## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK UPAH PEKERJA PADA HOME INDUSTRI
Sefryndo Krisna E.H 1 , Sugeng Hadi Purnomo 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sefryndo@gmail.com , sugenghape@gmail.com

## Abstrak
Home industri atau biasa yang disebut dengan industri rumahan yang dimana melakukan kegiatan produksi  dirumah  dengan  skala  yang  tidak  besar  seperti  industri  dipabrik.  Adanya  home  industri sendiri mempermudah bagi masyarakat mencari pekerjaan guna mendapatkan upah untuk kebutuhan hidup.  Sebagai  pekerja  terkadang  masyarakat  yang  awam  tidak  mengetahui  hak  mereka  sebagai pekerja yang harus dipenuhi. Seperti pemenuhan hak upah terhadap pekerja terkadang mengalami masalah sehingga membuat pekerja mengalami kerugian, dimana yang terjadi upah yang diberikan tidak sesuai apa yang dikerjakan oleh pekerja. Sehingga pekerja perlu dilindungi hak mereka agar tidak terjadi diskriminasi oleh pelaku usaha. Maka dari itu penulis ingin memecahkan masalah yang sering terjadi, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap atas hak upah yang tidak terpenuhi? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak atas upah pekerja. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan metode pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini lebih mengutamakan untuk mengetahui hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan adanya ini sehingga para pekerja akan mengerti haknya yang harus dipenuhi. Maka dari itu pekerja home industri rentan mengalami diskriminasi sehingga perlu dilindungi hak – haknya. Kata kunci: Pekerja, Home Industri, Hak, Perlindungan Hukum

## Abstract
Home industry or what is commonly called a home industry, which carries out production activities at home on a not large scale, such as an industry in a factory. The existence of a home industry itself makes it easier for people to find work in order to get  wages for the necessities of life.  As workers sometimes ordinary people do not know their rights as workers that must be fulfilled. For example, the fulfillment of wage rights for workers sometimes has problems that make workers suffer losses, where what happens is that the wages given do not match what the workers do. So that workers need to protect their rights so that there is no discrimination by business actors. Therefore, the author wants to solve a problem that often occurs, the formulation of the problem proposed is as follows: 1. How is the legal protection for unfulfilled wage rights? 2. What are the legal consequences for business actors who do not fulfill their rights to workers' wages? The research method used is normative by using a statutory approach with a conceptual approach method. The results of this study prioritize knowing the rights of workers that must be fulfilled by business actors, with this so that workers will understand their rights that must be fulfilled. Therefore, home industry workers are vulnerable to discrimination, so their rights need to be protected.
Keywords: Worker, Home Industry, Rights, Legal Protection

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Berkembangnya  jaman  disertai  teknologi  yang  semakin  canggih  membuat  sektor industri  menjadi  berkembang.  Industri  sendiri  seiringnya  jaman  berkembang  tidak  hanya dilakukan  dipabrik-pabrik  besar,  dengan  peralatan  yang  semakin  canggih  dan  mudah didapatkan kegiatan pekerjaan industri ini merambah dirumahan atau pekerjaan rumahan.
Pekerjaan  rumahan  sendiri  biasa  disebut  dengan  home  industri  berbagai  macam pekerjaan  dapat  dikembangkan  didalam  home  industri  dengan  skala  yang  kecil.  Peralatan yang mudah didapatkan dengan macam – macam harga dari yang murah  sampai termahal tersedia,  dengan  adanya  peralatan  tersebut  membuat  home  industri  ini  berjalan  untuk menciptakan produk – produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
Terdapat tiga kategori tentang pekerja rumahan di Indonesia yang pertama melakukan proses produksi secara sendiri melakukan sendiri dengan kepentingan pribadi. Kedua pekerja rumahan  sebagai  middle  person  yang  dimana  dimaksud  sebagai  pelaku  usaha  yang memperkerjakan orang lain sebagai karyawan untuk melakukan kegiatan produksi disebuah rumah  tempat  produksi  atau  lokasi  produksi.  Terakhir  pekerja  rumahan  membawa pekerjaanya  dan  melakukan  kegiatan  produksi  sendiri  dirumah  masing-masing  pekerja dengan dibayar upah sesuai target kerja yang dikerjakan atau hasil produksi yang dihasilkan biasa disebut sebagai Putting Out System (Solechan, 2018).
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hak yang diperoleh masyarakat seperti dalam hal pekerjaan maupun kehidupan, dalam hal ini sudah diatur dalam pasal  27  ayat  (2)  yang  bermaksud  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  mendapatkan pekerjaan  yang  layak  serta  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  atas  kemanusiaan  tanpa terkecuali. Dalam bekerja masyarakat bertujuan mencari imbalan atau upah yang layak guna kehidupan mereka sehari-hari, hal ini diatur dalam pasal 28 huruf d ayat (2) yang bermaksud setiap  orang  berhak  memilik  pekerjaan  dan  dalam  hubungan  kerja  pekerja  mendapatkan imbalan  atau  upah  atas  apa  yang  telah  dikerjakan  serta  mendapatkan  perlakuan  adil  dan layak.
Upah  sendiri  bentuk  imbalan dari pengusaha  atau pelaku  usaha  atas  jasa  yang  telah dikeluarkan  oleh  pekerja  dan  harus  dibayarkan  sesuai  perjanjian  kerja,  kesepakatan  serta peraturan  perundang-undangan  serta  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja  dan  keluarga  atas
pekerjaan yang telah dilakukan, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 yang berisi pengertian upah. Adanya aturan tersebut maka setiap pelaku usaha home industri harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan, setiap pelaku usaha wajib memberikan upah yang layak sesuai pekerjaan yang diberikan.
Problematika yang terjadi di pekerja rumahan atau home industri seringkali hak – hak mereka  sebagai  pekerja  dilanggar  seperti  hak  upah,  sistem  kerja,  hak  keselamatan  kerja. Indonesia sendiri belum mengatur peraturan tentang home industri maka dari itu hak – hak pekerja rumahan, secara peraturan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur hak – haknya akan tetapi masih terjadi pelanggaran.
Persoalan  pada  pekerjaan  rumah  biasanya  terjadi  pada  kontrak  kerja,  upah  dibawah minimum  regional,  jam  kerja  tidak  tentu,  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas sehingga perselisihan ini sering terjadi. Perkerja  rumahan  memiliki  peranan  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  produksi  home industri.  Oleh  karena  itu  perlindungan  untuk  pekerja  rumahan  harus  sederajat  dengan pekerja  yang  lainnya  di  Indonesia,  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap pekerja rumahan dalam hubungan kerja merupakan penegakan hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab suatu isu yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan dua  metode  pendekatan  yaitu  metode  pendekatan  perundang – undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan hukum terhadap atas hak upah yang tidak terpenuhi
Hukum memberikan jaminan dan pengakuan atas hubungan dengan hak asasi manusia sebagai perlindungan hukum(Philipus M. Hadjon, 2002). Perlindungan hukum memiliki fungsi sebagai pemenuhan  hak  asasi  manusia  secara  adil  sehingga  terhindar dari  perbuatan  yang sewenang-wenang.  Ada  beragam  definisi  mengenai  perlindungan  berdasarkan  beberapa
perspektif.  Menurut  kamus  besar  Bahas  Indonesia,  kata  perlindungan  berasal  dari  kata lindung yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  sangat  penting,  dikarenakan  masih  banyak  sekali permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dalam  dunia  tenaga  kerja  terdapat  pekerja  dan pengusaha yang mana mereka saling membutuhkan dalam menyusun dan menjalankan suatu pekerjaan yang ada. Akan tetapi dalam menjalankan kerjasama antara pekerja dan pengusaha seringkali terjadi perselisihan salah satunya masih belum terpenuhinya hak-hak pekerja dari pengusaha.
Menururt  Imam  Soepomo,  perlindungan  tenaga  kerja  dibagi  menjadi  tiga  macam,  yaitu  : (Abdul Khakim, 2003)
a. Perlindungan ekonomis
Perlindungan  yang  diberikan  berkaitan  dengan  usaha  untuk  memberikan  penghasilan yang cukup kepada pekerja untuk memenuhi kehidupan bagi dirinya maupun keluarga dalam sehari-hari,  termasuk  perlindungan  untuk  pekerja  bila  tidak  mampu  melakukan pekerjaan diluar kehendaknya. Perlindungan ini dapat disebut jaminan sosial.
b. Perlindungan sosial
Perlindungan  ini  berbentuk  jaminan  Kesehatan  bagi  pekerja  serta  memiliki  hak  bebas untuk berserikat atau berorganisasi guna mengembangkan diri. Perlindungan sosial juga dapat disebut Kesehatan kerja
c. Perlindungan teknis
Perlindungan  ini  berkaitan  dengan  keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan  kerja, untuk menjaga  pekerja dari  bahaya saat  melakukan pekerjaan.  Perlindungan ini  dapat disebut dengan keselamatan kerja
Perlindungan  pekerja  harus  dimengerti,  dipahami,  dan  dilakukan  dengan  baik  oleh pemberi kerja atau pengusaha. Maka dari itu akan menjamin dalam hubungan kerja tersebut menjadi  hubungan  kerja  yang  harmonis  tanpa  ada  diskriminasi  dari  pihak  yang  kuat. Pengusaha  sendiri  wajib  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi perlindungan  bagi  pekerja  mereka,  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  kepada  pekerja  maka pengusaha dapat dikenakan sanksi.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam isi pasal tersebut perlindungan bagi tenaga kerja juga mencangkup bagi yang belum bekerja, orang
yang terikat dalam hubungan kerja maupun orang yang belum terikat dalam hubungan kerja memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang disukai tanpa paksaan dan  diskriminasi.  Dalam  pasal  6  mengatur  Perlindungan  pekerja  yang  memiliki  ikatan hubungan kerja, pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dari pengusaha tanpa  diskriminasi  sesuai.  Tenaga  kerja  sangat  diperhatikan  untuk  mendapatkan perlindungan dalam ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa pasal diantaranya mengatur hal itu(Wahyudi, 2016).
Perlindungan hukum dapat berwujud dalam bentuk pengakuaan terhadap hak subjek hukum,  regulasi/normatif,  implementasi  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah. Perlindungan  hukum  terhadap  setiap  subjek  dan  hak  subjek  hukum  pada  hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radburch dalam istilahnya ide tiga dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang kemudian oleh Achmad Ali diberikan pemaknaan lain yaitu:(Ali, 1996)
a. Keadilan;
b. Kemanfaatan;
c. Kepastian hukum
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk pembangunan ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan memiliki tujuan:
a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
b. Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Keberadaan hukum ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial. Untuk mewujudkan hal  tersebut,  maka  ditetapkan  berbagai  kebijakan  antara  lain  mengenai  upah  yang  perlu dilindungi(Saprudin, 2012).
Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur jelas  tentang  perlindungan  pengupahan  pekerja  berikut  penjelasan  dari  pasal  tersebut  : (Suhartoyo, 2020)
a. Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
b. Untuk  mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
c. Kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  pekerja/buruh  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (2) meliput:
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
g. Denda dan potongan upah;
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
d. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (a) berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi
Hubungan  kerja  antara pengusaha dengan  para  pekerja di  Indonesia  tertuang  dalam pasal  102  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  dalam melaksanakan  hubungan  industrial  anatara  pengusaha  dan  pekerja  pemerintah  sebagai penengah  memiliki  fungsi  menetapkan  kebijakan,  memberikan  pelayanan,  melaksanakan pengawasan,  dan  melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan ketenagakerjaan.
Sehingga nantinya bila terjadi pelangaran hubungan kerja yang merugikan para pekerja hal  ini  tentu  melanggar  kesepakatan  yang  telah  dibuat  dan  termasuk  ke  dalam  bentuk eksploitasi  dimana  menyangkut  hak  asasi.  Mengingat  pekerja  memiliki  peran  menjalankan
kewajiban  dan  menerima  haknya  yakni  hak  utama  tersebut  meliputi  waktu  kerja,  upah, jaminan sosial, dan layanan kesejahteraan(Sukidin, Sukidin, Pudjo Suharso, 2018).
Adanya  problematika  tersebut  dibutuhkan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  home industri.  Karena  kekosongan  peraturan  yang  mengatur  home  industri  membuat  pekerja terlihat lemah tanpa perlindungan hukum. Karena dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  tidak  spesifik  untuk  pekerja  home  industri,  dengan  itu  perlu pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.
Pemerintah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dengan  membuat peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  antara  pekerja  dengan  pengusaha mengadakan  pembinaan  dan  melakukan  proses  pelaksanaan  hubungan  industrial(Adrian Sutedi,  2009).  Secara  yuridis  berdasarkan  Pasal  27  UUD  1945  sendiri  menjelaskan  bahwa setiap  orang  atau  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  dimata  hukum  tanpa pengecualian  secara  tidak  langsung  pengusaha  memiliki  kedudukan  sama  dengan  pekerja akan  tetapi  dalam  bidang  ketenagakerjaan  pengusaha  memiliki  kedudukan  yang  tinggi sebagai pemberi kerja. Adanya perbedaan kedudukan dalam ikatan kerja ini mengakibatkan adanya  hubungan  diperatas dienstverhoeding ,  sehingga  dapat  menimbulkan  pihak pengusaha  melakukan  perbuatan  sewenang-wenang  kepada  pekerja.  Tujuan  perlindungan hukum  sendiri  bertujuan  untuk  melindungi  hak  dalam  ketenegakerjaan  diberikan perlindungan untuk menjamin pekerja terlindungi dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tercipta hbungan yang harmonis tanpa ada tekanan pihak yang tinggi kepada pihak yang lemah.
Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana :
1) Serikat pekerja atau serikat buruh
2) Organisasi perusahaan
3) Lembaga kerjasama bipartite
4) Lembaga kerjasama tripartite
5) Peraturan perusahaan
6) Perjanjian Kerjasama
7) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dalam  hubungan  industrial  ini  terdapat  beberapa  penyelesaian  alternatif  untuk menyelesaikan perselisihan menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yaitu:
1) Bipratit
2) Tripatrit
3) Pengadilan Hubungan Industrial

## Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak atas upah pekerja
Pengusaha  atau  pelaku  usaha  adalah  perseorangan  atau  persekutuan  yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri maupun bukan milik sendiri yang berkedudukan di wilayah Indonesia atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di wilayah luar Indonesia. Pengusaha  memiliki  kewajiban  yang  harus  dilakukan  demi  kepentingan  tenaga  kerja, kewajiban tersebut ialah:
1. Menyediakan pekerjaan
2. Wajib lapor ketenagakerjaan
3. Meningkatkan kesejahteraan terhadap tenaga kerja
4. Memberikan upah yang layak kepada pekerja
5. Melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja
6. Memberikan uang pesangon kepada pekerja
Dalam  hubungan  kerja  seperti  kerja  kontrak,  kerja  borongan,  kerja  harian,  kerja honorer, kerja tetap dan tidak tetap dipakai untuk menenunjukkan status hubungan kerja. Hubungan kerja itu tergolong dalam hubungan hukum. Hubungan hukum itu tercpta karena adanya  suatu  peristiwa  hukum  yang  dibuat  oleh  pihak  perusahaan  dengan  pekerja.  Istilah pekerja ini diartikan oleh beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa “istilah buruh sejak dulu  diidentik  dengan  perkerja  kasar,  pendidikan  rendah,  dan  penghasilan  yang  rendah pula” (F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, 1987).
Dalam  hubungan  kerja  tersebut  terjadilah  perjanjian  antara  perusahaan  dengan pekerja/buruh  yaitu  mengenai  perjanjian  pihak  kesatu  (buruh)  bekerja  dengan  mendapat imbalan upah dan pihak kedua (majikan) wajib memberikan pekerjaan dengan membayarkan upah.  Tujuan  pekerja  untuk  melakukan  pekerjaan  adalah  memperoleh  imbalan  berbentuk upah atas tenaga yang telah dikeluarkan.
Bekerja mengikuti orang maupun perusahaan tentunya memiliki aturan dan kewajiban sebagai pekerja yang harus ditaati agar kita memperoleh hak sebagai pekerja. Dan sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan harus bersedia menerima segala peraturan mengenai syarat  kerja  dalam  perusahaan  yang  dituju  lalu  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang disepakati(Berliana Destrie Aisha, 2019). Dewasa ini home industri dalam menjalankan roda bisnisnya diwajibkan untuk memenuhi hak-hak yang harus diterima oleh pekerjanya.
Pada dasarnya sebuah home industri wajib memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan pada setiap pekerjanya supaya tercipta ikatan kerja yang baik antara pekerja dan pihak pengusaha selaku pemberi kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang memiliki wewenang  kepada  pihak  yang  lemah.  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  sendiri  telah mengatur tentang kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
Negara kita adalah negara hukum yang tidak menutup kemungkinan terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja. Perusahaan ataupun pengusaha harus mematuhi dan memperhatikan aturan  yang  sudah  diatur  oleh  pemerintah  demi  perlindungan  terhadap  hak  pekerja. Memperhatikan  hak  pekerja  seperti  upah,  upah  lembur,  dan  lain-lain  sehingga  pengusaha terhindar dari sanksi hukum.
Berbagai  masalah  yang  sering  terjadi  dalam  pengupahan  oleh  pelaku  usaha  atas kelalaian atau kesangajaan untuk menunda pembayaran upah pekerja. Selain itu upah lembur dimana pekerja terkadang tidak diberi upah lemburan dimana kerja sudah melebihi batas jam kerja untuk mencapai target produksi. Terkadang pekerja home industri juga tidak dibayar upah jika ada halangan yang penting sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kebijakan  pengupahan  dalam  pasal  88  ayat  (3)  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 sudah  mengatur  kebijakan  pengupahan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha.  Terkait permasalahan mengenai akibat hukum pelaku usaha atas keterlambatan pembayaran upah lembur  UU  Ketenagakerjaan  hanya  mengatur  mengenai  keterlambatan  pembayaran  upah saja  yaitu  terdapat  dalam  Pasal  95  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bagi pengusaha  yang  melakukan  kesengajaan  ataupun  kelalaian  dalam  melakukan  pembayaran upah  dan  mengakibatkan  keterlambatan  pembayaran  upah  maka  dapat  dikenakan  sanksi denda sesuai presentase tertentu dari upah pekerja tersebut.
Berpedoman  pada  Pasal  95  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  akibat  hukum  bagi  pelaku usaha akibat keterlambatan pembayaran upah lembur terhadap pekerja/buruh merupakan konsekuensi  dari  peristiwa  yang  terjadi.  Akibat  hukum  yang  diterima  pelaku  usaha  dapat dikenakan sanksi denda sesuai presentase tertentu dari upah pekerja tersebut.
Apabila  sanski  denda  tersebut  tidak  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  maka  dapat dikenakan sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah  No. 78  tahun  2015  tentang  Pengupahan,  yang  menyatakan  bahwa:  “Sanksi Administratif  dikenakan  kepada  pengusaha  yang  tidak  membayar  upah  sampai  melewati jangka  waktu”,  dan  huruf  e  yang  menyebutkan  bahwa:  “Sanksi  Administratif  dikenakan kepada  pengusaha  yang  tid ak  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  denda”.  Namun apabila  keterlambatan  pembayaran  upah  lembur  pekerja/buruh  masih  sering  terjadi  dan pengenaan  sanksi  denda  tidak  kunjung  terlaksana  guna  melindungi  hak  atas  upah pekerja/buruh,  maka  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/buruh  dapat  melakukan  upaya hukum(Putu Gede Aditya Wangsa, 2019).
Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Berikut jenis pelanggaran pengupahan dan ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratifnya yang dapat dikenakan kepada pengusaha yang melanggar:
a. Mempekerjakan  anak  pada  pekerjaan  ringan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acuan Pasal 69 ayat (2) huruf g jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 tahun 2003 jo. UU No. 11 tahun 2020.
b. Membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan. Acuan Pasal 88A ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 tahun 2003 jo. UU No. 11 tahun 2020.
c. Membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Acuan Pasal 88E ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 tahun 2003 jo. UU No. 11 tahun 2020
Dalam  acuan  pasal  diatas  sesuai  UU  No.  13  tahun  2003  jo.  UU  No.  11  tahun  2020 tentang Cipta Kerja sanksi yang diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling  lama  4  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000  dan  paling  banyak  Rp 400.000.000.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  sangat  penting  bagi  pekerja  untuk  melindungi  haknya  sebagai pekerja.  Seringkali  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  pekerja  khusunya  pekerja  home industri.  Para  pekerja  home  industri  sendiri  terkadang  tidak  mengetahui  atas  hak  mereka sebagai pekerja. Pada dasarnya setiap pekerja yang home industri sama seperti pekerja atau buruh dalam pabrik ataupun pekerja lainnya, dimana memiliki hak sebagai pekerja sama tidak ada perbedaan atas hak yang diberikan oleh undang – undang. Para pekerja home industri rentan  mendapatkan  pelanggaran  hak  mereka  sebagai  pekerja  yang  harus  dipenuhi  oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang dibahas adalah pelanggaran hak upah dimana para pekerja seringkali dilanggar atas hak upah yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha akan tetapi dilanggar. Pekerja harus sadar akan haknya sebagai pekerja mendapatkan upah yang layak sesuai tenaga yang dikeluarkan. Perlindungan yang didapat oleh pekerja sudah diatur dalam hak-hak  yang  tercantum  dalam  undang-undang  yang  berlaku  serta  cara  melakukan penyelesaian jika terjadi suatu perselisiha antara pekerja dengan pengusaha dapat dilakukan secara  proses  penyelesaian  hubungan  industrial  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang penyelesaian  hubungan  industrial.  Maka  dari  itu  perlindungan  terhadap  pekerja  dihome industri harus dipenuhi.
Serta  akibat  hukum  bagi  pelaku  usaha  yang  tidak  menjalankan  hak  pekerja  harus dipahami oleh pelaku usaha. Pada dasarnya dalam hubungan industrial para pekerja memiliki hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  sebagai pekerja.  Sementara  pengusaha  juga  memiliki  hak  yang  harus  di  penuhi  oleh  pekerja  dan kewajiban  yang  harus  dilakukan  sebagai  pelaku  usaha.  jika  terjadi  perselisihan  atau pengusaha tidak memenuhi hak pekerja atas hak upah maka dapat dikenakan denda sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan jo. Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## DAFTAR PUSTAKA
Aviani, R. (2021). PERLINDUNGAN ATAS HAK UPAH PEKERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI  PT.  MATARAM  TUNGGAL  GARMENT  SLEMAN  (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Kahfi,  A.  (2016).  Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja.  Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 3(2), 59-72.
Mahila, S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Lex Specialis, (16), 48-55.
Permatasari, R. A. P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di Phk Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung. Mimbar Keadilan.
Zulkarnaen,  A.  H.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Pelaksanaan Hubungan Industrial. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 3(2), 407-427.