Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 5 Mei 2020

## HUBUNGAN  PENDIDIKAN  PEREMPUAN  DAN  PENGHASILAN  ORANG TUA  DENGAN  PERNIKAHAN  DINI  PADA  PEREMPUAN  DI  DESA  KUTA BOGOR

## Rosalia  Rahayu
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mahardika Cirebon Email: rosaliaracha@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan  dini  masih  menjadi  tantangan  yang  harus  ditanggulangi  terutama  di negara-negara  Asia  Selatan  dan  Afrika.  Secara  global  diketahui  bahwa  650  juta perempuan  yang  hidup  saat  ini  menikah  pada  masa  remaja.  (UNICEF,  2018). Indonesia  termasuk  negara  dengan  persentase  pernikahan  usia  muda  tinggi  di dunia  (ranking  37).  Jumlah  kasus  pernikahan  di  Indonesia  mencapai  50  juta penduduk.  Desa  Kuta  merupakan  desa  dengan  angka  pernikahan  remaja  yang cukup  besar  pada  tahun  2015  (70,8  %).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  hubungan  pendidikan  perempuan  dan  penghasilan  orang  tua  dengan pernikahan  dini  pada  perempuan  di  Desa  Kuta,  Bogor.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kuantitatif  dengan  desain  cross  sectional.  Sampel  pada  penelitian  ini adalah  119  orang.    Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  hubungan  yang bermakna  antara  variabel  pendidikan  perempuan  dan  penghasilan  orang  tua dengan  kejadian  pernikahan  dini.  Kesimpulan  penelitian  adalah  ada  hubungan antara pendidikan perempuan dan penghasilan orang tua dengan pernikahan dini. Oleh  karena  itu,  perlu  kerjasama  lintas  program  dan  lintas  sektoral  guna meminimalisir  angka  kejadian  pernikahan  dini  dan  memberdayakan  remaja  agar produktif serta mempunyai hak atas masa depan mereka
Kata kunci : Pendidikan, Penghasilan Orang Tua, Perempuan, dan Pernikahan dini

## Pendahuluan
Negara-negara  Asia  Selatan  dan  Afrika  merupakan  negara  dengan  jumlah pernikahan dini yang cukup tinggi. Mayoritas anak perempuan mengalami penderitaan yang tak terungkapkan, diantaranya adalah hambatan pendidikan, kesehatan dan segala hal yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Secara global  diketahui  bahwa  650  juta  perempuan  yang  hidup  saat  ini  menikah  pada  masa remaja.
World Fertility Policies juga menunjukkan data yang  sama bahwa di Indonesia tercatat 11,13 persen perempuan menikah di usia 10–15 tahun dan 32,10 persen di usia 16–18  tahun.  Pada  tahun  2018,  1  dari  9  anak  perempuan  menikah  di  Indonesia. Perempuan  umur  20-24  tahun  yang  menikah  sebelum  berusia  18  tahun  di  tahun  2018 diperkirakan mencapai 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.
Hasil  Survei  Demografi  Indonesia  tahun  2017,  terutama  yang  terkait  dengan kesehatan  reproduksi  remaja  menunjukkan  perilaku  pacaran  menjadi  titik  masuk  pada praktik perilaku beresiko yang menjadikan remaja rentan mengalami pernikahan di usia dini,  kehamilan  di  luar  nikah,  kehamilan  tidak  diinginkan,  dan  terinfeksi  penyakit menular  seksual  hingga  aborsi  yang  tidak  aman.  Indonesia  merupakan  negara  yang  di beberapa kabupaten/ kotanya mempunyai kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan salah satu indikatornya adalah tidak ada perkawinan anak atau perkawinan di bawah  umur 18 tahun.  Namun  dilain  sisi,  Indonesia  juga  tidak  lepas  dari  kejadian  pernikahan  anak. Menurut  data  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KPP&PA) dalam Profil Anak Indonesia 2012, sebesar 1,62 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin.
Di  Indonesia,  jaminan  terhadap  hak  anak  tercantum  dalam  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Terkait dengan  perkawinan  anak,  UU  35  2014  secara  eksplisit  menyebutkan  kewajiban  orang tua  dalam  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak.  Komitmen  Pemerintah  Indonesia untuk  mencegah  perkawinan  anak  kemudian  terwujud  dengan  terbitnya  UU  16/2019 yang  mengubah  pasal  mengenai  batas  minimum  usia  perkawinan  anak  dalam  UU 1/1974  tentang  Perkawinan.  Dengan  terbitnya  UU  16/2019,  batas  minimum  usia perkawinan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
Berdasarkan  data  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  didapatkan  bahwa  Desa Kuta  merupakan  desa  dengan  angka  pernikahan  dini  terbesar,  dimana  jumlah  remaja yang melakukan perkawinan dibawah usia 20 tahun pada tahun 2015 sebanyak 61 orang dari  86  perkawinan  (70,8  %).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  angka  perkawinan dibawah usia 20 tahun masih tergolong tinggi.
Pernikahan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  (Yani,  2017).  Tetapi  Pernikahan  pada  anak bukan  merupakan  salah  satu  hal  yang  umum.  Penyebab  pernikahan  pada  anak  terdiri atas  berbagai  macam  faktor,  antara  lain  faktor  sosial  ekonomi  (tempat  tinggal  di  area pinggir kota, kemiskinan dan pendidikan yang selalu menjadi faktor yang dominan dan terjadi secara berulang (Raj, Jackson, & Dunham, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan  pendidikan  responden  dan  penghasilan  orang  tua  dengan pernikahan dini pada perempuan di Desa Kuta Bogor.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  analitik  yang  menggunakan  metode kuantitatif dengan rancangan cross sectional . Lokasi penelitian bertempat di Desa Kuta Bogor. Populasi studi (populasi target) adalah perempuan berusia 20-35 tahun baik yang sudah menikah maupun yang belum sejumlah 364 orang.
Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik multistage  random  sampling dengan jumlah sampel minimal adalah 119 orang. Teknik pengumpulan data merupakan data primer dengan instrumen berupa kuesioner.
Hasil dan Pembahasan
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Yang Menikah Dini Di Desa Kuta Bogor Pernikahan Dini Jumlah ( n ) Persentase ( % ) Ya 84 70,6 Tidak 35 29,4 Jumlah 119 100 Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden di Desa Kuta Bogor Pendidikan Jumlah ( n ) Persentase ( % ) Dasar 101 84.9 Menengah &Tinggi 18 15.1 Jumlah 119 100 Tabel  3 Distribusi Frekuensi Penghasilan Orangtua di Desa Kuta Bogor Penghasilan Orang tua Jumlah ( n ) Persentase ( % ) Rendah 104 87,4 Tinggi 15 12,6 Jumlah 119 100.0 Tabel 4

## Hubungan Pendidikan Perempuan Dengan Pernikahan Dini di Desa Kuta Bogor
Pendidikan Pernikahan Dini Total P Value OR (95 % CI) Ya Tidak n % n % N % Dasar 76 75,2 25 24,8  101  100
3,8
(1,352 – 10,683) Menengah &Tinggi 8 44,4 10 55,6  18  100  0,008 Jumlah 84 70,6 35 29,4  119  100 Tabel 5
Hubungan Penghasilan Orang Tua Dengan Pernikahan Dini di Desa Kuta Bogor
Penghasilan orang tua Pernikahan Dini Total P Value OR (95 % CI) Ya Tidak n % n % N % Rendah 78  73,6  28  26,4  106  100 0,040 3,250 (1,006-10,501) Tinggi 6 46,4 7 53,8 13  100 Jumlah 84 100 35  29,4  119  100

## A. Hubungan  Pendidikan  Perempuan  dengan  Pernikahan  Dini  di  Desa  Kuta Bogor
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa  responden  yang  menikah  dini  lebih banyak  pada  kategori  pendidikan  dasar  (75,2  %)  dibandingkan  dengan  pendidikan menengah  &  tinggi  (44,4  %)  dan  hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan antara pendidikan dengan pernikahan dini dengan nilai P = 0,008. Selain itu,  diketahui  juga  bahwa  responden  yang  berpendidikan  dasar  atau  rendah berpeluang  3,8  kali  melakukan  pernikahan  dini  dibandingkan  responden  yang berpendidikan menengah dan tinggi.
Beberapa faktor dominan yang terdokumentasikan menjelaskan bahwa salah satu  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  terjadinya  hubungan  seksual  pada  masa remaja adalah level pendidikan yang rendah (Faisal-Cury et al., 2017).
Hasil  penelitian  Naibaho  menggambarkan  rata-rata  pendidikan    orang    tua maupun  informan    itu    sendiri    masih    tergolong    rendah.    Tidak    ada    informan yang    melanjutkan  pendidikannya  ke  perguruan  tinggi.    Tinggi  rendahnya  usia kawin  pertama  adalah  rendahnya  akses  kepada  pendidikan.  Rendahnya  tingkat pendidikan  disebabkan  oleh  ekonomi  keluarga  yang  kurang  dimana  kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan (Naibaho, 2014).
Rata-rata  lama  sekolah  baik  untuk  perempuan  maupun  laki-laki  usia  20-24 tahun  yang  melangsungkan  perkawinan  setelah  usia  18  tahun  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  sebelum  usia  18 tahun.  Pada  kelompok  perempuan  usia  20-24  tahun  selisih  rata-rata  lama  sekolah antara  yang  melangsungkan  perkawinan  pada  usia  anak  dan  usia  18  tahun  ke  atas hampir  mencapai  dua  tahun.  Perempuan  usia  20-24  tahun  yang  melangsungkan perkawinan  setelah  usia  18  tahun  bersekolah  lebih  lama  dua  tahun  dibandingkan dengan  perempuan  yang  melangsungkan  perkawinan  di  usia  anak  dari  kelompok umur  yang  sama.  Perempuan  usia  20-24  tahun  yang  melangsungkan  perkawinan sebelum  usia  18  tahun  mempunyai  rata-rata  sekolah  sampai  kelas  7.  Artinya, perempuan  usia  20-24  tahun  yang  melangsungkan  perkawinan  sebelum  usia  18 tahun  rata-rata  menamatkan  pendidikannya  pada  jenjang  Sekolah  Dasar  (SD). Berbeda  dengan  perempuan  usia  20-24  tahun  yang  melangsungkan  perkawinan setelah  usia  18  tahun  rata-rata  sekolahnya  sampai  dengan  tamat  SMP.  Diantara perempuan  20-24  tahun  yang  sudah  menikah,  alasan  utama mengapa  mereka  tidak bersekolah lagi adalah menikah (47,9 persen untuk yang menikah di bawah 18 tahun dan 42,1 persen untuk menikah di atas 18 tahun). Alasan terbesar selanjutnya adalah mengurus  rumah  tangga  dan  tidak  ada  biaya  sekolah.  Sedangkan,  diantara perempuan  20-24  tahun  yang  belum  menikah,  34,94  persen  mengaku  masih bersekolah  dan  jika  tidak  bersekolah  lagi,  alasan  terbesar  mereka  adalah  karena bekerja  (30,54  persen),  dilanjutkan  dengan  tidak  ada  biaya  sekolah  dan  merasa pendidikannya sudah cukup (Statistik, 2017).
Dewi  &  Dartanto  (2019)  mengemukakan  bahwa  adanya  sekolah  menengah dan  pelatihan  keterampilan  mengurangi  kemungkinan  anak  perempuan  menikah  di usia  anak.  Setiap  tambahan  dari  salah  satu  fasilitas  ini  dapat  mengurangi kemungkinan perkawinan anak terjadi sebesar 1,3 poin persen (sekolah menengah) dan 0,46 poin persen (institusi pelatihan).

## B. Hubungan Penghasilan orang tua dengan Pernikahan Dini di Desa Kuta Bogor
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menikah  dini  lebih banyak  pada  kategori  penghasilan  orang  tua  yang  rendah  (73,6  %)  dibandingkan dengan  penghasilan  tinggi  (46,4  %)  dan  uji  statistik  menyatakan  bahwa  ada hubungan  yang  bermakna  antara  penghasilan  orang  tua  dengan  pernikahan  dini. Selain itu, diketahui bahwa orang tua yang berpenghasilan rendah memiliki peluang 3,250  kali  untuk  menikahkan  anaknya  secara  dini  dibandingkan  dengan  orang  tua yang berpenghasilan tinggi.
Berdasarkan  penelitian  (Dwinanda,  Wijayanti,  &  Werdani,  2017)  peran orangtua  dalam  menentukan  perkawinan  anak  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi masalah remaja (Faisal-Cury et al., 2017).
Penelitian (Montazeri, Gharacheh, Mohammadi, Alaghband Rad, & Eftekhar Ardabili,  2016)  mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar  responden  tumbuh  pada situasi  ekonomi  keluarga  yang  kurang  beruntung.  Sehingga  pengalaman  dan lingkungan  masa  kecil  mereka  sangat  sulit  dan  inilah  yang  menjadi  alasan fundamental yang mendorong mereka untuk menikah dini untuk mengurangi beban orangtua (Faisal-Cury et al., 2017).
Anak  menikah  sebelum  umur  18  tahun  seringkali  terjadi  karena  beberapa penyebab, seperti kemiskinan, akses yang buruk ke pendidikan formal dan kapasitas pengasuhan  orang  tua  yang  kurang.  Sebelumnya,  situasi-situasi  tersebut  dilihat sebagai  hal  yang  terpisah  dan  karenanya  program  tidak  dilaksanakan  secara komprehensif (Djaja, M., Gyamitri, B., Alfiasari., & Novita, 2016).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  oleh  UNFPA  (2012)  dan  UNICEF  & UNFPA  (2018)  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  merupakan  pendorong  utama perkawinan  anak  pada  perempuan  di  negara  berkembang  (Paul,  2019).  Kondisi keluarga  yang  miskin  membuat  anak  dianggap  sebagai  beban  ekonomi,  sehingga perkawinan  anak  adalah  satu-satunya  solusi  untuk  mengurangi  beban  tersebut (Benedicta, G. D., Noor, I. R., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Susanti, 2017).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel pendidikan perempuan dan penghasilan orang tua dengan pernikahan dini pada perempuan  di  Desa  Kuta  Bogor.  Adapun  kegiatan  yang  perlu  dikembangkan  di masyarakat adalah peran serta secara aktif dalam memberikan informasi kepada remaja di  Desa  Kuta,  baik  berupa  penyuluhan,  memasang  poster  atau  media  lain  yang mengandung  imbauan  atau  promosi  kesehatan  tentang  kesehatan  remaja,  melakukan advokasi  kepada  tokoh  masyarakat  agar  ikut  melaksanakan  program  yang  terkait kesehatan remaja serta bersama aparat desa mengadakan kegiatan rutin dalam kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), misalnya kegiatan olahraga, konseling oleh narasumber dan lain-lain.

## BIBLIOGRAFI
Benedicta, G. D., Noor, I. R., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Susanti, et al. (2017). Studi Kualitatif  ‘  Yes  I  Do  Alliance  (YID).  Faktor  Penyebab  dan  Konsekuensi Perceraian  Setelah  Perkawinan  Anak  di  Kabupaten  Sukabumi,  Rembang  dan Lombok Barat .
Djaja,  M.,  Gyamitri,  B.,  Alfiasari.,  &  Novita,  L.  (2016). Telaah  Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
Dwinanda,  Aditya  Risky,  Wijayanti,  Anisa  Catur,  &  Werdani,  Kusuma  Estu.  (2017). Hubungan antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Pernikahan Usia Dini. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas , 10 (1), 76–81.
Faisal-Cury, Alexandre, Tabb, Karen M., Niciunovas, Guilherme, Cunningham, Carrie, Menezes,  Paulo  R.,  &  Huang,  Hsiang.  (2017).  Lower  education  among  low- income  Brazilian  adolescent  females  is  associated  with  planned  pregnancies. International Journal of Women’s Health , 9 , 43.
Kumala Dewi,  Luh Putu Ratih, & Dartanto, Teguh. (2019). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? Vulnerable Children and Youth Studies , 14 (1), 24–35.
Montazeri, Simin, Gharacheh, Maryam, Mohammadi, Nooredin, Alaghband Rad, Javad, & Eftekhar Ardabili, Hassan. (2016). Determinants of early marriage from married girls’ perspectives in Iranian setting: a qualitative study. Journal of Environmental and Public Health , 2016 .
Naibaho,  Hotnatalia.  (2014).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pernikahan  usia  muda (studi  kasus  di  Dusun  IX  Seroja  pasar  VII  Tembung  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan Kabupaten Deli Serdang). Welfare StatE , 2 (4).
Paul,  Pintu.  (2019).  Effects  of  education  and  poverty  on  the  prevalence  of  girl  child marriage  in  India:  A  district–level  analysis. Children  and  Youth  Services  Review , 100 , 16–21.
Raj,  Anita,  Jackson,  Emma,  &  Dunham,  Serena.  (2018).  Girl  child  marriage:  A persistent  global  women’s  health  and  human  rights  violation.  In Global Perspectives  on  Women’s  Sexual  and Reproductive  Health Across  the  Lifecourse (pp. 3–19). Springer.
Statistik,  Badan  Pusat.  (2017). Buku  4  Konsep  dan  Definisi  Susenas  Maret  2018 . Jakarta: BPS.
Yani, Encep Ahmad. (2017).  Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (11), 40–49.