## POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN YAHUKIMO
Agustinus Nusa 1 jurnalmkd@gmail.com Syaikhul Falah 2
sehufalah@gmail.com Ivanna K Wamafma 3 wamafmaivana@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  understand  how  large  potential  taxes  and  retribution  at  the Yahukimo  regency.  This  research  using  the  five  taxes  and  retribution  benchmark,  namely the growth, economy efficiency, justice, ability to carry out, and conformity as income. By measuring the variables of  the potential or not potential in accordance  with  the specified criteria. The result showed the that variables of economy efficiency, justice, and conformity as income are consistent the taxes and retribution potential in  Yahukimo regency. On the variable of economy efficiency concluded that tax charges relatively small, while the threat to the entrepreneurs is the uncertainty neighborhood caused the price increases. Variable of justice concluded that taxes has done in a fair and appropriate with area and the owners capital.  Variable  of  conformity  as  income  is  to  compare  regional  regulations  with  Taxes and  Retribution Law,  so  the  results  obtained  that  taxes  has  in accordance  with  the  rules. While  the  Growth  and  the  ability  to  carry  out  have  varying  results,  taxes  and  retribution that is quite potentially, potentially or not potentially.
Keyword: Growth, economy efficiency, justice, ability to carry out, conformity as income

## PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  dituntut  kemandirian  pemerintah daerah  untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  secara  lebih bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  pajak  dan  retribusi  yang  telah  diserahkan menjadi  urusan  pemerintah  daerah  sebagai  bagian  dari  kebijakan  desentralisasi fiskal  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  harus  dikelola  dan  ditingkatkan sebagaia salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah  dan  menjadi  sumber  pendanaan  bagi  keberlangsungan  pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran  dan  upaya  aparat  pemungut  pajak,  khususnya  pada  proses  pemeriksaan
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
dan  penagihan  pajak  untuk  jenis  pajak  yang  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.
Untuk  menindaklanjuti  terselenggaranya,  peyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  ( good governance). Khususnya  dalam  menggali  dan  mengelola  seluruh  potensi  pajak dan  retribusi,  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  insentif  sebagai  tambahan penghasilan bagi Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu.
Potensi  pajak  dan  retribusi  berkaitan  langsung  dengan  aktivitas  ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  potensial  yang  dapat  dijadikan  sebagai  basis utama pendapatan asli daerah.
Strategi  pemungutan  dengan  optimalisasi  hasil  adalah  dengan  melakukan intensifikasi  terhadap  objek  atau  sumber  pendapatan  daerah  yang  sudah  ada melalui  penghitungan  potensi  dengan  penyusunan  sistem  informasi  basis  data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi  daerah,  maka  akan  meningkatkan    produktivitas  PAD,  tanpa  harus melakukan  perluasan  sumber  atau  obyek  pajak  dan  retribusi  baru;  yang memerlukan  studi,  proses  dan  waktu  yang  panjang.  Estimasi  potensi  melalui penyusunan  basis  data  yang  berbentuk  dan  disusun  dari  variabel  variabel  yang merefleksikan  masing-masing  jenis  penerimaan  (pajak,  retribusi  dan  penerimaan lain-lain)  sehingga  dapat  menggambarkan  kondisi  potensi  dari  suatu  jenis penerimaan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Yahukimo, pemerintah  daerah  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerahnya.  Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  adalah  dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang jenis-jenis pajak dan retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Hanya saja, dalam proses pengimplementasian  dari  peraturan  Daerah  yang  ada,  pemerintah  daerah  masih terus mengalami hambatan.
Pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 Pasal  1  Ayat  1,  yang  dimaksud  dengan  Pajak  Daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Mardiasmo, (12;2008) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah.
Sedangkan menurut Rochmat Sumitro (48; 2009) Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Berdasarkan pengertian di atas menurut Josef Riwu Kaho (2005:131), ciri ciri yang menyertai pajak daerah sebagai berikut: (a) Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara  yang  diserahkan  kepada  daerah  sebagai  pajak  daerah;  (b)  Penyerahan dilakukan  berdasarkan  perundang-undangan;  (c)  Pajak  Daerah  dipungut  oleh daerah berdasarkan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
Dalam  Pasal  1  angka  64  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  dijelaskan  yang  dimaksud  dengan  retribusi daerah  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayarn  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Menurut  Boediono  dalam  bukunya  Perpajakan  Indonesia  (2001;14) memberikan  pengertian  bahwa  retribusi  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.
Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu  jenis  penerimaan  daerah  yang  dipungut  sebagai  pembayaran  atau  imbalan langsung  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada masyarakat.
Devas  (1989),  mengemukakan  lima  tolok  ukur  untuk  menilai  pajak  daerah, yaitu Yield,  equity,  economic  efficiency,  ability  to  implement ,  dan suitability  as  a local  source .    Kelima  tolok  ukur  tersebut  telah  digunakan  untuk  menilai  pajak daerah  di  Indonesia,    yang  diberlakukan  melalui  Undang-Undang  Pajak  Daerah nomor  5  tahun  1974.,  Yaitu    pajak  kendaraan  bermotor,  pajak  tontonan,  pajak hotel dan restoran, pajak lampu jalan, pajak pendaftaran perusahaan, pajak iklan, pajak potong hewan, pajak bangsa asing, pajak radio, dan pajak kendaraan tidak bermotor.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rochmad  Sumitro  dalam  Riwu  Kaho (1997)  bahwa  pajak  daerah  adalah  pajak  yang    dipungut  oleh  daerah-daerah swatantra.   Padahal selalu terjadi perdebatan apakah pemerintah daerah berhak untuk  mengambil  pajak    atau  tidak.  Sebagian  menyetujui  pemerintah  regional
(pemerintah  daerah)  menarik  pajak  dan  sebagian  lainnya  tidak  setuju  daerah menarik  pajak.    Untuk  menjembatani  dua  pendapat  tersebut  muncul  berbagai solusi.    Salah  satu diantaranya adalah  pendapat Devas  di  atas,  yaitu  pemerintah daerah dapat menarik pajak asalkan memenuhi kelima tolok ukur tersebut.
Yield (Hasil  Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah). Pajak  daerah  memiliki dua  fungsi,  yaitu  fungsi budgetair  dan  fungsi  reguleerend .    Pajak  yang  berfungsi budgetair adalah pajak yang menghasilkan banyak penerimaan pajak.  Sedangkan pajak yang berfungsi reguleerend adalah pajak yang tidak memperhatikan apakah hasilnya  memadai  atau  tidak,  yang  menjadi  perhatian  adalah  kefungsian  untuk mengatur  suatu  hal.    Melihat  dua  karakteristik  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pajak  yang budgetair pasti  ditarik  ke  pemerintah  yang  lebih  tinggi, sedangkan  daerah  hanyalah  diberi  pajak  yang  berfungsi reguleerend ,  dan  tidak memiliki  kemampuan  untuk  memperkuat  posisi  keuangan  daerah.    Namun demikian,  tidak  semua  pajak  daerah nonbudgetair .    Banyak  juga  pajak  daerah yang budgetair .    Contohnya  pajak  hotel    dan  Pajak  Golongan  C  di  Kabupaten Yahukimo merupakan kontributor terbesar bagi PAD, dimana PAD mencapai 40% dari  total  penerimaan  keuangan  daerah.    Di  berbagai  kabupaten,  pajak penerangan  jalan  merupakan  pajak  dengan  hasil  terbesar  di  atas  penerimaan pajak  daerah  lainnya.    Dengan  demikian,    tetap  diperlukan  suatu  pembahasan mengenai pajak daerah dari fungsi budgetair.
Equity (Keadilan  Pajak  dan  Retribusi). Menurut  Musgrave  &  Musgrave  (1989), arti  penting  keadilan  terdapat  pada  kenyataan  bahwa  setiap  orang  harus mendapat  bagian  yang  layak  dalam  kegiatan  pemerintah  yang  mereka  biayai sendiri.    Namun  sampai  saat  ini  tidak  diperoleh  kepastian  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  bagian  yang  layak.    Biasanya  orang  menilai  keadilan berdasarkan  dua  pendekatan,  pertama  adalah  pendekatan  manfaat  dan  kedua pendekatan  kemampuan  membayar.    Berdasarkan  pendekatan  kemampuan membayar ini, dikenal istilah keadilan horizontal dan keadilan vertikal.
Adapun  yang    dimaksudkan  keadilan  horizontal  menurut  Devas  (1988) adalah beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi  dengan  kedudukan  ekonomi  yang  sama.    Sedangkan  keadilan  vertikal adalah kelompok yang memiliki sumber daya yang besar membayar lebih banyak daripada yang memiliki sumber daya kecil.
Namun,  sebagai  suatu  catatan,  menurut  Rossen,  (1988),  pemikiran mengenai keadilan dalam prinsip perpajakan adalah pemikiran tradisional.  Sebab
prinsip  keadilan  dalam  perpajakan  daerah,  bahkan  prinsip-prinsip  lainnya,  dapat digambarkan  dalam  hubungan  antara  pajak  dengan social  welfare  funtion . Dengan  kata  lain,  sebagai  ganti  atas  prinsip  keadilan,  maka  telah  diintrodusir social  welfare  function yang  dikaitkan  dengan  perpajakan  daerah.    Artinya berapapun  pajak  daerah  ditetapkan,  asal social  welfare tidak  mengalami penurunan, maka suatu penetapan pajak dikatakan tidak memiliki masalah dalam keadilan pungutan.
Economic  Efeciency (Efesisensi  Ekonomi) .  Pajak,  dapat  menjadi penghambat  perkembangan  dan  pertumbuhan  perekonomian.    Sebab,  pajak menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya   perputaran ekonomi yang semula berputar  dengan  cepat  menjadi  lebih  lambat.    Melalui  keseimbangan  dan hubungan  antara  pendapatan  dengan  pengeluaran  keseluruhan,  maka  dapat diketahui  bahwa  pendapatan  terbentuk  dari    pengeluaran  konsumsi  masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat, dan pengeluaran pajak.
Apabila dinotasikan, sebagai berikut :
(1) Y = AE karena (2) AE = C + S + T Sehingga (3) Y = C + S + T Atau (4) T = Y – (C + S) Dimana : Y = income (pendapatan), AE = Aggregate expenditure (pengeluaran keseluruhan),  C  = consumption (konsumsi),  S  = saving (tabungan), T = taxes (pajak)
Dari  persamaan  (4),  dapat  diketahui  bahwa  apabila  pajak  ditingkatkan, sedangkan  pendapatan  tetap,  maka  konsumsi  dan  tabungan  menurun,  dengan demikian  terjadi  efek  kontraksi  ekonomi  akibat  pajak.    Demikian  pula  sebaliknya, penurunan  pajak,  sedangkan  pendapatan  tetap,  maka  konsumsi  dan  tabungan meningkat, dan terjadi efek ekspansi akibat pajak.
Ability  to  Implement (Kemampuan  Melaksanakan). Kelayakan  suatu  daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu apakah daerah tersebut memang  daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan, tempat memungut  pajak  adalah  tempat    akhir  beban  pajak,  dan  pajak  tidak  mudah dihindari.    Apabila  suatu  daerah  memiliki  ketiga  kriteria  tersebut,  maka  daerah tersebut  layak  sebagai  daerah  pemungut  pungutan  daerah.    Kelayakan  tersebut akan  terlihat  dengan  kemampuan  politis  daerah  untuk  memungut  pajak  dan retribusi  daerah,  yaitu  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  didukung  oleh seluruh  lapisan  masyarakat,  terutama  wajib  pajak.    Selanjutnya,  kemampuan
secara  politis  akan  diimplementasiikan  dalam  kemampuan  administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Hasil  dari  kelayakan  dan  kemampuan  administrasi  tersebut,  seharusnya terlihat  dalam  hubungan  antara  potensi  dan  realisasi  penerimaan  pungutan daerah.    Semakin  tinggi  realisasi  penerimaan  pungutan  daerah  dibandingkan dengan potensi penerimaannya, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan  untuk melaksanakan suatu pungutan.    Selain  itu,  kemampuan suatu daerah  untuk  melaksanakan  suatu  pungutan  dapat  dibandingkan  kemampuan daerah  lain  untuk  melaksanakan  pungutan  tersebut.    Sebab  kemampuan melaksanakan  tersebut  bersandar  pada  kelayakan  daerah.    Oleh  karena  itu, apabila suatu daerah memiliki kelayakan memungut suatu pungutan dibandingkan daerah  lain,  maka  seharusnya  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan melaksanakan suatu pungutan dibandingkan dengan daerah lainnya.
Suitability  As  A  Local  Source (Kesesuaian  Sebagai  Penerimaan  Daerah) . Yang  dimaksud  dengan suitability  as  a  local  source (kesesuaian  pungutan sebagai  penerimaan  daerah)  dapat  dilihat  dari  dua  hal,  pertama  dibandingkan dengan daerah yang sejenis, dan kedua dibandingkan dengan daaerah yang lebih tinggi.  Keseuaian dari hal yang  pertama, yaitu kesesuaian dibandingkan dengan daerah  sejenis  sebenarnya  paralel  dengan ability  to  implement (kemampuan melaksanakan).
Dengan  kata  lain,  apabila  suatu  pungutan  di  daerah  memiliki  nilai  ekonomi berupa  daerah  tersebut  mampu  untuk  melaksanakan  pajak  tersebut,  maka  pada saat  yang sama pungutan  tersebut memiliki  nilai  ekonomi  berupa  sesuai  sebagai pungutan  daerah.  Dan  sebaliknya,  apabila  suatu  pungutan  tidak  memiliki  nilai kemampuan  untuk  melaksanakan,  maka  pada  saat  yang  sama  daerah  tersebut tidak sesuai sebagai tempat pemungutan pungutan daerah.
Adapun hal yang kedua, yaitu kesesuaian dengan daerah yang  lebih tinggi, adalah bahwa sesuai dengan berbagai kefungsian pemerintahan, setiap tingkatan pemerintahan  telah  memiliki  aturan  mengenai  pungutan  yang  boleh  ditarik.    Ada pungutan  yang  bisa  ditarik  oleh  pemerintah  pusat,  ada  yang  dapat  ditarik  oleh pemerintah propinsi, dan ada pungutan yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah. Dan ‘diharamkan’ terjadinya pemungutan dua kali atau lebih, artinya apabila suatu pungutan  telah  ditarik  pemerintah  pusat,  tidak  boleh  ditarik  lagi  oleh  pemerintah propinsi dan atau pemerintah daerah.
Oleh  karena  itu,  dapat  dipastikan,  bahwa    suatu  pungutan  pastilah  sesuai dengan daerah yang lebih tinggi, yaitu tidak mungin terjadi ‘rebutan’ pemungutan pajak.        Pada  saat  ini,  semua    pajak  daerah,  dilihat  dari  sudut  kemauan  politik, dapat dilaksanakan.  Sebab, dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah, disebutkan bahwa daerah  sangat mandiri, tidak terintervensi olen pusat. Setiap  peraturan  dibuat  oleh  daerah  itu  sendiri  melalui  legislasi  DPRD  setempat. Kalaupun dalam UU nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa setiap legislasi pajak dan retribusi daerah harus mendapat izin dari menteri dalam negeri, namun sudah banyak  permintaan  untuk  merevisi  UU  nomor  18  tahun  1997  dan  sudah dituangkan dalam UU nomor 34 tahun 2000.
Dengan  demikian,  apabila  peraturan  daerah  mengenai  pungutan  tidak bertentangan  dengan  kedua  undang-undang  tersebut,  yaitu  UU  nomor  18  tahun 1997 dan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 maka peraturan daerah tersebut disebut sesuai sebagai penerimaan daerah ( suitability as a local source ).
Berdasarkan  judul  penelitian  dalam  tesis  ini  yaitu  Potensi  Pajak  dan Retribusi Daerah di Kabupaten maka yang di maksud Potensi Pajak  dan retribusi Daerah  adalah  pencapaian  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  sesuai  yang diharapkan  yang  bedampak  potensi  dari  Pajak  dan  retribusi  daerah  tersebut. Potensi  yang  dimaksud  deiukur  dengan  menggunakan  lima  tolak  ukur  pajak  dan retribusi daerah, yaitu Yield (Hasil pungutan Pajak dan Retribusi), Equity (Keadilan Pajak dan Retribusi Daerah), Economic Efeciency ( Efesisensi Ekonomi), Ability to Implement (Kemampuan  Untuk  Melaksanakan), Suitability  As  a  Local  Source (Keseuaian  Sebagai  Penerima  Daerah).  Sehingga  kelima  tolak  ukur  tersbut  di simpulkan berpotensi dan tidak berpotensi bagi daerah Kabupaten Yahukimo. Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber : Penulis, 2016 Pajak Retribusi 1. Yield 2. Equity
3. Economic Efeciency 4. Ability to Implement 5. Suitability As a Local Source Berpotensi Tidak Berpotensi

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  peneltian deskriptif  yaitu  metode  penelitian  yang  dilakukan  melalaui  pengamatan  untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan  gambaran  tentang  pengelolahan  pajak  dan  retribusi  daerah  dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Yahukimo.
Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbanagan  bahwa  metode  ini  dianggap  sangat  relevan  dengan  materi penulisan  Tesis,  karena  penelitian  yang  dilakukan  hanya  bersifat  deskriptif,  yaitu menggambarkan  apa  adanya  dari  kejadian  yang  diteliti.  Selain  itu,  guna memperoleh  data  yang  obyektif  dan  valid  dalam  rangka  memecahkan permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Yield (Hasil)
Untuk  menilai  hasil  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  di  Kabupaten Yahukimo  ,  maka  dipergunakan  dua  penilaian,  yaitu  :  (a)  Elastisitas  penerimaan pajak  dan  retribusi  daerah  terhadap  pengeluaran  rutin  pemerintah  daerah.  (b) Elastisitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB
Digunakannya dimensi pertumbuhan sebagai alat untuk menilai hasil ( Yield ), diharapkan  memberikan  gambaran  kongkrit  hasil  ( Yield )  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah.    Sebab  hasil  ( Yield )  nominal  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah pada periode kesalahan teknis maupun kesalahan sumber daya manusia. Mengingat  pajak  dan  retribusi  lebih  banyak  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran rutin, maka seharusnya terdapat hubungan yang elastis antara pajak dan  retribusi  daerah  dengan  pengeluaran  rutin  pemerintah  daerah  dan  karena pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai aktivitas operasional pembangunan daerah,  maka  seharusnya  pajak  dan  retribusi  elastis  terhadap  PDRB.  Artinya perubahan penerimaan hasil ( Yield ) pada pajak dan retribusi daerah  seharusnya menyebabkan  perubahan  pengeluaran  rutin  dan  PDRB  dalam  prosentase  yang lebih besar.   Oleh karena itu, untuk menilai hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah    Kabupaten  Yahukimo  berpotensi  atau  tidak,  digunakan  ukuran  :    (a) Sangat potensial jika nilai elasitisitas   >+1; (b) Berpotensi berpotensi jika nilainya >0, (3) Tidak berpotensi jika nilai < -0; (4) Sangat tidak berpotensi jika nilainya <-1
Berbagai  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  memberikan  hasil  nominal  besar terhadap PADS  (Penerimaan Asli  Daerah  Sendiri),  ternyata  sangat  tidak memiliki potensi hasil ( Yield ).  Hasil perhitungan elastisitas sebagai berikut:
Tabel 1.1 Potensi Hasil (Yield) Pajak dan Retribusi di Kabupaten Yahukimo
Jenis Pajak dan Retribusi Epdrb-pr  Ebr-pr Potensi Pajak Golongan C 0,08 0,19 Berpotensi Retribusi Pelayanan Kesehatan -0,18 -0,42 Tidak Berpotensi Pajak Hotel 0,07 0,18 Berpotensi Retribusi parkir bandara -0,38 -0,91 Sangat tidak berpotensi Retribusi Sewa Ruko 0,37 0,89 Berpotensi Retribusi Sewa Listrik 0,02 0,05 Berpotensi Penyertaan lelang 0,22 0,52 Berpotensi Retribsui ijin gangguan 0,84 2,03 Sangat Berpotensi Ret. Peredaran hasil hutan - - - Sumbangan pihak ke 3 0,06 0,15 Berpotensi Sumber :Data Primer diolah Keterangan:
 Epdrb-pr : Elastisitas antara PDRB dengan Pajak dan Retribusi daerah
 Ebr-pr
:  Elastisitas  antar  belanja  rutin  dengan  Pajak  dan  Retribusi Daerah
Dari  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  nilai  elastisitas  yang  rendah terdapat pada  retribusi  parkir  bandara,  nilai  elastisitas  PRDB  terhadap  Pajak dan Retribusi  sebesar  -0,38  sedangkan  nilai  elastisitas    Belanja  Langsung  terhadap Pajak  dan  Retribusi  sebesar  -0,91.  Hal  ini  memiliki  nilai  elastisitas  terendah disebakan  oleh  menurunnya  penghasilan  dari  retribusi  parkir  bandara  di  tahun 2015.  Kondisi  Bandara  di  Daerah  Kabupaten  Yahukimo,  sedang  mengalami perbaikan  dari  segi  fasilitas.  Namun  perbaikan  maupun  renovasi  tersebut terhambat  sehingga penggunaan  halaman  parkir  tidak  digunakan secara optimal. Selain  itu  retribusi  pelayanan  kesehatan  tergolong  tidak  berpotensi.  Hal  ini disebabkan    karena  bertolak  belakang  dengan  program  kesehatan  gratis  bagi masyarakat,  misalnya  program  BPJS.  Sehingga  penghasilan  retribusi  pelayanan kesehatan menurun.
Adapun  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  tergolong  berpotensi  yaitu,  Pajak Golongan  C,  pajak  Hotel,  Retribusi  Sewa  Ruko,  Penyertaan  Lelang,  dan Sumbangan Pihak Ke-3.
Elastisitas  yang  paling  tinggi  ada  pada  retribusi  ijin  gangguan  dengan  nilai elatisitas PDRB terhadap pajak dan Retribusi sebesar 0,84 dan elastisitas Belanja langsung  sebesar  2,03.  Retribusi  ijin  gangguan  tergolong  sangat  berpotensi, retribusi  ini  merupakan  pungutan  dari  setiap  jenis  usaha  yang  terdapat  di  daerah Kabupaten  Yahukimo.  Berdasarkan  rekapan  data  pajak  retribusi,  terdapat  417 jenis usaha. Data jumlah usaha dan jeni usaha, sebagai berikut:

## Tabel 1.2 Jumlah jenis Usaha Di Kabupaten Yahukimo
Sumber : Data Rekapan Pajak/ Retribusi
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulakan  bahwa  retribusi  ijin  gangguan bersumber dari banyaknya jenis usaha di Kabupaten yahukimo. Retribusi tersebut di pungut sesuai dengan modal dan luas wilayah yang dimiliki setiap jenis usaha.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riyadi dan Setyawan (2002), yang melakukan penelitian di daerah Kabupaten Sukoharjo. Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  nilai  pertumbuhan  hasil  (Yield)  yang  sangat berpoytensi terdapat pada pajak Pemanfaatan ABT dan APT, dan Retribusi Perun. Tanah. Sedangkan yang sangat tidak berpotensi adalah Pajak Penerangan jalan, Retribusi  Biaya  Cetak  KTP,  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  dan  Retribusi Terminal.  Namun  terdapat  persamaan  pada  pajak  hotel  antara  Kabupaten Sukoharjo  dan  Kabupaten  Yahukimo  yang  menemukan  hasil  bahwa  pajak  hotel tersbut memeliki pertumbuhan hasil (Yield) yang berpotensi.
Ability  to  Implement (Kemampuan  Melaksanakan). Untuk  mengetahui  sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dapat melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah digunakan dua alat, yaitu :
a. Perbandingan  antara  potensi  dan  realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah sejak tahun 2014 di Kabupaten Yahukimo.
b. Perbandingan  antara  potensi  dan  realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi daerah sejak tahun 2015 di Kabupaten Yahukimo.
Dimana dipergunakan alat analisis sebagai berikut :
a. Sangat  berpotensi  untuk  dilaksanakan  di  kabupaten  Yahukimo  apabila perbandingan potensi dan realisasi diatas 110% maka dkatakan berpotensi.
b. Tidak Berpotensi apabila kurang dari 110%
No Jenis Usaha Jumlah Jenis Usaha 1 Kategori Toko 69 2 Kategori Kios 221 3 Kategori Bengkel 25 4 Kategori Hotel, Wisma, dan Kos 16 5 Kategori Cafe, Rumah Makan, dan Warung Makan 64 6 Kategori Penjahit 4 7 Kategori Apotik 5 8 Kategori Salon dan Pangkas Rambut 6 9 Kategori Fotocopy dan Warnet 12 10 Kategori BBM 5
Dipergunakannya  alasan  perbandingan  antara  potensi  dan  realisasi penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah,  dengan  argumentasi  hubungan  antara potensi  dan  realisasi  menunjukkan  kemampuan  melaksanakan  perpajakan  dan retribusi  daerah.    Kemampuan  untuk  mencapai  potensi  apalagi  melebihi  potensi menunjukkan  bahwa  pajak  dan  retribusi  daerah  tersebut  mudah  dilaksanakan. Semakin tinggi realisasi dibandingkan potensinya, berarti semakin terlihat adanya kemampuan pada daerah untuk melaksanakan pajak dan retribusi tersebut.
Hanya  saja,  pada  penelitian  ini  digunakan  patokan  110%.    Yaitu  untuk disebut  memiliki  potensi  untuk  melaksanakan  pajak  dan  retribusi  daerah,  berarti realisasi  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  minimal  110%  dari  potensinya. Adapun realisasi sebesar kurang dari 110% dikhawatirkan ‘terlalu mudah’ dicapai, sehingga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  tolok  ukur  kemampuan  untuk melaksanakan.   Apalagi  di  bawah  100% menunjukkan bahwa daerah  tidak  dapat melaksanakan pajak dan retribusi daerah tersebut.

## Tabel 1.3 Perbandingan antara Potensi dan Penerimaan Tahun  2014
Jenis Pajak 2014 >110 Kesimpulan Pajak Golongan C 138% Lebih besar Berpotensi Retribusi Pelayanan Kesehatan 348% Lebih besar Berpotensi Pajak Hotel 114% Lebih besar Berpotensi Retribusi parkir bandara 140% Lebih besar Berpotensi Retribusi Sewa Rukop 162% Lebih besar Berpotensi Retribusi Sewa Listrik 153% Lebih besar Berpotensi Penyertaan lelang 236% Lebih besar Berpotensi Retribsui ijin gangguan 159% Lebih besar Berpotensi Ret. Peredaran hasil hutan 135% Lebih besar Berpotensi sumbangan pihak ke 3 129% Lebih besar Berpotensi Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2014) Tabel 1.4 Perbandingan antara Potensi dan PenerimaanTahun  2015 Jenis Pajak 2015 >110 Kesimpulan Pajak Golongan C 168% Lebih Besar Berpotensi Retribusi Pelayanan Kesehatan 101% Lebih Besar Berpotensi Pajak Hotel 220% Lebih Besar Berpotensi Retribusi parkir bandara 42% Lebih Kecil Tidak berpotensi Retribusi Sewa Ruko 122% Lebih Besar Berpotensi Retribusi Sewa Listrik 149% Lebih Besar Berpotensi Penyertaan lelang 168% Lebih Besar Berpotensi Retribsui ijin gangguan 88% Lebih Kecil Tidak berpotensi Ret. Peredaran hasil hutan 90% Lebih Kecil Tidak berpotensi sumbangan pihak ke 3 268% Lebih Besar Berpotensi Sumber: Data primer diolah
Pajak dan retribusi yang tidak berpotensi dan sangat tidak berpotensi untuk dilaksanakan,  dikarenakan  tidak  menunjukkan  keunggulan  di  Kabupaten Yahukimo.  Khususnya ditahun 2015 ada beberapa jenis pajak dan retribusi yang persentasinya  dibawah  110%  yaitu,  Retribusi  Parkir  Bandara,  Retribusi  Ijin Gangguan dan Retribusi Peredaran Hasil Hutan.  Menurunnya realisasi pajak dan retribusi  pada  Retribusi  Parkir  Bandara  disebabkan  adanya  perbaikan  halaman parkir  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Yahukimo.  Sehingga  penggunaan halaman  parkir  tersebut  terhambat.  Disebabkan  fasilitas  yang  belum  memadai. Selain  itu  retribusi  Ijin  Gangguan  juga  menurun,  karena  pihak  yang  berwenang untuk menagih retribusi ijin gangguan masih memberikan kelonggaran waktu bagi pemilik  usaha  di  Kabupaten  Yahukimo.  Sehingga  pembayaran  retrubusi  ijin gangguan di tahun 2015, mengalami penurunan.
Sedangkan  pada  tahun  2014  secara  keseluruhan  berpotensi  yaitu  meliputi, Pajak  Golongan  C,  retribusi  pelayanan  kesehatan,  Pajak  Hotel,  Retribusi  Parkir Bandara,  Retribusi  Sewa  Listrik,  Retribusi  Sewa  Ruko,  Penyertaan  Lelang  Ijin gangguan, Retribusi  Peredaran Hasil  Hutan,  dan Sumbangan  pihak  ke-3.  Secara keseluruhan  pajak  dan  retribusi  di  tahun  2014,  memiliki  nilai  persentasi pertumbuhan diatas 110%.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riyadi  dan  Setyawan  (2002), potensi dan realisasi di Kabupaten sudah cukup baik, karena  mencapai 72% yang tergolong  pajak  dan  retribusi  yang  berpotensi.  Sama  halnya  dengan  kabupaten Yahukimo,  pajak  dan  retribusi  yang  bepotensi  sebesar  70%.    Sedangkan  30% tidak berpotennsi, di sebakan oleh ketidapastian lingkungan dan faktor lainnya.
Economic  Efeciency (Efesiensi  Ekonomi). Untuk  mengetahui  apakah penerapan  pajak  dan  retribusi  daerah  berpotensi  menerapkan  prinsip  efisiensi atau  tidak, maka  dipakai  tolok  ukur  berupa  perbandingan antara biaya  pajak dan retribusi  dengan total  cost .    Hanya  saja  setelah  dilakukan  penyebaran  daftar pertanyaan  kepada  berbagai  perusahaan  diperoleh  kesimpulan  bahwa    ada kemungkinan  data  biaya,  baik  biaya  tetap,  biaya  tidak  tetap,  ataupun total  cost yang tidak dituliskan responden.
Namun,  dalam  wawancara  dengan  para  responden,  mereka  selalu mengeluhkan  dan  menakutkan  otonomi  daerah  bakal  menyebabkan  usaha mereka  mengalami  kemunduran.    Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  apakah suatu  pungutan  pajak  dan  retribusi  di  Kabupaten  Yahukimo  menyebabkan economic  disefficiency atau  tidak,  digunakan  pendapat  dari  sampel  wajib  pajak dan retribusi daerah.   Kepada mereka ditanyakan tiga kelompok pertanyaan, yaitu
:  (1)  Apakah  pajak dan  retribusi  daerah membebani  biaya  mereka  atau  tidak;  (2) Apakah  otonomi  merupakan  ancaman  atau  bukan;  (3)  Apa  yang  menghalangi kelangsungan usaha usaha daerah
Wajib  pajak    dan  retribusi  daerah  menganggap  otonomi  daerah  sebagai acaman,  sebab  dalam  pandangan  wajib  pajak,  momen  otonomi  daerah  akan digunakan  pemerintah  daerah  untuk  menaikkan  penghasilan  asli  daerah  sendiri (PADS)  dari  pajak  dan  retribusi  daerah.    Namun,    pada  faktanya  proporsi  antara biaya  pajak  dan  retribusi  daerah  dengan  total  biaya  dikeluarkan  suatu  usaha daerah relatif kecil.  Bahkan, para wajib pajak dan retribusi daerah menunjuk faktor nasional,  seperti  krisis  ekonomi  dan  moneter  dan  kenaikan  harga-harga,  yang mempunyai  pengaruh diseficiency terhadap    kelangsungan  usaha  di  daerah. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  dan  retribusi  daerah  memiliki potensi efisiensi dan tidak menyebabkan disefisiensi ekonomi. Adapun data yang menunjukkan pendapat para responden sebagai berikut :

## Tabel 1.5 Pandangan Wajib Pajak DaerahTerhadap Efisiensi Ekonomi
Nama Usaha dan Pemilik Anggapan Anggapan Anggapan biaya pajak Otonomi Penghalang dan Retribusi Daerah Usaha PT. Bintang Timur Mandiri/Nanang S. Kecil Ancaman Kenaikan Harga PT. PJPR / Samuel Kadang Kecil Ancaman Kenaikan Harga PT. Ferolina/Arif Kobek Kecil Ancaman Kenaikan Harga PT Lintas Belantara / Marnita T. Kecil Ancaman Kenaikan Harga CV. Corona / Ria Megawani Kecil Ancaman Kenaikan Harga CV. Lemba Hijau / Meliati K. Kecil Ancaman Kenaikan Harga CV. Duta Mandiri / Alfret N. Kecil Ancaman Kenaikan Harga CV. Dimal / Boli N Kecil Ancaman Kenaikan Harga CV. Bombong L. / Mardiana P Kecil Ancaman Kenaikan Harga Sumber: Data Primer diolah
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Setyawan  (2002),  yang  mengemukakan  bahwa  adanya  otonomi  daerah  mungkin menjadi  sebuah  ancaman  kenaikan  harga  demi  meningkatkan  pendapatan  asli Daerahnya,  namun  menurut  kondisi  dan  fakta  yang  ada  para  pengusaha menganggap  bahwa  pajak  dan  retribusi  daerah  tidak  berpotensi  menghambat kelangsungan usaha.
Equity (Keadilan). Untuk  mengetahui  apakah  penerapan  pajak  dan  retribusi daerah  berpotensi  menerapkan  prinsip  keadilan  atau  tidak,  maka  dipakai  tolok ukur apakah perusahaan dengan skala usaha besar membayar pajak dan retribusi
daerah  lebih  besar  dari  pada  usaha  yang  berskala  kecil.    Adapun  hasil  dari pengolahan data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
a. Usaha  besar  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  lebih  banyak  daripada usaha menengah dan kecil, sehingga pajk dan retribusi daerah menunjukkan nilai keadilan
b. Nilai  keadilan  juga  terlihat  pada  perbandingan  pembayaran  pajak  dan retribusi  daerah  antara  usaha  menengah    dan  usaha  kecil.  Dimana  usaha menengah  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  lebih  banyak  daripada usaha kecil.
Hal  itu  terlihat  dengan  jelas,  dengan  mengelompokkan  berdasarkan  jenis usaha  yang  homogen.    Dari  sini  terlihat  bahwa  pada  usaha  sejenis,  usaha menengah membayar pajak dan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil.
Dibawah  ini  terdapat  tabel  yang  menjelaskan  nama  usaha  sesuai  dengan pengelompokan  jenis  usahanya  di  daerah  Kabupaten  Yahukimo.  Menurut  data jenis  usaha,  terdapat  417  usaha    yang  terdiri  dari  10  sektor  usaha  dengan klasifikasi  usaha  terdapat  pada  tabel  sebelumnya,  yaitu    tabel  4.2.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  hanya  mengambil  beberapa  sampel.  Hal  ini  disebabkan karena  jumlah  pungutan  dari  setiap  jenis  usaha  maupun  per  sektor  tidak  terlalu jauh  berbeda.Berdasarkan  jumlah  jenis  usaha  yang  terdapat  di  Kabupaten Yahukimo  terdiri  dari  417  jenis  ussaha.  Namun  dalam  penelitian  ini  tidak dicantumkan seluruhnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Setyawan  (2002),  yang  menemukan  hasil  bahwa  pengelompokan  usaha  yang sejenis  misalnya  warung  makan,  memiliki  besar  tarif  pungutan  yang  berbeda- beda.  Perbedaan  tarif    didasari  oleh  skala  usaha  dan  penghasilan  dari  usaha tersebut.
Hasil yang sama juga didapat dari penelitian di Kabupaten Yahukimo, yang menunjukkan  hasil  bahwa  tarif  warung  makan  yang  memiliki  tarif  terendah, sedangkan  yang  tertinggi  ada  pada  usaha meubel.  Besar  kecilnya  tarif  pungutan pajak  ini  berdasarkan  luas  wilayah  dan  juga  besar  modal  yang  dimilik  oleh  si pemilik usaha.
Suitability  As  a  Local  Source (Keseuaian  Sebagai  Pendapatan  daerah). Kesesuaian  sebagai  pendapatan  daerah  adalah  seberapa  besar  daerah  berhak untuk mendapatkan suatu pajak dan retribusi daerah. Apabila hanya sebagian saja yang  berhak  dimiliki  oleh  daerah,  sedangkan  sebagian  lainnya  menjadi  hak
pemerintahan yang lebih tinggi maka dikatakan bahwa pajak dan retribusi daerah tersebut  tidak  sesuai  dengan  pendapatan  daerah.    Dan  karena  seberapa  besar yang  menjadi  hak  pemerintah  daerah  atau  seberapa  hak  pemerintah  yang  lebih tinggi  ditentukan  berdasarkan  undang-undang,  maka  untuk  mengetahui kesesuaian  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  pendapatan  daerah,  digunakan pendekatan kesesuaian dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah.
Pada  saat  ini  undang-undang  yang  mengatur  pajak  dan  retribusi  daerah adalah  UU  nomor  28  tahun  2009,  oleh  karena  itu  pajak  dan  retribusi  daerah  di Kabupaten  Yahukimo  harus  diteliti  kesesuaiannya  dengan  undang-undang tersebut  .  Sehingga  untuk  kesesuaian  sebagai  pendapatan  daerah  digunakan ukuran sebagai berikut:
a. Dikatakan  berpotensi  sesuai  sebagai  pendapatan  daerah  bila  pajak  dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan undang-undang.
b. Dikatakan  tidak  berpotensi  jika  pendapatan  daerah  bila  pajak  dan  retribusi daerah bertentangan dengan undang-undang.
Untuk  mendapatkan  kesimpulan  kesesuaian  peraturan  daerah  mengenai pajak  dan  retribusi  terhadap  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2009,  diajukan beberapa  pertanyaan  kepada  beberapa  key person  (responden  kunci), dari kalangan  ahli  hukum,  kalangan  eksekutif  dan  legislatif  di  Kabupaten  Yahukimo yang terlibat dalam pembuatan dan revisi  peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.
Dari  berbagai  jawaban  responden  kunci,  ditemukan  bahwa  tidak  ada  pajak dan  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Yahukimo  yang  bertentangan  dengan  kedua jenis undang-undang.  Kalaupun ada keinginan revisi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah lebih disebabkan pada kenyataan bahwa (1) Peraturan daerah  ditetapkan  sudah  kadaluwarsa  atau  (2)    Besar  penetapan  pajak  dan retribusi daerah belum sesuai dengan inflasi.

## Tabel 1.6 Kesesuaian Sebagai Sumber Penerimaan Daerah
Jenis Pajak Kesesuaian Kesimpulan UU NO.28 TAHUN 2009 Pajak Golongan C Sesuai Berpotensi Retribusi Pelayanan Kesehatan Sesuai Berpotensi Pajak Hotel Sesuai Berpotensi Retribusi parkir bandara Sesuai Berpotensi Retribusi Sewa Rukop Sesuai Berpotensi Retribusi Sewa Listrik Sesuai Berpotensi Penyertaan lelang Sesuai Berpotensi Retribsui ijin gangguan Sesuai Berpotensi Ret. Peredaran hasil hutan Sesuai Berpotensi sumbangan pihak ke 3 Sesuai Berpotensi Sumber : Data Primer diolah
Berdasarkan  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pungutan  pajak  dan retribusi di daerah Kabupaten Yahukimo sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan  Undang-undang  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Setyawan  (2002),    yang  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  pajak  dan  retribusi  yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
Namun  perbedaan  penelitian  ini  yaitu  terletak  pada  Undang-undang  yang digunakan.  Penelitian  di  daerah  Kabupaten  Sukahajo  menggunakan  Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2000.  Sedangkan  penelitian  di  daerah  Kabupaten Yahukimo menggunakan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

## KESIMPULAN  DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  potensi  hasil  dan  atau  kemampuan  untuk  dilaksanakan  terdapat  2 (dua) pajak dan retribusi yang tidak berpotensi yaitu Retribusi Parkir Bandara, dan Retribusi Peredaran Hasil Hutan. Sedangkan Retribusi  Pelayanan Kesehatan dan Retribusi  Ijin  Gangguna  pada  Variabel  Kemampuan  Melaksanakan  tergolong berpotensi, namun pada variabel hasil tidak berpotensi.
Variabel Economic  Efeciency (Efesiensi  Ekonomi), Equity (Keadilan)  dan Suitability  as  a  Local  Source (Keseuaian  Sebagai  PAD)  sama-sama  tergolong berpotensi.  Sebab  pelaksanaan  pungutan  Pajak  dan  Retribusi  di  Kabupaten Yahukimo memiliki biaya pungutan yang relatif kecil, namun tidak dipungkiri bahwa adanya  ketidakpastian  lingkungan  bisa  menyebabkan  kenaikan  harga.  Selain  itu biaya  pungutan  dilaksanakan  secara  adil  sesuai  dengan  luas  wilayah  dan  modal para  pemilik  usaha.  Adanya  pajak  dan  retribusi  tersbut  tentu  berdsarkan  pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2009.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan  penerimaan  dari  pajak  dan retribusi  daerah  adalah  perkembangan  demografi,  seperti  jumlah  penduduk  , jumlah pemilik usaha., fasilitas dan kesadaran membyara pajak dan retribusi.

## 2.  Saran
Bagi Pemerintah, Segera memperbaiki dan menyediakan fasilitas yang baik khususnya  perbaikan  halaman  parkir  bandara,  agar  dapat  digunakan  sesegera mungkin,  sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  retribusi  parkir  bandara  di Kabupaten Yahukimo.
Perilaku  ekonomi  dan  organisasional  aparat  pemerintah  daerah    pemungut pajak dan retribusi harus diperbaiki, sedemikian rupa sehingga dilihat dari ability to implement, perilaku  tersebut  nampak  dalam  menentukan  dan  merealisasikan hubungan antara target, potensi, dan realisasi.
Bagi Masyarakat, agar lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi  sesuai  sesuai  jatuh  tempo  yang  ditentukan.  Mengingat  hasil  pungutan tersebut  sangat  berpengaruh  dalam  meningkatkan  penghasilan  bagi  Kabupaten Yahukimo.
Bagi  Peneliti  Selanjutnya,  melakukan  penelitian  di  daerah  Kabupaten maupun kota-kota yang memiliki banyak sumber penermaan Pajak dan Retribusi. Selain  itu  membandingkan  hasil  penelitian  dengan  Kabupaten  yang  lain  juga sangat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya  Wardhono,  dkk.  2012. Kajian  Pemetaan  dan  Optimalisasi  Potensi  Pajak Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Jember , J@TI Undip, Vol VII, No.2, Mei 2012.
Agung  Riyardi,  Anton  Agus  Setyawan,  Didit  Purnomo.  2002. Potensi  Pajak  Dan Retribusi  Daerah  Di  Kabupaten  Sukoharjo ,  Laporan  Penelitian: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Algifari. 2003. Statistik Induktif , Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Arikunto,  w.  1993. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Bina  Aksara. Jakarta.
Arsyad,  Lincolyn.  1999. Pengantar  Perencanaan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah , BPFE-UGM, Yogyakarta
Brotodihardjo, Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung : PT Eresco Bandung.
Davey, KJ. 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan  Relevansi  bagi  Dunia  Ketiga,  diterjemahkan  oleh  Amanullah , Jakarta UI Press.
Devas,  Nick,  dik.  1989. Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia ,  UI-Press,

## Jakarta
Elfianti,  Lis.  2009. Potensi  dan  Strategi  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Studi  Kasus  di  Kabupaten  Sijunjung, Tesis  :  Program  Pascsarjana Universitas Andalas. Padang.
Ferdinan,  A.T.  2006. Motode  Penelitian  Manajemen ,  BP  Universitas  Diponegoro Semarang.
Hadjon,  P.  M.  1990. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Surabaya: Bina Ilmu
Himawan  Estu  Bagijo.  2011. Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Sebagai  Sumber Pendapatan  Daerah  (Studi  Kasus  di  Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah Propinsi di Jawa Timur) , Jurnal PERSPEKTIF Volume XVI No. 1 Tahun 2001 Edisi Januari.
Jogiyanto. 2005. Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif , Penerbit Andi Offset : Yogyakarta.
Kaho, J.R. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Mangkoesoebroto,  Guritno.  1998. Ekonomi  Publik ,  Edisi  Kedua  Yogyakarta: BPFE-UGM.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah, Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Miyasto,  1991. Pajak  Penjualan  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Studi  Mengenai Dampak  Terhadap  Harga,  Penerimaan  dan  Struktur, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Kaho, Josep Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Koswara,  E.  2000. Menyongsong  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Berdasarkan Undang  UndangNo.22  Tahun  1999 : suatu  telaahan  dan  Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS xxix no.1: 51-52.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik , BPFE, Jogyakarta.
Mardiasmo, 2003. Perpajakan , Yogyakarta : Penerbit Andi
Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah  di  Kabupaten  Magelang :  Laporan  Penelitian,  PAU  Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
Nurcolis,  Hanif.  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah , Jakarta : PT Grasindo.
Rahayu, Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak  Hotel  Di  Kabupaten  Gunungkidul ,  Skripsi  :  Universitas Diponegoro.
Ratu,  Andi.  Nurdi  Brasit  dan  Jusni.  2010. Strategi  Peningkatan  Kontribusi  Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo,
Jurnal (Online), (pascaunhas.ac.id/jurnal/), diakses 11 Februari 2016.
Riyardi,  Agung,  Dkk.  2000. Studi  Potensi  PADS  Kabupaten  Sukoharjo :  Laporan Penelitian kerja sama FE-UMS dan DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Sidik,  M.  1999. Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah serta  Implikasinya  Terhadap  Pembiayaan  Otonomi  Daerah :  Laporan Khusus, Yayasan Indonesia Forum, Jakarta.
Soeparno.  1993. Intensifikasi  dan  Ekstensifikasi  Potensi  sumber  Pendapatan Daerah  Dalam  Pemberdayaan  Otonomi  Daerah  di  Kabupaten Sukoharjo , Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
Saray,  Ninda.  2012. Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan  C  dan Kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli  (PAD)  Daerah  di  Kabupaten Lumajang, Skripsi : Universitas Negeri Surabaya.
Sondang  P.  Siagian.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Sugianto. 2007. Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah , Jakarta : Cikal Sakti.
Suwarno,  Agus  Endro.  2008. Efektifitas  Evaluasi  Potensi  Pajak  Daerah  sebagai Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah, Jurnal  :  Akuntansi  dan  Keuangan Volume  Nomor  2,  September  2008,  hlm.  162-173  (online), (publikasiilmiah.ums.ac.id), diakses 14 Januari 2016.
Triantoro, Arvian. 2010. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung , Fokus Ekonomi, (online), Vol. 5 No. 1 Juni 2010 : 1 – 24, (http://www.e- bookspdf.org), diakses 28 Januari 2016.
Undang-Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2000,  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  RI  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  dan  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun  2009,  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.