PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES SINTANG)

## Gadion
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : gadion_unka@gmail.com

## Abstrac
The  Police  as  a  law  enforcement institution  has  the  authority  in  applying Sanction of Traffic Violation through Traffic Unit  which  is  assigned  in  every  process  of violation  by  motor  vehicle  driver.  other  than that Traffic Unit also need to carry out appeal and give information to the public that  every motor  vehicle  must  complete  the  conditions that must be implemented and obeyed by every motorist one of them carry the vehicle letters and  equip  the  vehicle  with  the  provisions  of Traffic  can  be  worn  Law  Number  22  Year 2009 regarding Traffic especially Article 77 paragraph 1.
Keywords : Expectations, afance, Traffic

## Abstrak
Kepolisian  sebagai  sebagai  institusi penegakan  hukum  memiliki  kewenangan dalam  penerapan  Sanksi  Pelanggaran  Lalu Lintas  melalui  Satuan  Lalu  Lintas  yang bertugas dalam setiap proses pelanggaran oleh
pengemudi  kendaraan  bermotor.  selain  itu Satuan  Lalu  Lintas  juga  perlu  melaksanakan himbauan  dan  meberikan  informasi  kepada masyarakat bahwa setiap berkendaraan bermotor  haruslah  melengkapi  syarat-syarat yang  wajib  untuk  dilaksanakan  dan  dipatuhi oleh  setiap  pengendara  bermotor  salah satunya  membawa  surat-surat  kendaraan  dan melengkapi  kendaraan  dengan  ketentuan Pelanggran  lalu  lintas  dapat  dikenakan Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang lalu Lintas khusunya Pasal 77 ayat 1. Kata  Kunci  :  Penarapan,  Pelanggaran,  Lalu Lintas

## Latar Belakang
Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah  laporan  dari  kontrak  dan  Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama dalam hal  hukum),  kedua  dalam  hubungan  dengan sumber-sumber  hukum  lainnya:  tradisi  (dan kebiasaan),  kasus  hukum,  undang-undang dasar, dan peraturan-peraturan dan tindakan
tertulis  lainnya  dari  eksekutif,  sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan  dalam  parlemen  yang  mewakili rakyat.
Menurut  Undang-undang  Nomor  22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan  pasal  2  memberikan  pengertian  adalah kesatuan  system  yang  terdiri  atas  lalu  lintas, angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  kendaraan,  pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 1
Dilihat dari isi pasal 2 undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009  menyatakan bahwa ada satu kesatuan dalam system berlalu lintas serta keterkaian  antara  penggguna  jalan  maupun dengan  jaringan  dan  apa  bila  perbuatan tersebut  dilangga  maka  akan  dikenakan sankisi,  sanksi  merupakan  keharusan  bagi setiap  orang  untuk  diterima  sebagaimana pelanggaran  atau  akibat  dar  perbuatan  yang dilakukan,  agar  terlaksananya  ketertiban  dan keselarasn dalam berkendara.
Kota  Sintang  merupakan  penduduk yang  pada  saat  sekarang  ini  perkembangan penduduknya  dalam  kemajuan  yang  sangat pesat,    sehingga    laju    perekonomian      di Kota  Sintang  pada  saat  sekarang  ini  sangat meningkat  denagn  banyaknya  permintaan baik sandang maupun pangan, oleh sebab
1    Undang-Undang Lalu   Lintas Angkutan Jalan , Fokusindo mandiri Bandung 2013 hal 2
itu  kebutuhan  dari  setiap  orang  bermacam- macam  salah  satunya  adalah  mempunyai kendaraan guna melancarkan atau menunjang kegiatan-kegtiatan baik perekonomian maupun  kegiatan  sehari  hari.    Untuk memiliki  salah  satu  kenadaraan,  maka  setiap warga  masyarakat  yang  menggunakan  dan menjalankan  kendaraan  haruslah  melengkapi diri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan  mengikuti  tatacara  berlalu  lintas  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sudikno Martokusumo menyatakan ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :
1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)
2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit)
3. Keadilan (gerechtigkeit) 2
Selain  dalam  hal  penegakan  hukum yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam menjalankan dan melaksanakan tugas, POLRI juga melaksanakan himbauan dan meberikan informasi  kepada  masyarakat  bahwa  setiap berkendaraan  bermotor  haruslah  melengkapi syarat-syarat  yang  wajib  untuk  dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengendara bermotor salah satunya membawa surat-surat kendaraan dan melengkapi  kendaraan dengan ketentuan misalnya kaca spion dan lampu kendaraan.
2  Martokusmo,  sukdino, Bab-bab  Tentang Penemuan Hukum, yokyakarta, PT. Citra Aditya Bhakti hal : 1
Pembahasan

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kepolisian  Resort  Sintang  (Polres)
merupakan  Institusi  Polri  yang  mempunyai tugas  pokok  Polri  sebagai  pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat  di  wilayah hukum  Polres Sintang.  Wilayah  hukum  Polres  Sintang terletak  di  Kabupaten  Sintang,  sebuah Kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  di wilayah  Timur.  Dalam  melaksanakan  tugas
Polrtes  Sintang  selalu  bekerja  sama  dengan instansi  dan  masyarakat  yang  diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal.  Keberhasilan  Polri  khususnya Polres  Sintang  akan  membawa  dampak positif  terhadap  masyarakat,  sehingga  dapat mempengaruhi  kinerja  Polres  sintang  untuk baik kedepannya.
Polres  sebagai  alat  penegak  hukum bertugas  untuk  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat yang berada diwilayah hukumnya.    Gangguan    kamtibnas    sering kali  terjadi  terutama  dalam  berlalu  lintas, seperti  pelanggaran  dan  kejahatan  di  jalan raya.  Sehingga  sebagai  sebuah  institusi diperlukannya  struktue  organisasi  untuk memperlancar  tugas  dan  wewenang  dari masing-masing bagian dalam Polres  Sintang,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan  dalam  menjalankan  tugas  pada institusi tersebut.
Satuan  lalu  Lintas    (Sat    lantas) dalam  struktur  organisasi  Polres  Sintang, sesuai  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  nomor  23  Tahun  2010 tentang  Susunan  Organisasi  dan  tata  kerja pada tingkat kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor bertugas melaksanakanj :
1. Pengaturan,  penjagaan,  pengawalan, dan patroli (turjawali lalu lintas.
2. Pendidikan  Masyarakat  Lalu  Lintas (Dikmas lantas)
3. Pelayanan Registrasi dan  Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi
4. Penyidikan  Kecelakaan  lalu  Lintas dan  Penegakan  Hukum  di  bidang  lalu lintas.
Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,
Sat lantas Polres sintang Menyelenggarakan fungsi :
1. Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui  kerja  sama  lintas  sektoral,
dikmas lantas dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas
3. Pelaksanaan operasi kepolisian dibidang  lalu  lintas  dalam  rangka penegakan  hukum  dan  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  kelancaran lalu lintas.
4. Pelayanan  administarsi  registrasi  dan identifikasi  kendaraan  bermotor  serta pengemudi
5. Pelaksanaan      patroli      jalan        raya dan  penindakan  pelanggaran  serta penanganan  kecelakaan  lalu  lintas dalam  rangka  npenegakan  hukum, serta menjamin kamseltibcar lantas di
jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
Satlantas Polres Sintang dipimpin oleh
Kepala Satuan lalu Lintas (kasat lantas) yang bgertanggung  jawab  kepada  Polres  Sintang dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari dibaawah kendali Wakapolres. Kasat  lantas memiliki Tugas yaitu:
1. Menyelenggarakan  atau  membiana fungsi lalu lintas yang meliputi :
a. Pengaturan
b. Pengaalan dan patroli
c. Pendidikan  masyarakat  bidang lantas
d. Rekayasa lantas
e. Registrasi dan identifikasi ranmor atau pengemudi,
f. Penyidikan laka lantas
g. Penegakan  hukum  bidang  lantas guna terciptanya kamseltibcar lantas
2. Menyelenggarakanb pembinaan partisipasi  masyarakat  melalui  kerja sama  lintas  sektoral,  dikmas  lantas dan  pengkajian  maslah  dibidang  lalu liontas.
3. Melaksanakan operasi kepolisian dibidang  lalu  lintas  dalam  rangka penegakan  hukum  dan  keamanan, keselamatan  ketertiban,  kelancaran lalu lintas.
4. Menyelenggarakan
pelayanan
administrasi  registrasi  dan  identifikasi ranmor serta pengemudi
5. Melaksanakan    patroli    jalan    raya dan  penindakan  pelanggaran  serta penanganan  laka  lantas  dalam  rangka penegakan  hukum  serta  menjamin kamseltibcar lantas dijalan raya.
6. Menyelenggarakan pengamanan dan
penyelamatan masyarakat pengguna jalan raya.
B. Penegakan      Hukum      oleh      Satuan lalu  Lintas  Polres  Sintang  terhadap Pelanggar  yang  Tidak  mempunyai Surat Izin Mengemudi
Satuan  Polisi  Lalu  Lintas  Polres Sintang  telah  melakukan  penegakan  dan sanksi bagi pengemudi yang tidak melengkapi diri  dengan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM), mengingat  kelengkapan  bagi  setiap  orang atau  masyarakat  dalam  kelayakan  untuk menggunakan  atau  mengendarai  kendaraan yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku bagi setiap orang dijalan raya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh penulis dari Satuan lalu Liontas Polres Sintang, sejumlah  pelangagaran  lalu  lintas  yang ditinjau dari Golongan Surat Izin Mengemudi pada  Bulan  Mei  tahun  2015  adalah  sebagai berikut :
Tabel 4.2.1 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas
Dari Golongan Sim Mei 2011
NO Jml GAR
Golongan SIM Pelanggar
A A UMUM B.1 B.1 UMUM B.II C A KHUSUS
TANPA SIM/ KR 1 279
279 2 188 1 187 3 220 1 2 217
4 200 2 3 195 5 126
126 JML 1013 4 5 1004
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukan bahwa  pengemudi  kendaraan  berdasarkan golongan  SIM  (surat  izin  mengemudi) menunjukan  bahwa  pengendara  yang  tidak melengkapi  SIM  adalah  kendaraan  yang pengemudinya  dengan  jenis  golongan  SIM C, dengan jumlah sebanyak 1004 pengendara yang  tidak  melengkapi  diri  dengan  SIM Golongan  C.  Sedangkan  pengendara  yang tidak  melengkapi  diri  dengan  jenis  golongan A  sebanyak  4  pengendara,  dan  pengendara yang tidak melengkapi  diri  dengan  golongan B1  sebanyak  5  pengendara,  jadi  total pengendara yang tidak melengkapi dri dengan Surat izin mengtemudi (SIM) sebanyak 1004 pengendara.
Dari  hasil  observasi  penulis  dan
tanya  jawab  terhadap  responden  dikantor Kepolisian Resor Sintang menunjukan bahwa  pelanggaran  lalu  lintas  bukan  hanya diakibatkan  pengendara  tidak    melengkapi diri dengan surat izin mengemudi (SIM) akan tetapi  jenis  pelanggaran  lain  juga  mengikuti seperti Helm, Kelengkapan kendaraan, surat- surat, boncengan lebih dari satu orang, maka rambu,  melawan  arus,  berikut  ini  tabel  data pelanggaran  lalu  lintas  Roda  dua  pada  bulan Mei Tahun 2015.
Tabel 4.2.2 Data Pelanggaran lalu Lintas roda dua Bulan Mei Tahun 2015.

## Sumber Kepolisian Resor Sintang Tahun 2015
Dari  tabel    diatas    menunjukan bahwa  pelanggaran  lalu  lintas  pada  bulan Mei  Tahun  2015  sebanyak  1004  jumlah pelanggaran,  sedangkan  untuk  pelanggaran yang   tidak   memiliki   surat-surat  sebanyak 513  pelanggaran  termasuklah  pengendara yang tidak melengkapi surat izin mengemudi (SIM).
C. Sanksi  Bagi  Pengendara  Yang  Tidak melengkapi  Surat  Izin  Mengemudi (SIM).
Setiap  orang yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua sampai dengan kendaraan  yang  lebih  dari  roda  empat,  maka pengendara  tgersebut  haruslah  melengkapi diri  dengan  surat  izin  mengemudi,  yang dikeluarkan  oleh  Kepolisian  bagian  satuan Lalu  Lintas  dengan  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  harus  dilengkapi.  Apabila pengendarta  yang  didapati  tidak  melengkapi surat  izin  mengemudi  maka  pengendara tersebut dapatlah dikenakan dengan pasal 77
NO Jml GAR Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Helm Klp kendaraan Surat- Surat Boncengan lbh 1 org Marka Rambu Melawan Arus Ket 1 279 10 134 233 2 2 187 15 94 72 4 2 3 217 2 122 86 4 3 4 195 4 85 106 5 126 4 78 42 2 JML 1004 35 513 439 12 5
ayat  1  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun
2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
Jalan  “  Setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  dijalan  wajib  memiliki surat  izin  mengemudi  sesuai  dengan  jenis kendaraan  bermotor  yang  dikemudikannya” dan  menurut  pasal  281  junto  “setiap  orang yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor dijalan  raya  yang  tidak  memiliki  surat  izin mengemudi  sebagaimana  yang  dim,aksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan  paling  lama  4  bulan  atau  denda paling banyak 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Berikut data dan jenis pelanggaran lalu lintas roda empat bulan Mei Tahun 20015.
Tabel  4.3.1  Jenis  Pelanggaran  lalu  Lintas Roda Empat bulan Mei Tahun 2015

## Sumber Kepolisian Resor Sintang Tahun 2015
Dari tabel diatas menunjukan  bahwa kendaraa roda empat yang  pengendaranya tidak melengkapi surat-surat  sebanyak 9 pengendara, surat-surat disini berarti  bahwa pengendara tersebut tidak  mempunyai  surat STNK maupun SIM, yang seharusnya setiap pengendara  untuk  dapat  membawa  dan menggunakan surat tersebut sebagai bukti
bahwa layak untuk mengendarai kendaraan roda empat.

## D. Faktor Pennghambat Kepolisian dalam melaksanakan  Penerapan  pasal  77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  angkutan Jalan
Dalam  menjalankan  sebuah  aturan hukum  yang  sering  kali  terdapat  ketidak tahuan masyarakat tentang suatu aturan hukum merupak suatu kendala didalam mewujudkan hukum di lingkung masyarakat luas, untuk itu menurut  Soerjono  Soekamto  menyampaikan bahwa  “Tegaknya  hukum  ditandi  dengan adanya beberapa factor yang saling berkaitan erat  yaitu  hukum  dan  aturannya  sendiri”. Menurut  Friedman  dalam  penegakan  hukum pidana ddipengaruhi oleh 3 (tiga)  aspek penting yaitu :
1. Legal  structure  (struktur    hukum, dapat  diartikan  sebagai  institusi  yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung didalamnya.institusi    ini    dalam system  yang  terdiri  atas  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga permasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.
2. Legal  substance  (subtansi  hukum) adalah aturan, norma, dan pola prilaku nyata  manusia  yang  berada  didalamm system  tersebut.subtansi  hukum  tidak hanya  terpusat  pada  hukum  yang tertulis  saja  (law  in  the  book),tetapi juga  mencakup  hukum  yangn  hidup dimasyarakat(the living law).
3. Legal culture (budaya hukum),sebagai sikap masyarakat terhadap hukum
NO Jml GAR Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan
Kecepata Muatan Kelengkapan kendaraan Surat- surat sabuk Marka rambu Ket
1 2 1
1
3 3 3 4 5 5 5 JML 9 9
dan  system  hukum  itu  sendiri. Sikapmasyarakat ini mencakup kepercayaan,  nilai  dan  ide--ide  serta harapan    mereka    tentang      hukum dan  system  hukum.  Hal  ini  karena pada  hakekatnya  penegakan  hukum merupakan  proses  penyesuaian  antara nilai-nilai,kaidah-kaidah dan pola prilakunyata,  yang  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian.  Oleh  karena  itu tugas utama penegakan  hukum  adalah mencapai keadilan.
Soerjono Soekanto membuat perincian
factor-faktor yang mempengaruhi  penegakan hukum sebagai berikut :
1. Faktor  hukumnya  sendiri,  misalnya undang-undang
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak- pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan hukum.
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukum penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta  dan  rasanya  yang  didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Dilihat kelima factor diatas menunjukan  bahwa    saling    keterkaitan, yang  mana  penegakan  hukum  harus  dijalan kan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  semua lapisan  masyarakat,  walaupun  masih  adanya penerapan  hukum  yang  belum  dijalankan sebagaimana  mestinya,  dikarenakan  adanya faktor  penegakan  hukum  baik  dari  penegak hukum  itu sendiri  maupun  yang menerapkan hukum itu sendiri.
Terjadinya hambatan dalam penegakan hukum  juga  dilihat  dari  masyarakat  iru sendiri  dimana  masyarakat  sering  kali  tidak mengindahkan atau melalaikan dari kewajiban untuk  mempunyai  surat  izin  mengemudi karena ketidak tahuan ataupun sengaja dalam mempunyai  sim  (surat  izin  mengemudi) tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan pada pembahasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut pasal  77  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009    menyatakan    bahwa,    setiap    orang yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor diwajibkan  untuk  memiliki  surat  izin mengemudi  sesuai  dengan  jenis  kendaraan bernotor  yang  dikemudikan.  Kemudian  bagi pengemudi  kendaraan  yang  tidak  memiliki surat  izin  mengemudi  maka  akan  dikenakan denda  sebesar  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah), atau  pidana  kurungan  paling  lama  4  bulan. Faktor  penghambat  yaitu  bahwa  adanya kesadaran  masyarakat  agar  memiliki  surat izin  mengemudi  sesuai  peraturan  yang belaku . Saran  penelitian  yaitu  diharapkan kepolisian  dapat  memberikan  kemudahan dalam  pengurusan  dan  membuat  surat  izin mengemudi . Memberikan penyuluhan kepada  setiap  masyrakat  dalam  mengendarai kendaraan haruslah mempunyai surat  izin
mengemudi, supaya peaturan-lalu lintas dapat diikuti dan dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anang, Priyanto, 2007 Hukum Acara Pidana Indonesia , Yokyakarta, Fise Uny.
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian  Hukum Dalam Praktek , Jakarta, sinar grafika. Bambang Sugono, 2005, Metode penelitan Hukum , P.T raja Grafindo, Persada,
Jakarta Hadari  Nawawi,2007, Metode  Penelitian Bidang Sosial , Gajah Mada
University Press, Yokyakarta.
Kansil.C.S.T, Pengantar  ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta, balai Pustaka
Marto,  Kusumo  Sudikno, Bab-Bab  Tentang
Penemuan Hukum , yokyakarta. PT.Citra Aditya Bhakti.
Muhammad  Mulayadi,  2008, Politik  Hukum Pidana, Medan, Universitas Sumatra Utara.
Raharjo,Satjipto,  2009  Penegakan  Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Genta Publishing.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,1983, Metode
Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  jurimetri,
Jakarta Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  jurimetri , Jakarta Ghalia Indonesia. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Undang-Undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun  2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009
tentang  lalu  Lintas  dan  Angkutan jalan.