## Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar
Nurlaelah, Ahmad Harakan, Ansyari Mone Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar email: lelhaamir@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang pengobatan,  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

## ABSTRACT
The  strategy  in  preventing  the  circulation  of  narcotics  is  one  of  the  forms  of performance  carried  out  by  the  National  Narcotics  Agency  and  in  collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as  well  as  the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar  which has  experienced  very  high  rates  of  drug  trafficking.  high.  resulting  in  a  large number  of  drug  users  mainly  in  the  community.  This  type  of  research  is qualitative.  Data  is  collected  through  observation  and  documentation  and interviews  with  informants.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics  in the city of Makassar,  from  several  strategic  indicators  namely  Suplay  Reduction,  Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is  the availability of human resources, budget and supporting tools.
Keywords: Drug Trafficking; Preventing; Strategy.

## ABSTRAK
Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  dan  bekerja  sama dengan  berbagai  instansi  baik  dari  instansi  pemerintah,  non  pemerintah  dan juga  kalangan  masyarakat  dalam  mencegah  peredaran  narkotika  di  kota Makassar  yang  selama  ini  mengalami  tingkat  laju  peredaran  narkotika  yang sangat  tinggi.  sehingga  mengakibatkan  banyaknya  pengguna  narkotika utamanya  pada  kalangan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Data dikumpulkan  melalui  observasi  dan  dokumentasi  serta  wawancara  terhadap informan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Strategi  badan  Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator  strategi  yaitu  Suplay  Reductiont,  Demand  Reduction  dan  Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi  Presiden  No.  12  tahun  2011  serta  dukungan  dan  kerja  sama  dari berbagai  instansi.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung. Keywords: Peredaran Narkoba; Pencegahan; Strategi
apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama  (Utami,  2016).  Luas  wilayah  Indonesia  yang  memiliki  populasi  yang besar sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para  pengedar  narkoba  untuk  beroperasi  di  Indonesia.  Untuk  itu  perlu penanganan  yang  baik  dalam  bingkai  good  governance  agar  dapat  memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba (Junaedi, Harakan &Idris, 2019).
Dalam  konteks  Indonesia  yang  bergeliat  dengan  tuntutan  reformasi,  good governance  tampil  sebagai  model  transplantatif  baru  yang  diyakini  mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan  kekuasaan,  termasuk  berbagai  pelanggaran  hak-hak  asasi manusia  (Prianto,  2011).  Maka  strategi  Badan  Narkotika  Nasional  diharapkan mampu  menyelesaikan  masalah  peredaran  gelap  narkotika  dan  penggunaan narkoba pada kalangan remaja dengan mewujudkan tata kelola pemberantasan narkoba yang baik.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun  semakin  bertambah  dari  tahun  ke  tahun,  bukan  hanya  menyerang  kaum muda saja tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2007 dengan responden sekitar 10.830  tercatat    sebanyak  27%  remaja  wanita  dan  48%  remaja  pria  minum minuman  beralkohol dalam  3 bulan  terakhir.    Kurang  dari 1%  wanita dan 6% pria  dalam  survei  melaporkan  telah  menyalahgunaan  obat-obatan  dan  mereka umumnya menghisap  atau meminumnya (BPS,2007).
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) Sulawesi  Selatan  menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2012 menderita kerugian ekonomi lebih dari angka  Rp1,9  triliun  akibat  barang  haram  tersebut  sehingga  angka  tersebut sejalan  dengan  peningkatan  jumlah  angka  prevelensi  pengguna  narkotika  di Sulawesi  Selatan  yang  pada  Tahun  2010  lalu  mencapai  121.773  orang  dan meningkat menjadi 131.200 orang pada tahun 2013(Imran, 2014). Penyalahgunaan  narkoba  (narkotika  dan  obat-obatan  terlarang)  merupakan kasus yang semakin hari meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas (Purwatiningsih, 2001).
Melihat  kenyataan  yang  terjadi  dan  dampak  negatifnya  yang  sangat  besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat  penegak  hukum,  institusi  pendidikan,  masyarakat  dan  lain  sebagainya melakukan  gerakan  memerangi  narkotika  secara  serius  dan  terus  menerus, baik  dengan  pendekatan  preventif  maupun  represif.  Sehingga,  upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif.
Strategi  badan  narkotika  nasional  provinsi  sulawesi  selatan  menekankan pada berbagai kalangan dalam melaksanakan program P4GN dan meningkatkan  kerjasamaa  untuk  memberantas  peredaran  narkotika  di makassar,  strategi  badan  narkotika  nasional  provinsi  sulawesi  selatan  tidak lepas  dari  tujuannya  untuk  meniadakan  keberadaan  narkotika  yang  beredar bebas  di  lingkungan  masyarakat  yang  dapat  merusak  masa  depan  bangsa utamanya  pada  kalangan  remaja  yang  merupakan  generasi  penerus  bangsa, untuk  mewujudkan  program  badan  narkotika  nasional  dalam  memberantas peredaran narkotika maka badan narkotika nasional telah bekerjasama dengan berbagai  instansi  pemerintahan  mauapun  non  pemerintahan  dalam  berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program pencegahan

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
dan  pemberantasan  penyalahguna  dan  peredaran  gelap  narkotika  yang  belum maksimal.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  masalah seutuhnya  secara  sistematis,  cermat,  akurat  dan  mendalam  mengenai  masalah yang akan diteliti, waktu pelaksanaan dilakukan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan setelah seminar proposal. Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Badan  narkotika  Naasional  Provinsi  Sulawesi Selatan  dan  Polrestabes  Makassar  dengan  dasar  dan  pertimbangan  karena sesuai  dengan  obyek  masalah  yang  akan  diteliti  dan  sebagai  pelaksana  dari program Pemberantasan narkotika di kota makassar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  Sulawesi  Selatan  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Nomor PER/04/V/2010/BNN  tanggal  12  Mei  2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten/ Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berkedudukan di  Kota  Makassar,  berada  dan  bertanggungjawab  kepada  Kepala  BNN.  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  Sulawesi  Selatan  adalah  instansi  vertikal Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2010-
2014,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  memiliki  visi  sebagai  berikut:  “Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah  seluruh  komponen  masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia  dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya”.
Berdasarkan  visi  tersebut  dan  analisis  permasalahan  pokok  program pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan  dan peredaran gelap  narkoba di  Sulawesi  Selatan,  maka  dirumuskan  visi  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: “Menjadi instansi vertikal yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta  dalam  melaksanakan  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.
Dalam  mewujudkan  visi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  (BNNP)  Sulawesi  Selatan,  maka  dirumuskan  misi  sebagai berikut:  “Bersama  komponen  masyarakat,  instansi  pemerintah  terkait  dan Swasta  di  Sulawesi  Selatan  melaksanakan  pencegahan,  pemberdayaan masyarakat,  pemberantasan,  rehabilitasi  dan  kerjasama  di  bidang  pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya”.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Peningkatan  daya  tangkal  (imunitas)  masyarakat  Sulawesi  Selatan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Sulawesi Selatan.
4. Peningkatan  pemberantasan  sindikat  jaringan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan.
Sasaran  strategis  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  Sulawesi Selatan  berdasarkan  tujuan  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:
1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa,  pekerja,  keluarga,  dan  masyarakat  rentan/risiko  tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya  peranan  instansi  pemerintah,  swasta  dan  kelompok masyarakat  dalam  upaya  menciptakan  dan  meningkatkan  pengetahuan, pemahaman,  dan  kesadaran  masyarakat  di  lingkungan  masing-masing terhadap  bahaya  penyalahgunaan  dan    peredaran  gelap  narkoba. Terciptanya  lingkungan  pendidikan,  lingkungan  kerja,  masyarakat rentan/resiko  tinggi,  dan  lingkungan  keluarga  bebas  narkoba  melalui peran  serta  instansi  pemerintah  terkait,  swasta  dan  komponen masyarakat.
3. Menurunnya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  melalui pemberdayaan  Alternatif/Pengembangan  Komunitas  di  daerah  perkotaan dan pedesaan.
4. Meningkatnya  pelayanan  terapi  dan  rehabilitasi  penyalahguna  dan  atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
5. Meningkatnya  pelaksanaan  upaya  pasca  rehabilitasi  penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
6. Meningkatnya  pengungkapan  tindak  kejahatan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Berdasarkan  Rencana  Strategis  (Renstra)  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  (BNNP)  Sulawesi  Selatan  2011-2014,  strategi  yang  ditetapkan  untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:
1. Melakukan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pencegahan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman,  dan  kesadaran  masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  pemberdayaan  masyarakat dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba  dengan  cara  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna  dan/atau  pecandu  narkoba  dengan  cara  meningkatkan
kemampuan  pelayanan  terapi  dan  rehabilitasi  bagi  penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
4. Memberantas  sindikat  jaringan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba  dengan  cara  memetakan  dan  mengungkap  sindikat  jaringan penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba  serta  menyita  aset  pelaku tindak kejahatan narkoba.

## 3.1. Supply Reduction
Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Makassar  Memberantas  sindikat  jaringan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  dengan  cara  memetakan  dan mengungkap  sindikat  jaringan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba serta  menyita  aset  pelaku  tindak kejahatan narkoba  melalui kerjasama dengan berbagai  pihak  serta  menggali  berbagai  informasi  dari  pelaku  pengedar  yang tertangkap.
Dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat.
Hal  ini  tampak  dari  semakin  meningkatnya  proyeksi  prevalensi  jumlah penyalahguna  narkotika  dari  tahun  ketahun.  Penyalahgunaan  narkotika  di Sulawesi  Selatan  sudah  sangat  merajalela.  Hal  ini  terlihat  dengan  semakin banyaknya  penyalahguna  narkotika  dari  semua  kalangan  tanpa  mengenal batasan umur yang ditangani oleh Polda Sulselbar. Bahkan peredaran narkotika sudah  memasuki  semua  kalangan  termasuk  kalangan  remaja.  Kota  Makassar sebagai  salah  satu  daerah  di  Sulawesi  Selatan  dengan  tingkat  penyalahguna tertinggi  dan  sangat  mengkhawatirkan  memerlukan  berbagai  tindakan pencegahan  dan  pemberantasan  yang  lebih  efektif  dan  menyeluruh.  Hasil wawancara  yang  didapatkan  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pihak  Kepolisian dalam  melakukan  penyelidikan  guna  untuk  memberantas  dan  mencegah peredaran  narkoba  di  kota  makassar  berjalan  dengan  efektif,  kemampuan  dari pihak  kepolisian  dalam  melakukan  penyelidikan    terhadap  pengguna  dan pengedar narkoba yang tertangkap guna untuk melakukan pengejaran terhadap bandar  narkoba  dalam  skala  jaringan  besar,  hal  ini  dapat  memungkinkan berkurangnya sindikat peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

## 3.2. Demand Reduction
Pesatnya  peningkatan  jumlah  pengguna  narkoba  tidak  terlepas  dari karakteristik  Kota  Makassar  sebagai  kota  metropolitan  dengan  pertumbuhan tempat  hiburan  malam  dan  hotel  yang  terus  meningkat  pula  (Haerana,  2016). Maka  upaya  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Makassar  dalam  pencegahan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  dengan  cara  membangun  dan meningkatkan  pengetahuan, pemahaman, dan  kesadaran  masyarakat  terhadap bahaya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba.  Penting  juga  dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba  (P4GN)  semua  komponen  bangsa  untuk  bersama-sama  melaksanakan pencegahan,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberantasan    dengan  dilakukan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dimaksudkan  untuk  mendorong  dan meningkatkan  peran  aktif  masyarakat  guna  menciptakan  lingkungannya  bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi/Kota  melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  instansi pemerintah,  non  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  melakukan  berbagai penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika pada berbagai kalangan masyarakat  utamanya  pada  kalangan  pelajar  dan  remaja,  kerjasama  Badan Narkotika Nasional dengan berbagai instansi  masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang telah diterapkan dan  dijalankan  bersama  bisa  terselesaikan  dan  terlaksana  dengan  baik  agar kedepannya penyalahgunaan terhadap narkotika dapat berkurang.
Selain  itu  observasi  penelitian  ditemukan  bahwa  program  P4GN  BNNP Sulawesi Selatan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan program yang ada sehingga kinerja  yang dilakukan dalam  mencegah dan  memberantas  peredaran narkotika bisa tercapai sesuai dengan program rencana kerja BNN.

## 3.3. Harm Reduction
Upaya  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Makassar  dalam  Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba  dengan  cara  meningkatkan  kemampuan  pelayanan  terapi  dan rehabilitasi  bagi  penyalahguna  dan/atau  pecandu  narkoba.  Rehabilitasi merupakan  salah  satu  program  yang dilaksanakan  oleh  BNN Provinsi  Sulawesi Selatan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Rehabilitasi  Penyalah  guna  Narkoba  terbagi  dua,  yaitu  Rehabilitasi  Medis dan  Rehabilitasi  Sosial.  Rehabilitasi  Medis  adalah  suatu  proses  kegiatan  terapi secara  terpadu  untuk  membebaskan  pecandu  Narkoba  dari  ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara  terpadu,  baik fisik,  mental  maupun sosial,  agar pecandu  Narkoba dapat pulih  kembali  dan  dapat  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dapat disimpulkan  bahwa  penanganan  pada  pengguna  narkoba  yang  melakukan rehabilitasi berjalan dengan baik dengan adanya proses rehabilitasi baik secara medis  dan  sosial  dapat  mempengaruhi  pola  fikir  mereka  untuk  tidak  kembali menggunakan dikemudian hari rehabilitasi kepada pengguna dilakukan dengan cara  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  yaitu  dengan  memberikan  obat  penenang untuk  mengurangi  efek  dari  penggunaan  narkoba  dan  juga  diberikan  arahan agar kedepannya tidar terjerumus kembali menggunakan narkotika.
3.4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar
Salah  satu  factor  pendukung  upaya  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  yaitu  dengan  adanya  Instruksi Presiden  No.12  Tahun  2011  serta  kerjasama  institusi  pemerintah,  swasta  dan komponen  masyarakat  merupakan  tanggungjawab  Sub  Bagian  Perencanaan Bagian  Umum.  Alasan  penetapan  kerjasama  institusi  pemerintah,  swasta  dan komponen  masyarakat  dimasukkan  dalam  indicator  keberhasilan  kinerja instansi  BNNP  Sulawesi  Selatan  karena  berdasar  pada  misi  BNNP  Sulawesi Selatan  yaitu  “Bersama  instansi  pemerintah  terkait,  swasta  dan  komponen masyarakat  di  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  melaksanakan

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta didukung dengan tata  kelola  pemerintahan  yang  akuntabel.  Adapun  faktor  pendukung  BNNP dalammencegahperedarannarkotikadikotaMakassar yaitu:
1. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkoba.  Untuk  lebih  memfokuskan  pencapaian  "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN)  sebagai  bentuk  komitmen  bersama  seluruh  komponen  masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
2. Dukungan dan Kerjasama
Seperti halnya penjelasan diatas mengenai Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011, maka diketahui bahwa banyak instansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat yang turut membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran  gelap  narkotika  yang  terjadi  di  Kota  Makassar.  Dukungan  dari berbagai  pihak  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  pendukung untuk  kemajuan  program  pencegahan  dan  pemberantasan  narkotika  di  Kota Makassar.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  mencegah peredaran  narkotika  di  kota  Makassar  tentunya  mengalami  beberapa  kendala dan hambatan. Adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya kertersediaan SDM yang dimiliki BNNP Sulawesi Selatan, anggaran dana dalam program  pemberantasan  dan  juga  alat  pendukung  yang  dimiliki  oleh  BNNP Sulawesi Selatan.
Ketersediaan  SDM.  Salah  satu  factor  pendukung  upaya  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  dapat berdayaguna  dan  berhasil  guna  bila  kebutuhan  sumberdaya  dapat  terpenuhi yang  diharapkan  dapat  menurunkan  angka  prevalensi  penyalahgunaan Narkoba,  gambaran  mengenai situasi  SDM   BNNP  Sulawesi  Selatan,   dari  hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  maka  diketahui  bahwa  dalam  ketersediaan SDM di BNNP Sulawesi Selatan masih kekurangan tenaga kerja khususnya pada bidang rehabilitasi sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.
Anggaran. Sebagai salah satu factor penghambat karena program pemberantasan peredaran narkotika di Kota Makassar membutuhkan anggaran yang  cukup  besar  dalam  pengadaan  program  pemberantasan.  Akibat kekurangan  dana  tersebut,  kuantitas  pelaksanaan  kinerja  Badan  Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menjadi kurang efektif.
Alat  Pendukung.  Dalam  proses  pemberantasan  narkotika  di  Kota  Makassar maka  BBNP  Sulawesi  Selatan  tentunya  harus  memiliki  kelengkapan  alat pendukung  baik  dari  segi  sarana  maupun  prasarana.  Sarana  dan  prasana dimaksudkan  berdasarkan  informasi  data  dari  BNNP  Sulawesi  Selatan  bahwa sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sudah  memadai.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  hasil  penelitian  yang  lakukan  maka  dapat  dianalisis  bahwa  tidak ada  kendala  terhadap  ketersediaan  alat,  sarana  dan  juga  prasarana  yang dimiliki  BNNP  Sulawesi  Selatan,  sehingga  dalam  melakukan  program
pemberantasan  narkotika  tidak  memiliki  kendala  dari  tidak  tersedianya  alat yang mendukung.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  mengenai strategi badan narkotika nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar  maka  dapat  disimpulkan  yaitu  strategi  pencegahan  yang  dilakukan badan  narkotika  nasional  dalam  melaksanakan  program  pemberantasan mendapat  tantangan  berat,  meskipun    dalam  proses  pemberantasan  telah dilakukan  upaya  optimal  dalam  menggali  informasi  mengenai  peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena    tampak  dari  semakin  meningkatnya  proyeksi  prevalensi  jumlah penyalahguna  narkotika  dari  tahun  ketahun  sehingga  pihak  BNN  maupun kepolisian  sulit  untuk  mengatasi  ketersediaan  dan  peredaran  narkoba  di masyarkat.
Adanya  upaya  terpadu  badan  narkotika  nasional  dalam  pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  narkoba  melalui kerjasama  dengan  berbagai  aliansi  pemerintah,  non  pemerintah  dan  juga masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  peran  aktifnya  dalam  menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran narkotika. Tentu berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga  dilakukan  dalam  proses  pemberian  rehabilitasi  yang  dilakukan  dengan rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  sasaran  kegiatan  ini  yaitu  sebagai upaya untuk meningkatkan  dan menyiapkan mental dari mantan pecandu saat kembali  ke  lingkungan    masyarakat  maka  dia  tidak  akan  terpengaruh  kembali untuk menggunakan narkotika.

## REFERENSI
Al  Imran,  M.  (2014).  Efektivitas  Kinerja  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Sulawesi  Selatan  dalam  Upaya  Pencegahan dan  Pemberantasan  Narkotika dikalangan Remaja Kota Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi.  2014.  Rencana  Strategis  Badan  Narkotika Nasional 2014. Badan Narkotika Nasional.
Haerana,  H.  Implementasi  Kebijakan  Rehabilitasi  Pengguna  Narkoba  di  Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2).
Instruksi  Presiden  Nomor  12  tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan  kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika.
Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kecamatan  Rappocini Kota Makassar. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(1).
Laporan Tahunan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Laporan Tahunan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Laporan Tahunan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Prianto,  A.  L.  (2011).  Good  Governance  dan  Formasi  Kebijakan  Publik  Neo- Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Purwatiningsih, S. (2001).PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia. Populasi, 12(1). Utami, M. P. (2016). TinjauanYuridisTerhadapPenyalahgunaanNarkotika.