JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam P–ISSN: 2655-9692 E-ISSN: 2746-5977 Vol. 4, No. 1, Januari 2023

## PERUBAHAN PENDIDIKAN SOSIAL MEMAKNAI LAHIRNYA PRODUK HUKUM BARU
*1 Dede Kurniawan, 2 Ari Riswanto
*1,2 Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi Email: * 1 dedekurniawan1968@gmail.com, 2 ariswanto@unlip.ac.id

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  membahas  bagaimana  perubahan  pendidikan  masyarakat mempengaruhi lahirnya produk hukum baru. Perubahan pendidikan sosial dapat dilihat dari  pergeseran  paradigma  pendidikan  dari  model  yang  hanya  berfokus  pada pembelajaran akademik menjadi model yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional.  Pendidikan  sosial  juga  memperluas  cakupannya  untuk  memasukkan  topik yang relevan dengan masalah sosial dan keberlanjutan. Hal ini berdampak pada lahirnya beberapa produk hukum baru. Produk hukum tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan sosial dalam membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial yang  kompleks.  Selain  itu,  produk  hukum  tersebut  juga  mengakui  bahwa  pendidikan sosial harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tantangan dalam implementasi pendidikan sosial dan produk hukum terkait dengan kurangnya dukungan dan  pemahaman  dari  masyarakat  dan  kebijakan  yang  tidak  konsisten.  Oleh  karena  itu, perubahan pendidikan masyarakat berperan penting dalam lahirnya produk hukum baru. Produk  hukum  tersebut  mencerminkan  perlunya  pendidikan  sosial  yang  holistik  dan integratif dalam pembentukan karakter dan penyiapan generasi yang dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan sosial yang kompleks.
Kata kunci : Perubahan sosial, pendidikan sosial, produk hukum.

## Abstract
This article aims to discuss how changes in public education affect the birth of new legal products.  Changes  in  social  education  can  be  seen  from  the  shift  in  the  educational paradigm from a model that only focuses on academic learning to a model that integrates social and emotional learning. Social education is also broadening its scope to include topics  relevant  to  social  issues  and  sustainability.  This  has  an  impact  on  the  birth  of several new legal products. These legal products show the government's attention to the importance of social education in shaping character and preparing generations who have the ability to contribute to overcoming complex social problems. In addition, the legal product  also  recognizes  that  social  education  must  become  an  integral  part  of  the national  education  system.  Challenges  in  the  implementation  of  social  education  and legal products are related to the lack of support and understanding from the community and inconsistent policies. Therefore, changes in public education play an important role in the birth of new legal products. This legal product reflects the need for holistic and
integrative social education in character building and preparing a generation that can contribute to overcoming complex social problems.
Keywords: Social Change, Social Education, Legal Products

## PENDAHULUAN
Perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan gejala yang normal yang yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat  adanya  komunikasi  modern,  penemuan-penemuan  baru  di  bidang  teknologi terjadinya  suatu  revolusi  modernisasi  pendidikan  dan  seterusnya  yang  terjadi  di  suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut. Namun demikian perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang  yang sempat meneliti susunan dari kehidupan masyarakat pada  suatu  waktu  dan  membandingkannya  dengan  susunan  kehidupan  masyarakat tersebut  dalam  waktu  yang  lampau.  Seseorang  yang  tidak  sempat  untuk  menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia.
Perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang,  interaksi  sosial  dan  lain  sebagainya.  Di  samping  itu  diperlukan  pula perubahan  dalam  masyarakat  yang  dapat  menetralisir  faktor  kemasyarakatan  yang menghalangi  perkembangan  ekonomi  dan  yang  dapat  memperkuat  atau  menciptakan faktor  yang  akan  dapat  mendukung  proses  pembangunan.  Sebaliknya  perlu  diketahui perubahan  di  bidang  manakah  yang  nanti  akan  terjadi  sebagai  akibat  dari  proses pembangunan  ekonomi  di  dalam  masyarakat.  Perubahan  di  luar  bidang  ekonomi  tidak dapat dihindarkan, oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan  mengakibatkan  perubahan  pada  lembaga  kemasyarakatan  lainnya,  karena  antara lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada hubungan timbal balik.
Sebagai  pedoman,  kiranya  dapat  dirumuskan  bahwa  perubahan  sosial  adalah  segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam  masyarakat.  Dari  definisi  tersebut  kiranya  jelas  bahwa  tekanan  diletakkan  pada lembaga  masyarakat  sebagai  himpunan  daripada  kaidah-kaidah  dari  segala  tingkatan yang  berkisar  pada  kebutuhan  pokok  manusia.  Perubahan  tersebut  kemudian mempengaruhi  segi-segi  lainnya  dari  struktur  masyarakat.  Sulit  untuk  dapat membayangkan bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada salah satu lembaga kemasyarakatan,  tidak  akan  menjalar  ke  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  lainnya. Walaupun hal itu mungkin terjadi, akan tetapi pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya.
Faktor  tertinggalnya  kaidah-kaidah  hukum  sudah  menimbulkan  berbagai  persoalan. Persoalan-persoalan  tersebut  akan  bertambah  banyak  apabila  diusahakan  untuk menyoroti  kemungkinan  bahwa  unsur-unsur  lain  dalam  masyarakat  tertinggal  oleh
hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang  mengakibatkan  hubungan  antara  kaidah-kaidah  hukum  dengan  perubahan- perubahan sosial  tambah ruwet.  Pertama-tama, kaidah-kaidah hukum  merupakan suatu sistem  tersendiri  dalam  masyarakat  yang  merupakan  suatu  jaringan  dari  hubungan- hubungan  antar  manusia,  hubungan  antar  manusia  dengan  kelompok-kelompok  sosial, dan  hubungan  antar  kelompok  sosial.  Jaringan  tersebut  merupakan  suatu  sub  sistem dalam  masyarakat,  sebagaimana  halnya  sistem  kekerabatan.  Pengaruh  hukum  pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luas. Pendekatan ini melibatkan wawancara mendalam dengan partisipan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis dengan metode hermeneutik, yang melibatkan  proses  interpretasi  untuk  memahami  makna  subjektif  yang  diberikan  oleh partisipan  pada  pengalaman  hidup  mereka.  Menurut  Creswell  (2014),  pendekatan fenomenologi  dapat  digunakan  dalam  beberapa  jenis  penelitian  kualitatif,  seperti penelitian tentang pengalaman hidup individu, penelitian tentang makna yang diberikan pada suatu fenomena, dan penelitian tentang proses sosial yang kompleks.

## METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  perubahan  dalam pendidikan  sosial  yang  mempengaruhi  lahirnya  produk  hukum  baru,  metode  kualitatif dipilih  untuk  menyelesaikan  permasalahan  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan studi kasus dan juga pendekatan literasi kepustakaan secara mendalam. Studi kasus dapat membantu dalam memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus spesifik perubahan dalam pendidikan sosial dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi lahirnya produk  hukum  baru.  Sementara  itu,  pendekatan  literasi  kepustakaan  dapat  membantu dalam  memperoleh  pemahaman  tentang  budaya  dan  praktik  sosial  yang  terlibat  dalam perubahan pendidikan sosial dan pembentukan produk hukum baru. Metode dan teknik pengumpulan  data  dari  kedua  pendekatan  diatas  yaitu  dengan  menggunakan  aktifitas wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  juga  deskripsi  secara  mendalam.  Adapun partisipan  dalam  kejian  yang  dilakukan  adalah  beberapa  ahli  yang  konsisten  dalam aktifitas  yang  berhubungan  dengan  hukum,  baik  praktisi  pendidikan,  praktisi  hukum maupun penegak hukum, disampung penggunaan literasi kepustakaan yang berhubungan dengan kajian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap- tahap  perkembangan  tertentu,    melalui  dan  bentuk  sederhana  yang  didasarkan  pada kharisma  sampai  pada  tahap  termaju  di  mana  hukum  disusun  secara  sistematis,    serta dijalankan oleh orang-orang  yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan di bidang hukum. Tahap-tahap perkembangan hukum yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut  lebih  banyak  merupakan  bentuk  hukum  yang  dicita-citakan,  dan  menonjolkan kekuatan-kekuatan  sosial  manakah  yang  berpengaruh  pada  pembentukan  hukum  pada tahap-tahap yang bersangkutan.  (Soekanto, 2016; Saragih, 2019; Hendrianto, 2021).
Perubahan-perubahan  hukum  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Max  Weber  adalah  sesuai dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  sistem  masyarakat  yang  mendukung sistem  hukum  yang  bersangkutan.  Teori  lain  tentang  hubungan  antara  hukum  dengan perubahan-perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya nyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis dan yang bersifat organis (Durkheim, 2017). Solidaritas yang mekanis terdapat  pada  masyarakat  masyarakat  yang  sederhana  dan  homogen,  di  mana  ikatan daripada para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama.  Solidaritas  yang  organis  terdapat  pada  masyarakat  masyarakat  yang  heterogen. dimana  terdapat  pembagian  kerja  yang  kompleks  (Juwana,  2019;  Mulyana,  2019; Firdaus,  2021).  Ikatan  dari  masyarakat  lebih  banyak  tergantung  pada  hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja.
Pada  masyarakat  yang  didasarkan  pada  solidaritas  mekanis  sistem  hukumnya  adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindakan pidana apabila perbuatan  tadi  menghina  keyakinan-keyakinan  yang  tertanam  di  dalam  masyarakat. Dengan  meningkatnya  diferensiasi  dalam  masyarakat,  reaksi  yang  kolektif  terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum menjadi berkurang sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif.
Selain  dari  pada  itu  Arnold  M.  Rose,  pernah  mengemukakan  adanya  tiga  teori  umum perihal perubahan-perubahan sosial yang kemudian dihubungkan dengan hukum, Teori beliau yaitu:
a. Komulasi  yang  progresif  daripada  penemuan-penemuan  di  bidang teknologi.
b. Kontak atau konflik antar kebudayaan.
c. Gerakan sosial
Menurut  ketiga  teori  di  atas  maka  hukum  lebih  merupakan  akibat  daripada  faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Teori gerakan sosial antara lain menyatakan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak  tentram  yang  menyebabkan  terjadinya  gerakan-gerakan  untuk  mengadakan perubahan-perubahan. Seringkali Hasil perubahan-perubahan tersebut adalah terwujudnya  suatu  hukum  baru.  Sayang  sekali  bahwa  teori  tersebut  tidak  berhasil mengemukakan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpuasan.
Beberapa  ahli  yang  memiliki  pendapat  hal  yang  sama  terkait  dengan  perubahan  sosial yang dihubungkan dengan hukum antara lain: teori-teori sosial yang berhubungan dengan perubahan sosial, termasuk perubahan sosial dalam konteks hukum (Tepperman & Curtis, 2018;  Côté,  2020;  Faranda,  2018).  Perubahan-perubahan  sosial  yang  terjadi  di  dalam suatu masyarakat disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri  (sebab-sebab  intern)  maupun  dari  luar  masyarakat tersebut  (sebab-sebab  ekstern).  Sebab-sebab  antara  lain  pertambahan  penduduk  atau
berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, atau karena terjadinya revolusi. Sebab-sebab dapat mencakup sebab-sebab  yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya.
Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak  dengan  masyarakat  lain,  atau  lebih  mempunyai  sistem  pendidikan  yang  maju. Sistem  lapisan  sosial  yang  terbuka,  penduduk  yang  heterogen  serta  ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan  sosial,  dan  yang  menghambat  perubahan  sosial  seperti  sikap masyarakat  yang  mengagung-agungkan  masa  lampau  (tradisionalisme),  adanya kepentingan-kepentingan  yang  tertanam  dengan  kuat,  prasangka  terhadap  hal-hal  yang baru atau asing, hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial beserta prosesnya.
Saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan  di  bidang  pemerintahan,  ekonomi,  pendidikan,  agama  dan  seterusnya. lembaga kemasyarakatan yang merupakan titik tolak tergantung pada penilaian tertinggi yang  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  masing-masing  lembaga  kemasyarakatan tersebut. Selain pentingnya memaknai perubahan sosial, pendidikan sosial pun memiliki kepentingan  yang  sama  dalam  upaya  memaksimalkan  kontek  pendidikan  dalam  ranah sosial dan budaya di masyarakat. Pendidikan sosial memiliki beragam makna yang secara umum,  pendidikan  sosial  dapat  diartikan  sebagai  proses  pembelajaran  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman,  kesadaran,  dan  partisipasi  individu  dan  masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial.
Menurut Kustiani dan Syamsul (2015), pendidikan sosial adalah upaya untuk membekali individu dan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk  mengatasi  masalah-masalah  sosial  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial. Sedangkan menurut Fajar (2018), pendidikan sosial merupakan proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kesadaran sosial, kemampuan kritis, dan partisipasi aktif dalam  mengatasi  masalah-masalah  sosial.  Disamping  itu,  Ritzer  (2018),  memberikan makna  bahwa  pendidikan  sosial  sebagai  upaya  untuk  mengajarkan  nilai-nilai  sosial, norma-norma,  dan  keterampilan-keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk  hidup  bersama dalam  masyarakat  yang  heterogen  dan  kompleks,  dan  Jevons  (2019),  mendefinisikan pendidikan  sosial  sebagai  sebuah  proses  pembelajaran  yang  berorientasi  pada pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan  kapasitas  individu  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  sosial.  Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  pendidikan  sosial  dapat dimaknai sebagai sesuatu yang penting dalam mempersiapkan individu dan masyarakat untuk  menghadapi  dan  mengatasi  masalah-masalah  sosial  yang  ada  di  masyarakat. Pendidikan sosial juga berfokus pada pengembangan nilai-nilai sosial, norma-norma, dan keterampilan  yang dibutuhkan untuk hidup bersama dalam masyarakat  yang heterogen dan kompleks.
Pendidikan  sosial  dan  perubahan  sosial  saling  berkaitan  karena  pendidikan  sosial merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi  di  masyarakat.  Pendidikan  sosial  mempersiapkan  individu  untuk  dapat menghadapi  dan  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat. Pendidikan sosial juga dapat membantu individu dan masyarakat untuk memahami dan mengatasi  masalah  sosial  yang  terjadi,  seperti  kemiskinan,  ketimpangan  sosial,  dan konflik sosial. Dengan demikian, pendidikan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi perubahan sosial yang terjadi.
Di  sisi  lain,  perubahan  sosial  juga  mempengaruhi  pendidikan  sosial.  Perubahan  sosial dapat  mengubah  pola  pikir  dan  tuntutan  masyarakat  terhadap  pendidikan  sosial.  Oleh karena itu, pendidikan sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, pendidikan sosial  dapat  berperan  sebagai  agen  perubahan  sosial  yang  mempersiapkan  masyarakat untuk dapat menghadapi perubahan sosial dan mendorong perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan sosial dan perubahan sosial sangat erat dan saling mempengaruhi satu  sama lain, seperti  yang dipaparkan terkait  peran pendidikan dalam perubahan sosial dan perkembangan masyarakat dari perspektif sejarah (Tilaar, H. A. R., 2017).
Di dalam proses perubahan hukum pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan  badan-badan  pelaksanaan  hukum.  Adanya  badan-badan  pembentuk  hukum  yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan pelaksana yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terdapat pada negara-negara modern. Pada masyarakat masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat. Akan tetapi baik  pada  masyarakat  modern  atau  sederhana,  ketiga  fungsi  tersebut  dijalankan  dan merupakan saluran melalui hukum mengalami perubahan.
Di  Indonesia,  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  kekuasaan  untuk  membentuk  dan mengubah  Undang-Undang  Dasar  pada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Sedangkan kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang  serta  peraturan-peraturan  lain  yang derajatnya  berada  di  bawah  Undang-Undang,  ada  di  tangan  pemerintah.  Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum  yang  ada,  akan  tetapi  juga  mencari  dan  menemukan  hukum  untuk  kemudian dituangkan di dalam keputusannya nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.
Beberapa pasal terkait dengan hal diatas antara lain: Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan memegang dan mengatur negara adalah rakyat." Pasal 11 menegaskan bahwa "Kekuasaan tersebut dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai  mufakat  atas  dasar  permusyawaratan  dan  perwakilan.";  Pasal  20  Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Tugas pengawasan atas pelaksanaan Undang-
Undang Dasar dan pelaksanaan Undang-Undang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat."; Pasal 24C Undang-Undang Dasar  1945  menetapkan  bahwa  "Kekuasaan  untuk  membuat  undang-undang  dan peraturan-peraturan lainnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan  Perwakilan  Daerah.";  dan  Pasal  24E  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan bahwa  "Hakim  mempunyai  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  untuk  mengadili  dan memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya berdasarkan Undang-Undang." (UUD, 1945)
Keadaan  tersebut  membawa  akibat  bahwa  saluran  untuk  mengubah  hukum  dapat dilakukan  melalui  beberapa  badan.  Artinya  apabila  hukum  harus  berubah  agar  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  maka  perubahan  tersebut  tidak  hanya  tergantung  pada suatu badan semata. Apabila karena faktor prosedural suatu badan mengalami kemacetan, maka  badan-badan  lainnya  dapat  melaksanakan  perubahan  tersebut.  Hal  ini  sedikit banyak tergantung pada pejabat hukum dari badan tersebut. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur yang lain dari masyarakat dan kebudayaannya, atau mungkin hal sebaliknya yang  terjadi.  Apabila  terjadi  hal  yang  demikian  maka  terjadilah  suatu  sosial  lag  yaitu suatu  keadaan  dimana  terjadi  ketidakseimbangan  dalam  perkembangan  lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kondisi  diatas  antara  lain:  1).  Faktor  Ekonomi (Soekanto,  2019),  Faktor  ekonomi  mempengaruhi  perubahan  sosial  dan  perubahan hukum,  seperti  perubahan  kebijakan  ekonomi,  distribusi  kekayaan,  dan  ketersediaan lapangan kerja; 2). Faktor Politik (Dahrendorf, 1995), seperti perubahan kebijakan politik dan pemerintahan; 3). Faktor Teknologi (Bell, 1973), contohnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan dalam produksi dan distribusi barang dan jasa; dan yang terakhir dipengaruhi oleh 4). Faktor Budaya (Parsons, 1964), perubahan nilai- nilai  budaya  dan  norma  sosial.  Faktor-faktor  tersebut  tidak  selalu  berjalan  bersamaan. Misalnya,  perubahan  hukum  mungkin  tidak  selalu  mengikuti  perubahan  sosial  secara langsung, atau perubahan ekonomi mungkin tidak selalu menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, perlu dianalisis secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
Tertinggalnya  perkembangan  hukum  oleh  unsur  sosial  lainnya  atau  sebaliknya,  terjadi karena  hakikatnya  merupakan  suatu  gejala  wajar  di  dalam  suatu  masyarakat  bahwa terdapat perbedaan antara pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi karena hukum disusun atau  disahkan  oleh  bagian  kecil  dari  masyarakat  yang  pada  suatu  ketika  mempunyai kekuasaan  dan  wewenang.  Walaupun  mereka  terdiri  dari  orang  yang  dapat  dianggap mewakili masyarakat, namun tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari dan  merasakan  kepentingan-kepentingan  seluruh  warga  masyarakat.  Oleh  karena  itu
perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak dengan kaidah-kaidah sosial lainnya di lain pihak, merupakan ciri yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian keadaan tadi bukan berarti bahwa pasti timbul sosial lag. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang  lainnya  baru  terjadi  apabila  hukum  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  masyarakat  pada  saat  tertentu,  apalagi  perubahan  di  bidang  lain  telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan.
Tertinggalnya  kaidah-kaidah  hukum  juga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  suatu disorganisasi,  yaitu  suatu  keadaan  di  mana  kaidah-kaidah  lama  telah  pudar  sedangkan kaidah-kaidah  baru  sebagai  penggantinya  belum  dibentuk.  Keadaan  tersebut  dapat menyebabkan  terjadinya  anomie  yaitu  suatu  keadaan  yang  kacau  karena  tidak  adanya pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur kegiatannya. Tentang hal ini banyak ditemukan  contoh  dari  hukum  internasional  baik  publik  maupun  perdata.  Misalnya perkembangan  di  bidang  penggunaan  tenaga  nuklir  untuk  maksud  perang  atau  damai, meninggalkan  perkembangan  hukum  jauh  di  belakangnya.  Dalam  hukum  perdata internasional  misalnya  tidak  adanya  hukum  perkawinan  yang  mengatur  hubungan perkawinan  antara  dua  orang  yang  berbeda  kewarganegaraan  oleh  karena  sifatnya nasional, sehingga suatu  masalah masih tetap ada yaitu  apakah hukum nasional negara tertentu diakui oleh negara lain.
Beberapa  produk  hukum  yang  dilahirkan  didasarkan  oleh  perubahan  pendidikan  sosial diantaranya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan menunjukkan  bahwa  pendidikan  sosial  menjadi  semakin  penting  dalam  konteks pendidikan  nasional  (Rahman,  2018).  Selanjutnya,  perubahan  pendidikan  sosial  dari model yang hanya fokus pada pembelajaran akademik ke model yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional serta memasukkan topik-topik yang relevan dengan isu-isu  sosial  dan  keberlanjutan  dapat  membantu  membentuk  karakter  dan mempersiapkan  generasi  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berkontribusi  dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks (Amirudin, 2020). Perubahan pendidikan sosial dari  model  yang  hanya  fokus  pada  pembelajaran  akademik  ke  model  yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional serta memasukkan topik-topik yang relevan dengan isu-isu sosial dan keberlanjutan dapat membantu membentuk karakter dan mempersiapkan  generasi  yang  memiliki  kemampuan  untuk  berkontribusi  dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks dan dalam implementasi pendidikan sosial dan produk  hukum  yang  berkaitan  dengannya  masih  terdapat  tantangan,  seperti  kurangnya dukungan  dan  pemahaman  dari  masyarakat  serta  kebijakan  yang  tidak  konsisten (Amirudin, 2020), sehingga Diperlukan upaya untuk memperkuat pendidikan sosial dan memastikan implementasi produk hukum yang berkaitan dengannya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Rahman, 2018).

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  kajian  yang  dilakukan  adalah  bahwa  Produk  hukum  baru menunjukkan  bahwa  pendidikan  sosial  semakin  penting  dalam  konteks  pendidikan nasional,  perubahan  pendidikan  sosial  ke  model  yang  mengintegrasikan  pembelajaran sosial dan emosional serta memasukkan topik-topik yang relevan dengan isu-isu sosial dan  keberlanjutan  dapat  membantu  membentuk  karakter  dan  mempersiapkan  generasi yang  memiliki  kemampuan  untuk  berkontribusi  dalam  mengatasi  masalah  sosial  yang kompleks.  Disamping  itu,  masih  terdapat  tantangan  dalam  implementasi  pendidikan sosial  dan  produk  hukum  yang  berkaitan  dengannya,  seperti  kurangnya  dukungan  dan pemahaman  dari  masyarakat  serta  kebijakan  yang  tidak  konsisten  sehingga  sangat diperlukan  upaya  untuk  memperkuat  pendidikan  sosial  dan  memastikan  implementasi produk hukum yang berkaitan dengannya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Beberapa  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  dari  hasil  penelitian  ini  antara  lain Masyarakat  perlu  diberi  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  pentingnya  pendidikan sosial  dan  implikasinya  pada  masa  depan;  diperlukan  dukungan  dan  kolaborasi  dari semua  pihak,  termasuk  pemerintah,  pendidik,  orang  tua,  dan  masyarakat  dalam memperkuat  pendidikan  sosial  dan  implementasi  produk  hukum  yang  berkaitan dengannya dan pemerintah perlu melakukan kebijakan yang konsisten dan memastikan peningkatan kualitas pendidikan sosial dalam kurikulum nasional.
Kajian  atau  penelitian  selanjutnya  terkait  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan segala  keterbatasan  yang  dimiliki  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menyarankan  untuk kedepan  penelitian  dapat  dilakukan  terkait  dengan  pendekatan  dan  model  pendidikan sosial yang lebih efektif untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masalah sosial  yang  kompleks,  atau  berkaitan  dengan  tantangan  dan  hambatan  dalam implementasi produk hukum baru yang berkaitan dengan pendidikan sosial serta solusi yang mungkin dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin, A. (2020). The Importance of Social Education in the Formation of Character and  the  Preparation  of  the  Generation  Who  Can  Contribute  in  Solving  Social Problems. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 464, 475-479.
Andi Ihsan Firdaus. (2021). "Dinamika Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional". Jurnal Hukum & Sosiologi, 3(1), 63-74
Bintan R. Saragih. (2019). Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Côté,  R.  R.  (2020).  Revisiting  the  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere. Political Theory, 48(5), 634-663
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods- approaches. Sage Publications.
Emile Durkheim. (2017). The Division of Labor in Society. Free Press
Fajar, M. (2018). Pendidikan sosial: Mengupayakan kesadaran sosial untuk kesejahteraan bersama. Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7(1), 10-18.
Faranda, W. T. (2018). A Theory of Legal Change. Routledge.
Jevons, C. (2019). Pendidikan sosial dan pemberdayaan masyarakat: Sebuah pengantar.
Genta Publishing.
Kustiani,  I.,  &  Syamsul,  H.  (2015).  Pendidikan  sosial  sebagai  upaya  pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Jurnal Pendidikan Sosiologi, 4(2), 73-81.
Mulyana.  (2019).  "Sosiologi  Hukum  sebagai  Perspektif  dalam  Penegakan  Hukum". Jurnal Yustisia, 8(2), 105-118.
Rahman, F. (2018). Peran Pendidikan Sosial dalam Pembentukan Karakter Anak di Era Digital. Jurnal Pendidikan Karakter, 8(2), 77-86.
Ritzer, G. (2018). Sosiologi: Teori dan analisis. Salemba Humanika.
Soejono Soekanto. (2016). "Konsep Dasar Sosiologi Hukum". Jurnal Hukum: Perspektif & Dinamika, 11(1), 1-16.
Stefanus Hendrianto. (2021). Teori dan Konsep Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tepperman,  L.  &  Curtis,  C.  (2018).  Sociology:  A  Canadian  Perspective.  Oxford University Press
Tilaar,  H.  A.  R.  (2017).  Pendidikan  dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Perubahan  Sosial. Cetakan keempat. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.