Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan
p-ISSN 2548 – 298X
Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017
e-ISSN 2548 – 5024
DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3942

## DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Andi Permana Putra ansel_king@yahoo.com BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
Akram
Hermanto
Program Magister Akuntansi Universitas Mataram

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and  prove  the  factors  that  affect  the  accountability  of  government performance in financial management, especially in West Lombok regency. Issues of accountability are phenomena and  have  always  been  the  spotlight  in  the  community,  especially  the  low  quality  of  government  agencies' performance in managing local finances that often have an impact on the abuse of authority. Factors that degrade the quality of accountability to the local government is the lack of budget targeting and reporting. Besides it is still less  than  optimal  implementation  of  performance-based  budgeting  and  internal  controls  over  financial management. This research is an explanatory research. The data in this study are primary data collected using questionnaires. The total sample is 87 regional finance management officials determined using disproportional stratified random sampling technique. Data analysis used in this research is multiple linear regression analysis. This  study proves  that  the  implementation  of  performance-based  budgeting,  internal  control,  clarity  of  budget targets  and  reporting  have  a  positive  effect  on  the  performance  accountability  of  local  government  financial management.
Key words : budgeting; internal control; goal clarity; reporting; performance accountability

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah pada pengelolaan keuangan khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan akuntabilitas merupakan fenomena dan selalu menjadi sorotan di masyarakat terutama rendahnya  kualitas  kinerja  instansi  pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  yang  sering berdampak  pada  penyalahgunaan  wewenang.  Faktor-faktor  yang  menurunkan  kualitas  pertang- gungjawaban pada pemerintah daerah adalah lemahnya penetapan sasaran anggaran dan pelaporan yang dilakukan. Selain itu masih kurang optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja serta pengendalian  internal  pada  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksplanatori. Data pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Total sampel adalah sebanyak 87 pejabat pengelola keuangan daerah yang ditentukan menggunakan tekhnik disproporsional stratified random sampling. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja, pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci: penganggaran, pengendalian internal, kejelasan sasaran, pelaporan, akuntabilitas kinerja

## PENDAHULUAN
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dibutuhkan  pada  suatu  penyelenggaraan
otonomi  daerah  yang  diwujudkan  melalui pengembangan  dan  penerapan  sistem  per- tanggungjawaban  pemerintah  yang  akun-
272 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
tabel  dan  transparan.  Pertanggungjawaban atau  akuntabilitas  pemerintahan  diwujud- kan  ke  dalam  LAKIP  atau  Laporan  Akun- tabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang menggambarkan  pertanggungjawaban  pe- merintah  kepada  publik  tentang  kinerja melalui  pengelolaan  keuangan  selama  satu tahun  anggaran.  Pengelolaan  keuangan pada  penyelenggaraan  pemerintahan  yang akuntabel  akan  mendapat  dukungan  dan kepercayaan  dari  publik  atas  apa  yang  di- selenggarakan, direncanakan, dan di- laksanakan  oleh  program  yang  berorientasi kepada  publik,  sementara  itu  di  pihak penyelenggara  akuntabilitas  mencerminkan komitmen  pemerintah  dalam  melayani publik. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999,  akuntabilitas  kinerja  instansi  peme rintah  didefinisikan  sebagai  perwujudan kewajiban  instansi  pemerintah  untuk  mem pertanggungjawabkan  keberhasilan  pelak- sanaan visi dan misi organisasi dalam men- capai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  di- tetapkan  secara  periodik.  Akuntabilitas kinerja  pada  pengelolaan  keuangan  adalah bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi  diri  dalam  rangka  peningkatan kinerja.  Peningkatan  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah  dapat  diwujudkan  me- lalui  penganggaran  berbasis  kinerja,  pe- ngendalian internal yang memenuhi prinsip value  for  money ,  kejelasan  sasaran  anggaran dan  memperhatikan  pelaporan  yang  baik dan  tepat.  Permasalahan  yang  sering  di- temukan  pada  pemerintah  daerah  adalah masih ditemukannya ketidakselarasan anta- ra  perencanaan  dan  penganggaran  serta rendahnya  pengawasan  kinerja  terhadap indikator yang ditunjukkan dengan capaian kinerja  tidak  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan  dengan  demikian  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah  masih  perlu dibenahi  karena  sesungguhnya  otonomi daerah  harus  dapat  mencerminkan  adanya keterbukaan  dalam  hal  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan publik.  Permasalahan  akuntabilitas  pada pemerintah  daerah  berhubungan  terhadap administrative  accountability dan professional
accountability yakni  menonjolkan  isu-isu yang  berkaitan  dengan  buruknya  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah,  layaknya yang  terjadi  di  Kabupaten  Lombok  Barat yakni diindikasikan melalui opini WTP BPK yang  belum  tercapai  selama  kurun  waktu 2008-2013, nilai LAKIP selama kurun waktu 4  tahun  terakhir  yakni  nilai  C  serta  masih adanya  terjadinya  kejadian  korupsi  pada lingkup pemerintah daerah seperti penyalah gunaan wewenang dan suap, oleh karena itu penelitian  terkait  akuntabilitas  kinerja  pada pemerintah  daerah  menarik  untuk  dijadi- kan  penelitian.  Halim  (2004)  dalam  Yani (2014)  menyatakan  akuntabilitas  publik adalah  pemberian  informasi  dan  peng- ungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja  keua- ngan  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Pendapat  tersebut  sejalan Teori Keagenan ( Agency Theory ) yang meng- gambarkan  hubungan  kontraktual  antara agen dan prinsipal yakni antara masyarakat sebagai  pemberi  amanah  dan  pemerintah daerah  sebagai  penerima  amanah/penge- lola,  dimana  pengelola  berkewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  kepada  masya- rakat  pengelolaan  yang  diamanahkan. Halim  dan  Abdullah  (2006)  menyimpulkan bahwa  masalah  keagenan  di  pemerintahan daerah  bagian  tidak  terpisahkan  dalam penelitian  akuntansi  sektor  publik,  dimana eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik  ( dual  accountability )  dan  legislatif merupakan  agen  bagi  publik.  Selanjutnya dijelaskan  bahwa  konsep  perwakilan  ( re- presentativeness )  tidak  sepenuhnya  dapat berjalan  ketika  kepentingan  publik  tidak menjadi  prioritas  oleh  karena  adanya perilaku  oportunistik  legislatif.  Sementara itu,  eksekutif  sebagai  agen  cenderung menjadi budget maximizer karena berperilaku adverse  selecation sekaligus moral  hazard . Pengelolaan  keuangan  pada  lingkup  peme- rintah daerah mutlak memerlukan pertang- gungjawaban,  hal  ini  berkaitan  dengan fungsi  pemerintah  dalam  memberikan  pe- layanan  kepada  masyarakat.  Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika  dilaksanakan  sesuai  aturan  yang  telah
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 273
ditetapkan secara baik dan benar, dalam hal ini suatu akuntabilitas dapat dicapai dengan optimal  melalui  implementasi  pengang- garan berbasis kinerja sesuai prosedur yang baik  tentu  saja  akan  memenuhi  kaidah akuntabilitas yakni efektif dan efisien, selain itu  juga  dengan  penerapan  sistem  pe- ngendalian internal yang baik maka sasaran dari  penggunaan  keuangan  daerah  dapat dipertanggungjawabkan  dan  dapat  lebih sesuai sasaran dan tujuan. Berdasarkan data- data  yang  tersedia  menunjukkan  fenomena rendahnya  kualitas  pertanggungjawaban masih  terjadi  pada  lingkup  pemerintah daerah,  dimana  fakta  tersebut  akan  mem- buka kemungkinan terjadinya penyeleweng- an dan tindakan negatif lainnya. Oleh karena itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- analisis  dan  membuktikan  pengaruh  im- plementasi  penganggaran  berbasis  kinerja, pengendalian  internal,  kejelasan  sasaran anggaran  dan  pelaporan  dalam  meme- ngaruhi  akuntabilitas  kinerja  pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORETIS
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori  keagenan  menjelaskan  bahwa hubungan  agensi  muncul  ketika  satu  orang atau lebih ( principals ) mempekerjakan orang lain  ( agent )  untuk  memberikan  suatu  jasa dan  kemudian  mendelegasikan  wewenang pengambilan  keputusan  kepada  agen  ter- sebut  (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Teori keagenan  akan  berlaku  pada  berbagai organisasi  termasuk  pada  organisasi  sektor publik  yakni  pemerintah  daerah  dan  ber- fokus  pada  persoalan  asimetri  informasi yang  terjadi  antara  eksekutif  selaku  penge- lola ( agent ) dan masyarakat ( principals ).
Akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai kewajiban  pihak  pemegang  amanah (agent ) dalam  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap- kan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principals )  yang  memiliki hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  per- tanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo,
2002),  oleh  karena  itu  akuntabilitas  dapat dijelaskan  menggunakan  teori  keagenan karena  dapat  menjelaskan  hubungan  kon- traktual  antara  pemberi  amanah  ( principals ) dan pemegang amanah ( agent ).

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004 mengatur bagaimana pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan  pemeriksaan  keuangan  publik  (negara dan  daerah)  dilaksanakan  oleh  pemerintah. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  ke- seluruhan  kegiatan  pejabat  pengelola  keua- ngan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya,  yang  meliputi  perencana- an, pelaksanaan, pengawasan, dan pertang- gungjawaban  (Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2004).  Definisi  tersebut  diatas  men- cerminkan  bahwa  berbicara  pengelolaan keuangan  daerah  berarti  membahas  ke- dudukan dan kewenangan dari orang-orang yang  menangani  keuangan  daerah,  yang kemudian  disebut  pejabat  pengelola  keua- ngan daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengatur  tentang  keuangan  daerah.  Ber- dasarkan Peraturan Peme- rintah Nomor 58 tahun  2005  Pengelolaan  Keuangan  Daerah didefinisikan  sebagai  keseluruhan  kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung- jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  per- undang-undangan,  efektif,  efisien,  ekono- mis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  azas  keadilan,  ke- patutan,  dan  manfaat  untuk  masyarakat. Proses  Pengelolaaan  keuangan  daerah  di- mulai  dengan  perencanaan/penyusunan anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (AP- BD),  dimana  APBD  disusun  berpedoman kepada  RKPD  dalam  rangka  mewujudkan pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  ter- capainya tujuan bernegara.

## Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Mardiasmo  (2002)  menyebutkan  bah- wa  akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai
274 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent ) untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap- kan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  ( principals )  yang  memiliki hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  per- tanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas adalah suatu keharusan bagi lembaga sektor publik  untuk  lebih  menekankan  pada tanggungjawab horizontal (masyarakat) dan bukan  hanya  tanggungjawab  vertikal.  Ber- dasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun 2014 disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah  merupakan  per- wujudan  kewajiban  suatu  instansi  peme- rintah  untuk  mempertanggung-jawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban  secara  periodik.  De- ngan  demikian  akuntabilitas  kinerja  pe- merintah daerah dapat disimpulkan sebagai kemampuan  memberikan  jawaban  atas pelaksanaan  kegiatan  organisasi  sebagai bahan  evaluasi  bagi  otoritas  yang  lebih tinggi  dan  juga  masyarakat  serta  sebagai umpan  balik  untuk  meningkatkan  kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

## Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran  berbasis  kinerja  adalah sistem  yang  mencakup  kegiatan  penyusu- nan  dan  tolok  ukur  kinerja  sebagai  instru- men  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran program  (Mardiasmo,  2009:84).  Implemen- tasi  penganggaran  berbasis  kinerja  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  sebagaimana  telah diubah  lagi  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  yang merupakan salah satu bentuk upaya proses perbaikan  penyusunan  anggaran  untuk menciptakan  transaparansi  dan  meningkat- kan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Bastian  (2006)  menjelaskan  sistem penganggaran adalah  berorientasi  “output” dan  berkaitan  dengan  visi  dan  misi organisasi,  dengan  demikian  pengukuran
“output”  oleh  organisasi  adalah  sebagai indikator  kinerja  yang  dilakukan  dalam mengalokasikan  sumber  daya  pada  pro- gram.  Oleh  karena  itu,  penganggaran  ber- basis  kinerja  dapat  disimpulkan  sebagai penganggaran yang disusun secara jelas dan sistematis  menggunakan  indikator  kinerja dengan  konsep value  for  money sehingga implementasinya  dapat  dicapai  secara  eko- nomis,  efektif  dan  efisien  serta  dapat  di- evaluasi secara periodik.

## Pengendalian Internal
Pengendalian  dapat  diartikan  sebagai suatu  sistem  dan  prosedur  yang  secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntasi yang dihasilkan suatu bagian  atau  fungsi  secara  otomatis  dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu usaha (Damayanti, 2017). Pengendali- an  internal  meliputi  struktur  organisasi, metode  dan  ukuran-ukuran  yang  dikoor- dinasikan  untuk  menjaga  kekayaan  organi- sasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  men- dorong  dipatuhinya  kebijaksanaan  mana- jemen.  Penerapan  pengendalian  internal yang  baik  berarti  bahwa  pengelolaan  keua- ngan yang dilaksanakan instansi pemerintah daerah  melalui  kegiatan-kegiatan  oleh  se- luruh pimpinan dapat dipertanggungjawab- kan  dan  transparan,  hal  ini  berarti  bahwa pengendalian  internal  yang  diterapkan dengan  baik  dapat  meningkatkan  akunta- bilitas kinerja yang mencakup tuntutan dan harapan  agar  aparat  pemerintah  mampu menciptakan  birokrasi  yang  kuat  dalam mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Hidayatullah dan Herdjiono (2015) me- nyatakan  bahwa  pemerintah  selaku  pe- ngelola  dana  publik  agar  dapat  memenuhi akuntabilitas  kiranya  memperhatikan  be- berapa  hal  diantaranya  adalah  anggaran yang  memiliki  ciri  yakni  kejelasan  sasaran anggaran,  dimana  kejelasan  sasaran  ang- garan  dapat  memudahkan  penyusunan target-target  anggaran  yang  sesuai.  Pe-
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 275
ngelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah yang  berakuntabilitas  tidak  lepas  dari  ang- garan  pemerintah  daerah  yang  digunakan dalam  pengelolaan  sumber  daya  dengan baik  untuk  mencapai  kinerja  yang  menjadi tujuan.  Suhartono  dan  Solichin  (2006)  men- jelaskan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran merupakan  sejauh  mana  tujuan  anggaran ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan tujuan  agar  anggaran  tersebut  dapat  di- mengerti  oleh  orang  yang  bertanggung- jawab  atas  pencapaian  sasaran  anggaran tersebut.  Kejelasan  sasaran  anggaran  ber- implikasi  pada  aparat  pelaksana  untuk menyusun  anggaran  sesuai  dengan  sasaran yang  ingin  dicapai  instansi  pemerintah. Abdullah  (2004)  menyatakan  bahwa  arah dan kebijakan umum anggaran daerah pada dasarnya  memuat  informasi  mengenai tujuan  dan  sasaran  yang  akan  dicapai  oleh daerah  yang  bersangkutan  dalam  tahun anggaran tertentu.

## Pelaporan
Mardiasmo (2002:160) menyatakan bah- wa  pemerintah  daerah  sebagai  organisasi memiliki  kewajiban  untuk  menyajikan laporan  keuangan  eksternal  yang  meliputi laporan  keuangan  formal,  seperti  laporan surplus/defisit,  laporan  realisasi  anggaran, laporan  laba  rugi,  laporan  arus  kas,  serta laporan  kinerja  yang  dinyatakan  dalam ukuran financial dan non financial . Pelaporan merupakan  gambaran  sistem  pertanggung- jawaban  dari  bawahan  kepada  atasan, dimana  pelaporan  yang  baik  sangat  di- perlukan untuk dapat menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan  sebelumnya.  Kusumaningrum (2010)  menyatakan  bahwa  selaku  pengelola dana  publik,  pemerintah  daerah  harus mampu memberikan informasi yang akurat, relevan,  tepat  waktu,  konsisten  dan  dapat dipercaya  dapat  dipertanggungjawabkan atas  pelaksanaan  kinerja  dalam  bentuk laporan.
Sistem  pelaporan  digunakan  untuk memantau  hasil  kerja  yang  menunjukkan hasil  kerja  pusat  pertanggungjawaban  be-
serta  anggarannya,  dimana  pelaporan  yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsis- ten  memiliki  andil  besar  dalam  meningkat- kan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah  serta  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  rangka  pengambilan  keputusan (Zakiyudin dan Suyanto, 2015).

## Hubungan antar Variabel
Schiavo-Campo  dan  Tomasi  (1999)  da- lam  Mardiasmo  (2009)  menyatakan  bahwa pada  dasarnya,  akuntabilitas  adalah  pem- berian  informasi  dan  pengungkapan  ( dis- closure )  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah  daerah  dapat  dinilai  baik  jika dilaksanakan  sesuai  aturan  yang  telah  di- tetapkan secara baik dan benar, dalam hal ini suatu  akuntabilitas  dapat  dicapai  dengan optimal  melalui  implementasi  pengang- garan berbasis kinerja sesuai prosedur yang baik  tentu  saja  akan  memenuhi  kaidah akuntabilitas yakni efektif dan efisien, selain itu  juga  dengan  penerapan  pengendalian internal yang baik maka sasaran dari peng- gunaan  keuangan  daerah  dapat  diper- tanggungjawabkan  dan  dapat  lebih  sesuai sasaran  dan  tujuan.  Akuntabilitas  kinerja pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah juga  dapat  ditunjukkan  berdasarkan  sasar- an-sasaran  anggaran  yang  ditetapkan,  di- mana kejelasan sasaran anggaran yang baik akan  mempermudah  dalam  mempertang- gung-jawabkan  keberhasilan  atau  kegagal- an  pelaksanaan  tugas.  Selain  itu  juga, pelaporan  yang  baik  menunjukkan  adanya akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  keua- ngan daerah secara transparan, relevan dan konsisten.

## Pengembangan Hipotesis
Hubungan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelola- an Keuangan Pemerintah Daerah
Salah  satu  upaya  pihak agent dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, akuntabel  dan  transparan  kepada  pihak
276 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
principals adalah  menerapkan  penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran yang terukur dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akunta- bilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian  implementasi  penganggaran  ber- basis  kinerja  yang  efektif  dan  efisien  dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang transparan  kepada  masyarakat.  Menurut Wibisono  (2016)  penganggaran  yang  efektif berarti  setiap  pengeluaran    yang    dilakukan pemerintah    mengarah    pada    pencapaian sasaran  dan  tujuan  strategis,  sedangkan penganggaran    yang    efisien    mengandung arti  bahwa  pencapaian sasaran  dan  tujuan strategis tersebut menggunakan sumberdaya yang paling minimal dengan tetap memper- tahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian   pengeluaran   yang   efektif, ekonomis dan efisien tersebut dapat diwujud- kan  dengan  implementasi  penganggaran berbasis  kinerja  penganggaran  pemerintah daerah.
Penelitian terdahulu oleh Mediawati dan Kurniawan  (2012)  dan  Yani  (2014)  me- nyimpulkan  bahwa  implementasi  pengang- garan  berbasis  kinerja  berhubungan  dengan akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah. Kuraesin  (2014)  dan  Suriani  (2015)  meng- ungkapkan bahwa semakin efektif pengang- garan  berbasis  kinerja  diterapkan  maka  se- makin  baik  kinerja  manajerial  dan  per- tanggungjawabannya.  Pertanggungjawaban kinerja  pada  organisasi  selaku  agen  adalah hal yang penting dalam memberikan gambar- an  mengenai  tingkat  pencapaian  kinerja berupa  keberhasilan  atau  kegagalan  kinerja yang telah dicapai kepada prinsipal.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan  bahwa  implementasi  pengang- garan berbasis kinerja memengaruhi akunta- bilitas  kinerja  pengelolaan  keuangan  pe- merintah  daerah  yang  dirumuskan  dalam hipotesis sebagai berikut:
H 1 :   Implementasi  penganggaran  berbasis kinerja  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan keua- ngan pemerintah daerah.

## Hubungan Pengendalian Internal terhadap
Akuntabilitas  Kinerja  Pengelolaan  Keua- ngan Pemerintah Daerah
Afrina  (2015)  mengungkapkan  bahwa pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  keuangan pemerintah  karena  pada  dasarnya  pengen- dalian  internal  berfungsi  dalam  penyusu- nan anggaran di dalam menekan terjadinya kesalahan  dan  penyelewengan  dalam  men- jalankan  aktivitas  organisasi.  Pengendalian internal di pemerintahan daerah dapat men- ciptakan  keseluruhan  proses  kegiatan  yang baik, dengan demikian memberikan keyaki- nan  yang  memadai  dengan  cara  memini- malisasi  penyimpangan  serta  memaksimal- kan  efisiensi  dan  efektifitas  kinerja  instansi pemerintah  dan  tentu  saja  memberikan dampak  positif  bagi  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Terciptanya  akunta- bilitas pemerintah daerah yang baik melalui implementasi  pengendalian  internal  me- rupakan bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai  agen  dalam  pengelolaan  dan  pe- nyelenggaraan  pemerintahan  secara  trans- paran,  tepat  dan  jelas  kepada  prinsipal, selain  itu  sebagai  suatu  upaya  dalam  me- wujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai  tujuan  bersama  yakni  penyeleng- garaan  pemerintahan  dan  pembangunan yang  berdaya  guna,  berhasil  guna  dan bertanggungjawab.
Penelitian oleh Rahmat (2014) menyata- kan  bahwa  implementasi  pengendalian internal  berpengaruh  dalam  meningkatkan atau  menurunkan  akuntabilitas  publik, kesimpulan tersebut didukung dengan hasil penelitian  Babatunde  (2013)  dan  Afrida (2013)  yang  menjelaskan  bahwa  implemen- tasi  pengendalian  internal  yang  baik  me- ngarah  kepada  kinerja  yang  lebih  baik. Penelitian  oleh  Primayani et  al .,  (2014)  dan Aramide dan Bashir, (2015) juga menyebut- kan  bahwa  dengan  adanya  pengendalian internal  yang  optimal  dapat  menjamin pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan secara  konsisten  sesuai  peraturan  per- undang-undangan yang berlaku.  Berdasar- kan  kajian  teoritis  dan  penelitian  terdahulu
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 277
dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi pengendalian  internal  pada  pengelolaan keuangan  daerah  maka  semakin  baik  pula akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah,  dengan  demikian hipo- tesis  penelitian  yang  dirumuskan  sebagai berikut:
H 2 :  Implementasi  pengendalian  internal berpengaruh  positif  terhadap  akunta- bilitas  kinerja  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah
Hubungan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelola- an Keuangan Pemerintah Daerah
Anggaran  merupakan  komponen  pen- ting dan berkesesuaian pada penyelenggara- an  pemerintahan  di  daerah,  hal  ini  di- karenakan anggaran berdampak pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan  fungsi  pemerintah  dalam  mem- berikan pelayanan kepada masyarakat. Kenis (1979)  menyatakan  bahwa  salah  satu karakteristik  anggaran  adalah  kejelasan sasaran  anggaran.  Pada  organisasi  sektor publik  yakni  pemerintah  daerah,  kejelasan sasaran  anggaran  tercakup  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD).
Anjarwati  (2012)  menjelaskan  bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh baik terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pe- merintah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh  Setiawan  (2013)  dan  Primayoni et  al . (2014)  yang  menyatakan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  berperan  besar  dalam meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  peme- rintah daerah, demikian halnya Kewo (2014) dan  Yee et  al .  (2016)  yang  mengungkapkan bahwa  sasaran  anggaran  yang  jelas  dapat memberikan  kemudahan  penyusunan  ang- garan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang didukung  adanya  partisipasi  penganggaran dan kepahaman yang baik dengan demikian berpengaruh  pada  kinerja  karyawan  dan organisasi.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran  ang-
garan  memengaruhi  akuntabilitas  kinerja pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah yang  dirumuskan  dalam  hipotesis  sebagai berikut:
H 3 :  Kejelasan  sasaran  anggaran  berpe- ngaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  pengelolaan  keuangan  peme- rintah daerah.
Hubungan  Pelaporan  terhadap  Akunta- bilitas  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan  merupakan  bentuk  pertang- gungjawaban  bawahan  kepada  atasan  yang harus objektif dan transparan yang bertujuan memberikan gambaran kinerja dan tindakan seseorang  atau  organisasi  kepada  pihak- pihak  yang  memiliki  hak  atau  kewenangan untuk  meminta  keterangan  atau  pertang- gungjawaban.  Nuraini  dan  Indudewi  (2012) mengungkapkan  bahwa  sistem  akuntansi yang  mencakup  pelaporan  yang  baik,  men- ciptakan  pengelolaan keuangan yang trans- paran  dan  akuntabel.  Menurut  Mardiasmo (2006),  laporan  yang  dihasilkan  organisasi publik,  sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik, seharusnya  mengambarkan  kondisi  yang komprehensif  tentang  kegiatan  operasional, posisi  keuangan,  arus  kas,  dan  penjelasan ( disclosure )  atas  pos-pos  yang  ada  di  dalam laporan  keuangan  tersebut.  Laporan  yang disusun  adalah  dalam  rangka  memberikan suatu feedback atau  umpan  balik  terhadap suatu  kegiatan  untuk  mengukur  capaian kinerja  serta  meningkatkan  akuntabilitas pelaksanaan rencana serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Herawaty (2011) dan Yulianti et al . (2014) mengungkapkan  bahwa  pelaporan  berpe- ngaruh positif terhadap peningkatan akunta- bilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kloot, (2009) dan  Grossi et  al .,  (2016)  juga  menjelaskan bahwa pelaporan merupakan bagian penting yang berperan dalam meningkatkan akunta- bilitas  dan  sebagai  bahan  evaluasi  kinerja pihak-pihak  tertentu  dalam  membuat  ke- putusan, sehingga pelaporan yang dilakukan
278 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
dengan  tidak  baik  dan  lengkap  dapat  ber- dampak  pada  akuntabilitas  pada  pelayanan publik.  Namun  demikian  Setiawan  (2013) menjelaskan  bahwa  sistem  pelaporan  tidak berpengaruh  terhadap  peningkatan  akunta- bilitas  kinerja  pemerintah  daerah  yang  di- sebabkan  belum  maksimal  penerapannya walaupun  terdapat  sistem  akuntansi  yang mencakup  sistem  pelaporan  telah  cukup memadai.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dinyatakan  bahwa  pelaporan  meme- ngaruhi  akuntabilitas  kinerja  pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dirumus- kan dalam hipotesis sebagai berikut:
H 4 :  Pelaporan  berpengaruh  positif  ter- hadap  akuntabilitas  kinerja  pengelola- an keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  men- jelaskan  pengaruh  satu  variabel  dengan variabel yang lain yang didukung oleh teori dan  dalam  mengumpulkan  data  melalui kuesioner,  dengan  demikian  tipe  penelitian ini  termasuk  penelitian  eksplanatori  ( eks- planatory  research ).  Tipe  penelitian  eksplana- tori  menurut  Sugiyono  (2013:6)  yaitu  pe- nelitian yang digunakan untuk mendapatkan
data  dari  tempat  tertentu,  tetapi  peneliti melakukan  perlakuan  dalam  pengumpulan data,  misalnya  mengedarkan  kuesioner, test , wawancara dan sebagainya.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah pegawai  negeri  sipil  (PNS)  pengelola  keua- ngan daerah di pemerintah Kabupaten Lom- bok Barat sesuai strata yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan  (PPK)  yang  berjumlah  687  orang yang  tersebar  di  42  SKPD.  Ukuran  sampel ditentukan  dengan  menggunakan  rumus Slovin  dengan  teknik  pengambilan  sampel menggunakan  metode disproportionate  strati- fied  random  sampling ,  yakni  pengambilan sampel  secara  acak  dengan  memperhatikan strata  atau  tingkatan  didalamnya.  Hal  ini dilakukan  mengingat  sampel  merupakan pengelola  keuangan  dengan  strata  jabatan tertentu,  dengan  demikian  jumlah  sampel sebesar  87  orang  dengan  jumlah  pada masing-masing  tingkatan  (strata)  adalah  29 orang.
Pengukuran variabel adalah mengguna - kan  skala  Likert  dengan  skor  skala  5  poin, sementara  itu  klasifikasi  dan  definisi  ope - rasional variabel adalah sebagai berikut:
Tabel 1

## Klasifikasi dan Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Sumber Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKP) Kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyaji- kan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tang- gungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Haspiarti (2012) Penganggaran Berbasis  Kinerja (PBK) Sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi Haspiarti (2012) Pengendalian Internal (PI) Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  ter- capainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 279 Variabel Definisi Sumber keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) Sejauh  mana  tujuan  anggaran  ditetapkan secara  jelas  dan  spesifik  dengan  tujuan  agar anggaran  tersebut  dapat  dimengerti  oleh orang  yang  bertanggung-jawab  atas  pen- capaian sasaran anggaran tersebut Putra (2013) Pelaporan (PEL) Sistem  yang  menggambarkan  pertanggung- jawaban  dari  bawahan  kepada  atasan  yang digunakan  untuk  memantau  dan  me- ngendalikan  kinerja  manajerial  dalam  meng- implementasikan  anggaran  yang  telah  di- tetapkan Herawaty (2011)
Metode  analisis  data  pada  penelitian  ini dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda, s ebelum  pengujian  hipotesis,  ter- lebih  dahulu  dilakukan  pengujian  instrumen penelitian  dengan  uji  reliabilitas  dan  validitas serta pengujian kualitas data melalui uji asumsi klasik.  Persamaan  regresi  linier  berganda untuk  hipotesis  penelitian  adalah  sebagai berikut:
AKP= a + b ₁ PBK + b ₂ PI + b ₃ KSA + b ₄ PEL + e Keterangan:
AKP =  Akuntabilitas  Kinerja  Peme- rintah Daerah a =  Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄ =  Koefisien  regresi  untuk  ma- sing-masing  variabel  inde- penden PBK =  Implementasi    Penganggar- an Berbasis Kinerja PI =  Implementasi    Pengendalian Internal KSA = Kejelasan Sasaran Anggaran PEL = Pelaporan e = Residual
Pengujian  hipotesis  pada  analisis  data dilakukan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  baik  secara  simultan maupun parsial. Tingkat kesalahan (α) yang digunakan  dalam  melakukan  pengujian hipotesis  adalah  sebesar  5%,  sementara  itu
uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

## Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjuk- kan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel penjelas/independen  secara  individual  me- nerangkan  variasi  variabel  dependen.  De- ngan  asumsi  variabel  lain  tetap. Uji  t  dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi  t  masing-masing  variabel  yang terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilits signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang  kuat  antara  variabel  independen  de- ngan variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Data Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Suatu penelitian yang memadai apabila suatu  data  penelitian  valid,  reliabel  dan obyektif,  sehingga  suatu  data  penelitian  di- anggap  akurat  maka  dari  itu  perlu  di- lakukan pengujian validitas dan realibilitas. Uji  validitas  pada  instrumen  penelitian  ini dilakukan  dengan  menguji  instrumen  per variabel.  Validitas  diukur  dengan  meng- gunakan korelasi bivariate pearson ( Product Moment Pearson), dengan kriteria r hitung ≥ r tabel  pada  tingkat  signifikan  0,05  (5%).
280 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
Sedangkan Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan  uji  statistik Cronbach  Alpha , suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan
reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013).
Tabel 2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Validitas dan Reliabilitas No Variabel Koefisien/r hitung Cronbach’s Alpha 1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 0,646 – 0,846 0.895 2 Penganggaran Berbasis Kinerja 0,452 – 0,757 0.852 3 Pengendalian Internal 0,569 – 0,767 0.692 4 Kejelasan Sasaran Anggaran 0,662 – 0,833 0.853 5 Pelaporan 0,856 – 0,886 0.844 Sumber: output SPSS 16, 2017 diolah
Hasil uji validitas untuk semua variabel menunjukkan  bahwa  semua  variabel  me- miliki  kisaran  koefisien  atau  r hitung yang diatas nilai r tabel dimana nilai r tabel yang diperoleh  adalah  sebesar  0,213  dengan demikian berdasarkan kriteria yang ditentu- kan dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan adalah dinyatakan valid. Semen- tara untuk uji validitas, berdasarkan tabel 2 dapat  disimpulkan  bahwa  kelima  variabel memiliki nilai cronbach alpha > 0,70 sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  pengukuran
instrumen  keseluruhan variabel  dinyatakan reliabel (andal).

## Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari besarnya nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF),  apabila  nilai  tolerance  <  0,10 atau  VIF  >  10,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  gejala  multikolinearitas (Ghozali, 2013:106).

## Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan Penganggaran Berbasis Kinerja 0.468 2.135 Bebas Multikolinearitas Pengendalian Internal 0.281 3.557 Bebas Multikolinearitas Kejelasan Sasaran Anggaran 0.431 2.318 Bebas Multikolinearitas Pelaporan 0.511 1.958 Bebas Multikolinearitas Sumber: output SPSS 16, 2017 diolah
Berdasarkan  hasil  output  seperti  yang tertera  pada  tabel  3,  nilai tolerance untuk semua  variabel  independen  adalah  >  0,10 yang  berarti  tidak  terdapat  korelasi  antar variabel  independen  Demikian  halnya dengan  melihat  nilai  VIF,  keempat  variabel independen adalah lebih kecil dari 10 (<10)
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi gejala mulitikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  yang  memenuhi  per- syaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 281
pengamatan  yang  lain  tetap  atau  disebut homoskedastisitas,  seperti  yang  diungkap- kan  oleh  Ghozali,  (2013:139)  bahwa  model regresi  yang  baik  adalah  yang  homos-
kedastisitas  atau  tidak  terjadi  heteros- kedastisitas.  Uji  yang  dilakukan  pada  uji heteroskedastisitas adalah uji glejser dengan kriteria uji adalah nilai signifikansi > 5%.
Tabel 4 Uji Glejser Variabel Tolerance Alpha Keterangan 1% 5% Penganggaran Berbasis Kinerja 0.122 0.01  0.05 Bebas Heteroskedastisitas Pengendalian Internal 0.993 0.01  0.05 Bebas Heteroskedastisitas Kejelasan Sasaran Anggaran 0.011 0.01  0.05 Bebas Heteroskedastisitas Pelaporan 0.776 0.01  0.05 Bebas Heteroskedastisitas
Sumber: output SPSS 16, 2017 diolah
Hasil  uji glejser yang  dilakukan  hasil adalah  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  4, dimana  berdasarkan  kriteria  uji  yang  di- tentukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas  pada model regresi.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  dengan    meng- gunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi (asymp. ) lebih dari 5% maka dapat dikatakan
bahwa  residual  data  dari  model  regresi adalah terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013:165).  Hasil  uji  kolmogorov  smirnov seperti  yang  terlihat  pada  tabel  5  sebagai berikut.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan untuk  melihat  kemampuan  model  dalam menjelaskan  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  dari  model  yang  di- bangun.

## Tabel 5 Uji Kolmogorov Smirnov
Keterangan Unstandardized Residual N 87 Kolmogorov-Smirnov Z 1.072 Asymp. Sig. (2-tailed) .201 Sumber: output SPSS 16, 2017 diolah

## Tabel 6
Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .758 a .575 .554 .13210
a. Predictors: (Constant), PEL, PBK, KSA, PI
Sumber: output SPSS 16, 2017 diolah
282 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
Berdasarkan  tabel  6  diperoleh  nilai  R adalah  sebesar  0,758  dan  nilai adjusted R Square adalah  sebesar  0,554.  Hal  ini  me- nunjukkan  bahwa  kekuatan  hubungan variabel  penganggaran  berbasis  kinerja, pengendalian  internal,  kejelasan  sasaran anggaran  dan  pelaporan  adalah  sebesar 75,8%,  sedangkan  kemampuan  variabel independen menjelaskan variasi pada varia- bel  dependen  mencapai  55,4%    atau  dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel inde- penden  dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen  adalah  sebesar  55,4%,  sedangkan sisanya  sebesar  44,6%  dijelaskan  oleh variabel  lain  di  luar  model  yang  dibangun pada penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  adalah  digunakan  untuk menguji  hipotesis  secara  individu,  ber- dasarkan tabel 7 dapat dijelaskan pengaruh masing-masing  variabel  independen  ter- hadap variabel dependen sebagai berikut:
1. Variabel  penganggaran  berbasis  kinerja (PBK)  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar 0,008  dengan  demikian  berdasarkan kriteria  pengujian  yakni  0,008  <  0,05  hal ini  menunjukkan  H 0 ditolak  atau  dapat dikatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja  berpengaruh  positif  terhadap
akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  keua- ngan pemerintah daerah.
2. Variabel  pengendalian  internal  (PI)  me- miliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,001 dimana  berdasarkan  kriteria  pengambil- an keputusan yakni 0,001 < 0,005 atau H 0 ditolak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengendalian  internal  berpengaruh  po- sitif terhadap akuntabilitas kinerja penge- lolaan keuangan pemerintah daerah.
3. Variabel  kejelasan  sasaran  anggaran (KSA)  berdasarkan  memiliki  nilai  signi- fikansi sebesar 0,001, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan maka H 0 ditolak karena 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  ber- pengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerin- tah daerah.
4. Variabel  pelaporan  (PEL)  berdasarkan output SPSS  pada  tabel  7  memiliki  nilai signifikansi  sebesar  0,002  sehingga  ber- dasarkan kriteria pengambilan keputusan maka H 0 ditolak dimana 0,002 < 0,05. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pelaporan  ber- pengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerin- tah daerah.
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7  diperoleh  persamaan  model  regresi  ber- ganda  sebagai  berikut: AKP  =  -  0,626  + 0,287PBK + 0,556PI + 0,340KSA + 0,198PEL
Tabel 7

## Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.626 .474 -1.320 .191 PBK .287 .106 .275 2.708 .008 PI .556 .156 .447 3.565 .001 KSA .340 .096 .363 3.537 .001 PEL .198 .061 .344 3.263 .002
a. Dependent Variable: AKP
Sumber : Output SPSS 16, 2017 diolah
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 283

## Pembahasan
Akuntabilitas  mempunyai  arti  per- tanggungjawaban  yang  menjadi  salah  satu ciri  dari  penerapan good  governance (tata kelola  yang  baik)  yang  bersumber  pada pengelolaan  administrasi  publik  dan  me- rupakan  isu  utama  dalam  pencapaian  me- nuju clean  government (pemerintahan  yang bersih).  Tata  kelola  pemerintahan  yang akuntabel  akan  mendapat  dukungan  dan kepercayaan  dari  publik  atas  pelaksanaan program  berorientasi  kepada  publik,  serta diyakini  mampu  mengubah  kondisi  pe- merintahan  yang  tidak  dapat  memberikan pelayanan  publik  secara  baik  dan  korup menuju  suatu  tatanan  pemerintahan  yang demokratis.
Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, pemerintah daerah diharuskan  membuat  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  selaku agent kepada principal yang  diwujudkan  dalam  bentuk laporan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah atau LAKIP. Akuntabilitas kinerja pengelola- an keuangan pemerintah daerah khususnya di  Kabupaten  Lombok  Barat  harus  terus ditingkatkan  sebagai  jaminan  dan  sasaran strategis  untuk  peningkatan  kinerja  dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.
Pengaruh  Penganggaran  Berbasis  Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelola- an Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban pihak  pemegang  amanah  (agen)  untuk memberikan  pertanggungjawaban  kepada pihak  pemberi  amanah  (prinsipal).  Dalam rangka  meningkatkan  akuntabilitas  publik tersebut  maka  salah  satunya  adalah  me- nerapkan  penganggaran  berbasis  kinerja, dimana  penganggaran  berbasis  kinerja dianggap  sebagai  salah  satu  solusi  dalam mengatasi  kelemahan  ketiadaan  tolok  ukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan  publik.  Penganggaran  yang terukur  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan
daerah  harus  dapat  dipertanggungjawab- kan,  dengan  demikian  penganggaran  yang dilaksanakan  secara  optimal  dapat  me- ningkatkan  akuntabilitas  secara  transparan, efektif dan efisien.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja  di  Kabupaten  Lombok  Barat  telah diterapkan  dengan  baik,  dimana  pejabat pengelola keuangan telah melaksanakannya melalui  perencanaan,  implementasi  ang- garan,  pelaporan  anggaran  dan  evaluasi kinerja program serta kegiatan berdasarkan peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Ber- dasarkan  pengujian  hipotesis  yang  di- lakukan, secara statistik ditunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pe- ngelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di Kabupaten Lombok Barat.
Berpengaruh  positif  mengandung  arti bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja  berkorelasi  secara  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah dalam pengelolaan keuangan, hal ini meng- indikasikan  bahwa  penganggaran  berbasis kinerja  yang  diterapkan  berorientasi  pada hasil,  berkaitan  dengan  visi  dan  misi  serta rencana organisasi dapat berdampak positif pada  pertanggungjawaban.  Berdasarkan hasil  penelitian,  SKPD  pada  lingkup  pe- merintah  Kabupaten  Lombok  Barat  telah melaksanakan  penganggaran  berbasis  ki- nerja sesuai unsur-unsur yang mendasarinya serta  fokus  terhadap  efisiensi  pelaksanaan kegiatan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  oleh  Mediawati  dan  Kurniawan (2012), Yani (2014) dan Kuraesin (2014) yakni adanya  hubungan  antara  implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  dengan akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektif  penganggaran  berbasis  kinerja  maka akan  mempengaruhi  kinerja  manajerial. Hasil  pengujian  hipotesis  ini  juga  men- dukung daripada penelitian Endrayani et al . (2014)  dan  Suriani (2015)  yang  menjelaskan bahwa implementasi penganggaran berbasis
284 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
kinerja  yang  baik  dan  efektif  memengaruhi akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  dan memperkuat  teori  keagenan  karena  dapat membuktikan  bahwa  penganggaran  ber- basis  kinerja  adalah  faktor  pendukung dalam  peningkatan  akuntabilitas  kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten  Lombok  Barat.  Hasil  penelitian ini juga relevan terhadap teori Stewardship, yang  menggambarkan  hubungan  antara stewards yakni  pemerintah  daerah  dan principals atas  dasar  kepercayaan  serta bertindak  kolektif  sesuai  dengan  tujuan organisasi.
Pengaruh  Pengendalian  Internal  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Pengelolaan  Keua- ngan Pemerintah Daerah
Pengawasan  sesungguhnya  mencakup aspek  pengendalian  maupun  aspek  pe- meriksaan  yang  dilakukan  atasan  terhadap bawahan,  dimana  pengawasan  memiliki fungsi  dalam  membandingkan  antara  hasil yang  dicapai  dengan  yang  telah  direncana- kan,  oleh  karena  itu  dengan  adanya  pe- ngawasan  melalui  sistem  pengendalian internal  (SPI),  diharapkan  dapat  memberi- kan  keyakinan  memadai  bagi  prinsipal terhadap  pencapaian  kinerja  pengelolaan keuangan oleh agen yang akuntabel, efisien dan efektif.
Hasil pengujian hipotesis pada peneliti- an  ini  menunjukkan  bahwa  pengendalian internal  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  peme- rintah  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penerapan  pengendalian  internal  telah  ber- jalan  dengan  baik  berdasarkan  komponen- komponen  pengendalian  seperti  yang  di- tuangkan  pada  Peraturan  Pemerintah  No- mor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengen- dalian  Internal  Pemerintah  (SPIP).  Berpe- ngaruh  positif  mengandung  arti  bahwa  pe- ningkatan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah di  Kabupaten  Lombok  Barat  adalah  di- tentukan  oleh  pelaksanaan  pengendalian internal  terhadap  pengelolaan  keuangan
daerah oleh masing-masing SKPD, semakin baik  diterapkan  maka  semakin  baik  pula pertanggungjawaban yang diberikan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  be- berapa penelitian terdahulu yang menunjuk- kan bahwa terdapat pengaruh antara faktor pengendalian internal terhadap peningkatan akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah. Seperti  penelitian  yang  dilakukan  Rahmat (2014),  Babatunde  (2013)  dan  Afrida  (2013) yang  menyatakan  bahwa  implementasi sistem  pengendalian  internal  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 berpengaruh  dalam  meningkatkan  akunta- bilitas  kinerja  pemerintah  daerah,  karena sistem pengendalian internal yang memadai mengarah pada kinerja manajerial yang lebih baik.  Demikian  halnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  Primayani et  al .,  (2014)  dan Aramide dan Bashir, (2015) yang menyebut- kan  bahwa  dengan  pengendalian  internal yang  optimal  dapat  menjamin  pengelolaan keuangan daerah serta menghindari dampak timbulnya korupsi.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  se- kaligus  memperkuat  teori  keagenan  oleh Jensen  dan  Meckling  (1976)  karena  pe- ngendalian internal pada SKPD merupakan faktor  pendukung  dalam  meningkatkan akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Lombok Barat.
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelola- an Keuangan Pemerintah Daerah
Pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah  yang  berakuntabilitas  tidak  lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut  dengan  baik  untuk  mencapai kinerja  yang  diharapkan  dan  menciptakan akuntabilitas  terhadap  masyarakat  selaku pemberi  amanah,  oleh  karena  itu  kejelasan sasaran anggaran diperlukan agar diketahui sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dan dimengerti  agar  dalam  penyusunan  ang- garan  yang  dilakukan  dapat  sesuai  dengan tujuan instansi pemerintah.
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 285
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bah- wa  penganggaran  yang  dilaksanakan  di pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  oleh SKPD  adalah  berdasarkan  sasaran-sasaran yang  ditetapkan  serta  tujuan  yang  ingin dicapai.  Hasil  pengujian  hipotesis  meng- ungkapkan  bahwa  kejelasan  sasaran  ang- garan  oleh  SKPD  di  Kabupaten  Lombok Barat  pada  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian juga  menunjukkan  bahwa  SKPD  pada lingkup  pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat memiliki pemahaman yang baik dalam menetapkan  sasaran  anggaran  sehingga tidak  menimbulkan  kebingungan  dalam menyelesaikan pekerjaan dan selalu bekerja sama  dalam  mencapai  tujuan  yang  berarti juga  adanya  peningkatan  kinerja  penyusun anggaran  sekaligus  peningkatan  akunta- bilitas terhadap kinerja.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  be- berapa penelitian terdahulu seperti peneliti- an oleh Anjarwati (2012) dan Setiawan (2013) yang  menemukan  bahwa  kejelasan  sasaran anggaran  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Primayoni et  al .  (2014)  dan  Yee et  al .  (2016) yang  menjelaskan  bahwa  sasaran  anggaran yang jelas dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan didukung oleh  adanya  partisipasi  dalam  pengang- garan sehingga dapat mencapai tujuan yang sulit  sekalipun.  Demikian  halnya  Kewo (2014)  yang  membuktikan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  berperan  dalam  me- ningkatkan  akuntabilitas  kinerja  melalui kesepahaman yang baik dalam menetapkan sasaran  anggaran  dimana  kemudahan  pe- nyusunan  anggaran  berdampak  pada  ke- mudahan pertanggungjawaban kinerja.
Hasil  penelitian  ini  memperkuat  dan mendukung agency  theory terkait  adanya hubungan  kontraktual  antara principal dengan agent ,  dimana  agen  diberikan  we- wenang  untuk  mengelola  anggaran  dan mempertanggungjawabkan  pengelolaannya kepada prinsipal. Pengelolaan anggaran oleh
agen dengan menetapkan sasaran anggaran yang jelas dapat mempermudah penyusun- an anggaran sesuai tujuan yang ingin dicapai bersama  dan  disaat  yang  bersamaan  me- ningkatkan  kinerja  para  penyusunnya  se- kaligus  mempermudah  pertanggungjawab- an pengelolaannya.
Pengaruh  Pelaporan  terhadap  Akunta- bilitas  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, pemerintah daerah memiliki  kewajiban  dalam  memberikan laporan yang berisi informasi keuangan dan kinerja  yang  berguna  dalam  memberikan umpan  balik  ( feedback )  untuk  mengukur pelaksanaan  kegiatan  dalam  rangka  me- ningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas.  Se- bagai  bagian  dari  pertanggungjawaban, laporan harus dijabarkan secara objektif dan transparan  untuk  mengetahui  sejauh  mana kinerja  sesorang  atau  organisasi  kepada pihak-pihak  yang  memiliki  kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Hasil  penelitian  berdasarkan  pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  pelaporan berpengaruh  positif  dalam  meningkatkan akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah.  Berpengaruh  positif dapat dijelaskan bahwa pelaporan yang baik pada  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat mempengaruhi  peningkatan  akuntabilitas pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  pelaporan  yang  di- lakukan  SKPD  telah  disusun  secara  siste- matis  berdasarkan  peraturan  dan  per- undang-undangan  yang  berlaku  sehingga dapat berguna sebagai bahan evaluasi untuk mengukur  kegiatan-kegiatan  yang  di- laksanakan  dengan  tujuan  meningkatkan kinerja  dengan  demikian  dapat  diketahui sejauh  mana  pencapaian  dari  target-target yang telah ditetapkan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Herawaty (2011)  dan  Yulianti et  al .  (2014)  yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan ber- pengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas
286 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
kinerja  instansi  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh  Kloot,  (2009)  dan  Grossi et  al .,  (2016) yang menyebutkan bahwa sistem pelaporan memiliki  dampak  terhadap  akuntabilitas kinerja  dan  dapat  dipergunakan  sebagai bahan  evaluasi  pihak-pihak  tertentu.  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh  Setiawan  (2013)  yang  menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh dalam  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah  walaupun  sistem  pe- laporan  yang  dilakukan  telah  cukup  me- madai  dan  tercakup  pada  sistem  akuntansi yang dimiliki.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  dan memperkuat  daripada  teori  keagenan  yang menyatakan adanya hubungan agensi ketika principals mendelegasikan  wewenang  ke- pada agent ,  dimana principals memiliki kewenangan  untuk  meminta  pertanggung- jawaban dalam bentuk suatu laporan, karena pelaporan  merupakan  faktor  pendukung dalam  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah  sehingga  dapat  di- pergunakan  secara  maksimal  oleh  pihak- pihak  tertentu.  Hasil  penelitian  ini  juga relevan  terhadap  teori  lainnya  yakni  teori Legitimasi  oleh  Deegan et  al .  (2002)  yang menjelaskan  bahwa  pengungkapan  tang- gung  jawab  sosial  dilakukan  untuk  men- dapatkan  legitimasi  dari  masyarakat.  Pe- merintah  daerah  selaku  penerima  amanah dalam  pengelolaan  keuangan  sepatutnya memberikan  pertanggungjawaban  yang  la- yak dalam bentuk laporan yang objektif dan transparan kepada pemberi amanah.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat  disimpulkan  bahwa  penganggaran berbasis  kinerja  berpengaruh  positif  ter- hadap akuntabilitas kinerja pengelolaan ke- uangan  pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat.  Hal  ini  berarti  bahwa  penerapan penganggaran  berbasis  kinerja  telah  sangat baik  diterapkan  karena  tolok  ukur  ke- berhasilan  penganggaran  berbasis  kinerja
adalah adanya keterkaitan antara dana yang tersedia  dengan  hasil  yang  diharapkan. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pe- ngendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  pengelolaan keuangan  pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pe- nerapan  pengendalian  internal  terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh masing- masing  SKPD  berperan  dalam  meningkat- kan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  di Kabupaten Lombok Barat.
Penelitian  ini  dapat  membuktikan  bah- wa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif  dalam  meningkatkan  akuntabilitas kinerja  pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat  dalam  mengelolaa  keuangan  daerah. Hal ini berarti bahwa para pimpinan SKPD pada  lingkup  pemerintah  Kabupaten  Lom- bok  Barat  dalam  melakukan  penyusunan anggaran berpedoman pada sasaran-sasaran anggaran  yang  jelas  dan  dapat  dipahami dalam  rangka  meningkatkan  akuntabilitas kinerja.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa sistem pelaporan berpengaruh secara positif terhadap  peningkatan  akuntabilitas  kinerja pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat,  hal ini membuktikan penyusunan laporan telah dilakukan dengan baik, sehingga membantu peningkatan  akuntabilitas  kinerja  peme- rintah  khususnya  di  Kabupaten  Lombok Barat,  dimana  pelaporan  yang  baik  akan mencantumkan  penjelasan  mengenai  pe- nyebab  terjadinya  penyimpangan,  tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpa- ngan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

## Implikasi Penelitian
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan implikasi  bahwa  dalam  pengelolaan  keua- ngan  daerah,  SKPD  pada  lingkup  peme- rintah  Kabupaten  Lombok  Barat  pada khususnya dapat mempertimbangkan aspek penganggaran  berbasis  kinerja,  pengen- dalian  internal,  kejelasan  sasaran  anggaran dan pelaporan dalam meningkatkan akunta- bilitas kinerja untuk menciptakan pengelola-
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 287
an  keuangan  daerah  yang  profesional, transparan  dan  akuntabel.  Hasil  temuan dalam  penelitian  ini  dapat  dipergunakan sebagai  bahan  masukan  dan  pertimbangan bagi pemerintah daerah dan legislatif yakni dalam  menyelenggarakan  pembangunan melalui  pengelolaan  keuangan  yang  efektif dan  efisien  adalah  memperhatikan  dan mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  me- mengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  yakni  aspek  penganggaran  berbasis kinerja,  sistem  pengendalian  internal,  ke- jelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem pelaporan.

## Saran Penelitian
Beberapa  saran  yang  dapat  diberikan dalam penelitian-penelitian mendatang yang  berhubungan  dengan  akuntabilitas kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  di- antaranya  adalah  memperluas  objek  pe- nelitian, misalnya pada tingkat Provinsi NTB atau  beberapa  Kabupaten/Kota  pada  1 (satu)  pulau  di  Provinsi  NTB  dan  bahkan Provinsi lain di luar Provinsi NTB. Penelitian selanjutnya  disarankan  dapat  menambah- kan  variabel  langsung  maupun  variabel tidak  langsung  yakni  variabel  independen lain atau variabel moderasi dan intervening, atau bahkan memberikan tambahan variabel dependen  sehingga  hasil  penelitian  dan kesimpulan  yang  diperoleh  lebih  spesifik dan  komprehensif.  Penelitian  selanjutnya diharapkan  mengembangkan  faktor-faktor lain  yang  mempengaruhi  akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Variabel lainnya yang  dipertimbangkan  untuk  digunakan seperti  pengendalian  akuntansi,  motivasi, partisipasi  anggaran  dan  tingkat  pelayanan pemerintah  daerah.  Variabel-variabel  ter- sebut  dapat  digunakan  sebagai  variabel dependen, variabel intervening atau bahkan variabel moderasi.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  me- miliki  pengaruh  pada  hasil  penelitian,  oleh karena itu dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Ruang lingkup pada penelitian
ini hanya dilakukan pada pemerintah Kabu- paten  Lombok  Barat,  sehingga  perbedaan hasil penelitian dapat terjadi jika dilakukan pada pemerintah daerah yang berbeda atau di  beberapa  pemerintah  daerah.  Penelitian ini  menggunakan  4  (empat)  variabel  inde- penden  yang  mempengaruhi  langsung  ter- hadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah,  sehingga  kurang  mengeksplorasi faktor-faktor  lainnya  yang  tidak  langsung seperti  variabel  moderasi  atau  variabel intervening  yang  mungkin  menghasilkan kesimpulan  yang  lebih  baik.    Penelitian  ini kurang  mengeksplorasi  faktor-faktor  lain yang diduga berpengaruh terhadap akunta- bilitas kinerja pemerintah daerah, sementara itu  masih  terdapat  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  pe- merintah  daerah  seperti  kualitas  SDM, optimalisasi  teknologi  informasi,  motivasi anggaran  atau  kualitas  pelayanan  peme- rintah daerah dan tingkat kepuasan masya- rakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  H.  2004.  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akun- tansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Peme- rintah  (Studi  Empiris  pada  Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta).
Disertasi .  Universitas  Gajah  Mada. Yogyakarta.
Afrida, N. 2013. Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap  Kinerja  Manajerial  SKPD (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kota Padang) .  Skripsi . Program  Studi  Akun- tansi, Fakultas  Ekonomi,  Universitas Negeri Padang. Padang.
Afrina, D. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengen- dalian  Intern  dan  Sistem  Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi  Persepsian  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Pekanbaru) . JOM FEKON 2(2).
Anjarwati,  M.  2012.  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akun-
288 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
tansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap AKIP. Accounting Analysis Journal 1(2): 1-
7.
Aramide,  S.  F.  dan  M. M.  Bashir.  2015.  The Effectiveness of Internal Control System and  Financial  Accountability  at  Local Government  Level  in  Nigeria . Inter- national  Journal  of  Research  in  Bussines Management 3(8): 1-6.
Babatunde,  S.  A.  2013.  Stakeholders  Per- ception  on  the  Effectiveness  of  Internal Control  System  on  Financial  Accounta- bility  in  the  Nigerian  Public  Sector .
International  Journal  of  Bussiness  and Management Invention 2(1): 16-33.
Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Penerbit Erlangga. Jakarta. Damayanti, S. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal,  Pemanfaatan  Teknologi  Infor- masi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi Kasus  Pada  Satuan  Kerja  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang). Skripsi. Program S-1 Departemen Akun- tansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
Deegan, C., M. Rankin, dan J. Tobin. 2002. An
Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory. Accounting,  Auditing,  &  Accountability Journal 15(3): 312-343.
Endrayani, K. S., I. M. P. Adiputra, dan N. A. S.  Darmawan.  2014. Pengaruh  Penera- pan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Peme- rintah  (Studi  Kasus  pada  Dinas  Ke- hutanan  UPT  KPH  Bali  Tengah  Kota Singaraja) . E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 2(1).
Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi .  Edisi  Ketujuh.  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Grossi,  G.,  E.  Mori,  dan  F.  Bardelli.  2014. From  Consolidation  to  Segment  Re- porting in Local Government: Accounta- bility Needs, Accounting Standards, and the Effect on Decision-Makers . Journal of
Modern  Accounting  and  Auditing 10(1):
32-46.
Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah Daerah:  (Sebuah  Peluang  Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Jurnal Akun- tansi Pemerintah 2(1): 53-64.
Haspiarti.  2012.  Pengaruh  Penerapan  Ang- garan  Berbasis  Kinerja  terhadap  Akun- tabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Pare-Pare). Skripsi .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makassar.
Herawaty,  N.  2011.  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akun- tansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap AKIP  Daerah  Kota  Jambi . Simposium Nasional Akuntansi XIII Jambi .
Hidayatullah,  A.  dan  Heridjiono,  I.  2015. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pe- laporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja SKPD  di  Merauke . Prosiding  Seminar Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  dan  Call  for Papers Unisbank .
Nuraini  dan  D.  Indudewi.  2012.  Pengaruh Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengen- dalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Kabupaten  Brebes . Jurnal SOLUSI 11(4): 63-77.
Jensen,  M.  C.  dan  W.  H.  Meckling.  1976.
Theory  of  the  Firm:  Managerial  Beha- vior,  Agency  Costs  and  Ownership Structure. Journal  of  Financial  Economics 3(4): 305-360.
Kenis,  I.  1979.  Effects  on  Budgetary  Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review 54(4): 707-721.
Kewo, C. L. 2014. The Effect of Participative Budgeting,  Budget  Goal  Clarity  and Internal  Control  Implementation  on Managerial  Performance . Research  Jour- nal of Finance and Accounting 5(12): 81-87.
Kloot,  L.  2009.  Performance  Measurement and Accountability in an Australian Fire Service . International  Journal  of  Public Sector Management 22(2): 128-145.
Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ... – Putra, Akram, Hermanto 289
Kusumaningrum, I. 2010. Pengaruh Kejelas- an  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi,  dan  Sistem  Pelaporan  ter- hadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis . Prodi  Magister  Akuntansi  Program Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Kuraesin RS, A. 2014. Effect of the Effective- ness  and  Performance-Based  Develop- ment  Budget  Commitment  to  the Organization  Managerial  Performance (Research  at  the  City  of  Bandung Indonesia) . International  Journal  of  Busi- ness, Economics and Law 4(1): 71-81.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mediawati,  E.  dan  K.  Kurniawan.  2012.
Pengaruh Penganggaran Berbasis
Kinerja  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah
IV Priangan . Prosiding Seminar Nasional,
Forum Bisnis dan Keuangan 1 . Universitas Pendidikan Indonesia.
Putra,  D.  2013.  Pengaruh  Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial  Satuan Perangkat  Daerah  Kota  Padang. Jurnal Akuntansi 1(1): 1-23.
Peraturan  Presiden  Nomor  29  tahun  2014 tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun  2006  tentang  Pedoman  Penge- lolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 60  tahun  2008  ten  tang  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Primayani, P. R., N. T. Herawati, dan N. A. S. Darmawan.  2014. Pengaruh  Pengen- dalian  Internal,  Value  for  Money,  Pe- nyajian Laporan Keuangan dan Aksesi- bilitas  Laporan  Keuangan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan (Studi  Empiris  pada  SKPD  di  Peme- rintahan  Daerah  Kabupaten  Klung- kung) . E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 2(1).
Primayoni, N. K. R., I. M. P. Adiputra, dan E. Sujana. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasar- an  Anggaran  dan  Efektivitas  Pengen- dalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi Kasus  pada  SKPD  Kabupaten  Klung- kung). E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 2(1). Rahmat, I. S. B. 2014 . Pengaruh Pengendalian Intern  dan  Audit  Kinerja  terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Pemerintah  Kota  Bandung). Skripsi . Universitas  Komputer  Indonesia.  Ban- dung.
Setiawan,  E.  2013.  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akun- tansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau 1(1): 1-14.
Sugiyono.  2013. Statistika  Untuk  Penelitian . CV Alfabeta. Bandung.
Suhartono,  E.  dan  M.  Solichin.  2006. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap  Senjangan  Anggaran  Instansi Pemerintah  Daerah  dengan  Komitmen Organisasi  sebagai  Pemoderasi. Simpo- sium Nasional Akuntansi IX Padang .
Suriani,  S.  2015.  The  Effect  of  Performance- Based  Budgeting  Implementation  to- wards  the  Institution  Performance Accountability  (Case  Study:  Wajo) . Information  Management  and  Business Review (IMBR) 7(4): 6-22. Wibisono,  S . ,  dan  Riharjo,  I.  B.  2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah. Jurnal  Ilmu  dan Riset Akuntansi (JIRA) 6(9): 111-133.
Yani,  F.  2014.  Pengaruh  APBD  Berbasis Kinerja  dan  Pengawasan  DPRD  ter- hadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah  Daerah  di  Kota  Padang). Jurnal Akuntansi 1(2).
Yee, C. M., E. W. S. Khin, dan K. Ismail. 2016.
An  Analysis  of  Budgetary  Goals  Im- pacting  Organizational  Performance . Audit Financiar 14(137): 551-563.
290 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 2, Juni 2018 : 271 – 290
Yulianti,  R.,  Hardi,  dan  H.  Rusli . 2014. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Kesulitan  Sasaran  Anggaran,  Pengen- dalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah  (Studi  pada  Satuan  Kinerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Pela- lawan). Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)
1(2): 1-15.
Zakiyudin,  M.  A.  dan  Suyanto . 2015. Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengen- dalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Peme- rintah  pada  Inspektorat  Jenderal  Ke- menterian Agama RI. Jurnal Riset Akun- tansi dan Perpajakan (JRAP) 2(1): 89-96.