http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK ADALAH BENTUK KEJAHATAN DALAMKESUSILAANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
M Andhika Naufal, MEmil Maulana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Andhikanaufal99@gmail.com , Maulanaemil88@gmail.com

## Abstrak
Eksploitasi Seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya . Maraknya kasus kekerasan seksual   terlebih lagi kususnya terhadap anak.  pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang pada akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak.  Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari timbulnya keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula dari  kerussakan pada fisik dan berahir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit dan gangguan mental di kemudian hari. Gangguan-gangguan mental yang terjadi pada anak tersebut dapat menhambat penyesuaian social nya dan juga dapat mengganggu perkenmbangan mental nya lebih lanjut. Adapun pidana mengenai Eksploitasi Seksual yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008 dan Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008. Langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat, dan perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orang tua,juga  masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual Kata kunci: anak, kejahatan, darurat, Seksual, Kekerasan

## Latar Belakang
Anak  adalah  pemberian  tuhan  yang  sangat  berharg,  dan  merupakan  mahluk  yang membutuhkan pemeliharan perhatian, kasih saying, dan tempat untuk perkembangan nya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting bagi perkembangan anak. Namun sering kali anak menerima hal yang sebaliknya. Anak kerap kali menerima kekerasan, baik itu kekerasan fisik, maupun mental. Sering kali pelaku yang melakukan kekerasan pada anak justru orang-orang di lingkungan terdekat anak. Hal ini disebabkan tingkah pola anak yang aktif sehingga kadang membuat orang tua atau orang terdekat anak kewalahan sehingga memicu emosi mereka, ditambah faktor ekonomi yang membuat orang tua stress sehingga melampiaskan kepada anak.
Setiap  warga  negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  peraturan  perundang- undangan  baik  mengenai  hak  maupun  kewajiban.  Berbicara  mengenai  hak  sebagaimana  diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan  yang  mengarah  pada  pertumbuhan  maupun  perkembangan  di  masa  mendatang.  Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun  2015  program  menciptakan  anak  sehat  bisa  menjadi  kenyataan,  apalagi  UU  No.  23/2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.(Slamet Suhartono & Wahyono, 2019)

## Metode Penelitian
Menggunakan metode penelitian yuridis  normative. Pendekatan metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut  asas-asas  hukum,  sejarah  hukum,  perbandingan  hukum,  taraf  singkronisasi  yang berkenaan dengan masalahyang akan di bahas.(Michael, 2020)

## Rumusan Masalah
1. Apa dampak dan akibat dari ESKA ?
2. Bagaimana Prinsip perlindungan hukum korban ESKA?

## Pembahasan
Definisi  Eksploitasi  seksual  komersial  anak-anak  didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan seksual oleh orang dewasa yang disertai dengan pembayaran imbalan tunai atau berupa barang kepada  anak-anak  atau  pihak  ketiga.  Eksploitasi  seksual  anak  dapat  mengambil  banyak  bentuk seperti  prostitusi,  produksi  material  pornografi,  mempekerjakan  di  rumah  pelacuran  dan  panti pijat,penjualan  pengantin  wanita,  dan  perdagangan  orang.  Perlu  dicatat  bahwa  belum  ada kesepakatan mendasar mengenai perbedaan antara penyalahgunaan seksual (sexual abuse) dan ek- sploitasi seksual (sexual exploitation): CRC menggunakan istilah penyalahgunaan seksual untuk merujuk  pada  penyala  hgunaan  di  dalam  dan  di  luar  rumah.  Namun  demikian  jelas  bahwa éksploitasi seksual tidak harus untuk tujuan komersia.(Aulia & Afifah, 2019)
Kasus-kasus eksploitasi seksual komersial pada anak-anak telah banyak terjadi dan merebak di  dalam  masyarakat.  Praktik  penyekapan  anak-anak  di  bawah  umur  pun  sering  terjadi  di Indonesia.  Dari  hasil  investigasi  Yayasan  Kakak  (Yayasan  Keperdulian  untuk  Konsumen  Anak) tersingkap anak-anak yang dilacurkan pada tahun 1998 dijual dengan harga Rp450.000 per-anak ke sebuah penampungan pelacur, penampungan milik muncikari. Lebih parahnya lagi, pelacuran anak di  Indonesia  tidak  hanya  melibatkan  muncikari  dan  kolektor,  namun  seringkali  ditemui  kasus keterlibatan  orang  tua  anak  yang  bersangkutan  (Tim  Yayasan  Kakak,).  Dengan  demikian,  di Indonesia, ancaman pelacuran anak tidak hanya datang dari luar rumah saja,  tetapi dalam rumah pun  ancaman  itu  bisa  "mengintip"  anak  yang  masih  dalam  tahap  perkembanga  mental.  Bahkan dalam penelitiannya Bagong Suyanto menunjukkan kasus pelacuran anak di daerah Pati adalah hal yang biasa, bahkan orang tua si anak mendorong nya untuk melacur Anak bagi orang tuanya ada- lah sumber keuangan. Inilah kenyataan yang terjadi dalam dunia pelacuran anak Inter nasional dan local Indonesia. Anak, dengan demikian, adalah korban yang seharusnya dilindungi oleh KUHP bukannya  justru  dipelisikan  sebagai  anak  penggoda  yang  nakal  yang  perilakunya  cacat.  Dan, dengan demikian pula, tampaknya sulit untuk mengandalkan KUHP sebagai alat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Tampaknya juga KUHP ketika menempatkan anak dalam perlindung- annya  tidak  menempatkannya  dalam  kerangka  maksimalisasi  perlin-  dungan  dalam  proyeksi menyelamatkan masa depan anak di kemudian hari

## Sebab, Akibat, dan Dampak
Sebab  dan  Akibat  Eksploitasi  seksual  anak  terkait  erat  dengan  kemiskinan,  kurangnya kesempatan kerja bagi pencari nafkah dewasa dan diskriminasi sosial terhadap wanita dan anak perempuan. Faktor-faktor berikut dapat juga berkontribusi terhadap eksploitasi seksual anak: (i) aksesibilitas  terhadap  dan  dorongan  industri  seks  yang  kuat  (ii)  sistem  peradilan  pidana  yang terfokus  pada  penahanan  dan  penuntutan  wanita  dan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  industri tersebut, tetapi bukan terhadap pelanggan pria mereka; dan (iii) intervensi hukum yang tidak ada, lemah, atau tidak ditegakkan untuk memerangi perdagangan orang. Anak-anak, khususnya mereka yang  hidup  di  daerah  yang  sangat  miskin  dan  terisolasi,  minoritas  etnis,  dan  anak  perempuan
adalah  sangat  berisiko.  Faktor  risiko  lainnya  keberadaan  norma  budaya  dan  kebiasaan  yang memungkinkan,  menganggap  normal,  atau  membiarkan  eksploitasi  seksual  anak.  Dalam  situasi demikian, para orang tua, pengasuh, dan pihak berwenang mungkin tidak mau mencampuri kasus- kasus yang telah diketahui karena kurangnya pengetahuan mengenai bahaya yang disebabkan oleh eksploitasi seksual, takut atau intimidasi, atau karena alasan ekonomi.(Afifah, 2014)
Eksploitasi  seksual  anak  telah  menjadi  sangat  problematis  dalam  situasi  bencana  alam:(i) Segera  setelah  bencana,  anak-anak  mungkin  ditempatkan  dalam  tempat  tinggal  darurat  dengan orang  dewasa  yang  tidak  dikenal  atau  dengan  anak-anak  lain  yang  berbeda  jenis  kelamin. Penempatan seperti ini mungkin tidak pantas dari segi budaya, dan hal ini meningkatkan risiko pemerkosaan,  penyalahgunaan  dan  eksploitasi  seksual,  (ii)  Stres,  trauma  dan  kemiskinan  yang berkaitan dengan bencana dapat mengakibatkan tingkat pelecehan seksual yang lebih tinggi dalam keluarga maupun keluarga besar (iii) Ketika keluarga telah kehilangan pencari nafkah utama atau tingkat pengangguran yang tinggi, maka terdapat tekanan tambahan bagi anak-anak untuk terlibat dalam  "seks  untuk  hidup:  (iv)  Dalam  situasi  bencana,  kebingungan,  aparat  negara  yang  tidak beroperasi  dan  kurangnya  sistem  pemantauan  perlindungan  dapat  meninggalkan  celah-celah melalui mana kegiatan eksploitatif terjadi tanpa terdeteksi atau tanpa dituntut; (v) Terdapat bukti yang meningkat mengenai hubungan antara kehadiran pekerja kemanusiaan internasional dengan eksploitasi seksual yang meningkat dalam lingkungan pasca-bencana dan pasca-konflik jadi korban eksploitasi seksual komersial mengalami berbagai dampak, seperti: (1) Dampak fisik berupa luka, khususnya luka pada organ seksual internal dan eksternal, kelainan fungsi, dan bahkan kadang kala dengan  akibat  yang  fatal.  Di  kalangan  anak-anak,  luka  serius  pada  wilayah  genital  sering  kali menjadi  permanen  sebagai  akibat  tindak  kekerasan  seksual  yang  mereka  alami;  (2)  Dampak psikosomatik, berupa sindrom sakit kronik, kelainan gastrointestinal, dan persoalan pernapasan; (3) Dampak psikologi, seperti kelainan stres pascatraumatik, kelainan makan, kehilangan harga diri dan depresi; (4) Munculnya perilaku kesehatan yang berbahaya, antara lain terlibat dalam alkohol dan penyalahgunaan obat, merokok, praktik seksual berisiko tinggi; (5) Dampak yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan yang tak direncanakan dan aborsi tak aman. Risiko terinfeksi HIV dan penyakit menular seksual sangat  tinggi  di  alami  anak-anak  dan  remaja,  karena  organ  seksual  mereka  belum  sepenuhnya berkembang,  sehingga  terjadilah  luka  terbuka  yang  memudahkan  penularan  berbagai  penyakit menu lar seksual, bahkan HIV/AIDS; dan (6) Bagi anak korban eksploitasi seksual komersial tidak jarang di antara mereka yang kemudian menyakiti diri, atau bahkan mencoba bunuh diri.

## Prinsip-Prinsip Perlindungan
Ada pun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka  memberikan  perlindungan  terhdap  anak  adalah  prinsip-prinsip  non  diskriminasi, kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 UU 23/2002.
Di  dalam  UU  23/2002  diatur  bagi  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  harus mendapatkan  perlindungan  khusus  (pasal  59  UU  23/2002).  Apa  yang  dimaksud  dengan perlindungan  khusus?    Berdasarkan  dari  ketentuan-ketentuan  pasal  yang  terumuskan  di  dalam bagian  lima  UU  23/2002  yang  mengatur  perlindungan  khusus  terhadap  anak  dan  kemudian membandingkannya  dengan  pasal  pasal    lainnya  di  dalam  undang-undang  yang  sama,  maka dapatlah  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  khusus,  dalam  hal  ini perlindungan  yang  terkait  dengan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual,  adalah perlindungan yang hanya diberikan untuk anak korban kekerasan seksual dan tidak diberikan pada
anak-anak yang memilik hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam UU 23/2002 di luar bagian kelima. Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UU 23/2002 digolongkan menjadi beberapa bentuk perlindung tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak.(Sugianto et al., 2021)
Apabila  anak  menjadi  korban  eksploitasi  seksual,  maka  anak  akan  mendapatkan perlindungan khusus sebagai berikut ini:
1. Penyebarluasan  dan  atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-udangan  yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan  berbagai  instansi  pemerintah,  perusahaan,  serikat  pekerja,  Lembaga  Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dalam  penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual
Jika anak menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (termasuk dalam hal ini untuk kepentingan melacurkan anak, maka anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus  berupa  upaya  pengawasan,  perlindungan,  pencegahan,  perawatan,  dan  rehabilitasi  oleh pemerintah dan masyarakat (pasal 68 UU 23/2002). Jika anak menjadi korban kekerasan seksual anak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  khusus  berupa  berbagai  upaya  pe- nanggulangan seperti sosialisasi ketentuan UU 23/2002 dan berbagai peraturan perundang-undang yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak,  mendapatkan  pantauan,  pelaporan,  dan  pemberian sanksi ter- hadap pelaku(Michael, 2014)

## Penerapan Hukuman
Penerapan hukuman yang keras terhadap pelaku kekerasan terhadap anak harus mendapat sanksi  hukuman  yang  maksimal.  Dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  harus  benar  benar memberikan hukuman yang paling berat bagi pelaku kejahatan ini.
Adapun Keputusan Presiden (Keppres) No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Anak Pada tahun 2002, dua tahun setelah meratifi ka si Worst Forms of Child Labor Convention Konvensi Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak],  pemerintah  Indonesia,  melalui  keputusan  Presiden,  menetapkan  Rencana  Aksi  Nasional untuk  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Terburuk  Pekerjaan  Anak  (Rencana  Aksi Nasional),  rencana yang berjangka 20 tahun. Rencana ini mengidentifikasi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik atau  ekonomi  sebagai  "pembantu  rumah  tangga",  bersama dengan 12  sektor kerja  anak,  sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Rencana Aksi Nasional dibagi dalam tiga fase; target yang harus dicapai dalam fase pertama harus selesai setelah lima tahun, fase kedua setelah sepuluh tahun, dan fase ke tiga selesai setelah duapuluh  tahun.  Tujuan  dari  fase  pertama  dari  Rencana  Aksi  Nasional  untuk  tahun  2003-2007 adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk untuk  anak;  melakukan  pemetaan  terhadap  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak;  dan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sektor: atak-anak yang  dilibatkan  dalam  penjualan,  pembuatan  dan  perdagangan  narko  ba;  anak-anak  yang  di perdagangkan untuk pelacuran; dan anak-anak yang yang terlibat dalam sektor perikanan lepas pantai, pertambangan, dan produksi alas kaki. Bekerjasama dengan ILO, pemerintah menetapkan program yang bertujuan untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak di sektor- sektor yang ditargetkan ini.
ILO  memperkirakan  bahwa  dari  12,3  juta  korban  kerja  paksa  1,39  juta  terlibat  dalam eksploitasi seksual komersial paksa, dan bahwa 40-50 persen dari mereka adalah anak-anak.
Hukum  Internasional  Terkait,  Konvensi  ILO  No.  182  tahun  1999  merujuk  pada  ...penggunaan, penyediaan  atau  penawaran  seorang  anak  untuk  prostitusi,  untuk  produksi  pornografi  atau pertunjukan pornografi." sebagai salah satu dari bentuk terburuk buruh anak “

## Kesimpulan
Eksploitasi seksual komersial terhdap anak tidak selalu terkait dengan masalah kemiskinan tetapi terkait juga dengan etika dan moralitas masyarakat. Tidak jarang terjadi eksploitasi seksual terhadap anak justru dilakukan karena lemahnya sendi-sendi etika dan moral di dalam masyarakat. Jika  demikian  adanya,  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  dan  tokoh  masyarakat,  termasuk  tokoh agama  dan  LSM  harus  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  hal  ini.  Karena  kasus  ESKA  ini sudah benar benar menjadi kasus yang sangat daurat

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DiH, Jurnal Ilmu Hukum, 10, 48.
Aulia,  M.  C.,  &  Afifah,  W.  (2019).  PEMIDANAAN  PELAKU  PEMERKOSAAN  DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170 Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  33  TAHUN  2009  TENTANG  PERFILMAN  (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER  33  OF  2009  CONCERNING  FILM).  Jurnal  Filsafat  Hukum  Fakultas  Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I,.
Michael,  T.  (2020).  PULAU  SENTINEL  DALAM  HUKUM  LAUT  INTERNASIONAL.
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046 Slamet  Suhartono,  &  Wahyono,  D.  (2019).  Hukum  Pelayanan  Publik.  R.A.De.Rozarie. https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.2806100
Sugianto, F., Sugianto, F., Sukardi, E., & Michael, T. (2021). COMPARISON OF LEGAL CONSUMER PROTECTION  SYSTEMS  IN  E-COMMERCE  TRANSACTIONS  TO  SUPPORT  DIGITAL ECONOMIC  GROWTH  IN  INDONESIA.  Dalat  University  Journal  of  Science,  12(1),  39–51. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.814(2022)