ISSN 2797-958x, Vol 1, No 2, 2021, 77-90
Analisis  Faktor  –  Faktor  yang  Memengaruhi  Kinerja Keuangan  pada  Pusat  Pendapatan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  (Analysis  of  Factors
Affecting
Financial
Performance
in Regional
Government Income Centers of Tulang Bawang Regency) Hafizh Billy Anisman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung hafizhbilly@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 22 Juni 2021 Revisi 1 pada 3 September 2021 Revisi 2 pada 27 September 2021 Revisi 3 pada 4 Oktober 2021 Disetujui pada 11 Oktober 2021

## Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine the factors that affect the financial performance of government revenue centers. Research  Methodology: Qualitative  descriptive  method  is  the method  used  in  this  research.  The  factors  that  influence  the financial performance of the Regional Agency of Tulang Bawang Regency  increasing  the  realization  of  Regional  Revenue  are described  in  this  study,  in  order  to  identify  the  causes  of  the unrealized local revenue.
Results: Judging from the efficiency factor, it shows that financial performance  is  classified  as  very  efficient  and  after  analyzing various  factors,  a  strategy  is  sought  that  can  be  used  by  the Regional Revenue Service of Tulang Bawang Regency to provide an  increase  in  the  level  of  regional  basic  income  which  is  the purpose of this study.
Limitations: The implementation of the research will definitely be faced  with  its  limitations,  both  in  the  results  of  the  research discussion  and  the  questionnaire  questions  in  the  research.  This research  cannot  explain  further  about  Regional  Levies  because  in this case, the Regional Revenue Agency is only the coordinator of Regional Original Revenue.
Contribution: In the future, this research is also expected to be a reference  for  the  Regional  Revenue  Agency  of  Tulang  Bawang Regency in order to increase the realization of the initial income of Tulang Bawang Regency.
Keywords:  Local  Revenue,  Qualitative  Descriptive,  Strategy, Regional Revenue Agency, Realization How  to  Cite: Anisman,  H.,  B.  (2021).  Analisis  Faktor  –  Faktor yang  Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  pada  Pusat  Pendapatan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang. Reviu  Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis , 1(2), 77-90.

## 1. Pendahuluan
Organisasi  pasti  memiliki  sebuah  tujuan  yang  akan  dicapainya,  baik  organisasi  swasta  ataupun organisasi  publik.  Perlu  adanya  strategi  untuk  bisa  mencapai  tujuan  tersebut  yang  diuraikan  dalam bentuk  aktivitas  atau  program.  Dalam  mencapai  tujuannya,  sistem  pengendalian  manajemen diperlukan  dalam  sebuah  organisasi  guna  memberi  jaminan  terlaksananya  strategi  organisasi  yang efektif  serta  efisien.  Tahapan  dalam  pengendalian  manajemen  dimulai  dari  perencanaan,  koordinasi antar  bagian,  komunikasi  informasi,  pengambilan  keputusan,  motivasi,  pengendalian  higga pengendalian  kinerja.  Dikombinasikan  dengan  peningkatan  otonomi  daerah  dan  percepatan pembangunan,  selain  mengurangi  kontribusi  pemerintah  pusat,  juga  perlu meningkatkan  pendapatan asli daerah (PAD).
Ketika terdapat otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan asli daerah yang terbesar, karena PAD merupakan salah satu dari sekian banyak indikator keberhasilan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwasanya  pemerintah  daerah  sudah  mencapai  keberhasilan  mencapai  otonomi  daerah,  sebaliknya apabila  PAD  yang  diterima  pemerintah  daerah  berkurang  ataupun  sangat  kecil,  maka  pelaksanaan PAD dianggap tidak optimal.
Salah  satu  dari  PAD  adalah  pajak  daerah  yang  penting  dalam  mendanai  kegiatan  pemerintah daerah.Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan Undang-Undang  Pajak  Daerah  Nomor  28  Tahun  2009 dan Perubahan  atas Undang-Undang  Pajak  Daerah  Nomor  34  Tahun  2000 ,  di  mana  pajak  dan  retribusi daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  utama.  Dengan  adanya  pemerintahan  daerahnya sendiri (daerah otonom), pemerintah daerah merupakan otoritas fiskal awal terbesar di daerah, karena PAD  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  indikator  keberhasilan  pemerintahan  daerah  sendiri, karena kesejahteraan daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah, harus ditemukan sumbernya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mewujudkan pemerintahan daerah sendiri, namun jika PAD yang diterima pemerintah daerah rendah atau sangat rendah, maka pelaksanaan PAD tersebut dianggap kurang optimal.
Salah satu dari PAD tersebut adalah pajak daerah yang penting untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Negara Nomor 28 Tahun 2009 dan  Perubahan Undang-Undang  Perpajakan  Negara  Nomor  34  Tahun  2000 ,  di  mana  pajak  dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama.
Efisiensi untuk menggali potensi pajak daerah, penting untuk bekerja keras untuk meningkatkan pajak daerah. Salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan produktivitas pendapatan sektor primer (PAD) sejalan  dengan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Pemerintah  Daerah  Nomor  9  dan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 .  Berangkat  dari  tema  dan dari  pendapatan  daerah  25  tahun  1999.  Kemudian  diubah  dengan undang-undang  nomor.33  tahun 2004 tentang  pemerataan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Penyelenggaraan pemerintahan daerah dicapai dengan memberikan wilayah kekuasaan  yang lebih luas, substantif dan bertanggung jawab.
Tabel 1.Target dan Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014-2019
Tahun Target Realisasi Pencapaian (%) 2014 27.459.724.804,00 24.444.892.153,16 89,02 2015 41.437.926.544,00 34.088.549.868,37 82,26 2016 48.000.000.000,00 26.416.719.389,70 55,03 2017 114.132.547.876,00 40.931.506.761,84 35,86 2018 103.010.560.046,00 31.899.710.333,70 30,96 2019 97.315.725.842,00 38.501.150.576,17 39,58
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun ini, belum tercapainya target tingkat realisasi PAD yang  sudah  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang,  serta  pencapaian  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  turun  pada  setiap  tahun  dan  juga  tidak  sesuai  dengan  target  yang sudah  menjadi  penetapan.  Di  tahun  2017  target  yang  ditetapkan  sangat  melonjak  naik  dari  tahun sebelumnya begitu pula tahun selanjutnya, yakni tahun 2018 di mana targetnya menurun dari jumlah tahun sebelumnya dan juga di tahun 2019. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi fluktuasi atau terjadi naik turunnya terget dari 2 tahun tersebut serta apakah penentuan target yang telah di tetapkan sudah sesuai peraturan yang berlaku? Mengapa ketika target tersbut di naikkan atau diturunkan tidak membuat Pendapatan Asli Daerah terealisasi?
Berikut ini realisasi dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama tahun 2014-2019:
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang  Tahun 2014-2019
Tahun  Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan  Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah Yang Dipisahkan Lain  –  Lain  PAD Yang Sah Total PAD 2014 13.175.797.961,00  2.915.095.518,00  3.520.417.055,97 4.833.581.618,19 24.444.892.153,16 2015 14.503.936.668,12  4.967.170.100,00  3.553.189.114,12 11.064.253.986,13  34.088.549.868,37 2016 14.107.628.345,00  2.301,230.460,50  3.612.546.642,96 6.395.313.941,24 26.416.719.389,70 2017 20.788.976.113,00  1.628.987.025,00  3.047.289.317,24 15.466.254.306,60  40.931.506.761,84 2018 19.836.334.510,00  1.530.349.650,00  3.078.119.812,53 7.454.906.361,17 31.899.710.333,70 2019 25.900.832.865,00  1.366.995.875,00  3.089.662.343,30 8.143.659.492,87 38.501.150.576,17
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tabel 2 menunjukkan bahwa pengenalan pajak daerah serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah ialah sumber pendapatan memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan asli daerah. Menaikkan realisasi PAD dengan sumber penerimaan yang asalnya dari Restribusi Daerah serta Pendapatan Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisah,  meski  persentasenya  jauh  lebih  rendah.  Namun, sebenarnya jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan, sumber pendapatan PAD sangat potensial.
Guna  memberikan  keleluasaan  bagi  daerah  dalam  mencari  sumber  pendapatan,  Undang- Undang Nomor  18  Tahun  1997 tentang  Retribusi  Daerah  dan  Pajak  dimasukkan  ke  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 , yang mengubah pajak daerah dan Retribusi daerah.
Sumber  utama  pendapatan  nasional  adalah  perpajakan.  Jika  pajak  dihilangkan,  sebagian  besar kegiatan  pemerintah  akan  sulit  dilakukan  khususnya  dalam  hal  pendapatan  daerah.  Begitu  pula dengan  daerah,  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah,  setiap  daerah  mempunyai  tanggung  jawab pengelolaan  pajaknya  masing-masing.  Pajak  digunakan  untuk  mendanai  pengembangan  berbagai proyek  pembangunan  dari  biaya  staf  hingga  biaya  operasioanl  pembangunan  itu  sendiri.  Pajak  juga digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan, rumah sakit atau puskesmas, jalan dan sekolah. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran untuk menciptakan rasa aman di semua tingkatan. Warga  menggunakan  lembaga  atau  layanan  pemerintah  sejak  lahir  hingga  meninggal.  Sumber pendapatan  sebuah  daerah  adalah  pajak.  Hal  ini  menjelaskan  bagaimana  peran  utama  perpajakan  di daerah mendukung kerja pemerintah dan pembangunan keuangan.
Pajak tidak hanya berperan dalam pendapatan asli daerah, tetapi juga retribusi berperan sangat penting dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Sebagai  pembalasan,    karena  Tulang  Bawang  tidak melihat  ada  pendapatan  daerah  dalam  5  tahun  terakhir,  pemerintah  daerah  dapat  memberikan pelayanan publik secara maksimal untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli daerah. Hal ini dapat menunjukkan  bahwa  pusat  pendapatan  di  Pemerintah  Kabupaten  Tulang  Bawang  telah  memungut pajak  dan  retribusi  daerah  dengan  tak  sebaik-baiknya  dan  membutuhkan  strategi  yang  tepat  untuk mencapai  realisasi  yang  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Afandi  (2013) dan Worumi  (2018) sebelumnya  melakukan  beberapa  penelitian  tentang  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjelaskan bahwa masih terdapat kendala dalam peningkatan pendapatan pertama  kali  daerah  di  bidang  ini,  diantaranya  kurangnya  wajib  pajak  kesadaran  dan  kurangnya sumber daya perangkat desa belum merata, strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah bukanlah yang  terbesar.  Dan  faktor-faktor  tersebut  dijadikan  acuan  oleh  penulis  untuk  memeriksa  apakah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki pengalaman yang sama, atau adakah faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  bagaimana  faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  realisasi  PAD,  serta  strategi  yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kebupaten Tulang Bawang.

## Rumusan Masalah
1. Faktor  –  Faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  pada  Pusat  Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana  faktor  –  faktor  tersebut  mempengaruhi  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
3. Apakah  strategi  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang untuk meningkatkan realisisasi Pendapatan Asli Daerah?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  faktor  –  faktor  tersebut  mempengaruhi  realisasi  Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang harusnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis
1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis  kinerja  keuangan  ialah  upaya  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  berdasarkan laporan keuangan yang ada (Halim, 2013) & Halim (2004).
2) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hasil Keuangan Pemerintah Daerah
a. Efektivitas
Penentuan  efektivitas  adalah  membandingkan  target  dan  hasil  dari  berbagai  kegiatan sebelum mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan,  termasuk  kualitas  pekerjaan  dan  ruang lingkup  (kuantitas)  pekerjaan  atau  waktu  yang  ditetapkan  sebagai  tujuan  (Ruchyat Kosasikh dalam Sukirno, 2000: 180).
b. Kontribusi Guritno (dalam  Adelina,  2012) memaparkan,  kontribusi  ialah  hal-hal  yang  dibagikan kepada pihak lain untuk menutupi biaya atau kerugian bersama tertentu.
c. Efisiensi Mardiasmo  (2004:4) mendefinisikan  efisiensi  sebagai  pencapaian  produktivitas maksimum  dengan  biaya  tertentu/pemakaian  biaya  minimum  untuk  mencapai  hasil tertentu.
d. Strategi
Manajemen  strategis  adalah  proses  penetapan  misi,  visi  serta  tujuan  suatu  organisasi serta  merumuskan  pedoman  serta  rencana  pelaksanaan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut (Assauri, 2011:9).
3) Pendapatan Asli Daerah
Dari Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Pasal  1  ayat  18  mengatur:  “Pendapatan  asli  daerah  yang selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang  dikumpulkan  dari  ketentuan  perundang- undangan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah (PAD)  pada UU Nomor 33 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004  yang berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:
▪ Retribusi daerah
▪ Pajak daerah
▪ Hasil pengelolaan dan seleksi aset daerah
▪ PAD  lainnya  menurut  undang-undang  (termasuk  pendapatan  dari  penjualan  aset  daerah yang  tidak  dapat  dibagi,  pendapatan  bunga,  giro,  keuntungan  dari  selisih  kurs  antara rupiah dan mata uang asing, serta penjualan dan/atau diskon kontrak, komisi atau bentuk lainnya menyediakan layanan dan/atau barang menurut wilayah).
Kantor  Pajak  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  berhak  memungut  PAD  di  tingkat Kabupaten  Tulang  Bawang.  Menurut Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Tahun 2016  No.  1 yang  merujuk  kepada Peraturan  Daerah  Provinsi  lampung  No.  2  tahun  2011 tentang  Pajak  Daerah  yaitu  departemen  pajak  Tulang  Bawang  secara  langsung  melakukan tugas-tugas berikut:
1. Pajak restoran;
2. Pajak penerangan jalan;
3. Pajak reklame;
4. Biaya penerbitan;
5. Pajak batu dan mineral bukan logam;
6. Pajak sarang burung walet;
7. Biaya parkir;
8. Pajak pembangunan tanah perkotaan dan pedesaan;
9. Pajak air tanah;
10. Pajak hotel
11. pajak bumi dan properti.
4) Pusat Pertanggung Jawaban Organisasi Sektor Publik
Mardiasmo (2009) Pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dibagi menjadi empat, yaitu:
a) Pusat Biaya
Tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan publik. Jadi hampir semua unit organisasi  adalah  pusat  biaya  pemerintah.  Sebagai  pusat  biaya,  standar  pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi suatu unit organisasi adalah jumlah investasi sumber  daya  dan  produksi  pada  harga  tertentu  yang  diperoleh  unit  organisasi  untuk menghasilkan  hasil  atau  mencapai  hasil  fisik  atau  non  fisik  tertentu  tanpa memperhitungkan  pengembalian  finansial.  dapat  menentukan  pusat  efisiensi  biaya. Untuk menentukan efektivitas suatu unit organisasi, seseorang harus mengukur cakupan, kualitas, dan kepuasan sosialnya dengan memeriksa hasil output.
b) Pusat Pendapatan
Unit  organisasi  yang  menjalankan  fungsi  pendapatan  dalam  organisasi  sektor  publik adalah  unit  organisasi  yang  tujuan  utamanya  mengumpulkan  dan  menghasilkan pendapatan,  tetapi  bukan  berarti  tidak  menggunakan  input  (biaya),  melainkan  sumber daya (misalnya  Anggaran) untuk intensifikasi pendapatan,  melakukan  pemungutan,  dan ekstensifikasi  pendapatan.  Untuk  organisasi  pemerintah  pusat,  unit  organisasi  sebagai pusat  penerimaan  adalah  Kementerian  Keuangan,  khususnya  Kementerian  Keuangan, paling utama untuk Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai.
c) Profit Center (Pusat Laba)
Antonius,  &  Tampubolon  (2019) berpendapat  bahwa profit  center  adalah  organisasi berorientasi  profit  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  untuk memberikan pelayanan publik. Manajer dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Unit  organisasi  ini    adalah  milik  negara  atau  sebagian  saja.  Unit  ini  berisi  biaya  dan proses ini diatur oleh undang-undang serta peraturan yang mengatur pengelolaan modal negara bagian atau daerah, dan operasinya adalah organisasi perusahaan.
d) Pusat Investasi (Tanggung Jawab)
Kepada  manajer  diukur  dengan  laba  atas  investasi  pusat  investasi  dari  pusat pertanggungjawaban  di  bawah  kepemimpinan  mereka.  Investasi  adalah  dengan mengorbankan  konsumsi  saat  ini  untuk  keuntungan  masa  depan.  Investasi  organisasi sektor publik tidak boleh secara langsung menghasilkan pendapatan, atau tidak langsung, yaitu  ketika  keputusan  investasi  dapat  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan publik,  kesejahteraan  masyarakat,  kemudian  memastikan  peningkatan  kapasitas anggaran. Hidayat  &  Zulaihati  (2021) juga  menjelaskan  bahwa  hasil  investasi tidak berpengaruh terhadap laba.
5) Otonomi Otonomi
Menurut UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Resmi (2013) , pemerintahan sendiri  adalah  kewenangan  masyarakat  yang  otonom,  tugasnya  menyesuaikan  kepentingan masyarakat setempat dan menyesuaikan keinginan masyarakat dengan keinginan masyarakat. Pemerintah  sendiri  taat  hukum.  Dan  hal  ini  menandakan  bahwa  daerah  otonom  memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakannya untuk membangun daerahnya sendiri.
6) Desentralisasi Fiskal
Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal mengacu  pada  pengalihan  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  fiskal  yang  terkait  dengan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Tabel 3. Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Kesimpulan 1. Hasanusi (2015) Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat Masih banyaknya hambatan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seperti lemahnya sistem pendataan, kurangnya pemungutan pajak dan retribusi karena dibutuhkannya pendataan ulang, harus dilakukan pembenahan manajemen, tidak ada ketegasan bagi penunggak pajak, dan kurangnya tax base karena masih banyak yang belum terdaftar
2. Worumi, Hendrik. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Selama tiga tahun terakhir, dari 2015 hingga 2017, strategi awal Kabupaten Salmis untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pajak daerah yang ditetapkan terhadap target kepatuhan, belum dioptimalkan. Dari tiga sampai empat judul yang dibuat sementara yang lain tidak, dan pendapatan lain yang sah, banyak yang tidak dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Salmis.
Dukungan untuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung upaya pengembangan awal sewa daerah. Potensi sumber pendapatan yang mungkin tidak relevan di daerah asal tidak digunakan untuk mengelolanya. 3. Mohammad Afandy (2013) Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, masih terdapat kendala dalam
Asli Daerah Dari Pajak Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara pelaksanaan pemungutan pajak daerah, yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran pajak daerah, penyediaan sumber daya peralatan yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. Mengkhususkan diri dalam aktivasi on-site kendala yang ada atau daerah yang tidak mencapai tujuannya dan penerapan pajak daerah untuk secara tidak langsung mengurangi tarif pajak daerah yang dikenakan oleh Ditjen Pajak Daerah Utara Dikelola Penajam 4. I. B. Restu Surya Andika A, I Putu Dharmanu Yudartha, & Putu Eka Purnamaningsih Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli) Indikatornya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli dinilai belum maksimal dilaksanakan, karena dari kajian ditemukan masih banyak peluang dan risiko yang tidak disadari dan berada di luar lingkup pengawasan organisasi. Mereka fokus pada aspek input, proses, dan output.
Sumber : www.scholar.google.co.id

## 3. Metode penelitian
a) Metode
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif  karena  peneliti  berharap  dapat  menggali  fenomena  yang  tidak  dapat  dikuantifikasi menggunakan  atribut  deskriptif  (seperti  tahapan  kerja,  pemahaman  berbagai  konsep,  formula, atribut, gaya, dan proses pelayanan). Dan budaya komoditas, model fisik artefak, dll. (Komaria dan  Satori,  2011) &  Sugiyono  (2017). Untuk  mencapai  tujuan  peneliti menggunakan  cara sebagai berikut:
a. Metode Wawancara Metode ini dipakai guna mengumpulkan informasi umum tentang objek dan variabel yang diukur.  Penulis  mewawancarai  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang Bawang dan beberapa staf dari instansi tersebut untuk mendapatkan informasi yang paling banyak digunakan dalam survei atau pengolahan data yang diperlukan untuk penelitian ini.
b. Metode Observasi Menurut Sukmadinata  (2011) metode  observasi  ialah  suatu  metode  pengumpulan  data dengan  cara  mengamati  secara  langsung  suatu  objek  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan mencatatnya secara sistematis.Metode observasi ini dicapai dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data.
c. Library Law
Library Law merupakan metode pengumpulan data dan dapat berbentuk dokumen tertulis, buku referensi, publikasi, dan penelitian untuk digunakan dalam mengolah data yang telah diperoleh.
b) Alat Analisis
1. Analisis Efektivitas Mardiasmo  (2009)  &  Syahriandi,  Robin,  dan  Elfreda  (2016) berpendapat  bahwa  kinerja merupakan  ukuran  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya.  Jika  organisasi  mencapai  tujuannya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  organisasi telah  melakukan  tindakan  efektif.  Dan  menurut Primandari  &  Dahlia    (2020) dibuktikan  bahwa  kontribusi  pajak  reklame  tergolong  tidak  berkontribusi  dan  hal ini  menjadi  opini  baru  yang  harus  dipecahkan  oleh  peneliti. Menurut Keputusan
Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900327  tahun  1996 tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja Keuangan, standar kinerja keuangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
Tabel 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria > 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Sangat Baik
Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

## 2. Analisis Kontribusi
Analisis  Kontribusi  merupakan  alat  analisis  yang  digunakan  untuk  mengukur  kontribusi sektor  keuangan  terhadap  pendapatan  daerah.  Berhasil  atau  tidaknya  sebuah  instrumen pendapatan asli daerah dilihat dari berapa presentase kontribusi dari keseluruhan realisasi pendapatan asli daerah tersebut. Dan berikut adalah Kriteria kontribusi pendapatan daerah terhadap PAD yaitu:
Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Presentase Kriteria 0,00% - 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Diatas 50% Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991
3. Analisis Efisiensi
Ketika menganalisis  efisiensi pengelolaan  keuangan daerah terkait dengan  pengeluaran, rumus  perhitungannya  adalah  rasio  pendapatan  daerah  terhadap  pendapatan  biasa  yang direalisasikan  pada  awalnya.  Biaya,  semakin  rendah  kuota,  semakin  tinggi  efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Tabel 6. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)
Presentase Kriteria >100% Tidak Efisien 90 – 100 % Kurang efisien 80 – 90 % Cukup Efisien 60 – 80 % Efisien <60% Sangat Efisien Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## 4. Hasil dan pembahasan

## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu: efektivitas,  kontribusi,  dan  efisiensi.  Mengapa  3  faktor  tersebut  yang  dipilih  sebagai  indikator  atau variabel  dalam  penelitian  ini?  Karena  3  indikator  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain  dan indikator – indikator tersebut yang hampir seluruhnya dipakai dalam penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di bab sebelumnya.

## Bagaimana Faktor – Faktor Tersebut Memengaruhi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
Seperti  yang  sudah  kita  ketahui  bahwa  efektivitas  adalah  perbandingan  antara target  dan  suatu  hasil atau  realisasi.  Efektivitas  diperlukan  untuk  mengukur  seberapa  besar  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  untuk  mencapai  terjadinya  realisasi  PAD.  Dan  selanjutnya  yaitu kontribusi adalah seberapa besar jenis PAD atau sumber PAD berkontribusi terhadap PAD itu sendiri. Dan yang terakhir adalah efisiensi yaitu perbandingan biaya dan hasil realisasi yang diperlukan untuk mengukur  boros  atau  tidaknya  Bapenda  Kabupaten  Tulang  Bawang  dalam  proses  memungut  dan mencapai  realisasi  PAD.  3  faktor  tersebut  dinilai  sangat  berpengaruh  karena  dengan  adanya pengukuran  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti.  Dan  dari  pengukuran  3  faktor  tersebut  telah  selesai kita  bisa  mengetahui  startegi  apa  yang  cocok  diterapkan  untuk  menggenjot  realisasi  PAD  di lingkungan kabupaten Tulang Bawang.

## Strategi Meningkatkan PAD
Berikut  merupakan  strategi  yang  akan  serta  sudah  dilaksanakan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Tulang Bawang, antara lain:
1. Revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah Peraturan Daerah yang dimiliki Perda Kabupaten Tulang Bawang yang memberi aturan tentang Pendapatan  Daerah  masih  tergolong  kurang  maksimal  karena  tidak  diberinya  keleluasaan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memungut dan mengelola pendapatan daerah. Kendala utama  dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  hanya sebagai koordinator Pendapatan Daerah saja, sedangkan retribusi adalah tanggung jawab Dinas atau Satker yang membawahi retribusi tersebut.
Hal ini menimbulkan kurangnya sinergitas antara Badan Pendapatan Daerah dengan Satker atau Dinas  terkait  karena  adanya  perbedaan  tugas  dan  wewenang.  Dan  berikut  adalah  Peraturan Daerah yang sudah memasuki tahapan usulan untuk direvisi:
a) Perda Kabupaten Tulang Bawang No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
b) Perda Kabupaten Tulang Bawang No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
c) Perda Kabupaten Tulang Bawang No 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
d) Perda  Kabupaten  Tulang  Bawang  No  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Dari  tiga  perda  yang  mengatur  tentang  Retribusi  Daerah  dinilai  masih  belum  ada  titik  terang yang  jelas  tentang  tugas  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  untuk  turun langsung  mengelola  Pendapatan  Daerah  khususnya  pada  retribusi  daerah,  hal  ini  membuat Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  untuk  mengusulkan  perubahan  atas Peraturan  Daerah  tersebut,  dan  3  Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  Daerah  tersebut  sudah masuk  dalam  tahap  pembahasan  dan  kabarnya  akan  digabung  dalam  1  Peraturan  Daerah nantinya.
Serta  untuk  Peraturan  Daerah  yang  memberi  aturan  tentang  Pajak  Daerah  juga  mengalami perubahan,  hal  yang  dirubah  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut  adalah  khususnya  pada  Pajak Restoran yang awalnya memakai dasar rata – rata pendapatan bruto dengan presentase 5%, 8%, dan 10% akan direvisi menjadi satu tarif yaitu 10%.
Untuk  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  tarifnya  juga  akan  dirubah  dari  0.06%  menjadi  tarif ganda jika Nippon dibawah Rp.1.000.000.000.000 ditetapkan tarif 0,10% dan jika miopa diatas Rp1.000.000.000.000 akan di tetapkan tarif sebesar 0,15%.
2. Membuat Sistem Parkir Berlangganan atau Melalui Pihak Ketiga Pajak Parkir dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang sudah maksimal tetapi masih bisa digali lebih banyak lagi sehngga dapat berkontribusi lebih banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di  Kabupaten  Tulang  Bawang  masih  banyak  lahan  parkir  yang  dikelola  dengan  ilegal  oleh sejumlah  oknum  tanpa  membayar  pajak  parkir.  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang Bawang  akan  berinovasi  denga  cara  menetapkan  Parkir  Berlangganan  ataupun  bekerja  sama dengan Pihak Ketiga.
Yang dimaksud Parkir Berlangganan adalah lahan parkir tersebut akan dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah dengan bekerja sama dengan pemilik lahan parkir, dan opsi lainnya yaitu dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiiga yaitu parkir atau lahan  parkir  dikelola  oleh  perusahaan  swasta  seperti  Secure  Parking,  HZL,  dan  perusahaan parkir  lainnya  lalu  hasil  dari  pembayaran  parkir  tersebut  akan  dikenakan  pajak  oleh  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Widyaningsih & Siddi (2020) berpendapat bahwa  semakin  luas  usaha  atau  objek  maka  akan  semakin  banyak  pendapatan  yang akan di raih.
3. Membeli Truk Sampah untuk Mendukung Retribusi Sampah / Kebersihan
Retribusi  Sampah  dilingkungan  Kabupaten  Tulang  Bawang  sangat  belum  maksimal  karena tidak ada sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pemungutan retribusi ini. Hingga saat ini Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  belum  memiliki  truk  sampah  dan  retribusi sampah  /  kebersihan  masih  di  kelola  oleh  beberapa  oknum.  Dan  potensi  retribusi  sampah  di Kabupaten  Tulang  Bawang  hanya  mencapai  Rp.  18.000.000  hal  ini  sangat  mengkhawatirkan karena seharusnya dapat berlipat lipat daripada itu. Dengan adanya truk sampah yang dikelola langsung  oleh  BPLHD  dapat  berkontribusi  lebih  banyak  bahkan  berpuluhkali  lipat  dari biasanya.
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2020 jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tulang Bawang yaitu 430.020 jiwa. Jika dari jumlah penduduk tersebut dianalogikan  dengan  50000  KK  dan  diberlakukannya  iuran  retribusi  sampah  sebesar Rp.20000.-, maka perhitungannya sebagai berikut:
Tabel 7. Perhitungan Potensi Retribusi Sampah
Jumlah KK 50.000 Iuran Per Bulan 20.000 Total Retribusi 1.000.000.000 Di Kurangi: Biaya Gaji (Rp. 2.432.000 x 60) 145.920.000 Biaya Bahan Bakar (2.000.000 x 7) 14.000.000 Biaya Lain - Lain 7.000.000 Biaya Penyusutan Truk (4.000.000x7) 27.737.500 Total Biaya Per Bulan 194.657.500 Total Retribusi Per Bulan 805.342.500 Total Retribusi Per  Tahun 9.664.110.000
Tabel  di  atas  merupakan  perumpamaan  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Biaya  gaji  yang  tertera dalam  tabel  tersebut  diambil  dengan  mengikuti  UMK  Kabupaten  Tulang  Bawang  tahun  2020
dan  sedangkan  60  dalam  perkalian  tersebut  adalah  perumpamaan  jika  1  kecamatan  dilakukan oleh  4  orang  pekerja,  Biaya  Bahan  Bakar  dan  Biaya  Lain  –  Lain  diambil  dengan  perkiraan penulis. Untuk Biaya Penyusutan Truk diperumpamakan jika Dinas BPLHD Kabupaten Tulang Bawang mempunyai 7 buah truk seharga Rp. 317.000.000.- dan diambil 15% penyusutan pada tahun pertama dan diambil penyusutan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000 dan angka 7 dalam perkalian tersebut diperumpamakan jika 2 kecamatan yang jaraknya berdekatan dibantu oleh 2 buah  truk.  Jika  hal  ini  diterapkan  bisa  menaikkan  retribusi  sampah  berkali  –  kali  lipat  dari potensi yang sudah diaturkan sebelumnya.
4. Memberikan  Sanksi  Tegas  kepada  Oknum  yang  Tak  Memberi  Laporan  Membayar  Pajak  dan Melakukan Pungli di Lapangan.
Masyarakat  Kabupaten  Tulang  Bawang  sebenarnya  sudah  memahami  pentingnya  membayar Pajak dan Retribusi Daerah namun sangat disayangkan karena beberapa dari mereka masih ada yang memungut Retribusi dengan cara ilegal dan tidak melaporkan dan menghindar dari Badan Pendapatan  Daerah  ketika  diminta  tanggung  jawabnya.  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  akan  tegas  dengan  hal  ini  serta  bisa  diberikannya  sanksi  tegas  untuk  para pelanggar  dan  peratuan  baru  yang  memuat  hal  ini  sudah  dimasukkan  kedalam  Revisi  Perda yang akan dikaji dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
5. Membuat Aplikasi Pelaporan PBB (Pajak Bumi Bangunan). Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  telah  melakukan  sebuah  inovasi  yaitu membuat  sebuah  aplikasi  yang  bernama  CityGov.  Dalam  aplikasi  tersebut  para  wajib  pajak dapat  melaporkan  langsung  dan  dapat  membayar  Pajak  Bumi  Bangunan  di  seluruh  Bank  di Indonesia.  Aplikasi  ini  bekerja  sama  dengan  pihak  swasta  yaitu  KARTEN.  Dengan  adanya aplikasi  ini  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk  membayar  Pajak  Bumi  Bangunan  dengan praktis dan efisien. Dan aplikasi ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat Tulang Bawang lewat  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo)    dan  sosialisasi  langsung  yang  dilakukan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## Mendeskripsikan  masalah  dan  kendala  dalam  pemungutan  dan  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah
Masalah dan kendala dalam memungut Retribusi Daerah antara lain:
1) Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai koordinator Pendapatan Daerah dan  yang mengelola langsung Retribusi Daerah adalah Dinas atau Satker yang berkaitan langsung dengan Retribusi Daerah tersebut.
2) Masih banyak oknum yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah secara ilegal dalam artian banyak  yang  tidak  melaporkan  hasil  pungutan  kepada  Dinas/Satker  terait  ataupun  ke  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3) Belum sahnya pembaruan Peraturan Daerah yang mengatur langsung tentang Retribusi Daerah.
4) Tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pemungut Retribusi secara ilegal.

## 5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian serta pembahasan bisa dibuat kesimpulan antara lain:
1. Dilihat  berdasar  faktor  Efektivitas  dan  Kontribusi  menunjukkan  bahwa  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  harus  melakukan  evaluasi  dan  menentukan  strategi  yang tepat untuk menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Dilihat dari faktor Efisiensi menunjukkan bahwa 6 tahun terakhir tergolong sangat efisien tetapi jika dilihat dan dibandingkan dari data yang berupa daftar dan biaya kegiatan dengan realisiasi Pendapatan  Asli  Daerah  sudah  sangat  baik  dalam  segi  biaya  tetapi  dalam  segi  realisasinya masih  tergolong  kurang  baik  karena  seharusnya  bisa  mendapatkan    jumlah  realisiasi Pendapatan  Asli  Daerah  yang  lebih.  Untuk  pengelolaan  Pajak  Daerah,  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Tulang Bawang   tergolong  sangat baik,  tetapi  untuk  pengelolaan  Retribusi Daerah  masih  kurang  karena  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  hanya
menjadi  koordinator  dan  yang  mengelola  langsung  Retribusi  Daerah  adalah  Satker/Dinas terkait.
3. Strategi yang telah dirancang oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah baik  namun  masih  terhalang  dengan  regulasi/peraturan  yang  ada  sehingga  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sulit untuk menerapkan strategi tersebut. Contohmya yaitu seperti penarikan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak bisa  membuat  strategi  terkait  penarikan  Retribusi  Daerah  karena  hal  tersebut  adalah kewenangan dari Satker/Dinas terkait.

## Limitasi dan studi lanjutan
Pelaksanaan  penelitian  pasti  akan  dihadapkan  pada  keterbatasan  yang  dimiliki,  baik  dalam  hasil pembahasan penelitian dan kuisioner pertanyaan dalam penelitian:
1. Penelitian ini tidak bisa menjabarkan lebih lanjut tentang Retribusi Daerah karena dalam hal ini Badan  Pendapatan  Daerah  hanya  sebagai  koordinator  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  yang memungut langsung Retribusi Daerah tersebut adalah Satker/Dinas terkait.
2. Menentukan  hasil  atau  pembahasan  penelitian  ini  sesuai  dengan  aspek  kuesioner,  yang dikembangkan  oleh  peneliti  berdasarkan  teori  dan  fakta  yang  ada.  Namun,  masalah  dan pernyataan yang dibuat bekerja sama dengan para ahli dapat mengungkapkan fakta di tempat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih telah mendukungku secara moril maupun materil serta selalu mengasihi dan mendoakan setiap  waktu,  memberi  nasihat,  motivasi  dan  semangat  kepadaku.  Terima  kasih  atas  pengertian  dan perhatian yang telah kalian berikan.

## Referensi
----------------------------------------------------------------. 2016. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2015. Lampung.
----------------------------------------------------------------.  2017.  Laporan  Realisasi  Pendapatan  Tulang Bawang Tahun 2016. Lampung.
----------------------------------------------------------------. 2018. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. Lampung.
----------------------------------------------------------------. 2019. Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018. Lampung.
Komariah, A., Satorri, D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung. Alfabeta. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta. Salemba Empat Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta. Salemba Empat Adelina,  Rima.  (2012). Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik . Universitas Negeri Surabaya. Agoes,  Sukrisno.  (2000). Auditing  Pemeriksaan  Akuntan.  Jilid  1 .  Edisi  Kedua.  Jakarta.  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Antonius, R., & Tampubolon, L. D. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi  politik  terhadap  manajemen  laba. Jurnal  Akuntansi,  Keuangan,  Dan Manajemen, 1(1) , 39-52. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.5
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta. Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang.  2015.  Laporan  Realisasi  Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014. Lampung.
Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang.  2017.  Penerapan  Standar Operasional (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang.  2019.  Masalah  dan  Kendala  Pemungutan Pendapatan  Daerah  Dilingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang. Lampung.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang.  2019.  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Lampung.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang.  2019.  Analisis Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Lampung.
Hasanusi.  (2015).  Analisis  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 1. No. 1:1 - 18.
Hidayat, N. I. A., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital  terhadap  Laba  Perusahaan  Asuransi  Syariah  Indonesia  2019. Jurnal  Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 2(4), 327-344. https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.552 Andika,  I.B,  R,  S.,  Yudharta,  I.B,  R,  S.,  Purnamaningsih,  P,  E.  (2018). Strategi  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Melalui  Retribusi  Objek  Wisata  (Studi  Kasus  di  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli . Universitas Udayana. Vol. 1. No. 2:1 - 8.
Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah . Yogyakarta. Andi. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. Andi.
Afandy, M. (2013). Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah di Kabupaten Penajem Paser Utara. Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3Hal. 1269-1282 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  Retribusi  Perizinan
Tertentu
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli  daerah  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  periode  tahun  2013  –  2017. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 1(2), 123-134.
https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12
Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat. Sinaga,  B.  M.  dan  H.  Siregar.  (2005).  Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Pembangunan  Ekonomi  Daerah  di  Indonesia.  Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian  pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung. Remaja Rosadakarya Syahriandi,  Jonathan,  LCA,  R.,  Lau,  E,  A.  (2016).  Efektivitas  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 5. No. 1 Syofian. (2011). Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage. Indonesia. Jakarta. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cata Perpajakan. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widyaningsih,  W.,  W,  E.  M.,  &  Siddi,  P.  (2020).  Analisis  strategi  manajemen  PT.  Derma  Kusuma Artha dalam mengembangkan usaha. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 1(4), 239-253. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.39
Worumi,  Hendrik.  (2018).  Model  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sarmi Provinsi Papua. Jurnal Ekologi Birokrasi. Vol. 6. No. 3:23 - 39. www.scholar.google.co.id