Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati

## Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap
Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional
Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia ernalistiawati7@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penegasan  terhadap  akomodasi  pengungkapan  yang masih  menyoal  dalam  rumpun  regulasi  internasional,  hal  ini  dilakukan  guna  mendapatkan penafsiran  regulasi  yang  sama  dalam  praktik  internasional  atas  perlindungan  Sumber  Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT), yang juga merupakan implikasi dari sistem yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum dapat melindungi secara maksimal. Keterbatasan pemahaman masyarakat tradisional di negara berkembang yang seringkali dibenturkan  dengan  orientasi  komersil  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di  negara  maju  dalam pemanfaatan  SDGPT  dengan  membuat  paten.  Dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif dengan  analisis  kualititif,  penelitian  ini  menjustifikasi  hasil  yang  telah  ada  dalam  penelitian- penelitian terdahulu bahwa mekanisme beneficialy sharing telah menjadi upaya pemerintah dalam melindungi  SDGPT  dari  tindakan misappropriation ,  namun  penelitian  ini  mendapati  kebaruan yaitu  dengan  menyokong  penegasan  dan  menyempurnakan  hal  tersebut  yang  perlu  diakui  tidak cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  praktik  internasional,  karena  ditemukan  hasil  bahwa  masih terdapat  paten  Negara  Indonesia  yang  diambil  tanpa beneficialy  sharing karena  kemajemukan penafsiran  dan  akomodasi  UU  Paten  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  praktik  secara internasional.  Maka,  akomodasi  pengungkapan  atau  rumusan disclosure  requirements layak mendapatkan  posisi  dalam  regulasi  UU  Paten  di  Indonesia  untuk  langkah  mendorong  suara penafsiran  yang  sama  dalam  gaungan  praktik  dan  regulasi  internasional,  sehingga  manfaat  dapat tetap terjaga dan dirasakan oleh masyarakat asal.
Kata kunci: Disclosure Requirements, Hak Kekayaan Intelektual; Missapropriation; Paten

## Abstract
This  study  aims  to  provide  confirmation  of  the  accommodation  of  disclosure  which  is  still questionable  in  the  cluster  of  international  regulations,  this  is  done  in  order  to  obtain  the  same interpretation of regulations in international practice for the protection of Genetic Resources and Traditional  Knowledge  (SDGPT),  which  is  also  an  implication  of  the  existing  system  in  Law Number  13  of  2016  concerning  Patents  has  not  been  able  to  protect  it  optimally.  By  using  a normative juridical method with qualitative analysis, this study justifies the results that have been in  previous  studies  that  the beneficial  sharing  mechanism  has  become  the  government's  effort  to protect  SDGPT  from  acts  of  misappropriation,  but  this  research  found  a  novelty,  namely  by supporting the affirmation and perfecting of these matters which need to be acknowledged are not sufficient  to  meet  the  needs  of  international  practice,  because  it  was  found  that  there  are  still Indonesian  State patents  taken  without  beneficialy  sharing  due  to  the  plurality  of  interpretations and accommodations of the Patent Law  which are not in accordance with international practice requirements.  Thus,  the  accommodation  of  disclosure  or  the  formulation  of  disclosure requirements  deserves  a  position  in  the  regulation  of  the  Patent  Law  in  Indonesia  for  steps  to encourage  the  sound  of  the  same  interpretation  in  the  echoes  of  international  practices  and regulations, so that the benefits can be maintained and felt by people of origin.
Kata kunci: Disclosure Requirements, Intellectual property rights; Missapropriation; Patent
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  yang  dikenal  sebagai  negara mega- biodiversity memiliki  kapasitas  yang  tinggi  di  bidang  sumber  daya  genetik  dan pengetahuan  tradisional. 1 Kondisi  ini  tentu  amat  rentan  terhadap biopiracy yang dilancarkan  pihak  asing  dengan  didasari  motif  ekonomi  untuk  membentangkan penelitiannya di bidang farmasi atau bioteknologi. 2 Salah satu kasus  yang pernah terjadi  justru  hadir  dari  negara  yang  amat  lantang  di  ranah  dunia  Internasional dalam  menyuarakan  mengenai  pentingnya  penerapan  Hak  Kekayaan  Intelektual, yaitu  Jepang  dan  Amerika  Serikat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI), tercatat bahwa di Jepang  terdapat  paten  yang  diberikan  untuk  obat-obatan  dengan  bahan  yang asalnya  dari  sumber  daya  genetik  dan  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia. Ditemukan  juga,  terdapat  45  (empat  puluh  lima)  jenis  obat  penting  di  Amerika Serikat  berasal  dari  tumbuhan  dengan  komposisi  asalnya  yaitu  tumbuhan  yang hidup menjalar di Indonesia sebanyak 14 (empat belas) jenis. 3
Contoh  kasus  ini  menunjukkan  kecenderungan  pihak  asing,  yaitu  negara maju  dalam  menggurah  pengetahuan  tradisional  dari  negara  berkembang,  yang kemudian  mematenkannya  sebagai  kekayaan  intelektualnya.  Terdapat  perbedaan falsafah  hidup  dan  pandangan  yang  bertemu  dalam  konsep  etika  dan  hukum tentang  kepemilikan  kekayaan,  seperti  kekayaan  intelektual  ini,  yang menimbulkan  konflik  kepentingan  dalam  hubungan  internasional  antar  negara berkmbang dan negara maju. Negara maju berpersepsi tidak melakukan kesalahan yang  masuk  dalam  kategori  penyelewengan  terhadap  negara  berkembang  ketika memanfaatkan  hak  milik  individu  secara profitable untuk  dirinya  sendiri  tanpa seizin yang bersangkutan karena dalam pahamnya mengenai pelanggaran hak dan etika,  dianggap  hal  tersebut  tidak  termasuk  kepada  pelanggaran  hak  terhadap orang  lain.  Sedangkan  di  negara  berkembang,  Indonesia  pada  khususnya, memiliki  anggapan  bahwa  negara  maju  tersebut  tidak  adil,  dikarenakan  tidak dapat mengakui hak kolektif masyarakat yang ada di negara berkembang.
Berdasarkan  hal  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1997,
Republik  Indonesia  sudah  secara  resmi  menerima  keanggotaannya  dan memperoleh  persetujuan  untuk  pendirian World  Trade  Organization (WTO)  dan semua  lampirannya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  dituntut  dalam  hal  pelaksanaan perjanjian  tersebut.  Satu  dantara  perjanjian  yang  dikelola  di  bawah  WTO,  ini merupakan  perjanjian  perdagangan  terkait  aspek  hak  kekayaan  intelektual,
1 Mardiastuti,  Ani.  “Implementation  of  Access  and  Benefit  Sharing  in  Indonesia:  Review  and  Case Studies”, Jurnal Manajemen Hutan Tropika 25, no 1 (2019): 35, https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35.
2 Wiradirja,  Imas  Rosidawati,  Fontian  Munzil,  and  Nurul  Aini  Nindya  Kusumah.  “Intellectual Property  Protection  In  Field  Of  Patents  On  Indonesia  Genetic  Resources  From  Foreign  Party Missapropriation Actions.” In International Joint Seminar , (2019): 20.
3 Ratna  Ayu  Widiaswari,  “Perlindungan  Kue  Tradisional  Bali  dalam  Perspektif  Kekayaan Intelektual,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 9,  no.  3  (2020):  575, https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
termasuk  perdagangan  barang  palsu  atau  disingkat  perjanjian Trade-Related  of Intellectual  Property  Rights (TRIPs).  Jika  memotret  dari  lensa  kelengkapan regulasi  Indonesia  dalam  pengimplementasian  ketentuan-ketentuan  internasilan dalam rangka perlindungan HKI, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara  dengan  kepatuhan  yang  tinggi  ketika  meliha  seberapa  menyeluruh  aturan Indonesia  menerapkan  berbagai  ketentuan  internasional  yang  membahas perlindungan  HKI.  Namun,  implementasi  perlindungan  HKI  Indonesia  mungkin tidak lebih baik. Hal  ini  disebabkan oleh kurangnya  kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap HKI. Selain itu, budaya di Indonesia bersifat komunal, yang bertentangan  dengan  gagasan  melindungi  hak-hak  individu.  Masyarakat  yang memiliki  hak  penuh  terhadap  pengetahuan  tradisional,  tidak  mempertimbangkan imbalan ekonomi serta enggan memiliki motivasi untuk mempertahankannya.
Sesungguhnya  Indonesia  sudah  memiliki  serangkaian  regulasi  untuk melindungi  Sumber  Daya  Genetik  dan  Pengetahuan  Tradisional  (SDGPT)  yang termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (UU Paten), namun hal  ini belum cukup melindungi  secara maksimal terutama dalam praktik  internasional.  Perlu  penyempurnaan  akomodasi  guna  menjadi  sokongan regulasi  internasional,  sehingga  dapat  mempertegas  perlindungan  dan penyempurnaan  manfaat  dalam  masyarakat  asal  terhadap  SDGPT.  Pengulangan kejadian-kejadian  yang  merugikan  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  negara  maju yang menggunakan SDGPT tanpa aturan yang jelas dan beneficially sharing tidak diharapkan  terjadi  lagi.  Karena  potensi  Indonesia  sebagai  negara mega- biodiversity sangat  besar dalam hal  SDGPT  yang akan berbuah menjadi  manfaat invensi bagi negara dan masyarakatnya.
Negara-negara  berkembang,  seperti  Indonesia,  mulai  menyadari  perlunya memperjuangkan  konservasi  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayatinya sebagai  akibat  dari  banyaknya  penyelewengan  yang  dilancarkan  oleh  negara- negara  maju  terhadap  sumber  daya  genetik    dan  pengetahuan  tradisional  negara- negara  berkembang.  Perdebatan  tafsir  yang  berbuah  kerugian  bagi  Indonesia  ini sudah  saatnya  menyadarkan  untuk  melindungi  sumber  daya  genetik  dan pengetahuan  tradisionalnya  karena  Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya genetik dan pengetahuan tradisional  yang dapat  ditunggangi  untuk  menghasilkan profit,  memperoleh  keadilan  di  dalam  sistem  perdagangan  internasional  serta melindungi hak-hak masyarakat tradisional Indonesia. Isu mengenai Sumber Daya Genetik  dan  Pengetahuan  Tradisional  (SDGPT)  ini  memang  sudah  banyak digaungkan,  namun  Indonesia  saat  ini  perlu  langkah  yang  tidak  hanya  lahir  dari keputusan-keputusan prematur.
Terkait  dengan  perlindungan  SDGPT  sendiri,  terdapat  beberapa  penelitian dengan  komposisi  didalamnya  yang  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  yang dilakukan  ini.  Pertama,  penelitian  penelitian  Wiradirja,  dkk.,  (2019)  yang membahas mengenai perlindungan kekayaan intelektual dalam bidang paten yaitu
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
dalam  hal  sumber  daya  genetik  Indonesia  dari  tindakan missapropriation oleh pihak asing. Penelitian ini mengemukakan hasil bahwa Indonesia telah melakukan langkah komprehensif dengan membuat UU Paten sebagai arah kejelasan regulasi dalam paten, selain itu dijelaskan bahwa beneficially sharing dapat menjadi solusi dalam  melindungi  penguatan  pengetahuan  tradisional,  namun  masih  menjadi sorotan yang mengambang karena belum terdapat kemantapan regulasi yang dapat membantu permasalahan yang telah dijabarkan. 4
Kedua,  penelitian  Yulia  (2021)  mengenai  peluang  dan  tantangan perlidungan  pengetahuan  tradisional  yang  diakomodir  dalam  hukum  paten Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian doktrinal yang berfokus pada Pasal 26 UU  Paten,  yang  mengemukakan  hasil  bahwa  asas  asal-usul  pengungkapan merupakan  syarat  yang  ditegaskan  dalam  UU  Paten  Indonesia  dalam  hal pengetahuan  tradisional 5 .  Namun  penelitian  ini  hanya  menyoroti  perlindungan pengetahuan tradisional berdasarkan hukum paten di Indonesia yang jika beranjak pada praktik internasional maka kebutuhannya tidak sesuai.
Ketiga,  Prasada  (2022)  yang  membahas  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia, 6 penelitian  ini  memnahas  sebuah hasil  yang  menyoroti  perlindungan  hukum  terhadap  pengetahuan  tradisional  dan sumber  daya  genetik  yang  terdapat  dalam  Pasal  26  Undang-undang  UU  Paten, dalam  penelitian  ini  mengusung beneficially  sharing sebagai  sebuah  upaya terhadap  pengetahuan  tradisional  dari  sisi  perlindungan  hukumnya  di  Indonesia dalam rangka pencegahan dari tindakan misappropriation .
Perbedaan  yang  didapati  dalam  penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian terdahulu  tersebut,  yaitu  tulisan  ini  berfokus  pada  sokongan  penegasan  rumusan pengungkapan  yang  masih  hangat  digaungkan  dan  rekomendasi  penyempurnaan regulasi  di  Indonesia  yang  akan  berimplikasi  pada  tujuan  utama  yaitu  kesamaan penafsiran dan akomodasi regulasi secara internasional atas perlindungan Sumber Daya  Genetik  dan  Pengetahuan  Tradisional  (SDGPT)  guna  dapat  memenuhi kebutuhan  praktik  internasional  dalam  hal  paten  agar  Indonesia  dan  negara berkembang  lainnya  tidak  kehilangan  manfaat  dari  invensi  asalnya.  Akomodasi pengungkapan  atau  rumusan disclosure  requirements layak  mendapatkan  posisi dalam regulasi UU Paten di Indonesia untuk langkah mendorong suara penafsiran yang  sama  dalam  gaungan  praktik  dan  regulasi  internasional.  Pengkajian  akan dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  menelusuri  beberapa  peraturan  perundang- undangan  hingga  perjanjian  internasional  yang  terkait  dengan  perlindungan
4 Wiradirja,  Imas  Rosidawati,  Fontian  Munzil,  and  Nurul  Aini  Nindya  Kusumah.  “Intellectual Property  Protection  In  Field  Of  Patents  On  Indonesia  Genetic  Resources  From  Foreign  Party Missapropriation Actions.” In International Joint Seminar , (2019): 20.
5 Yulia.  Yulia,  “The  Protection  of  Traditional  Knowledge  Under  Indonesia  Patent  Law:  Between Opportunities  and  Challenges,” Indonesian  Journal  of  Indonesian  Law  18 ,  no.  3  (2021):  815, https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815.
6 Erisa  Ardika  Prasada,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Tradisional  di  Indonesia,” Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 4, no. 1 (2022), https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
SDGPT,  hingga  akhirnya  memberikan  penegasan  hukum  dan  pandangan  dalam penyempurnaan  rumusan  konsep  perlindungan  SDGPT  yang  komperhensif  dan menghindari benturan kepentingan antar pihak.

## 2. METODE
Kajian hukum ini menggunakan metode penelitian  yuridis normatif dengan pendekatan  konseptual  dan  hukum,  yang  kemudian  dijabarkan  dan  dikaji  secara deskriftif  kualitatif.  Berkaitan  dengan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  dipecah  menjadi  tiga  (tiga)  jenis  bahan  hukum  yang berbeda,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. UU Paten menjadi sumber hukum utama atau sumber hukum primer dalam penelitian  ini.  Dilengkapi  dengan  kuku,  jurnal,  dan  artikel  yang  relevan  yang digunakan sebagai sumber hukum sekundernya. 7 Kemudian, bahan hukum tersier sebagai bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti kamus dan ensiklopedia. 8
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penegasan  atas  Regulasi  Internasional  tentang  Perlindungan  Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT)
Di era disrupsi 4.0 ini,  dengan  perkembangan  industri  dan  perdagangan, peranan  kekayaan  intelektual  mulai  dari  kekayaan  industrial  dan  hak  cipta menjadi  penting. 9 Kekayaan  Intelektual  dan  adat  masyarakat  adat  merupakan wujud  dari  hak  teritorial  dan  penentuan  nasib  dari  masyarakat  adat,  yang  pada dasarnya hal  ini perlu menjadi  perhatian dalam bagian dari perlindungan  teradap pengetahuan  tradisional. 10 Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  bentuk kreativitas inteklektual yang nyata, dan bukan hanya gagasan, konsep ataupun ide semata. 11 Negara-negara  adidaya  yang  didominasi  oleh  negara-negara  barat, menganut  filosofi  kapitalisme  dan  individualisme  yang  lebih  mengutamakan perwujudan gagasan perlindungan hak milik individu, termasuk di dalamnya hak milik  yaitu  modal  ataupun  kekayaan  intelektual.  Pengetahuan  tradisional  dan sumber daya hayati dianggap sebagai domain publik oleh negara-negara tersebut, sehingga  setiap  individu  bebas  untuk  mengkomersilkan  dan  mengeksploitasi  hal tersebut sekalipun untuk kepentingannya sendiri.
7 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurasi  Permasalahan  Hukum  Kontemporer,”  Gema  Keadilan7,  no.  1  (2020):  20-33, https://doi.org./10.14710/gk.2020.7504.
8 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurasi Permasalahan Hukum Kontemporer,”
9 Zaenal  Arifin  and  Muhammad  Iqbal,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang  Terdaftar,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 47–65, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
10 Reh  Bungana  Beru  Perangin-angin,  Ramsul  Nababan,  dan Parlaungan  G.  Siahaan,  “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 178, https://doi.org/10.31078/jk1718.
11 Gabriella  Ivana  dan  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Akibat  Kekosongan  Hukum  Terhadap  Non- Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 708, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
Masyarakat di negara maju melihat potensi ekonomi yang sangat besar dari sumber  daya  genetik  dan  pengetahuan  obat  tradisional  yang  hidup  di  sekitar lingkup  penduduk  lokal  di  negara  berkembang.  Maka  dengan  sifat  filosofi kapitalis  dan  individualismenya  mereka  berhasil  untuk  mengakuisisinya,  karena penduduk  di  negara  berkembang,  yaitu  Indonesia  pada  khusunya,  belum  bisa melihat  manfaat  ekonomi  dari  pemanfaatan  keanekaragaman  hayati  yang melahirkan pemanfaatan pengetahuan tradisional di  negara maju tersebut. Ketika negara-negara  dunia  ketiga  lainnya  memperkaya  kekayaan  intelektual  mereka, namun  negara  adidaya  bekerja  keras  untuk  memberikan  tekanan  pada  negara- negara  tersebut  untuk  melestarikan  kekayaan  intelektualnya.  Hingga  kemuadian mereka  menggunakan  pengetahuan  tradisional  yang  sebenarnya  merupakan kekayaan intelektual individu di negara miskin serta menyalahgunakannya.
Negara-negara  berkembang  menyadari  bahwa  penggunaan  sumber  daya genetik  pengetahuan  tradisional  di  bidang  farmasi  atau  kedokteran  oleh  negara- negara industri mengandung komponen ketidakadilan. Negara-negara berkembang mengklaim  bahwa  negara-negara  kaya  memiliki  standar  yang  berbeda  untuk melindungi  kekayaan  intelektual.  Ketika  negara-negara  dunia  ketiga  lainnya menyalin  kekayaan  intelektual  mereka,  mereka  bekerja  keras  untuk  memberikan tekanan pada negara-negara tersebut untuk melestarikan kekayaan intelektualnya. Namun  sebaliknya,  pengetahuan  tradisional  yang  sebenarnya  merupakan kekayaan  intelektual  orang-orang  di  negara-negara  miskin  mepeka  pergunakan dan  salahgunakan.  Faktanya,  negara-negara  seperti  Amerika  Serikat  ragu-ragu dalam  meratifikasi Convention  on  Biological  Diversity (CBD)  yang  memiliki tujuan untuk melestarikan penggunaan kenekaragaman hayati, karena hal itu dapat menyebabkan kurangnya jaminan untuk perlindungan paten. 12
Pengetahuan  tradisional  negara-negara  berkembang  tidak  menikmati perlindungan  yang  sama  dengan  kekayaan  intelektual  di  negara  maju,  itulah sebabnya  negara-negara  berkembang,  khususnya  Indonesia,  merasakan  ketidak adilan.  Sementara  itu,  negara-negara  maju  membenamkan  negara-negara berkembang  agar  melestarikan  kekayaan  intelektual  yang  dimilikinya  dalam upaya  untuk  mencegah  penyalahgunaan  properti  itu  di  negara-negara  tersebut. Karena pada dasarnya dalam sebuah keadilan terdapat kaidah hukum, moral, nilai etika, dan kesamarataan sebagai perspektif filosofis. 13
Negara  maju  dan  berkembang  mempunyai  kesinambungan  dalam mengekspresikan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditentukan oleh komitmen
12 Widiaswari, “Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual.”
13 Muhamad  Shafwan  Afif  dan  Heru  Sugiyono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek Terkenal Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 565,
https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
globalnya. 14 Namun, negara-negara maju memiliki kacamata lain  yang memdang tajam  pentingnya  untuk  memiliki  perlindungan  paten,  karena  hal  tersebut  akan mempromosikan  pengembangan  karya  inventif  baru  dan  melindungi  investasi yang  dilakukan  dalam  teknologi.  Akibatnya,  negara-negara  maju  memberikan banyak  perhatian  pada  penerapan  sistem  HKI,  dan  bahkan  tampaknya  negara- negara  maju  melanyak  negara-negara  berkembang  untuk  melakukannya. Ketidaksepahaman  dan  sengketa  akan  selalu  ditemukan  di  kehidupan  manusia dalam bermasyarakat. 15
Pengaturan  tentang  apaten  di  Indonesia  terjadi  terjadi  kekosongan  hukum dalam kurun waktu 36 tahun. Hingga kemudian baru pada tahun 1989 dikeluarkan seperangkat peraturan yang cukup komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1989  tentang  Paten,  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1989  tentang  Paten  (UU  Paten  Lama).  Undang-Undang  Paten  diperbarui  dengan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2001  tentang  Paten  pada  tahun  2001  karena kemajuan  ilmu  ekonomi  dan  teknologi  serta  ratifikasi  perjanjian  internasional dalam domain teknologi, industri, dan perdagangan (UU Paten).
UU  Paten  telah  mengalami  penyempurnaan  mengenai  konsep  paten. Sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Paten,  jika  yang  disebut dengan  hak  esksklusif  itu  diagih  oleh  negara  seorang  penemunya  di  bidang teknologi  tersebut  yang  selama  waktu  tersebut  ia  melakukan  penanaman  modal sentuiri  ataupun  memberikan  memberikan  kepada  pihak  lain  perihal pelaksanaannya.  Dijelaskan  lebih  lanjut,  berdasarkan  hal  yang  termaktub  dalam Pasal 1 angka 2 UU Paten, hasil darri upaya mengurai maslah penemu di bidang teknologi  yang  menimbulkan  suatu  proses  ataupun  produk,  serta  perbaikan  dan pembaruan  pada  suatu  produk  atau  proses  disebut  dengan  invensi.  Istilah "penemu"  seperti  yang  digunakan  dalam  UU  Paten  tidak  selalu  berhubungan dengan satu orang, melainkan dengan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengimplementasikan ide yang menghasilkan tindakan yang dapat menghasilkan penemuan  baru.  Meskipun  penemuan  itu  dikendalikan  oleh  orang  lain,  secara moral  diperlukan  dalam  paten  bahwa  nama  penemu  masih  disebutkan.  Tidak semua  invensi  dapat  dipatenkan,  tetapi  hal  ini  terbatas  pada  bidang  kemajuan teknologi. 16 Teknologi industri ini dapat berbentuk metode produksi, produk, atau sesuatu  yang  dikembangkan  melalui  penggunaan  teknologi  atau  melalui pengalaman kerja. Teknologi ini dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan jenis paten yang diizinkan oleh UU Paten, yaitu paten proses dan paten produk.
14 Muhamad Junaidi, “Politik Hukum Dunia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrumen Kesepakatan G20”, Jurnal Ius Constituendum 7, No. 2 (2022): 207-215, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488
15 Yati Nurhayati, “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 335, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700.
16 Pamuntjak, A., Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi (Jakarta: Djambatan, 1994).
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
Dikenal  dua  sistem  paten  di  dunia,  yaitu  sistem  penemu  pertama  ( first  to invent  system )  dan  sistem  pendaftar  pertama  ( first  to  file  system ).  Pada  sistem penemuan pertama, prioritas tidak ditentukan oleh aplikasi tetapi pada penemuan pertama.  Namun  demikian,  pada  sistem  penemuan  pertama  pun  tetap  ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran, hanya saja penemu pertama memberikan prosedur interferensi untuk pendaftaran tersebut.
Indonesia  menganut  prinsip first-to-file ,  sebagaimana  termaktub  dalam Undang-undang Paten. Terbukti dalam Pasal 20 UU Paten,  yang mengemukakan mengenai  permohonan  yang  diajukan  kepada  Ditjen  Hak  Kekayaan  Intelektual menjadi  landasan  pemberian  paten.  Menurut  klausul  ini,  tidak  ada  hak  otomatis untuk  paten;  sebaliknya,  negara  hanya  menawarkan  perlindungan  hukum  untuk paten  yang  telah  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, tercantum  dalam  Daftar  Umum  Paten  serta  diterbitkan  dalam  Lembaran  Negara Paten.  Tidak  terdapat  ketentuan  bagi  penemu  yang  belum  mengajukan permohonan paten atau yang belum memerincikan invensinya untuk mengajukan gugatan  pembatalan  bilamana  terbukti  invensi  tersebut  tidak  sah,  sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  UU  Paten.  Akibatnya,  secara  mutlak  dapat  dikatakan bahwa Indonesia menerapkan system first-to-file , jika telah mendapatkan sertifikat paten dan didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak.
Namun  demikian,  UU  Paten  tetap  mengagih  keleluasaan  bagi  para  pihak yang  menerapkan  sebuah  inovasi  apabila  diperlukan  invensi  yang  sama  untuk tetap  memiliki  hak  untuk  mengimplementasikan  invensi  tersebut  sebagai "pengguna  lama"  meskipun  invensi  yang  sama  kemudian  diberikan  paten. Menurut  aturan  yang  diuraikan  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  UU  Paten.  Penemuan harus  benar-benar  merupakan  hasil  dari  tindakan  yng  dipetik  dengan  sebuah iktikad baik yang dilakukan seorang yang menggunakannya untuk pertamakalinya.  Ada  pengecualian  untuk  klausa  "pengguna  sebelumnya" sebagaimana diterangkan sebelumnya, hal tersebut sudah termaktub dalam bagian 14 Undang-Undang Paten.
Setelah  invensi  yang  sama  diterbitkan  sertifikat  paten,  permohonan  harus dilakukan  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  agar memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  hak  sebagai  pengguna  sebelumnya  yang dijelaskan dalam Pasal  15 UU Paten. Bukti bahwa penemuan tidak  dilaksanakan menggunakan  deskripsi,  foto,  contoh,  atau  deskripsi  lain  dari  penemuan  yang dicari  oleh  paten  harus  disertakan  dengan  aplikasi.  Direktorat  Jenderal  HKI memberikan pengakuan sebagai "Sertifikat Pengguna Lama" bagi individu.
Sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  15  UU  Paten  yang  menyebutkan bahwa  untuk  mendapatkan  hak  sebagai  pengguna  terdahulu,  maka  permohonan dapat  mengajukan  kepada  Direktorat  Jenderal  HKI  dalam  waktu  Invensi  yang serupa telah diberkan sertifikat paten nya. Harus terdapat bukti yang menerangkan bahwa invensi tersebut dilakukan dengan tidak memakai contoh, uraianm gambsr,
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
atau keterangan lain dari invensi yang dimintakan paten dalam permohonan paten tersebut.  Pengakuan  sebagai  pengguna  lama  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal HKI  berupa  “Sertifikat  Pengguna  Lama”.  Pernyataan  “Pengguna  Sebelumnya” berakhir  bersamaan  dengan  batas  waktu  paten  untuk  penemuan  yang  sama. Negara  memberikan  hak  eksklusif  kepada  pemohon  yang  telah  mengajukan aplikasi paten dengan ketentuan paten regular yaitu jangka waktunya 20 tahun dan paten  sederhana  yaitu  10  tahun,  dimulai  pada  tanggal  pengajuan  (yang  telah menjadi ketentuan untuk memenuhi persyaratan administratif).
Hak  untuk  menggunakan  kepentingan  ekonomi  sendiri  atau  memberikan hak  tambahan  kepada  pihak  ketiga  berdasarkan  kontrak  dikenal  sebagai  hak eksklusif,  dan  diberikan  hanya  dalam  kurun  waktu  tertentu  kepada  pemegang paten.  Karena  kegiatan  komersialisasi  adalah  hasil  nyata  dari  paten,  pelanggaran paten secara definisi merupakan pelanggaran hak eksklusif, yng lebih spesifiknya merupakan  pelanggaran  klaim  yang  dapat  dimaknai  sebagai literer  infringement (penafsiran  pelanggaran  berdasarkan  bunyi  klaim  secara  literal),  atau  doktrin kesepadanan (penafsiran pelanggaran berdasarkan cara, fungsi, dan hasil tes).
Selanjutnya, sistem defensive dapat digunakan untuk menerapkan UU Paten sehubungan  dengan  inisiatif  untuk  melindungi  pengetahuan  konvensional  di bidang  kedokteran  konvensional.  Ini  beriringan  bersama  skema  yang  dibahas dalam WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore yang telah diterjemahkan pribadi bahwa sebagaimana dinyatakan perlindungan defensive dimaksudkan bukan untuk menetapkan  hak-hak  tertentu  atau  kepentingan-kepentingan  lain  dalam  materi Tradisional  Knowlage melainkan  untuk  mencegah  pihak  lain  menuntut  atau memperoleh hak kekayaan intelektual atas materi pelajaran tersebut.
Sistem defensive tersebut  tentunya  harus  didukung  oleh database yang eksak  dan  mutakhir  dengan  menyingsing  informasi  tentang  pengetahuan tradisional  di  bidang  pengobatan  tradisional.  Urgensi  pemberian  informasi  bagi pemeriksa  paten  ini  berguna  agar  paten  tidak  diberikan  jika  teknologi  dasarnya telah  dipraktikkan  oleh  masyarakat  setempat.  Di  sisi  lain,  jika  ditemukan  bahwa paten  baru  telah  diberikan  di  suatu  negara  untuk  inovasi  yang  dikembangkan menggunakan pengetahuan tradisional  tertentu,  pihak  yang berkepentingan dapat meminta  pembatalan  paten  atau  meminta  pemotongan  pendapatan  dari penggunaannya.  Namun,  sistem  ini  bukan  tanpa  masalah.  Pertama, mempertimbangkan  pengetahuan  tradisional  dibidang  farmasi  atau  obat-obatan terhampar  luas  di  seluruh  Indonesia,  mengembangkan  sistem  informasi  yang tergabung dalam sebuah database bukanlah tugas yang mudah atau murah. Sistem patennya juga regional.
Perlu  diakui,  jika  kepincangan  pengaturan  masih  ditemukan,  konsep persyaratan  pengakuan  sumber  yang  termaktub  dalam  UU  Pasal  26,  belum didukung  oleh  pengaturan  internasional  yang  mengikat  kesepakatan  seluruh
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
negara  pemangku  kepentingan.  Sebagai  hasil  dari  ketelitian  aturan  dalam persyaratannya  dapat  disimpulkan  dari  eksplanasi  sebelumnya,  bahwa penggunaan  UU  Paten  masih  layak  untuk  pengetahuan  tradisional  di  bidang farmasi,  khususnya  jamu  dari  Indonesia,  jika  telah  dikembangkan  oleh  masing- masing  anggota  masyarakat  menjadi  suatu  invensi  yang  dapat  dipatenkan  oleh negara asing. Menjadi  gagasan  yang berpeluang  menjadi  manfaat  yang utuh jika perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  atas  pemanfaatan  sumber  daya genetik yang dapat dilakukan dengan memberikan hak kekayaan intelektual dalam bentuk  paten,  dengan  menambahkan  persyaratan disclosure  requirement dalam pengajuan  paten.  Hal  ini  tentunya  akan  membantu  dalam  menyokong  penegasan instrument  hukum  internasional  dan  menjaga  marwah  invensi  suatu  paten  dalam praktik  secara  internasional.  Tentu  saja  hal  ini  berdampak  juga  pada  eksistensi Sumber  Daya  Genetik  dan  Pengetahuan  Tradisional  (SDGPT)  Indonesia  yang memiliki  potensi  tinggi  dalam  membuahkan  manfaat  secara  komersil  bagi masyarakat lokalnya.
3.2 Upaya Pemerintah Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional  (SDGPT)  dari  Paten-Paten  yang  dilakukan  Pihak  Asing dengan Mekanisme Beneficialy Sharing
Menurut teori hukum yang menjadikan keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara dan menggunakan hukum sebagai panduan untuk  mencegah  segala  jenis  kesewenang-wenangan,  masalah  ini  juga  harus diakomodir oleh hukum. 17 Negara-negara berkembang, Indonesia pada khususya, dengan  kecenderungan  masyarakat  yang  komunal,  kerap  kali  mengutamakan nilai-nilai  kebersamaan  dengan  tdak  hanya  berkiblat  terhadap  nilai-nilai materialism,  namun  juga  nilai  spiritualisme  menjadi  wujud  gagasan  hidup berdampingan  secara  damai.  Filosofi  dari  spiritualisme  dan  kebersamaan  ini menjadi potret  yang dianut masyarakat di negara-negara berkembang, khusunya di  Indonesia.  Padahal,  jika  berkaca  pada  cermin  saat  ini,  nilai-nilai  ini  tidak sepenuhnya  relevan  jika  pada  posisinya  disandingkan  dengan  kekayaan intelektual  masyarakat  berupa  pengetahuan  tradisional,  seperti  halnya pengetahuan obat tradisional, seseorang dengan pengetahuannya yang lebih bisa saja  memonopolinya,  terlebih  jika  monopoli  tersebut  dimotivasi  semata-mata keuntungan  ekonomi  seorang  individu.  Sardjono  menyebut  bahwa  individu merupakan  bagian  integral  dari  masyarakat,  maka  tempat  untuk  hak  individu tersebut  yaitu  dalam  kerangka  pemikirannya. 18 Minimnya  pemahaman masyarakat  tentang  HKI  menjadikan  masyarakat  tidak  tertarik  menggunakan manfaat  ekonomi  obat  tradisional  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat tentang  HKI.  Industri  farmasi  di  negara-negara  industri  pasti  telah
17 Devi  Yulida,  Kartika  Widya  Utama,  Xavier  Nugraha,  “Verifikasi  Manual  Manifestasi  Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Kepatuhan Tata Usaha Negara”, Jurnal  USM  Law Review  5,  no. 1 (2022) : 31-48, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600.
18 Sardjono, A., Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional (Bandung: Alumni, 2016).
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
memperhatikan  potensi  ini,  dan  sejak  itu  mereka  telah  mengambil  keuntungan dari  ilmu  pengobatan  tradisional  tanpa  pemilik  pengetahuan  itu  menerima pemberitahuan  atau  bayaran  yang  adil.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat banyaknya  peristiwa  yang  dipandang  berbahaya  bagi  Indonesia,  seperti  AS mematenkan bahan aktif temulawak yang digunakan dalam obat anti kanker hati dan  anti  jantung  serta  paten  kunyit  Jerman. 19 Kemudian,  sebuah  bisnis  Jepang telah  mematenkan  tanaman  brotowali,  sebuah  obat  tradisional  yang  sejak  lama digunakan di Indonesia. 20
Sebagai  aktor  yang  menjadi  pemain  kunci  dalam  ekonomi  pengetahuan global, HKI erat dengan masalah biopiracy karena merupakan aktor utama dalam ekonomi  pengetahuan  global.  Setelah  ratifikasi  perjanjian  TRIPS,  yang menetapkan  kriteria  untuk  perlindungan  paten,  indikasi  geografis,  hak  cipta, desain  industri,    dan  merek  dagang,  klaim  untuk  pengambilalihan  sumber  daya genetik  dan  Informasi  yang  mendasarinya  meningkat.  Untuk  sepenuhnya memahami  sifat,  luas,  dan  ruang  lingkup  klaim biopiracy dalam  konteks  ini, sejumlah  aspek  dari  sistem  paten  harus  diperiksa  secara  menyeluruh.  Seperti halnya  klaim Rice  Tec  (Texas) adalah  upaya  biopiracy. 21 Ini  dapat  dicirikan sebagai  dampak  dari  kegagalan  hak  kekayaan  intelektual  untuk  melindungi pengetahuan  tradisional  dan  mencegah  perampasannya  yang  berkelanjutan.  Hal tersebut  dapat  ditandai  sebagai  buntut  dari  kegagalan  hak  kekayaan  intelektual untuk melindungi pengetahuan tradisional dan membuat pengetahuan tradisional terus diapropriasi. 22
Hukum  nasional  di  Indonesia  dan  perjanjian  internasional  khusus  yang mengikat tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) belum  dianggap  sesuai  dengan  kebutuhan  praktik  internasional  saat  ini.  Seperti halnya  konsep  persyaratan  pengakuan  sumber  yang  termaktub  dalam  UU  Pasal 26,  belum  didukung  oleh  pengaturan  internasional  yang  mengikat  kesepakatan seluruh negara pemangku kepentingan. Oleh karena itu hal ini menjadi penyebab maraknya  pemanfaatan  SDGPT  oleh  masyarakat  Indonesia  oleh  pihak  asing tanpa  meminta  izin  ( biopiracy ).  Berangkat  dari  hal  tersebut,  Pemerintah Indonesia  melakukan  sebuah  upaya  dengan  melakukan  perlindungan defensive melalui  forum  Sumber  Daya  Genetik,  Pengetahuan  Tradisional,  dan  Ekspresi
19 Trias Palupi Kurnianingrum, “Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal  26  UU  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (Protection  of  Patent  Rights  on  Traditional  Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents),” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 49–65, https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222.
20 Imas  Rosidawati,  “Konsep  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  Berdasarkan  Asas  Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 2 (2013): 163–85, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1.
21 Susanti,  Diah.  “Sumber  Daya  Genetik  Sebagai  Potensi  Kekayaan  Intelektual  Komunal.” Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), (2021): 119-124.
22 Dwi  Tiara  Kurnilasari,  Annalisa  Yahanan,  dan  Rohani  Abdul  Rahim,  “Indonesia’s  Traditional Knowledge  Documentation  in  Intellectual  Property  Rights’  Perspective,” Sriwijaya  Law  Review 2,  no.  1 (2018): 110, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.114.pp110-130.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
Budaya  Tradisional  Indonesia  (GRTKTCE)  untuk  memfasilitasi  koordinasi antara  negara-negara  yang  telah  setuju  untuk  membantu  negosiasi  untuk menciptakan  instrumen  legislatif  internasional  dalam  rangka  perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Perlindungan  pengetahuan  tradisional  ini  menjadi  perhatian World Intellectual  Property  Organization (WIPO),  sebuah  lembaga  global  yang berfokus pada masalah HKI. Berangkat dari hal tersebut, WIPO membntuk The Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division) pada tahun 1997.  Menurut  pembagian  ini,  ada  hubungan  antara  sistem  pengetahuan tradisional  dan  sistem  HKI. 23 Oleh  karena  itu  pengetahuan  tradisional  dapat dilindungi  melalui  sistem  HKI.  Kemudian, Convention  on  Biological  Diversity (CDB) ditandatangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1992 sebelum  Divisi  Masalah  Global  didirikan.  Untuk  melengkapinya  WTO menambahkan  TRIPs  sebagai  suplemen,  dan  beberapa  negara  di  seluruh  dunia memasukkan  klausul  tersebut  ke  dalam  hukum  nasional  mereka  sendiri. Beberapa negara di seluruh dunia juga membuat undang-undang mereka sendiri untuk meresesrvasi pengetahuan tradisional mereka, seperti Selandia Baru, yang memiliki sistem Prior Informed Consent (PIC); Australia, yang menggabungkan hukum  adat  Aborigin  dengan  rezim  hak  kekayaan  intelektual  (HKI) kontemporer;  dan  Indonesia,  yang  melindungi  pengetahuan  tradisional  dalam bentuk cerita rakyat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  (UU  Hak  Cipta),    yang  pada  dasarnya  berarti  bahwa  Indonesia  hanya melindungi cerita rakyat. 24
Indonesia  telah  melakukan  begitu  banyak  upaya  untuk  melindungi SDGTPP  baik  melalui  upaya  nasional  maupun  internasional.  Oleh  karena  itu, sistem  hukum  perlindungan  SDGTPP  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat  adat,  dikarenakan  semangat  masyarakat  berperan  dalam  menunjang suatu  sistem  untuk  perlindungan  ini.  masalah  untuk  diserahkan  kepada komunitas  tradisional  yang  lebih  memahami  kebutuhan  mereka.  Masalah perlindungan dari biopiration dan missaporation merupakan regulasi yang harus diatur oleh pemerintah, regulasi HKI dibuat dengan sistem sui generis , sehingga ada  kepastian  hukum  yang  melindungi  karya  intelektual  dan  hak  masyarakat tradisional  juga  dapat  terlindungi.  Sebagai  upaya  nasional,  hal  yang  dilakukan yaitu  dengan  menyusun  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengetahuan Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (RUU  PTEBT);  Rancangan Undang-Undang  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Generik  (RUU  PPSDG); Rancangan  Undang-undang  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat Lokal;  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pelestarian  Budaya;  serta  berbagai
23 Sri Asih Roza Nova, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan  Misappropriation,” UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (2023): 433, https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295.
24 Asih Roza Nova.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
ketentuan  hukum  dan  peraturan  lainnya.  Selain  itu,  pemerintah  juga  sedang dalam proses menyiapkan basis data nasional untuk membentuk sistem proteksi dengan  metode  proteksi  defensif,  yang  dianggap  mampu  memberikan  proteksi yang  efektif  selama  proteksi  seperti  perundang-undangan  nasional  belum terwujud.
Pembentukan  regulasi  yang  hadir  di  Indonesia  belum  optimal. 25 Dalam rangka memperkuat  tiang regulasinya,  Indonesia turut berpartisipasi  juga  dalam konvensi  keanekaragaman  hayati  (CBD)  pada  tahun  1992  meningkatkan kesadaran  dan  minat  untuk  melindungi  pengetahuan  tradisional.  Sejak  itu, sejumlah  pertemuan  internasional  telah  diadakan,  terutama  di  bawah  naungan WIPO,  untuk  mengembangkan  protokol  perlindungan  yang  sesuai  untuk pengetahuan tradisional. Tempat terbaik untuk mempertahankan SDGTPP secara global  adalah  WIPO- Intergovernmental  Committee  on  Generic  Resources, Traditional  Knowledge,  and  Folklore (IGC-GRTFK).  Pemerintah  telah melakukan  upaya  inklusif  dalam  perantara  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  (DJKI)  Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  mempromosikan perjanjian  internasional  yang  dapat  ditegakkan  secara  hukum  dan  mengatur penggunaan  dan  perlindungan  Sumber  Daya  Genetik  (SDG)  dan  Pengetahuan Tradisional  (PT).  Pertemuan Intergovernmental  Committee  on  Intellectual Property  and  Genetic  Resources,  Traditional  Knowledge,  and  Folklore (IGC GRTKF) di Jenewa pada akhir tahun 2022 menyampaikan pesan ini selama sesi ke-43. 26
Namun,  kemufakatan  alat  hukum  internasional  dalam  hal  perlindungan sumber  daya  genetik  dan  pengetahuan  tradisional  yang  adil  dan  efisien  tidak tercapai  oleh  Indonesia  dalam  sesi  ke-43  WIPO- Intergovernmental  Committee on Generic Resources, Traditional Knowledge and Folklore . Kubu negara maju dan berkembang masih  berselisih  soal  pengungkapan sumber asal,  dan diyakini jika masalah ini diselesaikan, standar permohonan paten akan lebih ketat dalam hal  menggunakan  Pengetahuan  Tradisional  (PT)  dan  Sumber  Daya  Genetik (SDG).  Oleh  karena  itu,  karena  memperpanjang  prosedur  permohonan  paten mereka, negara-negara maju lebih cenderung menolak gagasan ini.  Hal  tersebut juga  yang  melatarbelakangi  perlunya  revisi  atau  amandemen  dari  Perjanjian TRIPS  yang  diasumsikan  sebagian  besar  berpihak  pada  kebutuhan  negara  maju saja. 27
25 Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 27, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
26 Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual,  “Perjuangkan  Peraturan  Internasional  tentang  Sumber Daya  Genetik  dan  Pengetahuan  Tradisional  di  Jenewa”,  2022,  https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki- perjuangkan- peraturan-internasional-tentang-sumber-daya-genetikpengetahuan-tradisional-di jenewa.
27 Yulia  Yulia,  “The  Protection  Of  Traditional  Knowledge  Under  Indonesian  Patent  Law:  Between Opportunities  And  Challenges,” Indonesian  Journal  of  International  Law 18,  no.  3  (2021), https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
Tujuan  utama  dari  desain  instrumen  yang  sedang  didiskusikan  adalah untuk  menghindari  penyalahgunaan  SDG  dan  variannya  dengan  menegakkan persyaratan  pengungkapan  melalui  sistem  kekayaan  intelektual  bersama  dan sistem  paten.  Masyarakat  telah  dirugikan  oleh  kasus-kasus  negara  asing  yang menyalahgunakan  pendaftaran  paten  resep  jamu  Jawa,  sehingga  segala  upaya harus  dilakukan  untuk  mencegah  hal  ini  terjadi  lagi.  Karena  teropong  sebuah regulasi  beriringan  dengan  aspek  sosial  dalam  masyarakat,  yang  menegaskan bahwa  hukum  bukan  hanya  mencari  sebuah  fakta  namun  juga  historis  dari sebuah hubungan sosial yang memberikan keadilan. 28
Secara  nasional,  Pasal  26  UU  Paten  mengatur  persyaratan  untuk mengungkapkan  sumber  SDG.  Lebih  lanjutnya  dijelaskan,  pihak  yang berkepentingan dapat meminta pembatalan paten atau pembagian manfaat untuk penggunaan  pengetahuan  tradisional  jika  diketahui  bahwa  paten  baru  telah diberikan  di  negara  tersebut  untuk  penemuan  yang  dibuat  menggunakan  badan pengetahuan  tradisional  tertentu.  Untuk  memastikan  bahwa  pemilik  paten  dan sumber  SDG  dapat  memperoleh  manfaat  dari  komersialisasi  paten,  klausul  ini berlaku untuk pemohon perlindungan SDG lokal dan internasional.
Atas dasar kepentingan negara maju dan negara berkembang yang bertemu pada  kutub  internasional  yang  berbeda,  serta  untuk  menjada  potensi  SDGPT Indonesia,  langkah  berkelanjutan  telah  dilakukan  Indonesia  dengan  bergabung pada  konverensi  internasional  yang  konsen  dan  berkomitmen  membawa  isu untuk  memenangkan  pengakuan  sumber  internasional  yaitu  konverensi internasional Invergovermental Commission on Intelectual Property and Genetic Resources,  Traditional  Knowlage  and  Folklore (IGC  GRTKF),  saat  ini konverensi ii sudah memasuki sesi ke-43 dan pertemuan terakhir dilakukan pada Juni 2022. Atas komitmen tersebut, diyakini hal ini dapat membawa angin segar terhadap perlindungan paten atas SDGPT di  Indonesia dengan berbagai  aspirasi dan pemikiran masyarakat yang mendukung dan berkembang.

## 4. PENUTUP
Sebagai  payung  hukum  nasional  terhadap  tindakan  penyelewengan  dan tindakan curang lainnya oleh pihak asing ( misappropriation ), Pasal 26 UU Paten dapat  menjadi  tameng  pertamanya.  Namun  perlu  diakui,  bahwa  hal  ini  belum cukup  jika  dibenturkan  dengan  kepentingan  dalam  praktik  internasional. Persamaan  penafsiran  terhadap  regulasi  dan  akomodasi  “pengakuan  sumber” atau  persyaratan disclosure  requirement perlu  diterima  dan  ditambahkan  dalam hak kekayaan intelektual atas SDGPT sebagai transportasi keadilan dalam paten di  seluruh  dunia.  Dalam  menyokong  hal  ini,  Indonesia  telah  melakukan  upaya berkelanjutan  yang  dilakukan  untuk  memenangkan  pengakuan  sumber internasional yang ditunjukkan dengan adanya Invergovermental Commission on
28 Christina  Bagenda,  “Filsafat  Realisme  Hukum  Dalam  Perspektif  Ontologi,  Aksiologi,  Dan Epistemologi,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 115, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
Intelectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowlage and Folklore (IGC  GRTKF),  yang  terakhir  dilakukan  pada  Juni  2022  sebagai  sesi  ke-43, meskipun  belum  ada  hasil  signifikan  namun  forum  ini  masih  memiliki  jenjang harapan  bagi  kepastian  hukum  masyarakat  tradisional  Indonesia.  Alternatif langkah  yang  dapat  dilancarkan  guna  mengawal  SDGPT  dari  tindakan misappropriation yaitu  dengan  membuat  ketentuan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dan  sejalan  dengan  perlindungan  terhadap  persaingan  secara  global, membuat  pengarsipan  yang  tidak  hanya  berkiblat  pada  kelestarian  budaya masyarakat adat namun harus sejalan dengan orientasi komersil, serta menyusun sistem beneficially sharing yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Muhamad  Shafwan,  dan  Heru  Sugiyono.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 565. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097.
Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Yang  Terdaftar.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  47–65. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
Aryani,  Christina.  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law.” Jurnal  USM  Law  Review 4, no. 1 (2021): 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
Asih  Roza  Nova,  Sri.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Tradisional Di  Indonesia  Dari  Tindakan  Misappropriation.” UNES  Journal  of  Swara Justisia 6, no. 4 (2023): 433. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295. Bagenda,  Christina.  “Filsafat  Realisme  Hukum  Dalam  Perspektif  Ontologi, Aksiologi,  Dan  Epistemologi.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022): 115. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777.
Dewi,  Triayu  Ratna,  dan  Erma  Defiana  Putriyanti.  “Melindungi  Sumber  Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten Dan Hak Merek” Populis:  Jurnal  Sosial  dan  Humaniora 4,  no.2  (2019):  337-345, http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.697.
Diah,  Susanti.  “Sumber  Daya  Genetik  Sebagai  Potensi  Kekayaan  Intelektual Komunal.” Conference  on  Innovation  and  Application  of  Science  and Technology (CIASTECH) , (2021): 119-124.
Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual,  “Perjuangkan  Peraturan  Internasional tentang  Sumber  Daya  Genetik  dan  Pengetahuan  Tradisional  di  Jenewa”, 2022,
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-perjuangkan- peraturan-internasional-tentang-sumber-daya-genetik-dan-pengetahuan- tradisional-di jenewa?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri.
Djafar,  Aurelia.  “Perlindungan  Hukum  Paten  Asing  yang  Telah  Terdaftar  di Indonesia”, Jurnal  Dialektika  Hukum 4,    no.1  (2022)  :  29-38, https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.775
Ivana,  Gabriella,  dan  Andriyanto  Adhi  Nugroho.  “Akibat  Kekosongan  Hukum Terhadap  Non-Fungible  Token  Sebagai  Pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  708.
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685.
Junaidi,  Muhamad.  “Politik  Hukum  Dunia  Dalam  Mengendalikan  Inflasi  Dunia Melalui  Instrumen  Kesepakatan  G20”, Jurnal  Ius  Constituendum 7,  No.  2 (2022) : 207-215, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488
Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  “Pelindungan  Hak  Paten  atas  Pengetahuan  Obat Tradisional  Melalui  Pasal  26  UU  No.  13  Tahun  2016  tentang  Paten (Protection  of  Patent  Rights  on  Traditional  Medicine  Knowledge  Through Article  26  of  Law  No.  13  of  2016  Concerning  Patents).” Negara  Hukum: Membangun  Hukum  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan 10,  no.  1  (2019): 49–65. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1222.
Kurnilasari,  Dwi  Tiara,  Annalisa  Yahanan,  dan  Rohani  Abdul  Rahim. “Indonesia’s Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights’  Perspective.” Sriwijaya  Law  Review 2,  no.  1  (2018):  110. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.114.pp110-130.
Mardiastuti,  Ani.  “Implementation  of  Access  and  Benefit  Sharing  in  Indonesia: Review  and  Case  Studies”, Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika 25,  no  1 (2019): 35, https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35.
Nurhayati,  Yati.  “Perbandingan  Konsep  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Di Beberapa  Negara.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  2  (2022):  335. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700.
Pamuntjak,  A., Sistem  Paten:  Pedoman  Praktik  dan  Alih  Teknologi (Jakarta: Djambatan, 1994).
Perangin-angin,  Reh  Bungana  Beru,  Ramsul  Nababan,  dan  Parlaungan  G.
Siahaan. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional  di  Indonesia.” Jurnal  Konstitusi 17,  no.  1  (2020):  178. https://doi.org/10.31078/jk1718.
Prasada, Erisa Ardika. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di  Indonesia.” Jurnal  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan 4,  no.  1  (2022). https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488.
Rosidawati,  Imas.  “Konsep  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  Berdasarkan
Asas  Keadilan  Melalui  Sui  Generis  Intellectual  Property  System.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
20, no. 2 (2013): 163–85. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1.
Sardjono, A., Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional (Bandung: Alumni, 2016).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1997  Tentang  Pengesahan
United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs  And Psychotropic Substances (1997).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (2001).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (2016). Widiaswari,  Ratna  Ayu.  “Perlindungan  Kue  Tradisional  Bali  dalam  Perspektif
Kekayaan Intelektual.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 3 (2020): 575. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09.
Wiradirja,  Imas  Rosidawati,  Fontian  Munzil,  and  Nurul  Aini  Nindya  Kusumah. “Intellectual Property Protection In Field Of Patents On Indonesia Genetic
Received: 18-3-2023
Revised: 26-3-2023
Accepted: 21-3-2023
Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan
Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional Happy Yulia Anggraeni, Erna Listiawati
Resources  From  Foreign  Party  Missapropriation  Actions.” In  International Joint Seminar , (2019): 20.
Yulida,  Devi,  Kartika  Widya  Utama,  Xavier  Nugraha,  “Verifikasi  Manual Manifestasi  Asas  Kecermatan  Sebagai  Batu  Uji  Terhadap  Kepatuhan  Tata Usaha  Negara”, Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022 ) :  31-48, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600.
Yulia, Yulia. “The Protection Of Traditional Knowledge Under Indonesian Patent
Law:  Between  Opportunities  And  Challenges.” Indonesian  Journal  of International Law 18, no. 3 (2021). https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.3.815.