## IPTEK BAGI DESA BERBASIS SISTEM APLIKASI AKUNTANSI MENUJU DESA WIRAUSAHA
Putri Nugrahaningsih 1 , Sri Suranta 2 1,2) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Email: putrinugrahaningsih@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendorong  terciptanya  aparatur  pemerintahan  desa  yang mampu,  terampil, dan  profesional dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga  pemanfaatan dana tersebut lebih optimal. Selain Sumber daya Manusia yang handal juga harus dibekali prasarana penunjang Iptek. Metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan  teknik  pengumpulan  data  meliputi  focus  group  discussion,  in-depth  interview, observasi dan dokumentasi di desa Bulusulur, Kabupaten Wonogiri.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  implementasi  Dana  Desa  dilakukan  dengan Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yang  memiliki  empat  unit  Usaha. Untuk  menjawab  kebutuhan  BUMDes  akan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  informasi, maka  diimplementasikan  Program  aplikasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan BUMDes  berbasis  website  untuk  kemudahan  penginputan  dan  pengolahan  segala  data transaksi  keuangan,  serta  penyusunan  pelaporan  keuangan  BUMDes.  Aplikasi  ini dikembangkan  sebagai  dedikasi  untuk  mendorong  terbangunnya  keterbukaan  informasi publik  di  Indonesia  untuk  tata  kelola  keuangan  BUMDes  yang  makin  profesional, akuntabel, dan transparan .
Kata kunci: Dana Desa, BUMDes, Sistem Informasi, Desa

## ABSTRACT
This study aims to encourage the development of capable, skilled, and professional village government  in  managing  village  funds,  so  that  the  funds  can  be  used  optimally.  Besides reliable  human  resources,  supporting  infrastructure  in  the  form  of  information  and communication  technology.  This  study  employs  descriptive  and  qualitative  method,  with group discussion, in-depth interview, observation, and documentation technique to collect the data at Bulusulur Village, Wonogiri District.
The  analysis  result  shows  that  the  village  fund  is  implemented  by  establishing  BUMDes with  four  business units. To answer BUMDes needs in  accountability, transparency, and information,  web-based  Financial  Accounting  Information  System  BUMDes  is implemented to facilitate input and analysis of all data regarding financial transaction, as well  as  preparation  of  BUMDes  financial  report..  This  application  is  developed  as  a dedication to encourage openness in public information in Indonesia as well as to develop professional, accountable, and transparent BUMDes financial management.

## Keywords: Village Fund, BUMDes, Information System,  Village

## PENDAHULUAN
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi    prioritas    penting  bagi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang mana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat,  sejahtera dan bermartabat.  Dalam NAWACITA, khususnya Nawacita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” ,  Pemerintahan  Jokowi-JK  berkomitmen  mengawal  implementasi  UU  Desa secara  sistematis,  konsisten  dan  berkelanjutan,  untuk  mencapai  Desa  yang  maju,  kuat, mandiri dan demokratis (Putra, 2015).
Momentum  diluncurkannya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dan  yang  kemudian  diikuti  dengan  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik telah mendorong desa untuk mengelola sumber  daya  yang  ada  di  desa,  termasuk  pengembangan  ekonomi  masyarakatnya.  Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa itu adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek kepemerintahan,  yaitu  dari  sekedar  objek  pembangunan  sekarang  menjadi  subjek pembangunan (Hoesada, 2014).
Menurut  Deputi  Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  bahwa dalam  pemberian  dana  ke  desa  yang  begitu  besar,  jumlah  pelaporan  yang  beragam  serta adanya  titik-titik  kritis  dalam  pengelolaan  keuangan  desa   tentunya  menuntut  tanggung jawab  yang  besar  pula  oleh  Aparat  Pemerintah  Desa.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga terwujud  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik (Good  Village  Governance) (Juklakbimkondesa, 2015).
Untuk  dapat  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  tersebut,  diperlukan  berbagai sumber  daya  dan  sarana  pendukung,  diantaranya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten serta  dukungan  sarana  teknologi  informasi  yang  memadai  dan  dapat  diandalkan.  Namun demikan,  dilihat  dari  kondisi  SDM  Desa  yang  belum  memadai,  banyak  pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan UU Desa ini. Terdapat risiko-risiko yang yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut.
Menurut Deputi Bidang Akuntan Negara (BAN) BPKP, agar BUMDes dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntable, diperlukan aplikasi terkomputerisasi untuk  pengelolaan keuangan BUMDesa. Aplikasi  Keuangan BUMDES, adalah aplikasi yang dikembangkan untuk  membantu proses pengelolaan keuangan  dan manajemen administrasi BUMDES dikelola  secara professional melalui sebuah sistem informasi berbasis website, atau yang lebih  dikenal dengan sebutan program aplikasi. BUMDes pada umumnya menghadapi kendala dalam mengakses, mengembangkan, dan mengolah informasi. Keterbatasan informasi berdampak pada lemahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMDes. Selain itu, bagi para pemangku kepentingan keterbatasan atau asimetri informasi menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas BUMDes.
Penelitian sebelumnya, Ismail (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Sistem komputerisai ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan.
Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi pihak pengelola Dana Desa terutama dalam pengelolaan BUMDes dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi sehingga dapat memangkas biaya transaksi dan memungkinkan  BUMDes mengakses informasi tentang pasar secara lebih efektif. Program aplikasi yang akan diimplementasikan melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis pada BUMDes Desa Bulusulur yaitu Sistem Informasi Akuntansi Keuangan BUMDes (SIKABUMDES).
SIKABUMDES VERSI 7.05  merupakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan BUMDes Ver 7.05  yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemograman PHP serta menggunakan database MySQL, sehingga menjadikan aplikasi ini ringan dan dapat dengan mudah  diinstalasi dan digunakan. Aplikasi  ini juga  mampu  dijalankan melalui jaringan intranet maupun  jaringan berbasis client server serta jaringan berbasis online internet. Aplikasi  ini dikembangkan sebagai dedikasi untuk mendorong terbangunnya keterbukaan informasi publik di Indonesia terkhusus lagi bagi Badan Usaha Milik Desa (www.softwaredesa.com). Aplikasi  ini dibangun  dengan prinsip kemudahan (user friendly) dan fitur-fitur yang ada di dalam sistem dibuat sederhana untuk menyikapi kondisi  desa  yang  bervariasi  dan  memudahkan  implementasinya.  Program  aplikasi  ini memberikan  kemudahan  dalam  penginputan  dan  pengolahan  segala  data  transaksi
keuangan BUMDes,  baik transaksi  Uang Kas Masuk maupun Uang Kas  Keluar. Dengan satu  kali  proses  penginputan  sesuai  dengan  transaksi  yang  ada,  sistem  aplikasi  ini  dapat menghasilkan  output  berupa  dokumen  penatausahaan  dan  laporan-laporan  yang  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## METODE
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus melaksanakan pencatatan dan pembukuan yang sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari (kronologis). Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak  internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak  eksternal adalah Pemerintah Kabupaten, Perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak .
Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian adalah Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui teknik focus group discussion , wawancara secara mendalam (in-depth interview) , observasi, dan dokumentasi. Metode tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi dan antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh.
Pemilihan lokasi  pada desa Bulusulur dengan pertimbangan bahwa wilayah desa ini telah memperoleh pencairan dana desa dan programnya sudah dalam tahap pelaksanaan dan rencana pengembangan. Penelitian ini melakukan observasi dengan peninjauan langsung  pada desa untuk  mendapatkan gambaran nyata mengenai kesiapan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BUMDes yang sedang berjalan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan dan proses serta format pelaporan dana desa. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber mulai dari kepala desa, bendahara, Direktur BUMDes, badan perwakilan desa serta masyarakat terkait pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1)  sumber data primer: data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu dengan pedoman wawancara terstruktur yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni  Kepala  Desa  Bulusulur,  beserta  perangkatnya,  Direktur  BUMDes,  Unit  Pengelola kelompok  UKM,  Fasilitator  Desa,  Aparat  pengawas  Kecamatan  dan  Kabupaten;  dan  2)
Sumber  data  sekunder:  data  yang  diperoleh  melalui  beberapa  informasi  antara  lain dokumen  (meliputi  profil  desa  Bulusulur,  peraturan-peraturan  terkait  desa),  Petunjuk Pelaksanaan  Implementasi  dan  Manual  Program  Aplikasi  SIKABUMDES,  buku  teori (ilmiah), dan hasil penelitian (artikel dan jurnal).
Figure 3.1

## Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BUMDes

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Focus Group Discussion Badan Usaha Milik Desa di Desa Bulusulur
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa melalui musyawarah desa. Untuk  memperkuat  tatakelola  keuangan  BUMDes  yang  makin  Transparan,  Tim peneliti telah mempersiapkan aplikasi SIA BUMDes yang dirancang sesuai kebutuhan desa (www.softwaredesa.com).
Salah  satu  cara  untuk  mengelola  ekonomi  masyarakat  desa  itu  adalah  dengan dibentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Berdasarkan  hasil in-depth  interview dan observasi, bahwa implementasi dana desa dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  yang  memiliki  empat  (4)  unit  Usaha,  yaitu  1)  Kolam  Keceh  dan Bumi Perkemahan, 2) Sarana Air Bersih, 3) Bank Sampah, dan 4) Kerajinan. Kelima Unit  Usaha  tersebut  dipimpin  dan  dikoordinasikan  oleh  seorang  Direktur  BUMDes yaitu Bp. Anggoro.
Pembentukan  BUMDes  yang  ada  di  desa  Bulusulur  ini  sudah  sesuai  dengan peraturan  desa  yang  ada  dimulai  dari  dasar  hukum  yang  melandasi,  anggaran  dasar
Pengembangan Aplikasi SISKABUMDES Monitoring dan evaluasi dana desa melalui output SISKABUMDES Focus Group Discussion, Peningkatan kompetensi SDM Pemda, bimbingan Teknis dan Konsultasi pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Informasi Akuntansi
maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya. Mekanisme penyaluran  dan  pemanfaatan  dana  ke  BUMDes  sudah  jelas,  bahwa  dana  awal  yang dimiliki oleh bumdes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke badan usaha milik desa. yang ingin memberikan pinjaman modal.
Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  pengawasan  keuangan  desa  maka diselenggarakan  bimbingan  teknis  dan  Focus  Group  Discussion  (FGD)  serta monitoring.  Khalayak  sasaran  yang  diundang  pada  pelatihan  ini  adalah  Kepala  Desa, beserta perangkatnya, Direktur BUMDes, Unit Pengelola kelompok UKM, Fasilitator Desa,  Aparat  pengawas  Kecamatan  dan  Kabupaten.  Pelaksanaan  program  penelitian ini  akan  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan.  Tahapan  tersebut  adalah  1)  Pemaparan dan  diskusi melalui focus  group  discussion dengan stakeholder terkait  dengan pengumpulan  informasi  mengenai  keadaan existing profil  2)  melakukan  koordinasi baik meliputi Pemerintah Desa dan BPD, serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,  pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  hasil-hasil  pembangunan  dana  desa;  3) melakukan  bimbingan  teknis  dan  Konsultasi  (Bimkon)  Pengelolaan  Keuangan  Desa dengan  berbasis  Aplikasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  BUMDes.  Berikut dokumentasi kegiatan pendampingan di Bulusulur.
Gambar 1. Koordinasi dan FGD dengan pengelola BUMDes
Pelatihan Industri Kerajinan Rumah Tangga Dengan Pemanfaatan Bank Sampah Dalam  Rangka  Peningkatan  Peran  Aktif  Bumdes  Wahana  Artha  Nugraha  Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri Menuju Desa Wisata
Pengabdian  Pada  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pelatihan  kepada  ibu-ibu  dan  remaja  putus  sekolah  dalam  bentuk  ceramah  dan
pemberian  keterampilan  tentang  pemanfaatan  limbah  kemasan  plastik  menjadi  produk seni  kerajinan  yang  memiliki  nilai  ekonomis  yang  nantinya  dapat  meningkatkan pengasilan keluarga. Tujuan dalam pengelolaan sampah berupa limbah kemasan plastik adalah sebagai berikut :
1. menjadikan sampah bernilai  ekonomis melalui proses daur ulang, pembuatan biogas dan kompos, serta pembuatan pakan ternak.
2. dapat memberikan nilai efisiensi terhadap biaya operasional
3. mempunyai nilai tambah
4. dapat membuka peluang kesempatan bekerja, dan
5. memperpanjang tempat penambungan akhir (TPA)
Beberapa  dari  bahan  ini  seperti  plastik  dan  alumunium  dan  sebagian  besar  bahan anorganik  secara  keseluruhan  tidak  dapat  diuraikan  oleh  alam.  Sampah  jenis  ini  pada tingkat  rumah  tangga  adalah  berupa  botol  gelas,  botol  plastik,  macam-macam  plastik kemasan, dan kaleng.
Sampah  anorganik  tidak  semua  dapat  didaur  ulang  dan  tidak  dapat  dihancurkan, untuk  itu  diperlukan  penanganan  limbah  kemasan  plastik  dengan  cara  memanfaatkannya menjadi  suatu  produk  seni  kerajinan  seperti  tudung  saji,  table  mats,  celemek  plastik, sandal plastik dan lain-lain.
Kegiatan  pelatihan  ini  menggunakan  metode  ceramah,  demonstrasi,  tanya  jawab dan praktik langsung tentang pemanfaatan limbah kemasan plastik menjadi produk seni kerajinan seperti tas, table mats, tudung saji, wadah minuman, tempat pensil, vas bunga, dan  lain-lain.  Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  pelatihan  dilakukan evaluasi tingkat penguasaan keterampilan mulai  dari tahap persiapan, pemilihan bahan, mendesain  dan  pelaksanaan  keterampilan  membuat  produk  seni  kerajinan  dari  bahan limbah kemasan plastik.
Hasil  pelatihan  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  yang  dicapai  tergolong  baik, yaitu  peserta  mampu  membuat  keterampilan  produk  seni  kerajinan  dari  bahan  limbah kemasan plastik berupa tas, table mats, tudung saji, wadah minuman, tempat pensil, vas bunga, dan lain-lain, dengan baik dan benar.
Gambar 2. Pelatihan Industri Rumah Tangga dengan Ibu-Ibu pengelola unit Bank Sampah

## Pengelolaan Dana Desa berbasis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan BUMDes
BUMDes  harus  melakukan  pencatatan  atau  pembukuan  yang  ditulis  secara sistematis  dari  transaksi  yang  terjadi  setiap  hari.  Pencatatan  transaksi  itu  umumnya menggunakan  sistem  akuntansi  (Putra,  2015).  Fungsi  dari  akuntansi  adalah  untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah Pemerintah Kabupaten, Perbankan, masyarakat yang memberikan penyertaan modal, dan petugas pajak. Secara umum tujuan dilakukannya pembukuan adalah:
1. Untuk  mengetahui  perkembangan  perusahaan  dari  waktu  ke  waktu,  baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan.
2. Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari.
3. Untuk  mengetahui  kondisi  persediaan  barang/jasa  setiap  saat.  Sehingga  dapat digunakan  untuk  menyusun  strategi  manajemen  persediaan.  Pada  unit  usaha dagang  yang  disebut  persediaan  adalah  barang  dagangan.  Pada  unit  usaha industri  adalah  persediaan  bahan  mentah,  barang  dalam  proses  maupun  barang jadi, Sedang pada unit simpan pinjam adalah persediaan uang.
4. Untuk  mengetahui  sumber  dan  penggunaan  dana  BUMDes,  sehingga  bisa mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes seperti likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas perusahaan.
SIKABUMDES  VER  7.08  merupakan  aplikasi  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  BUMDes  Ver  7.08  yang  dibangun  berbasis web dengan  bahasa pemograman  PHP  serta  menggunakan  database  MySQL,  sehingga  menjadikan aplikasi  ini  ringan  dan  dapat  dengan  mudah  diinstalasi  dan  digunakan.  Aplikasi  ini juga  mampu  dijalankan  melalui  jaringan  intranet  maupun  jaringan  berbasis client server serta  jaringan  berbasis  online  internet.  Aplikasi  ini  dikembangkan  sebagai dedikasi  untuk  mendorong  terbangunnya  keterbukaan  informasi  publik  di  Indonesia terkhusus lagi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dibangun  dengan  prinsip  kemudahan  (user  friendly),  sistem  aplikasi  ini memberikan  kemudahan  dalam  penginputan  dan  pengolahan  segala  data  transaksi keuangan BUMDes, baik transaksi Uang Kas Masuk maupun Uang Kas Keluar. Fitur SIKABUMDES  meliputi (1)  Parameter  Informasi  Tentang  BUMDes;  (2)  Parameter List  Akun;  (3)  Pencatatan  Transaksi  Uang  Masuk;  (4)  Pencatatan  Transaksi  Uang Keluar; (5) Akuntansi Posting Buku Kas; (6) Akuntansi Input Jurnal Umum Manual; (7) Laporan  Laba  Rugi;  (8)  Neraca  BUMDes;  dan  (9)  mampu  terintegrasi  Online. Beberapa  hasil screenshoot pengolahan  data  transaksi  dapat  dilihat  pada  gambar berikut.
Gambar 4. Halaman Parameter Identitas tentang BUMDes
Gambar 5. Parameter List Akun

## PENUTUP
1. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penerapan iptek dalam pengelolaan dana desa  dengan  sistem  informasi  akuntansi  BUMDes  yang  berbasis  website  dapat mengatasi  permasalahan  terkait  pengelolaan  dana  desa.  Program  aplikasi  telah memberi  kemudahan  kepada  unit  pengelola  dan  aparat  desa  mulai  dari perencanaan,  pencatatan  secara  akuntansi  sampai  membuat  laporan  keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini mendorong tata kelola keuangan desa yang baik; perencanaan Desa yang partisipatif, tercipta akuntabilitas publik dan transparansi, terintegrasi  dan  selaras  dengan  perencanaan  daerah  dan  nasional; Berkurangnya penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  mengakibatkan  permasalahan hukum; serta Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.
2. Keunggulan & Fitur Sistem Informasi Akuntansi Keuangan BUMDes
Keunggulan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  BUMDes  (SIKABUMDES) mencakup :
a. Dengan menggunakan SIKABUMDES, maka pengguna sistem aplikasi tidak perlu  melakukan  penjurnalan      manual,      karena      oleh      SIKABUMDES telah   dilakukan   penjurnalan   secara otomatis
b. Dengan menggunakan SIKABUMDES, maka pengguna sistem aplikasi dapat melihat secara update otomatis Laporan Laba Rugi berdasarkan periode yang dipilih  dan  itu  dilakukan  oleh  SIKABUMDES  secara  otomatisasi  ketika transaksi  kita  masukkan  melalui  SIKABUMDES  tanpa  melakukan  proses penjurnalan manual
c. Dengan menggunakan SIKABUMDES, maka pengguna sistem aplikasi dapat melihat  secara  update  otomatis  Laporan  Neraca  BUMDes  tanpa  melakukan proses penjurnalan manual
d. Dengan menggunakan SIKABUMDES, maka pengguna sistem aplikasi dapat melakukan pemeliharaan pada masing - masing Akun Kode Rekening
e. Dengan menggunakan SIKABUMDES, maka pengguna sistem aplikasi dapat melakukan pembukuan transaksi melalui Transaksi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan Iptek bagi Desa Mitra (IbDM) ini terselenggara atas pembiayaan dari PNBP Universitas  Sebelas  Maret  Tahun  Anggaran  2017  sesuai  dengan  Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 624/UN27.21/PM/2017, tanggal 10 April 2017  dan Lembaga Penelitian &  Pengabdian Kepada Masyarakat  UNS atas segala dukungan

## REFERENSI
Badan  Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintahan  Daerah.  2016.  Proposal Pembuatan  Sistem  Informasi  Keuangan  Aplikasi  Pengelolaan  BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Available at http://www.bppkpd.com.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan.  2016.  BPKP  Luncurkan  SIA  BUM Desa Sekaligus Perkuat Kapasitas BUMD. Available at http://www.bpkp.go.id .
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007.  Buku  Panduan  Pendirian  dan  Pengelolaan BUMDes. PKDSP: FE Universitas Brawijaya .
Desa,  Blogger.  2017.  SIA  BUM  Desa:  Sistem  Informasi  Akuntansi  Badan  Usaha Milik Desa. Available at http://www.risehtunong.blogspot.co.id.
Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. 2008. Jakarta: Salemba Empat
Hoesada, J. 2014. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Jakarta.
Ismail,  Muhammad.,  Ari  Kuncoro  W  dan  Agus  W.  2016.  Sistem  Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.XIX No.2:323-340.
Kurnia, Dadang. 2015. Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. BPKP. Jakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: CV Andi Offset .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Petunjuk  Teknis  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  Lampiran  Surat  Edaran  Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010.
Putra,  Surya  Anom.  2015.  Badan  Usaha  Milik  Desa:  Spirit  Usaha  Kolektif  Desa.
Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi RI.
Santri, Premanita. 2015. Akuntabilitas Keuangan Desa: Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Wonogiri  Tahun  2014. Skripsi:  Universitas Sebelas Maret.
Sugiyono.  2012  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Taman,  Abdullah.,  dkk.  2015.  Pelatihan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Dana  Desa Bagi  Perangkat  Desa  Di  Kecamatan  Gamping  Sleman.  Universitas  Negeri Yogjakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan Daerah. Jakarta. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

## BIODATA PENELITI

## Putri Nugrahaningsih, SE, M.Ak, Ak., CA
Tenaga  Pendidik  atau  dosen  di  program  studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas  Sebelas  Maret.  Lulusan  S2  Universitas  Indonesia  Tahun  2013.  Dilahirkan  di Karanganyar pada 14 Juni  1983.  Saat  ini menjabat  sebagai  koordinator Pengabdian pada Masyarakat  pada Unit  Pengaduan dan Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  LPPM  UNS.  Pengalaman  Penelitian  dan  pengabdian  pada  masyarakat diantaranya  IbDM  Peningkatan  Peran  Aktif  BUMDes  Desa  Bulusulur  Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri menuju Desa Wisata.