Volume 7, Number 1, Tahun 2023, pp. 11-18 P-ISSN: 1979-7109 E-ISSN: 2615-4498 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppp.v7i1.56914

## Makin  Dekat,  Makin  Cepat:  Pengaruh  Pokja  Manajemen Operasional  dalam  Implementasi  Program  Sekolah Penggerak
Muhammad Irfan 1 , Abdul Rahman 2* , Latri Aras 3
1,2,3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

## A B S T R A K
Strategi  implementasi  kebijakan  menentukan  keberhasilan  ataupun kegagalan program peningkatan mutu Pendidikan. Kebijakan seringkali tidak  dibarengi  strategi  implementasi  yang  efektif  yang  mendukung pencapaian  hasil  atau  tujuan  kebijakan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  Pokja  Managemen  Operasional  (PMO)  sebagai  strategi implementasi kebijakan terhadap Program Sekolah Penggerak (PSP). Sampel  penelitian  adalah  Tim  PMO  tingkat  daerah  yang  berasal  dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Desain penelitian kualitatif digunakan  dengan  metode wawancara  semi-terstuktur  untuk pengumpulan  data  yang  kemudian  dianalisis  secara  descriptive- interpretive. Strategi PMO memberikan dampak positif terhadap proses pelaksanaan  PSP  baik  melalui  pendampingan  dan  fasilitasi  keahlian, teknik  dan  administrasi  serta  perubahan  pola  hubungan,  komunikasi, kemitraan  dan  pengambilan  keputusan  birokrasi  di  tingkat  daerah. Penelitian  ini menyimpulkan bahwa keberadaan  PMO memungkinkan pemecahan masalah yang makin cepat serta hubungan dan kerjasama antar  pihak  atau  stakeholder  yang  makin  dekat  dalam  implementasi PSP.  Temuan  penelitian  mengimplikasikan  bahwa  setiap  kebijakan pendidikan  mesti  disertai  dengan  strategi  implementasi  yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian target atau tujuan kebijakan secara efektif dan produktif.

## A B S T R A C T
Policy  implementation  strategies  determine  the  success  or  failure  of  education  quality  improvement programs. Policies are often not accompanied by effective implementation strategies that support the achievement of policy outcomes or objectives. The purpose of this study was to analyze the Operational Management  Working  Group  (PMO)  as  a  policy  implementation  strategy  for  the  Mobilizing  Schools Program  (PSP).  The  research  sample  was  the  PMO  team  at  the  regional  level  from  the  Education Quality  Assurance  Center  (BPMP).  A  qualitative  research  design  was  used  with  a  semi-structured interview  method  for  data  collection  which  was  then  analyzed  descriptively-interpretively.  The  PMO strategy  had  a  positive  impact  on  the  PSP  implementation  process  both  through  assistance  and facilitation of expertise, techniques and administration as well as changes in patterns of relationships, communication, partnerships and bureaucratic decision-making at the local level. This study concludes that the existence of a PMO enables faster problem solving and closer relationships and cooperation between  parties  or  stakeholders  in  PSP  implementation.  The  research  findings  imply  that  every education policy must be accompanied by an implementation strategy that supports the implementation and achievement of policy targets or objectives effectively and productively.

## 1. PENDAHULUAN
Program  peningkatan  kualitas  pendidikan  telah  banyak  dan  terus  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia.  Usaha  untuk  membantu  guru  mengembangkan  profesionalisme  dan  kompetensinya  melalui program sertifikasi guru telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade sejak reformasi pendidikan (Armadani et al., 2023; Widiyono & Irfana, 2021) . Bantuan operasional sekolah (BOS) diluncurkan untuk mendukung  penyelenggaraan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  standar  pelayanan  miniminal  (SPM)  dan tidak  membebankan  masyarakat (Nurasiah  Iis,  Marini  Arita,  Nafiah  Maratun,  2022;  Susilawati,  2021) .

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 06, 2023 Revised January 09, 2023 Accepted March 14, 2023 Available online April 25, 2023

## Kata Kunci:
Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pokja Managemen Operasional, Program Sekolah Penggerak
Keywords: Education Quality Improvement, Operational Management Working Group, School Drive Program
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023  by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
Perubahan atau penyesuaian kurikulum senantiasa dilakukan sebagai sebagai upaya menyesuaikan proses dan  kualitas  pendidikan  dengan  perkembangan  yang  terjadi  dan  tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  maupun  yang  sementara  berlangsung  menunjukkan  komitmen  dan konsistensi  peningkatan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  dengan  kebijakan  Merdeka  Belajar  (MB). Merdeka  Belajar  adalah  kebijakan  untuk  mentransformasi  pendidikan  dalam  mewujudkan  pencapaian nasional pendidikan yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keunggulan dan daya saing (Dikta, 2020; Sintiawati et al., 2022) . Sampai dengan akhir tahun 2022, telah lahir 22 episode (baca: program) sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar ini.
Program Sekolah Penggerak (PSP) atau dikenal dengan Merdeka Belajar Episode 7 adalah program ke-7 yang lahir dari kebijakan MB. PSP adalah kelanjutan dan pengembangan kebijakan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah yang telah dilakukan (Marliyani & Iskandar, 2022; Nurasiah Iis, Marini Arita, Nafiah  Maratun,  2022) .  Sebelumnya  dikenal  beberapa  program  peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis sekolah  seperti  Rintisan  Sekolah  Berstandar  Internasional  (RSBI),  Sekolah  Rujukan,  dan  Sekolah  Model Program-program ini telah mendorong penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas namun belum memberikan dampak luas dan merata ke sekolah dan daerah lainnya (Abidah et al., 2020; Latiana, 2019) . PSP diinisi asi untuk “mendorong sekolah -sekolah melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran  di  tingkat  internal,  kemudian  melakukan  pengimbasan  ke  sekolah-sekolah  lain  untuk melakukan peningkatan mutu serupa” sehingga diharapkan peningkatan mutu yang lebih merata ke banyak sekolah dan daerah. Meski secara umum proses transformasi berada pada level satuan pendidikan, PSP ini juga diharapkan mampu mendorong lahir dan berkembangnya ekosistem pendukung perubahan di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan bisa berdampak luas dan melembaga/membudaya (Nurasiah et al., 2022b) . Pada tahun pertama pelaksanaan PSP di tahun 2021 terdapat 2492 sekolah (target 2500) yang tersebar di 111 kabupaten/kota di 34 provinsi .
Namun demikian, kualitas pendidikan di Indonesia dipandang masih jauh tertinggal dari negara- negara lain serta disparitas kualitas pendidikan antar daerah masih sangat tinggi (Lukitasari et al., 2017; Sudadio, 2013) . Laporan dari studi internasional yang melakukan perbandingan pencapaian hasil belajar seperti Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan kemampuan peserta didik Indonesia yang memperihatinkan yang tidak pernah mencapai skor rata-rata seperti pada hasil PISA 2018 yang menempatkan Indonesia diurutan ke 74 atau peringkat ke enam dari bawah. Menurut studi Asesmen Kompetensi  Siswa  Indonesia  (AKSI)  kemampuan  peserta  didik  di  wilayah  Indonesia  bagian  timur cenderung lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang ada di wilayah barat. Sebagai contoh, 90% lebih peserta didik di provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua Barat berada dalam kategori kurang dalam hal kemampuan numerasi sedangkan di Yogjakarta dan Jawa Tengah berada  dalam  kisaran  50%  sampai  dengan  60%  .  Realitas  ini  menunjukkan  bahwa  program-program peningkatan kualitas pendidikan mengalami masalah atau tantangan.
Upaya  mencapai  tujuan  program,  sekolah-sekolah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sekolah penggerak  mendapatkan  beragam  intervensi  dan  pendampingan,  yaitu:  pendampingan  konsultatif  dan asimetris, penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah, pembelajaran paradigma baru,  perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Penguatan SDM, kurikulum, pembelajaran dan asesemen dilakukan melalui intervensi pelatihan, in-house training , lokakarya, dan coaching kepada kepala sekolah, guru dan pengawas  sekolah  penggerak.  Sekolah  penggerak  juga  mendapatkan  pendampingan  konsultatif  melalui mekanismen  Pokja  Manajemen  Operasional, Project  Management  Office (PMO)  yang  dibentuk  secara berjenjang mulai dari level sekolah, daerah (kab./kota/provinsi) sampai dengan kementerian (pusat). PMO dalam PSP bisa dianggap sebagai suatu strategi “pengawalan” implementasi program dengan melibatkan pihak-pihak terkait di setiap level untuk memantau proses dan hasil serta melakukan identifikasi masalah, menemukan  dan  melaksanakan  alternatis  solusi  sessuai  dengan  kewenangan  dan  sumberdaya  masing- masing  level  PMO.  PMO  terbagi  dan  dilaksanakan  dalam  empat  level/jenjang:  sekolah,  daerah (kab./kota/provinsi), direktorat jenderal (PAUDdikdasmen) dan kementerian seperti terlihat pada Gambar 1 . Secara  makro,  PSP  bisa  dilihat  sebagai  suatu  kebijakan  publik  terkait  pendidikan  pada  tataran implementasi  kebijakan.  Dalam  literatur  tentang  kebijakan  publik  ditemukan  berbagai  macam  model, proses  dan  tahapan/fase  dari  kebijakan,  namun  pada  prinsipnya  setiap  kebijakan  publik  selalu ditindaklanjuti  dengan  implementasi  kebijakan.  Bahkan  beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  puncak,  sentral  atau  hal  yang  paling  penting  dari  keseluruhan  proses kebijakan, bahkan dari perumusan kebijakan itu sendiri. Temuan sebelumnya menyatakan bahwa tanpa suatu implementasi, suatu yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Implementasi kebijakan merupakan “bentuk  nyata”  dari  suatu  kebijakan  setelah  kebijakan  dirumuskan  yang  menyangkut  upaya  me ngelola input untuk  menghasilkan output maupun outcome bagi  masyarakat  secara  umum  ataupun  kelompok sasaran kebijakan secara khusus (Irawati et al., 2022; Rohman, 2017) . Tujuan kebijakan adalah melakukan
intervensi  sehingga  implementasi  kebijakan  pada  dasarnya  adalah  tindakan  (action)  dari  intervensi  itu sendiri (Muthohar,  2021;  Widyana,  2021) .  Secara  sederhana  implementasi  kebijakan  bisa  didefinisikan sebagai  suatu  tindakan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan  sehingga  tercapai  tujuan  yang  telah ditentukan. Implementasi kebijakan dapat dilihat dan dikaji dari beberapa perspektif pendekatan. Salah satunya adalah implementation problem approach yang diusung oleh Edwards III. Mengingat sangat krusialnya implementasi kebijakan, maka pemilihan strategi pelaksanaan/implementasi  perlu  dipilih  dengan  tepat.  Dalam  konteks  implementasi  PSP,  PMO  bisa dipandang  sebagai  salah  satu  strategi  manajemen  yang  dipilih  oleh  Kemendikbudristek  untuk menjaminkan efektifitas dan efesiensi keterlaksanaan dan ketercapaian target program. PMO merupakan salah  satu  praktik,  strategi  atau  pendekatan  yang  ada  dalam  konsep project  management (manajemen proyek)  yang  umumnya  diterapkan  di  perusahaan  atau  industri  untuk  pengelolaan  proses  pengerjaan projek (Kholik  et  al.,  2022;  Sintiawati  et  al.,  2022) .  PMO,  secara  sederhana,  didefinisikan  sebagai  suatu kelompok, unit atau departemen yang menetapkan, menjaga dan memastikan standar manajemen projek dalam  satu  organisasi.  Terlepas  dari  model,  struktur  dan  tipe  PMO  yang  ada  dalam  kajian  manajemen projek,  PMO  adalah  strategi  manajemen  yang  umunya  terkait  dengan  kerangka organizing-leading- controlling dalam  pelaksanaan  projek (Susilawati,  2021;  Yamin  &  Syahrir,  2020) .  PMO  dibentuk  untuk meningkatkan pelaksanaan projek dan menghindari pemborosan sumber daya. PMO mensarikan beberapa fungsi  utama  PMO  dalam  pengelolaan  projek,  mengelola  sumber  daya  bersama,  mengidentifikasi  dan mengembangkan metode, paktik dan standar pengelolaan projek, melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan, melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap standar, kebijakan, prosedur, dan  template  evaluasi  projek,  mengembangkan  dan  mengelola  kebijakan,  prosedur,  dan  dokumentasi projek,  dan  mengkoordinasikan  komunikasi  lintas  sektor.  Dalam  konteks  implementasi  PSP,  PMO  dari setiap  level  yang  dalam  PSP  diharapkan  melaksanakan  peran organizing-leading-controlling sehingga efisiensi  dan  efektifitas  proses  implementasi  PSP  tercipta  yang  akan  mendukung  pencapaian  tujuan program secara optimal.
Dalam studi dan kajian kebijakan pendidikan, implementasi merupakan tahap yang sangat krusial karena  sebaik  apapun  kebijakan  telah  dirumuskan  dan  diputuskan    tidak  akan  berhasil  jika implementasinya  buruk.  Kebijakan  pendidikan  pada  umumnya  diturunkan  menjadi  program-program sebagai bentuk implementasi kebijakan terkait. Kesuksesan pelaksanaan dan pencapaian hasil atau target program  menjadi  indikator  keberhasilan  dari  suatu  kebijakan  yang  diambil.  Penelitian  ini  mencoba mengkaji implementasi program sekolah penggerak (PSP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  (Kemendikbudristek)  sebagai  salah  satu  program  dari  kebijakan peningkatan  mutu  pendidikan (Marliyani  &  Iskandar,  2022;  Nurasiah  et  al.,  2022a) .  Secara  khusus, penelitian ini berfokus pada keberadaan Pokja Managemen Operasional, Project Manajement Office (PMO) di tingkat daerah yang dibentuk untuk “mengawal” pelaksanaan PSP di setiap daerah. Pertanyaan utama yang  diajukan  penelitian  ini  adalah  “b agaimana  pengaruh  PMO  daerah  terhadap  pelaksanaan  program sekolah penggerak di Kabupaten Bitung?” PMO merupakan sesuatu yang baru atau belum pernah dilakukan dalam konteks implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan secara nasional, sehingga penelitian tentang  keberadaan  dan  pengaruh  PMO  terhadap  implementasi  program  menjadi  sesuatu  yang  penting untuk  dilakukan  yang  akan  memberikan  perspektif  tentang  pendekatan,  strategi  atau  pun  model implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan yang baik dan produktif.
Gambar 1. Level Pokja Manajemen Operasional (PMO) Program Sekolah Penggerak

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data.  Wawancara  semi-struktur  dilakukan  dengan  responden  penelitian  yang  berasal  dari  dua  instansi pemerintah,  yaitu  unit  pelaksana  teknis  (UPT)  Balai  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (BPMP)  provinsi Sulawesi  Utara  sebagai  UPT  Kemendikbud  dan  dinas  Pendidikan  Kota  Bitung,  Sulawesi  Utara  sebagai pemangku kepentingan daerah dengan durasi 30 menit sampai dengan satu jam. Jumlah total responden dari  kedua  instansi  ini  adalah  enam  orang  yang  terlibat  aktif  dalam  PMO  daerah  dengan  profil  singkat seperti disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Profil Singkat Responden Wawancara
No. Nama Samaran Asal Instansi Jabatan Keterangan 1 Budi BPMP Fungsional Koordinator PMO BPMP 2 Bono BPMP Fungsional Sekretaris PMO BPMP 3 Beni BPMP Fungsional Anggota PMO BPMP 4 Mentari Dinas Pendidikan Pejabat Struktural Pejabat Dinas 5 Mardi Dinas Pendidikan Pejabat Struktural Ketua PMO Dinas 6 Melati Dinas Pendidikan Pejabat Struktural Sekretaris PMO Dinas
Data analisis mengadopsi pendekatan descriptive-interpretive menggunakan teknik analisis data kualitatif.  Fokus  analisis  pada  pemaknaan  pengalaman,  pendapat  atau  pandangan  responden  penelitian terhadap proses dan pelaksanaan PMO yang telah mereka lalui yang kemudian direduksi ke dalam tema- tema hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Hasil  analisis  data  setelah  melalui  proses  reduksi  data  ( iterative coding  and  categorization ) menghasilkan beberapa interpretasi dalam bentuk  tema-tema hasil penelitian. Tema-tema yang muncul yaitu  aktor,  sikap  dan  relasi  para  aktor  PMO  daerah,  peran  PMO  daerah;  dan  proses  dan  kualitas  PMO daerah.  Temuan  pertama, aktor-aktor yang terlibat dalam PMO tingkat daerah  adalah  personel instansi pemerintah yang memegang jabatan baik secara fungsional maupun struktural. Personel PMO pada instansi Balai  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (BPMP)  Sulawesi  Utara  didominasi  oleh  praktisi  yang  “terbiasa” memfasilitasi implementasi program atau kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah. Tenaga fungsional widyaprada yang memiliki tugas melakukan “pemetaan mutu, pendampingan,  pembimbingan,  supervisi  kemudian  pengembangan  model  penjaminan  mutu  yang sasarannya ke satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota (Budi). Di pihak dinas pendidikan Kota Bitung, personel PMO rata-rata ketua PMO daerah di angkatan pertama itu kepala bidang atau sekretaris dinas untuk ketua tim. Keberadaan tim PMO tingkat daerah baik yang ada di BPMP dan dinas pendidikan bersifat ad  hoc. Tim  PMO  tidak  secara  legal  formal  berada  dalam  struktur  organisasi  walau  memiliki kepengurusan sendiri yang terdiri dari ketua atau koordinator, sekretaris dan anggota serta memiliki tugas, fungsi dan peran masing-masing yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan PMO daerah.
Keberhasilan dalam mengawal dan mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi PSP bergantung pada sikap dan relasi para aktor PMO. Partisipasi aktif tim PMO merupakan poin penting yang mendukung keterlaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung PSP. Di tingkat Kabupaten/kota ini semuanya nyaris bagus [implementasi PSP] karena seluruh pelaksananya selalu hadir dalam forum PMO. Bahkan jika mereka tidak bisa hadir mereka izin ada laporan. Bono mengungkapkan antusiasme tim PMO daerah  serta pejabatnya. Jadi untuk kabid SD itu hampir 100%  selalu  hadir apalagi kabid SD-nya kalau terlambat dia akan minta maaf dan menjelaskan permasalahan yang dialaminya kare na terlambat” (Budi). Tentang  keaktifan  kehadiran  para  aktor  PMO  dan  pemangku  kepentingan  dalam  PMO  daerah,  Melati menyampaikan.  Jadwal  pertemuan  PMO  rutin  dilakukan  sekali  sebulan  dengan  kehadiran  unsur-unsur terkait  untuk  membicarakan  masalah-masalah  yang  ada  di  sekolah  penggerak.  PMO  dinas  yang menyampaikan [ke PMO BPMP] bahwa kita akan rapat dan mereka langsung datang sering juga bukan kami yang menanyakan tentang rapat tapi mereka. Partisipasi aktif para aktor PMO dalam pertemuan/rapat PMO daerah menunjukkan antusiasme yang baik terhadap pelaksanaan PSP.
Melalui  mekanisme  PMO,  pihak  pemerintah  daerah  atau  Dinas  dan  BPMP  menjadi  rekan  yang saling mendukung dan menghargai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Informan lain dari  pihak PMO BPMP  mengutarakan hal sama.  Jadi kepala dinas sudah rajin untuk hadir biasanya  jika mereka tidak hadir  maka ada konfirmasi dan  biasanya jika kita menelpon dan mereka tidak menjawab
telepon  tersebut  biasanya  mereka  akan  telpon  balik.  Secara  singkat  Mardi  menggambarkan  hubungan BPMP  dan  dinas  BPMP  itu  pro  aktif  dan  support  datang  khusus  untuk  pendampingan,  sosialisasi,  atau kegiatan lain. Selain antusiasme yang untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan PMO daerah, aktor-aktor PMO daerah juga memperlihatkan komitmen yang kuat atas tugas dan peran yang diemban. Dalam  konteks  implementasi  PSP  secara  luas,  ketua  tim  PMO  dinas  menjelaskan  bahwa  PMO  tugas utamanya adalah memfasilitasi apa yang dapat diselesaikan oleh tingkat pemerintahan daerah. yang harus kita bawa terus sampai masalah itu selesai dan tidak menjadi beban dan tidak tercatat lagi dalam laporan. Melati,  selaku  sekretaris  PMO  dinas,  menambahkan,  Kegiatan  PMO  itu  yang  pasti  membicarakan  atau diskusi terkait masalah-masalah yang ada di sekolah penggerak, kemudian mencari solusi dari masalah- masalah yang ada.
Temuan  kedua,  peran  PMO  daerah  terbagi  dalam  tiga  jenis,  yaitu  komunikasi,  koordinasi  serta pendampingan keahlian dan teknis. Tim PMO BPMP mengawal PSP. Tim mensosialisasikan kepada dinas pendidikan, pejabat dinas, bersama dengan tim PMO yang ada di daerah. PMO BPMP juga berperan sebagai mediator yang menjembatani kebutuhan ataupun aspirasi yang lahir di forum PMO daerah. Contoh ketika daerah/dinas  menghadapi  suatu  kendala  dan  tidak  memiliki  akses  ke  pihak  yang  dianggap  bisa menyelesaikan masalah tersebut maka BPMP melalui tim PMO mencoba mengkomunikasikannya dengan pihat  terkait,  kadang  dengan  cara  yang  kami  cari  jalan  pintas,  kebetulan  ada  grup  PMO  UPT  level kementerian,  disitu ada pemegang kebijakan, nah disitu  kami  masuk,  kami tanyakan lewat japri, kalau lewat grup kan lambat dibalas. Proses eskalasi yang dimaksud ketika kami melakukan kunjungan kerja ke kantor wali kota, wali kota mendiskusikan dengan dinas kesepakatan kerja [permasalahan dan solusi] yang sudah dibicarakan di tingkat PMO daerah. Dari situ walikota langsung menginstruksikan ke dinas follow up hal-hal yang sudah dibicarakan bersama. Terlihat bahwa proses yang ditempuh oleh PMO daerah (BPMP dan Dinas) dalam mengawal implementasi PSP bersifat kolegial dan partisipatif. Selain proses yang kolegial dan partisipatif, kegiatan PMO daerah juga berfokus kepada mediasi dan moderasi permasalahan dan solusi yang diperlukan dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PSP oleh sekolah-sekolah penggerak.
Keberadaan PMO daerah menghasilkan multiplier effect (dampak berganda) terhadap PSP. Dampak utama adalah terselesaikannya beberapa masalah yang dialami oleh sekolah penggerak seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (guru) dan sarana dan prasarana serta pengembangan kompetensi pendidik (kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah). Mardi secara lugas menjelaskan solusi atau fasilitasi yang telah lahir dari proses PMO: misalnya pengadaan alat TIK, ada sekolah penggerak mendapatkan bantuan langsung  dari  kementerian  dan  ada  yang  tidak  teranggarkan.  Melalui  pemerintah  daerah  Kota  Bitung menganggarkan sekolah penggerak yang tidak sempat dianggarkan tersebut sehingga mereka juga dapat bantuan penyediaan alat TIK. Kemudian sarana dan prasarana seperti pembangunan dan pengadaan kelas baru, toilet, ruang uks dll dalam pemetaan PMO daerah itu sekolah penggerak harus menjadi priorita. Seribu titik  Wifi  itu  program  kota  Bitung,  kejadian  di  sekolah  penggerak  yang  dulunya  titik  wifi  itu  jauh  dari sekolah penggerak kemudian akhirnya di pindah ke sekolah atau sekitar sekolah. Ditambahkan oleh Melati, Semua  sekolah  tetap  kekurangan  guru  dan  karena  sudah  diangkat  menjadi  permasalahan.  Dinas mengusulkan  untuk  ditempatkan  guru  honorer  pemerintah  kota  ke  sekolah  yang  bersangkutan  dan disetujui oleh pemerintah kota maka diberikanlah tenaga harian lepas (THL) ke sekolah. Untuk peningkatan kompetensi guru, pejabat dinas Kota Bitung melaporkan. Sekarang ini kami dari dinas dikbud Kota Bitung, sementara mengadakan pelatihan guru-guru. Kurang lebih 592 guru dilatih bersama-sama dengan BPMP agar  supaya  para  guru  memahami  bagaimana  menggunakan  dan  memanfaatkan  Platform  Merdeka Mengajar (Mentari).
Selama  satu  tahun  pelaksanaan,  PMO  juga  berdampak  pada  pola  kerjasama  (kemitraan)  dan pengambilan  keputusan  pemerintah  daerah.  Bono  menggambarkan  bagaimana  kemitraan  yang  erat tumbuh diantara BPMP, dinas dan SKPD, hubungan kita dengan dinas semakin dekat, ternyata dengan PMO ini  maka  komunikasi  kita  dengan  daerah  itu  semakin  baik,  dan  ternyata  lintas  sektoral  kita  dapat bekerjasama, sekarang bukan hanya kerjasama antar dinas pendidikan dan BPM sekarang sudah berjalan ke SKPD lain. Keharmonisan hubungan dan kerjasama antar lembaga ini secara singkat ditegaskan oleh Budi  yang  menjabat  sebagai  koordinator  PMO  BPMP  [Secara]  struktur  sudah  tidak  ada  halangan  untuk bekerja  sama.  Perubahan  pola  kemitraan  selanjutnya  berdampak  atau  mempengaruhi  pengambilan keputusan  di  daerah.  Pengambilan  keputusan  yang  di  masa  lalu  memerlukan  waktu  yang  panjang  atau permasalahan akut yang sudah lama teridentifikasi dan belum tertangani seperti bertahun-tahun sekolah itu kekurangan guru dan intervensi daerah kurang ternyata dengan PMO bisa membuat keputusan dengan cepat (Bono).

## Pembahasan
Keterlaksanaan dan pencapaian target (output dan outcome) PSP di Kota Bitung dipengaruhi oleh keberadaan PMO daerah yang mengawal implementasi PSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  PMO
daerah  memerankan  tiga  fungsi  pengelolaan  yaitu supporting , coordinating dan controlling dalam implementasi PSP. Peran ini dilakukan baik secara terpisah atau bersama-sama oleh PMO BPMP dan PMO dinas. Fungsi supporting dari PMO BPMP  terwujud dalam aktifitas pendampingan  atau  fasilitasi kepada pemangku  kepentingan  di  tingkat  daerah,  PMO  dinas  dan  sekolah  penggerak.  PMO  BPMP  melakukan pertemuan dan sosialisasi PSP dengan pemangku kepentingan di tingkat  daerah seperti walikota/bupati, DPRD dan SKPD. PMO dinas dan sekolah penggerak, PMO BPMP melakukan pelatihan dan bimbingan teknis terkait PSP seperti implementasi kurikulum merdeka (IKM) dan perencanaan berbasis data. Di pihak lain, PMO dinas umumnya memberikan layanan informasi tentang PSP kepada pihak internal dinas (pejabat, pengawas sekolah dan staf) melalui briefing atau rapat yang khusus membicarakan implementasi PSP di Kota Bitung. Bagi sekolah  penggerak, PMO  dinas mengorganisasikan dukungan dan layanan konsultatif, teknis  ataupun  administrasi  seperti  bantuan  pendampingan  bagi  pendidik  yang  belum  memiliki  atau terkendala  akun  belajar.id  atau  tidak  bisa  mengakses  platform  merdeka  mengajar  (PMM) (Marliyani  & Iskandar, 2022; Rizal et al., 2022) . Fungsi coordinating PMO  daerah  (BPMP  dan  Dinas)  lebih  banyak  terkait  dengan  pengarahan (steering) kewenangan atau otoritas. Sebagai contoh, pihak PMO BPMP dan dinas menginisiasi kerjasama pemangku kepentingan daerah melalui penandatangan MoU pihak terkait untuk mendukung implementasi PSP. Karena PMO berada dalam beberapa level, maka PMO daerah banyak berperan menjadi pihak yang mengatur atau mempertemukan usulan, aspirasi ataupun kendala yang ada di daerah kepada pihak-pihak yang ada di level kementerian atau pusat. Fungsi controlling mungkin merupakan fungsi yang paling krusial dan  banyak  diperankan  oleh  PMO  daerah  (BPMP  dan  Dinas).  Hal  ini  wajar  terjadi  mengingat  bahwa mekanisme atau strategi PMO dihadirkan untuk mengendalikan implementasi PSP. Controlling utamanya dilaksanakan  melalui  pengumpulan  dan  pengelolaan  data  dan  informasi  (data  and  information management) terhadap proses dan progress pelaksanaan PSP termasuk kendala dan permasalahan yang dihadapi atau terjadi. Data dan informasi ini yang kemudian menjadi input yang umumnya dibicarakan dan didiskusikan dalam forum PMO daerah untuk diformulasikan solusinya. Fungsi controlling juga meliputi penetapan keputusan siapa melakukan apa terhadap solusi yang telah ditetapkan yang kemudian membuat pihak  PMO  daerah  beralih  fungsi  sebagai supporting, solusi  atau  fungsi coordinating jika  mereka  mesti melimpahkan  atau  merekomendasikan  eksekusi  solusi  ke  pada  pihak-pihak  terkait  yang  memiliki kewenangan (Kholik et al., 2022; Rahayu et al., 2022) .
Dari pembahasan, penting  dicatat bahwa ketiga fungsi supporting, coordinating  dan controlling yang  diperankan  oleh  PMO  daerah  bukan  proses  ataupun  aktifitas  yang  terpisah  dan  berurutan.  Ketiga fungsi ini saling terkait  dan terkadang random dalam pelaksanaannya. Namun  bahwa fungsi controlling mendominasi  peran  yang  dilakukan  oleh  PMO  daerah  kemungkinan  besar  didasari  oleh  faktor akuntabilitas.  PMO  daerah  merasa  bertanggungjawab  menyelesaikan  masalah  sehingga  permasalahan tersebut tidak lagi tercatat sebagai “laporan” atau “berstatus merah” di sistem monitoring dan evaluasi PSP. Para aktor PMO daerah di Kota Bitung menunjukkan komitmen, antusiasme dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan dan kesuksesan PSP di daerah. Hal yang kontradiktif dengan temuan yang biasanya dilaporkan dalam kajian tentang implementasi kebijakan bahwa pemerintah  daerah  bersikap pasif atau menjadi penonton dari program-program pemerintah pusat di daerah . Disposisi atau sikap PMO daerah yang  positif  terhadap  PSP  bisa  dilihat  sebagai  dampak  yang  lahir  dari  rasa  kepemilikan  terhadap  PSP (program ownership). Strategi menghadirkan PMO di setiap level implementasi PSP, yaitu sekolah, daerah, dirjen dan kementerian membuat aktor-aktor yang ada di setiap level merasa terlibat dan dilibatkan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pencapaian target program (Anridzo et al., 2022; Barlian & Solekah, 2022) . Level, tingkat atau pun kualitas kepemilikan program dalam konteks program yang lahir dari kebijakan publik, umumnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi program .

## 4. SIMPULAN
Keberadaan  PMO  daerah  dalam  implementasi  PSP  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  dan pencapaian  target  program.  PMO  bukan  hanya  memberikan  dampak  terhadap  proses  pelaksanaan  dan pencapaian target PSP dengan melakukan pendampingan dan fasilitasi keahlian, teknik dan administrasi kepada sekolah penggerak tetapi juga membawa perubahan pola hubungan, komunikasi, kemitraan dan pengambilan keputusan birokrasi di tingkat daerah.  Perubahan jalinan dan kemitraan antar lembaga di daerah, khususnya organisasi pemerintahan, mampu menjadi modal atau embrio tumbuhnya ekosistem pendukung perubahan di tingkat daerah. Implementasi kebijakan pendidikan yang selama ini terjadinya umumnya menegasikan keberadaan, peran dan otoritas organisasi dan aktor pemerintahan yang ada di daerah, keberadaan PMO daerah dapat menumbuhkan dan mengaktifasi partisipasi aktif dari stakeholder- stakeholder di daerah yang biasa dianggap kurang merespon atau pun mendukung program-program yang
lahir dari kebijakan pusat. Simpulan paling mendasar yang bisa diambil bahwa dengan keberadaaan PMO daerah,  pemecahan  masalah  yang  terjadi  dalam  implementasi  PSP  makin  cepat  dan  hubungan  dan kerjasama antar pihak atau stakeholder makin dekat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of COVID- 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar.” Studies in Philosophy of Science and Education , 1 (1), 38 – 49. https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9.
Anridzo, A. K., Arifin, I., & Wiyono, D. F. (2022). Implementasi Supervisi Klinis dalam Penerapan Kurikulum
Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu , 6 (5), 8812 – 8818. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3990.
Armadani, P., Sari, P. K., Aldi, A. F., & Setiawan, M. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Junjung Sirih Putri . 9 (1), 341 – 347.
Barlian,  U.  C.,  &  Solekah,  S.  (2022).  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan. JOEL:  Journal  of  Educational  and  Language  Research , 1 (12),  2105 – 2118. https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/3015.
Dikta. (2020). Pembelajaran Berorientasi Tri Hita Karana Sebagai Upaya Penguatan Kualitas Pendidikan Dasar  Pada  Abad  Ke  21. Pendasi:  Jurnal  Pendidikan  Dasar  Indonesia , 4 (1),  126 – 136. https://doi.org/10.23887/jpdi.v4i1.3103.
Irawati,  D.,  Iqbal,  A.  M.,  Hasanah,  A.,  &  Arifin,  B.  S.  (2022).  Profil  Pelajar  Pancasila  Sebagai  Upaya Mewujudkan  Karakter  Bangsa. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  1224 – 1238. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3622.
Kholik,  A.,  Bisri,  H.,  Lathifah,  Z.  K.,  Kartakusumah,  B.,  Maufur,  M.,  &  Prasetyo,  T.  (2022).  Impelementasi Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  Berdasarkan  Persepsi  Dosen  dan Mahasiswa. Jurnal Basicedu , 6 (1), 738 – 748. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2045. Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. Edukasi , 13 (1). https://doi.org/10.15294/edukasi.v13i1.951.
Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.
Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 4 (2), 121 – 134. https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134 .
Marliyani, T., & Iskandar, S. (2022). Program Sekolah Penggerak (PSP) Terhadap Kinerja dan Manajemen Kepala Sekolah. Jurnal Basicedu , 6 (4), 6679 – 6685. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3255. Muthohar, A. (2021). Implementation and Development Models of Character Education in School. Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran , 8 (2), 69 – 82. https://doi.org/10.21093/twt.v8i2.3236. Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022a). Nilai kearifan lokal: Projek paradigma baru program  sekolah  penggerak  untuk  mewujudkan  profil  pelajar  pancasila. Jurnal  Basicedu , 6 (3), 3639 – 3648. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727.
Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022b). Nilai Kearifan Lokal: Projek Paradigma Baru Program  Sekolah  Penggerak  untuk  Mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila. Jurnal  Basicedu , 6 (3), 3639 – 3648. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714.
Nurasiah  Iis,  Marini  Arita,  Nafiah  Maratun,  R.  N.  (2022).  Nilai  Kearifan  Lokal:  Projek  Paradigma  Baru Program  Sekolah  Penggerak  untuk  Mewujudkan  Profil  Pelajar  Pancasila. Jurnal  Basicedu , 6 (3), 3639 – 3648. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727.
Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. Jurnal Basicedu , 6 (4), 6313 – 6319. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237.
Rizal,  M.,  Najmuddin,  N.,  Iqbal,  M.,  Zahriyanti,  Z.,  &  Elfiadi,  E.  (2022).  Kompetensi  Guru  PAUD  dalam Mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Penggerak. Jurnal Obsesi , 6 (6), 6924 – 6939. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3415.
Rohman, S. (2017). Membangun Budaya Membaca Pada Anak Melalui Program Gerakan Literasi Sekolah.
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar , 4 (1), 156.
https://doi.org/10.24042/terampil.v4i1.2118.
Sintiawati,  N.,  Fajarwati,  S.  R.,  Mulyanto,  A.,  Muttaqien,  K.,  &  Suherman,  M.  (2022).  Partisipasi  Civitas Akademik dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Jurnal Basicedu , 6 (1), 902 – 915. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2036.
Sudadio,  S.  (2013).  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah  Di  Provinsi  Banten  Melalui Manajemen  Berbasis  Sekolah. Jurnal  Penelitian  Dan  Evaluasi  Pendidikan , 16 (2). https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1131.
Susilawati,  N.  (2021).  Merdeka  Belajar  dan  Kampus  Merdeka  Dalam  Pandangan  Filsafat  Pendidikan Humanisme. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian
Pendidikan Dan Pembelajaran , 2 (3). https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108.
Widiyono,  A.,  &  Irfana,  S.  (2021).  Implementasi  Merdeka  Belajar  melalui  Kampus  Mengajar  Perintis  di Sekolah  Dasar. Metodik  Didaktik :  Jurnal Pendidikan  Ke-SD-An , 16 (2),  102 – 107. https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125.
Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (1), 35 – 42. https://doi.org/10.46730/jkp.v12i1.7923.
Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). Jurnal Ilmiah Mandala Education , 6 (1). https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121.