September 2020

## STRATEGI PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
Harfianty I Gusti Nyoman Guntur Harvini Wulansari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstract: Complete  Systematic    Land    Registration    (PTSL)    is    a    government    program    in accelerating mass land registration with a complete map concept. This program is  expected able to overcome the delays of previous mass land registration program through the scheme of ajudication and PRONA.  To  achieve  the  goals,  throughout  the  year,  the  target  is    high  and  always  increase. Because of this high target, Land Office in Bantul District implement some innovations, especially in juridical data collection. This research aimed to explain the strategy in collecting juridical data in Palbapang Village, and find obstacles in data collection. Qualitative descriptive research was used for this research. The results of the research showed that: 1) the strategies used by Land Office is the use of SIAP application for juridical data input and involved several teams in the collection of juridical  data  such  as  puldatan  team,  village  government  and  the  community;  2)  there  are constraints on the implementation, including  lack  of  human  resources in  carrying out  tasks  as  a juridical task force, and there were still many villages that collect documents near the end of  the fiscal year.
Keywords: PTSL, SIAP application, Human Resources.
Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah dalam percepatan  pendaftaran  tanah  secara  massal  dengan konsep   peta   lengkap. PTSL diharapkan dapat    mengatasi keterlambatan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  yang  dilakukan  melalui program sebelumnya, seperti  ajudikasi  dan  PRONA. Untuk mencapai tujuan PTSL, target PTSL dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan.  Target  tersebut  begitu  tinggi  sehingga,  Kantor Pertanahan Kabupaten  Bantul  melakukan  beberapa  inovasi  terutama  dalam  pengumpulan data    yuridis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  strategi  dalam  pengumpulan  data yuridis di Desa Palbapang, Bantul dan kendala yang dialami dalam pengumpulan data yuridis. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu memanfaatkan Aplikasi SIAP dalam input data  yuridis  dan  melibatkan  beberapa  pihak  dalam  pengumpulan  data  yuridis  seperti  Tim Puldatan, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat dan keterlibatan Masyarakat yang ikut  serta dalam PTSL; 2) Kendala Internal terjadi karena kurangnya SDM dalam melakukan tugas sebagai satgas  yuridis,  serta  kendala  eksternal  berupa  masih  banyak desa yang mengumpulkan berkas mendekati di akhir tahun anggaran.
Kata Kunci : PTSL, Aplikasi SIAP, Sumber Daya Manusia.

## A. Pendahuluan
Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum  terhadap  subjek  dan  objek  atas  tanah.  Untuk  itu,  kepada  pemegang  haknya diberikan  sertipikat  sebagai  surat  tanda  buktinya  (Harsono  2008,  472).  Dengan diterbitkan sertipikat tersebut, maka hubungan antara subjek dan objek telah menjamin

## 62 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
kepastian hukum. Hal senada diungkapkan oleh Prayogo, Riyadi, dan Nurasa (2019, 162), bahwa  pendaftaran  tanah  merupakan  upaya  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam memberikan jaminan kepastian hukum.
Setelah  dilaksanakan  pendaftaran  tanah  lebih  dari  48  tahun  dengan  landasan hukum  PP  10    Tahun  1961,  ternyata  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  tidak  sesuai  yang diharapkan  oleh  pemerintah.  Pendaftaran  tanah  hanya  menghasilkan  18  juta  bidang tanah yang terdaftar dari perkiraan 75 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 1997, dan terjadi perkembangan atasnya baik melalui pewarisan, pemisahan, pemecahan  dan  pemberian-pemberian  hak  baru  sehingga  diperkirakan  85  juta  bidang tanah.
Selama  itu,  telah  dilakukan  berbagai  strategi  dalam  pelaksanaan  dan  percepatan pendaftaran  tanah  dengan  berbagai  bentuk  kerja  lembaga  pertanahan  seperti  PRONA, program ajudikasi, konsolidasi tanah,  redistribusi  tanah  obyek landreform dan  program sertipikasi  massal  swadaya  lainnya  (Guntur  2014,  94).  Hal  ini  yang  k e m u d i a n menjadi  salah  satu  alasan  dilakukannya  penyempurnaan  PP  10 Tahun  1961  dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  (PP 24 Tahun 1997).
Berdasarkan PP tersebut, pendaftaran  tanah tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara sistematik yang dilakukan atas semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah  satu  desa/kelurahan  atau  sebagiannya  yang  pelaksanaannya  atas  prakarsa pemerintah, dan secara sporadik berdasarkan permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. Strategi percepatan pendaftaran  tanah secara  sistematis  yang  dilakukan  oleh pemerintah terdapat  berbagai  macam  bentuknya Mujiburohman (2018, 89),   antara lain   Program Indonesia   Land Administration   Project (ILAP)   dan Land    Management Development   Programme (LMPDP) pada tahun 1997 . Baik  program    tersebut maupun PRONA  belum  berhasil  menyelesaikan  pendaftaran seluruh bidang tanah, termasuk pemetaannya.
Menurut  Alawiya,  Kristianto,  dan  Wicaksono  (2018,  25)   untuk       mengatasi keterlambatan    pendaftaran    tanah    secara    sistematis    yang    dilakukan    melalui program  ajudikasi  dan  PRONA  tersebut,  maka  pada  tahun  2017  pemerintah mengeluarkan  program  percepatan  pendaftaran  tanah  secara  massal  dengan konsep peta  lengkap   yang  dikenal   dengan   Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar maupun  yang telah  terdaftar,  dalam  suatu wilayah  desa/kelurahan  atau nama lainnya yang  setingkat dengan itu (Istiqomah 2018, 229). PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
“ Strategi percepatan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ”… 63
Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  Nomor  35  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,  direvisi  dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.
Menurut  Prayitno  (2017,  13)  pada  era  pemerintah  sebelumnya,  pencapaian penerbitan sertipikat pertahun hanya berkisar 400.000 - 500.000  bidang tanah, sehingga masih  membutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  untuk  mencapai  100%  persertipikatan tanah  di  seluruh  Indonesia  .  Oleh  karena  itu,  dengan  ada  PTSL  pada  tahun  2017 ditetapkan  target  5  juta  sertipikat,  dan  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, yaitu  pada  tahun  2018  sebanyak  7  juta  sertipikat,  pada  tahun  2019  sebanyak  9  juta sertipikat dan pada tahun 2020 di targetkan sebanyak 10 juta bidang tanah.
Dalam pelaksanaannya, PTSL tidaklah selancar seperti apa yang diharapkan, masih terdapat kendala yang terjadi   di lapangan. Pada tahun 2019, Kantor Wilayah ATR/BPN Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY) menargetkan mampu mendaftarkan 284.080 bidang tanah melalui PTSL. Target tersebut  meliputi    seluruh    kabupaten    di    DIY,  termasuk Bantul. Target  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  (Kantah Kabupaten Bantul) 73.000 bidang. Meskipun mempunyai target yang tinggi, namun tidak di dukung oleh sumber daya  manusia  (SDM)  yang  memadai,  yang  menyebabkan  kantor  pertanahan melakukan berbagai inovasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah salah satu dari kantor pertanahan yang melibatkan  masyarakat  dalam  percepatan  pendaftaran  tanah,  atau  Pendaftaran  Tanah Sitematis  Lengkap  +  Pemberdayaan  Masyarakat  (PTSL+PM).  Salah  satu  desa  yang melaksanakan  PTSL+PM  di  Kabupaten  Bantul  adalah  Desa Palbapang.  Tanggal  18 Maret  2019, training pengumpul  data  pertanahan  (puldatan)  dilaksanakan  di  Desa Palbapang yang dibimbing langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Target PTSL+PM  di  Desa  Palbapang  sebanyak  2.500  bidang  dan  mencapai  keberhasilan. Keberhasilan  PTSL+PM  di  Desa  Palbapang  tercermin  dari  laporan  realisasi  capaian Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  yaitu  target  sebanyak  2.500  bidang  dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:
64 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada kegiatan  pengumpulan data  yuridis  di  Desa  Palbapang Kecamatan  Bantul  dalam PTSL tahun 2019?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pengumpulan  data  yuridis  pada kegiatan PTSL tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Desa  Palbapang  Kecamatan  Bantul  Kabupaten  Bantul  D.I.Yogyakarta. Informan  pada  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa  Palbapang  dan  staf,  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan staf, satgas yuridis dan kelompok masyarakat sebagai informan kunci, dan informan biasa adalah beberapa masyarakat yang menjadi  peserta PTSL 2019 di Desa Palbapang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan  teknik  reduksi  data,  sajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## B. Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis  Dalam PTSL Melalui Pemanfaatan Aplikasi SIAP
Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memanfaatkan suatu aplikasi yaitu Aplikasi SIAP dalam penginputan data yuridis. Aplikasi SIAP merupakan suatu inovasi yang diterapkan berdasarkan arahan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN D.I.Yogyakarta. Aplikasi  SIAP  dilatarbelakangi  kebutuhan  Kantor  Pertanahan  dalam  percepatan sertipikat  PTSL  DIY  dalam  pengumpulan  data  yuridis.  Menurut  Imam  (wawancara tanggal 17 Maret 2020) sebagai salah satu pembuat aplikasi SIAP, awal mula dibuatnya aplikasi SIAP berdasarkan tinjauan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di salah satu desa di Kabupaten  Bantul. Kakanwil menilai bahwa penginputan  data yuridis di desa masih dilakukan secara  manual. Manual yang  dimaksud menginput secara  copy paste  dan  formulir  pendaftaran  diisi  secara  tulis  tangan.  Data  tersebut  dapat  diinput berkali-kali seperti contoh nama pemohon diinput sebanyak 11 kali, NIK, tempat tanggal lahir dan juga alamat diinput sebanyak 4 kali (dapat dilihat pada lampiran 4) sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
Aplikasi  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  proses  pengumpulan  data  yuridis. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sederhana karena hanya memanfaatkan fitur Mail Merge yaitu fitur aplikasi yang sudah ada pada aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel.  Pada  intinya,  aplikasi  SIAP  merupakan  program  penyusunan  database  dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel yang berisi data yang diperlukan dalam
“ Strategi percepatan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ”… 65
melengkapi berkas persyaratan PTSL seperti nama, usia, lokasi, penggunaan tanah, dan sebagainya.
Output dari   basis   data   ini   nantinya   adalah   blanko   pendaftaran   serta kelengkapan lainnya yang terintergrasi dalam sebuah basis data sehingga mudah dicetak dan  diakses  sesuai  kebutuhan.  Basis  data  ini  juga  akan  mempermudah  Kantor Pertanahan  Kabupaten  dalam entry data  pada  aplikasi  KKP  dan  proses  pencetakan sertipikat.
Dalam  proses entry data  ke  aplikasi  SIAP,  data  yang  dientri  ke  dalam database berbentuk file Ms. Excel yang nantinya akan menjadi basis data yang terintegrasi dengan template daftar isian berkas yang sudah dibuat pada Ms. Word yang disesuaikan dengan kebutuhan  kantor  pertanahan  terkait.  Adapun  produk  dari  aplikasi  SIAP  ini  adalah dalam bentuk tabel daftar entry nominatif berkas dan juga print out berkas pendaftaran. Adapun susunan tabel entry pada Ms.Excel sudah disesuaikan dengan daftar entry pada aplikasi  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  (KKP).  Tabel entry pada Ms.Excel ditindaklanjuti  untuk  di entry ke  aplikasi  KKP.  Namun  kekurangan  dari apliakasi  SIAP  ini  belum  bisa  langsung  dihubungkan  ke  KKP,  akan  tetapi  dapat membantu dalam penginputan data seperti data yang dibutuhkan untuk di input ke KKP sudah terdapat dalam database sehingga petugas penginputan data tidak perlu membuka satu persatu berkas pendaftaran.
Aplikasi  SIAP  sebagai  wadah  untuk  meringankan  beban  satgas  yuridis  dalam mengumpulkan berkas persyaratan yuridis dalam pelaksanaan PTSL di Desa Palbapang pada tahun 2019. Penggunaan Aplikasi SIAP menjadi wujud kehadiran negara kepada masyarakat dengan meringankan beban puldatan dan pokmas dalam  membuat berkas yuridis tanpa harus menulis dan ketik berkali-kali yang memerlukan waktu yang relatif lama seperti yang dilakukan pada tahun – tahun sebelumnya. Aplikasi SIAP merupakan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan  sehingga  SDM  dalam  pengoprasiaanya mudah  didapatkan.  Aplikasi SIAP pun juga menjadi alat komunikasi aktif antara satgas yuridis,  puldatan  dan  pokmas  dalam  pembuatan  dan  pengumpulan  data  yuridis  dan Aplikasi  SIAP  akan  menjadi  cikal  bakal  persiapan  tata  administrasi  ( database )  desa menuju  digitalisasi  (4.0)  sesuai  harapan  pemerintah  di  masa  yang  akan  datang  dan merupakan  strategi  yang  tepat  digunakan  untuk  mempercepat  pengumpulan  data yuridis.

## 66 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari

## C. Peran Para Pihak  dalam Menggunakan Aplikasi SIAP
Dalam  mengimplementasikan  aplikasi  SIAP  untuk  pendaftaran  tanah,  terdapat beberapa  pihak  yang  terlibat  dengan  peran  dan  kontribusi  masing-masing.  Beberapa pihak  tersebut  diantaranya  adalah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  Pemerintah Desa  Palbapang,  Kelompok  Masyarakat  (pokmas)  Desa  Palbapang,  serta  masyarakat Desa Palbapang. Peran dan kontribusi dari masing-masing pihak diuraikan pada subbab berikut.

## 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  berperan  sebagai  pelaksana  kegiatan pendaftaran  tanah  di  daerah,  salah  satu  tugas  yaitu  menyampaikan  informasi  dan memberikan  penyuluhan  tentang  PTSL  dan  terutama  dalam  pengumpulan  data yuridis serta penggunaan aplikasi SIAP dari Kanwil ATR/BPN DIY dalam percepatan PTSL. Untuk itu,  diperlukan  suatu  strategi  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat informasi-informasi yang berkaitan dengan PTSL dan aplikasi SIAP.
Secara spesifik, tugas dari Kantor Pertanahan Bantul dalam pelaksanaan percepatan PTSL  dengan  aplikasi  SIAP  yaitu  sebagai  penyampai  informasi  dan  memberikan penyuluhan tentang PTSL itu sendiri dan bagaimana cara menggunakan aplikasi SIAP dari Kanwil ATR/BPN DIY kepada puldatan dan pokmas Desa Palbapang.
Strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan program PTSL untuk melibatkan  peranan  beberapa  pihak  dalam  pelaksanaan  menggunakan  aplikasi  SIAP, dijelaskan  pendapat  Rahman  Yuliardhi  Sukamto  Wakil  Ketua  Bidang  Yuridis,  bahwa dalam  melaksanakan  tugasnya,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  melakukan sosialisasi  terlebih  dahulu  sasecara  bertahap  kepada  masyarakat  tentang  syarat-syarat PTSL,  melakukan  pengarahan  dan  pelatihan  kepada  tim  Puldatan  tentang  bagaimana penggunaan aplikasi SIAP tersebut baik cara pengimputan  dan pencatakan data yuridis (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 18 – 19 Maret 2020 dilaksanakan di Aula Desa Palbapang. Hasil  dari  kegiatan  sosialisasi  tersebut berupa  pemahaman    tentang    pendaftaran  tanah  itu  sendiri  dan  pemahaman  dalam pemanfaatan aplikasi SIAP yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis PTSL oleh pihak desa baik itu pemerintah desa, ketua RT dan pokmas.
Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  pendapat    satgas  yuridis  Desa  Palbapang Prasetyo Ikalaksana, kunci utama dalam strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  Bantul  dalam  melibatkan  beberapa  pihak  yakni  memberikan  pemahaman terlebih dahulu dengan cara bimbingan teknis (bimtek) selama 2 hari kepada pamong desa, para  kepala  pedukuhan,  para  ketua  RT,  karang  taruna,  dan  bhabinkamtibmas  yang
“ Strategi percepatan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ”… 67
tergabung  dalam  puldatan.  Bimtek  yang  dilaksanakan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bantul  yakni  bimtek  dasar  pertanahan,  agar  para  puldatan  memahami  dasar-dasar pertanahan terlebih dahulu dan syarat – syarat yang diperlukan dalam pendaftaran tanah terutama PTSL dalam pengumpulan  data yuridis,  selain  melakukan  bimtek  pertanahan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  juga  memberikan  pelatihan  dalam  menggunakan aplikasi  SIAP  kepada  para  puldatan  (wawancara  tanggal  23  Maret  2020).  Bimtek  yang dilaksanakan 2 hari tersebut dihadiri oleh Kakanwil DIY, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul  dan  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional  (STPN)  sebagai  pemberi  materi  dalam pengumpulan data yuridis. Hari pertama Bimtek dilaksanakan oleh Kanwil DIY dan STPN sebagai pemateri yang dimana memberikan pemahaman dalam percepatan pengumpulan data  yuridis.  Hari  kedua  pelaksanaan  bimtek,  dalam  pemberian materi dilaksanakan langsung  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul,  yang  dimana  dalam  hal  ini memberikan pemahaman tentang pelaksanaan PTSL, dan pemahaman mengenai dasar – dasar pertanahan itu sendiri.
Setelah   memberikan   pemahan   dan   bimtek   kepada   para   puldatan,   Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bantul  bersama  puldatan  melakukan  sosialisasi  PTSL  kepada masyarakat  yang  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  PTSL.  Sosialisasi  berupa  pengukuran bidang tanah juga syarat – syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam pendaftaran tanah.
Kantor  Pertanahan  Bantul  sebelum  melakukan  sosialisasi  juga  melakukan analisis terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kondisi masyarakat yang akan menerima informasi seperti yang dikemukakan Rahman Yuliardhi Sukamto (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Dengan mengetahui karakter  masyarakat  misalnya  usia,  tingkat pendidikan jenis kelamin, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai pihak yang memberikan  dan    menyampaikan informasi  dengan  tepat kepada  pihak penerima informasi.  Menurut  Rahman  Yuliardhi  Sukamto  Wakil  Ketua  Bidang  Yuridia,  bahwa aplikasi  SIAP  merupakan  aplikasi  dasar  yang  mudah  diterima  oleh  puldatan  Desa Palbapang jika  telah memahami computer pada umumnya maka dari itu harus memilah dengan benar orang  yang  akan  dijadikan  sebagai  petugas  puldatan  desa  (wawancara tanggal  23 Maret 2020).
Sebagai  pelaksana  negara  di  bidang  pertanahan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bantul  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  menerapkan Good  Government. Menurut  Jubaedah  (2014,  1634) Good  Government merupakan  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  baik  dan  bersih  yang  menjunjung  tinggi  kehendak  rakyat  dan

## 68 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
menekankan  terwujudnya  pemerintahan  yang  transparansi,  bertanggungjawab,  efektif, efisiensi dengan menjaga hubungan interaksi yang konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Good Government yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis PTSL tahun 2019 yaitu :
a) Keberlanjutan    ( Sustainability )    yaitu  dengan    menerapkan    Aplikasi    SIAP  yang dikemudian hari akan menjadi cikal bakal tata administrasi negara secara digitalisasi dan juga sebagai  upaya dalam percepatan dalam pengumpulan dan penginputan data yuridis ke database.
b) Keadilan  ( Equity )  yaitu  dengan  melibatkan  semua  pihak  yang  turut  serta  dalam kegiatan  PTSL  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengumpulan  data  yuridis  yakni pemerintah desa, pokmas, dan masyarakat yang terlibat dalam PTSL.
c) Transparansi (Transparency) yaitu      dalam      keterbukaan      informasi      yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dengan  melibatan  puldatan  dan  pokmas  dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
d) Keterlibatan  Masyarakat  ( Civic  Engagement) yaitu  dengan  melibatkan  pihak masyarakat  dalam  kegiatan  pengumpulan  data  yuridis  yang  dimana  masyarakat bertugas membatu dalam mengumpulkan persyaratan yuridis yang dibutuhkan.

## 2. Pemerintah Desa Palbapang
Untuk  melakukan  percepatan  PTSL,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul membentuk Tim Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) di beberapa desa yang mengikuti kegiatan PTSL, salah satunya di Desa Palbapang (wawancara tanggal 16 Maret 2020). Tim Puldatan   bertugas  melaksanakan  pekerjaan  pengumpulan  data  pertanahan  (data fisik dan data yuridis) untuk mendukung kegiatan PTSL. Tim Puldatan terdiri dari Pemerintah Desa,  Kepala  Pedukuhan,  Babinkamtibnas,  dan  Karang  Taruna.  Berbagai  upaya  yang dilakukan untuk melibatkan Masyarakat Desa Palbapang yaitu:
1. Membentuk Kelompok Masyarkat (Pokmas) yang merupakan perwujudan langsung dalam  pelibatan  masyarakat  yang  berkeinginan  membantu  jalannya  pelaksanaan PTSL dan juga mampu dalam menjalankan tugasnya.
2. Memberi  bimtek  kepada  pokmas  mengenai  pengetahuan  di  bidang  pertanahan khususnya di kegaiatan PTSL.
3. Mengadakan  pertemuan-pertemuan  dengan  beberapa  perangkat  desa  seperti sekretaris, bendahara, dan perwakilan RT/RW tiap dusun untuk mensosialisasikan
“ Strategi percepatan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ”… 69
mengenai  pertanahan  tentang  kelengkapan  berkas  yang  harus  dilengkapi masyarakat untuk mengikuti kegiatan PTSL.
4. Menghimbau      setiap      kepala      dusun,      ketua      RT/RW      untuk      mengingatkan pentingnya PTSL bagi masyarakat dan mengajak masyarakatnya  terlibat langsung dalam pelaksanaan PTSL.
5. Melakukan  evaluasi   terhadap kendala – kendala   yang   muncul   dalam pelaksanaan PTSL  dengan  aplikasi  SIAP  di  Desa  Palbapang  maupun  kendala – kendala  lainnya yang  berhubungan  langsung  dengan  kegiatan  PTSL.

## 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Palbapang
Kelompok  masyarakat  dibentuk  untuk  membatu  tugas  pemerintah  desa  dan puldatan  dalam  melaksankan  PTSL.  Hasil  wawancara  dengan  Ibnu  Susilo  Kasi Pemerintahan Desa Palbapang, penunjukan pokmas berdasarkan rapat yang dihadiri oleh pemerintah desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Kepala Dukuh, Karang Taruna dan semua masyarakat   dengan menujuk beberapa masyarakat yang berkeinginan dalam membantu jalannya  pelaksanaan  PTSL  di  tiap  pedukuhan.  Jumlah  pokmas  sendiri  bervariasi  tiap pedukuhan,  tergantung  jumlah  target  bidang  tanah  dalam  kegiatan  PTSL  (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Pokmas dibagi dalam beberapa jenis tugas yaitu :
1. Pokmas  yang  bertugas  membantu  puldatan  dalam  penginputan  data  ke  aplikasi SIAP dan pencetakan berkas PTSL. Kriteria pokmas itu sendiri yakni mampu dalam menjalankan komputer.
2. Pokmas  yang  bertugas  di  bagian  administrasi.  Pokmas  tersebut  yang  nantinya sebagai jembatan antara masyarakat dan puldatan dalam pengecekan kelengkapan berkas  masyarakat  yang  mengikuti  PTSL.  Jika  berkas  tersebut masih   dianggap kurang,    maka    pokmas    tersebut    yang    akan    membantu masyarakat dalam melengkapi data.
3. Pokmas yang bertugas dilapangan. Pokmas tersebut yang nantinya akan membantu dalam  pemasangan  tanda  batas  bersama  masyarakat  yang  terlibat  dan  juga membantu petugas fisik dalam pengukuran.
Tugas  pokmas  dalam   percepatan  PTSL dengan aplikasi SIAP di Desa Palbapang yaitu memberikan informasi berkas, mengumpulkan persyaratan-persyaratan berkas PTSL dari  masyarakat  seperti  KTP,  KK,  surat  keterangan  tanah,  PBB,  dan  lain  sebagainya, melengkapi  kekurangan  berkas  yang  belum  dilengkapi  oleh  masyarakat  yang  belum paham karena faktor usia dan faktor ketidaktahuan, membuat peta kerja dan mencocokkan

## 70 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
nama yang ada di peta kerja dengan KTP peserta PTSL, mencocokkan nama yang ada di peta dengan KTP dan KK, dan melaporkan hasil ke puldatan. Selanjutnya,  pokmas sebagai pihak  yang  menjembatani  antara  masyarkat  dan  Puldatan  yang  menggunakan  aplikasi tersebut untuk pendataan kelengkapan berkas PTSL. Selain itu,  kegiatan  yang  dilakukan Pokmas untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  percepatan PTSL  dengan  aplikasi  SIAP  di Desa Palbapang adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai persyaratan berkas yang perlu disiapkan, dilengkapai kemudian dikumpulkan dalam PTSL seperti KTP, KK, surat keterangan  tanah.  Pokmas  juga  membantu  dalam  mengecek  kelengkapan  berkas  yang sudah dikumpulkan serta membantu melengkapi data jika ada yang kurang lengkap.

## 4. Masyarakat Desa Palbapang
Masyarakat  sebagai  bagian  penting  dari  pelaksanaan  PTSL  diharapakan  berperan aktif untuk terlibat dalam kegiatan PTSL.  Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang turut serta dalam kegiatan PTSL atau dengan kata lain masyarakat selaku pemilik tanah.  Masyarakat  memiliki  partisipasi  penting  dalam  pembangunan.  Seperti dikemukakan  oleh  Adisasmita  (2006,  34)  bahwa  partisipasi  anggota  masyarakat  adalah keterlibatan  anggota  masyarakat  dalam  pembangunan,  meliputi  kegiatan  dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau  proyek  pembangunan  yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.
Masyarakat  Desa  Palbapang  merupakan  masyarakat  yang  cukup  maju  dan memiliki  potensi  dalam  pelaksanaan  PTSL  dengan  aplikasi  SIAP.  Seperti  dikemukakan oleh Imam, selaku pembuat aplikasi SIAP saat melakukan pelatihan di  Desa  Palbapang, bahwa masyarakat Desa Palbapang merupakan masyarakat yang cepat tanggap terhadap aplikasi  yang baru dikenalkan,  tidak memerlukan  waktu yang lama untuk menerapkan aplikasi SIAP. Peran aktif masyarakat dalam percepatan PTSL menggunakan aplikasi SIAP yaitu menyiapkan persyaratan berkas yang telah disosialisasikan sebelumnya, melakukan pemasangan patok batas bidang tanah, turut serta hadir saat pengukuran bidang tanah, dan menyelesaikan  pembagian  waris  dengan  musyawarah  keluarga  agar  jelas  pembagian warisnya. Selain  itu,  masyarakat  juga  berperan  sebagai  partisipan  dalam  menyiapkan kelengkapan  berkas  PTSL  sehingga  dapat  memperlancar  pengentrian  data  dan membantu pokmas dalam menjalankan tugasnya.
“ Strategi percepatan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ”… 71

## D. Kendala Pengumpulan Data Yuridis dalam Kegiatan PTSL

## 1. Kendala Internal
Kendala  internal  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  kendala  yang  berasal  dari pihak kantor pertanahan itu sendiri. Dalam  pelaksanaan  percepatan  kegiatan  PTSL agar dapat  berjalan  dengan  lancar  tentunya  harus  didukung  dengan  berbagai  faktor  penentu keberhasilan.   Salah   satu   faktor   penentu   keberhasilan   tersebut   adalah terpenuhinya SDM   guna   penyelesaian   pekerjaan.   SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sendiri masih  mengalami  kekurangan,  SDM  khususnya  untuk  pengumpulan  data  yuridis  yang dikenal  dengan  Satgas  Yuridis  masih  belum  memenuhi  jumlah  kebutuhan.  Seksi Hubungan  Hukum  Pertanahan  (HHP)  pegawai  ASN  dan  PPNPN  berjumlah  37  orang. Untuk  melakukan  pekerjaan  sebagai  Satgas  Yuridis  tidak  dimungkinkan  jika  melihat jumlah  target  PTSL  tahun  2019  sebanyak  73.000  bidang  dan  target  tersebut  belum digabungkan  dengan  pekerjaan  permohonan  rutin  pada  tahun  2019  sebanyak  33.135 berkas.  Beban  kerja  yuridis  jika  digabung  target  PTSL  dan  rutin  dengan  yaitu  106.135 berkas. Jumlah SDM pada Seksi HHP 37 orang dan jika di lakukan perhitungan tiap orang mempunyai beban pekerjan 202 berkas per hari. Target yang begitu tinggi tidak dibarengi oleh  jumlah  ketersedian  satgas  yuridis.  Satgas  yuridis  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bantul dibagi menjadi 6 tim. Jumlah tiap tim berbeda – beda tergantung banyak desa yang ditangani  oleh  tim  tersebut.  Untuk  mensiasati  target  yang  tinggi,  Kantor  Pertanahan Kabupaten Bantul memanfaatkan SDM dari seksi lainnya dalam penyusunan Tim.

## 2. Kendala Eksternal
Kegiatan  PTSL  dalam  pengumpulan  data  yuridis  yang  dilakukan  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yang dihadapi.  Setelah  dilakukan  penelitian  oleh  peneliti,  kendala  eksternal  yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2019 yaitu masih banyak desa yang mengumpulkan berkas mendekati di akhir tahun anggaran sehingga menghambat jalannya pelaksanaan PTSL. Keterlambatan pengumpulan berkas oleh pemerintah disebabkan :
a. Persyaratan   PTSL   pada   NIK   pemohon.   Kementerian   ATR/BPN   melakukan pembaharuan  aplikasi  KKP  yang  awalnya  NIK  peserta  PTSL  maupun  pemohon rutin  belum  dilakukan  link  NIK  dengan  DUKCAPIL.  Namun  pada  tahun  2015 peserta  PTSL  dan  pemohon  rutin  wajib  memiliki  NIK  yang  sudah link dengan DUKCAPIL.  Manfaat  Kementerian  ATR/BPN  melakukan  pembaharuan  KKP

## 72 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari
sebagai suatu data yang kebenarnya bisa dipakai untuk melakukan suatu perbuatan hukum  dan  juga  mempermudah  petugas  penginputan  data  dalam  melakukan pengisian  yang  dimana  jika  NIK  dimasukkan  ke  KKP  informasi  pribadi  seperti alamat, tanggal lahir, dan lain lain otomatis dimunculkan.
b. Beberapa  masyarakat  yang  turut  serta  dalam  PTSL  tidak  berada  di  letak  tanah sehingga  dalam  pengumpulan  berkas  dan  pengisian  formulir  mengalami keterlambatan.
c. Untuk  alas  hak  yang  berasal  dari  warisan,  para  ahli  waris  tidak  berada  di  lokasi, sehingga  memperlambat  pengisian  blangko  pendaftaran  terutama  dalam penandatanganan ahli waris.
d. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dibutuhkan tanda tangan batas bidang tanah,  namun  terdapat  kesulitan  dalam  mecari  tentangga  berbatasan  yang  sudah bersertipikat  karena  pemilik  tidak  berada  di  lokasi  pendaftaran.  Satgas  yuridis bersama pemerintah desa melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun dan  P okmas setempat untuk mengidentfikasi pemilik tanah yang sudah bersertipikat.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Strategi pengumpulan  data  yuridis   PTSL  di  Desa  Palbapang  tahun  2019 yaitu dengan memanfaatkan Aplikasi SIAP berupa aplikasi sederhana yang berfungsi  menjoinkan  data  menggunakan Ms.  Word dan Ms.  Excel dan melibatkan Pokmas dalam membantu pelaksanaan di lapangan.
b. Kendala   yang   dihadapi   dalam   pelaksanaan  pengumpulan  data  yuridis   PTSL tahun    2019    di    Kantor   Pertanahan    Kabupaten    Bantul   yaitu  kendala    internal berupa  kurangnya  SDM  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bantul  dan  kendala eksternal berupa masih terdapat beberapa desa  yang mengumpulkan berkas di akhir tahun  anggaran  dikarenakan  masih  ada  masyarakat  yang  NIKnya  belum  terlink sedangkan  persyaratan  NIK  sebagai  mandatory  dalam entry data  yuridis  pada aplikasi KKP, dan beberapa masyarakat yang  turut serta dalam PTSL tidak berada di letak tanah yang akan didaftarkan.
2. Saran
a. Melakukan  penambahan  sumber  daya  manusia  khususnya  satgas  yuridis  yang berasal   dari   tenaga   PPNPN   mempertimbangkan   jumlah   target   PTSL   dan   atau Pendaftaran Tanah Sporadik di masa yang akan datang;
“ Strategi percepatan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ”… 73
b. Memberikan   batas  pengumpulan  data  yuridis   oleh  pemerintah   desa/pokmas sampai  tanggal  30  September      dan  apabila  pada  tanggal  tersebut  berkas permohonan   belum  masuk  kepada  Tim  Ajudikasi,  maka  atas  bidang  tersebut dikategorikan sebagai K3;

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R 2006, Membangun desa partisipatif , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Alawiya,  S,  Kristiyanto,  Wicaksono,  A  2018, ’ Pelaksanaan  Kegiatan  Projek  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) di  Desa  Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ’ , Suara Keadilan , vol. 19, no.1, hlm. 24-30.
Guntur,  I  G  N  2014, Modul  :  pendaftaran  tanah ,  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional. Harsono, B 2008 , Hukum agraria Indonesia (sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya), jilid 1 cet 12 , Djambatan, Jakarta.
Istiqomah  2018, ‘ Tinjauan  Hukum  Legalisasi Aset  Melalui Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tana h’ , Jurisprudentie , vol.5, no.1, hlm. 226- 235.
Jubaedah, 2014, ’ Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pertanahan  Di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Balikpapan ’ eJurnal Administrasi Negara, vol. 5, no.4, hlm. 1631-1644.
Mujiburohman,    DA,    2018, ‘P otensi    Permasalahan    Pendaftaran    Tanah    Sistematik Lengkap (PTSL) ’ , Bhumi, vol. 4, no.1, hlm. 88-101.
Nurkholis,  A  2009, ‘ Strategi  pelayanan  sertifikasi  tanah  di  kantor  pertanahan Kabupaten Karanganyar ’ ,  Skripsi  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
Parlindungan, AP 1999, Pendaftaran tanah di Indonesia , Mandar Maju, Bandung.
Prayitno,  RR  2017,  Hambatan  dan  kendala  serta  solusi  PTSL  2017  di  D.I  Yogyakarta ’ ,
Prosiding  Seminar  Nasional  Pertanahan.  Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan  pelaksanaan  PTSL  dan  respon  solusinya), Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Prayogo,  SP,  R  Riyadi,  A  Nurasa  2019, ‘P ermasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Untuk Tanah Negara Di Kabupaten Muara Enim ’ , Tunas Agraria , vol.2, no. 3, hlm. 162-177.

## 74 Harfianty, I Gusti Nyoman Guntur, Harvini Wulansari

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap