpa  melalui  putusan pengadilan dapat dilakukan dengan penyelesaian permasalahan melalui pengadilan yaitu dengan  mengajukan  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Hal  tersebut  termasuk  ke dalam  kategori  perlindungan  hukum  represif  karena  diberikan  setelah  terjadi sengketa/pelanggaran.  Dalam  hal  ini,  kreditur  telah  melanggar  ketentuan  eksekusi jaminan  fidusia  serta  memenuhi  unsur  dalam  perbuatan  melawan  hukum.  Akibatnya kreditur diwajibkan untuk mengganti rugi yang dapat berupa materil maupun inmateril
seperti  membayar  biaya  perkara  dan  mengembalikan  objek  jaminan  fidusia  kepada debitur.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  F.  (2018).  Keabsahan  Kuasa  Untuk  Menandatangani  Akta  Oleh  Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Jurnal Ius Constituendum , 3 (2), 147–165.
https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer. Gema  Keadilan , 7 (1),  20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Bouzen,  R.,  &  Ashibly,  A.  (2021).  Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Gagasan Hukum , 3 (02), 137–148.
Hayati,  N.  (2016).  Aspek  Hukum  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia. Lex  Jurnalica , 13 (2), 147577.
Ilyas, R. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah. Adzkiya:  Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah , 6 (1). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167
Karelina,  N.,  Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2022).  Implikasi  Hukum  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan  Perumusan  Klausula  Perjanjian. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 5 (2), 187–201. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738
Maharani, R. S. (2014). Pelaksanaan Eksekusi di Atas Hak Pengelolaan (Hpl) No. 3 Milik PT. Kawasan Industri Medan (Persero)(Studi Kasus Putusan Pk No. 94 Pk/pdt/2004). Premise Law Journal , 2 , 13985.
Margaratna,  P.  D.  (2022). Studi  Komparasi  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019  dengan  Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 .
Mulyani,  S.  (2012).  Pengembangan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Collateral (Agunan)  Untuk  Mendapatkan  Kredit  Perbankan  Di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum , 12 (3), 568–578. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128
Naini,  R.,  Suri,  F.  A.,  Rachmawati,  P.  P.,  &  Setiawan,  A.  I.  (2022).  Model  Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Gorontalo Law Review , 5 (1), 288–299. https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2110
Neni,  I.  S.  (2010).  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia. Bandung:  PT.  Raﬁka Aditama .
Rufaida,  K.  K.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 21– 40. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40
Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi , 10 (2), 342–362. https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Surachman, W. (1999). Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik. Tarsito, Bandung .
Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. J. Priv. & Com. L. , 1 , 85.
Usman, R. (2021). Hukum pencatatan sipil . Sinar Grafika.

## Copyright holder:
Katarina Zein Angelica Janwarin, Etty Mulyati, Aam Suryamah (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: