## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KONDISI  FAKTUAL  DAN  FAKTOR-FAKTOR  PENENTU  PEMENUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN

## Endah Rantau Itasari
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak E-mail : itasari@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: factual conditions, fulfillment  of  education, border areas The  factual  conditions  and  determining  factors  for  the fulfillment  of  the  right  to  primary  and  secondary education  are  a  re-actualization  of  state  sovereignty. State sovereignty is the result of a reflection, abstraction and contemplation of a country's ability to maintain and maintain its existence in international law and relations.
State  sovereignty  builds  arguments  about  the  laws  and legal  systems  that  apply  in  a  country,  including  the fulfillment  of  the  right  to  education  in  Indonesia.  State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions in the field of education in accordance with applicable standards and  laws.  Legal  rights  and  obligations  are  formed  and interact with each other in the legal system of a country so that the factual conditions and determining factors for the right to primary and secondary education in border areas are  the  sovereignty  of  the  Indonesian  state  itself  in accordance  with  the  international  agenda  accepted  by Indonesia  in  the field of  education.  The  concept  of state sovereignty  is  one  of  the  most  important  elements  in determining rights and obligations in international law. State  sovereignty  in  international  law  establishes  a standard  identity  of  subjects  of  international  law.  State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions. The prescription  creates  an  agreement  between  the  right holder and the right holder. The truth and fulfillment of the  law  becomes  the  standardization  of  state  behavior towards  its  citizens  or  individual  groups  within  the country  within  the  framework  of  the  protection, fulfillment and promotion of human rights in its territory or jurisdiction, including the right to basic and secondary education in the border areas of the Indonesian state.

## Abstrak
Kata kunci: Kondisi factual, Pemenuhan
Pendidikan, Kawasan perbatasan Corresponding Author: Endah Rantau Itasari Kondisi faktual dan faktor penentu pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah merupakan reaktualisasi  kedaulatan  negara.  Kedaulatan  negara merupakan  hasil  dari  sebuah  refleksi,  abstraksi  dan kontemplasi  dari  kemampuan  suatu  negara  dalam menjaga  dan  mempertahankan  eksistensinya  dalam hukum dan hubungan internasional. Kedaulatan negara membangun  argumentasi  tentang  hukum  dan  sistem hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  negara,  termasuk dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  di  Indonesia. Kedaulatan negara merupakan preskripsi hukum untuk membuat, melaksanakan dan memaksakan berlakunya hukum  atas  orang,  benda  dan  perbuatan  hukum  di bidang  pendidikan  sesuai  dengan  standar  dan  hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban hukum terbentuk dan saling  berinteraksi  dalam  sistem  hukum  suatu  negara sehingga  kondisi  faktual  dan  faktor  penentu  hak  atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan adalah  kedaulatan  negara  Indonesia  sendiri  sesuai dengan agenda internasional yang diterima Indonesia di bidang pendidikan. Konsep kedaulatan negara menjadi salah  satu  elemen  terpenting  dalam  menentukan  hak dan  kewjiban  dalam  hukum  internasional.  Kedaulatan negara  dalam  hukum  internasional  membangun  suatu identitas baku subyek hukum internasional. Kedaulatan negara  merupakan  preskripsi  hukum  untuk  membuat, melaksanakan dan memaksakan berlakunya hukum atas orang, benda dan perbuatan hukum. Preskripsi tersebut memunculkan  persetujuan  antara  pemangku  hak  dan penikmat  hak.  Kebenaran  dan  pemenuhan  hukum tersebut  menjadi  204  standarisasi  perilaku  negara terhadap  warga  negaranya  atau  kelompok-keleompok individu dalam negaranya dalam kerangka perlindungan,  pemenuhan  dan  pemajuan  HAM  di wilayahnya  atau  yurisdiksinya,  termasuk  hak  atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara Indonesia.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Kawasan  perbatasan  negara  adalah  Kawasan  Strategis  Nasional  menurut ketentuan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang. Implikasi  penetapan  Kawasan  Strategis  Nasional  adalah  kebijakan,  program,  dan pendanaan  pembangunan  kawasan  perbatasan  menjadi  tanggung  jawab  utama Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peranturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan menegaskan tugas dan wewang pengelolaan kawasan perbatasan ada pada Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun  2017  Tentang  Pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan  Di  Dearah,
kelembagaan  pengelolaan  perbatatasan  melibatkan  pemerintah  daerah  dengan asumsi bahwa permintah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Koordinasi dan supervisi menjadi tugas Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan.  Walaupun  penentapan  tersebut  didasarkan  pada  aspek  pertahanan keamanan,  status  tersebut  mengharuskan  negara  hadir  dalam  menetapkan, mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  kebijakan,  program  dan  pendanaan pembangunan kawasan perbatasan.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2004-2025  menentukan bahwa kawasan perbatasan menjadi salah satu komitmen pembangunan nasional, termasuk  dalam aspek pembangunan  dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan  dasar  dan  menengah.  Pendekatan  pembangunan  berbasis  keamanan, lingkungan dan kesejahteraan telah diterapkan dalam memaknai salah satu aspek pendekatan  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  yaitu  pendekatan berbasis HAM dalam proses pembangunan.
Perbatasan  adalah  garis  demarkasi  antara  dua  negara  yang  berdaulat. Wilayah perbatasan adalah wilayah kedaulatan negara yang dapat terdiri dari matra darat, laut dan udara. Pada prinsipnya, wilayah perbatasan merujuk pada wilayah darat atau laut yang menghubungkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya. Wilayah  tersebut  merupakan  area  yang  memegang  peranan  penting  dalam kompetisi politik antara dua negara yang berbeda yang membatasi dua yurisdiksi yang berbeda.312 Wilayah berbeda dengan kawasan. Menurut ketentuan Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara,  wilayah  dan  kawasan memiki area dan cakupan makna yang berbeda.
Kawasan  perbatasan  negara  memegang  hal  yang  sangat  penting  dalam menunjukan  eksistensi  suatu  negara  yang  berdaulat,  khususnya  di  Provinsi Kalimantan Barat. Kedaulatan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara. Negara memiliki kedaulatan tetapi mempunyai batas  tertentu  yaitu  wilayah  negara  itu.  Negara  tidak  memiliki  kedaulatan  diluar wilayahnya  sehingga  tidak  dapat  melaksanakan  yurisikdinya.  Dalam  perspektif hukum  internasional,  kedaulatan  merupakan  sebuah  konsep  yang  menegaskan bahwa suatu negara atau bangsa memiliki dan menguasai secara penuh dan efektif suatu wilayah dan secara formal bebas dari struktur kekuasaan lsinnya yang lebih tinggi maupun secara eksternal.314 Batas terakhir negara Indonesia melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi terletak pada kawasan perbatasan tersebut yang dibagi- bagi secara administratif ke dalam pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai wilayah otonom.
Pengelolaan perbatasan negara di Indonesia pada prinsipnya bertumpu pada dua fondasi pokok. Fondasi pertama adalah fondasi secara filosofis, yaitu bagaimana pengelolaan  perbatasan  negara  dilakukan  berdasarkan  landasan  filosofis  yang menjadi ide dasar, tujuan maupun cita-cita didirikannya negara bangsa Indonesia. Fondasi kedua kedua adalah fondasi secara yuridis, yaitu pengelolaan perbatasan negara  tidak  terlepas  dari  kebijakan  maupun  peraturan  diadakan  sesuai  dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara secara sekaligus.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan  dan  kebenaran  akademik  terhadap  pemenuhan  kewajiban
internasional  HAM  yang  diterima  Indonesia,  khususnya  di  bidang  pendidikan berdasarkan  ketentuan  ICESCR.  Penelitian  ini  bertujuan  n  mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan  hukum  sekunder  menentukan  jenis  normatif  empiris.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  dan  pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  untuk memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.28 Sebagai  penelitian  hukum  normatif  empiris,  maka  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  telah  dilakukan  melalui  penelitian  lapangan  dan  studi  dokumen. Penelitian  lapangan  dilakukan  terhadap  responden  pemangku  kepentingan  di kelima  kabupaten  di  kawasan  perbatasan  yaitu:  (1).  guru  dan  kepala  sekolah  di Kecamantan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamantan Entikong dan  Aruk  yaitu  Dompet  Dhuafa  dan  Wahana  Visi  Indonesia  (WVI)  di  Sambas. Wawancara  terstruktur  juga  telah  dilakukan  terhadap  Kepala  Dinas  Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.
Analisis  data  adalah  uraian  mengenai  cara-cara  analisis  yaitu  bagaimana memanfaatkan  data  yang  terkumpul  untuk  dipergunakan  dalam  memecahkan masalah penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk  menguraikan  konsepsi-konsepsi  maupun  teori  yang  digunakan  dalam Disertasi  ini.  Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif  yang  artinya analisis  ini  hendak  mencari  kebenaran  berdasarkan  nilai  atau  kualitas  data  yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:  (1).  Mengumpulkan  data  dengan  dikelompokan  sesuai  dengan  obyek  atau variabel  dalam  penelitian;  (2).  Memilah  dan  mengolah  data  mengenai  hukum, kebijakan, program,  kegiatan  serta pendanaan  pendidikan  dasar  dan menegah  di kawasan  perbatasan;  (3).  Mengevaluasi  data  dengan  kuantifikasi  dan  preskripsi sesuai  dengan  relevansinya,  (4).  Menetapkan  kesimpulan  dan  rekomendasi  jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah
Pada  mulanya,  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  dan penduduk  sebagai  bentuk  pemindahan  keterampilan-keterampilan  teknis  yang diperlukan  untuk  menjalankan  tugas  dalam  kehidupan  sehari-hari,  pemindahan nilainilai agama, filosofi, sosial dan budaya dari masyarakat dan penduduk tersebut kepada  generasi  yang  lebih  muda.339  Baru  setelah  munculnya  negara  modern, pendidikan  dianggap  merupakan  sebuah  masalah  publik  yang  pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Pandangan bahwa pendidikan merupakan kewajiban
negara disepakati baik oleh konsep liberal HAM maupun konsep sosialisme HAM. Dalam  pandangan  konsep  liberal  HAM,  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak Pendidikan diletakkan berdampingan dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Kewajiban negara dalam hal ini adalah lebih pada aspek menjamin bahwa setiap anak menerima pendidikan yang cukup melalui pengaturan formal terhadap kurikulum  sekolah-sekolah.  Sedangkan  dalam  pandangan  sosialisme,  pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu tugas utama negara.340 Pengaruh yang cukup  besar  dari  ideologi  sosialisme  terhadap  pemikiran  founding  fathers Indonesia menyebabkan pandangan inilah yang diterima dan dirumuskan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. ICESCR sendiri, dalam Pasal 2 ayat (1), telah memberikan garis-garis besar langkah  yang  harus  ditempuh  oleh negara  pihak dalam memenuhi  kewajibannya untuk  memenuhi  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  termasuk  hak  atas pendidikan: “setiap negara pihak… berjanji untuk mengambil langkah -langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan kerjasama internasional, …., untuk secara progresif mencapai  perwujudan  penuh  dari  hak-hak  yang  di akui  oleh  Kovenan  ini,  … termasuk dengan pengambilan langkah- langkah legislative”
Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR tersebut, terkandung dua ciri, yaitu: pertama, penekanan pada kewajiban negara daripada rumusan “setiap orang memiliki hak untuk. ..” atau “setiap orang tidak boleh melakukan ...”. Kewajiban mana tertumpu  pada  sumber  daya  yang  tersedia.  Kedua,  pemenuhan  secara  progresif (secara  bertahap).  Ketentuan  dari  pasal  2  ayat  (1)  tersebut  menghendaki  semua negara peserta memulai dengan secepatnya untuk mengambil langkah-langkah agar semua  orang  dapat  menikmati  sepenuhnya  seluruh  hak  yang  terdapat  dalam Kovenan.  Namun  komponen  ”kewaajiban  untuk  mencapai  secara  bertahap” (progressif realization) yang dirumuskan dalam Kovenan seringkali disalahartikan bahwa  pemenuhan  hak  ekosob  akan  terwujud  setelah  atau  apabila  suatu  negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu.
Padahal  yang  dimaksudkan  dengan  rumusan  tersebut  adalah  mewajibkan semua negara peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari  tingkat  perkembangan  ekonominya  atau  tingkat  kekayaan  nasionalnya.  Ini berarti,  ketentuan  yang  dirumuskan  dalam  Kovenan  tidak  bisa  diartikan  sebagai memberi  peluang  negara-negara  untuk  menunda  usahanya  tanpa  batas  waktu tertentu untuk menjamin realisasi hak yang digariskan dalam Kovenan. Rumusan tersebut  justru  mewajibkan  negara  untuk  bergerak  secepat  mungkin  ke  arah pemenuhan  hak  ekosob.  Kewajiban  negara-negara  peserta  untuk  merealisasikan hak  ekosob,  dengan  demikian,  tidak  tergantung  pada  tingkat  ketersediaan sumberdaya dan karenanya seluruh sumberdaya yang ada harus digunakan dengan cara yang paling efektif bagi realisasi hak.
Untuk  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan  pendidikan yang  layak,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memastikan  penyediaan  sistem pendidikan dan kurikulum yang memadai, penyediaan beasiswa, penyediaan sarana dan  prasarana  yang  memadai,  meningkatkan  kualitas  tenaga  pendidik  baik  guru maupun  dosen  di  perguruan  tinggi.  Karena  menurut  semangat  ICESCR,  sistem pendidikan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  harus  dapat  menjangkau  semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan secara ekonomi
dan  psikologis  dapat  diterima,  serta  sifatnya  dapat  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan zaman.
Dalam  Pembukaan  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu setiap warga negara Republik  Indonesia  berhak  memperoleh  pendidikan  yang  merata  dan  bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis  dan  gender  sehingga  sebagai  anggota  masyarakat  akan  memiliki  afeksi, kecerdasan dan keterampilan yang akan berguna untuk mengenal dan mengatasi masalah dirinya dan lingkungannya.
Peningkatan  kualitas  dan  akses  pembelajaran  di  wilayah  perbatasan merupakan  bagian  penting  dari  sistem  ketahanan  nasional.  Sistem  pertahanan sebenarnya tak hanya berupa kekuatan militer, namun juga datang dari diplomasi dan kekuatan kebudayaan. Kekuatan budaya itu akan muncul jika manusia mampu mengenali, memahami dan merasakan kekayaan lingkungan, yang didukung oleh proses pembelajaran seperti yang dikembangkan dalam kearifan lokal. Peningkatan kualitas  pendidikan  di  perbatasan  juga  akan  menjadi  salah  satu  benteng  untuk mengukuhkan  sistem  pertahanan  nasional  Indonesia.  Peningkatan  kualitas pendidikan di perbatasan merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan  nasional  di  wilayah  beranda  depan  bangsa  melalui  pendidikan  dan budaya. Peningkatan akses pendidikan di perbatasan juga dapat menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai peningkatan sumber daya dan infrastruktur; serta menjadikan warga di daerah perbatasan merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks wilayah perbatasan, peran pendidikan terutama pendidikan dasar  dan  menengah  sangat  penting.  Keberadaan  sekolah  mulai  dari  PAUD, SD/sederajat,  SMP/sederajat  hingga  SMA/sederajat  di  wilayah  perbatasan merupakan penyangga penting dan tidak tergantikan dalam upaya menumbuhkan dan  memelihara  nilai-nilai  kebangsaan  yamg  rawan  untuk  tergerus.  Melalui berbagai  mata  pelajaran  seperti  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKN),  Sejarah, Geografi  dan  Bahasa  Indonesia  anak-anak  di  wilayah  perbatasan  diperkenalkan dengan ke-Indonesia-annya.344 Kegiatan upacara bendera rutin setiap hari Senin hingga  peringatan  berbagai  hari  besar  nasional  mempertebal  nasionalisme  anak- anak di wilayah perbatasan.
Namun  meskipun  telah  terjadi  perubahan  paradigma  dalam  memandang wilayah  perbatasan,  pembangunan  secara  intensif  yang  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  dilakukan  di  wilayah  perbatasan  belum  menampakan  peran  penting pendidikan dasar dan menengah melalui keberadaan sekolah-sekolah tersebut. Di wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak,  sangat  jarang  ditemui sekolah-sekolah dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Materi ajar yang  harus  disampaikan  kepada  para  siswa  kerapkali  datang  terlambat  sehingga guru-guru  sulit  untuk  mengajarkan  materi  baru  sesuai  dengan  kurikulum  yang berlaku  dan  harus  berkompromi  dengan  menyampaikan  materi-materi  lama ataupun mencari alternatif lain di luar buku-buku paket yang diwajibkan.
Rata-rata sekolah juga mengalami kekurangan dan keterbatasan berkaitan dengan  ketersediaan  alat-alat  peraga,  jumlah  dan  kualitas  guru  maupun  fasilitas pendukung  lainnya  seperti  internet.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  teknologi informasi yang berkembang pesat sekarang ini membuat internet menjadi sebuah
kebutuhan  penting  termasuk  dalam  bidang  pendidikan.  Guru  dan  murid  dapat mempergunakan  internet  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuannya. Internet  juga  diperlukan  dalam  sistem  pendataan  sekolah  melalui  Data  Pokok Kependidikan (Dapodik) dan yang paling penting adalah dalam Ujian Akhir Nasional (UAN)  yang  saat  ini  dikembangkan  menjadi  ujian  berbasis  komputer  (computer basis test/CBT).
Di  beberapa  kecamatan  di  wilayah  perbatasan,  seperti  di  Puring  Kencana (Kabupaten  Kapuas  Hulu)  dan  Jagoi  Babang  (Kabupaten  Bengkayang),  beberapa orang  tua  memutuskan  untuk  menyekolahkan  anaknya  ke  Sarawak,  Malaysia. Pendidikan yang lebih murah bahkan gratis serta fasilitas yang lebih lengkap seperti keberadaan asrama maupun perlengkapan sekolah menjadi alasan mereka untuk memilih pendidikan di Malaysia. Selain itu apabila anak yang bersekolah di Malaysia tersebut sudah berumur 15 tahun, maka dia akan mendapatkan Identification Card (IC),  yaitu  semacam  KTP  yang  berlaku  di  Malaysia.  Setelah  lulus  dari  sekolah lanjutan, anak tersebut juga dapat bekerja di Malaysia. Hal yang sama sempat marak dan terjadi di wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Hanya saja pada beberapa tahun terakhir, Pemerintah Malaysia khususnya Pemerintah Negara Bagian Sarawak lebih memperketat hal tersebut. Di Kecamatan Entikong (Kabupaten Sanggau) maupun di Kecamatan  Sajingan  Besar  (Kabupaten  Sambas)  tidak  ada  lagi  anak-anak  yang bersekolah  di  Sarawak.  Sekolah-sekolah  milik  pemerintah  Malaysia  yang  ada  di Lundu maupun Tebedu tidak bersedia untuk menerima siswa-siswa yang berasal dari wilayah perbatasan Indonesia.
Untuk mendapatkan IC Malaysia juga sekarang bukan hal mudah, walaupun tidak  sepenuhnya  berhenti  sama  sekali.  Pemberian  IC  Malaysia  kepada  warga Indonesia selama ini merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan persoalan politik  di  Malaysia  sendiri.  Menjelang  “Pilihan  Raya”  atau  Pemilihan  Umum  di Malaysia.  Pemberian  IC  Malaysia  kepada  para  pendatamg,  termasuk  warga Indonesia, menjadi mudah dimana si pemilih itu nantinya didorong untuk memilih kandidat  yang  berasal  dari  Barisan  Nasional  (koalisi  partai  pemerintah).  Namun sejak masalah tersebut telah menjadi isu nasional di Malaysia maka pemberian IC Malaysia  kepada  para  pendatang  menjadi  jauh  lebih  sulit.  Kurangnya  fasilitas, sarana  dan  prasaran  serta  ketergantungan  yang  cukup  tinggi  terhadap  wilayah negara  tetangga  (Sarawak,  Malaysia)  menyebabkan  rendahnya  wawasan kebangsaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  perbatasan  termasuk  anak-anak  usia sekolah. Hasil sebuah riset memperlihatkan siswa SD 01 Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan  Besar,  Kabupaten  Sambas  lebih  memandang  positif  Malaysia  ketimbang Indonesia. Para responden di SD 01 Aruk tersebut lebih banyak yang ingin pergi ke Kuala  Lumpur  ketimbang  Jakarta.  Beberapa  siswa  tidak  memiliki  pengetahuan tentang Presiden-Presiden Indonesia yang pernah menjabat, pemahaman geografis yang  rendah  terhadap  Indonesia  dan  bahkan  beberapa  tidak  hapal  dengan  lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peran  negara  dalam  melakukan  pembangunan pendidikan dan guna memenuhi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan harus lebih ditingkatkan lagi. Negara harus hadir di tengah anak-anak usia sekolah di wilayah perbatasan dengan mewujudkan dirinya  dalam  bentuk  bangunan  gedung  sekolah  yang  layak  dan  representatif. Negara  harus  hadir  dalam  bentuk  fasilitas-fasilitas  penunjang  pendidikan  yang
memadai. Negara harus hadir dalam wujud guru-guru serta tenaga kependidikan yang jumlahnya cukup dan memiliki kompetensi. Negara harus hadir dalam wujud politik  anggaran  yang  menunjang  pembangunan  pendidikan  di  wilayah perbatasaan. Negara juga harus hadir dalam bentuk kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan  anak-anak  usia  sekolah  di  wilayah  perbatasan  sekaligus  yang  dapat meningkatkan wawasan kebangsaan mereka.
Negara  adalah  pemenuh  hak  asasi  manusia  (duty  bearer).  Pasca  ratifikasi ICESCR,  Pemerintah  melalui  Pasal  31  UUD  1945  menjamin  kesamaan  hak  dan kewajiban seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia ikut meratifikasi Kebijakan Pendidikan Untuk Semua (Education  For  All)  yang  telah  disepakati  di  Dakkar,  Senegal.  Beberapa  isi  dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender adalah: (1).  Menjamin bahwa menjelang tahun  2019  semua  anak khususnya  perempuan, anak-anak  dalam  keadaan  sulit  dan  mereka  yang  termasuk  etnik  minoritas mempunyai  akses  dalam  menyelesaikan  pendidikan  dasar  yang  bebas  dan  wajib dengan  kualitas  baik;  (2).  Mencapai  perbaikan  50%  pada  tingkat  literacy  orang dewasa sampai tahun 2019, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada  pendidikan  dasar,  dan  berkelanjutan  bagi  semua  orang  dewasa;  dan  (3). Menghapus disparitas gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun  2019  dengan  suatu  fokus  jaminan  bagi  perempuan  atas  akses  penuh  dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas.

## PENUTUP Simpulan
Peran pemerintah sangat besar dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi  manusia.  Penanganan  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menetapkan politik hukum dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Ketetapan politik hukum tersebut mencakup aspek substansi, struktur dan budaya hukum bagi penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Khusus dalam  bidang  struktur  hukum,  pemerintah  berkewajiban  untuk  melaksanakan penegakan hukum hak asasi manusia serta penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dengan menerapkan standar internasional.

## Saran
Sejalan  dengan  garis  kebijaksanaan  dalam  TAP  MPR  tersebut  di  atas, Pemerintah juga wajib melaksanakan kewajiban penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari ketentuan hukum internasional berdasarkan prinsip efektifitas. Prinsip tersebut, yang telah menjadi standar internasional, harus dilaksanakan  oleh  Indonesia  karena  Indonesia  adalah  peserta  dari  beberapa perjanjian  internasional  tentang  hak  asasi  manusia  untuk  pemajuan  hak  asasi manusia  di  dalam yurisdiksinya.  Prinsip  efektifitas  penegakan  hak  asasi  manusia meliputi langkah implementasi efektif dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yaitu dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,  pertahanan  kemananan  dan  bidang-bidang  yang  lainnya.  Akibat  hukum yang lebih khusus adalah terletak pada aspek penegakan hukumnya.