## Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 1, Juni 2019, pp 1-8 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.138
* Email: zulkiflimuhdar@umi.ac.id A rtikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY
Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar
Muh. Zulkifli Muhdar 1* , Farah Syah Reza 2 , Dian Eka Pusvita Azis 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: zulkiflimuhdar@umi.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: farahsyahreza17@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: dianekapusvita.azis@umi.ac.id

## Artikel Info
Article History : Received : 06-05-2019 Revised : 18-05-2019 Accepted : 19-05-2019 Published :  16-06-2019
Keywords : Market Conduct; Banking; Behavior Deviation
Kata Kunci : Perilaku Pasar; Perbankan; Perilaku Peyimpangan
Abstract . This study examines the implementation of  supervision of Behavior Deviation and Misuse of  Information for Banks by the Makassar Regional Financial Services Authority 6. Field research is the type of research that is used as a further effort to explore a problem that is presented in a qualitative descriptive form. The results of  the study indicate that the implementation of  supervision of  the behavior of  misuse and misuse of information for Banking conducted by the Regional 6 Financial Services Authority (OJK) in Makassar has been carried out. Especially for banks to apply the standard clause contained in the standard agreement in accordance with the guidelines of  the Financial Services Authority (OJK). Especially for the government to revise the rules of  the Financial Services Authority in the implementation of  supervision so that supervision is carried out by only one part, which is carried out by the Consumer Education and Protection (EPK) section or supervision carried out by the Risk Monitoring department so that there is no supervision dualism.
Abstrak. Penelitian ini mengkaji Implementasi pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar. Penelitian lapangan menjadi tipe penelitian yang digunakan sebagai upaya lebih jauh untuk mendalami sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi bagi Perbankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.
2 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

## PENDAHULUAN
Perekonomian di Indonesia yang tumbuh dan berkembang (Abbas, Salle, & Djanggih, 2019) memerlukan lembaga keuangan bank sebagai jantung perekonomian yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan pembangunan (Murdiyanto, 2019) . Tujuan suatu Bank memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko minimal. Hal tersebut begitu kontradiktif  sehingga seorang Bankir harus mampu menyelaraskan tujuan pengembangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas dan batasan permodalan untuk memperoleh keuntungan yang optimal (Haryati, 2009).
Dalam rangka mencapai hal tersebut maka seorang Bankir harus menganalisis kelayakan dan/atau kesesuaian permohonan kredit dengan semua informasi yang tersedia. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan itikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima (Listiyono & Khristianto, 2011). Tahapan proses pemberian kredit dimulai dengan Persiapan kredit (credit preparation), Analisis atau penilaian kredit (credit analysis/credit appraisal), lalu Keputusan Kredit (Credit Desicion) , Pelaksanaan dan administrasi kredit (credit realization dan credit administration) hingga tahap kedua belah pihak (Bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.
Market conduct berkaitan perjanjian baku yang dibuat oleh perbankan yang akan disepakati bersama dengan calon nasabah (Feenstra & Levinsohn, 1995) . Walaupun dalam KUHPerdata disebutkan tentang Asas Kebebasan Berkontrak (Jamilah, 2012). Asas kebebasan berkontrak itu juga penting mengingat dalam perjajian harus terdapat adanya Unsur esensialia, unsur yang mutlak ada dalam suatu perjanjian (karena ditetapkan melalui Undang-Undang yang bersifat memaksa. Unsur naturalia, unsur yang tidak mutlak ada (ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersifat mengatur, boleh disimpangi atas kesepakatan para pihak). Unsur aksidentalia, unsur yang tidak ditetapkan oleh Undang-Undang boleh ditambahkan atas kesepakatan para pihak. Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut, Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Seperti telah diuraikan, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “take it or leave it contract”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. Dapat dikatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang menentukan dan membuat perjanjian baku sebagai pemegang kuasa.
Banyak Permasalahan terkait Perjanjian Baku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Lestari, 2012) yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan serta melindungi konsumen melalui pengawasan Market conduct yang mana merupakan bagian dari aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang fokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik, dan jujur kepada konsumen. Permasalahan yang timbul adalah konsumen wajib mengikuti aturan yang ditentukan oleh perusahaan, tidak adanya penjelasan sebelum
Implementasi Pengawasan Penyalahgunaan ... (Muhdar, Reza & Azis) | 3 konsumen menandatangani perjanjian dan konsumen sulit mendefinisikan apa yang dimaksud dalam perjanjian (Panggabean, 2010).
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 dalam pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi (market conduct) bagi PerBankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimanakah implementasi pengawasan perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi (market conduct) bagi PerBankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar?

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian empiris merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif  kualitatif (Ismail, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 dalam Pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi ( Market Conduct ) Bagi PerBankan Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. BAB II Tujuan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

## Pasal 2
Penyelenggaraan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip Perlindungan Konsumen yang terdiri atas:
a. transparansi; b.  perlakuan yang adil; c. keandalan;
d.  kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## Pasal 4
Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Satuan Kerja yang membawahi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang membawahi Bidang Pengawasan.

## 4 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Pasal 5 Dalam rangka mendukung Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Satuan Kerja yang membawahi Bidang Pengawasan melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
a.  memberikan data yang diperlukan dalam rangka Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
b.  memberikan masukan yang diperlukan dalam rangka Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

## Gambar 1. Pengawasan Terhadap Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan Pengawasan Berdasarkan Resiko Market Conduct 1. Keuangan 2.  Tata Kelola 3.  Pengaduan Masyarakat 4. Efek Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
Bidang Pengawasan
Sumber Data: Otoritas jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2019.
Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdapat dua bagian yang melaksanakan pengawasan tersebut yaitu bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) melaksanakan pengawasan market conduct . Bidang Pengawasan yang melaksanakan pengawasan terhadap keuangan, tata kelolah perbankan, pengaduan masyarakat dan efek yang disebut sebagai pengawasan terhadap resikko ( Risk Based Supervision ).
Ahmad Murad (Deputi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan Selaku plt Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Pemerintah Daerah, hasil wawancara berkaitan dengan pengawasan market conduct, Senin 11 Maret 2019) berdasarkan peraturan tersebut, bahwa pelaksanaan pengawasan market conduct terhadap perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan bagian Pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi perilaku pasar berupa intelegence pasar. Alur pelaksanaan pengawasan adalah:
1.  Pengawasan berdasarkan resiko ( Risk Based Supervision ). Dalam hal ini dilakukan pengawasan terhadap keuangan, tata kelola ( Self  Assesment ), pengaduan masyarakat dan efek.
2.  Pengawasan berdasarkan kepatuhan ( market conduct ) dilaksanakan oleh Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).
Implementasi Pengawasan Penyalahgunaan ... (Muhdar, Reza & Azis) | 5 Pengawasan yang dilakukan OJK tersebut terhadap market conduct sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihubungkan dengan perlindungan konsumen (debitur) dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbankan terhadap debitur, OJK merupakan lembaga independen yang bertugas sebagai mediator antara perbankan dengan debitur tersebut. Pelaksanaan mediator tersebut dengan alur.

## Gambar 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Mediator
Otoritas Jasa Keuangan
Debitur Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan Mediator
Bidang Pengawasan

## Perbankan
Sumber Data: Otoritas jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2019.
Berdasarkan gambar di atas, alur pelaksanaan mediator OJK bermula dengan pengaduan debitur kepada OJK melalui bagian edukasi dan perlindungan konsumen (EPK). EPK tersebut melakukan evaluasi terhadap pengaduan debitur tersebut. Melakukan pengecekan kepada pokok perkara yang menjadi permasalahan antara debitur dan perbankan. Setelah dilakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pengaduan tersebut EPK menyampaikan hasil tersebut kepada bidang Pengawasan.
Bidang pengawasan yang melakukan pengecekan dengan meminta pendapat langsung kepada perbankan yang bersangkutan berkaitan dengan pokok perkara yang disampaikan oleh debitur tersebut. Apabila setelah pemeriksaan dan Bank melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan pendapat debitur tersebut maka OJK yang dilaksanakan oleh bagian pengawasan dapat memberikan sanksi kepada Bank tersebut. Sanksinya dapat berupa:
1.  Sanksi ringan, dengan memberikan waktu kepada perbankan untuk memperbaiki systemnya.
2.  Sanksi administrasi.
3.  Sanksi berat.
Soedarmanto (Pengawas Pertama Perbankan, hasil wawancara berkaitan dengan Pelaksana Pengawasan Perbankan, Senin 11 Maret 2019) berdasarkan sanksi tersebut, pertimbangan terpenting dari bagian pengawasan dalam memberikan sanksi kepada perbankan dengan memperhatikan unsur Perbankannya itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan vailid atau tidaknya perbankan tersebut. Akan tetapi,
6 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
pertimbangan terpenting dari bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) adalah kerugian terhadap debitur. Apabila kegiatan perbankan merugikan debitur tersebut maka perbankan dapat diberikan sanksi. Akan tetapi EPK tidak memeliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada Perbankan dan yang melaksanakan kewenangan tersebut adalah bagian Pengawasan berdasarkan resiko.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat dualisme pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan dengan prinsip dasar yang sama, akan tetapi tujuannya yang berbeda.
Berdasarkan hasil penelitian dihubungkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:
1. Faktor Hukum yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor  13/ SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan, Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor jasan Keuangan serta Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ PDK.07/2015 Tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keungan.
2.  Faktor Penegak Hukum yaitu Otoritas jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan bagian Pengawasan.
3.  Faktor sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan pelayanan yang diberikan OJK sebagai mediator antara debitur dan perbankan.
4.  Faktor masyarakat yaitu berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian baku yang belum memadai sehingga ada indikasi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan kegiatan yang tidak sesuia dengan aturan yang berlaku.
Faktor kebudayaan yaitu kurang telitinya calon debitur terhadap perjanjian yang akan disepakati bersama dengan perbankan. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan calon debitur untuk cepat menyelesaikan proses dalam perjanjian tanpa membaca dan memahami isi perjanjian baku tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 dalam Pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi PerBankan sudah diatur jelas peraturan perundang-undangan. Implementasi Pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) bagi PerBankan yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 6 Di Makassar sudah terlaksana. Saran, Dalam Implementasi Pengawasan Perilaku Penyimpangan dan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar adapun sarana dari penyusun adalah. Khusus kepada Perbankan untuk menerapkan klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus pemerintah untuk melakukan revisi terhadap aturan Otoritas Jasa Keungan dalam hal pelaksanaan pengawasan sehingga pengawasan
Implementasi Pengawasan Penyalahgunaan ... (Muhdar, Reza & Azis) | 7 tersebut dilaksanakan oleh satu bagian saja yaitu dilaksanakan oleh bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) atau pengawasan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan terhadap Resiko sehingga tidak ada dualisme pengawasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
1.  Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya (LP2S) Universitas Muslim Indonesia yang telah mendanai Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun 2018.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mendorong kepada kami untuk melakukan penelitian sampai dengan hasil penelitian ini dapat terpublikasi pada Jurnal ilmiah.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku / Jurnal
Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. Yuridika , 34 (1), 36-52.
Feenstra, R. C., & Levinsohn, J. A. (1995). Estimating markups and market conduct with multidimensional product attributes. The review of  economic studies , 62 (1), 19-52.
Haryati, S. (2009). Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia: Intermediasi dan pengaruh variabel makro ekonomi. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 13 (2), 299- 310.
Ismail, R. (2009). Metode Penelitian Kualitatif . USUpress.
Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. Syiar Hukum , 14 (1), 26-36.
Murdiyanto, A. (2019, March). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2006-2011. In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM) (Vol. 1, No. 1, pp. 61-75). Lestari, H. (2012). Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3), 557-567. Listiyono, H., & Khristianto, T. (2011). Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit (Studi Kasus pada BPR Argo Dana Semarang). Dinamik , 16 (1), 72-76.
Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. Jurnal Fakultas Hukum UII , 17 (4), 651-667.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang PerBankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

## 8 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 Tentang Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor jasan Keuangan.
Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2015 Tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keungan.