E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## AKIBAT HUKUM PENERAPAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
MENGENAI  PERKAWINAN  BAGI  WANITA  HAMIL  SEBAGAI  DASAR DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
Dhiya Dinar Kuswulandari 1 *, Flora Dianti 2 1*,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: 1* ayadhiya1309@gmail.com, 2 flo_di@yahoo.com

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  seharusnya  dapat  dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, maraknya kasus  anak  yang  hamil  di  luar  nikah,  menjadi  pembahasan  penting  yang mengakibatkan adanya pengesahan bagi perkawinan anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batas minimun dalam usia kawin yaitu  bagi  pria  dan  wanita  adalah  19  tahun.  Dengan  adanya  Pasal  53  KHI  yang mengatur  mengenai  perkawinan  bagi  wanita  hamil  (kawin  hamil),  membuat pengecualian  terhadap  aturan  mengenai  usia  kawin,  sehingga  tetap  bisa melangsungkan  perkawinan  walaupun  wanita  tersebut  masih  di  bawah  umur, dengan syarat pria  yang mengawininya adalah pria yang menghamilinya. Dalam kasus  seperti  itu,  dapat  diberikan  Dispensasi  Kawin  dengan  diajukannya permohonan  ke  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini  membahas  terkait  Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bhn dimana diberikannya Dispensasi  Kawin  terhadap  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dikarenakan kehamilan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  mengenai perkawinan  bagi  wanita  hamil,  dan  akibat  hukum  penerapan  Pasal  53  KHI mengenai perkawinan bagi wanita hamil sebagai dasar Dispensasi Perkawinan anak di  bawah  umur.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  digunakan  bentuk penelitian  hukum  yuridis  normatif  (doktrinal),  dan  penggunaan  metode  analisis data,  dengan  pendekatan  kualitatif,  dimana  mengumpulkan  data  sekunder  untuk mendapat kesimpulan yang berdasar pada peraturan yang terkait. Hasil penelitian yang  didapat,  yaitu  dengan  penerapan  Pasal  53  KHI  sebagai  dasar  Dispensasi Perkawinan anak di bawah umur, menimbulkan akibat hukum yaitu anak tersebut dianggap  sudah  dewasa  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  perkawinan tersebut sah, dan anak yang akan dilahirkan sebagai anak sah.

## Kata Kunci: Kawin Hamil, Dispensasi Kawin, Perkawinan di bawah Umur

## Abstract
Marriage is a legal event that applicable laws and regulations should carry out. However, the rise of cases of children who become pregnant out of wedlock has become a critical discussion that has resulted in the legalization of child marriage. According to Law No. No 16 of 2019 about Revision of Indonesian Law No 1 of 1974 about Marriage, there is a minimun limit on the age of marriage, namely for men  and  women  that  is  19  years.  Article  53  of  the  KHI  regulates  marriage  for pregnant women, making exceptions to the marriage age rules so that they can still carry out marriage even though the woman is a minor, provided that the man who marries  her  is  the  man  who  impregnated  her.  Marriage  dispensation  may  be granted by applying with the Religious Court in such cases. This study discusses the Bintuhan Religious Court Decision Number 87/Pdt.P/2020/PA. Bhn. is written where the granting of Marriage Dispensation against the marriage of minors due to pregnancy. This study aims to determine the regulation of marriage for pregnant women  and  the  legal  consequences  of  applying Article  53  of  the  KHI  regarding marriage  for  pregnant  women  as  the  basis  for  the  Dispensation  of  Marriage  of minors.  In  this  research  on  these  issues,  normative  (doctrinal)  juridical  legal research  forms  are  used,  and  data  analysis  methods  are  used  with  a  qualitative approach, namely by collecting secondary data so that conclusions can be drawn based  on  related  regulations.  The  results  of  the  research  obtained  by  applying Article 53 KHI as the basis for the Dispensation of Marriage of minors have legal consequences, namely that the child has been considered an adult and is considered capable of performing legal acts, the marriage is valid, and the child will be born as a legal child.
Keywords: Pregnant Marriage, Dispensation of Marriage, Underage Marriage

## Pendahuluan
Pengertian  mengenai  perkawinan  memiliki  arti  dari  berbagai  sudut  pandang. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dipandang sebagai suatu pertistiwa hukum,  yang  harus  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dengan tujuan yang baik dan mulia serta tidak melanggar ketentuan aturan yang berlaku (Kamal Muchtar, 1974).
Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya hubungan jasmani saja, tetapi juga rohani. Perkawinan yang sah yaitu  apabila  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Dalam Agama  Islam,  perkawinan  bukan  hanya  betujuan  untuk  mendapatkan  keturunan  ,
melainkan juga bertujuan untuk mendapat ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup baik di  dunia  maupun  di  akhirat.  Al-Qur'an  menguraikan  bahwa  pernikahan  adalah  suatu bentuk  perjanjian  yang  kokoh  dan  sacral  (Ahmad  Azhar  Basyir,  1999).  Tujuan  dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah , dimana perkawinan merupakan misaqan ghaliza atau ikatan yang sangat kuat, dan melaksanakannya termasuk ibadah (Kompilasi Hukum Islam, 1991).
Oleh  karena  perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  hukum,  maka  yang melaksanakannya harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Salam  satunya  mengenai  syarat  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum  yaitu  telah dewasa  (Sayuti  Thalib,  2007).  Sebagaimana  perkawinan  pada  dasarnya  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  maka  aturan  dalam  undang-undang  ini  pada prinsipnya  harus  diaati  oleh  semua  golongan  masyarakat.  Terkait  hal  tersebut,  calon suami dan istri diharapkan telah matang secara jiwa raganya, agar dapat membina rumah tangga  dan  perkawinan  yang  baik.  Dimana  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan, telah diatur batas usia kawin bagi wanita 16 tahun dan pria adalah 19 tahun, yang kemudian ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dimana berdasarkan persyaratan tersebut, jika calon mempelai di bawah umur yang sudah disebutkan, maka yang bersangkutan dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan.
Namun dengan  adanya  Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  memberikan kemungkinan untuk dapat dilakukan perkawinan di bawah umur. Dimana dalam keadaan yang  sangat  memaksa,  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  dilaksanakan  dengan  adanya Dispensasi  Kawin  dari  Pengadilan  atas  permohonan  orang  tua.  Ada  permasalahan  di masyarakat yaitu kehamilan , dimana dari faktor sosiologis yang banyak terjadi saat ini, semakin maraknya pergaulan bebas  yang  menyebabkan terjadinya hamil  di  luar nikah, yang dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor-faktor lain yang dapat menjerumuskan anak ke dalam pergaulan bebas (Djamil Latif, 1985).
Untuk  kasus-kasus  hamil  di  luar  nikah,  dalam  agama  Islam,  perkawinan  bagi wanita hamil atau disebut juga kawin hamil diperbolehkan terjadi. Dimana sudah diatur dalam  Pasal  53  KHI.  Dalam  pasal  tersebut  menerangkan  tentang  kebolehan  untuk melaksanakan  perkawinan  bagi  wanita  hamil  di  luar  nikah. Walaupun  begitu,  terdapat ketentuan yang harus diperhatikan guna melangsungkan perkawinan tersebut, yaitu bisa dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilinya,  selain  itu  perkawinan  dapat  dilakukan tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran  anaknya,  selain  itu  jika  dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita tersebut hamil, maka tidak perlu perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir.
Oleh  karena  itu  dengan  adanya  Pasal  53  KHI  mengenai  kawin  hamil  tersebut, menjadi dasar bagi Hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin bagi perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bhn dimana Pemohon merupakan orang tua dari anaknya yang telah
hamil  di  luar  nikah,  dengan  usia  kehamilan  3  bulan,  yang  memohonkan  Dispensasi Kawin, agar anaknya dapat dinikahkan secara dah dengan calon suaminya yaitu pria yang telah menghamilinya, yang dimana kedua calon mempelai masih di bawah umur.
Dari latar berlakang yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu, terkait bagaimana pengaturan mengenai perkawinan  bagi  wanita  hamil,  dan  akibat  hukum  penerapan  pasal  53  KHI  mengenai perkawinan bagi wanita hamil sebagai dasar Dispensasi Perkawinan anak di bawah umur berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Bintuhan  Nomor  87/Pdt.P/2020/PA.Bhn. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca di bidang Hukum Islam serta Hukum Perdata, serta dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum  yang  terkait,  agar  dapat  meningkatkan  kinerjanya  di  bidang  hukum  demi menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  unsur  yang  harus  ada  dalam  suatu  penelitian  ilmiah, karena  dapat  membantu  peneliti  dalam  menelaah  masalah  yang  dihadapi  dengan  teori yang  ada,  lalu  menghubungkannya  dengan  kenyataan  yang  terjadi.  Bentuk  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  (doktrinal),  yaitu  penelitian  yang mengkaitkan  pada  aturan  hukum  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau norma tertulis (Sri Mamudji et al., 2005), yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dimana data diperoleh  dari  kepustakaan.  Penulis  dalam  mencari  data  sekunder  tersebut  dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen meliputi studi bahan- bahan  hukum.  Data-data  yang  diperoleh  lalu  dianalisis  dengan  menggunakan  metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengumpulan data sekunder lalu ditarik kesimpulan yang berdasarkan peraturan yang terkait sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan Perkawinan Bagi Wanita Hamil
Pergaulan  bebas  antara  dua  insan  yang  berlainan  jenis  semakin  marak  terjadi bahkan  sampai  mengakibatkan  banyak  terjadinya  kasus  kehamilan  di  luar  nikah. Sebetulnya suatu kehamilan itu bisa terjadi oleh karena hasil dari perkawinan yang sah atau  dari  hubungan  akibat  perkosaan,  atau  hasil  dari  hubungan  suka  sama  suka  yang dilakukan di luar nikah yang dapat disebut dengan perzinahan (M. Anshari MK, 2010).
Dimana  perkawinan  wanita  hamil  adalah  perkawinan  yang  didahului  adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan terjadi kehamilan di luar nikah. Dapat disebut juga dengan kawin hamil, yaitu kawin dengan seorang wanita yang telah hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, maupun yang bukan menghamilinya. Tujuan dari perkawinan wanita hamil yaitu agar memberikan status yang jelas dan sah bagi anak yang sedang dikandungnya. Sejatinya setiap anak yang dilahirkan dari seorang wanita atau ibu, baik itu dilahirkan dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, anak
tersebut tetap mempunyai status dan kondisi yang fitrah, suci dan bersih tanpa dosa dan noda. Sekalipun kedua orang tuanya melakukan perzinahan tetapi anak yang dilahirkan tidak membawa dosa turunan dari perbuatan ayah dan ibunya.
Menurut pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata: “ Hukum menikahi wanita pezina  telah  dinyatakan  keharamannya  oleh Allah  dengan  tegas  dalam  Surat An-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa Adakalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani  kewajiban-Nya  kepada  dirinya  atau  tidak.  Jika  tidak  terikat  dan  tidak mengimaninya,  maka  dia  musyrik.  Jika  terikat  dan  mengimani  kewajiban-Nya,  tetapi menyalahinya,  maka  dia  disebut  pezina.  Kemudian  Allah  dengan  tegas  menyatakan keharamannya:  Yang  demikian  diharamkan  atas  orang-orang Mukmin .” (Q.S. An-Nur [24]: 3).
Dalam Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dari ketentuan  pasal-pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  syarat  sahnya  perkawinan  itu jika hanya dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Apabila orang tersebut beragama Islam maka harus berdasarkan tata cara perkawinan yang berasal dari agama Islam.  Begitu  juga  sebaliknya,  orang  yang  beragama  selain  Islam  harus  melaksanakan perkawinan  berdasarkan  aturan  yang  berasal  dari  agama  dan  kepercayaannya.  Dimana pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan  kepercayaan  masing-masing  (Soerjono  Soekanto,  1980).  Dapat  dikatakan  bahwa kawin hamil secara implisit terkait dengan pasal tersebut, karena konsep perkawinan bagi wanita hamil tersebut terdapat dalam ajaran Islam yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam.  Namun  memang  secara  eksplisit  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur mengenai  perkawinan  wanita  hamil  tersebut.  Sehingga  menurut  Undang-undang Perkawinan syarat sah nya perkawinan itu jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan apabila menyalahi ketentuan dari hukum agamanya tersebut  maka  perkawinan  yang  dilakukan  dianggap  batal  dan  tidak  sah.  Hal  itu  juga berdampak  dengan  hubungan  yang  terjadi  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang melangsungkan  perkawinan  tersebut  bukan  sebagai  hubungan  suami  isteri  melainkan dianggap sebagai zina (Gatot Supramono, 1998).
Di dalam perkawinan wanita hamil karena zina, terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut. Sebagian ulama sepakat bahwa wanita dapat menikah sah dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahi bagi orang yang bukan menghamilinya. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina”. Beberapa pendapat tersebut yaitu (Moh. Nafik, 2018):
a. Mazhab Syafi’i
Mazhab  ini  memperbolehkan  perkawinan  wanita  hamil  akibat  zina,  baik  dinikahi oleh  laki-laki  yang  menghamilinya,  maupun  laki-laki  yang  tidak  menghamilinya, tanpa harus menunggu bayi sedang dikandungnya lahir.
b. Mazhab Hanafi
Mazhab  ini  mengemukakan  pendapat  yang  hampir  sama,  yaitu  perkawinan  bagi wanita  hamil  merupakan  sah,  dengan  ketentuan  pria  yang  menghamilinya  yang menikahinya. Namun dapat juga yang menikahinya bukan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut tetap sah, tetapi dengan ketentuan tidak boleh berhubungan intim dengan si wanita sampai ia melahirnya bayi yang sedang dikandungnya.
b. Mazhab Hanbali
Mazhab  Hanbali  menyatakan  menikahi  wanita  hamil  dibolehkan  dengan  syarat (Zainudin Ali , 2006) :
1. Bertaubat dengan taubat nashuha.
2. Kehamilannya telah berakhir atau masa iddahnya habis.
Dimana  yang  menikahinya  boleh  pria  yang  menghamilinya,  atau  yang  bukan menghamilinya,  yang dilakukan setelah si  wanita tersebut bertaubat,  yaitu dengan taubat nashuha.
c. Imam Maliki Menurut  Imam  Maliki,  perkawinan  wanita  hamil  tersebut  diperbolehkan  dan  sah, asalkan  yang  mengawininya  adalah  pria  yang  menghamilinya.  Keduanya  boleh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat.
d. Ibnu Hazm (Zhahiriyah)
Menurut Ibnu Hazm ( Zhahiriyah ) perkawinan wanita hamil tersebut diperbolehkan dan sah, dan boleh bercampur dengan ketentuan bila mereka telah bertaubat, serta menjalani hukum dera (cambuk) karena keduanya telah berzina (Abd. Aziz Dahlan, 1999).
Selain  daripada  pendapat-pendapat  di  atas,  namun  terdapat  juga  pendapat  lain mengenai perkawinan bagi wanita hamil, seperti menurut Al-Imam Ahmad Bin Hambal, dimana  seorang  wanita  sedang  hamil,  tidak  boleh  menikah  atau  dinikahi  sampai  ia melahirkan kandungannya, dan melanggar, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits dari Ruwaifi’ Bin Tsabit, bahwa Rasulullah bersabda: “ tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiram airnya pada tanaman lain”.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  yang  telah  disebutkan  diatas,  dapat  dikatakan bahwa perkawinan bagi wanita hamil terdapat berbagai pendapat yang berbeda. Ada yang memperbolehkan perkawinan bagi wanita hamil tanpa menunggu anaknya lahir, ada pula yang  harus  menunggu  anaknya  lahir.  Selain  itu  juga  adanya  pendapat,  mengenai keharusan dalam melakukan taubat sebelum melangsungkan perkawinan.

## Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil
Ketentuan  mengenai  Perkawinan  bagi  wanita  hamil  atau  kawin  hamil  secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Dalam pasal tersebut menerangkan tentang kebolehan untuk  melaksanakan  perkawinan  bagi  wanita  hamil  di  luar  nikah.  Walaupun  begitu, terdapat  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  guna  melangsungkan  perkawinan  tersebut, yaitu  ayat  (1),  seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  bisa  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.  Selanjutnya  pada  ayat  (2),  perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.
Kemudian  ayat  (3),  dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  itu  hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir.
Pasal  53  KHI  tersebut  menimbulkan  perdebatan  dan  perbedaan  pendapat  dari berbagai  kalangan.  Dari  segi  kontra,  hal  ini  dinilai  memberikan  kelonggaran  bahkan ketentuan  dalam  pasal  ini  bisa  dijadikan  sebagai  payung  hukum  bagi  mereka  yang melakukan perzinahan. Dalam ketentuan ini terkesan justru tidak memberikan hukuman bagi pihak yang melakukan perzinahan, melainkan memberi solusi kepada wanita yang hamil akibat perzinahan, untuk dapat melaksanakan perkawinan. Namun demikian, pasal 53 KHI tersebut mendasarkan pada alasan logis, dan diniliai bisa dijadikan dasar hukum untuk diterapkan, demi menegakkan hukum dan menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
Pengaturan mengenai perkawinan bagi wanita hamil dalam pasal 53 KHI, secara tegas  dibatasi  hanya  boleh  perkawinan  dengan  pria  yang  menghamilinya.  Tidak  boleh menikah  dengan  pria  yang  tidak  menghamilinya.  Hal  ini  sebetulnya  banyak  terjadi  di Indonesia,  dimana  ketika  wanita  itu  hamil  diluar  nikah  kemudian  menikah  dengan sembarang laki-laki dengan tujuan untuk  menutupi  malu karena sudah terlanjur hamil. Ada tiga aspek yang menjadi landasan hukum atas terbitnya ketentuan pasal 53 KHI ini yaitu (Nurul Huda, 2009):
a. Aspek Filosofis
Ketentuan dalam Pasal 53 KHI ini berlandaskan pada aspek filosofis yang mana pasal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  keberlangsungan  hidup  bagi  wanita hamil  diluar  nikah,  menjaga  kelangsungan  hidup  anaknya  supaya  nanti  setelah lahir  anak  tersebut  bisa  melangsungkan  kehidupannya  secara  normal  dan  tidak kehilangan  haknya  sebagai  manusia  secara  individu  maupun  sebagai  anggota masyarakat,  serta  tidak  mengganggu  kehidupannya  dalam  bersosialisasi  dalam masyarakat. Atas dasar itulah maka ketentuan dalam Pasal 53 KHI membolehkan wanita  hamil  di  luar  nikah  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan laki-laki yang menghamilinya.
Selain itu juga hal ini dimaksudkan guna menghindari dampak negatif lain yang akan diterima oleh wanita dan anak yang dikandungnya sebagai pihak yang paling merasakan  akibatnya.  Hal  lain  yang  diharapkan  dengan  adanya  ketentuan  ini adalah menjadi landasan untuk pihak wanita yang hamil di luar nikah tersebut agar dapat  menuntut  tanggungjawab  dari  pihak  laki-laki  dan  diwujudkan  dengan melangsungkan perkawinan serta menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami.
b. Aspek Sosiologis
Aspek sosiologis ini melihat bahwa di kalangan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan  mengenai  kehamilan  wanita  di  luar  nikah  yaitu  dengan melangsungkan perkawinan antara wanita hamil tersebut dengan laki-laki  yang menghamilinya  tanpa  menunggu  kelahiran  anak  yang  dikandung.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  menutup  aib  mengenai kehamilannya supaya tidak diketahui oleh masyarakat disekitarnya.
Dalam  merespon  perzinahan  ini  biasanya  masyarakat  melakukan  pengasingan terhadap  pelaku  zina  tersebut,  bahkan  bisa  sampai  kepada  keturunan  dan keluarganya  yang  sebetulnya  tidak  melakukan  dosa  namun  harus  menerima pengasingan itu.  Oleh sebab itu  guna menjamin kelangsungan  hidup dari  pelaku zina  terutama  anak  atau  keturunanya  nanti,  maka  perlu  adanya  payung  hukum berupa  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kebolehan  untuk  melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina.
c. Aspek Psikologis Kehamilan bagi sebagian wanita yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah adalah suatu  anugerah  yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Namun lain hal  apabila  kehamilan  tersebut  disebabkan  karena  zina,  biasanya  kehamilan tersebut menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dihadapkan dengan situasi seperti ini  tentu  membuat  wanita  menjadi  pihak  yang  paling  merasakan  tekanan psikologis yang sangat kuat. Si wanita merasa beban yang sangat berat dengan aib yang  ia  tanggung,  menderita  tekanan  psikologis  yang  sangat  hebat  atas  akibat kehamilannya di luar nikah dan akan semakin memburuk apabila si laki-laki tidak diperbolehkan  untuk  bertanggungjawab  atas  kehamilan  tersebut.  Maka  harus segara dilangsungkan perkawinan agar menghindari dari situasi yang lebih buruk seperti aborsi dan yang lebih parah sampai bunuh diri.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya  Pasal  53  KHI  memiliki  tujuan  untuk  kemaslahatan  manusia,  seperti  halnya untuk  melindungi  Hak  Asasi  Manusia,  serta  dapat  menjaga  anak  dari  fitnah  yang kemungkinan  didapatnya  dikeesokan  hari.  Selain  itu  pasal  53  KHI  ini  dapat  menjadi payung  hukum  bagi  seseorang  wanita  yang  telah  hamil  di  luar  nikah,  sehingga  dapat menikah  dengan  pria  yang  menghamilinya  dan  memperjelas  status  anak  yang  nanti dilahirkannya.

## Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur
Dispensasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti, pengecualian  dari  aturan  karena  adanya  pertimbangan  yang  khusus.  Menurut  Kamus Hukum, dispensasi memiliki arti sebuah pengecualian terhadap pengaturan hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku formil (Dzulkifli & Ustman, 2010). Sehingga Dispensasi Kawin itu sendiri adalah pemberian izin untuk melakukan perkawinan, karena adanya suatu hal yang mengharuskan untuk dilakukannya perkawinan itu. Dalam hal ini, terdapat pengecualian dari aturan, karena adanya pertimbangan yang khusus bagi laki- laki  maupun  perempuan  yang  belum  memenuhi  persyaratan  untuk  menikah,  sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon.
Salah  satunya  terkait  dispensasi  perkawinan  untuk  anak  di  bawah  umur dikarenakan kehamilan. Dimana pada dasanya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah diatur batas usia kawin bagi wanita 16 tahun dan pria adalah 19 tahun, yang kemudian ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika dalam Hukum Islam, khususnya Al Qur’an dan hadits tidak
menyebutkan  secara  spesifik  batas  usia  minimum  untuk  melaksanakan  perkawinan. Persyaratan  umum  yang  lazim  dikenal  yaitu  tanda baligh dimana  jika  wanita  telah mengalami menstruasi dan jika pria telah mengeluarkam air mani, selain itu berakal sehat, bisa membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah (Ahmad Rofiq, 1997).
Jika menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI, diatur mengenai batas minimum umur calon mempelai adalah sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang  Perkawinan.  Hanya  saja,  batasan  ini  dapat  disimpangi  dengan mengajukan  Dispensasi  Perkawinan  ke  Pengadilan Agama  yang  diajukan  oleh  kedua orang  tua  baik  dari  pihak  wanita  atau  pihak  pria,  dengan  alasan  hukum  agama  dan kepercayaan  masing  masing  yang  bersangkutan.  Mengenai  prosedur  permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai, dimana prosedur permohonan tersebut  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PERMENAG No. 3 Tahun 1975.
Adapun alasan-alasan untuk permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama seperti diantaranya adalah masih di bawah umur yang telah hamil di luar nikah, memiliki hubungan yang terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan atau sudah berpacaran terlalu lama. Meskipun  adanya Dispensasi Kawin memberikan kelonggaran bagi  calon suami istri  yang  belum  memenuhi  syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur, namun bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena Pengadilan Agama dapat menolak permohonan dispensasi jika saat dilakukan pemeriksaan, masih ada hal-hal yang memungkinkan dapat dicegahnya perkawinan di bawah umur tersebut. Hakim  patut  memastikan  faktanya,  yang  merupakan  alasan-alasan  yang  sah  untuk Dispensasi  Kawin  tersebut  dapat  dikabulkan,  selanjutnya  dilakukan  pertimbangan hukumnya.
Hakim  kerap  menggunakan syllogisme dengan  merumuskan  premis  mayor, premis  minor  dan  konklusi  dalam  proses  pembuatan  putusan.  Premis  mayor  yaitu berbentuk aturan hukum yang berlaku serta meliputi perkara yang diajukan. Premis minor yaitu  fakta-fakta  yang  didapatkan  dalam  persidangan.  Konklusi  yaitu  putusan  hakim mengenai perkara yang diajukan. Dalam perkara Disepensai Kawin, premis mayor berupa aturan batas usia dalam melakukan perkawinan. Premis minor adalah fakta persidangan berupa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dispensai nikah. Untuk menemukan fakta  adanya  alasan  yang  sah,  hakim  memilih  faktor  mana  yang  benar-benar  relevan sebagai  alasan  dispensai  nikah  melalui  bukti-bukti  yang  ada.  Dengan  kata  lain,  faktor yang  diajukan  sebagai  alasan,  harus  didukung  bukti,  sebagai  dasar  hakim  membuat putusan.
Akibat  Hukum  Penerapan  Pasal  53  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Mengenai Perkawinan  Bagi  Wanita  Hamil  Sebagai  Dasar  Dispensasi  Perkawinan Anak  Di Bawah Umur
Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita  Hamil  Sebagai  Dasar  Dispensasi  Perkawinan Anak  Di  Bawah  Umur  diketahui
terjadi  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Bintuhan  Nomor  87/Pdt.P/2020/PA.Bhn. Dimana Pemohon merupakan orang tua dari anaknya yaitu wanita (berumur 16 tahun 10 bulan)  yang  telah  hamil  di  luar  nikah.  Pemohohon  mengajukan  Dispensasi  Kawin  ke Pengadilan Agama  Bintuhan,  agar  anaknya  dapat  dinikahkan  secara  sah  dengan  calon suaminya yang merupakan pria yang telah menghamili anaknya (berumur 17 tahun), yang dimana keduanya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.
Keterangan  Pemohon  tentang  kondisi  anaknya,  yaitu  telah  tamat  Sekolah Menengah  Pertama  dan  telah  kelas  III  SMK.  Sejak  diketahuinya  dalam  kondisi  hamil maka anak Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan untuk menamatkan pendidikannya, anak Pemohon  dengan  calon  suaminya  saling  mencintai,  sangat  akrab  dan  telah  terlanjur melakukan  perbuatan  zina,  serta  anak  Pemohon  telah  dalam  kondisi  hamil  3  bulan. Rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan,  dan  telah  dilaksanakannya  proses  peminanagan  yang  telah  diterima  oleh Pemohon  dengan  kesanggupan  dari  kedua  orang  tua  untuk  membina,  membantu  dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya.
Dimana dalam hal ini, berarti sudah adanya restu dan izin dari kedua orang tua mereka,  sehingga  tidak  terdapat  larangan  yang  menghalangi  mereka  untuk  menikah. Dikarenakan  syarat-syarat  perkawinan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  dan(2) Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974, jo.  Pasal  15 ayat  (2) dan Pasal  16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mengenai perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 16 tahun sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang perkawinan,  dan  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dikarenakan sudah adanya izin dari orang tua, maka dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut.
Terlebih dikaitkan pula dengan kondisi anak pemohon yang telah hamil 3 bulan, sehingga hal ini mengakibatkan adanya penerapan pasal 53 KHI mengenai perkawinan bagi wanita hamil sebagai dasar Dispensasi Perkawinan anak di bawah umur tersebut, yaitu wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu anaknya  lahir  terlebih  dahulu.  Dimana  hakim  menitikberatkan  pada  alasan  dan  pasal tersebut  dalam  menangani  permohonan  Dispensasi  Kawin  tersebut.  Hakim  juga menggunakan  dasar  hukum  lain  yakni  Kaidah Fiqih yang  berbunyi  :  " Menghindari kerusakan  didahulukan  dari  menimbulkan  kemaslahatan "  .  Serta  tidak  ada  hubungan mahram  baik  dari  segi nasab maupun radlo'ah (susuan)  dengan  demikian  maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.
Sehingga dengan adanya penerapan pasal 53 KHI mengenai perkawinan wanita hamil sebagai dasar Dispensasi Perkawinan anak di bawah umur tersebut, menimbulkan akibat  hukum  setelah  perkawinan  itu  dilaksanakan  yaitu  anak  yang  melangsungkan perkawinan tersebut dianggap telah dewasa dan memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum,  yang dimana tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.
Selain itu, dikarenakan perkawinannya sah, maka anak yang dilahirnya dalam perkawinan tersebut menjadi anak sah. Serta mengakibatkan timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orang tuanya terhadap harta benda perkawinan, yang dimana nantinya terkait dalam hal kewarisan. Oleh karena itu, pada dasarnya Pasal 53 KHI memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, seperti halnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia, serta dapat  menjaga  anak  dari  fitnah  yang  kemungkinan  didapatnya  dikeesokan  hari,  serta dapat memperjelas status anak yang nanti dilahirkan. Namun diharapkan, penerapan Pasal 53 KHI ini tidak diterima begitu saja sebagai dasar pengabulan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Tetapi juga harus disertakan bukti-bukti yang kuat dan memenuhi persyaratan dispensasi kawin tersebut.

## Kesimpulan
Perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  seharusnya  dapat  dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, maraknya kasus anak yang hamil di luar nikah, menjadi pembahasan penting yang mengakibatkan adanya pengesahan bagi perkawinan anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan terdapat batas minimun dalam usia kawin yaitu bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Dengan adanya Pasal 53 KHI yang mengatur mengenai perkawinan bagi wanita hamil  (kawin  hamil),  membuat  pengecualian  terhadap  aturan  mengenai  usia  kawin, sehingga tetap bisa melangsungkan perkawinan walaupun wanita tersebut masih di bawah umur, dengan syarat pria yang mengawininya adalah pria yang menghamilinya. Dalam kasus seperti itu, dapat diberikan Dispensasi Kawin dengan diajukannya permohonan ke Pengadilan Agama.
Terkait  Putusan  Pengadilan  Agama  Bintuhan  Nomor  87/Pdt.P/2020/PA.Bhn dimana  diberikannya  Dispensasi  Kawin  terhadap  perkawinan  anak  di  bawah  umur dikarenakan kehamilan. Hasil penelitian yang didapat, yaitu dengan penerapan Pasal 53 KHI  sebagai  dasar  Dispensasi  Perkawinan  anak  di  bawah  umur,  menimbulkan  akibat hukum  yaitu  anak  tersebut  dianggap  sudah  dewasa  dan  cakap  melakukan  perbuatan hukum, perkawinan tersebut sah, dan anak yang akan dilahirkan sebagai anak sah, serta timbulnya hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orangtuanya terhadap harta benda perkawinan, yang dimana nantinya terkait dalam hal kewarisan.
Diharapkan hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah, dapat lebih cermat dan teliti dalam memeriksa alasan-alasan yang diajukan dengan kesesuaian fakta dan  bukti-bukti  dalam  persidangan.  Sehingga  penerapan  Pasal  53  KHI  mengenai perkawinan bagi wanita hamil tidak saja diterima begitu saja sebagai dasar pengabulan permohonan dispensasi  perkawinan anak di  bawah umur. Tetapi  juga harus disertakan bukti-bukti yang kuat dan memenuhi persyaratan dispensasi kawin tersebut.
Serta, perlunya penyuluhan bagi anak muda dan para remaja yang masih di bawah umur  tentang  bahayanya  pergaulan  bebas  dan  pernikahan  anak  yang  di  bawah  umur, dimana dapat terjadi resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa,  kemampuan  ekonomi,  dan  bermasyarakat,  juga  kemungkinan  adanya
ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT. Sehingga dengan penyuluhan tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini. Serta pentingnya peran orang tua pula dalam menjaga anaknya, agar terhidar dari hal yang tidak diinginkan.

## BIBLIOGRAFI
Hoedojo,  R.,  &  Sungkar,  S.  (2013).  Parasitologi  Kedokteran  Edisi  Keempat.  Parasitol Kedokt Ed Keempat Jakarta: Badan Penerbit Fak Kedokt Univ Indones.
Indrayati,  S.,  Sari,  R.  I.,  &  others.  (2018).  Gambaran  Candida  albicans  pada  Bak Penampung  Air  di  Toilet  SDN  17  Batu  Banyak  Kabupaten  Solok.  J  Kesehat Perintis, 5(2), 159–164.
Desi  Pramita  Sari,  &  Mawardi  Badar.  (2019).  Hubungan  Hygienitas  Vagina  dengan Kejadian  Candidiasis  Vaginalis  pada  Remaja  di  Puskesmas  Tanjung  Sengkuang Kota  Batam  Tahun  2018.  Prodi  DIII  Kebidanan,  STIKes  Mitra  Bunda  Persada Batam, 1–7.
Mutiawati,  V.  K.  (2016).  Pemeriksaan  mikrobiologi  pada  Candida  albicans.  J  Kedokt Syiah Kuala, 16(1), 53–63.
Lukito, J. I. (2019). Antifungal Echinocandin. Cermin Dunia Kedokt, 46(2), 131–136.
Mambang,  D.  E.  P.,  &  Rezi,  J.  (2018).  Efektivitas Antibakteri  Ekstrak  Etanol  Daun Nangka  (Artocarpus  Heterophyllus  L)  Terhadap  Pertumbuhan  Bakteri Staphylococcus aureus. J Agroteknosains, 2(1).
Pebriyani,  R.,  Marcella,  S.,  &  Tutik.  (2021).  Uji  Ekstrak  Etil  Asetat  Daun  Nangka (Artocarpus heterophyllus L) Terhadap Candida albicans. J Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, 8(4).
Kusumawati,  E., Apriliana, A.,  &  Yulia,  R.  (2017).  Kemampuan Antibakteri  Ekstrak Etanol Daun Nangka (Atrocarpus Heterophyllus Lam.) Terhadap Escherichia coli. J Sains dan Kesehat, 1(7), 327–332.
Hidayat, Y. A., Marlina, E. T., & DZB. (2017). Pemanfaatan Daun Nangka (Artocarpus Heterophyllus Lamk) sebagai Disinfektan Mesin Tetas Telur Itik terhadap Cameran Bakteri. J Kedokt dan Kesehat Publ Ilm Fak Kedokt Univ Sriwij.
Setiati, S., Alwi, I., Sudoyo, B. S., & others. (2018). Buku Ajar  Ilmu Penyakit Dalam Edisi Ke VI. Jakarta: InternaPublishing.
Nuri, N., Puspitasari, E., Hidayat, M. A., & others. (2020). Pengaruh Metode Ekstraksi terhadap Kadar Fenol dan Flavonoid Total, Aktivitas Antioksidan serta Antilipase Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia). J Sains Farm & Klin, 7(2), 143–150.
Lestari, D. W., Atika, V., Isnaini, I., Haerudin, A., & Arta, T. K. (2020). Pengaruh PH Ekstraksi Pada Pewarnaan Batik Sutera Menggunakan Pewarna Alami Kulit Kayu Mahoni (Switenia Mahagoni). J Rekayasa Proses, 14(1).
Pebriyani,  R.,  Marcellia,  S.,  &  Tutik.  (2021).  Uji Aktivitas  Ekstrak  Etil Asetat  Daun Nangka  (Artocarpus  heterophyllus  L)  terhadap  Candida  albicans.  J  Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, 8(1).
Majid,  N.  S.  (2019).  Formulasi  Dan  Uji  Efektivitas  Krim Antibakteri  Ekstrak  Daun Nangka  (Artocarpus  Heterophyllus  Lam.)  Terhadap  Bakteri  Staphylococcus Aureus. Manado: Pharmacon.
Serly,  R.  R.  (2020).  Uji  Efek  Antibakteri  Ekstrak  Etanol  Daun  Nangka  (Artocarpus Heterophyllus L) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus Aureus. Medan: Jurnal Farmakologi.
Pebriyani,  R.  (2020).  Uji  Aktivitas  Ekstrak  Etil  Asetat  Daun  Nangka  (Artocarpus Heterophyllus L.) Terhadap Candida Albicans. Mahalayati: Jurnal Kesehatan.
Nikmah, N. R. (2020). Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Salam Terhadap Pertumbuhan Jamur Candida Albicans. Jombang: Jurnal Farmakologi.

## Copyright holder:
Dhiya Dinar Kuswulandari, Flora Dianti (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: