## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 21 Desember 2022 ,   Diperbaiki: 04 Januar 2023, Diterbitkan: 05 Januari 2023

## PERANAN DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA PADANG

## Sawirman
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: sawirman1958@gmail.com

## Corresponding Author: Sawirman
Abstract: The government has issued regulations governing narcotics, namely Law Number 35  of  2009  concerning  Narcotics  and  specifically  for  the  handling  of  narcotics  crimes  for children, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is used. Crime or delinquency committed by teenagers/students using narcotics is increasingly widespread, so special attention is needed from law enforcement and the community so that they can try hard  with  all  their  capabilities  to  tackle  juvenile/student  delinquency  using  narcotics.  To prevent  drug  abuse  by  students  in  the  city  of  Padang,  the  role  of  the  West  Sumatra  Police Directorate  of  Narcotics  is  very  important.  Student  crimes  that  occurred  in  the  city  of Padang  in  2019  totaled  18  cases,  in  2020  there  were  43  cases,  and  in  2021  there  were  54 cases.
Keywords: Narcotics, Psychotropics, Students.
Abstrak: Pemerintah  telah  menerbitkan  aturan  yang  mengatur  tentang  narkotika  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  khusus  untuk  penanganan tindak  pidana  narkotika  untuk  anak  digunakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Tindak  Pidana  atau  kenakalan  yang  dilakukan  oleh remaja/pelajar  dalam  menggunakan  narkotika  sudah  semakin  marak,  maka  diperlukan perhatian  khusus  dari  penegak  hukum  dan  masyarakat  agar  dapat  berusaha  keras  dengan segala  kemampuan  yang  dimiliki  untuk  menanggulangi  kenakalan  remaja/pelajar  yang menggunakan  narkotika.  Untuk  mencegah  penyalahgunaan  narkotika  oleh  pelajar  di  kota Padang maka peranan Ditresnarkoba Polda Sumbar sangatlah Penting. Tindak pidana pelajar yang terjadi di kota Padang pada tahun 2019 berjumlah 18 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 43 kasus, dan pada tahun 2021 berjumlah 54 kasus.
Kata Kunci: Narkotika, Psikotropika, Pelajar.

## PENDAHULUAN
Negara  yang  majemuk  seperti  Indonesia,  memang  menghadapi  berbagai  problem berkaitan  dengan  sistem  hukum.  Hukum  yang  menghendaki  adanya  kesatuan  masyarakat akan  kesulitan  dalam  menghadapi  kemajemukan  masyarakat,  baik  dari  sisi  etnis,  dari  sisi
kultur dan terlebih lagi dari sisi agama atau kepercayaan. 1 Seperti halnya didalam rana negara kita  sendiri  yaitu  Negara  Indonesia  ,  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut sistem hukum, dimana hukum itu dirumuskan kedalam beberapa unsur-unsur serta beberapa ciri-ciri  yang  terkandung  didalamya. 2 Hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia  adalah  hukum pidana,  hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  teentang  bagaiaman  suatu  perbuatan yang  dilarang  oleh  Undang-undang  sekaligus  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku. 3
Berbicara  mengenai  remaja/pelajara  adalah  sangat  penting  karena  remaja/pelajara merupakan  potensi  nasib  manusia  hari  mendatang,  dialah  yang  ikut  berperan  menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. 4 Ditinjau secara filosofis,  remaja/pelajara  merupakan  generasi  emas  penerus  bangsa.  Sehingga,  pendidikan yang dilakukan terhadap remaja/pelajara harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya  remaja/pelajara  yang  merupakan  generasi  emas  tersebut  kerap  menghadapi masalah  hukum.  Sekitar  lebih  dari  4.000  remaja/pelajara  Indonesia  diajukan  ke  pengadilan setiap  tahunnya  atas  tindak  pidana  seperti  pencurian,  pemerasan,  dan  lain-lain.  Sehingga, dewasa  ini  terjadi  kebingungan  bagaimana  menangani  seorang  remaja/pelajara  yang  terlibat tindak  pidana.  Perlindungaan  remaja/pelajara  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. 5
Tindak  pidana  memang  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  namun remaja/pelajara  juga  turut  andil  dalam  melakukan  suatu  kejahatan  yang  tidak  kalah  dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi menurut Wagiati Soetodjo terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya  anak-anak  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  labil 6 ,  proses  kemantapan  psikis menghasilkan sikap kritis,  agresif dan menunjukkan tingkah laku  yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. 7 Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum  sadar  dan  mengerti  atas  tindakan  yang  telah  dilakukannya.  Memang  disayangkan bahwa  prilaku  kriminalitas  dilakukan  oleh  remaja/pelajara,  karena  masa  remaja/pelajara adalah  dimana  pelajara  seharusnya  bermain  dan  menuntut  ilmu,  tapi  pada  kenyataannya remaja/pelajara zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan  yang  dilakukan  oleh  remaja/pelajara,  Negara  lebih  meringankan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh remaja/pelajara karena remaja/pelajara merupakan tunas bangsa dan generasi penerus  bangsa  sehingga  setiap  remaja/pelajara  pelaku  tindak  pidana  yang  masuk  sistem peradilan  pidana  harus  diperlakukan  secara  manusiawi  sebagaimana  yang  termuat  dalam
1 Jayadi, Ahkam. " Membuka Tabir Kesadaran Hukum ." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2,  2017, hlm 11-23.
2 Rahman Syamsuddin dan ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 2.
3 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 5.
4 Wagiati Soetedjo, dan melani. Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2013 hlm. 5
5 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia ., Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1
6 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 5
7 Ibid , hlm 6
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Undang-undang  Pokok  Agraria,  yaitu nondiskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  remaja/pelajara,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat remaja/pelajara. 8
Salah  satu  fenomena  yang  melibatkan  remaja/pelajara  sebagai  pelaku  tindak  pidana yang  sering  terjadi  sekarang  ini  adalah  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  ini  sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh remaja/pelajara bukan saja terjadi di Kota  Padang,  tetapi  di  seluruh  kota-kota  besar  maupun  di  pedesaan  di  Indonesia  sudah beredar  luas.  Peredaran  narkotika  di  Indonesia  terus  meningkat  bahkan  sudah  sampai ketingkat  yang  sangat  mengkhawatirkan.  Perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. 9
Kecanduan  obat  adalah  ketergantungan  pada  obat  yang  legal  atau  ilegal.  Kecanduan pada  narkoba  merupakan  kondisi  dimana  seseorang  tidak  dapat  mengendalikan  penggunaan narkoba  dan  menginginkan  penggunaan  obat  walaupun  dapat  menimbulkan  bahaya. Kecanduan narkoba menyebabkan keinginan kuat untuk selalu mengkonsumsi narkoba. Pada umumnya  penggunaan  narkoba  dimulai  karena  pengaruh  dari  lingkungan  sosial.  Resiko terjadinya  kecanduan  dan  kecepatan  terjadinya  kecanduan  tergantung  pada  jenis  obat  yang dikonsumsi.  Beberapa  obat  memiliki  resiko  lebih  tinggi  dan  menyebabkan  ketergantungan menjadi lebih cepat dari pada yang lain. 10
Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  dalam  melaksanakan  tugas,  menyelenggarakan  fungsi Undang-Undang  Narkotika,  menunjukan  adanya  upaya-upaya  dalam  memberikan  efek psikologis  kepada pelajar agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, karena telah ditetapkan  ancaman  pidana  yang  lebih  berat,  minimum  dan  maksimum  mengingat  tingkat bahaya  yang  ditimbulkan  akibat  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika,  sangat mengancam  ketahanan  keamanan  nasional.  Pemberlakukan  UU  Narkotika  pada  hakekatnya merupakan  reformasi  hukum  aspek-aspek  dalam  UU  Narkotika.  Penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  di  Sumatera  Barat  dalam  dua  tahun  terakhir  menunjukan peningkatan  yang  sangat  tajam,  perkembangan  tingkat  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar  diwilayah  perkotaan,  kini  tidak  ada  satupun  kecamatan,  atau  bahkan  desa  di Indonesia  yang  bebas  dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  obat  terlarang  tersebut. Selain  ibukota,  daerah  yang  dahulunya  tidak  terjamah,  kini  menjadi  sasaran  pengedar narkoba adalah Provinsi Sumatera Barat. 11
Pemerintah  telah  menerbitkan  aturan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika.  Sedangkan  remaja/pelajara  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UUSPPA).  Oleh  karena  itu  setiap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  remaja/pelajara  diselesaikan  melalui  peradilan  yang  mana  proses penyelesaiannya  menggunakan  mekanisme  yang  berbeda  dari  pengadilan  pada  umumnya.
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9 Hari Murti, Bahaya Narkoba , CV.Mitra, Medan, 2017, hlm .58
10 https://ditresnarkoba.sumbar.polri.go.id/index.php/category/artikel/ diakses tanggal 22 Desember 2021
11 Laurensius Arliman S, Koordinasi Pt. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam  Penimbangan  Barang  Bukti  Penyalahgunaan  Narkotika,  UIR  Law  Review,  Vol  4  No  1,  April  2020, hlm 2
Penanganan  remaja/pelajara  yang  menghadapi  masalah  hukum  terutama  penyalahgunaan narkotika oleh remaja/pelajara harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk remaja/pelajara tersebut.
Untuk  mengkaji  Tindak  Pidana  atau  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  remaja/pelajara dalam menggunakan narkotika, maka diperlukan perhatian khusus dan aparat penegak hukum dan  masyarakat  agar  dapat  berusaha  keras  dengan  segala  daya  kemampuan  yang  dimiliki untuk  menanggulangi  kenakalan  remaja/pelajara  yang  menggunakan  narkotika.  Jumlah perkara  tindak  pidana  narkotika  oleh  pelajar  dari  tahun  2019  s/d  2021  di  wilayah  hukum Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  mengalmi  peningkatan  dari  tahun  ketahun  dimana  pada  tahun 2019  berjumlah  18  kasus,  pada  tahun  2020  berjumlah  43  kasus,  dan  pada  tahun  2021 berjumlah 54 kasus.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendektan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data primer.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  Dalam  Mencegah  Penyalahgunaan  Narkotika dan Psikotropika Pada Kalangan Pelajar di Kota Padang
Dalam  menjalankan  Peran  satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  tentunya  penyidik Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  memiliki  tugas  pokok  yaitu  menyelenggarakan  penyelidikan dan  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan  Narkoba,  termasuk  penyuluhan,  pembinaan, pencegahan  dan  rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  Narkoba.  Peran  satuan  Ditresnarkoba Polda  Sumbar  yaitu  upaya  penanganan  melalui  proses  penyelidikan,  penyidikan  dan penangkapan  sesuai  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sehingga  dapat mencegah penyalah-gunaan narotika dan psikotropika, antara lain yaitu:
1. Upaya Pre-emtif
Upaya  pre-emtif  dilakukan  untuk  mencegah  lebih  awal  agar  seseorang  tidak terjerumus  dalam  penyalahgunaan  narkotika  terutama  dikalangan  pelajar.  Dalam  upaya pre-emtif yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Sumbar sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan  sosialisasi-sosialisasi  dan  penyuluhan  baik  itu  di  sekolah-sekolah maupun  dimasyarakat.  Selain  itu  satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  juga  melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi masih belum berjalan dengan optimal karena terkendala masalah dana.
Upya  yang  telah  dilakukan  satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  dengan  membuat himbauan melalui spanduk, baliho dan poster serta berbagai  karya ilmiah di  media cetak dan  media online untuk  menjauhi  narkotika  dan  psikotropika  dan  tindakan  lain menghimbau secara langsung di sekolah-sekolah karena murid sekolah adalah cikal bakal generasi penerus bangsa.
2. Upaya Preventif
Buku  pedoma  pelaksanaan  tugas  bintara  Polri  di  lapangan  dijelaskan  bahwa  tujuan
utama upaya preventif adalah :
a. Mencegah kebocoran pada jalur resmi.
b. Mencegah  secara  langsung  peredaran  gelap ecstasy dan  narkotika  di  dalam  negeri disamping  mencegah  agar  Indonesia  tidak  dimanfaatkan  sebagai  mata  rantai perdagangan gelap baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional.
Dalam  melakukan  upaya  preventif  Satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  melakukan bentuk  pengawasan  di  jalur-jalur  yang  mudah  dilakukannya  penyalahgunaan  narkotika baik  itu  pengedar  narkotika  maupun  pengguna  narkotika  yaitu  dijalur  udara  dan  di  jalur darat.  Meskipun pengawasan dijalur udara sudah dilaksanakan dengan baik  yaitu bekerja sama dengan pihak angkasa pura namun bentuk pengawasan di jalur darat belum mampu di  awasi  dengan  baik  karena  terbukti  masih  saja  bayak  dilakukan  pengedaran  narkotika dan psikotropika dari luar daerah Kota Padang. Dan yang dikhawatirkan lagi bahwa target mereka adalah pelajar karena pelajar rasa ingin tahunya lebih tinggi sehingga mudah untuk dipengaruhi.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  yaitu  melakukan razia rutin di berbagai pintu masuk  daerah Sumatera Barat baik darat maupun laut yaitu di pelabuhan  sehingga  mempersulit  dan  mencegah  masuknya  narkotika  dan  psikotropika yang dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.
3. Upaya Represif
Upaya  represif  yang  dilakukan  satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  dimaksudkan untuk menaggulangi tindak pidana penyalah-gunaan narkotika pada kalangan pelajar.
Upaya  yang  dilakukan  Satuan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  mengawasi  dan mengendalikan  produksi  ataupun  distribusi  narkoba.  Selain  itu  juga  berupa  penindakan terhadap pemakai  yang melanggar undang-undang tentang narkoba.  Instansi  yang terkain dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM),  Imigrasi,  Bea  Cukai,  Kejaksaan,  Pengadilan.  Selanjutnya  melibatkan peran  serta  masyarakat,  termasuk  LSM  dan  lembaga  kemasyarakatan  lain  untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling  tidak  melaporkan  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  yang  terkait dengan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  dengan  melaporkan  kegiatan pelanggaran  narkoba  seperti  ini  tentu  saja  secara  tidak  langsung  ikut  mebahayakan keselamatan si  pelapor,  karena sindikat  narkoba  tentu tak ingin  kegiatan  mereka terlacak dan  diketahui  oleh  aparat.  Karena  itu  sudah  jadi  tugas  polisi  untuk  melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya.

## Kendala-kendala  Yang  Ditemui  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  Dalam  Mencegah Penyalahgunaan  Narkotika  dan  Psikotropika  Pada  Kalangan  Pelajar  Di  Kota  Padang dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya
Meskipun Ditresnarkoba Polda Sumbar telah melakukan tugas dan kewajibannya, akan tetapi  dalam  pelaksanaannnya  pihak  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar  mengalami  kendala- kendala  selama  melaksanakan  upaya  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika, sebagai berikut:
1. Faktor Internal
a. Personil
Melihat  dari  jumlah  khasus  tindak  pidana  Narkotika    dan  psikotropika  secara keseluruhan  setiap  tahunnya    meningkat    yang  ditangani  oleh  Ditresnarkoba  Polda Sumbar,  dibandingkan  dengan  jumlah  anggota  penyidik  sangat  terbatas  dalam melakukan  penyelidikan  maka  analisa  penulis  yaitu  jumlah  kasus  tidak  sebanding dengan jumlah personil penyidik.
Upaya  yang  dilakukan  adalah  mengutamakan  penyelesaian  kasus  yang  dirasa dapat dilakukan dalam waktu  yang singkat atau mudah, penambahan Penyidik pemula akan  di  damping  oleh  penyidik  berpengalaman  sehingga  dapat  menyelesaikan  kasus lebih cepat.
b. Sarana dan Prasarana
Kekurangan  sarana  dan  prasarana  untuk  melakukan  penyelidikan  maupun penyidikan  dapat  mempengaruhi  kecepatan  serta  ketelitian  penyidik  dalam mengumpulkan  alat  bukti  mengenai  suatu  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika. Penyidik  mengaku  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan  penyadapan  yang  nantinya akan  berguna  sebagai  alat  bukti  mengingat  bahwa  alat  bukti  yang  digunakan  dalam mengungkap  serta  menangani  tindak  pidana  narkotika  dan  psikotropika  yang menyatakan  bahwa  segala  bentuk  informasi  yang  bisa  dilihat  maupun  didengar  maka akan  bisa  dijadikan  alat  bukti  yang  sah  dalam  persidangan  untuk  itu  diperlukan penyadapan.
Upaya  yang  dilakukan  selain  mengajukan  proposal  pemenuhan  sarana  dan prasarana,  anggota  penyidik  menggunakan  sarana  dan  prasarana  milik  pribadi  seperti HP  milik  sendiri  untuk  penyadapan  atau  perekaman,  motor  milik  pribadi  untuk tranportasi atau pengejaran dan lain-lain.
c. Terbatasnya biaya operasional
Persoalan  biaya  tidak  lepas  dari  kendala  yang  dialami  Ditresnarkoba  Polda
Sumbar.  Dalam  melaksanakan  penyelidikan  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehinnga harus mengeluarkan biaya yang banyak.
Upaya yang dapat dilakukan mengajukan penambahan biaya.
2. Faktor Esternal
Beradsarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar, masyarakat  yang  mengetahui  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika tidak  memberikan  informasi  kepada  pihak  kepolisian  dikarenakan  takut,  jika  melapor kepada  pihak  kepolisian  merasa  membahayakan  keselamatan  jiwa  mereka.  Menurut analisa penulis masyarakat tidak memberikan informasi dikarenakan  takut, takut itu wajar karena dapat mengancam keselamatan mereka, namun dikarenakan pihak kepolisian tidak memberikan  rasa  aman  kepada    masyarakat  yang  kemudian  tidak  memberikan perlindungan bagi yang memberikan informasi.
Upaya  yang  dilakukan  adalah  melibatkan  peran  serta  masyarakat,  termasuk  LSM dan  lembaga  kemasyarakatan  lain  untuk  berpartisipasi  membantu  para  aparat  terkait tersebut  Masyarakat  juga  harus  berpartisipasi,  paling  tidak  melaporkan  segala  hal  yang berhubungan  dengan  kegiatan  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  narkotika  dan psikotropika dengan melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak  langsung  ikut  mebahayakan  keselamatan  si  pelapor,  karena  sindikat  narkoba  tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas
polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya.

## KESIMPULAN
Peranan Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika  Pada  Kalangan  Pelajar  di  Kota  Padang,  antara  lain  yaitu:  dilakukan  dengan upaya-upaya  pencegahan  yaitu  dilakukan  dengan  upaya-upaya  pencegahan  diantaranya  a) upaya  pre-emtif:  dilakukan  untuk  mencegah  lebih  awal  agar  seseorang  tidak  terjerumus dalam  penyalahgunaan  narkotika  terutama  dikalangan  pelajar  seperti  sosialisasi-sosialisasi dan  penyuluhan  baik  itu  di  sekolah-sekolah  maupun  dimasyarakat.  b)  preventif:  tujuan utamanya  mencegah  kebocoran  pada  jalur  resmi  dan  mencegah  secara  langsung  peredaran gelap ecstasy, narkotika  dan  psikotropika  dan  c)  represif:  menaggulangi  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  pada  kalangan  pelajar  dengan  memberikan  hukuman  sehingga dapat  memberikan  efek  jera.  Kendala-kendala  Yang  Ditemui  Ditresnarkoba  Polda  Sumbar Dalam  Mencegah  Penyalahgunaan  Narkotika  dan  Psikotropika  Pada  Kalangan  Pelajar  Di Kota Padang dan bagaimana upaya mengatasi kendalanya, sebagai berikut: a) Faktor Internal: kasus  tidak  sebanding  dengan  jumlah  personil  penyidik  Upaya  yang  dilakukan  adalah mengutamakan  penyelesaian  kasus  yang  dirasa  dapat  dilakukan  dalam  waktu  yang  singkat atau  mudah,  penambahan  Penyidik  pemula  akan  di  damping  oleh  penyidik  berpengalaman sehingga  dapat  menyelesaikan  kasus  lebih  cepat;  Kekurangan  sarana  dan  prasarana  untuk melakukan  penyelidikan  maupun  penyidikan  Upaya  yang  dilakukan  selain  mengajukan proposal  pemenuhan  sarana  dan  prasarana,  anggota  penyidik  menggunakan  sarana  dan prasarana  milik  pribadi  dan  melaksanakan  penyelidikan  membutuhkan  waktu  yang  lama sehinnga  harus  mengeluarkan  biaya  yang  banyak  Upaya  yang  dapat  dilakukan  mengajukan penambahan  biaya.  b)  Faktor  Esternal:  masyarakat  yang  mengetahui  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  yang  dilakukan  pelajar  tidak  memberikan informasi kepada pihak kepolisian dikarenakan takut, karena dapat mengancam keselamatan mereka Upaya yang dilakukan adalah perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan adanya dorongan bagi masyarakat untuk berani melapor demi melindungi generasi bangsa agar tidak semakin terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

## REFERENSI
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Hari Murti, Bahaya Narkoba , CV.Mitra, Medan, 2017, https://ditresnarkoba.sumbar.polri.go.id/index.php/category/artikel/ Jayadi,  Ahkam.  " Membuka  Tabir  Kesadaran  Hukum ."  Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2,  2017,
Laurensius  Arliman  S,  Koordinasi  Pt.  Pegadaian  (Persero)  Dengan  Direktorat  Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Vol 4 No 1, April 2020,
Musrial,  M.  (2022).  PENERAPAN  UNSUR  TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA. UNES  Law  Review , 5 (1), 203-210. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.320
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia .,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2011,
Rahman  Syamsuddin  dan  ismail  Aris, Merajut  Hukum  di  Indonesia, Mitra  Wacana  Media, Jakarta, 2014,
Rakasiwi,  I.  (2021).  PROSES  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA  OLEH PENYIDIK  DITRESNARKOBA  POLDA  SUMBAR  PADA  MASA  PANDEMI COVID 19. UNES Journal Of Swara Justisia, 5 (3), 242-249. doi:10.31933/ujsj.v5i3.221
Wagiati  Soetedjo,  dan  melani. Hukum  Pidana  Anak  (Edisi  Revisi), PT  Refika  Aditama, Bandung, 2013
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2010,
Yantika,  M.  (2022).  PENERAPAN  HUKUM  PADA  TAHAP  PENYIDIKAN  TERHADAP ANAK  SEBAGAI  KURIR  DALAM  TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  (Studi  Pada Direktorat  Reserse Narkoba Polda Sumatera  Barat). UNES Journal Of Swara Justisia, 6 (2), 156-168. doi:10.31933/ujsj.v6i2.257