Volume 3 Issue 01 January 2021 JALREV 3 (1) 2021 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461

## Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran
“ A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage ”
Rahmia Rachman 1 Erlan Ardiansyah 2 Sahrul 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Email: rahmiarachman@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Email: erlanardiansyah@untad.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Email: sahrul@untad.ac.id
Article Info

## Abstract
Kata Kunci :
Hak Atas Tanah; Perjanjian Kawin; Perkawinan Campuran .
How to cite (APA Citation Style) : Rachman, Rahmia; Ardiansyah, Erlan; Sahrul. (2021). “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran ”.
Jambura Law
Review .  JALREV  3
No (1): 1-18
Perkawinan  campuran  memberikan  akibat  hukum  bagi  WNI  yang melangsungkan  perkawinan  dengan  WNA  yakni  tidak  dapat mempunyai  hak  milik  atas  tanah,  karena  tanah  tersebut  menjadi bagian  dari  harta  bersama  perkawinan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  mengenai  pertanahan  di  Indonesia  yang menganut  asas  Nasionalisme.  Permasalahan  yang  timbul  adalah bagaimana jaminan hak konstitusi WNI dalam  kepemilikan hak atas tanah  yang  melakukan  perkawinan  campuran,  serta  bagaimana persyaratan  perjanjian  pemisahan  harta  dalam  perkawinan campuran.  Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA memiliki jaminan hak konstitusi yang sama dengan WNI lainnya untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah dengan syarat hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut tidak termasuk dalam harta bersama dan dibuktikan dengan perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan  harta.  Perjanjian  pemisahan  harta  perkawinan  dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan  dan  dibuat  dalam  bentuk akta  notaris,  selanjutnya disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan,  bagi  yang  beragama Islam  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  Non  Islam
© 2021 – Rachman, Rahmia Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia dalam kehidupannya saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hidup bersama seseorang merupakan salah  satu  bentuk  sarana,  kebutuhan  tersebut  baik  yang  bersifat  jasmani  maupun rohani. Kebutuhan hidup bersama tersebut dapat terjalin melalui sebuah ikatan yang biasanya disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  hak  dan  kewajiban  kepada  para  pihak  yang mengikatkan dirinya pada sebuah ikatan perkawinan.
Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pengertian dari perkawinan
dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Apabila  perjanjian  tersebut  telah disahkan, maka isi perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya (suami dan istri).
Article Info Abstract Keywords:
Land Rights; Marriage Contract; Mixed Marriage .
How to cite (APA Citation Style) : Rachman, Rahmia; Ardiansyah, Erlan; Sahrul. (2021). “ A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage ” . Jambura Law Review . JALREV 3 No (1): 1-18
Mixed marriage causes a legal impact on Indonesian citizens marrying foreign citizens. They cannot have land rights since it is a part of joint property in marriage based on laws and regulations on land in Indonesia following the nationalism principles. The problem involved the guarantee of  constitutional  rights  in  land  rights  ownership  is  for  the  Indonesian citizens  having  a  mixed  marriage  and  the  requirements  for property/assets  division  agreement  in  a  mixed  marriage.  This  used normative  legal  research  using  the  legislative  approach  and  case approach.  The  legal  materials  consisted  of  primary  legal  materials, secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials  that  were  then analyzed  and  concluded  using  the  descriptive-qualitative  method.  The result  was  that  the  Indonesian  citizens,  having a  mixed  marriage  with foreign  citizens,  had  similar  constitutional  rights  to  other  Indonesian citizens for land rights provided that the land was not included in joint property and proven by a marriage contract containing property/assets division.  The  marital  property  division  agreement  can  be  made  at  the time of or before the wedding, or during the marriage in the form of a Notarial Deed, and be legalized by a marriage registrar. For Moslems, it is registered in the Office of Religious Affairs, while for non-Moslems, it is registered  in  the  Civil  Registration  Office.  If  the  contract  has  been legalized, the content in the contract will bind the people who make it (husband and wife).
diatur dalam Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”. 1 Dari  pengertian  tersebut  dapat  dijabarkan  bahwa  ikatan  lahir  adalah hubungan  formal  yang  dapat  dilihat  karena  dibentuk  menurut  undang-undang, hubungan  tersebut  mengikat  kedua  pihak  dan  pihak  yang  lain  dalam  masyarakat. 2 Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak. 3 Selain itu, pada prinsipnya  perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  artinya membentuk  kesatuan  hubungan  suami  istri  dan  anak-anak  dalam  satu  wadah  yang disebut  rumah  kediaman  keluarga  bersama  (ayah,  ibu,  dan  anak-anak) 4 yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada hakekatnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  bahagia. 5 Di Indonesia,  sebuah  ikatan  perkawinan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  seorang  Warga Negara  Indonesia  (WNI)  dengan  seorang  WNI  lainnya,  tetapi  juga  banyak  terjadi perkawinan  yang  dilakukan  oleh  WNI  dengan  seorang  Warga  Negara  Asing  (WNA) yang biasa dikenal sebagai perkawinan campuran.
Perkawinan  campuran  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  baru  di  Indonesia  karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan telah merambah ke hampir seluruh wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  perkembangan  teknologi informasi yang semakin pesat, di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat
1 I  Nyoman  Putu  Budiartha.  (2017).  “Dilema  Penegakan  Hukum  Putusan  MK  Nomor 69/PUU- XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”, Jurnal Notariil , Vol. 1 (2): 4 2 Rusli, Nur M. Kasim, Duke A. Widagdo. (2020 ). “ Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict ”, Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law , Vol. 4 (2): 133
3 Abdulkadir Muhammad. (2010). “Hukum Perdata Indonesia”. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hal. 84
4 Ibid, hal.85
5 Lihat Nur Mohamad Kasim. (2020 ). “ The Implementation of Modest And Simple Principle to Mahr as a Contribution to the Indonesian Marriage Law ”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 50 (2): 540
penting  dalam  hubungan  antara  manusia  yang  satu  dengan  manusia  lainnya. Globalisasi  informasi,  ekonomi,  pendidikan,  dan  transportasi  telah  menggugurkan stigma bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.
Perkawinan  yang  sah  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  sah,  demikian  juga dengan  perkawinan  campuran  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  :  hubungan hukum antara suami istri, akibat hukum terhadap harta  perkawinan dan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. 6
Sejatinya,  perkawinan  campuran  perlu  mendapat  perhatian  berupa  perlindungan hukum  dari  pemerintah  yaitu  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perkawinan campuran  di  Indonesia,  diatur  dalam  beberapa  kaedah  hukum  yaitu  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, UUP, Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan selanjutnya disebut Undang- Undang Kewarganegaraan.
Ketentuan  dalam  KUHPerdata  tidak  memuat  secara  tegas  mengenai  pengertian perkawinan  campuran,  karena  hubungan  perkawinan  dianggap  hanya  dalam hubungan  perdata  saja. 7 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KUHPerdata  memandang perkawinan  dari  sisi  materi  atau  kebendaan  yang  bersifat  duniawi.  Namun, apabila dilihat dari UUP, perkawinan campuran didefinisikan “ perkawinan antara dua orang yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia” 8 .  konsep perkawinan  campuran  hanya  menekankan  pada  perbedaan  kewarganegaraan,  dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia. 9
6 Herni  Widanarti.  (2018).  “Akibat Hukum  Perkawinan  Campuran  terhadap  Harta  Perkawinan (Penetapan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)” , Diponegoro  Law  Review , Vol. 2 (1): 162
7 R. Subekti. (1990). “Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”. Jakarta: Pradyna Paramitha. hal. 7
8 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9 Justitia Henryanto Ghazaly. (2019). “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”, Jurnal Cendekia Hukum , Vol. 5 (1): 120
Dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipungkiri akan adanya kerikil-kerikil kecil  yang  menjadi  masalah,  begitu  pula  dengan  perkawinan  campuran  yang  juga mempunyai  permasalahan  sendiri  seperti  permasalahan  mengenai  status kewarganegaraan  seseorang  baik  sebagai  suami,  istri,  maupun  anak  dari  hasil perkawinan  tersebut.  Setiap  negara  mempunyai  asas  yang  berbeda-beda  tentang penentuan  status  kewarganegaraan  seseorang  yang  mana  status  kewarganegaraan seseorang  tersebut  akan  menentukan  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  warga negara  suatu  negara. 10 Selain  itu,  permasalahan  yang  muncul  adalah  mengenai  hak kebendaan yang lahir dari perkawinan campuran, hak kebendaan merupakan bentuk penegasan hubungan hukum antara benda dengan seseorang. Buku ke II KUHPerdata mengatur  beberapa  jenis  hak  yang  dapat  melekat  pada  suatu  benda,  salah  satunya adalah Hak Milik 11 . Sesuai sejarah, Hak Milik merupakan awal dari hubungan manusia dengan sebuah benda, ketimbang hak-hak lainnya 12 .
Hak  Milik  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  merupakan  Harta  bersama  yang menjadi akibat hukum dari perkawinan. Harta bersama atau percampuran kekayaan adalah  mengenai  seluruh activa dan pasiva baik  yang  dibawa  oleh  masing-masing pihak  ke  dalam  perkawinan  maupun  yang  akan  diperoleh  dikemudian  hari  selama perkawinan.  kekayaan  bersama  itu  oleh  undang-undang  disebut “gemeenschap”. 13
Selanjutnya,  dalam  Pasal  35  UUP  meyebutkan  “ Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama”. 14
Permasalahannya kemudian adalah, percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki hak
10 J unita Sitorus. (2004). “Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia”. Jakarta: Pintu Gerbang. hal.15
11 Moch. Isnaeni. (2014). “Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek”. Surabaya: PT.Revka Petra Media. hal.10
12 Ibid , hal 59
13 Subekti. (2003). “Pokok - Pokok Hukum Perdata”. Jakarta: PT.Intermasa. hal. 32.
14 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
atas  tanah. 15 Permasalahan  inilah  yang dialami  oleh  Nyonya  Ike  Farida  (WNI)  yang menikah  secara  sah  dengan  seorang  WNA  berkewarganegaraan  Jepang  di  KUA Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus tahun 1995 dan dilaporkan di Kantor  Catatan  Sipil  DKI  Jakarta  pada  bulan  Mei  tahun  1999.  Selama  perkawinan campuran tersebut berlangsung, Ike Farida tidak pernah melepaskan status WNInya dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia.
Pada  September  2012,  Nyonya  Ike  Farida  melakukan  perjanjian  pembelian  Rumah Susun  (Rusun)  di  Jakarta,  namun  akad  pembelian  tersebut  dibatalkan  sepihak  oleh pengembang. Padahal Ike Farida telah membayar lunas rusun tersebut, tetapi rusun tidak kunjung diserahkan. Alasan pembatalan sepihak tersebut adalah karena suami Nyonya Ike Farida adalah WNA dan tidak memiliki perjanjian kawin.
Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA),  menyebutkan  “Hanya  Warga  Negara  Indonesia  yang dapat  mempunyai  Hak  Milik” 16 .  Pasal  tersebut  ditegaskan  bahwa  selain  WNI  tidak dapat  memperoleh  Hak  Milik.  Apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  35  UUP  yang menyinggung  tentang  harta  bersama,  maka  perkawinan  campuran  tidak  dapat mempunyai hak kebendaan berupa hak milik atas tanah karena salah satu dari mereka adalah WNA. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 21 Ayat (3) UUPA yaitu “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya  undang-undang  ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau  hilangnya  kewarganegaraan  itu.  Jika sesudah  jangka  waktu  tersebut  lampau  hak  milik  itu  tidak  dilepaskan,  maka  hak
15 Damian  Agata  Yuvens.  (2017).  “Analisis  Kritis  terhadap  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015”. Jurnal Konstitusi , Vol. 14 (4): 801
16 Pasal  21  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
tersebut  hapus  karena  hukum  dan  tanahnya  jatuh  pada  negara,  dengan  ketentuan bahwa hak- hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung” 17 .
Namun, Apabila dilihat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  selanj utnya  disebut  UUD  1945,  yaitu  :  “ Segala  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 18 . Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Negara Indonesia menjamin setiap warganya mempunyai hak yang sama tanpa memandang status sosial maupun status lainnya dengan tidak ada pengecualian. Artinya dalam perkawinan campuran, salah satu diantaranya adalah WNI yang tentu saja mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya dalam hal untuk memperoleh hak kebendaan berupa hak milik atas tanah.

## 2. Perumusan Masalah
Masalah  Penelitian  yang  diangkat  adalah;  Bagaimana  jaminan  hak  konstitusi  WNI dalam  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  melakukan  perkawinan  campuran  dengan WNA  dan  Bagaimana  persyaratan  perjanjian  pemisahan  harta  dalam  perkawinan campuran?

## 3. Metode Penulisan
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus. Penelitian yuridis normatif digunakan karena peneliti ingin menganalisa jaminan hak konstitusi WNI terhadap kepemilikan hak atas tanah WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA dengan mengaitkan  Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta menjawab isu hukum mengenai peryaratan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran secara normatif.
17 Pasal  21  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
18 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berasal dari bahan hukum primer yang mencakup Undang-undang Dasar 1945, UUP, UU Nomor 12 Tahun 2006, PP  103  Tahun  2015  dan  Putusan  MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  lalu  bahan  hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan hak atas tanah WNI dalam perkawinan campuran serta  bahan  hukum  tersier  sebagai  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  adalah  penelusuran  di internet.
Setelah  bahan  hukum  primer,  sekuder,  dan  tersier  telah  dikumpulkan  maka selanjutnya  dilakukan  identifikasi  dan  menganalisa  bahan  hukum  yang  untuk menjawab  pokok  permasalahan  berpusat  pada  materi  penelitian.  Selanjutnya    akan ditarik  kesimpulan  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  dengan  mendeskripsikan  serta menguraikan isu hukum mengenai jaminan hak konstitusi WNI terhadap kepemilikan hak  atas  tanah  serta  peryaratan  perjanjian  pemisahan  harta  dalam  perkawinan campuran.

## 4. Analisis dan Diskusi

## 4.1 Hak atas tanah yang lahir dari perkawinan campuran
Dalam  Pasal  35  ayat  (1)  UUP  menyebutkan  “harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  merupakan  harta  Bersama”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  selama  perkawinan  berlangsung  kedudukan  suami  dan  istri dipandang sama atau seimbang atas kepemilikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Begitu pula dengan perkawinan campuran yang dilakukan oleh seorang WNI  dan  seorang  WNA,  perkawinan  campuran  tersebut  menyebabkan terjadinya percampuran harta antara suami dan istri.
Perkawinan  campuran  juga  menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  sebuah  perkawinan  tidak  hanya  sebatas  hubungan  suami  istri, kedudukan  anak,  tetapi  juga  dalam  bidang  harta  kekayaan  (harta  benda).  Akibat hukum  terhadap  harta  benda  dalam  perkawinan  campuran  antara  lain kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa hak milik atas tanah. Pengaturan mengenai hak atas
tanah telah diatur di dalam UUPA yang menentukan bahwa di Indonesia hanya WNI saja  yang  dapat  memiliki  hak  atas  tanah 19 . Prinsip  nasionalitas  dalam  UUPA  tidak mengizinkan WNA memiliki tanah di Indonesia. Bahkan, WNI yang telah melakukan perkawinan  campuran  dengan  WNA  tidak  dapat  mempunyai  hak  milik  atas  tanah, karena  tanah  tersebut  dapat  bercampur  dan  menjadi  bagian  dari  harta  bersama perkawinan.
Dari  segi  kepemilikan  hak  milik  atas  tanah,  perkawinan  campuran  WNI  dan  WNA dapat mengakibatkan adanya percampuran harta bersama jika pihak WNI memperoleh  hak  atas  tanah  tersebut  setelah  perkawinan  dilangsungkan.  Hak milik atas tanah yang dipunyai WNI akan menjadi bagian dari harta bersama yang juga dimiliki oleh WNA. Dengan demikian, maka dengan terjadinya perkawinan campuran yang mengakibatkan percampuran dalam harta bersama, WNI tentu saja tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 UUPA.
Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA dan WNI memperoleh aset berupa tanah dan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak  melalui  jual-beli,  hibah  atau  wasiat,  maka  dia  wajib  melepaskan  hak-haknya. Pelepasan hak tersebut dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut dalam  jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut 20 . Apabila dalam jangka waktu satu tahun namun WNI tersebut tidak melepaskan haknya maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum dan hak atas tanah tersebut jatuh pada Negara.
Apabila dicermati lebih dalam tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  dimata  hukum,  karena  salah  satu  dari  pihak  yang  melaksanakan
19 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
20 Irma  Devita  Purnamasari.  (2014).  “Kiat -kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris”. Bandung: Mizan Pustaka. hal. 166
perkawinan campuran adalah WNI yang juga mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya untuk memiliki hak atas tanah.
Permasalah tersebut di alami oleh seorang WNI yang bernama Nyonya Ike Farida yang menikah  secara  sah  dengan  seorang  pria  berkewarganegaraan  Jepang  pada  bulan Agustus tahun 1995 dan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada bulan Mei tahun  1999.  Pada  September  2012,  Nyonya  Ike  Farida  melakukan  perjanjian pembelian  Rumah  Susun  (Rusun)  di  Jakarta,  namun  akad  pembelian  tersebut dibatalkan  sepihak  oleh  pengembang.  Padahal  Nyonya  Ike  Farida  telah  membayar lunas  rusun  tersebut,  tetapi  rusun  tidak  kunjung  diserahkan.  Alasan  pembatalan sepihak  tersebut  adalah  karena  suami  Nyonya  Ike  Farida  adalah  WNA  dan  tidak memiliki  perjanjian  kawin.  Selama  perkawinan  campuran  tersebut  berlangsung, Nyonya Ike Farida tidak pernah melepaskan status WNInya dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia.
Pembatalan ini oleh pengembang, didasarkan atas Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UUP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, pihak pengembang menyimpulkan bahwa  apabila  seorang  suami  atau  istri  membeli  benda  tidak  bergerak  sepanjang perkawinan  maka  rusun  tersebut  akan  menjadi  harta  bersama  suami  isteri  yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian pisah harta, maka demi hukum rusun yang  dibeli  oleh  seorang  suami/isteri  WNI  dengan  sendirinya  menjadi  milik suami/isteri  yang  WNA  juga.  Penolakan  pembelian  dari  pengembang  ini,  kemudian dikuatkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  melalui  Penetapan  Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim.
Nyonya Ike Farida lalu mengajukan permohonan pengujian atas UUPA dan UUP untuk dapat memiliki hak atas tanahnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas pengujian ini, MK  memberi  putusan  atas  permohonan  para  pihak  dalam  perkawinan  campuran dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana awalnya perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan akhirnya dapat dibuat setelah atau selama perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut harus segera disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
Putusan  MK  Nomor  69/PUU-XIII/2015  membawa  perubahan  besar  untuk  hukum perkawinan di Indonesia khususnya pada pelaku perkawinan campuran untuk dapat memiliki  hak  atas  tanah  di  Indonesia.  Hal  tersebut  seiring  dengan  ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2015  Tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (selanjutnya disingkat PP 103 Tahun 2015), maka  Negara Indonesia telah melakukan penegakan keadilan terhadap pelaku perkawinan campuran dengan menjamin constitutional right bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran untuk dapat memiliki hak yang sama dengan WNI pada umumnya.
Berdasarkan Pasal 3 PP 103 Tahun 2015, WNI yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh hak milik atas tanah seperti WNI lainnya dengan syarat hak atas tanah  yang  dimiliki  WNI  tersebut  tidak  termasuk  dalam  harta  bersama.  WNI  yang melakukan  perkawinan  campuran  dengan  WNA  harus memisahkan  hak  atas  tanah miliknya  itu  sehingga  tidak  masuk  ke  dalam  harta  bersama  dengan  cara  membuat perjanjian pemisahan harta bersama yang dibuat dengan akta notaris. 21
Secara umum, Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pasangan perkawinan campuran hanya  sebatas  hak  pakai  dan  juga  hak  sewa,  namun  apabila  mempunyai  perjanjian perkawinan maka pasangan yang masih WNI dapat menikmati semua hak atas tanah yang ada di Indonesia asalkan masih menjadi WNI. 22 WNI yang melakukan perkawinan campuran dapat memiliki hak milik atas tanah dengan catatan perkawinan campuran tersebut  telah  memiliki  perjanjian  perkawinan  yang  berisikan  pemisahan  harta kekayaan yang menegaskan bahwa harta yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah harta masing-masing. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan akta notaris dan dapat  dibuat  pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan.  Dengan  adanya  perjanjian  perkawinan  mengenai  pemisahan  harta bersama, maka WNA yang menjadi pasangannya tidak turut memiliki hak milik atas
21 Pasal 3 ayat (2) Peraruran pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
22 Aislie  Anantama  Septiawan.  (2017).  “Perjanjian  Perkawinan  Pada  Perkawinan  Campuran  dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia”. Lambung Mangkurat Law Journal , Vol. 2 (1): 68
tanah,  sehingga  WNI  yang  melaksanakan  perkawinan  campuran  tersebut  tetap dapat memperoleh  hak  konstitusionalnya  sesuai  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yaitu memiliki kedudukan hukum sama dalam memperoleh hak milik atas tanah antara WNI yang  melakukan  perkawinan  campuran  dengan  WNI  yang  tidak  melakukan perkawinan campuran.

## 4.2 Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran
Perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan umumnya dikenal dengan perjanjian perkawinan  ( Prenuptial  Agreement). Perjanjian  perkawinan  termasuk  dalam perjanjian formil karena perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan  kata  sepakat  saja,  tetapi  juga  mensyaratkan  penuangan  perjanjian tersebut  dalam  suatu  bentuk  perjanjian  tertentu  atau  disertai  dengan  formalitas tertentu.  Untuk  perjanjian  perjanjian  tertentu  undang-undang  menentukan  bahwa suatu  perjanjian  baru  sah  selain  harus  memenuhi  syarat  umum  untuk  sahnya perjanjian, tetapi juga harus dituangkan dalam akta otentik. 23
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam  bidang  harta  kekayaan. 24 Perjanjian  kawin  yang  diadakan  antara  suami  istri adalah  perjanjian  tertulis  kecuali  ta’lik  talak  yang  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dianggap sah menurut hukum 25
Perjanjian  perkawinan  ini  termasuk  dalam  hukum  perjanjian  buku  III  KUHPerdata, sebagaimana  diatur  Pasal  1338  KUHPerdata.  Adapun  persyaratan  umum  tersebut
23 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan.  (2000).  “Hukum  Orang  dan  Keluarga”. Surabaya: Airlangga University Press. hal. 11-12
24 Ali Afandi. (2004). “Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian”. Jakarta: Renika Cipta. hal. 174
25 H.  A. Damanhuri.  (2007).  “Segi - segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama”,  Bandung: Mandar Maju Bandung. hal. 11
adalah tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 26
Pasal  1338  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  dalam  perjanjian  yang  dibuat  itu  juga harus berdasarkan itikad baik. Itikad baik dalam sebuah penjanjian harus ada sejak perjanjian  baru  akan  disepakati,  artinya  itikad  baik  ada  pada  saat  negosiasi  pra kesepakatan perjanjian, dinyatakan oleh Ridwan Khairandy bahwa 27 itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.
Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.  Itikad  baik  dalam  pengertian  yang  subyektif  dapat  diartikan  sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu  apa yang terletak  pada  sikap  batin  seseorang  pada  saat  diadakan  suatu  perbuatan  hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu  perjanjian  yang  harus  didasarkan  pada  norma  kepatutan  atau  apa  yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.
Perjanjian  perkawinan  tidak  hanya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ada  di KUHPerdata saja, namun juga harus memperhatikan syarat-syarat khusus yang ada dalam  pasal  29  UUP  (telah  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan)  harus dipandang berlaku  sesuai  dengan  Undang-undang  bagi  pihak  yang  berjanji.  Adanya perjanjian  perkawinan  melahirkan  akibat  hukum  karena  perjanjian  tersebut dikehendaki oleh para pihak. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan tersebut bersifat  mengikat  diantara  keduanya  dan  juga  pihak  ketiga  yang  berkepentingan.
26 Pasal  1320  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  untuk  sahnya suatu perjanjian  diperlukan  4  (empat) syarat :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
27 Ridwan Khairandy. (2003). “Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak”. Jakarta: Pasca Sarjana FH -UI. hal. 190
Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak  merugikan  kepentingan  pihak  ketiga,  serta  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan. Dalam membuat perjanjian perkawinan perlu dipertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

## 1. Keterbukaan;
Dalam mengungkapkan semua kondisi keuangan baik sebelum (harta bawaan) maupun sesudah pernikahan. Tujuannya agar Anda tahu persis apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.
2. Kerelaan;
Perjanjian perkawinan harus disetujui  dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan.
3. Pejabat yang objektif;
Pilihlah  pejabat  berwenang  yang  yang  bereputasi  baik  dan  bisa  menjaga obyektifitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian perkawinan bisa tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Notariil.
Perjanjian  perkawinan  sebaiknya  tidak  dibuat  dibawah  tangan  tetapi  harus disahkan oleh notaris.
Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan,  utang  yang  dibawa  oleh  suami  atau  istri,  dan  lain  sebagainya.  Dalam penerapannya  berikut  adalah  hal-hal  yang  umumnya  diatur  dalam  perjanjian perkawinan:
1. Harta bawaan dalam perkawinan;
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri:
3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya;
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya;
5. Pencabutan  wasiat,  serta  ketentuan-ketentuan  lain  yang  dapat  melindungi kekayaan  maupun  kelanjutan  bisnis  masing-masing  pihak  (dalam  hal  salah satu/kedua  pihak  merupakan  pemegang  saham/pemimpin  usaha  pada  suatu entitas bisnis).
Perjanjian  kawin  boleh  dibuat  pada  waktu,  sebelum,  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UUP jo. Putusan MK Nomor 69/PUU- XIII/2015:
(1) Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan , kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat  perkawinan  atau notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2)   Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3)  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
(4)  Selama  perkawinan  berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat  mengenai harta  perkawinan  atau  perjanjian  lainnya,  tidak  dapat  diubah  atau  dicabut, kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Perjanjian  Perkawinan  tersebut  harus  dibuat  secara tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, yaitu bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  bagi  non  Islam  dicatatkan  di  Kantor  Catatan Sipil 28 .   Apabila  perjanjian  tersebut  telah  disahkan,  maka  isi  perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya (suami dan istri) dan berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Perjanjian  perkawinan  menjadi  sangat  penting  terutama  untuk  para  WNI  yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA karena merujuk pada Pasal 21 UUPA yakni hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sedangkan WNI yang melangsungkan perkawinan sah dengan WNA  harus melepaskan hak atas  tanah itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak atas tanah tersebut dan jika
28 Irma Bandiyah dan Abraham Ferry Rosando. (2017). “Kepemili kan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran”. DiH Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 13 (25): 119
jangka waktu tersebut terlampaui, maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum dan hak atas tanah tersebut jatuh pada negara yang artinya ia akan kehilangan atas hak atas  tanahnya  sebagai  akibat  perkawinan  tersebut.  Maka  jika  ia  ingin  tetap mempertahankan  hak  atas  tanahnya  maka  ada  baiknya  bagi  pasangan  tersebut membuat  perjanjian  perkawinan  yang  memberi  perlindungan  kepada  WNI pelaku perkawinan campuran agar tidak kehilangan hak atas tanahnya.
Perjanjian perkawinan yang telah memenuhi semua unsur persyaratan yang ada dalam KUHPerdata  dan  UUP,  dan  telah  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  (bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama atau KUA dan bagi yang beragama Non Islam  di  Kantor  Catatan  Sipil).  Maka,  Perjanjian  perkawinan  tersebut  mengikat  dan berlaku  sebagai  undang-undang  bagi pihak  suami  dan  pihak  istri.  Jika  terjadi pelanggaran  terhadap  perjanjian  perkawinan  tersebut,  maka pelanggaran  terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian bagi yang Islam ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Islam.

## 5. Kesimpulan
WNI  yang  melakukan  perkawinan  campuran  memiliki  hak  konstitusional  berupa kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  WNI  yang  tidak  melakukan  perkawinan campuran dalam hal kepemilikan atas tanah, namun WNI yang melakukan perkawinan campuran  wajib  membuat  perjanjian  perkawinan  dalam  bentuk  akta  notaris  yang memuat  pemisahan  harta  kekayaan  istri  dan  suami  (tidak  masuk  ke  dalam  harta bersama). Sehingga, WNA yang menjadi pasangannya tidak turut memiliki hak milik atas tanah tersebut.
Perjanjian  perkawinan  harus  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  otentik  dan dapat  dibuat  pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan,  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan,  serta  telah  memenuhi  semua  unsur  persyaratan  yang  ada  dalam  Pasal 1320  KUHPerdata  dan  Pasal  29  UUP,  selanjutnya  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat Perkawinan, bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama Non Islam di Kantor Catatan Sipil. Apabila perjanjian
tersebut telah disahkan, maka isi perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya (suami dan istri)

## Referensi
Afandi,  Ali.  (2004).  “Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian”.  Jakarta:
Renika Cipta.
Bandiyah, Irma dan Abraham Ferry Rosando. (2017). “Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanaka n Perkawinan Campuran”. DiH Jurnal Ilmu Hukum . XIII (25): 119
Budiartha,  I  Nyoman  Putu.  (2017).  “Dilema  Penegakan  Hukum  Putusan  MK  Nomor
69/PUU- XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”,
Jurnal Notariil , I (2): 4
Damanhuri,  H.  A.  (2 007).  “Segi - segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama”, Bandung: Mandar Maju Bandung.
Fajar, Mukti, ND dan Yulianto Achmad. (2010). “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ghazaly, Justitia Henryanto. (2019). “Ke pemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”, Jurnal Cendekia Hukum , V (1): 120
Isnaeni, Moch. (2014). “Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek”. Surabaya: PT.Revka Petra Media.
Kasim, Nur, Mohamad. (2020 ). “ The Implementation of Modest And Simple Principle to  Mahr  as  a  Contribution  to  the  Indonesian  Marriage  Law ”, Jurnal  Hukum  & Pembangunan , Vol. 50 (2): 540
Khairandy, Ridwan. (2003). “Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak”. Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI.
Muhammad,  Abdulkadir.  (2010).  “Hukum  Perdata  Indonesia”.  Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Marthalena  Pohan.  (2000).  “Hukum  O rang  dan Keluarga”. Surabaya: Airlangga University Press.
Purnamasari,  Irma  Devita.  (2014).  “Kiat -Kiat  Cerdas,  Mudah  dan  Bijak  Memahami
Masalah Hukum Waris”. Bandung. Penerbit: Mizan Pustaka.
Rusli, Nur M. Kasim, Duke A. Widagdo. (2020 ). “ Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict ”, Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law , Vol. 4 (2): 133
Septiawan,  Aislie  Anantama.  (2017).  “Perjanjian  Perkawinan  Pada Perkawinan Campuran  dalam  Kepemilikan  Tanah  di  Indonesia”. Lambung  Mangkurat  Law Journal , II (1): 68.
S itorus, Junita. (2004). “Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia”. Jakarta: Pintu Gerbang.
Subekti. (2003). “Pokok - Pokok Hukum Perdata”. Jakarta: PT .Intermasa.
Subekti,  R.  (1990).  “Kitab  Undang - Undang  Hukum  Perdata”.  Jakarta:  Pradyna Paramitha.
Widanarti,  Herni.  (2018).  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  terhadap  Harta
Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)” , Diponegoro Law Review , II (1): 162.
Yuvens, Damian Agata. (2017). “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015”. Jurnal Konstitusi , XIV (4): 801.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.
Peraruran Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilihakn Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.