INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10202-10215 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum
Ismaidar 1 ✉ , Rahmah Hayati Sinaga 2
Program Pascasarjana, Fakultas Magister Ilmu hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Email : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉
Abstrak
Mahasiswa  memiliki  peranan  diri  secara  profesional  serta  proporsional  yang  ada  dimasyarakat maupun  didunia  pendidikan  sebagai  kaum  yang  intelektual  serta  anggota  masyarakat  yang mempunyai nilai tambah.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi  dan  peranan  mahasiswa  dalam  membangun  kesadaran  serta  optimisme  politik masyarakat.Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  penelitian  doktrinal  dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google schoolar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitupengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir  orang dan lembaga khusus  saja,  namun  juga  tugas  mahasiswa.Oleh  sebab  itu,  mahasiswa  harus  memainkan  perannya sebagai  the  guardian  of  constitution  mengingat  hakikat  mahasiswa  sebagai  intelektual muda.Pengawalan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan Judicial Review oleh  mahasiswa.Pentingnya  mahasiswa  bekerja  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap politik.Karena  salah  satu  problem  serius  dalam  bernegara  dan  berbangsa  saat  ini  adalah  soal kepercayaan masyarakat terhadap politik.
Kata kunci: Mahasiswa; Konstitusi; Optimisme Politik

## Abstract
Students have a professional and proportional role in themselves in the community and in the world of education as intellectuals and members of the community who have added value. The purpose of this study was to determine the role of students in guarding the constitution and the role of students in building public  awareness and political optimism. The research method used  in  this research is doctrinal research and uses a conceptual approach and a statutory approach. Taking this article the author  took  library  sources  online  using  Google  Schoolar.  The  conclusion  of  this  research  is  that constitutional safeguards do not only belong to the Constitutional Court or a handful of people and special institutions, but also the duties of students. Therefore, students must play their role as the guardian of the constitution considering the nature of students as young intellectuals. This escort can be  carried  out  in  various  ways,  including  the  submission  of  a  Judicial  Review  by  students.  The importance of students working to build public trust in politics. Because one of the serious problems in the state and nation today is a matter of public trust in politics.
Keywords: Student; Constitution; Political Optimism

## PENDAHULUAN
Tidaklah  bisa  dipungkiri  dalam  memberikan  perubahan  terhadap  perjalanan  bangsa indonesia mahasiswa mempunyai peranan sebagai calon intelektual serta sebagai agen sosial yang  terus  memberikan  konstribusi.Penumbangan  rezim  orde  lama  dibawah  pemerintahan Soekarno serta gerakan mahasiswa 1966 dengan tujuan perjuangan yang dikenal Tiga Tuntutan Rakyat  (Tritura).  Peran  mahasiswa  juga  terlihat  lewat  aksi  yang  ditunjukkan  lewat  isu-isu mengenai pemerintahan Orde Baru, kekuasaan yang disalahgunakan, Hak Asasi Manusia yang diabaikan, serta adanya kesanjangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Lewat Dewan Mahasiswa  atau  dikenal  dengan  Dema  yang  memberikan  pengaruh  sangat  besar  untuk mewujudkan  solidaritas  mahasiswa  nasional  dengan  dimotori  dukungan  yang  berasal  dari organisasi intra kampus ini dinamika gerakan menjadi lebih meningkat serta solid(Hariyadhie 2017).
Pilar  dalam  sebuah  negara  adalah  pemuda  Indonesia.Dalam  kancah  kenegaraan  hal inilah  yang  menjadi  penyebab  pemuda  menjadi  penggerak  sekaligus  merupakan  aktor intelektual.Dalam dinamika kenegaraan pemuda senantiasa mengambil peran seperti pada era kemerdekaan sampai saat ini.Mahasiswa merupakan salah satu dari entitas potensi yang dimiliki oleh pemuda.Mahasiswa diharapkan bisa menjadi insan akademis yang bisa membawa negara pada arah yang lebih baik serta progresif sebagai pemangku pendidikan tinggi.Sehingga nilai pengabdian masyarakat yang mewakili dari nilai sosialitas yang terkandung dalam tri dharma perguruan tinggi.
Mahasiswa  memiliki  peranan  diri  secara  profesional  serta  proporsional  yang  ada
dimasyarakat  maupun  didunia  pendidikan  sebagai  kaum  yang  intelektual  serta  anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah.Lebih dari pada itu peran mahasiswa bukan hanya memiliki peran untuk hanya sekedar kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di kampus, di  perpustakaan  serta  akses  internet  saja  yang  mempunyai  hubungan  dengan  disiplin ilmu.Mahasiswa bukanlah lulusan SMA yang tidak sengaja terdampar di kampus.
Pada  pelaksanaan  pendidikan  politik  terhadap  warga  negara  dimana  mahasiswa merupakan bagian dari elemen penting yang bisa membantu pemerintah.Sebagaimana yang disampaikan oleh Purnama menyatakan bahwa mahasiswa sendiri mempunyai beberapa peran yakni agent  of change,  iron  stock, dan guardian of value. Mahasiswa sebagai manusia yang mempunyai  ketangguhan  dimasa  depan  merupakan  peran  sebagai  iron  stock.  Mahasiswa sebagai penjaga keutuhan nilai yang ada dimasyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai guardian  of  change.Mahasiswa  sebagai  agen  pembawa  perubahan  dalam  masyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai agent of change.
Mahasiswa  dianggap  memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  konsep-konsep  yang berkontribusi  pada  kemajuan  pendidikan  di  Indonesia.Langkah  awal  dalam  mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan dalam kemajuan pendidikan adalah mendorong mereka untuk  aktif  memperhatikan  kondisi  pendidikan  di  Indonesia,  dan  bukan  hanya  menjadi penonton. Penting bagi mereka untuk merasakan tanggung jawab terhadap upaya membangun bangsa melalui sistem pendidikan, sehingga di masa depan mereka dapat merancang strategi untuk  meningkatkan  pendidikan  di  Indonesia.  Namun,  terkadang  pemikiran  mahasiswa  bisa terlalu  bersemangat  dan  terburu-buru  karena  energi  dan  semangat  muda  yang  mereka miliki.Beberapa di antaranya dapat menjadi terlalu tegas.Sebagai contoh, ada mahasiswa yang terlibat  dalam  demonstrasi  tanpa  mematuhi  prosedur  yang  berlaku,  bahkan  terlibat  dalam insiden konflik dengan penegak hukum.Hal ini adalah aspek yang perlu ditingkatkan oleh siswa agar gagasan mereka tentang meningkatkan pendidikan dapat dipromosikan dengan baik dan diperhatikan  secara  menyeluruh.Penting  juga  untuk  mempertimbangkan  kemungkinan keberhasilan  dari  ide  tersebut,  mengukur  seberapa  realistis  dan  efektif  gagasan  yang diusulkan.Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gagasan yang diajukan memiliki tingkat keberhasilan yang layak dan dapat diyakinkan kepada pihak yang berkepentingan.
Namun, konstitusi, sebagai landasan hukum tertinggi negara, memiliki peran yang sangat penting  sebagai  panduan  bagi  negara.Penubuhan  Mahkamah  Konstitusi  menegaskan signifikansi  Undang-Undang  Dasar  sebagai  dokumen  hukum  politik  utama  di Indonesia.Pengawasan konstitusi memegang peranan penting, terutama dalam perlindungan hak  asasi  manusia.Sebagai  contoh,  Bab  XA  secara  spesifik  membahas  hak-hak  tersebut, memberikan  berbagai  hak,  mulai  dari  hak  dasar  seperti  hak  untuk  hidup  hingga  hak  untuk
berkomunikasi.Pengawasan konstitusi  menjadi  penting karena  konstitusi melindungi hak-hak tersebut.Ini adalah alasan mengapa pengawasan konstitusi menjadi penting.Tanggung jawab pengawasan konstitusi tidak hanya terletak pada Mahkamah Konstitusi atau sejumlah individu dan lembaga, tetapi juga merupakan tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda.
Di  masa  lalu,  demonstrasi  sering  menjadi  cara  utama  bagi  mahasiswa  untuk mengekspresikan diri. Namun, saat  ini, pendekatan tersebut mungkin tidak  lagi relevan.Saat mahasiswa  menggunakan  pendekatan  yang  keras,  hal  itu  bisa  berbalik  merugikan masyarakat.Ada  juga  kemunculan  perilaku  anarkis  yang  tersembunyi  dalam  gerakan mahasiswa.Oleh  karena  itu,  mahasiswa  harus  menemukan  strategi  baru  untuk  menangani permasalahan  negara.Salah  satunya  adalah  melalui  diplomasi  yang  lembut,  yang  lebih menitikberatkan  pada kolaborasi dan  solusi.Pendekatan langsung dan tidak  langsung dalam mengawasi tindakan negara yang mungkin melanggar konstitusi,  baik secara nyata maupun dalam hukum, memiliki peran dalam pengendalian. Pengawasan ini dapat diwujudkan melalui berbagai  cara,  seperti  melibatkan  siswa  dalam  proses  pemeriksaan  hukum.  Dalam  upaya pengawasan  tidak  langsung,  terdapat  keuntungan  dari  aspek  pencegahan.Mahasiswa mengarahkan perhatian mereka secara tidak langsung melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan dialog tentang isu konstitusional seperti hak-hak rakyat.Pendidikan dan kontrol jangka panjang menjadi fokus utama dalam strategi ini. Oleh karena itu, pergerakan mahasiswa masa kini harus lebih  berlandaskan  konstitusi  dan  lebih  berwawasan  ke  depan  daripada  sekadar  bersifat sementara. Hal ini masuk akal mengingat pentingnya menjaga kesinambungan konstitusi dan peran penting mahasiswa dalam membangun negara yang lebih baik dan beradab.
Mahasiswa  memegang  peran  penting  dalam  mengawal  konstitusi  serta  membangun kesadaran dan optimisme politik hukum di sebuah negara. Mereka bukan hanya representasi dari masa depan, tetapi juga merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Dalam  peran  mereka  sebagai  agen  perubahan,  mahasiswa  memiliki  tanggung  jawab  moral untuk  memperkuat  fondasi  konstitusi  negara  dan  memastikan  bahwa  nilai-nilai  demokrasi dipelihara secara konsisten.
Ketika berbicara  tentang pengawalan  konstitusi, mahasiswa bukan sekadar  pengamat pasif.Mereka memiliki peran aktif dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, serta menyoroti  setiap  tindakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  tertera  dalam konstitusi.Keterlibatan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik juga memainkan peran penting  dalam  memastikan  kepatuhan  pemerintah  terhadap  kerangka  hukum  yang  telah ditetapkan.

## LANDASAN TEORI
Peran Mahasiswa
Peran merujuk pada aturan dan norma-norma perilaku yang mengatur perilaku individu atau  kelompok  dalam  posisi  tertentu  dalam  masyarakat.  Individu  atau  kelompok  tersebut memegang peran yang dapat sesuai atau bertentangan dengan apa yang diatur oleh norma- norma tersebut(Soekanto 2003).
Peran individu atau kelompok dapat diuraikan dalam beberapa aspek:
a) Peran  ideal  adalah  peran  yang  dipenuhi  oleh  individu  atau  kelompok  sesuai  dengan standar yang ditetapkan.
b) Peran  yang  semestinya  adalah  peran  yang  seharusnya  dijalankan  oleh  individu  atau kelompok sesuai dengan posisi mereka.
c) Peran yang diakui oleh  diri sendiri adalah peran yang dilakukan  oleh  individu karena kepentingan mereka dalam posisi tertentu.
d) Peran yang sudah diwujudkan adalah peran di mana individu atau kelompok tersebut telah benar-benar memenuhi peran sesuai dengan posisinya.
Berdasarkan Santoso (2012), mahasiswa merujuk pada individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, institut, atau universitas. Status sebagai mahasiswa di perguruan tinggi hanya merupakan langkah administratif; namun, konsep menjadi mahasiswa lebih luas daripada sekadar aspek administratif.Asal-usul  kata "mahasiswa"  berasal dari dua kata, yaitu "maha" yang mengindikasikan sesuatu yang besar atau luar biasa, dan "siswa" yang merujuk pada seorang murid atau pelajar.
Mahasiswa, sebagai pewaris masa depan suatu negara, dipercayai tidak hanya memiliki keterampilan untuk bersaing dan membawa nama baik bangsa, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyatukan dan menyampaikan gagasan serta nilai-nilai mereka demi kemajuan bangsa. Siswa  juga  dianggap  sebagai  individu  yang  berpikiran  cermat  dan  bijaksana.  Kesuksesan Indonesia  muncul  dari  kesatuan  antara  kesadaran  akan  tanggung  jawab  masyarakat  untuk memperbaiki  kondisi  bangsa  dan  peluang  untuk  menjadi  pemikir  terdidik.  Mahasiswa  juga dianggap sebagai sumber daya yang amat berharga. Harapan tinggi suatu negara terhadap generasi  muda  adalah  bahwa  mereka  akan  menjadi  pemimpin  yang  setia  pada  kemajuan, khususnya dalam ranah pendidikan.
Menurut  Faruq  (2012)  menyebutkan  terdapat  5  peranan  mahasiswa,  yaitu  sebagai berikut:
1) Iron Stock
Mahasiswa  berperan  sebagai  Iron  Stock,  menjadi  individu  yang  memiliki  kapasitas  dan moralitas yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Sebagai Iron Stock,
peran mereka mendasar sebagai aset, cadangan, dan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
2) Guardian of Value
Mahasiswa  berperan  sebagai  wali  nilai-nilai  di  tengah  masyarakat,  dimana  hal  ini mengisyaratkan  bahwa  mereka  diharapkan  untuk  menjadi  akademisi  yang  berorientasi pada ilmu pengetahuan guna menemukan solusi terhadap setiap persoalan.

## 3) Agent of Change
Mahasiswa  yang  menjadi  Agen  Perubahan  adalah  sosok  yang  berperan  sebagai pendorong  suatu  transformasi.Mereka  merupakan  tahap  akhir  dalam  perjalanan pendidikan,  memperoleh  ilmu  yang  lebih  tinggi  untuk  menerapkan  perannya  sebagai inisiator  perubahan  yang  lebih  baik.Dengan  demikian,  peran  mereka  sebagai  Agen Perubahan mengacu pada harapan bahwa mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara.
4) Moral Force
Mahasiswa berperan sebagai pilar moral: Kita menjadi pilar moral bagi negara. Ini berarti bahwa mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman fundamental mengenai perilaku yang etis, termasuk sikap, tindakan, dan komunikasi yang positif.

## 5) Social Control
Mahasiswa  sebagai  Social  Control  adalah  kita  harus  berperan  sebagai  pengontrol kehidupan  sosial.Dalam  hal  ini  adalah  mengontrol  kehidupan  masyarakat,  dengan menjadikan diri kita sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

## Konstitusi
Menurut  definisi  dari  Black‟s  Law  Dictionary,  konstitusi  merujuk  pada  hukum fundamental dan organik suatu negara atau bangsa yang menetapkan konsepsi, karakter, dan struktur  pemerintahannya,  sekaligus  mengatur  ruang  lingkup  kekuasaan  kedaulatannya  dan cara penggunaannya. (Sirajuddin dan Winardi, 2015).
Istilah "konstitusi" berasal dari kata Prancis "constituer" yang berarti "membentuk". Dalam konteks ini, konstitusi menggambarkan proses pembentukan atau pembangunan suatu negara. Di  sisi  lain,  "undang-undang  dasar"  merupakan  terjemahan  dari  istilah  Belanda  "gronwet". Dalam  bahasa  Indonesia,  "wet"  diterjemahkan  sebagai  "undang-undang  dasar",  sementara "grond" merujuk pada "tanah atau landasan". Dalam negara-negara berbahasa Inggris, istilah "constitution" dipakai yang setara dengan "konstitusi" dalam bahasa Indonesia.Namun, konsep praktis  dari  konstitusi  memiliki  makna  yang  lebih  luas  daripada  definisi  mendasar  undang- undang.Dalam ilmu politik, konstitusi mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan beroperasi di dalam masyarakat, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Asal
mula  kata  "konstitusi"  berasal  dari  bahasa  Latin,  merupakan  kombinasi  antara  "cume"  yang merujuk  pada  "bersama-sama  dengan..."  dan  "statuere"  yang  mengacu  pada  "berdiri".  Jadi, secara harfiah, "statuere" berarti "membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan". Konstitusi  dalam  bentuk  tunggalnya  merujuk  pada  proses  penentuan  bersama,  sementara dalam bentuk jamaknya merujuk pada segala ketetapan yang dibuat.
Pandangan Herman Heller terkait konstitusi: Pertama, konstitusi adalah cerminan realitas politik dalam masyarakat, belum menjadi sebuah entitas hukum. Kedua, elemen-elemen hukum dalam  kehidupan  politik  masyarakat  itu  diidentifikasi  melalui  abstraksi,  membentuk  suatu kumpulan  peraturan  hukum.Terakhir,  aturan  hukum  ini  kemudian  tertuang  dalam  sebuah dokumen  yang  dikenal  sebagai  Undang-Undang  Dasar.  Pendapat  Heller  menyoroti  bahwa proses terbentuknya konstitusi melalui tahapan tertentu, dimulai dari pencarian aspek hukum dalam realitas politik masyarakat, hingga terwujudnya dokumen Undang-Undang Dasar.
Dalam ranah kehidupan negara, keberadaan konstitusi memiliki nilai yang sangat krusial karena  sebuah negara sulit terbentuk  tanpa adanya konstitusi.Hampir setiap negara saat  ini, sejak awal abad ke-21, telah memiliki konstitusi.Hal ini menandakan esensialnya peran konstitusi sebagai landasan struktural suatu negara.
Menurut  (Nadiroh  2016)menyatakan  bahwa  menyoroti  signifikansi  esensial  konstitusi dalam struktur negara. Konstitusi serta negara saling terkait erat dan tak terpisahkan. Konstitusi memegang  dua  peran  krusial:  1)  Mengatur  pembagian  kekuasaan  di  dalam  negara;  2) Menetapkan batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah atau para pemimpin negara; 3) Mengidentifikasi  pembatasan  kekuasaan  sebagai  bagian  dari  prinsip  konstitusionalisme;  4) Memberikan  legitimasi  pada  kekuasaan  pemerintah;  dan  5)  Menjadi  instrumen  untuk mentransfer kekuasaan dari para pemegang kekuasaan awal (entah itu rakyat dalam demokrasi atau raja dalam monarki) kepada pemerintah berikutnya.
Hukuman  sering  kali  digunakan  untuk  menegakkan  ketertiban  demi  keselamatan masyarakat,  meskipun  terkadang  muncul  konflik  antara  berbagai  kepentingan  masyarakat. Prinsip-prinsip dasar hukum tata negara memiliki tujuan yang serupa, dan menjelaskan esensi tujuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi lebih mudah karena konstitusi merupakan sumber utamanya.(Santoso 2013).
Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan:
1) Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya.
2) Hubungan antar lembaga Negara.
3) Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan.
4) Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta.
5) Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

## Politik Hukum
Politik hukum merujuk pada dinamika kompleks antara kekuasaan politik dan sistem hukum dalam suatu negara. Ini melibatkan interaksi yang mendalam antara proses politik, pembentukan kebijakan, dan penerapan hukum. Lebih dari sekadar keterkaitan antara politik dan hukum, politik hukum menyoroti bagaimana keputusan politik, ideologi, dan kepentingan politik memengaruhi pembentukan serta penegakan hukum.
Dalam  konteks  politik  hukum,  keputusan  politik  sering  kali  menjadi  faktor  penentu dalam  proses  pembentukan  undang-undang.  Kebijakan  publik,  yang  dipengaruhi  oleh kekuasaan politik, sering kali menjadi dasar bagi hukum yang diberlakukan di masyarakat. Selain itu, politik hukum menyoroti bagaimana proses politik, seperti pemilihan umum dan dinamika politik dalam lembaga pemerintahan, dapat mempengaruhi independensi sistem peradilan, penunjukan hakim, serta penegakan hukum.
Hukum, dalam konteks politik hukum, juga dapat dipandang sebagai instrumen politik yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  politik  tertentu.Kadang-kadang,  kebijakan hukum atau regulasi yang dibentuk memiliki tujuan politik yang mendasarinya, baik untuk memperkuat kekuasaan suatu pihak politik atau untuk menyelesaikan isu-isu yang sedang hangat dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  penelitian  doktrinal  dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google schoolar. Dalam artikel ini banyak hal yang bisa diambil terkait dari segi aspek hukum dan aspek politik. Artikel ini juga dibantu dari beberapa pendapat dan sumber-sumber pustaka lainnya yang kemudia menjadi referensi penulis untuk memunculkan sebuah ide dalam muatan-muatan bahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengawalan Konstitusi
Mahasiswa,  sebuah  segmen  kecil  dalam  masyarakat,  memiliki  peran  yang  signifikan dalam menginspirasi perubahan di bangsa ini.Meskipun zaman terus berubah, semangat dan idealisme mahasiswa tetap tidak tergoyahkan.Sejarah Indonesia mencatat bagaimana gerakan mahasiswa  sering  kali  menjadi  titik  awal  dari  perjuangan  nasional  dalam  perjalanan  sejarah bangsa.
Saat  ini,  gerakan  mahasiswa  terlihat  merosot  dalam  semangatnya  untuk  mendukung aspirasi  masyarakat  karena  perwakilan  rakyat  yang  diyakini  belum  sepenuhnya  mendukung keinginan tersebut. Berdasarkan hasil survei oleh Cirus Surveyor Group, hampir setengah dari responden, sebesar 47,9%, menyatakan bahwa anggota DPR dalam periode 2009-2014 tidak menghasilkan undang-undang yang menguntungkan masyarakat. Tambahan lagi, pemerintah telah mencabut 3.143 peraturan daerah yang bermasalah.
Data menegaskan bahwa masalah kebijakan pemerintah yang tampaknya tidak memihak masyarakat  tidak  bisa  diabaikan.  Pemerintah  terkadang  terjebak  dalam  janji  politik  selama kampanye  namun  setelah  terpilih,  seringkali  lupa  dengan  apa  yang  diucapkan,  bahkan terkadang bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Huijbers, 1982). Apabila hal ini terus dibiarkan tentunya akan sangat berbahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia.
Mahasiswa  memiliki  potensi  dan  kesempatan  sebagai  kaum  intelektual  yang  harus memegang teguh keyakinan dan pikiran yang tidak terpengaruh oleh kepentingan lainnya selain kepentingan umum.Oleh karena itu, peran sentral mahasiswa harus dimanfaatkan dengan baik untuk  mendukung  kepentingan  rakyat  atau  menjembatani  perbedaan  kepentingan  antara pemerintah dan rakyat.
Hal  yang  paling  utama  adalah  bagaimana  mahasiswa  dapat  menjadi  suara  bagi pemerintah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui partisipasi dalam kebijakan pemerintah,  seperti  melalui  program  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN),  mengingat  keterbatasan pemerintah  dalam  menyampaikannya.  Karena  itulah,  masyarakat  sulit  memahami  ragam kebijakan pemerintah yang disampaikan dengan bahasa yang kompleks.
Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui seluruh proses pemerintahan, yang  pada  gilirannya  dapat  memperkuat  demokrasi  yang  inklusif  serta  memberikan  akses informasi kepada masyarakat secara luas. Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  adalah  langkah  maju  yang  signifikan  dalam memperkuat  demokrasi  di  Indonesia  dengan  mengatur  akses  informasi  yang  relevan  bagi kepentingan  publik.  UU  KIP  menyuarakan  hak  dasar  universal  untuk  transparansi  informasi publik, sebagaimana yang ditegaskan dalam Amandemen Kedua Pasal 28F UUD 1945.Harapan masyarakat  terhadap  UU  ini  terletak  pada  kemampuannya  untuk  meningkatkan  tingkat keterbukaan  di  segala  tingkatan.Diyakini  bahwa  transparansi  informasi  dapat  menjadi  alat penting  dalam  memperkuat  pengawasan  masyarakat  terhadap  berbagai  entitas  publik  yang menangani kepentingan kolektif. James Madison, salah satu arsitek Konstitusi Amerika Serikat, bahkan menganggap keterbukaan informasi sebagai prasyarat utama bagi sistem demokratis, menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan menjadi milik masyarakat. Akses informasi
memungkinkan  partisipasi  dalam  proses  kebijakan  publik.  Dengan  keterbukaan  yang dipersyaratkan,  pemerintah  dan  institusi  publik  diwajibkan  untuk  memberikan  informasi menyeluruh mengenai  aktivitas mereka secara transparan, bertanggung jawab,  dan  terbuka, yang pada gilirannya dapat memajukan prinsip pemerintahan yang jujur dan efisien.
Banyak yang mempertanyakan efektivitas penerapan UU KIP karena fenomena di mana banyak  peraturan  yang  pada  dasarnya  demokratis  ternyata  bertentangan  dengan  prinsip demokrasi  saat  diterapkan.Situasi  seperti  ini  menyiratkan  situasi  kontraproduktif,  di  mana demokrasi yang sebenarnya absen.Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi kekurangan dalam ketersediaan informasi dari entitas publik itu sendiri, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  saluran  pengaduan  yang  mereka butuhkan.Keberadaan  Komisi  Informasi,  yang  disyaratkan  secara  normatif  dalam  UU  KIP, diharapkan  dapat  menjadi  pelaksana  yang  efektif  dalam  menerapkan  undang-undang kebebasan informasi dengan substansi yang kuat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana  peran  Komisi  Informasi  dalam  mendorong  pemerintahan  yang  baik  melalui transparansi publik, yang menjadi salah satu faktor penting.Menurut pemahaman kami, advokasi adalah  langkah  sistematis  untuk  memberikan  wawasan  kepada  mahasiswa  sehingga  mereka mampu menjadi agen perubahan yang kritis dan dapat memengaruhi kebijakan yang dianggap merugikan  masyarakat.  Di  samping  itu,  tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan kesadaran mahasiswa akan nilai-nilai perjuangan dan untuk menguatkan peran mereka dalam merintis perubahan.
Optimisme Politik Masyarakat
Tabel 1. Optimisme Terhadap Lembaga Negara
Menurut Survei Parameter Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap peningkatan kinerja partai politik menunjukkan tingkat optimisme paling rendah, hanya mencapai 5,1 pada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 TNI Lembaga Kepresidenan KPK Mahkamah Konstitusi BPK Mahkamah Agung Kepolisian MPR-RI DPR-RI Partai Politik
skala  0-10.  Data  ini  menandakan  penurunan  kepercayaan  publik  terhadap  kinerja  lembaga- lembaga.  DPR  dan  MPR,  yang  bertanggung  jawab  atas  partai  politik,  mendapat  tingkat optimisme masing-masing sebesar 5,3 dan 5,4. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh tingkat optimisme tertinggi, mencapai 7,9. Posisioning TNI lebih tinggi daripada lembaga  presiden  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  yang  masing-masing  meraih tingkat  optimisme  7,1  dan  6,8.  Survei  yang  dilakukan  oleh  Parameter  Politik  Indonesia  dari tanggal 3 hingga 8 Februari 2021 melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi. Margin kesalahan dalam survei ini sekitar plus  atau minus 2,9 persen,  dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Saat  ini,  penilaian  terhadap  kualifikasi  seseorang  oleh  masyarakat  berdasarkan pengalaman  dianggap  kurang  relevan  dan  tidak  berwibawa.Walaupun  pengalaman  tetap memiliki nilai penting, masyarakat cenderung mengabaikan fakta bahwa generasi muda saat ini mampu  mengatasi  keterbatasan  pengalaman  dengan  tingkat  mobilitas  yang  tinggi  dan peningkatan  cepat  dalam  kapasitas  kognitif  mereka.Era  ini  ditandai  oleh  perubahan  dalam pandangan terhadap pemimpin, yang mendorong partisipasi politik yang luas dari kalangan muda.Terdapat ketidakpuasan terhadap praktik politik yang dianggap kuno, seringkali terkait dengan korupsi dan konservatisme, yang biasanya dilakukan oleh politisi yang lebih senior.
Sebaliknya,  terdapat  fenomena  menarik  yang  tengah  berkembang:  pola  pikir  politik generasi muda mengalami pergeseran yang lebih aktif dan progresif. Perubahan ini tercermin dalam  tingkat  kesadaran  dan  ketertarikan  yang  meningkat  terhadap  isu-isu  publik.Generasi muda kini mulai terlibat secara aktif dan kritis dalam menanggapi setiap permasalahan politik di tingkat  nasional.Perubahan  paradigma  politik  dari  kalangan  muda  ini  memberikan  dampak positif pada dinamika politik dan kesehatan demokrasi.Kehadiran generasi muda dalam ranah politik  menampilkan  karakter  dan  pola  pemikiran  yang  berbeda  dari  generasi  sebelumnya, terutama dengan akses yang luas terhadap teknologi, memungkinkan mereka turut serta dan terlibat dalam politik sebagai representasi semangat perubahan zaman.
Obama,  Justin  Trudeau,  dan  Emmanuele  Marcon  adalah  beberapa  pemimpin  yang mencerminkan semangat perubahan ini. Nathan Law, seorang aktivis pro-demokrasi dari Hong Kong, terpilih menjadi anggota parlemen pada usia 23 tahun dalam pemilihan 2016. Di Malaysia, Syed Saddiq, yang berusia 25 tahun, baru-baru ini diangkat sebagai menteri urusan pemuda dan olahraga oleh kabinet Mahathir Mohamad. Jika melihat pada demografi Indonesia yang mayoritas  penduduknya  terdiri  dari  kalangan  muda,  tidak  berlebihan  untuk  mengantisipasi bahwa fenomena serupa akan terjadi di negara ini. Di Indonesia, generasi muda semakin aktif dalam  politik.  Mereka  tidak  ragu-ragu  dalam  menyuarakan  aspirasi  politik  mereka  secara terbuka dengan cara yang lebih inovatif. Dalam gerakan moral politik generasi muda, kelompok-
kelompok  dan  sukarelawan  yang  berkumpul  berdasarkan  isu-isu  nasional  menjadi  kekuatan yang semakin besar.
Pada sisi politik praktis, beberapa partai mulai memberikan kesempatan yang lebih besar kepada  tokoh-tokoh  muda  untuk  memegang  peran  kunci  dalam  politik.  Mereka  juga memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi generasi muda dalam proses pemilihan umum. Meskipun  langkah-langkah  ini  terkadang  dianggap  sebagai  strategi  untuk  menarik  pemilih muda,  mereka  menggugah  harapan  untuk  meningkatkan  kualitas  politik  dan  memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Keyakinan ini memberi kita dorongan untuk memperkuat keyakinan bahwa peran generasi muda adalah esensial bagi masa depan negara dan akan menjadi pilar utamanya. Dalam situasi saat ini, ide-ide dari generasi muda dianggap sebagai solusi penting untuk mengelola bonus demografi dari generasi muda di masa mendatang.
Periode dari tahun 2020 hingga 2035 di Indonesia akan menjadi masa puncak dari bonus demografi. Di masa tersebut, kelompok usia produktif akan menjadi mayoritas dalam struktur penduduk Indonesia. Pengelolaan yang tepat dan serius terhadap bonus demografi ini akan memberikan manfaat besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan negara. Ini mengindikasikan bahwa untuk mengamankan masa depan, kelompok usia produktif di Indonesia perlu diberikan ruang dan kekuatan yang optimal. Jika tidak, bonus demografi yang diharapkan akan menjadi beban  dan  masalah  serius  bagi  negara.  Oleh  karena  itu,  transformasi  struktur  populasi  ini memerlukan agenda dan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam  konteks  ini,  peran  politik  generasi  muda  sangatlah  penting.Partisipasi  mereka tidak hanya diharapkan dalam menghidupkan suasana politik saat kampanye, tetapi juga dalam memperjuangkan  agenda  khusus  kepemudaan  melalui  keterlibatan  aktif  dalam  pembuatan kebijakan.  Untuk  memastikan  agenda  kepemudaan  dapat  berlanjut  secara  berkelanjutan, keterlibatan  aktif  generasi  muda  dalam  proses  kebijakan  politik  menjadi  langkah  kunci. Sebaliknya,  kurangnya  partisipasi  kaum  muda  akan  menjadi  hambatan  utama  dalam pembangunan  masa  depan  Indonesia.  Apabila  keyakinan  ini  dapat  menjadi  pandangan bersama,  kita  akan  melihat  semangat  modernisme  terpancar  dalam  ranah  politik  kita. Mengusung agenda kepemudaan melalui jalur politik bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika dilihat sebagai ancaman oleh elit politik yang lebih senior.Namun, kekuatan yang dimiliki oleh generasi muda, meskipun tersebar, perlu digabungkan untuk membentuk kekuatan kolektif yang kuat segera.
Peran Mahasiwa Terhadap Politik Hukum di Indonesia
Peran  mahasiswa  dalam  konteks  politik  hukum  di  Indonesia  memegang  nilai  penting dalam  mengawal  demokrasi,  mendorong  keadilan,  serta  memperkuat  sistem  hukum
negara.Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran krusial dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan politik hukum di Indonesia.
Pertama,  mahasiswa  seringkali  menjadi  garda  terdepan  dalam  menyuarakan  aspirasi masyarakat terkait perubahan hukum dan kebijakan publik.Mereka mengadvokasi isu-isu kritis yang terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta penegakan hukum yang  berkeadilan  bagi  semua  warga.Melalui  aksi-aksi  demonstrasi,  kampanye  sosial,  atau advokasi  publik,  mahasiswa  berkontribusi  dalam  membentuk  opini  publik  dan  menuntut perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum.
Kedua, peran mahasiswa juga terletak dalam pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum.Mereka melakukan analisis kritis terhadap kebijakan- kebijakan  yang  diusulkan  atau  diimplementasikan,  menyoroti  potensi  dampaknya  terhadap keadilan sosial, hak-hak individu, atau konsistensi dengan konstitusi negara.Mahasiswa sering kali menjadi pengawal dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum atau upaya-upaya yang melemahkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.
Selain itu, peran edukasi yang dimainkan oleh mahasiswa dalam membangun kesadaran akan politik hukum juga sangat berarti. Mereka menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban yang  tercakup dalam sistem  hukum. Melalui kegiatan seminar, diskusi, atau program edukatif lainnya, mahasiswa memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran hukum dalam menjaga keadilan sosial serta memotivasi partisipasi aktif dalam proses politik dan hukum.
Dengan  demikian, mahasiswa memiliki peran yang  signifikan  dalam mengawal  politik hukum  di  Indonesia,  tidak  hanya  sebagai  pengkritik  terhadap  kebijakan  atau  pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun kesadaran akan pentingnya hukum  yang  adil,  demokratis,  dan  inklusif  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Peran  mereka menjadi kunci dalam memperkuat fondasi hukum yang  kokoh  dalam menjaga keadilan  dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia..

## SIMPULAN
Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusi, tugas ini bukanlah semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi atau sejumlah kecil individu dan lembaga tertentu. Oleh karena itu, sebagai generasi yang masih muda, mahasiswa seharusnya berperan sebagai pengawas konstitusi. Pengawasan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti partisipasi siswa dalam Pemeriksaan Hukum. Dalam konteks pengawasan secara tidak  langsung,  ada  nilai  pencegahan.Mahasiswa  mengatur  perilaku  mereka  secara  tidak langsung melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan diskusi tentang aspek konstitusional seperti
hak-hak rakyat.Aspek peningkatan pemahaman dan kontrol jangka panjang menjadi fokus utama dalam hal ini.Membangun kepercayaan politik di antara masyarakat merupakan hal yang krusial. Karena di tengah tantangan global saat ini, kepercayaan terhadap proses politik adalah salah satu isu kunci yang harus diatasi. Sebagian besar persepsi mengenai politik saat ini terkait dengan konflik dan skandal yang melibatkan para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan umum. Akibatnya, beberapa orang melihat politik sebagai ranah yang tidak penting  dan  bahkan  kotor.Politik  dianggap  sebagai  sumber  perpecahan  dan ketidakharmonisan dalam masyarakat serta sebagai jalan yang keliru bagi para politisi. Oleh karena  itu,  partisipasi  aktif  mahasiswa  dalam  membangun  sistem  politik  yang  kokoh  dan dapat dipercaya akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan meyakinkan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adon, Mathias Jebaru. 2021. “Mahasiswa Sebagai Agent of Changes Dalam Mewujudkan New Normal Sebagai Politik Bonum Commune Di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Filsafat Politik Armada Riyanto.” Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora 5 (1): 23 – 33.
Ernis,  Yul.  2018.  “Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Langsung  Terhadap  Peningkatan  Kesadaran Hukum Masyarakat.” Jurnal Penelitian Hukum 18 (4): 477 – 96.
Hariyadhie. 2017. Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional. Jakarta:

## PT. Golden Terayyon Press.
Heri, Jon. 2019. “Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum Di Indonesia.” Jurnal Nurani 15 (1): 85 – 100.
Hijran, Muhamad, Dini Oktariani, and Zikri Rahmani. 2022. “Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Society 5.0.” Jurnal Kewarganegaraan 6 (4).
Khakim, Muhammad Salisul,  Anike  Febriyani Nugraha, Sukanti, and  Aliefah Rachma Sarwedi.
2022.  “Kontribusi  Mahasiswa  Daerah  Dalam  Penanganan  Intoleransi  Melalui  Sinergi Perguruan Tinggi Di Diy.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10 (1).
Nadiroh. 2016. Teori Dan Konsep Konstitusi. Jakarta: CV. Calmara.
Puspitasari, Ikka, and Iwan Rois. 2018. “Politik Hukum Undang -Undang Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” Jurnal Meta Yuridis 1 (2): 61 – 71.
Sadat, Fahad Achmad . 2022. “Mahasiswa Sebagai Agent Of Changes Dalam Mewujudkan New Normal Sebagai Politik Bonum Commune Di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Filsafat.” Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman 3 (1): 45 – 52.
Santoso, Agus. 2013. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.” Jurnal Yustisia 2 (3).
Soekanto, Soerjono. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.