JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.169

## Implementasi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Sungai Batang Arau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
Fahri Septiawan 1 , Roni Ekha Putera 2 *, Kusdarini 3
1,2,3 Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 15/08/2023 Revised 12/06/2024 Accepted 27/06/2024

## Abstract
This study aims to provide an in-depth investigation of implementing the pollution and environmental devastation  management  program  in  the  Batang  Arau  River.  The  investigation  is  motivated  by  the significant levels of waste contamination in the Batang Arau River, primarily caused by industrial and home garbage. The contamination of the Batang Arau River leads to floods during the rainy season, adversely affecting public health and severely impacting the fishing industry in Padang City. In addition, the Padang City Government aims to enhance the water quality of the Batang Arau River from level IV to  level  II to  make  it  suitable  for  tourism  purposes.  In  order  to  address  this  issue,  the  Padang  City Environmental Service has created a program to control pollution and environmental degradation in the Batang Arau River. The research employs Merilee S. Grindle's implementation theory and utilizes a qualitative  methodology.  The  research  findings  indicate  that  the  execution  of  the  Environmental Pollution and Destruction Control Program in the Batang Arau River by the Padang City Environmental Service is now underway, however it has not yet reached its maximum effectiveness. This is because the program  encountered  various  impediments,  including  limited  funding,  insufficient  public  awareness regarding the preservation of the Batang Arau River's ecology, and the failure to attain the program's primary benefits. Nevertheless, the program's implementation has been executed proficiently.
Keywords: Policy Implementation, Government Programs, Environment, Pollution, River

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  implementasi  program  pengendalian pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  di  Sungai  Batang  Arau.  Hal  yang  melatarbelakangi pelaksanaan penelitian adalah terdapat dan tingginya cemaran limbah  di Sungai Batang Arau akibat limbah  pabrik  dan  limbah  domestik.  Pencemaran  Sungai  Batang  Arau  tersebut  menyebabkan terjadinya  banjir  ketika  musim  hujan  datang,  berdampak  terhadap  kesehatan,  dan  menghantam sektor  perikanan  di  Kota  Padang.  Selain  itu  Pemerintah  Kota  Padang  juga  memiliki  tujuan  untuk menaikan kualitas air di Sungai Batang Arau yang berada di level IV naik menjadi level II agar dapat digunakan untuk sarana pariwista. Untuk menanggulangi hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang  mengimplementasikan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan  Lingkungan di Sungai Batang Arau. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi oleh Grindle serta  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Implementasi  Program  Pengendalian  Pencemaran  Dan  Perusakan  Lingkungan  Hidup  di  Sungai Batang Arau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah berjalan namun belum optimal. Hal
ini dikarenakan ditemukannya beberapa kendala dalam implementasi program seperti terbatasnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Sungai Batang  Arau,  serta  belum  tercapainya  manfaat  utama  dari  pelaksanaan  program.  Namun  secara keseluruhan implementasi program sudah terlaksana dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pemerintah, Lingkungan, Pencemaran, Sungai

## PENDAHULUAN
Permasalahan pencemaran limbah  terhadap  lingkungan  menjadi isu  yang  krusial  bagi  setiap  daerah  di Indonesia (Suryawan et al., 2021). Hal ini  dapat  dilihat  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa permasalahan lingkungan menjadi salah satu prioritas nasional.  Berangkat  dari  hal  tersebut dapat dilihat bahwa persoalan lingkungan  merupakan  permasalahan publik  yang  menjadi  perhatian Pemerintah Indonesia. Hal dikarenakan  kualitas  lingkungan  yang baik dapat mempengaruhi kelangsungan  hidup  manusia  serta makhluk hidup lainnya. Maka persoalan  pencemaran  lingkungan harus segera diatasi karena menyangkut  kualitas  kehidupan  di masa  sekarang  dan  masa  yang  akan datang.
Menurut  data  Badan  Pusat Statistik  Indonesia  pada  tahun  2021 menyatakan bahwa kasus pencemaran a  ir  sebanyak  10.683  menjadi  kasus pencemaran tertinggi dibanding unsur tanah  sebanyak  1.499  dan  udara sebanyak  5.644  kasus.  Hal  ini menunjukan bahwa penanganan pencemaran  air  di  Indonesia  belum optimal,  padahal  fungsi  utama  air merupakan  kebutuhan  esensial  yang sangat  penting  bagi  kehidupan makhluk  hidup  termasuk  manusia (Salsabila et al., 2021).
Air  merupakan  kekayaan  alam yang menjadi kebutuhan esensial bagi kehidupan  manusia  dan  memiliki
dampak  langsung  pada  kesejahteraan dan kelangsungan hidup banyak orang (Sulistyaningsih  et  al.,  2021).  Melihat pentingnya  fungsi  air  bagi  kehidupan maka  sudah  seharusnya  semua  pihak berperan  untuk  menjaga  ketahanan serta kualitas sumber daya air.
Salah  satu  sumber  air  di Indonesia  yang  tercemar  saat  ini adalah  sungai.  Menurut  pernyataan Pejabat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  Lingkungan  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK)  yang  dikutip  dari  laman
Antaranews    mengungkapkan  bahwa 59  persen  sungai  di  Indonesia  masih dalam kondisi tercemar berat. Faktor pemicu utama terjadinya pencemaran air  sungai    diakibatkan  oleh  jumlah penduduk  dan  laju  pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  serta  laju peningkatan  populasi  manusia  yang mendorong  pertumbuhan  sektor industri  untuk  memenuhi  kebutuhan (Umami et al., 2022).
Namun  perkembangan  sektor industri  dan  pembangunan  lainnya pelru perhatian dengan serius karena tidak  memperhatikan  keberlanjutan dan aspek lingkungan yang mengakibatkan    dampak  lingkungan akibat  pembuangan  limbah,  yang kemudian  menimbulkan  masalah lingkungan  di  sekitar  kawasan industri  tersebut  (Rahmasary  et  al.,
2021). Merujuk kepada hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang  memiliki  relevansi  serupa dengan  skala  daerah,  banyak  faktor
*) Penulis Korespondensi
E-mail : roniekhaputera@soc.unand.ac.id
yang  menjadi  penyebab  rusaknya lingkungan  akibat  limbah-limbah.
Misalkan, faktor pengawasan menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan untuk mengatur setiap langkah  kinerja  birokrasi  dalam mengawasi  lingkungan  dan  sektor turunannya (Fulazzaky, 2017). Sehingga  dapat  memantau  dan memberikan  sanksi  besar  terhadap pelaku perusakan lingkungan terutama terkait pengalihan air sungai dan anak sungai turunannya (Narendra et al., 2021). Lebih  lanjut,  dalam  sistem pengendalian air sungai dan lingkungan  sekitarnya,  Djuwansyah (2018)  penting  untuk  melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengaturan  air  khususnya  pada sungai.  Hal  ini  karena  banyaknya kasus  dan  pencamaran  yang  massif dan berdampak buruk bagi kelanjutan ekosistem  akibat  lemahnya  sanksi yang diterapkan (Arifanti, 2020; Osaki et al., 2021; Frinaldi et al., 2024).
Permasalahan  pencemaran  air sungai  juga  terjadi  di  Provinsi Sumatera  Barat  khususnya  di  Kota Padang. Hal ini didasarkan pada data Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Sumatera  Barat  pada  tahun  2018 yang  mengungkapkan  bahwa  Kota Padang  merupakan  daerah  dengan jumlah  sumber  pencemaran  air
terbanyak  dengan  total  57  sumber pencemaran. Fenomena tersebut menjadikan  Kota  Padang  sebagai daerah  rawan  terhadap  pencemaran air, ditinjau dari tipologi wilayah Kota
Padang  memiliki  21  sungai  yang terdiri  dari  16  sungai  kecil  dan  5 sungai besar. Dari 21 Sungai tersebut Sungai  Batang  Arau  merupakan sungai  paling  tercemar  di  Kota Padang. Hal ini didasarkan pada data indeks  kualitas  air  pada  tahun  2021 yang  menyatakan  sebagian  besar aliran air di Sungai Batang Arau tidak memenuhi baku mutu.
Menurut  hasil  penelitian  dari
Putri  et  al  (2017)  mengena  analisis status  kualitas  air  di  Sungai  Batang Arau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indeks pencemaran dan NSF-WQI, menemukan  bahwa  limbah  domestik menjadi  limbah  yang  dominan mencemari Sungai Batang Arau, hal ini ditandai dengan tingginya konsentrasi parameter  fecal  coliform yang  dinilai dari  indikator  adanya  pencemaran limbah domestik pada sungai tersebut.  Pencemaran  yang  terjadi  di Sungai  Batang  Arau  menyebabkan banjir ketika  curah  hujan  tinggi  yang berdampak  buruk  terhadap  makhluk hidup sekitar dan masyarakat.
Tabel 1. Indeks Penilaian Kualitas Air di Sungai Batang Arau Kota Padang
Titik Pengukuran Indeks Pencemaran (IP) Keterangan Sungai Batang Arau Kota Padang Lubuk Paraku 0,37 Memenuhi Baku Mutu Jembatan Beringin 0,38 Memenuhi Baku Mutu Jembatan Lubeg Bypass 1,30 Tidak Memenuhi Baku Mutu Jembatan Aur Duri 1,50 Tidak Memenuhi Baku Mutu Subarang Padang 1,10 Tidak Memenuhi Batu Mutu
Titik Pengukuran Indeks Pencemaran (IP) Keterangan Muaro (Siti Nurbaya) 1,65 Tidak Memenuhi Baku Mutu Menurut  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  sebagian  besar  aliran  Sungai
Batang  Arau  tidak  memenuhi  baku mutu  atau  tercemar.  Selain  itu rendahnya  kualitas  air  di  Sungai Batang Arau menyebabkan daya tarik wisata  menjadi  rendah,  sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Padang melalui kutipan media online berikut “Aliran  air  terbesar  di  Kota  Padang sebagai  kawasan  wisata  masih memiliki  daya  pikat  rendah.  Akar persoalannya adalah cacatnya kualitas air  di  Sungai  Batang  Arau  karena limbah,  lemahnya  pengawasan  dan tidak  ada  sanksi  yang  diterapkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan  sungai.  Akibatnya  tidak dapat  dihindari  rusaknya  lingkungan dan  sistem  perairan  khususnya  di Sungai Batang Arau Kota Padang.
Selanjutnya  hasil  penelitian dari  Tim  Ekspedisi  Sungai-Sungai Nusantara  menyatakan  bahwa  jalur dan  ikatan  masuknya  mikroplastik dalam air akan mengikat polutan di air seperti  logam  berat,  detergen  dan bakteri  patogen  (Nasution  &  Afdal, 2017).  Fenomena  tersebut  menjadi menjadi  ancaman  bagi  kesehatan manusia,
karena mikroplastik tersebut tertelan melalui ikan, kerang, atau  air  yang  dikonsumsi,  bahan polutan yang terikat pada mikroplastik  dapat  berpindah  ke tubuh  manusia.  Hal  tersebut  dapat menyebabkan  gangguan  hormon  dan berpotensi merusak kesehatan (Pratiwi, 2020). Jika ditinjau dari segi kebijakan public yang dilakukan oleh
pemerintah  Kota  Padang,  telah mendelegasikan  tugas  di  bidang
Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup  Kota  Padang.  Hal  tersebut ditandai  dengan    Peraturan  Walikota Padang  Nomor  87  Tahun  2019 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas lingkungan hidup. Dari  penjabaran  fenomena diatas maka dapat diketahui pencemaran  yang  terjadi  di  Sungai Batang  Arau  menyebabkan  dampak negatif  terhadap  kehidupan  seperti banjir, berdampak terhadap kesehatan  dan  sektor  perikanan  di Kota Padang. Selain  itu  Pemerintah  Kota
Padang  melalui  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Padang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  air  di  Sungai Batang Arau agar indeks kualitas air di bagian hilir yang masih berada di level IV diupayakan menjadi level II. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Padang melaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan  di  Sungai  Batang  Arau. Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki  beberapa  kendala  baik  dari segi  internal  maupun  eksternal.  Hal tersebut  membuat  peneliti  tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana Implementasi  Program  Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan  Hidup  di  Sungai  Batang Arau  Oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kota Padang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  berlangsung menggunakan  pendekatan  kuaitatif deskriptif.
Menurut ahli yaitu Sugiyono (2017) penggunaan
kualitatif  dalam  pendekatan  sebagai desain  penelitian  sosial  mampu menjelaskan fenomena yang berlangsung dan elaborasi permasalahannya  secara  spesifik untuk memberikan solusi terbaik dan terbaru. Dalam penelitian ini, penggunaan kualitatif ditujukan untuk menguraikan  pelaksanaan  program pengendalian lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan khususnya bagi limbar air sungai  di  Sungai  Batang  Arau  Kota Padang. Adapun data-data pelaksanaan penelitian dikumpulkan melalui wawancara  mendaam  dengan  pihak terkait untuk memperoleh data akurat dan  bertanggung  jawab.  Wawancara meliputi tujuh (7) orang yanf memiliki kewenangan  terhadap  lingkungan hidup dan pengendalian air sungai di Kota  Padang  dan  afiliasi  Dinas Lingkungan Hidup Kota padang, serta masyarakat  sekitar  ayang  berada  di aliran  Sungai  Batang  Arau  Kota Padang. Dalam melakukan pengumpulan data, wawancara menjadi  salah  satu  metode  yang digunakan peneliti untuk mendapatkan  informasi  data-data yang  dibutuhkan  peneliti  dalam memberikan pertanyaan yang relevan dengan  penelitian.    Analisis  dan fenomena  yang  terjadi,  wawancara dimungkinkan sebagai tindakan utama  peneliti  untuk  mendapatkan penjelasan  rinci  tentang  partisipan daripada melalui observasi. Selain  itu,  data  pendukung berupa  data  sekunder  digunakan sebagai  penunjang  data  penelitian, adapun  data  sekunder  penelitian berupa dokumen-dokumen kebijakan, peraturan,  jurnal,  foto,  video  dan rencana kerja setrategis dari pemerintah  kota  Padang  untuk pengendalian limbah air pada sungai- sungai  di  Kota  Padang.  Data-data dokumentasi digunakan sebagai pelengkap  dari  data  yang  telah diambil melalui wawancara. Tabel 2. Daftar Informan Penelitian Nama Jabatan Wawasan Mai, Kepala DLH pimpinan di organisasi dan yang paling memahami kondisi internal organisasi secara keseluruhan serta yang melaksanakan fungsi kepemimpinan. Mar. Bid.  Hukum dan Penataan Pimpinan  bagian  yang memahami  segala  bentuk  sistem pelaksanaan  program  pengendalian  pencemaran lingkungan hidup dan lainnya. Ap Bag. Pengendalian dampak Lingkungan pimpinan pada sub bagian pengendalian sungai Batang Arau dan dampak lingkungan sekitar San Bag. Pengawas pimpinan pada sub bagian pengawasan dan sanksi pencemaran lingkungan EPS Opini dan AP  Penanggung jawab tindakan dan sikap rezim yang berkuasa FS Penegakan hukum lingkungan Informan terlibat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang Arau di bidang hukum
Nama Jabatan Wawasan Fer UPTD Labor Informan terlibat dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang Arau di bidang Tabel 3. Data Dokumentasi Penelitian No Data Dokumentasi Penelitian 1 Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
4 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
5 Rencana Strategis Dinas Lingkunga Hidup Kota Padang Tahun 2020-2024
6 Badan Pusat Statistik Indonesia
7 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
8 Badan Pusat Statistik Kota Padang
Adapun  proses  dalam  teknik analisa  data  dalaam  penelitian  ini terdiri dari tiga langkah yaitu: reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Reduksi data  adalah  proses  pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh  di  lapangan  studi    (Salim, 2006).  Kedua,  teknik  reduksi  data dilakukan untuk memilih analisis yang relevan  dan  sesuai  dengan  fokus penelitian sehingga pertanyaan dapat terjawab  dengan  baik.  Penyajian analisis  yaitu  deskripsi  informasi tersusun  yang  memungkinkan  untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim, 2006).
Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi analisis dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari setiap  gejala  yang  diperolehnya  di lapangan,  mencatat  keteraturan  atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin  ada,  alur  kausalitas  dan proposisi.
Tahap  penarikan  kesimpulan merupakan  tahap  akhir  dari  proses analisis  data.  Penarikan  kesimpulan ini  peneliti  menarik  kesimpulan terhadap  data  yang  diperoleh  dan telah direduksi dengan menghubungkan,  dan  memilah  hasil penelitian  yang  mengarah  kepada permasalahan yang mampu menjawab  pertanyaan penelitian  dan memperoleh kesimpulan yang valid. Setelah  memperoleh  data-data penelitian, dilakukan analisis penelitian.  Analisis  data  kualitatif merupakan  upaya  yang  dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan  data,  memilah- milah data menjadi satuan yang dapat dikelola,  mensistensikannya,  mencari dan  menemukan  pola,  menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan  memutuskan  apa  yang  dapat dideskripsikan
pada naskah peneltiian (Moleong, 2012). HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi  kebijakan  yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses yang sangat
penting  dalam  kebijakan  public (Putera  &  Koeswara,  2022).  Hal  ini dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan akan bermuara  pada  aktivitas,  tindakan, dan  mekanisme  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan  (Grindle, 1997).  Selain  itu  implementasi kebijakan  bukan  hanya  pelaksanaan hal-hal  yang  telah  diputuskan  oleh pengambil  keputusan,  akan  tetapi kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika  implementasi  kebijakan  sudah terlaksana  dengan  baik,  maka  dapat dikatakan tujuan dari suatu kebijakan tersebut  sudah  tercapai  (Kerajaan  et al., 2023). Dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan implementasi program  pengendalian  pencemaran dan perusakan hidup di Sungai Batang Arau  menggunakan  teori  Grindle (1989).  Hal  ini  didasari  dengan menimbang  berbagai  fenomena  yang ditemukan terdapat kecocokan dengan variabel penelitian. Teori  yang  dikemukakan  oleh
Grindle (1989) memiliki dua variabel yang  terdiri  atas  isi  kebijakan  dan konteks  kebijakan.  Variabel  tersebut juga  memiliki  indikator  yang  akan dijabarkan sebagai berikut:
Isi Kebijakan a) Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi Indikator  ini  menjelaskan bahwa dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan serta sejauh mana hal tersebut mempengaruhi  proses  implementasi kebijakan (Agustino, 2020). Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait dengan  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  program  pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan  hidup,  terdapat  beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi  program  pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Adapun  pihak  yang  terlibat antara  lain  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Padang sebagai implementor dan penanggung jawab program, penanggung  jawab  usaha/swasta sebagai bentuk kepatuhan perusahaan  terhadap  kebijakan  yang berlaku serta untuk menjaga reputasi perusahaan  di  mata  publik,  dan masyarakat  sebagai  salah  satu  pihak yang  berkewajiban  untuk  menjaga fungsi lingkungan hidup.
Lebih  lainjut,  kepentingan- kepentingan  yang  mempengrauhi seringkali  bersifat  kontradiktif  atau bertabrakan  karena  kepentingan lainnya.  Hal  tersebut  seringkali menjadi  penghambat  dari  kebijakan yang berdampak baik bagi lingkungan dan sekitarnya. Disisi lain, perlu untuk ditingkatkan  bahwa  konsentrasi  atas kebijakan  yang  baik  perlu  melalui banyak rangkaian hambatan sehingga perlu  untuk  mengawal  kebijakan hingga  diimplementasikan  dengan bijak  untuk  kebermanfaatan  yang kolektif (Anggara, 2014; Wahyurudhanto, 2020). b) Tipe-tipe Manfaat Dalam  suatu  kebijakan  harus terdapat  gambaran  dampak  positif yang  dihasilkan  oleh  implementasi kebijakan  yang  direncanakan.  Untuk melihat  manfaat  dari  suatu  program dapat  diketahui  melalui  tujuan  dari program tersebut. Adapun tujuan dari program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup adalah  mencegah,  menanggulangi pencemaran  dan  serta  memulihkan kualitas lingkungan hidup pada media tanah,  air,  dan  udara  sehingga masyarakat  memperoleh  kualitas lingkungan yang lebih baik.
Manfaat  yang  diharapkan  dari penerapan  program    pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan  hidup  di  Sungai  Batang Arau  yaitu  untuk  meningkatkan kualitas lingkungan belum menunjukan hasil yang maksimal. Hal ini  disebabkan  beberapa  hambatan dalam mengimplementasikan program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup  di
Sungai Batang Arau.
Metode  pembersihan  Sungai Batang  Arau  yang  terlaksana  masih belum  modern  karena  anggarannya terbatas.  Selanjutnya  salah  satu  cara untuk  dapat  meningkatkan  kualitas lingkungan  di  Sungai  Batang  Arau adalah  dengan  pemasangan  kubus apung  di  hulu  Sungai  Batang  Arau. Prinsip  kerja  dari  kubus  apung  ini sama  dengan  jaring,  yang  mana nantinya  sampah  yang  tertahan  di jaring  akan  diangkat  oleh  petugas Dinas  Lingkungan  Hidup.  Untuk pengadaan  kubus  apung  sudah dianggarkan pada tahun 2021 namun karena  adanya  refocusing  anggaran untuk penanggulangan Covid-19 maka  rencana  pengadaan  kubus apung  ditiadakan.  Padahal  kubus apung  merupakan  salah  satu  sarana dan prasarana penting untuk menanggulangi pencemaran di Sungai Batang Arau. Hal ini sangat berdampak terhadap tidak tercapainya  manfaat  program  secara maksimal. Berkorelasi  dengan  temuan tersebut  dan  Salsabila  et  al  (2021),
manfaat dari pengendalian
lingkungan  dan  sampah  sangat  besar meskipun  hanya  sedikit  pihak  yang melakukan  dengan  maksimal.  Peran mitra  dengan  skema  kolaborasi menajdi  bagian  penting  untuk kesuksesan  pengendalian  lingkungan dan  air.    Lebih  lanjut,  Pribadi  et  al (2021)  mengatakan  sangat  penting untuk  mengimpelemntasikan  seluruh program  kebijakan  yang  berprioritas kepada lingkungan
untuk
keberlanjutan kehidupan masa depan serta minimalisir bencana lainnya.
c) Derajat Perubahan Setiap  kebijakan  memiliki tujuan  dan  target  yang  ingin  dicapai.
Isi  kebijakan  yang  ingin  dijelaskan pada  indikator  ini  adalah  bahwa perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan harus memiliki  skala  yang  jelas  dengan melihat sejauh mana tingkat perubahan  yang  diharapkan.  Dalam indikator  ini  Grindle  menjelaskan bahwa jika suatu kebijakan menuntut adanya  adaptasi  dan  partisipasi kelompok sasarannya dalam mencapai besaran perubahan. Merujuk  kepada  sasaran  dan tujuan  yang  dimiliki  oleh  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan  Lingkungan  Hidup  di Sungai Batang Arau maka perubahan yang  diharapkan  adalah  adanya perubahan  sikap  masyarakat  agar lebih  menjaga  kualitas  lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan  dengan  sosialiasi  dan pembersihan  Sungai  Batang  Arau serta  penempelan  stiker  yang  berisi pesan  untuk  menjaga  sungai.  Namun sepertinya sosialisasi dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum mampu  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  untuk  tidak  membuang sampah ke sungai.
Hal  ini  didasarkan  pada kutipan gambar berikut:
Gambar 1. Sampah Sungai Batang Arau
Hal  ini  menandakan  bahwa sosialiasi  yang  dilakukan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum mampu  merubah  sikap  atau  prilaku dari  masyarakat  yang  tinggal  di sekitar  Sungai  Batang  Arau.  Dinas
Lingkungan  Hidup  Kota  Padang menyadari  bahwa  untuk  merubah sikap masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai bukanlah perkara yang mudah. Untuk mengantisipasi hal tersebut  Dinas  Lingkungan  telah menyalurkan becak motor pengangkut  sampah,  namun  hal tersebut tidak jalan karena masyarakat  enggan  membayar  iuran bulanan  untuk  operasional  becak motor.  Merujuk  kepada  hal  tersebut dapat  dinyatakan  bahwa  perubahan sikap  masyarakat  yang  diharapkan dengan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  belum terwujud secara maksimal. d) Letak Pengambilan Keputusan Kajian  implemetasi  kebijakan, peran pengambilan keputusan merupakan hal yang penting sehingga suatu  kebijakan  harus  jelas  letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Terdapat beberapa  aspek  penting  yang  terkait dengan pengambilan keputusan dalam  suatu  kebijakan,  termasuk siapa  yang  terlibat  dalam  proses pengambilan keputusan dan bagaimana pola pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Kebijakan yang memiliki sistem  pengambilan  keputusan  yang terpusat  cenderung  lebih  mudah diimplementasikan daripada kebijakan dengan sistem pengambilan keputusan  yang  tersebar.  Hal  ini dikarenakan  dalam  indikator  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tentang
kejelasan letak pengambilan keputusan dalam kebijakan. Mengenai pihak yang berwenang untuk memutuskan pelaksanaan  program  di  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Padang adalah  Kepala  Dinas  Lingkungan
Hidup Kota Padang. Hal ini didasarkan pada  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  87 Tahun  2019  Tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi, dan  Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan Hidup. Pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa  Kepala  Dinas  menetapkan rencana strategis, serta program kerja dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penunjukan pelaksana program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup didasari oleh Surat Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang serta  para  implementor  tersebut memiliki  peran  dan  tanggung  jawab masing-masing. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa letak pengambilan  keputusan  mengenai pelaksanaan teknis program menyebar  kepada  beberapa  pejabat yang  ada  pada  lingkungan  internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
Letak  pengambilan  keputusan  ini tentunya berdampak positif terhadap implementasi  program  karena  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Padang memiliki  wewenang  untuk  mengatur hal-hal  yang  berkaitan  dengan program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup secara mandiri.
e) Pelaksanaan Program Suatu  kebijakan  atau  program harus  disokong  dengan  adanya pelaksana  kebijakan  yang  kompeten dan kapabel demi tercapainya tujuan kebijakan,  dan  harus  sudah  terdata atau  tergambar  dengan  baik  pada
variabel ini. Implementor merupakan orang  yang  melaksanakan  suatu kebijakan atau program.
Dalam  mengimplementasikan suatu kebijakan harus dijelaskan siapa implementor  dari  kebijakan  tersebut agar  jelas  siapa  yang  bertanggung jawab terhadap program yang sedang berjalan  serta  hal  ini  juga  untuk mempermudah  proses  komunikasi dan  koordinasi  agar  suatu  program dapat berjalan dengan baik.
Berkaitan dengan pelaksanaan program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup merupakan  tanggung  jawab  dan wewenang  dari  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Padang.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Rencana  Strategis (Renstra) 2020-2024 Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Padang  yang menyatakan salah satu program untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dan kebijakan adalah program  pengendalian  pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Dalam  pelaksanaan  program terdiri  dari    tiga  ruang  lingkup  serta pelaksanaan pertahunnya  tergantung terhadap  surat  keputusan  kepala dinas lingkungan hidup Kota Padang.
Penunjukan  implementor  didasarkan pada  pendidikan    serta  kinerja pegawai. Pelaksana program pengendalian pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  sudah kompeten  dan  kapabel  sebagai  aktor pelaksana  program.  Hal  ini  dapat dilihat  dalam  penunjukan  pejabat pelaksana  program  melalui  kriteria dan  standar  tertentu  seperti  latar belakang pendidikan serta menggunakan  konsep right  man  on the right place . f) Sumber Daya yang Digunakan Suatu  kebijakan  diperlukan dukungan sumber daya yang memadai.  Indikator  menjelaskan bahwa  keberhasilan  implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya.  Jika  sumber  daya  yang tersedia mencukupi, maka implementasi kebijakan akan berjalan lancar.  Namun,  jika  sumber  daya terbatas, hal tersebut dapat menghambat  proses  implementasi kebijakan (Pebnita et al., 2022). Menurut Grindle dalam Putera
&  Valentina  (2011),  sumber  daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber  daya  non  manusia.  Sumber daya  manusia  mengacu  kepada  siapa saja  aktor  yan  terlibat  dalam implementasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sedangkan sumber daya  non  manusia  mengacu  kepada prasarana  serta  anggaran  dalam implementasi pengendalian lingkungan hidup. Aktor  yang  terlibat  dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas
Lingkungan  Hidup  Kota  Padang. Terkait dengan sumber daya manusia yang  menjadi  implementor  dalam program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup  di Sungai Batang Arau meliputi pegawai yang  bekerja  di  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Padang  yang  didominasi oleh Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pelaksana teknis program tersebut. Pelaksana program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang  Arau  masih  kekurangan  dari segi kuantitas karena masih dibutuhkan  tambahan  pegawai  agar pelaksanaan  program  dapat  berjalan lancar.  Selain  sumber  daya  manusia
Grindle juga menyatakan sumber daya non  manusia  berpengaruh  terhadap implementasi.  Adapun  sumber  daya non  manusia  ini  terdiri  dari  sumber daya  anggaran  dan  sarana  dan prasarana.  Sumber  daya  anggaran merupakan salah satu indikator yang sangat  penting  dalam  perwujudan
pengimplementasian  suatu  kebijakan publik.  Dalam  mengimplementasikan program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup, pemerintah  memberikan  dukungan anggaran  yang  berasal  dari  APBD (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah) Kota Padang. Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup memiliki kendala  dari  segi  sumber  daya anggaran. Padahal Grindle menyatakan  bahwa  sumber  daya anggaran  merupakan  salah  satu  hal yang paling penting dalam implementasi. Penyebab terkendalanya sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan adalah refocusing anggaran pada tahun 2020 dan  2021,  sehingga  anggaran  untuk pelaksanaan  program  dipotong  dan kemudian dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Kemudian  dari  segi  sarana-
prasarana  juga  merupakan  faktor penting,  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup memiliki  kendala  dalam  segi  sarana- prasarana.
Hal ini disebabkan refocusing  anggaran  akibat  Covid-19 yang berdampak terhadap terbatasnya sarana-prasarana pendukung  pelaksanaan  program yaitu ditiadakannya pengadaan kubus apung di hulu Sungai Batang Arau. Berdasarkan pemaparan tersebut, pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  terdiri atas  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  non  manusia.  Dari  segi sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan dari  segi  kuantitas  karena  masih dibutuhkan  tambahan  pegawai  agar pelaksanaan  program  dapat  berjalan lancar.  Kemudian  dari  segi  sumber
daya non manusia, Dinas Lingkungan Hidup  Kota  Padang  kekurangan  dari segi  sumber  daya  anggaran  yang menyebabkan
terkendalanya pengadaan  sarana  dan  prasara pendukung pelaksanaan program. Konteks Kebijakan a) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat Agar pelaksanaan suatu kebijakan  berjalan  lancar,  perlu memperhitungkan kekuasaan, kepentingan,  dan  strategi  dari  pihak- pihak yang terlibat. Ini karena dalam proses implementasi kebijakan, banyak pihak yang berusaha memengaruhi para pembuat keputusan terkait. Setiap implementor yang memiliki kepentingan berbeda terhadap program  yang  diimplementasikan dapat menimbulkan munculnya konflik. Berkaitan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan program pengendalian pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  adalah dengan memfokuskan pada tiga aspek program; pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan. Untuk memaksimalkan  tiga  aspek  tersebut implementor  menekankan  kepada sumber daya baik itu dari segi sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya non  manusia.  Kemudian  strategi  lain yang  digunakan  adalah  sosialiasi dengan  tujuan  merubah  mindset masyarakat.  Hal  ini  penting  untuk dilakukan karena peningkatan kualitas  lingkungan  hidup  tidak akan tercapai  jika  masyarakat  belum memiliki  kesadaran  untuk  menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan pada indikator kekuasaan, kepentingan, strategi dari aktor  yang  terlibat  dalam  program
pengendalian
pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  sudah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  mengenai  kekuasaan  itu didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan,  kepentingan  didasarkan untuk perwujudan visi Dinas Lingkugan  hidup  Kota  Padang  yaitu
“terwujudnya  peningkatan  kualitas dan  fungsi  lingkungkan  hidup  untuk mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan  di  Kota  Padang,  dan kemudian  aktor  pelaksana  program juga memiliki strategi dalam mengimplementasikan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. b) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa Indikator lingkungan pelaksanaan  suatu  kebijakan  juga memainkan peran dalam menentukan keberhasilannya. Karakteristik lembaga  yang  terlibat  juga  memiliki pengaruh  terhadap  implementasi kebijakan  tersebut.  Mengenai  rezim yang  berkuasa  dalam  pelaksanaan program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup adalah  rezim  Hendri  Septa  selaku Walikota Padang.
Dalam  hal  ini  pihak  Walikota beserta  jajarannya  turut  mendukung dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang  Arau.  Hal  ini  dapat  dilihat melalui kutipan salah satu pemberitaan  salah  satu  media  online Antara News yang menyatakan bahwa menyatakan  bahwa  “Wali  Kota
Padang  mengatakan  Sungai  Batang Arau  merupakan  salah  satu  sungai terbesar  yang  muaranya  adalah kawasan wisata, maka kami berupaya untuk  meningkatkan  kualitas  sungai. Menurutnya  salah  satu  fokus  yang sedang  ditangani  adalah  indeks kualitas  air  Sungai  Batang  Arau  di bagian hilir yang masih berada di level IV  dan  diupayakan  turun  menjadi level II. Pemerintah Kota Padang bertujuan untuk menaikan kualitas air di Sungai Batang Arau naik dari level IV menjadi level II. Adapun kebijakan mengenai  kelas  air  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tabel 4. Klasifikasi Air Klasifikasi Kelas Air Keterangan Kelas 1 Air dapat digunakan untuk air minum dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas 2 Air yang digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas 3 Air yang digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas 4 Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
Sumber:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178
Dinas Lingkungan Hidup sebagai  Organisasi  Perangkat  Daerah yang  bertanggung  jawab  di  bidang lingkungan  program  pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan  hidup  di  Sungai  Batang Arau. Hal ini berarti Walikota Padang selaku rezim yang berkuasa memberikan  dukungan  terhadap pelaksaaan  program  ini.  Namun karena adanya pandemi yang melanda menyebabkan  anggaran  pelaksaan program dipotong untuk menanggulangi Covid-19. Akan  tetapi  Pemerintah  Kota Padang tetap mendukung pelaksanaan  program  pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dari segi pengadaan sarana-prasarana. Salah satu bentuknya  adalah  pengadaan  becak motor yang digunakan untuk
mengangkut  sampah  dari  rumah masyarakat  ke  Tempat  Pembuangan Sementara  (TPS).  Hal  ini  dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak membuang  sampah  ke  dalam  sungai maupun  ketempat  lain  yang  tidak seharusnya.
Dari penjabaran dapat diketahui  bahwa  Pemerintah  Kota Padang  selaku  rezim  yang  berkuasa mendukung  program  pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan program  ini  sesuai  dengan  Visi  dan Misi  Walikota  Padang.  Namun dukungan  dari  segi  anggaran  masih terkendala  karena  adanya  refocusing anggaran untuk menanggulangi Covid-19. Walaupun demikian Pemerintah  Kota  Padang  tetap mendukung  pelaksanaan  program dalam  bentuk  pengadaan  sarana  dan
prasarana. Bentuk bantuannya adalah penyaluran  becak  motor,  kontainer, dan  bak  sampah  terpilah  untuk menanggulangi  pencemaran  pada tahun  2021.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kota Padang umumnya mendukung pelaksanaan  program  pengedalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. c) Tingkat Kepatuhan dan Respon Kepatuhan implementor terhadap kebijakan yang telah dibuat adalah mencegah terjadinya penyimpangan  dalam  implementasi program  atau  kebijakan  tersebut. Kemudian respon yang diberikan oleh pelaksana  juga  akan  mempengaruhi jalannya proses implementasi program. Respon implementor program  mempengaruhi  jalannya implementasi. Respon yang baik akan memperlancar,  sementara  respon yang buruk menghambat implementasi.  Implementor  program perlu  responsif  dalam  menghadapi kondisi-kondisi  tak  terduga  yang mungkin  timbul  selama  pelaksanaan program.
Pengendalian pencemaran dan perusakan  lingkungan  hidup  adalah upaya  untuk  menghentikan  meluas dan  meningkatnya  pencemaran  atau perusakan lingkungan yang diakibatkan  oleh  suatu  usaha  atau kegiatan.  Program  ini  merupakan turunan  dari  Peraturan  Daerah  Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  pasal  11  ayat  1 yang  menetapkan  bahwa  Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha melakukan pengendalian pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup
dalam rangka pelestarian lingkungan. Adapun  ruang  lingkup  program adalah  pencegahan,  penanggulangan, dan pemulihan. Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sungai Batang  Arau  sudah  berjalan  sesuai acuan yang ditetapkan. Hal ini berarti tingkat  kepatuhan  dan  respon  dari pelaksana  program  sudah  baik. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program  itu  lebih  kepada  faktor eksternal  pelaksana  program  seperti terhambatnya  pengadaan  sarana- prasarana karena refocusing anggaran  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat  untuk  menjaga  kualitas lingkungan. Namun dari sisi pelaksana sudah  menjalankan  program  sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan.
KESIMPULAN Berdasarkan  data  dan  hasil temuan yang peneliti analisis menggunakan  teori  implementasi yang  dikemukakan  Grindle  dapat disimpulkan  bahwa  implementasi program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup  di Sungai Batang Arau sudah terlaksana dengan  baik  namun  belum  optimal.
Hal  ini  dikarenakan  ditemukannya beberapa kendala dalam implementasi program seperti terbatasnya  sumber  daya  program baik  dari  segi  sumber  daya  manusia maupun  sumber  daya  non  manusia, kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  menjaga  kualitas  lingkungan hidup  di  Sungai  Batang  Arau,  serta belum  tercapainya  manfaat  utama dari pelaksanaan program.
Dikaitkan  dengan  variabel implementasi  isi  kebijakan  sudah terlaksana  namun  belum  optimal karena  masih  memiliki  kendala  yang dihadapi dalam mengimplementasikan program. Kendala  yang  pertama  yaitu  pada
indikator  derajat  perubahan  yang diinginkan dimana belum terwujudnya    tujuan  untuk  merubah mindset  masyarakat  agar  lebih menjaga  kualitas  lingkungan    karena masih banyaknya sampah dibuang ke Sungai Batang Arau, tidak beroperasinya becak motor pengangkut  sampah,  dan  adanya penolakan  dari  masyarakat  ketika Dinas  Lingkungan  Hidup  ingin menambah jumlah kontainer sampah. Selanjutnya permasalahan pada  indikator  derajat  perubahan yang diinginkan juga berkesinambungan terhadap indikator tipe manfaat yang menyebabkan  belum  tercapainya manfaat program untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan hidup. Kemudian kendala selanjutnya juga  terjadi  pada  indikator  sumber daya  baik  dari  segi  sumber  daya manusia  maupun  non  manusia.  Pada sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang masih kekurangan dari segi kuantitas untuk memperlancar  pelaksanaan  program. Dan  dari  segi  sumber  daya    non manusia  masih  kekurangan  dari  segi anggaran yang mengakibatkan terhambatnya  pengadaan  sarana- prasana pendukung program. Sementara  itu  dari  variabel konteks  kebijakan,  implementasi program  pengendalian  pencemaran dan  perusakan  lingkungan  hidup  di Sungai Batang Arau sudah terlaksana dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat dimana aktor pelaksana terlibat telah melaksanakan  dan  memiliki  strategi pelaksanaan  program.  Selanjutnya Pemerintah Kota Padang selaku rezim yang  berkuasa  juga  mendukung pelaksanaan  program  baik  dari  segi kebijakan  serta  dari  segi  pengadaan sarana  dan  prasarana.  Terakhir  pada tingkat  kepatuhan  dan  respon  aktor pelaksana program sudah baik karena para implementor sudah
mengimplementasikan
program sesuai  dengan  acuan  yang  telah ditetapkan.

## REFERENSI
Agustino,  L.  (2020). Dasar-Dasar Kebijakan  Publik (Revisi  ke-). Alfabeta. Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik . CV Pustaka Setia. Arifanti, V. B. (2020). Mangrove management and climate change: a review in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 487 (1), 012022. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/487/1/012022 Djuwansyah, M. R. (2018). Environmental sustainability control by water resources carrying capacity concept: application significance in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 118 , 012027. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/118/1/012027 Fulazzaky, M. A. (2017). Participation of farmers in irrigation water management in Indonesia: a review. Irrigation and Drainage ,
66 (2), 182–191.
https://doi.org/10.1002/ird.208
5 Frinaldi, A., Putri, N. E., Saputra, B., Mubarak, A., Syafril, R., Willis, R., ... & Humaida, H. (2024, February). Analysis of tourism development based on good environmental governance in the Muaro Batang Arau integrated area. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3001, No. 1). AIP Publishing. Grindle, M. . (1997). Getting Good
Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing
Countries . Harvard Institute for
International Development. Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1989). Policy makers, policy choices,
and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries. Policy Sciences , 22 (3–4), 213–248. https://doi.org/10.1007/BF001 36320
Kerajaan, S. R. T., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2023). The Implementation Of The Regional
Cultural Preservation Policy Of Dharmasraya Regency. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 25 (2), 222–232. Narendra, B. H., Siregar, C. A., Dharmawan, I. W. S., Sukmana,
A., Pratiwi, Pramono, I. B.,
Basuki, T. M., Nugroho, H. Y. S. H.,
Supangat, A. B., Purwanto, Setiawan, O., Nandini, R., Ulya, N.
A., Arifanti, V. B., & Yuwati, T. W. (2021). A Review on Sustainability of Watershed Management in Indonesia. Sustainability , 13 (19), 11125. https://doi.org/10.3390/su1319
11125
Nasution, F., & Afdal, A. (2017). Profil
Pencemaran Air Sungai Di Muara
Batang Arau Kota Padang dari Tinjauan Fisika dan Kimia. Jurnal Fisika Universitas Andalas , 5 (1).
Osaki, M., Tsuji, N., Foead, N., & Reiley,
J. (2021). Tropical Peatland Eco- management (M. Osaki, N. Tsuji, N. Foead, & J. Rieley (eds.)). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978- 981-33-4654-3 Pebnita, W., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Sistem Penganggaran Kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 2 (2), 40–48. Pratiwi, S. S. D. (2020). Analisis Dampak Sumber Air Sungai Akibat Pencemaran Pabrik.
Journal of Research and Education Chemistry (JREC) . Pribadi, D. A., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Salsabila, L., & Azmi, N. A. (2021). How does the Government Manage Waste? Analysis of Waste Management in Bantul Regency, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 943 (1), 012005. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/943/1/012005 Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 17 (2), 233–248. Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 27 (2),
193–201. Putri, A., Osronita, O., & Dewata, I. (2017). Analisis Status Kualitas Air Sungai Batang Arau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Indeks Pencemaran dan NSF-WQI. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau , 4 (8). Rahmasary, A. N., Koop, S. H., & van Leeuwen, C. J. (2021). Assessing Bandung’s Governance Challenges of Water, Waste, and Climate Change: Lessons from Urban Indonesia. Integrated Environmental Assessment and Management , 17 (2), 434–444. https://doi.org/10.1002/ieam.4 334
Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial . Pustaka Pelajar.
Salsabila, L., Purnomo, E. P., & Jovita, H. D. (2021). The Importance of Public Participation in
Sustainable Solid Waste Management. Journal of Governance and Public Policy , 8 (2), PROOFREAD. https://doi.org/10.18196/jgpp.v 8i2.11519 Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta.
Sulistyaningsih, T., Nurmandi, A., Kamil, M., Roziqin, A., Salahudin,
Jainuri, Sihidi, I. T., Apriyanto Romadhan, A., & Loilatu, M. J.
(2021). Formulating Sustainable Watershed Governance Model: A Meta-analysis of Watershed Governance. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 10 (2), 1. Matandirotya NR. Research trends in the field o. https://doi.org/10.36941/ajis-
2021-0041
Suryawan, I. W. K., Rahman, A., Septiariva, I. Y., Suhardono, S., &
Wijaya, I. M. W. (2021). Life Cycle Assessment of Solid Waste
Generation During and Before Pandemic of Covid-19 in Bali Province. Journal of Sustainability Science and Management , 16 (1), 11–21. https://doi.org/10.46754/jssm. 2021.01.002 Umami, A., Sukmana, H., Wikurendra,
E. A., & Paulik, E. (2022). A review on water management issues: potential and challenges in Indonesia. Sustainable Water Resources Management , 8 (3), 63. https://doi.org/10.1007/s40899
-022-00648-7 Wahyurudhanto, A. (2020). Critical Reorientation of Bureaucratic
Reform and Good Governance in Public Sector Administration in Indonesia. Webology , 17 (2), 308–
316.
https://doi.org/10.14704/WEB/
V17I2/WEB17033