## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Pengelolaan Tanah oleh Badan Bank Tanah Demi Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam

## Yagus Suyadi, Dhanica Vania Yoshi Kendra, Risahlan Rafsanzi
SPTN Yogyakarat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta E-mail: jagoessby@gmail.com, dhanicavania@gmail.com, rafsanzani3101@gmail.com

## Pendahuluan
Pemenuhan kesejahteraan penduduk adalah tanggung jawab Negara sebagai  entitas  pemerintahan  yang  diberi  kekuasaan  dan  kewenangan sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, alenia  ke-4.  Paragraf  tersebut  menyatakan  bahwa  Negara  bertugas
Abstrak: Undang-undang  dasar  1945  alinea  ke-4 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat  dengan  seluruh  potensi  yang  ada  di  bumi Indonesia,  sebagimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  33
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 bahwa seluruh potensi bumi, air dan seluruh kekayaan yang ada didalamnya digunakan untuk mewejudkan kesejahteraan dan  kemakmuran  bagi  masyarakat.  Untuk  mewujudkan kesejateraan  tersebut,  maka  negara  membentuk  kebijakan untuk  mengelola  pertanahan  dengan  membentuk  badan khusus  pengelolaan  tanah  yang  kemudian  disebut  dengan Badan  Bank  Tanah.  Penelian  ini  merupakan  penelitian hukum  normative  yang  menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan tanah oleh badan bank tanah demi  kesejahteraan  masyarakat  dalam  prespektif  Islam. Dalam  penelitin  ini  menemukan,  upaya  pengelolaan  badan bank  tanah  untuk  memberikan  kesejahteraan  masyarakat dapat    Pengelolaan  tanah  oleh  Badan  Bank  Tanah  dalam perspektif  Hukum  Islam  perlu  adanya  penekanan  pada konsep pengelolaan tanah yang memperhatikan kepentingan umum  dan  sosial,  serta  penerapan  pajak  kharaj  untuk mendukung  kepentingan  umum  dan  pejuang.  Hal  ini berhubungan  dengan  upaya  untuk  mencegah  feodalisme baru  dan  memastikan  keberlanjutan  masyarakat.  Dimana pengelolaan  tanah  oleh  negara  harus  berlandaskan  pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan kesejahteraan  masyarakat,  dengan  menghormati  hak-hak individu.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  stabilitas  dan keberlanjutan masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Badan Bank Tanah, Kesejahteraan, Keadilan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
"melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia,  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mecerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanaka  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial." Dalam konteks ini, isi dari alinea ke-4 diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam  (SDA)  yang  berada  di  wilayah  Indonesia.  Pasal  ini  menyebutkan bahwa  "Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  bawahnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat." Pasal ini menjelaskan  bagaimana Negara memiliki hak  dan  tanggung  jawab  untuk  mengelola  potensi  SDA  yang  ada  di Indonesia  dengan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  umum  dan kesejahteraan masyarakat. 1
Tanah  yang  berada  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  adalah  salah satu  sumber  daya  utama.  Selain  memiliki  nilai  kepentingan  yang mendalam bagi rakyat Indonesia, tanah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan  meningkat,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  dalam  konteks hubungan Internasional. 2
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, khususnya  Pasal  33,  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola semua hal yang terkait dengan wilayah Indonesia, termasuk pengelolaan tanah. Tanah ini memiliki peran strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai tempat untuk pembangunan. Mengingat kebutuhan akan tanah  diperkirakan  akan  terus  meningkat  di  masa  mendatang,  sangat penting untuk memiliki peraturan yang baik, transparan, dan adil terkait kepemilikan,  penggunaan,  dan  pengelolaan  tanah.  Hal  ini  bertujuan untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  para  pemilik tanah.
Sebelum  kemerdekaan,  tanah  dimiliki  oleh  negara  dan  masyarakat, dan pada masa pemerintahan Belanda, diterapkan sistem Stelsel Belasting (Sistem  Pajak).  Ini  tercermin  dalam  penerbitan  peraturan landrente ( staatblad 1818 No. 14 yang dipengaruhi oleh staatblad 1819 No. 5). Dalam
1 Wahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah , Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 16.
2 Boedi  Harsono,  Menuju  Kesempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional,  (Jakarta:  Universitas Trisakti, 2003), hlm.3

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sistem ini, sumber pendapatan negara berasal dari pajak yang dikenakan pada  penduduk.  Dengan  kata  lain,  penduduk  berperan  sebagai  sumber pendapatan  bagi  pemerintah  dan  pengusaha  Belanda.  Tujuannya  adalah untuk  mempromosikan  perdagangan  dan  mencapai  kemakmuran  bagi Belanda  serta  membiayai  pertahanan  untuk  melindungi  penduduk  di jajahan tersebut. 3
Ketika  Indonesia  meraih  kemerdekaannya,  peraturan  yang  terkait dengan pertanahan (agraria) tidak berubah secara instan. Pada awal masa kemerdekaan,  aturan  yang  sebelumnya  dikeluarkan  oleh  pemerintah kolonial  Hindia-Belanda  masih  berlaku  dan  diterapkan.  Perubahan signifikan  terjadi  ketika  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Ketentuan  Pokok-Pokok  Agraria  diberlakukan.  Melalui  undang-undang ini, negara diberikan wewenang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 untuk mengatur hal-hal terkait dengan tanah.
Tidak  dikelola  tersebut  artinya  baik  sebagaimana  rencana penggunaan  dan  pemanfaatan  yang  ditetapkan  dalam  keputusan pemberian  haknya,  ketidakmampuan  pemegang  hak  untuk  mengelola dengan baik, dibiarkan begitu saja sampai  dengan jangka waktu haknya berakhir. Maka untuk mengatasi kondisi yang seperti ini, perlu kehadiran Badan  Bank  Tanah  untuk  mengelola  objek-objek  tanah  yang  beralih statusnya sebagai tanah negara, sehingga nantinya dapat dikelola dengan baik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4 Pengelolaan  yang  diberikan  kepada  ATR/BPN  dianggap  belum efektif, dikarenakan telah ditemukan di beberapa tempat masih dijumpai fakta yang mencerminkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  situasi  dan  kondisi  terkait  tingginya angka dalam database tanah terlantar, pengalihan fungsi lahan pertanian, dan kenaikan harga dalam kegiatan pengadaan tanah . 5
Selain  permasalahan  tingginya  angka  data  base  tanah  yang  terlantar, hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  negara  untuk  mengoptimalkan  negara yaitu  adanya  peningkatan  alih  fungsi  lahan  pertanian  untuk
3 Fifik  Wiryani,  Hukum  Agraria  (Konsep  dan  Sejarah  Hukum  Agraria  Era  Kolonial Hingga Kemerdekaan), Malang, Setara Press, 2018, hlm. 18
4 Naskah akademik Badan Bank Tanah “Rancangan Peraturan Presiden tentang struktur dan  tata  kelola  Badan  Bank  Tanah,  Kemntrian  Agratia  dan  Tata  Ruang  /Badan Pertanahan Nasional, 2021, hlm. 4
5 Naskah akademik Badan Bank Tanah “ , hlm 5-6

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  kenaiakan  harga  kegaiatan pengadaan  tanag  yang  selalu  muncul  ketika  kegiatan-kegiatan pembangunan  yang  disebabkan  oleh  adanya  spekulan  yang  ingin mengambil keuntungan dalam proyek pembangunan infrastruktur.
Banyaknya  permasalahan atau kasus pertanahan di  Indonesia selama ini,  dapat  disebabkan  oleh  tidak  adanya  kepastian  dan  perlindungaan hukum atas ketersediaan tanah untuk pembangunan yang sangat terbatas, sehingga berakibat pada ketimpangan kepemilikan tanah. Ditambah lagi dengan tanah menjadi objek spekulan sehingga harga tanah menjadi tidak terkendali, menimbulkan gap ( Supply  and demand ) tanah negara sehingga berakibat  gaduh,  di  mana  siapapun  berkehendak  untuk  menduduki, menguasai,  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanpa  memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang maupun hak  atas  tanah.  Di  sisi  lain,  tupoksi  yang  dimiliki  Badan  Pertanahan Nasional  yang  hanya  bersifat Land  Administrator bukan Land  Manager mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal pengawasan dan inventarisasi  terhadap  tanah-tanah  yang  berpotensi  dapat  dikelola berdasarkan ketersediannya tanah di Indonesia. 6
Melihat permasalahan tersebut kemudian pemerintah sebai pemegang kekuasaan  menetapkan  prioritas  dalam  arah  pembangunan  dalam Rencana  Pembanguanan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 7 sebagai langkah  penyelesaian  masalah  pertanahan  di  Indonesia.  Salah  satu  isu strategis  yang  diangkat  dalam  RPJMN  2020-2024  yaitu  pembentukan Badan Bank Tanah yang  berfungsi mengatasi masalah penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Secara filosofis Badan Bank Tanah mengemban misi  yang  tidak  mudah  karena  harus  mampu  mengakomodir  berbagai kepentingan  dalam  pengalokasian  tanah  yang  pada  awalanya  hanya ditujukan untuk kepentingan umum. 8
6 Hasil  wawancara  dengan  Yagus  Suyadi,  Staf  Ahli  Bidang  Hukum  Agraria  dan Masyarakat Adat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 21 Maret 2022.
7 Rencana  Pembangunan  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2020-2024  pembangunan infrasturktur atau fasilitas umum merupakan prioritas serta. Arah pembangunan fasilitas ini dimaksud untuk membantu mobilitas ekonomi agar tidak adalagi kesenjangan antara daerah di Indonesia demi terwujudnya pemerataan ekonomi.
8 Negara  tidak  secara  eksplisit  mencantumkan  dalam  peraturan  perundang- undangannya  tentang  bidang  kegiatan  yang  disebut  sebagai  kepentingan  umum Selanjutnya,  pada  negara yang  menggunakan  Metode  Ketentuan  Daftar  ( list  provisions ), secara  jalas  mengidentifikasi  kepentingan  umum  dalam  suatu  daftar.  Contohnya

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Secara  normatif  Badan  Bank  Tanah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau yang  sering  dikenal  dengan Omnibuslaw. Dimana  Badan  Bank  Tanah  ini dibuat  dengan  tujuan  sebagai  badan  khusus  pengelolaan  tanah. 9 Badan Bank Tanah sebagai suatu badan khusus dijelaskan dalam Bagian ke empat dalam pasal 125 sampai 135.

## Pasal 125
Ayat (1) pemerintah pusat membentuk badan Bank Tanah Ayat  (2)  badan  bank  tanah  sebagaimana  ayat  1  merupakan  badan khusus pengelolaan bank tanah
Ayat  (3)  kekayaan  badan  bank  tanah  merupakan  kekayaan  negara yang dipisah
Ayat  (4)badan  bank  tanah  berfungsi  melaksanakan  penrencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. 10

## Pasal 126
(mengatur  tentang  sifat-sifat  Bank  Tanah  yang  menjamin  adanya ketersediaan tanah untuk Masyarakat)
Ayat (1)badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangla ekonomi berkeadilan untuk;
a. Kepentingan umum
b. Kepentingan social
c. Kepentingan Pembangunan nasional
d. Pemerataan ekonomi
e. Konsolidasi lahan
f. Reforma agrarian
Ayat  (2)  ketersediaan  tanah  untuk  reforma  agrarian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) paling sedikit tiga puuh persen dari tanah negara yang diperlukan. 11
Pasal  127 Badan  Bank  Tanah  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan
pembangunan  sekolah,  jalan,  bangunan  pemerintah  dan  semacamnya.  Selain kepentingan kedua tersebut, Kepentingan yang tidak ditentukan dalam daftar tidak bisa dijadikan  dasar  pengadaan  tanah.  Akan  tetapi  pada  realisasinya,  negara  biasanya menggabungkan kedua metode tersebut untuk mengelola dan mendapatkan tanah.
9 Dixon  Sanjaya,  Benny  Djaja,  Pengaturan  Bank  Tanah  dalam  Undang-undang  Cipta Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol 4 No 2 Oktober 2021, Hlm 464
10 Pasal 125, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 11 Pasal 126, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non profit. 12 Pasal 128 sumber kekayaan badan bank tanah berasal adari;
a. anggaran pendapatan dan belanja negara
b. pendapatan sendiri
c. penyertaan modal negara
d. sumber  lain  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan. 13

## Pasal 129
Ayat  (1)  tanah  yang  dikelola  badan  bank  tanah  diberikan  hak pengelolaan
Ayat  (2)  hak  atas  tanah  di  atas  hak  pengelolaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dapat  diberikan  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan, dan hak pakai.
Ayat  (3)  jangka  waktu  hak  guna  bangunan  diatas  hak  pengelolaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  dapat  diberikan  sepanjang  dan pembaharuan  hak  apabila  sidah  digunakan  dan/atau  dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
Ayat  (4)dalam  rangka  mendukung  investasi,  pemegang  hak pengelolaan badan bank tanah diberikan wewenag untuk;
a. melakukan penyusunan rencana induk
b. memebantu memberikan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan
c. melakukan pemgadaan tanah, dan
d. menentukan tarif playanan.
Ayat (5) penggunakan dan atau penggunaan pemanfaatan tanah atas hak  pengelilaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  pemerintah pusat  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan. 14
Pasal  130 ,  Badan  Bank  Tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  125 terdiri atas;
a. komite
b. dewan pengawas
c. badan pelasana 15
12 Pasal 127, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 13 Pasal 128, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 14 Pasal 129, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 15 Pasal 130, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Pasal 131
Ayat (1) komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 hurf a diketuai oleh  mentri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pertanahan dan beranggotakan para mentri dan kepala yang terkait. Ayat  (2)  ketua  dan  anggota  komite  ditetapkan  dengan  keputusan presiden  berdasarkan  usulan  dari  Menteri  yang  menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertanahan. 16

## Pasal 132
Ayat (1) dewan pengurus berjumlah paling banyak tujuh orang terdiri dari empat orang unsur professional dan tiga orang yang dipilih oleh pemerintah
Ayat  (2)  terhadap  calon  unsur  professional  sebagaimana  yang dimakdsud  dalam  ayat  1  dilakukan  proses  seleksi  oleh  pemerintah pusat  myang  selanjutnya  disampaikan  ke  DPR  untuk  dipilih  dan disetujui
Ayat  (3)  calon  unsur  professional  yang  dlanjutkan  ke  DPR sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2,  paling  sedikit  dua  kali  jumlah yang dibutuhkan. 17

## Pasal 133
Ayat (1) badan pelaksanaan terdiri dari kepala dan deputi Ayat (2) jumlah beputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan pleh ketua komite
Ayat  (3)  kepala  dan  deputi  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  ketua komite
Ayat  (4)  penganggkatan  dan  memperhatikan  kepala  dan  deputi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  diusulkan  oleh  dewan pengawas. 18
Pasal 134 , ketentuan lebih lanjut mengenai komite, dewan pengawas, dan badan pelaksanaan diatur dengan peraturan presiden. 19
Pasal  135 ,  ketentuan  lebih  lanjut  menenahi  pembentukan  badan  bank tanah diatur dengan petaruran pemerintah. 20
Penyelenggaraan  Badan  Bank  Tanah  ini  di  dukung  oleh  sumber kekayaan yang berasal dari; 21
16 Pasal 131, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 17 Pasal 132, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 18 Pasal 133, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 19 Pasal 134, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
20 Pasal 135, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 21 Dixon  Sanjaya,  Benny  Djaja,  Pengaturan  Bank  Tanah  dalam  Undang-undang  Cipta

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Pertama ,  anggaran  dan  pendapatan  belanja  negara. Kedua , pendapatan sendiri. Ketiga , penyertaan modal negara. Keempat , sumber- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk  mewujudkan  pendirian  Badan  Bank  Tanah  tersebut pemerintah  membentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021, sebagai  landasannya,  kemudian  sebagai  landasan  struktur  dan penyelenggaraan  Badan  Bank  Tanah  diatur  Peraturan  Presiden  Nomor 113 Tahun 2021.
Dalam  perspektif  Islam,  semua  yang  ada  di  langit  dan  bumi, termasuk  tanah,  pada  hakikatnya  adalah  milik  eksklusif  Allah  SWT. Konsep  ini  tercermin  dalam  Firman  Allah  SWT  yang  mengatakan,  "Dan kepunyaan  Allah-lah  kerajaan  langit  dan  bumi  dan  kepada  Allah-lah kembali (semua  makhluk)”. 22 Ayat  ini  mengingatkan  manusia  untuk tunduk dan patuh kepada Allah serta selalu bersyukur atas segala nikmat dan  karunia-Nya  dengan  memperhatikan  seluruh  ciptaannya  di  langit dan bumi.
Selain  itu,  Allah  SWT  juga  menegaskan  dalam  firman-Nya  yang berbunyi,  "Kepunyaan-Nyalah  kerajaan  langit  dan  bumi,  Dia menghidupkan  dan  mematikan,  dan  Dia  Maha  Kuasa  atas  segala sesuatu.” 23 .  Ayat-ayat  ini  secara  kuat  menegaskan  bahwa  kepemilikan sejati  dari  segala  sesuatu,  termasuk  tanah,  adalah  hak  mutlak  Allah SWT. 24
Selanjutnya, Allah SWT, sebagai pemilik hak yang sejati, memberikan wewenang  (istikhlaf)  kepada  manusia  untuk  mengelola  milik  Allah  ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT yang artinya, "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang  Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” 25 .  Dalam  penafsiran  ayat  ini,  Imam  Al-Qurthubi menjelaskan,  "Ayat  ini  adalah  bukti  bahwa  hak  kepemilikan  asalnya ( ashlul milki ) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya ( tasharruf ) sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT” 26 . Secara ringkas, Islam menjelaskan filosofi kepemilikan
Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol 4 No 2 Oktober 2021, Hlm 465.
22 QS An-Nuur [24] : 42
23 QS Al-Hadid [57] : 2 24 Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al- ‘Ammah fil Islam, hlm. 19
25 QS Al-Hadid [57] : 7

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
tanah  dengan  jelas.  Pertama,  kepemilikan  sejati  tanah  ada  pada  Allah SWT.  Kedua,  Allah  SWT  sebagai  pemilik  sejati  memberikan  manusia kuasa  untuk  mengelola  tanah  sesuai  dengan  hukum-hukum  yang  telah ditetapkan oleh Allah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normative dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan perundang-Undangan  untuk  mengkaji  secara  mendalam  tentang pengelolaan tanah oleh badan bank tanah demi kesejahteraan masyarakat dalam  prespektif  Islam.  Dengan  menggumpulkan  bahan  hukum  primer berupa  Undang-undang  Pokok  Agraria,  kemudian  PP  64  tentang  Badan Bank Tanah dan juga bahan sekunder yang berasal dari buku dan jurnal yang  sesuai  dengan  pembahasan,  kemudian  dianalisa  secara komprehensif.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  akan  disususn  secara sistematis sebagai karya ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan Peranan Negara dalam Pengelolaan Tanah di Indonesia
Negara ,  sebagai  entitas  yang  diberikan  kewenangan,  memiliki  hak  untuk mengelola  semua  yang ada  di wilayah  Indonesia,  termasuk  pengelolaan  tanah. Sistem pengelolaan tanah ini ditandai oleh langkah-langkah yang diambil pada awal era Orde Baru, di mana peraturan tentang perolehan atau pengadaan tanah diatur sebagai proses pengambilan tanah dari warga negara oleh negara, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Hal  ini  mencakup sejumlah kewenangan:
Pertama ,  Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia.
Kedua, Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, dan Ketiga, Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air, dan ruang angkasa tersebut.
Wewenang  yang  melakat  pada  negara  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  yang  harus  diwujudkan  dan  dipertanggungjawabkan.  Secara  ideal kewenangan negara untuk mengelola dan mengadakan tanah harus memegang prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga tidak tercipta  konflik  antara  masyarakat  dan  negara,  juga  demi  terciptanya  dapat

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 27
Hukum agraria nasional juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan penjelmaan  dari  prinsip-prinsip  kerohanian,  yaitu  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Hal ini  khususnya  harus  mencerminkan  pelaksanaan  dari  ketentuan  yang  terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar arah Negara yang diuraikan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan dalam Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960. 28
Hak  atas  tanah  di  Indonesia  didasarkan  pada  prinsip  fungsi  sosial  yang telah menjadi landasan Hukum Agraria. Esensi dari fungsi sosial hak atas tanah adalah bahwa  tanah  harus  dimanfaatkan  sesuai  dengan  karakteristik  dan  sifat- sifatnya. Penggunaan tanah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi, terutama  jika  penggunaan  tersebut  akan  merugikan  masyarakat.  Dengan demikian,  prinsip  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  seseorang  memiliki  hak atas  tanah  secara  pribadi,  itu  tidak  berarti  bahwa  pemilik  hak  tersebut  dapat menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kepentingan umum.
Titik  pokok  dari  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  adalah  membawa kesejahteraan  dan  kebahagiaan,  baik  bagi  pemegang  hak  maupun  masyarakat secara  keseluruhan.  Meskipun  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  tidak memberikan  penjelasan  yang  sangat  rinci  tentang  fungsi  sosial,  lebih  lanjut dalam  konteks  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  Gunanegara  menyatakan  bahwa esensi  dari  fungsi  sosial  dalam  hak  atas  tanah  adalah  terpenuhinya  kriteria berikut apabila penggunaannya: 29
Pertama, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Kedua, memperhatikan keadaan dan sifat haknya.
Ketiga, bermanfaat  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  baik  bagi  yang mempunyai maupun bagi masyarakat
Prinsip  bahwa  hak  atas  tanah  memiliki  fungsi  sosial  adalah  konsep  yang berasal  dari  hukum  adat.  Dalam  masyarakat  adat,  tanah  tidak  dianggap  hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  individu  pemegang  hak,  tetapi  juga  untuk kepentingan kolektif. Dalam kerangka hukum adat, semua kegiatan yang terkait dengan tanah dilihat dalam konteks gotong royong, yang mencerminkan esensi fungsi sosial. Jika hak kepemilikan tanah diabaikan atau tidak digunakan dengan baik,  hal  tersebut  dapat  merugikan  seluruh  masyarakat  di  dalam  komunitas
27 Rofi Mahanisa, Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada, Vol. 8 Nomor 3(Semarang: Jurnal Rechtsvinding, 2009), hlm. 2 28 Penjelasan atas Tujuan Undang-Undang-undang Pokok Agraria 5 Tahun 1960.
29 Gunanegara  , Rakyat  &  Negara,  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembanguan ,(PT Tatanusa, Jakarta,2008), hlm. 77

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
tersebut. Menelantarkan tanah dianggap sebagai pelanggaran yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak untuk menguasai tanah tersebut. 30

## Pengelolaan  Tanah  oleh  Badan  Bank  Tanah  dalam  Prespekif  Hukum Islam
Badan  Bank  Tanah  bukanlah  konsep  baru  dalam  kebijakan  pertanahan  di berbagai  negara.  Badan  Bank  Tanah  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  proses pembelian  tanah  dan  properti,  kemudian  menyimpannya  untuk  keperluan  di masa mendatang. Secara historis pembentukan Badan Bank Tanah telah dibahas keberadaannya dalam proyek pemerintah pada kawasan Industri di awal tahun 1970-an,  seperti  Jakarta  Industrial  Estate  Pulogadung  (JIEP)  tahun  1973  dan Surabaya  Industrial  Estate  Rungkut  (SIER)  tahun  1974.  Keduanya  merupakan embrio  Badan  Bank  Tanah. Kemudian  gagasan  yang  dimunculkan  oleh  Halim Shahab, Ketua Kehormatan/Dewan Pembina HKI, dalam makalah “Badan Bank
Tanah  Sebagai  Alternatif  Jaminan  Perolehan  Harga  Tanah Yang  Wajar”  tahun 1994,  merespon  apa  yang  disampaikan  Presiden  Soeharto  (Agustus  1993) meminta  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  untuk  mengkaji  gagasan  Badan  Bank Tanah. 31
Pada awal tahun 1960-an, di Jakarta terbentuk Badan Perusahaan Tanah & Bangunan yang bertindak sebagai semacam lembaga perbankan tanah. Badan ini berperan dalam pembelian, pengembangan, dan penjualan tanah. Di sisi lain, di Surabaya sekitar tahun 1960-1970, dikembangkan lembaga serupa yang dikenal sebagai  Yayasan  Kas  Pembangunan  Surabaya  (YKPS).  Fungsi  YKPS  adalah menyediakan  kavling  siap  bangun  yang  sudah  bersertifikat  lengkap  dengan infrastruktur, fasilitas, dan prasarana, yang kemudian dijual kepada pihak yang memerlukannya.  Selain  itu,  pada  tahun  2015,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  14  tahun  2015  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Industri  Nasional  Tahun  2015-2035  (RIPIN  2015-2035).  Program dalam  RIPIN  mencakup  penyediaan  lahan  untuk  kawasan  industri  dan/atau kawasan  peruntukan  industri.  Ini  melibatkan  pembentukan  lembaga  dan regulasi Badan Bank Tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri. Badan  Bank  Tanah  adalah  lembaga  khusus  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  tanah  dan  memiliki  peran  dalam  perencanaan,  perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional,  Himawan  Arief  Sugoto,  Badan  Bank  Tanah  berfungsi
30 Andrian Sutedi , Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Sinar Grafika , Jakarta , 2006 ), hlm.77
31 Sanny  Iskandar,  “Pandangan  dan  harapan  dunia  usaha  terhadap  keberadaan  Badan Bank Tanah,” bahan FGD Badan Bank Tanah sebagai Land Manager bagi Kesejahteraan Rakyat Kementerian ATR/BPN, Selasa, 7 Desember 2021

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sebagai  land  manager.32Sebagai  land  manager,  lembaga  ini  akan  merancang strategi pengelolaan tanah untuk memastikan penggunaan tanah yang optimal.
Pemerintah membentuk Badan Bank Tanah dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan tanah demi kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional,  pemerataan  ekonomi,  konsolidasi  tanah,  dan  reforma  agraria.  Badan Bank Tanah melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Ini  termasuk  dasar  hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku:
1) Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi kepentingan umum
2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
3) PP No. 19 Tahun 2021 tentang PEnyelenggaraan tanah bagi penbangunan untuk kepentingan umum
4) Peremn ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan  PP No. 10 19 Tahun 2021.
Berdasarkan  hal  yang  disebutkan  di  atas,  Badan  Bank  Tanah  memiliki wewenang atas berbagai objek tanah yang termasuk dalam kategori berikut: (a) tanah yang dulunya adalah hak milik pribadi; (b) kawasan dan tanah yang tidak dimanfaatkan;  (c)  tanah  yang  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan;  (d)  tanah  yang muncul  karena  berbagai  faktor;  (e)  tanah  hasil  reklamasi;  (f)  tanah  bekas tambang;  (g)  tanah  di  pulau-pulau  kecil;  (h)  tanah  yang  terpengaruh  oleh perubahan tata ruang; dan (i) tanah yang tidak memiliki kepemilikan yang jelas. Badan  Bank  Tanah  melakukan  pengelolaan  tanah  ini  dengan mengoptimalkan  pemanfaatan  tanah-tanah  tersebut,  mengikuti  prinsip-prinsip yang terinspirasi dari praktik pada masa pemerintahan Rasulullah. Pada waktu itu, sekitar satu juta hektar tanah yang diperoleh melalui penaklukan dibagikan kepada kaum muhajirin. Sementara tanah yang diperoleh tanpa kekerasan, tanah terlantar, atau tidak memiliki pemilik, menjadi hak negara dan diberikan kepada Rasulullah sebagai wakil negara yang memiliki kendali penuh atas tanah-tanah tersebut.
Tanah yang menjadi hak Rasulullah kemudian dibagi  antara pejuang, dan sebagian  lagi  dikembalikan  kepada  penduduk  asli  yang  kemudian  memeluk agama  Islam,  seperti  contohnya  di  Hammag,  Hadramaut,  Oman,  dan  wilayah lainnya.  Bagi  tanah  yang  dimiliki  oleh  non-Muslim  atau  penyembah  berhala, mereka  diperbolehkan  untuk  memiliki  tanah  asalkan  mereka  menyetujui pembayaran  pajak  ( kharaj )  dan  mengelolanya  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang
32 Suhaiela  Bahfein, Mengenal  Badan  Bank  Tanah  Versi  UU  Cipta  Kerja,  Apa  Fungsi  dan Perannya?, https://properti.kompas.com/read/2020/10/06/105518921/mengenal-bank- tanah-versi-uu-cipta-kerja-apa-fungsi-dan-perannya?page=all, (diakses 18 Januari 2023)

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
ditetapkan oleh Rasulullah. 33
Gaya pengelolaan Rasulullah yang memperhatikan seluruh lapisan ummat mendapatkan  Islam  menjadi  agama  yang  damai  pada  masa  pemerintahannya. Hal ini pula dilakukan pada masa kepemimpinnan Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah  pertama.  Pengelolaan  tanah  pada  masanya  tidak  terjadi  banyak perubahan.  dimana  tanah  rampasan  perang  kebijakannya  masih  sama  dengan yang Rasulullah lakukan. Hal yang berbeda adalah dimana khalifah Abu Bakar mengambil  alih  tanah-tanah  yang  diberikan  oleh  Rasulullah  kepada  orang murtad kemudian dibagikan keoada orang yang membutuhan dan dimanfaatkan bagi ummat muslim lainnya.
Pada masa pemerintahan Abu Bakar, tidak terjadi banyak perubahan dalam pengelolaan  tanah.  Abu  Bakar  melanjutkan  praktik  yang  serupa  dengan  yang dilakukan  oleh  Rasulullah  terkait  dengan  tanah  rampasan  perang.  Dia  juga memberikan  bantuan  tanah  kepada  orang-orang  yang  membutuhkan  serta mengambil  alih  tanah-tanah  dari  individu  yang  murtad  setelah  wafatnya Rasulullah  SAW.  Tanah-tanah  tersebut  kemudian  dimanfaatkan  untuk kepentingan umat Islam yang lain.
Khalifah  Umar  melakukan  beberapa  perubahan  signifikan  dalam pengelolaan tanah yang ditaklukkan. Umar tidak lagi melaksanakan pembagian tanah sebagai iqta' seperti yang dilakukan pada masa Nabi. Setelah menaklukkan wilayah Irak dan Suriah, Umar mengubah status tanah tersebut sehingga semua tanah  tersebut  menjadi  milik  negara.  Umar  juga  memberlakukan kharaj ,  yaitu pajak, pada tanah-tanah tersebut. Penduduk yang tinggal di tanah tersebut juga dikenakan pajak.
Seluruh pendapatan dari kharaj ini digunakan untuk kepentingan fai' (pajak wakaf) dan juga untuk mendukung pejuang dan keluarga mereka, serta generasi mendatang. Oleh karena itu, tanah rampasan tersebut menjadi milik negara, dan penduduk  asli  diperbolehkan  untuk  tinggal  dan  memanfaatkan  tanah  tersebut dengan syarat membayar kharaj kepada khalifah.
Khalifah  Umar  berpandangan  bahwa  jika  tanah  rampasan  perang  dibagi- bagikan kepada para pejuang, maka generasi  yang akan datang akan kesulitan memanfaatkannya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  tanah  akan  menjadi  milik individu, dan pada akhirnya tanah tersebut dapat hilang dari kepemilikan umat Islam.  Selain  itu,  Umar  juga  berpandangan  bahwa  tanah  memiliki  sifat  yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Tanah bersifat terbatas dan tidak dapat diperbanyak seperti faktor produksi lainnya.
Selain  alasan  tersebut,  menurut  pandangan  Umar,  pemberian  tanah  dapat
33 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, II terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 319

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
memunculkan  feodalisme  baru  dalam  masyarakat.  Hal  ini  bisa  mengakibatkan penurunan  tingkat  produksi  pertanian  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak negatif  pada  ekonomi  dan  keberlanjutan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Umar lebih  memilih  untuk  menjadikan  tanah  sebagai  milik  negara  dan  mengenakan kharaj  pada  tanah  tersebut  agar  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  umum, termasuk mendukung para pejuang dan keluarganya.
Wewenang  yang  melakat  pada  negara  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  yang  harus  diwujudkan  dan  dipertanggungjawabkan.  Secara  ideal kewenangan negara untuk mengelola dan mengadakan tanah harus memegang prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu, sehingga tidak tercipta  konflik  antara  masyarakat  dan  negara,  juga  demi  terciptanya  dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 34

## Penutup
Negara  sebagai  entitas  yang  diberikan  kewenangan,  memiliki  hak untuk  mengelola  semua  yang  ada  di  wilayah  Indonesia,  termasuk pengelolaan  tanah.  Sistem  pengelolaan  tanah  ini  diatur  oleh  peraturan pada  awal  era  Orde  Baru  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Tugas  negara dalam  pengelolaan  tanah  harus  mematuhi  prinsip  keadilan  dan menghormati hak-hak individu guna mencegah konflik antara masyarakat dan negara.
Selain  itu,  hukum  agraria  nasional  juga  bertanggung  jawab  untuk mewujudkan  prinsip-prinsip  kerohanian,  seperti  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Perikemanusiaan,  Kebangsaan,  Kerakyatan,  dan  Keadilan  Sosial, sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  dan  Manifesto  Politik  Republik Indonesia.  Hak  atas  tanah  didasarkan  pada  prinsip  fungsi  sosial,  yang menekankan  bahwa  tanah  harus  dimanfaatkan  sesuai  karakteristik  dan sifatnya, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
Pengelolaan  tanah  oleh  Badan  Bank  Tanah  dalam  perspektif  Hukum Islam menekankan pada konsep pengelolaan tanah yang memperhatikan kepentingan  umum  dan  sosial,  serta  penerapan  pajak  kharaj  untuk mendukung  kepentingan  umum  dan  pejuang.  Hal  ini  berhubungan dengan  upaya  untuk  mencegah  feodalisme  baru  dan  memastikan keberlanjutan masyarakat.
Secara keseluruhan, kesimpulan utama adalah bahwa pengelolaan tanah oleh  negara  harus  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  keadilan,
34 Rofi  Mahanisa,  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Benda  Yang  Ada  Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada, Jurnal Rechtsvinding , Vol. 8 Nomor 3, Semarang: 2009, hlm. 2

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat, dengan menghormati hak-hak  individu.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  stabilitas  dan keberlanjutan masyarakat Indonesia.

## Referensi

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Naskah  akademik  Badan  Bank  Tanah  “Rancangan  Peraturan  Presiden tentang struktur dan tata kelola Badan Bank Tanah, Kemntrian Agratia dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, 2021.
Penjelasan atas Tujuan Undang-Undang-undang Pokok Agraria 5 Tahun
1960.

## Jurnal
Dixon  Sanjaya,  Benny  Djaja,  Pengaturan  Bank  Tanah  dalam  Undang- undang Cipta Kerja dan Implikasi Keberadaan Bank Tanah terhadap Hukum  Pertanahan  di  Indonesia,  Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol 4 No 2 Oktober 2021.
Meli,  Peran  Badan  Bank  Tanah  dalam  Rangka  Menjamin  Kepemilikan Tanah  Melalui  Program  Reforma  Agraria,  Skripsi,  Fakultas  Hukum Universitas Lampung, Bndar Lampung, 2023.
Rofi  Mahanisa,  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Benda  Yang  Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada, Vol. 8 Nomor 3 (Semarang: Jurnal Rechtsvinding, 2009).
Wahyu Bening, Ilham Dwi Rafiqi, Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 2 September 2022.

## Buku
Andrian Sutedi. I mplementasi  Prinsip Kepentingan Umum  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Pembanguna n. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Boedi  Harsono. Menuju  Kesempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional .  Jakarta  : Universitas Trisakti, 2003.
Fazlur  Rahman. Doktrin  Ekonomi  Islam ,  II  terj.  Nastangin.  Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Fifik  Wiryani. Hukum  Agraria  (Konsep  dan  Sejarah  Hukum  Agraria  Era Kolonial Hingga Kemerdekaan) . Malang, Setara Press, 2018.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2,Oktober, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Sanny  Iskandar,  “Pa ndangan  dan  harapan  dunia  usaha  terhadap  keberadaan Badan  Bank  Tanah ,”  bahan  FGD  Badan  Bank  Tanah  sebagai  Land Manager bagi Kesejahteraan Rakyat Kementerian ATR/BPN, Selasa, 7 Desember 2021.
Wahyu Erwiningsih. Hak Menguasai Negara Atas Tanah . Yogyakarta: Total Media, 2009. Yasin Ghadiy. Al-Amwal wa Al-Amlak al- ‘Ammah fil Islam .
Hasil wawancara dengan Yagus Suyadi, Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan  Masyarakat  Adat  di  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 21 Maret 2022.
Internet Suhaiela Bahfein, Mengenal Badan Bank Tanah Versi UU Cipta Kerja, Apa Fungsi dan Perannya?, https://properti.kompas.com/read/2020/10/06/105518921/mengen al-bank-tanah-versi-uu-cipta-kerja-apa-fungsi-dan- perannya?page=all,