Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 7 Juli 2021

## FENOMENA PENGAWASAN MARKET CONDUCT DI INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Anto Prabowo 1 , Mugi Harsono 2
Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: ap.anton.prabowo@gmail.com 1 , mugiharsono_fe@staff.uns.ac.id 2

## Abstrak
Badan pengatur standar global telah sepakat tentang perlunya kerangka pengawasan perilaku  pasar  yang  kuat,  namun  pendalaman  terhadap  fenomena  sebenarnya  dari pengawasan market conduct yang telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia  masih  sangat  kurang.  Artikel-artikel  penelitian  pengawasan  market conduct  di  Indonesia  pada  umumnya  juga  jarang  menyentuh  aspek  ekonomi  dari fenomena  tersebut  dengan  penekanan  analisis  yang  dominan  terhadap  dinamika hukum dari fenomena tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mmelalui  pelaksanaan  focus  group  discussion,  literature  review  dan  pemanfaatan Social  Fabric  Matrix  untuk  memvisualisasikan  bentangan  pengawasan  market conduct  di  Indonesia.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  mengembangkan pengetahuan  penelitian  di  bidang  pengawasan market  conduct yang  dianggap fundamental secara global untuk perlindungan konsumen keuangan, terutama pasca Krisis Keuangan Global 2008. Penelitian ini menggunakan metode metode kualitatif dengan  paradigma  induktif  dan  eksploratori.  Teknis  analisis  data  tahap  studi eksploratori  dimulai  dengan  studi  literatur  yang  dilanjutkan  dengan  analisis  data dalam  sesi focus  group .  Analisis  data  dilakukan  dengan  menelaah  data  hasil wawancara focus group , observasi pelaksanaan sesi focus group, dan dokumentasi sesi  tersebut  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dalam  penelitian  ini  terbentuknya struktur  regulasi,  kerangka  organisasi,  proses  bisnis  dan  batasan  regulasi  serta tindakan pengawasan market conduct pada OJK bersumber dari prinsip dan kerangka kerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  No.21  tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kata kunci : pengawasan; perilaku pasar; perlindungan konsumen jasa keuangan; otoritas jasa keuangan indonesia

## Abstract
The  global  standard-setting  bodies  have  agreed  on  the  need  for  a  strong  market behavior monitoring framework, however, there is still a lack of in-depth study of the actual phenomenon of market conduct supervision that has been implemented by the Indonesian  Financial  Services  Authority.  Research  articles  on  market  conduct supervision  in  Indonesia  in  general  rarely  touch  on  the  economic  aspects  of  this phenomenon with the dominant emphasis on analysis of the legal dynamics of the phenomenon.  This  article  uses  qualitative  research  methods,  through  the implementation  of  focus  group  discussions,  literature  reviews  and  the  use  of  the Social  Fabric  Matrix  to  visualize  the  landscape  of  market  conduct  supervision  in
Indonesia. The purpose of this article is to develop research knowledge in the field of  market  conduct  supervision  which  is  considered  globally  fundamental  for  the protection of financial consumers, especially after the 2008 Global Financial Crisis. This research uses qualitative methods with inductive and exploratory paradigms. Technical  analysis  of  data  in  the exploratory  study  phase  begins  with  a  literature study followed by data analysis in a focus group session. Data analysis was carried out  by  examining  the  data  from  the  focus  group  interviews,  observing  the implementation  of  the  focus  group  sessions,  and  documenting  the  sessions  in  a qualitative  descriptive  manner.  The  results  of  this  study  are  the  formation  of regulatory structures, organizational frameworks, business processes and regulatory boundaries  as  well  as  market  conduct  supervision  actions  at  the  OJK  are  derived from the principles and frameworks that have been stipulated in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.
Keywords:  Supervision,  Market  Behavior,  Financial  Services  Consumer  Protection,

## Indonesian Financial Services Authority

## Pendahuluan
Pentingnya  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  pasca  krisis  global tahun 2008 yang berdampak signifikan secara sosial dan ekonomi dan pengarusutamaan behavioral  economics sebagai  landasan  dalam  penyusunan  regulasi  perlindungan konsumen  telah  terpublikasi  melalui  beberapa  hasil  penelitian  ( Lefevre  &  Chapman , 2017)  Dalam  penelitian-penelitian  tersebut,  diidentifikasikan  bias-bias  keperilakuan umum yang ditunjukkan individu dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, dan penerapan ekonomi perilaku untuk regulasi perlindungan konsumen keuangan yang dapat membantu  menyediakan  alternatif  yang  hemat  biaya  untuk  membuat  kebijakan perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  lebih  efektif  dan  bermanfaat  bagi kepentingan konsumen ( Johnston, Tether, & Tomlinson , 2015).
Sebelum krisis keuangan global 2008, regulasi sektor jasa keuangan didominasi oleh  regulasi  prudensial  yang  mementingkan  kesehatan  perusahaan  keuangan  secara individual.  Dalam  perkembangannya,  prinsip  perlindungan  konsumen  sektor  jasa keuangan juga menjadi perhatian utama regulator sektor jasa keuangan berbagai negara, khususnya negara-negara G-20.  Berpangkal pada biaya ekonomi dan sosial yang besar dari krisis keuangan global, baik ditinjau dari rambatan dampak melalui jalur pasar barang dan  tenaga  kerja,  jalur  pasar  keuangan  dan  jalur  mekanisme  penanganan  ( coping mechanism ) krisis secara privat maupun publik ( Otker-Robe & Podpiera , 2013), lembaga internasional  dan  lembaga standard-setting regulasi  keuangan  global  mendukung  agar implementasi  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  diterapkan  secara  lebih universal, khususnya karena kebijakan yang melindungi kepentingan konsumen produk dan jasa keuangan berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko oleh rumah tangga, pasar keuangan yang lebih kompetitif, dan stabilitas keuangan yang lebih baik ( Board , 2011).
Ketidakcukupan regulasi prudensial untuk mendukung stabilitas sektor keuangan yang terguncang oleh krisis keuangan global tahun 2008 telah diidentifikasi oleh Basel
Committee  on  Banking  Supervision  (BCBS),  International  Association  of  Insurance Supervisors (IAIS), dan International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Joint  Forum  BCBS-IOSCO-IAIS  (2010)  menyimpulkan  diperlukannya  penyusunan prinsip  yang  memadai  mengenai market  conduct dan  perlindungan  konsumen  yang bermanfaat dan meningkatkan keyakinan konsumen.
Di  Indonesia,  penerapan  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  oleh regulator khusus yaitu Otoritas Jasa Keuangan, diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Peraturan  teknis  terkait  perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK  No. 1/2013). Namun demikian, dalam  perkembangannya,  masih  diperlukan  upaya  penyempurnaan  terkait  kegiatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tersebut, diantaranya dimana World Bank (2014)  menyimpulkan  bahwa  mandat  pengawasan market  conduct belum  tercermin sepenuhnya  pada  sistem  pengawasan  lembaga  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Dalam perkembangannya,  OJK  melakukan  penyempurnaan  dalam  perlindungan  konsumen sektor jasa keuangan, meskipun regulasi khusus mengenai market conduct saat ini belum diatur secara tersendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan latar belakang yang memadai terhadap topik  regulasi  dan  pengawasan market  conduct sektor jasa  keuangan  Indonesia.  Selain itu,  mengingat  keterbatasan  literatur  di  Indonesia  yang  mendalami  mengenai  (i) perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan (ii) kerangka regulasi dan pengawasan market  conduct baik  dari  perspektif  ekonomi  neoklasik  maupun  heterodoks, practical knowledge  gap dan theoretical  gap yang  ada  akan  dijembatani  melalui  penggunaan instrumen  analisis Social  Fabric  Matrix untuk  memperjelas  fenomena  pengawasan market  conduct yang  merupakan  bentuk perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan secara ex-ante .  Dengan  demikian,  diharapkan  penelitian  ini  memperkuat  pemahaman terhadap pengawasan market conduct di Indonesia sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dari perspektif ilmu ekonomi terhadap fenomena tersebut.

## Metode Penelitian
Mengingat  masih  terbatasnya  penelitian  terkait  pengawasan market  conduct di Indonesia  dalam  perspektif  ekonomi,  metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah metode  kualitatif  dengan  paradigma  induktif  dan  eksploratori  ( Jemna ,  2016).  Dalam perspektif  ekonomi  heterodoks,  fenomena  yang  diamati  tidak  dapat  dipisahkan  dari konteks  yang  melingkupinya,  sehingga  setiap  analisis  yang  dilakukan  diupayakan menggunakan perspektif system-wide , meskipun  dengan dampak hasil kesimpulan dari penelitian ini tidak dapat serta-merta diterapkan pada obyek penelitian yang lain. Selain itu,  dikarenakan  regulasi market  conduct di  Indonesia  saat  ini  sedang  terus dikembangkan,  desain  penelitian  kualitatif  yang  memungkinkan  dipergunakannya on- going design dinilai  lebih  bermanfaat  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan penyusunan peraturan dan penerapan pengawasan market conduct .
Teknis analisis data tahap studi eksploratori dimulai dengan studi literatur yang dilanjutkan  dengan  analisis  data  dalam  sesi focus  group .  Sesi focus  group merupakan sarana  untuk  menjelajahi  wilayah  yang  tidak  diketahui  ( Mishra ,  2016),  dan  dapat menghasilkan pemahaman bersama dan beberapa perspektif topik tertentu jika dilakukan oleh peneliti yang terlatih dan efisien ( Dilshad & Latif , 2013). Analisis data dilakukan dengan  menelaah  data  hasil  wawancara focus  group ,  observasi  pelaksanaan  sesi focus group, dan dokumentasi sesi tersebut secara deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai selama proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data, dan diakhiri  dengan  penarikan  simpulan  hasil  wawancara focus  group dan  verifikasi.  Data lapangan  yang  diperoleh  secara  deskriptif  kualitatif  tersebut  kemudian  dianalisis berdasarkan hasil kajian teori dan digunakan untuk menyusun model.
Focus  group  discussion terkait  pengawasan market  conduct dilakukan  pada tanggal 10 Juni 2021, yang melibatkan 1 (satu) orang pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan 4  (empat)  orang  pakar  dari  latar  belakang  keilmuan  ekonomi,  hukum  dan komunikasi/pemasaran,  sejalan  dengan  bidang  ilmu  yang  berkaitan  dengan  fenomena pengawasan market  conduct .  Sesi focus  group dipimpin  oleh  seorang  moderator  yang independen dan memiliki latar belakang pemahaman terkait topik yang dibahas.
Peneliti  menyampaikan overview mengenai  teori  yang  berkaitan  dengan fenomena pengawasan market conduct dan kemudian memberikan kesempatan kepada para  peserta focus  group untuk  menyampaikan  perspektif  berdasarkan  latar  belakang keilmuan dan pengalamannya. Sesi focus group tersebut juga dihadiri beberapa pemantau ( observer )  berlatar  belakang  akademis  yang  relevan  dengan  topik  pembahasan  dan melakukan  pemantauan  independen  terhadap  jalannya  sesi  tersebut.  Hasil  pelaksanaan focus group discussion menghasilkan data rekaman audiovisual selama 3 jam 7 menit.
Selain itu, untuk memastikan bahwa pendekatan yang dipergunakan konsisten dan relevan  untuk  sistem ekonomi  dunia  nyata  serta  memenuhi  paradigma  dalam  ekonomi institusional,  dipergunakan  instrumen  analisis Social  Fabric  Matrix (SFM)  yang
Penyampaian Theoretical Background Mengenai Fenomena yang Dipelajari:
Penyampaian Perspektif Expert terkait Fenomena tersebut Interaksi antara Peneliti dengan Expert Focus Group Discussion Kesimpulan Diskusi Inde pe nde nt O bs er ve rs Mod er at ion
Pelaksanaan Pengumpulan Data Tidak Terstruktur &
Analisis Lanjutan

## Grafik 1. Proses Pelaksanaan Focus Group Discussion
diharapkan  dapat  memetakan  fenomena  yang  sedang  diteliti  secara  sistematis.  SFM adalah  "peta  atau  matriks  pengaruh  [yang  berfungsi  sebagai]  upaya  sistematis  untuk mengidentifikasi  serangkaian  pengaruh  yang  relevan  yang  membentuk  perilaku  suatu sistem. Perangkat ini adalah gambaran dari suatu sistem". Konsisten dengan pendekatan sistem,  SFM  memungkinkan  cara  yang  tepat  untuk  berpikir  tentang  masalah  atau  isu tertentu, dari mana informasi yang berguna dan solusi yang efisien dapat diperoleh.
( Christiawan  &  Arfianto ,  2013)  menggunakan Social  Fabric  Matrix untuk menyusun  deskripsi  mendalam  tentang  operasi  harian  Federal  Reserve  dalam  konteks krisis  keuangan  global  tahun  2007-2008,  dimana  penggunaan  kerangka  analisis  Social Fabric Matrix (SFM) dari operasi Federal Reserve menyajikan komponen utama – norma utama,  institusi,  teknologi  –  yang  relevan  dalam  proses  penyusunan grounded  theory terkait  fenomena  aktivitas  Federal  Reserve  tersebut.  SFM  kemudian  digunakan  untuk analisis sistem normatif untuk menunjukkan artikulasi norma-norma utama melalui sub- kriteria, aturan, peraturan, dan persyaratan yang menjadi pengaruh yang signifikan pada tindakan komponen institusional yang terlibat dalam operasi Federal Reserve. SFM juga telah  dipergunakan  sebagai  perangkat  analisis  pelaksanaan  fungsi  pengelolaan  utang negara pada Kementerian Keuangan Amerika Serikat ( Treasury Debt Operation ) untuk memetakan komponen dari fenomena tersebut.
Dalam penerapannya, peneliti yang menggunakan SFM perlu memetakan institusi di luar fokus penelitian (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengetahui batas- batas  dan  institusi-institusi  yang  berinteraksi  dan  memberikan  pengaruh  terhadap jalannya  fenomena  yang  diamati,  diantaranya  pemangku  kepentingan.  Menurut ( Alemanno ,  2015),  jika  tujuan  utama  dari  regulasi  adalah  untuk  memastikan  bahwa regulasi mengutamakan kepentingan publik, hal tersebut hanya dapat diidentifikasi dan didukung oleh pihak-pihak yang terpengaruh oleh regulasi, yaitu pemangku kepentingan, antara  lain  warga  negara,  bisnis,  konsumen,  LSM,  sektor  publik,  perdagangan internasional  mitra  dan lain-lain    ( Alemanno ,  2015).  Untuk  kepentingan  penelitian  ini, institusi di luar Otoritas Jasa Keuangan  yang dicantumkan dalam SFM adalah institusi yang utamanya melakukan interaksi sangat intens dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan Kementerian (eksekutif).

## Hasil dan Pembahasan
Perspektif ekonomi neoklasik terkait regulasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
Literatur  ekonomi  neoklasik  berfokus  pada  peran  pasar,  dan  cenderung mengutamakan  kontrak  antarpihak  secara  bebas  ( laissez  faire )  dibandingkan  regulasi, karena  regulasi  umumnya  mahal  dan  cenderung  inefisien.  Namun,  dalam perkembangannya berbagai krisis keuangan yang terjadi menunjukkan bahwa kegagalan pasar ( market failure ) dapat terjadi dan berbagai asumsi ekonomi neoklasik tidak berlaku pada situasi tersebut.
Dalam kasus pasar produk dan jasa keuangan, terdapat kemungkinan kegagalan pemenuhan kontrak antara lembaga keuangan dengan. Penyebabnya antara lain konflik keagenan berupa penyediaan saran keuangan yang buruk bagi konsumen, kebangkrutan perusahaan  penyedia  layanan  sebelum  dipenuhinya  komitmen,  ketidaksesuaian  antara harapan  konsumen  dengan  produk  atau  layanan  yang  diberikan,  penipuan  atas  nama lembaga  keuangan,  ketidakmampuan  untuk  menyediakan  layanan  dalam  standar  yang diharapkan, kesalahpahaman tentang jenis produk atau atribut risikonya oleh konsumen, dan  kecenderungan  perilaku  yang  mengurangi  pengambilan  keputusan  rasional  oleh konsumen.
Terdapat  beberapa  kegagalan  pasar  yang  mendorong  kebutuhan  regulasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan  ( Campbell, Jackson, Madrian, & Tufano , 2010),  yaitu  kepastian  penegakan  perlindungan  konsumen  terkait  hak  yang  tercantum dalam kontrak keuangan, eksternalitas dari perilaku satu individu kepada individu yang lain,  biaya  pencarian  alternatif  produk  dan  kekuatan  pasar  lembaga  yang  menyulitkan proses pencarian alternatif tersebut, dan ketiadaan informasi publik yang memadai, yang dapat  dikategorikan  sebagai  asimetri  informasi  antara  lembaga  keuangan  dengan konsumen.
Di  sisi  lain,  kompleksitas  pasar  keuangan  dalam  perkembangannya  akan cenderung  semakin  meningkat  dan  semakin  rentan  terhadap  asimetri  informasi  dan masalah keagenan, sehingga self-regulation berupa kontrak dan penegakan hukum oleh pelaku pasar cenderung tidak cukup untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik, dan diperlukan intervensi regulasi ( Enriques & Hertig , 2011).
Selain  pertimbangan  kepentingan  konsumen,  ekonomi  neoklasik  juga memperhitungkan  dampak  regulasi  perlindungan  konsumen  dari  sisi  lembaga  jasa keuangan.  Pertama,  permasalahan  distorsi  kompetisi  yang  timbul  pada  saat  regulasi perlindungan konsumen dapat mengganggu keseimbangan persaingan antar lembaga jasa keuangan.  Kedua,  biaya  fragmentasi  rezim  regulasi.  Regulasi  perlindungan  konsumen dapat terfragmentasi dalam kewenangan beberapa lembaga regulator, yang menimbulkan biaya tambahan bagi pihak yang diawasi. Permasalahan ini terutama mengemuka pada negara-negara  yang  menganut  model  pengawasan twin  peak ,  yang  memisahkan pengawasan  prudensial  dan  pengawasan market  conduct pada  regulator  yang  berbeda. Selanjutnya,  pembentukan  regulasi  perlindungan  konsumen  akan  menimbulkan  biaya administrasi tambahan untuk regulator yang menjalankannya, yang akan diteruskan baik langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  pihak  yang  diawasi.  Di  sisi  lain,  pemenuhan regulasi  perlindungan  konsumen  akan  menimbulkan  biaya  sumber  daya  manusia  dan biaya-biaya lainnya bagi lembaga keuangan. Inovasi untuk menghindari regulator, juga mungkin  terjadi  pada  saat  lembaga  keuangan  melakukan  inovasi  produk  untuk menghindari jangkauan instrumen pengawasan oleh regulator. Yang terakhir, keberadaan rezim regulasi yang ketat dan terperinci ( rigid ) dapat menimbulkan m oral hazard, dimana rezim regulasi yang kaku, detail, dan protektif dapat menghilangkan tanggung jawab dari pegawai  lembaga  keuangan  dan  mengalihkannya  kepada  pegawai  regulator  keuangan, sehingga menyebabkan pegawai lembaga keuangan berperilaku ceroboh.
Perspektif ekonomi heterodoks dalam regulasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
( Shiller ,  2005)  menyimpulkan  bahwa  dalam  berdasarkan  analisis  sejarahnya ekonomi  keperilakuan  dan  ekonomi  institusional  merupakan  kategori  ekonomi heterodoks  yang  biasanya  mengemuka  paska  krisis  ekonomi.  Mengemukanya  kedua galur  ekonomi  heterodoks tersebut  disebabkan  oleh  berubahnya  arus  utama  paradigma ekonomi  yang  semula  berfokus  pada  optimalisasi  keuntungan  kapitalisme  sesuai perspektif  neoklasik,  beralih  menjadi  perspektif  cenderung  mengkritisi  dinamika kapitalisme  dan  ketidaksesuaiannya  terhadap  realitas  masyarakat  yang  pada  umumnya menderita  dampak  dari  krisis  ekonomi  yang  terjadi,  khususnya  disebabkan  gagalnya peran social provisioning dari ekonomi.
Keterkaitan  kedua  galur  ekonomi  heterodoks  tersebut  dan  kegunaannya  dalam penelitian ini dapat ditinjau dari peran sentral konsep framing sebagai prinsip dasar dari ekonomi  keperilakuan  ( Tversky  &  Kahneman ,  1980)  yang  sangat  terkait  dengan kerangka institusi, dimana perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kerangka referensi ( frames  of  reference ).  Di  sisi  lain,  struktur  institusional  yang  tersedia  di  masyarakat merupakan kerangka kerja untuk seluruh pengambilan keputusan manusia Sementara itu, shock perekonomian  seperti  krisis  ekonomi  seringkali  menimbulkan  dampak  berupa inovasi  institusional  ( Shiller ,  2005),  diantaranya  institusi  baru  seperti  perlindungan konsumen  sektor  jasa  keuangan  dan  pengawasan market  conduct yang  berlandaskan behavioral  economics dan  sebelumnya  belum  mengemuka  sebelum  krisis  keuangan global tahun 2008 ( Lefevre & Chapman , 2017).
Dalam  perspektif  ekonomi  perilaku,  terdapat  beberapa  pertimbangan  terkait pengaturan perlindungan konsumen. Pertama, dalam penyusunan kontrak jasa keuangan dengan konsumen, lembaga keuangan cenderung memiliki keunggulan yaitu analytical sophistication dan  akan  mencoba  memanfaatkan  bias  perilaku  konsumen  untuk memaksimalkan  keuntungan  melalui  asimetri  informasi  di  dalam  kontrak,  sehingga dibutuhkan  regulasi  keuangan  untuk  memitigasi  upaya  pemanfaatan  bias  tersebut ( Campbell et al ., 2010).
Perkembangan  pesat  sektor  jasa  keuangan  retail  ( retail  finance )  pasca  krisis keuangan  global  tahun  2008  ditunjang  oleh  perkembangan  dukungan  teknologi. Persaingan  pada  pasar  keuangan  kemudian  menyediakan  berbagai  alternatif  bagi konsumen.  Masalah  umum  yang  kemudian  dihadapi  konsumen  adalah  kompleksitas produk  dan  layanan  keuangan  yang  cukup  sulit  dipahami,  dan  pilihan  yang  banyak. Perbandingan antar produk sulit dilakukan, karena masing-masing produk memiliki fitur khusus,  dan  struktur  harga  tidak  selalu  sepenuhnya  transparan  ( Lefevre  &  Chapman , 2017). Selain itu, pilihan finansial biasanya merupakan keputusan penting dalam hidup konsumen  yang  melibatkan  elemen  emosional,  seperti  menginvestasikan  tabungan seumur hidup, merencanakan pensiun, dan membeli asuransi yang melibatkan manfaat kematian  ( Agarwal,  Driscoll,  Gabaix,  &  Laibson ,  2009).  Di  sisi  lain,  dampak  dari keputusan  yang  dibuat  baru  muncul  dalam  jangka  panjang,  artinya  risiko  dan
ketidakpastian dapat memainkan peran yang lebih besar. Konsumen juga akan kesulitan untuk belajar dari pengalaman, karena produk keuangan seringkali merupakan pembelian satu kali ( Dambe, Hunt, Iscenko, & Brambley , 2013). ( Campbell  et  al. ,  2010)  juga  mengemukakan  perspektif cognitive  limitation konsumen  yang  mendorong  perlunya  regulasi,  meliputi present-biased  preference ( Agarwal et al ., 2009), keterbatasan kognitif dan buta huruf finansial ( Campbell et al ., 2010). Konsumen dengan keterbatasan kognitif cenderung untuk tidak percaya terhadap produk keuangan, dan dapat memilih untuk menghindari sama sekali penggunaan produk keuangan.  Perspektif  lain  meliputi  kurangnya self-knowledge ,  dimana  konsumen  tidak memahami dengan benar kebutuhan diri mereka, diantaranya terkait preferensi dengan waktu yang tidak konsisten ( inconsistent time preference ) dan keterbatasan kognitif. Studi yang lebih komprehensif dilakukan oleh Badarinza, ( Badarinza, Campbell, &  Ramadorai ,  2016)  yang  mendalami  literatur  tentang  perbandingan  situasi  keuangan rumah tangga secara internasional berdasarkan statistik dalam neraca rumah tangga untuk 13 negara maju, terutama terkait dengan proporsi tabungan pensiun, investasi pada aset berisiko, utang tanpa jaminan, dan hipotek untuk membahas fitur umum dan perbedaan situasi  antarnegara.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut memanfaatkan data administratif berkualitas tinggi dan menggali secara mendalam fitur unik sistem keuangan rumah tangga di berbagai negara dan perubahannya dari waktu ke waktu. Penelitian mereka mengkonfirmasi literatur yang tersedia dalam keuangan rumah tangga yang menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga membuat keputusan keuangan yang  lebih  baik  daripada  yang  lain  dan  bahwa  keputusan  keuangan  yang  buruk  dapat memiliki  konsekuensi  yang  signifikan  terhadap  kesejahteraan  seumur  hidup  rumah tangga.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  rasionalitas  pelaku  ekonomi memiliki  keterbatasan,  dan  terdapat  kemungkinan  pengambilan  keputusan  oleh konsumen  sektor  jasa  keuangan  bukan  merupakan  keputusan  yang  terbaik  untuk kepentingan pribadi mereka. Untuk itu, tiga prinsip ekonomi perilaku sangat ditekankan dalam  penerapan  awal  penyusunan  regulasi  terkait  perlindungan  konsumen.  Pertama, pilihan dipengaruhi oleh kesederhanaan informasi dan jangkauan pilihan yang tersedia. Kedua, konsumen cenderung tertarik pada opsi yang lebih nyaman, terutama opsi default. Ketiga,  penekanan  ( salience )  dari  pilihan  atau  atribut  dapat  mempengaruhi  bagaimana pilihan tersebut dipertimbangkan dalam keputusan ( Lunn , 2014).
Berdasarkan perspektif historiografi, penerapan upaya dan regulasi perlindungan konsumen  biasanya  muncul  setelah  timbulnya  permasalahan  yang  bersifat  sistemik, seperti  krisis  ekonomi  ( Shiller ,  2005).  Struktur  industri  turut  berkontribusi  pada terciptanya  akar  permasalahan  perlindungan  konsumen.  Aktivitas  perlindungan konsumen  yang  hanya  mengacu  pada  regulasi  lex  generalis  tersebut  di  atas  cenderung bersifat  ex-post  dan  menganut  “ imperfectly  informed  reg ime”.  Dengan  demikian, konsumen kemungkinan tidak menerima informasi secara penuh mengenai risiko terkait dengan  keputusan  mereka.  Namun,  konsumen  pada  akhirnya  tetap  dilindungi  melalui berbagai  mekanisme  ex  post  (sistem  peradilan  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa).
Dalam perkembangannya, perspektif yang berbeda secara umum telah mulai diterapkan dalam rezim pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya terkait perlindungan konsumen secara ex-ante melalui pengawasan market conduct .

## Permasalahan Konsumen Jasa Keuangan di Indonesia
Sejalan  dengan  penjabaran  sumber conduct  risk bahwa,  kondisi  demografi  di Indonesia sebagai negara berkembang menimbulkan potensi permasalahan yang belum banyak  diulas  dalam  penelitian-penelitian  terkait  perlindungan  konsumen  maupun pengawasan market  conduct .  Berdasarkan  Sensus  Penduduk  tahun  2020  (BPS,  2020), 25,87%  penduduk  Indonesia  merupakan  generasi  Milenial  dan  27,94%  merupakan generasi Z  yang memiliki daya beli dan pilihan produk keuangan yang masih terbatas. Sebanyak 9,78% penduduk merupakan segmen lanjut usia yang berpotensi menghadapi kendala  keterbatasan  berupa  kemampuan  kognisi  yang  menurun  dan  sulit  mengambil keputusan  keuangan.  Selain  itu,  dengan  porsi  12,23%  penduduk  berusia  di  bawah  18 tahun dan 8,65% penduduk di atas 18 tahun hidup di bawah garis kemiskinan nasional, ketersediaan  akses  terhadap  produk  dan  jasa  keuangan  dengan  biaya  terjangkau diharapkan  dapat  meningkatkan  peluang  pengentasan  kemiskinan  dan  perbaikan  taraf hidup (BPS, 2020; Otoritas Jasa Keuangan, 2017a dan 2017b; Republik Indonesia, 2016 dan 2020).
Isu spasial terkait demografi ditunjukkan dari proporsi penduduk yang berdomisili di  luar  Jawa  sebanyak  43,90%  dengan  jangkauan  akses  keuangan  yang  tidak  merata, sedangkan 56,10% penduduk yang tinggal di Jawa menghadapi situasi dimana terdapat variasi  tingkat  ketimpangan  ekonomi  pada  tiap-tiap  daerah  kabupaten/kota  namun terdapat akses keuangan yang lebih baik dengan tersedianya jaringan kantor pelaku usaha jasa  keuangan  yang  terkonsentrasi  di  pulau  Jawa.  Kendala  lain  dihadapi  oleh  43,3% penduduk  Indonesia  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  dengan  akses  komunikasi  dan fasilitas pendukung yang terbatas (BPS, 2020; OJK 2017a, 2017b, dan 2019).
Di  sisi  lain,  masih  terdapat  variasi  tingkat  inklusi  dan  literasi  keuangan  yang beragam  antar  provinsi,  yang  berpangkal  dari  berbagai  faktor  sosio-ekonomis  dan geografis.  Di  sisi  lain,  tingkat  literasi  dan  inklusi  keuangan  wilayah  perkotaan  sebesar 41,41% dan 83,60%, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 34,53% dan 68,49% (OJK, 2019).
Survei  OJK  tersebut  mengungkap  bahwa  inklusi  dan  literasi  keuangan  di Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan (OJK, 2019), meskipun seharusnya kebutuhan konsumen sesuai life cycle -nya dapat lebih tepat dilayani oleh berbagai macam produk keuangan  yang disediakan oleh sektor jasa keuangan lainnya ( Badarinza et al., 2016). Dengan demikian, potensi kerjasama antar pelaku usaha jasa keuangan perbankan dengan pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya (antara lain asuransi) seperti kanal  distribusi bancassurance dan  pemasaran  produk  pasar  modal  melalui  perbankan juga dapat memunculkan kompleksitas permasalahan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Sementara itu, perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan yang mendorong inovasi  dan  perkembangan  strategi  lembaga  keuangan  menimbulkan  kecenderungan strategi pemasaran dan pelayanan konsumen yang mengurangi level playing field antara pelaku  usaha  jasa  keuangan  dan  konsumen  (OJK,  2017a  dan  2017b).  Dengan  tingkat penetrasi pengguna internet 2019-2020 yang mencapai 73,7%, dan meningkat dari posisi 2018  sebesar  64,8%  (APJII,  2020),  layanan  keuangan  digital  akan  mengalami pengarusutamaan dan mengambil pangsa pasar yang semakin besar. Dengan demikian, potensi permasalahan market conduct dari pelaku usaha jasa keuangan yang menyediakan layanan berbasis internet dan digital financial services dengan teknik pemasaran digital berlandaskan data mengenai preferensi konsumen, bauran produk yang semakin beragam dan  penggunaan user  interface dan  algoritma  pada  aplikasi  digital  yang  berpotensi eksploitatif dan mengganggu privasi konsumen akan semakin mengemuka di kemudian hari.
Dalam  perkembangannya,  aktivitas  pengawasan market  conduct yang dilaksanakan OJK selama periode 2016 sampai dengan 2020 meliputi aktivitas market intelligence , thematic  surveillance dan  kegiatan  perlindungan  konsumen  (OJK,  2020). OJK  telah  melakukan  pemantauan  iklan  sektor  jasa  keuangan  dalam  kurun  waktu tersebut, dengan statistik pelanggaran sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

## Tabel 1. Social Fabric Matrix dari Pengawasan Market Conduct di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 IN-1 IN-2 IN-3 IN-4 IN-5 T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 B1 - Independensi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B2 - Kepastian Hukum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B3 - Kepentingan Umum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B4 - Keterbukaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B5 - Profesionalitas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B6 - Integritas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B7 - Akuntabilitas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C1 - UU OJK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C2 - UU Perlindungan Konsumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C3 - POJK No.1/2013 - Perlindungan Konsumen
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C4 - POJK No.61/2020 - Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C5 - SE OJK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C6 - PDK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C7 - SE DK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C8 - Pedoman dan Panduan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IN-1 - DPR RI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IN-2 - Presiden & Kementerian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IN-3 - Otoritas Jasa Keuangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IN-4 - Asosiasi Industri Keuangan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IN-5 - Pelaku Usaha Jasa Keuangan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T-1 - Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen 1 1 1 1 1 1 1 1 T-2 - Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPeduli) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T-3 - Sistem Informasi Pelaporan Market Intelligence (SPIKE) OJK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T-4 - Mystery Shopping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T-5 - Thematic Surveillance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Delivering & Receiving Components of the System Technology Institutions Criterias and Rules Beliefs

## Hasil Analisis Social Fabric Matrix
Berdasarkan  telaah  literatur, content  analysis dan  hasil focus  group  discussion yang  telah  dilaksanakan,  penyusunan  SFM  dilakukan  dengan  beberapa tahap,  yaitu  (i) penyusunan konvergensi social beliefs yang menjadi alasan munculnya fenomena yang diamati.  Dalam  hal  ini,  segenap  pembahasan  di  atas  telah  mencakup  beberapa  prinsip terkait perlindungan konsumen maupun pengawasan market conduct yang perlu dikaitkan dengan social belief dari economic actor yang menimbulkan fenomena tersebut (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan).
Untuk memastikan social beliefs yang dicantumkan dalam SFM merupakan nilai- nilai  yang  paling  relevan  dengan  fenomena,  dilakukan  proses  analisis  content  review terhadap  dokumen-dokumen  legislasi,  regulasi  maupun  publikasi  resmi  Otoritas  Jasa Keuangan  agar  dapat  disimpulkan social  beliefs yang  paling  relevan  dengan permasalahan yang sedang diamati. Berdasarkan tabel 2 di bawah ini, disimpulkan bahwa asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan social beliefs dalam pelaksanaan pengawasan market conduct yang paling  relevan  dan  dapat  menjembatani  segenap  prinsip  yang  menjadi  landasan  dalam konteks  penelitian.  Asas-asas  tersebut  meliputi  independensi,  kepastian  hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas.
Tabel 2. Konvergensi Social Beliefs dari Prinsip-prinsip terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan Prinsip dalam Legislasi dan Regulasi

## Terkait
UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan G-20 High Level Principles on Financial Consumer Protection POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Ketidakberpihakan Keseimbangan Independensi Competition Kepastian Hukum Kepastian Hukum Kepastian Hukum Legal, Regulatory and Supervisory Framework Kepentingan Umum Kemanfaatan Keadilan Manfaat Keamanan dan keselamatan konsumen  Kepentingan Umum  Equitable  and Fair  Treatment of Consumers,
 Protection of Consumer Data and Privacy,  Protection of Consumer Assets  against perlakuan yang adil; kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan G-20 High Level Principles on Financial Consumer Protection POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Fraud and Misuse,  Financial Education  and Awareness Keterbukaan Keterbukaan Disclosure and Transparency transparansi; Kecermatan Pelayanan yang Baik Profesionalitas Responsible Business Conduct of Financial Services Providers and Authorized Agents, keandalan; Tidak Menyalahgunakan Wewenang Integritas Complaints Handling and Redress penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Akuntabilitas Role of Oversight Bodies
Sumber: Republik Indonesia (1999, 2011, dan 2014), OECD (2013), dan OJK (2013), dianalisis lebih lanjut oleh penulis
Hasil  konvergensi social  beliefs tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai key component dalam  SFM  yang  disusun.  Kemudian  keterkaitannya  dengan  komponen sistem  lainnya  yaitu criterias  and  rules , institutions ,  dan technology akan  menjadi penjelas  visualisasi  sistematik  dari  fenomena  yang  diteliti.  Pemahaman social  beliefs yang  jelas  akan  membantu  mempermudah  memahami  keterkaitan  antara  beberapa komponen criterias dan rules yang mendefinisikan regulatory boundaries dari fenomena pengawasan market conduct oleh Otoritas Jasa Keuangan pada grafik berikut.
Grafik 2. Konstelasi Criterias and Rules terkait Pengawasan Market Conduct
Hasil  analisis Social  Fabric  Matrix berupa  penetapan  prinsip  umum  untuk memahami  pengawasan market  conduct oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  meliputi social beliefs dan criteria  and  rules yang  melandasi  kegiatan  pengawasan  market  conduct tersebut,  rancangan  institusional  dan  konteks  yang  melatarbelakangi  kegiatan pengawasan market  conduct tersebut,  termasuk  institusi  lain  di  luar  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  memberikan  masukan  maupun  menerima  dampak  dari  pelaksanaan kegiatan pengawasan market conduct tersebut .

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan  dan  dijabarkan  pada  bab-bab sebelumnya berkaitan dengan Fenomena Pengawasan Market Conduct Di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu dari sisi  fenomena,  terbentuknya  struktur  regulasi,  kerangka  organisasi,  proses  bisnis    dan batasan  regulasi  serta  tindakan  pengawasan market  conduct pada  OJK  bersumber  dari prinsip  dan  kerangka  kerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  No.21  tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian ini dapat menelusuri latar belakang teoritis dari penerapan pengawasan market  conduct .  SFM  yang  telah  disusun  dengan  demikian  dapat  menangkap  cakupan keterkaitan  dari  berbagai  komponen  dalam  sistematika  fenomena  pengawasan market conduct ,  sehingga  dapat  memperjelas  fenomena  yang  sedang  diamati.  Ke  depannya, penyesuaian  dari  konstruksi  sistem  tersebut  tentunya  akan  berakar  pada  penyelarasan social beliefs dan disesuaikan juga pada criteria dan rules yang akan mengatur dinamika aktor  dan  lingkungan  yang  melingkupi  institusi  tersebut.  Secara  pragmatis,  dengan demikian  pngembangan  pengawasan market  conduct ke  depan  dengan  mengacu  pada legislasi tersebut akan cukup terbatas sesuai perimeter regulatory boundaries yang diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011. Penyesuaian regulatory boundaries tersebut membutuhkan  pertimbangan cost  and  benefit  analysis yang  menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan kepentingan perusahaan yang diawasi.
Tanpa  penyesuaian regulatory  boundaries ,  efektivitas  pengawasan market conduct ke depannya bergantung pada kecukupan harmonisasi dengan ruang lingkup dan kewenangan  pengawasan  prudensial  sesuai  UU  OJK.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah diperlukan pengamatan yang lebih terperinci  dan  mendalam  antara  diskursus  legal  dalam  perlindungan  konsumen  jasa keuangan  dan  pengawasan market  conduct dengan  aspek  ekonomi  dari  fenomena tersebut.  Penggunaan  paradigma legal  and  economics  analysis kemungkinan  dapat menjembatani  lebih  lanjut  aspek  eksploratori  terhadap  fenomena  tersebut.  Dengan demikian,  hal  ini  akan  memperkaya  dan  mendukung  penggunaan  perangkat  analisis Social  Fabric  Matrix  dan  perspektif  heterodoks  diharapkan  dapat  menjembatani penelitian  multidisiplin  selanjutnya  terkait  pengawasan market  conduct yang  sejalan dengan  perspektif  legal-ekonomi  dalam institutional  economics dan  perspektif  sosio- psikologis  dalam behavioral  economics ,  serta  memungkinkan  pemanfaatan  literatur penelitian  hukum  dan  bidang  sosial  lainnya  untuk  memperdalam  analisis  terkait fenomena pengawasan market conduct oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.
Sebagai sebuah penelitian kualitatif, hasil analisis dan simpulan dari penelitian ini hanya dapat berlaku bagi penelitian ini dan sejauh ini belum dapat digeneralisasi ke situasi yang lebih luas tanpa proses kuantifikasi yang memadai. Penggunaan metode penelitian yang memfasilitasi hal tersebut akan dapat memperjelas pengamatan terhadap fenomena dan memperkuat validitas dari penelitian tersebut.

## Bibliografi
Agarwal, Sumit, Driscoll, John C., Gabaix, Xavier, & Laibson, David. (2009). The age of  reason:  Financial  decisions  over  the  life  cycle  and  implications  for  regulation.
Brookings Papers on Economic Activity , 2009 (2), 51–117.
Alemanno,  Alberto.  (2015). Stakeholder  engagement  in  regulatory  policy . Regulatory Policy Outlook, OECD Publishing .
Badarinza,  Cristian,  Campbell,  John  Y.,  &  Ramadorai,  Tarun.  (2016). International comparative household finance . Annual Review of Economics , 8 , 111–144.
Board, Financial Stability. (2011). Consumer finance protection with particular focus on credit . Basel: Financial Stability Board .
Campbell, John Y., Jackson, Howell E., Madrian, Brigitte C., & Tufano, Peter. (2010). The regulation of consumer financial products : an introductory essay with four case studies .
Christiawan, Nicolaus Gerry, & Arfianto, Erman Denny. (2013). Interbank Contagious: Sistemik  Market  Risk  Kasus  Pada  Perbankan  Indonesia  2002-2012 .  Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Dambe,  Kristine,  Hunt,  Stefan,  Iscenko,  Zanna,  &  Brambley,  Will.  (2013). Applying behavioural economics at the Financial Conduct Authority . FCA Occasional Paper , (1).
Dilshad, Rana Muhammad, & Latif, Muhammad Ijaz. (2013). Focus group interview as a  tool  for  qualitative  research :  An  analysis. Pakistan  Journal  of  Social  Sciences (PJSS) , 33 (1).
Enriques,  Luca,  &  Hertig,  Gérard.  (2011). Improving  the  governance  of  financial supervisors . European Business Organization Law Review (EBOR) , 12 (3), 357–378.
Jemna,  Ligia Muntean. (2016). Qualitative and mixed research methods in economics: the  added  value  when  using  qualitative  research  methods . Journal  of  Public Administration, Finance and Law , (09), 154–167.
Johnston,  Kirsty,  Tether,  Christine,  &  Tomlinson,  Ashley.  (2015). Financial  Product Disclosure: Insights from Behavioural Economics . Ministry of Business Innovation & Employment, Hīkina Whakatutuki.
Lefevre,  Anne  Francoise,  &  Chapman,  Michael.  (2017). Behavioural  economics  and financial consumer protection .
Lunn,  P.  (2014). Regulatory  Politics  and  Behavioural  Economics .  OECD  Publishing, http://www. keepeek. com/Digital-Asset-Management/oecd ….
Mishra, Lokanath. (2016). Focus group discussion in qualitative research . Techno Learn ,
6 (1), 1.
Otker-Robe, Inci, & Podpiera, Anca Maria. (2013). The social impact of financial crises: evidence  from  the  global  financial  crisis . World  Bank  Policy  Research  Working Paper , (6703).
Shiller, Robert J. (2005). Behavioral economics and institutional innovation . Available at SSRN 671024 .
Tversky,  Amos,  &  Kahneman,  Daniel.  (1980). The  framing  of  decisions  and  the rationality of choice . STANFORD UNIV CA DEPT OF PSYCHOLOGY.