neter dalam Islam lebih pada aktivitas investasi dan pengelolaan uang beredar. Keseimbangan  ini  terlihat  pada  gambar  siklus  ekonomi  yang  merujuk  pada aktivitas yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Para pemikir Islam pada masa  awal  dan  pertengahan  telah  merumuskan  dengan  sangat  komprehensif tentang  makna  keadilan  dalam  hal  harga  dan  juga  kebijakan  ekonomi  yang sangat  relevan  dengan  kondisi  saat  ini  sehingga  koreksi  terhadap  sistem  yang ada dapat dilakukan. []

## Pustaka Acuan
Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005. Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi , Jakarta: Rajawali Pers, 1995. Ibn  Qudâmah, Al-Mughnî  ‘alâ  Mukhtashar  al-Kharqî ,  Lubnân:  Dâr  al-Maktab  al- ‘Ilmiyyah, 1994.
Ibn Taymiyyah, al-Hisbah fi al-Islâm , Lubnan: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1996. ---------------, Majmû‘ Fatâwâ , Riyâdh: Matbi’ Riyâdh, 1993. Islahi,  A.A., Konsepsi  Pemikiran  Ekonomi  Ibn  Taymiyyah, Surabaya:  PT.  Bina Ilmu, 1997.
Kahf, Monzer, The Islamic Economy: Analytical  Study of  the Functioning on the Islamic Economic System, Plainfield in Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 2008. Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: IIIT-Indonesia, 2002. Kuswanto, Adi, Pengantar Ekonomi ,  Depok: Gunadarma, 1993.
Qaradhawi, Yusuf, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam , diterjemahkan Didin Hafidudin, Jakarta: Robbani Press, 1977.
Rahardja,  Pratama  dan  Manurung,  Mandala, Teori  Ekonomi  Mikro  Suatu Pengantar , Jakarta: LPFEUI, 1999.
Schumpeter,  Joseph  A., History  of  Economic  Analysis, New  York:  Oxford University Press, 1954.
Shiddiqi,  M.  Nejatullah, Kegiatan  Ekonomi  dalam  Islam, Jakarta:  Bumi  Aksara, 1996.
Stiglizt,  Joseph  E., The  Roaring  Nineties:  Seeds  of  Destruction, London:  Allen Lane, 2003.
Syâthibî,  al-,  Abû  Ishâq  Ibrâhîm, al-Muwâfaqât  fî  Ushûl  al-Ahkam ,  al-Qâhirah:
Musthafâ Muhammad, t.th, jilid II. Thurow, Lester C, The Dangerous Currents: The State of Economics, New York: Random House, 1983.

## FATWA TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN DANA HAJI DAN STATUS DANA CALON HAJI DAFTAR TUNGGU
Jaih Mubarok & Hasanudin 
Abstract: Fatwâ Regarding to Financing Hajj Arrangements and the Status of Waiting  List  Hajj  Candidate .  There  are  different fatwâ between  DSN-MUI and Council Hisbah Persis relating to financing Hajj Arrangements and the status  of  waiting  list  hajj  candidate.  However,  in  substance,  the  DSN-MUI Fatwâ and is not in contradiction with the Council Hisbah Persis because both fatwas forbid bailout that ta‘alluq between qardh with ujrah . To reach istithâ'ah fi adâ’ al-hajj , a person is prohibited to invade other parties that is istithâ‘ah, MUI fatwa requires that recipients  must pay off the fund before the hajj realized. BPIH funds is belong to depositors and is placed at Islamic banks in form of savings or deposit belonging to depositor.
Keywords : istithâ‘ah, fatwâ , hajj
Abstrak: Fatwa  Tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Dana  Haji  dan  Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu. Dinamika dana haji dan status dana calon haji  daftar  tunggu  di  Indonesia  ditandai  silang-fatwa  antara  DSN-MUI dengan Dewan Hisbah Persis. Secara substansi, fatwa DSN-MUI dan Dewan Hisbah  Persis  tidak  bertentangan  karena  kedua-duanya  melarang  dana talangan  yang ta‘alluq antara qardh dengan ujrah yang  juga  diharamkan DSN-MUI. Untuk mencapai istithâ‘ah fi adâ’ al-hajj , tidak menyerobot pihak lain yang sudah istithâ‘ah, fatwa MUI mensyaratkan  penerima pembiayaan haji  harus  melunasi  sebelum  pelaksanaan  haji.  Dana  BPIH  yang  masuk daftar tunggu ditetapkan sebagai milik penyetor dan ditempatkan di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito sebagai milik penyetor.
Kata Kunci: istithâ‘ah , fatwa, haji
Naskah diterima: 2 Juli 2012, direvisi: 7 November 2012, disetujui: 22 November 2012.
 Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Jl.  Proklamasi  No.  51, Menteng, Jakarta Pusat. E-mail: jaihmubarok@yahoo.com & abumafaz@yahoo.co.id
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 24

## Pendahuluan
Produk perbankan syariah  yang ramai   menjadi wacana hukum  di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji.  Terminologi ini sebenarnya berasal dari  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Peng- urusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi  salah  satu  pemicu  panjangnya  antrean  calon  haji  (baca: waiting  list ). Oleh karena itu, pada 29 Juni-2 Juli 2012 topik yang sama dibahas dalam forum Ijtimak  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  yang  dilangsungkan  di  Pesantren  Cipasung, Tasikmalaya.  Forum  itu  juga  membahas  mengenai  status  kepemilikan  dana jemaah calon haji yang termasuk  daftar tunggu. 1 Artikel ini mendiskusikan  dua topik tersebut, yaitu dana talangan haji dan kepemilikan dana  jemaah calon haji yang  termasuk  daftar  tunggu  yang  bersinggungan  dengan  Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2
1 Dalam hukum Islam dikenal empat produk pemikiran ulama: fikih, fatwa, qânûn , dan qadhâ . Fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum  Islam,  sehingga  di  antara  cirinya  cenderung  kebal  pada  perubahan  karena  revisi  atas sebagiannya  dianggap  mengganggu  keutuhan  isi  keseluruhannya.  Dalam  sejarah  terbukti  bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika  kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. Qânûn adalah adalah produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Pihak yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi  dan  cendekiawan  lainnya.  Masa  berlaku  peraturan  perundang-undangan  biasanya  dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit. Qadhâ adalah keputusan-keputusan pengadilan agama. Qadhâ cenderung  bersifat  dinamis  karena  merupakan  respons  terhadap  perkara-perkara nyata  yang  dihadapi  masyarakat.  Ciri  keputusan  pengadilan  agama  adalah    tidak  meliputi  semua aspek  pemikiran  hukum  Islam  seperti  halnya  fikih.  Tetapi  dari  segi  kekuatan  hukumnya,  dia  lebih mengikat  terutama  bagi  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Lihat  M.  Atho  Mudzhar,  ‚Penerapan Pendekatan  Sejarah  Sosial  dalam  Hukum  Islam‛,  makalah  disampaikan  dalam  acara  diskusi  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung, 8 Januari 1992, h. 2-4 dan M. Atho Mudzhar,  ‚Fiqh  dan  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,‛  dalam  Budhy  Munawar-Rachman  (ed.), Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah, (Jakarta:  Yayasan  Wakaf  Paramadina,  1994),  h. 369- 370.
2 Fatwa terkait haji secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua:  fatwa internal MUI dan fatwa  eksternal  MUI.  Fatwa  eksternal  MUI  yang  dimaksud  adalah  fatwa  Dewan  Hisbah  Persis (Persatuan Islam), sedangkan fatwa internal MUI adalah: (1) Fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS; (2) Fatwa Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji dan Istithâ‘ah untuk Menunaikan Haji; (3) Fatwa  Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 tentang Status Dana Setoran BPIH Daftar Tunggu; dan (4) Fatwa MUI tentang Istithâ‘ah dalam
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Pendahuluan
Produk perbankan syariah  yang ramai   menjadi wacana hukum  di tanah air pada saat ini adalah dana talangan haji.  Terminologi ini sebenarnya berasal dari  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Peng- urusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Menurut sejumlah pengamat, fatwa ini menjadi  salah  satu  pemicu  panjangnya  antrean  calon  haji  (baca: waiting  list ).
Oleh karena itu, pada 29 Juni-2 Juli 2012 topik yang sama dibahas dalam forum Ijtimak  Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  yang  dilangsungkan  di  Pesantren  Cipasung, Tasikmalaya.  Forum  itu  juga  membahas  mengenai  status  kepemilikan  dana jemaah calon haji yang termasuk  daftar tunggu. 1 Artikel ini mendiskusikan  dua topik tersebut, yaitu dana talangan haji dan kepemilikan dana  jemaah calon haji yang  termasuk  daftar  tunggu  yang  bersinggungan  dengan  Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2
1 Dalam hukum Islam dikenal empat produk pemikiran ulama: fikih, fatwa, qânûn , dan qadhâ . Fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum  Islam,  sehingga  di  antara  cirinya  cenderung  kebal  pada  perubahan  karena  revisi  atas sebagiannya  dianggap  mengganggu  keutuhan  isi  keseluruhannya.  Dalam  sejarah  terbukti  bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika  kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respons terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.
Qânûn adalah adalah produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Pihak yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha, tetapi juga para politisi  dan  cendekiawan  lainnya.  Masa  berlaku  peraturan  perundang-undangan  biasanya  dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit. Qadhâ adalah keputusan-keputusan pengadilan agama. Qadhâ cenderung  bersifat  dinamis  karena  merupakan  respons  terhadap  perkara-perkara nyata  yang  dihadapi  masyarakat.  Ciri  keputusan  pengadilan  agama  adalah    tidak  meliputi  semua aspek  pemikiran  hukum  Islam  seperti  halnya  fikih.  Tetapi  dari  segi  kekuatan  hukumnya,  dia  lebih mengikat  terutama  bagi  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Lihat  M.  Atho  Mudzhar,  ‚Penerapan Pendekatan  Sejarah  Sosial  dalam  Hukum  Islam‛,  makalah  disampaikan  dalam  acara  diskusi  yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung, 8 Januari 1992, h. 2-4 dan M. Atho Mudzhar,  ‚Fiqh  dan  Reaktualisasi  Ajaran  Islam,‛  dalam  Budhy  Munawar-Rachman  (ed.),
Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah, (Jakarta:  Yayasan  Wakaf  Paramadina,  1994),  h. 369- 370.
2 Fatwa terkait haji secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua:  fatwa internal MUI dan fatwa  eksternal  MUI.  Fatwa  eksternal  MUI  yang  dimaksud  adalah  fatwa  Dewan  Hisbah  Persis (Persatuan Islam), sedangkan fatwa internal MUI adalah: (1) Fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS; (2) Fatwa Ijtimak Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji dan Istithâ‘ah untuk Menunaikan Haji; (3) Fatwa  Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 tentang Status Dana Setoran BPIH Daftar Tunggu; dan (4) Fatwa MUI tentang Istithâ‘ah dalam

## Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji
DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembia- yaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawab- an terhadap permohonan industri keuangan (baca: bank) yang ingin meningkat- kan  kualitas  pelayanan  yang  berupa  semakin  ragamnya  metode  pembiayaan terhadap masyarakat. 3
Fatwa  DSN  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah,  menetapkan  bahwa:  Pertama,  dalam  peng- urusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan  jasa (ujrah) dengan  menggunakan  prinsip al-ijârah sesuai  Fatwa  DSN- MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi  pembayaran  BPIH  nasabah  dengan  menggunakan  prinsip al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
melakukan  ibadah  Haji  (2  Pebruari  1979).  Secara  tidak  langsung,  Fatwa  DSN-MUI  No:  29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berhubungan dengan dua fatwa lainnya, yaitu: 1)  Fatwa  DSN-MUI  No:  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Ijarah ,  dan  (2)  Fatwa  DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh . 3 Dalam lingkungan MUI terdapat tiga forum yang menghasilkan fatwa: (1) Forum kajian  dan pembahasan  Komisi  Fatwa;  (2)  Forum  kajian  dan  pembahasan  DSN-MUI;  dan  (3)  Forum  Ijtimak Ulama  Komisi  Fatwa.  Forum  pertama  dalam  kajian  dan  pembahasan  topik  yang  difatwakan melibatkan pimpinan MUI dan Ketua serta anggota Komisi Fatwa dan peminta fatwa. Forum kedua dalam  kajian  dan  pembahasan  topik  yang  difatwakan  melibatkan pimpinan  dan  anggota  DSN-MUI serta mustaftî dan regulasi serta pihak terkait; dan forum ketiga yang dilibatkan melakukan kajian dan pembahasan adalah ulama utusan komisi fatwa MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melibatkan pihak-pihak terkait. Unsur-unsur fatwa adalah: (1) Mustaftî (peminta/pemohon fatwa), (2) Mufti/pihak otoritatif yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan opini/fatwa, (3) As’ilah /pertanyaan atau permasalahan yang diajukan agar mendapkan fatwa; dan (4) Ajwibah /fatwa/ketetapan yang berupa pendapat  mufti  yang  merupakan  solusi  atas  hal-hal  yang  dipertanyakan.  Adapun  langkah-langkah penerbitan  fatwa  DSN-MUI  dirincikan  sebagai  berikut:  Pertama,  masalah  yang  diajukan  oleh industri/regulator/masyarakat  ke  BPH  DSN-MUI  dilakukan  kajian  oleh  Kelompok  Kerja/Pokja  yang relevan  dengan  melakukan  langkah-langkah:  (1) Case  hearing dengan  pemohon,  (2)  klarifikasi dengan  pihak  terkait,  (3)  draft  formulasi  masalah,  (4)  konfirmasi  para  pihak,  dan  (5)  formulasi masalah. Kedua, formulasi masalah disampaikan oleh Pokja kepada BPH DSN-MUI yang selanjutnya dilakukan: (1) Kajian hukum yang berupa: (a) analisis dalil/ adillah , dan (b) analisis terhadap aqwal ulama, (2) industry and regulatory hearing , (3) draft formulasi solusi, (4) konfirmasi kepada regulator, (5) formulasi solusi/draf fatwa; dan ketiga, draf fatwa dari BPH DSN-MUI disampaikan kepada Pleno DSN-MUI  untuk  diadakan  sidang  pleno  dengan  rangkaian  kegiatan:  (1)  presentasi  draft  fatwa  oleh BPH  DSN-MUI,  (2)  tanggapan  pleono  (umum  dan  khusus),  (3)  penyempurnaan  draft  fatwa,  (4) harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain, dan (5) persetujuan fatwa. Lihat H.M. Ichwan Sam, dkk (Tim Penyunting), Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: DSN-MUI. 2011), h. 19-20.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 26
Keempat,  besar  imbalan  jasa al-ijârah tidak  boleh  didasarkan  pada  jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
Fatwa tersebut memberlakukan dua akad secara pararel: akad ijârah dan akad qardh sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasa- bah untuk memperoleh porsi (seat) haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut. Oleh karena itu, berlakulah norma ijârah sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yaitu: pertama , ketentuan objek ijârah adalah:  (1)  Objek ijârah adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang dan/atau  jasa;  (2)  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan  dalam  kontrak;  (3)  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat dibolehkan  (tidak  diharamkan);  (4)  Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus nyata  dan  sesuai  dengan  syariah;  (5)  Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan jahâlah (ketidaktahuan)  yang  akan mengakibatkan sengketa; (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;  (7)  Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah kepada  LKS  sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga dalam  jual  beli  dapat  pula  dijadikan  sewa  atau  upah  dalam ijârah; (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan (9) Kelenturan ( flexibility ) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
Kedua,  kewajiban  LKS  sebagai  pemberi  manfaat  barang  atau  jasa:  (1) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan; (2) menanggung biaya pemeliharaan barang; dan  (3) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
Ketiga,  kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat  barang  atau  jasa adalah:  (1)  membayar  sewa  atau  upah dan  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; (2) menanggung biaya pemeliharaan  barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  material);  dan  (3)  jika  barang yang  disewa  rusak,  bukan  karena  pelanggaran  dari  penggunaan  yang  diboleh- kan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 4
Akad qardh antara  LKS  dengan  nasabah  berupa  pembiayaan  dilakukan untuk  mendukung  pelayanan  yang  diberikan  oleh  LKS  kepada  nasabah  dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh, yaitu:
4 Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan al-Qardh.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Keempat,  besar  imbalan  jasa al-ijârah tidak  boleh  didasarkan  pada  jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
Fatwa tersebut memberlakukan dua akad secara pararel: akad ijârah dan akad qardh sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasa- bah untuk memperoleh porsi (seat) haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut. Oleh karena itu, berlakulah norma ijârah sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yaitu: pertama , ketentuan objek ijârah adalah:  (1)  Objek ijârah adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang dan/atau  jasa;  (2)  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan  dalam  kontrak;  (3)  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat dibolehkan  (tidak  diharamkan);  (4)  Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus nyata  dan  sesuai  dengan  syariah;  (5)  Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan jahâlah (ketidaktahuan)  yang  akan mengakibatkan sengketa; (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;  (7)  Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah kepada  LKS  sebagai  pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga dalam  jual  beli  dapat  pula  dijadikan  sewa  atau  upah  dalam ijârah; (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan (9) Kelenturan ( flexibility ) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
Kedua,  kewajiban  LKS  sebagai  pemberi  manfaat  barang  atau  jasa:  (1) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan; (2) menanggung biaya pemeliharaan barang; dan  (3) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
Ketiga,  kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat  barang  atau  jasa adalah:  (1)  membayar  sewa  atau  upah dan  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; (2) menanggung biaya pemeliharaan  barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  material);  dan  (3)  jika  barang yang  disewa  rusak,  bukan  karena  pelanggaran  dari  penggunaan  yang  diboleh- kan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 4 Akad qardh antara  LKS  dengan  nasabah  berupa  pembiayaan  dilakukan untuk  mendukung  pelayanan  yang  diberikan  oleh  LKS  kepada  nasabah  dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan mengenai pembiayaan qardh, yaitu:
4 Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan al-Qardh.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 28
Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijârah adalah:  (1) kewa- jiban  LKS  sebagai  pemberi  manfaat  barang  atau  jasa  ialah:  a)  menyediakan barang  yang  disewakan  atau  jasa  yang  diberikan,  b)  menanggung  biaya  peme- liharaan  barang,  dan  c)  menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang  yang disewakan; (2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa ialah:  a)  membayar  sewa  atau  upah  dan  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keutuhan  barang  serta  menggunakannya  sesuai  kontrak,  b)  menanggung  biaya pemeliharaan  barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  material),  c)  jika  barang  yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan  karena  kelalaian  pihak  penerima  manfaat  dalam  menjaganya,  ia  tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

## Ketentuan Fatwa tentang Qardh
Akad qardh yang  terdapat  dalam  Fatwa  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  ten- tang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah,  berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh .
Ketentuan  fatwa  yang  terdapat  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  19/DSN- MUI/IV/2001  terdiri  atas  tiga  bagian:  (1)  ketentuan  umum  tentang al-qardh ,  (2) ketentuan tentang sanksi, dan (3) ketentuan tentang sumber dana.
Ketentuan  umum  tentang qardh adalah:  (1) Qard adalah  pinjaman  yang diberikan  kepada  nasabah (muqtaridh) yang  memerlukan;  (2)  Nasabah qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang  telah disepakati bersama; (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; (4) LKS dapat  meminta  jaminan  kepada  nasabah  bilamana  dipandang  perlu;  (5)  Nasa- bah al-qardh dapat  memberikan  tambahan  (sumbangan)  dengan  sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan  (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati  dan  LKS  telah  memastikan  ketidakmampuannya,  LKS  dapat:  a) memperpanjang  jangka  waktu  pengembalian,  atau  b)  menghapus (write  off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Ketentuan mengenai sanksi adalah:  (1) Dalam hal nasabah tidak menun- jukkan  keinginan  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  dan bukan  karena  ketidak-mampuannya,  LKS  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada nasabah;  (2)  Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah  sebagaimana  dimaksud dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan; dan (3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijârah adalah:  (1) kewa- jiban  LKS  sebagai  pemberi  manfaat  barang  atau  jasa  ialah:  a)  menyediakan barang  yang  disewakan  atau  jasa  yang  diberikan,  b)  menanggung  biaya  peme- liharaan  barang,  dan  c)  menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang  yang disewakan; (2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa ialah:  a)  membayar  sewa  atau  upah  dan  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keutuhan  barang  serta  menggunakannya  sesuai  kontrak,  b)  menanggung  biaya pemeliharaan  barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  material),  c)  jika  barang  yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan  karena  kelalaian  pihak  penerima  manfaat  dalam  menjaganya,  ia  tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Ketentuan Fatwa tentang Qardh Akad qardh yang  terdapat  dalam  Fatwa  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  ten- tang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah,  berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh .
Ketentuan  fatwa  yang  terdapat  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  19/DSN- MUI/IV/2001  terdiri  atas  tiga  bagian:  (1)  ketentuan  umum  tentang al-qardh ,  (2) ketentuan tentang sanksi, dan (3) ketentuan tentang sumber dana.
Ketentuan  umum  tentang qardh adalah:  (1) Qard adalah  pinjaman  yang diberikan  kepada  nasabah (muqtaridh) yang  memerlukan;  (2)  Nasabah qardh wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang  telah disepakati bersama; (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; (4) LKS dapat  meminta  jaminan  kepada  nasabah  bilamana  dipandang  perlu;  (5)  Nasa- bah al-qardh dapat  memberikan  tambahan  (sumbangan)  dengan  sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan  (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati  dan  LKS  telah  memastikan  ketidakmampuannya,  LKS  dapat:  a) memperpanjang  jangka  waktu  pengembalian,  atau  b)  menghapus (write  off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
Ketentuan mengenai sanksi adalah:  (1) Dalam hal nasabah tidak menun- jukkan  keinginan  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  dan bukan  karena  ketidak-mampuannya,  LKS  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada nasabah;  (2)  Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  nasabah  sebagaimana  dimaksud dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan; dan (3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
Ketentuan  mengenai  sumber  dana  adalah  bahwa  dana qardh dapat  ber- sumber dari:  a) bagian  modal LKS,  b) keuntungan  LKS yang  disisihkan, dan  c) lembaga  lain  atau  individu  yang  mempercayakan  penyaluran  infaknya  kepada LKS.

## Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Talangan Haji
Di  antara  substansi  yang  tidak  dicantumkan  dalam  Fatwa  DSN  Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan Syariah  adalah  tidak  terdapat  ketentuan  mengenai  metode/cara  mendapatkan ujrah atas  jasa  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  LKS.  Ketentuan  yang  ada  hanya menyatakan  bahwa  penerimaan ujrah oleh  LKS  tidak  boleh  berhubungan langsung dengan pembiayaan al-qardh kepada nasabah. Oleh karena itu, industri menentukan  caranya  sendiri  yang  pada  akhirnya  timbul  dugaan  mengenai adanya hubungan langsung antara jumlah ujrah yang diterima LKS dengan pem- biayaan al-qardh sehingga ujrah tersebut  dipandang  sebagai  riba  yang  sebena- rnya tidak demikian.
Dewan  Hisbah  Pengurus  Pusat  Persatuan  Islam  (PP  Persis)  merupakan institusi  yang  merespons  praktik  industri  keuangan  syariah  yang  cenderung menyimpang  tersebut  dengan  fatwa  tentang  ‚Dana  Talangan  Haji‛  yang ditandatangani  K.H.  Usman  Shalahuddin  (Ketua)  dan  K.H.  Zae  Nandang (Sekretaris) pada 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H. Isi fatwa tersebut adalah: Pertama,  akad  dalam  dana  talangan  haji  yang  mensyaratkan  ‚ ujrah ‛  (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor    porsi  lebih  cepat  disebut  akad ijârah tidak  tepat.  Kedua,  beban  biaya yang  ditanggung  oleh  peminjam  dana  talangan  haji  termasuk  syarat  mendapat pinjaman  dana  talangan  haji.  Ketiga,  besaran  beban  biaya  yang  ditanggung peminjam  dana  talangan  haji  bergantung  atas  lamanya  waktu  pelunasan pembayaran  disebut  ujrah  tidak  tepat.  Keempat,  beban  pembayaran  yang  di- tanggung peminjam dana talangan haji umpamanya sebesar Rp 1.200.000,- untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman, dan Rp 2.400.000,- untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya, adalah riba. 6
Antara  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah  dengan  fatwa  Dewan  Hisbah  PP Persis  tentang  ‚Dana  Talangan  Haji‛  tidaklah  terdapat  pertentangan  secara
6 Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang ‚Dana Talangan Haji‛ yang ditandatangani K.H. Usman Shalahuddin (Ketua) dan K.H. Zae Nandang (Sekretaris) pada 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 30
substantif. Hanya saja komunikasi efektif antara DSN-MUI dengan Dewan Hisbah PP Persis tidak terbangun sehingga terjadi kekuranglengkapan informasi.
Terdapat  pertautan  antara  Fatwa  DSN-MUI  dengan  Fatwa  Dewan  Hisbah Persis,  yaitu  praktik  ‚Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji‛  di  lembaga  keuangan syariah  yang  dijelaskan  kepada  Dewan  Hisbah  Persis  oleh  industri  adalah  riba (haram)  karena  praktik  ‚pembiayaan  kepengurusan  haji‛  berubah  menjadi ‚pembiayaan  dana  talangan  haji.‛  Dalam  skema  fatwa  DSN  MUI  dirancang bahwa: Pertama, dalam hal nasabah berkehendak untuk mendapatkan porsi haji tapi tidak memiliki uang yang cukup (misalnya 25 juta rupiah), LKS dibolehkan menalanginya  (misal  nasabah  mempunyai  dana  10  juta  rupiah,  maka  LKS menyalurkan  pembiayaan  sebesar  15  juta  rupiah  dengan  akad qardh ).  Dalam penyaluran  dana  diberlakukan  rukun  dan  syarat qardh ,  antara  lain  LKS  tidak boleh meminta imbalan kepada nasabah atas jasa qardh , karena qardh termasuk akad  kebajikan (tabarru’) yang  substansinya  nasabah  wajib  mengembalikan sejumlah  dana  yang  dipinjamnya  (tidak  boleh  ada  syarat  tambahan  terdapat dana tersebut). Dengan demikian, fatwa Dewan Hisbah Persis yang menyatakan bahwa ‚akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan ‚ ujrah ‛ (imbalan dari pinjaman)  bagi  talangan  pinjaman  uang  sebesar  biaya  untuk  mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad ijârah tidak tepat‛, merupakan fatwa yang sejalan  dengan  fatwa  DSN-MUI  karena,  sekali  lagi,  pembiayaan  dengan  tujuan agar  mendapatkan  nomor  porsi  lebih  cepat  bukanlah ijârah (maka  tidak  ada ujrah ). Kedua,  akad ijârah antara  nasabah  (pengguna  jasa/penerima  manfaat/ musta’jir )  dengan  LKS  (penyedia  jasa/ ajir )  karena  ia  memiliki  prestasi  berupa ‚pengurusan  fasilitas  agar  nasabah  memperoleh  porsi.‛  Fatwa  DSN-MUI  nomor 29  Tahun  2002  menetapkan  bahwa:  Pertama,  dalam  pengurusan  haji  bagi nasabah,  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah )  dengan  menggunakan prinsip al-ijârah sesuai  Fatwa  DSN-MUI  nomor  9/DSN-MUI/IV/2000.  Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan  menggunakan  prinsip al-qardh sesuai  Fatwa  DSN-MUI  nomor  19/DSN- MUI/IV/2001.  Kketiga,  jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Keempat, besar imbalan jasa al- ijârah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalam  lampiran putusan  Dewan Hisbah  Persis terlihat  bahwa pembiayaan  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tertentu  terdapat  hubungan secara langsung antara jumlah pembiayan qardh yang disalurkan dengan jangka waktu  pengembalian  serta ujrah (upah)  yang  diterima  oleh  lembaga  keuangan syariah.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
substantif. Hanya saja komunikasi efektif antara DSN-MUI dengan Dewan Hisbah PP Persis tidak terbangun sehingga terjadi kekuranglengkapan informasi.
Terdapat  pertautan  antara  Fatwa  DSN-MUI  dengan  Fatwa  Dewan  Hisbah Persis,  yaitu  praktik  ‚Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji‛  di  lembaga  keuangan syariah  yang  dijelaskan  kepada  Dewan  Hisbah  Persis  oleh  industri  adalah  riba (haram)  karena  praktik  ‚pembiayaan  kepengurusan  haji‛  berubah  menjadi ‚pembiayaan  dana  talangan  haji.‛  Dalam  skema  fatwa  DSN  MUI  dirancang bahwa: Pertama, dalam hal nasabah berkehendak untuk mendapatkan porsi haji tapi tidak memiliki uang yang cukup (misalnya 25 juta rupiah), LKS dibolehkan menalanginya  (misal  nasabah  mempunyai  dana  10  juta  rupiah,  maka  LKS menyalurkan  pembiayaan  sebesar  15  juta  rupiah  dengan  akad qardh ).  Dalam penyaluran  dana  diberlakukan  rukun  dan  syarat qardh ,  antara  lain  LKS  tidak boleh meminta imbalan kepada nasabah atas jasa qardh , karena qardh termasuk akad  kebajikan (tabarru’) yang  substansinya  nasabah  wajib  mengembalikan sejumlah  dana  yang  dipinjamnya  (tidak  boleh  ada  syarat  tambahan  terdapat dana tersebut). Dengan demikian, fatwa Dewan Hisbah Persis yang menyatakan bahwa ‚akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan ‚ ujrah ‛ (imbalan dari pinjaman)  bagi  talangan  pinjaman  uang  sebesar  biaya  untuk  mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad ijârah tidak tepat‛, merupakan fatwa yang sejalan  dengan  fatwa  DSN-MUI  karena,  sekali  lagi,  pembiayaan  dengan  tujuan agar  mendapatkan  nomor  porsi  lebih  cepat  bukanlah ijârah (maka  tidak  ada ujrah ).
Kedua,  akad ijârah antara  nasabah  (pengguna  jasa/penerima  manfaat/ musta’jir )  dengan  LKS  (penyedia  jasa/ ajir )  karena  ia  memiliki  prestasi  berupa ‚pengurusan  fasilitas  agar  nasabah  memperoleh  porsi.‛  Fatwa  DSN-MUI  nomor 29  Tahun  2002  menetapkan  bahwa:  Pertama,  dalam  pengurusan  haji  bagi nasabah,  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah )  dengan  menggunakan prinsip al-ijârah sesuai  Fatwa  DSN-MUI  nomor  9/DSN-MUI/IV/2000.  Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan  menggunakan  prinsip al-qardh sesuai  Fatwa  DSN-MUI  nomor  19/DSN- MUI/IV/2001.  Kketiga,  jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Keempat, besar imbalan jasa al- ijârah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalam  lampiran putusan  Dewan Hisbah  Persis terlihat  bahwa pembiayaan  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tertentu  terdapat  hubungan secara langsung antara jumlah pembiayan qardh yang disalurkan dengan jangka waktu  pengembalian  serta ujrah (upah)  yang  diterima  oleh  lembaga  keuangan syariah.
Isu  yang  kedua  yang  berkaitan  dengan  fatwa  tentang  pembiayaan pengurusan  haji  lembaga  keuangan  syariah  berkaitan  dengan istithâ‘ah ;  yaitu orang  yang  sudah istithâ‘ah (mampu)  untuk  melakukan  ibadah  haji  merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.
Syarat dalam pembahasan haji dibedakan menjadi dua, yakni syarat wajib dan syarat sah. Akan tetapi tampaknya ulama ikhtilâf mengenai keabsahan haji yang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut.
Penjelasan mengenai syarat haji secara sederhana  adalah: (1) Beragama Islam  (haji  tidak  diwajibkan  kepada  orang  kafir  dan  hukum  orang  kafir  yang melakukan  ibadah  haji  adalah  tidak  sah);  (2) Al-Hurriyah (merdeka).  Hamba sahaya tidak diwajibkan haji;  (3) Al-Taklîf dewasa (al-bulûgh ) dan berakal (al- ‘aql); anak  kecil  dan  orang  gila  tidak  wajib  haji;  dan  (4) Istithâ‘ah (mampu).
Orang yang mampu tidak wajib melakukan ibadah haji.
Ulama  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan al-istithâ‘ah  fi  al-hajj adalah  kemampuan  untuk  sampai/tiba  ke  Mekah (al-qudrah  ‘ala  al-wushûl  ilâ Makkah). Sedangkan  ulama  Mâlikiyyah  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud istithâ‘ah adalah  memungkinkannya  seseorang  sampai  ke  Mekah  sesuai kebiasaan, baik jalan kaki maupun berkendaraan (imkân al-wushûl ilâ Makkah bi hasab al-‘âdah immâ masyiyya aw rakîba) . 7
Ulama  sepakat  bahwa istithâ‘ah termasuk  syarat  yang  berkaitan  dengan wajibnya  haji,  bukan  berkaitan  dengan  syarat  sah  haji.  Ulama  berbeda-beda dalam menjelaskan kriteria (termasuk indikator) istithâ‘ah haji. Di antara ulama yang mengomentarinya adalah Hanafiyyah, Mâlikiyyah, dan Hanâbilah. Ulama  Hanafiyyah  menjelaskan  bahwa istithâ‘ah haji  dibedakan  menjadi tiga.  Pertama, istithâ‘ah dari  segi  fisik/badan  (sehat  badan/ al-istithâ‘ah  al-bada- niyyah ).  Haji  tidak  wajib  bagi  muslim  yang  sakit  dan  yang  sudah  renta.  Kedua, istithâ‘ah dari segi harta (al-istithâ‘ah al-mâliyyah, yaitu harus memiliki harta yang cukup  untuk  bekal  selama  melakukan  ibadah  haji,  bekal  untuk  memenuhi kebutuhan pangan (makan-minum), sandang (pakaian), maupun papan (tempat tinggal  dan  kendaraan).  Ketiga, istithâ‘ah dari  segi  keamanan (al-istithâ‘ah  al- amâniyyah) ,  yaitu  jalur  yang  dilalui  untuk  sampai  ke  Mekah  (untuk  melakukan haji)  termasuk  jalur  yang  aman  (tidak  dalam  keadaan  perang  yang  memba- hayakan calon jemaah yang lewat). Warga sebuah negara yang pempimpinnya
7 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu‘âshir, 2006), Vol. III, h. 2082 dan 2084. Al-Sayyid Sâbiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah menjelaskan bahwa syarat wajib haji adalah lima: (1) beragama Islam, (2) dewasa (bâligh) , (3) berakal, (4) merdeka (hurriyah) , dan (5) mampu (istithâ‘ah) . Lihat al-Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983), Vol. I, h. 530.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 32
melarang warganya untuk melakukan ibadah haji, termasuk dalam kategori tidak aman.  Jadi,  Muslim  yang  dilarang  pemimpinnya  untuk  melakukan  ibadah  haji, berarti tidak istithâ‘ah dari segi kemanan. 8
Ulama  Mâlikiyyah  menjelaskan  cakupan istithâ‘ah yang  secara  substansi hampir  sama  dengan  penjelasan  ulama  Hanafiyyah.  Ulama  Mâlikiyyah  ber- pendapat bahwa indikator istithâ‘ah adalah: Pertama, badan yang kuat ( quwwah al-badan )  sehingga  memungkinkan  yang  bersangkutan  sampai  di  Mekah  baik dengan  jalan  kaki  maupun  berkendaraan  sesuai  kebiasaan.  Kedua,  memiliki bekal  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhannya  selama  melakukan  ibadah haji (wujûd  al-zad  al-muballagh) .  Ketiga,  keamanan  di  perjalanan,  yaitu keselamatan yang mencakup terjaminnya keselamatan jiwa (dari pembunuhan), harta (dari perampasan/pencurian), dan penyamun (qath‘î al-tharîq) . 9
Ulama Syâfi‘iyyah merincikan istithâ‘ah ke dalam tujuh indikator, yakni: (1) al-qudrah  al-badaniyyah (kemampuan  fisik/badan),  (2) al-qudrah  al-mâliyah (kemampuan  harta),  (3)  adanya  media/kendaraan  yang  memadai (wujûd  al- râhilah ),  (4)  adanya  air  dan  perbekalan  serta  tempat  pengisian  bahan  bakar kendaraan (wujûd  al-mâ’  wa  al-zad  wa  ‘alafa  al-dâbbah ),  (5)  aman  perja- lanannya  ( al-istithâ‘ah  al-amaniyyah ),  (6)  bagi  perempuan  diharuskan  ada suami/muhrim,  (7) imkân  al-maysir (memungkinkan  mendapat  kemudahan dalam  menunaikan  haji). 10 Sedangkan  ulama  Hanâbilah  menjelaskan  bahwa indikator istithâ‘ah hanyalah dua, yaitu: (1) mampu secara materi sehingga me- miliki bekal yang cukup untuk melakukan ibadah haji dan  (2) adanya kemam- puan untuk melakukan perjalanan baik jalan kaki maupun berkendaraan. 11 Pendapat  ulama  mengenai istiha’ah sebagai  syarat  wajib  haji  tidak  ber- hubungan langsung dengan adanya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS. Oleh karena  itu,  kiranya  dapat  dijelaskan  melalui  nalar  umum  mengenai  posisi pinjaman (baca: pembiayaan) tersebut.
Pertama, istithâ‘ah untuk  melakukan  haji  bukan  sesuatu  yang  terjadi secara alamiah (taken for granted/taqdir semata), akan tetapi harus diusahakan/ diupayakan.  Oleh  karena  itu,  dari  segi  penerima  pembiayaan  pengurusan  haji dengan  akad qardh ,  dapat  dipahami  bahwa  pembiayaan  yang  ia  peroleh merupakan usaha (effort/kasab/ikhtiyâr) dari orang yang bersangkutan. Sebagai analogi, orang Indonesia  akan merasa  berat jika membeli kendaraan  bermotor secara tunai, mereka mampu memiliki kendaraan bermotor karena pembelian-
8 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2082-2083. 9 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2084-2085.
10 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2086-2089.
11 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2089.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
melarang warganya untuk melakukan ibadah haji, termasuk dalam kategori tidak aman.  Jadi,  Muslim  yang  dilarang  pemimpinnya  untuk  melakukan  ibadah  haji, berarti tidak istithâ‘ah dari segi kemanan. 8
Ulama  Mâlikiyyah  menjelaskan  cakupan istithâ‘ah yang  secara  substansi hampir  sama  dengan  penjelasan  ulama  Hanafiyyah.  Ulama  Mâlikiyyah  ber- pendapat bahwa indikator istithâ‘ah adalah: Pertama, badan yang kuat ( quwwah al-badan )  sehingga  memungkinkan  yang  bersangkutan  sampai  di  Mekah  baik dengan  jalan  kaki  maupun  berkendaraan  sesuai  kebiasaan.  Kedua,  memiliki bekal  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhannya  selama  melakukan  ibadah haji (wujûd  al-zad  al-muballagh) .  Ketiga,  keamanan  di  perjalanan,  yaitu keselamatan yang mencakup terjaminnya keselamatan jiwa (dari pembunuhan), harta (dari perampasan/pencurian), dan penyamun (qath‘î al-tharîq) . 9 Ulama Syâfi‘iyyah merincikan istithâ‘ah ke dalam tujuh indikator, yakni: (1) al-qudrah  al-badaniyyah (kemampuan  fisik/badan),  (2) al-qudrah  al-mâliyah (kemampuan  harta),  (3)  adanya  media/kendaraan  yang  memadai (wujûd  al- râhilah ),  (4)  adanya  air  dan  perbekalan  serta  tempat  pengisian  bahan  bakar kendaraan (wujûd  al-mâ’  wa  al-zad  wa  ‘alafa  al-dâbbah ),  (5)  aman  perja- lanannya  ( al-istithâ‘ah  al-amaniyyah ),  (6)  bagi  perempuan  diharuskan  ada suami/muhrim,  (7) imkân  al-maysir (memungkinkan  mendapat  kemudahan dalam  menunaikan  haji). 10 Sedangkan  ulama  Hanâbilah  menjelaskan  bahwa indikator istithâ‘ah hanyalah dua, yaitu: (1) mampu secara materi sehingga me- miliki bekal yang cukup untuk melakukan ibadah haji dan  (2) adanya kemam- puan untuk melakukan perjalanan baik jalan kaki maupun berkendaraan. 11 Pendapat  ulama  mengenai istiha’ah sebagai  syarat  wajib  haji  tidak  ber- hubungan langsung dengan adanya pembiayaan pengurusan haji oleh LKS. Oleh karena  itu,  kiranya  dapat  dijelaskan  melalui  nalar  umum  mengenai  posisi pinjaman (baca: pembiayaan) tersebut.
Pertama, istithâ‘ah untuk  melakukan  haji  bukan  sesuatu  yang  terjadi secara alamiah (taken for granted/taqdir semata), akan tetapi harus diusahakan/ diupayakan.  Oleh  karena  itu,  dari  segi  penerima  pembiayaan  pengurusan  haji dengan  akad qardh ,  dapat  dipahami  bahwa  pembiayaan  yang  ia  peroleh merupakan usaha (effort/kasab/ikhtiyâr) dari orang yang bersangkutan. Sebagai analogi, orang Indonesia  akan merasa  berat jika membeli kendaraan  bermotor secara tunai, mereka mampu memiliki kendaraan bermotor karena pembelian-
8 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2082-2083.
9 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2084-2085. 10 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2086-2089. 11 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , h. 2089.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 34
qardh yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan, hukumnya boleh (mubâh/jâ’iz) .
Ketiga,  dana  talangan  haji  sebagaimana  poin  pertama  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pem- biayaan  Pengurusan  Haji  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah/atau  menyebabkan terhalanginya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.
Keempat, istithâ‘ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujûb) , bukan syarat sah haji (syarth al-shihhah) . Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara  memperoleh  dana  talangan  haji  dari  LKS  adalah  boleh,  karena  hal  itu merupakan  usaha /kasab /ikhtiar  dalam  rangka  menunaikan  haji.  Jika  upaya tersebut madharat bagi dirinya atau orang lain, maka tidak diperbolehkan.
Kelima,  umat  Islam  tidak  boleh  memaksakan  diri  untuk  melaksanakan ibadah  haji  sebelum  benar-benar istithâ‘ah dan  tidak  dianjurkan  untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.
Keenam,  umat  Islam  yang  menerima  dana  talangan  haji  tidak  boleh menunaikan  ibadah  haji  sebelum  pembiayaan  talangan  haji  dari  LKS  lunas. Ketujuh,  umat  Islam  tidak  boleh  mengajukan  dana  talangan  haji  jika  tidak memiliki  kekayaan  yang  memadai  untuk  membayarnya.  Kedelapan  LKS  wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/isteri, serta tenor pembiayaan. Kesembilan,  pemerintah c.q. Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada 2 Pebruari 1979 (4 Rabiul Awal 1399 H) yang dipimpin oleh K.H. M. Syukri Ghozali (Ketua) dan  M.  Musytari  Yusuf  (sekretaris)  atas  pertanyaan/surat  dari  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen (baca: Kementerian) Agama RI, 17 Januari 1979, Nomor: H/115/1979, hal  Permohonan Fatwa tentang Istithâ‘ah dalam  melakukan  ibadah  haji,  memutuskan/  memfatwakan  sebagai berikut: 13 Pertama,  bahwa  Keputusan  Musyawarah  Alim  Ulama  yang  diadakan pada  tahun  1975  tentang Istithâ‘ah yang  selengkapnya  berbunyi,  ‚Orang  Islam dianggap  mampu (istithâ‘ah) melaksanakan  ibadah  haji,  apabila  jasmaniah, ruhaniah,  dan  pembekalan  memungkinkan  ia  untuk  menunaikan  tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga,‛ dianggap telah cukup memadai.
13 K.H. Ma‘ruf Amin (Ketua Tim Penyusun), Himpunan Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Penerbit Erlangga. 2011), h. 130-131.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
qardh yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan, hukumnya boleh (mubâh/jâ’iz) .
Ketiga,  dana  talangan  haji  sebagaimana  poin  pertama  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pem- biayaan  Pengurusan  Haji  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah/atau  menyebabkan terhalanginya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.
Keempat, istithâ‘ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujûb) , bukan syarat sah haji (syarth al-shihhah) . Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara  memperoleh  dana  talangan  haji  dari  LKS  adalah  boleh,  karena  hal  itu merupakan  usaha /kasab /ikhtiar  dalam  rangka  menunaikan  haji.  Jika  upaya tersebut madharat bagi dirinya atau orang lain, maka tidak diperbolehkan.
Kelima,  umat  Islam  tidak  boleh  memaksakan  diri  untuk  melaksanakan ibadah  haji  sebelum  benar-benar istithâ‘ah dan  tidak  dianjurkan  untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini.
Keenam,  umat  Islam  yang  menerima  dana  talangan  haji  tidak  boleh menunaikan  ibadah  haji  sebelum  pembiayaan  talangan  haji  dari  LKS  lunas.
Ketujuh,  umat  Islam  tidak  boleh  mengajukan  dana  talangan  haji  jika  tidak memiliki  kekayaan  yang  memadai  untuk  membayarnya.  Kedelapan  LKS  wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/isteri, serta tenor pembiayaan. Kesembilan,  pemerintah c.q. Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS dalam pembiayaan dana talangan haji.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada 2 Pebruari 1979 (4 Rabiul Awal 1399 H) yang dipimpin oleh K.H. M. Syukri Ghozali (Ketua) dan  M.  Musytari  Yusuf  (sekretaris)  atas  pertanyaan/surat  dari  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen (baca: Kementerian) Agama RI, 17 Januari 1979, Nomor: H/115/1979, hal  Permohonan Fatwa tentang Istithâ‘ah dalam  melakukan  ibadah  haji,  memutuskan/  memfatwakan  sebagai berikut: 13 Pertama,  bahwa  Keputusan  Musyawarah  Alim  Ulama  yang  diadakan pada  tahun  1975  tentang Istithâ‘ah yang  selengkapnya  berbunyi,  ‚Orang  Islam dianggap  mampu (istithâ‘ah) melaksanakan  ibadah  haji,  apabila  jasmaniah, ruhaniah,  dan  pembekalan  memungkinkan  ia  untuk  menunaikan  tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga,‛ dianggap telah cukup memadai.
13 K.H. Ma‘ruf Amin (Ketua Tim Penyusun), Himpunan Fatwa  Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Penerbit Erlangga. 2011), h. 130-131.
Kedua, jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan istithâ‘ah mengalami  kejanggalan-kejanggalan,  dikarenakan  yang  bersangkutan  kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) istithâ‘ah itu.
Ketiga,  perlu  adanya  penerangan  yang  seksama,  guna  menjelaskan pelaksanaan istithâ‘ah, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.
Kempat, jika calon haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab, dan menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa pemerintah mempersulit pelaksanaan haji.
Kelima, banyak jemah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seim- bang  dengan  jumlah  penduduk  (140  juta  jiwa,  dulu-pen)  berarti  menunjukkan besarnya umat Islam Indonesia.
Keenam,  memang  jemaah  haji  Indonesia  sebagian  besar  terdiri  atas masyarakat kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di antara mereka terdapat sekadar ketidakwajaran, kejanggalan merupakan hal yang  lumrah  dan  tidak  perlu  dibesar-besarkan,  malah  hendaknya  ditingkatkan bimbingannya.
Ketujuh, masyarakat kampung dan perdesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, dan  rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal  mereka  tidak  mengabaikan  kewajiban  yang  lebih  utama  seperti  nafkah keluarga.
Kedelapan,  siapa  yang  akan  menilai  tentang  baik  tidaknya  pelaksanaan haji  Indonesia  harus  mengingat  segala  pertimbangan  sebagaimana  tersebut  di atas.  Kesembilan,  bagaimanapun  keadaannya,  masyarakat  bangsa  Indonesia perlu ditingkatkan dalam segala hal.
Dalam  rumusan  masalah  fatwa  tentang  status  kepemilikan  dana  setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu (waiting list) dipertanyakan mengenai tiga hal. Pertama, pemilik dana setoran haji yang waiting list. Kedua, boleh tidaknya dana setoran BPIH yang termasuk daftar tunggu diinvestasikan. Ketiga, siapakah yang berhak mengelola investasi (jika dibolehkan) dan hasilnya untuk siapa.
Dalam ketetapan hukum fatwa terdapat empat butir keputusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut. 14 Pertama, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar‘î adalah  milik  pendaftar  (calon  haji).  Oleh  sebab  itu,  apabila  yang
14 Ijtima’ Ulama Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung Tasikmalaya (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2012), h. 98-99.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 36
bersangkutan  meninggal  atau  ada  halangan syar‘î yang  membuat  calon  haji tersebut  gagal  berangkat,  dana  setoran  haji  wajib  dikembalikan  kepada  calon haji atau ahli warisnya.
Kedua,  dana  setoran  BPIH  bagi  calon  haji  yang  termasuk  daftar  tunggu dalam  rekening  Menteri  Agama,  boleh  di- tasharruf -kan  untuk  hal-hal  yang  pro- duktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.
Ketiga,  hasil  pemanfatan/investasi  tersebut  merupakan  milik  calon  haji yang  termasuk  dalam  daftar  tunggu  (antara  lain  sebagai  penambah  dana simpanan  calon  haji  atau  pengurang  biaya  haji  yang  riil/nyata).  Sebagai  penge- lola,  pemerintah  (Kementerian  Agama)  berhak  mendapatkan  imbalan  yang wajar/tidak berlebihan.
Keempat,  dana  BPIH  milik  calon  haji  yang  masuk  dalam  daftar  tunggu, tidak  boleh  digunakan  untuk  keperluan  apapun  kecuali  untuk  membiayai keperluan yang bersangkutan.
Substansi fatwa ini merupakan respons terhadap  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 23 yang lengkapnya: (1)  BPIH  yang  disetor  ke  rekening  Menteri  melalui  bank  syariah  dan/atau  bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri de- ngan mempertimbangkan nilai manfaat;  (2) Nilai manfaat sebagaimana dimak- sud  pada  ayat  (1)  digunakan  langsung  untuk  membiayai  belanja  operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Atas  dasar  ketentuan  tersebut,  Pemerintah  (Kementerian  Agama)  meng- gunakan hasil pengelolaan dana calon haji yang termasuk daftar tunggu sebagai dana  operasional  penyelenggaraan  haji  pada  tahun  berjalan  (baca:  dana optimalisasi).  Oleh  karena  itu,  uang  hasil  pengelolaan  BPIH  calon  haji  yang termasuk  daftar  tunggu  digunakan  untuk  keperluan  bukan  calon  haji  yang bersangkutan.  Tegasnya,  calon  haji  yang  termasuk  daftar  tunggu  membantu calon haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Hal ini melahirkan pertanyaan  di  masyarakat  sehingga  muncul  Fatwa  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa Tahun 2012 di Pesantren Cipasung Jawa Barat. Fatwa ini diharapkan mendorong pemerintah  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  pengelolaan  dana  haji  yang daftar  tunggu  dilakukan  secara  transparan  dan  di  antara  hasilnya  menjadi  hak pemilik dana, yaitu calon jemaah haji yang termasuk daftar tunggu.
Hal  kedua  yang  penting  untuk  dikritik  adalah  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  tentang  diboleh- kannya penerimaan dan penempatan dana BPIH di lembaga-lembaga keuangan nonsyariah,  tepatnya  UU  Nomor  13  Tahun  2008  pasal  22  (1)  berbunyi,  ‚BPIH
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
bersangkutan  meninggal  atau  ada  halangan syar‘î yang  membuat  calon  haji tersebut  gagal  berangkat,  dana  setoran  haji  wajib  dikembalikan  kepada  calon haji atau ahli warisnya.
Kedua,  dana  setoran  BPIH  bagi  calon  haji  yang  termasuk  daftar  tunggu dalam  rekening  Menteri  Agama,  boleh  di- tasharruf -kan  untuk  hal-hal  yang  pro- duktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.
Ketiga,  hasil  pemanfatan/investasi  tersebut  merupakan  milik  calon  haji yang  termasuk  dalam  daftar  tunggu  (antara  lain  sebagai  penambah  dana simpanan  calon  haji  atau  pengurang  biaya  haji  yang  riil/nyata).  Sebagai  penge- lola,  pemerintah  (Kementerian  Agama)  berhak  mendapatkan  imbalan  yang wajar/tidak berlebihan.
Keempat,  dana  BPIH  milik  calon  haji  yang  masuk  dalam  daftar  tunggu, tidak  boleh  digunakan  untuk  keperluan  apapun  kecuali  untuk  membiayai keperluan yang bersangkutan.
Substansi fatwa ini merupakan respons terhadap  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 23 yang lengkapnya:
(1)  BPIH  yang  disetor  ke  rekening  Menteri  melalui  bank  syariah  dan/atau  bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri de- ngan mempertimbangkan nilai manfaat;  (2) Nilai manfaat sebagaimana dimak- sud  pada  ayat  (1)  digunakan  langsung  untuk  membiayai  belanja  operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Atas  dasar  ketentuan  tersebut,  Pemerintah  (Kementerian  Agama)  meng- gunakan hasil pengelolaan dana calon haji yang termasuk daftar tunggu sebagai dana  operasional  penyelenggaraan  haji  pada  tahun  berjalan  (baca:  dana optimalisasi).  Oleh  karena  itu,  uang  hasil  pengelolaan  BPIH  calon  haji  yang termasuk  daftar  tunggu  digunakan  untuk  keperluan  bukan  calon  haji  yang bersangkutan.  Tegasnya,  calon  haji  yang  termasuk  daftar  tunggu  membantu calon haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Hal ini melahirkan pertanyaan  di  masyarakat  sehingga  muncul  Fatwa  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa Tahun 2012 di Pesantren Cipasung Jawa Barat. Fatwa ini diharapkan mendorong pemerintah  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  pengelolaan  dana  haji  yang daftar  tunggu  dilakukan  secara  transparan  dan  di  antara  hasilnya  menjadi  hak pemilik dana, yaitu calon jemaah haji yang termasuk daftar tunggu.
Hal  kedua  yang  penting  untuk  dikritik  adalah  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  tentang  diboleh- kannya penerimaan dan penempatan dana BPIH di lembaga-lembaga keuangan nonsyariah,  tepatnya  UU  Nomor  13  Tahun  2008  pasal  22  (1)  berbunyi,  ‚BPIH
disetorkan  ke  rekening  Menteri  melalui  bank  syariah  dan/atau  bank  umum nasional  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.‛  Ketentuan  dalam  pasal  ini  tidak  sesuai dengan spirit pengembangan dan penguatan Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, substansi pasal tersebut layak diajukan untuk diubah menjadi ‚BPIH disetorkan  ke  rekening  Menteri  melalui  bank  syariah    yang  ditunjuk  oleh  Men- teri.‛ 15 Oleh  karena  itu,  menempatkan  dana  calon  haji  daftar  tunggu  pada rekening bank konvensional nasional yang tidak memiliki layanan syariah (baca: Unit  Usaha  Syariah/UUS)  adalah  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008, pasal 22 (1). Usul agar kata-kata ‚dan/atau bank umum nasional‛ adalah semata-mata untuk melakukan sadd al-dzarî‘ah (preventif) agar tidak lagi ada peluang penempatan dana pada rekening bank konvensional.

## Penutup
Fatwa  DSN-MUI  tentang  pengurusan  dana  haji  dipahami  secara  beragam oleh  industri  sehingga  terdapat  LKS  yang  dalam  praktiknya  masih  terdapat hubungan  langsung  antara  dana qardh yang  disalurkan  dengan ujrah yang diterima oleh LKS. Fatwa Dewan Hisbah Persis relevan dengan praktik tersebut, yaitu  praktik  pengurusan  haji  yang  menyimpang  dari  ketentuan  fatwa  29/DSN- MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah. Tegasnya  terdapat ta‘aluq antara  dana qardh dengan ujrah yang  diterima Lembaga Keuangan Syariah.
Isu istithâ‘ah yang dihubungkan dengan dugaan terjadinya gangguan bagi yang sudah istithâ‘ah oleh orang yang belum istithâ‘ah terjawab dalam ketentuan fatwa,  yaitu  peminjam  harus  melunasi  pembiayaannya  terlebih  dahulu  kepada Lembaga  Keuangan  Syariah  sebelum  menunaikan  ibadah  haji.  Dengan  demi- kian,  pembiayaan  pengurusan  haji  hanyalah  fasilitas  bagi  yang  sudah  mampu (memiliki  harta  yang  cukup)  tapi  tidak  ‚ liquid .‛  Dengan  kata  lain,  pembiayan pengurusan  haji  berfungsi  sebagai kasab /ikhtiar/ effort bagi  penerima  pembia- yaan haji dari Lembaga Keuangan Syariah yang sementara ini pembiayaan yang dikembalikan  secara taqsîth atas  utang qardh dianggap  lebih  memudahkan dibandingkan dengan cara menabung.
Keputusan  Ijtima’ Ulama  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tahun 2012 di Pesantren Cipasung tidak lepas dari semangat mengembangkan industri
15 Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2008 pasal 22 (1) ditulis ‚Yang dimaksud dengan  ‚Menteri‛ dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri‛ adalah menteri sebagai lembaga  yang  dalam pelak- sanaannya  Menteri  dapat menunjuk  pejabat di lingkungan tugas  dan wewenangnya bertindak un- tuk  dan/atau  atas  namanya.  Bank  umum  nasional  yang  dapat  ditunjuk  menjadi  bank  penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.
Jaih Mubarok & Hasanudin: Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji 38
keuangan syariah, yaitu diharapkan agar pemerintah menempatkan dana calon haji  yang  termasuk  daftar  tunggu  di  bank-bank  syariah,  dan  hasil  investasinya dikembalikan kepada pemiliknya sebagai shâhib al-mâl . []

## Pustaka Acuan
Amin, Ma‘ruf (Ketua Tim Penyusun), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Penerbit Erlangga, 2011. Anonimous, Ijtima’ Ulama Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima’ Ulama Ko- misi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 di Ponpes Cipasung Tasikmalaya . Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012. Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijârah . Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan al-Qardh . Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang ‚Dana Talangan Haji‛ yang ditandatangani K.H. Usman Shalahuddin (Ketua) dan K.H.  Zae  Nandang  (Sekretaris)  pada  tanggal  11  April  2011/7  Jumadil  Ula 1432 H.
Fatwa MUI tentang Istithâ‘ah dalam Melakukan Ibadah Haji (1979). Mudzhar, M. Atho, ‚Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam‛, makalah  disampaikan  dalam  acara  diskusi  yang  diselenggarakan  oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung,  8 Januari 1992.
Rachman, Budhy Munawar (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994. Sâbiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983. Sam, H.M. Ichwan  dkk. (Tim Penyunting), Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: DSN-MUI, 2011. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Zuhaylî, al-Wahbah, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Mu’ashir, 2006.