## EVALUASI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

## Hasim As’ari, Zulkarnaini, dan Mimin Sundari Nasution
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam-Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277.
Abstract: Policy Evaluation and Development Priorities in Efforts to Strengthen Economic Community. This study aimed to evaluate the implementation of economic development in an effort to strengthen society, find problems faced by the community in efforts to strengthen the economy, and finding the kinds of development that most prioritized in efforts to strengthen the local economy. This research was conducted in Rupat, as an area that includes regional, remote and outer (3T). The informants are North Rupat Head, head village of Teluk Rhu, head village of Pangkalan Nyirih, and several community leaders. Data collection technique was interview and observation. The data analysis is qualitative model from data collection, presentation of data, data reduction and conclusion. The results showed that the implementation of local development 3T still not up, there are still many problems faced by the people, either living as fishermen, farmers, and traders.
Keywords: policy evaluation, development priorities, 3T
Abstrak: Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Upaya Penguatan Eko- nomi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dalam upaya peguatan ekonomi masyarakat, menemukan permasalahan yang dihadapi masyara- kat dalam upaya penguatan ekonominya, dan menemukan jenis-jenis pembangunan yang paling diprioritaskan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pulau Rupat, sebagai daerah yang termasuk daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Informan penelitian adalah Camat Rupat Utara, Kepala Desa Teluk Rhu, Kepala Desa Pangkalan Nyirih, dan beberapa orang tokoh masyarakat. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara dan obser- vasi. Analisis data adalah model kualitatif mulai dari pengumpulan data, pemaparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah 3T masih belum maksimal, masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik yang berprofesi sebagai nelayan, petani, maupun pedagang.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, prioritas pembangunan, 3T
PENDAHULUAN Pembangunan merupakan proses pe- rubahan yang dilakukan secara terrencana menuju kehidupan yang lebih baik, yang di- lakukan pada berbagai aspek kehidupan ma- syarakat, baik aspek politik, pendidikan, ke- sehatan, infrastruktur, dan aspek ekonomi. Pembangunan yang dilakukan diharapkan berdampak positif pada kesejahteraan ma- syarakat dalam bentuk penguatan ekonomi masyarakat. Penelitian tentang evaluasi dan
prioritas kebijakan pembangunan dalam menguatkan perekonomian masyarakat di daerah 3T ini sagat penting dilakukan, kare- na pembangunan yang dilakukan di daerah 3T khususnya di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat lokal. Padahal pemerintah sudah banyak mengu- curkan kebijakan dalam bentuk program- program untuk membangun Pulau Rupat, baik program pembangunan inftrastruktur,
maupun pembangunan dalam bentuk pro- gram-program, seperti UED/K-SP, PNPM, INBUP, PPD, dan ADD. Kabupaten Bengkalis memiliki visi: “ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Se- bagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia ”. Visi tersebut dirinci dalam bentuk misi sebagai berikut: 1) Terwujud- nya pemerintah yang berwibawa dan ber- tanggung jawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas, 2) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk ke- makmuran rakyat, 3) Terwujudnya penye- diaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengka- lis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spasial, yakni: 1) Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun, 2) Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Ke- camatan Siak Kecil sebagai Kawasan Indus- tri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat, 3) Gerbang Permata, Fokus menjadikan Ke- camatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Per- tambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan. 4) Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata ung- gulan daerah, perkebunan, peternakan, ke- lautan dan perikanan.
Dari uraian visi dan misi Kabupat- en Bengkalis di atas, terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis menja- dikan Pulau Rupat sebagai pusat kegiatan pembangunan, yakni sebagai Gerbang Pe- sisir, yang fokus pembangunannya adalah pada pariwisata unggulan daerah, perkebu- nan, peternakan, kelautan dan perikanan. Dalam rangka membangun Pulau Rupat menjadi Gerbang Pesisir tersebut, Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Bengkalis selama ini sudah banyak mengucurkan program-pro- gram pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari di- kucurkan kebijakan dalam bentuk program- program tersebut adalah untuk menguat- kan perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya diharapkan akan mencapai pada tujuan utama dibautnya sebuah kebijakan yakni mensejahterakan masyarakat. Namun, apakah tujuan mulia dari dibuatnya kebijakan dalam bentuk program- program tersebut sudah tercapai? Pertan- yaan besar ini akan dapat dijawab tentunya setelah dilakukan evaluasi terhadap kebi- jakan dimaksud secara komprehensif. Eval- uasi kebijakan memang sangat penting untuk dilakukan, untuk menghidari terjadinya ke- salahan, khususnya dalam implementasi ke- bijakan. Setelah kebijakan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan, dan untuk menilai apakah kinerja kebijakan itu  baik atau tidak, maka harus dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan di- harapkan mampu memberikan informasi yang cukup untuk menetukan kebijakan berikutnya, apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan ataukah harus dihentikan dan direvisi atau bahkan diganti dengan ke- bijakan baru, apalagi kebijakan yang ber- hubungan dan memberi dampak yang luas pada kehidupan masyarakat. Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) mengatakan bahwa “ evaluation is an activity which can contribute greatly to the understand- ing and improvement of policy development and implementation ”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu pro- gram sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu ke- bijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.
Terkait dengan evaluasi, Ernest R. Alexander dalam sebagaimana dikutip Ami-
Hasim As’ari, dkk, Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan nudin (2007), mengatakan bahwa meto- de  evaluasi  dapat  diklasifikasikan  menjadi lima yaitu: 1) Before and after comparisons , metode ini mengkaji suatu obyek peneliti- an dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya, 2) Actual versus planned performance comparisons , metode ini mengkaji suatu obyek pene- litian dengan membandingkan kondisi yang ada ( actual ) dengan ketetapan perencanaan yang ada ( planned ), 3) Experintal ( con- trolled ) model , metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan per- cobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti, 4) Quasi experimental models , merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/ pengendalian terhadap kondisi yang diteliti,
5) Cost oriented models , metode ini meng- kaji suatu obyek penelitian yang hanya ber- dasarkan pada penilaian biaya terhadap su- atu rencana.
Sedangkan model evaluasi menurut Scriven sebagaimana dikutip Aminuddin (2007), ada dua yaitu: 1) Goal Free Evalu- ation Dalam melaksanakan evaluasi pro- gram, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi pe- nampilan-penampilan yang terjadi (penga- ruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan). 2) Evaluasi forma- tif-sumatif, Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika su- atu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi forma- tif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memper- baiki suatu program. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif,
yaitu kontrol dan waktu. Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dica- pai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilak- sanakan setelah proyek berakhir dan diper- hitungkan dampaknya sudah terlihat nyata. Terkait dengan evaluasi kebijakan, Dunn (2003) mengatakan bahwa evalu- asi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk men- jawab pertanyaan: “apa perbedaan yang dibuat?” atau tentang “nilai” (berapa nilain- ya?), bukan mengenai fakta (apakah sesuatu ada), atau aksi (apakah yang harus dilaku- kan?). Dalam arti yang lebih spesifik, evalu- asi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai yakni memberi sumbangan pada tujuan dan atau sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebi- jakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan telah mampu diatasi.
Dunn (2003) mengatakan bahwa ter- dapat enam kriteria dalam evaluasi kebi- jakan publik sebagai berikut: 1) Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah terca- pai?  2)  Efisiensi,  seberapa  banyak  usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang di- inginkan? 3) Kecukupan, seberapa jauh pen- capaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? 4) Pemerataan, apakah biaya man- faat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu? 5)Responsi- vitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai ke- lompok tertentu? Dan 6) Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah 3T, di Pulau Rupat Kabupaten Beng- kalis,  mengidentifikasi  kendala-kendala
yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah 3T, dalam menjalankan perekono- miannya, dan menemukan jenis-jenis pem- bangunan yang paling diprioritaskan dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat di daerah 3T di Pulau Rupat Kabupaten Beng- kalis.
METODE Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana pendekatan kualitatif me- miliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menga- nalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Pengumpul data adalah peneliti sendiri, dengan teknik yang digunakan yakni wawancara men- dalam, studi dokumen, serta observasi lang- sung terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik itu dari implementornya maupun dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri. Adapun informan dari implementor kebijakan, terdiri dari: Camat Rupat Utara, Kepala-kepala Desa, dan To- koh Masyarakat, sedangkan dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan, terdiri dari: per- wakilan petani, perwakilan nelayan, per- wakilan buruh, dan perwakilan pedagang. Teknik analisa data adalah dengan analisa kualitatif, yaitu prosedur pemecahan ma- salah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinter- prestasikan dengan memberikan kesimpu- lan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan pemerintah dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat di daerah 3T sangat diharapkan sekali oleh masyara-
kat, khusunya kebijakan pemerintah dalam bentuk program-progam pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, pro- gram-program bantuan, pelatihan, maupun pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada bulan Agustus 2016, pemerintah sudah banyak mengku- curkan program-program pembangunan di daerah 3T ini, khusunya di Desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih yang menjadi lokasi pilihan dalam penelitian ini. Ada- pun program-program yang sudah ada dan dilaksanakan antara lain: pembangunan in- frastruktur jalan, jembatan (jembatan sungai simpur, dermaga), Program UED-SP, pem- bangunan gedung (gedung pendopo, gedung kesenian, palatihan untuk kelompok tani, bantuan bibit, program keluarga harapan (PKH), program instruksi bupati (inbup) untuk pembangunan infrastruktur, program alokasi dana desa (ADD).
Pada tahun 2016, Kecamatan Rupat Utara mendapat kucuran dana dalam pro- gram pembangunan infrastruktur sebesar 2,730 milyar rupiah, yang digunakan untuk pembangunan semenisasi jalan dwikora, pembangunan pendopo, pembangunan ge- dung kesenian, pembangunan jalan beton, pembangunan dermaga. (wawancara den- gan Camat Rupat Utara pada bulan Agus- tus 2016). Selain program-program di atas, ada juga program-program yang diberi- kan khususnya kepada masyarakat dengan matapencaharian yang berbeda, antara lain: program yang diberikan kepada nelayan: mesin sangkut 15 PK, speedboat/piber, jar- ing (alat penangkap ikan), pompong, kapal yang dilengkapi teknologi untuk menang- kap ikan, penanman pohon bakau, peruma- han bagi para nelayan dari Dinas Perikanan sebanyak 10 unit, dan pelatihan pengolahan hasil tangkapan ikan dari Dinas Perikanan. Program yang diberikan kepada petani; bibit padi, bibit karet, pupuk, racun, jalan ling- kungan ke lokasi pertanian. Dan program yang diberikan kepada Pedagang; Program pemerintah yang sangat dirasakan man- faatnya bagi masyarakat adalah dalam ban- tuk program Usaha Ekonomi Desa Simpan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 109-123
Pinjam (UED-SP). Program ini yang pal- ing banyak dirasakan kepada masyarakat pedagang, mereka dapat meminjam kepada pengelola UED-SP untuk menambah modal usahanya.
Untuk mengevaluasi kebijakan pemer- intah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah 3T, diukur dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang disebutkan oleh William N. Dunn (2003), yakni efek- tifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, re- sponsivitas, dan ketepatan.
Efektifitas Terkait  dengan  efektifitas  pelaksa- naan program-program yang telah dikucur- kan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada desa- desa yang berada di daerah 3T, maka, ber- dasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih, khusunya program yang diberikan kepada masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan, sebagai berikut: “Setelah mereka diberi banyak program dari pemerintah, kehidupan ekonomi kel- uarga mereka tetap biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Kadang-kadang sampai bantuan yang diberikanpun dijual seperti piber. Memang itulah kenyataanya pak”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016) “Tapi itu dilakukan ada penyebabnya pak, kalau piber itu dijual karena para nelayan disini rata-rata tidak menggu- nakan piber pak, kalau piber tu kan harus selalu diair terus, sementara kami disini para nelayan sudah terbiasa pakai sam- pan yang terbuat dari kayu, setelah se- lesai digunakan untuk menangkap ikan, langsung ditarik kedarat, jadi piber yang diberikan tu tak cocok dengan nelayan kami disini, itulah makanya mereka men- jualnya. Selain itu pak, mesin piber yang diberikan mereknya Tohatsu, tohatsu itu alatnya atau suku cadangnya sudah di- cari, tidak ada di sini, disini alat-alat me- sin laut yang paling mudah dicari adalah alat-alat dari Malaysia, seperti Yamaha,
Suzuki banyak. Jadi para nelayan yang menjual alat-alat bantuan tadi tujuannya untuk membeli lagi dengan mesin yang bermerek Yamaha atau Suzuki. Sehingga piber-piber bantuan pemerintah itu seka- rang tidak ada lagi, kalaupun ada tapi tidak banyak lagi,  karena sudah diganti oleh para nelayan dengan mesin Yamaha dan Suzuki” (wawancara tanggal 3 Agus- tus 2016) “Pernah diberikan bantuan berupa kapal besar khusus untuk menangkap ikan yang dilengkapi dengan robot penarik jaring, mereka tetap saja tidak berani, karena un- tuk kapal-kapal besar tersebut biasanya untuk menjaring ikan di laut luas, mereka tidak berani, akibatnya kapal bantuan itu tidak digunakan sampai sekarang, pada- hal sudah bermilyaran rupiah harganya” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016) Dari kutipan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program yang di- berikan khususnya kepada nelayan belum mencapai tujuan utama yaitu untuk menin- gkatkan kesejahteraan keluarga nelayan. Namun faktanya banyak program yang di- berikan tidak cocok dengan kondisi dan ke- biasaan nelayan di desa tersebut. Atau bo- leh dikatakan bahwa program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang ada di daerah 3T khusunya di desa Te- luk Rhu yang berada di Pulau Rupat belum efektif. Terkait  dengan  efektifitas  kebijakan pembangunan di Pulau Rupat, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abd. Gho- fur (2014) menyimpulkan bahwa, kebijakan pembangunan Pulau Rupat sebagai pulau terluar masih terkesan lamban dan belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Salah satu faktor kendalanya adalah tidak adanya shar- ing program dan sharing budget antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Diantara program prioritas saat ini di pu- lau Rupat oleh pemerintah pusat dalam RPJPN adalah menetapkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pengembangannya untuk dijadikan ka-
Hasim As’ari, dkk, Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
wasan wisata nasional. Bentuk programnya salah satunya membuat Kota Terpadu Man- diri (KTM) sejak tahun 2010 berpusat di Desa Pangkalan Nyirih. Realisasinya masih tersendat-sendat.
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawa- ncara dengan kepala desa dan tokoh ma- syarakat di desa Teluk Rhu dan Desa Pang- kalan Nyirih, diungkapkan sebagai berikut: “Program pemerintah kepada petani di- berikan berdasarkan kelompok-kelom- pok tani, berupa bibit padi, bibit karet, racun, pupuk”. “Di Dusun Sungai Pucuk itu pak, orang jawa Medan baru datang sekitar 10 sam- pai 15 tahun (mereka datang sekitar ta- hun 1999), sekarang mereka sudah bisa menguliahkan anak, bias membeli mobil, sementara orang kami (nelayan) hanya menjadi kuli saja pak”. “Dusun Sungai Pucuk pernah mendapat juara II tingkat nasional dalam pengelo- laan kelompok tani. Penduduk di Sungai Pucuk ini, membeli tanah dari penduduk tempatan, dan kebiasaan orang kami ni pak (orang melayu) adalah kalau memi- liki lahan mudah menjualnya”. Dari kutipan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program yang diberi- kan khususnya kepada petani di Desa Teluk Rhu, khususnya di dusun Sungai Pucuk  su- dah mencapai hasil yang maksimal. Pen- duduk dusun Sungai Pucuk sudah boleh dikatakan memiliki perekonomian keluarga yang cukup kuat, yang dibuktikan dengan kemampuan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pen- didikan tinggi, kemudian mereka mampu membeli alat transportasi pribadi, bukan sekadar roda dua, namun juga roda empat. Bantuan pemerintah berupa bibit, pu- puk, racun, dan jalan-jalan menuju akses perkebunan mereka sangat membantu bagi masyarakat untuk mengolah kebun mereka, sehingga pada gilirannya mereka mendapat hasil perkebunan yang maksimal. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa program pemerintah yang diberikan kepada
masyarakat petani yang ada di daerah 3T khusunya di desa Teluk Rhu yang berada di Pulau Rupat sudah efektif. Namun tidak dipungkiri juga, bahwa program UED-SP ini juga masih memiliki kelemahan, seperti adanya para pedagang yang kesulitan untuk membayar pinjamannya, akibatnya terjadi semacam kredit macet pada usaha UED-SP ini.
Efisiensi Efisiensi  berbicara  tentang  sudah  se- berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang inginkan. Dal hal ini, sudah berapa banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahter- aan masyarakat melalui penguatan ekonomi masyarakat yang berada di daerah 3T. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguat- kan ekonomi masyarakat di derah 3T ini boleh dikatakan sudah banyak, yakni dalam bentuk program-program pemerintah. Na- mun apakah semua program-program yang diberikan  tersebut  efisien  atau  tidak,  maka perlu dilakukan evaluasi. Berdasarkan ha- sil wawancara kepada Camat Rupat Utara, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di desa Teluk Rhu dan Desa Pangkalan Nyirih, seb- agai berikut: “usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan ekonomi masyarakat sudah banyak, baik dalam bentuk jalan untuk mempermudah akses, dalam ben- tuk bantuan, maupun dalam bentuk pela- tihan. Untuk pembangunan infrastruktur saja, di tahun 2016, kecamatan Rupat Utara mendapat dana sebesar 2,730 Mi- lyar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun jalan, dwikare, der- maga, pendopo, dan gedung kesenian. Selain dana tersebut ada juga dana-dana yang langsung dikelola di desa-desa, seperti ADD, Inbup, DD (Dana Desa dari Pusat)” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016) Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa dana yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk membangun infra- struktur di Kecamatan Rupat Utara sudah
termasuk besar, karena selain dana yang dikelola oleh kecamatan, disetiap desa yang ada di kecamatan juga sudah mendapat dana yang dapat dikelola langsung oleh masing- masing desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Instruksi Bupati (Inbup), dan Dana Desa (DD). Dilihat dari banyaknya dana yang masuk ke Kecamatan Rupat Utara dan dana yang masuk langsung ke desa-desa yang ada di Kecamatan Rupat Utara, maka dapat diketahui bahwa usaha yang sudah di- lakukan oleh pemerintah untuk membangun dan menguatkan ekonomi masyarakat me- lalui pembangunan sudah maksimal. Terkait dengan banyaknya dana yang dikucurkan, apabila dilihat pada pemban- gunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan gedung lainnya me- mang sudah mendapatkan hasil maksimal, namun semua itu belum begitu berdampak pada penguatan ekonomi bagi masyara- kat yang berada di Pulau Rupat umumnya. Sebagimana fakta yang penulis temukan di Desa Pangkalan Nyirih dan tidak menu- tup kemungkinan desa-desa lain yang ada di Pulau Rupat, banyak pembangunan in- frastruktur, khusunya jalan yang dibangun hanya di jalan-jalan lingkungan yang ada pemukiman masyarakat saja. Sementara para pelaksana kebijakan lupa, bahwa untuk menguatkan ekonomi masyarakat, maka ak- ses jalan menuju lahan-lahan pertanian atau perkebunan masyarakat juga sangat penting untuk dibangun. Sebagimana hasil wawan- cara dengan tokoh masyarakat di Desa Pan- gkalan Nyirih pada bulan September 2016, sebagi berikut:
“… sudah berbuih mulut kami meminta untuk dibangunkan jalan menuju kebun karet kami, namun sampai saat ini, belum juga terrealisasi. Jalan menuju kebun ma- syakat di desa kami sangat sulit dilalui, padahal dari situlah kami mengais rezeki setiap hari untuk menghidupi kelaurga kami, jalannya semak, kalau musim hu- jan becek, dan bahkan banjir karena tidak ada badan jalan yang jelas” Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program pemerintah
dalam bentuk pembangunan infrastruktur belum  berjalan  secara  efisien,  karena  su- dah banyak usaha yang dilakukan namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya dalam hal menguatkan ekonomi masyarakat. Usaha membangun jalan ma- sih sekadar untuk memudahkan akses jalan lingkungan yang ada pemukiman, namun untuk menuju kepada penguatan ekonomi masyarakat seperti ke kebun-kebun perta- nian masyarakat masih minim. Selanjutnya, sejauhmana usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang di- inginkan, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, berikut disaji- kan kutipan hasil wawancara kepada Tokoh masyarakat desa Teluk Rhu, sebagai berikut: “…. Perahu piber itu dijual karena para nelayan disini rata-rata tidak menggu- nakan piber pak, kalau piber tu kan harus selalu diair terus, sementara kami disini para nelayan sudah terbiasa pakai sam- pan yang terbuat dari kayu, setelah se- lesai digunakan untuk menangkap ikan, langsung ditarik kedarat, jadi piber yang diberikan tu tak cocok dengan nelayan kami disini, itulah makanya mereka men- jualnya. Selain itu pak, mesin piber yang diberikan mereknya Tohatsu, tohatsu itu alatnya atau suku cadangnya sudah di- cari, tidak ada di sini, disini alat-alat me- sin laut yang paling mudah dicari adalah alat-alat dari Malaysia, seperti Yamaha, Suzuki banyak. Jadi para nelayan yang menjual alat-alat bantuan tadi tujuannya untuk membeli lagi dengan mesin yang bermerek Yamaha atau Suzuki. Sehingga piber-piber bantuan pemerintah itu seka- rang tidak ada lagi, kalaupun ada tapi tidak banyak lagi,  karena sudah diganti oleh para nelayan dengan mesin Yamaha dan Suzuki” (wawancara tanggal 3 Agus- tus 2016) “Pernah diberikan bantuan berupa kapal besar khusus untuk menangkap ikan yang dilengkapi dengan robot penarik jaring, mereka tetap saja tidak berani, karena un- tuk kapal-kapal besar tersebut biasanya untuk menjaring ikan di laut luas, mereka
tidak berani, akibatnya kapal bantuan itu tidak digunakan sampai sekarang, pada- hal sudah bermilyaran rupiah harganya” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016) Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat terlihat jelas bahwa pemerintah su- dah berusaha untuk membantu masyarakat nelayan agar perekonomian keluarganya meningkat, namun karena program yang diberikan dalam bentuk bantuan tidak ses- uai dengan kebiasaan nelayan, dimana ke- biasaan masyarakat menggunakan sampan kayu, selesai menjaring ikan langsung sam- pannya ditarik ke darat, maka tujuan yang diinginkan oleh pemerintah untuk menguat- kan ekonomi keluarganya tetap saja tidak meningkat.
Selain itu, pemerintah dalam mem- berikan bantuan kapal besar yang khusus digunakan untuk menangkap ikan, yang dilengkapi dengan peralatannya, juga tidak berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Hal ini terjadi karena pemerintah dalam mem- berikan bantuan tidak memperhatikan ke- adaan kelompok sasaran. Masyarakat nelay- an di Pulau Rupat sudah terbiasa menjaring dengan sampan perahu dengan mesin tem- pel yang hanya mampu berlayar sampai di pinggiran laut saja, namun kapal besar yang diberikan, khusus untuk menjaring ikan di laut besar, kebanyakan masyarakat nelayan tidak berani dan tidak memiliki keahlian un- tuk mengoperasikan kapal tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program-program pemerintah yang diberi- kan kepada masyarakat dalam rangka pen- guatan ekonomi keluarganya masih belum efisien. Banyak dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menguatkan ekonomi ma- syarakat nelayan, namun tidak mencapai ha- sil yang diinginkan.
Masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga mendapat program bantuan dari pemerintah, sejauhmana usaha yang dilaku- kan untuk mencapai hasil yang diinginkan, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, berikut disajikan kutipan ha- sil wawancara kepada Sekretaris Desa Pan-
gkalan Nyirih, sebagai berikut: “usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menguatkan ekonomi masyarakat antara lain; membantu pet- ani dalam bentuk pemberian pupuk, bibit karet, dan racun rumput”. Berdasarkan wawancara dengan Sek- retaris Desa Pangkalan Nyirih di atas, dik- etahui bahwa masyarakat desa Pangkalan Nyirih yang berprofesi sebagi petani juga mendapat bantuan dari pemerintah. Namun, fakta yang penulis amati dilapangan, khu- susnya para petani karet masih saja berpeng- hasilan yang tidak jauh berbeda dengan sebe- lum mendapat bantuan pemerintah. Karena mayoritas masyarakat desa Pangkalan Ny- irih memiliki kebun karet yang luas, namun karetnya adalah karet kampong. Karet kam- pong ini sangat tidak efisien dalam pengelo- laannya, karena harus disadap dalam waktu lama dengan hasil yang sedikit. Keadaan ini berpengaruh terhadap program yang diberi- kan pemerintah, yakni program pemerintah yang diberikan tidak memberikan hasil seb- agaimana yang diinginkan. Berbeda dengan petani yang ada di Desa Teluk Rhu, mereka juga mendapat bantuan yang sama dari pemerintah, namun mereka lebih maju dari petani karet yang ada di desa Pangkalan Nyirih. Para petani yang ada di Desa Teluk Rhu rata-rata pendatang yang dating dari Sumatera Utara, mereka sudah memiliki keterampilan dalam bertani dan berkebun, baik berkebun karet mau- pun sawit, sehingga mereka lebih berhasil. Keahlian para petani yang ada di Desa Te- luk Rhu ini berpengaruh terhadap program pemerintah yang diberikan kepada mereka. Sedikit saja usaha atau stimulus dalam ben- tuk program bantuan yang diberikan pemer- intah, para petani sudah mendapatkan hasil yang diinginkan maksimal, sebagaimana yang terjadi di Dusun Sungai Pucuk desa Teluk Rhu, berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Teluk Rhu, sebagai berikut:
“…. di Dusun Sungai Pucuk itu pak, orang jawa Medan baru datang sekita 10 sampai 15 tahun (mereka datang sekitar
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 109-123
tahun 1999), sekarang mereka sudah bisa menguliahkan anak, bisa membeli mobil, sementara orang kami (nelayan) hanya menjadi kuli saja pak, tukang potong karet mereka, karena tidak punya kebun”. “Dusun Sungai Pucuk pernah mendapat juara II tingkat nasional dalam pengelo- laan kelompok tani. Penduduk di Sungai Pucuk ini, membeli tanah dari penduduk tempatan, baru selanjutnya mereka men- golahnya”.
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pemerintah yang diberikan kepada para pet- ani berbeda tingkat efisiensinya antara desa Pangkalan Nyirih dengan desa Teluk Rhu. Di  desa  Pangkalan  Nyirih  belum  efisien, karena banyak usaha yang dilakukan pemer- intah untuk para petani agar mereka menin- gkat kehidupan perekonomiannya, namun kenyataannya masih belum ada perubahan tingkat perekonomian keluarganya. Untuk desa Teluk Rhu, khususnya di dusun Sungai Pucuk, lebih efisien, karena dengan sedikit usaha yang dilakukan pemerintah, mereka para petani sudah mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.
Selanjutnya, usaha pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan perekono- mian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang adalah dengan dikucurkannya program UED-SP. Program ini sangat di- rasakan sekali manfaatnya bagi pedagang, karena mereka mendapat tambahan modal. Jadi, jika dilihat tingkat efesiensinya, usaha pemerintah dalam bentuk program UED-SP ini sangat efisien, karena keinginan pemer- intah agar terjadi penguatan ekonomi ma- syarakat dapat tercapai.
Kecukupan Kecukupan adalah seberapa jauh pen- capaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?, Dalam hal ini, sejauhmana ha- sil pelaksanaan program pemerintah telah memcahkan masalah yang terjadi di ma- syarakat. Pemecahan masalah yang paling diharapkan adalah terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat yang berada di daerah
3T. Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh masyarakat desa Teluk Rhu Keca- matan Rupat Utara mengenai apakah usaha yang dilakukan sudah memecahkan masalah penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T, sebagai berikut: “Para nelayan yang proposalnya lolos dan dapat bantuan dari pemerintah, namun sering kali mereka mendapat bantuan 1 (satu) unit speedboat untuk 3 (tiga) kepala keluarga. Karena proposal yang mereka ajukan dengan berkelompok, dan mereka mengajukan sebanyak anggota yang ada namanya dalam proposal, misalnya 10 unit, namun hanya dapat 3 (tiga) unit saja pak, jadi susah mereka membagikannya pak, jadi mesinnya orang lain, bodinya orang lain lagi, jadi ujung-ujungnya di- jual oleh mereka, supaya mereka dapat membagi secara merata kepada sesame anggota kelompok nelayan. Anggaran- nya sekian, terima sekian, padahal ang- gota ramai, tentu payah membaginya”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016) Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Teluk Rhu di atas, dapat diketahui bahwa program pemerin- tah yang diberikan kepada masyarakat be- lum mencukupi, karena tidak sesuai dengan permintaan. Dari segi jumlahnya saja sudah dapat diketahui bahwa program tersebut tidak mencukupi dan bahkan sangat me- nyulitkan bagi masyarakat untuk membagi- kan kepada anggota kelompoknya. Keti- dakcukupan program yang diberikan oleh pemerintah memberikan dampak negatif bagi terlaksananya program pemerintah itu sendiri. Dan pada gilirannya sudah barang tentu program-program tersebut akan tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
Pemerataan Pemerataan dalam evaluasi kebijakan merupakan kriteria yang harus dinilai, kare- na salah satu kriteria agar kebijakan itu di- katakan baik yakni ketika kebijakan merata diberikan kepada kelompok sasaran yang berbeda-beda. Pertanyaan yang perlu disam-
paikan dalam mengevaluasi kebijakan dari kriteria pemerataan ini adalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?. Dalam penelitian ini, apakah program-pro- gram yang diberikan pemerintah sudah mer- ata kepada seluruh masyarakat yang mem- butuhkan di daerah 3T. berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Teluk Rhu, sebagai berikut: “… Para nelayan untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah ini harus mengajukan proposal terlebih da- hulu, banyak juga diantara mereka yang proposalnya tidak jebol, atau tidak diteri- ma oleh pemerintah. Dalam artian masih banyak nelayan yang tidak merasakan bantuan dari program pemerintah, pro- gram pemerintahnya tidak merata gitu- lah”.
“… Bagi yang proposalnya tidak lolos, kadang-kadang mereka minjam duit di UED-SP, kalau disetujui mereka mem- beli sampan kayu dengan mesin Yamaha atau Suzuki. Kadang ada juga yang me- miliki sedikit bidang tanah, lalu dijual, dan beli sampan. Mereka tidak mendapat bantuan, jadi harus berusaha sendiri. Jadi program-program pemerintah ini tidak semua nelayan dapat”. Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pro- gram-program yang disediakan oleh pemer- intah masih belum merata kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Para ma- syarakat yang memiliki kenalan di pemer- intahan, misalnya anggota DPRD, mereka akan mendapat program bantuan, namun bagi yang tidak memiliki kenalan, mereka tidak akan mendapat program bantuan dari pemerintah.
Responsifitas Responsifitas juga merupakan kriteria yang harus dinilai dalam evaluasi kebijakan, karena salah satu kriteria agar kebijakan itu dikatakan baik yakni ketika kebijakan memuaskan kebutuhan kelompok sasaran. Pertanyaan yang perlu disampaikan dalam
mengevaluasi kebijakan dari kriteria re- sponsifitas ini adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau ni- lai kelompok-kelompok tertentu?. Dalam penelitian ini, apakah program-program yang diberikan pemerintah sudah memuas- kan seluruh masyarakat yang membutuhkan di daerah 3T. berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Teluk Rhu, sebagai berikut:
“… kalau ditanya tentang program ban- tuan yang diberikan pemerintah, apakah memuaskan? semuanya sangat memuas- kan, karena program itu adalah program pemberian gratis, siapa yang tidak mau, tapi yang jadi masalah adalah, program- program yang diberikan tidak cocok den- gan kebutuhan kami, seperti pemberian kapal besar untuk menjaring ikan dan ka- pal piber, kami tak perlu kapal seperti itu, selain itu bantuan yang tak cukup untuk dibagi kepada anggota kelompok, minta 10 unit, cuman dikasi 3 unit” Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program pemerintah yang diberikan masih belum memuaskan kelompok sasaran, walaupun mereka men- gatakan puas, namun faktanya mereka ma- sih belum puas akan program yang diberi- kan. Program yang diberikan masih tidak sesuai kebutuhan dan jumlah yang diberikan juga tidak sesuai dengan anggota kelompok.

## Ketepatan
Kriteria ketepatan ini penting untuk mengevaluasi kebijakan, dengan pertan- yaan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Dalam penelitian ini, apakah program-program yang diberikan pemerintah benar-benar ber- guna dan bernilai bagi seluruh masyarakat khusunya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T. Berdasarkan hasil wawancara dengan infrorman sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam membahas kriteria-kriteria evaluasi yang lain, seperti kriteria  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan, pemerataan,  dan  responsifitas,  dapat  dik- etahui bahwa program-program pemerin-
tah yang diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, seperti bantuan kapal penangkap ikan, dan kapal piber tidak berguna dan tidak bernilai, karena tidak di- gunakan oleh masyarakat, dan tetap tertam- bat saja di dekat jembatan sungai kecil dekat pasar di desa teluk Rhu.
Namun program pemerintah yang di- berikan kepada petani dan pedagang, tidak sama yakni masih memberikan kegunaan yang banyak bagi masyarakat petani dan pedagang. Seperti program bantuan bibit, racun, dan pupuk bagi petani dan program UED-SP bagi para pedagang. Program-pro- gram bagi para petani dan pedagang ini san- gat berguna bagi penguatan ekonomi para petani dan pedagang. Program pemberian pupuk bagi petani, dapat meringankan biaya bagi para petani dalam menyediakan pupuk untuk pertaniannya. Begitu juga bantuan bibit, dapat meningkatkan kualitas pertanian masyarakat, karena bibit yang biasa diambil oleh masyarakat adalah bibi karet kampong, sedangkan bibit bantuan dari pemerintah adalah bibit unggul, tentunya hal ini akan sangat berguna dan bernilai untuk mening- katkan produktifitasnya.
Kendala-Kendala yang Dihadapi Ma- syarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah 3T, terutama dalam rangka pengua- tan ekonominya. Secara umum masalah atau kendala-kendala yang dihadapi di daerah 3T antara lain: 1) Untuk Pengembangan Sum- ber daya Manusia, masalah yang di hadapi adalah kurangnya sarana prasarana pendi- dikan formal dan non formal, kurangnya gedung dan guru, fasilitas sekolah dan lain- lain, 2) Untuk pengembangan Pertanian / Perkebunan masalah yang di hadapi adalah kurangnya keahlian petani, sarana prasarana pertanian, mesin / peralatan pengolahan ha- sil tani, 3) Tidak adanya dermaga desa un- tuk empat kapal-kapal berlabuh sehingga tidak ada retribusi kapal-kapal yang ber- sandar di Pangkalan Nyirih untuk mening-
katkan PADes dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan usaha perdagangan untuk meningkatkan ekspor kelapa, 4) Kurangnya pengetahuan ma- syarakat tentang pengolahan limbah kelapa untuk diolah menjadi barang jadi yang ber- nilai jual tinggi, 5) Kerusakan Hutan Bakau yang mulai mengkuatirkan dan tidak adanya pengelolaan hutan  karena belum adanya peraturan Desa, 6) Tidak adanya keahlian masyarakat tentang pembudidayaan ikan air tawar, udang dan ketam, tidak adanya modal masyarakat, tidak adanya sistem pengelola- an air pasang, dan tidak adanya penyediaan bibit ikan, udang dan ketam.
Secara khusus, kendala-kendala yang dihadapi berbeda-beda antara nelayan, pet- ani, dan pedagang:
a) Nelayan, Permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain: 1) Sulitnya mem- buat proposal agar lolos seleksi. “Ma- salahnya, untuk mendapat bantuan ini kita kan harus membuat proposal dulu, sementara agar proposal ini jebol, tentu kita harus mencari orang yang kita kenal di Dinas, misalnya anggota Dewan, yang ada kenalan dapatlah dia, tapi kalau yang tidak ada kenalan sama sekali, mereka tidak dapat ban- tuan”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016), 2)Bantuan yang diberikan ti- dak cukup. “Para nelayan yang pro- posalnya lolos dan dapat bantuan dari pemerintah, namun sering kali mereka mendapat bantuan 1 (satu) unit speed- boat untuk 3 (tiga) kepala keluarga. Karena proposal yang mereka ajukan dengan berkelompok, dan mereka mengajukan sebanyak anggota yang ada namanya dalam proposal, mis- alnya 10 unit, namun hanya dapat 3 (tiga) unit saja pak, jadi susah mereka membagikannya pak, jadi mesinnya orang lain, bodinya orang lain lagi, jadi ujung-ujungnya dijual oleh mer- eka, supaya mereka dapat membagi secara merata kepada sesame anggota kelompok nelayan. Itu yang menjadi masalah pak” (wawancara tanggal 3
Agustus 2016). 3) Tidak mau meny- impan untuk keperluan mendatang. “Memang pak, kalau nelayan ini, makannya mewah pak, makannya ikan terus, ikan besar-besar, kemudian mau ngambil beras tinggal ambil sama toke, belanja anak hari ini bias 10 ribu rupiah per hari. Yang jadi masalah ke- mewahan itu hanya untuk hari ini saja, mereka tidak pernah menyimpan un- tuk keperluan mendatang. Sekadar un- tuk cukup makan hari ini saja. Untuk urusan besok, katanya besok kan me- laut lagi bisa ngambil lagi sama toke, teros seperti itu, tidak ada kemajuan”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016) 4) Pola fikir yang salah.  “Masyarakat nelayan sulit untuk maju disebabkan pola  fikir  yang  masih  belum  tepat, mereka memiliki pola pikir; para ne- layan tidak percaya dengan kebun pak, kebun ini membuang duit dulu berjuta-juta, sementara kalau beli jar- ring udang pak, hari ini beli besok sudah dapat modal pak. Mereka tidak sabar untuk berkebun dengan beli bibit dulu, kemudian ditanami, diurusi sam- pai dapat diambil hasilnya”. 5) Tidak berani dan kurangnya keahlian. “Per- nah diberikan bantuan berupa kapal besar khusus untuk menangkap ikan yang dilengkapi dengan robot penarik jarring, mereka tetap saja tidak berani, karena untuk kapal-kapal besar terse- but biasanya untuk menjaring ikan di laut luas, mereka tidak berani, akibat- nya kapal bantuan itu tidak digunakan sampai sekarang, sudah lama tersadai dekat jembatan, padahal sudah bermi- lyaran rupiah harganya. Selain tidak berani, mereka tidak punya keahlian untuk menggunakan kapal tersebut untuk berlayar di laut besar”. (wawan- cara tanggal 3 Agustus 2016)
b) Petani. Permasalahan yang dihada- pi petani, antara lain: 1) Harga karet yang terlalu rendah. “Para petani karet sering menghadapi masalah dalam hal harga, karena harga sering tidak sta-
bil, apalagi harga sekarang jauh sekali turun, kalau dulu harga karet yang di- anggap stabil adalah apabila harga per kilogram karet sama dengan harga per kilogram beras”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016). 2)Mahalnya harga pupuk. “Harga pupuk yang mahal sehingga masyarakat tidak sanggup membelinya, harga sekarung pupuk sudah sejuta lebih, belum lagi mau bayar angsuran UED-Sp lagi, dan aki- batnya karet yang ada sekarang tidak dipupuk lagi, padahal seharusnya karet itu dipupuk dua kali dalam setahun, akibatnya hasil karet juga menurun”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016). 3) Kebakaran. “Terjadinya kebakaran, kadang-kadang karet yang sudah dita- nami sudah mulai besar, tiba-tiba kena bakar, habiislah. Kebiasaan orang sini setiap tahun buat ladang untuk mena- nam padi, jadi untuk mengolah la- han mereka sering menggunakan cara dengan membakar, sehingga kadang- kadang terjadi kebakaran yang mere- bak sampai ke kebun-kebun warga”. 4) Tidak memiliki keahlian menanam. “Kurangnya keahlian dalam mena- nam, menanam yang dilakukan se- lama ini dengan cara orang kampong aja pak, siap nanam dah tinggal”. 5) Jarak kebun yang jauh dari kediaman dan akses jalan menuju kebun yang jelek.
c) Pedagang. Permasalahan yang di- hadapi pedagang anntara lain: 1) Hu- tang. “Kalau berdagang masyarakat kami ini yang tak enaknya adalah hu- tang yang tak tahan, masyarakat sini hutang rajin bayar tak rajin, kalau tak dikasi akan dikatakan “eh som- bongnya”. “Sebab itu pak disini, ka- lau berdagang, orang luar lebih maju, karena orang akan tak berani hutang, dan kalaupun hutang, mereka akan ti- dak segan-segan untuk menagih huta- ngnya kembali. Jadi orang tempatan, lebih bagus diarahkan ke pertanian karet atau sawit”. “Jadi kalau saya li-
hat, pedagang-pedangang yang maju disini adalah orang-orang pendatang, ada dari Aceh, dari Sumatera Utara, karena mereka tidak dihutangi. Ka- lau orang tempatan, payah mau maju, karena mereka akan rentan dihutangi, dan yang berhutang bukanlah orang lain, mereka adalah masih ada hubun- gan family semua. Jadi kalau orang tempatan sebainya berkebun ajalah”. (wawancara tanggal 3 Agustus 2016). 2) Tidak siap bersaing. “Untuk ber- dangang ni pak, orang sini jiwanya belum terbiasa untuk saling mema- hami, kalau satu orang buka kedai, kemudian orang lain yang tidak ter- lalu jauh rumahnya buka kedai juga, kalau dikota kan tidak ada masalah, tapi kalau disini tidak bisa pak, mer- eka akan bertengkar, atau tidak akan teguran, mereka tidak siap bersaing”. 3) Kurangnya modal.
Prioritas Pembangunan Berdasarkan hasil penelitian ditemu- kan prioritas pembangunan yang dapat di- lakukan di daerah 3T dalam rangka pengua- tan ekonomi masyarakatnya:
a) Nelayan : 1) Program pelatihan bagi nelayan yang mulai mau bertani, agar para nelayan mau merubah profesi dari nelayan ke petani atau jadi pet- ani dan nelayan. “Ikan ini tidak jelas pak perputarannya pak, kelam ni tak tentu, sekarang melaut belum tentu dapat, setiap kali turun ke laut mau pergi menjaring, kami harus meny- iapkan modal untuk umpan ikan, dan minyak mesin minimal 150 ribu rupi- ah, jika tidak dapat maka sudah tekor (rugi) 150 ribu rupiahlah kami. Jadi kalau mau merubah ekonomi nelay- an, maka caranya adalah dengan cara merubah pola hidup atau merubah matapencaharian, yakni tidak hanya sebagai nelayan, tapi juga sebagai petani”. (wawancara tanggal 3 Agus- tus 2016). 2) Pemberian modal bagi
para petani agar mau beralih profesi ke Petani. “Agar mereka semangat untuk merubah profesi dari nelayan ke petani kebun, maka mereka pal- ing tidak harus diberikan modal pak, misalnya modal tanam, karena mer- eka rata-rata sudah memiliki lahan walaupun sedikitlah, tapi sekarang ni masalahnya mereka meiliki lahan tapi, mau mengolah susah, mengolah lah- ankan butuh biaya, jadi perlu bantuan, bantuan bibit, bantuan kebun melalui kelompok-kelompok”. 3) Program pendampingan bagi para nelayan yang juga berprofesi sebagai petani. 4) Pro- gram bantuan untuk budidaya ikan ka- kap, ini sangat potensi di desa Teluk Rhu. Namun harus disertai modal oleh pemerintah. Terkait dengan prioritas pembangunan bagi nelayan, Penelitian Sartika (2011) menyimpulkan bahwa salah satu alternatif kebijakan pem- berdayaan nelayan yang dapat dicoba adalah intervensi pemerintah dalam usaha perikanan, baik yang bersifat tradisional maupun berbasis klaster industri. Pemberdayaan yang ber- basis klaster industry perikanan lebih menekankan pada perbaikan sistem operasi perikanan, mulai dari perbai- kan armada penangkapan sampai ke peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayanan. Pemberdayaan nelayan lainnya difokuskan pada pengemban- gan pengolahan tradisional dengan berbagai upaya perbaikan, terutama terkait dengan perbaikan proses pen- golahan, rasionalisasi, dan standari- sasi, serta jaminan dan pengawasan mutu.
b) Petani. 1) Pembangunan akses jalan menuju lokasi kebun-kebun masyara- kat. 2) Bantuan pupuk untuk mening- katkan produktifitas hasil pertanian, 3) Bibit karet unggul.
c) Pedagang, 1) Program bantuan modal bagi usaha kecil menengah. 2) Pem- bangunan akses jalan untuk mendu- kung kelancaran proses jual beli.
122
d) Pariwisata, 1) Pembangunan jalan menuju lokasi wisata, mulai dari Du- mai sampai ke lokasi wisata di Pulau Rupat bagian utara. 2) Homestay yang sudah ada yakni milik masyarakat ha- rus diberi dorongan dan bantuan agar fasilitas nya bias dilengkapi lagi. 3) Bantuan modal untuk kedai-kedai nasi, agar para wisatawan mudah dalam mencari makanan ketika berada di kawasan wisata. 4) Bantuan modal kepada pengusaha kedai makanan ringan, terutama kedai-kedai yang menjual makanan khas lokal. Dari semua prioritas kebijakan pemer- intah dalam bentuk program-program pem- bangunan yang disebutkan di atas, prioritas utama untuk penguatan ekonomi masyarakat di daerah 3T adalah program pembangunan akses jalan dan jembatan. Karena dengan akses jalan dan jembatan yang baik semua potensi-potensi yang ada, baik itu potensi pertanian, perkebunan, perikanan, maupun potensi wisata secara otomatis akan mudah ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Tonny (2011) yang mengatakan bahwa pemban- gunan jaringan jalan internal Kabupaten Bengkalis dan sarana pendukungnya yang terintegrasi ( linkage ) melalui titik-titik sim- pul ( node ) dengan ruas jalan menuju arah Sumatera Utara, Pekanbaru dan Sumatera Selatan penting untuk mendapat prioritas pembangunan guna mendukung pergerakan barang di internal dan eksternal Kabupaten Bengkalis. Dan yang tidak kalah penting- nya lagi, dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat, agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, maka taraf hidup masyarakatnya harus dinaikkan dengan cara peningkatan kualitas pendidikan, dengan cara memberikan beasiswa kepada putra pu- tri terbaik Pulau Rupat untuk disekolahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebi- jakan pemerintah yang diimplementasikan
dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program-program, baik berupa pro- gram pelatihan maupun program bantuan kepada masyarakat, masih belum maksimal. Dari enam kriteria evaluasi yang digunak- an,  yakni  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan, pemerataan,  responsifitas,  dan  pemerataan, semuanya menunjukkan masih belum sesuai dengan kriteria.
Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah 3T, khu- sunya di Pulau Rupat dalam rangka pengua- tan ekonominya, antara lain: Permasalahan nelayan a) Sulitnya membuat proposal per- mohonan bantuan agar lolos seleksi karena tidak punya kenalan, b) Bantuan yang di- berikan tidak cukup, yang dipinta 10 unit diberikan hanya 3 unit, padahal mereka berkelompok yang terdiri dari beberapa KK, c) Tidak mau menyimpan untuk keperluan mendatang,  d)  Pola  fikir  yang  salah,  yang menganggap berkebun hanya menghabis- kan waktu dan dana saja, e) Tidak berani dan kurangnya keahlian, karena nelayan terbiasa dengan alat-alat untuk mennangkap ikan yang tradisional. Ketika ada bantuan alat yang lebih bagus dan modern mereka tidak bisa menggunakannya. Permasalahan Petani a) Harga karet yang terlalu rendah, tidak sebanding dengan harga per kilogram beras, b) Mahalnya harga pupuk, sehingga banyak petani yang tidak memupuk ke- bun karetnya, akibatnya produktifitas karet menurun, c) Sering terjadi kebakaran, yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang mengolah lahan untuk menanam padi setiap tahunnya dengan cara membakar, d) Tidak memiliki keahlian menanam, khusunya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan mencoba beralih ke petani, e) Jarak ke- bun yang jauh dari kediaman dan akses ja- lan menuju kebun yang jelek. Permasalahan pedagang a) Hutang, b) Tidak siap bersaing, c) Kurangnya modal. Ketiga masalah di atas terjadi di desa Teluk Rhu, dan tidak terjadi di desa Pangkalan Nyirih. Di desa Pangka- lan Nyirih, perdagangan masyarakat sangat maju dengan bantuan modal dari UED-SP. Prioritas pembangunan dalam rang-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 2, Januari 2017 : 109-123
ka penguatan ekonomi di daerah 3T, an- tara lain: Nelayan: a) Program pelatihan bagi petani pemula, agar para nelayan mau merubah profesi dari nelayan ke petani atau jadi petani dan nelayan, b) Pemberian modal bagi para petani agar mau beralih profesi ke Petani, c) Program pendampin- gan bagi para nelayan yang juga berprofesi sebagai petani, d) Program bantuan untuk budidaya ikan kakap, ini sangat potensi di desa Teluk Rhu harus disertai modal oleh pemerintah. Petani: a) Pembangunan akses jalan menuju lokasi kebun-kebun masyara- kat, b) Bantuan pupuk untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian,  c) Bibit karet unggul, d) Pembangunan pabrik karet, agar harga karet tidak terlalu rendah. Pedagang: a) Program bantuan modal bagi usaha kecil menengah, b) Pembangunan akses jalan un- tuk mendukung kelancaran proses jual beli. Dan prioritas dibidang Pariwisata: a) Pem- bangunan jalan menuju lokasi wisata, mulai dari Dumai sampai ke lokasi wisata di Pulau Rupat bagian utara, b) Homestay yang su- dah ada yakni milik masyarakat harus diberi dorongan dan bantuan agar fasilitasnya bisa dilengkapi lagi, c) Bantuan modal untuk ke- dai-kedai nasi, agar para wisatawan mudah dalam mencari makanan ketika berada di kawasan wisata, d) Bantuan modal kepada pengusaha kedai makanan ringan, terutama kedai-kedai yang menjual makanan khas lo- kal. Dari semua prioritas kebijakan pemer- intah yang harus menjadi prioritas utama un- tuk penguatan ekonomi masyarakat di dae- rah 3T adalah program pembangunan akses jalan dan jembatan, dan program peningka- tan kualitas pendidikan, dengan cara mem- berikan beasiswa kepada putra putri terbaik Pulau Rupat untuk disekolahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Aminudin, Muhammad. 2007. Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Termi- nal Induk Km. 6 Banjarmasin. (Te- sis tidak dipublikasi), Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada. Aprilia, Hera. 2009. Evaluasi Pelaksanaan
Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul. (Tesis tidak dipublikasi), Yo- gyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada. Dunn, William N. 2003 Public Policy Analv- sis : An Introduction. Englewood Cliffs. N.J.: Prectice - Hall. Inc.
Ghofur, Abd. 2014. Problematika Pemban- gunan Pulau Terluar dan Pemberday- aan Masyarakat di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama , 6 (1). Sartika, Ika. 2011. Evaluasi Kebijakan Pem- berdayaan Nelayan. Jurnal Ilmu Ad- ministrasi Negara, 11 (2). Tonny, Judiantono. 2011. Analisis Pola dan Estimasi Pergerakan Barang Sebagai Pertimbangan prioritas Pembangu- nan Jalan di Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau . Jurnal Perencanaan Wilayah Kota Universitas Islam Bandung , 2 (11).
Hasim As’ari, dkk, Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan