Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## COMPARATIVE LAW REPATRIATION INDONESIAN CITIZEN EX FOEIGN ISLAMIC STATE IRAQ AND SYIRIA ABOUT INDONESIA LAW AND ISLAMIC LAW
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni,Teuku Awis Aulia, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh badrul.munir@ar-raniry.ac.id. uinyenny@gmail.com. teukuawisaulia@gmai.com

## ABSTRACT
The  issue  of  citizen  became  the  hot  news  on  sosial  meda  country  in  Indonesian.  On  February  1 2020,  the  National  Counter  terrorism  Agency  exchanged  international  intelligence  information with  countries  in  the  Middle  East  and  got  around  600  Indonesian  citizens  who  were  former combatants of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). This polemic has become a hot topic of discussion among the government and the people of Indonesia about the fate of Indonesian citizens (WNI) whether they can be returned to their homeland or left alone in shelter camps in Syria. The formulation of the problem studied in this journal is to describe the views or opinion of Indonesian law  on  the  concept  of  citizenship  and  explain  the  views  of  Indonesian  law  (law  no.  5  of  2018 concerning  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Terrorism)  and  Islamic  law  (Opinions  of  Imam Malik  and  Imam  Syafii)  concerning  the  repatriation  of  Indonesian  citizens  who  were  former combatants  of  the  Islamic  State  of  Iraq  and  Syria  to  Indonesia.  In  this  study,  the  authors  use normative  research  methods  by  conducting  library  research  through  the  process  of  reading, researching,  and  reviewing  ongoing  discussions  with  this  research.  The  results  of  this  study indicate  that  in  Indonesian  law,  referring  to  Law  No.  5  of  2018,  they  must  be  repatriation  to Indonnesia  because  they  are  the  responsibility  of  the  state  in  accordance  with  articles  43b,  43b, and 43d. whereas in Islamic law there is caution by asking them if they want to go back and repent for their actions, if they obey they can be repatriation to Indonesia, if not they are fought. and the decision will ultimately be left to the government about their fate.
Key  Word: Repatriations,  Citizen,  combatants, ISIS ,  Indonesia  Law,  Islamic  Law,
Islamic Comparatice Law

## ABSTRAK
Isu kewarganegaraan menjadi pembicaraan hangat di media massa Indonesia, di tanggal 01 februari 2020  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT) melakukan pertukaran informasi intelijen internasional dengan negara di timur tengah dan di dapatkan bahwa ada sekitar 600 warga negara Indonesia mantan kombatan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS). Polemik  ini  menjadi  pembicaraan  hangat  di  kalangan  Pemerintah  serta  masyarakat Indonesia  tentang  nasib  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  apakah  dapat  di  pulangkan  ke tanah air atau hanya ditinggalkan saja mereka di kamp penampungan  yang ada di Suriah. Rumusan  masalah  yang  di  kaji  dalam  ini  adalah  menjelaskan  pandangan  undang-undang Indonesia  tentang  konsep  kewarganegaraan  serta  menjelaskan  pandangan  undang-undang Indonesia  (undang-undang  no  5  tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme)  dan  hukum  Islam  (Pendapat  Imam  Malik  dan  Imam  Syafii)  tentang pemulangan  warga  negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic  State Iraq and Syiria  ke Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian  normatif dengan
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
melakukan  kajian  kepustakaan  ( libary  research )  melalui  proses  membaca,  meneliti,  dan mengkaji pembahasan yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam undang-undang Indonesia merujuk pada undang-undang no 5 tahun 2018 mereka  wajib di  pulangkan karena  menjadi  tanggungan negara sesuai  dengan pasal 43b, 43b, dan 43d. sedangkan dalam hukum Islam adanya sifat kehati-hatian dengan bertanya  kepada  mereka  apakah  mereka  ingin  kembali  dan  bertaubat  atas  perbuatan mereka,  jika  mereka  mematuhi  mereka  dapat  di  pulangkan  jika  tidak  mereka  di  perangi. dan  keputusan  tersebut  akhirnya  akan  di  serahkan  kepada  pemerintah  tentang  nasib mereka.
Kata kunci: Repatriasi, Warga Negara, Kombatan, ISIS, Hukum Positif, Hukum Islam, Perbandingan, Mazhab

## A. PENDAHULUAN
Warga  negara  sejati  nya  adalah  orang  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  suatu negara,  dan  hidup  mereka  merupakan  tanggung  jawab  atau  kewajiban  negara,  sedangkan  warga negara  sendiri  berkewajiban  untuk  menjaga  rasa  nasionalisme  dan  kecintaan  nya  pada  negara sebagai  bangsa  atau  masyarakat.  Menurut  pasal  26  ayat  1  undang-undang  dasar  1945,  “warga negara  adalah  masyarakat  atau  masyarakat  hukum  adat  Indonesia,  serta  masyarakat  negara  lain yang telah disahkan menjadi warga negara melalui undang-undang”.
AS Hikam menjelaskan warga negara merupakan sekumpulan orang  yang mendirikan atau membuat  negara  itu  sendiri,  penggunaan  penyataan  ini  menurutnya  lebih  baik  dari  penggunaan makna  dari  kawula  negara, 1 Kewarganegaraan  sendiri  mencakup  3  dimensi  utama,  yaitu:  (1) Keikutsertaan  aktif  dalam  perkumpulan  yang  memberikan  kontribusi  kepada  negara  sebagai kewajiban  dari  warga  negara  itu  sendiri,  (2)  Mendapatkan  hak-hak  dasar  warga  negara  yakni mencakup  hak  berpolitik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  (3)  Serta  yang  terakhir  adalah  hak  untuk bisa  mengeluarkan  pendapat  dan  kebebasan  ruang  publik. 2 Prof.    DR.  Wahbah  Zuhaili mendefinisikan  warga  negara  dalam  kitab  beliau  fiqh  Islam Waadillatuhu adalah  rakyat Dar  al- Islam yang terbentuk dari kaum muslimin yang beriman kepada ajaran Islam sebagai agama syara’ atau agama hukum, akidah maupun sistem politik serta kaum Dzimmi yang  merupakan penduduk non-muslim yang tinggal atau menetap secara teteap atau permanen di Dar-Islam . 3
1 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Kawula  negara  adalah:  (1)  Hamba  Sahaya; Budak; Abdi (2) Rakyat dari sebuah negara; orang di bawah perintah suatu negara.
2 Muhammad A.S Hikam, Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia , Jakarta, Erlangga, 1999, hlm 166
3 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu ,  Jakarta:  Darul  Fikri,  2011,  hlm 427-428
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Polemik ini menjadi perbincangan internal bagi pemerintah Indonesia dan juga menjadi isu hangat  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  sendiri,  permasalahan  ini  mengarah  kepada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, walaupun seperti yang diketahui mereka  adalah  mantan  kombatan  negara  Islam  Iraq  dan  Syiria  atau  ISIS  yang  bergabung  tanpa sepengetahuan  dari  pemerintah  Indonesia,  bergabungnya  warga  negara  Indonesia  ke  dalam organisasi  yang  di  cap  sebagai  teroris  oleh  dunia  ini  menurut  salah  satu  ulama  Suriah  Syekh Abdullah  Mustafa  Rahhal dikarenakan  ketidaktahuan  mereka  tentang  kondisi  yang  sesungguhnya dari gerakan negara Islam Iraq dan Syiria atau ISIS itu sendiri.
Konsep teror yang dilakukan oleh Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) di dalam khazanah fiqih  Islam  dapat  di  kategorikan  sebagai  tindakan al-baghy (pemberontakan)  atau  dalam  konsep saat  ini  dikategorikan  sebagai  tindakan  terorisme  dikarenakan  perbuatan  kekerasan  yang ditimbulkan oleh mereka dengan merusak material, fisik, pembunuhan, pembajakan atau menjarah, pengeboman, perampokan serta yang paling sering adalah membuat kepanikan orang banyak. 4
Imam  Malik  berpendapat  mengenai  orang-orang  yang  telah  masuk  kedalam  kelompok teroris,  mengenai  kelompok Ibadiyah , Haruriyah ,  dan  semua  tentang  yang  mengikuti  kemarahan atau  nafsu,  Iman  Malik  berpendapat bahwa : “mereka  harus  di  ajak  untuk  kembali  bertobat  dan kembali  ke  jalan  yang  di  ridhai  Allah  jika  mereka  mendengarkan  dan  mematuhinya  maka biarkanlah mereka, jika mereka menolak untuk bertaubat dan kembali ke jalan  yang di radhai oleh Allah  maka  mereka  harus  di  perangi”  Ibnu  Alqasim  bertanya  kepada  Imam  Malik  tentang kelompok  yang  melakukan  maksiat  di  negeri  Syam,  bahwa  kewajiban  pemimpin  harus  mengajak mereka  untuk  kembali  ke  jalan  yang  di  ridhai  Allah  dan  menegakan  keadilan,  jika  mereka memahami kesepakatan yang ada maka mereka di biarkan dan jika tidak, maka jalan yang di ambil adalah dengan di perangi. 5
Pernyataan  Imam  Malik  senada  atau  sama  seperti  yang  di  katakan  oleh  Imam  Syafiii mengenai  orang  atau  kelompok  orang  yang  telah  masuk  ke  dalam  kelompok  yang  membuat ketakutan  orang  banyak,    Imam  syafii  berkata  jika  ada  sebuah  kaum    kemudian  mereka menumpahkan darah dan merampas harta yang berada di perkotaan atau di desa, maka mereka di hukum dengan hukuman sebagai orang yang merampok, akan tetapi lebih besar mudharat nya jika dilakukan  di  daerah  perkotaan,  jika  mereka  menolak  ajakan  untuk  kembali,  maka  perangilah
4 Kasjim Salenda,  “ Terorisme  dalam Perspektif Hukum Islam ”, Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 81
5 Imam Malik Bin  Anas , Almudawanah Alkubra , Jilid I, 1994, Beirut:  Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, Hlm 1: 530
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
mereka  itu  kelompok bughat (teroris)  itu  boleh  di  perangi  jika  mereka  memerangi,  mereka  tidak disebut memerangi jika tidak melakukan perlawanan, pembangkangan dan kudeta. 6
Hukum  positif  Indonesia  juga  memiliki  pandangan  sendiri  kepada  mereka  yang  telah meninggalkan  Indonesia  tanpa  sepengetahuan  dari  pemerintah  untuk  bergabung  ke  dalam  dinas asing layak nya Islamic State Iraq and Syiria. Apakah mereka harus di pulangkan ke tanah air atau dibiarkan saja dan tidak ada penanganan apapun untuk pemulangan mereka karena kosekuensi dari tindakan mereka sendiri yang telah pergi tanpa sepengetahuan dari negara Indonesia. Akan tetapi di sisi  lain  adanya  ketentuan Hak  Asasi  Manusia  yang  menjadi  patokan  dalam  setiap  tindakan  yang dilakukan kepada warga negara nya harus sesuai dengan prosedur hukum.
Repatriasi  warga  negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic  State Iraq and Syiria  (ISIS) ini  juga  dapat  di  laksanakan  dengan  koordinasi  bersama  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu) dengan  memberikan  hak  untuk  melindungi  dan  memulangkan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) melalui Undang-undang   nomor 21 Tahun 1999, Pasal 21 Bab 5. Dalam undang-undang nomor 12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  juga  mengatur  bahwa  pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun di dalam  dan  di  luar  negeri  sesuai  dengan  asas  perlindungan serta  undang-undang  nomor  35  tahun 2014  tentang  Perlindungan  Hak  dan  Kewajiban  Anak,  program  rehabilitasi  bagi  anak-anak  yang terkena  radikalisasi  terorisme  dapat  dilaksanakan  di  Pusat  Rehabilitasi  Sosial  Anak  yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).
Dari  penjabaran  yang  tertera  di  atas, bahwa adanya  perbedaan  pandangan  antara  undang- undang  Indonesia  dan  hukum  Islam  yang  terletak  pada  repatriasi  warga  negara Indonesia  mantan kombatan Islamic  State Iraq and Syiria  (ISIS).  Dan  dari  hal  tersebut  membuat  penulis  memiliki keinginan  meneliti  dan  mengkaji  lebih  lanjut:  (1)  Untuk  mengetahui  pandangan  undang-undang dan hukum Islam mengenai konsep kewarganegaraan. (2) Bagaimana sebenarnya ketentuan hukum yang  ada  dalam  undang-undang  Indonesia  melalui  undang-undang  nomor  5  Tahun  2018  tentang Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme,  serta  beberapa  undang-udang  lain  yang  menjadi  patokan dalam pembahasan dalam masalah tersebut, serta membandingkan nya dengan  hukum Islam yang mengambil  pendapat  dari  Imam  Malik  dan  Imam  Syafii  mengenai  repatriasi  warga  negara Indonesia mantan kombatan Islamic state Iraq and syiria (ISIS).
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  atau  dalam makna  lain  dikenal  dengan  metode    atau  pengumpulan  data  melalui  pustaka  dengan  membaca, mencatat,  menelaah  serta  mengolah  data  serta  bahan  penelitian  secara  lengkap  dan  mendalam
6 Al-Syāfi’i, Muḫammad bin Idris, Al-Umm , Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, hlm. 5: 523.
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
untuk  memperoleh  data-data  yang  di  butuhkan  dalam  proses  penelitian  berlangsung. 7 Dalam menganalisis  data  penelitian  penulis  berfokus  kepada  metode  (1)  deskrirptif,  merupakan  teknik analisa atau menelaah secara mendalam yang menggambarkan masalah yang menjadi kajian dalam sebuah  penelitian.  (2)  komparatif,  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  membandingkan  antara dua  atau  lebih  pemikiran  tentang  sebuah  landasan  berfikir  kemudian  mencari  kebenaran  atau mengeluarkan pendapat mengenai suatu permasalahan.

## B. PEMBAHASAN

## Konsep Kewarganegaraan Dalam Hukum Positif Indonesia
Status kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dengan kedudukan  mereka  sebagai  subjek  hukum  yang  berhak  menyandang  hak  dan  kewajiban  hukum dapat  dijamin  secara  sah  dan  bersifat  tanpa  tanpa  batas  waktu. 8 Dalam  wilayah  kedaulatan Indonesia sendiri, Indonesia juga mempunyai konsep kewarganegaraan yang di atur dalam undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  12  Tahun  2006  yang  membahas  mengenai  kewarganegaraan Republik  Indonesia.  Pengertian  kewarganegaraan  memiliki  arti  yaitu  segala  hal  ihwal  yang berhubungan dengan warga negara. 9 Dan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga  negara. 10 Penjelasan  lebih  terperinci  dapat  di  temukan  pada  pasal  keempat  yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah:
1. Setiap  orang  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah  dan  ibu  warga  negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Indonesia.
Dari  penjelasan  pada  pasal  keempat  undang-undang  nomor  12  Tahun  2006  konsep kewarganegaraan  Indonesia  itu  menganut  asas ius  sanguine (Penetapan  kewarganegaraan  dari
7 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.
8 Isharyanto, Hukum  dan  Kewarganegaraan  Republik  indonesia, (Dinamika  pengaturan  status hukum kewarganegaraan dalam perspektif undang-undang), (Yogyakarta: Absolute Media, 2002), hlm 8
9 Pasal 1 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia.
10 Ibid , Pasal 2
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
darah),  ditambah  dengan ius  soli (Penetapan  kewarganegaraan  dari  tempat  kelahiran) terbatas. Dengan  ketentuan  di  jelaskan  pada  pasal  keempat  ayat  9  sampai  dengan  11  tentang  asas ius  soli terbatas yaitu:
1. Anak  yang  lahir  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  pada  waktu  lahir  tidak  jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
2. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
3. Anak  yang  lahir  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  apabila  ayah  dan  ibunya  tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
Seperti  yang  disebutkan  bahwa  mereka  yang  menjadi  warga  negara  Indonesia  adalah mereka  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  warga  negara,  hal  ini  menjadi lumrah di ranah pewarganegaraan di dunia dengan adanya warga negara asing yang ingin berganti kewarganegaraan  menjadi warga  negara  Indonesia,  karena  keinginan  mereka  sendiri  atau  diminta oleh negara terkait untuk dapat menjadi bagian dari negara tersebut secara terhormat. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan seseorang tersebut memenuhi syarat yaitu:
a. Stelsel  aktif  ( by  orientation ). 11 Seorang  harus  melakukan  tindakan  hukum  atau  dengan mengurus  dirinya  sendiriri  untuk  menjadi  warga  negara.  Dengan  cara  seseorang berkewarganegaraan asing yang memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengurus administrasi sebagai pengakuan dirinya sebagai orang Indonesia.
b. Stelsel pasif (Warga Negara by orientations of law ), Seseorang yang berkewarganegaraan asing ditawari oleh negara yang ia tinggali saat ini karena telah memberikan kontribusi dan kemajuan  bagi  negara  tersebut,  Maka  ia  pun  ditawari  menjadi  warga  negara  dari  negara yang ia tinggali.
Dalam penjelasan yang sudah di jabarkan bahwasanya Indonesia saat ini dalam hal konsep kewarganegaraan  mengacu  pada  undang-undang  nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa asas pewarganegaraan yang dipakai di dalam undang- undang  tersebut  adalah  dengan ius  sanguine dan ius  soli terbatas.  Dan  setiap  warga  negara mempunyai tanggung jawab untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang sama terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib untuk di akui, dihormati, dilindungi, difasilitasi  dan  dipenuhi  oleh  negara.  Sebaliknya  warga  negara  juga  mempunyai  kewajiban  yang merupakan hak-hak negara yang di akui, dihormati, dan di tunaikan oleh setiap warga negara.
11 Dede Rosyada, Pendididkan Kewargangaraan ( Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani) , (Jakarta: Kencana Timur, 2000), Hlm 82
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## Konsep Kewarganegaraan Dalam Hukum Islam
Konsep  kewarganegaraan  yang  di  bentuk  oleh  hukum  Islam  atau  pandangan  dari  agama Islam sendiri cukup berbeda seperti yang di terapkan dalam konsep kewarganegaraan dalam hukum Indonesia  yang  mengacu  pada  undang-undang  nomor  12  Tahun  2006  tentang  kewarganegaraan Republik Indonesia yang kewarganegaraan nya di batasi oleh wilayah, darah, dan tempat kelahiran seseorang.  Rakyat atau kewarganegaraan dalam konsep Ad-Daulah Al-Islamiyah berbeda dengan arti  rakyat  atau  kewarganegaraan  dalam  konsep  modern,  adapun  rakyat  dalam  dalam  konsep Ad- Daulah  Al-Islamiyah itu  berlandaskan  pada  asas  prinsip  dan  tujuan  untuk  dapat  mewujudkan tatanan kebaikan kehidupan umat manusia yang dibawa oleh Islam yang berlandaskan memerangi rasisme,  sukuisme,  fanatisme  kedaerahan.  Secara  prinsip  ikatan  dalam  konsep Ad-Daulah  Al- Islamiyah adalah kesatuan akidah yaitu kesatuan pikiran dan hati. 12
Kewarganegaraan dalam pangan Islam sendiri itu terdiri atas kaum muslimin yang beriman kepada Allah dengan risalah Islam sebagaimana Syara’, Aqidah maupun sistem politik, dan kaum dzimmi  yang  merupakan  penduduk  muslim  yang  menetap  di  kawasan  wilayah  kekuasaan  Islam. Dengan  kesimpulan  yang  dapat  di  tarik  bahwa  setiap  orang  yang  memeluk  agama  Islam  apapun rumpun,  etnis,  bahasa,  warna  kulit  maupun  tempat  tinggalnya.  Serta  setiap  kaum  dzimmi  yang berkomitmen  terhadap  hukum-hukum  Islam  dan  tinggal  di  daerah  Islam  ia  termasuk  kedalam Kewarganegraan Islam.
Di dalam Alquran sendiri mengenai kewarganegaraan Islam melalui surah Alhujarat, ayat 13:
َّنِا ۚ ا ْوُف َراَعَتِل َلِ ىۤاَبَق َّو اًب ْوُعُش ْمُك ٰنْلَعَج َو ى ٰثْنُا َّو  ٍرَكَذ  ْنِّم ْمُك ٰنْقَلَخ اَّنِا  ُساَّنلا اَهُّيَآٰٰي َّنِاۗ ْمُكى ٰقْتَا ِ ٰٰاللّ َدْنِع ْمُكَم َرْكَا

## ٌرْيِبَخ ٌمْيِلَع َ ٰٰاللّ
Artinya:  Wahai  manusia  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan,  kemudian  Kami  jadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku- suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui,  Mahateliti. (QS. Alhujarat 49:13)
Dalam  surah  tersebut  di  jelaskan  tentang  kata  “ Nass ”  yang  menunjukan  kepada  bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Maka dapat di pahami  bahwa  kodrat  manusia  selalu  ingin  hidup  berdampingan  untuk  memenuhi  kebutuhan, mempertahankan  wilayah,  serta  menanggulangi  bencana  yang  menimpa  wilayahnya.  Dengan
12 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jakarta: Darul Fikri, 2011, hlm 428
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
adanya  hidup  bersamaan  dengan  masyarakat  maka  di  butuhkan  sebuah  payung  peraturan  yang  di dalam nya mengatur semua ketentuan hidup untuk warga negara. 13
Dengan  konsep  kewarganegaraan  yang  dibentuk  oleh  Islam  sendiri  tidak  terbatas  oleh wilayah  serta  semua  yang  berkaitan  dengan  rasa  fanatisme  kelompok,  hal  ini  bertujuan  untuk membangun  rasa  nasionalisme  untuk  saling  menjaga  dan  hidup  berdampingan  di  antara  bangsa- bangsa  yang  beragam  yang  tersebar  di  penjuru  dunia,  dengan  bukan  mengajak  kepada  sikap mengisolasi diri dan fanatisme.

## Pandangan Hukum Positif Indonesia Repatriasi Warga Negara Indonesia Mantan Kombatan
Islamic State Iraq and Syiria
Wacana  pemulangan  Warga  Negara  Indonesia  yang  terasosiasi  dengan  konflik  di  Suriah dan  Irak  telah  memicu  perbedaan  pendapat  di  kalangan  masyarakat  dan  pemerintah.  Di  satu  sisi, terdapat  kekhawatiran  dengan  memulangkan  para  Warga  Negara  Indonesia  yang  sebagian  besar adalah simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dapat memicu ketidakstabilan keamanan di wilayah  negara  Indonesia.  Mereka  yang  pernah  terjun  langsung  ke  dalam  kawasan  tersebut  dan merasakan sebagai kombatan tidak menutup kemungkinan telah memiliki kemampuan memegang senjata yang suatu saat bisa saja disalahgunakan oleh mereka dalam aksi teror di dalam negeri, dan nanti nya akan bisa membuat kepanikan masyarakat Indonesia. Potensi penyebaran ideologi yang bertentangan  dengan  hukum  Indonesia  dan  khususnya  ajaran  Islam  dianut  oleh  para  kombatan tersebut menjadi hal yang membuat khawatir bagi yang lain.
Akan  tetapi  pemulangan  Warga  Negara  Indonesia  kombatan  ISIS  ini  dirasa  juga  perlu dilakukan jika melihat atas dasar tanggung jawab dan nama kemanusiaan. Sebagian besar mereka juga adalah dari kalangan perempuan dan para anak-anak yang tidak diketahui kondisi mereka di kamp-kamp  pengungsian  di  Suriah.  Selain  itu,  tanggung  jawab  dan  perpanjangan  tangan  dari pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitasi pemulangan WNI simpatisan ISIS juga sebagai bentuk  tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  warga  negara  nya  dimanapun  dan  kapan  pun menjadi  salah  satu  hal  yang  harus  di  realisasikan  oleh  negara  karena  mereka  juga  membutuhkan uluran tangan dari Negara Indonesia. 14
Sejak  awal  februari  2020  lalu  saat  ada  nya  kabar  yang  di  dapatkan  dari  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa ada sekitar 600 orang warga negara Indonesia mantan kombatan Islamic  State  of Iraq and Syria  (ISIS)  yang  masih  berada  di  kamp  penampungan  di
13 Asrori  Mukhtaro  dkk,  “ Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Perspektif  Alquran ”,  Miqot, Volume 43, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm 6-7
14 Ibid , hlm 3
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Suriah, pemerintah Indonesia sudah mulai memberikan pendapat terkait hal ini tentang bagaimana nasib mereka yang masih berada di suriah. Dalam hal ini terhitung sejak tanggal 11 februari 2020 pemerintah  Indonesia  membuat  rapat  terbatas  untuk  membahas  nasib  warga  negara  Indonesia mantan kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  keputusan  bahwa  tidak  akan  memulangkan  orang warga  negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic  State  of Iraq and Syria  (ISIS)  ke  tanah  air dengan  pertimbangan  menjaga  keamanan  serta  virus  baru  teroris  terhadap  267  juta  rakyat Indonesia,  dan  jika  dipulangkan  akan  membuat  kepanikan  bagi  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  di sampaikan  oleh  bapak  Mohammad Mahfud  MD Menteri  Koordinator  Bidang  Politik  hukum  dan HAM  dan  bapak  Joko  Widodo  Presiden  Indonesia. 15 Dalam  hal  ini  pemerintah  juga  memberikan solusi  dan  kriteria  dengan  mempertimbangkan  anak-anak  yang  masih  berusia  10  tahun  ke  bawah untuk mendapatkan pembinaan atau program kontra radikalisasi dengan di pulangkan ke Indonesia. Usia 10 tahun ke bawah menurut pemerintah adalah usia yang masih belia dan mereka belum tau dan paham akan hal radikalisme yang terjadi pada mereka dan sekitar nya.
Sebenarnya jika kita melihat ke dalam legistimasi hukum Indonesia pemerintah indonesia di rasa sudah siap untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang masih berada di suriah tidak hanya anak-anak yang berusia di bawah  10  tahun  ke  bawah saja akan  tetapi juga  setiap  orang  yang  telah  di jelaskan  oleh  undang- undang.  Dari  legistimasi  undang-undang  Indonesia  ada  banyak  undang-undang  yang  mengatur tentang  perlindungan  Warga  Negara  Indonesia  yang  sedang  berada  di  luar  negeri  yang  mereka terjerat  atau  dalam  masalah  hukum.  Ini  menjadi  pertimbangan  yang  harus  di  pikirkan  karena kebijakan  pemerintahan  di  kawal  oleh  undang  undang.  Dalam  hal  ini  peranan  penting  dalam repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di lihat dari undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam  Undang-Undang  nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme.  Menerangkan  bahwa  menyelenggarakan  koordinasi  kebijakan,  strategi,  dan  program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi badan pemerintah yang mendapatkan tugas sebagai pusat analisis yang berfungsi sebagai fasilitas  menetapkan  kebijakan  dan  langkah  strategis  dan  relevan  dalam  penanganan  untuk merehabilitasi  Warga  Negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)
15 Kompas tv, Cegah Pemulangan ISIS Asal Indonesia, Jokowi: Demi keselamatan 260 juta warga, https://www.youtube.com/watch?v=cb54713imH4&t=17s, (Diakses 14 Agustus 2021, Pukul 17.17)
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
yang  sudah  terpapar  oleh  tindak  radikalisme  dan  ideologi  yang  bertentangan  dengan  konstitusi hukum  di  Indonesia.  Dalam  menjalankan  upaya  pencegahan  tindak  pidana  terorisme,  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dapat  merespon  dengan  menyiapkan  program- program  yang  sudah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Undang-Undang  nomor  5  Tahun  2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan:
1. Kesiapsiagaan  Nasional  di  bahas  dalam  pasal  43B  yang  menjelaskan  tentang  kesiapan pemerintah  dalam  rangka  untuk  mengantisipasi  tindak  pidana  terorisme  melalui  proses yang  terencana,  terpadu,  sistematis,  dan  berkesinambungan. 16 Kesiapsigaan  nasional dilakukan  dengan  melakukan  pemberdayaan  masyarakat,  peningkatan  kemampuan aparatur,  perlindungan,  peningkatan  sarana  prasarana,  pengembangan  kajian  terosisme serta mendata wilayah yang memiliki tingkat kerawanan paham radikal terorisme.
Hal ini merupakan cara pertama yang dapat dilakukan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk  terhindar  dari  masuk  nya  kesalahan  pemahaman  mengenai  paham  terorisme,  dengan mengedukasi masyarakat luas, hal ini penting di lakukan agar mereka yang mempunyai keinginan bergabung dengan organisasi atau gerakan separatis seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dapat di meminimalisir.
2. Kontra  Radikalisasi  yang  di  maksud  adalah  proses  yang  terencana,  terpadu,  sistematis, serta  berkesinambungan  yang  diperuntukan  kepada  mereka-mereka  yang  rentan  terpapar paham radikal terorisme. untuk menghentikan menyebarkan akan paham radikal terorisme kontra  radikalisasi  dapat  di  lakukan  dengan  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  kontra narasi,  kontra  propaganda,  dan  kontra  ideologi.  Atau  memberi  pemahaman  yang sebenarnya  mengenai  paham  yang  dibawa  oleh  mereka  adalah  salah  dan  tidak  sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia.
3. Deradikalisasi,  merupakan  tahapan  dimana  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi pemahaman  radikal  terorisme  yang  telah  terjadi.  Derakalisasi  dilakukan  kepada:  a) Tersangka,  b)  Terdakwa,  c)  Terpidana,  d)  Narapidana,  e)  Mantan  narapidana  terorisme atau f) Oang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
Deradikalisasi  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  berkoordinasi  dengan  bidang penanggulangan  terorisme  dengan  melibatkan  kementrian  atau  lembaga  lain,  dan  untuk  tahapan berdasarkan  identifikasi  yang  dapat  dilakukan  dengan  orang-orang  yang  telah  di  sebukan  di  atas
16 Pasal 43B, ayat 1, undang-undang no. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
adalah  dengan  mengikuti: 17 a)  Identifikasi  dan  penilaian,    b)  Rehabilitasi,  c)  Reedukasi,    d) Reintegrasi  sosial,  e)  Pembinaan  wawasan  kebangsaan,    f)  Pembinaan  wawasan  keagamaan, dan/atau, g) Kewirausahaan.
Selain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sejumlah pemerintahan terkait juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam  hal  repatriasi  Warga  Negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). 18 Kementerian Luar Negeri lewat undang-undang nomor 37 tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri  telah  mengatur    mengenai  Warga  Negara  Indonesia terancam  bahaya  nyata,  pihak  pemerintah  Indonesia  memiliki  tanggung  jawab  untuk  dapat memberikan  perlindungan,  membantu,  dan  membawa  mereka  ke  wilayah  yang  aman,  serta mengusahakan  untuk  memulangkan  mereka  ke  Indonesia  dengan  biaya  negara.  Dari  undang- undang ini dapat di tarik benang merah bahwa warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan penuh  saat  mereka  terancam  di  luar  daerah  kedaulatan  Indonesia,  langkah  yang  di  ambil  oleh perwakilan Republik Indonesia adalah: 19
a. Memupuk  persatuan  dan  kerukunan  antara  sesama  warga  negara  Indonesia  di  luar negeri.
b. Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  bantuan  hukum  bagi  warga  negara  dan badan  hukum  Indonesia  yang  ada  luar  negeri,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Penjelasan  di  atas juga  di  pertegas  melalui  undang-undang  nomor  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan Indonesia juga menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia mendapatkan asas perlindungan  maksimum,  dengan  pemerintah  wajib  memberi  perlindungan  penuh  kepada  setiap Warga  Negara  Indonesia  dalam  keadaan  apapun  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  serta pemerintah    juga  harus  mewujudkan  dari  asas  persamaan  yang  di  jelaskan  salam  undang-undang tersebut yang menerangkan bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan  yang  sederajat  di  mata  hukum.  Perihal  ini  adalah  salah  satu  asas  khusus  yang  menjadi pondasi awal atau dasar dalam penyusunan undang-undang tersebut. 20
Melalui  undang-undang  yang  telah  di  terangkan  di  atas  Warga  Negara  Indonesia  mantan kombatan Islamic  State  of Iraq  and  Syria (ISIS)  menjadi  pertimbangan  lain dalam  memulangkan mereka ke tahan air karena tuntutan dari legistimasi hukum Indonesia mengiyakan bahwa mereka
17 Pasal 43D, ayat 1-6, undang-undang no. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorism
18 Hadi  Kuntjara,  Kajian  kontra  terorisme  dan  kebijakan  (tantangan  dan  solusi  pemulangan simpatisan ISIS), The Habibie Center, Jakarta, 2018, hlm 9
19 Pasal 21 undang-undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
20 Ketentuan umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
harus mendapatkan perlakukan demikian. Terlebih lagi dalam hal ini pemerintah bisa saja merevisi atau  mengubah  keputusan  nya  dengan  menetapkan  siapa-siapa  saja  yang  dapat  di  pulangkan  ke Indonesia  menurut  kriteria  yang  telah  di  lakukan  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  dengan melakukan  penilaian  secara  mendalam  kepada  mereka  dan  apakah  nanti  nya  mereka  bisa  di pulangkan atau tidak.
Pengambilan langkah cepat oleh pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak  yang  berusia  10  tahun  ke  bawah  untuk  dapat  di  pulangkan  ke  Indonesia  dengan melakukan penilaian dikira menjadi gerakan awal yang terencana dan baik dalam  menjaga hak-hak dari  warga  negara  Indonesia  dan  untuk  menjadi  sample  awal  dengan  bisa  saja  akan  terjadi  nya keputusan  ulang  dalam  pemulangan  Warga  Negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic  State  of Iraq  and  Syria (ISIS)  dikarenakan  pemerintah  tidak  ingin  gegabah  terlebih  dahulu  untuk mengambil keputusan lanjutan.
Pasal  1  ayat  2  undang-undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak menjelaskan  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.    Dan  anak-anak  yang  berada  di kawasan  kamp  pengungsian  tersebut  adalah  mereka  yang  masuk  salah  satu  kategori  anak-anak yang  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  pelibatan  dalam  sengketa  senjata,  pelibatan  dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan peperangan. 21 .
Instansi yang dapat melindungi anak-anak dan perempuan dalam hal ini adalah Kementian Sosial,  Kementrian  Sosial  melaksanakan  program  rehabilitasi  terhadap  anak  yang  terasosiasi terorisme  dilakukan  di  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Anak  yang  Memerlukan  Perlindungan  Khusus (BRSAMPK). Kementrian Sosial juga melaksanakan program Rumah Perlindungan/Trauma Center (RPTC)  yang  fokus  pada  penanganan  rehabilitasi  orang  dewasa  jika  saja  pemerintah  Indonesia membuka  jalan  baru  untuk  memulangkan  mereka  yang  sesudah  tergolong  dewasa.  Pada penanganan  dalam  ranah  Kementrian  Sosial,  akan  dilaksanakan  nya  beberapa  hal  atau  indikator yaitu: identitas, fisik, kesehatan, dan psikologi. Terkhusus dalam pemeriksaan fisik dan kesehatan, Kemensos juga dibantu oleh Kementerian Kesehatan. 22
Dari  penjelasan  dia  atas,  sebenarnya  Indonesia  secara  undang-undang  sudah  sangat  siap menerima  dan  merepatriasi  Warga  Negara  Indonesia  mantan  kombatan Islamic  State  of  Iraq  and
21 Lebih lengkap nya tentang perlindungan anak dapat di lihat di undang-undang no 35 tahun 2014 pada pasal 20, pasal 21 ayat 1-3, pasal 22, 23 ayat 1-2, pasal 59A ayat 1-4, pasal 60 huruf a-d, pasal 64 huruf a-p, pasal 69B huruf a-d,
22 Hadi  Kuntjara,  Kajian  kontra  terorisme  dan  kebijakan  (tantangan  dan  solusi  pemulangan simpatisan ISIS), The Habibie Center, Jakarta, 2018, hlm 10
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Syria (ISIS),  dengan  koordinasi  yang  baik  dengan  pemerintah  terkait  Warga  Negara  Indonesia dapat di  pulangkan  serta mengikuti  prosedur  yang  telah  di  tetapkan  oleh  undang-undang,  mereka mungkin saja melakukan tindakan tersebut atas dasar ketidaktahuan dan ingin merubah nasib, akan tetapi ekspetasi mereka berbeda dengan kenyataan di lapangan.
Akan  tetapi  dalam  hal  ini pemerintah  Indonesia  memiliki  pemikiran  yang  lain  yang  lebih relevan  dengan  kebutuhan  zaman  serta  tentu  setiap  kebijakan  dari  pemerintah  di  ambil  sesuai dengan musyawarah terlebih dahulu. Serta kita juga belajar dari pengalaman Indonesia yang setiap tahun  nya  kasus  terorisme  masih  menghantui  Indonesia  serta  dalam  hal  ini  pemerintah berkomitmen  menjaga  kemaslahatan  umat  yang  harus  di  pertimbangkan,  bisa  saja  dari 600  orang tersebut  yang  dipulangkan  Indonesia,  ada  1  atau  2  dari  mereka  masih  menyimpan  rasa  ideologis yang akan membuat keamanan Indonesia akan terganggu.
Ini  menjadi  salah  satu  pekerjaan  rumah  yang  harus  dapat  di  selesaikan  oleh  pemerintah Indonesia dalam menangkal radikalisasi di Indonesia. Dengan masih banyak nya warga Indonesia yang memiliki pemahaman yang ingin masuk dan bergabung dengan gerakan yang sudah menjadi cap teroris ini  menjadi  hal  yang  harus di pikirkan  Pemerintah  Indonesia  ke  depan  nya  untuk  bisa membuat  setiap  Warga  Negara  Indonesia  lebih  mencintai  tanah  air  segenap  jiwa  dan  raga  serta cinta dengan rasa ideologi Pancasila.
Pandangan  Hukum  Islam  Repatriasi  Warga  Negara  Indonesia  Mantan  Kombatan Islamic State Iraq and Syiria
Konsep teror yang dilakukan oleh Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) di dalam khazanah fiqih  Islam  dapat  di  kategorikan  sebagai  tindakan al-baghy (pemberontakan)  atau  dalam  konsep saat  ini  dikategorikan  sebagai  terorisme  dikarenakan  kekerasan  yang  ditimbulkannya  dengan merusak material, fisik, pembunuhan, pembajakan atau menjarah, pengeboman, perampokan serta yang  paling  sering  adalah  membuat  kepanikan  orang  banyak. 23 Dalam  perumusan  nya,  hukum Islam  mempunyai  sebuah  pandangan  dalam  kehidupan  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  lima dasar  kebutuhan  dari  manusia  ( maqasyid  asy-syariyah )  yaitu  memelihara  agama  ( hifz  ad-din ), memelihara jiwa ( hifz an-nafs ), memelihara akal ( hifz al-aql ), memelihara keturunan ( hifz an-nasl ), dan yang terakhir adalah memelihara atau melindungi harta ( hifz al-mal ). Tindakan pemberontakan yang  dilakukan  oleh Islamic  State Iraq and Syiria (ISIS)  jelas  merupakan  ketidakselarasan  dan
23 Kasjim Salenda, “ Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam ”, Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 81
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
perlawanan  kepada  mewujudkan  dan  memelihara  lima  dasar  kebutuhan  dari  manusia  karena gerakan yang mereka lakukan sudah menghilangkan ke lima unsur tersebut untuk di jaga. 24
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  di  jelaskan  dalam  Alquran  surah  Ar-rum  (30)  ayat  32 yang menjelaskan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agama:
َنوُح ِرَف ْمِهْيَدَل اَمِب  ٍٍۭب ْزِح ُّلُك ۖ اًعَي ِش ۟اوُناَك َو ْمُهَنيِد ۟اوُقَّرَف  َنيِذَّلٱ  َنِم
Artinya: Orang-orang  yang  membagi  agama  menjadi  beberapa  kelompok,  dan setiap kelompok dari mereka bangga dengan kelompoknya. (QS. Ar-rum 30:32)
Gerakan  yang  dilakukan Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)  memenuhi  kriteria  yang dikatakan sebagai gerakan terorisme dengan karena mereka melakukan tindakan seperti: Al-baghy (Pemberontakan). 25 Secara etimologi atau bahasa Al-baghyu berasal dari kata ( ايغب - يغبي – ىغب ) yang berarti mencari atau menuntut sesuatu. 26 juga bisa diartikan juga berarti berkehendak, tetapi karena  maknanya  berkembang  sehingga  dapat  berarti  kehendak  yang  bukan  pada  tempatnya, seperti  melampaui  batas. 27 Secara  istilah  didefinisikan  oleh  para  ulama  dalam  redaksi  yang bervariasi.
Menurut  ulama  kalangan  Hanafiyah,  pemberontakan  merupakan  keluar  dari  kedudukan terhadap  penguasa  yang  benar.  Dan  makna  pemberontak  adalah  orang-orang  yang  keluar  dari ketaatan  terhadap  pemimpin  yang  sah  dengan  jalan  yang  tidak  benar.    Ulama  Malikiyyah memaknai  tindak  pemberontakan  adalah  dengan  menolak  untuk  mau  tunduk  serta  taat  kepada pemerintahan  yang  telah  di  pilih  secara  sah  dengan  cara  menggulingkannya.  Makna  ini menunjukkan  bahwa bughat menurut  Imam  Malik  adalah  kelompok  kaum  muslimin  yang  tidak setuju  dengan  kebijakan  atau  keputusan  yang  di  buat  oleh  kepala  negara  (kepala  pemerintahan) dengan  menolak  untuk  mendapatkan  hak  dan  kewajibannya  atau  dengan  maksud menggulingkannya.
Imam  Al-mawardi  berpendapat  bahwa  suatu  tindakan  dapat  dikatakan  sebagai pemberontak atau bughat jika tindakan tersebut telah memenuhi syarat antara lain: 28
a. Mereka memilki jumlah yang besar sehingga susah untuk di dikalahkan dan harus memilih jalan peperangan.
24 Dahyul Daipon, Terosime dalam perspektif siyasah , Al-Hurriyah, Vol 16, No 1, 2015, hlm 67.
25 Ibid , 97
26 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, Cet I, Amzah, 2013, hlm 59 27 Kasjim Salenda, “ Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam ”, Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 81
28 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah, Cet I, Amzah, 2013, hlm 62
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
b. Mereka  mengasingkan  diri  atau  keluar  dari  pemerintah,  seperti  kelompok  pada  perang Jamal.
c. Mereka  menentang  pemerintah  yang  sah  dengan  cara menta’wil atau  mengajak  kepada sebab-sebab untuk keluar dari pemerintahan yang sah
d. Dan  yang  terakhir  mereka memiliki  pemimpin  sendiri  yang  harus  di  taati  dan  patuh akan pemerintah nya.
Dari penjelasan diatas bahwa tindakan pemberontakan tersebut telah memenuhi tiga rukun, diantara  lain:  pertama,  tindakan  yang  menimbulkan  pemberontakan  kepada  pemimpin  yang  sah. Kedua,  tindakan  yang  dilakukan  dengan  secara  masif  dan  demonstratif  yaitu  tindakan  kekerasan yang di dukung oleh perlengkapan senjata. Dan ketiga adalah mereka memiliki pemimpin sendiri yang berseberangan dari pemerintahan yang telah di pilih sebelum nya. Sementara yang dilakukan oleh  mereka  yang  ikut  dalam  gerakan Islamic  State  of Iraq and Syria  (ISIS)  dikatakan  sebagai pemberontak  atau  teroris,  hukuman  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  memberontak  dapat dibedakan menjadi dua macam:
Pertama, seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan secara langsung dengan tindak  pidana  pemberontakan,  Contohnya  seperti  membunuh,  menghancurkan  gedung  dan bangunan, maka sanksinya dikenakan hukuman jarimah pemberontakan, yaitu hukuman  mati bila tidak  ada  amnesti  (pengampunan).  Kedua,    seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  tidak berkaitan  secara  langsung  dengan  tindak  pidana  pemberontakan  tindak  pidana  yang  terjadi  pada saat  berlangsungnya  pertempuran  yang  tidak  berkaitan  langsung,  misalnya  pemerkosaan  dan minum  minuman  keras  dianggap  sebagai  jarimah  biasa  dan  pelakunya  akan  dihukum  dengan hukuman  hudud. 29 Jika  para  pemberontak  menyerah  maka  jiwa  dan  harta  mereka  dijamin  akan keselamatan, dan di tahap ini mereka akan diberikan kepada pemerintah dan akan di putuskan nasib mereka  oleh  pemerintah  yang  ada  apakah  mereka  dapat  diampuni  atau  dihukum ta‘zir atas pemberontakan  yang  dilakukan,  bukan  karena  tindakan  yang  dilakukan  pada  saat  pemberontakan terjadi.
Pertanyaan  nya  adalah  apakah  orang-orang  yang  sudah  bergabung  dengan  sebuah organisasi yang meresahkan masyarakat karena tindakan mereka dapat di pulangkan ke negara atau wilayah  mereka  masing-masing? Imam  Malik  berpendapat  mengenai  orang-orang  yang  telah
29 Kasjim Salenda, “ Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam ”, Ulumuna, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2009, hlm 104
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
masuk  ke  dalam  kelompok  teroris,  mengenai  kelompok Ibadiyah , Haruriyah ,  dan  semua  tentang yang mengikuti kemarahan atau nafsu, Iman Malik berpendapat bahwa 30 :
:مهلكءاوهلاا لهاوةيرورحلاو تيضابلاا يف كلام يل لق :لق مهيف كلام لوقام جراوخلا تلق تيارا ملاذا نولتقي مهنا :مههبشااموةيرورحلايف كلام لقو .مس اقلا نبا لق .اولتقلااواوبات نافاوباتتسي نا ىرا لدع ماما ىلعاوجرخ نا مهنا ىلع كلدي اذهو .لا دع ماملاا ناكاذااوبوبوتي
ىلا نوعديو هلاتق نوديري
ني  ذلا  ةتبصعلا  لها  نعاكلام  تلاس  دقلو:لق.اولتوقوبا  ناف  .ةنسلاوةعامجلا  ىلا  وعد  هيلع  مهام
.اولتوقلااواوعجر ناف .مهنيب قحلا ةفصانم ىلا عوجرلا ىلا مهوعدي نا ملاا ىرا :كلم لق؟ماشااباوناك
Artinya :  mereka harus di ajak untuk kembali bertobat dan Kembali ke jalan yang di ridhai Allah jika mereka mendengarkan dan mematuhinya maka biarkanlah mereka, jika mereka menolak  untuk  bertaubat  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar  maka  harus  di  perangi”  Ibnu Alqasim  bertanya  kepada  Imam  Malik  tentang  kelompok  yang  melakukan  maksiat  di negeri Syam, bahwa kewajiban pemimpin harus mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang  di  ridhai  Allah  dan  menegakan  keadilan,  jika  mereka  memahami  kesepakatan  yang ada  maka  mereka  di  biarkan  dan  jika  tidak,  maka  jalan  yang  di  ambil  adalah  dengan  di perangi.
Hal tersebut senada yang di katakan oleh pendiri mazhab Syafi’ mengenai repatriasi Warga Negara  Indonesia  (WNI)  mantan  kombatan Islamic  state  Iraq  and  syiria (ISIS),  imam  syafii berpendapat bahwa: 31
ت الله همحر ىعفاشلا لق
ناك.لاوملاااوذخاو.امدلااوكفسفءارصموارصم ىفاوناكاموق ناولو :ىلاعع
رصلا ىف ةرباكملا تناكاقرتفاولو.ءارحصلاوا.رصملا ىف ةرباكملاءاوسو.قيرطلا عاطق مكحك مهمكح
امهمظعا
Artinya:  Imam  syafi’I  berkata  jika  ada  sebuah  kaum    kemudian  mereka  menumpahkan darah dan merampas harta yang berada di Perkotaan atau di desa maka mereka di hukum dengan hukuman sebagai orang yang merampok, akan tetapi lebih besar mudharatnya jika dilakukan  di  daerah  Perkotaan,  jika  mereka  menolak  ajakan  untuk  kembali,  maka perangilah  mereka  itu  kelompok  Bugha  (teroris)  itu  boleh  di  perangi  jika  mereka memerangi,  mereka  tidak  disebut  memerangi  jika  tidak  melakukan  perlawanan, pembangkangan dan kudeta.
30 Imam Malik Bin Anas , Almudawanah Alkubra , Jilid I, 1994, Beirut:  Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, Hlm 1: 530
31 Al-Syāfi’i, Muḫammad bin Idris, Al-Umm , Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah, hlm. 5: 523.
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Dapat di tarik kesimpulan dari penjelasan hukum Islam yang di jelaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafii bahwa repatriasi atau pemulangan seseorang ke negara harus di lakukan dengan hati-hati  dengan  menanyakan  mereka  apakah  ingin  kembali  atau  tidak,  dengan  di  ajak  kembali bertobat  dan  kembali  ke  jalan  yang  di  ridhai  Allah  jika  mereka  mendengarkan  dan  mematuhinya maka  biarkanlah  mereka,  jika  mereka  menolak  untuk  bertaubat  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar maka  harus  di  perangi.  Dan  keputusan  untuk  mereka  diserahkan  kepada  pemerintah  apakah diampuni atau dihukum ta‘zir atas pemberontakan mereka lakukan.
Disini  penulis  memberikan  saran  dan  pendapat  mengenai  mereka  yang  telah  bergabung dengan Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)  bahwa  harus  adanya  screening  ideologi  dan  tes pisikologi  terhadap  mereka  yang  masih  ada  di  kamp  penampungan  apakah  mereka  layak  di pulangkan  ke  tanah  air  kembali,  karena  saat  ini  Indonesia  masih  sangat  di  hantui  oleh  paham- paham radikal yang akan menyinggung sesama umat beragama yang dilaukan oleh mereka. Tidak luput dari ingatan bahwa kelompok-kelompok yang menyerang rumah ibadah umat agama lain juga memiliki kesamaan yang erat seperti yang di lakukan oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Ini akan membuat trauma bagi masyarakat Indonesia khusus nya yang pernah menjadi korban atas tindakan mereka. Butuh upaya besar dalam memulangkan para mantan kombatan Islamic State of Iraq  and  Syria (ISIS)  mengingat  kita  tahu  keselamatan  seluruh  rakyat  Indonesia  juga  harus  di kedepankan,  serta  mereka  yang  telah  bergabung  tentu  harus  di  bina  secara  mendalam  terutama ideologi serta agama agar jika kembali ke masyarakat nanti nya tidak menimbulkan masalah yang sama.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dan  penjabaran  data-data  yang  telah  penulis  jelaskan  di  atas,  dengan pengumpulan  data  serta  melakukan  penelitian  secara  komprehensif  dalam  menganalisa permasalahan yang ada. Maka hasil akhir dalam penulisan skripsi ini penulis menjelaskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  mengambil  titik  pembahasan  dari  undang-undang nomor  5  tahun  2018  tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  Teroris  menjabarkan mengharuskan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia secara aktif dalam merepatriasi Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  mantan  kombatan Islamic  state Iraq and syiria  (ISIS) dengan  melakukan  koordinasi  kebijakan,  strategi,  dan  program  nasional  di  bidang penanggulangan  terorisme.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  yang merupakan  penggerak  utama  dari  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  sebagai  pusat
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi untuk memfasilitasi, menetapkan kebijakan dan  langkah  penanganan  krisis,  termasuk  merehabilitasi  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) mantan  kombatan Islamic State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)  yang  sudah  terpapar oleh  tindak radikalisme. Tindakan tersebut di realisasikan dengan:
a. Kesiapsiagaan Nasional di bahas dalam pasal 43B undang-undang No.05 tahun
b. Kontra  Radikalisasi  pada  pasal  43C  undang-undang  No.05  tahun  2018  tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
c. Dan yang terakhir adalah dengan Deradikalisasi, pasal 43D undang-undang No.05 tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
Dalam  merepatriasi Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  mantan  kombatan Islamic state  Iraq and  syiria (ISIS)  juga  akan  di  bantu  oleh  beberapa  kementrian  di  dalam  nya  seperti:  Kementrian luar  negeri  yang  di  amanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri.  Dan  kementrian  76ocial  juga  menjadi  orang  yang  pertama  di  tugaskan  untuk merehabilitasi  para  perempuan  dan  anak-anak  yang  telah  terkontaminasi  dengan  ideologi  dari Islamic state Iraq and syiria (ISIS).
2. Dalam  hukum  Islam  juga  memiliki  pandangan  sendiri  atas  merepatriasi  Warga  Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan Islamic state Iraq and syiria (ISIS) yang di ambil dari pendapat  Imam  Maliki  dan  Imam  Syafii.  Dalam  hal  ini  Imam  Imam  Maliki  dan  Imam Syafii berpendapat bahwa repatriasi atau pemulangan seseorang ke negara harus di lakukan dengan  hati-hati  dengan  menanyakan  mereka  apakah  ingin  kembali  atau  tidak,  dengan  di ajak kembali bertobat dan kembali ke jalan yang di ridhai Allah jika mereka mendengarkan dan  mematuhinya  maka  biarkanlah  mereka,  jika  mereka  menolak  untuk  bertaubat  dan kembali  ke  jalan  yang  benar  maka  harus  di  perangi.  Imam  Syafii  juga  menambahkan bahwa jika sebuah kaum kemudian mereka menumpahkan darah dan merampas harta yang berada  di  Perkotaan  atau di  desa  maka  mereka  di  hukum  dengan  hukuman  sebagai  orang yang merampok, akan tetapi lebih besar mudharatnya jika dilakukan di daerah Perkotaan. Dan seluruh keputusan nanti nya untuk mereka diberkan untuk pemerintah apakah mereka dapat  diampuni  atau  dihukum ta‘zir atas  pemberontakan  mereka  lakukan  karena  tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan.
Comprative law Repatriation.....
Badrul Munir, Yenny Sri Wahyuni. Teuku Awis A , Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## DAFTAR PUSTAKAAN
Al-Syāfi’i, Muḫammad bin Idris, 2001, Al-Umm , Beirut: Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah.
Asrori  Mukhtaro  dkk,  2019, Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Perspektif  Alquran ,  Miqot, Volume 43, Nomor 1
Dahyul  Daipon,  2015, Terorisme  Dalam  Perspeltif  Siyasah ,  Jurnal  Al-Hurriyah,  Volume 16, (1)
Dedi  Sugono,  2008, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan Nasional.
Dede Rosyada, 2000 Pendididkan Kewargangaraan ( Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani) , Jakarta: Kencana Timur.
Hadi  Kuntjara,  2018, Kajian  kontra  terorisme  dan  kebijakan  (tantangan  dan  solusi  pemulangan simpatisan ISIS) , Jakarta: The Habibie Center
Imam Malik Bin Anas, 1994 Almudawanah Alkubra , Jilid I, Beirut:  Dār Al-kutub Al-Ilmiyyah.
Isharyanto, 2002, Hukum dan Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Dinamika Peraturan Status Hukum  Kewarganegaraan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang ),  Yogyakrta:  Absolute Media.
Kasjim  Salenda,  2009. Terorisme  dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Ulumuna,  Jurnal;  Study keislaman, Volume 13, (1).
Muhammad A.S Hikam. 1999. Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia . Jakarta: Erlangga
Mustika Zed, 2004, Metodelogi Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Absolute Media
Nurul Irfan, Musyrofah, 2013, Fiqih Jinayah , Jakart: Amzah,
Pemerintah  Indonesia,  2018, Undang-undang  Republik  Indonesia  no.  5  tahun  2018  tentang perubahan  atas  undang-udang  no.15  tahun  2003  tentang  penetapan  peraturan pemerintah tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme , Lembaran Negara RI tahun 2018, no. 92, Sekretariatan Negara, Jakarta.
Pemerintah  Indonesia,  1999 ,  Undang-undang  Republik  Indonesia  no.37  tahun  1999  tentang hubungan luar negeri , Lembaran Negara RI tahun 1999, no. 156, Sekretariatan Negara,
Jakarta.