## Peran Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK)

## Di Kabupaten Lebak
Erna Nuraena * ), Ade Hadiono ** )
*), **) Program Studi Ilmu Administrasi Negara - STIA Banten
Jalan Raya Serang Km. 1.5 Cikondang Pandeglang, 42211
Email: bah.ade67@gmail.com**)

## Abstract
This  research  is  intended  to  find  out  how  pamong  praja  police  unit's  role  in  dealing  with Commercial  Sex  Workers  in  accordance with  Regional Regulation  of  Lebak  District  No.  17  of 2006 on The Implementation of Order, Hygiene and Beauty (K3), and to know the obstacles or obstacles  faced  by  pamong  praja  police unit  officers  in  dealing  with  Commercial Sex  Workers (PSK) in Lebak Regency. The method used in this study is a qualitative method, with the number of  informants  as  many  as  12  people,  with  details  of  4  Satpol  PP,  1  Police  person,  3  People Community and 4 Commercial Sex Workers (PSK). From the results of this study can be concluded that Pamong Praja Police officers of Lebak Regency rarely conduct raids on a regular basis, tend to  be  helped  a  lot  by  lebak  resort  police.  Every  time there  will  be  an  operation  of  information always leaked, Satpol PP officers treat the PSK who are caught within the limits of fairness, advise the psk to leave their dirty work, and for the PSK who is caught repeatedly sent to the social home to be fostered by the relevant service. From social service data obtained information only about 35% of the students who have followed the coaching conscious and left the world at night, while the rest of the people who return to the work for various classic reasons, the main of which is economic  difficulty  and  want  to  quickly  earn  money.  Based  on  the  facts  in  the  field,  the mushrooming  of  new  psk  who  are  young  and  have  regular  customers  who  are  young  is  also certainly  a  concern  of  all  of  us  so  that  the  younger  generation  of  this  nation  is  not  morally damaged. Surely the role of Satpol PP as the vanguard in running the government number 17 year 2006 must remain firmly acted.

## Keywords : Role, SATPOL PP, PSK

## 1. Pendahuluan
Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat SATPOL PP, merupakan
organisasi  perangkat  daerah  yang  bertugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan
Peraturan  Daerah.  Organisasi  dan  tata  kerja Satuan  Polisi  Pamong  Praja  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. SATPOL PP dapat
berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi  Pamong  Praja  dipimpin  oleh  Kepala yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Gubernur  melalui  Sekretaris Daerah  dan  di  Daerah  Kabupaten/Kota, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dipimpin  oleh Kepala  yang  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
Pemerintah Daerah mengeluarkan
Peraturan Daerah (PERDA). Yang salah satu tujuan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  adalah menjamin  kepastian  hukum,  menciptakan serta  memelihara  ketertiban  dan  keamanan umum.  Dalam  pelaksanaannya  diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran  yang  menyangkut ketertiban Daerah.
Dalam
rangka
penegakkan  PERDA,  unsur  utama  sebagai pelaksana  di lapangan  diemban  oleh  Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  mengatur  bahwa SATPOL  PP  dibentuk  untuk  menegakkan Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  Peraturan
Kepala
Daerah, menyelenggarakan ketertiban  umum  dan  ketentraman  serta menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat.  Ketentuan  Pasal  256  ayat  71 Tentang  Pemerintah  Daerah  dimaksud mengamanatkan  Pengaturan  lebih  lanjut mengenai  SATPOL  PP  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
SATPOL PP sebagai Perangkat Daerah, mempunyai  peran  yang  sangat  strategis dalam  memperkuat  Otonomi  Daerah  dan pelayanan publik di Daerah. Untuk menjamin  terlaksananya  tugas  SATPOL  PP dalam  penegakan  Perda  dan  Perkada, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan
ketentraman  serta  perlindungan  masyarakat perlu  dilakukan  peningkatan,  baik  dari  sisi kelembagaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM).  Selain  itu  keberadaan  SATPOL  PP dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  diharapkan  dapat  membantu adanya kapasitas  hukum  dan  memperlancar  proses pembangunan di daerah. Peraturan
Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2018  dalam Pasal  5  mempunyai  tugas  Menegakkan Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  Peraturan
Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan  Ketertiban  umum  dan Ketentraman, dan Menyelenggarakan
Pelindungan masyarakat.
Bertitik  tolak  pada  Peran  SATPOL  PP sebagai  pembantu  Kepala  Daerah  dalam menegakkan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban  masyarakat  di  Kabupaten  Lebak, maka SATPOL PP mempunyai peran sebagai salah satu pelaksana Peraturan Daerah yang mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah.
Pelaksanaan dari penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Lebak  adalah penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL), penertiban  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK), penertiban  demo,  penertiban  gelandangan dan pengemis, pengawalan pejabat wilayah, penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membolos  pada  saat  jam  kerja,  penertiban izin kegiatan dan penertiban izin mendirikan bangunan.  Selain  itu  Satuan  Polisi  Pamong
Praja juga mempunyai peran dalam menertibkan  para  warga  masyarakat  yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah di Kabupaten Lebak.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  17  Tahun  2006 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan
Ketertiban  (K3)  pasal  40  Dalam  rangka mewujudkan  Daerah  yang  bersih  dari  tuna wisma,  tuna  sosial  dan  tuna  susila,  setiap Orang,
Badan Hukum
dan/atau
Perkumpulan,  dilarang  dalam  huruf  (f) melakukan perbuatan asusila, (g)
menyediakan,  menghimpun  wanita  tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila ;  (h)  menjajakan  cinta  atau  tingkah  lakunya yang  patut  diduga  akan  berbuat  asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat  umum  lainya  serta  tempat-tempat yang  dicurigai  akan  digunakan  sebagai tempat  melakukan  perbuatan  asusila  ;  (i) menarik  keuntungan  dari  perbuatan  asusila sebagai  mata  pencaharian;  (j)  menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.
Wanita Pekerja Seks Komersial memang sangat  dibenci  oleh  Masyarakat  karena dianggap  sebagai  sampah  masyarakat  yang harus  dimusnahkan.  Label  hina  ataupun simbol  kotor  yang  sudah  terlanjur  melekat pada  Wanita  Pekerja  Seks  Komersial  tentu menjadi  sesuatu  yang  mengganggu  bagi pribadai  Pekerja  Seks  Komersial  tersebut, sehingga tidak jarang wanita yang berprofesi
sebagai  seorang  Pekerja  Seks  Komersial berusaha menyembunyikan identitas pribadinya.
Satu hal yang menjadi persoalan adalah kehawatiran masyarakat sekitar akan keberadaan Pekerja Seks Komersial dan para pengunjungnya  adalah  dampak  negative yang akan mempengaruhi perilaku. Masalah moralitas,  etika,  agama  dan  dosa  menjadi sesuatu  hal  yang  tidak  terlalu  penting  lagi untuk  mereka.  Karena  moral,  etika,  agama tidak mampu membuat  mereka bisa makan.
Kabupaten  Lebak    kini    mengupayakan penertiban  PSK  yang  merupakan  salah  satu penyakit masyarakat tentu sangat diharapkan peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai pemelihara  ketertiban  Umum.  Satuan  Polisi Pamong Praja diharapkan bisa mencegah dan menaggulangi  tumbuh  dan  berkembangnya penyakit  masyarakat  termasuk  pelacuran yang  sampai  saat  ini  keberadaan  PSK  di Kabupaten  Lebak  masih  tetap  ada  dan bahkan meningkat.
Dalam  penertiban  PSK,  SATPOL  PP dibantu oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini kepolisian Resort Lebak, dalam menangani  apabila  para  PSK  terlibat  dalam
kasus kejahatan
seperti korban
penganiayaan, dan terlibat dalam pemakaian narkotika,.
Menurut  data  yang  didapat  ada  203 orang  yang  terjaring  razia  dari  pada  tahun 2019  dimana  35%    pekerja  seks  komersial (PSK) di Kabupaten Lebak dijalani oleh anak
di bawah  usia 18 tahun. Tabel di bawah ini merupakan  data  jumlah  PSK  yang  terjaring dalam  operasi  yang  bekerjasama  dengan pihak Kepolisian Polres Lebak.
Tabel : Jumlah PSK yang terjaring Razia Tahun 2018 - 2019 No Bulan 2018 2019 1 Januari 10 20 2 Februari 5 10 3 Maret 20 15 4 April 9 27 5 Mei 11 10 6 Juni 10 35 7 Juli 10 10 8 Agustus 13 14 9 September 20 15 10 Oktober 25 20 11 November 25 11 12 Desember 27 16 Jumlah 185 203 Sumber : Polres Lebak, Januari 2020
Jumlah  tersebut  merupakan  hasil  operasi  / razia diberbagai lokasi yaitu Hotel Karisma,
Wijaya, Terminal Lama Kota
Rangkasbitung,  serta  dilokasi  wisata  pantai
Sawarna  Kecamatan  Bayah.  Sementara berdasarkan rentang usia dari para PSK yang terjaring  razia,  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel : Rata-Rata Usia PSK yang terjaring razia
No Usia (th)  Jumlah   Persen (%)
1 16-20 71 35% 2 21-25 45 22,16% 3 26-30 35 17,24% 4 31-35 30 14,77% 5 36- 22 10.83% Jumlah 203 100%
Sumber : Polres Lebak, Januari 2020
Dari hasil penelusuran di lapangan, PSK yang terjaring Razia oleh petugas  gabungan selanjutnya  dibawa  ke  kantor  SATPOL  PP untuk  didata  dan  diperiksa.  Bagi  yang pertama  kali  tertangkap    mereka  diminta membut  surat  pernyataan  agar  tidak  akan mengulangi lagi perbuatan tersebut selanjutnya  merek  dipulangkan  pada  pihak keluarganya,  sementara  bagi  mereka  yang pernah  tertangkap  sebelumnya  diserahkan pada panti sosial untuk diberi pembinaan dan pelatihan  keterampilan  agar  nantinya  PSK tersebut  bisa  membuka  usaha  dari  pelatihan keterampilan  yang  diberikan  oleh  Dinas Sosial.
Dari  hasil  observasi  lapangan  dan wawancara  dengan  beberapa  pelaku/PSK sementara penulis di sekitaran terminal lama Rangkasbitung, di dapat data sebagai berikut :
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)

## Table : Hasil Wawancara dan Observasi pada PSK
( * Bukan Nama Sebenarnya) No.  NAMA PSK * USIA  PENDIDIKAN PENGALAMAN 1 BUNGA 16 SMP Baru satu tahun, sudah 2x terjaring razia 2 MAWAR 20 SMA Sudah 2 tahun lebih menjalani pekerjaan sebagai PSK, baru sekali terjaring razia 3 MELATI 27 SD Sudah 4 tahun menjalani pekerjaan sebagai PSK, sering tertangkap razia. Pernah dimasukan ke panti sosial, diberikan kursus menjahit, dan kini kembali menjadi PSK karena orderan jahit sepi, dan masyarakat tetap menganggap sebagai PSK Berdasarkan penelusuran dan permasalahan peneliti terungkap
permasalahan  mereka  menjalani  hidup sebagai  Pekerja  Seks  Komersial  sebagai berikut :
1. ekonomi : karena pendidikan yang terbatas serta  perilaku  mereka  melihat  prostitusi sebagai  salah  satu  pekerjaan  sekaligus profesi  yang  sangat  menjanjikan  untuk memperoleh  uang  yang  banyak  dan mereka dari keluarga yang kurang mampu sehingga mereka melakukan pekerjaan itu demi kelangsungan hidup mereka;
2. gaya hidup : ada kesenangan tersendiri dari profesi yang mereka jalani dan ada tujuan yang  harus  tercapai  yaitu  untuk  merubah hidupnya  jauh  lebih  baik  dan  layak,  dan mereka  bias  membeli  apa  saja  yang mereka inginkan;
3. bimbingan orang tua : ada yang salah pada mereka  dan  selain  itu,  anak  yang  kurang atau  tidak  memperoleh  kasih  sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuain  diri  serta  pengawasan  dari orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuh  akan mudah  terseret  dalam  arus  pergaulan masyarakat;
4. lingkungan :  lingkungan  sekitar  yang membuat  kalangan  di  bawah  umur  atau remaja  ingin  melakukan  dan  bergaya seperti  mereka.  Lingkungannya  yang
kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.
Perkembangan  portitusi  yang  sangat cepat,  mengingat  uang yang  mereka dapatkan  cukup  menggiurkan  dalam  setiap kali  layanan  serta  tanpa  tenaga  yang  berat. Sementara  dari  sisi  peran  penyalur  yang terlibat  sangat  penting  dengan  mengiming- imingi uang dengan sekali kencan Rp.500.000,-  sampai  Rp.800,000,-  dengan durasi waktu selama 60 menit (1 jam).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Melati (bukan  nama  sebenarnya)  kebanyakan  dari mereka (para PSK) telah memiliki pelanggan tetap  dari  berbagai  usia,  mulai  dari  usia  15 sampai  65  tahun.  Melati  sendiri,  terjun  ke dunia  hitam  ini  setelah  tergiur  oleh  cerita temannya  beberapa  tahun  yang  silam. Sempat  berhenti  dan  mencoba  membuka usaha jahit pakaian, namun karena lingkungan  masyarakat  dimana  dia  tinggal sudah  mengecap  jelek  dan  usaha  yang dirintispun tidak kunjung berkembang maka
dengan alasan untuk menghidupi keluarganya akhirnya dia kembali ke profesi sebelumnya.
Sementara  menurut  Mawar,  peran penyalurpun  ikut  bertanggung  jawab  dalam masuknya  dia  ke  dunia  prostitusi  ini.
Sehingga menurutnya, remaja yang imannya lemah  bisa  dengan  mudah  terbujuk  untuk ikut ke dalam pekerjaan tersebut.
Melihat  perkembangan  wanita  pekerja prostitusi  tersebut,  maka  peran  dan  tugas SATPOL PP  Kabupaten  Lebak  sangat berat dalam  menjalankan  tugasnya.  Mengingat wilayah  Kabupaten  Lebak  yang  sangat  luas sementara jumlah petugas kurang memadai.
Berdasarkan  Observasi  lapangan  serta wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Umum SATPOL PP yang menyatakan. Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Lebak  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masih terkendala  dalam  sarana  prasarana  di antaranya  mobil  patroli  sudah  terlalu  tua, mobil  damkar  yang  hanya  ada  5  unit dianggap kurang mencukupi dengan luasnya Kabupaten Lebak yang, gedung yang sempit.
Kurangnya  personil  satuan  polisi  pamong praja  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  60  Tahun 2012  Tentang  peraturan  Jumlah  Personil satuan polisi pamong praja dimana serendah- rendahnya 150 orang dan setinggi-tingginya 250  personil  sedangkan  yang  ada  pada  saat ini  petugas  SATPOL  PP  Kabupaten  Lebak berjumlah  150  personil    dengan  status
Pegawai  Negeri  Sipil  61  dan  non  Pegawai Negeri  Sipil  60  orang,  dari  jumlah  petugas yang  ada  disebarkan    untuk  penjagaan  di gedung  Sekretariat  Daerah  perregu  dan sisanya  berada  di  kantor  yang  dianggap kurang  dan  belum  sesuai  dengan  tuntutan kebutuhan masyarakat.
Harapannya  petugas  SATPOL  PP Kabupaten  Lebak  dapat  menangani  para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan benar, lalu mengarahan kepada pihak/ Dinas terkait untuk dilakukan pembinaan, pendidikan dan keterampilan  pada  para  Pekerja  Seks Komersial  (PSK)  sehingga  diharapkan  para Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak kembali menjalankan  kehidupan  kelamnya  dan menjalankan kehidupan bermasyarakat seperti  lainnya  dan  ini  harus  didukung  pula oleh masyarakat setempat.

## Tinjauan Pustaka

## 1.  Pengertian Peran
Peran  dapat  diartikan  sebagai  perilaku yang  diatur  dan  diharapkan  dari  seseorang dalam  posisi  tertentu.  Pemimpin  di  dalam organisasi  mempunyai  peranan,  setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana  penanggung  peran  berperilaku. Menurut  Maurince  Duverger,  (2010:102) bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan prikalu yang dihadapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap  pemegang  status,  singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status “ .
Peran  ( role )  dipilih  secara  baik  karena dia  menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah pelaku  di  dalam  masyarakat  dimana  dia hidup,  juga  dia  adalah  seorang  aktor  yang harus  memainkan  beberapa  peran  seperti aktor-aktor professional.
Sedangkan menurut
Abdulsyani,
(2012:94)  “peranan  adalah  suatu  perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan  hak  dan  kewajiban  sesuai dengan  status yang  dimilikinya,  dan seseorang  dapat  dikatakan  berperan  jika  ia telah  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  status  sosialnya  dalam masyarakat ”.
Menurut  Levison  dalam  Herabudin,
(2015:142)  dalam  bukunya  pengantar  ilmu sosiologi, peranan mencakup tiga hal sebagai berikut:
1. Norma-norma yang berhubungan dengan posisi  atau  tempat  seseorang  dalam masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang  membimbing  seseorang  dalam kehidupan masyarakat.
2. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh  individu  dalam  masyarakat  sebagai organisasi.
3. Prilaku  individu  yang  penting  bagi struktur sosial masyarakat.
Menurut Miftah Thoha (2012:10)
peranan adalah:
“suatu  rangkaian  prilaku  yang  teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu aktor yang  mudah  dikenal  kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi  bagaimana  peranan harus  dijalankan.  Peranan  timbul
karena seseorang memahami bahwa ia bekerja  tidak  sendirian.  Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan  beraneka  macam,  dan  masing- masing  akan  mempunyai  lingkungan yang  berlainan.  Tetapi  peranan  yang arus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan” .
Menurut  Soekanto  Soerjono,  (2016  : 212)  peranan  yang  melekat  pada  diri seseorang  harus  dibedakan  dengan  posisi dalam  pergaulan  kemasyarakatan.  Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai  suatu  proses.  Jadi  seseorang menduduki  suatu  proses  dalam  masyarakat serta  masyarakat  serta  menjalankan  suatu peranan.  Suatu  peranan  mencangkup  paling sedikit tiga hal, yaitu:
1. Peranan  adalah  meliputi  norma-norma yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau tempat  seseorang  dalam  masyarakat. Peranan  dalam  arti  ini  merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
a. Cara ( usage) , lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya  tak  akan  mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar  celaan  dari  individu  yang dihubunginya.
b. Kebiasaan ( folkways ), sebagai
perbuatan  yang  berulang-ulang  dalam bentuk  yang  sama  merupakan  bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
c. Tata  kelakuan  ( mores ),  merupakan cerminan  sifat-sifat  yang  hidup  dari kelompok  manusia  yang  dilaksanakan sebagai  alat  pengawas,  secara  sadar maupun  tidak  sadar,  oleh  masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
d. Adat istiadat ( custom ), merupakan tata kelakuan  yang  kekal  serta  kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatnya menjadi custom atau adat istiadat.
2. Peranan  adalah  suatu  konsep  perihal  apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai prilaku  individu  yang  terpenting  bagi struktur sosial.
Berdasarkan  pengertian  peran  dan peranan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa peran  adalah  suatu  tindakan  atau  aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain  untuk  dilakukan  oleh  seseorang  sesuai dengan  status  yang  mereka  miliki  sehingga peran  atau  peranan  tersebut  dapat  dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

## 2.  Satuan Polisi Pamong Praja
Istilah  Pamong  praja  berasal  dari  dua kata  yaitu  “pamong”  dan  “praja”.  Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik.  Sedangkan  praja  memiliki  arti kota,  negeri  atau  kerajaan.  Sehingga  secara harfiah Pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol,  karena tugas-tugasnya  membantu
Keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu
Pada  hakekatnya,  seorang  anggota Satuan  Polisi  Pamong  Praja  adalah  seorang
polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus  dikatakan  sebagai  bagian  dari  aparat penegak  hukum  ( law  enforcer )  Dikatakan demikian,  karena  SATPOL  PP  dibentuk untuk  membantu  kepala  daerah  dalam menegakkan peraturan daerah.
a. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak
Nomor  17  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan Dan Keindahan. (K3)
Ketentuan  Umum  Pasal  1  Nomor  18 yaitu tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan  sosial  termasuk  diantaranya gelandangan,  pengemis,  pengamen  dan wanita  tuna  susila  /  pekerja  seks  komersial (PSK).

## Pasal 40
Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan,  dilarang  dalam  huruf  (f) melakukan perbuatan asusila,
(g)
menyediakan,  menghimpun  wanita  tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila ;  (h)  menjajakan  cinta  atau  tingkah  lakunya yang  patut  diduga  akan  berbuat  asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat  umum  lainya  serta  tempat-tempat yang  dicurigai  akan  digunakan  sebagai tempat  melakukan  perbuatan  asusila  ;  (i) menarik  keuntungan  dari  perbuatan  asusila sebagai mata pencaharian ; (j) menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.
Ketentuan Pidana / Sanksi Administrasi Pasal  49  ayat  (1)  0setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  pasal  6,  pasal  7,  pasal 14 ayat (2), pasal 22, pasal 23 ayat (1), pasal 25 ayat (3), pasal 26, pasal 30, pasal 31, pasal 36,  pasal  37,  pasal  38,  pasal  39,  pasal  40, serta pasal 41 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagai berikut:
b. Peraturan  Bupati  Lebak  Nomor  37 Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak.

## Kewenangan pasal 2
1. SATPOL  PP  menyelenggarakan  urusan pemerintah  bidang  ketentraman  dan ketertiban  umum  serta  perlindungan masyarakat
2. Kewenangan satuan dalam menyelenggarakan urusan bidang ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta perlindungan  masyarakat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  sub urusan :
a. Ketentraman dan ketertiban umum;
b. Bencana dan
c. Kebakaran.
Kedudukan pasal 6
1. SATPOL PP merupakan unsur pendukung tugas  bupati  dalam  memelihara  dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban  umum,  menegakan  peraturan
daerah dan peraturan bupati, perlindungan masyarakat,  serta  pelaksanaan  pemadam kebakaran.
2. SATPOL  PP  dipimpin  oleh  seorang kepala  satuan  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris daerah.
Tugas Pokok SATPOL PP pasal 7
SATPOL  PP  mempunyai  tugas  pokok merumuskan,  menyelenggarakan,  membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  pada  urusan ketentuan,  ketertiban  umum,  menegakkan peraturan  Bupati  dan  peraturan  Kepala Daerah, pemadam kebakaran dan
perlindungan masyarakat Fungsi pasal 8 a. Penyusun  program  dan  pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan
bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,  perlindungan  masyarakat, serta pelaksanaan pemadam kebakaran;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan
peraturan daerah dan peraturan Bupati;
No urut Pelanggaran terhadap kewajiban, keharusan dan larangan Setinggi-tingginya besaran biaya penegakan hukum 54 Melakukan perbuatan asusila Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 55 Menyediakan,  menghimpun  wanita  tuna  susila untuk  dipanggil,  memberi  kesempatan  kepada khalayak umum untuk berbuat asusila. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 56 Menjajakan  cinta  atau  tingkah  lakunya  yang patut  di  duga  akan  berbuat  asusila  dengan berada  dijalan,  jalur  hijau,  taman  dan  tempat umum  lainnya  serta  tempat-tempat  yang dicurigai  akan  digunakan  sebagai  tempat melakukan asusila Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 57 Menarik  keuntungan  dari  perbuatan  asusila seorang  atau  banyak  orang  sebagai  mata pencaharian. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 58 Menyediakan  rumah  tempat    untuk  berbuat asusila Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)
c. Pelaksanaan  kebijakan    penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan  Daerah  dan  peraturan  Bupati serta  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan  ketentraman  masyarakat  dengan kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar memadai dan mentaati peraturan Bupati;
g. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Pasal 21
Bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dalam menyelenggarakan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  20, mempunyai  uraian  tugas  dalam  huruf  (o) merumuskan  dan  melaksanakan  operasi penertiban gelandagan, pengemis dan pekerja  seks  komersial  atau  wanita  tuna susila:
pasal 23
Seksi operasi dan pengendalian dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai  uraian  tugas  sebagai  berikut dalam huruf (l) melakukan oprasi penertiban gelandangan,  pengemis  dan  pekerja  seks komersial

## 3.  Peran Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL PP)
Peran adalah seperangkat pola dari suatu perilaku dan tindakan yang diharapkan sesuai dengan  posisi  dan  statusnya  (Sabrin  dan Allen  dalam  Thoha  (2010:263).Terkait dengan  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas SATPOL PP  dalam  membantu  Kepala  Daerah  untuk
menciptakan  suatu  kondisi  Daerah  yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan  roda  Pemerintah  dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan  kegiatannya  dengan  aman.  Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga di tuntut untuk menegakan Kebijakan
Pemerintah  Daerah  lainya  yaitu  Peraturan Kepala Daerah.
Untuk  mengoptimalkan  Peran  Satuan Polisi  Pamong  Praja  perlu  dibangun Kelembagaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja yang  mampu  mendukung  terwujudnya kondisi  Daerah  yang  tentram,  tertib,  dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi
Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan
jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi,  serta  resiko  keselamatan  Satuan Polisi  Pamong  Praja.  Dasar  hukum  tentang tugas  dan  tanggung  jawab  Satuan  Polisi Pamong  Praja  adalah  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Pasal  1  angka  1  dinyatakan  bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya  disingkat  SATPOL  PP,  adalah perangkat  daerah  yang  dibentuk  untuk menegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan
ketertiban  umum  dan  ketentraman  serta
menyelenggarakan
perlindungan
masyarakat.  Selanjutnya  disebutkan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2018 Pasal 2 Sebagai berikut:
1. Untuk  menegakan  Perda  dan  Perkada, menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman serta perlindungan
masyarakat  di  setiap  Provinsi  dan Kabupaten/Kota di bentuk SATPOL PP.
2. Pembentukan  SATPOL  PP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai  dengan    peraturan  perundang- undang
Sesuai  pasal  5  SATPOL  PP  mempunyai tugas sebagai berikut :
a.  Menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman ; dan b.  Menyelenggarakan perlindungan masyarakat Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya SATPOL
PP diberikan
kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut 1. melalukan penindakan dan penertiban no yustisial  terhadap  warga  masyarakat. Aparatur,  atau  badan  hukum  yang melalukan  peklanggaran  atar  Perda  dana tau Perkada.;
2. menindak  masyarakat,  aparatur,  atau badan hokum yang menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. melalukan tindakan penyelidikan
terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan  hum  yang  diduga  melakuan Pelanggaran atau Perda dana tau Perkada dan ;
4. melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hokum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau Perkada SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan  Perda  dan  menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat. Pemerintah  Kabupaten  Lebak  sendiri  telah membentuk SATPOL PP yang dinaungi oleh Dinas  Ketertiban  Kabupaten  Lebak  guna memenuhi kepentingan penegakkan peraturan  daerah  dan  peneyelenggaraan umum.
Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran dalam  melaksanakan  tugas  menegakkan
peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat,  aparat  serta  badan  hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat, maka SATPOL PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur SATPOL  PP.  Maksud  SOP  SATPOL  PP sebagai  pedoman  bagi  SATPOL  PP  dalam melaksanakan  tugas  untuk  meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman  masyarakat.  SOP  SATPOL  PP bertugas  untuk  mewujudkan  keseragaman pelaksanaan  tugas  Polisi  Pamong  Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala  daerah  dan  keputusan  kepala  daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Apabila  dihubungkan  dengan  Satuan Polisi  Pamong  Praja,  peranan  tidak  berarti sebagai  hak  dan  kewajiban  individu,
melainkan merupakan tugas dan wewenang.
Tugas  di  sini  sebagai  suatu  hal  yang  harus dilaksanakan  namun  dalam  hal  pengertian peranan  dibatasi  pada  wewenang.  Peran Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Lebak    adalah  tugas  dan  wewenang  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dan  peraturan  pemerintah  lainnya.  Dalam pelaksanaan  penegakan  peraturan  daerah tentang ketertiban umum ketentraman
masyarakat,  kebersihan  dan  keindahan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  bekerjasama dengan  instansi  terkait  lainnya  bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

## 4.  Pengertian PSK
Pekerja  seks  komersial  (PSK)  dan  atau lebih  dikenal  dengan  sebutan  tuna  susila adalah seorang wanita dan seorang pria (laki- laki)  dan  atau  yang  melakukan  hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan  yang  sah  dengan  mendapatkan imbalan  jasa  finansial  maupun  materil  bagi dirinya  sendiri  maupun  pihak  lain  dan perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan norma, social, agama (termasuk di dalamnya wanita tuna susila, mucikari, dan waria tuna susila).  Pekerja  seks  komersial  juga  adalah para  pekerja  yang  bertugas  melayani aktivitas  seksual  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  upah  atau  imbalan  dari  telah memakai jasa mereka tersebut (Koentjoro,2004:26).
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah “Pelacur” berasal dari kata “Lacur”  yang  berarti  malang,  celaka,  sial, dan  buruk  laku.  Kemudian  kata  “pelacur”, berarti perempuan yang melacur atau wanita tuna  susila.  Kata  “melacur”  memiliki  arti berbuat lacur atau menjual diri (sebagai tuna susila atau pelacur).
Menurut  Kartono  (2011:216)  Pekerja seks komersial
“merupakan  peristiwa  penjualan  diri dengan  jalan  memperjual  belikan badan,  kehormatan  dan  kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan  nafsu-nafsu  seks  dengan imbalan  pembayaran.  Kartono  juga menyebutkan  bahwa  pekerja  seks komersial  ialah  perbuatan  perempuan ataupun  laki-laki  yang  menyerahkan badannya  untuk  berbuat  cabul  secara seksual yang mendapatkan upah”
Pelacur  atau  prostitusi  adalah  penjual jasa seksual. Seperti oral seks atau hubungan seks  untuk  uang.  Seseorang  yang  menjual jasa  seksual  disebut  pelacur,  yakni  sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK) (Sedyaningsih,2010:7)
Demikian  beberapa  pendapat  mengenai definisi pekerja seks komersial dalam dunia pelacuran, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian pekerja seks komersial adalah wanita yang secara sengaja menyerahkan tubuh kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi secara bebas dan dilakukan di luar pernikahan yang sah.
Tuna  susila  adalah  setiap  orang  baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya  untuk  dapat  diajak  atau  mengajak melakukan perbuatan sengama / persetubuhan,  cabul  atau  mesum  dengan orang  lain  yang  bukan  suami  atau  istrinya baik  dengan  memberi  atau  menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu  imbalan  (Perda  nomor  17  tahun  2006 tentang penyelenggaraan ketertiban,
kebersihan,  dan  keindahan  di  Kabupaten Lebak)
Ciri  Pekerja  Seks  Komersial,  pada umumnya mereka beroperasi secara terbuka maupun  secara  sembunyi-sembunyi,  baik secara  individual  maupun  tergabung  dalam suatu  sindikat  yang  berdagang seks.
Banyaknya  langganan  yang  dilayani  oleh para pekerja seks komersial ialah 5-50 orang, dalam  jangka  waktu  12-24  jam.  Bahkan, diwaktu-waktu  tertentu,  mereka  mampu melayani  6-120    langganan  dalam  waktu yang  sama.  Pekerja  seks  komersial  dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu :
1. Pekerja  seks  komersial  yang  melakukan profesinya  dengan  sadar  dan  sukarela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu.
2. Pekerja  seks  komersial  yang  melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan dipaksa oleh germo-germo.
Menurut Kartono (2011: 239), ciri-ciri dari  pekerja  seks  komersial  adalah  sebagai berikut:
1. Wanita;  lawan  pelacur  adalah  gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
2. Cantik,  ayu,  rupawan,  manis,  atraktif menarik,  baik  wajah  maupun  tubuhnya. bisa merangsang selera seks kaum pria.
3. Masih  muda-muda;  75%  dari  jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun,  yang  terbanyak  ialah  usia  antara 17-25 tahun.
4. Pakaian  sangat  menyolok;  beraneka warna,  sering  aneh-aneh  atau  eksentrik untuk  menarik  perhatian  kaum  pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan  lahiriahnya,  yaitu:  wajah, rambut,  pakaian,  alat-alat  kosmetik  dan parfum yang merangsang.
5. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistis,  cepat,  tidak  hadir  secara psikis,  tanpa  emosi  atau  afeksi,  tidak pernah  bisa  mencapai  orgasme  sangat provokatif dalam ber- coitus dan biasanya dilakukan secara kasar.
6. Bersifat  sangat  mobil,  kerap  berpindah dari  tempat  atau  kota  yang  satu  ke  kota yang lainnya. Biasanya, mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga  berasal  dari  tempat  atau  kota  lain, bukan kotanya sendiri, agar tidak dikenal orang banyak.
7. Pelacur-pelacur  profesional  dari  kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari  strata  ekonomi  dan  strata  sosial rendah.  Mereka  pada  umumnya  tidak mempunyai  keterampilan  atau  skill khusus,  dan  kurang  pendidikannya. Modalnya ialah kecantikan dan kemudaannya.
8. 60%-80%  dari  jumlah  pelacur  ini memiliki  intelektualitas  yang  normal. Kurang  dari  5%  adalah  mereka  yang lemah ingatan. Selebihnya adalah mereka yang  ada  pada  garis  batas,  yang  tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang  wanita  menjadi  pekerja  seks komersial  (PSK),  antara  lain  :  kemiskinan, kebodohan,  lapangan  kerja  yang  terbatas (Rahayu, 2012)
Sementara  menurut  Sarwono  (2011).
Faktor lain yang menyebabkan perilaku seks bebas antara lain:
1. Pergaulan;  merupakan  salah  satu  faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku  kita.  Maka  jika  seseorang mempunyai  lingkungan  pergaulan  dari kalangan teman-teman yang suka melakukan seks bebas, maka dia juga bias terpengaruh dan akhirnya ikut melakukan seks bebas.
2. Pengaruh  materi  pornografi  (film,  video, internet  dan  sebagainya);  jika  seseorang berulang kali mengakses materi pornografi,  maka  ini  bias  mendorong terjadinya prilaku seks bebas.
3. Pengaruh  obat  atau  narkoba  dan  alcohol; seseorang  yang  bebas  dari  pengaruh narkoba  dan  alkohol  bias  berfikir  jernih dan  ini  mencegah  dia  melakukan  prilaku berisiko. Dalam keadaan dipengaruhi oleh narkoba  dan  alkohol,  maka  pemikiran jernih bias menurun dan bisa mendorong terjadinya perilaku seks bebas.
4. Kualitas hubungan suami-istri ( bagi yang sudah menikah); masalah dalam hubungan  suami-istri,  mendorong  yang bersangkutan  melakukan  hubungan  seks bebas.

## 2.Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  mengelola dan  menggambarkan  data  serta  informasi berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  untuk kemudian dianalisis lebih lanjut, metode ini tidak  terbatas  sampai  pada  pengumpulan data,  tetapi    meliputi  juga  analisis.
Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan  kalimat yang  lebih  bermakna  dan  mudah  dipahami.
Hidayat  (2010),  mengemukakan  bahwa penelitian  deskriptif  merupakan  metode
penelitian yang digunakan untuk menentukan  pengetahuan  yang  seluas- luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.
Menurut  Punaji  Setyosari  (2010),  ia menjelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif adalah  “penelitian  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  atau  mendeskripsikan  suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable- variabel  yang  bias  dijelaskan  baik  dengan angka-angka maupun kalimat”
Berdasarkan  pendapat    di  atas,  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  type penelitian  deskriptif  adalah  type  penelitian untuk menggambarkan tentang suatu keadaan  secara  obyektif  terhadap  situasi dalam hal ini yaitu karakteristik dalam suatu deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis.  Penelitian  ini  diajukan  untuk mempelajari  kasus  atau  fenomena  yang terjadi  di  satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Lebak.

## 3. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan para  informan,  penelitian  tentang  Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani  Pekerja  Seks  Komersial  di Kabupaten  Lebak  dapat  dideskripsikan sebagai berikut :

## 1.  Norma
Perlakuan  petugas  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Lebak  sudah  cukup  baik dalam  memperlakukan  para  PSK  yang
tertangkap dalam razia, mereka diperlakukan sebagaimana mestinya memperlakukan  manusia  mereka  didata, dinasehati  dan  tidak  diberikan  sanksi yang berat namun ternyata ada PSK yang berulangkali  tertangkap  oleh  petugas walaupun  sudah  dinasehati,  dan  dibina oleh dinas terkait.

## 2.  Konsep
Tidak  adanya  program  khusus  untuk penanganan  PSK  itu  sendiri,  dalam penertiban  PSK  pihak  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Lebak  saling berkoordinasi  dengan  pihak  kepolisian Polres  Lebak  dan  TNI,  terkait  langkah- langkah  yang  dilakukan  oleh  petugas Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Lebak dengan cara penyelidikan terlebih dahulu  baru  diadakan  operasi  atau Penertiban  dimana  saja  titik  rawannya dan  masih  terkendala  masih  banyaknya oknum  yang  membocorkan  informasi terkait  akan  dilakukannya  operasi  yang akan dilakukan oleh petugas.

## 3.  Prilaku
Sikap para petugas Satuan Polisi Pamong Praja  Dalam  hal  ini  sudah  cukup  baik dalam  menjalankan  tugasnya  karena didukung  oleh  masyarakat  setempat walaupun  tidak  menutup  kemungkinan ada    masyarakat  yang  menutup-nutupi tentang  adanya  Pekerja  Seks  Komersial dikarenakan adanya hubungan
kekeluargaan sehingga mereka cenderung melindungi para Pekerja Seks Komersial (PSK) walaupun itu sebenarnya salah.
Sementara  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  para  PSK,  dapat  dideskripsikan sebagai berikut:
1.  Menurut  Bunga,  banyak  diantara  rekan seprofesinya  itu  tidak  diketahui  oleh keluarganya,  mereka  berusaha  agar keluarga (terutama ibunya) tidak
mengetahui  bahwa  anaknya  menjadi seorang  PSK,  berusaha  menghindar
ketika  ada  razia.  Awal  terjun  ke  dunia hitam  ini,  ketika  ingin  memiliki  HP  dan bisa  bergaya  seperti  rekan  yang  lain, sementara penghasilan kedua orangtuanya tidak memungkinkan memberikan kecukupan keuangan. Merasa  bisa  mendapatkan  uang  yang begitu  mudah,  membuat  Bunga  tetap menggeluti pekerjaan ini sampai sekarang.
2.  Sementara  Mawar,  berawal  ketika  dia dijual  oleh  orang  tuanya  yang  terlilit hutang  pada  seorang  rentenir.  Awalnya dia  sempat  menolak  namun  seiring dengan  berjalannya  waktu  sehingga terbiasa  dengan  pekerjaan  ini,  sempat mencari  pekerjaan  yang  lebih  baik, namun  tidak  ada  yang  mau  menerima dengan  alasan  hanya  lulusan  sekolah dasar  dan  mantan  PSK,  sehingga  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akhirnya kembali lagi ke pekerjaan saat ini.
3.  Sementara Melati telah menekuni pekerjaan  ini  selama  4  tahun,  pernah beberapa  kali  terjaring  razia,  dan mengkuti kursus menjahit. Namun usaha yang dirintisnya tidak ada kemajuan, serta masyarakat sekitar yang masih memandang  sebagai  PSK.  Menjadi  PSK cukup dengan bersolek dan mempercantik diri, sehingga para pelanggan dengan sendirinya akan mendekatinya.  Mengingat  pekerjaan  ini lebih  cepat  mendapatkan  uang,  maka Melati  kembali  menekuni  pekerjaan  ini sampai sekarang.
Menjadi  seorang  PSK,  bukanlah  keinginan siapapun  bagi  seorang  perempuan.  Namun ada faktor lain terutama ekonomi, gaya hidup dan  pergaulan  yang  salah  yang  menjadi faktor  seseorang  terjerumus  dalam  dunia kelam  ini.  Faktor  keimanan  ternyata  seolah tidak  berlaku  buat  mereka.  Yang  mereka pikirkan  adalah  bisa  bertahan  hidup  dan kesenangan sesaat.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan  di  atas,  tentang  Peran  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa  peran  SATPOL  PP  sebagai penegak Peraturan Daerah atau Peraturan
Bupati  kurang  tegas  dalam  memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang tertulis.
Mereka  masih  mengedepankan  rasa  sisi sosial,    dan  sebatas  menasihati  para Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  yang terkena  razia,  hal  ini membuat  para  PSK tetap  kembali  beroperasi  menjajakan dirinya,  karena  tidak  ada  efek  jera  bagi mereka yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten  Lebak  Tentang  K3  sehingga mereka  tidak  berani  untuk  kembali  ke dalam dunia kelamnya.
2. Walau dalam setiap kegiatan operasi razia berkoordinasi  dengan  pihak  kepolisian Polres  Lebak  dan  TNI,  namun  ternyata masih  ada  yang  membocorkan  rencana operasi tersebut.
3. Ada  dugaan  bahwa  pembocoran  operasi dilakukan  oleh  oknum  yang  membekingi kegiatan  prostitusi  di  wilayah  Kabupaten Lebak
4. Peran  masyarakat  dan  para  ulama, diharapkan dapat membantu untuk menyadarkan para PSK dan para
pelanggannya, sehingga mereka tidak lagi terjerumus ke dalam dunia prostitusi.
5. Peran  dunia  pendidikanpun  diharapkan bisa memberikan edukasi yang  baik bagi para  generasi  muda,  mengingat  para pelanggan PSK tersebut 35% berusia 16 – 20  tahun, yang  bisa  dibayangkan bagaimana  bobroknya  mental  generasi muda.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani.  (2012). Sosiologi  Skematika  , Teori  &  Terapan. Jakarta:  Bumi Aksara.
Andayani,  B.  &.  (2004). Psikologi  Kelarga Peran  Ayah  Menuju  Coparenting. Taman Surya Agung: Citra Media.
Duverger, M. (2010). Sosiologi Politik, terj.
Daniel Dhakidae. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Herabudin.  (2015). Pengantar  Sosiologi. Bandung: CV. Pustaka Setia. Kartono, K. (2011). Patologi Sosial Jilid II, Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali. Pemda  Lebak.  (2006).  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Lebak  Nomor  17  Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan. Lebak, Banten, Lebak. _____.  (2016).  Peraturan  Bupati  Lebak Nomor  37  Tahun  2016  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak. Lebak, Banten, Lebak.
Pusat Bahasa. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rahayu,  A.  &.  (2012).  Dinamika  Psikologi Istri  sebagai  Pekerja  Seks  Komersial Seijin Suam. Jurnal Psikologi Ulayat, Edisi 1 Vol. 1 No. 1 .
Sarwono,  S.  (2011). Psikologi  Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sedyaningsih, E. (201). Perempuan-
perempuan  Kramat  Tunggak. Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia.
Setyosari,  P.  (2010). Metode  Penelitian:
Pendidikan  dan  Pengembangannya. Jakarta: Kencana.
Soekanto,  S.  (2016). Sosiologi  Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiarto,  E.  (2020). Psikologi  Pelayanan
dalam Industri Jasa. Jakarta: Gramedia
Pusaka Utama.
Syah, H. (2010). Pengantar Umum Metodologi  Penelitian  Pendekatan Verivikatif. Pekanbaru: Suska.
Toha, M. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar  dan  Implikasinya. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.