Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 5040-5045 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2196

## Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum
1) Edison Sinaga, 2) Ahmad Edi Subiyanto
1,2) Magister Hukum, Universitas Esa Unggul email: ichon_ern@yahoo.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Penetapan Cagar Budaya
Tim Ahli Cagar Budaya Kesejahteraan Umum Budaya Kepastian hukum
Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno  adalah  terkait  cagar  budaya,  khususnya  mengenai  pelestarian  cagar  budaya.  Suatu  objek dikatakan sebagai cagar budaya apabila telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Tujuan pengabdian ini untuk menganalisa masalah yang ada  dalam setiap tahap  penetapan  yang  menjadi kunci pelestarian  benda- benda  kuno  bersejarah yang  diduga  cagar  budaya.  Proses  penetapan  cagar  budaya  menurut  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2010  dimulai  dari  pendaftaran  objek  yang  dianggap  cagar  budaya, kemudian  dilakukan kajian oleh  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  untuk dapat  disimpulkan  apakah  objek tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, setelah mendapatkan rekomendasi penetapan dari Tim Ahli Cagar Budaya, maka Bupati/Wali Kota mengeluarkan penetapan status cagar budaya. Kedua, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, peran  Tim  Ahli  Cagar  Budaya sangat  penting dalam penetapan  Cagar  Budaya.  Namun dalam  pelaksanaannya,  terdapat  masalah  terkait  dengan proses  penetapan  cagar  budaya,  yaitu  kurangnya  optimalisasi  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  sehingga mengakibatkan  penetapan  cagar  budaya  belum  berjalan  secara  efektif  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## ABSTRACT
Keywords: Determination of cultural property The Cultural Property Expert
Team, Commonweal Culture of Indonesia Law
Legal issues that often occur in Indonesia related to the history of ancient civilizations and cultures are related to cultural heritage, especially regarding the preservation of cultural heritage. An object is said to be a cultural heritage if it has been designated as stated in Article 1 of Law Number 11 of 2010. The aim of this service is to analyze the problems that exist at each stage of determination which  are  the  key  to  preserving  ancient  historical  objects  that  are  suspected  of  being  cultural heritage. The process of determining cultural heritage according to the provisions in Law Number 11 of 2010 starts from registering objects that are considered cultural heritage, then a study is carried out by the Cultural Heritage Expert Team to be able to conclude whether the object is a cultural heritage or not, after receiving a recommendation for determination from the Expert Team Cultural Heritage, the Regent/Mayor issues a determination of cultural heritage status. Second, according  to  Law  Number  11  of  2010,  the  role  of  the  Cultural  Heritage  Expert  Team  is  very important in determining Cultural Heritage. However, in its implementation, there were problems related  to  the  process  of  determining  cultural  heritage,  namely  the  lack  of  optimization  of  the Cultural Heritage Expert Team, resulting in the determination of cultural heritage not being carried out effectively in accordance with the provisions of the applicable legislation.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah  terkait  dengan  cagar  budaya,  khususnya  mengenai  pelestarian  cagar  budaya.  Suatu  objek  dikatakan sebagai cagar budaya apabila telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal  1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU tentang Cagar Budaya).
Upaya  melaksanakan  pengelolaan  cagar  budaya  melalui  penguatan  kepastian  hukum  penetapan  cagar budaya,  tentu  saja  diperlukan  sebuah  pengertian  yang  jelas  mengenai  definisi-definisi  yang  bersangkutan dengan penetapan cagar budaya.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 5040-5045 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2196
Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum
Masyarakat  Indonesia  merupakan bangsa  yang  sangat bangga dengan kebudayaannya. Etismologi  kata kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang artinya budi  atau  akal.  Sehingga  kebudayaan  dapat  diartikan  segala  hal  yang  bersangkutan  dengan  akal.    Budaya adalah cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.
Warisan  budaya  secara  umum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  warisan  budaya bersifat  kebendaan  ( tangible ) dan warisan budaya tak benda ( intangible ). Dua pembagian warisan budaya ini tidak lah berbeda dengan wujud kebudayaan  yang  terdiri  atas  sesuatu  kebendaan  dan  tidak  benda.  Definisi  warisan  budaya tangible sudah dirumuskan dan tertuang dalam dalam Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention yang ditulis oleh UNESCO sejak tahun 1977 dan terus diperbaharui hingga tahun 2021. Benda,  bangunan,  atau  struktur  dapat  diusulkan  menjadi  Benda  Cagar  Budaya,  Bangunan  Cagar Budaya,  atau  Struktur  Cagar  Budaya  apabila  memenuhi  kriteria:  Berusia  50  (lima  puluh)  tahun  atau  lebih, mewakili  masa  gaya  paling  singkat  berusia  50  (lima  puluh)  tahun,  memiliki  arti  khusus  bagi  sejarah,  ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Lokasi  dapat  ditetapkan  sebagai  Situs  Cagar  Budaya  apabila  mengandung  Benda  Cagar  Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
Satuan  ruang  geografis  dapat  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Cagar  Budaya  apabila  mengandung  2  (dua) Situs  Cagar  Budaya  atau  lebih  yang  letaknya  berdekatan,  berupa  lanskap  budaya  hasil  bentukan  manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia  paling  sedikit  50  (lima  puluh)  tahun,  memperlihatkan  pengaruh  manusia  masa  lalu  pada  proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
Pengkajian  yang  dilakukan  oleh  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  selama  proses  penetapan  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  ODCB  tersebut  memenuhi  kriteria  sebagai  cagar  budaya  atau  tidak.  Pengkajian  ODCB dilakukan dengan cara identifikasi, kasifikasi, dan penilaian kriteria ODCB. Kajian dilakukan oleh Tim Ahli Cagar  Budaya  sesuai  wilayah  kepentingannya.  Dibawah  ini  adalah  pembagian  wilayah  pengkajian  ODCB pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kotadilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/ kota, pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota  atau  lebih  dilaksanakan  oleh  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  tingkat  provinsi  pengkajian  ODCB berupa  lokasi  atau  satuan  ruang  geografis  yang  berada  di  2  (dua)  provinsi  atau  lebih  dan  ODCB  yang didaftarkan di luar negeri dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
Studi  terdahulu  yang  dilakukan  (Agustinova,  2022;  Danuri,  2019;  Dr.  Umar  Sidiq,  M.Ag  Dr.  Moh. Miftachul Choiri, 2019; Harjiyatni & Raharja, 2012; Mas’ad, 2020) menyatakan perlunya kepastian hukum dalam menetapkan cagar budaya sebagai simbol kebudayaan Indonesia yang dibanggakan oleh masayareakat.
Penjarahan cagar budaya yang merupakan permasalahan klasik di Indonesia. Benda-benda cagar budaya memang  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi  di  mata  kolektor.  Untung  yang  besar  menjadi  tujuan  utama dengan mengorbankan warisan leluhur. Kejahatan ini sering  ditemukan di museum-museum dan situs cagar budaya.  Seperti  yang  terjadi  di  Museum  Sonobudoyo,  Yogyakarta,  yang  kehilangan  75  (tujuh  puluh  lima) koleksi berupa topeng emas dan perhiasan. Koleksi itu hingga saat ini belum kembali dan terancam dihapus dari  daftar  benda  cagar  budaya.  Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap barang-barang cagar budaya agar tetap terlindungi dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mempertahankan keragaman budaya.

## II. MASALAH
Optimalisasi penetapan cagar budaya yang belum maksimal menyebabkan adanya beberapa permasalahan salah satunya  kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia . Permasalahan mendasar pada penetapan cagar budaya  adalah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  belum  membentuk  Tim  Ahli  Cagar  Budaya  untuk  bekerja  di wilayahnya. Penetapan cagar budaya yang sudah berjalan selama ini belum berjalan maksimal karena dari 548 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia baru 140 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Presentase yang dicapai baru 25% dari kebutuhan. Permasalahan kedua kurangnya Optimalisasi Tata Kerja Tim Ahli Cagar Budaya dalam Proses Penetapan Cagar Budaya.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 5040-5045 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2196
Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum
Gambar 1. Lokasi PKM

## III. METODE
Di  dalam  menjawab  permasalahan  yang  ada,  akan  ditentukan  jenis  penelitian,  jenis  data,  teknik pengumpulan data, dan metode analisis datanya.
1. Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
2. Jenis data
Berdasarkan sumber dan cara memperolehnya, jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber-sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian hukum ini berasal dari:
a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,
b. Bahan  hukum  sekunder,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  atau  analisa  atas  bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel mengenai hukum dan cagar budaya di media cetak.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik  pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan, yaitu  dengan  mengumpulkan  bahan- bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data dikumpulkan dari 40 sumber literature yang berhubungan dengan cagar budaya.
4. Metode analisis data
Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi definisi cagar budaya, kriteria cagar budaya, jenis-jenis cagar  budaya,  pemilikan  dan  penguasaan,  penemuan  dan pencarian,  pendaftaran  cagar  budaya,  pengkajian, penetapan cagar budaya, pencatatan cagar budaya, pemeringkatan cagar budaya, penghapusan cagar budaya, pelestarian  cagar  budaya,  pengelolaan  cagar  budaya,  tugas  dan  wewenang,  pendanaan,  pengawasan  dan penyidikan, serta ketentuan pidana.
Perbedaan mendasar UU Cagar Budaya ini dengan undang-undang sebelumnya yaitu dalam UU Cagar Budaya,  Benda Cagar  Budaya  merupakan nomenklatur  yang  digunakan  pada  salah  satu  jenis  cagar  budaya sehingga sifatnya lebih khusus, sedangkan dalam UU Benda Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya adalah objek yang secara umum diatur.
Perbedaan selanjutnya yaitu dalam UU Benda Cagar Budaya tidak dikenal istilah penetapan cagar budaya, sedangkan dalam UU Cagar Budaya, penetapan adalah proses yang sangat penting untuk memberikan status hukum  kepada  benda  budaya.  Walaupun  telah  memenuhi  kriteria  namun  belum  ditetapkan,  benda  budaya tersebut belum dapat dikatakan sebagai cagar budaya sehingga belum ada pelindungan hukum terhadap benda tersebut.
Konsep penetapan cagar budaya juga tercantum dalam naskah akademik UU Cagar Budaya bahwa adanya konsep penetapan didasarkan atas perubahan paradigma arkeologi, dimana konsep penetapan yang dirumuskan dalam  naskah  akademik  yaitu  menjelaskan  pengertian,  prinsip,  pengaturan  atas  dan  kewajiban  negara  dan masyarakat,  kewenangan  pemerintah  dan  Lembaga,  serta  pengaturan  lain  yang  berkaitan  dengan  upaya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 5040-5045 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2196
Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  dengan  suatu keputusan  mengenai kepastian  hukum  benda,  situs atau Kawasan cagar budaya. 1
Pengaturan penetapan cagar budaya dalam UU CB tercantum dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35. Kemudian setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, dapat dilakukan pelindungan hukum berupa pelestarian dan pengelolaan. Terdapat perbedaan pengaturan terkait pengelolaan cagar budaya dalam UU Benda Cagar Budaya dan UU Cagar Budaya. Dalam UU Benda Cagar Budaya, pengelolaan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,  kelompok,  atau  perorangan  berperanserta  dalam  pengelolaan  tersebut.  Sedangkan  dalam  UU Cagar  Budaya,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memfasilitasi  pengelolaan,  dimana  pengelolaan  tersebut dilakukan oleh badan pengelola.
Pengaturan  terkait  cagar  budaya  juga  tercantum  dalam  lampiran  UU  Pemda.  Lampiran  UU  Pemda  ini memuat  pembagian  urusan  pemerintah  konkuren  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan terkait cagar budaya masuk di dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
Berdasarkan  UU  Pemda,  pembagian  kewenangan  terkait  pengelolaan  cagar  budaya  didasarkan  atas peringkat cagar budaya tersebut. Kewenangan pengelolaan cagar budaya peringkat nasional ada di pemerintah pusat, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi ada di pemerintah daerah provinsi, dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota ada di pemerintah daerah kabupaten/kota. Adanya pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan cagar budaya nantinya. Pembagian pengelolaan berdasarkan  kewenangan  ini  juga  semakin  memperjelas  bahwa  pentingnya  penetapan  status  cagar  budaya. Karena dengan adanya penetapan cagar budaya, maka cagar budaya tersebut dapat diperingkatkan, dan apabila sudah diperingkatkan kemudian dapat dilakukan pengelolaan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU Pemda ini.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penetapan cagar budaya harus disesuaikan  dengan  kewenangan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Ketersediaan Tim Ahli Cagar Budaya linier dengan data cagar budaya yang telah ditetapkan. Semakin banyak daerah yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya, maka jumlah cagar budaya yang akan ditetapkan akan semakin bertambah.
Keseluruhan  cagar  budaya  yang  telah  didaftarkan  per-Desember  2021  berjumlah  100.089  objek,  yang berhasil diverifikasi dan divalidasi sejumlah 49.753 objek. Sedangkan ada sejumlah 1.800 naskah rekomendasi yang telah dibuat oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Cagar budaya yang berhasil ditetapkan sejumlah 3.099 cagar budaya.        Menurut  data  eksisting  dari  sistem  Registrasi  Nasional  pada  tahun  2022, dapat  diketahui  bahwa terdapat 100.633 ODCB, tetapi baru 52.724 cagar budaya yang terverifikasi. Dari jumlah data ODCB yang telah terverifikasi jumlah keseluruhan dari cagar budaya yang telah ditetapkan sebesar 3.910 cagar budaya.
Prosedur dan tata cara penyusunan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya menjadi suatu hal penting di dalam penetapan cagar budaya. Meskipun Ditjen Kebudayaan telah membuat ketentuan mengenai prosedur dan tata cara kerja Tim Ahli Cagar Budaya, tetapi ketentuan ini belum ditetapkan dan disahkan secara hukum di dalam suatu kebijakan atau pedoman yang berlaku. Regulasi tentang prosedur dan tata cara kerja Tim Ahli Cagar  Budaya  terkait  penetapan  cagar  budaya  belum  terbentuk  sehingga  ada  ketidakseragaman  di  dalam pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya, baik itu di pusat maupun di daerah. Contoh dari ketidakseragaman pelaksanaan kerja adalah format naskah kajian yang tidak sama, ketidaksesuaian nomenklatur identitas, dan deskripsi cagar budaya di naskah kajian, serta Surat Keputusan Penetapan cagar budaya.
Permasalahan  mengenai  penetapan  cagar  budaya  tidak  hanya  masalah  yang  berkaitan  dengan  masih banyaknya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Tim Ahli Cagar Budaya. Tetapi juga masalah pendampingan  dalam  melakukan  penetapan  dan/atau  pemeringkatan  cagar  budaya,  terutama  keterlibatan terhadap masyarakat di dalam proses pendaftaran cagar budaya.
Di era digital seperti saat ini, minimnya publikasi informasi mengenai pendaftaran cagar budaya sudah tidak lagi menjadi kendala. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pendaftaran cagar budaya. Tidak hanya itu, masyarakat belum mengetahui manfaat secara luas  perihal  mendaftarkan  koleksi/propertinya  sebagai  cagar  budaya.  Masyarakat  merasa  ketika koleksi/properti  yang  mereka  miliki  didaftarkan  hingga  akhirnya  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya,  maka keleluasaan  kepemilikan  terhadap  koleksi/properti  tersebut  akan  hilang.  Banyak  ketakutan  di  dalam
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 5040-5045 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2196
Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum
masyarakat  terkait  status  koleksi/propertinya  yang  menjadi  cagar  budaya  tidak  tersampaikan  dan  hanya menjadi bumerang bagi Pemerintah di dalam upaya pendaftaran dan penetapan.
Tidak hanya sosialisasi pendaftaran dan penetapan cagar budaya yang dilakukan ke setiap kepala daerah dan masyarakat, tetapi juga perlu ada pendampingan pada saat melakukan pendaftaran cagar budaya hingga sampai ke proses penetapan. Pendampingan terhadap masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menguraikan permasalahan mengenai upaya yang pendaftaran dan penetapan cagar budaya oleh masyarakat.
Kurangnya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat di dalam proses pendaftaran cagar budaya sejalan dengan permasalahan mengenai penetapan yang pernah dikemukakan oleh  Yosua  Adrian  Pasaribu.  Yosua  berpendapat  bahwa  tidak  adanya  pengetahuan  mendalam  mengenai pelestarian cagar budaya oleh masing-masing kepala daerah sehingga banyak potensi kerusakan cagar budaya yang terjadi. 2 Minimnya keterlibatan masyarakat bukan hanya karena ketidaktahuan terhadap undang-undang dan  kebijakan  yang  berlaku.  Tetapi  lebih  kepada  bagaimana  Pemerintah  Daerah  melibatkan  dan memberdayakan masyarakat di daerahnya untuk melakukan proses pendaftaran cagar budaya. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian setiap pihak terutama Pemerintah, dimana diperlukan sinergitas dan kolaborasi setiap instansi pemerintah. Cagar budaya bukan hanya milik dan domainnya kebudayaan semata, tetapi juga lintas sektor dan bidang yang harus terlibat di dalamnya. Hal yang sangat penting di dalam proses pendaftaran dan penetapan cagar budaya adalah perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat terutama pemilik ODCB.
Kepastian  hukum  suatu  warisan  budaya/ODCB  menjadi  jelas  apabila  statusnya  sudah  ditetapkan  dan berubah menjadi cagar budaya. Selama ODCB belum ditetapkan, maka keberadaannya belum dianggap sah di mata hukum. Ada dua hal yang mempengaruhi ODCB setelah statusnya ditetapkan sebagai cagar budaya, yaitu kepemilikan  dan pengelolaannya.  ODCB yang  telah  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya  akan  diberikan  status kepemilikan yang jelas. Dengan adanya status kepemilikan, pemilik dapat melaksanakan pelestarian maupun pengelolaan  cagar  budaya  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Salah  satu  contoh  penetapan  yang  memberikan  dampak  ekonomi  positif  terhadap  kesejahteraan masyarakat  adalah  penetapan  Situs  Cagar  Budaya  Gunung  Padang.  Situs  Cagar  Budaya  Gunung  Padang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  023/M/2014  dengan  cakupan  luas  291.800  m 2 .  Situs  Cagar  Budaya  Gunung  Padang dianggap  memiliki  kaitan  erat  dengan  sejarah  dan  kebudayaan  masyarakat  di  Nusantara,  khususnya  di Kawasan  Jawa  Barat  pada  masa  lalu,  oleh  karenanya  menjadi  objek  penelitian  dari  berbagai  lembaga penelitian, pelestarian, dan pendidikan, serta unsur masyarakat yang menaruh minat untuk mempelajari sejarah dan masyarakat masa lalu pendukung punden berundak ini.
Amanat yang sudah dituliskan diatas menjadi faktor yang sangat penting bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk segera menyusun peraturan menteri terkait pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut khusus yang mengenai penyelengaraan register nasional. Terutama adalah terkait dengan Pasal 34 ayat (5), yaitu amanat tentang penyusunan pedoman yang berisi syarat, jumlah, pengangkatan,  pemberhentian,  dan  tata  kerja  tim  ahli  cagar  budaya  tingkat  kabupaten/kota,  tim  ahli  cagar budaya tingkat provinsi, dan tim ahli cagar budaya tingkat nasional.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Registrasi  Nasional  dan  Pelestarian  Cagar  Budaya,  Pemerintah  Pusat  harus membuat  regulasi  dalam  hal  ini  peraturan  menteri  tentang  tata  kerja  Tim  Ahli  Cagar  Budaya.  Regulasi  ini harus  memuat  mengenai pedoman kerja  Tim Ahli  Cagar Budaya,  jumlah Tim Ahli Cagar Budaya  di  setiap tingkatan pemerintahan, dan format hasil kajian supaya memiliki standar hasil kajian untuk setiap daerah dalam melaksanakan pengkajian. Sehingga daerah mempunyai landasan hukum dalam pengangkatan Tim Ahli Cagar Budaya.
Perlindungan  cagar  budaya  bertujuan  untuk  melestarikan  warisan  budaya  bangsa  dan  warisan  umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya,  memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  mempromosikan  warisan  budaya  bangsa  kepada  masyarakat internasional.  Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  peninggalan-peninggalan  sejarah  merupakan  bagian dari wawasan sejarah sebagai dimensi intelektualitas masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Sartono
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 5040-5045 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 2196
Kartodirdjo, pengetahuan tersebut mempunyai fungsi sebagai sosio-kultural yaitu membangkitkan kesadaran historis sehingga dapat memberikan inspirasi dan aspirasi kepada masyarakat.
Inspirasi  dan  aspirasi  merupakan  peranan  penting  dalam  memperkuat  tujuan  bernegara.  Selain  itu, pengetahuan  tersebut  juga  berfungsi  untuk  merumuskan  kebijakan-kebijakan  oleh  pemangku  kepentingan. Kebijakan-kebijakan berupa aturan yang mengatur adalah perwujudan gagasan dari suatu budaya. Mengingat warisan budaya bendawi adalah bagian dari identitas bangsa, maka terdapat nilainilai yang bisa diambil dan berfungsi untuk menyusun suatu kebijakan.

## V . KESIMPULAN
Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya adalah faktor alam dan faktor  manusia.  Faktor  alam  yaitu  pelapukan.  Faktor  manusia  yaitu  berupa  goresan  benda tajam  dan  corat- coret, terurus karena ditinggal pemiliknya, pemugaran tanpa izin pemerintah, penjualan cagar budaya tanpa izin  pemerintah,  dan  pembongkaran  cagar  budaya  dijadikan  bangunan  baru.    Kendala-kendala  dalam perlindungan cagar budaya adalah masih adanya benda/bangunan yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya, faktor ekonomi dari pemilik benda cagar budaya, peraturan yang kurang memadai, dan berjejalnya  pemukiman  penduduk. Perlindungan  hukum  terhadap  benda  cagar  budaya masih  lemah.  Belum semua cagar budaya ada penetapan hukumnya. Produkproduk penetapan cagar budaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga rentan untuk disimpangi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinova,  D.  E.  (2022).  Strategi  Pelestarian  Benda  Cagar  Budaya  Melalui  Digitalisasi. ISTORIA  Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah , 18 (2), 1–9. https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/52991 Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. Infokam , XV (II), 116–123. Dr.  Umar  Sidiq,  M.Ag  Dr.  Moh.  Miftachul  Choiri,  M.  (2019).  Metode  Penelitian  Kualitatif  di  Bidang Pendidikan.  In Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling (Vol.  53,  Nomor  9). http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE  PENELITIAN  KUALITATIF  DI  BIDANG PENDIDIKAN.pdf
Harjiyatni,  F.  R.,  &  Raharja,  S.  (2012).  Perlindungan  Hukum  Benda  Cagar  Budaya  Terhadap  Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24 (2), 345. https://doi.org/10.22146/jmh.16138 Mas’ad. (2020). Potret Cagar Budaya Di Indonesia .