AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak

## PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR ANAK
1 Rizki Gusti Perdana , 2 Susilo Wardani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
Correspondent email : rizkigustiperdana857@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 24 November 2023 26 Desember 2023 26 Desember 2023
28 Desember 2023

## Abstract
Content  creators  are flexible  workers  who  are  in  demand  by  all  groups,  both  adults  and children. Children in digital content creation are at risk of exploitation and psychological distress. This is the case with Monella Sunshine Jo, a 5 year old celebrity who has achieved a significant level of popularity. Although children's rights in the digital world have been regulated  in  legislation,  adequate  regulations  to  protect  children  as  content  creators  are still lacking, creating problems that need attention. This article aims to analyze the legal regulation of child  labor as a  content  creator on social media  and the legal protection of child content creators based on labor law. The method used in this research is normative research  method, which  examines  and  analyzes  the  subject  matter  with  the substance  of the  Legislation.  Based  on  the  results  of  this  study  it  can  be  concluded,  First,  legal protection  of  child  content  creators  on  social  media  and  regulations  in  Indonesia  have regulated the rights and obligations of children as workers, especially in the entertainment industry, but there are certain conditions, stating that children who have worked must do work in accordance with their requests and talents, these provisions are regulated in the Decree  of  the  Minister  of  Manpower  Number  KEP.115/MEN/VII/2004.  Second,  the protection  of  children  from  work  is  regulated  in  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower with the exception of children aged 13-15 years who may do light work as long as  it  does  not  interfere  with  development  and  health.  Conditions  such  as  written permission, work agreement, maximum time of 3 hours, daytime, and not interfering with school.  Law  Number  13  of  2003  on  Labor  prohibits  child  labor  that  endangers  health, safety, or morals, as well as involving children in slavery, prostitution, the production of pornography, and the trafficking of addictive substances.
Keywords: Protections; Legal; Content; Creators; Children.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Anak  dianggap  sebagai  generasi  penerus  yang  berperan  penting  dalam meneruskan  identitas  nasional  dan  pembangunan.  Meskipun  anak-anak  tidak diwajibkan untuk bekerja, pelindungan, bimbingan, dan perhatian khusus dari orang tua sangat penting dalam memastikan perkembangan anak-anak menuju kematangan intelektual dan kesejahteraan fisik yang optimal. Anak-anak sebagai anugerah Tuhan yang  tengah  mengalami  fase  perkembangan  jasmani  dan  rohani.  Pasal  1  Undang- Undang Ketenagakerjaan  Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketengakerjaan, anak-anak adalah  individu  yang  berusia  di  bawah  18  tahun.  Penting  untuk  mempertimbangkan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak-anak dan memberikan perhatian khusus dalam mendidik anak - anak. Tenaga kerja, yang mencakup individu yang sudah bekerja atau mencari  pekerjaan  sambil  beraktivitas  lain,  perlu  mendapatkan  pelindungan  hukum khusus, terutama dalam kasus anak-anak yang telah terlibat dalam dunia kerja.
Konsep  pelindungan  anak,  secara  khusus  pada  bidang  ketenagakerjaan penanganan  masalah  pekerja  anak  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa  hal, baik yang  langsung  maupun  tidak  langsung  berpengaruh    terhadap  keberadaan  pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang  timbul  di  lingkungan  kerja,  maupun  dari  jenis  pekerjaan  yang  anak-anak lakukan 1 . Sementara  faktor  yang tidak langsung  mempengaruhi  keberadaan pekerja anak  adalah  sistem  maupun  kondisi  yang  melingkupi  anak,  mulai  dari ekonomi, sosial-budaya dan politik. 2
Konten kreator anak di media sosial adalah kelompok yang tengah menghadapi berbagai tantangan dan dampak yang signifikan. Anak-anak terpapar pada risiko dan bahaya  di  lingkungan  online,  seperti  penyalahgunaan  internet,  perundungan  digital, dan interaksi dengan individu yang tidak aman. Keterlibatan aktif dalam menciptakan konten  di  media  sosial  dapat  memberikan  tekanan  pada  anak-anak,  mengurangi
1 Anak Agung And Ketut Sukranatha, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Dalam Prespektif Undang - Undag PelindunganAnak, kertha semaya : Journal Ilmu Hukum , 6 (5), hlm.17.
2 Ibid hlm.23.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
waktu untuk bermain, belajar, atau beristirahat. Aspek-aspek ekonomi dan sosial juga memainkan  peran  penting,  dimana  beberapa  anak  terlibat  dalam  kegiatan  ini  untuk alasan  ekonomi,  sementara  faktor-faktor  sosial  seperti  popularitas  dan  pengakuan dapat  memengaruhi aspek emosional dan  psikologis  anak-anak. Pelindungan anak  di dunia media sosial juga tergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan  otoritas  yang  berwenang.  Upaya  pelindungan  harus  lebih  ditingkatkan  untuk memastikan  bahwa  anak-anak  yang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  konten  kreator  di media sosial tetap aman dan mendapatkan dukungan yang anak-anak butuhkan dalam aspek fisik, mental, dan sosial anak-anak.
Pasal  4  ayat  1  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  merupakan  ketentuan  hukum  yang memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  era  digital  saat  ini.  Pasal  ini  dengan  tegas mengatur  bahwa  setiap  individu,  tanpa  pandang  usia,  dilarang  untuk  melakukan serangkaian  tindakan  yang  melibatkan  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang melanggar  hukum.  Tindakan-tindakan  tersebut  mencakup  membuat,  mengakses, mengunduh,  mengunggah,  menyiarkan,  menyimpan,  memasukkan,  mengirim, menerima,  atau  menyebarkan  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  melanggar hukum. 3 Ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari pelarangan penyebaran materi yang melanggar hak cipta hingga penghinaan terhadap individu  atau  entitas  tertentu.  Penting untuk mempertimbangkan  bagaimana  hukum dan  regulasi  yang  berlaku  dapat  melindungi  hak-hak  anak  sambil  juga  mengedukasi konten kreator anak tentang dampak dari tindakan di dunia digital. Pelindungan anak di dunia maya harus sejalan dengan hak anak, tetapi juga harus memberikan batasan yang  jelas  untuk  melindungi  anak-anak  dari  potensi  masalah  hukum  dan  risiko lainnya.
Seperti yang diketahui selegram cilik dikenal dengan sebutan babymonella atau Monella  Sunshine  Jo  yang  memulai  karirnya  sejak  usia  5  Tahun    dengan  akun
3 Yunita  Ajeng,  Tinjauan  Yuridis  Pelindungan  Pekerja  Anak  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Konvensi  Hak Anak, Journal Ius Publicum , 6 (3), hlm.12.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
Instagram  @babymonella,  telah  meraih  tingkat  popularitas  yang  signifikan  berkat daya tarik lucu yang telah membuatnya dikenal oleh  pengguna media sosial. Monella memiliki  jumlah  pengikut  yang  besar  di  platform  Instagram,  yang  kemudian memberinya  kesempatan  untuk  secara  rutin  menerima  tawaran  promosi  produk, tetapi  tidak  terbatas  pada  makanan  dan  pakaian  anak.  Bahkan  sering  diundang sebagai  bintang  tamu  hiburan  dalam  acara  televisi.  Anak  yang  terlibat  dalam  ranah konten Kreator terkadang dapat memberikan kesan bahwa aktivitas tersebut bukanlah bentuk  utama  pengembangan  bakat.  Apabila  terdapat  pengembangan  bakat, proporsinya  mungkin  terbilang  kecil,  sebab  yang  tampak  lebih  mencolok  adalah identitas  anak  tersebut  sebagai  seorang  artis,  yang  kemudian  memperoleh  imbalan finansial  sebagai  hasil  dari  karya  yang  dihasilkannya. 4 Ketika  melihat  secara  faktual, mencari penghasilan saat ini menjadi tugas yang sulit dengan persaingan yang tinggi di  era  kontemporer.  Peran  orang  tua  sangat  penting,  seharusnya  orang  tua  tidak membiarkan  anak-anak  terlibat  dalam  industri  konten  kreator  yang  mengharuskan keterlibatan  intensif  dalam  aktivitas  sehari-hari.  Anak-anak  yang  terlibat  dalam industri  ini  dapat  mengalami  kehidupan  yang  tidak  mencerminkan  keadaan  normal anak-anak  sebaya,  dengan  jadwal  yang  sangat  padat  yang  dapat  menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  akan mengkaji  dan  menganalisis  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  pekerja  anak sebagai konten  kreator  di media sosial dan bagaimana pelindungan hukum terhadap anak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  merupakan  cara  dimana  dalam  menyusun  jurnal  digunakan cara-cara  untuk  menjawab  suatu  permasalahan  yang  akan  dibahas. 5 Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan
4 Ayam  Giting,  2011,  Tinjauan  Yuridis  Pekerja  Artis  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Bentuk  Eksploitasi  Terhadap Anak., Repositori Universitas Sumatra Utara . 6 (7), hlm. 15.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
menganalisis  pokok  permasalahan  dengan  substansi  Peraturan  Perundang- Undangan. 6 Dalam  menunjang  proses  penelitian  jenis  pendekatan  yang  digunakan pendekatan  perundang-undangan  ( Statue  approach )  serta  pendekatan  konseptual (Conceptual approach) , yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab  dengan semua undang-undang dan semua regulasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Anak Sebagai Konten Kreator Di Media Sosial
Pekerja  konten  kreator  anak  merupakan  individu  yang  menciptakan beragam  bentuk  konten,  seperti  tulisan,  gambar,  video,  podcast,  dan  sejenisnya. Dengan  fokus  utama  pada  proses  kreatif,  mereka  menghasilkan  materi  yang berkualitas tinggi untuk audiens anak-anak. Kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat  kerja  memberi  mereka  fleksibilitas  yang  signifikan.  Tanggung  jawab mereka mencakup seluruh siklus hidup konten, mulai dari ideasi hingga distribusi, baik  dalam  bekerja  mandiri  maupun  bersama  tim  kreatif.  Sebagai  pekerja  konten kreator  anak,  pemahaman  mendalam  terhadap  kebutuhan,  ketertarikan,  dan keselamatan anak-anak dalam konteks digital menjadi aspek penting dalam upaya mereka menciptakan lingkungan digital yang positif. 7 Terdapat juga hak-hak yang seharusnya  didapatkan  pada  anak  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.
1. Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang
Anak  memiliki  hak  dasar  untuk  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang.  Ini mencakup  hak  terhadap  kebutuhan  dasar  seperti  pangan,  air,  perumahan, dan pendidikan.
2. Hak untuk Berpartisipasi
Anak-anak  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial, budaya, dan masyarakat. Hal ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat mereka,  terlibat  dalam  keputusan  yang  memengaruhi  mereka,  dan  terlibat dalam kegiatan positif.
6 Amirudin, 2008, Pengantar Metode Penelitia Hukum , RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.19.
7 Nurohman, D. A, 2021, Konten Kreator: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber atau Tiktoker. Indonesia, Journal Diksi Hukum, 3 (1), hlm. 10.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak

## 3. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan
Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik itu  fisik,  psikologis,  atau  pelecehan  seksual.  Perlindungan  ini  melibatkan tindakan  preventif  dan  responsif  untuk  memastikan  keselamatan  dan kesejahteraan anak.
4. Hak terhadap Pendidikan
Anak-anak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  memadai. Hak  ini  mencakup  akses  ke  pendidikan  formal  dan  informal,  serta lingkungan  pendidikan  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan mereka. 8
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  memberikan  pelindungan  khusus bagi  anak  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  14  Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Pelindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Pelindungan  Anak)  menjelaskan  bahwa  anak  adalah  semua  orang  yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tanggung jawab orang tua  atau  wali.  Anak  dalam  hal  tidak  sengaja  menjadi  pekerja  biasanya  terjadi karena  memiliki  bakat  dan  minat  dari  pada  anak  lainnya  sehingga  anak  tersebut mampu  masuk  ke  dunia  konten  kreator.  Pekerjaan  sebagai  konten  kreator  juga merupakan  pekerjaan  yang  mulia  untuk  menghibur  orang  banyak.  Usia  kerja penentuannya  berbeda-beda  di  setiap  negara  contohnya  Indonesia  yang  sudah menetapkan batasan untuk usia kerja minimum 13 tahun tanpa adanya umur yang maksimum, dalam hal ini berarti masyarakat yang telah memasuki umur 13 tahun otomatis akan dikatakan masuk dalam golongan usia yang dapat bekerja. 9
Kaitannya  dengan  pengembangan  bakat  dan  minat,  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor  KEP.115/MEN/VII/2004  Tentang  Perlindungan  Bagi  Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat. 10 Keputusan menteri  tersebut  menyatakan  bahwa  demi  mengembangkan  bakat  dan  minat,
8 Fetum,  2021,  PelindunganHukum  bagi  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  Konten  Kreator  Instagram, Merdeka Law Journal , 3 (8), hlm. 14.
9 Sri  Danayanti, 2019, Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berpekerja Sebagai Artis Berdasarkan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, Jurnal  Kertha  Semaya  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana , 7 (7), hlm.11.
10 Endarwati Putri, 2019, Faktor Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan  (Studi Kasus di Kota Semarang), Jurnal Dinamika Hukum , 3 (4), hlm. 15.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
seorang  anak  diperbolehkan  untuk  melakukan  pekerjaan  asalkan  kriteria-kriteria berikut terpenuhi:
1. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh anak sejak usia dini
2. Pekerjaan tersebut diminati anak
3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
4. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak Kriteria-kriteria  tersebut  memberikan  syarat  bahwa  pekerjaan  yang dilakukan oleh anak ada demi kepentingan dirinya. Pekerjaan tersebut tidak boleh menempatkan  anak  pada  situasi  dimana  harus  melakukan  sebuah  aktivitas  yang tidak  umum  dilakukan  oleh  anak  pada  usia  dini,  atau  bahkan  menyaratkannya untuk memiliki suatu keterampilan tertentu sebagai tuntutan pekerjaan. Tidak ada pihak  manapun  yang  berhak  memaksa  seorang  anak  untuk  melakukan  pekerjaan yang  ada  di  luar  kehendaknya  dan  apabila  pekerjaan  tersebut  benar  merupakan kehendak anak, maka harus dilakukan dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kreativitas  anak.
Fleksibilitas  waktu  dan  lokasi  sangat  relevan  dalam  konteks  pekerjaan kreatif,  dalam  hal  ini  konten  kreator  dapat  dikategorikan  sebagai  pekerja  lepas. Pekerja  lepas  atau  konten  kreator  termasuk  dalam  jenis  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  PKWT dibuat  berdasarkan   jangka  waktu  atau  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu  dan tidak  dapat  digunakan  untuk  pekerjaan  tetap. 11 Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan  Waktu Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan Kerja  mengatur  bahwa  PKWT  berdasarkan  jangka  waktu  dibuat  untuk  jenis pekerjaan tertentu, seperti:
a) pekerjaan  dengan  perkiraan  penyelesaian  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu lama (maksimal 5 tahun)
b) pekerjaan yang bersifat musiman
c) pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk,  kegiatan,  atau  produk tambahan baru yang masih dalam percobaan atau penjajakan
11 Maulina Ulfa, 2019, Pelindungan Sosial Bagi Pekerja Ekonomi Gig, Jurnal Senaya , 2 (1), hlm.12.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
Waktu  kerja  diatur  di  dalam  Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang dimaksud diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan  wajib  melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja  dengan  beberapa ketentuan:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) minggu; atau
b. 8  (delapan)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu)  minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Pelindungan  Jam  kerja  untuk  anak  yang  bekerja  dengan  bermaksud  ingin mengembangkan minat dan bakat anak tersebut, tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  yang menentukan  bahwa  anak  mendapat  waktu  kerja  maksimal  hanya  3  (jam)  jam sehari  serta  tidak  menggangu  waktu  proses  pendidikan  anak  dan  aktivitas  kerja yang dilakukan pada siang hari. 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  adalah  sebuah  perangkat  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengatur penggunaan media sosial dan internet dengan lebih bijak, terutama dalam konteks anak-anak.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  mencakup  penafsiran  dan  pedoman  etika  yang  relevan  untuk  bermain media sosial, khususnya bagi anak-anak, seperti yang berikut ini:
1. Pertimbangkan sebelum memposting atau mengunggah konten.
2. Hindari menggunakan media sosial saat emosi sedang tinggi.
3. Patuhi aturan dan kebijakan platform media sosial.
4. Peran orang tua dalam pengawasan dan pendampingan.
Keterlibatan anak di bawah umur pada pekerja konten kreator di Indonesia marak  terjadi,  dari  paksaan  orang  tua  ataupun  keinginan  anak.  Anak  sebagai korban dari pekerja konten kreator yang waktunya selalu terbuang untuk kegiatan syuting,  sehingga  terbengkalai  hak  dan  kewajiban.  Beberapa  kriteria  menurut United  Nations  Children’s  Fund (selanjutnya  disebut UNICEF )  mengenai  pekerja anak yang eksploitasi, yaitu anak bekerja penuh waktu ( full time ) pada umur yang terlalu  dini.  Terlalu  banyak  waktu  yang  digunakan  untuk  bekerja    menimbulkan
12 Arrohma Safriani, 2023,  Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum, Journal Equitable, 5 (11), hlm. 12.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
tekanan  fisik,  sosial,  dan  psikologis. 13 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  1999  Tentang  Pengesahan International  Labour  Organization (selanjutnya  disebut ILO ) Convention  Number  138  Concerning  Minimum  Age  For Admission  To  Employment (Konvensi ILO Mengenai  Usia  Minimum  Untuk Diperbolehkan  Bekerja)  yang  dalam  alenia  keempat  pembukaannya,  menetapkan suatu  naskah  umum  mengenai  batasan  umur  yang  secara  berangsur-angsur  akan menggantikan  naskah-naskah  yang  ada  yang  berlaku  pada  sektor  ekonomi  yang terbatas.
Alenia  keempat  pembukaan International  Labour  Organization (Konvensi ILO ) menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan  ekonomi secara keseluruhan. Pasal 2  ayat (4) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak  yang menyebutkan  bahwa  anak  memiliki  hak  atas  pelindungan  dari  lingkungan  hidup yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan dengan wajar, mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2000  Tentang  Pengesahan ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan  Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) memuat asas yang berkaitan  dengan  pelindungan  anak  terhadap  eksploitasi  anak  sebagai  pekerja dalam  konvensi  ini  adalah  asas  pelindungan,  asas  pencegahan,  asas  penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional. 14
Mengenai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,  atau  moral  anak,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (disingkat  sebagai  Undang-Undang Ketenagakerjaan)  memberikan  regulasi  yang  bertujuan  melindungi  anak-anak. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2002  Tentang  Rencana Aksi  Nasional  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  Untuk  Anak memperjelas kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan  anak-anak,  dengan  tujuan  mengurangi  dampak  negatif  dari keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam dunia kerja.
13 Ni  Luh  Putu  Devi  Wirasasmita  dan  Made  Nurmawati,  2019,  Analisis  Terhadap  Pekerja  Artis  Di  Bawah Umur  Sebagai  Bentuk  Eksploitasi  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  Pelindungan  Anak, Jurnal  Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana , 7 (1), hlm. 14.
14 Risfa  izzati,  2019,  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Ekonomi  Artis  Cilik:  Studi  Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat, Arena Hukum , 4 (2), hlm.7.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
Ditegaskan kembali dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang  HAM)  menyebutkan  bahwa,  setiap  anak  berhak  untuk memperoleh  pelindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan yang  membahayakan  dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu  pendidikan,  kesehatan fisik,  moral  kehidupan  sosial,  dan  mental  spiritualnya.  Pasal  66  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2002  Tentang  Pelindungan  Anak  diatur  mengenai  pelindungan anak sebagai korban eksploitasi, yaitu adanya pelindungan khusus bagi anak yang di  eksploitasi  secara  ekonomi  atau  seksual  merupakan  kewajiban  dan  tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat. 15
Pelindungan hukum terhadap pekerja anak telah diatur didalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Karakteristik  fleksibilitas  waktu  dan  lokasi memberikan  kebebasan  bagi  konten  kreator  anak,  terdapat  kekurangan  dalam regulasi  ketenagakerjaan  yang  belum  sepenuhnya  melibatkan  perlindungan  yang memadai bagi anak. Meskipun ada upaya melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  dan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  untuk  melindungi  anak  yang mengembangkan bakat dan minat, etika dan dampak terhadap hak-hak anak tetap menjadi  perhatian.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016    Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik memberikan panduan etika dalam bermain media sosial khuusunya bagi anak-anak,  sementara  keterlibatan  orang  tua  dan  peran  platform  digital  menjadi kunci dalam memastikan perkembangan positif anak-anak sebagai konten kreator tanpa mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan.
Kepastian merupakan suatu keadaan atau kondisi yang bersifat pasti tanpa adanya  keraguan.  Dalam  konteks  hukum,  sangat  penting  bahwa  hukum  bersifat pasti dan  adil. Pasti di  sini berarti hukum memberikan panduan yang jelas untuk perilaku,  sementara  adil  mengacu  pada  prinsip  bahwa  panduan  ini  harus mendukung  struktur  yang  dianggap  wajar.  Hukum  hanya  dapat  menjalankan fungsinya  secara  efektif  ketika  bersifat  adil  dan  diterapkan  dengan  ketegasan. 16 Pandangan  Gustav  Radbruch  juga  menyatakan  bahwa  mencapai  kepastian  hukum adalah  salah  satu  tujuan  inti  dari  sistem  hukum  itu  sendiri.  Dalam  konteks
15 Lisa Kurnia, Ekploitasi Pekerja Anak Sektor Informal dari Sisi Jam Kerja di Indonesia, Yustitiabelen , 2 (1), hlm.12.
16 Dedi  Suprianto,  2015,  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dalam  Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia, Pasar Modal Journal , 4 (9), hlm.16.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
eksploitasi  anak,  kepastian  hukum  dapat  berperan  dalam  menentukan  batasan- batasan yang jelas terkait eksploitasi anak di media sosial.
Salah  satu  bentuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  perlindungan  anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Dalam hal ini Baby Monella termasuk dalam eksploitasi anak karena bukan dalam kategori  pekerja  anak  sesuai  ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  tersebut menegaskan  bahwa  anak  dilarang  untuk  bekerja,  kecuali  bagi  anak  yang  berusia antara  13  (tiga  belas)  tahun  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun.  Terkait eksploitasi anak  dijelaskan pada Pasal 59 ayat  (2) huruf d dan  Pasal 66  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  berisi perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  atau  seksual bahwa perlunya tindakan :
a. penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Anak  yang  dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
c. pelibatan  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.
Jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  penulis  maka  fokus larangan  dan  sanksi  bagi  pelaku  eksploitasi  anak.  Ketentuan  Pasal  76I  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhmelakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi dan/atau  seksual  terhadap  anak.”  Terkait  dengan  sanksi  di  atur  dalam  pasal  88 menyatakan;  “Setiap  Orang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  pasal  76I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).” Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. 17 Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban
17 Syarifuddin Hidayat and Ahmad Mahyani, 2017, Pelindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis” Mimbar Keadilan Journal, 12 (7), hlm. 33.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
dan  keamanan  dalam  masyarakat.  Sampai  saat  ini,  sanksi  yang  dianggap  paling ampuh  untuk  menciptakan  rasa  takut  dan  menanggulangi  kejahatan  dalam masyarakat adalah sanksi pidana.

## 2. Pelindungan  Hukum  Terhadap  Konten  Kreator  Anak  Berdasarkan  Undang  - Undang Ketenagakerjaan
Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut legal protection dan  dalam  bahasa  Belanda  disebut rechtsbecherming .  Sedangkan menurut  Harjono,“perlindungan  hukum  yaitu  sebagai  perlindungan  dengan menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  yaitu dengan  cara  menjadikan  kepentingan  yang  perlu  dilindungi  tersebut  ke  dalam sebuah hak hukum”. 18 Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak (fundamental  rights  and freedoms  of  children) serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan  anak.  Berangkat  dari  pembatasan  di  atas,  maka  lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:
1. Perlindungan terhadap kebebasan anak.
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak.
3. Perlindungan  hukum  terhadap  semua  kepentingan  anak  yang  berkaitan dengan kesejahteraan.
Pengertian pekerja anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak- anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau  untuk  dirinya  sendiri  yang    menguras  waktu  dan  tenaga,  dengan  menerima imbalan. 19 Secara  Istilah  Pekerja  Anak  dikenal  adanya  dua  perspektif  atau  proses yaitu  pekerja  anak  dan  anak  yang  dipekerjakan.  Yang  dimaksud  dengan  pekerja anak  adalah  anak  yang  bekerja  dan  telah  memenuhi  semua  syarat-syarat  atau ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
18 Harjono,  2008, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa,  Penerbit  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan , Grafindo, Jakarta hlm. 357.
19 Bagong  Suyanto, 2010, Masalah sosial anak, Kencana, Jakarta, hlm. 111.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
Ketenagakerjaan. Ketika  syarat-syarat  terpenuhi  maka  anak  dapat  dipekerjakan. Maka  dengan  sendirinya  statusnya  menjadi  pekerja  anak  sedangkan  anak  yang dipekerjakan  ialah  anak  yang  bekerja  namun  belum  terpenuhinya  syarat-syarat maupun  ketentuan-ketentuan  sebagaiman  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 20 Walaupun  anak sudah bekerja namun  syarat-syarat  tidak  terpenuhi  maka  dengan  sendirinya  statusnya  bukan sebagai pekerja anak tetapi statusnya sebagai anak yang dipekerjakan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana  dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Secara tegas dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  Manajemen  hiburan dilarang  mempekerjakan  anak.  Pelindungan  terhadap  larangan  anak  untuk dipekerjakan  bertujuan  agar  anak  dapat  memperoleh  haknya  untuk  tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan penerus bangsa. 21
Adanya  pengecualian  bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak  mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan  fisik,  mental  dan  sosial sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Manajemen hiburan yang mempekerjakan anak pada  pekerjaan  ringan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  harus  memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
b. Perjanjian kerja antara manajemen hiburan dengan orang tua atau wali.
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anak  diperbolehkan  untuk  terlibat  dalam  pekerjaan  demi  pengembangan bakat  dan  minatnya,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Terkait  dengan  hal
20 Rizky  Nurjannah,  2020,  Childfree  Dalam  Perspektif  Islam  (Studi  Kasus  Konten  Kreator  Youtube  Gita Savitri Devi), Jurnal Fundamental Justice , 5(1), hlm. 5.
21 Zakaria  Anugraha,  2018,  Ekploitasi  Anak  Dibawah  Umur    Oleh  Orang  Tua  Sebagai  Pengemis  Jalanan  di Kota Mataram, Jurnal Pendidikan Sosial, 2 (4), hlm.13.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
tersebut,  Undang-Undang  ini  menetapkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh manajemen  hiburan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ktenagakerjaan. Persyaratan ini melibatkan aspek- aspek seperti :
1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua wali.
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
3. Kondisi  dan  lingkungan  kerja  tidak  mengganggu  perkembangan  fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
Apabila  anak  dipekerjakan  bersama-sama  dengan  pekerja  atau  buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja buruh dewasa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 22 Anak dianggap  bekerja  bilamana  berada  di  tempat  kerja,  kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya  Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. 23 Siapa pun dilarang mempekerjakan anak dan  melibatkan anak pada  pekerjaan-pekerjaan  yang  terburuk  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Pekerjaan-pekerjaan  yang  terburuk  yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi:
a. Segala  pekerjaan  dalam  bentuk  perbudakan  atau  sejenisnya,  segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertujukan porno, atau perjudian.
b. Segala pekerjaan  yang  memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan  anak untuk  produksi  dan  perdagangan  minuman  keras,  narkotikan,  psiotropika, dan zat adiktif lainnya.
c. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Terdapat  juga  hak-hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  pekerja  anak sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu meliputi :
a. Hak Mendapatkan Gaji yang Layak
22 Ida Hanifah, 2020, Kebijakan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Melalui Kepastian Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, 3 (1), hlm. 12.
23 Rini  Irianti  Sudary,  2021,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Anak  dihubungkan  dengan  Hak  Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jurnal Riset Ilmu Hukum , 4 (2), hlm.11.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
Pekerja  atau  buruh  anak  harus  mendapatkan  gaji  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga manajemen hiburan dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. 24 Apabila manajemen hiburan memperjanjikan pembayaran  upah  yang  lebih  rendah  dari  upah  minimum,  maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
b. Hak Mendapatkan Waktu Kerja yang Sesuai
Menegaskan  tanggung  jawab  terhadap  keamanan  dan  kesejahteraan  anak dalam  lingkungan  kerja,  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  memberikan  pengecualian  tertentu  yang memungkinkan  anak  berusia  13  sampai  dengan  15  tahun  untuk  bekerja, dengan syarat-syarat ketat yang mencakup batasan waktu kerja maksimal 3 jam,  pelaksanaan  pada  siang  hari,  tidak  mengganggu  waktu  sekolah,  serta memerlukan  izin  tertulis  dan  perjanjian  kerja  dengan  orang  tua  atau  wali dan  di  berikan  upah  sesuai  aturan  perundang-undangan. 25 Apabila manajemen  hiburan  melanggar  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  185  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
c. Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cuti yang Cukup Menitikberatkan  pada  aspek  kesejahteraan  pekerja  anak,  Pasal  79  ayat  (1)
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan menunjukkan  keberpihakan  hukum  terhadap  hak-hak  pekerja  di  sektor hiburan.  manajemen  hiburan  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan sedikitnya  12  hari  untuk  cuti  tahunan,  namun  dengan  kondisi  pekerja tersebut  harus  sudah  bekerja  minimal  1  tahun  atau  12  bulan  lamanya  di suatu perusahaan. Pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, pekerja yang berhak mendapat cuti tahunan
24 Heski, Kalangie, 2014,  Pelindungan Hukum Atas Hak Pekerja  Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia, Lentera Hukum , 6 (2), hlm. 11.
25 Anis Rosiah, 2016, Pekerja Anak Dan Praktek Pelindungan Hak-Hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Slemanyogyakarta), Jurnal Riset Ilmu Hukum, 5 (2), hlm. 11.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
12  hari  adalah  pekerja  yang  sudah  bekerja  minimum  1  tahun  di perusahaan. 26
d. Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Terkait dengan regulasi ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  memuat  ketentuan-ketentuan  yang mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  upah  kerja,  jam  kerja,  cuti,  hingga keselamatan  dan  kesehatan  kerja. 27 Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  ditegaskan  dengan  jelas  bahwa larangan  keras  diberlakukan  terhadap  siapapun  yang  mempekerjakan  atau melibatkan  anak  dalam  pekerjaan-pekerjaan  terburuk  yang  dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Upaya penanggulangan  isu pekerjaan anak di luar hubungan  kerja, di atur dalam  Pasal  75  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  menegaskan  peran  aktif  Pemerintah.  Tanggung  jawab  ini mencerminkan  peran  sebagai  pelindung  utama  hak-hak  anak  yang  terlibat  dalam aktivitas  pekerjaan.  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  memberikan  dasar  hukum  yang  jelas  dengan  mengatur bahwa implementasi upaya penanggulangan akan  dilaksanakan  melalui Peraturan Pemerintah.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  Pemerintah  dalam  merancang kebijakan  yang  efektif  untuk  mengatasi  dan  melindungi  anak-anak  dari  potensi dampak negatif pekerjaan di luar hubungan kerja. 28
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dalam konteks  pekerja  konten  kreator  anak,  bisa  menjadi  panduan  untuk  memastikan bahwa  anak-anak  yang  terlibat  dalam  pembuatan  konten  tidak  hanya  dilindungi secara  hukum,  tetapi  juga  mendapatkan  dukungan  yang  memadai  untuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Upaya penanggulangan yang diatur dapat mencakup  aspek-aspek  seperti  jam  kerja  yang  wajar,  pendidikan  yang  terjamin, dan  pelindungan  terhadap  eksploitasi.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  memberikan  landasan  yang  penting
26 Rina Rahma, 2022, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia, Unes Journal Of Swara Justisia , 4 (2), hlm. 12.
27 Andi Agustang, 2022, Dinamika Putus Sekolah Di Kalangan Pekerja Anak Di Kota Makassar, Jurnal Lentera , 2 (3), hlm. 10.
28 Lisa Kurnia Sari, 2022, Analisis Exploitasi Pekerja Anak Dari Sisi Pendidikan Di Pulau Jawa, Jurnal Statika, 4 (3), hlm. 13.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
untuk  menciptakan  lingkungan  dimana  anak-anak  yang  menjadi  konten  kreator dapat berkembang tanpa risiko merugikan bagi hak-hak dan kesejahteraan anak.
Pembahasan mengenai pekerja anak atau buruh anak, terutama yang terkait dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, hak dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam dunia pekerjaan sudah diatur secara jelas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengakomodasi dua  perspektif,  pekerja  anak  yang  memenuhi  syarat  dan  anak  yang  dipekerjakan tanpa  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Pelarangan  anak  untuk  dipekerjakan secara tegas  mendukung hak anak untuk tumbuh dan  berkembang, termasuk hak pendidikan.  Meskipun  terdapat  pengecualian  untuk  pekerjaan  ringan,  ketentuan- ketentuan  seperti  izin  tertulis,  waktu  kerja  maksimal,  dan  hak-hak  lainnya  diatur untuk  melindungi  kesejahteraan  anak.  Pentingnya  peran  pemerintah  dalam mengatasi  isu  pekerjaan  anak  dan  implementasi  hak-hak  pekerja  anak,  termasuk dalam  konteks  pekerja  konten  kreator  anak,  menjadi  landasan  penting  untuk menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  perkembangan  positif  anak-anak sebagai pekerja atau konten kreator. 29
Dalam  konteks  perlindungan  hukum,  perlu  dicatat  bahwa  Baby  Monella tidak  termasuk  dalam  kategori  pekerja  anak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  anak  dilarang  untuk  bekerja, kecuali bagi anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan pasal 68 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  400.000.000,00 (empat  ratus  juta  rupiah).  Kemudian  dalam  ayat  selanjutnya  dijelaskan  tindak pidana pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan.
29 Mebby  Melisa  Mongi,  2016,  Pelindungan  Terhadap  Artis  Cilik  Dalam  Prespektif  Hukum  HAM, Crime Journal, 4 (2) , hlm. 23.

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengaturan  hukum  terhadap  pekerja  anak  sebagai  konten kreator di media sosial dan pelindungan hukum terhadap konten kreator  anak dapat disimpulkan  sebagai berikut :
1. Pengaturan  hukum  terhadap  pekerja  anak  sebagai  konten  kreator  di  media sosial    menyatakan  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan.  Anak  di  bawah  18  tahun  yang  bekerja  sebagai konten  kreator  tidak  dianggap  cakap  secara  hukum,  sehingga  tanggung jawabnya masih pada orang tua atau wali. Keterlibatan anak dalam dunia kerja didorong oleh bakat dan minat, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor  KEP.115/MEN/VII/2004  yang  mengatur  pelindungan  bagi  anak  yang bekerja  untuk  mengembangkan  bakat  dan  minatnya.  Kriteria  pekerjaan  anak harus sesuai dengan kepentingan dirinya, tidak memaksa melakukan aktivitas yang tidak umum atau mensyaratkan keterampilan tertentu. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  membatasi waktu  kerja  anak  maksimal  3  jam  sehari  tanpa  mengganggu  pendidikan  dan dilakukan pada siang hari. Banyak perusahaan atau manajemen hiburan yang tidak  mematuhi  regulasi,  mengakibatkan  kekerasan  dan  eksploitasi  terhadap anak.  International  Labour  Organization  (Konvensi  ILO)  menyebutkan  bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Serta keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak melarang keras perusahaan atau manajemen  hiburan  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  tanpa  alasan  yang jelas.
2. Pelindungan  hukum  terhadap  konten  kreator  anak  menyatakan  bahwa  pada Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan secara  tegas  melarang  manajemen  hiburan  mempekerjakan  anak,  dengan tujuan  melindungi  hak  anak  untuk  tumbuh  berkembang  dan  mendapatkan pendidikan.  Ada  pengecualian  untuk  anak  usia  13-15  tahun  yang  dapat melakukan  pekerjaan  ringan  asalkan  tidak  mengganggu  perkembangan  dan kesehatan  fisik.  Pasal  69  ayat  (2)  Tentang  Ketenagakerjaan  menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi jika manajemen hiburan mempekerjakan anak pada  pekerjaan  ringan,  seperti  izin  tertulis  dari  orang  tua,  waktu  kerja
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
maksimal, dilakukan pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah, serta memenuhi keselamatan, kesehatan kerja, dan upah sesuai ketentuan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perbudakan, produksi dan perdagangan  zat  adiktif,  dan  pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Hak-hak pekerja anak seperti, gaji layak (Pasal 90),  waktu  kerja  yang  sesuai  (Pasal  69),  istirahat  dan  cuti  yang  cukup  (Pasal 79), serta keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 74), diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin, 2008, Pengantar Metode Penelitia Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Gosita, Arif, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta.
Harjono,  2008, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa,  Penerbit  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan , Grafindo, Jakarta.
Mamudji,  Sri,  2005, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Suyanto, Bagong, 2010, Masalah sosial anak, Kencana, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal
Agung,  Anak,  and  Ketut  Sukranatha,  2019,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pekerja  Artis Dibawah  Umur  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Pelindungan  Anak, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6 (5).
Ajeng, Yunita, Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di  Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Journal Ius Publicum , 6 (3).
Anugraha,  Zakaria,  2018,  Ekploitasi  Anak  Dibawah  Umur  Oleh  Orang  Tua  Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Mataram, Jurnal Pendidikan Sosial, 2 (4).
Agustang,  Andi  2022,  Dinamika  Putus  Sekolah  Di  Kalangan  Pekerja  Anak  Di  Kota Makassar, Jurnal Lentera , 2 (3).
Danayanti,  Sri,  2019,  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang Berpekerja  Sebagai  Artis  Berdasarkan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana , 7 (7).
D. A, Nurohman 2021,  Konten Kreator: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber atau Tiktoker. Indonesia, Journal Diksi Hukum Fetum, 2021, PelindunganHukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram, Merdeka Law Journal , 3 (8).
Hanifah,  Ida,  2020,  Kebijakan  Pelindungan  Hukum  Bagi  Pekerja    Melalui  Kepastian Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia , 3 (1).

## Rizki Gusti Perdana; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 431-450 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Pelindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Anak
Hermanto,  Agus,  Batas  Kewajiban  Anak  Bekerja  Dalam  Kajian  Hukum  Keluarga  Islam, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 3 (4).
Izzati,  Risfa,  2019,  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Ekonomi  Artis  Cilik:  Sftudi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat, Arena Hukum , 4 (2).
Kalangie, Heski, 2014, Pelindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia, Lentera Hukum , 6 (2).
Melisa,  Mongi,  Mebby,  2016,  Pelindungan  Terhadap  Artis  Cilik  Dalam  Prespektif  Hukum HAM, Crime Journal , 4 (2).
Ni  Luh  Putu  Devi  Wirasasmita  dan  Made  Nurmawati,  2019,  Analisis  Terhadap  Pekerja Artis  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Bentuk  Eksploitasi  Anak  Berdasarkan  Undang- Undang  Pelindungan  Anak, Jurnal  Kertha  Wicara  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana , 7 (1).
Nurjannah, Rizky, Childfree Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), Jurnal Fundamental Justice , 5 (1).
Putri, Endarwati, 2019, Faktor Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan (Studi Kasus di Kota Semarang), Jurnal Dinamika Hukum , 3 (4).
Ratna, Adelia, 2016, Pelindungan Hukum Terhadap Artis Anak, Arena Hukum , 5 (2).
Rahma, Rina, 2022, Pelindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak  Di Indonesia, Unes Journal Of Swara Justisia , 4 (2).
Rosiah, Anisa, 2016, Pekerja Anak Dan Praktek Pelindungan Hak-Hak(Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Slemanyogyakarta), Jurnal Riset Ilmu Hukum, 5 (2).
Sari,  Lisa  Kurnia,  2022,  Analisis  Exploitasi  Pekerja  Anak  Dari  Sisi  Pendidikan  Di  Pulau Jawa, Jurnal Statika, 4 (3).
Sudary,  Rini  Irianti,  2021,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Anak  dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jurnal Riset Ilmu Hukum , 4 (2),
Ulfa, Maulina, 2019, Pelindungan Sosial Bagi Pekerja Ekonomi Gig, Jurnal Senaya , 2 (1).
Hidayat, Syarifuddin,  and Ahmad Mahyani,  2017,  Pelindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis, Mimbar Keadilan , 12 (7).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## Skripsi
Giting,  Ayam,  2011,  Tinjauan  Yuridis  Pekerja  Artis  Di  Bawah  Umur  Sebagai  Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak. Repositori Universitas Sumatra Utara.