Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Perbandingan Pendirian Dan Sistem Hukum Perusahaan Antar Negara Indonesia Dan Kamboja

## Mahardyan Trymario Saputro
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Email: mahardyan.trymario@gmail.com
Abstract. With the existence of a company as a business entity in the business world between Indonesia and Cambodia, it makes the arrangement of company establishment an initial concern. In Indonesia,  a  Company  is  a  legal  entity  that  is  a  capital  partnership,  established  based  on  an agreement,  carrying  out  business  activities  with  capital,  established  based  on  an  agreement, conducting business activities with an authorized capital wholly divided into shares and complying with the requirements stipulated in this Law and its implementing regulations. A Cambodia limited liability company (LLC) is managed by officers and directors and is funded by capital provided by the shareholders. It can be as small as a single business person or as large as a business with many shareholders. Companies provide a framework for businesses to own property, sign contracts, and engage in legal action without putting the assets of their shareholders at risk.
Keywords : Comparative Law, Corporate Law, Company Establishment, Indonesian Company Law,

## Cambodia Company Law
Abstrak. Dengan adanya perusahaan sebagai suatu badan usaha dalam  dunia bisnis antara Negara Indonesia maupun Kamboja, menjadikan pengaturan tentang pendirian perusahaan menjadi perhatian awal. Di Indonesia Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memnuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaanya. Perusahaan perseroan terbatas (LLC) kamboja dikelola oleh pejabat dan direktur dan didanai oleh modal yang disediakan oleh pemegang saham. Itu bisa sekecil satu orang bisnis atau sebesar bisnis dengan  banyak  pemegang  saham.  Perusahaan  menyediakan  kerangka  kerja  bagi  bisnis  untuk memiliki properti, menandatangani kontrak, dan terlibat dalam tindakan hukum tanpa menempatkan aset para pemegang sahamnya di risiko.
Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Hukum Perusahaan, Pendirian Perusahaan, Hukum Perusahaan Indonesia, Hukum Perusahaan Kamboja
PENDAHULUAN.
Kamboja  dan  Indonesia  merupakan negara bagian ASEAN dengan bentuk  negara yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi Indonesia  dan  Kamboja  meningkat  dengan indeks  angkanya  masing-masing.  Dengan beracuan  pada  data  World  Bank,  2018  GDP ( Gross  Domestic  Product) yakni  meningkat sebesar  39%,  lebih  rendah  dibandingkan pertumbuhan  GDP  Kamboja  yaitu  diangka 70%.  Dalam  indeks  Kapitalisasi  Pasar  atau
harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan  di  Indonesia  lebih  tinggi  yaitu diangka  464.65  trilliun  USD  dibandingkan Kamboja diangka 30.0 trilliun USD. Indonesia juga  unggul  dalam  indeks  angka  terhadap perlindungan  investor  minoritas  sebesar  63.3 sedangkan nilai kamboja berada di angka 50.
Dengan  adanya  perusahaan  sebagai suatu  badan  usaha  dalam  dunia  bisnis  antara Negara Indonesia maupun Kamboja, menjadikan  pengaturan  tentang  pendirian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perusahaan menjadi perhatian penting. Model usaha yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik  itu  pedagang,  industrialis,  investor, kontraktor,  distributor,  banker,  perusahaan asuransi,  pialang,  agen  dan  lain  sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran perusahaan.
Berbisnis dengan mempergunakan perusahaan, baik dalam skala kecil,  menengah  maupun  berskala  besar merupakan  model  yang  paling  banyak  dan paling lazim dilakukan. Dalam sistem hukum di  Indonesia,  regulasi  tentang  perusahaan awalnya  diatur  dalam  kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang,  yang  kemudian  diganti dengan  UU  No.  1  Tahun  1995  tentang Perseroan  Terbatas.  Karena  sudah  dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan  kebutuhan  masyarakat,  Undang-Undang No.  1  Tahun  1995  ini  dicabut  dan  diganti dengan  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, tanggal 16 Agustus 2007).
Sistem hukum di Indonesia merupakan negara  dengan  sistem  hukum civil  law.  Civil Law merupakan sistem hukum yang berkembang  di  negara-negara  Eropa  daratan, dengan karakteristik; Pertama, adanya kodifikasi,  alasan  mengapa  sistem civil  law menganut paham kodifikasi antara lain karena demi  kepentingan  politik  Imperium  Romawi, disamping  kepentingan  lainnya  diluar  itu. Kodifikasi  diperlukan  untuk  menciptakan keseragaman  huum  dan  di  tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan- kebiasaan  yang  telah  ditetapkan  sebagai peraturan  raja  supaya  ditetapkan  menajdi hukum  yang  berlaku  secara  umum,  perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemkiran  itu,  solusinya  adalah  diperlukanya suatu  kodifikasi  hukum. Kedua, Hakim  tidak terikat pada Presiden. Menurut pendapat Paul Scholten yang  mengatakan  bahwa  maksud pegorganisaian  organ-organ  negara  Belanda tentang  adanya  pemisahan  antar  kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan  dan  sistem  kasasi  sert  kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan  yang  satu  mencampuri  urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentukla  yurisprudensi. Ketiga, Peradilan
menganut  sistem  Inkuisitorial.  Kamboja adalah  negara  monarki  konstitusional  dengan menganut sistem hukum civil law.
Sistem  Hukum  Kamboja  sebagian besar  didasarkan  pada  sistem  sipil  dan peraturan perundang-undangan Prancis. Sistem Hukum Kamboja adalah statutory law system, yang berarti hampir secara kesulurahan hukum berbentuk tertulis. Statutory law system adalah  hukum  tertulis  yang  disahkan  oleh badan  legilatif.  Ini  bertentangan  dengan hukum  lisan  atau  adat;  atau  undang-undang pengaturan  yang  diundangkan  oleh  eksekutif atau  hukum  peradilan.  Sumber  Hukum Kamboja diklasifikasikan atas primary sources dan secondary  sources.  Primary sources adalah  hukum  formal  atas  otoritas negara. Secodary  sources adalah  kebiasaan, tradisim  doktrin  dan  putusan  hakim  di kamboja.  Pada  tahun  2019,  kamboja  sedang mengalami  perkembangan  pesat  di  bidang ekonomi  dan  sosial.  Pertumbuhan  ekonomi kamboja  meningkat  pada  angak  7%.  Jumlah turis  Indonesia  yang  berkunjung  ke  Kamboja mencapai 55.753 orang atau meningkat 11.8%.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan dan tujuannya, maka  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  ini  dilakukan dengan mengkaji dan melakukan perbandingan  peraturan  mengenai  hukum perusahaan  antara  Negara  Indonesia  dan Kamboja.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.  Pendekatan      yuridis      normatif adalah      pendekatan      yang      dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,      asas- asas   hukum   serta   peraturan   perundang- undangan            yang  berhubungan  dengan penelitian  ini.    Pendekatan  ini  dikenal  pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari  buku-buku  dan  dokumen  lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Jenis  data  dari  penelitian  ini  terbagi  atas dua  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia dan Kamboja. Data primer dalam penelitian ini merupakan  peraturan  perundang-undangan terkait  yaitu  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  Law  on Commercial  Enterprises  Cambodia  2005, Handbook  Commercial  Registration Minister of Commerce Cambodia 2007. Sedangkan data sekunder diperoleh dari luar objek tetapi masih berhubungan dengan tema penelitian ini. Data sekunder ini juga peneliti dapat melalui media online seperti internet yang sumber informasinya  disediakan  berbagai  macam lembaga  yang  terkait  serta  dari  studi kepustakaan
antara lain buku kepustakaan,laporan penelitian   hukum   yaitu karya   tulis/ilmiah   yang   berkaitan   dengan permasalahan  yang  dibahas,  makalah,  surat kabar,  serta  sarana  lain   yang  menyediakan layanan    informasi      yang  berkaitan  dengan pembahasan  permasalahan  dalam  penelitian ini  dan  literatur  yang  berhubungan  dengan topik penelitian penulis.
Perbandingan Pengaturan Perusahaan Indonesia dan Kamboja.
Menurut pandangan Molengraaf,
perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan  secara  terus  menerus  bertindak  ke luar  untuk  memperoleh  penghasilan  dengan memperniagakan atau menyerahkan barangbarang  atau  mengadakan  perjanjian- perjanjian perniagaan.
Berdasarkan  Hukum  Indonesia,  kata ” Perseroan” berasal  dari  beberapa  Undang- Undang yang berlaku, salah satunya berdasarkan  Pasal 1 ayat 1 Undang Nomo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:
Perseroan  terbatas,  yang  selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum  yang  merupakan  persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memnuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang  ini  serta  peraturan pelaksanaanya.
Sedangkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha  Milik  Negara,  Pasal  1  angka  2  bahwa Perusahaan Perseroan adalah:
Perusahaan  Perseroan,  yang  selanjutnya disebut  Persero,  adalah  BUMN  yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya  terbagi  dalam  saham  yang seluruhnya  atau  paling  sedikit  51  %  (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara  Republik  Indonesia  yang  tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Sistem Hukum Indonesia membedakan Perusahaan  Perseroan  dengan  badan  hukum lainnya,  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai perseroan merujuk pada:
1. Pasal  36  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang :
1) Perseroan  terbatas    tak  mempunyai sesuatu firma, dam tak memakai nama salah  seorang  atau  lebih  dari  para perseroannya  namun  diambinyalah nama  perseroan  tersbut  dari  tujuan perusahannya semata-mata.
2) Sebelum suatu perseroan terbatas bias berdiri  dengan  sah,  maka  akta pendiriannya  atau  naskah  dari  akta tersebut  harus  disampaikan  terlesbih dahulu  kepada  Menteri  Kehakiman, untuk mendapt pengesahannya.
3) Untuk  tiap-tiap  perubahan  dalam syarat-syarat  pendiriannya,  dan  dalam hal perpanjangan waktu, harus diroleh pengesahan yang sama.
2. Pasal  38  Kitab  Undang-  Undang  hukum Dagang :
1) Akta  perseroan  tersebut  harus  dibuat dalam  bentuk  otentik,  atas,  ancaman kebatalannya.
2) Para persero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruh nya beserta pengesahan yang  diperolehnya  dalam  register umum  yang  disediakan  untuk  itu  di kepantireaan  Pengadilan  Negeri  yang mana dalam daerah hukumnya perseroanitu mempunyai tempat kedudukannya,  sedangkan  mereka  di wajibkan pula mengumumkannys dalam Berita Negara.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3) Segala  sesuatu  yang  tersebut  di  atas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu
perseroan diperpanjangnya.
4) Ketentuan pasal 25 berlaku juga, dalam hal ini.
3. Bentuk-bentuk Perseroan
1) Pasal  7  ayat  (1)  bahwa  “  Perseroan Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan  yang  ditetapkan  dalam undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya.”
2) Pasal  7  ayat  (7)  bahwa  “Perseroan Terbuka  adalah  Perseroan  Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”
3) Pasal  7  ayat  (8)  bahwa    “Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi  kriteria  jumlah  pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.”
4. Syarat  Pendirian  Perseroan  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007, yaitu:
1) Pasal  7  ayat  (1)  “Perseroan  didirikan oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”
2) Pasal  7  ayat  (2)  “Setiap  pendiri Perseroan  wajib  mengambil  bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”
5. Modal dasar suatu Perseroan diatur dalam pasal  32  ayat  (1),  Pasal  33  ayat  (1)  dan Pasal 34 ayat (1)  yaitu:
1) Pasal  32  ayat  (1)  “Modal  dasar
Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”
2) Pasal 33 ayat (1) “ Paling sedikit 25 % (dua  puluh  lima  persen)  dan  modal
dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.”
3) Pasal  34  ayat  (1)  “  penyetoran  atas modal  saham  dapat  dilakukan  dalam bentuk  uang  dan/atau  dalam  bentuk lainnya.”
6. Sistem pertanggungjawaban dalam
perseroan diatur  dalam  pasal  97 ayat  (1), ayat (3, dan ayat (5) yaitu:
1) Pasal 97 ayat (1) “Direksi bertanggung jawab  atas  pengurusan  Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”
2) Pasal 97 ayat (3) “Setiap orang anggota Direksi  bertanggung  jawab  penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila  yang  bersangkutan  bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
3) Pasal  97  ayat  (5)  “Anggota  Direksi tidak  dapat  dipertanggungjawabkan atas  kerugian  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. Kerugian  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalainnay;
b. Telah melakukan pengurusan dengan  itikad  baik  dan  kehati- hatian  untuk  kepentingan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan  yang  mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Kemudian jenis-jenis urusan
perusahaan dibagi menjadi beberapa hal yaitu:
1. Bukan  benda yang  dalam  hal  ini  dapat berupa  karyawan,  pelanggan,  relasi, perusahaan  itu  sendiri  apabila  perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dan lain- lain.
2. Benda bergerak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
a. Benda  bergerak  berwujud,  misalnya, meja,  kursi,  computer,  sepeda  motor, mobil, truk, barang dagangan, dan lain- lain.
b. Benda bergerak tidak berwujud, misalnya  saham,  obligasi,  cek,  wesel, bilyet  giro,  piutang,  merek  dagang, paten, nama perusahaan, dan lain-lain.
3. Benda tetap
a. Benda  tetap  berwujud,  misalnya tanah,  bangunan,  kapal  terdaftar, pesawat terdaftar, dan lain-lain.
b. Benda tetap tidak berwujud, misalnya  hak  tanggungan,  hipotik, dan lain-lain.
Menurut ketentuan UUPT 2007 dalam Pasal  2  disebutkan  bahwa  Perseroan  harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha  yang  tidak  bersebrangan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Perusahaan  mempunyai  kegiatan  usaha, sehingga  perseroan  mempunyai  maksud  dan tujuan  serta  kegiatan  usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  tersebut  secara  tegas  disebutkan bahwa  perseroan  adalah  “badan  hukum”. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa suatu perseroan,  baru  dapat  disebut  atau  diakui sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  atau  sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Dalam  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas  adalah  badan  hukum  perseroan dibentuk  berdasarkan  “perjanjian”  yang artinya sekurang-kurangnya didirikan oleh dua orang/pihak dengan menganut asas perjanjian, bukan  asas  institusi  berlaku  selama  ini. Sebagai akibat dibentuknya Perseroan
Terbatas maka:
a. Terciptanya badan hukum ( legal person/legal  entity  atau  rechts  persoon/a person in law );
b. Perseroan  Terbatas mempunyai  rangkaian yang  kekal,  keberadaannya  berlangsung sampai dibubarkan secara hukum ;
c. Hukum  memperlakukan  pemilik  dan pengurus terpisah dari Perseroan Terbatas ( separate legal personality - as a separate person ) d. Perseroan  Terbatas  sebagai  manusia buatan/ artificial  person adalah  kebalikan dari manusia atau orang ( natural person ).
Perjanjian yang dimaksud sebelumnya adalah  suatu  keadaan  dimana  orang  yang bersedia  mengikatkan  kepada  orang  lainnya atau antara 2 (dua) orang itu saling bersepakat untuk mencapai hal terterntu. Ketentuan Pasal 1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata yang menyebutkan adanya persetujuan kehendak  antara  para  pihak  yang  membuat suatu perjanjian (konsensus).
Setelah PT yang diakui sebagai badan hukum,  akan  mengakibatkan  beberapa  hal yang diantaranya adalah :
a. PT  dapat  memiliki  harta  kekayaan (property) atas namanya;
b. Pemilik  tidak  berkepentingan  dalam kekayaan PT (have no interest);
c. Pemilik  Pemilik  tidak  bertanggung  jawab atas utang-utang PT;
d. Pemilik  tidak  bisa  digugat  langsung  oleh kreditor,  dalam  hal  tanggung  jawab  yang ditimbulkan oleh perseroan.
Badan hukum selain manusia perseorangan dianggap dapat bertindak dalam hukum  mempunyai  hak,  kewajiban  dan hubungan  hukum  terhadap  orang  atau  badan yang  lainnya.  Badan  hukum  adalah  suatu badan  yang  keberadaannya  terjadi  karena hukum atau undang-undang.
Status  badan  hukum  harus  memenuhi persyaratan  setelah  akta  pendirian  mendapat pengesahan Menteri terkait, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya  keputusan  menteri  mengenai pengesahan  badan  hukum  Perseroan  sesuai dengan  Pasal  7  ayat  4  UUPT  2007.  Hak  dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Badan hukum ( rechtpersoon )  adalah  badan  yang  dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
Badan  hukum,  yaitu  kumpulan  dari orang-orang  bersamasama  mendirikan  suatu badan  (perhimpunan)  dan  kumpulan  harta kekayaan  yang  berdiri  secara  sendiri  untuk tujuan tertentu . Hubungan antara unsur-unsur perseroan, mulai RUPS, direksi, dan komisaris dengan  calon  investor,  kreditur,  dan  kreditur perusahaan.
Kamboja  merupakan  negara  dengan sistem civil  law dan statutory  law  system artinya  walaupun  kamboja  memiliki  sistem yang sama dengan Indonesia tapi aturan yang mengatur mengenai Perusahaan Perseroan nya berbeda.  Aturan  mengenai  perusahaan  di Kamboja  diatur  dalam The  Council  for  the Development  of  Cambodia yang  selanjutnya akan  disebut  sebagai  CDC.  CDC  merupakan aturan tertinggi yang ada di Kamboja utuk saat ini, pembentukan CDC ini awalnya merupakan kerjasama  antara The  Cambodian  Investment Board (CIB)  dan The  Cambodian  Special Economic Zone Board yang bertujuan sebagai regulasi  untuk  melindungi  kegiatan  Investasi yang  terjadi  di  Kamboja.  Pembentukan  CDC memiliki tujuan tertentu yaitu;
We  value  a  strong  client  focus; cooperation  within  CDC  and  with  other agencies;  integrity  and  honesty;  openness  to new ideas; team work and communication
Our  vision  is  to  be  the  Government Investment  Promotion  Agency  with  efficient and  effective  work  and  outputs,  delivering benefits  to  the  people  of  Cambodia  through increased investment.
Our  Purpose  is  to  manage  the Cambodian  Government’s  private  sector investment  policy  and  help  attract  and  retain productive private sector investment.
Kamboja  membagi  macam-macam bentuk dari Perusahaan Perseroan kedalam 2 bentuk  yaitu  berdasarkan  chapter  3- Limited Company and Public Limited Company bahwa kamboja  menenal  istilah Private  Limited Company dalam article 86 Private  Limited Company is a form of a limited company that meets  the  following  requirments .  Suatu perusahaan  dapat  dikatakan  sebagai Private
limited  Company apabila  telah  memenuhu persyaratan sebagai berikut:
a) The  company  may  have  2  to  300 shareholders.  However,  one  person  may form  a  company  called  single  member private limited company. The requirements of  a  single  member  private  limited company are the same manner as aprivae limited  company  exceper  the  relationship of shareholder to one another.
b) The  company  may  not  offer  its  shares  or other securities to the public generally but may  offer  them  to  sharesholder,  family members and managers
c) The  company  may  have  one  or  more restriction on the transfer of each class of it shares.
d) A  company  treated  as  a  private  limited company from the date of registration with the  Commercial  Register  pursuant  to  the prescribed  form  provided  by  the  Ministry of Commerce.
Article 87 Public Limited Company is a form of limited company that is authorized by this  Law  to  issue  securities  to  the  public . Artinya  perusahaan  yang  tergolong Public Limited  Company adalah  perusahaan  yang menerbitkan  sekuritas  kepada  publik  atas otoritas dari Undang-Undang. Sebelum perusahaan yang dimaksud dapat dipertimbangkan  untuk  naik  di  bursa  saham, Perusahaan  tersebut  harus  menunjukkannya mengikuti  berbagai  standar  keuangan  dan akuntansi,  dan  menunjukkan  bahwa  ia  telah menetapkan struktur perusahaan dalam sebuah memorandum  dan  anggaran  dasar.  Dalam aturan Law  on  Commercial Enterprises sama halnya  dengan  hukum  Perusahaan Perseroan di  Indonesia  bahwa  pada article  91  Part  2 tentang Formation  of  a  Limited  Company bahwa  yang  dapat  mendirikan  suatu Limited Company adalah One  or  more  competent natural persons or legal persons may create a limited  company  by  filing  articles  of incorporation with the Director of Companies. Sedangkan  mengenai  penamaan  atau  suatu perseroan kamboja  mengklasifikasikan  nama perseroan yang  akan  didirikan  berdasarkan bentuk perseroan sebagaimana  diatur  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
chapter 3 article 87 . Penamaan tersebut diatur dalam article 92 part 2 yaitu:
The  name  of  Private  Limited  Company  shall include, at the end, the word, “ Private Limited Company”, or an appropriate abbreviation. The name of a Public Limited Company shall include, at its end, the words “Public Limited Compay” or an appropriate abbreviaton.
The Director of Companies shall examine the name proposed by the company and may reject any name that is confusingly similar to another previously  registered  name  or  contrary  to public  order,  vulgar,  scanlaous  or  otherwise inappropriate,  A  decision  of  the  Director  of Companies concerning the company’s name is
the binding and final decision.
Perusahaan  perseroan  terbatas  (LLC) kamboja dikelola oleh pejabat dan direktur dan didanai  oleh  modal  yang  disediakan  oleh pemegang  saham.  Itu  bisa  sekecil  satu  orang bisnis  atau  sebesar  bisnis  dengan  banyak pemegang  saham.  Perusahaan  menyediakan kerangka  kerja  bagi  bisnis  untuk  memiliki properti, menandatangani kontrak, dan terlibat dalam  tindakan  hukum  tanpa  menempatkan aset  para  pemegang  sahamnya  di  risiko. Perusahaan tunduk pada properti, pendapatan, penjualan,  dan  lainnya  yang  berlaku  pajak. Karena  perusahaan  itu  sendiri  adalah  badan hukum  artifisial,  ia  bertanggung  jawab  untuk hutang  perusahaan.  Kecuali  dalam  kasus penipuan  atau  kelalaian,  pemegang  saham, direktur  dan  pejabat  tidak  dapat  dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas hutang ini.  Perusahaan  dibentuk melalui  proses yang mengarah pada penyelesaian Anggaran Dasar kepada Kementerian terkait. Pemegang saham menikmati  tanggung  jawab  terbatas  pada jumlah  nilai  per  saham  yang  belum  dibayar yang  tersisa.  Perusahaan  terbatas  adalah bentuk  bisnis  hukum  yang  paling  umum. Ketika  LLC dibuat (disebut "penggabungan") ia memiliki identitas hukum yang berbeda dan ada secara independen dari pemilik pemegang saham dan dapat masuk kontrak, dan menuntut dan  digugat  atas  namanya  sendiri.  LLC  juga memiliki  keabadian  suksesi,  yang  berarti bahwa  itu  terus  ada  terlepas  dari  kematian, penarikan atau pensiun dari pemegang saham,
sampai  berakhir  sesuai  dengan  UU  tentang Usaha Komersial (LoCE) kamboja.
LLC  kamboja  juga  telah  mengatur tentang  nama  perseroan,  modal  saham, pemegang  saham,  pendaftaran  perusahaan, direktur perushaan, pendaftaran kantor , pajak yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Company
Name Must  be  unique  and  must not include certain
restricted  words.  It  may  be in Khmer or Latin alphabet with the  Latin name  below the  Khmer  name  and  in smaller font. Limited liability companies registered  in  the  Kingdom of Cambodia carry the suffi x (“private limited company or single member private  limited  company, almost invariably
abbreviated  to  Ltd”)  or (public  limited  company, abbreviated to plc).
Share Capital  The  company  shall  issue  a minimum  of  one  thousand shareswith  a  par  value  of not  less  than  KHR  4,000 per  share.  That  is,  the minimum  share  capital  for setting up is KHR 4,000,000(approximately US $1,000). Shareholders  The liability of each shareholder is limited to the share  capital  they  have invested. Registered Office A  company  must  have  a registered offi ce address in Kingdomof Cambodia. Company Directors There may  be  one  or  more directors. Directors must be a natural person, but may be of any nationality, domicile and residence.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Company Registration A company is incorporated by submitting the necessary paperwork  and  fee  to  the Registrar of Companies and businesses at the Commercial Registration Department. Tax Profit  tax  is  payable  on profi ts generated in
Cambodia.
Sumber : Handbook Commercial Registration, Minister of Commerce, Cambodia Selain mengatur secara administratif perseroan kamboja  juga  mengatur  mengenai kewenangan  direktur  sebagaimana  dalam article 119 tentang Powers of Directors part 2 Formation of a Limited Company bahwa :
The  directors  shall  manage  the  business  and affairs  of  a  company.  The  article  of incorporation  shall  provide  for  the  rights  of the directors namely:
1) Propose to the shareholders an agreement of  merger  or  consolidation  between  the company and any other person;
2) Appoint  and  remove  all  officers  and determine  the  specific  right  for  such officers:  Set  the  salaries  and  other compensation of such officers;
3) Fix  the  salary  or  other  compensation  for directors and submit them to shareholders for approval;
4) Issue  notes,  bonds,  debentures  and  other evidences  of  debt  of  the  company  and  fix their  absolute,  relative  and  contingent characteristic;
5) Propose  to  shareholders  the  amendments or annulments to the article of incorporation;
6) Propose to the shareholders an agreement of  merger  or  consolidation  between  the company and any other person;
7) Propose to the shareholders the sale of all or major part of the company’s asset;
8) Propose to the shareholders a dissolution or liquidation of the company;
9) Declare  dividends  in  accordance  with accounting  principles  and  the  term  of payment of each class of shares entitled to receive dividends;
10) Issue  shares  the  company  to  the  extent authorized  in  the  article  of  incorporation and bylaws;
11) Borrow money;
12) Issue,  reissue  or  sell  security  of  the company;
13) Give  a  guarantee  on  behalf  of  the company;
14) Mortgage, hypothecate, pledge or otherwise  create  a  security  interest  in  all or any property of the company to secure an obligation of the compny;
15) Close account books of each financial year and  propose  the  annual  profits  for submission  to  the  shareholders  and shareholders general meeting.
Penjelasan  diatas  menunjukan  bahwa Indonesia  dan  Kamboja  memiliki  perbedaan tentang  pengaturan  perusahaan perseroan nya masing-masing.  Uraian  diatas  menunjukan bahwa  dalam  beberapa  hal  Indonesia  dan Kamboja  memiliki  persamaan,  hal  tersebut dapat  dilihat  bahwa  dalam  keduanya  sama- sama  mengatur  bahwa  suatu  perusahaan perseroan harus  menjelaskan  identitas  nya sebagai  status  badan  hukum.  Indonesia mengharuskan  pencantuman  jenis  perseroan apakah Perseroan  Terbatas (PT), Perseroan Publik ,  dan Perseroan  terbuka ,  sedangkan Kamboja mengatur mengenai identitas tersebut pada saat pendaftaran suatu perseroan yang menjelaskan apakah perusahaan tersebut Private Limited Company atau Public Limited Company.

## KESIMPULAN
Dalam pengaturan perusahaan perseroan, Indonesia  dan  Kamboja  memiliki beberapa perbedaan diantaranya;
1. Berdasarkan  Hukum  Indonesia,  kata ”Perseroan” berasal dari beberapa Undang-
Undang  yang  berlaku,  salah  satunya berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Nomo 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas: Perseroan terbatas, yang selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah badan hukum yang merupakan persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal,  didirikan  berdasarkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  dalam  saham  dan  memnuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.Sedangkan Kamboja mendefinisikan suatu Perusahaan Perseroan berdasarkan jenis perseroan itu sendiri yaitu :
• Article 86 Private Limited Company is a form of a limited company that meets the following requirments.
• Article 87 Public Limited Company is a  form  of  limited  company  that  is authorized  by  this  Law  to  issue securities to the public;
2. Indonesia membagi perusahaan perseroan menjadi 3 jenis yaitu; perseroan terbatas, perseroan  terbuka,  dan  perseroan  publik. Sedangkan Kamboja membagi perusahaan perseroan menjadi  dua  yaitu Private Limited  Company dan Public  Limited Company; 3. Pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan di Indonesia diaitur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  Bab Ketiga  Bagian  Kesatu  Pasal  15,  Bagian Ketiga Tentang Perseroan Terbatas,
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara, Undang-Undag  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Kamboja mengatur mengenai Perusahaan Perseroan dalam  Law  on  Commercial  Enterprise,
CDC pada tahun 2005.
4. Indonesia tidak membagi suatu Perusahaan
Perseroan
berdasrkan kewenangan kegiatan  usaha  yang  akan  dilakukan, namun  Kamboja  mengaur  registrasi  suatu Perusahaan Perseroan
berdasarkan kegiatan  usahanya  baik  dalam  hal export dan import ,  pembagian  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut:
Business Area Business Service Fee Appro val 1. Public Work and Transpo rt Motorbike registration Transport business permits, etc US$14 Less than  1 month 2. Tourism Guesthouses (no more than 5 rooms) Food stores/restaurant s (no
more than 50 chairs) Tourist transporting means (motorbike and cars with no more than 5 seats) KHR 42,000 KHR 12,000 – 52,000
KHR  12,000  – 82,000 3 days
3. Industry ,  Energy and Mines Manufacturing (garment, leather, candle, etc) with investment capital of no more than KHR 10 million or use of machinery capacity of 12
cc Services (machinery repair, barber shops,
etc) Electricity production (not more than 75KVA) KHR 30,000 – 50,000 KHR 20,000 – 60,000 KHR  30,000  – 70,000 3  days – 2 weeks
4. Culture and Fine Art Art performance, video products, making and selling sculptures, advertising banners or posters, etc KHR  7,000  – 50,000 3 days 5. Commer ce Businesses not required to pay Real Regime profit tax and revenues of less than KHR 6,000,000 per year KHR 5,000 3 days
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
6. Certifie d Photoco pied docume nts Certificates, business licences and permits, etc KHR 700 – 1,000 Few minut es
Sumber : Handbook Commercial Registration, Minister of Commerce, Cambodia

## DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

## Perseroan Terbatas
Law  on  Commercial  Enterprises,  Cambodia ,
2005
Handbook Commercial Registration, Minister of Commerce, Cambodia , 2007

## BUKU
Abdurrahman, Muslan. Sosiologi dan Metode Penelitian  Hukum,  Malang  :  UMM Press, 2009 Chaidir,  Ali.  Badan  Hukum.  Bandung  : Alumni,1991
Danang  Wahyu  Muhammad,dkk,  Hukum Bisnis, Yogyakarta : Pustaka pelajar,
2018
Harahap,  M.  Yahya.  Hukum  Perseroan
Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas,  Jakarta:  Jala  Permata Aksara, 2009
Qamar,  Nurul. Perbandingan  Sistem  Hukum dan Peradilan Civil Law System dan
Common  Law  System, Makassar:
Pustaka Refleksi 2010
Sigit  Sapto  Nugroho,  dkk.  Hukum  Perseroan Terbatas  ( Prinsip  Good  Corporate
Governance  dan  Doktrin  Piercing The  Corporate  Veil ),  Solo  :  Pustaka Iltizam, 2017 Soemitro,  Rahmad.  Penuntun  Perseroan Terbatas  dengan  Undang-Undang Pajak  Perseroan,  Bandung  :  Eresco,
1979
Widjaya,  I.G.  Ray.  Hukum  Perusahaan
Perseroan Terbatas.
Jakarta:
Megapoin Kesaint Blanc, 2002

## JURNAL
Andrew  D.  E.  Lewis,  Albert  Roland  Kiralfy, dkk, Common Law , https://www.britannica.com /topic/common-law The  University  of  Melbourne,  ” Southeast Asian Legal Research Guide: Introduction to Cambodia & its Legal System” , http://unimelb.libguides.com/c.php?g =402982&p=4785153#s-lg-box- wrapper-17721308
INTERNET http://www.cambodiainvestment.gov.kh/abou t-us/who-we-are.html https://www.b2b-cambodia.com/industry- overviews/business- startup/#1464418768534-4b839fb7- 49aa https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate- Governance-Frameworks-Cambodia- Lao-PDR-Myanmar-Viet-Nam.pdf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh,  Kerajaan  Kamboja,  “Pavilion Indonesia  dapat  Penghargaan  pada Cambodia  Travel  Mart  2019”, https://kemlu.go.id/phnompenh/id/ne ws/2542/pavilion-indonesia-dapat- penghargaan-pada-cambodia-travel- mart-2019