Volume 23. Nomor 1.  Bulan Januari – Juni 2017                               ISSN 1693 - 0061

## S  A  S  I

## Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

## Soeleman D. Baranyanan
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL ) Dyah R . A. Daties
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk  Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
• Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling )
Erwin Ubwarin
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM
3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM
4.    S. Peilouw, SH. MH

## EDITORIAL
Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dapak terhadap perubahan dalam masyarakat.  Dinamika  dan  tuntutan  masyarakat  yang  begitu  cepat  berubah,  ternyata menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab  pemerintah dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Memahami Third  World  Approaches  To
International Law ( TWAIL ), Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan Safeguard
Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi
Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak,
Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau  Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak
Pidana  Narkotika  Pada  Lapas  Klas  IIa  Ambon,  dan  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana
Dalam Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ).
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan ..................................................….............................
• Memahami Third World Approaches To International Law ( TWAIL )
Dyah R . A. Daties ......................................................................…......................
• Pendaftaran  Merek  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty ...........................................................................…........................
• Tindakan Safeguard Dalam  Pasar  Bebas  ASEAN  Sebagai  Upaya  Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima .................................................………................................
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela .............................................................................................
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro ...........................................................................……….................
• Tinjauan  Aspek  Hukum  Terhadap  Larangan  Memberikan  Sejumlah  Uang  Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif .......................................................................................
• Studi  Tentang  Pemberian Remisi  Kepada  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa .......................................................................................
• Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan    Tindak    Pidana Perjudian Melalui Internet ( Internet Gambling ) Erwin Ubwarin ........................................................................................ 1 13 19 27 35 46 54 64 73
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN

## JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PENDAFTARAN MEREK PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASIA
Oleh: Teng Berlianty

## ABSTRACT
The presence of MEA will be an economic area with a high level of competition and high, also a big threat associated with IPR that will be experienced by creative industries of Small and Medium  Enterprises  (MSME’s).  The  growing  growth  of  MSME’s  over  the  last  5  years  has become the main capital for Indonesia in increasing domestic income.
To provide intellectual property rights protection for creative industries of domestic MSMEs, especially in the field of Brand in welcoming the economy of ASEAN people with the presence of  overseas  products  circulating  in  Indonesia,  will  give  the  opportunity  for  the  similarity  of the  brand  both  products  and  services,  it  is  necessary  attention  /  the  firmness  of  the government  in  protecting  the  products  of  the  small  domestic  creative  industry  because  the small  industry  is  still  lulled  and  still  lay  with  the  importance  of  registration  of  HKI  on  its brand  products.  Generally  they  are  satisfied  with  the  achievements  of  products  and  brands that are built acceptable to consumers regardless of whether their products will be imitated or hijacked.
Keywords: Brand Registration, MSME’s Product, MEA.

## A. PENDAHULUAN.
Tahun  2015  ASEAN  membuat terobosan  dengan  melakukan  integrasi ekonomi  yang  dilakukan  dalam  kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan  peluang  bagi  dunia  usaha Indonesia,  Keberhasilan  UMKM  yang merupakan  kelompok  usaha  yang  memiliki jumlah  paling  besar  dan  cukup  dominan dalam perekonomian,
akan sangat mempengaruhi pencapaian kesuksesan MEA.
Selain  itu  UMKM  yang  kuat  tidak hanya menjamin keberhasilan proses
integrasi  ekonomi  tetapi  juga  kesejahteraan sosial  bagi  seluruh  masyarakat  ASEAN. Namun  dibalik perannya yang strategis  bagi perekonomian  nasional  kawasan,  UMKM masih  menghadapi  berbagai  tantangan. Tantangan mana berupa masuknya produk-produk  dan  jasa  dari  sesama  negara Asia  Tenggara  yang  akan  bersaing  dalam pasar lokal dengan produk dan jasa domestik. Untuk  menghadapi  tantangan  tersebut  HKI menjadi media untuk memproteksi pengembangan-pengembangan  yang  dibuat oleh  para  pelaku  industri  kreatif,  khususnya di Indonesia.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  mengambil  peranan  aktif  dalam
perekonomian  di  Indonesia.  Pada  saat  krisis ekonomi  melanda  Indonesia  pada  tahun 1997,  UMKM  tetap  bertahan  bahkan peranannya  semakin  meningkat  dan  terlihat sangat jelas  dalam perekonomian  Indonesia. Pada  saat  itu  bentuk  usaha  inilah  yang paling  cepat  pulih  dari  krisis  ekonomi dibandingkan  dengan  usaha-usaha  skala besar  yang  banyak  terpuruk  pada  saat  itu. Dari  data-data  menunjukkan  bahwah  sektor UMKM  memberikan  kontribusi  yang  besar dalam  perokonomian  dan  dalam  mengatasi masalah  pengangguran  dan  tenaga  kerja  di Indonesia. Selain itu UMKM juga memberikan  kontribusi  yang  besar  pada produk  domestik  dimana  lebih  dari  separuh ekonomi  kita  didukung  oleh  produksi  dari UMKM  sebanyak  59,3%.    Dari  sekian banyak  UMKM  yang  berkembang  di Indonesia  dan  tidak  hanya  terbatas  pada bidang-bidang  usaha  yang  telah  disebutkan sebelumnya  tersebut.  Keberadaan  UMKM tidak  terlepas  dari  keterkaitannya  dengan hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  khususnya Merek. Apalagi di era liberalisme perdagangan  seperti  MEA  merek  sangat penting  dan  dibutuhkan  UMKM  dalam menghadapi  persaingan  perdagangan  dan melindungi produk itu sendiri. 1
Dengan  adanya  MEA,  tujuan  yang ingin  dicapai  adalah  adanya  aliran  bebas barang,  jasa,  dan  tenaga  kerja  terlatih ( skilled  labour ),  serta  aliran  investasi  yang lebih  bebas,  oleh  karena  itu  perlindungan merek  terhadap  produk  UMKM  sangat  di perlukan  untuk  membuat  daya  saing  yang kuat  dalam  menghadapi MEA.  Dimulai  dari produk  penggunaan  merek  dagang  ataupun merek jasa untuk kepentingan pemasaran.
Pemerintah  mencoba  meningkatkan kesadaran  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  terhadap  pentingnya  masalah  hak kekayaan  intelektual  (HKI).  Apalagi  untuk UMKM  yang  bergerak  dalam  bidang
1 https://www.academia.edu/25322170/Perlindungan_ Produk_UMKM_Dalam_HKI_Untuk_Memperkua t_Daya_Saing. Diakses tanggal 24 Oktober 2016
industri  kreatif  ,  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  UMKM  untuk  berkembang pesat.  Sangat  penting  bagi  UMKM  ataupun perusahaan  lain  untuk  memanfaatkan  HKI dalam  pengembangan  usahanya.  Secara global,  potensi  HKI  yang  ada  dalam kegiatan usaha UMKM salah satunya adalah merek dagang atau merek jasa.
Tanpa  kita  sadari  produk-produk yang  di  hasilkan  UMKM  di  Indonesia banyak  yang  bernilai  ekonomi  tinggi  dan memiliki  keunikan  terutama  apabila  sudah masuk  dalam  pasar  luar  negeri.  Karena  kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan  produk  yang  kita  miliki,  pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia  yang  memiliki  nilai  tradisional yang ide-ide dan desainnya dicuri oleh pihak luar.  Mungkin  kita  tidak  menyadari  bahwa perlindungan merek membawa nilai ekonomi  yang  tinggi  apabila  sudah  masuk dalam dunia perdagangan serta bisa meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA.  Suatu  produk  yang  dilindungi  merek hanya  dapat  diproduksi  oleh  si  pemilik  atau pemegang hak atas produk tersebut ( eksklusif ).  Apabila  ada  pihak  lain  yang memproduksinya  tentunya  harus  seijin pemegang  haknya,  disinilah  letak  nilai ekonomi yang dilindungi oleh HKI. Dimana pihak  lain  yang  ingin  memproduksi  barang yang  sama  berkewajiban  mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si pemegang hak dan  membayar  royalti  atas  penggunaan tersebut.
Tindakan produksi atas suatu  produk yang  telah  dilindungi  merek  tanpa  seizin pemegang  hak  merupakan  pelanggaran  dan pembajakan  yang  dapat  membawa  akibat hukum.

## B. PEMBAHASAN
1. Pentingnya Perlindungan Merek Pelaku UMKM di Era MEA
Merek  adalah  tanda  berupa  gambar,
nama,  kata,  huruf,  angka-angka,  susunan  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa.  Salah satu fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen  dapat  mencirikan  suatu  produk sehingga dapat dibedakan dari produk lain yang serupa atau yang mirip, dengan membuat merek yang memiliki ciri khusus dan berbeda dari yang lain,  maka  sebuah  produk  akan  semakin  mudah untuk  dikenali.  Biasanya,  konsumen  yang merasa  puas  dengan  suatu  produk  tertentu  akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang.
Merek  juga  dapat  menjadi  sebuah investasi  yang  sangat  berharga.  Sebuah  merek yang  sudah  memiliki  reputasi  sangat  baik  akan memiliki  nilai  yang  sangat  besar,  seperti  merek Coca-Cola yang memiliki brand value lebih dari 56  Milyar USD, atau bahkan merek Apple yang memiliki brand  value tertinggi  di  dunia  yaitu 124  milyar  USD  di  tahun  2014.  Sebuah  merek yang  telah  memiliki  reputasi  yang  bagus  juga akan  dengan  mudah  meningkatkan value dari sebuah  produk.  Sebuah  kaos  yang  diberi  logo merek Nike pasti  akan  berharga  lebih  mahal daripada  kaos  tanpa  logo,  walaupun  sebenarnya kedua  kaos  tersebut  terbuat  dari  bahan  yang sama.
Perlindungan  HKI  khususnya  merek, pada  awalnya  merupakan  bentuk  perlindungan yang  diberikan  oleh  negara  atas  ide  atau  hasil karya warga negaranya dan oleh karena itu maka merek pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan 2 Pengertian yang demikian membuat pengusaha dari negara maju merasakan  suatu  kehilangan  atau  kerugian  saat berhubungan  dengan  pengusaha  dari  negara berkembang.  Rasa  tidak  aman  ini  kemudian ditekankan  pada  pemerintahan  negara  mereka yang  pada  akhirnya  upaya  untuk  melaksanakan perlindungan  yang seragam mengenai  HKI bagi negara-negara  di  dunia  ini,  maka  kemudian TRIPS  dimasukkan  ke  dalam  WTO-GATT. Dengan  perlindungan  HKI  terhadap  produk UMKM diharapkan UMKM-UMKM di Indonesia  bisa  bersaing  dalam  menghadapi persaingan  pasar  bebas  MEA  karena  kita  tahu bahwa  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh
2 Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 20.
UMKM  juga  mempunyai  nilai  yang  tinggi  di perdagangan internasional sehingga
perlindungan  produk  melalui  HKI  tersebut  bisa melindungi  setiap  produk  dari  peniruan  atau pencurian dari pihak lain atau pihak asing.
Berlakunya  MEA  pada  Tahun  2015 sebagai  awal  era  perubahan  sistem  perdagangan di  negara-negara  ASEAN,  maka  produk-produk dari  ASEAN  akan  dengan  mudah  dipasarkan  di seluruh negara-negara ASEAN. Hal ini memiliki dampak untuk dunia industri dan perdagangan di Indonesia. Akan semakin banyak produk-produk yang  sama  dan  kemungkinan  besar  juga memiliki  nama  yang  mirip  atau  bahkan sama.   Selain  itu,  dengan  perkembangan internet  yang  begitu  pesat  juga  telah  membuka pintu  gerbang  perdagangan  global.  Kita  dapat menjual produk-produk lokal ke luar negeri atau sebaliknya  hanya  dengan  menggunakan  website atau bahkan media sosial.
Pentingnya  perlindungan  Merek  karena untuk  mendorong  agar  pelaku  industri  mikro kecil  dan  menengah  memiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat.  Artinya,  produk  yang  mereka hasilkan  tidak  bisa  ditiru  oleh  pihak-pihak  lain. Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  merek diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau  mengeksploitasi  hak  merek  dengan  rasa aman.  Pada  gilirannya  rasa  aman  itulah kemudian  menciptakan  iklim  atau  suasana  yang memungkinkan  orang  dapat  berkarya  guna menghasilkan  karya  atau  temuan  temuan berikutnya.  Sebaliknya  dengan  perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan  bentuk,  jenis  dan  cara  kerja serta  manfaat  daripada  kekayaan  dengan  cara aman  karena  ada  jaminan  hukum  dan  bagi masyarakat  dapat  menikmati  atau  menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya,  karena  perlindungan  dan pengakuan  hanya  diberikan  khusus  pada  orang yang  memiliki  kekayaan,  maka  hal  itu  dapat dikatakan sebagai hak eksklusif. 3 Kualitas  produk  unggulan  UMKM seharusnya  diikuti  dengan  tingginya  kesadaran untuk  melindungi  merek  yang  terkandung  di dalam  produk  unggulan  Indonesia  tersebut. Perlindungan  Merek  sangatlah  penting  untuk mencegah  pencurian  merek  atas  produk.  Merek
3 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 7.
sebagai  alat  pembeda  berperan  penting  dalam pemasaran produk, dengan mendaftarkan merek, dapat mencegah pihak lain menggunakan merek yang  sama  sehingga  dapat  merugikan  pemilik hak  atas  merek.  Hak  merek  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001, jangka waktu  hak  adalah  10  tahun  dan  dapat diperpanjang  selama  merek  masih  digunakan. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya;  desain logo,  atau  desain  huruf.  Ada  hak  cipta  dalam seni.  Oleh  karena  itu  dalam  merek  bukan  hak cipta  dalam  bidang  seni  itu  yang  dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai pembeda. 4
Komponen  yang  berperan  dalam  upaya perlindungan  produk  merek  UMKM  dalam menghadapi MEA, diantaranya:
a) Peran Pemerintah, Perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat  dijadikan sebagai landasan bagi fasilitas  UMKM  sebenarnya  sudah  cukup lengkap  dan  memadai.  Pemerintah  kini memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang  UMKM  sebagai  landasan berpijak bagi proses fasilitasi yang berkesinambungan. Ketentuan dalam undang-undang  ini  merupakan  kemajuan dari produk perundangan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang terbatas hanya mengatur tentang usaha kecil. Namun  yang  masih  diperlukan  selanjutnya adalah  agar  semangat  UU  No.  20  Tahun 2008  untuk  memfasilitasi  pengembangan UMKM dapat diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang konkrit. Keberhasilan fasilitas dan pemberdayaan terhadap usaha koperasi dan UMKM sangat tergantung kepada responsivitas  Pemerintah  Daerah  dalam memberikan alokasi anggaran dan mengaktifkan  kegiatan  yang  terkait  dengan ekonomi  kerakyatan.  Pendekatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  membina UMKM  meliputi  banya  aspek  yang  terkait dengan  lingkungan  bisnis,  aspek  inovasi yang  menyangkut  pengembangan  produk, serta  aspek  informasi  serta  pengetahuan yang akan menentukan kelestarian ( sustainability )  dari  usaha  maupun  produk
4 OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 78.
yang dihasilkan.
Inovasi  produk  merupakan  hal  yang sangat  penting  bagi  UMKM  agar  dapat bersaing  dengan  perusahaan-perusahaan besar  berskala  internasional  yang  memiliki modal kuat, jaringan yang  luas dan volume produksi  yang  massal.  Oleh  karena  itu, pemerintah  dapat  memberikan  insentif  dan dukungan  yang  luas  bagi  inovasi  produk serta  system  pemasaran  bagi  pelaku  usaha UMKM yang sangat spesifik.
Sebagai  upaya  perlindungan  produk merek  UMKM  dalam  menghadapi  MEA, pemerintah memiliki intervensi yang cukup kuat  sebagai  pendukung  perlindungan merek  UMKM  tersebut  yaitu  dengan membentuk  regulasi  yaitu  Permen  Nomor 36  Tahun  2012  tentang  Penguatan  Sistem Inovasi  Daerah.  Permen  ini  dibuat  dalam rangka  peningkatan  kapasitas  pemerintah daerah  dan  daya  saing  daerah  agar  sistem inovasi  daerah  tersusun  secara  terarah  dan berkesinambungan.
Pemerintah
sebagai Pembina merupakan  upaya  perlindungan  produk UMKM dengan cara melakukan pendekatan ke  masyarakat  dapat  melalui  sosialisasi mengenai  pentingnya  menciptakan  kualitas produk  Merek  UMKM  yang  baik  dan memenuhi standar, hal ini sangat berpengaruh  apabila  pasar  bebas  ASEAN telah  memenuhi  persaingan,  dan  sebagai bentuk  pertahanan  pada  sektor  UMKM  itu sendiri,  pemerintah  juga  dapat  melakukan pembinaan dengan cara membekali masyarakat  dengan  ilmu  pengetahuan,  dan pembekalan  mengenai  isu-isu  global  yang kerap  terjadi  sekarang  agar  masyarakat pelaku  UMKM  dapat  lebih  mawas  diri dalam  bertindak,  dan  berperilaku  sesuai hukum.
b) Peran UMKM,
UMKM  dapat  maju  dan  berkembang apabila  kelompok  usaha  ini  dapat  di pandang  dan  ditanggapi  sebagai  kelompok bisnis murni. Artinya UMKM dapat tumbuh dan berkembang harus sepenuhnya dikarenakan  kreatifitas  atau  inovasi  dari pengusaha/pemilik,  sebagai  upaya  untuk melindungi  produk  hasil  UMKM  tersebut sendiri.  UMKM  memiliki wewenang  untuk memberi  pelatihan  terhadap  sumber  daya
manusia yang bekerja, membekali pengetahuan HKI khususnya Merek, berjalan sesuai prosedur dan tetap berpedoman pada aturan yang ada. UMKM harus  menanamkan  kesadaran  mereknya dengan  cara  mendaftakan  ke  badan  hukum yang  berwenang,  supaya  produk  merek UMKM  menjadi  produk  yang  memiliki standar  kualitas,  UMKM  yang  wajib memfasilitasi  dalam  hal  pemasaran  seperti promosi  produk,  hal  ini  supaya  produk UMKM  menjadi  lebih  dikenal  dan  dapat meminimalisir  adanya  peniruan  produk, dalam kegiatan promosi, diharapkan produk yang dipromosikan merupakan produk yang sudah  siap  dalam  hal  sudah  melalui sertifikasi,  pengujian,  merek  dan  hal-hal lainnya  yang  bersangkutan  dengan  HKI pada umunya.
2. Dilema  Kesadaran  Pelaku  UMKM dalam proses Pendaftaran Merek Memasuki era perdagangan bebas MEA, belum  banyak  industri  mikro  kecil  dan menengah  yang  mengetahui  tentang  HKI. Sangat perlu pelaku UMKM yang mendaftarkan HKI  khususnya  Merek  dagang  maupun  merek jasa  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dalam menghadapi MEA, dengan mendaftarkan produk UMKM  dalam  HKI  khususnya  merek  maka ketika perdagangan bebas MEA produk UMKM tersebut  tidak  bisa  ditiru  ataupun  dicuri  oleh pihak lain karena sudah dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
Di Indonesia sendiri, sistem pendaftaran merek  adalah  “ First  to  File ”,  dimana  merek diberikan  kepada  pihak  yang  pertama  kali mendaftarkannya  ke  Ditjen  HKI.  Oleh  sebab itulah  semakin  penting  untuk  mendaftarkan merek  sejak  awal,  sehingga  merek  terlindungi oleh  hukum  terutama  dalam  menyongsong Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dan  perdagangan global.
Pendaftaran  Merek  dalam  Pasal  3  UU Nomor 15  Tahun 2001  tentang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan  produk-produk  yang  identik  atau mirip dengan merek yang dimiliki. Hak eksklusif Menurut  OK  Saidin  bahwa,  “orang  lain  tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis
barang yang serupa. 5
Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi  yang  dimiliki  dalam  memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena  perusahaan  pesaing  dapat  memanfaatkan merek  yang  sama  atau  merek  yang  mirip  untuk membuat dan memasarkan produk yang identik. Jika  seorang  pesaing  menggunakan  merek  yang identik  atau  mirip,  pelanggan  dapat  menjadi bingung  sehingga  memungkinkan  pelanggan membeli  produk  yang  salah  atau  produk tiruannya.  Hal  ini  tidak  saja  mengurangi keuntungan  perusahaan  dan  membuat  bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan  citra  perusahaan  yang  bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah
Konsultan  HKI,  Benny  Mulyawan menyatakan,  saat  ini  waktu  yang  tepat  untuk memilikinya. “Sejauh ini banyak pelaku industri kecil  yang  belum  memahami  pentingnya  HKI. Saat  inilah  waktu  yang  tepat  untuk  memiliki sertifikasi  hak  Merek,  dalam  penerapan  MEA,” selanjutnya,  bukan  sekadar  kepemilikan  hak Merek, tetapi untuk menghindari sengketa antara industri satu dengan industri lain, tentang produk yang  memiliki  kemiripan  merek. 6 Contohkan kasus sengketa HKI di Pengadilan Niaga Jakarta sepanjang  2014  terdapat  100  kasus  yang ditangani.  Sedangkan  di  Surabaya  sekitar  15 perkara yang disengketakan. 7
Hal  ini  menunjukkan  masih  banyak pelaku  usaha  UMKM  yang  belum  memahami pentingnya Perlindungan HKI khususnya Merek di  Indoneisa.  Di  banding  negara-negara  lain  di Asia Tenggara, dimana hampir seluruh industrinya  sudah  memilikinya,  sedangkan Indonesia  jauh  tertinggal  di  banding  Singapura yang  sudah  memersiapkan  diri  jelang  MEA, tentang pentingnya perlindungan HKI khususnya Merek.
HKI  bukan  siapa  yang  menggunakan suatu  merek  produk,  tetapi  siapa  pelaku  usaha yang  terlebih  dahulu  mendaftarkan  hak  Merek.
5 OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual: Intellectual Property Rights. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 476
6
http://www.enciety.co/banyak-umkm-belum-paha mi-pentingnya-haki/.  Diakses  Tanggal 24 Oktober 2016
7 Ibid
Untuk mendaftarkan merek, pemilik merek dapat datang  sendiri  ke  Ditjen  HKI  atau  melalui konsultan  HKI,  yaitu  seorang  konsultan  yang telah lulus pelatihan dan ujian yang diselenggarakan  oleh  Ditjen  HKI.  Apabila pemilik  merek  ingin  mendaftarkan  mereknya sendiri,  maka  pemilik  merek  cukup  datang  ke kantor  Ditjen  HKI  untuk  meminta  formulir pendaftaran  dan  menyiapkan  berkas-berkas lampirannya seperti Copy KTP, etiket merek dan Surat  pernyataan  Kepemilikan  Merek.  Tetapi sering sekali StartupHKI sebagai konsultan HKI menemukan bahwa merek-merek yang didaftarkan  tidak  memenuhi  syarat,  sama  atau mirip  dengan  merek-merek  lain  yang  sudah terdaftar.  Selain  itu  banyak  sekali  aplikasi pendaftaran merek yang salah dalam menentukan kelas  barang/jasa  dan  jenis  produknya  sehingga kemungkinan  besar  pendaftaran  merek  tersebut akan ditolak oleh Ditjen HKI.
Disinilah  peran  penting  konsultan  HKI yang mampu memberikan panduan dan analisIis terlebih  dahulu  terhadap  merek  yang  akan didaftarkan.  Dengan  melalui  konsultan  HKI, pendaftaran  merek  akan  lebih  terjamin  dan kemungkinan  besar  diterima  oleh  Ditjen  HKI. Karena  proses  pendaftaran  merek  sendiri  cukup lama  yaitu  14-18  bulan  dan  bahkan  bisa  lebih, sehingga  akan  sangat  merugikan  apabila akhirnya merek yang kita daftarkan ditolak oleh ditjen HKI.
Lamanya  proses  pendaftaran  merek tersebut  terkadang  membuat  pemohon  tidak sabar dan sering komplain kepada konsultan HKI. Hal  ini  yang  dialami  StartupHKI  sebagi konsultan  HKI online pernah  menerima  telepon dari  seseorang  yang  mendaftarkan  merek  di sebuah  firma  HKI  lain  yang  cukup  besar.  Dia meminta  bantuan  kepada  StartupHKI  agar mengambil alih proses pendaftaan merek tersebut dan  mempercepat  prosesnya,  karena  proses pendaftaran  mereknya  sudah  sejak  tahun  2013 dan  dijanjikan  akan  selesai  pada  bulan  Maret 2015.  Dalam  hal  ini,  StartupHKI  tidak mengambil kesempatan tersebut karena berbagai macam  pertimbangan  baik  untuk  kepentingan StartupHKI sendiri ataupun untuk Pemohon. 8 Sebagai  komitmen  untuk  meningkatkan
8 http://startuphki.com/en/dilema-proses-pendaftara n-merek-yang-sangat-lama-dan-penyuapan/. Diakses Tanggal 24 Oktober 2016
kesadaran  terhadap  perlindungan  merek,  Salah satu  penyedia  jasa  pendaftaran  dan  konsultasi HKI online adalah  startupHKI.com,  yang  fokus terhadap  jasa  pelayanan  HKI  bagi  para  pebisnis pemula atau yang biasa disebut start-up. Pendiri startupHKI.com Fahrian Agam  mengatakan jasa yang  dibentuk  sejak  awal  tahun  ini  bertujuan untuk membantu UMKM dalam proses pendaftaran  merek  dan  HKI  lainnya.  Pasalnya, proses  pendaftaran  HKI  masih  terbilang  cukup rumit. 9 Namun,  banyak  pelaku  usaha  yang enggan  mendaftarkan  mereknya  karena  menilai prosesnya  ribet,  dan  mereka  harus  datang langsung  ke  kantor  HKI.  Padahal,  bagi  mereka waktu  sangat  berharga  dan  lebih  memilih memanfaatkan waktu tersebut untuk menjalankan bisnisnya. 10
Merek  adalah  aset  ekonomi  bagi pemiliknya  yang  berdasarkan  undang-  undang merek harus didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual  Departemen  Hukum  Dan  HAM  RI untuk  memperoleh  sertifikat  Hak  Merek sehingga ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum  terhadap    merek  terdaftar  berdasarkan Undang-Undang  Merek  No  15  Tahun  2001 menganut  sistem  konstitutif  yang  didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau First To File dalam  arti  yang  pertama  yang  mendaftarkan adalah  yang  mendapatkan  perlindungan  bukan yang  pertama  yang  memiliki  atau  yang menggunakan merek.
UMKM pada umumnya dalam mendaftarkan  mereknya  guna  memperoleh sertifikat  hak  merek  sering  mengalami  kendala, adalah sebagai berikut :
1. Tidak  terselenggaranya  pelayanan  di  bidang pendaftaran  merek  secara  profesional  dan efektif  yang  menyebabkan  panjangnya    jalur birokrasi  dalam  pengurusan  merek,  keadaan tersebut  berkaitan  erat  dengan  motivasi  yang dapat  diberikan  kepada  UMKM  untuk mendaftarkan merek dagangnya agar mendapatkan  perlindungan  di  bidang  hukum merek. Seperti kita ketahui perlindungan suatu hukum merek bukanlah suatu pemberian yang dapat terjadi begitu saja tanpa adanya inisiatif atau keinginan mendaftarkan merek.
Keinginan  UMKM  untuk  mendapatkan  hak
9 http://startuphki.com/startup-hki-bantu-umkm-daft arkan-merek/. Diakses Tanggal 24 Oktober 2016
10 Ibib
merek  akan  surut  apabila  dihadapkan  pada jalur birokrasi yang panjang, selain kenyataan yang  ada  bahwa  dalam  kegiatan  sehari-hari UMKM  tidak  terlalu  berpengaruh  dengan slogan  merek.  Permohonan  yang  diajukan kepada  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan Intelektual      melalui  Kantor  Departemen Hukum  Dan  HAM  Provinsi  setempat  yang hanya  bertugas  sebagai  perantara,      tidak berhak  mengkoreksi  salah  atau  benarnya permohonan karena koreksi atau pemeriksaan berkas ada pada tim di Direktorat Jendral Hak Kekayaan  Intelektual.  Dalam  proses  ini terlihat  jalur  birokrasi  yang  panjang,  apalagi berkas  yang  diajukan  di  tolak,  maka  akan dikembalikan berdasarkan pada jalur diterima pada  awal  pendaftaran,  yaitu  melalui  Kanwil Hukum  dan  HAM.  Proses  yang  berbelit-belit dan  lama  tidak  akan  memberikan  kesadaran pentingnya  hak  merek  bagi  UMKM,  karena dampak  secara  langsung  yang  dialami  tidak memberikan  faedah  yang  positif.  Proses permohonan  yang  birokratis  dan  lama menyurutkan      minat      mendaftarkan merek      oleh      Usaha      Mikro      Kecil Menengah ( UMKM ) .
2. Biaya  administrasi  yang  telah  ditetapkan ternyata  cukup  memberatkan  di  samping  itu pembayaran administrasi langsung dibayarkan dan diterima oleh Direktorat HKI, meskipun permohonannya belum tentu disetujui .
3. Tidak sampainya informasi yang tepat, akurat dan  jelas  mengenai  pentingnya  hak  merek, keadaan ini akan memberikan penafsiran yang keliru  terhadap  peranan  perlindungan  merek dalam memberikan perlindungan bagi produk UMKM . Jalur pendistribusian informasi yang tidak  sampai  tersebut  ke  sasaran  ,  sehingga kesadaran  untuk  melakukan  pendaftaran merek  juga  tidak  akan  ada.    Meskipun program atau kegiatan pelayanan, penyuluhan dan  pembinaan  terhadap  Usaha  Kecil Menengah  (  UMKM  )      digariskan  dengan jelas,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  dari program    atau kegiatan tersebut tidak sampai kepada seluruh UMKM dan masyarakat.
4. Konsep  pola  pikir  UMKM  yang  tradisional, bahwa merek yang tercantum pada produknya adalah  merek  sejak  dulu  merupakan  turun temurun  dari  orang  tua  sehingga  apabila  ada kesamaan  dengan    merek    lain    bila
didaftarkan    akan    ditolak    dan  UMKM tidak mau mengganti dengan merek alternatif lain. Keadaan  yang  terlalu  tradisional  dengan pasaran  lokal    yang    apa    adanya    telah membentuk    pola    pikir    sederhana    tetapi seiring perkembangan perekonomian dan arus informasi  yang  pesat.  pola  pikir  ini  akan berubah  bila  arus  informasi  lebih  didekatkan lagi kepada pelaku usaha tersebut.
5. Banyaknya  merek  yang  hampir  sama  atau serupa  yang  didaftarkan  pelaku  UMKM sehingga sulit diproses sertifikatnya, sehingga pemrosesan sertifikatnya tidak bisa dilakukan. Padahal  penerapan  dan  perlindungan  merek bagi  produk  UMKM  berdampak  signifikan terhadap      kegiatan      yang    lebih  kondusif. Selain    itu,    perlindungan    hak    kekayaan intelektual    (HKI)    juga  dapat  merangsang kreativitas  dan    inovasi  produk  UMKM karena    pada  dasarnya  setiap  UMKM memiliki merek.
Berdasarkan    data    yang    diperoleh    di lapangan,    dapat    diidentifikasi  beberapa  hal, antara lain:
1) Kepemilikan  sertifikat  merek  di  kalangan UMKM  masih  sedikit,    karena  jumlah pendaftar  merek  dagang  dari  kalangan tersebut  baru  mencapai  sekitar  5  %  dari seluruh UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 40 juta. Kondisi tersebut disebabkan antara lain :
a. Pemahaman  UMKM  terhadap  Hak Merek    masih rendah/dangkal;
b. Kegiatan  penyuluhan/sosialisasi  dari instansi yang berwenang masih terbatas/sedikit. 2) Bagi  UMKM  yang  telah  memperoleh penyuluhan/sosialisasi
HKI, minat
pendaftaran  UMKM    terhadap  merek dagang  cukup  besar,  terlebih  bagi  UMKM yang  produknya  berorientasi  ekspor  bila dibandingkan dengan UMKM yang produknya hanya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, 3) Beberapa faktor penghambat dalam pengurusan sertifikat merek, antara lain;
a. Biaya pendaftaran yang mahal;
b. Prosedur pendaftaran yang berbelit-belit dan lama;
c. Tidak tahu prosedur pendaftaran ;
d. Tempat pendaftaran jauh;
e. Tidak sesuai dengan budaya masyarakat ;
4) Kegiatan  kepada  UMKM  yang  dilakukan oleh  instansi      Pemerintah  baik  Pusat maupun Daerah, antara lain :
a. Sosialisasi,  bimbingan    teknis    dan konsultasi    HKI    yang  dilakukan  oleh Ditjen HKI Departemen Kehakiman dan HAM  dan  Kanwil        Kehakiman  dan HAM,  Kementerian  Perindustrian  dan Perdagangan  serta  Klinik  Konsultasi HKI Perguruan Tinggi;
b. Program  Insentif  Perolehan  HKI  dan subsidi pendaftaran HKI, yang dilakukan oleh  Kementerian  Negara  Ristekdikti (meskipun  masih    terfokus    pada Lembaga    pendidikan    dan  kajian),  dan Dinas  Perindutrian  dan  Perdagangan  di beberapa Propinsi,
c. Bantuan  pendaftaran  HKI  bagi  UMKM dari Dinas Koperasi sangat terbatas.
5) Dari  aspek  sumber  daya  aparatur  yang melaksanakan  tugas  di  bidang  pembinaan HKI, tersebar di berbagai instansi pemerintah dengan pemahaman teknis yang berbeda-beda belum mampu melaksanakan sosialisasi secara optimal, 6) KADIN    sebagai  wadah  dan  wahana komunikasi, informasi, konsultasi, advokasi bagi pengusaha, dengan terbatasnya tenaga yang ada juga belum mampu secara optimal melakukan pembinaan HKI kepada UMKM, disamping ada anggapan bahwa permasalahan  HKI  belum  merupakan prioritas UMKM ,
7) Anggaran pembinaan HKI masing-masing instansi  Pembina  bersumber  dari  APBN dengan  jumlah  bervariasi  dan  di  beberapa daerah  juga  didukung  dari  APBD  yang jumlahnya masih sedikit, belum mendukung secara penuh kegiatan pembinaan HKI kepada UMKM,
8) Koordinasi  antar  instansi  Pembina  HKI terutama  pembinaan  HKI  kepada  UKM secara  umum  belum  berjalan  dengan  baik, meskipun sebenarnya sudah ada MoU atau kerjasama secara nasional

## C. P E N U T U P
Pada kenyataanya tidak mudah membangun  kesadaran  pelaku  usaha  untuk
mendaftarkan  merek  produk  UMKM  yang dimiliki,  padahal  mendaftaran  merek  bukan kewajiban  karena  justru  UMKM  sendiri  yang membutuhkan.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM saat  ini  tidak  mendaftarkan  mereknya  karena menilai merek tidak memiliki dampak signifikan kepada  peningkatan  penjualan  produk.  Padahal, dengan  memiliki  merek  maka  produk  yang dimiliki  tidak  akan  bisa  ditiru  oleh  perajin  atau produsen  lain  sehingga  cukup  penting  untuk membangun daya saing usaha, jauh dari sekadar persoalan penjualan.
Selain itu, kepemilikan Merek sangat diperlukan oleh  pelaku  UMKM  karena  pada  kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan  pada  tahun  2015,  maka  Merek terdaftar  akan  memberikan  perlindungan  untuk suatu  produk  UMKM  agar  tidak  diklaim  oleh negara lain

## DAFTAR PUSTAKA
.Gunawan  Widjaja, Rahasia  Dagang , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982.
OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual:  Intellectual  Property Rights. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015. http://www.enciety.co/banyak-umkm-belum-pah ami-pentingnya-haki/. Diakses Tanggal 24 Oktober 2016 http://startuphki.com/en/dilema-proses-pendaftar an-merek-yang-sangat-lama-dan-pen yuapan/. Diakses Tanggal 24 Oktober 2016 http://startuphki.com/startup-hki-bantu-umkm-d aftarkan-merek/. Diakses Tanggal 24
Oktober 2016
https://www.academia.edu/25322170/Perlindung an_Produk_UMKM_Dalam_HKI
_Untuk_Memperkuat_Daya_Sain g