## THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES, BUDGET PLANNING, BUDGET EXECUTION, PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AND ADMINISTRATIVE RECORDS ON THE ABSORPTION OF

## THE CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT'S BUDGET

## PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENCATATAN ADMINISTRASI TERHADAP PENYERAPAN APBD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Novianti Mugi Rahayu 1 , Sri Isnowati 2
Program Studi Magister Manajemen Universitas Stikubank Semarang 1,2 noviantimugirahayu2242020012@mhs.unisbank.ac.id 1 , isnowati@edu.unisbank.ac.id 2

## ABSTRACT
Regional autonomy provides freedom to manage resources in accordance with local interests, priorities and opportunities, as well as being accountable to the public. The budget plays a crucial role in Regional Government, because the budget is used to carry out the program of activities planned by the agency. Every agency is required to be transparent, accountable, efficient and effective in using the budget to create good governance. This research focuses on a quantitative approach with the aim of explaining numerical data analysis  using  statistical  methods  to  determine  the  influence  of  human  resource  quality,  budget implementation, budget planning, procurement of goods and services, and administrative records on the absorption of the Central Java Provincial Government's APBD. The data used is primary data obtained directly  from  participants  through  filling  out  questionnaires.  The  research  population  consisted  of  42 Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Central Java Provincial Government, and the total sample was  126  people.  Research  results  (1)  The  variables  of  budget  implementation,  budget  planning, procurement of goods and services, and administrative records have a positive and significant effect on the absorption of the Central Java Provincial Government's APBD, (2) The variable of human resource quality does not affect the absorption of the APBD, (3) The independent variables together -the same influence on APBD absorption also has significant positive results.
Keywords : HR Quality, Budget Implementation, Budget Planning, Procurement of Goods and Services, Administrative Records, Budget Absorption

## ABSTRAK
Otonomi  daerah  memberi  kebebasan  mengelola  sumber  daya  sesuai  dengan  kepentingan,  prioritas  dan peluang  lokal,  serta  bertanggung  jawab  kepada  publik.  Anggaran  memegang  peran  yang  krusial  dalam Pemerintahan Daerah, karena anggaran digunakan untuk menjalankan program kegiatan yang direncanakan oleh  instansi  tersebut.  Setiap  instansi  dituntut  untuk  transparan,  akuntabel,  efisien  dan  efektif  dalam menggunakan  anggaran  agar  terciptanya good  governance .  Penelitian  ini  berfokus  pada  pendekatan kuantitatif  dengan  tujuan  menjelaskan  analisis  data  numerik  dengan  metode  statistik  untuk  mengetahui pengaruh kualitas SDM, pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pencatatan  administrasi  terhadap  penyerapan  APBD  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Data  yang digunakan  berupa  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  partisipan  melalui  pengisian  kuesioner. Populasi  penelitian  terdiri  dari  42  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah,  dan  jumlah  sampel  sebanyak  126  orang.  Hasil  penelitian  (1)  Variabel  pelaksanaan  anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (2) Variabel kualitas SDM tidak mempengaruhi  penyerapan  APBD,  (3)  Variabel  independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi penyerapan APBD juga mempunyai hasil positif signifikan. Kata  Kunci: Kualitas  SDM,  Pelaksanaan  Anggaran,  Perencanaan  Anggaran,  Pencatatan  Administrasi, Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  yang  dijalankan  di
Indonesia pada awal kemerdekaan
menganut  sistem  sentralisasi,  sehingga sangat  sulit  untuk  merealisasikan  cita- cita  yang  tertuang  dalam  pembukaan
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 disebabkan  luasnya  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 yang  telah  diperbarui  menjadi  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah  Daerah  menjadi  sebuah kebijakan pengelolaan keuangan melalui otonomi daerah. Menurut Bastian (2015) menjelaskan bahwa anggaran merupakan  motor  penggerak  yang digunakan sebagai landasan pengeluaran dan  penerimaan  oleh  pemerintah  untuk menjalankan roda pemerintahan. Govermental Accounting Standars Board (GASB)  menjelaskan  anggaran merupakan  rencana  operasi  keuangan yang  mencakup  estimasi  pengeluaran yang  diusulkan  dan  sumber  pendapatan yang  diharapkan  untuk  membiayainya dalam  periode  waktu  tertentu.  Menurut Mardiasmo  (2018)  mengatakan  bahwa anggaran  sektor  publik  merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana  publik  dan  pelaksanaan  program- program yang dibiayai dari uang publik.
Permasalahan penyerapan
anggaran  satuan  kerja  yang  cenderung rendah  di  awal  tahun  dan  merupakan pola  penyerapan  anggaran  yang  kurang baik  dilihat  dari  sisi  perencanaan maupun manajemen kas. Selain itu tidak sesuai  dengan  harapan  pemerintah bahwa proses pelaksanaan pembangunan dan  pencairan  anggaran  seharusnya dapat  berlangsung  tepat  waktu,  lebih merata dan memberikan multiplier effect yang besar kepada kegiatan perekonomian.
Salah  satu  permasalahan  dalam penyerapan anggaran pemerintah adalah melesetnya  target  penyerapan  anggaran terutama  di  semester  I  sehingga  terjadi adanya  kurang  optimalnya  belanja
pemerintah  di  triwulan  akhir  terutama belanja  modal.  Sebagian  besar  SKPD sangat  rendah  tingkat  penyerapan anggarannya  di  awal  tahun  anggaran, kemudian  terjadi  peningkatan  pada triwulan  berikutnya  dan  baru  terjadi peningkatan secara signifikan di triwulan  terakhir.  Penyerapan  anggaran dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor antara  lain  kualitas  sumber  daya manusia, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang  dan  jasa  dan  pencatatan administrasi. Kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  kemampuan  yang  dimiliki oleh  seseorang  atau  individu,  yang mengacu kepada keterampilan,
pengalaman,  dan  pengetahuan  yang dimilikinya  untuk  melakukan  suatu kegiatan  dengan  baik  yang  dapat diperoleh  melalui  pendidikan  dan pelatihan.  Suatu  sistem  dapat  berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik dan  berkualitas,  begitupun  dengan penyerapan  anggaran.  Dalam  penelitian terdahulu oleh Safpremi & Putri (2022) menjelaskan  bahwa  kualitas  sumber daya  manusia  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan
anggaran,  maka  dapat  dikatakan  bahwa semakin  tinggi  tingkat  kualitas  sumber daya  manusia  maka  kepercayaan masyarakat  akan  terjaga  sehingga penyerapan anggaran akan maksimal.
Aspek  perencanaan  yang  tidak tepat  dalam  penentuan  anggaran  yang akan  disajikan  berdampak  pada  tidak optimalnya  program  kegiatan  kerja dengan  baik,  hal  tersebut  disebabkan tidak  sejalannya  perencanaan  anggaran dan program kerja yang akan diimplementasikan  sehingga  menjadi salah  satu  faktor  penyebab  kurangnya daya  serap  anggaran.  Dalam  penelitian Safpremi  &  Putri  (2022)  menyatakan bahwa perencanaan anggaran
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  penyerapan  anggaran,  tetapi penelitian lain oleh Ulandari,dkk (2021) menyatakan sebaliknya bahwa perencanaan  anggaran  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pelaksanaan  anggaran  merupakan implemetasi  dari  perencanaan  anggaran yang  telah  disusun.  Menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) No.  77  tahun  2020  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan  anggaran  adalah  “suatu dokumen  yang  dibuat  untuk  dijadikan pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan  anggaran  oleh  pengguna anggaran”.  Dalam  penelitian  Sari  & Indriasari  (2023)  menyatakan  bahwa pelaksanaan  anggaran  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran,  tetapi  penelitian  lain  oleh Ferdinan,  dkk  (2020)  menyatakan sebaliknya bahwa pelaksanaan anggaran tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran.
Secara  umum  pengadaan  barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk  memperoleh  barang/jasa.  Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan  efisien  akan  mempermudah  proses penyerapan  anggaran,  dan  berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).  Dalam  penelitian  Ulandari, dkk (2021) menyatakan bahwa pengadaan  barang  &  jasa  berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran,  tetapi  penelitian  lain  oleh Anggita  &  Budi  (2023)  menyatakan sebaliknya  bahwa  pengadaan  barang  &
jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Administrasi      dapat      dikatakan sebagai      suatu      rangkaian      kegiatan
yang dilakukan  oleh  sekelompok  orang dalam    bentuk    kerjasama    untuk mencapai  tujuan.  Jika    bagian administrasi    dapat    menjalankan tugasnya  dengan  baik,  maka hasil  dari proses  dalam  pencapaian  tujuan  pun dapat  tercapai. Dalam penelitian Putra, dkk (2021) menyatakan bahwa pencatatan  administrasi  berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran,  tetapi  penelitian  lain  oleh Harahap,  dkk  (2020)  menyatakan sebaliknya bahwa pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
Penyerapan anggaran pada APBD (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah  mengharuskan  pengelolaan anggaran belanja dapat dikelola dengan lebih  baik  lagi.  Tujuan  penelitian  ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh  kualitas  sumber daya  manusia,  perencanaan  anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang  dan  jasa  dan  pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah. TELAAH PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Stewardship
Teori stewardship merupakan teori yang  menggambarkan  situasi  dimana para  manajer  tidaklah  termotivasi  oleh tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi. Menurut  Donaldson  &  Davis  dalam Oktaliza et al (2020) menjelaskan bahwa teori stewardship ini  berasumsi  bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas  tinggi,  memiliki  kejujuran dan  mampu  bertindak  dengan  penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  stakeholders.
Dalam  teori  ini  manajer  akan  lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori stewardship yang  menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber  daya  secara  maksimal  dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan  organisasi  dan  bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan  (pemenuhan  kebutuhan) manajer  atau  steward  dan  pemilik  atau prinsipal  berasal  dari  organisasi  yang kuat dan juga secara ekonomi. Menurut Oktaliza et al (2020) implikasi dari teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya  dapat  menampung  aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan,  sehingga  tujuan  ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
Pengaruh  Kualitas  SDM  terhadap Penyerapan Anggaran
Desentralisasi harus disertai
dengan  penyerahan  dan  pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dengan kata lain sumber  daya  manusia  adalah  faktor determinan  keberhasilan  desentralisasi. Oleh  karena  itu  sumber  daya  manusia harus  dikelola  dengan  baik  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi organisasi. Sumber daya manusia adalah rancangan  sistem-sistem  formal  dalam sebuah  organisasi  untuk  memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan  efisien  guna  mencapai  tujuan organisasi.  Faktor  kunci  keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang  berpengalaman  dan  mempunyai motivasi. Sumber daya manusia (SDM) menjadi  unsur  utama  dalam  setiap aktivitas yang dilakukan.
Penelitian terdahulu oleh Safpremi &  Putri  (2022)  menyatakan  bahwa kualitas  SDM  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran,  penelitian  lainnya  oleh Ulandari,  dkk  (2021)  menyatakan  hasil yang  senada  bahwa  kualitas  SDM berpengaruh  positif  &  signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan  teori  dan  penelitian terdahulu  maka  dapat  dikembangkan hipotesis sebagai berikut : H1 :  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## Pengaruh  Perencanaan  Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
Perencanaan  merupakan  unsur yang  sangat  penting  dalam  sebuah organisasi.  Perencanaan  menetukan semua  aktivitas  yang  perlu  dan  akan dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  yang  ingin  dicapai.  Penetapan sasaran  program  yang  tepat  melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah  pelaksanaan  kegiatan. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran  (goal)  yang  diformulasikan  ke dalam  rencana  anggaran  lebih  mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan  visi  dan  misi  organisasi  itu sendiri.  Sebuah  anggaran  tidak  hanya sekedar  mengandung  rencana  dan jumlah  nominal  yang  dibutuhkan  untuk melakukan kegiatan/program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi.
Penelitian terdahulu oleh Safpremi
&  Putri  (2022)  menyatakan  bahwa perencanaan  anggaran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan  anggaran,  selain  itu  dalam penelitian Sari & Indriasari (2023) juga menyatakan  hasil  yang  sama  yakni bahwa perencanaan anggaran berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan  teori  dan  penelitian terdahulu  maka  dapat  dikembangkan hipotesis sebagai berikut : H2  :  Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pengaruh  Pelaksanaan  Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
Pelaksanaan  anggaran  merupakan implemetasi  dari  perencanaan  anggaran yang  telah  disusun.  Faktor  terpenting dalam  pelaksanaan  anggaran  adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses  pelaksanaan  anggaran  meliputi persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam internal  satuan  kerja,  proses  pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Semakin  baik  pelaksanaan  anggaran maka  penyerapaan  anggaran  akan semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi  satuan  kerja  (agent) menjalankan tupoksinya sejalan dengan tujuan  organisasi  dan  seperti  yang diinginkan masyarakat (principal).
Penelitian  terdahulu  oleh  Sari  & Indriasari  (2023)  menyatakan  bahwa pelaksanaan  anggaran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan  anggaran,  selain  itu  juga terdapat  penelitian  serupa  oleh  Anggita &  Budi  (2023)  yang  juga  menyatakan bahwa anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.  Berdasarkan  teori  dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: H3  :  Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pengaruh  Pengadaan  Barang  dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran
Secara  umum  pengadaan  barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk  memperoleh  barang/jasa.  Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan  efisien  akan  mempermudah  proses penyerapan  anggaran,  dan  berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Proporsi anggaran pengadaan barang jasa lebih dari 30-40 persen porsi yang besar tersebut dikarenakan pengadaan  barang  jasa  merupakan kegiatan  Pemerintah  yang  memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Penelitian terdahulu oleh Ulandari, dkk (2021) menyatakan bahwa pengadaan  barang  &  jasa  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan  anggaran,  selain  itu  juga terdapat penelitian lainnya oleh Gagola, dkk  (2018)  yang  menyatakan  bahwa pengadaan  barang  &  jasa  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan teori dan  penelitian  terdahulu  maka  dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut
:
H4  :  Pengadaan  Barang  dan  Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## Pengaruh  Pencatatan  Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran
Administrasi      dapat      dikatakan sebagai      suatu      rangkaian      kegiatan yang dilakukan  oleh sekelompok  orang dalam    bentuk    kerjasama    untuk mencapai  tujuan.  Dari  pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi menjadi salah satu  bagian dari    proses    pembangunan,    karena kegiatan    yang    dilakukan    tersebut memilki pengaruh  yang besar terhadap pembangunan  daerah    yangdisusun dalam sistem pemerintahan. Jika  bagian
administrasi    dapat    menjalankan tugasnya  dengan  baik,  maka hasli  dari proses  dalam  pencapaian  tujuan  pun dapat  tercapai.  Administrasi  juga dapat dikatakan      sebagai    penyusunan    dan pencatatan    data    dan    informasisecara sistematis    baik    internal    maupun eksternal        dengan        maksud menyediakan keterangan.
Penelitian  terdahulu  oleh  Putra,  dkk (2021)  menyatakan  bahwa  pencatatan administrasi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.  Berdasarkan  teori  dan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: H5  :  Pencatatan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kerangka Pemikiran Teoritis Gambar 1. Kerangka Pemikiran METODE PENELTIAN Populasi dan Sampel Penelitian Sugiyono  (2016)  mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian  untuk  ditarik  kesimpulannya.
Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 42 Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)
yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Sampel  merupakan  bagian  dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiyono (2016).  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah  Kepala  Subbag  Keuangan,
Pejabat  Pengadaan  dan  Bendahara Pengeluaran  OPD  pada  42  OPD  yang ada  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  dengan jumlah 126. Teknik pengambilan sampel dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  total  sampling, yang berarti seluruh populasi digunakan sebagai  sampel  yaitu  sebanyak  126 responden.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer.  Menurut  Mas’ud (2004) data primer yaitu data penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber  asli  (tidak  melalui  sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh  secara  langsung  dari  objek penelitian  dengan  cara  membagi,  serta menarik  angket  yang  telah  disebar selama  satu  minggu,  dan  melakukan skoring terhadap angket.

## Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner mampu  untuk  mengungkapkan  sesuatu yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  oleh Ghozali  (2016). Dalam  penelitian  ini digunakan  uji  validitas  item  dengan menggunakan  kriteria  internal,  yaitu membandingkan kesesuaian tiap komponen pertanyaan dengan total skor keseluruhan.  Sebuah  indikator  dalam sebuah  instrumen  dinyatakan  valid apabila  memiliki  nilai  KMO  lebih  dari 0,5 dan loading factor di  atas 0,4. KMO
(Kaiser  Meyer  Olkin  Measure  of Sampling) digunakan untuk mengkonfirmasikan  sebuah  faktor  atau konstruk. KMO berupa indek
perbandingan  jarak  antara  koefisien korelasi  dengan  koefisien  korelasi parsialnya.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk mengetahui  sejauh  mana  data  dapat memberikan  hasil  yang  relatif  tidak berbeda  bila  dilakukan  pengukuran kembali  pada  subyek  yang  sama  atau dapat  dikatakan  untuk  menunjukkan adanya persesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan  rumus  Cronbach  Alpha. Sedangkan  untuk  reliabilitas,  apabila nilai  alpha  >  0,7  maka  instrumen  yang digunakan adalah reliable.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan : Metode Deskriptif
Metode deskriptif digunakan untuk  memberikan  gambaran  mengenai responden dan variabel-variabel penelitian,  sehingga  dapat  menjadi patokan  analisis  lebih  lanjut.  Alat analisis  yang  digunakan  di  sini  adalah jumlah sampel (n), minimum, maksimum,  mean  (rata-rata),  median, mode dan standar deviasi.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Uji  normalitas  dilakukan  untuk menguji  apakah  pada  suatu  model regresi,  suatu  variabel  independen  dan variabel  dependen  ataupun  keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal.  Pada  uji  normalitas  data  dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample  Kolmogorov  Smirnov  yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi  diatas  5%  atau  0,05  maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan  jika  hasil  uji  One  Sample Kolmogorov  Smirnov  menghasilkan
nilai  signifikan  dibawah  5%  atau  0,05 maka  data  tidak  memiliki  distribusi normal (Ghozali, 2016)
Uji Heteroskedastisitas Uji  heterokedastisitas  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  dalam  model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang  lain.  Dalam  persamaan  model regresi  linear,  salah  satu  syarat  yang harus  terpenuhi  adalah  tidak  terjadi gejala heterokedastisitas. Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan metode  Glejser  untuk  memprediksi apakah  terjadi  gejala  heterokedastisitas atau  tidak.  Apabila  diperoleh  nilai signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Ghozali,2016). Uji Multikolinearitas Pengujian multikolinearitas
bertujuan  untuk  mengetahui  apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas.  Efek  dari  multikolinearitas  ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error  besar,  akibatnya  ketika  koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t- tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen  yang  dipengaruhi  dengan variabel  dependen.  Untuk  menemukan terdapat  atau  tidaknya  multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor  (VIF).  Nilai  cut  off  yang digunakan  adalah  untuk  nilai  tolerance 0,10  atau  nilai  VIF  diatas  angka  10 (Ghozali, 2016).

## Analisis Regresi Berganda
Model  regresi  menurut  Ghozali (2016)  adalah  model  yang  digunakan untuk  menganalisis  pengaruh  dari
berbagai  variabel  independen  terhadap satu variabel dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda (multiple  regresional  analisis).  Analisis regresi  berganda  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh antara  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang dipakai yaitu : Model persamaan regresi yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Y = a + b 1X1 + b 2X2 + b 3X3 + b 4X4
+ b 5X5 + e Keterangan :
Y  =   Penyerapan APBD X1  =   Kualitas SDM X2  =   Perencanaan Anggaran X3  =   Pelaksanaan Anggaran X4  =   Pengadaan Barang dan Jasa X5  =   Pencatatan Administrasi α  =   Konstanta β  =   Koefisien Regresi e  =   Error

## Uji Kelayakan Model
Uji Koefisiensi Determinasi Koefisien  determinasi  digunakan untuk  mengetahui  besarnya  persentase goodness of fit dari variabel independent terhadap  variabel  dependent  menurut Ghozali (2016).
Uji F Uji  statistik  F  menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas  yang  dimasukkan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama- sama  terhadap  variabel  dependen  atau terikat.  Uji  statistik  F  digunakan  untuk mengetahui  pengaruh  semua  variabel independen  yang  dimasukkan  dalam model  regresi  secara  bersama-sama terhadap  variabel  dependen  yang  diuji pada  tingkat  signifikan  0,05,  menurut Ghozali (2016).
Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t menunjukkan apakah variabel Independen secara partial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya,  menurut  Ghozali  (2016). Adapun  kriteria  hipotesis  diterima  bila taraf signifikan (α) < 0,05.
HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN Uji Instrumen
Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk mengukur valid tidaknya suatu indikator yang  berbentuk  kuesioner.  Adapun pengujian  validitas  variabel  penelitian ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas
No Variabel Nilai KMO Indikator Nilai Loading Factor Ket 1 Kualitas SDM (X1) 0,860 X1.1 0,830 Valid X1.2 0,809 Valid X1.3 0,880 Valid X1.4 0,667 Valid X1.5 0,778 Valid X1.6 0,809 Valid X1.8 0,535 Valid 2 Perencanaan Anggaran (X2) 0,855 X2.1 0,601 Valid X2.2 0,862 Valid X2.3 0,864 Valid X2.4 0,829 Valid X2.5 0,825 Valid X2.6 0,751 Valid 3 Pelaksanaan Anggaran (X3) 0,876 X3.1 0,520 Valid X3.2 0,780 Valid X3.3 0,849 Valid X3.4 0,822 Valid X3.5 0,771 Valid X3.6 0,717 Valid X3.7 0,813 Valid 4 Pengadaan Barang dan jasa (X4) 0,828 X4.1 0,830 Valid X4.2 0,893 Valid X4.3 0,562 Valid X4.4 0,795 Valid X4.5 0,773 Valid 5. Pencatatan Administrasi (X5) 0,875 X5.1 0,792 Valid X5.2 0,786 Valid X5.3 0,765 Valid X5.4 0,822 Valid X5.5 0,886 Valid X5.6 0,837 Valid 6 Penyerapan Anggaran (Y) 0,885 Y.1 0,694 Valid Y.2 0,833 Valid Y.3 0,850 Valid Y.4 0,766 Valid Y.5 0,838 Valid Y.6 0,807 Valid Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024 Berdasarkan  tabel  1  di  atas  nilai
KMO  semua  variabel  yang  terdiri  dari kualitas  SDM,  perencanaan  anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pencatatan administrasi
dan penyerapan anggaran sudah
memenuhi  kriteria  kecukupan  sampel yang  disyaratkan  dalam  uji  validitas, yaitu  KMO  lebih  dari  0,5  maka  dapat dinyatakan  bahwa  sampel  yang  ada sudah  mencukupi,  sehingga  uji  faktor dapat dilanjutkan. Sedangkan pada hasil component  matrix,  dapat  dilihat  bahwa semua indikator dalam variabel kualitas SDM, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pencatatan administrasi dan  penyerapan  anggaran  memiliki loading  factor  yang  disyaratkan  nilai komponen  matriknya  lebih  besar  dari 0,4,  sehingga  instrumen  tersebut dikatakan valid.
Uji Reliabilitas Uji  reliabilitas  digunakan  untuk mengetahui  sejauh  mana  data  dapat memberikan  hasil  yang  relatif  tidak berbeda  bila  dilakukan  pengukuran kembali pada subyek yang sama.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Alpha Cronbach Nilai Standarisasi Ket 1 Kualitas SDM (X1) 0,863 0,700 Reliabel 2 Perencanaan Anggaran (X2) 0,863 0,700 Reliabel 3 Pelaksanaan Anggaran (X3) 0,861 0,700 Reliabel
4 Pengadaan Barang dan Jasa (X4) 0,805 0,700 Reliabel 5 Pencatatan Administrasi (X5) 0,898 0,700 Reliabel
6 Penyerapan Anggaran (Y) 0,882 0,700 Reliabel
Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024 Berdasarkan  Tabel  2  dapat diketahui bahwa masing-masing variabel diperoleh nilai Alpha Cronbach > 0,70 . Dengan  demikian,  hasil  uji  reliabilitas terhadap  keseluruhan  variabel  adalah reliabel,  sehingga  layak  untuk  diujikan ke pengujian selanjutnya.
Uji Asumsi Klasik Uji  asumsi  klasik  merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui  apakah  terdapat  suatu penyimpangan  pada  model  regresi sehingga menghasilkan uji statistik pada model regresi yang akurat.
Uji Normalitas Uji  normalitas  dilakukan  untuk menguji  apakah  pada  suatu  model regresi,  suatu  variabel  independen  dan variabel  dependen  ataupun  keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 121 Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 0,24762480 Most Extreme Differences Absolute 0,109 Positive 0,110 Negative -0,106 Test Statistic 0,109 Monte Carlo Sig. (2- tailed) Sig. 0,105d Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024 Berdasarkan  hasil  uji  normalitas menggunakan  metode  Kolmogorov- Smirnov  pada  Tabel  3  menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  nilai Monte Carlo, sig 0,105  yang lebihbesar dari nilai signifikansi 0,05.
Uji Heteroskedastisitas Uji  heterokedastisitas  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  dalam  model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  Glejser  untuk memprediksi  apakah  terjadi  gejala heterokedastisitas atau tidak.
Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024 Model Sig. 1  (Constant) 0,248 Kualitas SDM 0,103 Perencanaan Anggaran 0,308 Pelaksanaan Anggaran 0,439 Pengadaan Barang dan Jasa 0,804 Pencatatan Administrasi 0,212
Berdasarkan  Tabel  4  hasil  uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat masalah  heteroskedastisitas,  karena tingkat signifikans semua variabel  diatas
0,05  sehingga  dapat  dilanjutkan  ke proses selanjutnya.
Uji Multikolonieritas Uji  multikolonieritas  bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar  variabel  bebas.  Model  regresi linear  yang  baik  yaitu  dimana  tidak terjadi masalah multikolineritas.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kualitas SDM 0,316 3,169 Perencanaan Anggaran 0,428 2,335 Pelaksanaan Anggaran 0,287 3,482 Pengadaan Barang dan Jasa 0,356 2,809 Pencatatan Administrasi 0,386 2,591 Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024 Berdasarkan hasil uji Multikolonieritas  pada  Tabel  5  dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas karena koefisien regresi  antar  variabel  independen mempunyai  nilai tolerance  value lebih besar  dari  0,1  dan    nilai variance inflaction factor (VIF) kurang dari 10.

## Uji Regresi Berganda
Model  regresi  adalah  model  yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari  berbagai  variabel  independen terhadap satu variabel dependen. Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis regresi  berganda  ( Multiple  regresional analisis ).  Hasil  analisis  regresi  liner berganda  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 6 Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda No Variabel b Sig Keterangan 1 Pengaruh kualitas SDM terhadap Penyerapan APBD 0,069 0,440 H1 ditolak
2 Pengaruh perencanaan anggaran terhadap Penyerapan APBD 0,145 0,060 H2 diterima 3 Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap Penyerapan APBD 0,175 0,063 H3 diterima 4 Pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap Penyerapan APBD 0,226 0,008 H4 diterima 5 Pengaruh pencatatan administrasi terhadap Penyerapan APBD 0,355 0,000 H5 diterima Sumber : Hasil Data Primer diolah, 2024 Pengaruh  kualitas  SDM  terhadap penyerapan anggaran.
Koefisiensi  regresi  untuk  variabel kualitas SDM sebesar 0,069 dan tingkat signifikan  0,440  >  α  0,1  (taraf signifikansi  10%).  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan
anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa semakin baik kualitas SDM yang dimiliki  maka  penyerapan  anggaran tidak  akan  ikut  meningkat.  Berdasar pada  hasil  tersebut  maka  dapat dinyatakan Hipotesis 1 ditolak.
Pengaruh  perencanaan  anggaran terhadap penyerapaan anggaran.
Koefisiensi  regresi  untuk  variabel perencanaan  anggaran  sebesar  0,145 dengan tingkat signifikan 0,060 < α 0,1 (taraf  signifikansi  10%).  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  baik  perencanaan anggaran yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat  dengan  signifikan.  Berdasar pada  hasil  tersebut  maka  dapat dinyatakan Hipotesis 2 diterima. Pengaruh  pelaksanaan  anggaran terhadap penyerapan anggaran.
Koefisiensi  regresi  untuk  variabel pelaksanaan  anggaran  sebesar  0,175 dengan tingkat signifikan 0,063 < α 0,1 (taraf  signifikansi  10%).  Hasil  tersebut menunjukkan    bahwa  pelaksanaan anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan
anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  baik  pelaksanaan anggaran yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat  dengan  signifikan.  Berdasar pada  hasil  tersebut  maka  dapat dinyatakan Hipotesis 3 diterima. Pengaruh  pengadaan  barang  dan jasa terhadap penyerapan anggaran.
Koefisiensi regresi variabel pengadaan barang dan jasa sebesar 0,226 dengan tingkat signifikan 0,008 < α 0,05 (taraf  signifikansi  5%).  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  pengadaan  barang dan  jasa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  baik  pengadaan  barang dan jasa yang dimiliki maka penyerapan anggaran  akan  ikut  meningkat  dengan signifikan.  Berdasar  pada  hasil  tersebut maka  dapat  dinyatakan Hipotesis  4 diterima Pengaruh  pencatatan  administrasi terhadap penyerapan anggaran. Koefisiensi regresi variabel pencatatan  administrasi  sebesar  0,355 dengan tingkat signifikan 0,000 < α 0,05 (taraf  signifikansi  5%).  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa pencatatan administrasi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa semakin baik pencatatan administrasi yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat  dengan  signifikan.  Berdasar pada  hasil  tersebut  maka  dapat dinyatakan Hipotesis 5 diterima.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Kualitas  SDM  Terhadap Penyerapan Anggaran APBD
Hasil  penelitian  kualitas  SDM tidak  berpengaruh  terhadap  penyerapan anggaran dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah,  hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik
kualitas  SDM  yang  dimiliki  maka penyerapan  anggaran  tidak  akan  ikut meningkat. Hal ini tidak senada dengan penelitian sebelumnya oleh Safpremi & Putri  (2022)  &  Ulandari,  dkk  (2021) yang  menyatakan  bahwa  kualitas  SDM berpengaruh  positif  &  signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian  ini  memberikan  pernyataan bahwa  dalam  penyerapan  anggaran
APBD  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah tidak mampu dipengaruhi faktor kualitas  sumber  daya  manusia  secara efektif.
Sumber  daya  manusia  dalam organisasi  pemerintahan  daerah  harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar  potensi  akal  manusia  dapat dikembangkan  secara  optimal.  Peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan  organisasi  pemerintah daerah  dalam  mendukung  kinerja  suatu instansi.  Pegawai  yang  memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan  fungsinya,  serta  hambatan  yang ditemukan  dalam  pengolahan  data  juga akan berdampak pada efektifitas kinerja satuan  kerja.  Penyerapan  anggaran SKPD akan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja juga  baik.  Tetapi  dalam  penelitian  ini tidak  membuktikan  kualitas  SDM berdampak pada penyerapan anggaran.

## Pengaruh  Perencanaan  Anggaran Terhadap  Penyerapan  Anggaran
APBD
Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan  anggaran  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan  anggaran,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  baik perencanaan  anggaran  yang  dimiliki penyerapan anggaran akan ikut
meningkat  dengan  signifikan.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian terdahulu oleh Safpremi & Putri (2022) &  Sari  &  Indriasari  (2023)  yang
menyatakan bahwa perencanaan anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.  Dengan  demikian  hasil penelitian  ini  mampu  menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat perencanaan  anggaran  yang  tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  secara  lebih maksimal.
Perencanaan  berperan  penting dalam  sebuah  organisasi  karena  semua kegiatan yang perlu dan akan dilakukan harus direncanakan terlabih dahulu agar apa  yang  menjadi  tujuan  atau goals organisasi  dapat  terencana  secara terstruktur.  Perencanaan  yang  baik tentunya  dikarenakan  partisipasi  yang baik  antar  atasan  dan  bawahan  serta penyusunan  anggaran  dibuat  sesuai dengan  kebutuhan  OPD  terkait.  Jika pengelola  anggaran  dapat  menyusun perencanaan dengan baik, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran  akan  berjalan  dengan  baik sehingga  target  penyerapan  anggaran dapat  tercapai.  Namun  sebaliknya apabila  perencanaan  kegiatan  yang kurang  matang  akan  berimplikasi  pada pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan perencanaannya.
Pengaruh  Pelaksanaan  Anggaran Terhadap  Penyerapan  Anggaran APBD Hasil penelitian pelaksanaan anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  baik  pelaksanaan anggaran penyerapan anggaran akan ikut meningkat  dengan  signifikan.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian terdahulu  oleh  Sari  &  Indriasari  (2023) dan  Anggita  &  Budi  (2023)  yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.  Dengan  demikian  hasil penelitian  ini  mampu  menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat pelaksanaan  anggaran  yang  tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  secara  lebih maksimal.
Pelaksanaan  anggaran  didalam pengelolaan keuangan daerah baru dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA)  disahkan  menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang sudah  disusun  secara  matang  dan terperinci.  Pelaksanaan  anggaran  akan tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan  keuangan  yang  harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan  aktivitas  atau  usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan  dan  ditetapkan.  Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam internal  satuan  kerja,  serta  proses mekanisme  pembayaran  (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran.

## Pengaruh  Pengadaan  Barang  &  Jasa Terhadap  Penyerapan  Anggaran APBD
Hasil penelitian  pengadaan barang dan  jasa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan
anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  baik  pengadaan  barang dan jasa yang dimiliki maka penyerapan anggaran  akan  ikut  meningkat  dengan
signifikan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  terdahulu  oleh Ulandari,  dkk  (2021)  dan  Gagola,  dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan  anggaran.  Hasil  penelitian ini  mampu  menjelaskan  bahwa  dengan adanya  tingkat  pengadaan  barang  dan jasa  yang  tingi  mampu  mempengaruhi tingkat  penyerapan  anggaran  APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara lebih maksimal.
Proses pengadaan barang jasa yang efektif  dan  efisien  akan  mempermudah proses  penyerapan  anggaran,  dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Realisasi  atas  pembayaran  kegiatan merupakan serapan anggaran. Kegagalan  target  penyerapan  anggaran terkait  pengadaan  barang  jasa  yang dilakukan oleh Pemerintah akan berakibat  hilangnya  manfaat  belanja karena  dana  yang  telah  dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur  ( idle money ).  Hal  ini apabila  berkaitan  dengan  pembangunan fisik  (sarana  dan  prasarana)  untuk fasilitas umum maka dampak
keterlambatan  ini  akan  mengakibatkan keterlambatan  atas  manfaat  yang  akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemberi amanah ( principal ).
Pengaruh  Pencatatan  Administrasi
Terhadap  Penyerapan  Anggaran APBD Hasil penelitian pencatatan administrasi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa semakin baik pencatatan administrasi yang dimiliki maka penyerapan anggaran akan ikut meningkat  dengan  signifikan.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian
terdahulu  oleh  Putra,  dkk  (2021)  yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.  Dengan  demikian  hasil penelitian  ini  mampu  menjelaskan bahwa dengan adanya tingkat pencatatan administrasi yang tinggi mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran  APBD  Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah secara lebih maksimal. Pencatatan  administrasi  memiliki peranan  penting  terhadap  tingkat penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi  yang  dilaksanakan  secara baik,  yaitu  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku,  tepat  waktu,  dan sesuai dengan kebutuhan akan meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.  Administrasi  Pemerintah Daerah  merupakan  keseluruhan  bentuk penyelenggaraan  pelayanan  pemerintah kepada masyarakat. Pencatatan administrasi  akan  menjadi  bukti  bagi pemerintah  dalam  menjalankan  serta mempertangunggjawabkan kegiatan sehingga  administrasi  yang  menunjang berjalannya  roda  pemerintah  wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  atas  hasil  penelitian yang  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang & jasa dan pencatatan administrasi  dinyatakan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan  bahwa  keempat  variabel independen  tersebut  merupakan  faktor yang  sangat  perlu  ditingkatkan  untuk mengoptimalkan  penyerapan  anggaran APBD  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah.  Sementara  itu  kualitas  SDM secara parsial tidak berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran,  hal  ini
menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak mempengaruhi  peningkatan  penyerapan anggaran  APBD  Pemerintah  Provinsi
Jawa  Tengah.  Secara  bersama-sama kualitas  SDM,  perencanaan  anggaran,
pelaksanaan anggaran, pengadaan barang & jasa dan pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. SARAN Bagi  Pemerintah  Jawa  Tengah, setiap OPD menganalisa dan mengevaluasi  perencanaan  anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan
barang  &  jasa  serta  pencatatan administrasi  dalam  upaya  peningkatan penyerapan anggaran APBD Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian kualitas  SDM  yang  tidak  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran,  karena kurangnya pelatihan dan ketidaksesuaian penempatan  keahlian  dengen  tupoksi pekerjaan.  Setiap  OPD  perlu  untuk memperbaiki sistem tata kelola organisasi  dan  juga  memperbanyak pelatihan  supaya  pegawai  meningkat kemampuannya dalam mengelola keuangan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan  dapat  menambah  variabel penelitian lainnya baik variabel independen, moderating maupun mediasi  untuk  mengetahui  yang  dapat mempengaruhi  penyerapan  anggaran. Pengembangan  kuesioner  penelitian, dengan menambahkan indikator- indikator pertanyaan yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2015. Manajemen
Keuangan  Bisnis:  Konsep  dan Aplikasinya .  Jakarta:  Mitra
Wacana Media.
Achmadi,  Abu  dan  Narbuko  Cholid. 2013. Metodologi  Penelitian . Jakarta: Bumi. Aksara. Ahmad Yani. 2013. Hubungan Keuangan  Antar  Pemerintah Pusat dan Daerah di. Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Pers. Anggita, M. S. dan Budi, Y. A. B. 2023. Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran  Pada  Direktorat Jenderal  Anggaran. Jurnal Ekonomi Trisakti . Vol. 3. No. 1. pp. 1339-1350. Arikunto,  S.  2016. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Bastian, I. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . Yogyakarta:
Erlangga. Devas,  Nick  dkk.  2010. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia .  Jakarta:  Universitas Indonesia Press. Elim,  M.  A.,  Ndaparoka,  D.  S.,  dan Tomasowa,  T.  E.  D.  2018. Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi  Perangkat  Daerah Di  Kota  Kupang. Jurnal Akuntansi,  Keuangan,  Dan
Audit . Vol. 3. No. 2. pp. 46–56.
Ferdinan.,  Isnurhadi.,  Widiyanti,  M., Adam,  M.  2020.  Pengaruh Perencanaan  Anggaran  dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan  Komitmen  Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik  Indonesia. Jurnal Ilmiah  Manajemen .  Vol.  17. No. 2. pp.117-134.
Gagola,  L.  S.,  Sondakh,  J.  J.,  dan
Warongan,  J.  D.  L.  2017.
Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”.  Vol. 8.  No.1.  pp. 108–117. Ghozali,  Imam.  2016.  AplikasiAnalisis Multivariate  dengan  Program SPSS.  Cetakan  ke  VIII.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harahap,  S.  A.  S.,  Taufik,  T.,  dan Nurazlina.  (2020).  Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan anggaran , Pencatatan  Administrasi  dan Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  Terhadap  Tingkat Penyerapan  Anggaran  (  Studi
Empiris pada OPD Kota Dumai ). Jurnal  Akuntansi  Keuangan Dan  Bisnis , Vol .  13.  No 1,  pp.
1–10.
Kuncoro,  Mudrajad.  2013. Mudah Memahami  &  Menganalisis Indikator Ekonomi . Yogyakarta
: UPP STIM YKPN. Mahmudi.  2015. Manajemen  Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua .Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahsun,  Mohamad.  2018. Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik .  Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo,  2018. Akuntansi  Sektor Publik , Yogyakarta : Andi.
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  dan Saldana,  J.  2014. Qualitative Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook ,  Edition  3.  USA: Sage  Publications.  Terjemahan Tjetjep  Rohindi  Rohidi,  UI-
Press.
Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., dan Putri,
A.  M.  2020.  Analisis  Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal. Putra,  F.  B.,  Kennedy,  dan  Zarefar,  A. 2021.  Pengaruh  Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi,  dan  Kompetensi Sumber Daya ManusiaTerhadap  Penyerapan Anggaran  (Studi  pada  OPD Provinsi Riau). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis , Vol. 14    No  2.  pp  221– 230.
Ramdhani,  D.,  dan  Anisa,  I.  Z.  (2017).
Pengaruh Perencanaan Anggaran,  Kualitas  Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran. Jurnal Riser Akuntansi Terpadu , 10 (1), 134– 148. Safpremi,  Y.,  dan  Putri,  A.M.  2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman. Jurnal  Akuntansi Dan  Bisnis , Vol. 7  No  2.  pp
188–199.
Sari,  N.D.,  Maria,  dan  Indriasari,  D. 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran  Belanja  Organisasi Perangkat  Daerah  Pemerintah Kota  Palembang. Jurnal  of Economic, Business dan Accounting , Vol. 6  No  2.  pp 1896–1915.
Shenny,  Anggaeni.  2012. Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja
Modal  Dengan  Efektivitas
Penyerapan  Anggaran  Belanja Modal.  Studi  pada  Pemeritah
Kabupate/Kota  Wilayah  IV Priangan Jawa Barat . Universitas Pendidikan Indonesia. Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,.  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta
Ulandari,  V.,  Akram  dan  Santoso,  B.
2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran  Belanja  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan  Administrasi  Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi , Vol. 31  No  6.  pp 1577–1591.