E-ISSN 2581-1002

## IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PROVINSI ACEH
Andi ‘Kasfari* 1 , Syukriy Abdullah *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : andikasfari22@gmail.com *1 , syukriyabdullah@feb.unsyiah.ac.id *2

## Abstrak
The purpose of this study provides a description of the impact and challenges in the implementation of the Accrual- Based  Agency  Accounting  System  (SAIBA).  This  research  was  conducted  at  the  Religious  Training  Center  in  the Province of Aceh. Type of qualitative research with data collection based on interview techniques, observation and documentation  studies.  Data  is  obtained  by  going  down  directly  to  the  research  location  and  reviewing  it  with existing literature studies. This research is expected to be useful for the staff of the Aceh Province Religious Training Center  in  implementing  accrual-based  accounting  to  run  optimally.  The  results  show  that  the  Implementation  of Accrual-Based  Agency  Accounting  System  at  the  Center  for  Religious  Training  in  Aceh  Province  has  not  been  so effective. The problem is related to the readiness of human resources who have not fully understood accrual-based accounting. However, the implementation of accrual-based accounting has brought significant benefits. Challenges in the implementation of accrual-based accounting in terms of leadership commitment, the Aceh Province Religious Training  Center  supports  changes  in  accrual-based  accounting  because  clear  and  absolute  regulations  regarding systems,  procedures,  and  policies  are  regulated  in  PP  71  of  2010.  Accounting  systems  and  IT  facilities  and infrastructure have been adequate. As a form of anticipation of the emergence of staff resistance, the strategy carried out  in  the  form  of  socialization  as  well  as  training  was  intensified  in  early  2015  but  there  was  a  decline  in  the following year. Resistance appears on two considerations, namely the ease and benefits of implementing SAIBA. The response of the staff of the Aceh Province Religious Training Center is that it is easy to run the SAIBA application for those who have mastered and can facilitate staff performance. On the other hand, there are benefits obtained from the SAIBA application as financial reports are more transparent and accurate.
Keywords: Accrual-Based Agency Accounting System, Technology Acceptance Model concept.

## 1. Pendahuluan
Implementasi  akuntansi  pemerintahan  daerah diawali pada tahun  2007 setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahdan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  menyatakan dalam  mengelola  keuangan  daerah  maka  setiap pemerintah berkewajiban untuk memanfaatkan teknologi  yang  ada  guna  meningkatkan  keuangan daerah  dan  mendistribusikannya  untuk  pelayanan publik.
Saputra (2015) menyatakan sehubungan dengan peningkatan  tata  kelola  keuangan  yang  ditandai dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2003  Tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara,  mewajibkan  semua  instansi pemerintah diseluruh indonesia menerapkan akuntansi berbasis  akrual  mulai  tahun  2008  yakni  lima  tahun setelah  undang-undang  tersebut  ditetapkan.  Namun, implementasi  berbasis  akrual  baru  bisa  dilaksanakan secara penuh ditahun 2015, yakni setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
ISSN: 1978-1520
213/PMK.05/2013  Tentang  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  menyatakan
Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) mempunyai  subsistem  yang  terdiri  atas  Sistem Akuntansi  Bendahara  Umum  Negara  (SABUN)  dan Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI).  Adapun  mengenai Sistem  akuntansi  Instansi  berbasis  Akrual  merupakan perkembangan terbaru dari SAI.
Dalam  rangka  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  tahun  2015  di  pemerintah  pusat,  ketentuan mengenai aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual  (SAIBA)  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat menyatakan pada pasal 3 ayat (1) penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  2  dilaksanakan  menggunakan aplikasi  Terintegrasi.  Akan  tetapi  pada  pada  pasal  5 ayat  (1)dalam  hal  sistem  aplikasi  terintegrasi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3  ayat  (3)  belum dapat  dilaksanakan,  laporan  keuangan  berbasis  akrual disusun  menggunakan  aplikasi  SAIBA.  Demikian  hal ini  juga  berlaku  di  Kementerian  Agama  Republik Indonesia.
Implementasi  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual  (APBA)  sudah  resmi  dijalankan  dalam  jajaran Kementerian  Agama  yang  ditandai  dengan  login SAIBA  oleh  Menteri  Agama.  Sejalan  dengan peningkatan efektifitas, transaparansi dan akuntabilitas laporan  keuangan  Kementerian  Agama.  Menteri Agama melakukan langkah kesiapan untuk menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  diantaranya dengan  penyesuaian  regulasi  dibidang  akuntansi  dan pelaporan keuangan seperti penerapan standar berbasis akrual  pada  Kementerian  Agama,  pembangunan sistem  aplikasi,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia  serta  penguatan  komitmen  pimpinan  satuan kerja (kemenag.go.id, 27 Maret 2015).
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  15  Tahun 2015  Tentang  Penerapan  Standar  dan  Sistem Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada Kementerian  Agama  menetapkan  penyajian  laporan keuangan  kementerian  agama  (LKKA)  berdasarkan akuntansi  berbasis  kas  dan  akrual.  Penggunaan akuntansi  berbasis  kas  untuk  penyusunan  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  sedangkan  akuntansi berbasis akrual digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE)
dan  Neraca.  Sistem  Akuntansi  Kementerian  Agama (SAKA)  merupakan  metode  dalam  siklus  akuntansi yang dijanlankan oleh unit akuntansi dengan tata cara pelaksanaan  pemrosesan  transaksi  keuangan  maupun barang  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang bermamfaat.  pelaksanaan  SAIBA  juga  diwajibkan pada  Satuan  Kerja  Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi Aceh  sebagai  salah  satu  unit  akuntansi  Kementerian Agama.
Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh  sudah menerapkan  basis  akrual  ditahun  2015  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  71  tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah.  Pada  awal  penerapan  terdapat beberapa  kendala  seperti  kekurangan  analis  sistem yang  mampu  membaca  setiap  proses  alur  bisnis  dari SAIBA.  Kendala  lain  dipicu  dari  minimnya  dasar akuntansi  yang  dimiliki  oleh  setiap  karyawan dikarenakan  kurangnya  lulusan  akuntansi  di  Balai Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh.Dalam  rangka mempercepat  impelemtansi  SAIBA  pada  Balai  Diklat Keagamaan  Provinsi  Aceh,  maka  telah  melakukan strategi  dengan  cara  membuat  pelatihan-pelatihan untuk  karyawan  yang  berhubungan  lansung  dengan aplikasi  SAIBA  serta  bimbingan  teknis  pengelolaan SAIBA.
Pada  proses  perkembangannya,  penerapan laporan  keuangan  akuntansi  akrual  dipemerintah daerah  mengalami  beberapa  hambatan.  Permasalahan tersebut  muncul  karena  masih  dalam  transisi  berbasis kas  seperti  resistensi  dari  karyawan,  kekurangan sumber  daya  manusia  yang  berkompeten,  juga  ada beberapa  daerah  yang  tidak  memiliki  sarana  dan prasarana  penunjang  pengauditan  seperti  audit elektroniks,  aspek  budaya  organsisasi  dan  lingkungan (kompasiana.com, 15 Mei 2016).
Penelitian  mengenai  Sistem  Akuntansi  Instansi Berbasis Akrual ini telah banyak dilakukan sebelumnya  antara  lain  penelitian  oleh  Mehrolhassani (2014), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan sistem akuntansi basis akrual menghadapi tantangan insfrastruktur, terutama komponen  kepemimpinan,  manajemen  dan  pengikut. selanjutnya, hasil penelitian Azmi (2014) menunjukkan  bahwa  karyawan  akuntansi  siap  untuk menerapkan  akuntansi  akrual  dan  bersedia  untuk pindah  ke  akuntansi  akrual.  Berbanding  terbalik  dari penelitian lainnya,
Penelitian  mengenai  Sistem  Akuntansi  Instansi
Berbasis  Akrual  (SAIBA)  ini  juga  telah  banyak dilakukan  pada  beberapa  instansi  dan  organisasi pemerintahan di Indonesia. Antara lain penelitian Sari (2017)  yang  menyimpulkan  bahwa  RSUD  Kardinah telah  siap  dalam  melaksanakan  SAP  berbasis  akrual yang  dilihat  dari  beberapa  parameter  mengenai penerapan  basis  akrual.  Hal  senada  juga  dipaparkan dalam  penelitian  Herwiyanti  (2017)  menyimpulkan Kesiapan  Itjen  Kemenkeu  dalam  Menerapkan  system akuntansi  akrual  sudah  baik,  mulai  dari  aspek komunikasi  sumber  daya,  komitmen  organisasi  dan struktur  birokrasi.  Kemudian  penelitian  Kurniawan (2016)  menyimpulkan  bahwa  implementasi  program sistem  informasi  akuntansi  berbasis  akrual  sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Adapun Zawitri (2015) menyatakan rekontruksi laporan  keuangan  politeknik  negeri  Pontianak  sesuai dengan  system  akuntansi  berbasis  akrual  sebagai bentuk  implementasi  PP  71  Tahun  2010  dengan penambahan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan hasil penelitian Rosalia (2017)  menunjukkan  bahwa  determinan  terhadap penerapan  laporan  keuangan  berbasis  akrual  di universitas  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Badan Hukum  (BH)  adalah  system  berbasis  Teknolog iInformasi  (TI),  sumber  daya  manusia  kompeten, komitmen  dari  pemimpin,  resistensi,  lingkungan  dan kebijakan  internal.  Diikuti  oleh  hasil  penelitian Noviyanti  (2016),  menunjukkan  bila  pengguna memiliki persepsi penggunaan system informasi dapat memberikan  manfaat  mempercepat  penyelesaian pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas,  dan  efisiensi  pekerjaan,  maka  kepuasan atas  penggunaan  system  informasi  tersebut  semakin tinggi.
Penelitian ini merupakan modifikasian penelitian-penelitian  terdahulu  tentang  implementasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Berdasarkan penelitian  sebelumnya,  penulis  berkeinginan  untuk melakukan  pengembangan  lebih  lanjut  terkait  dengan penelitian  tersebut.  Terdapat  beberapa  perbedaan mendasar  dalam  penelitian.pada  penelitian  ini, pengukuran  kesiapan  sistem  akuntansi  instansi berbasis  akrual  dengan  menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), yang tidak digunakan pada pemaparan penelitian terdahulu.
Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, objek pada penelitian ini ialah satuan kerja
Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh  sedangkan pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kementerian  Keuangan,  rumah  sakit  dan  objek  yang lebih  luas  seperti  Inspektorat  Jenderal  Pajak. Selanjutnya    jika  pada  penelitian  sebelumnya melakukan  studi  penelitian  diluar  Aceh,  maka  pada penelitian ini di Provinsi Aceh.
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi  Berbasis  Akrual  pada  Balai  Diklat Keagamaan Provinsi Aceh
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  dari Implementasi  Sistem  Akuntansi  Instansi  pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh
3. Untuk  mengetahui  peluang  dan  tantangan  dalam Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual  pada  Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi Aceh
2. Kajian Pustaka

## StandarAkuntansi Pemerintahan di Indonesia
Fase  perkembangan  akuntansi  pemerintahan  di Indonesia sudah dimulai dari awal Tahun 1975 hingga berakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  (Priyono,  2012).  Permasalahan  timbul pada  tahun  1970-an  karena  ketidakharmonisan  antara departemen  keuangan  dengan  departemen  dalam negeri  dalam  menentukan  standar  mana  yang digunakan sebagai patokan dalam penyusunan laporan keuangan  pemerintah  (Soepomo,  1999  dalam  Harun, 2009:146).  Pembuatan  standar  akuntansi  pemerintah pada masa itu hanyalah sebatas wacana.
Dampak baik dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  merupakan  sarana  pengukuran  dan perbandingan  antar  laporan  keuangan  sehingga pencegahan  terhadap  praktik  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  dapat  dihindarkan  dalam  proses keuangan negara dan daerah. Oleh karena hal itu, SAP merupakan alat atau media guna memfasilitasi laporan keuangan menjadi transparan dan akuntabel.
Nordiawan & Hertianti (2010:9) mendefinisikan standar  akuntansi  sebagai  Prinsip  Akuntansi  Berlaku Umun  (PABU).  PABU  merupakan  hirarki  ketentuan yang  mengatur  mengenai  perlakuan  akuntansi  yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pencatatan suatu  transaksi.  Penyusunan  Standar  Akuntansi Pemerintahdi  bentuk  oleh  Komite  Standar  Akuntansi
Pemerintah  (KSAP).  KSAP  terdiri  dari    Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi atau pendapat mengenai  perumusan  SAP  dan  Komite  Kerja berkemampuan  dalam  merumuskan  dan  menyusun konsep  SAP  (Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik, 2006:5).  Ada  beberapa  basis  akuntansi    yang digunakan  dalam  menentukan  pengakuan    pencatatan diantaranya
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 menjelaskan  SAP  basis  akrual  adalah  “SAP  yang mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang  dan  ekuitas dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual  serta mengakui  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  dalam pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”.
Konsep  dalam  basis  akrual  didasari  pada  dua pilar  yakni  pengakuan  terhadap  pendapatan  dan pengakuan  biaya  atau  beban.  Basis  akrual  mengakui pendapatan pada saat pemerintah mempunyai wewenang  untuk  melakukan  penagihan  dari  hasil kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam pemahaman  konsep  akrual,  pernyataan  kapan  kas benar-benar  diterima  menjadi  hal  yang  tidak  begitu penting. Oleh sebab itu, kemudian terdapat kemunculan  estimasi  piutang  tak  tertagih  dikarenakan kas  belum  diterima  tetapi  penghasilan  sudah  diakui. Sedangkan untuk pengakuan dianggapnya suatu biaya atau  beban  ketika  kewajiban  membayar  sudah  terjadi meskipun  biaya  tersebut  belum  dibayar  (Zawitri, Kurniasih & Kartikawati (2015).
Adapun  kesimpulan  terhadap  pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk memperbaiki basis kas yang  tidak  berkecukupan  dalam  memberikan  data yang  lebih  akurat.  Sebagai    bentuk    dukungan pelaksanaan  akuntansi  berbasis  akrual  dipemerintah pusat,  langkah  cerdas  yang  dilakukan  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan  dengan  cara  melakukan pengembangan  aplikasi  SAI  (SAKPA  dan  SIMAK- BMN)  menjadi  SAIBA.  Pengembangan  tersebut
terlihat  pada  proses  modifikasian  dari  sebelumnya aplikasi  Sistem  Akuntansi Kuasa  Pengguna  Anggaran (SAKPA)  menjadi  aplikasi  SAIBA  (Modul  Proses bisnis SAIBA, 2014)
Kesiapan  pengguna  dalam  penerapan  Sistem Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  berdasarkan Teori Technology Acceptance Model (TAM)
Salah  satu  titik  permasalahan  dalam  perubahan basis  terletak  pada  ketidaksiapan  pengguna  untuk menerima  perubahan  serta  berkeinginan  menjalankan system  baru.  Apalagi  penerapan  basis  akrual  akan membuat  banyak  perubahan  dan  perbedaan  dari  segi prosedur (Ichsan 2013 dalam Najati et al., 2016).
Ada  beberapa  model  dalam  penerimaan  suatu teknologi  informasi  baru,  salah  satunya  model  yang dikembangkan oleh Davis padatahun 1989 yaitu Technology  Acceptance  Model (TAM).Lestari (2017)  menyatakan  bahwa  TAM  sebagai  salah  satu model  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dapat memberikan pengaruh dalam penerimaan ( acceptance ) atau pemahaman operator/analis terhadap implementasi aplikasi SAIBA. Siregar(2011) menyatakan ada dua pertimbangan  yang  dapat  mempengaruhi  kemauan terhadap  adopsi  teknologi  informasi  diantaranya persepsi terhadap tingkat kemudahan dalam menggunakan  teknologi    dan  persepsi  akan  mamfaat dari teknologi tersebut.

## 3. Metode Penelitian Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan suatu perencanaan dalam  mengumpulkan,  mengukur  dan  menganalisis data  berdasarkan  pertanyaan  penelitian.Penelitian  ini berjenis  deskriptif  kualitatif,  adapun  yang  dimaksud dengan  desain  penelitian  deskriptif  adalah  salah  satu bentuk  penelitian  yang  memberikan  penggambaran secara  terperinci  mengenai  informasi  bersifat  ilmiah yang  bersumber  dari  objek  maupun  subjek  penelitian (Sanusi, 2014:13).
Penelitian  ini  menggunakan  tingkat  intervensi minimal.  Sekaran  &  Bougie  (2017)  menjelaskan tingkat  intervensi  minimal  dalam  suatu  penelitian, peneliti  hanya  berwewenang  sebagai  pengumpul  data tanpa  melakukan  pengaruh  apapun  terhadap  hasil dalam  penelitian.  Sedangkan  horizon  waktu    dalam penelitian  ini  menggunakan  “ Cross  Sectional yaitu
pengambilan  data  penelitian  yang  dilakukan  hanya sekali dalam kurun satu waktu tertentu

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Aceh, adapun  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh yang baru berdiri di tahun  2013  dengan  lokasi  bangunan  beralamat  di PSBB MAN-1 Banda Aceh.

## Subjek Penelitian
Responden  atau  partisipasi  pada  penelitian  ini ialah Bidang Penyusun Anggaran dan Pelaporan yakni staf  yang  berhubungan  lansung  dan  bekerja  sebagai operator  aplikasi  SAIBA  (Analis  SAIBA)  dan  Kepala Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan dalam  penelitian  berupa  data  primer  dan  data sekunder . Data  primer  melalui  teknik  wawancara, observasi  dan  dokumentasisedangkan  data  sekunder melalui  catatan  atau  dokumen  perusahaan,  publikasi pemerintah,  Web  dan  internet . Sedangkan  aktifitas analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Pembahasan

## Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dapat memberikan banyak keuntungan terhadap pengelolaan keuangan. Kompleksitas pelaporan keuangan tergambar  dengan  jelas.  Basis  akrual  terbukti  lebih unggul  jika  dibandingkan  dengan  yang  sebelumnya berbasis kas. Laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat  karena  dapat  memberikan  penggambaran pencatatan  secara  lebih  detail  dimulai  dari  anggaran sampai pada pelaporan akhir.
Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh melaksanakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan aturan  pelaksanaan,  akan  tetapi  ada  beberapa permasalahan  utama  yang  menyebabkan  basis  akrual belum  bisa  digolongkan  dalam  kategori  efektif  hal tersebut  dikarenakan  kemampuan  SDM  yang  kurang dan  belum  sepenuhnya  menguasai.  Karena  ini merupakan  standar  yang  baru,  dengan  tingkat komponen  yang  sedikit  lebih  rumit.  jadi  perlu  waktu
yang  lebih  lama  bagi  staf  untuk  melakukan penyesuaian.

## Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Keberhasilan  Implementasi  Akuntansi  Berbasis Akrual  ditentukan  oleh  besarnya  dukungan  dan komitmen  dari  seluruh  pihak.terlebih  lagi  penerapan sudah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010.  Pimpinan  mendukung  setiap  perubahan, dengan regulasi yang jelas diatur dalam baik dari segi prosedur,  sistem,  maupun  kebijakan  akuntansi  dapat memunculkan  sikap  optimis  bagi  operator  selaku pelaksana  kebijakan  untuk  lebih  memberikan  kinerja yang maksimal sehingga keuntungan dari basis akrual dapat dirasakan.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci sukses keberhasilan penerapan akuntansi  berbasis  akrual.  (Azwan,  2015)menyatakan SDM  yang  berkualitas  harus  mampu  menghasilkan laporan  keuangan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku dengan pertimbangan integritas, kompetensi, loyalitas, reward, motivasi dan budaya organisasi.
Unit  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  akrual  di Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh  adalah Subbagian  Tata  Usaha.  Keterbatasan  pemahaman mengenai  pelaksanaan  akuntansi  berbasis  akrual  dari setiap  staf  disebabkan  oleh  sedikitnya  staf  yang berlatar  pendidikan  akuntansi.  Akan  tetapi  untuk meminimalisir  hal  tersebut,  langkah  yang  dilakukan dengan  membuat  sosialisasi  dan  pelatihan-pelatihan terkait SAIBA.
Periode  awal  tahun  2015  ada  beberapa  kali sosialisasi  dan  pelatihan,  tetapi  dua  tahun  terakhir hingga pada tahun 2018 sudah tidak ada lagi. Kegiatan Sosialisasi  dijalankan  sebagai  wujud  antisipasi kemungkinan  terjadinya  resistensi  staf  terhadap perubahan baru berbentuk SAIBA. Tujuan pelaksanaan  agar  para  staf  lebih  mengenal  akan keberadaan basis akrual sehingga kedatangan perubahan  seperti  ini  tidak  terasa  asing  dikalangan penyusun laporan keuangan.
Kesiapan  penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi Berbasis Akrual berdasarkan Technology

## Acceptance Model
TAM  menjelaskan  mengenai  kemauan  staf dalam  mengadopsi  SAIBA  ditentukan  oleh  dua pertimbangan.  Siregar  (2011)  menyatakan  dua
pertimbangan  yang  dapat  mempengaruhi  kemauan terhadap  adopsi  teknologi  informasi  diantaranya persepsi terhadap tingkat kemudahan dalam menggunakan  teknologi  dan  persepsi  akan  manfaat dari suatu teknologi.
Berdasarkan wawancara dengan Bidang Penyusun Anggaran dan Pelaporan yang  memaparkan bahwa  Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh  terlalu mudah  dalam  menjalankan  SAIBA  bagi  staf  yang sudah  menguasai.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak didorong  oleh  jumlah  staf  yang  sangat  sedikit menguasai.  Kemudahan  dalam  menjalankan  SAIBA akan  menimbulkan  mamfaat  tersendiri.  Manfaat  yang didapat  dari  antara  lain  laporan  keuangan    lebih transaparan,  serta  dapat  mencegah  praktik  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN).  Disamping  itu  juga dapat mempermudah dan mempercepat kerja staf.

## 5. Kesimpulan,  Keterbatasan, dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1) Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual  pada  Balai  Dilklat  keagamaan  Provinsi Aceh  belum  begitu  efektif.  Permasalahan  utama terkait  dengan  kesiapan  sumber  daya  manusia, banyak  staf  Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi Aceh  belum  sepenuhnya  paham  terhadap  Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. Permasalahan  timbul  karena  minimnya  staf  yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di instansi tersebut. Walaupun pelaksanaan akuntansi berbasis  akrual  yang  belum  begitu  efektif  akan tetapi  sudah  membawa  keuntungan  dalam  proses pelaporan. Pencatatan pelaporan keuangan pemerintah dapat tergambar secara jelas dan lebih akurat,  dimulai  dari  sesi  penganggaran  sampai pada sesi pelaporan.
2) Tantangan pemerintah ditinjau dari segi komitmen  pimpinan.  Dalam  hal  ini  Balai  Diklat Keagamaan Provinsi Aceh mendukung perubahan akuntansi  berbasis  akrual  karena  regulasi  yang jelas  dan  mutlak  mengenai  sistem,  prosedur,  dan kebijakan  diatur  dalam  PP  71  Tahun  2010. Anggapan  yang  muncul  untuk  berkewajiban melaksanakan setiap perubahan yang terjadi tanpa
mempunyai kemampuan untuk melalukan penolakan.
Adapun  contoh  baik  dalam  pelaksanaan SAIBA  ialah  pengelolaan  anggaran  di  Balai Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh  sudah  sesuai dengan prosedur SAIBA. Sarana prasarana sistem akuntansi  juga  sudah  memadai,  aplikasi  SAIBA yang  komplek  dengan  penambahan  3  unsur laporan keuangan pokok.
3) Setiap  perubahan  baru  dapat  menimbulkan resistensi,  maka  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pembenahan  kembali  sebagai  wujud  antisipasi terjadinya  penolakan  dari  setiap  staf.  Strategi yang  dilakukan  berupa  Sosialisasi  sekaligus pelatihan yang digencarkan pada awal tahun 2015 sampai sekarang.
4) Resistensi  muncul  atas  dua  pertimbangan  yaitu kemudahan  dan  manfaat  SAIBA.  Tanggapan  staf Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh,  mudah dalam  menjalankan  aplikasi  SAIBA  bagi  yang sudah  menguasai  serta  dapat  mempermudah kinerja staf. Di sisi lain, ada manfaat yang didapat dari  aplikasi  SAIBA  seperti  laporan  keuangan lebih transaparan dan akurat.

## Keterbatasan
Penelitian ini mempunyai keterbatasan- keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi  penelitian  selanjutnya  sehingga  diperoleh  hasil yang  lebih  baik  lagi  di  masa  yang  akan  datanga  ntara lain:
1) Kekurangan  responden  untuk  diwawancarai, dikarenakan  hanya  ada  satu  orang  staf  di  Balai Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh  yang  mengerti seluk  beluk  SAIBA,  jadi  membuat  peneliti kesulitan dalam pengumpulan data .

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian tersebut, maka timbul saran sebagai bahan pertimbangan  dan  pengevaluasian  untuk  memperbaiki penerapan  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual di  Balai  Diklat  Keagamaan  Provinsi  Aceh.  Tujuan dapat  membawa  dampak  baik  bagi  pengelolaan pelaporan keuangan. Adapun saran-saran ialah sebagai berikut:
1. Memberikan  sosialisasi  beserta  pelatihan  secara berkala dan menyeluruh mengingat masih banyak
ISSN: 1978-1520
staf yang tidak berlatar pendidikan akuntansi serta disamping  itu  akan  tuntutan  kebutuhan  kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompoten.
1. Fokus  untuk  lebih  memperhatikan  SDM  dan melakukan  perekrutan  staf  yang  berpendidikan akuntansi  serta  mempunyai  pemahaman  terhadap Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual.

## Daftar Pustaka
Azmi,  A.  H.,  &  Mohamed,  N.  (2014).  Readiness  of malaysian  public  sector  employees  in  moving towards accrual accounting for improve accountability:  the  case  of  ministry  of  education (MOE). Social  and  Behavioral  Sciences ,  164,
106–111.
Azwan,  M.  M.  (2015). Penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual :  sebuah  analisis deskriptif .  Makassar:  Akuntansi,  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Kementerian Keuangan.  (2015).  Unduh  aplikasi  SAIBA . Melalui  laman  http://www.djpbn.kemenkeu.go.id /portal/id/unduh/aplikasi/431-aplikasi-saiba.html. Diakses 8 Mei 2018
Finansialku.  (2017).  Definisi  akrual.  Melalui  laman https://www. finansialku.com/definisi-akrual/. Diakses 14 April 2018
Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik.  (2006). Standar akuntansi pemerintahan telaah kritis PP Nomor  24  tahun  2005. Yogyakarta:  Bpfe- yogyakarta.
Harun.  (2009). Reformasi  akuntansi  dan  manajemen sektor  publik  di  Indonesia .  Jakarta:  Salemba Empat.
Herwiyanti,  E.,  Sukirman,  &  Aziz,  F.  S.  (2017).
Analisis  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan ,
19 (1), 13–23.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Program
Percepatan  Akuntanbilitas  Pemerintah  Pusat.
(2014).  Proses  Bisnis  SAIBA . Melalui  laman https://anzdoc.com/  modul-  overview-  proses- bisnis-  saiba-  program-percepatan-akunta.html. Diakses 8 Mei 2018
KeuanganLSM.  (2013).  Apa  arti  dari  prinsip  yang berlaku  umum  di  Indonesia  itu.  Melalui  laman http://keuanganlsm.com/apa-  arti-  dari-  prinsip- akuntansi-  yang-  berlaku-  umum-di-  indonesia- itu/. Diakses 9 April 2018
Kompasiana  (2016).  Satu  tahun  Indonesia  bersama
akrual basis. Melalui laman https://www.kompasiana.com/fikrireza/satu- tahun-indonesia-bersama- akrual-
basis_5736cd6fb47e61340b1a370b.  Diakses  26 Maret 2018
Kurniawan,  Y.,  &  Yuswanto.  (2016).  Pengembangan program  sistem  informasi  akuntansi  berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Jurnal Nasional
Pendidikan Teknik Informatika , 5 (17), 40–48.
Lestari, D. (2017). Analisis penerimaan aplikasi sistem akuntansi  instansi  berbasis  akrual  (SAIBA) dengan  menggunakan  pendekatan  technology acceptance  model  (TAM)  pada  satuan  kerja kementerian  agama  mitra  layanan  KPPN  medan II.  Medan:  Magister  akuntansi,  Ekonomi  dan bisnis Universitas Sumatera Utara.
Mehrolhassani,  M.  H.,  Khayatzadeh-Mahani,  A.,  &
Emami,  M.  (2014).  Implementation  status  of accrual  accounting  system  in  health  sector.
Global Journal of Health Science , 7(1). Moleong,  L.  (2005). Metodologi  penelitian  kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Najati,  I.,  Pituringsih,  E.,  &  Animah.  (2016).
Implementasi akuntansi berbasis akrual : pengujian  determinan  dan  implikasinya  terhadap kualitas  laporan  keuangan  kementerian/lembaga. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Jember ,  14(1),  1– 18.
Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A.  (2010). Akuntansi sektor publik . Jakarta: Salemba Empat.
Noviyanti.  (2016).  Mengukur  kesukssan  sistem akuntansi instansi basis akrual (SAIBA) menggunakan model DeLone & McLean. Jurnal Tata  Kelola  &  Akuntabilitas  Keuangan  Negara , 2(2), 151–173.
republikPriyono,  N.  (2012).  Perkembangan  akuntansi pemerintahan  di  Indonesia  periode  sebelum reformasi sampai dengan pasca reformasi. Vol 37, 1-15.
Republik Indonesia . Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan
ISSN: 1978-1520

## Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 270/PMK.05/2014  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  No.  56 Tahun  2005  Tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  No  71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Republik  Indonesia. Undang-undang  No.  17  Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara.
Rosalia.,  &  Kawedar,  W  (2017)  Implementasi pelaporan  keuangan  berbasis  akrual  pada perguruan  tinggi  negeri  badan  hukum:  analasis deskriptif  kualitatif. Diponegoro  journal  of accounting . 6 (3), 1-12. Sanusi,  A.  (2014). Metodologi  penelitian  bisnis .
Jakarta: Salemba Empat.
Saputra,  F.  (2015).  Kedudukan  Bendahara  Pasca
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara. Yuridika , 30(1), 267–280 .
Satker  (2016).  Pengantar  SAIBA.  Melalui  laman. http://satker.com/pengantar-saiba.html.  Diakses
10 Mei 2018
Sari, Y. P., Hertika, & Mahmudah, N. (2017). Evaluasi penerapan  sistem  akuntansi  akrual:  studi  kasus dibadan  layanan  umum  daerah  RUSD  kardinah kota  tegal. Jurnal  AKSI  (Akuntansi  Dan  Sistem Informasi) , 1, 18–28.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Metode  penelitian
untuk bisnis (pendekatan pengembangan- keahlian) . Jakarta: Salemba Empat.
Siregar,  K.  R.  (2011).  Kajian  mengenai  penerimaan teknologi dan informasi menggunakan technology  accaptance  model  (  TAM  ). Rekayasa , 4(1).
Zawitri, S., Kurniasih, N., & Kartikawati, T. S. (2015). Penerapan  sistem  akuntansi  instansi  berbasis akrual  sebagai  implementasi  PP  No  .  71  tahun 2010  pada  Politeknik  Negeri  Pontianak. Jurnal Ekonomi  Bisnis  Dan  Kewirausahaan ,  4(1),  24– 44.