Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 69-73| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3094.69-73

## PERANAN PATROLI SATUAN SABHARA DALAM UPAYA PENGOPERASIAN TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

## I Nyoman Loka Hari Prabawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia laksmidewi@gmail.com, suryaniputu@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  operasi  rutin  kepolisian  mempan  menggegas  kejahatan  dan  menciptakan  keselarasan  ketaatan umum.  Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  kapabilitasan  patroli  Satuan  Sabhara  dalam  upaya  pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Bali dan menjelaskan faktor-faktor apakah  yang menghambat  patroli Satuan  Sabhara  dalam  upaya  pengoperasian  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polda  Bali.  Tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan Perundang-Undangan. Sumber data adalah sumber data hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kaidah dan dokumentasi. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan di analisis  dengan  analisis  sekaidah  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kapabilitasan  patroli  Satuan Sabhara  dalam  upaya  pengoperasian  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  adalah  menangkap  dan melaporkan  eksekutor  kejahatan  yang  tertangkap  tangan  pada  saat  patroli,  mengamankan  korban,  eksekutor, saksi,  barang  bukti  dan  Tempat  Kejadian  Perkara  selanjutnya  faktor-faktor  yang  menghambat  patroli  Satuan Sabhara  dalam  upaya  pengoperasian  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  yaitu  faktor  internal yakni kurangnya  personel  polisi,  informasi,  tidak  diketemukan  barang  bukti  dan  kurangnya  sarana  prasarana, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, korban tidak segera melapor dan adanya rasa takut kepada Polisi.
Kata Kunci : Kapabilitasan, Patroli Satuan Sabhara, Pengoperasian Kejahatan

## Abstract
The carrying out of routine police operations is capable of preventing crime and harmonizing public obedience. This study aims to explain the patrol capabilities of the Sabhara Unit in an effort to operate criminal acts in the jurisdiction of the Bali Regional Police and explain what factors are hindering the Sabhara Unit patrols in the effort to operate criminal acts within the jurisdiction of the Bali Regional Police. The type of research used is empirical legal research. The approach used is the Legislative Regulations approach. Data sources are primary and  secondary  legal  data  sources.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  interviewing  rules  and documentation. After the legal materials are collected, they are processed and analyzed using qualitative method analysis.  The  results  showed  that  the  Sabhara  Unit  patrol  capability  in  an  effort  to  operate  a  crime  in  the jurisdiction  of  the  Bali  Regional  Police  was  to  arrest  and  report  the  criminal  executor  who  was  caught  red- handed while patrolling, securing the victim, executor, witnesses, evidence, and the location of the next case the factors that hinder patrols of the Sabhara Unit in an effort to operate criminal acts in the jurisdiction of the Bali Regional Police, namely internal factors, namely lack police personnel, information, no evidence found and lack of infrastructure, while external factors are lack of public awareness, victims do not immediately report and fear the Police.
Keywords: Capability, Sabhara Unit Patrol, Operation Crime

## I. PENDAHULUAN
Masalah  global  yang  terjadi,  tidak  terkecuali  di  Indonesia,  tentang  kejahatan.  Semua  bangsa menghadapi  masalah  yang  sama,  tanpa  terkecuali.  Kejahatan  Kriminalitas  termasuk  juga  dapat membuat resah publik kemudian mengakibatkan rugi  tergolong  tinggi  pada  perorangan,  publik  dan pemerintah (Makhrus Munajat, 2009) . Salah satu Tupoksi Kepolisian yang berpengaruh dan mempan terhadap  timbulnya  kejahatan  pada  pngoperasian  dan  pngungkapan  sebuah  peristiwa  melanggar hukum  adalah  tugas  preventif,  dikarenakan  luasnya  cakupan  kemudian  perumusan  kata-kata  yang bisa melakukan apapun apabila dapat memelihara keamanan dan tanpa melanggar hukum. Ada empat tindakan  pokok  preventif  yaitu  mengatur,  menjaga,  mengawal  dan  patroli.  Semakin  banyaknya
tuntutan  dan  kebutuhan  akan  menjadi  awal  terciptanya suatu tindakan yang dapat mengundang niat jahat  orang  tersebut,  mualai  dari  pencurian  ataupun  perbuatan  melanggar  hukum  lainnya.  Polisi satuan  sabhara  memiliki  kapabilitasan  dalam  menggegas  dan  menanggulangi kejahatan terutama di kota Gianyar.
Melakukan  patroli  di titik-titik  yang  dilalui  banyak  kendaraan  yang  dilakukan  secara  teratur dengan  waktu  24  jam  dengan bergilir dan dilakukan dengan serius dengan penuh dengan tanggung jawab sehingga kewajiban yang dilakukan pihak kepolisian juga bisa terlaksankan.Kepolisian Daerah Bali  sebisanya  menjalankkan  kapabilitas-kapabilitasan  dan  kewajiban  sebagai  anggota  Polri, dengan  membuat  program-  program  yang  akan  mampu  memantau,  mengawasi  dan  mencegah tindakan kejahatan. Salah satunya adalah melaksanakan bentuk Patroli Terpadu yang memiliki  tujuan untuk  menjaga  keamanan  dan  keselarasan  ketaatan  masyarakat. Patroli merupakan sebuah tindakan yang  dijalankan  kepolisian  yang  dilaksanakan  dua  atau  lebih  anggota  Polri  dalam  upaya menggegas  bersemukanya  situasi  dan  kondisi,  dengan  cara  menyambangi,  menjelajah,  mngamati, mngawasi,  meperhatikan  sikon  yang  diasumsikan.  Sebagai  bukti  pada  antisipasi  kelakuan  jahat dibutuhkan  ilmu  mengenai  tindakkan  jahat  teresebut  timbul,  situasi  atau  keadaan  social  yang berpengaruh  karena  lingkungan,  kultur  budaya  yang  artinya  didalam  pengoperasian  serta  untuk mengungkap sebuah tindakan kejahatan dibutuhkan pasukan yang mempunyai ilmu tersebut dan juga proses yang pas dalam pengoperasiannya (Ate, 2012) .
Kegiatan pengoperasian harus dilakukan secara konsisten oleh polisi jadi prosesnya mencakup jam rawan, tempat  rawan, serta kaidah menunaikan tindakan jahat yang efektif menggegas tindakan kejahatan dan membuat keselarasan ketaatan umum. Syarat absolut untuk meningkatkan kualitas dan kedamaian  hidup  masyarakat,  pada  target  pertama  ialah  memberantas,  setidaknya  mengurangi bersemukanya timbulnya pengingkaran atau tindakan melanggar hukum (Bayler, 1998) . Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti permasalahan yang relevan dengan penelitian ini  yaitu H.  Burhanuddin,  (2017) ; (Djanieb,  2020) ; (Setiawan,  2014) mengungkapkan  bahwa kegiatan  patroli  terpadu  dilaksankan  secara  efektif,  guna  untuk  menjaga  keamanan  masyarakat, namunada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  kepolisian  dilapangan  saat  melakukan  kegiatan patroli  yaitu  sarana  dan  prasarana.  Walaupun  sudah  banyak  peneliti  melakukan  terkait  masalah patroli  ini,  namun  sampai  saat  masih  terdapat  kendala  dalam  melakukan  pengoperasian  tindak kejahatan.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menjelaskan  kapabilitasan patroli  Satuan  Sabhara  dalam  upaya  pengoperasian  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polda  Bali dan faktor-faktor apakah yang menghambat patroli Satuan Sabhara dalam upaya pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Bali

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  empiris  dengan  penedekatan peraturan  Perundang- Undangan (Bambang,  2002) .  Adapun  sumber  data  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan do kumentasi. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian  diolah dan  di analisis. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpulkan maka teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif (Sugiyono, 2005) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kapabilitasan patroli Satuan Sabhara dalam upaya pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Bali
Kepolisian  Daerah  Bali  sebisanya  menjalankkan  kapabilitas-kapabilitasan  dan  kewajiban  sebagai anggota  Polri,  dengan  membuat  program-program  yang  akan mampu memantau, mengawasi  dan mencegah  tindakan  kejahatan.  Salah  satunya  adalah  melaksanakan  bentuk  Patroli  Terpadu  yang memiliki  tujuan  untuk  menjaga  keamanan  dan  keselarasan ketaatan masyarakat.  Patroli  merupakan sebuah  tindakan  yang  dijalankan  kepolisian  yang  dilaksanakan  dua  atau  lebih  anggota  Polri  dalam upaya  menggegas  bersemukanya  situasi  dan  kondisi,  dengan  cara  menyambangi,  menjelajah, mngamati, mngawasi, meperhatikan sikon yang diasumsikan  dapat menyebabkan berbagai  ganjalan kamtibmas,  dan  dituntut  keberadaan  Polri  agar  menunaikan  tindakan  kepolisian  guna  mengampu keselarasan  ketaatan  dan  menjamin  keamanan  umum  masyarakat.  Sebagai  bukti  pada  antisipasi kelakuan  jahat  dibutuhkan  ilmu  mengenai  tindakkan  jahat  teresebut  timbul,  situasi  atau  keadaan social yang berpengaruh karena lingkungan,kultur budaya yang artinya didalam pengoperasian serta
untuk  mengungkap  sebuah  tindakan  kejahatan  dibutuhkan  pasukan  yang  mempunyai  ilmu  tersebut dan juga proses yang pas dalam pengoperasiannyaSamapta Bhayangkara (Sabhara) adalah salah satu pelaksana utama Kepolisian Daerah (Polda) yang membina Kesamaptaan  Kepolisian  yang  meliputi tindakan-tindakan patroli antar wilayah, pengamanan unjuk rasa dan pengoperasian massa.
Kapabilitasan  Sabhara  merupakan  sebagian  kapabilitasan  Kepolisian  yang  bersifat  preventif yang  memerlukan  Polisi  Satuan  Sabhara  memiliki  kapabilitasan  dalam  menggegas  dan menanggulangi  kejahatan  terutama  di  kota  Gianyar.  Melakukan  patroli  di  titik-titik  yang  dilalui banyak  kendaraan  yang  dilakukan  secara  teratur  dengan  waktu  24  jam  dengan  bergilir  dan dilakukan  dengan  serius  dan  penuh  tanggung  jawab  sehingga  kewajiban  yang  dilakukan  pihak kepolisian juga bisa terlaksankan.
Kepolisian  Daerah  Bali  sebisanya  menjalankkan  kapabilitas-kapabilitasan  dan  kewajiban sebagai anggota Polri, dengan membuat program-program yang akan mampu memantau, mengawasi dan mencegah tindakan kejahatan. Salah satunya adalah melaksanakan bentuk Patroli Terpadu yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan keselarasan ketaatan masyarakat. Polisi Satuan Sabhara memiliki  kapabilitasan  dalam  menggegas  dan  menghadapi  tindakan  kejahatan  yang  utama  terjadi pada  kota  besar,  kemudian  diluar  kapabilitasan-kapabilitasan.  Patroli  Satuan  Sabhara  tersebut dilakukan  pada  siang  maupun  aktifitaskekerasansimpatik.  Polisi  Satuan  Sabhara  memiliki kapabilitasan dalam menggegas  dan menanggulangi kejahatan terutama di kota Gianyar. Melakukan patroli di titik-titik yang dilalui banyak kendaraan baik itu pagi, siang, sore dan malam hari sehingga kewajiban yang dilakukan pihak kepolisian juga bisa terlaksankan.  Patroli Satuan Sabhara mempan sebagai  tindakan  antisipasi  dan  pengoperasian  kejahatan.  Berkaitan  tupoksi  umum  Polri  Satuan Sabhara yaitu mengampu keamanan dan keselarasan ketaatan (Abdillah, 2017) .

## 2. Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Patroli  Satuan  Sabhara  dalam  Upaya  Pengoperasian Tindak Kejahatan di Wilayah Hukum Polda Bali
Patroli  Sabhara  mempunya  beberapa  unit  dengan  tupoksi  yang  sudah  diatur  atau  diabagi  menjadi satuan-satuan, yang sudah direncanakan dengan pengaturan tanpa menyebabkan ketimpangan. Tetapi tetap  semua  unit  mempunyai  sasaran/tujuan  yang  sama  yang  dilakuakan  dengan  penuh  tanggung jawab  dan  sigap  dalam  mencegah  kejahatan  tersebut.  Berkaitan  dengan  tugas  pokok  kepolisian sebagai pengayom masyarakat, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga kondisi kehidupan masyarakat agar tetap kondusif. Salah satunya dengan menekan angka kejahatan dalam hal adalah ini aksi-aksi kejahatan yang marak timbul di masyarakat.
Faktor  internal  penghambat  dalam  antisipasi  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum Polda  Bali antara lain :
1. Kurangnya personel polisi Upaya pengoperasian terhadap timbulnya suatu tindak kejahatan memerlukan kapabilitas. Kurangnya personel di daerah yang rawan timbulnya aksi kejahatan menyebabkan eksekutor akan leluasa untuk menunaikan  tindakan  kriminal  karena  tidak  adanya  pihak  aparat  penegak  hukum  di  tempat  yang biasanya  eksekutor  menunaikan  aksi  kejahatannya.  Maka  dari  pada  itu  jumlah  personil  perlu ditingkatkan  lagi  guna  meningkatkan  kualitas  kerja  para  pihak  kepolisian  yang  berimbas  pada meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat.

## 2. Kurangnya informasi
Pengoperasian  dalam  menindak  sebuah  kasus  dperlukan  sebuah  informasi  yang akurat serta cepat, dikarenakan  dengan  informasi  yang  akuarat  kepolisian  akan  dengan  cepat  dapat  menangani  kasus tersebut. Polda  bali juga  selama ini  kurang mendapat inforamsi yang akuratt dan cepat dikarenakan juga  minimnya  kerjasama  masyarakat  sebagai  sumber  informasi  padahal  segala  bentu  info  yang berasal  dari  masyarakat  sangat  penting  untuk  dilaporkan  guna  membantu  pihak  kepolisian  dalam memberantas suatu tindakan melanggar hukum yang selama ini mengganggu ketertiban dan ketentram masyarakat  itu  sendiri.  Kendala  penegakan  hukum  terhadap  eksekutor  tindak  kejahatan  karena kurangnya  informasi  yang  diperoleh  oleh  kepolisian  dari  masyarakat/warga.  Masyarakat  cenerung males  atau  engan  dan  tidak  mau  repot,  kemudian  juga  terkadadang warga enggak mau terlibat pada masalah yang terjadi yang dipengaruhi beberapa factor seperti takut akan terlibat, males ikut dengan masalah-masalah rumit dan lain sebagainya.
3. Tidak diketemukan barang bukti
Proses  yang  dilakukan  dalam  menangkap  seorang  eksekutor  kejahatan  yang  diduga  menunaikan pelanggaran sangat diperlukan bukti yang digunakan untuk menjerat, yang seyogyanya sebagai dasar pihak kepolisian dalam memnangkap dan kemudian memproses ke tahap selanjutnya yang kemudian dapat  dihukum  sesuai  perbuatannya,  tanpa  barang  bukti  kepolisian  tidak  akan  dapat  menangkap maupun  memproses  yang  menyebabkan  gagalnya  penanggulangan  tindakan  kejahatan  yang  terjadi tersebut. Polda Bali adalah salah satu intstasi yang belum memperoleh kaidah tersebut.

## 4. Kurangnya sarana dan prasarana
Sarpras  adalah  salah  satu  lagi  hambatan  yang  dialami  oleh  pihak  kepolisian.  Salah  satunya  yang sering  dan  sangat  perlu  sekali  adalah  kendaraan  yang  wajib  dimiliki  Polda  Bali  sehingga  membuat sulit  dalam  menjalankan  tindakan  atau  operasi.  Cuma  ada  2  motor  dan  1  mobil  yang  benar  benar dimiliki Polda Bali yang saya nilai sungguh sangat kurang dan perlu untuk ditambah. Tidak adanya mesin  printer  dan  computer  yang  swadaya.  Yang  kemudian  mengerucut  kurangnya  anggaran  yang dibutukan pada era modern seperti sekarang ini.
Faktor eksternal penghambat petugas kepolisian dalam antisipasi tindak kejahatan antara lain: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  keselamatan  menyebabkan  masyarakat menyerahkan  tugas  pengabdian  masyarakat  kepada  polisi,  Namun  masyarakat  juga  harus  memiliki kemampuan  menjaga  keamanan.  Kapasitas  masyarakat  yang  sangat  besar  dalam  menangani kejahatan, dalam hal ini polisi memang perlu mendapatkan laporan dari masyarakat tentang perilaku atau  orang-orang  yang  mencurigakan  yang  dapat  menyebabkan  atau  melakukan  tindak  pidana. Banyak  orang  yang  tidak  bersedia  untuk  melaporkan  atau  memberikan  informasi  tentang  kejahatan yang  sedang  berlangsung,  baik  yang  sedang  berlangsung  maupun  yang  telah  terjadi,  dan  lebih cenderung menghindari berurusan dengan polisi sebisa mungkin.Mereka merasa bahwa polisi hanya akan  mengganggu  aktivitas  mereka,  terutama  ketika  mereka  harus  pergi.  Saat  kantor  polisi memberikan  informasi.  Masyarakat  sebagai  sumber  informasi  tentang  tindak  pidana,  meski  telah melakukan  konsultasi  hukum,  tetap  khawatir  masyarakat  akan  curiga terhadap eksekutornya. Publik khawatir dengan risiko yang mungkin mereka  hadapi jika  melaporkan  kejahatan yang  mereka  alami atau sadari.
Banyaknya  hambatan  dan  tindakan  terhadap  kemampuan  dan  kemampuan  polisi  dalam menjalankan  tugasnya,  yang  menyebabkan  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  polisi. Hal-hal  yang  menyebabkan  ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  polisi  antara  lain  tugas-tugas yang  dilakukan  oleh  polisi  dianggap  rahasia,  sehingga  kurang  transparan  dan  seringkali  eksklusif (isolasi atau jarak dari masyarakat, penggunaan diskresioner untuk menjalankan tugasnya). Berbagai kepentingan,  polisi  menjalankan  tugas-tugas  lain  di  Polres)  Selain  tugas  kepolisian,  sarana pendukung kepolisian hanya terbatas dan tidak profesional.
2. Korban tidak segera melapor
Korban  tidak adanya  keinginan  mengambil  tindakan  segera,  agar  pelaku kejahatan  segera  diproses, informasi atau laporan tersebut harus diberikan oleh korban atau diketahui masyarakat.
3. Adanya rasa takut kepada Polisi
Informasi  tentang  tindak  pidana  dapat  diperoleh  dari  hasil  penyidikan  pihak  kepolisian  maupun masyarakat  Dalam  hal  ini  sebagian  kecil  masyarakat  di  Denpasar  masih  takut  terhadap  polisi, sehingga  pihak  kepolisian  akan  terhambat  dalam  memperoleh  informasi  tentang  tindak  pidana remaja. Namun, bukan berarti polisi tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya saja polisi sendiri masih  menghadapi  banyak  kendala  dalam  menangani  perkara  pidana.  Oleh  karena  itu,  secara fundamental  seluruh  tim  belum  terselesaikan  dengan  tepat  seperti  yang  diharapkan  oleh  pihak kepolisian, dan persoalan kriminalitas yang belum terselesaikan menjadi tanggung jawab kepolisian, khususnya seluruh lapisan masyarakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat simpulan bahwa Kapabilitasan patroli Satuan Sabhara dalam upaya pengoperasian  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polda  Bali  adalah  menangkap  dan  melaporkan
eksekutor  kejahatan  yang  tertangkap  tangan  pada  saat  patroli.  Anggota  patroli  yang  berdinas  yang pertama  kali  melihat  sekaidah  langsung  menemukan  suatu  kejadian  segera  mengamankan  korban, eksekutor,  saksi,  barang  bukti  dan  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  sampai  Polisi  yang  berwenang menyambangi  dan  mengolah  TKP  guna  proses  hukum,  selanjutnya  faktor-faktor  yang  menghambat patroli  Satuan  Sabhara  dalam  upaya  pengoperasian  tindak  kejahatan  di  wilayah  hukum  Polda  Bali yaitu  faktor  internal  yakni  kurangnya  personel  polisi,  kurangnya  informasi,  tidak  ditemukan  barang bukti dan kurangnya sarana dan prasarana dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, korban tidak segera melapor dan adanya rasa takut kepada Polisi.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitia,  adapun  saran  yang  diberikan  oleh  peneliti  diharapkan  kepada  pihak kepolisian  lebih  profesional  lagi  dalam  menjalankan  tugasnya,  menghilangkan  jiwa-jiwa  militer yang arogan dan menggantinya dengan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang  sesungguhnya.  Pihak  kepolisian  juga  merancang  sistem  yang  jelas  tentang  patroli  antisipasi tindakan  kejahatan  yang  dapat  menggegas  tindak  pidana  kejahatan  sekaidah  komprehensif, selanjutnya diharapkan supaya ada penambahan anggota terutama pada Satuan Lalu Lintas dan Satuan Sabhara kemudian ditambahkannya sarana  dan  prasarana sehingga polisi dapat melaksanakan  tugas patrolinya  dengan  mempan  dan  efisien,  untuk  mempermudah  kegiatan  patroli  perlu  ditingkatkan kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat dengan tujuan menekan tingginya angka kejahatan khususnya di wilayah hukum Polda Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, R. (2017). Upaya Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap. Advances in Police Science Research Journal , 1 (3), 1031–1084. Ate, R. (2012). Kapabilitasan Preventif Patroli BRIMOB dalam Pengoperasian Tindakan Kejahatan. Jurnal Ilmu Sosiatri , 1 (1), 1–16. Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika. Bayler, D. (1998). Police for The Future . Jakarta: Cipta Manunggal. Djanieb,  S.  (2020).  Kelayakan  Ran  Patroli  R4  Fungsi  Lantas  dan  Sabhara  Dalam  Memelihara  Situasi Kamtibmas yang Kondusif. Jurnal Litbang Polri , 1 (23), 74–84 .
H. Burhanuddin, S. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (pada Polres Bungo). Serambi Hukum , 11 (1), 56–68. Makhrus Munajat. (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Teras. Setiawan,  I.  P.  (2014).  Optimalisasi  Peran  Patroli  Sabhara  Polresta  Pontianak  Kota  Berdasarkan  Peraturan Kapolri  Nomor  23  Tahun  2010  Terkait  Peningkatan  Daya  Cegah  dan  Daya  Tangkal  Masyarakat Terhadapkejahatan. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN , 3 (4). Sugiyono. (2005). MemahamiPenelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian