## KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM

## KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER
(KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017)
Ismail Aris
STAI AL-GAZALI BONE
Email: ismail.aris239@gmail.com

## Abstract
The  position  of corruption  eradication  commision perspectives  of  new theory  of  Separation  of  powers,  in  fact  in  the  constitutional  system  shows  the Corruption Eradication Commission as an independent organ and can no longer be  seated  as  an  executive  body,  and  is  no  longer  relevant  to  classify  a  state institution  on  3  (three)  branches  of  power  an  sich,  trias  politica.  In  the  above verses  can  re-run  the  power  and  authority  of  the  previous  institution  on  the executive  family  and  diverted  into  quasi-judicial  and  quasi-legislative  powers. Thus,  it  is  no  longer  true  that  the  argument  that  placed  the  Anti-Corruption Commission  as  an  executive  based  on  executive  logic  by  looking  at  its  judicial duties and functions.
Keyword:  Corruption  Eradication  Commision,  constitutional  system,  the  new separation of power

## Abstrak
Kedudukan  KPK  Perspektif  Teori The  New  Separation  of  Powers ,  pada faktanya dalam sistem ketatanegaraan, menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagai  independen  organ  dan  tidak  lagi  dapat didudukkan  sebagai  lembaga  eksekutif,  serta  tidak  relevan  lagi  menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan an sich , sebagaimana teori trias  politica .  Pada  fakatnya  diatas  bahwa  kelahiran  komisi  independen  dapat menjalankan  kekuasaan  dan  kewenangan  lembaga  sebelumnya  pada  rumpun eksekutif  dan  dialihkan  menjadi  lembaga  independen.  Bahkan  tugas  dan kewenangan  komisi  independen  dapat  saja  bersifat quasi  yudikatif dan quasi legislative .  Jadi,  tidak  tepat  lagi  argumentasi  yang  mendudukkan  Komisi  Anti Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi tugas dan fungsi yudisialnya.
Kata Kunci: KPK, Sistem Ketatanegaraan, dan the new separation of power

## PENDAHULUAN
erakan  politik  dan  hukum  yang  klimaks  dan ending -nya  kelahiran  anak kandung  gerakan  hukum  dan  politik  yang  bernama  reformasi  telah menghasilkan produk amandemen konstitusi  negara  Indonesia pada saat
itu  yakni  amandemen  ke  empat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  pada  tahun  2002.  Filosofi  gerakan  amandemen  tersebut bukan saja sebagai gerakan yang berimplikasi pada gerakan politik an sich . Akan tetapi,  juga  berimplikasi  lahirnya  lembaga  baru  dari  rahim  refomasi  hukum  in casu  menurut  Jimly  Ashiddiqie  sebagai lembaga  negara  yang  independen mencerminkan  adanya  kebutuhan  untuk  mendekonsentrasikan  kekuasaan  dari tangan birokrasi  atau organ-organ konvensional  pemerintahan, tempat kekuasaan selama  masa-masa  sebelumnya  terkonsentrasi.  Hal  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari tuntutan  perkembangan  pengelolaan  kekuasaan  negara  yang  semakin  kompleks dan  rumit,  sementara  organisasi  kekuasaan  yang  birokratis,  sentralistis,  dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan menyelesaikan kompleksitas tersebut. Oleh karenanya, muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi,  dan  dekonsentrasi,  yang  pada  gilirannya  melihat  komisi  negara independen sebagai jawaban dari kompleksitas ketatanegaraan modern tersebut.
A fortiriori , menurut Bruce Ackerman secara tegas mengatakan, kelahiran komisi  negara  independen  sebagai  bentuk  penolakan  terhadap  model  pemisahan Amerika  Serikat. 1 Argumentasi  Ackerman  tersebut  seakan  menegaskan  logika latar  belakang kelahiran  komisi  negara  independen  adalah  konsekuensi  dari transisi  menuju  demokrasi  yang  terjadi  dibeberapa  belahan  dunia.  Kelahiran komisi-komisi  negara  ini,  baik  yang  bersifat  independen  maupun  yang  sebatas lembaga  eksekutif,  sekali  lagi  adalah  bentuk  ketidakmampuan  gagasan trias politica dalam menghentikan rezim otoriter  yang sempat muncul, 2 bahkan dalam perkembangan  ketatanegaraan  melahirkan  tirani  dan  otoritarianisme  model  yang baru in casu , perilaku korupsi disuatu negara.
Argumentasi  tersebut,  tirani  dan  otoritarianisme  perilaku  korupsi  disuatu negara  seakan  menegaskan  bahwa  lahirnya  lembaga  independen  tidak  terlepas dari untuk  memperbaiki  kinerja  lembaga  sebelumnya  yang  gagal  melawan  tirani dan  otoritarianisme in  casu ,  kegagalan  lembaga  kejaksaan  dan  kepolisian  yang menjalankan  tugas  dan  fungsi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Namun, dalam  kinerjanya  tidak  mendapat  hasil  yang  memuaskan  atau  berada  dalam kebobrokan  kinerja.  Maka  dari  itu  lahirlah  lembaga  baru  yang  pembentukannya
1 Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 52.
2 Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016),  h. 52.
G
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  akan  meneruskan  kinerja  lembaga sebelumnya  untuk  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  menjawab  kebobrokan  kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 jelas  didudukkan  dalam  lembaga  yang  bersifat  independen,  begitu  pula  dalam empat putusan Mahkamah Konstitusi yakni 012-016-019/PUU-IV/2006. 19/PUU- V/2007.  37-39/PUU-VIII/2010.  5/PUU-IX/2011  yang  mendudukkan  juga  KPK sebagai lembaga negara independen.
Kehadiran  lembaga  anti  korupsi  di  Indonesia  tidak  berjalan  mulus, melawan  konspirasi  jahat  antara  koruptor,  politikus  dan    penyelenggara  negara. Menurut  catatan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  bahwa  berbagai  bentuk pelemahan  dan  serangan  balik  terhadap  KPK  dilakukan.  Beberapa  diantaranya adalah (i) adanya wacana pembubaran KPK (ii) Revisi Undang-Undang KPK, (iii) Judicial  Review  (Uji  Materi)  UU  KPK  ke  Mahkamah  Konstitusi,  (iv) kriminalisasi  dan  rekayasa  hukum  terhadap  pimpinan  KPK,  (v)  Pengepungan kantor  KPK,  (vi)  Penyerobotan  kasus  yng  ditangani  KPK,  (  vii)  Memblokade anggaran pembangunan gedung KPK, (viii) dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK. 3
Lagipula,  memahami  KPK  sebagai  lembaga ad  hoc sehingga  dibatasi keberadaannya  12  tahun,  tidak  memiliki  pijakan  hukum  yang  kuat.  Singapura sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi di Asia saja masih memiliki badan antikorupsi, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)  yang dibentuk  sejak  1952.  Atau  lembaga  anti  korupsi  Hongkong,  sebagaimana Singapura,  juga  memiliki  ICAC  (Independen  Commission  Against  Corruption), ICAC  yang berdiri sejak 1974. Apakah Singapura tidak memiliki Kepolisian dan Kejaksaan?  Punya,  tapi  pemerintah  Singapura  dan  Hongkong  sadar  bahwa penanganan korupsi harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan lembaga lain.
Pada  realitasnya,  meskipun  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi a  quo, secara vis  a  vis dengan  kedudukan  KPK  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi lainnya in  casu ,  Putusan  No.  36/PUU-XV/2017  dan  Putusan  No.  40/PUU- XV/2017 4 ,  justru menempatkan lembaga anti rasuah tersebut, justru pada rumpun eksekutif  dan  dapat  dijadikan  objek  hak  angket  oleh  DPR.  Padahal dalam reformasi  konstitusi  berbagai  negara  juga  mulai  diadopsi  pengaturan  mengenai
3 Febridiansyah , Panduan Bantuan Hukum di Indonesia , (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 443
4 Vide,  misalnya  pada  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Konstitusi  pada  ratio  decidendi,  Nomor 3.20 pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017
lembaga  negara  independen  di  dalam  konstitusi  baru. 5 Penelitian  John  C. Ackerman,  yang  juga  terdapat  81  negara  yang  mencantumkan independent agencies di  dalam  konstitusinya.  Dari  81  negara  tersebut,  tidak  kurang  didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia. 6
Dari  eskplikasi  uraian  antara  cita  dan  fakta a  quo ,  dengan  demikian berdasarkan  pada gap tersebut,  penulis  menganggap urgen dan urge (mendesak) untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terkait tentang kedudukan dan posisi  KPK  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mendudukkan  KPK sebagai lembaga eksekutif secara kelembagaan dan sekaligus dapat dijadikan hak angket  oleh  DPR.  Berdasarkan  dari  gap a  quo, penulis  merumuskan  masalah sebagai  berikut  :  1)  Bagaimana  kedudukan  KPK  Perspektif  Teori The  New Separation  of  Powers; 2) Bagaimana  Konstitusionalitas  Putusan  Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori the New Separation of Power .

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan KPK Perspektif Teori The New Separation of Powers
Dalam  konteks  abad  ke  20  sebagai  konsekuensi  lahirnya  Negara kesejahteraan  sebagaimana  menurut  Ian  Gough,  “ the  twentieth  century,  and  in particular the period since the Second World War, can fairly be described as the era of  Welfare State ”. 7 (sejak abad ke 20, khususnya pada periode perang dunia ke  II  (dua),  dapat  dikatakan  sebagai  era  negara  kesejahteraan.  Pada  abad  Era welfare state tersebut, ditandai dengan kebutuhan dan intervensi negara dibidang kehidupan rakyat dan untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas praktik ketatanegaraan,  hal  tersebut  sebagai  konsekuensi  gagasan welfare  state abad  ke 20,  yang  mengidealkan  kehadiran  lembaga  baru  tidak  lain  hanya  untuk kepentingan melayani kebutuhan rakyat yang belum tertangani era sebelumnya.
Logika  ketatanegaraan  yang  demikian, inherent dengan  kelahiran  dan bermunculnya lembaga negara yang tidak dikenal pada era sebelumnya. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara independen. Menurut Jimly, bahwa lembaga  negara  tersebut  lahir  di  negara-negara  demokrasi  yang  telah  mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut  biasa  disebut  sebagai state  auxiliary  organs, atau auxiliary  institutions
5 Denny Indrayana, Jangan bunuh KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 53
6 Zainal  Arifin Mochtar,  halaman  26.  Lihat  pula  pada Denny  Indrayana, Jangan  bunuh  KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 53
7 Dalam  Jimly  Ashiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 2
sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu, kadang-kadang  ada  juga  yang  disebut  sebagai self  regulatory  agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga  yang menjalankan fungsi campuran (mix  function) antara  fungsi-fungsi  regulatif,  administratif,  dan  fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh  lembaga-lembaga  baru  tersebut. 8 Bahkan  sebagai  konsekuensi  lahirnya lembaga negara independen tersebut, menurut Jimly, bahwa salah satu akibatnya, fungsi-fungsi  kekuasaan  yang  biasanya  melekat  dalam  fungsi-fungsi  lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Karena itu, kadang-kadang lembaga-lembaga baru  tersebut  menjalankan  fungsi-fungsi  yang  bersifat  campuran,  dan  masing- masing bersifat independen ( independent bodies ). 9
Sinyalemen  Jimly  Ashiddiqie  tersebut,  nampaknya  mengindikasikan  dan menguatkan  argumentasi  logis  kelahiran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), yang  justru  menjalankan  fungsi-fungsi  yang  melekat  pada  lembaga  cabang eksekutif.    Hal  ini,  sesuai  latar  belakang  dan  alasan  mengapa  dibutuhkan  suatu lembaga  anti  korupsi,  yakni  sesuai  dengan ratio  legis Undang-Undang  No.  30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut :
Bahwa  lembaga  pemerintah  yang  menangani  perkara  tindak  pidana korupsi  belum  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam  memberantas tindak pidana korupsi;
Peralihan  fungsi  eksekutif  menjadi  lembaga  tersendiri  yang  bersifat independen  sesuai  dengan    pertimbangan  pembentukan  lembaga  Komisi Pemberantasan  Korupsi    yang  telah  dialihkan  menjadi  fungsi  organ  tersendiri yang bersifat independen, sebagaimana ratio legis Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut :
“Bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  perlu  dibentuk  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  independen  dengan  tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. ” Ratio  legis pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi a  quo , menunjukkan  bahwa  peralihan  tugas-tugas  dan  fungsi-fungsi  lembaga  eksekutif menjadi  lembaga  independen  sesuai  indikator  lembaga  negara  independen sebagaimana yang dikemukakan oleh William F. Fox Jr. yang berargumen bahwa
8 Jimly Ashiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformas, h. 8
9 Jimly Ashiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi ,  h.  23
suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam  undang-undang  komisi  yang  bersangkutan . 10 Argumentasi  fox,  juga relevan dengan pendapat Lisa Schultz Bressman dan Robert B. Thompson, bahwa untuk  menentukan  apakah  lembaga  negara  tersebut  sebagai Independent Agencies ataukah sebagai Executive-Branch Agencies, tidak ada cara lain hanya  melalaui  parlemen  sebagai  pembentuk  undang-undang  untuk  mendesain lembaga negara pada lapis ke dua (pembentukannya berdasarkan Undan-Undang), sebagaimana  pendapat  Lisa  Schultz  Bressman  dan  Robert  B.  Thompson  dengan menyatakan When Congress seeks to delegate a regulatory function, a key design choice is whether to grant that function to an independent agency or an executive- branch agency 11 . Di Amerika misalnya, independent agencies , yang menjalankan kewenangan  lembaga  eksekutif  dan  dialihkan  menjadi independen  agencies adalah the  Commodity  Futures  Trading  Commission (“CFTC”) berdasarkan Commodity  Exchange  Act 12 ,    untuk  menguatkan  argumentasi dan  relalitas independent  agencies di  Amerika  tersebut,  juga  memiliki  relasi dengan  pendapat  Dina  Misiroglu  yang  pada  pokoknya  mengatakan ,  begitu  juga dengan  komisi  negara  independen  di  Amerika  Serikat  adalah  lembaga  negara federal  yang  tidak  termasuk  cabang  kekuasaan  eksekutif,  dan  karenanya  tidak berada di bawah kontrol presiden. 13
Argumentasi  Fox  Jr  diatas,  menunjukkan  bahwa  dalam  sistem ketatanegaraan  modern,  tidak  lagi  dapat  mempertahankan  teori separation  of power sebagaimana  yang  dielaborasi  oleh  Montesquieu.  Bahkan  dalam perkembangan ketatanegaraan, realitas demikian telah ditinggalkan dalam praktek ketatanegaraan  modern.  Misalnya,  di  negara  Amerika  Serikat  pada  faktanya menurut  Bruce  Ackerman 14 sebagai avant  garde (perintis) teori  the  new separation of power -nya, yang pada pokoknya di sistem ketatanegaraan Amerika telah  bergeser  dari trias  politica yang  ditandai  kelahiran  lembaga  independen. Lebih detail pendapat Bruce Ackerman yang pada pokoknya sebagai berikut :
10 William  F.  Fox  Jr, Understanding  Administrative  Law, (Matthew  Bender  &  Company,  Inc.,  a member of the LexisNexis Group, 2000), h. 56
11 Lisa  Schultz  Bressman  &  Robert  B.  Thompson, The  Future  of  Agency  Independenc,  Journal Vanderbilt Law Review, Volume 3 Number 3, 2010, h. 607.
12 Lisa Schultz Bressman & Robert B. Thompson , The Future of Agency Independenc, h. 607.
13 Dikutip  dalam  Denny  Indrayana, Jangan  Bunuh  KPK: Kajian  Hukum  Tata  Negara  Penguatan Komisi  Pemberantasan  Korupsi (Malang:Intrans  Publisihing,  2016),  h.  47. Vide  as  well ,  Jennifer  L.  Selin yang menyatakan lembaga independen yang bebas dari control presiden dengan menyatakan bahwa president cannot remove members except for neglect of duty or malfeasance in office . Jennifer L. Selin, What Makes an Agency  Independent?,  Working  Paper,  Research  Concentration:  Executive  Politics  and  Regulatory Policymaking, h. 5.
14 Bruce Ackerman, The New Separation of Powers , Journal  Harvard Law Review vol. 113, Januari Tahun 2000, h. 724
The  American  system  contains  (at  least)  five  branches:  House,  Senate, President,  Court,  and  independent  agencies  such  as  the  Federal  Reserve Board.  Complexity  is  compounded  by  the  bewildering  institutional dynamics  of  the  American  federal  system.  The  crucial  question  is  not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reasons.
Realitas  yang  diaksentuasikan  oleh  Bruce  Ackerman  tersebut,  juga memiliki  relasi  dengan  pendapat  Cindy  Skach 15 ,  yang  menjelaskan  bahwa  tidak hanya  pada  sistem  ketatanegaraan  Amerika  serikat  telah  mengubur  masa  depan teori  trias  politica.  Akan  tetapi,  juga  di  negara  Eropa  Timur in  casu ,  Rusia  dan bahkan  tempat  kelahiran  teori trias  politica -pun  (France)  tidak  lagi mempertahankan  tiga  cabang  kekuasaan  secara  terpisah.  Akan  tetapi,  telah terdapat  6  cabang  kekuasaan  sebagaimana  pendapat  Skach,  yakni  :  DPR,  senat, President  as  head  of  state,  Prime  Minister  as  head  of  executive,  Yudikatif,  dan Independent Agencies.
Selain  fakta  yang  telah  diteliti  oleh  Ackerman  dan  Skach a  quo, dengan fakta  tidak  relevan  lagi  dipertahankan  gagasan trias  politica. Dari  hasil penelusuran  penulis,  bahwa  kelahiran  lembaga  independen  misalnya  komisi  anti korupsi  berdasarkan  konstitusi  Thailand,  mendudukkan  lembaga  Komisi  Anti Korupsi-nya sebagai lembaga independence agencies, selain lembaga independen lainnya.  yakni Election  Commission,  Ombudsmen,  State  Audit  Commission, Prosecution  Organization,  National  Human  Rights  Commission,  National Economic  and  Social  Advisory  Council .  Hal  tersebut  sebagaimana  diatur berdasarkan  Chapter  XI: Organizations  Under  the  Constitution,  pada  Part  1 Tentang  Independent  Organizations  Under  the  Constitution  dan  pada  Part  2 Tentang  Other  Organizations  Under  the  Constitution . 16 Untuk  menguatkan argumentasi kedudukan lembaga komisi anti korupsi sebagai lembaga independen dan  bebas  dari  control  kepala  eksekutif  (presiden/perdana  menteri)  di  negara Thailand,  dapat  dilihat  pada  Section  20  ayat  (6),  berdasarkan  Amandemen Konstitusi Tahun 2014 di Thailand 17 , yang pada pokoknya sebagai berikut : The  Prime  Minister  and  Minister  shall  have  the  qualifications  and  not being  under  the  prohibitions  as  follows:  not  being  a  judge  of  the Constitutional  Court,  a  judge  of  any  Court,  a  State  Attorney,  a commissioner  of  the  Election  Commission,  an  Ombudsman,  a commissioner  of  the  National  Counter  Corruption  Commission,  a
15 Cindy  Skach, The    “newest  ”    Separation  of  Powers:  Emipresidentialism ,  Journal  I-CON, Volume 5, Number 1, 2007, h. 117-119,
16 Thailand's Constitution of 2014, constituteproject.org. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018.
17 Thailand's Constitution of 2014, constituteproject.org. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018.
commissioner  of  the  State  Audit  Commission,  the  Auditor-General  or  a member of the Human Rights Commission Berdasarkan  konstitusi  Thailand a  quo ,  bahwa  kedudukan  komisi  anti korupsi-nya  sebagai independent  agencies yang  sama  kedudukannya  dengan organ  konstitusi  yang  independen  lainnya.  Selain  negara  Thailand  yang mendudukkan  Komisi  Anti  Korupsi-nya  sebagai Independence  agencies dan sebagai constitutional  organ ,  di  negara  Fhilipina  berdasarkan The  1987 Constitution    of    the  Republic  of    the    Philippines 18 ,  pada  Section  5,  sebagai berikut  : There  is  hereby  created  the  independent  Office  of  the  Ombudsman, composed  of  the  Ombudsman  to  be  known  as  Tanodbayan,  one  overall  Deputy and  at  least  one  Deputy  each  for  Luzon,  Visayas,  and  Mindanao.  A  separate Deputy for the military establishment may likewise be appointed . Sedangkan terkait kewenangan, fungsi dan tugas Office of the Ombudsman sebagai independent agencies, yakni berdasarkan pada Section 13, sebagai berikut
: The  Office  of  the  Ombudsman  shall  have  the  following  powers,  functions,  and duties:  (1)  Investigate  on  its  own,  or  on  complaint  by  any  person,  any  act  or omission  of  any  public  official,  employee,  office  or  agency,  when  such  act  or omission appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient; and (3) Direct the officer concerned to take appropriate action against a public official or employee at  fault,  and  recommend  his  removal,  suspension,  demotion,  fine,  censure,  or prosecution, and ensure compliance therewith .
Berdasarkan  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan  komisi  anti  korupsi  di Fhilipina  sebagaimana  eksplikasi a  quo ,  yang  pada  pokoknya  tidak  saja  sebagai penyelidik dan penyidikan. Akan tetapi juga melakukan prosecution (penuntutan) perkara  korupsi. A  fortiori ,  untuk  menguatkan  argumentasi  penulis,  berdasarkan konstitusi Zimbabwe 19 bahwa Komisi Anti Korupsi Zimbabwe yang bernama The Zimbabwe  Anti-Corruption  Commission  (ZACC) is  an  independent  commission created to combat corruption and crime. It is established in terms of Chapter 13, Part  1 of  the Zimbabwe's  Constitution of  2013 . Fungsi  dan tugas The Zimbabwe Anti-Corruption  Commission (ZACC) justru  identik  dengan  tugas  dan  fungsi yudisial  jaksa  dan  kepolisian  di  Indonesia  berdasarkan  pada  article  255 20 , the Zimbabwe's Constitution of 2013 .
18 The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, http://www.dotr.gov.ph/images/front/GAD/issuances/1987constitution.pdf.  Diaksesk  pada  tanggal  22 Februari 2018.
19 Zimbabwe's  Constitution  of  2013  (pdf),  constituteproject.org. Vide  as  well (lihat  juga)l, Transparency  International  Zimbabwe,  http://tizim.org/wp-content/uploads/2016/05/faq6.pdf.  Diaksesk  pada tanggal 22 Februari 2018.
20 Fungsi  tugas  Komisi  Anti  Korupsi  di  Zimbabwe  sebagai  berikut  : a.  to  investigate  and  expose cases of corruption in the public and private sectors; b. to combat corruption, theft, misappropriation, abuse
Selain  kedudukan  Komisi  Anti  Korupsi  sebagai independent  agencies berdasarkan  konstitusi,  komisi  anti  korupsi  yang  independen  diberbagai  negara juga kedudukannya sebagai lembaga negara dibentuk berdasarkan undang-undang atas amanat  konstitusi. Misalnya, pada Egypt's Constitution of 2014 pada Article 218 section  eleven (sebelas)  dalam subsection  two tentang Independent  bodiest and  regulatory  Agencies. Hal  tersebut  berdasarkan,  yang  mengatur    sebagai berikut : 21
The  state  is  committed  to  fighting  corruption,  and  the  competent  control bodies  and  organizations  are  identified  by  law …  ( Negara  berkomitmen untuk  memerangi  korupsi  dan  lembaga  kontrol  yang  berkompoten dibentuk berdasarkan undang-undang.
Selain  di  Mesir  yang  mendudukkan  lembaga  anti  korupsi  berdasarkan Undang-Undang,  juga  sebagaimana  di  Afrika  Selatan  merupakan  lembaga  yang berdasarkan  Undang-Undang in  casu, berdasarkan  pada Anti Corruption  Act pada  Chapter  1  pada  angka  7.  Pada  Chapter  tersebut  kedudukan  komisi  anti korupsi secara expressive verbis. Lebih detailnya sebgai berikut : Independence of the  Anti-Corruption  Unit  The  Anti  Corruption  Unit :  (1) Is  independent  and subject only to the Constitution and the law; ; (2) Must be impartial and perform its functions without fear, favour or prejudice ; and (3) Required to submit reports four times a year to Parliament .
Berdasarkan dari eksplikasi diatas, menunjukkan bahwa, argumentasi dan fakta sistem ketatanegaraan, menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai  independen  organ  dan  tidak  lagi  dapat  didudukkan  sebagai  lembaga eksekutif,  serta  tidak  relevan  lagi  menggolongkan  suatu  lembaga  negara  pada  3 (tiga)  cabang  kekuasaan an  sich ,  sebagaimana  teori trias  politica .  Argumentasi penulis,  pada  faktanya  diatas  bahwa  kelahiran  komisi  independen  dapat menjalankan  kekuasaan  dan  kewenangan  lembaga  sebelummnya  pada  rumpun eksekutif  dan  dialihkan  menjadi  lembaga  independen.  Bahkan  tugas  dan kewenangan  komisi  independen  dapat  saja  bersifat quasi  yudikatif dan quasi legislative .  Jadi,  tidak  tepat  lagi  argumentasi  yang  mendudukkan  komisi  anti korupsi  sebagai  eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi  tugas
of  power  and  other  improper  conduct  in  the  public  and  private  sectors; c. to  promote  honesty,  financial discipline and transparency in the public and private sectors; d. to receive and consider complaints from the public  and  to  take  such  action  in  regard  to  the  complaints  as  it  considers  appropriate; e. to  direct  the Commissioner-General  of  Police  to  investigate  cases  of  suspected  corruption  and  to  report  to  the Commission on the results of any such investigation; f. to refer matters to the National Prosecuting Authority for prosecution; g. to require assistance from members of the Police Service and other investigative agencies of the State; and h. to make recommendations to the Government and other persons on measures to enhance integrity and accountability and prevent improper conduct in the public and private sectors.
21 Egypt's  Constitution  of  2014 https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf . Diakses pada tanggal 25 Februari 2018, h.54.
dan  fungsi  yudisialnya.  Misalnya,  konstitusi  Zimbabwe  pada  article  255  yang dimana tugas dan fungsinya sama dengan kejaksaan dan kepolisian, yakni sebagai penyelidik, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, begitu juga di Fhilipina, serta Thailand.
B.  Kritik  Logika  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perspektif  Teori the  New

## Separation of Power
Mahkamah  konstitusi  dalam  mengadili  perkara judicial  review ,  menurut Adnan  Jamal  bahwa  hakim  konstitusi  dalam  menjalankan  kewenangannya terutama  dalam  hal judicial  review selalu  berkutat  dalam  domain  penafsiran  teks norma  hukum.  Walaupun  tidak  ada  ketentuan  konstitusional,  hakim  konstitusi secara  logis  adalah  penafsir  konstitusi  dalam  menjalankan  kewenangan konstitusionalnya.  Dalam  konteks  inilah,  hakim  konstitusi  berpotensi  mengidap kerakusan  nafsu  yudisial —meminjam istilah Lois Blom Cooper QS.   Selain itu, hakim  konstitusi  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara,  misalnya judicial review senantiasa  berhadapan  secara vis  a  vis dengan  sejumlah  antinomi  antara lain  teks  dan  konteks,  mayoritas  dan  minoritas,  dan  antara  ide  atau  pretensi subjektif  dan  obyektif.  Sejumlah  antinomi  tersebut  diperhadapkan  dalam suatu alam  sorgawi kemerdekaan  mereka.  Tidak  ada  demarkasi  dan  petunjuk normatif secara eksplisit tentang bagaimana hakim konstitusi menafsir konstitusi. Sekali  lagi,  hakim  konstitusi  berpotensi  besar  melakukan    semacam anarkisme konstitusi. 22
A    fortiori,  anarkisme  konstitusi tersebut  sebagaimana  pada  putusan mahkamah  konstitusi  merupakan  perdebatan  wacana  ketatanegaraan  yang  tidak saja  perdebatan  terkait  dengan  perluasan  objek  hak  angket.  Akan  tetapi  juga terkait  dengan  konstitusionalitas  hak  angket  terhadap  kedudukan  lembaga  KPK yang  independen. A  fortiori, putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU- XV/2017  dan  putusan  Nomor  40/PUU-XV/2017,  telah  mendudukkan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagai  lembaga  negara  rumpun  eksekutif.  Hal  tersebut sebagaimana pada ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU XV/2017 23 , sebagai  berikut  :  Bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada  di  ranah  eksekutif  yang  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sejatinya  merupakan kewenangan  Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan,  bahkan  dengan  mengingat  fungsi KPK  sebagai  lembaga  khusus  untuk  mendorong  agar  pemberantasan  korupsi
22 Adnan  Jamal, Hakim  Konstitusi:  antara  Penegakan  Supremasi  Konstitusi  dan  Anarkisme Konstitusi , Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, Vol. 19 Nomor 2, Juni 2011, h. 129.
23 Vide , h. 181
dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya  bahwa  KPK  dapat  menjadi  objek  dari  hak  angket  DPR  dalam  fungsi pengawasannya.  Dengan  demikian,  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasannya, DPR  dapat  menggunakan  hak  konstitusionalnya  termasuk  hak  angket  terhadap KPK  hanya  terbatas  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan  KPK  selain  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  yang  berkaitan dengan  tugas  dan  kewenangan  yudisialnya  (penyelidikan,  penyidikan,  dan penuntutan).
Selain  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  40/PUU-XV/2017  di atas,  yang  mendudukkan  KPK  sebagai  rumpun eksekutive  organ ,  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 juga mendudukkan KPK sebagai lembaga  eksekutif.  Hal  tersebut  sebagaimana  pada ratio  legis -nya  pada  nomor [3.20] sebagai berikut :
“ Menimbang  bahwa  oleh  karena  KPK  merupakan  lembaga  yang  berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sejatinya merupakan  kewenangan  Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan,  bahkan  dengan mengingat  fungsi  KPK  sebagai  lembaga  khusus  untuk  mendorong  agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka  dapat  disimpulkan  dengan  sendirinya  bahwa  KPK  dapat  menjadi objek  dari  hak  angket  DPR  dalam  fungsi  pengawasannya.  Dengan demikian,  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasannya,  DPR  dapat menggunakan  hak-hak  konstitusionalnya  termasuk  hak  angket  terhadap KPK  hanya  terbatas  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan tugas  dan  kewenangan  KPK  selain  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) .” 24
Berdasarkan  dari  argumentasi  hukum  oleh  hakim  konstitusi  sebagaimana pada ratio  legis -nya a  quo, sebagaimana  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  40/PUU-XV/2017  dan  Nomor  36/PUU-XV/2017 , terdapat  keanehan dalam membangun konstruksi logika hukum. Misalnya, hakim konstitusi  dengan membangun  argumentasi  KPK  merupakan  lembaga  yang  berada  di  ranah eksekutif  yang  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sejatinya  merupakan  kewenangan Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan.  Pada  saat  yang  sama,  justru  dasar  argumentasi tersebut  (yang  melaksanakan  tugas  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  sejatinya  merupakan  kewenangan Kepolisian  dan/atau  Kejaksaan),  sebagai  dasar  menentukan  karakter  lembaga
24 Vide , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, h. 109-110.
eksekutif  justru  tidak  dapat  dilakukan  kewenangan  hak  angket  oleh  DPR. Berdasarkan  dengan  logika  tersebut,  hakim  konstitusi  nampaknya  melakukan kekeliruan dalam membangun konstruksi argumentasi rasional dan konstitusional. A fortiori , putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan  modern  yang  dimana  cabang  kekuasaan  tidak  lagi  berdasarkan  3 (tiga) sebagaimana yang didalilkan oleh Montesquieu. Kritik doktrin Montesqueu juga ekuivalent dengan pendapat Jimly Ashiddiqie, yang menyatakan bahwa : 25
“ Konsepsi  trias  politica  yang diidealkan oleh  Montesquieu ini jelas tidak relevan  lagi  dewasa  ini,  mengingat  tidak  relevan  lagi  dewasa  ini, mengingat  tidak  mungkin  lagi  mempertahankan  bahwa  ketiga  organisasi tersebut  hanya  berurusan  secara  eksklusif  dengan  salah  satu  dari  ketiga fungsi  kekuasaan  tersebut.  Kenyataan  dewasa  menunjukkan  bahwa hubungan  antar  cabang  kekuasaan  itu  tidak  mungkin  tidak  saling bersentuhan,  dan  bahkan  ketiganya  bersifat  sederajat  dan  saling mengendalikan  satu  sama  lain  sesuai  dengan  prinsip  checks  and balances .”
Terlepas  dengan  tidak  relevannya  lagi  doktrin trias  politica dalam menghadapi  tantangan  yang  kompleks  dan  kebutuhan  ketatanegaraan  modern. Dengan  demikian,  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  sebagaimana  dalam pertimbangan  hukumnya  menunjukkan  bahwa  hakim  konstitusi  tidak  melakukan tafsiran  sesuai  dengan original  intent dan  nyaris  melakukan  ramalan ketatanegaraan.  Ramalan  konstitusional  oleh  hakim  konstitusi  pada ratio decidendi berikutnya sangat aneh dalam menafsirkan kedudukan lembaga negara.
Kekeliruan  tersebut  sebagaimana  pada ratio  legis -nya  yang  pada  pokoknya mendalilkan sebagai berikut : 26
“Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan  tetap  berdasar  pada  fungsi  lembaga  negara  utama  yang menjalankan  tiga  fungsi:  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Artinya,  baik pada  pada  ranah  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif,  dimungkinkan muncul  lembaga  penunjang  untuk  mendukung  kompleksitas  fungsi lembaga  utama.  Tujuan  pembentukannya  jelas,  yakni  dalam  rangka efektivitas  pelaksanaan  kekuasaan  yang  menjadi  tanggung  jawab lembaga-lembaga utama tersebut.”
Kekeliruan  pertimbangan  hukum  hakim  konstitusi  tersebut,  yakni  tidak mengakui  kedudukan  lembaga  independen  dan  memaksa  lembaga  independen harus dimasukkan dan dikategorikan pada 3 (tiga) cabang kekuasaan sebagaimana
25 Jimly  Ashiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 35.
26 Vide, pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. h. 108.
doktrin trias politica . Jika memaksa dimasukkan dan dikategorikan pada  3 (tiga) cabang  kekuasaan a  quo, lembaga  negara  penunjang  yang  didalilkan  hakim konstitusi  dalam ratio decidendi -nya pada No. (3.18) 27 seperti Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI),  Komisi    Yudisial  (KY),  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM),  dimasukkan  dan dikategorikan sebagai eksekutif, atau legislatif, dan yudikatif? Jika pertimbangan hukum  sebagaimana  diatas  yang  harus  diikuti,  maka  akan  terjadi  konflik ketatanegaraan  kedepannya  dan  lembaga  negara  independen  tersebut  nyaris  juga kedepannya  dilakukan  hak  angket.  Padahal  lembaga  negara  tersebut  meskipun bersifat  menunjang,  tetapi  tidak  rasional  jika  harus  dipaksakan  masuk  dan dikategorikan  sebagai  salah  satu  dari  tiga  cabang  kekuasaan  seperti  doktrin trias politica .  Lagi  pula,  dalam  praktik  ketatanegaraan  dan  berdasarkan  konstitusi  di dunia  ini  tidak  satupun  negara  menempatkan electoral  commission dan  Komnas HAM, serta Komisi Penyiaran Indonesia  selain independent agencies.
Logika  argumentasi  tersebut,  menunjukkan  bahwa  komisi  negara independen  berbeda  dengan  komisi  negara  biasa (state  commissions). Menurut Michael R. Asimow, komisi negara biasa hanyalah bagian dari eksekutif dan tidak mempunyai  peran  yang  terlalu  penting. 28 Misalnya,  Komisi  Polisi  Nasional (kompolnas)  dan  Komisi  Kejaksaan.  Argumentasinya,  pembentukan  komisi tersebut  dibentuk  berdasarkan  pemberian  delegasi  kepada  Kejaksaan  dan kepolisian  untuk  membentuk  komisi  tersebut.  Selain  argumentasi  tersebut, seharusnya hakim konstitusi dalam mendudukkan KPK sebagai rumpun eksekutif, memerhatikan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No:  012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007,  37-39/PUU-VIII/2010.  5/PUU-IX/2011. Argumentasinya, putusan terdahulu secara mutatis mutandis berlaku pada saat DPR melakukan hak angket terhadap KPK. Selain itu, konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang final  and  binding harus  ditafsirkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  terbaru tidak  boleh  menyimpangi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebelumnya 29 ,  karena tidak  terdapat  sarana  upaya  hukum  manakala  terdapat  pertentangan  tafsir. A fortiori, putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat erga  omnes .  Untuk  memperkuat argumentasi  penulis  untuk  melakukan  kritik  terhadap  putusan  Mahkamah
27 Vide, pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. h. 108.
28 Michael R. Asimow, Administrative Law (Foundation Press, 2014) , h. 2.
29 Ratio  decidendi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-V/2007  dengan  menimbang  : Sedemikian  luar  biasa  sifat  tindak  pidana  korupsi  tersebut  sehingga  pembentuk  undang-undang  pun menyadari  dan  mengakui  bahwa  institusi-institusi  yang  telah  ada  (sebelum  dibentuknya  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi)  belum  optimal  dalam  melaksanakan  fungsinya  untuk  memberantas tindak  pidana  korupsi  (vide  Konsiderans  huruf  a  dan  Penjelasan  Umum  UU  KPK).  Oleh    karena    itu, pembentuk    undang-undang    memandang    perlu    membentuk  suatu  lembaga  tersendiri,  yaitu  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK),  yang  diberi  kewenangan  besar  dan  tugas-tugas  yang  sangat luas dalam rangka  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi.
Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 dan Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut, tidak terlepas dengan analisis Lawrence Baum  yang pada pokoknya bahwa tujuan dari partisan hakim tidak terlepas dengan persoalan tawar menawar proses rekruitmen seorang  hakim.  Preposisi  Baum  tersebut  dengan  menyatakan goals  and  motives into account is that it provides a useful perspective on the recruitment process for judges . 30 Proses tawar menawar tersebut , lebih lanjut dijelaskan oleh Baum, pada proses rekruitmen hakim sebagai the motivational profiles of courts .
Sinyalemen  pada  argumentasi  dari  Lawrence  Baum a  quo ,  memberikan sinyal bahwa seorang hakim in casu , termasuk hakim konstitusi dalam mengadili suatu  perkara, inevitably dari  anasir  non-hukum  (politik)  dalam  mengadili  suatu perkara. A fortiori, jika perkara tersebut in casu , judicial review terhadap undang- undang  yang diuji terkait  dengan posisi  politik partisan  yang menentukan proses rekruitmen  dan  masa  depan  hakim  mahkamah  konstitusi.  Selain  itu,  dari argumentasi  Lawrence  Baum,  juga  membuktikan  bahwa  posisi  Mahkamah konstitusi  memiliki  posisi twe  petten ,  yakni  sebagai  lembaga  yudikatif  di  sisi lainnya  sekligus  sebagai  institusi  politik.  Jadi,  tidak  mengherankan  jika  hakim konstitusi sebagai courts as victims or targets of populist politics .
Pendapat  Baum  tersebut,  nampaknya  memiliki  relasi  dengan  pendapat Nuno  Garoupa  and  Tom  Ginsburg,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  sebagai berikut :
External  incentives  come  from  outside  of  the  judiciary,  re-flecting  the views of society or public opinion in general, but also the interests of the particular relevant constituencies with power over the court.
Pandangan  Nuno  Garoupa  dan  Tom  Ginsburg  tersebut  memberikan sinyalemen  bahwa  putusan  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  tidak  akan mungkin  tidak  terpengaruh  kepentingan  konstituen  dan  pengaruh  eksternal in casu, opini  publik  secara  umum  dan  juga  kepentingan  konstituen  yang  relevan dengan  kekuasaan  atas  pengadilan.  Lebih  lanjut Pandangan  Garoupa  dan Ginsburg,  konstituen  yang  dimaksud  adalah the  bar,  academic  com-mentators, other branches of government, as well as political parties and others, depending on the institutional environment of courts. 31 .
Berdasarkan  dari  argumentasi  di  atas,  menunjukkan  bahwa  hakim konstitusi  dalam  putusannya  No.  36/PUU-XV/2017  dan  No.  40/PUU-XV/2017 justru semakin menjauh dari kewajiban konstitusional-nya sebagai the sole of the
30 Lawrence Baum, Motivation and Judicial Behavior: Expanding the Scope of Inquiry (Paper for Workshop on Exploring the Judicial Mind, University of Virginia, March 30-31, 2007), h. 13.
31 Nuno  Garoupa  and  Tom  Ginsburg, Judicial  Audiences  and  Reputation:  Perspectives  from Comparative Law , Columbia Journal Of Transnational Law 7, (Columbia Journal of Transnational Law 451, 2009), h. 458-459.
interpretator of  constitution, karena  gagal  dalam  menemukan original  intent dan gagal  menjadi  sebagai the  guardian’s  of  constitution dalam  menjalankan kewenangan  mahkotanya  yakni judicial  review, karena  Mahkamah  Konstitusi mendudukkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  “ keluarga ”  eksekutif dengan  konstruksi  logika  kontradiksi  dalam  bangunan  argumentasinya  sendiri dengan  menggunakan  dalil  fungsi  yudisial  sebagai  eksekutif  dan  disisi  lainnya juga digunakan dalil  fungsi  yudisial   sebagai eksekutif tidak dapat  diangket  oleh DPR.  Selain  itu,  putusan  mahkamah  Konstitusi a  quo ,  juga  sangat  kontradiksi terhadap  logika  konstitusional  serta  hakim  konstitusi  menunjukkan  tidak up  to date terhadap perkembangan ketatanegaraan modern di dunia dan perkembangan lembaga negara independence agencies di dunia, termasuk tempat kelahiran trias politica yang justru telah menjadi “ almarhum ”. Selain itu, hakim Konstitusi dalam putusannya  a  quo,  telah  terjerat  barter  kepentingan  politik  DPR  untuk kepentingannya sendiri. Padahal hakim konstitusi bukan sebagai the guardian’s of political parties .

## PENUTUP
Bahwa Kedudukan KPK Perspektif Teori The New Separation of Powers , argumentasi  dan  fakta  sistem  ketatanegaraan,  menunjukkan  bahwa  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagai  independen  organ  dan  tidak  lagi  dapat didudukkan  sebagai  lembaga  eksekutif,  serta  tidak  relevan  lagi  menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan an sich , sebagaimana teori trias politica . Argumentasi penulis, pada fakatnya diatas bahwa kelahiran komisi independen  dapat  menjalankan  kekuasaan  dan  kewenangan  lembaga  sebelumnya pada rumpun eksekutif dan dialihkan menjadi lembaga independen. Bahkan tugas dan kewenangan komisi  independen dapat saja bersifat quasi yudikatif dan quasi legislative .  Jadi,  tidak  tepat  lagi  argumentasi  yang  mendudukkan  Komisi  Anti Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi tugas dan  fungsi  yudisialnya.  Misalnya,  konstitusi  Zimbabwe  pada  article  255  yang dimana  tugas  dan  fungsinya  sama  dengan  Kejaksaan  dan  kepolisian,  yakni sebagai  penyelidik,  penyidikan,  dan  penuntutan  perkara  korupsi.  Begitu  juga  di Fhilipina,  serta  Thailand. Konsekuensinya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 36/PUU-XV/2017  dan  No.  40/PUU-XV/2017,  dalam  pertimbangan  hukumnya justru  semakin  menjauh dari  kewajiban  konstitusionalnya  sebagai the  sole  of  the interpretator of  constitution, karena  gagal  dalam  menemukan original  intent dan gagal  menjadi  sebagai the  guardian’s  of  constitution dalam  menjalankan kewenangan  mahkotanya  yakni judicial  review, karena  Mahkamah  Konstitusi mendudukkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai  “ keluarga ”  eksekutif
dengan  konstruksi  logika  kontradiksi  dalam  bangunan  argumentasinya  sendiri dengan  menggunakan  dalil  fungsi  yudisial  sebagai  eksekutif  dan  disisi  lainnya juga digunakan dalil  fungsi  yudisial   sebagai  eksekutif tidak dapat  diangket  oleh DPR.  Selain  itu,  putusan  mahkamah  Konstitusi a  quo ,  juga intensif.  Misalnya dengan  mengadakan  penyuluhan  hukum  kepada  nelayan  secara  berkala. sangat kontradiksi  terhadap  logika  konstitusional  serta  hakim  konstitusi  menunjukkan tidak up  to  date terhadap  perkembangan  ketatanegaraan  modern  di  dunia  dan perkembangan lembaga negara independence agencies di dunia, termasuk tempat kelahiran trias  politica yang  justru  telah  menjadi  “ almarhum ”. Selain itu, hakim konstitusi  dalam putusannya a quo, telah terjerat  barter kepentingan politik DPR untuk  kepentingannya  sendiri.  Padahal  hakim  konstitusi  bukan  sebagai the guardian’s of political parties .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Ackerman.  Bruce,  2000. The  New  Separation  of  Powers ,  Journal    Harvard  Law Review vol. 113, Januari.
Adnan  Jamal, 2011, Hakim  Konstitusi:  antara  Penegakan  Supremasi  Konstitusi dan  Anarkisme  Konstitusi ,  Jurnal  Ilmu  Hukum AMANNA  GAPPA,  Vol. 19 Nomor 2, Juni 2011.
Baum.  Lawrence, 2007, Motivation and Judicial Behavior: Expanding the Scope of  Inquiry , Paper  for  Workshop  on  Exploring  the  Judicial  Mind, University of Virginia, March 30-31.
Denny  Indrayana,  2016. Jangan  Bunuh  KPK: Kajian  Hukum  Tata  Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi , Intrans Publisihing, Malang, F. Fox Jr. William, 2000. Understanding Administrative Law, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the Lexis Nexis Group.
Febridiansyah , 2014, Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta.
Jimly Ashiddiqie, 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ,  Sekretariat  Jenderal    dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi RI, Jakarta
L.  Selin.  Jennifer, What  Makes  an  Agency  Independent?, Working  Paper, Research Concentration: Executive Politics and Regulatory Policymaking.
Lisa  Schultz  Bressman  &  Robert  B.  2010. Thompson ,  The  Future  of  Agency Independenc, Journal of Vanderbilt Law Review, Volume 3 number 3,
Nuno  Garoupa  and  Tom  Ginsburg,  2009, Judicial  Audiences  and  Reputation: Perspectives  from  Comparative  Law ,  Columbia  Journal  of  Transnational Law 451.
R. Asimow. Michael, 2014 . Administrative Law , Foundation Press. Skach. Cindy, 2007. The  “newest ”  Separation of Powers: Emipresidentialism , Journal I-CON, Volume 5, Number 1.

## KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-V/2007. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Thailand's  Constitution  of  2014,  constituteproject.org.  Diakses  pada  tanggal  22
Februari 2018. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines , http://www.dotr.gov.ph/images/front/GAD/issuances/1987constitution.pdf . Diakses pada tanggal 22 Februari 2018.
Zimbabwe's  Constitution  of  2013  (pdf),  constituteproject.org. Vide  as  well (lihat juga)l,  Transparency  International Zimbabwe, http://tizim.org/wp- content/uploads/2016/05/faq6.pdf.  Diaksesk  pada  tanggal  22  Februari 2018.