Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi
Eza Amalia ezaamalia2@gmail.com
M. Hosen m_hosen@unja.ac.id
Firya Oktaviarni firyaoktaviarni@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 09 Desember 2020; Accepted: 11 Juni 2021; Published: 11 Juni 2021

## Abstract
This study aims to determine and analyze the substance of rights and obligations in a certain  time  work  agreement  at  Axel  Barbershop  Jambi  City  not  to  violate  the provisions  of  labor  law  and  agreement  law;  to  find  out  and  analyze  the  legal consequences if the working agreement for a certain time at Axel Barbershop in Jambi City violates the provisions of labor law and agreement law. Formulation of problems whether  the  substance  of  the  rights  and  obligations  of  the  parties  in  the  Axel Barbershop Kota Jambi work agreement does not violate the provisions of labor law and agreement law; what are the legal consequences if the Axel Barbershop Jambi City work agreement violates the provisions of labor law and agreement law. The method used is a normative juridical research type. The results showed that the substance of the  rights  and  obligations  of  the  parties  in  a  certain  time  work  agreement  at  Axel Barbershop Jambi City did not violate the provisions of labor law and the agreement law was not in accordance with the principles of labor law and agreement law because Axel Barbershop Jambi City did not fulfill its obligations fully ; legal consequences of not carrying out the obligations of the management of the Axel Barbershop in Jambi City which will indirectly affect 3 (aspects) namely institutions, human rights and legal products as well as economic aspects. The work agreement for a certain period of time made by the management of Axel Barbershop in Jambi City with this worker is not in
Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 64 - 95
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
accordance with the principles of employment law and agreement law.
Keywords : Employment, Certain Time Employment Agreement.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis substansi hak dan kewajiban dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu Axel  Barbershop Kota  Jambi  tidak  menyalahi ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  dan  hukum  perjanjian;  untuk  mengetahui  dan menganalisis akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.  Perumusan masalah  :  apakah  substansi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja Axel Barbershop Kota  Jambi  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  dan  hukum perjanjian; apa akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu Axel Barbershop Kota  Jambi  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  dan  hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Axel Barbershop Kota Jambi tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya; akibat  hukum  tidak  dijalankannya  kewajiban  pihak  manajemen Axel  Barbershop Kota Jambi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pada 3 (aspek) yaitu kelembagaan, Hak  Asasi  Manusia  dan  produk  hukum  serta  aspek  ekonomi.  Perjanjian  kerja  waktu tertentu  yang  dilakukan  manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi  dengan  tenaga  kerja tersebut kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.
Kata kunci : Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  di  mana  setiap  ketentuan  yang  berlaku  selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun di samping berlakunya  hukum  nasional.  Ditengah  masyarakat  juga  tumbuh  dan  berkembang  suatu sistem  hukum,  yang  bersumber  dari  kebiasaaan  masyarakat  tersebut.  Kebiasaan  inilah yang nantiknya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.
Tenaga  kerja  sangat  mempengaruhi  pada  kemajuan  perusahaan,  kedudukan  tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas serta  kesejahtraan  perusahaan  harus  diberdayakan  sehingga  satu  perusahaan  mampu bersaing dalam era global, dalam pembagunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan.
Perjanjian  kerja  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Pasal  1  angka  14  mendifinisikan:  “perjanjian  kerja  sebagai  perjanjian
antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  mempunyai  syarat- syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.  Atas  pengertian  tersebut,  maka  dapat dijelaskan  berapa  unsur  penting  perjanjian  kerja  sebagai  berikut;  Adanya  perbuatan hukum/peristiwa  hukum  berupa  perjanjian,  adanya  subjek  atau  pelaku  yakni pekerja/buruh  dan  pengusaha/pemberi  kerja  masing-masing  membagi  kepentingan, membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Menurut Subekti, sebagaimana dikutip Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah:
Perjanjian  antara  seorang  “buruh”  dengan  seorang  “majikan”,  perjanjian  mana  ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan  di  peratas  (bahasa  belanda dierstverhanding )  yaitu  suatu  hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain. 1
Peristiwa hukum perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang bersifat  normatif  atau  saling  mengikat.  Dalam  berbagai  teori  ilmu  hukum  perikatan, perjanjian merupakan bentuk dari perikatan dimana 2 (dua) pihak mengikatkan diri untuk berbuat, memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik secar lisan maupun secara tertulis. Perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang telibat di dalamnya.
Konsekuensinya  dari  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  tersebut  dapat  berupa batal atau kebatalan terhadap perjanjian tersebut bahkan memungkinkan menimbulkan kosekuensi  pengantian  kerugian  atas  segala  bentuk  kerugian  yang  timbul  akibat  tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan.
Perjanjian  kerja  mengakibatkan  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha/pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana  buruh  menyatakan  kesanggupannya  untuk  bekerja  pada  majikan  dengan menerima upah dan majikan menyatakan ke sanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan  membayar  upah 2 .  Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2003  tentang
1 FX. Djumadi, Hukum Perburuan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 30.
2 Fithriatus  Shalihah,  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  Hubungan  Kerja  Menurut  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm. 1.
Ketenagakerjaan.  Pasal  50  menyatakan  bahwa.  ”hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh”.  Dengan  demikian  tidak  ada keterkaitan  apapun  yang  menyangkut  pekerjaan  antara  pekerja/atau  buruh  dan pengusaha tertentu apabila sebelumnya tidak ada perjanjian yang mengikat keduanya.
Berdasarkan Pasal 1320 KUH perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:
1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikat diri.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Menyangkut hal yang tertentu.
4. Ada suatu sebab yang halal
Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif,syarat yang menyangkut pihak-pihak yang mengadakan  perjanjian  apabila  tidak  memenuhi  syarat  ini  maka  perjanjian  dapat dibatalkan  ( Venieteg  baarheid )  yang  artinya  untuk  batalnya  perjanjian  tersebut  harus dimintakan pembatalan dari pengadilan. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif maka perjanjian  akan  batal  ( Nieteg  baarheid )  artinya  perjanjian  tersebut  tidak  berlaku  sejak dibuatnya, perjanjian yang tidak pernah ada perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Pada prinsipnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan namun perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja merupakan sebagai bukti otentik.
Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan; indentitas pekerja dan perusahaan, biaya upah dan cara pembayaran, hak dan  kewajiban  perusahaan  dan  pekerja,  mulai  dan  jangka  waktu  berlakunya  perjanjian kerja yang dibuat dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Perjanjian  kerja  mempunyai  manfaat  yang  besar  bagi  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini hendaknya harus disadari karena perjanjian kerja yang dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, jaminan kepastian hak  dan  kewajiban  baik  bagi  pekerja  maupun  pengusaha.  Akibat  lebih  jauh  nantinya produktivitas  akan  perusahaannya  dan  lebih  luas  lagi  dapat  membuka  lapangan  kerja baru.
Perjanjian kerja waktu tertentu terjadi karena perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja  tertentu.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  terdapat  hak-hak  pekerja  dan
perlindungan tenaga kerja, hak dan perlindungan tenaga kerja diperlukan oleh pihak yang melakukan  pekerjaan  agar  pekerja  dapat  menikmati  penghasilan  secara  layak  dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.
Perlindungan kerja yang diatur oleh hukum itu menurut Iman Soepomo mengandung tiga aspek,  yaitu:  aspek  sosial,  aspek  ekonomi,  dan  aspek  teknis.    Perlindungan  kerja  aspek sosial yaitu perlindungan kerja yang bertujuan untuk menghargai pekerja sebagai manusia yang  mempunyai  harkad  martabat,  seperti  perlindungan  jam  kerja,  jam  istirahat, pekerjaan khusus untuk wanita dan anak-anak. Sedangkan perlindungan aspek ekonomis yaitu  perlindungan  pekerja  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  pekerja  dan keluarganya,  seperti  perlindungan  upah,  jamsostek,  tunjangan  hari  raya  keagamaan. Perlindungan  kerja  aspek  teknis  yaitu  perlindungan  kerja  yang  bertujuan  agar  pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 3
Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang  memungkinkan  PKWT  dengan  tidak  berdasarkan  jenis,  sifat  atau kegiatan yang bersifat sementara dapat dilaksanakan. Akibatnya perlindungan terhadap pekerja menjadi lemah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, diantaranya pekerja tidak berhak atas sejumlah tunjangan (jamsostek, asuransi kecelakaan dan pensiun), uang pesangon di saat pemutusan kerja atau PHK, upah yang lebih rendah, tidak ada jaminan kerja adanya PHK, dan penggantian status pekerja oleh perusahaan dari PKWT menjadi PKWTT.
Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  ini  dilakukan  banyak  perusahaan  di  Kota  Jambi, terutama sekali perusahaan yang bergerak di bidang jasa cut hair (pemotongan rambut), salah satunya Axel Barbershop . Axel Barbershop tergolong sebagai jasa barbershop atau cut hair (pemotongan rambut) mewah dengan fasilitas pelayanan yang lengkap dengan sarana pelayanan berupa ruang tunggu yang nyaman dengan fasilitas pendingin ruangan AC. Axel Barbershop berkedudukan  di  Jln.  H.  Agus  Salim  No  4  RT  09  Kelurahan  Handil  Jaya Kecamatan Jelutung kota Jambi dan sudah membuka cabangnya di Jl. Jend. Sudirman No. 62 RT 05 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  antara Axel  Barbershop dengan  8  (delapan)  orang barberman dan  4  (empat)  orang  staf  karyawan.    Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang dilakukan  antara Axel  Barbershop dengan  karyawannya,  memuat  beberapa  klausul
3 Yetniwati, Meriyarni, Suhermi, Penerapan Norma Perlindungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing ( Alih Daya) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Jambi. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi , 2015, hlm. 50.
perjanjian sebagai berikut:
1. Kewajiban  Pihak  ke-I  (dalam  hal  ini  barberman),  dalam  hal  datang on  time /tidak on time dan sikap kabur-kaburan disaat jam kerja
2. Kewajiban  Pihak  Ke-I  (dalam  hal  ini  barberman),  mengenai  tidak  diperbolehkan mengajarkan edukasi ke orang lain tanpa persetujuan pihak II.
Undang-undang  menentukan  bahwa  bagaimanapun  atau  seperti  apapun  konsep kontrak kerjanya tersebut tetaplah setiap tenaga kerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa adanya sikap diskriminasi terhadap setiap tenaga kerja tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dalam hal ini mengatur:
Pasal 5 Setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh pekerjaan.
Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Namun  tetap  saja  secara  prakteknya  dibutuhkan  penegakan  hukum  terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja pada Axel Barbershop . Sekalipun dalam tuntutan undang-undang  bukan  hanya  perlindungan  hukum  tersebut  dibebankan  kepada Axel Barbershop semata,  namun  keberadaan  perlindungan  hukum  tersebut  berlaku  secara universal kepada seluruh pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja.
Mengenai terjadinya wanprestasi dari pihak karyawan. Subekti dalam bukunya pokok- pokok  hukum  perdata menjelaskan  terhadap lalainya  atau wanprestasi salah  satu  pihak dalam suatu perjanjian, yakni apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah  diperjanjikan,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut  pihak  lainnya, antara lain:
1.  Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
2.  Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian  tidak  atau  terlambat  dilaksanakan  atau  dilaksanakan  tetapi  tidak sebagaimana mestinya.
3.  Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4.  Dalam  hal  suatu  perjanjian  yang  meletakkan  kewajiban  timbal  balik,  kelalaian  salah satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya
perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian. 4
Akibat hukumnya bila ditinjau melalui Buku III KUH Perdata yang memuat 4 (empat) asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda , asas itikad baik, dan asas konsensualisme,  maka  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  antara Axel  Barbershop dengan barberman pada dasarnya sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuatu bentuk formalitas untuk menjadikannya sah.
Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian, kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup, yakni:
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan  untuk  menentukan  atau  memilih  causa  dari  perjanjian  yang  akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpang  ketentuan  undang-undang  yang bersifat opsional ( aanvullend/optional ). 5
Pemahaman asas kebebasan berkontrak ini bukan dalam pengertian kebebasan yang mutlak, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai pembatasan, antara lain oleh undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan,  seperti  dikatakan  Friedman  bahwa kebebasan  berkontrak  masih  dianggap  aspek  yang  essensial  dari  kebebasan  individu tetapi  tidak  lagi mempunyai  nilai absolut,  dan  asal  mulanya  asas  kebebasan  berkontrak lahir pada abad pertengahan di Eropa bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik laissez faire yang merupakan reaksi dari mercantile system , kebebasan berkontrak ditijau dari 2 (dua) sudut adalah dalam arti materiil dan formil, yakni:
1.  Kebebasan  berkontrak  dalam  arti  materiil,  adalah  bahwa  kita  memberikan  kepada sebuah  persetujuan  setiap  isi  atau  substansinya  yang  dikehendaki  dan  kita  tidak terikat  pada  tipe  persetujuan  tertentu  bahwa  isi  persetujuan  tersebut  harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk aturan khusus berupa hukum memaksa bagi jenis persetujuan tertentu, misal persetujuan perkebunan kelapa sawit,
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.147.
5 Hasanuddin  Rahman, Seri  Ketrampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2003, hlm.15.
kebebasan berkontrak dalam arti materiil dikenal dengan sistem terbuka persetujuan. 2.  Kebebasan  berkontrak  dalam  arti  formil,  yakni sebuah  persetujuan  dapat diadakan menurut  cara  yang  dikehendaki,  tak  ada  persyaratan  apapun  tentang  bentuk, persesuaian  kehendak  antara  para  pihak  saja  sudah  cukup,  kebebasan  berkontrak dalam arti formil juga dinamakan prinsip konsensualitas. 6
Berdasarkan prinsip pacta sun servanda ini, maka para pelaku atau para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian.
Terjadinya problematika hukum berupa konflik hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak khususnya mengenai perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian kerja waktu tertentu  antara  karyawan  dengan  manajemen  perusahaan Axel  Barbershop Kota  Jambi dengan  menerapkan  system  bagi  hasil.  Hal  ini  berbeda  dengan  praktek  PKWT  pada umumnya yang menerapkan system gaji. Hal ini mengacu pada konsep Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 - Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 subyek hukum dari hubungan kerja  adalah  pengusaha  dengan  pekerja/buruh.  Ketentuan  subyek  hukum  berdasarkan ketentuan di atas sangat sempit. Batasan subyek hukum akan berbeda apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat  syarat  syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.  Apabila  dilakukan perbandingan antara ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka terdapat perbedaan akibat hukumnya.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk mengadakan penelitian yang kemudian ditulis dengan judul: “ Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi”. Adanya kenyataan yang diuraikan di atas merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pertama, Apakah substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja  waktu  tertentu  antara  karyawan  dengan  manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi tidak  menyalahi  ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  dan  hukum  perjanjian?.  Kedua,  Apa akibat  hukum  apabila  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  antara  karyawan  dengan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan
6 Johannes Ibrahim, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern , PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 99.
hukum perjanjian?

## B. PEMBAHASAN
1. Substansi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  Antara  Karyawan  Dengan  Manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi Menurut Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian
Pengaturan  mengenai  hak  dan  kewajiban  pekerja  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  KUHPerdata,  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
a. Hak Pekerja
Hak pekerja dalam perjanjian kerja merupakan kewajiban dari pemberi kerja, dimana kewajiban itu antara lain:
1) Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama bagi pengusaha adalah  membayar  upah  kepada  pekerjanya  secara  tepat  waktu.  Ketentuan  tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik. Hal ini terlihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang  harus  dibayar  oleh  pengusaha  yang  dikenal  dengan  nama  upah  minimum, maupun  pengaturan  upah  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Perlindungan Upah. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini penting guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima oleh pekerja terlampau  rendah  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  dan keluarganya meskipun secara minimum sekalipun.
2) Kewajiban  memberikan  istirahat/cuti;  pihak  majikan  pengusaha  diwajibkan  untuk memberikan  istirahat  kepada  pekerja  seperti  istirahat  antara  jam  kerja  sekurang- kurangnya  setengah  jam  setelah  bekerja  selama  4  (empat)  jam  terus  menerus  dan waktu  istirahat  tersebut  tidak  termasuk  jam  kerja.  Selain  itu  pengusaha  juga berkewajiban  untuk  memberikan  cuti  tahunan  kepada  pekerja  secara  teratur.  Hak atas  cuti  ini  penting  artinya  untuk  menghilangkan  kejenuhan  pekerja  dalam melakukan  pekerjaan.  Dengan  demikian,  diharapkan  gairah  kerja  akan  tetap  stabil. Cuti  tahunan  yang  lamanya  12  hari  kerja.  Selain  itu  pekerja  juga  berhak  atas  cuti
panjang  selama  2  bulan  setelah  bekerja  terus  menerus  selama  6  bulan  pada  suatu perusahaan (Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
3) Kewajiban  mengurus  perawatan  dan  pengobatan;  majikan/pengusaha  wajib mengurus  perawatan/pengobatan  bagi  pekerja  yang  bertempat  tinggal  di  rumah majikan (Pasal 1602x KUHPerdata). Dalam perkembangan hukum Ketenagakerjaan, kewajiban  ini  tidak  hanya  terbatas  bagi  pekerja  yang  bertempat  tinggal  di  rumah majikan,  tetapi  juga  bagi  pekerja  yang  tidak    bertempat  tinggal  di  rumah  majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaa, kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
4) Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal  1602  a  KUHPerdata  yang  menentukan  bahwa  majikan/pengusaha  wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat  keterangan  tersebut  dijelaskan  mengenai  sifat  pekerjaan  yang  dilakukan, lamanya hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datangnya dari pihak pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia diperlukan sesuai dengan pengalaman kerjanya. 7
b. Kewajiban Pekerja
Dalam  ketentuan  KUHPerdata  ketentuan  mengenai  kewajiban  buruh/pekerja  diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata yang pada intinya adalah sebagai berikut:
1) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja  yang  sangat  pribadi  sifatnya  karena  berkaitan  dengan  keterampilan  dan keahliannya,  maka  berdasakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  jika pekerja meninggal dunia, maka hubugan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).
7 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta, 2016, hlm. 70.
2) Buruh/pekerja  wajib  menaati  aturan  dan  petunjuk  majikan/pengusaha;  dalam melakukan  pekerjaan  buruh/pekerja  wajib  menaati  petunjuk  yang  diberikan  oleh pengusaha.  Aturan  yang  wajib  ditaati  oleh  pekerja  sebaiknya  dituangkan  dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang  merugikan  perusahaan  baik  karena  kesengajaan  atau  kelalaian,  maka  sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. 8
c. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pada ayat (1) disebutkan: perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian Perjanjian kerja pada umumnya dapat dibuat secara tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Perjanjian  kerja  yang  tidak  tertulis  biasanya  digunakan dalam  jenis  perjanjian  kerja  dirumah  dan  perjanjian  kerja  pemborongan,  hal  ini dikarenakan  di  Indonesia  sejak  dahulu  dalam  melakukan  suatu  perjanjian  hanya  atas dasar saling  percaya,  tanpa  ada  hitam  di  atas  putih.  Namun,  berbeda  dengan  perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah seharusnya dibuat secara tertulis sesuai dengan isi dari Pasal  57  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  di mana,  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dibuat  secara  tertulis  serta  harus  menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Tujuan PKWT dibuat secara tertulis adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga menjamin kepastian hak dan kewajiban terpenuhi. Selain itu juga hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perselisihan dimasa yang akan datang. Maka  akta  perjanjian  PKWT  yang  dibuat  akan  sangat  membantu  dalam  proses pembuktian.  Selanjutnya  maksud  dari  pembuatan  perjanjian  harus  menggunakan  huruf latin, yaitu untuk memudahkan para pihak dalam memahami tulisan yang ada dalam akta perjanjian yang sehingga tidak menyulitkan dalam membaca akta perjanjian yang ada.
Keputusan  Mentri  Tenaga  kerja  Nomor  KEP.100/MEN/VI/2004  Pasal  15  ayat  (1), menegaskan  bahwa  PKWT  yang  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan  huruf  latin berubah menjadi PKWTT sejak ada hubungan kerja. Melihat isi dari pasal ini maka sudah jelas, pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas dalam hubungan kerja
8 Ibid., hlm.68.
sudah  berupaya  untuk  mengatur  hubugan  kerja  yang  terjadi  antara  pengusaha  dan buruh/pekerja agar tidak saling merugikan satu sama lain.
Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih banyak pengusaha yang tidak atau membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber  daya  manusia  maupun  karena  kelaziman,  sehingga  atas  dasar  kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.
Ketidakmampuan  sumberdaya  yang  dimaksudkan  disini  yaitu,  kurangnya pengetahuan dari kedua pihak yang membuat PKWT akan aturan-aturan yang mengatur tentang  perjanjian  tersebut.  Apalagi  dari  pihak  buruh/pekerja  yang  kebanyakan  hanya berpendidikan  sampai  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA).  Hal  ini  menyebabkan  pengusaha yang biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari buruh/pekerja memiliki cela  untuk  membuat  suatu  PKWT  hanya  atas  dasar  saling  percaya  tanpa  ada  akta perjanjian  kerja.  Sedangkan  kezaliman  maksudnya  adalah  suatu  kesengajaan  dari  salah satu pihak yaitu pengusaha, yang lebih memilih untuk membuat PKWT hanya secara lisan. Tujuan  pengusaha  melakukan  PKWT  hanya  secara  lisan  yaitu  untuk  mengurangi  biaya yang  akan  di  keluarkan  dalam  proses  pembuatan  perjanjian  kerja  kontrak  tersebut. Apalagi dalam kondisi sekarang ini dimana persaingan dalam dunia usaha sudah semakin kuat, maka pengusaha selalu mencari cara untuk menghemat sehingga dapat bersaing.
Hal ini bertentangan dengan isi dari pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan;  yaitu  segala  hal  dan  atau  biaya  pelaksanaan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.12 Selain itu, tujuan  dari  pengusaha  untuk  melakukan  sebuah  PKWT  hanya  secara  lisan  yaitu  agar supaya tidak terikat dengan aturan-aturan yag mengatur PKWT tersebut, sehingga apabila suatu waktu terjadi suatu perselisihan maka dengan mudah pengusaha lepas tangan dari kewajiban-kewajibannya.
Apabila  ditinjau  dari  segi  kepentingan  pekerja  maupun  kepastian  mendapatkan pekerjaan, Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, jelas tidak menguntungkan bagi kepentingan pekerja. Karena seperti yang telah diuraikan diawal penulisan bahwa jumlah angkatan kerja yang mendambakan suatu pekerjaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan  formasi  kerja  yang  ada.  Keputusan  Mentri  Tenaga  Kerja  Nomor 100/MEN/VI/2006  Pasal  53  menyatakan;  yaitu  segala  hal  dan  atau  biaya  pelaksanaan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
Isi  perjanjian  kerja  merupakan  inti  dari  perjanjian  kerja.  Ini  berkaitan  dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi  sering  juga  hanya  dicantumkan  pokok-pokoknya  saja.  Isi  perjanjian  kerja sebagaimana isi  perjanjian  pada  umumnya,  tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang undangan,kesusilaan dan ketertiban umum.
Isi  perjanjian  kerja  merupakan  pokok  persoalan,  tegasnya  pekerjaan  yang diperjanjikan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  yang sifatnya memaksa atau dalam undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila  masyarakat.  Sehingga  secara  positif isi  perjanjian  kerja  adalah  dengan  sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak buruh serta kewajiban kewajiban dan hak- hak majikan, yang berpangkal pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah, acap kali kewajiban  pihak  yang  satu  tersimpul  dalam  pihak  lainnya  dan  hak  pihak  yang  satu tersimpul  dalam  kewajiban  pihak  lainnya.  Antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  yang berada  di  dalam  suatu  perusahaan  menimbulkan  adanya  hubungan  kerja,  dimana hubungan kerja ini terjadi setelah adanya suatu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Istilah  perjanjian  kerja  menyatakan,  bahwa  perjanjian  ini  mengenai  kerja,  yakni dengan  adanya  perjanjian  kerja  timbul  kewajiban  suatu  pihak  untuk  bekerja.  Jadi berlainan  dengan  perjanjian  perburuhan  yang  tidak  menimbulkan  hak  dan  kewajiban untuk  melakukan  pekerjaan,tetapi  memuat  syarat-syarat  tentang  perburuhan.  Bekerja pada  pihak  lainnya,  menunjukkan  bahwa  pada  umumnya  hubungan  itu  sifatnya  ialah bekerja  di  bawah  pimpinan  pihak  lainnya.  Perjanjian  kerja  pada dasarnya memuat  pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh  serta  hak  dan  kewajiban  majikan.  Ketentuan  ini  dapat  pula  ditetapkan  dengan peraturan  majikan,  yaitu  peraturan  yang  secara  sepihak  ditetapkan  oleh  majikan  yang disebut  dengan  peraturan  perusahaan  dan  dapat  pula  diatur  dalam  perjanjian  kerja bersama (PKB).
Kenyataannya  di  dalam  dunia  kerja,  seorang  pekerja/buruh  yang  akan  memulai bekerja  di  suatu  perusahaan  akan  membuat  kesepakatan  dengan  yang  berwujud perjanjian  kerja,  dengan  perusahaan  yang  akanmempekerjakannya.  Perjanjian  kerja merupakan awal terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.
Perjanjian kerja biasanya telah disediakan secara sepihak oleh perusahaan yang akan
mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, dimana isi dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat  secara  sepihak  oleh  perusahaan  dan  pihak  pekerja/buruh  hanya  tinggal menandatangani saja sebagai bentuk menyetujuinya atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut. Berhubung isi perjanjian kerja telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan,  maka  biasanya  isinya  cenderung  berat  sebelah  dan  lebih  memberikan keuntungan kepada pengusaha, dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang dirugikan. Keadaan  ini  timbul  karena  kedudukan  pengusaha  yang  kuat  baik  dalam  segi  ekonomi maupun  kekuasaan,  sedangkan  pekerja/buruh  berada  dalam  posisi  yang  lemah  karena sebagai  pihak  yang  membutuhkan  pekerjaan.  Posisi  monopoli  pengusaha  ini  membuka peluang baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Akibatnya pengusaha mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya.
Keadaan  tersebut  jelas  tidak  memberikan  perlidungan  terhadap  pekerja/buruh. Seharusnya  pembuatan  perjanjian  kerja  didasarkan  kepada  asas  kebebasan  berkontrak, namun  pada  kenyataannya  para  pekerja/buruh  tidak  akan  berani  meminta  perusahaan untuk merubah klausul tersebut yang jelas merugikan pekerja/buruh, karena takut tidak akan diterima sebagai pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
Pasal 56-60 UU Ketenagakerjaan menjelaskan aturan mengenai keduanya.
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PKWT didasarkan  pada  jangka  waktu  atau  selesainya  pekerjaan  tertentu,  dan hanya untuk jenis pekerjaan yang akan selesai pada waktu tertentu. Jenis pekerjaan PKWT meliputi:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
d. Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
PKWT harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika tidak dibuat secara tertulis, statusnya berubah dan dinyatakan sebagai PKWTT. PKWT dibuat maksimal  untuk  jangka  2  tahun,  dan  dapat  diperpanjang  satu  kali  paling  lama  1  tahun. PKWT  juga  dapat  diperbarui  satu  kali  paling  lama  untuk  2  tahun.  Tidak  ada  masa percobaan dalam PKWT.
d. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Jika  PKWT  dibuat  untuk  karyawan  kontrak, PKWTT diperuntukkan  bagi  karyawan tetap dan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Jika perjanjiannya tak tertulis, perusahaan wajib membuat surat pengangkatan pekerja yang minimal berisi: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan; dan besarnya upah.
Dalam PKWTT,  diperbolehkan masa  percobaan paling  lama  3  bulan,  namun perusahaan dilarang membayar gaji masa percobaan di bawah upah minimum.
e. Berakhirnya perjanjian kerja
Perjanjian kerja berakhir apabila:
1. Pekerja meninggal dunia.
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
3. Adanya  putusan  pengadilan  dan/atau  putusan  lembaga  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
4. Adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama  yang  dapat  menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Dalam PKWT, jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian sebelum habis jangka waktu perjanjian, dan bukan karena sebab di atas, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya senilai upah pekerja sampai masa perjanjian yang tersisa.
Adapun mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara  karyawan  dengan  manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi,  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1.  Hak dan Kewajiban Pihak I ( Owner Axel Barbershop)
a. Hak Pihak I
1) Menuntut Pihak II melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk keperluan pihak Axel Barbershop
2) Menerima pemberitahuan jika Pihak II berhalangan masuk
3) Memutuskan hubungan kerja dengan Pihak II setiap saat
b. Kewajiban Pihak I
1) Memberikan  imbalan  atas  pekerjaan  Pihak  II  yaitu  gaji  perkepala  dan  uang  makan (Rp.20.000,-  (jika  masuk  on  time)  dan  Rp.15.000,-  (Permasuk);  Uang  Pomade  (Rp. 2.000,- (perlaku barang tapi setiap kehadiran)
2.  Hak dan Kewajiban Pihak II ( Barberman )
a. Hak Pihak II
Menerima  imbalan  atas  pekerjaan  Pihak  II  yaitu  gaji  perkepala  dan  uang  makan (Rp.20.000,- (jika masuk on time) dan Rp.15.000,- (Permasuk); Uang Pomade (Rp. 2.000,- (perlaku barang tapi setiap kehadiran).
b. Kewajiban Pihak II
1) Melakukan tugas dan tanggung jawab untuk keperluan pihak Axel Barbershop
2) Bersedia menjalani masa kontrak
3) Bersedia menjalankan pekerjaan pada jam kerja
4) Memberitahukan kepada pihak I jika berhalangan masuk
5) Setuju dan memenuhi tata tertib
a) Pihak ke II setiap saat harus dapat menunjukkan segala perhatian, kemampuan dan keahlian  yang  dimiliki  secara  maksimal  serta  bertindak  seefektif  dan  seefisien mungkin
b) Pihak ke II akan setiap saat melaksanakan kewajiban secara jujur dan tanggung jawab serta tidak meminta imbalan apapun kepada para customer langsung maupun tidak langsung dan tidak boleh terhasut oleh bujuk rayu teman kerja, pengusaha lain dan juga orang lain untuk merugikan Axel Barbershop
c) Tanpa  adanya  persetujuan  tertulis  dari  Pihak  I,  pihak  ke  II  tidak  dibenarkan menyampaikan segala rahasia pihak I baik secara lisan maupun tertulis kepada orang lain
d) Pihak II wajib mematuhi dan tunduk kepada peraturan pihak I yang berlaku baik yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian ini.
e) Jika pihak ke- II datang jam 10.41 maka pihak I akan memberi uang cukur perkepala sebesar Rp. 15.000,-
f) Datang on  time tetapi  kabur-kaburan  disaat  jam  kerja  tanpa  sepengetahuan owner pihak I akan mendapatkan uang cukur Rp. 15.000,-
g) Jika  tidak on  time ditambah  dengan  kabur-kaburan  disaat  jam  kerja  akan mendapatkan uang cukur Rp. 13.000,-
h) Pihak  I  tidak  diperbolehkan  mengajarkan  edukasi  ke  orang  lain  tanpa  persetujuan pihak II apabila melanggar akan dikeluarkan dan diberi sanksi Rp. 6.000.000,-
Menelaah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan  dengan  manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi,  dapat  dikemukakan  bahwa perjanjian  yang  dibuat merupakan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dengan menerapkan system bagi hasil. Hal ini diketahui berdasarkan hak Pihak II berupa menerima imbalan atas pekerjaan Pihak II yaitu gaji perkepala dan uang makan (Rp.20.000,- (jika masuk on time) dan Rp.15.000,- (Permasuk); Uang Pomade (Rp. 2.000,- (perlaku barang tapi setiap kehadiran).
Hal ini berbeda dengan praktek PKWT pada umumnya yang menerapkan system gaji. Tetapi peluang bisnis barbershop sangat dimungkinkan diterapkannya system bagi hasil karena  agar  jalinan  kerjasama  antara  pemilik  dan  para barberman tetap  terjaga, Axel Barbershop Kota  Jambi  menerapkan  sistem  bagi  hasil,  bukan  penggajian.  Ini memungkinkan para barberman mendapatkan penghasilan yang lebih besar, saat semakin banyak konsumen mereka layani.
Pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  mengenai  konsep  hukum  hubungan kerja  apabila  ditinjau  dari  teori  hukum  mengandung  banyak  kesalahan.  Pengertian hubungan  kerja,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  adalah:  “hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan pekerja/buruh. Hubungan kerja adalah hubungan hukum. Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50- Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  menjadi  dasar  hukumnya  hubungan kerja. Dengan adanya dasar hukum itu maka timbullah peristiwa hukum.
Peristiwa hukum merupakan terjemahan dari kata rechtsfeit yaitu peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada  peristiwa  tersebut.  Hubungan  kerja  yang  merupakan  hubungan  hukum menimbulkan peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi subyek hukumnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo Pasal 50 - Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  subyek  hukum  dari  hubungan  kerja  adalah  pengusaha  dengan pekerja/buruh.  Ketentuan  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  di  atas  sangat  sempit.
Batasan subyek hukum akan berbeda apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  yaitu  Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha atau  pemberi  kerja  yang  memuat syarat syarat  kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Apabila dilakukan perbandingan antara ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003,  maka  terdapat  perbedaan  akibat  hukumnya.  Unsur-unsur  dari  ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:
1.  Subyek  hukum  perjanjian  kerja  terdiri  dari  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi kerja.
2. Obyek perjanjian kerja adalah syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Unsur-unsur  itu  berbeda  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  jo  Pasal  50-  Pasal  66
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:
1. Subyek hukum perjanjian kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh.
2. Obyek hukum perjanjian kerja adalah pekerjaan, upah, dan perintah.
Batasan  pengusaha  berbeda  dengan  pemberi  kerja.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  Pemberi  kerja  adalah  orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian tenaga kerja  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.  Iman Soepomo mengemukakan:
Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja  dan  bukan  tenaga  kerja.  Penduduk  tergolong  tenaga  kerja  jika  penduduk  tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun–64 tahun. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia, di
dalamnya meliputi buruh. Buruh yang dimaksud adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. 9
Pengertian tenaga kerja dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja pada suatu perusahaan  yang  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja  untuk  menghasilkan  barang maupun jasa.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat  dianalisis  adanya  perbedaan  penafsiran mengenai batasan pengertian pekerja, apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Batasan pengertian pekerja, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sangat sempit dan terbatas. Hanya meliputi orang yang bekerja pada pengusaha saja, bukan pada pemberi kerja. Pengertian pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pengertian  tenaga  kerja  berdasarkan  ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah “setiap orang yang mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.  Pengertian  pemberi  kerja  lebih  luas  dari pada pengusaha, demikian juga pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja”.
Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota  Jambi  dilakukan  oleh  karyawan  dalam  hal  ini  8  (delapan)  orang barberman dan  4 (empat)  orang  staf  karyawan.    8  (delapan)  orang barberman dan  4  (empat)  orang  staf karyawan  merupakan  pekerja.  Sedangkan  pihak  pengelola Axel  Barbershop Kota  Jambi adalah pemberi kerja. Baik antara pekerja dan pemberi kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu  antara  karyawan  dengan  manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi,  konsepnya adalah sama seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  adalah:  “Subyek  hukum perjanjian kerja terdiri dari pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja”.
9 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 39
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada hakekatnya adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pekerja. Dasar filosofi itu dijelaskan lebih lanjut mengenai pembangunan ketenagakerjaan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Berdasarkan  konsiderans  huruf  a–c  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,  dapat diketahui  bahwa  pembentuk  undang-undang  menghendaki  dibuatnya  suatu  aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja.
Menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan:
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  subyek  hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 10
Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa:  “perlindungan  hukum  adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”. 11
Lebih lanjut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni: a.  Perlindungan  Hukum Preventif, yakni  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  kepada rakyat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;7
b.   Perlindungan  Hukum Represif, yakni  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. 12
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang  disebut  dengan  perlindungan  hukum preventif dan  perlindungan  hukum represif . Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  mencegah  terjadinya  sengketa  sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan  hukum  dapat  memberikan  kepastian,  keadilan,  keteriban,  kedamaian  dan kemanfaatan terhadap masyarakat.
10 Hadjon, Status  Hukum, Perlindungan  Hukum ,  support@statushukum.com,  diakses  tanggal  23 September 2020.
11 Ibid.
12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm. 5.
Perlindungan  hukum  itu  diberikan  mengingat  peranan  dan  kedudukan  yang  sangat penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan nasional ini sesuai dengan tujuan negara yang terdapat di dalam alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial.
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  merupakan  perwujudan  dari  usaha  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, dasar filosofi yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, ternyata tidak konsisten.  Hal  ini  tampak  dalam  konsiderans huruf  d  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003, yaitu:
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak  hak  dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Konsiderans  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  membatasi pengertian  tenaga  kerja  hanya  mencakup  pekerja  saja  bukan  tenaga  kerja.  Hal  ini menunjukkan  adanya  pertentangan  antara  konsiderans  huruf  a-c  dengan  konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lebih lanjut, dasar filosofi yang ada pada konsiderans  huruf  a-  c  tidak  diterapkan  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003,  khususnya  hanya  membatasi  pekerja  yang  bekerja  pada  pengusaha  saja. Bukan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja.
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Wijayanto  Setiawan  dalam  Retno  Kusumayanti  yang mengemukakan:
Unsur  perintah  dalam  hubungan  kerja  antara  buruh  dan  majikan  harus  kita  tinggalkan, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila kita wajib dan mampu menempatkan buruh  pada  kedudukan  yang  terhormat  (sederajat  dengan  majikan/pengusaha).
Hubungan  antara  buruh  dengan  majikan  /pengusaha  bukan  atas  dasar  perintah  tetapi merupakan partner atau mitra kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. 13
Pendapat Wijayanto Setiawan, didukung oleh Laica Marzuki, yang menyatakan bahwa: Buruh selaku subyek hukum penerima kerja ( werknemer) adalah tidak berada di bawah perintah majikan, tapi justru berkedudukan hukum sama dan sederajat dengan kedudukan hukum  majikan  sebagai  layaknya  pihak-pihak  yang  mengikat  diri  pada suatu  perjanjian timbal balik. Subyek hukum dalam perjanjian kerja pada hakekatnya adalah subyek hukum dalam  hubungan  kerja.  Yang  menjadi  obyek  dalam  perjanjian  kerja  adalah  tenaga  yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh maka ia akan mendapatkan upah. Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja/buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. 14
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah:
Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang  undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Keberadaan  ketentuan  Pasal  57–66  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003, mempunyai dampak yang negatif dalam perlindungan pekerja. Banyak perusahaan yang merubah  sistim  kerjanya  dari  pekerja  tetap  yang  mendasarkan  pada  perjanjian  kerja untuk  waktu  tidak  tertentu  menjadi  pekerja  kontrak  yang  didasarkan  pada  perjanjian kerja  untuk  waktu  tertentu.  Hal  ini  terjadi  juga  pada  usaha  jasa cut  hair (pemotongan rambut) Axel Barbershop .
Di lain pihak manajemen Axel Barbershop juga menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu jelas tidak menjamin adanya job security , adanya kelangsungan pekerjaan seorang pekerja, karena seorang pekerja dengan perjanjian kerja waktu  tertentu  pasti  tahu  bahwa  pada  suatu saat  hubungan  kerja  akan  putus  dan  tidak akan  bekerja  lagi  di  situ,  akibatnya  pekerja  akan  mencari  pekerjaan  lain  lagi.  Sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang ikut atau menjadi karyawan di Axel Barbershop Kota Jambi dengan perjajian kerja waktu tertentu. Kalau job security tidak
13 Retno Kusumayanti, Pelaksanaan Outsourcing Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Pekerja, Artikel, Magister Thesis, Universitas Brawijaya, 2019.
14 Ibid.
terjamin,  jelas  bertentangan  dengan  Pasal  27  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang layak.
Pasal 64 - 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat- syarat  kerja  pada  perusahaan  pemberi  pekerjaan  atau  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka  perlindungan  hak-hak  buruh  sesuai  dengan  aturan  hukum  dalam  UU Ketenegakerjaan.
Kebijakan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  pada Axel  Barbershop Kota  Jambi yang mengacu pada Pasal 64 – 66 UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja  yang  sewaktu-waktu  dapat  terancam  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) dan men- downgrading- kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang  protektif  terhadap  buruh/pekerja.  Artinya,  UU  Ketenagakerjaan  tidak  sesuai dengan  paradigma  proteksi  kemanusiaan  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  kerja  waktu  tertentu antara karyawan dengan manajemen perusahaan Axel Barbershop Kota Jambi merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen  perusahaan Axel  Barbershop Kota  Jambi  yang  dilakukan  oleh  pekerja Axel Barbershop Kota  Jambi  dengan  pengusaha/pemberi  kerja Axel  Barbershop Kota  Jambi harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik yang materiil maupun yang formil. Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen perusahaan Axel Barbershop Kota Jambi harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak, yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan  asas  kekuatan  mengikatnya  perjanjian.  Pada  asas  kebebasan  berkontrak,  terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Di sini antara 8 (delapan)  orang barberman dan  4  (empat)  orang  staf  karyawan  dengan  pemberi  kerja manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi  harus  mempunyai  kedudukan  yang  sama  tidak dalam kedudukan sub-ordinasi (di bawah perintah) harus sebagai mitra kerja. Pada asas kekuatan  mengikatnya  kontrak,  ditentukan  oleh  isi  kontrak  itu  sendiri,  kepatutan  atau iktikad baik, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat  Hukum  Apabila  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Antara  Karyawan Dengan  Manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi  Menyalahi  Ketentuan  Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Perjanjian
Permasalahan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi, bila ditelaah lebih mendalam, mempunyai implikasi hukum yang secara tidak langsung akan menimbulkan kurangnya jaminan dan kepastian hukum. Dalam kajian ini, penulis akan memfokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu kelembagaan,  hak  asasi  manusia  dan  perlindungan  hukum  tenaga  kerja  serta  aspek ekonomi. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Kelembagaan
a. Pendekatan konsep/teori
Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:
1.  Subyek  hukum  perjanjian  kerja  terdiri  dari  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau pemberi kerja.
2. Obyek perjanjian kerja adalah syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Unsur-unsur  itu  berbeda  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  jo  Pasal  50-  Pasal  66
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:
1. Subyek hukum perjanjian kerja adalah pengusaha dengan pekerja/buruh.
2. Obyek hukum perjanjian kerja adalah pekerjaan, upah, dan perintah.
Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota  Jambi  dilakukan  oleh  karyawan  dalam  hal  ini  8  (delapan)  orang barberman dan  4 (empat)  orang  staf  karyawan.  8  (delapan)  orang barberman dan  4  (empat)  orang  staf karyawan  merupakan  pekerja.  Sedangkan  pihak  pengelola Axel  Barbershop Kota  Jambi adalah pemberi kerja. Baik antara pekerja dan pemberi kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu  antara  karyawan  dengan  manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi,  konsepnya adalah sama seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  adalah:  “Subyek  hukum perjanjian kerja terdiri dari pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja”.
b. Pendekatan normatif ketentuan perundang-undangan.
Adanya  perbedaan  penafsiran  mengenai  batasan  pengertian  pekerja,  apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  3  jo  Pasal  1  angka  14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Batasan pengertian pekerja, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sangat sempit dan terbatas. Hanya meliputi orang yang bekerja pada pengusaha saja, bukan pada pemberi kerja. Pengertian pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pengertian  tenaga  kerja  berdasarkan  ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah “setiap orang yang mampu melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat.  Pengertian  pemberi  kerja  lebih  luas  dari pada pengusaha, demikian juga pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja”. 2. Hak Asasi Manusia
Menurut  Meriam  Budiarjo  seperti  yang  dikutip  oleh  Dasril  Radjab,  yang mengemukakan:
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras atau kelamin dank arena itu bersifat asasi serta universal. 15
Menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:
Hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia  lahir  ke  dunia.  Pemahaman  terhadap  hak  asasi  yang  demikian  ini  merupakan pemahaman  yang  sangat  umum  dengan  tanpa  mempersoalkan  asal-usul  atau  sumber diperolehnya hak tersebut. 16
Menurut Joomla, yang mengemukakan:
Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1
15 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia , Rineka Cipta, Jambi, 2005, hlm. 176.
16 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mandar Maju,  Bandung, 2011, hlm. 129.
angka  1  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  HAM  dan  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM). Konsep HAM diartikan sebagai berikut: " Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as  human  beings "  Dengan  pemahaman  seperti  itu,  konsep  hak  asasi  manusia  disifatkan sebagai suatu common standard of achivement for all people and all nations, yaitu sebagai tolok  ukur  bersama  tentang  prestasi  kemanusiaan  yang  perlu  dicapai  oleh  seluruh masyarakat dan negara di dunia. 17
Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:
1.  Hak  untuk  hidup.  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2.   Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk kelaurga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  syah  atas  kehendak yang bebas.
3.  Hak  mengembangkan  diri.  Setiap  orang  berhak  untuk  memperjuangkan  hak pengembangan  dirinya,  baik  secara  pribadi  maupun  kolektif,  untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4.   Hak  memperoleh  keadilan.  Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak  untuk memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan  secara  obyektif  oleh  Hakim  yang  jujur  dan  adil  untuk  memperoleh putusan adil dan benar.
5.   Hak  atas  kebebasan  pribadi.  Setiap  orang  bebas  untuk  memilih  dan  mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing- masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6.   Hak  atas  rasa  aman.  Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat,  hak  milik,  rasa  aman  dan  tenteram  serta  perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
17 Joomla, Konsep  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  UU.  Nomor  39  Tahun  1999 ,  http://www.kadnet.info, diakses tanggal 23 September 2020.
7.   Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama  dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinya,  bangsa  dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang  dibutuhkan,  berhak  atas  pekerjaan,  kehidupan  yang  layak  dan  berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8.   Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9.   Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi  dan  pendidikan  sesuai  dengan  persyaratan  dan  peraturan  perundang- undangan.  Di  samping  itu  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam pelaksanaan  pekerjaan  atau  profesinya  terhadap  hal-hal  yang  dapat  mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10.  Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
Perlindungan hukum bagi tenaga kerja pada Axel Barbershop Kota Jambi merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.  Tetapi,  dasar  filosofi  yang  ditetapkan  oleh  pembuat  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  ini,  ternyata  tidak  konsisten.  Hal  ini  tampak  dalam  konsiderans  huruf  d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak  hak  dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas  dasar  apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
3. Produk Hukum
Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Perjanjian kerja yang dialakukan oleh  pekerja  dengan  pengusaha/pemberi  kerja  harus  memenuhi  ketentuan  asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik yang materiil maupun yang formil. Perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak, yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan
adanya  kesetaraan  minimal.  Di  sini  antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja  harus mempunyai  kedudukan  yang  sama  tidak  dalam  kedudukan  sub-ordinasi  (di  bawah perintah) harus sebagai mitra kerja. Pada asas kekuatan mengikatnya kontrak, ditentukan oleh  isi  kontrak  itu  sendiri,  kepatutan  atau  iktikad  baik,  kebiasaan  dan  peraturan perundang-undangan
4. Aspek ekonomi
Perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota  Jambi  selain  mengacu  pada  ketentuan  KUHPerdata,  juga  mengacu  pada  hukum ketenagakerjaan,  hal  ini  didasarkan  adanya  kepentingan  menyangkut  perlindungan terhadap ketenagakerjaan dalam hal ini manajemen Axel Barbershop Kota Jambi.
Pada  dasarnya  prosedur  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  antara  karyawan  dengan manajemen Axel  Barbershop Kota  Jambi  disesuaikan  dengan  peraturan  perusahaan Axel Barbershop Kota Jambi. Peraturan perusahaan Axel Barbershop Kota Jambi dapat berubah apabila  ada  kesepakatan  antara  pengusaha  dan  tenaga  kerja,  sedangkan  isi  dalam perjanjian mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh para pihak antara lain:
Jangka Waktu hubungan kerja antara manajemen Axel Barbershop Kota Jambi dengan karyawan  tidak  berlangsung  terus  menerus,  jangka  waktu  tersebut  dibuat  atas kesepakatan  antara  pengusaha  dan  tenaga  kerja.  Penempatan  kerja  manajemen Axel Barbershop Kota Jambi berisikan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tenaga kerja tersebut. Penempatan kerja tersebut antara lain: a) pekerjaan tetap yaitu pekerjaan yang mengurusi  jalannya  perusahaan,  antara  lain  pimpinan,  manajer  sekretaris,  bagian keuangan  atau  bendahara,  tenaga  kantor  bagian  kebersihan,  bagian  keamanan  atau satpam dan kasir, b) pekerjaan yang tidak tetap atau kontrak seperti barberman.
Jam Kerja Jam kerja di Axel Barbershop Kota Jambi yaitu: 9 (sembilan) jam kerja setiap hari, selama 6 (enam) hari kerja dan hanya 1 (satu) hari libur. Senin-Kamis buka jam 10.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Jum’at –Minggu buka jam 10.00 Wib sampai jam 03.00 Wib.
Mengenai pengupahan, hak yang diterima oleh tenaga kerja yang dinyatakan dalam bentuk  uang  atau  yang  lainnya  yang  ditetapkan  dan  diberikan  oleh  pengusaha menurut perjanjian kerja dan kesepakatan antara lain:
a).   Upah atau Gaji, sesuai dengan UMP,- b).   Biaya pengobatan atau kesehatan.
c).   Biaya transportasi sebagau pengganti transportasi antar jemput.
d).  Uang lembur, yaitu Rp. 80.385,00.
e). Tunjangan Hari Raya, yaitu Rp. 1.250.000,-
g). Jaminan Sosial lainnya:
1). Asuransi
2). Keselamatan Kerja
Uraian  di  atas  terlingkup  sebagai  wujud  perlindungan  ekonomi.  Yang  dimaksud dengan perlindungan ekonomi yaitu upah/gaji perbulan tergantung pada perusahaan dan tidak ditetapkan mnurut UMP/UMR, dan setiap karyawan tidak boleh menuntut gaji yang sudah ditentukan perusahaan. Gaji yang diperoleh perbulan,- ditambah uang transportasi Rp. 500.000,-, Rp. 600.000,- kurang lebih dari penghasilan yang diperoleh Rp. 1. 850.000,- (gaji pokok di luar insentif).
Sekarang  tahun  2019,  UMP  Jambi  mengalami  kenaikan  lagi  Rp.  2.146.860,-  bagian office pernah  bilang  kalau  UMP  Jambi  naik  bukan  urusan  kita  karena  hanya  UMP  Jambi yang mengalami kenaikan bukan gaji perusahaan yang jika ingin kenaikan gaji tergantung daripada perusahaan bukan dari pemerintah. Adanya uang santunan bagi karyawan yang mengalami sakit, kecelakaan atau meninggal dunia.

## 5. Perlindungan sosial
Setiap karyawan Axel Barbershop Kota Jambi mendapatkan jaminan kesehatan setelah mendapatkan jaminan kesehatan setelah melewati masa training selama 3 (tiga) bulan.
Pelaksanaan perjanjian tersebut dilaksanakan setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak atau salah satu pihak dan berakhir apabila jangka waktu perjanjian tersebut telah habis atau salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Di dalam pelaksanaan perjanjian para  pihak  harus  menjalankan  kewajiban  masing-masing  seperti  yang  tertulis  di  dalam perjanjian, antara lain:
1.   Jangka  waktu  tersebut  akan  berakhir  sesuai  dengan  perjanjian  dan  dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Masa training 2 (dua) minggu, setelah dua minggu kalau diperpanjang nanti ada masa tambahan masa training selama 3 (tiga) bulan. Kalau kinerjanya bagus diperpanjang lagi kontrak selama 6 (enam) bulan setelah itu baru kontrak 1 (satu) tahun. Masalah kontrak bisa diputuskan atau tidak diperpanjang oleh pihak pertama (perusahaan).
2.   Penempatan kerja, yaitu jenis pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja, dan di Axel Barbershop Kota Jambi tersebut telah sesuai dengan perjanjian kerja.
3.   Jam  kerja,  di  dalam  pelaksanaannya  tenaga  kerja Axel  Barbershop Kota  Jambi  yang diteliti tersebut telah menepati jam kerja yang diperjanjikan.
4.   Pengupahan yang meliputi:
a).   Upah atau gaji tenaga kerja ini diberikan oleh pengusaha setiap akhir bulan sesuai dengan perjanjian.
Gaji/bulan tergantung dari perusahaan dan tidak ditetapkan melalui UMP maupun UMR  dan  setiap  karyawan  tidak  boleh  menuntut  gaji  yang  sudah  ditentukan perusahaan
b). Biaya pengobatan atau kesehatan, biaya yang diberikan oleh perusahaan dengan syarat  tenaga  kerja  tersebut  menunjukkan  kuitansi  pengobatan.  Uang  santunan untuk karyawan ada.
c). Biaya transportasi, biaya ini diberikan sebagai pengganti transportasi antar jemput. Besar biaya transportasi ini telah ditentukan oleh perusahaan memberikan uang transportasi setiap akhir bulan.
d). Biaya makan dan minum, Axel Barbershop Kota Jambi memberikan uang pengganti karena  perusahaan  tidak  menyediakan  makan  dan  minum  setiap  hari,  maka perusahaan mengganti makan dan minum sebesar harga makan dan minum yang berlaku dan diberikan setiap akhir bulan.
e). Uang tunjangan hari raya yang diberikan oleh Axel Barbershop Kota Jambi maksimal seminggu sebelum hari raya dengan jumlah yang sudah ditentukan.
f). Jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi:
1).  Asuransi, Axel  Barbershop Kota  Jambi  memberikan  fasilitas  ini,  terutama  bagi tenaga kerja tetap dan bagi yang bukan tenaga kerja tetap hanya mendapatkan dana iuran secara sukarela dari perusahaan dan tenaga kerja yang lain.
2).  Keselamatan  kerja  ini,  Axel Barbershop Kota  Jambi  memberikan  fasilitas keselamatan kerja yang telah disesuaikan dengan jenis usaha.
6. Pemutusan hubungan kerja
Di dalam pemutusan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai dengan peraturan yang ada.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapatlah  dikemukakan  bahwa  perjanjian  kerja  waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi belum sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian terkait kewajiban Pihak Ke-I (dalam hal ini barberman), mengenai tidak diperbolehkan mengajarkan edukasi ke orang lain tanpa persetujuan pihak II.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  teah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebeleumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan dengan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum  ketenagakerjaan  dan  hukum  perjanjian  kurang  sesuai  dengan  asas-asas ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  dan  hukum  perjanjian  karena Axel  Barbershop Kota Jambi tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya.
b. Akibat hukum tidak dijalankannya kewajiban pihak manajemen Axel Barbershop Kota Jambi  yang  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  pada  3  (aspek)  yaitu kelembagaan, Hak Asasi Manusia dan produk hukum serta aspek ekonomi. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi dengan tenaga  kerja  tersebut  kurang  sesuai  dengan  asas-asas  ketentuan  hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis . Alumni. Bandung, 2005.
Djumadi. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2008.
FX. Djumialdji. Perjanjian Kerja . Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia. PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2005.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Kencana. Jakarta, 2008.
Muhamad, Abdulkadir. Hukum Perikatan , Citra Adiya Bakti, Bandung, 1990.
Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia . Mandar Maju,  Bandung, 2011.
Radjab, Dasril. Hukum Tata Negara Indonesia . Rineka Cipta, Jambi, 2005.
Salim HS. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchoen. Hukum  Perdata  Hukum  Perutangan  Bagian  A .  Seksi  Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
. Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian B . Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1980.
Soepomo, Iman. Pengantar Hukum Perburuhan . Djambatan, Jakarta, 1997.
Subekti. Hukum Perjanjian . Intermasa. Jakarta. 2005.
Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Perjanjian . Cet. 9. Sumur Bandung. Bandung, 1989.
Hukum Online.com. 53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja . Visimedia, Jakarta, 2009. Tim Penyusun. Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Akademik 2009/2010 . Fakultas Hukum UNJA. Jambi. 2009.

## Jurnal
Asmawati,  Analisis  Yuridis  Penyalahgunaan  Kartu  Kredit  Terhadap  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Jual beli, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi , 2015.
Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.
Yetniwati, Meriyarni, Suhermi, Penerapan Norma Perlindungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing (Alih Daya) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Jambi. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi , 2015.

## Kamus
Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat . Depdiknas. Jakarta. 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Soedharyo Soimin. Kitab Undang Undang Hukum Perdata . Cet. 8. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.