## PELESTARIAN SITUS BANTEN LAMA: PERSPEKTIF ARKEOLOGI PUBLIK

## Mohammad Ali Fadillah
Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: ali.fadilah@untirta.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  berbagai  sumber  sejarah,  Banten  dikenal  sebagai  kerajaan  Islam  yang pernah  berjaya  pada  abad  ke-17.  Bukti  kejayaan  itu  telah  ditemukan  di  situs Banten  Lama  berupa  kompleks  keraton,  masjid,  benteng,  jaringan  kanal,  dan sejumlah  besar  artefak  impor.  Namun,  upaya  perlindungan  dan  pelestarian benda-benda budaya tersebut seringkali terkendala oleh kegiatan yang dilakukan di kompleks Masjid Agung dan makam para sultan. Pembangunan fasilitas umum di zona inti juga merupakan ancaman terhadap keamanan monumen arkeologi yang  merupakan  objek  konservasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi dampak pembangunan fisik terhadap pelestarian cagar budaya di Banten Lama dengan menganalisis kebijakan revitalisasi Banten Lama antara tahun  2017  dan  2019.  Dengan  asumsi  bahwa  pengelolaan  situs  Banten  Lama belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan masalah utama dan peluang potensial untuk penerapan  prinsip-prinsip  dasar  Cultural  Resource  Management  (CRM), khususnya Archaeological Resource Management (ARM) sehingga akan menjadi dasar pelaksanaan Arkeologi Publik.
Kata kunci: Banten Lama, Pelestarian, CRM, Arkeologi Publik

## ABSTRACT
In various historical sources, Banten is known as an Islamic kingdom that once achieved prosperity in the 17th century. Evidence of this glory has been found at  the  Banten  Lama  site  in  the  form  of  a  palace  complex,  mosque,  fort,  canal network, and a large number of imported artifacts. However, efforts to protect and preserve these cultural objects are often hampered by the activities that must be carried out at the grand mosque and the tombs of the sultans. The construction of public facilities in the core zone is also a threat to the security of archaeological monuments  which  are  conservation  objects.  This  study  aims  to  identify  the impact  of  physical  development  on  the  preservation  of  cultural  heritage  in Banten  Lama  by  analyzing  the  revitalization  policy  of  Banten  Lama  between 2017 and 2019. Assuming that the management of the Banten Lama site has not fully referred to Law no. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation and the
low  level  of  community  participation  in  managing  cultural  heritage,  this research is expected to formulate the main problems and potential opportunities for  the  application  of  the  basic  principles  of  Cultural  Resource  Management (CRM),  particularly  Archaeological  Resource  Management  (ARM)  throughout the region so that will be the basis for the implementation of Public Archaeology.
Keywords: Banten Lama, Conservation, CRM, Public Archaeology

## PENDAHULUAN
Mengangkat isu Banten Lama dari perspektif sejarah selalu menarik perhatian publik.  Betapapun  studi  sejarah  belum  menghasilkan  historiografi  dari  seluruh periode,  namun  itu  pun  telah  membangkitkan  kebanggaan  masyarakat  akan kejayaan  masa  lalu  Banten.  Bahkan,  sejarah  pula  yang  menyediakan  raison  d’être berdirinya  Provinsi  Banten  pada  awal  reformasi  di  Indonesia  (Qomaruzzaman- Anees  2020).  Berbeda  halnya  ketika  orang  berbicara  Banten  Lama  dari  perspektif arkeologi, persepsi orang tentang Banten Lama; identik dengan ibukota Kesultanan Banten (Gambar 1), dengan atraksi unik sebagai destinasi pariwisata (Astiti 2016), tetapi selalu dikaitkan dengan tempat ziarah yang kumuh, pengap dan sarat konflik (Rahardjo dkk. 2006). Beberapa kalangan, terutama pendidik, menganggap Banten Lama sebagai media pembelajaran penting bagi pengenalan dan pemahaman sejarah dan peradaban Banten. Sayangnya, kesan oran g selalu ‘negatif’ setelah kunjungan. Pertanyaannya, mengapa begitu gencar promosi pariwisata dengan slogan ‘Ayo ke Banten’, sementara destinasi belum memadai?
Paradoks  Banten  Lama  itu  telah  menarik  perhatian  banyak  cendekiawan terutama  para  ahli  arkeologi;  jika  tidak  memendam  keprihatinan,  setidaknya mengundang  kegelisahan  intelektual  untuk  menemukan  solusi  alternatif. Rekomendasi para arkeolog sejak penelitian pioneer di Banten Lama (Mundardjito, Ambary, Djafar 1978), dan dikuatkan lagi dalam Workshop SPAFA di Serang (Miksic 1982;  Michrob  1987),  memberi  alasan  logis  untuk  menelusuri  bagaimana sesungguhnya pengelolaan warisan budaya di situs Banten Lama.
Sampai  tahun  2012,  sekurang-kurangnya  ada  dua  penelitian  direalisasikan untuk  mengidentifikasi  permasalahan  dan  menghasilkan  rekomendasi  terbaru (Rahardjo  dkk  2006,  Yogaswara  &  Suartina,  2012).  Terfokus  pada  isu  yang  sama, penelitian yang dioperasikan oleh kelompok peneliti berbeda dan juga pada waktu berbeda,  telah  merumuskan  permasalahan  yang  sama.  Penurut  penelitian  itu,  isu utama  bersumber  dari  pengelolaan  warisan  budaya,  baik  dalam  kategori  death monument  maupun  living  monument  yang  masih  terpelihara  pada  zona  inti kompleks situs Banten Lama.
Namun  penelitian  ilmiah  sepertinya  kurang  mendapat  perhatian  dalam penetapan  kebijakan  pemerintah  daerah,  sebab  kenyataannya,  pembangunan
fasilitas publik terus dilakukan pada beberapa situs terpilih, sementara permasalahan sebenarnya  belum  terakomodasi  dalam  kebijakan.  Dengan  alasan  ‘revitalisasi’ Banten Lama sebagai ikon Provinsi Banten, sejak 2017 proyek fisik dikerjakan secara multi-year  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang,  Dinas  Peruahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan Provinsi Banten (Admin. Perkim,  2019-10-09). Demikian  pula  dengan  pekerjaan  konservasi  dan  preservasi, BPCB tetap melanjutkan program rutinnya pada situs yang telah terdaftar sebagai cagar budaya nasional dan daerah (Admin. BPCB Banten June 11, 2015).
Dua  tipe  pekerjaan  tersebut  menunjukkan  masih  adanya  tampang-tindih program yang direalisasikan oleh pemerintah, bahwa pelestarian arkeologis di satu sisi  dan  pembangunan  sarana-prasarana  di  sisi  lain  tampak  saling  bersilangan, sehingga menimbulkan kesan bahwa pengelolaan situs Banten Lama tidak didasari rencana  jangka  panjang;  dan  tentu  saja  pelaksanaannya  pun  masih  ego-sektoral (Rahardjo  dkk.  2006).  Apabila  dikembalikan  pada  hasil  penelitian  yang merekomendasikan  perlunya  penerapan  Cultural  Resouces  Management  (CRM), pekerjaan  akademis  dan  non-akademis  itu  tidak  memiliki  basis  perencanaan  yang terintegrasi dalam pengelolaan situs; kendati belum ditetapkan secara formal, namun secara akademik dapat dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya.
Gambar 1: Sketsa Kota Banten reproduksi F. Valentijn (1724-1726) dari peta yang dibuat tahun 1635 (Sumber: Guillot, Ambary, Dumarcay 1990: 56)
Dengan  asumsi  bahwa  CRM  merupakan  pedoman  baku  dan  sekaligus  tolok ukur  standar  kualitas  dalam  siklus  penelitian,  pelestarian  dan  pemanfaatan sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUCB,  maka  klaim  keberhasilan  dari  lembaga- lembaga yang berwenang perlu mendapatkan pembenaran, apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip  baku  CRM  ataukah  hanya  didasarkan  pada  perencanaan  sektor masing-masing.  Tulisan  ringkas  ini  mencoba  untuk  mendapatkan  penjelasan bagaimana  sesungguhnya  pengelolaan  kawasan  situs  Banten  Lama,  baik  dalam pelestarian  (arkeologis)  maupun  pemanfaatan  (non  arkeologis).  Permasalahan tersebut akan ditelaah dari prinsip-prinsip standard CRM, khususnya Archaeological Resource Management (ARM).

## METODE
Permasalahan  di  atas  sekurang-kurangnya  mengandung  dua  isu  pokok. Pertama adalah atribut apa yang melekat pada situs Banten Lama sejak awal berdiri hingga  memasuki  periode  kolonial  (Mundardjito,  Ambary,  Djafar  1978;  Ambary 1977; cf Guillot, Ambary, Dumarçay 1990). Kedua adalah tindakan apa yang sudah dilakukan dalam pengelolaan cagar budaya baik yang sudah tampak ke permukaan maupun yang belum ditemukan pada kompleks situs Banten Lama (Michrob 1982; cf. Ueda et al. 2016). Sejak penelitian pertama hingga hari ini banyak bangunan dan situs sudah terbuka, yang hampir separuh abad bertransformasi dari habiat alaminya dan  berintekraksi  dengan  iklim  dan  lingkungan  sosial yang  terus  berubah.  Untuk mengetahui  kondisi  resen  itu  diperlukan  pengukuran  yang  tepat,  seberapa  tinggi benda  budaya  dan  situs  mengalami  kerentanan.  Selanjutnya,  dengan  peningkatan pengunjung  yang  luput  dari  kendali  batasan  dan  frekuensi,  perlu  juga memperhitungkan efek visitasi terhadap daya tahan benda budaya.
Isu  tersebut  mengharuskan  kajian  ini  menggunakan  pendekatan interdisipliner  terhadap  seluruh  aspek  arkeologi.  Namun  keterbatasan  waktu  dan kondisi  Pandemic  Covid-19  memaksa  kami  memokuskan  subyek  pada  lingkup kebijakan dengan cara yang menurut pertimbangan dapat dipertanggungjawabkan. Studi  kepustakaan  adalah  tahap  awal  untuk  mengetahui  hasil  penelitian  terakhir tentang  pentingnya  situs  Banten  Lama  dari  prspektif  sejarah,  arkeologi,  dan lingkungan. Sumber primer itu perlu didukung oleh hasil kajian teoretis berkenaan dengan  konsep  dan  metodologi  pengelolaan  warisan  budaya  yang  sudah  menjadi bagian  dari  pengerjaan  arkeologi  (Green  and  Doershuk  1998;  Mundadjito,  2008; Sulistyanto 2009).
Pada tahap berikutnya, dengan membatasi kajian pada evaluasi perencanaan, observasi langsung ke situs Banten Lama diperlukan untuk memperoleh gambaran empirik  berbagai  perubahan  landskap  dan  kinerja  pelestarian  dan  pembangunan fasilitas  publik  di  seluruh  kawasan  Banten  Lama.  Langkah  terakhir  adalah
melakukan wawancara untuk melengkapi informasi dari ahli arkeologi yang terlibat langsung,  tenaga  teknis,  dan  juru  pelihara  pada  situs-situs  yang  menjadi  sasaran program institusional. Semua data triangular yang terhimpun akan dianalisis secara kontekstual untuk menghasilkan jawaban obyektif atas permasalahan di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
CRM di Banten Lama, Mungkingkah?
Sebuah  analogi  paradigmatik  pernah  disampaikan  oleh  Sulistianto  (2009), bahwa  konsep  CRM  tidak  terbatas  pada  soal  teknis  konservasi,  melainkan  harus memberi  ruh  baru  dalam  pengerjaan  arkeologi  yang  bermakna  (Tanudirdjo 2004),  terutama  bagi  kepentingan  intra-generasi  dan  antar-generasi.  Berbagai definisi yang dipopulerkan  sejak  tahun  1980  di  Amerika  Serikat  dan  juga  Eropa (Fowler  1984,  King  2002,  Schiffer  and  Gumerman,  1977;  Bishop  1995)  dan mendapat  tanggapan  positif  dari  para  ahli  arkeologi  Indonesia  satu  dasawarsa kemudian,  mengungkapkan  bahwa  pada  dasarnya  CRM  adalah  proses pengelolaan  sumberdaya  budaya  secara  sistemik  di  mana  faktor-  faktor  input dan  output  berfungsi  dalam  siklus  dinamis.  Jika  sumberdaya  budaya  merupakan input determinan, maka setelah melalui proses CRM akan melahirkan dua  ouput sekaligus:  pelestarian  sumberdaya  itu  sendiri  dan  dampaknya  pada  kemanfaatan publik.
Dalam kasus Banten Lama yang menitikberatkan pada sumberdaya arkeologi, pendekatan  paling  memungkinkan  untuk  jangka  pendek  adalah  melalui Archaeological  Resource  Management  (ARM).  Penerapan  model  ARM  lebih difokuskan  pada  permasalahan  yang  dipicu  oleh  kesenjangan  antara ‘arkeologi konservasi’ dan ‘arkeologi riset’, yang  oleh  Green  and  Doershuk  (1998)  disebut CRM  Archaeology  vis-à-vis  Academic  Archaeology.  Kesenjangan  yang sedemikian  lama  dirasakan  di  Indonesia  pada  awalnya  berada  pada  dimensi institusional  antar-lembaga  penelitian  dan  pelestarian,  namun  belakangan menjadi  bersifat  personal  antara  arkeologi-akademis  dan arkeologi-teknis.
Sebenarnya  hal itu  tidak  harus  terjadi  apabila  masing-masing  memiliki visi yang  sama,  karena  sasaran  CRM  bukanlah  antitesis  atau  tidak  relevan  dengan tujuan  disiplin  arkeologi  secara  luas  (Carman,  1991).  Dalam  hal  ini  pendapat Athens (1993: 6) menjadi  kunci keterpaduan riset dan konservasi, karena disiplin ilmiah  yang  berkaitan  dengan  penelitian  murni  tidak  membedakan  antara seorang  yang  bekerja  pada  proyek  CRM  dengan lainnya yang disebut penelitian akademis.  Secara  teoretis  keduanya  sama-sama  dituntut  memiliki  keunggulan intelektual,  menggunakan  metode  yang  persis  sama,  dan  dibangun  di  atas landasan  teoretis  yang  sama.  Maka  kesenjangan,  meminjam  istilah  Green  and
Doershuk  (1998),  antara ‘Arkeologi CRM’ dan ‘Arkeologi Akademis’ tidak ditemukan dalam seluruh proses pengelolaan cagar budaya.
Masalahnya  adalah,  apabila  dikembalikan  pada  prinsip  CRM,  bagaimana para  arkeolog  dihadapkan  pada  kebutuhan  yang  mendesak,  terutama  sifat kemendesakan  dalam  penyelamatan  dan  perlindungan  cagar  budaya,  baik disebabkan  oleh  faktor  alam  maupun  manusia,  maka  di  sini  CRM  menemukan alasan kuat, bahkan bisa menjadi ‘arus utama’ dalam pengerjaan  arkeologi  (Green and  Doershuk  1998).  Oleh  karena  itu,  apabila  ada  pertanyaan:  apa  pentingnya CRM  dalam  pengelolaan  cagar  budaya?  Jawabnya,  karena  atribusi  sumberdaya budaya itu sendiri. Itulah alasannya, mengapa  CRM,  kendati  dalam  sebutan  lain, telah  dilakukan  sejak  awal  abad  XIX  di  Eropa  dan  Amerika,  dan  bahkan  juga di  wilayah  Hindia  Belanda  (Indonesia)  dimana  warisan budaya telah mendapat perhatian  pemerintah  dengan  ditetapkannya Monumenten  Ordonantie  1931 (Staatsblad, 1931 No. 238) yang menginspirasi kelahiran Undang-  Undang  No.  5 Tahun  1992;  kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB).
Semangatnya  adalah bahwa  pemerintah telah  mempromosikan perlindungan sumberdaya  budaya  pada  properti  dan  kepemilikan  publik,  yang  mendasari kelahiran  konsep  pengelolaan  yang  disebut  CRM  (McManamon  1996a).  Awalnya memang  lebih  ditekankan  pada rescue  archaeology,  namun  karena  kegiatan  itu juga  memerlukan  deskripsi,  metodologi  dan  interpretasi  arkeologis  (Binford  et  al 1970),  secara  perlahan  CRM  pun  menjadi  bagian  dari  pengerjaan  arkeologi. Seperti  juga  terjadi  pada  kasus  Banten  Lama,  dimana  hasil  penelitian  dan penyelamatan  telah  diterbitkan  dalam berbagai  laporan  akademis-teknis, monografi, jurnal dan bahkan juga prosiding seminar  (Mundardjito, Ambary, Djafar 1978;  Ambary  1977;  Michrob  1982).  Namun  sayangnya,  kita  tidak  pernah mendapatkan  informasi  apakah  pengerjaan  arkeologi  di  situs  Banten  Lama  telah menerapkan CR.  Juga di Indonesia, kecuali Borobudur, Prambanan, dan  Sangiran, sejauh  ini  belum  ditemukan  suatu  model  yang  menghadirkan  CRM  yang best practice,  bahkan  kompleks  situs  Majapahit  yang  telah  ditetapkan  sebagai  cagar budaya  nasional masih menghadapi permasalahan  (Ramelan dkk. 2015).
Sebenarnya  potensi  penerapan  CRM  sudah  tersedia,  karena  faktor-faktor dominan  yang dibutuhkan telah menunjukkan fungsinya masing-masing. Dari sisi kebijakan,  sesuai  kewenangannya,  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  menindaklanjuti  Peraturan  Pemerintah No. 50 Tahun 2011  tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025. Pemerintah  Provinsi  Banten  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)  No.  6 Tahun 2019 tentang Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten 2018-2025  telah  menetapkan  Banten  Lama  sebagai  kawasan  strategis  daerah dengan  kekhususan  Destinasi  Pariwisata  Provinsi.  Demikian  pula  Pemerintah
Kota  Serang  telah  memasukan  situs  Banten Lama sebagai Kawasan Cagar Budaya dan  Ilmu  Pengetahuan.  Berdasarkan  Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 tentang RTRW  Kota  Serang,  kawasan  cagar  budaya  mencakup  Situs  Kota  Lama  Banten, Benteng  Speelwijk,  dan  Makam  Keraton Kesultanan  Banten.  Kebijakan  itu  telah direalisasikan  dengan  alokasi  APBD  yang  memadai  untuk  pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas publik.
Gambar 2. Peta Situasi Cagar Budaya pada Situs dan Kawasan Banten Lama (Sumber: BPCB Banten, 2015)
Dari  sisi perlindungan  dan  pelestarian, dengan  kewenangan yang  dijamin oleh  UUCB,  unit  pelaksana  teknis  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, BPCB  Banten,  telah  melakukan pendaftaran  untuk  beberapa bangunan  arkeologi sebagai  cagar  budaya  nasional.  Dengan  dukungan  APBN,  pekerjaan  rutin konservasi,  preservasi  dan  sosialisasi  tentang  cagar  budaya  di  situs  Banten  Lama terus  berjalan  sesuai  standar  kualitas dan dikerjakan oleh tenaga-tenaga arkeologi yang terlatih.   Keberadaan  Museum  Situs  Kepurbakalaan  di  Banten  Lama  dalam hal  ini  dapat  dipandang  sebagai  bonus arkeologi bagi penerapan CRM.
Mempertimbangkan faktor regulasi,  kebijakan, program, penganggaran,  agen pelaksana, SDM, instalasi teknis di lapangan, serta dukungan masyarakat setempat, semestinya  tidak  ada persoalan krusial untuk penerapan CRM di kompleks Banten Lama. Hanya saja, apabila mengacu  pada standar  umum  ARM, masih ada beberapa
aspek  yang  belum  terpenuhi:  kendali  kualitas,  hasil  riset  yang  relevan,  efektivitas regulasi,  perencanaan  terpadu,  dan  kesenjangan  pengetahuan  arkeologi  dan  nilai- nilai  budaya  lokal  (King,  1987).  Maka,  kemungkinan  ke  arah  pengelolaan  yang bermakna  memerlukan task  force yang  memadai  sebagaimana  disarankan  dalam CRM.  Seperti  pernah diusulkan oleh  Sulistianto (2009), tahapan itu harus dimulai dari  identifikasi  nilai  penting  cagar  budaya,  penyusunan  rancangan  kebijakan, strategi  pelaksanaan,  dan  evaluasi  dan  pengawasannya  sebagai  siklus  dari  sistem manajemen terpadu.

## Urgensi ARM di Kawasan Banten Lama
Isu kemendesakan adalah fungsi dari akuntabilitas CRM dalam menyegerakan pemenuhan kebutuhan akan pengelolaan warisan budaya. Hal ini mestinya didasari oleh kepekaan akademis akan bahaya yang mengancam keberadaan cagar budaya. Keberhasilan  CRM  di  beberapa  negara  mampu  memberi  umpan  balik  pada mentalitas  praktisi bahwa  Arkeologi  CRM  merupakan unqualified  boon dalam mengembangkan  metode  dan  teknik  arkeologi  (Green  and  Doershuk  1998). Anggapan itu bisa diartikan  bahwa melalui CRM arkeologi telah mampu mencapai dua  tujuan  substantif:  kepatuhan  (regulasi)  dan  efisiensi  (disiplin  dan  kinerja) dalam  pengelolaan  warisan  budaya  (Banks, 1992).
Dari  perspektif  itu,  UUCB  juga  bisa  dibilang  sebagai ‘anugerah’ dari  arus utama  CRM  di  dunia,  karena  regulasi  nasional  itu  mengharuskan  badan-badan pemerintahan  di Indonesia untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melindungi properti  arkeologi  dan  sejarah,  dan  tentu  saja  untuk take  into  account  terhadap dampak  kinerja  pemerintah pada sumber daya budaya: arkeologis ataupun historis (cf King et al. 1977).  Masalahnya,  apakah  pengerjaan  CRM  di  Indonesia  telah terbukti  mengkontribusikan  hasil substantif atau sekadar metodologis bagi semua kepentingan tercakup?
Masalah  tersebut  menghendaki  keberanian  kita  untuk  mengajukan pertanyaan  lain,  seperti  pernah  diajukan  Shott  (1992):  apakah  anggaran  yang telah  dialokasikan  bagi  pengelolaan  warisan  budaya  benar-benar  telah menghasilkan outcome  sesuai  tujuan yang direncanakan, apakah hasil itu memicu multiplier  effect  pada  ranah  sosial,  ekonomi,  pendidikan  misalnya?  Seringkali evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan  cukup  dengan laporan teknis-administratif sebagai bentuk kepatuhan hukum, namun jika  menyadari  bahwa  sesungguhnya  anggaran yang  digunakan  bersumber  dari  publik, maka pengetahuan dan interpretasi baru atas  pekerjaan  riset  dan  konservasi  warisan  budaya menjadi tidak relevan dengan kepentingan publik.
Dengan  dua  isu  makro:  penelitian-pelestarian  dan  pengembangan- pemanfaatan,  akan  dapat  melihat  seberapa  penting  implementasi  kebijakan pengelolaan warisan  budaya memberikan penjelasan atas permasalahan dan solusi alternatinya.  Dalam  ranah penelitian arkeologi masih terdapat kekosongan dalam subyek ruang dan waktu.  Seperti diketahui, setelah usai musim penelitian pertama pada tahun 1970-an  (Mundardjito,  Ambary,  Djafar  1978),  nyaris  tidak  ada  lagi penelitian  yang  mencakup  keseluruhan obyek arkeologi di Banten Lama. Namun tidak  berarti  penelitian  berhenti,  karena  kita  mengetahui  ada  sejumlah  riset dilakukan  secara  perorangan  baik  dalam  kapasitas  individual ataupun atas  nama lembaga. Beberapa diantaranya riset untuk  program Pascasajana telah diterbitkan dalam sebuah monografi (Michrob 1987; Untoro  2007), jurnal arkeologi dan bahkan bangkitnya majalah berkala BPCB Banten yang tidak  hanya  memuat  soal  teknis pelestarian,  tetapi  juga  kajian  akademis  (Kalatirta,  Vol.  8,  2020).
Hanya  saja  cakupan  penelitian  sebagian  besar  masih  terfokus  pada  periode puncak  perkembangan  Kesultanan  Banten.  Apabila  periode  pra-Islam  Banten telah tuntas  dilakukan oleh tim gabungan Indonesia – Prancis untuk situs Banten Girang  (Guillot,  Nurhakim,  Wibisono  1994/1996);  sebuah  kredit  dari  arkeologi Indonesia,  sebaliknya  untuk  akhir  periode  Islam  tampaknya  masih  ditemukan ruang  kosong.  Ini  tidak  paralel  dengan  pekerjaan  pelestarian,  dimana  kegiatan konservasi  dan  preservasi  sudah  mencakup  situs  dan  monument  dari  periode kolonial. Situasi itu sebenarnya sudah  lama disadari oleh beberapa peneliti, bahwa penelitian arkeologi lebih difokuskan pada  situs  dari  periode  kemakmuran  Banten yang  singkat  (Michrob,  1987;  Guillot,  1989;  Guillot  1995;  Permana  2004; Wibisono  2013).  Kegelisahan  intelektual  atas  pilihan  subyek  rieset  itu  dapat disimak dari artikel Kaoru Ueda, Wibisono, Harkantiningsih, dan  Chen Siam Lim (2016: 90) yang menyatakan:
“ Although  archaeologists  have  long  recognized  Banten  as  playing  an important  role in  the region … their interpretations  have largely been drawn from  monumental  architecture  and  major  historical  events.  The  lack  of systematic  archaeological  data  from  the  sultanate  as  well  as  the  focus  on Banten’s past  as  a  prosperous  independent  state  (most  likely  the  result  of local anti-Dutch  sentiments) has led archaeologists to neglect or misinterpret the sultanate’s past  during  the  period  when  the  Dutch  East  India  Company exercised  political  and  economic control over this port city .”
Memahami pernyataan tersebut, meskipun perlu pembenaran lagi, setidaknya menyadarkan  kita,  bahwa  publik  ilmiah  masih  membutuhkan  informasi  arkeologi dari  seluruh periode  sejarah  Banten  secara sinkronis  ataupun  diakronis.  Namun di sisi  lain,  harus  diakui  bahwa  frekuensi  penelitian  sejarah  justeru  semakin  tinggi, seolah menerangi periode gelap Banten di bawah kendali VOC dan Hindia Belanda
dengan  mengeksplorasi  banyak  dokumen  sejarah  (misalnya  Boomtharm,  2003; Pudjiastuti 2004; Atsushi, 2006; Yakin, 2016).
Kembali  pada  isu  pelestarian  situs  Banten  Lama,  meskipun  pekerjaan konservasi  dan  preservasi  terus  dilakukan,  namun  tidak  berarti  terbebas  dari masalah.  Dalam  sebuah workshop  bertajuk  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata Banten di Serang (2017), Saiful Mujahid, Kepala BPCB Banten memaparkan bahwa program  pelestarian  dilakukan  secara  rutin  (1993-2005),  yaitu  mencakup pekerjaan  fisik  dan  nonfisik.  Menarik  untuk  digarisbawahi,  bahwa  dari  21  item obyek  pelestarian  seluruhnya  telah  terdaftar,  namun  sampai  2015  hanya  4  obyek saja yang sudah ditetapkan oleh Menteri, sisanya baru ditetapkan oleh Bupati; yang 5 diantaranya berada di luar zona inti (Gambar 2).
Dari data tersebut dapat dikatakan, pelaksanaan pekerjaan pelestarian belum memenuhi  ketentuan  hukum  sebagaimana  diamantkan  dalam  UUCB,  khususnya Pasal 29 dan Pasal 42-45 tentang pendaftaran dan pemeringkatan. Tentu saja hal itu baru  satu  aspek  saja,  kenyataannya,  seperti  disampaikan  Saiful  Mujahid,  masih banyak  permasalahan  yang  dihadapi,  sekurang-kurangnya  terungkap  adanya sepuluh permasalahan yang belum belum dapat diselesaikan. Dari seluruh isu yang telah  diidentifikasi  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  permasalahan.  Pertama berkaitan  dengan distribusi situs,  yaitu: belum   adanya   penentuan   batas   situs (zonasi), letak situs berada di antara permukiman, persawahan, tambak, tepi sungai, dan  meningkatnya  kebutuhan  lahan  permukiman  di  sekitar  situs.  Masalah  kedua berkenaan  dengan  aktivitas  sosial  yang  tidak  ramah  lingkungan  dan  juga  adanya kecenderungan penggunaan area situs untuk aktivitas perekonomian. Dan masalah ketiga, berkaitan dengan tatakelola situs Banten  Lama  sebagai cagar budaya, yaitu: belum adanya konsep pelestarian dan pengelolaan secara terpadu dan pemanfaatan situs  belum  berbasis  masyarakat  sehingga  berpotensi  menimbulkan  konflik kepentingan.
Akumulasi  permasalahan  di  atas  menjadi  dasar  untuk  menentukan  tingkat urgensi  penerapan  CRM  di  seluruh  kawasan  situs  Banten  Lama.  Dari  aspek penelitian, situs Banten Lama masih menunggu perhatian para ahli untuk menyusun perencanaan  dan  penyusunan  program  penelitian  arkeologi  jangka  panjang sehingga  hasilnya  dapat  dijadikan  semacam guidline  untuk  menentukan  luas kawasan,  zonasi,  perlindungan,  penyelamatan,  dan  pengembangannya.  Dari  aspek pelestarian,  mengingat  situs  berada  dalam  lingkungan  pemukiman  yang  semakin padat;  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dari  kegiatan  pariwisata,  keterlibatan pemerintah  daerah  dan  masyarakat  setempatsangat  menentukan  fungsi-fungsi pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan.

## Menuju Public Archaeology
Menjelang abad XXI, istilah public archaeology mulai mengemuka di kalangan praktisi CRM. Seperti pernah dikatakan oleh Rieth (2007) bahwa konsep arkeologi publik  muncul  karena  adanya  kebutuhan  untuk  melibatkan  masyarakat  ke  dalam proyek  penelitian  dan  kepatuhan  hukum.  Diskursus  publik  arkeologi  sepertinya mengarah  pada  program  penelitian  dan  pelestarian  arkeologi  yang  yang  dapat berinteraksi  dengan publik  yang diasumsikan sebagai  pewaris atau  memiliki  ikatan emsional  dengan  situs  atau  monument  arkeologi  (Smith  and  Smardz  2000). Tujuan  antara  dari  arkeologi  publik,  seperti  dikatakan  oleh  Lipe  (2002)  dan McManamon  (2000)  adalah  untuk  menciptakan  situasi  dimana  masyarakat  ikut serta  melindungi  peninggalan  budaya,  sedangkan  tujuan  akhirnya  adalah terciptanya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  cagar  budaya  bagi  kehidupan sekarang  dan  mendatang,  baik  dalam  konteks  kebanggaan  nasional  maupun dalam  peningkatan  kesejahteraan  melalui aktivitas pariwisata (Lea 2003).
Secara pragmatis, arkeologi publik dapat didefinisikan sebagai sarana berbagi hasil  penelitian  arkeologi,  pengenalan  bagaimana  proses  pengelolaan  sumberdaya budaya,  dan  memberi  ruang  bagi  publik  untuk  membangun  masa  lalunya  sendiri (McDavid  2002)  Berangkat  dari  definisi  itu,  arkeologi  publik  seperti  halnya  juga CRM,  menjadi  bagian  dari  pengerjaan  arkeologi  baik  secara  teoretis  maupun praktis  dalam  manajemen warisan arkeologi.
Menurut  Rieth  (2007),  penerapan  arkeologi  publik  mencakup  satu  set kegiatan  yang  terdiri  dari  pendidikan  arkeologi,  permuseuman,  penerapan  CRM dan  aktivitas  lain  yang  memungkinkan  terciptanya  interaksi  antara  arkeologi  dan publiknya.  Defini  itu relevan dengan semangat kebermaknaan dari UUCB, bahwa keterlibatan masyarakat  menjadi  bagian  penting  dalam  pengelolaan  cagar  budaya. Di  sisi  lain,  masyarakat  juga  memiliki   hak   untuk   memperoleh   manfaat   dari pengelolaan   itu, apakah berupa informasi pengetahuan, ataupun dampaknya bagi kegiatan keagamaan, kebudayaan dan pariwisata.
Dikaitkan dengan pengelolaan warisan budaya Banten Lama, mandat tersebut menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  merealisasikannya  baik  dalam  fungsi penelitian,  pelestarian,  maupun  pemanfaatan  publik  di  kawasan  Banten  Lama. Menurut  UUCB,  kewenangan  Pemerintah  Daerah  secara  sistemik  mencakup seluruh  aspek  pengelolaan  cagar  budaya,  namun  lebih  spesifik  pada  aspek pemanfaatan  cagar  budaya,  apakah  itu berupa peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya cagar budaya, penyediaan  informasi, promosi dan fasilitas untuk pemanfaatannya.  Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut,  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  sesuai  tingkatannya  dalam  penetapan  kebijakan, penyusunan  rencana  induk  dan  rencana  tindak,  serta  peraturan  dan  pedoman teknis,  termasuk  didalamnnya  pendanaan  dalam  pengelolaan  cagar  budaya.

## Gambar 3. Penataan halaman utama Masjid Agung Banten dengan pasangan  lantai marmar
(Sumber: Dinas Perkim Prov. Banten 2019)
Dari seluruh tugas dan wewenang tersebut, pemerintah Provinsi Banten telah merealisasikan  program  yang  mengarah  pada  pemanfaatan  situs  Banten  Lama, melalui  penyediaan  berbagai  fasilitas  publik  antara  tahun  2017  dan  2019. Fasilitas  fisik  itu  diprioritaskan  pada  pembangunan:  (1)  akses  jalan  ke  dan  dari Banten  Lama  berikut  dengan  konektivitas  antar  situs  dalam  kawasan  Banten Lama, (2) Penataan lingkungan  permukiman Banten Lama, (3) Penyediaan sarana publik  di  sekitar  Masjid  Agung,  Plaza  Masjid,  Keraton  Surosowan,  beserta pedestrian (Gambar 3), (4) Penataan Situs Keraton Kaibon dan Speelwijk, (5) Sarana Parkir Kendaraan Bermotor, (6) Instalasi penerangan  situs  dan  akses,  (7)  sarana sosial  (IPAL  dan  MCK),  dan  (8)  Revitalisasi  kanal  Banten  Lama (Gambar 4).
Gambar 4. Penataan kanal di sekitar Keraton Surasowan dan  Masjid Agung Banten
Lama (Sumber: Perkim Prov. Banten 2019)
Dengan alokasi  anggaran  APBD sebesar Rp. 200 Miliar lebih menunjukkan bahwa  Pemerintah  Provinsi  Banten  memiliki  komitmen  kuat  untuk  mendukung program  revitalisasi  kawasan  Banten  Lama.  Namun  di  luar  klaim  keberhasilan itu,  juga  masih  ditemukan masalah, terutama berkaitan dengan aktivitas pedagang (PKL) dan tindakan  indisipliner  kelompok  tertentu  dalam  menggunakan fasilitas di  luar  peruntukannya.  Permasalahan  tersebut  sesungguhnya  bersumber  dari kesenjangan  antara  pemerintah  di satu pihak dan masyarakat di lain pihak. Oleh karena fenomena itu juga terjadi dalam pengerjaan konservasi  dan preservasi, maka faktor  kunci  dalam  konteks  ini  adalah  keterkaitan  kebijakan  pemerintah (akademis  dan  non-akademis)  dengan  masyarakat penerima manfaat yangboleh kita sebut many publics. Maka di sini mestinya tidak ada lagi dikotomi akademis dan non-akademis, karena keduanya merupakan satu elemen dalam ARM yang  harus membangun  relasi  timbal-balik  dengan  elemen  lain,  yaitu  publik  yang  amat beragam.
Hubungan  dengan  publik  sebenarnya  sudah  harus  dirancang  bersamaan dengan  penyusunan rencana  pengelolaan, dan tidak  akan pernah berhenti  dari generasi ke  generasi.  Dari  kondisi,  karakter  dan  nilai  historisnya,  situs  dan bangunan  arkeologi  hendaknya  menjadi  prioritas  untuk  disampaikan  kepada publik.  Bahwa  penyediaan  infrastruktur  serta  fasilitas  sosial  adalah  merupakan bagian  dari  perlindungan  dan  pelestarian  cagar  budaya,  maka  prioritas  program harus  dimulai  dari  pendekatan  budaya  (cf Hizmiakanza  dan Rahmawati 2018). Untuk  melestarikan  situs  arkeologi,  dapat dimulai  dari  masyarakat  terdidik yang diasumsikan  memiliki  rasa  hormat  dan  minat  terhadap  sumber  daya  budaya (Rieth,  2007).  Dari  kelompok  inilah  akan  lahir  para  spesialis  dalam mengkomunikasikan  program  ARM  atau  CRM,  apakah  itu  pendidik,  kelompok pewaris  cagar  budaya,  ataukah  para  pemandu,  dapat  dilibatkan  untuk merealisasikan program penjangkauan publik.
Inti dari program arkeologi publik adalah keyakinan bahwa masyarakat harus terlibat dan peduli dengan cagar budaya. Seperti dinyatakan dalam UUCB, bahwa sudah menjadi  tugas  pemerintah  untuk  mewujudkan,  menumbuhkan, mengembangkan,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  akan  hak dan kewajiban masyarakat  dalam  pengelolaan  Cagar  Budaya.  Tetapi  sebelum  itu, mestinya  penerapan Public  Archaeology  diprioritaskan  pada  keikutseraan masyarakat  dalam  fungsi  pengawasan  cagar  budaya.  Setelah  itu,  pemerintah bersama publik dapat merancang etika  pelestarian  dan  pemanfaatan  sumberdaya budaya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  tertuang dalam rumusan kebijakan bersama (Hansen dan Fowler 2007; Lewis 2007).

## KESIMPULAN
Dua  permasalahan  penting  dalam  pengelolaan  Banten  Lama  berakar  dari persoalan yang selama bertahun-tahun belum menemukan solusinya. Perlindungan dan  pelestarian  cagar  budaya  di  satu  sisi  dan  pemanfaatannya  di  sisi  lain  selalu bersilangan  yang kerap  menimbulkan benturan  berbagai kepentingan. Penelitian arkeologi  di  situs  Banten  Lama  memang  telah  membangkitkan  romantisme  era keemasan tiga abad lalu.  Bagi arkeologi, menghadirkan kembali sisa-sisa kejayaan itu  adalah  pembuktian  ilmiah  untuk  menyatakan  bahwa  Banten  memang memiliki  nilai  penting  bagi  ilmu  pengetahuan, kebudayaan dan pendidikan.
Dengan  cara  pandang  ini,  maka  situs  Banten  Lama  semestinya  merupakan sumberdaya yang dapat dikembangkan untuk kepentingan publik dalam arti luas. Namun  bagaimana  pengelolaan  sumberdaya  budaya  itu  adalah  persoalan  lain. Penemuan  konsep  CRM  adalah  bonus  arkeologi  untuk  memasuki  ranah  baru disiplin ini,  yang tidak  hanya  menggeluti  situs,  monumen,  benda budaya,  tetapi dapat  berkontribusi  mengembangkan  hasil  penelitian  arkeologi  dalam  siklus perlindungan, penyelamatan,  pelestarian dan pemanfaatannya secara terintegrasi. Dengan  semua  potensi  yang  ada  saat  ini,  tidak  ada  halangan  bagi  penerapan konsep  itu,  baik  melalui  CRM  atau  ARM.  Namun  sebaik  apapun  pendekatan niscaya  tidak  akan  menemukan  hasilnya  jika  tidak  pernah  dipahami  dengan sempurna  oleh  masyarakat  sekitar.  Itulah  sebabnya,  pendekatan Public Archaeology  perlu  dipertimbangkan  dari  sekarang  untuk menjembatani kesenjangan  pengetahuan  antara  publik  peneliti  dan  publik  yang  sebenarnya: masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar situs Banten Lama.
Dari  sisi  pemerintah  daerah  bisa  dipahami  betapa  kehormatan  sedang dipertaruhkan  oleh  terbengkalainya  warisan  budaya  di  Banten  Lama,  sementara sumberdaya  daerah  semakin  berlimpah  sejak  berdirinya  Provinsi  Banten  dua dasawarsa  lalu.  Fenomena  renaisans  Banten  tampaknya  harus  dimulai  justru  dari puing  masa lalu Banten Lama, artinya revitalisasi harus ditafsirkan sebagai motor penggerak  pertama untuk menghidupkan semangat pelestarian dan pemanfaatan cultural heritage  Banten.
Masyarakat  tentu  saja  tidak  pernah  menginginkan  kembalinya  kesultanan dan  pemerintah  pun  tidak  ingin  terperangkap ke  dalam  isu  primodial.  Maka revitalisasi  Banten  Lama  sesungguhnya  merupakan  terobosan  untuk  keluar  dari permasalahan.  Faktor kuncinya adalah bagaimana masyarakat Banten dapat keluar dari historical  inferiority  dengan  menjadikan  Banten  Lama  sebagai  referensi membangun  jati  diri.  Dari  perspektif  ini  kita  boleh  mengatakan  bahwa pembangunan  infrastruktur  dan  sarana-  prasarana  fisik  adalah  pembuka  jalan bagi terwujudnya kohesi sosial di kawasan Banten Lama. Dengan cara itu arkeologi
dapat  memasuki  arena  baru  untuk  memainkan  orchestra CRM dalam semangat pelestarian dan pemanfaatan berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambary,  H.  M.  (1977)  A  Preliminary  Report  of  the  Excavation  on  the  Urban  Sites  in Banten  (West  Java).  In: Bulletin  of  The  Archaeological  Institute  Of  The  Republic Of  Indonesia No. 11. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.
Astiti.  N.  K.  A.  (2016)  Pengelolaan  Kawasan  Situs  Kota  Kuno  Banten  sebagai  Destinasi Wisata  Budaya  untuk Meningkatkan  Pergerakan  Wisatawan  Nusantara.  In Jurnal Destinasi Kepariwisataan Indonesia, Vol. 1 (1): 1-24.
Banks,  L.  D.  (1992).  Army  Corps  of  Engineers  historic  preservation  program.  In Montgomery,  J.  L.,  and  White,  S.  L.  (eds.), The  Dollars  and  Sense  of  Federal Archaeology Programs, Proceedings, American Society for Conservation Archaeology,
Portales, NM, pp. 17-25.
Bishop,  B.  (ed.)  (1995). Local  Societies  and  Rescue  Archaeology,  Council  for  Independent
Archaeology, Weedon Bec, Northampton, England.
Boontharm,  Dinar  (2003).  The  Sultanate  of  Banten  AD  1750-1808:  A  Social  and  Cultural
History. Ph.D Diss., Hull University. London.
Carman, J. (1991) Beating the bounds: Archaeological heritage management as  archaeology, archaeology  as  social  science.  In: Archaeological  Review  from  Cambridge 10: 175- 184.
Fowler,  D.  D.  (1984)  Ethics  in  contract  archaeology.  In  Green,  E.  L.  (ed.), Ethics  and Values in Archaeology, Free Press, New York, pp. 108-116.
Guide for Cultural Resource Management Studies, Academic Press, New York. Guillot,  C.
(1989) Banten en 1678. In: Archipel 37, Villes d’Insulinde II, Paris, 119-151.
Guillot, C. (1995) Politik Pangan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). In: Archipel 50:  83-
118.
Guillot,  C.  (1996).  Nurhakim,  Lukman.,  Wibisono,  Sonny.  1996. Banten  Sebelum  Islam, Jakarta:  EFEO,  Puslit  Arkenas,  Bentang;  terjem  dari  buku  edisi  I, Banten  avant l’Islam, Etude archéologique de Banten Girang 932? – 1526, Paris: EFEO, 1994.
Guillot, C., H. M. Ambary., J. Dumarçay (1990). The Sultanat of Banten, Jakarta: Gramedia. Green,   William   and   John   F.   Doershuk   (1998)   Cultural   Resource   Management and  American  Archaeology.  In: Journal  of  Archaeological  Research,  Vol.  6,  No.  2, 1998: 121-144.
Hansen,  D.  &  J.  Fowler  (2007)  Protect  and  Present – Parks  Canada  and  Public Archaeology in Atlantic Canada. In: Past Meets Present: Archaeologist Partnering with Museum Curators, Teachers,  and Community Groups,  edited by J.  H.  Hameson,  Jr., and S. Burger, pp. 321-338, Springer, New York.
Hizmiakanza,  Aluh  Shiba.,  dan  Dian  Rahmawat  (2018)  Strategi  Revitalisasi  Kawasan Banten Lama. In: Jurnal Teknik ITS, Vol. 7 (2): 99-105.
King,  T.  F.  (1987).  Prehistory  and  beyond:  The  place  of  archaeology.  In  Stipe,  R.  E.,  and Lee, A. J. (eds.), The American Mosaic: Preserving a Nation's Heritage, United States Committee, International Council on Monuments and Sites, Washington, DC, pp. 235- 264.
Lea,  J.  (2000)  Teaching the  Past  in  Museums.  In: The  Archaeology  Education  Handbook: Sharing the Past with Kids, edited by K. Smardz and J. Smith, pp. 315--  327, Altamira Press, New York.
Lewis,  A.  H.  (2007)  Transportation  Collections:  On  the  Road  to  Public  Eduction,  In: Past Meets  Present:  Archaeologist  Partnering  with  Museum  Curators,  Teachers,  and Community Groups, edited by J. H. Hameson, Jr., and S. Burger, pp. 299-318.
Lipe,  W.  (2002)  Public  Benefits  of  Archaeological  Research.  In: Public  Benefits  in Archaeology, edited by B. J. Little, pp. 20-30, University of Florida, Tampa.
McDavid,  C.  (2002)  From  Real  Space  to  Cyberspace:  The  Internet  and  Public Archaeological Practice, Ph.D Diss.  Univ. of Cambridge, Cambridge.
McManamon,  F.  P.  (2000).  Public  Archaeology  as  Part  of  Archaeological  Professionalism.
In: The Archaeology Education Handbook: Sharing the Past with  Kids, edited by K. Smardz and J. Smith, pp. 17-24, Altamira Press, New York.
Michrob, Halwany (1982) The Archaeological Sites — Old Banten (West Java) Indonesia:  A Preliminary  Report  of  the  Restoration  and  the  Preservation  on  the  Urban  Sites  in Old Banten, Directorate of Protection and Development of Historical Archaeological Heritage Department of Education and Culture, Jakarta.
Michrob,  Halwany  (1987).  A  Hypothetical  Reconstruction  of  the  Islamic  City  of  Banten, Mas ter’s Thesis, Philladelphia: University of Pennsylvania.
Miksic,  John  N.  1992. “Artifact and  site  museum  in  Banten Lama”, SPAFA  Workshop  on archaelogical conservation, Serang.
Mundardjito  (2008). “Konsep Cultural  Resources  Management  dan  Kegiatan  Pelestarian Arkeologi  di Indonesia”, makalah  pada Pertemuan  Ilmiah  Arkeologi  XI,  Solo,  Jawa
Tengah, 13-16 Juni 2008.
Mundardjito,  H.  M.  Ambary,  H.  Djafar  (1986). “ Laporan  Penelitian  Arkeologi  Banten 1976 “ ,  dalam Berita Penelitian  Arkeologi  n°  18,  Jakarta:  Pusat  Penelitian  Arkeologi
Nasional.
Ota,  Atsushi  (2008).  Cooperation,  Compromise,  and  Network-making:  State-Society Relationship  in  the  Sultanate  of  Banten, 1750−1808, Sou theast  Asia ─ History  and Culture, № 37: 137-156.
Permana,  R.  Cecep  Eka  (2004).  Fase-Fase  Pembangunan  Keraton  Surosowan – Banten Lama, Wacana 6 (1): 49-77.
Pudjiastuti,  Titik  (2004).  Surat-surat  Sultan  Banten  Koleksi  Arsip  Nasional  Republik
Indonesia, Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 6 (1), 2004: 80-94.
Rieth, Christina B. (2007). Public Archaeology and Education in Research and  Compliance Projects: An Introduction, Northeast Anthropology, No. 73: 1-12.
Smith, S. J. and K. Smardz (2000) Introduction. In: The Archaeology Education  Handbook: Sharing the  Past with Kids, edited by  K.  Smardz  and  J. Smith,  pp.  24-  38, Altamira Press, New York.
Qomaruzzaman-Anees, Bambang (2020) Bercermin Pada Sejarah Banten, in Dua  Dasawarsa Pembentukan  Provinsi  Banten,  pp.  47 – 56,  edited  by  Firman  Hadiansyah.  Serang: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten & Untirta Press.
Ramelan,  W.  Djuwita  Sudjana;  Rahardjo,  Supratikno;  Arifin,  Karina;  Hunltley,  Myrna Laksman,  Pojoh,  Inggrid  H.E.;  Ginanjar,  Agi  (2015)  Model  Pemanfaatan  Kawasan Cagar  Budaya  Trowulan  Berbasis  Masyarakat, Amerta,  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan Arkeologi Vol. 33 No. 1, Juni 2015 : 1-76.
Schiffer, M. B., and G. J. Gumerman (eds.) (1977). Conservation Archaeology: A Guide for
Cultural Resource Management Studies, Academic Press, New York.
Sulistyanto,   Bambang   (2009)   Cultural   Resource   Management   dalam   Arkeologi.   In:
Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembembangan Arkeologi, 17 (11): 18.32.
Supratikno  Rahardjo,  Tawalinuddin  Haris,  Kresno  Yulianto,  Inggrid  H.E.  Pojoh.  (2011) Kota Banten Lama Mengelola Warisan Untuk Masa Depan. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Ueda,  Kaoru.,  Sonny  C.  Wibisono,  Naniek  Harkantiningsih,  Chen  Sian  Lim  (2016) “Paths to Power in the Early Stage of Colonialism: An Archaeological Study of the Sultanate of  Banten,  Java,  Indonesia,  the  Seventeenth  to  Early  Nineteenth  Ce ntury”, Asian Perspectives, 55(1): 89-113.
Untoro,  Heriyanti  Ongkodharma  (1995) Kapitalisme  Pribumi  Awa  Kesultanan  Banten 1522-1683, Kajian Arkeologi-Ekonomi, Depok: FIB-UI.
Wibisono, Sonny C. Bina Kawasan di Negeri Bawah Angin: Dalam  perniagaan  Kesultanan Banten  Abad  ke-15-17.  In: Kalpataru,  Majalah  Arkeologi  Vol.  22  No.  2,  November 2013 : 61-122.
Yakin,  Ayang  Utriza  (2016).  Undhang-Undhang Bantĕn: A  17th  to  18th-century  legal compilation  from  the  qadi  court  of  the  Sultanate  of Bantĕn. In: Indonesia  and the  Malay World, Vol. 44: 365-388.
Yogaswara,  Herry.  &  Suartina,  Tine.  (2014). Banten  Lama  dalam  Perkembangan:  Politik
Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya, Jakarta: LIPI.
https://perkim.bantenprov.go.id/public/index.php/Publikasi/topic/138
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/inventarisasi-sebagai-langkah-awal- pelestarian-cagar-budaya/