© 2024 Politeknik STIA LAN Makassar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

## MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL: PENDEKATAN DEBIROKRATISASI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BAUBAU

## PROMOTING LOCAL ECONOMIC GROWTH: A DEBUREAUCRATIZATION APPROACH TO UMKM DEVELOPMENT IN BAUBAU CITY
Irwan Ade Saputra 1* dan Zarni Adia Purna 2
1 Departemen Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin email: irwan_adhe@unhas.ac.id
2 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar email: zarni.adia.purna@unm.ac.id

## Article History
Submited: 01 April 2024 Review   : 17 Mei 2024 Publish   : 26 Mei 2024
Kata kunci (Keywords):
Debirokratisasi; Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah; UMKM (Debureaucratization; Regional Economic Growth; UMKM)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pola  debiroratisasi  dalam  kegiatan yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mendukung  UMKM.  Metode  penelitian yang  gunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  tipe  eksploratif. Temuan  menunjukkan  bahwa  langkah-langkah  debirokratisasi,  seperti pemanfaatan  platform  digital  untuk  memberdayakan  komunitas  kreatif, penyederhanaan proses administratif dalam penyediaan dukungan modal dan pelatihan,  serta  penerbitan  kebijakan  yang  mendukung  pengembangan UMKM,  telah  meningkatkan  aksesibilitas  dan  responsivitas  layanan  bagi UMKM.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat  kendala  struktural  dalam ekosistem  UMKM  yang  mempengaruhi  pertumbuhannya,  seperti  akses terhadap  modal  dan  infrastruktur  yang  terbatas.  Selain  itu,  implementasi kebijakan dan program-program pendukung UMKM masih belum optimal, menyebabkan  keterbatasan  kontribusi  UMKM  terhadap  PDRB.  Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor struktural yang mempengaruhi  pertumbuhan  UMKM,  seperti  akses  terhadap  modal  dan infrastruktur,  serta  melakukan  evaluasi  lebih  lanjut  terhadap  implementasi kebijakan  dan  program-program  yang  mendukung  UMKM  dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  administratif  dan  institusional  yang memengaruhi efektivitasnya.

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  pattern  of  debureaucratization  in  the activities  carried  out  by  the  government  to  support  SMEs.  The  research method  used  is  qualitative  research  with  an  exploratory  type.  Findings indicate  that  debureaucratization  measures,  such  as  utilizing  digital platforms  to  empower  creative  communities,  simplifying  administrative processes  in  providing  financial  support  and  training,  as  well  as  issuing policies  supporting  SME  development,  have  enhanced  accessibility  and responsiveness  of  services  for  SMEs.  However,  there  are  still  structural constraints in the SME ecosystem affecting its growth, such as limited access to finance and infrastructure. Moreover, the implementation of policies and
programs  supporting  SMEs  is  still  suboptimal,  resulting  in  limitations  on SMEs'  contribution  to  the  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP). Further research is recommended to delve deeper into the structural factors influencing SME growth, such as access to finance and infrastructure, and to conduct further evaluation of the implementation of policies and programs supporting  SMEs,  taking  into  account  the  administrative  and  institutional factors that affect their effectiveness.

## PENDAHULUAN
Mendorong  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  solusi  menciptakan peluang  kerja  ditengah  tidak  sebandingnya  rasio  antara  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Dengan jumlah UMKM sekitar 65,46 juta unit, Indonesia berada di  posisi  unggul  dibanding  negara-negara  tetangga  di  ASEAN.  UMKM  Indonesia  menjadi  tulang punggung ekonomi dengan menyerap 97% tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan sebesar 60,3% terhadap PDB, dan berperan penting dalam ekspor nasional dengan kontribusi sebesar 14,4%. Namun,  masih  diperlukan  upaya  meningkatkan  kinerja  UMKM,  khususnya  dalam  hal  kontribusi terhadap  PDB  dan  ekspor,  agar  dapat  bersaing  lebih  baik  dengan  negara-negara  sekitarnya  seperti Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam ( Dinutistomo & Lubis, 2021 ). Selama krisis ekonomi tahun  1997-1998,  UMKM  memperlihatkan  ketahanannya  karena  kemampuannya  dalam menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  dengan  elastisitas  terhadap  pendapatan  rendah. Mereka juga tidak terlalu bergantung pada modal dari lembaga keuangan, sehingga mampu bertahan ketika sektor perbankan mengalami kesulitan (Suci, 2017). Dikarenakan sifatnya yang adaptif, maka pemerintah  pusat  maupun  daerah  akhirnya  mendorong  pengembangan  serta  memberikan  beragam stimulus kepada pelaku UMKM.
Dinas Koperasi  dan UKM Kota Baubau memiliki peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja UMKM, khususnya di sektor kuliner seperti makanan cemilan dan oleh-oleh di  Kota  Baubau.  Kota  Baubau  memiliki  potensi  besar  sebagai  kota  jasa  dan  perdagangan,  karena merupakan salah satu jalur penghubung pelayaran bagi wilayah nusantara timur dan barat. Selain itu, kota ini juga menjadi  daerah akumulator bahan baku dari  daerah sekitarnya, seperti daerah Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan, terutama untuk kacang mete ( Supardi et al., 2017 ).
Meskipun  demikian,  peran  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  UMKM  di  sektor  kuliner masih belum optimal. Data dari website Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau menunjukkan adanya peningkatan  jumlah  UMKM  di  sektor  kuliner  setiap  tahun,  namun  kenaikan  ini  tidak  membawa kontribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) yang ditunjukkan melalui data dari Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Baubau  menunjukkan  bahwa  sektor  industri  pengolahan  mengalami penurunan  dalam  kontribusinya  terhadap  PDRB  Kota  Baubau  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2022,
sektor  industri  pengolahan  memberikan  kontribusi  sebesar  3,90%  terhadap  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Baubau, menunjukkan penurunan sebesar 0,06% dibandingkan dengan tahun  2021.  Demikian  pula,  pada  tahun  2021,  sektor  industri  pengolahan  mengalami  penurunan kontribusi sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2020 ( Mey et al., 2018 ).
Gejala penurunan produktivitas industri setidaknya dapat dilihat sebagai indikasi adanya gejala overbirokrasi atau birokrasi yang berlebihan. Ini dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Di  tengah  keterbatasan  sumber  daya  dan  kapasitas administratif  yang  dimiliki  oleh  UMKM,  prosedur  birokrat  yang  rumit  dan  berbelit  dapat menghambat kemampuan mereka untuk  berkembang dan bersaing  di  pasar. Proses perizinan yang memakan waktu dan persyaratan yang membebani dapat menyulitkan UMKM untuk mendapatkan izin usaha atau memperluas kegiatan operasional mereka ( Prasetyo, 2020 ). Selain itu, biaya tambahan yang terkait dengan birokrasi yang berlebihan, seperti biaya administrasi dan pengurusan perizinan, dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM yang mungkin memiliki margin keuntungan yang tipis ( Yusuf et al., 2022 ). Hal ini dapat menghambat investasi, pertumbuhan, dan inovasi di sektor UMKM. Selain  itu,  overbirokrasi  juga  dapat  menciptakan  peluang  untuk  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merugikan UMKM lebih lanjut dengan memperkuat iklim bisnis yang tidak sehat dan tidak merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan  dan  menyederhanakan  prosedur  administratif  unstuk  mendukung  pertumbuhan  UMKM yang berkelanjutan dan inklusif ( Putri et al., 2020 ).
Seiring dengan Upaya untuk mengurangi birokrasi, debirokratisasi merupakan pendekatan yang relevan dalam upaya menghilangkan dampak negatif overbirokrasi  terhadap pertumbuhan UMKM dan  sekaligus  menyesuaikan  diri  dengan  tren  terbaru  tata  kelola  pemerintahan  ( Kertati,  2021 ). Melalui debirokratisasi, pemerintah dapat mengurangi beban administratif yang membebani UMKM, seperti  prosedur  perizinan  yang  rumit  dan  biaya  administratif  yang  tinggi.  Langkah-langkah debirokratisasi  seperti  digitalisasi  proses  perizinan,  penyederhanaan  regulasi,  dan  pemberian pelatihan  tentang  kepatuhan  administratif  dapat  membantu  mempercepat  proses  bisnis  UMKM, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan biaya tambahan yang tidak perlu. Selain itu, dengan  mengurangi  hambatan  birokrasi,  debirokratisasi  juga  dapat  menciptakan  iklim  bisnis  yang lebih  kondusif  bagi  UMKM  untuk  berinovasi,  berkembang,  dan  bersaing  di  pasar  ( Seno,  2020 ). Dalam  konteks  tren  terbaru  tata  kelola  pemerintahan,  debirokratisasi  kemudian  menjadi  inisiatif pemerintah darah untuk  mengadopsi  pendekatan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan memperkenalkan debirokratisasi, pemerintah dapat  meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik, dan memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, debirokratisasi tidak hanya relevan dengan kebutuhan mendesak
untuk mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga konsisten dengan arah perkembangan tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif ( Kertati, 2021 ).
Dalam  konteks  debirokratisasi  sebagai  upaya  untuk  menekan  overbirokrasi  dalam pengembangan  UMKM  di  Kota  Baubau,  terdapat  beberapa  kontradiksi  yang  menjadi  fenomena menarik untuk diteliti, diantaranya adalah antara penyederhanaan proses perizinan dan pengawasan kualitas. Di satu sisi, penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam memulai dan menjalankan  bisnisnya  dengan  mengurangi  tahapan  birokrasi  yang  berbelit.  Namun,  di  sisi  lain, pengawasan yang kurang ketat akibat prosedur yang lebih simpel dapat menimbulkan masalah terkait kualitas  produk  dan  layanan,  serta  kepatuhan  terhadap  standar  keamanan.  Selain  itu,  digitalisasi proses  birokrasi  dapat  mempercepat  dan  mempermudah  urusan  administratif,  tetapi  tidak  semua pelaku UMKM memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, terutama di daerah  yang  kurang  berkembang,  menciptakan  kesenjangan  digital.  Lebih  lanjut,  kebijakan penghapusan atau pengurangan biaya administrasi yang dirancang untuk  mendorong pertumbuhan UMKM  juga  dapat  mengurangi  pendapatan  pemerintah  daerah  yang  diperoleh  dari  biaya-biaya tersebut,  sehingga  berpotensi  mempengaruhi  pelayanan  publik  dan  dukungan  terhadap  UMKM. Selain  itu,  meskipun  upaya  penyederhanaan  prosedur  birokrasi  diharapkan  dapat  mengatasi kompleksitas regulasi  yang ada, regulasi  yang tumpang tindih  atau tidak jelas dapat  tetap menjadi hambatan.  Terakhir,  sementara  pemerintah  berusaha  memberikan  dukungan  dan  fasilitasi  untuk UMKM, terlalu banyak campur tangan bisa menghambat kemandirian dan inovasi di sektor ini.
Dari  berbagai  fenomena  diatas  artikel  ini  berfokus  untuk  membahas  bagaimana  pemerintah Kota  Baubau  menjalankan  pola  debirokratisasi  dan  program  pemberdayaan  melalui  terma optimalisasi. Sebab hal dapat memunculkan kontradiksi hierarkhi dan prosedural dengan aksesibilitas UMKM akan sumberdaya birokrasi yang dilepas pemerintah melalui debirokratisasi. Oleh karenanya tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi  aktualisasi  dari  gagasan debirokratisasi  dalam tindakan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Baubau
Penelitian  terdahulu  telah  mengungkapkan  bahwa  regulasi  yang  lebih  ringan  dan  proses perizinan  yang  sederhana  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  UMKM  di berbagai negara  menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM ( Csath,  2021 ; Lampropoulou,  2021 ).  Selain  itu,  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  kebijakan liberalisasi, termasuk debirokratisasi, dapat memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan UMKM, terutama di negara-negara Afrika  ( International  Finance Corporation, 2021; Yusuf et al.,  2022 ).  Namun,  proses  perizinan  yang  rumit masih  menjadi  hambatan  dalam  akses  modal  bagi UMKM ( Syafiq, 2019 ). Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga dianggap penting dalam membentuk  kebijakan  debirokratisasi  yang  mendukung  pertumbuhan  UMKM  ( Noegroho  &  Arif,
2023 ).  Analisis  tentang  kebijakan  hukum,  sistem  keuangan,  dan  regulasi  menunjukkan  bahwa kebijakan yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan UMKM ( Salsabila et al., 2021 ). Selain itu, Harseno,  (2017) menekankan  pentingnya  regulasi  yang  jelas  dan  sederhana  bagi  UMKM  dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Laporan International Finance Corporation (2021) juga menyoroti perlunya regulasi yang kondusif untuk menciptakan lingkungan usaha yang baik bagi pertumbuhan UMKM.

## KAJIAN LITERATUR

## Tinjauan Debirokratisasi
Definisi  birokrasi  merupakan  landasan  penting  dalam  memahami  konsep  debirokratisasi. Menurut Weber, birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang didasarkan pada aturan, hierarki, dan spesialisasi tugas, di mana keputusan-keputusan dibuat secara rasional dan impersonal. Dalam teori debirokratisasi, pemahaman tentang birokrasi  ini menjadi  penting karena debirokratisasi  seringkali bertujuan untuk mengurangi kekakuan dan kendala-kendala yang terkait dengan struktur birokratik. Weber juga menyoroti bahwa birokrasi  cenderung berkembang menjadi  institusi yang otonom dan mengejar  kepentingan  sendiri.  Hal  ini  menegaskan  perlunya  reformasi  birokrasi  untuk  membatasi perilaku  otonom  dan  memastikan  bahwa  birokrasi  beroperasi  secara  efisien  sesuai  dengan  tujuan organisasionalnya ( Kovač, 2021 ).
Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja birokrasi memiliki peran yang signifikan dalam teori debirokratisasi.  Struktur  organisasi  birokrasi,  sebagai  salah  satu  faktor  utama,  memiliki  dampak langsung  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  birokrasi.  Struktur  organisasi  yang  jelas  dan hierarki  dapat  meningkatkan  koordinasi  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  administratif ( Johnston  &  Holt,  2021 ).  Selain  itu,  budaya  organisasi  juga  memainkan  peran  penting  dalam membentuk  perilaku  dan  keputusan  birokrasi.  budaya  organisasi  yang  kuat  dapat  memengaruhi norma, nilai, dan sikap individu dalam organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi cara kerja dan kinerja  birokrasi  ( Wakisaka,  2022 ).  Selain  faktor  internal,  faktor  eksternal  juga  memiliki  dampak yang signifikan terhadap kinerja birokrasi. Di antara faktor eksternal ini, tekanan politik, persyaratan hukum,  dan  tuntutan  masyarakat  menjadi  penting  dalam  membentuk  respons  birokrasi  terhadap lingkungan eksternalnya. Interaksi antara birokrasi dan lingkungannya merupakan faktor kunci yang memengaruhi adaptabilitas dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya ( Martini et al., 2019 ).
Konsep  dan  strategi  debirokratisasi  memainkan  peran  penting  dalam  upaya  untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan. Penyederhanaan regulasi adalah salah satu konsep utama dalam debirokratisasi, yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan kekakuan
dalam  sistem  regulasi.  Sebagai  contoh, Kovač,  (2021) menyoroti  pentingnya  memperkenalkan regulasi  yang  lebih  sederhana  dan  terfokus  untuk  memastikan  bahwa  prosedur  administratif  tidak membebani  lebih dari  yang diperlukan. Selain itu, peningkatan efisiensi  merupakan aspek penting dari  strategi  debirokratisasi.  Peningkatan  efisiensi  birokrasi  dapat  dicapai  melalui  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  canggih,  pemangkasan  birokrasi  yang  berlebihan,  dan peningkatan dalam manajemen kinerja. Selanjutnya, inovasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi fokus penting dalam debirokratisasi. inovasi administratif dapat membantu menciptakan proses yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik ( Vodenko et al., 2019 ).
Dampak  dari  implementasi  debirokratisasi  memiliki  relevansi  yang  signifikan  terhadap berbagai  aspek  sistem  pemerintahan.  Efektivitas  pemerintahan  dapat  ditingkatkan  melalui debirokratisasi  dengan  memperbaiki  proses  pengambilan  keputusan  dan  implementasi  kebijakan. Debirokratisasi  dapat  mempercepat  siklus  keputusan  dan  mengurangi  birokrasi  yang  tidak  perlu, sehingga  meningkatkan  efektivitas  pemerintahan  dalam  mencapai  tujuan-tujuannya.  Selanjutnya, debirokratisasi  juga  berpotensi  meningkatkan  efisiensi  pemerintahan  dengan  mengurangi pemborosan sumber daya dan biaya administratif yang berlebihan ( Vallentin, 2022 ). debirokratisasi dapat menghasilkan penghematan biaya dan waktu dalam penyelenggaraan layanan publik, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi  penggunaan sumber daya publik. Selain itu, debirokratisasi  juga berdampak pada akuntabilitas pemerintahan dengan memperjelas tanggung jawab dan kewenangan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  ( Tsvykh  &  Nelipa,  2019 ).  Terakhir,  responsivitas pemerintah  juga  dapat  ditingkatkan  melalui  debirokratisasi  dengan  meningkatkan  keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pelayanan publik dimana debirokratisasi dapat mempercepat respons pemerintah terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga meningkatkan  legitimasi  dan  kepercayaan  terhadap  pemerintahan  ( Wang  et  al.,  2022 ).  Dengan demikian,  implementasi  debirokratisasi  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  sistem pemerintahan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitasnya.
Di  sisi  lain,  dalam  konteks  liberalisasi  pasar,  debirokratisasi  dapat  membuka  peluang  akses pasar yang lebih luas bagi UKM dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Studi oleh ( Vallentin, 2022 ) menunjukkan bahwa debirokratisasi dapat meningkatkan iklim investasi dan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menciptakan  lingkungan  usaha  yang  lebih  kondusif  dan mengurangi regulasi yang berlebihan. Terkait dengan peningkatan daya saing daerah, debirokratisasi dapat  membantu  memperbaiki  iklim  investasi  lokal  dan  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  dimana debirokratisasi yang efektif dapat meningkatkan daya tarik investasi di tingkat lokal, mempercepat
pertumbuhan  ekonomi  regional,  dan  mengurangi  kesenjangan  pembangunan  antar  daerah ( Fasyehhudin et al., 2022 ).
Dalam  paradigma  institusional,  debirokratisasi  merupakan  suatu  proses  transformasi  yang mencakup restrukturisasi peran, prosedur, dan praktik administratif dalam suatu lembaga atau sistem pemerintahan.  Dalam  kerangka  ini,  debirokratisasi  tidak  hanya  dipandang  sebagai  upaya  untuk mengurangi  birokrasi  yang berlebihan, tetapi  juga sebagai  suatu  bentuk  adaptasi  terhadap tuntutan dan  dinamika  lingkungan  institusional  yang  berubah  ( Ting  &  Feng,  2019 ).  Teori  institusional menekankan  bahwa  struktur,  norma,  dan  nilai-nilai  dalam  institusi  mempengaruhi  perilaku  dan keputusan aktor dalam sistem tersebut. Dalam konteks debirokratisasi, perubahan dalam struktur dan norma institusional diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengurangan birokrasi yang tidak efisien dan peningkatan kinerja pemerintahan. Institusi pemerintahan cenderung memiliki kecenderungan  untuk  mempertahankan  status  quo  dan  resisten  terhadap  perubahan  ( Zhang  et  al., 2023 ). Oleh karena itu, debirokratisasi membutuhkan adanya perubahan dalam budaya organisasi dan norma-norma yang mengarah pada praktik birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Dalam konteks ini, debirokratisasi tidak hanya melibatkan perubahan struktural, tetapi juga perubahan dalam praktik dan  norma-norma  yang  mendasari  perilaku  birokrasi.  Dengan  demikian,  debirokratisasi  dalam paradigma institusional dipandang sebagai  suatu proses sosial yang melibatkan interaksi  kompleks antara aktor, struktur, dan norma  dalam institusi pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem  pemerintahan  yang  lebih  responsif,  efisien,  dan  adaptif  terhadap  perubahan  lingkungan ( Peters, 2021 ).

## Mengidentifikasi Debirokratisasi
Untuk mengidentifikasi  adanya debirokratisasi  dalam  program pemerintah, khususnya dalam konteks  pemberdayaan  dan  optimalisasi  UMKM,  beberapa  variabel  utama  yang  dapat  digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, kecepatan proses perizinan yang diukur melalui pengurangan rata- rata waktu pemrosesan perizinan sebelum dan sesudah implementasi program debirokratisasi. Kedua, biaya  administrasi  yang  dilihat  dari  penurunan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pelaku  UMKM untuk  mengurus  perizinan  dan  administrasi.  Ketiga,  jumlah  tahapan  prosedural,  yang mengindikasikan penyederhanaan dan pengurangan jumlah tahapan yang harus dilalui oleh pelaku UMKM dalam proses perizinan dan administrasi. Keempat, aksesibilitas dan transparansi informasi, di  mana kemudahan akses terhadap informasi  mengenai  perizinan dan administrasi  diukur melalui ketersediaan  informasi  yang  jelas,  mudah  diakses,  dan  transparan  melalui  platform  digital  atau layanan  satu  pintu.  Kelima,  penggunaan  teknologi  informasi  yang  terlihat  dari  adanya  sistem  e- governance,  layanan  online,  dan  digitalisasi  dokumen  yang  memfasilitasi  proses  perizinan  dan administrasi. Keenam, tingkat kepuasan pelaku UMKM, yang diukur melalui hasil survei kepuasan
yang menunjukkan peningkatan kepuasan terhadap kemudahan dan efisiensi layanan perizinan dan administrasi. Ketujuh, jumlah UMKM yang terdaftar, yang diindikasikan oleh peningkatan jumlah UMKM  yang  berhasil  mendaftar  dan  memperoleh  izin  usaha  dalam  periode  tertentu  setelah implementasi  program  debirokratisasi.  Kedelapan,  keluhan  dan  masalah  yang  dilaporkan,  dengan indikator  penurunan  jumlah  keluhan  yang  diterima  dan  penyelesaian  masalah  dengan  cepat. Kesembilan,  intervensi  pemerintah,  yang  dilihat  dari  pengurangan  frekuensi  dan  kompleksitas intervensi  pemerintah yang tidak perlu dalam proses perizinan dan administrasi. Terakhir, kualitas pelayanan, yang diukur melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait berdasarkan standar pelayanan publik yang ditetapkan.
Dalam konteks pemberdayaan Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), debirokratisasi memiliki  beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  efektivitasnya.  Pertama, penyederhanaan prosedur perizinan usaha, melalui pengurangan dokumen dan tahapan proses serta pemanfaatan teknologi digital, dapat menjadi tanda adanya upaya debirokratisasi (Putri et al., 2020). Selanjutnya, penurunan biaya administratif yang harus ditanggung oleh UMKM juga dapat menjadi indikator penting, karena hal ini menunjukkan pengurangan beban bagi pelaku usaha ( Kertati, 2021 ). Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta peningkatan aksesibilitas informasi dan mekanisme umpan balik bagi UMKM, juga mencerminkan langkah-langkah  debirokratisasi  yang  berhasil  ( Yusuf  et  al.,  2022 ).  Dukungan  dan  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  atau  lembaga  terkait,  seperti  pelatihan  dan  konsultasi,  juga  merupakan bagian integral dari upaya debirokratisasi untuk membantu UMKM mematuhi regulasi dengan lebih baik. Pengurangan hambatan birokrasi yang menghalangi pertumbuhan dan pengembangan UMKM, bersamaan  dengan  perubahan  budaya  organisasi  menuju  pelayanan  yang  lebih  responsif,  juga mencerminkan efektivitas debirokratisasi dalam konteks pemberdayaan UMKM ( Noegroho & Arif, 2023 ; Putri et al., 2020 ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  eksploratif  yang fokus  pada  penggambaran,  deskripsi,  dan  pengungkapan  fenomena  yang  terjadi  dalam  peran pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  UMKM  di  Kota  Baubau.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di Kota  Baubau,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  dengan  fokus  pada  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Koperasi  dan  UKM  serta  pelaku  UMKM  di  Kota  Baubau.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan observasi, serta sumber sekunder melalui studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  dan  dan  instrument  penarikan  data  dilakukan dengan wawancara mendalam dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara
yang disusun untuk menemukan indikasi-indikasi tertentu sesuai fokus penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari pihak terkait dalam proses pengembangan UMKM, seperti Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Baubau, Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, serta para pelaku UMKM di Kota Baubau. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis interaktif  yang  meliputi  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan .

## HASIL PENELITIAN
Pemerintah  Kota  Baubau  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendukung perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  yang  merupakan  tulang  punggung ekonomi  lokal  dan  merupakan  sumber  utama  lapangan  kerja  di  banyak  negara.  Dalam  rangka memperkuat sektor UMKM, pemerintah sering kali melakukan berbagai aktivitas untuk memberikan dukungan  dan  stimulus.  Namun,  dalam  menjalankan  perannya,  pemerintah  juga  dihadapkan  pada tantangan  debirokratisasi,  yaitu  upaya  untuk  mengurangi  birokrasi  yang  berlebihan  yang  dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi beberapa  aktivitas  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mendukung  UMKM  dan  melihatnya  dari perspektif debirokratisasi. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah untuk UMKM tidak hanya efektif tetapi juga efisien, tanpa membebani para pelaku usaha dengan birokrasi yang berlebihan.

## Memberdayakan Komunitas Kreatif
Pemerintah memainkan peran dalam memberdayakan komunitas kreatif dengan menyediakan akses  yang  lebih  mudah  ke  sumber  daya,  infrastruktur,  atau  jaringan  yang  diperlukan  untuk meningkatkan  produktivitas.  Namun,  dalam  melakukan  hal  ini,  penting  bagi  pemerintah  untuk memastikan  bahwa  proses  pemberian  dukungan  tidak  melibatkan  birokrasi  yang  berlebihan  atau menghambat inovasi. Penyederhanaan proses pengajuan permohonan atau pencairan dukungan, serta memperhatikan  kebutuhan  unik  dari  setiap  komunitas  kreatif,  dapat  membantu  dalam  mengurangi birokrasi yang tidak perlu.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau telah berhasil dalam memberdayakan komunitas kreatif di bidang kuliner makanan cemilan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka mengumpulkan para pelaku UMKM dalam satu grup WhatsApp yang menjadi tempat untuk berbagi informasi, mulai dari pelatihan hingga acara pameran atau festival UMKM. Salah satu informan menyebutkan bahwa grup WhatsApp tersebut  memudahkan  mereka  dalam  mendapatkan  informasi  terkait  pelatihan,  bantuan barang,  dan  acara  festival  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  wawancara  dengan  informan  yang menyebutkan;
“Kami mengundang para pelaku UMKM Kuliner makanan cemilan untuk bergabung dalam 1 (satu)  grup  WhatsApp.  Grup  WhatsApp  tersebut  dijadikan  tempat  untuk  saling  berbagi informasi.  Selain  itu,  kami  juga  mengadakan  pameran,  festival,  dan  bazaar  untuk mempromosikan dan menjual produk olahan para pelaku UMKM”.
Hal yang senada diungkapkan oleh informan lainnya, yang menyatakan bahwa keberadaan grup WhatsApp memudahkan  para  pelaku  UMKM  dalam  mendapatkan  informasi  terkait  usaha  mereka, bahkan menciptakan persaingan usaha yang sehat seperti yang ditujukkan melalui kutipan wawancara berikut;
”Ada  grup  WhatsApp  yang  memudahkan  kami  para  pelaku  UMKM  dalam  mendapatkan informasi terkait usaha kami. Ini juga berdampak baik karna menciptakan persaingan usaha yang sehat””
Dalam hal ini mayoritas informan menyebutkan jika grup WhatsApp yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM mempermudah komunikasi antara pelaku usaha dan dinas serta menjadi tempat untuk  berbagi  informasi  terkait  usaha.  Dengan  demikian,  inisiatif  ini  telah  membantu  para  pelaku UMKM  dalam  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  produktivitas  usaha mereka.

## Menyediakan Dukungan Modal
Salah satu bentuk dukungan yang penting bagi UMKM adalah dukungan modal. Dalam hal ini, pemerintah  dapat  memainkan  peran  dalam  menyediakan  akses  yang  lebih  mudah  ke  modal  untuk UMKM. Dari perspektif debirokratisasi, penting bagi  pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang terkait dengan proses aplikasi dan pencairan dana. Proses aplikasi yang rumit atau persyaratan yang berlebihan dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke modal yang mereka butuhkan.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau memberikan bantuan barang kepada pelaku UMKM untuk  mendukung  pengembangan  usaha.  Pada  tahun  2020,  bantuan  barang  senilai  Rp  1.8  miliar disalurkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk  peralatan produksi  seperti etalase, blender, mixer roti,  mesin  handsealer,  oven  roti,  mesin  press  cup,  kemasan,  tenda  lapak,  kompor,  oven,  gerobak jualan, dan peralatan pertukangan. Sementara pada tahun 2022, sekitar Rp 935 juta disalurkan kepada sekitar  100  pelaku  UMKM  dalam  bentuk  peralatan  produksi  kuliner  seperti  mixer  roti,  blender, etalase, kompor, kulkas, oven, dan handsealer.
Dari  wawancara  dengan  informan  dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Baubau,  terungkap bahwa bantuan yang diberikan berupa barang alat produksi seperti mixer, blender, dan etalase, seperti yang ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut;
”Bantuan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau kepada para pelaku UMKM kuliner  itu  berupa  barang  alat  produksi.  Banyak  bantuan  barang  alat  produksi  yang  sudah
diberikan  contohnya  seperti  mixer  dan  blender  dan  sebagainya.  Selain  itu,  kami  juga memberikan etalase”
Namun, meskipun bantuan barang telah diberikan, beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan  dalam  memasarkan  produk  mereka.  Ini  juga  searah  dengan  informan  lainnya  yang menyatakan  menyatakan  kebutuhan  akan  bantuan  yang  lebih  konkret  dalam  hal  pemasaran,  juga menyoroti  pentingnya  optimalisasi  bantuan  dalam  pemasaran  produk  seperti  yang  terlihat  dalam kutipan wawancara berikut;
”Bantuan  barang yang diberikan memang sangat  bermanfaat  untuk meningkatkan produksi usaha. Tetapi, kami masih kesulitan dalam memasarkan produk usaha kami. Kami ingin ada kepastian, sehingga kami dapat terus berproduksi. Kami pelaku UMKM butuh bantuan yang lebih konkrit dalam hal pemasaran. Kami ingin pemerintah kota membantu kami untuk menjual produk kami ke badan usaha besar yang ada di kota”
Dari hasil penelitian ini, meskipun Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau telah memberikan bantuan barang kepada pelaku UMKM, masih ada tantangan dalam hal  pemasaran produk. Pelaku UMKM  membutuhkan  lebih  banyak  bantuan  dari  pemerintah  kota  untuk  memfasilitasi  pemasaran produk mereka, terutama untuk menjual produk ke entitas bisnis yang lebih besar di kota tersebut. Hal  lainnya  adalah  bahwa  bantuan  modal  langsung  dari  pemerintah  daerah  memberikan  dampak positif  dalam  mengurangi  hambatan  birokrasi  yang  sering  dialami  oleh  pelaku  UMKM.  Hal  ini memungkinkan  mereka  untuk  lebih  fokus  pada  pengembangan  usaha  dan  memperluas  jangkauan pasar  tanpa  terkendala  oleh  proses  birokrasi  yang  memakan  waktu  dan  tenaga.  Jika  sebelumnya pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal dari bank karena berbagai persyaratan yang rumit dan proses  yang  panjang.  Namun,  dengan  adanya  bantuan  modal  langsung  dari  pemerintah  daerah, mereka dapat dengan cepat memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh birokrasi yang berbelit-belit.

## Memberikan Pelatihan dan Bantuan Subsidi
Meskipun memberikan pelatihan dan bantuan subsidi adalah langkah yang sangat penting untuk mendukung  pengembangan  UMKM,  namun  pemerintah  juga  perlu  memastikan  bahwa  proses penyediaan  pelatihan  dan  subsidi  tersebut  tidak  terlalu  rumit  atau  memerlukan  birokrasi  yang berlebihan.  Penyederhanaan  proses  pendaftaran,  evaluasi,  dan  pencairan  bantuan  dapat  membantu mengurangi beban birokrasi bagi UMKM.
Dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah Kota  Baubau  memberikan  berbagai  fasilitas  kepada  pelaku  usaha,  termasuk  di  antaranya  adalah pelatihan  dan  bantuan  barang.  Pelatihan  diselenggarakan  satu  hingga  dua  kali  dalam  setahun, disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  yang ada.  Data  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2023, terdapat  dua  pelatihan  yang  dilakukan,  yaitu  pelatihan  diversifikasi  olahan  rumput  laut  dan  buah
kundur  menjadi  makanan  cemilan.  Pada  tahun  2022,  hanya  dilakukan  satu  pelatihan  mengenai diversifikasi  olahan  kacang  mete,  sementara  pada  tahun  2021,  pelatihan  terkait  manajemen  dan operasional usaha dilaksanakan.
Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, dengan harapan dapat mengembangkan produk mereka. Informan dari dinas Dinas Koperasi dan  UKM  Kota  Baubau,  menyatakan  bahwa  pelatihan  diadakan  secara  teratur  dan  tema  kegiatan diubah  setiap  tahun  untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  yang  ada  seperti  yang ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut;
“Pelatihan kami lakukan setiap tahun, pelaksanaan dan tema kegiatan kami ganti setiap tahun menyesuaikan  kondisi  yang  ada.  Tahun  lalu  kami  melakukan  pelatihan  diversifikasi  olahan kacang mete untuk meningkatkan produk usaha UMKM. Tahun ini kami melakukan pelatihan diversifikasi  olahan  rumput  laut  dan  pelatihan  pembuatan  bakpia  dengan  isian  sayuran berbasis lokal”
Menurut  informan  dari  UMKM  menjelaskan  jika  pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah  dinilai  sangat  bermanfaat  dalam  pengembangan  produk  mereka.  Para  pelaku  UMKM menyatakan bahwa pelatihan tersebut  membantu  mereka dalam meningkatkan kualitas dan variasi produk yang mereka tawarkan seperti yang ditunjukkan melalalui kutipan wawancara berikut;
”Pelatihan  rutin  diadakan  oleh  pemerintah  kota,  saya  selalu  mengikuti  pelatihan  yang diadakan.  Pelatihan–pelatihan  tersebut  berguna  bagi  saya  untuk  terus  mengembangkan produk”
Senada dengan informan tersebut, informan liannya juga mengemukakan bahwa;
”Pelatihan–pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemkot  sangat  bermanfaat,  dari  pelatihan  yang diadakan saya bisa mengembang jenis produk saya”.
Dengan  melihat  hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelatihan  yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau merupakan salah satu bentuk fasilitas yang efektif dari  pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM. Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan sektor UMKM secara keseluruhan.
Hasil  wawancara  dengan  pelaku  UMKM  juga  mengungkap  bahwa  pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  tidak  hanya  berkaitan  dengan  peningkatan  keterampilan dalam produksi, tetapi juga mencakup pengurusan administrasi yang berhubungan dengan aktivitas produksi  hingga  pemasaran.  Pelatihan  yang  diadakan  membantu  dalam  memahami  proses administrasi yang diperlukan untuk mengelola usahanya secara efisien, mulai dari pengadaan bahan baku  hingga  pengaturan  distribusi  produk.  Terutama  mengenai  pemahaman  tentang  manajemen keuangan  dan  pembukuan  usaha  yang  diperoleh  melalui  pelatihan  tersebut.  Dengan  memahami
administrasi yang baik, para pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan profitabilitas usaha mereka.

## Kebijakan yang Mempermudah Pengembangan UMKM
Pemerintah  daerah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  bertujuan  untuk  mempermudah pengembangan  UMKM  juga  harus  memperhatikan  aspek  debirokratisasi.  Kebijakan  yang dikeluarkan  harus  dirancang  dan  diimplementasikan  dengan  mempertimbangkan  upaya  untuk mengurangi  birokrasi  yang  tidak  perlu  dan  memastikan  bahwa  proses  implementasi  kebijakan tersebut tidak membebani UMKM dengan aturan yang berlebihan.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam pengembangan UMKM di Kota Baubau dengan mengeluarkan  kebijakan  yang  mempermudah  pelaku  UMKM  dalam  pengurusan  izin  dan  aturan usaha. Dimana pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam upaya mempermudah urusan para pelaku UMKM terkait aturan-aturan, ini kemudian terlihat melalui kutipan wawancara berikut;
“Terkait  aturan  perundang-undangan  dalam  pengembangan  UMKM,  Pemerintah  Kota Baubau sudah mengeluarkan Perda Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi,  Usaha  Mikro,  kecil  dan  Menengah  yang  berorientasi  untuk  memudahkan  urusan- urusan para pelaku UMKM terkait aturan-aturan. Kami mengarahkan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usahanya”
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai regulator terlihat dalam kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam mengurus perizinan dan administrasi  usaha. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan regulasi yang memadai untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM di Kota Baubau.

## PEMBAHASAN

## Debirokratisasi dalam Upaya Pemerintah Mendorong UMKM
Dalam  konteks  upaya  pemerintah  Kota  Baubau  untuk  mendukung  perkembangan  UMKM, penekanan  pada  pendekatan  debirokratisasi  sangatlah  relevan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk mengurangi beban birokrasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah perlu diperhatikan dalam konteks ini.
Pertama,  Langkah-langkah  yang  diambil  pemerintah  Kota  Baubau  dalam  memberdayakan komunitas kreatif, terutama dengan menyediakan akses yang lebih mudah melalui grup WhatsApp, mencerminkan  upaya  menuju  debirokratisasi  yang  dilandasi  oleh  prinsip-prinsip  efisiensi  dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, teori debirokratisasi menekankan pentingnya mengurangi birokrasi yang  memperlambat  proses  dan  menghalangi  partisipasi  masyarakat.  Melalui  pendekatan  ini, pemerintah Kota Baubau menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat kreatif dengan
mengadopsi teknologi sebagai alat untuk merampingkan proses komunikasi dan kolaborasi.  Dalam konsep public value , upaya pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang memperhatikan nilai-nilai publik yang dihasilkan. Dengan  menyediakan  akses  melalui  platform  digital  seperti  WhatsApp,  pemerintah  Kota  Baubau dapat  mengurangi  hambatan  administratif  yang  seringkali  menjadi  penghalang  bagi  partisipasi masyarakat dalam inisiatif kreatif dan pengembangan komunitas. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya  memfasilitasi  komunikasi  yang  lebih  lancar  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  tetapi  juga memperluas  kesempatan  partisipasi  dan  kolaborasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sesuai dengan  prinsip-prinsip  debirokratisasi.  Dalam  teori  debirokratisasi,  terdapat  peringatan  bahwa mengurangi birokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi harus diikuti dengan evaluasi terhadap dampaknya terhadap kualitas layanan dan kemampuan institusi dalam mendukung inovasi. Pendekatan berbasis institusi  juga  menyoroti  pentingnya  memperbaiki  kualitas  institusi  dan  proses  pengambilan keputusan,  bukan  hanya  mengurangi  jumlah  aturan  dan  prosedur.  Dalam  konteks  pemberdayaan UMKM di Kota Baubau, pendekatan ini menekankan pentingnya membangun sistem yang responsif dan inklusif, yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi tetapi juga memperkuat kapasitas institusional  dalam  mendukung  UMKM.  Oleh  karena  itu,  kontradiksi  terjadi  antara  upaya  untuk mengurangi  birokrasi  dengan  perlunya evaluasi  dan perbaikan terhadap kualitas institusi. Menurut ahli,  sementara  langkah-langkah  debirokratisasi  dapat  mempercepat  akses  dan  memfasilitasi pertukaran  informasi,  upaya  ini  juga  harus  diimbangi  dengan  evaluasi  yang  cermat  terhadap dampaknya  terhadap  kualitas  layanan  dan  kemampuan  institusi  dalam  mendukung  inovasi,  untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
Kedua,  Penyediaan  dukungan  modal  langsung  pada  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) sering kali merupakan tantangan karena kompleksitas birokrasi yang terkadang membebani UMKM.  Dalam  menjawab  tantangan  ini  debirokratisasi  di  sektor  publik,  menekankan  pentingnya menyederhanakan proses administratif untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan. Prinsip ini dapat diadopsi dalam konteks penyediaan dukungan modal langsung pada UMKM dengan merancang prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Hal ini sejalan dengan perlunya inovasi dalam desain kebijakan untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, pentingnya  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  publik.  Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip debirokratisasi dalam penyediaan  dukungan  modal  langsung  pada  UMKM  perlu  memperhatikan  keseimbangan  antara menyederhanakan  proses,  menjaga  transparansi,  dan  meningkatkan  efisiensi  untuk  menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.
Ketiga,  Memberikan  pelatihan  dan  bantuan  subsidi  adalah  langkah  konkret  dalam memberdayakan UMKM yang mencerminkan prinsip-prinsip  debirokratisasi. Teori  debirokratisasi menekankan perlunya mengurangi birokrasi yang berlebihan dan menyulitkan proses akses terhadap sumber daya, seperti pelatihan dan subsidi. Dengan menyediakan bantuan subsidi, pemerintah atau lembaga  terkait  dapat  membantu  UMKM  mengatasi  kendala  finansial  yang  seringkali  menjadi hambatan  dalam  pengembangan  usaha.  Pendekatan  ini  juga  mencerminkan  upaya  untuk menyederhanakan  proses  akses  terhadap  dukungan,  seiring  dengan  prinsip  debirokratisasi  yang menekankan  efisiensi  dan  aksesibilitas.  Sebagai  contoh,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  ahli manajemen  publik,  David  Osborne,  dalam  bukunya  "Reinventing  Government",  subsidi  yang diberikan secara tepat sasaran dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Dengan  memberikan  pelatihan  dan  subsidi  secara langsung kepada UMKM, pemerintah dapat mempercepat proses pengembangan usaha tanpa harus melalui  proses  birokrasi  yang  rumit  dan  memakan  waktu.  Dengan  demikian,  langkah-langkah  ini tidak  hanya  memperkuat  kapasitas  UMKM  secara  langsung,  tetapi  juga  menciptakan  lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip debirokratisasi.
Para  ahli  dalam  paradigma  institusional  menekankan  pentingnya  memperhatikan  dinamika internal dari institusi tersebut, termasuk struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses penyediaan pelatihan dan subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan praktik-praktik tersebut  tercermin dalam  struktur  dan  budaya  organisasi  pemerintah  Kota  Baubau.  Dengan  demikian,  pendekatan debirokratisasi  dalam  konteks  institusional  menekankan  pentingnya  membangun  institusi  yang responsif, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal maupun internal.
Terakhir, dalam pengeluaran kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM, langkah- langkah yang diambil Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, seperti penerbitan Peraturan Daerah tentang  Pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM,  menunjukkan  upaya  untuk  mengurangi  beban birokrasi.  Namun,  perlu  dievaluasi  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  berhasil  mengurangi  birokrasi yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses implementasinya tidak membebani UMKM dengan aturan yang berlebihan. Dalam konteks pengeluaran kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM,  pendekatan  debirokratisasi  seharusnya  dipraktikkan  dengan  memperhatikan  konteks institusionalnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, seperti penerbitan  Peraturan  Daerah  tentang  Pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM,  menunjukkan  respons positif  terhadap  kebutuhan  akan  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  mendukung  UMKM.
Namun,  untuk  memastikan  keberhasilan  dalam  mengurangi  beban  birokrasi,  evaluasi  menyeluruh terhadap implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan.
Debirokratisasi seharusnya mengarah pada penyederhanaan proses, pengurangan aturan yang berlebihan, dan peningkatan aksesibilitas bagi UMKM tanpa mengorbankan kepentingan umum dan tata kelola yang baik. Dalam konteks institusional, hal ini mengharuskan pemerintah Kota Baubau untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan struktur dan budaya organisasi yang mendukung inovasi, responsif terhadap kebutuhan pasar, dan memperkuat kapasitas UMKM. Keberhasilan  debirokratisasi  dalam  kondisi  ini  akan  tercermin  dalam  peningkatan  daya  saing UMKM,  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  lokal,  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya berfokus pada pemangkasan birokrasi, tetapi juga pada peningkatan layanan dan dukungan yang efektif bagi UMKM.

## Debirokratisasi dan Kontradiksi pada Penurunan Kontribusi UMKM
Debirokratisasi  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  hambatan  administratif  dan  meningkatkan aksesibilitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Baubau merupakan langkah yang  diharapkan  dapat  memperkuat  sektor  UMKM  dan  kontribusinya  terhadap  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, terdapat kontradiksi yang muncul antara upaya debirokratisasi dan lemahnya  kontribusi  UMKM  terhadap  PDRB.  Analisis  ini  akan  melihat  kontradiksi  tersebut  dari perspektif teori ekonomi pembangunan, dengan mempertimbangkan konsep debirokratisasi, faktor- faktor penyebab lemahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB, serta tantangan dan peluang yang ada.
Dalam konteks teori ekonomi pembangunan, debirokratisasi dapat dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintahan  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi. Namun,  kontradiksi  muncul  ketika  meskipun  upaya  debirokratisasi  telah  dilakukan,  kontribusi UMKM  terhadap  PDRB  masih  lemah.  Salah  satu  gejala  yang  bisa  diidentifikasi  dari  kondisi  ini adalah  adanya  kesenjangan  antara  perubahan  struktural  (debirokratisasi)  dan  dampak  nyata  pada sektor UMKM. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor.
Pertama, terdapat kendala struktural dalam ekosistem UMKM yang tidak hanya terbatas pada aspek  administratif.  Faktor-faktor  seperti  akses  terhadap  modal,  keterampilan  manajerial, infrastruktur,  dan  pasar  juga  berperan  penting  dalam  menentukan  pertumbuhan  dan  kontribusi UMKM  terhadap  PDRB.  Meskipun  debirokratisasi  dapat  mengurangi  hambatan  administratif, tantangan lain masih membatasi potensi pertumbuhan UMKM.
Kedua,  terdapat  masalah  dalam  implementasi  kebijakan  dan  program-program  yang mendukung  UMKM.  Meskipun  ada  langkah-langkah  debirokratisasi  yang  dilakukan,  namun  jika
tidak diikuti dengan implementasi kebijakan yang efektif dan program-program yang tepat sasaran, kontribusi UMKM terhadap PDRB tetap akan terbatas.
Dari  perspektif  ekonomi  pembangunan,  tantangan  yang  dihadapi  adalah  bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu  solusinya  adalah  dengan  mengintegrasikan  debirokratisasi  dengan  kebijakan  pembangunan ekonomi yang komprehensif. Hal ini mencakup upaya untuk  meningkatkan akses terhadap modal, memperkuat  infrastruktur,  memberikan  pelatihan dan  pendampingan  kepada pelaku  UMKM,  serta mendorong terciptanya pasar yang inklusif bagi produk-produk UMKM ( Ting & Feng, 2019 ).
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertama, dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, potensi UMKM untuk  berkontribusi  terhadap  PDRB  dapat  ditingkatkan.  Kedua,  dengan  memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, UMKM dapat memiliki akses yang lebih luas ke pasar dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka.
Dalam  pendekatan  pemerintahan,  analisis  terhadap  kontradiksi  antara  debirokratisasi  dan lemahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB di Kota Baubau dapat disajikan dengan menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan institusional dan pendekatan administratif.
Pertama, dari pendekatan institusional, debirokratisasi dapat dipandang sebagai strategi untuk merombak atau mereformasi  struktur institusi  pemerintahan guna mencapai  tujuan-tujuan tertentu, seperti  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  lemahnya kontribusi  UMKM  terhadap  PDRB  mengindikasikan  adanya  kegagalan  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Analisis  dari  perspektif  institusional  dapat  menyoroti  beberapa  hal,  termasuk kesenjangan antara desain kebijakan dan kenyataan di lapangan, serta kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pencapaian tujuan.
Kedua,  dari  pendekatan  administratif,  debirokratisasi  diinterpretasikan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kinerja administratif pemerintah dengan cara mengurangi  birokrasi yang tidak perlu dan memperbaiki proses-proses pelayanan publik. Namun, jika meskipun upaya debirokratisasi telah dilakukan  namun  kontribusi  UMKM  terhadap  PDRB  masih  lemah,  hal  ini  menunjukkan  adanya masalah  dalam  pelaksanaan  administratif.  Analisis  dari  perspektif  administratif  akan  menyoroti kendala-kendala  dalam  implementasi  kebijakan,  termasuk  kurangnya  kapasitas  birokrasi  dalam menerapkan  kebijakan  secara  efektif,  ketidakmampuan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan struktural di luar kendali administrasi, serta adanya resistensi atau kepentingan-kepentingan politik yang menghambat proses debirokratisasi ( Peters, 2021 ).
Perbandingan  antara  kedua  pendekatan  ini  menunjukkan  bahwa  keberhasilan  debirokratisasi dan  kontribusi  UMKM  terhadap  PDRB  tidak  hanya  bergantung  pada  perubahan  struktural  dalam
institusi  pemerintahan,  tetapi  juga  pada  efektivitas  administratif  dalam  mengimplementasikan kebijakan-kebijakan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  pemerintah  untuk  mengadopsi pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan aspek-aspek institusional dan administratif, serta memperhatikan  faktor-faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja  UMKM.  Dengan  demikian, pemerintah  dapat  lebih  efektif  dalam  meningkatkan  kontribusi  UMKM  terhadap  PDRB  melalui langkah-langkah debirokratisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya debirokratisasi yang dilakukan pemerintah Kota Baubau telah memberikan dampak positif dalam memperkuat sektor UMKM, meskipun masih lemah dalam hal kontribusi UMKM terhadap PDRB. Langkah-langkah debirokratisasi yang diambil, seperti memberdayakan komunitas kreatif melalui platform  digital, menyederhanakan proses administratif dalam  penyediaan  dukungan  modal  langsung  dan  pelatihan,  serta  penerbitan  kebijakan  yang mempermudah  pengembangan  UMKM,  telah  memperluas  aksesibilitas  dan  responsivitas  layanan bagi  UMKM.  Namun,  temuan  juga  mengungkap  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Pertama, masih  ada  kendala  struktural  dalam  ekosistem  UMKM  yang  tidak  hanya  terkait  dengan  aspek administratif,  seperti  akses  terhadap  modal  dan  infrastruktur.  Kedua,  implementasi  kebijakan  dan program-program pendukung UMKM masih belum optimal, mengakibatkan keterbatasan kontribusi UMKM  terhadap  PDRB.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  lebih  mendalam  dalam menganalisis  faktor-faktor  struktural  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  UMKM,  seperti  akses terhadap modal dan infrastruktur. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi lebih lanjut terhadap  implementasi  kebijakan  dan  program-program  yang  mendukung  UMKM,  dengan memperhatikan faktor-faktor administratif dan institusional yang memengaruhi efektivitasnya.

## REFERENSI
Csath, M. (2021). Crisis Situations: How Should Micro, Small and Medium Enterprises Handle Them With A Long Term View? In Development and Learning in Organizations (Vol. 35, Issue 3). https://doi.org/10.1108/DLO-04-2020-0086
Dinutistomo, I.  A.,  &  Lubis,  A.  W. (2021).  MSME  Lending  and  Bank Efficiency:  Evidence from Indonesia. Banks and Bank Systems , 16 (3). https://doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.09
Fasyehhudin, M., Jaya, B. P. M., & Rahman, Y. M. (2022). Deregulation and Debureaucratization of Business  Licensing  Services  Through  The  Online  Single Submission  (OSS)  System  in  Local Governments  Post  Government  Regulation  Number  24  of  2018  Concerning  Electronically Integrated Business Licensing Services. Jurnal Dinamika Hukum , 22 (1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3129
Harseno, R. M. (2017). Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai  Katalisator  Nawacita  Indonesia  Poros  Maritim  Dunia. Gema  Keadilan , 4 (1). https://doi.org/10.14710/gk.2017.3773
International Finance Corporation. (2021). The Unseen Sector: A Report on the MSME Opportunity in South Africa. International Finance Corporation .
Johnston,  J.  M.,  &  Holt,  S.  B.  (2021). Examining  the  Influence  of  Representative  Bureaucracy  in Public and Private Prisons. Policy Studies Journal , 49 (2). https://doi.org/10.1111/psj.12367 Kertati, I. (2021). Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Pembangan UMKM Menghadapi COVID-
19. MIMBAR

## ADMINISTRASI
FISIP UNTAG Semarang , 18 (2). https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2525
Kovač, P. (2021). Debureaucratization Limits in Administrative Procedures Codification: Lessons from Slovenia. Administrative Sciences , 11 (1). https://doi.org/10.3390/admsci11010001
Lampropoulou, M. (2021). Agencification in Greece: A Parallel Public Sector? International Journal of Public Sector Management , 34 (2). https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2020-0252 Martini, A., Suradinata, E., Kusworo, K., Lambelanova, R., & Thahir, M. I. (2019). The Effect of Organizational  Transformation, Compensation and Organizational  Culture on Performance of Regional  Government  Bureaucracy  in  Sumedang  Regency  West  Java  Province. Journal  of Public Administration and Governance , 9 (1). https://doi.org/10.5296/jpag.v9i1.14439 Mey, D., Sahar, S., & Widayati, W. (2018). Analisis Potensi Lapangan Kerja Di Kota Baubau. JAGAT (Jurnal Geografi Aplikasi Dan Teknologi) , 2 (1).
Noegroho,  A.  B.  A.,  &  Arif,  L.  (2023).  Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  UMKM Pudak Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Journal Publicuho , 5 (4). https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85
Peters,  B.  G.  (2021).  Understanding  Comparative  Bureaucracy.  In Administrative  Traditions . https://doi.org/10.1093/oso/9780198297253.003.0001
Prasetyo, P. E. (2020). The Role of Government Expenditure and Investment  for MSME Growth:
Empirical  Study  in  Indonesia. Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and  Business , 7 (10). https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.471
Putri,  F.,  Sinulingga,  W.,  Hidayati,  S.,  &  Juliza.  (2020).  Micro,  Small  and  Medium  Enterprise Strategy to Improve Competitiveness in The Era of The ASEAN Economic Community (AEC).
IOP Conference
Series: Materials
Science and Engineering , 801 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/801/1/012124
Salsabila,  D.,  Ma’ruf,  A.  R.,  &  Adharani,  Y.  (2021).  Merekonstruksi  Arah  Politik  Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH , 4 (1). https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9824
Seno,  R.  H.  (2020).  Reformasi  Administrasi  di  Korea  Selatan:  Sebuah  Pembelajaran  Kesuksesan.
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 23 (2). https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.667
Suci,  Y.  R.  (2017).  Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultasi Ekonomi .
Supardi, S., Hariyadi, S., & Fahrudin, A. (2017). Analisis Keberlanjutan Pembangunan Kota Tepian Pantai  (Studi  Kasus:  Kota  Baubau  Provinsi  Sulawesi  Tenggara). Jurnal  Wilayah  Dan Lingkungan , 5 (3). https://doi.org/10.14710/jwl.5.3.188-204
Syafiq,  M.  (2019).  Birokrasi  di  Era  Revolusi  (Studi  Pelayanan  Perijinan  Memulai  Usaha  di Indonesia). Journal of Social Politics and Governance Vo. 1 No. 1 Juni 2019 , 1 (1).
Ting,  G.,  &  Feng,  C.  (2019).  Institutional  Reorganization  and  its  Impact  on  Decentralization.  In
Changing Central-Local Relations in China: Reform and State Capacity . https://doi.org/10.4324/9780429038761-4
Tsvykh, V., & Nelipa, D. (2019). Contemporary Theory of Public Administration in the USA: from Post-Bureaucracy  Paradigm  by  B.  Armajani  and M.  Barzeley to  Postmodern  Concept  by  Ch. Fox  and  H.  Miller. Bulletin  of  Taras  Shevchenko  National  University  of  Kyiv.  Public Administration , 11 (1). https://doi.org/10.17721/2616-9193.2019/11-6/7 Vallentin, S. (2022). Trust, Power and Public Sector Leadership: A Relational Approach. In Trust, Power and Public Sector Leadership: A Relational Approach .
https://doi.org/10.4324/9780429431104
Vodenko,  K.  V.,  Belasheva,  I.  V.,  Zalevskaya,  A.  A.,  Polshakova,  I.  N.,  &  Tleptserisheva,  S.  A.
(2019). The State Management of Ddevelopment of The Professional and Qualification Potential in Russian Higher Eeducation. On the Horizon , 27 (3–4). https://doi.org/10.1108/OTH-07-2019- 0047
Wakisaka, D. (2022). Beyond Street-Level Bureaucracy: The Organisational Culture of Mmigration
Policy-Making and Administrative Elites. International
Migration , 60 (4). https://doi.org/10.1111/imig.12919
Wang,  Y.,  Qi,  Y.,  &  Chen,  G.  (2022).  Participatory  Governance  and  Local  Government Responsiveness:  Evidence  from  Participation  in  Politics  on  Television  in  China. Local Government Studies , 48 (5). https://doi.org/10.1080/03003930.2021.2009805
Yusuf,  S.,  Seftiana,  E.,  &  Lidyah,  R.  (2022).  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  sebagai  Sendi Perekonomian Indonesia. Journal of Regional Economics Indonesia , 3 (2). https://doi.org/10.26905/jrei.v3i2.9122
Zhang,  Y.,  Zhai,  W.,  &  Li,  W.  (2023).  Performance  Ranking,  Span  of  Ccontrol,  and  Grassroots Government Responsiveness. Review of Policy Research . https://doi.org/10.1111/ropr.12565