## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA

## ISLAMIC LAW AND THE DETERMINING EFFECT OF CRIMINATION IN INDONESIA

## Muhammad Taufan Djafri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

## Ni’man Samad
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar Email: elbasyans@gmail.com

## Mustaufiq
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar Email: opikmus@gmail.com

## Sabri Samin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar Email: sabrisamin55@yahoo.com

## Misbahuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar Email: misbahuddin08121970@gmail.com
Keywords : ABSTRACT deterrent effect, Islamic law, criminal law, Indonesia, punishment The main problem in this study is the description of Islamic law and the deterrent effect of punishment in Indonesia. Based on the subject matter, this  study  aims  to  find  out  the  description  of  the  deterrent  effect  of  the perspective of Islamic law and its application in punishment in Indonesia, and  to  find  out  the  effectiveness  of  Islamic  law  in  creating  a  deterrent effect for criminals. This research is a library research with a descriptive and normative juridical approach. The results of the study show that the application of a deterrent effect in Islamic law is  ḥudūd, kisas, kafarat, and takzir punishments. The application of a deterrent effect in sentencing in  Indonesia  is  death  penalty,  imprisonment,  confinement,  fines,  and punishment for the revocation of certain rights. The effectiveness of the deterrent  effect  of  punishment  according  to  Islamic  law  is  to  create benefit, uphold the rule of law and justice for humans and keep away from mafsada that will harm themselves and others. Kata kunci : ABSTRAK Efek jera, hukum Islam, hukum pidana, Indonesia, pemidanaan Pokok masalah dalam penelitian ini adalah uraian mengenai hukum Islam dan  efek  jera  pemidanaan  di  Indonesia.  Berdasarkan  pokok  masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uraian mengenai efek jera perspektif hukum Islam dan penerapannya dalam pemidanaan di Indonesia, serta mengetahui efektivitas hukum Islam dalam menimbulkan efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan ( library research ) dengan pendekatan deskriptif dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efek jera dalam hukum Islam adalah hukuman ḥudūd , kisas, kafarat , dan takzir. Penerapan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
efek  jera  dalam  pemidanaan  di  Indonesia  adalah  pidana  mati , pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu.  Efektivitas  efek  jera  suatu  hukuman  menurut  hukum  Islam adalah  menciptakan  kemaslahatan,  menegakkan  supremasi  hukum  dan keadilan  bagi  manusia  serta  menjauhkan  dari  mafsadat  yang  akan merugikan dirinya dan orang lain.
Diterima : 5 Desember 2022; Direvisi : 4 April 2023; Disetujui : 4 April 2023; Tersedia online : 7 April 2023
How to cite: Muhammad Taufan Djafri, Ni’man Samad, Mustaufiq, Sabri Samin, Misbahuddin, “Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 , No. 1 (2023): 166-185. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.926.

## PENDAHULUAN
Penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi dilengkapi dengan sifat-sifat baik  dan  buruk,  menurut  pandangan  Al-Qur’an  manusia  diciptakan  dari  tanah  dan  ruh Ilahi.  Penciptaan  dari  tanah  mengantarnya  terdorong  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan ruh Ilahi yang mengantarnya memenuhi kabutuhan-kebutuhan rohani. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan hal yang baik. Keinginan berbuat baik mendorong manusia  untuk  mencari  pedoman  agar  hidupnya  tetap  terarah.  Allah  sebagai  pencipta manusia sangat mengetahui kebutuhan asasi manusia itu, sehingga Allah turunkan agama melalui  para  nabi  dan  rasul.  Namun  karena  godaan  iblis  dan  pengikutnya,  sebagian manusia yang telah keluar dari sifat baiknya dan akhirnya bersifat jahat. Iblis yang sangat dendam kepada manusia bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.
Dengan adanya godaan setan itu akhirnya manusia banyak yang melanggar hukum agama-Nya.  Agama  juga  mempunyai  seperangkat  hukum  yang  dipakai  untuk menyadarkan  dan  membuat  jera  para  pelanggar  hukum,  maka  kepada  para  pelanggar hukum diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Penegakan hukum memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia, karena hukum  itu  mencegah  manusia  dari  berbuat  kesalahan,  jera  berbuat  maksiat,  terhalang hatinya dari berfikir yang akan merusak kehormatan, memberikan rasa aman pada setiap orang  dari  setiap  tindakan  yang  mengancam  nyawa,  kehormatan,  harta,  dan kemerdekaannya. 1
Penegakan hukum memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, karena hukum  dapat  mencegah  manusia  dari  berbuat  kesalahan.  Salah  satu  yang  menjadi kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya preventif, represif, bahkan rehabilitatif sendiri-sendiri.
Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah jarīmah , jarīmah yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, jarīmah ḥudūd , jarīmah qiṣāṣ dan diyat serta jarimah ta’zīr . Dalam hukum Islam, upaya preventif dan represif itu terlihat dalam setiap ketentuan jarīmah . Hukum Islam juga bermaksud untuk
1 Sayyid Sābiq, Fikih al-Sunnah , terj.Kahar Mashur, jilid IX, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998) h. 9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memperbaiki  pelaku jarīmah dengan  menyuruhnya  bertobat  dan  mendidiknya  dengan dasar iman.
Kejahatan dan tindak pidana adalah bagian dari keseharian kehidupan masyarakat Indonesia.  Kejahatan  bahkan  memiliki  sejarah  yang  sama  tuanya  dengan  sejarah penciptaan  manusia.  Mempelajari  fenomena  kejahatan,  apalagi  jika  terjadi  di  bumi Indonesia adalah suatu tantangan tersendiri, karena begitu banyaknya jumlah penduduk di  Indonesia  dengan  segenap  pluralitas  dan  kompleksitas  permasalahan  serta  ragam kejahatannya.
Sanksi  pidana  adalah  salah  satu  sarana  paling  efektif  yang  digunakan  untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu,  maka  digunakan  kombinasi  dengan  upaya  sosial.  Oleh  karenanya,  perlu dikembangkan  prinsip multimium  remedium bukan premium  remedium . 2 Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana  lebih  memperjelas  pada  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelanggaran  hukum pidana. 3
Sebagai  contoh  kasus,  terkadang  kekerasan  juga  terjadi  di  penjara,  yang bentuknya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: kekerasan individual (napi dengan napi, napi dengan sipir), kekerasan kolektif (kerusuhan, huru-hara, dan keributan di  penjara), dan kekerasan yang berhubungan dengan pengaturan (karena interaksi tidak sehat antara sipir dan napi). Masalah utama yang sering muncul  di permukaan adalah soal penghukuman fisik. Petugas menganggap hukuman fisik bagi napi sebagai bagian dari hukuman, tetapi napi  memandangnya sebagai  bentuk  penyiksaan.  Ini  adalah contoh  kecil  proses-proses pemaknaan  di  penjara. 4 Kondisi  seperti  ini  mengakibatkan  terjadinya  siklus  kriminal, yang mana penjara tidak mampu memperbaiki perilaku terpidana bahkan pada beberapa kasus, mereka justru semakin ahli dalam melakukan tindak pidana. 5
Hazairin  dalam  makalahnya  berjudul  “Negara  tanpa  Penjara”  pada  pidato pengukuhan  guru  besarnya  menyatakan  bahwa  masyarakat  dan  negara  tanpa  penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, bukanlah suatu angan-angan kosong. Masyarakat tanpa  penjara  adalah  suatu  ideal  yang  sangat  tinggi  mutu  filsafatnya  dan  sangat  besar keuntungan spiritual dan materiel. 6
Muncul sebuah perbincangan tentang efektivitas pidana penjara yang kemudian menjadi perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap  pidana  penjara,  serta  munculnya  kecenderungan  untuk  mengabaikan kemampuan  lembaga-lembaga  kepenjaraan  dalam  menunjang  pengendalian  dan pengurangan kejahatan, termasuk di Indonesia.
2 Bambang  Peornomo, Manfaat  Telaah  Ilmu  Hukum  Pidana  Membangun  Model  Penegakan Hukum di Indonesia , Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, (Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, 1989), h.11.
3 Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia , (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), h. 35.
4 Sugeng Pujileksono, “Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial,” Jurnal Salam 12, no. 2 (2011).
5 Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Media Hukum 24, no. 2 (2018): 107.
6 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996), h. 43.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ketidakjeraan narapinda juga menjadi masalah serius bagi penegakan hukum di Indonesia.  Tidak  sedikit  mantan  narapidana  yang  kembali  melakukan  tindak  pidana setelah  keluar  dari  penjara.  Teori punish  and  reward dalam  ilmu  psikologi  sosial menjelaskan bahwa seseorang akan kembali mengulangi perbuatannya jika ia mendapat hadiah  ( reward )  dari  perbuatannya  dan  akan  berhenti  melakukan  perbuatnnya  jika  ia mendapat  hukuman  berat.  Hukuman  berat  akan  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku sehingga orang waras tidak akan kembali jatuh pada lubang yang sama dengan kembali melakukan perbuatan yang akan mendapatkan hukuman berat. 7
Berdasarkan teori reward and punish , penjara semestinya menjadi suatu lembaga yang berfungsi memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, akan tetapi pada umunya, model penjara yang ada di Indonesia tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal.  Penjara  bukan  merupakan  tempat  penghukuman,  akan  tetapi  menjadi  tempat rehabilitasi atau menjadi lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang dapat memberikan kesadaran bagi narapidana. Model penjara seperti ini tidak sepenuhnya memberikan  efek  jera,  bahkan  sebagian  orang  lebih  memilih  hidup  di  dalam  penjara dibanding di luar penjara sehingga muncul pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwa  “ enak  tinggal  di  penjara,  nginap  gratis,  makan  gratis,  daripada  hidup  di  luar susah cari makan ”.
Dalam kaitannya dengan usaha pembaruan hukum pidana Indonesia, seharusnya sudah memperhatikan bahwa hukum Islam sebagai salah satu living law. Karena hukum Islam mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan sudah teruji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. 8
Hazairin dalam buku yang berjudul “Demokrasi Pancasila” menyatakan bahwa, “Negara  mesti  menjalankan  hukum  agama  bagi  pemeluk-pemeluknya  dan  karena  itu negara  mesti  pula  menjalankan  hukuman  itu,  oleh  karena  kaidah  hukum  tidak  dapat terlepas  dari sanctum -nya”. 9 Dengan  demikian,  menjadi  sebuah  keharusan  bagi  orang Islam  untuk  mengatur  hukum  sesuai  hukum  Islam,  begitupula  dengan  hak-hak  atau kewajiban  yang  sama  bagi  umat  agama  lainnya.  Dalam  pasal  29  UUD  1945  ayat  1 disebutkan “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal ini merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama masing masing.
Hukum di negara Indonesia bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat  kaitannya dengan kehidupan masyarakat  bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Hukum yang mengatur  segala  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam amanat  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Penerapan hukum pidana merupakan keseluruhan aturan  yang  mengatur  mengenai  kejahatan  dan  keharusan  dan  apabila  seorang melakukannya akan diberikan sanksi dalam kehidupannya. Tindak pidana atau perbuatan
7 Doyle Paul Johnson and Robert M Z Lawang, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Gramedia Pustaka Utama, 1994).
8 Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Yustisia 3, no. 2 (2016): 19–28.
9 Hazairin, Demokrasi Pancasila (Rineka Cipta, 1990), h. 29.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang menyalahi aturan hukum pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Hal ini diharapkan memberikan edukasi dan efek jera bagi para pelaku kejahatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dituangkan  pokok  masalah  yaitu “bagaimana hukum Islam dan efek jera pemidanaan di Indonesia”, dan ditentukan sub masalah sebagai sebagai berikut:
1. Bagaimana efek jera perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan efek jera dalam pemidanaan di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas hukum Islam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan?
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  uraian  mengenai  efek  jera  perspektif hukum  Islam  dan  penerapannya  dalam  pemidanaan  di  Indonesia,  serta  mengetahui efektivitas hukum Islam dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penelitian ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan  pendekatan  deskriptif  dan yuridis normatif.
Penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini adalah artikel jurnal yang ditulis  oleh  Andi  Istiqlal  Assaad  berjudul  “Hakikat  Sanksi  dalam  Perspektif  Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)”. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  hakikat  sanksi  pidana  antara  hukum  pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat sanksi dalam  hukum  pidana  Indonesia  adalah  untuk  menjaga  dan  memelihara  kemaslahatan individu, sedangkan hakikat sanksi dalam hukum pidana Islam adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat.
Tulisan lain yang beririsan dengan penelitian ini adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh  Safaruddin  Harefa  berjudul  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  di Indonesia  Melalui  Hukum  Pidana  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam”.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  memahami  lebih  jauh  mengenai  penegakan  hukum  pidana  positif  dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana positif dalam proses hukum pidana di Indonesia pada umumnya melindungi hak-hak pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan paradigma bahwa  tidak  ada  keadilan  yang  merata  antara  pelaku  dan  korban.  Sedangkan  hukum pidana  Islam  dikenal  adanya  sistem  penghapus  pidana  dan  penghapusan  dosa  yang berimplikasi  pada  adanya  kemungkinan  pemaafan  dari  korban  kepada  pelaku  tindak pidana.  Oleh  sebab  itu,  keadilan  yang  merata  antara  korban  dan  pelaku  dapat direalisasikan  apabila  penerapan  hukum  pidana  Islam  dapat  diimplementasikan  secara baik dan benar.
Melihat  kedua  tulisan  tersebut  yang  memiliki  kemiripan  dengan  penelitian  ini, maka dapat dikemukakan bahwa kedua tulisan tersebut tidak menguraikan secara khusus mengenai  efek  jera  tindak  pidana  di  Indonesia.  Karenanya,  uraian  mengenai  efek  jera pemidanaan di Indonesia dalam penelitian ini menjadi nilai kebaruan terhadap penelitian- penelitian sebelumnya.

## PEMBAHASAN
A. Efek Jera Perspektif Hukum Islam

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hukum  pidana  Islam  merupakan  syariat  yang  bertujuan  untuk  merealisasikan kemaslahatan  pada  masyarakat,  baik  kemaslahatan  di  dunia maupun  di  akhirat.  Secara materiel, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban asasi yang  terkandung  dalam  syariat.  Kewajiban  asasi  ini  menempatkan  Allah  taala sebagai pemegang  otoritas,  baik  yang  ada  pada  diri  sendiri  maupun  yang  ada  pada  orang  lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. 10
Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa al-‘uqūbah (hukuman) adalah balasan yang    setimpal  untuk  menegakkan  kemaslahatan  umum  karena  melakukan  perbuatan yang  tidak  sesuai  dengan  perintah  Allah. 11 Tujuan  utama  penjatuhan  hukuman  dalam syariat Islam adalah pencegahan ( al-Raddu wa al-Zajru ), pengajaran dan pendidikan ( al- Islāḥ  wa  al-Ta’dīb ),  menciptakan  kemaslahatan,  menjauhkan  dari  kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan. 12 Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam semata-mata  untuk  kemaslahatan  manusia  untuk  memperbaiki  individu  dan  menjaga ketertiban masyarakat. 13
Para fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya: 14
1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Penerapan  materi  hukuman  itu  sejalan  dengan  kebutuhan  dan  kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman  diperberat.  Apabila  kemaslahatan  masyarakat  menghendaki  peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan  ketenteraman  masyarakat  adalah  hukuman  yang  disyariatkan.  Oleh  sebab  itu wajib dilaksanakan.
4. Hukuman  dalam  Islam  bukan  bersifat  balas  dendam,  tetapi  untuk  melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.
Jenis  sanksi  dalam  hukum  pidana  Islam  jika  dilihat  dari  segi  jenis  tindak pidananya adalah sebagai berikut 15 :
10 Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15 (2012), h. 21.
11 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy , Jilid I, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987, h. 456.
12 Islamul Haq, “Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Persfektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam),” Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 23–42.
13 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151–68.
14 Abdul  Aziz  Dahlan,  “Ensiklopedi  Hukum  Islam,” Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve ,  1996. h.1871.
15 Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, “Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2018).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Hukuman  hudud,  yaitu  bentuk  jamak  dari  kata ḥadd yang  berarti  batasan,  adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam. Pidana dalam kategori ini dapat didefiniskan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman  yang  ditentukan,  berarti  bahwa  baik  kuantitasnya  maupun  kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong  hudud ada tujuh pidana, yaitu al-Riddah (murtad), al-Bagy (pemberontakan),  zina, qażaf (tuduhan  palsu  zina), sariqah (pencurian), hirābah (perampokan), dan syurb al-Khamr (meminum khamar). 16
2. Hukuman kisas, kisas berasal dari bahasa Arab dari kata ُ صاَصِق yang berarti mencari jejak  seperti al-qashāsh .  Sedangkan  dalam  istilah  hukum  Islam  berarti  pelaku kejahatan  dibalas  seperti  perbuatannya,  apabila  membunuh  maka  dibalas  dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Syekh  Dr.  Shṣliḥ  bin  Fauzān  mendefiniskannya  sebagai  perbuatan  (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi. 17 Sementara itu dalam al-Mu’jam al-Wasīṭ , kisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. 18 Maka dapat disimpulkan bahwa kisas adalah melakukan pembalasan yang sama atau serupa, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia telah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia telah menganiaya korban.
3. Hukuman kafarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana takzir .
4. Hukuman  takzir, secara  etimologis  takzir  berasal  dari  kata  kerja azar yang  berarti mencegah,  respek,  dan  memperbaiki.  Menurut  Wahbah  Zuhaili  definisi  takzir  adalah hukuman  yang  ditetapkan  atas  perbuatan  maksiat  atau  jinayah  yang  tidak  dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Hukuman takzir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. Jenis hukuman  dalam  takzir  di  antaranya,  hukuman  mati,  hukuman  cambuk,  penjara, pengasingan, salib, pengucilan, teguran, dan denda.
Hal  yang menarik dalam hukum  pidana Islam terkait dengan penjatuhan sanksi yaitu hukum pidana Islam tidak hanya mengenal sanksi dalam bentuk pidana tetapi juga mengenal  sanksi  dalam  bentuk  tindakan,  yang  pada  masa  kini  dijadikan  sebagai  suatu bentuk  sanksi double  track  system .  Dengan  demikian,  perspektif  hukum  pidana  Islam terhadap  penetapan  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  sebenarnya  telah  melangkah  ke
16 Ibn Jubair and Mohammad Ibn Ibrahim, “Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles,” Criminal  Law  in  Islam  and  the  Muslim  World-A  Comparative  Perspektive,  Institute  of Objective Studies, Delhi , 1996. h. 54-55.
17 Shalih bin Fauzân Ali Fauzân, “ Al-Mulakhkhaṣ Al-Fikihī ” (Beirut: Ri'asah Idaarah al-Buhuts al- Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.), h. 476.
18 Ibrahim Mustafa, “Dkk., Al-Mu’jam Al-Wasit,” Tahran: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t. Th , 1973. h.740.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
depan, sehingga konsep tindakan bukan merupakan suatu konsep yang dilahirkan pada masa kekinian. 19
Dalam  hukum  pidana  Islam,  khususnya  dalam  sanksi  takzir lebih  berpeluang untuk  dikembangkan, terbukti  bahwa  seorang  hakim  dimungkinkan  untuk  menetapkan sanksi  mengikuti  perkembangan  zaman,  seorang  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat atau ringannya tidak pidana yang ia lakukan. Hukuman tahanan bagi pelaku tindak pidana baru dikenal setelah dikenalnya hukuman penjara. Sebagai catatan, meski penjara terus eksis dalam setiap generasi fikih, tetapi  fikih  tidak  merumuskan  institusi  penjara.  Artinya  eksistensi  penjara  merupakan upaya penyesuaian fikih dengan konteks di mana fikih berkembang.

## B. Penerapan Efek Jera dalam Pemidanaan di Indonesia
Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya preventif dan  represif  sendiri-sendiri,  jenis  suatu  hukuman  hanya  boleh  dikenakan  pada  suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Berbeda dengan hukum positif Indonesia,  di  mana  semua  hukuman  berupa  kurungan  di  dalam  penjara,  meskipun  ada juga  hukuman  mati  untuk  suatu  kasus  pembunuhan  yang  sangat  sadis,  yang membedakannya hanya soal waktu, yaitu berapa lama seseorang dihukum penjara.
Jenis  pidana  yang diatur dalam KUHP  dimuat  dalam Pasal  10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:
1. Pidana Mati
Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, pidana mati  merupakan  komponen  permasalahan  yang  erat  kaitannya.  Hukuman  mati  resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hammuburabi  di  Babilonia  pada  abad  ke-18  Sebelum  Masehi. 20 Hukuman  mati merupakan pembalasan, yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga  si  korban.  Menurut Codex  Hammburabi (dari  2.000  sebelum  tarikh  masehi) kalau ada binatang pemeliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga. 21
Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang dimasukkan ke dalam undang-undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet  Mulyana  menulis  bahwa  dalam  perundang-undangan  Majapahit  tidak  dikenal pidana penjara dan kurungan. Bentuk Pidana yang dikenal adalah: 22
a. Pidana Pokok
1. Pidana mati
2. Pidana potong anggota badan yang salah
19 Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” h. 22.
20 http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/eksistensi-pidana-mati-dalam- rancangan.html. Diakses tanggal 23 November 2022.
21 Andi Hamzah dan Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan , (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985), h. 79.
22 Andi Hamzah dan Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan , h. 59.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
3. Pidana denda
4. Ganti kerugian
b. Pidana tambahan
1. Tebusan
2. Penyitaan
3. Patibajampi (pembeli obat)
Di antara kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana mati adalah ketentuan yang diatur di dalam KUHP:
1. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau  menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam  dengan pidana mati atau  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua puluh tahun.
2. Mengajak  atau  menghasut  negara  lain  menyerang  Indonesia  (Pasal  111  ayat  2) yaitu: jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat  3)  yaitu,  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3). Yaitu jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
5. Pembunuhan  yang  direncanakan  lebih  dahulu  (Pasal  140  ayat  3  dan  Pasal  340). Yaitu  barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu  merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4). Yaitu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

## 2. Pidana Penjara
Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah  kejahatan  adalah  pidana  penjara.  Dilihat  dari  sejarahnya  penggunaan  pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme. 23 Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang  peranan  penting  dan  menggeser  kedudukan  pidana  mati  dan  pidana  badan yang dipandang kejam. Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara
23 R. A. Koesnoen, Politik Penjara Nasional (Sumur, Bandung, 1961), h. 7, 8, dan 130.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang- undangan pidana selama ini.
Menurut  P.A.F  Lamintang,  pidana  penjara  adalah  suatu  bentuk  pidana  berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan  dengan  suatu  tindakan  tata  tertib  bagi  mereka  yang  melanggar  peraturan tersebut. 24
Ada beberapa sistem pidana penjara, yaitu sebagai berikut:
1. Pertama, masing-masing terpidana dimasukan dalam sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu, baik dari luar maupun sesama narapidana. Dia tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca buku  suci  yang  diberikan  kepadanya.  Sistem  ini  pertama  kali  digunakan  di Pensylvania. Karenanya disebut sebagai Pensylvania sistem. Karena pelaksanaannya dilakukan dalam sel, disebut juga sebagai cellulaire system . 25
2. Kedua, sistem yang kedua adalah apa yang disebut dengan auburn system , karena pertama kalinya digunakan di Auburn. Disebut juga sebagai silent system , karena pelaksanannya. Pada waktu malam hari terpidana dimasukkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri  seperti cellulaire  system .  Pada  siang  hari  diwajibkan  bekerja bersama-sama dengan narapidana (penjara) lainnya, akan tetapi dilarang berbicara antara sesama narapidana atau kepada orang lain. 26
3. Ketiga,  sistem  yang  disebut  sebagai English  System atau Ire  System atau Progressive  System .  Cara  pelaksanaan  pidana  penjara  menurut  sistem  ini  adalah bertahap.  Pada  tahap  pertama  selama  lebih  kurang  tiga  bulan,  terpidana menjalaninya seperti cellulaire system . Jika setelah tiga bulan tersebut terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, maka diikuti dengan tahap pelaksanaan yang ringan, yaitu ia sudah dibolehkan menerima tamu, berbincang-bincang sesama narapidana, bekerja bersama-sama dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap terkahir dalam status terpidana ia boleh menjalani pidananya di luar tembok-tembok penjara. 27

## 3. Pidana Kurungan
Pidana  kurungan  ini  pada  dasarnya  mempunyai  dua  fungsi,  pertama  sebagai custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yaitu delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan  pailit  sederhana  (Pasal  396  KUHP)  pasal-pasal  tersebut  diancam  dengan  pidana penjara.  Contoh  tersebut  sebagai  delik  yang  tidak  menyangkut  kejahatan  kesusilaan, sedangkan yang kedua adalah sebagai cutodia simplex , suatu perampasan kemerdekaan untuk  delik  pelanggaran,  maka  pidana  kurungan  menjadi  pidana  pokok,  khususnya  di
24 F.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , (Armico, Bandung, 1984), h.69.
25 Fitri  Wahyuni, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, (Cet.  1;  PT  Nusantara  Persada Utama: Tangeran Selatan, 2017), h. 147.
26 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, h. 148.
27 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, h. 148.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Belanda pidana tambahan khusus  untuk  pelanggaran,  yaitu penempatan ditempat  kerja negara. 28
Menurut  Roeslan  Saleh,  pidana  kurungan  hanya  untuk  kejahatan-kejahatan culpoos , dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang  sama,  alternatif  berarti  bahwa  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  penjara  atau kurungan secara akumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah  mungkin,  dalam  perkara-perkara  perbuatan  pidana  ekonomi.  Di  negara  lain sudah dimungkinkan, walaupun dalam pidana bersyarat yaitu di samping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana  denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281, 310, 351, dan  362)  kurungan  (Pasal  231,  ayat  4)  atau  pidana  dan  kurungan  atau  kedua-duanya (Pasal 188 dan 483). 29
4. Pidana Denda
Dalam  sejarahnya,  pidana  denda  telah  digunakan  dalam  hukum  pidana  selama berabad-abad.  Anglo  Saxon  mula-mula  secara  sistematis  menggunakan  hukuman finansial  bagi  pelaku  kejahatan.  Pembayaran  uang  sebagai  ganti  kerugian  diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku  yang  memungkinkan  korban  untuk  menuntut  balas  secara  langsung  terhadap mereka  yang  telah  berbuat  salah  dan  akibat  terjadinya  pertumpahan  darah.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok  yang  ditimbulkan  oleh  pembalasan  korban  adalah  faktor  penting  dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. 30
Pidana denda diancamkan sering kali sebagai altenatif dengan pidana kurungan terhadap  hampir  semua  pelanggaran  ( overtredingen )  yang  tercantum  dalam  Buku  III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. 31
Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang  tidak  ditentukan  suatu  batas  maksimum  yang  umum.  Dalam  tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim. 32

## 5. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu
28 Andi Hamzah dan Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan , h. 269.
29 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Aksara Baru: Jakarta, 1987), h. 10-11.
30 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Penerbit Undip: Semarang, 2000), h. 503.
31 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), h. 50.
32 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, h. 150-151.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak-hak  tertentu  tidak  berarti  hak-hak terpidana  dapat  dicabut.  Pencabutan  tersebut  tidak  meliputi  pencabutan  hak-hak kehidupan  dan  juga  hak-hak  sipil  dan  hak-hak  ketatanegaraan.  Pencabutan  hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetap menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu: 33
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

## C. Efektivitas Hukum Islam Menimbulkan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan
Pada  umumnya,  hukum  yang  berlaku  di  dunia  ini  mencakup  tiga  aspek  dalam penerapan  sanksinya,  yaitu:  preventif,  represif,  dan  rehabilitatif.  Aspek  preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan  penindakan  terhadap  pelaku  kejahatan,  menegakkan  supremasi  hukum  dan memberikan  hukuman  terhadap  pelakunya  sesuai  dengan  kejahatannya.  Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat  bila  ia  masih  hidup,  atau  membina  orang  yang  belum  berbuat  kejahatan  agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, yaitu setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.
Dalam Islam, di antara tujuan disyariatkannya fikih jinayah adalah dalam rangka untuk  memelihara  akal,  jiwa,  harta,  dan  keturunan.  Adapun  ruang  lingkup  jinayah meliputi  pencurian,  perzinahan,  homoseksual,  menuduh  seseorang  berzina,  minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fukaha, perkataan jinayah berarti perbuatan- perbuatan  yang  terlarang  menurut  syarak.  Selain  itu  terdapat  fukaha  yang  membatasi istilah  jinayah  kepada  perbuatan-perbuatan  yang  diancam  dengan  hukuman  hudud  dan kisas tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman takzir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir. 34
Dalam hukum Islam, upaya preventif itu terlihat dalam setiap ketentuan hukum jarimah, seperti memberi pengertian tentang betapa berharganya jiwa manusia sehingga membunuh  satu  orang  laksana  membunuh  banyak  orang,  sebagaimana  firman  Allah dalam surah al-Mā’idah ayat 32  (yang artinya): “Barangsiapa yang membunuh seorang
33 Tim Redaksi, KUHP dan KUHAP (Kesindo Utama: Surabaya, 2012), h.20.
34 Jazuli, Fiqih Jinayah , Cet. III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2010) , h. 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. 35 Bila  seseorang  tetap  melakukan  pembunuhan  maka  hukuman  yang  diberikan kepadanya adalah dibunuh pula atau diberi denda yang sangat berat ( diyah ) bila mendapat maaf  dari  keluarga  korban.  Dengan  hukuman  yang  seberat  ini  maka  diharapkan  setiap orang berpikir panjang untuk membunuh.
Demikian  pula  agar  orang  tidak  berzina  maka  dianjurkan  menikah  bila  telah mampu secara fisik dan ekonomi, Islam membolehkan menikah dengan budak, bahkan dibolehkan  poligami  bagi  laki-laki  dengan  beberapa  ketentuan  tertentu.  Bila  masih berzina  maka  ia  dihukum  dengan  hukuman  cambuk  atau  rajam,  bahkan  diusir  dari negerinya ke suatu tempat terpencil seperti penjara.
Begitu juga, agar orang tidak mencuri karena alasan ekonomi, maka diwajibkan zakat,  perintah  untuk  berinfak  dan  sedekah  sebagai  wujud  kesadaran  dan  kepedulian sosial,  ditanamkan  rasa  persaudaraan  sesama  manusia  menuju  kesejahteraan  bersama. Bila  telah  berlaku  keadilan  ekonomi  maka  niscaya  tidak  ada  lagi  orang  yang  mau mencuri, dan bila seseorang tetap saja mencuri, bahkan dijadikannya profesi, maka Islam menghukumnya dengan memberinya hukuman potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mā’idah ayat 38 (yang artinya): “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 36 Selain  upaya  preventif  dan  represif,  dalam  hukum  Islam  juga  terdapat  upaya rehabilitasi, yaitu upaya membina agar setiap muslim dapat menaati semua hukum Islam atas dasar iman. Makanya dalam sejarah Islam masa 13 tahun Nabi di Makkah difokuskan untuk membina akidah dan keimanan umat Islam agar mereka menjadi muslim yang taat. Selain pembinaan  akidah  dan iman dalam  Islam juga diajarkan tobat bagi  orang  Islam yang  terlanjur  berbuat  kejahatan.  Menurut  Ibnu  Taimiyah,  beberapa  hukuman  hudud dapat digugurkan bila pelakunya telah bertobat sebelum dibawa ke hadapan hakim. 37 Tujuan  pemberian  hukuman  dalam  hukum  Islam  adakalanya  diterangkan langsung dalam nas Al-Qur’an atau hadis. Sebagai contoh adalah tujuan hukuman kisas 38 , “Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. 39
Ibnu Kaṡīr menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa penerapan hukuman kisas  mempunyai  hikmah  yang  sangat  besar  untuk  menjaga  kehidupan  manusia,  yaitu pembunuhan  juga  dibalas  dengan  pembunuhan,  sehingga  orang  jadi  takut  untuk membunuh karena nanti akan dibunuh pula. Dengan demikian daya preventif hukuman kisas ini sangatlah efektif. 40
35 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2020), h. 113.
36 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 114.
37 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , terj. Kahar Masyhur, jilid 9, (Jakarta: kalam Mulia, 1998), h. 279.
38 Lihat Q.S. al-Baqarah: 179.
39 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 27.
40 Abū al-Fidā’ Ismā’il ibn ‘Umar ibn Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, jilid 1, Cet. II (t.t.; Dār Ṭaibah, 1420H/1999M), h. 489.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Selain menyebutkan langsung tujuan hukuman,  ada juga yang tidak disebutkan secara  langsung  seperti  fiman  Allah  dalam  surah  an-Nūr  ayat  2  (yang  artinya): “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya  seratus  kali  dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya  mencegah kamu  untuk  (menjalankan)  agama  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka  disaksikan  oleh  sekumpulan orang-orang yang beriman”. 41
Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan menimbulkan rasa  sakit  dan  menimbulkan  kengerian  bagi  pelaku  dan  masyarakat  yang  melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum di hadapan orang  banyak,  demikian  juga  bagi  orang  yang  belum  melakukan  zina  akan  berpikir panjang  untuk  melakukan  zina  karena  akan  mendapatkan  siksaan  yang  pedih  dan  rasa malu  yang  besar,  sehingga  rusaklah  nama  baiknya  dan  jatuhlah  harga  dirinya  di  mata masyarakat.
Namun tidak semua aturan hukum jinayah yang disebutkan tujuan hukumannya, untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu al-radd (mencegah), al-zajr (mengancam) al-islah (memperbaiki), dan al- tahzib (mendidik). 42
Mencegah  dan  mengancam  artinya  menahan  pelaku  kajahatan  agar  jera,  tidak mengulangi  atau  tidak  terus-menerus  berbuat  kejahatan  dan  agar  orang  lain  tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih  meskipun  hukumannya  berbeda-beda  untuk  setiap  kasus,  sehingga  hukuman  itu betul-betul mencerminkan keadilan.
Selain  mencegah  dan  mengancam,  hukum  Islam  juga  bermaksud  untuk memperbaiki  pelaku  jarimah  dengan  menyuruhnya  bertobat  dan  mendidiknya  agar konsisten  dengan  tobatnya,  yaitu  menghentikan  perbuatan  jahat  dan  menggantinya dengan perbuatan baik (amal saleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  efektivitas  efek  jera  suatu  hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.
Sebagai  contoh  kasus,  untuk  mengukur  efektivitas  hukum  salah  satunya  dapat dilihat  dari  sedikit  banyaknya  kasus-kasus  pelanggaran,  semakin  sedikit  pelanggaran hukum  atau  tidak  ada  pelanggaran  hukum  sama  sekali  menunjukkan  hukum  tersebut efektif. Oleh karena itu, alat ukur ini yang digunakan nuntuk melihat efektivitas hukum jinayat  di  Aceh,  khususnya  di  Aceh  Selatan  dan  Aceh  Tamiang.  Berdasarkan  data penelitian menunjukkan bahwa di Aceh Selatan adanya penurunan pelanggaran hukum
41 Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 350.
42 A. Hanafi,MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang,1985), h. 279-281.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2018. Demikian juga di wilayah Aceh Tamiang ditemukan adanya penurunan pelanggaran setiap tahunnya. 43
Jumlah Kasus Tahun 2016 2017 2018 12 10 7
Demikian  juga  di  wilayah  Aceh  Tamiang  ditemukan  adanya penurunan pelanggaran setiap tahunnya, sebagaimana yang tergambar dalam tabel dibawah:
Rekapitulasi Putusan Mahkamah Syariah Aceh Tamiang 2016 - Juni 2018 No Tahun Maysir Khamar Ikhtilat Jumlah 1 2016 28 3 - 31 2 2017 21 2 1 24 3 2018 14 2 - 16 Total Putusan Kasus Jinayat pada MS Kuala Simpang 71
Penerapan  Qanun  jinayat  di  Aceh  digunakan  untuk  menekankan  angka kriminalitas di Aceh. Efektivitas di sini adalah pengaruh yang diakibatkan oleh hukuman yang  diberikan  terhadap  proses  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh.  Penerapa hukum yang baik dan efektif adalah salah satu tolok ukur keberhasilan dan mengangkat martabat suatu bangsa di bidang hukum. Hal ini dapat dilihat pada tabel  berikut:
Jumlah Kasus Tahun 2018 2019 2020 326 267 281
Pemberlakuan Qanun memberikan penurunan angka kriminalitas di Aceh. Hal ini terbukti dengan penurunan angka kriminalitas di mahkamah syariah Aceh.  Di satu  sisi ada  penurunan  angka  kriminalitas  setelah  adanya  penerapan  Qanun tersebut. 44 Seiring berjalannya  waktu,  qanun  ini pasti  akan  memberikan  hasil  yang  baik  sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang lebih tertata dan lebih baik. 45 Penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk dilakukan seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah
43 Muhammad Yusuf, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2019, h. 128.
44 Nawir  Yuslem,  “Efektivitas  Sanksi  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Tindak  Pidana Khamar, Maisir Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam”, At- Tafahum: Journal of Islamic Law , 3(1), (2019), 147–164.
45 Santoso,  dkk,  "Pengaruh  Penerapan  Qanun  Jinayat  Terhadap  Angka  Kriminalitas  di  Aceh." Borobudur Law Review 2.1 (2020): 53-63.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Syariah  tersebut.  Demikian juga  kasus  yang  melanggar terhadap  qanun  maysir  dan minuman  khamar terus  menurun.  Begitu  pula  di  tempat-tempat  hiburan seperti  pantai, kedai, hotel tidak lagi terlihat khalwat seperti dulu sebelum diberlakukan qanun khamar, maysir, dan khalwat. 46
Berdasarkan penjelasan  sebelumnya maka dapat  disimpulkan bahwa efektivitas hukuman pidana Islam jauh lebih efektif dari hukuman pidana positif, dengan kata lain efek  jera  hukuman  pidana  Islam  jauh  lebih  efisien  dibanding  dengan  hukuman  pidana selain  Islam.  Sebagaimana  hasil  temuan  studi  yang  didasarkan  pada  bukti  empirik. Resume  angka-angka  kejahatan  di  Saudi  Arabia  antara  tahun  1966-1979  tentang kejahatan pembunuhan, kejahatan harta benda, dan kejahatan seksual di Saudi Arabia.
Tahun Penduduk Jumlah Pembunuhan Angka per 100.000 Jumlah . Delik Harta-Benda Angka per 100.000 Jumlah . Delik Seksual Angka per 100.000 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 5.662.000 5.815.000 5.973.000 6.135.000 6.301.000 6.472.000 6.647.000 6.827.000 7.012.000 7.201.000 7.600.000 8.011.000 8.500.000 8.940.000 169 154 74 40 49 41 54 39 54 70 49 58 70 46 2,98 2,65 1,24 0,65 0,78 0,63 0,81 0,57 0,77 0,97 0,64 0,72 0,82 0,51 879 905 905 791 854 791 980 973 948 873 853 726 520 671 15,52 15,56 15,15 12,89 13,55 12,22 14,74 14,25 13,52 12,12 11,22 9,06 6,12 7,51 380 459 300 321 392 345 346 323 239 328 327 330 546 346 7,71 7,89 5.02 5,23 6,22 5,39 5,21 4,73 3,41 4,55 4,30 4,12 6,43 3,87
46 Rahmat Rosyadi, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)." PROSIDING LPPM UIKA BOGOR (2014).
Negara Penduduk  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979 Rata- rata/tahun Angka/tahun Saudi 11 juta 619 41 54 39 34 70 49 58 70 46 53 0,48

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Secara umum, angka kejahatan di Saudi Arabia cenderung menurun secara drastis terutama  untuk  kejahatan  pembunuhan  dan  kejahatan  untuk  harta  benda.  Jika dibandingkan dengan angka kejahatan di mancanegara, angka kejahatan di Saudi Arabia secara absolut jauh lebih rendah. 47 Berikut perbandingan angka kejahatan pembunuhan di Saudi Arabia dengan enam negara lainnya yang menerapkan hukum pidana positif.
Dapat  ditegaskan  bahwa  penerapan  hukum  pidana  Islam  dapat  disosialisasikan dengan rendahnya angka kejahatan di Saudi Arabia. Bahkan bila dibandingkan dengan angka-angka kejahatan yang ada di negara-negara Arab lainnya, yang banyak mempunyai sisi kesamaan dengan Saudi Araba. Negara ini telah mencatatkan diri dalam buku sejarah sebagai  negara  yang  paling  rendah  angka  kejahatannya.  Sekalipun  demikian,  secara ilmiah untuk menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana Islam adalah satu-satunya faktor determinan yang berhasil menekan lajunya angka-angka kejahatan yang di negara- negara lain cenderung terus meningkat.
Untuk membuktikan sejauh mana penerapan hukum pidana Islam secara positif dan murni ( net effects ) dapat menekan angka kejahalan, perlu ada satu kajian mendasar dan  kritis,  sehingga  dapat  mendeteksi  kemungkinan  hadirnya  faktor-faktor  lain  yang ternyata juga berpengaruh terhadap teradinya kasus kejahatan
Walaupun  demikian,  satu  hał  yang  yang  tidak  dapat  dipungkiri  adalah  bahwa keyakinan religius akan keberadaan dan efektivitas hukum pidana Islam dalam menekan akselerasi  angka  kejahatan  minimal  telah  mendapat  basis  dukungan  empirik,  dan fenomena ini ada baiknya kalau dikaji lebih jauh secara ilmiah.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektif tidaknya sebuah aturan hukum dapat dilihat seberapa banyak masyarakat mematuhi aturan tersebut, jika sebuah aturan hukum dipatuhi lebih dari 50% masyarakat sudah dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Ukuran lainnya untuk melihat sebuah aturan hukum efektif adalah dari penurunan jumlah kasus pelanggaran hukum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan pada bab pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan  efek  jera  dalam  hukum  Islam  adalah pertama, hukuman ḥudūd ,  yang berarti hukuman yang ditentukan oleh syarak. Kedua, hukuman kisas, yang berarti
47 Noryamin Aini, “Realitas Kejahatan di Masyarakat: Sebuah Analisis Tentang Fungsi Hukum Pidana Islam dalam Menekan Angka Kejahatan”, ERA HUKUM, No. 8/th. 2/1996, h. 34-38.
Syiria 11 juta 314 - 351 355 324 381 481 482 488 455 403 3,66 Sudan 22 juta 773 938 1009 967 988 1128  1089 877 949 1074 979 4,45 Mesir 44 juta 1274 - 1229  1241 - 1289  1348 - - 1583 1319 3,00 Iraq 14 juta 1136  1303  1243 867 1026 890 - 1028 994 1584 119 7,99 Lebanon 3,5 juta 643 203 324 121 191 - - - - 1187 439 12,54 Kuwait 2 juta 51 49 59 57 57 57 70 69 73 58 70 3,05

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pelaku  kejahatan  dibalas  seperti  perbuatannya,  apabila  membunuh  maka  dibalas dengan  dibunuh  dan  bila  memotong  anggota  tubuh  maka  dipotong  juga  anggota tubuhnya. Ketiga , hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana kisas dan beberapa tindak pidana takzir . Keempat, hukuman  takzir , hukuman  yang  dijatuhkan  atas  dasar  kebijaksanaan  hakim  karena  tidak  terdapat dalam al-Qur’an dan hadis.
2. Penerapan efek jera dalam pemidanaan di Indonesia adalah, pertama, pidana mati merupakan pembalasan, yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh  keluarga  si  korban. Kedua, pidana  penjara,  berupa  pembatasan  kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Ketiga , pidana kurungan, hanya untuk kejahatan- kejahatan culpoos ,  dan  sering  alternatif  dengan  pidana  penjara,  juga  pada pelanggaran-pelanggaran berat. Keempat, pidana denda, berupa pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Kelima, pidana pencabutan hak- hak tertentu, berupa pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak- hak ketatanegaraan.
3. Efektivitas  efek  jera  suatu  hukuman  menurut  hukum  Islam  adalah  menciptakan kemaslahatan,  menegakkan  supremasi  hukum  dan  keadilan  bagi  manusia  serta menjauhkan  dari  mafsadat  yang  akan  merugikan  dirinya  dan  orang  lain.  Untuk mengukur  efektivitas  hukum  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  sedikit  banyaknya kasus-kasus  pelanggaran,  semakin  sedikit  pelanggaran  hukum  atau  tidak  ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Noryamin. “Realitas Kejahatan  Di Masyarakat: Sebuah Analisis Tentang Fungsi Hukum  Pidana  Islam  Dalam  Menekan  Angka  Kejahatan”. ERA  HUKUM, No. 8/th. 2/1996.
Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara . Penerbit Undip: Semarang, 2000.
Audah,  Abdul  Qadir.  “Al-Tasyri’al-Jinaiy  Al-Islamiy,” Jil.  I,  Beirut:  Muassasah  Al- Risalah , 1987.
Dahlan,  Abdul  Aziz.  “Ensiklopedi  Hukum  Islam,” Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve , 1996.
Faizin, Faizin. “ Negara Tanpa Penjara (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin) ”. IAIN Walisongo, 2010.
Fauzân, Shalih bin Fauzân Ali. “ Al-Mulakhkhaṣ Al-Fikihī ”. Beirut: Ri‟ asah Idaarah al- Buhuts al-„Ilmiyah wa al-Ifta, n.d.
Hamzah Andi dan Sumangelipu. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan . Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Haq, Islamul “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Persfektif  Hukum  Pidana  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam),” Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017).
Haq, Islamul. M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, “Effect Of Young Age in Murder Felony  (Comparative  Study  Between  Islamic  Jurisprudence  and  Indonesian Law),” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2 (2018).
Hazairin, Demokrasi Pancasila . Rineka Cipta, 1990.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ibn Kaṡīr, Abū al-Fidā’ Ismā’il ibn ‘Umar. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, jilid 1, Cet. II, t.t.; Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
Jazuli, Fiqih Jinayah , Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010. Jubair,  Ibn  and  Mohammad  Ibn  Ibrahim.  “Criminal  Law  in  Islam:  Basic  Sources  and General  Principles,” Criminal  Law  in  Islam  and  the  Muslim  World-A Comparative Perspektive, Institute of Objective Studies, Delhi , 1996. Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Yustisia 3, no. 2 (2016): 19–28.
Koesnoen, R.A. Politik Penjara Nasional . Sumur, Bandung, 1961.
Lamintang, F.A.F. Hukum Penitensier Indonesia , Armico, Bandung, 1984.
Lawang,  Doyle  Paul  Johnson  and  Robert  M  Z. Teori  Sosiologi  Klasik  Dan  Modern . Gramedia Pustaka Utama, 1994.
M. A, A. Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1985. Mustafa, Ibrahim “Dkk., Al-Mu’jam Al-Wasit,” Tahran: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, t.th , 1973.
Peornomo,  Bambang. Manfaat  Telaah  ilmu  hukum  Pidana  Membangun  Model Penegakan  hukum  di  Indonesia ,  Pidato  pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar. Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, 1989.
Pujileksono, Sugeng. “Masalah-Masalah Di Penjara Dalam Studi Sosial,” Jurnal Salam 12, no. 2 (2011).
R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Piadana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia Bogor, 1988.
Rahmat,  Rosyadi.  HA  "Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  (Studi  Kritis  Terhadap Hukuman  Cambuk  Pelaku  Tindak  Pidana  Khamar,  Maisir  dan  Khalwat)."
PROSIDING LPPM UIKA BOGOR (2014).
Rusdi,  Muhammad Ali. “Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151–68. Sābiq, Sayyid. Fikih al-Sunnah , terj Kahar Mashur, jilid IX, Jakarta: Kalam Mulia, 1998. Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia . Aksara Baru: Jakarta, 1987.
Santoso,  dkk.  "Pengaruh  Penerapan  Qanun  Jinayat  Terhadap  Angka  Kriminalitas  di Aceh." Borobudur Law Review 2.1 (2020): 53-63.
Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia . Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika: Jakarta, 2002.
Tim Redaksi, KUHP dan KUHAP . Kesindo Utama: Surabaya, 2012. Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Cet. 1; PT Nusantara Persada Utama: Tangeran Selatan, 2017.
Wibawa, Iskandar. “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Media Hukum 24, no. 2 (2018): 107.
Yudianto, Otto. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15 (2012).
Yuslem, Nawir. “Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam”, At-Tafahum: Journal of Islamic Law , 3(1), (2019), 147–164.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 166-185 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Yusuf, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2019, h. 128.