## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## CATATAN REFLEKSI ADVOKASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI  (STUDI KASUS DI TIGA PERGURUAN TINGGI DI MATARAM)

## REFLECTION RECORD OF ADVOCATES OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT COLLEGE IN THE PERSPECTIVE OF VICTIMOLOGY CASE STUDIES IN THREE COLLEGES IN MATARAM

## Nunung Rahmania
Universitas Mataram Email: nunung_r@unram.ac.id

## Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram Email: atikazahra@unram.ac.id

## Titin Nurfatlah
Universitas Mataram Email: titinnurfatlah11@unram.ac.id

## Zahratul’ain Taufik
Universitas Mataram Email:  zahratulain.taufik@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tentang yang dialami oleh 7 (tujuh) korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan di Mataram dan bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari korban kekerasan seksual yang dilakukan selama proses pendampingan kasus oleh penulis, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pustaka berupa buku, karya ilmiah, internet, dan data yang relevan dengan tulisan. Proses analisis data dilakukan secara deskriptip deduktif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, 7 (tujuh)  korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram mengalami revictimization yang dilakukan oleh Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Mataram dan Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB sejak awal penerimaan laporan sampai dengan tahap Pemeriksaan Berkas Acara berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban dan menyalahkan korban atas apa yang dialaminya, pihak perguruan tinggi yang mengancam korban akan dikeluarkan dari perguruan tinggi jika melanjutkan ke tahap persidangan, dan oleh masyarakat sekitarnya dan di media sosial yang memandang rendah korban kekerasan seksual seperti korban pemerkosaan yang di anggap sudah tidak perawan. Kedua, perguruan tinggi telah melakukan penanganan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan advokasi. Walaupun tidak semua dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram memberikan pendampingan sebagaimana yang disebut.
Kata Kunci: Refleksi; Advokasi; Korban; Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi

## Abstract
This study aims to analyze and find out about the experiences of seven (seven) victims of sexual violence from three (three) tertiary institutions in Mataram and the form of treatment provided by the tertiary institutions for victims of sexual violence in the tertiary environment. The method used in this research is normative empirical research, namely research using primary and secondary data. Primary data was obtained from victims of sexual violence committed during the case assistance process by the authors, while secondary data was obtained from library data in the form of books, scientific papers, the internet, and data relevant to writing. The process of data analysis was carried out in a deductive-descriptive manner using a statutory approach, a case approach, and a contextual approach. The research results show; First, 7 (seven) victims of sexual violence from 3 (three) universities in Mataram experienced re-victimization by investigators at the Satreskrim Polresta Mataram Police Investigator Unit for Women and Children and Investigators at the Directorate of General Criminal Investigation of the West Nusa Tenggara Police since the beginning receipt of the report up to the Dossier Examination stage in the form of questions that cornered the victim and blamed the victim for what he experienced, the university threatened to expel the victim from college if he continued to the trial stage, and by the surrounding community and on social media who viewed low victims of sexual violence such as victims of fraud who are considered irresponsible. Second, tertiary institutions have handled victims of sexual violence in tertiary institutions in the form of legal assistance, psychological assistance, and advocacy. Although not all of the three universities in Mataram provide the assistance mentioned,

## Keyword: Reflection; Advocation; Victim; Sexual Violence; University

## A. PENDAHULUAN
Tindak Pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena lama namun kembali hangat diperbincangkan oleh publik belakangan ini. Fenomena tersebut sungguh ironis, mengingat perguruan tinggi sebagai tempat menuntut ilmu yang seharusnya jauh dari kekerasan seksual. Akan tetapi, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi kerap kali ditutupi oleh pihak perguruan tinggi demi menjaga nama baik perguruan tinggi. 1 Artinya, perguruan tinggi menutup mata terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tingginya demi menjaga nama baik perguruan tinggi.
Tindakan menjaga nama baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut berdampak pada penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual adalah korban yang bersifat individual yang menderita secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya. Dalam hal ini, kekerasan seksual tidak diartikan secara sempit berupa kekerasan seksual secara fisik semata tapi dapat berupa kekerasan seksual nonfisik yaitu kekerasan seksual secara verbal sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga terdiri dari perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban dan lain sebagainya sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. Dengan kata lain, kekerasan seksual merupakan segala aspek yang
1 Nikmatullah. (2020. Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban:Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, N0. 2, http://journal.uinmataram.ac.id , diakses 17 Maret 2023.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 138~149
bersifat memakasa dan melanggar kesusilaan baik secara fisik maupun nonfisik atau verbal yang bertentangan dengan kehendak korban. Oleh karena itu, sudah seharusnya korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan dan perlindungan dari perguruan tinggi sebagai tempat korban menuntut ilmu bukan sebaliknya.
Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi terdapat 35 (tiga puluh lima) laporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2021. 2 Dari data tersebut tidak mencerminkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi secara akurat. Hal ini terlihat dari data hasil testimoni yang disebar melalui media sosial yang merupakan hasil kerjasama antara Tirto, VICE Indonesia, dan The Jakarta Post sejak 13 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019 dari 29 (dua puluh sembilan) kota dan berasal dari 79 (tujuh puluh sembilan) perguruan tinggi di Indonesia, bahwa terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) kasus kekerasan seksual yang berhubungan dengan perguruan tinggi. 3 Artinya, perbedaan data tersebut menandakan bahwa tidak ada data yang akurat terkait jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang ada di Indonesia termasuk perguruan tinggi yang ada di Mataram.
Berdasarkan data dari LPA Kota Mataram terdapat 5 (lima) kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Mataram dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021. 4 Pada 2020 terdapat 2 (dua) kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi. Kasus pertama dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi disalah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Kasus kedua yakni korban dan pelaku berasal dari perguruan tinggi swasta yang sama di Mataram. Sedangkan pada 2021 terdapat 3 (tiga) kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi di Pulau Lombok yang berlokasi di Mataram dan Lombok Tengah. 5 Dari ketiga kasus tersebut merupakan kekerasan seksual antarmahasiswa. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kasus pemerkosaan disalah satu perguruan tinggi swasta di Mataram yang mana korban dan pelaku berasal dari perguruan tinggi yang sama. 6
Sementara itu, pada 2022 terdapat kasus kekerasan seksual yang menarik perhatian publik yakni kasus kekerasan seksual yang dialami oleh sekitar 10 (sepuluh) mahasiswi dari dua perguruan tinggi di Mataram. 7 Dari yang diperkirakan 10 (sepuluh) korban tersebut, terdapat 6 (enam) korban yang berani melaporkan kasus tersebut kepada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unram dan BKBH melakukan pendampingan terhadap para korban sampai tahap melaporkan ke Direktorat Resesrse Kriminal Umum Polisi Daerah NTB (Ditreskrimum Polda NTB) serta pendampingan konseling psikologis. Kasus tersebut cukup menarik perhatian publik karena dari sekian banyak korban pada kasus kekerasan seksual diduga dilakukan oleh 1 (satu) orang
2 Anugrah Andriansyah, 2022, Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas, https://www.voaindonesia.com , diakses 17 Maret 2023.
3 Wan Ulfa Zuhra dan Aulia Adam. (2019). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota, https://tirto.id , diakes 17 Maret 2023.
4 Ahmad Viqi. (2022) Kekerasan Seksual di Kampus; Terkuak Kasus Kekerasan Seksual di NTB, Pelakunya Maha- siswa-Dosen, https://www.detik.com , diakses 17 Maret 2023.
5 Ibid.
6 Pendampingan oleh Pusat Bantuan Hukum Mangandar. (2021). Mataram.
7 Fitri Rahmawati. (2022). Terduga Pelaku Kekerasan Seksual 10 Mahasiswi Mataram Belum Ditangkap, Korban Trauma , https://regional.kompas.com , diakses 17 Maret 2023.
terduga pelaku dan terduga pelaku tersebut mengaku sebagai dosen (dosen gadungan) disalah satu perguruan tinggi negeri di Mataram.
Berdasarkan kasus pemerkosaan pada 2021 dan kasus kekerasan seksual 2022 diperguruan tinggi di atas, 1 (satu) korban pemerkosaan melaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satrekrim Polresta Mataram yang didampingi oleh Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM). Sedangkan 6 (enam) korban kekerasan seksual pada 2022 melaporkan ke Polda NTB yang didampingi oleh BKBH FH Unram. Dari kedua kasus tersebut, terdapat 7 (tujuh) korban kekerasan seksual yang berasal dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari kedua kasus tersebut, penulis telah melakukan pendampingan secara langsung terhadap para korban. Dari pengalaman pendampingan terhadap 7 (tujuh) korban tersebut, penulis akan menganalisis lebih jauh yang dialami oleh korban kekerasan seksual selama pendampingan dalam prespektif viktimologi. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang mempelajari viktimisai (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 8
Menurut Arif Gosita, viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban. 9 J.E. Sahetapy mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya. 10 Artinya, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek tentang korban. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan membahas catatan refleksi advokasi selama pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram dengan judul “ Catatan Refleksi Advokasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Prespektif Viktimologi (Studi Kasus di Tiga Perguruan Tinggi di Mataram” dengan fokus kajian apa yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi selama pendampingan dan bagaimana bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.

## B. METODE
Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian empiris namun jika ditinjau dari sudut datanya maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang akan mengkaji tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan berlakunya ketentuan hukum di lapangan serta akibat yang ditimbulkan. Metode pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari narasumber di lapangan maupun data pustaka. Data tersebut diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah guna menjawab pertanyaan
8 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. (2006). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 34.
9 G. Widiartana. (2009). Viktomologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan , Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.
10 Ibid., hlm. 2.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 140~149
dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan data sekunder dari data pustaka. Penelitian ini merupakan catatan refleksi advokasi yang telah dilakukan oleh penulis selama mendampingi kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi dari 3 perguruan tinggi di Mataram.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi mengalami revic- timization
Korban Tindak pidana kekerasan seksual kerap mengalami revictimization. Revictimization adalah proses seseorang menjadi korban kembali atau pengulangan menjadi korban. 11 Artinya, revictimization adalah seseorang yang menjadi korban akan menjadi korban kembali atau korban untuk kedua kalinya atas tindakan orang lain terhadapnya.
Revictimization yang dialami oleh korban kekerasan seksual berupa pernyataan yang menyalahkan korban dan merendahkan martabat korban atas apa yang menimpanya. Revictimization kerap dilakukan oleh penegak hukum maupun oleh perguruan tinggi tempat korban menempuh pendidikan bahkan oleh masyarakat. Hal ini terkesan bahwa para korban kekerasan seksual merupakan orang yang hina sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan didiskriminasi oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan bagi korban kekerasn seksual.
Korban kekerasan seksual tidak seharusnya mendapatkan pernyataan yang menyalahkan korban atas apa yang menimpanya karena korban kekerasan seksual mengungkapkan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi korban. Tanpa adanya keberanian dari korban untuk mengungkapkan ke orang lain, maka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak akan terungkap. Dengan kata lain, keberanian korban untuk mengungkapkan apa yang dialaminya merupakan pintu pembuka untuk mengetahui adanya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. 12 Disisi lain, tidak sedikit korban kekerasan seksual di perguruan tinggi memilih diam dan tidak melaporkan yang dialaminya ke pihak yang berwajib karena takut adanya pernyataan yang menyalahkan korban atau merendahkan martabat para korban sehingga adanya ketakutan menjadi korban kembali atau korban kedua kalinya kerap menjadi salah satu hambatan terungkapnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Revictimization kerap terjadi di kalangan mahasiswa sebagaimana yang telah didokumentasikan dalam buku Terri L. Messman-Moore, Amy A. McConnell chapter 13 tentang Intervention for Sexual Revictimization Among Collage Women mengemukakan
11 Nur Adilla M. (2021). Reviktimisasi terhadap Korban Perkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Korban X di Kec. Gunung Sahilan), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, https://repository.uir.ac.id , dikases pada 17 Maret 2023.
12 Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban:Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, N0. 2, http://journal.uinmataram.ac.id , diakses 17 Maret 2023.
bahwa yang mengalami revictimization salah satunya adalah di kalangan mahasiswa 13 . Artinya, mahasiswa menjadi salah subyek yang mengalami revictimization. Hal ini dialami juga oleh 7 (tujuh) mahasiswi korban kekerasan seksual dari 3 perguruan tinggi yang mengalami revictimization selama proses penanganan.
Korban kekerasan seksual menjadi korban kembali atau revictimization dari 7 (tujuh) korban kekerasan seksual dari 3 perguruan tinggi di Mataram yang terdiri dari 1 (satu) korban pemerkosaan berinisial Melati yang berasal dari perguruan tinggi swasta (PT A), 1 (satu) korban kekerasan seksual berinisial Mawar yang berasal dari perguruan tinggi swasta (PT B), dan 5 (lima) korban kekerasan seksual yang berinisial Anggrek, Bungga, Casturi, Dahlia, dan Episcia yang berasal dari perguruan tinggi negeri (PT C). Dari 7 (tujuh) korban tersebut mengalami revictimization .
Revictimization yang dialami oleh korban kekerasan seksual kerap terjadi terutama di kepolisian yang terkesan menyalahkan korban atau blaming the victim atas apa yang menimpanya. Kepolisian menganggap bahwa korban kekerasan seksual memiliki kontribusi atas apa yang dialaminya. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 7 (tujuh) korban yang mengalami revictimization pada saat proses pelaporan sampai dengan pemeriksaan oleh penyidik UPPA Satresktim Polresta Mataram (kasus pemerkosaan) dan penyidik di Ditreskrimum Polda NTB (kasus pelecehan seksual berupa pencabulan dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban). Dari 7 (tujuh) korban kekerasan seksual tersebut diajukan pertanyaan yang menyalahkan korban atau memandang rendah korban. Selain itu, selama proses pemeriksaan oleh penyidik, korban disuruh menceritakan peristiwa yang dialami dari awal sampai akhir. Tentu korban yang masih merasakan trauma atas apa yang dialami merasa menjadi korban kembali ketika harus mengungkapkan kembali peristiwa yang mengerikan tersebut. Disisi lain, penyidik yang memeriksa salah satu korban berinisial Casturi dari PT C adalah laki-laki. Hal ini membuat korban malu untuk menceritakan segalanya, apalagi masih adanya trauma dengan laki-laki. Artinya, secara tidak langsung tindakan yang dilakukan oleh penyidik di UPPA Satreskrim Polresta Mataram dan di Ditreskrimum Polda NTB mencerminkan telah terjadi revictimization .
Revictimization yang dilakukan oleh penyidik di UPPA Satreskrim Polresta Mataram dan Ditreskrimum Polda NTB bertolak dari pandangan yang menyalahkan korban tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mendelsohn bahwa korban menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. 14 Artinya, peristiwa yang dialami oleh korban karena kelalaiannya. Selain itu, Schaffer juga membagi tipologi korban dan salah satunya terdapat tipologi korban provocative victims . Provocative victims, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Artinya, dari pandangan Mendelshon dan Schafffer akan korban tersebut masih menganggap bahwa korban memiliki andil atau kotribusi atas apa yang menimpanya.
13 Terri L. Messman-Moore dan Amy A. McConnell, 2018, chapter 13; Intervention for Sexual Revictimization Among Collage Women, Miami University , Oxford, OH, United State, Sexual Assault Risk Reduction and Resistance.
14 C. Maya Indah. (2014). Perlindungan Korban; Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group , hlm. 35.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 142~149
Pandang sebagaimana yang dikemukakan oleh Mendelshon dan Schaffer yang cenderung blaming the victim sudah tidak relevan. Pendekatan yang melihat sejauhmana korban berkontribusi terhadap tindak pidana sudah tidak relevan dan pendekatan tersebut dianggap pendekatan yang problematik oleh para ahli viktimologi seperti Sandra Walkate. 15 Artinya, Penyidik yang menganggap korban berkontribusi dalam tindak pidana kekerasan seksual tersebut sangat disayangkan karena Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakkan hukum. Polisi sebagai penegak hukum harusnya memiliki pemikiran atau yang berprespektif victim saat berhadapan dengan korban kekerasan seksual tanpa menyalahkan korban atau memandang rendah korban. Selain itu, Polisi harus melihat korban kekerasan seksual sebagai orang yang dirugikan baik secara fisik maupun psikis dalam suatu tindak pidana bukan melihat kontribusi korban atas apa yang menimpanya.
Sementara itu, korban pemerkosaan berinsial Melati yang berasal dari PT A mendapatkan diskriminasi berupa ancaman akan di keluarkan oleh pejabat rektorat pada perguruan tingginya jika melanjutkan kasusnya hingga ke persidangan. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi terhadap korban Melati tersebut merupakan bentuk revictimization oleh pihak perguruan tinggi. Disisi lain, intervensi yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi tersebut demi menjaga nama baik perguruan tinggi. Artinya, perguruan tinggi akan menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguran tingginya guna kepentingan perguruan tinggi dan hal ini terkesan mengabaikan hak-hak korban. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nikmatullah dengan mengutip tirto.id, 2020; nasional.tempo.com, 2019;p shk.or.id, 2020; jogja. suara.com, 2020; lpmhumanika.blogspot.com, 2019, bahwa birokrasi atau kampus yang mengutamakan nama baik kampus akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual. 16 Artinya, korban pemerkosaan menjadi korban kembali atau revictimization atas tindakan perguruan tinggi yang mengutamakan kepentingan nama baik perguruan tinggi dan mengabaikan hak-hak korban.
Selain revictimization yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian dan pihak perguruan tinggi, masyarakat juga merupakan pihak yang dapat menyebabkan korban menjadi korban kembali atau revictimization karena korban kekerasan seksual kerap mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat disekitarnya. Adanya anggapan bahwa seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan sudah tidak perawan lagi, bahkan masyarakat akan mencemooh korban dan menyatakan korban yang bersalah karena tidak bisa menjaga diri dan sebagainya. Adanya stigma tersebut terhadap korban lebih menyakitkan bagi korban, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang mana di semua sosial media memberitakan terkait kasus kekerasan seksual yang korban alami secara detail padahal secara kodek etik jurnalis tidak dibenarkan walaupun secara identitas korban dirahasiakan di media sosial tapi secara tidak langsung tetap mempengaruhi psikis korban kekerasan seksual. Selain itu,
15 Sri Wiyanti Eddyono. (2020). Perkembangan Pemikiran Viktimologi di Indonesia , Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm 6.
16 Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban:Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, N0. 2, http://journal.uinmataram.ac.id , diakses 17 Maret 2023
E-ISSN : 2775-362X dari berita-berita di sosial media tersebut terdapat komentar-komentar buruk terhadap korban sehingga korban lebih stress dan akhirnya korban menutup diri dari lingkungan di sekitarnya. Inilah yang dinamakan penderitaan korban secara sosial. Penderitaan korban secara sosial merupakan salah satu bentuk revictimization yang dilakukan oleh masyarakat.

## 2. Bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban tin- dak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
Perguruan tinggi sebagai tempat para mahasiswi korban kekerasan seksual menempuh pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendididkan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021). Adapun bentuk kewajiban perguruan tinggi dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 berupa pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Lebih lanjut dalam Pasal 11 Permendibudristek tersebut menyebutkan bahwa pendampingan kepada korban berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani.
Selain itu, dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang hak korban atas penanganan berupa hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
Berdasarkan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 di atas bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual. Sementara itu, secara yuridis sebagaimana diatur dalam Permendikbutristek No. 30 Tahun 2021 dan UU TPKS telah mengatur tentang penanganan terhadap korban kekerasan seksual dan bentuk penanganan yang harus diberikan kepada korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, berpijak pada 2 kebijakan yang mengatur tentang kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tersebut, maka yang menjadi pertanyaannya adalah “apakah bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di kota Mataram?”. Adapun bentuk penaganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap 7 (tujuh) korban kekerasan seksual dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi di Mataram sebagai berikut:
1.  Pendampingan Hukum/Layanan Hukum
Pendampingan hukum merupakan bagian terpenting dalam proses penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual hendaknya didampingi oleh kuasa hukum atau paralegal agar korban memperoleh
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 144~149
pendampingan yang tepat dan memperoleh informasi yang benar terkait kasus yang dihadapinya. 17 Adapun pendampingan hukum yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap 7 (tujuh) korban kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram dilakukan dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:
a.  Tahap penerimaan laporan dari korban kekerasan seksual
Pada korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dialami oleh Melati dari PT A pada tahun 2021 tidak memperoleh pendampingan hukum dari perguruan tingginya untuk mendampingi kasus yang dihadapinya, tapi meminta bantuan hukum dari PBHM. Awalnya korban Melati telah melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami pasca pemerkosaan yang ditemani oleh temannya di UUPA Satreskrim Polresta Mataram. Namun, penyidiknya menyarankan untuk menenangkan diri dulu baru lapor kembali ke Polres Mataram. Karna ada penolakan tersebut, dalam kurun waktu 1x24 jam, teman korban melaporkan yang dialami oleh korban ke PBHM dan PBHM menerima laporan tersebut dan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan. Artinya, pada korban Melati dari PT A tidak mendapatkan pendampingan hukum dari perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan melainkan bantuan hukum dari luar perguruan tinggi.
Sementara itu, korban kekerasan seksual berinsial Mawar dari PT B juga tidak mendapat pendampingan hukum dari perguruan tinggi tempatnya menempuh pendidikan. Korban Mawar melaporkan kasusnya ke BKBH FH unram sehingga BKBH FH Unram yang meberikan pendampingan hukum. Artinya, Mawar dari PT B tidak mendapatkan pendampingan hukum dari perguruan tinggi tempatnya menempuh pendidikan. Sedangkan 5 (lima) korban kekerasan seksual dari perguruan tinggi PT C melaporkan kasusnya ke BKBH FH Unram juga sehingga pendampingan hukum terhadap 5 (lima) korban tersebut di damping oleh BKBH FH Unram. Dari 5 (lima) korban kekerasan seksual dari PT C tersebut mendapatkan pendampingan hukum dari perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa korban kekerasan seksual tidak semuanya mendapatkan pendampingan hukum dari perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan. Dengan kata lain, bahwa masih ada perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk meneberikan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun, ada juga perguruan tinggi yang telah malaksanakan kewajibannya untuk meberikan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tingginya.
b.  Tahap asessment
Setelah menerima laporan dari korban kekerasan seksual, tahap selanjutnya dilakukan adalah tahap asessment. Asessment dilakukan untuk memperoleh informasi yang dialami oleh korban kekerasan seksual sebagai dasar untuk mengidentifikasi apakah yang dialami oleh korban termasuk kekerasan seksual
17 A. Muchaddam Fahham (ed.). (2015). Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 15.
atau tidak agar dapat didampingi lebih lanjut. Selain itu, tujuan dari asessment adalah untuk mengetahui kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual.
Asessment yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) korban kekerasan seksual dengan cara wawancara langsung oleh pendamping hukum guna mengetahui peristiwa yang dialami. Dalam proses wawancara langsung tersebut, pendamping hukum memperoleh informasi dari korban kekerasan seksual dan dari informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk membuat kronologis kasus untuk membuat laporan kepolisian. Setelah membuat laporan kepolisian, pendamping hukum mendapingi korban kekerasan seksual untuk memasukkan laporan di UPPA Satreskrim Polresta Mataram bagi korban kekerasan seksual berinisial Melati dari PT A dan untuk 6 (enam) korban kekerasan seksual dari PT B dan PT C memasukkan laporan kepolisan di Ditreskrimum Polda NTB.
c.  Tahap pendampingan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan pendampingan dalam proses membuat laporan ke Kepolisian, tapi pendampingan dilakukan juga pada tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.  Pada saat BAP, pendamping hukum bersifat pasif karena yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik. Walaupun bersifat pasif pada saat BAP, namun pendamping hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya revictimization pada korban kekerasan seksual melalui pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Namun, revictimization yang dilakukan oleh penyidik tidak hanya pertanyan yang menyudutkan korban tapi dengan korban menceritakan sejak awal hingga akhir peristiwa yang dialami, maka korban kekerasan seksual sudah mengalami revictimization karena korban yang baru mengalami peristiwa yang mengerikan dalam hidupnya tentu masih trauma tapi harus menceritakan kembali peristiwa yang dialami demi kepentingan pemeriksaan.
d.  Tahap pendampingan di persidangan
Persidangan adalah tahap akhir dalam proses pendampingan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Walaupun dalam hukum acara pidana korban diwakilkan oleh Jaksa Penuntu Umum dalam proses persidangan di pengadilan, akan tetapi jika korban kekerasan seksual masih trauma saat dimintai keterangan sebagai saksi korban di persidangan dan korban membutuhkan pendampingan oleh pendampingnya atau orang yang dipercayakan maka atas izin dari Majelis Hakim, korban dapat di damping oleh pendampingnya atau orang yang dipercayakan oleh korban.
Salah satu korban kekerasan seksual yang didampingi oleh pendampingnya hingga tahap persidangan adalah korban kekerasan seksual berinisial Melati dari PT A. Korban masih mengalami trauma atas peristiwa pemerkosaan yang dialami sehingga ada ketakutan untuk memberikan kesaksian sendiri di persidangan. Oleh karena itu, korban meminta didampingi oleh pendamping yang mendampinginya sejak awal penanganan kasus tersebut.  Akan tetapi, selam proses persidangan, korban mengalami revictimization. Bentuk revictimization tersebut berasal dari tim
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 146~149
penasehat hukum pelaku pemerkosaan yang menanyakan hal-hal yang menyudukan korban.
Berdasarkan tahapan-tahapan dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual di atas, dapat dikatakan bahwa korban mengalami revictimization berkali-kali karena dari tahap awal menerima laporan sampai dengan tahap persidangan korban kekerasan seksual akan ditanyakan hal yang sama terkait peristiwa yang dialami. Artinya, korban kekerasan seksual yang masih merasakan trauma atas apa yang dialaminya namun dituntut untuk mengingat dan menceritakan kembali peristiwa yang telah dialaminya demi kepentingan proses hukum.
2.  Pendampingan Psikologis
Dampak kekerasan seksual terhadap korban bukan secara fisik semata, namun dari aspek psikologis juga berpengaruh. Dampak psikologis tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti luka fisik, tapi dampak psikologis akibat kekerasan seksual menimbulkan trauma yang tidak pasti akan sembuh seperti luka fisik. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa dampak psikologis tidak sesederhana pemikiran kita karena dampak psikologis dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku korban.
Selain itu, pendampingan psikologis diberikan kepada korban kekerasan seksual karena korban biasanya mengalami rasa rendah diri dan krisis kepercayaan terhadap siapapun termasuk keluarga. 18 Selain itu, korban juga khawatir jika tidak diterima kembali oleh masyarakat jika mengetahui apa yang dialaminya sehingga korban kekerasan seksual memiliki keinginan untuk bunuh diri berkali-kali. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan psikologis pasca kekerasan seksual yang dialaminya.
Pendampingan psikologis dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual termasuk 7 (tujuh) korban kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram. Korban kekerasan seksual berinisial Melati dari PT A memperoleh pendampingan psikologis yang difasilitasi oleh DP3AP2KB Provinsi NTB dan pemeriksaan psikologis korban di periksa di Rumah Sakit Unram Mataram. Sedangkan korban kekerasan seksual berinisial Mawar dari PT B memperoleh pendampingan psikologi dari Unit Konseling dan Bimbingan Karir Fakultas Kedokteran (UKBK FK) Unram. Sementara itu, 5 (lima) korban kekerasan seksual dari PT C juga memperoleh pendampingan psikologis dari UKBK FK Unram, namun yang memperoleh pendampingan hanya 2 (dua) korban kekerasan seksual yang berinisial Anggrek dan Bungga, sedangkan 3 (tiga) korban lainnya tidak hadir saat dijadwalkan untuk konseling psikologis.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa perguruan tinggi tidak serta merta memberikan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tingginya walaupun perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan psikologis dalam proses penanganan korban kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021. Begitupun sebaliknya bahwa perguruan tinggi juga telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan
pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tingginya.
3. Advokasi
Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik bukan kepentingan pribadi. 19 Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan ( approaches ) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksankan. 20 Artinya, advokasi adalah pembelaan terhadap kepentingan publik terhadap orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap sesuatu yang dilakukan. Selain itu, advokasi dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan yang berpihak kepada masyarakat, dalam hal ini yang berpihak terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 21
Upaya advokasi yang telah dilakukan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual yang berinisial Melati dari PT A perguruan tinggi di Mataram yakni advokasi yang dilakukan PBHM ke DP3AP2KB Provinsi NTB supaya korban mendapatkan tempat perlindungan berupa rumah aman untuk ditempati sementara selama proses penanganan kasusnya. Namun, pada proses penanganan tersebut korban mendapatkan ancaman dari pihak perguruan tinggi akan di keluarkan dari perguruan tingginya sehingga DP3AP2KB Provinsi NTB melakukan advokasi ke PT A supaya tidak mengeluarkan korban Melati karena Melati adalah korban sehingga harus dilindungi bukan dikeluarkan dari perguruan tinggi. Artinya, DP3AP2KB berusaha melakukan pendekatan ke PT A untuk mempengaruhi kebijakan daripada PT A tersebut.
Selain itu, advokasi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap 6 (enam) korban dari PT B dan PT C di Mataram. Advokasi yang pertama kali dilakukan oleh BKBH FH Unram dan akademisi FH Unram adalah bertemu dengan Kapolda NTB. Setelah pertemuan tersebut, BKBH FH Unram dan Penyidik Ditreskrimum Polda NTB melakukan gelar perkara kasus tersebut. Dari gelar perkara tersebut, ada upaya advokasi lebih lanjut dengan para akademisi di FH Unram dengan penyidik Polda NTB yang difasilitasi oleh FH Unram untuk mencari solusi dari kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 6 (enam) korban kekerasan seksual. Namun, advokasi dengan para akademisi tersebut masih terdapat akademisi yang menyalahkan korban atau belum berprespektif korban dalam menanggapi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 6 (enam) korban.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa pihak kampus dari PT A telah melakukan revictimization terhadap korban kekerasan seksual. Dengan ingin mengeluarkan korban dari perguruan tinggi oleh pihak perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk revictimization sehingga DP3AP2KB Provinsi NTB melakukan pendekatan advokasi. Selain itu, pandangan akademisi yang belum berprespektif korban dalam kasus kekerasan seksual sangat disayangkan karena secara tidak langsung korban mengalami
19 Teuku Zuladi, (Tahun) Advokasi Sosial , Dosen Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Ban- da Aceh, https://jurnal.ar-raniry.ac.id, diakses 17 Maret 2023.
20 Ibid.
21 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
148~149
revectimization . Artinya, selama proses advokasi juga dapat terjadi revictimization walaupun tidak dirasakan langsung oleh korban kekerasan seksual.

## D.   KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama , 7 (tujuh) korban tindak pidana kekerasan seksual dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram mengalami revictimization atau menjadi korban kembali selama proses penanganan. Revictimization dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik di UPPA Satreskrim Polresta Mataram dan penyidik di Ditreskrimum Polda NTB yang menyalahkan korban atas apa yang menimpanya dan memberikan pertanyaan- pertanyaan yang menyudutkan korban selama proses pemeriksaan. Revictimization juga dilakukan oleh pihak dari perguruan tinggi yang mengancam korban kekerasan seksual jika melanjutkan kasusnya hingga tahap persidangan maka akan dikeluarkan, hal ini dilakukan demi menjaga nama baik perguruan tinggi. Selain reviktimization oleh aparat penegak hukum dan pihak perguruan tinggi tempat korban menempuh pendidikan, korban juga mengalami revictimization dari masyarakat di sekitarnya yang menyalahkan korban atas apa yang dialaminya dan memandang rendah korban seperti korban pemerkosaan yang sudah dianggap tidak suci dan sebagainya. Kedua , bentuk penanganan yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap korban berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologi, dan advokasi. Namun, dari 3 (tiga) perguruan tinggi di Mataram tempat korban kekerasan seksual menempuh pendidikan, hanya 1 (satu) perguruan tinggi yang melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
G. Widiartana, 2009, Viktomologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan , Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Terri L. Messman-Moore dan Amy A. McConnell, 2018, chapter 13; Intervention for Sexual Revictimization Among Collage Women, Miami University , Oxford, OH, United State, Sexual Assault Risk Reduction and Resistance.
C. Maya Indah, 2014, Perlindungan Korban; Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group .
A. Muchaddam Fahham (ed.), 2015, Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika

## Journal
Nikmatullah, 2020, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban:Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, N0.
2, http://journal.uinmataram.ac.id.
Nur Adilla M, 2021, Reviktimisasi terhadap Korban Perkosaan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Korban X di Kec. Gunung Sahilan), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, https://repository.uir.ac.id.
Sri Wiyanti Eddyono, 2020, Perkembangan Pemikiran Viktimologi di Indonesia , Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
Teuku Zuladi, Advokasi Sosial, Dosen Prodi PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, https://jurnal.ar-raniry.ac.id.

## Internet
Anugrah Andriansyah, 2022, Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas, https://www. voaindonesia.com
Wan Ulfa Zuhra dan Aulia Adam, 2019, Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota, https://tirto.id
Ahmad Viqi, 2022, Kekerasan Seksual di Kampus; Terkuak Kasus Kekerasan Seksual di NTB, Pelakunya Mahasiswa-Dosen, https://www.detik.com
Fitri Rahmawati, 2022, Terduga Pelaku Kekerasan Seksual 10 Mahasiswi Mataram Belum Ditangkap, Korban Trauma , https://regional.kompas.com