ISSN 2088-4877

## Implementasi Strategi Manajemen Dalam Konteks Pelestarian Budaya
Nanang Koswara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Barat E-mail : nkoswara@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze and give the input of strategy implementation of management, consist of: program, budget, procedure. 1) To analyze the program arrangement and implementation in cultural conservation. 2) To analyze the budgeting arrangement and implementation that stated by the Statement of Governor of West Java. 3) To analyze the procedure between the sector of culture of Regency/City of The tourism  and  culture  departement,  the  Cultural  Community  and  Stakeholder  in  the  activity.  The  study  used qualitative analysis approach with the single case study. There are 8 (Eight) key informants defined by certain criteria.  Those  are:  The  4  (Four)  key  informants  of  Cultural  Community  as  external  and  the  4  (Four)  key informants of Cultural Manager as internal. From the collection and analysis of data and information can be seen that: 1) As guidance and a basis of program arrangement and implementation of cultural conservation, the tourism and culture departement has done the activities according to people expectations. Although there are  many  cultural  product  and  people  expectations  and  the  bounded  regulations,  The  Tourism  and  culture department of West Java has not been optimal facilitated yet. 2) The method of budgetting arrangement and implementation that stated by the Statement of Governor of West Java is still used as a basis to determine a budget,  because  the  statement  of  budgetting  is  not  absolutely  an  authority  of  The  tourism  and  culture departement.  But  in  order  to  be  optimal,  The  Statement  of  Governor  of  West  Java  must  be  specifically separated, that is The Statement of Budgeting and Cultural Management. 3) The procedure has been done between the sector of culture of Regency/City of the Tourism and Cultural Departement, cultural community, and the stakeholder in doing the activities. It has been done according to expectations of the part of cultural community.
Keywords: strategy management, strategy implementation, cultural conservation.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memberikan masukan dalam implementasi strategi manajemen  yang  meliputi  program,  anggaran  dan  prosedur  :  1).  untuk  mengkaji  dan  menganalisis penyusunan  dan  pelaksanaan  program  dalam  pelestarian  budaya;  2).  Untuk  mengkaji  dan  menganalisis penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat;  3). Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  prosedur  antara  disparbud  bidang  kebudayaan  dengan  kabupaten/kota, komunitas  budaya  dan  stakeholder  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan analisis kualitatif dengan single case study. Ada 8 (delapan) Informan kunci yang ditetapkan dengan kriteria 4 (empat)  Informan  kunci  komunitas  budaya  sebagai  eksternal,  4  (empat)  Informan  kunci  pengelola  budaya sebagai internal  yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil pengumpulan dan analisis data dan informasi dapat diketahui bahwa : 1). Sebagai Pedoman dan dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang menuju pada pelestarian budaya, disparbud telah melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pijakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  program,  namun  karena  banyaknya  garapan  budaya  dan  harapan masyarakat  serta  regulasi  yang  sangat  mengikat  maka  disparbud  belum  dapat  memfasilitasi  dan
ISSN 2088-4877
melaksanakan dengan optimal.  2). Cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat, tetap dijadikan dasar dalam penetapan anggaran, karena dalam penetapan anggaran  tidak  sepenuhnya  kewenangan  disparbud,  namun  agar  lebih  optimal  kepgub  tersebut  terpisah khusus  kepgub  anggaran  pengelolaan  kebudayaan  3).  Prosedur  yang  dilakukan  antara  disparbud  bidang kebudayaan dengan kabupaten/kota, komunitas budaya dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan sebagian harapan masyarakat komunitas budaya.
Kata kunci : manajemen strategi, implementasi strategi, pelestarian budaya.

## PENDAHULUAN
Manajemen strategi merupakan sebagai seni dan
ilmu untuk memformulasikan,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan  lintas  fungsi  yang  memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen  Strategi,  Fred  R.  David,  (2005:19). Strategi  kebudayaan  sebetulnya  lebih  luas daripada  menyusun  suatu  policy  tertentu mengenai  kebudayaan.  Di  belakang  policy kebudayaan  seperti  disusun  oleh  pemerintah atau  diperjuangkan  oleh  sekelompok  seniman atau  ilmuwan,  terpaparlah  masalah-masalah yang  lebih  luas  jangkauannya.  Strategi Kebudayaan, C.A, Van Peursen, (1988).
Pengelolaan  atau  manajemen  merupakan suatu  kemampuan  dan  keterampilan  khusus untuk  melakukan  suatu  kegiatan  baik  bersama orang  lain  dalam  mencapai  tujuan  organisasi. “ Management  as  working  with  and  throgh individuals  and  groups  to  accomplish organizational  gools” (pengelolaan  merupakan kegiatan  yang  dilakukan  bersama  dan  melalui orang-orang  serta  kelompok  dengan  maksud untuk  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi). Hersey  dan  Blanchard  menurut  Stoner  dalam Sujana (2000:17).
“Management  is  the  process  of  planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing  members  and  of  using  all  other organizational  resources  to  achieve  stated organizational  gools”  S umijo  dan  Soebedjo dalam  Sujana  (2000  :  17).  Bila  dikaji  dari  dua pengertian  di  atas,  manajemen  merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan,
mengendalikan  dan  mengembangkan  secara inovatif terhadap segala upaya dalam mengatur dan  mendayagunakan  sumberdaya  manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan.
Pengelolaan pada konsep kebudayaan, atau peralatan  konsep  kebudayaan  mempunyai maksud  bahwa,  filsafat  kebudayaan  bukan  lagi suatu  tujuan  tersendiri,  melainkan  sebuah  alat atau  sarana  merenungkan  tentang  kebudayaan bukan  semata-mata  merupakan  suatu  usaha teoritis,  melainkan  menyediakan  sarana-sarana yang  dapat  membantu  memaparkan  suatu strategi  kebudayaan  untuk  hari  depan. Manajemen  Strategi,  Fred  R.  David,  (2005:10). Peninggalan  kehidupan  kebudayaan  (sejarah kebudayaan)  dimasa  lalu,  tidak  saja  ditunjukan oleh  hadirnya  berbagai  peninggalan  sejarah, namun  juga  oleh  adanya  berbagai  naskah berharga,  seperti  naskah Sanghyang  Siksa Kandang Karesian pada jaman pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482 – 1521M) di Pajajaran. Isinya  menjelaskan  berbagai  bentuk  dinamika kehidupan  budaya  saat  itu  yang  melekat  pada kehidupan masyarakatnya, dari berbagai bentuk unsur budaya yang berupa berbagai peninggalan,  termasuk  dalam  bentuk  budaya lisan  (takbenda),  wujud  bahasa  dengan  segala kaidah  baik  yang  mengandung  sifat  statis maupun yang mengandung sifat dinamis. Disamping  hadirnya  unsur-unsur  budaya lokal  (kearifan  lokal)  yang  sifat  asli  ( original), pengaruh  budaya  dari  luar  Jawa  Barat  banyak diadopsi oleh masyarakat Jawa Barat (termasuk Provinsi Banten dan tataran barat Provinsi Jawa Tengah)  dalam  dinamika akuturasi maupun
dinamika enkulturasi. Perubahan-perubahan budaya  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  pada hakekatnya  merupakan  hasil  gabungan  antara dinamika sentrifugal dan  dinamika sentripetal, artinya  produk-produk  perubahan  budaya tersebut  merupakan  garis  konvergensi  antara daya  yang  datang  dari  luar  dengan  daya  dari unsur-unsur  kebudayaan  asal.  Selain  budaya takbenda  (intangible),  budaya  bendapun (tangible)  berupa  cagar  budaya  merupakan kekayaan  budaya  bangsa  sebagai  wujud pemikiran  dan  prilaku  kehidupan  manusia  yang penting  artinya  bagi  pemahaman  dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  sehingga  perlu dilestarikan  dan  dikelola  secara  tepat  melalui upaya  perlindungan,  pengembangan,  dan pemanfaatan  dalam  rangka  memajukan kebudayaan  nasional  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kebudayaan,  merupakan    keseluruhan sistem  gagasan,  tindakan  dan  hasil  karya manusia  dalam  rangka  kehidupan  masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar  (Koentjaraningrat,  1973).  Kebudayaan dalam kontek Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi  Jawa  Barat,  meliputi  perlindungan, pengembangan  dan  pemanfatan  budaya (pelestarian  budaya),  dan  pengembangan pemanfaatan  aspek  bahasa,  kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai-nilai tradisional, kesenian, dan  permuseuman,  sebagai  aset  dan  potensi daerah Jawa Barat.
Dilihat dari berbagai aspek kebudayaan yang hidup  di  Jawa  Barat  dalam  pembangunan kebudayaan  yang  menuju  pelestarian  budaya perlu  adanya  penanganan  yang  lebih  baik. Segala  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  (Disparbud) Provinsi  Jawa  Barat  di  Bidang  Kebudayaan seperti  Program,  Anggran  dan  Prosedur pelaksanaan  kegiatan    yang  disusun  setiap tahun  baik  yang  parsial  maupun  yang monumental lebih mengarah terhadap kebutuhan  yang  diharapkan  oleh  komunitas kebudayaan  tentunya  yang  mengarah  dan menuju pelestarian budaya.
Hasil  pengamatan  sementara  bahwa  dalam penyusunan program di  Disparbud  tidak berdasarkan  terhadap  data-data  tetapi  semata- mata  hasil  pemikiran-pemikiran  yang  tentunya hasil pemikiran tersebut sangat terpengaruh oleh latar  belakang,  pengalaman (experiential) dan kemampuan  serta  pendidikan  pengelola kebudayaan. Bentuk kegiatan yang diprogramkan  setiap  tahun  tentunya  selalu ditunjang  dengan anggaran dari  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diatur oleh  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  : 910/Kep.1183-Admbang/2011  tanggal  :  16 September 2011, Tentang Biaya Belanja Daerah Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun Anggaran 2012, yang mengatur segala sesuatu yang sifatnya pendukung terlaksananya sebuah kegiatan.
Isu strategi yaitu  nomenklatur  kebudayaan yang  beraneka  ragam  sangat  mengganggu terhadap  berjalannya prosedur pelaksanaan program  yang  berakibat  tidak  efisien  dan  tidak produktif  dalam  pembinaan  kebudayaan  di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat,
Prosedur yang tidak terbangun dengan baik dan  tidak  terlaksananya Standar  Operasional Prosedur  (SOP), sepeti  lemahnya  koordinasi antara  lembaga,  pembangunan  kebudayaan merupakan    bidang  pembangunan  yang  sangat komplek  dan  memiliki  banyak  keterkaitan dengan  pihak  lain,  baik  yang  terkait  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Hubungan kelembagaan  dalam  wujud  sinergitas  dan koordinasi  memegang  peranan  kunci  untuk membuka  keterpaduan  antar  pihak  dalam pembangunan  kebudayaan,  sehingga  pihak terkait  swasta,  LSM,  organisasi-organisasi kebudayaan  dan  masyarakat  komunitas  akan berpartisipasi  aktif  dalam  rangka  pencapaian sasaran  pembangunan  kebudayaan.  Hubungan antara  sosial  profesi  perlu  ditingkatkan, sinergitas  program  antar  lembaga,  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kota  serta  kabupaten perlu lebih diberdayakan.
Dari  berbagai  analisis  tersebut  bukan  suatu hal  yang  ringan  bagi  Provinsi  Jawa  Barat, tanggung  jawab  menjadi  lebih  besar  dalam melestarikan  kebudayaan  dengan  melalui
pelaksanaan  program,  penyusunan  anggaran dan  melakukan  prosedur  pelaksanaan  kegiatan kebudayaan.
Dalam paparan tentang kebudayaan  sebelumnya  yang  sangat  luas, penulis  akan  mencoba  mengemukakan  hasil pengamatan  sementara  berupa  data-data implementasi  strategi  yaitu program,  anggaran dan prosedur pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah  Jawa  Barat  yang  tentunya  mengarah pada  lima  kelompok  budaya  diantaranya, Bahasa,  kepurbakalaan,  sejarah  dan  nilai tradisional,  permuseuman  dan  kesenian,  lebih rinci  penulis  akan  mengemukakan  berbagai permasalahan  satu  persatu  dari  data-data  yang diperoleh.
Di Jawa Barat tersebar bahasa daerah yang memiliki  dialek-dialek  sesuai  dengan  letak geografis, stratifikasi sosial, atau profesi tiap-tiap kelompok  penutur  dan  hanya  dipahami  atau dimengerti  oleh  penuturnya.  Sampai  saat  ini bahasa daerah beserta dialek-dialeknya tersebut masih  hidup  di  masyarakatnya  serta  dilindungi oleh negara, antara lain bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dan bahasa Melayu Betawi.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)  Provinsi  Jawa  Barat  di  Bidang Kebudayaan dalam
memelihara dan mengembangkan bahasa daerah sampai saat ini masih  belum  optimal.  Dimana  instansi  terkait Disparbud  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  misi-nya bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan perlindungan,
pengembangan
serta pemanfaatan  (pelestarian  budaya),  baik  dalam program, anggaran dan
prosedur pelaksanaannya    masih  kurang  terarah  pada keberadaan  kondisi  kebahasaan  saat  ini,  yang semakin  menyempit  dan  perkembangan  yang kurang  terkontrol  dimana  bahasa  daerah  yang hidup  dan  berkembang  di  masyarakat sebarannya  (komunitas),  hal  ini  sangat dipengaruhi  oleh  globalisasi  bahasa  baik pengaruh dari bahasa nasional maupun bahasa internasional  (inggris),  yang  menjadi  bahasa gaul, yang lebih menghawatirkan dimana undak usuk  basa  sebagai  etika  basa  terutama  dalam bahasa  sunda  sudah  jarang  digunakan. Kedua dalam  kepurbakalaan  yang  biasa  disebut  situs atau  cagar  budaya  sesuai  dengan  yang
tercantum  pada  Undang-undang  No.  11  tahun 2010, tentang cagar budaya bahwa kepurbakalaan  salah  satu  peninggalan  budaya yang  harus  dilindungi,  dikembangkan  dan dimanfaatkan,    untuk  mengetahui  lebih  jauh mengenai  kepurbakalaan  atau  cagar  budaya  di Provinsi Jawa Barat.
Dari  sekian  banyak  potensi  budaya  yang berupa  cagar  budaya  di  Jawa  Barat,  hanya beberapa  cagar  budaya  yang  terlindungi, dikembangkan  dan  tentu  dimanfaatkan  oleh Disparbud  dan  dinas  yang  terkait  dengan kebudayaan  di  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat. Pengelolaan kepurbakalaan di Jawa Barat yang sifatnya sudah level nasional  tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi sudah dikelola  bersama-sama  dengan  pemerintah pusat. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, karena banyak  kendala  dalam  berbagai  kebijakan pemerintah  terutama  dalam  pengelolaan program,  anggaran  dan  prosedur  yang  sangat kaku,  dan  tidak  sesuai  dengan  pengelolaan kebudayaan  sangat  mempengaruhi    terhadap implementasi  pelestarian  budaya  di  bidang kepurbakalaan.
Permasalahan-permasalahan pada  kepurbakalaan  tersebut  selanjutnya  oleh bidang kebudayaan ditangani dengan implementasi  strategi manajemen yang  meliputi program, anggaran dan prosedur. Ketiga  dalam  nilai  tradisional  (kearipan lokal),  ragamnya  yang  begitu  banyak  dan komplek  dari  tatanan  kehidupan,    sejarah, upacara  ritual,    kampung  adat,  pertanian, makanan  dan  masih  banyak  yang  lainnya tentunya  membutuhkan  pendataan  yang menampakan  data  analisis  untuk  menunjang terhadap  pemrograman,  penganggaran  dan prosedur  yang  harus  ditempuh  untuk  mencapai pelestarian budaya.
Nilai-nilai  budaya  meliputi  naskah  kuno, cerita  rakyat,  ungkapan  tradisional,  permainan rakyat,  upacara  tradisional,  sedangkan  sistem budaya meliputi sistem kemasyarakatan, sistem religi  dan  pengetahuan,  sistem  ekonomi tradisional,  sistem  teknologi  tradisional  dan lingkungan  budaya  yang  meliputi  pola lingkungan  budaya,  perubahan  lingkungan budaya,  hubungan  antar  budaya  yang  tersebar
di daerah Jawa Barat yang unik dan rumit dalam pengelolaannya.  Disparbud  sebagai  pemegang kebijakan tentunya perlu meningkatkan pemrograman,  penganggaran  dan  prosedur pelaksanaan  untuk  membangun  penataan  dan perbaikan  permuseuman,  implementasi  strategi tersebut  sebaiknya  melihat  kebutuhan  internal dan eksternal keberadaan museum.
Kelima dalam kesenian, saat ini bidang seni di  Indonesia  dihadapkan  pada  tantangan  yang berat.  Tantangan  ini  berkaitan  dengan  upaya- upaya  seni  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah industri.  Seni  yang  merupakan  salah  satu cabang kebudayaan
kemungkinan dikembangkan  sebagai  industri,  akan  tetapi kondisi  seni  di  Indonesia  keadaannya  belum sebagai mana yang diharapkan. Perkembangan seni  pertunjukan  yang  ada  di  Indonesia diharapkan  sebagai  salah  satu  kesenian  yang paling  “menawan”,  mungkin  paling  dapat terjangkau  oleh  halayak  yang  lebih  besar  tidak hanya  di  dalam  negeri  tetapi  di  luar  negeri. Sebuah  harapan  bahwa  kesenian  Indonesia dapat  lebih  hidup  dan  dapat  hadir  di  tengah halayak yang lebih besar.
Untuk  dapat  mewujudkan  itu  salah  satu alternatifnya  adalah  pembenahan  sistem pengelolaan  organisasi  kesenian.  Organisasi sangat  berperan  untuk  tumbuh  dan  suburnya kesenian, dengan melalui pengelolaan organisasi  akan  tercipta  kualitas  baik  pelaku maupun produk yang dihasilkan. Pada akhirnya akan  selalu  berupaya  meningkatkan  mutu  dan memberi kepuasan pada pelanggan. Pewarisan seni,  yang  seharusnya  ada  perhatian  khusus dari  Disparbud  untuk  perlindungan  terhadap seni-seni  yang  mengandung  nilai  seni  yang tinggi, selanjutnya Revitalisasi, ini pun suatu hal yang  perlu  diperhatikan  dimana  manfaat  dari revitalisasi ini adalah untuk mengangkat kembali kesenian-kesenian  yang  sudah  punah  dari tatanan kesenian.
Tidak  berkembang  dan  punahnya  jenis kesenian  di  Jawa  Barat  merupakan  sebuah permasalahan  diantaranya  dalam  implementasi strategi  manajemen  dalam  kesenian  yang  tidak optimal  yang  dilakukan  oleh  Disparbud  sebagai
institusi  yang  mempunyai  kewenangan  dan kebijakan dalam pengelolaan kesenian.
Menurut  beberapa  tokoh  masyarakat  dan budayawan  bahwa  saat  ini  terasa  adanya kesenjangan  antara  implementasi  strategi manajemen  Disparbud  Provinsi  Jawa  Barat dengan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat komunitas  yang  seharusnya  dijadikan  pijakan atas pencapaian tujuan pelestarian kebudayaan, ini  terbukti  dengan  ketidak  selarasan  antara, program,  anggaran dan prosedur yang diarahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh publik. Tidak dapat dipungkiri pengaruh dari disentralisasi  memberikan  warna  yang  berbeda terhadap implementasi strategi terhadap warisan budaya,  implementasi  strategi  Disparbud Provinsi Jawa Barat seharusnya menjadi pijakan strategi  dinas-dinas  terkait  tentang  kebudayaan Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat.  Dalam  UU  No. 11  Tahun  2010  tentang    Kebudayaan  bahwa Pelestarian adalah Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang menjadi pijakan dalam mengelola kebudayaan, termasuk pada implemntasi strategi Disparbud yang harus didukung  oleh  program-program,  penganggaran dan  prosedur  yang  bekelanjutan  sehingga kebudayaan dapat dilestarikan.
Tugas  dan  fungsi  Bidang  Kebudayaan  dan kesenian  merupakan  sebagai  gudang  data (database) kunci keberhasilan dalam perencanaan  dan  program  harus  berdasarkan data yang akurat. Sedangkan visualisasi berada pada  tugas  dan  fungsi  pengelolaan  di  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Disparbud.  Saat  ini tugas  dan  fungsi  yang  seharunya  seperti  yang dikemukakan  sebelumnya    tidak  terealisasi, sedangkan  yang  dilaksanakan  sebatas  promosi budaya  dan  promosi  kesenian  sedangkan  data yang sangat dibutuhkan tentunya database yang akurat untuk merencanakan dan memprogramkan  kebudayaan dalam mencapai pelestarian  budaya  sangat  memprihatinkan. Seluruh  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber di Disparbud tersebut belum terdatabase secara  baik  karena  penjaringan  data  tidak melalui  prosedur.  Dengan  demikian  selain pengelolaan  dalam  pelaksanaan  perencanaan dan  program  tentunya    database  di  Disparbud
Kontigensi Volume 5, No. 2, Nopember 2017, Hal. 107 - 121 ISSN 2088-4877
perlu  pengelolaan  yang  optimal  dan  harus menjadi gudang data yang akurat dari berbagai kelompok budaya tersebut.
Arah  Kebijakan  dari  Strategi  Kementrian Kebudayaan  dan  Pariwisata  seharusnya  ada sinergritas  dengan  strategi  Disparbud  Provinsi Jawa  Barat.  Berdasarkan  arah  kebijakan  dan strategi  tersebut  akan  mendukung  berjalannya implementasi  strategi  manajemen    Jawa  Barat yang  lebih  baik  dan  terarah  sesuai  dengan harapan  semua  komunitas  budaya,  baik  yang langsung  memelihara  kebudayaan  maupun hanya sebagai pengamat atau pemerhati sektor kebudayaan  hal  tersebut  dapat  dijadikan  aset untuk  menyusun  dan  melekasanakan  program dan sebagai stakeholder untuk bekerja bersama mengelola  kebudayaan  yang  mengarah terhadap pelestarian kebudayaan.
Kesimpulan  dari  analisis  kondisi  Disparbud adalah  strategi  yang  diterapkan  yaitu  strategi konsentrasi  melalui  integrasi  horizontal  dan stability yaitu tidak ada perubahan profit strategi, artinya  strategi  yang  diterapkan  lebih menekankan terhadap pelaksanaan- pelaksanaan  program  nyata,  konsolidasi,  yaitu menghindari  kelemahan  pada  pelaksanaan kegiatan.  Saran  yang  diajukan  untuk  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  yaitu  1)  dengan program  pengembangan  nilai  budaya  dengan melalui  kegiatan  penyelenggaraan  apresiasi masyarakat  terhadap  nilai-nilai  tradisional, peninggalan  sejarah,  kepurbakalaan  dan museum  serta  dalam  kebahasaan  melakukan festival  dan  lomba  penulisan  kebudayaan dengan  menggunakan  bahasa  dan  sastra daerah Jawa Barat, sosialisasi aksara daerah di masyarakat  umum  dengan  promosi  melalui media  elektronik  dan  cetak  yang  dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keberhasilan  pelestarian  budaya;  2)  dengan program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya  melalui  kegiatan  lokakarya  pengelolaan kekayaan  budaya  Jawa  Barat,  inventarisasi berbagai  prodak  karya  budaya  seniman  dan budayawan untuk pemeliharaan dan pengakuan atas  HKI,  seminar,  lokakarya  kekayaan  dan keragaman  budaya  Jawa  Barat;  3)  dengan program  memfungsikan/revitalisasi  gedung-
gedung  kesenian  yang  sudah  ada  dan beroperasi dengan kegiatan kreativitas kesenian Jawa  Barat  dengan  melalui  kegiatan  penelitian, pertunjukan  di  gedung-gedung  kesenian  yang ada dan telah beroperasi di kota dan kabupaten, meningkatkan  fasilitas  dan  kenyamanan  serta meningkatkan  manajemen  gedung  kesenian, pemetaan  kesenian  dan  kebudayaan  sebagai dasar  pemberian  hak  paten  melalui  peraturan daerah  atau  peraturan  gubernur,  membangun gedung  kesenian  bertarap  Internasional bekerjasama  dengan  swasta;  4)  dengan program  pemeliharaan  dan  perlindungan kebudayaan  melalui  kegiatan  penelitian  untuk penyusunan strategi pemeliharaan dan perlindungan  kebudayaan,  penyusunan  dan penerbitan  buku  tentang  kebudayaan  Jawa Barat  yang  berkontribusi  bagi  pengembangan teori,  karya  ilmiah  dan  memperkaya  makna kebudyaan  Jawa  Barat,  penyusunan  standar minimal pemeliharaan dan perawatan kebudayaan  di  Jawa  Barat;  5)  dengan program perlindungan  berbagai  karya  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  melalui  kegiatan  sosialisasi perda  dan  UU  HKI,  penelitian  dan  penyusunan buku  katalog  produk  budaya  seniman  dan budayawan,  penyusunan  perda  dan  pergub untuk  pengakuan  mematenkan  karya  budaya seniman  dan  budayawan  yang  tertuang  pada katalog  HKI  Jawa  Barat.  6)  dengan  program penelitian    dan  sistem  informasi  kebudayaan dengan  melalui  kegiatan  penelitian  kebudayaan sebagai  dasar  pembinaan  dan  pembangunan kebudayaan,  inventarisasi  hasil-hasil  penelitian, jurnal  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  perguruan tinggi,  LSM,  Konsultan,  pemerintah  kota  dan kabupaten,  penyusunan  sisten  informasi manajemen tentang kebudayaan Jawa Barat; 7) dengan  program  peningkatan  keterampilan, keahlian, kemampuan SDM kebudayaan melalui kegiatan  penyusunan  kriteria  kompetensi  dan sertifikasi SDM, pelatihan SDM kebudayaan dari berbagai  bidang  profesi  untuk  memperoleh kompetensi dan sertifikasi, membentuk lembaga serifikasi SDM kebudayaan; 8) dengan program penyusunan  standar  minimal  penyelamatan dokumen  sejarah,  tinggalan  sejarah,  dan konservasi  gedung,  rumah  bersejarah  melalui
Kontigensi Volume 5, No. 2, Nopember 2017, Hal. 107 - 121 ISSN 2088-4877
kegiatan  penelitian  terhadap  unsur-unsur kesejarahan  di  kota  dan  kabupaten,  lokakarya penyusunan standar minimal penyelamatan dan pemeliharaan  unsur-unsur  kesejarahan  di  Jawa Barat,  sosialisasi  pemahaman  masyarakat tentang arti penting sejarah; 9) dengan program peningkatan  dan  pemahaman  masyarakat tentang  pentingnya  tinggalan  purbakala  dengan melalui kegiatan sosialisasi tentang kepurbakalaan  dan  benda  cagar  budaya/situs, penyusunan  standar  minimal  pemeliharaan  dan pengamanan  tinggalan  kepurbakalaan  dan benda  cagar  budaya/situs  di  Jawa  Barat, pendokumentasian tinggalan kepurbakalaan dan BCB/situs  di  kota  dan  kabupaten;  10)  dengan program memanfaatkan museum sebagai pusat informasi  kebudayaan  dengan  melalui  kegiatan penyediaan sarana auditorium untuk pemutaran film kebudayaan Jawa Barat, penyediaan media informasi  dalam  bentuk  cetakan  dan  elektronik tentang  museum,  promosi  museum  melalui berbagai kegiatan penunjang dan informasi pada berbagai  media,  melakukan  kerjasama  dengan berbagai perjalanan wisata; 11) dengan program pagelaran  kesenian  pada  usaha  pariwisata dengan  melalui  kegiatan  lokakarya  penentuan paket  pagelaran  jenis-jenis  kesenian  dengan para seniman dan usaha pariwisata, menyedialakan  katalog  pergelaran  berbagai jenis  kesenian  yang  telah  siap  dipertunjukan, pergelaran  kesenian  yang  berbentuk  paket pergelaran  kesenian di luar Jawa Barat dan luar negeri;  12)  dengan  program  pembuatan  film dokumenter  kebudayaan  dengan  melalui kegiatan inventarisasi para produser film daerah dan nasional, lokakarya untuk penyusunan cerita film  kebudayaan,  pelaksanaan  pembuatan  film kebudayaan;  13)  dengan  program  penelitian terhadap para pengusuaha/produser film, sarana pertunjukan  film,  tenaga  kerja  perfilman,  dan perijinan  pendirian  perusahaan  film  dan pelaksanaan  pembuatan  film  dengan  melalui kegiatan penelitian dan penyusunan unsur-unsur perfilman,  penertiban  usaha  perfilman  sarana pertunjukan  film,  dan  pengambilan  film (shooting),  sosialisasi  peraturan  dibidang perfilman daerah dan nasional.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana penyusunan dan pelaksanaan program Disparbud  di  Bidang
Kebudayaan  dalam  mencapai  pelestarian budaya. Adapun tujuannya dalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pelaksanaan antara Disparbud Bidang Kebudayaan dengan
Kabupaten/Kota,  komunitas  budaya,  dan stakeholder  dalam  pelaksanaan  program  dalam mencapai pelestarian budaya.

## METODE
Kajian  manajemen  berbasis  kebudayaan mempunyai  teori  yang  disederhanakan  menjadi dua  kelompok  besar  dan  sering  berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya masih terselubung, permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks,  dinamis  dan  penuh  makna  sehingga data  memungkinkan  dapat  dijaring  dengan menggunakan metoda kualitatif. (Sugiyono, 2007 dan  Burhan  Bungin,  2009).  Berdasarkan pendapat  tersebut,  bahwa  teori  tentang  budaya dapat  disederhanakan  menjadi  dua  kelompok besar,  yaitu: pertama ,  aliran  teori  yang memandang budaya  sebagai  suatu  sistem atau organisasi  makna.  Budaya  dianggap  semacam pita  kesadaran    tempat  tersimpan  memori kolektif  suatu  kelompok  masyarakat  tentang mana  yang  dianggap  benar,    mana  yang dianggap  salah,  mana  yang  dianggap  baik, mana  yang  dianggap  buruk,  mana  yang dianggap  lebih  berharga,  dan  mana  yang dianggap  kurang  berharga. Kedua, aliran  teori yang  memandang  budaya  sebagai  sistem adaptasi  suatu  kelompok  masyarakat  terhadap lingkungannya.  Budaya  ditempatkan  sebagai keseluruhan  cara  hidup  suatu  masyarakat  yang diwariskan,  dipelihara,  dan  dikembangkan secara  turun  temurun  sesuai  dengan  tuntutan lingkungan yang dihadapi.
Karena budaya suatu kelompok masyarakat menampakan  diri  secara  berlapis-lapis,  maka lapisan  demi  lapisan  perlu  dibuka  untuk  dapat memahaminya. Untuk memahami budaya suatu kelompok  masyarakat,  tidak  ada  jalan  lain
Kontigensi Volume 5, No. 2, Nopember 2017, Hal. 107 - 121 ISSN 2088-4877
terkecuali  harus  menukik  hingga  kelapisan  inti (the  core) .  Sebab,  lapisan  inti  itulah  yang  bisa menjelaskan  bagaimana  etos,  jiwa,  atau  watak khas suatu kelompok masyarakat sehingga bisa dibedakan  dengan  kelompok  masyarakat lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan penelitian  yang  tidak  hanya  bergerak  ditingkat permukaan (surface  behavior) ,  tetapi  juga menukik  hingga  ke  tingkat  paling  dalam (tacid knowledge). Karenanya,  peneliti  budaya  lazim menyatakan:  (1) the  ethnographer  observes behavior, but goes beyond it to inquire about the meaning  of  that  behaviior. (2) the  ethnografer sees  artifacts  and  natural  objects,  but  goes beyond them to discover what ameaning assign to  those  objects. (3) the  ethnografer  observes and  record  emotional  states,  but  goes  beyond them  to  discover  the  meaning  of  fear,  anxiety, anger, and other feelings.
Menempatkan budaya suatu sistem adaptasi juga  menuntut  pendekatan  peneliti  yang  tidak saja  mendalam,  tetapi  harus  holistik,  sebab, budaya  dalam  perspektif  ini  juga  dipandang sebagai  suatu  kombinasi  antara  bias  budaya (berupa  norma,  nilai,  dan  kepercayaan)  dan preferensi  di  tingkat  prilaku;  suatu  gabungan segi-segi  bersifat  kognitif  dan  segi-segi  bersifat behavioral.  Karenanya,  untuk  memahami budaya  suatu  kelompok  masyarakat  diperlukan suatu  corak  penelitian  yang  bersifat  holistik, mementingkan  perspektif emic, dan  mendalam hingga ke inner behavior.
Alasan  utama  menggunakan  metoda kualitatif  adalah  sesuai  dengan  judul  penelitian yaitu:  Kajian  Implementasi  Strategi  Manajemen dalam  Kontek  Pelestarian  Budaya,  dan  penulis mencoba melakukan analisis terhadap sejumlah fenomena  tentang  program,  anggaran,  dan prosedur,  yang  mampu  dibaca,  ditelaah,  dan ditelisik  dalam  seluruh praktik  manajemen  yang dilakukan  oleh  Disparbud  bidang  kebudayaan yang  nantinya  penulis  berharap  dapat melahirkan  sebuah  masukan  sebagai  cermin penyusunan  dan  pelaksanaan  implementasi strategi  manajemen  dalam  kontek  pelestarian budaya.  Untuk  mendapatkan  pendekatan  dan metode  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  judul penelitian, butir dan rumusan masalah, ataupun
tujuan  dan  manfaat  penelitian,  maka  penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif. Desain penelitian merupakan suatu alat yang menuntun  peneliti  dalam  melakukan  penelitian. Dalam  penelitian  ini  penulis  memiliki  pedoman atau  arahan  dalam  melakukan  pengumpulan data,  menganalisis,  dan  menginterprestasikan atau  menerjemahkan  data  yang  dikumpulkan dan selanjutnya membuat kesimpulan. Berdasarkan paradigma penelitian  tersebut maka  penelitian  diawali  dengan  mengamati fenomena langkah-langkah pemegang kebijakan baik  ditingkat  daerah  kabupaten/kota  atau ditingkat  provinsi  tentang  manajemen  sebagai grand  theory, implementasi  strategi  sebagai middle theory yang meliputi program, anggaran, dan  prosedur,  dan applied  theory kebudayaan, selanjutnya  mengamati  fenomena  partisipasi masyarakat  terhadap  keberadaan  kebudayaan yang  ada  di  masyarakat  dan  merumuskan maslah-masalah.
Langkah  selanjutnya  setelah  merumuskan masalah maka penulis mengidentifikasi implementasi strategi manajemen yang dilakukan  oleh  Disparbud  dengan  melakukan wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi.  Data yang diperoleh dianalisis yang hasilnya sebagai pengembangan implementasi strategi manajemen, lebih lanjut melakukan pengembangan  dalam  menyusun  implementasi strategi  manajemen  yang  mengarah  kepada pelestarian  budaya,  akhir  dari  penelitian  ini merupakan kesimpulan hasil analisis.
Setelah  desain  penelitian  dibentuk,  penulis kemudian  menetapkan  unit  analisis.  Yin  (2011: 14)  mendefinisikan  bahwa unit  of  analysis sebagai  berikut is  related  to  the  way  the  initial research  questions  have  been  defined. Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  unit  analisis  adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,  secara  spesifik  difokuskan  terhadap implementasi  strategi  manajemen  yang  meliputi program,  anggaran,  dan  prosedur  Disparbud  di sektor  kebudayaan.
Sehubungan  dengan  pengujian,  Yin mengemukakan  empat  aspek  pengujian  yang harus  dilakukan  agar  suatu  penelitian berkualitas,  keempat  aspek  tersebut,  yaitu  :  (1)
Validitas  Konstruk;  (2)  Validitas  Internal;  (3) Validatas  eksternal;  (4)  Reliabilitas.  Pada pengujian  ini  penulis  cukup  menggunakan  tiga aspek,  sedangkan  validitas  eksternal  tidak digunakan,  dalam  pengolahannya  validitas  dan reliabilitas  diolah  dengan  menggunakan Software  Program  “CDC (Conwal  Incorporated and  the  Centers  for  Disease  Control  and Prevention) EZ-Text Versi 3.06 . Peneliti menganalisis, Conclusion
Drawing/verification, mereduksi,  mengolah  data observasi  dan  hasil  wawancara  baik  dengan eksternal  maupun  dengan  internal,  diolah dengan  menggunakan  Software  Program  “CDC (Conwal  Incorporated  and  the  Centers  for Disease  Control  and  Prevention)  EZ-Text  Versi 3.06. membantu  penulis  dalam  memecahkan persoalan dari jalan pintas. Penulis mamasukan data, dan membuat kode secara on line dengan mempergunakan  kode-kode  untuk  bagian jawaban  khusus,  membangun  studi  kasus  atau kasus berseri, melakukan penelusuran database untuk mengidentivfkasi bagian-bagian teks untuk menemukan  situasi  khusus,  dan  mengekspor data  dalam  susunan  yang  luas  dari  bentuk- bentuk  yang  ada  untuk  dianalisis  lebih  lanjut oleh software EZ-Text tersebut.  Software ini dibangun  oleh James  W.  Carey;  Patrick  H. Wenzel;  Cindy  Reilly;  John  Sheridan;  Jill  M. Steinberg; dan Katherine  G.  Harbison pada tahun  1998.  “CDC EZ-Text”  (  Versi  3.06): Software  ini  bertujuan  untuk  mengoleksi, mengatur,  dan  menganalisis  database  kualitatif semi  struktur,  program  ini  dikembangkan  oleh Conwal  Incorporated  and  the  Centers  for Disease  Control  and  Prevention. Program  CDC EZ-Text ini  dibuat  dalam  Visual  Basic,  juga menggunakan  program    Microsoft  Access sebagai  struktur  database,  artinya  semua  file database  mempunyai  perluasan  nama  “.mdb” dapat  diolah  oleh  CDC EZ-Text. CDC EZ-Text dapat dioperasikan pada program Windows 3.1, Windows  95,  dan  Windows  NT  (versi  3.51  dan 4.0),  dan  tidak  dikembangkan  kembali  pada system lain.
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada,  dan    sekaligus  menguji  kredibilitas  data, yaitu  mengecek  kredibilitas  data  dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber  data. Triangulasi  teknik,  berarti pengumpulan  data  yang  berbeda-beda  untuk mendapatkan  data  dari  sumber  yang  sama. Triangulasi  sumber  berarti,  mendapatkan  data dari  sumber  yang  berbeda–beda  dengan  teknik yang sama.
Susan Stainback (1988), menyatakan bahwa trangulasi “ the aim is not to determine the truth about  some  social  phenomenon,  rather  the purpose  of  triangulation  is  to  increase  one’s understanding  of  what  ever  is  being investigated’. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi  lebih  dari  beberapa  peningkatan pemahaman  terhadap  apa  yang  telah ditemukan.  Selanjutnya  Bogdan  (1982), menyatakan  “ what  the  qualitatif  researcher  is interested  in  is  not  truth  perse,  but  rather perspectives.  Thus,  rather  than  trying  to determine the “truth” of people’s perceptions, the purpose  of  corroboration  is  to  help  researchers increase their understanding and the probability that  their  finding  will  be  seen  as  credible  or worthy  of  others”. Tujuan  penelitian  kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran,  mungkin  apa  yang  dikemukakan informan  salah,  karena  tidak  sesuai  dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.
Analis  data  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  model  Miles-Huberman  yang dilakukan  sebelum  dilapangan  dan  pada  saat dilapangan serta menganalisis hasil data setelah terkumpul seperti pereduksian data, pendeskripsian,  dan  penyimpulan.  analisi  data lebih  difokuskan  selama  proses  dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
Dalam  implementasi  strategi  digunakan Analisis SWOT dapat digambarkan dalam suatu diagram  untuk  memudahkan  mengetahui langkah-langkah  yang  bisa  diambil  oleh organisasi  sehubungan  dengan  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan harus dihadapi oleh organisasi.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Strategi analisis data hasil penelitian
Gambar 1

## Kerangka Pemikiran
Program  Disparbud    bidang  kebudayaan dapat  meningkatkan  pencapaian  pelestarian budaya sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya Temuan  penelitian  pada  level  I  (satu) ditingkat internal secara umum tentang program Disparbud,  ditingkat  internal  ini  dengan responden  ID:  5,  ID:  6,  ID:  7,  dan  ID:  8  yang merespon pertanyaan BI 1I, BI 2I, BI 3I, BI 6I, BI 7I,  dan  code-code  yang  memperkuat  setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code BII 1,  BII 2, BII 4,  dengan demikian pada level satu ditingkat internal  menemukan bahwa,  berusaha untuk  mencapai  pada  pelestarian  budaya, dengan harapan masyarakat yang begitu banyak dan komplek serta  keterbatasan pemerintah dan
langkah-langkah  pelaksanaan  program  yang lebih mengarah pada pelestarian budaya.
Temuan  penelitian  pada  level  II  (dua) ditingkat internal secara khusus tentang program Disparbud,  ditingkat  internal  ini  dengan responden  ID:  5,  ID:  6,  ID:  7,  dan  ID:  8  yang merespon pertanyaan DIII 1I, DIII 2I, DIII 3I, DIII 5I,  DIII  6I,  DIII  7I,  dan  code-code  yang memperkuat  setiap  pertanyaan  dan  sangat dominan adalah code DIII 1, DIII 2, DIII 3, DIII 4, DIII  7,  DIII  8,  DIII  10,      dengan  demikian  pada level dua ditingkat internal  menemukan bahwa, bersama-sama  dalam  penyusunan  program, menghindari  status  quo,  musrenbang  sebagai jembatan review program, pengaruh manajerial, penjaringan data, prosedur yang kurang sesuai, dan alat ukur keberhasilan.
Hasil  penelitian  yang  digunakan  sebagai dasar  penyusunan  dan  pelaksanaan  program yang  bisa  dikatakan  sebagai  pedoman  dalam penyusunan dan pelaksanaan program dengan informan    yang  terungkap  bahwa  secara  garis besar,  mayoritas    menjawab  setuju  bahwa implementasi  strategi  manajemen  dapat meningkatkan  pelestarian  budaya,  melalui proses  berbagai  kegiatan  yang  mengarah  pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.
Temuan  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  rata-rata  yang  menyatakan  secara keseluruhan berada pada kategori tinggi hingga sangat  tinggi.  Hasil  penelitian  menggambarkan tentang proses berupa payung hukum, kegiatan dan  langkah-langkah  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan program yang ditinjau dari berbagai aspek  pendukung  yang  berada  pada  sangat tinggi.
Hasil  penelitian  selanjutnya  yaitu  program- program  inti  yang  digunakan    sebagai dasar untuk mencapai pada tujuan pelestarian budaya yaitu  perlindungan,  pengembangan  dan pemanfaatan  kebudayaan dengan  informan yang  terungkap  bahwa  secara  garis  besar, mayoritas    menjawab  setuju  bahwa  program- program kebudayaan yang sedang dilaksanakan saat  ini  sebagai    implementasi  strategi manajemen  dapat  meningkatkan  pelestarian budaya,  melalui  proses  berbagai  kegiatan  yang mengarah  pada  perlindungan,  pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.
Temuan  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  rata-rata  yang  menyatakan  secara keseluruhan berada pada kategori tinggi hingga sangat  tinggi.  Hasil  Penelitian  menggambarkan tentang  program-program  dan  sebagian  isu-isu strategi  yang  ditinjau  sebagai  fokus  program yang  berada  pada  kategori  tinggi.  Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kegiatan Pelestarian  dan  Pengembangan  Bahasa  dan Sastra Daerah sebagai kegiatan inti implementasi  strategi  manajemen  dalam mencapai  pelestarian  budaya  seperti  hari bahasa  ibu  internasional,  temu  sastra, penghargaan  karya  sastra,  aktualisasi  bahasa dan  sastra  daerah,  dan  kongres  bahasa.  Dari beberapa  pernyataan  yang  dijawab  pada  hasil
wawancara menunjukkan kategori tinggi, namun peneliti  memiliki  kecenderungan  bahwa  masih ada beberapa kegiatan inti yang harus difasiitasi sebagai  pendukung  pada  pelestarian  budaya dalam kebahasaan.
Anggaran  yang  diatur  oleh  Keputusan Gubernur  tentang  Biaya  Belanja  Daerah sudah  sesuai  dengan  karakteristik  program Disparbud.
Temuan  penelitian  dengan  masyarakat komunitas  budaya  pada  level  I  (satu)  ditingkat eksternal  ini  secara  umum    tentang  anggaran Disparbud  ditingkat  eksternal  ini  dengan responden  ID:1,  ID:  2,  ID:  3,  dan  ID:  4  yang merespon  pertanyaan  AI  5E,  dan  code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan  adalah  code  AEI  1,  AEI  2,    AEI  5, dengan  demikian  pada  level  satu  ditingkat eksternal  menemukan bahwa, anggaran kurang menuju  pada  pelestarian  budaya,  perhatian anggaran  harus  fokus  pada  keberadaan kebudayaan,  dan  pemahaman  masyarakat terhadap anggaran dengan melalui sosialisasi. Temuan  penelitian  dengan  masyarakat komunitas  budaya  pada  level  II  (dua)  ditingkat eksternal  ini  secara  khusus  tentang  anggaran Disparbud  ditingkat  eksternal  ini  dengan responden  ID:1,  ID:  2,  ID:  3,  dan  ID:  4  yang merespon  pertanyaan  CII  9E,  dan  code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan  adalah  code  CEII  1,  CEII  3,    CEII  4, CEII 8, CEII 9,  dengan demikian pada level dua ditingkat  eksternal    menemukan  bahwa, anggaran  kurang  menuju  pada  pelestarian budaya,  review  program  kebudayaan  dilakukan setiap tahun, beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya  SDM,  harapan  masyarakat  budaya kurang  terpenuhi  dan  kebijakan  anggaran kebudayaan terlalu dominan.
Temuan  penelitian  dengan  masyarakat komunitas  budaya  pada  level  III  (tiga)  ditingkat eksternal  ini  lebih  fokus  terhadap  proposisi kedua  tentang  anggaran  Disparbud  ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan ID: 4 yang merespon pertanyaan EIII 10E , EIII  11E,    EIII  12E,    EIII  13E,      dan  code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan  adalah  code  EEIII  10,  EEIII  11,    EEIII
12,  EEIII  13,    dengan  demikian  pada  level  tiga ditingkat  eksternal    menemukan  bahwa, anggaran  pendukung  pelestarian  budaya  harus khusus,  sosialisasi  standar  anggaran  dilakukan setiap  penyusunan  anggaran,  kesesuaian  pagu anggaran  untuk  pengelolaan  kebudayaan,  dan kepgub anggaran harus disosialisasikan.
Temuan  penelitian  dengan  key  informan budaya  pada  level  III  (tiga)  ditingkat  internal  ini lebih  fokus  terhadap  proposisi  kedua  tentang anggaran Disparbud ditingkat internal ini dengan responden  ID:  5,  ID:  6,  ID:  7,  dan  ID:  8,  yang merespon pertanyaan FIII 10I, FIII 11I,  FIII 12I, FIII  13I,      dan  code-code  yang  memperkuat setiap  pertanyaan  dan  sangat  dominan  adalah code FIIII 10, FIIII 11, FIIII 12, FIIII 13,  dengan demikian  pada  level  tiga  ditingkat  eksternal menemukan bahwa, anggaran yang mendukung pelestarian budaya, mensosialisasikan anggaran,  pagu  anggaran  kebudayaan,  dan standarisasi  anggaran.  Hasil  penelitian  yang digunakan  sebagai dasar  penyusunan  dan pelaksanaan anggaran dengan informan  yang terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas menjawab  setuju  bahwa  implementasi  strategi manajemen  dapat    meningkatkan  pelestarian budaya,  melalui  proses  kegiatan  penyusunan dan pelaksanaan penganggaran yang mengarah pada  perlindungan,  pengembangan  dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.
Prosedur  yang  dilakukan  untuk  pencapaian tujuan program Disparbud bidang kebudayaan  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan yang diharapkan
oleh kabupaten/kota,  komunitas  budaya,  dan stakeholder.
Temuan  penelitian  dengan  masyarakat komunitas  budaya  pada  level  I  (satu)  ditingkat eksternal  ini  secara  umum    tentang  prosedur Disparbud  ditingkat  eksternal  ini  dengan responden  ID:1,  ID:  2,  ID:  3,  dan  ID:  4  yang merespon  pertanyaan  AI  4E,  dan  code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code AEI 1, AEI 2,  AEI 3, AEI 4,    dengan  demikian  pada  level  satu  ditingkat eksternal  menemukan bahwa, prosedur kurang menuju  pada  pelestarian  budaya,  perhatian harus  fokus  pada  keberadaan  kebudayaan,
regulasi sebagai pedoman pengelolaan kebudayaan, prosedur dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Temuan  penelitian  dengan  masyarakat komunitas  budaya  pada  level  II  (dua)  ditingkat eksternal  ini  secara  umum    tentang  prosedur Disparbud  ditingkat  eksternal  ini  dengan responden  ID:1,  ID:  2,  ID:  3,  dan  ID:  4  yang merespon  pertanyaan  CII  8E,  dan  code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan  adalah  code  CEII  1,  CEII  2,    CEII  3, CEII 4, CEII 8,  dengan demikian pada level dua ditingkat eksternal  menemukan bahwa, langkah- langkah penyusunan program melalui prosedur, maju  mundurnya  kegiatan  Disparbud  dapat dilihat  dari  prosedur,  review  program kebudayaan, beberapa hal yang mempengaruhi prosedur,  dan  harapan  masyarakat  budaya tentang kerja bersama.
Temuan  penelitian  dengan  masyarakat komunitas  budaya  pada  level  III  (tiga)  ditingkat eksternal  ini  lebih  fokus  terhadap  proposisi  3 (tiga)  tentang  prosedur  Disparbud.  Ditingkat eksternal ini dengan responden ID:1, ID: 2, ID: 3, dan  ID:  4  yang  merespon  pertanyaan  EIII  14E, EIII 15E, EIII 16E, EIII 17E, EIII 18E,  dan code- code  yang  memperkuat  setiap  pertanyaan  dan sangat dominan adalah code EEIII 14, EEIII 15, EEIII 16, EEIII 17, EEIII 18,   dengan demikian pada  level  tiga ditingkat  eksternal    menemukan bahwa,  langkah-langkah  pelestarian  budaya, prosedur  pengelolaan  kebudayaan,  kesesuaian prosedur,    sebagai  rekan  kerja  Disparbud, tekhnik bekerjasama.
Temuan  penelitian  pada  level  I  (satu) ditingkat internal secara umum tentang prosedur Disparbud,  ditingkat  internal  ini  dengan responden  ID:  5,  ID:  6,  ID:  7,  dan  ID:  8  yang merespon pertanyaan BI 4I, dan code-code yang memperkuat  setiap  pertanyaan  dan  sangat dominan  adalah  code  BII  1,  BII  2,  BII  3,  BII  4, dengan  demikian  pada  level  satu  ditingkat internal    menemukan  bahwa,    berusaha  untuk mencapai pada pelestarian budaya, harapan dan keterbatasan  pemerintah,  kerjabersama  dan sosialisasi  regulasi,  langkah-langkah  prosedur pelaksanaan program.
Temuan  penelitian  pada  level  II  (dua) ditingkat  internal  secara  khusus  tentang
prosedur Disparbud, ditingkat internal ini dengan responden  ID:  5,  ID:  6,  ID:  7,  dan  ID:  8  yang merespon  pertanyaan  DII  8I,  dan  code-code yang memperkuat setiap pertanyaan dan sangat dominan adalah code DIII 1, DIII 2, DIII 8, DIII 9, DIII  10,  dengan  demikian  pada  level  satu ditingkat internal  menemukan bahwa, bersama- sama  dalam  penyusunan  program,  status quo , prosedur  yang  kurang  sesuai,  informasi anggaran kebudayaan, alat ukur keberhasilan.
Temuan  penelitian  dengan  key  informan budaya  pada  level  III  (tiga)  ditingkat  internal  ini lebih  fokus  terhadap  proposisi  ketiga  tentang prosedur  Disparbud ditingkat internal ini dengan responden  ID:  5,  ID:  6,  ID:  7,  dan  ID:  8,  yang merespon pertanyaan FIII 14I, FIII 15I,  FIII 16I, FIII  17I,  FIII  18I,  dan  code-code  yang memperkuat  setiap  pertanyaan  dan  sangat dominan adalah code FIIII 14, FIIII 15,  FIIII 16, FIIII  17,  FIIII  18,    dengan  demikian  pada  level tiga  ditingkat  internal    menemukan  bahwa, langkah-langkah optimalisasi pelestarian budaya,  sistem  kerjasama,  prosedur  yang diharapkan  komunitas  budaya,  kerjabersama seniman  dan  budayawan  dan    teknik kerjabersama seniman dan budayawan.  Hasil penelitian  yang  digunakan  sebagai dasar prosedur dengan  informan    yang  terungkap bahwa secara garis besar, mayoritas  menjawab setuju  bahwa  implementasi  strategi  manajemen dapat  meningkatkan pelestarian budaya, melalui proses  kegiatan prosedur yang  mengarah pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Jawa Barat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Kajian Implementasi  Strategi    Manajemen  Dalam Kontek  Pelestarian  Budaya.  Pada  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Program  Disparbud    bidang  kebudayaan dapat meningkatkan pencapaian pelestarian  budaya  sesuai  dengan  UU  No.
11  tahun  2010  tentang  Pelestarian  Cagar Budaya  yang  meliputii  Perlindungan,
Pengembangan,  dan  Pemanfaatan,  Perda No.  5  tahun  2003,  tentang  Pemeliharaan Bahasa  dan  Sastra  Daerah.  Perda  No.  6 tentang Pemeliharaan Kesenian. Perda No. 7  tentang  Pengelolaan  Kepurbakalaan,
Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum, dapat ditunjukan dengan : - Sebagai  dasar  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan  program  Dinas  pariwisata dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,
khusus di sektor kebudayaan, diantaranya  :  Data  lengkap  sebagai pedoman  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan  program,  yang  diolah bersama masyarakat komunitas budaya untuk  mencapai  pelestarian  budaya, menganalisis, melakukan review,
adanya  keterkaitan  dengan  program sebelumnya,  program    berkelanjutan untuk  mencapai  pelestarian  budaya, bagian  perencanaan  mengarahkan setiap  program  terhadap  tercapainya visi  dan  misi  disparbud,  tupoksinya harus saling berkaitan dan memperkecil ego sektoral.
- Sebagai  pedoman  dalam  penyusunan dan  pelaksanaan  program  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi Jawa  Barat,  khusus  di  sektor kebudayaan,  diantaranya  :  setiap penyusunan program harus berhubungan dengan kebijakan- kebijakan  pemerintah,  harus  banyak mendapatkan informasi dari masyarakat  komunitas  budaya  tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat, dengan adanya musrenbangda tujuannya  adalah  untuk  mempasilitasi program yang diharapkan dan sekaligus menjaring apa yang diharapkan oleh masyarakat komunitas budaya,  apapun  bentuknya  program harus  berorientasi  pada  kebutuhan kab/kot dan mengembangkan apa yang dimiliki  oleh  komunitas  budaya daerahnya,
Kabupaten/kota akan bergairah, merasa bahwa disparbud itu ada  bila  program  itu  dikerjakan bersama
masyarakat komunitas
Kontigensi Volume 5, No. 2, Nopember 2017, Hal. 107 - 121 ISSN 2088-4877
budaya,  masyarakat  harus  bisa memberikan  motivasi  dan  membantu pada setiap penyusunan dan pelaksanaan  program  karena  sampai saat  ini  disparbud  masih  sebatas melaksanakan proyek saja. 2. Anggaran  yang  diatur  oleh  Keputusan Gubernur    tentang  Biaya  Belanja  Daerah sudah sesuai dengan karakteristik program Disparbud  bidang sektor kebudayaan untuk menunjang pada pelestarian budaya, dapat ditunjukan dengan : a. Peraturan  penganggaran  :  pagu anggaran tergantung dari pemanfaatan  anggaran  bilamana dimanfaatkan  dengan  baik  tentu akan sesuai dengan yang diharapan  oleh  masyarakat,  pada dasarnya  anggaran  yang  diatur Kepgub itu kaku namun tergantung pengelolaannya dan teknik penganggaran, anggaran kebudayaan  tidak  sama  dengan anggaran  untuk  fisik  pengelolaan anggaran  untuk  kebudayaan  harus diatur tersendiri karena kebudayaan sangat  unik,  Kepgub  cenderung pada  pengaturan  untuk  fisik sedangkan  untuk  kebudayaan sangat  berbeda  alangkah  baiknya bila  kepgub  tentang  anggaran kebudayaan terpisah dengan aturan untuk fisik, b. Sosialisasi anggaran : masyarakat    komunitas  budaya tidak  tahu  tentang  anggaran karena tidak pernah ada sosialisasi tentang anggaran yang dikelola  oleh  disparbud,  perlu dilakukan  sosialisasi  anggaran yang  sudah  disahkan  oleh pemerintah  dan  hal  itu  tidak menyalahi  aturan  pada  regulasi anggaran.
3. Prosedur yang dilakukan untuk pencapaian tujuan  program  Disparbud  bidang  sektor kebudayaan, dapat ditunjukan dengan :
- Langkah-langkah yang dilakukan disparbud  untuk  mencapai  tujuan
pelestarian budaya, diantaranya sebagai  berikut  :  Selama  ini  disparbud telah melakukan langkah-langkah seperti penyusunan perda no. 5, 6 dan 7, kerjasama dengan komunitas budaya atau dengan seniman budayawan serta dengan  kabupaten  kota,  namun langkah-langkah tersebut belum dlakukan dengan optimal. Musrenbangda  yang  telah  dilakukan disparbud,  tanpa  adanya  review  dan koordinasi  dengan  seniman  dan budayawan maka optimalisasi pelestarian budaya tidak akan tercapai. Pelaksanaan program melalui kegiatan- kegiatannya  harus  dilakukan  bersama dengan  ahlinya  yang  sudah  dipercaya oleh  komunitas  budaya  dan  tetap melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. - Kerjasama  yang  dilakukan  disparbud untuk  mencapai  tujuan  pelestarian budaya,  diantaranya  sebagai  berikut  : Sistem kerja bersama dengan seniman budayawan  dan  disparbud  harus melakukan pendekatan-pendekatan dan  pendampingan  khusus  terhadap organisasi-organisasi  yang  berbasis kebudayaan  dan  tidak  dilakukan berdasarkan  perorangan.  Prosedur yang  dilakukan  disparbud  saat  ini banyak bekerja sama dengan komunitas  budaya  kelas  menengah tidak  dengan  kelas  atas  yang mengakibatkan  menurunnya  nilai  kerja disparbud.  Prosedur  yang  dilakukan disparbud berusaha untuk menyesuaikan dengan harapan masyarakat  namun  banyaknya  yang harus  dikelola  dalam  kebudayaan sangat  sulit  untuk  memfasiltasi  semua harapan masyarakat karena kemampuan  dan  anggaranpun  sangat terbatas. Lingkungan internal dipemerintahan  Jawa  Barat  saat  ini kurang  mengarah  terhadap  pemikiran- pemikiran  kritis  yang  berdasar  dari kesadaran  budaya.  Disparbud  dalam menggulirkan programnya belum
sampai  terhadap  masyarakat  budaya yang lebih dalam mungkin permukaannyapun  belum  terjamah dengan baik.

## REFERENSI
Bungin,  Burhan.  (2009). Penelitian  Kualitatif ,
Jakarta: Kencana. Bogdam, R. C., & Biklen, K. S (1982). Qualitatif Research For Education; An Introduction  to  Theory  and  Methods; Boston London; Allyn and Bacom. Stainback,  S.,  &  Stainback,  W  (1988). Understanding & Conducting Qualitattive Research ; Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company. Sugiyono.  (2007). Metoda  Penelitian  Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta. Yin,  Robert  K.  (2011) Studi  Kasus  (Desain  dan Metode) Edisi  Revisi  (terjemahan), Jakarta: P.T. Raja Grasindo Persada.