## Abstrak
Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu identik dengan fatwa. Karena salah satu peran MUI adalah sebagai pemberi fatwa (mufti). Penelitian ini berupaya menganalisis fatwa-fatwa zakat Komisi Fatwa MUI untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer seputar zakat terkait pengembangan objek zakat, pendefinisian asnaf, dan pengelolaan zakat. Sumber data diambil dari diskusi, wawancara langsung, observasi dan kajian pustaka. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan 16 fatwa pada periode tahun 1982 – 2000 yang dihasilkan melalui forum regular Komisi Fatwa MUI, forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa dan forum Musyawarah Nasional MUI.  Melalui fatwa zakatnya MUI berperan memberikan arah, pedoman, panduan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah zakat terkait persoalan pengembangan ashnaf, objek zakat, dan pengelolaan zakat yang belum dibahas secara detail dalam Al-Qur’an dan Hadist. MUI juga ikut mengelola zakat, infaq, sedekah (ZIS) melalui Islamic Fund Development (IDF).
Kata Kunci : asnaf, fatwa, IDF, kontemporer, MUI, zakat ,

## Pendahuluan
Pada tanggal 26 Juli 2021, dalam rangkaian Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-46, Komisi Fatwa MUI menggelar Annual Conference on Fatwa MUI Studies ke-5 dengan tema “Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial”. Tema ini menarik jika dikaitkan dengan peran dinamis MUI yang tidak bisa lepas dari perubahan sosial kontemporer dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi Islam sebagai agama universal yang bersumber dari Al-Qur’an

## Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
dan Hadits memerlukan peran ulama untuk menerjemahkan transformasi sosio-kultural dalam bentuk fatwa 204 .
Munculnya globalisasi ditambah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan persoalan-persoalan baru yang berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumber-sumber zakat, ashnaf zakat dan mekanisme pengelolaan zakat. Munculnya isu-isu kontemporer tersebut yang harus mendapatkan penyelesaian dalam konteks kekinian agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah zakat dengan aman, tenang dan adanya kepastian hukum. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia.  MUI meresponnya dengan mengeluarkan panduan, pedoman dalam bentuk fatwa-fatwa zakat agar masyarakat memiliki pegangan dalam melaksanakan kewajiban berzakat sesuai dengan syariah Islam. Jika zakat yang diimplementasikan secara benar, bukan hanya mampu menggugurkan kewajiban keagamaan seorang Muslim namun juga sekaligus menjadi sebuah media yang sangat efektif dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
MUI hadir meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan Muslim, untuk menyatukan gerak, langkah, serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pengurus MUI terdiri dari tiga unsur yaitu ulama, zuama dan cendekiawan Muslim yang merupakan perwakilan dari ormas-ormas Islam, perguruan tinggi Islam, dan Pondok Pesantren.
Keberadaan MUI selalu identik dengan fatwa. Karena salah satu peran MUI adalah sebagai pemberi fatwa (mufti). Fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan bisa disebut fatwa secara resmi ketika sudah disetujui oleh anggota Komisi Fatwa dalam rapat Komisi Fatwa. Fatwa juga diputuskan sebagai hasil forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, juga dari hasil Musyawarah Nasional MUI.  Fungsi penting fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar perilakunya tidak keluar dari koridor hukum Islam ketika menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. MUI memiliki kewenangan menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syari’ah secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia. Kewenangan penetapan fatwa juga meliputi paham keagamaan yang muncul di masyarakat; masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan
204 Maulana Hamzah, Muhammad. “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia,” Millah: Jurnal Studi Agama 1.1 (2017): 127–154.
obat-obatan dan kosmetik (POM); masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta masalah ekonomi syariah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari sekretariat Komisi Fatwa MUI sampai dengan September 2021, MUI telah mengeluarkan 303 fatwa. Di samping itu, MUI juga memiliki perangkat organisasi lain yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang bertugas menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan data dari sekretariat DSN MUI sampai September 2021 telah mengeluarkan 137 fatwa terkait ekonomi syariah.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tidak selalu mudah diterima oleh masyarakat, ada saja kritikan dan kontroversi yang menyertainya bahkan kadang bergesekan dengan berbagai kepentingan. Di samping itu tidak semua ulama atau lembaga keislaman memiliki kesamaan pandangan tentang fatwa. Munculnya beberapa kontroversi mengindikasikan bahwa sebagai sebuah pandangan keagamaan fatwa bisa dirujuk dan diikuti ataupun tidak diikuti atau malah ditolak 205 . Fatwa MUI juga sering menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri, karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti keragaman mazhab, keilmuan, dan faktor-faktor lainnya. Namun demikian peran dan pengaruh fatwa MUI masih sangat dibutuhkan guna menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia.
Hal tersebut dapat dilihat dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada ulama dan MUI. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari tahun 2006 menunjukkan peran dan posisi penting ulama tersebut. Mayoritas Muslim yang disurvei 71,7% menyebutkan bahwa mereka tidak hanya akrab dengan NU tetapi juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial relijius dan kegiatan- kegiatan NU. Selanjutnya 59,1%, dukungan masyarakat Muslim jatuh ke MUI dan Muhammadiyah 54,1% 206 .
Selanjutnya berdasarkan survei yang juga dilakukan LSI dan Indonesian Corruption Watch (ICW) selama 8-24 Oktober 2018, terungkap antara lain MUI merupakan lembaga non-pemerintah yang menduduki peringkat teratas. MUI memperoleh 73% tingkat kepercayaan publik. Di atas MUI, ada tiga lembaga
205 Latief, Hilman. Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia. Anotasi, komparasi, dan kompilasi, 1 ed. Yogyakarta: UMY Press, 2019, hal. 17.
206 Burhanudin, Jajat. Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Cetakan 1. Bandung: Mizan, 2012 hal. 5.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
pemerintah masing-masing terdiri dari KPK dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 85%, Presiden 83%, dan Polri 75% 207 .
Masih berdasarkan hasil survei LSI Oktober 2018, ketika responden ditanya tentang profesi yang paling berpengaruh di Indonesia. Hasilnya, sosok ulama menjadi profesi yang paling berpengaruh untuk masyarakat dan paling didengar himbauannya sebesar 51,7%. Profesi ulama mengalahkan profesi politisi yang hanya sebesar 11%. Sejumlah profesi yang lebih kecil pengaruhnya ke masyarakat diantaranya yakni pengamat sebesar 4,5%, pengusaha sebesar 3,5%, akademisi sebesar 1,8%, aktivis LSM sebesar 1,7%, dan artis terkenal sebesar 1,1% 208 .
Di saat pandemi Covid-19 mendera Indonesia, berdasarkan survei dari Koalisi Warga Lapor Covid-19 dan Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) yang  dilakukan pada Juni 2020 dengan skala skor 1-5, ulama masih dipercaya sebagai sumber informasi terpercaya untuk Covid-19 menduduki posisi kedua dengan skor 3,8. Posisi pertama ditempati dokter/ pakar kesehatan dengan skor 4,25, selanjutnya adalah pejabat pemerintah skor 3,73 dan keluarga  skor 3,44. Sedangkan influencer/selebritas memperoleh skor 3,12 209 .
Saat ini tidak kurang dari 1200 ulama, zu’ama dan cendekiawan Muslim berkhidmat di dalam kepengurusan MUI Pusat pada periode kepengurusan 2020 – 2015 yang tersebar di 30 Komisi, Badan dan Lembaga (KBL) atau yang disebut juga perangkat organisasi MUI, dan 72 orang diantaranya berkhidmat di Komisi Fatwa MUI yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF dan sekretaris Miftahul Huda, Lc 210 .
Di sisi lain, pengelolaan zakat di Indonesia belum mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari realisasi penghimpunan zakat Indonesia baru mencapai angka 10,2  triliun sementara potensinya demikin besar, mencapai 327,6 211 Padahal Indonesia memiliki kekuatan modal sosial yang tidak dimiliki oleh negara lain, seperti  jumlah penduduk Muslim
207 DetikNews, Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya, last modified 2018https://news.detik.com/berita/d-4337909/survei-lsi-icw-kpk-dan-presiden-lembaga-paling- dipercaya, diakses pada tanggal 17 Juli, 2021.
208 Tirto.id, LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Lebih Mendengar Himbauan Ulama, last modified 2018, diakses Juli 16, 2021, https://tirto.id/lsi-denny-ja-mayoritas-masyarakat-lebih-mendengar- imbauan-ulama-c97A, diakses pada tanggal 17 Juli, 2021.
209 Katadata.co.id, Dokter Dan Tokoh Agama Sumber informasi Covid 19 Terpercaya warga Jakarta, last modified 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/08/dokter-dan-tokoh- agama-sumber-informasi-covid-19-terpercaya-warga-jakarta, diakses pada tanggal 5 Juli , 2020.
210 Amirsyah Tambunan, “Wawancara ‘Perangkat Organisasi MUI Pusat’” (Jakarta: Wawancara dilaku- kan di Kantor MUI, Jl. Proklamasi No. 51 Jakarta, pada tanggal 13 September 2021, 2021).
211 Baznas, Puskaz. Outlook Zakat 2021. Puskaz Baznas, 2021, hal. 5.

## Fatwa Zakat MUI
dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer
Indonesia sebagai yang terbesar di dunia, juga hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index Report 212 , yang menempatkan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling dermawan di dunia bahkan di saat pandemi melumpuhkan perekonomian Indonesia.
Penelitian ini membahas fatwa-fatwa zakat MUI dan bagaimana peranannya dalam menjawab isu-isu kontemporer yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terkait dengan zakat.

## Kajian Pustaka
Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan yang berlaku umum. Fatwa MUI adalah fatwa MUI tentang suatu permasalahaan keagaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi 213 . Fatwa memiliki fungsi penting dalam memberikan arah, panduan, pedoman dan sikap keagamaan bagi masyarakat Muslim. Fatwa memiliki dimensi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, mencakup seluruh sendi kehidupan beragama yaitu masalah akidah, pokok-pokok agama, dan hukum- hukum fikih. Untuk dapat menghasilkan fatwa moderat dan tepat, seorang mufti (pemberi fatwa) harus terkualifikasi dengan baik. Minimal memiliki tiga syarat, yaitu: mampu berijtihad, adil (berintegritas) dan tidak menggampangkan persoalan 214 . Selain itu seorang mufti juga harus mengetahui sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, sunnah Nabi SAW, menguasai ilmu ushul fikih, fikih dan syariat Islam, memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman nash- nash Al-Qur’an dan Sunnah, sehat, memiliki sifat mulia serta mengetahui secara utuh kondisi mustafti (peminta fatwa).
Di Indonesia, iftâ’ (pemberian fatwa) banyak diperankan oleh MUI. Fatwa di Indonesia lebih beragam pada sisi konten dan otoritasnya dibandingkan di negara Islam yang lain. Selain itu fatwa di Indonesia terbukti tidak hanya menjadi sumber tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting perubahan sosial dalam masyarakat 215 .
212 “World Giving Index 2021, https://www.cafonline.org/, last modified 2021, diakses September 24, 2021, https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving- index-2021, diakses pada tanggal 5 juli 2020.
213 MUI, Komisi Fatwa, Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Cetakan. Jakarta: Majelis ulama Indonesa, 2017, hal. 7.
214 Al-Maliki, Muhammad bin Ali bin Husain. Dhawâbith al-Fatwâ. Iskandariah: Dar al-Furqon, 1998.
215 Fauzi, Niki Alma Febriana. “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberaga- maan,” Jurnal Hukum Novelty 8, no. 1 (2017): 108.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
Zakat merupakan ibadah yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang sudah dipraktikkan pada masa generasi awal Islam. Namun dalam praktiknya barang/harta yang dizakatkan berbeda, golongan penerima zakat berkembang, pengelolaan zakat juga dilaksanakan sesuai kontekstualisasi Indonesia. Hal tersebut disebabkan masalah sosial yang terbentuk karena proses sosiologis dan akibat interaksi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin kompleks di era saat ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 216 (UUPZ) disebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukanlah bentuk ibadah atau doktrin baku yang tidak dapat diubah, tetapi zakat merupakan ibadah maliyah yang harus dikaji dan dikembangkan berdasarkan perkembangan zaman. Isu-isu kontemporer terkait dengan zakat pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu terkait dengan pengelolaan zakat, terkait dengan pengembangan sumber-sumber zakat dan terkait dengan pengembangan asnaf zakat.
Pada hakikatnya sumber zakat ada dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat harta ( maal ). Al-Qur’an secara global menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita memiliki seperti yang tertuang dalam surat At Taubah (9:103) dan QS Al Baqarah (2:267). Sementara itu dalam UUPZ pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa harta yang wajib dikenakan zakat maal meliputi: (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; dan (9) rikaz .
Pada kenyataan sekarang, banyak aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan, bahkan lebih besar dari pada sumber zakat tradisional. Dengan demikian zakat juga harus mempertimbangkan berbagai kekayaan tersebut dimana zakat tidak hanya berdasarkan sebatas sumber- sumber tradisional tetapi juga harus diperluas pada sumber-sumber yang lain 217 .
Sedangkan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerima pemanfaatan zakat (asnaf) telah disebutkan dalam QS At Taubah (9:60) yaitu orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat ( amil ), para muallaf yang
216 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011. 217 Hakim, Imamul “Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat,”
FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2016): 103.

## Fatwa Zakat MUI
dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer
dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak ( Riqab ), orang-orang yang berhutang ( gharim ), untuk jalan Allah ( sabilillah ) dan mereka yang sedang dalam perjalanan ( ibnu sabil ). Dalam perkembangannya, pengertian dan kriteria asnaf berkembang sesuai perubahan kehidupan manusia.

## Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data primer berasal dari hasil diskusi, wawancara langsung kepada pimpinan dan pengurus Komisi Fatwa Dewan Pimpinan MUI, dan observasi secara langsung kesekretariatan Komisi Fatwa MUI. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan referensi dari berbagai literatur, sumber utama penelitian ini adalah kompilasi fatwa-fatwa zakat MUI, fikih zakat kontemporer, jurnal ilmiah, dan kajian pustaka lainnya.

## Hasil dan Diskusi
Zakat merupakan salah satu topik keagamaan yang sejak dulu mendapat perhatian. Zakat adalah bagian dari “instrumen fiskal” dalam masyarakat Islam. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib hukumnya bagi setiap Muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah yang memberikan implikasi di ranah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Setiap Muslim yang hartanya mencapai nishab (batas minimal tertentu) harus mengalokasikan dan membayarkan sebagian penghasilan yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada delapan golongan ( asnaf ) yang berhak menerima zakat.

## Fatwa Zakat
Sebagai rukun Islam, zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Karena masuk dalam ranah ibadah, di MUI, zakat menjadi domain Komisi Fatwa.  Sebagai instrumen ibadah dan rukun Islam, zakat memiliki aturan mengikat yang diatur dalam nash. Pelaksanaanya harus sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Qur’an, dari sisi rukunnya, syaratnya, termasuk kepada siapa zakat itu disalurkan. Pada saat yang sama, tujuan disyariatkan zakat adalah untuk mensucikan harta dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat membuat permasalahan zakat menjadi bergerak dinamis. Banyak permasalahan seputar zakat memerlukan penjelasan dan keputusan atas pandangan hukum Islam yang kuat terkait sumber-sumber zakat, pendefinisian asnaf, dan pengelolaan zakat.  Salah satu caranya adalah dengan bertanya atau meminta fatwa kepada ulama. pada tataran itulah fatwa MUI hadir untuk memberikan panduan, tuntunan dan pedoman terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Fungsinya untuk menjadi acuan bagi pemerintah pada saat menyusun regulasi, kemudian menjadi panduan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk kegiatan operasionalnya. Bagi masyarakat, bisa menjadi panduan agar dapat menjalankan ibadah zakat sesuai syariah.

## Isu-isu Zakat Kontemporer
Perubahan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban umat manusia, baik perubahan pada lingkungan individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia ( global ). Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas-batas suatu bangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dimana setiap informasi yang terjadi di suatu tempat dapat tersebar ke penjuru dunia dalam waktu yang sangat cepat. Cara pandang manusia ikut berubah dan berdampak pada berubahnya tatanan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
Kemajuan teknologi juga turut berperan dalam menumbuhkembangkan harta kekayaan, memunculkan profesi-profesi dan usaha-usaha baru. Sektor ekonomi kreatif dengan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis baru tumbuh dan berkembang baik melalui usaha atau berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang. Saat ini, sumber harta yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis banyak sekali yang belum ada rujukannya baik ada dalam Al-Quran maupun Hadits.
Sementara itu, UUPZ dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjawab permasalahan perzakatan yang ada. Masih banyak isu- isu kontemporer yang belum tercakup di dalamnya seperti berkembangnya penafsiran atas golongan yang berhak menerima zakat (ashnaf), berkembangnya objek dan subjek zakat, serta cara orang menghimpun dan mendistribusikan zakat yang mulai meninggalkan cara-cara tradisional dan beralih menggunakan
cara yang lebih modern. Maka dari itu muncullah ijtihad-ijtihad kontemporer mengenai zakat, salah satunya dalam bentuk fatwa-fatwa zakat.

## Fatwa Zakat MUI terkait Pengelolaan Zakat
Pertama , Fatwa MUI tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat . Fatwa pertama ini lahir di tengah ketidakjelasan kebijakan nasionaL tentang pengelolaan zakat. Strategi Presiden Soeharto yang mengangkat dirinya sebagai amil zakat nasional kurang berhasil dan akhirnya mengundurkan diri. Walaupun demikian, saat itu sudah berdiri beberapa lembaga pengelola zakat seperti BAZIS DKI Jakarta (1968), BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Sumatera Barat (1973), BAZIS Jawa Barat (1974), BAZIS Sumatera Selatan (1975), dan BAZIS Irian Jaya (1978) 218 . Fatwa ini memutuskan penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul. Selanjutnya apabila salah satu ashnaf yang terdapat dalam QS At-Taubah (9:60) tidak ada bagiannya, bisa diberikan kepada ashnaf yang ada, serta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam maka yang tidak dapat dipungut dengan melalui saluran zakat, bisa melalui infak atau sedekah yang diatur pungutannya oleh ulil amri.
Kedua , Fatwa MUI tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum . Fatwa ini memutuskan zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama sabilillah boleh ditasharrufkan guna keperluan maslahah ammah (kepentingan umum).
Ketiga , Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) . Fatwa ini  memandang zakat yang di- ta’khir -kan  boleh diinvestasikan ( istitsmar ) dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku ( al-turuq al-masirah ); (2) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan; (3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi; (4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah); (5) Izin investasi ( istitsmar ) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit; (6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan; (7) Pembagian zakat yang di- ta’khir -kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.
218 Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat. Jakarta: Kementerian Agana Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat, 2013, hal. 52.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
Keempat , Fatwa MUI, Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan . Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat. Hal tersebut dibolehkan sepanjang tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat, kemudian manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat. Selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.
Kelima , Fatwa MUI nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Ketentuan hukumnya adalah (1) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif; (2) Pemeliharan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yad dhamanah ; (3) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian; (4) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat; dan (5) Pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana; (6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fii sabilillah ; (7) Penyaluran zakat muqayyadah , apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.
Keenam , Fatwa Ijtima Ulama, hasil pembahasan komisi B2 tahun 2018, tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib . Fatwa ini memberikan ketentuan hukum: (1) Setiap Muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun; (2) Setiap Muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat; (3) Titipan zakat penghasilan berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasyarufkan kepada mustahik setelah mencapai nisab; (4) Dalam hal penghasilan tidak mencapai nisab pada akhir tahun,

## Fatwa Zakat MUI
dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer
maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infaq/shodaqoh berdasarkan perjanjian; dan (5) Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib zakat; serta (6) Setiap Muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai nisab, baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat; 7. Setiap Muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya telah gugur kewajiban zakatnya.

## Fatwa Zakat MUI terkait Pengembangan Sumber-Sumber Zakat
Pertama, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan , Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Waktu pengeluarannya dapat dilakukan pada saat menerima penghasilan jika sudah cukup nishab atau jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Dengan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.
Harta penghasilan dari hasil profesi termasuk harta yang wajib dizakati karena termasuk kategori harta zakat maal secara umum yaitu harta tersebut memiliki nilai ekonomis, nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di- tabarru -kan. Harta profesi disukai oleh semua orang bahkan banyak yang memerlukannya. Di samping itu harta profesi yang dizakati adalah harta yang dibenarkan pemanfaatannya secara syar’i 219 .
Kedua , Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat atas Harta Haram , bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya. Berdasarkan pertanyaan masyarakat mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti berasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana
219 Sahroni, A. setiawan Oni A. setiawan, M. Suharsono. Fikih Zakat Kontemporer. Cetakan ke1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 128.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut.  Fatwa ini menjelaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik dari hakikat hartanya maupun cara memperolehnya. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
Ketiga , Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 tentang Objek Zakat Penghasilan . Fatwa ini memberikan ketetapan hukum (1) Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya; (2) Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap; (3) Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003; (4) Penghasilan bersih ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah) ; (5) Kebutuhan pokok meliputi kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya; (6) Kebutuhan pokok didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); (7) Kebutuhan pokok adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ); (8) Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

## Fatwa Zakat MUI terkait Pengembangan Ashnaf Zakat
Pertama, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Amil Zakat . Menurut Fatwa ini, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Seorang amil zakat harus (1) Beragama Islam; (2) Mukallaf (berakal dan baligh); (3) Amanah; dan (4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
Adapun tugas amil zakat adalah (1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat- syarat tertentu pada masing-masing
objek wajib zakat; (2) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan (3) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
Kedua , Fatwa MUI tahun 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa . Fatwa ini memandang pemberian uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah , yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat QS At-Taubah (9:60) dengan alasan bahwa pengertian fii sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Menurut fatwa ini, zakat dapat diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa/sarjana Muslim yang berprestasi, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
Ketiga , Fatwa MUI nomor 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat . Fatwa ini memberikan ketentuan hukum, penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi hifzhu an-nafs (menjaga jiwa). Namun demikian pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang memenuhi ketentuan  tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung dan manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum ( maslahah ammah ) dan kebajikan ( al-birr ); serta pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.
Keempat , Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 tahun 2018 tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum . Fatwa ini memutuskan bahwa (1) Penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam, orang yang terzalimi ( madzlum ), atas kasus yang tidak bertentangan dengan agama; (2) Karena ashnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses; (3) Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan ( ashnaf ) fi sabilillah , serta (4) Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui ashnaf fi sabilillah ;

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
Kelima , Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat. Fatwa ini memberikan ketentuan hukum; (1) Pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar’i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat; (2) Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar’i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara; (3) Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah; (4) Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara, maka umat Islam wajib mematuhinya.
Keenam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Fatwa ini memutuskan pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID- 19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut (1) Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan  penerima termasuk salah satu golongan (ashnaf) zakat, harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq, pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulant kegiatan  sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah; (2) Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan (ashnaf) fi sabilillah , pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum (mustahiq), seperti penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusian dalam penaggulangan wabah.
Keenam belas fatwa zakat diatas merupakan fatwa-fatwa zakat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dihasilkan melalui forum regular Komisi Fatwa MUI, forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa dan forum Musyawarah Nasional MUI 220 .

## Posisi Fatwa Zakat MUI
Fatwa Zakat MUI tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum. Di lapangan, pelaksanaan fatwa-fatwa zakat MUI menunjukkan elastisitas, kelenturan, dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan karakteristik dan sifat dasar
fatwa yaitu kontekstual merupakan respon terhadap persoalan-persoalan aktual yang berkembang di masyarakat.
Munculnya berbagai kontroversi di Indonesia akibat keluarnya sebuah fatwa mengindikasikan bahwa sebagai sebuah pandangan keagamaan, fatwa bisa dirujuk dan diikuti, ataupun tidak diikuti atau malah ditolak. Karena ketaatan kepada fatwa memang bersifat personal. Fatwa MUI sifatnya tidak mengikat, setiap orang dapat mengikuti atau tidak mengikutinya dan tidak ada sanksinya. Tidak ada yang memaksa seseorang untuk mengikuti sebuah fatwa, apalagi fatwa tersebut diminta karena banyaknya pilihan.
Namun demikian Fatwa MUI merupakan sumber hukum materiil. Fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang undangan. Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan umat Islam Indonesia. Pemerintah melalui (BAZNAS) menjadikan fatwa-fatwa zakat MUI sebagai rujukan dalam implementasi pengelolaan zakat secara nasional.

## IDF sebagai Lembaga Amil Zakat MUI
Selain peranan di atas yang dijalankan oleh Komisi Fatwa, MUI memiliki perangkat organisasi lain yang terkait secara langsung dengan pengelolaan zakat yaitu Islamic Dakwah Fund (IDF) MUI. IDF lahir sebagai amanat Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI ke IX Surabaya 2015, dilatarbelakangi oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada MUI.  Potensi umat Islam dalam membayar dan menyalurkan ZIS dioptimalkan melalui IDF-MUI. IDF menjalankan programnya melalui lima misi: (1) Meningkatkan potensi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, CSR dan dana sosial keagamaan lainnya; (2) Meningkatkan taraf hidup manusia guna pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan; (3) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan ZIS melalui sinergi umat; (4) Meningkatkan kepedulian MUI terhadap segala peristiwa yang dihadapi masyarakat berupa bantuan yang dibutuhkan, recovery pasca bencana, dll; dan (5) memberi pelayanan prima terhadap: ZIS, CSR dan Dana sosial lainnya. 221 .
IDF MUI melakukan pengumpulan dana melalui: (1) Kerjasama kemitraan dengan lembaga dan perusahaan-perusahaan; (2) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui corporate social responsibility (CSR); (3) Dana langsung dari masyarakat melalui e-banking (ATM, phone banking dan internet
221 IDF MUI, Pofil Lembaga IDF MUI, IDF MUI. (Jakarta, 2021), www.idfmui.or.id.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
banking ) serta transaksi online ; (4) Kerjasama lainnya dalam pengumpulan infaq dan sedekah; serta (5) sumbangan halal lainnya yang tidak mengikat.
IDF disahkan berdasarkan keputusan ketua BAZNAS nomor 33 tahun 2018 tentang pembentukan unit pengumpulan zakat BAZNAS-IDF MUI. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00085.60.10.2014. Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep-151/DP-MUI/XII/2020 serta amanat Munas MUI ke X di Jakarta tahun 2020.
IDF MUI berdiri sebagai implementasi Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Sebagai Lembaga baru, IDF masih melakukan penataan organisasi dan baru berada di MUI pusat. Namun demikian, dengan jaringan yang dimiliki MUI dari segi penghimpunan dan pendistribusian zakat IDF termasuk signifikan. Dana masyarakat yang dihimpun melalui IDF cukup signifikan, salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dakwah kemasyarakatan dalam bentuk sosialisasi fatwa-fatwa MUI.

## Penutup
Komisi Fatwa MUI memiliki peran yang besar dalam memberikan arah, tuntunan dan pedoman dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia sekaligus memberikan jawaban pada isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di tengah- tengah masyarakat saat ini. Dalam rentang waktu 1982 – 2020 ada 16 (enam belas) fatwa zakat yang telah dikeluarkan MUI. Kalau dibandingkan antara rentang waktu selama 38 tahun dengan 16 fatwa zakat yang dikeluarkan, belum menunjukkan produktivitas yang memadai.
Hal ini terjadi karena fatwa yang dikeluarkan semata-mata untuk menjawab pertanyaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Padahal sebenarnya MUI bisa berinisiatif mengeluarkan fatwa tanpa harus ada pertanyaan dari pihak mana pun, sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. Minimnya inisiatif MUI dalam mengeluarkan fatwa zakat dapat disebabkan karena dalam arsitektur zakat Indonesia maupun dalam ekosistem zakat Indonesia, MUI belum menjadi bagian dari stakeholder pengelolaan zakat nasional. Inilah aspek yang perlu dikaji lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Latief, Hilman. Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia. Anotasi, komparasi, dan kompilasi , 1 ed. Yogyakarta: UMY Press, 2019, hal. 17.
Burhanudin, Jajat. Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia , Cetakan 1. Bandung: Mizan, 2012 hal. 5.
Baznas, Puskaz. Outlook Zakat 2021 . Puskaz Baznas, 2021, hal. 5.
MUI, Komisi Fatwa, Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indo- nesia , Cetakan. Jakarta: Majelis ulama Indonesia, 2017, hal. 7.
Sahroni, A. setiawan Oni A. setiawan, M. Suharsono. Fikih Zakat Kontemporer . Cetakan ke1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 128.

## Jurnal dan Modul
Al-Maliki, Muhammad bin Ali bin Husain. Dhawâbith al-Fatwâ . Iskandariah: Dar al-Furqon, 1998.Fauzi, Niki Alma Febriana. “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagamaan,” Jurnal Hukum Novelty 8, no. 1 (2017): 108.
Amirsyah Tambunan, “Wawancara ‘Perangkat Organisasi MUI Pusat’” (Jakarta: Wawancara dilakukan di Kantor MUI, Jl. Proklamasi No. 51 Jakarta, pada tanggal 13 September 2021, 2021).
Hakim, Imamul “Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat,” FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2016): 103.
Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat . Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat, 2013, hal. 52.
Maulana Hamzah, Muhammad. “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia,” Millah: Jurnal Studi Agama 1.1
(2017): 127–154.
Sekretariat Komisi Fatwa MUI, Kompilasi Fatwa MUI Terkait Zakat (Jakarta, 2020).

## Internet
World Giving Index 2021, https://www.cafonline.org/ , last modified 2021, diakses September 24, 2021, https://www.cafonline.org/about-us/ publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021 , diakses pada tanggal 5 juli 2020.
Detik News, Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya, last modified 2018. https://news.detik.com/berita/d-4337909/survei-lsi-icw- kpk-dan-presiden-lembaga-paling-dipercaya , diakses pada tanggal 17 Juli, 2021.

## Erni Juliana Al Hasanah Nasution
IDF MUI, Profil Lembaga IDF MUI , IDF MUI. (Jakarta, 2021), www.idfmui. or.id .
Katadata.co.id, Dokter Dan Tokoh Agama Sumber informasi Covid 19 Terpercaya war- ga Jakarta , https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/08/ dokter-dan-tokoh-agama-sumber-informasi-covid-19-terpercaya-warga-ja- karta , diakses pada tanggal 5 Juli , 2020.
Tirto.id, LSI Denny JA: Mayoritas Masyarakat Lebih Mendengar Imbauan Ulama , https://tirto.id/lsi-denny-ja-mayoritas-masyarakat-lebih-mendengar-im- bauan-ulama-c97A ,diakses pada tanggal 17 Juli, 2021.

## Peraturan
“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelo- laan Zakat,” 2011.