JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 7 No. 2 (2020), 181-197; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page | 181
Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fikih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional

## Waris Fahrudin
hidayatunulfa52@gmail.com

## Abstract
Converts  are  a  condition  for  muslims  in  the  early  days  of  studying  Islamic  teachings  that require ongoing assistance and empowerment through formal institutions that are capable of actually providing assistance. In this case BAZNAS Temanggung Regency seeks to provide empowerment, especially for converts from Buddhism in Kaloran sub-district, Temanggung Regency, who have complex miniature religious treasures. This empowerment of converts becomes more interesting because it is viewed from the perspective of zakat fiqh so that it is known the perspective of shared in the aspect of the benefit of the people, especially for the mu'alaf from Buddhism in Kaloran District.This research is a field research with descriptive qualitative method in normative  juridical approach.  The aim is analyzing the problems of empowering converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency for the 2017-2019 period, and strategies for overcoming empowerment, as well as appropriateness from fiqh perspective.The research showed that the empowerment of Buddhist converts in Kaloran sub-district carried out by BAZNAZ Temanggung Regency in the perspective of zakat fiqh, it can be concluded that three main things, first the problem of  BAZNAS Temanggung Regency 2017-2019 period in empowering converts from Buddhism in Kaloran sub-district are related to inadequate human resources. BAZNAS, weak organization, less than optimal distribution. The problems associated with converting to Islam are due to their dependent nature which results in their hopeful and lazy nature. Second, in dealing with these problems, the strategy adopted by BAZNAS in dealing with the problems of empowering converts from Buddhism and  the  positive  impact  felt  by  converts  from  Buddhism  in  form  of  strengthening  human resources,  strengthening  organizational  structure  and  increasing  distribution  so  as  to improve the quality of converts and reduce the dependency to be positive. In looking to the future. Third, there is compatibility in the perspective of zakat fiqh, and it is implemented in form  of  empowering  converts  from  Buddhism  by  BAZNAS  Temanggung  Regency  for  the 2017-2019 period.
Keywords : Empowerment, National Zakat Board, Zakat Fiqh

## Abstrak
Penelitian  ini  mengungkapkan  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAZ memberikan pemberdayaan khusunya kepada mualaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang memiliki khasanah miniatur  keberagamaan  yang  kompleks.  Pemberdayaan  mualaf  ini  menjadi  lebih  menarik karena ditinjau melalui perspektif fikih zakat sehingga diketahui sudut pandang pentasarufan dalam  aspek  kemaslahatan  umat  khusunya  pada  kaum  mu’alaf  asal  Budha  di  Kecamatan Kaloran. Penelitian ini merupakan field research dengan metode kualitatif deskriptif  dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasaran hasil riset, bahwa pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan tiga hal utama, pertama problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam pemberdayaan mualaf asal Agama Budha di kecamatan Kaloran antara
Received: 2020-10-22
Accepted: 2020-12-30 Published: 2020-12-31

## Waris Fahrudin
Page | 182
terkait  dengan  kurang  memadainya  SDM  BAZNAS,  lemah  organisasi,  distribusi  kurang maksimal. Adapun problematika terkait dengan mualaf karena adanya sifat dependen yang mengakibatkan timbulnya sifat selalu berharap dan malas usaha. Kedua, dalam menghadapi problem  tersebut  maka  strategi  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  dalam  menghadapi problematika  pemberdayaan  mualaf  asal  Budha  dan  dampak  positif  yang  dirasakan  oleh mualaf  asal  agama  Budha  dalam  bentuk  penguatan  SDM,  penguatan  keoraganisasian  dan peningkatan  distribusi  sehingga  meningkatkan  kualitas  mualaf  dan  mengurangi  sifat dependen hingga menjadi positif dalam menatap masa depan. Ketiga Terdapat kesesuaian dalam perspektif fikih zakat, dan diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Badan Amil Zakat, Fiqh Zakat

## Page | 183

## Pendahuluan
Kaloran merupakan daerah lereng gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung yang  mempunyai  tingkat  toleransi  antar  umat  beragama  tinggi.  Keanekaragaman masyarakat dalam memeluk agama lebih besar dibanding dengan kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung. Kaloran merupakan prioritas sasaran dalam pelaksanaan  program  BAZNAS  Kabupaten  Temanggung,  yang  mana  salah  satu kegiatannya  dalam  memberikan bantuan  dan  pembinaan  terhadap  mualaf Kaloran. Dari tahun ke tahun peningkatan mualaf di kecamatan Kaloran semakin meningkat. Kondisi  tersebut  dapat  dilihat  melalui  data  perkembangan  pemeluk  agama  di Kecamatan Kaloran. 1
Berdasarkan  fakta  sejarah,  bahwa  perkembangan  dan  sebaran  agama  Budha terbesar di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Tengah, dan dikerucutkan lagi tepatnya di Kabupaten  Temanggung  yang  tersebar  di  beberapa  kecamatan  sisi  utara  wilayah Kabupaten Temanggung. Dari beberapa kecamatan tersebut, perkembangan terbesar sebelumnya  berada  di  Kecamatan  Kaloran  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten Semarang. Sebelum peristiwa G30S PKI, pemeluk agama Budha 0 %, namun pada tahun 1975 sudah ada 350 pemeluk baru agama Budha 2 dan pada tahun 1981 meningkat lagi hingga mencapai lebih dari 8.300 penganut baru agama Budha. 3
Dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan umat Budha tidak mengalami angka kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya kontak sosial yang lebih terbuka  dan  sehinga  banyak  generasi  muda  umat  beragama  Budha  yang  banyak berinteraksi  dengan  anak-anak  Islam  melalui  jalur  pendidikan,  kebudayaan perkembangan ekonomi. Para penganut Budha juga banyak yang menikah  dengan pemeluk Islam sehingga terjadi perpindahan agama dari dari pemeluk Budha menjadi muslim. Banyaknya  penganut agama Budha yang masuk Islam di wilayah   Kaloran, khususnya yang berbatasan dengan Kecamatan Sumowono 4
_______________
1 Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran Bapak Mahsun, M.S.I. dalam observasi – pre research yang dilaksanakan peneliti pada 2 November 2019 2 Sensus Penduduk Kabupaten Temanggung, tahun 1975, hlm. 70.
3 Sensus Penduduk Kabupaten Temanggung, tahun1981, hlm. 83 Sebagaimana tertera dalam dokumentasi konversia agama KUA kecamatan kaloran tahun 2017-2020

## Waris Fahrudin
Page | 184
Kecamatan Kaloran merupakan miniatur Indonesia dengan wajah pengaplikasian toleransi beragama  yang cukup unik, karena proses perpindahan agama juga didasari oleh faktor perkawinan, sehingga setelah perkawinan terlaksana banyak dari mereka yang  kembali  pada  ajaran  agama  sebelumnya,  sehingga  terjadi  banyak  keluarga dengan  kondisi  beda  agama.  Dengan  melihat  kondisi  mualaf  Kecamatan  Kaloran tersebut,  maka  BAZNAZ  Kabupaten  Temanggung  berupaya  menstimulus pengembangan  kesejahteraan  melalui  bentuk  pemberdayaan  dengan  upaya penguatan di bidang pangan, pendidikan, kesehatan dan sarana prasanan ibadah serta program  lainnya.  Dalam  proses  pemberdayaan  membutuhkan  kuatnya  komponen utama  yakni  dengan  penguatan  pelaksanaan  zakat  dan  proses  pentasarufan  yang tepat.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul ”Pemberdayaan Mualaf Asal  Agama  Budha  di  Kecamatan  Kaloran  oleh  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten Temangung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat”.
Penelitian  ini  merupakan field  research dengan  metode  kualitatif  deskriptif dengan pendekatan normatif. Perolehan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data dengan menggunakan reduksi data agar mampu mendeskripsikan  pemberdayaan  mualaf yang  dilaksanakan  BAZNAS  Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat dalam megimplementasikan pemberdayaan mualaf asal agama Budha oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019. Tujuannya adalah menganalisa problematika pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019, dan strategi dalam mengatasi pemberdayaan, serta kesesuaian dalam perspektif fikih.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan metode  kualitatif.  Dimulai  dengan  asumsi  dan  penggunaan  penafsiran  yang membentuk  dan  mempengaruhi  studi  tentang  permasalahan  tertentu,5  Dalam menguraikan  persoalan  yang  terjadi,  digunakan  pendekatan  normatif.  Melalui penelitian  pendekatan  normatif  dikemukakan  dengan  mengacu  pada  ayat-ayat  al-
_______________
5 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan) , terj. Qualitative  Inqury  and  Research:  Choosing  Among  Five  Approach,  Third  Edition, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 59.
Page | 185
Quran,  hadis  Rasulullah  SAW,  pendapat  para  ulama  klasik  dan  kontemporer  yang dilakukan  dengan  konteks  kekinian.6  Perolehan  data  dilakukan  melalui  observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability

## Hasil dan Pembahasan

## Teori Pemberdayaan
Kata “pemberdayaan” bentuk dasarnya adalah “daya” yang bermakna “kekuatan”, atau  “tenaga”.  Dalam  literature  Inggris,  pemberdayaan  disebut empowerment , sedangkan  dalam  bahasa  Arab  disebut  sebagai at-Tamk ī n .  Kata at-T amkīn dalam kamus-kamus  besar  merupakan bentuk ma ṣ dar dari fi’il (kata  kerja) makkana .  Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan amkana. Kata at-T amkīn menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat hissi (dapat dirasakan/materi). Istilah  “pemberdayaan”  diartikan  memberikan  kekuatan  kepada  orang-orang  yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. 7 Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan  ( the  disadvantaged ). 8 Pemberdayaan  diartikan  sebagai  upaya  untuk memberikan  daya  ( empowerment )  atau  penguatan  ( strengthening )  kepada masyarakat. 9
_______________
6 Holilur Rahman, “Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia”, Disertasi Doktor Pengkajian Islam”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm. 24.
7 Sa’diyaturrachma Insani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung”, Tesis Magister , Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
8 Yulizar D.  Sanrego  dan Moch  Taufik, Fikih  Tamkin (Fikih  Pemberdayaan) ,  Cetakan  Pertama,
(Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 75.
9 Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebiato, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif Kebijakan Publik , Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.23.

## Waris Fahrudin
Page | 186
Pemberdayaan  masyarakat  ini  merupakan  sebuah  metode  pembangunan ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai  sosial. 10 Untuk melaksanakan program ini, menurut Robert Chambers (1995) diperlukan adannya beberapa hal sebagaimana yang dikutip oleh Aminah: people- centered, participatory, empowerment and sustainable. 11 Pelaksanaan  pemberdayaan  pada  intinya  adalah  memberikan  suatu  tekanan  pada otonomi  pengambilan  keputusan  dari  suatu  kelompok  masyarakat,  lembaga  yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Pemberdayaan setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan:  (1) People Centered  Development: fokus  utama  yang  diperhatikan  pada people  centered development adalah  human growth,  well-being,  equity  and  sustainable. Dominaṣi pemikiran dalam paradigma ini balanced human ecology, sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama aktualisasi optimal potensi manusia.  Perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia ( people centered  development) adalah  pelayanan  sosial,  pembelajaran  sosial  pemberdayaan, kemampuan dan  kelembagaan.  (2) Participatory: pemberdayaan  Masyarakat  harus melibatkan  berbagai  potensi  yang  ada  dalam  masyarakat,  beberapa  elemen  yang terkait, semisal adanya peran pemerintah dalam arti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan  dengan  misi  ini,  mampu  membangun  partisipasi,  membuka  dialog dengan masyarakat,  menciptakan instrumen  peraturan  dan  pengaturan  mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat kelas bawah. Hal yang lebih penting lagi menurut Genevieve Fuji Johnson adalah participatory dalam hal ini adalah budgeting (pendanaan)  yang  biasanya  terjadi  di  forum  yang  teratur  sehingga  memungkinkan warga untuk mengembangkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memantau dana  pengeluaran. 12 (3) Empowering, konsep empowering ini  lebih  dikembangkan dalam bentuk alternatif konsep-konsep pembangunan yang telah  ada sebelumnya. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero - sum game dan trade off” dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih _______________
10 Siti Aminah, “Fenomena  Social  Loafing  dalam Program  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat”, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Vol. 1, No. 1 (2017),  hlm. 131.
11 Ibid., hlm. 132.
12 Genevieve  Fuji  Johnson,  Deliberative  Democratic  Practices  in  Canada:  An  Analysis  of Institutional  Empowerment  in  Three  Cases, Canadian  Journal  of  Political  Science/Revue canadienne de science politique, Vol. 42, No. 3 (Sep., 2009), hlm. 683.
Page | 187
luas untuk menjamin pertumbuhan. Empowering , dalam hal ini lebih fokus aksi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan dapat menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memenuhi dua tanggung jawab dalam melayani kebutuhan klien dan mengejar perubahan sistemik. 13 Konsep empowerment ini juga menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab hingga  semakin  efektif  secara  struktural. Baik dalam  kehidupan  keluarga, masyarakat,  negara,  regional,  internasional,  maupun dalam  bidang  politik,  ekonomi  dan  lain-lain. 14 (4) Sustainable: Menurut  Robert Chambers,  berkelanjutan (sustainable) mengacu  pada  jangka  panjang  dan “penghidupan” ke banyak kegiatan yang menjadi mata pencaharian subjek dampingan. Keberlanjutan, merupakan hal umum di antara mereka yang kecukupan, bahwa orang miskin secara inheren “hidup dari mulut ke mulut” dan mengambil pandangan jangka pendek. Namun, dalam praktiknya, berulang-ulang, mereka menunjukkan keuletan dan pengorbanan  diri  dalam  mencoba  mengambil  pandangan  jangka  panjang  dan melindungi dasar mata pencaharian mereka. 15

## Pemberdayaan Mualaf
Kata “pemberdayaan” lebih dekat diartikan memberikan kemampuan untuk memperbaiki  kehidupan. 16 Sedangkan  secara  etimologi  kata  “ ُفَّلَؤُمْلَا ”  berasal  dari bahasa Arab “ al- muallafu” . Dalam kajian Ilmu Sharaf (morfologi) kata “ ُفَّلَؤُمْلَا ” adalah “ isim maf’ul ” atau kata benda  yang terbentuk dari kata kerja lampau (maḍi ) “ َفَّلَأ ”.  Kata “ َفَّلَأ ” dalam kamus al-Munawwir diartikan “menjinakkan”. 17 Dengan demikian, mualaf dapat diartikan sebagai orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.  Dengan  demikian  pemberdayaan  mualaf    adalah  suatu  program  yang

## _______________
13 Linda Plitt Donaldson, Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented Social Action Groups, Social Work with Groups, Vol. 27(2/3) 2004 ,  hlm. 160.
14 Siti Aminah,  Fenomena  Social  Loafing  dalam  Program  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembanguna Vol. 1, no. 1 (2017),  hlm. 131.
15 Robert  Chambers,  “Poverty  and  Livelihoods:  Whose  Reality  Courts”, Environment  and Urbanization, Vol. 7, No. 1, (April 1995) , hlm. 191-192.
16 W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hlm. 232.
17 Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir , Edisi II, (Yogyakarta: Pustaka Proresif, 1997), hlm. 34.

## Waris Fahrudin
Page | 188
mendorong  kemampuan kepada mualaf agar lebih meraih kesejahteraan.
Pemberdayaan  merupakan  upaya  membangun  daya  masyarakat  dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 18 Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah bahasa pertolongan dalam bentuk simbol yang mengkomunikasikan kekuatan guna mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri individu maupun masyarakat. 19
Konsep  pemberdayaan  ini  telah  muncul  pada  abad  pertengahan  di  mana  dapat mempengaruhi  teori  pemberdayaan  pada  saat  ini,  seperti  halnya  konsep pemberdayaan yang  dikemukakan  oleh  Ife  yang  menyatakan  bahwa,
Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on. 20

## Problem Pemberdayaan
Dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  sering  dihadapkan  dengan  persoalan- persoalan  ketika  menghadapi  subjek  dampingan.  Pemberdayaan  seharusnya dilakukan oleh anggota komunitas dari semua lapisan secara bersama-sama. 21 Sebab, masalah  yang  dihadapi  masyarakat  erat  kaitannya  dengan  budaya  miskin  dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas. 22 Modal sosial adalah struktur- struktur formal atau semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari
_______________
18 Daniel  Sukalele,  “Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  di  Era  Otonomi  Daerah”,  dikutip  dari http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah ,  diakses  pada 25 Juni 2014.
19 Kusnaka Adimihardja dan Hikmat Harry, “Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat”, Modul Latihan , Bandung: Humaniora, 2001.
20 Ife,  J.W., Community  Development:  Creating  Community  Alternatives-Vision:  Analysiis  and Practice, (Melbourne: Longman, 1995)
21 Ubbadul  Adzkiya  and  Iman  Fadhilah,  “Inklusi  Sosial  Penghayat  Kepercayaan;  Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus,” At-Taqaddum 12, no. 1 (2020): 91, https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5622.
22 Derry Ahmad Rizal, Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani  Tri Tunggal Wonorejo, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , Vol. 1, no. 2 (2017) hlm. 325.
Page | 189
pemerintah. 23 Terkait  dengan  modal  sosial,  adanya  faktor  kemiskinan  dianggap mempengaruhi  seorang  mualaf  dalam  meningkatkan  modal  sosial.  Lemahnya peningkatan  potensi  diri  untuk  lebih  baik  dalam  meningkatakan,  memahami  dan mendalami ajaran agama melalui pembelajaran formal atau non formal.
Adapun  problematika  BAZNAS  Kabupaten  Temanggung  Periode  2017-2019 dalam  Pemberdayaan  mualaf  Asal  Agama  Budha  di  Kecamatan  Kaloran  adalah problem  internal  dan  ekternal.    Problematika  yang  berasal  dari  internal  BAZNAS terkait dengan (1) masih lemahnya aspek keorganisasian 2) kurangnya sumber daya manusia yang representatif dalam pentasarufan yang efektif dan maksimal (3) kurang optimalnya pengembangan jejering dalam penggalian muzakki yang komprehensif di Kabupaten  Temanggung  (4)  kurang  efektifnya  pengawasan  dari  internal  maupun eksternal  lembaga  (5)  belum  tercukupinya  pengelolaan  biaya  opeersional  dalam pemberdayaan zakat
Problematika  pemberdayaan  yang  berasal  dari  aspek  mualaf  asal  Budha  di Kecamatan Kaloran, antara lain: (1) Masih minimnya penguasaan dan pengalaman keagamaan  mualaf  yang  mampu  menjadi  pemnbimbing  bagi  mualaf  lainnya (2)domisili  mualaf  asal  Budha  yang  berpencar  sehingga  menyulitkan  proses komunikasi  dan  koordinasi  (3)  Pemahaman  toleransi  beragama  yang  masih mencampurkan antara guyup rukun sosial dan guyub ritual beragama (4) Masih ada sikap  dependen  mualaf  yang  berujung  pada  kemalasan  dan  praktik  tamak    (5) Munculnya perbedaan pemahaman tentang makna pemberian status mualaf kepaada seseorang yang berpindah keyakinan kepada agama Islam
Strategi  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  dalam  menghadapi  problematika Pemberdayaan mualaf asal Budha dan dampak positif yang dirasakan oleh mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran: (1) Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi  problematika  Pemberdayaan  mualaf  asal  Budha  dari  aspek  intenal BAZNAS.  (a)  melaksanakan  penguatan  aspek  keorganisasian  Pengurus  BAZNAS melalui kegiatan pelatihan dan studi banding, (b) penempatan sumber daya manusia yang tepat pada pos layana BAZNAS sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan mualaf (c) meningkatkan kerjasama dan jejaring dengan mitra yang kompeten dalam pemberdayaan mualaf
_______________
23 Jim  Ife  dan  Frank  Tesoriero, Community  Developmen: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.35

## Waris Fahrudin

## Page | 190

## Kajian Mualaf dalam fikih Zakat
Secara  etimologi,  kata  “ ُ ةاَكَّزلَا ”  sebagaimana  dalam  kitab Hasiah  al-Bajuri diungkap  dalam  dengan    kata  “ ُ ءاَمَّنلَا ُ ”  yang  artinya  “tumbuh”.  Asy-Syairazi  dalam kitabnya al-Muhazzab diungkap dengan “ ُ ةَرْثَكلْاَُوُ ءاَمَّنلَا “ artinya “tumbuh dan banyak”. 24
Sedangkan menurut terminologi syara’ diartikan “suatu nama harta yang dikhususkan dan  diambil  dari  harta  yang  dikhususkan  pula  dan  ditasharufkan  secara  detail  dan tertentu”. 25
Dalam kajian konteks fiqh zakat, kajian mualaf merupakkan persoalan ijtihadiyah. Para fuqaha berbeda pendapat atas tersebut. Perbedaan pendapat diantara ahli fikih (fuqaha) mengenai siapa di antara mualaf ini yang tidak lagi berhak mendapatkan zakat  setelah  Islam  menjadi  kuat. 26 Perbedaan  ini  dilihat  dari  segi mansukh dan tidaknya  terkait  kata,  “ al- Muallafat  Qulūbuhum ”  dalam  Surat  at-Taubah  ayat  60. Pertama, menurut mazhab Hanafiah, pemberian zakat kepada mualaf ini disyariatkan pada permulaan Islam di mana umat masih lemah, 27 demikian menurut Muhammad al-Jawwad dalam kitabnya, al-Fiqhu fi Mazhahib al-Khamsah . Ibnu Rusyd (1126-1198
M.) mengatakan, zakat kepada mualaf menurut Imam Malik (711-795 M.) sudah tidak berlaku. Imam Malik berpendapat, sekarang ini (masa hidup Imam Malik) orang-orang mualaf tidak diperlukan lagi, karena Islam telah menjadi kuat. Pendapat Ibn Rusydi mengindetikkan Imam Malik seperti pendapat ahli hukum di kalangan al- Khulafā’ ar -
Rāsyidūn .  Dalam  mazhab  Maliki  ada  dua  pendapat:  (1)  Hilangnya  bagian  Mualaf dengan sebab kuat dan tersebarnya Islam, (2) Bagian untuk mualaf tetap ada. Hal ini didasarkan dua pendapat fuqaha, yaitu Abdul Wahab (1115-1206 M.) dan Ibnu al- Arabi (1165-1240 M.). 28 Asy-Sya’bi (w.104 H) mengatakan: “Golongan mualaf itu hanya
_______________
24 Abu Ishaq Ibrahim asy-Syairazi, al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy- Syafi’i , Juz 1, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.140.
25 Lihat Muhammad Ibnu Qashim al-Ghazi, Fathu al-Qarib, dicetak bersama Hasyiah al-Bajuri , Juz 1, (Semarang: Maktabah al-‘Alawiyah, t.t.), hlm. 260.
26 Muhammad Jawwad Mugniyyah, Al- Fiqhu ‘ala… , hlm. 153.
27 Ibid., hlm. 153.
28 Tafsir al-Qurtubi, Imam al-Khattabi mengemukakan dalam Ma’alim as -Sunan, Jilid 2, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 231.
Page | 191
ada  di  zaman  Rasulullah  saw.,  maka ketika  masa  pemerintahan Abu  Bakar,  segala bentuk penyuapan itu menjadi lenyap.” 29 Berdasarkan analisis di atas, maka dalam konteks pendistribusian bagian mualaf melalui pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS  maka  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tinjauan  fikih  zakat.  Meskipun demikian,  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Temanggung terhadap para mualaf di Kecamatan Kaloran itu tak lain karena alasan miskin, keadaan miskin  inilah  yang  menyebabkan  para  mualaf  mendapatkan  bagiannya.  Ulama Malikiah menambahkan, bahwa alasan memberi zakat pada golongan mualaf, bukan menolongnya untuk kepentingan Islam, sehingga akan hilang baginya apabila Islam telah  kuat  dan  tersebar,  akan  tetapi  agar  ia  cenderung  dan  cinta  terhadap  Islam sehingga selamat dari siksa api neraka. 30
Kedua, berbeda dengan Imam Syafi’i (767-819 M)  yang  berpendapat   masih tetap  berlaku  sampai  sekarang,  dengan  catatan  apabila  dipandang  perlu  oleh penguasa,  penguasa  dalam  konteks  ini  adalah  lembaga  yang  memiliki  otoritas. Alasannya, mereka itu adalah orang-orang yang dirayu hatinya oleh penguasa agar mau  masuk  Islam  atau  memperjuangkan  Islam. 31 Pendapat  asy-Syafi’i  tidak menyatakan mansukhah -nya  at-Taubat ayat  60 tetapi mengamalkan  ayat  tersebut secara kondisional. Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari  golongan  Maliki,  yang  menyatakan  bahwa  apabila  mereka  sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah zakat itu. Mengutip Qadhi Ibnu al-Arabi (1165-1240  M.) apabila Islam telah kuat, maka hilanglah golongan mualaf ini, namun apabila mereka membutuhkan, hendaknya diberikan. Berdasarkan analisis di atas, apabila diterapkan dalam  konteks  pemberdayaan  mualaf  yang  dilakukan  BAZNAS  Kabupaten Temanggung  tersebut  ada  dua  kemungkinan:  (1)  Para  mualaf  hendaknya mendapatkan satu bagian karena sebagai asnaf miskin. (2) Para mualaf mendapatkan dua  bagian  karena  miskin  dan  sebagai  mualaf  yang  layak  diperhitungkan,  serta dikarenakan  kondisi  lingkungan  geografis  yang  hidup  di  lingkungan  mayoritas beragama  Budha.  Pemberian  bagian  kedua  tersebut  bersifat  kondisional.  Apabila
_______________
29 Imam Nawawi, Al-Muhazzab dan Syarah- nya al- Majmu’ , Jilid 6, hlm. 197-198.
30 Hasyiah ash-Shawi , Bughlat as-Salik , Jilid 1, hlm. 232.
31 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 569.

## Waris Fahrudin
Page | 192 jumlah mualaf telah melebihi jumlah penduduk yang beragama Budhha maka dapat dihentikan bagian sebagai mualaf. Hal ini perlu adanya ketegasan tentang seberapa lama  orang  dianggap  mualaf.  Apakah  satu  tahun,  atau  lima  tahun  atau  bahkan sepuluh  tahun.  Dengan  demikian  tinjauan  hukum  terhadap  distribusi  melalui pemberdayaan  kepada  mualaf  yang  dilakukan  BAZNAS  Kabupaten  Temanggung dianggap telah sesuai.
Ketiga ,  Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  (780-855M.)  dan  ulama  Hanabilah berpendapat, bahwa hukum mualaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada penghapusan ( nasakh ) dan perubahan terhadap ayat tersebut. Pendapat ini didasarkan oleh ahli hadis Imam az-Zuhri (671-741 M.) dan Abu Ja’far Muhammad al-Baqir (677-733 M), demikian juga berlaku dalam mazhab Ja’fariah dan mazhab Zaidiah, keduanya adalah faqīh dari kalangan ahl Bait dan dikenal sebagai Syiah.
Demikian  pula  jumhur  ulama  Malikiah,  Syafi’yah  semisal  an-Nawawi  ad- Dimasyqi, Hanabilah yang diwakili Ibn Qudamah, mereka mempertahankan pendapat bahwa hukum mualaf masih tetap berlaku dan belum terjadi nasakh (penghapusan) baik hukum atau teks. Sehingga berdasarkan ẓ ahir teks Surat at-Taubah ayat 60 maka para mualaf tetap diberi hak sebagai asnaf terutama ketika membutuhkan.

## Simpulan
Setelah  melaksanakan dan mengolah data hasil penelitian serta menganalisa hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam pemberdayaan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran adalah problematika yang berasal dari internal BAZNAS Kabupaten  Temanggung dan  problematika  pemberdayaan  yang berasal  dari  aspek mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran. Kedua, Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika pemberdayaan mualaf dalam aspek intenal dilakukan melalui  penguatan  aspek  internal  keorganisasian,  sumber  daya  manusia  dan penguatan jejaring.
Dari aspek mualaf asal Budha Kecamatan Kaloran dengan melalui peningkatan kualitas  SDM  mualaf,  pemetaan  lokasi  guna  koordinasi  mualaf,  penajaman  akidah mualaf.  Sementara  dampak  positif  yang  diterima  mualaf  adalah  mendapatkan penguatan  pemberdayaan  dalam  bidang  agama,  pendidikan  serta  ekonomi  secara spesifik  dan  berkelanjutan.  Ketiga,  Terdapat  kesesuaian  antara  implementasi
Page | 193
pemberdayaan mualaf  asal  agama  Budha  yang  dilakukan oleh  BAZNAS Kabupaten Temanggung  dalam perspektif fikih zakat. Hal ini disimpulkan atas argumentasi ahli hukum Islam  ( fuqaha ),  bahwa tidak ada nasikh dan mansukh terkait kata “ al-Muallafat Qul ū buhum ”  dalam  surat  at-Taubah  ayat  60  setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad.
Pendapat  ini  dipegang  ulama  Malikiah  dan  Hanabilah  semisal,  Ibn  Qudamah,  an- Nawawi  dan  ulama  kontemporer.  Berdasarkan  pandangan  ini,  maka  terdapat kesesuaian distribusi zakat dalam bentuk pemberdayaan mualaf asal agama Budha di Kecamatan  Kaloran  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Temanggung  dalam perspektif fikih zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,. 2004, Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh, Cet.
Ke-1, Solo: Era Intermedia.
Albadri, dkk., 2019, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Penyaluran
Zakat Produktif di LAZ Zakar Center Cirebon”, Jurnal Inklusif, Jurnal Pengkajian,
Penelitian Ekonomi dan  Hukum Islam , Vol. 4 No.1, (Juni 2019).
Aminah, Siti.,  2017,  “Fenomena  Social  Loafing  dalam  Program  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Binaan  PMI  Studi  Fenomenologi  dalam  Praktek Pengembangan  Masyarakat”, Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat:  Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan , Vol. 1, No. 1 (2017).
Andika Rahmanu dan Tika Widiastuti,. 2017, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lemaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger”, Jurnal ekonimi Syariah Teori dan Terapan , Vol. 4, No.4 (April 2017).
Anwar, Saeful., 2016, “Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan Networking Lembaga”, Jurnal Anida Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah , Volume 15, No. 2, (Desember 2016).
Ariani, Desi., dan Moch. Khoirul Anwar, 2018, “Program Pemberdayaan Zakat UMKM pada Rumah Zakat Kota Surbaya”, Jurnal Ekonomi Islam , Volume 1, Nomor 1, (2018).
Arikunto, Suharsimi., 1993, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ashad,  Budi  al-,.  2009,  “Pengaruh  Pemberdayaan  Zakat  Pertanian  Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Sumberejo  Kidul  Bojonegoro  (Kajian  Sosial Hukum Islam)”, Syakhshiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, Volume 01, Nomor 01, (2009).

## Waris Fahrudin
Page | 194
Asqalani, Ibn Hajar al-,. 1971, Bulugh al-Maram min adilati al-Ahkam, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
Adzkiya, Ubbadul, and Iman Fadhilah. “Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus.” At-Taqaddum 12, no. 1 (2020): 91. https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5622.
Al-Jashshash, . 1975, Akham al- Qur’an, Jilid . III, t.k.: Dar al-Fikr .
Asy-Syaukani, Nail al-Authar , Jilid III, t.t.p. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tp.
Chambers,  Robert.,  1995,  “Poverty  and  Livelihoods:  Whose  Reality  Courts”,
Environment and Urbanization, Vol. 7, No. 1, (April 1995).
Creswell, John W., 2015, “Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)”,  terj. Qualitative  Inqury  and  Research:  Choosing  Among  Five Approach, Third Edition , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Cucu  Sholihah  dan  Budi  Mulyadi.,  2018,  “Pengelolaan  Zakat  Berdasarkan  Undang- Undang  No.23  tahun  2011  Melalui  Progran  Zakat  Community  Development (ZCD)”, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, (Juli 2018). Darma, Satria., dkk., 2017, “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekityarnya)”, J- EBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2, No. 1, (April 2017).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kaloran Tahun 2018. Departemen Agama R.I., 1978, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Bumi Restu.
Donaldson,  Linda  Plitt.,  2004,  “Toward  Validating  the  Therapeutic  Benefits  of Empowerment-Oriented Social Action Groups”, Social Work with Groups, Vol. 27(2/3), (2004).
Faisal.,  2011,  “Sejarah  Pengelonaan  Zakat  di  Dunia  muslim  dan  Indonesia”, Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 2, (Desember 2011).
Fuji  Johnson,  Genevieve.,  2009,  “Deliberative  Democratic  Practices  in  Canada:  An Analysis  of  Institutional  Empowerment  in  Three  Cases”, Canadian  Journal  of Political Science/ Revue Canadienne De Science Politique , Vol. 42, No. (September 3, 2009)
Ghazi,. Muhammad Ibnu Qasim al-, t.t., “ Fathu al-Qarib ” dicetak bersama” Hasyiah al- Bajuri ” juz 1, Semarang: Maktabah al-‘Alawiyah.
Hakiki, Titian., dan Rudi Cahyono., 2015, “Komitmen Beragama pada Muallaf”, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental , Vol. 4, No. 1, (April 2015).
Hakim,  Ramlah.,  2013,    “Pola  Pemberdayaan  Mualaf  di  Kabupaten  Sidrap  Provinsi Sulawesi Selatan” , Jurnal Al-Qalam, Volume 19 No.1, tahun 2013.
Haekal, Muhammad Husain., 2011, Umar bin Khattab , Bogor: Litera Antar Nusa.
Page | 195
Hamzah.,  2019,  Pendayagunaan  Zakat  Pada  Badan ‘amil zakat  Nasional  Dalam Meningkatkan kesejahteraan Umat, Disertasi Doktor , Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Hidayat,  Rachmat.,  2017,  “Penerapan  Manajemen  Zakat  Produktif  dalanm meningkatkan  ekonomi  umat  di  PKPU  (Pos  Keadilan  Peduli  Umat)  Kota Makasar”, Jurnal Millah , Vol.  XVII, No.1, (Agustus 2017) Hidayati, Sri., 2014, “ Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang dan Slousinya melalui  Program  Konseling  Komperhensif”, Jurnal  Dakwah Vol.  XV,  Nol.  1,
(2014).
Hossen, Nasr Sayyed., 1995, Islam Religion: Histori and Civilization, dalam Our Religion, Editor: Arvind Sharma, San Francisco: Harper Collins.
Jawwad  Mugniyyah,  Muhammad.,  t.t., Al- Fiqhu  ‘ala  mazhahib  al -Khamsah ,  Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah.
Jaziri, Abdurahman al-., t.t., al- Fiqh ala’ al -Madhahib al - Arba’ah , Vol 1, t.k.: t.p.
Khasanah, Umrotul,.2010, Manajemen Zakat Modern . Malang: UIN-Maliki Press.
Lubis, Rusdi Hamka., dan Fitri Nur Latifah., 2019, “Analisis strategi Pengembangan Zakat,
Infaq, Shodaqoh dan Waqaf di Indonesia”, Perisasi: Islamic Banking and Finance Journal , Vol.3 No.1, (Maret 2019).
Munawwir,  Ahmad  Warson,.  1997, Kamus  al-Munawwir ,  Ed.  II,  Jogjakarta:  Pustaka Progresif.
Nasrullah., 2015,  “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Priduktif sebagai penunjang pembewrdayaan Masyarakatr (Study kasis pada baitul Mal Kabupoaten Aceh Utara)”, INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9, No.1 (Juni 2015). Noviza, Neni., 2013, “Bimbingan Konseling Holistik Untuk Membantu Penyesuaian Diri Mualaf Tionghoa Masjid Muhammad Chengho Palembang”, Jurnal Wardah No. XXVII/ Th. XIV (Desember 2013).
Nuhrison , M. Nuh., 2010, Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia , Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil  Zakat  Nasional,  2017, Zakat  untuk  kemandirian ummat melalui pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: BAZNAS.
Poerwodarminta, W.J.S., 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Pratama, Yoghi Citra., 2015, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakar Nasional)”, The Jurnal Tauhidinomic , Vol. 1, No. 1. (2015).
Rahmawati, Ida., dan Dinie Ratri Desiningrum., 2018,  “Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenologi Analysis”, Jurnal Empati, Vo. 7 Nomor 1,
(Januari 2018).

## Waris Fahrudin
Page | 196 Ritzer,  George.,  2012, Teori  Sosiologi  dari  Sosiologi  Klasik  Sampai  Perkembangan Terakhir Post Modern , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sabiq, Sayyid., 1992, Fiqh as-Sunnah , Vol. 1, Beirut: Dar al-Fikr.
Saprillah., 2016, “Pengelolaan Mualaf dan Problematikanya di Kota Palu”, Jurnal Al-Fikr , Vol. 20 Nomor 2, (2016).
Setiawati, Rini., dan Khomsahrial Romli., 2019, “Pembinaan Keagamaan dan ekonomiu bagi  Mualaf  Oleh  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia  di  Lampung”, Jurnal Dakwah Risalah, Vol. 30, No. 2, (Desember 2019). Shidieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi  ash-.,  1996, Pedoman  Zakat ,  Semarang:  PT Pustaka Rizki Putra.
Sinta, Ari Dyah., dan M. Falikul Isbah., 2019, “Filantropi dan Strategi Dakwah terhadap Mualaf:  Kolaborasi  Mualaf  Center  Yogyakarta  Dompet  Dhuafa,  dan  Rumah Zakat di Yogyakarta”, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , Vol. 13, No.1 (April 2019).
Stark, Eric M., et.al., 2007, “Preference for Group Work, Winning Orientation, and Social  Loafing  Behaviour  in  Groups”, Group  and  Organizational Management ,  Volume  32  Number  6  (December  2007),  DOI: 10.1177/1059601106291130.
Sumarjoko., 2015, Ikhtishar Ushul Fiqh I ,  Yogyakarta: Trussmedia.
______., 2017, Ikhtisar Ushul Fiqh II , Yogyakarta: Trussmedia.
Syaiful  dan  Suwarno.,  2015,  “Kajian  Pemberdayaan  Zakat  Produktif  Sebagai  Alat Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  (Mustahiq)  pada  LAZISMU  PDM Kabupaten Gresik”, Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis , Volume 19 Nomer 2, (Desember 2015).
Syaikh, Yaseen Ibrahim., 1998, Zakat The Third Pillar of Islam, Second Edition, t.k.: Al- Maktab Al-Islami.
Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim asy-., t.t., al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy- Syafi’i , Juz 1, Semarang: Thoha Putra.
Thabari, Muhammad ibn Jarir at-., t.t., Tafsir ath-Thabari , Jilid 6, Beirut: Dar al-Kitab al- Ilmiyah.
Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat.
Wulandari,  Vivi.,  dkk.,  2012,  “Perbandingan  Religiusitas  Tokoh  Mualaf  dalam  Novel Ayat-Ayat  Cinta”, Jurnal  Pendidikan  dan  Sastra  Indonesia ,  Vol.  1.  No.  1, (September 2012).
Yani, Nur Alfiah Isti., 2016, “Fenomena Remaja Mualaf di Kota Pekan Baru”, Jurnal Ilmu Komunikasi-Hubungan Masyarakat , Vol. 3. No. 1, (Februari 2016). Yaumi, Zukāri., 1993, Al- Māliyah al - ‘Ămmah al - Islāmiyah , dalam Gazî ‘Ināyah  “ Ushûl alMāliyah al - ‘Ămmah al - Islāmiyyah , Beirut: Dār Ibn Hazm.
Page | 197
Yusuf Qardawi, 1994, Fiqh Zakat, Juz II, Cet. XXI, Mesir: t.p. Zuhaili, Syaikh Wahbah., t.t., Fiqih Islam wa Adillatuhu , Jilid 3, t.k.: t.p. Zallum,  Abdul  Qadim.,  1993, Al-Amwal  fi  Daulati  al-Khalifah ,  Beirut:  Dar  al-‘Ilmi  li Malayin.