## WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
I Wayan Rideng 1
Abstrak: Pembagunan  menara  telekomunikasi  selular  atau  bagi  perusahaan penyelenggara  layanan  jasa  telekomunikasi  selular  khususnya  yang  berbasis teknologi  GSM  ( Global  System  for  Mobile  Communication )  adalah  suatu keharusan  karena  teknologi  GSM  hanya  dapat  berfungsi  apabila  dioperasikan melalui  transmisi  jaringan/  frekuensi  yang  dihantarkan  antar  BTS  yang  saling terhubung satu sama lainnya dalam wilayah tertentu. Hal tersebut menyebabkan banyak  perusahaan  operator  bersaing  untuk  membangun  BTS  sebanyak mungkin  dengan  tujuan  memperluas  wilayah  pelayanannya.  Dalam  rangka menjamin  keamanan  dan  keselamatan  masyarakat  serta  menjaga  kelestarian lingkungan, maka perlu  dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah. Penataan menara  telekomunikasi  bertujuan  untuk  mengendalikan  dan  mensinergikan antara  ketersediaan  ruang,  kebutuhan  menara  telekomunikasi,  keamanan  serta meningkatkan  kehandalan  cakupan  frekuensi  telekomunikasi.  Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi melalui izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.  Dalam  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  masyarakat,  maka  pengaturan  penataan  dan  pengendalian  menara telekomunikasi  harus  ditetapkan  dalam  produk  hukum  yang  berbentuk peraturan daerah.
Kata-kata  kunci :    wewenang  pemerintah  daerah  kabupaten,  penataan, pengendalian, menara telekomunikasi .

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  telah  menempatkan  teknologi  telekomunikasi  sebagai  tulang punggung kegiatan ekonomi dunia karena mernpakan media yang dapat menyediakan layanan  yang borderless dan  multidimensi.  Hal  ini  menjadikan  jasa  telekomunikasi sebagai  jasa  yang diperdagangkan dan sarana vital  bagi  sebagian besar jasa lainnya. Posisi strategis ini telah membuka peluang bisnis bagi penyedia jasa telekomunikasi dan  informasi.  Perusahaan  yang  pada  awalnya  memberikan  layanan  data,  saat  ini dapat  memasuki bisnis  telekomunikasi  dan entertainment. Perusahaan entertainment
1 I Wayan Rideng, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dapat  memasuki  bisnis  telekomunikasi  dan  data.  Demikian  juga  perusahaan  yang pada  awalnya  hanya  memberikan  layanan  komunikasi,  saat  ini  bisa  memberikan layanan entertainment dan  data.  Dalam  penyelenggaraanya,  perusahaan-perusahaan tersebut dapat berperan sebagai network provider, service provider, content provider atau bahkan ketiganya.
Dalam  teknologi  telekomunikasi  terdapat  3  (tiga)  teknologi  yang  digunakan, antara  lain  telekomuikasi  kabel,  teknologi  nirkabel  ( Wireless  Technology )  dan teknologi  satelit.  Dalam  teknologi  nirkabel  yang  saat  ini  sedang  berkembang memerlukan  menara  pemancar  yang  akan  memberikan  sinyal  (gelombang)  pada perangkat penangkap sinyal pada alat komunikasi yang dimiliki masyarakat.
Hadirnya teknologi komunikasi berupa telepon seluler atau lebih sering disebut handphone  tidak  dapat  dihindari.  Melalui  telepon  seluler,  komunikasi  tidak  harus melalui tatap muka secara langsung. Berbagai kalangan baik tua maupun muda sudah tidak  asing  lagi  dan  seiring  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk  maka  semakin banyak  pengguna  handphone.  Indonesia  adalah  salah  satu  pasar  terbesar  dalam industri  seluler  di  dunia.  Bahkan,  Indonesia  masuk  dalam  6  besar  daftar  negara dengan jumlah pelanggan seluler terbanyak di bawah China, India, Amerika Serikat, Rusia dan Brasil.
Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  pengguna  handphone  maka  perusahaan penyedia  layanan  handphone  berusaha  meningkatkan  jangkauan  di  berbagai  daerah. Konsekuensinya,  adalah  dengan  membangun  infrastruktur  berupa  menara telekomunikasi  BTS  ( Base  Tranceiver  Station ).  Pada  prinsipnya  BTS  menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. Satu cakupan pancaran  BTS  dapat  disebut Cell .  Komunikasi  seluler  adalah  komunikasi  modern yang mendukung mobilitas yang tinggi.
Terkonsentrasinya  berbagai  aktivitas  di  perkotaan  merupakan  peluang  bagi penyedia  layanan handphone dalam  memberikan  layanannya  berupa  jaringan wireless. Berdasarkan kondisi tersebut maka keberadaan menara telekomunikasi BTS semakin  menjamur  di  kawasan  perkotaan.  Keberadaan  menara  telekomunikasi
tentunya  membutuhkan  ruang.  Perkembangan  menara  telekomunikasi  di  perkotaan membawa konsekuensi pada maraknya hutan tower yang dapat mengganggu estetika atau  visual  kota.  Selain  itu,  pendirian  menara  telekomunikasi  tidak  hanya  dilakukan oleh  satu  pihak  karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang terjadi praktek monopoli.
Dampak  lain  yang  ditimbulkan  adalah  terjadinya nimby  syndrome di  mana semakin  banyaknya  protes  yang  dilakukan  warga  terkait  dengan  keberadaannya karena  dianggap  dapat  membahayakan  keselamatan  jiwa  jika  roboh.  Namun  dibalik kerugian dengan menjamurnya menara telekomunikasi BTS bagi kawasan perkotaan terdapat  manfaat  ekonomi  bagi  penduduk  yang  memiliki  usaha  berupa  penjualan handphone, voucher dan fasilitas pendukungnya.
Pembagunan menara telekomunikasi selular atau bagi perusahaan penyelenggara  layanan  jasa  telekomunikasi  selular  khususnya  yang  berbasis teknologi  GSM  ( Global  System  for  Mobile  Communication )  adalah  suatu  keharusan karena teknologi GSM hanya dapat berfungsi apabila dioperasikan melalui transmisi jaringan/  frekuensi  yang  dihantarkan  antar  BTS  yang  saling  terhubung  satu  sama lainnya  dalam  wilayah  tertentu,  dengan  alasan  tersebut  banyak  perusahaan  operator bersaing  untuk  membangun  BTS  sebanyak  mungkin  dengan  tujuan  memperluas wilayah  pelayanannya.  Pembagunan  BTS  membutuhkan  investasi  dana  yang  mahal karena  biaya  untuk  mendirikan  satu  BTS  diperlukan  biaya  milyaran  rupiah  di antaranya meliputi biaya pengadaan lahan atau tempat untuk mendirikan BTS, biaya pengadaan dan pemasangan jaringan perangkat dan fisik bangunan BTS, biaya survei, izin  lingkungan  dan  kompensasi  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  masyarakat sekitar, asuransi, sumber daya manusia, pemasangan instalasi listrik dan sebagainya, belum  lagi  dana  untuk  pemeliharaan  BTS  dan  pergantian  jaringan  perangkat  BTS yang rusak atau usang.
Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian  lingkungan,  maka  perlu  dilakukan  penataan  oleh  Pemerintah  Daerah.
Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara  ketersediaan  ruang  kota  kebutuhan  menara  telekomunikasi,  keamanan  serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut, maka  dalam  melakukan  penataan  dan  pengendalian  menara  telekomunikasi  perlu dilakukan  penyeimbangan  jumlah  dan  prioritas  penggunaan  menara  sehingga  dapat dicapai efesiensi dalam pemanfaatan ruang.
Pengendalian  menara  telekomunikasi  BTS  di  kawasan  perkotaan  memerlukan inovasi.  Keberadaan  menara  telekomunikasi  yang  terlalu  penuh  akan  mengurangi estetika lingkungan. Selain itu fisik bangunan yang menjulang tinggi memberi kesan angkuh terhadap lingkungan di  sekitarnya. Oleh  karena itu inovasi penataan menara mutlak  diperlukan  di  antaranya  melalui  penerapan  menara  telekomunikasi  bersama dan pola zonasi.
Mendirikan  menara  telekomunikasi  merupakan  salah  satu  dari  kegiatan mendirikan bangunan, khususnya bangunan non gendung, oleh karena itu mendirikan menara telekomunikasi perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan, keindahan  dan  kebutuhan  tata  ruang  kota  guna  kelangsungan  dan  peningkatan kehidupan  serta  penghidupan  masyarakat,  sekaligus  untuk  mewujudkan  bangunan non  gedung  yang  fungsional,  andal,  berjati  diri,  serta  seimbang,  serasi  dan  selaras dengan lingkungannya.
Mendirikan Menara telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung. Berdasarkan peraturan tersebut setiap pendirian bangunan, baik gedung maupun non gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan ini  berlaku  juga  dalam  kegiatan  pendirian  menara  telekomunikasi,  di  mana  setiap pendirian menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
Berkaitan  dengan  keberadaan  menara  telekomunikasi  di  daerah,  terdapat peluang  bagi  daerah  untuk  memperoleh  pendapatan.  Dalam  pendirian  dan pengoperasian  menara  tersebut  diperlukan  beberapa  perizinan  yang  penerbitannya disertai  dengan  retribusi.  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  menyatakan  bahwa  retribusi  ijin  pengendalian  menara telekomunikasi merupakan salah perluasan basis retribusi daerah.
Secara  normative  telah  dibuat  Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Pekerjaan  Umum,  Menteri  Kominfo  dan  Kepala  BKPM  tentang  Pedoman Pembangunan  dan  Penggunaan  Bersama  Menara  Telekomunikasi  No.  18  Tahun 2009,  No.  07/PRT/M/2009,  No.  19/PER/M.KOMINFO/3/2009  dan  No.  3/P/2009 tetapi  dalam  kenyataannya  banyak  pemerintah  daerah  mempertanyakan  kekuatan hukum  Peraturan  Bersama  tersebut,  sehingga  dipandang  perlu  untuk  membuat peraturan  daerah  yang  mengatur  hal  ini,  sehingga  kepentingan-kepentingan  terkait dapat diakomodasi secara pasti, berkeadilan, dan bermanfaat.

## DASAR HUKUM DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Menara  Telekomunikasi  adalah  bangunan-bangunan  untuk  kepentingan  umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya  dapat  berupa  rangka  baja  yang  diikat  oleh  berbagai  simpul  atau  berupa bentuk  tunggal  tanpa  simpul,  dimana  fungsi,  desain  dan  konstruksinya  disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Dengan demikian menara  telekomunikasi  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  pemenuhan  atas  hak masyarakat atas fasilitas telekomunikasi.
Dalam  Negara  kesejahteraan (welfare  state) Negara  memiliki  peranan (intervensi)  untuk  memberikan  kebijakannya  dalam  rangka  menyeimbangkan beberapa  kepentingan  masyarakat  dan  pelaku  usaha.  Intervensi  pemerintah  dalam penyelenggaraan  menara  telekomunikasi  ditinjau  dari  fungsi    Negara  dalam  bidang
ekonomi,  dimana  menurut  Rudhi  Prasetya  bahwa  tidak  ada  suatu  negara  yang  tidak memikirkan  kesejahteraan  rakyatnya.  Campur  tangan    pemerintah  atas  kehidupan perekonomian  dalam  negara  yang  bersangkutan    terutama  dimaksudkan  untuk memberikan  perlindungan  kepada  warga  sendiri  (Rudhi  Prasetya,  1997:  19). Wolfgang Friedman dalam mengkaji persoalan negara hukum dan ekonomi campuran (mixed  economy)  menyatakan  ada  4  (empat)  fungsi  negara,  yaitu  :  (1)  fungsi penyedia (provider), (2)  fungsi  mengatur (regulator), (3)  fungsi  pengusaha (entrepeneur), dan (4) fungsi wasit (umpire) (Wolfgang Friedman, 1971: 17) . Fungsi  penyedia terdapat  dalam  negara  yang  menganut  konsep  negara kesejahteraan.  Dalam  hubungan  dengan  penyelenggaraan  menara  telekomunikasi pemerintah  menyediakan  pelayanan  publik  bagi  pengusaha  dalam  mengembangkan sarana  penunjang  telekomunikasi  sebagai  pemenuhan  hak  masyarakat  atas telekomunikasi yang memadai.
Fungsi  mengatur negara  mempunyai  kewenangan  membuat  peraturan perundang-undangan, pengawasan, perizinan dan pembatasan atas kekuatan ekonomi yang merugikan rakyat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi, maka  pemerintah  menetapkan  peraturan  perundang-undangan  dan  perizinan  yang memberi pedoman terhadap penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas perkembangan teknologi telekomunikasi dengan  tetap  memberikan  jaminan  keamanan  terhadap  keandalan  bangunan, keindahan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Fungsi pengusaha oleh negara dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi, pelaku  usaha  (penyedia  menara  dan/atau  penyelenggara  telekomunikasi)  dapat dilakukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
Fungsi  wasit ,  negara  menjadi  pengawas  atau  wasit  terhadap  pelaku  ekonomi lainnya,  dalam  hal  ini  keberadaan  lembaga  yang  melakukan  usaha  di  bidang telekomunikasi  mentaati  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  perizinan  dalam
pembangunan  menara  telekomunikasi  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan keamanan atas pembangunan menara telekomunikasi.
Menara  telekomunikasi  merupakan  bangunan-bangunan  untuk  kepentingan umum  yang  didirikan  di  atas  tanah  atau  bangunan  yang  merupakan  satu  kesatuan konstruksi  dengan  bangunan  gedung,  sehingga  ketentuan  teknis  pengaturan  menara telekomunikasi  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 menyatakan bahwa  setiap  bangunan  wajib  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan  persyaratan teknis. Salah satu persyaratan administrasi adalah adanya Izin Mendirikan Bangunan yang  diterbitkan  berdasarkan  pemenuhan  persyaratan  teknis  bangunan.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang    Nomor    28    Tahun    2002    tentang  Bangunan  Gedung mencantumkan  bahwa  Kepala  Daerah  berwenang  menetapkan  Izin  Mendirikan Bangunan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan  kejelasan pembagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan telekomunikasi, khususnya mengenai menara telekomunikasi, yaitu:
Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pedoman pembangunan
sarana dan prasarana menara telekomunikasi. Penetapan pedoman
kriteria pembuatan
tower . - Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
Dalam  melakukan  pengaturan  tentang  penataan  dan  pengendalian  menara telekomunikasi  sebagai  intervensi  pemerintah  untuk  mengatur  keseimbangan pembangunan  menara  telekomunikasi  dengan  hak  masyarakat  untuk  memperoleh keamanan  dan  lingkungan  yang  sehat  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28  H Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  pemerintah melakukan  tindak  pemerintahan (bestuur  handelilngen) yang  berupa  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  peraturan  kebijakansanaan (beleid  regels), izin  dan tindakan nyata (feitelijk handelingen).
Tindak  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  bertujuan  untuk mencapai  keseimbangan  antara  pembangunan  menara  telekomunikasi  dengan keamanan,  keindahan  dan  fungsi  menara  telekomunikasi.  Dengan  demikian pengaturan  tentang  penataan  dan  pengendalian  menara  telekomunikasi  tetap  harus memberi  jaminan  ketersediaan  jaringan  telekomunkasi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan yang  diisyaratkan  dalam  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika    Republik Indonesia  Nomor:  02/Per/M.Kominfo/3/2008  tentang  Pedoman  Pembangunan  dan Penggunaan  Menara  Bersama  Telekomunikasi  yaitu  pemerintah  daerah    harus menyusun  pengaturan  penempatan  lokasi  menara  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika    Republik Indonesia  Nomor:  02/Per/M.Kominfo/3/2008  tentang  Pedoman  Pembangunan  dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka salah satu instrument kebijakan yang  digunakan  untuk  melakukan  penataan  dan  pengendalian  pembangunan  menara telekomunikasi  adalah  menetapkan  Zona  Penempatan  Lokasi  Menara.  Zona Penempatan  Lokasi  Menara  adalah  kajian  teknis  terpadu  tentang  zona  penempatan titik-titik  lokasi  menara  yang  telah  ditentukan  untuk  pembangunan  Menara Telekomunikasi  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  kaidah  perencanaan  jaringan selular  yaitu  ketersediaan coverage  area pada  area  potensi generated  traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
Zona Penempatan  Lokasi  Menara berfungsi  untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin  agar  pembangunan  dan  pengoperasian  menara  telekomunikasi  dapat terlaksana  secara  tertata  dengan  baik,  berorientasi  masa  depan,  terintegrasi  dan memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  semua  pihak.  Dengan  demikian tujuan penataan menara telekomunikasi adalah :
a. Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
b. Mendukung  kehidupan  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi  serta  kegiatan pemerintahan;
c. Menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
d. Menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
e. Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
f. Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
g. Meminimalisir gejolak sosial;
h. Meningkatkan citra wilayah;
i. Keselarasan dengan RTRW;
j. Memudahkan pengawasan dan pengendalian;
k. Mengantisipasi  menara  telekomunikasi  illegal  sehingga  menjamin  legalitas setiap menara telekomunikasi atau yang berizin;
l. Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
m. Menghindari wilayah yang tidak terjangkau ( blank spot area );
n. Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik  GSM  ( Global  System for  Mobile Communications ) maupun CDMA ( Code Division  Multiple  Acces )  serta  dapat  digunakan  untuk  layanan  nir  kabel,  LAN, dan lain-lain;
o. Mendorong  efisensi  dan  efektivitas  biaya  telekomunikasi  dan  biaya  investasi akibat adanya kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi; atau
p. Mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi.
Dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan  penataan  menara  telekomunikasi  telah diterbitkan  Surat  Keputusan  Bersama  Antara  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri
Pekerjaan  Umum,  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Dan  Kepala  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  18  Tahun  2009,  Nomor  18  Tahun  2009, Nomor  07  Tahun  2009,  Nomor  19/PER/M.Kominfo/03/2009,  Nomor  3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Menara  Telekomunikasi  Bersama  adalah  menara  yang  digunakan  secara  bersama- sama  oleh  penyedia  layanan  telekomunikasi  dan/atau  penyelenggara  telekomunikasi untuk  menempatkan  dan  mengoperasikan  peralatan  telekomunikasi  berbasis  radio ( Base  Transceiver  Station )  berdasarkan  Zona  Penempatan  Lokasi  Menara.  Surat Keputusan  Bersama  Menteri  ini  merupakan  suatu  kebijakan  yang  bertujuan  untuk menata pendirian menara telekomunikasi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan perangkat telekomunikasi sebagai sarana komunikasi bagi warga masyarakat.
Selain  melakukan  penataan  menara  telekomunikasi  melalui  zona  penempatan lokasi  menara  telekomunikasi,  maka  dalam  menjaga  keamanan  dan  fungsi  menara telekomunikasi  perlu  dilakukan  pengaturan  tentang  standar  baku  pembangunan menara  telekomunikasi.  Standar  baku  pembangunan  menara  telekomunikasi digunakan  oleh  Satuan  kerja  Perangkat  Daerah  sebagai  pedoman  dan  criteria  dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan oleh penyedia menara, pengelola menara dan penyelenggaraan telekomunikasi standar ini digunakan sebagai pedoman dalam  melakukan  pembangunan  dan  pengelolaan  menara  telekomunikasi.  Standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pembangunan menara adalah :
1. Ketinggian  menara  harus  memperhatikan  tata  guna  lahan  secara  khusus,  yaitu kawasan militer, kawasan wisata dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;
2. Struktur  menara  yang  dibangun  harus  dipersiapkan  sebagai  menara  bersama yang dapat dipergunakan oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (BTS);
3. Rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung menara bersama;
4. Pembangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada SNI dan standar baku untuk  menjamin  keamanan  lingkungan  dengan  memperhatikan  factor-faktor
yang  menentukan  kekuatan  dan  kestabilan  konstruksi  menara  telekomunikasi, antara lain :
a. area penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi;
b. ketinggian menara telekomunikasi;
c. struktur menara telekomunikasi;
d. rangka struktur telekomunikasi;
e. pondasi menara telekomunikasi; dan
f. kekuatan angin.
5. Bentuk  menara  bersama  harus  diserasikan  dengan  fungsi  dan  keserasian lingkungan, misalnya berbentuk :
a. menara telekomunikasi kamuflase;
b. menara telekomunikasi tunggal ( monopole); atau
c. menara telekomunikasi rangka (self suppoting tower) .

## PENGENDALIAN  DAN  PENEGAKAN  HUKUM  DALAM    PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Dalam  melakukan  penataan  dan  pengendalian  terhadap  pembangunan  menara telekomunikasi  pemerintah  daerah  menetapkan  beberapa  instrument  kebijaksanaan berupa penetapan Zona Penempatan Lokasi Menara dan  Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Hukum Administrasi, Izin merupakan salah satu tindakan pemerintahan yang menjadi  sarana  pengendalian  terhadap  tingkah  laku  warga,  oleh  karena  itu  sebagai tindakan  pemerintahan  izin  harus  memenuhi  asas  keabsahan.  Salah  satu  asas keabsahan  yang  harus  dipenuhi  adalah  wewenang.  Ruang  lingkup  penggunaan wewenang itu memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu (tatik Sri Djamiati, 2004: 75):
a. Mengatur.  Kewenangan  mengatur  berkaitan  dengan  tugas  pemerintah  dalam menjalankan  fugsi  mengatur,  sesuai  dengan  fungsi  tersebut  kewenangan pemerintah  mengeluarkan  izin  digunakan  untuk  mengatur  tingkah  laku  warga agar aktivitas warga tidak menganggu warga lain.
b. Mengontrol.  Kewenangan  melakukan  kontrol  terhadap  kehidupan  masyarakat sangat  berkaitan  dengan  tugas  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  tugas mengatur, dimana mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat  di  bidang  sosial,  ekonomi,  maupun  bidang  politik.  Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktifitas,  sehingga  tidak  menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  larangan  atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan izin  sebagai  sarana  yang digunakan untuk mengendalikan aktifitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja,  tetapi  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kewenangan mengontrol  agar  izin  dalam  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  persetujuan tersebut.
c. Pemberian  sanksi/penegakan  hukum.  Kewenangan  untuk  memberikan  sanksi sangat  dominan  dalam  bidang  hukum  administrasi  oleh  karena  itu  tidak  ada menfaatnya  bagi  pejabat  pemerintah  dilengkapi  kewenangan  mengatur  dan kewenangan  mengontrol  tanpa  ada  kewenangan  untuk  menerapkan  sanksi.  Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana “pemaksa”, agar aturan- aturan hukum  yang dibentuk dipatuhi oleh warga masyarakat.  Demikian halnya dengan  kewenangan  menetapkan  izin  sebagai  kewenangan  mengatur  yang dimiliki  pemerintah  tidak  akan  ada  manfaatnya  tanpa  ada  kewenangan mengontrol dan kewenangan penegakan hukum.
Berdasarkan  ruang  lingkup  tersebut,  maka  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten dalam  mengatur  penataan  dan  pengendalian  menara  telekomunikasi  yang  dilakukan melalui pengaturan Zona Penempatan Lokasi Menara dan Izin Mendirikan Bangunan Menara  harus  disertai  dengan  pengawasan/pengendalian  terhadap  kondisi  Menara telekomunikasi  serta  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  instrument  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Penegakan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  dalam penyelenggaraan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
1. Penegakan  hukum  administrasi.  Penegakan  hukum  administrasi  yang  dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam penataan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah :
a. pengawasan;
b. penerapan  sanksi  administrasi  berupa  denda  administrasi,  pembongkaran, dan pencabutan izin.
2. Penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana  yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Penyelesaian  Sengketa.  Penyelesaian  sengketa  merupakan  upaya  penegakan hukum  yang  berkaitan  dengan  upaya  perlindungan  hukum  bagi  seseorang menderita  kerugian  akibat  perbuatan  orang  lain.  Dalam  penyelesaian  sengketa dapat  ditempuh  melalui  2  jalur  yaitu  jalur  peradilan  dan  jalur  di  luar  peradilan.
Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dapat berperan  sebagai  Mediator/Wasit (Umpire) bagi  warga  masyarakat  yang bersengketa dengan menempuh jalur di luar peradilan.

## PENUTUP
Pemerintah  Kabupaten/Kota  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penataan  dan  pengendalian  menara telekomunikasi  melalui  izin  mendirikan  bangunan  menara  telekomunikasi.  Dalam menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat,  maka pengaturan  penataan  dan  pengendalian  menara  telekomunikasi  harus  ditetapkan dalam  produk  hukum  yang  berbentuk  Peraturan  Daerah,  hal  ini  sesuai  dengan hierarkhi  Peraturan  Perundang-undangan  yang  tertuang  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Rudhi  Prasetya.  1997.  “Analisis  Ekonomi  Terhadap  Hukum  Kontrak  Dalam Menyongsong Era Globalisasi”. Jurnal Hukum Bisnis Vol 2. Jakarta. Wolfgang  Friedman.  1971. The  State  and  The  Rule  of  Law  in  A  Mixed  Economy . London: Stevens, Sons.
Tatik  Sri  Djatmiati.  2004. Prinsip  Izin  Usaha  Industri  di  Indonesia, Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang  Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pekerjaan  Umum,  Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;