Penerbit: Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  17  Agustus  1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133 Telepon: +628156543534 E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id Website : https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

## Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Jaminan Kesehatan
Indro Harianto a Anggraeni Endah Kusumaningrum b Retno Mawarini Sukmariningsih c
a Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang , Indonesia . Korespondensi Penulis, E-mail: drindro@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang , Indonesia . E-mail : anggraeni@untagsmg.ac.id c Fakultas  Hukum,  Universitas  17  Agustus  1945  UNTAG  Semarang ,  Indonesia .  E-mail  : retno- mawarinisukmariningsih@untagsmg.ac.id
Article Abstract Keywords: Health insurance;
Protection of Human Rights.
Kata Kunci: Jaminan Kesehatan; Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Artikel History Received: Mei 31, 2024; Accepted: Jun 03, 2024; Published: Jun 03, 2024.
DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1641
The  role  of  the  state  in  meeting  people's  basic  needs  is  very  important, especially in the form of universal health services, where health is recognized as  a  human  right.  The  guaranteed  right  to  health  under  the  agreement recognizes  everyone's  right  to  obtain  these  rights.  agreement.  highest standards for physical and mental health. Affirms that every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live in a good and healthy living environment and has the right to receive health services. The approach method  used  in  this  research  is  the  normative  approach  method.  The normative juridical approach is the juridical approach (the law is seen as a norm  or das  sollen),  because  in  discussing  the  problems  this  research  uses legal materials. Fulfillment of the right to a healthy life is a basic right that must  be  guaranteed,  because  health  is  part  of  the  primary  needs  of  every human being. A healthy condition of body and soul will enable every human being to carry out his activities and work. Health is also part of the needs for a prosperous life. This kind of right is one of the basic rights in health services. BPJS  is  organized  based  on  the  principles  of  humanity,  benefit  and  social justice for all Indonesian people with the aim of realizing the fulfillment of the basic needs of a decent life for every Indonesian people which has become a basic human right.

## Abstrak
Peran  negara  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  rakyat  sangat  penting, terutama  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan  universal,  dimana  kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Jaminan hak atas kesehatan sesuai perjanjian  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  memperoleh  hak-hak  ini. perjanjian.  standar  tertinggi  untuk  kesehatan  fisik  dan  mental.  Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Metode  pendekatan  yang  dipergunakan
ISSN Print: 2985-3060 ISSN Online: 2722-287X
25-32
dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan yuridis normatif  adalah  Pendekatan  yuridis  (hukum  dilihat  sebagai  norma  atau  das sollen),  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini  menggunakan bahan-bahan hukum. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang  harus  dijamin,  karena  kesehatan  merupakan  bagian  dari  kebutuhan primer  setiap  manusia.  Kondisi  sehat  badan  dan  jiwa  akan  memungkinkan setiap  manusia  untuk  melakukan  aktifitas  dan  karyanya.  Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini  merupakan  salah  satu  hak  dasar  dalam  pelayanan  kesehatan.  BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  rakyat  Indonesia  yang  sudah menjadi hak dasar manusia.
©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  di  bidang  kesehatan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Kesehatan  sebagai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  akan diwujudkan dengan memberikan berbagai prakarsa kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan melaksanakan pembangunan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. 1
Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu. seperangkat hak yang ada dalam hakikat dan keberadaannya. oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang wajib dihormati, didukung dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah serta semuanya demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, kesehatan merupakan hak setiap orang dan negara berkewajiban untuk menghormati, menjaga dan melindunginya. 2
Kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif  secara  ekonomi  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan.. 3 Itulah  sebabnya  kesehatan  menjadi  dasar  pengakuan  martabat  manusia.  Jika kesehatan terganggu, orang menjadi tidak seimbang. Jika kesehatan terganggu, seseorang tidak akan  bisa  mendapatkan  hak lainnya.  Tentu  saja  orang  sakit itu  akan  berkurang  hak  hidupnya, tidak dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang baik, tidak dapat menikmati hak untuk  berpartisipasi  dan  berkumpul  serta  mengeluarkan  pendapatnya,  dan  tidak  dapat
1 Hafid  Abbas,  et.el.,  Buku  Pedoman  Hak  Asasi  Manusia  bagi  Dokter  dan  Pasien  Dalam  Mencegah  Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1
2 Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “ Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ”, Mimbar Keadilan (2015).
3 Joni Afriko, “Hukum Kesehatan” (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan), (Bogor: IN MEDIA, 2016), 21
mengenyam  pendidikan  untuk  masa  depannya.  Singkatnya,  orang  tidak  bisa  sepenuhnya menikmati hidup. 4
Pentingya  kesehatan  sebagai  Hak  Asasi  Manusia  dan  sebagai  kondisi  yang  diperlukan  untuk terpenuhinya Hak-Hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan manusia hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan  kesejahteraan  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  sosial  yang  diperlukan  serta  hak  atas keamanan.
Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dimana majelis umum memerintahkan agar Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak- hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Hak anak juga dilindungi terutama  dalam  konvensi  hak  anak,  instrumen  internasional  lainnya.  Hak  atas  kesehatan  juga dapat  ditemukan  dalam  Pasal  12  dan  14  Konvensi  Internasional  tentang  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan.  Menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..
Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. mencapai standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.  Perhatian  juga  diberikan  pada  perlindungan  hak  ibu  dan  anak,  khususnya  dalam Konvensi  Hak  Anak.  Instrumen  internasional  lain  tentang  hak  atas  kesehatan  juga  ditemukan dalam Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal tentang Penghapusan Kelaparan dan Kekurangan Gizi.
Dasar  utama  kewajiban  pemerintah  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  adalah  prinsip demokrasi  bahwa  pemerintah  diberi  wewenang  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara. Selanjutnya, konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern memberikan kekuatan yang  lebih  besar  untuk  bertindak.  Kekuasaan  ini  hanya  untuk  memajukan  dan  mencapai perwujudan Hak Asasi Manusia. Pemerintah seharusnya tidak hanya mencegah orang melanggar atau melanggar lebih lanjut hak-hak ini, tetapi juga harus berusaha untuk menegakkan hak-hak ini  sebanyak  mungkin.  Demikian  juga  hak  atas  kesehatan  yang  dibahas,  menjadi  kewajiban pemerintah untuk melakukannya.
Kewajiban  pemerintah  untuk  memenuhi  Hak  atas  Kesehatan  sebagai  Hak  Asasi  Manusia berdasarkan  hukum  internasional  dalam Pasal  2  Ayat  (1)  Konvensi  Hak Ekonomi,  Sosial  dan Budaya  Pasal  28  I  Ayat  (4)  UUD  1945  Dikatakan  bahwa  Negara,  khususnya  pemerintah, bertanggung  jawab  atas  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia. Tugas pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Di bidang Kesehatan,
4 Elsam, “ Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia ”, Refrensi HAM
Pasal 7 UU Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Beradasarkan  uraian  di  atas  kemudian  dapat  dirumuskan  permasalahan  mengenai  bagaimana tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah dengan hak pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  atau  metode  ilmiah  adalah  prosedur  atau  Langkah-langkah  dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk Menyusun ilmu pengetahuan. 5
Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode  pendekatan  normatif,  Pendekatan yuridis  normatif adalah  Pendekatan  yuridis  (hukum dilihat  sebagai  norma  atau das  sollen ),  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan normatif (hukum sebagai  kenyataan  sosial,  kultural  atau das  sein ),  karena  dalam  penelitian  ini  digunakan  data primer yang diperoleh dari lapangan. 6
Pendekatan dengan cara ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif HAM Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap orang tanpa perbedaan. Mengingat bahwa hak- hak dasar merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian HAM sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat khusus bagi manusia, kodrati, universal dan abadi, terkait dengan nilai dan martabat manusia adalah benar. 7
Hak  Universal,  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) 1966, terlampir pada UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 2004
5 Suryana,  “ Metodologi  penelitian:  Model  Praktis  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif ”,  Jakarta.  Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Hlm. 9
6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 . “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)” , Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14
7 Satya  Arinanto,  Indonesia,  “ Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transaksi  Politik  di  Indonesia ”,  (Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 52.
tentang  Sistem  Perasuransian  Nasional  dan  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah hak asasi manusia yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  yang  dianggap  sebagai  instrumen  utama  untuk perlindungan hak atas kesehatan, mengakui “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan  fisik  dan  mental  tertinggi.  memberikan  perhatian  yang  sama  terhadap kesehatan mental yang sering terabaikan, dan kesehatan fisik.
Selanjutnya Hak Asasi Manusia dalam pengertian sederhana adalah hak-hak yang bersifat kodrati dan melekat pada makhluk hidup yang disebut manusia hanya karena ia adalah manusia, bukan manusia selain manusia. Selama itu benar-benar ada pada manusia, maka hak  itu  ada  di  dalamnya.  Hak-hak  dasar  ini  berkaitan  erat  dengan  martabat  manusia. Tanpa  hak-hak  dasar ini,  orang tidak  dapat  hidup  dengan  bermartabat.  Kepatuhan dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  memungkinkan  individu  dan  komunitas berkembang secara keseluruhan. 8
Perwujudan  hak  hidup  sehat  merupakan  hak  fundamental  yang  harus  dijamin,  karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar setiap manusia. Kondisi jiwa dan raga yang  sehat  akan  memudahkan  setiap  orang  untuk  melakukan  aktivitas  dan  pekerjaan. Kesehatan  juga  merupakan  bagian  dari  kebutuhan  untuk  hidup  sukses.  Jenis  hak  ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan.
Ada  konsensus  dalam  konstitusi  Indonesia  bahwa  hak atas  kesehatan adalah  hak asasi manusia.  Filosofi  dasar  jaminan  hak  atas  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  adalah penyebab martabat manusia. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang. 9
Instrumen utama lain yang mendefinisikan dan melindungi hak atas kesehatan, selain dari ICESCR, adalah Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia yang mendefinisikan kesehatan sebagai  keadaan  fisik,  mental  dan  sosial  yang  utuh  dan  bukan  hanya  tidak  adanya penyakit  atau  kelemahan.  .  Hak  atas  kesehatan  juga  secara  khusus  diabadikan  dalam instrumen  hak  asasi  manusia  internasional  lainnya.  Negara  adalah  pihak  yang  terikat secara hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional. Dalam  konteks  ini,  peran  dan  tanggung  jawab  negara merupakan  hal  terpenting  untuk memenuhi  kewajiban  konstitusional,  yaitu  janji  untuk  mengakui,  menghormati, melindungi, memenuhi, dan mendukung hak asasi manusia. 10
Dalam  hal  pemenuhan  hak  dasar  warga  negara  atas  kesehatan,  pemerintah  memiliki tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  akses  yang
8 Halili, “ Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi ”, in Buku Ajar (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
9 Majda El Muhtaj, “ Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya ”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
10 Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, “ De Jure De Jure ”, Jurnal Penelitian Hukum 17, no. 3 (2017): 413– 425
memadai  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  layak  dan  optimal.  Dalam  upaya menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan menerapkan standar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas kesehatan, maka harus berpegang pada prinsip-prinsip tersebut:
a) Ketersediaan pelayanan kesehatan;
b) Aksesibilitas;
c) Penerimaan; dan
d) Kualitas. 11

## 2. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
Semenjak 1 Januari 2014, Indonesia memulai sistem asuransi nasional, dimana sistem ini bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  khususnya  di  bidang  kesehatan  bagi seluruh penduduk Indonesia. Sistem ini dilaksanakan melalui skema kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah  badan  hukum  yang  menyelenggarakan  program jaminan sosial untuk menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2011).  BPJS  diselenggarakan  berdasarkan asas kemanusiaan,  kesejahteraan,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dengan tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia yang telah menjadi hak asasi manusia.
Salah  satu  misi  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  (BPJS)  Kesehatan  adalah memperluas  kepesertaan  JKN-KIS  ke  seluruh  Indonesia  paling  lambat  1  Januari  2019 dengan meningkatkan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi  dan  peningkatan  masyarakat.  kepatuhan  anggota.  .  Upaya  mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai universal health coverage berarti seluruh warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. 12
Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan BPJS dengan perbedaan kualitas pelayanan yang signifikan berdasarkan kelas sesuai iuran yang dibayarkan  dan  kepuasan  pasien  antara  pasien  kelas  1  dan  kelas  3  yang  dibayar  oleh pemerintah. Dari perbedaan tersebut dapat dipahami bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang harus dievaluasi dan dihidupkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi tugas negara.
Pada  masa  prapembentukan  BPJS,  secara  legal  formal,  Indonesia  telah  memiliki instrumen hukum berupa peraturan perundangundangan yang mendukung pembentukan BPJS  sebagaimana  dimaksud,  yakni  Undang-Undang  Nomor40  Tahun  2004  tentang Jaminan  Sosial  Nasional,  dan  Undang-Undang  Nomor  11Tahun  2005  tentang Pengesahan  Internasional  Covenant  Economis  Social  and  Cultural  Rights  (Kovenan
11 Dedi Afandi, “ Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM ”, Jurnal Ilmu Kedokteran 2 (2008)
12 Wahyu  Kurniawati  dan  Riris  Diana  Rachmayanti,  “ Identifikasi  Penyebab  Rendahnya  Kepesertaan  JKN  pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan ”, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol 6, no. 1 (2018): 33.
Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi Sosial  dan  Budaya). Termasuk  pula  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dimana  dalam UndangUndang  Nomor  39  Tahun  1999,  dalam  ketentuan  Pasal  8  dinyatakan  secara eksplisit bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

## D. PENUTUP
Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan  bagian  dari  kebutuhan  primer  setiap  manusia.  Kondisi  sehat  badan  dan  jiwa  akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar  dalam  pelayanan  kesehatan.  BPJS  diselenggarakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan, manfaat,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM, ” Jurnal Ilmu Kedokteran 2 (2008) Elsam, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, ” Refrensi HAM
Hafid Abbas, et.el., Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008., hlm. 1
Halili, “Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi, ” in Buku Ajar (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, “De Jure De Jure, ” Jurnal Penelitian Hukum 17, no. 3 (2017): 413–425
Hartini Retnaningsih, “Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, ” Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 6, no. 2 (2018): 154
Joni  Afriko,  Hukum  Kesehatan  (Teori  dan  Aplikasinya  Dilengkapi  UU  Kesehatan  dan Keperawatan. (Bogor: IN MEDIA, 2016), 21
Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Satya  Arinanto,  Indonesia,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transaksi  Politik  di  Indonesia  (Jakarta:
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 52.
Siburian, K., & Hutahaean, O. P. . (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Saat Terjadi Wabah Virus Covid-19 Dalam Karantina Wilayah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan. Nommensen Journal of Legal Opinion, 2(02), 193-202. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 . Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14
Suryana.  Metodologi  penelitian:  Model  Praktis  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Hlm. 9
Wahyu  Kurniawati  dan  Riris  Diana  Rachmayanti,  “Identifikasi  Penyebab  Rendahnya Kepesertaan  JKN  pada  Pekerja  Sektor  Informal  di  Kawasan  Pedesaan,  ”  Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol 6, no. 1 (2018): 33.
Wiwik  Afifah  dan  Deasy  N  Paruntu,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Kesehatan  Warga  Negara Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggaraan Jaminan Sosial, ” Mimbar Keadilan (2015).