## EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KELAPA GADING
Josua Rolamdo 1 , Ni Putu Eka Widiastuti 2 dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 123 Email: josua.rolamdo@upnvj.ac.id. putueka@upnvj.ac.id. ayunita.ajeng@upnvj.ac.id
Artikel info Artikel history: Diterima 11 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2021 Diajukan 20 Juli 2021
Kata Kunci: efektivitas; pajak daerah; pajak reklame; pengendalian intern.

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem  dan prosedur  pemungutan  pajak  dalam  mendukung  upaya pengendalian  internal  yang  baik  pada  UPPPD  Kelapa  Gading. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan menggunakan  pendekatan  etnometodelogi  guna mengeksplorasi  mengenai  pemahaman  dari  para  aktor  atas keterlibatan  langsung  dalam  proses  pemungutan  pajak  reklame dengan  menggunakan  paradigma  interpretif.  Fokus  penelitian ini  meliputi  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  reklame, unsur-unsur  pengendalian  internal,  komponen  pengendalian internal.  Data  penelitian  berupa  data  primer  yang  diperoleh melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan data  sekunder  berupa  tujuan  dan  realisasi  penerimaan  pajak iklan,  berbagai  peraturan  daerah  maupun  peraturan  gubernur. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengendalian  intern UPPPD  Kelapa  Gading  pemungutan  pajak  reklame  efektif. Penggunaan  sistem  informasi  manajemen  reklame  dapat membantu  pegawai  dalam  memantau  dan  mengetahui  wajib pajak  yang  masih  menunggak  pajak.  Namun  masih  terdapat beberapa komponen pengendalian yang kurang maksimal.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  tax  collection systems  and  procedures  in  support  of  good  internal  control efforts  at  The  Kelapa  Gading  Regional Tax  Collection  Service Unit.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  by  using an  ethnometodological  approach  to  explore  the  understanding of  the  actors  on  their  direct  involvement  in  the  advertisement tax  collection  process  using  an  interpretive  paradigm.  The focus of this research includes the advertisement tax collection systems  and  procedures,  the  elements  of  internal  control,  the components of internal control. The research data is in the form of  primary data  obtained through interviews, observations and documentation.  While  secondary  data  is  in  the  form  of objectives and realization of advertisement tax revenue, various regional  regulations  and  governor  regulations.  The  results  of

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 7 Juli 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Keywords: effectiveness;, local taxes; advertisement tax; internal control.
this  study  indicate  that  the  internal  control  of  The  Kelapa Gading Regional Tax Collection Service Unit advertisement tax collection is effective. The use of a advertisement  management information  system  can  assist  employees  in  monitoring  and knowing  taxpayers  who  are  still  in  arrears  of  taxes. However, there are still some components of control that are not optimal.
Coresponden author: Josua Rolamdo Email: josua.rolamdo@upnvj.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Dalam  melaksanakan  pembangunan  secara  kuat  serta  efektif,  pemerintah  perlu memberdayakan  potensi  serta  pelaku  ekonomi  daerah  sehingga  terjadi  pemerataan pertumbuhan  ekonomi  dengan  tetap  menjaga  kestabilan  ekonomi.  Untuk  itu,  sektor perpajakan  berperan  besar  dalam  ruang  publik  dimana  pajak  menjadi  sumber  pendapatan utama  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pemerintahan  dan  bermanfaat  dalam pemeliharaan serta pembangunan  jalan beserta meningkatkan sarana serta moda transportasi umum.
Pajak  dalam  ruang  lingkup  Provinsi  DKI  Jakarta  disebut  Pajak  Daerah,  merupakan pajak yang pemerintah pungut baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) ataupun tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota)  yang  dipergunakan  dalam  mendanai  pengeluaran  daerah.  Peraturan Pemerintah  Nomor  91  tahun  2010  menyampaikan  pemungutan  pajak  daerah  berdasar  pada penetapan kepala daerah ataupun dibayarkan dari Wajib Pajak. Pada pasal 2 poin 1 terdapat jenis pajak meliputi Pajak Kabupaten / Kota serta Provinsi. Berbagai pajak provinsi meliputi: Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan  Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan. Sementara pajak  Kabupaten/Kota  meliputi:  Pajak  Parkir,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan,  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah.
Menurut (Priska C Homenta & Afandi, 2015) untuk menganalisis sistem pengendalian intern  perpajakan  daerah  adalah  Perolehan  dari  penelitian  yang  diskusikan  masih  ada ketidaksesuaian dalam sistem pengendalian internal penerimaan pajak pada PP RI Nomor 60 Tahun 2008, dimana ditemui kelemahan berupa: berkaitan pada Sumber Daya Manusia yang terbilang kurang pada aspek pendapatan serta reward pada karyawan yang belum diterapkan. Namun sejumlah unsur Pengendalian Internal dinilai baik.
Menurut  ( Bustomi ,  T.,  2019)  melaksanakan  penelitian  dengan  tujuan  mengetahui pengendalian internal dalam pengelolaan pajak hotel, pada hubungannya dengan optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangandaran. Data dikumpulkan serta dianalisis dengan data  kualitatif,  selanjutnya  dalam  tahapan  kedua  dikumpulkan  serta  di  analisis  data kuantitatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  penerapan  pengendalian  internal  di  Kabupaten
Pangandaran,  dengan  indikator  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan  parsial,  sudah  dilaksanakan sejalan  pada  ketentuan  yang  berlaku  dan  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  namun  belum sepenuhnya efektif  yang dapat dilihat dari  beberapa  indikator dari sub aspek  masih  menjadi kendala diantaranya yang pertama petugas pajak masih mengalami kendala dari sumber daya manusia  yang  terbatas  karena  kompetensi  yang  terbatas  serta  kurangnya  pemahaman kebijakan yang berlaku. Pengawasan di BPKD Pangandaran secara keseluruhan masih belum online,  BPKD  Kabupaten  Pangandaran  belum  mengupdate  teknologi  informasi  sebagai sarana  penunjang  pengendalian  sehingga  hal  tersebut  menjadi  kendala  dalam  pengawasan pengelolaan pajak hotel.
Menurut  ( Handayani et  al.,  2020)  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah, pemanfaatan  teknologi  informasi  serta  komitmen  organisasi  pada  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah. Mempergunakan pendekatan interpretif kuantitatif, serta analisis regresi linier  berganda.  Hipotesis  yang  terbentuk  yaitu  H1:  Semakin  baik  sistem  pengendalian internal  pemerintah,  artinya  kinerja  akuntabilitas  pemerintah  mampu  semakin  tinggi,  H2: Semakin  baik pemanfaatan teknologi  informasi,  maka kinerja akuntabilitas pemerintah akan semakin tinggi. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen yang dipergunakan yakni sistem pengendalian intern pemerintah serta juga penggunaan teknologi informasi serta komitmen organisasi mempunyai pengaruh siginifikan serta positif pada kinerja akuntabilitas pemerintah.
Menurut  ( Ningsih ,  2017)  yang  meneliti  tentang  kendala  yang  dihadapi  BKD  Bidang Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  Penerapan  Pajak  Reklame  diantaranya hambatan  internal  dikarenakan  minimnya  sarana  dan  prasarana  pembongkaran  baliho  yang sudah  habis  masa  berlakunya  dan  kurangnya  jumlah  petugas  lapangan  yang  mengawasi, memantau, dan  mengatur reklame saat ini  masih  sedikit dan tidak sebanding dengan  jumlah reklame yang terpasang di kabupaten Sukoharjo.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  pemungutan  perpajakan  hotel  terhadap efektifitas  penerimaan  Pajak  Hotel  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut  Desi ( Qoriah , 2017). Menurut Irenius Dwinanto ( Bimo et al., 2019) Terdapat perbedaan pengaruh pengendalian  internal  terhadap  penghindaran  pajak  pada  perusahaan  yang  mendapati ketidakpastian  lingkungan  yang  tinggi  serta  ketidakpastian  lingkungan  yang  rendah.  Hasil penelitian  menyimpulkan  efektifnya  pengendalian  internal  mampu  meminimalkan penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh pada keterkaitan antara pengendalian internal  dan  penghindaran  pajak,  tetapi  ketidakpastian  lingkungan  tidak  berpengaruh  pada keterkaitan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak.
Menurut  Siahaan  dalam  (Priska  Claudya Homenta &  Afandi,  2017)  menyatakan bahwa  Pajak  Daerah  yakni  sumbangan  pajak  wajib  yang  daerah  laksanakan  pada  badan ataupun  pribadi  tanpa  balasan  langsung  yang  sepadan,  sumbangan  ini  sifatnya  memaksa berdasar  pada  aturan  undang-undang,  yang  dipergunakan  sebagai  anggaran  dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta membangun daerah.
Menurut  ( Rundengan &  Sondakh,  2019)  ada  tiga  sistem  pemungutan  pajak  daerah yakni: self  assessment  system ataupun  dibayarkan  mandiri  melalui  wajib  pajak, official
assessment  system ataupun  ditentukan  kepala  daerah,  serta with  holding  system ataupun sistem  pemungutan  pajak  ditentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  seseorang  ada  di pihak  ketiga.  Untuk  Pajak  Reklame  yang  dipungut  di  Provinsi  DKI  Jakarta  ditetapkan  oleh kepala daerah (official assessment).
Kota  administrasi  Jakarta  Utara  memiliki  kontribusi  tinggi  pada  penerimaan pemasukan  asli  daerah  DKI  Jakarta  dalam  bidang  pajak  hiburan  dengan  kategori  sedang, sektor pajak restoran masih berada pada kategori kurang, sedangkan untuk sektor lain seperti pajak  hotel, pajak reklame dan pajak parkir hanya  memberikan kontribusi  yang sangat kecil sehingga berada pada kategori sangat kurang ( Wijaya & Ngadiman, 2019).
Untuk meminimalisir masalah pemungutan pajak reklame, sebaiknya UPPPD Kelapa Gading  melakukan  evaluasi  pengendalian  internal  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari sektor perpajakan reklame. UPPPD Kelapa Gading perlu menggunakan pengendalian internal untuk  memandu  sistem  operasi,  melindungi,  dan  mencegah  penyalahgunaan  sistem. Penerapan  pengendalian  internal  dengan  benar  serta  baik  bisa  memperlancar  penggapaian tujuan  serta  bisa  mengurangi  risiko.  Berkaitan  pada  pengelolaan  pendapatan  daerah, pengendalian  internal  yang  diterapkan  bisa  mendukung  pada  pemastian  berbagai  sumber pemasukan daerah, bisa mengetahui tingkat pencapaian sejalan pada perencanaan pemasukan keuangan yang pemerintah buat.
Pengendalian internal pajak daerah adalah faktor kunci dalam menjamin semua pajak yang  diterima  bisa  didata  secara  benar  serta  semua  satuan  pelaksana  yang  berkaitan  pada aktivitas  pemungutan  pajak  reklame  pun  dimonitor  supaya  kesimpangsiuran  tidak  timbul pada  pelaksanaan  tanggung  jawab,  wewenang,  serta  tugas.  Pengendalian  internal  bertujuan dalam mencapai efisiensi serta efektifitas dalam mencapai tujuan diselenggarakannya negara, kepatuhan  pada  undang-undang,  pengamanan  aset  negara,  serta  andalnya  pelaporan keuangan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Sistiarani et  al.,  2014)  dengan  tujuan  melihat pengaplikasian  prosedur  serta  sistem  dalam  memungut  pajak  hotel  dari  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan diperoleh pelaksanaannya telah  berlangsung  secara  baik  tetapi  ada  yang  kurang  dalam  hal  pengendalian  intern  yaitu masih ada tugas yang dirangkap oleh seksi pendataan serta pendaftaran.
Penelitian  yang dilakukan oleh  (Priska C Homenta &  Afandi, 2015)  bertujuan untuk menganalisis  sistem  pengendalian  intern  penerimaan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Halmahera Utara.  Dengan  perolehan  didapati  ada  ketidak  sesuaian  pada  PP  RI  Nomor  60  Tahun  2008, dimana  ditemui  sejumlah  kekurangan,  yakni:  Sumber  Daya  Manusia  yang  terbilang  kurang pada aspek pemasukan serta reward untuk pegawai masih belum diterapkan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Lapod et  al.,  2019)  bertujuan  melihat  efektifitas sistem  pengendalian  internal  serta  kontribusi  yang  diberi  pajak  air  permukaan  pada peningkatan pemasukan asli daerah yang terdapat pada Sulawesi Utara di tahun 2014 hingga 2018.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  persentase  penerimaannya  terbilang  belum  efektif namun  pengaplikasian  sistem  pengendalian  internal  pada  tahun  2014-2018  terbilang  cukup efektif dikarenakan  mendapati perkembangan dalam segi efektifitas realisasi pendapatan per tahunnya.
Dari  beberapa  penelitian  diatas  masing-masing  memilki  kekurangan  dan  kelebihan sesuai  dengan  kajiannya.  Peneliti  bermaksud  untuk  meneliti  terkait  dengan  efektivitas
pengendalian pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan di daerah Kelapa Gading dengan tujuan  dapat  mengetahui  efektivitas  pengendalian  internal  pemungutan  pajak  reklame  pada Kantor  UPPPD  Kelapa  Gading.  Oleh    karena  itu  penelitian    ini  menjadi  penting  unuk dilakukan  terkait  dengan  bagaimana  poroses  dan  pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame yang ada di daerah Kelapa Gading.

## Metode Penelitian
Berlandaskan  pada  rumusan  masalah,  kualitatif  dipilih  sebagai  metode  dalam penelitian  ini.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  memperoleh  analisis  tanpa meninggalkan  prosedur  analisis  statistik.  Penelitian  kualitatif  diperdalam  serta  dieksplorasi mempergunakan  fenomena  lingkungan  ataupun  sosial  yang  mencakup  aktor,  peristiwa, waktu,  serta  tempat  supaya  latar  belakang  sosial  yang  digambarkan  bisa  menumbuhkan pertanyaan dasar: dimana, apa, kapan, siapa, serta bagaimana kejadian itu terjadi.
Pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidaklah berpaku pada teori, namun pada berbagai  fakta  yang  ditemui  di  lapangan  ketika  penelitian.  Penelitian  jenis  ini  juga menanyakan  objek  tertentu  dengan  terinci  serta  peneliti  merupakan  instrumen  inti  untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung pada objek yang diteliti.
Metode kualitatif deskriptif dipilih dibanding pada kuantitatif dikarenakan penelitian ini  tidak  dilandaskan  terhadap  uji  statistik,  tetapi  condong  terhadap  penalaran  serta pandangan  dari  informan  penelitian  terkait  efektivitas  pengendalian  internal  pemungutan pajak  reklame  di  UPPPD  Kelapa  Gading.  Sehingga,  tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  guna menginterpretasikan  serta  menjelaskan  efektivitas  pengendalian  internal  pemungutan  pajak reklame  pada  tempat  yang  menjadi  lokasi  penelitian.  Sederet  metode  alamiah  dilakukan dalam  penelitian  ini  dengan  berdasar  beberapa  data  yang  sudah  diperoleh,  selanjutnya dilakukan uji validitas pada data itu, serta dianalisis supaya diperoleh kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  penulis  pada  Kantor  Satuan  Pelayanan  Pemungutan Pajak Kecamatan Kelapa Gading yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  DKI  Jakarta  yang  bertugas  menyelenggarakan  pelayanan pemungutan pajak pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P2),  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan  (BPHTB)  mengacu  kepada  Pasal  56  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  pasal  56 Nomor 154 Tahun 2019 ( Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  mengumpulkan  informasi  dengan melakukan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Proses  penelitian  yang  dilakukan peneliti sempat menghadapi kendala yaitu adanya wabah virus Covid-19 yang menyebabkan seluruh pegawai dari UPPPD Kelapa Gading yang melakukan tugasnya di rumah (work from home)  dan  membuat  informan  sulit  untuk  menentukan  waktu  dalam  melaksanakan wawancara  secara  offline.  Karena  menunggu  kebijakan  Pemerintah  yang  memperbolehkan pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan  aktivitasnya  di  kantor  serta  kesibukan  para
informan  yang  mengharuskan  peneliti  untuk  lebih  bersabar  dalam  menentukan  waktu  guna bisa  melaksanakan  wawancara.  Pelaksanaan  wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi yang lebih detail untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.
Proses  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dilakukan  dengan  mewawancarai Kepala  Unit  Pelayanan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Kelapa  Gading  bernama  Bapak  Rusdian Permana,  Kepala  Satuan  Pelaksana  (Kasatpel)  Pelayanan  bernama  Bapak  Agus  Taufiq, Kepala  Satuan  Pelaksana  (Kasatpel)  Penagihan  bernama  Bapak  Handre  Febrian  Tanjung, pengolah  data  pendataan  satuan  pelaksana  pendataaan  bernama  Bapak  Samuel  Doharma Fredy  pada  tanggal  20  Desember  2020  serta  melakukan  wawancara  secara  online  melalui Zoom  Meeting  dengan  Ibu  lala  selaku  biro  jasa  reklame  pada  tanggal  23  Januari  2021  dan melakukan  wawancara  melalui  Whatsapp  Video  Call  dengan  Bapak  Dwi  Ari  selaku pengelola Mall Of Indonesia dimana di  mall tersebut banyak pelaku usaha  yang  melakukan pemasangan reklame pada tanggal 12 Februari 2021. Setelah melakukan wawancara, peneliti memastikan  kembali  dari  hasil  wawancara  dengan  melakukan  observasi  secara  langsung  di kantor  Unit  Pelayanan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Kelapa  Gading.  Selain  wawancara  dan observasi  dilakukan,  peneliti  mengambil  sumber  informasi  lainnya  dengan  melalui dokumentasi,  yaitu  dari  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  mengenai  pajak  reklame,  sistem informasi manajemen pajak reklame ( Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2019).
Menggunakan  pendekatan  etnometodologi  seperti  yang  sudah  dijelaskan,  peneliti akan  mengkonsentrasikan  bagaimana  pertimbangan  dan  anggapan  temuan-temuan  terkait dengan  UPPPD  Kelapa  Gading  dalam  mengatur,  melihat,  mengontrol,  dan  menilai pengendalian  organisasi  dalam  pelaksanaan  sehari-hari  pemungutan  pajak  reklame  di UPPPD  Kelapa  Gading.  Pandangan  umum  yang  mendasari  interaksi  eksplorasi  adalah pandangan  umum  interpretif  yang  berpusat  pada  penelitian  bagaimana  orang  menguraikan aktivitas  publik  mereka,  seperti  bagaimana  orang  mengekspresikan  pemahaman  mereka melalui  bahasa, suara, ilustrasi, gaya  individu, dan upacara sosial. Proses penemuan  berasal dari satuan pelaksana yang berbeda untuk menghasilkan jawaban yang berbeda.

## Gambar 1. Hasil Temuan Penelitian
Pengendalian  internal  adalah  kumpulan  kebijakan  dan  prosedur  untuk  memastikan bahwa  informasi  bisnis  yang  diberikan  akurat  dan  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan.  Untuk  meminimalisir  masalah  pemungutan  pajak  reklame,  sebaiknya UPPPD  Kelapa  Gading  lebih  giat  dalam  melakukan  evaluasi  pengendalian  internal  untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.
Pengendalian Internal Pemungutan Pajak
Reklame Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Reklame Pelaksanaan dan Kendala dalam Pendataan Pajak Reklame
Pelaksanaan dan Kendala Penagihan Pajak Reklame

## 1. Profil UPPPD Kelapa Gading
UPPPD  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  Pendapatan  Daerah  yang melaksanakan  layanan  pemungutan  pajak  daerah  dengan  wilayah  kerja  pada  tingkat kecamatan  yang  bertugas  melakukan  penyelenggaraan  pelayanan  pemungutan  pajak  air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB-P2),  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan (BPHTB) di wilayah kecamatan Kelapa Gading.
Dalam melaksanakan tugasnya UPPPD Kelapa Gading memiliki struktur jabatan, dan setiap  jabatan  memiliki  mekanisme  kerja  masing-masing  untuk  menciptakan  kualitas pelayanan  yang  sistematis.  UPPPD  Kelapa  Gading  dipimpin  oleh  Rusdian  Permana  selaku Kepala Unit  yang  mengelola pengembangan  manajerial dari  sub bagian tata usaha serta tiga satuan pelaksana diantaranya satuan pelaksana penagihan, pelayanan dan pendataan. Berikut akan  dijelaskan  uraian  tanggung  jawab  pokok  masing-masing  jabatan  struktur  organisasi  di UPPPD Kelapa Gading:
a. Kepala  UPPPD  mempunyai  tugas  diantaranya:  Pertama,  mengetuai  serta mengoordinasikan penjalanan fungi serta tugas UPPPD. Kedua, mengkoordinasikan penjalanan tugas Sub bagian Tata Usaha serta Satuan Pelaksana. Ketiga, melakukan kerja  sama  serta  koordinasi  pada  UKPD  (Unit  Kerja  Perangkat Daerah )  /  SKPD (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  ataupun  Instansi  Swasta  /  Pemerintah  untuk melaksanakan  fungsi  serta  tugas  UPPPD.  Keempat,  bertanggung  jawab  serta melaporkan penjalanan fungsi serta tugas UPPPD.
b. Sub Bagian Tata Usaha, yang adalah Satuan Kerja staf pada penjalanan administrasi dalam UPPPD diketuai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan kedudukan di bawah Kepala  Unit  serta  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  Kepala  Unit  serta  bertugas diantaranya  yang  pertama  ialah  membuat  bahan  rencana  kerja,  strategis  serta anggaran UPPPD sejalan pada lingkup tugas. Kedua, menjalankan rencana strategis serta  dokumen  pelaksanaan  anggaran  UPPPD  sejalan  pada  lingkup  tugas.  Ketiga, mengoordinasi  pembuatan  rencana  kerja,  strategis  serta  anggaran  UPPPD. Keempat,  menjalankan  evaluasi,  pengendalian,  serta  monitoring  rencana  strategis dan  dokumen  pelaksanaan  anggaran  UPPRD.  Kelima,  membentuk  prosedur, standar, serta pedoman teknis UPPPD. Keenam, mengelola barang, keuangan, serta kepegawaian  UPPPD.  Ketujuh,  mempublikasi  aktivitas  serta  pengaturan  acara UPPPD.
c. Satuan  Pelaksana  Pelayanan  yang  melaksanakan  aktivitas  pemeriksaan  serta pendataan  pajak  serta  daerah  senada  pada  wewenangnya,  dengan  tugas  memberi layanan  informasi  serta  konsultasi  terkait  pajak  daerah.  Kedua,  mengadministrasi, meneliti,  serta  menerima  permohonan  registrasi  perpajakan  daerah.  Ketiga, merekam, memvalidasi, meneliti, serta menerima bukti pembayaran serta pelaporan perpajakan  daerah.  Keempat,  menerima,  meneliti,  serta  menerbitkan  Surat Keterangan  Pajak  Daerah.  Kelima,  mengadministrasikan  surat  tagihan,  surat keputusan, serta surat ketetapan pajak daerah beserta salinan.
d. Satuan  Pelaksana  Pendataan  yang  mendata  pajak  daerah  senada  dengan
wewenangnya,  dengan  tugas  mengumpulkan  informasi,  pemutakhiran  serta pendataan  objek  serta  subjek  perpajakan  daerah.  Kedua,  menjalankan  verifikasi lapangan  pada  permohonan  penutupan  ataupun  pendaftaran  objek  serta  subjek perpajakan  daerah.  Ketiga,  mengkoordinasi  pendataan  perpajakan  daerah  pada instansi yang berkaitan.
e. Satuan  Pelaksana  Penagihan  yang  mengusulkan  wajib  pajak  untuk  dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak dengan surat paksa. Kedua, menerima dan melaksanakan penyelesaian permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi  pajak  daerah  atas  STPD.  Ketiga,  melaksanakan  pemasangan  stiker dan/atau papan pengumuman / informasi dan/atau nama/bentuk lainnya untuk objek pajak belum membayar pajak daerah.

## Gambar 2. Struktur Organisasi UPPPD Kelapa Gading

## 2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak,  Unit  Pelayanan  Pemungutan  Pajak Daerah  Kelapa  Gading  hanya  menggunakan  satu  sistem  yaitu Official  Assesment seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bpk  Agus  Taufik  selaku  Kepala  Satuan  Pelaksana Pelayanan  dimana  kedudukan  untuk  menghitung  besarnya  pungutan  yang  terutang yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh kantor UPPPD melalui SIM reklame.
“Menggunakan sistem official assessment  yang penghitungan  besarnya pajak terhutang  ditetapkan  oleh  kantor  UP3D  melalui  sistem  pajak  reklame” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 2, 20 Desember 2020)
Gambar 3. Alur Pelayanan Pemungutan Pajak Reklame
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame  pada  kantor  UPPPD terbagi  menjadi tiga  satuan  pelaksana,  yang  setiap  satuan  pelaksana  diberi  tanggung  jawab  yang  berbeda  - beda, bagian yang terkait tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Satuan  Pelaksana  Pelayanan:  satuan  pelaksana  ini  bertugas  menerima,  meneliti,  dan mengadministrasikan  permohonan  pendaftaran  bagi  wajib  pajak  reklame  baru, melakukan  pemutakhiran  data  subjek  dan  objek  pajak  reklame,  melakukan pengecekan  kelengkapan  berkas  /  dokumen  yang  harus  dipenuhi  sebagai  syarat pendaftaran  bagi  wajib  pajak  baru,  membuat  nota  perhitungan  pajak  reklame terutang;
2. Satuan Pelaksana Pendataan: satuan pelaksana ini bertugas melakukan pengumpulan informasi,  pendataan  dan  pemutakhiran  data  subjek  dan  objek  pajak  daerah  serta melaksanakan verifikasi lapangan dalam permohonan pendaftaran maupun penutupan subjek dan objek pajak reklame
3. Satuan  Pelaksana  Penagihan:  satuan  pelaksana  ini  bertugas  melakukan  penyusunan laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak reklame, merekomendasikan pembayar pajak untuk menerima inspeksi, pengecekan ke lapangan apakah secara teknis lokasi
dan  jenis  reklame  yang  didaftarkan  telah  sesuai  bagi  wajib  pajak  yang  mengajukan permohonan reklame baru.
Bapak  Agus  Taufik  selaku  Kepala  Satuan  Pelaksana  Pelayanan  mengungkapkan bahwasanya  setiap  Wajib  Pajak  yang  mengajukan  permohonan  reklame  baru  wajib melakukan  pendaftaran  terhadap  objek  dan  subjek  pajak  dengan  menggunakan  formulir pendaftaran  dengan  melampirkan  dokumen  persyaratan.  Wajib  Pajak  yang  mengajukan permohonan reklame baru akan dilakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan apakah reklame  yang  didaftarkan  telah  sesuai  dengan  keadaan  yang  telah  disampaikan  Wajib  Pajak pada  saat  pendaftaran  objek  dan  subjek  pajak.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  barulah akan  diterbitkan  setelah  dilakukan  pengecekan  ke  lapangan  dan  digunakan  sebagai  evaluasi tugas  dan  dasar  menginput  ke  sistem  reklame  untuk  dicetak  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD).  SKPD  Pajak  Reklame  diberikan  mulai  tanggal  pendaftaran  hingga  paling  lama  12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai jenis reklame.
“Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame di UPPPD Kelapa Gading dimulai dari wajib pajak  melakukan  pendaftaran  terhadap  objek  dan  subjek  pajak  dengan  menggunakan formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dengan  melampirkan:  formulir  SPOP  dan  surat pernyataan  reklame;  gambar  desain  produk  /  pesan  reklame  yang  akan  disajikan; fotocopy  identitas  diri/penanggung  jawab/penerima  kuasa  (KTP,  SIM,  paspor);  foto lokasi penempatan reklame; Surat Kuasa yang bermaterai jika pemilik atau orang yang memegang  kendali  hilang,  disertai  dengan  fotokopi  KTP,  SIM,  visa  dari  pemberi kuasa; surat pernyataan untuk tidak memprotes iklan yang dipasang dari pemilik area pendirian; duplikat retribusi tanah dan bangunan. Kemudian Kepala Satuan Pelaksana Pendataan  mencatat  permohonan  yang  telah  disampaikan  Wajib  Pajak  untuk selanjutnya  dilakukan  pengecekan  ke  lapangan.  Setelah  dilakukan  pengecekan  ke lapangan  barulah  akan  diterbitkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  dimana  LHP tersebut  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menginput  ke  sistem  reklame  untuk  dicetak SKPD  nya  sebagai  dasar  Wajib  Pajak  untuk  membayar  pajak.”  (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 3, 20 Desember 2020)
Bapak Agus Taufik  juga  mengungkapkan apabila Wajib Pajak  yang terlambat dalam melakukan pendaftaran objek reklame sementara reklame sudah terpasang maka masa tayang akan dihitung mundur sesuai dengan awal periode pemasangan.
“Jika  reklame  sudah  terpasang  maka  masa  tayang  akan  dihitung  mundur  sesuai dengan  awal  periode  pemasangan”  (Manuskrip,  wawancara,  K.I  3,  4,  20  Desember 2020)
Gambar 4. Lembar Disposisi Tanda Terima Berkas Reklame
Gambar 5. Surat Pernyataan Penyelenggaraan Reklam
Gambar 6. Surat Kuasa Mengurus Dokumen Izin Dan Perpajakan Reklame
Gambar 7. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Reklame

## Gambar 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame
Apabila pendaftaran dilakukan oleh penyelenggara reklame berbadan hukum terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu  dengan mengikuti akta yayasan organisasi dan revisinya;  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP);  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP);  mendayagunakan  tenaga  ahli  pemegang  Izin  Teknis  Bangunan  (IPTB) sebagai dasar pengaturan pengembangan kawasan; dan yang terakhir adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pemakaian atau sejenisnya.
“Ada dek, jika Pendaftaran dilakukan oleh penyelenggara reklame orang pribadi wajib menyertai persyaratan  yang telah ditentukan yaitu memiliki  identitas diri  berupa KTP atau  SIM  dan/atau  paspor  kemudian  surat  kuasa  pengurusan  jika  dikuasakan.  Kalau penyelenggara  reklamenya  badan  hukum  persyaratannya  itu  menyertakan  akte pendirian  perusahaan  dan  perubahannya;  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP);  Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP);  Menggunakan  tenaga  ahli pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk perencanaan minimal golongan bidang,konstruksi; dan yang terakhir  Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi  (SIUJK) untuk pelaksanaan  atau  yang  dipersamakan.”  (Manuskrip,  wawancara,  K.I  3,  5,  20

## Desember 2020)
Begitu juga dengan  fotokopi Tanda Daftar Usaha (TDP); fotokopi domisili organisasi, fotokopi  pelunasan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  kantor; fotokopi surat komitmen sewa jika tempat kerja atau bengkel menyewa; dan foto-foto tempat kerja serta workshop .
“Persyaratan pendaftaran yang sudah saya disebut tadi, kemudian dilengkapi fotokopi Tanda  Daftar  Usaha  (TDP);  fotokopi  domisili  perusahaan,  fotokopi  pelunasan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  kantor  dan  workshop;
fotokopi surat perjanjian sewa menyewa jika kantor atau workshop menyewa; dan foto keadaan kantor dan workshop.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 6, 20 Desember 2020) Pengenaan pajak reklame  yang dilakukan oleh UPPPD Kelapa Gading dikenakan  atas pendaftaran  langsung  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  melalui  penyampaian  Surat Permohonan Objek Pajak Daerah maupun temuan lapangan.
“Pengenaan secara pendaftaran langsung atau temuan lapangan. Contoh : kalau wajib pajak  melakukan  pendaftaran  sebagaimana  mestinya  maka  wp  mengajukan permohonan  melalui  SPOP  (Surat  Permohonan  Objek  Pajak  Daerah).  Kalau  temuan lapangan,  maka  wajib  pajak  akan  diberikan  surat  himbauan  untuk  melakukan pendaftaran.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 7, 20 Desember 2020)
Dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  wajib  pajak  dapat  melakukan  proses pembayaran pajak  melalui Bank DKI, bank  yang  ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta dalam melayani pembayaran pajak reklame dengan membawa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang sebelumnya telah dicetak oleh kantor UPPPD Kelapa Gading untuk selanjutnya dilakukan penghitungan oleh teller  dan dibayarkan oleh wajib pajak.
“Wajib  pajak  membawa  SKPD  (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah)  yang  dicetak  oleh pihak  UP3D  selanjutnya  menyerahkan  SKPD  tadi  ke  teller  bank  untuk  di  hitung  dan dibayar.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 12, 20 Desember 2020)
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Ibu  Lala  selaku  biro  jasa  reklame  dimana  dalam melakukan pembayaran pajak reklame melalui Bank DKI
“Untuk  tempat  pembayaran  pajaknya  itu  sendiri  di  Bank  DKI.”  (Manuskrip, wawancara, I.S 1, 7, 23 Januari 2021)
Senada  dengan  Ibu  Lala,  Bapak  Dwi  Ari  selaku  pengelola  Mall  Of  Indonesia, mengatakan  para  pelaku  usaha  yang  menjalankan  usahanya  di  Mall  Of  Indonesia  juga melakukan pembayaran pajak reklame di Bank DKI
“iya  tau  mas,  disini  pelaku  usaha  melakukan  pembayaran  pajak  reklamenya  di  Bank DKI.” (Manuskrip, wawancara, I.S 2, 6, 12 Februari 2021)
Sistem  informasi  yang  diterapkan  UPPPD  Kelapa  Gading  sudah  terkomputerisasi. Artinya,  terdapat  sistem  pengelolaan  pajak  periklanan  berbasis  teknologi  berupa  Sistem informasi Manajemen Reklame (SIM Reklame). SIM Reklame merupakan sistem yang dapat mendukung kinerja yang berkaitan dengan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi.
Kegiatan  pemungutan  pajak  reklame  dengan  menggunakan  sistem  informasi memudahkan  pengendalian  internal  di  UPPPD  Kelapa  Gading.  Sistem  informasi  reklame tidak  dapat  berjalan  tanpa  adanya  orang  yang  menjalankan  sistem  tersebut  sehingga pengendalian  internal  dapat  dijalankan.  Pengendalian  internal  di  dalam  penelitian  ini  masih lemah  karena  kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  menjalankan  aktivitas  pendataan  dan penagihan pajak reklame di UPPPD Kelapa Gading.

## 3. Analisa Prosedur Pemungutan Pajak Reklame
Penelitian  yang  dilakukan  menyimpulkan  bahwa  proses  pemungutan  pajak  iklan mulai  dari  tahap  pendaftaran  wajib  pajak  hingga  penerimaan  bukti  setor  pajak  dari  wajib pajak telah  berjalan dengan  baik antara wajib pajak pemohon dan petugas pelayanan satuan pelaksana  pelayanan.  Pemohon  yang  ingin  mengajukan  izin  reklame  wajib  mendatangi
langsung petugas pelayanan dari satuan pelaksana pelayanan dengan  menyertakan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk kemudian dilakukan penginputan data.
UPPPD  Kelapa  Gading  juga  melakukan  tahapan  penentuan  (verifikasi)  dan  evaluasi yang tepat bagi Wajib Pajak sebagai pihak  yang dinilai. Misalnya untuk reklame baru, wajib pajak  wajib  memberikan  kelengkapan  dokumen  dan  surat  pernyataan  (jika  diperlukan) sebelum ditentukan reklame  ini  layak untuk diterima atau ditolak. Surat pernyataan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penempatan reklame tersebut. Tahap penentuan (verifikasi) ini menentukan reklame mana yang diperbolehkan atau tidak  diperbolehkan.  Jika  diizinkan,  SKPD  akan  diterbitkan  sebagai  bukti  perintah pembayaran.
Jangka  waktu  yang  diberikan  UPPPD  Kelapa  Gading  adalah  30  hari  setelah  SKPD diterbitkan,  apabila  melebihi  batas  waktu  akan  dikenakan  sanksi.  UPPPD  Kelapa  Gading akan  melakukan  pengecekan  ke  lapangan  sebelum  diterbitkannya  SKPD.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  agar  Wajib  Pajak  apa  adanya  dalam  melakukan  penyampaian  informasi  pada saat  melakukaan  pendaftaran,  dan  SKPD  yang  nantinya  akan  diterbitkan  dan  dicetak  akan memiliki kesesuaian dan dapat dikatakan telah dirancang dengan baik.
Pelimpahan  wewenang  untuk  menghimpun  pajak  reklame  dilakukan  oleh  BANK DKI.  Pelimpahan  wewenang  ini  telah  mendukung  adanya  pengendalian  intern  dan  praktik yang sehat dimana pembayaran pajak tidak dilakukan langsung oleh Wajib Pajak ke UPPPD Kelapa  Gading  sehingga  tidak  dimungkinkan  terjadinya  tindakan  penggelapan  uang penerimaan pajak reklame.
Tahap  pelaporan  dilakukan  Satuan  Pelaksana  Pelayanan  dimana  berkewajiban membuat  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  setelah  dilakukan  pengecekan  ke  lapangan.  Laporan Hasil  Pemeriksaan  sebagai  bukti  bahwasanya  berkas  telah  sesuai  dengan  apa  yang  telah disampaikan  pada  saat  pendaftaran  oleh  wajib  pajak  serta  digunakan  sebagai  dasar  untuk menginput  ke  SIM  Reklame  untuk  dicetak  SKPD  nya  sebagai  dasar  Wajib  Pajak  untuk membayar pajak.
“Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame di UPPPD Kelapa Gading dimulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dengan  melampirkan:  formulir  SPOP  dan  surat pernyataan  reklame;  gambar  desain  produk  /  pesan  reklame  yang  akan  disajikan; fotocopy  identitas  diri/penanggung  jawab/penerima  kuasa  (KTP,  SIM,  paspor);  foto lokasi  penempatan  reklame;  Surat  Kuasa  bermaterai  apabila  pemilik  / penanggungjawab  berhalangan  dengan  disertai  fotocopy  KTP,  SIM,  paspor  dari pemberi  kuasa;  surat  pernyataan  tidak  keberatan  reklame  dipasang  dari  pemilik lokasi  pemasangan;  fotocopy  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Kemudian  Kepala  Satuan Pelaksana  Pendataan  mencatat  permohonan  yang  telah  disampaikan  Wajib  Pajak untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke lapangan. Setelah dilakukan pengecekan ke  lapangan  barulah  akan  diterbitkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  dimana  LHP tersebut  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menginput  ke  sistem  reklame  untuk  dicetak SKPD  nya  sebagai  dasar  Wajib  Pajak  untuk  membayar  pajak.  Setiap penyelenggaraan  reklame  wajib  mendaftarkan  terlebih  dahulu  objek  reklamenya
kepada UPPPD sebelum reklame terpasang.” (Manuskrip,  wawancara, K.I 3, 3, 20 Desember 2020).
4. Analisa Unsur-Unsur Pengendalian Intern
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional.
Berdasarkan  penelitian  dan  observasi  yang  telah  dilakukan,  UPPPD  Kelapa Gading  telah  melakukan  pemisahan  fungsi  yang  ada  dalam  pemungutan  pajak reklame.  Pemisahan  fungsi  terkait  perpajakan  reklame  telah  dilaksanakan  dengan baik.  Setiap  aktivitas  yang  membutuhkan  pemeriksaan  dokumen  dan  otorisasi selama  proses  pemungutan  dengan  jelas  dilakukan  oleh  setiap  unit  pelaksana. UPPPD Kelapa Gading mendelegasikan tugas secara berurutan dan sistematis, serta bertanggung jawab secara jelas.
b. Kewenangan dan Prosedur Pencatatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  UPPPD  Kelapa  Gading  memiliki  sistem wewenang  dan  prosedur  otorisasi  yang  baik  dalam  setiap  transaksi  yang  terjadi. Pembagian  dan  wewenang  dalam  mengotorisasi  telah  dilakukan  baik  oleh  UPPPD Kelapa  Gading.  Sistem  otorisasi  UPPPD  Kelapa  Gading  yang  baik  akan menghasilkan dokumen pembukuan yang selanjutnya akan digunakan sebagai input untuk  diolah  sebagai  data  pengajuan  reklame.  Prosedur  UPPPD  Kelapa  Gading yang  terdokumentasi  dengan  baik  akan  mempengaruhi  informasi  yang  diperoleh, yang dapat dipercaya melalui formulir atau dokumen yang digunakan.
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap uni organisasi. UPPPD  Kelapa  Gading  merancang  SIM  Reklame  yang  dirancang  dengan  baik untuk memudahkan penyampaian dan pencatatan informasi pemohon (wajib pajak) dan  mencegah  praktik  tidak  sehat  terkait  pemungutan  pajak.  Dalam  hal  pengisian formulir  SPOPD  (Surat  Pendaftaran  Objek  Pajak  Daerah ) yang  dilakukan  oleh Wajib  Pajak,  satuan  pelaksana  pelayanan  akan  mencatat  permohonan  yang  telah disampaikan Wajib Pajak untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke lapangan oleh satuan  pelaksana  pendataan.  Pengisian  data  yang  jelas  oleh  wajib  pajak  dan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh satuan pelaksana pendataan ini  berguna  meminimalkan  dan  bahkan  mencegah  penyampaian  informasi  secara curang  tentang  data  permohonan  izin  penyelenggaraan  reklame.  Barulah  setelah dilakukan  pengecekan  ke  lapangan  maka  akan  diterbitkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan.
“Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame di UPPPD Kelapa Gading dimulai dari wajib  pajak  melakukan  pendaftaran  terhadap  objek  dan  subjek  pajak  dengan menggunakan  formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dengan  melampirkan:  formulir SPOP  dan  surat  pernyataan  reklame;  gambar  desain  produk  /  pesan  reklame  yang akan  disajikan;  fotocopy  identitas  diri/penanggung  jawab/penerima  kuasa  (KTP, SIM,  paspor);  foto  lokasi  penempatan  reklame;  Surat  Kuasa  bermaterai  apabila pemilik  /  penanggungjawab  berhalangan  dengan  disertai  fotocopy  KTP,  SIM, paspor dari pemberi kuasa; surat pernyataan tidak keberatan reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan; fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Kepala Satuan  Pelaksana  Pendataan  mencatat  permohonan  yang  telah  disampaikan  Wajib
Pajak  untuk  selanjutnya  dilakukan  pengecekan  ke  lapangan.  Setelah  dilakukan pengecekan  ke  lapangan  barulah  akan  diterbitkan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan dimana LHP  tersebut digunakan sebagai dasar untuk menginput ke  sistem reklame untuk dicetak SKPD nya sebagai dasar Wajib Pajak untuk membayar pajak. Setiap penyelenggaraan  reklame  wajib  mendaftarkan  terlebih  dahulu  objek  reklamenya kepada UPPPD sebelum reklame terpasang.” (Manuskrip, wawancara, K.I 3, 3, 20
Desember 2020)
d. Karyawan yang Mempunyai Kualitas Sesuai Tanggung Jawab Menurut penulis, pegawai UPPPD Kelapa Gading memiliki keterampilan dan kemampuan  yang  mumpuni,  yang tercermin dari  pelayanan  yang diberikan kepada wajib pajak.

## 5. Analisa terhadap Lingkungan Pengendalian
a. Penegakan nilai integritas dan etika.
UPPPD  Kelapa  Gading  memiliki  tujuan,  sehingga  kepala  unit  dan  kepala satuan  pelaksana  hingga  para  pegawai  diharapkan  mampu  menciptakan lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan  saling  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Salah  satu  kualitas  moral  atau  nilai  moral  pegawai  UPPPD  Kelapa Gading  adalah  kedisiplinan,  mengharuskan  pegawai  datang  tepat  waktu  dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan Dalam pelaksanaan fungsinya UPPPD Kelapa Gading mengatur kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan fungsinya. Struktur organisasi  UPPPD  Kelapa  Gading  berpedoman  pada  peraturan  daerah.  UPPRD Kelapa  Gading  memiliki  kesatuan  struktur  organisasi  kepegawaian  yaitu kewenangan,  berasal  dari  pimpinan  yakni  kepala  unit,  kemudian  kepala  satuan pelaksana yang dibantu oleh staf dari masing-masing satuan pelaksana.
Berdasarkan hasil penelitian, UPPPD Kelapa Gading masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dikatakan belum bisa menunjukkan lingkungan pengendalian  yang  memadai  dikarenakan  masih  terbatasnya  jumlah  sumber  daya manusia  di  satuan  pelaksana  pendataan  sehingga  dalam  pelaksanaannya  pegawai kesulitan dalam melakukan pengelolaan arsip berkas dan pengecekan ke lapangan untuk pendataan reklame yang tersebar di berbagai wilayah di kecamatan Kelapa Gading  dan  di  satuan  pelaksana  penagihan  sehingga  menyebabkan  masih banyaknya tunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

## 6. Analisa Mengenai Penilaian Risiko
Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko. Kesalahan dan kecurangan  harus dihindari  saat  mengelola  risiko.  Kesalahan  dan  kecurangan  ini  dapat  menyebabkan salah  saji  yang  signifikan  (baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja)  yang  disebabkan oleh  pegawai  terhadap  hasil  pemungutan  pajak  reklame.  Namun,  ini  tidak  terbatas pada  risiko  laporan  keuangan,  tindakan  pengendalian  juga  dapat  diterapkan  pada
risiko  lainnya.  Penilaian  risiko  pada  UPPPD  Kelapa  Gading  terkait  dengan  proses pemungutan  pajak  reklame  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  peneliti menemukan  dalam  pengumpulan  berkas  dan  pengelolaan  dokumen  pajak  reklame, tidak adanya nomor urut yang tercetak pada dokumen tersebut tidak digunakan.
Hal  ini  bertentangan  dengan  asumsi  Mulyadi  dalam  Fanola  (2018)  yang menyatakan  bahwa  dalam  membuat  dan  melaksanakan  praktik  yang  sehat,  formulir penting  yang  digunakan  oleh  perusahaan  harus  dicetak  dengan  nomor  urut,  dan penggunaan  nomor  urut  tersebut  dipertanggungjawabkan  oleh  yang  memiliki wewenang untuk mengisi formulir tersebut.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Rusdian  Permana  selaku  Kelapa  Unit UPPPD Kelapa Gading, selama ini tahap penentuan target penerimaan pajak reklame di UPPPD dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
“Untuk penentuan dan penetapan target  pajak reklame itu adanya di bidang perencanaan  dan  pengembangan  di  badan  pendapatan  daerah  dek.” (Manuskrip, wawancara, K.I 1, 3, 20 Desember 2020)
Sebaiknya  Kepala  Unit  UPPPD  Kelapa  Gading  juga  ikut  terlibat  dalam proses  penetapan  target  penerimaan  pajak  reklame  dengan  ikut  melibatkan  pegawai dari  satuan  pelaksana  penagihan  dikarenakan  satuan  pelaksana  inilah  yang  dapat mengetahui  tingkat  ketidak  tertagihan  piutang  pajak  sehingga  target  yang  telah ditetapkan  bisa  tercapai.  Dalam  proses  penentuan  target  penerimaan  di  masa  yang akan datang, dapat dilihat dari hasil pencapaian tahun–tahun yang sebelumnya secara riil  serta  selalu  update  dengan  peraturan  gubernur  terbaru  yang  mengatur  pajak reklame.  Dari  hasil  penelitian,  rata-rata  target  penerimaan  pajak  reklame  di  Kelapa Gading  berkisar  di  antara  44  miliar  rupiah  hingga  mencapai  55  miliar.  Penetapan target  yang  terlalu  tinggi  pada  tahun  2015  menyebabkan  target  tidak  mencapai  hasil maksimal  dengan  persentase  penerimaan  hanya  sebesar  24,04%  disebabkan  oleh beberapa factor diantaranya penetapan target penerimaan pajak reklame tanpa melihat potensi  Wajib  Pajak  dalam  membayarkan  kewajibannya  dari  pencetakan  SKPD  di tahun  yang sedang  berjalan serta adanya pemberlakuan Pergub DKI Jakarta No. 172 Tahun  2014  yang  memberikan  pengurangan  dasar  pengenaan  pajak  reklame  sebesar 50 persen kepada setiap penyelenggara reklame.

## 7. Analisa Mengenai Kegiatan Pengendalian
Kegiatan  pengendalian  intern  UPPPD  Kelapa  Gading  Pemungutan  Pajak  Reklame meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
1. Pemisahan fungsi
Karena  secara  struktur  organisasi  UPPPD  Kelapa  Gading,  baik  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  terkait  dengan  pemungutan  pajak  reklame  telah berjalan dengan baik dan terpisahnya fungsi yang jelas.
2. Dokumentasi yang baik atas dokumen serta transaksi dan kejadian penting UPPPD  Kelapa  Gading  memiliki,  mengelola  dan  memelihara  sistem  informasi manajemen,  serta  transaksi  dan  peristiwa  penting  lainnya  yang  berkaitan  dengan pemungutan pajak reklame, dan pencatatan secara detail dalam bentuk dokumen.
3. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi
Pengendalian  internal  pada  saat  pemungutan  pajak  reklame  oleh  UPPPD Kelapa  Gading  meliputi  pengendalian  umum  dan  pengendalian  aplikasi. Pengendalian  UPPPD  Kelapa  Gading  secara  umum  adalah  dengan  dilakukannya sistem  otorisasi  dimana  untuk  mengontrol  kehandalan  pengolahan  data  di  UPPPD Kelapa Gading, semua dokumen selalu disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang (Kepala Unit UPPPD).
Sedangkan  untuk  pengendalian  aplikasi  adalah  dengan  adanya  sistem informasi  manajemen  untuk  pemungutan  pajak  reklame  yang  mengintegrasikan semua  kegiatan  pemungutan  ke  dalam  SIM  REKLAME  (Sistem  Informasi Manajemen  Reklame)  dan  hanya  dapat  diakses  oleh  pegawai  UPPPD  Kelapa Gading.
4. Pembatasan akses atas sistem informasi manajemen reklame dan pencatatannya. Pimpinan  instansi  (dalam  hal  ini  Kepala  UPPPD  Kelapa  Gading)  hanya memberikan akses kepada pegawai  yang mempunyai kendali atas sistem  informasi manajemen reklame dan pencatatannya.

## 8. Analisa Mengenai Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh UPPPD Kelapa Gading telah  terkomputerisasi  yaitu  dengan  adanya  sistem  pengelolaan  pajak  reklame berbasis  teknologi  berupa  Sistem  Informasi  Manajemen  Reklame  (SIM  Reklame). SIM Relame adalah sistem penunjang kinerja yang berhubungan dengan pemungutan pajak reklame sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pendataan, monitoring, dan  evaluasi  yang  berguna  dalam  meningkatkan  potensi  penerimaan  pajak  reklame. Dari  sistem  ini  digunakan  untuk  mendapat  informasi  mulai  dari  wajib  pajak  yang sudah  melakukan  pendaftaran  reklame  hingga  wajib  pajak  yang  masih  belum melunasi pajak terutangnya. Melalui sistem  ini, UPPPD Kelapa Gading  lebih  mudah mendapatkan informasi untuk melakukan pengawasan pemungutan pajak reklame.
Pemberian  informasi  dan  komunikasi  juga  tertuang  pada  setiap  dokumen. Informasi  dituangkan  dalam  bentuk  otorisasi  oleh  kepala  satuan  pelaksana.  Untuk mendukung agar informasi dan komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik, maka  diperlukan  pengkomunikasian  dan  koordinasi  yang  baik  kepada  satuan pelaksana  yang  terkait.  Dalam  hal  ini,  penerapan  sistem  informasi  dan  komunikasi UPPPD Kelapa Gading telah berjalan dengan baik.

## 9. Analisa Terhadap Pemantauan
Bagi  UPPPD  Kelapa  Gading,  pemantauan  dilakukan  dalam  mengoptimalkan penerimaan  pajak  reklame.  Pemantauan  dilakukan  oleh  pegawai  pada  satuan pelaksana  pelayanan,  pendataan  dan  penagihan.  Mereka  inilah  yang  mengemban tanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan.  Di  area  tersebut pegawai  ditunjuk  langsung  untuk  memantau  kepatuhan  para  pelaku  usaha  selaku wajib  pajak  dalam  melakukan  pendaftaran  hingga  kepada  kepatuhan  wajib  pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame.
UPPPD  Kelapa  Gading  telah  menerapkan  pengendalian  intern  yang  baik  dalam  hal pengawasan  serta  ketegasan  petugas  pelayanan  yaitu  memberikan  surat  himbauan  untuk segera  mendaftar  sesuai  batas  waktu  yang  ditentukan,  pengecekan  langsung  ke  lapangan untuk memastikan pengisian data oleh wajib pajak ke dalam SPOPD telah sesuai dengan apa yang  disampaikan  Wajib  Pajak  ke  UPPPD  Kelapa  Gading  serta  pemberlakuan  sanksi administrasi  sebesar  2%  per  bulan  apabila  ditemukan  pelanggaran  dimana  Wajib  Pajak terlambat melakukan pembayaran.

## Kesimpulan
Setelah  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengendalian  internal  pemungutan  pajak reklame  pada  kantor  UPPPD  Kelapa  Gading,  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan bahwa  pengendalian  internal  dalam  pemungutan  pajak  reklame  yang  ada  di  kantor  UPPPD Kelapa  Gading  sudah  efektif  dimana  dengan  penggunaan  sistem  informasi  manajemen reklame dapat mengawasi wajib pajak yang masih menunggak pajak.

## Bibliografi
Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia . Journal of Economics and Development .
Bustomi,  T.,    et  all.  (2019).  Internal  Control  of  Hotel  Tax  Management  in  Optimizing  the Original  Revenue  Income  in  the  Pangandaran  District. International  Journal  of Innovation, Creativity and Change , 7 (9), hal. 298–320.
Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta.  (2019). Peraturan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  No.  154  Tahun  2019  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Badan Pendapatan Daerah . Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Handayani,  D.,  Yudianto,  I.,  &  Afiah,  N.  N.  (2020).  The  Influence  of  Internal  Control System,  Information  Technology  Utilization,  and  Organizational  Commitment  on Government Accountability Performance. Journal of Accounting Auditing and Business , 3 (2), 17–29. DOI : https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.26120
Homenta,  Priska  C,  &  Afandi,  D.  (2015).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Intern  Penerimaan Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (3). DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9622
Homenta,  Priska  Claudya,  &  Afandi,  D.  (2017).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Intern Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal EMBA Vol.3 No.3 , 3 (3), 777–787. https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9622. DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v3i3.9622
Lapod,  B.,  Tinangon,  J.,  &  Wokas,  H.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal  Pajak  Air  Permukaan  Serta  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 7 (3). DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737
Ningsih, S. (2017). Analysis of Billboard Contribution Tax to Regional Income of Sukoharjo District  in  Year  2012-2016. International  Journal  of  Economics,  Business  and Accounting Research (IJEBAR) , 1 (01).
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame . Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Qoriah, D. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi , Vol. 16 (No. 3), 1–6. DOI: http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v16i3.345
Rundengan, S. M., & Sondakh, J. J. (2019). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Pad  Bp2rd  Kabupaten  Minahasa  Analysis  Of System  And Procedure For Advertisements Tax Collection  As Efforts To Increase Pad Bp2rd  Minahasa  Regency. Jurnal  EMBA  Vol.  7  No.  4 , 7 (4),  4839–4848.
https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25436
Sistiarani, C., Gamelia, E., & Sari, D. U. P. (2014). Fungsi pemanfaatan buku KIA terhadap pengetahuan kesehatan ibu dan anak pada ibu. Kesmas: National Public Health Journal , 8 (8), 353–358. DOI: http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.404
Wijaya, I. O., & Ngadiman. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara Terhadap Penerimaan  Pajak  Daerah  DKI  Jakarta. Jurnal  Multiparadigma  Akuntansi , I (2),  300– 307. DOI: http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4703