Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing

## Alternative Dispute Settlement in the Grant Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Foreign Government

## Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia mrs.zabeedh@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  clause  of  the  choice  of  law  and  forum  in  Indonesian  grant  agreement  to foreign government based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by Government Regulation 57 of 2019  (Grant  Regulation).  Issues  frequently  arise arise  in  grant  agreements,  specifically  grant  recipients' rejection  of  these  clauses,  which  impedes  grant  implementation.  The  grant  has  a  purpose  as  a  tool  of diplomacy, which is a form of public relations. In contrast, the grant agreements within the Grant Regulation contradictorily possess characteristics of civil relations due to the obligation to include the choice of law, the national law of the Republic of Indonesia, and the choice of forum in the Central Jakarta District Court. This research  introduces  novelty  by  presenting  a  perspective  hitherto  unexplored  in  previous  studies.  Most  prior research  has  predominantly  focused  on  the  urgency  of  Indonesian  grants  before  enacting  the  Grant Regulation, with no specific study dedicated to examining grant agreements regulated by this regulation. The research findings conclude that there needs to be more consistency between the objectives of the grant and the nature of the agreements stipulated in the Grant Regulation. Therefore, adjustments to the provisions of the Grant Regulation are deemed necessary transforming the substansce of grant agreement from  civil relations to  public  relations  by  incorporating  the  choice  of  law  and  forum  clauses  in  the  grant  agreements  by  the provisions applicable in international law . Keywords: Diplomacy; Dispute; Grant

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah  Indonesia  kepada  Pemerintah  Asing  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2018 sebagaimana  diubah  dengan  PP  Nomor  57  Tahun  2019  (PP  Hibah).  Permasalahan  yang  seringkali  muncul terkait perjanjian hibah adalah penolakan oleh penerima hibah terhadap klausul tersebut, yang pada akhirnya menghambat  kelancaran  proses  hibah.  Hibah  Indonesia  berfungsi  sebagai  alat  diplomasi  yang  memiliki karakteristik  hubungan  publik,  sementara  perjanjian  hibah  dalam  PP  Hibah  memiliki  karakteristik  yang kontradiktif yakni hubungan perdata dengan adanya kewajiban perjanjian yang memuat pilihan hukum, hukum nasional  Republik Indonesia, dan  tempat  penyelesaian  sengketa  di  PN  Jakarta  Pusat.  Penelitian  ini  memiliki kebaruan  karena  menghadirkan  perspektif  yang  belum  pernah  dibahas  oleh  penelitian  terdahulu.  Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian  yang  secara  khusus  mengkaji  perjanjian  hibah  yang  diatur  dalam  PP  Hibah.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat  perjanjian  hibah  menjadi  hubungan  publik  dengan  menggunakan  klausul  pilihan  hukum  dan  pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.
Kata kunci: Diplomasi; Sengketa; Hibah
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  pertengahan  tahun  2020,  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  status  menjadi upper-middle-income country dengan pencapaian pendapatan nasional bruto Indonesia yang mencapai $4050 pada tahun 2019. 1 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tersebut  diantaranya  peningkatan  jumlah  investasi  yang  masuk.  Kebijakan  pemerintah berperan  penting  untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  diantaranya  kebijakan  diplomasi ekonomi. 2 Diplomasi  ekonomi  yang  menurut  pengertian  para  ahli  sebagai  strategi pemerintah untuk mencapai tujuan kepentingan nasional dengan cara antara lain pemberian bantuan ke luar negeri atau yang dikenal foreign aid .
Perubahan  status  Indonesia  diiringi  dengan  kebijakan  diplomasi  ekonomi  mengubah strategi Indonesia dalam dinamika bantuan luar negeri. Dikenal sebagai penerima bantuan, kini Indonesia telah menjadi negara donor yang aktif berkontribusi memberikan dukungan kepada  negara  lain. 3 Peran  Indonesia  dalam  kerja  sama  internasional  telah  tertanam  sejak KAA  pada  tahun  1955  dimana  salah  satunya  mencakup  bentuk  dukungan  termasuk pemberian  hibah  dari  Indonesia  ke  luar  negeri. 4 Sejak  saat  itu  pemberian  hibah  kerap dilakukan  meskipun  dalam  pelaksanaannya  secara  mandiri  dilakukan  oleh  masing-masing kementerian/lembaga.
Penelitian  terdahulu  mengenai  proses  pemberian  hibah  Indonesia  tersebut  di  atas ditulis oleh Kurniadi (2020) 5 termasuk di dalamnya proses bisnis penganggaran hibah serta manfaat  hibah  sebagai  bentuk soft  diplomacy Indonesia.  Penelitian  ini  menjelaskan  proses penganggaran dan pencairan pemberian hibah secara komprehensif. Tak hanya itu, penelian tersebut  juga  menjelaskan  mengenai  tujuan  hibah,  meskipun  hanya  bersifat  umum  tanpa secara konkrit menjelaskan urgensi dan dan manfaat bagi setiap kementerian/lembaga.
Berbeda dengan hibah sebelum diterbitkan PP Hibah, kini hibah memiliki tujuan yang lebih  konkrit  yakni  hibah  bukanlah  sekedar  “sedekah”  dan  terintegrasi  melalui  amanat pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesian AID sebagai  unit  khusus  yang  melaksanakan  pengelolaan  pemberian  hibah  dimulai  dari  proses perencanaan  hingga  monitoring  dan  evaluasi.  Pembentukan  LDKPI  telah  ditulis  oleh peneliti terdahulu yakni Simatupang dkk (2021) 6 yang membahas mengenai tujuan LDKPI
1 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Bank Dunia Naikkan Peringkat Indonesia Jadi ‘Upper Middle Income Country” (Jakarta, 2020), https://setkab.go.id/bank-dunia-naikkan-peringkat-indonesia-jadi-upper-middle-income- country/.
2 Muhammad  Junaidi,  “Politik  Hukum  Indonesia  Dalam  Mengendalikan  Inflasi  Dunia  Melalui  Instrument Kesepakatan G20,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 207, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488.
3 Yanuar  Pribadi,  “Lembaga  Dana  Kerjasama  Pembangunan  Internasional  Sebagai  Alat  Sentralisasi  Soft Diplomacy Keuangan Indonesia,” Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 12, no. 1 (2021): 71–81, https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218.
4 Perry  Pada  et  al.,  “Peran  Indonesia  Dalam  Presidensi  G20  Untuk  Kesetaraan  Vaksin  Di  Afrika,” Jurnal Hubungan Luar Negeri 7 (2022): 136, https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/1516/Jurnal-Hubungan-Luar-Negeri-Vol-7-No.1- Januari---Juni-2022.pdf#page=49.
5 Taraf  Kurniadi,  “Implementasi  Pemberian  Hibah  Pemerintah  Indonesia  Kepada  Pemerintah/Lembaga  Asing Sebagai Stimulus Soft Diplomacy,” Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 13, no. 1 (2020): 01–14, https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440.
6 H  Y  Simatupang,  J  Oktaviani,  and  ...,  “Indonesian  AID:  Media  Diplomasi  Indonesia  Sebagai  New  Emerging Country,” Power in International Relation , no. 1 (2023): 55–67.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
beberapa data yang konkrit mengenai contoh pemberian hibah yang pernah dilakukan oleh LDKPI. Yang menjadi  kekurangan penelitian tersebut,  peneliti terdahulu belum menjawab pertanyaan  dari  tujuan  penelitian  apakah  Indonesia  memiliki  kecukupan  kapasitas  untuk memberikan  hibah.  Poin  pembeda  dengan  penelitian  ini  yakni  peneliti  terdahulu  hanya membahas urgensi pembentukan LDKPI.
Hibah  menurut  PP  Hibah  sebagai  alat  diplomasi  dimana  tujuan  tersebut  telah  diatur rinci  dalam  Permenlu  15  Tahun  2020  diantaranya  penghormatan  terhadap  kedaulatan  dan kesatuan wilayah NKRI, dan peningkatan perekonomian Indonesia melalui akses pasar dan peluang  investasi  di  luar  negeri. Salah  satu  tujuan  hibah  pernah  dikaji  oleh  peneliti terdahulu  yakni  untuk membangun  aliansi  di  kawasan  Pasifik  Selatan  ditulis  oleh  Aryani (2021). 7 Penelitian  ini  membahas  bagaimana  mempertahankan status  quo Indonesia  dan sekaligus mengamankan Papua dari gangguan separatis yang didanai oleh salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan. Kelebihan dari penelitian ini motif Indonesia memberikan hibah untuk  diplomasi  politik di  kawasan  Pasifik  Selatan  dijelaskan  secara  komprehensif  namun kelemahannya,  peneliti  belum  menjelaskan  “ outcome ”  dari  hasil  penelitian  apakah  hibah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Aspek pembeda penelitian sekarang dengan yang  terdahulu  adalah  ruang  lingkup  yang  dibahas  hanya  urgensi  dan  manfaat  hibah  dari sisi diplomasi politik.
Contoh  manfaat  lain  pemberian  hibah  dari  sisi  ekonomi  yakni  mendorong  penetrasi pasar komoditi Indonesia ke luar dapat misalnya hibah vaksin ke Nigeria pada pertengahan tahun  2023  ditindaklanjuti  dengan  pembelian  vaksin  campak  Indonesia  oleh  Nigeria sebanyak lebih  dari 8 juta dosis.  Penetrasi  komoditi domestik juga diharapkan mendorong BUMN  sebagai  produsen  membuka  kerja  sama  lainnya  dengan  perusahaan  di  luar  negeri seperti  perluasan  jalur  distribusi  dan  pertukaran  para  ahli.  Yang  menjadi  perhatian  dalam proses pemberian hibah kepada Nigeria tersebut di atas yakni adanya kendala dalam proses penandatanganan perjanjian hibah karena ketidaksepakatan substansi perjanjian hibah yang menggunakan pilihan hukum menggunakan hukum nasional Republik Indonesia dan pilihan forum  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Tak  hanya  itu,  permasalahan ketidaksepakatan perjanjian  hibah  juga  berdampak  pada pembatalan  atau  penundaan  hibah  lainnya  sepeti pembatalan  hibah  pelatihan  sinyal  kereta  api  kepada Philipines  National  Railway pada tahun 2022 dan penundaan hibah untuk membantu Palestina dalam penanggulangan dampak Covid 19 tahun 2020 yang baru terealisasi di tahun 2022 serta beberapa hibah lainnya.
Bermula  dari  permasalahan  tersebut  di  atas  yang  seringkali  terjadi  dalam  proses pemberian hibah, penelitian ini mengkaji ketentuan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian  hibah  sebagaimana  diatur  dalam  PP  Hibah  dikaitkan  dengan  tujuan  hibah  dan politik luar negeri Indonesia serta memberikan alternatif pengaturan perjanjian hibah untuk mengatasi tantangan dalam proses pemberian hibah.
7 Maria Indira Aryani and Renita Dwi Hapsari, “Foreign Aid for Alliance: Indonesia’s Effort to Find Support in the South  Pacific  Region,” JOSAR  (Journal  of  Students  Academic  Research) 6,  no.  3  (2021):  418–29, https://doi.org/10.35457/josar.v7i1.1544.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105

## 2. METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang merupakan jenis penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  analisa  dari  segi  peraturan  perundang- undangan,  peraturan-peraturan  serta  norma-norma  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan. 8 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Pendekatan  perundang- undangan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang ditangani . 9
Pendekatan  konseptual  dibangun  dengan  mengkaji  atas  pandangan-pandangan  dan dokrin yang dikenal secara luas yang diajarkan dalam ilmu hukum dan memiliki katerkaitan dengan  isu  yang  dihadapi,  sehingga  dengan  pandangan  tersebut  menjadi  dasar  bagi penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  membentuk  suatu  argumen  hukum  untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 10 Penelitian ini menggunakan sumber bahan primer  yakni  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2020  tentang  Perjanjian  Internasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Hibah, peraturan pelaksanaan  yang  terkait,  dan  dokumen/arsip  antara  lain  berupa  presentasi  atau  bahan sambutan  yang  disampaikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  di  lingkungan  LDKPI.  Adapun sumber bahan sekunder meliputi buku-buku teks atau jurnal yang relevan dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Status  Hibah  Indonesia  yang  Diberikan  Kepada  Pemerintah  Asing  Ditinjau  dari Ranah Bidang Perdata atau Publik
Negara  sama  halnya  seperti  manusia  yang  memiliki  hasrat  sosial  untuk  bergabung dengan  pihak  lain  dan  memenuhi  kebutuhan  akan  solidaritasnya.  Kebutuhan  tersebut diantaranya  dipengaruhi  kondisi  geografis,  kondisi  politik,  dan  teknologi  yang  memicu bentuk  hubungan  internasional  antar  negara.  Sebagai  contoh,  Indonesia  yang  memiliki wilayah  kepulauan,  memerlukan  hubungan  baik  dengan  negara-negara  di  sekitar kawasannya  untuk  mencegah  intervensi  negara  lain  yang  wilayahnya  berdekatan  h Indonesia.
Hubungan  internasional  menurut  Stephani  Lawson  sebagaimana  dikutip  oleh  Setyo Widagdo dkk 11 merupakan interaksi antar negara dan antar non aktor negara yang melintasi batas  negara.  Hubungan  internasional  meliputi  berbagai  aktivitas  secara  umum  tidak terbatas hanya pada yang sifatnya hubungan publik namun juga hubungan perdata.
Negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional memiliki karakteristik sui generis yang artinya dapat bertindak dalam ranah publik atau biasa disebut jure imperii dan  juga  dapat  bertindak  dalam  ranah  perdata  atau  bersifat  komersial  yang  disebut jure
8 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri ,  4th  ed.  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1990).
9 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum , ed. Meyta Lanjarwati, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2021).
10 Bachtiar.
11 Setyo  Widagdo  et  al., Hukum  Internasional  Dalam  Dinamika  Hubungan  Internasional ,  1st  ed.  (Malang:  UB Press, 2019).
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
gestonis . 12 Yang  membedakan  kedua  karakteristik  tersebut  salah  satunya  adalah kedaulatan. 13 Ketika  melakukan  tindakan  publik,  negara  bertindak  atas  nama  kedaulatan negara, sebaliknya dalam tindakan komersial negara melepaskan kedaulatan.
Makna  kedaulatan  menurut  ajaran  Wesphalian,  memilliki  2  makna  yakni  kedaulatan secara internal atau eksternal. Kedaulatan internal artinya kedaulatan negara yang memiliki kewenangan penuh atas suatu wilayah tertentu, tanpa ada campur tangan atau intervensi dari luar, sementara kedaulatan dalam konteks eksternal meyakini bahwa tidak ada otoritas atas kedaulatan  negara  dan  negara  dapat  menentukan  arah  dan  politik  luar  negerinya  sendiri. Dengan  kedaulatan,  tak  ada  satu  pun  negara  yang  berhak  melakukan  intervensi  terhadap negara lain. 14
Arah  politik  luar  negeri  menentukan  bagaimana  negara  berhubungan  dengan  negara lain  atau  subjek  internasional  lainnya.  Adanya  perkembangan  era  globalisasi  yang menyebabkan  hubungan  antar  negara  semakin  kompleks,  dibutuhkan  politik  luar  negeri yang semakin dinamis. Arah politik luar negeri Indonesia yakni berupa soft diplomacy yang merupakan  bentuk  diplomasi  yang  mengedepankan  tindakan  persuasif,  sejalan  dengan dengan  cita-cita  Indonesia  yang  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Salah satu tools yang digunakan dalam soft diplomacy yakni bantuan luar negeri, bisa pinjaman  atau  hibah.  Seperti  halnya  Jepang,  Jerman  dan  Australia,  yang  terkenal  dengan bentuk diplomasinya berupa pemberian pinjaman dan bantuan kepada negara berkembang, seperti Jepang dan Australia, pemerintah Indonesia juga telah menggunakan hibah sebagai alat diplomasi.
Hibah  Indonesia  merupakan  bentuk  pengeluaran  pemerintah  Indonesia  untuk pemerintah negara lain atau lembaga asing yang tidak diterima kembali dan telah ditetapkan peruntukannya.  Dengan  demikian,  melalui  hibah  timbul  suatu  bentuk  hubungan internasional antara pemerintah Indonesia dengan negara lain. Hibah dalam pelaksanaannya dimungkinkan  untuk  timbul  perselisihan  sebagai  contoh  hibah  yang  diterima  oleh  negara lain belum dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Tentu  dalam  penyelesaian  perselisihan  antar  negara,  yang  perlu  diperhatikan  adalah kedaulatan  negara.  Dengan  kedaulatan,  negara  memiliki  imunitas  yang  memberikan perlindungan  terhadap  tindakan  pemerintah  yang  tidak  dapat  diuji  keabsahannya  oleh pengadilan  nasional  negara  lain  di  luar  kehendaknya.  Penggunaan  imunitas  kedaulatan negara hanya bisa dilakukan oleh negara dalam kapasitas jure imperii .
Untuk itu menjadi penting menentukan status hibah apakah termasuk dalam tindakan publik atau perdata dilihat dari unsur-unsur yang akan dijelaskan berikut untuk selanjutnya
12 Widagdo et al.
13 F H Ui, Peran Sport..., Erni Eriza Siburian, FH UI, 2017. , 2017.
14 Arum  Widiastuti,  “Perspektif  ASEAN  Terhadap  Prinsip  Non-Intervensi,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 377, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802.

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah
Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
dapat  ditentukan  bentuk  penyelesaian  perselisihan  yang  akan  digunakan  dalam  perjanjian hibah.

## 3.1.1 Tujuan Diplomasi
Tindakan  diplomatik  menurut  definisi  Ian  Brownlie  dalam  bukunya Principle  of Public  International  Law ,  merupakan  suatu  bentuk  kerjasama  atau  komunikasi  yang dilakukan  antar  negara  dengan  politik  atau  kegiatan  resmi  yang  bersifat legal melalui perwakilan  masing-masing. 15 Konvensi  Vienna  mendefinsikan  misi  diplomatik  merupakan misi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  mewakili  negaranya  dengan  tujuan  antara  lain sebagai  perwakilan  dari  negaranya  sendiri  di  negara  lain  dimana  ia  di  tempatkan, melindungi  kepentingan  negara  dalam  batasan  hubungan  yang  diatur  oleh  hukum internasional,  melakukan  negosiasi  dengan  pemerintahan  negara  dimana  ia  ditempatkan, dan mempromosikan hubungan baik negaranya dengan negara dimana ia ditenmpatkan serta meningkatkan  hubungan  ekonomi,  budaya  termasuk  juga  hubungan  yang  bersifat keilmuan. 16
Dalam peresmian pembentukan LDKPI pada tanggal 18 Oktober 2019, wakil Presiden menyatakan bahwa  pembentukan  LDKPI merupakan bentuk  perwujudan diplomasi  tangan di atas. Hal ini bisa dimaknai hibah sebagai solidaritas Indonesia kepada negara lain dengan tujuan  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara  di  dunia.  Untuk  mewujudkan  hal tersebut, tentu saja hibah Indonesia diberikan dengan memperhatikan hubungan diplomatik Indonesia  dengan  negara  penerima.  Hubungan  diplomatik  menandakan  terjalinnya hubungan  baik  antar  negara  yang  umumnya  yang  didasarkan  kebutuhan  antar  negara  dan sekaligus  memberikan  keuntungan  bagi  kedua  negara.  Dengan  demikian,  hubungan diplomatik tidak sekedar hanya berupa penempatan para diplomat suatu negara di wilayah negara lain namun juga ditandai dalam berbagai bentuk kerja sama antar negara.
Salah  satu  contoh  bagaimana  hibah  berperan  dalam  hubungan  diplomatik  kedua negara  yakni  pada  tahun  2021  Indonesia  memberikan  hibah  kepada  India 17 dalam  bentuk oxygen concentrator untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pada tahun yang sama India memberikan oxygen concentrator berikut liquid medical oxygen kepada Indonesia. 18 Hal ini menunjukkan  hibah  diawali  dengan  hubungan  baik  yang  akan  terus  dilanjutkan  dalam berbagai bentuk kerja sama antar negara. Contoh lainnya hibah Indonesia kepada beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dengan tujuan agar dapat membantu  Indonesia menjaga kedaulatan negara di Papua. Dengan pemberian hibah Indonesia kepada Fiji dan Solomon,
15 Christella  Jessicha  Theacornelia  and  Emmy  Latifah,  “The  Violation  of  Immunity  and  Diplomatic  Rights:  A Study  of  Indonesian  Embassy  Wiretapping  Case  in  Myanmar  2003-2004  in  the  Asean  Community  Security  Resistance Based  on  the  1961  Vienna  Convention,” Journal  of  ASEAN  Dynamics  and  Beyond 3,  no.  1  (2022):  10, https://doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
16 Dewi Susanti Siagian, “Sovereign Immunity in Commercial Transaction Under International Law,”  Indonesian Journal of International Law 20, no. 2 (2023): 284–304, https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.752.
17 Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, “Indonesia Kirim 200 Oxygen Concentrator Ke India,” 2021, https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/-indonesia-kirim-200-oxygen-concentrators-ke-india.
18 Kementerian  Luar  Negeri,  “Indonesia  Terima  300  Konsentrator  Dan  100  MT  Oksigen  Dari  India,”  2021, https://kemlu.go.id/portal/id/read/2737/berita/indonesia-terima-300-konsentrator-dan-100-mt-oksigen-medis-dari-india.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Indonesia  berhasil  tergabung  dalam  keanggotaan  MSG  dimana  melalui  keanggotaan tersebut, Indonesia berhasil meredam intervensi negara Pasifik Selatan terhadap Papua.
Sejak  tahun  2020  hingga  kini  telah  lebih  dari  300  miliar  rupiah  hibah  Indonesia kepada  beberapa  negara  di  kawasan  Asia,  Afrika,  Eropa  dan  Pasifik  Selatan.  Mulai  dari tujuan  kemanusiaan  berupa  hibah  penanganan  pandemic  Covid-19,  bencana  kelaparan, bencana  badai  topan,  atau  akibat  konflik,  tujuan  diplomasi  budaya  berupa  pembangunan salah satu pusat sejarah budaya Indonesia di Suriname, serta tujuan ekonomi berupa hibah vaksin  yang  diproduksi  BUMN  Indonesia  kepada  beberapa  negara  di  Afrika  untuk membuka pasar bagi BUMN Indonesia di luar negeri serta mendorong pengenalan produk barang/jasa domestik di pasar non-tradisional internasional.
Dari keseluruhan contoh tersebut di atas, tampak jelas bahwa hibah berperan penting dalam  misi  diplomasi  Indonesia  kepada  negara  lain  yang  bertujuan  untuk  kepentingan nasional  Indonesia  serta  menunjukkan  bahwa  hibah  merupakan  bentuk  tindakan  publik negara  yang  berkaitan  dengan  upaya  untuk  menjaga  kedaulatan  negara  dengan  mengutip pengertian  yang  diberikan  oleh  Xiaodong  Yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  misi diplomasi  adalah  salah  satu  contoh  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  non  komersial. 19 Dengan  mengutip  Waring,  Bambang  Purwanto  mengklasifikasikan  tindakan  publik  di antaranya adalah tindakan diplomatik. 20

## 3.1.2 Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Unsur-Unsurnya
PP  Hibah  mengatur  proses  bisnis  pemberian  hibah  dari  proses  perencanaan  hingga monitoring  dan  evaluasi.  Terdapat  4  (empat)  kementerian  yakni  kementerian  luar  negeri, kementerian  keuangan,  kementerian  perencanaan  dan  pembangunan  nasional,  serta kementerian sekretariat negara yang terlibat dalam proses tersebut.
Dari tabel 1 proses bisnis pemberian hibah dalam PP Hibah tersebut dapat dijelaskan usulan  pemberian  hibah  dapat  berasal  dari  kementerian/lembaga  kepada  kementerian  luar negeri.  Kementerian  Luar  Negeri  melakukan  penilaian  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh kelompok kerja (pokja). Dalam melakukan penilaian hibah, pokja mengacu pada kebijakan pemberian  hibah  dan  juga  arahan  komite  pengarah.  Hasil  penilaian  atas  usulan  pemberian hibah selanjutnya ditetapkan dalam suatu keputusan Menteri Luar Negeri. Pemberian hibah terbagi  atas  2  yakni  hibah  DRPH  artinya  hibah  yang  telah  direncanakan  pada  tahun sebelumnya  dan  hibah  non  DRPH  yang  merupakan  hibah  tidak  terencana  namun  harus dilaksanakan pada tahun berjalan karena sifatnya urgent dan mendadak. Hibah non DRPH dilakukan  berdasarkan  persetujuan  Komite  Pengarah  sebelum  ditetapkan  dalam  suatu keputusan.
19 Xiaodong Yang, State Immunity in International Law , ed. James Crawford and John S Bell, First (New York: Cambridge University Press, 2012).
20 Bambang Purwanto, “Pembiasan Antara Act of State Doctrine Dan Kekebalan Jurisdiksi,” Ganec Swara 17, no. 3 (2023): 1171, https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.559.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105

## Tabel.1 Proses bisnis pemberian hibah dalam PP Hibah

## Sumber: data primer
Setelah adanya penetapan hibah DRPH dan hibah non DRPH dalam suatu keputusan, proses  selanjutnya  yakni  penganggaran,  perundingan,  perjanjian  dan  pelaksanaan  yang keseluruhan  proses  tersebut  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Keuangan  dalam  hal  ini dilakukan oleh LDKPI.  Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan  dan Kementerian  Luar  Negeri. Monitoring dan  evaluasi dilakukan untuk  mengetahui  kesesuaian  pelaksanaan  hibah  dengan  tujuan  serta  untuk  mengetahui realisasi penyerapan hibah.

## 3.1.3 Melibatkan  Pemerintah  Dan  Unsur-Unsur  Pemerintah  atau  Pihak  yang Mewakili Kepentingan Negara
Hibah  Indonesia  diberikan  kepada  pemerintah  asing  yang  merupakan  pemerintah suatu  negara  yang  memiliki  hubungan  diplomatik  dengan  negara  Republik  Indonesia. Dengan  demikian  seluruh  proses  pemberian  hibah  melibatkan  pemerintah  negara  lain. Pemerintah  yang  dimaksudkan  disini  tidak  terbatas  pada  kepala  pemerintahan  namun seluruh  unsur  pemerintahan  atau  pihak  yang  ditunjuk  untuk  mewakili  negaranya.  Sebagai contoh, dalam proses rencana hibah West Sepik Integrated Development Project di Vanimo, tim  Indonesia  berkoordinasi  dengan  pejabat  pemerintahan  di  kota  Vanimo  untuk mengidentifikasi  kebutuhan  pemberian  hibah. 21 Contoh  lainnya  dalam  proses  perundingan dan penandatanganan perjanjian hibah proyek community connect di Antigua dan Barbuda, pihak negara penerima hibah diwakili oleh Permanent Secretary , Kementerian Luar Negeri Antigua dan Barbuda. 22
Hibah  Indonesia  dalam  pelaksanaannya  juga  dapat  melibatkan  badan  usaha  pada negara  penerima.  Pada  tahun  2023  delegasi  Indonesia  yang  diwakili  oleh  LDKPI  bertemu dengan  salah  satu  perusahaan  negara  yang  bergerak  di  bidang  penyediaan  kebutuhan  air
21 Lembaga  Dana  Kerja  Sama  Pembangunan  Internasional,  “Pertajam  Pemberian  Hibah  Di  2023,  Delegasi  RI Kunjungi Vanimo Papua Nugini,” 2022, https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/delegasi-ri-kunjungi-vanimo-papua-nugini.
22 Lembaga  Dana  Kerja  Sama  Pembangunan  Internasional,  “Penandatangan  Grant  Agreement  Dengan  Antigua Dan  Barbuda:  Kontribusi  Dalam  Proyek  ‘Community  Connect’  Pasca  Bencana  Badai  Irma,”  2021, https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/penandatanganan-grant-agreement-dengan-antigua-dan-barbuda:-kontribusi-dalam- proyek-%22community-connect%22-pasca-bencana-badai-irma.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
bersih di Timor Leste untuk menggali potensi kerja sama dalam rangka rencana pemberian hibah  Indonesia  kepada  Timor  Leste.  Keterlibatan  perusahaan  negara  tersebut  sekaligus membawa  misi  hibah  Indonesia  mendorong  kerja  sama  di  bidang  ekonomi  lainnya  yakni diharapkan dengan kerja dengan perusahaan negara tersebut juga dapat membuka jalur kerja sama  perusahaan  dimaksud  dengan  PDAM  melalui  bantuan  berupa  pelatihan.  Sebagai wujud kolaborasi dalam mewujudkan kepentingan nasional negara masing-masing, seluruh pelaksanaan  hibah  Indonesia  tentu  tidak  bisa  lepas  dari  peranan  kedutaan  negara  besar Republik Indonesia yang membantu koordinasi dengan pemerintah negara penerima supaya tujuan hibah dan pelaksanaannya sesuai yang diharapkan oleh kedua negara.
3.2 Arah  Pengaturan  Perjanjian  Hibah  Antara  Indonesia  Dengan  Pemerintah  Asing Sesuai Politik Luar Negeri Indonesia
Sesuai ketentuan dalam PP Hibah, Hibah Indonesia perlu memperhatikan politik luar negeri  Indonesia 23 agar  tujuan  dari  hibah  senantiasa  sejalan  dengan  sikap  dan  tindakan Pemerintah  dalam  melakukan  hubungan  internasional.  Politik  luar  negeri  sebagai  sikap, tindakan,  atau  langkah  negara  dalam  melakukan  hubungan  dengan  subjek  hukum internasional dengan tujuan untuk kepentingan nasional. 24 Politik luar negeri Indonesia yang bebas  aktif  yang  memiliki  makna  bahwa  Indonesia  bebas  dari  kekuatan  mana  pun  atau netral dan aktif artinya Indonesia berperan aktif dalam pergaulan internasional dengan tetap mengedepankan  penghormatan  atas  kedaulatan  setiap  negara. 25 Untuk  itu  hibah  Indonesia tentu  saja  lebih  bertujuan  untuk  menunjukkan  sikap  pemerintah  Indonesia  yang  selalu berupaya  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara  lain  bukan  untuk  mengintervensi kedaulatan suatu negara atau memicu perselisihan dengan negara lain.
Politik luar negeri Indonesia diwujudkan melalui diplomasi, 26 dalam bentuk diplomasi yang kreatif, aktif, dan luwes. Bentuk soft  diplomacy yang dipilih  Indonesia  salah satunya dengan  hibah  memiliki  tujuan  salah  satunya  hubungan  baik  dan  kepentingan  nasional. Kepentingan nasional yang menyangkut kebutuhan nasional seperti pertahanan, keamanan, militer  dan  kesejahteraan  ekonomi  dapat  diraih  dalam  bentuk  kerja  sama. 27 Kerja  sama menurut  KJ  Holsti  merupakan  kerja  sama  yang  bersifat  teratur  bebas  konflik  yang melibatkan antar negara dalam ranah internasional. 28
23 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah
Asing/Lembaga Asing,” Pub. L. No. 48 (2018),
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/48TAHUN2018PP.pdf.
24 Republik Indonesia, “Indonesia Law No.37/1999 about Foreign Affairs,” Lembaran Negara RI , no. 1 (1999): 1– 11.
25 Isep Parid Yahya et al., “Articulation of Indonesia ’ s Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflictt,” Jurnal DPR RI 14, no. 2 (2023): 111–29, https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4160.
26 Anak  Agung  Mia  Intentilia,  “Foreign  Policy,  Public  Diplomacy,  and  Social  Media,” Nation  State:  Journal  of International Studies 6, no. 1 (2023): 1–17, https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1062.
27 Sefriani, Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan  Internasional  Kontemporer ,  1st  ed.  (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2016).
28 Adis Zakiyya and Chandra Purnama, “Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Kerja Sama Indonesia- Tiongkok  Tahun  2010-2018,” Padjadjaran  Journal  of  International  Relations 4,  no.  2  (2022):  92, https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Hibah Indonesia juga dianggap sebagai bentuk kerja sama karena pada prinsipnya di dalam  hibah  sendiri  mengandung  unsur  persamaan  derajat  dengan  mengedepankan penghormatan  terhadap  kedaulatan  negara  masing-masing  dan  timbal  balik  dimana  negara penerima  memperoleh  keuntungan  berupa  pemenuhan  kebutuhan  dan  Indonesia  sebagai donor  secara  tidak  langsung  mendapatkan  keuntungan  berupa  citra  yang  baik  atau  bahkan kerja sama perdagangan  di  masa  depan. Dengan  demikian, konsep yang ingin  diwujudkan oleh  hibah  Indonesia  tentu  saja  berbeda  dengan  konsep  hubungan  komersial  yang  lebih mengedepankan keuntungan secara materiil.
Dalam  kaitannya  dengan  hubungan  perdata  (komersial)  di  lingkup  internasional,  hal yang  selalu  menjadi  perhatian  utama  adalah  terkait  penyelesaian  perselisihan  yang menggunakan  pilihan  hukum  dan  pilihan  forum  adalah  hukum  nasional  dan  pengadilan nasional tertentu. Untuk itu, dengan kedudukan hibah yang termasuk tindakan negara dalam bidang  publik  maka  pengaturan  mengenai  perjanjian  hibah  dalam  PP  Hibah  yang  memuat substansi  hukum  nasional  sebagai  pilihan  hukum  dan  pengadilan  Jakarta  Pusat  sebagai pilihan  forum  dalam  penyelesaian  sengketa,  bukanlah  hal  yang  tepat.  Negara  dalam melakukan tindakan publik dilindungi oleh imunitas kedaulatan. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan  terhadap  kedaulatan  negara. 29 Chef  Justice  Fuller  sebagaimana  dikutip  oleh Gabriel  D  Kauffman  yang  mengemukakan  bahwa  pengadilan  suatu  negara  tidak  akan mengadili tindakan pemerintahan negara lain. 30
Dengan  demikian  dalam  hal  terdapat  permasalahan  atau  perselisihan  dalam pelaksanaan  hibah,  penyelesaiannya  tentu  saja  tidak  bisa  disamakan  dengan  hubungan perdata.  Penyelesaian  yang  tepat  dilakukan  sesuai  hukum  internasional.  Hukum internasional  berlaku  untuk  hubungan  lintas  negara  yang  bersifat  publik  (bukan keperdataan) yang salah satunya dilakukan oleh negara. Hukum internasional juga mengatur hubungan diplomatik negara. 31
Pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah dalam PP Hibah dalam  implementasinya  seringkali  mengalami  penolakan  dari  pemerintah  negara  penerima hibah.  Beberapa  contoh  konkrit  permasalahan  dalam  pelaksanaan  hibah  yang  disebabkan oleh substansi perjanjian yakni hibah kepada Nigeria berupa vaksin terkendala dalam proses penandatanganannya  karena  pihak  pemerintah  Nigeria  menolak  kedua  klausul  tersebut karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  nasional  Nigeria  mengenai  perjanjan  internasional. Sementara hibah Indonesia tersebut membawa misi tidak hanya untuk bantuan kemanusiaan tapi juga sekaligus  membuka jalur pemasaran bagi  BUMN  Indonesia di  pasar Afrika. Jika hal ini terus terjadi dikemudian hari tentu saja hibah tidak akan dapat mencapai tujuannya, bahkan juga akan berakibat merusak hubungan diplomasi kedua negara.
29 Muhammad  Naufal  Akbar  Syaefudin  and  Diani  Sadiawati,  “Analysis  of  the  Russian  Invasion  of  Ukraine  in Terms of Humanitarian Law,” Jurnal Ilmiah Mizani 10 (2023): 160–70.
30 Gabriel  D  Kaufman,  “Case  Western  Reserve  Journal  of  The  Ghost  of  Dunhill :  How  Commercial  Activity Silently Escaped the Act of State Doctrine The Ghost OF Dunhill : How Commercial Activity Silently Escaped The Act of State Doctrine,” Case Western Reserve Journal of International 55, no. 1 (2023).
31 Atip Latipuhayat, Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum , ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Untuk itu, dengan mengacu pada tujuan dan karakteristik dari hibah, maka sebaiknya pengaturan  perjanjian  hibah  di  dalam  PP  Hibah  yang  ada  saat  ini  juga  perlu  disesuaikan, tidak  lagi  memuat  kewajiban  penggunaan  hukum  nasional  namun  tunduk  pada  hukum internasional.  Penyesuaian  ini  diperlukan  sekaligus  untuk  memberikan  kepastian  hukum bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  hibah,  agar  pelaksanaan  hibah  lebih mudah diterima oleh penerima hibah dan sejalan dengan hukum internasional.
3.3 Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  Sesuai  Dalam  Perjanjian  Hibah  antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Asing
Sengketa terjadi jika terdapat pemahaman yang berbeda diantara kedua belah pihak. 32 Sengketa internasional  umumnya memilik  aspek  politik. Hal  ini  seperti yang diungkapkan oleh  Oppenheim  Kelsen  dan  juga  Boer  Mauna. 33 Di  dalam  hukum  internasional  dikenal beberapa  cara  bentuk  penyelesaian  sengketa,  yakni  sengketa  secara  damai  dan  secara kekerasan. 34 Penyelesaian  sengketa  secara  damai  dilakukan  melalui  jalur  politik  dan  jalur hukum, sementara penyelesaian sengketa secara kekerasan dilakukan melalui perang. Jalur politik  atau  jalur  diplomatik  menurut  Huafa  Adolf  terdiri  atas  negosiasi,  pencarian  fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. 35
Pengklasifikasian yang berbeda untuk jalur politik dikemukakan oleh Dr Boer Mauna yang  membagi  metode  penyelesaian  jalur  politik  menjadi  3  (tiga)  metode 36 yakni  (1) penyelesaian  dalam  kerangka  negara,  yang  meliputi  perundingan  langsung  antar  negara, jasa baik dan mediasi, serta jasa baik baik dan mediasi yang dilakukan melalui sekjen PBB, (2) penyelesaian dalam kerangka PBB, dan (3) penyelesaian dalam kerangka organisasi dan badan  regional. 37 Sementara  untuk  jalur  hukum,  tidak  ada  perbedaan  klasifikasi  menurut beberapa ahli  yakni hanya  terdiri atas arbitrase  dan  pengadilan  internasional. Penyelesaian sengketa  melalui  jalur  damai  menurut  ketentuan  Pasal  33  Piagam  PBB  yakni  dengan mencari  solusi  melalui  bentuk  jalur  damai  yakni  negosiasi,  pencarian  fakta,  konsiliasi, arbirtrasi atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati.
Negosiasi  merupakan  bentuk  diskusi  yang  melibatkan  saluran  diplomatik  bisa dilakukan  antar  kedua  negara  yang  bersengketa  atau  dilakukan  melalui  konferensi internasional,  suatu  lembaga  atau  organisasi  internasional.  Negosiasi  memungkinkan  tidak melibatkan  banyak  pihak  sehingga  terhindar  dari  kepentingan  pihak  lain  di  luar  yang bersengketa,  sehingga  proses  penyelesaiannya  merupakan  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Namun demikian, negosiasi terkadang membawa kesulitan manakala salah satu pihak tidak benar-benar melaksanakan kesepakatan.
32 Ilham  Pradana  Adinegoro  and  Joko  Setiyono,  “Urgensi  Revisi  Undang-Undang  Tentang  Wilayah  Negara Indonesia,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 94, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5832.
33 Boer  Mauna,  Hukum  Internasional,  Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika  Global  (Bandung: Alumni, 2000).
34 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar , 6th ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016).
35 Huafa Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , ed. Tarmizi (Bandung: Sinar Grafika, 2021).
36 Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global .
37 M Wirtsa Firdaus et al., “Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara Tersebut  ,  Ir  .  Djuanda  Kertawidjaya  .  Deklarasi  Djuanda  ,  Pada  Dasarnya  Adalah  Perjuangan  Bangsa  Indonesia  Dalam Menyuarakan Deklarasi Djuanda Tidaklah Mudah , Bahkan Mendapat,” Usm Law Review 8 (2023): 277–91.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Pencarian  fakta  adalah  suatu  metode  penyelesaian  dengan  melibatkan  pihak  ketiga untuk  mengindetifikasi  fakta-fakta  penyebab  permasalahan  dimana  dengan  ditemukannya akar  permasalahan  akan  memudahkan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Namun  demikian, metode ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan tim-tim atau para ahli untuk  mencari  sumber  permasalahan.  Konsiliasi  merupakan  metode  penyelesaian  yang hampir  sama  dengan  mediasi  namun  dalam  pelaksanaannya  melibatkan  pihak  ketiga  atau komite  yang  dibentuk  oleh  para  pihak.  Dengan  konsiliasi,  para  pihak  dapat  memperoleh pandangan  ahli  atas  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  namun  demikian,  yang  sekaligus menjadi kelemahan dari konsiliasi adalah keputusan penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yang  dimungkinkan  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan kesepakatan.
Yang  terakhir  yakni  arbitrase  yakni  penyelesaian  melalui  lembaga  arbitrase internasional,  dimana  kelebihan  dari  penggunaan  metode  ini  adalah  adalah  putusan  yang bersifat  final  dan  mengikat, 38 dan  dianggap  sebagai  bentuk win  win  solution . 39 Yang menjadi  kelemahan  metode  ini  adalah  biaya  yang  cukup  besar.  Sebagai  bagian  dari  suatu masyarakat internasional yang mengakui hukum internasional dan sejalan dengan pendapat John  Collier  bahwa  suatu  negara  dalam  menghadapi  suatu  sengketa  yang  bersifat internasional  dengan  menahan  diri  dari  segala  tindakan  yang  dapat  memperbesar  masalah itu  sendiri,  mengancam  perdamaian  dan  keamanaan  atau  mempersulit  upaya  penyelesaian secara  damai  maka  dalam  penelitian  ini  menyarankan  penggunakan  metode  penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik sebagaimana metode yang dijelaskan sebelumnya secara berjenjang.  Hal  ini  dengan  pertimbangan  (1)  Hibah  Indonesia  ditujukan  untuk  diplomasi dan  (2)  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  tunduk  dan  mengakui hukum  internasional,  dimana  dalam  prinsip  penyelesaian  sengketa  internasional  setiap negara harus memprioritaskan penyelesaian sengketa  secara damai. Hal  ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Piagam PBB.

## 4. PENUTUP
Pengaturan  mengenai  pemberian  hibah  Pemerintah  Indonesia  kepada  Pemerintah Asing dalam PP Hibah belum secara konsisten menerjemahkan hibah. Dari sisi tujuan dan unsur-unsur  hibah  memiliki  karakteristik  sebagai  tindakan  hukum  negara  dalam  bidang publik  yang  tunduk  dalam  hukum  internasional,  sementara  dari  sisi  pengaturan  perjanjian dengan adanya penggunaan hukum nasional dalam suatu perjanjian hibah mengindikasikan bahwa  perjanjian  yang  dilakukan  merupakan  perjanjian  dalam  lingkup  perdata.  Menurut teori kedaulatan negara, negara berhak atas imunitas dari yurisdiksi suatu negara lain dalam hal melakukan tindakannya sebagai suatu negara atau dalam lingkup publik. Berbeda halnya jika  negara  bertindak  dalam  ranah  perdata  atau  ius  genois  maka  negara  tidak  berhak  atas
38 Yati  Nurhayati,  “Perbandingan  Konsep  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Di  Beberapa  Negara,” Jurnal  Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 335, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700.
39 Anisa  Nurul  Qoumy  and  Imam  Haryanto,  “Konstruksi  Hukum  Eksekusi  Atas  Putusan  Arbitrase  Yang Memberikan  Kepastian  Dan  Keadilan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  203/Pdt.  G/2020/Pn.  Jkt.  Pst),” Jurnal  National Conference on Law Studies 5 (2023): 836, https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2736/1896.

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah
Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
imunitasnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  diperlukan  penyelarasan  pengaturan  dalam perjanjian  hibah  dengan  mengubah  pengaturan  mengenai  perjanjian.  Perjanjian  yang dilakukan  dalam  perjanjian  hibah  hendaknya  tidak  mengatur  adanya  kewajiban  untuk menggunakan  hukum  nasional  sebagai  pilihan  hukum.  Untuk  itu  perlu  adanya  perubahan dalam  PP  Hibah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  proses pemberian hibah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinegoro,  Ilham  Pradana,  and  Joko  Setiyono.  “Urgensi  Revisi  Undang-Undang  Tentang Wilayah  Negara  Indonesia.”  Jurnal  USM  Law  Review  6,  no.  1  (2023):  94. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5832.
Adolf,  Huafa.  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional.  Edited  by  Tarmizi.  Bandung:
Sinar Grafika, 2021.
Aryani,  Maria  Indira,  and  Renita  Dwi  Hapsari.  “Foreign  Aid  for  Alliance:  Indonesia’s Effort  to  Find  Support  in  the  South  Pacific  Region.”  JOSAR  (Journal  of  Students
Academic Research) 6, no. 3 (2021): 418–29.
https://doi.org/10.35457/josar.v7i1.1544.
Bachtiar.  Mendesain  Penelitian  Hukum.  Edited  by  Meyta  Lanjarwati.  1st  ed.  Sleman:
Deepublish, 2021.
Firdaus  F,  M  Waritsul,  and  Radiyatam  Mardiah.  “International  Law:  Existence  in International  Dispute  Settlement  Efforts  as  a  Symbol  of  Peace  in  the  International Community.” Muhammadiyah Law Review 7, no. 2 (2023): 24. https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2771.
Firdaus,  M  Wirtsa,  Andri  Yanto,  M  Wirtsa  Firdaus,  Andri  Yanto,  Faidatul  Hikmah,  and Sigit  Nugroho.  “Urgensi  Resolusi  Konflik  Klaim  Nine  Dash  Line  Tingkok  Di Perairan  Natuna  Utara  Tersebut  ,  Ir  .  Djuanda  Kertawidjaya  .  Deklarasi  Djuanda  , Pada Dasarnya Adalah Perjuangan Bangsa  Indonesia Dalam Menyuarakan Deklarasi Djuanda Tidaklah Mudah , Bahkan Mendapat.” Usm Law Review 8 (2023): 277–91.
Fitriana,  Sukma  Nur.  “Nigeria  Pesan  8  Juta  Lebih  Vaksin  Campak  Dari  Indonesia  Baca Artikel  Detiknews,  ‘Nigeria  Pesan  8  Juta  Lebih  Vaksin  Campak  Dari  Indonesia’ Selengkapnya Https://News.Detik.Com/Berita/d-6961494/Nigeria-Pesan-8-Juta- Lebih-Vaksin-Campak-Dari-Indonesia.”
Detik News,
jakarta,
2023.
https://news.detik.com/berita/d-6961494/nigeria-pesan-8-juta-lebih-vaksin-campak- dari-indonesia.
Indonesia, Republik. “Indonesia Law No.37/1999 about Foreign Affairs.” Lembaran Negara RI, no. 1 (1999): 1–11.
Indonesia,  Sekretariat  Kabinet  Republik.  “Bank  Dunia  Naikkan  Peringkat  Indonesia  Jadi ‘Upper  Middle  Income  Country.”  Jakarta,  2020.  https://setkab.go.id/bank-dunia- naikkan-peringkat-indonesia-jadi-upper-middle-income-country/.
Intentilia, Anak Agung Mia. “Foreign Policy, Public Diplomacy, and Social Media.” Nation State: Journal of International Studies 6, no. 1 (2023): 1–17. https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1062.
Internasional,  Lembaga  Dana  Kerja  Sama  Pembangunan.  “Indonesia  Kirim  200  Oxygen Concentrator  Ke  India,”  2021.  https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/-indonesia-kirim- 200-oxygen-concentrators-ke-india.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
———.  “Penandatangan  Grant  Agreement  Dengan  Antigua  Dan  Barbuda:  Kontribusi Dalam  Proyek  ‘Community  Connect’  Pasca  Bencana  Badai  Irma,”  2021. https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/penandatanganan-grant-agreement-dengan-antigua- dan-barbuda:-kontribusi-dalam-proyek-%22community-connect%22-pasca-bencana- badai-irma.
———.  “Pertajam  Pemberian  Hibah  Di  2023,  Delegasi  RI  Kunjungi  Vanimo  Papua Nugini,”  2022.  https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/delegasi-ri-kunjungi-vanimo-papua- nugini.
Junaidi,  Muhammad.  “Politik  Hukum  Indonesia  Dalam  Mengendalikan  Inflasi  Dunia Melalui  Instrument  Kesepakatan  G20.”  Jurnal  Ius  Constituendum  7,  no.  2  (2022): 207. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488.
Kaufman,  Gabriel  D.  “Case  Western  Reserve  Journal  of  The  Ghost  of  Dunhill :  How Commercial  Activity  Silently  Escaped  the  Act  of  State  Doctrine  The  Ghost  OF Dunhill :  How  Commercial  Activity  Silently  Escaped  The  Act  of  State  Doctrine.” Case Western Reserve Journal of International 55, no. 1 (2023).
Kurniadi,  Taraf.  “Implementasi  Pemberian  Hibah  Pemerintah  Indonesia  Kepada Pemerintah/Lembaga Asing Sebagai Stimulus Soft Diplomacy.” Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 13, no. 1 (2020): 01–14. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440.
Latipuhayat,  Atip.  Hukum  Internasional  Sumber-Sumber  Hukum.  Edited  by  Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Mauna, Boer. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2000.
Negeri, Kementerian Luar. “Indonesia Terima 300 Konsentrator Dan 100 MT Oksigen Dari India,”  2021.  https://kemlu.go.id/portal/id/read/2737/berita/indonesia-terima-300- konsentrator-dan-100-mt-oksigen-medis-dari-india.
Nurhayati,  Yati.  “Perbandingan  Konsep  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Di  Beberapa Negara.” Jurnal Ius
Constituendum
7, no. 2 (2022): 335.
https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700.
Nye, Joseph S. “Public Diplomacy and Soft Power.” Annals of the American Academy of
Political and Social
Science
616,
no. 1 (2008): 94–109. https://doi.org/10.1177/0002716207311699.
Pada,  Perry,  Anang  Fauzi  Firdaus,  Titik  N  Hamzah,  Joan  Radina  Setiawan,  Darmawan Hadi,  Edi  Kahayanto,  Bondhet  Suryonurwendo,  et  al.  “Peran  Indonesia  Dalam Presidensi G20 Untuk Kesetaraan Vaksin Di Afrika.” Jurnal Hubungan Luar Negeri 7 (2022):  136.  https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/1516/Jurnal-Hubungan-Luar-Negeri- Vol-7-No.1-Januari---Juni-2022.pdf#page=49.
Pribadi,  Yanuar.  “Lembaga  Dana  Kerjasama  Pembangunan  Internasional  Sebagai  Alat Sentralisasi  Soft  Diplomacy  Keuangan  Indonesia.”  Administratio:  Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 12, no. 1 (2021): 71–81. https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218.
Purwanto, Bambang. “Pembiasan Antara Act of State Doctrine Dan Kekebalan Jurisdiksi.” Ganec Swara 17, no. 3 (2023): 1171. https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.559.
Qoumy,  Anisa  Nurul,  and  Imam  Haryanto.  “Konstruksi  Hukum  Eksekusi  Atas  Putusan Arbitrase  Yang  Memberikan  Kepastian  Dan  Keadilan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 203/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Pst).” Jurnal National Conference on Law Studies 5 (2023):
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
836. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2736/1896. Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Pemberian  Hibah  kepada  Pemerintah  Asing/Lembaga  Asing,  Pub.  L.  No.  48  (2018). https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/48TAHUN2018PP.pdf.
Sefriani.  Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar.  6th  ed.  Depok:  PT  Rajagrafindo  Persada,
2016.
———. Peran Hukum  Internasional Dalam Hubungan  Internasional Kontemporer. 1st  ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
Siagian,  Dewi  Susanti.  “Sovereign  Immunity  in  Commercial  Transaction  Under International  Law.”  Indonesian  Journal  of  International  Law  20,  no.  2  (2023):  284– 304. https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.752.
Simatupang,  H  Y,  J  Oktaviani,  and  ...  “Indonesian  AID:  Media  Diplomasi  Indonesia Sebagai New Emerging Country.” Power in International Relation, no. 1 (2023): 55– 67.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri.  4th  ed.  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Syaefudin,  Muhammad  Naufal  Akbar,  and  Diani  Sadiawati.  “Analysis  of  the  Russian Invasion of Ukraine in Terms of Humanitarian Law.” Jurnal Ilmiah Mizani 10 (2023): 160–70.
Theacornelia,  Christella  Jessicha,  and  Emmy  Latifah.  “The  Violation  of  Immunity  and Diplomatic  Rights:  A  Study  of  Indonesian  Embassy  Wiretapping  Case  in  Myanmar 2003-2004  in  the  Asean  Community  Security  Resistance  Based  on  the  1961  Vienna Convention.”  Journal  of  ASEAN  Dynamics  and  Beyond  3,  no.  1  (2022):  10. https://doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
Ui, F H. Peran Sport..., Erni Eriza Siburian, FH UI, 2017., 2017.
Widagdo,  Setyo,  Herman  Suryokumoro,  Hanif  Nur  W,  Dhiana  Puspitawati,  Patricia Audrey, Adi Kusumaningruum, Nurdin, et al. Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional. 1st ed. Malang: UB Press, 2019.
Widiastuti, Arum. “Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 377. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802.
Yahya, Isep Parid, Artikulasi Kebijakan, Luar Negeri, Indonesia Bebas-aktif, and Merespon Konflik.  “Articulation  of  Indonesia  ’  s  Bebas-Aktif  Foreign  Policy  in  Responding Russia-Ukraine  Conflictt.”  Jurnal  DPR  RI  14,  no.  2  (2023):  111–29. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4160.
Yang, Xiaodong. State Immunity in International Law. Edited by James Crawford and John S Bell. First. New York: Cambridge University Press, 2012.
Zakiyya,  Adis,  and  Chandra  Purnama.  “Pembangunan  Infrastruktur  Di  Indonesia  Dalam Kerja  Sama  Indonesia-Tiongkok  Tahun  2010-2018.”  Padjadjaran  Journal  of International Relations 4, no. 2 (2022): 92. https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364.