## PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN MELALUI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (SEBUAH ANALISIS NARASI, POLITIK DAN AKTOR)
Oleh: Pandriadi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang Email: pandriadi_msi@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini berawal  dari fakta bahwa tingkat  konflik kehutanan di  Kabupaten Musi  Rawas  cukup  tinggi.  Konflik  tidak  hanya  terjadi  antara  masyarakat  dengan pemerintah  saja,  namun  juga  masyarakat  dengan  perusahaan  dan  perusahaan  dengan pemerintah.    Berdasarkan  kajian  awal  diketahui  bahwa  salah  satu  akar  masalahnya adalah  pada  faktor  tata  kelola,  dimana  pengelolaan  hutan  selama  ini  lebih mengedepankan  aspek  bisnis  dan  eksploitasi  dengan  tanpa  mempertimbangkan  peran serta  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dengan  diterapkannya  Pola  Pengelolaan  Keuangan daerah  (PPK  BLUD)  pada  KPHP  Lakitan  akan  membuat  perbaikan  pada  tata  kelola hutan dan selanjutnya berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan sosial ekonomi antara  pengelola  KPHP  dengan  perusahaan  dan  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat kualitatif  yang  menggali  sebanyak-banyaknya  informasi  dari  narasumber  dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) kepada para  pihak  yang  terkait  dengan  pengelolaan  hutan,  yaitu  pihak  pemerintah  (meliputi pihak  KPHP  Lakitan,  Dinas  Kehutanan  Musi  Rawas,  dan  instansi  terkait),  perusahaan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  berbagai  pihak  memiliki  kewenangan  dan kepentingan  dalam  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP  Lakitan  melalui  pendekatan Power-Interest-Legitimacy  (PIL) .  Berbagai  pihak  tersebut,  baik  dari  sisi  pemerintah, swasta,  maupun  masyarakat  diyakini  akan  memberikan  sumbangan  positif  pada pengembangan  KPHP  Lakitan asalkan terdapat  sinergi  yang baik  antar  berbagai  pihak tersebut.

## Kata Kunci: BLUD, Transparan, Akuntabel, Partisipatif

## PENDAHULUAN
Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah amanat dari Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan  publik  oleh  Pemerintah.  Sebelumnya  tidak  ada  pengaturan  yang  spesifik mengenai  unit  pemerintahan  yang  melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat.    Sebuah KPHP  dapat  menerpakan  BLU  karena  KPHP  mengelola  sebuah  kawasan  yang  bukan hanya  bertujuan  untuk  pengelolaan  hutan  yang  lestari  tetapi  juga  dalam  rangka mengembangkan perekonomian masyarakat setempat.
Kabupaten  Musi  Rawas  (Mura)  termasuk  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kawasan hutan cukup luas, dimana dari 1,2 juta Ha luas kabupaten  ini  48  persennya  merupakan  kawasan  hutan.  Namun  demikian,  Pemerintah Kabupaten  Mura  (selanjutnya  disebut  Pemkab  Mura)  masih  menghadapi  berbagai kendala dalam pengelolaan hutan, terutama deforestasi hutan yang terus terjadi.
Dari  uraian  di  atas  maka motivasi penelitian  ini  adalah: Pertama ,    untuk memberikan  kontribusi  yang  nyata  sebagai  seorang  akademisi  dalam  upaya  perbaikan tata kelola hutan dan lahan melalui sebuah kajian penerapan PPK BLUD  pada institusi kehutanan.  Selama  ini  penerapan  PPK  BLUD  lebih  banyak  dilakukan  pada  instansi  di bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan, sehingga peneliti sangat  termotivasi untuk mengetahui  apakah    institusi  kehutanan  (dalam  hal  ini  KPHP)  dapat  juga  menerapkan PPK  BLUD  sebagaimana  institusi  kesehatan,  pendidikan,  pelatihan  yang  telah  terlebih dahulu  menerapkannya. Kedua, untuk  meyakinkan  semua  pihak  yang  berkepentingan bahwasannya  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP  akan  membuat  pengelolaan  hutan menjadi  lebih  baik  dan  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  antara  pihak-pihak  yang memanfaatkan  hasil  hutan  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar kawasan  hutan.  Hal  ini  penting  karena  dengan  pengelolaan  hutan  selama  ini  lebih cenderung  menganggap  masyarakat  sebagai  ”perambah  hutan”,  sehingga  keberadaan mereka  dalam  memanfaatkan  hasil  hutan  (yang  seharusnya  memang  hak  mereka) seringkali  menimbulkan  berbagai  sengketa  baik  dengan  pemerintah  maupun  dengan perusahaan.  Munculnya  sengketa  tersebut  lebih  disebabkan  karena  hutan  banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan tanpa melibatkan masyarakat setempat.
Berkaitan  dengan  motivasi  penelitian  di  atas  maka  peneliti  merumuskan pertanyaan  penelitian  yaitu  bagaimana  peran  aktor  kunci  di  Kabupaten  Musi  Rawas dalam  mendukung  pelaksanaan  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP  Lakitan.  Sesuai rumusan  pertanyaan  di  atas  maka  peneliti  bertujuan  agar  penelitian  ini  dapat  menjawab
pertanyaan  penelitian  yang  telah  dirumuskan  yaitu  ingin  mengetahui  dan  menganalisis peran  para  aktir  kunci  di  Kabupaten  Musi  Rawas  dalam  penerapan  PPK  BLUD  pada KPHP  Lakitan,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  dalam  pengurangan  tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial antara berbagai pihak yang memanfaatkan hasil hutan di kawasan KPHP Lakitan.
Dalam  manajemen  organisasi  publik  dikenal  istilah New  Public  Management (NPM)  yang  merujuk  kepada  perubahan  organisasi  dan  manajemen  birokrasi pemerintahan.  Model  ini  dianggap  sebagai  perpaduan  antara  dua  kerangka  ide;  generic managerialism  dan  perkembangan  baru  dalam  teori  ekonomi.  Pada  prinsipnya,  NPM ingin  mengadaptasikan  prinsip-prinsip  pengelolaan  lembaga  privat  ke  dalam  lembaga- lembaga  publik.  Pada  perkembangannya,  seiring  perkembangan  demokrasi  dan meningkatnya kontrol masyarakat, maka model NPM digantikan dengan paradigma yang lebih luas mengenai tata kelola publik ( public governance ). Prinsip-prinsip umum NPM tetap  digunakan,  namun  New  Public  Governance  (NPG)  menambahkan  aspek  yang sangat krusial,  yakni proses dan partisipasi (Zamjani, 2011:4). Dalam kaitannya dengan upaya  menjadikan  KPHP  menjadi  sebuah  BLU  maka  pola  NPG  akan  dapat  diterapkan karena  mengedepankan  adanya  proses  dan  partisipasi  seluruh  elemen  yang  ada,  baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Namun  demikian,  pembangunan  KPH  bukan  tanpa  masalah,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Kartodihardjo  et.al  (2011)  mengidentifikasi  beberapa  masalah  dalam pembangunan KPH, yaitu:
1. Tidak  seluruh  pemerintah  daerah  memberikan  dukungan  dalam  pembangunan KPH  terutama  dalam  pembentukan  organisasi  KPH.  Alasan  utama  adalah perlunya anggaran untuk menghidupkan organisasi KPH tersebut.
2. Masih terbatasnya pengertian dan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi  pembangunan  kehutanan.  Hal  demikian  ditunjang  oleh  kenyataan  bahwa penetapan  kewenangan  pemerintahan  maupun  pembentukan  organisasi  daerah tidak  mempertimbangkan  pentingnya  pengelolaan  wilayah  atau  organisasi berbasis  territorial.  Kerangka  kerja  pemerintah  hanya  didasarkan  oleh pemanfaatan komoditas dari sumber daya alam yang ada di kawasan hutan.
3. Terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  memahami  dan  mempunyai  kapabilitas untuk menjalankan organisasi KPH.
Permasalahan yang sama juga muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Puspariani  (2011)  yang  melakukan  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan pembangunan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  (KPHP)  Model  Lalan  Kabupaten Musi  Banyu  Asin  Sumatera  Selatan.  Hasil  investigasi  menunjukkan  bahwa  lemahnya pemahaman  atas  organisasi  KPH,  keterbatasan  SDM,  dan  lambatnya  implementasi kebijakan pengembangan KPHP ini disinyalir telah ikut menyumbang deforestasi  hutan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh  KPH  sebagaimana yang  diuraikan  di  atas  ada  beberapa  alternatif  yang  bisa  dilakukan.  Menurut Kartodihardjo  dkk  (2011)  salah  satualternatif  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan yang  membelit  KPHP  adalah  dengan  menetapkan  arah  tanggung  jawab  KPH  termasuk arah  perubahan  pengelolaan  keuangan  KPH  menjadi  pola  pengelolaan  BLU  karena langkah ini dianggap relevan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh KPH.
Kajian  yang  dilakukan  oleh  Nugroho  (2013)  adalah  tentang  suatu  sistem pengelolaan  keuangan  yang  bisa  diimplementasikan  dalam  organisasi  KPH,  sehingga bisa  melakukan  bisnis  tetapi  tetap  bisa  memenuhi  fungsinya  sebagai  penyedia  jasa layanan  publik  dalam  pengelolaan  hutan  secara  lestari.  Dalam  kajian  ini  diungkapkan bahwa  di  antara  banyak  hambatan  dalam  pembangunan  KPH  terdapat  satu  hambatan yang  perlu  segera  diatasi  yaitu  belum  jelasnya  kebijakan  dan  aturan  tentang  pendanaan baik  pada  tahap  pembangunan  maupun  operasionalisasi  KPH,  termasuk  pengelolaan pendapatan  operasional  KPH.  Hambatan  ini  akan  mempengaruhi  kinerja  KPH  sebagai unit  yang  mandiri  ( self-financing  management  units )  dan  profesional  dalam  mencapai tujuan  pengelolaan  hutan  yang  lestari.  Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  diperlukan kepastian  dan  keamanan  dalam  melakukan  kegiatan  investasi  dan  pengelolaan pendapatan secara mandiri yang dapat diberlakukan secara nasional.
Hasil  kajiannya  menghasilkan  rekomendasi  bahwa  untuk  menjamin  fleksibilitas pengelolaan  KPH  adalah  bentuk  organisasi  yang  mampu  menyelenggarakan  fungsi- fungsi publik dan sekaligus fungsi privat atau bisnis, yang diistilahkan dengan organisasi
semi  pemerintah  ( quasi  public ).  Bentuk  organisasi quasi  public yang  paling  optimal adalah  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD). Beberapa  pokok  pikiran  dalam  pengembangan  KPHP  dengan  PPK-BLUD. Pertama,
KPHP  dibentuk  untuk  memastikan  pengelolaan  hutan  dapat  berjalan  secara  optimal, efisien,  dan  lestari. Kedua, Pengelolaan  hutan  harus  mendatangkan  kesejahteraan  bagi masyarakat. Ketiga, menjalankan  pelayanan  publik  yang  sekaligus  berorientasi  pada efisiensi dan produktivitas sebagaimana ciri entitas bisnis. Keempat, implikasi dari butir ketiga tersebut maka organisasi KPHP yang menerapkan PPK-BLUD akan bersifat semi pemerintah  ( quasi  public  governance ).  Efisiensi  dan  produktivitas  mengandung  arti bahwa KPH dapat mengurangi rantai birokrasi, dapat menekan biaya transaksi ( high cost economy ),  menyediakan  pelayanan  yang  murah  dan  cepat  (responsif)  serta  mampu meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  umum  bidang  kehutanan. Kelima ,  agar organisasi  tersebut  dapat  berjalan  optimal  diperlukan  fleksibilitas  berupa  keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.
Studi  mengenai  pengaruh  implementasi  sebuah  KPHP  sebelum  dan  sesudah menjadi  BLU  saat  ini  belum  ditemukan,  oleh  karena  itu  penelitian  ini  berupaya membandingkan dengan institusi lain yang pernah mengimplementasikan BLU, terutama di  bidang  kesehatan.    Meidyawati  (2011)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Analisis Implementasi  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PPK-BLU)  Pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi” menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain  adalah:  Pertama,  rumah  sakit  ini  telah  mengimplementasikan  semua  persyaratan administratif  BLU  yang  meliputi  Pola  Tata  Kelola,  Rencana  Strategis  Bisnis,  Rencana Bisnis  Anggaran,  Standar  Pelayanan  Minimal  dan  Laporan  Keuangan.  Kedua, implementasi  PPK-BLU  telah  memberikan  peningkatan  nilai  kinerja,  peningkatan pertumbuhan  pendapatan,  peningkatan  kemandirian  rumah  sakit,  serta  memberikan manfaat  langsung  dalam  peningkatan  layanan  kepada  masyarakat.  Membandingkan antara  potensi  penerapan  BLUD  pada  KPHP  dengan  penerapan  BLUD  pada  bidang kesehatan  seperti  rumah  sakit  dapat  dikatakan comparable karena  yang  dibandingkan adalah  dampak  dari  penerapan  BLUD  tersebut,  bukan  pada  jenis  layanan  antara  kedua institusi  tersebut.  Hal  ini  ditambah  karena  saat  ini  belum  ada  KPHP  lain  yang menerapkan BLUD sehingga peneliti mengambil perbandingan dengan rumah sakit.
Penelitian  lain  yang  juga  masih  relevan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Pandriadi (2011) yang mengkaji dan menganalisis kelayakan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Musi  Rawas  untuk  dikelola  dengan konsep  BLU.  Meskipun  penelitian  ini  dilakukan  untuk  BLK,  namun  mengingat penelitian  ini  dilakukan  di  lokasi  yang  sama  (Kabupaten  Musi  Rawas)  maka  output penelitian  ini  bisa  dijadikan  rujukan  bagi  penelitian  BLU  KPHP  Model  Lakitan  yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang  harus  ditingkatkan  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  BLK  menjadi  BLU  yaitu peningkatan  pada  sumber  daya  manusia  dan  pola  tata  kelola.  Mengingat  BLK  ini  dan KPHP  Model  Lakitan  berada  di  daerah  yang  sama  bukan  tidak  mungkin  permasalahan yang dihadapi oleh BLK ini akan sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh KPHP Model Lakitan yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup kegiatan penelitian ini adalah melakukan kajian reformasi agraria melalui  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP  Lakitan  Kabupaten  Musi  Rawas  melalui analisis  narasi,  aktor  dan  politik  dalam  mendukung  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP Lakitan
Berdasarkan  ruang  lingkup  penelitian  tersebut  di  atas  peneliti  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dalam  melaksanakan  rangkaian  proses  penelitian.    Alasan penggunaan  metode ini karena obyek  yang dijadikan dalam penelitian ini adalah KPHP Model  Lakitan  dengan  semua  kondisi  dan  permasalahan  yang  ada,  dimana  kondisi  dan permasalahan  tersebut  belum  tergambar  cukup  jelas,  sehingga  dengan  metode  kualitatif memungkinkan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  penelitian  mengidentifikasi  dan mengeksplorasi  kondisi  yang  ada  di  KPHP  Model  Lakitan,  baik  melalui  studi  literatur maupun wawancara dengan narasumber kunci.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  sekunder  dan  data primer. Data sekunder diperoleh melalui desk study dengan melakukan penelusuran data yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa laporan-laporan dari dinas/instansi terkait (misalnya  Kementrian  Kehutanan,  Dinas  Kehutanan  Mura,  Bappeda  Mura,  BPS  Mura dan  KPHP  Model  Lakitan),  lembaga  penelitian,  perguruan  tinggi  dan  lain-lain.
Sementara  itu  data  primer  dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui  serangkaian  kegiatan wawancara  lapangan  dan  melakukan Focus  Group  Discussion (FGD).  Teknis  analisis yang  digunakan  adalah  dengan  menggunkan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  denga menjelaskan berbagai fakta dan hasil temuan baik yang berasal dari data primer maupun sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan menjadi isu penting untuk dibahas, karena pemenuhan berbagai  persyaratan  di  atas  akan  menjadi  tidak  ada  gunanya  jika  tidak  mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengimplementasikannya.
Sesungguhnya  sebuah  proses  kebijakan  dibangun  dan  dielaborasi  dari  sebuah kerangka  kerja  yang  sederhana  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  aspek  utama,  yaitu diskursus/narasi  kebijakan,  aktor  dan  jaringan,  politik  dan  kepentingan  (IDS,  2006). Ketiga  hal  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  proses  implementasi  kebijakan, termasuk dalam hal ini adalah upaya penerapan BLUD pada KPHP Model Lakitan.
Ketiga instrumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1
Faktor Penentu Implementasi Kebijakan
Sumber: IDS, 2006.
Instrumen  pertama  yaitu  “Narasi  Kebijakan”  menyediakan  sebuah  diagnosis dan  sebuah  ukuran  dan  intervensi  yang  mendefenisikan  permasalahan,  bagaimana permasalahan  tersebut  muncul,  dan  menunjukkan  apa  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  atau  secara  singkat  menjelaskan  apa  yang  salah  dan bagaimana  membetulkannya.  Sementara  itu,  instrument  kedua  yaitu  aktor  dan  jaringan adalah  orang  atau  lembaga  yang  memiliki  peran  atau  pengaruh  baik  dalam  hubungan dengan  munculnya  permasalahan  maupun  bagaimana  memecahkan  permasalahan tersebut.Instrument  ketiga  adalah  politik/kepentingan  antar  berbagai  pihak  yang berkepentingan.Faktor  politik/kepentingan  bisa  jadi  lebih  dominan  berperan  dalam pengambilan sebuah kebijakan.

## Analisis Narasi, Politik dan Aktor
Berbicara  mengenai  upaya  peningkatan  peran  KPHP  Model  Lakitan  melalui penerapan  PPK  BLUD,  tidak  hanya  sebatas  pada  pembicaraan  seputar  pemenuhan persyaratan  substantif,  teknis  dan  administratif.  Faktor  politik  lokal  menyangkut keinginan  dan  dukungan  dari  berbagai  pihak  baik  pemerintah,  dunia  usaha  maupun masyarakat sangat menentukan dalam merealisasikan BLUD KPHP.
Sebelum mengurai aspek politik dalam pembentukan BLUD KPHP, akan lebih baik  jika  terlebih  dahulu  diuraikan  aktor-aktor  yang  berperan  dalampengembangan sebuah KPHP. Hal ini perlu diketahui karena aktor-aktor tersebut sedikit banyaknya juga akan memiliki pengaruh dalam penerapan BLUD KPHP.
Upaya  menjadikan  KPHP  Model  Lakitan  menjadi  sebuah  SKPD  dengan  PPK BLUD  tidak  terlepas  dari  peran  berbagai  aktor  kunci.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan pihak terkait dan dengan menggunakan analisis PIL seperti yang digunakan oleh Kusumedi  dan  Rizal  (2010)  maka  dapat  dirumuskan  peta  aktor  kunci  yang  berkaitan dengan penerapan PPK BLUD di KPHP Model Lakitan sebagai berikut:
Tabel 1

## Analisis Stakeholders dengan Kriteria Kekhasan PIL (Power-Interest-Letigimacy) dalam Penerapan BLUD KPHP Model Lakitan
No Para Pihak (Stakeholders) Kekuatan (Power) Kepentingan (Interest) Legitimasi (Legitimacy) Kategori Besar  Kecil  Besar  Kecil  Besar  Kecil 1 Bupati Mura v v v PIL 2 Sekda Kabubaten Mura v v v PI 3 Kepala Bagian organisasi setda Mura v v v PL 4 Kepala Bagian Hukum Setda Mura v v v PL 5 Kepala Bappeda v v v PIL 6 Kepala Dinas Kehutanan Mura v v v PIL 7 Kepala KPHP Model Lakitan v v v I 8 Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata  Guna  Lahan Dishut Mura v v
v I 9 Para  Camat  dan Kepala Desa di dalam  dan  sekitar kawasan v v v PI 10  Masyarakat v v v I 11  Perusahaan/Investor v v v PI 12  LSM v v v PI
Sumber : FGD dan Wawancara Lapangan, 2017.
Dari tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  aktor-aktor kunci  di  Kabupaten Musi Rawas  terkategori  dalam  4  (empat)  kelompok,  yaitu  PIL,PI,PL  dan  I.  Berikut disampaikan matriks aktor berdasarkan kategori tersebut.

## Tabel 2
Matriks Aktor Berdasarkan Kategori
Kategori Aktor Power-Interest-Legitimacy (PIL) Bupati,  Kepala  Bappeda,  Kepala  Dinas Kehutanan Power-Interest (PI) Sekda,  Camat  dan  Kades,  Pengusaha, LSM Power-Legitimacy (PL) Kabag Organisasi dan Kabag Hukum Interest (I) Kepala KPHP, Kabid Intag dan masyarakat.
Sumber : Data olahan penelitian lapangan, 2017.
Memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 (tiga) aktor yang berperan penting dalam perwujudan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD adalah Bupati, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kehutanan. Dengan memanfaatkan Power-Interest-legitimacy mereka  yang  kuat  diyakini  bahwa  upaya  penerapan  PPK  BLUD  pada  KPHP  Model Lakitan dapat  diwujudkan. Berikut  ini akan diuraikan secara lebih mendalam  mengenai ketiga aktor tersebut.
Tabel 3 Analisis Aktor PIL Aktor Power Interest Legitimacy Bupati (HG) Sebagai seorang kepala daerah, HG memiliki kewenangan  yang besar dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi, dalam kaitan dengan PPK  BLUD  maka penetapannya dilakukan  melalui Peraturan Bupati. Pengelolaan hutan lestari merupakan kepentingan  semua pihak. Namun demikian, dalam kaitannya dengan PPK  BLUD  maka kepentingan  seorang bupati  lebih  pada kemudahan  kontrol yang akan dilakukan, karena dengan menjadi BLUD maka  secara  struktur organisasi KPHP berada  langsung  di bawah  kepala  daerah (dalam hal ini Sebagai  orang  nomor satu  di  Mura  dengan latar belakang pengalaman  berkarir  di pemerintahan,  dimana sejak  tahun  1996  sudah menjadi Sekretaris Bappeda  Musi  Rawas, serta  karir  politik  yang dimilikinya  maka  yang bersangkutan  memiliki legitimasi  yang  kuat dalam pengambilan sebuah  keputusan.  Hal ini  dapat  terlihat  dari keinginan  bupati  untuk menjadikan rumah sakit daerah dan Balai
bupati). Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum BLUD dimana kontrol terhadap KPHP masih dilakukan oleh instansi induknya (dishut). Sehingga tidak  ada  kontrol langsung dari bupati. Latihan  Kerja  (BLK) Disnakertrans  menjadi BLUD. Kepala Bappeda (S) Sebagai seorang Kepala  Bappeda, S memiliki kewenangan dalam  melakukan perencanaan pembangunan di Mura, termasuk upaya  menjadikan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD. Perbaikan tata kelola hutan  juga  menjadi kepentingan S karena  hal  tersebut menyangkut kepastian dalam pengelolaan hutan, apalagi S sudah beberebelumnya pernah menjabat sebagpa kali menduduk jabatan sebagai Kepala Bappeda. S  memiliki  jaringan yang  cukup  luas  di Mura,  terutama  dengan instansi-instansi yang lain. Jabatannya memberikan kesempatan  kepadanya untuk  si  dengan  pihak- pihak lain. Kepala Dinas Kehutanan (N) Saat  ini  KPHP Model Lakitan masih berbentuk UPTD  di  bawah Dishut Mura. Dengan  demikian, yang akan mengusulkan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD adalah Kadishut (N). Dengan  demikian power  N  cukup kuat  dan  memiliki peran penting sebagai  awal  dari sebuah proses. Sebagai  Kadishut,  N memiliki kepentingan dalam perbaikan  tata  kelola hutan  dan  lahan  di Mura. Hal ini menyangkut persoalan  deforestasi dan degragadasi hutan  di  Mura  yang mulai menjadi sorotan baik dari pemerintah  maupun masyarakat dan LSM. Sesuai peraturan perudang-undangan, sebagai  kadishut  yang membawahi KPHP Model Lakitan, maka N memiliki legitimasi untuk mengusulkan KPHP  Model  Lakitan menjadi BLUD.
Sumber : Penelitian lapangan, 2017.
Namun  demikian,  keberadaan  aktor-aktor  lain,  meskipun  bukan  kategori  PIL tetap  harus  diperhatikan.  Aktor-aktor  tersebut  antara  lain  adalah  Kepala  KPHP  Model Lakitan  (EC),  para  pengusaha  dan  dukungan  LSM.  Aktor  EC  meskipun  tidak  memiliki power  maupun  legitimasi  yang  kuat  (karena  berkaitan  dengan  jabatan  yang bersangkutan)  namun  dengan  jaringan/network,  keinginan  yang  kuat  serta  kecakapan yang dimiliki diyakini akan menjadi dukungan awal dalam upaya penerapan PPK BLUD di  KPHP  Model  Lakitan.  Pihak  pengusaha  dalam  hal  ini  PT  Xylo  dan  PT  PML  telah menyatakan  kesediannya  untuk  bermitra  dengan  KPHP  Model  Lakitan  dalam pemanfaatan  areal  KPHP  meskipun  masih  harus  ada  perbaikan  infrastruktur,  terutama jalan  untuk  akses  menuju  kawasan  hutan.  Selain  itu,  dukungan  dari  LSM  akan memberikan  dukungan  dalam  bentuk  advokasi  atau  bahkan  mungkin  bisa  memediasi aktor-aktor kunci  untuk  melakukan studi banding  ke KPHP lain  yang sudah baik  (KPH Yogyakarta,  KPH  Rinjani  di  Lombok  atau  KPH  Gula  Raya  di  kendari)  dan  juga mengadakan pelatihan bagi pihak-pihak yang terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari uraian sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan hasil analisis narasi, politik dan aktor dapat diketahui bahwa yang sangat  berperan pada implementasi  Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah  (PPK-BLUD)  pada  KPHP  Lakitan  ada  tiga,  yaitu  bupati,  kepala  Bappeda  dan Kepala  Dinas  Kehutanan  karena  ketiga  aktor  ini  memiliki  kriteria  PIL.  Kedua,  namun demikian,  aktor-aktor  lain  yang  tidak  memenuhi  kriteria  PIL,  misalnya  Kepala  KPHP Lakitan  (EC)  meskipun  hanya  memenuhi  kriteria  I  namun  perannya  tidak  dapat dikesampingkan.Ketiga,  pada  prinsipnya  semua  pemangku  kepentingan,  baik pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat  memiliki  keterkaitan  dan  perannya  masing- masing dalam upaya perbaikan tata kelola hutan melalui penerapan PPK-BLUD di KPHP Lakitan.
Saran  yang  dapat  peneliti  berikan  adalah  bahwasannya  KPHP  Lakitan  masih memerlukan  dukungan  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  terutama dari  segi  dukungan  payung  hukum  kebijakan  serta  pendanaan  sampai  KPHP  Model
Lakitan  mencapai  kemandirian  finansial.Upaya  ini  dapat  dilakukan  misalnya  dengan membuat  Peraturan  perundangan  (di  tingkat  pusat)  maupun  Perda  (di  tingkat  daerah) yang memberikan ruang kepada KPHP Lakitan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan.  Selain  itu,  optimalisasi  peran  swasta  dan  masyarakat  untuk  bersama-sama membangun dan mengembangkan kawasan hutan akan memberikan dampak positif pada pengelolaan  hutan.  Optimalisasi  peran  ini  dapat  dilakukan  dengan  memperbanyak kerjasama antara pihak KPHP Lakitan dengan perusahaan swasta dan berbagai kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arizona, Yance, (2012). Simalakama Kawasan Hutan
Elvyda  dan  Sylviani,  (2010). Peran  dan  Koordinasi  Para  Pihak  dalam  Pengelolaan KPH , Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.7 No.3, hal.227-246.
Kartodiharjo,  Hariadi,  (2011). Pembangunan  Kesatuan  Pengelola  Hutan  (KPHP): Konsep,  Peraturan  Perundangan  dan  Implementasi”,  Kementerian  Kehutanan, Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan,  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan Penyiapan Areal, Pemanfaatan Kawasan Hutan , Jakarta.
Kartodihardjo,  Hariadi,  (2013).  Kembali  ke  Jalan  Lurus,  Kritik  Penggunaan  Ilmu  dan Praktek  Kehutanan  Indonesia,  FORCI  Development  dan  Tanah  Air  Beta, Yogyakarta.
Kusumedi  P  dan  Rizal,  A,  (2010). Analisis  Stakeholder  dan  Kebijakan  Pembangunan KPH  Model  Maros  di  Porvinsi  Sulawesi  Selatan, Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan Vol.7 No.3, hal.179-193.
Lexy J Moleong, (2004). Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung.
Moh. Nazir. Ph. D, (2003). Metode Penelitian , PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nugroho,  Bramasto,  (2013). Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH
Nugroho,  Bramasto,(2012). Konsep  Kebijakan  Sistem  Pengelolaan  Investasi  dan Keuangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). .
Pandriadi,  (2011). Kajian  Kelayakan  Badan  Layanan  Umum  -  Balai  Latihan  Kerja (BLU-BLK)  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Musi  Rawas ,
Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
Peraturan  Bupati  Nomor  27  Tahun  2010  Tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis

## Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
Puspariani,  Julijati,  (2011). Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Kesatuan  Pengelola Hutan  Produksi  (KPHP)  Model  Lalan  Kabupaten  Musi  Banyuasin ,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Rizal, et al, (2011), Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH):
Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan , Jurna Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.8 No.2, hal. 167-188.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  200  Tahun  1991  Tentang  Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  790  Tahun  2009  Tentang  Pembentukan KPHP Rawas dan KPHP Model Lakitan.
Sutton,  Rebecca,(1999).  The  Policy  Process:An  Overview,  Overseas  Development Institute.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan
Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Pembaruan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No 5 Tahun 1967).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Zakaria,  Yando,  (2013). Masa  Depan  Dinamika  Perebutan  SDA  Pasca  Keputusan  MK Tentang  Hutan  Adat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Tentang  Masyarakat  Hukum Adat/Masyarakat Adat; Studi Kasus Kutai Barat