## DESENTRALISASI DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## DECENTRALIZATION AND CORRUPTION IN THE GOVERNMENT OF JAMBI PROVINCE

## Zarmaili
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jalan R.M.Noor Admadobrata Telanai Pura Jambi e-mail : zar1571@yahoo.com Diterima: 16 Juli 2012; direvisi: 1 Agustus 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

## Abstrak
Kajian ini  menggambarkan  proses pelaksanaan  desentralisasi dan  praktik  korupsi di lingkup  Pemerintah Provinsi  Jambi.  Dengan  metode  diskritif  kualitatif  data  primer  diperoleh  dari  sejumlah  pegawai Pemerintah  Provinsi  Jambi,  anggota  DPRD  dan  masyarakat  Jambi  yang  dipilih  secara  probabolity sampling,  data  sekunder  diperoleh  dari  laporan  Pengadilan  Negeri  Jambi  dan  catatan  LSM  dan  Ormas. Kajian  ini  telah  menemukan  bahwa  tujuan  proses  pelaksanaan  konsep  desentralisasi  pada  Pemerintah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai, peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintah daerah masih lemah, wewenang dan kekuasaan pemerintah disalahgunakan  oleh  para  pejabat  Pemerintah  Provinsi  Jambi  sehingga  menyebabkan  terjadinya  praktik korupsi. Beberapa sebab terjadi korupsi adalah adanya kekuasaan yang penuh diberikan kepada Gubernur dan  wewenang  yang  lebih  diberikan  kepada  DPRD.  Praktik  korupsi  terjadi  pada  proyek  pembangunan, penempatan personil dan perjalan dinas.
Kata kunci: wewenang, keterbukaan, tanggung jawab, desentralisasi, korupsi.

## Abstract
This study describes the process of decentralization implementation and corruption practical  in the scope of  the  Jambi  Provincial  Government.  With  diskritif  qualitative  method,  primary  data  obtained  from  a number of government officials Jambi, members of Jambi Legislators and the Jambi society that elected by quota sampling, secondary data obtained from the reports of the District Court of Jambi and NGO notes. This study has found that the purpose of the implementation of the concept of decentralization in Jambi Provincial Government is improving the quality of public services has not been achieved, the role of the community  in  the  management  of  local  government  administration  remains  weak,  the  powers  of government  abused  by  government  officials  in  Jambi  Province  thus  causing  corruption.  Some  of  the causes  of  corruption  are  the  full  powers  given  to  the  Governor  and  the  authority  is  given  to  Council. Corruption occurs in project development, personnel placement and services journey.
Keywords: authority, transparency, accountability, decentralization, corruption.

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, pelaksanaan  desentralisasi didasarkan kepada  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1999  jo.  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.  Cheema  (1983:18)  menjelaskan bahwa  tujuan  pelaksanaan  desentralisasi  adalah  agar pemerintah  daerah  bebas  mengurus  daerahnya  untuk mencapai  kemajuan  daerah  berdasarkan  keinginan masyarakat  setempat.  Masyarakat  daerah  juga diberikan hak dan kekuasaan untuk ikut serta dengan pemerintah  daerah  di  dalam  proses  pelaksanaan pemerintahan  di  daerah,  agar  kinerja  pemerintah daerah  transparans,  objektif,  efektif,  efesien  dan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari penyimpangan    undang-undang  dan  aturan-aturan pemerintahan  seperti  praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.
Setelah  lebih  dari  satu  dekade  konsep desentralisasi  dilaksanakan  di  Indonesia,  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  semakin  menjadi,  yang  pada zaman  pemerintahan Orde Baru sebelumnya, prektek ini  hanya  terjadi  pada  kaum  eksekutif  atau  birokrat, sebaliknya  sekarang  malah  lebih  banyak  terjadi dikalangan  legislatif.  Berdasarkan  laporan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (7/7-11)  mengungkapkan bahwa    banyaknya  kaum  legislatif    baik  di  pusat maupun  di  daerah  yang  terbukti  melakukan  korupsi sejak tahun 2000 hingga tahun 2011.
Cheema dan Rondinelli (1983:18)
mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan  kekuasaan  administrasi  dari  pemerintah pusat  kepada  organisasi  wilayah,  satuan  administrasi daerah,  pemerintah daerah dan  organisasi masyarakat (NGO).  Menurut  Bird  (2003),  dengan  desentralisasi diharapkan  mampu  mewujudkan  pemerintahan  yang
bersih  dan  bertanggung  jawab  ( good  governance ), meningkatkan  ikut  serta  masyarakat  di  dalam pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan, meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat  serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pemerintah.  Sehingga  akan  terwujud  pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan  bahwa  korupsi  adalah  setiap  orang  yang secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  atau  orang  lain atau  suatu korporasi  yang dapat merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  Negara.  Pengertian  ini mengungkapkan  bahwa  kriteria  korupsi  adalah penyalahgunaan  kepercayaan,  amanah,  wewenang atau kedudukan publik atau negara untuk keuntungan pribadi.  Bentuk  korupsi  yang  nampak  dilihat  adalah suap  menyuap  atau  rasuah,  misalnya  pegawai  atau pejabat  menerima  atau  dijanjikan  akan  diberi  hadiah tertentu  jika  dia  memberikan  suatu  jasa  (contohnya, mempercepat keluarnya izin, mengeluarkan izin yang seharusnya  tidak  boleh  diberikan)  kepada  penyuap. Bentuk  lain  korupsi  adalah  jual  beli  kedudukan, penipuan dan penindasan politik, nepotisme, patronage  (dua  yang  terakhir  ini  membuat  keputusan atas  dasar  pertimbangan  pribadi,  persahabatan, hubungan  atasan  dan  bawahan)  dan  mengubah keputusan publik atas desakan kelompok tertentu.
Oleh  karena  itu,  kajian  ini    bertujuan  untuk menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi pada Pemerintah Provinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Kajian  ini  akan  menggunakan  metode diskriptif  kualitatif,  data  primer  diperoleh  melalui wawancara  dengan  anggota  DPRD  dan  pegawai Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari beberapa Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  dan masyarakat  yang  menerima  palayanan  Pemerintah Provinsi  yang  dipilih  secara quota  sampling .  Data primer juga diperoleh melalui pengamatan ( observation )  yakni  peneliti  ikut  terlibat  langsung  di dalam  proses  pelaksanaan  administrasi  Pemerintah Provinsi  Jambi.  Data  sekunder  diperoleh  dari  hasil laporan  Kejaksaan  Negeri  Jambi  dan  Pengadilan Negeri  Jambi,  catatan  Lembaga  Swadaya masyarakat dan catatan sejumlah Ormas.

## Metode Analisis Data
Cara yang dilakukaan untuk menganalisis data adalah menggunakan pendekatan hermeneutik . Informasi dan data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan  dan  dipisahkan  ke  dalam  bagian- bagian  mengikut  jenis  data  yang  berdasarkan  tujuan kajian.  Data  yang  telah  dipisahkan  dimaknai  dan dihubungkan    dengan  data  yang  lain  sehingga menemukan data yang valid dan saling mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diskripsi Pemerintah Provinsi Jambi
Provinsi  Jambi  terbentuk  pada  tahun  1958 berdasarkan  Undang-undang  No.  61  Tahun  1958 Tanggal 25 juni 1958 yang terletak pada Pantai Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan Lautan Pasifik, pada alur lalu lintas internasional dan regional.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 Provinsi Jambi terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota yaitu:
1. Kabupaten Kerinci, (Ibukota Sungai Penuh)
2. Kabupaten Sarolangun, (Ibukota Sarolangun)
3. Kabupaten Merangin, (Ibukota Bangko)
4. Kabupaten Bungo, (Ibukota Muara Bungo)
5. Kabupaten Tebo, (Ibukota Muara Tebo)
6. Kabupaten Batanghari, (Ibukota Muara Bulian
7. Kabupaten Muara Jambi, (Ibukota Sengeti)
8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Ibukota
Kuala Tungkal)
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Ibukota Muara Sabak)
10. Kota Jambi yang juga merupakan (Ibukota Propinsi Jambi)
11. Kota Sungai Penuh (Ibukota Kerinci)
Sebagaimana  provinsi  lainnya,  berdasarkan kebutuhan  pembangunan  Pemerintah  Provinsi  Jambi terdiri dari 16 dinas, 12 badan, 3 kantor, 1 inspektorat dan  9  biro.  Adapun  visi  Pemerintah  Provinsi  Jambi adalah “Terwujudnya Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera (JAMBI EMAS), misinya adalah:
1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,
Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender

## Proses Pelaksanaan Desentralisasi
Sejak  tahun  2000,  Pemerintah  Provinsi  Jambi telah  melaksanakan  konsep  desentralisasi  di  dalam administrasi  pemerintahan.  Gubernur  sebagai  kepala daerah  provinsi  telah  menggunakan  wewenangnya sebagaimana  yang  dituangkan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur  telah  mengangkat  para  pembantunya sebagai  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah berdasarkan  hak  dan  wewenangnya  dan  telah melaksanakan program-program pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jambi dengan baik.
Proses pelaksanaan desentralisasi pada Pemerintah  Provinsi  Jambi  telah  merubah  proses
pelaksanaan administrasi, sistem pelayanan masyarakat  diperbaiki yakni  membuat sistem opersional  pelayanan  (SOP)  dan  standar  pelayanan minimum  (SPM).  Sehingga  di  dalam  pelayanan masyarakat,  pegawai  memiliki  dasar  rujukan  dan pelayanan  masyarakat  dapat  dilaksanakan  secara terbuka  dan  bertanggungjawab.  Sistem  pelaksanaan tugas pegawai lebih ditekankan kepada sistem kinerja secara  bertingkat,  yakni  kinerja  per  individu,  kinerja per  bidang  dan  kinerja  per  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD).  Berdasarkan hasil penilaian tahunan pemerintah  pusat  tahun  2007,  Provinsi  Jambi dikategorikan  yang  sedikit  masalah  di  dalam pelaksanaan administrasi.
Sungguhpun  usaha-usaha  perbaikan  proses pelaksanaan  administrasi  pemerintah  diwujudkan, namun  hasil  atau  dampak  dari  usaha-usaha  tersebut belum  nampak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin lemahnya  pelayanan  yang  diterima  masyarakat. Standar  operasional pelayanan dan  standar pelayanan dibuat  hanya  sekadar  untuk  ditempelkan  di  dinding dan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
Sebagai  contoh,  banyak  masyarakat  yang mengeluh  terhadap  rendahnya  pelayanan  pegawai kesehatan  di  Rumah  Sakit  Raden  Mattaher  Jambi. Menurut  mereka  (pasien),  pelayanan  yang  diberikan oleh  pegawai  kesehatan  (dokter  dan  perawat)  hanya sebatas  menunaikan  kewajibannya  sebagai  pegawai negeri  sipil.  Bagaimana  kondisi  pasien  yang  mereka layani  bukan  jadi  tujuan  mereka,  sehingga  banyak masyarakat  yang  enggan  mendapatkan  perawatan  di Rumah Sakit Daerah Raden Mataher Jambi.
Lemahnya pelayanan pegawai Pemprov Jambi terhadap  masyarakat  juga  terdapat  pada  SKPD lainnya, seperti pelayanan izin usaha, izin perdagangan dan lain sebagainya. Sungguhpun standar pelayanan  minimum  dipampangkan  pada  papan publikasi,  akan  tetapi  pelayanan  yang  diterima  oleh masyarakat  jauh  menyimpang  dari  standar  pelayanan yang  dibuat,  baik  sistem  pengurusan  yang  melalui meja pejabat yang banyak maupun waktu pengeluaran surat  izin  yang  tidak  tepat.  Selain  itu,  terdapat  biaya yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  dan diminta secara diam-diam atau ditodong.
Dampak negatif dari pelaksanaan desentralisasi terlihat  pada  proyek  pembangunan  daerah  yang dilaksanakan  tanpa  berdasarkan    perencanaan  yang matang, tidak transparan dan tanpa pengawasan yang efektif  baik  dari  pihak  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  Jambi,  pengawasan  masyarakat maupun pengawasan dari Organisasi Masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  di  dalam  proses perencanaan  pembangunan  daerah  masih  lemah, kehadiran masyarakat di dalam Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)  tidak  diutamakan.  Sungguhpun pendapat  dan  saran  diharapkan  dari  masyarakat  di dalam perencanaan, akan tetapi keputusan akhir sudah ada pada pimpinan daerah dan terutama pada DPRD. Dalam kenyataannya, suatu rencana program
pembangunan  yang  diajukan  oleh  SKPD  akan disetujui  oleh  anggota  legislatif  apabila  ada kesepakatan  untuk  bagi  hasil  atau  ada  keuntungan bagi mereka.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004,    DPRD  memiliki  kekuasaan  lebih  di  dalam pemerintahan daerah dibandingkan kekuasaan gubernur  dan  pejabat  lainnya,  DPRD  berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan. DPRD juga  memiliki tugas dan wewenang membentuk  dan  menyetujui  Peraturan  Daerah bersama  kepala  daerah,  mengusulkan  pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.
Pada  Pasal  40,  41,  42,  43  dan  44  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, DPRD memiliki hak dan kewajiban  interpelasi,  angket  dan  menyatakan pendapat.  Apabila  kita  bandingkan  antara  tugas  dan wewenang DPRD pada pasal 42 Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  dengan  tugas  dan  wewenang  kepala daerah pada pasal 25 Undang-Undang No.32 Th 2004, terdapat betapa lemahnya kekuasaan kepala daerah di dalam  melaksanakan  pemerintahan  daerah.  Hal  ini disebabkan  bahwa  apapun  yang  akan  direncanakan dan  akan  dilaksanakan  oleh  kepala  daerah  harus melalui  proses  persetujuan  DPRD.  Dasar  tersebut telah  dimanfaatkan  oleh  anggota  DPRD  sebagai modal untuk melaksanakan praktik KKN.
Banyak  proyek  pembangunan  ekonomi  yang tidak  efektif  dan  tidak  bermanfaat  bagi  masyarakat Provinsi  Jambi,  artinya  proyek  tersebut  dibuat  hanya sekadar  melaksanakan  program  pemerintah  dan terindikasi  sebagai  lahan  bisnis  atau  pendapatan  bagi pegawai  pemerintah.  Misalnya,  pembangunan  Sub Terminal  Agrobisnis  (STA)  di  Kayu  Aro  Kabupaten Kerinci  (2008)  dengan  dana  Rp.  8  milyar, pembangunan pusat lelang ikan di Kabupaten Tanjung Jabung  Timur,    sehingga  sekarang  (2012)  ke  dua proyek  tersebut  tidak  digunapakai  sesuai  dengan fungsinya  dan  sekarang  malah  dimanfaatkan  oleh masyarakat untuk tempat tinggal.
Dampak  negatif  pelaksanaan  desentralisasi  di Provinsi  Jambi  adalah  di  dalam  pelantikan  kepala SKPD  atau  jabatan-jabatan  di  lingkup  pemerintah provinsi.  Banyak  personil  pegawai  ditempatkan  pada jabatan  yang  tidak  sesuai  dengan  jabatan  yang diemban.  Secara  administratif  suatu  jabatan  harus diduduki  oleh  seorang  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang sesuai dengan  jabatan  yang  diembannya  ( right  man  on  the right  place ).  Sehingga  proses  pelaksanaan  program jabatannya  dapat  dilaksanakan  dengan  efesien  dan efektif.  Dalam  kenyataannya,  berdasarkan  biodata pegawai  yang  diperoleh,  penempatan  personil  pada sejumlah  jabatan  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi Jambi  terindikasi  unsur  KKN,  hal  ini  terbukti  bahwa sebagaian  besar  jabatan  diduduki  oleh  orang  yang memiliki hubungan dengan tim sukses kepala daerah, guna sebagai balas budi jerih payah mereka dan juga pembagian kekuasaan antara tim sukses.
Pada Pemerintah Provinsi Jambi proses risafel kabinet dilakukan terlalu cepat yaitu antara 3-4 bulan penggantian  pejabat,  sehingga  proses  pelaksanaan kerja    dalam  suatu  SKPD  tidak  efektif  dan  efektif. Salah  seorang  responden  mengatakan  bahwa  tujuan percepatan  resafel  kabinet  adalah  pertama  untuk penggantian  personil  yang  berasal  dari  luar lingkungan  tim  sukses.    Kedua,  untuk  pemerataan pembagian kekuasaan, agar semua yang berada dalam lingkaran  tim  sukses  dapat  jatah  atau  dapat kesempatan menduduki jabatan pemerintahan. Ketiga, untuk menyaring orang-orang yang sanggup memberikan  setoran  yang  lebih  untuk  mendapatkan jabatannya.
Penggantian  kabinet  yang  terlalu  cepat mengakibatkan proses pengurusan administrasi pemerintahan  tidak  efesian  dan  efektif,  karena  di dalam  suatu  program  dijalankan  oleh  orang  yang berbeda-beda  yaitu  lain  pejabat  yang  merencanakan, lain  pula  pejabat  yang  melaksanakan  program  dan akhirnya lain pula pejabat yang mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan program tersebut. Sehingga tujuan proses pelaksanaan program tidak tercapai dan tanggungjawab pelaksanaan program pembangunan sangat lemah.
Menurut  Benardin  (1993),  secara  manajemen kegagalan proses pelaksanaan administrasi disebabkan tingkat  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang mengoperasionalkan  administrasi  tersebut  lemah. Kelemahan  kualitas  SDM  dapat  disebabkan  oleh beberapa  hal,  di  antaranya  latar  belakang  pendidikan dan kapabilitas yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban,  rendahnya  motivasi  dan  keinginan  serta kompetensi  pejabat  untuk  melaksanakan  tugasnya, pengembangan  dan  pembelajaran  diri  sangat  kurang dan  pekerajaan  dilaksanakan  tidak  berdasarkan  SOP yang  jelas.  Akibat  kelemahan  kualitas  SDM,  pejabat yang duduk pada suatu jabatan tidak memiliki visi dan misi  yang  tepat  untuk  melaksanakan  tupoksinya sebagai  pembantu  gubernur.  Kenyataan  tersebut terjadi  akibat  dari  rekrutmen  pegawai  pemerintah, penempatan  pejabat  yang  salah  dan  tidak  tepat  pada posisinya.
Fatwa (2003) mengungkapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah menyebabkan kekacauan administrasi dan penyimpangan kebijakan. Misalnya, lahirnya Peraturan-peraturan Daerah (Perda)  yang tidak  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  pusat  dan  tidak terkoordinasi  dengan  baik  antara  satu  daerah  dengan daerah  lainnya.  Akibat  dari  kekuasaan  penuh  yang diberikan  kepada  kepala  daerah,  akhirnya  telah melahirkan istilah raja-raja kecil.
Lemahnya sistem proses pelaksanaan administrasi  pada  Pemerintahan  Provinsi  Jambi dibuktikan  hasil  penilaian  tim  Penilai  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  tahun  2011, BPK  menemukan  senilai  Rp  259,42  miliar  atau  6,93 persen  pada  tahun  2011  dari  hasil  cakupan pemeriksaan  LKPD  tahun  2011  yang  mencapai  Rp
3,74 triliun, temuan itu berupa saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo investasi non permanen, aset tetap peralatan dan mesin, penggunaan langsung pendapatan pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden Mattaher  (RSUD  RM),  Dinas  Pendidikan,  Dinas Perkebunan dan lain sebagainya.
Kenyataan tersebut telah menyebabkan Pemerintah  Provinsi  Jambi  gagal  meraih  opini  WTP 2012,  ini  sebagai  salah  satu  indikasi  bahwa  proses pelaksanaan  administrasi  di  Pejabat  Pemprov    tidak baik  dan  tidak  bersih (no  good  and  no  clean governance), artinya  proses  pelaksanaan  administrasi pada  Pemprov  Jambi  tidak  transpran  dan  tidak akuntabel,  jadi  proses  pelaksanaan  desentralisasi  di Jambi  belum  terwujud  dan  tujuannya  meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat juga belum tercapai.

## Korupsi pada Pemerintah Provinsi Jambi
Sebagaimana  ungkapan  Wakil  Ketua  KPK  RI Bidang  Pencegahan  dan  Pengaduan  Masyarakat Haryono  Umar  (31/08/09)  menyebutkan  bahwa  pada tahun  2009  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menerima  734  laporan  dugaan  korupsi  antara  tahun 2004  hingga  tahun  2009  dari  masyarakat  Jambi. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis  dan  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  Agus Santoso  (Senen,  27/8/12),  menyatakan    bahwa Provinsi  Jambi  menduduki  urutan  ke  5  sebagai pemerintahan terkorup di Indonesia dengan persentase kasus dugaan korupsi 4.1 persen.
Berdasarkan laporan Pengadilan Negeri Jambi, hinggga  tahun  2012  tercatat  sejumlah  pejabat  dan mantan  pejabat  Pemerintah  Provinsi  Jambi  yang terjerat  kasus  dan  divonis  korupsi,  seperti  mantan Sekda  Provinsi  Jambi  Chalik  Saleh  dihukum  penjara tiga  tahun  dalam  kasus  pembangunan  mess  kantor penghubung  Pemerintah  Provinsi  Jambi  di  Jalan Cidurian,  Cikini,  Jakarta.  Sejumlah  pejabat  dan mantan  pejabat  Pemerintah  Provinsi  Jambi  terjerat kasus korupsi oleh Kejati Jambi yaitu Sepdinal Kepala Dinas  Peternakan,  tersangka  dugaan  korupsi  dana Kwarda  Pramuka  Jambi  2009-2011  yang  berpotensi merugikan  negara  Rp  7  miliar.  AM  Firdaus,  mantan Sekdaprov  Jambi  merangkap  Kakwarda  Pramuka Jambi, berkenaan dengan penggunaan dana bagi hasil kerja  sama  lahan  Pramuka  yang  berasal  dari pencandangan yang diberikan Pemprov Jambi kepada Kwarda  Pramuka,  yang  dikerjasamakan  dengan  PT. Inti Indo Sawit Subur, mulai tahun 2000-2011. Hasvia sebagai  tersangka dana bencana  alam Kota Sungaipenuh  senilai  Rp  300  juta  dari  total  bantuan pihak  ketiga  sebesar  Rp  1  miliar.  Al  Haris,  Kepala Biro  Umum  Pemprov  Jambi  terseret  kasus  hukum berstatus saksi dalam kasus SPPD fiktif 2010 dengan terdakwa Usup, mantan Kepala Biro Umum Pemprov Jambi.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  di  atas menunjukkan  bahwa terdapat  beberapa  orang  pejabat Pemerintah  Provinsi  Jambi  sudah  melakukan  praktik korupsi.    Ada  beberapa  peluang  terjadinya  praktik
korupsi  di  Pemerintah  Provinsi  Jambi  di  antaranya yaitu:
1. Dalam  rangka  meluluskan  program  atau  projek yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah provinsi.  Proyek  yang  diusulkan  oleh  setiap SKPD  harus  melalui  proses  penyaringan  di Bappeda,  pada  posisi  ini  akan  berlaku  unsur KKN  secara  sembunyi.  Selanjutnya,  proyek Pemprov  akan  bisa  dilaksanakan  bila  mendapat persetujuan  dari  angggota  DPRD.  Pada  tahapan ini akan terjadi proses KKN yang sembunyi lagi sehingga suatu proyek bisa dijalankan.
2. Pengangkatan  atau  penempatan  pejabat-pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau  dinas-dinas  dalam  lingkup  Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur sebagai kepala Daerah memiliki  hak  dan  wewenang  di  dalam mengangkat  dan  memberhentikan  pembantu- pembantunya di setiap SKPD, beliau melakukan perombakan  kabinet  setiap  3  bulan  sekali  guna peningkatan  mutu  kinerja  pejabat.  Di  dalam kesempatan  ini,  peluang  korupsi  akan  mudah dilakukan,  sehingga  yang  duduk  sebagai  kepala SKPD  dan  pejabat-pejabat  eselon  III  dan  IV banyak yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan menyebabkan kinerja SKPD menurun.  Anggota  Komisi  I  DPRD  Provinsi
Jambi, Iskandar Budiman (28/7/2012)
mengungkapkan  bahwa  penyebab  terjadinya korupsi  di  lingkup  pemerintah  di  Jambi  adalah politik  balas  budi  di  lingkaran  orang-orang Gubernur  Jambi,  buktinya  pejabat-pejabat  yang duduk  di  setiap  SKPD  hampir  ada  kaitannya dengan  kesuksesan  kemenangan  Gubernur. Menurut  penilaiannya,  penempatan  pejabat kepala dinas selama ini berdasarkan kepentingan politik, bukan karena kompetensi yang bersangkutan.  Kekuasaan  yang  tidak  terbatas diberikan kepada kepala daerah DPRD.
Kenyataan  pelaksanaan  otonomi  sangat  terbalik dari  harapan  dan  tujuan  otonomi  daerah  yang dilaksanakan di Indonesia. Semestinya masyarakat  lemah  mendapatkan  pelayanan  dan perhatian pemerintah daerah, tetapi pada saat ini mereka  hanya  bisa  menonton  dan  melihat  saja apa  yang dilakukan oleh kepala daerah bersama anggota  DPRD  tanpa  adanya  kekuasaan  yang lebih.  Ikut  serta  masyarakat  di  dalam  proses pelaksanaan  pemerintahan  daerah  sangat  lemah karena  tidak  adanya  peraturan  dan  undang- undang  yang  mengatur  kekuatan  partisipasi masyarakat  di  dalam  pengurusan  pemerintahan daerah.    Prinsip  demokrasi hanya  tinggal nama, sementara  keputusan  kebijakan  pelaksanaan pemerintahan  daerah  ditentukan  Kepala  Daerah dan DPRD tanpa memikirkan dan mempertimbangkan kebaikan buat rakyat. Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  pelayanan pemerintahan  daerah  hanya  dinikmati  oleh
orang-orang di sekitar anggota DPRD dan kepala daerah.
3. Proses  pelaksanaan  projek  atau  program pemerintah  provinsi  yang  tidak  sesuai  dengan Kerangka  Anggaran  Kerja  (KAK),  misalnya pembangunan infrastruktur jembatan, jalan-jalan, gedung-gedung  pemerintah  dan  sebagainya. Praktik korupsi terjadi melalui menaikkan harga barang  dan  upah,  mempoles  bangunan  yang lama  seolah-seoalah  dibuat  baru  dan  kualitas bangunan yang berada dibawah standar perencanaan. Terdapat beberapa proyek Provinsi Jambi yang terindikasi KKN, seperti pembangunan water  boom Taman  Rimbo  telah menelan biaya Rp. 6 milyar akhirnya dibatalkan, pembangunan  jembatan  Aur  Duri  II  sudah dibuktikan  oleh  peneliti  konstruksi  bahwa kualitas bangunannya sangat rendah, pembangunan bandara Sulthan Thaha Jambi dan sebagainya.
4. Perjalanan  fiktif,  praktik  ini  banyak  dilakukan oleh pejabat-pejabat lingkup Provinsi Jambi akan tetapi  tidak  dapat  dibuktikan  secara  nyata  dan detail. Namun, tidak sedikit anggaran perjalanan dinas  yang  direncanakan  dengan  kurang rasionalitas  yang  dianggarkan  dengan  jumlah sangat  besar.  Praktik  perjalanan  fiktif  ini  sering terjadi dalam bentuk:
a. Pejabat hanya mengirimkan  Surat  Perintah Perjalanan  Dinas  (SPPD)  melalui  Kantor Pos atau jasa pengiriman.
b. Perjalanan  hanya  dilakukan  oleh  seorang atau  beberapa  orang  saja,  sementara  yang lainnya  hanya  menitipkan  tanda  tangan SPPD.
c. Perjalanan dilakukan secara sekali gus pada saat  perejalanan  dinas  dengan  kegiatan lainnya.
d. Perjalanan  tidak  lakukan  sama  sekali, dimana  SPPD-nya  ditanda  tangani  dan distempel sendiri.
5. Penyalahgunaan  kekuasaan  yang  diberikan kepada  pejabat  seperti  jabatan  bendaharawan. Berdasarkan  keterangan  Wakil  Ketua  PPATK, Agus  Santoso  (31/8/12)  menyatakan  umumnya korupsi di daerah menggunakan modus memindahkan dana anggaran APBD ke rekening bendahara  provinsi.  Analisis  PPATK  ini sangatlah  beralasan    dan  analisis  ini  sudah dilakukan sejak tahun 2011.
6. Pengurusan  surat  izin,  pejabat  pengelolaan urusan izin baik izin bangunan, izin perdagangan,  izin  usaha  dan  lain  sebagainya melaksanakan tugas mereka dengan menggunakan Standard Operasional Pelaksanaan yang telah ditetapkan, namun sebaliknya terdapat praktik  pengurusan  yang  tanpa  melalui  standar yang  telah  ada  artinya  pengurusan  administrasi dilakukan  dengan  cara  jalan  pintas.  Masyarakat yang  berurusan  memberikan  sejumlah  uang
untuk  mempercepat  penyelesian  pengurusan surat izin yang diinginkan.

## SIMPULAN
Dapat ditarik simpulan dari penelitian ini yaitu: pertama ,  proses  pelaksanaan  desentralisasi  pada Pemerintah  Provinsi  Jambi  belum  terlaksana  dengan baik, sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat  belum tercapai.  Kepala  daerah  dan  anggota  DPRD  masih menggunakan  wewenangnya  mengikuti  keinginan pribadi  dan  kelompok.  Peran  serta  masyarakat  di dalam  pengurusan  administrasi  pemerintahan  masih lemah.
Kedua, praktik  korupsi  banyak  terjadi  pada Pemerintah Provinsi Jambi yang disebabkan kesalahan di  dalam  proses  pelaksanaan  desentralisasi.  Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur,  program  pelatihan,  perjalanan  dinas, pengurusan izin  dan sebagianya.

## Saran
Pertama ,  perlu  ditinjau  kembali  Pasal  40,  41, 42, 43 dan 44 Undang-undang No 32 Th 2004, tentang kedudukan,  fungsi  dan  wewenang    DPRD  dalam pemerintahan  daerah. Kedua ,  untuk  mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung  jawab  bebas  dari  praktik  korupsi,  kolusi dan  nepotisme,  didalam  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ditetapkan  asas-asas  umum  penyelenggaraan  negara yang  meliputi:  Asas  tertib  penyelenggaraan  negara, Asas  kepentingan  umum,  Asas  keterbukaan,  Asas proporsionalitas,  Asas  profesionalitas  dan  Asas akuntabilitas.  Hal  itu  semua  diatas  perlu  dapat dukungan dari peran serta masyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan  penyelenggaraan  negara  (pusat/daerah) yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, bebas dari  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Dengan hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  masyarakat diharapkan  dapat  lebih termotivasi, bergairah melaksanakan kontrol sosial secara efektif dan optimal terhadap  penyelenggaraan  negara  (pusat/daerah) dengan  tetap  menaati  norma  hukum,  agama,  moral dan sosial yang berlaku didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Andi. 1984. Korupsi dalam Proyek
Pembangunan . Jakarta: Akademi Preseido. Bahl,  R.  and  N.  McMullen.  2000. Aturan-Aturan Implementasi  Desentralisasi  Fiskal.  Center  for International  Reform  and  The  Informal  Sector (IRIS) . University of Maryland at College Park. Benardin, John H. Dan Joyce E.A. Russel. 1993. Human Resource  Management. Singapore: Mc.  Graw- Hill, Inc.
Bird, R. 2003. Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or  Solvent ?.  International  Studies  Programme. Georgia State University. Working Paper. Cheema,  G.  Shabbir  dan  Dennis  A.  Rondinelli,  (ed). 1983. Decentralization  and  Development,  Policy Implementation in Developing Countries. California: Sage Publications, Inc. Beverly Hills.
Cohen, Carl.  1973. Democracy. New York: A Division of The Macmillan Company.
Cohen,J.M  &  Peterson,  S.B.  1999. Administrative Decentralization:    Strategies  for  Developing Countries. Connecticut: Kumarian Press. Fatwa,A.M.  2003. Otonomi  Daerah  dan  Demokratisasi Bangsa. Jakarta: Yarsif Watampone,. Feldman,  L.D  (ed).  1981, Politic  and  Government  of Urban Canada. London: Methuen..
Martiman  Prodjohamidjo,  TT. Penerapan  Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi . Jakarta: LP3S.
Mill,  John  Stuart  dalam  Philip  Green  (ed),  1993,
Democracy:  Key  Concepts  in  Critical  Theory. New Jersey: Humanities Press.
Tocqueville,  Alexis  De,  1945, Democracy  in  America, New York: Vintage.
Webster,  Neil  dalam  Panchayati  Raj  in  West  Bengal:
Popular Participation for the People or the Party, Development and Change 23, nombor 4 (Oktober 1992). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001