## ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI ACEH  PERIODE  2002-2015

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  level  of  income inequality  among  districts  in  Aceh  Province  period 2002-2015. 23 districts / municipalities in Aceh province with  the  most  equitable  income  per  capita  with Williamson coefficient below 0.05 is Aceh Singkil, South Aceh,  Sabang,  Langsa,  Subulussalam,  Aceh  Tamiang, Nagan  Raya, Bener  Meriah, Gayo  Lues,  Aceh Tengah , Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen and Aceh Barat Daya. The  second order  of  the  District  /  State  level  income  is fairly evenly evenness and has a value of between .05-.09 coefficient  Williamson  is  Simeulue  District,  East  Aceh, Pidie,  North  Aceh,  Aceh  Jaya  and  Pidie  Jaya.  Third- placed Regency / City and evenness of their income level is  uneven  and  has  a  coefficient  of  0.10  is  above Williamson  East  Aceh,  Lhokseumawe  and  Banda  Aceh. Balance  development  across  the  county  must  be maintained  in  order  to  avoid  differences  in  economic progress between districts will ultimately have an impact on the level of welfare of each district.

## Rosti Maidar
Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala rostimaidar@gmail.com
Raja Masbar
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UniversitasSyiah Kuala Banda Aceh Raja.masbar53@gmail.com
Muhammad Nasir
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UniversitasSyiah Kuala Banda Aceh nasirmsi@yahoo.com
Keywords: Ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera,  makmur  dan  berkeadilan.  Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses  dimana pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya  mengelola  sumber-sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi  didalam  wilayah  tersebut  (Arsyad, 1999).
Dinamika  ekonomi  domestik  dan  global  mengharuskan  Indonesia  senantiasa  siap  terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya  suatu negara maju dengan  hasil pembangunan dan  kesejahteraan  yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
Indonesia  yang  kaya  dengan  potensi  sumber  daya  alam,  baik  yang  terbarukan  (hasil  bumi) maupun  yang  tidak  terbarukan  (hasil  tambang  dan  mineral).  Kekayaan  sumber  daya  alam  yang dimiliki  Indonesia  harus  dapat  dikelola  seoptimal  mungkin,  dengan  meningkatkan  industri pengolahan  yang  memberikan  nilai  tambah  tinggi  dan  mengurangi  ekspor bahan  mentah.  Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  negara  di  dunia  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  negara  tersebut,  yang  salah  satu  indikatornya  adalah Pendapatan  Nasional  per  kapita  (GNP  per  kapita).  Namun  demikian  pertumbuhan  GNP  per  kapita yang  cepat  tidak  secara  otomatis  menambah  atau  memperbaiki  tingkat  hidup  rakyat  banyak.  GNP saja  tidak  cukup  menjadi  indikator  satu-satunya  untuk  kemajuan  pembangunan,  tetapi  yang  lebih penting  bagaimana  hasil  pembangunan  tersebut  dapat  dinikmati  oleh  segenap  penduduk  di  negara tersebut.  Dengan  kata  lain,  bagaimana  distribusi  pendapatan  atau  GNP  tersebut  bagi  semua penduduk.  Pemerataan  pendapatan  bermakna  hasil  pembangunan  telah  dapat  dinikmati  oleh  semua penduduk, termasuk yang berada pada lapisan paling bawah.
Distribusi pendapatan ini tidak  hanya pada tingkat nasional saja, tetapi  juga disetiap daerah. Keberhasilan  pembangunan  daerah  menjadi  landasan  yang  baik  bagi  keberhasilan  pembangunan nasional.  Hal  ini  karena  pembangunan  nasional  tidak  terlepas  dari  kinerja  pembangunan  daerah. Keberhasilan  pembangunan  daerah  akan  memberikan  korelasi  yang  cukup  besar  pada  peningkatan hasil pembangunan nasional.
Keberhasilan  pembangunan  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek.  Salah  satu  aspek  tersebut adalah  laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun kenyataannya  laju pertumbuhan  ekonomi bukan satu-
satunya  ukuran  yang  dapat  digunakan  dalam  mengukur  keberhasilan  pembangunan,  tetapi  dapat digunakan secara umum dan masih dipakai oleh para ahli.
Banyak  negara  sedang  berkembang  termasuk  Indonesia  masih  beranggapan  bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi harapan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  pada  tahap  awal  akan  menyebabkan  peningkatan  ketimpangan pembagian  pendapatan.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  kenyataan  empiris  di  negara-negara  sedang berkembang  yang  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat  pada  umumnya  disertai dengan pembagian pendapatan yang makin timpang (Wie, 1981:2).
Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  hasil  pembangunan  ekonomi  yang  tinggi  ternyata belum menciptakan pendistribusian pendapatan yang merata, sehingga kondisi ini seolah-olah hanya memberikan  manfaat  bagi  segolongan  kecil  masyarakat  yang  memiliki  akses  kekuasaan  politik  dan ekonomi.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil-hasil  penelitian  mengenai  hubungan  jangka  panjang  antara pertumbuhan ekonomi dengan pembagian pendapatan seperti yang dirintis oleh Simon Kuznets yang lazimnya  disebut  dengan  teori  Kuznets.  Kuznets  mengamati  hubungan  antara  pertumbuhan  dan distribusi  pendapatan  yang  digambarkan  dalam  suatu  kurva  berbentuk  “U  terbalik”.  Negara  yang sedang  berkembang  pada  tahap  awal  pembangunan  cenderung  mengalami  ketimpangan  pembagian pendapatan  yang  makin  memburuk,  kemudian  ketimpangan  tersebut  akan  berkurang  pada  tahap pembangunan selanjutnya (Hasibuan, 2003: 206).
Kajian  yang  banyak  dilakukan  menggunakan  data  antar  lokasi  (krat  silang)  dan  antar  waktu (time  series).  Namun  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  lengkap,  perlu  menggabungkan kedua  jenis  data  tersebut  menjadi  suatu  data  yang  cukup  mewakili,  yang  dikenal  dengan  istilah pooling  technique.  Untuk  mencapai  tujuan  ini  perlu  dilakukan  pengujian  terhadap  kesesuaian  data tersebut  untuk  digabung.  Penggabungan  ini  memenuhi  syarat  apabila  koefisien  dan  kemiringan (slope) di semua daerah sama (Gujarati. 2009 : 499).
Masalah  ketimpangan  pendapatan  dan  tingkat  kemiskinan  merupakan  suatu  masalah  pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara- negara  yang  sedang  berkembang.  Oleh  sebab  itu  penghapusan  kemiskinan  dan  pengurangan ketimpangan  ekonomi  mutlak  diperlukan  guna  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Apabila pemerintah  tidak  secara  aktif  melakukan  campur  tangan  dalam  kegiatan  ekonomi,  maka  kegiatan perekonomian  akan  diatur  oleh  mekanisme  pasar  dan  kemudian  memberikan  dampak  negatif  bagi pembangunan  selanjutnya  yaitu  melebarnya  jurang  kesejahteraan  dari  masa  ke  masa  antara  daerah kaya  dengan  daerah  miskin  sebagai  akibat  dari  kegiatan  ekonomi  daerah  kaya  lebih  lancar dibandingkan dengan daerah miskin  (Myrdal, 1975 : 26). Dengan demikian pembangunan ekonomi
lebih  cepat  berlaku  di  daerah  yang  lebih  maju,  sehingga  menimbulkan  disparitas  pendapatan  dan tingkat  kemiskinan  proporsional  dengan  majunya  tingkat  pembangunan  di  daerah  yang bersangkutan.
Untuk dapat memperkecil  ketimpangan pendapatan antara masyarakat, maka investasi  harus lebih  banyak  diarahkan  kepada  proyek-proyek  yang  ada  hubungannya  dengan  masyarakat  miskin, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian dan sebagainya sehingga ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar. Keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan ekonomi melebihi laju pertumbuhan penduduk, belum merupakan suatu tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu merata  atau  tidaknya  tingkat  kemiskinan.  Tetapi  keberhasilan  pembangunan  dengan  laju pertumbuhan yang tinggi hanya melambangkan tolok ukur kemajuan ekonomi secara kuantitatif saja (Sagir, 2002 : 20).
Tujuan pembangunan  nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat  yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual. Isu pemerataan pembangunan, baik dalam lingkup regional maupun nasional,  akhir-akhir  ini  telah  banyak  mendapatkan  perhatian  dan  dibicarakan  dalam  berbagai kesempatan.  Pembangunan  ekonomi  daerah  pada  hakekatnya  adalah  serangkaian  usaha  dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu daerah, perluasan lapangan  kerja,  meratakan  pembagian  pendapat  masyarakat,  meningkatkan  hubungan  ekonomi  dari sektor primer ke sektor sekunder dan tertier.
Dengan  kata  lain  bahwa  daerah  yang  memiliki  produksi  yang  rendah  kurang  mendapat kesempatan  sehingga  tidak  mendapatkan  manfaat  yang  tercermin  dalam  distribusi  pendapatan  yang memadai.  Perbedaan  manfaat  yang  dinikmati  daerah  tersebut  menimbulkan  masalah  kemiskinan. Ketimpangan  pendapatan  dalam  suatu  perekonomian  merupakan  fenomena  yang  terjadi  di  seluruh dunia,  baik  di  negara  maju  maupun  di  negara  berkembang.  Sebagai  suatu  permasalahan  dalam pembangunan,  ketimpangan  tidak  dapat  dihilangkan  secara  sempurna.  Dengan  kata  lain  bahwa ketimpangan pendapatan akan tetap ada baik pada golongan keluarga atau masyarakat, maupun antar daerah dalam suatu wilayah tertentu.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pendapatan  yang  diterima  oleh  golongan  masyarakat  atau keluarga  ataupun  daerah  secara  total,  ditentukan  oleh  kemampuan  masing-masing  golongan  atau daerah, sedangkan kemampuan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kemampuan ini  terjadi  karena  banyaknya  faktor  yang  mempengaruhi  misalnya  :  pendidikan  dan  keterampilan, lingkungan, kesehatan, sturktur umur, sumber wilayah atau potensi wilayah  itu sendiri, luas daerah, pemerintahan, kebudayaan, politik dan lain-lain.
Oleh karena itu ketimpangan pendapatan antar daerah atau golongan masyarakat adalah suatu hal  yang  tidak  dapat  dihindari  selama  masih  ada  perbedaan  kemampuan  dan  faktor-faktor  yang berpengaruh  tersebut.Sehingga  yang  menjadi  perhatian  disini  adalah  usaha  untuk  mengurangi ketimpangan  yang terlalu besar melalui penelolaan  faktor-faktor dan sumber daerah secara optimal. Dengan  demikian  akan  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  disertai  dengan  pemerataan pendapatan yang baik pula .

## TINJAUAN TEORITIS
Koefisien  Williamson  yang  dihitung  oleh  Daneire  membuktikan  bahwa  ketimpangan pendapatan  antar  provinsi  di  Thailand  semakin  meningkat.  Ternyata Bangkok Metropolitan Region (BMR)  merupakan  penyebab  utama  terjadinya  peningkatan  ini.  (Daneire  2006  :379).  Temuan Daneire  ini  mendukung    hasil  kajian  yang  juga  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi Thailand hanya bertumpu di BMR.
Adelman  dan  Morris  (Arsyad  1992  :  174),  mengatakan  bahwa  yang  dapat  menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah:
1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi,  pertambahan  pendapatan  uang  tidak  diikuti  secara  proporsional  dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga  persentase  pendapatan  modal  dari  harta  tambahan  lebih  besar  dibandingkan dengan  persentase  pendapatan  yang  berasal  dari  tenaga  kerja,  sehingga  pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan  kebijaksanaan  industri  substitusi  impor  yang  mengakibatkan  kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar ( term of trade ) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan  dengan  negara-negara  maju,  sebagai  akibat  ketidakelastisan  permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya  industri-industri  kerajinan  rakyat  seperti  pertukaran,  industri  rumah  tangga, dan lain-lain.
Ada beberapa factor yang mementukan ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu (Syafrijal,
2008):
a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam
Penyebab  pertama  yang  mendorong  timbulnya  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah  bersangkutan.  Daerah  dengan  kandungan  sumberdaya  alam  cukup  tinggi  akan  dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah  lain yang  mempunyai  kandungan  sumber daya  alam  lebih  rendah.  Kondisi  ini  mendorong  pertumbuhan ekonomi  daerah  bersangkutan  menjadi  lebih  cepat.  Sedangkan  daerah  lain  yang  mempunyai kandungan  sumberdaya  alam  lebih  kecil  hanya  akan  dapat  memproduksi  barang-barang  dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.
b. Perbedaan Kondisi Demografis
Faktor  lainnya  yang  juga  mendorong  terjadinya  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah adalah  bilamana  terdapat  perbedaan  kondisi  demografis  yang  cukup  besar  antar  daerah.  Kondisi demografis  yang  dimaksud  adalah  perbedaan  tingkat  pertumbuhan  dan  stuktur  ependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi etenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang imiliki masyarakat daerah bersangkutan.
Kondisi  demografis  ini  akan  dapat  mempengaruhi  ketimpangan  pembangunan  antar  ilayah karena  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  produktivitas  kerja  masyarakat  pada  aerah  bersangkutan. Daerah  dengan  kondisi  demografis  yang  baik  akan  cenderung  empunyai  produktivitas  kerja  yang lebih  tinggi  sehingga  hal  ini  akan  mendorong  eningkatan  investasi  yang  selanjutnya  akan meningkatkan  penyediaan  lapangan  kerja  an  pertumbuhan  ekonomi  daerah  bersangkutan. Sebaliknya,  bila  pada  suatu  daerah  ertentu  kondisi  demografisnya  kurang  baik  maka  hal  ini  akan menyebabkan relative endahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang  urang  menarik  bagi  penanaman  modal  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  daerah  ersangkutan akan menjadi lebih rendah.
c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa
Kurang  lancarnya  mobilitas  barang  dan  jasa  dapat  pula  mendorong  terjadinya  eningkatan ketimpangan pembangunan atar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini
meliputi  kegiatan  perdagangan  antar  daerah  dan  migrasi  baik  yang  disponsori  emerintah transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut ang lancar maka kelebihan  produksi  suatu daerah  tidak  dapat  dijual  kedaerah  lain  yang  embutuhkan.  Demikian  pula halnya  migrasi  yang  kurang  lancar  menyebabkan  elebihan  tenaga  kerja  suatu  daerah  tidak  dapat dimanfaatkan  oleh  daerah  lain  yang  sangat  membutuhkannya.  Akibatnya,  ketimpangan
pembangunan  antar  wilayah  akan  cenderung  tinggi  karena  kelebihan  suatu  daerah  tidak  dapat dimanfaatkan oleh daerah lain  yang membutuhkannya,sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.
d. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah
Terjadinya  kosentrasi  kegiatan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  pada  wilayah  tertentu  jelas  akan mempengaruhi  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah.  Pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kosentrasi  kegiatan  ekonomi  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal.Pertama,  karena  adanya sumberdaya  alam  yang  lebih  banyak  pada  daerah  tertentu.Kedua,  meratanya  fastilitas  transportasi, baik  darat,  laut  dan  udara,  juga  ikut  mempengaruhi  kosentrasi  kegiatan  ekonomi  antar  daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkosentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik. e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah
Alokasi  investasi  pemerintah  ke  daerah  lebih  banyak  ditentukan  oleh  sistem  pemerintahan daerah  yang dianut. Bila  sistem pemerintahan daerah  yang dianut  bersifat sentralistik, maka alokasi dana  pemerintah  akan  cenderung  lebih  banyak  dialokasikan  pada  pemerintah  pusat,  sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem  pemerintahan  yang  dianut  adalah  otonomi  atau  federal,  maka  dana  pemerintah  akan  lebih banyak  dialokasikan  kedaerah  sehingga  ketimpangan  pendapatan  akan  cenderung  rendah.  Alokasi dana pemerintah yang anatara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi didaerah tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh yaitu pada semua kabupaten dan kota yang terdapat di  Provinsi  Aceh  mulai  dari  Simeulue,  Aceh  Singkil,  Aceh  Selatan,  Aceh  Tenggara,  Aceh  Timur, Aceh  Tengah,  Aceh  Barat,  Aceh  Besar,  Pidie,  Bireuen,  Aceh  Utara,  Aceh  Barat  daya,  Gayo  lues, Aceh  Tamiang,  Nagan  Raya,  Aceh  Jaya,  Banda  Aceh,  Sabang,  Langsa,  Lhokseumawe,  Bener meriah,  Pidie  Jaya  dan  Subulussalam.  Dalam  melihat  ketimpangan  pendapatan  antar  kabupaten  di Provinsi Aceh maka penulis hanya membatasi terhadap pendapatan per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten tersebut yang diukur periode 2002- 2015.
Data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data pendapatan per kapita,  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Aceh,  Pustaka  Universitas  Syiah  Kuala  dan  sejumlah  laporan  dan  literatur  terutama  dari  beberapa dinas  dan  instansi  terkait  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  seperti  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis dari tahun 2002 sampai tahun  2014.
Untuk  melihat  arah  ketimpangan  pembangunan  wilayah  yang  terjadi  digunakan  Formula Koefisien Williamson, yaitu (Azis: 1994 : 106):
Vw = / Y
Dimana :
Vw  = Koefisien Williamson, nilai berkisar antara 0 dan 1
Yi    = Pendapatan per kapita kabupaten i Y    = Pendapatan per kapita Provinsi Aceh n     = Jumlah penduduk seluruh Provinsi  Aceh Fi    = Jumlah penduduk kabupaten i
Pembangunan  wilayah  dinilai  merata  jika  nilai  Koefisien  Williamson  sama  dengan  nol  atau mendekati  angka  nol.  Demikian  pula  sebaliknya,  ketimpangan  pembangunan  akan  wujud  jika  nilai koefisien semakin menjauhi nol. Terjadinya ketimpangan juga dapat ditunjukkan melalui arah aliran dari koefisien dari tahun ke tahun.
] / ) ( [ 2 n Fi Y Yi - S

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  ketimpangan  pendapatan  antara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh digunakan  formula  Koefisien  Williamson.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  Koefisien  Williamson seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1
Koefisien Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2002-2015
K abup ate n/Ta hun
K o e f i s i e n W i l l i a m s o n 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 R e r a t a S i m e u l u e  0 , 0 4 2 0 , 0 4 2  0 , 0 5 9 0 , 0 7 4  0 , 0 6 5 0 , 0 7 7  0 , 0 7 5 0 , 0 7 1  0 , 0 6 9 0 , 0 6 9  0 , 0 6 7 0 , 0 6 7  0 , 0 6 5 0 , 0 6 5  0 , 0 6 5 A c e h   S i n g k i l  0 , 0 0 0 0 , 0 0 9  0 , 0 1 1 0 , 0 3 5  0 , 0 4 7 0 , 0 4 8  0 , 0 4 5 0 , 0 4 2  0 , 0 4 1 0 , 0 4 1  0 , 0 4 5 0 , 0 4 3  0 , 0 4 2 0 , 0 4 1  0 , 0 3 5 A c e h   S e l a t a n  0 , 0 4 5 0 , 0 2 7  0 , 0 0 5 0 , 0 0 5  0 , 0 4 6 0 , 0 1 6  0 , 0 0 9 0 , 0 0 6  0 , 0 0 2 0 , 0 0 3  0 , 0 0 7 0 , 0 1 1  0 , 0 1 1 0 , 0 0 7  0 , 0 1 4 A c e h   T e n g g a r a  0 , 0 3 1 0 , 0 8 6  0 , 0 9 7 0 , 0 7 6  0 , 0 7 5 0 , 0 8 4  0 , 0 8 1 0 , 0 7 5  0 , 0 7 1 0 , 0 7 0  0 , 0 7 1 0 , 0 7 3  0 , 0 7 4 0 , 0 7 1  0 , 0 7 4 A c e h   T i m u r  0 , 2 4 1 0 , 1 9 5  0 , 0 6 6 0 , 1 1 2  0 , 0 1 5 0 , 2 4 8  0 , 2 5 0 0 , 2 5 1  0 , 2 5 2 0 , 2 5 3  0 , 0 1 6 0 , 0 1 4  0 , 0 1 6 0 , 0 0 9  0 , 1 3 8 A c e h   T e n g a h  0 , 0 7 2 0 , 0 9 7  0 , 0 1 5 0 , 0 1 8  0 , 0 6 2 0 , 0 0 7  0 , 0 0 0 0 , 0 0 5  0 , 0 0 8 0 , 0 0 8  0 , 0 0 2 0 , 0 0 0  0 , 0 0 0 0 , 0 0 4  0 , 0 2 1 A c e h   B a r a t  0 , 0 8 2 0 , 0 5 1  0 , 0 0 9 0 , 0 1 4  0 , 1 0 5 0 , 0 0 9  0 , 0 1 5 0 , 0 2 1  0 , 0 2 3 0 , 0 2 4  0 , 0 1 5 0 , 0 1 6  0 , 0 1 5 0 , 0 2 1  0 , 0 3 0 A c e h   B e s a r  0 , 0 1 8 0 , 0 0 6  0 , 0 1 9 0 , 0 5 2  0 , 0 1 5 0 , 0 0 9  0 , 0 1 8 0 , 0 2 6  0 , 0 2 9 0 , 0 3 1  0 , 0 1 2 0 , 0 1 4  0 , 0 1 2 0 , 0 2 0  0 , 0 2 0 P i d i e  0 , 0 9 1 0 , 0 7 4  0 , 0 3 8 0 , 0 1 5  0 , 0 8 6 0 , 1 1 1  0 , 1 0 2 0 , 0 9 3  0 , 0 8 8 0 , 0 8 9  0 , 0 9 4 0 , 0 9 6  0 , 0 9 5 0 , 0 9 2  0 , 0 8 3 B i r e u e n  0 , 0 5 5 0 , 0 3 2  0 , 0 1 7 0 , 0 0 3  0 , 0 3 6 0 , 0 1 5  0 , 0 0 3 0 , 0 0 7  0 , 0 1 4 0 , 0 1 4  0 , 0 0 7 0 , 0 0 5  0 , 0 0 5 0 , 0 1 1  0 , 0 1 6 A c e h   U t a r a  0 , 0 1 7 0 , 0 2 1  0 , 0 4 6 0 , 0 3 5  0 , 0 0 5 0 , 2 5 8  0 , 1 7 5 0 , 1 1 5  0 , 0 7 9 0 , 0 7 1  0 , 0 3 9 0 , 0 3 5  0 , 0 3 5 0 , 0 4 3  0 , 0 7 0 A c e h   B a r a t   D a y a  0 , 0 5 5 0 , 0 4 6  0 , 0 3 9 0 , 0 2 2  0 , 0 3 0 0 , 0 4 2  0 , 0 3 8 0 , 0 3 4  0 , 0 3 1 0 , 0 3 1  0 , 0 3 4 0 , 0 3 4  0 , 0 3 4 0 , 0 3 2  0 , 0 3 6 G a y o   L u e s  0 , 0 4 2 0 , 0 3 5  0 , 0 3 5 0 , 0 4 0  0 , 0 0 3 0 , 0 3 1  0 , 0 2 8 0 , 0 2 4  0 , 0 2 2 0 , 0 2 2  0 , 0 2 6 0 , 0 2 4  0 , 0 2 2 0 , 0 2 2  0 , 0 2 7 A c e h   T a m i a n g  0 , 0 0 6 0 , 0 2 6  0 , 0 2 0 0 , 0 6 3  0 , 0 2 3 0 , 0 5 6  0 , 0 5 2 0 , 0 4 9  0 , 0 4 8 0 , 0 4 8  0 , 0 5 3 0 , 0 5 5  0 , 0 5 4 0 , 0 5 1  0 , 0 4 3 N a g a n   R a y a  0 , 0 7 9 0 , 0 6 8  0 , 0 2 2 0 , 0 4 1  0 , 0 4 8 0 , 0 4 8  0 , 0 4 9 0 , 0 5 1  0 , 0 5 0 0 , 0 5 1  0 , 0 0 6 0 , 0 0 6  0 , 0 0 6 0 , 0 1 0  0 , 0 3 8 A c e h   J a y a  0 , 0 7 3 0 , 0 6 5  0 , 0 3 5 0 , 0 3 4  0 , 0 0 4 0 , 1 2 6  0 , 1 2 6 0 , 1 2 6  0 , 1 2 3 0 , 1 2 2  0 , 0 6 4 0 , 0 6 0  0 , 0 6 1 0 , 0 5 8  0 , 0 7 7 B e n e r   M e r i a h  0 , 0 4 6 0 , 0 3 3  0 , 0 3 2 0 , 0 2 0  0 , 0 2 7 0 , 0 1 6  0 , 0 1 3 0 , 0 1 0  0 , 0 0 9 0 , 0 0 7  0 , 0 1 3 0 , 0 1 1  0 , 0 1 2 0 , 0 0 8  0 , 0 1 8 P i d i e   J a y a  0 , 0 9 1 0 , 0 8 3  0 , 0 6 4 0 , 0 7 1  0 , 0 7 5 0 , 0 5 9  0 , 0 5 3 0 , 0 4 8  0 , 0 4 2 0 , 0 4 3  0 , 0 4 6 0 , 0 4 6  0 , 0 4 5 0 , 0 4 3  0 , 0 5 8
B a n d a   A c e h  0 , 0 4 4 0 , 0 6 9  0 , 0 7 6 0 , 1 7 8  0 , 1 6 6 0 , 2 2 3  0 , 2 3 4 0 , 2 4 3  0 , 2 4 6 0 , 2 5 2  0 , 2 3 5 0 , 2 3 9  0 , 2 2 9 0 , 2 4 9  0 , 1 9 2 S a b a n g  0 , 0 0 9 0 , 0 2 4  0 , 0 1 3 0 , 0 0 9  0 , 0 0 0 0 , 0 1 1  0 , 0 1 4 0 , 0 1 8  0 , 0 2 0 0 , 0 1 9  0 , 0 1 6 0 , 0 2 0  0 , 0 2 3 0 , 0 2 2  0 , 0 1 6 L a n g s a  0 , 0 0 3 0 , 0 1 8  0 , 0 0 9 0 , 0 2 7  0 , 0 4 1 0 , 0 2 8  0 , 0 2 4 0 , 0 1 8  0 , 0 1 5 0 , 0 1 5  0 , 0 2 0 0 , 0 2 1  0 , 0 2 0 0 , 0 1 7  0 , 0 2 0 L h o k s e u m a w e  0 , 0 6 3 0 , 0 8 7  0 , 1 3 8 0 , 1 0 6  0 , 0 7 9 0 , 1 5 0  0 , 1 8 5 0 , 1 8 2  0 , 1 9 2 0 , 1 9 3  0 , 1 8 3 0 , 1 9 0  0 , 1 9 8 0 , 1 9 8  0 , 1 5 3
S u b u l u s s a l a m  0 , 0 3 3 0 , 0 2 8  0 , 0 4 1 0 , 0 4 6  0 , 0 2 9 0 , 0 5 7  0 , 0 5 5 0 , 0 5 3  0 , 0 4 9 0 , 0 4 8  0 , 0 5 1 0 , 0 4 8  0 , 0 4 7 0 , 0 4 7  0 , 0 4 5
Sumber : BPS NAD, Aceh Dalam Angka, 2006 (data diolah)
Dari  Tabel  1  menggambarkan  bahwa  keseimbangan  pendapatan  antara  Kabupatan/Kota  di Provinsi  Aceh  secara  rata-rata  selama  peroiode 2002-2015  menuju  kemerataan.  Namun  diantara  23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tersebut yang paling merata pendapatan per kapitanya dengan nilai koefisien Williamson dibawah 0,05 adalah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, Sabang, Langsa,
Subulussalam,  Aceh  Tamiang,  Nagan  Raya,  Bener  Meriah,  Gayo  Lues,  Aceh  Tengah,  Aceh  Barat, Aceh Besar, Bireuen dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Kemudian  Kabupaten/Kota  yang  tingkat  kemerataan  pendapatannya  cukup  merata  dan memiliki  nilai  koefisien  Williamson  antara  0,05-0,09  adalah  Kabupaten  Simeulue,  Aceh  Tenggara, Pidie,  Aceh  Utara,  Aceh  Jaya  dan  Pidie  Jaya.  Sementara  Kabupaten/Kota  yang  tingkat  kemerataan pendapatannya  tidak  merata  dan  memiliki  nilai  koefisien  Williamson  diatas  0,10  adalah  Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh.
Dari  hasil penemuan  diatas  menggambarkan  bahwa  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  yang memiliki pendapatan per kapita lebih besar ternyata pendapatran per kapitanya masih belum merata, seperti Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
a. Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  yang paling merata pendapatan per kapita dengan nilai  koefisien  Williamson  dibawah  0,05  adalah  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Aceh  Selatan, Sabang,  Langsa,  Subulussalam,  Aceh  Tamiang,  Nagan  Raya,  Bener  Meriah,  Gayo  Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
b. Urutan  kedua  Kabupaten/Kota dengan  tingkat  kemerataan  pendapatannya  cukup  merata dan memiliki  nilai  koefisien  Williamson  antara  0,05-0,09  adalah  Kabupaten  Simeulue,  Aceh Tenggara, Pidie, Aceh Utara, Aceh Jaya dan Pidie Jaya.
c. Urutan  ketiga  Kabupaten/Kota  dengan  tingkat  kemerataan  pendapatannya  tidak    merata  dan memiliki  nilai  koefisien  Williamson  diatas  0,10  adalah  Kabupaten  Aceh  Timur,  Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh.
Saran
a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dimbil beberapa saran yaitu :
b. Keseimbangan  pembangunan  antar  Kabupaten  harus  dipertahankan  agar  tidak  terjadi perbedaan  kemajuan  ekonomi  antar  Kabupaten  yang  pada  akhirnya  juga  akan  berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat masing-masing kabupaten.
c. Setelah  adanya  otonomi  khusus  saat  ini  maka  diharapkan  kepada  pemerintah  daerah  dapat mempertahankan  pembangunan  yang  merata  dan  seimbang  sehingga  tingkat  ketimpangan pendapatan semakin rendah dengan demikian akan meningkatkan tingkat kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Djakfar.,  (2003).  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Daerah  Dalam  Proses  Pertumbuhan Nasional  Menghadapi  Nuansa  Globalisasi  (Sebuah  Studi  Kasu  di  indonesia), Jurnal  Ilmu Sosial Bidang Ekonomi. Vol 5 No.1
Putu  I  Gede  Iwan  Trisna  Jaya  (2004).  Disparitas  Ekonomi  Antar  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Bali. TEMA , Volume 5, Nomor 1, Maret 2004
Arsyad,  L.,  (1992). Ekonomi  Pembangunan ,  Edisi  ke-2,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  YKPN, Yogyakarta.
Azis, Iwan  Jaya, (1994). Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasi di Indonesia: Teknik Perencanaan  Pembangunan  Masa  Depan  di  Indonesia:  Diperlukan  Kerangka  Baru dengan Memasukkan Dimensi Regional , LPFI-UI, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik,  (2000). Penjelasan  Perhitungan  Penduduk  Miskin  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh.
_________, (1999). Pendapatan Regional Propinsi di Indonesia , Jakarta.
_________, (1999). Indikator Kesejahteraan Masyarakat , Biro Pusat Statistik Jakarta-Indonesia.
_____________. (1999). Laporan Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Aceh .
_____________.  (1998). Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh . _____________. (1996-1999). PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha , Jakarta-Indonesia.
_____________. (1989). Produk Domestik Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia . BPS. Jakarta Badan Perencanaan Nasional, (1995). Pembangunan dalam Angka , BAPPENAS Jakarta.
Boediono, (2002). Teori Pertumbuhan Ekonomi , Edisi 1, BPFE-Yogyakarta.
Chang, J.Y., and R. Ram, (2000). “Level of Development, Rate of Economic Growth, and Income Inequality,” Economic Development and Cultural Change Vol, 48 No. 4 July 2000, 787- 799 .
Chenery. H, H.S. Ahluwalia, C.L.G. Bell, J.H. Duloy, and R. Jolly, (1981). Redistribution With Growth , Oxford University.
Daneire, A., (2006) Growth, Iequality and Poverty in South-Easth Asia : The Case of thailand ”, Third World planning Review.
Froyen, R.T., (1996). Macroeconomics , Prentice Hall International, New Jersey.
Ghatak, S., (1995). Introduction to Development Economics , Third Edition, Cornwall, London.
Hasibuan, N., (2003). Pemerataan Pembangunan Ekonomi , Cetakan Pertama, Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang.
Myrdal. (1975). Economic Theory dan Under Development in Region .London Matheun.
Partadiredja, Ace (2002), Perhitungan Pendapatan Nasional , LP3ES, Jakarta.
Sagir, Suharsono. (2002). Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya . Alumni. Bandung.
Sultan dan Jamzani Sodik (2010).  Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional  Di Diy-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Periode (2000-2004). Buletin Ekonomi Vol. 8,
No. 1, April 2010 hal 1-70.
Susanti, Hera, M. Ikhsan, dan Widyanti, (2005). Indikator-indikator Makroekonomi , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sutrisno Adi (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. Economics Development Analysis Journal . ISSN 2252-6560
Sutawijaya Adrian (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Dan Disparitas Antar Daerah Pada Era Otonomi Daerah.
Todaro, M.P, (2008). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Alih Bahasa oleh Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A, Erlangga, Jakarta.
Wie Thee Kian, (1981). Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan , LP3ES, Jakarta.