## Volume 04 Nomor 03 Tahun 2024
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## Analisis Kepatuhan Pajak PPh Pasal 23 Pada Jasa Outsourcing (Studi Kasus PT. Prima Karya Sarana Medan)
Syarifah Fadillah Natasha 1 , Yus Epi 2 , Vince Ariyani 3 , Lusiana 4
Politeknik Ganesha Medan 1,2,3,4

## A R T I C L E  I N F O

## ABSTRACT
PT. PKSS merupakan Perusahaan yang bergerak dibidanng pengelolaan  sumber  daya  tenaga  kerja  yang  berada  di Sumatera  Utara.  PT.  PKSS  telah  terdaftar  sebagai  wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu PPh pasal 23 atas pendapatan jasa outsourcing. Jasa outsourcing merupakan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk penyelesaian suatu pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perhitungan,  penyetoran,  pelaporan  dan pencatatan  PPh  pasal  23  atas  jasa outsourcing pada  PT. PKSS  Medan  telah  sesuai  dengan  UU  PPh  No.  36  tahun 2008.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan, disusun, dikelompokkan,  dan  dianalisa.  Deskriptif  kualitatif  juga merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi dilapangan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi  dari  pihak  berwewenang  melalui  wawancara, pengamatan  langsung  dilapangan  serta  laporan  yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PKSS telah mematuhi ketentuan perhitungan  dan  pencatatan  PPh  Pasal  23  dengan  tepat, sesuai tarif yang berlaku dan peraturan perpajakan. Proses pencatatan dilakukan dengan sistematis dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyediaan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai jadwal, yaitu paling lambat tanggal 10  bulan  berikutnya  setelah  bulan  pemotongan.  Namun, terdapat  ketidaksesuaian  dalam  pelaporan  untuk  bulan Maret  yang  dilakukan  terlambat  pada  28  April  2023, melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan.

## Keywords:
Keywords:
PPh Pasal 23, Outsourcing
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons
Attribution 4.0 International License . Corresponding Author:
Syarifah Fadillah Natasha Politeknik Ganesha Medan Email: sha.jizu07@gmail.com

## Pendahuluan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak  dalam  negeri  atau  bentuk  usaha  tetap  dari Indonesia, baik berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, serta imbalan lain yang  terkait  dengan  jasa.  Penerapan  PPh  Pasal  23  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  negara  dari  sektor  pajak,  sehingga  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  menjadi aspek  yang  krusial  bagi  kelangsungan  pembangunan  ekonomi.  PPh  Pasal  23  mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penghasilan berupa jasa. Dalam konteks jasa outsourcing, penerapan PPh Pasal 23 menjadi  isu  krusial  mengingat  kompleksitas  penghitungan  dan  pelaporannya.  Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Melli Herfina (2021), ditemukan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada layanan outsourcing di PT. Karang Putih Sejati Padang telah berjalan sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku. PT. Prima Karya Sarana Medan, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa outsourcing, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan perpajakan, khususnya PPh Pasal 23. Jasa outsourcing yang disediakan  oleh  perusahaan  ini  meliputi  berbagai  bidang  seperti  tenaga  kerja,  administrasi, hingga manajemen sumber daya manusia. Kepatuhan dalam membayar PPh Pasal 23 atas jasa- jasa tersebut menjadi indikator penting yang mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik. Namun,  dalam  praktiknya,  sering  kali  terjadi  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Beberapa di antaranya termasuk pemahaman yang kurang  mengenai  regulasi  perpajakan,  kesalahan  dalam  perhitungan  pajak,  serta  kurangnya sistem administrasi yang memadai untuk mendukung pelaporan pajak. Ketidakpatuhan dalam pembayaran  pajak  dapat  berdampak  negatif  terhadap  perusahaan,  baik  dalam  bentuk  sanksi administratif  maupun  denda,  serta  dapat  merugikan  citra  perusahaan  di  mata  publik  dan pemerintah. Studi kasus pada PT. Prima Karya Sarana Medan ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, pelaporan hingga pencatatan PPh pasal 23 atas jasa Outsourcing pada PT. PKSS. Medan sudah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik bagi PT. Prima Karya Sarana Medan maupun bagi perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa outsourcing.

## Metode Pengertian Pajak
Perpajakan adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk  membayar  menurut  peraturan,  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung,  dan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  pemerintah  dalam  melaksanakan  fungsi pemerintahan dan pembangunan. (Waluyo, 2021)

## Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. PPh Pasal 23 dipotong  pada  saat  pembayaran  oleh  pihak  yang  wajib  membayar  kepada  penerima penghasilan.

## Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal  23 meliputi dividen, bunga, royalti,  hadiah, penghargaan, sewa, dan imbalan lain yang  terkait  dengan  penggunaan  jasa.  Jasa  outsourcing  termasuk  dalam  kategori  ini  karena melibatkan pembayaran atas penggunaan tenaga kerja atau layanan profesional.

## Perhitungan PPh Pasal 23
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan No. 141/PMK.03/2015  Perhitungan PPh Pasal  23 dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk penghasilan dari jasa, tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

## Penyetoran PPh Pasal 23
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Penyetoran PPh Pasal 23 yang  telah  dipotong  harus  dilakukan  ke  kas  negara  melalui  bank  persepsi  atau  kantor  pos. Penyetoran  ini  harus  dilakukan  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya  setelah  bulan pemotongan.

## Pelaporan PPh Pasal 23
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 Pelaporan pajak yang dipotong dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. SPT ini harus disampaikan paling  lambat  tanggal  20  bulan  berikutnya  setelah  bulan  pemotongan.  Pelaporan  dapat dilakukan secara manual atau melalui e-Filing.

## Pencatatan PPh Pasal 23
Pencatatan  yang  baik  dan  akurat  mengenai  pajak  yang  dipotong,  disetor,  dan  dilaporkan merupakan  bagian  dari  kepatuhan  perpajakan.  Pencatatan  ini  membantu  perusahaan  dalam memastikan tidak ada kesalahan dan memudahkan pelaksanaan audit oleh pihak berwenang. (Waluyo, 2021)

## Kepatuhan Perpajakan
Kepatuhan perpajakan adalah kesesuaian tindakan wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang  berlaku.  Kepatuhan  ini  mencakup  aspek  perhitungan,  penyetoran,  pelaporan,  dan pencatatan pajak. (James & Alley, 2004)

## Jasa Outsourcing
Jasa  outsourcing  adalah  penyerahan  sebagian  atau  seluruh  pelaksanaan  pekerjaan  kepada perusahaan lain yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks perpajakan, jasa outsourcing melibatkan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23. (Handoko, 2020)
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing di  PT.  Prima  Karya  Sarana  Medan,  serta  untuk  menilai  kesesuaiannya  dengan  peraturan perpajakan yang berlaku.
Penelitian ini dilakukan pada PT. PKSS Medan yang beralamat di Jl. Dr Sutomo Ujung, No. 39 AA, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan data  primer  yang  berbentuk  wawancara  mendalam  dan  observasi,  sedangkan  sumber  data sekunder  yaitu  berbentuk  dokumen  perusahaan,  laporan  keuangan,  laporan  pajak,  dan peraturan perpajakan yang berlaku. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Pendapatan Bruto PT. PKSS Periode Bulan Januari – Maret 2023 No Nama Bulan Jumlah  Nilai  Objek Pajak  (Rp) PPh yang Dipotong (Rp) 1 Januari 944.250.000 18.885.000 2 Februari 11.000.000 220.000 3 Maret 630.000.000 12.600.000
Tabel  diatas  menunjukan  data  pada  bulan  januari,  februari  dan  maret  tahun  2023  atas  jasa outsourcing pada PT.PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera) dimana jumblah nilai objek pada bulan januari sebesar Rp 944.250.000 dan PPh yang dipotong yaitu sebesar 18.885.000 (Rp 944.250.000 x 2% = Rp 18.885.000, selanjutnya pada bulan Februari jumblah nilai objek pajak sebesar Rp 11.000.000 dan PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp Rp 220.000  (Rp 11.000.000 x 2% = Rp 220.000), dan pada bulan Maret jumblah nilai objek pajak sebesar Rp 630.000.000 dan PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp 12.600.000 (Rp 630.000.000 x 2% =Rp 12.600.000).
A. Bulan Mei
Uraian Jumblah Penghasilan Bruto Tarif Persen PPh yang Dipotong 1) 2) 3) 4) 1. Dividen 15% 2. Bunga 15% 3. Royalti 15% 4. Hadiah dan Penghargaan 15% 5. Sewa  dan  Penghasilan lain  sehubungan  dengan penggunaan Harta 2% 6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi  dan  jasa  lain sesuai dengan PMK- 244/PMK.03/2008:
2%
a. Jasa Teknik 2% b. Jasa manajemen 2% c. Jasa Konsultan 2%
d. Jasa lain:
1) Jasa  lain  sesuai
PMK- 244/PMK.03/2008 944.250.000 2% 18.885.000 Jumlah 944.250.000 18.885.000 B. Bulan Februari Uraian Jumblah Penghasilan Bruto Tarif Persen PPh yang Dipotong 1) 2) 3) 4) 1. Dividen 15%
2. Bunga 15% 3. Royalti 15% 4. Hadiah dan Penghargaan 15% 5. Sewa  dan  Penghasilan lain  sehubungan  dengan penggunaan Harta 2% 6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi  dan  jasa  lain sesuai dengan PMK- 244/PMK.03/2008: 2% a. Jasa Teknik 2% b. Jasa manajemen 2% c. Jasa Konsultan 2% d. Jasa lain:
2) Jasa  lain  sesuai
PMK- 244/PMK.03/2008 11.000.000 2% 220.000 Jumlah 11.000.000 2% 220.000 C. Bulan Maret Uraian Jumblah Penghasilan Bruto Tarif Persen PPh yang Dipotong 1) 2) 3) 4) 1. Dividen 15% 2. Bunga 15% 3. Royalti 15% 4. Hadiah dan Penghargaan 15% 5. Sewa  dan  Penghasilan lain  sehubungan  dengan penggunaan Harta 2% 6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi  dan  jasa  lain sesuai dengan PMK- 244/PMK.03/2008:
2%
a. Jasa Teknik 2% b. Jasa manajemen 2% c. Jasa Konsultan 2%
d. Jasa lain:
3) Jasa  lain  sesuai
PMK- 244/PMK.03/2008 630.000.000 2% 12.600.000 Jumlah 630.000.000 2% 12.600.000
Pembahasan Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Prima Karya Sarana Sejahtera
Berikut  adalah  perhitungan  untuk  pemotongan  PPh  Pasal  23  pada  PT.  PKSS  selama  bulan Januari – Maret 2023:
1) Januari
𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  × 2% 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 944.250.000  × 2% 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 𝑅𝑝 18.885.000
Dari  perhitungan  PPh  Pasal  23  diatas  untuk  bulan  januari  2023  dilaporkan  pada  tanggal  17 Februari 2023 sebanyak Rp. 18.885.000 dengan pencatatan jurnal:
Biaya Rp. 944.250.000 Kas di Bank Rp. 925.365.000 Utang PPh 23 Rp. 18.885.000

## 2) Februari
𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  × 2% 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 11.000.000  × 2%

## 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 𝑅𝑝 220.000
Dari perhitungan PPh Pasal 23 diatas untuk bulan Februari 2023 dilaporkan pada tanggal 20 Maret 2023 sebanyak Rp. 220.000 dengan pencatatan jurnal :
Biaya Rp. 11.000.000 Kas di Bank Rp. 10.780.000 Utang PPh 23 Rp. 220.000

## 3) Maret
𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  × 2% 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 630.000.000 × 2%

## 𝑃𝑃ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 23 = 𝑅𝑝 12.600.000
Dari  perhitungan  PPh  Pasal  23  diatas  untuk  bulan  Maret    2023  dilaporkan  pada  tanggal  20 April 2023 sebanyak Rp.12.600.000dengan pencatatan jurnal :
Biaya Rp. 630.000.000 Kas di Bank Rp. 617.400.000 Utang PPh 23 Rp. 12.600.000
Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. PKSS Periode Januari – Maret 2023
Nama Bulan Total  Pendapatan Bruto PPh  Pasal  23  yang dipotong Perusahaan PPh  Pasal  23  yang dipotong Menurut Undang-Undang 2% Januari Rp. 944.250.000 Rp. 18.885.000 Rp. 18.885.000 Februari Rp. 11.000.000 Rp. 220.000 Rp. 220.000 Maret Rp. 630.000.000 Rp. 12.600.000 Rp. 12.600.000
Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing pada PT.PKSS Periode Januari – Maret 2023
No Masa Pajak Tanggal Penyetoran Batas Penyetoran Jumlah Setoran (Rp) Tidak Sesuai/ Sesuai 1 Januari 2023 17 Februari 2023 10 Februari 2023 18.885.000 Tidak Sesuai 2 Februari 2023 20 Maret 2023 10 Maret 2023 220.000 Tidak Sesuai
3 Maret 2023 28 April 2023 10 April 2023 12.600.000 Tidak Sesuai
Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa masa penyetoran PPh pasal 23 atas jasa outsourcing pada  PT.  Prima  Karya  Sarana  Sejahtera  pada  bulan  Januari  2023  sebesar  Rp18.885.000, Februari  2023  sebesar  Rp  220.000,  dan  untuk  masa  penyetoran  PPh  Pasal  23  bulan  Maret sebesar  RP  12.600.000.  Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  PT.  PKSS  melakukan penyetoran  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu  batas  penyetoran  paling  lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsorcing pada PT.PKSS
Penyetoran  dilakukan  oleh  pihak  pemotong  dengan  mengisi  SPT  Masa  PPh  Pasal  23,  lalu melaporkannya  melalui  fitur  lapor  pajak  online  yang  memiliki  masa  jatuh  tempo  pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya .
Setelah  bagian account  payable melakukan  pembayaran  ke Supliers yang  kemudian  akan dikoreksi  dan  dihitung  kembali  oleh  bagian account  tax atas  jumlah  nilai  pajak  yang  harus dipotong perusahaan untuk PPh Pasal 23 dari  jasa outsourcing .
No Masa Pajak Jumblah Penghasilan Bruto Tanggal Pelaporan Batas Pelaporan Keterangan 1 Januari 944.250.000 17 Februari 2023 20 Februari 2023 Sesuai 2 Februari 11.000.000 20 Maret 2023  20 Maret 2023  Sesuai 3 Maret 630.000.000  28 April 2023 20 April 2023 Tidak sesuai

## Pencatatan PPh Pasal 23 Pada PT. PKSS
Adapun  pencatatan  yang  dilakukan  PT.  Prima  Karya  Sarana  Sejahtera  (PKSS) mengenai pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut.
Tabel 2. Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa PT. PKSS
Pencatatan oleh PT. PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera) Pencatatan  Menurut  Ketentuan  Akuntansi Perpajakan yang Berlaku Umum Sesuai/ Tidak sesuai Saat pemotongan PPh 23 atas jasa Bulan Januari 2023 Beban  Rp. 944.250.000 Kas di Bank    Rp. 925.365.000 Utang PPh 23 Rp. 18.885.000 Pada Saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing Beban Rp 944.250.000 Utang PPh Pasal 23 Rp  18.885.000 Kas/Bank.                Rp 925.365.000 Sesuai
Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Bulan Januari 2023
Utang PPh Pasal 23 Rp. 18.885.000 (D) Kas Rp. 18.885.000 (K) Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing Utang PPh Pasal 23 Rp 18.885.000 (D) Kas/ Bank Rp. 18.885.000 (K) Sesuai
Saat pemotongan PPh 23 atas jasa Bulan Februari 2023 Beban  Rp. 11.000.000 (D) Kas di Bank       Rp. 10.780.000 (K) Utang PPh 23  Rp. 220.000 (K) Pada Saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing Beban Rp Rp. 11.000.000 (D) Utang PPh Pasal 23 Rp 10.780.000 (K) Kas/Bank                 Rp220.000 (K) Sesuai Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Bulan Februari 2023 Utang PPh Pasal 23 Rp. 220.000 (D) Kas Rp. 220.000 (K) Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing Utang PPh Pasal 23 Rp 220.000 (D) Kas Bank Rp . 220.000 (K) Sesuai
Saat pemotongan PPh 23 atas jasa Bulan
Maret 2023 Beban  Rp. 630.000.000 (D) Kas di Bank     Rp. 617.400.000 (K) Utang PPh 23   Rp. 12.600.000 (K) Pada Saat Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing Beban Rp 630.000.000 (D) Utang PPh Pasal 23 Rp 12.600.000 (K)
Kas/Bank                 Rp . 617.400.000 (K)
Sesuai
Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Bulan Maret 2023
Utang PPh Pasal 23 Rp. 12.600.000 (D)
Kas Rp. 12.600.000 (K) Saat Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa Outsourcing Utang PPh Pasal 23 Rp 12.600.000  (D) Kas/ Bank Rp  (12.600.000 K) Sesuai

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  perhitungan  hingga  pencatatan  PPh  Pasal  23  atas  jasa Outsourcing pada PT. PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera),  maka kesimpulan yang dapat di ambil  sebagai  berikut:  Perhitungan  dan  Pencatatan  PPh  Pasal  23  pada  PT.  PKSS  atas  jasa Outsourching sesuai dengan UU No 36 tahun 2008, Tata cara yang ada sudah mengacu pada UU tersebut sehingga PT. PKSS untuk pelaksanaan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 sudah benar seperti objek yang dipotong serta dalam melakukan pemotongan PT. PKSS memotong PPh pasal 23 dengan tarif yang sudah ditetapkan. Proses Pencatatan yang dilakukan perusahaan sehubungan  dengan  transaksi  yang  menyebabkan  timbulnya  PPh  23  khususnya  atas  jasa Outsourcing telah memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  PT.  PKSS  (Prima  Karya  Sarana  Sejahtera) sebagai  pemotong  pajak  penghasilan  pasal  23  atas  jasa outsourcing atau  tenaga kerja. Perusahaan  melakukan  penyetotan  atas  pemotongan  PPh  23  setiap  tanggal  10  pada  bulan berikutnya  atau  sebelumnya  tergantung  pada  tanggal  tersebut.  Dalam  pelaporan  pajak penghasilan (PPh) Pasal  23 atas jasa outsourcing atau tenaga kerja PT. Prima Karya Sarana Sejahtera sebagaimana dalam penjelasan diatas pada bulan januari pelaporan dilakukan tanggal 17  februari  2023,  bulan  februari  pelaporan  dilakukan  tanggal  20  maret  2023  telah  sesuai dengan  peraturan  UU  yang  mengatur  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  selambat-lambatnya dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya, dan bulan maret pelaporan dilakukan tanggal 28 april 2023 tidak sesuai dengan peraturan UU.

## Daftar Pustaka
[1.] Herfina, Melli. "Studi Kasus Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Layanan  Outsourcing  di  PT.  Karang  Putih  Sejati  Padang." Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, 2021.
[2.] James,  Simon,  and  Clinton  Alley.  "Tax  Compliance,  Self-Assessment  and  Tax Administration." Journal of Finance and Management in Public Services, 2004.
[3.] Handoko. Manajemen  Outsourcing:  Strategi  dan Aplikasi.  Yogyakarta:  Penerbit  Andi, 2020.
[4.] Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  PER-16/PJ/2016  tentang  Tata  Cara  Penyetoran dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  yang  Dipotong  dan/atau  Dipungut  oleh  Pemotong dan/atau Pemungut Pajak.
[5.] Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  141/PMK.03/2015  tentang  Pemotongan  Pajak Penghasilan  Pasal  23  atas  Penghasilan  dari  Jasa  Lain  Selain  Jasa  Konstruksi,  Jasa Konsultan, dan Jasa Perhotelan.
[6.] Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  9/PMK.03/2018  tentang  Tata  Cara  Pelaporan  Pajak Penghasilan yang Dipotong atau Dipungut dan Disetorkan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
[7.] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
[8.] Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2021.