## DEKOLONISASI DAN INDEGENISASI ILMU PEMERINTAHAN
Andi Luhur Prianto dan Abdillah
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Makassar
email: luhur@unismuh.ac.id

## ABSTRAK
Sindrom  pasca-kolonial  sulit  dilepaskan  pada  negara-negara  berkembang.  Hampir  semua bidang  kehidupan  masih  terkoneksi  dengan  praktik-praktik  kolonialisasi,  tak  terkecuali perkembangan  Ilmu  Pemerintahan.  Perkembangan  modernitas  dan  globalisasi  pada  dunia ketiga semakin membuat teori-teori ilmu sosial lokal menjadi terpinggirkan. Perkembangan Ilmu  Pemerintahan  tidak  cukup  mampu  menjelaskan  arah  perkembangan  global  dan menjawab  problematika  lokal,  secara  akademis  dan  praktis.  Seperti  pada  penggunaan konsepsi  Ilmu  Pemerintahan  dari  perspektif bestuurskunde , American  politics ,  dan good governance adalah  contoh  formula  peradaban  barat,  yang  ditransmisikan  dalam  bentuk kolonialisme akademik. Eksistensi Ilmu Pemerintahan secara akademik dan praktis penting untuk mentransformasi model kearifan lokal sebagai perspektif baru. Kearifan ilmiah sebagai sumber  inspirasi  Ilmu  pemerintahan  secara  akademis  dan  praktis  harus  dibebaskan  dan dipribumisasi  dalam  menjawab  problematika  pemerintahan.  Metode  penelitian  bersifat deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  dekolonisasi.  Teknik  pengolahan  data  melalui dialektika  pragmatik,  dengan  memformulasikan  sintesis  keilmuan  baru.  Hasil  studi  ini menegaskan  bahwa  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  pengetahuan  pembebasan  harus ditransformasi dari semangat liberasi (dekolonisasi) menuju diskursus ilmiah khas kearifan lokal keindonesiaan (indigenisasi). Kearifan lokal keindonesiaan seperti konsepsi Wanua di Soppeng,  Sulawesi  Selatan,  dan  Pamong  Praja-Birokrasi  Jawa,  Budaya  Politik  Bugis- Makassar,  sampai  model  kebijakan  Kerajaan  Mataram  Islam  adalah  wujud  keilmuan pemerintahan  Indonesia  sebagai  khazanah  kearifan  ilmiah.  Strategi  dekolonisasi  dan indegenisasi Ilmu Pemerintahan, dibutuhkan untuk menjelaskan problematika kepemerintahan yang tidak dapat dijelaskan keilmuan lain. Karena Ilmu Pemerintahan bukan sekedar  untuk  meningkatkan  keterampilan  pejabat  pemerintah  atau  untuk  menginspirasi praktik-praktik  pelayanan  pemerintahan,  tetapi  juga  untuk  membangun  tradisi  politik  dan birokrasi yang berbasis pada realitas sosialnya.

## Kata Kunci: dekolonisasi, indigenisasi, Ilmu Pemerintahan, kearifan ilmiah

## ABSTRACT
The post-colonialism syndrome is very difficult to remove in developing countries. Almost all areas of life are still connected with colonialization practices, including the development of science. The development of modernity and globalization in the third world has increasingly marginalized lokal social science theories. The development of science is not sufficient to explain the direction of global development and answer lokal problems, academically and practically. As in the use of the concept of  government  science  from  the  perspective  of  bestuurskunde,  American  politics,  and  good
governance  is  such  formula  of  western  civilization,  which  is  transmitted  in  the  form  of  academic colonialism.  The  existence  of  government  science  academically  and  practically  is  important  to transform lokal wisdom models into new perspectives. Scientific wisdom as a source of inspiration for government science academically and practically must be decolonialization and indigenization in answering  governance  problems.  The  research  method  is  descriptive  qualitative  with  a decolonialization approach. Data processing techniques through pragmatic dialectics, by formulating new  scientific  syntheses.  The  results  of  this  study  emphasize  that  the  science  of  government  as knowledge  of  liberation  must  be  transformed  from  a  spirit  of  liberation  (decolonialization)  to  a scientific discourse typical of Indonesian lokal wisdom (indigenization). Indonesian lokal wisdoms such as the  concept  of Wanua in  Soppeng,  South  Sulawesi,  and  the  Civil  Service  of  the  Javanese Bureaucracy, Bugis-Makassar Political Culture, to the policy model of the Islamic Mataram Kingdom are the scientific manifestations of Indonesian government as a treasure trove of scientific wisdom. The  strategy  of  decolonialization  and  indigenization  of  government  science  is  needed  to  explain governance problems that cannot be explained by other scholars. Because the science of government is not just to improve the skills of government officials or to inspire government service practices, but also to build political and bureaucratic traditions based on their social reality.
Keywords: decolonization, indegenousization, governmental science, scientific wisdom

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2020, Disetujui: November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.86

## PENDAHULUAN
Pada  situasi  pasca-kolonalisme,  perkembangan  ilmu-ilmu  sosial-humaniora mengalami kemerosotan dan terpinggirkan. Hal itu terjadi karena penetrasi modernitas dan globalisasi  yang  membuat  ruang  hidup  dan  pengembangan  pengetahuan  lokal  semakin sempit. Ilmu Pemerintahan lokal dianggap tidak mampu menjawab masalah-masalah lokal dan global dalam realitas sosial. Untuk menjawab permasalahan itu, maka langkah pertama yang  harus  dikembangkan  adalah  perspektif  dekolonisasi  dan  indegenisasi,  sebagai  upaya memerdekakan diri dari kolonialisme akademik (Ashcroft et al., 2007). Sebuah buku yang berjudul "Sebuah Wacana Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia" oleh Syed Farid Alatas (2010), mendeklarasikan semangat dekolonisasi Ilmu Pemerintahan. Kolonialisme akademis adalah fenomena yang setara dengan penjajahan  ekonomi dan politik. Oleh karena itu, kita perlu bekerja  keras  untuk  membebaskan  diri  dari  belenggu  penjajahan.  Dunia  akademis  yang terjajah  adalah  ketika  negara-negara  kolonial  mencoba  untuk  mengontrol  ilmu  di  wilayah jajahannya.  Mereka  menciptakan  struktur  ketergantungan  akademis  dan  mencoba
memonopoli penyebaran ide-ide ilmiah, yang tentu saja disukai oleh penjajah berkepentingan (Alatas, 2010).
Apa yang dikatakan Taufik Abdullah (1984) sebenarnya bertepatan dengan dialog yang berlangsung  pada  Simposium  UNESCO  dan United  Nations  Asian  Development  Institute pada 1980-an. Bahaya kolonialisme akademis; sebagai kebutuhan untuk melepaskan gagasan atau ide dari penjara yang didirikan dan ditujukan pada dunia ketiga (termasuk Indonesia). Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjatmoko (1980) menyatakan kemiskinan pemahaman kita tentang keragaman kearifan lokal kita sendiri dan pemahaman kita yang masih bodoh tentang  struktur  sosial  dan  budaya  kita  membuat  negara  kita  buruk  dan  terbatas,  padahal Indonesia  kaya  akan  khazanah  keilmuan  kearifan  ilmiah  untuk  memjawab  problematika keilmuan terutama problemtika perdebatan Ilmu Pemerintahan di Indonesia.
Dalam kategori ini, penjajahan pengetahuan melalui diskursus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan  harus  memberi  ruang  pada  anti-tesis  keilmuan.  Anti  tesis  tersebut  berupa memunculkan keilmuan yang berbasis kearifan lokal ilmiah, dalam upaya dekolonisasi dan indigenisasi  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  ilmu  khas  nusantara  keindonesiaan,  yang  tidak dikenal dibelahan dunia lain (Yunanto, 2020). Secara umum, konsep Ilmu Pemerintahan jika dilihat dari tradisi Anglo Saxon berasal dari konsep pemerintah, dan konsep pemerintahan berasal  dari  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental.  Sementara bestuurskunde adalah  warisan kolonial  Belanda,  yang  dari  negara  asalnya  disebut  administrasi.  Pengetahuan  tersebut dimonopoli  untuk  menjaga law  and  order sebagai  warisan  dari beamtenstaat kolonial, dengan niat hegemoni dan upaya memonopoli wajah keilmuan di Indonesia (Yunanto, 2020).
Dari  perspektif  semacam  itu,  situasi  perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  di  Indonesia tidak  terlepas  dari  bahaya  kolonialisme  akademis.  Terdapat  hasrat  untuk  terlepas  dari konstruksi pemikiran yang dibuat untuk dunia ketiga, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu,  perlu  upaya  dekolonisasi  dan  indegenisasi  (pribumisasi)  konsep  dan  teori-teori  pada perspektif  Ilmu  Pemerintahan  khas  Indonesia  (kearifan  lokal),  yang  diharapkan  bisa dirasakan  dan  berkontribusi  lebih  nyata  untuk  memperkuat  eksistensinya  sebagai  ilmu (Kuntjoro, 1984; Abdullah, 1984).
Tulisan  ini  berfokus  kepada  masalah  dekolonisasi  (semangat  pembebasan)  dan indigenisasi  (pribumisasi)  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  bangunan  prespektif  Ilmu Pemerintahan  berbasis  kearifan  lokal  keindonesiaan.  Dalam  tinjauan  kolonialisasi  secara
akademik dan praktis, Ilmu Pemerintahan yang telah banyak dipraktikkan di Indonesia saat ini, seperti konsepsi bestuurskunde (Belanda) untuk pendidikan keterampilan para birokrat yang  mengisi  kepemimpinan  pemerintahan  di  daerah-daerah  (Yunanto,  2020), American politics dalam  hubungan  kekuasaan  pemerintah  dan  yang  diperintah  (Supriatman,  2003), sampai pada konsepsi good governance tata pemerintahan neo-liberal (Prianto, 2011). Semua konsepsi itu berasal dari perkembangan peradaban dan Ilmu Pemerintahan dunia barat dan tidak  berpijak  pada  praktik  ke-pemerintahan  Indoensia  yang  memiliki  kearifan  lokalnya sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menjawab realitas problematika Ilmu Pemerintahan di Indonesia, sekaligus juga memperkuat eksistensi Ilmu Pemerintahan dalam lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu sebagai penjabaran  melalui  kata-kata  (Creswell,  2012),  dengan  pendekatan  dekolonisasi  sebagai semangat pembebasan dari dominasi keilmuan barat (Smith, 2005), yang bersifat dialektika pragmatik  yaitu  melihat  sintesis  keilmuan.  Dalam  menguji  keabsahan  data  peneliti menggunakan  triangulasi  sumber  dengan  menyesuaikan  Metodologi  Ilmu  Pemerintahan menyangkut pengumpulan, analisa, evaluasi dan pemakaian data (Haboddin et al., 2016).

## NARASI INDIGENOUS ILMU PEMERINTAHAN
Istilah indigenous  knowledge dan  istilah indigenization dipakai  dalam  kerangka  yang hampir senada meskipun dalam perspektif yang lain. Secara etimologis, indigenisasi senada dengan istilah pribumisasi atau domestikasi. Terminologi indigenisasi memiliki bermacam- macam  makna.  Apabila  ditinjau  dari  aspek  sosiologi  pengetahuan,  indigenisasi  memiliki makna beragam di berbagai negara satu sama lain. Istilah indigenisasi hadir dan berkembang, terutama di bekas negara jajahan kolonial Barat seperti di Indonesia (Sudrajat & Nasiwan, 2017).  Terminologi indigenous  knowledge yang  digunakan  oleh  banyak  kajian  tentang pengelolaan  sumber  daya  alam  berbasis  masyarakat,  diartikan  sebagai  pengetahuan  yang diwariskan  serta  dan  perilaku  secara  turun-temurun  terkait  dengan  kebudayan.  Biasanya pengetahuan  semacam  ini  dikembangkan  di  lingkungan  lokal,  dan  sangat  ditentukan  oleh minat dan keadaan warga setempat. Pengetahuan ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Pengetahuan ini dikembangkan berdasarkan pengalaman dan terus diterapkan bahkan selama berabad-abad, sejalan dengan budaya lokal, dan selalu dalam kondisi yang dinamis dan terus
berubah  (Langill & Landon, 1998) . Sebagai contoh, di Filipina terdapat dua alasan untuk indigenisasi, pertama ;  perlu  dikembangkan  teori  dan  metode  yang  lebih  cepat  untuk memahami  masyarakat  Filipina  dan  memecahkan  masalah  sosial,  khususnya  di  tingkat komunitas-komunitas. Kedua ,  dijelaskan  sebagai  bentukan  teori  dan  "metode  asli"  atau metodologi pada ilmu sosial khas Filipina (Cynthia & Bautista, 1997). Hal ini bisa menjadi “pintu  masuk”  bahwa  upaya  indegenisasi  tidak  hanya  berhenti  pada  tataran  pengertian teoritis, namun juga masuk dalam tataran metodologis (Santoso & Santoso, 2003).
Di  Malaysia,  istilah  aboriginalisasi  ditemukan  dalam  gerakan  "domestikasi",  yang bertujuan  untuk  "menjinakkan"  ilmu-ilmu  sosial,  khususnya  bidang  antropologi  dan sosiologi.  Menjinakkan  dengan  cara  mengaturnya  ke  dalam  studi  lapangan  atau  studi antropologi  dengan  pola  etnik.  Kasus  lokalisasi  ilmu  di  Malaysia  menunjukkan  bahwa intervensi politik berpengaruh besar terhadap kebijakan pembangunan ilmu sosial (Sudrajat &  Nasiwan,  2017:  14).  Berangkat  dari  semangat  yang  sama,  dalam  indigenisasi  Ilmu Pemerintahan dan dekolonisasi pengetahuan di Indonesia yang harus berubah, kebanggaan dengan menggunakan konsepsi dan teori-teori barat harus berakhir.
Dialektika  keilmuan  harus  memanfaatkan  sumber  daya  keilmuan  berbasis  kearifan lokal, termasuk tentang Ilmu-ilmu Pemerintahan keindonesiaan. Advokasi keilmuan berbasis pengetahuan lokal pada akhirnya akan menjadi sebuah kebanggaan bangsa secara kolektif. Indeginisasi keilmuan secara bersama-sama dengan bidang keilmuan lain, akan membangun kemandirian konsepsi teori khas keindonesiaan, seperti hasil dari upaya Ilmu Pemerintahan untuk terlepas dari belenggu kolonialisasi akademik.

## PERKEMBANGAN KONSEP PEMERINTAHAN: KOLONISASI AKADEMIK
Pada  awalnya  pemerintahan  dibentuk  untuk  menghindari  kebingungan  yang disebabkan  oleh  kepentingan  pribadi  yang  saling  berhadapan  dalam  ruang  dan  waktu tertentu. Keadaan ini memaksa lahirnya seseorang yang berpengaruh, sehingga membentuk kelompok  yang  paling  kuat  dalam  upaya  mendamaikan  dan  melindungi  individu  maupun kelompok dari campur tangan pihak lain. Dalam  perkembangannya, mereka memiliki hak istimewa untuk melakukan apapun, dalam rangka menjamin perlindungan dan keselamatan. Kelompok  ini  adalah  minoritas,  memiliki  kekuasaan  yang  relatif  tidak  terbatas,  dapat
mewakili kelompok mayoritas (rakyat), bahkan dapat membentuk kebijakan sesuai dengan keinginannya sendiri itulah yang disebut pemerintahan (Labolo, 2013).
Mereka  secara  sadar  mengklaim  bahwa  mereka  adalah  satu-satunya  entitas  dengan otoritas tertinggi,  sehingga mereka dengan senang hati disebut sebagai  pemerintah. Selain itu, untuk alasan apapun, gangguan yang ada harus dihilangkan. Dengan segala klaim atribut, pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan  (Labolo,  2013).  Hal  yang  serupa  dengan  konsep  C.F.  Strong  tentang  kekuatan militer, pemerintahan yang selalu terkait dengan organisasi angkatan bersenjata, tetapi satu atau dua dari banyak orang dalam organisasi tersebut bersiap untuk mencapai tujuan bersama dari  urusan  publik.  Kelompok  tersebut  cukup  untuk  disebut  kekuatan  organisasi (pemerintahan)    (Wilson,  1903).  Perspektif  dominan  dalam  mendefnisikan  pemerintahan sebagai  unit  paling  umum  yang  mengemban  tanggung  jawab  tertentu  untuk  memelihara sistem dan menjalankan monopoli yang sebenarnya melalui kekuatan koersif. Pemerintahan dilihat  sebagai  gejala  kekuasaan,  sehingga  pemerintah  dipandang  sebagai  pemegang monopoli  hukum  untuk  mengintervensi  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  untuk kepentingan umum demi memelihara sistem yang dibangun bersama (Apter, 1965).
Dalam pandangan yang lebih sederhana melihat pemerintahan, seperti mengandaikan lembaga  keluarga  menjadi  pemerintahan  mikro.  Iver  (1947)  melihat  pemerintah  sebagai sekelompok organisasi dengan kekuasaan yang melaluinya orang dapat diatur. Bahkan, dia juga melihat pemerintah sebagai perusahaan besar dari semua perusahaan ketenagakerjaan yang  ada.  Lebih  lanjut  Mac  Iver  (1947)  mengatakan  keluarga  sebagai  unit  terkecil  yang merupakan  fenomena  yang  tepat  untuk  melihat  gejala  pemerintahan  secara  luas,  di  mana kepala  pemerintahannya  adalah  sang  ayah  yang  memiliki  otoritas  membuat,  menerapkan, dan  mengawasi  jalannya  kebijakan.  Sang  ibu  sebagai  kepala  keuangan,  perbendaharaan, penganggaran,  sekaligus  penasihat.  Sang  ayah  selaku  pelaksana  kebijakan  dan  sang  anak sebagai objek kebijakan yang berbasis kepatuhan dan ketaatan dari kebijakan ayah dan ibu selaku kepala pemerintahan, hubungan dari ketiga entitas tersebut sebagai objek kajian Ilmu Pemerintahan.
Dengan sentuhan modernitas dan westernitas, konsepsi pemerintahan pun berkembang.
Konsep-konsep  klasik  yang  pada  mulanya  diintroduksikan  melalui  birokrasi  kolonial, mengalami  fase  perkembangan  semakin  kompleks.  Kompleksitas  itu  kemudian
diinstitusionalisasi  melalui  pengembangan  secara  praktis  dan  akademis.  Dalam  ranah akademik, pengembangan keilmuan pemerintahan bertransformasi; dari konsep government , governance hingga digital  governance .  Perubahan  konsep  tersebut  mewakili  praktik perubahan setting ideologi  politik  dominan.  Ketika  masa  penjajahan  kolonial  hingga pascakemerdekaan,  pemerintah  diidentifikasi  sebagai  aktor  dominan  dalam  pengelolaan kekuasaan yang berpusat pada negara. Konsepsi ini setidaknya bertahan dari zaman kolonial, pascakemerdekaan hingga di bawah naungan otoritarianisme Orde Baru. Dalam fase setelah reformasi  politik  1998,  konsep  pemerintahan  mulai  bergeser  ke  pendulum governance . Konsepsi governance ,  yang  diperhalus  dengan  istilah good  governance ,  sebagai  anti-tesis dari government yang dianggap bad-governance . Konsep governance pun didiseminasikan melalui  lembaga-lembaga  akademik  dan  menjadi  arus  utama  pembelajaran  di  bidang pemerintahan.  Padahal  sesungguhnya  gagasan  ini  bukanlah  “resep  mujarab”  yang  bebas nilai. Rezim good governance telah memfasilitasi bekerjanya mekanisme neo-liberal dalam tata  pemerintahan.  Semua  tidak  lepas  kepentingan  para  pemberi  bantuan  (Prianto,  2011; Prianto,  2014).  Pada  tahap  berikutnya  perubahan  konsep governance secara  ditingkatkan seiring  migrasi  interaksi  ke  ruang  digital.  Digitalisasi  pemerintahan  seiring  dengan  arah revolusi  industri  generasi  keempat. Digital  governance menjadi platform  utama kebijakan dan pelayanan publik baru (Denhardt & Denhardt, 2003). Meskipun di tingkat lokal, konsep digitalisasi  ini  tidak  dilakukan  dengan  pra-kondisi  yang  memadai,  terutama  kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi informasi.

## Tabel 1. Perkembangan Konsepsi Pemerintahan
Sumber: Olahan penulis dari berbagai sumber, 2020
Go vernm en t Pemerintahan adalah negara yang didalamnya ada hubungan antar pemerintah dan yang diperintah (Mac Iver, 1963: 7)
Pemerintahan sebagai unsur- unsur dinas dalam hubungannya dengan masyarakat yang pentingannya dijalankan oleh dinas (Van Poeltje, 1953: 17-18). Pemerintahan sebagai persoalan hubungan antara pemerintahan buat diri sendiri dan pemerintahan dengan yang lain, dipimpin oleh orang baik yaitu filsuf atau konpselor (Foucault, 2011: 6). Goo d Go verna nce Demokrasi, masyarakat sipil, & partisipasi masyarakt.
Cara kekuasaan negara digunakan dala m pengelolaan sumber daya ekonomi dan social untuk membangun masyarakat. Pranto 2011) Di gi ta l- Go vern an ce Wargan Negara (Citizen) Melayani dengan memberikan pelayanan secara online dgn pengarahan melalui sosialisasi dan uji coba
Kebijakan berbasis digital
Keterbukaan Informasi kepada publik.
(Denhardt J. V. & R. B. Denhardt,
2003)
Pada  Tabel  No.  1  ini,  perkembangan  pemerintahan  dalam  wujud  hegemoni  dan kolonialisasi  secara  akademik  maupun  praktis  dapat  dijelaskan. Pertama, pemerintahan sebagai government yaitu  pemerintahan  sebagai  negara  yang  di  dalamnya  ada  hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (Iver, 1947). Sejalan dengan perspektif Van Poeltje (1953)  bahwa  pemerintahan  terdiri  dari  unsur-unsur  dinas  dalam  hubungannya  dengan masyarakat  yang  kepentingannya  dijalankan  oleh  dinas,  dan  serta  Foucault  (2011)  yang memandang  pemerintahan  sebagai  persoalan  hubungan  antara  pemerintahan  dengan  diri sendiri dan pemerintahan dengan pihak yang lain. Dalam perkembangan kedua dari konsepsi government ke good  governance diartikan  oleh  Prianto  (2011,  2014),  yaitu  pemerintahan sebagai arena demokrasi, masyarakat sipil, & partisipasi masyarakat, serta cara kekuasaan negara digunakan dalam  pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial  untuk  membangun masyarakat.  Dan  perkembangan  selanjutnya,  konsep  pemerintahan  generasi  ketiga memandang pemerintahan di era revolusi industri 4.0, pemerintahan dilihat dalam konsepsi digital  governance (Denhardt  &  Denhardt,  2003).  Kita  tahu  dominasi  dan  hegemoni perkembangan konsepsi pemerintahan ini berasal dari tradisi dan perkembangan peradaban barat.  Kolonialisasi  keilmuan  secara  akademik  dan  praktis,  masih  mewarnai  dinamika kepemerintahan  Indonesia  saat  ini.  Untuk  itulah,  perspektif  indegenisasi  diharapkan melahirkan jawaban atas problematika kepemerintahan yang tidak berjarak dengan realitas sosial keindonesiaan.

## KEARIFAN LOKAL DAN TRADISI-TRADISI PEMERINTAHAN DI NUSANTARA
Kearifan lokal Indonesia seperti Tomanurung di Soppeng, Subak di Bali, Pahomba di Nusa  Tenggara  Timur  dan Pamong  Praja -  Birokarasi  Jawa,  berhasil  membimbing masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Manusia, komunitas dan masyarakat serta lingkungan mencapai hubungan yang seimbang dan harmonis. Masyarakat di Indonesia sebagian besar memiliki  warisan  nenek-moyang  yakni  kearifan  lokal,  baik  berupa  nilai,  norma,  etika, kepercayaan,  adat  istiadat,  hukum  adat,  dan  aturan–aturan  khusus  yang  beragam  dalam rangka  menjaga  keseimbangan  alam  (Hastuti,  2017).  Ada  masyarakat  di  lereng  Gunung Merapi di Yogyakarta melakukan ritual labuhan di Merapi secara berkala, yang diwariskan dari  generasi  ke  generasi  yang  diyakini  melindungi  adat  dan  lingkungan  mereka  di  mana Lereng Merapi menjadi zona penyangga. Di tengah hiruk pikuk dinamika Ilmu Pemerintahan saat ini, muncul kesadaran yang diawali dari diskursus-diskursus yang dikembangkan para
ilmuan  dan  peneliti  Ilmu  Pemerintahan  guna  mengkonstruksi  ulang  ilmu  sosial keindonesiaan berbasis kearifan pengetahuan lokal, khususnya Ilmu Pemerintahan yang ada di dunia akademik.

## Tabel 2. Bentuk Kearifan Lokal dan Tradisi Pemerintahan Khas Keindonesiaan
KERAJAAN Bentuk Pemerintahan Gaya Pemerintahan Makna Pemerintahan Wanua (Kerajaan) Soppeng (Kila et al., 2018) 1. Latar belakang Masyarakat agraris yang homogen. 2. Membantuk wanua sebagai awal pemerintahan sederhana dengan membentuk kelompok-kelompok satuan sebagai unit- unit pemerintahan. 3. Wilayah mencangkup permukiman dan kelompok. 4. Wanua-wanua yang ada di Soppeng sebelum terbentuknya Kerajaan Soppeng berdasarkan tradisi lokal menyebutkan sedikitnya sekitar 60 wanua yang dipimpin oleh seorang matoa. 1. 60 matoa (pemerintah) yang pernah memerintah, mereka berdiri sendiri dan aturannya hanya berlaku untuk kelompoknya sendiri. Apabila antara satu Matoa dan Matoa lain tidak tersinergi sehingga terjadi ketidakseimbangan kehidupan karena yang kuat, di mana pihak yang kuat akan menguasai yang lemah atau istilah politiknya sianre bale taue .
2. Konsep Tomanurung sebagai solusi baru (Pemerintahan) dalam kekacauan yang terjadi ditenggah masyarakat. Tomanurung sebagai awal adanya raja yang memulai dan menyusun pemerintahan gaya baru. 1. Kerajaan Soppeng sebagi medium stabilitas sosial. 2. Kerjaan Soppeng sebagai penjamin tersedianya kebutuhan dasar masyarakat. 3. Kerajaan soppeng sebagai pengendali konflik 4. Kerajaan Soppeng sebagai model kepemimpinan baru dengan pengorganisasian arti pemimpin lebih kompleks. (The Making of Bureaucratic Elit: The Colonial Transformation of the Javanese 1. Pemimpin Rakyat/pelayan masyarakat/pegawai rakyat sebagai Pamong Praja . 1. Pemerintah (Pamong praja-Birokrasi Jawa) bertugas melayani dan memberikan perlindungan. 1. Pamong sebagai pelayan publik agar mampu men-ngemong
(melayani), Ngomong
KERAJAAN Bentuk Pemerintahan Gaya Pemerintahan Makna Pemerintahan Priyayi) Pamong praja dalam Birokrasi Jawa (Sutherland: 1979) 2. Pangreh Praja sebagai pejabat politik yang memiliki derajat kekuasaan tertentu. 3. Hubungan Pamong Praja dengan masyarakat yang mereka perintah, para Pangreh Praja tetap melanjutkan gaya memerintah lama dan tradisional serta mengeksploitasi hubungan paternalistik. 2. Pemerintah Pegawai Kolonial (Pamong Praja) hanya dalam upaya menjaga stabilitas politik. (komunikasi), di-omong (dinilai). 2. Pemerintahan (Pamong Praja- Birokrasi Jawa) dibentuk untuk melayani rakyat sebagaimana mengasuh anak, penuh perlindungan, dan kasih sayang selama kapanpun Budaya Politik Bugis-Makassar (Yani, 2007) 1. Budaya politik Orang Bugis-Makassar yang mewarnai semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar adalah Perjanjian Politik antara kelompok (anang) dalam wilayah permukiman masing- masing. 2. Kontrak Politik untuk melahirkan hukum dan membangun sistem hukum. 3. Kepemimpinan oleh satu orang yang dianggap mampu mempersatuan dan mengayomi masyarakat. 4. Bentuk Pemerintahan Bugis-Makassar adalah Pemerintahan Rakyat-Perwakilan (Republik- Demokrasi). 1. Kontrak politik di Bugis-Makassar sebagai pembentukan pemerintahan (negara) yang mengikat masyarakat yang diatur pemimpin. 2. Pemimpin kerajaan sebagai Arung Mangkau (Raja yang berdaulat). 3. Pengambilan kebijakan melalui perwakilan yang disebut Arung Pitu’ atu Matoa-Pitue’. 4. Arung Pitu ’ atau Matoa-Pitue’ juga sebagai penyelenggaraan
pemerintahan di daerahnya (wilayah yang disebut Wanua ) 1. Kontrak politik akan terus dilafalkan antara pemimpin dan yang dipimpin untuk menjaga tatanan masyarakat dengan nilai- nilai yang diyakini. 2. Pemerintahan sebagai orang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap kebaikan pada orang yang mereka pimpin. Kebijakan Politik dan Sosial Ekonomi Kerajaan 1. Sultan Agung  selaku pemimpin mataram Islam memerintah tahun 1613-1646 M. 1. Pemimpin harus tegas dan keras namun bijaksana. 1. Islam sebagai sistem nilai yang dipegang teguh dan diyakini
KERAJAAN Bentuk Pemerintahan Gaya Pemerintahan Makna Pemerintahan Mataram Islam Masa Pemerintahan Sultan Agung (1613-1646) (Harun, 1994) 2. Bentuk Pemerintahan Kerajaan (dipimpin oleh masyarakat terpelajar) dengan hukum Islam. 3. Penyatuan daerah wilayah-wilayah Jawa selain di wilayah Jawa Barat. 4. Pemimpin sebagai penentu kualitas kebijakan yang dilahirkan dan sukses atau tidaknya tata kelola pemerintahan (Naik tahta nya Amangkurat I sebagai pemimpin membuat Mataram menjadi merosot kembali) 2. Pemimpin melakukan ekspedisi membawa kebaikan dan melakukan pembangunan. 3. Melestarikan hubungan diplomasi dengan Kerajaan- Kerajaan Islam nusantara lainnya seperti Kerajaan Cirebon. 4. Pemimpin sebagai pendistributor kebahagiaan sekaligus menghantar kebajikan. dalam prinsip hidup. 2. Kebijakan yang baik yang bermanfaat untuk orang banyak. 3. Kebaikan tidak boleh dinikmati sendiri, itu harus di distribusikan pada setiap orang.
Sumber: Olahan peneliti, 2020
Pada Tabel 2 ini, memuat gagasan, konsepsi, dan teori kepemerintahan yang berbasis kearifan  lokal  tradisi  keindonesiaan.  Beberapa  contoh  seperti  di  Kerajaan  Soppeng  yang menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya gejala pemerintahan pertama kali di  Indonesia dari  masyarakat  agraris  yang  homogen.  Komunitas  kemudian  membentuk Wanua sebagai awal  pemerintahan  sederhana  dengan  membentuk  satuan  kelompok-kelompok  terkait sebagai  unit-unit  pemerintahan.  Wilayahnya  mencakup  permukiman  dan  kelompoknya. Wanua-Wanua sudah ada di Soppeng sebelum terbentuknya Kerajaan Soppeng. Berdasarkan catatan  sejarah  lokal,  disebutkan  sedikitnya  sekitar  60  betuk Wanua yang  dipimpin  oleh seorang Matoa . Konstruksi ketatanegaraan tradisional ini menjadi awal terbangunnya sistem pemerintahan  modern,  seperti  yang  kita  kenal  saat  ini  selain  sebagai  organisasi  pegawai publik dan pejabat politik. Selain kearifan lokal dan tradisi kepemerintahan di Soppeng yang memperkenalkan  konsepsi  pemerintahan Tomanurung, yang  berbasis  pemilihan  dari  60 Wanua yang direpresentasi oleh para Matoa .
Di Jawa juga ada konsep pamong praja atau birokrasi berbasis kearifan lokal Indonesia. Pamong praja sebagai pelayan publik dituntut untuk mampu ngemong (melayani), ngomong (komunikasi), di-omong (dinilai). Pemerintahan (pamong raja-birokrasi Jawa) pun dibentuk
untuk melayani rakyat. Pelayanan itu layaknya mengasuh anak yang penuh perlindungan dan kasih sayang, yang pada intinya adalah pemerintah (pamong praja-birokrasi Jawa) bertugas melayani  dan  memberikan  perlindungan  (Sutherland,  1979).  Dalam  konteks  yang  luas, budaya politik pemerintahan Bugis-Makassar juga memberi nilai tradisi dan kearifan yang berbeda. Corak pemerintahan yang berlaku adalah yang berbentuk kerajaan, dengan berbagai macam variasinya. Dalam sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar, legitimasi kekuasaan lahir  dari  perjanjian  politik  atau  kontrak  sosial  antar  kelompok  ( Anang )  dalam  wilayah permukiman  masing-masing.  Kontrak  Politik  untuk  melahirkan  hukum  dan  membangun sistem  hukum.  Sistem  kepemimpinan  Bugis-Makassar  dipimpin  seorang  yang  dianggap mampu mempersatukan dan mengayomi masyarakat. Kemudian bentuk pemerintahan Bugis- Makassar adalah pemerintahan rakyat-perwakilan (republik demokrasi) (Yani, 2007).
Pada  kearifan  lokal  masalah  kebijakan  politik,  yang  dalam  formulasi  kebijakannya sarat akan konflik (Prianto, 2014) dan sosial-ekonomi pemerintahan Indonesia bisa kita lihat pada masa Kerajaan Mataram Islam, dipimpin oleh Sultan Agung (Den Mas) selaku generasi ketiga pemimpin Kerajaan Mataram Islam memerintah tahun 1613-1646 M. Bentuk sistem pemerintahannya  adalah  Kerajaan  (dipimpin  oleh  masyarakat  terpelajar)  sesuai  dengan hukum Islam. Dalam kebijakan sosial ekonominya melakukan ekspedisi membawa kebaikan dan  melaksanakan  pembangunan  pada  daerah-daerah  di  Jawa.  Selain  prioritas  penyatuan daerah  wilayah-wilayah  Jawa,  kecuali  di  wilayah  Jawa  Barat,  juga  melakukan  diplomasi pemerintahan dengan Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Cirebon. Pemimpin sebagai penentu  kualitas  kebijakan  yang  dilahirkan  dan  penentu  sukses  atau  tidaknya  tata  kelola pemerintahan. Peristiwa naik tahtanya Amangkurat I sebagai pemimpin membuat Mataram menjadi  merosot  (Harun,  1994).  Pembelajarannya  kebijakan  yang  baik  adalah  kebijakan yang membawa kebaikan pada masyarakat.
Menurut  Labolo  (2013)  upaya  merajut  Ilmu  Pemerintahan  dibangun  pada  3  (tiga) tonggak  utama.  Istilah  yang  digunakan  yaitu  sub-kultur  ekonomi,  kekuasaan,  dan  sosial. Semakin  kuat  kualitas  interaksi  antar  sub-kultur,  mendorong  suatu  hubungan  yang  dapat bersifat asosiatif. Disinilah kualitas hubungan dari mereka yang memerintah maupun yang diperintah  mengalami  lonjakan,  pada  kualitas  hubungan  yang  ideal.  Sebaliknya,  semakin lemah interaksi antar sub-kultur menciptakan suatu relasi yang bersifat disosiatif. Dalam hal ini, kualitas hubungan mereka yang diperintah maupun yang memerintah dapat mengalami
kesenjangan  yang  tak  diharapkan.  Pada  dasarnya,  sub-kultur  kekuasaan  dan  sub-kultur ekonomi  adalah  produk  sub-kultur  sosial.  Maknanya,  baik  pemerintah  maupun  pemegang modal adalah hasil reproduksi masyarakat itu sendiri. Dari kerangka logika seperti itu, maka perspektif  umumnya  adalah  pemerintahan  diartikan  sebagai  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk  rakyat.  Sebuah  konsep  yang  sudah  dikenal  sejak  dahulu  kala  dalam  kearifan  lokal keindonesiaan. Maka Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat.
Gagasan,  konsepsi,  dan  teori  kepemerintahan  yang  berasal  dari  khazanah  keilmuan kearifan  lokal  ilmiah  yang  ada  di  Indonesia,  sebagai  sebuah  diskursus  keilmuan  yang diharapkan  secara  akademis  dan  praktis,  menjadi  jawaban  dari  problematika kepemerintahan. Masalah-masalah utama seperti masalah mental birokrasi yang gagal untuk menghadirkan tata pemerintahan yang baik, kita tahu sampai saat ini masih banyak terjadi pembajakan birokrasi untuk kepentingan elite. Kegagalan tujuan kebijakan-kebijakan politik yang  tidak  mampu  membawa  kesejahteraan  karena  hilangnya  hakikat  perjuangan  kepada tujuan  mulia  politik  yang  sesungguhnya,  dengan  para  aktor  politik  yang  masih  hanya mementingkan dirinya sendiri (Djati, 2013). Oleh karena itu nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai dan tradisi kebersamaan, gotong royong, kepentingan kolektif, kesejahteraan, keadilan sosial  dan  keteladanan  pemimpin  yang  jujur  adalah  sebuah  jawaban  atas  problematik kepemerintahan  yang  terjadi  selama  ini.  Formula  konsepsional  yang  bersumber  pada westernisasi  dan  globalisasi  nilai-nilai  kepemerintahan,  sangat  jauh  berbeda  dengan  nilai- nilai  yang  sudah  ada  sejak  lama  dan  mengakar  dalam  hidup  dan  kebiasaan  masyarakat Indonesia.  Sekaligus  juga  menunjukkan  kegagalan  dalam  mengartikulasi  dan mentransformasi khazanah kearifan lokal kita sendiri.

## KOLONISASI KE DEKOLONISASI: JALAN PEMBEBASAN ILMU PEMERINTAHAN KEINDONESIAAN
Komitmen  peneliti  terhadap  Ilmu  Pemerintahan  Indonesia  harus  melengkapi pengintegrasian  realitas  Indonesia  terutama  perspektif  pemerintahan  kearifan  lokal keindonesiaan  (Prianto,  2011). Body  of  knowledge Ilmu  Pemerintahan  khas  Indonesia, setidaknya serius membahas hal-hal fundamental, yang menjadi dasar sebuah negara bangsa. Dalam  konteks  keindonesiaan,  landasan  ideologi  “Pancasila”  menjadi  titik  tolak  bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan yang melibatkan realitas Indonesia, sebagai kearifan lokal atau lokal  wisdom keindonesiaan.  Meskipun  kini  perspektif governance telah  menjadi
perspketif  dominan  yang  mewarnai  diskursus  akademis  dan  praktis  tentang  Ilmu Pemerintahan. Pendekatan good governance makin populer setelah The Word Bank (TWB) menetapkannya  sebagai  salah  satu  kerangka  berfikir  resmi  dalam  aktivitas  tata  kelola pemerintahan. Governance menjadi  semakin  berkembang  dan  tidak  terbatas  hanya menyangkut  isu-isu  manajerial-administratif, seperti birokrasi,  analisis kebijakan, efisiensi pelayanan  publik.  Kehadiran governance ini  pada  gilirannya  akan  melanggengkan pendekatan barat yang selama ini ada (Savirani, 2003).
Pendekatan dekolonisasi metodologi di tawarkan Linda Smith (2005) tentang perlunya membebaskan diri dari sandera kategori-kategori ilmiah yang dirumuskan dari Barat. Ilmu Pemerintahan  yang  digali  dari  kearifan  lokal  Indonesia  adalah  upaya  dekolonisasi  dan semangat  pembebasan  diri  dari  penjajahan  keilmuan  dari  barat  dengan  pendekatan dekolonisasi. Perspektif yang dapat ditawarkan adalah liberasi dari pendekatan keilmuan dari barat,  sehingga  peneliti  pribumi  harus  menempatkan  penelitinya  sebagai  bagian  kegiatan penyuaraan  (advokasi)  nilai-nilai  pribumi.  Pada  akhirnya  sampai  kepada  independensi (pribumisasi dan semangat pembebasan) keilmuan dalam kerangka berfikir yang terlepas dari kerangka  berfikir  dari  barat.  Di  bawah  ini  dijelaskan  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  upaya dekolonisasi (pribumisasi dan pembebasan keilmuan) melalui pendekatan Smith (2005) :
Tabel 3. Dekolonisasi Ilmu Pemerintahan Model Pengembangan Sisi Filosofis Ontologis Epistemologis Aksiologis Liberasi Digali dari keotentikan kearifan lokal Pengaturan kepemimpinan yang mandiri dan autentik Kebebasan dari pengaruh asing Advokasi Dekolonisasi Ilmu Pemerintahan Kritik terhadap dominasi kolonialisme keilmuan Penyuaraan hak- hak pribumi Independensi Indigenous Ilmu Pemerintahan Melepaskan diri dari tersanderanya kategori-kategori keilmiahan Kemandirian dan pribumisasi Ilmu Pemerintahan

## Sumber: diolah Peneliti & Linda Smith, 2020
Pada  tabel  3  dijelaskan  tentang  dekolonisasi  Ilmu  Pemerintahan  adalah  upaya transformatif semangat pembebasan dan kemandirian Ilmu Pemerintahan yang terlepas dari
dominasi perspektif asing dari barat yang selama ini ada. Hail ini sekaligus juga menjelaskan ada perspektif dan pendekatan lain yang bisa menjelaskan problematika Ilmu Pemerintahan, dengan  model  pengembangan  liberasi,  advokasi,  dan  independensi  Ilmu  Pemerintahan keindonesiaan. Upaya menjadikan Indonesia sebagai isu utama dalam Ilmu Pemerintahan ini, tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, akan tetapi akan memakan waktu puluhan tahun dan melibatkan beberapa generasi. Inilah pentingnya membangun tradisi peer-review berdasarkan gagasan pendahulunya. Ironisnya, misalnya, para sarjana Indonesia lebih fasih membahas gagasan Anthony Giddens daripada Arief Budiman, atau psikolog Indonesia lebih akrab  dengan  gagasan  Sigmund  Freud  daripada  Sutrisno  Hadi.  Dalam  sejarah,  negeri  ini belum pernah kehabisan putra-putri terbaiknya, yang harusnya sudah sibuk dalam diskursus keilmuan keindonesiaannya (Agustinova, 2017).
Tradisi  keilmuan  pemerintahan  Indonesia  punya  gagasan genuine (unik)  misalnya, gagasan  tentang  budaya  politik  orang  Bugis-Makassar,  pamong  praja  dan  birokrasi  Jawa, bentuk  pemerintahan  Mataram  Islam  Indonesia,  maupun  konsep  sederhana  Pemerintahan Kerajaan  Soppeng,  dapat  dijadikan  alternatif  pemikiran  dan  menggerakkan  revolusi  Ilmu Pemerintahan terutama revolusi Ilmu Pemerintahan. Revolusi Ilmu Pemerintahan senantiasa dimulai dan diinisiasi oleh minoritas kreatif lokal. Masyarakat lokal menjadi penanda bahwa mereka  mempunyai  “kekuatan”  untuk  membumikan  Ilmu  Pemerintahan  model  Indonesia yang mereka pahami.
Menggali dan memperkuat pengetahuan pemerintahan Indonesia akan memutus rantai pinjaman  budaya  keilmuan  secara  akademik.  Masyarakat  Indonesia  tetap  selalu  terbuka dengan perkembangan dan kemajuan, Indonesia sangat khas dan punya diferensiasi, sehingga landasan budaya negaranya terus berakar pada jiwa masyarakat sebagai kearifan lokal ( lokal wisdom) .  Maka  kekayaan  dalam  khazanah  keilmuan  yang  ada  di  Indonesia  sangat  cocok digunakan  dalam  menjawab  problematika  keindonesiaan  khususnya  dalam  Ilmu Pemerintahan yang sebenarnya selama ini luput dilakukan para akademisi Ilmu Pemerintahan Indonesia yang lebih banyak menggunakan perspektif barat dalam menjawab problematika Ilmu Pemerintahan. Ilmuan Indonesia acapkali kurang percaya diri dalam diskursus keilmuan dan  merujuk  pada  produk  pengetahuan  keilmuan  nasional  dalam  perspektif  kearifan  lokal keilmiahan  (keilmuan  nusantara).  Di  sinilah  para  ilmuwan  Indonesia  perlu  berubah (Setiawan, 2017) .

## Tabel 4. Perbandingan Konsepsi Pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan Asing
Perihal Pemerintahan Indonesia Pemerintahan Asing (Versi Barat) Kepemimpinan Pemerintahan Kepemimpian keterwakilan yang dianggap kompeten dan berkapasitas untuk mengatur hajat orang banyak. Kepemimpian hasil Vote (Suara Mayoritas) Kebijakan Pemerintahan Membangun kontrak politik yang selalu di lafalkan oleh pemimpin dan yang dipimpin sebagai penjaga nilai-nilai yang diyakini. Aturan sebagai hasil proses produk benturan kepentingan politik Birokrasi Pemerintahan Pagawai Publik sebagai menjalankan kepentingan masyarakat Pejabat Politik sebagai penyelengaran pemerintahan Politik Pemerinthan Kekuasaan dijalankan untuk membangun tatanan masyarakat bahagia dunai akhirat Kekuasaan dijalankan untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Sumber: diolah peneliti, 2020
Gambar 1. Bentuk-Bentuk Kolonialisasi Ilmu Pemerintahan & Strategi
Dekoloniasisasi (Indigenous)
Sumber: di olah Peneliti, 2020
Ilmu Pemerintahan  dalam diskursus  pada pada tabel 4.  dan  upaya dekolonisasi  dalam Gambar 1. melahirkan model pemerintahan yang berasal dari semangat (indigenous) kearifan lokal dan kekayaan khazanah keilmuan Ilmu Pemerintahan, yang digali dari praktik-praktik pemerintahan  kerajan-kerajaan  nusantara  Indonesia.  Pada  bentuk  perbandingan  konsepsi Ilmu  Pemerintahan  keindonesiaan  yang  mengedepankan  nilai-nilai  leluhur  yang  bijaksana dibandingkan  terkurung  dalam  semangat  penaklukan  bagi  masyarakat  Indonesia.  Bentuk-
Ilmu Pemerintahan Varian Bestuurskunde (Belanda)
Pendidikan Kepemimpinan IP Perlindungan
Keilmuan Para Birokrat (Pamong praja) (Yunanto, 2020) Ilmu Pemerintahan Varian Political Science (American Politics)
Ilmu Pemerintahan Sebagai Hubungan Kekuasaan (bentuk
Political Theory, Comparative
Politics, International Relations, dan Amarican Politics) (Supriatman, 2003: 84-85) Ilmu Pemeritanhan varian Inovasi
Tata kelola pemerintahan baik sampai tata pemerintahan yang dinamis (Prianto, 2019)
Ilmu Pemerintahan Sebagai Kearifan Lokal ilmiah Ke-Indonesiaan
( Indigenous Ilmu Pemerintahan)
bentuk kolonialisasi Ilmu Pemerintahan yang banyak mengadopsi bestuurskunde (Belanda) pendidikan  para  birokrat  untuk  memimpin  pemerintahan  di  daerah-daerah    dan American politics (Amerika) hubungan kekuasaan antara pemerintah dan yang diperintah (Supriatman, 2003: 82-83), sampai konsepsi good governance hingga tata kelola yang dinamis (Prianto &
Amalia,  2019:  28-41),  harus  dibebaskan.  Karena  Ilmu  Pemerintahan  bukan  sekedar  untuk melatih  pejabat  pemerintah  atau  untuk  menginspirasi  praktik-praktik  pelayanan pemerintahan, tetapi juga untuk membangun budaya politik dan birokrasi yang berpijak pada realitas sosialnya

## INDEGENISASI SEBAGAI UPAYA TRANSFORMASI ILMU PEMERINTAHAN
Menurut Ali Shariati (1996: 60), manusia sejati adalah orang yang memiliki tiga bakat utama, yaitu kesadaran, daya juang dan kreativitas. Orang-orang di tiga dimensi ini adalah mereka yang selalu berjuang melawan dan berusaha menyingkirkan kekuatan deterministik yang seringkali menyulitkan dan membatasi kesadaran diri, kemauan dan kreativitas mereka. Seseorang yang memiliki pemahaman penuh tentang dirinya dan masyarakatnya, maka dia dapat segera memahami realitas, dan kemudian dapat dan pada saat yang sama melaksanakan pembangunan  dirinya  dan  masyarakatnya.  Seperti  yang  dikatakan  Alatas  (2010:  77-78), dalam  hal  ini  ilmuwan  sosial  Indonesia  akan  segera  lepas  dari  apa  yang  disebut  sebagai captive  thinking .  Pemikiran  tawanan  didefinisikan  di  sini  sebagai  pemikiran  yang  tidak tunduk pada peniruan kritis, didominasi oleh sumber-sumber eksternal, daripada perspektif independen.
Sejalan dengan pemikiran di atas, langkah terbaik yang diambil oleh para akademisi pribumi  di  Indonesia  adalah  dengan  mengupayakan  penggunaan  realisme  konstruktivis sebagai landasan filosofis dan mengusulkan sebuah strategi epistemologis. Ilmuwan sosial seperti  akademisi  Ilmu  Pemerintahan  dapat  menggunakan  realisme  konstruktivis  untuk membangun teori-teori ilmiah. Di dunia ketiga, terutama di Indonesia, dengan model hukum dan pemerintahan warisan dari kolonialisme, sudah harus meninggalkan model tersebut dan memulai sendiri kemandiriannya. Hal itu dapat dimulai dengan mendefenisikan kenyataan sebagai acuan untuk melakukan penelitian empiris tentang kehidupan masyarakatnya.

## Tabel 5. Fase Perkembangan Ilmu Pemerintahan
Fase-Fase Perkembangan dalam Ilmu Pemerintahan Fase 1. Ilmu Pemerintahan Kolonial (indologie) Fase 2. Ilmu Pemerintahan developmentaslism Fase 3. Ilmu Pemerintahan Kontemporer Fase 4. Ilmu Pemerintahan Indogenous Perkembangan keilmuan pemerintah Indonesia tidak terlepas dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa inilah pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan pengaturan kepentingan Hindia Belanda secara lebih efektif yang mempelajari semua jenis pengetahuan pemerintah.
Hal itu kemudian digunakan oleh Belanda dimana banyak aspek sistem pemerintahan yang berlaku di Belanda (biasanya mengikuti sistem Perancis/ Jerman) juga telah diterapkan di Indonesia, yang berdampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia
hingga hari ini.
Selain itu, transformasi ini juga terjadi melalui penyebaran Ilmu
Pemerintahan dan budaya, oleh karena itu perkembangan Ilmu Pemerintahan di Belanda mulai dari era Kameralisme
(Jerman dan Perancis menerapkan sistem / model pemerintahan) hingga lahirnya bestuurswetenschap dan bestuurswetenschappen pada abad ke-20. Perkembangan ide memiliki dampak yang besar. Pemikiran tentang pemerintahan Indonesia. Setelah menjadi negara merdeka, Indonesia telah dipengaruhi oleh sistem
pemerintahan Inggris dan Amerika serta oleh perkembangan ilmiah administrasi publik. Diciptakan sebuah asas yang disebut dengan asas dekonsentrasi, yang pelaksanaanya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yaitu Binnenlandsch Bestuur scorps , yang kemudian dialih-bahasakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Pangrehpraja” dan semenjak Indonesia merdeka kemudian berubah menjadi “Pamongpraja”. Setelah proklamasi kemerdekaan, Korps Pamongpraja ikut serta secara aktif dalam usaha mewujudkan sistem pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemerintahan Lokal dan kearifan lokal (lokal wisdom) keindonesiaan dalam semangat dekolonisasi dan indegenesasi Ilmu Pemerintahan -dekonstruksi -rekonstruksi -transformasi Sampai pada Dekolonisasi Indigenous Ilmu Pemerintahan
Sumber: diolah dari Gafar dan Jamil, 2018 :176-200
Pada  tabel  5  di  atas  menjelaskan  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  ilmu  yang  mandiri mengacu  dalam  perkembangannya  sebagai  ilmu  dengan  empat  pembagian  fase perkembangan  yakni  Ilmu  Pemerintahan  kolonial (indologie) ,  Ilmu  Pemerintahan developmentaslism , dan Ilmu Pemerintahan kontemporer, dan terakhir fase indegenisasi Ilmu Pemerintahan  yaitu  perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  yang  berbasis  kearifan  lokal  ( lokal wisdom )  keindonesiaan.  Strategi  dekolonisasi  dan  indegenisasi  Ilmu  Pemerintahan  ini melalui  jalur  dekonstruksi,  rekonstruksi  dan  transformasi  kepada  kearifan  lokal  ilmiah keindonesiaan, yang tidak ada di belahan bumi  manapun. Minimnya perkembangan ilmu- ilmu  sosial  di  Indonesia,  membuat  diskursus  dekonstruksi,  rekonstruksi  dan  transformasi Ilmu  Pemerintahan  seperti  kehilangan  arena.  Solusi  dan  formula  yang  ada  di  Lembaga akademik  tidak  relevan  lagi  karena  tidak  sejalan  dengan  kehidupan  nyata  yang  menuntut
ketepatan, kesesuaian, dan solutif/kontributif bagi permasalahan-permasalahan pemerintahan  yang  ada.  Semangat  kolonisasi  dan  dekolonisasi  ini  akan  menjadikan perguruan tinggi Indonesia tidak hanya menjadi pasar dan konsumen produk pendidikan luar negeri.  Akibatnya,  perguruan  tinggi  di  Indonesia  dalam  produksi  dan  reproduksi  kearifan ilmiahnya (scientific knowledge), namun penuh kebanggaan pada impor pengetahuan .
Pemahaman yang baik tentang kearifan lokal, sebagai khazanah keilmuan baru yang dinamis dan kompleks semakin dibutuhkan. Menurut Sunyoto Usman (2004), faktanya tidak semua Ilmu Pemerintahan dan metodologi yang dikembangkan Barat, dapat digunakan untuk memahami situasi di Indonesia. Misalnya, soal pemilihan dan penunjukan kepala wilayah, yang dalam teori-teori Barat tidak memasukkan unsur koneksi primordial (kearifan lokal). Di Indonesia, masih sangat sulit untuk menentukan orang untuk menjadi pemimpin daerah. Demikian  pula,  kondisi  sosial  politik  sangat  berbeda  dengan  negara-negara  Barat.  Dalam situasi  stagnasi  dan  sesat-pikir  pengembangan  Ilmu  Pemerintahan,  studi-studi  di  skala terbatas  yang  telah  dilakukan  lebih  dominan  dari  sisi  ontologis,  tidak  diimbangi  dengan kepiawaian epistemologis.  Disamping itu ilmu tidak berkembang karena  secara aksiologis ilmu dipelajari sekedar untuk tahu lebih banyak (P. Santoso, 2012).
Tabel 6. Peta Filosofis Pengembangan Ilmu Pemerintahan
Model Pengembangan Dimensi Filosofis Ontologis Epistemologis Aksiologis Sintaktik Kemauan masyarakat Mengatur masyarkat pendistribusi kebahagiaan secara adil Semantik Eksistensisnya sebagai keniscayaan di tengah kompleksitas Pengendali konflik Alat untuk mewujudkan kebaikan Bersama Transformatif Pemerintahan sebagai lembaga kepemimpinan profetik dengan misi ketuhanan Pemerintahan sebagai abdi masyarakat dalam rangka tugas wakil Tuhan dibumi. Kebahagian dunia akhir untuk sekalian manusia.
Sumber: olahan peneliti dari Santoso (2012)
Pada  tabel  6  Penguasaan  epistemologi  memungkinkan  ilmuwan  untuk  memahami berbagai  pemahaman  tentang  berbagai  hal.  Termasuk  tentang  keberadaan  berbagai  hal memungkinkannya  untuk  menggambarkan  makna.  Kemampuan  mengejar  pemahaman paradigma dengan memperkuat landasan epistemologis memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan  pembelajaran  pada  tingkat  lebih  tinggi.  Kembali  ke  contoh  sebelumnya:
sistem  pembelajaran.  Tujuannya  tidak  hanya  bagaimana  mereproduksi  cara  berpikir sistematis,  tetapi  juga  ketika  isu  paradigma  diangkat  karena  isu  aksiologis,  maka perkembangan  ilmu  transformasional  juga  akan  terarah.  Saat  mempelajari  sistem  dan pemikiran sistem, belajar didasarkan pada keinginan untuk membentuk sistem dalam situasi tertentu.  Hal  itu  menjadi  tuntutan  yang  kuat  (pekerjaan  yang  besar)  untuk  menyelesaikan masalah gejala keilmuan yang membutuhkan kerangka kerja epistemologis yang baik untuk menjelaskannya (P. Santoso, 2012).
Ilmu  Pemerintahan  transformatif  yakni  ilmu  yang  tidak  hanya  punya  peringkat “menara  gading”,  apalagi  hanya  diperlakukan  sebagai  mesin  reproduksi  birokrasi,  namun juga  sebagai  suatu  diskursus  yang  memberikan  kontribusi  kritis,  agendatif  dan  praksis terhadap  perubahan governance menuju  demokrasi  dan  keadilan  sosial.  Perspektif transformasi  (Eko,  2003:  78-81),  berarti  membangun  sebuah  Ilmu  Pemerintahan transformatif, melalui cara: Pertama , Ilmu Pemerintahan transformatif berupaya menggeser perhatian  kajian  dari  perilaku  aktor  pemerintah  di  tingkat  nasional  menjadi  kajian  pada masyarakat  lokal.  Melihat  bagaimana  demokrasi,  otonomi  daerah,  serta  pembangunan berkelanjutan akan jauh lebih kokoh dan bermakna, bila diletakkan (berbasis) pada konteks kemitraan dan partisipasi masyarakat lokal, bukan pada konteks persaingan-kompetisi aktor- aktor  pemerintah. Kedua ,  Ilmu  Pemerintahan  transformatif  lebih  mengedepankan pembelajaran  etika  dan  komitmen  politik  tentang  bagaimana  menggunakan  kekuasaan dibanding  mempelajari  pertarungan  aktor-aktor  pemerintah  dalam  mencari  dan mempertahankan  kekuasaan.  Perhatian  utama political  studies pada  kompetisi  justru  akan melahirkan  persepsi  publik  bahwa  Ilmu  Pemerintahan  yakni  ilmu  yang  mereproduksi kekuasaan  ketimbang  etika  dan  memberikan  justifikasi  bagi  pertarungan  kekuasaan,  yang sedikit-banyak  menimbulkan  anti-politik. Ketiga ,  Ilmu  Pemerintahan  transformatif mengambil  fokus  pada lokal  governance ,  dengan  mengedepankan  kajian  pada  sisi civil society daripada  kajian  reproduksi  birokrasi,  regulasi,  otoritas,  legalitas,  dan  lainnya.
Kebijakan  dan  regulasi  memang  sangat  penting  dalam  pemerintahan,  tetapi  yang  lebih penting adalah bagaimana konteks, konten dan proses diletakkan dalam arena civil society , bukan dikelola secara teknokratis-birokratis. Keempat , Ilmu Pemerintahan pada metodologi transformatifnya berupaya melewati hegemoni positivisme, yang selama ini mengungkung ilmu  politik.  Melalui  pendekatan  humanistik  dan  kritis,  Ilmu  Pemerintahan  transformatif
mengupayakan membongkar teori-teori yang sudah lama dan mapan dalam belantara ilmu politik.  Meninggalkan  konsepsi-konsepsi  keilmuan  Barat,  seraya  membangun  teori-teori preskriptif  yang  berbasis  pada  konteks  kearifan  lokal  (keindonesiaan).  Ilmu  Pemerintahan bukan  lagi  pengimpor  teori-teori  asing  yang  tidak  relevan,  melainkan  menggali  teori  dari khazanah kearifan lokal keindonesiaan melalui pendekatan induktif-empirik.
Pada akhirnya akan mereproduksi model indigenous Ilmu Pemerintahan yang disebut Ilmu Pemerintahan Indonesia ( governmental science of Indonesia ) yang mandiri dan terlepas dari  kolonisasi  akademis  dan  praktis.  Ilmu  Pemeritahan  yang  mandiri  akan  mendorong kebijakan pemerintahan keindonesiaan yang berbasis kearifan lokal. Seperti budaya politik pemerintahan Indonesia dengan kearifan lokalnya yang penuh semangat dalam perjuangan kolektif.  Karena  dalam  sistem  pemerintahan  yang  baik,  terdapat  sistem  organisasi pemerintahan yang mampu menjawab suatu masalah dengan menjalankan tugas, peran dan fungsinya  secara  baik  dan  benar  (Abdillah  et  al.,  2020).  Sebagaimana  pemerintahan  yang baik adalah pemerintahan yang berpihak pada mereka yang lemah dan tertindas.

## KESIMPULAN
Ilmu Pemerintahan adalah diskursus keilmuan di Indonesia yang unik dan yang tidak dikenal  di  belahan  dunia  lain.  Tetapi  Ilmu  Pemerintahan  selalu  tunduk  pada  rangsangan eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Alasan mengapa dia hadir adalah karena  keniscayaan gejala pemerintahan  dalam suatu  negara membutuhkan konsep nilai  yang  filosofis  dan  pragmatis  untuk  menjelas  masalah  yang  dihadapinya  secara  tepat sehingga dapat dirumuskan solusi untuk menghadapinya. Hal itulah yang akan membuatnya terus  bertahan.  Dengan  Ilmu  Pemerintahan  keindonesiaan  berbasis  kearifan  lokal  menjadi perspektif baru dalam menjawab problematika di dalam fenomena pemerintahan yang tidak mampu  dijelaskan  oleh  keilmuan  lain  selain  Ilmu  Pemerintahan.  Dekolonisasi  dan indigenisasi  Ilmu  Pemerintahan  sebagai  persketif  baru  dalam  semangat  pembebasan.
Perspektif  baru  ini  melihat  Ilmu  Pemerintahan  yang  bukan  sekedar  untuk  melatih  pejabat pemerintah  atau  untuk  menginspirasi  praktik-praktik  pelayanan  pemerintahan,  tetapi  juga untuk  membangun  budaya  politik  dan  birokrasi  yang  berpijak  pada  realitas  sosialnya. Sebagaimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berpihak pada mereka yang lemah dan tertindas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, D., N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati. 2020. The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government. Journal of Contemporary Governance and Public Policy , 1 (2), 67–81. https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11
Abdullah, T. 1984. Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia dalam Prisma, 9 tahun 1984 . LP3ES.
Agustinova,  D.  E.  2017. Meneguhkan  ilmu  sosial  keindonesiaan:  Indegeneousisasi  Ilmu Sejarah . FIS-UNY.
Alatas, S. F. 2010. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia . Mizan Publika.
Amalinda Savirani. 2003. Ilmu Pemerintahan Masa Depan: Mengadvokasi politik pinggiran . 1 (1), 62–76.
Apter, D. 1965. Comparative Politics . The Free Press.
Ashcroft,  B.,  Griffiths,  G.,  &  Tiffin,  H.  2007. POST-COLONIAL  STUDIES;  The  Key Concepts Second edition . Routledge.
Creswell, J. W. 2012. METODE PENELITIAN KUALITATIF (pp. 1–678). Pustaka Pelajar.
Cynthia, M., & Bautista, R. B. 1997. Filipina: Refleksi tentang Perkembangan Ilmu Sosial”, dalam  Nico  Schutle  N  dan  Leontine  Visser,  Ilmu  Sosial  Di  Asia  Tenggara:  Dari Partikularisme ke Universalisme . LP3ES.
Denhardt,  R.  B.,  &  Denhardt,  J.  V.  2003.  The  new  public  service:  Serving  rather  than steering. In Public Administration Review . M.E. Shape. https://doi.org/10.1111/0033- 3352.00117
Djati, W. R. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik  di
Aras Lokal. Jurnal Sosiologi Masyarakat , 18 , 203–231. https://doi.org/https://doi/org/10.7454/mjs.v18i2.3726
Eko, S. 2003. Ilmu Pemerintahan transformatif . 1 (September), 78–81.
Foucault, M. 2011. The Government of Self and Others, Palgrave Macmillan. In Foucault Studies . Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.22439/fs.v0i10.3127
Haboddin, M., Sulaksono, T., Yanuardi, Bayo, L. N., Mubarak, A. H., & Priyahita, W. 2016. Metodologi  Ilmu  Pemerintahan. (M.  Haboddin  (ed.)).  Pusat  Kajian  Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama AntarDaerah.
Harun, M. Y. 1994. Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI & VII . Kunia Kalam Sejahtera.
Hastuti. 2017. “Merajut Ilmu Sosial Keindonesiaan Melalui Penelitian Kearifan Lokal” di

## dalam “meneguhkan ilmu sosial keindonesiaan.” FIS-UNY.
Iver, M. 1947. The Web of Government. In Thought . Macmillan Co. https://doi.org/10.5840/thought1947223148
Kila,  S.,  Sahajuddin,  &  Amir,  M.  2018.  Soppeng:  dari  Tomanurung  hingga  Penjajahan Belanda. In Physica (Vol. 25). Pustaka Refleksi.
KuntjoroJakti,  D.  1984. Cendekiawan  Dunia  Ketiga:  Orang  “Barat”  di  Dunia  “Timur”, dalam  Aswab  Mahasin  dan  Ismed  Natsir  (Peny.),  Cendekiwan  dan  Politik  Sosial . LP3ES.
Labolo,  M.  2013. Memahami  Ilmu  Pemerintahan:  Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep,  dan Pengembangannya . In Ilmu Pemerintahan . Pajagrafiindo Persada.
Langill,
S., & Landon, S. 1998.
Indigenous Knowledge . IDRC-Lib. https://doi.org/10.4324/9781315612744
Poelje,  V.  G.  A.  1953. Pengantar  Umum  Ilmu  Pemerintahan. In Terj.  Djakarta:  NV Soeroengan 58 .
Prianto, A. L. 2011. Good governance dan formasi kebijakan publik neo-liberal . 1 (1), 1–10.
Prianto, A. L. 2014. Model of Advocacy Coalitions in the Formulation of Spatial Plan Policy of Makassar in 2010-2030. Bisnis
& Birokrasi Journal , 20 (3). https://doi.org/10.20476/jbb.v20i3.3205
Prianto,  A.  L.,  &  Amalia,  A.  A.  2019.  Combatting  Slums,  Suistaining  Poverty:  Dynamic Urban Governance in Makassar, Indonesia. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (1), 28–41. https://doi.org/10.26618/ojip.v9i1.2008
Santoso, H., & Santoso, L. 2003. Filsafat Ilmu Sosial, Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu Sosial di Indonesia . Gama Media.
Santoso,  P.  2012.  Ilmu  Sosial  Transformatif. Millah , XI (2  Februari  2012),  608–632. https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art13
Setiawan,  B.  2017. “Merdeka  dari  Ilmu  Sosial”  di  dalam  “meneguhkan  ilmu  sosial keindonesiaan" . FIS-UNY.
Smith,  L.  T.  2005.  Dekolonisasi  Metodologi.  In e-conversion  -  Proposal  for  a  Cluster  of Excellence (pp. 1–9). Insist Press.
Soedjatmoko.  1980. “Dimensi-Dimensi  Struktural  Kemiskinan”,  dalam  Alfian  dkk  (Ed.).
“Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai.” Yayasan Ilmu Ilmu Sosial.
Sudrajat,  A.,  &  Nasiwan.  2017. “Tapak-Tapak  Kecil  Indigenisasi  Ilmu-Ilmu  Sosial: Pengalaman  Membangun  Diskursus  Alternatif  di  Fakultas  Ilmu  Sosial”  di  dalam “meneguhkan ilmu sosial keindonesiaan" . FIS-UNY.
Supriatman, M. T. 2003. Ilmu Pemerintahan: Menciptakan Bestuur atau Political Scientist?
1 (1, september), 82–85.
Sutherland, H. 1979. The Making of Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese  Priyayi .  Heineman  Educational  Books  (Asian  Studies  Association  of Australia).
Syariati, A. 1996. Tugas Cendikiawan Muskim . Srigunting.
Usman, S. 2004. Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi . Cired.
Wilson, W. 1903. The State . Harper & brothers.
Yani,  A.  A.  2007.  Budaya  Politik  Orang  Bugis  dalam  Dinamika  Politik  Lokal. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 9 (2), 105–122.
Yunanto, S. E. 2020. Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, dan Enggan Pada Administrasi. Governabilitas , 1 (1), 1–23. https://doi.org/10.1155/2010/706872