ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PROYEK REVITALISASI DAN PERLUASAN DEPO KONTAINER DI PT. BHANDA GHARA REKSA DRIVE IV PALEMBANG)
Feri Yuliansyah*, Dwi Arneta**
*Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tamansiswa Palembang **Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tamansiswa Palembang email: feri.yuliansyah@gmail.com

## ABSTRAK
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam pelaksanaan  proyek  konstruksi  untuk  mengurangi  potensi  kecelakaan  kerja,  dan  meminimalisasi  resiko kerugian  moral  maupun  material,  kehilangan  jam  kerja,  maupun  keselamatan  manusia  dan  lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ketersediaan  fasilitas  K3,  menganalisa  penerapan  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3),  dan  Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi penghambat penerapan K3.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  cara  observasi  dan penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan berasal dari Peratutan Menteri PU No. 9 Tahun 2008 tentang pedoman SMK3 Konstruksi bidang pekerjaan umum.
Hasil dari penelitian adalah ketersedian APD dan Fasilitas K3 pada proyek Revitalisasi Dan Perluasan Depo Kontainer di PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Divisi Regional IV Palembang sebesar 87,5% , sedangkan untuk  pelaksanaan  SMK3  sebesar  74,01%.  Tidak  disediakannya  APD  bagi  pekerja  dan  kurangnya kepedulian  dari  para  pekerja  untuk  menggunakan  APD  dengan  baik  menjadi  faktor  utama  penghambat penerapan SMK3.
Kata Kunci : K3, SMK3, Permen PU No.9 Tahun 2008

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Proyek konstruksi memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka yang  dipengaruhi  cuaca,  jangka  waktu  pekerjaan  terbatas,  menggunakan  pekerja  yang  belum terlatih, menggunakan peralatan kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerjaan yang banyak mengeluarkan tenaga.
Berdasarkan sifat-sifat unik itu pula, maka sektor jasa konstruksi mempunyai resiko bahaya kecelakaan  fatal.  Untuk  mencegah  kerugian  dari  proyek  konstruksi,  diperlukan  suatu  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  yang mengatur dan dapat manjadi acuan bagi  konsultan,  kontraktor,  dan  para  pekerja  konstruksi.  Penerapan  SMK3  dalam  pelaksanaan proyek  konstruksi  dapat  memberikan  kepastian  bahwa  kinerjanya  akan  terus  memenuhi persyaratan  hukum  dan  kebijakan  yang  berlaku  serta  untuk  membantu  pencapaian  Nihil Kecelakaan (Zero  Accident) dan  Nihil  Kerugian  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  proyek konstruksi.
SMK3  merupakan  upaya  untuk  menciptakan  suasana  bekerja  yang  aman,  nyaman  dan mencapai  produktivitas  setinggi-tingginya.  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  sangat penting untuk dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan tanpa terkecuali pada proyek konstruksi gedung seperti apartemen, hotel, mall dan lain-lain, karena penerapan K3 dapat mencegah dan mengurangi  resiko  terjadinya  kecelakaan  maupun  penyakit  akibat  kerja.  Pelatihan  K3  mampu menurunkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Semakin besar pengetahuan karyawan akan K3 maka semakin kecil terjadinya resiko kecelakaan kerja, demikian sebaliknya semakin minimnya
pengetahuan  karyawan  akan  K3  maka  semakin  besar  resiko  terjadinya  kecelakaan  kerja. Terjadinya  kecelakaan  kerja  dimulai  dari  disfungsi  manajemen  dalam  upaya  penerapan  K3. Ketimpangan  tersebut  menjadi  penyebab  dasar  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Dengan  semakin meningkatnya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja, serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi, dibutuhkan pengelolaan K3 secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam manajemen perusahaan.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka keselamatan dan  kesehatan  kerja  (K3)  harus  menjadi  salah  satu  prioritas  yang  harus  dilaksanakan  dalam pengerjaan  suatu  konstruksi.  Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  skripsi  ini adalah :
• Apakah kontraktor menyediakan fasilitas K3 ?
• Bagaimana implementasi penggunaan fasilitas K3 pada proyek kontruksi ?

## 1.3. Maksud dan Tujuan
• Menganalisa ketersediaan fasilitas K3 pada lokasi proyek
• Mengetahui penerapan penggunaan fasilitas K3 pada proyek konstruksi

## 1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bagi  penyedia  jasa  konstruksi,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberi  masukan  bagi instansi dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pekerja terkait dengan regulasi yang mengatur K3.
b. Bagi  pekerja  konstruksi,  hasil  penelitian  ini  bisa  dijadikan  salah  satu  pedoman  bahwa betapa pentingnya penerapan K3 Konstruksi pada tempat kerja dan bisa mengubah pola perilaku pekerja dari berisiko menjadi mengutamakan keselamatan kerja.
c. Untuk  bidang  ilmu  pengetahuan,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengembangan upaya – upaya untuk menghasilkan terobosan baru di bidang K3 Konstruksi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan  dan  kesempurnaan  baik  jasmani  maupun  rohani  tenaga  kerja  pada  khususnya,  dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja tetapi menyangkut berbagai unsur dan pihak.
Menurut Kusmawan, Keselamatan Kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan- bahan,  mesin-mesin  dalam  prosees  pengolahan,  teknik  pengepakan,  penyimpanan,  maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.
Menurut Kusmawan pada buku Ergonomi dan K3, Kesehatan Kerja adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungannya.
2.2. Sejarah Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia
Pada  abad  ke-17,  masalah  keselamatan  dalam  perusahaan  mulai  terasa  terutama  untuk melindungi modal yang ditanam. Pada tahun 1907, diadakan pengaturan tentang pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru dan bahan-bahan yang dapat meledak bagi kepentingan angkatan
bersenjata dengan angkutan kereta api. Lebih banyak lagi industri yang relative besar didirikan, sehingga perlu dikeluarkan “Veiligheids reglement” pada tahun 1910, pada tahun 1916 dibuat Undang-undang pengawasan tambang yang berisi keselamatan dan kesehatan tambang, kemudian pada tahun 1927 lahir Undang-undang gangguan yang berisi tentang pendirian perusahaan yang membahayakan, kerugian perusahaan dan gangguan. Tiga belas tahun kemudian, tepatnya pada tahun  1940,  keluar  pengaturan  tentang  biaya  pemeriksaan  keselamatan  kerja  di  perusahaan. Barulah  pada  tahu  1970  pemerintah  Indonesia  secara  resmi  mengesahkan  Undang-Undang tentang  K3  yang  tertuang  dalam  UU  No.1  Tahun  1970  tentang  Undang-Undang  Keselamatan Kerja.
Melihat  kembali  sejarah  tentang  perkembangan  K3  di  Indonesia.  Atas  permintaan pemerintah RI (Depertemen Perburuhan saat itu), pada tahun 1953, dilakukan survei oleh seorang ahli dari International Labor Organization (ILO), yaitu Dr. Thiis Evenson. Hasil survei tersebut antara lain menyatakan bahwa inspeksi industri dilakukan hanya oleh Departemen Perburuhan, yakni Jawatan Pengawas Perburuhan. Departemen Kesehatan hanya berfungsi sebagai konsultan. Dasar inspeksi ialah beberapa peraturan perburuhan dan Veiligheids Ordonatie/Reglement (VO) yang dibuat pada tahun 1910, dicabut pada tahun 1970 dengan di umumkannya UU No. 1 Tahun 1970  tenang  Keselamatan  Kerja  .  Setelah  selesai  survei  yang  dilakukan  oleh  ILO,  disadari pentingnya kesehatan kerja sehingga ditempatkan seorang dokter ahli di Departemen Perburuhan yang berwenang melakukan inspeksi (alm. Prof dr. Karimudin). Kemudian, dibentuk Lembaga K3 di bawah Departemen Perburuhan yang saat ini menjadi Lembaga Nasional K3. Lembaga ini mempunyai  fungsi  sebagai  pusat  pendidikan,  penelitian,  publikasi,  pelayanan  industri,  dan sebagai badan penghubung dengan organisasi internasional.
Undang- Undang dan Peraturan Mengenai K3
− Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
− Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  01  Tahun  1980  Tentang  K3  Pada  Konstruksi Bangunan
− Surat Keputuan Bersama Menteri PU dan Menteri Tenaga Kerja No. 174/Men/1986- 104/kpts/ 1986 Tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
− Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996
− Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
− Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan
− Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008
− Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012

## 2.3. Manajemen dan K3
Manajemen  perlu  meninjau  semua  program  keselamatan  sebagai  bagian  dari  rencana keseluruhan  perusahaan  dan  harus  memperlakukannya  sama  seperti  program-program  penting lainnya.  Manajemen harus mengatur  proses secara  efisien, manajemen  juga  harus  memandang keselamatan  bukan  sebagai  proses  tambahan  saja  tetapi  sebagai  bagian  dari  proses  itu  sendiri. Manajemen wajib menjamin tidak terjadi kondisi tak aman dan tindakan tak aman.
Manajemen konstruksi berfungsi membantu pemilik proyek atau owner untuk menyusun program  berdasarkan  kegiatan-kegiatan  serta  keterbatasan  dari owner ,  sehingga  akan menghasilkan  jalan  keluar  berupa  anggaran  biaya  yang  mendekati  dengan  yang  akan dikerjakan/dibangun.
Secara  sistematis fungsi manajemen menggunakan  sumber  daya  yang  ada  secara  efektif dan  efisien  untuk  itu  perlu  di  terapkan  fungsi-fungsi  dalam  manajemen  itu  sendiri  seperti Planning, Organizing, Actuating dan Controlling , dengan demikian dapat dicapai tujuan proyek yang optimal. Dalam melakukan Planning ( Perencanaan ) perlu di perhatikan beberapa faktor antara lain, waktu pelaksanaan, waktu pemesanan, waktu pemasukan material, alat, jumlah dan kualifikasi  tenaga  kerja,  metode/teknik  pelaksanaan  dan  sebagainya.  Kemudian  melaksanakan jenis-jenis  pekerjaan  proyek  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  di  tetapkan  dengan  selalu mengadakan Organizing yaitu pengarahan. Setelah itu dilaksanakan pula evaluasi atau koreksi-
koreksi  terhadap  hasil  pelaksanaan  yang  ada  ( Actuating ).  Terakhir  adalah Controlling yaitu mengawasi  dan  mengendalikan  pelaksanaan  proyek  tersebut  sehingga  berjalan  sesuai  dengan jadwal yang ada dan optimal. Manajemen K3 melakukan semua fungsi-fungsi manajemen secara utuh yaitu :
1. Menyusun rencana kerja pencegahan dan mengatasi kasus kecelakaan dan penyakit kerja.
2. Menyusun organisasi K3 dan menyediakan alat perlengkapannya.
3. Melaksanakan berbagai program, termasuk :
a. Menghimpun informasi dan data kasus kecelakaan secara periodik
b. Mengidentifikasi  sebab-sebab  kasus  kecelakaan  kerja,  menganalisa  dampak kecelakaan  kerja  bagi  pekerja  sendiri,  bagi  pengusaha  dan  bagi  masyarakat  pada umumnya
c. Merumuskan  saran-saran  bagi  pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja  untuk menghindari kecelakaan kerja
d. Memberikan  saran  mengenai  sistem  kompensasi  atau  santunan  bagi  mereka  yang menderita kecelakaan kerja
e. Merumuskan  sistem  dan  sarana  pengawasan,  pengamanan  lingku-ngan  kerja, pengukuran  tingkat  bahaya,  serta  kampanye  menum-buhkan  kesadaran  dan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja
4. Melakukan pengawasan program.

## 2.4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
SMK3  merupakan  bagian  dari  sistem  manajemen  secara  keseluruhan  meliputi struktur  organisasi,  perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan  prosedur,  proses  dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Berdasarkan fungsinya APD terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
a. Topi Pelindung ( Safety Helmet )
Helm ( helmet ) sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan sudah merupakan keharusan  bagi  setiap  pekerja  konstruksi  untuk  mengunakannya  dengar  benar  sesuai peraturan.
b. Pelindung Mata ( safety Glasses )
Kacamata  pengaman  digunakan  untuk  melindungi  mata  dari  debu  kayu,  batu,  atau serpihan besi yang beterbangan di tiup angin. Mengingat partikel-partikel debu berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat oleh mata.
c. Masker Pelindung ( safety Mask )
Pelidung bagi pernapasan sangat diperlukan untuk pekerja konstruksi mengingat kondisi lokasi proyek itu sediri. Berbagai material konstruksi berukuran besar sampai sangat kecil yang  merupakan  sisa  dari  suatu  kegiatan,  misalnya  serbuk  kayu  sisa  dari  kegiatan memotong, mengampelas, mengerut kayu.
d. Penutup Telinga  ( safety ear plug )
Alat  ini  digunakan  untuk  melindungi  telinga  dari  bunyi-bunyi  yang  dikeluarkan  oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising. Terkadang efeknya buat jangka panjang, bila setiap hari mendengar suara bising tanpa penutup telinga ini.
e. Sarung Tangan ( safety hand gloves )
Sarung  tangan  sangat  diperlukan  untuk  beberapa  jenis  pekerjaan.  Tujuan  utama penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dab tajam selama menjalankan kegiatannya.
f. Jas Hujan ( Rain Coat )
Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).
g. Tali Pengaman ( Safety Harness )
Sudah selayaknya bagi pekerja yang melaksanakan kegiatannya pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan wajib mengenakan tali pengaman atau safety belt . Fungsi  utama tali  pengaman  ini adalah  menjaga  seorang  pekerja  dari  kecelakaan  kerja pada saat bekerja.
h. Sepatu kerja ( safety shoes )
Sepatu  kerja  merupakan  perlindungan  terhadap  kaki.Setiap  pekerja  konstruksi  perlu memakai  sepatu  dengan  sol  yang tebal  supaya  bisa  bebas  berjalan  dimana-mana  tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah.
i. Pelindung Badan
Ada 3 (tiga) jenis APD yang biasa digunakan untuk melindungi badan yaitu :
a. Full Body Harness : alat pelindung diri yang wajib digunakan untuk pekerjaan pada ketinggian di atas 1,5 m. Tujuannya adalah melindungi diri dari kemungkinan jatuh atau terpeleset.
b. Rompi  : Digunakan  untuk  melindungi  badan.  Selain  itu,  garis  yang  ada  di  rompi scotlight juga merupakan tanda supaya pekerja terlihat di kondisi ruangan yang minim cahaya.
c. Pelampung  : Pelampung  berfungsi  melindungi    pengguna  yang  bekerja  di  atas  air atau  dipermukaan  air  agar  terhindar  dari  bahaya  tenggelam  dan  atau  mengatur keterapungan ( buoyancy ) pengguna agar tidak berada pada posisi tenggelam ( negative buoyant ) atau melayang ( neutral buoyant ) di dalam air.
Selain  adanya  APD  maka  perlu  juga  dilengkapi  oleh  alat  pengaman  pada  proyek konstruksi yang gunanya untuk menunjang keamanan pada proyek tersebut. Macam-macam fasilitas pengaman proyek, antara lain:
a. Jaring pengaman (safety net): Digunakan untuk mencegah adanya benda atau material proyek yang jatuh kebawah
b. Rambu-rambu (safety sign) : Dipasang untuk menginformasikan sesuatu yang ada di dalam proyek dan sebagi tanda bahaya.
c. Hydrant : Digunakan untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran pada proyek
d. Spanduk peringatan K3 (safety poster): Adanya spanduk ataupun poster di proyek agar seluruh pekerja proyek paham mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan kerja
e. Alarm  peringatan  (Safety  alarms  &  warnings)  : Digunakan  untuk  mengumum  kan kepada semua orang yang berada di proyek jika terjadi suatu bahaya
f. Lampu peringatan : Digunakan sebagai tanda bahaya di dalam maupun di luar proyek.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Divisi Regional IV Palembang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2020.

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  penyebaran kuesioner  mengenai  Implementasi    K3  pada  proyek  konstruksi.  Sumber  data  yang  diperoleh terdiri dalam 2 bagian yaitu :
1.  Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  asli  (langsung  dari narasumber) yang memiliki informasi atau data tersebut. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan pembagian kuesioner kepada pihak pekerja konstruksi.
2.  Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua  (bukan  orang  pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Data sekunder dapat berupa data- data publik (arsip, laporan, jurnal, SK SNI, UU,dll) dan referensi dari konsultan K3. Data sekunder  yang  dibutuhkan  antara  lain  mengenai  peralatan  standar  K3  yang  wajib digunkan pekerja konstruksi serta peraturan – peraturan mengenai K3 yang berlaku .

## 3.3. Teknik Pengolahan Data
Dalam  mengolah  data  hasil  observasi  ketersediaan  fasilitas  K3  digunakan  metode pengukuran Skala Likert. Sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian / penyebaran kuesioner, digunakan beberapa pengujian yaitu :
1. Uji validitas
Uji  validitas  menggunakan  metode Pearson  Product  Momen ,  yaitu  dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan skor totalnya. Item pertanyaan yang berkorelasi  signifikan  dengan  skor  total  menunjukan  bahwa  item  tersebut  mampu memberikan  dukungan  dalam  mengukur  apa  yang  hendak  kita  ukur.  Nilai  koefisien korelasinya kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan melihat jumlah sampel dan  tingkat  signifikansi  5%.    Untuk  mempermudah  pengujian,  penulis  menggunakan aplikasi SPSS (Statistic Package For Social Sciences)
2. Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  yang  digunakan  adalah  metode Cronbach’s  Alpha dengan  taraf signifikansi  5%.  Nilai Cronbach’s  Alpha menunjukkan  nilai  keandalan  dari  butir pertanyaan yang diuji. Nilai kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel untuk melihat apakah  data  reliabel.  Untuk  mempermudah  pengujian,  penulis  menggunakan  aplikasi SPSS .
3. Analisis Ranking
Metode analisis ini berguna untuk menentukan rangking para responden dan memberikan prioritas  terhadap  variabel  studi.  Setelah  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari responden,  maka  hasil  data  analisis  dengan Mean ,  yang  merupakan  teknik  penjelasan kelompok  yang  didasarkan  dari  nilai  rata-rata  tersebut.  Nilai  rata-rata  akan  digunakan untuk  menentukan  faktor-faktor  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  penerapan  sistem manajemen K3. Mean ini didapat dengan cara menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok  itu,  kemudian  dibagi  dengan  jumlah  individu  yang  ada  pada  kelompok tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan rumus berikut.
Me = ∑ 𝑖 = 𝑛 𝑖 = 1 x 𝑖 𝑛 ....................... …………………………………. (Pers 1)
Dimana :
Me = Nilai rata – rata (mean) N = Jumlah responden Xi = Frekuensi pada (i) yang diberikan responden, sebagai persentase pada jumlah responden terhadap masing – masing permasalahan I = Kategori index responden (i= 1,2,3,…)
Dari hasil data kuisioner tersebut diperbandingkan sebagai koefisien ranking, kemudian ditentukan ranking dari masing-masing faktor dengan cara mengurutkan nilai Mean dari nilai yang paling tinggi sebagai ranking 1.
3.4. Diagram Alir Penelitian

## Gambar 3.1. Diagram alir penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Ketersediaan Fasilitas K3
Berdasarkan hasil survey didapatkan ketersediaan fasilitas SMK 3 pada proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. BGR Divre IV Palembang adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. Ketersediaan Fasilitas K3
No. Indikator yang di nilai Skor Total 1 2 3 4 5 1. Alat Pelindung Diri Helm √ 5 Sepatu √ 5 Sarung Tangan √ 4 Rompi √ 5 Masker √ 3 2. Fasilitas Pengaman Proyek Rambu-rambu √ 5 P3K √ 3 Spanduk Peringatan K3 √ 5 Jumlah 0 0 6 4 25 35 Persentase = Jumlah/skor ideal x 100% 0 0 15 10 62,5 87,5 Keterangan: 1 : Tidak Tersedia 2 : Tersedia, Tidak Layak Dan Tidak Lengkap 3 : Tersedia, Layak, Tidak Lengkap 4 : Tersedia, Tidak Layak, Lengkap
5 : Tersedia, Layak, Lengkap
Dari  hasil  tabel  4.1  dapat  kita  lihat  bahwa  ketersediaan  fasilitas  K3  di  lokasi  kontruksi Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT.BGR Divre IV Palembang menunjukan angka 87,5 %. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 9 tahun 2008 hasil tersebut dikategorikan baik.

## 4.2. Penerapan SMK3
Berdasarkan hasil survey dan perhitungan didapatkan jumlah persentase penerapan SMK 3 pada proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. BGR Divre IV Palembang yang dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini.
Tabel 4.2. Penerapan SMK 3 proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. BGR Divre IV Palembang
Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa penerapan SMK3 pada proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. BGR Divre IV Palembang sudah mencapai 74.01%. Menurut Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008, hasil penilaian tersebut masuk dalam kategori sedang. Sehingga  harapannya  penyedia  jasa  dapat  lebih  meningkatkan  penerapan  SMK3  ini  hingga menjadi kategori baik.

## 4.3. Faktor– Faktor Penghambat Penerapan SMK3
Dalam  pelaksanaan  penerapan  SMK3  seringkali  menghadapi  berbagai  kendala  dan hambatan. Hal ini menyebabkan penerapan SMK3 menjadi tidak sempurna. Untuk mengetahui faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam  penerapan  SMK3  pada  proyek  konstruksi, peneliti membagikan kuesioner kepada para pekerja konstrukti khususnya proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. BGR Divre IV Palembang.
Dari pembagian kuesioner tersebut didapat berbagai jawaban dari para responden. Setelah mendapat  jawaban  dari  responden,  data  harus  di  uji Validitas  dan  Reliabilitas  terlebih  dahulu. Hanya data yang valid dan reliabel yang akan dlanjutkan untuk disajikan.
NO. ELEMEN BOBOT NILAI SUB TOTAL TOTAL 1 KEBIJAKAN K3 PERUSAHAAN PENYEDIA JASA 7.00% 75 5.25 2 PERENCANAAN 2.1 Identifikasi Bahaya, penilaian Risiko dan Pengendaliannya 10.00% 78.57 7.86 2.2 Pemenuhan Perundang-undangan dan persyaratan lainnya 5.00% 73.68 3.68 2.3 Sasaran dan Program 6.00% 97.06 5.82 3 PENERAPAN DAN OPERASI 3.1 Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggung Jawaban 5.00% 71.43 3.57 3.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian 5.00% 58.33 2.92 3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 5.00% 70 3.50 3.4 Dokumentasi 5.00% 92.86 4.64 3.5 Pengendalian Dokumen 5.00% 71.43 3.57 3.6 Pengendalian Operasional 7.00% 100 7.00 3.7 Kesiagaan dan tanggap darurat 7.00% 70 4.90 4 PEMERIKSAAN 4.1 Pengunkuran dan Pemantauan 6.00% 50 3.00 4.2 Evaluasi Kepatuhan 5.00% 50 2.50 4.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 6.00% 80 4.80 4.4 Pengendalian Rekaman 5.00% 83.33 4.20 4.5 Audit Internal 5.00% 57.14 2.86 5 TINJAUAN MANAJEMEN 5.1 Tinjauan Manajemen 6.00% 65.625 3.94 T O T A L 100.00% 74.01

## 4.3.1. Uji Validitas
Data  kuesioner  yang  didapat  kemudian  dilakukan  pengujian  validitas  dengan  aplikasi SPSS .  Uji  validitas  menggunakan  metode Pearson  Product  Momen ,  yaitu  dengan mengkorelasikan  skor  butir  pada  kuesioner  dengan  skor  totalnya.  Item  pertanyaan  yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukan bahwa item tersebut mampu memberikan dukungan  dalam  mengukur  apa  yang  hendak  kita  ukur.  Nilai  koefisien  korelasinya  kemudian dibandingkan  dengan  nilai  r  tabel  dengan  melihat  jumlah  sampel  dan  tingkat  signifikansi  5%. Pernyataan dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel.
Tabel 4.3. Hasil perhitungan dan pengujian validitas
No. Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan Pernyataan 1 0,678 0,3610 Valid Pernyataan 2 0511 0,3610 Valid Pernyataan 3 0,594 0,3610 Valid Pernyataan 4 0,594 0,3610 Valid Pernyataan 5 0,744 0,3610 Valid Pernyataan 6 0,577 0,3610 Valid Pernyataan 7 0,395 0,3610 Valid Pernyataan 8 0,693 0,3610 Valid

## 4.3.2. Uji Reliabilitas
Tujuan utama pengujian Realibilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil  pengukuran  apabila  instrument  tersebut  di  gunakan  lagi  sebagai  alat  suatu  alat  ukur responden.  Hasil  uji  reabilitas  mencerminkan  dapat  dipercaya  atau  tidaknya  suatu  instrument penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketepatan alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang di dapatkan merupakan ukuran yang benar dari suatu ukuran. Alpha Cronbach diukur berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1.
Tabel 4.4 Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,702 ,755 8

## 4.3.3. Analisa Ranking
Setelah  data  dinyatakan  Valid  dan  Realiabel,  barulah  data  diolah  lebih  lanjut  untuk menentukan faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan penerapan SMK3. Peneliti telah membuat  delapan  pernyataan  yang  merupakan  faktor-faktor  penghambat  penerapan  SMK3. Untuk  menentukan  urutan  faktor  mana  yang  paling  berpengaruh  dilakukan  metode  analisa ranking.
Metode analisis ini berguna untuk menentukan rangking para responden dan memberikan prioritas terhadap variabel studi. Setelah pengumpulan data yang diperoleh dari responden, maka hasil data analisis dengan Mean , yang merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan dari nilai rata-rata tersebut. Nilai rata-rata akan digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapan sistem manajemen K3.
Dari  hasil  data  kuisioner  yang  didapat  diperbandingkan  sebagai  koefisien  ranking, kemudian ditentukan ranking  dari  masing-masing faktor  dengan cara  mengurutkan  nilai Mean dari nilai yang paling tinggi sebagai ranking 1.
Tabel 4.5. Perangkingan terhadap stimulus pekerja untuk menggunakan APD
No. Faktor – Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Mean  Ranking 1. Pelatihan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan tempat anda bekerja berpengaruh terhadap penerapannya dilapangan 4,43 3 2. Adanya  anggaran  mengenai  K3  dalam  proyek  konstruksi  berpengaruh terhadap penerapannya 4,03 5 3. Perusahaan menyediakan APD bagi para pekerja 4,53 1 4. Penggunaan  APD  dengan  baik  dan  benar  memiliki  pengaruh  bagi  para pekerja dalam diterapkannya SMK3 4,53 2 5. Pelaksanaan  Undang  -  Undang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  jika dilaksanakan  secara  konsisten,  dapatkah  berpengaruh  terhadap  penerapan K3 dilapangan 4,07 4 6. proyek  yang  anda  kerjakan  penerapan  mengenai  K3  telah  sesuai  dengan standar yang ada 3,83 6 7. Pihak  perusahaan  memberikan  sanksi  kepada  para  pekerja  yang  tidak melaksanakan K3 atau tidak menggunakan APD 2,93 8 8. Terdapat unit khusus yang mengurusi tentang K3 diperusahaan tempat anda bekerja berpengaruh terhadap diterapkannya K3 dilapangan 3,70 7

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan diatas, penerapan sistem manajemen Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  pada  proyek  konstruksi  (studi  kasus  proyek  revitalisasi  dan perluasan depo kontainer di PT. Bhanda Ghara Reksa Drive IV Palembang), dapat disimpulkan bahwa :
1. Kelengkapan  fasilitas  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  sistem  SMK3  pada  Proyek Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT.BGR Divre IV Palembang dikategorikan baik, yang ditunjukkan dari hasil Penilaian Kelengkapan Fasilitas K3 berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 9 tahun 2008 dengan nilai 87,5%.
2. Penerapan SMK3 pada proyek pengerjaan Revitalisasi dan Perluasan Depo Kontainer di PT. BGR Divre IV Palembang menunjukan angka 74,01%. Menurut Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008, angka tersebut tergolong sedang. Yang artinya penerapan SMK3 pada proyek konstruksi ini harus ditingkatkan lagi.
3. Urutan ranking faktor- faktor penghambat penerapan SMK3 yaitu :
a. Tidak disediakannya APD bagi para pekerja
b. Kurangnya kepedulian dari para pekerja untuk menggunakan APD dengan baik
c. Kurangnya pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
d. Tidak  dilaksanakannya  Undang  Undang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  secara konsisten
e. Tidak adanya anggaran mengenai K3 dalam proyek konstruksi tersebut
f. K3 yang diterapkan tidak sesuai dengan standard yang ada
g. Tidak adanya unit yang khusus mengurusi tentang K3
h. Tidak adanya sanksi bagi para pekerja yang tidak melaksanakan K3

## DAFTAR PUSTAKA
Kerzner,H. (1989). Manajemen  Proyek:  Pendekatan  Sistem  untuk  Perencanaan,  Penjadwalan, dan Pengendalian . New York : Van Nostrand Reinhold
Kusmawan, W.S. (2016), Ergonomi dan K3 . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/1980 Tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 Mengenai Sistem  Manajemen K3
Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Qomariyatus  Sholihah  (2018), Implementasi  Sistem  Manajemen  K3  Pada  Konstruksi  Jalan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja
Rejeki,  Sri.  (2015). Sanitasi,  Hygiene,  dan  K3  (Kesehatan  &  Keselamatan  Kerja). Bandung  : Rekayasa Sains
Ridley, John (2003), Kesehatan dan Keselamatan Kerja . Jakarta : Erlangga
Salami,  dkk,  I.R.S.  (2016), Kesehatan  dan  Keselamatan  Lingkungan  Kerja .  Yogyakarta  : Universitas Gadjah Mada
Surat  Keputuan  Bersama  Menteri  PU  dan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  174/Men/1986-104/kpts/ 1986 Tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
Undang Undang No : 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang No : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang No : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan