SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 1, Juni 2023 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah
Ian Rakhmawan Suherli 1 ,  Sofian Al-Hakim 2 , Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny 3 , Aip Syarifudin 4 1, 2, Universitas Islam Negeri  Sunan Gunung Djati Bandung
3 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
4 Universitas Muhammadiyah Cirebon e-mail : ianrakhmawans@gmail.com
Abstrak :  Abad  delapan  sampai  dengan  abad  tiga  belas  masehi    merupakan  masa  kekuasaan dinasti  Umayyah  dan  Abbasiyah  yang  diperspektifkan  oleh  banyak  ahli  bahwa  waktu  itulah menjadi    era  kegemilangan  atau  keemasan  umat  Islam.    Dinasti  Umayyah  merupakan  dinasti yang  aktif  perpolitikan  luar  negerinya  pada  masa  tersebut  dengan  banyaknya  menaklukan daerah-daerah  sekitar  jazirah  arab,  dinasti  Abbasiyah  lebih  menitikberatkan  pada  konsolidasi internal.  Kedua  dinasti  ini  berkontribusi  besar  terhadap  peradaban  ekonomi  Islam  dengan luasnya  daerah  yang  dikuasai  maka  semakin  besar  juga  pendapatan  dan  pengeluaran  yang diperlukan  oleh  dinasti  tersebut,  maka  dibutuhkanlah  sebuah  kebijakan  fiskal  yang  baik  dari para  pimpinan  dan  pengelola  negara  tersebut.  Maka  munculah  berbagai  macam  pemikiran ekonomi dari para ilmuwan baik dijadikan referensi maupun dasar kebijakan yang diambil oleh para khalifah di masa tersebut. Keberhasilan dari dinasti Umayyah dan Ubbasiyah   tidak bisa lepas  dari  pengelolaan  keuangan  negara  yang  baik  dan  terstruktur  oleh  para  pegawai  negara yang  lintas  suku  dan  ras  manusia.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pembiayaan  sebuah  negara  diera  dinasti  Umayyah  dan  Ubbasiyah  kelebihan  dan kekurangannya.  Adapun  metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  menggunakan  cara  studi literatur  baik  buku-buku  maupun  karya  tulis  yang  sebelumnya  telah  dipublikasikan  dijurnal- jurnal  terakreditas  nasional.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  pentingnya pengelolaan  keuangan  negara  oleh yang diberi  amanah  agar tidak terjebak pada pengeluaran- pengeluaran  yang  tidak  penting  dimana  bisa  berakibat  pada  goyahnya  kestabilitasan  sebuah negara.
Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023

## PENDAHULUAN
Sejarah  pada  hakekatnya  adalah peristiwa yang terjadi dimasa silam, akan tetapi tidak semua peristiwa dimasa silam menjadi sejarah karena prinsipnya hanya peristiwa tertentu saja  yang memberikan dampak  yang  besar  untuk  kehidupan selanjutnya.  Menurut  Kuntowijoyo  dalam (Badar,  2020),  menyatakan  bahwa sejarah  adalah  rekonstruksi  masa  lalu, sejarah bukan sekedar hanya penyusunan ulang  kejadian-kejadian  yang  ada  pada masa  silam  karena  disinilah  diutamakan melakukan  analisa  dalam  menelaah narasi sejarah yang dipelajari. Mempelajari sejarah bertujuan agar fakta- fakta  yang  diperoleh  dapat  dijadikan sebagai  instrumen  penunjuk  umat manusia  untuk  menghadapi  perjalanan hidup dimasa yang akan datang.
Kebijakan  fiskal  adalah  upaya  yang menjadi  garis  besar  suatu  pelaksanan kegiatan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran  keuangan  negara  dalam lingkup memelihara stabilitas dan mengupayakan
pertumbuhan perekonomian  negara.  Perangkat  dari kebijakan  fiskal  yakni  penerimaan  dan pengeluaran  dari  pendapatan  negara (Aini,  2019).  Dengan  demikian  maka  ada dua variabel dalam fiskal yaitu pendapatan  dan  pengeluarkan  negara yang perlu diatur keseimbangannya.
Kebijakan  pengelolaan  keuangan suatu  negara  dibahas  dalam  bagian siyasah  maliyah maka  dari  itulah kebijakan  fiskal  tidak  bisa  dipisahkan dengan politik ekonomi suatu kekuasaan. Kebijakan  pengelolaan  sistem  keuangan yang  didalamnya  terdapat  pengurusan ziswaf, fa’i dan jizyah , usyur (beacukai) serta kharaj merupakan  kajian  dalam siyasah maliyah (Suntana, 2010). Sejarah  kebijakan  fiskal  dapat diartikan  sebagai  rekonstruksi  terjadinya peristiwa  dan  kejadian  masa  silam  yang dianggap  penting  untuk  dipelajari  yang
dapat  dijadikan  petunjuk-petunjuk  dan pembanding  dalam  menghadapi  masa depan.  Adapun  dalam  mempelajari sejarah  kebijakan  fiskal  terdapat  dua bagian  penting  yaitu  pemikiran  ekonomi dan pranata ekonomi.
Di  masa  Dinasti  Umayyah  dan Abbasiyah  terdapat  banyak  ilmuwan diberbagai  bidang  baik  di  bidang  filsafat, teknologi,  teologi,  sastra  dan  ekonomi. Para  pemikir  khususnya  bidang  ekonomi memberikan  kontribusi  yang  besar  di zamannya  maupun  masih  ada  relevansi dimasa kontemporer.
Terdapat beberapa pemikir ekonomi  yang  hidup  dan  berkontribusi pada dimasa dinasti Umayyah yaitu  Ibnu Hazm  dan  masa  dinasti  abbaisyah diantaranya  ;  Abu  Yusuf,  Asy  Syaibani, Abu  Ubaid,  Yahya  bin  Umar,  Al  Mawardi dan Al Ghazali.
Pemikiran  ekonomi  para  ahli, pranata yang dibuat serta kebijakan yang dilakukan  khalifah  merupakan  upaya dalam melakukan kemaslahatan masyarakat  secara  terstruktur  dan sistematis  pada  suatu  pemerintahan. Pendapatan  besar  suatu  negara  satu  sisi bisa  menjadi  baik  akan  tetapi  disisi  yang lain  bisa  menjadi  tidak  baik,  baik masyarakat  maupun  untuk  negara. Pendapatan  negara  diperoleh  dari  zakat, kharaj , jizyah , khums ,  pinjaman  dan penerimaan  lainnya.  Pengeluaran  negara dilaksanakan  adalah untuk  kesejahteraan masyarakat  pada  akhirnya  dan  yang temasuk pada pengeluaran negara adalah gaji  pegawai,  memperkuat  militer, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan  fisik  dan  kesejahteraan masyarakat.
Implementasi suatu kebijakan fiskal yang dilakukan suatu negara oleh khalifah baik  dari  sisi  pendapatan  negara  apakah memberatkan atau tidaknya oleh masyarakat maupun kebijakan pengeluarannya dipandang dapat
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
berakibat pada maju mundurnya perekonomian  maupun  kejayaan  sebuah negara.
Masa Dinasti Umayyah I, Umayyah II di  Spanyol  dan  Dinasti  Abbasiyah memberikan  pelajaran  yang  banyak  bagi peradaban  ekonomi    islam  selanjutnya, bagaimana  itu  terjadi      khususnya  dalam penentuan  pengambilan  kebijakan  fiskal yang  banyak  dijadikan  rujukan  untuk masa
kontemporer yang permasalahannya  lebih  kompleks  dan multidimensional dibanding masa sebelumnya. Keutamaan dalam
mencetakan  uang  sendiri  merupakan  hal yang  penting  untuk  menjaga  stabilitas ekonomi  sebuah  negara  yang  mana uangnya  tersebut  ada  garansi  atau terbuat emas dan perak.

## METODE
Penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini menggunakan cara implementasi penelitiannya dilaksanakan menggunakan cara  metode  penelitian  kepustakaan ( Library  Research )  (Suherli,  2022). Library  Reseach yang  dimaksud    yaitu melakukan  penelitian  dengan  cara mengumpulan  data-data  untuk  topik penelitian sejarah kebijakan fiskal sebagai objek penelitian didapatkan dari sekumpulan data pustaka dalam berbagai macam  yaitu  dari  karya  tulis  ilmiah terdahulu, buku, ensiklopedia dan website  yang  menyampaikan  serta menginformasikan tentang sejarah pemikiran  dan peradaban ekonomi Islam di  masa  daulah  Umayyah  dan  Abbasiyah berkuasa  khususnya  tentang  sejarah kebijakan  fiskal  baik  itu  mengenai pendapatan negara maupun  pengeluaran negara.
Penulis  melakukan  pembatasan rentang  topik  dalam  pembahasan  artikel mengenai    tentang  sejarah  kebijakan fiskal  berupa  pemikiran-pemikiran  ahli ekonomi  di  masa  dinasti  Umayyah
Pertama  pada  tahun  661  –  750  M  dan masa dinasti Umayyah Kedua  di Spanyol pada  periode  tahun  756  –  1031  M selanjutnya Dinasti Abbasiyah tahun 750 - 1258  M,  kebijakan  yang  dilakukan  para pemimpinnya    dengan  mereview  jurnal- jurnal  ilmiah  terdahulu  dan  buku-buku bertema  pemikiran  ekonomi  Islam, peradaban  ekonomi  Islam  dan  sejarah ekonomi Islam yang difokuskan pada  era waktu    Dinasti  Umayyah  dan  Abbasiyah serta politik ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dinasti Umayyah
Dinasti Umayyah selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah (Karim, 2015) mulai  dari  tahun  (41  -132  H)  atau  pada (661  –  750  Masehi)  (Subroto,  2022) sebelum  ditaklukan  Dinasti  Abbasiyah dan  berpindah  ke  Andalusia.  Pada  masa Daulah Umayyah gencar-gencarnya perluasan  wilayah  kekuasaan  sehingga dalam  waktu  90  tahun  saja  telah menguasai    wilayah    meliputi  Spanyol, Afrika  Utara,  Syiria,  Palestina,  jazirah arab,  Irak,  Persia,  Afghanistan.  Daulah Umayyah  identik  dengan  perluasan wilayah kekuasaan.
Muawiyah Ibnu Abi Sofyan (khalifah I) Masa Pemerintahan Muawiyah ibnu Abi  Sofyan  pempelopori  hadirnya  dinas pos berikut kelengkapan fasilitas pelengkapnya,  menterbitkan  pasukan tempurnya  seperti  pemberian  gaji  tetap tentara,
pembentukan tentara profesional,  membuat  mata  uang  sendiri berupa koin dirham kemudian memperluas  tugas  hakim  yang  saat  itu dinamakan    Qadi  sebagai  jabatan professional,  pengembangan  birokrasi dengan fungsi pengumpulan pajak.
Abdul Malik Ibnu Marwan (Khlifah V) Langkah  strategis  yang  dilakukan oleh  Khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan dalam  kebijakan  fiskal  adalah  pendirian
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
pabrik  pencetakan  uang  koin  yang bertempat  di  Damaskus  tahun  76  Hijriah dengan  demikian  maka  khalifah  Abdul Malik  ibnu  Marwan  menjadi  khalifah pertama  dalam  sejarah  membuat  uang koin  dinar  dan  dirham    Islami  yang bercirikan model keIslaman tersediri lain dari  yang  sebelumnya  (Susanti,  2017), dengan dilatarbelakangi adanya pengurangan pasokan dinas dari Romawi dan  dirham  dari  Persia  sehingga  untuk memutus rantai ketergantungan tersebut. Abdul  Malik  bin  Marwan  kemudian meningkatkan fungsi dinas pos yang telah didirikan  pada  era  Muawiah  bin  Abu Sufyan  yang  mempeloporinya.  Terkait mengenai  zakat  dan  pajak  lainnya, khalifah membebaskan kewajiban membayar  pajak  kepada  rakyatnya  yang beragama  Islam  dan  hanya  mewajibkan pembayaran  zakat  yang  sudah  nishob sesuai  aturan  ajaran  agama.  Kebijakan pajak  oleh  khalifah  berdampak  pada semakin  banyak  warga  non  muslim menjadi  mualaf    dengan  tujuan    supaya dapat  terhindar  dari  pembayaran  pajak- pajak,  disebabkan  hal  tersebut  maka dampak  dari  aturan  yang  diberlakukan tersebut
terjadinya
penurunan pendapatan  dari  sektor  pajak  sehingga mengalami
defisit, sementara pengeluaran  negara  semakin  banyak dengan  bertambahnya  pasukan  militer dayn  harus  ditanggung  oleh  negara terutama  pasukan  dari  kelompok  Mawali yaitu  pasukan  tempur  Islam  berasal  dari Persia,  Armenia    yang  non  arab. Berkurangnya  pendapatan  negara  ini maka  salah  satu  upaya  dari  khalifah adalah  mengembalikan  pasukan  tempur yang  baru  masuk  Islam  ( muallaf )  ke status  sebelumnya  yaitu  petani  dan dengan  posisi  tersebut  maka  mereka perlu  dan  wajib  membayar  pajak  dengan besaran  setara  dengan Kharaj dan Jizyah saat mereka sebelum masuk agama Islam. Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Abdul
Malik  Ibnu  Marwan  tersebut  berdampak pada pertentangan dari kelompok Mawali sehingga  motif  ini  menjadi  salah  satu penyebab  keruntuhan  dinasti  Umayyah sebab  kaum  Mawali  dikemudian  hari meutuskan untuk ikut bergabung Bersama    kaum  oposisi  yakni  Bani Abbasiyah  menurut  Nur  Chamid  yang dikutip dari (Muflihin, 2020).
Terdapat  kebijakan  khalifah  Abdul
Malik lain yaitu perbaikan pengadministrasian  negara  kemudian memberlakukan  bahasa  Arab  menjadi bahasa  resmi  pemerintahan  Islam  yagn belaku  ke  semua  wilayah  kekuasaan dinasti  Umayyah,  bukan  saja  dijadikan bahasa pengantar berbisnis dan implementasi  menegaskan  hegemoni kaum arab pada masa tersebut.
Umar Ibnu Abdul Aziz (khalifah VIII).
Sulaiman bin Abdul Malik merupakan  khalifah  ke  tujuh  dinasti Umayyah telah menunjuk Umar bin Abdul Aziz  untuk  menggantiknya  sebagai khalifah,  Umar  bin  Abdul  Aziz  menjadi khalifah  ke  delapan  yang  mana  beliau adlah  salah  satu  cicit    dari  khulafaur rasyidin  kedua  yaitu    Umar  bin  Khattab (Kamaluddin, 2021), pengalaman kepemimpinan  khalifah  Umar  bin  Abdul Aziz menjadi Gubernur Madinah, Menteri kemudian    Penasehat  Khalifah,  oleh karena  itu  dianggap  tidak  ada  yang  lebih pantas  menjadi  khalifah  selain  dirinya dalam  melanjutkan    kekhalifahan  Bani Umayyah  pasca  wafatnya  Sulaiman  bin Abdul  Malik.  Era  Kegemilangan    dinasti Umayyah  berlangsung  pada  waktu khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  berkuasa dengan kebijakan yang peduli pada rakyat oleh  karena  itu  terjadinya    kesenjangan ssecara  ekonomi  antara  yang  kaya  dan kaum  papa  dapat  dikurangi  kemudian kesejahteraan  rakyat  dapat    dicapai dengan baik (Rofiqo, 2019).
Kebijakan  fiskal  yang  dilakukan khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  berbeda
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
yaitu pada perubahan pendapatan negara dari  pajak  tanah  ( kharaj ),  pajak  non muslim  ( jizyah )  dari  tiga  profesi  yakni: petani,  tuan  tanah  dan  pedagang. Pendapatan  negara  diluar  ketiga  yang disebut  diatas  yakni  zakat-zakat  yang menjadi  kewajiban  umat  Islam  yang sudah  memenuhi  nishob,  kemudian  dari itu  wilayah-wilayah  yang  berstatus otonomi  daerah  dapat  mengelola  zakat dipergunakan  di  daerahnya  masing- masing.
Pengeluaran  di  era  khalifah  Umar bin  Abdul  Aziz  diprioritaskan  untuk masyarakat  secara  ekonomi  lemah  pada berbagai kegiatan diantaranya; memberikan  santunan  kepada  fakir miskin,  membantu  orang  terlilit  hutang ( ghorimin ),  menyerahkan  bantuan  untuk tahanan  dan  tawanan  perang,  memberi bantuan  untuk  para  musafir  dan  orang yang  kehabisan  bekal  ( ibnu  sabil ), memberikan  bantuan  untuk  para  budak belian  agar  bisa  dimerdekakan,  menurut Meti  Astuti  yang  di  kutip  dari (Khairunnisa,  2021).  Umar  tidak  hanya membayarkan hak-hak rakyat  pada masa pemerintahannya,  tapi  juga  sebelumnya. Hak-hak yang sudah diambil secara zalim kemudian  dikembalikan  Umar  sampai Baitul Mal wilayah Irak kosong. Kemudian pemasukan  yang  berasal  dari  pungutan liar  dan  pajak  tidak  perlu  serta  biaya- biaya  lainnya  yang  menyengsarakan rakyat,  dihapuskan,  juga  mengeluarkan kebijakan  pembukaan  jalur  perdagangan bebas  sebagai  upaya  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat.  Umar  melakukan penertiban  dan  penghapusan  semua  itu guna  meringankan  beban  yang  dirasakan masyarakat,  sehingga  para  pedagang akahirnya  kembali  untuk  memperbanyak barang-barang yang dijualnya.
Meningkatnya  barang-barang  dagangan ini  dapat  berarti  potensi  meningkat  juga keuntungan yang akan pedagang dapatkan.
Pada  masa  dinasti  Umayyah  itu bahwa  pendapatan  negara  dapat  dipilah menjadi dua jenis utama yaitu penerimaan  bukan  pajak  { fa’i (pampasan perang  yang  musuhnya  menyerah  tanpa peperangan),  tanah  safawi  (tanah  yang asli  pemiliknya  non  muslim  yang  telah ditinggalkan dan atau meninggal), pendapatan  sektor  bisnis  publik  (negara mempunyai usaha bisnis)} dan penerimaan pajak {seperlima
ghanimah/pampasan perang, zakat, jizyah (zakat  perlindungan  non  muslim), kharaj (tanah yang tersisa di pemilik non muslim saat  penaklukan), usyur {(bea  masuk barang)    dan  pajak  lainnya  (pajak  pasar, bea  materai,  penjualan  rumah  yang dikenakan  pada  penjual,  pajak  warisan dan  pajak perikanan)} (Jamwari, 2016). Dinasti  Abbasiyah  dan  Umayyah  di Spanyol Dinasti Umayyah di Spanyol Dinasti Umayyah merupakan penguasa  di  Andalusia  yang  sekarang dikenal  Spanyol  selama  275  tahun  , dimulai  pada    756  M    dan  berakhir  pada 1031  M  (Saputri,  2021),  dalam  rentang waktu  berkuasanya  Daulah  Umayyah telah  dipimpin  sebanyak  16  khalifah. Setelah  tahun  1031  M,  kekuasaan  di Spanyol  terbagi  menjadi  30  kerajaan kecil-kecil.  Pada  masa  kekuasaan  Dinasti Umayyah  di  Spanyol  terdapat  berbagai ilmuwan  di  bermacam-macam  ilmu pengetahuan,  Adapun  ilmuwan  ekonomi dimasa  tersebut  adalah  Ibnu  Hazm  yang hidup diwaktu (384 - 456 H / 994 - 1064 M).
Ibnu  Hazm  telah  membuat  400 karya  yang  bertemakan  bidang  hukum, mantek,  sejarah,  etika  dan  perbandingan agama  serta  teologi,  selain  itu  juga terdapat  pemikirannya  dalam  bidang ekonomi antara lain (Amalia, 2010):
a. Problematika  tentang  sewa  tanah kemudian  keterkaitannya  terhadap pemerataan kesempatan.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
b. Jaminan  sosial  untuk  masyarakat yang  tidak  mampu  (terpenuhinya kebutuhan dasar/ basic need , kewajiban mengeluarkan harta selain zakat).
c. Zakat.
d. Pajak.
Ada  berbagai  macam    kebijakan ekonomi  yang  diimplementasikan  oleh para  penguasa  dinasti  Umayyah  di Andalusia  yang  berakibat  menjadi  maju perekonomiannya (Aravik, 2020), diantaranya adalah:
a. Lembaga-lembaga pemerintahan yang indipenden.
b. Cordova  dijadikan  pusat  bisnis  dan pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Reformasi pertanahan
dan pengembangan pasar khusus. d. Harmonisasi hubungan antara penguasa, pengusaha dan ulama.
e. Perindustrian dan kelautan.
Dinasti  Umayyah  di  Andalusia mencetak  koin  emas  yang  menjadi instrumen  transaksi  yang  sah  setelah melepaskan  diri  dari  dinasti  Abbasiyah dilakukan  oleh  Khalifah  Abdurrahman  III yang  berkuasa  pada  tahun  912-961  M (Ruslan, 2009).
Dinasti Abbasiyah Dinasti  Abbasiyah  mulai  berkuasa pada tahun 750 M sampai berakhir tahun 1258  M  disaat  ditaklukan  oleh  Mongolia. Selama  masa  berkuasa  tersebut  Dinasti Abbasiyah dipimpin sebanyak 37 khalifah (Widiyani,  2021).  Fluktuasi  pengaruh kekhalifahan  di  masa  dinasti  Abbasiyah dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga periode  dikarenakan  perbedaan  sesuai dengan perubahan politik dari kaum arab kepada  non  arab  beserta  budaya- budayanya  Adapun  ketiga  periode tersebut  yaitu  (Amalia,  2010);    Pertama, dimulai dari tahun 132 H / 750 M sampai 232  H  /  847  M,  keunikannya  yaitu  para khalifah  berkuasa  penuh  terhadap  tahta yang  didudukinya.  Kedua,  dimulai  pada
tahun 232 H / 847 M sampai tahun 590 H /  1194  M,  dimasa  ini  kekuasaan  politik berpindah-pindah    dari  tangan  golongan Turki, golongan Buwaih dan Saljuq. Ketiga berlangsung pada tahun 590 H / 1194 M sampai tahun 656 H / 1258 M.
Masa  Dinasti  Abbasiyah  lah  umat Islam  mengalami  kejayaan  diberbagai bidang,  Dinasti  ini  tidak  memperluas  lagi wilayah kekuasaan seperti dinasti Umayyah  tetapi  prinsipnya  pemperkuat dan  konsolidasi  ke  dalam,  artinya perkembangan ilmu pengetahuan berkembang baik begitu juga pengelolaan negara semakin komplek dan multidimensi  perubahannya  yang  mana untuk  menghadapi  perubahan  yang terjadi dimasa dinasti tersebut.
Tumbuh berkembangnya umat Islam  di  masa  dinasti  Abbasiyah ditunjukan  dengan  banyaknya  para pemikir/  ilmuwan  diberbagai  bidang, dalam  bidang  ekonomi  di  masa  dinasti Abbasiyah  terdapat  ilmuwan  menonjol dengan  pemikiran-pemikirannya  yang mewarnai  kebijakan-kebijakan  ekonomi baik  moneter  maupun  fiskal,  Adapun ilmuwan  ekonomi  yang  berkontribusi besar di masa dinasti Abbasiyah tersebut yaitu; Abu Yusuf, Asy-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya  bin  Umar,  Al-Mawardi  dan  Al- Ghazali.
a. Abu . Yusuf (113 – 182  H / 731  – 798 M).  Pemikiran  ekonomi  Abu  Yusuf secara  komprehensif  dapat  dilihat  di karyanya  kitab al-Kharaj yan  ditulis untuk  memenuhi  perintah  dari khalifah  Harun  al-Rasyid  yang  mana poin  penting  dalam  buku  itu  ada delapan  yaitu  pengeluaran  negara dan  distribusi  pendapatan,  pajak tanah,  administrasi  pajak  tanah (perpindahan  status kharaj dan usyur ),  pajak  atas  produk  yang dihasilkan, zakat, jizyah , iuran khusus dan masalah lainnya (sewa-menyewa, barang publik, kelangkaan dan nilai).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
b. Asy-Syaibani  (132  –  189  H  /  750  – 804  M).  Pemikiran  ekonomi  al Syaibani  cenderung  lebih  mengulas pada  ekonomi  mikro  ,  sesuai  dengan judul  bukunya  al  Kasb  (kerja)  ,  kerja adalah    bagaian  utama  produksi  dan menjadi  hal  yang  penting  di kehidupan  manusia,  sebab  itulah hukum  bekerja  adalah  wajib.  Beliau membagi  usaha  ekonomi  menjadi empat  kategori  diantaranya;  sewa menyewa [ ijarah ], perdagangan [ tijarah ],  perindustrian  [ sina’ah ]  dan pertanian [ zara’ah ].
c. Abu Ubaid (154  – 224  H / 773  - 838 M).  Abu  Ubaid  adalah  penulis  buku Al-Amwal ,  didalam  buku  tersebut menyajikan pokok pikirannya sebagai berikut yaitu keadilan; keadilan yaitu hak-hak  individu,  masyarakat  dan negara dalam keadaan seimbang; dan pelaksanaan
keadilan dapat membawa  ekonomi  sejahtera  dan bidang sosial menjadi selaras. Perihal sumber penghasilan atau pendapatan negara, Abu Ubaid berpendpat bahwa kharaj , jizyah , khums dan usyur menjadi  sumber  penghasilan  atau pendapatan  negara.  Pembelanjaan negara  dibagi  menjadi  dua  bagian, yaitu  Pendapatan  negara  yang diperoleh dari zakat diberikan kepada yang berhak yaitu delapan asnaf yang tercantum  dalam  Al-Quran  dan pendapatan negara yang berasal dari khums (1/5 bagian): { khums ghanimah , khums hasil  tambang  dan rikaz (barang harta karun)} diperuntukan ke bidang kesejahteraan publik (korban bencana,  kesejahateraan  anak-anak, bantun lainnya).
d. Yahya bin Umar (213 – 289 H / 828 – 901  M).  Khalifah  Yahya  bin  Umar dalam  bukunya Ahkam  al-Suq ,
menuliskan tiga tema besar diantaranya; Struktur pasar,
hubungan  antara  pasar  dan  negara, dan  pembentukan  suatu  harga.
Khalifah Yahya bin
Umar berpendapat  bahwa  pasar  yang  ideal bisa  terjadi  bila  hadirnya  ia  syarat dasar,  diantaranya;  transparansi; tidak  ada  penguasaan  pangsa  pasar oleh  satu  kelompok  saja  atau hadirnya  kartel di pasar; meniadakan penjualan  diluar  pasar;  meniadakan praktek  persaingan  tidak  sehat; menghilangkan kecurangan dan tidak menjual  barang  haram.  Membuat aturan  dan  melaksanakan  pengawas yang  kaitannya  dengan  pasar  adalah merupakan  salah  satu  tugas  utama negara. Tugas membuat dan menegakan peraturan serta pengawasan pasar mestinya dilaksanakan  oleh  negara  untuk menghindari  kondisi  yang  tidak  adil, memepertahankan kelangsungan pasar  serta  meniadakan  tindakan yang  dapat  merusak  pasar  dan pemeriksaan pasar juga.
e. Al-Mawardi  (364  –  450  H  /  972  – 1058  M).  Pemikiran  al  Mawardi tercermin  dalam  salah  satu  bukunya al  ahkam  al  Sulthoniyah yang menyatakan  bahwa  negara  dan kegaitan  ekonomi  memiliki  korelasi yang sangat kuat, adalah pembentukan  imamah  yaitu  adanya keharusan    demi  terpeliharanya agama  dan  kepentingan  umum, kemudian mempertahankan stabilitas dan  pertumbuhan  ekonomi;  negara harus menyiapkan infrastruktur untuk  kesejahteraan  umum;  negara wajib  bertanggung  jawab  untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar seluruh  warga  negara;  negara  wajib mengelola dan membiayai pembiayaan    yang  diperlukan  untuk pelayanan  umum;  negara  bisa memanfaatkan  keuangan  dari    baitul mal  maupun    kepada  individu    kaya
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
untuk mengadakan
proyek pemenuhan  kepentingan  umum. Bait al-Mal merupakan  lembaga  yang mengelola  dua  hal  yang  utama  yaitu pemasukan  dan  pengeluaran  negara. Dalam  konteks  ke  Indonesia, Bait  al- Mal ibaratnya serupa seperti Kementerian  Keuangan  pada  era kontemporer ini. Perlunya penguatan fungsi Diwan (administrasi)  yang terbagi  ke  dalam  empat  bagian  yaitu (Mawardi, 2014) Diwan yang mengarsipkan  pengangkatan  tentara serta  penetapan  gajinya;  Diwan  yang mencatat  pungutan  apa  saja  yang dapat diambil berikut hak yang harus diberikan  serta  mencatat  data geografis yang masuk wilayah dinasti Abbaisyah; Diwan
yang mengarsipkan    urusan  pegawai negeri;  Diwan  yang  mencatat  perihal penerimaan  dan pengeluaran Bait al- Mal .  Negara  boleh  membuat  pajak baru  dan  pinjaman  kepada  publik dalam kondisi-kondisi tertentu.
f. Al-Ghazali (450-505 H / 1058 – 1111 M).  Pemikiran  ekonomi  Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek makro ekonomi,  yang  juga  membicarakan tentang peran negara dalam pembangunan  ekonomi,  kebijakan moneter termasuk didalamnya membahas perihal sumber pendapatan  dan  belanja  negara  dan juga  tentang  pinjaman  negara. Menurut  Al-Ghazali  bahwa  setiap kegiatan  ekonomi  diorientasikan kepada  kemaslahatan  umat  dan negara  menjadi  fardu  kifayah  bagi negara.  Kemaslahatan  terdiri  dari dharuriyat (kebutuhan dasar masyarakat  yang  harus  dipenuhi) hajiyah (kebutuhan yang meringankan  atau  menghilangkan hambatan dalam hidup) dan tahsiniyah (kegiatan  dan  hal  yang melampaui batas kenyamanan).
Kebijakan Fiskal Masa Dinasti Abbasiyah
Kebijakan  fiskal  yaitu    bagian kebijakan  ekonomi  yang    mengubah penerimaan  dan  pengeluaran  negara sebagai  upaya  mengarahkan  kondisi perekonomian  untuk  menjadi  lebih  baik (Jamwari, 2017).
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan perekonomian  dangan  cara  mengontrol beredarnya jumlah uang yang instrumennya terletak pada penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/penggunaan pendapatan negara.
Masa kepemimpinan Khalifah kedua dinasti  Abbasiyah  yaitu  Al-Mansur dimulailah  pencetakan  koin  sebagai identitas pemersatu dan untuk mempermudah transaksi keuangan disemua  lini  kehidupan.  Kemudian khalifah selanjutnya melakukan pengawasan secara ketat dalam pencetakan  koin  (uang)  untuk  menjaga stabilitas nilai uang itu sendiri.
Adanya  keamanan  yang  dijamin negara serta kepastian hukum, berdatanganlah  para  pedagang  dari  luar wilayah  dinasti  Abbasiyah  bertransaksi melakukan  kegiatan  ekonomi  di  ibukota Baghdad.  Dengan  demikian  negara memperoleh  pendapatan  yang  besar  dari aktivitas  perdagangan  dan  kegiatan ekonomi  lainnya,  kemudian  pemasukan dari  pungutan  pajaknya  (Noviyanti, 2016).
Pendapatan Negara didominasi oleh; a. Kharaj . Ide kebijakan penarikan pajak tanah  atau  pertanian  dimulai  dari Umar  bin  Khatab.  Beliau  lebih mengutamakan untuk tidak membagikan  tanah  tersebut  kepada kaum muslimin, namun menjadikannya investasi masa depan untuk  keberlangsungan  negara  dan jaminan
sosial.
Yaitu, denganmembiarkan  tanah  tersebut
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
dikelola  olen  pemiliknya  (Rahayu, 2022).
b. Jizyah . Jizyah merupakan  pajak  yang dibayar  oleh  kalangan  non  muslim sebagai  kompensasi  atas  fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan  yang  mereka  terima  dari Negara Islam. Jizyah diambil dariorang-orang  non  muslim  selama mereka tetap pada kepercayaannya.
c. Zakat.  Zakat  merupakan  kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan  atau  harta  seseorang yang  telah  memenuhi  syarat  syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah  ditetapkan  dalam  syariat  Islam. Sementara  infak,  sedekah,  dan  wakaf merupakan  pemberian sukarela yang juga  sangat  dianjurkan  dalam  Islam. Dengan  demikian  ZISWA  merupakan unsur-unsur  yang  terkandung  dalam kebijakan fiskal.
d. Usyur.  Usyur adalah  pajak  yang dikenakan atas barang-barang dagangan  yang  masuk  ke  negara Islam,  atau  datang  dari  negara  Islam sendiri.  Pajak  ini  berbentuk  bea impor  yang  dikenakan  pada  semua pedagang,  dibayar  sekali  dalam setahun  dan  hanya  berlaku  bagi barang  yang  nilainya  lebih  dari  200 dirham.  Pada  mulanya,  kebijakan pajak ini merupakan  kebijakan imbal balik,  untuk  mengimbangi  tindakan penguasa non-Muslim yang mengenakan  pajak  terhadap  barang- barang dagangan kaum muslimin. Selain  itu  juga  ada  hal  yang dikategorikan  dalam  pendapatan  negera yaitu khums ,  pinjaman  publik  (hutang negara)  dan  pendapatan  lainnya  (denda dari pasangan suami istri yang sah tetapi pada  saing  hari  di  bulan  ramadhan melakukan  hubungan  badan,  warisan yang tanpa ahli waris yang sah).
Penggunaan Pendapatan Negara/
Pengeluaran Negara
1. Gaji pegawai
Adanya  pembagian  tugas  secara professional  maka  pegawai  yang bekerja  mendapatkan  upah  sebgai haknya dan negara wajib membayarnya  bila  kas  negara  ada, apabila tidak ada di kas negara maka negara wajib menyediakan pembayaran  gaji  pegawai  dengan cara melakukan pinjaman publik.
2. Memperkuat militer Militer  yang  tangguh  dan  kuat  dalam mengawal  sebuah  kekuasaan  adalah sebuah  keharusan  sehingga  perlu adanya  penganggaran  yang  memadai untuk  para  tentara  yang  menjaga keutuhan  dan  kekuasaan  suatu negara berikut sarana dan prasarana, negara  perlu  menyediakan  gaji sebagaimana  untuk  gaji  pegawai  non militer.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan Masa dinasti Abbasiyah menjadi masa berkembangnya  ilmu  pengetahuan dimana  terjadinya  penterjemahan buku-buku dari eropa serta pembuatan  perpustakaan  berikut sarana-sarana yang menunjang terhadap kemajuan ilmu pengetahuan diberbagai bidang.
4. Pembangunan fisik Pembangunan  sarana  pendukung pertanian,  jalan  raya  penghubung, kantor  pos,  bangunan  perkotaan, rumah  ibadah,  bangunan  pendukung perindustrian, perdagangan dan kelautan.
5. Kesejahteraan rakyat. Pengeluaran negara prinsipnya adalah  kemaslahatan  didalamnya pengurusan dan pemenuhan kebutuhan  pangan,  sandang  serta papan rakyat.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023

## SIMPULAN
Kebijakan fiskal bisa dimaknai dapat diartikan  sebagai  tindakan  negara  dalam mengupayakan  implementasi  perubahan dalam sistem pajak atau dalam pengeluarannya
yang bermaksud mengatasi  problematika    ekonomi  yang dihadapi  di  masa  tersebut.  Penerimaan negara  dalam  fiskal  di  masa  dinasti Umayyah  dan  Abbasiyah  didapatkan  dari zakat, kharaj (pajak  pertanian), jizyah (pajak  perorangan), khums (pajak  harta rampasan perang), usyur (pajak perdagangan),  warisan kalalah (orang yang  tidak  mempunyai  ahli  waris),  dan pendapatan dari usaha yang halal.
Pentingnya pencetakan uang sendiri dengan  tujuan  memperkuat  fungsi  dan mempersatukan  negara  dan  mengurangi intervensi  negara  luar  yang  dapat merugikan  dinsty  Abbasiyah  dengan dibuktikan  dinasti  Umayyah  I,  Umayah  II di  Spanyol  dan  Abbasiyah  melakukan  hal tersebut  dan  mensentralisir  pencetakan hanya negara yang berhak menerbitkannya. Kebijakan fiskal yang baik dipergunakan  untuk  mengatur  jalannya kekuasaan negara dan untuk memperkuat kekuasaan  negara  maka  perlu  pemimpin dan  pegawai  yang  amanah  dalam mengelola  keuangan  negara  serta  militer yang kuat,  didalam  pengaturan keuangan negara  perlu  adanya  nilai  kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun penelitian lebih lanjut  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh penulis  yang  lain  adalah  pembahasan penggunaan belanja negara untuk pengembangan  ilmu  pengetahuan  terkait hubungannya terhadap kemaujuan ekonomi suatu negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Aini,  I.  (2019).  Kebijakan  Fiskal  dalam Ekonomi  Islam. Al-Qisthu:  Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum , 17 (2). 43 -
50.
Amalia,  E.  (2010). Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam. Depok:  Gramata Publishing.
Aravik,  H.,  &  Tohir,  A.  (2020). Perekonomian  Pada  Masa  Dinasti Umayyah  di  Andalusia;  Sejarah  dan Pemikiran. ADL  ISLAMIC  ECONOMIC: Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam , 1 (1),
81-98..
Badar,  M.  Z.  (2020). Tesis  :  Pemikiran Sejarah  Kuntowijoyo  dalam  Kajian Filsafat  Sejarah. Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga. Jamwari,  Y.  (2016). Pemikiran  Ekonomi Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jamwari,  Y.  (2017). Peradaban  Ekonomi Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya. Kamaluddin,  I.  (2021).  Keberhasilan Perekonomian  Islam  (Sebuah  Kajian Historis terhadap
Reformasi
Ekonomi  Umar  Bin  Abdul  Aziz). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7(03) ,
1530 -1539.
Karim,  M.  A.  (2015). Sejarah  Pemikiran dan  Peradaban  Islam. Yogyakarta: Bagaskara.
Khairunnisa,  F.,  &  Fadhilah,  Z.  N.  (2021). Kebijakan  Ekonomi  Pada  Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz. Journal  Of  Islamic  Management Applied , 1 (1), 1-7. Mawardi,  a.  (2014). Al  Ahkam  Al Sulthaniyah. Jakarta: Qisthi Press.
Muflihin,  M.  D.  (2020).  Perekonomian  di
Masa  Dinasti  Umayyah:  Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal.
Indonesian  Interdisciplinary  Journal of Sharia Economics (IIJSE) , 3 (1), 58- 69 .
Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan keuangan  publik  Islam  perspektif historis. Iqtishodia:  Jurnal  Ekonomi Syariah , 1 (1), 95-109.
Rahayu,  A.  E.,  Janwari,  Y.,  &  Jubaedah,  D.
(2022).  Kebijakan  Fiskal  Dalam Pandangan Al-Kharȃj Perspektif Pemikiran  Abu  Yusuf. Ekonomica
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023
Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan  Ekonomi  Syariah ,
8 (1), 125-144.
Rofiqo,  A.,  &  Rizal,  F.  (2019).  Kebijakan
Ekonomi  pada  Masa  Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan  Kebijakan  Khalifah
Umar  bin  Abdul  Aziz  dan  Kegagalan Gubernur  Nasar  bin  Sayyar  pada Masa  Khalifah  Marwan  II  744–750 Masehi). Al-Tsaqafa:  Jurnal  Ilmiah Peradaban Islam , 16 (2), 226-236. Ruslan,  H.  (2009,  Maret  18). Dirham  dan Dinar  Mata  Uang  di  Era  Kejayaan Islam . Dipetik oktober 08, 2022, dari https://www.republika.co.id/ : https://www.republika.co.id/berita/ 38535/dirham-dan-dinar-mata- uang-di-era-kejayaan- Islam#:~:text=Di%20era%20awal% 20kekuasaannya%2C%20Dinasti,per cetakan%20dirham%20di%20kota% 20itu . Saputri,  I.  N.  (2021).  Daulah  Umayyah  di Andalusia dan Hasil Budayanya (756- 1031  M). JUSPI  (Jurnal  Sejarah Peradaban Islam) , 4 (2), 149-157. Subroto, L. H. (2022, Mei 14). Nama-Nama Khalifah  Bani  Umayyah .  Diambil kembali dari
https://www.kompas.com/: https://www.kompas.com/stori/rea d/2022/05/14/070000879/nama- nama-khalifah-bani- umayyah#:~:text=Selama%20itu%2 C%20Dinasti%20Umayyah%20dipi mpin,khalifah%20Walid%20bin%20 Abdul%20Malik.&text=Aizid%2C%2 0Rizem.,(2021) . Khosiyah,  S.,  Rusliana,  I.,  &  Pribadi,  P.
(2022).  Potensi  Qatar  Sebagai  Pusat Peradaban  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah  Dunia  Di  Era  Kontemporer. Jurnal  Adz-Dzahab:  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam , 7 (1), 65-84. Suntana,  I.  (2010). Politik  Ekonomi  Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Susanti,  R.  (2018).  Sejarah  Transformasi Uang  Dalam  Islam. Aqlam:  Journal  of Islam and Plurality , 2 (1). 33 - 42. Widiyani,  R.  (2021,  Juni  03). Daftar Khalifah pada Masa Daulah Abbasiyah .  Dipetik  Oktober  9,  2022, dari
https://www.detik.com/: https://www.detik.com/edu/detikpe dia/d-5591757/daftar-khalifah- pada-masa-daulah- abbasiyah#:~:text=Salah%20satunya %20adalah%20Daulah%20Abbasiya h,dinasti%20ini%20memiliki%2037 %20khalifah .