## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 31 No. 2, 2023
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Tantangan dan Perkembangan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan
Toar Neman Palilingan * , Cobi Elisabeth M. Mamahit, Syamsia Midu
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: palilingann@gmail.com

## Abstract:
Administrative  appeal  arrangements  are  not  expressly  stated  in  the  Minister  of  Agrarian  Regulations concerning the Handling and Settlement of Land Cases. However, the substance of the regulation essentially gives the Minister of Agrarian Affairs the authority to cancel certificates so that researchers are interested in studying the philosophy of administrative appeals before legal action through the State Administrative Court and the application of administrative appeals in resolving administrative disputes over land rights certificates. The research results show that administrative efforts (internal review) and litigation in the judiciary (judicial review) are a combination of instruments to consistently uphold the pillars of the rule of law, especially for the fulfillment of administrative justice for citizens by the state c.q. Government. In this case, the government and the courts must share tasks and roles to complement each other in fulfilling administrative justice. Regarding the legal consequences of not submitting administrative measures in a state administrative dispute, the judge stated that the lawsuit was not accepted because the available administrative measures had not been used by the person concerned.
Keywords: Land; Internal Review; Land Law; State Administrative Court

## Abstrak:
Pengaturan  banding  administrasi  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun substansi peraturan tersebut pada dasarnya pada intinya  memberikan  kewenangan  kepada  Menteri  Agraria  untuk  melakukan  pembatalan  sertipikat  sehingga peneliti tertarik mengkaji mengenai filosofi banding administrasi sebelum upaya hukum melalui peradilan tata usaha  Negara  dan  penerapan  banding  administrasi  dalam  penyelesaian  sengketa  administrasi  sertipikat  hak atas  tanah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  administratif  (internal  review)  dan  litigasi  di peradilan (judicial review) merupakan kombinasi instrumen dalam menjamin konsistensi tegaknya pilar-pilar negara hukum, khususnya bagi pemenuhan keadilan administratif (administrative justice) warga negara oleh negara c.q. pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dan pengadilan harus berbagi tugas dan peran guna saling melengkapi  pemenuhan  keadilan  administrasi.  Akibat  Hukum  tidak  diajukannya  upaya  administrasi  dalam sengkata  tata  usaha  negara,  hakim  menyatakan  gugatan  tidak  diterima  karena  upaya  administratif  yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.
Kata Kunci: Tanah; Upaya Administrasi; Hukum Pertanahan; Peradilan Tata Usaha Negara

## 1. Pendahuluan
Peradilan  administrasi  merupakan  salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  termasuk Indonesia  yang  telah  menegaskan  keberadaanya  sebagai  negara  hukum  dalam konstitusinya .  Peradilan  administrasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  tata usaha  negara,  yaitu  sengketa  yang  timbul  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha neagra baik dipusat maupun di daerah. 1 Bentuk perlindungan  hukum  yang  dikehendaki  dengan  adanya  peradilan  tata  usaha  negara adalah  akibat  dari  diterbitkannya  siurat  keputusan  tata  usaha  negara  ( beschikking ). 2 Van Der Burg mengemukakan bahwa terkait dengan sengketa yang dimaksud di atas terdapat  dua  alternatif  penyelesaian,  yaitu  melalui  peradilan  tata  usaha  Negara/ peradilan  administrasi  ( administratief  rechtspraak )  dan  yang  kedua  melalui  banding administrasi ( administratief beroep ) .
Keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  keserasian  hubungan  antara pemerintah dengan  rakyat  merupakan  salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  Pancasila sehingga  prinsip  utama  yang  dikedepankan  dalam  penyelsaian  sengketa  adalah pronsip  musyawarah.  Salah  satu  bentuk  peneyelesaian  sengekta  tata  usaha  negara/ administrasi yang didasarkan pada musyawarah adalah melalui banding administrasi. Hal ini sejalan dengan  ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata  Usaha  Negara  ( beschikking )  sebagai  obyek  sengketa  Tata  Usaha  Negara  dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif,  maka  sengketa  tata  usaha  negara  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih dahulu  melalui  upaya  administratif  sebelum  diselesaikan  melalui  Peradilan  Tata Usaha  Negara.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  pengadilan  yang  mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara.
Penjelasan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara  menyatakan  bahwa  upaya  administratif  adalah  suatu  prosedur  yang dapat  ditempuh  oleh  seorang  atau  badan  hukum  perdata  apabila  ia  tidak  puas terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Prosedur  tersebut  dilaksanakan  di lingkungan  pemerintahan  sendiri  dan  terdiri  atas  dua  bentuk,  yaitu  Keberatan  dan Banding  Administratif.  Dalam  hal  penyelesaiannya  itu  harus  dilakukan  oleh  instansi atasan  atau  instansi  lain  dari  yang  mengeluarkan  keputusan  yang  bersangkutan, dimana prosedur tersebut dinamakan "banding administratif”
Sebelum adanya penegasan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif , dahulu terdapat dua jalur atau dua  alur  berperkara  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Bagi  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  tidak  mengenal  adanya  upaya  administratif,  gugatan  ditujukan  kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  peradilan  tingkat  pertama,  sedangkan  bagi Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  mengenal  adanya  upaya  administratif,  gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 (dan perubahannya), saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah  dinamika  di  dalam  pelaksanaannya  sehubungan  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  tersebut. Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
1 Marsella. "Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2, no. 2 (2015): 101-107.
2 Remaja, I Nyoman Gede. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 111-120.
(UUAP)  merupakan  hukum  materiil  dalam  sistem  peradilan  tata  usaha  negara. 3 Perubahan tersebut memberi perubahan yang cukup signifikan dalam hukum materil maupun  hukum  formil  dalam  proses  beracara  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Perubahan  tersebut  antara  lain,  revitalisasi  makna  keputusan  tata  usaha  negara, adanya pengujian tentang penyalahgunaan wewenang yang bertitik singgung dengan hukum  pidana,  terbukanya  peluang  pengujian  terhadap  perbuatan  melawan  hukum pemerintah  ( onrechtmatigeoverheisdad ), 4 termasuk  lahirnya  paradigma  baru  terhadap Upaya Administratif yang konsep awalnya sudah diatur dalam UU Peratun.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa-sengketa  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  tertentu  saja  yang  memang  oleh peraturan perundang-undangan disediakan upaya administratifnya. Sementara di luar itu, yakni sengketa TUN yang tidak tersedia upaya administratifnya, dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara upaya administratif dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya  administratif  yang  terdiri  dari  upaya  keberatan  dan  banding  administratif. Setelah  seluruh  upaya  administratif  itu  ditempuh  ( exhausted )  namun  tidak  juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke pengadilan dapat dilakukan. 5
Salah  satu  sengketa  tata  usaha  negara  yang  banyak  diajukan  ke  PTUN  adalah  kasus pertanahan  yang  berkaitan  dengan  pembatalan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah.  Sebelum tahun  2018,  tidak  ada  kewajiban  bagi  pemohon  untuk  mengajukan  banding administrasi atas gugatan pembatalan sertipikat ke PTUN.  Keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan  (2)  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut  bersifat wajib ( mandatory ) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara.  Pengaturan  banding  administrasi  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus  Pertanahan  namun  substansi  peraturan  tersebut  pada  dasarnya  telah mengisyaratkan  upaya  banding  administrasi  dalam  Pasal  29  sampai  Pasal  36  yang pada  intinya  memberikan  kewenangan  kepada  Menteri  Agraria  untuk  melakukan pembatalan sertipikat sehingga peneliti tertarik mengkaji mengenai filosofi banding administrasi  sebelum  upaya  hukum  melalui  peradilan  tata  usaha  Negara    dan penerapan banding administrasi dalam penyelesaian sengketa administrasi  sertipikat hak atas tanah.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach). 6 Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dengan alasan jumlah sengketa
3 S.F.  Marbun.  2002. Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia ,  Yogyakarta: Liberty, hlm. 21
4 Rama, Yosef. "Eksekusi Putusan Pengadilan atas Perkara Pertanahan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap." Borneo Law Review 2, no. 2 (2018): 125-140. 5 Jiwantara,  Firzhal  Arzhi.  "Perkembangan  Peradilan  Administrasi  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 06 (2021): 904-921.
6 Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm. 195-196
hak  atas  tanah  yang  semakin  hari  semakin  meningkat  di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dengan memberikan  kuesioner  kepada  para  responden  serta  wawancara  dengan  para narasumber  dan  data  sekunder.  Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan antara  berbagai  jenis  data,  selanjutnya  semua  data  diseleksi  dan  diolah  kemudian diuraikan secara deskriptif. 7

## 3. Analisis dan Pembahasan

## 3.1. Filosofi Penerapan Upaya Administrasi dalam Kasus Pertanahan
Pada  tataran  normatif,  penjelasan  Pasal  48  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa  bentuk  upaya  administrasi  ada  2  (dua),  yaitu  banding  administrasi  dan keberatan.
a Banding administrasi
Banding  administrasi  dilakukan  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  tata  usaha negara  dilaksanakan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  lain  atau keputusan  tata  usaha  negara  tidak  diterbitkan  oleh  instansi  yang  bersangkutan. sebagai  contoh:  Komisi  Banding  Paten  berdasarkan  PP  No.  31  Tahun  1995, sehubungan  dengan  adanya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1989  tentang  Paten; Komisi  Banding  Merek  berdasarkan  PP  No.  32  Tahun  1995,  sehubungan  dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Majelis Pertimbangan Pajak sebagai banding administrasi perpajakan;
b Keberatan
Keberatan dilakukan dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus  dilakukan  sendiri  oleh  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tersebut.  Contoh:  Pemberian hukuman disiplin sedang atau berat bagi (PNS). Pengujian ( Toetsing ) dalam upaya administrasi berbeda dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara.
Pengujian Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perbedaan dengan pengujian upaya administrasi.  Untuk  pengujian  peradilan  tata  usaha  negara  dapat  dilihat  dalam ketentuam  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  (a)  dan  (b)  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  yaitu  bertentangan  tidaknya  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang diterbitkan  dengan    peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan    Asas-Asas Umum  Pemerintah  Yang  Baik  (AAUPB),  sedangkan  pada  prosedur  upaya administrasi,  pengujiannya  dilakukan  baik  dari  segi  penerapan  hukum  maupun  dari segi  kebijaksanaan  oleh  instansi  yang  memutus,  sehingga  pengujiannya  dilakukan secara lengkap.
7 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.
Pengujian  upaya  administrative  memiliki  kelebihan  karena  penilaian  secara  lengkap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas ( Rechtmatigheid ) maupun aspek  Opportunitas  ( Doelmatigheid ),  para  pihak  tidak  dihadapkan  pada  hasil keputusan menang atau kalah ( Win or Loose ) seperti halnya di lembaga peradilan, tapi dengan  pendekatan  musyawarah  namun  kelemahannya  adalah  memungkinkan kelemhaan pada  obyektifitas penilaian karena Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan kadang-kadang terkait kepentingannya secara langsung ataupun  tidak  langsung,  sehingga  mengurangi  penilaian  maksimal  yang  seharusnya ditempuh.
Penerbitan  keputusan  tata  usaha  negara  tidak  selamanya  memberikan  pengaturan mengenai  upaya  administrasi.  oleh  karena  itu,  adanya  ketentuan  pasal  48  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara  merupakan  aspek  prosedural  yang  sangat  penting  yang  berkaitan dengan  kompetensi  atau  wewenang  untuk  mengadii  sengketa  Tata  Usaha  Negara. Berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  2  tahun  1991  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Ketentuan  Dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.

## Bagan 1. Bentuk Penyelesaian Sengkata Tata Usaha Negara
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sedangkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menurut  ketentuan  pasal  1  angka  (3) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  jo  Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkrit, individual  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan hukum  perdata. 8 Dari  uraian  di  atas,  maka  bentuk  penyelesaian  sengkata  tata  usaha negara dapat dilihat dalam Bagan 1.
Penanganan  dan  penyelesaian  kasus  pertanahan  merupakan  upaya  dalam  rangka menicptakan  dan  memberikan  kepastian  hukum  pada  penyelenggaraan  kebijakan pertanahan  sebagai  amanah  dari  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanahan.  Penanganan  dan  penyelesaian  kasus  pertanahan  saat  ini  diatur  dalam Peraturan  menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional    Nomor  21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  dalam  hal  ini  terkait  permasalahan  administrasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkara. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap  hakhak  masyarakat  atas  tanah.  Badan  Pertanahan  sebagai  instansi pemerintah  yang  diberikan  kewenangan  oleh  peraturan  perundangundangan  di bidang  pertanahan  dalam  penyelesaian  sengketa  atau  konflik  pertanahan. Kewenangan kementrian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa berupa  kewenangan  atribusi  dan  kewenangan  pendelegasian  Adapun  proses  upaya administrasi terkait permasalahan tanah.
Seluruh  keberadaan  atau  eksistensi  di  muka  bumi  ini  memiliki  tujuan,  termasuk hukum.  Hukum  adalah  sebuah  instrumen  yang  sangatv  penting  bagi  negara  dan masyarakat,  sehingga  hukum  dalam  eksistensi  memiliki  tujuan  pokok  yaitu menciptakan tatanah yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. 9 Tujuan hukum  mengarah pada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk kepada sesuatu yang  bersifat  ideal  sehingga  akan  dirasakan  abstrak  dan  tidak  operasional. 10 Perumusan mengenai tujuan hukum telah dilaksanakan oleh pakar ilmu hukum sejak dahulu  sesuai dengan sudut pandang masing-masing.
Thomas  Aquinas  penganut  hukum  kodrat  mengemukakan  bahwa  hukum  dalam eksistensinya  lepas  dari  kendali  kehendak  manusia,  lepas  dari  positivisme,  hukum berlaku  di  semua  jaman  dan  di  semua  tempat  sehingga    tujuan  hukum  dalam pandangan  Aquinas  adalah  hukum  yang  abadi  ( lex  eterna), hukum  kodrat  ( lex naturalis) , hukum positif ( lex positive) dan hukum tuhan ( lex divina ). 11 Tujuan hukum dikemukakan  pula  oleh  Paul  Scholten  bahwa    hukum  memiliki  tujuan  menciptakan keseimbangan  antara persoonlijkheid (kepribadian)  dan gemenschap (masyarakat), mencari  keseimbangan gelijkheid  engezag (kesamaan  manusia  dan  kewibawaan)  dan terakhir  adalah  memisahkan goed  en  kwaad (baik  dan  jahat). 12 Pandangan  Scholten menunjukkan  bahwa  tujuan  hukum  pada  dasarnya  adalah  untuk  menemukan kebaikan  dan  menghindarkan  dari  kejahatan  dengan  tercipta  dan  terpemiharanya etika dan ketertiban.
8 Soemaryono  dan  Anna  Erliyana.  1999. Tuntunan  Praktek  Beracara  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Pramedya Pustaka: Jakarta. Hlm. 8.
9 Sudikno Mertukusumo. 1986. Mengenal Hukum . Liberty : Yogyakarta. Hlm. 57
10 Piter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi) . Prenada Medi : Jakarta. Hlm.  89
11 Ronny Hanitidjo Soemitro. 1985. Studi Hukum dan Masyarakat . Alumni : Bandung. Hlm. 46
12 Philipus  Hadjon.  2002. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  sebuah  studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi. Jakarta: Peradaban, hlm. 32
Selanjutnya,  Gustav  Radbruch  mengemukakan  pandangannya  bahwa  hukum memiliki  3  (tiga)  tujuan  yaitu  keadilan  hukum,  kemanfaatan  hukum  dan  kepastian hukum.  Secara  historis,  pada  awalnya  Gustav  Racbruch  berpandangan  bahwa  dari ketiga tujuan hukum ini, tujuan yang menempati prioritas tertinggi adalah kepastian hukum.  Namun  kemudian,  setelah  lahirnya  kekuasaan  Nazi  di  Jerman  yang  tidak berprikemanusiaan,  Racbruch  melakukan  perubahan  dalam  teorinya  yakni menempatkan  keadilan  sebagai  prioritas  utama  dalam  tujuan  hukum. 13 Teori Radbruch inilah yang menjadi grand theory dalam penelitian ini dengan alasan bahwa teori ini secara komprehensif menempatkan 3 (tiga) unsur sebagai tujuan hukum yaitu keadilan yang menjadi cerminan hati nurani, kemanfaatan yang menjadi wujud nyata dari  hati  nurani  yang  tercermin  pada  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  dan kepastian hukum yang merupakan rambu yang tegas yang dituangkan dalam hukum positif yang akan memberikan pengaturan mengenai penegakan keadilan dan upaya memperoleh  kemanfaatan.  Berikut  adalah  uraian  dari  masing-masing  tujuan  hukum Radbruch.

## 3.1.1. Keadilan
Keadilan  adalah  perekat  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang  beradab.  Tujuan keberadaan  hukum  tidak  lain  adalah  menjaga  agar  setiap  individu  atau  anggota masyarakat  serta  penyelenggara  negara  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan yang dibutuhkan dalam rangka menjaga ikatan sosial untuk mencapai tujuan bersama dan  mencegah  agar  tidak  ada  perbuatan  yang  dapat  merusak  tatanan  keadilan  atau menghindari  terjadinya  perbuatan  yang  menciderai  keadilan.  Hal  yang  kemudian dapat  dilahirkan  dalam  kondisi  di  atas  adalah  mengembalikan  tertib  kehidupan bermasyarakat  dan  penegakan  keadilan  serta  setiap  pelanggaran  akan  mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. 1428
Berkaitan dengan keadilan dalam kehidupan sosial, seorang tokoh bernama John Rawls menyatakan pandangannya  mengenai  keberadaan  situasi  ketidaksamaan  yang  harus diberikan  aturan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  paling  menguntungkan  golongan masyarakat  yang paling  lemah.    Hal  ini  terjadi  kalau  dua  syarat  dipenuhi.  Syarat pertama  adalah  dalam  siatuasi  ketidaksamaan  dapat  terjamin  sebuah  kondisi  yang disebut maximum  minimorum untuk  mereka  yang  berada  dalam  kategori  orang  yang paling  lemah.  Hal  ini  berarti  pula  bahwa  perlu  adanya  pengaturan  sehingga  situasi masyarakat harus memberikan keuntungan yang  paling  tinggi di antara mereka yag tidak  beruntung.  Syarat  kedua  adalah  perlu  adanya  pengikatan  ketidaksamaan  pada jabatan-jabatan yang terbuka untuk semua orang. Hal ini dimaksud  agar semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidupnya melalui sikap tidak membedakan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial.
Untuk mewujudkan program penegakan keadilan yang memiliki dimensi kerakyatan maka  perlu  untuk  memperhatikan  2  (dua)  prinsip  yaitu  pertama,  adanya  pemberian hak dan penyediaan kesempatan yang sama yang didasarkan pada adanya kebebasan dasar  yang  paling  luas  seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  setiap  orang.  Kedua, melakukan  pengaturan  kembali  pada  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi sehingga diharapkan  memberikan  keuntungan  yang  bersifat  timbal  balik (reciprocal
13 Muhammad Erwin. 2012. Filsafat Hukum . Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 123.
14 Bernard Sidharta Arief, 2007, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Refika Aditama: Bandung. Hlm. 20.
benefits) bagi  setiap  orang,  baik  mereka  yang  berasal  dari  kelompok  beruntung maupun tidak beruntung. 15
Dari pandangan John Rawls di atas dapat dilihat bahwa landasan moral dari hukum adalah  keadilan  dan  tolok  ukur  dari  sistem  hukum  positif  adalah  keadilan.  Hukum positif  berpangkal    pada  keadilan.  Adapun  secara  konstitutif  keadilan  adalah  unsur mutlak  bagi  hukum  sebagai  hukum.  Ketiadaan  keadilan  akan  menyebabkan sebuah aturan menjadi tidak pantas untuk disebut sebagai hukum. Dalam  penegakan hukum yang cenderung  pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, keberadaan keadilan dan kemanfaatan kerap kali terpinggirkan karena di dalam kepastian hukum yang  terpenting  adalah  peraturan  itu  sendiri  sesuai  dengan  apa  yang  dirumuskan. Dalam  hal  pengutamaan  pada  nilai  maka  nilai  kegunaan  akan  menggeser  nilai kepastian  hukum  maupun  nilai  keadilan  karena  yang  penting  bagi  nilai  kegunaan adalah kenyataan apakah hukum  tersebut berguna bagi masyarakat.  Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum  dan  kegunaan  sehingga,  dalam  penegakan  hukum  harus  ada  keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. 16
Dalam  konteks  hukum  publik,  mengapa  warga  negara  ( citizen )  dapat  mengajukan keluhan  ( complaint )  atau  tuntutan  ( petition )  atas  tindak-tanduk  negara  ( state )  atau pemerintah  ( government )  yang  dianggap  merugikan,  bahkan  jika  perlu  sampai menggugat  di  lembaga  peradilan,  tentunya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  paham  teori negara hukum baik yang dikenal dalam paham rule of law atau rechtstaats . Dan seiring terus  meningkatnya  kesadaran  akan  supremasi  hukum,  pada  fase  perkembangan negara-negara  modern,  upaya  administratif  ( internal  review )  dan  litigasi  di  peradilan ( judicial  review )  dipahami  sebagai  kombinasi  instrumen  pamungkas  dalam  menjamin konsistensi tegaknya pilar-pilar negara hukum, khususnya bagi pemenuhan keadilan administratif (administrative justice) warga negara oleh negara c.q. pemerintah. Dalam hal  ini,  pemerintah  dan  pengadilan  harus  berbagi  tugas  dan  peran  guna  saling melengkapi pemenuhan keadilan administrasi.

## 3.1.2. Kemanfaatan
Kemanfaatan atau dikenal dengan istilah utilitarianisme dikembangkan untuk pertama kalinya  oleh  seorang  tokoh  bernama  Jeremy  Bentham.  Kehadiran  pandangan  ini didasari oleh buruknya suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Jadi  dalam  pandangan  Bentham,  untuk  menilai  suatu  kebijakan  publik  maka  dapat dilihat dari dampak kebijakan tersebut terhadap banyak orang secara moral. Atas hal ini maka Bentham menyebutkan bahwa dasar yang paling objektif dalam melakukan penilaian  terhadap  sebuah  kebijakan  adalah  sejauh  mana  kebijakan  tersebut memberikan manfaat atau hasil yang baik. 1732
Tokoh berikutnya yang merupakan penganut aliran kemanfaatan atau utilitarianisme adalah  John  Stuart  Mill  yang  memiliki  pandangan  yang  sejalan  dengan  pemikiran Jeremy  Bentham.  Mill  berpandangan  bahwa  tujuan  tertinggi  dari  sebuah  perbuatan adalah  mencapai  kebahagiaan  sebanyak  mungkin.  Dalam  pandangan  Mill,  naluri
15 John Rawls. 2006. Teori Keadilan . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo.
16 Yovita  A.  Mangesti  dan  Bernard  L.  Tanya.  2014. Moralitas  Hukum .  Genta  Publishing:  Yogyakarta. Hlm. 74.
17 Sonny Keraf. 1998. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya . Kanisius: Yogyakarta. Hlm. 93-94.
menjadi  sumber  dari  keadilan  karena naluri yang dapat memberikan penolakan dan melakukan  pembalasan  atas  kerusakan  yang  diderita,  baik  oleh  diri  sendiri  maupun oleh  siapa  saja  yang  mendapatkan  simpati.  Uraian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam pandangan  Mill  hakikat  keadilan  mencakup  semua  persyaratan  moral  yang  hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. 18
Mill  mengemukakan  bahwa  sebuah  perbuatan  haruslah  ditujukan  pada  pencapaian kebahagiaan yang sebanyak- banyaknya dan yang dimaksud dengan kesalahan dalam suatu  perbuatan  adalah  ketika  dalam  perbuatan  tersebut  lebih  banyak  menyebabkan penderitaan dibandingkan kebahagiaan. Jadi, menurut Mill, standar keadilan haruslah berdasarkan  pada  kemanfaatan  atau  kegunaannya  namun  asal-usul  kesadaran  akan keadilan  itu  tidak  ditemukan  pada  kegunaan,  melainkan  pada  dua  hal  yaitu rangsangan  untuk  mempertahankan  diri  dan  perasaan  simpati.  Sejalan  dengan pandangan  Bentham,  Mill  mengemukakan  pula  bahwa  naluri    adalah  sumber  dari keadilan.  Perasaan  keadilan  yang  akan  melakukan  pemberontakan  terhadap kerusakan,  penderitaan,  tidak  hanya  atas  dasar  kepentingan  individual,  melainkan lebih  luas  dari  itu  sampai  kepada  orang  lain  sehingga  hakikat    keadilan  mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. 19
Dinamika  pengaturan  dan  penerapan  upaya  administratif  dalam  konteks  peradilan administrasi  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan. Fase  pertama ,  upaya administratif diatur pada Pasal 48 jo 51 ayat (3) UU Peratun yang merupakan hukum formil.  Pada  intinya,  pada  fase  pertama  tersebut,  upaya  administratif  merupakan upaya sifatnya imperatif khusus bagi sengketa tata usaha negara dengan kemungkinan untuk  menempuh  upaya  keberatan  saja  atau  keberatan  dan  banding  administratif tergantung  pada  pengaturan  yang  terdapat  dalam  peraturan  dasarnya. Fase  kedua , upaya  administratif  diatur  pada  Pasal  75  sampai  dengan  Pasal  78  UU  Administrasi Pemerintah yang juga menyediakan dua tingkatan upaya administratif yaitu keberatan dan  banding.  Sifat  pengaturan  dalam  ketentuan  tersebut  juga  masih  bersifat opsional/fakultatif,  jika  dilihat  dari  penggunaan  frase  kata  “dapat"  dalam  rumusan normanya.  Baru  jika  memang  sungguh  tak  dapat  lagi  diselesaikan  di  lingkungan badan atau pejabat tata usaha negara, peradilan administrasi akan menyelesaikannya dengan pendekatan rechtsmatigheid .

## 3.1.3. Kepastian Hukum
Hans  Kelsen  mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau das  sollen dengan menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. UndangUndang yang berisi aturan- aturan  yang  bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun  dalam hubungan  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi  masyarakat dalam  membebani  atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan  itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan kepastian hukum. 20
18 H.R  Otje  Salman  S.  2010. Filsafat  Hukum  (Perkembangan  &  Dinamika  Masalah) ,  Refika  Aditama: Bandung. Hlm. 44.
19 Satjipto Rahardjo. 2006 . Ilmu Hukum .  Citra Aditya Bakti : Bandung. Hlm. 277.
20 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana: Jakarta. Hlm. 58
Gustav  Radbruch  mengemukakan  bahwa  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai identitas,  yaitu    asas  kepastian  hukum  ( rechmatigheid ),  asas  ini  meninjau  dari  sudut yuridis,  asas  keadilan  hukum  ( gerectigheit ),  asas  ini  meninjau  dari  sudut  filosofis,  di mana  keadilan  adalah  kesamaan  hak  untuk  semua  orang  di  depan  pengadilan,  asas kemanfaatan  hukum  ( zwechmatigheid )  atau doelmatigheid atau utility . 21 Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  Yuridis-Dogmatik  yang  didasarkan  pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu  yang  otonom  yang  mandiri,  karena  bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum tidak  lain  sekedar  menjamin  terwujudnya  oleh  hukum  yang  bersifat  umum.  Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan,  melainkan  semata-mata  untuk  kepastian 22 Kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.
Upaya administratif dahulu, gugatan kemudian adalah  hal  baru penegakan keadilan administratif di tanah air. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran Peraturan Mahkamah Agung  No.  6  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif  yang  secara  fundamental mengubah  paradigma  pengajuan  gugatan  ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  dari sebelumnya premum remedium menjadi ultimum remedium. Artinya, kini sepanjang tidak  ditentukan  lain  oleh  peraturan  sektoral  tertentu  (lex  specialis),  pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus terlebih dahulu menempuh upaya  administratif  di  internal  pemerintahan  atau  lembaga  kuasi  peradilan  ( lex generalis ).  Ratio  legis  lahirnya  Perma  yang  diterbitkan  di  penghujung  tahun  2018 tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum

## 3.2. Akibat  Hukum  Tidak  dilaksanakannya  Upaya  Administratif  dalam Penyelesaian Semgketa Tanah
Upaya  administratif  merupakan  suatu  prosedur  yang  dapat  di  ambil  dalam menyelesaikan  suatu  masalah  yang  berkaitan  dengan  suatu  Badan  Hukum  Perdata, hal  ini  dilakukan  apabila  orang  atau  individu  tersebut  merasa  kurang/tidak  puas dengan  suatu  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN)  yang  ada  dalam  ruang  lingkup administrasi  atau  pemerintahan  yang  ada  itu  sendiri.  Terdapat  sejumlah  perubahan mendasar  terkait  dengan  proses  upaya  administratif  dalam  Undang-undang Administrasi Pemerintahan, yakni:
Pertama ,  mengehndaki  penyatuan  sistem  Peradilan  Administrasi  dengan  upaya administratif,  dengan  adanya  persyaratan  bahwa  proses  final  Upaya  Administratif
21 Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum . Yasrif Watampone. Jakarta. Hlm. 65
22 Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Citra Aditya: Bandung. Hlm. 23
yakni  gugatan  ke  Peradilan  Administrasi.  Artinya,  proses  upaya  administratif  yakni baik  prosedur  keberatan  maupun  banding  administratif  merupakan  upaya  yang bersifat premium  remedium (pilihan  utama)  yang  tersirat  dalam  Pasal  75  Undang- undang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut berbeda paradigma dengan Undang- undang  PTUN  yang  mensyaratkan  bahwa  upaya  administratif  terhadap  Keputusan tata  usaha  negara  yang  proses  penyelesaiannya  sudah  diatur  oleh  Undang-undang tertentu melalui Mekanisme internal.
Kedua , adanya persyaratan semua perkara yang mempersoalkan keputusan tata usaha negara  yang  diterbitkan  pejabat  tata  usaha  negara  yang  harus  melewati  mekanisme prosedur  keberatan  dan  banding  administratif  atau  singkatnya  melalui  mekanisme internal,  sehingga  mendorong  adanya  upaya-upaya  penyelesaian  sengketa  melalui mekanisme  non-peradilan  namun  demikian  tidak  semua  pejabat  tata  usaha  negara atau badan tata usaha negara yang sudah memiliki mekanisme keberatan dan banding administratif secara internal
Kehadiran  Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Setelah Menempuh  Upaya  Administrasi    menyebabkan  upaya  administrasi  bersifat  wajib (mandatory )  dan  berlaku  terhadap  semua  sengketa  Tata  Usaha  Negara.  Artinya, penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  terlebih  dahulu  menempuh  upaya administratif  yang  terdiri  dari  upaya  keberatan  dan  banding  administratif.    Setelah menempuh  ( exhausted )  upaya  administratif  namun  tidak  juga  terdapat  penyelesaian, barulah  sengketa  tersebut  dapat  diajukan  kepada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya,  berfungsi menyelesaikan  sengketa  antara  pemerintah  dengan  warga  masyarakat  atau  badan hukum  yakni  berupa  sengketa  yang  timbul  dari  akibat  tindakan  pemerintah  selaku Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  dianggap  melanggar  hak  dan  kepentingan  warga Negara atau badan hukum itu sendiri.
Hal  tersebut  merupakan  sebagian  dari  syarat  formal  yang  harus  dipenuhi  untuk mengajukan  gugatan  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebelum  dilakukan  pengujian mengenai  substansi  pokok  sengketanya.  Namun  demikian,  tidak  semua  pejabat  tata usaha negara atau badan tata usaha negara yang sudah memiliki mekanisme keberatan dan  banding  administratif  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional. 23 Sengketa  atas sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  salah  satu  jenis  sengketa  administrasi  negara yang  banyak  terjadi  terurama  terkait  permohonan  pembatalan  sertipikat.  Sebelum terbitnya  surat  edaran  mahkamah  agung,  pengajuan  gugatan  langsung  diajukan  ke PTUN  namun  saat  ini  harus  diduhului  dengan  upaya  administrasi  terlebih  dahulu berupa pengajuan keberatan ke Badan Pertanahan Nasional.
Pengajuan  keberatan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  dilaksanakan  dengan  mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraira No 20 Tahun 2021 di mana pengajuan ini akan diakhir dengan surat pemberitahuan dari badan Pertanahan Nasional mengenai diterima  atau  ditolaknya  permohonan  tersebut  dan  penolakan  inilah  yang  menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
23 Simanjuntak,  Enrico.  "Esensi  sengketa  administrasi  pertanahan  di  peradilan  tata  usaha negara." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 2 (2017): 171-188.
Akibat  hukum  terhadap  tidak  dilaksanakannya  upaya  administrasitif  oleh  pihak penggugat  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  pada  waktu  memeriksa  dan  memutus sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  hanya  melakukan  pengujian  terhadap  Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu hanya dari segi hukumnya saja. Tersedia atau  tidaknya  upaya  administratif  terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ditentukan  oleh  suatu  perundang-undangan  maka  terhadap  keberatan  yang  hanya bersifat  suatu  protes  atau  pengaduan  yang  tidak  ada  dasarnya  dalam  peraturan perundang-undangan  bukanlah  suatu  upaya  administratif  menurut  pengertian undang-undang,  sehingga  pengaduan  tersebut  tidak  ada  pengaruhnya  pada  cara mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Berhasil  atau  tidak  atas  keberatan  tersebut  apabila  Penggugat  hendak  menggugat keputusan yang bersangkutan tetap harus mengajukan gugatan ke Pengadilan tingkat pertama. Bertitik tolak ketentuan dalam hukum positif, dalam hal peraturan dasarnya menyediakan  upaya  administratif,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang  untuk memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara  apabila  upaya administratif  yang  tersedia  telah  digunakan  seluruhnya  dan  pengadilan  tidak berwenang  memeriksa  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tersebut  apabila  upaya administratif  yang  tersedia  belumdigunakan  secara  keseluruhan.Dalam  praktek, apabila  orang  atau  badan  hukum  perdata  (Penggugat)  mengajukan  gugatan  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  belum  menempuh  upaya  administratif  yang tersedia  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  maka  dengan  mendasarkan ketentuan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Hakim  akan  menyatakan  gugatan  tidak  diterima  karena  upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.

## 4. Penutup
Upaya  administratif  ( internal  review )  dan  litigasi  di  peradilan  ( judicial  review ) merupakan  kombinasi  instrumen  dalam  menjamin  konsistensi  tegaknya  pilar-pilar negara  hukum,  khususnya  bagi  pemenuhan  keadilan  administratif  ( administrative justice )  warga  negara  oleh  negara  c.q.  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  dan pengadilan  harus  berbagi  tugas  dan  peran  guna  saling  melengkapi  pemenuhan keadilan  administrasi.  Akibat  Hukum  tidak  diajukannya  upaya  administrasi  dalam sengkata tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah hakim menyatakan gugatan tidak  diterima  karena  upaya  administratif  yang  tersedia  belum  dipergunakan  oleh yang  bersangkutan.  Untuk  itu,  diperlukan  ketegasan  dalam  peraturan  perundang- undangan bidang pertanahan mengenai upaya administrasi.

## Referensi
Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum . Yasrif Watampone. Jakarta.
Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Bernard  Sidharta  Arief,  2007, Meuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Refika Aditama: Bandung.
H.R  Otje  Salman  S.  2010. Filsafat  Hukum  (Perkembangan  &  Dinamika  Masalah) ,  Refika Aditama: Bandung.
Jiwantara,  Firzhal  Arzhi.  "Perkembangan  Peradilan  Administrasi  Pasca  Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 06 (2021): 904-921.
John Rawls. 2006. Teori Keadilan . Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Marsella.  "Perspektif  Penanganan  Sengketa  Pertanahan  Di  Badan  Pertanahan Nasional." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2, no. 2 (2015): 101-107.
Muhammad Erwin. 2012. Filsafat Hukum . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2017. Pengantar  Ilmu  Hukum  (Edisi  Revisi) .  Prenada  Media: Jakarta.
Philipus  Hadjon.  2002. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  sebuah  studi  tentang Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi. Jakarta: Peradaban.
Rama,  Yosef.  "Eksekusi  Putusan  Pengadilan  atas  Perkara  Pertanahan  yang  telah Berkekuatan Hukum Tetap." Borneo Law Review 2, no. 2 (2018): 125-140.
Remaja,  I  Nyoman  Gede.  "Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Sertipikat  Ganda." Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 111-120.
Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Citra Aditya: Bandung.
Ronny Hanitidjo Soemitro. 1985. Studi Hukum dan Masyarakat . Alumni: Bandung.
S.F.  Marbun.  2002. Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia , Yogyakarta: Liberty.
Satjipto Rahardjo. 2006 . Ilmu Hukum .  Citra Aditya Bakti: Bandung.
Simanjuntak, Enrico. "Esensi sengketa administrasi pertanahan di peradilan tata usaha negara." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, no. 2 (2017): 171-188.
Soemaryono dan Anna Erliyana. 1999. Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara .  Pramedya Pustaka: Jakarta.
Sonny Keraf. 1998. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya . Kanisius: Yogyakarta.
Sudikno Mertukusumo. 1986. Mengenal Hukum . Liberty : Yogyakarta.
Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness  and  Relevance  in  the  Study  of  Law  as  an  Object,” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.
Yovita  A.  Mangesti  dan  Bernard  L.  Tanya.  2014. Moralitas  Hukum .  Genta  Publishing: Yogyakarta.