## REPRESENTASI BERITA POLITIK DI TELEVISI DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF INDEPENDENSI BERITA

## Hadiati
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) justhadiati@gmail.com

## Abstract
The  main  aim  of  this  study  is  to  investigate  and  critically  examines  the  view  of  the  political  news representation on Jakarta gubernatorial election 2017. This study employed critical discourse analysis to investigate the power bias in news coverage of Jakarta election on TV One and Metro TV and seeks to examine the ideology behind the television media. A critical discourse analysis of the data revealed several findings. First, the television media coverage on the political news of Jakarta election in the form of text was ambiguous. While the political news has been positioned around the public sector that supposed to be politically neutral, nevertheless the media still produce subjective discourses. Second, the existence of certain interest groups has a significant effect on text production process in media. Third, the production of texts and the discourse practice in the media coverage of Jakarta’s gubernatorial election are influenced by the particular regime interests, since the editorial room and the television studio are still considered as places of power. Fourth, the insensitivity of media objectivity is closely related to the sociocultural context that has developed in the society. The sociocultural profession of journalists in the Indonesian society still tends to be perceived as belonging to the power of incumbency. Thus, the political news representation remains heavily influenced by power.The power bias which is a problem in a democratic society, actually still growing and remaining in the television media, especially when representing the political news. The media’s potential to construct reality cannot be ignored. In other words, the change of democratic political system and media liberalization is not directly proportional to the expected changing in the attitude of the media in representing unbiased political news.
Keywords: Media, Representation, Political News, Jakarta Gubernatorial Election, Bias Power

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara kritis tentang representasi berita politik  pilkada DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk mengetahui bias kekuasaan  dalam  pemberitaan  berita  politik    pilkada  DKI  Jakarta  pada  TV  One  dan  Metro  TV  serta ingin membongkar ideologi dalam media tersebut.  Temuan penelitian : Pertama, media televisi dalam merepresentasikan  berita  politik    pilkada  DKI  Jakarta  dalam  bentuk  teks  ternyata  bersifat  ambigu. Meskipun berita politik selama ini berada pada sektor publik, tetapi media tetap memproduksi wacana secara subyektif. Kedua, adanya unsur kepentingan berpengaruh signifikan terhadap proses produksi teks. Ketiga, produksi teks dan praktik wacana media dalam pemberitaan berita politik pilkada DKI Jakarta dipengaruhi  kepentingan  penguasa,  sebagai  implikasi  logis  dari  ruang  redaksi  dan  studio  televisi  yang masih  merupakan  ruang  terkekuasaankan.    Keempat,  ketidaksensitifan  obyektifitas  media  itu  berkaitan dengan konteks sosiokultural yang berkembang dalam masyarakat. Secara sosio-kultural profesi jurnalis dalam atmosfer masyarakat Indonesia masih cenderung milik penguasa, sehingga dalam merepresentasikan berita politik tetap bernuansa kekuasaan. Bias kekuasaan yang menjadi masalah dalam demokrasi, justru malah berkembang dan menetap dalam media televisi ketika merepresentasikan berita politik. Dengan kata lain, perubahan sistem politik demokratis dan liberalisasi media tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap media dalam merepresentasikan berita politik secara kritis.
Kata kunci: Media, Representasi, Berita politik Pilkada DKI Jakarta, Bias Kekuasaan

## PENDAHULUAN
Berita politik pada kenyataannya tidak hanya terjadi  hanya  sebatas  di  gedung  parlemen, televisipun  bahkan  kini  telah  menjadi  arena utama bagi berita politik, karena  politik menjadi topik menarik untuk diberitakan. Berita politik bisa  lebih  dari  sekadar  reportase  peristiwa politik,  tetapi  merupakan  hasil  konstruksi realitas  politik  untuk  kepentingan  opini publik  tertentu  (McNair,  1995  dan    Nimmo, 1998 dalam Hamad, 2004). Wartawan Jerman Anett  Keller  (2009), Anett  (2013),  Gallagher (2014)  dan  beberapa    yang  lain  melakukan penelitian    menyatakan  bahwa  tekanan terhadap  media  massa  dalam  menayangkan berita politik, datang dari berbagai pihak yakni dari  luar  maupun  dari    dalam,  lebih  tepatnya berorientasi    bisnis  yang  mengutamakan keuntungan sehingga menjadi tidak netral dan obyektif.  Demikian  pula  pembingkaian  berita politik  tentang  konflik  pilkada  DKI  Jakarta yang dilakukan oleh televise berita seperti TV One dan Metro TV, terjadi perbedaan pendapat dalam menilai suatu kasus.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  teks  media televisi  dalam  merepresentasikan  berita politik  Pilkada  DKI  Jakarta,  selain  itu  ingin mengetahui,  mengidentifikasi,  menganalisis isu-isu  dan  praktik  diskursus  yang  dilakukan televisi melalui tayangan pemberitaan tentang terhadap  berita  politik  Pilkada  DKI  Jakarta serta mengungkap dan menganalisis motif dan konteks  sosial  budaya  yang  terdapat  dalam teks  serta  praktik  diskursus  pada  tayangan pemberitaan  televisi  tentang  berita  politik Pilkada DKI Jakarta.

## LITERATUR DAN METODOLOGI
Dalam  kajian  ini  diuraikan  beberapa  teori dan  konsep  yang  dipandang  relevan  untuk menjelaskan pemberitaan berita politik Pilkada DKI  Jakarta  di  televisi.  Dimulai  dari  konsep kekuasaan  dan  ideologi  dari  pandangan postrukturalis, konsep dan politik representasi media dan akhirnya berita politik Pilkada DKI Jakarta.

## Konsep dan Politik Representasi Media
Dalam  perkembangan  sejarah  manusia, selama  ini  telah  menunjukkan  bahwa  peran media  semakin  penting.  Beberapa  asumsi diajukan,  dunia  sekarang  telah  termediasi, meskipun  terdapat  pula  asumsi  yang menyangkalnya.  Kehadiran  media,  terutama televisi,  telah  banyak  menyita  perhatian  dari berbagai disiplin ilmu karena perkembangannya yang semakin penting dalam dunia sosial politik dan  kebudayaan.  Oleh  karena  itu Cultural Studies juga  sangat  tertarik  untuk  mengkaji lebih  dalam  tentang  televisi  sebagaimana dikatakan Barker sebagai berikut :
The development and institutionalization of cultural studies has long been intertwined wiht  that  of  media  studies.  In  particular, television, the major form of commnucation in most western societies, is one of cultural studies  prolonged  concerns.  No  other medium can match television for the volume of popular cultural texts it produces and the sheer  size  of  its  audiences  (Barker,  2000: 259).
Terkait  dengan  kepopuleran  televisi, dalam  beberapa  dekade  ini  bukan  saja  pada masyarakat  Barat,  tetapi  juga  telah  menjadi fenomena umum, tidak terkecuali di Indonesia. Sejak  kehadirannya  di  Indonesia,  pada tahun  1962,  televisi  berkembang  cepat  hadir dalam  khalayak  hingga  sekarang  semakin mendominasi  jika  dibandingkan  media  cetak. Sembilan  puluh  persen  lebih  penduduk Indonesia telah menggunakan televisi sebagai sarana  utama  dalam  mendapatkan  informasi dan  hiburan.  Karakternya  yang  audiovisual dan  tidak  perlu  harus  melek  huruf,  membuat televisi  semakin  menyedot  penonton  dalam jumlah banyak dan massif.
Television is a resource open to virtually everybody in modern industrialized societies and  an  increasing  one  in  the  ‘developing’ world. It is a source of popular knowledge about the world and increasingly brings us into contact, albeit in a mediated way, with ways of life other than those into which we
were born (Barker, 2000: 275). Television is implicated in ‘the provision and the selective construction of social knowledge, of social imagery,  through  which  we  perceive  the “worlds”, the “lived realities” of ohers, and imaginarily reconstruct their lives and ours into some intelligible “world of-the-world”’ (Hall, 1977: 140).
Tidak bisa dipungkuri bahwa televisi telah begitu mapan kehadirannya dalam masyarakat di  seluruh  dunia.  Betapa  pun  kemampuannya untuk mengkonstruksi realitas yang tidak netral, tetapi  pada  sisi  lain  semua  mengakui  bahwa televisi  adalah  sumber  pengetahuan  populer tentang  dunia  dan  memberikan  kemungkinan bagi siapa pun untuk berkontak dan memahami cara hidup orang lain di tempat yang jaraknya begitu jauh satu sama lain.
Senada  dengan  asumsi  media  efek  seperti itu,  kemudian  muncul  model  hegemonik  dan model ini begitu populer dalam cultural studies . Kendati  kebudayaan  tertentu  dikonstruksi dalam hal keragaman arus maknanya, ada suatu unsur  makna  yang  dapat  saja  disebut  sebagai makna induk atau dominan (Hall, 1981). Proses, penciptaan,  pemeliharaan  dan  reproduksi serangkaian makna dan praktik otoritatif yang disebut  sebagai  hegemoni  kultural  (Gramsci 1968).
Asumsi  senada  yang  menempatkan kemampuan media aktif dalam menghadirkan realitas kepada publik, adalah apa yang disebut sebagai politik representasi media. Salah satu asumsi utamanya adalah bahwa media bukanlah cermin realitas, melainkan realitas yang sudah dikonstruksi  oleh  media.  Kemampuan  media dalam  mengkonstruksi  realitas  inilah  yang sering  digunakan  untuk  manipulasi  berita yang  disampaikan  kepada  publik.  Media bagaimanapun  bukanlah  institusi  yang  pasif, tetapi  bersikap  aktif  ketika  menghadirkan kembali realitas kepada publik.
Secara intra-organisasi, media pasti bersikap aktif  dan  bahkan  penuh  kontradiksi  serta konflik di dalamnya. Secara ekstra-organisasi, media  bersifat  interdependen  karena  saling mempengaruhi dengan berbagai institusi sosial
lain di luar dirinya. Bagaimana  representasi  realitas  sosial dalam  media  dapat  dibandingkan  dengan realitas  sosial  yang  “nyata”?.    Representasi merupakan  hasil  seleksi  yang  bersifat  sangat beragam.  Bergantung  kepentingan  yang  ada di  baliknya,  sehingga  pasti  ada  realitas  yang disembunyikan. Media tidak mungkin mampu berfungsi  sebagai  cermin  realitas,  karena keterbatasan  ruang  dan  waktu  yang  tersedia. Klaim  “nyata”  dan  “benar”  itu  menurut konstruksi  siapa?  Pandangan  konstruksionis meyakini  bahwa  tidak  ada  representasi  yang nyata  dan  benar,  tergantung  konstruksi  siapa (Lukmantoro, 2014).
Dalam  penelitian  ini  konsep  representasi media  akan  digunakan  secara  lebih  intens bagaimana  televisi  merepresentasi  berita politik  dalam,  terutama  dalam  kaitannya dengan isu kekuasaan dan politik representasi media.  Dalam  banyak  kasus,  media  televisi di  Indonesia  ketika  merepresentasikan  berita politik juga tidak jauh berbeda dengan media pada  umumnya  yang  mengandung  distrorsi atas realitas yang ada.
Kekuasaan dan Ideologi Konsepsi diskursus dalam Cultural Studies menempati posisi penting sebagai konsekuensi atas  posisinya  berada  dalam  perspektif  kritis. Salah  satu  rujukan  utama  dalam  konsepsi diskursus  itu  adalah  dari  Foucault  yang mengkonseptualisasikan  diskursus  secara lebih  mendalam  dan  tajam.  Berbeda  dengan pemahaman  konvensional  di  mana  diskursus sering  dipertentangkan  dengan  praksis  atau hanya  sekadar  tuturan  tetap  tanpa  tindakan atau aksi, Foucault memahami diskursus juga sebagai praksis itu sendiri.
Bagi  Foucault,  diskursus  berkaitan  dengan bahasa  maupun  praktik  dan  mengacu  pada produksi  pengetahuan  yang  tertata  melalui bahasa  yang  memberikan  makna  pada  objek materrial  dan  praktik  sosial.  Diskursus membentuk, mendefinisikan dan memproduksi objek  pengetahuan  dengan  cara  yang  dapat dipahami  sambil  pada  saat  yang  sama
memandang cara penalaran lain sebagai sesuatu yang  tak  dapat  dipahami.  Foucault  berusaha mengidentifikasi berbagai kondisi historis dan aturan  yang  menentukan  pembentukan  cara dalam  membicarakan  objek,  yaitu  praktik diskursif  dan  pembentukan  diskursus  (dalam Barker, 2000: 21).
Konsep diskursus oleh Foucault senantiasa dikaitkan  dengan  makna  dan  kekuasaan. Menurut  Derrida  makna  memiliki  potensi untuk  berkembang  tanpa  batas,  Foucault mengeksplorasi  bagaimana  melalui  operasi kekuasaan  dalam  praktik  sosial,  makna secara  temporer  distabilkan  atau  diatur  ke dalam  diskursus.  Bagi  Foucault,  diskursus ‘menyatukan’  bahasa  dan  praktik  serta mengacu kepada produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberikan makna kepada objek material  dan  praktik  sosial.  Meski  objek material dan praktik sosial ‘ada’ di luar bahasa, namun ia diberi makna atau ‘ditampilkan’ oleh bahasa dan kemudian dibentuk secara diskursif. Diskursus mengkonstruksi, mendefinisikan dan menghasilkan objek pengetahuan dengan cara- cara yang masuk akal sambil mengesampingkan bentuk penalaran lain sebagai cara yang tidak masuk akal.
Diskursus  menyediakan  cara  berbicara dengan  cara-cara  yang  sama  tentang  topik tertentu  dengan  motif  atau  sekumpulan  ide, praktik  dan  bentuk  pengetahuan  yang  terus berulang  di  sepanjang  arena  aktivitas,  maka kita  bisa  berbicara  tentang  pembentukan diskursus. Pembentukan diskursus adalah pola peristiwa-peristiwa  diskursif  yang  mengacu atau  melahirkan,  suatu  objek  umum  pada berbagai arena. Mereka merupakan peta makna atau cara berbicara di mana objek dan praktik memperoleh maknanya (Barker, 2000: 83).
Menurut  Karlina  Supeli  diskursus  sebagai suatu  perangkat  sistem  tanda  terkadang dibelokkan  oleh  wartawan  atau  media  untuk berbagai kepentingan diantaranya memelihara budaya  kekuasaan  (Idi  Subandy  dan  Hanif Suranto,  1998  :  200).  Sifat  diskursus  yang statis,  terbatas  dan  abstrak,  penyalahgunaan tayangan  berita  berita  politik,  diskursus
sepertinya  bisa  terjadi  (Severin  et  al.,  2001  : 112).  Terlebih  lagi  ketika  institusi  media  dan jurnalis senantiasa menjadi subyek aktif, maka sangat  terbuka  diskursus  berita  dimanipulasi untuk  kepentingan  tertentu  seperti  akumulasi kapital melalui pemberitaan sensasional.
Dalam proses sosial dialektis pembentukan makna,  diskursus  bisa  berfungsi  untuk merundingkan  relasi-relasi  peran,  solidaritas bersama,  tukar-menukar  giliran  dalam percakapan  dan  mempertahankan  hubungan di  antara  para  pelaku  sosial.    Demikian pula  tindakan-tindakan  pelaku  sosial  bisa dipengaruhi  oleh  penggunaan  dan  artikulasi kediskursusan.  Hal  ini  dikarenakan  untuk memudahkan  penyimpanan,  pemeliharaan, pengolahan  dan  penyampaian  suatu  realitas diperlukan diskursus, sehingga pada gilirannya pemilihan  kata  dan  kalimat  tayangan  berita- berita politik yang  dalam penggunaan diskursus membentuk realitas sosial tayangan berita berita politik.  Bagi  penggunanya  diskursus  paling tidak berfungsi mengungkapkan subyektivitas pengguna  diskursus  (fungsi  ekspresi)  dan menunjukkan  tindakan  pengguna  diskursus (fungsi performatif).
J.L. Austin dalam salah satu bukunya yang berjudul  “ How  to  Do  Things  with  Words ” (1962)  menjelaskan  teorinya  bahwa  ketika seseorang  berbicara,  maka  paling  tidak  ia sedang  melakukan  empat  tindakan,  yaitu:  (1) Tindakan  menyampaikan  pernyataan  atau melafalkan  kata-kata  ( utterance  act );  (2) Tindakan  propositional    ( propositional  act ), mengatakan sesuatu yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar; (3) Tindakan menunjukkan maksud  tayangan  berita  berita  politik  yang yang dianggap telah dipahami oleh orang lain ( illociuionory  act )  dan  (4)  Tindakan  yang menunjukkan  usaha  mempengaruhi  perilaku orang lain ( perlocutionary act ).
Menurut  Juergen  Habermas  (1967),  dalam proses-proses  social  politik  yang  tidak  hanya mengandalkan  ‘praksis  kerja’  tetapi  juga ‘praksis komunikasi’ diskursus bisa berfungsi sebagai  semacam  alat  pengendali.  Diskursus juga merupakan media dominasi dan kekuasaan,
bisa dimanfaatkan dalam upaya memanipulasi sistem-sistem reproduksi ideasional. Kekuasaan  menentukan  batasan-batasan tentang apa yang diperkenankan menjadi teks, perspektif yang harus digunakan di dalamnya, topik  dan  norma-norma  yang  dibicarakan, elaborasi  konsep-konsep  dan  teori-teori  yang bisa serta sah untuk dipakai. Dengan kata lain, diskursus dan teks senantiasa  dalam hubungan- hubungan  kekuasaan,  terutama  dalam  proses pembentukan  subyek  dan  berbagai  macam tindakan  representasi  yang  terdapat  di  dalam masyarakat.
Komunikasi sangat dipengaruhi oleh speech- act theory , yang disebutnya sebagai pragmatik universal,  yang  mencakup  prinsip-prinsip universal diskursus. la membedakan tiga jenis tindakan  berbicara,  yaitu:  (1) Constatives , yakni  tindakan  untuk  meyakinkan  bahwa suatu proposisi adalah benar; (2) Regulatives , yakni tindakan untuk mempengaruhi hubungan seseorang  dengan  orang  lain  atau  pihak lain  dan  (3) Avowals, yakni  tindakan  untuk mengekspresikan  kondisi  internal  pembicara, menyuarakan  diri  atau  untuk  menunjukkan siapa jati dirinya. Dalam hal ini, pesan-pesan apa  pun  yang  disampaikan  seseorang  bisa merupakan  kombinasi  dari  tindakan-tindakan tersebut  karena  bisa  mencapai  dua  atau  tiga maksud sekaligus’’ (Habermas 1993).
Konsepsi  diskursus  ini  jika  dikaitkan dengan kekuasaan segera terlihat relevansinya. Sebagaimanya  dikatakan  oleh  Butler  (1993), diskursus  dan  perwujudan  Sara  tidak  dapat dipisahkan.  Diskurus  bukan  sekadar  sarana yang  kita  gunakan  untuk  memahami  apa  itu Sara,  namun  diskursus  menampilkan  Sara dengan cara tertentu. Diskursus juga berkaitan dengan  kekuasaan,  karena  diskursus  juga memiliki  karakter  utama  deterministik.  Oleh karena  itu  Foucault  menjelaskan  bahwa diskursus  bukan  hanya  mengatur  apa  yang dapat  dikatakan  pada  kondisi  sosial  dan kultural  tertentu  namun  juga  mengatur  siapa yang boleh berbicara, di mana dan kapan. Itulah sebabnya  karya-karya  Foucault  banyak  yang berhubungan dengan penelusuran historis atas
kekuasaan  sebagai  kekuatan  pengendali  yang terpusat.  Namun  yang  perlu  diingat  bahwa dalam  mengkonseptualisasikan  kekuasaan, Foucault tidak merumuskan kekuasaan sebagai kekuatan pengendali yang terpusat, melainkan kekuasaan  yang  tersebar  pada  semua  level formasi  sosial,  kekuasaan  bersifat  generatif, artinya  dia  memproduksi  relasi-relasi  sosial dan identitas (Barker, 2000: 21).
Foucault  dalam  mendiskusikan  konsep kekuasaan  senantiasa  dihubungkan  dengan pengetahuan.  Dalam  geneologi  kekuasaan,  ia menaruh  perhatian  pada  cara  orang  mengatur diri  mereka  sendiri  dan  orang  lain  melalui pemproduksian pengetahuan. Di antara banyak hal lain, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan  dengan  menempatkan  masyarakat sebagai  subyek  dan  kemudian  mengatur subyek-subyek  itu  dengan  menggunakan pengetahuan.  Ia  bersikap  kritis  terhadap penyusunan  hierarki  atas  pengetahuan.  Itu terjadi karena bentuk pengetahuan di tingkatan teratas  dari  hierarki  ini  (ilmu)  memiliki kekuasaan  tertinggi,  mereka  adalah  yang terpilih untuk mendapatkan kritik yang paling keras. Foucault tertarik pada teknik, teknologi yang  berasal  dari  pengetahuan  (terutama pengetahuan  ilmiah)  dan  pada  bagaimana teknologi  itu  digunakan  untuk  menerapkan kekuasaan  atas  masyarakat.  Foucault  melihat sejarah  bergerak  dari  satu  sistem  dominasi (yang didasarkan pada pengetahuan) ke sistem dominasi lain (Ritzer, 2012: 1046). Konsep  ideologi  juga  menempati  posisi penting dalam Cultural Studies . Rujukan utama tentang  ideologi  tentu  berasal  dari  kalangan Marxis  dan  neomarxis  yang  menyerang kapitalisme.  Karena  itu  berkaitan  dengan persoalan  proses  eksploitasi  dalam  proses produksi dan tentu saja determinisme ekonomi. Perhatian    Marxis  terhadap  konsep  ideologi berakar  pada  kegagalan  revolusi  proletar  dan ketidakmampuan  materialisme  historis  dalam kaitannya  dengan  pertanyaan  subjektivitas, makna  dan  politik  kultural.  Sederhananya, perhatian  untuk  membahas  ideologi  dimulai sebagai  suatu  eksplorasi  atas  pertanyaan
mengapa  kapitalisme,  yang  diyakini  sebagai suatu  sistem  eksploitasi  dalam  relasi  sosial dan  ekonomi,  tidak  dapat  diruntuhkan  oleh revolusi kelas pekerja. Bagi Marxisme, ide-ide tidak terlepas dari kondisi material dan historis produksi  mereka.  Sebaliknya,  sikap  dan keyakinan  masyarakat  diyakini  terkait  secara sistematis  dan  struktural  dengan  kondisi- kondisi  material  eksistensinya  (Barker,  2000: 58). Ilmuwan  lain  juga  berpendapat  bahwa, proses  kognitif  sosial  mendasar  yang  dapat diterapkan di dalam interaksi antar kelompok adalah  kategorisasi  sosial  (Tajfel,  1978:61). Menurut Tajfel, kategori sosial adalah keteran lingkungan sosial, pengelompokan orang-orang dengan  cara  yang  masuk  akal  bagi  seorang individu ( the ordering of the social environment in terms of groupings of persons in a manner which makes sense the individuals) . Proses ini dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebudayaaan dan representasi sosial (Tajfel & Forgas,1981).
Kondisi objektif kehidupan pers di Indonesia khususnya pasca reformasi, banyak membawa perubahan pada bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya adalah perubahan dinamika kehidupan pers, yang dahulunya dibungkam pemerintah, sekarang  menjadi  bebas.  Walaupun  pada dasarnya  wartawan  senantiasa  dituntut  untuk objektif  ( fairness ),  tidak  memihak  ( balance ) dan  menghadirkan  fakta  tanpa  mencampur adukkan  dengan  opini,  tapi  dalam  praktiknya wartawan  tetaplah  seorang  manusia  yang senantiasa  menghadirkan  sisi  subjektifitasnya dalam  menulis  berita.  Dengan  pemilihan  dan permainan  kata  dalam  membentuk  untaian kalimat,  berita  politik  Pilkada  DKI  Jakarta wartawan kerap tidak obyektif.
Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (2013) untuk  mengetahui  bias  kekuasaan  dalam pemberitaan berita politik  pilkada DKI Jakarta pada  TV  One  dan  Metro  TV,    serta  ingin membongkar  ideologi  apa  yang  bersemayam dalam media tersebut.

## TEMUAN DAN DISKUSI

## Analisis Relasi
Representasi  para  aktor  yang  dihadirkan oleh Metro TV dan TV One dalam pemberitaan tentang berita politik  pilkada, memperlihatkan adanya  relasi  satu  dengan  yang  lainnya. Bagaimana  media  menempatkan  atau memposisikan  para  aktor  yang    dalam  teks pemberitaan  berita  politik  pilkada  dapat dipakai sebagai titik masuk dalam menganalisis relasi  antar  aktor  yang    dalam  peristiwa yang  termediasi.  Pemberitaan  Metro  dan  TV One  tentang  berita  politik  pilkada  sebagai sebuah teks media yang menghubungkan dan menampilkan  berita  politik,  institusi  politik dan  produser  program  atau  institusi  televisi dalam suatu arena sosial. Masing-masing aktor saling  berebut  pengaruh  agar  diterima  oleh masyarakat  berkenaan  dengan  pendapat  dan gagasannya ihwal identitas berita politik.
Fairclough  (1995)  memberikan  penjelasan mengenai  analisis  relasi  ini  yang  berguna untuk  melihat  kekuatan-kekuatan  sosial  yang ditampilkan  dalam  teks.  Analisis  ini  akan menjabarkan bagaimana para aktor diposisikan oleh televisi dan bagaimana televisi membentuk representasinya  untuk  disajikan  kepada pemirsanya.
Berikut  adalah  pembacaan  relasi  yang terrepresentasikan  dalam  teks  pemberitaan Metro  TV  dan  TV  One  tentang  berita  politik pilkada  yang  melibatkan  Basuki  Cahaya Purnama (Ahok) dan Anies Rasyid Baswedan, Ph.D sebagai berikut :
Berita politik berelasi dengan televisi. Dalam  pemberitaan  tentang  berita  politik pilkada,  sang  kandidat  ditampilkan  dengan berbagai  cara  sangat  bergantung  pada kehendak televisi. Identitas berita politik, yaitu kedua orang  tersebut Ahok dan Anies, publik sebenarnya  sudah  mengenali,  yaitu  sebagai politisi yang berada di sektor publik dan bahkan menjadi aktor politik. Akan tetapi sebagaimana tampak  dalam  teks  pemberitaannya,  media televisi  tetap  menampilkannya  menurut kehendak produser acara dan bukan kehendak dari  berita  politik  tersebut  yang  berhubungan
dengan pilkada.
Siapa  pun  yang    dia,  tentu  akan  menjadi sorotan  masyarakat  dan  harus  rela  dikupas, dikuliti, dibahas bahkan rela dihujat sekalipun semua informasi pribadinya  bahkan terkadang tidak  akan  mendapatkan  ruang  sedikit  pun untuk  melakukan  pembelaan.  Upaya  mereka untuk menjelaskan duduk persoalannya kepada publik  tentu  tidak  mudah,  karena  media  pun sudah  memiliki  kuasa  mutlak  terhadap  apa yang ia harus siarkan. Memang ada beberapa berita  tersebut  yang  berusaha  dijelaskan yang  bersangkutan  dengan  pembelaan  diri tetapi porsinya tetap tidak terlalu banyak jika dibandingkan  dengan  dunia    politik  menurut kuasa media.
Seperti  yang  dilakkan  Anies,  hal  ini ditemukan  ketika  ia  berusaha  melakukan pembelaan  diri  atas  pemberitaan  media yang  menurut  ia  kurang  proporsional,  yang ditemukan pada teks guntingan berita TV One tanggal Rabu 5 April 2017 berikut :
“………………..Rakyat  juga  bosan dengan  fitnah-fitnah,  apalagi  fitnah  yang pakai  isu  SARA.  Berhentilah  memfitnah pakai  isu  SARA  Anies,  usai  kampanye  di Kalideres,  Jakarta  Barat.  Menurut  Anies, dia dan calon wakil gubernur pasangannya, Sandiaga Uno, sudah sering difitnah selama tahapan  Pilkada  DKI  Jakarta.  Mantan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  itu bahkan mengaku bosan karena sudah sangat sering  difitnah.  “Makanya  kami  merasa, sudahlah  jangan  fitnah-fitnah  lagi.  Cukup kampanye positif,……………”
Selanjutnya  Metro  TV  pun  menurunkan berita  yang  ditemukan  dalam  teks  sebagai berikut “…………Saya memang sedang dalam  fitnah……….    saya  merasa  bahwa media  menggunakan  opini-opini,  bukan berdasarkan  fakta  sesungguhnya.  Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh media dalam .............”
Bahkan  lebih  dari  itu,  kompetensi    dalam bidang politik sama sekali tidak diangkat dalam teks media, padahal berita pilkada berkait erat dengan kapasitas  sebagai pejabat publik. Ranah politik yang secara faktual dirambah oleh  para politisi,  oleh  media  tiba-tiba  disembunyikan meskipun  berita  pilkada  itu  sendiri  bersifat politis.
Metro TV dan TV One dalam memberitakan berita politik Ahok dalam berita pilkada justru lebih menonjolkan sisi yang subyektif, seperti suka  kasar  dan  marah-marah.  Sisi  pribadi  itu tampak  ketika  mengekspose  Ahok    dengan kegemarannya yang suka marah-marah.
Sementara Anies  lebih  banyak  diberitakan media  dari  sisi  gayanya  yang  santun,  namun kemudian  dilemparkan  kelembah    negative seperti    teks  dalam  guntingan  berita  sebagai berikut :
“……….Gaya santun yang diperlihatkan dengan  tidak  mematuhi  perintah  atasan seperti  saat  Presiden  Jokowi  melarang para  Menterinya  keluar  dari  Jakarta, kenyataannya  justru  Anies  berangkat “Keluyuran” ke Sulawesi Selatan…….” “……..Pintar mengolah kata-kata santun dan  suka  menampilkan  santun  “Ngeles” seperti contoh program rumah DP Nol persen menjadi DP Nol Rupiah yang sesungguhnya pengertiannya  sama  saja,  namun  diolah sedemikian rupa seolah-olah beda. ………”.
Media dalam relasinya dengan berita politik terasa begitu dominan dan tetap menempatkan berita politik dalam posisi “liyan”, stereotype dan terpinggirkan. Sementara media menempatkan diri sebagai dominan dan secara leluasa  melakukan  konstruksi  terhadap  berita politik dengan tidak netral.
Dengan  perspektif    memiliki    kekuasaan yang kuat, televisi akan menghardik si lemah melihat untuk dijadikan bulan-bulanan dengan menyodorkan  kepada  publik.  Hubungan  yang tidak seimbang dan hierarkis ini sangat terasa dalam realasi antara media dan berita politik.

## Televisi Sebagai Lembaga Publik
Televisi  dalam  merepresentasikan  berita politik    juga  menampilkan  relasi  antara berita  politik  dengan  institusi  terkait.  Dalam pemberitaan  Ahok  hal  ini  ditemukan, ditampilkan  ketika  ia  sedang  memberikan keterangan  bahwa  ia  selalu  kooperatif,  tertib, memenuhi prosedur.
Sementara itu Ahok  ditampilkan Metro TV tampak begitu tidak berdaya dan tidak jarang banyak  tayangan  yang  terang-terang  meng “ close up ” ketika ia sedang marah………. Sedangkan Anies sering ditampilkan dengan wajah  galau,  seperti  terlihat  pada  tayangan berita  di  Metro TV  tanggal 3 April 2017 : “………….Ketika  pertemuan  sekitar setengah  jam  tersebut  usai  bermunculan beragam komentar antara lain menyebutkan wajah Anies  Baswedan  terlihat  tidak  ceria bahkan  terkesan  galau.  ……..penyebab galaunya  Anies  karena  pada  pertemuan setengah  jam  itu  Ahok  telah  menjelaskan sistim  keuangan  Pemda  DKI  yang  telah menggunakan e-Budgetting ………….”
Meskipun  harus  diakui  siapa  pun  yang diberitakan memang berada dalam posisi sulit dan  menjadi  pihak  yang  kalah,  tetapi  tampak sekali relasi antara berita politik dan penguasa mencerminkan  relasi  yang  dominatif.    Ketika berelasi dengan berita politik nuansanya terasa sangat kuat dengan menempatkan posisi berita politik dalam posisi subordinat. Lembaga atau institusi  yang  “berkepentingan”,  oleh  televisi ditampilkan begitu dominan, gagah dan angker, sementara berita politisi dalam hal ini Ahok dan Anies  seolah  ditampilkan  sebagai  pesakitan yang tidak berdaya sama sekali. Berulangkali televisi  mengambil  gambar  secara  “close-up” wajah-wajah  berita  politik    pilkada  ketika sedang  “tidak berdaya”,  tatapan kosong dan pernyataan-pernyataan  yang  emosional  dan lain-lain.
Selain  itu  ketika  memberitakan  berita politik  yang  berkaitan  dengan  berita  pilkada, televisi juga menyodorkannya kepada pemirsa dan  secara  interaktif  juga  mendapat  respons
spontan.  Tentu  saja  apa  yang  direspons  oleh penonton juga berangkat dari tayangan gambar dalam  televisi  yang  sudah  dikonstruksikan oleh  media.  Karena  itu  ketika  berita  politik pilkada  ditampilkan  atas  konstruksi  media, maka  respons  pun  tidak  lepas  dari  tayangan tersebut. Jadi ketika media merepresentasikan berita  politik  pilkada  lebih  pada  sisi  keberita politiknya,  maka  pemirsa  juga  cenderung memapankan apa yang dikonstruksi oleh media itu. Jadi  ketika Anies  ditayangkan  TV  One  15 April  17  pada  saat  debat  pilkada,  maka  serta merta  tanggapan  penonton  juga  semakin memojokan  Anies.  Terlebih  lagi  ketika  yang dihadapi  berita  politik  itu  soal  berita  pilkada, maka pemirsa semakin menghukumnya dengan berbagai  caci  maki  dan  penilaian  bernada sinisme dan cenderung sarkasme, seperti pada teks berikut :
“…………    Program  uang  muka  atau downment  payment nol  persen  yang digaungkan  calon  gubernur  dan  wakil gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan- Sandiaga  Uno  ternyata  tidak  mampu mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut.  Program  tersebut  justru  dianggap negatif  yang  kemudian  berpengaruh  pada elektabilitas keduanya.…………”
Ketika  itu  kata-kata  seperti  “huu  …”,  dan berbagai  umpatan  lain  membanjir  keluar  dari pemirsa.  Penilaian  publik  terhadap  Anies  itu mengindikasikan  bahwa  di  dalam  masyarakat juga  terasa  nuansa  kekuatannya,  atau  secara sosiologis  sering  dikenal  sebagai  masyarakat kekuasaan, atau paling tidak suatu masyarakat yang  kurang  memiliki  daya  sensitivitas kekuasaan.  Sebagai  indikator  adalah,  hampir tidak  ada  komentar  yang  memberikan pernyataan  secara  wajar  dan  proporsional dalam kaitannya dengan kapasitas berita-politik tersebut.  Semuanya  ditenggalamkan  dalam lautan kata-kata yang mengandung stereotype tentang berita politik tersebut.
Konteks  Sosiokultural  Diskursus  Berita
Politik  Pilkada  DKI  Jakarta  di  televisi  akan berarti  jika  ia  ditempatkan  dalam  identifikasi kultural  di  mana  berita  tersebut  hadir.  Jika tidak,  berita  tersebut  tidak  akan  berarti  bagi khalayak.  Itu  artinya,  awak  media  pada dasarnya  menempatkan  peristiwa  ke  dalam peta  makna  ( maps  of  meaning ).  Identifikasi sosial,  kategorisasi  dan  kontekstualisasi  dari peristiwa  adalah  proses  penting  di  mana peristiwa itu dibuat berarti dan bermakna bagi khalayak.  Proses  membuat  peristiwa  agar kontekstual  bagi  khalayak  ini  adalah  proses sosial  -menempatkan  kerja  jurnalistik  dengan nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakatnya.  Ia menjadi latar asumsi ( background assumption ) yang dipahami bersama, yang oleh pemahaman wartawan  dipandang  bernilai  bagi  khalayak melalui mana peristiwa bukan hanya dipandang berati melainkan juga dimengerti oleh khalayak. Ia menjadi asumsi yang kira-kira bagi wartawan dan  khalayak  disepakati  bersama,  bagaimana peristiwa seharusnya dijelaskan dan dipahami. Aspek penting dari latar tersebut adalah proses konsensus: memberikan makna bagi peristiwa apa  yang  diasumsikan  oleh  wartawan  dan apa  juga  yang  diasumsikan  oleh  khalayak (Eriyanto, 2002: 143).
Stuart  Hall  juga  menjelaskan  proses terbentuknya  konsensus  tersebut  bahwa kita  berada  sebagai  anggota  masyarakat  dan karenanya -itu diasumsikan- kita share dengan pengetahuan budaya yang tersedia yang diikuti juga  dengan  anggota  lain  dalam  komunitas: dengan  kata  lain,  kita  mempunyai  peta pemaknaan  yang  disediakan  oleh  komunitas. Kita bukan hanya dapat menjelaskan peristiwa ke  dalam  peta  pemaknaan,  melainkan  juga merefleksikannya.  Kita  secara  tidak  langsung mempunyai  perspektif  yang  sama  ketika melihat  peristiwa.  Pada  titik  ini,  konsensus menjadi  pengertian  bersama  yang  diyakini kebenarannya  baik  oleh  wartawan  maupun khalayak dan dari sinilah komunikasi bekerja (Hall dkk1978, dalam Eriyanto, 2002: 144). Tesis  Hall  tersebut  menganjurkan  bahwa dalam teks senantiasa ada konteks, karena itu tidak  mungkin  memahami  sebuah  teks  tanpa
mengaitkan  konteks.  Siapa  pun  yang  ingin memahami  sebuah  teks,  tidak  terkecuali  teks kitab  suci  sekalipun,  mesti  dibaca  dengan mengaitkannya  pada  konteks  ketika  teks itu  diproduksi.  Siapa  pun  yang  membaca teks,  termasuk  dalam  praktik  budaya,  tanpa mengaitkannya  dengan  konteks  kelahirannya atau ketika teks itu diproduksi, maka bukan saja akan kehilangan makna susungguhnya dari isi dan spirit teks itu, tetapi juga akan menciptakan fanatisme.  Jadi  tidak  ada  teks  yang  disajikan media tanpa konteks dan konteks ini berkaitan dengan dinamika sosio-kultural sebagai arena kehadirannya.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Foucault bahwa teks sebagai praktik sosial dalam konteks tertentu  memiliki  kaitan  dengan  konteks sosio-kultural yang lebh luas. Pada penelitian ini,  memperlihatkan  bagaimana  diskursus tentang  negara  lemah,  aparat  keamanan lemah, militer kuat, ketidakberdayaan korban, ketundukan  pada  mistik  dan  yang    berujung pada  pengkonstruksian  negara  gagal  dalam melindungi  warga  dari  gangguan  keamanan sebagaimana  direpresentasikan  dalam  acara pemberitaan  televisi,  semua  itu  berinterelasi dengan  konteks  masyarakat  Indonesia saat.  Oleh  karena  itu  pada  bagian  ini  akan menganalisis mengenai konteks sosial budaya dan politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia  yang  dianggap  mempengaruhi diskursus dalam program televisi. John Hartley (1992)  mengaitkan  studi  televisi  dengan teks,  makna  dan  khalayak  sebagai  fenomena tekstual kultural. Berdasarkan asumsi itu, maka dapat  digunakan  sebagai  upaya  menjelaskan adanya  interelasi  antara  televisi  dan  konteks sosiokultural dan politik.
Program pemberitaan Metro TV dan TV One tentang berita politik yang melibatkan Basuki Cahaya  Purnama  (Ahok)  dan  Anies  Rasyid Baswedan,  Ph.D,  menghadirkan  representasi berita  politik  yang  berusaha  melakukan pembelaan  diri.  Pada  situasi  tersebut  oleh televisi para aktor didiskursuskan sebagai sosok yang gemar marah, emosional dan penampilan sopan satun dan lain-lain. Pengalihan Isu, dan
tidak berdaya dalam menghadapi situasi darurat akibat  berita  pilkada.  Aktor  yang  mewakili berita  politik    pilkada    tersebut  dihadirkan oleh  televisi  melalui  sosok  Basuki  Cahaya Purnama (Ahok) dan Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. Televisi  dengan leluasa mengkonstruksi diskursus berita politik dalam sosoknya sebagai politisi kaliber nasional, tetapi rapuh dan lemah. Pertanyaanya adalah apa yang mempengaruhi televisi  sehingga  berani  mengkonstruksikan diskursus seperti itu? Diskursus-diskursus yang dihadirkan  televisi  tentu  berinterelasi  dengan kondisi  dinamika  politik  dan  sosio-kultural yang berkembang dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Artinya, konstruksi berita politik sarat stereotipe oleh televisi tentu berhubungan dengan  berkembangnya  persepsi  terhadap kemampuan  para  aktor  ketika  menghadapi masalah berat.

## Konteks Diskursus Berita politik
Mencermati pemberitaan Metro TV dan TV One  terhadap  berita  politik  pilkada  tersebut, mengindikasikan bahwa media sebagai institusi tidak  pasif  dalam  mengkonstruksi  berita politik  sebagai  sasaran,  atau  menyerahkan diri  terhadap  perkembangan  peristiwanya yang  memang  ada.  Artinya,  peristiwa  politik maupun  sosial  budaya  terus  ada  dan  media mengikutinya,  tetapi  ketika  terdapa  peristiwa yang  menurutnya  layak  diberitakan,  di  situ media  televisi  sudah  mulai  aktif  sebagai produsen  berita.    Televisi  pun  kemudian memproduksi  teks  dan  kemudian  melakukan praktik  diskursus  yang  menyesuikan  dengan konteks sosial budaya yang berkembang dalam publik.
Oleh  karena  itu  ketika  media  melakukan praktik diskursus berita politik disetereotipekan sebagai gemar kemewahan, maka itu tidak lepas dari konteks sosial budaya yang memang sudah berkembang dalam masyarakat. Benarkah berita politik  senantiasa  gemar  kemewahan?  Tentu secara  akurat  tidaklah  demikian,  bagaimana pun  tidak  bisa  mengeneralisasi.  Akan  tetapi justru di sinilah media melakukan generalisasi itu dengan merawat dan melestarikan stereotipe
tentang  berita  politik  agar  terus  terpelihara dalam masyarakat.
Konsep steretotipe menempati posisi penting dalam  citra  perspektif  berita  politik.  Suatu stereotipe  terdiri  dari  reduksi  person  menjadi serangkaian  ciri-ciri  karakter  yang  dilebih- lebihkan dan biasanya negatif. ‘Pen-stereotip-an mereduksi, mengesensialkan, mengalamiahkan dan  mematri  “perbedaan”  (Hall,  1997:  258). Melalui penggunaan kekuasaan suatu stereotipe menandai  batas-batas  antara  ‘normal’  dengan yang  ‘mengerikan’,  ‘kita’  dengan  ‘mereka’ (Barker, 2008: 264). Artinya, bahwa pandangan seperti  itu  terus  hidup  laten  dan  mapan, karena  memang  bersumber  dari  masyarakat kekuasaan.  Secara  sosial,  penguasa  berada di sektor publik dan berita politik diharuskan berada di sektor subyektif. Tetapi sering dibaca terbalik,  karena  masyarakat  sekarang  sudah menemukan  realitas,  bahwa  jaman  sekarang orang tidak bersikap realistik. Karena itu salah seorang  penyiar,  ketika  memberitakan  Anies dengan mengatakan :
“…….Begitulah  selama  lebih  dari  dua dekade  mengenal  Anies,  hidupnya  terus penuh  warna.  Ia  melihat  suaminya  yang dulu masih berstatus pacar hingga sekarang tetap  pria  yang  sama.  Dia  berharap, Anies akan terus menjadi sosok inspiratif …….”.
Ungkapan  ini  mencerminkan  bahwa media  sadar  betul  tentang  karakter  budaya khalayaknya, sehingga ungkapan tersebut tidak lain adalah cermin dari pandangan yang umum berlaku  pada  masyarakat.    Kontekstualisasi sosial budaya pemberitaan berita politik  pilkada yang distereotipkan dengan melihat para actor dari sisi psikologis maupun di ranah domestic adalah  identik  ini  kemudian  juga  digunakan media  untuk  ‘menjual’  berita  politik  sebagai kawasan subur untuk bisnis, sehingga sekaligus menjadi  sasaran  iklan  yang  menguntungkan. Ketika  iklan  menjadi  basis  ekonomi  media televisi komersial, maka tidak pelak lagi berita politik akan menjadi objek. Media pun paham betul  akan  konsturuksi  sosial  budaya  seperti itu,  sehingga  masalah  pribadi,  rumah  tangga
dan  ranah  domestic  lainnya    adalah  bidikan utama iklan.
Berkembang  dalam  kultur  masyarakat di  Indonesia,  bahwa  belanja  barang-barang mewah di Mall dan luar negeri adalah perilaku berita politik, bahkwa sudah menjadi ‘kodrat’- nya  seorang  berita  politik.  Jadi  ketika  berita politik sekaliber apa pun, atau berkarya di ranah publik dan bahkan juga menjadi politisi, tetap saja oleh masyarakat dipandang tidak akan jauh meninggalkan  kebiasaan  gemar  belanja  dan suka  akan  barang  mewah.  Konstruksi  sosial budaya seperti itu dimanfaatkan secara ‘cerdik’ oleh media untuk mengeksploitasi representasi ‘citra’  berita  politik    pilkada  sebagai  berita yang mempunyai nilai jual tinggi. Jadi bukan keprofesionalan  atau  kapasitasnya  sebagai politisi yang didiskursuskan oleh media, tetapi dicitrakan oleh media sisi yang “layak dijual”.
Konteks  Diskursus  Berita  politik  (di) Lemahkan Mengapa  media  merepresentasikan  berita politik  dalam  posisi  (di)lemahkan  terhadap berita politik pilkada. Apakah karena kasusnya itu  sendiri,  atau  karena  semata-mata  bahwa mereka  adalah  aktor  politik.  Pertanyaan  ini sesungguhnya  bukan  sekadar  ditujukan  pada media,  tetapi  dialamatkan  pada  masyarakat secara  keseluruhan,  karena  representasi media  itu  bersumber  dan  berkaitan  dengan konteks sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat  di  Indonesia.  Tidak  ada  yang memungkiri  bahwa  sebegitu  jauh,  sekalipun sekarang  sudah  memilih  sistem  demokrasi, tetapi bahwa masyarakat kita masih cenderung kuat atau berideologi kekuasaan, dalam banyak hal memang sulit dibantah.
Ahok  yang  ketika  berposisi  sebagai profesional  di  bidang  politik  dan  sebagai birokrat  begitu  percaya  diri  dan  berwibawa, tetapi  oleh  media  ketika  sedang  menghadapi masalah hukum  dicitrakan sebagai orang yang minta  dilindungi  dan  meminta  diringankan hukumannya. Hal ini ditemukan ketika Metro TV dan TV One lebih mengeksplorasi berita di seputar  pernyataan  Ahok  yang  mengesankan
tertib terhadap panggilan pihak yang berwajib, diskursusnya adalah bahwa ia minta diringankan hukumannya  dan  kalau  perlu  jangan  ditahan, tapi  cukup  tahanan  rumah  saja.  Media  tidak cukup  menyediakan  ruang  dan  waktu  bagi Ahok ketika ia melakukan pembelaaan sebagai sosok  profesional  dan  malang  melintang dalam dunia politik dan birokrasi. Yang lebih banyak ditayangkan media adalah sisi keberita politiknya  itu,  yaitu  yang  ‘harus’  lemah  dan minta  dilindungi  oleh  lembaga  terkait  yang kuat itu.
Dalam  kultur  masyarakat  kita,  institusi terkait  identik  dengan  kuat,  karena  fungsi yudikatif  secara  historis  memiliki  akar yang  kuat.  Dalam  sejarah  bangsa  Indonesia, terutama  pada  era  kerajaan,  dikenal  dengan prinsip  sabda  pandita  ratu  yang  mengandung arti  bahwa  apa  yang  dikatakan  oleh  raja adalah  segalanya  dan  keputusan  tertinggi yang  sekaligus  mengandung  fungsi  eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketika raja mengatakan A  maka  semua  harus  A  dan  dilaksanakan, tidak  ada  peluang  sedikitpun  untuk  dibantah. Karena itu raja adalah segalanya, dan sekaligus menjalankan fungsinya, maka secara implisit ia berhadapan dengan penguasa.
Media  televisi  ketika  memproduksi  teks dan  praktik  diskursus  sengaja  memanfaatkan kondisi keterpurukan itu dengan mengkontekstualisasikan  secara  sosiokultural. Karena  itu  media  senantiasa  mengangkat  sisi lemah berita politik ketika berhadapan dengan institusi peradilan yang kuat itu. Bahkan tidak berhenti di situ, media juga terus menayangkan Ahok, hal ini ditemukan, Ahok harus meminta perlindungan  kepada  penguasa,  yaitu  yang juga  penyidik.  Media  dalam  proses  ini  terus melakukan  reproduksi  ideologi  kekuasaan masyarakat.
Konteks Diskursus Pengalihan Isu Tentang  mengapa  Metro  TV  dan  TV  One memproduksi  teks  dan  praktik  diskursus terhadap  berita  politik  pilkada  ditempatkan pada  posisi  pengalihan  isu  juga  memiliki konteks  sosial  budaya  yang  berkembang
pada  masyarakat.  Persoalan  bagaimana  berita politik ditempatkan pada ruang pengalihan isu itu terkait erat pula dengan bagaimana media mensetereotipkan berita politik. Sumber utama stereotipe pengalihan isu itu juga berada pada masyarakat  itu  sendiri  yang  memang  masih kuat.  Bagi  media  televisi  sudah  menjadi semacam  kebiasaan  melakukan  stereotipe  ini, bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara- negara Barat dan Asia pada umumnya. Berita politik senantiasa di-stereotipkan ke dalam  dua  hal,  yaitu  ideal  dan  menyimpang. Demikian pula penempatan berita politik pada fungsi pengalihan isu itu bersumber pada teks budaya dan agama.   Semuanya dianggap wajar dan akhirnya konstruksi sosial budaya seperti itu  berjalan  lancar  tanpa  hambatan,  sehingga terpatri  kuat  pada  seluruh  warga  masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Metro TV  dan  TV  One  merepresentasikan  berita politik  pilkada  lebih  banyak  ditonjolkan  sisi keberita politiknya yang secara subyektif harus menjalankan fungsi kepengalihan isu.

## SIMPULAN
Pertama, media televisi dalam merepresentasikan  berita  politik  Pilkada DKI  Jakarta  dalam  bentuk  teks  ternyata bersifat ambigu, dalam arti pada satu sisi teks pemberitaan  di  seputar  Pilkada  DKI  Jakarta pada  awalnya  ditampilkan  secara  formal, serius dan bernuansa formal pada sektor publik melalui  jurnalisme  presisi,  tetapi  kemudian ditampilkan  secara  lebih  lunak  dengan  lebih banyak  mengangkat  sisi  keberita  politiknya melalui  jurnalisme  sensasional.  Proses pelunakan berita seperti itu termanifestasi pada politik  judul  yang  mengutamakan  sensasi, dramatisasi  isi  bersumber  pada  kepentingan penguasa  dan  ditambah  bumbu-bumbu  pesan nonverbal yang subyektif.
Sikap  media  seperti  itu  tentu  tidak  netral, melainkan  diwarnai  kepentingan  salah satunya  ideologis.  Tentang  ideologi  apa  yang bersemayam  dalam  media  televisi,  tidak  lain adalah  ideologi  subyektif  yang  berpengaruh signifikan terhadap proses produksi teks. Ketika
penguasa  itu  sendiri  merupakan  teks  budaya, maka tidak terlalu mengejutkan jika produksi teks dalam media televisi juga begitu subyektif. Di sini berita politik Pilkada DKI Jakarta yang berada pada sektor publik dan bahkan masuk dalam kawasan politik oleh media televisi tetap dipandang sebagai kondisi perkecualian. Tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang sewajarnya, dalam arti ketika berita politik berada di sektor publik adalah kondisi yang sudah selesai atau tidak perlu dipersoalkan lagi. Repotnya kondisi perkecualian itu pun kemudian dipaksa menjadi kebiasaan lama.
Kedua,  praktik  diskursus  yang  dilakukan oleh  media  televisi  terhadap  berita  politik Pilkada  DKI  Jakarta,  masih  belum  obyektif baik secara individual yang menyangkut awak medianya  maupun  institusi  media  itu  sendiri. Dapatlah  dikatakan  bahwa  praktik  diskursus seperti  itu  memang  bersumber  dari  proses produksi  siaran  pemberitaan  yang  terolah dalam  sebuah  lembaga  media  televisi  yang masih  subyektif.  Praktik  diskursus  semacam itu terasa ironis, karena seharusnya dalam era demokratisasi  dan  liberalisasi  media,  nuansa dan  muatan  berita  subyektif  yang  dilakukan media sudah bisa terkurangi secara signifikan, akan  tetapi  pada  kenyataannya  belum  terjadi, sebagaimana  tercermin  pada  teks  maupun praktik  diskursusnya  terhadap  berita  politik Pilkada DKI Jakarta.
Produksi  teks  dan  praktik  diskursus  berita subyektif  masih  terjadi  dalam  media  televisi seperti  itu,  hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  pada  proses  produksinya  memang sudah diwarnai oleh ketidaksensitifan terhadap obyektifitas berita. Dapatlah dikatakan bahwa dalam  kantor  redaksi  dan  studio  televisi masih  merupakan  ruang  yang  subyektif  dan penuh  dengan  berbagai  kepentingan.  Apabila ruang  produksi  masih  merupakan  ruang  yang subyektif maka representasi berita politik oleh media sudah tentu juga tidak sensitif terhadap obyektifitas berita.
Terdapat suasana subyektifitas dalam kantor redaksi, sehingga ruang redaksi televisi mirip dengan  situasi  ruang  pergulatan  berbagai
kepentingan.  Dalam  ruang  redaksi  adalah sebuah  arena  di  mana  berita  politik  yang obyektif  relatif  masih  tersingkirkan,  karena dominasi  kepentinganlah  yang  memenangkan kelaikkan berita. Rapat dewan redaksi aktornya masih  banyak  penguasa  dan  lebih  dari  itu persepektifnya juga belum memiliki kesadaran obyektifitas  yang  memadai,  sehingga  ketika melihat berita politik juga melihatnya dari sudut kepentingan penguasa. Kebijakan redaksional, penempatan  orang,  peliputan  dan  teknik pengambilan  gambar  pun  masih  diliputi  oleh nuasan  berita  subyektif  itu,  akibatnya  ketika melihat  berita  politik  maka  hasil  produksi siarannya  masih  menempatkan  berita  politik syarat stereotip atau prasangka subyektifitas.
Ketiga,  ambiguitas  media  dalam merepresentasikan  berita  politik  bukanlah kebetulan,  tetapi  berkait  erat  dengan  proses- proses  sosial  dan  budaya  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat  sebagai lingkungannya.  Media  televisi  seperti  Metro TV dan TV One yang sebenarnya merupakan media  yang  lebih  bernuansa  politik  karena memang  sebagai  televisi  berita,  tetap  saja merepresentasikan    berita  politik  dari  sudut pandang  penguasa.  Bahkan  berita  politik yang  jelas-jelas  harus  diberitakan  secara obyektif,    kedua  media  televisi  tersebut  tetap tidak  bisa  menghindar  dari  dorongan  untuk menampilkannya serta dikonstruksikan sebagai kepentingan  penguasa  secara  sosio-kultural. Pelemparan berita politik dari arena diskursus politik oleh media ini mengindikasikan bahwa media  tetap  memandang  berita  politik  secara subyektif.
Proses  penetapan  ( stereotyping )  ini  tidak lepas  dari  proses-proses  sosial-budaya sebelumnya  yang  juga  merambah  pada  ranah kognisi atau struktur mental para armada yang dalam  proses  produksi  pemberitaan.  Suasana ruang  redaksi  masih  berasa  subyektif    bukan saja  dalam  arti  jumlah  armada  penguasanya yang sering kali lebih banyak daripada jumlah armada  yang  idealis.  Belum  lagi,  secara sosio-kultural  profesi  jurnalis  itu  sendiri dalam  atmosfer  masyarakat  Indonesia  masih
cenderung  milik  penguasa.  Karena  itu  tidak mengherankan jika mereka ini mengkonstruksi berita politik yang mereka kemas dalam produk pemberitaan juga bernuansa subyektifitas.
Dalam  konteks  realitas  yang  termediasi, penelitian ini mengikuti argumen teori politik representasi  media  yang  berasumsi  bahwa realitas  media  bukanlah  cermin  masyarakat. Realitas media adalah realitas yang terkonstruksi oleh kekuatan media sebagai institusi yang aktif. Di  samping  itu  media  juga  terus  melakukan seleksi atas realitas masyarakat melalui proses pengkerangkaan ( framing ) mulai dari kapasitas reporter,  redaktur,  kebijakan  redaksional, hingga  kepentingan  pemilik  media.  Oleh karena itu ketika menghadirkan realitas berita politik  Pilkada  DKI  Jakarta,  media  televisi juga  terbukti  mengikuti  argumen  politik representasi  media.  Ketika  jurnalis  dan  ruang redaksi  masih  subyektif  maka  hasil  liputan ketika  menghadirkan  berita  politik  juga  tidak bisa menyembunyikan berita subyektifnya.
Terlepas  dari  kemungkinan  membelokan realitas  masyarakat  ke  dalam  realitas  media yang bias kepentingan tersebut, sesungguhnya argumen  politik  representasi  media  memiliki potensi untuk menghadirkan berita politik yang lebih partisipatoris. Ketika realitas masyarakat, sebagaimana  temuan  penelitian  ini,  masih bersifat  subyektif,  di  situ  media  sebenarnya mempunyai  potensi  untuk  mengkonstruksi dengan menghadirkan berita politik yang tidak seperti  realitas  subyektif  yang  berlaku  pada masyarakat. Akan tetapi potensi dan peluang itu tidak dilakukan oleh media televisi dan bahkan semakin  menguatkan  ideologi  subyektif  yang berkembang  dan  berlaku  pada  masyarakat sebagai lingkungan sosial dan budayanya.
Temuan  penelitian  ini,  media  televisi menghadirkan  berita  politik  dalam  mentalitas subyektif.  Modus  media  subyektif  yang merepresentasikan berita politik seperti itu sesuai dengan argumen yang diungkapkan oleh Judith Butler  (1995),  kategori  berita  politik  muncul dari  proses  yang  menghasilkan  obyektifitas, suatu  proses  yang  ia  sebut  “performativitas”, yang    didefinisikan  sebagai  suatu  kerja  yang
sedang berlangsung, berasal dari teori tindakan- ucapan, suatu performatif ialah “praktik-praktik diskursif yang menghasilkan atau menetapkan apa  yang  disebutnya  kemudian  sebagai menandai kekuasaan konstitutif atau produksi diskursus (Butler, 1995: 134). Butler kemudian mengembangkan dengan prinsip keterulangan, yaitu bagaimana praktik-praktik yang berulang itu menghasilkan perasaan subyektifitas, berita politik  dan  penguasa.  Butler  menempatkan perfomativitas  di  dalam  konteks  diskursus atau  diskursus  regulatif.  Dengan  meminjam Foucault, Butler memahami diskursus sebagai persenyawaan  ide-ide,  tindakan-tindakan, kepercayaan-kepercayaan  dan  sikap-sikap yang  secara  sistematis  menghubungkan  dan membentuk  dunia-dunia  dan  subyek-subyek yang  mereka  bicarakan.  Maka  pelaksanaan obyektifitas  tunduk  pada  diskursus  regulatif yang  berbeda  lintas  sejarah  dan  kebudayaan, tetapi  yang  mengendalikan  apa  yang  dapat dilakukan  seseorang  untuk  bertindak  sebagai penguasa.  Karena  performativitas  tunduk kepada  keterulangan  dan  diskursus  regulatif, subyektifitas  dialami  sebagai  suatu  identitas inti yang dimiliki bersama setiap orang.
Selain  itu  temuan  penelitian  ini,  media telah  melakukan  performativitas  dengan memproduksi diskursus berita politik subyektif secara  berulang-ulang  dan  regulatif.  Melalui produksi  teks  dan  praktik  diskursus,  media televisi secara  merepresentasikan berita politik tetap  dalam  bingkai  mentalitas  subyektif, sehingga  berita  obyektif  terus  sebagai  obyek yang  dilemahkan.
Ironisnya  media  melakukan  semua  itu justru ketika sistem politik di Indonesia sudah demokratis. Fakta ini mengindikasikan bahwa perubahan  sistem  politik  tidak  berkaitan secara  signifikan  terhadap  sikap  media terhadap  berita  politik.  Berita  subyektif  yang menjadi  masalah  dalam  demokrasi,  justru malah berkembang dan menetap dalam media televisi ketika merepresentasikan berita politik. Potensi  media  untuk  mengkonstruksi  realitas, tidak  digunakannya  ke  arah  representasi berita  politik  yang  lebih  partisipatoris.  Justru
media  mereproduksi  realitas  sosial  budaya masyarakat  yang  masih  subyektif  dan  kurang memiliki  kepekaan  obyektifitas.  Dengan  kata lain, perubahan sistem politik demokratis dan liberalisasi media tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap media dalam merepresentasikan berita politik secara kritis, dalam arti ke arah emansipatoris dan partisipatoris. Justru media dalam  era  demokrasi  dan  liberalisasi  media, tetap melakukan produksi diskursus subyektif, sehingga  media  televisi  menjadi  bagian  dari reproduksi masyarakat subyektif.
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai sebuah  studi  teks  terkait  dengan  persoalan obyektifitas.  Akan  tetapi  oleh  karena  ke depan peran media dalam masyarakat modern semakin  penting,  maka  perlu  terus  dilakukan pencermatan  terhadap  media  massa,  terutama tentang konten yang berkaitan dengan problem obyektifitas. Posisi media yang begitu penting dan  bahkan  telah  menjadi  bagian  keseharian kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia, menuntut sesuatu yang imperatif untuk terus melakukan studi media.
Oleh  karena  studi  ini  hanya  terbatas  pada teks  dalam  bentuk  pemberitaan,  maka  masih perlu  diadakan  studi  di  seputar  berita  politik Pilkada  DKI  Jakarta  yang  berfokus  pada resepsi khalayak berita politik sendiri. Melalui studi resepsi, akan semakin membuka peluang bagi perumusan sebuah tesis yang berguna bagi kepentingan  kelengkapan  literasi  media  yang obyektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah,  Irwan.  1997.  Sangkan  Paran Obyektifitas.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Alatas,  Syed  Hussein.  1986.  Sosiologi, Sebuah  Penjelajahan  dengan  Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES.
Austin, J. L. 1962. How to Do Things With Words.
Oxford: University Press.
Barker,  Chris,  2000.  Cultural  Studies: Theory  and  Practice.  London:  Sage
Publications.
Barker,  Chris,  2004.  Cultural  Studies:  Teori dan  Praktik.  Diterjemahkan  Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Diskursus.
Berger  Peter  dan  Luckman,  Thomas.  1990 ”Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang  Sosiologi  Pengetahuan”. LP3ES, Jakarta.
Budi, Setio, Industri Televisi Swasta Indonesia dalam  Perspektif  Ekonomi  Politik. Jurnal  Ilmu  Komunikasi,  Volume  I Nomor  1.  Tahun  2004.  Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Butler, Judith. 1995. Contingent Foundations. Dalam  Seyla  Bendhabib  dkk.  (ed.),  t Contention. New York: Routledge. Creswell, J.W. 1998. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sage.
Curran,  James,  Michael  Gurevitch  &  Janet Woollacott  (1982):  ‘The  study  of  the media:  theoretical  approaches’.  In Gurevitch et al. (Eds.), op. cit.
Eriyanto. 2008. Analisis Diskursus: Pengantar
Analisis  Teks  Media.  Yogyakarta: LKIS.
Fairclough, Norman, 1998.  “Critical Discourse Analysis  and  the  Marketization  of Public  Discourse:  The  University”, dalam  Critical  Discourse  Analysis, London and New York, Longman.
Fakih,  Mounsur.  1996.  Menggeser  Konsep Obyektifitasdan  Transformasi  Sosial. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih, Mansour. 2003. Analisis Obyektifitasdan
Transformasi  Sosial.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fiske,  J.  1987.  Television  Culture.  London: Methuen.
Fiske,  John  (1992):  ‘British  Cultural  Studies and Television’. In Allen (Ed.), op. cit. [includes  summary  of  Hall’s  account of  ‘preferred  readings’  and  alternative reading strategies: pp 292-3]
Foucault, Michel. 1990. Power and Knowledge. New York: Phanteon.
Garnham,  Nicholas.  “Political  Economy  and Cultural  Studies:  Reconciliation  or Divorce?”  dalam  Critical  Studies  in Mass  Communication,  (March/1995):
62-71.
Goodin,  Robert.  E,  and  Klingemann,  Hans- Dieter.  1996  Political  Methodology: New  Handbook  of  Political  Science. 769—86. New York.
Goodin,  Robert.  E,  and  Klingemann,  Hans- Dieter.  “Contribution  to  a  Political Economy  of  Mass  Communication” dalam  Media  and  Cultural  Studies: Keyworks,  eds.  Meenakshi  Gigi Durham and Douglas Kellner. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 2001.
Goodin,  Robert.  E,  and  Klingemann,  Hans- Dieter.  “The  Political  Economy  of Communication Revisited” dalam The Handbook  of  Political  Economy  of Communications,  eds.  Wasko,  Janet, Graham  Murdock,  dan  Helena  Sousa. Chichester,  West  Sussex:  Wiley- Blackwell, 2011.
Guba,  Egon  G  dan  Lincoln,  Yvonne  S, Competing  Paradigms  in  Qualitative Research,  dalam  Denzin,  Norman  K, dan Yvonna 8 Lincoln, eds, Handbook of  Qualitaritve  Research  (London  : Sage Publication.
Gurevitch,  Michael,  Tony  Bennett,  James Curran  &  Janet  Woollacott  (Ed.) (1982): Culture, Society and the Media. London:  Methuen  (Part  1,  ‘Class, Ideology and the Media’)
Guy Cook. 1994. The Discourse of Advertising,
London and New York, Routledge.
Hall.  S.  1997.  “The  Spactacle  of  the  Other’ dalam  S.  Hall  (ed.)  Representations. London and Thousand Oaks: Sage.
Hidayat,  Dedy  Nur.  1995.  Indonesia  :  The Challenge of Change, bab IX : Media between  the  Palace  and  the  Market,
University of Hawai Press Hidayat,  Dedy  N,  EffendiGazali,  Harsono Suwardi,  Ishadi  SK.  (Ed).  2000.  Pers dalam  Revolusi  Mei:  Runtuhnya Sebuah  Hegemony.Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama Ibrahim,  Idi  Subandy  &  Sunarto,  Hanif (Eds.). 1998. Berita politik dan Media : Konstruksi ideologi obyektifitasdalam Ruang Publik Orde Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Ismail, Yusca. 1997. Kepentingan Komersiil vs Kepentingan  Idiil:Sebuah  Kenyataan, makalah
seminarHarmonisasi Ruang  Publik  dan  Komersialisme
Dalam  Pertelevisian  Kita,  Asosiasi Pascasarjana  Komunikasi  Universitas Indonesia
Krishnan, P. dan Dighe, A. 1990. Affirmation and  Denial:  The  Construction  of Femininity on India Televition. London and Newbury Park, CA: Sage.
Liliweri, Alo.  1994.  Dasar-dasar  Komunikasi Antarbudaya.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
McQuail,  Dennis.  1987.  Teori  Komunikasi Massa,  terj  Agus  Dharma  dan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.
McQuail, Denis. 2005.  Mass Communication
Theory.  London:  Sage  Publication: 2002;  Noam  Chomsky.  Kuasa  Media, Terj.  Nurhady  Sirimorok.  Yogyakarta: Pinus.
Mishra. V. 1985. Toward a Theoretical Critique of Bombay Cinema’, Screen. 26. Piliang,  Amir  Yasraf  (1998),  Masih  Adakah ‘Aura’Berita politik di Balik ‘Euphoria Media  dalam  Idi  Subandi  Ibrahim dan Hanif Suranto (Ed), Berita politik dan  Media,  Konstruksi  Ideologi obyektifitasdalam  Ruang  Publik  Orde Baru, Remaja Rosdakarya, Bandung. Piliang,  Amir  Yasraf.  1994.  ‘Estetika  dan Abnormalitas:  Seni  dan  Komponen Komoditi’,  Majalah  Kajian  Ekonomi
dan  Sosial  Prisma,  LP3ES,  No.  11, 1994.
Moleong,  Lexy.  2007.  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya Mulyana,  Dedy,  Idi  Subandy  Ibrahim.  1997. Bercinta  Dengan  Televis.Bandung: Remaja Rosda Karya
Nugroho, Garin. 1995. Kekuasaan dan Hiburan. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. Teori  Sosiologi.  Diterjemahkan  oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Diskursus. Samovar,  Larry  A.  1985.  Communication Between  Culture.  (4 th edition) Wadsworth Pub. Co. Sardar, Ziauddin dan Borin Van Loon. 2008.  Membongkar  Kuasa  Media. Diterjemahkan  Dina  Septi  Utama. Yogyakarta: Resist Book.
Shoemaker, J. Pamela,  Stephen  D. Reese, 2001, Mediating  The    Messages, Theories of Influences on Media Content, USA : Longman Publishers.
Siregar, Ashadi  (1998),  Media  Berita  politik, Apakah  Produk  Dikotomi  Pria-Berita politik?,  dalam  Idi  Subandi  Ibrahim dan Hanif Suranto (Ed), Berita politik dan  Media,  Konstruksi  Ideologi obyektifitasKonstruksi Ideologi obyektifitasdalam  Ruang  Publik  Orde Baru, Bandung :Remaja Rosdakarya.
Siregar,  Ashadi.  1998.  Bagaimana  Meliput dan  Menulis  Untuk  Media  Massa. Yogyakarta: LP3Y
Siregar,  Ashadi.,  Rondang  Pasaribu..........&
Imay  Prihastuti.  2002.  Eksplorasi Obyektifitasdi  Ranah  Jurnalisme. Yogyakarta: LP3Y
Severin,  Werner  dan  Tankard,  Jr.  W,  2001. Communication  Theories:  Origins, Methode, and Use in the Mass Media. Chicago:  Addison  Wesley  Longman, Inc.
Straus  A.  dan  J.  Corbin.  1990.  Basic  of
Print ISSN:  2614-8153 Online ISSN: 2614-8498 Qualitative Research: Grounded Theories,  Prosedure,  and  Tecnique.
California: Sage Publications. Inc.
Storey, John. 1996. Culuture Studies and The Study of Popular Culture: Theories and Methods.  Athens:  The  University  of Georgia Press.
Storey, John. 2007. Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop. Yogyakarta: Jalasutra. Subono,  Nur  Iman.  2003.  Menuju  Jurnalisme Yang  Berspektif  Obyektifitas.  Jurnal Berita politik. Vol. 28  No.2.
Tajfel,  H.  &  Forgas,  J.  P.  1981.  Social categorization: Cognitions, Values and Groups. dalam J. P.Forgas (ed.),Social
Cognition:  Perspectives  on  Everyday Understanding.  London:  Academic Press.
Thawaites, Tony. Lloyd Davis, Warwick Mules. 2002.  Introducing  Cultural  and  Media Studies:  Sebuah  Pengantar  Semiotik. Yogyakarta: Jalasutra.
Williams.  R.  1965.  The  Long  Revolution. London: Penguin.
Wilska, Terhi-Anna. 2003. “Mobile Phone Use as Part of Young People’s Consumption Styles”  dalam  Journal  of  Consumer Policy 26: 441-463, 2003. Netherlands: Kluwer Academic Publishers