doi: mkts.v26i2.32086

## Analisis Power-Interest Stakeholder terhadap Asuransi Bencana Infrastruktur Publik di Kota Semarang
* Jati Utomo Dwi Hatmoko, Dita Mentari Putri, Ferry Hermawan Departmen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang
*) jati.hatmoko@ft.undip.ac.id
Received: 6 Agustus 2020 Revised: 14 November 2020 Accepted: 10 November 2020

## Abstract
The use of disaster insurance for public infrastructure is still uncommon in Indonesia, including in Semarang. The  success  of  the  adoption  of  disaster  insurance  for  public  infrastructure  is  inevitably  dependent  on  the acceptance of stakeholders. The aim of this study is to analyse the power and interest of stakeholders towards the use of disaster insurance for public infrastructure in Semarang. Data was collected via interviews and focussed group discussions with stakeholders of Semarang government officials, asset managers, users, etc. The power-interest grid of stakeholders divides the stakeholders based on their levels of power and interests, resulting  in  four  categories,  i.e.  players,  subjects,  crowds, and  context  setters.  This  research  identified  the players  are  the  Mayor,  Regional  Disaster  Management  Authority,  and  Regional  Financial  and  Asset Management  Authority  (5.5%);  the  subjects  category  includes  The  Public  Works  Department  of  Human Settlements  and  Highways,  Public  Works  Department,  Trade  Department,  majority  Public  Health  Center (40.7%); the crowds are Education Department and majority public schools (53.7%); and no context setters (0%). This study found that low trust in the insurer is a major factor causing a lack of interest in the use of insurance. The results of this study are valuable to understand the stakeholder map of Semarang city based on power and interest aspects, and serve as a basis for developing disaster insurance adoption strategies for public infrastructure.
Keywords: Power-interest analysis, stakeholder, public infrastructure, disaster insurance, Semarang

## Abstrak
Penggunaan asuransi bencana pada infrastruktur publik di Indonesia masih jarang, termasuk di Semarang. Keberhasilan  adopsi  asuransi  bencana  pada  infrastruktur  publik  tidak  dapat  dipungkiri  bergantung  pada penerimaan oleh pemangku  kepentingan.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  power  dan interest  para  pemangku  kepentingan  terhadap  penggunaan  asuransi  bencana  pada  infrastruktur  publik  di Semarang.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  diskusi  grup  dengan  para  pemangku  kepentingan pemerintah  Semarang,  manajer  aset,  pengguna,  dan  lain-lain.  Power-interest  grid  stakeholder  membagi pemangku  kepentingan  berdasarkan  tingkat  kewenangan  (power)  dan  minat  (interest),  yang  menghasilkan empat  kategori,  yaitu  players,  subject,  crowds,  dan  context  setters.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  players adalah Walikota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  (5,5%);  kategori  subject  meliputi  Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Cipta  Karya,  Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, mayoritas Puskesmas (40,7%); Crowds adalah Dinas Pendidikan dan mayoritas sekolah (53,7%); dan tidak ada context setters (0%). Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pihak asuransi merupakan faktor utama yang menyebabkan kurangnya interest dalam penggunaan  asuransi.  Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  untuk  memahami  peta  pemangku  kepentingan  Kota Semarang berdasarkan aspek power dan interest, dan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adopsi asuransi bencana pada infrastruktur publik.
Kata kunci:  Analisis  power-interest,  pemangku  kepentingan,  infrastruktur  publik,  asuransi  bencana, Semarang

## Pendahuluan
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  yang memiliki  garis  pantai  terpanjang  di  dunia  dikenal sebagai  “supermarket  bencana”  (Asrurifak et  al., 2010). Sungai  induk  di  Indonesia  mencapai 5.590  sungai.  Sebanyak  600  sungai  berpotensi menyebabkan  banjir  hingga  mencakup  1,4  juta hektar  (Adiyoso,  2018). Bagian  utara  Kota Semarang  sangat  dipengaruhi  oleh  penurunan tanah,  yaitu  pada  Kecamatan Pedurungan,  Sayung dan Genuk. Dalam periode dua tahun (2015-2017), kecamatan-kecamatan  tersebut  telah  mengalami penurunan tanah terbesar hingga 24-36 cm (Yastika et al ., 2019). Berbagai upaya dilakukan masyarakat pesisir Kota Semarang untuk mengatasi banjir Rob, salah  satunya  dengan  melakukan  berbagai  macam mitigasi struktural seperti meninggikan rumah dan bangunan (Buchori et al ., 2018a).
Dengan luas wilayah 373,70 km 2 (BPS, 2018), kota Semarang  yang  merupakan  ibukota  Provinsi  Jawa Tengah  memiliki  garis  pantai  sepanjang  13,6  km apabila  ditarik  garis  lurus  dengan  infrastruktur berupa  852 gedung  sekolah  dan  26  gedung rumah sakit.  Pada  saat  musim  penghujan  di  Kota Semarang  sering  terjadi  bencana  banjir.  Sebanyak 22,32  persen  dari  luas  total  Kota  Semarang merupakan daerah yang terkena dampak dari banjir pasang surut atau banjir Rob. Daerah yang terkena dampak  tersebut  terdiri  dari  sembilan  kecamatan dan  73  kelurahan  (Nugraha et  al., 2015).  Banjir yang  sering  terjadi  di  daerah  pesisir  Semarang adalah  banjir  Rob.  Banjir  Rob  merupakan  istilah lokal  untuk  bahaya  hidro-meteorologi,  dimana genangan air diperparah oleh kenaikan permukaan laut.  Banjir  Rob  berakibat  banyaknya  industri  di sekitar  area  pesisir  Kota  Semarang  yang  tutup. Banjir Rob di Semarang disebabkan oleh penurunan tanah  pada  area  pesisir  utara  kota  Semarang  yang mencapai  10  cm  per  tahun  dan  perubahan  iklim pada  skala  global  (Buchori et  al., 2018b).  Secara fisik, banjir berdampak pada hancurnya infrastruktur  sehingga  tidak  dapat  beroperasi, kehilangan  properti  pribadi,  adanya  korban  jiwa, hilangnya  mata  pencaharian  dan  kesehatan masyarakat (Schlef et al., 2018).
Negara-negara  dengan  indeks  pembangunan  yang rendah memiliki manajemen penanggulangan yang kurang baik. Umumnya masyarakat yang tinggal di negara  tersebut  berpenghasilan  rendah  dan  tidak mampu  membeli  tempat  tinggal  yang  berkualitas baik,  seperti  memiliki  struktur  tahan  gempa (Coppola, 2006). Kemiskinan dan kerusakan akibat bencana  menjadi  bagian  dari  risiko  pada  negara dengan  karakteristik  tersebut.  Oleh  karena  itu, asuransi  merupakan  salah  satu  cara  mentransfer risiko-risiko tersebut (Adiyoso, 2018). Mitigasi dan
persiapan  yang  baik  seperti  asuransi  dapat mengurangi  risiko  finansial  terhadap  kerusakan properti setelah terjadinya bencana banjir (Buchori et  al., 2018b).  Dalam  hal  ini  asuransi  dianggap sebagai  salah  satu  opsi  mitigasi  yang  mungkin untuk diadopsi di masa depan (Dávila et al ., 2014), mengingat  isu  pendanaan  menjadi  isu  penting dalam  konteks  kebencanaan  di  beberapa  negara, sekalipun  di  negara  maju.  Upaya  alternatif  yang dilakukan untuk  mentransfer risiko  dikembangkan dengan memanfaatkan asuransi bencana (Adiyoso, 2018).
Di  Inggris,  asuransi  merupakan  alat  yang  penting untuk  menurunkan  risiko  banjir.  Pemerintah dipandang  tidak  dapat  sepenuhnya  memberikan solusi  terhadap  meningkatnya  risiko  banjir, sehingga  asuransi  dibutuhkan  untuk  menurunkan risiko  banjir  tersebut  (Crick et  al .,  2018).  Inggris merupakan  salah  satu  contoh  negara  yang menerapkan  asuransi  banjir  melalui  perusahaan asuransi  nirlaba bernama Flood  Re, yang  dimiliki dan dikelola oleh industri asuransi di Inggris  sejak tahun 2013 (McAneney et al., 2016). Di Indonesia sendiri  sebagian  besar  aset  publik  belum diasuransikan dan penggunaannya masih dianggap kurang (Adiyoso, 2018; Lukito et al., 2019).
Persepsi  terhadap  bencana  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  mempengaruhi  seseorang untuk mengambil keputusan dan bertindak (Slovic Weber, 2002). Mengetahui pandangan dan sikap masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan salah  satu  isu  penting  untuk  mengubah  dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk selalu siap  siaga  dalam  menghadapi  bencana  (Adiyoso, 2018). Seringkali terdapat persepsi bahwa tindakan mitigasi dianggap mahal, seperti  pada studi kasus di  Burkina  Faso  (Schlef et  al., 2018).  Sedangkan berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  pada  desa Podhradí  nad  Dyjí  di  Czech Republic diketahui bahwa  masyarakat  tetap  menggunakan  asuransi walaupun biayanya mahal. Hal ini karena asuransi banjir  dianggap  mengurangi  kerugian  finansial setelah  terjadi  bencana.  (Bera    Danek,  2018). Pengetahuan  dan  kesadaran  yang  rendah  terhadap risiko  banjir  mengakibatkan  rendahnya  minat menggunakan asuransi di  Daerah Attica (Diakakis et  al., 2018).  Sebaliknya,  pengetahuan  mengenai asuransi  dapat  meningkatkan  keinginan  untuk menggunakan  asuransi  (Cai    Song,  2017). Diperlukan  adanya  pengetahuan  dan  kesadaran terhadap risiko banjir dan mitigasi bencana seperti digunakannya  asuransi  properti  (Diakakis et  al., 2018).
Persepsi bahwa investasi pada mitigasi merupakan tindakan yang efektif,  menyebabkan adanya minat yang tinggi terhadap asuransi banjir di Dutch (Mol
et  al., 2018).  Sebaliknya,  dengan  adanya  persepsi rendahnya kemungkinan terjadinya banjir menyebabkan kurangnya keinginan dalam pembelian asuransi di Belanda (Botzen  Van den Bergh, 2012).
Identifikasi stakeholder merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis minat ( interest ), keterlibatan,  pengaruh,  saling  ketergantungan  dan dampak potensial pemangku kepentingan terhadap suatu proyek ( Project Management Institute , 2017). Pada  analisis stakeholder ,  daftar  dan  informasi terkait  yang  relevan  merupakan  hasil  dari analisisnya. Sebagai contoh informasi terkait adalah posisi stakeholder , ekspektasi, peran dalam proyek, ekspektasi,  sikap  (dukungan  terhadap  suatu proyek), dan minat ( interest ) informasi pada suatu proyek (Project Management Institute , 2017).
Analisis stakeholder menghasilkan daftar pemangku  kepentingan  beserta  informasi  yang relevan  seperti  posisinya  pada  suatu  organisasi, peran  dalam  suatu  proyek,  “kepentingannya”, ekspektasi,  sikap  (tingkat  dukungannya  terhadap suatu  proyek)  dan  minatnya  terhadap  informasi proyek  ( Project  Management  Institute ,  2017). ”Kepentingan” stakeholder mencakup (1)
Kepentingan  ( interest ),  dimana  seseorang  atau kelompok  dapat  dipengaruhi  oleh  keputusan  yang berhubungan dengan proyek dan hasil akhirnya; (2) Hak  ( rights ),  yaitu  hak  secara  hukum  yang  dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja legislasi suatu negara;  (3)  Kepemilikan  ( ownership ),  di  mana seseorang  atau  kelompok  yang  memiliki  hak terhadap  suatu  aset  atau  properti  yang  sah  secara hukum;  (4)  Pengetahuan  ( knowledge ),  yaitu spesialis pengetahuan, yang dapat menguntungkan suatu  proyek  melalui  penyampaian  tujuan  proyek yang lebih efektif, hasil organisasi, atau
pengetahuan  tentang  kewenangan  ( power )  suatu organisasi;  (5)  Kontribusi  ( contribution ),  dimana penyedia dana atau sumber daya lainnya, termasuk sumber daya manusia, atau memberikan dukungan terhadap proyek dengan cara lainnya.
Daftar stakeholder berguna  dalam  pengembangan rencana  pengelolaan stakeholder proyek,  dimana analisis stakeholder adalah  salah  satu  teknik  atau alat untuk menghasilkan daftar ini. Teknik power- interest  grid , power-influenced  grid ,  atau impact- influenced grid mendukung pengelompokan stakeholder berdasarkan tingkat kekuasaan ( power ),  tingkat  kepedulian  terhadap  hasil  proyek ( interest ),  kemampuan  dalam  mempengaruhi  hasil akhir  proyek,  atau  menyebabkan  terjadinya perubahan  dalam  suatu  proyek.  Model  klasifikasi ini  berguna pada  proyek  yang  kecil  atau  memiliki hubungan  sederhana  antar stakeholder ( Project Management Institute , 2017). Menurut Ackermann Eden (2011), stakeholder dibagi menjadi empat kategori  berdasarkan  kekuasaan  ( power )  dan kepentingannya  ( interest )  (Gambar  1).  Keempat kategori tersebut meliputi players , subjects , crowds dan context  setters ,  dengan  penjelasan  sebagai berikut:  (1) players memiliki  kekuasaan  dan kepentingan  terhadap  suatu  isu. Players memiliki kewenangan  untuk  menyabotase  atau  mendukung isu tersebut. Mereka merupakan stakeholder paling penting  dalam  menerapkan  strategi;  (2) subjects memiliki kepentingan dalam suatu isu tetapi hanya memiliki sedikit kewenangan pada suatu organisasi;
(3) crowds terdiri  dari  para stakeholder yang memiliki  sedikit  kepentingan  dan  kekuasaan terhadap  suatu  isu;  (4) context  setters ,  merupakan kelompok stakeholder yang  memiliki  kekuasaan namun hanya memiliki sedikit minat pada suatu isu. Mereka  dapat  mempengaruhi konteks  keseluruhan di masa depan karena mereka memiliki kekuasaan.
Gambar 1. Stakeholder power-interest grid (Ackermann  Eden, 2011)
Context setters Power tinggi, interest rendah.
Mempengaruhi keseluruhan konteks masa depan, dan dapat ditingkatkan kesadaran ( awareness ) dan membangun interest untuk mengubahnya menjadi players .
Crowds
Power rendah, interest rendah.
Mempunyai potensi, dengan interest dan/atau power dapat ditingkatkan, tapi tidak sepadan dengan usaha dan waktu yang dikeluarkan.
Subjects
Power rendah, interest tinggi.
Dapat didorong untuk meningkatkan power dan mengubahnya menjadi players , atau menetralkan. Players Power tinggi, interest tinggi.
Stakeholder penting yang layak mendapatkan perhatian dari manajemen berkelanjutan.
Power Inter e st
Banjir  dapat  memberikan  dampak  kerugian  pada infrastruktur  publik  di  Kota  Semarang.  Namun, risiko  tersebut  dapat  ditransfer  kepada  pihak  lain melalui  asuransi  bencana.  Keberhasilan  adopsi asuransi  bencana  tersebut  akan  sangat  ditentukan oleh bagaimana posisi kewenangan dan penerimaan para pemangku kepentingan di kota Semarang, baik sebagai  pengambil  keputusan  maupun  pengguna. Oleh karena itu,  maksud dari penelitian ini adalah untuk  menganalisa power dan interest para stakeholder terhadap  asuransi  bencana  untuk infrastruktur publik di Kota Semarang.

## Metode
Lokasi  infrastruktur  publik  pada  penelitian  ini dibatasi hanya pada kelurahan rawan banjir di Kota Semarang berdasarkan data dan informasi yang dari BPBD.  Infrastruktur  publik  yang  ditinjau  adalah seperti  sekolah  dan  Puskesmas  (pusat  kesehatan masyarakat)  yang  terdampak  banjir.  Infrastruktur tersebut  berada  di  lokasi  Mangkang  Wetan, Mangkang  Kulon,  Karang  Anyar,  Mangunharjo, Randugarut, Sawah Besar, Kaligawe, Tambakrejo, Pandean Lamper, Genuksari, Trimulyo,  Wonosari, Gebangsari, Mukhtiharjo Lor, Bugangan, Rejosari, Mlatiharjo,  Rejomulyo,  Kemijen,  Kebonagung, Tlogomulyo,  Tlogosari  Kulon,  Tlogosari  Wetan dan  Mukhtiharjo  Kidul.  Pengumpulan  sampel menggunakan  teknik purposive  sampling .  Teknik ini  digunakan  karena  sampel  penelitian  harus memenuhi kriteria-kriteria:
(1) Memiliki
pengalaman  terhadap  banjir  pada  infrastruktur publik  di  Kota  Semarang;  (2)  merupakan stakeholder pengguna infrastruktur yang terdampak banjir  atau stakeholder pembuat  kebijakan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik; (3) responden  yang  mewakili stakeholder pengguna harus  berasal  dari  infrastruktur  yang  memiliki historis banjir; (4) responden stakeholder pembuat kebijakan berkaitan dengan keputusan digunakannya  asuransi  pada  infrastruktur  publik; (5)  infrastruktur  yang  di  survei  berada  di  daerah rawan banjir dan memiliki historis banjir.
Data  penelitian  dikumpulkan  melalui focus  group discussion (FGD) dan wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan 54 orang responden yang  berasal  dari  BPBD,  badan  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  (BPKAD),  Dinas Pekerjaan  Umum  (PU),  Dinas  Pendidikan,  Dinas Perdagangan, Sekolah terdampak banjir,
Puskesmas  terdampak  banjir,  Kantor  Kecamatan. Sedangkan  FGD  dilakukan  dengan  enam  orang responden stakeholder pengguna  dan  enam  orang responden stakeholder pembuat  kebijakan.  Data yang  didapat  dari  wawancara  dan  FGD  kemudian dianalisis menggunakan stakeholder power-interest grid yang  diadopsi  dari  Ackermann  and  Eden (2011)  untuk  memetakan stakeholder .  Penilaian tingkat power dan interest menggunakan skala 1-4, di  mana stakeholder dengan power dan interest yang  paling  rendah  diberi  nilai  satu  dan  yang tertinggi diberi nilai empat sebagaimana didefinisikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Skala power-interest grid stakeholder infrastruktur publik Kota Semarang
Skala Power Interest 1 Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Responden kurang setuju atau tidak menyetujui penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Responden beranggapan bahwa asuransi belum perlu diterapkan. 2 Ikut memberikan masukan, tetapi tidak memiliki otoritas langsung dalam diambilnya keputusan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Responden menyatakan bahwa penggunaan asuransi bergantung pada kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah tidak berasuransi maka responden tidak menyarankan penggunaan asuransi tersebut. 3 Tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan penerapan asuransi pada infrastruktur publik. Responden menyatakan mendukung kebijakan berasuransi apabila pemerintah menyetujui. Apabila pemerintah menggunakan asuransi, maka responden mendukung kebijakan tersebut. 4 Tidak secara langsung menangani asuransi pada infrastruktur publik, tidak bertanggung jawab dan tidak secara langsung memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Responden menyatakan setuju dengan penggunaan asuransi bencana. Responden mengetahui bahwa infrastruktur publik di Kota Semarang telah diasuransikan. Responden merasa bahwa asuransi sangat bermanfaat apabila terjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan.
Tabel 2. Hasil penilaian Interest dan power pada stakeholder infrastruktur publik Kota Semarang
Kode Stakeholder Interest  Power  Kode Stakeholder Interest  Power P1 Walikota 4 4 U21 SDN Kemijen 3 3 1 P2 BPBD 4 3 U22 SDN Muktiharjo Lor 2 1 P3 BPKAD 4 3 U23 SDN Muktiharjo Kidul 1 1 1 P4 Dinas Pendidikan 1 2 U24 SDN Kemijen 1 1 1 P5 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 3 2 U25 SDN Kemijen 4 3 1 P6 Dinas PU 3 2 U26 SDN Muktiharjo Kidul 2 3 1 P7 Dinas perdagangan 4 2 U27 SDN Bugangan 3 4 1 U1 Kecamatan Semarang Timur 1 2 U28 SDN Wonosari 3 1 1 U2 Kecamatan Genuk 4 2 U29 SDN Sawah Besar 1 2 1 U3 SMPN 34 1 1 U30 SDN Mangunharjo Tugu 3 1 U4 SMPN 20 1 1 U31 SDN Kaligawe 1 1 U5 SMPN 6 3 1 U32 SDN Mangkang Kulon 2 1 1 U6 SMPN 4 1 1 U33 SDN Mangkang Wetan 2 2 1 U7 SDN Gebangsari 1 2 1 U34 SDN Genuksari 2 4 1 U8 SDN Gebangsari 3 2 1 U35 SDN Tambakrejo 3 3 1 U9 SDN Mangkang Wetan 1 2 1 U36 SDN Randugarut 2 1 U10 SDN Bugangan 1 4 1 U37 SDN Tambakrejo 1 2 1 U11 SDN Rejosari 3 1 1 U38 SDN Tambakrejo 2 1 1 U12 SDN Trimulyo 1 4 1 U39 SDN Pandean Lamper 5 1 1 U13 SDN Trimulyo 2 2 1 U40 SDN Mangkang Wetan 3 4 1 U14 SDN Mlatiharjo 1 1 1 U41 Puskesmas Genuk 4 1 U15 SDN Sawah Besar 2 2 1 U42 Puskesmas Bugangan 3 1 U16 SDN Genuksari 1 2 1 U43 Puskesmas Tlogosari Kulon 2 1 U17 SDN Tlogosari Kulon 2 3 1 U44 Puskesmas Tlogosari Wetan 1 1 U18 SDN Wonosari 1 4 1 U45 Puskesmas Karang Doro 3 1 U19 SDN Wonosari 2 1 1 U46 Puskesmas Karang Anyar 3 1 U20 SDN Mangkang Kulon 1 1 1 U47 Puskesmas Mangkang 4 1
High U10 U18 U27 U40 U12 U41 U34 U47 U5 U25 U35 U46 U17 U26 U42 U21 U30 U45 U7 U13 U22 U36 U8 U15 U29 U37 U9 U16 U33 U43 U3 U14 U24 U38 U4 U19 U28 U39 U6 U20 U31 U44
Low U11 U23 U32 Low High 1 2 3 4 Power 2 Crowds Context Setters 1
P4 U1 P5 P6 In te re st 4 P7 P2 P1 U2
P3 Subjects Players
3

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 2 menunjukkan hasil penilaian power-interest pada masing-masing stakeholder di kota Semarang. Visualisasi  dari  Tabel  2  disajikan  model Power- Interest  Grid yang  membagi stakeholder menjadi empat kategori, yaitu players , subjects , crowds , dan context  setters ,  seperti  disajikan  pada  Gambar  2. Model tersebut menjelaskan peran stakeholder pada penanganan bencana di Kota Semarang. Sebanyak 5,5%  dari  responden  merupakan players ,  yaitu Walikota,  BPBD  dan  BPKAD. Stakeholder ini memiliki power dan interest yang signifikan dalam hal  keputusan  penggunaan  asuransi  dan  minat penggunaan  asuransi  pada  infrastruktur.  Sebanyak 40,7% responden merupakan Subjects , yaitu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PU, Dinas Perdagangan,  satu  responden  kecamatan,  13 sekolah  dan  lima  Puskesmas. Stakeholder ini memiliki interest tetapi tidak memiliki power yang cukup  tinggi  untuk  menentukan  kebijakan. Sebanyak  53,7%  responden  merupakan crowds , yaitu Dinas Pendidikan, satu responden kecamatan 25  sekolah  dan  dua  Puskesmas. Stakeholder ini memiliki power yang  rendah  dan interest yang rendah  terhadap  penerapan  asuransi.  Tidak  ada responden context setters (0%), di mana stakeholder pada  kategori  ini  ini  memiliki power yang cukup tinggi untuk menentukan kebijakan tapi memiliki interest yang kurang terhadap asuransi.

## Analisis power stakeholder
Dalam  penelitian  ini stakeholder digolongkan menjadi  dua,  yaitu stakeholder yang  terkait langsung dengan pengambilan keputusan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik dan stakeholder yang  berperan  sebagai  pengguna infrastruktur publik. Stakeholder dalam pengambilan keputusan asuransi di Kota Semarang yang  adalah  Walikota,  BPBD,  BPKAD,  Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PU Kota Semarang dan Dinas Perdagangan. Sedangkan stakeholder penggunanya adalah camat pada  kantor  kecamatan,  kepala  sekolah  pada sekolah dan Kepala Puskesmas pada Puskesmas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  FGD  diketahui bahwa  keputusan  untuk  menggunakan  asuransi bencana pada infrastruktur publik di Kota Semarang melibatkan stakeholder secara top  down .  Hal  ini diketahui  dari  jawaban responden yang  mayoritas menjawab  bahwa  keputusan  penggunaan  asuransi tergantung pada stakeholder yang jabatannya lebih tinggi,  dalam  hal  ini  Walikota  Semarang. Responden yang diwawancarai dalam hal ini adalah BPBD, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PU Kota Semarang dan  Dinas  Perdagangan.  Menurut  grup  responden
tersebut,  walikota  memiliki  kekuasaan  ( power ) yang  tertinggi  di  antara  semua stakeholder dalam pengambilan  keputusan  penggunaan  asuransi bencana  di  Kota  Semarang.  Walikota  merupakan penyelenggara  pemerintahan  pada  tingkat  daerah yang  bertanggung  jawab  dalam  pengambilan sebuah keputusan.
BPBD dan BPKAD merupakan instansi pemerintah yang  ikut  memberikan  masukan,  tetapi  tidak memiliki  otoritas  langsung  dalam  diambilnya keputusan  penggunaan  asuransi  pada  infrastruktur publik  di  Kota  Semarang.  BPBD  melakukan  studi terhadap  daerah-daerah  yang  rawan  banjir  dan membuat peta tingkat ancaman banjir pada wilayah Kota Semarang. BPKAD sebagai instansi pemerintah  yang  mengelola  infrastruktur  publik beserta asuransinya. Apabila ada infrastruktur yang mengalami  kerusakan  akibat  bencana,  maka infrastruktur tersebut kemudian dilaporkan kepada BPKAD  untuk  diajukan  klaim  kepada  pihak asuransi. Setiap tahunnya BPKAD mendata jumlah aset  milik  pemerintah,  aset  mana  saja  yang  masih ada dan aset mana saja yang dihapuskan.
Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya,  Dinas  PU  Kota  Semarang  dan  Dinas Perdagangan  merupakan  instansi  pemerintah daerah  yang  tidak  memiliki  tanggung  jawab langsung  terhadap  kebijakan  penerapan  asuransi pada  infrastruktur  publik  di  Kota  Semarang. Apabila  terjadi  kerusakan  pada  infrastruktur sekolah,  maka  kepala  sekolah  akan  mengusulkan perbaikan  infrastruktur  Kepada  Dinas  Pendidikan. Dinas  PU  Bina  Marga  dan  Cipta  Karya  berperan dalam  penanganan  tanggap  darurat  banjir,  seperti upaya  struktural  dan  non  struktural.  Dinas  PU berperan  dalam  program  pengendalian  banjir  dan pembangunan  saluran  drainase.  Apabila  terjadi kerusakan pada infrastruktur pasar akibat bencana, maka akan diusulkan klaim perbaikan infrastruktur kepada  BPKAD. Stakeholder sebagai  pengguna infrastruktur  yaitu  camat  pada  kantor  kecamatan, kepala sekolah pada sekolah dan kepala Puskesmas pada  Puskesmas. Stakeholder pengguna  ini  tidak secara langsung menangani asuransi pada infrastruktur  publik,  tidak  bertanggung  jawab  dan tidak  secara  langsung  memiliki  otoritas  dalam pengambilan keputusan. Apabila terjadi kerusakan akibat  bencana,  maka stakeholder ini  akan mengusulkan  perbaikan  kepada stakeholder yang memiliki power lebih tinggi.

## Analisis Interest Stakeholder
Perkembangan asuransi bencana di Indonesia masih sangat  jarang  ditemukan.  PT.  Asuransi  Maipark merupakan  salah  satu  asuransi  yang  spesialis menjamin risiko bencana gempa bumi. Asuransi di
Indonesia  belum  bersifat  wajib  dan  belum mendapatkan  tindak  lanjut  dalam  penerapannya (Adiyoso,  2018).  Manajemen  risiko  pada  aset publik  di  Indonesia  yang  ada  saat  ini  masih dianggap kurang. Hal ini terindikasi dari kurangnya skema asuransi terhadap aset tersebut (Lukito et al., 2019). Berdasarkan  hasil  wawancara  ditemukan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia  yang  telah  menerapkan  asuransi all  risk pada  aset  infrastruktur  publik.  Kerusakan  akibat banjir  merupakan  salah  satu  kerusakan  yang ditanggung  oleh  asuransi.  Tetapi  tidak  semua stakeholder mengetahui  bahwa  infrastruktur  telah diasuransikan oleh pemerintah, terutama stakeholder pengguna  infrastruktur. Stakeholder yang langsung menangani asuransi seperti BPKAD mengetahui adanya asuransi. Selain itu stakeholder Dinas  Perdagangan  juga  mengetahui  asuransi tersebut karena pernah mengajukan klaim saat salah satu pasar di Kota Semarang mengalami kebakaran.
Pada model power-interest grid (Gambar 2) terlihat bahwa  29  dari  54 stakeholder atau  53,7%  dari stakeholder yang  diwawancarai  memiliki interest yang  rendah  terhadap  penggunaan  asuransi  pada infrastruktur publik. Padahal infrastruktur publik di Kota Semarang telah diasuransikan. Sebagian besar stakeholder yang  tidak  memiliki interest tersebut berasal  dari  pengguna  infrastruktur  (96,5%). Awareness yang rendah disebabkan oleh kurangnya koordinasi  antar stakeholder .  Sebanyak  tiga  dari tujuh stakeholder pembuat  kebijakan yang diwawancarai tidak mengetahui bahwa infrastruktur  publik  di  Kota  Semarang  telah diasuransikan.  Sedangkan  semua stakeholder pengguna  infrastruktur  yang  diwawancarai  tidak mengetahui  bahwa  infrastruktur  publik  di  Kota Semarang telah diasuransikan.
Hal  ini  menandakan  masih  rendahnya  kesadaran ( awareness ) stakeholder terhadap  adanya  asuransi bencana  pada  infrastruktur  publik  di  Kota Semarang. Awareness yang  kurang  ini  dapat menyebabkan bangunan yang rusak akibat bencana tidak diklaimkan kepada pihak asuransi. Sebanyak 57% stakeholder menyatakan  bahwa  penggunaan asuransi  publik  tidak  diperlukan,  meskipun faktanya bangunan publik di Kota Semarang telah diasuransikan.
Interest terhadap  penggunaan  asuransi  bencana untuk infrastruktur publik sangat dipengaruhi oleh persepsi stakeholder terkait. Beberapa negara maju, seperti  Inggris  dan  Prancis  telah  mewajibkan penggunaan  asuransi  pada  infrastruktur.  Hal  ini dikarenakan pemerintah pada negara tersebut telah mengalami  kerugian  akibat  bencana,  dan  asuransi dianggap  tindakan  mitigasi  bencana  yang  tepat (McAneney et  al., 2016).  Berdasarkan  hasil
wawancara dan FGD terhadap pengguna infrastruktur  dan  pembuat  kebijakan,  didapatkan persepsi stakeholder terhadap  asuransi  bencana. Menurut  responden,  asuransi  belum  menjadi budaya  di  Indonesia.  Masih  banyak  pihak  yang tidak  mengetahui  adanya  asuransi  bencana  pada bangunan  serta  kurangnya  kesadaran  berasuransi. Salah  satunya  adalah  responden  dari  pihak pengguna  infrastruktur  publik,  di  mana  mereka tidak  mengetahui  bahwa  infrastruktur  publik  telah diasuransikan oleh pemerintah Kota Semarang.
Pengetahuan  mengenai  asuransi  merupakan  salah satu faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya  minat  berasuransi  (Diakakis et  al.,
2018; Cai  Song, 2017). Kurangnya kepercayaan terhadap  pihak  asuransi  merupakan  salah  satu penyebab  asuransi  kurang  diminati.  Hal  ini disebabkan  adanya  anggapan  akan  sulitnya  proses klaim asuransi. Menurut responden, pihak pemerintah  harus  mendapatkan  kompensasi  yang sesuai dengan kontrak apabila diajukan klaim. Jika ingin menerapkan asuransi, harus ada regulasi yang jelas terkait penerapan asuransi tersebut. Penyebab kurangnya  kepercayaan  terhadap  asuransi  lainnya adalah  adanya  kecenderungan  percaya  dengan takdir,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  keagamaan. Perlunya  pengetahuan  tentang  manfaat  asuransi dapat meningkatkan minat berasuransi.
Ketika terjadi bencana banjir, pengguna infrastruktur  akan  melaporkan  kepada  atasan terlebih  dahulu  ( stakeholder dengan power lebih tinggi). Anggaran yang digunakan untuk perbaikan kerusakan  kecil  berasal  dari  Dana  BOS  (bantuan operasional  sekolah).  Anggaran  dianggap  cukup untuk  memperbaiki  kerusakan  akibat  bencana banjir,  sehingga  asuransi  dianggap  belum  terlalu dibutuhkan  dan  mahal.  Persepsi  bahwa  mitigasi dianggap mahal juga diungkapkan dalam penelitian Schlef et  al. (2018).  Tetapi  apabila stakeholder dengan power lebih tinggi mewajibkan penggunaan asuransi,  maka stakeholder pengguna  akan mengikuti  penerapan  asuransi  tersebut.  Hal  ini dikarenakan stakeholder pengguna  mengikuti kebijakan  dari stakeholder yang  memiliki power lebih tinggi.
Wawancara dan FGD dengan stakeholder pembuat kebijakan mendapatkan persepsi bahwa keyakinan agama merupakan salah satu faktor penentu dalam minat  berasuransi.  Adanya  anggapan  bahwa asuransi  bertentangan  dengan  nilai-nilai  norma agama, meskipun ada asuransi syariah menyebabkan kurangnya minat berasuransi. Selain itu penggunaan asuransi masih dianggap pemborosan.  Asuransi  dianggap  bukan  investasi yang  menguntungkan,  karena point  of  return -nya belum jelas. Penyebab kurangnya minat berasuransi
lainnya  adalah  adanya  pandangan  bahwa  asuransi mahal, sulitnya proses klaim dan asuransi dianggap membebani.
Responden  dari stakeholder pengguna  memiliki persepsi  bahwa  pentingnya  asuransi  kemungkinan akan  terlihat  setelah  bencana  terjadi,  setelah dirasakan adanya kerugian dan mendapatkan klaim. Hal  ini  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Botzen    Van  den  Bergh  (2012)  dimana  apabila belum  pernah  mengalami  bencana  maka  minat berasuransi  rendah.  Adanya  evaluasi  terhadap klaim  kerugian  terhadap  bencana,  apa  saja  yang dapat  diklaim  dan  batasan-batasannya  dapat meningkatkan  kepercayaan  terhadap  asuransi. Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan interest terhadap  asuransi  adalah  adanya  sosialisasi program-program asuransi.
Sosialisasi ini dapat menumbuhkan mindset bahwa asuransi  itu  penting  dan  menjadi  kebutuhan  yang umum.  Menurut  responden,  pihak  asuransi diharapkan memberikan suatu gambaran bagaimana  tanggung  jawab  sosial  perusahaan ( corporate social responsibility ) tersebut. Sehingga perusahaan  asuransi  tidak  hanya  menawarkan  jasa saja  tetapi  juga  memberikan  dampak  positif ( impact ).  Diharapkan  CSR  ini  termasuk  dalam penilaian  pengambilan  kebijakan  berasuransi. Selain itu adanya keringan premi asuransi apabila di tahun sebelumnya tidak ada pengajuan klaim sama sekali  juga  dapat  meningkatkan interest untuk berasuransi.
Apabila asuransi ingin diterapkan, maka diperlukan adanya  kebijakan  dari  pemerintah  kota  terkait asuransi  infrastruktur  dengan  mengikutsertakan lembaga-lembaga  pemerintahan  seperti  BPKAD, BAPPEDA  (Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah)  dan  BPBD  dalam  penyusunannya.  Dana klaim asuransi masuk sebaiknya langsung digunakan untuk memperbaiki kerusakan. Selain itu diperlukan adanya parameter-parameter yang pasti dalam  menentukan  suatu  kejadian  dianggap bencana atau tidak. Misalnya berdasarkan ketinggian  air.  Parameter  ini  memerlukan  data dukung  dari  pemerintah.  Berdasarkan  hasil pembahasan  di  atas,  diketahui  bahwa stakeholder pengguna  dan stakeholder pembuat  kebijakan memiliki  persepsi  yang  sama  bahwa  kepercayaan merupakan faktor yang menentukan interest dalam berasuransi.  Baik  dalam  bidang  kepercayaan  yang berhubungan  dengan  norma  agama  maupun kepercayaan  mudahnya  klaim  asuransi.  Hasil  dari wawancara dan FGD juga diketahui bahwa banyak stakeholder yang tidak mengetahui bahwa infrastruktur  publik  di  Kota  Semarang  telah diasuransikan  sebagai  akibat  dari  kurangnya sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya
koordinasi  yang  baik  antar stakeholder menjadi tantangan dalam penerapan asuransi banjir di Kota Semarang. Koordinasi yang baik dapat menguntungkan  pemerintah  karena  apabila  terjadi kerusakan  pada  infrastruktur  publik  di  Kota Semarang, stakeholder pengguna dapat mengajukan  klaim  kepada  pihak  asuransi  dengan berkoordinasi dengan stakeholder pembuat kebijakan.

## Kesimpulan
Penelitian ini berhasil menggambarkan pola power- interest dari stakeholder di  kota  Semarang  terkait dengan adopsi asuransi bencana untuk infrastruktur publik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa power-interest dari stakeholder terbagi  menjadi empat  kategori,  yaitu players (5,5%), subjects (40,7%), crowds (53,7%), dan context setters (0%). Stakeholder yang masuk kategori Players meliputi walikota,  BPBD  dan  BPKAD; stakeholder termasuk kategori subjects meliputi Dinas PU Bina Marga  dan  Cipta  Karya,  Dinas  PU,  Dinas Perdagangan, dan mayoritas puskesmas; stakeholder termasuk  kategori crowds meliputi Dinas Pendidikan dan mayoritas sekolah, dan tidak ada stakeholder termasuk kategori context setters .
Penelitian ini menemukan bahwa 53,7% stakeholder memiliki interest yang rendah terhadap penggunaan asuransi pada infrastruktur publik yang berasal  dari stakeholder pengguna  ( end-user ) infrastruktur (96,5%). Kepercayaan terhadap pihak asuransi merupakan faktor utama yang menyebabkan kurangnya interest dalam penggunaan asuransi. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memahami peta posisi stakeholder di  Kota  Semarang  berdasarkan  aspek power dan interest, dan  sebagai  landasan  dalam menyusun  strategi  adopsi  asuransi  bencana  untuk infrastruktur publik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  BPBD,  BPKAD,  Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Pendidikan,  Dinas Perdagangan,  Pemerintah  Kota  Semarang  dan narasumber  dari  Sekolah,  Puskesmas  dan  Kantor Kecamatan  yang  telah  berkontribusi  dalam penelitian  ini  terkait  penyediaan  data-data, responden  wawancara,  maupun  sebagai  peserta FGD.

## Daftar Pustaka
Ackermann,  F.,    Eden,  C.  (2011).  Strategic management  of  stakeholders:  theory  and  practice. Long Range Planning, 44 (3), 179-196.
Adiyoso,  W.  (2018). Manajemen  bencana : pengantar    isu-isu  Strategis .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Asrurifak,  M.,  Irsyam,  M.,  Budiono,  B.,  Triyoso, W.,    Hendriyawan.  (2010).  Development  of spectral  hazard  map  for  Indonesia  with  a  return period  of  2500  years  using  probabilistic  method. Civil Engineering Dimension , 12 (1), 52-62.
Bera, M. K.,  Daněk, P. (2018). The perception of risk in the flood-prone area: a case study from the Czech  municipality. Disaster  Prevention  and Management, 27 (1), 2-14.
Botzen,  W.  J.  W.,    Van  den  Bergh,  J.  C.  J.  M. (2012).  Risk  attitudes  to  low-probability  climate change risks: WTP for flood insurance. Journal of Economic  Behavior    Organization , 82 (1),  151- 166.
BPS. (2018). Badan Pusat Statistik: Kota Semarang dalam Angka 2018. Indonesia: BPS.
Buchori,  I.,  Pramitasari,  A.,  Sugiri,  A.,  Maryono, M., Basuki, Y., Sejati, A.W. (2018a). Adaptation to coastal  flooding  and  inundation:  Mitigations  and migration  pattern  in  Semarang  City,  Indonesia. Ocean  Coastal Management , 163 , 445-455.
Buchori, I., Sugiri, A., Mussadun, M., Wadley, D., Liu,  Y.,  Pramitasari,  A.,    Pamungkas,  I.  T.  D. (2018b).  A  predictive  model  to  assess  spatial planning  in  addressing  hydro-meteorological hazards: A case study of Semarang City, Indonesia. International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction , 27 , 415-426.
Cai, J.,  Song, C. (2017). Do disaster experience and knowledge affect insurance take-up decisions?. Journal of Development Economics , 124 , 83-94.
Coppola, D. P., (2006). Introduction to international disaster management . Elsevier.
Crick,  F.,  Jenkins,  K.,    Surminski,  S.  (2018). Strengthening insurance partnerships in the face of climate  change  -  insights  from  an  agent-based model of flood insurance in the UK. Science of The Total Environment , 636 , 192-204.
Dávila,  O.  G.,  Stithou,  M.,  Pescaroli,  G., Pietrantoni,  L.,  Koundouri,  P.,  Díaz-Simal,  P., Rulleau,  B.,  Touili,  N.,  Hissel,  F.,    Penning- Rowsell, E. (2014). Promoting resilient economies by exploring insurance potential for facing coastal flooding  and  erosion:  evidence  from  Italy,  Spain,
France and United Kingdom. Coastal Engineering , 87 , 183-192.
Diakakis, M., Priskos, G.,  Skordoulis, M. (2018). Public perception of flood risk in flash flood prone areas of eastern Mediterranean: The case of Attica region in Greece. International Journal of Disaster Risk Reduction , 28 , 404-413.
Lukito,  J.  A.,  Susilawati,  C.,    Goonetilleke,  A. (2019).  Climate  change  adaptation  in  the management  of  public  buildings:  An  Indonesian context. International Journal of Building Pathology and Adaptation , 37 , 140-162.
McAneney,  J.,  McAneney,  D.,  Musulin,  R., Walker, G.,  Crompton, R. (2016). Government- sponsored natural disaster insurance pools: A view from down-under. International Journal of Disaster Risk Reduction , 15 , 1-9.
Mol, J. M., Botzen, W. J. W.,  Blasch, J. E. (2018). Behavioral  motivations  for  self-insurance  under different disaster risk insurance schemes. Journal of Economic Behavior  Organization, 120, 967-991.
Nugraha, A. L., Santosa, P. B.,  Aditya, T. (2015). Dissemination of tidal flood risk map using online map  in  Semarang. Procedia  Environmental Sciences , 23 , 64-71.
Project Management Institute (Ed.). (2017). A guide to  the  project  management  body  of  knowledge  / project  management  institute,  sixth  edition.  ed, PMBOK  guide. Newtown  Square,  PA:  Project Management Institute.
Schlef, K. E., Kaboré, L., Karambiri, H., Yang, Y. C. E.,  Brown, C. M. (2018). Relating perceptions of  flood  risk  and  coping  ability  to  mitigation behavior  in  West  Africa:  Case  study  of  Burkina Faso. Environmental  Science    Policy , 89 ,  254- 265.
Slovic, P.,  Weber, E. (2002). Perception of Risk Posed by Extreme Events. Paper presented at Risk Management  Strategies  in  an  Uncertain  World . Columbia  University  and  Wissenschaftskolleg  zu Berlin, Palisades, New York.
Yastika, P. E., Shimizu, N.,  Abidin, H. Z. (2019). Monitoring of long-term land subsidence from 2003 to 2017 in coastal area of Semarang, Indonesia by SBAS  DInSAR  analyses  using  envisat-ASAR, ALOS-PALSAR,  and  sentinel-1A  SAR  data.
Advances in Space Research , 63 (5), 1719-1736.