## MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
(STUDI DI MADRASAH ALIYAH MU’ALLIMIN MU’ALLIMAT MUHAMMADIYAH GARUT)
Luqman Al-Hakim Musthafa Dosen STAIDA Muhammadiyah Garut Mahasiswa S3 PAI UMJ

## Abstract
This  study  proves  that  education  funding  that  utilizes  various  existing financial  sources.  This  study  agrees  with  Umi  Zulfa  (Effective  Madrasah Development Strategy through the Development of a Management Model for Madrasah Education Financing Based on Ziswa-School Retribution (Study in MI  Ya  Bakii  Karangjengkol  Kesugihan  Cilacap,  2016)  namely  the management  of  education  funding  through  the  Ziswa  model  as  a  rich, abundant  education  fund  and  sustainable  madrasas  that  can  be  used  to improve  the  quality  of  education  This  research  uses  qualitative  descriptive methods.
Keywords: Financing, financing model, Ta'awun Fund

## A. Latar Belakang
Pembangunan pendidikan adalah usaha  mewujudkan  suatu  visi  negara atau bangsa mengenai masa depannya, dalam rangka mewujudkan suatu  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Proses  pendidikan  pada hakekatnya  merupakan  suatu  proses mengungkapkan  potensi  yang  ada pada  manusia  sebagai  individu,  yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan  kepada  masyarakat  lokal sampai  kepada  masyarakat  global. Fungsi  pendidikan,  bukan  hanya menggali potensi yang ada dalam diri
manusia,  tetapi  juga  manusia  dapat mengontrol  potensi-potensi  yang telah  dikembangkannya  agar  dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri.
Pendidikan  sampai  saat  ini diyakini  sebagai  media  utama  dalam pengembangan sumber daya manusia.  Pengembangan  ini  akan mempunyai nilai… jika memiliki sikap, perilaku, wawasan kemampuan, keahlian,  serta  keterampilan  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau  lapangan  kerja    dalam  berbagai bidang  dan  sektor  pembangunan.
Nilai-nilai SDM tersebut dapat dikembangkan  melalui  pendidikan persekolahan  baik    pada  jenjang dasar  menengah,  maupun  pendi- dikan tinggi (Suryadi, 1990: 58).
Nilai-nilai (values)  yang  diraih melalui  upaya  bidang  pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan  pencapaian  prestasi akademis  yang  berhubungan  dengan aspek  pengetahuan  saja,  tetapi  juga erat kaitannya dengan target pencapaian  perubahan  sikap  dan keterampilan, baik yang berhubungan dengan  keilmuan  tersebut  ataupun keterampilan yang berhubungan dengan  tuntutan  hidupnya.  Oleh karena  itu,  sistem  yang  dibangun  di dalamnya serta pengelolaannya harus dilandasi  konsep-konsep  dan  prinsip- prinsip  yang  ada  pada  teori-teori manajemen pendidikan.
Manajemen  pendidikan  merupa- kan  totalitas  atau  keterpaduan  dari sejumlah  fungsi  secara  sistemik, setiap  fungsi  memiliki  spesifikasi dalam  efektivitasnya  untuk  mencapai tujuan keberhasilan organisasi.
Ketercapaian  tujuan  pendidikan  yang diharapkan tidak terlepas dari
optimalisasi keterpaduan antara fungsi-fungsi  utama  dalam  perilaku organisasi di bidang pendidikan, yaitu fungsi  perencanaan,  pelaksanaan, dan  pengawasan.  Pada  dasarnya perencanaan dan pelaksanaan
merupakan kesatuan tindakan. Pengawasan  dan  pengendalian  yang diperlukan untuk memberikan dorongan,  bimbingan,  penilaian  dan kesempatan untuk menumbuh- kembangkan  potensi  dan  keahlian sumber  daya  manusianya,  sekaligus mencegah terjadinya sejumlah penyimpangan  dan  penyelewengan, pada  akhirnya  pengawasan  dapat berfungsi  untuk  melihat  bagaimana hasil yang dicapai.
Mutu  pendidikan  yang  selalu mendapat  perhatian  semua  pihak termasuk tenaga pendidikan di setiap lembaga penyelenggara dan pengelola  pendidikan.  Karena  mutu hasil  pendidikan  merupakan  suatu evaluasi  terhadap  proses  pendidikan dengan  harapan  tinggi  untuk  dicapai dan  meningkatkan  kemampuan  serta prestasi  para  pelanggan  pendidikan. Mutu  adalah  hal  yang  esensial sebagai bagian dalam proses
pendidikan  (Hoy,  2000:  47).  Merujuk pada  konsep  dan  esensi  manajemen pendidikan,  upaya  peningkatan  mutu pendidikan  harus  menjadi  program utama di sekolah atau madrasah.
Dalam hal ini pemerintah sangat berkepentingan  untuk  menentukan sebuah kebijakan yang implementasi- nya  menerapkan  suatu  bentuk manajemen  yang  berorientasi  pada peningkatan  mutu  pendidikan  yaitu manajemen peningkatan mutu terpadu  dalam  pendidikan.  Dalam aplikasinya  istilah  mutu  tarpadu dalam  pendidikan  disebut Total Quality  in  Education.  Dalam  konteks penerapan  konsep manajemen mutu total terhadap pendidikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Edward Sallis: “Total Quality Managemen
is a philosophy
improvement  which  can  provide  any educational  institution  with  a  set  of practical  tools  for  meeting  and exceding present and future customers
need, want, and expectations” (Sallis, 2007: 14).
Teori tersebut memberikan sebuah  arahan  bahwa  manajemen mutu  total  menekankan  kepada
sejumlah  konsep,  di  antaranya terdapat  dua  konsep  utama  yaitu: pertama,  sebagai  suatu  filosofi perbaikan  yang  dilakukan  secara berkelanjutan (continuous  impro- vement),  dan  kedua  berkaitan dengan  pemanfaatan  alat-alat  dan teknik  untuk  perbaikan  mutu  dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan  dan  harapan    pelanggan. Dalam  konteks  pendidikan,  maka manajemen  mutu  terpadu  berfokus kepada  kepentingan  peserta  didik atau  untuk  kepentingan  program perbaikan  sekolah  yang  dilakukan secara kreatif dan konstruktif. Pemaknaan mutu total dalam pendidikan merupakan aplikasi konsep  manajemen  mutu,  yang diselaraskan  dengan  karakter  dasar sekolah atau madrasah sebagai suatu organisasi  jasa  yang  mempunyai tugas utama (core business) membangun dan menumbuh-
kembangkan serta sekaligus memberi jaminan  terhadap  berlangsungnya proses  pembelajaran  yang  bermutu ( qualified  learning  process),  yang pada  gilirannya  mampu  melahirkan lulusan  yang  sesuai  dengan  harapan
semua pihak atau pemangku kepentingan (stake holders) pendidikan. Fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa  salah  satu  masalah  yang dihadapi dalam implementasi manajemen peningkatan mutu
pendidikan  adalah  kepemimpinan yang  tidak  efektif.  Kepala  sekolah kurang  memahami  sekolah  sebagai suatu sistem organik. Sebagai leader,
kepala sekolah lebih banyak memaksakan kehendak, lebih bersandar pada kekuasaan atau surat keputusan,  suka  menciptakan  rasa takut,  suka  menunjukkan  bahwa  dia tahu sesuatu, mengembangkan suasana yang menjemukan, dan suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain (Yunus, 2007).
Tantangan  selanjutnya,  bahwa sekolah  atau  madrasah  cenderung dikelola dengan manajemen seadanya bahkan  dikelola  dengan  kekurangan sumber daya, satu contoh penyusunan atau perancangan
pembiayaan  pendidikan  yang  kurang diperhatikan. Apabila hal itu memang terjadi, berbagai faktor yang
berpengaruh  terhadap  keefektifan
organisasi  harus  segera  dicari.  Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan sistem dan  model  pembiayaan  pendidikan pada sekolah/madrasah.
Pembiayaan  pendidikan  da-lam konteks sistem pendidikan di
Indonesia  merupakan  komponen strategik  yang  akan  menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan pendidikan  yang  telah  ditetapkan. Dengan  kata  lain,  bermutu  tidaknya praktek  pendidikan  di  Indonesia sangat  dipengaruhi  oleh  komponen pembiayaan pendidikan (Zulfa, 2016). Sebagaimana  tercantum  dalam  UU Sisdiknas  Nomor  20  tahun  2003, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan masyarakat. Kemudian dalam BAB III Pasal  5  ayat  (2)  juga  dinyatakan bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  wajib  menjamin  tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan  bagi  setiap  warga  negara yang  berusia  tujuh  sampai  dengan lima belas tahun.
Penjaminan  mutu  pembiayaan pada  sekolah/madrasah  termasuk  ke dalam  salah  satu  dari  delapan
Standar Nasional Pendidikan,
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua    atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  pasal  2 dan  4  diatur  hal-hal  yang  terkait dengan  mutu.  Dalam  Pasal  2  ayat (1):  disebutkan  bahwa  lingkup Standar  Nasional  Pendidikan  meliputi standar  isi,  proses,  kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan  penilaian  pendidikan.  Sedangkan tujuan  SNP  selanjutnya  disebutkan dalam  pasal  4:  SNP  bertujuan menjamin  mutu  pendidikan  nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat. Idealnya persoalan pembiayaan pendidikan yang
berujung  kepada  tidak  efektif,  tidak efisien dan tidak bermutunya pendidikan  di  Indonesia  semestinya tidak  akan  muncul,  setidaknya  bisa diminimalisir.
Tetapi pada kenyataannya,  persoalan  tersebut masih  banyak  muncul.  Hal  ini dibuktikan  berdasarkan  pengamatan atas  kondisi  real  di  Indonesia  dari berbagai  sumber,  seperti:  masih banyak  anak  usia  sekolah  tidak sekolah walaupun sudah ada kebijakan BOS, BSM dan sebagainya. Masih banyak sekolah/madrasah yang tidak  bisa  menyediakan  sarana  dan prasarana pendidikan secara memadai.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih  mengalami  beberapa  kendala masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan  pembinaan  SMP  di seluruh  Indonesia  terkait  dengan akses pendidikan di tingkat SMP yang masih  relatif  rendah.  Secara  nasional tercatat pada tahun 2006-2008 angka partisipasi murni (APM) baru mencapai  63,67%,  angka  partisipasi kasar  (APK)  baru  mencapai  85,22%, dan  angka  partisipasi  sekolah  (APK)
baru mencapai 85,65%. Selain akses, masalah  mutu  pendidikan  SMP mencakup tenaga kependidikan,
fasilitas,  pembiayaan,  manajemen, proses,  dan  prestasi  siswa  masih rendah (Chairunnisa, 2016).
Keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan
tingkat
keberhasilan organisasi dalam menjalankan  peran  dan  fungsinya dalam mewujudkan tujuannya.
Keberhasilan  organisasi  ditunjukkan dengan  upaya  organisasi  secara efektif dalam mewujudkan tujuannya. Kefektifan menjelaskan tentang suatu aktivitas  yang  dilakukan  secara efektif.  Istilah  efektif  biasanya digunakan  bersama-sama  dengan istilah efisien. Buhler (2001) menyatakan  bahwa  efektif  berarti melakukan  pekerjaan  dengan  benar, sedangkan  efisien  berarti  melakukan pekerjaan yang benar.

## B. Kajian  Teoretis  Pembiayaan Pendidikan
1. Definisi Pembiayaan Pendidikan Secara leksikal pembiayaan berasal  dari  kata  biaya  yang  artinya uang yang dikeluarkan untuk
mengadakan  (mendirikan,  melaku- kan,  dsb.)  sesuatu;  ongkos;  belanja. Maka,  pembiayaan  adalah  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan biaya  (Sugono,  2008:  195).  Biaya ( cost) merupakan salah satu komponen  masukan  ( instrumental input)  yang  sangat  penting  dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah  (Supriadi,  2006:  3).  Secara bahasa  biaya  ( cost)  dapat  diartikan sebagai  pengeluaran,  atau  dalam istilah ekonomi berarti biaya/ pengeluaran  yang  berupa  uang  atau bentuk  moneter  lainnya  (Hallak, 2000:  1).  Keuangan  dan  pembiayaan merupakan  salah  satu  sumber  daya yang  secara  langsung  menunjang efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan pendidikan  (Mulyasa,  2003:  47). Dalam  hal  ini,  biaya  dapat  diartikan sebagai  semua  jenis  pengeluaran yang  berkenaan  dengan  penyeleng- garaan  pendidikan  (Harsono,  2007:
9).  Pembiayaan  pendidikan  erat kaitannya  dengan  teori  ekonomi pendidikan.
Samuelson (1961) mengemukakan bahwa ekonomi
pendidikan pada hakekatnya merupakan  suatu  kegiatan  mengenai
bagaimana  manusia  dan  masyarakat memilih,  dengan  atau  tanpa  uang, untuk  memanfaatkan  sumber  daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan  pengetahuan,  kete- rampilan,  pikiran,  watak,  dan  lain- lain,  terutama  melalui  sekolah  formal dalam  suatu  jangka  waktu  dan mendistribusikannya,  sekarang  dan kelak, di kalangan masyarakat (Ferdi, 2013).
Panduan  Fasilitasi  Penghitungan Biaya  Operasional  Satuan  Pendidikan (BOSP)  dan  Penyusunan  Kebijakan menyebutkan  bahwa  biaya  pendi- dikan  didefinisikan  sebagai  nilai rupiah  dari  seluruh  sumber  daya ( input)  baik  dalam  bentuk  natura (barang), pengorbanan peluang maupun uang yang dikeluarkan untuk seluruh  kegiatan  pendidikan  (DBE1 Management  and  Govemance,  2008:
9).
Konsep  biaya  dalam  bidang
pendidikan  memberikan  pandangan bahwa lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan keahlian,
keterampilan, ilmu pengetahuan,  karakter  dan  nilai  nilai
yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga  pendidikan  memperoleh input  berupa  sumber  daya  manusia yang  kemudian  diproses  melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk  menghasilkan output  yang mampu bersaing serta dapat memenuhi  kebutuhan  dunia  kerja (Ferdi, 2013). Abbas Ghozali (2012) mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber  daya  pendidikan yang dibutuhkan  untuk  mengelola  dan menyelenggarakan  pendidikan,  oleh karenanya  untuk  menghitung  biaya pendidikan  harus  terlebih  dahulu mengidentifikasi  kebutuhan  sumber daya  pendidikan  termasuk  kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya, untuk mengelola  dan  menyelenggarakan pendidikan.
Pembiayaan  Pendidikan  menga- cu pada pengetahuan atau pemahaman tentang pentingnya uang dan  penggunaannya.  Secara  harfiah pembiayaan pendidikan sebagai penggunaan  uang  yang  bijak.  Melek finansial  adalah  kemampuan  untuk memahami  keuangan.  Lebih  khusus
lagi,  ini  mengacu  pada  seperangkat keterampilan  dan  pengetahuan  yang memungkinkan  seseorang  membuat keputusan  yang  tepat  dan  efektif melalui pemahaman tentang keuangan.  Definisi  paling  umum tentang  melek  finansial  adalah kemampuan untuk
membuat keputusan yang tepat dalam mengelola  keuangan  pribadi  mereka (Norman, 2010: 200).
2. Jenis Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan  pendidikan  pada tataran  makro  (nasional)  maupun mikro  (sekolah),  dikenal  beberapa jenis  biaya  pendidikan  yakni  biaya langsung  ( direct  cost)  dan  tak langsung ( indirect cost), biaya pribadi
( private cost) dan biaya sosial (social cost),  biaya  dalam  bentuk  uang ( monetary  cost)  dan  biaya  bukan dalam  bentuk  uang  ( non-monetary cost).
Pertama,  biaya  langsung  (direct cost)  dan  biaya  tidak  langsung ( indirect cost). Biaya langsung adalah segala  bentuk  pengeluaran  yang secara  langsung  menunjang  dalam penyelenggaraan pendidikan
(Supriyadi,  2006:  4).  Nanang  Fattah (2004:  23)  menambahkan  bahwa biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang  dikeluarkan  untuk  keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar  mengajar  siswa,  berupa pembelian  alat-alat  pelajaran,  sarana belajar,  biaya  transportasi,  gaji  guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.    Sedangkan  biaya  tidak langsung  adalah  pengeluaran  yang secara  tidak  langsung  menunjang proses  pendidikan  tetapi  memung- kinkan  proses  pendidikan  tersebut terjadi  di  sekolah,  misalnya  biaya hidup  siswa,  biaya  transportasi  ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan  harga  kesempatan  ( opportunity cost)  (Supriyadi,  2006).  Atau  dengan kata lain, biaya tidak langsung berupa keuntungan  yang  hilang  ( earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan  yang  hilang  ( opportunity cost)  yang  dikorbankan  oleh  siswa selama belajar (Fattah, 2004).
Kedua,  biaya  pribadi  (private cost)  dan  biaya  sosial  (social  cost). Biaya  pribadi  adalah  pengeluaran keluarga  untuk  pendidikan  atau
dikenal  juga  pengeluaran  rumah tangga  ( household  expenditure).
Biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk  pendidikan  antara  siswa  yang satu  dengan  siswa  yang  lain  tidak sama,  karena  dipengaruhi  oleh beberapa hal, antara lain:
a. Perbedaan antar- provinsi/kabupaten
b. Pengeluaran keluarga berdasarkan status sosial
c. Pengeluaran keluarga berdasarkan lokasi sekolah
d. Pengeluaran keluarga berdasarkan tingkat penghasilan
e. Pengeluaran keluarga berdasarkan penampilan fisik sekolah
f. Pengeluaran siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua (Anwar, 2003: 18).
Selanjutnya,  biaya  sosial  adalah biaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat  untuk  pendidikan,  baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan
untuk membiayai  pendidikan.  Biaya  yang
dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada dasarnya  termasuk  biaya  sosial. Ketiga,  biaya  dalam  bentuk  uang ( monetary  cost)  dan  bukan  uang ( non-monetary cost).
Biaya pendidikan menurut sumbernya tergolong atas biaya yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah,  biaya  yang dikeluarkan  oleh  masyarakat  orang tua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan  oleh  masyarakat  bukan orang  tua/  wali  siswa,  dan  lembaga pendidikan  itu  sendiri  (Harsono, 2007:  10).  Mulyasa  menyatakan bahwa  pemikiran  tentang  dana pendidikan paling tidak dapat difokuskan pada dana langsung, dana tidak  langsung,  sumber-sumber  dana pendidikan,  kriteria  kesejahteraan sosial  maksimum,  kriteria  keputusan, dan beberapa masalah dalam analisis keuntungan biaya. Biaya tak langsung sering  juga  dipandang  sebagai  biaya pendidikan  yang  tidak  dapat  dilihat secara  nyata  ( hidden  costs)  yang dapat dibedakan menjadi;
a. biaya  yang  seolah-olah  hilang karena siswa bersekolah, dibandingkan  dengan  seandai-
nya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang),
b. nilai  pengecualian  pajak  seperti yang  umumnya  dikenakan  pada lembaga-lembaga non-profit
(tidak terkecuali lembaga pendidikan),
c. inputed costs depresi dan bunga (dalam  hubungannya  dengan biaya-biaya gedung dan perlengkapan  pendidikan  seko- lah) (Mulyasa, 2003: 168).
Pembiayaan  pendidikan    seba- gaimana  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan pada  Pasal  62  terdiri  atas  biaya investasi,  biaya  operasi,  dan  biaya personal.
Pertama,  biaya  investasi  satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana  dan  prasarana,  pengem- bangan  sumber  daya  manusia,  dan modal  kerja  tetap. Kedua,  biaya personal  pendidikan  meliputi  biaya pendidikan  yang  harus  dikeluarkan oleh  peserta  didik  untuk  bisa mengikuti  proses  belajar  mengajar secara  teratur  dan  berkelanjutan. Biaya  personal  peserta  didik  antara
lain  pakaian,  transport,  buku  pribadi, konsumsi,  akomodasi,  dan  biaya pribadi  lainnya. Ketiga,  biaya  operasi pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga  kependidikan  serta  segala tunjangan  yang  melekat  pada  gaji, bahan  atau  peralatan  pendidikan habis  pakai,  dan  sedangkan  biaya operasi  pendidikan  tak  langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana, uang  lembur,  transportasi,  konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2008 tentang  Pendanaan  Pendidikan  pada Pasal 3 disebutkan :
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
a) bantuan biaya pendidikan; dan
b) beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1) biaya personalia; dan
2) biaya nonpersonalia.
3. Model Pembiayan Pendidikan di Indonesia
Di  negera  lain,  model-model pembiayaan  pendidikan  memiliki  dua sisi  yaitu  sisi  pengalokasian  dan  sisi penghasilan. Menurut John S. Mrophet  (1975:  235),  pada  dasarnya pembiayaan  diklasifikasikan  menjadi dua model, yaitu:
a. Flat Grant Model
Flat  grant  model  menggunakan sistem distribusi dana. Semua kabupaten/kota  menerima  jumlah dana  yang  sama  untuk  setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah.
Daerah  yang  memiliki  sumber  daya yang  melimpah  dan  daerah  yang sumber daya alamnya tidak melimpah, untuk membiayai program pendidikan  tetap  menerima  dana dengan  jumlah  yang  sama  dan dihitung  biaya  per  siswa  dalam  1 (satu) tahun yang direflesikan sebagai  kebutuhan  yang  bervariasi dalam  unit  biaya  yang  diberikan kepada sekolah.
b. Equalization Model
Equalization  model  ini  bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar)  masyarakat.  Masyarakat yang  miskin  tentu  perlu  menerima
bantuan  dana  lebih  utama  dibanding dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan  sekolah  lainnya,  artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana  yang  berbeda  tiap  tahun tergantung bagaimana membagi sesuai  kepada  kemampuan  daerah. Daerah  miskin  akan  menerima  5  per mil  ditambah  dengan  7  per  mil  dana dasar daerah.
Menurut  Thomas  H.  Jones (1985:  100-131),  ada  enam  model pembiayaan pendidikan, yaitu:
a. Flat Grant
Flat  grant  merupakan  tipe perencana bantuan pembiayaan pendidikan yang pertama dan  tertua.
Dalam  rencana  ini,  setiap  sekolah memiliki  sejumlah  dana  yang  sama, yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan  lainnya.  Sebagaimana penjelasan  terdahulu,  akibat  dari sistem  bagi  rata,  maka  sekolah  yang jumlah siswanya banyak akan mengeruk uang lebih besar, sehingga atas  dasar  hal  tersebut flat  grant
tidak dianggap sebagai equalizing.
Flat  grant  bisa  cocok  di  bawah kondisi-kondisi  politik  yang  memiliki konsensus  yang  memutuskan  bahwa semua  distrik  atau  semua  sekolah mendapat  bantuan  yang  sama terlepas dari seberapa besar kekayaan  mereka  atau  seberapa rendah  tarif  pajak  yang  mereka berlakukan.
b. Power Equalizing
Power  equalizing  dibebankan kepada  daerah-daerah  yang  sangat kaya  untuk  membayarkan  sebagian pajak  sekolah  yang  mereka  pungut kembali  ke  kantong  negara  bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari  daerah-daerah  kaya  untuk manambah  bantuan  bagi  daerah- daerah yang miskin.
Setiap  daerah  akan  menerima jumlah  dana  berbeda  tergantung pada kemampuan penghasilan daerah (APBD). Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar daerah. Dengan demikian  akan  ada  keseimbangan dana  antar  daerah-daerah  yang sumber daya alamnya kaya.
c. Complete State Model
Complete  state  model  adalah satu-satunya  rencana  pembiayaan pendidikan  yang  dirancang  untuk menghapus  semua  perbedaan  lokal, baik  dalam  pembelanjaan  maupun dalam  pemerolehan  pajak  tidak  akan ada  pajak property  sekolah  lokal dengan  berbagai  taraf  dan  basis pajak  lokal  adalah unequal  (tidak seimbang).  Para  pendukung  juga mengatakan bahwa  pengawasan keuangan  lokal  tidak  efisien  untuk masyarakat secara keseluruhan. Maka complete  state  model  menempatkan lebih  banyak  tanggung  jawab  untuk akuntabilitas pendidikan secara merata di tingkat negara bagian.
d. Foundation Plan Foundation plan, dirancang untuk menggali empat masalah besar dalam  pendidikan  dan  keuangan, yaitu:  kesetaraan  pembelanjaan, penetapan-penetapan  standar  pajak dan  pembelanjaan  sekolah  minimum, pemisahan  ( demarkasi)  wewenang politik  antara  daerah-daerah  sekolah lokal  dengan  negara  bagian,  dan provisi  untuk  perbaikan  berkesinam- bungan  atas  proses  pendidikan.  Para
pendukungnya  menganggap  bahwa negara  harus  mematok  batas-batas minimum dan pemerintah lokal harus diperbolehkan untuk melampaui batas-batas  minimum  hingga  ke tingkatan yang memang ingin mereka lakukan.
Cara  kerja foundation  plan adalah, pertama,  negara  harus menentukan  biaya  per  siswa  per tahun  bagi  program  pendidikan  yang memuaskan .  Kedua,  negara  harus mematok  tarif  pajak  minimum  yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Ketiga,  negara  memberikan hibah  ( grants)  kepada  tiap  distrik sekolah  dengan  jumlah  yang  sama. Sedangkan  besarnya  bantuan  adalah situasional  terhadap  kekayaan  lokal tetapi  tidak  pada  upaya  pajak. Foundation  plan  membagi  kue dengan  porsi  yang  sama,  namun distrik-distrik miskin lebih
diutamakan.
e. Guaranteed  Percent  Equalizing Model
Guaranteed  percent  equalizing model ini dimaksudkan bahwa negara membayar  persentase  tertentu  dari total biaya pendidikan yang
diinginkan  oleh  tiap  distrik  sekolah lokal.  Penyertaan  persentase  negara diberlakukan  tinggi  pada  daerah- daerah sekolah melarat, dan persentase  sekolah  rendah  pada daerah  yang  kaya.  Para  pendukung model ini menyatakan bahwa memaksimalkan  pengawasan  lokal, kesetaraan  wajib  pajak,  dan  efisiensi sekolah  lokal.  Model  ini  juga mendukung  kesetaraan  pembayar pajak.  Model  ini  memastikan  atau menjamin  tiap  distrik  sekolah  lokal dengan  sejumlah  dana  tertentu persiswa  untuk  tiap  per  mil  pajak yang dipungut secara lokal.
f. Complete Local Support Model Dalam complete  local  support model,  semua  sumber  dana  dari pemerintah  negara  bagian  atau  dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah lokal atau daerah. Sistem ini  akan  memberikan  dampak  pada sistem pendidikan yang ada didaerah, karena bisa saja pendapatan daerahnya  yang  tinggi  memberi jumlah  dana  yang  tinggi  pula,  yang pada  akhirnya  berbuah  pada  kualitas hasil ( output) yang berbeda.
Model  pembiayaan  tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat  kekurangan  dan  keung- gulannya masing-masing. Di Indonesia  pembiayaan  pendidikan menjadi  tanggung  jawab  bersama pemerintah pusat, pemerintah
daerah,  orang  tua  siswa,  dan masyarakat. Penerapan model pembiayaan  tersebut  di  atas  akan menjadi  sebuah  model  yang  ideal sesuai  dengan  latar  geografis  dan sosial budaya lokal.
Selain  yang  disebutkan  di  atas, terdapat  pula  model  pembiayaan pendidikan human  capital.  Pada hakikatnya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan:
1) proses pelaksanaan  pendidikan;  2)  distribusi pendidikan  di  kalangan  individu  dan kelompok  yang  memerlukan;  dan  3) biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat  atau  individu  untuk kegiatan  pendidikan,  dan  jenis kegiatan  apa  yang  dibutuhkan.  Dari segi  teori  ekonomi  pendidikan, khususnya melalui pendekatan human  capital  telah  dikembangkan oleh Cohn (1979) dalam suatu model sebagai berikut.
Gambar 1.1

## Alur pendekatan human capital
Pendekatan human capital yang dikembangkan  dalam  bentuk  model tersebut, aspek pembiayaan dipandang  sebagai  bagian  dari investasi pendidikan yang menentukan  taraf  produktivitas individu  maupun  kelompok.  Pada gilirannya  taraf  produktivitas  ini mempengaruhi taraf perolehan
( earning) seseorang atau kelompok, yang  pada  akhirnya  berkontribusi terhadap  kecepatan  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
C. Model  Pembiayaan  Pendi- dikan Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hsu-Tong Deng,  Li-Chiu  Chi,  Nai-Yung  Teng, Tseng-Chung  Tang,  and  Chun-Lin Chen  dengan  judul Influence  of Financial  Literacy  of  Teachers  on Financial  Education  Teaching  in Elementary  Schools  di  Sekolah
Dasar  Taiwan  bahwa  guru  SD menunjukkan  ketersediaan  pembia- yaan  pada  level    menengah-tinggi dengan nilai tertinggi dalam investasi,  asuransi,  dan  simpanan. Secara  umum  guru  mempercayai bahwa  SD  saat  ini  tidak  bisa menumbuhkan pengetahuan manajemen keuangan yang memadai  pada  siswa  SD,  dan menunjukkan ketidaksesuaian pembiayaan  pendidikan  untuk  guru sekolah dasar. Simpulannya  bahwa guru sekolah dasar tidak
menunjukkan  perbedaan  signifikan dalam  perolehan  derajat  tertinggi highest  degree  earned,    jurusan perguruan  tinggi, college  major, jumlah  tahun  studi  mengajar  sosial number  of  years  teaching  social studies,  atau  lokasi  sekolah  school location  dalam  hal  ketersediaan pembiayaan  sebagai  pembiayaan pendidikan (Hsu-Tong, Li-Chiu, Nai- Yung, dkk, 2013).
Investement in education
Higher Learning Higher Productivity
Penelitian  Umi  Zulfa  (2016) dengan  judul  “Strategi  Pengem- bangan  Madrasah  Efektif  melalui Pengembangan  Model  Manajemen Pembiayaan  Pendidikan  Madrasah
Berbasis  Ziswa- School  Levy  (Studi
Di  MI  Ya  Bakii  Karangjengkol Kesugihan Cilacap), bahwa implementasi manajemen pembiayaan  pendidikan  di  MI  Ya BAKII  Karangjengkol  Kesugihan cukup  akuntabel,  dan  belum memanfaatkan Ziswa sebagai
sumber dana pendidikan yang kaya, melimpah,  dan sustainable”.  Maka dikembangkan  model  konseptual model  manajemen  pembiayaan pendidikan berbasis ziswa berorientasi  madrasah  efektif,  yang memiliki tiga
karakteristik: akuntabel,  sumber  dana  melimpah,
kaya,  dan sustainable  serta  fokus pada madrasah efektif.
Pembiayaan  pendidikan  perlu adanya  sinergitas  yang  berke- lanjutan antara akuntansi manajemen dan manajemen
organisasi.  Sebagaimana  dikemu- kakan  oleh  Blocher,  Stout,  dan Cokins bahwa akuntansi manajemen menggunakan keahlian uniknya dan bekerja dengan manajemen organisasi untuk membantu kesuksesan organisasi dalam memformulasikan  dan  mengimple- mentasikan  strateginya.  Informasi manajemen  biaya  dikembangkan dan digunakan dalam rantai informasi  organisasi,  sebagaimana gambar  di  bawah  ini  (Blocher, Stout, & Cokins, 2011: 5-6). Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Peristiwa Bisnis Data Informasi  Pengetahuan  Keputusan
Pada  tahap  terendah,  akuntan manajemen  mengumpulkan  dan meringkas data dari peristiwa bisnis dan  kemudian  mentransformasikan data  ke  informasi  melalui  analisis
dan  penggunaan  dari  keahlian akuntan  manajemen.  Selanjutnya informasi  dikombi-nasikan  dengan informasi  lain  tentang  strategi organisasi dan lingkungan kompetisi
untuk  menghasilkan  pengetahuan yang  dapat  dilakukan.  Kemudian akuntan  manajemen  menggunakan pengeta-huan tersebut untuk terlibat  dengan  tim  manajemen untuk mengambil keputusan strategis  yang  memajukan  strategi operasional. Dalam organisasi tertentu, akuntan manajemen melapor kepada kontroler (controller), profesi  akuntansi  utama  dalam perusahaan.  Kontroler  dibantu  oleh akuntan manajemen, memiliki tanggung jawab yang luas
mencakup manajemen biaya,
pelaporan  keuangan,  pemeliharaan sistem  informasi  keuangan  dan fungsi-fungsi  pelaporan  lainnya. Direktur  keuangan  ( Chief  Financial Officer-CFO) bertanggungjawab atas  keseluruhan  fungsi  keuangan,
bendahara  mengelola  hubungan antara  investor  dengan  kreditur, dan  direktur  informasi (Chief Information  Officer-CIO)  mengelola penggunaan  teknologi  Informasi perusahaan termasuk sistem komputer dan informasi. Direktur Utama
Direktur Keuangan Wakil Direktur Utama Bidang Operasi Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Kontroler Bendahara Direktur Informasi Manajemen Biaya Pelaporan Keuangan Sistem Informasi Keuangan
Kewajiban Pelaporan Lainnya

## Gambar 1.2 Bagan organisasi khas yang memperlihatkan fungsi dari kontroler
Selanjutnya,  penelitian  yang dilakukan  di  Madrasah  Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Muham- madiyah Garut mengenai pembiayaan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut ini.
1. Gambaran  Umum  Madrasah Aliyah  Mu’allimin  Mu’allimat
Muhammadiyah Garut
Madrasah  Aliyah  Mu’allimin Mu’allimat  Muhammadiyah  Garut berdiri  tahun  1998  berada  di lingkungan  Pesantren  Mu’allimin
Mu’allimat  Muhammadiyah  Garut dan  penyelenggaraannya  di  bawah Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut. MA Mu’allimin Mu’allimat Muham- madiyah Garut  memiliki  visi: terwujudnya MA Mu’llimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut sebagai lembaga pendidikan terdepan dalam menyiapkan siswa/siswi yang berpola  pikir cerdas, terampil, iman taqwa, serta berakhlak mulia. 2. Model  Pembiayaan  Pendidikan
di  Madrasah  Aliyah  Mu’allimin
Mu’allimat Muhammadiyah Garut Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat  Muhammadiyah  Garut berpedoman pada: a. Surat  Keputusan  Pimpinan Pusat  Muhammadiyah  Nomor: 140/KEP/I.0/C/2016 tentang
Penetapan  Besarnya  Uang Pangkal,  Iuran  Anggota,  Infaq Siswa,  Mahasiswa  dan  Infaq Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah diktum kedua; b. Ketentuan  Majelis  Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat  Muhammadiyah  Nomor: 09/KTN/I.4/F/2013 tentang Dana  Ta’awun  di  Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
c. Keputusan  bersama  Majelis Dikdasmen penyelenggara, Pondok  Pesantren  Mu’allimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut, dan kepala madrasah. Pembiayaan  pendidikan  MA Mu’allimin Mu’allimat Muham-
madiyah Garut bersumber dari dana ta’awun,  dana  pemerintah  (BOS
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah/Provinsi), bantuan  pendidikan  program  KIP,
dan  bantuan  Yayasan  Hanifah Mukhtar.
Dana  ta’awun  sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Ketentuan Majelis  Dikdasmen  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  Nomor:  09/KTN /I.4/F/2013  tentang  Dana  Ta’awun di Lingkungan Pendidikan Dasar dan
Menengah Muhammadiyah bahwa: Pasal 1 (1) Dana Ta’awun adalah akumulasi  dari  infaq  siswa, guru,  karyawan,  pimpinan, orang tua siswa dan masyarakat;
(2) Infaq siswa adalah uang yang diperoleh  dari  siswa  dalam lingkungan  lembaga  Pendi- dikan  Dasar  dan  Menengah Muhammadiyah;
(3) Infaq  guru  adalah  uang  yang diperoleh  dari  guru  dalam lingkungan  lembaga  Pendi- dikan  Dasar  dan  Menengah
Muhammadiyah;
(4) Infaq  karyawan  adalah  uang yang  diperoleh  dari  karyawan dalam  lingkungan  lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah; (5) Infaq  pimpinan  adalah  uang yang  diperoleh  dari  kepala/ mudir,  wakil  kepala/wakil mudir;
(6) Infaq  Orang  tua  siswa  dan masyarakat adalah uang yang diperoleh dari orang tua siswa dan masyarakat yang digunakan untuk Dana Pembangunan  dan  Pengem- bangan  (DPP)  pendidikan  di lingkungan  Majelis  Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah; (7) Pengelolaan  Dana  Ta’awun adalah  kegiatan  pengum-
pulan, pengadministrasian, pendistribusian  dan  pertang-
gungjawaban infaq yang dilakukan  oleh  sekolah  atau Majelis  Pendidikan  Dasar  Dan Menengah Muhammadiyah disemua tingkatan.
Pasal 7
(1) Pendistribusian infaq siswa,  guru,  karyawan dan,  pimpinan  (kepala/ mudir,  wakil  kepala/wakil mudir) dilakukan oleh Pimpinan  Pusat  Muham- madiyah  dengan  prosen- tase sebagai berikut;
a. Dana  Dakwah  dan Pengembangan  AUM:
10%;
b. Dana  Abadi  Persyari- katan: 10%;
c. Majelis  (PPM,  PWM, PDM,  PCM  termasuk
PRM  Penyelenggara): 80%. (2) Pendistribusian  uang  infaq sebagaimana dimaksud pada  pasal  7  ayat  (1) huruf  c  di  atas  dilakukan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dengan prosentase sebagai berikut: a. Majelis Dikdasmen PPM: 15%; b. Majelis Dikdasmen PWM: 20%; c. Majelis Dikdasmen PDM: 25%; d. Majelis Dikdasmen
PCM  termasuk  PRM
Penyelenggara: 40%.
(3) Pendistribusian  infaq  orang tua  siswa  dan  masyarakat (DPP) dilakukan oleh satuan pendidikan  dengan  prosen- tase sebagai berikut:
a. Pengembangan sekolah  yang  bersang- kutan: 70%
b. Pengembangan dan operasional Majelis Penyelenggara: 15% c. Pengembangan sekolah  di  lingkungan Majelis Pendidikan Dasar  dan  Menengah Wilayah Muhammadiyah: 15%.
Pasal 8
Pemanfaatan Dana Taawun Dana  ta’awun  dimanfaatkan untuk:
a.  Peningkatan  mutu  aka- demik;
b. Pengembangan SDM;
c. Beasiswa guru dan siswa;
d. Penghargaan;
e. Operasional Majelis; f.  Pengembangan  Sarana Prasarana.
Pasal 9 Pertanggungjawaban (1) Pengawasan terhadap pengelolaan  dana  ta’awun dilakukan oleh  Majelis secara berjenjang; (2) Satuan  pendidikan  wajib melaporkan pengelolaan
dana ta’awun kepada Majelis  secara  berjenjang
pada  setiap  akhir  tahun pelajaran.
Berdasarkan  penjelasan  ter- sebut  di  atas  MA  Mu’llimin  Mu’al- limat  Muhammadiyah  meman- faatkan berbagai sumber
pembiayaan  baik  dari  pemerintah maupun  dari steakholders.  Akan tetapi,  hal  yang  menarik  MA Mu’allimin  Mu’allimat  Muham- madiyah Garut menerapkan model pembiayaan  dana  ta’awun.  Alur model pembiayaan pendidikan MA Mu’allimin  Mu’allimat  Muham- madiyah  Garut  dapat  dilihat  pada bagain berikut:
Gambar 1.3
Alur model pembiayaan pendidikan Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut
Sumber Pendanaan: 1. Pemerintah 2. Dana Ta’awun
Pengelolaan :
Madrasah Aliyah
Muallimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut
Penggunaan Dana: a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
Pengawasan Keuangan :
1. Pimpinan Pondok Pesantren
2. Majelis Dikdasmen PDM 3. LPPKM
Berdasarkan uraian tersebut di atas  pembiayaan  pendidikan  di Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat  Muhammadiyah  Garut diperoleh temuan sebagai berikut ini: Model pembiayaan
yang
digunakan cenderung meng-gunakan model Flat  Grant  dan  Guaranted
Percented  equalizing  Model. Flat grant  karena  sekolah  memiliki sejumlah  dana  yang  sama,  yang dihitung  per  siswa  atau  per  unit pendanaan  lainnya.  Sebagaimana penjelasan  terda-hulu,  akibat  dari sistem bagi rata, maka sekolah yang jumlah  siswanya  banyak  akan mengeruk uang lebih besar, sehingga atas dasar hal tersebut flat grant  tidak  dianggap  sebagai equalizing.  Sedangkan  Guaranteed percent equalizing model ini dimaksudkan bahwa pemasukan dari dana ta’awun didistribusikan berdasarkan persentase berdasarkan ketentuan  Majelis  Dikdasmen  PP
Muhammadiyah.
a. Pada  tahapan  kontroler  belum menggunakan sepenuhnya pengawasan  keuangan  yang memadai sehingga belum tertibnya  manajemen  keuangan
dan  pelaporan  keunagan  serta upaya tindak lanjutnya.
b. Belum  memiliki  sumber  daya manusia  yang  berkualifikasi sebagai  akuntan  atau  berlatar
belakang keuangan c. Pembiayaaan  pendidikan  den- gan menerapkan Model pemberdayaan  dana  Ta’awun meskipun masih terdapat kekurangan dalam tataran
teknis.
d. Dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  dan  nilai  tambah terutama  menghadapi  masa Indonesia  emas  2045,  perlu adanya  amal  usaha  di  bidang perekonomian yang dapat menambah  pendanaan  pendi- dikan madrasah.

## D. Desain  Model  Pembiayaan
Pendidikan Madrasah Aliyah  Mu’allimin  Mu’al- limat Muhammadiyah Garut    Grand  Indonesia Emas  2045 Berdasarkan  analisis  pemba- hasan    model  pembiayaan  di Madrasah Aliyah Mu’allimin Mu’allimat  Muhammadiyah  Garut,
maka  desain  model  pembiayaan pendidikan untuk madrasah tersebut dalam rangka menyongsong  Grand  Indonesia Emas 2045 adalah model pembiayaan yang berdasarkan pada
Wakaf,  Zakat,  Infaq,  dan  Sadaqah sebagai  basis  kesejahteraan  bagi mutu  pendidikan  berkelanjutan. Model ini didasarkan pada teori dan empirik berikut ini:
Landasan  pertama,  berangkat
dari teori bahwa pendidikan bermutu akan bisa diberikan kepada peserta didik jika madrasah mampu memenuhi  dan  mengembangkan
standar  mutu  pendidikan  secara berkelanjutan.
Standar mutu pendidikan yang dimaksud adalah 8 standar  pendidikan  nasional  yang telah ditetapkan
pemerintah
(Permendiknas). Landasan  kedua,  salah  satu standar nasioanal pendidikan adalah standar
pembiayaan.
Standar pembiayaan  pendidikan  akan  bisa berpengaruh terhadap kebermutuan layanan  pendidikan  jika  dimenej dengan baik dan akuntabel.
Manajemen  pembiayaan  pendidikan
yang  baik  dan  akuntabel  adalah manajemen pembiayaan yang melaksanakan  seluruh  fungsinya secara  akuntabel  sesuai  dengan indikator yang telah ditentukan.
Landasan  ketiga, Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang  baik  semestinya  memiliki sumber  dana  yang  kaya,  melimpah dan sustainable.  Idealnya  sumber dana ( Financing Sources) pembiayaan pendidikan bisa diperoleh melalui pajak (tax), APBN,
APBD,  Grants,  kontributor  dan loan (pinjaman),  atau jika  merujuk pada PP  No.  48  Tahun  2008,  maka sumber  pendanaan  pendidikan  bisa berasal  dari  anggaran  Pemerintah Pusat (APBN), anggaran pemerintah daerah (APBD), dan dari masyarakat (baik dari orang
tua/wali  siswa  maupun  dari  pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun  biaya  penyelenggaraan pendidikan  yang  diselenggarakan masyarakat).  Mengingat  madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis umat  Islam,  maka  pengadaan sumber  dana  bisa  memanfaatkan potensi  ekonomi  umat  berupa
wakaf,  zakat,  infaq,  sadaqah,  dan hasil  penyewaan  aset/Amal  Usaha Madrasah.
Landasan  keempat,  keefek- tifan  madrasah  banyak  ditentukan oleh  proses  pendidikan  yang bermutu  yang  mengacu  kepada  8
standar  sekaligus  di- back  up  oleh sumber dana dan praktik
manajemen pembiayaan pendidikan yang  akuntabel  dan  bermutu.
Sehingga berkontribusi bagi naiknya minat  belajar  (kehadiran  siswa lengkap), antusiasme belajar tinggi, guru konsisten
melaksanakan tugasnya  termasuk  selalu  memberi sekaligus  menilai  pekerjaan  rumah yang  diberikan  kepada  siswa sebagai latihan maupun pengayaan, mempertinggi  ragam  dan  kualitas kegiatan  ekstrakurikuler  sekolah dan  selalu  mendapatkan  dukungan masyarakat dan orang tua.
Landasan  kelima,  landasan
empirik  dari  temuan  penelitian tentang praktek manajemen pembiayaan  pendidikan  di  MA Mu’allimin Mua’llimat
Muham- madiyah  Garut  yang  hanya  cukup akuntabel  serta  sumber  dana pendidikan  terbatas  menyebabkan layanan pendidikan kurang bermutu dan  berdaya  saing,  sehingga mengakibatkan  madarasah  kurang efektif.
Sebagai  model  konseptual yang  ditawarkan,  bahwa  model manajemen pembiayaan pendidikan yang harus memiliki karakteristik:
1. Akuntabilitas  seluruh  fungsi manajemen pembiayaan pendidikan 2. Sekolah harus memiliki sumber dana pendidikan berbasis umat yang  kaya,  melimpah  dan sustainable  yaitu  berbasis wakaf,  zakat,  infaq,  sadaqah,
dan hasil penyewaan aset/Amal Usaha Madrasah.
3. Fokus layanan pendidikan yang
bermutu  dan  berdaya  saing berdampak  pada  pencapaian madrasah  efektif  dan  tingkat elastisitas yang baik
Gambar 1. 4.

## Model Pembiayaan Madrasah Efektif

## E. Penutup
Pemanfaatan  model  pembia- yaan  pendidikan  berbasis  dana ta’awun dapat
meningkatkan keterbacaan  pembiayaan  pendidikan di  Madrasah  Alaiyah  Mu’allimin Mu’allimat  Muhammadiyah  Garut. Implementasi  manajemen  pembia- yaan pendidikan di Madrasah Alaiyah Mu’allimin Mu’allimat Muhammadiyah Garut,  belum  memanfaatkan  dana ta’awun  sebagai  sumber  dana
pendidikan  yang  kaya,  melimpah, dan sustainable secara optimal.
Model  pembiayaan  Madrasah Aliyah  Muallimin  Mu’allimat  Muham- madiyah  Garut  menggunakan  dua model flat  grant  dan  guaranteed percent  equalizing  model    dengan mengutamakan aspek Dana Ta’awun sebagai  alternatif  penggabungan model pembiayaan pendidikan.

## SUMBER PEMBIAYAAN
Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan
Penyewaan Aset/Amal Usaha Madrasah LAYANAN PENDIDIKAN BERMUTU BUDGETING ACCOUNTING AUDITING MADRASA H EFEKTIF & BERDAYA SAING AKUNTABILITAS TINGGI

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Moch.  Idochi.  2003. Administrasi  Pendidikan  dan Managemen  Biaya  Pendi- dikan. Bandung: Alfabeta.
Blocher,  Stout,  dan  Cokins.  2011. Cost  Management  A  Strategic Emphasis,  Manajemen  Biaya Penekanan Strategis, terjemahan David Wijaya. Jakarta: Salemba Empat. Buhler,  P.M.  2001. Alpha  Teach Yourself: Management Skills in 24  Hours,  Indianapolis,  Book End, LLC.
Chairunnisa,  Connie.  “ Kepemim- pinan,  Sistem  dan  Struktur Organisasi,  Lingkungan  Fisik, dan  Keefektifan  Organisasi Sekolah”; http://journal.um.ac.id/index.p hp/jip/article/view/3755/1183 (diakses 16 November 2016)
DBE1  Management  and  Gover- nance. 2008. Panduan Fasilitasi  Penghitungan  Biaya Operasi  Satuan  Pendidikan (BOSP) dan penyusunan kebijakan. Jakarta. Dendy Sugono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahassa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edward  Sallis,  Edward.  2007. Total Quality Mangement in Education Terjemahan Achmad Ali  et. al., Jogja-karta. Fattah,  Nanang.  2004. Ekonomi  dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Ferdi  W.  P.  2013.    “ Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of Education: A  Theoritical  Study”;  Jurnal Pendidikan  dan  Kebudayaan, vol. 19, nomor 4, http://file.upi.edu/ .../PENDIDIKAN.../Pembiayaan_ Pendidikan_Landasan_Teori_da n_Studi, (diakses 4 Mei 2017). Ghozali,  Abbas.  2012.  “ Sistem Pendanaan Pendidikan di Indonesia”, Makalah disampaikan  dalam  Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia di Universitas  Negeri  Yogyakarta, Januari 2012.
Hallak,  J.  2000. Analisis  Biaya  dan Pengeluaran  untuk  Pendidikan,
terjemahan  Harso.  Jakarta: Bhratara Karya Aksara,. Harsono. 2007. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
Hoy,  Charles.  2000. Improving
Quality  in  Education.  London: Palmer Press,.
Hsu-Tong  Deng,  Li-Chiu  Chi,  Nai- Yung Teng, Tseng-Chung Tang, and  Chun-Lin  Chen.  2013). “Influence  of  Financial  Literacy of  Teachers  on  Financial Education Teaching
in Elementary  Schools;  Interna- tional Journal of e-Education, e-
Business, e-Management and e- Learning,  Vol.  3,  No.  1,
http://www.ijeeee.org/Papers/1 95-K10068.pdf,  (diakses  4  Mei 2017).
Johns,  L.R.  &  L.F.  Morphet.  1975.
The Economics and Financing of Education: A System Approach. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs. Jones,  T.H.  1985. Introduction  to School  Finance:  Technique  and
Social  Policy.  New  York: Macmillan  Publishing  Company Jones. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muham- madiyah Nomor: 09/KTN /I.4/F/2013  tentang  Dana Ta’awun di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, http://www.muhammadiyah .or.id., (diakses 2 Mei 2017). Mulyasa, 2003. Manajemen Berbasis  Sekolah  (Konsep, Strategi,  dan  Implementasi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Norman,  A.  S.  2010. “Importance of  Financial  Education  in Making  Informed  Decision  on Spending”; Journal of Economics  and  International Finance, Vol. 2(10), http://www.academicjournals.
org/JEIF  ISSN  2006-9812 (diakses 4 Mei 2016).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  sebagai- mana  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor
13  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua    atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan. https://malut.kemenag.go.id/f iles/malut/.../PeraturanPemeri ntah/gmau1367168295.pdf , (diakses 4 Mei 2017) . Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. kelembagaan.ristekdikti.go.id/ wp- content/uploads/2016/08/PP4 8-2008DanaDik.pdf,  (diakses
4 Mei 2017). Supriadi, Dedi. 2008. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Suryadi,  Ace.  1990. Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, Isu, Teori dan Praktek  .  Jakarta:  Balai Pustaka. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yunus, F. 2007. Manajemen Mutu
Sekolah, (http:// www.portalduniaguru.co.id), (di akses 16 November 2016).
Zulfa,  Ummi.  2016.  “Strategi
Pengembangan Madrasah Efektif melalui Pengembangan Model  Manajemen  Pembi- ayaan  Pendidikan  Madrasah
Berbasis Ziswa-School  Levy (Studi  di  MI  Ya  Bakii
Karangjengkol Kesu-gihan Cilacap)”;  Jurnal Wahana Akademika,  Volume  3  Nomor 1 http://download.Portal garuda.org/article.php?...STR
ATEGI%20PENGEMBANGAN%
20M...  (diakses  4  Mei  2017).