## USAHA PROFESIONALISME PENDIDIK YANG MENIMBULKAN POLEMIK
Oleh: Fatimatus Zahro Jihan Fitri Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstrak
Pendidikan  telah  didefinisikan  secara  berbeda-beda  oleh  berbagai  kalangan, yang banyak dipengaruhi pandangan dunia masing-masing. Kesimpulan awal bahwa pendidikan  merupakan  suatu  proses  penyiapan  generasi    muda  untuk  menjalankan kehidupan  dan  memenuhi  tujuan  hidupnya  secara  lebih  efektif  dan  efisien. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Guru sebagai agen  pembawa  perubahan yang mampu mendorong   pemahaman dan toleransi diharapkan tidak hanya mampu mencerdaskan peserta didik, tetapi  juga harus mampu mengembangkan kepribadian yang  utuh,  berakhlak  dan  berkarakter.  Dibutuhkan  suatu  proses      pendidikan    guru yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Guru profesional adalah guru yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mampu  menunjukkan  kemampuannya  yang ditandai  dengan  penguasaan  kompetensi  akademik  pendidikan  dan  kompetensi substansi sesuai dengan program studinya.
Kata kunci: profesionalisme, pendidik, polemik

## Pendahuluan
Pendidikan  telah  didefinisikan  secara  berbeda-beda  oleh  berbagai  kalangan, yang  banyak  dipengaruhi  pandangan  dunia  masing-masing.  Namun  pada  dasarnya, semua  pandangan  yang  berbeda  itu  bertemu  dalam  semacam  kesimpulan  awal bahwa  pendidikan  merupakan  suatu  proses  penyiapan  generasi    muda  untuk menjalankan  kehidupan  dan  memenuhi  tujuan  hidupnya  secara  lebih  efektif  dan efisien.  Pendidikan  lebih  dari  sekedar  pengajaran.  Perbedaan  pendidikan  dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan  dalam pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik disamping transfer ilmu dan keterampilan (Azra: 2001).
Guru  sebagai  agen    pembawa    perubahan  yang  mampu  mendorong pemahaman dan toleransi diharapkan tidak hanya mampu mencerdaskan        peserta didik tetapi  juga harus mampu mengembangkan kepribadian yang   utuh, berakhlak dan berkarakter. Untuk itu dibutuhkan suatu proses   pendidikan  guru  yang secara profesional  dapat  dipertanggungjawabkan.  Jadi      untuk  menyiapkan    tenaga
pendidik  tidak  hanya diperlukan suatu proses pendidikan  akademik  yang handal akan tetapi  juga diperlukan suatu proses pendidikan  yang mampu  mengembangkan kepribadian dan  karakter seorang pendidik.
Guru  profesional  adalah  guru  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mampu menunjukkan  kemampuannya  yang  ditandai  dengan  penguasaan  kompetensi akademik  pendidikan  dan  kompetensi  substansi  sesuai  dengan  program  studinya. Profesional  adalah  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan  yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta  memerlukan pendidikan profesi.
Tak  diragukan,  guru  merupakan  pekerjaan  dan  sudah  menjadi  sumber penghasilan  bagi  begitu  banyak  orang,  serta  memerlukan  keahlian  berstandar  mutu atau  norma  tertentu,  sehingga  untuk  mengajar  seorang  guru  harus  memiliki kemampuan  teoritik.  Hanya  guru  yang  berbekal  pendidikan  profesional  keguruan yang  bisa  menegaskan  dirinya  memiliki  pemahaman  teoretik  bidang  keahlian kependidikan.  Kualifikasi  pendidikan  ini  hanya  bisa  diperoleh  melalui  pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu.
Beberapa  tahun  terakhir  ini,  pemerintah  telah  menetapkan  pendidikan profesi  guru  untuk  mendapatkan  sertifikat  sebagai  seorang  pengajar.    Program  ini datang  menggantikan  program  Akta  IV  yang  sebelumnya  menjadi  program  untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Namun dalam pelaksanaannya, Pendidikan Profesi Guru  mengundang  berbagai  macam  masalah  dan  pertanyaan.  Makalah  ini  akan membahas  secara  singkat  tentang  Pendidikan  Profesi  Guru  dan  bagaimana  respon masyarakat atas keberadaan Pendidikan Profesi Guru.

## Pembahasan

## Gambaran Guru Profesional
Profesi merupakan pekerjaan, dapat pula berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi  yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk  jabatan  tersebut  serta  pelayanan  baku  terhadap  masyarakat.  Inti  dari pengertian  profesi  ialah  seseorang  harus  memiliki  keahlian  tertentu.  Pada masyarakat  modern,  keahlian  tersebut  diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan
khusus.  Sebagai  lawan  dari  profesi  adalah  amatir.  Suatu  profesi  adalah  kegiatan seseorang  untuk  menghidupi  kehidupannya.  Seorang  amatir  menekuni  suatu kegiatan terutama karena hobi atau untuk mengisi waktu luang. Seorang profesional menjalankan  pekerjaannya  sesuai  tuntutan  profesi  atau  dengan  kata  lain  memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya (Tilaar: 2009).
Abad  21  merupakan  abad  global.  Kehidupan  masyarakat  berubah  dengan cepat  karena  dunia  semakin  menyatu  apalagi  ditopang  dengan  kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  sehingga  batas-batas  masyarakat  dan  negara  menjadi kabur.  Termasuk  di  dalam  perubahan  global  ialah  profesi  guru.  Sesuai  dengan perubahan  zaman,  profesi  guru  juga  menuntut  profesionalisme.  Guru  yang profesional  bukan  hanya  sekedar  alat  untuk  transmisi  kebudayaan  tetapi mentransformasikan  kebudayaan  itu  ke  arah  budaya  yang  dinamis  yang  menuntut penguasaan  ilmu  pengetahuan,  produktifitas  yang  tinggi  dan  kualitas  karya  yang dapat  bersaing.  Guru  profesional  bukan  lagi  merupakan  sosok  yang  berfungsi sebagai robot, tetapi merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi peserta didik ke arah kreatifitas. Tugas seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama yaitu bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan.
Dalam  bidang  profesi,  seorang  guru  profesional  berfungsi  untuk  mengajar, mendidik,  melatih  dan  melaksanakan  penelitian  masalah-masalah  kependidikan. Dalam bidang kemanusiaan, guru berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya di dalam bidang peningkatan kemampuan intelektual peserta didik. Guru profesional menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentransformasikan potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan serta keterampilan yang berkembang dan bermanfaat  bagi  kemanusiaan.  Dalam  bidang    kemasyarakatan,  profesi  guru berfungsi  untuk  memenuhi  amanat  dalam  pembukaan  UUD  1945  yaitu  ikut  serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas  merencanakan dan melaksanakan  proses pembelajaran, menilai  hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan  penelitian dan pengabdian kepada  masyarakat,  terutama bagi  pendidik pada perguruan tinggi. Tilaar  (1998)  mengemukakan  empat  karakteristik  guru  profesional  sebagai  berikut,
pertama,  kepribadian  yang  matang  dan  berkembang.  Profesi  guru  adalah  profesi yang  membantu  dan  membimbing  perkembangan  manusia,  oleh  sebab  itu,  guru harus memiliki karakter yang kokoh dan seimbang serta memiliki visi tentang etika tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Seorang guru profesional  akan  dapat  membawa  peserta  didik  untuk  memasuki  dunia  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  terus  berkembang.  Agar  dapat  membimbing  dan mengarahkan  peserta  didik,  maka  seorang  guru  harus  memiliki  bekal  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketiga, keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik agar tertarik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang guru profesional harus menguasai kemampuan  metodologis  sebagai  cara  membangkitkan  minat  peserta  didik  akan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Kemampuan  metodologis  ini  merupakan karakteristik yang membedakan guru dengan profesi lainnya.
Keempat,  mengembangkan  profesi  secara  berkesinambungan.  Seorang  guru profesional  selayaknya  tidak  pernah  berhenti  berusaha    mengembangkan kemampuan dirinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai diklat dan  seminar  serta  secara  terus-menerus  mengadakan  penelitian  di  bidang pendidikan.

## Pengertian Pendidikan Profesi Guru
Pemerintah  menetapkan  dasar  hukum  pendidikan  profesi  pada  Undang- undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  15  yang  menyatakan  bahwa  jenis pendidikan  mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,  akdemik,  profesi,  vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan profesi didefinisikan sebagai pendidikan tinggi setelah  program  sarjana  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  memiliki pekerjaan dengan persayaratan keahlian khusus.
Mengacu  pada  UU  No.  20/2003  Pasal  3,  tujuan  umum  program Pendidikan  Profesi  Guru  adalah  menghasilkan    calon    guru    yang    memiliki kemampuan  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu      mengembangkan potensi  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan
Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas No  8    Tahun    2009    Pasal  2    adalah    untuk    menghasilkan    calon    guru    yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;  menindaklanjuti    hasil    penilaian,    melakukan    pembimbingan,    dan pelatihan    peserta      didik      serta      melakukan      penelitian,      dan      mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Lembaga  penyelenggara  program  Pendidikan  Profesi  Guru    adalah perguruan  tinggi  yang  memiliki  program    pengadaan    tenaga    kependidikan    yang memenuhi    persyaratan    dan  ditetapkan  oleh  menteri.  Kriteria    penunjukan    LPTK sebagai  penyelenggara  program  PPG  ditentukan  berdasarkan  pemenuhan persyaratan  yang  terkait  dengan  akreditasi  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi  (BAN-PT),  ketaatan  azas  dalam  penyelenggaraan  perguruan  tinggi  sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  ada,  komitmen  LPTK  dalam  memberikan laporan, verifikasi    lapangan   untuk   memeriksa   kesesuaian    antara    proposal usulan  penyelenggaraan  program  PPG  dengan  kenyataan  sebenarnya  seperti kualifikasi  sumber  daya  manusia,  kualitas  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan tri  dharma  perguruan  tinggi  yang  mendukung  program  studi  kependidikan  dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

## Implikasi Keberadaan Pendidikan Profesi
Pendidikan  Profesi  Guru  dapat  diikuti  lewat  dua  jalur,  yaitu  jalur rekomendasi dan jalur seleksi. Jalur rekomendasi didapatkan lewat usulan dari pihak sekolah,  yang  kemudian  diajukan  untuk  memenuhi  kuota  yang  diberikan pemerintah.  Sedangkan  pada  jalur  seleksi,  calon  peserta  mengajukan  dan mempersiapkan  semua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  kemudian  diseleksi. Untuk  menjadi  peserta  Pendidikan  Profesi  Guru,  ada  beberapa  persyaratan  yang harus dipenuhi sebagai berikut:
a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali guru SD dan guru PAUD.
b. Mengajar  di  satuan  pendidikan  di  bawah  binaan  Kementerian  Pendidikan Nasional.
c. Guru  PNS  yang  mengajar  pada  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh Pemda  atau  guru  yang  diperbantukan  pada  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan oleh masyarakat.
d. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda.
e. Memiliki NUPTK.
f. Memiliki  masa  kerja  sebagai  guru  minimal  5  tahun  dengan  usia  maksimal  35 tahun pada saat mendaftar.
g. Memiliki  prestasi  akademik/non  akademik  dan  karya  pengembangan  profesi  di tingkat  kab/kota,  provinsi,  atau  nasional  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga.
h. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan terkait yang relevan dan mendapatkan izin belajar.
i. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
j. Surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).
Peserta  Pendidikan  Profesi  Guru  adalah  semua  guru  dan  calon  guru  dalam posisi  PNS  atau  CPNS  atau  guru  tetap  yayasan  yang  dianggap  memenuhi  syarat. Pelaksanaan program ini agak berbeda karena dalam satu kelas hanya diisi oleh guru yang memiliki satu rumpun ilmu pengetahuan. Artinya, setiap guru dikelompokkan berdasarkan  bidang  pelajaran  yang  menjadi  kompetensi  mereka.  Penulis  masih belum menemukan rincian anggaran  yang diperlukan bagi  tiap peserta  yang dipilih pemerintah.  Selain  itu,  pada  panduan  Pendidikan  Profesi  Guru,  belum  dijelaskan kurikulum  secara  detail,  sehingga  penulis  tidak  dapat  menyimpulkan  apa  yang menjadi kelebihan program ini dibandingkan dengan kurikulum jurusan pendidikan. Pemerintah  hanya  menjelaskan,  bahwa  pada  tahun  2011,  kurikulum  Pendidikan Profesi  Guru  ditujukan  untuk  menyeimbangkan  kemampuan  keilmuan  dan pedagogik, ditambah dengan pendidikan karakter sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2010.
Dalam  pandangan  penulis,  ada  baiknya  pemerintah  mempertimbangkan bahwa  sebaiknya  pendidikan  profesi  guru  hanya  diperuntukkan  bagi  lulusan  non
kependidikan,  mengingat  lulusan  jurusan  kependidikan  telah  mendapatkan  materi dan  mempelajari  berbagai  seluk  beluk  ilmu  dan  metode  pendidikan  selama  empat tahun.  Lebih  baik  meningkatkan  kualitas  kurikulum  pendidikan  strata  1,  daripada mengharuskan mereka mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Selain lebih menghemat anggaran, cara tersebut juga lebih efektif dan efisien.
Menurut Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan Nasional), ada lima prioritas penggunaan  anggaran  Kemdiknas  pada  tahun  2011,  yaitu  meningkatkan  akses  dan mutu  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)  sebesar  Rp  1,3  triliun,  menuntaskan pendidikan  dasar  sembilan  tahun  Rp  7,2  triliun,meningkatkan  mutu  pendidikan vokasi Rp 2,4 triliun, percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru, sertifikasi dan  rintisan  pendidikan  profesi  guru  Rp  8  triliun,  dan  percepatan  peningkatan jumlah dosen bergelar S3 sebesar Rp 2 triliun.
Peserta yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru akan menyandang predikat guru bersertifikat dan pemerintah akan membayarkan tunjangannya seperti program sertifikasi.  Itulah  sebabnya  maka  Pendidikan  Profesi  Guru  hanya  diikuti  oleh  guru yang  direkomendasikan  oleh  pemerintah.  Pendidikan  profesi  guru  bertujuan  untuk menghasilkan  guru-guru  profesional  dan  berkualitas  yang  bisa  meningkatkan  mutu pendidikan  di  sekolah-sekolah.  Pendidikan  profesi  guru  taman  kanak-kanak  (TK) dan  sekolah  dasar  (SD)  dilaksanakan  selama  enam  bulan,  sedangkan  pendidikan profesi  guru  untuk  mata  pelajaran  di  tingkat  SMP,  SMA  dan  SMK  berlangsung selama satu tahun.
Banyak  pihak  yang  membandingkan  program  Pendidikan  Profesi  Guru dengan program Akta IV. Namun, pada dasarnya terdapat perbedaan yang signifikan di  antara  kedua  program  tersebut.  Pertama,  Program  Akta  IV  diambil  untuk mendapatkan sertifikat ijin mengajar, sedangkan Pendidikan Profesi Guru diarahkan untuk mendapat sertifikat pengajar profesional  yang digunakan untuk mendapatkan tunjangan  sertifikasi.  Kedua,  program  Akta  IV  diikuti  oleh  mahasiswa  non kependidikan  sedangkan  program  Pendidikan  Profesi  Guru  diikuti  oleh  semua jurusan.  Ketiga,  program  Akta  IV  dapat  diikuti  oleh  siapa    saja,  sedangkan Pendidikan Profesi Guru hanya dapat diikuti oleh PNS atau CPNS. Keempat, untuk memasuki  program  Akta  IV  tidak  perlu  menjalani  proses  seleksi,  sedangkan  pada
program Pendidikan Profesi Guru, terdapat beberapa tahapan seleksi dan selanjutnya peserta yang memenuhi syarat akan menjalani matrikulasi.
Berbagai  tahapan  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pendidikan Profesi  Guru  mengundang  pertanyaan  dalam  benak  penulis.  Jika  memang Pendidikan  Profesi  Guru  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  sertifikat  pendidik  dan tunjangan  sertifikasi,  bukankah  hal  tersebut  akan  memerlukan  lebih  banyak  dana daripada  jika  sertifikasi  dilakukan  lewat  jalur  portofolio.  Untuk  menjalankan program  ini pemerintah  harus menyediakan dana pendidikan bagi  kuota  yang telah ditentukan  selama  masa  pendidikan,  sedangkan  pada  jalur  portofolio,  pemerintah hanya menyediakan dana bagi panitia seleksi sertifikasi saja.
Berkenaan  dengan  penjaminan  mutu  dan  kompetensi  lulusan  program Pendidikan  Profesi  Guru,  masih  banyak  pihak  yang  mempertanyakan  hal  tersebut. Pelaksanaan  program  Pendidikan  Profesi  Guru  mengharuskan  guru  dalam  masa tugas untuk   berbagi waktu mengajar dengan tugas belajar di kampus. Hal tersebut justru  dapat  berimbas  negatif  ke  dalam  dua  aspek,  yaitu  menurunnya  kualitas mengajar guru dan kurang maksimalnya pemahaman materi pendidikan profesi.
Program  Pendidikan Profesi  guru, pada dasarnya merupakan pembuka jalan bagi guru dalam masa jabatan yang tidak lulus sertifikasi lewat jalur portofolio. Jika melihat  dari  sudut  pandang  ini,  Program  Pendidikan  Profesi  Guru  hanya  terlihat sebagai  “kereta  kuda”  untuk  mendapatkan  kompensasi  sertifikasi.  Jika  demikian, efektifkah  Program  Pendidikan  Profesi  Guru  dalam  membentuk  pendidik profesional ?.
Pemerintah  mengisyaratkan  bahwa  secara  perlahan-lahan  sertifikasi portofolio akan dihapuskan mengingat banyak pihak menganggap hal tersebut tidak efektif.  Banyak terjadi  kasus  dimana guru  yang telah mendapatkan sertifikasi  tidak menunjukkan kinerja yang meningkat bahkan justru sebaliknya. Pada dasarnya, guru yang  mengajukan  sertifikasi  portofolio  dan  tidak  lulus  dapat  menempuh  jalur  lain utuk mendapatkan sertifikasi, sehingga pada akhirnya setiap guru yang mengajukan sertifikasi  akan  mendapatkan  tunjangan  sertifikasi.  Melihat  sistem  sertifikasi  yang demikian  mudah,  penulis  melihat  bahwa  fokus  pemerintah  bukanlah  pada  prestasi, namun  balas  budi  terhadap  profesi  guru,  sebab  jika  fokus  pemerintah  adalah
prestasi,  maka  sistem  seleksi,  pelaksanaan  dan  evaluasi  akan  lebih  ketat  daripada sistem yang ada sekarang ini.
Ketika  banyak  pihak  yang  mempertanyakan  perbedaan  esensi  antara Pendidikan Profesi Guru dengan Akta IV, pemerintah menjelaskan bahwa dari segi kualitas,  lulusan  program  Pendidikan  Profesi  Guru  layak  menyandang  predikat sebagai  guru  profesional  karena  untuk  mendapatkan  sertifikat  mereka  harus menjalani  tes  uji  wawasan  seperti  tes  potensi  akademik,  tes  bahasa  Indonesia,  tes bahasa Inggris, psikotes, wawancara dan tes pedagogik, sementara pada pelaksanaan program Akta IV tidak terdapat tes semacam itu. Memang tak bisa dipungkiri bahwa rangkaian  tes  itu  akan  menjadi  tes  adrenalin  bagi  calon  mahasiswa  yang  akan mengikuti  Pendidikan  Profesi  Guru,  tetapi  menurut  penulis  tes  tersebut  tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap peningkatan mutu calon pendidik. Sistem pendidikan ini bahkan kelihatan cenderung dipaksakan dan seakan-akan memanggul kepentingan politik tertentu dari segelintir orang.
Pendidikan  profesi  kepada  calon  guru  seyogyanya  diperuntukkan  bagi lulusan  S1  atau  D-IV  non-kependidikan,  karena  materi  ajar  program  S1  atau  D-IV Kependidikan  pada  dasarnya  telah  memiliki  dasar-dasar  kompetensi  yang diharapkan.  Lain  halnya  bagi  lulusan  S1  atau  D-IV  non-kependidikan.  Perlu pembekalan  materi  kompetensi  pedagogik  sebagai  dasar  keterampilan  dalam mengelola pembelajaran. Calon guru TIK misalnya, sangat memerlukan penguasaan metodologi pengajaran untuk dapat melaksanakan tugas mengajar di sekolah.
Pendidikan  Profesi  Guru  telah  mulai  dilaksanakan  di  beberapa  perguruan tinggi  yang telah  ditunjuk  pemerintah, namun  pelaksanaan pendidikan profesi  guru tersebut  masih  mengundang  berbagai  masalah  yang  menanti  penyelesaian  dan perhatian  pemerintah.  Salah  satunya  berkaitan  dengan  program  Akta  IV. Sebelumnya,  program  Akta  IV  merupakan  SIM  (surat  Ijin  Mengajar)  bagi  lulusan perguruan  tinggi  non  kependidikan  yang  ingin  menjadi  guru.  Program  ini dilaksanakan selama satu semester dalam masa belajar atau sesudah lulus perguruan tinggi.  Setelah ditetapkannya pendidikan profesi, banyak terjadi kebingungan dalam masyarakat.  Pertama,  ketidakseragaman  keputusan  antara  perguruan  tinggi  di beberapa daerah. Beberapa perguruan tinggi di daerah masih membuka program ini dengan alasan belum ada ketentuan resmi dari pemerintah untuk mencabut program
Akta IV dan juga dengan alasan terbatasnya akses dan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan  profesi.  Selain  itu,  sertifikat  Akta  IV  memiliki  poin  yang  cukup  tinggi untuk digunakan dalam portofolio proses sertifikasi guru, sehingga program Akta IV tetap diminati.
Masalah lain yang muncul setelah keberadaan Pendidikan Profesi Guru ialah sertifikat  akta  IV  yang  telah  dimiliki  oleh  lulusannya  dalam  posisi  mengambang, karena  meskipun  mereka  telah  dianggap  lulus  dan  memiliki  kompetensi  sebagai pendidik,  namun  peraturan  pemerintah  mengharuskan  mereka  untuk  menjalani pendidikan profesi jika ingin menjadi guru.  Di sisi lain, saat ini pendidikan profesi masih  belum  membuka  pendaftaran  reguler,  dan  hanya  menyelenggarakan pendidikan  bagi  guru  dalam  masa  pra  jabatan  ataupun  yang  telah  PNS,  sehingga tidak setiap orang dapat mengikuti program ini.
Keadaan  tersebut  harus  mendapatkan  perhatian  lebih  dari  pemerintah  dan harus  segera  ditindaklanjuti.  Ketidaktahuan  masyarakat  akan  memiliki  dampak negatif sehingga masyarakat pada akhirnya akan memiliki respon yang negatif pula terhadap  berbagai  kebijakan  pemerintah.  Pemerintah  harus  dapat  membuktikan bahwa  Pendidikan  Profesi  Guru  memiliki  kemasan  dan  isi  yang  berbeda  dengan Akta  IV,  baik  dari  segi  materi  maupun  keterampilan  yang  diberikan,  mengingat peran  guru  yang  memiliki  multi  fungsi.  Setidaknya  Pendidikan  Profesi  Guru  dapat mengarahkan  peserta  untuk  mengasah  dan  mengembangkan  bukan  hanya kemampuan  intelektual  mereka,  namun  juga  kemampuan  spiritual  dan  emosional yang sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan Profesi Guru selayaknya juga memiliki perubahan dalam kurikulum antara lain porsi praktek  yang  lebih  besar  sehingga  penilaian  kompetensi  peserta  lebih  terlihat  dan dievaluasi dengan lebih tepat.
Selama  ini  kita  melihat  bahwa  pemerintah  memiliki  hobi  mengubah  sistem pendidikan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan sistem eksplorasi dan sosialisasi secara  maksimal  terhadap  sebuah  program.  Program  Akta  IV  dan  sertifikasi  lewat jalur  portofolio  yang  dalam  pelaksanaannya  belum  tereksplor  dengan  baik,  telah diganti dengan Program Pendidikan Profesi Guru. Hal ini masih diperparah dengan simpang  siurnya  informasi  yang  beredar  di  masyarakat  tentang  kebijakan pemerintah  tersebut.  Selain  itu,  tunjangan  yang  dijanjikan  pemerintah  bagi  yang
telah lulus Pendidikan Profesi Guru hingga saat ini belum berjalan dengan lancar. Di beberapa daerah, masih banyak guru yang belum mendapatkan tunjangan meskipun telah  lulus  selama  berbulan-bulan.  Ketidaksiapan  sistem  ini  harus  mendapat perhatian intensif dari pemerintah dan bukannya menebalkan muka dengan bersikap sesuka  mereka.  Jika  hal  ini  terus  berlanjut,  sistem  pendidikan  untuk  membentuk generasi yang berkualitas tidak akan terwujud karena pemerintah sebagai fasilitator belum  memiliki  kualitas  yang  pantas  untuk  mewujudkan  hal  tersebut.  Meskipun menuai  kontroversi,  Pendidikan  Profesi  Guru  memiliki  kelebihan  yaitu meningkatkan  kualitas  kemampuan  mengajar  guru,  semua  pendidik  akan  memiliki sertifikat  profesional  pada  masa  mendatang,  materi  dan  metode  pengajaran  lebih intensif  dan  mengikuti  perkembangan  zaman,  merupakan  program  lanjutan sertifikasi
Selain  kelebihan,  Pendidikan  Profesi  Guru  juga  memiliki  kekurangan diantaranya:  pelaksanaan  pendidikan  yang  terkesan  terburu-buru  dilaksanakan, kebijakan pemerintah yang masih tumpang tindih, sosialisasi masih sangat minim di kalangan  masyarakat,  peserta  terbatas  hanya  bagi  CPNS,  PNS  atau  guru  tetap yayasan.
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  pendukung  pelaksanaan  Pendidikan Profesi  Guru  yaitu  masih  banyaknya  guru  yang  belum  memiliki  kemampuan memadai  dalam  mengajar,  sebagai  jalan  alternatif  untuk  mendapatkan  sertifikasi. Selain  itu,  terdapat  pula  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  Pendidikan  Profesi Guru  sebagai  berikut:  Pelaksanaan  Pendidikan  Profesi  Guru  membutuhkan  dana yang  sangat  besar,  peserta  dari  daerah  terpencil  tidak  memungkinkan  mengikuti program ini, tidak semua perguruan tinggi membuka program ini

## Penutup
Pendidikan  Profesi  Guru  merupakan  program  pengganti  Akta  IV    untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Program ini merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan mencetak guru-guru  yang profesional.  Saat  ini, Pendidikan Profesi guru baru dilaksanakan di beberapa Perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah dan peserta  perogram  ini  adalah  para  guru  dalam  masa  jabatan  yang  ditunjuk  atau direkomendasikan oleh pemerintah.
Pendidikan  Profesi  Guru  harus  dapat  menunjukkan  perbedaan  dalam kurikulum  dan    metodologinya  jika  tidak  ingin  disebut  sebagai  seragam  baru pengganti Akta IV yang secara substansi tidak jauh berbeda. Jika Pendidikan Profesi Guru  tidak  dapat  memperlihatkan  “taringnya”,  akan  lebih  baik  jika  program  ini dihapuskan agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  azyumardi, Pendidikan  Islam  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium baru, (Jakarta: Kalimah, 2001)
Bahtiar .net, Persayaratan  Peserta  PPG , http://bahtiar.net/2010/05/persyaratan- peserta-ppg/ , diakses pada tanggal 10 Februari 2011
Compas.com, Nasib  Calon  Guru  Terkatung-katung, http://edukasi.kompas.com diakses tanggal 5 Januari 2011
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Departemen  Agama  RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 , (Departemen Agama RI, 2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pendidikan Profesi Guru , (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010
http://www.waspada.co.id diakses pada tanggal 5 Januari 2011 Mata Guru, Anggaran Pendidikan Profesi Guru ,
http://mataguru.com/ pendidikan /60-persen-pendidikan-ditransfer-ke- daerah.html , diakses pada tanggal 10 Februari 2011
Tilaar,  H.A.R, Beberapa  agenda  reformasi  pendidikan  nasional  dalam  perspektif abad 21, (Magelang: Tera Indonesia, 1998)
Tilaar, H.A.R, Membenahi Pendidikan Nasional , (Jakarta:  Rineka Cipta, 2009)
Wordpress.com, Pendidikan
Profesi Guru dimulai Tahun 2009 , http://stembasurabaya.wordpress.com diakses tanggal 05 Januari 2011