PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM  PERKARA HARTA BERSAMA NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
Azmil Fauzi Fariska Universitas Sunan Kalijaga azmilfauzi7@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  putusan  majelis  hakim  Pengadilan  Agama Tembilahan  yang  memutuskan  perkara  harta  bersama  yang  mana  hakim memutuskan  Penggugat  (suami)  mendapatkan 1 / 4 sedangkan  Tergugat  (istri) mendapatkan 3 / 4 dari harta bersama. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal  97  menyebutkan  bahwa:  “  Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”. Kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan,  Kompilasi  Hukum  islam,  seperti  perkara  ini  menurut  legal certainty  maka  pembagian  nya  adalah  isteri  mendapat 1 / 2 dan  suami  pun mendapat 1 / 2 maka  jika  hanya  ini  yang  diberlakukan  secara  kaku  dalam  perkara tersebut  akan  mereduksi  nilai-nilai  keadilan  itu  sendiri,  dengan  demikian  hakim dalam  menetapkan  perkara  harta  bersama  ini  menggunakan Legal  Justice (Keadilan  Hukum).  Dalam  islam  konsep  keadilan  adalah  menempatkan  sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu  yang  memang  menjadi  haknya  dengan  kadar  yang  seimbang.  Selama perkawinan  Tergugat  (istri)  lebih  dominan  dalam  mencari  nafkah  dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.
Kata kunci : Harta Bersama, KHI, Legal Certainty, Legal Justice.

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  decision  of  the  judges  of  the  Tembilahan Religious Court which decided the joint property case in which the judge decided that the Plaintiff (husband) got 1/4 while the Defendant (wife) got 3/4 of the joint property.  However,  Article  97  of  the  Compilation  of  Islamic  Law  states that:  "A divorced  widow  or  widower  is  each  entitled  to  one-half  of  the  joint  property  as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement". Legal certainty is what has been outlined by statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, such as this case according to legal certainty, the distribution is that the wife gets 1/2  and  the  husband  gets  1/2  so  if  only  this  is  applied  rigidly  in  the  case  will reduce the values of justice itself, thus the judge in determining this joint property case uses Legal Justice. In Islam the concept of justice is to put something in its place,  to  charge  something  according  to  one's  carrying  capacity,  to  give something  that  is  rightfully  his  with  a  balanced  level.  During  the  marriage  the
Defendant (wife) was more dominant in earning a living and producing property, which  then  became  the  source  for  buying  and  renovating  the  house  which  is currently the object of dispute.
Keywords: Joint Assets, KHI, Legal Certainty, Legal Justice.

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir  bathin  antara  seseorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 1
Untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dibutuhkan  rasa  saling memahami antara suami isteri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan  kasih  sayang  karena  ketiga  poin  tersebut  merupakan  kunci  dari  tujuan perkawinan.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT,  surat  Ar-Rum  ayat  21  yang berbunyi:
                                                                                                                    
                                        
Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 2
Pernikahan  juga  merupakan  rahmat  dan  nikmat  dari  Allah.Melalui pernikahan  tersebut  manusia  bisa  merasakan  ketenangan,  kasih  sayang,  dan kedamaian. Namun tidak setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut dapat  menyelesaikan  misinya  dengan  sempurna,  dalam  perkawinan  akan  terjadi pergejolakan  dalam  rumah  tangga  yang  berawal  dari  faktor-faktor  tertentu. Pergejolakan  tersebut  akan  membawa  pernikahan  kepada  perceraian  suami  isteri yang  tidak  menemui  jalan  penyelesaian.  Suami  isteri  sendiri  dalam  ajaran  Islam tidak  boleh  terlalu  cepat  mengambil  keputusan  bercerai  walaupun  perceraian tersebut  dibolehkan. 3 Perceraian  merupakan  jalan  terakhir  karena  dampak
1 .  Hasbullah  Bakry, Kumpulan  Lengkap  Undang-undang  dan  Peraturan  Perkawinan  di Indonesia ,(Jakarta: Djambatan, 1985), Cet, Ke-3, hal. 3.
2 .  Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  CV  Madinatu  al- ‘Ulum,2012), hal. 406
3 .  Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,2000), hal.240
buruknya  tidak  sedikit  dan  sangat  serius,  sehingga  dalam  sebuah  hadist  yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Nabi SAW menyatakan : 4
قلاطلا ىل اعت الله ىلا ل لاحلا ضغبأ ( .
مكاحلا و دواد وبا هاور )
Artinya : “Dari Ibn Umar bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda sesuatu yang  halal  yang  paling  dibenci  oleh  Allah  adalah  perceraian.  (HR. abu Dawud)” 5
Setelah  perceraian,  tidak  hanya  kata-kata  cerai  dan  kemudian  pasangan tersebut  bisa  berpisah  begitu  saja.  Akan  ada  lagi  masalah-maslah  yang  akan mereka  selesaikan  selanjutnya,  seperti  permasalahan  hak  asuh  anak,  dan  harta bersama.
Secara  bahasa,  harta  bersama  adalah  dua  kata  terdiri  dari  kata  harta  dan bersama.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “harta  dapat  berarti  barang- barang  (uang  dan  sebagainya)  yang  menjadi  kekayaan,  baik  kekayaan  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  tentunya  bernilai.  Harta  bersama berarti yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama. 6
Sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  perkawinan  No  1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 disana telah dijelaskan tentang perbedaan harta dalam perkawinan. Harta tersebut adalah harta pribadi(bawaan) dan harta bersama. Harta pribadi  berupa  harta  yang  telah  dimiliki  suami  istri  sebelum  perkawinan berlangsung dan tetap seutuhnya menjadi milik pribadu.Tidak ikut bercampur ke dalam harta bersama.
Pasal 35 ayat 1: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta  bersama”,  ayat  2:  “harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 7 Adapun menurut KHI   pasal  97 :  ”Janda atau duda cerai  masing-masing  berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”. 8
Sebagaimana  di  dalam  surat  gugatan  Pengadilan  Agama  Tembilahan No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh  bahwa  penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal 14  maret  2018  telah  mengajukan  gugatan  Harta  Bersama,  yang  telah  terdaftar
4 . Slamet Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung: Cv Pustaka Setia,1999),hal. 15
5 . Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar Risalah Al-Alamiah, 2009). 3:505 6 Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahas Indonesia , Edisi Kedua, Cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 342.
7 Pustaka Yustisia, Hukum Keluarga, (Jakarta: 2010), hal. 291.
8 .  Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam, Kompilasi  Hukum  Islam ,  BAB  XIII Pasal 97.
dikepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh dengan dalil dalil pokoknya sebagai berikut:
1. Pada  awalnya  Penggugat  dengan  tergugat  adalah  suami  isteri  yang  menikah pada  hari  senin  tanggal  17  maret  2008  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah Nomor:096/05/IV/2008  kemudian  bercerai  pada  tanggal  20  Desember  2017 dengan putusan Pengadilan Agama tembilahan Nomor:
0794/Pdt.G/2017/PA.Tbh.
2. Selama  perkawinan,  dalam  membina  rumah  tangga  selama  kurang  lebih  9 tahun,  penggugat  dan  tergugat  telah  memiliki  harta  bersama  berupa  antara lain yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 atas nama saudara Tergugat  seluas  244  M 2 ,  diatasnya  berdiri  sebuah  bangunan  rumah  tembok permanen seluas kurang lebih 151,62 M 2 yang ditaksir harganya kurang lebih Rp. 800.000.000. 9
Sesuai  dengan  KHI  Pasal  97:  “Janda  atau  duda  cerai  masing-masing berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian  perkawinan”.  Namun  pada  realitanya  pada  Putusan  Nomor: 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh  bahwa  Hakim  Pengadilan  Agama  Tembilahan memutuskan  Penggugat  (suami)  mendapatkan 1 / 4 sedangkan  Tergugat  (isteri) mendapatkan 3 / 4 dari Harta Bersama. 10
Adapun  hasil  yang  hendak  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk mengetahui  Pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  Harta  Bersama  dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di  Pengadilan Agama Tembilahan  Kelas  II dan  Untuk  mengetahui  pandangan  Hukum  Islam  terhadap  penetapan  putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  kasus  ,  yaitu  studi  tentang putusan  No.  0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  berupa  perundang-undangan  dan buku-buku  yang ditulis  oleh para ahli hukum  yang sangat  relevan dengan materi yang  dibahas,  sehingga  dapat  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  dalam penelitian  ini.  sebagai  rujukan  primernya,  sedangkan  bahan  sekundernya  dalam tulisan  ini  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  objek penelitian. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## PEMBAHASAN
1. Harta Bersama
Harta  bersama  merupakan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama perkawinan  di  luar  warisan  atau  hadiah,  maksudnya  adalah  harta  yang
9 . Salinan Putusan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, hal.2
10 . Ibid, hal. 37
diperoleh  atas  usaha  mereka  atau  sendiri-sendiri  selama  masa  ikatan perkawinan. 11
Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan  bersama.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Harta  dapat  berarti barang-barang(uang dan  sebagainya)  yang menjadi  kekayaan  yang berwujud maupun  yang  tidak  berwujud  dan  tentunya  yang  bernilai.  Harta  bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. 12
Harta  bersama  merupakan  salah  satu  macam  dari  sekian  banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti  penting  bagi  seseorang  karena  dengan  memiliki  harta  dapat  memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat  disebut  sebagai  harta  bersama  ketika  telah  terjadi  cerai  mati  atau perceraian. 13
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  harta  mempunyai  arti  penting  bagi seseorang  karena  dengan  memiliki  harta,  dia  dapat  memenuhi  kebutuhan hidup  secara  wajar  dan  memperoleh  status  social  yang  baik  dalam masyarakat.  Arti  penting  tersebut  tidak  hanya  dari  segi  kegunaannya  (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum).
Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  syirkah  adalah  harta  yang diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami  istri  selama  dalam  ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama. Dalam kitab- kitab  fiqih  tidak  dikenal  adanya  pembauran  harta  suami  istri  setelah berlangsungnya  perkawinan.  Suami  memiliki  hartanya  sendiri  dan  istri memiliki  hartanya  sendiri.  Sebagai  kewajibannya,  suami  memberikan sebagian  hartanya  itu  kepada  istrinya  atas  nama  nafaqah,  yang  untuk selanjutnya  digunakan  istri  bagi  keperluan  rumah  tangganya.  Tidak  ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah. 14 Hukum Islam Hanya mengenal syirkah. Harta bersama dalam perkawinan  termasuk  syirkah  abdan  mufawwadah,  dikatakan  syirkah  afdan karena  suami  istri  secara  bersama-sama  bekerja  membanting  tulang  dalam
11 .  Ahmad  Rafiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  4;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000),  hal. 200.
12 .    Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, hukum  perkawinan  islam  di  Indonesia , (Yogyakarta:CV.Mitra Utama, 2011), hal. 217
13 .    H.M.A  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.1, hal. 179.
14 .  Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia (Cet.  1;  Jakarta:  Kencana,  2016),  hal. 98.
mencari  nafkah  sehari-hari.  Dikatakan  syirkah  mufawwadah  karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas. 15
Dari  pengertian  mengenai  harta  bersama  sebagaimana  diatas, jelaslah  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama perkawinan  diluar  warisan  atau  hadiah,  maksudnya  adalah  harta  yang diperoleh  atas  usaha  mereka  atau  sendiri-sendiri  selama  masa  ikatan  setelah terjadinya  suatu  perkawinan  yang  akan  membawa  konsekuensi  kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan  adalah  menjadi  hak  bersama  antara  suami  isteri  tanpa membedakan  ataupun  mempersoalkan  siapa  yang  bekerja,  siapa  yang memperoleh  uang  yang  digunakan  untuk  membeli  harta  benda  tersebut  dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut diatasnamakan suami ataupun isteri. 16
Mengenai pengertian harta bersama diatas terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan :
“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
Sedang ayat (2) menyatakan:
“ harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “. 17

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama.
Pada  dasarnya,harta  suami  istri  terpisah.  Jadi  masing-masing mempunyai  hak  milik  untuk  menggunakan  atau  membelanjakan  hartanya dengan  sepenuhnya,  tanpa  diganggu  oleh  pihak  lain.  Dalam  hukum  Islam tidak  mengatur  adanya  harta  gono  gini  dalam  perkawinan,  yang  ada  adalah menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu:
                         
           
                                                                                  
   
                                                        
         
15 .  Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Cet.  1;  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006), hal. 154.
16 .  Ahmad Rafiq, Op.Cit , hal.200
17 . Undang-undang  No.1  tahun  1974,  Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.
Artinya:    ”Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan Allah  kepada  sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lain. (karena)  bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka usahakan,  dan  bagi  para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 18
Dalam  penjelasan  tafsir  Al-Maraghi  dijelaskan  Allah  telah membebani  kaum  laki-laki  dan  wanita  dengan  berbagai  pekerjaan.  Kaum laki-laki  mengerjakan  perkara-perkara  yang  khusus  untuk  mereka,  dan mereka  memperoleh  bagian  khusus  pula  dari  pekerjaan  itu  tanpa  disertai kaum  wanita.  Kaum  wanita  mengerjakan  berbagai  pekerjaan  yang diperuntukkan  bagi  mereka,  dan  mereka  memperoleh  bagian  khusus  dari pekerjaan  itu  tanpa  disertai  oleh  kaum  pria.  Masing-masing  merekka  tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. 19
Ayat  tersebut  bersifat  umum  tidak  ditujukan  terhadap  suami ataupun istri melainkan  semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya  sehari-hari,  maka  usaha  mereka  itu  merupakan  harta  pribadi yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  pribadi  masing-masing.  Dalam  konteks konvensional, suami adalah yang berkewajiban menanggung beban ekonomi, sedangkan  istri  adalah  berperan  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  bertindak sebagai  manajer  yang  mengatur  manajemen  ekonomi  rumah  tangga  dalam pengertian  yang  lebih  luas.  Sejalan  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman, istri  juga  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  mendatangkan  kekayaan.  Jika yang pertama digolongkan ke dalam syirkah al-abdan , yaitu modal dari suami sedangkan istri andil jasa dan tenaganya. Adapun yang kedua, adalah dimana masing-masing  mendatangkan  modal,  suami  bekerja  dan  istri  juga  bekerja lalu dikelolah bersama, hal ini disebut syirkah al-inan . 20

## 3. Ruang Lingkup Harta Bersama.
Menurut  Sayuti  Thalib,  terjadinya  percampuran  harta  dapat dilaksanakan  dengan  mengadakan  perjanjian  secara  nyata-nyata  tertulis  atau diucapkan  sebelum  atau  sesudah  berlangsungnya  akad  nikah  dalam  suatu perkawinan,  baik  untuk  harta  bawaan  masing-masing  atau  harta  yang diperoleh  selama  dalam  perkawinan  tetapi  bukan  atas  usaha  mereka  sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang
18 Kementrian Agama RI, Op.Cit, , hal. 84
19 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5, ( Semarang : Toha Putra 1993), hal. 35
20 . Ahmad Rofiq, Op.Cit , hal. 201
suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut. 21
Kemudian  untuk  memperjelas  status  kepemilikan  harta  dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya harahap telah  mengemukakan  tentang  ruang  lingkup  harta  bersama  yang  diperoleh selama perkawinan, yaitu: 22
a. Harta yang dibeli selama perkawinan
b. Harta  yang  dibeli  dan  dibangun  sesudah  perceraian  yang  dibiayai  dari harta bersama
c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan
d. Penghasilan harta bersama dan harta bawan
e. Segala penghasilan pribadi suami istri
4. Jenis-jenis Harta Bersama.
Jika melihat asal-usul harta  yang didapat  dari suami-isteri, maka dapat disimpulkan  bahwa  harta  tersebut  dapat  dibedakan  dalam  empat  sumber yaitu: 23
1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau isteri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  selain  dari  hibah,  khusus untuk salah seorang dari suami-isteri dan selain dari harta warisan.
5. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan  mengandung  kepastian  hukum,  di  samping itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
Dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam  memutus  perkara.  Pembuktian  merupakan  tahap  yang paling  penting  dalam  pemeriksaan  di  persidangan.  Pembuktian  bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa
21 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hal. 84
22 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 275-278
23 .  Wasman dan Wardah Nuroniyah, Op.cit , hal. 219
peristiwa  /  fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Selain  itu,  pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim  hendaknya  juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
a.  Pokok  persoalan  dan  hal-hal  yang  diakui  atau  dalil-dalil  yang  tidak disangkal.
b.  Adanya  analisis  secara  yuridis  terhadap  putusan  segala  aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat  harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang  terbukti  /  tidaknya  dan  dapat  dikabulkan  /  tidaknya  tuntutan tersebut dalam amar putusan. 24
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada  teori  dan  hasil  penelitian  yang  saling  berkaitan  sehingga  didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah  satu  usaha  untuk  mencapai  kepastian  hukum  kehakiman,  di  mana hakim  merupakan  aparat  penegak  hukum  melalui  putusannya  dapat  menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Pokok  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Undang-undang  Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman  yang  bebas.  Hal  ini  tegas  dicantumkan  dalam  Pasal  24  terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun  2009,  yaitu  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-undang  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia. 25
Kebebasan  hakim  perlu  pula  dipaparkan  posisi  hakim  yang  tidak memihak  (impartial  jugde)  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009.Istilah tidak  memihak  di  sini  haruslah  tidak  harfiah,  karena  dalam  menjatuhkan putusannya hakim harus memihak  yang benar.  Dalam hal ini tidak diartikan tidak  berat  sebelah  dalam  pertimbangan  dan  penilaiannya.  Lebih  tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. 26
24 . Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.
25 . Ibid , hal.142
26 . Andi Hamzah , KUHP dan KUHAP , (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal. 95
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Hakim  untuk  mengambil  suatu kebijaksanaan  dalam  memutus  perkara,  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan :  “Hakim dan Hakim konstitusi  wajib  menggali, mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”.
Berdasarkan  aturan  hukum  tersebut,  terdapat  norma  hukum “mewajibkan  Hakim  untuk  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Untuk  memenuhi norma  tersebut,  maka  Hakim  harus  mengambil  kebijaksanaan  hukum”.
Penentuan  atas  tuntutan  rasa  keadilan  yang  harus  diterapkan  oleh  Hakim dalam  memutus  suatu  perkara,  secara  teori  para  Hakim  akan  melihat “Konsep-konsep  keadilan  yang  telah  baku”  Dalam  konsep  ini  keadilan merupakan  kewajiban  moral  yang  mengikat  para  anggota  masyarakat  dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.
Ciri  atau sifat  konsep keadilan dapat  diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak  (impartial),  sama  hak  (equal),  layak  (fair),  wajar  secara  moral (equitable),  benar  secara  moral  (righteous).  Dari  perincian  tersebut  ternyata bahwa  pengertian  konsep  keadilan  mempunyai  makna  ganda  yang perbedaannya  satu  dengan  yang  lain  samar-samar  atau  kecil  sekali.  Dalam setiap  pengambilan  kebijaksanaan  oleh  Hakim,  maka  Hakim  selalu berlindung  kepada  Upaya  Hukum  yaitu  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali,  artinya  apabila  Hakim  Tingkat  Pertama  mengambil  kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi,  maka  solusinya  dipersilahkan  naik  banding  untuk  diuji kebijaksanaan  tersebut,  demikian  pula  kebijaksanaan  hukum  yang  diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya  melalui  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  dan  seterusnya  sampai pengujian  di  Peninjauan  Kembali,  oleh  karena  itu  diperlukan  norma  hukum sebagai  standard  bagi  para  Hakim  dalam  hal  pengambilan  suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara. 27
Terdapat 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia sebagaimana tercantum dalam The Bangalore Principle, yakni:
a. Independensi
b. Ketidakberpihakan
c. Integritas
d. Kepantasan dan Kesopanan
27 . Satjipto, Hukum dan Masyarakat , (Bandung:Angkasa,1980), hal.12
e. Kesetaraan
f. Kecakapan dan Keseksamaan
Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.
Menimbang,  bahwa  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  pada  pasal  35  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa “harta  ynag diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.
Menimbang,  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terbukti  bahwa  penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dimulai sejak tanggal 17 Maret  2008  sampai  dengan  20  Desember  2017  berdasarkan  Putusan  Pengadilan Agama Tembiahan Nomor 0794/Pdt.G/2017/PA.Tbh.
Menimbang,  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terbukti  bahwa  selama menjalani perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1086  atas  nama  Tergugat  seluas  244  M 2 , diatasnya  berdiri  sebuah  bangunan  rumah  tembok  permanen  seluas  ±151,62  M 2 yang  terletak  di  Jalan  Pelita  Jaya  RT.001  RW.  014  Kelurahan  Tembilahan  Hulu Kecamatan  Tembilahan  Hulu  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi  Riau,  yang ditaksir harganya ± Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan luas tanah 244 M 2 , dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah As’ad yaitu ± 35 Meter
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syofran yaitu ± 35 Meter
c. Sebelah Barat  berbatasan dengan tanah Hj.Ukis yaitu ± 6,97 Meter
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pelita Jaya yaitu ± 6,97 Meter. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  terbukti bahwa objek sengketa merupakan bagian dari harta benda yang diperoleh selama perkawinan antar penggugat dan tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat a quo  sudah  sepatutnya  untuk  dikabulkan  dengan  mengabulkan  petitum  angka  2 dari gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini.

## Tentang Bagian Masing-masing Penggugat dan Tergugat
Adapun  menurut  hakim  Pengadilan  Agama  Tembilahan  dalam  putusan nya  tentang  bagian  masing-masing  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sebagai berikut:
1. Hakim  dalam  menjalankan  jabatannya  harus  memastikan  terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi setiap pencari keadilan.
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Janda  atau  duda  cerai  hidup  maasing-masing  berhak  seperdua  dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”
3. Akan  tetapi  jika  peraturan  ini  diberlakukan  secara  kaku  dalam  perkara a quo justru akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian Majelis  Hakim  akan  memberi  pandangan  tersendiri  terhadap  bagian masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat.
4. Secara  garis  besar  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  tentang  Hak  dan Kewajiban  masing-masing  suami-isteri  dalam  menjalankan  perannya sebagai suami dan/ isteri.
5. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan jika selama dalam  menjalani  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  menjalankan  tugas dan  fungsinya  sebagaimana  kehendak  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya mengatur  tentang  peran  Suami  dan  Isteri  dalam  berumah  tangga.  Bahwa suami  bertugas  mencari  nafkah,  menyediakan  tempat  tinggal  dan memastikan  terpenuhinya  hak-hak  isteri,  sedangkan  isteri  bertugas mengurus rumah tangga dan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya.
6. Jika  kondisi  diatas  terpenuhi,  maka  barulah  pembagian  harta  Bersama dalam  perkawinan  dapat  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  jika  kondisi  tersebut  tidak  terpenuhi, maka  pembagian  Harta  Bersama  harus  ditinjau  ulang  dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.
7. Dalam  fakta  persidangan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa selama menjalani perkawinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Tergugat berperan lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta,  yang  kemudian  harta  tersebut  menjadi  objek  sengketa  Harta Bersama dalam perkara a quo .
8. Berdasarkan  Pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  ditambah  dengan persangkaan  menurut  Hakim,  maka  untuk  menjaga  agar  nilai-nilai keadilan  tetap  tercermin  dalam  putusan  ini,  terutama  menyangkut  amanat Undang-undang  untuk  memberikan  jaminan  keadilan  bagi  kaum  yang lemah  ( feminine  justice )  maka  Hakim  berpendapat  menetapkan  bagian masing-masing pihak terhadap Harta  Benda objek sengketa  yang menjadi Harta  Bersama  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah 1 / 4 (seperempat) bagian untuk Penggugat dan 3 / 4 (tiga perempat) bagian untuk tergugat. 28
Bahwasanya hakim memutuskan perkara itu berdasarkan Legal Certainty (kepastian  hukum)  dan Legal  Justice (keadilan  hukum),  kepastian  hukum  adalah apa  yang  sudah  digariskan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  Kompilasi
28 . Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan
Hukum  islam,  seperti  perkara  ini  menurut  legal  certainty  maka  pembagian  nya adalah isteri mendapat 1 / 2 dan suami pun mendapat 1 / 2 maka jika hanya ini yang diberlakukan  secara  kaku  dalam  perkara  tersebut  akan  mereduksi  nilai-nilai keadilan  itu  sendiri,  dengan  demikian  hakim  dalam  menetapkan  perkara  harta bersama  ini  menggunakan Legal  Justice (Keadilan  Hukum),  adapun  keadilan hukum  ini  di  dapat  dari  fakta  persidangan  yang  didapat  dari  kedua  belah  pihak yang  berperkara  mulai  dari  gugatan,  jawaban,  replik,  duplik,  surat,  keterangan saksi  yang  mana  semuanya  itu  harus  diuji  di  sidang  pembuktian  dan  disidang pembuktianlah  hakim  mendapatkan konklusi (pendapat,  simpulan)  yang  mana menetapkan 1 / 4 (seperempat)  bagian  untuk  suami  dan 3 / 4 (tiga  perempat)  bagian untuk isteri sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan. 29
Setelah  penulis  melakukan  pengamatan  dan  wawancara,  penulis menemukan  fakta  yang  ada  didalam  persidangan  adapun  fakta-fakta  tersebut sebagai berikut:
a. Pada  05  November  2008  Tergugat  (Isteri)  membeli  tanah  beserta  rumah satu  lantai  semi  permanen  di  atasnya  dari  Agusman  setelah  3  bulan pernikahan  dengan  harga  Rp.  145.000.000,00  (seratus  empat  puluh  lima juta rupiah)
b. Kurang  lebih  9  tahun  pernikahan  penggugat  (suami)  hanya  3  tahun bekerja.
c. Pada  tahun  2011-2015  penggungat  (suami)  memproduksi  bakso  dan memasarkannya  sendiri  ( home  industry )  sedangkan  tergugat  (isteri) sebagai PNS.
d. Rumah  telah  di  renovasi  dua  kali  pada  tahun  2012  dan  2017  tergugat dengan  uang  hasil  peminjaman  uang  adik  tergugat  (isteri)  dan  uang  hasil peminjaman bank sehingga berbentuk rumah permanen 2 lantai.
e. Saat  renovasi  rumah  yang  kedua  pada  tahun  2017  Penggugat  (suami) sudah tidak bekerja lagi.
f. Saat  renovasi  rumah  yang  pertama  Penggugat  (suami)  memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor:
0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.
Bahwasanya  dalam  berumah  tangga  suami  bertugas  mencari  nafkah, menyediakan  tempat  tinggal  dan  memastikan  terpenuhinya  hak-hak  istri,  Kita telah  mengetahui  bahwa  perkawinan  sebagaimana  halnya  akad  yang  lain menimbulkan  berbagai  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  isteri,  sebagai pelaksanaan  prinsip  keseimbangan,  kesetaraan,  dan  persamaan  berbagai  pihak yang melaksanakan akad.
29 . Wawancara hakim Pengadilan Agama Tembilahan 02 April 2019
Al-qur’an  telah  mengisyaratkan  prinsip  ini  tetapnya  hak-hak  dan kewajibannya. Allah SWT berfirman.
                                                                                                          
Artinya:‘’berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”(QS An-Nisa:4) 30
Maksudnya,  isteri  memiliki  berbagai  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  laki- laki, sebagaimana halnya isteri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi  untuk  si  suami. 31 Kewajiban  suami  yang  kedua  setelah  memberi  mahar kepada  istrinya  awal  pernikahan,  adalah  memberi  nafkah  secara  rutin.  Nafkah adalah harta pemberian suami kepada istri, yang sesuai diberikan, maka harta itu berubah status kepemilikannya, menjadi milik istri. 32
Namun  pada  faktanya  dalam  pernikahan  ini  kondisi  tersebut  tidak terpenuhi  dan  adanya  perubahan  kondisi  dari  yang  sebenarnya,  yang  mana seharusnya  hakim  menggunakan  pasal  97  Kompilasi  Hukum  islam  dalam pembagian harta bersama ini, maka hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana kehendak Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam dimana  keduanya  mengatur  peran  suami  dan  istri  dalam  berumah  tangga,  jika kondisi sebagaimana dimaksud terpenuhi maka barulah pembagian harta bersama dalam perkawinan dapat dilakukan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka pembagian harta harus ditinjau ulang dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Maka dari itu penjelasan diatas adanya perubahan kondisi dari yang sebenarnya hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:
لاوحلااو ناكملاو نامزلا ريغتب ماكحلاا ريغت
Artinya: “  perubahan  hukum  terjadi  dengan  berubahnya  zaman,  tempat, keadaan.” 33
Menurut  hemat  penulis  putusan  hakim  dengan  mengedepankan  nilai-nilai keadilan  sudah  tepat,  yang  mana  merujuk  dari  fakta  persidangan  dan  putusan bahwasanya  istri  lebih  dominan  dalam  menghasilakan  harta  dibandingkan  suami selama  kurang  lebih  9  tahun  perkawinan  dan  istri  juga  yang  membeli  tanah beserta rumah tersebut yang menjadi objek sengketa pada perkara ini.
30 . Kementerian Agama RI, Op.Cit, hal. 77
31 . Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ,  (Jakarta: Gema Insani , 2011), h. 294
32 .  Ahmad  Sarwat, Ensiklopedia  Fikih  Indonesia  8:  Pernikahan ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal.159
33 .  Muchlis  Usman, Kaidah-kaidah  Ushuliyyah  dan  Fiqhiyyah, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1999). hal.145
Adapun  konsep  keadilan  dalam  islam  adalah  menempatkan  sesuatu  pada tempatnya,  membebankan  sesuatu  sesuai  daya  pikul  seseorang,  memberikan sesuatu  yang  memang  menjadi  haknya  dengan  kadar  yang  seimbang.  Konsep keadilan  yang  merupakan  prinsip  kedua  setelah  tauhid  meliputi  keadilan  dalam berbagai  hubungan:  hubungan  antara  individu  dengan  dirinya  sendiri,  hubungan antara  individu  dengan  manusia  dan  masyarkatnya,  hubungan  antara  individu dengan  hakim  dan  yang  berperkara  serta  hubungan-hubungan  dengan  berbagai pihak  yang  terkait.  Al-Qur’an  memperingatkan  dalam  berbagai  ayat  bahwa  jiwa manusia  cenderung  mengikuti  hawa  nafsu.  Kecintaan  dan  kebencian  merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan kealiman daripada keadilan.
Allah  memerintahkan  manusia  untuk  berlaku  adil  dalam  segala  hal. keharusan  berlaku  adil  itu  terutama  ditujukan  kepada  mereka  yang  mempunyai kekuasaan,  atau  yang  mempunyai  hubungan  dengan  kekuasaan.  Mereka  adalah para  pemimpin  yang  berpengaruh  terhadap  masyarakat.  Karena  prinsip  keadilan ini  pulalah  kiranya  lahir  kaidah  yang  menyatakan  bahwa  hukum  islam  dalam praktiknya  dapat  berubah  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu,  seperti  yang  sudah dijelaskan pada kaidah diatas. 34
Yang  mana  hakim  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  dalam  putusan harta bersama ini dan memutuskan tergugat  (istri) mendapat  lebih besar  yaitu 3 / 4 dan penggugat (suami) mendapat 1 / 4 . Bahwasanya landasan hakim menurut fakta persidangan selama kurang lebih 9 tahun pernikahan suami hanya 3 tahun bekerja, sehingga  istri  yang  lebih  dominan  menghasilkan  harta,  yang  kemudian  harta tersebut  menjadi  sumber  membeli  dan  merenovasi  rumah  yang  menjadi  objek sengketa harta bersama. untuk keperluan sehari-hari maupun keperluan lainnya.
Sebagaimana  yang  dimaksud  dari  penjelasan  diatas,  adapun  isi  dari putusan  hakim  pada  perkara  harta  bersama  antara  Penggugat  (suami)  dan Tergugat (istri)  adalah sebagai berikut: 35
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan  sebidang  tanah  sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1086  seluas  244 M 2 atas  nama  Tergugat  (istri),  dengan  sebuah  rumah  tembok  permanen  2 (dua)  lantai  di  atasnya  dengan  luas  bangunan  151,62  M 2 yang  terletak  di jalan Pelita Jaya RT 001 RW 014 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan  Hulu  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi  Riau,  dengan  batas- batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah As’ad sepanjang ± 35 Meter
b. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  tanah  Syofran  sepanjang  ±  35 Meter
34 .  Juhaya S. Praja, Op.Cit, hal. 73
35 . Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan.
c. Sebelah  Barat    berbatasan  dengan  tanah  Hj.Ukis  alias  Hj.  Bulkis sepanjang ± 6,97 Meter
d. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Jalan  Pelita  Jaya  sepanjang  ±  6,97 Meter.
Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 1 / 4 (seperempat) bagian dari harta bersama  sebagaimana  tersebut  pada  amar  di  atas  dan  Tergugat  berhak memiliki 3 / 4 (tiga  perempat)  bagian  dari  harta  bersama  sebagaimana tersebut pada amar tersebut diatas.
4. Menghukum  Tergugat  dan  Penggugat  supaya  membagi  harta  bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor (2) dan apabila tidak dapat dibagi secara  natura  supaya  menjualnya  secara  lelang  di  muka  umum  dan menyerahkan  hasilnya  kepada  masing-masing  sebagaimana  disebut  pada amar nomor (3).
5. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul sebesar Rp. 1.941.000.00,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Dengan  demikian  menurut  penulis  bahwasanya  putusan  hakim  dalam penyelesaian  perkara  harta  bersama  No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh  di  Pengadilan Agama  Tembilahan  dengan  memutuskan  Tergugat  dalam  hal  ini  sebagai  istri mendapat ( 3 / 4 ) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu ( 1 / 4 ) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan Legal Certainty (kepastian  hukum)  dan Legal  Justice (keadilan  hukum),  kepastian hukum  adalah  apa  yang  sudah  digariskan  oleh  peraturan  perundang-undangan, Kompilasi  Hukum  islam,  seperti  perkara  ini  menurut  legal  certainty  maka pembagian nya adalah isteri mendapat 1 / 2 dan suami pun mendapat 1 / 2 maka jika hanya ini  yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut  akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta  bersama  ini  menggunakan Legal  Justice (Keadilan  Hukum).  Dalam  islam konsep  keadilan  adalah  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya,  membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu  yang memang menjadi haknyadengan kadar yang seimbang.
Selama  perkawinan  suami  istri  tidak  menjalankan  tugas  dan  fungsi masing-masing sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Tergugat  (istri)  lebih  dominan dalam  mencari  nafkah  dan  menghasilkan  harta,  yang  kemudian  harta  tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

## KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan sebgai berikut:
1. Fakta  persidangan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  selama menjalani perkawinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Tergugat berperan lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian  harta  tersebut  menjadi  objek  sengketa  Harta  Bersama  dalam perkara a quo . Maka Hakim berpendapat menetapkan bagian masing-masing pihak  terhadap  Harta  Benda  objek  sengketa  yang  menjadi  Harta  Bersama selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah 1 / 4 (seperempat)  bagian untuk Penggugat dan 3 / 4 (tiga perempat) bagian untuk tergugat.
2. Putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh  di  Pengadilan  Agama  Tembilahan  dengan memutuskan Tergugat dalam hal ini sebagai istri mendapat ( 3 / 4 ) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu ( 1 / 4 ) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan Legal Certainty (kepastian hukum)  dan Legal  Justice (keadilan  hukum),  kepastian  hukum  adalah  apa yang  sudah  digariskan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  Kompilasi Hukum  islam,  seperti  perkara  ini  menurut  legal  certainty  maka  pembagian nya adalah isteri mendapat 1 / 2 dan suami pun mendapat 1 / 2 maka jika hanya ini  yang  diberlakukan  secara.  kaku  dalam  perkara  tersebut  akan  mereduksi nilai-nilai  keadilan  itu  sendiri,  dengan  demikian  hakim  dalam  menetapkan perkara  harta  bersama  ini  menggunakan Legal  Justice (Keadilan  Hukum).
Dalam  islam  konsep  keadilan  adalah  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang  menjadi  haknyadengan  kadar  yang  seimbang.  Selama  perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin,  2006, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia Jakarta:  Sinar Grafika.
Al-Maragi,  Ahmad  Mustafa,  1993, Terjemahan  Tafsir  Al-Maraghi  5, Semarang : Toha Putra.
Aminuddin, Slamet, 1999, Fikih Munakahat, Bandung: Cv Pustaka Setia. Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Az-Zuhaili,  Wahbah,  2011, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu ,  Jakarta:  Gema Insani.
Bakry,  Hasbullah,  1985, Kumpulan  Lengkap  Undang-undang  dan Peraturan Perkawinan di Indonesia , Jakarta: Djambatan. Daud, Abu, 2009, Sunan Abu Daud, Beirut: Dar Risalah Al-Alamiah. Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  DEPAG  RI,
2001, Undang-undang No.1 tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Islam, Kompilasi  Hukum  Islam , BAB XIII Pasal 97.
Hamzah, Andi , 1996, KUHP dan KUHAP , Jakarta, Rineka Cipta. Harahap,  Yahya,  2003, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika
Kementerian  Agama  RI,  2012, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, Jakarta: CV Madinatu al-‘Ulum.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana. 2016 Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan Dan  Kebudayaan,  1995, Kamus  Besar  Bahas  Indonesia ,  Edisi  Kedua,  Cet-4 Jakarta: Balai Pustaka.
Pustaka Yustisia, 2010, Hukum Keluarga, Jakarta: 2010. Rafiq,  Ahmad,  2000, Hukum  Islam  di  Indonesia Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Rofiq,  Ahmad,  2000, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Salinan Putusan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh
Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan
Sarwat,  Ahmad,  2019, Ensiklopedia  Fikih  Indonesia  8:  Pernikahan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat , Bandung:Angkasa. Thalib, Sayuti, 1998, Hukum Kekeluargaan, Jakarta: PT Raja Grafindo.
Tihami,  M.A  dan  Sohari  Sahrani,  2010, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih Nikah Lengkap , Jakarta: Rajawali Pers.
Usman,  Muchlis,  1999, Kaidah-kaidah  Ushuliyyah  dan  Fiqhiyyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah,  2011, hukum  perkawinan  islam  di Indonesia , Yogyakarta:CV.Mitra Utama.
Wawancara hakim Pengadilan Agama Tembilahan 02 April 2019