## PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA

## Yudha Ramelan
Lembaga Penjamin Simpanan yudha@lps.go.id

## Abstract
A criminal act by corporation is criminal offense that can be asked for criminal liability to the corporation in accordance with the laws and regulations concerning the corporation. Banks as corporate legal entities can be prosecuted before the law and tried if in carrying out their business activities the bank is suspected of committing a crime that is threatened with criminal sanction, including committing a crime of money laundering or corruption. Corporation  can be punished to pay fine penalties and other additional penalties such as dissolution or revocation of business licenses. As a trust-based financial institution, if a bank commits a crime, the impact caused by the crime is not only detrimental to the bank itself, damages the reputation of the bank but also harms the community of depositors and other parties responsible for handling bank resolutions. Looking  at  the  impact,  the  application  of  corporate  criminal  responsibility  to  banks  must  be carried out  carefully and selectively. If these sanctions happen to  a large-scale bank  (systemic bank),  it can be multiple effects cause.
Keywords: Bank  as  corporation;  Implementation  of  corporate  crime;  The  impact  of implementaion criminal sanction

## Abstrak
Tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang  yang mengatur tentang korporasi.  Bank sebagai  badan  hukum  korporasi  dapat  dituntut  dimuka  hukum  dan  diadili  apabila  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  bank  diduga  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman  pidana,  diantaranya  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  korupsi.  Sanksi pidana  yang  dapat  dikenakan  berupa  pidana  denda  dan  pidana  tambahan  lainnya  yang  diatur undang-undang  termasuk  pembubaran  atau  pencabutan  izin  usaha.  Sebagai  lembaga  keuangan yang berbasis kepercayaan, jika bank melakukan tindak pidana maka dampak yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan bank itu sendiri, merusak reputasi bank namun  juga  merugikan  masyarakat  nasabah  penyimpan  dana  dan  pihak  lain  yang  bertugas menyelenggarakan resolusi bank. Melihat pada dampaknya, penerapan tanggungjawaban pidana korporasi  kepada  bank  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dan  selektif.  Jika  menimpa  pada  bank berskala besar dan sistemik, dampaknya bisa multi efek.
Kata kunci: Bank sebagai Korporasi; Penerapan Pidana Korporasi; Dampak Pemberian Sanksi

## A. Pendahuluan
Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), ketentuan pidana dapat diterapkan terhadap orang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana
baik  di  dalam  mupun  di  luar  wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini manusia atau  orang  merupakan  subyek  dari  hukum pidana. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro , S.H.,
bahwa dalam pandangan  KUHP  yang  dapat  menjadi
subjek  tindak  pidana  adalah  seorang manusia  sebagai  oknum.  Ini  terlihat  pada perumusan-perumusan  dari  tindak  pidana dalam  KUHP  yang  menampakkan  daya berpikir  sebagai  syarat  bagi  subjek  tindak pidana  itu,  juga  terlihat  pada  wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal- pasal  KUHP,  yaitu  hukuman  penjara, kurungan, dan denda. 1
Seiring  dengan  perkembangan  jaman, pembahasan  mengenai  orang  atau  manusia sebagai  subyek  hukum  kian  berkembang dengan  lahirnya  berbagai  teori  hukum, seperti teori organ yang dikembangkan oleh Otto  von  Gierke  seorang  sarjana  Jerman (1841-1921),  teori  kekayaan  bersama  yang dikembangkan  oleh  Rudolf  von  Jhering seorang  sarjana  Jerman  yang  diikuti Kranenburg,  Paul  Scolten  dan  Apeldoorn, serta teori kekayaan yuridis yang dikemukakan  oleh    E.M.  Meijers  seorang sarjana  Belanda  dan  dianut  oleh  Paul Scolten,  pemaknaan  subyek  hukum  tidak lagi hanya terdiri atas orang/manusia  namun meliputi  pula  badan  hukum.  Badan  hukum digambarkan  seperti  layaknya  manusia ( persoon ),  merupakan  sesuatu  yang  nyata, riil dan konkrit walaupun tidak dapat diraba, memiliki  kekayaan  sendiri,  serta  dapat membentuk kehendaknya sendiri ( wilsvermogens )  dengan  perantaraan  alat- alat  atau  organ-organ  yang  dimilikinya. Dengan kata lain badan hukum berkedudukan  sebagai  pemilik  hak  dan pemangku  kewajiban  layaknya  manusia yang dibentuk  secara  yuridis  berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya badan hukum dapat dikenakan/dimintakan  pertanggungjawaban hukum  baik  perdata  maupun  pidana  atas perbuatan  yang  dilakukannya.  Salah  satu perwujudan dari organ badan hukum adalah korporasi.
Sehubungan
dengan tumbuh kembangnya  tanggungjawab  korporasi  atas segala  perbuatan  yang  dilakukannya,  pada tahun 2016, Mahkamah Agung menerbitkan
1 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro , S.H., “ Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia“, Refika  Aditama, Bandung, 2010 , hal. 59.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13 mengenai  tata  cara  penanganan  perkara tindak  pidana  oleh  korporasi  (“Perma  Tipi Korporasi”). Terbitnya Perma Tipi Korporasi  tersebut  dipandang  perlu  untuk mengisi  kekosongan  hukum  acara  pidana dalam  penanganan  pidana  dengan  pelaku korporasi  dan  memberikan  pedoman  bagi aparat  penegak  hukum  dalam  penanganan perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi,  karena  prosedur  dan  tata  cara pemeriksaan  koroprasi  sebagai  pelaku tindak  pidana  yang  tersebar  pada  berbagai peraturan  perundang-undangan  dipandang masih  belum  jelas.  Kondisi  ini  dinilai menjadi  salah  satu  penyebab  masih  sangat terbatasnya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan  korporasi  sebagai  tempat  untuk menyembunyikan  harta  kekayaan  hasil tindak pidana.
Pengenaan sanksi pidana kepada korporasi  disesuaikan  dengan  jenis  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi sebagaimana tersebar dalam berbagai litelatur peraturan perundang-undangan khusus  seperti:  Undang-undang  tentang korupsi,  Undang-undang  tentang  transfer dana, Undang-undang tentang tindak pidana pencucian  uang  maupun  Undang-undang tentang terorisme.
Salah  satu  korporasi  yang  bergerak dibidang  usaha  jasa  keuangan  adalah  bank. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum/badan usaha layanan jasa keuangan, bank  berfungsi  dan  memiliki  kewenangan untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  berbagai  bentuk  portofolio  dan menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk kredit/pembiayaan,  maka  basis  usaha  bank sangat  dipengaruhi  oleh  rasa  kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat penyimpan dana ( trusty basic relationship ).
Dengan  basis  kepercayaan  tersebut, bagaimana  jika  kemudian  didapati  bank melakukan    suatu fraud ( corporate  crime ), ikut  serta  dalam  suatu  tindak  pidana,  atau menjadi  tempat  disembunyikanya  hasil
kejahatan sehingga bank harus mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang dilakukannya, bagaimana dampak/implikasi yang  akan  timbul  dan  dihadapi  oleh  bank jika  pemberian  sanksi  pidana  tersebut menyebabkan  bank  menjadi  tidak  sehat bahkan dibubarkan?

## B. Pembahasan
1. Pemaknaan korporasi menurut hukum
Kata  korporasi  sebutan  yang  lazim dipergunakan  di  kalangan  pakar  hukum perdata.  R.  Subekti  dan  Tjitrosudibio memberikan  pengertian  korporasi  sebagai suatu  perseroan  yang  merupakan  badan hukum  ( rechtspersoon-Belanda  atau  legal entities/corporation-Inggris) . Sedangkan Utrecht  memberikan  pengertian korporasi sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan  kewajiban  sendiri,  yang  terpisah  dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.
Korporasi menurut Perma Tipi Korporasi  maupun  berbagai  peraturan perundang-undangan  khusus  yang  memuat tindak  pidana  oleh  korporasi  dimaknai sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang  terorganisir,  baik  merupakan  badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum. Menurut  Loebby  Loqman,  dalam  diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, terdapat 2 pendapat mengenai apa yang  dimaksud  dengan  korporasi  itu? Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan  dagang  yang  berbadan  hukum.
Jadi,  dalam  hal  ini  hanya  dibatasi  bahwa korporasi yang
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah  korporasi  yang  telah  berbadan hukum. Alasannya bahwa dengan berbadan hukum,  telah  jelas  susunan  pengurus  serta sejauh  mana  hak  dan  kewajiban  dalam korporasi tersebut. Pendapat lain menyatakan  bahwa  korporasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu  harus  berbadan  hukum,  dalam  hal  ini
2 Loebby Loqman, “ Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian ”, Jakarta, Datacom, 2002, hal. 32.
setiap  kumpulan  manusia,  baik  dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Loebby Loqman, 2002). 2 Korporasi  didirikan/dibentuk  untuk menjalankan  suatu  kegiatan  usaha  tertentu sesuai  maksud dan tujuan  yang tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan,  ketertiban  umum,  dan/atau kesusilaan.  Secara umum terdapat beberapa ciri penting dari korporasi, yaitu:
a. Korporasi sebagai subjek hukum buatan yang  memiliki  kedudukan  hukum khusus.
b. Korporasi memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
c. Korporasi memperoleh kekuasaan (dari negara)  untuk  melakukan  kegiatan usaha/bisnis tertentu.
d. Korporasi memiliki struktur permodalan dan dimiliki oleh pemegang saham dengan tanggung jawab terbatas atas kerugian yang diderita korporasi. Berdasarkan  ciri-ciri  tersebut,  bank memiliki kualifikasi sebagai suatu korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana  atau  dapat  dikenakan  pidana korporasi. Namun dengan melihat fitur bank sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis kepercayaan, yang menghimpun dan mengelola  dana  masyarakat  dalam  jumlah yang  cukup  besar  layak  untuk  dikenakan sanksi pidana korporasi?
2. Tindak pidana korporasi dan tanggungjawab korporasi
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu  dan  bersifat  melawan  hukum  atau bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat,  yang  menurut  peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Setiap tindak pidana harus dipandang bersifat melawan hukum.
Pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana harus  mempertanggungjawabkan  kesalahan yang telah
diperbuatnya.
Pertanggungjawaban pidana dikenakan
karena alasan adanya kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam  hal  ditentukan  oleh  undang-undang, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan  kepada  seseorang  atas  tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
Dengan merujuk pada pemahaman atas tindak  pidana  tersebut,  tindak  pidana korporasi 3 dapat  dimaknai  sebagai  suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan baik  oleh  korporasi  atau  oleh  perorangan yang dapat diidentifikasi dengan perusahaan atau  badan  usaha  lain  (“ Corporate  crime means crimes committed either by a business entity or corporation, or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity ”) 4 .
Apabila  mengacu  pada  Perma  Tipi Korporasi  maupun  RUUKUHP,  makna tindak  pidana  oleh  korporasi  dirumuskan sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana kepada  korporasi  sesuai  dengan  undang- undang  yang  mengatur  tentang  korporasi. Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh orang-orang  yang  memiliki  kedudukan fungsional dalam struktur organisasi koporasi  termasuk  tindak  pidana  yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  korporasi. Dalam  hal  ini  tanggungjawab  pidana  dapat dibebankan  kepada  korporasi  atas  tindakan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh korporasi  sebagai  organ/entity  maupun tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan
3 Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan atas  perbuatannya  dapat  dipertanggungjawabkan secara  pidana  sudah  dikenal  dalam  Undang- Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana  Ekonomi  yang  menyatakan:  “ Jika  suatu tindak  pidana  ekonomi  dilakukan  oleh  atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan  orang  atau  yayasan,  maka  tuntutan pidana  dilakukan  dan  hukuman  pidana  serta tindakan  tata  tertib  dijatuhkan  baik  terhadap badan  hukum  perseroan,  perserikatan  atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah  melakukan  tindak  pidana  ekonomi  itu atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam
oleh orang-orang  yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili korporasi.
Suatu  tindak  pidana  dapat  dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada korporasi  ( corporate  crime  responsibility ) manakala korporasi: 5
a. memperoleh  keuntungan    atau  manfaat dari  suatu  tindak  pidana  atau  tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b. membiarkan  terjadinya  tindak  pidana; atau
c. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  lebih besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna  menghindari  terjadinya  tindak pidana.
Cakupan tanggungjawab pidana tersebut tidak hanya terbatas pada korporasi yang  diduga  melakukan  tindak  pidana namun meliputi pula induk korporasi ( parent company ),  korporasi  subsidiari    ( subsidary company ) dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan hukum ( sister company ),    yang  melakukan  tindak  pidana bersama dengan korporasi. 6
Keberlakuan  tanggungjawab  pidana korporasi  tidak  hanya  dikenakan  atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan korporasi  ketika  masih  hidup  (beroperasi) namun  berlaku  pula  untuk  korporasi  yang berada dalam proses pembubaran 7 , penggabungan, dan/atau peleburan, termasuk tindakan pengurus korporasi yang sudah tidak lagi menjadi pengurus atau telah
perbuatan  atau  kelalaian  itu  maupun  terhadap kedua-duanya ”.
4 https://definitions.uslegal.com/c/corporate- crime/ diakses pada tanggal 13 November 2017
5 Lihat Pasal 4 Perma Tipi Korporasi.
6 Lihat Pasal 6 Perma Tipi Korporasi.
7 Salah  satu  penyebab    bubarnya    korporasi dikarenakan    adanya    pencabutan    izin    usaha perseroan,    sehingga  mewajibkan  perseroan melakukan  likuidasi  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 7 Perma Tipi Korporasi).
meninggal  dunia  yang  bertindak  untuk  dan atas nama korporasi.
Ketika  korporasi  dinyatakan  harus bertanggungjawab secara pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya,  maka  secara  umum  dikenal tiga  tahapan  sistem  pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:
a. Tahapan  pertama:  pengurus  korporasi sebagai  pembuat  dan  pengurus  harus bertanggungjawab secara pidana;
b. Tahapan  kedua:  korporasi  sebagai pembuat,  namun  pengurus  yang  harus bertanggungjawab secara pidana;
c. Tahapan  ketiga:  korporasi  sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertangungjawab secara pidana. Pada tahapan ketiga ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta  pertanggungjawabannya  menurut hukum  pidana.  Alasan  diaturnya  korporasi sebagai  pembuat  dan  pihak  yang  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara  pidana  adalah  karena  dalam  delik- delik ekonomi dan fiskal,  keuntungan  yang diperoleh  korporasi  atau  kerugian  yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya  sehingga  tidak  akan  mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada  pengurus  korporasi  saja.  Alasan yang diajukan bahwa dengan memidana para pengurus  tidak  atau  belum  ada  jaminan bahwa  korporasi  tidak  akan  mengulangi delik tersebut. Pemidanaan korporasi dengan  jenis  dan  beratnya  yang  sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat
8 Dwidja Priyatno, “ Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia ”, Bandung, CV Utomo, 2004, hal.
27.
9 Pidana  denda  adalah  suatu  hukuman  untuk membayar  sejumlah  uang  akibat  dari  perbuatan pidana yang terjadi. Besarnya pidana denda diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan, dan  pengenaan  besarannya  ditetapkan  oleh putusan hakim/pengadilan.
10 Pembayaran  uang  pengganti  diterapkan  untuk tindak    pidana  korupsi  (besarannya  sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi).
11 Restitusi  adalah  ganti  rugi   atau  pembayaran kembali. Restitusi dapat diartikan
memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan. 8
Tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan
transnasional  yang  bersifat  terorganisir  dan merupakan  bagian  dari  w hite  collar  crime sebagaimana dikemukakan oleh Shutherland:  “… is  a  violation  of  criminal law by the person of the upper socioeconomic  class  in  the  course  of  his occupational  activities ”.  Pada  umumnya, pelaku  kejahatan  korporasi  ini  mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi, memiliki hubungan  dengan  jabatannya,    melibatkan kelompok kejahatan (tidak dilakukan sendiri-sendiri), dan adanya pihak pelindung ( protector  parties ), sehingga  atas kejahatan ini  sulit dideteksi dan dilakukan penuntutan ( Weak Detection And Prosecution ).
3. Jenis/bentuk sanksi pidana korporasi
Jenis/bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat dikenakan kepada korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang dimaksud dengan pidana pokok disini adalah pidana denda 9 , sedangkan pidana tambahan yang  dapat  dijatuhkan  terhadap    korporasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan  bisa  meliputi:  pembayaran  uang penggant 10 , restitusi 11 , ganti rugi, perampasan harta kekayaan tertentu, perbaikan  kerusakan  akibat  dari  tindak pidana, pembekuan/penutupan kegiatan usaha  tertentu  untuk  sementara  waktu, pembubaran 12 ,  dan/atau  pencabutan  izin usaha 13 .
sebagai return  of  restoration  of  some  specific thing  to  its  rightful  owener  or  status atau mengembalikan/memperbaiki beberapa hal khusus  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  atas status.  Dalam  hukum  pajak  restitusi  dimaknai sebagai  pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak.
12 Dalam Pasal  146 UU PT, atas permohonan jaksa, pengadilan  dapat  membubarkan  korporasi  yang melakukan perbuatan melanggar peraturan perundangan-undangan.
13 Dalam  UU  tentang  TPPU  maupun  UU  tentang Terorime,  pelaku tindak pidana  dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
4. Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dalam Peraturan

## Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  berlaku  saat  ini  tidak mengatur  secara  tegas  mengenai  korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal  ini dapat dipahami  mengingat  KUHP  a  quo  masih menganut  asas  “ sicietas  deliquere  non potest” atau “universitas  delinquere  non potes” yaitu  suatu  asas  dimana  badan hukum/korporasi  tidak  dapat  dipidana  atau korporasi  tidak  mungkin  melakukan  suatu tindak  pidana 14 .  Dalam  hal  ini,  kedudukan badan  hukum  diwakili  oleh  pengurusnya selaku persoon  recht dan  terhadap  mereka lah  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban pidana.
Namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(“RKUHP”)  yang  saat  ini  masih  dalam proses pembahasan di legislatif, unsur tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidananya kepada korporasi sudah dimasukkan. Dalam Pasal  48  RKUHP  dinyatakan  bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana. Sedangkan  pada  Pasal  50  dinyatakan  jika tindak  pidana  dilakukan  oleh  korporasi, pertanggungjawabkan pidana dana dikenakan  terhadap  korporasi  dan/atau pengurusnya  atau  personil  pengendali korporasi.  Apabila  nantinya materi  tersebut telah  definitif  ditetapkan  sebagai  undang- undang maka pengaturan tindak pidana oleh korporasi akan menjadi lebih kuat, dan lebih memuluskan  untuk  penggunaan  hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Saat  ini  materi  muatan  pidana  yang dapat  dikenakan  terhadap  korporasi  dapat dijumpai  dalam  berbagai  macam  aturan pidana  khusus,  diantaranya  terdapat  dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”), Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
14 Kristian SH, “ Hukum Pidana Korporasi”, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm 47
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (“UU TPPU”),    Undang-Undang  No.  3  Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU Transfer
Dana”),  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No. 1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang  (“UU  Terorisme”).  Penjatuhan sanksi  pidananya  dapat  ditujukan  kepada korporasi,  pengendali  dan/atau  pengurus korporasi.

## 5. Bank sebagai Korporasi
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perbankan, bank dirumuskan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit  dan/atau bentuk lainnya dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Sebagai  badan  usaha  maka  dalam proses  pembentukannya  harus  memenuhi syarat  hukum  yang  ditetapkan,  diantaranya harus  berbadan  hukum,  memiliki  harta kekayaan,  kepengurusan,  dan  memperoleh izin usaha dibidang perbankan.
Undang-Undang Perbankan menetapkan  bentuk  badan  hukum  bank, yaitu  berupa  perseroan  terbatas  (PT), koperasi,  atau  perusahan  daerah.  Proses pembentukan  badan-badan  hukum  tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait.  Untuk  perseroan  tunduk  pada ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan  terbatas  (UU  PT),  sedangkan untuk perseroan yang didirikan dan dimikili oleh  pemerintahan  daerah  tunduk  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah.
Untuk perseroan yang bergerak dibidang  perbankan  terdapat  aturan  khusus yang harus dipenuhi selain kedua peraturan perundang-undangan  di  atas  sesuai  bentuk badan hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perbankan.
6. Sanksi  pidana  korporasi  kepada Bank
Dalam  Undang-undang  Perbankan 15 yang  merupakan  peraturan  perundangan yang  mengatur  khusus  tentang  perbankan tidak  ditemukan  aturan  yang  secara  tegas mengatur  mengenai  pemberian  sanksi pidana  atau  pengenaan  tanggungjawab pidana  kepada  bank  sebagai  korporasi apabila  bank  melakukan/ikut  melakukan tindak  pidana.  Namun  norma  pengenaan sanksi pidana kepada bank sebagai korporasi dapat  dijumpai  dalam  rumusan  Rancangan Undang-Undang Perbankan (“RUU
Perbankan”)  yang  baru  sebagaimana  dapat dilihat  pada  rumusan  Pasal  102  dan  Pasal 103  RUU  Perbankan  bahwa  dalam  hal tindak pidana 16 yang dilakukan oleh pihak- pihak (komisaris bank, anggota direksi bank, dan  pihak  terafiliasi)  atas  nama  korporasi maka  kepada  korporasi  dapat  dikenakan sanksi  pidana.    Kata  korporasi  disini  dapat dimaknai sebagai bank.
Namun  demikian  mengingat  bank merupakan suatu korporasi maka pengenaan sanksi pidana korporasi sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  lain, seperti  Undang-Undang  tentang  Transfer Dana,  Undang-Undang  tentang  Korupsi, Undang-Undang  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  maupun  Undang-Undang tentang  Terorisme    dapat  diberlakukan kepada  bank  sepanjang  perbuatan  yang dilakukan  bank  memenuhi  kualifikasi perbuatan pidana oleh korporasi
15 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  (“UU Perbankan”).
16 Jenis  perbuatan  komisaris,  direksi  dan  pihak terafiliasi  yang  termasuk  dalam  perbuatan  yang melanggar  hukum  dan  dapat  dikenakan  sanksi pidana  dirumuskan  dalam  Pasal  94  s.d. Pasal  99 RUU Perbankan.
17 Perusahaan  Anak  adalah  badan  hukum  atau perusahaan  yang  dimiliki  dan/atau  dikendalikan oleh  korporasi  (bank)  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:
a. perusahaan  subsidiari  (subsidiary  company) yaitu  Perusahaan  Anak  dengan  kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang terkait.  Kecuali  diatur  secara  khusus  dalam peraturan perundang-undangan,  pemberian sanksi  pidana  tertentu  kepada  bank  dapat dikecualikan.  Akan  tetapi  sejauh  ini  belum ditemukan  klausula  dalam  undang-undang yang memberikan pengecualian tersebut.
Mengacu  pada  Pasal  4  Perma  Tipi Korporasi,  bank  sebagai  korporasi  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal bank:
a. memperoleh  keuntungan    atau  manfaat dari  suatu  tindak  pidana  atau  tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan bank,
b. membiarkan  terjadinya  tindak  pidana; atau
c. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  lebih besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna  menghindari  terjadinya  tindak pidana.
Pengenaan tanggungjawab pidana korporasi ini berlaku pula untuk Perusahaan Anak  ( subsidary  company ) 17 yang  dimiliki oleh  Bank  jika  turut  melakukan  tindak pidana  korporasi  sesuai  dengan  peran masing-masing.
7. Mekanisme Penanganan Tindak
Pidana Korporasi
b. perusahaan
partisipasi (participation company)  adalah  Perusahaan  Anak  dengan kepemilikan  Bank  sebesar  50%  (lima  puluh persen)  atau  kurang,  namun  Bank  memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c. perusahaan  dengan  kepemilikan  Bank  lebih dari  20%  (dua  puluh  persen)  sampai  dengan 50%  (lima  puluh  persen)  yang  memenuhi persyaratan:  1)  kepemilikan  Bank  dan  para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing- masing  sama  besar;  dan  2)  masing-masing pemilik  melakukan  pengendalian  secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi  keuangan  harus  dikonsolidasikan, namun  tidak  termasuk  perusahaan  asuransi dan  perusahaan  yang  dimiliki  dalam  rangka restrukturisasi  kredit  (vide  POJK  No.  11
/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
Dalam  Perma  Tipi  Korporasi  yang merupakan  panduan  bagi  penegak  hukum dan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu  perkara  pidana  yang  melibatkan korporasi  menyatakan  bahwa  prosedur pemeriksaan, pendakwaan maupun pemidanaan  atas  korporasi  yang  diduga melakukan tindak pidana dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pemanggilan pemeriksaan akan disampaikan  ke  alamat  tempat  kedudukan korporasi  atau  alamat  tempat  korporasi beroperasi.  Kehadiran    korporasi  dapat diwakili oleh pengurusnya, termasuk pengurus  yang  diduga  melakukan  tindak pidana. 18 Dalam  hal  status  korporasi  dalam proses pembubaran maka kehadiran korporasi  dalam  pemeriksaan  diwakili  oleh likuidator.
Terhadap  korporasi  yang  dalam  proses pemeriksaan  ditingkat  penyidikan  terdapat cukup  bukti  adanya  dugaan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  korporasi  maka  status korporasi dapat ditetapkan sebagai tersangka.  Penetapan  tersangka  kepada korporasi  dapat  juga  dilakukan  terhadap pengurus  dan/atau  pengendali  korporasi, sehingga  dalam  proses  pemeriksaan  di hadapan penyidik, pengurus  yang diperiksa dapat mewakili dirinya dan/atau korporasi.
Dalam  proses  pemeriksaan  hukum selanjutnya di pengadilan, kehadiran korporasi  akan  dihadiri  oleh  pengurusnya atau pihak yang ditunjuk mewakili korporasi. Apabila dalam proses persidangan  korporasi  dinyatakan  bersalah dan dikenakan sanksi pidana seperti pidana denda, pembayaran ganti rugi, dan/atau uang pengganti  maka  korporasi  memiliki  waktu paling  lama  2  (dua)  bulan  sejak  putusan pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum  yang tetap  untuk  melakukan  pembayaran.  Jika dalam  jangka  waktu  tersebut  pembayaran tidak dapat dipenuhi, Jaksa dapat melakukan
18 Lihat Pasal 11 Perma Tipi Korporasi dan Pasal 20 UU Tipikor.
19 Lihat Pasal 32 Perma Tipi Korporasi
penyitaan  dan  pelelangan  terhadap  harta benda/kekayaan korporasi 19 Selain sanksi-sanksi tersebut, pengadilan  atas  dasar  tuntutan  jaksa penuntut  umum  dapat  menjatuhkan  sanksi tambahan  berupa  pembubaran  perseroan atau pencabutan izin usaha bank. Pelaksanaan selanjutnya atas sanksi tersebut mengikuti  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  pembubaran dan/atau pencabutan izin usaha
8. Implikasi  Diberlakukannya  Tindak Pidana Korporasi Kepada Bank
Terdapat beberapa analisa argumentatif mengenai  kemungkinan-kemungkinan atau potensi  yang  dapat  ditimbulkan  dari penerapan  pidana  korporasi  kepada  bank antara lain sebagai berikut:
a. Implikasi kepada Bank
1) Menurunnya reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu instrumen  fundamental  untuk  membangun usaha layanan jasa di bidang keuangan atau industri keuangan perbankan adalah kepercayaan dari pelaku bisnis dan masyarakat  yang    menyimpan  uangnya  di bank.  Nindyo  Pramono  menyatakan  bahwa bagaimana mungkin masyarakat mau menempatkan dananya di bank tanpa adanya asas kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio  dan  dikelola  dengan  aman  dan jujur  yang  sewaktu-waktu  diminta  kembali oleh nasabah, dan bank mampu menyediakannya
(Nindyo Pramono, 2006). 20
Pentingnya kepercayaan ini juga pernah dikemukakan oleh  Presiden Amerika Serikat, F.D. Roosevelt: “After all, there is an  element  in  the  readjustment  of  our financial  system  more  important  than currency,  more  important  than  gold,  and that is the confidence of the people .” 21
20 Nindyo Pramono,”Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual”, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hal. 243.
21 Pidato ini diucapkan pada tanggal 12 Maret 1933 sewaktu mengumumkan berakhirnya bank

## The  President‘s  Commision  on  Law
Enforcement  and  Administration  of  Justice pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting  mencemaskan  bukan  saja  karena kerugiannya  yang  sangat  besar,  akan  tetapi akibat  yang  merusak  terhadap  ukuran- ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan  bisnis  (korporasi)  merongrong kepercayaan  publik  terhadap  sistem  bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah ( the structure of legitimate business ).
Bank  dituntut  untuk  mampu  menjaga kodisi keuangannya dengan baik, menyalurkan  kembali  dana-dana  yang dititipkan kepadanya ke bidang-bidang yang produktif  untuk  mendapatkan return yang profitable ,  sehingga  ketika  masyarakat menuntut pengembalian dana tersebut, bank akan mampu memenuhinya dan memberikan  profit  atas  penempatan  dana yang  dititipkan  masyarakat/nasabah  kepada bank.
Adanya  tuntutan  atau  bahkan  putusan pengadilan yang menetapkan bank bersalah melakukan  tindak  pidana  dan  dikenakan sanksi  baik  pidana  pokok  maupun  pidana tambahan  lainnya,  selain  akan  menggerus keuangan bank karena bank harus melakukan  penyisihan  atas  keuntungan, pengurangan laba ditahan atau menggunakan  modalnya  untuk  pemenuhan sanksi  pidana  tersebut,  citra  bank  sedikit banyak tentunya juga akan terpengaruh.
Isu  mengenai  kejahatan  hukum  sangat rentan  dalam  membangun  citra/image  bank sebagai lembaga kepercayaan. Bank dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan mengkhianati amanah yang dipercayakan  kepadanya.  Masyarakat  akan merasa  khawatir  jika  uangnya yang disimpan  di  bank  tidak  dapat  ditarik kembali. Kepercayaan masyarakat  terhadap bank  akan  menurun  dan  diibutuhkan  usaha yang  sangat  besar  untuk  membangun kembali  citra  bank  dan  waktu  yang  relatif tidak  singkat  untuk  menjadikan  bank
holiday sebagai akibat terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat.
kembali  menjadi  lembaga  keuangan  yang terpercaya.
2) Potensi  terjadinya bank  run atau bank collapse
Jika  tingkat  kepercayaan  masyarakat penyimpan  dana  terhadap  bank  yang dikenakan pidana korporasi semakin menurun  maka  sangat  mungkin  munculnya muliple effect berupa penarikan dana secara bersama-sama dalam jumlah besar dari bank ( bank rush) untuk dipindahkan ke bank lain yang  tidak  memiliki  reputasi  kejahatan hukum ( capital flight ). Jika skala penarikan dana ini cukup signifikan, cepat atau lambat akan mengganggu likuiditas bahkan solvabilitas bank.
Jika  kondisi  bank  sudah insolvent dan pemilik  bank  tidak  mampu  melakukan langkah-langkah  yang  diperlukan  seperti penyuntikan  tambahan  modal  atau  adanya investor  baru  yang  akan  menutup  bolong- bolong  pada  sisi  keuangan  bank  ini  maka dapat  diprediksi,  bank  akan  mengalami kesulitan yang lebih besar yang mengancam eksistensinya (bank collapse ).
3) Menurun/jatuhnya  harga  saham  bank yang dikenakan sanksi pidana Potensi  dampak  negatif  lainnya  yang mungkin  timbul  dan  dihadapi  bank  adalah menurun atau jatuhnya harga saham bank di bursa perdagangan saham (untuk bank yang sudah go publik). Pasar akan menilai bank- bank  yang  melakukan  tindak  pidana  atau terlibat  dalam  tindak  pidana  memiliki kinerja  yang  tidak  baik  dan  tidak  memiliki komitmen clear and clean sebagai lembaga kepercayaan.
Sensitifitas  harga  saham  salah  satunya dapat  dipengaruhi  oleh  adanya  isu-isu negatif  tentang  kinerja  perusahaan  yang menimbulkan  kepanikan  publik,  bahwa perusahaan  telah  melakukan  perbuatan tercela  yang  bertentangan  dengan  hukum dan  melanggar  prinsip  kehati-hatian  serta prinsip  ketaatan pada hukum. Hal  ini dapat memunculkan  rasa  ketidaknyaman  serta kekhawatiran  khususnya  kepada  pemegang saham  publik. Mereka akan merasa  enggan
memiliki  saham  dari  bank  yang  rentan terhadap  kejahatan,  sehingga  mereka  akan memutuskan  untuk  melepaskan  sahamnya. Disisi  lain  investor  akan  menjadi  kurang tertarik  untuk  berinvestasi  pada  bank  yang citranya telah jatuh dan tercela.
Kasus  dugaan  suap  yang  terjadi  pada proyek pembangunan hunian modern terpadu  di  wilayah  Bekasi  yang  dikelola salah satu korporasi besar pada medio 2018 telah  menyebabkan  nilai  saham  korporasi pada perdagangan bursa mengalami penurunan manakala kasus tersebut terungkap. Isu yang muncul dalam kasus ini memang belum melibatkan korporasi sebagai  terduga  pelaku  tindak  kejahatan namun  dampak  yang  ditimbulkan  dari  isu pelanggaran hukum tersebut telah memunculkan  sentimen  negatif  terhadap nilai saham korporasi yang diperdagangkan.
4) Bank menjadi Bank Gagal
Jika hal-hal buruk sebagaimana diuraikan  di  atas  terjadi,  citra  bank  jatuh, terjadi bank runs , dan/atau nilai saham bank anjlok,    kondisi  ini  akan  menyulitkan  bank untuk disehatkan kembali.
Apabila kondisi bank semakin memburuk  dan  tidak  dapat  disehatkan kembali walaupun telah dilakukan langkah- langkah perbaikan  yang semestinya dengan bantuan otoritas perbankan sesuai kewenangannya 22 maka  kondisi bank akan menjurus menjadi bank gagal ( failing bank) yaitu suatu  kondisi  dimana    bank  yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan  kelangsungan  usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh  Lembaga  Pengawas  Perbankan  sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 23
22 Dalam Pasal 37 UU Perbankan dinyatakan:
(1) Dalam  hal  suatu  bank  mengalami  kesulitan  yang membahayakan  kelangsungan  usahanya,  Bank Indonesia  (*  kini  Otoritas  Jasa  Keauangan)  dapat melakukan tindakan agar:
a. Pemegang saham menambah modal;
b. Pemegang  saham  mengganti  Dewan  Komisaris dan atau Direksi bank;
c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang macet  dan  memperhitungkan  kerugian  bank dengan modalnya;
Jika  bank  telah  ditetapkan  dalam kondisi  gagal  maka  penanganan  bank selanjutnya akan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai organ    yang  diberi  tugas  dan  otoritasasi resolusi  apakah  akan  diselamatkan  atau dibubarkan/dilikuidasi.
5) Bank  dibubarkan  atau  dicabutnya  izin usahanya
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada bagian  jenis  sanksi  pidana  yang  dapat dijatuhkan  kepada  bank  yang  diduga melakukan  perbuatan  yang  diancam  pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa terduga pelaku tindak pidana (bank) dapat  pula  dijatuhkan  sanksi  berupa pembubaran perseroan atau pencabutan izin usaha bank.
Jenis sanksi pidana pembubaran maupun pencabutan izin usaha ini diantaranya  dapat  dikenakan  terhadap pelanggaran terkait tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme. Pengadilan  atas  permintaan  jaksa  dan/atau berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  persidangan  dapat  memerintahkan pembubaran  atau  pencabutan  izin  usaha bank. Pengenaan kedua sanksi tersebut akan menyebabkan  terhentinya  seluruh  aktifitas bank  dan  bank  ditetapkan  dalam  keadaan insolven.  Langkah  selanjutnya  terhadap bank  akan  dilakukan  proses  penyelesaian atas  seluruh  kewajiban  bank  kepada  para krediturnya atau dengan kata lain  bank akan dinyatakan  sebagai  bank  dalam  likuidasi. Pada  tahap  ini  riwayat  bank  dinyatakan berakhir.
b. Implikasi  terhadap  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS)
d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
e. Bank  dijual  kepada  pembeli  yang  bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f. Bank  menyerahkan  pengelolaan  seluruh  atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
g. Bank  menjual  sebagian  atau  seluruh  harta  dan atau  kewajiban  bank  kepada  bank  atau  pihak lain.
23 Lihat  Pasal    1  angka  7  Undang-Undang  tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Sesuai  tugas  dan  fungsinya  sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan  resolusi  bank  berupa menyelamatkan  atau  tidak  menyelamatkan bank gagal yang diserahkan penanganannya, LPS  akan  melakukan  berbagai  langkah dalam rangka menilai kelayakan suatu bank yang  telah  dinyatakan  gagal,  apakah  layak atau tidak layak untuk diselamatkan. Faktor utama penilaian lebih difokuskan pada biaya penanganan  dan  prospek  usaha  dari  bank gagal tersebut jika diselamatkan.
Jika keputusan LPS berupa penyelamatan  atas  bank  gagal  dengan pertimbangan  biaya  penyelamatan  bank lebih rendah dari biaya tidak menyelamatkan dan  bank  dinilai  masih  memiliki  prospek usaha yang baik jika diselamatkan atau bank ditengarai  berdampak  sistemik  maka  atas keputusan  penyelamatan  tersebut  akan memunculkan konsekuensi bagi LPS diantaranya:
1) Sanksi  pidana  yang  dikenakan  kepada bank  khususnya  berupa  pembayaran denda,    uang  pengganti  maupun  ganti kerugian  akan  menjadi  penambah  dari perhitungan  biaya  penyelamatan  atau lower  cost  test. Apabila  jumlahnya cukup  signifikan  sebagaimana  kasus yang terjadi pada PT Bank Century, Tbk (akan  diuraikan  lebih  lanjut  dibawah ini) tentunya akan semakin memperbesar  jumlah  suntikan  dana yang  harus  dikeluarkan    LPS  untuk memenuhi  syarat  tingkat  kesehatan bank (likuiditas dan solvabilitas) sebagaimana    ditetapkan  oleh  otoritas perbankan 24 ;
24 Dalam  Pasal  2  POJK  No.  11/POJK.03/2016 tentang  Kewajiban  Penyediaan Modal Minimum Bank  Umum  dinyatakan  bahwa  bank  wajib menyediakan  modal  minimum  (KPMM)  sesuai profil risiko, yaitu paling rendah sebesar 8% dari Aset  Tertimbang  Menurut  Risiko  (ATMR) dengan profil risiko peringkat 1 dan paling tinggi sebesar  11%  dengan  profil  risiko  peringkat  1. KPMM  tersebut  dapat  diperbesar  jika  bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
25 Membangun    kembali    reputasi    bank  yang tersangkut    perkara  hukum  memang  bukan
2) Pengenaan  sanksi  pidana  kepada  bank akan mempengaruhi image negatif bagi bank  sehingga  menyulitkan  dalam membangun kembali image dan reputasi  bank  atau  setidak-tidaknya membutuhkan  effort  yang  besar  dan berkelanjutan (waktu yang tidak singkat)  untuk  membangun  kembali image  dan  reputasi  yang  baik  tersebut.
25 Image yang baik terhadap bank akan menjadi  salah  satu  tolak  ukur  atau indikator posistif untuk menilai prospek usaha bank dimasa yang akan datang. Sebaliknya jika keputusan LPS menetapkan  untuk  tidak  menyelamatkan bank  gagal  a  quo  maka  otoritas  perbankan akan  mencabut  izin  usaha  bank  dan  LPS akan  menetapkan  status  bank  sebagai  bank dalam likuidasi. Konsekuensinya, hak tagih LPS  kepada  bank  dalam  likuidasi  dari pembayaran klaim penjaminan yang dibayarkan  LPS  kepada  para  nasabah  bank yang  layak  dibayarkan  akan  menjadi berkurang  atau  bahkan  tidak  mendapat pengembalian sama sekali jika jumlah sanksi pidana  yang  harus  dipenuhi  bank  cukup signifikan dibanding dengan hasil pencairan/penjualan  seluruh  aset  bank.  Hal ini  bisa  terjadi  apabila  putusan  pengadilan atas  penetapan  sanksi  pidana  korporasi memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dari  hak tagih LPS dari klaim penjaminan. 26
Dampak  antara  lainnya  yang  harus dihadapi  LPS  adalah  ketika  pengadilan memutuskan  hukuman  kepada  bank  berupa pencabutan  izin  usaha  bank.  Sebagaimana diketahui,  otoritasasi  untuk  mendirikan dan mencabut  izin  usaha  suatu  bank  saat  ini
pekerjaan  yang  mudah sebagaimana terjadi pada PT Bank Century, Tbk yang hingga kini walaupun sudah  dilakukan  penjualan  kepada  pihak  lain, permasalahan hukum masih membayangi perjalanan hidup (operasional) bank tersebut.
26 Dalam  Pasal  54  UU  LPS  diatur  mengenai  tata urutan  pembayaran  hasil  likuidasi  dimana  LPS berkedudukan  sebagai  kreditur  preferen  dan berada diurutan keempat setelah biaya-biaya yang terkait  dengan  talangan  (gaji  terutang,  pesangon pegawai,  biaya:    pengadilan,  lelang,  operasional kantor)  dan  di  atas  pajak  terutang  maupun  hak kreditur lainnya.
dimiliki oleh otoritas perbankan incasu OJK, sementara  disisi  lain,  otorisasi  untuk pelaksanaan likuidasi bank yang merupakan bagian  dari  resolusi  bank  diamanatkan kepada  LPS.  Dengan  komposisi  demikian, jika nantinya otoritas perbankan menyerahkan  tindaklanjut  dari  bank  yang dicabut  izin  usahanya  karena  putusan pengadilan dalam perkara pidana diserahkan kepada  LPS  untuk  dilakukan  proses likuidasinya maka kondisi ini akan menimbulkan ekses hukum tersendiri mengingat  pelaksanaan  likuidasi  oleh  LPS memiliki  korelasi  dengan  pencabutan  izin usaha  bank  gagal  dikarenakan  bank mengalami  kesulitan  keuangan.  Apakah dimungkinkan  untuk  dilakukan  atas  dasar alasan diluar itu?
Apabila pelaksanaan likuidasi dilaksanakan  oleh  bank  itu  sendiri  maka bagaimana dengan pengawasan dari pelaksanaan  likuidasi  tersebut  maupun kepada  siapa  pertanggungwaban  hasil likuidasi diajukan, apakah menjadi kewenangan OJK atau pengadilan?
9. Refleksi kasus tanggungjawab pidana  korporasi  pada  PT  Bank Century, Tbk
Masih  segar  dalam  ingatan  ketika  PT Bank  Century,  Tbk 27 (kini  PT  Bank  JTrust Indonesia  sebelumnya  PT  Bank  Murtiara, TBK,  selanjutnya  disebut  “Bank  Century”) pada  tahun  2014  dituntut  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (“JPU”)  di  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  untuk  membayar  sejumlah uang pengganti kepada negara lebih kurang sebesar  Rp1,582  triliun  terkait  penanganan kasus  pidana  korupsi  yang  melibatkan (mantan)  Deputi  Gubernur  Bank  Indonesia Bidang  4  Pengelolaan  Moneter  dan  Devisa dan  Kantor  Perwakilan  (incasu  Budi
27 PT Bank Century, Tbk   merupakan   bank hasil merger 3 bank pada tahun 2003 yang terdiri dari PT Bank Dampak, PT Bank Pikko, dan PT Bank CIC.  Bank  ini    dilakukan      penyelamatan      oleh negara    cq.  Lembaga  Penjamin  Simpanan  pada tahun  2008  setelah  sebelumnya  dinyatakan sebagai  bank  gagal  berdampak  sistemik  oleh Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan  yang  terdiri
Mulya/BM), dengan register perkara Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Jkt.Pst.
BM  didakwa  telah  melanggar  Pasal  2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat  (1)  KUHPidana.  Atas  perbuatan melanggar hukum tersebut negara mengalami kerugikan karena harus mengeluarkan/menyuntikkan  dana  sebesar sebesar Rp6,76 triliun untuk menyelamatkan Bank Century.
Walaupun dalam perkara tersebut Bank Century  selaku  organ  tidak  didudukkan sebagai terdakwa namun dalam tuntutannya JPU menuntut agar Bank Century membayar uang  pengganti  kepada  negara  sebesar  Rp 1,582 triliun sebagai akibat dari dugaan total loss yang diderita negara akibat menyelamatkan  Bank  Century 28 .  Bank Century  “dianggap  telah  diuntungkan” dengan adanya upaya penyelamatan tersebut sehingga  negara  cq.  Lembaga  Penjamin Simpanan  harus  menggelontorkan  dana penyelamatan  sebesar    Rp  6,76  triliun. Dalam  hal  ini  nampaknya  JPU  KPK berusaha  menerapkan  dokrin/asas strict liability atau absolute  liability dimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Bank Century ( liability without fault ) atau doktrin vicarius  liability yang  oleh  Sutan  Remi Sjahdeini diistilahkan sebagai “pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban  vikarus”,  yaitu  suatu pertanggungjawaban  pidana  dari  tindak pidana  yang  dilakukan,  misalnya  oleh  A
dari  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur  Bank Indonesia.
28 Selain  Bank  Century,    JPU  juga    menuntut pemegang  saham  pengendali Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat  Ali  Rizvi  sebesar  Rp3,115  triliun,  serta Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun.
kepada
B. 29
Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban  vikarus  ini,  Bank Century  dimintakan  pertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan  oleh  pihak  lain  incasu  Robert Tantular,  Hesham  Talaat  Mohamed  Besher Alwaraq  dan  Rafat  Ali  Rizvi  yang merupakan  pemegang  saham  pengendali Bank  Century  yang  telah  didakwa  dan diputus  bersalah  dan  dijatuhi  hukuman pidana  dalam  perkara  lain  terkait  pidana korupsi dan pencucian uang.
Dalam Paper prepared for OECD Anti- Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions dinyatakan bahwa: “ In general, the process of  judicial  interpretation  of  the  statutory objected to corporate liability being imposed only for regulatory offences, especially those offences which did not require proof of mens rea or a mental element”. 30
Jika tuntutan JPU a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi maka keuangan  Bank  Century  akan  terbebani sebesar  Rp  1,582  triliun  untuk  membayar uang  pengganti,  sementara  aset  Bank Century pada tahun 2014 diperkirakan hanya sebesar  Rp  13  triliun.  Dengan  jumlah sebesar itu (lebih kurang 12% dari nilai total aset)  tentunya  akan  menggerus  keuangan Bank Century (likuiditas maupun solvabilitas),  dan  akan  membuat  kondisi keuangan Bank
Century menjadi memburuk,  serta  berpotensi  menyebabkan Bank  Century  menjadi  bank  yang  tidak sehat, bahkan menjadi bank gagal. 31
Belajar  dari  kasus  Bank  Century tersebut,  betapa  besar  dampak  yang ditimbulkan  dari  pengenaan  sanksi  pidana
29 Sutan Remi Sjahdeini, “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ”, Jakarta: Grafiti Pers, 2006,
hal. 84.
30 Hanafi, “ Strict Liability dan Vicarious Liability” dalam  “Hukum  Pidana ”,  Yogyakarta:  Lembaga Penelitian,  Universitas  Islam  Indonesia,  1997, hal.34.
31 Jika kondisi  keuangan Bank Mutiara  memburuk maka  Lembaga  Penjamin  Simpanan  selaku pemegang saham dari Bank Mutiara berkewajiban untuk  melakukan  suntikan  dana  kembali  guna menjaga dan  mempertahankan  kondisi  keuangan
terhadap bank. Selain memerlukan dukungan dana tambahan yang cukup besar untuk  menutup  selisih  keuangan  akibat pemenuhan  sanksi  pidana,  juga  diperlukan effort yang lebih besar dalam menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat kepada  bank  guna  meningkatkan  reputasi bank sehingga bank mampu bersaing dengan bank-bank  lainnya,  serta  memiliki  prospek usaha yang baik dimasa depan.

## C. Simpulan
Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik  kesimpulan  dan  disampaikan  saran sebagai berikut:
1. Merujuk  pada  teori  badan  hukum maupun  pemaknaan  korporasi  dalam berbagai peraturan perundang- undangan  serta  Perma  Tipi  Korporasi, maka  bank  termasuk  dalam  kualifikasi korporasi  yang  dapat  dikenakan  sanksi pidana
atau dimintakan pertanggungjawaban pidana ( corporate crime  liability )  baik  secara  sendiri- sendiri  maupun  bersama-sama  dengan pihak lain jika dipersangkakan melakukan  atau  terlibat  dalam  suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai  pemberian  sanksi  pidana kepada  korporasi.  Tidak  ditemukan adanya ketentuan hukum yang
mengecualikan hal tersebut.
2. Jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada bank sebagai korporasi  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur pengenaan sanksi pidana kepada korporasi  yaitu  berupa    pidana  denda
Bank  Mutiara    agar  tetap  baik  dan  sehat  sesuai ketentuan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan.  Seandainya  tuntutan  JPU  dikabulkan pengadilan  maka  LPS  harus  menyuntik  kembali Bank  Mutiara  sebesar  jumlah  putusan  uang pengganti.  Sehingga  total  dana  PMS  yang  harus dikeluarkan  LPS  sebesar  Rp9,592  triliun  yang terdiri dari Rp6,76triliun (PMS awal) + Rp 1,250 triliun (PMS tambahan)  + Rp1,582 triliun (uang pengganti).
sebagai  pidana  pokok,  dan  pidana tambahan antara lain berupa pembayaran  ganti  rugi,  restitusi,  uang pengganti,  perampasan  harta  kekayaan tertentu,  perbaikan  yang  ditimbulkan dari tindak pidana, pembubaran, maupun pencabutan izin usaha bank.
3. Isu  tindak  pidana  oleh  bank  sangat rentan  memicu  isu  negatif  yang  dapat mengancam reputasi bank, menurunkan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, berpotensi memunculkan  terjadinya  multi  effek antara  lain  berupa bank  rush/bank  run maupun capital  flight bahkan bank collapse .  Jika  kasusnya  terjadi  pada bank besar atau bank sistemik, berpotensi  timbulnya  dampak  berantai ( contagious effect ) pada bank-bank lain, sehingga  akan  mengganggu  stabilisasi perbankan itu sendiri.
4. Kasus Bank Century yang dituntut oleh JPU  KPK  pada  tahun  2014  untuk membayar  uang  pengganti  kepada negara  sehubungan  dengan  adanya tindak  pidana  korupsi  yang  berpotensi memunculkan total  loss yang  diderita negara  ketika  menyelamatkan  Bank Century kiranya dapat dijadikan pembelajaran  bahwa  bank  tidak  luput dari  sasaran  penerapan  sanksi  pidana korporasi atau setidak-tidak bank dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.
5. Penerapan  sanksi  pidana  korporasi kepada  bank  harus  dilakukan  secara hati-hati  dan  selektif  karena  berpotensi memiliki implikasi negatif  kepada bank baik  secara  langsung  atau  tidak
langsung maupun kepada masyarakat/nasabah penyimpan mengingat  bisnis  perbankan  sangat sensitif terhadap isu-isu negatif terutama  terkait  dengan  permasalahan hukum. Untuk itu ada baiknya jika law enforcement terhadap  kejahatan  yang terjadi  di  bank  lebih  difokuskkan kepada  penanggungjawab  utamanya yaitu pengurus, pihak yang memberikan perintah, atau pihak yang
bertanggungjawab atas terjadinya tindak  pidana  dimaksud,  mengingat didalam  bank  terdapat  uang  milik masyarakat banyak  yang dititipkan dan dipercayakan kepada bank untuk dikelola  guna  mendapatkan  manfaat, serta  menjadi  bagian  dari  tolak  ukur pondasi ketahanan perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Internet: Hanafi  (1997),  “ Strict  Liability  dan Vicarious  Liability”  dalam  “Hukum Pidana ”, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia.. Kristian (2015), “ Hukum Pidana Korporasi”, Nuansa Aulia, Bandung. Priyatno, Dwidja Priyatno (2004), “ Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia ”, Bandung, CV
Utomo.
Prodjodikoro,  Wirjono    (2010),  “ Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia ”,  Refika Aditama, Bandung,.
Pramono,  Nindyo  (2006),  ” Bunga  Rampai Hukum Bisnis Aktual ”, PT. Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2006. Sutan Remi Sjahdeini (2006), “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ”, Jakarta: Grafiti Pers.
https://definitions.uslegal.com/c/corporate- crime/diakses pada tanggal 13
November 2017

## Peraturan Perundang-undangan:
Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1998  Nomor  182, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3790. Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,    Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor  137,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4150.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  96,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4420  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  8,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4902.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2007  Nomor  106,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4756.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang,    Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  30, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5204.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5164. Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor  70,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5872. Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan. Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Indonesia,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Penanganan  Tindak  Pidana  Oleh Koporasi,  Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun    2016  Nomor  2058, Berita  Negara  Republik  Indonesia Nomor .
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor    11  /POJK.03/2016  tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum  Bank  Umum,  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  250,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 58748.

## Endnotes
1. Wirjono Prodjodikoro,  “ Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia“, Refika Aditama, Bandung, 2010.
2. Loebby  Loqman  ,  “ Kapita  Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian ”,  Jakarta,  Datacom,
2002,hal. 32.
3. Penempatan  korporasi  sebagai  subjek hukum  dan  atas  perbuatannya  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana sudah  dikenal  dalam  Undang-Undang
Drt  Nomor  7  Tahun  1955  Tentang
Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan: “ Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu  badan  hukum,  suatu  perseroan, suatu  perikatan  orang  atau  yayasan, maka  tuntutan  pidana  dilakukan  dan hukuman  pidana  serta  tindakan  tata tertib  dijatuhkan  baik  terhadap  badan hukum  perseroan,  perserikatan  atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi  perintah  melakukan  tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai  pemimpin  dalam  perbuatan atau  kelalaian  itu  maupun  terhadap kedua-duanya ”.
4. https://definitions.uslegal.com/c/corpor ate-crime/diakses  pada  tanggal  13 November 2017
5. Lihat Pasal 4 Perma Tipi Korporasi.
6. Lihat Pasal 6 Perma Tipi Korporasi.
7. Salah satu penyebab bubarnya korporasi dikarenakan  adanya  pencabutan  izin usaha  perseroan,  sehingga  mewajibkan perseroan  melakukan  likuidasi  sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (vide Pasal 1 angka 7 Perma Tipi Korporasi).
8. Dwidja  Priyatno,  “ Kebijakan  Legislasi Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Di  Indonesia ”,
Bandung, CV Utomo, 2004, hal. 27.
9. Pidana  denda  adalah  suatu  hukuman untuk  membayar  sejumlah  uang  akibat dari  perbuatan  pidana  yang  terjadi. Besarnya  pidana  denda  diatur  dalam berbagai
peraturan perundang- undangan,  dan  pengenaan  besarannya
ditetapkan oleh putusan
hakim/pengadilan. 10. Pembayaran uang pengganti diterapkan untuk tindak pidana korupsi
(besarannya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi).
11. Restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  adalah  ganti  rugi  atau pembayaran  kembali.Restitusi  dapat diartikan  sebagai return  of  restoration of  some  specific  thing  to  its  rightful owener or status atau
mengembalikan/memperbaiki  beberapa hal  khusus  yang  berkaitan  dengan kepemilikan  atas  status.  Dalam  hukum pajak restitusi dimaknai sebagai pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak.
12. Dalam  Pasal  146  UU  PT,  atas permohonan  jaksa,  pengadilan  dapat membubarkan korporasi yang melakukan perbuatan melanggar peraturan perundangan-undangan.
13. Dalam  UU  tentang  TPPU  maupun  UU tentang Terorime,  pelaku tindak pidana dapat  dikenakan  pidana  tambahan berupa pencabutan izin usaha. 14. Kristian SH, “ Hukum Pidana Korporasi”, Nuansa  Aulia,  Bandung,
2015, hlm 47
15. Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (“UU Perbankan”).
16. Jenis  perbuatan  komisaris,  direksi  dan pihak  terafiliasi  yang  termasuk  dalam perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan dapat dikenakan sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 94 s.d. Pasal 99 RUU Perbankan.
17. Perusahaan  Anak  adalah  badan  hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun  tidak  langsung,  baik  di  dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan  usaha  di  bidang  keuangan, yang  terdiri  atas:  a.  perusahaan subsidiari  (subsidiary  company)  yaitu Perusahaan  Anak  dengan  kepemilikan
Bank  lebih  dari  50%  (lima  puluh persen);  b.  perusahaan  partisipasi (participation company) adalah
Perusahaan  Anak  dengan  kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh  persen) atau  kurang,  namun  Bank  memiliki pengendalian  terhadap  perusahaan;  c. perusahaan  dengan  kepemilikan  Bank lebih  dari  20%  (dua  puluh  persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan: 1)
kepemilikan  Bank  dan  para  pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing- masing  sama  besar;  dan  2)  masing- masing pemilik melakukan pengendalian  secara  bersama  terhadap Perusahaan  Anak;  d.  entitas  lain  yang berdasarkan standar
akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan,
namun  tidak  termasuk  perusahaan asuransi  dan  perusahaan  yang  dimiliki dalam  rangka  restrukturisasi  kredit (vide  POJK  No.  11  /POJK.03/2016 tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal Minimum Bank Umum).
18. Lihat  Pasal  11  Perma  Tipi  Korporasi dan Pasal 20 UU Tipikor.
19. Lihat Pasal 32 Perma Tipi Korporasi
20. Nindyo Pramono,”Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual”, PT.Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2006, hal. 243.
21. Pidato  ini  diucapkan  pada  tanggal  12 Maret  1933  sewaktu  mengumumkan berakhirnya bank holiday sebagai akibat terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat.
22. Dalam  Pasal  37  UU  Perbankan dinyatakani:
(1) Dalam  hal  suatu  bank  mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usahanya, Bank
Indonesia  (*  kini  Otoritas  Jasa Keauangan) dapat melakukan tindakan agar:
a. Pemegang saham menambah modal;
b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
c. Bank  menghapusbukukan  kredit atau pembiayaan berdasarkan
Prinsip  Syariah  yang  macet  dan memperhitungkan  kerugian  bank dengan modalnya;
d. Bank  melakukan  merger  atau konsolidasi dengan bank lain;
e. Bank  dijual  kepada  pembeli  yang bersedia  mengambil  alih  seluruh kewajiban;
f. Bank  menyerahkan  pengelolaan seluruh  atau  sebagian  kegiatan bank kepada pihak lain;
g. Bank menjual sebagian atau seluruh  harta  dan  atau  kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
23. Lihat Pasal  1 angka 7 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
24. Dalam Pasal 2 POJK No. 11/POJK.03/2016    tentang    Kewajiban Penyediaan  Modal  Minimum  Bank Umum  dinyatakan  bahwa  bank  wajib menyediakan
modal minimum
(KPMM)  sesuai  profil  risiko,  yaitu paling  rendah  sebesar  8%  dari  Aset Tertimbang  Menurut  Risiko  (ATMR) dengan  profil  risiko  peringkat  1  dan paling tinggi sebesar 11% dengan profil risiko  peringkat  1.  KPMM  tersebut dapat diperbesar jika bank menghadapi potensi  kerugian  yang  membutuhkan modal lebih besar.
25. Membangun    kembali    reputasi    bank yang    tersangkut    perkara  hukum memang  bukan  pekerjaan  yang  mudah sebagaimana  terjadi  pada  PT  Bank Century, Tbk yang hingga kini walaupun  sudah  dilakukan  penjualan kepada pihak lain, permasalahan hukum masih  membayangi  perjalanan  hidup (operasional) bank tersebut.
26. Dalam  Pasal  54  UU  LPS  diatur mengenai tata urutan pembayaran hasil likuidasi  dimana  LPS  berkedudukan sebagai  kreditur  preferen  dan  berada diurutan  keempat  setelah  biaya-biaya yang  terkait  dengan  talangan  (gaji terutang,  pesangon  pegawai,  biaya: pengadilan,  lelang,  operasional  kantor)
dan di  atas pajak terutang maupun hak kreditur lainnya.
27. PT  Bank  Century,  Tbk      merupakan bank  yang      dilakukan      penyelamatan oleh    negara    cq.  Lembaga  Penjamin Simpanan  pada  tahun  2008  setelah sebelumnya  dinyatakan  sebagai  bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari  Menteri  Keuangan  dan  Gubernur
Bank Indonesia.
28. Selain  Bank  Century,  JPU  juga menuntut  pemegang  saham  pengendali Bank  Century  yaitu  Hesham  Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat
Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, serta Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun.
29. Sutan Remi Sjahdeini, “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ”, Jakarta: Grafiti Pers, 2006,
hal. 84.
30. Hanafi,  “ Strict  Liability  dan  Vicarious Liability”  dalam  “Hukum  Pidana ”,
Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas  Islam  Indonesia,  1997, hal.34.
31. Jika  kondisi  keuangan  Bank  Mutiara memburuk  maka  Lembaga  Penjamin Simpanan selaku pemegang saham dari Bank  Mutiara  berkewajiban  untuk melakukan suntikan dana kembali guna menjaga  dan  mempertahankan  kondisi keuangan  Bank Mutiara  agar tetap baik dan  sehat  sesuai  ketentuan  tingkat kesehatan bank yang ditetapkan.
Seandainya  tuntutan  JPU  dikabulkan pengadilan maka LPS harus menyuntik kembali  Bank  Mutiara  sebesar  jumlah putusan uang pengganti. Sehingga total dana PMS yang harus dikeluarkan LPS sebesar Rp9,592 triliun yang terdiri dari Rp6,76triliun  (PMS  awal)  +  Rp  1,250 triliun  (PMS  tambahan)    +  Rp1,582 triliun (uang pengganti).