Victor  Ary  Subekti,  Rocky  Marbun  (2023)  Kajian  Yuridis  Penerapan  Turut  Tergugat  dalam  Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan, (8) 5, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 05, Mei 2022

## KAJIAN  YURIDIS  PENERAPAN  TURUT  TERGUGAT  DALAM  GUGATAN WANPRESTASI DAN SITA JAMINAN

## Victor Ary Subekti, Rocky Marbun
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Email: 3020215009@univpancasila.ac.id, rocky.marbun@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Dalam hukum perdata, permasalahan dalam ranah hukum dapat terjadi karena adanya perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, bersinggungan dengan ranah hukum dalam  artian  terjadinya  ketidaksesuaian  maksud  dengan  tujuan  dalam  suatu perjanjian  atau  perikatan.  Perbuatan  seseorang  atau  pihak  tertentu  dalam  suatu perjanjian  atau  perikatan,  yang  merugikan  pihak  lain  secara  nyata  diatur  dalam undang-undang disebut juga perbuatan melawan hukum, sedangkan yang merugikan orang lain karena adanya kelalaian, kealpaan, atau ingkar janji dikenal dengan istilah wanprestasi  atau  cidera  janji.  Penelitian  ini  akan  mengulas  mengenai  kedudukan Turut  Tergugat  dalam  gugatan  wanprestasi,  yang  bertujuan  untuk  memberikan penjelasan legal standing Turut Tergugat, selain Penggugat maupun Tergugat, dalam suatu  perkara  perdata.  Meskipun  eksistensi  Turut  Tergugat  dalam  peraturan perundang-undangan  belum  diatur,  namun  telah  banyak  pakar  ahli  hukum  yang membahasnya dan banyak pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat jadikan landasan.  Dalam  menyusun  jurnal  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  diambil  dari  sumber  kepustakaan hukum  perdata  sehingga  menghasilkan  ringkasan  penjelasan  yang  dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam beracara di hukum perdata.
Kata Kunci : Turut Tergugat; Wanprestasi; Sita Jaminan.

## Abstract
-In civil law, problems in the legal realm can occur due to someone's actions that harm others, intersecting with the legal realm in the sense of a non-conformity of intent with the purpose in an agreement or agreement. The actions of a person or certain party in an agreement or agreement, which harms other parties are actually regulated in law are also called unlawful acts, while those that harm others due to negligence, negligence, or broken promises are known as defaults or defaults. This study  will  review  the  position  of  the  Defendant  in  a  tort  lawsuit,  which  aims  to provide an explanation of the legal standing of the Defendant, other than the Plaintiff or  Defendant,  in  a  civil  case.  Although  the  existence  of  Defendants  in  laws  and regulations has not been regulated, there have been many legal experts who discuss it and there are also many Supreme Court jurisprudence that can be used as a basis. In compiling this journal, the author uses qualitative research methods by collecting
data  taken  from  civil  law  literature  sources  so  as  to  produce  a  summary  of explanations that can be used as a reference in proceedings in civil law.

## Keywords: defendants; Default; Confiscate Collateral

## Pendahuluan
KUH Perdata mengatur perikatan yang lahir dari  perjanjian, yakni yang memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian, dan perikatan yang lahir dari undang-undang,  yakni  perikatan  yang  ditentukan  undang-undang  diluar  kemauan  para pihak  yang  bersangkutan  (Prayogo,  2016).  Kedua  hal  ini  diatur  bersamaan  dalam satu generik,  yakni  perikatan (Subekti  et  al.,  1998).  Hukum  Acara  Perdata  ialah  peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan (Zia et al., 2020).
Menurut  sistem  HIR  dan  RBg  beracara  di  muka  persidangan  Pengadilan  Negeri dapat  dilakukan  secara  langsung,  dapat  juga  secara  tidak  langsung.  Apabila  beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa (Hipan, 2017). Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Menurut ketentuan tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat memberi kuasa perkaranya kepada orang lain dengan surat  kuasa  khusus (special  authorization) ,  sedangkan  bagi  penggugat  dapat  juga dilakukan  dengan  mencantumkan  pemberian  kuasa  itu  dalam  surat  gugatannya (Widiyanto & Sudarmaji, 2022).
Prof.  Sudikno  Mertokusumo  mempergunakan  istilah  gugatan,  berupa  tuntutan perdata (burgerlijke  vordering) tentang  hak  yang  mengandung  sengketa  dengan  pihak lain,  begitu  pula  dengan  Prof.  R.  Subekti  yang  mempergunakan  sebutan  gugatan yang dituangkan  dalam  surat  gugatan (Harahap,  2017).  Dengan  demikian  setiap  perkara perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  dituangkan  dalam  bentuk  surat  gugatan. Sebagai  syarat  sah  formil  dari  surat  gugatan  tersebut,  wajib  disebutkan  identitas  para pihak sesuai dengan KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf a, meliputi nama lengkap, tempat lahir,  tanggal  lahir  atau  umur,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  tempat  tinggal,  agama,  dan pekerjaan.
Bilamana  yang  digugat  atau  penggugatnya  perseroan,  maka  penyebutan  jabatan yang mewakili perseroan, yaitu biasanya direktur, dapat juga disebutkan dan tercantum dalam surat gugatan (Pradana, 2021). Gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, yaitu melibatkan  dua  pihak  (Hipan,  2017).  Pihak  yang  satu  bertindak  dan  berkedudukan sebagai penggugat, dan pihak yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Pihak  penggugat  dan  tergugat  adalah  orang  dan/atau  badan  hukum  yang  benar-benar memiliki  kedudukan  dan  kapasitas  yang  tepat  menurut  hukum  (Sinaga  &  Syahputra, 2023). Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat, atau menarik orang dan/atau badan hukum  yang  tidak  memiliki  kedudukan  dan  kapasitas  yang  tepat  dapat  menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, istilah hukumnya adalah error in persona (Prasetyo et al., 2021).
Orang dan/atau badan hukum dapat didiskualifikasi dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dari pihak penggugat dapat dicontohkan apabila orang yang tidak ikut dalam perjanjian atau mendapatkan kuasa khusus dari yang memiliki kedudukan dan kapasitas menuntut pembatalan perjanjian atau mengajukan gugatan wanprestasi/cidera janji. Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum  juga  dapat  didiskualifikasi  karena  tidak  memenuhi  syarat,  karena  syarat  untuk kategori  orang  ini  adalah  wajib  diajukan  dengan  bantuan  orang  tuan  atau  wali  untuk menghindari cacat formil.
Sedangkan  dari  pihak  tergugat,  error  in  persona  mungkin  terjadi  sebagai  akibat keliru  menarik  orang  dan/atau  badan  hukum  (gemis  aanhoeda  nigheid).  Bentuk  yang lainnya  adalah  gugatan  kurang  pihak  (plurium  litis  consortium),  seperti  contoh  adanya gugatan  yang  tidak  lengkap  yang  mana  masih  ada  orang  dan/atau  badan  hukum  yang mesti  ditarik  sebagai  tergugat  (Ariansyah  &  Rochmiatun,  2021).  Dalam  beracara  di pengadilan, pihak advokat baik dia yang mewakili pihak penggugat atau tergugat akan mencantumkan  para  pihak  yang  memiliki  hubungan  secara  langsung  maupun  tidak langsung, dari perkara wanprestasi yang timbul dengan dasar perjanjian atau perikatan yang telah disepakati para pihak.
Seperti  dalam  suatu  contoh  kasus  wanprestasi  yang  terjadi  antara  2  (dua)  pihak, pihak Penggugat sebagai pihak yang memiliki piutang, mengajukan gugatan cidera janji kepada tergugat dari suatu perjanjian pembayaran ganti rugi untuk jasa pengiriman barang yang dilaksanakan Tergugat, yang mana penggugat menderita kerugian pada pengiriman barang  tersebut,  dan  telah  disepakati  sebelumnya  bahwa  Tergugat  telah  berjanji  untuk mengganti jumlah kerugian yang diderita Penggugat dalam suatu bentuk surat pernyataan namun dalam perkembangannya baik jumlah angsuran utang yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan sebelumnya oleh pihak Tergugat.
Sehingga  Penggugat  melakukan  gugatan  cidera  janji  tersebut  kepada  perusahaan ekspedisi  (badan  hukum)  sebagai  Tergugat  I,  si  direktur  (orang  atau  perseorangan) sebagai satu-satunya direksi dalam perusahaan tersebut sebagai Tergugat II, dan orang tua  Tergugat  II  sebagai  Turut  Tergugat.  Upaya  ini  dilakukan  oleh  Penggugat  dalam permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan dalih menghindari usaha Tergugat II  untuk  mengalihkan  harta  kekayaannya  kepada  pihak  lain,  berupa  anah  berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat.
Dari contoh kasus di atas perlunya suatu pembahasan yuridis mengenai penerapan pihak lain dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat, yang ditarik dan dihubungkan dengan kasus perkara tersebut sebagai upaya Penggugat untuk melengkapi gugatan yang diajukan,  dalam  hal  ini  menghindari  gugatan  kurang  pihak  dalam  permohonan  sita jaminan yang diajukan, meskipun dalam Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, yang disebut juga sebagai prinsip contract party, dan semestinya persetujuan tidak dapat menimbulkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak Turut Tergugat.
Selain  itu  perlunya  pemahaman  dari  hukum  acara  dalam  praktik  di  pengadilan mengenai  penerapan  dari  Turut  Tergugat  dengan  menyandingkan  beberapa  tinjauan teoritis  dari  ahli-ahli  hukum  dan  keputusan  lembaga  hukum  di  Indonesia  dapat menegakkan proses pengadilan yang berfalsafahkan Pancasila.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  dengan  metode  penelitian  kualitatif menggunakan  data  sekunder  atau  daftar  kepustakaan  hukum  dan  dokumen-dokumen hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Para Pihak yang Timbul dari Perjanjian/Perikatan
Suatu  tindakan  hukum  memerlukan  suatu  kehendak  yang  ditujukan  untuk menimbulkan akibat hukum dengan cara mengungkapkannya dengan suatu pernyataan keluar. Suatu kehendak yang tidak atau dengan cara lain tidak diungkapkan (diutarakan), tidak memiliki arti hukum. Hal utama yang relevan bagi hukum adalah para pihak telah saling  memberitahukan  kehendaknya  dengan  cara  apapun,  baik  melalui  bahasa  atau tanda-tanda, lisan atau tertulis, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan sikap, gerak tubuh tindakan, atau perkataan, atau pada keadaan tertentu hanya dengan berdiam diri.
Sesuai  dengan  gambaran  contoh  kasus  pada  bab  pendahuluan,  para  pihak (penggugat dan tergugat), telah menyatakan suatu kehendak bersama dalam output Surat Pernyataan,  yang  mana  dapat  dikategorikan  sebagai  perjanjian  obligatoir.  Kesesuaian kehendak para pihak dapat digambarkan sebangai pernyataan kehendak yang bersesuaian yang saling diletakkan para pihak yang berkontrak sehingga membentuk suatu perjanjian.
Kesesuaian kehendak yang dimaksud dalam perjanjian obligatoir memiliki makna dengan perbuatan mengikatkan diri dari satu pihak ke pihak yang lain yang menerima hak atas prestasi, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diminta membayar seluruh ganti rugi  atas  cidera  janji  yang  diperbuat  kepada  Penggugat,  dan  dalam  permohonan  sita jaminan juga menarik pihak ketiga yaitu Orang Tua Tergugat II sebagai Turut Tergugat sebagai pemilik obyek sita jaminan, dengan alasan demi menghindari usaha TergugatT II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, karena disinyalir turut ambil bagian dalam membayar angsuran kredit kepemilikan rumah atas nama Turut Tergugat.
Dalam Gugatan Contentiosa atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, yang berarti  gugatan  yang  mengandung  sengketa  di  antara  pihak-pihak  yang  berperkara. Dikenal  beberapa  istilah  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  Gugatan  Perdata  yaitu Penggugat,  Tergugat,  dan  Turut  Tergugat.  Dalam  Hukum  Acara  Perdata,  orang  yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.
Tergugat  adalah  orang  yang  ditarik  ke  muka  Pengadilan  karena  dirasa  telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.
Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi  lengkapnya  suatu  gugatan,  maka  mereka  harus  disertakan.  Dalam  pelaksanaan hukuman  putusan  hakim,  pihak Turut Tergugat  tidak  ikut  menjalankan  hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.
Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (intervensi) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam  bentuk voeging (menyertai), tussenkomst (menengahi  atau  intervensi)  dan vrijwaring/garantie (penanggungan/pembebasan).  Apabila  ada  pihak  ketiga  yang mengajukan  gugatan  intervensi,  menurut  Putussan  Mahkamah  Agung  No.  3213 K/Pdt/1974: “Hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili gugatan intervensi tersebut (Budiarto, 2005)”. Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan,  kesemuanya  merupakan  subyek  hukum  yang  terdiri  dari  orang perseorangan (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) .

## B. Kedudukan Turut Tergugat
Istilah  Turut  Tergugat  tidak  ditemukan  dalam  peraturan  perundang-undangan, namun  muncul  dalam  praktik  di  pengadilan.  Kebutuhan  hukum  meniscayakan  subyek hukum Turut Tergugat karena tidak memenuhi kriteria legal standing sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam suatu perkara perdata, namun kehadirannya dibutuhkan, bahkan tanpa  dia  terkadang  perkara  dinyatakan  kurang  pihak (plurium  litis  consortium) dan berakhir NO (niet ontvenkelijke verklaard) (Harjono & SH, 2008).
Meskipun eksistensi Turut Tergugat dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, namun telah banyak pakar dan ahli hukum yang membahasnya dan banyak pula yurisprudensi  Mahkamah  Agung  yang  dapat  dijadikan  pijakan,  antara  lain  pendapat Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  No.  1642  K/Pdt/2005  yang  menggariskan  kaidah hukum, “Dimasukkan seseorang  sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.
Pendapat Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip  Kartawinata  menyatakan, “Dalam  praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa  atau  tidak  berkewajiban  untuk  melakukan  sesuatu,  hanya  demi  lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (Retnowulan & Oeripkartawinata, 1997) ”. Dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak  yang  tidak  menguasai  objek  sengketa,  tidak  berkewajiban  melakukan sesuatu,  dan  hanya  diikutsertakan  untuk  melengkapi  gugatan.  Perlunya  diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor  1642  K/Pdt/2005  adalah  karena “dimasukkan  sebagai  pihak  yang  digugat atau minimal  didudukkan  sebagai  Turut  Tergugat.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain- lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.
Berdasarkan dari kedudukan Turut Tergugat yang tidak tersangkut dengan pokok perkara  seperti  halnya  Tergugat  dan  sifat  jawaban  yang  tidak  wajib,  pendapat  penulis Turut Tergugat tidak perlu memberikan bantahan terhadap pokok perkara. Akan tetapi, Turut Tergugat bisa saja mengajukan jawaban selama dipandang perlu. Hal ini berkaitan dengan  urgensi  kepentingan  hukum  yang  perlu  dibela.  Artinya,  urgensi  dibuatnya jawaban oleh Turut Tergugat disesuaikan dengan pembelaan kepentingan Turut Tergugat itu sendiri.

## C. Sita Jaminan Milik Turut Tergugat
Hukum acara membolehkan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat atau debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv juga mengatur kebolehan penyitaan. Dalam hukum materiil membenarkan penyitaan seperti dijelaskan  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata  yang  menegaskan  seluruh  harta  debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditur.
Sesuai  dengan  contoh  kasus  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  Penggugat melakukan  permohonanan  untuk  melakukan  sita  jaminan  (conservatoir  beslag),  yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau  Pasal 720 Rv, yaitu menyita  barang  debitur  selama  belum  dijatuhkan  putusan  dalam  perkara  tersebut; tujuannya  agar  barang  itu  tidak  digelapkan  atau  diasingkan  Tergugat  selama  proses persidangan  berlangsung,  sehingga  pada  saat  putudsan  dilaksanakan,  pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.
Hal  tersebut  merupakan  penyitaan  milik  Tergugat  untuk  menjamin  pembayaran utang, dengan landasan di Pasal 227 ayat (1) HIR menjelaskan penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh cidera  janji  atau  wanprestasi.  Apabila  Tergugat  tidak  memenuhi  pembayaran  secara sukarela maka pelunasan hutang atau ganti rugi dapat diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang (Harahap, 2017).
Terhadap objek sita dalam sengketa utang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif yaitu meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat yang mana utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, baik harta kebendaan yang bergerak atau yang tidak bergerak  yang  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan  perseorangan,  dan  atas permintaan Penggugat (Syuhada, 2019). Penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak  ketiga  ( conservatoir  beslag  onder  derden/derden  beslag /sita  pihak  ketiga)  dapat diajukan oleh Penggugat terhadap hak milik Tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, dengan  tujuan  yang  sama  yaitu  melindungi  kepentingan  Penggugat  agar  terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntutnya (Harahap, 2017).
Dalam situasi Penggugat memohon conservatoir beslag milik Turut Tergugat yang merupakan  Orang Tua  Tergugat  II  dengan  dalih  Tergugat  II  turut  ambil  bagian  dalam membayar  angsuran  kredit  kepemilikan  rumah  atas  nama  Turut  Tergugat,  dan  demi menghindari usaha Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, adalah tidak dibenarkan demi hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kaidah hukum dari seorang Turut Tergugat adalah, “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang
digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para  pihak  dalam  gugatan  harus  lengkap  sehingga  tanpa  menggugat  yang  lain-lain  itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005. Turut Tergugat yang tidak tersangkut dengan pokok perkara seperti halnya Tergugat dan sifat jawaban yang tidak wajib. Turut Tergugat hanya  tunduk  pada  isi  putusan  hakim  di  pengadilan  karena  Turut  Tergugat  ini  tidak melakukan sesuatu (perbuatan).
Dilihat dari sisi kepemilikan dari objek sita jaminan yang menjadi Turut Tergugat merupakan deviasi dari pengertian sita jaminan yang diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau 720 RV, maupun berdasarkan SEMA No.5 Tahun 1975, yaitu sita jaminan tidak dapat ditetapkan dan putuskan oleh hakim tanpa adanya pengajuan dari penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak mapun tidak bergerak milik tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam hukum acara perdata, bahwa hakim bersifat pasif. Artinya, hakim tidak bisa memutus atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta oleh Penggugat. Sedangkan permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat  dalam  contoh  kasus  adalah  sita  jaminan  milik Turut  Tergugat,  bukan milik Tergugat II.
Dengan alasan adanya dugaan dari Penggugat bahwa Tergugat II turut ambil bagian dalam membayar angsuran kredit kepemilikan rumah atas nama Turut Tergugat, dan demi menghindari usaha Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, wajib  dibuktikan  melalui  proses  pembuktian,  apakah  dugaan  tersebut  benar  adanya bahwa  Tergugat  II  tidak  dapat  membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat  karena  harta kekayaannya  digunakan  untuk  membayar  angsuran  kredit  kepemilikan  rumah  yang dijadikan  objek  sita  jaminan  dan  dimiliki  oleh  Turut  Tergugat.  Penggugat  wajib membuktikan apa yang telah menjadi dalil atau dugaannya, namun bilamana Tergugat II juga mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain (Penggugat), kepadanya juga diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahan tersebut.
Lebih  lanjut  dalam  beban  pembuktian  menurut  teori  hak,  yang  wajib  dibuktikan oleh  Penggugat  hanya  terbatas  pada  fakta  khusus  sedangkan  fakta  umum  baru  wajib dibuktikan apabila pihak lawan (Tergugat II) menyangkalnya. Fakta umum dalam suatu perkara  adalah  ketentuan  hukum  yang  melekat  pada  diri  personal  para  pihak  yang menyangkut dengan kualitas para pihak untuk melakukan tindakan hukum (Moertiono, 2019). Atau bisa juga ketentuan umum yang berkenaan dengan perjanjian meliputi syarat- syarat  yang  digariskan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata;  tentang  kehendak  bebas, kesepaktan (objek atau harga), tidak mengandung kausa haram.
Sedangkan  fakta  khusus  yang  paling  utama  dapat  diklasifikasi  adalah  yang menimbulkan hak, menghalangi hak, dan menghapuskan hak. Dugaan dalam gugatan sita jaminan milik Turut Tergugat merupakan dalil yang patut dibuktikan dan diklasifikasikan sebagai fakta khusus, yaitu menghalangi hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, yaitu pembayaran ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II.
Putusan  MA  No.  2152  K/Pdt/1983  menerapkan  pedoman  pembagian  beban pembuktian  sesuai  Pasal  163  HIR,  ditegaskan  tindakan  judex  facti  (pengadilan  tingkat
pertama)  telah  sesuai  dengan  prinsip  pembebanan  wajib  bukti  dalam  kasus  perkara dengan  cara  memberi  kesempatan  kepada  Penggugat  membuktikan  dalil  gugatannya (yaitu sita jaminan milik Turut Tergugat dengan alasan agar harta kekayaan Tergugat II tidak  jatuh  ke  pihak  lain  dalam  bentuk  pembayaran  kredit  kepemilikan  rumah  yang dijadikan objek sita jaminan). Berdasarkan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR adalah Putusan MA No. 1547 K/Pdt/1983, dijelaskan bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasar alat bukti yang sah sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, dengan demikian gugatan ditolak (Harahap, 2017).
Dalam kaitan dengan status dari objek sita jaminan yang merupakan milik dari Turut Tergugat  dalam  bentuk  Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  atas  nama  Turut  Tergugat,  maka secara hukum permohonan objek sita jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bukan milik dari Tergugat. Sertipikat Hak Milik atau hak milik adalah hak terkuat dan tertinggi  atas  tanah,  bersifat  turun-temurun,  tetap,  dan  berlaku  seumur  hidup.  SHM memiliki kekuatan legalitas yang paling tinggi karena tidak ada campur tangan pihak lain dalam kepemilikannya (Harsono, 2003).
Pembatalan Sertifikat dapat dilakukan di luar pengadilan dengan mengajukan surat kepada Menteri/Kepala BPN/ Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Adapun alasan yang mendasari  yakni  karena  adanya  cacat  hukum  secara  administratif.  Sehingga  bilamana dikaitkan  dengan  pokok  perkara  untuk  kasus  perdata  wanprestasi  dengan  sita  jaminan milik  pihak  yang  tidak  terikat  secara  langsung  dalam  kesepakatan,  yaitu  Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, sepatutnya tidak dimohonkan dan dibatalkan demi hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  penulis  dapat  membuat kesimpulan Penerapan Turut Tergugat dalam gugatan wanprestasi merupakan suatu hal yang  muncul  di  praktik  pengadilan.  Turut  Tergugat,  yang  ditarik  dan  dihubungkan  ke suatu kasus perkara perdatamerupakanupaya Penggugat untuk melengkapi gugatan yang diajukan, bahkan tanpa dia terkadang perkara dinyatakan kurang pihak dan berakhir NO (niet ontvenkelijke verklaard).
Turut  Tergugat  adalah  orang/pihak  yang  tidak  menguasai  objek  sengketa,  tidak berkewajiban melakukan sesuatu, dan diikutsertakan untuk melengkapi gugatan. Dalam suatu  kasus  yang  diajukan,  apakah  benar  Turut  Tergugat  tidak  melakukan  sesuatu (perbuatan),  baik  wanprestasi  (ingkar  janji)  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang merugikan  Penggugat.  Misalnya,  dalam  kasus  perbuatan  melawan  hukum  (PMH), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.
Dalam  kasus  wanprestasi  yang  mana  Turut  Tergugat  ditarik  ke  dalam  perkara karena adanya permohonan sita jaminan yang merupakan milik dari Turut Tergugat yang memiliki  kekerabatan  erat  dengan  Tergugat,  maka  permohonan  tersebut  demi  hukum
wajib ditolak karena tidak sesuai dengan KUH Perdata dan Hukum Agraria Indonesia, meskipun untuk menjamin objek sita jaminan agar terpenuhinya pembayaran ganti rugi yang  digugat  atau  dituntut  oleh  Penggugat.  Karena  objek  sita  jaminan  tersebut  adalah milik  Turut  Tergugat  yang  memiliki  sertipikat  hak  milik  dan  memiliki  legalitas  yang tinggi.
Dan dalil yang diberikan oleh Penggugat dengan memberikan wacana bahwa harta kekayaan Tergugat  dialihkan  ke  pihak  lain,  dalam  hal  ini  Terguagat,  untuk  membayar angsuran kredit kepemilikan rumah Turut Tergugat, wajib dibuktikan dipengadilan dan Penggugat wajib membuktikan apa yang didalilkannya di hadapan Hakim.
Kendatipun  demikian,  dalam  praktik  pengadilan  perdata  modern  yang  kasusnya semakin  kompleks  memungkinkan  munculnya  Turut  Tergugat  di  luar  tiga  kriteria tersebut. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan formal bahkan belum terpikirkan saat ini tidak mustahil akan muncul di kemudian hari, dan menjadi suatu keharusan utuk terus mengikuti perkembangan hukum.

## BIBLIOGRAFI
Ariansyah, J., & Rochmiatun, S. (2021). Analisis Penerapan Asas Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Sebagai Alasan Hakim Menolak Gugatan Waris (Studi Putusan Nomor 0735/Pdt. G/2015/PA. Bgr). Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 5 (1), 31–54.
Budiarto, A. (2005). Kompilasi Kaidah Hukum Putusan mahkamah Agung Hukum Acara perdata Masa Setengan Abad . Swara Justitia. Jakarta.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika.
Harjono,  D.,  &  SH,  M.  C.  L.  (2008).  Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa. Sekjen  Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat .
Harsono,  B.  (2003).  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta .
Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk). Jurnal Yustisiabel , 1 (1), 44–55.
Moertiono, R. J. (2019). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian , 2 (2), 1425–1451.
Pradana,  F.  (2021).  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Akibat  Tidak  Dapat Diberitahukannya  Hasil  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Tentang Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palangka  Raya  Nomor 47/PDT/2017/PT PL. Indonesian Notary , 3 (4), 40.
Prasetyo,  D.  J.,  Rusli,  T.,  &  Anggalana, A.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Error  in  Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt. G/2019/PN. Kbu). Wajah Hukum , 5 (1), 202–211.
Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum , 3 (2), 280–287.
Retnowulan, S., & Oeripkartawinata, I. (1997). Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV. Mandar Maju .
Sinaga,  D.  S.,  &  Syahputra,  A.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Putusan  Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. Jurnal Hukum , 39 (1), 40–54.
Subekti, R., Perjanjian, H., & Intermasa, P. T. (1998). The Law of Contracts in Indonesia.
Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998) .
Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 42–53.
Widiyanto, H., & Sudarmaji, W. (2022). Buku Ajar Hukum Acara Perdata .
Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tent Ang Hukum Acara Perdata. Rio Law Jurnal , 1 (2).

## Copyright holder:
Victor Ary Subekti, Rocky Marbun (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: