Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105

## Implementasi Pengaturan Pendaftaran Tanah dalam Pembatalan Peralihan Hak
Supriyadi Supriyadi 1 , Diah Sulistyani Ratna Sediati 2 , Nafis Dardiri 3
1 Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2,3 Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia supriyadi@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang  hak  atas  tanah.  Penelitian  ini  hendak  menguji  efektifitas  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  khususnya  penerapan  Pasal  32  ayat  (2)  dalam  hal  terjadinya pembatalan  peralihan  hak.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus, spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  Pasal  32 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tidak  cukup  efektif  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pembeli  tanah,  karena  jual  beli  yang  terjadi  kemudian  oleh  putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tidak  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  Pemeriksan  perkara  Nomor  3/Pdt.Sus– Gugatan  Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor  16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN  Niaga  Smg jo .  Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo . Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman  pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  jual  beli  objek  sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan  pailit  pada  tanggal  18  Desember  2017  maka  jual  beli  tersebut  dilakukan  hanya  4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan,  maka jual  beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah; Peralihan Hak; Tanah

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders  of  land  rights.  This  study  aims  to  test  the  effectiveness  of  the  implementation  of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in  the  event  of  cancellation  of  the  transfer  of  rights.  This  type  of  research  is  normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not  effective  enough  to  provide  legal  protection  for  land  buyers,  because  the  sale  and  purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges  examining  case  Number  3/Pdt.Sus–Other  Claims/2018/PN.Smg  jo.  Number  16/Pdt.Sus– Bankrupt/2017/PN  Niaga  Smg  jo.  Number  1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN  Smg  dated  5  September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law  Number  37  of  2004  Concerning  Bankruptcy  and  Suspension  of  Debt  Payment  Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017  dated  August  16  2017,  while  the  seller  was  declared  bankrupt  on  December  18  2017,  the sale  and  purchase  was  carried  out  only  4  (four)  months  before  the  bankruptcy  decision  was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled.
Keywords: Land Registration; Transfer of Rights; Land
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki fungsi penting bagi  kehidupan  manusia.  Sebagai  sumber  kesejahteraan,  kemakmuran  dan kehidupan,  pengelolaan  tanah  merupakan  tanggung  jawab  Negara  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang selanjutnya menjadi  dasar  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPA)  dan kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 1
Berkaitan dengan kewenangan negara diatas, maka pemanfaatan tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur. 2 Konsep hubungan  manusia  dengan  tanah  menempatkan  individu  dan  masyarakat  sebagai satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan.  Pemenuhan  kebutuhan  hidup  seseorang terhadap  tanah  diletakkan  dalam  kerangka  kebutuhan  seluruh  masyarakat. Hubungan manusia dengan tanah tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perseorangan. 3
Eksistensi tanah sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Dari  tanah  itulah  manusia  melangsungkan  seluruh  kegiatan  yang  berhubungan dengan  kelangsungan  hidup,  dari  tanah  manusia  mendapatkan  sumber  daya sebagai  sumber  penghidupan.  Bagi  masyarakat  Indonesia  yang  dikenal  sebagai masyarakat agraris tanah hampir dapat disamakan sebagai kebutuhan pokok yaitu sebagai  tempat  untuk  mendirikan  papan,  tempat  untuk  melangsungkan  kegiatan bercocok  tanam  dan  investasi.  Tanah  juga  mengandung  nilai  sejarah  yang termanifestasi  ke  dalam  semangat  harga  diri,  kemakmuran,  kekuasaan,  dan kesakralan. 4 Artinya tanah bagi masyarakat memnpyai 2 makna yaitu capital asset dan social  asset . 5 Melihat  pentingnya  kebutuhan  manusia  terhadap  tanah,  maka perlu  adanya  sertipikat  tanah  sebagai  dasar  hukum  yang  kuat  guna  menghindari
1 Yeny Ike Anggrainy and Johan Erwin Isharyanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Di  Kota  Semarang,” Notary  Law  Research 3,  No.  1  (2022), https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3397.
2 Nadia Aurynnisa Prihandini, Supriyadi Supriyadi, and Zaenal Arifin, “Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati,” Semarang Law Review (SLR) 2, No. 2 (December 12, 2022): 190,
https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3849.
3 Maria  SW  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan  Implementasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
4 Embun  Sari  et  al.,  “Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  No.  1  (April  16,  2022):  50, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
5 Zaenal  Arifin,  Aisah  Nur,  and  Purnama  Shonia  Hugeng,  “Kesadaran  Masyarakat  Terhadap  Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah,” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 1–9.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
penggunaan  tanah  yang  sering  berujung  ke  ranah  persengketaan  seperti penggusuran,  status  hak  atas  tanah  dan  lain-lain  yang  membutuhkan  suatu perhatian serius terhadap kasus tersebut. 6
Tujuan  dari  pendaftaran  tanah  sebagaimana    dimaksud  dalam  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  adalah  memberikan  kepastian hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang  hak  atas  yang  terdaftar  agar  dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  Pasal 32 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  Tahun  1997  mengandung makna  bahwa  sertipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  selama  tidak dapat  dibuktikan  sebaliknya  maka  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sedangkan Pasal 32 ayat (2)  lebih  menegaskan  lagi  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  sertipikat  tanah.  Adanya  pengaturan  dan  kepastian  hukum  tentang pendaftaran  tanah  juga  merupakan  bentuk  adanya  pelayanan  publik  di  sektor agraria. 7
Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara lain  penelitian dari  Darmawan,  dkk  (2014)  membahas  tentang  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  di  Desa  Baning,  Kecamatan  Sintang,  Kota Palangkaraya. 8 Penelitian  Setiadi,  dkk  (2019)  tentang  implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dikaitkan  dengan model jual beli tanah menurut hukum adat. 9 Penelitian terakhir Akib, dkk (2020) tentang  Implementasi  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  di Kota  Samarinda. 10 Sementara  dalam  penelitian  ini  menganalisis  implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dalam  pembatalan  peralihan  hak. ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tidak cukup  efektif  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pembeli  tanah,  karena  jual beli  yang  terjadi  kemudian  oleh  putusan  pengadilan  penjual  dinyatakan  pailit. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pengaturan  pendaftaran  tanah  dalam kaitan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang  hak  atas tanah.
6 Yulies  Tiena  Masriani,  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah Sebagai  Bukti  Hak,” Jurnal  USM    Law  Review 5,  No.  2  (October  30,  2022):  539, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
7 Zaenal Arifin and Nikmatul Wachidah, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan,” Al ’ Adl 15, no. 2 (2023): 270–86, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906. 8 Antonius Eka Dermawan, Ngusmanto, and Mukhlis, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Di  Desa  Baning  Kota  Kecamatan  Sintang  Kabupaten  Sintang,” Pmis-Untan-Psian , 2014, 1–20.
9 Wicipto  Setiadi,  Muhammad  Arafah  Sinjar,  and  Heru  Sugiyono,  “Implementasi  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Dikaitkan  Dengan  Model  Jual  Beli  Tanah Menurut Hukum Adat Di Tanjungsari, Kabupaten Bogor,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (May 15, 2019): 99, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.296.
10 Rusli Akib, Muhamad Japri, and Eli Tri Kursiswanti, “Implementasi Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Atas Tanah Di Kota Samarinda (Perkara Perdata Nomor :  27/Pdt.G/2016/Pn.Smr.),” Abdimas  Awang  Long 3,  No.  2  (June  30,  2020):  44–51, https://doi.org/10.56301/awal.v3i2.357.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105

## 2. METODE
Jenis/Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  Putusan Pengadilan  Niaga  Pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor  16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg  tanggal 5 Agustus 2018 jo. Nomor 2 K/Pdt.Sus- Pailit/2019 tanggal 21 Februari 2019.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yang  nantinya  akan memberi gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, mengenai Putusan Pengadilan Niaga  Pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus-Gugatan  Lain- lain/2018/PN.Smg jo .  Nomor  16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg jo .  Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg  tanggal 5 Agustus 2018 jo. Nomor 2 K/Pdt.Sus- Pailit/2019  tanggal  21  Februari  2019  dalam  kaitannya  dengan  penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan  hukum  yang  mengikat.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  buku,  literatur, makalah,  jurnal,  dan  hasil-hasil  penelitian.  Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisis  data  yang  diambil  dari  studi  dokumentasi,  berdasarkan  teori  atau pendapat  para  ahli  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas, benar dan objektif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dalam Pembatalan Peralihan Hak SHM Nomor 4086/Salatiga
Tanah merupakan kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan manusia karena  banyak  aktivitas  manusia  dilakukan  diatas  tanah  seperti  tempat  untuk tinggal  dan bekerja untuk  mencari sumber kehidupan. Maka dari itu, keberadaan tanah  memiliki  arti  penting  terhadap  kehidupan  manusia  yang  menjadikan keberadaan  tanah  memiliki  2  (dua)  fungsi  utama  yaitu  sebagai capital  asset  dan social  asset. Sebagai social  asset, tanah  memiliki  fungsi  dalam  masyarakat sebagai  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  untuk  kehidupan  setiap  hari.  Sedangkan sebagai capital  asset, tanah  memiliki  fungsi  sebagai  faktor  modal  terhadap pemanfaatan atau pembangunan yang dilakukan diatasnya sehingga menjadi objek ekonomi yang bernilai ekonomis dan dapat diniagakan serta dapat menjadi objek
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
spekulasi  oleh  berbagai  pihak. 11 Besarnya  kasus  pertanahan  yang  sering  terjadi secara tidak langsung memberikan ancaman, bahwa lemahnya substansi terhadap perlindungan negara dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial dan budaya yang pada dasarnya dijamin oleh konstitusi. 12
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan  pembatalan  peralihan  hak Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  yang  terjadi  pada  Kantor  Pertanahan Kota  Salatiga,  terjadi  karena  adanya  putusan  pengadilan,  yaitu:  1)  Putusan Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor16/Pdt.Sus– Pailit/2017/PN  Niaga  Smg jo .  Nomor  01/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN  Niaga  Smg tanggal  18  Desember  2017,  yang  pada  intinya  menyatakan  Koperasi  Simpan Pinjam  Mitradana, Guntoro dan  Ismayanti, SE dalam Keadaan Pailit;  2)  Putusan Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg tanggal 5 September 2018 jo . Putusan  Mahkamah Agung Nomor  2  K/PDT.Sus–Pailit/2019  tanggal  21  Februari  2019  yang  pada  intinya menyatakan batal Akta Jual beli Nomor 340/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Muhammad  Fauzan,  SH  selaku  PPAT  yang dipergunakan  sebagai  dasar  peralihan  hak  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 4086/Salatiga dari Guntoro kepada Hindro Harianto.
Koperasi  Simpan  Pinjam  Mitradana,  Guntoro  dan  Ismayanti  adalah Termohon  PKPU  yang  dimohonkan  status  PKPU  (Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang)  oleh  Sri  Sunarti  Tirto,  Yonathan  Tommy  Wijaya,  Andreas Yoggi  Wijaya,  Natahanael  Wilson  Wijaya  dan  Chandra  Wijaya  Tan  selaku Pemohon  PKPU  yang  merupakan  nasabah  KSP  Mitradana,  gugatan  tersebut terdaftar dalam register perkara Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
Bahwa  alasan  diajukan  permohonan  PKPU  kepada  KSP  Mitradana  oleh Pemohon PKPU karena KSP Mitradana tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, dimana tidak ada kejelasan dari Termohon PKPU tentang kapan simpanan  berjangka  sebesar  Rp  700.000.000,-(tujuh  ratus  juta  rupiah)  akan dibayar,  namun  Termohon  PKPU  malah  memberikan  Surat  Keterangan  Nomor: 014/PIM-UMM/16  tanggal  29  September  2016  yang  pada  intinya  Termohon PKPU belum dapat melakukan pencairan meskipun simpanan berjangka dari para pemohon PKPU sudah jatuh tempo.
Bahwa  tidak  dibayarnya  simpanan  berjangka  atau  utang  yang  sudah  jatuh tempo dimaksud menunjukkan  para termohon PKPU tidak memiliki iktikad baik untuk  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  tanggal  jatuh  tempo,  sehingga jelas bahwa Termohon PKPU tidak berniat memenuhi kewajiban pembayaran atau
11 Faris  Faza  Ghaniyyu,  Yani  Pujiwati,  and  Betty  Rubiati,  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (April 23, 2022): 172, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553.
12 Iwan  Permadi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Tanah  Akibat  Kejahatan  Mafia  Tanah Diselesaikan  Dan  Diantisipasi  Kemungkinan  Terulang  Kembali  Oleh  Semua  Pihak,” Jurnal  Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 308–23, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
pelunasan  utangnya  kepada  para  pemohon  PKPU,  sehingga  berdasarkan  Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Smg  tanggal  2  Februari  2017  yang  pada  intinya menetapkan PKPU sementara terhadap termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Mitradana untuk  paling lama 42 hari terhitung sejak putusan a quo diajukan dan memerintahkan  Tim  Pengurus  untuk  memanggil  para  termohon  PKPU  Koperasi Simpan  Pinjam  Mitradana  dan  kreditur  yang  dikenal  dengan  surat  tercatat  atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada  hari  ke-42  (empat  puluh  dua)  terhitung  sejak  putusan  PKPU  Sementara a quo diucapkan.
Bahwa  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 2 Februari 2017 selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  Akta  Perdamaian  antara  Permohon  PKPU dengan  Termohon  PKPU  sebagaimana  disahkan  oleh  Majelis  Hakim  pada Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Smg tanggal 4 April 2017 akan tetapi akta perdamaian dimaksud diajukan pembatalan oleh  Sri  Sunarti  Tirto,  dkk  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo Nomor  1/Pdt.Sus  PKPU/2017/PN.Niaga.Smg  tanggal  18  Desember  2017  yang pada  intinya  menyatakan  batal  demi  hukum  akta  perdamaian  yang  dibuat  antara pemohon dengan termohon sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang tanggal  4  April  2017  dengan  segala  akibat  hukumnya  dan  menyatakan  para termohon dalam keadaan pailit.
Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  seluas  165  m2  sebagaimana diuraikan  dalam  Surat  Ukur  Nomor  29/Salatiga/2010  tanggal  23-6-2010  terbit tanggal  30-6-2010  tercatat  atas  nama  Silvia  Margarita  Husodo,  terletak  di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Kemudian Sertipikat Hak Milik  Nomor  4086/Salatiga  atas  nama  Silvia  Margarita  Husodo  beralih  kepada Guntoro  berdasarkan  Akta  Jual  Beli  tanggal  17  Marer  2011  Nomor  120/2011 yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Muhammad  Fauzan,  SH  selaku  PPAT,  yang dipergunakan untuk Kantor Koperasi Simpan Pinjam Mitradana Cabang Salatiga. Bahwa  selain  tercatat  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  Sertipikat  Hak  Milik Nomor  4086/Salatiga,  Guntoro  adalah  pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam Mitradana bersama Ismayanti, SE.
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga atas nama Guntoro, pada tanggal  11-9-2017  beralih  kepada  Hindro  Harianto  berdasarkan  Akta  Jual  Beli tanggal  16-8-2017  Nomor  340/2017  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Muhammad Fauzan,  SH  selaku  PPAT.  Sedangkan  Shindu  Arief  Suhartono,  SH  dan  Eka Windhiarto, SH, Sp.N, MH, CLA adalah Kurator  yang diangkat oleh Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  berdasarkan  Penetapan  Nomor 01/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN  Niaga  Smg jo .  Nomor  16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
Niaga  Smg  tanggal  21  Desember  2017  selanjutnya  mengajukan  gugatan pembatalan  peralihan  hak  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  karena Guntoro  (dalam  pailit)  mengalihkan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga kepada  Hindro  Harianto,  sebagaimana  terdaftar  dalam  register  perkara  Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan  lain-lain/2018/PN  Niaga  Smg jo .  Nomor  16/Pdt.Sus– Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Niaga Smg pada intinya menyatakan menolak gugatan actio paulina dari Penggugat.
Bahwa  terhadap  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus–Gugatan  Lain-lain/2018/PN.Smg jo .  Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo . Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 Agustus 2018 tersebut, Penggugat  mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang terdaftar dalam Perkara Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 yang telah diputus pada tanggal 21 Februari 2019  yang pada intinya menyatakan objek sengketa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga  adalah  boedel  KSP  Mitradana,  Guntoro,  Ismayanti,  SE  (dalam  pailit); Menyatakan batal Akta Jual beli Nomor 340/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh turut Tergugat I; Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk  menyerahkan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Kelurahan  Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah kepada penggugat; dan Menetapkan  dan  memerintahkan  kepada  penggugat  untuk  mendaftarkan  atau mencatat  putusan  ini  dalam  buku  tanah    Sertipikat  Hak  Milik  Nomor 4086/Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah pada turut tergugat.
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 K/Pdt.Sus- Pailit/2019  tanggal  21  Pebruari  2019  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap sebagaimana  diterangkan  dalam    Surat  Panitera  Pengadilan  Negeri/Niaga/HI/ Tipikor  Semarang  Nomor    W12.UI  1211/Pdt.04.01/7/2019  tanggal  11  Juli  2019 dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga telah dilakukan Eksekusi sebagaimana:    1)  Penetapan  Nomor  16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN  Niaga  Smg jo. Nomor    01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN  Niaga  Smg  tanggal  25  Juli  2019;  2) Penetapan Nomor : 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN Niaga Smg tanggal 4 Maret 2020; dan 3)  Berita Acara Eksekusi Pelepasan  Gembok/Kunci  Nomor    16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN  Niaga  Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg jo . Nomor 04/Pen.Pdt.Eks.Del/2020/PN Slt tanggal 10 September 2020. Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Pada  Pengadilan  Negeri  Semarang
Nomor  3/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor  16/Pdt.Sus- Pailit/2017/PN.Smg jo . Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg  tanggal 5 Agustus 2018 jo .  Nomor  2  K/Pdt.Sus-Pailit/2019  tanggal  21  Februari  2019  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde)  Shindu  Arief  Suhartono,  SH dan  Eka  Windhiarto,  SH,  Sp.N,  MH,  CLA  Selaku  Tim  Kurator  KSP  Mitradana, Guntoro,  Ismayanti,  SE  (dalam  Pailit)  mengajukan  permohonan  pembatalan
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
peralihan  hak  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  kepada  Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
Atas  dasar  permohonan  dari  Kurator  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Kepala Kantor  Pertanahan  Kota  Salatiga  meneruskan  permohonan  pembatalan  peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga atas nama Hindro Harianto seluas 165  m2,  Surat  Ukur  Nomor  29/Salatiga/2010  tanggal  23-6-2010  terletak  di Kelurahan  Salatiga,  Kecamatan  Sidorejo,  Kota  Salatiga  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  sesuai  Surat  Kepala Kantor  Pertanahan  Kota  Salatiga  Nomor  MP.  02.02/85-3376/I/2021  tanggal  28 Januari 2021.
Selanjutnya  terhadap  permohonan  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Salatiga,  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa Tengah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, Kepala Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  menindaklanjuti dengan  membuat  kajian  perkara  pertanahan  tertanggal  16  Februari  2021,  Gelar awal  sebagaimana  tertuang  dalam  notulen  gelar  awal  Nomor  06/PPS/III/2021 tertanggal  3  Maret  2021  dan  Gelar  Akhir  sebagaimana  tertuang  dalam  Berita Acara  Rapat  Gelar  Kasus  Akhir  Nomor  28/BA/PPS/IV/2021  tertanggal  29  April 2021,  dan  dibuat  Laporan  Penyelesaian  Perkara  Pertanahan  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  18/LPP/PPS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
Berdasarkan  kajian  perkara  pertanahan  tertanggal  16  Februari  2021,  gelar awal yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa  Tengah  sebagaimana  tertuang  dalam  notulen  gelar  awal  Nomor 06/PPS/III/2021  tertanggal  3  Maret  2021  dan  gelar  akhir  sebagaimana  tertuang dalam  Berita  Acara  Rapat  Gelar  Kasus  Akhir  Nomor  28/BA/PPS/IV/2021 tertanggal  29  April  2021  serta  Laporan  Penyelesaian  Perkara  Pertanahan  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor 18/LPP/PPS/V/2021  tanggal  20  Mei  2021,  pada  intinya  disimpulkan  bahwa permohonan pembatalan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga atas  nama  Hindro  Harianto  sebagai  pelaksanaan  Putusan  Putusan  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus–Gugatan  Lain- lain/2018/PN.Smg jo .  Nomor  16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN  Niaga  Smg jo .  Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN  Smg  tanggal  5  Agustus  2018 jo .  Putusan    Mahkamah Agung  Nomor  2  K/PDT.Sus–Pailit/2019  tanggal  21  Februari  2019  yang  telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat ditindaklanjuti.
Setelah keseluruhan tahapan di dalam penanganan permohonan pembatalan peralihan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  6  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dilaksanakan, kemudian merujuk pada ketentuan Pasal  30  diterbitkan  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  07/Pbt/BPN-33/VII/2021  tanggal  15  Juli 2021  tentang  Pembatalan  Peralihan  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  Surat  Ukur Nomor  29/Salatiga/2010  tanggal  23-6-2010  luas  165  m2  terletak  di  Kelurahan Salatiga,  Kecamatan  Sidorejo,  Kota  Salatiga,  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bahwa  di  dalam  diktum  keputusan  dimaksud  pada  intinya  membatalkan peralihan  hak  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  atas  nama  Hindro Harianto  seluas  165  m2  Surat  Ukur  Nomor  29/Salatiga/2010  tanggal  23-6-2010, dan  mengembalikan  status  tanah  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  menjadi  atas nama Guntoro.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  implementasi  Pasal  32  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dalam  Pembatalan  Peralihan  Hak Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga,  ditemukan  bahwa  di  dalam  praktik pemeriksaan perkara di pengadilan, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-lain/2018/PN.Smg jo .  Nomor  16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Smg  jo.  Nomor  1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg    tanggal  5  Agustus  2018 jo .  Nomor  2  K/Pdt.Sus-Pailit/2019  tanggal  21
Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde ).
Di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-lain/2018 jo .  Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN  Smg jo .  Nomor  1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN  Smg tanggal 5 September 2018, terdapat pertimbangan dari Majelis Hakim yang secara substansi  memberikan  pertimbangan  terhadap  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  yaitu  pertimbangan  yang disampaikan    pada  halaman  25  sampai  dengan  halaman  26  yang  menyatakan: “bahwa  mengenai  eksepsi  bahwa  gugatan  telah  daluwarsa  juga  tidak  dapat dibenarkan  dan  haruslah  ditolak,  karena  hak  mengajukan  gugatan  atau  menuntut suatu  hak  dapat  diajukan  kapan  saja  tidak  mengenal  daluwarsa  apalagi  jika dihubungkan  dengan  asas  dalam  hukum  agraria  nasional  Indonesia  dalam pendaftaran  tanah,  menganut  asas  sistim  publikasi  negatif,  bahwa  sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik maupun yuridis sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.”
Berdasarkan pengamatan ratio decidendi di  atas nyata-nyata majelis hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal  32 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  majelis  hakim  telah  mengesampingkan  ketentuan dimaksud. Dengan demikian sertipikat hak atas tanah tidak serta merta merupakan alat bukti mutlak sebagaimana materi Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997.
Sebagaimana diketahui dalam perkara ini majelis hakim tidak menggunakan Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  sebagai  dasar  pertimbangannya, padahal Peraturan Pemerintah merupakan salah satu salah satu sumber hukum dan masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika majelis
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
hakim  menganggap  Pasal  32  ayat  (2)  relevan  digunakan  maka  secara  konkret sudah semestinya hakim menerapkan ketentuan itu.
Dengan  melihat realitas penegakan hukum  dalam perkara ini Pasal  32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dianggap tidak relevan digunakan sebagai landasan hukum, karena akan menghilangkan kualitas sebagai sebuah putusan hakim. Jika tidak  sudah  semestinya  majelis  hakim  menggunakan  Pasal  32  ayat  (2)  untuk menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet  ontvankelijke  verklaard )  dengan alasan daluwarsa hukum karena sertipikat  hak  atas tanah telah terbit lebih dari 5 (lima)  tahun,  sehingga  tidak  perlu  lagi  melakukan  pemeriksaan  atas  pokok perkara.
Menurut  Boedi  Harsono  penerapan  Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun 1997  bertujuan  pada  satu  pihak  untuk  tetap  berpegang  pada  sistem  publikasi negatif  tetapi  dilain  pihak  untuk  secara  seimbang  memberi  kepastian  hukum kepada  pihak  yang  dengan  itikad  baik  menguasai  sebidang  tanah  dan  didaftar sebagai pemegang hal dalam buku tanah,  dengan sertipikat sebagai  alat buktinya yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 13
Eka Sihombing menyatakan setuju dengan diterapkannya Pasal  32 ayat  (2) PP  Nomor  24  Tahun  1997  karena  tujuan  utama  pasal  ini  menurutnya  adalah memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat/seseorang yang  dengan  itikad  baik  memperoleh  sertifikat.  Terhadap  pemilik  tanah seharusnya  ia  memelihara  dan  mengusai  tanah  yang  dimilikinya.  Kaitannya dengan  jangka  waktu  lima  tahun  yang  ditetapkan  oleh  Pasal  ini,  ia  berpendapat bahwa  waktu  ini  masih  terlalu  lama,  ia  setuju  jika  jangka  waktu  dalam  pasal  ini menjadi  diperpendek.  Hal  ini  dikarenakan  Kantor  Pertanahan  yang  bersifat terbuka  dan  sistem  komputerisasi  yang  akan  dipakai  oleh  Kantor  Pertanahan, sehingga  setiap  orang  bisa  melihat  keterangan  tentang  suatu  bidang  tanah sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat dimanapun ia berada. 14
Menurut Maria S. W. Sumardjono, tujuan dari penerapan Pasal 32 ayat  (2) PP  Nomor  24  Tahun  1997  yang  berasal  dari  Konsep  “ rechtverwerking ”  dalam pendaftaran  tanah  dimaksudkan  untuk  memberikan  ketegasan  pada  2  pihak, yakni: 15 1)  Bagi  pemegang  sertifikat,  jika  telah  lewat  waktu  lima  tahun  tidak ada  gugatan/keberatan,  maka  ia  terbebas  dari  gangguan  pihak  lain  yang  merasa sebagai pemegang hak atas tanah tersebut; 2)  Pemegang hak atas tanah, ia wajib menguasai secara fisik tanahnya dan melakukan suatu pendaftaran agar terhindar dari kemungkinan tanahnya disertifikatkan atas nama orang lain.
Kedudukan  sertipikat  sebagai  alat  bukti  yang  sangat  kuat  (mutlak) sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor  24  tahun  1997
13 Boedi  Harsono, Dalam  Kuliah  Teori  Dan  Praktek  Pendaftaran  Tanah (Semarang:  Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006).
14 Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembanguna (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005).
15 Maria  SW  Sumardjono, Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Dalam  PendaftaranTanah (Yogyakarta: Raja Grafinso Perkasa, 1993).
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
bertentangan  dengan  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA,  dimana  dalam  Pasal tersebut  disebutkan  bahwa  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun tidak menutup kemungkinan diadakan pembatalan atau perbaikan dalam sertipikat,  sehingga sertipikat  adalah  alat  bukti yang  kuat  atau  tidak  mutlak.  Substansi  hukum  Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor  24 tahun  1997  ini  akan  menimbulkan  suatu  masalah  hukum  tersendiri  manakala ditemukan bukti baru mengenai data fisik dan yuridis dalam pembuatan sertipikat, yang berhubungan juga dengan sumber daya manusia dari aparat terkait sehingga sertipikat tersebut dapat dibatalkan.
Ditinjau  dari  teori  keadilan  yang  dikemukakakn  oleh  Jhon  Rawls    yang berpendapat  keadilan  adalah  kebijakan  utama  dari  hadirnya  institusi-institusi sosial, akan tetapi kebajikan bagi masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang  yang telah memperoleh rasa keadilan, terutama  bagi  masyarakat  lemah  pencari  keadlian.    Bahwa  di  dalam implementasinya,  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tidak  memberikan  rasa  keadilan  kepada  Hindro  Harianto  selaku pembeli Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga yang mana di dalam peralihan hak  Sertipikat  Nomor  4086/Salatiga  telah  dilakukan  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  sebagaimana  diterangkan  dalam  Akta  Jual  beli  Nomor  340/2017 tanggal  16  Agustus  2017,  akan  tetapi  dengan  dinyatakannya  penjual  yaitu Guntoro pada tanggal 18 Desember 2017 dalam keadaan palilit, Hindro Harianto selaku  pembeli  tidak  mendapatkan  keadilan  dengan  dibatalkannya  peralihan  hak Sertipikat Nomor 4086/Salatig, sehingga Hindro Harianto kehilangan haknya atas Sertipikat  Nomor  4086/Salatiga.  Sedangkan  di  dalam  studi  kasus  yang  diteliti sebagaimana  tersebut,  Teori  Kepastian  Hukum  menunjukkan  diri  di  dalam putusan  hakim  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Semarang  Nomor  3/Pdt.Sus–Gugatan  Lain-lain/2018/PN.Smg jo .  Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo . Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo . Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2 K/PDT.Sus– Pailit/2019  tanggal  21  Februari  2019,  yang  intinya  membatalkan  peralihan  SHM Nomor  4086/Salatiga,  yang  merupakan  putusan  pailit  yang  berlaku  sebagai hukum publik yang memberikan kepastian hukum bagi para kreditur, namun sama sekali  tidak  memberikan  rasa  keadilan  dan    perlindungan  hukum  bagi  Hindro Harianto.
3.2 Pertimbangan  Hukum  dalam  Pembatalan  Peralihan  Hak  SHM  Nomor 4086/Salatiga
Hak  milik  menandai  kepemilikan  atas  tanah  sebagaimana  tercantum  pada Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Pasal  20  (1)  UUPA  sebagai  berikut: “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang  atas  tanah,  dengan  mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  6”.  Ayat  (2)  pasal terkait  menyebutkan  terdapat  beberapa  sifat  hak  milik,  yaitu  dapat dipindahtangankan  serta  juga  dapat  diwariskan  jika  pemegang  hak  milik
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
meninggal  dunia,  sehingga  tidak  ada  batasan  terkait  periode  waktu kepemilikannya.  Hak  milik  bersifat  terkuat  dan  menduduki  posisi  teratas dibandingkan dengan hak lainnya (sebagai contoh adalah hak pakai serta juga hak guna  bangunan).  Sifat  dari  hak  milik  adalah  terpenuh,  sehingga  pemegangnya berhak  memanfaatkan  tanah  tersebut  sesuai  keinginannya. 16 Hak  milik  juga memiliki  fungsi  sosial  (Pasal  6  UUPA),  dimana  dapat  dimanfaatkan  dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. 17
Pada  prinsipnya  hak  milik  adalah  hak  turun  temurun  yang  terkuat  serta terpenuh. 18 Namun  hak  milik  juga  tidak  bersifat  mutlak,  hak  milik  dapat dibatalkan.  Telah  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya,  terhadap  kepemilikan  atas tanah  dapat  dilakukan  pembatalan,  Yang  menjadi  pokok  pembahasan  kajian  ini adalah  akibat  adanya  pembatalan  peralihan  hak  karena  adanya  putusan actio pauliana .  Pembatalan  peralihant  diajukan  oleh  kurator  untuk    membatalkan perbuatan  hukum  jual  beli  atas  SHM  Nomor  4086/Salatiga  yang  dilakukan  oleh Guntoro (dalam Pailit) kepada Hindro Harianto sebagaimana diuraikan dalam akta jual beli  Nomor 340/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
Pertimbangan  hukum  dianggap  sama  dengan  amar  putusan  dan  menjadi keseluruhan  yang  tidak  terpisahkan  manakala  menciptakan  keadaan  hukum. Pertimbangan  hukum  menjadi  salah  satu  unsur  dalam  putusan,  yang mengantarkan  pada  kesimpulan  amar  putusan  yang  ditulis  pada  bagian  yang tersendiri. 19 Selain  itu  pertimbangan/pendapat  hakim  tersebut  dapat  dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara. Karena esensi dari putusan  pada  dasarnya  ada  pada  isi  amar  putusan,  maka  amar  putusanlah  yang sebenarnya bersifat final and binding (terakhir dan mengikat). 20
Menyangkut  substansi  dari  pertimbangan  hukum,  dibedakan  menjadi  dua macam.  Pertama,  yaitu  bagian  yang  disebut  dengan ratio  decidendi .  Bagian  ini merupakan  pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  atau  alasan  dalam menentukan  diambilnya  suatu  putusan  yang  selanjutnya  dirumuskan  pada  amar putusan. Ratio decidendi tidak bisa dipisahkan dari amar putusan, artinya  bagian pertimbangan  ini  pun  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  hukum,  dan  dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum 21 Bagian yang kedua adalah yang disebut  dengan obiter  dictum .  Bagian  ini  tidak  mempunyai  hubungan  secara langsung  dengan  masalah  hukum  yang  sedang  diperkarakan,  oleh  karenanya
16 Ryan Dwitama Hutadjulu, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani,"  Akibat Hukum  Terhadap Bank Atas  Pembatalan  Hak  Tanggungan  Melalui  Putusan  Pengadilan  Berkekuatan  Hukum  Tetap", Jurnal  USM Law Revierw vol. 6, no. 1 (2023): 209–25, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
17 Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
18 Kiki Rizki, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum", Jurnal Aktualita Vol 3 No. 1 (2020).
19 Denny Indrayana, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review MK Dan PTUN", Mimbar Hukum 19 (2007), https://doi.org/10.22146/jmh.19074.
20 Meika  Arista, Kapan  Pertimbangan  Putusan  MK  Dikatakan  Mengikat  Dan  Tidak  Mengikat , Hukum Online, n.d.
21 Maruarar  Siaahan, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (Jakarta:  Konsitusi Press, 2005).
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan amar putusan. Obiter dictum hanya sekedar  ilustrasi  atau  analogi  untuk  menyusun  argumen-argumen  dalam menentukan  suatu  pertimbangan  hukum,  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat 22
Bahwa pertimbangan hukum dalam pembatalan peralihan hak SHM Nomor 4086/Salatiga  ditemukan  dalam  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam perkara Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 pada halaman 6 sampai dengan 7, yang menyatakan  sebagai  berikut:  1)  Bahwa  tindakan  Tergugat  I  (Guntoro)  melunasi hutang  kepada  Tergugat  II  (Hindro  Harianto)  dan  menjual  objek  sengketa Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  4086  kepada  Tergugat  II  pada  tanggal  16  Agustus 2017 tidak sah, oleh karena pada saat perbuatan itu dilakukan, Tergugat I dengan seluruh krediturnya terikat dengan Putusan Perdamaian Nomor
01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN  Smg,  tanggal  4  April  2017,  dengan  demikian perbuatan  Tergugat  I  menjual  objek  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  4086  kepada Tergugat  II  merupakan  perbuatan  yang  tidak  wajib  dilakukan,  oleh  karena Tergugat  II  selaku  Kreditur  Tergugat  I  juga  harus  tunduk  kepada  putusan perdamaian;  2)  Bahwa  karena  jual  beli  objek  sengketa  dengan  Akta  Jual  Beli Nomor 340 Tahun 2017 dilakukan tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan Tergugat I  dinyatakan  pailit  pada  tanggal  18  Desember  2017  maka  jual  beli  tersebut dilakukan  hanya  4  (empat)  bulan  sebelum  putusan  pailit  diucapkan;  3)  Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka jual beli atas  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  4086,  Kelurahan  Salatiga  tersebut  harus dibatalkan.
Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo . Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo . Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo . Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2 K/PDT.Sus-Pailit/2019 21 Februari 2019 adalah  putusan  terkait  dengan  gugatan action  pauliana yang  diajukan  oleh Kurator  karena  Guntoro  (dalam  pailit)  melakukan  penjualan  SHM  Nomor 4086/Salatiga kepada Hindro Harianto sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli  Nomor  Nomor  340  Tahun  2017    tanggal  16  Agustus  2017. Actio  pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk membatalkan perjanjian debitur dengan pihak ketiga. Tujuan dari actio pauliana adalah untuk menghindari kerugian  dari  para  krediturnya,  dengan  cara  memohon  kepada  pengadilan  agar membatalkan  tindakan  hukum  debitur  yang  dianggap  dapat  merugikan krediturnya. 23
22 Syahrir  Syahrir  Arief  Rachman  Hakim,  Yulita  Dwi  Pratiwi  and  Aisyah  Anudya  Palupi  Wahyu Aliansa, "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah", Jurnal USM Law Review , n.d., http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853.
23 Rai Mantili, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi  Kreditur Menurut Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undnag  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)” Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 6 (2020).
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
Ketentuan  mengenai actio  pauliana terdapat  dalam  Pasal  41-50  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (yang  selanjutnya  disebut  UUKPKPU).  Ketentuan actio pauliana yang  diatur  dalam  UUKPKPU  merupakan  hasil  adopsi  dari  Pasal1341 KUHPerdata  yang  mengatur  secara  umum.  Pasal  41  ayat  (1)  UUKPKPU menentukan  bahwa  untuk  kepentingan  harta  pailit,  kepada  pengadilan  dapat dimintakan  pembatalan  segala  perbuatan  hukum  debitur  yang  telah  dinyatakan pailit  yang  merugikan  kepentingan  kreditur,  yang  dilakukan  sebelum  putusan pernyataan  pailit  diucapkan.  Pasal  41  ayat  (2)  UUKPKPU  selanjutnya menyebutkan  bahwa  pembatalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya dapat  dilakukan  apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuatan  hukum dilakukan,  debitur  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan mengetahui  atau  sepatutnya  mengetahui  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur .
Sebagai  perbandingan  pengaturan actio  pauliana di  Indonesia  dapat dikemukakan  pengaturan fraudulent  transfer  law di  Amerika  Serikat  dan claw back di Italia. Sejarah fraudulent transfer law modern di Amerika Serikat berasal dari England’s  Statute  of  13  Elizabeth ,  yang  disahkan  pada  1571.  Selanjutnya berkembang  menjadi Uniform  Fraudulent  Conveyance  Act  (UFCA),  the Bankruptcy Act of 1975, dan the Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) . Sejak awal, the Statute of 13 Elizabeth melarang transfer harta kekayaan yang dilakukan oleh  debitur  yang  berniat  untuk  “menghalangi,  menunda,  atau  menipu” krediturnya.  Maksud  dari fraudulent  transfer  law dibuat  dengan  tujuan  untuk mencegah  debitur  melakukan  manipulasi  dengan  cara  melakukan  transfer  harta kekayaan  yang  dibuat  oleh  debitur  sebelum  pernyataan  pailit  sehingga mengurangi  atau  menghabiskan  harta  kekayaan  debitur.  Tujuan  lain  dari fraudulent  transfer  law adalah  untuk  mencegah  debitur  menutupi  atau  menjual harta kekayaannya untuk menipu para krediturnya. 24
Transaksi jual beli tanah sebagaimana SHM Nomor 4086/Salatiga dilakukan oleh Guntoro  pada waktu yang bersangkutan bersama dengan krediturnya terikat dengan  Putusan  Perdamaian  Nomor  01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN  Smg,  tanggal  4 April  2017,  dengan  demikian  perbuatan  Guntoro  menjual  objek  tanah sebagaimana  diterangkan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  4086/Salatiga  kepada Hindro  Harianto  merupakan  perbuatan  yang  tidak  wajib  dilakukan,  oleh  karena Hindro  Harianto  selaku  kreditur  dari  Guntoro  juga  harus  tunduk  kepada  putusan perdamaian.
Jual  beli  objek  sengketa  yaitu  SHM  Nomor  4086/Salatiga  sebagaimana diuraikan  dalam  Akta  Jual  Beli  Nomor  340  Tahun  2017  dilakukan  tanggal  16 Agustus  2017,  sedangkan  Guntoro  dinyatakan  pailit  pada  tanggal  18  Desember 2017  maka  jual  beli  tersebut  dilakukan  hanya  4  (empat)  bulan  sebelum  putusan
24 Rai Mantili.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
pailit  diucapkan,  sehingga  berdasarkan  ketentuan  Pasal  41,  42  Undang  Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086, Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.
4. PENUTUP
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  di  dalam  implementasinya tidak  cukup  efektif  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  di  dalam studi kasus pembatalan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Salatiga, jual beli yang dilakukan antara Guntoro dengan Hindro Harianto yang terjadi pada tanggal  16  Agustus  2017  sebagaimana  Akta  Jual  Beli  Nomor  340  Tahun  2017 dinyatakan  batal  dengan  adanya  putusan  yang  menyatakan  Guntoro  dinyatakan Pailit  pada  tanggal  18  Desember  2017.    Ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tidak  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim Pemeriksan  perkara  Nomor  3/Pdt.Sus–Gugatan  Lain-lain/2018/PN.Smg jo . Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo . Nomor 1/Pdt.Sus–
PKPU/2017/PN  Smg  tanggal  5  September  2018 jo .  Nomor  2  K/PDT.Sus– Pailit/2019  21  Februari  2019,  karena  di  dalam  perkara action  paulina Majelis Hakim  memberikan  pertimbangan  hukum  dengan  berpedoman  pada  ketentuan Pasal  41,  42  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena jual beli objek sengketa dengan Akta  Jual  Beli  Nomor  340  Tahun  2017  dilakukan  tanggal  16  Agustus  2017, sedangkan  Guntoro  dinyatakan  pailit  pada  tanggal  18  Desember  2017  maka  jual beli tersebut  dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggrainy,  Yeny  Ike,  and  Johan  Erwin  Isharyanto.  “Implementasi  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang.” Notary Law Research 3, no. 1 (2022). https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3397.
Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, and Aisyah Anudya Palupi Wahyu Aliansa. “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi  Mengenai  Penjabat  Kepala  Daerah.” USM  Law  Review ,  n.d. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853.
Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. “Kesadaran Masyarakat Terhadap  Bukti  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah.” Journal  Juridisch 1,  no.  1 (2023): 1–9.
Arifin,  Zaenal,  and  Nikmatul  Wachidah.  “Pelaksanaan  Redistribusi  Tanah  Eks Hak  Guna  Bangunan.” Al  ’  Adl 15,  no.  2  (2023):  270–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906.
Boedi Harsono. Dalam Kuliah Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah . Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
Denny Indrayana. “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review MK Dan PTUN,”.” Mimbar Hukum 19 (2007). https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.19074. Dermawan,  Antonius  Eka,  Ngusmanto,  and  Mukhlis.  “Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Di  Desa Baning  Kota  Kecamatan  Sintang  Kabupaten  Sintang.” Pmis-Untan-Psian , 2014, 1–20.
Ghaniyyu,  Faris  Faza,  Yani  Pujiwati,  and  Betty  Rubiati.  “Jaminan  Kepastian Hukum  Konversi  Sertipikat  Menjadi  Elektronik  Serta  Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (1997): 172– 87.
Ginting, Darwin. Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Hutadjulu, Ryan Dwitama, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Akibat Hukum Terhadap  Bank  Atas  Pembatalan  Hak  Tanggungan  Melalui  Putusan Pengadilan  Berkekuatan  Hukum  Tetap”  6,  no.  1  (2023):  209–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6646.
Kiki Rizki. “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.” Aktualita 3 (2020). Maria  SW  Sumardjono. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan Implementasi . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
———. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam PendaftaranTanah . Yogyakarta: Raja Grafinso Perkasa, 1993.
Maruarar  Siaahan. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia . Jakarta: Konsitusi Press, 2005.
Masriani,  Yulies  Tiena.  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Bukti  Hak.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2 (2022): 540. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
Meika Arista. “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat Dan Tidak Mengikat.” Hukum Online , n.d.
Permadi, Iwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia  Tanah  Diselesaikan  Dan  Diantisipasi  Kemungkinan  Terulang Kembali  Oleh  Semua  Pihak.” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  2  (2023):
308–23. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951.
Prihandini,  Nadia  Aurynnisa,  Supriyadi  Supriyadi,  and  Zaenal  Arifin.  “Analisis Yuridis  Pemecahan  Tanah  Pertanian  Kurang  Dari  Batas  Minimum Kepemilikan  Tanah  Pertanian  Karena  Pewarisan  Di  Kabupaten  Pati.” Semarang  Law  Review  (SLR) 2,  no.  2  (December  2022):  190. https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3849.
Rai Mantili. “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan  Undang-Undang  Kepailitan Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).” Jurnal  Hukum Acara Perdata ADHAPER 6 (2020).
Rusli  Akib,  Muhamad  Japri,  and  Eli  Tri  Kursiswanti.  “Implementasi  Pasal  32 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Atas  Tanah  Di  Kota  Samarinda  (Perkara  Perdata  Nomor : 27/PDT.G/2016/PN.SMR.).” Abdimas  Awang  Long 3,  no.  2  (June  2020): 44–51. https://doi.org/10.56301/awal.v3i2.357.
Revised: 7-8-2023 Accepted: 20-8-2023
Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani Ratna Sediati,  Nafis Dardiri e-ISSN : 2621-4105
Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):
50–67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Setiadi,  Wicipto,  Muhammad  Arafah  Sinjar,  and  Heru  Sugiyono.  “Implementasi Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah Dikaitkan  Dengan  Model  Jual  Beli  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  Di Tanjungsari, Kabupaten Bogor.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (May 2019): 99.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.296.
Sihombing,  Eka. Segi-Segi  Hukum  Tanah  Nasional  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembanguna . Jakarta: Universitas Trisakti, 2005.