Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
PENDAHULUAN Penyelenggaraan  pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan  negara dimaksudkan untuk  meningkatkan  daya  guna  dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.  Sebagai  daerah  otonom, daerah  mempunyai  kewenangan  dan tanggung  jawab  menyelenggarakan kepentingan  masyarakat  berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat,  dan  pertanggungjawaban kepada masyarakat.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Untuk  membiayai  penyeleng- garaan pemerintahan daerah
dibutuhkan  sumber  keuangan  daerah. Sumber  keuangan  daerah  berasal  dari bagian-bagian  yang  diserahkan  pusat kepada  daerah,  atau  yang  dibenarkan digali oleh daerah Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sumber  pendapatan  daerah  terdiri  dari (1) pendapatan asli daerah yang terdiri dari  :  (a)  pajak  daerah,  (b)  retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  (d)  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.
(2)  pendapatan  transfer,  (3)  lain-lain pendapatan daerah.

## PERANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI
Hermayanti 1 , Cynthia Andari

## Abstract
Since the establishment of the regulatory region number 8 year 2012 about Earth and Rural  Building  Tax,  tax  on  the  Earth  and  the  building  became  one  of  the  original sources  of  income  sufficient  potential  areas  in  order  to  finance the  holding  of local governance in the County Muaro Jambi. Implementation of a new beginning in 2013 which  was  carried  out  by  the  regions  in  the  field  regional  financial  management, namely  Management  of  taxes  and  Regional  Levies  (BPPRD).  BPPRD  is  claimed  to be capable of playing its role optimally considering tax on Earth and it has a scope object of the tax is quite extensive, so it is expected to reach the target of acceptance has  been  set.  This  study  is  an  empirical  approach  to  legal  research  socio legalresearch,  describes  the  role  of  BPPRD  in  optimizing  the  tax  receipts  of  the Earth  and  buildings  as  well  as  the  efforts  undertaken  in  optimizing  a  tax  receipt BPPRD of the Earth and buildings in Muaro Jambi Regency. Sejauhmana BPPRD is able  to  optimize  the  role  of  measured  based  on  the  percentage  of  successful acceptance realized from a predetermined target, in this case 2013-2016 year. Based on  the  percentage  to  be  visible  tendencies  are  appropriate  benchmarks  that  have been set previously. The results showed that at the beginning of the execution of the year 2013, the role of the BPPRD walking less than optimal, then from the year 2014 to 2016 the role of highly optimized BPPRD. As for the efforts done BPPRD Muaro Jambi  Regency  is  by  doing  a  variety  of  efforts,  good  efforts  of  ektensifikasi  and intensification of tax.
Keywords:  Role,  BPPRD  Muaro  Jambi  Regency,  Optimal,  Earth  and  building  tax receipt
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah  adalah  pajak  daerah.  Menurut Sarman  &  Taufik  Makarao,  “pajak daerah  ditetapkan  dengan  undang- undang yang pelaksanaannya di daerah diatur  dengan  lebih  lanjut  dengan Perda.  Pemerintah  daerah  dilarang melakukan  melakukan  pungutan  pajak di  luar  yang  telah  ditetapkan  undang- undang”.  Saat  ini,  pengaturan  tentang pajak daerah ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Undang-Undang tersebut menetukan 5 (lima) jenis pajak yang dapat dipungut oleh  propinsi  dan  11  (sebelas)  jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan undang-undang tersebut,  salah  satu  jenis  pajak  yang dipungut  oleh  kabupaten/kota  adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan  PBB-P2  Ini  merupakan hal  baru  bagi  kabupaten/kota,  karena sebelumnya seluruh pengelolaan pajak bumi  dan  bangunan  berada  pada pemerintah pusat. Dalam  rangka meningkatkan  pendapatan  asli  daerah, maka  berdasarkan  UU  Nomor  28
Tahun  2009,  terhitung  mulai  Januari 2010 pengelolaannya diserahkan kepada  kabupaten/kota  dan  paling lambat  dilaksanakan  pada  Januari tahun  2014.  Adapun  yang  dimaksud dengan  PBB-P2  berdasarkan  pasal  1 angka  37  UU  Nomor  28  tahun  2009 adalah  pajak  atas  bumi  dan  bangunan yang  dimiliki,  atau  dimanfaatkan  oleh orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ketiga objek yang dikecualikan tersebut tetap menjadi  kewenangan  dari  pemerintah pusat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa PBB-P2 mempunyai objek yang sangat luas  sehingga  cukup potensial  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah, termasuk  di  Kabupaten  Muaro  Jambi, yang  merupakan  Daerah  otonom  baru sebagai  kabupaten  pemekaran  dari Kabupaten  Batanghari  sejak  Oktober Tahun  1999.  Pengelolaan  PBB-P2  ini telah  dimulai  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Muaro  Jambi  sejak  Tahun 2013  berdasarkan  Peraturan  Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan, yang
dilaksanakan  oleh  Badan  Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD) sebagai  perangkat  daerah  di  bidang pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk itu,  guna  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, BPPRD diharapkan  untuk  mampu  memainkan perannya  seoptimal  mungkin  dengan melakukan berbagai upaya agar penerimaan  daerah  dari  pajak  bumi dan  bangunan  ini  dapat  mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan,  dan  ditingkatkan  setiap tahunnya.  Berdasarkan  hal  tersebut, penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih lanjut  yang  dituangkan  dalam  karya ilmiah  yang  berjudul  “Peranan  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten  Muaro Jambi.  Istilah  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan  (PBB-P2),  dalam tulisan  ini  selanjutnya  penulis  tulis dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Rumusan masalah dalam penelitian  yaitu:  1)  Bagaimanakah peranan BPPRD dalam
mengoptimalkan  pemungutan  pajak bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten Muaro Jambi; 2) Apakah upaya-upaya yang  dilakukan  BPPD  Kabupaten
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
Muaro  Jambi  dalam  mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan di kabupaten Muaro Jambi.

## KERANGKA TEORI
Peranan ( role ) adalah aspek yang dinamis dari  kedudukan (status).
Apabila  seseorang  melaksanakan  hak- hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan kedudukannya,  maka  dia  menjalankan suatu  peranan.  Pada  bagian  lain, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kedudukan sebenarnya merupakan suatu  wadah,  yang  isinya  adalah  hak- hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan  peranan  atau role .  Oleh karena  itu  seseorang  yang  mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan  pemegang  peranan  ( role occupant ) . Senada dengan pengertian tersebut,  Ralph  Linton  menjelaskan suatu  peran  adalah  “ the  dynamic aspect  of  a  status (aspek  dinamis  dari status). Suatu status adalah “ a
collection  of  rights  and  duties ”  (suatu
kumpulan hak dan kewajiban).
Seseorang menjalankan peran manakala  ia  menjalankan  hak  dan kewajiban yang merupakan statusnya. Dari  kedua  pendapat  tersebut,
terlihat  bahwa  peranan  akan  kelihatan apabila seseorang atau badan menjalankan/melaksanakan hak-hak dan  kewajibannya,  dalam  kedudukan tertentu  yang  dipunyainya.  Dengan kata lain peranan itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  yaitu peranan  yang  dijalankan  oleh  BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan  fungsi  yang  dimilikinya  untuk mengoptimalkan  penerimaan  daerah, salah  satunya  melalui  pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah, BPPRD seharusnya mampu merealisasikan target yang ditetapkan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Terkait  dengan  upaya  dalam penerimaan pajak daerah, secara umum  konsep  peningkatan  pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian,  yaitu  upaya  ekstensifikasi  dan intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan suatu  kondisi  yang  menekankan  pada upaya  penjangkauan  sesuatu  secara lebih  luas  daripada  yang  telah  ada. Menurut Soemitro, ekstensifikasi pajak adalah  perluasan  pemungutan  pajak dalam arti :
1. Penambahan  pajak  baru  dengan menemukan wajib pajak baru
2. Menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas  ruang  lingkup  pajak yang ada.
Sedangkan  intensifikasi  menurut
Halim  adalah  “suatu  upaya,  tindakan atau  usaha-usaha  untuk  memperbesar penerimaan  sehingga  dapat  tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan  atau  anggaran  yang  telah ditetapkan  dalam  APBD  sebelumnya dengan  cara  melakukan  pemungutan yang  lebih  giat,  ketat  dan  teliti”. Menurut  Tunliu,  secara  umum  upaya yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dilakukan dengan cara-cara:
1)  Memperluas  basis  penerimaan,  2).
Memperkuat  proses  pemungutan,  3). Meningkatkan pengawasan,
4).
Meningkatkan  efisiensi  administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Terkait  kedua  upaya  tersebut,
berdasarkan SE-06/PJ.9/2001
ekstensifikasi  adalah  kegiatan  yang berkaitan  dengan  penambahan  jumlah wajib  pajak  terdaftar  dan  peluasan wajib  pajak  terdaftar  dan  perluasan objek  pajak  dalam  administrasi  ditjen pajak.  Sedangkan  intensifikasi  adalah kegitan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek  pajak  yang  telah  tercatat  atau terdaftar  dalam  administrasi  ditjen pajak,  dan  dari  hasil  pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  di  atas, ekstensifikasi  pajak  merupakan  upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak  dengan  cara  perluasan  subjek pajak  maupun  objek  pajak.  Upaya tersebut  dilakukan  dengan  menggali objek-objek pajak yang belum terdaftar. Sedangkan intensifikasi pajak  adalah  kegiatan  optimalisasi penggalian  penerimaan  pajak  terhadap objek  serta  subjek  pajak  yang  telah tercatat atau terdaftar,
untuk memperbesar  penerimaan  sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang telah ditetapkan.
PEMBAHASAN Peranan BPPRD dalam Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten
Muaro Jambi.
Sebelum  membahas  lebih  lanjut, perlu  diketahui  bahwa  Kabupaten Muaro  Jambi  merupakan  salah  daerah otonom  baru  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Batanghari.  Secara  resmi Pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi mulai  dilaksanakan  pada  tanggal  12 Oktober 1999. Sebagai daerah otonom, maka  sesuai  Undang-Undang  No.  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi beserta perangkat-
perangkat daerahnya menjalankan kewenangan penuh mulai dari
merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  di daerahnya  sendiri,  serta  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  dari sumber-sumber  pendapatan  potensial di wilayahnya.
BPPRD sebagai salah satu perangkat  daerah  yang  mempunyai tugas  membatu  kepala  daerah  dalam pengelolaan  keuangan  daerah,  dituntut harus  mampu  memainkan  peran  yang dimiliki  dalam  menggali  sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah,  salah satunya dari pajak bumi dan bangunan. Nomenklatur  BPPRD  ini  sebelumnya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda).  Sejak tahun  2017  berubah  nomenklatur menjadi BPPRD berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan  Bupati  Nomor  55  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Muaro Jambi. Sebagaimana diuraikan
sebelumnya,  pemungutan  pajak  bumi dan  bangunan  di  kabupaten  Muaro Jambi  telah  dilaksanakan  sejak  Tahun 2013,  berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  08  Tahun  2012  tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  dan  beberapa  Peraturan Bupati  sebagai  peraturan  pelaksana. Adapun  objeknya  meliputi  Bumi dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,  dan  atau  dimanfaatkan  oleh orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan,
pertambangan  dan  kehutanan.  Yang
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
dimaksud dengan Bumi yaitu
permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah dan  perairan  pedalaman  serta  laut wilayah  kabupaten,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  Bangunan  yaitu konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah dan/atau  perairan  pedalaman  dan/atau laut.  Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2), termasuk  dalam  pengertian  bangunan adalah :
1. Jalan  lingkungan  yang  terletak dalam  satu  kompleks  bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,  yang  merupakan suatu  kesatuan  dengan  kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol
3. Kolom renang
4. Pagar mewah;
5. Tempat olah raga;
6. Galangan kapal dan dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang
minyak,  air  dan  gas,  pipa  minyak; dan 9. Menara. Beberapa  objek  tertentu  yang tidak  dikenakan  Pajak  Bumi  dan Bangunan atau sebagai pengecualiannya  adalah  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (3),  yaitu yang  :  a).  digunakan  oleh  pemerintah propinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan,  b).  digunakan  semata- mata untuk untuk melayani kepentingan  umum  dibidang  ibadah, sosial,  kesehatan,  pendidikan  dan kebudayaan  nasional,  yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
c). digunakan untuk kuburan, peninggalan  purbakala,  atau  yang sejenis  dengan  itu,  d).  merupakan kawasan  hutan  lindung,  hutan  suaka alam,  hutan  wisata,  taman  nasional,
tanah  penggembalaan  yang  dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, e) yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik,  dan  f). digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga  internasional  yang  ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Ketentuan  di  atas  menunjukkan bahwa  subjek  dan  objek  pajak  bumi dan  bangunan  tersebut  sangat  luas, sekaligus  menunjukkan  besar  dan luasnya  peluang  yang  dapat  dijadikan sasaran  pemungutan  pajak  bumi  bumi dan  bangunan  oleh  BPRD  Kabupaten
Muaro Jambi dalam rangka meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Karena  itu,  mengingat  pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah, penerimaan daerah  yang  berasal  dari  daerah khususnya  dari  pajak  bumi  dan bangunan  dari  waktu  ke  waktu  harus senantiasa  ditingkatkan.  BPPRD  harus mampu memainkan perannya sehingga pemungutan  PBB  dapat  dilakukan secara optimal.
Sejauhmana mana BPPRD dapat
memainkan
perannya dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak bumi  dan  bangunan  ini  di  Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat dari jumlah penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan yang  dapat  direalisasikan  berdasarkan target  yang  telah  ditetapkan  setiap tahunnya dari Tahun 2013 hingga saat ini.  Dalam  hal  ini  data  yang  dapat penulis sajikan adalah data tahun 2013 hingga  2016,  sedangkan  untuk  tahun 2017  belum  dapat  ditampilkan  karena masih  dalam  proses  pelaksanaannya. Untuk  itu  berikut  ditampilkan  target dan  realisasi  penerimaan  pajak  bumi
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
dan  bangunan  setiap  tahunnya  seperti
tertera pada table berikut :
Tabel 1 Target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2013-2016 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%) 2013 Rp. 3.500.000.000 Rp. 91.961.904 2,63 2014 Rp. 6.300.000.000 Rp. 5.083.235.935 80,69 2015 Rp. 5.000.000.000 Rp. 5.024.747.648 100,49 2016 Rp. 5.567.324.247 Rp. 5.729.889.000 102,91 Sumber data : BPPRD Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan  tabel  1  terlihat bahwa  pada  Tahun  2013  realisasi penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan Kabupaten Muaro Jambi hanya sebesar 2,63%  (dua  koma  enam  puluh  tiga persen).  Jumlah  penerimaan ini  sangat jauh  dari  target  yang  telah  ditetapkan. Hal  tersebut  dapat  dipahami  karena pada  tahun  2013  ini  merupakan  tahun pertama pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten  Muaro  Jambi,  tentunya masih banyak hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi,
terutama  dari  sumber  daya  manusia pelaksananya.
Pada tahun 2014, jumlah realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan mengalami peningkatan yang  sangat  pesat  yakni  sebesar 80,69%  (delapan  puluh  koma  enam puluh  sembilan  porsen).  Meski  masih belum  dapat  mencapai  target  yang telah  ditetapkan,  akan  tetapi  dari  hasil penerimaan  yang  didapat  di  Tahun 2014  ini  terlihat  peningkatan  yang sangat  besar  dari  tahun  sebelumnya. Sehingga  peranan  BPPRD  pada  tahun ini  sudah  dapat  dikatakan  sangat optimal.
Tahun  2015,  BPPRD  Kabupaten Muaro  Jambi  dapat  merealisasikan pencapaian  penerimaan  pajak  bumi dan  bangunan  melebihi  target  yang ditetapkan, karena realisisi penerimaan yang diperoleh adalah sebesar
100,49%  (seratus  koma  empat  puluh sembilan  porsen).  Bila  dilihat  dari target  yang  ditetapkan  terlihat  lebih kecil  dari  target  tahun  sebelumnya, tentunya  penyusunan  target  tersebut didasarkan atas kajian data objek pajak yang  ada.  Dari  jumlah  penerimaan yang berhasil direalisasikan menunjukkan  bahwa  peranan  BPPRD Kabupaten  Muaro  Jambi  juga  sangat optimal.
Selanjutnya  untuk  Tahun  2016, BPPRD Kabupaten Muaro Jambi dapat merealisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang kembali meningkat dari  tahun  sebelumnya  dan  juga melebihi  target  yang  ditetapkan,  yaitu sebesar  102,91%  (seratus  dua  koma sembilan puluh satu persen). Penerimaan  ini  jauh  melebihi  target yang  di  tetapkan.  Di  tahun  2016  ini juga  dapat  dilihat  bahwasanya  target yang  ditetapkan  oleh  pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan tetap mampu melebihi dari target yang ditetapkan. Berdasarkan realisasi penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka berdasarkan  tolok  ukur  yang  peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya  dapat  dikatakan  bahwa peranan  BPPRD  Kabupaten  Muaro
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
Jambi dalam mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan pada  awal  penerapannya  (tahun  2013) kurang optimal. Hal ini dapat dimaklumi  karena  sebagai  Daerah Otonom kabupaten yang baru terbentuk tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan.  Selanjutnya sejak  Tahun  2014  hingga  2016 peranan BPPRD Kabupaten Batanghari  dalam  mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan dapat dikatakan sangat optimal. Hal ini berarti  bahwa  BPPRD  Kabupaten Muaro Jambi telah memainkan peranan yang seharusnya sesuai kedudukan yang dimilikinya. Upaya-Upaya yang Dilakukan BPPRD dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  di  Kabupaten  Muaro Jambi Sebagaimana  telah  dikemukakan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan  pajak dapat dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan  intensifikasi  pajak.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
BPPRD  Kabupaten  Muaro  Jambi  juga melakukan kedua upaya tersebut untuk mengoptimalkan  penerimanaan  pajak bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten Muaro Jambi. Adapun upaya ektensifikasi  yang  dilakukan  BPPRD yaitu  dengan  melakukan  kegiatan perluasan  subjek  pajak  dan  objek pajak.
Dalam  rangka  perluasan  subjek pajak  ini,  berdasarkan  informasi  yang dihimpun dari responden, yakni dengan  menggali  pajak-pajak  baru yang  belum  terdata  oleh  BPPRD
dengan  melibatkan  Unit  Pelayanan Teknis  Daerah  (UPTD)  yang  terdapat di  Kecamatan  dan  juga  melibatkan
para kepala desa di wilayah kecamatan, melakukan kegiatan verifikasi  data  PBB  dengan  BPHTB. Dengan  verifikasi  tersebut,  pihak BPPRD mencari data-data wajib pajak baru  dan  juga  dengan  melibatkan Badan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu (BPTSP).
Perluasan  wajib  pajak  dengan melibatkan  BPTSP  ini  terjadi  ketika wajib  pajak  melakukan  pengurusan perizinan  pada  BPTSP.  Hal  ini diungkapkan  oleh  Basyaruddin,  kasi Verifikasi dan Penagihan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa :
“perluasan wajib pajak dapat terjadi jika terkait dengan masalah perizinan  yakni  jika  wajib  pajak mengurus  masalah  perizinan,  maka akan  diperlukan  bukti  pelunasan PBB. Jadi masyarakat harus membayar pajak bumi dan bangunan  terlebih  dahulu  baru  isa dikeluarkan izinnya. Apabila belum mempunyai bukti pembayaran pajak  bumi  dan  bangunan,  maka yang bersangkutan
harus mendaftarkan  diri  sebagai  wajib pajak bumi dan bangunan.”.
Berdasarkan  uraian  di  atas, menunjukkan  bahwa  dalam  upaya mengoptimalkan  penerimaan  pajak bumi  dan  bangunan  ini  juga  melalui koordinasi  denganpihak  lain  di  luar BPPRD,  yaitu  pihak  BPTSP  sebagai perangkat  daerah  yang  mempunyai tugas  dan  wewenang  terkait  dengan bidang perizinan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus  perizinan  pada  BPTSP adalah  dengan  melampirkan  bukti lunas  PBB.  Dengan  demikian,  setiap masyarakat  yang  akan  mengurus perizinan, terlebih dahulu harus membayar PBB sebelum bisa dikeluarkan  izinnya.  Sehingga  apabila belum  mempunyai  bukti  pembayaran
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
pajak  bumi  dan  bangunan,  maka  yang bersangkutan  harus  mendaftarkan  diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftar  sebagai  wajib  pajak  itu sekaligus  menambah  atau  terjadi perluasan wajib pajak. Adapun upaya ekstensifikasi melalui  perluasan  objek  pajak  yang dilakukan BPPRD yakni dengan memperluas cakupan pengenaan objek pajak  dengan  menjaring  objek-objek pajak  baru  yang  belum  terdaftar dengan  cara  pemberian  Nomor  Objek Pajak  pada  objek-objek  pajak  baru melalui kegiatan
pendataan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  yang menjadi  objek  pajak  adalah  bumi dan/atau  bangunan,  apabila  di  atas tanah  yang  telah  menjadi  objek  pajak tersebut kemudian memiliki bangunan, maka  bangunan  tersebut  kemudian dijadikan  sebagai  objek  pajak  baru, dengan  demikian  terjadi  perluasan objek  pajak.  Pendataan  tersebut  juga dibantu  oleh  aparat  desa  dengan memberikan  stiker  nomor  objek  pajak (NOP)  dan  SPOP  kepada  wajib  pajak. Kemudian mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak tersebut kepada BPPRD.
Selain itu dalam perluasan objek pajak  ini  juga  dikaitkan  dengan kegiatan  pengelolaan  PBB  dalam prosedur  pendaftaran  dan  pendataan. Dalam  prosedur  pendaftaran  yang dilakukan  wajib  pajak,  wajib  pajak merupakan  pihak  yang  secara  aktif meregistrasikan objek
pajaknya sendiri.  Proses  ini  dilakukan  melalui bidang  pendaftaran  dan  penetapan. Pendaftaran  objek  pajak  dilakukan wajib  pajak  dengan  cara  mengisi formulir  Surat  Pemberitahuan  Objek Pajak (SPOP) yang disediakan BPPRD secara  benar  dan  lengkap.  Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan penelitian kantor dan penelitian
lapangan. Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan pendataan. Kegiatan  pendataan  ini  dilakukan BPPRD  dengan  melakukan  pendataan secara  langsung  ke  lapangan  guna mencocokkan  data  yang  tertuang dalam  SPOP  dengan  data  yang terdapat  di  lapangan.  Sebagaimaan dikemukakan  oleh  Ricky  Rekintan Sumsago  kepala  seksi  Pendataan  dan Penetapan, bahwa : “pendataan dilakukan  berdasarkan  prosedur  yang telah  ditetapkan  dengan  melakukan pendataan langsung ke lapangan kemudian  mengumpulkan  data-data tersebut ke dalam arsip.
Terkait  dengan  upaya  pendataan yang dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendataan merupakan  bagian  penting  dalam perluasan objek pajak guna meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi dan bangunan. Melalui kegiatan pendataan secara langsung ke lapangan,  BPPRD  dapat  mengetahui data potensi pajak bumi dan bangunan yang  belum  terdata.  Hal  ini  karena objek  pajak  bumi  dan  bangunan bersifat  dinamis,  objek  pajak  akan bertambah  sejalan  dengan  terjadinya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan.  Untuk  itu  diperlukan kegiatan  pendataan,  sehingga  objek pajak  yang  belum  terdaftar  sebagai objek  pajak,  dijadikan  sebagai  objek pajak.  Dengan  bertambahnya  jumlah objek  pajak,  tentunya  berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak.
Selain melakukan upaya ekstensifikasi  pajak,  BPPRD  juga melakukan  upaya  intesifikasi  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  bumi dan  bangunan  di  Kabupaten  Muaro Jambi.  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa pelaksanaan intensifikasi  yang  dilakukan  BPPRD
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
untuk  mengoptimalkan  penerimaan pajak bumi dan bangunan juga dengan melalui beberapa cara, yakni:
1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan  pengawasan  objek pajak
4. Penyempurnaan  administrasi  dalam pemungutan 5. Meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya memperluas basis penerimaan yang  dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Muaro Jambi yaitu dengan  pemeliharaan  dan  perbaikan basis  data,  sebagaimana  diutarakan oleh Basyarudin, selaku Kasi Verifikasi  dan  Penagihan  Pajak  Bumi dan Bangunan, bahwa :
Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh BPPRD  Kabupaten  Muaro  Jambi untuk  pemeliharaan  dan  perbaikan basis data pajak bumi dan bangunan adalah  dengan  melakukan  update data  yang  dilakukan  dalam  proses pembetulan data objek PBB, proses keberatan  yang  diajukan  wajib pajak  terhadap  besarnya  hutang pajak  yang  tercantum  dalam  SPPT. Selain  itu  kegiatan  pemeliharaan basis  data  yang  dilakukan  oleh BPPRD juga dengan cara mencocokkan  dan  menyesuaikan data  objek  dan  subjek  pajak  yang ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan atau mencocokkan  dan  menyesuaikan nilai  jual  objek  pajak  dengan  rata- rata  nilai  pasar  yang  terjadi  di lapangan,  pelaksanaannya  sesuai dengan prosedur pembentukan basis data”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,
dapat dikatakan bahwa upaya
pemeliharaan basis data yang
dilakukan  dengan  update  data  objek pajak  baik  melalui  proses  pembetulan akibat adanya kesalahan teknis, proses
keberatan  yang  diajukan  wajib  pajak maupun  dengan  menyesuaikan  nilai jual  objek  pajak  dengan  kondisi  di lapangan,  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  mewujudkan  keakuratan  data objek  pajak.  Keakuratan  data  objek pajak sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan. Apabila  data  objek  pajak  akurat, tentunya penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan. Adapun upaya untuk memperkuat  proses  pemungutan  telah dilakukan sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten  Nomor  08  Tahun  2012 tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan,  sebagai landasan
dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan  landasan  bagi  beberapa  peraturan bupati  yang  juga  telah  dikeluarkan sebagai  peraturan  pelaksana.  Dalam hal  ini  Kabupaten  Muaro  Jambi  dapat dikatakan  lebih  cepat  menetapkan peraturan  daerah  tentang  pajak  bumi dan  bangunan  dibandingkan  daerah lainnya  di  Propinsi  Jambi,  khususnya Kota Jambi, yang menetapkan Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  ini  Tahun  2013.  Upaya lainnya  dalam  memperkuat  proses pemungutan adalah
dengan meningkatkan  kemampuan  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  dengan melaksanakan  kegiatan  pelatihan  bagi pegawai  yang  terlibat  dalam  kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Selain  itu  juga  dengan  berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada  masyarakat  melalui  aparat pemerintah setempat.
Pemberian
sosialisasi  kepada  masyarakat  ini sebagaimana  dikemukakan  Dadang
Hidayad, selaku Kepala Bidang
Pengembangan bahwa:
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
“Dalam pemungutan PBB dilakukan  berbagai  strategi  untuk meningkatkan  pemasukan  pajak guna meningkatkan PAD, diantaranya yaitu sosialisasi terhadap  masyarakat  melalui  aparat pemerintah  yaitu  melalui  camat kepala kepala desa, selanjutnya dari kepala  desa  diteruskan  kepada aparat  desa  yang  dimaksud  kepala dusun/lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat umum”. Sosialisasi  ini  bertujuan  agar masyarakat  mengetahui  pentingnya membayar pajak daerah untuk membangun infrastruktur daerah. Sosialaisasi  tersebut  juga  menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak,  pemungutan,  penagihan  sanksi- sanksi  yang  diberikan  apabila  ada penyimpangan  di  lapangan  sehingga masyarakat  mengetahui  dengan  jelas apa  saja  yang  menjadi  kewajiban mereka.
Terkait  dengan  upaya  untuk meningkatkan pengawasan objek
pajak,  diantaranya  adalah  dengan melakukan  pemeriksaan  terhadap  data objek  pajak,  melakukan  penagihan melalui  kolektor-kolektor  pajak  bumi dan  bangunan  yang  ada  di  kecamatan, menerapkan  sanksi  terhadap  wajib pajak  yang  menunggak  pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak membayar  pajak  bumi  dan  bangunan setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi beruba bunga sebesar 2% setiap bulannya. Kemudian untuk penyempurnaan  administrasi  dalam pemungutan ialah dengan menyampaikan  laporan  penerimaan setiap  bulan,  melakukan  rekon  dengan pihak  bank  untuk menghindari adanya selisih data. Untuk memberikan
kemudahan kepada masyarakat,
dilakukan  dengan  membuka  loket- loket  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  di  beberapa  kecamatan. Selain  itu,  terkait  dengan  upaya meningkatkan  kualitas  pelayanan  ini, Basyarudin, Kasi Verifikasi dan Penagihan, juga mengemukaka bahwa: untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan, pihak  BPPRD  menerima  pengaduan dari  masyarakat  mengenai  kendala- kendala  yang  dihadapi  wajib  pajak dalam  pengurusan,  selain  itu  BPPRD juga tidak memungut biaya pemungutan  mulai  dari  pendaftaran sampai  formulirnya  pun  juga  tidak dipungut biaya.”
Upaya peningkatan kualitas pelayanan  ini  dapat  dikatakan  sebagai bagian penting dari upaya intensifikasi pajak,  sebab  pajak  pada  dasarnya adalah  beban  bagi  masyarakat,  karena itu agar masyarakat tertarik membayar pajak  maka  perlu  diimbangi  dengan pemberian  layanan  yang  prima  dan kemudahan  dalam  proses  pengurusan serta  kemudahan  dalam  pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  terlihat  bahwa untuk  mengoptimalkan  penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten  Muaro  Jambi,  BPPRD Kabupaten Muaro Jambi BPPRD telah melakukan berbagai upaya, baik melalui  upaya  ekstensifikasi  pajak maupun  melalui  upaya  intensifikasi pajak sebagaimana dikemukakan dalam konsep teori sebelumnya. Melalui  berbagai  upaya  tersebut, BPPRD mampu mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
maka  sesuai  rumusan  masalah  yang dikemukan dapat disimpulkan bahwa :
1. Peranan BPPRD dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak bumi  dan  bangunan  di  Kabupaten Muaro  Jambi  yang  telah  terlaksana dari Tahun 2013 hingga 2016, dapat dikatakan  kurang  optimal  pada tahun pertama pelaksanaannya (Tahun 2013), karena hanya mampu merealisasikan  penerimaan  sebesar
2,63%  dari  target  yang  ditetapkan. Selanjutnya  sejak  Tahun  2014 hingga  2016,  peranan  BPPRD berjalan  sangat  optimal  karena tahun  2014  realisasi  penerimaan yang  diperoleh  meningkat  sebesar 80,69%,  tahun  2015  dan  2016, peranan  BPPRD  makin  meningkat karena mampu merealisasikan penerimaan  melebihi  target  yang ditetapkan,  yatu  sebesar  100,49% pada tahun 2015)dan 102,91% pada tahun 2016. 2. Upaya-upaya yang dilakukan BPPRD  dalam  mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan  di  Kabupaten  Muaro Jambi  yaitu  dengan  melakukan ektensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.  Upaya  ekstensifikasi  pajak dilakukan  dengan  perluasan  objek pajak  serta  perluasan  jumlah  wajib pajak. Sedangkan upaya intensifikasi  pajak  yang  dilakukan adalah  dengan  cara  memperbaiki basis  data  objek  pajak  melalui,
memperkuat  proses  pemungutan, melakukan  pemeriksaan  data  objek pajak  serta  menjatuhkan  sanksi pajak bagi penunggak pajak, penyempurnaan  administrasi  dalam pemungutan pajak serta peningkatkan  kualitas  layanan  bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andrian  Sutedi, Hukum  Pajak ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah ,  Pusat  Studi
Hukum  FH  UII,  Yogyakarta, 2001. Bohari. Pengantar Hukum Pajak ,PT.Raja Grasindo Persada,Makassar,2001. Imam  Wahyudi, Pajak ,  UPP  AMP YKPN, Yogyakarta, 1994. Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi , Fakultas Ekonomi Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1993 Mardiasmo, Perpajakan, Andi  Offset, Yogyakarta,1999 Sarundajang, Arus  Balik  Kekuasaan
Pusat  ke  Daerah ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2000. Sarman & Muhammad Taufik Makarao, Hukum  Pemerintahan Daerah ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,
2011 Suratman  dan  Philips  Dillah ,  Metode Penelitian Hukum , Alfabeta.Malang,2014. Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1987 --------------------------- , Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta, 2014 Jurnal: Arnold  Putra  Christoper  &  Sinje Rondonuwu, Pemahaman Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  dan Intensifikasi  Pajak  Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak , Jurnal EMBA Vo.4 No.1 Maret 2016. Fierly  Oktifauziah  &  Farida  Idayati, Penilaian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Untuk
Peranan  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Mengoptimalkan  Penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi
Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah, Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi Vo. 3 No.1, 2014.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  No  23  Tahun  2014. tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  No  28  Tahun  2009. tentang Pajak Daerah dan
Ritribusi Daerah Peratura  Daerah  Kabupaten  Muaro Jambi  Nomor  8  Tahun  2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.