Volume 1 No (2), 2018, Hal 16-23
Cagar Budaya Di Aceh Dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya
Husaini Ibrahim
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala

## ABSTRACT
This paper aims to understand the meaning and responsibility of preserving the cultural heritage into one of the proofs of identity of a  nation  that  has  the  identity  as  a  citizen who  once  had  a  great  civilization  in  the past  and  become  a  mirror  for  the  present and  future  life.  Because  this  paper  focuses on  preservation  of  cultural  heritage  objects in  Aceh,  the  research  used  is  descriptive qualitative  research.  The  results  are summarized  is a cultural  heritage  is  one of the  cultural  heritage  that  is  material,  in addition  there  is  also  a  non-material cultural  heritage.  Efforts  to  realize  the preservation  of  a  cultural  heritage  required a  historical  awareness  that  is  owned  by humans. It is therefore the responsibility of archaeologists to conserve, protect,
safeguard,  preserve and  rescue  the  existing cultural heritage. In addition, due to natural disasters,  it  is  imperative  that  in  the  future there  should  be  improved  interinstitutional cooperation  and  institutions,  so  that  the legacy  can  be  preserved,  saved  and  well preserved,  so  that  the greatness of  Aceh  in the  past  can  be  demonstrated  through  the evidence of cultural heritage that still exists.
Keywords: Cultural Heritage, Responsibility.

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk memahami arti dan  tanggung  jawab  pemeliharaan  cagar budaya  menjadi  salah  satu  bukti  identitas bangsa  yang  memiliki  jati  diri  sebagai warga  negara  yang  pernah  memiliki peradaban besar di masa silam dan menjadi cermin  bagi  kehidupan  masa  sekarang  dan yang akan datang. Karena tulisan ini fokus pada  pemeliharaan  benda  cagar  budaya  di Aceh  maka  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil yang  dirangkum  adalah  cagar  budaya adalah  salah  satu  warisan  budaya  yang bersifat  material,  di  samping  itu  ada  juga warisan budaya yang bersifat non material. Upaya  mewujudkan  pelestarian  sebuah cagar  budaya  diperlukan  adanya  kesadaran sejarah  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Oleh karena itu merupakan tanggung jawab para arkeolog  untuk  melakukan  pelestarian, perlindungan,  pengamanan,  pemeliharaan dan  penyelamatan  terhadap  cagar  budaya yang  ada.  Selain  itu,  akibat  bencana  alam mengharuskan supaya di masa depan harus ditingkatkan  jalinan  kerjasama  yang  baik antar  instansi  dan  lembaga,  sehingga warisan tersebut dapat dilestarikan,
diselamatkan  dan  dipelihara  dengan  baik, dengan  demikian  kebesaran  Aceh  masa silam dapat ditunjukkan melalui bukti cagar budaya yang masih ada.
Kata Kunci: Cagar Budaya, Tanggung Jawab.

## Author correspondence
Email: husibram@gmail.com Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Agustus, 1(2), 2019, hal 16-23

## PENDAHULUAN
Aceh  yang  memiliki  latar  belakang sejarah sendiri banyak menyimpan rahasia- rahasia kesejarahan yang perlu
diungkapkan.  Dalam  perjalanan  panjang sebagai  sebuah  kerajaan  besar  khususnya masa  Islam  berbagai  bukti  masih  bisa dilihat  hingga  sekarang  ini.  Bukti-bukti tersebut  seperti  masjid  kuno,  makam dengan  berbagai  corak  batu  nisan,  naskah, bangunan  tua,  keramik  dan  benda-benda lainnya  merupakan  objek  yang  cukup banyak  dijumpai.  Keberadaannya  adalah tidak  terlepas  dari  sejarah  perjalanan beberapa kerajaan yang ada di Aceh seperti Kerajaan  Lamuri,  Perlak,  Pedir,  Samudra Pasai,    Kerajaan    Aceh  Darussalam,  dan beberapa kerajaan lainnya.
Bersamaan dengan perjalanan waktu yang terus berputar, banyak kerajaan di Aceh mengalami perubahan.  Perubahan yang  terjadi  mengakibatkan    kerajaan- kerajaan yang ada di Aceh sejak Sultan Ali Mughayat  Syah  abad  ke-16  bersatu  dalam sebuah federasi Kerajaan Aceh Darussalam.  Mulai  saat  itu  Aceh  terus berkampanye,  menyusun  kekuatan  militer hingga  mampu  menaklukkan  beberapa kerajaan  lainnya  di  Sumatera.  Penaklukan yang  paling  banyak dilakukan  adalah  pada masa  pemerintahan  Sultan  Iskandar  Muda abad  ke-17  sehingga  wilayah  kekuasaan Aceh merambah sampai ke Nusantara.
Kerajaan  Aceh  Darussalam  yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan lain di  Aceh  dan  mampu  bertahan  sebagai sebuah  kerajaan  besar  yang  mampu mengusir  penjajah,  pada  akhirnya  harus bubar,  dan  kemudian  bergabung  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam  perjalanannya  bermacam perubahan  berlaku  yang  memang  tidak dapat  dielakkan.  Sebagai  bukti  keberadaan dan  kebesaran    beberapa  buah  kerajaan  di Aceh,  kini  hanya  dapat  diamati  melalui peninggalan-peninggalan yang masih
tersisa  terutama  yang  dilindungi  sebagai cagar budaya.
Peninggalan  budaya  sebagai  hasil sejarah  manusia  apabila  tidak  dilindungi dan    dilestarikan  akan  mengalami kehancuran.  Manusia  sebagai  makhluk yang menyejarah mempunyai tanggungjawab untuk menyelamatkan cagar budaya yang ada. Tanggung jawab ini bukan  hanya  bersifat  pribadi,  tetapi  juga melalui  lembaga  yang  berhak  dan berwewenang mengurusnya.
Cagar  budaya  di  Aceh  sekarang  ini sangat  menyedihkan,  selain  banyak  yang hilang karena berbagai faktor, sisanya tidak terurus  dengan  baik.  Banyak  cagar  budaya di  Aceh  mengalami  kehancuran,  baik disengaja  maupun  tidak.  Cukup  banyak masjid  kuno  yang  dibangun  pada  awal pemerintah  Islam,  terutama  abad  ke-17 mengalami kerusakan, ada yang dihancurkan  untuk  berbagai  kepentingan atau  dibangun  masjid  yang  baru.  Makam dengan berbagai jenis tipe batu nisan kubur warisan abad ke-13 hingga akhir
Pemerintah  Kerajaan  Aceh  Darussalam abad  ke-20  banyak  yang  hancur  dan terbengkalai,  ada  yang  dijadikan  batu pengasah  oleh  masyarakat,  dan  berbagai keperluan lainnya.
Contoh  lain  cagar  budaya  di  Aceh yang  telah  hilang    adalah  Balai  Teuku Umar,  Rumah  tempat  tinggal  C.Snouck Hurgronje,  Hotel  Aceh  dan  lain-lain  cagar budaya  yang  sangat  berharga,  semuanya sudah  tidak  ada  lagi.  Bangunan  sudah berubah menjadi toko atau bentuk lainnya.
Aceh  yang  juga  dikenal  sebagai gudang  naskah  di  Nusantara,  kini  sangat sukar  untuk  mendapatkannya.  Apalagi ketika  musibah  tsunami  yang  terjadi  di Aceh pada 26 Desember 2004, kebanyakan naskah  kuno  di  Aceh  telah  lenyap  ditelan bersamanya. Bahkan jauh sebelum peristiwa  tsunami,  banyak  naskah  Aceh sudah  berpindah  tempat  termasuk  ke beberapa Negara di luar negeri.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Agustus, 1(2), 2019, hal 16-23
Dari  kondisi  dan    beberapa  contoh yang  telah  disebutkan,  timbul  pertanyaan mengapa  cagar  budaya  di  Aceh  banyak yang  rusak  bahkan  hilang,  apakah kesadaran  sejarah  orang  Aceh  sangat rendah    sehingga  tidak  peduli  dengan masalah cagar budaya?  Adakah faktor lain yang  menyebabkan  hal  tersebut  terjadi,
seperti kurangnya perhatian pihak pemerintah terhadap cagar budaya di Aceh atau  pengetahuan  masyarakat  tentang masalah  ini  amat  dangkal,  mungkin  juga faktor  sangsi  hukum  yang  lemah  bagi orang-orang  yang  merusak  cagar  budaya atau  alasan  lain  seperti  konflik  Aceh  yang berkepanjangan  atau  letak  geografis  Aceh di  ujung  Pulau  Sumatera  yang  terpencil sehingga  penanganan  masalah  cagar budaya di Aceh terabaikan?.
Dari  gambaran  yang  telah  terjadi merupakan tanggungjawab siapa, bagaimana  upaya  dan  strategi  pelestarian cagar budaya Aceh, sehingga cagar budaya yang  masih  ada  bisa  selamat  dan  dapat dimanfaatkan  untuk  berbagai  kepentingan. Upaya ini perlu terus dilakukan karena dari hasil  pengamatan  dan  penelitian  banyak cagar  budaya  di  Aceh  semakin  hari semakin  berkurang,  sehingga  jika  tidak ditangani  secara  serius  akan  menimbulkan masalah  besar  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Memahami  arti  dan  tanggung jawab  pemeliharaan  cagar  budaya  menjadi salah  satu  bukti  identitas  bangsa  yang memiliki  jati  diri  sebagai  warga  negara yang  pernah  memiliki  peradaban  besar  di masa  silam  dan  menjadi  cermin  bagi kehidupan  masa  sekarang  dan  yang  akan datang.

## METODE PENELITIAN
Karena  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  focus  pada  pemeliharaan benda  cagar  budaya  di  Aceh  maka penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif  deskripstif.  Dimana menurut  Creswell  dalam  Noor  (1957:33) penelitian  kualitatif  sebagai  gambaran kompleks,  penelitian  kualitatif  merupakan
riset  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung menggunakan  analisis  dengan  pendekatan induktif.  Proses  dan  makna  dari  perspektif subjek  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian. Sejalan  dengan  itu  menurut  Moleong (2007:4)  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  social yang  secara  fundamental  bergantung  dari pengamatan  pada  manusia  baik  dari kawasannya maupun dalam peristilahnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian dan Fungsi Cagar Budaya
Cagar  budaya  yang  ada  saat  ini merupakan wujud peristiwa masa lalu yang dapat dijadikan sebagai alat yang mengandung  pesan  dari  sebuah  rekaman. Cagar  budaya  adalah  salah  satu  warisan budaya  yang  bersifat  material,  di  samping itu  ada  juga  warisan  budaya  yang  bersifat non  material.  Kedua  hal  ini  tidak  dapat dipisahkan  dan  memiliki  hubungan  yang amat erat. Sifat-sifat itulah yang menentukan  nilai  budaya  bangsa  yang hidup  pada  zamannya  (Ibrahim,2013:39). Warisan yang merupakan kekayaan budaya bangsa  ini  penting   bagi  pemahaman suatu peristiwa  sejarah  yang  dapat  dijadikan sebagai sumber dan berguna bagi
pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan kebudayaan. Oleh karena  itu cagar budaya yang  ada  perlu  dilestarikan,  diselamatkan, dilindungi dan dipelihra secara baik.
Lebih  jelas  Undang-Undang  no.11 tahun  2010  tentang  cagar  budaya,  bab  I, ketentuan umum,  pasal 1 menyebutkan: “Cagar  Budaya  adalah  warisan  budaya bersifat  kebendaan  berupa  Benda  Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar  Budaya,  Situs  Cagar  Budaya,  dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya  karena  memiliki  nilai penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan”.
Upaya    mewujudkan  pelestarian sebuah  cagar  budaya  diperlukan  adanya kesadaran  sejarah  yang  dimiliki  oleh manusia. Kesadaran manusia untuk
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Agustus, 1(2), 2019, hal 16-23
mencari  jejak  masa  silam  melalui  cagar budaya yang tersisa merupakan bagian dari kesadaran  yang  menerangkan  bahwa  yang silam  itu  tidaklah  sama  dengan  yang sekarang,  hal  ini  terjadi  karena  faktor waktu  yang  berbeda.  Sesungguhnya  masa sekarang  merupakan  perpanjangan  waktu dari  masa  silam.  Tidak  ada  masa  silam  , maka tidak ada masa sekarang. Pandangan semacam  ini  sering  disebut  kesadaran waktu  yang  akan  berkembang  menjadi kesadaran  sejarah  (Sufi,  2008:2).  Oleh karena    itu,  semakin  tinggi  kesadaran manusia  akan  sejarahnya,  maka  semakin cenderung  untuk  melestarikan,  menjaga, melindungi  dan  memelihara  cagar  budaya tersebut.
Secara perorangan maupun kelompok pada dasarnya manusia memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyelamatkan  dan  memelihara  cagar budaya yang ada. Namun demikian karena tingkat  kesadaran  sejarah  masing-masing berbeda,  maka  sering  tanggungjawab  ini terabaikan, sehingga pemerintah berkewajiban  mengambil  tanggungjawab tersebut.  Kemudian  untuk  membenahi kejadian-kejadian  masa  silam  melalui analisis  cagar  budaya  yang  masih  dapat dijumpai  secara  utuh  ataupun  pecahan- pecahan  merupakan  tugas  dari  ilmu arkeologi.  Oleh  karena  itu  merupakan tanggung  jawab    para  arkeolog    untuk melakukan pelestarian, perlindungan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan terhadap  cagar budaya yang ada. Timbulnya    rasa  kekhawatiran kemusnahan  cagar  budaya  yang  sangat berguna bagi menelusuri jejak sejarah masa silam,  pada  awalnya  telah  melahirkan undang-undang  perlindungan  terhadap benda-benda  peninggalan  sejarah  dan purbakala berupa Monumenten Ordonantie pada  tahun  1931.  Pengertian  dari  cagar budaya yang terkandung di dalamnya ialah benda-benda  yang  bergerak  maupun  tak bergerak  yang  telah  berumur  lima  puluh tahun  atau  lebih,  dianggap  penting  serta berguna  bagi  pengetahuan  kepurbakalaan,
kesejahteraan,  kebudayaan,  kesenian  dan palaeoantropologi di seluruh Indonesia.
Kemudian  dalam  perjalanannya sesuai  tantangan  dan  perkembangan zaman,  telah  melahirkan  beberapa  aturan dan  perundangan  lainnya. Terakhir, lahirnya Undang-Undang no.11 tahun 2010 tentang  Cagar  Budaya  merupakan    upaya pergantian dari Undang-Undang no.5 tahun 1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya  yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan,  tuntutan,  dan  kebutuhan hukum dalam masyarakat.  Undang-
Undang no.5 tahun 1992 hanya terdiri  dari X Bab,  32  Pasal ,  manakala  Undang- Undang No.11 tahun 2010 terdiri dari XIII Bab, 120 Pasal.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang no.  11  tahun  2010  yang  merupakan penyesuaian  dan  pergantian  dari  Undang- Undang  no.5  tahun  1992,  menurut  Asmar (1979), sebagaimana dikutip Ibrahim (2011) dijumpai  13  ketentuan  yang  berlaku  yang mengatur masalah penanggulangan kehancuran  benda-benda  cagar  budaya yaitu: 1. Monumenten  Ordonantie  stbl.  no. 238 tahun 1931.
2. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri,  5 Februari  1960  no.  Pem.  65/1/7, tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap  Monumenten  Ordonantie stbl. No. 238 tahun 1931. 3. Keputusan  Presiden  RI  no.  372 tahun  1962  tentang  koordinasi  dan pengawasan  terhadap  tugas-tugas Kepolisian  oleh  alat-alat  kepolisian khusus  dari  Instansi-instansi  / Jawatan sipil.
4. Surat  Keputusan  bersama  Menteri Perdagangan,  Menteri  Keuangan dan  Gubernur  Bank  Sentral  23 Maret  1970  no.  27  A/kpb/II/1970 No. KEP-62/MK/III/2/1970. No.KEP.3 GBI/1970 tentang Pembawaan  /Pengiriman  barang- barang  ke  luar  Daerah  Pabean Indonesia secara bebas dari ketentuan-ketentuan Devisa.
5. Instruksi  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  15  Agustus  1972  no. 8/M/1972  tentang  Pengamatan
Benda-benda Purbakala. 6. Instruksi  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan 8 Januari 1973 no.01/A.1/1973 tentang kerja sama Kepala  Perwakilan  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan  Kepolisian  Negara  RI dalam  Pengamanan/Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia. 7. Instruksi Panglima Komando Operasi  Pemulihan  Keamanan  dan Ketertiban 8 Januari 1973 no.INS.002/KOPKAM/I/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia. 8. Surat  Kepala  Kepolisian  RI  23 April  1973,  Petunjuk  Pelaksanaan no  Juklak/LIT/IV/1973  tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatam Benda-benda Purbakala. 9. Surat  Kepala  Kepolisian  RI  10 Januari 1976 Nopol.Polsus/17/I/176 tentang Pengamanan,  Penyelamatan  dan Perlindungan  Benda-benda  Cagar Budaya Nasional beserta lampirannya. 10. Memorandum  Menteri  Negara Penertiban  Aparatur/Wakil  Ketua Bappenas  17    Nopember  1973, perihal:  Proyek  Pengembangan /Pembinaan Kebudayaan dan Proyek Promosi Pariwisata. Kepada :1. Menteri Perhubungan, 2. Menteri Pedidikan dan Kebudayaan. 11. Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  RI,  10  Maret 1980,  no.87/MPK/1980.  Perihal
Pembentukan  Team  Gabungan Perlindungan  Cagar  Budaya  di
Daerah  Tingkat  I.  Kepada  Semua Kepala  Jawatan  Pendidikan  dan Kebudayaan  di  Provinsi  Seluruh Indonesia. 12. Surat Menteri Dalam Negeri RI, 11 Desember 1979, no.432.21/98.40/SJ. Perihal Penggunaan  Candi  sebagai  tempat upacara  dalam  rangka  Penghayatan
Kepercayaan.  Kepada  Gubernur Seluruh Indonesia.
a.  Naskah  Kerjasama  Direktur  Jenderal
Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  dan  Direktorat  Jenderal Pariwisata  Departemen  Perhubungan  9 Maret 1979. Dirjen Kebudayaan, Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan no.  326/A.1/79  dan  Dirjen  Pariwisata, Departemen Perhubungan no.SK 03/U/III/1979. b.  Keputusan  Bersama  Direktur  Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan  dan  Pengembangan  Wisata Budaya 6  Oktober 1979.
c.  Keputusan  Bersama  Dirjen  Pariwisata Departemen  Perhubungan  dan  Dirjen Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  tentang  pengangkatan  Komisi Kerjasama  Pembinaan  dan  Pengembangan Wisata Budaya 6  Oktober 1979.
Banyak  peraturan  atau  keputusan- keputusan yang telah disebutkan merupakan landasan hukum tempat
berpijak  dalam  rangka  pengurusan  cagar budaya  di  Indonesia.  Kemudian  sesuai dengan  perkembangan  zaman,  tangguung jawab  pengaturan  dan  pemeliharaan  benda cagar  budaya  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  tadi  kini  dianggap  sudah  tidak sesuai  lagi,  maka  lahirlah  Undang-Undang No.11  tahun  2010  yang  mengatur  masalah cagar  budaya.  Walaupun  Undang-Undang baru  telah  ada  yang  mengatur  masalah cagar  budaya  di  Indonesia,  namun pelaksanaannya belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
Undang-Undang  no.11  tahun  2010 yang mengatur masalah cagar budaya yang telah disebutkan sudah mulai diterapkan di seluruh  Indonesia.  Walaupun  demikian dalam  implementasinya  yang  berpedoman pada  beberapa  aturan  turunannya,  bagi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Agustus, 1(2), 2019, hal 16-23
daerah  tertentu  ada  ketentuan  perlakuan sesuai  dengan  karakter  daerah  dan  adat istiadat  yang  berlaku.  Daerah  Aceh  yang memiliki  otonomi  husus  dan  mempunyai Undang-Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan    Aceh  (UUPA),  berhak mengelola  masalah  cagar  budaya.  Untuk itu  perlu  segera  dibentuk  kanun  yang mengaturnya.
Kondisi  Cagar  Budaya  Aceh  dan  Strategi pelestariannya
Hingga  saat  ini  cagar  budaya  baru sebagian  kecil  yang  terpelihara,  selebihnya proses  pengrusakan  dan  pemusnahan berjalan  terus,  bahkan  ada  yang  rusak  dan musnah sebelum diselidiki dan didokumentasikan (Asmar,1979). Hancurnya cagar budaya selain disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi,  tsunami,  letusan  gunung  berapi  dan lain-lain,  juga  kerusakan  terjadi  karena tangan manusia seumpama penggalian liar, pencurian,  penyelundupan  barang-barang antik  ke  luar  negeri  dan  lain-lain.  Secara tidak disengaja pengrusakan dan
penghancuran  cagar  budaya  juga  bisa terjadi  misalnya  mendirikan  bangunan baru,  pelebaran  jalan  dan  lain-lainnya. Dalam  praktenya  ada  upaya  dari  instansi tertentu membangun kembali cagar budaya, tetapi karena cara dan prosedurnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemeliharaan  arkeologi,  hasilnya  bukan baik justeru menjadi rusak. Oleh karena itu fungsi
perlindungan, pemeliharaan, pelestarian,  termasuk  ekskavasi  yang dijalankan,  juga  fungsi  museum  sebagai tempat pengamanan dan sarana pendidikan serta  pemahaman  cagar  budaya  perlu ditingkatkan  dan  memdapat  prioritas pembangunan dan pembinaan.
Awal  tulisan  ini  telah  disebutkan bahwa di Aceh cukup banyak cagar budaya khususnya  yang  mewakili    zaman  Islam tersebar  dimana-mana.  Cagar  budaya tersebut mempunyai nilai kesejarahan yang sangat  penting  (Ambary,1996:8).  Dalam pengurusan  masalah  cagar  budaya,  pihak pemerintah  telah  memulai  menjalankan
kegiatan  dengan  program  inventarisasi  dan dokumentasi  pada  situs-situs  cagar  budaya di Aceh yang dimulai sejak tahun 1973, dan tahap berikutnya adalah ekskavasi arkeologi serta pemeliharaan yang dijalankan  pada  tahun  1976,  kemudian dilanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Sebagai  perpanjangan  tangan  pihak pemerintah pusat Jakarta, kegiatan pengurusan  cagar  budaya  di  Aceh  pada awalnya dipercayakan pada bagian Museum  dan  Kepurbakalaan  Kantor
Wilayah  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi  Aceh  di  Banda  Aceh.  Kemudian dalam  perkembangannya  sekitar  tahun 1988  di  Aceh  didirikan  sebuah  lembaga khusus  yang  menangani    masalah  cagar budaya  yaitu  Kantor  Suaka  Peninggalan Sejarah  dan  Purbakala  yang  wilayah operasinya  meliputi  Aceh  dan  Sumatera Utara.  Dalam  perkembangannya  kantor tersebut  telah  berubah  nama  menjadi  Balai Pelestarian  Peninggalan  Sejarah  dan Purbakala  (BP3),  kemudian    menjadi  Balai Pelestarian  Cagar  Budaya  (BPCB)  hingga sekarang.  Hadirnya  BPCB    di  Aceh,
membuat urusan pelestarian dan pemeliharaan  cagar  budaya  di  Aceh  secara melembaga  menjadi    tanggungjawab instansi  ini.  Dalam  kegiatannya  balai  ini lebih  mengarah  pada  upaya  pelestarian cagar  budaya  yang  bersifat  material, sedangkan  yang  bersifat  non  benda ditangani  oleh  lembaga  lain  yaitu  Balai Pelestarian  Nilai  Budaya  (BPNB)  Banda Aceh.  Oleh  karena  kedua  instansi  ini (BPCB  dan  BPNB)  mempunyai  wilayah kerja yang luas, maka fungsi dan tugas dari instansi lain yang menangani cagar budaya di  Aceh  menjadi  berkurang.  Walaupun demikian  seiring  diberlakukannya  otonomi daerah,  pengurusan  masalah  cagar  budaya sering tumpang tindih antara BPCB dengan beberapa  dinas  di  Aceh  seperti  Dinas Pendidikan  atau  Dinas  Kebudayaan  dan
Pariwisata. Sudah sepatutnya kehadiran lembaga  atau  instansi    yang  menangani masalah  cagar  budaya  di  Aceh  membuat cagar  budaya  tersebut  selamat  dan  terurus
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Agustus, 1(2), 2019, hal 16-23
dengan  baik.  Akan  tetapi  mengapa  banyak di  antara    cagar  budaya  di  Aceh  rusak, hancur  bahkan  hilang  tidak  terselamatkan. Dalam  perkembangannya  telah  terjadi banyak perubahan dalam mengatur persoalan  kebudayaan  di  Aceh,  termasuk urusan  cagar  budaya  sering  terabaikan dalam  menanganinya  terutama  setelah diberlakukannya  pelaksanaan  otonomi daerah. Sesuai dengan ketentuan pelestarian yang merupakan upaya dinamis untuk  mempertahankan  keberadaan  cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan , dan memanfaatkanny, maka sudah sepatutnyalah  cagar  budaya  yang  banyak dijumpai  di  Aceh  dikelola  dengan  baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai  kepentingan  demi  mencapai kesejahteraan  rakyat.  Untuk  melakukan pengelolaan  yang  optimal  terhadap  cagar budaya  di  Aceh  diharapkan  ada  badan khusus  yang  menanganinya,  tidak  hanya seperti  BPCB  yang  mempunyai  wilayah kerja luas sampai Sumatera Utara, sehingga wilayah  Aceh  banyak  terabaikan.  Oleh karena itu perlu dibentuk badan atau dinas khusus  yang  menanganinya  untuk  wilayah Aceh  yang  mempunyai  wilayah  yang  luas, cirri khas dan keistimewaan sendiri.
Daerah Aceh yang memiliki sejarah yang  cukup  panjang  ternyata  dalam perkembangannya  lebih  sering  dilanda konflik.  Kedamaian  Aceh  sering  terusik dengan  berbagai  peristiwa  yang  terjadi sejak  penjajahan  Belanda  hingga  zaman kemerdekaan.  Peristiwa  terakhir  yang dialami  kawasan  ini  adalah  konflik  antara Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dengan Pemerintah  RI  yang  telah  berlangsung sampai  30  tahun  semenjak  1976,  dan berakhir    setelah  tsunami  melanda  Aceh yang kemudian diikuti dengan penandatanganan  MoU Helsinki 15 Agustus 2005.  Konflik yang terjadi di Aceh membawa  pengaruh  terhadap  upaya pelestarian, penyelamatan dan
pemeliharaan cagar budaya.
Gempa  bumi  dan  tsunami  yang terjadi  pada  26  Desember  2004  ternyata tidak  hanya  memakan  korban  manusia, tempat  tinggal,  lingkungan  atau  mata pencaharian  masyarakat,  akan  tetapi  juga telah  berakibat  pada  musnahnya  sebagian cagar  budaya  Aceh,  seperti    hilangnya beberapa buah masjid kuno, batu nisan-batu nisan,  naskah-naskah  kuno  dan  benda- benda budaya lainnya.
Belum ada catatan secara resmi dan lengkap  berapa  banyak  cagar  budaya  yang hilang  di  Aceh  semasa  tsunami.    Nurdin AR (2008), mantan Kepala Museum Negeri Aceh  mengatakan  bahwa  ketika  tsunami melanda    Aceh  banyak  naskah  kuno  yang musnah, baik yang tersimpan pada instansi pemerintah  maupun  yang  ada  pada masyarakat  .  Di  antara  naskah  yang musnah  ialah  yang  tersimpan  di  Pusat Dokumentasi  dan  Informasi  Aceh  (PDIA) sebanyak  100  naskah  lebih.  Sementara  itu naskah  milik  pribadi  masyarakat  yang hilang di sekitar Lampulo dan Gano Banda Aceh  masing-masing  lebih  60  naskah. Belum lagi cagar budaya lainnya baik  yang bersifat benda, bangunan dan struktur serta situs  di  tempat-tempat  lain,  ketika  tsunami banyak sekali yang hilang atau rusak.
Sebenarnya  persoalan  hilang  atau rusaknya  cagar  budaya  di  Aceh  bukan  saja terjadi  saat  tsunami  melanda  Aceh  tahun 2004, namun kejadian ini telah berlangsung sebelumnya, dan bahkan juga terjadi setelah tsunami  di  Aceh.  Berbagai  kepentingan berlaku  dalam  pemanfaatan  cagar  budaya di  Aceh,  sehinggga  terkesan  undang- undang  yang  ada  terabaikan.  Oleh  karena banyak  cagar  budaya  di  Aceh  mengalami kerusakan  bahkan  kehancuran,  maka diperlukan  langkah  langkah  penyelamatan dan  pelestarian.  Beberapa  strategi  yang dapat dilakukan untuk itu:
- Sosialisasi  Undang-Undang  No.11 tahun  2010  tentang  cagar  budaya secara intensif  bukan  hanya  kepada  instansi yang menangani masalah budaya, tetapi juga ke semua lapisan masyarakat.
- Mendesak  agar  segera  diusulkan
untuk membentuk Kanun Cagar Budaya di Aceh.
- Perlu  dilakukan  reinventarisasi jumlah cagar budaya yang ada di Aceh.
Hal  ini  misalnya  dapat  dilakukan  oleh Tim  Ahli  Cagar  Budaya  Daerah  yang sudah dibentuk.
- Mendesak membentuk sebuah badan atau dinas yang khusus menangani  masalah  cagar  budaya  di Aceh. - Menanamkan  nilai-nilai  sejarah kebudayaan bangsa pada setiap generasi melalui pendekatan-pendekatan cinta budaya bangsa, sehingga menimbulkan  kesadaran  sejarah  bagi setiap warga. - Guru terutama guru sejarah memegang  peranan  penting  dalam melestarikan  cagar  budaya  melalui pendidikan.  Oleh  karena  itu  perlu pemahaman dan pengembangan kurikulum sejarah di sekolah. - Memberi dukungan kepada kegiatan  penelitian  yang  dilakukan secara  ilmiah  dengan  metode  yang sistematis  untuk  memperoleh  database cagar  budaya  yang    berguna  bagi pelestariannya, sehingga bisa dimanfaatkan  untuk  ilmu  pengetahuan, pariwisata dan pengembangan kebudayaan.
- Meningkatkan  kerjasama  antar instansi terkait dalam  penanganan cagar budaya  di  Aceh,  sehingga  upaya pelestariannya    dapat  dilakukan  secara terarah dan sistematis. Kerjasama bukan saja  dengan  pihak  dalam  negeri,  tetapi juga  dengan  luar  negeri  termasuk kerjasama antar  universitas.  Pemerintah diharapkan  mempermudah  surat  izin penanganannya  terutama  untuk  Aceh yang  mempunyai  hak  otonomi  khusus dan memiliki undang-undang pemerintahan sendiri (UUPA). KESIMPULAN
Cagar budaya di Aceh yang tersebar di  banyak  daerah  merupakan  warisan budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Warisan  tersebut  bukan  saja  merupakan saksi  sejarah  sebagai  bukti  karya  budaya Aceh  di  masa  silam,  melainkan  juga merupakan  cerminan  kejayaan  masyarakat Aceh  pada  zamannya.  Namun  di  sisi  lain keadaan masa  kini  terdapat  cerminan  yang berlawanan,  dimana  banyak  cagar  budaya yang  ada  tidak  terpelihara  sebagaimana mestinya.  Oleh  karena  itu  perlu  ditempuh upaya-upaya pelestarian, penyelamatan dan pemeliharaan  yang  baik  secara  profesional dan sistematis.
Usaha inventarisasi cagar budaya di
Aceh telah lama dilakukan oleh
pemerintah,  namun  secara  terperinci  data tentang    jumlah  dan  jenis  cagar  budaya secara  lengkap  belum  ada,  termasuk  data kerugian  akibat  tsunami.  Diharapkan supaya  ada  keterpaduan  data  antara  Pihak Pusat Jakarta seperti Direktorat Sejarah dan Purbakala,  Pusat  Penelitian  Arkeologi Nasional,  Balai  Arkeologi  Medan  dengan Daerah  di  Aceh seperti  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata, Museum, Pihak Universitas,  Dinas  Pendidikan,    BPCG,
BPNB dan Instansi terkait lainnya.
Oleh  kerana  kurangnya  kesadaran sejarah  masyarakat  Aceh,  membuat  peran mereka  dalam  pelestarian  cagar  budaya sangat  sedikit.  Oleh  karena  itu  masyarakat pada  umumnya  harus  dilibatkan  dengan memberikan  pengarahan  akan  pentingnya menjaga  dan  melestarikan  cagar  budaya. Kurangnya  kerjasama  yang  baik  antar instansi    terkait  dalam  upaya  pengurusan cagar  budaya,  menyebabkan  banyak kesalahan  dalam  tanggung  jawab  dan malah  terjadi  kerusakan.  Oleh  karena    itu diharapkan  supaya  di  masa  depan  harus ditingkatkan  jalinan  kerjasama  yang  baik antar  instansi  dan  lembaga,  sehingga warisan tersebut dapat dilestarikan, diselamatkan  dan  dipelihara  dengan  baik, dengan  demikian  kebesaran  Aceh  masa silam dapat ditunjukkan melalui bukti cagar budaya yang masih ada.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, Agustus, 1(2), 2019, hal 16-23

## DAFTAR PUSTAKA
Ambary,  H.  M.  (1996).
Pelestarian
Kepurbakalaan  Islam  di  Aceh .  Makalah disampaikan  pada  Seminar  Nasional
Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam
Fakultas  Adab  IAIN  Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Asmar,  T.  (1979). Pemeliharaan  dan
Perlindungan  Benda-benda  Sejarah  dan Purbakala. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala. Ibrahim, H.  (2011). Pemanfaatan Warisan Arkeologi dalam Pembelajaran Sejarah  di  Perguruan  Tinggi  (Suatu refleksi terhadap kesadaran sejarah di Aceh).  Dalam  Agus  Mulyana  dan Wawan Darmawan, Prosiding Seminar
Nasional  Pendidikan  Sejarah:  tema Pendidikan  Sejarah  dalam  Membangun Masa Depan Bangsa .Bandung, UPI,2011. _____________. (2013). Selamatkan Peninggalan  Sejarah  Aceh,  dalam Majalah Aceh  tourism, Edisi  001  Sep- Des  2013.  Banda  Aceh:  CV.Aceh Multivision.
Moleong,  L.J.  (2007). Metodelogi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Nurdin,  A.  R.  (2008). Upaya  Museum  Aceh dalam  Penyelamatan  Naskah  Kuno,
Sejarah  dan  Budaya  Pasca  Konflik  dan Bencana Tsunami. Makalah disampaikan dalam Seminar Komunikasi dan Koordinasi Stakeholders Terhadap Cagar Budaya dan  Sejarah  18    Juli  2008  di  Banda
Aceh. Noor,  J.  (2013). Metode  Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sufi,  R.  (2008). PDIA  (Pusat  Dokumentasi dan  Informasi  Aceh)  Sebagai  Tempat
Penyimpanan  Sumber-sumber  Sejarah dan Budaya Aceh. Makalah disampaikan pada Seminar Komunikasi dan Koordinasi Stakeholders Terhadap Cagar Budaya
dan  Sejarah  Aceh  18    Juli  2008  di Banda Aceh.
Undang-undang Republik Indonesia  no.5 tahun 1992  Tentang  Benda  Cagar  Budaya  dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 10  Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no.5 tahun 1992. (1993). Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  11 tahun  2010  Tentang  Cagar  Budaya. (2011). Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.