EKSEKUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA
Oleh: Yufi Wiyos Rini Masykuroh 

## Abstrak
The main steps in the process to be followed in court if the parties in court-ordered mediation do not reach an  agreement,  they  can  proceed  with  their  case  in court. They proceed to trial on the court case and let the  judge  resolve  the  matter.  When  the  judge completed his case based on the judge's decision and determination.  Judge's  decision  is  binding  on  the disputing  parties,  both  parties  to  carry  out  the decision.  Regarding  the  division  of  marital  property that had been decided upon in the Religious Court is the  case  in  the  decision  comdemnator.  This  decision contains  the  execution,  If  one  party  or  the  other doesn't  fulfil  the  judge’s decision,  based  on  the  of other side, court decisions apply to the Chief court to enforce the execution.
Kata Kunci: eksekusi , harta bersama, pengadilan agaman.
A. Pendahuluan Pengadilan  (hakim)  dengan  putusannya  menetapkan hukum-hukum yang harus berlaku antara kedua belah  pihak yang bersengketa.  Apabila  sudah  diperoleh  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap  (Dengan  Bahasa  Belanda: “In  Krach  Van  Gewijsde”) , maka  hubungan  hukum  tersebut  telah  ditetapkan  untuk  selama- lamanya dan karenanya sudah tidak dapat dirubah lagi. “Eksekusi” mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak  mau  mentaati  putusan  itu  secara  sukarela,  sehingga  putusan itu  harus  dipaksakan  kepadanya  dengan  bantuan  “kekuatan
 Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
Jurnal Pengembangan Masyarakat
84
umum”.  Denga  kekuatan  umum  ini  dimaksudkan  polisi,  kalau perlu  militer  (angkatan  bersenjata). 1 Eksekusi  sebagai  tindakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah dalam suatu perkara.
Pedoman  aturan  dan  tata  cara  eksekusi  sudah  lama  diatur sebagai  mana  yang  tercantum  dalam  bab  10  kesepuluh  bagian kelima  HIR  atau  titel  keempat  Rbg.  Pada  bagian  tersebut  telah diatur  pasal-pasal  tatacara  menjalankan  putusan  pengadilan,  mulai dari  :  Tata  cara  peringatan  ( aan  maning );  Sita  eksekusi  ( executorial beslag ); dan penyandaraan ( gijzeling ). Penghapusan  pasal-pasalm  eksekusi  yang  berkenaan dengan  aturan  Sandera,  dilakukan  oleh  mahkamah  agung  melalui surat  edaran  (SEMA)  No.  2/1964  tanggal  22  Januari  1964.  Isis surat  edaran  ini  terdiri  dari  lima  :  berupa  intruksi  yang  ditujukan kepada  seluruh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum  ;  (a) Tidak boleh dipergunakan lagi pasal-pasal aturan sandera ( gijzeling )
yakni  pasal  209-224  HIR  atau  pasal  247-257  RBg;  (b)  Alasan pelarangan  tersebut  karena  tindakan  penyanderaan  terhadap seorang debitur diangga bertentangan dengan prikemanusiaan. Dasar  hukum  lain  terdapat  juga  pada  Rv.  Didalamnya membahas tetang jenis pelaksanaan putusan (eksekusi). Tercantum dalam  pasal  1033  Rv  yang  berisi  putusan  yang  menghukum  salah satu  pihak  untuk  mengosongkan  suatu  perbuatan  yang  disebut dengan  eksekusi  riil. 2 Pasal-pasal  tersebut  yang  menjadi  pedoman tindakan  eksekusi  yang  akan  dibahas  lebih  lanjut.  Namun pembahasan  berrdasar  pembahasan  pasal-pasal  tersebut  sama sekali tidak terlepas dari perturan lain seperti yang terdapat pada : asas-asas hukum, yurisprudensi maupun praktek peradilan sebagai alat  pembantu  menyelesaikan  masalah-masalah  eksekusi  yang timbul dalam konkreto.

## B. Pembahasan

## 1. Putusan eksekutorial dan Proses Eksekusi
1 Subekti,R., Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 128.
2 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,1998), h. 306
85
Hukum  eksekusi  mengatur  cara  dan  syarat  yang  dipakai oleh  alat-alat  Negara  guna  membantu  pihak  yang  berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan. 3
Apabila  seseorang  enggan  memenuhi  isi  putusan  yang dijatuhlam  kepadanya  untuk  membayar  sejumlah  uang,  namun sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan  dinyatakan  sah  menjadi  sita  eksekusitorial.  Kemudian eksekusi  dilakukan  dengan  cara  melelang  barang-barang  milik orang  yang  dikalahkan,  sehingga  mencukupi  jumlah  yang  harus dibayar menurut putusa hakim dan ditambah semua biaya dengan pelaksanaan tersebut.
Apabila  sebelumnya  belum  dilakukan  sita  jaminan,  maka eksekusi  dilakukan  dengan  mensita  sekian  banyak  barang-barang bergerak  apabila  barang  bergerak  tidak  mencukupi,  maka  barang- barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk  membayar  sejumlah  uang  yang  harus  dibayar  menurut putusan yang telah ditetapkan.Sita eksekutorial itu sebagai langkah untuk  melaksanakan  putusan  hakim,  mempunyai  ketentuan  yang berbeda dalam melaksanakan eksekusi.
Adapun  eksekusi  yang  diatur  dalam  pasal  225  HIR dimaknai  dengan  pelaksanaan  atau  eksekusi  suatu  putusan  yang menghukum  seorang  untuk  melakukan  perbuatan  tertentu, mendapatkan  peraturan  secara  khusus  dalam  pasal  225  HIR dengan  judul  “Tentang  beberapa  acara  khusus  ( van  enige  bijzondere rechtsplegingen )”. Apabila  seseorang  dihukum  untuk  melakukan  perbuatan tertentu,  tetapi  pihak    yang  dihukum  tersebut  tidak  mau melakukannya, maka pihak yang berkepentingan harus menghadap kepada hakim untuk minta agar perbuatan tersebut dinilai dengan sejumlah uang. Menurut ketentuan ayat 2 dan pasal 225 HIR, maka Ketua  Pengadilan  Negeri  membawa  persoalan  itu  ke  sidang pengadilan lagi dan telah mendengar atau setelah debitur dipanggil secara patut, pengadilan menolak permohonan atau mengabulkannya  untuk  sejumlah  uang  yang  diminta  atau  untuk
3 Supomo, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri, (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1993), h. 119.
86
suatu  jumlah  yang  kurang  dari  itu  dan  selanjutnya  menghukum debitur untuk mrmbayar sejumlah uang tersebut.
Dengan  demikian  maka  diktum  yang  tadinya  berbunyi “menghukum  si  tergugat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan tertentu”.  Sekarang  diganti  dengan  diktum  yang  berbunyi “menghukum  si  tergugat  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada tergugat”.. 4 Pelaksanaan  eksekusi  merupakan  wujud  dari  putusan hakim  yang  tidak  dijalankan  secara  sukarela.  Dengan  alasan tersebut  bagi  pihak  yang  dirugikan  untuk  minta  permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama.
Jika  putusan  yang  tidak  dijalankan  secara  sukarelan  berisi penghukuman  terhadap  suatu  perbuatan  tertentu,  tidak  mungkin untuk  dipaksakan  melakukannya,  padahal  pihak  yang  kalah tersebut  tidak  berkean  melakukannya.  Dala  hal  ini  pihak  yang dirugikan  minta  kepada  ketua  pengadilan  untuk  menaksir  biaya dengan  sejumlah  uang  sebagai  pengganti  dari  putusan  hakim berupa perbuatan yang tidak dijalankannya.
Sementara eksekusi Riil yang diatur di dalam Pasal 1033 Rv menentukan bahwa eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti pembayaran  sejumlah  uang,  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu, tidak  berbuat,  menyerahkan  benda.  Dengan  demikian  maka eksekusi  mengenai  ganti  rugi  dan  uang  paksa  bukan  merupakan eksekusi  riil.  Yang  dimaksud  dengan eksekusi  riil oleh  pasal  1033 Rv  ialah  pelaksanaan  putusan  hakimyang  memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila ada orang yang dihukum untuk mengosongkan  benda  tetap  tidak  mau  memenuhi  surat  perintah hakim maka  hakim memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara agar barang tetap dikosongkan oleh oaring yang dihukum beserta keluarganya. 5
4 Subekti, Op. Cit., h. 129-130.
5 Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Yogyakarta:
Liberty, 1988), h. 210-211.
87
Adapun eksekusi Riil dalam Pasal 200 (11) HIR atau pasal 218  (2)  RBg  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  kumpulan peraturan  perundang-undangan  dalam  lingkunangan  peradilan pasal  200  (11)  berbunyi  sebagai  berikut  :  “Jika  orang  (baca  pihak tereksekusi)  enggan  meninggalkan  barang  yang  tetap  (tidak bergerak),  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  membuat  satu  surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita, supaya  dengan  bantuan  panitera  Pengadilan  Negeri,  jika  perlu dengan  bantuan  polisi,  barang  yang  tetap  itu  ditinggalkan  dan dikosongkan  oleh  orang  yang  berjua  barangnya,  serta  oleh  kaum keluarganya”.
Berdasarkan  pasal  di  atas  tergambar  suatu  kemungkinan tertindihnya  eksekusi  penjualan  lelang  dengan  eksekusi  riil.  Pada suatu  eksekusi  pembayaran  sejumlah  uang  kemungkinan  besar harus  disepurnakan  dengan  elselusi  riil  berupa  perintah pengosongan. Kemungkinan bertindihnya penjualan lelang sebagai eksekusi  atas  sejumlah  uang  dengan  eksekusi  riil,  apabila  obyek barang yang dieksekusi lelang berupa barang yang tidak bergerak.
Kepada pihak ketiga asas eksekusi riil ini tidak mempunyai daya kekuatan, pembeli lelang dapat menguasai dan menikmatinya barang  yang  dibelinya  apabila  barang  itu  berada  dalam  kekuasaan pihak  ketiga,  pembeli  lelang  terpaksa  menempuh  proses  yang panjang yakni melalui gugatan biasa. Jika barang yang dilelang tidak mungkin  ditarik  dari  pihak  ketiga,  maka  pembeli  lelang  tanggung rentang kepada pihak tereksekusi dan pemohon eksekusi. Eksekusi ini  dijabarkan  menjadi;  (a)  Pengosongan  nyata  secara  fisik  dapat langsung  dilakukan  tanpa  proses  sita;  (b)  Pengosongan  dapat dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian (kekuatan Umum), dan Pengosongan  dalam  eksekusi  riil  yang  dimaksud  meliputi  segala harta kekeyaan dan sanak keluarga. 6
Jadi eksekusi ini dalam pasal 200 HIR adalah eksekusi berupa lelang atas eksekusi barang tidak bergerak milik pemohon eksekusi yang  dalam  pengusaaan  tereksekusi,  maka  ketua  pengadilan memerintahkan untuk menyita barang tetap tersebut untuk segera
6 Yahya  Harahab, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata , (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 6, 186-187.
88
dikosongkan sebab eksekusi tidak dijalankan oleh tereksekusi. Jadi eksekusi lelang sekaligus eksekusi riil.
Terkait dengan putusan yang dapat dieksekusi maka dapat dikemukakan  bahwa  tidak  semua  putusan  pengadilan  mempunyai kekutan hukum eksekutorial. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan.
Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat syarat  untuk  dieksekusi,  jika  keempat  syarat  itu  tidak  terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Keempat syarat itu adaalah : a) Putusan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap, kecuali dalam hal.
1) Pelaksanaan  putusan  serta  merta,  putusan  yang  dapat dilaksaanakan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij vooraad );
2) Pelaksanaan putusan profesi:
3) Pelaksanaan akte perdamaian dan
4) Pelaksanaan eksekusi Grose akte.
b) Putusan  tidak  dijalankan  oleh  pihak  terhukum  secara sukarela  meskipun  ia  telah  diberi  peringatan  ( aan  maning ) oleh ketua Pengadilan Agama.
c) Putusan  hakim  bersipat  komdemnator.  Putusan  yang bersifat deklarator dan kontitutif tidak diperlukan eksekusi.
d) Eksekusi  dilakukan  atas  peritah  dan  dibawah  pimpinan ketua Pengadilan Agama. 7
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  menuturkan  tentang untuk  dapat  dilaksanakan  suatu  putusan  hakim  secara  paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang dimenengkan permohonan  secara  lisan  atau  tertulis  kepada  ketua  Pengadilan Negeri  yang  bersangkutan  supaya  putusan  dilaksanakan. Selanjutnya  ketua  Pengadilan  Agama  berdasarkan  permohonan tersebut  memenggil  pihak  yang  dikalahkan  untuk  ditegur  agar memenuhi  putusan  dalam  waktu  8  hari  setelah  teguran  tersebut (ps.196 HIR, 207 RBg)
Dalam waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberi kesemptan  untuk  melaksanakan  keputusan  tersebut  secara sukarela.  Jika  sudah  lewat  8  hari  tersebut  dan  yang  dikalahkan
7 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 306
belum juga dijalankan atau memenuhi putusan,atau jika orang yang dikalahkan  sesudah  dipanggil  dengan  tidak  patut  tidak  juga menghadap,  maka  ketua  Pengadilan  Negeri  karena  jabatanya karena  perintah  dengan  surat  penetapan  supaya  disita  dengan barang-barang  bergerak  milik  orang  yang  dikalahkan  atau  kalau tidak ada barang-bergerak milik orang yang dikalahkan atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan (ps. 197 (1) HIR, 208 RBg).

## 2.  Kedudukan  dan  Penggolongan  Harta  dalam Perkawinan
Sudah  kodrat  manusia  antara  satu  sama  lain  selalu  saling membutuhkan,  homo  sacra  homini,  manusia  mahluk  sosial  ( zoon politicoon ), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia manusia telah dilengkapi  dengan  naluri  untuk  senantiasa  hidup  bersama  dengan orang  lain.  Naluri  untuk  hidup  bersama  dengan  orang  lain mengakibatka  hasrat  yang  kuat  untuk  hidup  teratur. 8 Demikian pula diantar wanita dan pria itu saling membutuhkan. Sebagaiman yang tertuang dalam Al Qur’an surat Ar-Ruum : 21, sebagai berikut :
“Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya.  Dia  menciptakan untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri  supaya  kamu  cenderung  dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Ruum : 21)
Didalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak  milik  agi  setiap  orang,  baik  mengenai  pengurusan  dan penggunaannya  maupun  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan hukum  atas  harta  tersebut  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya  jika  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri  harta
8 Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995,)
h. 225.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
90
kekayaan  tersebut  dibagi  menurut  hukum  Islam  yang  kaidah hukumnya  menyebutkan  :  “tidak  ada  kemudharatan  dan  tidak boleh memudharatkan”. 9
Harta  dalam  perkawinan  dapat  digolongkan  menjadi  beberapa bagian, yaitu :
1) Harta Bawaan Dalam  Hukum  Islalm  setiap  pihak,  baik  suami  maupun istri,  masing-masing  dapat  tasorruf  atas  namanya  sendirimengenai harta milik sendiri. Bahkan wajib bagi suami berusaha menjaga agar hak milik istri tetap sebagai miliknya dan begitu pula sebaliknya. 10
Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri  pada  saat  perkawinan,  tidak  masuk  kedalam  harta  bersama, kecuali  mereka  memperjanjikan  lain.  Harta  yang  sudah  ada sebelum  perkawinan  (harta  bawaan)  berasal  dari  masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Atas barang-barang suami atau istri  semula  mempuyai  wewenang  penuh  atas  hak  kepengurusan ( beheer ) maupun hak kepemilikan ( beschikking ). 11
Pernyataan  tersebut  dipertegas  dalam  undang-undang No.1/1974,  pasal  35  ayat  2  menyebutkan  :”harta  bawaan  bagi masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  waisan  adalah  dibawah pengurusan masing-masingsipenerima para pihak tidak menentukan lain (UU PA, 1992 : 168) Harta  pribadi  suami  atau  istri,  menurut  pasal  34  ayat  2 UUP tersebut dapat dibedakan menjadi : a) Harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan b) Harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  sebagai  hadiah atau warisan Untuk  selanjutnya  harta  ini  disebut  harta  pribadi  hibahan dan harta pribadi warisan suami atau istri. 12
9 Bahder  Johan  Nasution, Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan ,  (Bandung  : Mandar Maju, 1997), h. 34.
10 Ahmad  Kusairi, Nikah  Sebagai  Perikatan ,  (Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 1995), h. 111.
11 Satrio, Hukum Harta Perkawinan , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998),
h. 193-197
12 A. Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1995), h. 205

## Eksekusi dalam Pembagian Harta…. (Yufi Wiyos R)
91
Pendapat ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-
Nisa’, ayat 32 yang berbunyi :                     … Artinya:
“Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...” Tentang  harta  bawaan  ini  juga  dipertegas  oleh  Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2 yaitu : a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan  masing- masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain dalam perjanjian pekawinan. b) Suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. 2) Harta Bersama Harta  bersama  menurut  Sayuti  Thalib  yang  dikutip  oleh
Ahmad  Rafiq  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama perkawinan  diluar  hadiah  atau  warisan.  Maksudnya  adalah  harta yang di dapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan  perkawinan.  Dalam  istilah  muamalat,  dapat  dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri.
Menurut  pendapat  Hazairin,  yang  dikutip  oleh  M.  Idris
Ramulyo,  bahwa  harta  yang  diperoleh  suami  dan  istri  karena usahanya adalah harta bersama, baik karena bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus  rumah  tangga  beserta  anak-anak  saja  dirumah,  sekali mereka  terikat  dalam  perjanjian  perkawinan  sebagai  suami istrimaka suaminya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak (1995 : 34)
92
Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 21 sebagai berikut :
           
“Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Jadi  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  setelah perkawinan  terjadi,  baik  harta  tersebut  dihasilkan  dari  suami  atau istri  saja,  ataupun  suami  istri  sama-sama  memperoleh  harta perkawinan,  diluar  dari  harta  yang  diperoleh  dari  hibah  atau warisan.  Harta  bersama  merupakan  akibat  hukum  dari  ikatan perkawinan  sehingga  adanya  pengakuan  harta  bersama  dalam perkawinan.
Mengenai  harta  bersama  dan  harta  bawaan,  telah  diatur dalam UU No. 7 tahun 1989, pasal 86 UU No 1 Tahun 1974, pasal 35,36 dan 37 dan diatur pula secara gamblang dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97.
Meurut UU.No 1-1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  sedangkan  harta bawaan  dari  suami  istri  masing-masing  baik  sebagai  hadiah  atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak  tidak  menentukan  lain  (pasal  35  (1-2)  mengenai  harta bersama,  suami  dan  istri  dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua belah  pihak.  Sedangkan  harta  bawaan  masing-masing  suami  dan istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2).
Bila  perkawinan  putus  karena  percerian.  Harta  bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukummnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainya. 13
Menurut satrio, dalam hal harta perkawinan menurut UUP (undang-Undang  Perkawinan)  mengambil  prinsip  yang  sama
13 Ibid., h. 122-123
93
dengan  hukum  adat,  karena  memiliki  asas  yang  sama  mereka (ilmuan)  berpendapat  bahwa  peraturaan  mengenai  harta  benda dalam  perkawinan,  dimana  Undang-undang  perkawinan  sudah memilih untuk menetapkan pola hukum adat (harta bawaan tetap terpisah  berbeda  dengan  harta  bersama)  sebagai  peraturan mengenai harta benda suami istri.
Hukum  adat  muncul  bersamaan  dengan  lahirnya  manusia yang  mewarnai  setiap  segi  dalam  kehidupan  sebelum  munculnya undang-undang lain sebagai pengembangan di dalam hukum adat. Perubahaan  dan  kebutuhan  manusia  yang  bertambah  menuntut untuk  di  dalam  undang-undang  tersendiri.  Sekalipun  undang- undang baru ada, akan tetapi hukum adat ikut mewarnai di dalam pembentukan hukum baru tersebut. Seperti UUP mengambil dari hukum adat tentang perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan.
Apabila  disimak  pasal  35  UU  No  1/1974,  maka  harta perkawinan  itu  terdiri  dari  harta  bersama,  harta  bawaan,  harta hadiah dan harta warisan. Harta bersama adalah harta yang didapat suami  istri  yang  didapat  suami  istri  selama  perkawinan  (harta pencarian).  Harta  bawaan  yaitu  harta  yang  dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin juga berupa hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau warisan  yang  didapat  masing-masing  suami  istri  sebelum  atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.
Istilah istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia.menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari harta  bawaan  (lampung,  seserahan  jawa,  gawan  Batak  :  ragi-ragi), harta  pencarian  (Minangkabau  :  harta  Suarang,  Jawa:Gana-Gini,
Lampung:Massow besesak), dan harta peninggalan (harta pusakan, harta  warisan)  dapat  ditambahkan  pula  dengan  harta  pemberian, (hadiah, hibah dan lain-lain)
Kedudukan  harta  perkawinan  tersebut  tergantung  pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat  adat  bersangkutan,  apakah  masyarakat  itu  masih  kuat mempertahankan  garis  keturunan  patrinial,  matrelinial  atau parental, ataukah berpegang teguh pada hukum agama.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
94
Jika  terjadi  perceraian  dalam  keluarga  parental bersangkutan dan penyelesian secara damai atas dasar kekeluargaan tidak  tercapai,  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  tuntutannya kepada  pengadilan. 14 Jadi  dalam  penyelesaian  sengketa  harta bersama,  pembagian  harta  bersama  mengikuti  hukum  mengikuti adat setempat atau hukum adat dari suami istri. Hukum adat inilah yang akan menentukan pembagian harta bersama.
Adapun  Harta  bersama    dalam  hukum  Islam  menurut
H.M. Djamil Latif, bahwa dengan adanya perkawinan, menjadikan sang  istri  yang  syarikatur-rajuli  filhayti  :  kongsi  sekutu  seorang suami  dalam  melayani  bahtera  hidup,  maka  antara  suami  istri terjadilah  syarikah  abdan  (perkongsian  tenaga)  dan  syrikah mufawasadlah (perkongsian tidak terbatas). Menurut  hukum  Islam  ada  dua  versi  jawaban  yang  dapat dikemukan tentang harta bersama yang akan diuraikan bahwa:
a). Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah.
Berbeda  dengan  sistem  hukum  perdata  (BW),  dalam hukum Islam tidak dikenal perempuan percampuran harta bersama antara  suami  dan  istri  karena  perkawinan 15 Hukum  Islam  tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan,  yang  ada  hanya  menerangkan  tentang  adanya  hak milik  pria  atau  wanita  serta  mas  kawin  ketika  perkawinan berlangsung.  Di  dalam  Surat  Q.S.An-Nisa  ’32  disinggung  sebagai berikut ini.
Artinya: ”Bagi orang laki laki ad bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun)ada bagian dan apa yang mereka usahakan.” (Q.S. An-Nisa’: 32).
Ayat  tersebut  bersifat  umum  tidak  ditujukan  terhadap suaminya  atau  istri,  jadi  bukan  ditujukan  kepada  suami  istri  saja, melainkan kepada semua pria dan semua wanita. Dalam hubungan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan  akan  ada  harta  bawaan  dari  istri  yang  terpisah  dari
14 Ibid., h. 123-126 15 Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , (Jakarta : Sinar Grafika, 1995),
h. 230-231
95
harta  suami,  dan  masing  masing  suami  dan  istri  mengusai  dan memiliki  hartanya  sendiri.  Sedangkan  harta  bersama  (harta pencarian)  milik  bersama  suami  istri  tidak  ada,  dan  harta  bawaan istri kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya  ketika  berlangsung  perkawinan,  atau  masih  merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan.
Selanjutnya  suami  tidak  boleh  memakai  hak  milik  istri tanpa persetujuan si istri. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir  bathin  kepada  istri  dan  membahagiakan  istri,  tidak menyusahkan istri, disamping itu suami istri tetap saling membantu dalam  membangun  keluarga  dengan  jalan  yang  baik  dengan musyawarah antara satu sama lain.
Pendapat  diatas  menyatakan  bahwa  harta  dapat  dimiliki oleh  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  mengenal  perbedaan  dan pemisahan  yang  disebabkan  perkawinan.  Sesuai  dengan  ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak seimbang untuk mendapatkan harta tergantung usahanya. Jadi harta bersama dalam Islam tidak ada. Karena dengan adanya harta bersama, maka ada harta lain yang berbeda dari ketentuan harta bersama. Sehingga ada pemisahan dan perbedaan dari objek harta yang dimaksud.
b). Ada harta bersama dalam perkawinan Harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  adalah  harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama. Karena itu dalam  Islam  ada  harta  suami  istri  yang  tepisah  (tidak  bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur).
Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing suami istri  berhak  dan  berwenang  atas  harta  kekayaan  masing-masing. Sedangkan  harta  yang  tidak  terpisah  (harta  syirkah)  merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama.
Dengan  demikian  maka  suami  atau  istri  dapat  bertindak sendiri  dalam  hukum  (tidak  perlu  harus  mendapat  bantuan)  asal ada  izin  atau  persetujuan  dari  pihak  lain.  Namun  hendaknya kesimpulan  demikian  dianggap  asas  saja,  tidak  ditafsirkan  secara mutlak,  harus  ada  persetujuan  secara  tegas  dari  suami/istri, sehingga  penjabaran  lebih  lanjut  atas  dasar  pertimbangan-
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
96
pertimbangan praktis dapat diberikan penyimpangan- penyimpangan.  Hukum  Islam  mengakui  adanya  harta  bersama didalam  perkawinan.  Sedangkan  kewenangannya  ada  pada  para pihak masing-masing suami istri. 3.  Putusan  Pembagian  Harta  Bersama  di  Pengadilan Agama Pengadilan  Agama  mempunyai  dua  cara  untuk melaksanakan putusan pembagian harta bersama. Pertama, Putusan pembagian  harta  bersama  digabung  dengan  putusan  perceraian, baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat. Kedua, Putusan  pembagian harta  bersama  diselesaikan  terpisah  setelah  putusan  perceraian mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewisjde) .  Kedua bentuk  putusan  tersebut  termasuk  kopetensi  relatif  Pengadilan
Agama  dalam  memutus  perkara,  yang  akan  dijelaskan  sebagai berikut :
1) Penggabungan  gugatan  kopetensi  relatif  harta  bersama oleh kopetensi cerai talak atau cerai gugat. Aturan  ini  merupakan  pembaharuan  yang  menegaskan kebolehan  menggabung  gugatan  perceraian  dengan tuntutan  pembagian  harta  bersama.  Selama  ini  masih dipertahankan  pendapat  yurisprudensi  yang  tidak membenarkan  penggabungan  tersebut.  Aturan  yang demikian sudah berlaku dilingkungan Pengadilan Agama.
Undang-undang  nomor  7  tahun  1989  pasal  66  telah mengatur  tentang  bolehnya  menggabungkan  gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian, undang-undang tersebut berbunyi : Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,  dan  harta  bersama  suami  istri  dapat  diajukan bersama-sama  dengan  permohonan  cerai  talak  ataupun sesudah ikrar talah diucapkan. (PTA,1992 : 289) Apabila permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus digabung  dengan  tuntutan  harta  bersama  patokan menentukan kompetensi relatif jenis tuntutan sepenuhnya tunduk  kepada  kopensi  relatif  permohonan  cerai  talak atau cerai gugat. Karena dalam penggabungan ini gugatan harta  bersama  sepenuhnya  asesor  dengan  permohonan cerai talak atau cerai gugat.

## Eksekusi dalam Pembagian Harta…. (Yufi Wiyos R)
97 2) Gugatan harta bersama di gugat tersendiri sesudah gugatan cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap. Cara kedua menentukan patokan kopetensi relatif gugatan harta  bersama  didasarkan  atas  patokan  umum  hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142  RBg,  apabila  gugatan  tentang  itu  tidak  digabung dengan  cerai  talak  atau  cerai  gugat  caranya,  gugatan perkara  pembagian  harta  bersama  suami  istri  baru diajukan  setelah  putusan  gugat  perceraian  mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam  hal  ini  penentu  kompetensi  relatif  tidak  tunduk pada patokan kopetensi gugat perceraian. Karena gugatan sudah berdiri  sendiri dan tunduk kepada tata tertib yang ditentuka dalam hukum acara perdata yaitu HIR dan RBg. Pendekatan  diatas  ditinjau  dari  pendekatan  teoritis  pasal 66  ayat  5  jo,  pasal  86  ayat  1  undang-undang  nomor  7 tahun 1989 tidak mengatur, bahkan tidak memberi isarat bagaimana  cara  menentukan  kopetensi  relatif  apabila gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah gugatan cerai talak dan cerai gugat memperoleh kekuatan hukum tetap.  Alasan  tersebut  berdasarkan  tinjauan  pembahasan hukum dan perlindungan kepada pihak istri. 16
4. Eksekusi  Pembagian  Harta  Bersama  di  Pengadilan Agama . Dalam  praktek  Pengadilan  Agama  dikenal  dengan  dua eksekusi yaitu :
a. Eksekusi riil atau nyata.
Adapun  langkah-langkah  bereksekusi  ini  adalah  sebagai berikut : 1) Permohonan Pihak yang menang. Permohonan pengajuan eksekusi  kepada  ketua  Pengadilan  Agama.  Merupakan suatu  keharusan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  menang agar  putusan  tersebut  dapat  dijalankan  secara  paksa sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  207  ayat  (1)  RBg  dan
16 Yahya  Harahab, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama , (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 212-213.
98
pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan pengadilan  supaya  dijalankan  secara  paksa,  maka  ia  harus membuat  surat  permohonan  yang  diajukan  kepada  ketua Pengadilan  Agama  yang  memutus  perkara,  memohon putusan  supaya  dijalnkan  secara  paksa  karena  pihak  yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. 2) Penaksiran  biaya  eksekusi.  Jika  ketua  pengadilan  telah menerima  permohonan  eksekusi  dari  pihak  yang berkepentingan,  maka  memerintahkan  meja  satu  untuk untuk  menaksir  biaya  eksekusi  yang  diperlukan  dalam melaksanakan eksekusi yang dilaksanakannya. 3) Melaksanakan  peringatan.  Merupakan  tindakan  dan  upaya yang  dilakukan  oleh  ketua  Pengadilan  Agama  berupa teguran  kepada  pihak  yang  kalah  agar  ia  melaksanakan  isi putusan  secara  sukarela.  Melakukan  panggilan  terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.  Apabila pihak yang  kalah  tidak  hadir  dalam  sidang  aan  maning,  dan ketidakhadiranya  itu  dapat  dibenarkan  dan  pihak  yang kalah  itu  harus  dipanggil  kembali  untuk  aan  maning  yang kedua kalinya. Jika ketidak hadiran pihak yang kalah setelah dipanggail  secara  resmi  dan  patut  dipertanggungjawabkan, maka gugur tidaknya untuk dipanggil lagi. Tidak perlu lagi proses  sidang  peringatan  dan  tidak  ada  tenggang  masa peringatan.  Secara  hukum  ketua  Pengadilan  Agama  dapat langsung  mengeluarkan  surat  penetapan  perintah  eksekusi kepada penitera/jurusita. 4) Mengeluarkan surat perintah Eksekusi. Apabila waktu telah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah lewat dan teryata  pihak  yang  kalah  tidak  menjalankan  putusan,  dan tidak  mau  menghadiri  panggilan  sidang  peringatan  tanpa alasan  yang  sah,  maka  ketua  Pengadilan  Agama mengeluarkan  perintah  eksekusi  dengan  ketentuan.:  (1) perintah  eksekusi  itu  berupa  penetapan.  (2)  perintah ditujukan  kepada  panitera  dan  jurusita  yang  namannya disebut  dengan  jelas.  (3)  harus  menyebut  dengan  jelas
99
nomor  perkara  yang  hendak  dieksekusi  dan  objek  yang hendak  dieksekusi.  (4)  perintah  eksekusi  dilakukan ditempat letak barang dan tidak boleh dibelakang meja. (5) isi  perintah  eksekusi  supaya  dilaksanakan  sesuai  dengan amar putusan. 5) Pelaksanaan  Eksekusi  Riil.  Perintah  eksekusi  yang  dibuat ketua  Pengadilan  Agama,  Penitera  atau  apabila  ia berlahangan  dapat  diwakilkan  kepada  jurusita  dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatanya  yang  bertugas  yang  meleksanakan  eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, penitera atau jurusita dibantu  dua  orang  saksi  berumur  21  th,jujur  dan  dapat dipercaya  yang  berfungsi  membantu  panitera  atau  jurusita yang melaksanakan eksekusi.
b. Proses eksekusi pembayaraan sejumlah uang. Dalam  praktek  Pengadilan  Agama,  eksekusi  pembayaran sejumlah  uang  dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan  sebagai berikut;
1) Mengeluarkan  penetapan  sita  eksekusi.  Setelah  Pengadilan Agama  menerima  permohonan  eksekusi  dari  pihak  yang menang, segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang  kalah  untuk  menghadiri  sidang aan  maning (tegoran) agar pihak yang kalah itu mau melaksanakan putusan secara sukarela.  Apabila  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia melaksanakan  putusan  Pengadilan  Agama,  walaupun  sudah dilaksanakan  peringatan,  maka  ketua  Pengadilan  Agama mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Bentuk surat eksekusi adalah  berupa  penetapan  yang  ditujukan  kepada  panitera atau juru sita dengan menyebutkan namanya secara jelas. 2) Mengeluarkan  perintah  eksekusi.  Aan  Maning  dilaksanakan Setelah  penetapan  sita  eksekusi  dilaksanakan,  maka  proses aan  maning  selanjutnya adalah  mengeluarkan  surat  perintah eksekusi  yang  dilaksanakan  oleh  ketua  Pengadilan  Agama.
Surat  perintah  eksekusi  tersebut  berisi  perintah  penjualan lelangbarang-barang  yang  telah  diletakkan  sita  eksekusinya dengan  menyebutjelas  objek  yang  akan  dieksekusi  serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
100
3) Pengumuman lelang. Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan mass media terhadap barang-barang  yang  akan  dieksekusi  lelang  sesuai  dengan pasal  200  a  6  HIR  dan  pasal  217  a  1  RBg.  Pengumuman lelang  barang  bergerak  dilakukanmenurut  kebiasaan setempat  dengan  cara  menempelkan  pemberitahuan  lelang pada  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama  atau pengumuman  melalui  surat  kabar  atau  mass  media  lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi  diperintahkan,  atau  sesaat  setelah  lewat  peringatan bila telah ada sita jaminan sebelunya. 4) Permintaan  lelang.  Jika  pengumuman  telah  dilaksanakan sebagaimana  ketentuan  tersebut  diatas,  Ketua  Pengadilan Agama  meminta  bantuan  Kantor  Lelang  Negara  untuk menjual  lelang  barang-barang  yang  telah  diletakkan  sita eksekusi. Surat perintah lelang yang ditujukan kepada kantor lelang  negara  itu  dilampirkan  surat-surat  sebagai  berikut  ; salinan  surat  putusan  Pengadilan  Agama,  salinan  penetapan lelang,  salinan  surat  pemberitahuan  kepada  pihak  yang berkepentingan,  perincian  besarnya  jumlah  tagihan,  bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang, syarat-syarat lelang, bukti pengumuman lelang. 5) Pendaftaran  permintaan  lelang.  Kewajiban  pendaftaran permintaan lelang pada kantor lelang sesuai pasal 5 pereturan lelang  Stb.  1908  Nomor  189.  Kantor  lelang  mendaftarkan permintaan lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat  pendaftaran  itu  terbuka  untuk  umum.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat  untuk  ikut  dalam  pelelangan  tersebut  dapat menentukan sikapnya. 6) Penetapan  hari  lelang. Yang  berhak  menetapkan  hari  lelang adalah  kantor  lelang  Negara  yang  berwenang.  Ketua Pengadilan  Agama  boleh  mengusulkan  hari  lelang  agar dilaksanakan  pada  hari  yang  ditentukan  oleh  Pengadilan Agama,  tetapi  sepenuhnya  terserah  kepada  Kantor  Lelang Negara  untuk  menetapkannya  dan  kantor  lelang  Negara tidak terikat dengan permintaan Ketu Pengadilan Agama, dia
Eksekusi dalam Pembagian Harta…. (Yufi Wiyos R)
101
dapat  menentukan  waktu  lelang  dilaksanakan  sendiri  tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.
7) Penentuan syarat lelang. Berdasarkan pasal 1b dan pasal 21 peraturan  lelang  stb.  1908  No.  189  ditentukan  bahwa  yang menetapkan  dan  yang  menentukan  syarat  lelang  adalah Ketua  Pengadilan  Agama  yang  bertindak  sebagai  pihak penjualuntuk  dan  atas  nama  tereksekusi.  Syarat  yang  paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan pada  permintaan  lelang  agar  umum  mengetahuinya. Penggugat atau tergugat dapat mengusulkan syarat, dan tidak berpengaruh  pada  pelaksanaan  lelang  sebab  yang menentukan  adalah  ketua  Pengadilan  Agama  yang melaksanakan lelang. 8) Tata  cara  penawaran.  Bagi  pihak-pihak  yang  berminat  ikut dalam  acara  lelang  yang  diselenggarakan  oleh  kantor  lelang negara,  maka  pihak  tersebut  harus  mengajukan  penawaran secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  menyebut nama  dan  alamat  penawar  secara  jelas  dan  terang, menyebutkan  harga  yang  disanggupinyadan  ditandatangani oleh  pihak  penawaran.  Apabila  tidak  satupun  surat penawaran  yang  mencapai  patokan  harga  ( floor  price ),  maka penawaran  dapat  dilanjutkan  secara  lisan.  Tetapi  kebolehan teresebut  lebih  dahulu  harus  ada  persetujuan  pihak  penjual dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama.  Pendaftaran  penawaran diajukan  oleh  pihak  yang  ikut  lelang  kepada  kantor  lelang dengan  cara  memasukkan  kertas  penawaran  itu  dalam amplop  tertutup.  Selanjutnya  lelang  negara  segera mendaftarka  penawaran  itu  dalam  buku  yang  telah disediakan untuk itu. 9) Pembeli  lelang  dan  menentukan  pemenang.  Pembeli  lelang adalah  penawar  tertinggi  dan  tawaran  itu  minimal  sesuai dengan floor  price .  Untuk  mendukung  kemenangannya diperlukan  syarat  yaitu  penelitian  secara  seksama  tentang keabsahan  pendaftaran,  disamping  itu  perlu  diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal- hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan permohonan eksekusi.
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
102
10) Pembayaran  harga  lelang.  Pengadilan  Agama  berhak menentukan  syarat-syarat  pembayaran  lelang.  Ketentuan  ini harus  berpedoman  kepada  pasal  26  Peraturan  lelang  Stb. 1908  Nomor  189.  Apabila  harga  relatif  kecil,  maka pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya. Jika telah ditetapkan  pembayaran  harus  dilaksanakan  secara  tunai, tetapi  para  pemenang  lelang  tidak  melunasi  secara  tunai, maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli. Jika  pemenang  lelang  membayar  sebagian  dan  menunda sebagian,  dapat  dibenarkan  dalam  jangka  waktu  beberapa hari  saja  (tidak  terlalu  lama),  inipun  harus  dilaksanakan dengan  memberikan  jaminan  kepada  pihak  penjual (Pengadilan Agama). Jika melunasi tepat waktu, didenda 2% dari  jumlah  yang  dibayar  dan  jika  kelalaian  pembayaran melampaui  satu  bulan,  denda  dinaikkan  menjadi  5%  dari jumlah  yang  belum  di  bayar.  Hal  ini  analog  dengan  pasal
1246  KUH  Perdata.  Jadi  eksekusi  dapat  dilaksanakan  atas permohonan pihak yang dirugikan kepada ketua Pengadilan Agama dengan menjalankan prosedur dalam bereksekusi.
Dalam  pelaksanaan  lelang  untuk  eksekusi  dalam  perkara pembagian harta bersama cenderung terjadi kendala-kendala, baik dalam memeriksa ataupun memutus perkara di Pengadilan Agama.
Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut : a. Koordinasi antara Pengadilan dalam Pelaksanaan Kejurusitaan Tidak  jarang  terjadi  bahwa  objek  yang  disita  terletak  di  luar wilayah  Pengadilan  yang  memeriksa/mengadili,  sehingga  sita yang seharusnya didelegasikan kepada Pengadilan dimana objek berada ternyata tidak didelegasikan. b. Kesulitan Pelaksanaan Keputusan Sering  suatu  putusan  dalam  pelaksanaannya  mengalami hambatan. Hambatan itu bisa datang dari Pengadilan itu sendiri seperti amar putusan yang tidak jelas, pertimbangan yang tidak lengkap,  amar  putusan  yang  kabur,  kurangnya  pengetahuan tentang eksekusi dari pimpinan Pengadilan kepada Panitera.
c. Kurang Profesionalnya Pejabat Juru Sita

## Eksekusi dalam Pembagian Harta…. (Yufi Wiyos R)
103
Keterbatasan  pejabat  juru  sita  terhadap  ketentuan  yang seharusnya  dikuasai  akan  berakibat  kerugian  bagi  para  pihak, bukan  mustahil  akan  berakibat  fatal.  Maka  pengetahuan intelektualitas  dan  moralitas  yang  bertanggung  jawab  sangat diperlukan dalam melaksanakan eksekusi. 17
Dari  kendala-kendala  tersebut,  maka  bagi  pihak-pihak baik  dari  kalangan  pelaksana  eksekusi  maupun  dari  pihak  lain diupayakan adanya tanggung jawab dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga  pelaksanaan  eksekusi  mampu  terlaksana  sesuai  maksud dari pemohon dan keabsahan dari amar putusan yang mempunyai hukum tetap. Dalam hal ini kejelian dari penegak hukum didalam memutuskan  perkara,  serta  kemampuan  inteletualitas  pelaksana sangat  membutuhkan  perhatian  serius  didalam  menegakkan keadilan hukum.

## C. Kesimpulan
Eksekusi  yang  dilaksankan  berdasarkan  permohonan eksekusi  bagi  pihak  yang  dirugikan  karena  putusan  Pengadilan Agama  tidak  dijalankan  secara  sukarela  oleh  pihak  yang  kalah dalam putusan tersebut. Putusan pembagian harta bersama bersifat comdemnator  yaitu  bisa  dilaksanakan  eksekusi  jika  tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Adapun penyelesaiannya harus menentukan terlebih dulu bentuk dan jenis harta yang akan diselesaikan,  sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  didalam menyelesaikan perkara harta bersama.

## Daftar Pustaka
Achmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 1995 A. Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia , Jakarta
: Raja Grafindo Persada, 2002
17 Suyuthi  Musthofa,  Wildan,  2002, Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan , (Jakarta : MARI), h. 23-24
Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat
104
Abdul  Manan, Penerangan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000 Ahcmad  Kusairi, Nikah  Sebagai  Perikatan ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 1995 Bahder Johan Nasution, Praktek Kejurusitaan Pengadilan , Bandung : Mandar Maju, 1997 Djamil Latif, Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia,
Jakarta : Bulan Bintang, 1983
_________,  tt., Aneka  Hukum  Perceraian  di  Indonesia ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam ,  Jakarta  : Sinar Grafika, 1995 Hilman  Hadikusumo, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Huku Agama, Bandung
: Mandar Maju, 1990
_________, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Bandung,
Mandar Maju, 1992 Mahkamah  agung  RI, Putusan  yang  Dapat  di  Laksanakan  Terlebih Dahulu, Jakarta : Puslitbang DIKLAT, 1997 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama , Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 1997
Mudjiono, Sistem  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Yoyakarta  : Liberti, 2000
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998 Komariyah, Hukum Perdata , Malang UMM, 2002 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta : Liberti, 1998 Subekti, R, Hukum Acara Perdata , Jakarta, Bina Cipta, 1997 Supomo, R, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Jakarta: Pratnya Paramita, 1997 Sutantio,Ny  Retnowulan, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  dan Praktek , Bandung Mandar Maju, 1989 Satrio, Hukum  Harta  Perkawinan ,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 1998 Suyuthi Musthofa, Wildan, Praktek Kejurusitaan Pengadilan , Jakarta :
MARI, 2002

## Eksekusi dalam Pembagian Harta…. (Yufi Wiyos R)
105
Umar Mansyur Syah, Hukum Acara Perdata Peradilan AgamaMenurut Teori dan Praktek, Bandung : Sumber Bahagia, 1991 Yahya  Harahab,
Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata , Jakarta : Gramedia, 1989 _________, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama , Jakarta : Sinar Grafika.
Kompilasi Hukum Islam, 2001 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.