## PELAYANAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL
Khoiron
Departemen Administrasi Negara/Publik Universitas Islam Malang Email; khoiron@unisma.ac.id

## Abstract
In the life of nation and state, society or people should be treated equally in various fields of life because the state is the result of social cooperation between people with each other, or among the children of the nation. In this case, the state is the government (umaro '), is the institution who most responsible for the basic services of its people. In the Islamic perspective, there is no clear system of governance, whether the governance is democratic or other systems. Islam only teaches how the country is managed with a trusteeship leader over his power. The value of ethics (morals), or morality, and justice and others is a guidebook as a trustful leader. Public service is the most fundamental basic need for citizens. Thus, the state must grant such this right to entire people without any discrimination and even provide an excellent service to the most disadvantaged communities in their social life. One of the great attitudes of the leader in Islamic scholar is Al-adalah or justice. Justice is so easy to pronounce, but it is difficult to achieve in every  public  policy.  In  qo'idah  fiqihyah  it  is  explained  that  "tasarruful  imam  ala  al-roiyati,  manutun  bil  al- maslahah", (the policy of a leader must base on the principle of greater utility to all his society). Thus, any policy in this  regard  is  public  service,  issued  by  the  state  or  government  should  consider  the  broadest  utility  principle (utilitarianism).  Therefore,  this  paper  will  discuss  about  the  social  justice  service  from  a  normative-prescriptive perspective  but  also  in  the  perspective  of  Islam  as  a  religion  of  liberation.  Islam  is  a  religion  of  liberation  from oppression, ignorance and complete religion.
Key word : Public Services and Social Justice.

## PENDAHULUAN
Sudah  lazim  bahwa  pelayanan  publik (public services), adalah tugas utama birokrasi pemeritahan  suatu  Negara.  Sebagai  lembaga publik, birokrasi pemerintahan secara konstitusional  dan  moral  berkewajiban melayani kebutuhan setiap
warga masyarakatnya, jauh menanggalkan sikap dan praktik-praktik    diskriminasi  antar  suku, golongan,  agama  dan  lain  lain  sebagainya. Namun,  memang  kita  harus  jujur  pada  diri kita  semua  bahwa  selama  rezim  orde  baru berkuasa, birokrasi publik seolah-olah menampilkan  wajah  yang  dingin,  tidak santun, boros, dan penuh jebakan administrasi  dan  kekuasaan.  Birokrasi  pada zaman  itu  layakanya  hutan  belantara,  setiap saat  ada  binatang  buas  yang  siap  menerkam
siapa  saja  pendatang.  Sehingga  tidak berlebihan  jika  masyarakat  awam  terkadang tidak berani menghadapi sosok yang menjadi pengayomnya  sendiri.  Sungguh  ironis,  dan menyedihkan  jika  mendengar  cerita-cerita masyarakat selama orde baru berkuasa dalam melayani publik.
Fenomena  mal-administrasi,  pungutan liar,  uang  suap,  hingga  nepotisme  dan penyelahgunaan  kewenangan  (abuse  of power)  seakan  menjadi  penyakit  birokrasi yang  tidak  berkesudahan.  Hal  itu  tentu menunjukkan bahwa patologi birokrasi masih menjadi  perkerjaan  berat  para  pemimpin bangsa ini. Birokrasi yang adil, yang melayani sepenuh  hati  kepada  seluruh  warga  negara bukan  sebuah  dongeng,  namun  fakta  yang terus menerus menjadi budaya birokrasi kita. Namun,  saya  masih  mempunyai  optimisme
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 9
bahwa  birokrasi  kita  pada  akhirnya  akan menuju  birokrasi  yang  dekat  dengan  rakyat, dan  melayani  dengan  prima  sepanjang political will pejabat negara mempunyai sikap yang jujur dan amanah.
Sebagai  Negara  berkembang,  Indonesia harus  berlari  mengejar  ketertinggalaannya dengan  negara-negara  lain  di  dalam membenahi  dan  mereformasi  kelembagaan dan  sektor.  Sebagaimana  yang  sudah  kita ketahu  bahwa  sejak  dilantik  sebgai  presiden RI,  Bapak  Joko  Widodo  berkomitmen merubah  mental  birokrasi  yang  lebih  bersifat “pangreh  praja”  menuju  birokrasi  yang “melayani” semua rakyat, masyarakat Indonesia. Revolusi mental yang
dikampayekan  oleh  bapak  Presiden  kepada segenap  elemen  bangsa,  menjadi  obat,  jamu dan  sekaligus  solusi  atas  problem  sosial, politik,  ekonomi,  hukum  dan  kebudayaan bangsa. Sebagai gambaran saja, dalam bidang kehidupan  sosial,  Presiden  menekankan  agar setiap  warga  bangsa  bahu-membahu  secara gotong-royong  memecahkan  problem  yang muncul  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam kehidupan  politik,  presiden  memberikan  suri tauladan  kepada  para  pembantunya,  para gubernurnya  hingga  pejabat  yang  paling rendah  di  seluruh  nusantara,  bahwa  sebagai pejabat  publik,  abdi  masyarakat  tidak  harus mempertontonkan  kehidupan  pribadi  yang mewah dan serba mahal.
Di  dalam  kehidupan  ekonomi  sebagai pilar kesejahteraan masyarakat, untuk menarik  investor  baik  dalam  dan  luar  negeri presiden  mengeluarkan  beberapa  paket kebijakan  ekonomi  yang  intinya  agar pelayanan  publik  (public  services),  lebih cepat,  mudah,  murah  dan  berkualitas.  Sebab,
sektor  ekonomilah  ukuran  kemajuan  sebuah Negara.  Sehingga,  sektor  ini  benar-benar digarap dengan serius oleh pemerintah pusat.
Pada sektor hukum, pemerintah berusaha menampilkan wajah para
mengayom masyarakat menjadi mitra terbaik rakyat dalam rangka mengamankan tindakan yang melanggar hokum yang berlaku. Aparat keamanan diharapkan mampu berbuat secara adil dan profesional dalam menjaga ketertiban umum.  Prinsip  hukum  adalah  semua  orang sama di hadapan hukum “equality before the law”,  sehingga  tidak  ada  lagi  hukum  tumpul ke-atas  dan  tajam  ke-bawah.  Sedangkan dalam kehidupan budaya, persiden mengajak untuk  hidup  yang  penuh  dengan  prinsip- prinsip moral dan etika dalam pergaulan. Baik dalam  kehidupan  keluarga,  bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Kebijakan  otonomi  dan  desentralisasi harus dapat diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan target-target pembangunan baik  daerah  dan  nasional.  Oleh  karena  itu, sebagai  daerah  otonom,  pemerintah  daerah harus  berkerja  secara  kreatif,  inovatif  dan berkelanjutan  ( sustainable ),  dalam  merubah mental aparatur Negara dari sikap yang apatis terhadap  perubahan  sosial.  Sebagai  bagian dari  masyarakat  modern,  kita  semua  tentu berharap agar penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan daerah wajah birokrasinya dijauhkan dari kesan seram, dan menakutkan  bagi  masyarakat.  Sebab,  diakui atau  tidak  masyarakat  kita  sudah  terlanjur “trauma”  terhadap  wajah  birokrasi  selama rezim  otoriter  pemerintahan  pusat  hingga berdampak kepada wajah birokrasi di daerah.
Sehingga,  pada  zaman  modern  ini pelayanan  publik  harus  mampu  memenuhi
10 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
keinginan masyarakat modern yang menuntut hak  di  dalam  mendpatkan  pelayanan  dasar yang  sesuai  dengan  nilai-nilai,  norma  dan tuntunan  agama.  Sebagai  negara  yang berpenduduk  muslim  terbesar,  seharusnya potret  pelayanan  yang  berkeadilan  harus menjadi  dasar  disetiap  layanan  publik. Layanan  kesehatan,  pendidikan  dan  lain sebagainya yang menjadi
tuntutan masyarakat  harus  menjadi  tujuan  utama  di dalam  membangun  budaya  pemerintah  yang bernafaskan keadilan sosial.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pelayanan Publik (Public Services)
Kemajuan  sebuah  bangsa  dan  Negara biasanya  di  lihat  sejauhmana  pembangunan nasionalnya.  Pembangunan  nasioanal  tentu membutuhkan dukungan dari para steksholders  dan  elemen  masyarakat  yang lain.  Bahkan  dalam  urusan  ekonomi, pelayanan  menjadi  kebutuhan  fundamental dalam  memberikan  peluang  kepada  investor di  dalam  menanamkan  sahamnya  Sehingga, tidak  salah  jika  kemudian  dunia  global menuntut perbaikan pelayanan publik melalui konsep  “ good  government ”  hingga  “good governance”  untuk  yang  terakhir  bermakna tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut  Kotler,    bahwa  pelayanan adalah  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya tidak  terkait  pada  suatu  produk  secara  fisik (Sampara  Lukman;  2000).  Produk  adalah  alat untuk  praktik  bertransaksi  di  dalam pelayanan publik, sehingga terkadang masyarakat  tidak  mementingkan  produknya, namun  sebaliknya  masyarakat  cenderung
melihat  dari  aspek  kualitas  pelayanan  yang diberikan oleh sebuah instansi. Misalnya, jika kita melihat penjual rokok produk lokal akan tetapi yang menjualkan itu adalah
sekelompok  wanita  SPG  ( sale  promotion  girl ), yang  sangat  ramah  dan  santun,  maka kebanyakan  masyarakat  akan  merasa  senang dan  membelinya  meski  harganya  terkadang jauh  lebih  mahal.  Tetapi,  kepuasan  di  dalam mendapatkan  pelayanan  yang  super  prima itulah  yang  menjadi  dimensinya  yaitu pelayanan prima.
Pelayanan prima atau “ excellence service ” adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani  pelanggan  dengan  memuaskan. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik,  melampaui,  melebihi,  mengungguli pelayanan  yang  diberikan  pihak  lain  atau daripada  pelayanan  waktu  yang  lalu  (Tim diklat. BPPK.2008).
Masyarakat  sebagai  objek  pelayanan harus  di  tempatkan  secara  proporsional, artinya  bahwa  penyedia  layanan  jasa  harus memaksimalkan  potensi  dan  sumber  daya yang  dimilikinya  untuk  terfokus  pada bagaimana memberikan layanan yang berkualitas. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia  yang  dimiliki  oleh  birokrasi  secara efektif  didayagunakan  untuk  melayani kepentingan  pengguna  jasa  (Agus  Swiyanto dkk. 2006). Sehingga, pelayanan publik benar- benar  lebih  merata  dan  jauh  dari  tindakan diskriminatif  terhadap  masyarakat  kelas bawah.    Sebagai  contoh,  dalam  pelayanan kesehatan,  di  Indonesia  memang  sudah terdapat berbagai program jaminan kesehatan ASKES,  BPJS  dan  lain  lain,  akan  tetapi fenomena  masyarakat  yang  ditolak  di  rumah
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 11
sakit, ditahan akibat belum mampu membayar biaya, dan lain sebagainaya adalah contoh  yang  paling  baik  bahwa  pelayanan publik  oleh  aparatur  negara  masih  bersifat diskriminatif  dan  jauh  dari  nilai-nilai keadilan.  Kekayaan  alam  yang  melimpah dikelola  dengan  benar  oleh  pemerintah,  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Sebab, tanpa  pengelolaan  yang  baik  kesejahteraan masyarakat  lokal  dan  nasional  menjadi taruhannya (Khoiron. 2017; 241).

## Prinsip Pelayanan dan Good Governance
Pembangunan  di  negara-negara  maju, konsep  good  governance  sebagai  dasar  dari bagaimana pemerintahan dilaksanakan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, rule of law , keadilan, transparansi  dan  prinsip-prinsip  yang  lain demi  menjaga  amanah.  Konsep  good governance  sendiri  lahir  sekitar  tahun  1980- an,  yang  dimotori  oleh  World  Bank  dengan penjelasan tentang “ governance and development ”,  seputar  implementasi  dari prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan rule of law.
Di  indonesia,  konsep  good  governance atau  tatakelola  pemerintahan  yang  baik muncul  ketika  krisis  ekonomi  melanda  sejak tahun 1997 silam, yang kemudian menumbangkan  rezim  orde  baru.  Bahwa salah  satu  di  antara  penyebab  ekonomi indonesia  terguncang  akibat  guncangan ekonomi dunia terutara kawasan Asia, adalah buruknya  pengelolaan  dan  manajemen  di sektor  publik.  Banyak  kasus  korupsi,  kolusi da nepotisme mengakibatkan rotasi kekuasaan dan pendistribusian hasil kekeyaan negara  tidak  seimbang.  Bahkan,  kekuasaan
cenderung  mengkooptasi  stekhorders  yang lain,  pahadal  membangun  bangsa  harus  ada kerjasama sosial yang jujur, dan bertanggung- jawab di antara stekholders.
Konsep good governance di era desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan daerah harus mampu memanfaatkan  kebijakan  tersebut.  Daerah diberikan  kebebasan  untuk  membangun daerah  atau  wilayahnya  sesuai  dengan prakarsa  dan  kebutuhan  daerah  berbasiskan pada  kearifan,  dan  budaya  setempat. Pelayanan  publik  yang  mudah,  murah  dan berkualitas  adalah  jawaban  dari  pada pemerintah  daerah  yang  telah  diberi kewenangan oleh pemerintah pusat.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang  baik  ( good  governance ),  kita  mengenal beberapa  pilar  yang  mendasarinya,  yakni adanya  negara  ( state ),  swasta  ( private  state ), dan  masyarakat  madani  ( civil  society ).  Ketiga pilar tersebut harus sedapat mungkin bekerja secara  benar  dan  penuh  dengan  tanggung jawab.
Sebagai contoh, negara ( state ), berkewajiban  memberikan  kebijakan  ( policy ) yang  mengarah  kepada  kemudahan  bagi setiap  orang  untuk  berinvestasi  atau menanamkan  modalnya  di  seluruh  wilayah negera,  sepanjang  tidak  menciderai  rasa keadilan sosial. Sehingga, negara mendapatkan  bantuan  dalam  pembangunan negara secara nasional.

## KEADILAN  SOSIAL  DALAM  LAYANAN PUBLIK
Pemaknaan  keadilan  ( justice ),  secara sederhana  yaitu  memberikan  sesuatu  sesuai dengan porsinya masing-masing, atau
12 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
memperlakukan  hal  yang  sama  kepada sesuatu yang sama dan sebaliknya, memperlakukan  hal  yang  berbeda  kepada sesuatu  yang  berbeda.  Maka,  jika  kita analogikan  pemberian  uang  saku  secara nominal  kepada  anak  SD  dan  SMP. Pengertian  sederhana  itu  sudah  sangat mafhum  bagi  kita  semua  yang  biasa  dan sedang  mempunyai  anak  sekolah.  Kenapa berbeda  nilai  nominalnya,  tentu  berbeda kebutuhan  antara  anak  sekolah  dasar  (SD), dan sekolah menengan pertama (SMP). Tetapi tidak  jarang  anak  orang  kaya yang  masih  SD bisa  mendapatkan  uang  saku  yang  jauh  lebh besar  dari  anak  sekolah  SMP  dari  keluarga yang  kuran  mampu.  Tentu  contoh  ini  belum menjawab pertanyaan soal keadilan.
Menurut  John  Rawl  seorang  ilmuan abad  ke-20  dalam  buku  “A  theory  of  justice” menjelaskan  bahwa  keadilan  adalah  sebuah “fairness” (Jhon Rawls; 1995). Kata “fairness”, dapat  diterjemahkan  secara  filosifis  bahwa keadilan harus memberikan kesempatan yang sama  kepada  seluruh  warganya,  atau  setiap individu  mempunyai  posisi  yang  sama  , setara  dalam  potensi  dan  kesempatan.  Bagi John  Rawls,  terdapat  dua  prinsip  keadilan yang  sedapat  mungkin  dimiliki  oleh  setiap level  pemimpin  disuatu  negara  yakni Pertama,  setiap  orang  mempunyai  hak  yang sama  atas  kebebasan  dasar  yang  paling  luas, seluas  kebebasan  yang  sama  bagi  semua orang.  Kedua,  ketimpangan  sosial  dan ekonomi  mesti  diatur  sedemikian  rupa sehingga,  (a)  dapat  diharapkan  memberikan keuntungan  semua  orang,  terutama  bagi mereka yang paling kurang beruntung dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (John Rawls; 1995).
Pelayanan harus menyentuh masyarakat yang  paling  kurang  beruntung  di  dalam sistem  sosialnya.  Misalnya,  pembangunan daerah  tertinggal  harus  di  utamakan  dan diberikan  askes  yang  lebih  luas  dan  besar. Adalah  sebuah  keadilan  jika  pembangunan jalan  trans-papua  dapat  dilakukan  oleh negara.  Sebab,  rakyat  papua  sudah  lama menderita  sejak  merdeka  papua  salalu terteintkakakl adie pmbangunan dari  wilayah lain.  Namun,  itu  adalah  contoh  bagaimana pembangunan  yang  berkeadilan  di  wilayah Indonesia.  Contoh  lain,  bahwa  kenaikan bahan  bakar  minyak  adalah  penjelasan  yang paling  baik  mengenai  prinsip  keadilan  yang pertama,  yakni  dimana  orang  kaya  tidak diperkenankan  membeli  BBM  bersubsidi, hanya  masyarakat  level  bawahlah  yang berhak  mendapatkannya.  Pemerintahan  yang adil  dan  baik  adaalah  dengan  kebijakan- kebijakan yang pro-rakyat terutama masyarakat miskin. Bagi  Morris  Ginsberg,  ketidakadilan muncul pada saat hal yang sama diperlakukan  secara  tidak  sama,  dan  juga ketika  hal  yang  tidak  sama  diperlukan  sama (Morrins  Ginsberg;  2003).  Sehinnga,  dalam kontek pembangunan ekonomi bangsa, setiap warga seharusnya mempunyai hak yang sama dalam  mengakses  pelayanan  publik  yang berkualitas.  Pemerintah,  sebagai  penyedia layanan publik tidak diperkanankan berperilaku diskriminatif terhadap masyarakat  kelas  bawah.  Semua  kelas  di dalam  masyarakat  harus  diperlakukan  sama di  depan  pelayanan  publik,  lebih-lebih  pada pelayanan hukum dan keamanan.
Keadilan dalam Perspektif Teologis Islam
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 13
Islam  adalah  agama  paripurna,  di dalamnya  mengandung  ajaran  untuk  menuju kehidupan  yang  sejahtera.  Islam  adalah agama pembebasan dari persoalan kehidupan manusia.  Dalam  surat  al-nahl  ayat  90  yang artinya, sesungguhnya Alloh SWT  menyuruh (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  bantuan  kepada  kerabat,  dan melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat mengambil pelajaran. Ayat tersebut merupakan  perintah  tuhan  kepada  setiap level  pemimpin,  untuk  berbuat  adil  dan kebajikan.  Berperilaku  adil  dalam  menjalan amanah rakyat, tentu merupakan akhlaq yang baik  untuk  kemudian  mampu  mengelola negara  dengan  prinsip-prinsip  akhlaq  dan moralitas yang tinggi.
Dalam  kehidupan  yunani  yang  bersifat homogen,  keadilan  merupakan  keutamaan berpolitik  agar  warga  bisa  hidup  sesuai dengan posisi dan kodratnya  masing-masing, maka  pada  kehidupan  sosial  modern  yang heterogen,  keadilan  adalah  prinsip  rasional yang mengendalikan tindakan-tindakan politik  untuk  menjamin  kesatuan,  kestabilan, dan kelanggengan masyarakat (Bur Rasuanto; 2005).
Pengertian adil menurut Yatimin
Abdullah,  (akhlak;  1998),  bahwa  keadilan adalah  menempatkan  sesuatu  sesuai  dengan proporsinya,  dan  persamaan  hak  sesuai dengan  kapasitas  dan  kemampuan  seseorang dalam  melakukan  suatu  pekerjaan.  Keadilan juga  berarti  keseimbangan  antara  berat  dan muatan,  sesuai  antara  hak  dan  kewajiban, sesuai  antara  pekerjaan  dan  hasil  yang diperoleh, sesuai dangan ilmu, sesuai dengan
pendapatan dan kebutuhan. Sehingga, konsep keadilan  sangat  erat  dengan  persoalan  hak dan kewajiban seseorang. Jika seseorang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar,  adalah  hak  dia  untuk  mendapatkan sesuatu  yang  menjadi  hak  pribadinya. Pemberian  hak  atas  kewajiban  yang  telah dilakukan  oleh  masyarakat  itu  kemudian menjadi kewajiban pemimpin atau pemerintah.  Jika  masyarakat  telah  membayar pajak,  tentu  tidak  boleh  lagi  ada  jalan, jembatan  dan  insfrasuktur  yang  lain  rusak yang dapat melanggar hak untuk mendapatkannya.  Jika  seoarang  mahasiswa telah  melakukan  pembayaran  uang  kuliah dan  pembayaran  yang  lain,  tidak  boleh  lagi ada  dikelas  yang  tidak  ber-AC,  perpustakan yang memadani, gazebo-gazebo yang representative, dan hak-hak lain yang melekat atas  pembayaran  biaya  perkuliahan  tersebut (Khoiron. 2017; 241).
Di  dalam  perspektif  islam,  keadilan bermakna  cara  dalam  mengatur  semua  segi kehidupan  manusia  secara  seimbang  dan menyeluruh (yatim abdullah; 1995). Sehingga, pembangunan  daerah  tertinggal  oleh  negara merupakan  kewajiban  konstitusi,  lebih  jauh lagi  maka  hal  itu  menjadi  kewajiban pemimpin  jika  ditinjau  dari  aspek  agama. Karena  keadilan  adalah  sebuah  cara,  metode di  dalam  mengelola  negara,  pemimpin  harus bekerja  dengan  sungguh-sungguh  di  dalam menggunakan  cara  menuju  kesejahteraan rakyat.
Dalam  Islam,  tidak  mengenalkan  sistem kelas  di  dalam  sistem  sosial-masyarakat. Sebab,  bagi  islam  orang  yang  paling  mulia adalah  manusia  yang  paling  baik  taqwanya. Sebagaimana  firman  Alloh  SWT  dalam  surat
14 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
yang  artinya,  sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  di  hadapan  Alloh  adalah  orang yang  paling  baik  ketaqwaannya.  Manusia yang bertaqwa di dalam kehidupan pemerintahan  bahwa  birokrasi  berkewajiban secara  relegius  untuk  memberikan  yang terbaik  kepada  umat.  Birokrasi  yang  di  isi dengan  orang-orang  yang  bertaqwa  akan lebih  demokratis,  ramah,  santun  dan berkualitas. Sebab, dengan perilaku demikian menjadi  gambaran  atau  manifestasi  dari pernyataan  diri  sebagai  khalifah  atau  wakil tuhan  di  Bumi.  Birokrasi  yang  takut  kepada Tuhan  akan  membawa  dampak  yang  sangat nyata bagi masyarakatnya.
Namun,
sebaliknya  birokrasi  yang  korup,  dan sewenang-wenang  akan  menanggung  dosa kepada seluruh rakyatnya. Islam mengajarkan kepada umat manusia,  untuk  selalu  dapat  berbuat  adil sebagaimana  khotbah  jumat  yang  selalu  di sampaikan oleh para khotib di masjid-masjid. Oleh  karena  itu,  berbuat  adil  adalah  sebuah kewajiban bagi umat manusia yang mengaku beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  YME, sesuai  dengan  derajat  kemampuannya  di dalam  memahami  persoalan  keadilan  itu sendiri.

## KESIMPULAN
Bahwa,  keadilan  dan  ketidakadilan  itu hadir  disetiap  interaksi  sosial-masyarakat  di dalam  kehidupan  individu,  berbangsa  dan bernegara.  Tentu  keadilan  yang  paripurna hanya milik tuhan YME, sebagai khalifah atau wakil  dari  tuhan  di  bumi,  manusia  dituntut untuk  berperilaku  mendekati  keadilan. Indonesia  memang  bukanlah  negara  agama, akan  tetapi  sebagai  negara  yang  mengakui
agama,    sudah  sepantasnya  nilai-nilai keadilan  harus  dapat  diimplemetasikan  di setiap bidang kehidupan masyarakat. Birokrasi  pemerintah  adalah  lembaga  yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya nilai-nilai  keadilan sosial di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Yatimin.  (2007).  Studi  Akhlak Dalam  Perspektif  Al-Qur’an.  Jakarta:

## PT. AMZAH
Dwiyanto,  Agus.  (2006).  Good  Governance dalam  Pelayanan  Publik,  Yogyakarta; Gama  Press  Ginsberg,  Morris.  (2003). On  Justice  in  Society.  Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. Bantul
Ginsberg, Morris. (2003). On Justice in Society.
Yogyakarta:  Pustaka  Jogja  Mandiri. Bantul Khoiron.  (2017).  Membangun  Pemerintah yang Berkeadilan Sosial. Ilmu Humaniora Sebuah Ontologi Pemikiran.  Tangerang:  PT.  Nirmana Media Lukman, Sampara. (2000). Manajemen Kualitas  Pelayanan.  Jakarta:  LAN Republik Indoensia Rawls,  John.  (2011).  A  Theory  of  Justice. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Indonesia
Rasuanto,  Bur.  (2005).  Keadilan  Sosial; Pandangan  Deontologis  Rawls  dan Habermas,  Dua  Teori  Filsafat  Politik Modern.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama
Tim  Pusdiklat  Pegawai.  (2008).  Pelayanan Prima. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Press.