## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Rahmi Murniwati 1*
1 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: rahmimurniwati168@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 09/09/2023 Peradilan  adat  merupakan  suatu  lembaga  organik  yang  berperan  dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan  Pasal  1  ayat  (8)  Perda  Prov.  No.  7  Tahun  2018  tentang  Nagari menyatakan  bahwa  Peradilan  Adat  Nagari  merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka nagari yang bersifat mediasi.  Penyelesaian  sengketa  adat  pada  daerah  Minangkabau  bersifat kekeluargaan  dan  musyawarah  mufakat.  Sebelum  diselesaikan  melalui Peradilan Adat Nagari maka terlebih dahulu harus diselesaikan dalam keluarga secara  “bajanjang  naiak  batanggo  turun”.  Pada  dasarnya  hasil  penyelesaian sengketa  melalui  peradilan  adat  nagari  bertujuan  untuk  menghasilkan perdamaian.  Namun  apabila  tidak  dihasilkan  perdamaian  maka  hasil penyelesaian  melalui  Peradilan  Adat  Nagari  tersebut  dapat  menjadi  sumber hukum penyelesaian sengketa oleh hakim dalam peradilan. Faktanya di daerah sumatera Bart banyak Peradilan Adat Nagari yang hasil penyelesaian sengketa tersebut berisi putusan-putusan sehingga bertentangan dengan fungsinya yang harusnya dalam penyelesaian tersebut bersifat mediasi bukan mengadili yang merupakan  fungsi  lembaga  peradilan.  Sehingga  berdasarkan  permasalahan diatas  maka  rumusan  permasalahan  nya  adalah:  1.  Bagaimana  Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Adat di Sumatera Barat?  Metode pendekatan masalah yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  ,  sumber  data  dalam  penelitian  ini berasal  dari  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan    analisis  dan pengolahan  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.  Hasil  penelitian:  1)Pada  daerah  Sumatera  Barat,  Peradilan  Adat Nagari mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat melalui  mediasi  yaitu  sebagai  pihak  netral  atau  penengah  dalam  pihak  yang bersengketa.  Hasil  yang  digharpkan  yaitu  win-win  solution  dan  perdamaian, bukan  memberikan  putusan-putusan  yang  bersifat  mengadili  pihak.  2.) Penyelesaian  sengketa  di  Minangkabau  adalah  “bajanjang  naiak  batango turun”. Bajanjang naik maksudnya  setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum. Apabila  tidak  memperoleh  kesepakatan  ,  maka  penyelesaian  sengketa  oleh kepala  suku  dan  penghulu  dalam  Peradilan  Adat  Nagari.  Batanggo  Turun artinya  hasil  musyawarah  atau  atau  hasil  penyelesaian  sengketa  oleh  ninik mamak  atau  orang  yang  dituakan  dalam  adat  diharapkan  akan  dipatuhi  oleh pihak-pihak yang berperkara. Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang  ada  di  Minangkabau  mulai  dari  lembaga  yang  lebi  rendah  yaitu  oleh mamak separuik atau mamak kepala waris sampai ke tingkat yang lebih tinggi yatu  oleh  Peradilan  Adat  Nagari    secara  musyawarah  dan  mufakat  serta mengutamakan rasa keadilan.
Direvisi, 11/10/2023
Dipublikasi, 21/10/2023
Kata Kunci: Peradilan Adat; Penyelesaian Sengketa

## Abstract
Keywords: Customary Court; Dispute Resolution Customary justice is an organic institution that has a role in resolving disputes in  the  customary  law  system.  In  the  Minangkabau  region  based  on  Article  1 paragraph (8) Perda Prov. No. 7/2018 about Nagari provides that the Nagari Customary Court is a community dispute resolution institution in Nagari based on  adat  salingka  nagari  which  is  mediation  in  character.  Settlement  of customary disputes in the Minangkabau region is family-based and consensus- based. Before being resolved through the Nagari Customary Court, it should be settled  within  the  family  in  a  "bajanjang  naiak  batanggo  turun"  manner.
Basically, the results of dispute resolution through the Nagari Customary Court aim to produce reconciliation. However, if there is no resolution, the results of the settlement through the Nagari Customary Court can become a legal source for  dispute  resolution  by  judges  in  the  judiciary.  The  fact  is  that  in  the  Bart Sumatra  area  there  are  many  Nagari  Customary  Courts  whose  dispute resolution results contain decisions that contradict their function which should be mediation rather than adjudication which is the function of the judiciary. So, based on these problems, the problem formulations are: 1. How is the Existence of  Customary  Courts  in  Dispute  Resolution  in  West  Sumatra?  2.  How  is Customary Dispute Resolution in West Sumatra?  The method of approaching the problem used is normative juridical, the data source in this research comes from library research and data analysis and processing that will be used in this research  is  qualitative  analysis.  Research  results:  1)  In  the  West  Sumatra province,  the  Nagari  Customary  Court  has  a  function  as  an  institution  that resolves customary disputes through mediation, namely as a neutral party or mediator  in  the  disputing  parties.  The  results  that  are  expected  are  win-win solutions and peace, not giving decisions that are adjudicating the parties. 2.)
Dispute  resolution  in  Minangkabau  is  "bajanjang  naiak  batango  turun". Bajanjang naiak means that every dispute is resolved through the process of customary institutions at the lowest level, namely by the mamak kaum. If there is no agreement, then the dispute is resolved by the tribal chief and penghulu in the  Nagari  Customary  Court.  Batanggo  Turun  means  that  the  results  of deliberations or the results of dispute resolution by ninik mamak or elders in adat are expected to be obeyed by the litigants. Dispute resolution techniques by traditional institutions in Minangkabau start from lower institutions, namely by  mamak  separuik  or  mamak  kepala  waris  to  a  higher  level,  namely  by  the Nagari Customary Court by deliberation and consensus and prioritizing a sense of justice.

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  sebagai  salah  satu  gejala  sosial,  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya hukum adat menjadi salah satu disiplin  ilmu  dalam  bidang  hukum.  Penemuan  dan  perkembangan  hukum  adat  pun  selalu mendapatkan  perhatian  bagi  perkembangan  masyarakat.  Terutama  praktisi  dan  pengamat hukum.  Hukum  adat  yang  bersifat  dinamis  sehingga  proses  perkembangannya  dapat disebabkan  berbagai  faktor  seperti  iklim  lingkungan,  sifat  atau  watak  bangsa,  kepercayaan magis  dan  animisme  terutama  agama  dan  kekuasaan  pemerintahan  atau  karena  pergaulan dengan orang luar. 1
Suatu hal yang istimewa bahkan unik menurut para ahli yaitu dalam hal bentuk hukum adat  yang  tidak  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  namun  tumbuh,  berkembang, dihayati, diterima, bahkan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dan berfungsi mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat serta mengikat karena memiliki sanksi.
1 Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Bandung: Mandar Maju, Hlm. 15
Hukum  adat  merupakan  salah  satu  fondasi  dasar  untuk  mempelajari  perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masyarakat. Peran hukum adat sangat penting. Karena di Indonesia, hukum nasional dibentuk berlandaskan hukum adat yang ada dan berlaku yang bersifat tidak tertulis dan dinamis. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum  perdata  materiil  dengan  perantaraan  hakim  atau  peraturan  hukum  yang  menentukan bagaimana  caranya  menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata  materiil.  Kitab  Undang  Undang Hukum  Perdata  sebagai  hukum  materiil  perdata  tidak  pernah  menyebut  hukum  adat,  tetapi dalam beberapa pasalnya menyebut juga hukum kebiasaan.
Hukum  kebiasaan  ditempatkan  sebagai  hukum  pelengkap,  dimana  hukum  perdata materiil belum menberikan jawaban yang terang terhadap suatu peristiwa. Sejalan dengan itu, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan akan menempatkan peraturan perundangan sebagai sebagai sumber hukum primair sedangkan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum sekunder, sebagaimana dimuat dalam pasal 50 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Segala putusan peradilan, selain harus memuat alasan atau dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Dalam perkembangan masyarakat hukum Adat mulai dikenalkan Peradilan adat sebagai Langkah  pertama  untuk  bisa  mengakomodasi  kebutuhan  Masyarakat  hukum  adat  terhadap permasalahan dimasyarakat sebelum diajukan gugatan langsung kepengadilan. Peradilan adat ini  dapat  dikatakan  sebagai  langkah  non  litigasi  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Mengingat Beracara pada pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat lanjut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal sehingga Peradilan adat sangat dibutuhkan dalam hal penyelesaian sengketa adat dimasyarakat. Dengan demikian hukum kebiasaan atau juga dapat disebut hukum tidak tertulis dalam praktek hukum perdata telah mendapat tempat sedemikian rupa, sehingga yang perlu dicermati adalah bagaimana dalam praktek peradilan hukum kebiasaan itu diberikan kedudukan  atau  bagaimana  eksistensi  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  acara  perdata  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian hukum  normatif disebut  juga penelitian hukum  doktrinal.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian  hukum  jenis  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang-  undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  Dalam  penelitian  ini menggunakan metode yuridis normative dalam mengkaji konsep hukum adat dan hukum acara perdata secara kompleks dan dikaitkan dengan eksistensi hkum adat dalam sistem hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa adat dalam perspektif hukum acara perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Istilah  adat  berasal  dari  Bahasa  Arab,  yang  diterjemahkan  dalam  Bahasa  Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan  dengan  cara  tertentu  dan  diikuti  oleh  masyarakat  luar  dalam  waktu  yang  lama. Unsur-unsurnya adalah:
a. Adanya tingkah laku seseorang
b. Di lakukan terus menerus
c. Adanya dimensi waktu
Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum  kepada  kelompok  hingga  beberapa  pedoman  serta  kenyataan  yang  mengatur  dan menerbitkan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Para  ilmuwan  melihat  bahwa  masyarakat Indonesia  hidup  di  berbagai  daerah  pelosok  yang  juga  menggunakan  peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya  merupakan  terjemahan  dari  suatu  istilah  yang  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu “Adatrecht”. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.
Dalam perkembangan berikutnya istilah adat recht atau hukum adat antara lain di dalam Indische staat regering 1929 pasal 134 ayat 2 mulai dipakai. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal  tersebut  yaitu  sebagai  berikut: “Evenwel  staan  de  burgeriijke  rechtzaken  tusscher Mohame-  danen,  indien  hun  adat  recht  dot  medeberangt,  ter  kennings  neming  van  den godsdienstigenrechter voorzover nict bij  ordonantie-anders  isbepaald”.. (Dalam  hal  timbul perkara  hukum  perdata  antara  orang-  orang  muslim  dan  hukum  adat  mereka  meminta penyelesaiannya  maka  penyelesaian  perkara  tersebut  diselenggarakan  oleh  hakim  agama kecuali jika ordonansi telah menetapkan sesuatu yang lain). 2
Para sarjana hukum pada umumnya mengakui bahwa Hukum Adat Indonesia belum lama menjadi  obyek  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Adat  sebagaimana  ilmu  hukum  lain-lainnya, mempunyai  sistem  sendiri,  sistem  yang  berbuat  berakar  pada  sikap  hidup  dan  alam  pikiran bangsa Indonesia. 3
Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hourgronje, dalam  bukunya  yang  berjudul  “De  Atjehers”  menyebutkan  istilah  hukum  adat  sebagai  adat recht dalam Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian social (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara  ilmiah  oleh  Van  Vollenhoven  yang  dikenal  sebagai  pakar  hukum  Adat  di  Hindia Belanda  sebelum  menjadi  Indonesia.  Hukum  Adat  adalah  aturan  yang  tidak  tertulis  dan merupakan  pedoman  untuk  sebagian  besar  orang-orang  Indonesia  dan  dipertahankan  dalam kehidupan dalam bermasyarakat dan dilakukan secara terus menerus.
Beberapa istilah lain dalam pengendalian social sebelum dikenalnya istilah hukum adat: 1.  Dalam  Pasal  II  Algemene  Bepalingen  van  Wetgeving  (Ketentuan-ketentuan  Umum PerUndang-undangan)  sering  kali  disingkat  AE  Staatsblad  1847  No.  23  dipakai  istilah
2 Soerjono Soekamto, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia , Yayasan Pcnerbit Universitas Indonesia, hlm. 95.
3 Sri Warjiati, Ilmu Hukum Adat , Hlm. 3
“Godsdienstige wetten, Volksinstellingen en Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagaamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan- kebiasaan).
2.  Dalam Regeringsreglement (RR) Staatsblad 1858 Pasal 75 dipakai istilah “Godsdienstige wetten,  Volksinstellingen  en  Gebruiken  (Peraturan-peraturan  Keagaamaan,  lembaga- lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan).
3.  Dalam  Indsiche  Staatsregering  (IS)  Pasal  128  ayat  4  memakai  istilah  “Instellingen  des Volks” (lembaga-lembaga kerakyatan).
4.  Dalam  Indische  Staatsregering  (IS)  Pasal  13  ayat  2  sub  (b)  memakai  istilah  “met  Hunne Godsdientige  Samenhangende  Rechtsregelen”  (aturan-aturan  hukum  yang  berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).
5.  Dalam Regeringsreglement (RR) Staatsblad 1854 Pasal 78 dipakai istilah dengan sebutan “Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten” (Peraturan-Peraturan Keagamaan dan naluri- naluri).
Mempelajari kedudukan hukum adat dalam segi yuridis berarti mempelajari berdasarkan fakta  sejarah  yang  terbagi  akan  2  periode  yaitu  periode  colonial  dan  periode  Indonesia merdeka.
Dasar Berlakunya Hukum Adat secara Yuridis yaitu:
1. Zaman colonial
Pada zaman ini ketentuan yang berlaku adalah Pasal 75 RR lama yang disempurnakan dengan Pasal 75 Baru RR (Regeringsregement) yang dirubah lagi pada tahun 1920 dan pada tahun 1925 RR dimasukkan kepada 131 IS yang berlaku pada tahun 1926 dengan stb 415 jo. 577. Pasal 131 ayat 2 sub b IS berisi bahwa bagi golongan bumi putera dan timur asing berlaku hukum adat dengan pembatasan. 4
Pada  zaman  Jepang  pun  pada  hakikatnya  masih  dilanjutkan  keadaan  perundang- undangan dari zaman kolonial  Belanda. Pemerintahan Belatentara Jepang pada tanggal  7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-undang No. 1 yang Pasal 3 nya berbunyi: Semua badan- badan  Pemerintah  dan  kekuasaannya,  hukum  dan  undang-undang  dari  Pemerintah  yang berlaku, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah  Militer.  Jadi  tetap  melanjutkan  perundang-undangan  dari  zaman  kolonial Belanda, kalau belum ada undang-undang yang baru.
Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang (sampai UU No. 19/1964) masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub I.S.
2. Zaman Kemerdekaan
Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dnegan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur oleh NKRI. Selanjutnya beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  memperkuat  berlakunya  hukum adat di Indonesia yaitu:
a) Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960
4 Imam Soedijat, 1981, Hukum adat sketsa adat , Yogyakarta; Liberti, Hlm. 24
Dalam lampiran A Paragraf 402 yang menyebutkan:Asas pembinaan hukum nasional supaya  sesuai  dengan  haluan  negara  dan  berlandaskan  hukum  adat  yang  tidak menghambat  perkembangan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.Dalam  usaha  kearah homoginitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Dalam  penyempurnaan  hukum  perkawinan  dan  waris  supaya  memperhatikan  faktor- faktor agama, adat, dan lain-lain.
b) Undang-  Undang  Drt  nomor  1  tahun  1951  tentang  tindakan  sementara  untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil Pasal 1 ayat 2  UU  drt  1  tahun  1951:  secara  berangsur-  angsur  akan  ditentukan  oleh  menteri kehakiman.
c) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960
d) Pasal  2  ayat  4  UUPA  mengatur  tentang  pelimpahan  wewenang  kembali  kepada masyarakat  hukum  adat  untuk  melaksanakan  hak  menguasai  atas  tanah,  sehingga masyarakat  hukum  adat  merupakan  aparat  pelaksana  dari  hak  menguasai  negara  atas untuk mengelola tanah tang ada di wilayahnya.
e) Pasal  3  UUPA  menetapkan  bahwa  pelaksanaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.
f) Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, udara, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasioanal,  negara,  sosialisme,  dan  undang-undang  harus  mengindahkan  unsur-unsur yang bersandar pada agama.
Selanjutnya di daerah Sumatera Barat berdasarkan Pasal 5 Perda Provinsi sumatera Barat No.  7  Tahun  2018  tentang  Nagari  menyatakan  bahwa  kelembagaan  Nagari  terdiri  dari Kerapatan  adat  Nagari,  Pemerintah  nagari,  dan  Peradilan  adat  nagari.  Pasal  6  Perda  Prov Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan:
(1) Pada  setiap  Nagari,  Kerapatan  Adat  Nagari  membentuk  Peradilan  Adat  Nagari  sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
(2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari,  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  pada  tingkat  keluarga,  paruik,  kaum  dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.
(3) Peradilan  Adat  Nagari  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mempunyai  tugas  sebagai berikut: a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian; b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat  berdasarkan  kesepakatan  dalam  sidang  majelis  Kerapatan  Adat  Nagari  yang merupakan  “kato  putuih”  untuk  dipedomani  oleh  lembaga  peradilan  ;  dan  c.  memberi sanksi  adat  kepada  anggota  masyarakat  yang  melanggar  Hukum  Adat  sesuai  dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

## Penyelesaian Sengketa Adat di Sumatera Barat
Pada  dasarnya  dalam  masyarakat  manapun  dalam  hal  penyelesaian  sengketa  banyak sengketa  diselesaikan  oleh  orang  tersebut  dengan  bantuan  orang  disekitarnya,  kerap  kali mereka  menyelesaikan  sengketa  dengan  pihak  lawan  itu  sendiri  ataupun  dengan  bantuan
pemimpin adat  atau kita sebut  dengan tokoh  masyarakat  adat,  di  mana struktur informal itu berlaku  pada  masyarakat  di  Indonesia  yang  selalu  menginginkan  perdamaian  tanpa  adanya penyelesaian  didalam  pengadilan,  jadi  masyarakat  lebih  memilih  cara  penyelesaian  dengan negoisasi atau perundingan dan mediasi melalui bantuan orang lain, dua hal inilah yang selalu dan banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia. Konflik yang sering kali disamakan dengan sengketa dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Konflik kepentingan
2. Konflik nilai-nilai
3. Konflik norma-norma
Laura  Nader  dan  Herry  F.  Told  membedakan  konflik  dan  sengketa  melalui  proses bersengketa (disputing process), sebagai berikut:
1. Tahap  Pra  konflik  atau  tahap  keluhan,  yang  mengacu  kepada  keadaan  atau  kondisi  yang oleh seorang atau suatu  kelompok di  persepsikan sebagai  hal  yang tidak adil dan alasan- alasan atau dasar dari adanya perasaan itu.
2. Tahap  Konflik  (conflict),  ditandai  dengan  kadaan  dimana  pihak  yang  merasa  haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahu kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
3. Tahap sengketa (dispute), dapat terjadi karena adanya konflik mengalami eskalasi behubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi apabila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik.
Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  paling  tidak  mengenal  dua  cara  penyelesaian sengketa yaitu:
1. Dengan institusi yang bersifat tradisional bersumber pada politik dan hukum rakyat yang berlangsung secara tradisional.
2. Institusi-institusi  penyelesaian  sengketa  yang  dibangun  dari  sistem  politik  dan  hukum negara.
Dari keadaan masyarakat di Indonesia baik modern maupun kompleks yang dipengaruhi oleh sistem nilai, norma, politik, ekonomi, keyakinan yang dianut serta institusi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri dapat dikenal model penyelesaian sengketa sebagai berikut:
a. Negoisasi
b. Mediasi
c. Konsiliasi
d. Arbitrase
Selanjutnya,  untuk  penyelesaian  sengketa  di  daerah  sumatera  Barat  sebelum  lahirnya Perda Prov Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, penyelesaian sengketa di daerah Sumatera Barat diselesaikan melalui Kerapatan adat Nagari (KAN) berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 yang pada dasarnya berfungsi memfasilitasi atau menjembatani perdamaian antara kedua belah pihak yang  bersengketa. Selanjutnya Pasal  6 Perda Prov. Sumbar No. 7  Tahun 2018:
(1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga  penyelesaian  sengketa  masyarakat  tertinggi  di  Nagari  sesuai  adat  salingka Nagari.
(2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.
(3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:  a.  menyelesaikan  sengketa  sako  dan  pusako  secara  bajanjang  naiak  batanggo turun  melalui  proses  perdamaian;  b.  penyelesaian  perkara  perdata  adat  melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan c. memberi sanksi adat  kepada anggota masyarakat  yang melanggar  Hukum Adat  sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.
Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa adat baik sako maupun pusako dilakukan  dengan  “ bajanjang  naiak  batanggo  turun” yang  bermakna  terlebih  dahulu diselesaikan dalam lingkup terkecil yaitu melalui musyawarah keluarga. Penyelesaian melalui musyawarah  mufakat  yang  bersifat  kekeluargaan  ini  sesuai  dengan  ciri  luhur  masyarakat Indonesia  yaitu  bersifat  komunal  bukan  individual.  Pada  prinsip  nya  penyelesaian  sengketa berdasarkan hukum adat adalah musyawarah mufakat atau mediasi yang tujuan utama dalah perdamaian. Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana bersifat eksekutorial dan menentukan pihak mana yang kalah dan menang.
Namun  apabila  ditelusuri  lebih  jauh  isi  pasal  diatas  tidak  sesuai  dengan  pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Lembaga peradilan adat keliru dalam  mendefinisikan  makna  penyelesaian  sengketa  adat  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6 tersebut. Peradilan adat bersikap seolah-olah majelis hakim yang menentukan pihak yang kalah dan  menang  yang  merupakan  kekeliruan  dalam  tujuan  peradilan  adat  yaitu  menyelesaikan sengketa melalui proses  perdamaian dan  merupakan fasilitator dalam penyelesaian sengketa adat tersebut.
Secara yuridis peradilan adat tidak diakui oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnyadalam lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kehakiman tersebut juga diuraikah bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia  adalah  peradilan  negara  yang  diatur  dengan  Undang-Undang.  Makna  yang  dapat dimengerti  dalam  kedua  Pasal  tersebut  yaitu  lembaga  peradilan  yang  tidak  diatur  melalui Undang-Undang maka tidak diakui keberadaannya.

## KESIMPULAN
Masyarakat Sumatera Barat sangat memahami serta masih menjunjung nilai-nilai budaya dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  setiap  daerahnya (living  law )  dan  dapat  dilihat  dari  sistem Penyelesaian sengketa di Sumatera Barat yang dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan dan musyawarah  mufakat  yang  merupakan  ciri  khas  bangsa  Indonesia  yang  bersifat  komunal. Penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara  “ bajanjang  naiak  batanggo  turun” yang  dimaknai dengan  dilakukan  secara  bertahap  dari  lingkungan  terkecil  terlebih  dahulu  yaitu  keluarga, paruik, kaum, suku. Apabila masih belum ditemukan titik terang maka selanjutnya dilakukan melalui  Peradilan  adat  Nagari  yang  merupakan  bagian  dari  Kelembagaan  dari  suatu  nagari.
Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaiN sengketa adat di sumatera barat bersifat fasilitator  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  menuju  perdamaian.  Hasil  yang  diharapkan yaitu perdamaian kedua belah pihak secara win-win solution . Namun faktanya banyak terjadi bahwa Peradilan Adat Nagari menjelma sebagai hakim disebuah Peradilan yang menentukan kalah dan menang pihak bersengketa yang secara normative bertentangan dengan Pasal 6 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, Hilmam. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju M. Marwan dan Jimmy. (2009), Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya Murniwati, Rahmi.  (2023). Hukum Adat. Madza Media Nurjaya,  I  Nyoman.    Konflik  Budaya  Penyelesaian  Konflik  dalam  Masyarakat  Perspektif Antropologi Hukum, Makalah, (Jember, Jawa Timur), Tidak diterbitkan, dipresentasikan tanggal 10- 13 Maret 2000
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum .  Kencana Soedijat, Imam. (1981). Hukum adat sketsa adat . Liberti Soekanto, Soerjono.  (1975). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia . Yayasan Pcnerbit Universitas Indonesia UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perda Prov. No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari
Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari