How to cite: Adam Bachtiar (2023), Analisis Dampak Kebijakan Penurunan Pajak Penghasilan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, (5) 7, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENURUNAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Adam Bachtiar Setjen DPD Email : adambachtiar16@gmail.com

## Abstrak
Pajak memiliki peranan yang penting, karena sebagai sumber utama penghasilan negara. Di Indonesia  memiliki  berbagai  jenis  pajak  yang  salah  satunya  adalah  pajak  penghasilan. Adapun intensif pajak yang salah satunya berbentuk penurunan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadasaran membayar kewajiban pajak. Namun, semuanya memiliki risiko termasuk penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  penurunan  pajak  penghasilan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  dampak penurunan  pajak  penghasilan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  menyoroti kompleksitas  interaksi  antara  pajak,  distribusi  pendapatan,  insentif  kerja,  dan  produksi. Penurunan  pajak  penghasilan  pada  sektor  tertentu  melalui  insentif  pajak  memiliki  potensi positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  dampaknya  harus  diperhatikan  secara menyeluruh  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  yang  berkelanjutan.  Meskipun insentif  administratif  meningkatkan  kepatuhan  pajak,  penurunan  pajak  penghasilan  dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kata kunci : penurunan pajak, pajak penghasilan, pertumbuhan ekonomi nasional

## Abstract
Tax has an important role, because it is the main source of state income. In Indonesia, there are various types of taxes, including income tax. The tax intensive, which is in the form of a tax  reduction,  is  expected  to  increase  awareness  of  paying  tax  obligations.  However, everything has risks including a decrease in income tax on national economic growth. This study aims to analyze the impact of income tax reduction on national economic growth. This research uses descriptive analysis method with qualitative approach. Based on the results of the study, it is found that the impact of income tax reduction on national economic growth highlights  the  complexity  of  the  interaction  between  taxes,  income  distribution,  work incentives,  and production. Reducing income  tax in  certain sectors through tax  incentives has positive potential for economic growth, but its impact must be considered as a whole to achieve  sustainable  public  welfare.  Although  administrative  incentives  improve  tax compliance, income tax reduction can promote national economic growth.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 7, Juli 2023

## Keywords: tax reduction, income tax, national economic growth

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  komponen  penting  dalam  penerimaan  negara  dan  memiliki kontribusi  yang  besar  dalam  pembiayaan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Karena  dengan  tinggi  tingkat  penerimaan  pajak  yang  diterima  pemerintah  akan memperlancar pemerintah dalam melakukan pembangunan yang merata karena ketersediaan dana  yang  cukup  untuk  pembangunan  yang  merata  sehingga  roda  pemerintahan  semakin lancar (Estro, 2020).
Secara  umum  pajak  mempunyai  dampak  distorsi  dalam  perekonomian.  Untuk meminimalkan  distorsi  itulah,  maka  biasanya  pamerintah  memindahkan  sumber penerimaannya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan yang dianggap mempunyai beban pajak  paling  minimum  (Suratman,  2009).  Menurut  Sutanto  dalam  Budiandru  &  Ulhaq, (2017)  pajak  Penghasilan  Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Penurunan  realisasi  penerimaan  pajak  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindarkan,  tetapi  yang  diperlukan  adalah  upaya  menjaga  agar  penurunan  tersebut  tidak terlalu tajam. Selain itu perlu untuk menjamin keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu  para  pelaku  usaha/ekonomi  dengan  menjaga  penawaran  dan  permintaan  (Warsito  & Samputra, 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetya, (2021) menghasilkan bahwa  penurunan  tarif  pajak  penghasilan  sebesar  1%  akan  berdampak  pada  penambahan NPV sebesar US$29.333.000, peningkatan IRR sebesar 0,3%, penambahan Produk Domestik Bruto  sebesar  US$20.533.000  dan  2.933  lapangan  pekerjaan  dalam  skenario  pesimis; penambahan  NPV  sebesar  US$61.107.000,  peningkatan  IRR  sebesar  0,5%,  penambahan Produk Domestik Bruto sebesar US$42.775.000 dan 6.111 lapangan pekerjaan pada skenario moderat;  dan  penambahan  NPV  sebesar  US92.881.000,  peningkatan  IRR  sebanyak  0,6%, penambahan Produk Domestik Bruto sebesar US$65.016.000 dan 9.288 lapangan pekerjaan pada skenario optimis.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  kebaruan  pada  penelitian  ini  adalah membahas dampak kebijkan penurunan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara mendalam dengan menggunakan data ekonomi terbaru.
Berdasarkan  bahwa  peran  pajak  sangatlah  besar  bagi  penghasilan  suatu  negara. Berbagai  jenis  pajak  yang  ada  di  Indonesia  yang  salah  satunya  adalah  pajak  penghasilan. Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  penurunan  pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan metode deskriptif analisis. Sebuah pendekatan metode yang digunakan untuk  menganalisis,  menggambarkan  dan  meringkas  berbagai  kondisi,  dan  situasi  dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada
saat  penelitian  berlangsung  (Arifudin,  2019).  Metode  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata dan gambar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif lebih mengutamakan makna daripada angka (Haryono, 2020). Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen perusahaan, departemen  sumber  daya  manusia,  dan  karyawan  terkait.  Selain  itu,  data  sekunder  seperti laporan  keuangan  dan  dokumen  perencanaan  perusahaan  juga  akan  diambil  untuk mendukung analisis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Perpajakan di Indonesia
Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Ketentuan Umum Dan Tata  Cara  Perpajakan.,  2009),  pajak  didefinisikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada  negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan  kontraprestasi  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Elsye Vanomy, 2021).
Menurut  Sinaga,  (2014)  secara  umum  fungsi  pajak  yang  dikenakan  kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :
a. Fungsi  finansial  ( budgeter ),  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
b. Fungsi  mengatur  ( regulerend ),  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak  yang  tinggi  terhadap  minuman  keras  guna  untuk  mengurangi  konsumsi minuman keras.
c. Fungsi  stabilitas,  dengan  adanya  pajak  pemerintah  memiliki  dana  untuk menjalankan  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  stabilitas  harga  sehingga inflasi  dapat  dikendalikan.  Hal  ini  bisa  dilakukan  antara  lain  dengan  jalan mengatur  peredaran  uang  di  masyarakat,  pemungutan  pajak,  penggunaan  pajak yang efektif dan efisien.
d. Fungsi  redistribusi  pendanaan,  pajak  yang  sudah  dipungut  oleh  negara  akan digunakan  untuk  membiayai  semua  kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pajak  merupakan  instrumen  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  administrasi pelayanan publik dibuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pajak yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip negara yang mewajibkan  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  berdasarkan  hukum.  Salah  satu  jenis  pajak dari beragam jenis lainnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Adapun PPh merupakan pajak yang  dipungut  oleh  Negara  atas  dasar  penghasilan  dari  warga  negaranya  baik  orang perorangan, maupun badan usaha yang menjalan usaha tertentu. Lebih lanjut dalam hal ini wewenang  untuk  mengatur  tarif  PPh  merupakan  wewenangan  Pemerintah  berdasarkan hukum (Handadi, 2020).
Sebuah  penawaran  dari  pemerintah,  melalui  manfaat  pajak,  dalam  suatu  kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak.
Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi individu dan badan usaha. Menurut Tambunan, (2020) insentif perpajakan dapat berupa:
1. penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan untuk kegiatan atau jenis usaha tertentu
2. pembebasan  pajak,  yaitu  pengurangan  atau  pembebasan  pajak  untuk  jangka  waktu tertentu
3. kredit investasi atau penyisihan untuk cadangan investasi atas aset dan modal
4. Percepatan depresiasi/penyusutan aktiva
5. pengurangan atau kredit atas keuntungan yang diinvestasikan kembali
6. pengurangan  pemotongan  pajak  atas  keuntungan  yang  tidak  dikirimkan  ke perusahaan induk dan pemegang saham di negara asal korporasi
7. pengurangan pajak penghasilan pribadi dan/atau pengurangan atas kontribusi jaminan sosial untuk karyawan
8. pengurangan pajak properti
9. pengurangan pajak-pajak dalam rangka impor dan bea masuk
10. pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dalam pemilihan jenis insentif yang akan diberikan, perlu memperhatikan kelompok yang menjadi sasaran agar insentif jenis insentif yang dipilih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi tujuan diberikannya insentif (Dewi et al., 2020).
Perubahan  tarif  pajak  penghasilan  badan  tahun  2020  merupakan  perubahan  Pajak penghasilan sejak tahun 1983, 1994, 2000, sampai 20219 lalu. Dalam perubahan ini, terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan, yaitu : 25% di tahun sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan menurut PP No.30 Tahun 2020 kemudian berubah menjadi 22% di tahun 2020 setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan (Fitriadi, 2022).
Dampak Kebijakan Penurunan Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1. Pajak terhadap barang konsumsi
Dampak  Pajak  terhadap  Distribusi  Pendapatan  Baik  atau  tidaknya  suatu  kebijakan haruslah  dipertimbangkan  dari  beberapa  segi.  Hendaknya  diketahui  pula  bahwa  tujuan pembangunan  suatu  negara  pada  umumnya  adalah  berupa  peningkatan  pendapatan nasional  per  kapita,  penciptaan  lapangan  kerja,  distribusi  pendapatan  yang  merata  dan keseimbangan  dalam  neraca  pembayaran  internasional.  Keempat  tujuan  umum pembangunan  ini  tidak  sejalan  dan  selaras  dalam  pencapaiannya,  melainkan  seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain.  Sebagai  misal  untuk  mencapai  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  seringkali terjadi ketidakmerataan pendapatan.
2. Dampak Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif  kerja.  Sedangkan  pajak  regresif  merupakan  pajak  dengan  perkembangan  yang kurang  dari  sebanding  dengan  perkembangan  taxable  capacity,  persentase  pajak  yang harus  dibayar  menjadi  semakin  kecil  atau  average  tax  rate  menurun  pada  setiap peningkatan  tax  base.  Pajak  regresif  ini  akan  menambah  insentif  kerja,  karena  dengan
semakin  tingginya  penghasilan  yang  diperoleh,  maka  pajak  yang  harus  dibayarnya semakin  rendah  persentasenya.  Para  pekerja  akan  bekerja  lebih  giat  agar  memperoleh penghasilan  yang  lebih  besar  dan  dengan  demikian  pajak  yang  harus  dibayarnya  akan menjadi semakin kecil persenatasenya (Saragih, 2018).
3. Dampak Pajak terhadap Produksi
Pajak  dapat  mengakibatkan  adanya  penyimpangan  dalam  penggunaan  faktor  produksi, yaitu:  pajak yang  dimaksudkan  untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan faktor  produksi  dari  penggunaan  yang  satu  kepada  penggunaan  yang  lain  yang  tidak efisien.  Penggunaan  yang  seharusnya  dapat  manghasilkan  produksi  yang  maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit pajak yang dikenakan.  Pajak  yang  dapat  menyebabkan  adanya  penyimpangan  dalam  penggunaan faktor-faktor  produksi  terutama  ialah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  keuntungan- keuntungan  yang  tidak  diharapkan,  peningkatan  nilai  tanah,  dan  juga  pajak  yang dikenakan kepada monopolist yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang barang yang dihasilkan (Dabungke et al., 2019).
4. Dampak Pajak terhadap Kesejahteraan (Welfare)
Kesejahteraan  masyarakat  dapat  dinilai  menggunakan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).  Ada  tiga  aspek  dalam  menentukan  ukuran  IPM  untuk  menunjukkan  tingkat kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  pendidikan,  Kesehatan,  dan  pendapatan.  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  disebut  dengan  Human  Development  Index  (HDI) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ukuran standar pembangunan manusia.  IPM  digunakan  sebagai  penentu  suatu  negara  termasuk  dalam  negara  maju ataupun  negara  berkembang.  IPM  mengukur  capaian  pembangunan  manusia  berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (Fatimah et al., 2020). Pajak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Penerimaan pajak memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap pendapatan per kapita.  Pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap  pendapatan  per  kapita  sekitar  98  persen (Matitaputty et al., 2021).
5. Dampak Pungutan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jendral (Dirjen)  Pajak  merupakan  instansi  pemerintah  di  bawah  Departemen  Keuangan  yang bertindak  sebagai  pengelola  sistem  perpajakan  di  Indonesia  berusaha  meningkatkan penerimaan  pajak  dengan  melakukan  reformasi  pajak  yang  bertujuan  agar  sistem perpajakan  dapat  mengalami  penyederhanaan  yang  mencakup  tarif  pajak,  penghasilan tidak  kena  pajak,  dan  sistem  pemungutan  pajak.  Agar  target  pertumbuhan  ekonomi tersebut  tercapai  diperlukan  kebijakan  Pemerintah  yang  akan  mendorong  peningkatan konsumsi, belanja Pemerintah, investasi, dan perdagangan internasional. Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah instrumen pajak. Dengan demikian, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% di tahun 2017, Pemerintah perlu mengoptimalkan peran penting Pajak  dalam  peningkatan  konsumsi,  belanja  Negara,  investasi,  dan  perdagangan internasional (Saragih, 2018).
Dengan demikian,  insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan  pelaporan  PPh  terutang  sebagaimana  diatur  dalam  PP  46  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Khususnya
kepatuhan  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  administrasi  perpajakannya,  seperti  ketepatan waktu  penyetoran  dan  pelaporan  PPh  terutang.  Namun,  insentif  pajak  berupa  penurunan pajak penghasilan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan penurunan pajak  penghasilan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  mengungkap  beberapa  aspek yang saling terkait. Konsep pajak penghasilan melibatkan kewajiban kontribusi wajib kepada negara,  yang  berdampak  pada  fungsi  finansial,  regulasi,  stabilitas,  dan  redistribusi pendanaan. Pajak penghasilan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, namun dampaknya perlu dianalisis secara holistik.
Dalam  konteks  kebijakan  penurunan  pajak  penghasilan,  perubahan  tarif  pajak penghasilan  badan  pada  tahun  2020  memperlihatkan  pengaruh  terhadap  distribusi pendapatan, keinginan untuk bekerja, dan produksi. Pajak regresif dapat memberikan insentif bagi  tenaga  kerja  untuk  bekerja  lebih  giat,  sementara  pajak  progresif  dapat  memengaruhi insentif  kerja.  Penurunan  pajak  penghasilan  pada  usaha  tertentu  melalui  insentif  pajak memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan pendapatan  per  kapita  penduduk.  Dalam  konteks  perpajakan  dan  pertumbuhan  ekonomi, peran  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  negara  dapat  menjadi  katalisator  pertumbuhan ekonomi,  namun  pengaturannya  harus  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  berbagai aspek kesejahteraan masyarakat.
Dalam  penelitian  ini,  insentif  pajak  berupa  kemudahan  administratif  memberikan dampak  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  sementara  penurunan  pajak  penghasilan berpotensi  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu,  kesadaran terhadap dampak beragam jenis insentif perlu ditingkatkan, sehingga kebijakan pajak dapat diarahkan secara efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifudin,  O.  (2019).  Manajemen  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (Spmi)  sebagai  upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi) , 3 (1), 161–167. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169
Budiandru,  B.,  &  Ulhaq,  D.  (2017).  Jurnal  Manajemen  Indonesia. Jurnal  Manajemen Indonesia , 17 (3), 219–226.
https://doaj.org/article/ea65eba20c7045858878b2aec206fa10
Dabungke, G., Pasaribu, S., Bangun, B., & Tarigan, A. J. (2019). Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian Makro Indonesia. Politeknik Mandiri Bina Prestasi . Dewi,  S.,  Nataherwin,  &  Widyasari.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sanksi Pajak Dan. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 108–124.
Elsye  Vanomy,  A.  (2021).  ANALISA  DAMPAK  KEBIJAKAN  PENURUNAN  TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL UNTUK UMKM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI KOTA BATAM PROV. KEPRI. Profit , 15 (02), 1–13. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.02.1
Estro,  D.  S.  (2020).  Analisis  pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi indonesia :  pendekatan  vektor  autoregressive  Analisis  pengaruh  penerimaan  pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. Forum
Ekonomi , 22 (2), 202–209.
http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI
Fatimah,  A.  N.,  Prihastiwi,  D.  A.,  &  Irawati,  V.  (2020). Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah,
Retribusi  Daerah,  Dan  Pdrb  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat. Accounting  Global Journal , 4 (2), 124–138. https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5014 Fitriadi.  (2022).  PENGARUH  PERUBAHAN  TARIF  PAJAK  PENGHASILAN  BADAN MENURUT  PP  NO.  30  TAHUN  2020,  INSENTIF  PAJAK  DAN  NON  PAJAK TERHADAP  MANAJEMEN  LABA  PADA  PERUSAHAAN  SEKTOR  INDUSTRI BARANG Vol.1+no.+2+2022. Riset Perpajakan , 1 (2), 1–19.
Handadi,  S.  (2020).  Nusantara  (  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  )  JEPANG. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (2), 408–420. Haryono, C. G. (2020). Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi . Jejak Publisher. Matitaputty, S. J., Sugiarto, A., Christy, A. A. M., & Hastuti, P. R. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat. Perspektif  Akuntansi , 3 (3),  253–269. https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p253-269
Prasetya,  G.  B.  (2021).  Analisis  Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasilan  Badan  terhadap Keekonomian Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Multiplier Effect. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia , 2 (2), 218–231.
https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/241
Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen Bisnia , 4 (2), 176–185.
Saragih,  A.  H.  (2018).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia. Jurnal  SIKAP  (Sistem  Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan  Perpajakan) , 3 (1), 17. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103
Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 7 (1), 142–157. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128
Suratman,  E.  (2009).  Pengaruh  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Kesejahteraan:  Suatu  Model Teoritis. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 10 (1), 125. https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.812
Tambunan,  M.  R.  U.  D.  (2020).  Kebijakan  Perpajakan  Di  Indonesia  Untuk  Kemudahan Ekonomi  Saat  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Administrasi  Dan  Kebijakan  Publik , 5 (2), 173–192. https://doi.org/10.25077/jakp Warsito,  W.,  &  Samputra,  P.  L.  (2021).  Potensi  Penurunan  Pajak  dan  Strategi  Kebijakan Pajak  untuk  Mengantisipasi  Dampak  Pandemi  Covid-19:  Perspektif  Ketahanan Nasional. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 11 (2), 93–108. https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1933
Copyright Holder:
Adam Bachtiar (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: