## Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air Berbasis Keadilan Atas Hak Air
Ronny Winarno 1 , Ardhiwinda Kusumaputra 2
1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, E-mail: rwinarno89@yahoo.co.id
2 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Info Artikel Abstract Masuk: 28 September 2020
Diterima: 30 September 2020 Terbit: 30 September 2020
Keywords: Commercialization of water, protection of water rights, rights to water. The  purpose  of  this  paper  is  to  examine  the  harmonization  of protection  of  water  rights  and  people's  rights  to  water  in  the interests  of  commercialization  of  water  resources.  The  research method used is the normative juridical method. The result of this study is that in realizing a balance between the interests of water commercialization and the fulfillment of people's rights to water, it  is  necessary  to  harmonize  the  law  of  exploitation  of  water resources by providing protection of water rights in order to create water availability and use of water that is just and moral.

## Abstrak
Kata kunci: Komersialisasi air, perlindungan hak air, hak atas air
Corresponding Author: Ronny Winarno, E-mail: rwinarno89@yahoo.co.id

## JAH
Volume 3, Nomor 2, September 2020
Tujuan  tulisan  ini  adalah  mengkaji  harmonisasi  perlindungan hukum  hak  air  (water  right)  dan  hak  rakyat  atas  air  dalam kepentingan  komersialisasi  sumber  daya  air.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normative.  Hasil  studi tulisan ini adalah dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan komersialisasi  air  dan  pemenuhan  hak  rakyat  atas  air  perlu melakukan  harmonisasi  hukum  pengusahaan  sumber  daya  air dengan  memberikan  perlindungan  hak  air  (water  right)  agar tercipta ketersediaan air dan penggunaan air yang berkeadilan dan bermoral .
.

## I. Pendahuluan
Pengusahaan sumber daya air pada prinsipnya sebagai upaya pemanfaatan sumber  daya  air  untuk  memenuhi  kebutuhan  usaha  yang  berorientasi memperoleh  keuntungan  ( profit ).  Secara  normatif  dalam  pelaksanaan pengusahaannya  harus  memprioritaskan  kepentingan  hak  rakyat  atas  air untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  sehari-hari  dan  pertanian  rakyat. Artinya  dalam  pengusahaan  air  tersebut  tidak  boleh  mengesampingkan kepentingan rakyat.Hal ini sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2019  tentang Sumber  Daya  Air  terutama  pada  Pasal  8  mengatur,  bahwa  setelah pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  menetapkan  urutan  prioritas pemenuhan air selanjutnya  akan  ditentukan  penggunaan  sumber  daya  air untuk kebutuhan usaha lainnya yang  telah ditetapkan izinnya.
Setiap pengusahaan sumber daya air tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar
filosofis  hak  air  ( water  right ),  yakni  hak  spesifik  dalam  air  yang  harus dihormati, dihargai dan dijaga  kelangsungannya serta harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan
dan  kebutuhan  dasar  manusia  atau  masyarakat  luas  sebagai  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa. Dasar filosofis ini dilandasi oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945  Pasal  33  ayat  (3).  Salah  satu  prinsip  pengusahaan  sumber  daya  air  ini mengatur,  bahwa  pengusaha-an  sumber  daya  air  diselenggarakan  dengan memperhatikan  prinsip  tidak  mengganggu,  mengesampingkan,  dan meniadakan hak rakyat atas air ( the right to water ) sebagaimana PP RI No. 121 Tahun  2015  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a. 1 Keseimbangan  kepentingan  usaha  dan tuntutan  sosial  hak  rakyat  atas  air  harus  diatur  secara  tepat  yakni keseimbangan  kepentingan ekonomis dan kepentingan sosial. Jika hak rakyat atas air ( the right to water )  diberikan  prinsip  perlindungan  berkenaan  dengan kepentingan  pengusahaan  sumber  daya  air  yang  bersifat  komersial,  maka idealnya juga harus memperhatikan hak air ( water rights ) dengan memberikan porsi  yang  sama  sebagai  prinsip  perlindungan  pada  sumber  daya  air  untuk menjaga  kelangsungannya  dan  tetap  terjaga  ketersedian  sumber  daya  air selama  diperlukan,  sehingga  pengusahaan  sumber  daya  air  dan  pemenuhan kebutuhan  pokok  rakyat  tidak  mengganggu,  tidak  mengesampingkan,  dan tidak meniadakan hak air ( water rights ).
Situasi  dampak  Covid-19  tentunya  juga  memberikan  pengaruh  pada kontinuitas pemanfaatan sumber daya air diantaranya pengurangan produksi bagi  pengusahaan  sumber  daya  air,  karena  daya  beli  masyarakat  menurun akibat  berbagai  acara  yang  dibatasi  dengan physical  distancing ,  sehingga  bisa mempengaruhi  ketersediaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  air.  Jelas  sekali terdapat  korelasi  pentingnya  menjaga  keseim-bangan  ketersediaan  sumber daya  air  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  17  Tahun  2019  Pasal  2  huruf  d, 2 juga  mengatur  kebutuhan  sumberdaya  air  terutama  untuk  kebutuhan  pokok rakyat dalam keseharian serta menjaga stabilitas nilai ekonomis komersialisasi sumber daya air.
Berdasarkan perkembangan pengusahaan sumber daya air, maka problem hukum  yang  perlu  dikaji  adalah  berkenaan  dengan  pengaturan keseimbangan  kepentingan  komersialisasi  sumber  daya  air  khususnya  air tanah dengan tuntutan sosial hak rakyat  atas air agar terjaga nilai keadilan hak atas air dan harmonisasi hukum sumber daya air yang melindungi hak air ( water rights ) dan hak atas air.
Realitasnya, nilai-nilai regulasi penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah lebih menitikberatkan dan memposisikan sumber daya  air  pada  prioritas  nilai  kemanfaatannya,  yakni  hak  atas  air  ( the  right  to water )  yang  dimaknakan  sebagai  hak  setiap  orang  untuk  bisa  memanfaatkan sumber  daya  air  atau  memiliki  hak  untuk  menggunakan  atas  air.  Sehingga makna  pengusahaan  sumber  daya  air  adalah  berbentuk  eksploitasi  produksi air  ataupun  komersialisasi  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  yang cenderung  berpihak  pada  kepentingan  pelaku  usaha  dibanding  kepentingan rakyat.  Regulasi  seperti  ini  rentan  menimbulkan  konflik  norma  ( conflict  of norm ),  konflik  kepentingan,  kesenjangan  masyarakat  bahkan  bisa  terjadi disharmonisasi.  Untuk  itulah  pemerintah  bertanggung  jawab  dalam pengaturan  keseim-bangan  kepentingan  komersialisasi  dan  tuntutan  sosial serta  upaya mewujudkan harmo-nisasi hukum pengusahaan sumber daya air.
1 PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (LN 2015 – 344 dan TLN No. 5801).
2 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (LN 2019 – 190 dan TLN No. 6405).
Jadi permasalahan hukum yang urgen dalam hal ini harmonisasi perlindungan hukum  hak  air  ( water  right )  dan  hak  rakyat  atas  air  dalam  kepentingan komersialisasi sumber daya air. Sedangkan pisau analisisnya didasarkan pada teori keadilan.
3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Hakikat Pengusahaan Sumber Daya Air
Berdasarkan  sejarah  pengaturan  perundang-undangan  sumber  daya  air yang diawali dari UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mencantumkan prinsip-prinsip pengusahaan sumber daya air itu harus sejalan dengan nilai filosofis  pemanfaatan  sumber  daya  air  yang  sesuai  dengan  roh  UUD  NRI Tahun  1945  Pasal  33  ayat  (3).  Jadi  hakikat  pengusahaan  sumber  daya  air adalah mengedepankan fungsi sosial.
Penjelasan umum UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menguraikan, bahwa semua bentuk pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan  kepada  kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  maupun  pertahanan  keamanan nasional,  yang  sekaligus  menciptakan  pertumbuhan,  keadilan  sosial  dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila.  Disinilah  secara  moralitas seharusnya  bisa  dibangun  pemahaman  konstitusional,  dalam  melakukan pengusahaan  sumber  daya  air  terkait  nilai-nilai  komersialisasinya  (nilai ekonomis)  harus seimbang dengan nilai fungsi sosial dan fungsi lingkungan hidup.
Realitanya UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dicabut dan diganti dengan UU No.
7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air.  Menurut  UU  No.  7  Tahun  2004 hakikat  pengusahaan  sumber  daya  air  lebih  berpihak  pada  fungsi  ekonomi, meskipun harus memperhatikan fungsi sosial dan fungsi lingkungan. Sumber air  sesuai  dengan Dublin  Principles 1992  dianggap  memiliki  nilai  ( value ), sehingga  makna  pengusahaan  sumber  daya  air  bergeser  lebih  ke  arah komersialisasi  sumber  daya  air  khususnya  berkenaan  dengan  air  tanah. Selanjutnya dengan adanya uji materiil yang kedua atas UU No. 7 Tahun 2004, kemudian  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  No.  85/PUU-  XI/2013, yang  disampaikan  dalam  sidang  pleno  Mahkamah  Konstitusi  RI,  tanggal  18 Pebruari  2015,  bahwa  UU  No.  7  Tahun  2004  dicabut  dan  memberlakukan kembali UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
Berdasarkan  analisis  hukum  dari  perspektif  teori  keadilan  terlihat,  bahwa dalam pengaturan pengusahaan sumber daya air masih ada kesenjangan dan ketidakadilan  antara  fungsi  ekonomi  dan  fungsi  sosial.  Terbukti  pada  awal berlaku  UU  No.  11  Tahun  1974  menitikberatkan  pada  fungsi  sosial.  Namun berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 justru banyak berpihak pada fungsi ekonomi dan  lebih  komersial.  Terjadi  kesenjangan  nilai  keadilan,  karena  di  UU  No.  7 Tahun  2004  lebih  banyak  menguntungkan  pihak  pelaku  usaha,  sedangkan masyarakat  banyak  yang  dirugikan.  Sehingga  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  RI  No.  85/PUU-XI/2013  mencabut  UU  No.7  Tahun  2004  dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974. Selanjutnya diterbitkanlah PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
Hakikat  pengusahaan  sumber  daya  air  jika  bisa  dilihat  dari  perspektif substansi PP RI  No.  121  Tahun  2015  pada  prinsipnya  merupakan  langkah sistematis  pemanfaatan  sumber  daya  air  dalam  rangka  kebutuhan  usaha sesuai  yang  direncanakan  untuk  memperoleh  keuntungan  ( provit ).  Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengem- bangan sumber daya air untuk
kegiatan  usaha  harus  dilakukan  berdasarkan  izin  penggunaan  sumber daya  air  untuk  kebutuhan  usaha. 3 Dalam perspektif  ini
3 Lihat PP RI No. 121 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9.
pemenuhan  kebutuhan  usaha  harus  berorientasi  mewujudkan  kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yag sejalan dengan fungsi negara dalam melakukan penguasaan atas sumber daya air yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3).
Negara  melalui  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  dan  peranan  yang sangat  besar  dalam  mewujudkan  tujuan  negara  dimana  Indonesia merupakan negara kesejah-teraan  ( welfare state). Menurut Lemaire, 4 negara kesejahteraan  disebut  pula  sebagai  negara  hukum  modern  yang  memiliki tujuan  tidak  hanya  menjaga  keamanan,  termasuk  diselenggarakannya kesejahteraan  umum  oleh  pemerintah.  Jadi  tujuan  pokok  negara kesejahteraan  tidak  saja  terletak  pada  setiap  tindakan  didasarkan  atas hukum,  namun  juga pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, 5 yakni mencapai keadilan sosial (social gerechtigheid) bagi seluruh rakyat
Disinilah  terlihat  demikian  penting  kedudukan  asas  kemanfaatan  umum dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  menurut  UU  No.  17  Tahun  2019. 6 Sebab dengan  adanya  asas  kemanfaatan  umum  tersebut  menunjukkan,  bahwa pengusahaan  sumber  daya  air  merupakan  refleksi  pemikiran  yuridis  dan mengandung aspek pemenuhan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Sehingga  arah  orientasi  pengusahaan  sumber  daya  air  harus  merefleksikan aspek-aspek yang berikut :
a. Melindungi hak air ( water rights );
b. Sebagai upaya pemenuhan hak atas air ( the right to water ) pro rakyat; 7 c. Konsep mengurangi kesenjangan akibat ketidaksetaraan pemanfaataan air; 8 d. Reposisi hak air ( water rights ); 9 dan e. Harmonisasi pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral. 10 Nilai  imperatif  UUD  NRI  1945  Pasal  33  ayat  (3)  mengatur,  bahwa  air merupakan  salah  satu  bagian  dari  kekayaan  alam  yang  dikuasai  oleh negara dan penggunaannya  diprioritaskan untuk mewujudkan sepenuhnya bagi  kemakmuran  rakyat.  Sehingga  dari  perspektif  analisis  hukum  teori keadilan, maka secara normatif hal ini bisa dimaknakan,  bahwa  terhadap siapapun  baik  negara,  pemerintah,  masyarakat  termasuk  pembentuk perundang-undangan  dan  pemangku  kepentingan  adalah  harus  tunduk dan berkewajiban mematuhi dan taat asas atas politik hukum UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3). Dalam pasal dimaksud mencerminkan nilai imperatif, nilai pesan  moral  dan  nilai  luhur  hak  air  untuk  kehidupan  bangsa  yang direfleksikan  dalam bentuk peraturan
4 Terkutip dalam Diana Halim K., Hukum Administrasi Negara , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h.37
5 Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 30 No. 1 Februari 2014, h. 27 6 Pasal 2 huruf a. 7 Suteki, Rekonstruksi Hak Atas Air Pro Rakyat , (Malang : Surya Pena Gumilang, 2010), h. 3 Lihat pula putusan Mahkamah Konstitusi  RI  No. 85/PUU-XI/2013,  yang disampaikan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi  RI, tanggal 18 Pebruari 2015.
8 Budi  Santoso  Wignyosukarto, Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu  Dalam  Upaya
Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015 , Pidato Pengukuhan  Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tanggal 5 September 2007, h. 6.
9 Ronny  Winarno, Politik  Hukum  Pengaturan  Pengusahaan  Air  Tanah ,  Disertasi,  Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, h. 234
10 Ronny  Winarno, Harmonisasi  Pengaturan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Yang  Bermoral , Orasi  Ilmiah  Pada  Wisuda  Sarjana  S-1  Universitas  Merdeka  Pasuruan,  Tanggal  28 November 2015.
perundang-undangan.  Artinya  jika  terjadi  penyimpangan  intepretasi  dan pengingkaran dalam pengelolaan sumber daya air, maka akan berdampak mencederai pencapaian kemakmuran rakyat dan menimbulkan ketidakadilan.  Bahkan  eksploitasi  sebesar-  besarnya  air  untuk  komoditi yang  tidak  dikendalikan  secara  ketat  akan  berakibat  mengurangi  dan mematikan  sumber  air  bahkan  menghilangkan  hak  air  ( water  rights ). 11 Disinilah terlihat pemanfaatan sumber daya air yang tidak berkeadilan. Berdasarkan prinsip dasar pengusahaan sumber daya air dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang terkait dengan prinsip perlindungan negara terhadap hak rakyat  atas  air, 12 secara  tidak  langsung  pengaturan  pengusahaan  sumber daya air seolah hanya mementingkan nilai perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air ( the right to water ), tidak termasuk  hak air ( water rights ). Hak rakyat atas air diberikan prioritas sesuai dengan roh UU No.
17 Tahun 2019 yang mengedepankan fungsi sosial. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam berdasarkan hakikat politik hukum UUD NRI 1945 Pasal 33 ada nilai penting yang kurang diperhatikan, yaitu hak air ( water rights ). Atas  hak  air  ( water  rights )  perlu  adanya  perlindungan  dari  eksploitasi  besar- besaran  atas  sumber  air.  Sebab  jika  dilakukan  pengambilan  secara  terus menerus sumber air akan habis dimana air adalah sumber daya alam yang tak terbarukan.  Jika  hal  ini  dilakukan  analisis  hukum  dari  perspektif  teori keadilan,  maka  hak  air  ( water  rights )  merupakan  bagian  asasi  air  itu  sendiri. Secara  berkeadilan  sumber  daya  air  mengalami  perlakuan  yang  tidak  layak, karena  hanya  diekploitasi  untuk  memperoleh  keuntungan.  Dari  perspektif teori keadilan, bahwa air adalah kehidupan itu sendiri ( aqua vitae, life water ). Air merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbarui  ( non  renewable ). Tanpa  air,  tak  mungkin  ada  kehidupan  sebagaimana  Q.S  Al  Furqan  25:54 (kami  ciptakan  manusia  dari  air);  Q.S.  An  Nur  24:25  (kami  ciptakan  semua hewan dari air); dan Q.S. Al Anbiyaa’ 21:30 (kami ciptakan sesuatu yang hidup dari air). 13
Dengan  demikian  pengusahaan  sumber  daya  air  dalam  perspektif  UUD  NRI 1945 Pasal 33 ayat (2) termasuk sebagai sumber daya alam yang diperuntukkan sebagai  sumber  pembangunan  dan  sekaligus  sebagai  penopang  sumber kehidupan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  UU  No.  17  Tahun  2007. 14 Berarti dalam  melakukan  pengusahaan  sumber  daya  air  harus  memperhatikan keseimbangan  kepentingan  komersialisasi  air,  hak  air  ( water  rights )  dan  hak rakyat atas air. Sebab dalam substansi UU No. 17 Tahun 2007 hak guna usaha air  bermetamorfosis  pada  bentuk  penggunaan  sumber  daya  air  untuk  usaha dan bukan untuk usaha.
11 Beberapa  penulisan  indikasi  disharmonisasi  hukum  pengaturan  pengusahaan sumber daya  air  :
a. Kompas, 28-11-2011, Eddy Purwanto, “ APBN dan Modal Bangsa ,” bahwa kekayaan negara berkurang secara permanen.
b. Kompas,  03-09-2012,  “ Padi  Dibabat  Jadi   Pakan   Ternak.  Petani  Karawang Minta Keadilan
Pengairan ”.
c.Jawa  Pos,  Radar  Bromo,  24-12-2012,  “ Mencermti  Pola  Pemanfaatan  Air  Tanah  di  Kabupaten Pasuruan Lima Tahun Turun Satu Meter ”
12 PP RI No. 121 Tahun 2015. Pasal 2 ayat (1) huruf b 13 Putusan  MK  RI, Putusan  Perkara  Pengujian  UU  No.  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  daya  Air Terhadap  UUD  NRI  1945 ,  (Jakarta  :  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan    MK    RI,    2005), hlm. 525
14 UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (LN RI, 2007
- 33, TLN No. 4700). Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 pada Bab II Angka II.1 huruf I angka 1 mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## 3.2. Kedudukan Hak Air ( Water Rights ).
Pada prinsipnya hak air ( water rights ) itu sendiri merupakan hak dasar yang melekat  pada  sumber  daya  air.  Dalam  perspektif  UU  No.  17  Tahun  2019 sumber  daya  air  perlu  dikelola  dengan  memperhatikan  fungsi  sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara  selaras  untuk  mewujudkan  sinergi dan  keterpaduan  antar  wilayah,  antar  sektor,  dan  antar  generasi  guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2019 Pasal 8 mengatur, bahwa penggunaan sumber daya air terbagi 2 (dua) bentuk yang cenderung mengarah pada privatisasi sumber daya air , yaitu : a.Penggunaan  sumber  daya  air  guna  memenuhi  kegiatan  bukan  usaha untuk kepentingan publik.
b.Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.
Dapat  diartikan  disini,  bahwa  kedudukan  sumber  daya  air  memiliki  peranan yang sangat penting dan dipergunakan dalam semua kepentingan baik untuk kegiatan  bukan  usaha  dan  kebutuhan  usaha.  Sehingga  apapun  kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya air, maka dengan serta merta semua kepentingan  tersebut  akan  berorientasi  pada  keuntungan  yang  diperoleh ( provit ).  Sumber  daya  air  akan  memberikan  prospek  keuntungan  yang  luar biasa. Akan tetapi bagaimana memanfaatkan secara layak dan tpat atas sumber daya  air  tersebut.  Faktanya  masih  banyak  perlakuan  yang  sangat  membaha- yakan kedudukan hak air ( water rights ), seperti : 15
a. Pengeboran air tanah untuk pengairan sawah yang airnya keluar secara terus menerus dan tidak bisa ditutup/dihentikan.
b. Pengeboran air tanah untuk pengairan cuci mobil, sepeda motor dll yang airnya  keluar secara terus menerus dan tidak bisa ditutup/dihentikan.
c. Pengeboran air tanah untuk pengairan kolam ikan dll.
Cenderung yang terjadi ini tidak memiliki izin dan bersifat privat. Disinilah terjadi eksploitasi dan pemanfaatan secara maksimal atas sumber daya air yang  cendeung  bersifat  privatisasi.  Jika  pemanfaatannya  kemudian menimbulkan  pencemaran,  perusakan bahkan menyebabkan sumber daya air tidak bisa digunakan atau sumbernya  telah mati, maka siapa yang akan bertanggung jawab. Bagaimana untuk menghidupkan kembali sumber daya air  tersebut.  Tentunya  kerugian  besar  akan  dialami  oleh  semua  pihak terutama masyarakat.
Kedudukan  hak  air  ( water  rights )  akan  terlindungi  atau  tidak  terlindungi tergantung  pada  good  will  ataupun  political  will  pemerintah  dan masyarakat.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  kesadaran  berkonstitusi  dan komitmen  mempertahankan  dan  melindungi  hak air  ( water  rights )  bukan hanya mengedepankan hak atas air sebagai hak utama untuk menggunakan, memanfaatkan dan memakai sumber daya air.
Dasar hukum pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air secara normatif
PANCASILA Groundnorm UUD NRI 1945 Ps. 33 (3) UU No.17
Th 2019 Hak Atas Air PP RI No. 121 Th 2015 Hak Guna Air Kegunaan Bukan Usaha
Hak Guna Air
Kegunaan Usaha Sumber Daya Air (Hak Air/Water Rights )
terdapat pada ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 33. Kedudukan sumber daya air sebagai  obyek  kepentingan  yakni  sebagai  cabang  produksi  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak.  Sehingga  dalam  kondisi  yang  demikian  itu pengusahaan sumber daya air dapat berupa kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa air minum; atau dapat pula berbentuk kegiatan usaha yang memerlukan
15 Terjadi di wilayah Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
air sebagai bahan pembantu proses produksi untuk menghasilkan  produk selain air  minum. 16
Jika  dilakukan  analisis  hukum  dari  perspektif  teori  keadilan,  maka kepentingan  penggunaan  air,  ketika  air  menjadi  obyek  kegiatan  dalam pengusahaan  sumber  daya  air,  muncul  hak  atas  air  yang  dimiliki masyarakat. Semula air tiada yang memiliki ( res nullius ), kemudian menjadi hak  milik  bersama  umat  manusia  ( res  commune ).  Nilai  keadilan memanfaatkan sumber daya air terdapa di hak rakyat atas air. Akan tetapi dalam  tataran  paradigmatik  pengaturan oleh  negara  atas  sumber  daya  air seharusnya hanya menyangkut pengaturan dalam pengelolaan ( manajement ) sumber  daya  air,  agar  air  dapat  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka penghormatan ( to respect ), perlindungan ( to protect ) dan pemenuhan ( to fulfill ) hak manusia atas air ( the right to water ) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi  manusia  (HAM).  Jadi jika  mendasarkan  pada  nilai  keadilan,  maka  bukan  pengaturan  dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu atas air kepada perseorangan dan/atau badan usaha swasta. Sebab hal itu bisa mencederai nilai keadilan hak air ( water rights ). 17 Jadi pada saat menentukan pengaturan komersialisasi seyogyanya juga  memikir-kan  dan  mencari  konsep  pengaturan  yang  mengedepankan perlindungan hak air ( water rights ) diantaranya dengan melakukan :
a. Pengkajiaan  lenbih  mendalam  keseimbangan  peruntukan  air  untuk masyarakat dan kepentingan komersial.
b. Merevisi kelembagaan terkait yang berhubungan dengan pengusahaan sumber daya air
c. Melakukan penertiban pemanfaatan dan penggunaan air di banyak desa yang berbasis untuk dijual secara pribadi untuk kepentingan bisnis.
d. Perlu segera melakukan penataan dan pembinaan secara intensif penggunaan air baik untuk kepentingan pertanian dan kebutuhan sehari- hari ataupun komersial.
Konsep Bentuk Muara Hukum Pengusahaan Sumber Daya Air

## Berbasis Keadilan Hak Atas Air (Water Rights)
Sumber : Analisis terhadap UU No. 17 Tahun 2019 dan PP RI No. 121 Tahun 2015 Hak air ( water rights ) adalah karunia Tuhan yang sangat hakiki yang sarat dengan nilai-nilai keadilan yang harus dihargai, dihormati dan
16 PP RI No. 121 Tahun 2015 Pasal 6.
17 Putusan MK RI, Op.cit, h. 526.
dipertahankan sebagai dasar hukum pengusahaan sumber daya air.  Dalam prakteknya PP RI No. 121 Th 2015 mengawal keadilan air.
3.3. Harmonisasi Perlindungan Hukum Hak Air ( Water Right ) Dan Hak Rakyat Atas Air
Jika  mendasarkan  pada  kedudukan  hak  air  ( water  right )  dan  pentingnya hukum  pengusahaan  sumber  daya  air  berbasis  keadilan  hak  atas  air  ( water right ),  maka  salah  satu  upaya  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  dengan  cara menciptakan  harmonisasi  melalui  perlindungan  hukum  hak  air  ( water  right ) dan hak rakyat atas air dalam rangka kepentingan komersialisasi sumber daya air.
Perlunya  harmonisasi  perlindungan  hukum  hak  air  ( water  right )  dan  hak rakyat  atas  air  didasarkan  pada  beberapa  kondisi  perkembangan pengaturan pengusahaan sumber  daya air sebagai berikut :
a. Kontradiktif Pengaturan Pengusahaan Sumber Daya Air
Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  bentuk  kontradiktif  pengaturan  sumber daya air yang mengakibatkan :
1. Adanya uji materiil UU No. 7 Tahun 2004 dalam perkara Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004 dan perkara Nomor 008/PUU-III/2005. 18
Beberapa pokok pikiran dalam uji materiil tersebut, yaitu :
■ Bahwa  air  merupakan  komponen  alam  dan  lingkungan  hidup  yang merupakan  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Air  merupakan  hak  asasi manusia, yang menjadi pokok kesejahteraan rakyat.
■ Bahwa  dalam  perspektif  konsep  hak  asasi  manusia  (HAM),  dalam  hal hubungan negara dengan warganya, rakyat berposisi sebagai pemegang hak  ( right  holder ),  sementara  di  sisi  yang  lain  negara  berkedudukan sebagai  pengemban  kewajiban  ( duty holder ). Secara prinsipiil kewajiban negara  yang  mendasar  adalah  melindungi  dan  menjamin  hak  asasi warganya  (rakyat)  dimana  salah  satunya  adalah  hak  atas  air, mengupayakan  pemenuhan  secara  positif  atau  menjamin  akses  rakyat atas air yang sehat untuk segala kebutuhannya mulai dari urusan rumah tangga, irigasi dan urusan produksi lainnya.
■ Bahwa implikasinya, keberadaan air lebih dari sekedar barang konsumsi, air adalah  barang  sosial,  artinya  rakyat  bukan  sekedar  berkedudukan sebagai  konsumen,  melainkan  lebih  sebagai  pemilik  hak.  Jadi  dengan sendirinya  upaya  apapun  dari  pihak  negara  atau  kekuatan  lain  diluar negara  untuk  memperlakukan  air  sebagai  barang  komoditi  “harus ditolak”
Secara umum setidaknya ada dua alasan pokok penolakan masyarakat terhadap UU No.
7 Tahun 2004, yaitu :
■ UU  No.  7  Tahun  2004  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dasar
pemben-tukan  negara  RI  yang  anti  penjajahann  dan  mengutamakan persatuan  dan  kedaulatan,  kemakmuran  rakyat  serta  menutamakan demokrasi  ekonomi.  UU  No.  7  Tahun  2004  merupakan  perundang- undangan  yang  bertujuan  menghapus  nilai  air  sebagai  barang  sosial menjadi barang komersial.
18 Ibid, hlm., hlm. 6-9.
■ UU  No.  7  Tahun  2004  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 serta jaminan yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ).
Uji materiil atas UU No. 7 Tahun 2004 saat itu kandas dan tidak dikabulkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  RI,  bahkan  dalam  putusan  ini  terjadi  adanya desenting opinion yang disampaikan oleh A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan.
Hal ini jika dilakukan analisis hukum dilihat dari perspektif teori keadilan, maka tidak dikabulkannya uji materiil UU No. 7 Tahun 2004, menunjukkan nilai  keadilan  tidak  tercipta  bagi  hak  air  ( water  right ),  sehingga  akan mempengaruhi kondisi sumber daya air dan tidak terlindungi sebagai benda yang sangat diperlukan untuk kepentingan hajat hidup manusia. Jelas sekali adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3).
2. Adanya  uji  materiil  kedua  kali  atas  UU  No.  7  Tahun  2004  yang kemudian  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  RI  No.  85/PUU-XI/2013, disampai-kan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 18 Pebruari 2015 terdapat pokok pikiran sebagai berikut :
■ UU  No.  7  Tahun  2004  dipandang  bertentangan  dengan  semangat  dan amanah Pasal 33 UUD NRI 1945.
■ UU No 7 tahun 2004 dipicu oleh faktor krisis ekonomi. Lebih banyak sekat birokrasi  dibanding  Undang  Undang  sebelumnya,  swasta  lebih  domi-nan dan  akses  publik  terbatas.  Undang  Undang  ini  sarat  dengan  kepen-tingan politik.
■ Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  :  85/PUU-XI/2013,  yang  dinya- akan dalam amar putusan, yaitu mengadili  :
1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  I,  II,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X  dan Pemohon XI untuk seluruhnya;
3. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LN RI Tahun 2004 Nomor 32, TLN RI Nomor 4377) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LN RI Tahun 2004 Nomor 32, TLN RI Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. UU  No.  11  Tahun  1974  tentang  Pengairan  (LN  RI  Tahun  1974  Nomor  65, TLN RI Nomor 3046) berlaku kembali.
■ Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  berlakunya  UU  No.  7  tahun  2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dengan alasan tidak mememenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA.
Berkenaan  dengan    pengaturan    pengusahaan  sumber  daya  air,  maka Putusan    Mahkamah  Konstitusi  RI    No.  85/PUU-XI/2013  menjadi pedoman  dan  peluang  mewujudkan  harmonisasi  hukum  pengaturan pengusahaan  sumber  daya  air  dan  merefleksikan  prinsip-prinsip Good Water Governance.
Jika hal ini dilakukan analisis hukum dalam perspektif teori keadilan, maka terlihat  terdapat  perubahan  paradigma  pengusahaan  sumber  daya  air dengan  mengindahkan  nilai-nilai  keadilan  diantaranya  kemudian menerbitkan PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang  Pengusahaan Sumber Daya Air.  Akan    tetapi    belum    secara    optimal  memperhatikan  hak  air  ( water rights ).  Disinilah  kemudian  penting  dan  perlu  untuk  memperhatikan kembali kedudukan hak air ( water right ).

## b. Mencegah Konflik Kepentingan Pengusahaan Sumber Daya Air Dalam UU No. 17 Tahun 2019
Terbentuknya  UU  No.  17  Tahun  2019  sebagai  tindak  lanjut  putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013 yang mendasarkan, bahwa air merupakan  kebutuhan  dasar  hidup  manusia  yang  dikaruniakan  oleh  Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia.
Dalam  UU  No.  17  Tahun  2019  terdapat  beberapa  pasal  yang  bisa  dijadikan sebagai acuan harmonisasi perlindungan hukum hak air ( water right ) dan hak rakyat  atas  air  dalam  rangka  kepentingan  komersialisasi  sumber  daya  air, yaitu :
1. Pasal  3  UU  No.  17  tahun  2019  yang  pada  prinsipnya  mengatur  akan menjamin  pelestarian  fungsi  air  dan  sumber  air  untuk  menunjang keberlanjutan pemba- ngunan. Selain itu juga akan menjamin pelindungan dan   pemberdayaan masyarakat,  termasuk  masyarakat  adat  dalam  upaya konservasi air dan sumber air.
2. Pasal 8 UU No. 17 tahun 2019 mengatur, bahwa penggunaan sumber daya air terbagi 2 (dua) bentuk yaitu untuk usaha dan untuk bukan usaha yang mengandung karaktersitik privatisasi sumber daya air.
Selain itu juga dalam PP No. 121 Tahun 2015 terdapat beberapa pasal yang bisa dijadikan sebagai acuan harmonisasi perlindungan hukum hak air ( water right ) dan hak rakyat atas air, yaitu :
1. Pasal 4 ayat (4) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa pada prinsipnya pengusahaan sumber  daya  air  dilakukan  dengan  memperhatikan  fungsi  sosial  dan ling-kungan hidup,  serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.
2. Pasal  2  ayat  (2)  dan  (3)  PP  No.  121  Tahun  2015,  bahwa  pada  prinsipnya pengusahaan  sumber  daya  air  diselenggarakan  dengan  memperhatikan prinsip    tidak    mengganggu,  mengesampingkan,  dan  meniadakan  hak rakyat atas air.
3. Pasal  5  ayat  (1)  PP  No.  121  Tahun  2015,  bahwa  pengusahaan  sumber daya  air  diselenggarakan  berdasarkan  rencana  penyediaan  airdan/atau zona  peman-faatan  ruang  pada  sumber  air  untuk  pengusahaan  sumber daya air.
4. Pasal 8 ayat (7) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa dalam menetapkan prioritas alokasi,  maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah terlebih dahulu mem-perhitungkan  keperluan  air  untuk  pemeliharaan  sumber  air  dan lingkungan hidup.
5. Pasal 9 ayat (3) dan (4) PP No. 121 Tahun 2015, bahwa pengusahaan sumber daya air  dibebaskan  dari  kompensasi  dan  tuntutan  jika  terjadi  bencana yang mengakibatkan tidak dipenuhinya air yang dinyatakan secara resmi. Jika  hal  ini  dilakukan  analisis  hukum  dalam  perspektif  teori  keadilan,  maka terlihat  terdapat  beberapa  pasal  tersebut  yang  mengarah  pada  upaya memberikan  perlindungan hukum pengusahaan sumber daya air agar terjadi keseimbangan kepentingan komersialisasi air dan pemenuhan hak rakyat atas air.

## 4. Kesimpulan
Hukum pengusahaan sumber daya air berbasis keadilan atas hak air ( water rights ) dalam mewujudkan keseimbangan kepentingan komersialisasi air dan pemenuhan  hak  rakyat  atas  air  perlu  melakukan  harmonisasi  hukum pengusahaan  sumber  daya  air  dengan memberikan perlindungan hak air ( water  right )  agar  tercipta  ketersediaan  air  dan  penggunaan  air  yang berkeadilan  dan  bermoral.  Perlu  adanya  komitmen  bangsa  dan integritas tinggi  dalam  mempertahankan  nilai-nilai  keadilan  atas  sumber  daya  air dalam melakukan komersialisasi air.

## Daftar Pustaka
Buku Halim K. Diana,. (2010). Hukum Administrasi Negara , Bogor : Ghalia Indonesia Suteki. (2010). Rekonstruksi Hak Atas Air Pro Rakyat , Malang : Surya Pena Gumilang
Jurnal
Atang  Hermawan  Usman.  (2010)Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum , 30(1) Budi  Santoso  Wignyosukarto.  (2007) Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu  Dalam Upaya  Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015 , Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ronny  Winarno.  (2013) Politik  Hukum  Pengaturan  Pengusahaan  Air  Tanah , Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Malang
Ronny  Winarno.  (2015). Harmonisasi  Pengaturan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air Yang  Bermoral ,  Orasi  Ilmiah  Pada  Wisuda  Sarjana  S-1  Universitas Merdeka Pasuruan

## Media Masa
Kompas,  28-11-2011,  Eddy  Purwanto,  “ APBN  dan  Modal  Bangsa ,”  bahwa kekayaan negara berkurang secara permanen.
Kompas,  03-09-2012,  “ Padi Dibabat Jadi  Pakan  Ternak.  Petani  Karawang Minta  Keadilan Pengairan ”.
Jawa  Pos,  Radar  Bromo,  24-12-2012,  “ Mencermti  Pola  Pemanfaatan  Air  Tanah  di Kabupaten Pasuruan Lima Tahun Turun Satu Meter ”

## Peraturan perundang_undangan
UUD NRI Tahun 1945 UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (LN RI, 2007 - 33, TLN No. 4700).
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  (LN 2019 – 190 dan TLN No. 6405). PP RI No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (LN 2015 – 344 dan TLN No. 5801).