## Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan
Pada  Perbankan Syariah di Indonesia

## Nur Haida
Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon e-mail : nurhiada26684@gmail.com

## Abstrak
Bank  syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  berperan  menghimpun  dana  dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang  mengalami  defisit  dana. Selain  berperan  sebagai  lembaga  intermediasi,  bank  syariah dapat mengoptimalkannya dalam berbagai aspek. Salah-satu aspek tersebut adalah di bidang sosial yang merupakan keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Pengoptimalan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam bidang sosial salah- satunya yaitu dengan penyaluran dalam aplikasi produk pembiayaan dengan akad qard yaitu pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan  dengan  kewajiban  pihak  peminjam  mengembalikan pokok pinjaman secara  sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan  kepada kaum  dhu’afa dari  segi  ekonomi.  Dengan  menggunakan  metode  analisis deskriptif didapatkan gambaran bahwa terdapat perbedaan antara Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  dengan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  dalam  menyalurkan  dana pada  produk  pembiayaan  dengan  akad  qard pada  tahun 2005  sampai  dengan  bulan  Juni tahun 2015. Pada  tahun 2005  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  menunjukkan tren  peningkatan  hingga  tahun 2011.  Namun  setelah  mencapai  titik  klimaks  peningkatan volume  pembiayaan  qardhul  hasan pada  tahun  2011  kemudian  pada  periode-periode berikutnya mengalami penurunan hingga bulan Juni 2015. Berbeda halnya dengan BUS dan UUS, BPRS menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015 dan belum mengalami penurunan sama sekali.
Kata Kunci: Qardhul Hasan, Fungsi Sosial, Bank Umum Syariah, dan BPRS.

## Abstract
Islamic  bank  acts  as  an  intermediary  institution  collecting  funds  from  people  who have a surplus of funds and channel them back to the community that had a deficit of funds. In addition to acting as an intermediary, Islamic banks can optimize it in many aspects. One of the  aspects  are  in  the  social  field  which  is  a  feature  of  Islamic  banks  compared  with conventional banks. Optimization function Islamic bank as an intermediary in the social field one only, namely the distribution in product applications financing agreement qardhul hasan lending and borrowing funds without compensation to the obligations of the borrower returns the  loan  principal  in  a  lump  sum  or  in  installments  within  a  certain  period,  lending  is channeled  to  the  dhu'afa  economic  terms.  By  using  descriptive  analysis  it  was  shown  that there is a difference between Islamic Banks and Sharia Business Unit with the People's Bank of Islamic Financing in disbursing the funds on financing products with qard contract in 2005 until June 2015. In 2005 the Islamic Banks and Units Sharia showed an increasing trend until 2011. However, after reaching a climax qard financing volume increase in 2011 and then in later  periods  decreased  until  June  2015.  By  contrast,  the  BUS  and  UUS,  SRB  showed  an increasing trend from 2005 to in June 2015 and has not decreased at all. Keywords: Qardhul Hasan, Social Function, Islamic Banks, and BPRS.

## Pendahuluan
Sektor  perbankan  memiliki  peranan penting dalam sistem perekonomian nasional. Peranan  perbankan  ini  terkait dengan  fungsi  bank  sebagai  lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi  bank  akan  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi melalui penyediaan  sumber  dana  untuk  pembiayaan investasi  dan  modal  kerja.  Efek  dari pembiayaan  bank  akan  mendorong  kegiatan sektor  riil  melalui  interaksi  berbagai  pelaku ekonomi, sehingga mengakibatkan peningkatan  permintaan  input  produksi  yang pada  akhirnya  akan  mendorong  terjadinya peningkatan output produksi nasional.
Seperti  halnya  bank  konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi  yaitu  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali dana  tersebut  kepada  masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai bentuk fasilitas  pembiayaan. Bentuk-bentuk  fasilitas pembiayaan bank syariah, yaitu dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna,  salam, dan qard.  Perbedaannya dengan  bank  konvensional,  bank  syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak  berlandaskan  pada  bunga  melainkan berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  yang telah  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional.
Selain  itu,  terdapat  keistimewaan  bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional  yaitu  bank  syariah  dapat menjalankan  fungsi  sosial  yang  berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya  meningkatkan  tingkat ekonomi  masyarakat  menengah  ke  bawah. Karena  itu  dalam  bank  syariah  produk pembiayaan  yang  diterapkan  tidak  hanya difokuskan  pada  pola jual  beli  seperti menggunakan akad murabahah dan sejenisnya.  Tetapi  juga  ada  produk-produk bersifat  untuk  kebajikan  atau  murni  demi membantu  pihak yang  membutuhkan  seperti menggunakan akad qardh al-hasan.
Dengan  demikian  dari  kajian  ekonomi syariahnya, diharapkan terjadinya
keseimbangan  yang stabil  dari  kegiatan operasional bank  yang  murni  untuk  mencari laba  dengan  peran  sosial  bank  yang kegiatannya  diorientasikan untuk  membantu masyarakat  tanpa  mengambil  untung.  M. Dawam Rahardjo menyebutkan bahwa perbankan  syariah  sebagai  bank  sosial  yang bersifat  syariah.  Maksudnya,  dalam  kegiatan operasi  bank  sosial  syariah  ini  ditujukan untuk membantu dengan memberikan fasilitas  keuangan  kepada  orang  yang membutuhkan  seperti  masyarakat  ekonomi kelas  miskin  yang  produktif,  orang-orang yang terlantar, dan masyarakat yang membutuhkan  perlindungan  sosial  ekonomi. Orientasinya  akan  mewujudkan  masyarakat yang  lebih  dapat  hidup  mandiri  dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang mumpuni.
Lebih  lanjut  pada  Pasal  4 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan  syariah  dijelaskan  fungsi  bank syariah adalah sebagai berikut:
 Bank    Syariah    dan    UUS    wajib menjalankan    fungsi  menghimpun  dan menyalurkan dana masyarakat.
 Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi  sosial  dalam  bentuk lembaga baitulmal,  yaitu menerima  dana yang  berasal  dari  zakat,  infak,  sedekah, hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
 Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang  dan  menyalurkannya  kepada pengelola  wakaf  (nazhir)  sesuai  dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
 Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan fungsi  perbankan  syariah di  atas dapat  digambarkan  bahwa  selain fungsi  bank  syariah  sebagai  lembaga intermediasi  yaitu  menghimpun  dana  dari masyarakat  yang  mengalami  surplus  dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat  yang  mengalami  defisit  dana.
Bank  syariah  juga  dapat  mengoptimalkan peran  intermediasi  tersebut dalam  berbagai aspek. Salah-satu  aspek  tersebut  adalah  di bidang  sosial  yang  merupakan  keistimewaan bank  syariah  dibandingkan  dengan  bank konvensional. Pengoptimalan  fungsi  bank syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  dalam bidang  sosial  salah-satunya  yaitu  dengan penyaluran dalam aplikasi produk pembiayaan  dengan  akad qard yaitu  pinjam meminjam  dana  tanpa  imbalan  dengan kewajiban  pihak  peminjam  mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan  kepada kaum  dhu’afa dari  segi ekonomi.
Hal  ini  selaras  dengan  salah  satu langkah  penting  atau  penajaman  fokus kebijakan dalam sasaran strategis pengembangan  perbankan  syariah  dilakukan dengan optimalnya fungsi sosial bank syariah dalam  memfasilitasi  sektor voluntary atau sosial dengan program pemberdayaan ekonomi  rakyat.  Inisiatif  strategis  untuk optimalisasi  fungsi  sosial  bank  syariah melalui perannya dalam memfasilitasi hubungan voluntary  sector (dana  sosial) dengan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat. Perbankan  syariah  melalui  jaringan  layanan yang luas akan memberikan kemudahan bagi muzakki dan  dermawan  (pemilik  dana)  di dalam  menyerahkan  dana  tersebut  dan sekaligus  memperlancar  distribusi  dana tersebut  terutama  ke  daerah-daerah  yang sangat membutuhkan.
Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang  pesat.  Berdasarkan  data  Statistik Perbankan Syariah sampai dengan Juni 2015 terdapat  dua  belas    Bank  Umum  Syariah (BUS)  dengan  jaringan  kantor  berjumlah 2.121  kantor,  22  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) dengan jaringan kantor berjumlah 327 kantor dan  161  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  dengan  jaringan  kantor  berjumlah 433 kantor. Untuk lebih jelasnya, perkembangan  industri  perbankan  syariah dalam  kurun  tujuh  tahun  terakhir  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1
Perkembangan Jaringan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia JenisBank 2012 2013 2014 2015
BUS - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 11 1.745 11 1.998 12 2.151 12 2.121 UUS - Jumlah UUS - Jumlah Kantor
24 517 23 590 22 320 22
327 BPRS - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 158 401 163 402 163 439 161 433 Total kantor 2.663 2.990 2.910 2.881
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah  Juni 2015.
Dalam  Undang-Undang  Perbankan Syariah,  yang  dimaksud  dengan  perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut  bank  syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bank syariah  adalah  bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah.  Oleh  karena  itu,  secara kelembagaan perbankan  syariah   terdiri dari Bank  Umum  Syariah (BUS) dan  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  yang merupakan  kelembagaan  dari  bank  syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS).
Berdasarkan  kegiatan  operasionalnya, terdapat  perbedaan  antara  BUS,  UUS  dan BPRS.  Namun  secara garis  besar,  BUS  dan UUS  dalam  kegiatannya  dapat  memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan  BPRS  dalam  kegiatannya  tidak dapat  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. Walaupun  UUS  adalah unit kerja dari kantor pusat Bank  Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan Prinsip  Syariah,  atau  unit  kerja  di  kantor cabang dari suatu  Bank  yang berkedudukan diluar negeri  yang  melaksanakan  kegiatan usaha  secara  konvensional  yang  berfungsi sebagai  kantor  induk dari  kantor  cabang pembantu  syariah  dan/atau  unit  syariah. Akan  tetapi,  UUS  dapat  memberikan  jasa
layanan  yang  sama  dengan  Bank  Umum Syariah.
Dengan  adanya  ketiga  jenis  lembaga perbankan  syariah  tersebut  serta  diiringi perkembangan  jaringan  kantor  operasional yang  semakin  merata  di  daerah-daerah  di Indonesia.  Diharapkan  perkembangan  peran sosial  perbankan  syariah  akan  semakin  baik pula.  Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah dalam  melaksanakan  fungsi sosial  dapat bertindak  sebagai penerima  dana  sosial antara  lain  dalam  bentuk zakat,  infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai  syariah  atas  nama  bank syariah atau Lembaga  Amil  Zakat  yang  ditunjuk  oleh pemerintah.  Pada  tahun  2007  pengelolaan dana sosial oleh bank syariah meningkat Rp. 8  miliar  menjadi  Rp.  22,4  miliar,  dimana pengelolaan dana sosial berbasis Zakat Infaq Shodaqoh  Wakaf  (ZISW)  mencapai  Rp.  18 miliar  dan  dana  sosial  berbasis qardh (pinjaman) mencapai Rp. 4,4 miliar.
Dari  berbagai  data  diatas,  dapat diketahui bahwa potensi sumber dan pemanfaatan dana qardh&qardhul hasan dan fasilitas  jasa  sosial  perbankan  lainnya ternyata  cukup  besar  dan  apabila  dana-dana tersebut  dimanfaatkan  dan  dikelola  secara optimal  dan  profesional  misal  dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen  yang relevan yaitu, prinsip amar ma’ ruf nahi mungkar, kewajiban menegakan kebenaran,  kewajiban  menegakan  keadilan, dan  kewajiban  menyampaikan  amanah. Sehingga  tersalurkan  kepada  mereka  yang berhak  mendapatkannya  (tepat  sasaran), Contoh  pemanfaatan  dana qardh&qardhul hasan adalah  dana  yang  berhasil  dihimpun oleh  setiap  perbankan  dari  sumber  zakat, infak,  dan  shodaqah  serta  dana-dana  lainnya yang  diperuntukan  guna  dana  sosial.  Dapat dikelola langsung misal memberikan pinjaman dana qardh&qardhul kepada pedagang  pedagang  kecil  dan  pemberdayaan ekonomi  komunitas  petani  yang  berada dilingkungan sekitar kantor serta memberikan  santunan  untuk  korban  bencana alam,  dan  juga  dapat  dikelola  melalui kerjasama  dengan  Badan  Amil  Zakat  atau LAZIS  setempat.  Setidaknya  hal  ini  dapat
membantu  perekonomian  Indonesia  dalam upaya  mensejahtrakan  kaum dhu’afa dengan pinjaman  produktif  atau  konsumtif  tanpa imbalan  melalui  fasilitas qardhul  hasan dengan maksud agar dapat menjadi alternatif sebagai penggerak sektor riil dan mencerminkan  kebaikan  citra  perbankan Islam  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada profit (profit  oriented) tapi  juga  berorientasi pada  sosial (social  oriented). Ini  selaras dengan  kebijakan  Bank  Indonesia  yang secara  konsisten  mendukung  pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM dapat mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian. Agar dana qardh&qardhul  hasan dapat  mewujudkan pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM),  maka  dana  tersebut harus  dikelola  secara  baik  oleh  sumber  daya insani  yang  profesional  serta  memadai,  baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Guna memaksimalkan  sumber  perolehan  atau pendapatan dana dan mengoptimalkan pemanfaatannya (distribusi dana) agar tersalurkan  kepada  mereka  yang  berhak mendapatkannya (tepat sasaran).

## Definisi Qardhul Hasan
Al-qardh al-hasan merupakan gabungan  dari  dua  kata,  yaitu al-qardh dan al-hasan. Secara  bahasa qardh berasal  dari kata qarada yang  sinonimnya qatha’a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang  yang  memberikan  utang  memotong sebagian  dari  hartanya  untuk  diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). 1
Al-qardh secara  bahasa  juga  bisa diartikan  dengan sebagian  pinjaman  atau hutang,  sedangkan al-hasan artinya  baik. Apabila  digabungkan  maka al-qardh  al- hasan dapat  diartikan  pinjaman  yang  baik. 2 Dalam  menjelaskan al-qardh  al-hasan para ahli  fiqh  muamalah  menggunakan  istilah
1 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat,  (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274.
2 Habib  Nazir  dan  Muhammad  Hasanuddin. 2004. Ensiklopedi  Ekonomi  dan  perbankan  syariah.  Kaki Langit, Bandung. Hlm. 480.
qardh, karena istilah al-qardh al-hasan tidak ditemukan  dalam  literatur  fiqh  muamalah. Namun demikian, maka qardh yang dimaksudkan oleh mereka itulah al-qardh al- hasan.
Dalam pengertian istilah, qardh didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut: ةر ﺎﺒﻌﺑ وا ، ه ﺎﺿ ﺎﻘﺘﺘﻟ ﻲﻠﺜﻣ ل ﺎﻣ ﻦﻣ ﮫﯿﻄﻌﺗ ﺎﻣ ﻮھ ضﺮﻘﻟا ﻷ ﻲﻠﺜﻣ ل ﺎﻣ ﻊﻓ د ﻰﻠﻋدﺮﯾ صﻮﺼﺨﻣ ﺪﻘﻋ ﻮھ ىﺮﺧأ .ﮫﻠﺜﻣ دﺮﯿﻟﺮﺧ “ Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang  lain  dari  mal  mitsli  untuk  kemudian dibayar  atau  dikembalikan.  Atau  dengan ungkapan  yang  lain, qardh  adalah  suatu perjanjian  yang  khusus  untuk  menyerahkan harta  (mal  mitsli)  kepada  orang  lain  untuk kemudian  dikembalikan  persis  seperti  yang diterimanya. ” Sedangkan  Sayid  Sabiq  memberikan definisi qardh sebagai berikut:
ﺮﻘﻤﻟا ﮫﯿﻄﻌﯾ يﺬﻟا ل ﺎﻤﻟا ﻮھ ضﺮﻘﻟا ﮫﻠﺜﻣ دﺮﯿﻟ ضﺮﺘﻘﻤﻠﻟ ض .ﮫﯿﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗ ﺪﻨﻋ ﮫﯿﻟ إ “ Al-qardh  adalah  harta  yang  diberikan  oleh pemberi  utang  (muqridh)  kepada  penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan  kepadanya  (muqridh)  seperti yang  diterimanya,  ketika  ia  telah  mampu membayarnya. ” Adapula  definisi qardh menurut kalangan Hanabilah sebagai berikut: .ﮫﻟ ﺪﺑ دﺮﯾو ﮫﺑ ﻊﻔﺘﻨﯾ ﻦﻤﻟ ل ﺎﻣ ﻎﻓ د ضﺮﻘﻟا “ Qardh  adalah  memberikan  harta  kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”
Kemudian  definisi qardh menurut kalangan Sya fi’iyah adalah sebagai berikut: .ضﺮﻘﻤﻟا ءﻲﺸﻟا ﻰﻨﻌﻤﺑ ﺎﻋﺮﺷ ﻖﻠﻄﯾ ضﺮﻘﻟا “ Qardh  dalam  istilah  syara’  diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). ”
Selanjutnya Muhammad Syafi’i Antonio  menyebutkan  bahwa, al-qardh adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa mengharapkan  imbalan. 3 Dalam  literatur
3 Muhammad  Syafi’i  Antonio. Bank  Syariah:  dari Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani,  2001),  hlm. 131.
fiqih  klasik, qardh dikategorikan  dalam aqd tathawwui atau  akad  saling  membantu  dan bukan transaksi komersial. 4
Lebih  lanjut,  dalam  Fatwa  DSN  MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001  tentang al-qardh diterangkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan al-qardh  adalah  pinjaman  yang  diberikan kepada  nasabah  lembaga  keuangan  syariah (muqtarid) yang memerlukan.
Disebut qardhul hasan karena pinjaman  ini  merupakan  wujud  peran  sosial lembaga  keuangan  syariah  untuk  membantu masyarakat  muslim  yang  kekurangan  secara finansial.  Disamping  itu,  karena  sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya  jika  nasabah  mengalami  kesulitan untuk mengembalikan  sebagian  atau  seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan  Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak Lembaga Keuangan
Syariah harus memberikan  dispensasi/keringanan  dengan tidak  memberikan  denda  atau  tambahan bunga  sebagaimana  yang  berlaku  pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu  sampai  nasabah  mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.  Bahkan  pada  kondisi  tertentu dimana  nasabah  benar-benar  pailit  pihak
Lembaga Keuangan Syariah
dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang dengan menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Namun  pembebasan  hutang  ini jarang terjadi  karena  biar  bagaimanapun,  LKS adalah  institusi  bisnis  komersial  dimana dalam  Fatwa  DSN  tersebut  di  atas,  pada pasal  pertama  ayat  (4)  disebutkan  bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
Landasan Hukum Qardhul Hasan
Dasar-dasar  hukum  yang  digunakan dalam  pelaksanaan  qadhul  hasan  adalah berdasarkan  beberapa  ayat-ayat  dari  Al-
4 Ahmad asy-Syarbani, al- Mu’jam al -Iqtisad al-Islami (Beirut:Dar  Alamil  Kutub,  1987);  Sayyid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah (Beirut:  Darul  Kitab  al-Arabi,1987), cetakan ke-8, vol III,hlm. 163.

## qur’an.  Diantaranya  seperti  Dalam  firman
Allah  yang  telah  digambarkan  secara  umum mengenai  pinjam  meminjam,  yang  terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2.
Artinya: “ Dan tolong menolong kamu dalam berbuat  kebaikan  dan  taqwa  dan  janganlah kamu  tolong  menolong  untuk  berbuat  dosa dan  permusuhan” (Qs.  Al-Maidah:2) Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial  yang selalu membutuhkan  satu  sama  lain,  banyak pekerjaan  yang  tidak  bisa  dilakukan  seorang diri,  dengan  konsep  tolong  menolong  semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan  untuk  hidup  saling  tolong menolong  dan  membina  kebajikan  yaitu segala  ragam  maksud  yang  baik  dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan  dengan  Allah  dan  mencegah tolong-menolong  atas  perbuatan  dosa  serta yang  dapat  menimbulkan  permusuhan  yang menyakiti sesama manusia.
Di  dalam  surat  Al-Baqarah ayat  245 Allah  juga  berfirman: ” Siapakah  yang  mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman  yang  baik  (menafkahkan  hartanya dijalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran  kepadanya  dengan  kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu dikembalikan. ” (Q. S Al- Baqarah:245)
Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan  orang  yang  memberi  pinjaman ‘ al- qardh’’ itu  sebenarnya  ia  memberi pinjaman  kepada  Allah  SWT,  artinya  untuk membelanjakan  harta  dijalan  Allah.  Selaras meminjamkan  harta  kepada  Allah,  manusia juga  diseru  untuk  meminjamkan  kepada sesamanya,  sebagai  sebagian  kehidupan bermasyarakat (civil society). Kalimat qardhan  hasanan dalam  ayat  245  surat  Al- baqarah tersebut berarti  pinjaman  yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian  nafkah  kepada  keluarga  dan  juga tasbih  serta  taqdis (pencucian).  Selain  itu,
ayat  tersebut  dapat  diartikan  sebuah  tawaran dari  Allah  SWT,  bahwa  bagi  siapa  yang berkehendak  membantu  meringankan  beban orang  lain  dengan  memberikan  pinjaman yang  baik  maka  Allah  SWT- lah  yang melipatgandakan.
Yang  dimaksud  dengan  memberikan pinjaman  yang  baik  kepada  Allah  SWT adalah  memberikan  pinjaman  kepada  orang yang  sangat  membutuhkan  bantuan  dengan cara  yang  baik  dan  niat  ikhlas  karena  Allah SWT.  Tawaran  serupa  terulang  dengan berupa  suruhan  langsung  dari  Allah  setelah suruhan  mendirikan  shalat  dan  menunaikan zakat,  ialah: “M aka  dirikanlah  shalat, tunaikanlah  zakat  dan  berikanlah  pinjaman kepada  Allah  SWT,  berupa  pinjaman  yang baik”. (Q.S Al-Muzamil: 20).
Kemudian ditambahkan dengan penegasan Rasulullah SAW dalam sabdanya: Dari Ib nu  Mas’ud  meriwayatkan  bahwa Rasulullah SAW berkata : "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua  kali  kecuali  yang  satunya  adalah (senilai)  sadaqah" (HR.  Ibnu  Majah No. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu  Hibban  dan Baihaqi).
Kemudian  hadist  lain  meriwayatkan dari Anas berkata, berkata Rasulullah SAW : "Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada  pintu  surga  tertulis  :  Sedekah  dibalas sepuluh  kali  lipat  dan  qard  delapan  belas kali.  Aku  bertanya:  Wahai  Jibril  mengapa qard  lebih  utama  dari  sedekah  ?  Ia menjawab  :  Karena  peminta-minta  sesuatu dan  ia  punya,  sedangkan  yang  meminjam tidak  akan  meminjam  kecuali  karena keperluan". (HR. Ibnu Majah No. 2422, kitab al-Ahkam dan Baihaqi).
Begitu  pula  ditegaskan  dalam  hadist riwayat  Imam Muslim  sebagai  berikut: Dari Abu  Hurairah  ra  bahwa  Rasulullah SAW telah  bersabda “ Barang  siapa  yang  telah melepaskan  saudaranya  yang  muslim  dari kesusahan-kesusahan dunia,maka Allah SWT akan melepaskan dari padanya kesusahan di hari  kiamat.  Barang  siapa  telah  membantu saudaranya  yang  kesulitan/lemah di  dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa
membantu  seorang  hamba,  selama  hamba tersebut  membantu  saudaranya.” (HR. Muslim)
Lebih  lanjut,  berdasarkan  ijma,  para ulama  telah  menyepakati  bahwa al-qardh boleh  dilakukan. Kesepakatan  ulama  ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa  pertolongan  dan  bantuan  saudaranya. Tidak  seorang  pun  yang  memiliki  segala barang  yang  ia  butuhkan.  Oleh  karena  itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari  kehidupan  di  dunia  ini.  Islam  adalah agama  yang  sangat  memperhatikan  segenap kebutuhan umatnya.

## Rukun Qardhul Hasan
Salah  satu  transaksi  dalam  ekonomi Islam  adalah al-qardh  al-hasan dan  tentulah memiliki  rukun.  Rukun  adalah  sesuatu  yang harus  ada  pada  suatu  pekerjaan/amal  ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut.  Adapun  rukun  yang  harus dipenuhi dalam al-qardh  al-hasan adalah  sebagai berikut:
 Pihak yang meminjam (muqtaridh);
 Pihak yang memberi pinjaman (muqridh);
 Objek  akad merupakan  pinjaman  yang dipinjamkan  oleh  pemilik  kepada  pihak yang  menerima  pinjaman  (dana/qardh); dan
 Ijab  qabul  (sighah)  perkataan  yang diucapkan  oleh  pihak  yang  menerima pinjaman  dari  orang  yang  memberi barang  pinjaman  atau  ucapan  yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil  manfaat  dari  pihak  yang menerima pinjaman.
Syarat-syarat qardhul hasan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Pihak yang meminjam (muqtaridh). Pihak  yang  meminjam  adalah  seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada  orang  lain  untuk  digunakan sementara  waktu  dan  akan  dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara umum pihak yang terlibat dalam transaksi  yaitu dain dan muddain adalah
orang  yang  telah  cakap  dalam  bertindak terhadap  harta  dan  berbuat  kebajikan, yaitu orang dewasa, berbuat sendiri tanpa paksaan dan berakal sehat.
Secara  rinci  dapat  dijelaskan  bahwa peminjam haruslah  mempunyai  kriteria yang  sempurna  sebagai  syarat  penting untuk  melakukan  pinjaman  menurut syara’ yaitu:
 Layak  menjalankan  perniagaan  adalah orang  yang  sah  menurut  syara’  untuk melakukan  muamalah  walaupun  orang tersebut  buta,  akan  tetapi  ia  tetap  sah menjalankan  perniagaan  dan  boleh meminjam.
 Mampu  membayar kembali  artinya setiap  orang  yang  berhak  meminjam hendaknya  harus  disepakati  terlebih dahulu  bahwa  ia  adalah  orang  yang mampu  membayar  kembali  pinjaman tersebut. Namun bila berhutang memang tidak  mampu  membayar  utangnya  pada waktu jatuh tempo. Orang yang mengutangi  diharapkan  bersabar  sampai orang yang berutang mempunyai kemampuan,  hal  ini  sesuai  dengan firman  Allah  dalam  surat  Al-Baqarah
280:
Artinya: Jika  mereka  (orang  yang berutang) dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar, bila kamu sedekahkan itu akan lebih baik seandainya  kamu  mengetahui.  (QS.  Al- Baqarah: 280)
 Pihak yang memberi pinjaman
(muqridh).
Seseorang  yang  memberikan  pinjaman yang berbentuk uang  atau harta miliknya untuk  dipinjamkan  kepada  orang  lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu  dalam  hal  memberi pinjaman antara lain adalah:
 Ahli tabarru’ , yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan perniagaan seperti muamalah  jual  beli,  pinjaman,  sewa- menyewa,  dan  gadai  menggadaikan. Pemberi  hutang  mestinya  orang  yang waras  akalnya  dan  bukan  orang  yang
gila  atau  terlalu  bodoh.  Jadi  wali orang  gila  atau  wali  orang  yang bodoh  boleh  menjalankan  perniagaan pinjaman mereka
dengan meminjamkan  uang  perwalian  itu kepada peminjam dengan syarat tidak ada  unsur  paksaan.  Seandainya  ada unsur  paksaan,  maka  perniagaan tersebut tidak sah dan batal.
Akan tetapi menurut Al-Subki, bahwa seandainya  peminjam  tersebut  orang mudah membayar hutang dan mempunyai  sifat  amanah  serta  ada barang  untuk  dijadikan  jaminan hutangnya  tersebut,  maka  perniagaan tersebut adalah sah dan tidak batal.
 Pemilik yang benar. Yang  memberikan  pinjaman  juga harus  benar  terhadap  harta  yang dipinjamkannya  dan  harta  tersebut diperoleh dari yang halal. Kepemilikan juga sesuatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan  seseorang  dengan  suatu harta  yang  diakui  oleh  syara’  yang
menjadikannya
mempunyai kekuasaan  khusus  terhadap  harta  itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum  terhadap  harta  itu  kecuali adanya  halangan  syara’.  B enda  yang dikhususkan  kepada  seseorang  itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya,  sehingga  orang  lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas  bertindak  hukum  terhadap hartanya  selama  tidak  ada  halangan dari  syara’.  Contoh  halangan  syara’ antara  lain  adalah  orang  itu  belum cakap  bertindak  hukum,  misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya  hilang,  seperti  orang  yang jatuh  pailit,  sehingga  dalam  hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. 5
 Objek  akad  berupa  dana pinjaman (qardh).
5 Nasrun  Harun,  2000, Fiqh  Muamalah,  Jakarta:  Gaya Media Pratama,  hlm.31
Objek akad merupakan barang pinjaman. Barang  pinjaman  adalah  barang  yang dipinjamkan  oleh  pemilik  barang  kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan  dengan  objek  yaitu  uang. Uang  adalah  jelas nilainya,  milik sempurna dari  yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad. 6 Selain pendapat  di  atas,  terdapat  ulama  dari Mazhab  Maliki,  Syafi’i  dan  H ambali mengatakan barang yang sah dipinjamkan  dalam al-qardh  al-hasan adalah setiap barang yang bisa diperjualbelikan,  yang  dapat  ditakar  dan dapat  ditimbang  setiap barang  seperti emas, perak, makanan dan juga sah pada barang-barang  qimy.  sedangkan  Ulama Hanafiah mengatakan bahwa barang yang akan dipinjamkan tersebut sah pada harta mitsli. Harta  mitsli  sering  disebut  juga barang  semisal.  Barang  semisal  adalah barang  yang  memiliki  padanan  yang tersebar  di  pasar  tanpa  ada  perbedaan yang  berarti  dalam  penggunaannya.  Ada yang berbentuk takaran, barang timbangan, yang masing-masingnya tidak memiliki  perbedaan  nilai,  contohnya berbagai macam  biji-bijian,  kain  tenun dan sejenisnya.
 Ijab qabul (sighah). Lafadz akad adalah ijab kabul. Ijab qabul merupakan  gabungan  dari  dua  kata,  ijab dan  qabul.  Ijab  adalah  permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya  dalam  mengadakan  akad, sedangkan  qabul  adalah  perkataan  yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan  setelah  adanya  ijab. Yang dimaksud  dengan  pengucapan  akad  itu adalah  ungkapan  yang  dilontarkan  oleh orang  yang  melakukan  akad  untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa  akad tersebut sudah berlangsung.
6 Amir  Syarifuddin,  Garis-Garis  Besar  Fikih,  (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 224

## Jenis Kelembagaan Perbankan Syariah
Dalam  Undang-Undang  Perbankan Syariah, secara  kelembagaan  perbankan syariah    terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

## Bank Umum Syariah
Bank  Umum  Syariah  yang  selanjutnya disebut  dengan  BUS  adalah  bank  syariah yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  BUS  dapat berusaha  sebagai  bank  devisa  dan  bank nondevisa.  Bank  devisa  adalah  bank  yang dapat  melaksanakan  transaksi  ke  luar  negeri atau  yang  berhubungan  dengan  mata  uang asing  secara  keseluruhan  seperti  transfer  ke luar  negeri, inkaso ke  luar  negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya. 7 Bank  Umum  Syariah  memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Bank Umum  Konvensional  karena  badan  hukum yang  digunakan  sebagian  besar  adalah Perseroan Terbatas (PT).
Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan  Syariah, kegiatan  usaha  Bank Umum Syariah meliputi:
 menghimpun  dana  dalam  bentuk
Simpanan  berupa  Giro, Tabungan, atau    bentuk    lainnya    yang dipersamakan dengan itu berdasarkan  Akad wadi ’ ah atau Akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
 menghimpun  dana dalam  bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan    Akad mudharabah atau
Akad lain  yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan Pembiayaan bagi  hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah,    atau    Akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
7 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61.
 menyalurkan Pembiayaan berdasarkan        Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna ’ , atau Akad lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan
Pembiayaan berdasarkan  Akad qardhatau  Akad lain yang tidak bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan
Pembiayaan
penyewaan    barang bergerak  atau tidak bergerak  kepada Nasabah berdasarkan Akad  ijarah    dan/atau sewa    beli    dalam      bentuk ijarah muntahiyabittamli katau  Akad  lain yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
 melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalahatau Akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
 melakukan    usaha    kartu    debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 membeli,  menjual,  atau  menjamin atas  risiko sendiri  surat  berharga pihak  ketiga  yang  diterbitkan  atas dasar  transaksi    nyata    berdasarkan Prinsip    Syariah,    antara  lain,  seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 membeli  surat  berharga  berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga  dan  melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 melakukan Penitipan untuk kepentingan  pihak  lain  berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 menyediakan tempat untuk
menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 memindahkan  uang,  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun untuk
kepentingan  Nasabah  berdasarkan Prinsip Syariah;
 melakukan  fungsi  sebagai  Wali Amanat berdasarkan Akadwakalah;
 memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selain  melakukan  kegiatan  usaha sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat (1), pada Pasal 20 Undang-Undang Perbankan  Syariah,  Bank  Umum  Syariah dapat pula:
 melakukan    kegiatan    valuta    asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 melakukan    kegiatan    penyertaan modal    pada    Bank  Umum  Syariah atau lembaga keuangany ang
melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 melakukan kegiatan penyertaan modal sementara  untuk  mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun  berdasarkan Prinsip Syariah;
 melakukan kegiatan dalam pasar modal  sepanjang tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal;
 menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan
menggunakan sarana elektronik;
 menerbitkan,    menawarkan,    dan memperdagangkan  surat  berharga jangka  pendek  berdasarkan  Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 menerbitkan,      menawarkan,      dan memperdagangkan  surat berharga jangka  panjang  berdasarkan  Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
Sedangkan  dalam  Pasal  24,  Bank Umum Syariah dilarang:
 melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 melakukan kegiatan jual beli saham secara langsungdi pasar modal;
 melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)  huruf b dan huruf c; dan
 melakukan kegiatan usaha perasuransian,    kecuali  sebagai  agen pemasaran produk asuransi syariah.

## Unit Usaha Syariah
Unit Usaha Syariah,
yang selanjutnyadisebut  UUS,  adalah  unit kerja dari kantor pusatBank Umum Konvensional yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor induk dari  kantor  cabang  pembantu  syariah dan/atau  unit  syariah. UUS  berada  satu tingkat  di bawah  direksi  Bank  Umum Konvensional  bersangkutan.  UUS  dapat berusaha  sebagai  bank  devisa  dan  non- devisa.
Kegiatan-kegiatan usaha UUS meliputi yaitu:
 menghimpun  dana  dalam  bentuk Simpanan  berupa  Giro, Tabungan, atau    bentuk    lainnya    yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan    Akad wadi ’ ah atau Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menghimpun  dana dalam  bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya  yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan  Akad mudharabah atau Akad lain  yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah,    atau    Akad lain yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan Pembiayaan berdasarkan        Akad murabahah,
Akad salam,Akad istishna ’ , atau Akad lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan
Pembiayaan berdasarkan  Akad qardh atau  Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan
Pembiayaan penyewaan    barang bergerak  atau tidak bergerak  kepada Nasabah
berdasarkan Akad  ijarah    dan/atau sewa    beli    dalam      bentuk ijarah muntahiyabittamlik atau  Akad  lain yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
 melakukan  pengambilalihan  utang berdasarkan Akad hawalahatau Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 melakukan    usaha    kartu    debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang  diterbitkan  atas dasar  transaksi  nyata  berdasarkan
Prinsip Syariah, antaralain seperti Akad
ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 membeli  surat  berharga  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  diterbitkan oleh  pemerintah  dan/atau  Bank Indonesia;
 menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga  dan  melakukan perhitungan  dengan  pihak  ketiga atau  antar pihak  ketiga  berdasarkan Prinsip Syariah;
 menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip
Syariah;
 memindahkan  uang,  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan  Nasabah  berdasarkan Prinsip Syariah;
 memberikan fasilitas letterofcredit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan  di  bidang  perbankan  dan di  bidang  sosial sepanjang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain  melakukan kegiatan  usaha sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19 ayat (2), UUS dapat pula:
 melakukan  kegiatan  valuta  asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah  dan ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 melakukan  kegiatan  penyertaan modal sementara  untuk  mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harusbmenarik kembali penyertaannya;
 menyelenggarakan  kegiatan  atau produk  bank  yang  berdasarkan Prinsip Syariah denganbmenggunakan sarana elektronik;
 menerbitkan,    menawarkan,    dan memperdagangkan  surat  berharga jangka  pendek  berdasarkan  Prinsip
Syariah baik secara  langsung maupun  tidak langsung  melalui pasar uang; dan
 menyediakan produk    atau melakukan kegiatan usaha  Bank
Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam kegiatan operasionalnya, UUS
dilarang:
 melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 melakukan kegiatan jual beli saham secara langsungdi pasar modal;
 melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 melakukan  kegiatan  usaha perasuransian,  kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

## Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  mulai  dikenal  istilahnya  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Sebelum  adanya Undang-Undang tersebut, BPRS lebih dikenal  sebagai  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah.  Istilah  “perkreditan”  tidak  dike nal dalam kegiatan operasional perbankan syariah,  oleh  karena  itu  istilah  tersebut diganti  menjadi  istilah  “pembiayaan”. Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  tahun 2008  tentang  perbankan  syariah,  yang dimaksud  dengan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan  terbatas  (PT).  BPRS hanya  boleh  dimiliki  oleh  WNI  dan/atau badan  hukum  Indonesia,  pemerintah  daerah, atau  kemitraan  antara  WNI  atau  badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.
Dalam pendirian BPRS, terdapat beberapa  tujuan  yang  dikehendaki,  antara lain: 8
 Meningkatkan kesejahteraan
ekonomi  umat  Islam,  terutama masyarakat golongan ekonomi lemah  yang  pada  umumnya  berada di pedesaan;
 Menambah  lapangan  kerja  terutana di  tingkat  kecamatan  sehingga mengurangi arus urbanisasi;
88 Rifqi  Muhammad, Akuntansi  Keuangan  Syariah:
Konsep  dan  Implementasi  PSAK  Syariah, 2008 (Yogyakarta:  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UII), hlm. 49.
 Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Adapun untuk mencapai tujuan operasionalisasi  BPRS  tersebut  diperlukan strategi operasional, yaitu sebagai berikut:
 Tidak  bersifat  menunggu  terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan  bersifat  aktif  dengan melakukan  sosilaisasi/  penelitian terhadap  usaha-usaha  yang  berskala kecil  yang  perlu  diberi  tambahan modal  sehingga  memiliki  prospek bisnis yang baik;
 Memiliki jenis usaha yang perputaran  uangnya  bersifat  jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
 Mengkaji  pangsa  pasar,  tingkat kejenuhan  dan  tingkat kompetitif produk  yang  akan  diberikan  dalam bentuk pembiayaan.
Sedangkan  dalam  pasal  21  Undang- Undang  Perbankan  Syariah  menjelaskan bahwa  kegiatan  usaha  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
 menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 Simpanan  berupa Tabungan  atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi ’ ah atau Akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah; dan  Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk  lainnya    yang dipersamakan dengan itu berdasarkan  Akad mudharabah atau Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menyalurkan  dana  kepada  masyarakat dalam bentuk:
 Pembiayaan bagi  hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna ’
 Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 Pembiayaan penyewaan barang bergerak  atau  tidak  bergerak kepada
Nasabah berdasarkan  Akad ijarah atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiyabittamlik; dan
 pengambilalihan  utang  berdasarkan Akad hawalah;
 menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk  titipan    berdasarkan Akad wadi ’ ah atau
Investasi berdasarkan  Akad mudharabah dan/atau Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 memindahkan    uang,    baik    untuk kepentingan    sendiri  maupun  untuk kepentingan  Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah   yang ada  di  Bank  Umum  Syariah,  Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank  Syariah  lainnya yang  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
Selanjutnya  dalam  Pasal  25  UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah dilarang:
 melakukan    kegiatan    usaha    yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu  lintas pembayaran;
 melakukan  kegiatan  usaha  dalam valuta  asing,  kecuali  penukaran uang  asing  dengan  izin  Bank Indonesia;
 melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai  agen pemasaran produk asuransi syariah;
 melakukan penyertaan modal,
kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas  Bank  Pembiayaan  Rakyat
Syariah; dan
 melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

## Aplikasi dalam Perbankan
Akad qard biasanya diterapkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 Sebagai  produk  pelengkap    kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan  dana  talangan  segera untuk  masa  yang  relatif  pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah  uang  yang  dipinjamnya itu.
 Sebagai  fasilitas  nasabah  yang memerlukan  dana  cepat  sedangkan ia  tidak  bisa  menarik  dananya, misalnya  karena  tersimpan  dalam bentuk deposito.
 Sebagai produk untuk menyumbang usaha  kecil  atau  membantu  sektor sosial.

## Sumber Dana Qardhul Hasan
Sifat qardh tidak memberikan keuntungan  secara  finansial  kepada  pihak bank  syariah.  Karena  itu,  pendanaan qardh dapat  diambil  menurut  kategori  sebagai berikut:
 Qard yang diperlukan untuk membantu  keuangan  secara  cepat dan  berjangka  pendek.  Talangan dana  di  atas  dapat  diambilkan  dari modal bank.
 Qard yang diperlukan untuk membantu  saha  kecil  dan  keperluan sosial  dapat  bersumber  dari  dana zakat, infak dan sedekah. Disamping dari  dana  tersebut,  para  praktisi perbankan  syariah  dan  para  ulama melihat  adanya  sumber  lain  yang dapat  dialokasikan  untuk  qard  yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di bank koresponden  konvensional,  bunga jaminan  L/C  di  bank  asing,  dan sebagainya.

## Manfaat Qardhul Hasan
Manfaat qardhul hasan diantaranya, yaitu:
 Memungkinkan nasabah yang
sedang mengalami kesulitan
mendesak  untuk  mendapat  talangan jangka pendek;
 Qard  merupakan  salah  satu  ciri pembeda antara bank syariah dengan  bank  konvensional  yang  di dalamnya  terkandung  misi  sosial; Dimana  qard dikategorikan  sebagai aqd  tathawwu’ ,  yaitu  akad  saling membantu  dan  bukan  transaksi komersial. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun  syariah  memperbolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya,  tetapi  bank  sama sekali  dilarang  untuk  meminta imbalan apapun.
 Adanya  misi  sosial  kemasyarakatan ini  akan meningkatkan  citra  baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
Perkembangan  Produk  Pembiayaan Qard pada Perbankan Syariah di Indonesia
Sejak  difatwakannya  produk qard pada  tahun  2001  oleh  Dewan  Syariah Nasional  dalam Fatwa  DSN  MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001,  produk qard pada perbankan syariah sejak tahun 2005 mengalami  tren  peningkatan  baik  dari  segi volume  pembiayaan  dalam  akad qard yang diberikan  kepada  nasabah  maupun  dari  segi jumlah  rekening  nasabahnya.  Namun  pada tahun  2012  baik  volume  pembiayaan qard maupun jumlah rekening nasabah pembiayaan qard pada  BUS  dan  UUS  di Indonesia mulai mengalami penurunan sampai  dengan  tahun  berikutnya.  Berbeda halnya  dengan  BUS  dan  UUS,  BPRS  justru mengalami tren peningkatan dari segi volume pembiayaan qard.  Untuk  lebih  jelasnya, gambaran  tersebut  dapat  dilihat  pada  grafik- grafik  dibawah ini:

## Gambar 1
Perkembangan Pembiayaan Qard pada BUS dan UUS (Periode 2005 s/d Juni 2015)
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah  Juni 2015
Berdasarkan gambaran pada gambar 1 dapat  dilihat  bahwa  sejak  tahun  2005 produk  pembiayaan  dengan  akad qard terus mengalami  peningkatan  hingga  tahun  2011, yaitu  dari  volume  pembiayaan qard sebesar 125  milliar  Rupiah  menjadi  12.937  miliar Rupiah.  Peningkatan  yang  sangat  tajam terlihat pada tahun 2010 yang saat itu volume pembiayaannya  berjumlah  4.731  milliar rupiah  menjadi  12.937  milliar  rupiah  pada tahun  2011  atau  naik  sebesar. Namun,  pada tahun 2012 produk pembiayaan dengan akad qard ini  mulai  mengalami  tren  penurunan hingga berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan data statistik perbankan  syariah  volume  pembiayaan dengan akad qard per bulan juni 2015menjadi 4.938 milliar Rupiah.
Sementara itu, semakin menurunnya volume  pembiayaan  dengan  akad qard diiringi  pula  oleh  semakin  menurunnya jumlah rekening nasabah pembiayaan dengan akad qard ini.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada gambar grafik di bawah ini:
Gambar 2
Jumlah Rekening Pembiayaan Qard pada BUS dan
UUS di Indonesia (Periode 2005 s/d Juni 2015)
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah  Juni 2015.
1252505409591.829 4.731
12.937 12.090 8.995 5.965 4.938
0 5000 10000 15000 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Ju n- 15
BUS dan UUS (dalam Milliar Rupiah)
607712462 26455 55112 100370 207554 489555 617750 535298 343930 295710 0
200000 400000 600000 800000 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Ju n- 15
Berdasarkan  gambar  gambar  2 dapat disampaikan  bahwa  sejak  tahun  2005 rekening  nasabah  pembiayaan  dengan  akad qard pada  BUS  dan  UUS  di  Indonesia berjumlah 6.077 rekening selanjutnya mengalami  tren  peningkatan  hingga  titik klimaks  terjadi  pada  tahun  2012  dengan rekening nasabahnya mencapai jumlah 617.750  rekening.  Setelah  titik  klilmaks terjadi  pada  tahun  2012,  jumlah  rekening nasabah  pembiayaan qard mengalami penurunan hingga berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.  Pada  bulan  juni  2015,  jumlah rekening  nasabah  pembiayaan qard hanya 295.710 jumlah rekening.
Jika  dibandingkan  antara  gambar grafik pada volume pembiayaan qard dengan gambar  grafik  jumlah  rekening  nasabah pembiayaan qard pada  BUS  dan  UUS  di Indonesia  terdapat  pola  grafik  yang  sama, yaitu pada tahun 2005 mulai mengalami tren peningkatan  hingga  berlanjut  pada  tahun- tahun  berikutnya  dengan  titik  klimaks  pada tahun 2011. Kemudian
mengalami perkembangan yang menurun hingga berlanjut pada bulan Juni 2015.
Pola  grafik  produk  pembiayaan qard pada  BUS  dan  UUS  di  Indonesia  yang mengalami  peningkatan  hingga  mencapai titik klimaks kemudian mengalami penurunan  pada  tahun-tahun  berikutnya ternyata  tidak  dialami  oleh    BPRS  di Indonesia. Gambaran grafik volume pembiayaan qard pada  BPRS  di  Indonesia, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 3 Volume Pembiayaan Qard pada BPRS di Indonesia (Periode 2005 s/d Juni 2015)
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah  Juni 2015
Pada gambar 3 menunjukkan bahwa sejak  tahun  2005  produk  pembiayaan qard
pada  BPRS  di  Indonesia  terus  mengalami peningkatan hingga bulan Juni 2015. Volume pembiayaan qard mencapai  6.666  juta Rupiah pada tahun 2005 kemudian mengalami  peningkatan  pada  tahun-tahun selanjutnya.  Pada  bulan  Juni  2015  volume pembiayaan qard telah  mencapai  115.858 juta  Rupiah.  Pola  grafik  di  atas  berbeda dengan pola grafik pada volume pembiayaan qard pada BUS dan UUS di Indonesia. Pola grafik  di  atas  menunjukkan  grafik  dengan kurva yang terus mengalami tren peningkatan.  Berbeda  halnya  dengan  grafik pembiayaan qard pada  BUS dan UUS  yang mengalami  tren  peningkatan  hingga  titik klimaks  tertentu  yang  kemudian  mengalami tren penurunan.

## Gambar 4
Jumlah Rekening Nasabah Pembiayaan Qard pada BPRS di Indonesia (Periode 2005 s/d Juni 2015)
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah  Juni 2015
Sedangkan  gambar 4 menunjukkan jumlah rekening nasabah produk pembiayaan qard pada  BPRS  di  Indonesia  menunjukkan pola  kurva  yang  naik  turun.  Di  antara  tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2015, jumlah rekening  nasabah  produk  pembiayaan qard tertinggi  terjadi  pada  tahun  2012  yaitu berjumlah 1.101 rekening nasabah. Selanjutnya  pada  tahun  2012  mengalami penurunan  yang  signifikan  yaitu  hanya berjumlah  505  rekening  nasabah  dan berlanjut pada tahun berikutnya.
Walaupun  grafik  jumlah  rekening nasabah  produk  pembiayaan qard pada BPRS  di  Indonesia  menunjukkan  pola  kurva yang naik turun. Namun volume pembiayaan yang  disalurkan  BPRS  dengan  akad qard terus  mengalami  peningkatan.  Hal tersebut menunjukkan  bahwa  ada  sebagian  dari  para nasabah  yang  mendapatkan  kepercayaan
6666 9969 19038 40308 50018 63000 72095 81666 93325 97709
115858
0 50000 100000 150000 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 Ju n- 15 BPRS (dalam Juta Rupiah)
790 991 727577 903 1080 1038 1101 505348381 0 500 1000 1500 Jumlah Rekening BPRS dalam Produk Qard
lebih  dari  BPRS  dengan  diberikan  volume pembiayaan yang bertambah.
Adanya  perbedaan  pola  grafik  antara produk  pembiayaan qard antara  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah dengan  Bank  Pembiayaan  Rakyar  Syariah menunjukkan  bahwa  dari  pekembangan  dari tahun  2005  sampai  dengan  bulan  Juni  2015 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih baik dibandingkan dengan BUS dan UUS.

## Penutup
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa volume produk pembiayaan  dengan  akad qard pada  Bank Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  dengan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS) dari  tahun  2005 sampai dengan bulan Juni 2015 memiliki tren perkembangan  yang berbeda. Pada BUS dan UUS  memiliki  tren  perkembangan  naik turun. Yang dimaksud dengan tren perkembangan  naik  turun  yaitu  dari    tahun 2005  sampai  dengan  tahun  2012  memiliki tren  perkembangan  naik  dan  titik  puncak kenaikan berada pada tahun 2011. Setelah itu pada  tahun  berikutnya  tren  perkembangan menunjukkan  penurunan  hingga  tahun-tahun berikutnya  sampai  dengan  bulan  Juni  2015. Sedangkan  pada  BPRS,  volume  pembiayaan dengan akad qard menunjukkan tren perkembangan  yang  selalu  meningkat.  Dari tahun 2005  sampai  dengan  bulan  Juni  2015 menunjukkan  perkembangan  yang  selalu positif dan tidak ada penurunan sama sekali.
Adanya
perbedaan tren perkembangan  volume  produk  pembiayaan qard yang  berbeda  antara  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dengan Bank
Pembiayaan
Rakyat Syariah menunjukkan  peran  sosial  pada  BPRS dengan  akad qard lebih  baik  dibandingkan dengan  BUS  dan  UUS.  Walaupun  dari  segi nominal  volume  produk  pembiayaan  dengan akad qard pada  BPRS  lebih  kecil dibandingkan  dengan  BUS  dan  UUS  (pada bulan  Juni  2015  volume  pembiayaan qard pada  BPRS  berada  pada  level  115.858  Juta Rupiah  sedangkan  pada  BUS  dan  UUS berada  pada  level  4.938  Milliar  Rupiah)
karena  dari  sumber  dana  dan  kapasitas memang  berbeda  dengan  BUS  dan  UUS. Namun jika dilihat dari tren perkembangannya pada BPRS selalu menunjukkan perkembangan yang positif.

## Daftar Pustaka
Wardi Muslich, Ahmad. 2010.Fiqh

## Muamalat. Jakarta: AMZAH.
Nazir,  Habib dan  Muhammad  Hasanuddin. 2004.  Ensiklopedi  Ekonomi  dan Perbankan  Syariah. Bandung:  Kaki Langit.
Antonio, Muhammad  Syafi’i . 2001.Bank
Syariah:  dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: Gema Insani. asy-Syarbani, Ahmad.  1987. al- Mu’jam  al - Iqtisad al-Islami. Beirut: Dar Alamil Kutub.
Sabiq, Sayyid. 1987. Fiqhus Sunnah. cetakan ke-8,  vol III.Beirut:  Darul  Kitab  al- Arabi.
Soemitra, Andri.  2009. Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
Harun, Nasrun. 2000, Fiqh  Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
Syarifuddin, Amir.  2003. Garis-Garis  Besar
Fikih, Jakarta: Prenada Media. Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan  Syariah:  Konsep  dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta:  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi UII.
Statistik Perbankan Syariah Juni 2015. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah