## PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DI KAWASAN KONSERVASI KECAMATAN BOGOR SELATAN
Maskawan Siahaan 1 , Soekmana Soma 2 , Zefri 3
1 Mahasiswa Pascasarjana Magister Teknik Universitas Krisnadwipayana
maskawan_siahaan@yahoo.com
2Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah Universitas Krisnadwipayana pelayanan.terpadu.mt@gmail.com
3Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah Universitas Krisnadwipayana pelayanan.terpadu.mt@gmail.com
Abstract : The South Bogor District which is a conservation area who has a function and the role of  conservation  area  and  land  that  can  provide  portection  for  the  area  of  his  men,  and  is  the settlement  with  congestion  low.  But  the  development  of  the  settlement  within  10  years,  from  the 2007-2016  has  resulted  in  the  change  in  the  use  of  the  land  in  this  area  of  481,91  Ha  or  an average of 48.19 Ha/year. The purpose  of this research is composed a strategy that needs to be done to control the develop housing area, so that the existence of a conservation are stay awake. Methods used is method superimpose and scoring then do the factors that most influential on the aberration  of  utilization  of  land.  From  the  analysis  of  the  level  of  threat  is  conservation  areas, most of the area included in the middle classification with an area of 938.58 Ha (46.55 %), a high threat  level  of  283.30  Ha  (14.05%),  while  low  threat  level  with  an  area  reaching  794.26  Ha (39.40%). In addition, from the overlay of the spatial pattern map contained in the RTRW with the existing conditions, it shows existence land use mismatches specified in the spatial plan an area of 1,662.40 Ha or 59.77%. The factors that cause the change in land use in this conservation area are  population  development,  socio-economic  conditions,  accessibility,  supervision  of  settlement construction, and licensing problems. Output  the study of internal factors and external factors is conducted  then  a  strategy  can  be  done    improve  the  supervision  of  development  involving  with communities by cracking down on violations of the utilization of space in the area that are not in accordance  with  the  spatial  plans,  as  well  as  maintain and  preserve  conservation  areas through the housing development that environmentally.
Key Words: control, settlement, conservation area, land change Abstrak  : Kecamatan  Bogor  Selatan  merupakan  kawasan  konservasi  yang  memiliki  fungsi  dan peran  sebagai  daerah  resapan  air  dan  tanah  yang  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  kawasan bawahannya,  dan  merupakan  kawasan  permukiman  dengan  kepadatan  rendah.  Namun perkembangan kawasan permukiman  dalam waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2007  – 2016 telah mengakibatkan perubahan penggunaan lahan di kawasan ini seluas 481,91 Ha atau rata-rata 48,91 Ha  per  tahun.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menyusun  strategi  yang  perlu  dilakukan  untuk mengendalikan  pengembangan  kawasan  permukiman  sehingga  keberadaan  kawasan  konservasi tetap  terjaga.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  superimpose  dan  pembobotan  kemudian dilakukan  analisis  faktor-faktor  yang    paling  berpengaruh  terhadap  terjadinya  penyimpangan pemanfaatan lahan.
Dari  hasil  analisis  tingkat  keterancaman  kawasan  konservasi,  sebagian  besar  termasuk  dalam klasifikasi sedang seluas 938,58 Ha (46,55%), tingkat ancaman tinggi seluas 283,30 Ha (14,05%), tingkat ancaman rendah seluas 794,26 Ha (39,40%). Selain itu dari hasil overlay peta rencana pola ruang yang dimuat dalam RTRW dengan kondisi eksisting, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan  lahan  yang  ditetapkan  dalam  RTRW  seluas  1.205,05  Ha  atau  59,77%.  Adapun faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perubahan  pemanfaatan  lahan  di  kawasan konservasi ini adalah perkembangan penduduk, kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas, pengawasan pembangunan permukiman, dan masalah perizinan.
Dari  hasil  kajian  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang  dilakukan  maka  strategi  yang  perlu dilakukan  untuk  mengendalikan  kawasan  permukiman  adalah  dengan  meningkatkan  pengawasan pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat dengan menindak pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta menjaga dan melestarikan kawasan konservasi melalui pembangunan permukiman yang berwawasan  lingkungan.
Kata Kunci : jurnal, naskah, panduan, penulisan

## PENDAHULUAN
Pertambahan  jumlah  penduduk  dalam suatu kota akan berdampak kepada meningkatnya kebutuhan  perumahan,  namun  disisi  lain  alam memiliki  keterbatasan  sehingga  perlu  adanya pengaturan mengenai pemanfaatan lahan perumahan.  Selain  itu  ketersediaan  lahan  dan tingginya  nilai  lahan  di  suatu  kota  juga  menjadi suatu  masalah  utama.  Perkembangan  wilayah terbangun  yang  timbul  secara  sporadis  dibagian pinggiran  wilayah  kota  merupakan  fenomena yang  terjadi  pada  kebanyakan  kota  besar  di Indonesia.  Lingkungan  perumahan  padat  di bagian  tengah  kota  atau  kampung  padat merupakan  masalah  perumahan  yang  juga  perlu menjadi  perhatian  khusus  untuk  ditangani (Sujarto,  2011).  Hal  tersebut  dilakukan  karena perumahan  dan  permukiman  merupakan  salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun  manusia  Indonesia  yang  seutuhnya. Selain  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dasar manusia,  perumahan  dan  permukiman,  papan juga  berfungsi  strategis  di  dalam  mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian  budaya,  dan  peningkatan  kualitas generasi  di  masa  akan  datang  yang  berjati  diri (Sugandhy dan Hakim, 2009).
Kota Bogor merupakan salah satu wilayah dengan  perkembangan  tinggi  di  Provinsi  Jawa Barat dan secara regional mempunyai keterkaitan yang  erat  dengan  Provinsi  DKI  Jakarta, khususnya dalam lingkup Kawasan Jabodetabek. Sebagai  salah  satu hinterland Jakarta,  Kota Bogor  telah  berkembang  menjadi  daerah limpahan  Kota  Jakarta,  terutama  pada  sektor permukiman.  Perkembangan  tersebut  telah  pula mengancam  keberadaan  Kota Bogor  sebagai Kawasan  Jabodetabekpunjur  yang  memiliki fungsi  sebagai  daerah  kawasan  konservasi  air dan tanah (Perpres Nomor 54 Tahun 2008).
Kecamatan  Bogor  Selatan  sebagai  salah satu  Kecamatan  di  Kota  Bogor  diarahkan  untuk kawasan konservasi (kawasan resapan air) karena kedudukan  dan  kondisi  geografisnya  yang memiliki  banyak  sumber  mata  air  dan  kawasan permukiman  dengan  kepadatan  rendah  (RTRW Kota  Bogor,  2011).  Dengan  demikian  perlu adanya  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap kawasan  ini  sehingga  dapat  terjaga  fungsinya sebagai  kawasan  lindung.  Hal  ini  sesuai  dengan amanat  UU  No.  32  Tahun  1990  tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung,  bahwa  kawasan resapan air digolongkan sebagai kawasan lindung yang  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan bagi kawasan di bawahnya.
Kawasan  konservasi  yang  berada  di Kecamatan  Bogor  Selatan  meliputi:  Kelurahan Mulyaharja,  Pamoyanan,  Genteng,  Kertamaya, Rancamaya,  Bojongkerta,  dan  Harjasari    (Perda No.  8  Tahun  2012).  Dengan  demikian  perlu adanya  pengawasan  dan  perlindungan  terhadap kawasan  ini  sehingga  dapat  terjaga  fungsinya sebagai kawasan lindung.
Namun perkembangan kawasan permukiman di wilayah ini selalu meningkat dan telah  terjadi  perubahan  penggunaan  lahan  dari lahan  pertanian  atau  lahan  terbuka  lainnya, sempadan  sungai  menjadi  kawasan  perumahan dan permukiman, bahkan dari ruang terbuka hijau maupun  kawasan  konservasi  menjadi  kawasan permukiman.  Perkembangan  permukiman  ini cenderung  bersifat  sporadis  dan  masif,  yaitu dengan  menyebarnya  kawasan  permukiman  di kawasan konservasi yang menjadi potensi sumber air dan resapan, berada pada bantaran sungai serta berada  pada  lereng-lereng  curam  yang  dapat menyebabkan  longsor  sehingga  mengancam keselamatan penghuninya.
Berdasarkan  data  RTRW  Kota  Bogor Tahun 2017, bahwa di Kecamatan Bogor Selatan telah  terjadi  perubahan  penggunaan  lahan  yang signifikan, yaitu dari tahun 2007-2012 luas lahan terbangun  meningkat  menjadi  568,58  Ha  atau bertambah  seluas  186,07  Ha  (48,64%).  Kondisi tersebut    menunjukkan,  bahwa  telah  terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman,  dan  tentunya  dapat  mengancam keberadaan  kawasan  konservasi  sehingga  akan menimbulkan bencana dikemudian hari. Seharusnya  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah menjadi  pedoman  atau  panduan  alokasi  ruang agar pembangunan suatu wilayah tidak melampaui  daya  dukungnya  (Rustiadi,  et.  al, 2011).  Hal  ini  apabila  tidak  segera  dikendalikan dan diarahkan akan menimbulkan bencana seperti berkurangnya  persediaan  air  tanah,  longsor  dan banjir  yang  mengancam  rusaknya  kawasan konservasi maupun di wilayah hilirnya. Konservasi  merupakan  sebuah  upaya  untuk menjaga,  melestarikan,  dan  menerima  perubahan dan/atau pembangunan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis  dan  serta  merta,  melainkan  perubahan secara  alami  yang  terseleksi.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  tetap  memelihara  identitas  dan sumber  daya  lingkungan  dan  mengembangkan beberapa  aspeknya  untuk  memenuhi  kebutuhan arus  modernitas  dan  kualitas  hidup  yang  lebih baik. Adapun  tujuan  dari  kawasan  konservasi adalah untuk mendapatkan bentuk penataan ruang
dan  arah  pengelolaan  kawasan  konservasi  yang optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi dari kawasan lindung itu sendiri serta untuk mencegah timbulnya  kerusakan  lingkungan  (UU  No.  5 Tahun 1990).
Seiring  dengan  semakin  banyaknya produk-produk  rencana  tata ruang  yang telah diperdakan,  dalam  mekanisme  pelaksanaan, terdapat  didalamnya  pengendalian  pemanfaatan ruang yang dibutuhkan dalam mengawal implementasi Perda RTRW yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang saat ini  menjadi  hal  yang  penting  untuk  mengawal implementasi penataan ruang yang tertib. Hal ini sesuai  dengan  UU  No.  26  Tahun  2007  Pasal  1 yang menjelaskan, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  1)  mengetahui  tingkat  ancaman  bahaya terhadap  rusaknya  kawasan  konservasi,  2) mengkaji  perubahan  penggunaan  lahan  kawasan permukiman di kawasan konservasi, 3) mengetahui  perkembangan  penduduk  sehingga menyebabkan  terjadinya  perubahan  penggunaan lahan untuk permukiman, 4) mengetahui terjadinya  perkembangan  permukiman  sehingga menyebabkan  penyimpangan  pemanfaatan  lahan di  kawasan  konservasi,  5)  menganalisis  faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya
penyimpangan pemanfaatan lahan permukiman di kawasan  konservasi  sehingga  menjadi  tidak terkendali,
6)
menganalisis kesesuaian pemanfaatan  lahan  antara  arahan  RTRW  dengan kondisi eksisting, dan 7) menyusun strategi yang perlu dilakukan untuk mengendalikan pengembangan  kawasan  permukiman  sehingga keberadaan kawasan konservasi tetap terjaga.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya tujuh kelurahan yang merupakan kawasan konservasi dengan luas 2.016,14 Ha (lihat Gambar 1). Adapun kelurahan yang termasuk dalam kawasan konservasi adalah: kelurahan  Mulyaharja,  Pamoyanan,  Genteng, Kertamaya, Rancamaya, Bojongkerta, dan Harjasari  (Perda  No.  8/2012).  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  peta  citra landsat  tahun  2007,  2012,  dan  tahun  2016,  serta data  pendukung  berupa  jumlah  penduduk  dan jumlah permukiman dalam waktu 10 tahun.
Untuk  mengetahui  tingkat  ancaman kawasan konservasi digunakan analisis fisik yang
meliputi:  curah  hujan,  kemiringan  lahan,  jenis tanah,  jenis  batuan,  dan  penggunaan  lahan. Sedangkan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan kawasan permukiman dilakukan  analisis superimpose peta  tahun  2007, 2012,  dan  2016.  Sementara  untuk  mengetahui perkembangan penduduk dan permukiman dilakukan  analisis  deskriptif,  sedangkan  untuk mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya perubahan  pemanfaatan  lahan  dilakukan  dengan menjelaskan  hubungan  antarvariabel  yang  akan diukur  menjadi  indikator  variabel  dari  hasil penyebaran  kuesioner. Dan  untuk  mengetahui kesesuaian  rencana  pola  ruang  dengan  kondisi eksisting  digunakan  analisis superimpose peta citra  tahun  2007  dengan  tahun  2016,  sedangkan penyusunan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.

## Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Ancaman Kawasan Konservasi Dengan berkembangnya jumlah penduduk  yang  selalu  meningkat  dalam  setiap tahun  maka  kebutuhan  lahan  untuk  kebutuhan lahan permukiman juga akan semakin meningkat. Disisi  lain,  adanya  keterbatasan  lahan  yang tersedia  sehingga  terjadi  perubahan  pemanfaatan lahan  tidak  akan  terhindarkan,  termasuk  di dalamnya  perubahan  pemanfaatan  lahan  untuk kawasan permukiman.
Dari  hasil  analisis superimpose peta menunjukan,  bahwa  sebagian  besar  kawasan konservasi  termasuk  dalam  kategori  tingkat
No.
Kelurahan Tingkat Ancaman Luas (Ha) Tinggi 210,86 Sedang 212,69 Rendah 102,25 Tinggi 68,50 Sedang 113,10 Rendah 74,28 Tinggi 3,95 Sedang 123,65 Rendah 77,37 Sedang 272,37 Rendah 138,82 Sedang 113,61 Rendah 114,08 Sedang 79,56 Rendah 170,43 Sedang 23,62 Rendah 117,05 Jumlah 2.016,14
5 Kel. Rancamaya 2 Kel. Pamoyanan
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018
7 Kel. Harjasari 4 Kel. Kertamaya 6 Kel. Bojongkerta 1 Kel. Mulyaharja Tabel 1 Tingkat Ancaman Kawasan Konservasi Di Wilayah Penelitian 3 Kel. Genteng Gambar  3
Peta Perubahan Pemanfaatan Lahan Di Kawasan Konservasi Tahun 2007 - 2016
ancaman sedang dengan luas 938,58 Ha (46,55%) yang  menyebar  di  tujuh  kelurahan  yang  ada, tingkat  ancaman  tinggi  berada  di  tiga  kelurahan dengan  luas  283,30  Ha  (14,05%),  yang  meliputi kelurahan Mulyaharja, Pamoyanan, dan Genteng, sedangkan  tingkat  ancaman  rendah  mencapai 794,26  Ha  (39,40%)  menyebar  di  tujuh kelurahan.  Untuk  selanjutnya  tingkat  acamaan kawasan  dapat  dilihat  pada  Gambar  2  dan  Tabel 1.
.
Gambar 2 Peta Tingkat Ancaman Kerusakan Kawasan Konservasi

## Perubahan Penggunaan Lahan
Berdasarkan data penggunaan lahan pada tahun  2007  dan  2016  dapat  diambil  kesimpulan, bahwa  telah  terjadi  perubahan  penggunaan  lahan yang  diakibatkan  oleh  adanya  perkembangan kawasan  permukiman.  Kawasan  permukiman mengalami  peningkatan  sebesar  125,99%  dalam tempo  10  tahun.  Sementara  lahan  tegalan,  lahan ruang  terbuka  hijau,  dan  lahan  pertanian seluruhnya mengalami penyusutan luas lahannya. Perubahan  penggunaan  lahan  yang  signifikan, terutama  dari  lahan  tegalan  ke  kawasan permukiman. Dengan adanya perubahan penggunaan  lahan  tersebut  maka  luas  lahan tegalan mengalami penyusutan seluas -267,87 Ha atau  sebesar  -70,98%  dalam  tempo  10  tahun. Perubahan  penggunaan  lahan  terjadi  juga  pada lahan  pertanian  dan  ruang  terbuka  hijau  menjadi lahan  permukiman,  sehingga  terjadi  penyusutan luas lahannya masing-masing seluas  - 191,41 Ha (- 26,34%) dan - 22,63 Ha   (- 4,27%). Perubahan penggunaan  lahan  ini  diakibatkan  oleh  semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak kepada tuntutan kebutuhan ruang bagi permukiman, sehingga memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan perkembangan  di  wilayah  ini.  Untuk  lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  dan  Gambar 3.
Perubahan Tahun 2007 Tahun 2016 (Ha) 1  Tegalan 377,39 109,52 267,87 - 70,98 - 2  Ruang Terbuka Hijau 529,67 507,04 22,63 - 4,27 - 3  Pertanian / Sawah 726,56 535,15 191,41 - 26,34 - 4  Permukiman 382,51 864,42 481,91 125,99 Jumlah 2.016,14 2.016,14 Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018 Penggunaan Lahan No. Luas (Ha)
% Tabel 2  Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2007-2016
Jenis Penggunaan
Lahan 2007 2012 Perubahan % 2012 2016 Perubahan % 1  Tegalan 377,39 279,52 97,87 - 25,93 - 279,52 109,52 170,00 - 60,82 - 2  Ruang Terbuka Hijau 529,67 515,61 14,06 - 2,65 - 515,61 507,04 8,57 - 1,66 - 3  Pertanian 726,56 652,42 74,14 - 10,20 - 652,42 535,15 117,27 - 17,97 - 4  Permukiman 382,51 568,58 186,07 48,64 568,58 864,42 295,84 52,03 Jumlah 2.016,14 2.016,14 2.016,14 2.016,14 Tabel 3  Perkembangan Perubahan Penggunaan Lahan Pada Tahun 2007- 2012 dan Tahun 2012-2016 No. Luas (Ha)
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018
Dari Tabel 2, menunjukkan perubahan luas kawasan  permukiman  sangat  signifikan  dimana dalam tempo 10 tahun luasnya bertambah 481,91 Ha  atau  rata-rata  48,19  Ha  per  tahun.  Dengan semakin bertambahnya luas kawasan permukiman  dan  tuntutan  kebutuhan  ruang  bagi permukiman kedepannya, memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan perkembangan di wilayah ini.
Selanjutnya  dilihat  dari  perkembangan perubahan  penggunaan  lahannya  telah  terjadi perubahan  lahan  dari  lahan  terbuka  atau  bukan lahan  terbangun  menjadi  kawasan  permukiman, dimana  yang  paling  terlihat  perubahannya  yaitu pada  tahun  2007  sampai  2012.  Perubahan  lahan ini  diindikasikan  dengan  menyusutnya  lahan tegalan  seluas -  97,87  Ha (-  25,93%),  sementara kawasan  permukiman  bertambah menjadi  186,07 Ha (48,64%). Berkurangnya atau penyusutan luas lahan  lainnya  adalah  lahan  pertanian  sebesar  - 74,14  Ha  (-  10,20%),  dan  lahan  ruang  terbuka hijau sebesar - 14,06 Ha (- 2,65%).
Sementara itu perubahan penggunaan lahan pada  tahun  2012  sampai  2016  yang  paling  besar penyusutannya  adalah  lahan  tegalan  seluas  - 170,00  Ha  (-  60,82  %),  diikuti  oleh  lahan pertanian  seluas          -  117,27  Ha  (-  17,97%)  dan lahan  ruang  terbuka  hijau  seluas  -  1,94  Ha    (- 0,38%).  Sementara  luas  kawasan  permukiman bertambah  seluas  295,84  Ha  (52,03%).  Untuk lebih jelasnya perkembangan perubahan pemanfaatan lahan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 4.
Perkembangan  perubahan  penggunaan lahan  juga  dipicu  oleh  aksesibilitas  di  wilayah penelitian  yang  semakin  baik,  misalnya:  adanya jalan  lingkar  ( ring  road )  yang  menghubungkan kecamatan  kecamatan  di  sekitarnya  menuju stasiun  atau  pusat  kota,  dibangunnya  jalan-jalan kolektor  dan  jalan  lingkungan  serta  dibangunnya pusat  perbelanjaan  baru  di  wilayah  perbatasan. Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  penurunan  luas penggunaan  lahan  tegalan  atau  pertanian  yang dikonversi menjadi lahan terbangun, yaitu berupa permukiman  dan  sarana  prasarana  sebagai penunjang kegiatan ekonomi.
Terjadinya perubahan penggunaan  lahan  untuk  kawasan  permukiman, baik  untuk  permukiman  baru  dan  sarana pendukung  lainnya  menyebabkan  terjadinya penyimpangan  pemanfaatan  lahan  dari  rencana tata  ruang  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini dilakukan  karena  terdesak  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  tempat  tinggal,  seperti  terjadi dibeberapa  kelurahan  yaitu  perubahan  dari  lahan pertanian  dan  lahan  tegalan  menjadi  beberapa perumahan dan sarana lainnya. Hal tersebut dapat berdampak  negatif  terhadap  kualitas  lahan, seperti  penurunan  kapasitas  air  dalam  tanah, penyerapan  air  (infiltrasi)  berkurang  sehingga terjadi aliran permukaan ( run off ) meningkat yang berdampak pada peningkatan erosi dan sedimentasi serta potensi banjir.

## Perkembangan Penduduk
Perkembangan  jumlah  penduduk  yang meningkat  dalam  setiap  tahun  merupakan  faktor lain  yang  menyebabkan  perubahan  penggunaan lahan.  Dari  tahun  2007-2016  memperlihatkan perkembangan yang positif dalam setiap tahunnya  dengan  laju  pertumbuhan  sebesar 2,08%. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi diperlihatkan  di  kelurahan  Harjasari  sebesar 7,49% kemudian disusul oleh kelurahan Mulyaharja  sebesar  5,59%  dan  kelurahan Pamoyanan  sebesar  5,05%.  Sementara  itu, kelurahan yang paling kecil laju pertumbuhannya adalah kelurahan Bojongkerta sebesar 1,39% dan selebihnya  memiliki  laju  pertumbuhan  rata-rata 3,00% per tahun. Dari jumlah dan perkembangan penduduk  tersebut  akan  berdampak  kepada kebutuhan  permukiman  sebagai  sarana  hunian sekaligus  untuk  bersosialisasi  antar  keluarga  dan masyarakat  di  sekitarnya.  Meningkatnya  jumlah penduduk dan kegiatan penduduk mengakibatkan meningkatnya  kebutuhan  lahan.  Oleh  karena ketersedian  lahan  di  dalam  kota  terbatas,  maka
No. Kelurahan Tingkat Ancaman Guna Lahan Luas (Ha) Rendah Permukiman 28,40 Sedang Permukiman 62,81 Tinggi Permukiman 108,76 Rendah Permukiman 34,42 Sedang Permukiman 54,72 Tinggi Permukiman 36,74 Rendah Permukiman 40,26 Sedang Permukiman 23,24 Rendah Permukiman 92,26 Sedang Permukiman 106,75 Rendah Permukiman 51,56 Sedang Permukiman 31,96 Rendah Permukiman 59,74 Sedang Permukiman 38,97 Rendah Permukiman 70,31 Sedang Permukiman 23,52 864,42
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018
Sebaran permukiman di Kawasan Ancaman Tinggi     = 145,50 Ha (16,83%) Sebaran permukiman di Kawasan Ancaman Sedang    = 341,97 Ha (39,56%) Sebaran permukiman di Kawasan Ancaman Rendah    = 376,95 Ha (43,61%)
Kel. Bojongkerta Kel. Harjasari 7 6 Jumlah 3 4 Tabel 4 Sebaran Permukiman Di Kawasan Ancaman Konservasi Tahun 2016 Kel. Mulyaharja
Kel. Pamoyanan
Kel. Genteng Kel. Kertamaya Kel. Rancamaya 5 1 2
meningkatnya  kebutuhan  ruang  selalu  akan mengambil lahan di pinggiran pusat kota (Yunus, 2005).  Namun  disisi  lain,  bahwa  wilayah penelitian  ini  merupakan  kawasan  konservasi yang  perlu  dijaga  dan  dilindungi  keberadaannya, serta dibatasi pengembangannya melalui kebijakan  yang  ada  yaitu  wilayah  dengan kepadatan  rendah.  Dengan  adanya  keterbatasan lahan  yang  tersedia  sementara  penduduk  terus meningkat  maka  akan  berdampak  terhadap perubahan pemanfaatan lahan di wilayahnya.  Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap pemanfaatan  lahan  yang  tidak  sesuai  dengan rencana  pola  ruang  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah Kota Bogor.
Untuk  menghindari  terjadinya  perubahan pemanfaatan  lahan  yang  lebih  besar  lagi  dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan  kawasan  permukiman  di  kawasan konservasi, maka diperlukan strategi pemanfaatan  lahan  pada  kawasan-kawasan  yang memang masih dimungkinkan untuk menampung jumlah penduduknya. Strategi pemanfaatan lahan untuk  menampung  perkembangan  penduduk  ini dapat  dilakukan  dengan  mengarahkan  pada daerah  dengan  resapan  air  rendah,  sehingga dengan  konsep  pengembangan  ini  perubahan pemanfaatan  lahan  yang  berisiko  terhadap ancaman  kerusakan  kawasan  konservasi  dapat diminimalisir.  Strategi  lainnya  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  membangun  sumur resapan untuk setiap rumah penduduk yang dapat diterapkan  melalui  kebijakan  dari  pemerintah Kota  Bogor  sebagai  salah  satu  syarat  untuk membangunan rumah kedepannya.

## Perkembangan Jumlah Permukiman
Dari  data  yang  diperoleh  bahwa  jumlah rumah pada tahun 2007 sebanyak 12.930 unit dan pada  tahun  2012  jumlahnya  meningkat  menjadi 19.816 unit. Selanjutnya dalam tempo lima tahun kemudian,  yaitu  dari  tahun  2012  -  2016 jumlahnya  meningkat  lagi  menjadi  23.020  unit. Apabila dilihat dari  proses pembangunan permukimannya  lebih  banyak  dilakukan  secara swadaya dan bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang dimilikinya.
Berdasarkan data tersebut, perkembangan permukiman  di  wilayah  penelitian  sebagai kawasan  konservasi  cukup  signifikan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  laju  pertumbuhan  permukiman rata-rata  dalam  setiap  tahun  sebesar  7,25%, dimana kelurahan Mulyaharja merupakan kelurahan yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi,  yaitu  sebesar  16,83%.  Laju  pertumbuhan
permukiman  di  kelurahan  ini  berbanding  lurus dengan jumlah  penduduknya  yang juga  memiliki laju  pertumbuhan  paling  tinggi,  yaitu  5,99%  per tahun  sehingga  kebutuhan  permukiman  dengan sendirinya  akan  meningkat  pula.  Disamping  itu kelurahan  Mulyaharja  merupakan  salah  satu kelurahan  yang  memiliki  lahan  terbuka  cukup luas sehingga pembangunan kawasan permukiman berkembang ke wilayah ini. Kelurahan  lain  yang  memiliki  laju  pertumbuhan permukiman  cukup  tinggi  adalah  kelurahan Genteng sebesar 9,25%, dan kelurahan Kertamaya dan kelurahan Harjasari yang masing- masing memiliki laju pertumbuhan sebesar 7,67% dan 7,33% per tahun.
Dari  analisis  yang  diperoleh  berdasarkan hasil superimpose peta tingkat ancaman kawasan konservasi  dengan  peta  sebaran  permukiman, menunjukan  bahwa  permukiman  yang  berada  di kawasan  konservasi  dengan  ancaman  tinggi mencapai  luas  145,50  Ha  (16,83%),  pada kawasan ancaman sedang dengan luas 341,97 Ha (39,56%),  dan  pada  ancaman  rendah  seluas 376,95  Ha  (43,61%).  Dari  sebaran  jumlah permukiman  tersebut  dengan  tingkat  ancaman tinggi  paling  luas  di  kelurahan  Mulyaharja (108,76  Ha),  yang  berada  pada  kawasan  dengan ancaman  sedang  paling  luas  berada  di  kelurahan Kertamaya (106,75). Kondisi ini mengindikasikan,  bahwa  keberadaan  kawasan konservasi  ini  perlu  mendapat  perhatian  serius dari  pemerintah  agar  jangan  sampai  kawasan  ini terganggu fungsinya bahkan merusak keberadaannya sehingga mengancam dan membahayakan  keselamatan  bagi  penghuninya. Untuk  lebih  jelasnya  sebaran  permukiman  dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 5.
Gambar 5 Peta Sebaran Permukiman Di Kawasan Ancaman Resapan Air
Dari  data  yang  diperoleh  menunjukkan, bahwa  perkembangan  lahan  permukiman  dari tahun  2007  -  2012  meningkat  cukup  signifikan sebesar  81,32%  atau  16,26%  per  tahun  dengan luas  186,07  Ha.  Sementara  perkembangan  pada tahun 2012 - 2016 sebesar 52,03% atau 10,41 per tahun  dengan  luas  295,84  Ha.  Untuk  lebih jelasnya  dapat   dilihat  pada  Tabel  5 dan  Gambar 6.
Jenis Penggunaan Pertambahan Pertambahan Lahan 2007 2012 Lahan (Ha) 2012 2016 Lahan (Ha) 1  Permukiman 382,51 568,58 186,07 81,32 568,58 864,42 295,84 52,03 Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018 Tabel 5 Perkembangan Lahan Permukiman Tahun 2007, 2012 dan 2016 No. Luas (Ha) % Luas (Ha) %
Dengan  kondisi  perkembangan  lahan permukiman  ini  dapat  mengancam  keberadaan kawasan konservasi yang ada di wilayahnya. Hal ini  juga  sesuai  dengan  perkembangan  perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi selama 10 tahun, yaitu  pada  tahun  2007-2016  dimana  lahan permukiman  mengalami  peningkatan  sebesar 125,99% dalam periode 10 tahun atau 12,60% per tahun.

## Kesesuaian Pemanfaatan Lahan
Dari  hasil superimpose peta  tahun  2007 dengan  peta  tahun  2016  diperoleh  adanya penyimpangan  pemanfaatan  lahan  dari  berbagai bentuk  pemanfaatan  lahan  untuk  kawasan permukiman  atau  lahan  terbangun  dari  lahan pertanian maupun lahan terbuka lainnya.
Adapun besaran luas kesesuaian pemanfaatan  lahan  terbangun,  yaitu  811,09  Ha atau 40,23%, sedangkan pemanfaatan lahan yang tidak  sesuai  mencapai  1.205,05  Ha  atau  59,77%. Besarnya  luas  pemanfaatan  lahan  yang  tidak sesuai dengan rencana tata ruang menggambarkan,  bahwa  kurangnya  pengawasan dari  aparat  pemerintah  Kota  Bogor  dan terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan  pengawasan,  terutama  dari  dinas terkait.  Selain  itu  faktor  perkembangan  jumlah penduduk yang meningkat dalam setiap tahun dan ketersediaan  lahan  yang  terbatas  menjadi  faktor penunjang,  sehingga  perubahan  pemanfaatan lahan  tidak  terhindarkan.  Faktor  lainnya  adalah kurangnya  kesadaran  dan  pedulinya  masyarakat terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Untuk lebih  jelasnya  mengenai  kesesuaian  pemanfaatan lahan  terbangun  antara  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Bogor  dengan  kondisi eksisting dapat dilihat pada Tabel 6.
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018
Gambar 6 Grafik Perkembangan Lahan Permukiman Tahun 2007 - 2016
Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 1 Kel. Mulyaharja 189,45 340,32 9,40 16,88 2 Kel. Pemayongan 88,62 162,94 4,40 8,08 3 Kel. Genteng 111,47 89,01 5,53 4,41 4 Kel. Kertamaya 193,71 222,59 9,61 11,04 5 Kel. Rancamaya 94,16 133,82 4,67 6,64 6 Kel. Bojongkerta 74,46 173,99 3,69 8,63 7 Kel. Harjasari 59,21 82,38 2,94 4,09 Jumlah 811,09 1.205,05 40,23 59,77
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018 Tabel 6 Tingkat Kesesuaian Rencana Pola Ruang Tahun 2010 Dengan Kondisi Eksisting Tahun 2016 No. Kelurahan Kesesuaian Terhadap Prosentase (%) Pola Ruang (Ha) Berdasarkan  hasil superimpose yang telah  dilakukan  diperoleh  gambaran  bahwa  lebih dari separuh wilayahnya mengalami ketidaksesuaian
pemanfaatan
lahan.
Ketidaksesuaian  atau  pelang-garan  pemanfaatan ruang  ini  telah  menyalahi  aturan  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah No. 8  Tahun  2012  tentang  RTRW  Kota  Bogor  2011- 2031. Dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c Perda No. 8 Tahun 2012 dijelaskan, perlunya mempertahankan  kawasan  resapan  air  untuk menjamin  ketersediaan  sumberdaya  air  dengan membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan  resapan  air  di  kelurahan  Mulyaharja, Pamoyanan,  Bojongkerta,  Harjasari,  Rancamaya, Kertamaya  dan  Genteng.  Dengan  kondisi  yang ada  saat  ini  menunjukan,  bahwa  keberadaan kawasan  permukiman  dengan  penyebarannya yang tidak terencana dan masif serta tidak adanya pengawasan  dari  aparat  pemerintah  Kota  Bogor telah  melanggar  perda  ini  dan  dapat  mengancam fungsi dan peran keberadaan kawasan konservasi. Selain itu dengan makin berkembangnya kawasan permukiman  ini  dikhawatirkan  akan  berdampak kepada  penurunan  tingkat  ketersediaan  air  tanah dan kelangsungan kawasan konservasi yang dapat menyebabkan  banjir  dan  longsor  di  kawasannya maupun di wilayah hilirnya.
Wilayah-wilayah  yang  ditetapkan  rawan terhadap  bencana  longsor dan  banjir adalah  pada kemiringan lahan diatas 30% dan tikungan sungai Cisadane.  Namun  dalam  kenyataannya  pada kawasan sempadan sungai Cisadane telah banyak bangunan  permukiman  yang  melanggar  garis sempadan sungai (GSS).
Berdasarkan  Perwali  Kota  Bogor  No.  2 Tahun  2006  tentang  garis  sempadan  sungai, bahwa  garis  sempadan  sungai  (GSS)  Cisadane ditetapkan sepanjang 5 m dari kanan dan kiri tepi
sungai.  Sementara  menurut  PP  No.  38  Tahun 2011  tentang  Sungai  pada  Pasal  9,  garis sempadan  sungai  besar  tidak  bertanggul  di kawasan  perkotaan  ditentukan  paling  sedikit berjarak  10  m  (sepuluh  meter)  dari  tepi  kiri  dan kanan  palung  sungai  sepanjang  alur  sungai. Penyimpangan  pemanfaatan  lahan  juga  terjadi akibat  tidak  konsistennya kebijakan  pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan di wilayah ini, yaitu mengarahkan permukiman dengan tingkat kepadatan  rendah.  Namun  pada  kenyataannya terdapat  beberapa  kawasan  permukiman  yang memiliki  kepadatan  sedang  yang  tersebar  di beberapa kawasan.
Adapun  lokasi-lokasi  yang  memiliki ketidak-sesuaian  pemanfaatan  lahan  paling  luas berada  di  kelurahan  Mulyaharja  seluas  340,32 Ha,  diikuti  kelurahan  Kertamaya  seluas  222,59 Ha,  dan  Bojongkerta  seluas  173,99  Ha. Penyimpangan  pemanfaatan  lahan  di  wilayah  ini dikarenakan  wilayahnya  memiliki  lahan  terbuka cukup  luas,  baik  berupa  lahan  pertanian  dan tegalan, sehingga perkembangannya mengarah ke wilayah  tersebut.  Ketidaksesuaian  pemanfaatan lahan  terjadi  juga  di  kelurahan  Pamoyanan  dan Rancamaya dengan luasan masing masing 162,94 Ha dan 133,82 Ha.
Untuk lebih jelasnya mengenai kesesuaian  pemanfaatan  lahan  antara  rencana pola ruang dengan kondisi eksisting dapat dilihat pada Gambar 7.

## Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Pemanfaatan Lahan
Dari hasil analisis yang dilakukan, bahwa perkembangan jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan  lahan.  Hasil    analisis  menunjukan bahwa  perkembangan  jumlah  penduduk  sangat berpengaruh  adalah  0.872  dengan  koefisien determinasi 0,760 menunjukan, bahwa perkembangan penduduk mempengaruhi pemanfaatan  lahan.  R  square  yang  diperoleh adalah  68,1  persen. Standard  error sangat  keci dibawah  1  yaitu  0,89.  Nilai  observasi  dari  100 responden diintegrasikan dengan observasi menjadi  5.  Signifikansi  F  menunjukan,  variabel perkembangan  penduduk  yang  tinggi  secara simultan  mampu  mempengaruhi  perubahan  pada pemanfaatan  lahan.  Nilai  F  Hitung  9,544  >  F. Tabel  6,388.  Hasil  pengujian  ini  membuktikan bahwa ada pengaruh dari perkembangan penduduk terhadap pemanfaatan lahan.

## Gambar 7 Peta Kesesuaian Lahan Terhadap Pola Ruang Di Kawasan Konservasi
Selanjutnya,  kondisi  sosial  ekonomi  penduduk dari hasil statistik mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan  lahan.  Dari  hasil  analisis  korelasi antara sosial ekonomi sangat berpengaruh adalah 0.872  dengan  koefisien  determinasi  0,760 menunjukan,  bahwa  sosial  ekonomi  penduduk sekitar  mempengaruhi  pemanfaatan  lahan.  R square  yang  diperoleh  adalah  68,1  persen. Standard error sangat kecil dibawah 1 yaitu 0,89. Nilai observasi dari 100 responden diintegrasikan dengan  observasi  menjadi  5.  Signifikansi  F menunjukan  variabel  sosial  ekonomi  penduduk yang tinggi secara simultan mampu mempengaruhi  perubahan  pada  pemanfaatan lahan.  Nilai  F  Hitung  9,544  >  F.  Tabel  6,388. Hasil  pengujian  ini  membuktikan,  bahwa  ada pengaruh dari sosial ekonomi penduduk setempat terhadap  pemanfaatan  lahan.  Nilai  pengujian tersebut hampir sama dengan nilai perkembangan penduduk.
Dari Hasil data analisis statistik aksesibilitas  juga  mempunyai  pengaruh  sangat kuat  terhadap  pemanfaatan  lahan.  Hasil  analisis menunjukan  aksesibilitas  sangat  berpengaruh adalah  0.921  dengan  koefisien  determinasi  0,849 menunjukan,  bahwa  sosial  ekonomi  penduduk sekitar  mempengaruhi  pemanfaatan  lahan.  R square  yang  diperoleh  adalah  79,9  persen. Standard error sangat kecil dibawah 1 yaitu 0,70.
Nilai observasi dari 100 responden diintegrasikan dengan  observasi  menjadi  5.  Signifikansi  F menunjukkan,  variabel  aksesibilitas  yang  tinggi secara simultan mampu mempengaruhi perubahan  pada  pemanfaatan  lahan.  Nilai  F Hitung  16,98  >  F.  Tabel  6,388.  Hasil  pengujian ini  membuktikan,  bahwa  ada  pengaruh  dari aksesibilitas terhadap pemanfaatan lahan.
Pertimbangan faktor aksesibilitas sangat dipertimbangkan  oleh  sebagian  besar  responden yang  mengharapkan  lokasi  permukiman  yang dekat dan relatif mudah dijangkau dengan tempat kerja.  Selain  itu  dengan  adanya  ketersediaan sarana transportasi ataupun angkutan umum dapat mendukung  mobilitas  mereka,  sehingga  dapat mempercepat  ke  tempat  tujuan,  seperti  terlihat dari  jawaban  responden  yang  bermukim  pada wilayah  penelitian.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian besar  penduduk  yang  ada  di  wilayah  penelitian bekerja disektor swasta sebagai karyawan swasta, pegawai pemerintahan.
Disamping  itu  dari  sisi  kebijakan  yang ada,  bahwa  wilayah  penelitian  memiliki  peran dan  fungsinya  sebagai  kawasan  resapan  air  dan tanah, dan kawasan permukiman dengan kepadatan  rendah.  Penetapan  fungsi  ini  dapat menimbulkan pengaruh yang kuat bagi perkembangan  wilayah  sekitarnya,  terutama pertumbuhan kegiatan pada sektor yang menunjang  kegiatan  perdagangan  dan  jasa maupun  perindustrian.  Dari  hasil  data  analisis kondisi fisik wilayah diketahui sangat berpengaruh  terhadap  pemanfaatan  lahan  jika dilihat tabel dibawah korelasi antara kondisi fisik wilayah sangat berpengaruh adalah 0.911 dengan koefisien  determinasi  0,830  yang  menunjukan, bahwa sosial ekonomi penduduk sekitar mempengaruhi pemanfaatan lahan. R square yang diperoleh  adalah  77,4  persen. Standard  error sangat kecil dibawah 1 yaitu 0,75. Nilai observasi dari  100  responden  diintegrasikan  dengan observasi menjadi 5. Signifikansi F menunjukkan variabel  kondisi  fisik  wilayah  secara  simultan mampu mempengaruhi perubahan pada pemanfaatan  lahan.  Nilai  F  Hitung  14,72  >  F. Tabel  6,388.  Hasil  pengujian  ini  membuktikan, bahwa  ada  pengaruh  dari  kondisi  fisik  wilayah terhadap pemanfaatan lahan.

## Strategi Pengendalian Kawasan Permukiman
Rumusan  strategi  pengendalian  kawasan permukiman ini mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pengendalian kawasan
permukiman.  Hasil  analisis  dari  keempat  faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

## Diagram dan Matriks SWOT
Berdasarkan selisih jumlah skor atau nilai pengaruh unsur internal (kekuatan dan kelemahan)  yaitu  3,700  -  4,000  dan  selisih  total nilai  pengaruh  unsur  eksternal  (peluang  dan ancaman)  yaitu  3,600  -  3,400  maka  hasilnya adalah  (-0,30  ;  0,20)  yang  berarti  posisinya berada pasa Sel 3 (lihat Gambar 8).
Menurut  Pearce  dan  Robinson  (1991), posisi pada sel 3 menunjukkan, bahwa pemanfaatan ruang di wilayah penelitian mempunyai  situasi  yang  menguntungkan  karena mempunyai  peluang  dan  kelemahan.  Sedangkan menurut Rangkuti (2000), posisi pada sel 3 harus menerapkan strategi WO (Weakness -
Opportunities).  Strategi  ini  dilakukan  dengan menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki  untuk memanfaatkan kelemahan yang ada.
Dari  uraian  dan  penjelasan  diatas  maka dapat  dibuat  beberapa  rumusan  strategi  yang dapat  dijadikan  sebagai  keputusan  akhir  dalam menentukan strategi pengendalian kawasan permukiman di wilayah ini. Untuk lebih jelasnya mengenai  rumusan  strategi  seperti  terlihat  pada Tabel 8.
Matriks  SWOT  menjelaskan  secara  rinci bagaimana  peluang  dan  ancaman  terhadap pengendalian  pemanfaatan  ruang  untuk  kawasan permukiman  yang  dapat  disesuaikan  dengan kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimilikinya. Matriks  SWOT  ini  menghasilkan  empat  sel kemungkinan alternatif strategi SO, ST, WO, dan WT.
Strategi SO yang dapat dilakukan adalah: 1)  membangun  kawasan  perumahan  bernuansa asri  dan  nyaman  melalui  kerjasama  swasta dengan  pemerintah  serta  melibatkan  peran  serta masyarakat  dalam  membangun  kawasannya;  2) mengembangkan sektor pariwisata melalui
Faktor Internal Kekuatan Kelemahan S1  Lokasi  strategis  dilewati  jalur lintas regional dan jalan tol W1 Kurangnya pengawasan dari pemerintah
S2  Kondisi fisik wilayah berbukit W2 Daerahnya bergelombang S3  Udara kawasan masih cukup sejuk W3 Wilayah penelitian merupakan kawasan konservasi
S4  Aksesnya mudah dijangkau W4 Adanya sungai Cisadane sebagai pembatas S5  Masyarakat memiliki kerukunan dan gotongroyong W5 Tidak tegasnya aparat pemerintah dalam menindak pelanggaran Faktor Eksternal Peluang Strategi SO Strategi WO O1 Pemerintah dan swasta dapat mengembangkan perumahan Membangun kawasan perumahan bernuansa asri dan nyaman melalui  kerjasama swasta dengan pemerintah serta melibatkan peran serta masyarakat dalam membangun kawasannya Meningkatkan pengawasan pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat dengan menindak pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang O2 Masyarakat memiliki peranserta dalam membangun kawasan
O3 Masyarakat dapat menciptakan peluang usaha
Mengembangkan sektor pariwisata melalui penciptaan lapangan usaha baru untuk meningkatkan pajak daerah dan perekonomian masyarakat Menjaga dan melestarikan kawasan konservasi melalui pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan O4 Ada usaha kuliner yang dapat meningkatkan pajak dan ekonomi O5 Adanya kebijakan pengembangan kawasan perumahan
Kelemahan Strategi ST Strategi WT T1 Permukiman banyak di sempadan sungai Mengembangkan kawasan yang nyaman ditempati dengan menata permukiman yang lebih teratur dengan pembinaan kepada masyarakatnya Meningkatkan pengawasan pembangunan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan T2 Rendahnya kesadaran masyarakat T3 Kualitas sumber daya manusia masih rendah T4 Masyarakat banyak tidak memiliki surat izin membangun Membangun kawasan yang nyaman melalui budaya masyarakat yang taat aturan dan taat hukum Melakukan pembinaan hingga peringatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang T5 Banyak permukiman tidak mematuhi aturan Sumber  :  Hasil  Analisis Peneliti, 2018
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018
Gambar 8 Diagram SWOT Pengendalian Kawasan Permukiman
penciptaan lapangan usaha baru untuk meningkatkan  pajak  daerah  dan  perekonomian masyarakat.  Strategi  WO  yang  dapat  dilakukan adalah:
1) meningkatkan pengawasan pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat dengan menindak pelanggaran pemanfaatan  ruang  pada  kawasan  yang  tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 2) menjaga dan melestarikan kawasan konservasi melalui pembangunan  perumahan  yang  berwawasan lingkungan. Sementara itu strategi ST yang dapat dilakukan  antara  lain  membangun  kawasan  yang nyaman  melalui  budaya  masyarakat  yang  taat aturan  dan  taat  hukum,  dan  strategi  WT  yang dapat  diterapkan  antara  lain  meningkatkan pengawasan  pembangunan  dan  membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.  Selanjutnya,  untuk  menghindari terjadinya perkembangan permukiman yang tidak terarah  dan  mengancam  kerusakan  kawasan konservasi,  maka  ada  beberapa  strategi  yang perlu dilakukan sesuai dengan tingkat ancamannya.  Secara  keseluruhan  dapat  dilihat pada Tabel 9.

## Tabel 9 Strategi Pengendalian Permukiman Pada Kawasan Ancaman Konservasi
N o. Ancaman Tinggi Ancaman Sedang Ancaman Rendah 1 Melibatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon pada lahan terjal dan bahaya longsor Mensyaratkan pembangunan sumur resapan dalam  setiap  5 unit rumah dengan
1  unit  sumur  yang pembangunannya diserahkan  kepada masyarakat di dalam kawasannya Mengkondisikan kepadatan bangunan  dengan penjarangan  antar bangunan  dalam setiap  lingkungan permukiman 2 Membangun embung atau danau buatan sebagai tempat penampungan limpasan air hujan guna
menghindari gerusan tanah yang akan terbawa sehingga mengurangi terjadinya longsoran Melakukan rekayasa teknik atau sistem terasering untuk mencegah kerusakan lahan dan terjadinya bencana longsor pada daerah bergelombang atau kondisi topografi diatas 25%. Melakukan sosialisasi  tentang bahaya bencana longsor dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kawasannya 3 Membatasi pemanfaatan lahan untuk
pembangunan setiap  bangunan dengan  koefisien dasar  bangunan maksimum  20% dari luas lahannya. Membatasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan setiap bangunan dengan  koefisien dasar bangunan maksimum 30% dari luas lahannya.
Membangun taman-taman  atau ruang terbuka hijau lainnya untuk meningkatkan penyerapan air dalam tanah 4 Membatasi ketinggian bangunan dengan maksimum 2 lantai atau ketinggian maksimum 14 meter  dari  dasar bangunan Membatasi ketinggian bangunan  dengan maksimum 2 lantai atau ketinggian maksimum 14 meter  dari  dasar bangunan Membatasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan setiap bangunan dengan  koefisien dasar bangunan maksimum  30% dari luas lahannya.

## PENUTUP Simpulan
1. Dari  hasil  analisis superimpose peta,  tingkat ancaman  kawasan  konservasi  sebagian  besar termasuk  dalam  kategori  sedang  dengan  luas 938,58  Ha  (46,55%),  tingkat  ancaman  tinggi mencapai  283,30  Ha  (14,05%),  dan  tingkat ancaman rendah seluas 794,26 Ha (39,40%).
2. Dari  tahun  2007  –  2016  terjadi  perubahan pemanfaatan  lahan  dari  lahan  pertanian maupun  lahan  ruang  terbuka  lainnya  menjadi lahan permukiman sebesar 23,90%.
3. Perkembangan penduduk dengan laju pertumbuhan sebesar 2,08% per tahun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan lahan.
4. Perkembangan  kawasan  permukiman  dalam setiap tahun meningkat dengan laju pertumbuhan  7,25%  per  tahun  sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan di kawasan konservasi.
5. Perkembangan  jumlah  penduduk  dari  hasil statistik menunjukkan punya pengaruh terhadap perubahan pemanfaatan lahan dengan nilai  0,87,  koefisien  determinasi  0,76  dengan R  square  diperoleh  68,1%  serta  standar  error sangat kecil dibawah 1 yaitu 0,89.
6. Adanya  ketidaksesuaian  rencana  pola  ruang dalam  RTRW  Kota  Bogor  dengan  kondisi eksisting dengan luasan mencapai 1.205,05 Ha yang  tersebar  di  tujuh  kelurahan  yang  ada meliputi:  kelurahan  Mulyaharja  340,32  Ha; kelurahan  Pamoyanan  162,94  Ha;  kelurahan Genteng  89,01  Ha;  kelurahan  Kertamaya 222,59  Ha;  kelurahan  Rancamaya  133,82  Ha; kelurahan  Bojongkerta  173,99  Ha;  dan kelurahan Harjasari 82,38 Ha, sedangkan yang sesuai mencapai luasan 811,09 Ha.
7. Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengawasan pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat dengan  menindak  pelanggaran  pemanfaatan ruang pada kawasan yang tidak sesuai dengan rencana  tata  ruang,  serta  menjaga  dan melestarikan  kawasan  konservasi  melalui
pembangunan  perumahan  yang  berwawasan lingkungan.

## Saran
1. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakkan  aturan  dalam  pemanfaatan lahan  untuk  pemukiman  terutama  pada wilayah  hulu  yang  mempunyai  fungsi lindung. Untuk wilayah yang telah terlanjur  dijadikan  permukiman,  perlu diminta  untuk  membuat  sumur  resapan, sedangkan pada kawasan perumahan terstruktur  agar  membangun  danau  buatan dan sejenisnya.
2. Pembangunan  permukiman  di  kawasan dengan  kondisi  topografi  bergelombang sebaiknya  menggunakan  rekayasa  teknik melalui pembangunan  dengan  sistem terasering tanpa harus merusak
lingkungan.
3. Perlunya  membentuk  lembaga  baru  pada tingkat kecamatan, seperti Dinas
Pengawasan  dan  Penertiban  Bangunan yang  dapat  merespon  dan  memutuskan secara cepat dan tepat.
4. Pemerintah  perlu  melakukan  pemasangan papan  peringatan  pada  kawasan  yang memiliki  tingkat  ancaman  tinggi  dan  pada kawasan yang rawan bencana longsor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Pearce  II  JA,  Robinson  RB.  1991. Strategic Management Formulation, Implementation, and Control . Irwin Boston.
Rangkuti,  F.,  2000. Analisis  SWOT:  Teknik
Membedah Kasus Bisnis , Gramedia, Jakarta.
Rustiadi,  Ernan,  et.  al,  2011. Perencanaan  dan Pengembangan  Wilayah ,  Crestpent  Press dan  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, Jakarta . Sugandhy,  Aca,  dan  Rustam  Hakim,  2009.
Prinsip  Dasar  Kebijakan:  Pembangunan Berkelanjutan  Berwawasan  Lingkungan , PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Sujarto,  D.,  2011. Pengembangan  Kota  Baru  di
Indonesia: Konsep dan Pola Pengelolaannya , Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21:  Konsep  dan  Pendekatan  Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Edisi 2, URDI dan
Yayasan  Sugijanto  Soegijoko  bekerjasama
dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Yunus, H. S., 2005. Manajemen Kota: Perspektif Spasial , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2008  tentang Penanganan  Kawasan  Jakarta  -  Bogor  - Depok  -  Tangerang  -  Bekasi  -  Puncak  - Cianjur
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2012  tentang RTRW Kota Bogor 2011 – 2031.
Peraturan  Walikota  Bogor    No.  2  Tahun  2006 tentang Sempadan Sungai.
RTRW  Kota  Bogor  Tahun  2011-2031,  Bappeda, Bogor
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.