INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6731-6740 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Umum dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau dari UU Wabah Tahun 1984
Steffi Rifasa Tohir Suriaatmadja 1 ✉ , Ira Dewi Rachmadiani 2 , Sophan Yahya W 3
Universitas Pasundan
Email: steffirts@unpas.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  pernah  menghadapi  keadaan  dimana  status  wabah  berubah  menjadi  Pandemi.  Indonesia bahkan  dunia  saat  itu  berhadapan  dengan  penyakit  yang  disebabkan  oleh  Virus  Corona.  Melalui pengumuman  resmi  dari  WHO  yang  menyatakan  bahwa  status  dunia  akan  COVID-19  ini  menjadi Pandemi,  maka  Indonesia  pun  resmi  menjadi  negara  yang  harus  bersiap-siap  menghadapi  wabah tersebut. Berbagai upaya dan perubahan dilakukan dengan cepat dan bertahap agar dapat menekan laju pertumbuhan dan penyebaran penyakit tersebut. Selain masyarakat yang menghadapi perubahan, tenaga  kesehatan  sebagai  garda  depan  yang  sering  kontak  langsung  dengan  pasien  melakukakan penyesuaian untuk menghadapi wabah tersebut. Dimulai dari rangakaian penggunaan Alat Pelindung Diri, pembatasan jarak konsultasi dan pengurangan jam praktek. Perubahan tersebut belum diketahui apakah mendapatkan jaminan bahwa dapat dilakukan ataukah bertentangan dengan peraturan hukum. Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  adalah melakukan  penelitian  terhadap  azas-azas  hukum  dilakukan  terhadap  kaidah-kaidah  hukum,  yang merupakan  patokan-patokan  berperilaku.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  sudah  adanya  suatu peraturan  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  wabah  penyakit  menular  yaitu  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Akan tetapi, dikarenakan Undang-Undang tersebut sudah cukup lama dan tidak melakukan  pembaharuan,  pada  peraturan  tersebut,  tenaga  medis  atau  dokter  belum  mendapat perlindungan hukum yang paripurna dalam menangani wabah penyakit menular salah satunya covid 19.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan Dokter Umum, Perlindungan Hukum, Wabah

## Abstract
Indonesia once faced a situation where the status of an outbreak escalated to a pandemic. At that time, Indonesia,  along  with  the  rest  of  the  world,  was  dealing  with  a  disease  caused  by  the  Coronavirus. Following  the  official  announcement  from  the  WHO  declaring  COVID-19  as  a  pandemic,  Indonesia officially had to prepare to confront the outbreak. Various efforts and changes were implemented swiftly and  gradually  to  curb  the  growth  and  spread  of  the  disease.  Besides  the  public  facing  changes, healthcare workers, being the frontline frequently in direct contact with patients, made adjustments to cope  with  the  outbreak.  This  included  the  use  of  Personal  Protective  Equipment,  maintaining consultation  distance,  and  reducing  practice  hours.  It  was  unclear  whether  these  changes  were guaranteed to be implementable or whether they conflicted with legal regulations. The research method used was a normative juridical approach. Normative juridical research involves examining legal principles and norms that serve as behavioral guidelines. The research findings indicate that there is already a regulation  related  to  the  control  of  infectious  disease  outbreaks,  namely  Law  Number  4  of  1984. However, since this law is quite old and has not been updated, medical personnel or doctors do not yet receive comprehensive legal protection in dealing with infectious disease outbreaks, including COVID- 19.
Keywords: General Practitioner Health Services, Legal Protection, Outbreak

## PENDAHULUAN
Aturan  hukum  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengatur  atau  memberikan  pentunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidup sehingga semua manusia mendapatkan haknya tanpa mengambil hak orang lain. Pembuatan aturan hukum tersebut perlu didasari oleh asas. Asas adalah prinsip atau nilai dasar yang menjadi dasar pembuatan aturan hukum agar aturan tersebut dapat diplikasikan dan dipatuhi oleh objek hukum.
Asas  perlindungan  hukum  adalah  nilai  dasar  dari  aturan  hukum  yang  sifatnya memberikan perlindungan bagi objek hukum. Oleh karena itu banyak aturan hukum yang memiliki nilai dasar atau asas perlindungan. Salah satu aturan hukum yang dibuat dengan nilai  dasar  perlindungan  adalah  aturan  hukum  mengenai  wabah.  Wabah  adalah  suatu keadaan dimana dalam suatu daerah terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit meular yang lebih besar daripada biasanya.
Pada beberapa tahun lalu,  dunia berperang dalam  menghadapi makhluk tak kasat mata yang merubah status normal menjadi pandemi . COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Dihadapkan dengan dampaknya yang begitu luas, WHO pun menetapkan bahwa saat itu status Dunia dari wabah menjadi Pandemi (Notoatmodjo, 2010). Pandemi
berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  mempunyai  arti  wabah  yang  berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
Petugas kesehatan yang profesional mendasarkan semua perilaku dan tindakannya dalam  melayani  masyarakat  atau  pasien  harus  didasarkan  pada  standar  profesi.  Acuan bertindak atau etika profesi sebagai standar profesi kesehatan ini harus dirumuskan oleh masing-masing organisasi atau perkumpulan profesi. Definisi dari praktik kedokteran sendiri adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  dokter  dan  dokter  gigi  terhadap  pasien dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan.  Dalam  pelaksanaannya,  agar  tertib  dan  dapat mencapai tujuan utama yaitu keutamaan pasien serta melindungi profesi tenaga dokter, dibutuhkan peraturan yang di dalamnya memuat kejelasan mengenai hal-hal apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Di  tengah  polemik  pandemik  yang  semakin  lama  semakin  meluas,  menjadi kebingungan bagi para tenaga kesehatan khususnya dokter umum. Pada salah satu media, dikatakan Dokter menjadi korban dari penyakit Covid-19. Hingga saat itu, pada saat awal, Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  mengkonfirmasi  telah  kehilangan  25  anggotanya  akibat pandemi virus corona Covid-19 yang masih berlangsung. Selanjutnya tindak lanjut dari hal tersebut,  dibutuhkan  tindakan  pencegahan  yang  dapat  melindungi  tenaga  kesehatan khususnya dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan.
Pada saat dokter melakukan upaya untuk memberikan perlindungan diri sendiri dalam memberikan  pelayanan,  sehrusnya  tenaga  kesehatan  diberikan  panduan  dan  peraturan resmi  yang  minimal  menyatakan  bahwa  dokter  diperkenankan  melakukan  tindakan- tindakan pencegahan. Di Dalam UU Wabah Nomor 4 Tahun 1984, dikatakan pada pasal 9 ayat (1) bahwa Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko  yang  ditanggung  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dalam  pasal  tersebut  hanya tertuang bahwa tenaga terkait di dalam upaya penanggulangan wabah maka akan diberikan penghargaan, tidak diberikan jaminan bahwa berhak untuk melakukan perlindungan atas diri sendiri dalam melkukakn upaya penanggulangan wabah.
Asas perlindungan adalah nilai dasar atau prinsip dasar dalam suatu aturan hukum yang  memiliki  sifat  untuk  melindungi.  Asas  tersebut  merupakan  salah  satu  asas  yang terpenting  dalam pembuatan aturan hukum.  Salah satu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah aturan hukum yang mengatur tentang wabah. Aturan mengenai wabah tersebut memiliki nilai dasar perlindungan bagi masyarakat.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000).
Penjaminan  akan  kepastian  hak  yang  dimiliki  seseorang  merupakan  wujud  adanya perlindungan hukum. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.
Upaya dalam melasanakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter adalah dengan  menyelenggarakan  praktik  kedokteran.  Definisi  praktik  kedokteran  disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: “Prak tik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.”
Bencana yang dialami manusia salah satunya adalah timbulnya suatu wabah. Definisi wabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti wabah cacar, disentri,  kolera)  sedangkan  pandemi  adalah  wabah  yang  berjangkit  serempak  di  mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.” Suatu wabah yang dinyatakan sebagai Kondisi Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  di  Indonesia  harus  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut dikarenakan  istilah  KLB  digunakan  apabila  terjadi  kondisi  wabah  damana  dalam penanggulangganya diperlukan bantuan dari pemeritah pusat. Wabah menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah, yaitu :“ Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu  penyakit  menular  dalam  masyarakat  yang  jumlah  penderitanya  meningkat  secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”
Indonesia saat masa pandemic merupakan salah satu negara yang terjangkit COVID- 19  .  Covid-19  menurut  WHO  merupakan  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh coronavirus yang umumnya memiliki gejala batuk, demam dan rasa lelah, ataupun dapat berupa hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, dan ruam pada kulit. Gejala yang dialami bersifat ringan dan muncul  secara  bertahap.  Orang-orang  dengan  sistem  imunitas  yang  lemah  dapat mengalami gejala yang lebih berat. Penyebaran penyakit melalui percikan dari hidung atau mulut  orang  yang  terinfeksi.  Upaya  pencegahan  agar  tidak  terinfeksi  adlah  dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak.
Hak seorang dokter yaitu mendapatkan perlindungan hukum pada saat menjalnkan praktik kedokteran, memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan sesuai  standar,  mendapatkan  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  dari  pasien  dan  juga
mendapat  imbalan  jasa.  selain  hak,  dokter  memiliki  kewajiban  yang  harus  dipenuhinya. kewajiban  tersebut  adalah  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  prosedur  standar  dan standar  profesi,  merujuk  pasien  apabila  tidak  dapat  menangani  pasien,  menjaga  rahasia pasien dan dokter wajib menambah ilmu pengetahuan sesuai perkembangan jaman.

## METODE PENELITIAN
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  tujuan  penelitian  mencari  jawaban  atas landasan  hukum  perlindungan  hukum  bagi  dokter  umum  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan  di  masa  pandemi  covid-19  ditinjau  dari  peraturan  yang  berlaku.  Sehingga pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  adalah melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku (Mamudji, 1985).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Dokter Dihubungkan Dengan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Dalam Undang-undang Kesehatan terbaru Pasal 273 Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu:  “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
1. Mendapatkan  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan pasien;
2. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya
3. Mendapatkan  gaji/upah,  imbalan  jasa,  dan  tunjangan  kinerja  yang  kayak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan
5. mendapatkan  jaminan  kesehatan  dan  jaminan  ketenagakerjaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mendapatkan  pelindungan  atas  perlakuan  yang  tidak  sesuai  dengan  harkat  dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
7. mendapatkan  penghargaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
8. mendapatkan  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri  melalui  pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
9. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
10. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada poin a) dinyatakan bahwa seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai  dengan  standar  profesi  dan  Standar  Prosedur  Operasional    (SOP),  termasuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang berstandar. Pada kenyataannya, para tenaga medis  dan  kesehatan  lainnya  terpaksa  memakai  APD  seadanya  dalam  menolong  para pasien Covid 19 yang semakin banyak di masa awal pandemi. Hal ini bisa terjadi karena kecepatan  penyebaran  penyakit  tidak  seimbang  dengan  kecepatan  persiapan  dan ketersediaan  APD  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (fasyankes),  terutama  fasyankes primer; apalagi kalau fasyankesnya terletak jauh di pelosok- jauh dari pusat pemerintahan.
Kecepatan penyebaran/penularan pola penyakit virus yang tidak mengenal ruang dan waktu,  jelas  akan  meninggalkan  kecepatan  penyediaan  APD  yang  sangat  tergantung dengan prinsip hirarkis administratif dan geografis suatu daerah. Dokter merupakan profesi yang  berada  di  garis  terdepan  yangberhadapan  langsung  Covid-19.  Berjibaku  dalam membantu kesembuhan pasien Covid-19 (Rosita, 2020).
Adapun  kewajiban  dokter  dalam  menghadapi  situasi  dan  kondisi  normal  maupun pada masa wabah tampak dalam UU Kesehatan Pasal 274, yaitu sebagai berikut:
“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
1. memberikan  Pelayanan  Kesehatan  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
4. membuat  dan  menyimpan  catatan  dan/  atau  dokumen  tentang  pemeriksaan, asuhan,  dan  tindakan  yang  dilakukan;  dan  emberikan  pelayanan  medis  sesuai dengan standar profesi dan standar
5. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai
Selain hak, dokter memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban tersebut adalah memberikan pelayanan medis walaupun dengan peralatan APD seadanya. Hal ini terbukti tidak ada dokter ataupun organisasi profesinya yang protes atau menolak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia tercinta selama pandemi
covid 19. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa para dokter telah diabaikan hak perlindungannya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa awal penanganan wabah virus corona.
Perlindungan Hukum Dokter Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah
Menurut  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular Pasal 2, Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka  yang  ditimbulkan  wabah  sedini  mungkin,  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Makna dari penduduk dalam pasal 2 tersebut tentu termasuk dokter di dalamnya.
Wabah  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  wabah,  adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Wabah  sangat  erat  kaitannya  dengan  penyakit  dan  melibatkan  banyak  orang.  Hal tersebut memerlukan suatu aturan hukum yang jelas mengenai wabah dan penanganannya. Aturan hukum mengenai wabah itu sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 4  tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular.    Maksud  dan  tujuan  dibuatnya  aturan tersebut adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka wabah secepat mungkin dan meningkatkan derajat kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal  2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.
Pemerintah  sebagai  pemimpin  yang  harus  melindungi  dan  mensejahterakan masyarakatnya. Dalam kondisi adanya wabah ini maka pemerintah harus membuat aturan hukum mengenai bagaimana menghadapi wabah tersebut agar tidak semakin meningkat jumlahnya dan masyarakat tetap sehat.
Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah menyatakan bahwa upaya  penanggulangan  wabah  yang  dianjurkan  oleh  pemerintah  adalah  diawali  dengan penyelidikan secara epidemiologis yang selanjutnya dilakukan pengobatan dan tindakan- tindakan pencegahan meluasnya wabah.  Tanpa adanya petunjuk hukum dari pemerintah pusat, maka penanganan wabah akan terhambat karena tidak adanya keseragaman aturan.
Petugas medis maupun non medis yang termasuk kepada petugas yang terlibat dalam upaya  penanggulangan  wabah  akan  mendapatkan  penghargaan  dari  pemerintah.  Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.
Undang undang wabah yang terdiri dari 17 pasal tersebut tidak mencantumkan secara spesifik tentang perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam keadaan wabah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam Undang Undang Wabah  tahun  1984  itu  tidak  mencantumkan  tentang  perlindungan  hukum  bagi dokter/tenaga Kesehatan yang memberi pelayanan/pertolongan Kesehatan.
Perlindungan Hukum Dokter Dalam Penanganan Wabah Covid 19.
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, apalagi dokter yang sangat rentan terhadap terinfeksinya penyakit yang berbahaya seperti corona virus (Covid 19); dan Pemerintah yang berdasarkan hukum seharusnya melindungi setiap warganya.
Profesi  kedokteran  merupakan  profesi  yang  sarat  etika,  moral  dan  hukum  dalam mengatur prilaku pribadi para dokternya. Adapun aturan-aturan tersebut adalah Undang Undang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan aturan-aturan moral yang tidak  tertulis  lainnya.  Oleh  karena  itu  dalam  situasi  apapun  dokter  akan  selalu  siap melaksanakan tugasnya untuk menolong manusia untuk bebas dari segala penyakit, apakah itu penyakit biasa maupun penyakit yang terjadi dalam keadan wabah seperti covid 19.
Wabah suatu penyakit  datangnya bisa tiba-tiba, namun kejadian tersebut memang belum  bisa  dikategorikan  sering  terjadi.  Walaupun  datangnya  jarang,  namun  dapat menyebabkan  masyarakat  lumpuh  dari  aktifitas,  bahkan  lumpuhnya  semua  kehidupan. Karena datangnya wabah yang dirasakan jarang, maka perhatian untuk mengatur segala sesuatunya menjadi kurang memuaskan seperti terlihat pada Undang Undang Wabah 1984 yang sangat superfisial.
Jika diamati penanganan wabah covid 19 di Indonesia, telah diputuskan oleh Presiden bahwa yang menangani kondisi wabah adalah Satuan Tugas Covid 19. Secara peraturan hukum,  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  yang  mengutamakan  masyarakat  banyak daripada  mendahulukan  bagaimana  melindungi  tenaga  medis  /  tenaga  kesehatan sesempurna mungkin. Hal ini memang wajar dan logis. Dikarenakan hal tersebut, pada masa awal  pandemik,  banyak  sukarelawan  baik  berupa  institusi  maupun  perusahaan  dan kelompok masyarakat bergotong royong mengadakan APD untuk diberikan kepada dokter.
Masa  pandemik  tersebut  juga  menimbulkan  efek  lainnya  bukan  hanya  masalah penyediaan logistik dalam penanganan pandemik dan wabah penyakit. Beberapa tenaga dokter dikarenakan keterbatasan energi dan juga untuk melakukan pelayanan yang optimal, melakukan  pembatasan  jam  praktek  saat  masa  awal  pandemi.  Pada  kejadian  tersebut, peralihan  yang  menyebabkan  beberapa  imbas  belum  memiliki  kejelasan  apakah  dokter mendapatkan perlindungan terkait hal yang berubah atau tidak.
Perubahan  tersebut  belum  dituangkan  dalam  dasar  hukum  tertinggi  atau  undang- undang,  sehingga  dokter  pada  saat  melakukan  pelayanan  saat  masa  wabah  semakin meluas, menemukan ketidak pastian, apakah hal perubahan yang dokter lakukan adalah boleh atau tidak.

## SIMPULAN
Dikarenakan Undang-undang yang ada masih bersifat umum, perlindungan yang spesifik  kepada  dokter  masih  sangat  terbatas.  Dikarenakan  jarangnya  angka  kejadian wabah,  menyebabkan  kepentingan  untuk  perubahan  terhadap  peraturan  yang  terkait wabah  belum  diutamakan.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  pada  penelitian  tersebut adalah, sudah adanya suatu peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Akan tetapi, dikarenakan Undang-Undang tersebut sudah cukup lama dan tidak melakukan pembaharuan, pada peraturan  tersebut,  tenaga  medis  atau  dokter  belum  mendapat  perlindungan  hukum yang  paripurna  dalam  menangani  wabah  penyakit  menular  salah  satunya  covid  19. Berdasarkan  prinsip  perlindungan  hukum,  dokter  yang  sebetulnya  termasuk  kepada warna negara,  belum  mendapatkan  perlindungan hukum  atas profesinya secara  detail dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Soekidjo Notoatmodjo..Etika & Hukum Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. 2010: 103.
Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung….:54.
Bartens, K. Etika. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1997.
Eka Julianta. Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik. CV. Karya Putra Darwati: Bandung.
2012: 194.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. CV. Rajawali: Jakarta. 1985: 70
Epidemiologi bagi Mahasiswa Kebidanan.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004
Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan  dan
Kebudayaan, https://kbbi.web.id , Diakses pada 1 Januari 2020.
Luthfia Ayu Azanella, Ada 25 Dokter yang Meninggal Terkait Covid-19 di Indonesia, PB IDI
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/28/163240665/ada-25-dokter-yang- meninggal-terkait-covid-19-di-indonesia-pb-idi-bentuk . Diakses 18 Juni 2020, Pukul 12.27 AM WIB.
WHO.  Pertanyaan  dan  jawaban  terkait  COVID-19,  HIV  dan  antiretroviral  di  Indonesia. https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-on-hiv-and- antiretroviral . Diakses 18 Juni 2020 Pukul 12.34 PM WIB.
WHO. WHO characterizes COVID-19 as a pandemic.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as- they-happen. Diakses 16 Juni 2020 Pukul 12.54 AM WIB.
Dian Rosita, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Peengobatan Pasien Covid-1 Di Rumah Sakit.  Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No2, September 2020.