## PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KETENAGAKERJAAN DI RT 07 RW 14 KELURAHAN BAHAGIA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI
Andriyanto Adhi Nugroho 1 , Surahmad 2
1, 2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: andriyan.adhi.n@gmail.com

## Abstrak
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pendampingan  dan sosialisasi mengenai hak-hak yang diperloleh tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang- undangan  mengenai  tenaga  kerja.  Analisis  terhadap  pengaturan  tersebut  dilakukan  dengan instrument hukum  yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap  pekerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  apapun  untuk  mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan  bagi  pekerja  yakni  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan, yang terbagi dalam tiga tahapan, yakni (1) Tahap Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat, tahap  persiapan  dimulai  dengan  menemukan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini.  Selanjutnya  ditindak  lanjuti  dengan  mengkerucutkan pada judul dan perumusan Pengabdian Kepada Masyarakat. (2) Tahap Pelaksanaan, Tahap ini diawali dengan pengumpulkan data melalui pengabdian kepustakaan dengan mengkaji bahan- bahan  pustaka  yang  relevan  dengan  kajian  penelitian  kemudian  dilengkapi  dengan wawancara  kepada  narasumber  untuk  melengkapi  data  pengabdian  ini.  (3)  Tahap Penyelesaian,  pada  tahap  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  data  penelitian  yang ditindaklanjuti  dengan  penyusunan  laporan  dan  publikasi  hasil  Pengabdian  Kepada Masyarakat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Hak.

## Abstract
The devotion to the community aims to provide mentoring and socialization of the rights that are  being  addressed  by  Labor  based  on  legislation  on  Labor.  Analysis  of  the  arrangement was done with the instrument of law based on the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, Act  No. 13 year  2003 on employment.  Protection against workers  is  intended to ensure the basic rights of workers and ensure the similarities of opportunities and treatment without discrimination of any kind to realize the welfare of workers and their families while still  paying  attention  to  developments  Business  progress  and  entrepreneurs'  interests.  The legislation related to the protection of the workers of Law No. 13 year 2003 on employment and  implementing  regulations  of  the  law  in  the  field  of  employment.  The  devotion  to  this community  is  done  by  several  phases,  which  are  divided  into  three  phases,  namely  (1)  the preparatory  phase  for  community  service,  the  preparation  phase  begins  with  finding  the problem  that  will  be  discussed  in  the  devotion  to  This  society.  Further  followed  by  the
collapse of the title and formulation of the proposal to community devotion. (2) The stage of implementation,  this  stage  begins  with  the  data-keeping  through  the  dedication  of  the literature  by  reviewing  the  relevant  library  materials  with  the  research  study  then supplemented  by  interviews  to  the  informant  to  complete  the  data  This  devotion.  (3) Completion stage, at the stage of this research is conducted by analyzing the research data followed  up  by  the  preparation  of  reports  and  publications  of  the  results  of  community devotion.
Keywords: Legal Protection, Workers, Rights.

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan  dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun1945  yang  berbunyi  “  Tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 33 ayat (1)  yang  menyatakan  bahwa”  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas kekeluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  dan  kepentingan  pengusaha.  Peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan  bagi  pekerja  yakni  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  peraturan  pelaksana  dari  perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
Perlindungan  yang  diwujudkan  dalam  bidang  hukum  perburuhan  adalah  segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  hubungan  kerja,  yang  mana  pekerjaan  dilakukan  di  bawah pimpinan  dan  dengan  keadaan  penghidupan  yang  berhubungan  dengan  hubungan  kerja  itu (Soepomo,  1999).  Hubungan  kerja  menjadi  terjalin  didasarkan  adanya  perikatan  yang dilakukan  pekerja  dan  majikan  dalam  bentuk  perjanjian  kerja.  Secara  definitif  digambarkan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan perjanjian kerja baik dalam waktu tertentu maupun tidak tentu yang mengandung adanya  unsur  upah,  perintah,  dan  pekerjaan  (Irsan,  2005).  Dalam  hubungan  kerja  ini, Pemerintah ikut serta dalam menjamin keberlangsungan hubungan kerja yang dilakukan yaitu dengan pemetaan terhadap instrumen-instrumen yuridis ketenagakerjaan.
Tenaga  kerja  merupakan  faktor  penting  dalam  suatu  perusahaan.  Semakin berkembangnya  teknologi  di  berbagai  sektor  usaha  semakin  besar  pula  potensi  yang  dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk
membina,  mengarahkan  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  (Budiono, 1995).  Apabila  tenaga  kerja  diperlakukan  sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya,  maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.
Keselamatan  kerja  adalah  keselamatan  yang  bertalian  dengan  mesin,  pesawat  alat kerja,  bahan  dan  proses  pengelolaannya,  landasan  tempat  kerja,  dan  lingkungannya  serta cara-cara  melakukan  pekerjaan.  Jadi  definisi  tersebut  mengarah  kepada  interaksi  pekerja dengan  mesin  alat  yang    digunakan  atau  interkasi  pekerja  dengan  lingkungan  kerjanya. Sedangkan kesehatan kerja di  perusahaan adalah kondisi  bebas dari gangguan  fisik,  mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Jadi resiko penyakit dan kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja, untuk itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat diperlukan.
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan  dan  sumber  daya  manusia.  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  tidak  saja sangat  penting  dalam  meningkatkan  jaminan  sosial  dan  kesejahteraan  para  pekerjanya  akan tetapi  keselamatan      dan      kesehatan      kerja      berdampak      positif      atas  keberlanjutan produktivitas kerjanya (Husni, 2010). Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan  sekedar  kewajiban  yang  harus  diperhatikan  oleh  para  tenaga  kerja,  akan  tetapi  juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain, pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap tenaga kerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan.
Kesehatan  kerja  didefinisikan  sebagai  gejala  aturan  dan  upaya  yang  bertujuan  untuk menyediakan  perlindungan  teknis  bagi  pekerja/buruh  dari  tindakan  maupun  kondisi  yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis, dan kesusilaannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Iman Soepomo, bahwa kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha untuk melindungi pekerja/buruh  dari  kejadian  atau  keadaan  perburuhan  yang  merugikan  kesehatan  dan kesusilaan  dalam  seseorang  itu  melakukan  pekerjaan  dalam  hubungan  kerja  (Poerwanto  & Syaifullah,  2005).  Perlindungan  tenaga  kerja  memiliki  beberapa  aspek  dan  salah  satunya yaitu  perlindungan  keselamtan,  perlindungan  tersebut  bermaksud  agar  tenaga  kerja  secara aman melakukan kerjanya secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas.  Menurut  Bangun  Wilson  (2012),  keselamatan  kerja  adalah  perlindungan  atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Menurut  Mondy  dan  Noe,  manajemen  keselamatan  kerja  meliputi  perlindungan  karyawan dari  kecelakaan  di  tempat  kerja  sedangkan,  kesehatan  merujuk  kepada  kebebasan  karyawan
dari penyakit secara fisik maupun mental. Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja (Mangkunegara, 2000).
K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja. Norma Kerja  berkaitan  dengan  dengan  manajemen  perusahaan.  K3  dalam  konteks  ini  berkaitan dengan  masalah  pengaturan  jam  kerja,  shift,  kerja  wanita  atau  pria,  tenaga  kerja  kaum muda  atau  tua,  pengaturan  jam  lembur,  analisis  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan lain-lain.  hal  tersebut  mempunyai  korelasi  yang  erat  terhadap  peristiwa  kecelakaan  kerja (Shafira & Anwar, 2019).
Dosen  atau  tenaga  pungsional  diwajibkan  melakukan  Penelitian  maupun Pengabdian Kepada Masyarakat  untuk  menunjang kegiatan Tri  Darma Perguruan Tinggi. Kegiatan  Abdimas  ini  wajib  dilaksanakan  secara  periodik  dengan  jangka  waktu  minimal satu tahun. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di wilayah RT 07 RW 14 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

## B. METODE
Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada masyarakat ini,  yakni pendampingan. Maka metode  pelaksanaan  PKM  ini  dilakukan  dengan  metode  pendampingan.  Implementasi  riil dari  pendampingan  dilakukan  melalui  dari  proses  berdialog  dengan  masyarakat  sasaran melalui kegiatan pra penyuluhan, setelah itu ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan dalam bentuk  penyuluhan.  Keseluruhan  kegiatan  dilakukan  dengan  memperhatikan  tertib administratif,  sehingga  setiap  kegiatan  wajib  mendapatkan  izin  dan  dilakukan  pencatatan pada  kantor  kelurahan  setempat  yang  menjadi  mitra  dalam  pelaksanaan  pengamdian masyarakat ini.

## Gambar 1 Gambar Kegiatan Penyuluhan Hukum

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RT. 07/14 Kelurahan Bahagia  Kecamatan  Babelan  Kabupaten  Bekasi  dalam  bentuk  penyuluhan  dimaksudkan untuk  memberikan  Sosialisasi  mengenai  Hukum  Ketenagakerjaan.  Adapun  tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diawali dengan tahapan persiapan, tahapan penyuluhan, monitoring  dan  pendampingan,  evaluasi  dan  pembuatan  laporan.  Pengabdian  kepada masyarakat  dilakukan  dengan  khalayak  sasaran  adalah  masyarakat    Kelurahan  Duren  Tiga dengan  tujuan  dapat  memberikan  pemahaman  (sosialisasi)  tentang  hukum  ketenagakerjaan dan akibat hukumnya kepada masyarakat dilingkungannya sejumlah 70 orang.
Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Kegiatan  pelaksanaan  penyuluhan  meliputi,  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat dilaksanakan  di  wilayah  RT  07  RW  14  Kelurahan  Bahagia  Kecamatan  Babelan  Kabupaten Bekasi,  dengan  jumlah  peserta  sebanyak  70  orang,  materi  penyuluhan  diperbanyak  dan diberikan kepada peserta sesuai jumlah  yang hadir, sarana prasarana berupa laptop, infocus, layar,  wireless,  konsumsi  dan  alat  peraga  lainnya  disiapkan  oleh  tim  pengabdi,  dengan susunan acara; pembukaan (penjelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakanya abdimas), kemudian  dilanjutkan  materi  penyuluhan  oleh  tim  pengabdi  dan  materi  diberikan  kepada setiap peserta dalam bentuk makalah sekaligus dilanjutkan dengan acara  tanya jawab dan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.
Pada  awal  dan  akhir  kegiatan  abdimas  dilakukan  evaluasi,  dimana  peserta  abdimas mengisi  kuesioner  yang  telah  disiapkan  oleh  tim  pengabdi  sebanyak  70  orang  berdasarkan khalayak  sasaran  yang  telah  ditentukan  dan  seluruh  kuesioner  dikembalikan  kepada  tim pengabdi.   Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk  mengetahui sampai sejauh mana pemahaman  materi  yang  telah  disampaikan  dan  tanggapan  dari  setiap  peserta  terhadap pelaksanaan abdimas, hasil kuesioner pemahaman materi sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2 dibawah ini:
Tabel 1 Kuesioner Sebelum Pelaksanaan Abdimas No Pertanyaan Kriteria M % KM % TM % 1 Apa  anda  mengerti  tentang  UU Ketenagakerjaan 0 0 7 10 63 90 2 Apa anda mengerti hak-hak pekerja 0 0 7 10 63 90 3 Apa  anda  mengerti  tentang  Kesehatan dan Keselamatan Kerja 0 0 2 2.85 68 96.15
Pada  tabel  1,  menunjukkan  hasil  untuk  pengenalan  tentang  Undang-Undang Ketenagakerjaan sebanyak 7 orang (10%) menyatakan kurang mengerti dan 63 orang (90%) menyatakan  tidak  mengerti.  Untuk  hak-hak  pekerja  sebanyak  7  orang  (10  %)  menyatakan kurang  mengerti  dan  63  orang  (90%)  menyatakan  tidak  mengerti.  Untuk  Kesehatan  dan Keselamatan  Kerja  sebanyak  2  orang  (2.85  %)  menyatakan  kurang  mengerti  dan  68  orang (96.15%) menyatakan tidak mengerti.
Tabel 2 Kuesioner Setelah Pelaksanaan Abdimas No Pertanyaan Kriteria M % KM % TM %
1 Apa anda mengerti tentang UU Ketenagakerjaan 68 96.15 2 2.85 0 0 2 Apa anda mengerti hak-hak pekerja 68 96.15 2 2.85 0 0 3 Apa  anda  mengerti  tentang  Kesehatan dan Keselamatan Kerja 68 96.15 2 2.85 0 0
Pada  tabel  2,  menunjukkan  hasil  untuk  pengenalan  tentang  UU  Ketenagakerjaan sebanyak  68  orang  (96.15%)  menyatakan  mengerti,  2  orang  (2,85  %)  menyatakan  kurang mengerti. Untuk hak-hak pekerja sebanyak 68 orang (96,15%) menyatakan mengerti, 2 orang (2,85 %) menyatakan kurang mengerti. Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 68 orang (96,15%) menyatakan mengerti, 2 orang (2,85 %) menyatakan kurang mengerti.
Hasil  analisis  tanggapan  peserta  abdimas  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan menunjukkan  bahwa,  untuk  pengenalan  tentang  UU  ITE  adanya  peningkatan  semula  0% menjadi  80%  menyatakan  mengerti,  semula  10%  menjadi  12,5%  menyatakan  kurang mengerti,  dan  semula  90%  menjadi  7,5%  menyatakan  tidak  mengerti.  Untuk  penggolongan Kejahatan  ITE  semula  0  %  menjadi  62,5%  menyatakan  mengerti,  semula  5  %  menjadi 22,5%,  dan  menyatakan  kurang  mengerti  dan  semula  95%  menjadi  15%    menyatakan  tidak mengerti. Untuk akibat hukum terhadap kejahatan ITE semula 0% menjadi 70% menyatakan mengerti,  semula  5%  menjadi  15%  menyatakan  kurang  mengerti  dan  semula  95%  menjadi 15% menyatakan tidak mengerti.
Beberapa faktor  yang mendukung kegiatan abdimas ini dapat berjalan sesuai rencana antara  lain  peserta  abdimas  mempunyai  keingintahuan  yang  besar  mengenai  sosialisasi  UU ITE,  hal  ini  terbukti  dengan  jumlah  peserta  yang  hadir  melebihi  dari  yang  direncanakan. Faktor pendukung lainnya adalah  adanya dukungan baik moril maupun materil dari kalangan
Universitas/  Fakultas,  Kelurahan  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya,  sedangkan  tim  pengabdi sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

## D. KESIMPULAN
Kegiatan  program  pengabdian  kepada  masyarakat  merupakan  kewajiban  bagi  setiap dosen  dengan  melibatkan  masyarakat  untuk  meningkatkan  wawasan,  pengetahuan  dan pemahaman melalui kegiatan pembimbingan, penyuluhan dan pendampingan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PURSTAKA
Bangun, W. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Erlangga.
Budiono, A. R. (1995). Hukum Perburuhan di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Husni,  L.  (2010). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada
Irsan, K. (2005). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar . Jakarta: Tanpa Penerbit.
Mangkunegara,  A.  A.  A.  P.  (2000). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Poerwanto,  H.,  &  Syaifullah.  (2005). Hukum  Perburuhan  Bidang  Kesehatan  dan Keselamatan Kerja . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ridley, J. (2008). Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja . Jakarta: Erlangga.
Shafira, M., & Anwar, M. (2019). FGD dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning , 3 (2), 198-204.
Soepomo. (1999). Pengantar Hukum Perburuhan . Jakarta: Djambatan
Warman, J. S., Mardian, V., Suryani, L., Fista, F. R., & Irwan, I. (2019). Program Pelatihan Penigkatan  Kemampuan  Bahasa  Inggris  Anak-Anak  Panti  Asuhan  Melalui Pemberdayaan Mahasiswa. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian
Kepada
Masyarakat , 3 (2), 280-285.