## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Hukum Tanah:

## Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat Di Kabupaten Ngawi
Sigit Sapto Nugroho 1 , Moch. Juli Pudjiono 2 , Muhammad Tohari 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail : julipudjiono@unmer-madiun.ac.id
3 Dosen FKIP, Universitas Darul Ulum Islamic Center, Jl. Tentara Pelajar No.13, Semarang, 50519 E-mail: mohamad.tohari@yahoo.com
Abstract — The specific purpose of this study is to describe why people (people) in Ngawi Regency still do a lot of land pawning and to  find  the  concept  of  construction  of  customary  law  based  pawn  dispute  settlement  law.  This  study  uses  empirical  legal  research methods, namely a legal research method that seeks to see the law in a real sense or, examine how the law works in society. Research location  in  Ngawi  Regency.The  results  of  the  study  show  that why  people  do  land  pawning  because  some  people  need  money  in  an easy and uncomplicated way due to economic needs, capital requirements for businesses, hospital expenses, education costs, marriage costs  and  other  needs  .  Land  pawning  is  carried  out  according  to  customary  law  based  on  mutual  trust  and  enthusiasm  to  help between relatives, neighbors and the community. The concept of legal construction as an effort to resolve land pawn disputes can be carried out in two ways, namely non-ligation, namely through deliberation and consensus through negotiations between the parties or involving mediators namely Village Heads or community leaders who are considered capable of resolving. The second method is the way of litigation through a lawsuit in the District Court, which is the last way to get justice.
Keywords — : Disputes; Land Pawn; Customary Law.

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan konsideran Undang  – Undang  Nomor  5 Tahun 1960  tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria (untuk selanjutnya disingkat UUPA) dapat diketahui, bahwa Negara Republik Indonesia susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya bercorak   agraris.  Dengan   demikan   dapat   dipahami   pula bahwa hal hal yang berkaitan dengan pertanian masih cukup dominan. 1
Persoalan  tanah  dalam  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  karena  sebagian  besar kehidupan  masyarakat Indonesia  yang bercorak agraris   tergantung pada tanah, sebab dari hasil pertanian tersebut  merupakan pemasok    kebutuhan  yang  utama  masyarakat  di  Indonesia. 2 Seiring  dengan  pesatnya  laju  pembangunan  yang  banyak membutuhkan  lahan  atau  tanah  untuk  pengembangan  pembangunan.  Sehingga  dapat  menimbulkan  terjadinya  degradasi  lahan pertanian. 3
Tanah merupakan sesuatu yang berharga yang bisa dinilai dengan uang,  Di mana dalam perkembangannya tanah memiliki nilai  ekonomi  yang  semakin  lama  semakin  meningkat.  Peningkatan  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  semakin  hari  semakin meningkat  memerlukan  pembiayaan  yang  juga  semakin  meningkat.  Untuk  itu  tanah  yang  digadaikan  juga    akan  mempunyai nilai yang tinggi. Gadai tanah menurut hukum adat banyak terjadi di masyarakat pedesaaan sebagaimana diatur dalam UUPA dan juga dalam Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 4
Gadai tanah juga terjadi karena petani dalam menggarap lahan pertaniannya terkadang mengalami kesulitan finansial, seperti contoh  hasil pertanian  yang kurang  maksimal  karena biaya produksi  yang tinggi belum lagi  kebutuhan untuk  menyekolahkan putra putinya serta keperluan lain yang terkadang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Salah  satu  contoh  kesehariannya  di  dalam  kehidupan  masyarakat  kita  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga merupakan  hal  yang sangat penting dan  merupakan  hal  yang  wajib diberikan sebagai bentuk  tanggungjawab kepala  keluarga. Tetapi  hal  ini  tidak  semudah  yang  dibayangkan  untuk  mencari  kebutuhan  ekonomi  kadang  menemui  beragam  kendala  yang akhirnya  melakukan  menggadaikan  tanah  yang  mereka  miliki  kepada  orang  lain  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  sebagai
1 Febry Syarif Hidayatullah,  Rizal Nugroho, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, 2013, Tinjauan Yuridis Gadai Tanah Pertanian menurut Undang-Undang Pokok Agraria , Hasil penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember, hal 1
2 Mudji Rahardjo, Sigit Sapto Nugroho, 2012, Gadai Tanah Menurut Hukum Adat, Jurnal Sosial Universitas Merdeka Madiun, Volume 13 Nomor 2 September
2012, hal 92
3 A. Hidayat, 2009, Sumberdaya Lahan Indonesia : Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan, Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 3 No. 2, Desember 2009, hal 107

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
gantinya,  Hal  ini  merupakan  salah  satu    cara  yang  paling  praktis  secara  ekonomis  dan  dilakukan  secara  kekeluargaan  tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka. 5
Praktek  di  masyarakat,  gadai  tanah  seringkali  di  lakukan  menurut  Hukum  Adat,  di  mana  pelaksanaan  gadai  tersebut  di lakukan secara lisan saja atau hanya di saksikan oleh Kepala Desa atau Lurah saja dan tidak menurut ketentuan yang berlaku, peralihan  hak  atas  tanah  yang  demikian  tetap  dianggap  sah  bagi  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  peralihan  hak  atas tanah tersebut, meskipun tidak mempunyai kepastian hukum.
Di samping itu menurut pengamatan penulis di Kabupaten Ngawi, banyak terjadi penggadaian tanah pertanian yaitu antara orang  yang  membutuhkan  uang  dengan  menggadaikan  lahan  pertaniannya  kepada  orang  lain  karena  desakan  kebutuhan ekonomi.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  gadai  tanah  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  diantaranya  adalah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor modal untuk usaha, faktor pengetahuan yang kurang dan sebagainya.
Pelaksanaan  gadai  yang  terjadi  di  pedesaan  cenderung  yang  dilakukan  hanya  dihadapan  Kepala  Desa  berdasarkan  hukum adat dan hanya didasarkan unsur kepercayaan saja (biasanya hanya dalam bentuk lisan  saja),  tidak   memperhitungkan resiko akibat hukum yang terjadi apabila terjadi sengketa dikemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Belum lagi persoalan hukum yang rentan menimbulkan konflik dalam perjanjian gadai yaitu mengenai waktu gadai yang merupakan masa atau  lamanya  tanah  gadai  berada  dalam  kekuasaan  penerima  gadai  hingga  sampai  saat  pemberi  gadai  dapat  menebusnya kembali.
Berdasarkan dari uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut : 1. Mengapa masyarakat (orang) di Kabupaten Ngawi masih banyak melakukan gadai tanah ?
2. Bagaimana konsep konstruksi hukum penyelesaian sengketa gadai berbasis hukum adat?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  penelitian hukum empiris 6 yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian  yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat. Di samping itu dilakukan studi kepustakaan atau pengumpulan data-data  secara  lengkap  dalam  literatur,  dokumen-dokumen  serta  peraturan-peraturan  yang  sesuai  dengan  bahan  untuk pembahasan lebih lanjut. 7

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Mengapa Anggota Masyarakat Melakukan Gadai Tanah
Guna menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak, masyarakat seringkali merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan  terjadinya  berbagai  hal  yang  diluar  kendali  mereka.  Namun  dalam  komunitas  masyarakat  adat,  kebutuhan tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  beberapa  cara  termasuk  melakukan  kegiatan  gadai  tanah  pertanian  ( grondsverpanding ). Dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya. Biaya yang dibutuhkan tersebut biasanya bersifat insidentil dan spontan. Oleh karena itu keberadaan lembaga gadai tanah merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat.
Pada  masyarakat  adat  yang  ekonominya  tergolong  menengah  hingga  ke  bawah,  masih  merasa  sulit  untuk  mendapatkan pinjaman dana dari lembaga perbankan yang sifatnya kecil, konsumtif dan dengan waktu yang cepat. Kesulitan ini disebabkan karena  lembaga  perbankan  sangat  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle )  dalam  menyalurkan  kreditnya dengan prosedur yang cukup rumit, membutuhkan waktu dengan jaminan barang-barang tertentu.
Sebagaimana yang diungkapkan pendapat masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi : “  Kulo  niki  betah  arto  kangge  kabetahan  bayar  sekolah  anak-anak  kulo,  kamangko  betahipun  arto  menika  kedah  cepet, amargi sampun nunggak bayar SPP, inggih kadahipun kula sabin, kepekso sabin kula gadai dateng tiyang sanes kangge nutup bayar sekolahipun anak kulo (Saya ini butuh uang untuk membayar sekolah anak-anak saya, sementara kebutuhan uang harus cepat,  karena  sudah  menunda  pembayaran  SPP,  yak  arena  saya  punya  sawah  terpakasa  saya  gadaikan  ke  orang  lain  untuk melunasi pembayaran sekolah anak saya). 8
5 Erna Yanti, 2016, Tinjuan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah di Kecamatan Tawangmangu , Naskah Publikasi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pendidikan Agama islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1
6 Penelitian Hukum empris ada dua tipe yaitu : (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian yuridis sosiologis atau  sering  disebut  penelitian  hukum  yang  sosiologis  berdasarkan  madzhab sociological  yurisprudence .  Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  hukum normative  (peraturan  perundang-undangan),  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  peraturan  perundangan,  namun  mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  norma  itu  bekerja  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  sering  disebut  sebagai  penelitian  bekerjanya hukum  ( law  in  action ).Sedangkan  penelitian  sosiologi  tentang  hukum  mengharuskan  orang  untuk  melihat  hukum  dari  paradigm  yang  berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundangan yang selama ini  dipahami  tetapi  hukum  dikonstruksikan  sebagai  sesuatu  perilaku  masyarakat  yang  ajeg,  dan  terlembagakan  serta  mendapatkan  legitimasi  secara sosial…...dalam Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 47-48
7 Andi Rustandi, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , dalam http//andirustandi.com, diakses tanggal 19 Nopember 2017 Pukul 10.30 WIB.
8 Hasil wawancara dengan Bapak Samin warga Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Tanggal 8 Nopember 2018

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Sebagaimana  pendapat  diatas  menyebabkan  masyarakat  pedesaan,  khususnya  golongan  menengah  ke  bawah  untuk  tetap melakukan pinjaman dana kepada perorangan dengan cara menggadaikan tanahnya kepada si peminjam uang. Selain itu pula, dipilihnya  cara  dengan  menggadaikan  tanah  untuk  mendapatkan  pinjaman  dana  dikarenakan  belum  adanya  kepastian  waktu mengenai pengembalian uang pinjaman. Hak gadai tanah merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UUPA.
―Hak-hak yang sifatnya sementara  sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang- undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.‖
Gadai  tanah  dalam  hukum  adat  termasuk  transaksi  yang  sering  dilakukan  masyarakat  di  pedesaan.  Masyarakat  pedesaan sudah  lama  mengenal  dan  menjalankan  teransaksi  gadai-menggadai  bahkan  sudah  menjadi  suatu  kebiasaan  sejak  lama. Mengenai  pengetahuan  masyarakat  pedesaan  tentang  gadai,  dalam  hal   ini    dimaksudkan   adalah   masyarakat   yang    pernah terlibat    langsung    dalam  transaksi  gadai  tanah  sawah  tersebut.  Sebagaimana  diungkapkan  Bapak  Tarmizi  tokoh  masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi:
―  Gadai  tanah  dilakukan    seseorang  yang  mempunyai  benda  atau  barang  dan  mereka  membutuhkan  uang,  lalu  meminjam uang  dengan  orang  kaya  dengan  menjaminkan  barang/sawah  yang  mereka miliki,  harga barang biasanya senilai dengan uang  yang  dia  pinjam.  Menggadaikan  sawah,  merupakan  salah  satu  cara  yang    dianggap  mudah  dalam  mengatasi  keperluan yang sangat mendesak. Walaupun demikian mereka menanggung  resiko  tidak  bisa  lagi  menggarap  sawah  sebelum  uang yang    di  pinjam  tersebut  dilunasi.  Biasanya  sawah  yang  digadaikan  1  hektare  atau  masyarakat  Desa  Tambakromo  biasa menyebutnya sebidang. Harga sebidang sawah sawah untuk saat ini berkisar 50-100 juta. 9
Barang  yang  menjadi  objek  gadai  adalah  sawah,  karena  selain  banyak  orang  yang  menerimanya  karena  nilai  jualnya  yang tinggi juga sawah dapat dimanfaatkan  dan  dinikmati  hasil  panennya.  Di samping  itu  juga  mereka  mengatakan  bahwa  tidak ada  barang lain yang bisa dijadikan barang jaminan.
Mengenai  gadai  ini    pada  awalnya    masyarakat    desa  melakukannya  pada  orang-orang  terdekat  saja,  misalnya  keluarga ataupun  kerabat  dekat.  Kelihatan  sekali  bahwa  masyarakat  pedesaan  melakukan  gadai  dikarenakan  ikut-ikutan  dari  kebiasaan yang  sudah  berlaku  hingga  sekarang.  Sehingga  terkadang  mereka  sangat  dirugikan  oleh  pihak  penerima  gadai.  Mulai  dari pengusaan  barang  gadai  sampai  bunga  yang  diterapkan.  Semua  hal  itu  terjadi  karena    kurangnya    pengetahuan    masyarakat tentang    gadai    dan    hanya  memanfaatkan  pengetahuan  yang  mereka  ketahui  dari  orang-orang  terdahulu.  Sehingga  tidak  ada landasan hukum yang mereka pegang.
Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Tambakromo Bapak Subandono yang menyatakan :
―  Masyarakat  desa  melakukan  gadai  tanah  itu  selain  karena  keperluan  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  yang  mendesak seperti  untuk  berobat  karena  sakit,  atau  anggota  keluarga  yang  sakit,  karena  keperluan  membayar  biaya  sekolah  atau  karena mau melaksanakan kegiatan hajatan (menikahkan anak), tetapi terkadang ada juga yang hanya ikut-ikutan untuk keperluan yang sifatnya  konsumtif  seperti  untuk  membeli  perabotan  rumah  tangga  atau  membeli  kendaraan  bermotor.  Pada  dasarnya  alas  an masyarakat melakukan gadai karena adanya keperluan yang mendesak dan upaya yang paling gampang dengan menggadaikan tanah sawahnya.‖ 10
Berdasarkan  penelitian    yang  telah  dilakukan,  penulis  mendapatkan  data  bahwa  di  dalam  melaksanakan  transaksi  gadai mereka  harus  memenuhi  beberapa  syarat.  Adapun  syarat  gadai  yang  dimaksud  untuk  menyatakan  sahnya  suatu  akad  antara penggadai dan penerima gadai.
Syarat- syarat melakukan gadai antara lain:
1. Sawah tersebut adalah hak milik penggadai, bukan hak milik orang lain;
2. Luas sawah yang di gadai sudah di ketahui oleh penerima gadai;
3. Dalam  melaksanakan  transaksi  gadai,  penggadai  dan  penerima  g adai  tidak boleh diwakilkan.
Wujud  pelaksanaan gadai tanah, masyarakat desa mengadakan perjanjian ada  yang tertulis dan ada juga  yang tidak tertulis atau  lisan  karena  merupakan  adat.  Tapi  kebanyakan  masyarakat  melakukan  perjanjian  secara  lisan,  karena  cara  ini  dianggap lebih mudah dan lebih cepat pelaksanaannya serta tidak berbelit-belit. Dalam pelaksanaan gadai menggadai di desa, khususnya sawah,  apabila  telah  melakukan  gadai  penerima  gadai  memberikan  uangnya kepada penggadai dan terjadilah gadai, dan sejak  itulah  penerima  gadai  berhak  menguasai  sawah  yang  telah  dijadikan  jaminan  oleh  penggadai.  Dan  biasanya  penerima gadai  menguasai  penuh  atas  barang  yang  digadaikan  seperti  menikmati  hasil  dan  memanfaatkan  sawah  tersebut  sampai  pada batas  waktu  jatuh  tempo  atau    jika  tidak  memiliki  batas  waktu,  batas  waktunya  sampai  penggadai  mempunyai  uang  untuk membayar hutangnya.
Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa Perangkat Desa menyatakan bahwa :
―Masyarakat  desa  menggadaikan  tanah  sawah  kebanyakan  hanya  dilakukan  dengan  cara  lisan  tanpa  bukti  tertulis  (bentuk perjanjian),  karena  masyarakat  desa  cenderung  saling  percaya  karena  biasanya  dilakukan  masih  kerabat/keluarga.  Jadi  karena adanya keperluan yang mendesak untuk membutuhkan uang, dan disepakati untuk menggadaikan tanah sawah sewaktu-waktu
9 Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi Tokoh Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada tanggal 8 Nopember 2018
10 Hasil wawancara dengan Bapak Subandono, Kepala Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada tanggal 10 Nopember 2018

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
sudah  memiliki  uang  akan  segera  menebusnya.  Karena  kalau  mau  pinjam  ke  Bank  harus  melalui  prosedur  yang  rumit  dan membutuhkan jaminan/agunan, prinsipnya masyarakat desa tidak mau terbelit-belit‖ 11
Kemudian  dijelaskan  ada  seorang  petani  atau  orang  yang  memiliki  lahan  atau  sawah  membutuhkan  uang.  Kemudian  dia meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan barang berupa sawah, Dengan menggunakan akad gadai. Kemudian  sawah tersebut  dipindah  tangankan  kepada  pemberi  hutang.    Sawah  yang  menjadi  jaminan  tersebut  berada  dalam  penguasaan pemberi  hutang  sampai  pelunasan  hutang.  Selama  berada  ditangan  pemberi  hutang,  hak  penggarapan  dan  penanaman  sawah berada  ditangan  pemberi  hutang.  Hasil  panen  yang  melimpah  dari  sawahpun  menjadi  hak  dari  pemberi  hutang.  Hasil  panen yang  melimpah  dari  sawah  pun  menjadi  hak  pemberi  hutang.  Terkadang  apabila  hutang  belum  dilunasi  mencapai  waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.
Berdasarkan hal di atas bahwa yang banyak mendapatkan keuntungan adalah penerima gadai , karena sesudah terjadinya akad gadai, penerima  gadai langsung dapat  menguasai sawah tersebut. Apabila saat jatuh tempo dan pemberi gadai belum  mampu membayar  hutangnya  kepada  penerima  gadai , maka  gadai tersebut terus berlanjut dan penerima gadai terus dapat menguasai sawah tersebut. Karena didalam prakteknya, dalam gadai) sawah ini ada indikasi sebagai tempat untuk mencari keutungan bagi para  pihak  penerima  gadai    karena    mereka    berprinsip    tidak    mau    memberikan    uang    dengan    sia-sia    tanpa  mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.
Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  desa  menggadikan  sawahnya  dikarenakan  beberapa  hal,  dan  alasan yang  paling  banyak  adalah  karena  faktor  ekonomi  yang  kurang  mencukupi,  ada  juga  yang  melakukan  gadai dikarenakan keadaan yang mendesak seperti biaya perkawinan, biaya pendidikan,  biaya  berobat,  biaya  pesta  perkawinan,  selain  itu  ada juga  yang memanfaatkan untuk pengembangan modal usaha. Dapat dilihat bahwa masyarakat terkadang sangat mementingkan pendidikan anaknya, karena saat ini makin banyak orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan anaknya sehingga mereka tidak  memikirkan  berapa  besar  harga  yang  harus  dibayar,  bahkan  jika  mereka  harus  menggadaikan  sawahnya.  Dan  merekia berharap supaya kehidupan anak-anaknya jauh lebih baik  dari mereka dan sukses dalam berkarir, serta dapat membahagiakan mereka ketika mereka sudah lanjut usia nanti.
Sebagaimana pendapat salah satu warga masyarakat yang menyatakan :
“ Kulo niki gadahipun namung sabin amargi kulo niki riyen tiyang bodo mboten sekolah sagetipun namung nggarap sabin, tapi anak kulo sak saget sagetipun kedah sekolah sing duwur supadhos saget nyambut damel engkang langkung sekeco. Amargi anak kulo betah arto kangge bayar sekolahipun inggih kepekso gadahan kulo namung sabin, inggih kulo ikhlasaken kulo sade/ gadai mawon kangge kabetahanipun anak kulo (Saya ini punyanya hanya sawah karena saya ini dulunya orang bodoh bisanya hanya  mengerjakan  sawah,  tetapi  anak  saya  sebisa-bisanya  harus  sekolah  yang  tinggi  supaya  bisa  memiliki  pekerjaaan  yang lebih baik. Karena anak saya membutuhkan uang untuk membayar sekolah ya terpaksa kepunyaan saya hanya sawah, ya saya ikhlaskan untuk dijual gadai untuk keperluan anak saya).‖ 12
Sedangkan  faktor  masyarakat  yang  mau  menerima  gadai  dikarenakan  mereka  mendapatkan  keuntungan  dari  hasil  barang yang digadaikan dan ada juga yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan untuk mengantisipasi  kalau nanti  penggadai  tidak  mampu  membayar  hutang  atau sengaja tidak mau membayar hutangnya. Di samping untuk membantu orang  yang  sedang  mengalami  kesusahan  apalagi  dalam  masalah  finansial/uang,    mungkin  suatu  saat  seseorang    akan mendapatkan kesusahan dan perlu bantuan orang lain karena hidup seperti roda yang berputar, kadang manusia berada di atas dan terkadang berada dibawah. Oleh kerena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain jadi sesama manusia harus dikembangkan sikap saling tolong-menolong.
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu penerima gadai/pembeli gadai yang menyatakan :
―Saya mau membeli gadai tanah sawah karena hanya ingin menolong saudara saya yang lagi me mbutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, Prinsip saya disamping menolong saudara yang membutuhkan juga karena saya percaya bahwa saudara  saya  nanti  dapat  segera  melunasi  untuk  menebus  kembali  tanah  sawahnya.  Kita  saling  percaya  dan  saling  tolong menolong.‖ 13

## B. Konsep Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Berbasis Hukum Adat
Pelaksanaan  gadai  tanah  yang  dilakukan  masyarakat  pedesaan  yang  cenderung  dilaksanakan  dengan  cara  yang  sederhana, mudah, dan tidak terbelit-belit dengan dasar rasa percaya satu sama  lainnya  merupakan  salah  satu prinsip dasar adanya gadai tanah terus berkembang sampai saat ini.
Gadai    tanah    dilakukan    hanya    dengan  perjanjian  lisan  (jarang  sekali  dilakukan  dalam  bentuk  tertulis)  yang  dilakukan dihadapan  kepala  desa  dan  saksi.  Proses  yang  demikian  membuat  orang-orang  desa  lebih  suka  melakukannya  disaat  ada keperluan uang mendadak dan tidak kehilangan kepemilikan atas tanahnya.
Pelaksanaan  gadai  tanah  yang  tidak  menggunakan  perjanjian  secara  tertulis  sebenarnya  akan  menimbulkan  resiko dikemudian  hari.  Resiko  yang  akan  banyak    terjadi    adalah  perebutan  kepemilikan    tanah    obyek    gadai,  hal  inilah  yang
11 Hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa Tambakromo pada tanggal 10 Nopember 2018
12 Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno warga Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada tanggal 13 Nopember 2018
13 Hasil wawancara dengan salah satu pembeli gadai tanah sawah dari Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal 13 Nopember 2018

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
terkadang  tidak  terbesit  dalam  pikiran  masyarakat  pedesaan.  Banyak  kasus  yang  harus  masuk  dalam  ranah  pengadilan  untuk mendapatkan penyelesaian. 14
Gadai  tanah  adalah  suatu  transaksi  (penyerahan)  tanah  kepada  pihak  lain  (pemegang/penerima  gadai)  dengan  menerima sejumlah uang pembayaran dengan tunai, dengan perjanjian, bahwa pemberi gadai (yang menyerahkan atau  yang mempunyai tanah) berhak menarik tanah itu dengan jalan menebus pembayaran di atas.
Timbullah  bagi  pemegang  gadai  suatu  hak  akibat  gadai  itu  untuk  menarik  segala  manfaat  baginya  dari  tanah  itu,  ia hanya  berkewajiban  mengembalikan tanah  itu  kepada  pemberi  gadai.  Gadai  tanah  mempunyai  suatu  dasar,  bahwa gadai tanah adalah suatu transaksi (penyerahan) tanah kepada pihak lain (pemegang/penerima gadai) dengan menerima sejumlah uang pembayaran  dengan  tunai,  dengan  perjanjian,  bahwa  pemberi  gadai  (yang  menyerahkan  atau  yang  mempunyai  tanah)  berhak menarik tanah itu dengan jalan menebus pembayaran di atas.
Sebagaimana  penjelasan  sebelumnya  hak  gadai  tanah  pada  dasarnya  timbul  dikarenakan  kebutuhan  seseorang  akan  uang yang    tidak    dapat    ditunda,    sehingga    apabila    tidak    dapat    memperoleh  pinjaman  uang,  maka  dilakukan  transaksi  ini. Transaksi  ini  mulai  terjadi  pada  waktu  si  pemilik  tanah  sudah  menerima  uang  tunai  dan  sebagai  gantinya  maka  diserahkan tanahnya  kepada  pihak  pemberi  uang  yang  kemudian  disebut  dengan  pemegang    gadai    dan    selama    itu    pula    hasil    tanah seluruhnya  menjadi  hak pemegang gadai.
Sebagaimana konsekuensi dari sifat hubungan gadai tanah adalah sebagai berikut: 15
1. Transaksi  jual  gadai  tanah  bukanlah  perjanjian  utang  piutang  dengan  tanggungan/jaminan  tanah,  sehingga  pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai;
2. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual gadai. Hak menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahliwarisnya;
3. Uang  gadai  hanya  dapat  ditagih  oleh  pembeli  gadai,  dalam  hal transaksi  jual  gadai  itu  disusul  dengan  penyewaan tanah  tersebut  oleh    si  penjual  gadai  sendiri,  dengan  janji:  jika  si  penjual  (merangkap  penyewa)  tidak  membayar  uang sewanya,  maka  uang  gadai  dapat  ditagih  kembali  oleh  si  pembeli  (merangkap  penguasa  atas  tanah  yang  kini  berfungsi rangkap menjadi obyek gadai dan sekaligus obyek sewa pula).
Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan timbulnya sengketa tentang gadai tanah antara lain disebabkan :

## 1. Tidak adanya perjanjian tertulis
Gadai  tanah  pertanian  biasanya  dilakukan  di  muka  kepala  desa  atau  adat.  Kehadiran  pejabat  tersebut  umumnya  bukan merupakan  syarat  bagi  sahnya  gadai  tanah  pertanian  itu,  melainkan  dimaksudkan  untuk  memperkuat  kedudukan  dan dengan  demikian  mengurangi  risiko  pemegang  gadai  jika  dikemudian  hari  ada  sanggahan.  Biasanya  yang  terjadinya perbedaan  persepsi  antara  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai  dikarenakan  peristiwa  hukum    yang    terjadi    tidak dituangkan  ke  dalam  perjanjian   yang  sah menurut peraturan perundang-undangan. Peristiwa tersebut hanya dilakukan dengan  perjanjian  lisan  saja  karena  hanya  didasari  unsur  kepercayaan  terhadap  Kepala  Desa  bahwa  permasalahan  gadai tanah dapat diselesaikan tanpa memperhitungkan resiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Tidak adanya saksi dalam perjanjian gadai.
Gadai tanah pertanian bisa saja tidak dilakukan di depan kepala desa ataupun kepala adat. Perjanjian gadai tanah pertanian tersebut  juga  tidak  dilakukan  secara  tertulis  tapi  hanya  secara  lisan  saja.  Tidak  dilakukannya  gadai  tanah  pertanian  di depan kepala desa atau adat, tidak secara tertulis, dan lebih-lebih pemberi dan penerima gadai sendiri sudah meninggal dan hubungan gadai dilanjutkan oleh para ahli warisnya, merupakan keadaan yang biasanya menimbulkan perkara gadai. Jika sudah demikian maka keterangan saksi merupakan satu-satunya untuk pembuktian.
Orang  yang melakukan gadai tanah pertanian  memang banyak dilakukan secara lisan. Hal tersebut dilakukan karena dalam hukum adat dan kebiasaan   selama   ini   gadai   tanah   hanya   dilakukan   secara   lisan   saja. Sementara  setelah  gadai  tanah diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  yang  mengatur  tentang  gadai  tanah  juga  tidak  mengatur  secara  jelas bentuk dari perjanjian gadai tersebut.
Sebagaimana pendapat dari Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang menyatakan : ―Sebagaian  besarpenduduk  saya  melakukan  gadai  tanah  hanya  berdasarkan  unsur  saling  percaya  satu  sama  lain,  Karena kebutuhan  yang  mendesak  dan  untuk  memeperoleh  cara  yang  lebih  mudah  mereka  menggadaikan  tanah  ( adol  sende )  kepada kerabat  atau  orang  lain  tetapi  rata-rata  masih  penduduk  Desa  Margomulyo.  Kalau  tanah  yang  digadaikan  luas  mereka melakukan  perjanjian  dihadapan  saya  selaku  Kepala  Desa,  akan  tetapi  kalau  tanah  yang  digadaikan  relative  sempit  mereka hanya  melakukan  dengan  cara  lisan  saja,  yang  penting  saling  percaya  bahwa  kalau  mereka  punya  uang  akan  segera menebusnya.‖ 16
Peraturan  gadai  tanah  yang  tidak  mengatur  secara  jelas  bentuk  perjanjian  gadai  ini  ternyata  menjadi  alasan  dari  banyak masalah gadai tanah yang  terjadi di desa.  Jika  memang  bentuk  perjanjian  ini menjadi banyak alasan masalah dalam gadai tanah, seharusnya bentuk dari perjanjian diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang gadai tanah.
14 Budi Sri nastiti, 2013, Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan maksimum Luas Tanah Pertanian, Tesis Program Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hal 62
15 Tika Purnamasari, 2017, Sado Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi Kasus di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang) Artikel Ilmiah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Patah Palembang, hal 5
16 Hasil wawancara dengan Bapak Tri Widodo Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Tanggal 14 Nopember 2018

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pengaturan  tentang  bentuk  perjanjian  ini  yaitu  dengan  bentuk  tertulis  akan  dapat  memperkecil  permasalahan  yang  akan timbul dalam gadai tanah. Perjanjian tertulis  yang ada  dalam perjanjian  gadai tanah  menjadi suatu bukti untuk pemberi gadai. Jika gadai tanah pertanian telah berlangsung selama 7 tahun tetapi tanah gadai belum dikembalikan, maka pemberi gadai bisa menggunakan perjanjian tertulis tersebut sebagai bukti agar tanahnya dikembalikan.
Penjabaran  di  atas  dapat  menggambarkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  perjanjian  gadai  tanah  belum  terlaksana dengan  baik  karena  pengaturan  yang  tidak  jelas  dalam  bentuk  perjanjian  gadai  tanah.  Hal  ini  membuat  pelaksanaan  gadai tanah  lebih  banyak  dilakukan  dalam  perjanjian  lisan.  Bentuk  yang  seperti  ini  menjadikan  pelaksanaan  juga  tidak  didaftarkan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain kurang jelasnya peraturan perundang-undangan tentang gadai tanah yang mengatur bentuk perjanjian gadai tanah juga terdapat  peraturan  mengenai  pendaftaran  gadai  tanah  yang  bermasalah.  Masalah  dalam  peraturan  perundang-undangan    yang mengatur    mengenai    pendaftaran    adalah  dikarenakan  pengaturan  pendaftaran  gadai  tanah  dalam  Instruksi  Bersama  Menteri Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  dengan  Menteri  Agraria  No.  Sekra  9/1/2  tentang  Pelaksanaan  Perpu Nomor 56 Tahun 1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  dikesampingkan  karena  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah. Uraian tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur gadai tanah perlu didaftarkan menjadi tidak berlaku. Tidak berlakunya ini  membuat pendaftaran gadai tidak terjadi dan sehingga kontrol terhadap pelaksanaan gadai menjadi  susah  dilakukan,  Tidak  terkontrolnya  pelaksanaan  gadai  ini  dapat  berakibat  terjadinya  permasalahn  dalam pengembalian gadai dan besar kepenguasaan  tanah  pertanian  terkait  peraturan  mengenai  penetapan  luas tanah pertanian.
Jadi  tidak  jelasnya  pengaturan  mengenai  bentuk  perjanjian  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  gadai  tanah  dan tidak  adanya  lagi  peraturan  mengenai  pendaftaran  gadai  tanah  pertanian  merupakan  hal  yang  membuat    pelaksanaan    gadai tanah  banyak  terjadi  masalah.  Permasalahan yang terjadi karena masih kurangnya jangkauan peraturan perundang- undangan terhadap pelaksanaan gadai tanah membuat perlindungan hukum atas perjanjian gadai tanah belum terwujud.
Perlindungan  hukum  gadai  tanah  dapat  terwujud  dengan  mengubah  atau  mengisi  kekurangan  yang  ada.  Uraian  di  atas menggambarkan  bahwa  bentuk  perjanjian  gadai  tanah  belum  diatur  secara  jelas.  Jadi,  perlu  adanya  pengaturan  yang  jelas tentang bentuk perjanjian gadai tanah agar perlindungan hukum gadai tanah terwujud.
Salah  satu  diantara  hal  yang  sangat  rentan  dapat  menimbulkan  permasalahan  dan  konflik  dalam  perjanjian  gadai  tanah diantara  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  ini  ialah  mengenai  waktu  gadai  yang  merupakan  masa  atau  lamanya  barang gadai berada di tangan penerima gadai hingga sampai pada saat pemberi gadai dapat menebusnya kembali.Waktu gadai tanah merupakan satu bagian penting dalam perjanjian transaksi gadai, sehingga memerlukan kepastian masa berakhirnya. 17 Berdasarkan hukum adat, upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi perselisihan para pihak yang melakukan perjanjian, waktu  penebusan  gadai  tanah  tersebut  terserah  kepada  pemberi  gadai,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  berarti  pemberi  gadai  bebas mengulur-ulur waktu untuk melakukan penebusan, sehingga dapat merugikan penerima gadai, kecuali untuk tanah gadai yang tidak diusahakan. Untuk tanah gadai yang diusahakan harus memperhatikan hal-hal berikut : 18
a. Untuk tanah  sawah, jika  yang mengerjakan sawah itu penerima gadai,  maka pemberi gadai harus  menunggu penyerahan kembali  tanah  gadai  setelah  tanaman  dipanen,  atau  ― hak  ketam ‖  (memungut  hasil  tanaman/panen)  tetap  berada  pada pemilik  tanaman  atau  penggarap  tanaman  itu,  kecuali  disepakati  kedua  belah  pihak  bahwa  pemberi  gadai  mengganti kerugian yang diminta penerima gadai/penggarap.
b. Untuk tebat atau  tanah  perikanan  yang  diusahakan  pemberi  gadai  harus  memberikan  kesempatan  bagi  penerima gadai/pengusaha perikanan tersebut untuk menikmati hasil ikan semusim atau mengambil kembali bibit ikannya demikian pula untuk buah-buahan kesempatan panen bagu penerima gadai/penggarapnya harus diberikan.
Mengenai gadai khususnya tanah pertanian yang semula diatur oleh hukum adat, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria  yakni dalam Pasal 53 yang  mengamanatkan hak gadai sebagai hak  yang bersifat sementara dan diupayakan hapus dalam waktu yang singkat.
Guna    menindak  lanjutinya  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  56  PRP  Tahun  1960  Tentang  Penetapan  Luas Tanah Pertanian dalam Pasal 7, yang  menyebutkan  mengenai batas  waktu penebusan gadai atas tanah pertanian  yaitu sebagai berikut :
1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaranuang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung7 (tujuh) tahun, maka pemilik tanahnya berhak  untuk  meminta  kembalisetiap  waktu  setelah  tanaman  yang  ada  selesai  dipanen,  dengan  membayar  uang  tebusan yang  telah  ditentukan  dan  dengan  ketentuan  bahwa  sewaktu-waktu  hak  gadai  itu  telah  berlangsung  7  tahun  maka pemegang  gadai  wajib  mengembalikan  tanah  tersebut  tanpa  pembayaran  uang  tebusan,  dalam  waktu  sebulan  setelah tanaman yang ada selesai di panen.
3. Ketentuan dalam ayat (2) dua Pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.
17 Tri Hapsari, 2015, Perlindungan Hukum Gadai Tanah Sawah Di Kabupaten Blora, Jurnal Repertum Vol 2 No.1 Tahun 2015, hal 34
18 Tika Purnamasari, 2017, Op-Cit hal 67

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Ketentuan  yang  termuat  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  56  PRP  tahun  1960  tentang  Penetapan  Luasnya  Tanah Pertanian  ini  dimaksudkan  pula  untuk  melindungi  pihak  yang  ekonominya  lemah  yaitu  petani,  yang  karena  berada  dalam keadaan  mendesak  dan  memerlukan  uang  untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-harinya  sehingga  mereka  menggadaikan  tanah sawahnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) tahun.
Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih sering menggunakan bentuk perjanjian secara lisan dibandingkan tulisan. Mereka belum menyadari bahwa perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari.
Perjanjian gadai tanah yang dibuat secara lisan  hanya dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, mungkin  hal  ini  dilakukan  karena  kedua  belah  pihak  tidak  ingin  merusak  hubungan  baik  antara  mereka  dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan diantara mereka.
Dengan seringkalinya terjadi hal seperti ini, maka timbullah berbagai masalah di antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian  gadai  tanah.  Yang  salah  satunya  adalah  mengenai  batas  waktu  penebusan  tanah  sebagai  objek  gadai.  Karena  tidak adanya  ketentuan  yang  tertulis  dan  bersifat  pasti  mengeni  batas  waktu  penebusan  ini,  sehingga  pemberi  gadai  dengan  leluasa dapat mengulur-ulur waktu dilakukannya penebusan yang berakibat kerugian bagi penerima gadai.
Sedangkan dalam perjanjian gadai adat tanah yang dibuat secara tertulis, biasanya dituangkan diatas sehelai surat bermaterai (  surat  segel  )  yang  berisi  mengenai  objek  gadai,  waktu  gadai  dan  nilai  gadai  serta  kesepakatan-kesepakatan  lainnya  antara kedua belah pihak dengan dibubuhi tanda tangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan beberapa orang saksi, hal ini lebih memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
Upaya  selanjutnya  yang  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  penyelesaian  masalah  tidak  dapat  ditebusnya  tanah  yang merupakan  objek  gadai  oleh  pemiliknya,  adalah  penerima  gadai  dapat  menggadaikan  kembali  (  mengalih  gadaikan  )  tanah tersebut  kepada  pihak  lain  dengan  ataupun  tanpa  persetujuan  si  pemilik  tanah  (  pemberi  gadai  ),  hal  ini  dapat  terjadi  apabila penerima gadai dalam keadaan sangat memerlukan uang, sedangkan si pemberi gadai belum mampu untuk menggunakan hak tebusnya karena belum mempunyai uang misalnya. Upaya lainnya adalah dengan menjual tanah yang dijadikan sebagai objek gadai tersebut kepada si penerima gadai ataupun kepada pihak lainnya.
Dengan  demikian  apabila  pemilik  tanah  (  pemberi  gadai  )  belum  mampu  menebus  kembali  tanah  yang  merupakan  objek gadai  sedangkan  waktu  penebusannya  telah  lewat,  maka  tanah  tersebut  tidak  bisa  langsung  menjadi  milik  si  penerima  gadai secara otomatis, karena perlu diadakannya suatu transaksi lagi seperti tersebut diatas. Namun apabila tanah yang menjadi objek gadai  dijual  oleh  pemberi  gadai  kepada  pihak  lain,  maka  hasil  dari  penjualan  tersebut  digunakan  untuk  mengembalikan  uang milik penerima gadai, dan kelebihan dari hasil penjualan dikembalikan pada pemilik kebendaan semula (pemberi gadai).  Selain itu  terkadang  dalam  suatu  perjanjian  gadai  mencantumkan  ketentuan  (klausula)  yang  menyatakan  bahwa  apabila  uang  gadai tidak ditebus dalam waktu yang telah ditentukan maka tanah yang digadaikan akan menjadi milik penerima gadai.
Dalam  perkembangan  praktik  di  Pengadilan,  ternyata  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  17  Mei  1961  K  /  Sip  /  1961, mendasarkan putusannya kepada hukum adat, yaitu :
― Apabila dalam perjanjian gadai tanah ditentukan waktu tertentu dalam mana tanah harus ditebus, hal ini tidak berarti bahwa setelah  waktu  gadai  itu  lampau  tanpa  tebusan  tanahnya  dengan  sendirinya  tanah  gadai  menjadi  milik  si  pemegang  gadai, melainkan harus ada suatu tindakan penegasan yang konkrit.― 19
Selain  itu  juga  dapat  dilihat  dalam  keputusan  Mahkamah  Agung  tanggal  9  Maret  1960  Nomor  45  K  /  Sip  /  1960,  yang menyatakan sebagai berikut :
―  Jual  gadai  sawah  dengan  perjanjian  bahwa  apabila  lewat  suatu  waktu  tertentu  tidak  ditebus,  sawah  itu  akan  menjadi miliknya si pemegang gadai, tidak berarti bahwa setelah waktu yang ditetapkan itu lewat tanpa dilakukannya penebusan, sawah itu dengan sendirinya  menjadi  milik si pemegang gadai , untuk  mendapatkan  milik tanah itu  masih diperlukan suatu tindakan hukum lain. ― 20
Dengan berdasarkan pada kedua putusan Mahkamah  Agung diatas,  maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam hal perjanjian gadai menurut hukum adat, apabila terdapat suatu ketentuan ( klausula ) dalam perjanjian mengenai tanah yang tidak ditebus dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tanah akan menjadi milik penerima gadai.
Ketentuan (klausula) tersebut harus diartikan, bahwa untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut, penerima gadai harus melakukan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia sebagai penerima gadai  ditetapkan  sebagai  pemilik.  Pengadilan  dalam  hal  mengambil  keputusan  harus  berdasarkan  pada  suatu  kebijaksanaan, misalnya dengan  memberikan tempo  waktu lagi kepada pemberi gadai  untuk dapat  menebus  kembali tanah  miliknya. Namun apabila  penebusan  tidak  dilakukan,  maka  barulah  tanah  itu  menjadi  milik  si  penerima  gadai  dan  apabila  perlu  dengan menambah uang gadai kepada pemberi gadai.
Dengan  demikian  peralihan  hak  milik  dalam  hal  ini  tidaklah  terjadi  secara  serta  merta  atau  otomatis,  akan  tetapi  perlu dilakukan  suatu  tindakan  lebih  lanjut  atau  suatu  tindakan  hukum  lain  seperti  yang  disebutkan  dalam  penjelasan  mengenai keputusan Mahkamah Agung tadi.
Jadi  dapat  dipahami,  dengan  berdasarkan  pada  sifat  hukum  adat  yang  selalu  mengutamakan  asas  kekeluargaan  dan  tolong menolong, tidak dibenarkan apabila waktu gadai telah berakhir, sedangkan pemilik tanah (pemberi gadai ) belum  mempunyai
19 Nuzul, 2012, Penyelesaian Sengketa Tanah Persaingan dalam Kasus Gadai yang Teridikasi Sanra Putta, Jurnal Yudisial , Vol. 5 No. 2 (2012), hal 3

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
cukup  uang  atau  dengan  kata  lain  belum  mampu  untuk  menebus  kembali  tanah  yang  telah  digadaikannya,  penerima  gadai memaksakan kehendaknya agar pemberi gadai segera menebus tanah miliknya tersebut. Dalam hal ini penerima gadailah yang seharusnya berinisiatif, apabila ia berada dalam keadaan sangat membutuhkan uang maka ia dapat melakukan perjanjian gadai yang baru untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jangan sampai pemberi gadai menjual harta benda miliknya atau bahkan menjual tanah  yang dijadikannya sebagai objek gadai tersebut untuk  melunasi harga gadai. Karena hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal dari dilakukannya perjanjian gadai tersebut. 21
Tanah yang dijadikan sebagai objek gadai dan belum ditebus oleh pemberi gadai pada waktu yang telah diperjanjikan, tidak serta merta menjadi hak milik penerima gadai. Untuk dapat menjadi hak milik penerima gadai, maka hal ini harus dicantumkan sebagai salah satu ketentuan (klausula) dalam perjanjian gadai yang telah disepakati bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan. Akan  tetapi  meskipun  telah  dijadikan  sebagai  suatu  ketentuan  (klausula)  dalam  perjanjian,  peralihan  hak  milik  ini  tetap memerlukan  suatu  tindakan  hukum.  Yakni  dengan  pengajuan  permohonan  peralihan  hak  milik  atas  tanah  yang  dijadikan sebagai objek gadai oleh penerima gadai ke Pengadilan Negeri.
Dan  dalam  hal  ini  karena  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  penerima  gadai  dalam  rangka  peralihan  hak  milik  ini  melalui Pengadilan sifatnya berupa permohonan, maka tidaklah berarti secara apriori Pengadilan mengabulkannya.
Mengenai  masa  tenggang  waktu  berlangsungnya  perjanjian  gadai  tanah  ini  juga  mengenai  nilai  objek  gadai  serta kesepakatan-kesepakatan lainnya antara kedua belah pihak hanya dapat dituangkan di dalam sebuah perjanjian yang berbentuk tertulis.  Karena apabila perjanjian gadai tanah hanya dibuat dalam bentuk lisan  saja dengan berdasarkan kepercayaan semata, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan pada saat terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian di kemudian hari.
Pelaksanaan perjanjian gadai tanah ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, dengan tidak adanya bukti yang tertulis, pemberi gadai (pemilik rumah ) akan menemukan kesulitan pada waktu tanah yang menjadi objek gadai akan ditebus kembali, sedangkan  penerima  gadai  menolaknya  dengan  alasan,  bahwa  perjanjian  yang  mereka  lakukan  dahulu  adalah  perjanjian  jual lepas, bukan gadai. Dengan terjadinya peristiwa seperti ini di dalam masyarakat, barulah mereka menyadari manfaat perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  apabila  terjadi  sengketa  berkaitan  dengan  masalah  gadai  tanah  dapat  diselesaikan  melalui upaya sebagai berikut:
1. Upaya non ligitasi atau upaya diluar hukum dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, dengan  memegang prinsip dasar adanya  gadai untuk  menolong  sesama, karena  masih tetangga atau  kerabat sendiri.  Dan apabila  negosiasi  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah  dapat  meminta  jasa  mediasi  yaitu  Kepala  Desa atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah gadai tanah.
2. Upaya ligitasi atau melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini adalah jalan terakhir  yang ditempuh  apabila cara musyawarah  mufakat tidak dapat  menyelesaikan permasalahan sengketa  gadai tanah.

## IV. PENUTUP
1. Mengapa  masyarakat  melakukan  gadai  tanah  karena  sebagian  masyarakat  membutuhkan  uang  dengan  cara  yang  mudah dan  tidak  terbelit-belit  dikarenakan  alasan  faktor  kebutuhan  ekonomi,  kebutuhan  modal  untuk  usaha,  keperluan  biaya rumah  sakit,  kebutuhan  biaya  pendidikan,    biaya  untuk  perkawinan  dank  arena  kebutuhan  lainnya.  Dengan  melakukan gadai  tanah  berdasarkan  hukum  adat  didasari  kepercayaan  masing-masing  pihak  dan  semangat  saling  tolong  menolong antar kerabat, tetangga maupun masyarakat.
2. Sengketa  gadai  tanah  timbul  dikarenakan  tidak  adanya  batasan  waktu  yang  jelas  kapan  si  pemberi  gadai  untuk  dapat menebus  uang  gadai  tanahnya,  Selain  itu  permasalahan  yang  menimbulkan  sengketa  gadai  yaitu  bentuk  perjanjian  yang hanya  dilakukan  secara  lisan  tanpa  perjanjian  tertulis,  bahkan  tidak  adanya  saksi  dalam  kesepakatan  gadai  tersebut. Konsep konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa gadai tanah dapat dilakukan dengan dua  cara  yaitu  non  ligitasi  yaitu  melalui  musyawarah  mufakat  melalui  negosiasi  antara  para  pihak  atau  melibatkan mediator yaitu Kepala Desa atau tokoh  masyarakat  yang dianggap  mampu  menyelesaikan. Cara kedua  yaitu cara ligitasi melalui gugatan di Pengadilan Negeri, yang merupakan cara jalan terakhir untuk mendapatkan keadilan.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## V. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Budi Sri Nastiti, 2013, Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan maksimum Luas Tanah Pertanian , Tesis Program Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Erna  Yanti,  2016, Tinjuan  Hukum  Islam  Terhadap  Gadai  Tanah  di  Kecamatan  Tawangmangu ,  Naskah  Publikasi  Program  Studi  Ekonomi  Syariah,  Fakultas Pendidikan Agama islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Febry Syarif Hidayatullah, Rizal Nugroho, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, 2013, Tinjauan Yuridis Gadai Tanah Pertanian menurut Undang-Undang Pokok Agraria , Hasil penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tika Purnamasari, 2017, Sado Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi Kasus di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang) Artikel Ilmiah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Patah Palembang.

## B. Jurnal
A. Hidayat, 2009, Sumberdaya Lahan Indonesia : Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan , Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 3 No. 2, Desember 2009, hal 107 Mudji Rahardjo, Sigit Sapto Nugroho, 2012, Gadai Tanah Menurut Hukum Adat , Jurnal Sosial Universitas Merdeka Madiun, Volume 13 Nomor 2 September 2012, hal 92 Nuzul, 2012, Penyelesaian Sengketa Tanah Persaingan dalam Kasus Gadai yang Teridikasi Sanra Putta , Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 (2012), hal 3 Tri Hapsari, 2015, Perlindungan Hukum Gadai Tanah Sawah Di Kabupaten Blora , Jurnal Repertum Vol 2 No.1 Tahun 2015, hal 34

## C. Internet
Andi Rustandi, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, dalam http//andirustandi.com , diakses tanggal 20 Agustus 2018,  Pukul 10.30 WIB.

## D. Hasil Wawancara
Hasil wawancara dengan Bapak Samin warga Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Tanggal 8 Nopember 2018 Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi Tokoh Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada tanggal 8 Nopember 2018 Hasil wawancara dengan Bapak Subandono, Kepala Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada tanggal 10 Nopember 2018 Hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa Tambakromo pada tanggal 10 Nopember 2018 Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno warga Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, pada tanggal 13 Nopember 2018 Hasil wawancara dengan salah satu pembeli gadai tanah sawah dari Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal 13 Nopember 2018 Hasil wawancara dengan Bapak Tri Widodo Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Tanggal 14 Nopember 2018