Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i3.2128

## SANKSI ALTERNATIF BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TIDAK LAYAK DIKENAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA

## Amodra Mahardika Putra Widianto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia amodramahardika@upnvj.ac.id
Aji Lukman Ibrahim
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia adjie_loekman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  Dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak,  menjadi  suatu  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  Pasal  81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdapat permasalahan setelah disahkan peraturan tersebut, yaitu  terpidana  dapat  tidak  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia  karena  terdapat  faktor  dari  diri  terpidana. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta didukung data wawancara dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberi kontribusi pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan berguna bagi praktisi penegak hukum mengenai sanksi alternatif yang dapat dikenakan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terpidana dapat  saja  tidak  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia  yang  disebabkan  faktor  kelainan  psikis  atau  faktor kelainan  medis  yang  terdapat  dalam  diri  terpidana.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  sanksi  alternatif  berupa sanksi  tindakan  yang  mengacu  pada  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Jika  dirasa  perlu  maka  dapat  dikeluarkan  peraturan  turunan untuk mengakomodir penjatuhan sanksi alternatif seperti peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Jaksa Agung.
Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tindakan Kebiri Kimia, Sanksi Alternatif, KUHP.

## Abstract
The  issuance  of  Government  Regulation  Number  70  of  2020  concerning  Procedures  for  Carrying  Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity  of  Perpetrators  of  Sexual  Violence  Against  Children,  becomes  a  legal  certainty  for  the implementation of Article 81 of the Child Protection Act. However, after the regulation was enacted, there was  a  problem,  namely  that  the  convict  could  not  be  subject  to  chemical  castration  because  there  were factors from the convict himself. This study uses normative juridical research and is supported by interview data  and  uses  statutory  and  conceptual  approaches.  This  research  aims  to  contribute  knowledge  in  the science of criminal law and is useful for law enforcement practitioners regarding alternative sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence against children. The results of the study show that the convict may not be subject to chemical castration due to psychological disorders or medical abnormalities in the convict. Therefore, it is necessary to have alternative sanctions in the form of action sanctions that refer to Article 103 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). If deemed necessary, derivative  regulations  can  be  issued  to  accommodate  the  imposition  of  alternative  sanctions  such  as Supreme Court regulations and Attorney General regulations.
Keywords: Sexual Violence Against Children, Chemical Castration, Alternative Sanctions, KUHP.

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  masih  menjadi  permasalahan  serius  di  masyarakat  kita  dewasa  ini. Hal  ini  tercermin  dari  banyaknya  pemberitaan  di  media  massa  yang  mengabarkan  berbagai macam  tindak  kekerasan  seksual  baik  itu  perbuatan  pemerkosaan  maupun  perbuatan  cabul. Kejahatan  seksual  merupakan  pelanggaran  kesusilaan  di  mana  pelaku  melakukan  perbuatan terhadap korban yang menimbulkan kepuasan seksual bagi pelaku dan mengganggu kehormatan korban.  Sedangkan  kekerasan  terhadap  anak  adalah  perbuatan  disengaja  yang  menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik dan emosional. 1
Kejahatan seksual haruslah menerapkan cara Primum Remidium yang bermakna bahwa hukum  pidana  diberlakukan  sebagai  pilihan  utama,  hukum  pidana  sebagai  alat  utama  dalam penegakan  hukum. 2 Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Moeljatno,  yang  merumuskan  hukum pidana  yang  meliputi  hukum  pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil  yaitu  hukum  pidana merupakan  sebagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  yang  mengadakan dasar  dan  aturan  untuk  menentukan  perbuatan  apa  yang  dilarang disertai  dengan  ancaman  atau sanksi, kapan dan dalam hal apa sanksi tersebut dikenakan dan bagaimana cara pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan. 3
Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, seperti  keluarga  dari  anak,  saudara  laki-laki,  ayah,  paman,  atau  sepupu,  teman,  pengasuh,  atau tetangga bahkan orang yang tidak dikenal oleh korban. Bahkan pada dua tahun terakhir terdapat kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  lingkungan  pesantren  yang  merupakan  lembaga pendidikan  yang  seharusnya  sebagai  tempat  memperbaiki  moral  dan  perilaku  tetapi  mirisnya malah  menjadi  media  tempat  pelaku  melakukan  kekerasan  seksual.  Kasus  tersebut  terjadi  di wilayah  yang  berbeda  yakni  di  Cibiru,  kota  Bandung,  Jawa  Barat  atas  nama  pelaku  Herry Wirawan yang merupakan pimpinan pondok pesantren. 4 Dan di wilayah Jombang, Jawa Timur atas nama pelaku Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi yang merupakan guru dan anak dari Kiyai pendiri pesantren tersebut. 5 Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , cet. ke-1, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal.36.
2 Tri  Jata  Ayu  Pramesti, Hukuman  Mati  Termasuk  Ultimum  Remedium  atau  Primum  Remedium , 2015,  diakses  dari  https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i- atau-ipremium-remedium-i-lt54e830a05d044, Diakses pada tanggal 4 September 2022 pukul 14.30 WIB.
3 Andi Hamzah , Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008 , Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 4- 5.
4 Trisya  Frida, Profil  Herry  Wirawan,  Guru  Pesantren  Bejat  yang  Dihukum  Seumur  Hidup , diakses  dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1449554-profil-herry-wirawan-guru-pesantren-bejat- yang-dihukum-seumur-hidup?page=1, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.34 WIB.
5 Solikhul Huda, Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Jombang yang Dilakukan Mas Bechi, Berawal Wawancara Medis , diakses dari https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/nasional/pr- 1884948812/kronologi-kasus-pelecehan-seksual-pondok-pesantren-jombang-yang-dilakukan-mas-bechi- berawal-wawancara-medis, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.36 WIB.
(KPAI) dari tahun 2020 terjadi 419 kasus, 6 pada tahun 2021 terdapat 859 kasus, 7 dan per bulan Januari  sampai  dengan  bulan  Juli  tahun  2022  terdapat  52  kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak. 8 Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi  1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak. 9 Kemudian bedasarkan data SIMFONI PPA sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 7.004 kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak serta tercatat pada bulan Januari hingga bulan Februari 2022 tercatat sebanyak 776 kasus terjadi kekerasan seksual terhadap anak. 10
Melihat  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak dapat  dibendung  bahkan  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Indonesia  sebagai  negara hukum,  sudah  seharusnya  melakukan  tindakan–tindakan  yang  dapat  mengurangi  perilaku penyimpangan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  meresahkan  berbagai  kalangan  tersebut  bahkan menimbulkan korban. Adapun korban dalam pembahasan ini adalah anak–anak sebagai generasi penerus  bangsa  yang  dalam  ilmu  psikologis  mental  anak  dapat  berubah–ubah  secara  cepat  dan berpengaruh  bagi  kehidupan  saat  dewasanya.  Anak  merupakan  harapan  bangsa  yang  memiliki potensi  besar  dalam  menjaga  eksistensi  dan  kelestarian  suatu  bangsa  dan  negara.  Untuk  itu, Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.  Padahal  negara  sudah  seharusnya  melindungi  warga  negaranya  dari  segala tindak  pidana,  sebagaimana  telah  tercantum  dalam  Pasal  28B  ayat  (2),  Pasal  28G  ayat  (1)  dan Pasal  28I  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, 11 untuk
6 Dwi  Hadya  Jayani, Kasus  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak  Mendominasi  saat  Pandemi  Covid-19 , diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak- mendominasi-saat-pandemi-covid- 19#:~:text=Berdasarkan%20data%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,anak%20menjadi%20korban%20k ekerasan%20psikis , Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
7 Ronggo  Astungkro, KPAI:  Laporan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  Capai  859  Kasus ,  diakses  dari https://www.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859- kasus , Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
8 Yohanes Marte, KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022 , diakses dari https://www.nttmediaexpress.com/humaniora/pr-4243960346/kpai-merilis-data- kekerasan-seksual-anak-rentan-terjadi-di-sekolah-semester-pertama-2022 , Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
9 Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia . Angka Kekerasan  Terhadap  Anak  Tinggi  Di  Masa  Pandemi,  Kemen  Pppa  Sosialisasikan  Protokol Perlindungan  Anak ,  diakses  dari https ://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka- kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
10 Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia. Sistem Informasi
Online Perlindungan
Perempuan
dan Anak , diakses
dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan , Diakses pada 11 Juli 2022 pukul 14.06 WIB. 11 Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:
“ Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:
selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.
Salah  satu  ancaman  yang  cukup  signifikan  dalam  menghambat  pertumbuhan  dan perkembangan Anak  yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan  yang mengakibatkan  Anak  mengalami  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia.  Hal  tersebut  tentu  mengancam dan  membahayakan  jiwa  anak,  merusak  kehidupan  pribadi  dan  tumbuh  kembang  anak,  trauma secara  fisik  dan  mental  akibat  kekerasan  seksual  terhadapnya,  mampu  menghilangkan kepercayaan  anak  terhadap  orang  dewasa, trauma  secara  seksual, merasa  tidak  berdaya,  stigma dari  masyarakat,  bahkan  pelampiasan  dendam  dengan  menjadi  pelaku  saat  dewasa. 12 Besarnya kasus  anak  menjadi  korban  kekerasan  seksual  sudah  sepatutnya  negara  dan  penegak  hukum membuat aturan berupa ketentuan hukum publik yang dalam hal ini adalah hukum pidana yang bersifat  represif  untuk  mengawasi  dan  melindungi  anak  sebagai  bentuk  upaya  perlindungan hukum. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 13
Di Indonesia sendiri pada awalnya telah mengatur kejahatan kesusilaan terhadap anak di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  lama,  yakni  dalam  Pasal  287  KUHP mengenai  larangan  melakukan  persetubuhan  dengan  wanita  di  luar  perkawinan  dan  belum berusia  lima  belas  tahun,  Pasal  292  KUHP  mengenai  hukuman  perbuatan  cabul  bagi  orang dewasa  dengan  orang  lain  sesama  jenis  kelamin  dan  belum  dewasa,  dan  Pasal  294  KUHP mengenai  larangan  cabul  dengan  anaknya,  anak  tirinya,  anak  angkat,  atau  anak  di  bawah perwalian  yang  belum  dewasa.  Banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  Anak  telah mendorong  pemerintah  untuk  mengambil  kebijakan  melindungi  Anak  dari  kekerasan  seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang bersifat aturan khusus ( lex specialis ) dari aturan KUHP dan  dapat  mengakomodir  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  yaitu Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  dirubah  dalam  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang
“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi .” Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ”.
12 Peter  J.  Fagan,  Thomas  N.  Wise,  Chester  W  Schmidt,  dan  Fred  S.  Berlin, “Pedophilia” ,  Vol. 288. No. 19. November, The Journal of the American Medical Association, 2002, hal.26.
13 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 52.
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan kepada hak anak agar dapat tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan.  Terlebih  melindungi  anak  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh sesama  anak  maupun  dari  orang  dewasa  yang  memiliki  kekuatan  lebih  besar  dari  pada  anak untuk melakukan kekerasan seksual atau dikenal dengan pedofilia.
Adapun  salah  satu  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak terdapat dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau  dengan orang lain, untuk kemudian diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Dalam  Pasal  81  tersebut  pelaku  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdapat pemberatan pidana selama 1/3 (sepertiga) atau maksimal selama 20 (dua puluh)  tahun  dan  pelaku  juga  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas pelaku  apabila  tindak  pidana  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  atau tenaga  kependidikan  dan  orang  yang  mengulangi  tindak  kejahatan  yang  serupa  ( Residivis ). Selain  itu  khusus  bagi  kejahatan  pelaku  yang  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia dapat dikenakan tindakan kebiri kima dan tindakan pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik. 14 Kemudian  ditambahkan  ketentuan  dalam  Pasal  81A UU  Perlindungan  Anak  yang  menjelaskan  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  dilaksanakan selama  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  dapat  dilaksanakan  setelah  terpidana  menjalani pidana  pokok,  serta  terpidana  akan  selalu  diawasi  secara  berkala  dengan  dilakukannya rehabilitasi  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  kendala  atau  menimbulkan  perubahan  bagi terpidana setelah dikenakan tindakan kebiri kimia.
Meskipun banyak pertentangan dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia seperti dinilai melanggar  hak  asasi  manusia,  biaya  yang  mahal,  adanya  pertentangan  dari  Ikatan  Dokter Indonesia  (IDI)  dan  memiliki  dampak  besar  yang  ditimbukan  karena  tidak  sebanding  dengan pelaksanaannya. Namun, pemerintah tetap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,
14 Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
yang  selanjutnya  disebut  PP  Nomor  70  Tahun  2020, sebagai  bentuk  kepastian  hukum  terhadap pelaksanaan  putusan  tindakan  kebiri  kimia  di  Indonesia  serta  turunan  peraturan  perundang- undangan  dalam  Pasal  81  UU  Perlindungan  Anak  yang  mencakup  persiapan  sebelum melaksanakan  tindakan  kebiri  kimia,  kapan  terpidana  dapat  dikebiri  kimia,  siapa  yang melaksanakan  putusan  tindakan  kebiri  kimia  tersebut,  dan  bagaimana  pengawasan  terhadap terpidana  ketika  telah  melaksanakan  pidananya.  Dengan  dikeluarkannya  aturan  dalam  UU Perlindungan  Anak  dan  PP  Nomor  70  Tahun  2020  ini,  secara  tidak  langsung  Hukum  positif Indonesia  telah  menyatakan  sikap  secara  tegas  untuk  tetap  menerapkan  tindakan  kebiri  kimia bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  tentunya  sikap  tegas  tersebut  harus  dibarengi dengan aturan-aturan turunan dibawahnya seperti peraturan menteri secara jelas.
Meskipun  demikian,  masih  saja  terdapat  permasalahan  baru  yang  timbul  setelah dikeluarkannya  PP  Nomor  70  Tahun  2020  ini.  Salah  satunya  adalah  ketika  terpidana  telah menyelesaikan  pidana  pokoknya  dan  akan  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia,  di  mana  saat melakukan  tahapan  penilaian  klinis  dan  kesimpulan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  PP Nomor  70  Tahun  2020.  Dalam  tahapan  penilaian  klinis  dan  kesimpulan,  terpidana  akan mengikuti  beberapa  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  oleh  petugas  yang  berkompeten  di  bidang medis dan psikiatri yang kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan kesimpulan. Dalam tahapan penilaian  klinis  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  untuk  selanjutnya  disebut  Lapas,  akan meberitahukan  kepada  Jaksa  sebagai  eksekutor  putusan  pengadilan  paling  lambat  selama  9 (sembilan)  bulan  sebelum  terpidana  selesai  menjalani  pidana  pokok,  kemudian  Jaksa memberitahukan  kepada  kementrian  kesehatan  untuk  dilakukan  penilaian  klinis  kepada terpidana. Kemudian dalam Pasal 8 PP Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan tahapan kesimpulan harus  memuat  hasil  penilaian  klinis  untuk  memastikan  terpidana  layak  atau  tidak  layak  untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia yang kemudian diberitahukan kepada Jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.
Pada tahap kesimpulan terpidana bisa saja tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia karena  adanya  faktor  baik  dari  segi  medis  atau  faktor  kesehatan  yang  dapat  memengaruhi kesehatan  terpidana.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  PP  Nomor  70  Tahun  2020, terpidana  yang  dalam  tahap  Kesimpulan  menyatakan  tidak  layak  dikenakan  tindakan  kebiri kimia  maka  pelaksanaan  ditunda  paling  lama  6  (enam)  bulan.  Selama  masa  penundaan  itu terpidana dilakukan kembali penilaian klinis dan kesimpulan untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Namun jika dalam penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang  tersebut  terpidana  masih  tetap  dinyatakan  tidak  layak  untuk  dikenakan  tindakan  kebiri kimia,  maka  Jaksa  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara pada  tingkat  pertama  bahwa  terpidana  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak  dapat
dilaksanakan tindakan kebiri kimia beserta alasannya dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Kemudian timbulah pertanyaan apakah terdapat faktor yang dapat mempengaruhi seorang terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia?
Adapun  setelah  hasil  kesimpulan  tersebut  tidak  adanya  ketentuan  lain  yang  dapat menggantikan  sanksi  tindakan  kebiri  kimia  tersebut  seperti  sanksi  alternatif,  terpidana  seakan- akan terlepas dari hukuman tindakan kebiri kimia yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di persidangan  yang  bersifat inkracht .  Dengan  tidak  dilaksanakannya  putusan  pengadilan  tersebut masyarakat  berpendapat  terpidana  mendapat  kebebasan  secara  cuma-cuma  dan  tidak  ada keadilan atas perbuatannya, terutama kepada anak korban dan keluarganya. Dengan begitu tidak dilaksanakannya  tindakan  kebiri  kimia  tersebut  hukum  di  Indonesia  menjadi  tidak  tegas  dan dapat  mencederai  asas  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  dalam  sebuah  putusan pidana.  Sehingga  muncul  sebuah  ide  apakah  terdapat  sanksi  alternatif  bagi  terpidana  pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia?
Penelitian  ini  membutuhkan  acuan  dari  penelitian  terdahulu  tentang  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak,  tindakan  kebiri  kimia  dan  pelaksanaan  pemidanaan,  alternatif  pidana yang  telah  ada  sebelumnya.  Beberapa  penelitian  terdahulu  ( literature  review )  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yang  pertama  adalah  Jurnal  dengan  judul  Penjatuhan  Kebiri  Kimia  Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan yang disusun oleh  Tunggal  S  dan  Nathalina  Naibaho,  di  mana  dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai tindakan  kebiri  kimia  tidak  hanya  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  penjeraan  namun  juga untuk  menyembuhkan  pelaku  atau  dapat  dikatakan  bahwa  penjatuhan  sanksi  kebiri  kimia memiliki  dua  tujuan  yakni  retributif  atau  punitif  dan  rehabilitasi.  Kebiri  kimia  bagi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  memiliki  tujuan  rehabilitasi  yakni  bertujuan  untuk menyembuhkan  pelaku.  Tujuan  tersebut  dengan  catatan  yakni  tindakan  kebiri  kimia  hanya dijatuhkan  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  (terhadap  anak)  yang  menderita  gangguan  pedofilia. Sedangkan  kebiri  kimia  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  yang  tidak  menderita gangguan  pedofilia,  bukan  merupakan treatment yang  bertujuan  utnuk  menyembuhkan  pelaku kejahatan,  melainkan  suatu  sanksi  yang  sifatnya  retributif  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  atas kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Penjatuhan  sanksi  tersebut  sebagai  konsekuensi  logis  atas perbuatan yang telah dilakukannya. 15
Kemudian  penelitian  dengan  Judul  Eksekusi  Kebiri  Kimia  Pelaku  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak di Indonesia oleh Nurafni, Bambang  Waluyo, dan Beniharmoni Harefa. Dalam penelitian  ini  eksekusi  kebiri  kimia  dapat  dilakukan  di  antaranya  (1)  jaksa  tetap  melaksanakan
15 Tunggal  S  dan  Nathalina  Naibaho, Penjatuhan  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual Terhadap  Anak  Dalam  Prespektif  Filsafah  Pemidanaan ,  Vol.  50  No.2,  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan, 2020, hlm. 341.
eksekusi  dengan  upaya  maksimal  baik  dengan  upaya  yuridis  dan  non  yuridis;  (2)  lalu  Jaksa Agung  dapat  mengajukan  permohonan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  kepada  Mahkamah Agung  untuk  mengeluarkan  putusan  berisi  perintah  bagi  eksekutor  yakni  dokter/tenaga kesehatan  untuk  melakukan  kebiri  kimia;  (3)  selain  itu  dibutuhkan  Peraturan  Pemerintah  yang berisi  tata  cara  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  dan  rehabilitasi  (4)  dibuatkan  Surat  Edaran Jaksa  Agung  sebagai  pedoman  bagi  Jaksa  dan  pelaksana  eksekusi  kebiri  kimia  yang  memuat koordinasi dalam menjalankan putusan tindakan kebiri kimia revisi; (5) Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2016  dengan  penambahan  pasal  yang  berisi  sanksi  dan  keharusan  eksekutor  untuk melaksanakan putusan pengadilan. 16
Kemudian  terakhir  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  membantu  menjawab permasalahan  adalah  penelitian  dengan  judul  Telaah  Kritis  Kebiri  Kimia  sebagai  Pidana Tambahan  Bagi  Pelaku  Pedofilia  oleh  Galih  Bagas  Soesilo,  di  mana  dalam  penelitian  ini menfokuskan  mengenai  telah  diterbitnya  segenap  peraturan  dari  Undang-undang  perlindungan anak  dan  juga  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  diharapkan  mampu menekan dengan  maksimal angka penurunan kejahatan seksual anak. Beberapa teknis birokrasi prihal  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  yang  telah  disampaikan  di  atas,  semoga  segera terselesaikan  sampai  dengan  tahapan  teknis  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dibebani  dengan tugas  tersebut.  Serta  perlu  adanya  evaluasi  dan  kajian-kajian  kembali  apabila  kemudian  hari telah ada pelaku yang telah dihukum kebiri kimia. 17

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  serta  didukung  dengan data  wawancara,  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder  ( secondary  data )  dan  data  tersier  sebagai pendukungnya.  Data  sekunder  terdiri  dari  3  (tiga)  sumber  bahan  hukum  yaitu,  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder ( secondary data ) dan bahan hukum tersier sebagai pendukungnya.
Bahan  hukum  tersebut  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku  yang  berkaitan,  hasil  penelitian  terdahulu,  skripsi,  tesis,  serta wawancara.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Statute  approach dan Conceptual  approach . Statute  approach atau  pendekatan  perundang-undangan  adalah  jenis  pendekatan  yang  dilakukan dengan  mempelajari  semua  aturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  atau
16 Nurafni,  Bambang  Waluyo,  Beniharmoni  Harefa, Eksekusi  Kebiri  Kimia  Pelaku  Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Vol. III No. 2, Jurnal Nagari Law Review, 2020, hlm. 118.
17 Gaih  Bagas  Soesilo, Telaah  Kritis  Kebiri  Kimia  sebagai  Pidana  Tambahan  Bagi  Pelaku Pedofilia , Vol.III No.1, Amnesti: Jurnal Hukum, 2020, hlm.23.
isu  hukum  yang  sedang  dihadapi. 18 Sedangkan  yang  dimaksud conceptual  approach adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 19 Dari  pendekatan  tersebut  akan  dilanjutkan  menggunakan  teknik  analisis  data  secara  kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian disusun secara sistematis dan dikaji serta  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum  dari  studi  kepustakaan,  untuk  selanjutnya  dibuat kesimpulan  yang  menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini. 20 Setelah  data  terkumpul mulai dari bahan hukum primair, sekunder dan bahan hukum tersier, langkah selanjutnya adalah menganalisa  bahan  hukum  tersebut  dengan  membahas  bahan  hukum  primair  yang  kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan dihubungkan dengan data wawancara sebagai bahan hukum  tersier  yang  telah  dihimpun  untuk  menjawab  rumusan  masalah  sehingga  memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasca  dikeluarkannya  aturan  mengenai  penjatuhan  sanksi  berupa  tindakan  kebiri  kimia dan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, masih banyak persoalan mengenai eksekusi atau pelaksanaan  yang  mana  dalam  hukum  pidana  merupakan  persoalan  yang  sentral,  di  samping persoalan  perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana.  Bedasarkan  uraian  pendahuluan yang telah dikemukakan, eksekusi atau pelaksanaan tindakan kebiri kimia sudah memiliki aturan yang jelas. Namun, diketahui terdapat faktor-faktor yang  mempengaruhi kondisi tubuh terpidana pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  sehingga  tidak  dapat  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia. Dari alasan itulah perlu adanya sanksi alternatif yang dapat menjawab permasalahan akibat tidak dilaksanakannya  sanksi  tindakan  kebiri  kimia  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak sebagai  hukuman  pengganti  yang  telah  dirumuskan  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan pada tanggal 6 Januari 2023 lalu menjadi Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di Indonesia.
18 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) , Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 110.
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hlm. 2.
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I , PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

## A. Faktor  Yang  Memengaruhi  Seorang  Pelaku  Kekerasan  seksual  Terhadap  Anak  Tidak Dapat Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia
Kebiri kimia merupakan suatu proses untuk menurunkan atau menghilangkan dorongan seksual  pada  seseorang  secara  kimiawi  yang  bekerja  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  tidak bersifat  permanen.  Selain  kebiri  kimia,  terdapat  kebiri  bedah  yang  dilakukan  dengan  proses pembedahan dengan mengangkat organ seksual atau alat reproduksi dari seseorang dan sifatnya permanen.  Di  Indonesia  sendiri  menerapkan  adanya  tindakan  kebiri  kimia  dan  bukan  tindakan kebiri  bedah  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Pada  umumnya  bahan  kimia  yang digunakan dalam kebiri kimia menggunakan anti-androgen, adapun beberapa bahan kimia yang digunakan  adalah Mendroxyprogesterone  asetat , Cyproterone  asetat ,  dan Gonadotropin releasing hormone (GnRH) agonist . 21
Jangka waktu pemberian anti-androgen berkisar antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, pemberian  bahan  kimia  antara  terpidana  satu  dengan  yang  lainnya  dapat  berbeda-beda tergantung  dengan  jenis  bahan  kimia  yang  digunakan  dan  kondisi  tubuh  terpidana  itu  sendiri. Adapun  setelah  berhenti  dikonsumsi,  dorongan  seksual  terpidana  akan  kembali  normal  atau seperti  semula  lagi.  Pemberian  bahan  kimia  anti-androgen  dapat  melalui  menkonsumsi  obat- obatan oral (melalui mulut) maupun melalui suntikan melalui injeksi intravena atau langsung di dalam pembuluh darah menuju jantung. Dalam konteks tindakan kebiri kimia pemberian injeksi dilakukan tidak hanya satu kali melainkan berulang kali. Karena tujuan dari kebiri kimia untuk menurunkan  atau  menghentikan  produktivitas  hormon testosteron dalam  tubuh  yang  bekerja sebagai  dorongan  seksual,  perilaku  agresif, maskulinitas (pembesaran  massa  otot).  Selain  itu hormon testosteron berfungsi untuk spermatogenesis atau pembentukan sperma sehingga apabila hormon testosteron dihentikan atau di stop maka kemungkinan akan mandul karena tidak terjadi pembentukan sperma.
Menurut  dokter  Ayodya  Heristyorini,  dosen  Fakultas  Kedokteran  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hasrat seksual seseorang timbul karena adanya hormon testosteron yang  merupakan  salah  satu end  product dan  dihasilkan  secara  alami  oleh  tubuh. Hormon testosteron tersebut timbul karena adanya kelenjar hipofisis di dalam otak memproduksi hormon GnRH yang muncul apabila terstimulasi oleh rangsangan dari luar, sebagai contoh bagi seorang  pedofil  rangsangan  muncul  jika  melihat  anak  kecil,  kemudian  hormon  GnRH merangsang  keluarnya  hormon luteinizing  hormone (LH)  dan follicle  stimulating  hormone
21 Pusat  Informasi  Obat  Nasional.  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Diakses  dari https://pionas.pom.go.id/ioni/bab-6-sistem-endokrin/64-hormon-kelamin/642-hormon-laki-laki-dan- antagonis/antiandrogen-dan .Diakses pada 28 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB.
(FSH). 22 Bahan  kimia  yang  diberikan  tergantung  dengan  target  yang  akan  dihentikan  agar produksi testosteron dapat berhenti, dengan menargetkan untuk menghentikan produksi LH dan FSH  atau  menghentikan  GnRH,  atau  dengan  menghentikan  melalui  hormon progesteron yang bekerja  mirip  dengan testosteron ,  jika  dalam  tubuh  kadar testosteron dan progesteron sudah mencukupi  maka  akan  ada  umpan  balik  ke  otak  untuk  menghentikan  produksi  hormon testosteron tersebut  secara  alami. 23 Dari  beberapa  bahan  kimia  yang  digunakan,  akan  berbeda juga  cara  bekerja  di  dalam  tubuh,  secara  singkat  sifat  bahan  kimia  dalam  kebiri  kimia  yaitu menghambat  hormon  yang  berfungsi  dalam  sistem  reproduksi  di  antaranya  hormon testosteron dan  bersifat  menghentikan  hormon  di  dalam  otak  yang  menstimulasi  organ  seksual  untuk menghasilkan testosteron .
Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan  Penilaian  Klinis  sebelum  mendapatkan  Kesimpulan  yang  terdiri  dari  tahapan wawancara  klinis  dan  psikiatri,  pemeriksaan  fisik,  dan  pemeriksaan  penunjang.  Wawancara klinis dan psikiatri bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat kelainan psikis atau kejiwaan dari seseorang terpidana, sehingga dapat mengkualifikasi apakah tindakan kebiri kimia ini cocok jika dikenakan kepada terpidana. Bisa saja terdapat penyakit kejiwaan  yang  mendasar sehingga menyebabkan  pelaku  melakukan  perbuatan  seksual  akibat  permasalah  psikiatri  yang  belum terdiagnosa  atau  diketahui  sebelumnya,  misalnya  jika  seseorang  penderita  penyakit skizofernia memperkosa  orang  lain  karena  berhalusinasi  atau  tidak  sadar  sehingga  dalam  kasus  tersebut pemberian  kebiri  kimia  tidak  cocok  dikenakan,  maka  harus  menyembuhkan  apa  yang  menjadi penyebab lain pelaku melakukan tindakan tersebut, adanya faktor kelainan psikis atau kejiwaan dari  terpidana  sendiri  merupakan  faktor pertama dari  hasil  Penilaian  Klinis  yang  dapat menyebabkan  seorang  terpidana  tidak  dapat  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia.  Selanjutnya pemeriksaan  fisik  dilakukan  untuk  apakah  terdapat  penyakit  penyerta  yang  lain  dari  riwayat sebelumnya,  sehingga  dapat  menjadi  pertimbangan  apakah  jika  diberikan  kebiri  kimia  dapat menimbulkan penyakit baru atau membahayakan seseorang yang dapat dilihat dari efek samping yang  akan  ditimbulkan.  Kemudian  pemeriksaan  penunjang  dilakukan  salah  satunya  untuk mengetahui  jumlah  atau  kadar testosteron dalam  tubuh  sehingga  dapat  tepat  dalam  pemberian jenis  obat  sesuai  dosis,  tepat  cara  pemberian  misalnya  pada  individu  yang  memiliki  kadar testosteron rendah  maka  pemberian  dengan  obat  sudah  cukup  untuk  mengontrol  kadar testosteron , dan untuk monitoring secara medis efek obat yang diberikan pada individu.
Setelah  3  (tiga)  tahapan  dalam  pelaksanaan  Penilaian  Klinis  tersebut  dilakukan  maka akan  didapatkan  Kesimpulan,  dari  hasil  kesimpulan  tersebut  terpidana  dapat  dinyatakan  tidak
22 Wawancara  dengan  Ayodya  Heristyorini,  pada  4  Agustus  2022  di  Laboraturium  Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
23 Ibid .
layak  dilaksanakan  tindakan  kebiri  kimia  karena  terdapat  suatu  hal  atau  faktor  penghalang terpidana  dapat  dilaksanakan  tindakan  kebiri  kimia.  Dalam  wawancara  dengan  penulis,  dokter Ayodya Heristyorini menjelaskan jika terdapat faktor utama yang sekaligus mejadi faktor kedua dari  hasil  Penilaian  Klinis  yang  dapat  menyebabkan  seorang  terpidana  tidak  dapat  dilakukan tindakan kebiri kimia yaitu adalah faktor kelainan medis dari terpidana. Hal tersebut dapat terjadi karena efek samping  yang akan dirasakan oleh setiap terpidana akan berbeda-beda, bergantung dengan  jenis  bahan  kimia  yang  digunakan,  banyaknya  dosis  bahan  kimia  yang  digunakan  dan kondisi tubuh terpidana itu sendiri. Adapun efek samping dari bahan kebiri kimia yang dirasakan seseorang  secara  umum  adalah  dapat  menurukan  massa  otot,  dapat  menimbulkan esteoporosis sehingga  mengurangi  kepadatan  tulang, libido seks  menurun,  perilaku  agresif  berkurang,  dan lemak dalam tubuh dapat meningkat ( obesitas ) serta kadar kolesterol dalam tubuh meningkat.
Dari  efek  samping  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  terdapat  faktor  penghalang terpidana  untuk  dilaksanakan  tindakan  dikebiri  kimia  yaitu  karena  terpidana  telah  memiliki riwayat  penyakit  seperti esteoporosis ,  terlalu  gemuk  ( obesitas ),  penyakit  jantung  dan  lain-lain. Selain itu, perlu mempertimbangkan efek samping  yang mungkin timbul dari obat-obatan  yang diberikan sehingga dapat memperparah penyakit yang diderita atau menimbulkan penyakit baru yang  dapat  meningkatkan  risiko  kematian  bagi  terpidana. 24 Menurut  Badan  Pengawasan  Obat dan  Makanan  (BPOM),  kontraindikasi  kebiri  kimia  adalah  penyakit  hati,  sindroma Dubin- Johnson ,  sindroma Rotor ,  riwayat jaundis , pruritus , herpes saat  hamil,  kanker  hati,  depresi kronik berat, tromboembolik ,  diabetes  berat  (dengan  perubahan vaskular ), anemia sickle- cell , malignant atau wasting  disease , hipersensitivitas ,  remaja  di  bawah  18  tahun  (dapat menyebabkan maturasi dan perkembangan testis ). 25
Adapun terpidana yang memiliki hasil kesimpulan tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia  akan  ditunda  pelaksanaannya  selama  3  (tiga)  bulan  sampai  dengan  6  (enam)  bulan,  dari waktu  tersebut  dapat  dilakukan  pemulihan  dengan  harapan  kondisi  tubuh  terpidana  sudah kembali  normal  atau  sudah  sembuh  dari  faktor  penghambat  dan kontraindikasi yang  dialami terpidana.  Setelah  kondisinya  sudah  kembali  normal  atau  sudah  sembuh  dari  penyakitnya, terpidana  akan  melalui  tahapan  penilaian  klinis  ulang  dan  dapat  dilaksanakan  tindakan  kebiri kimia jika terkualifikasi lolos untuk dilakukan tindakan kebiri kimia. Hal tersebut dimungkinkan karena  pada  hakikatnya  tindakan  kebiri  kimia  dilaksanakan  tidak  untuk  membuat  terpidana menderita  bahkan  membunuh  terpidana  tersebut,  melainkan  sebagai  terapi  atau treatment agar terpidana  untuk  bisa  kembali  ke  masyarakat  dan  tidak  melakukan  kejahatan  yang  sama  setelah menjalani  masa  pidananya.  Setelah  diberikan  bahan  kimia,  terpidana  perlu  adanya
24 Ibid .
25 Pusat Informasi Obat Nasional. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, loc.cit.
pendampingan dilakukan untuk  memantau efektifitas keberhasilan pemberian obat kebiri kimia dengan  cara  rehabilitasi  secara  medis  atau  psikiatri  untuk  mengetahui  apakah  kebiri  kimia tersebut bekerja dan bagaimana efek maupun tingkah laku terpidana setelah dikebiri. Selain itu, pendampingan  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah  ada  faktor  lain  yang  memengaruhi keberhasilan kebiri kima tersebut.

## B. Sanksi  Alternatif  Bagi  Terpidana  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia
Pidana  selalu  terdengar  mengerikan  bagi  masyarakat  di  Indonesia  karena  menunjukan adanya  kesengsaraan  atau  nestapa  yang  ditimbulkan  bagi  para  pelaku  kejahatan  atas  perbuatan yang  telah  dilakukannya.  Pada  prinsipnya  pidana  dijatuhkan  karena  seseorang telah  melakukan tindakan  yang  dilarang  dan  bersifat  pidana  menurut  undang-undang,  memang  pada  awalnya pidana  menimbulkan  rasa  penderitaan  atau  nestapa  bagi  pelaku,  namun  dengan  tujuan  agar pelaku  tersebut  jera  dan  tidak  melakukan  kembali  serta  menimbulkan  rasa  takut  di  dalam masyarakat agar tidak melakukan hal  yang sama dikemudian hari. Sebagai sebuah negara  yang menganut  prinsip-prinsip  negara  hukum (rechsstaat) ,  tidak  seorangpun  dapat  dirampas  atau dikurangi hak-haknya kecuali telah ditetapkan oleh konstitusi atau putusan pengadilan. 26 Sistem pemidanaan  di  Indonesia  sendiri  masih  mengacu  pada  KUHP  yang  merupakan  peninggalan penjajahan  bangsa  Belanda,  dengan  cara  konvensional  yaitu  pemenjaraan  dengan  harapan menekan angka kriminalitas tetapi belum  menyentuh kepentingan korban dan  masyarakat  yang dirugikan.  Namun,  pemenjaraan  tersebut  sudah  berganti  kalimat  dan  fungsi  menjadi pemasyarakatan.
Dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia  telah  mengenal  istilah double  track  system , merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yaitu pemisahan antara sanksi pidana  ( measure )  dengan  sanksi  tindakan  ( maatregel )  sebagai  penambahan  sanksi  dari  pidana pokok  terutama  pidana  penjara  bagi  pelaku  kejahatan  yang  ditempatkan  secara  setara  atau berimbang. 27 Artinya selain pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat pula dikenakan berbagai tindakan. 28 Sanksi tindakan kebiri kimia sendiri merupakan salah satu pelaksanaan dari sistem  dua  jalur  sanksi  dalam  hukum  pidana  ( double  track  system )  di  Indonesia  yang  mana diimbangi dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara. Tindakan kebiri kimia sendiri dapat  dilaksanakan  ketika  terpidana  telah  selesai  menjalani  pidana  pokoknya,  artinya  tindakan
26 M.  Ali  Zaidan, Menimbang  Perlunya  Hukuman  Mati ,  Vol.13  No.  15, Jurnal  Yuridis ,  2002, hlm.2.
27 Sholehuddin, Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Doble  Track  System  & Implementasinya , Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 28.
28 Dwi  Wiharyangti, Implementasi  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan  dalam  Kebijakan  Hukum Pidana di Indonesia , Vol. 6, Nomor 1, Jurnal Pandecta , 2011, hlm.80.
kebiri  kimia  dilaksanakan  pada  saat  seseorang  telah  keluar  dari  Lapas  dan  kembali  ke masyarakat. Ide dari pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini didasarkan pada pemikiran untuk apa tujuan  diadakan  pemidanaan  kepada  pelaku,  bukan  apa  alasan  diadakan  pemidanaan  kepada pelaku,  tujuan  diadakan  pemidanaan  kepada  pelaku  tersebut  adalah  membantu  membimbing pelaku  agar  tidak  mengulangi  kesalahannya  serta  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  yang serupa  dan  bukan  lagi  sebagai  pembalasam  kepada  pelaku  atas  kesalahan  yang  dibuatnya. Dengan  kata  lain  sanksi  tindakan  lebih  bersifat  antisipatif  terhadap  pelaku  perbuatan  tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah dan  menekankan  kepada  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  atau  perawatan  si  pelaku. 29 J.E.  Jonkers  menyatakan  sanksi  pidana  dititik  beratkan  pada  pidana  yang  diterapkan  untuk kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan  sanksi  tindakan  mempunyai  tujuan  yang  bersifat  sosial. 30 Kejahatan sendiri dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian  ( evenwichtstoring )  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  mengakibatkan  kerusakan individual  maupun  masyarakat,  sehingga  pemidanaan  reaksi  masyarakat  yang  bertujuan  untuk memulihkan  kembali  rusaknya  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan  sebagai  akibat  dari suatu  tindak  pidana. 31 Sanksi  tindakan  dalam double  track  system berfungsi  sebagai  prevensi khusus  yaitu  agar  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya  dikemudian  hari  melalui  jalan perbaikan pada diri pelaku. 32
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  tindakan  kebiri  kimia  dapat  dikatakan  merupakan  salah satu penerapan teori pemidanaan kontemporer yang telah dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej. Di mana tindakan kebiri kimia telah mencakup 3 (tiga) teori dari teori pemidanaan kontemporer yaitu  teori  efek  jera,  teori  edukasi  dan  teori  rehabilitasi.  Terpidana  yang  dikenakan  tindakan kebiri kimia akan jera atau kapok atas perbuatannya melakukan kejahatan seksual terhadap anak, selain  tidak  memiliki  hasrat  seksual  ( libido )  terpidana  akan  merasa  malu  dari  masyarakat disekitarnya  sehingga  efek  dari  tindakan  kebiri  kimia  sendiri  akan  membuat  sengsara  atau nestapa bagi terpidana dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu orang lain tidak akan  melakukan perbuatan  yang sama. Tindakan kebiri kimia sendiri juga dinilai efektif dalam mengedukasi  masyarakat  karena  sanksi  yang  diberikan  begitu  berat  dan  memalukan,  tindakan kebiri  kimia  merupakan  hukuman  yang  setimpal  bagi  pelaku  akibat  dari  perbuatannya  untuk
29 Fasichatus  Sakdiyah  dkk, Model  Double  Track  System  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Vol.22 No.1, Jurnal Yustitia, 2021, hlm.110.
30 J.E Jonkers, Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda , Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 350.
31 Dwidja  Priyatno, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia ,  PT  Refika  Aditama, Bandung, 2006, hal. 6.
32 Adhial  Fajrin  dkk, Double  Track  System  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Berlatar  Belakang Homoseksualitas ,  Vol.11  No.2,  Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan, 2020, hlm.182.
memberi  pelajaran  kepada  orang  lain  agar  tidak  melakukan  kejahatan  seksual  terhadap  anak. Meskipun  tindakan  kebiri  kimia  dinilai  tidak  manusiawi  dan  melanggar  hak  manusia  karena membuat nestapa bagi pelaku, tetapi dibelakang itu tindakan kebiri kimia dinilai memiliki tujuan untuk  mereformasi  terpidana  yaitu  memberi  tindakan  reformasi  atau  merehabilitasi  pelaku kejahatan  seksual  terhadap  anak  dengan  proses  pengobatan  sosial  dan  moral  agar  kembali menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban negara  kepada  warga  negaranya  selain  diberikan  penghukuman  juga  perlu  pengarahan  kepada pelaku  kejahatan,  yang  berangkat  dari  argumen  aliran  teori  pemidanaan  positif  bahwa  pelaku kejahatan  adalah  orang  yang  sakit  sehingga  membutuhkan  tindakan  perawatan  ( treatment )  dan perbaikan ( rehabilitation ). 33
Munculnya permasalahan setelah adanya sanksi tindakan kebiri kimia dan disahkannya PP  Nomor  70  Tahun  2020  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  hukuman  seharusnya  tidak hanya  menimbulkan  nestapa  sehingga  membuat  efek  jera  kepada  terpidana  dan  mendidik masyarakat  agar  tidak  melakukan  hal  yang  sama  dengan  terpidana,  tetapi  juga  hukuman  harus mengakomodir  terpidana  tersebut  agar  tidak  lagi  mengulangi  kejahatannya  dengan  cara perbaikan  tindakan  melalui  perawatan  dan  pelatihan.  Meskipun  terpidana  telah  dijatuhkan hukuman  dengan  sanksi  tindakan  kebiri  kimia  oleh  Hakim,  dalam  eksekusinya  yang dilaksanakan oleh Jaksa tetap perlu memperhatikan kondisi dari terpidana, karena esensi atau inti dari tindakan kebiri kimia sendiri sudah tidak lagi membuat derita kepada terpidana sebagaimana tujuan  dari  pidana  pokok,  melainkan  sebuah  perbaikan  diri  terpidana  itu  sendiri  agar  kembali diterima  di  masyarakat.  Sehingga  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  tidak  boleh  membuat terpidana  tersiksa  atau  membuat  terpidana  semakin  menderita,  terlebih  membuat  terpidana meninggal  dunia  akibat  efek  samping  dari  kebiri  kimia  itu  sendiri.  Maka  dari  itu  sebelum dilaksanakan  tindakan  kebiri  kimia  kepada  terpidana  haruslah  dipastikan  terpidana  dapat dikenakan  tindakan  tersebut  dengan  cara  dilakukan  pelaksanaan  penilaian  klinis  sebelum mendapatkan kesimpulan yang terdiri dari tahapan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.
Tindakan kebiri kimia ini harus dibarengi dengan tindakan lain berupa pemasangan alat pendeteksi  elektronik  dan  rehabilitasi  sebagaimana  Pasal  81  ayat  (7)  UU  Perlindungan  Anak yang menyebutkan “ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik. ”,  kemudian ditambahkan  dalam  Pasal  81A  ayat  (3)  yang  menjelaskan  “ Pelaksanaan  kebiri  kimia  disertai dengan  rehabilitasi. ”.  Dari  2  (dua)  ketentuan  tersebut  telah  menjelaskan  jika  Hakim  ingin menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  dengan  sanksi  tindakan
33 Marlina, Hukum Penitensier , Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.
kebiri  kimia,  maka  haruslah  pula  dijatuhi  hukuman  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik dan rehabilitasi kepada terpidana. Karena dalam Pasal tersebut dituliskan dengan kata “dan”  yang  bersifat  kumulatif,  artinya  jika  salah  satu  sanksi  tindakan  dijatuhkan  maka  sanksi tindakan yang lainnya harus pula dijatuhkan dengan jangka waktu yang sama. Dengan demikian jika terpidana tidak dapat dilaksanakan tindakan kebiri kimia berdasarkan hasil penilaian klinis dan  kesimpulan,  terpidana  tetap  dapat  diberikan  sanksi  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik dan rehabilitasi yang jangka waktunya sama dengan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia.  Hakim  dalam  putusannya  dapat  menyatakan  menjatuhkan  tindakan  kepada  terdakwa berupa  tindakan  kebiri  kimia  dan  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  serta rehabilitasi  dengan  jangka  waktu  tertentu  dilaksanakan  setelah  terpidana  selesai  menjalani pidana  pokok  dengan  ketentuan  apabila  terpidana  tidak  dapat  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia bedasarkan  hasil  penilaian  klinis  dan  kesimpulan,  maka  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik dan rehabilitasi tetap dilaksanakan kepada terpidana.
Permasalahan  dalam  penerapan  sanksi  alternatif  di  atas  adalah  jika  Hakim  tidak menuliskan  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  dan rehabilitasi.  Sejauh  penerapan  UU  Perlindungan  Anak  hingga  saat  ini  baru  terdapat  3  (tiga) putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Hakim  dalam  beberapa  perkara  tindak  kejahatan  seksual terhadap anak di antaranya putusan perkara nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk atas nama terpidana Muh.Aris  Bin  Syukur,  putusan  perkara  nomor  2627/Pid.Sus/2019/PN.Sby  atas  nama  terpidana Rahmat Santoso Slamet Alias dan putusan perkara nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.SDN atas nama terpidana  Dian  Ansori  yang  dalam  tingkat  Banding  dihapuskan,  sama  sekali  tidak mencantumkan  penerapan  pelaksanaan  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  dan rehabilitasi.  Hakim  hanya  menyebutkan  mengenai  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  beserta jangka  waktu  dan  kapan  waktu  pelaksanaannya  saja.  Hal  tersebut  dapat  membingungkan penegak  hukum  khususnya  Jaksa  sebagai  eksekutor  negara  yang  hanya  melaksanakan  tindakan kebiri  kimia  saja  dan  tidak  melaksanakan  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  dan rehabilitas  karena  harus  mengikuti  putusan  pengadilan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Hakim, meskipun  dalam  undang-undang  telah  mengaturnya  secara  kumulatif.  Maka  dari  itu,  putusan Hakim harus jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekaburan dalam pelaksaan pada saat eksekusi oleh Kejaksaan.

## Sanksi Alternatif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Kembali memperhatikan Pasal  10 ayat (3) PP Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan “ Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih  tetap  menyatakan  Pelaku  Persetubuhan  tidak  layak  maka  jaksa  memberitahukan  secara tertulis  kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama  dengan  melampirkan
hasil  penilaian  klinis  ulang  dan  kesimpulan  ulang. ”,  artinya  terpidana  dan  Jaksa  sebagai eksekutor  negara,  dapat  saja  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap ( inkracht ) meskipun sudah dijatuhi hukuman tindakan kebiri kimia oleh Hakim. Meskipun pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  tidak  boleh  membuat  terpidana  tersiksa  atau  membuat terpidana semakin menderita, namun apabila suatu putusan pengadilan tidak dilaksanakan tentu akan membuat pertanyaan besar bagi masyarakat khususnya bagi anak korban dan keluarganya. Anak  korban  kekerasan  seksual,  keluarganya  dan  masyarakat  akan  memiliki  pandangan  yang buruk serta menurunkan rasa kepercayaan kepada lembaga penegak hukum khususnya lembaga Pengadilan  sebagai  lembaga  yang  menjatuhkan  putusan  dan  lembaga  Kejaksaan  sebagai pengeksekutor  putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Pengadilan,  hal  tersebut  akan  menimbulkan ketidakseimbangan  keadilan  di  masyarakat.  Masyarakat  khususnya  anak  korban  kekerasan seksual akan merasa kehilangan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum karena terpidana  tidak  dapat  menjalankan  sanksi  tindakan  kebiri  kimia  yang  telah  dijatuhkan  oleh pengadilan.  Pasalnya  dalam  setiap  putusan  pengadilan  saat  ini  selalu  terdapat  frasa  yang dituliskan  oleh  Hakim  saat  memutuskan  suatu  perkara  dalam  suatu  putusan  pengadilan  yaitu pada  intinya  menyatakan  penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  kejahatan  dinilai  sudah  adil  dan tepat  atau  sebanding  dengan  bobot  kesalahan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  dan dinilai  telah  mempertimbangkan  asas  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastuan  hukum  di masyarakat.
Untuk  mencegah  adanya  hal  tersebut  dikemudian  hari,  terpidana  haruslah  tetap melaksanakan hukumannya  meskipun bukan lagi sanksi tindakan kebiri kimia  yang diterapkan. Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif atau hukuman pengganti dari tindakan kebiri kimia dalam  suatu  putusan  pengadilan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  kepada  pelaku  kekerasan  sesual terhadap  anak.  Sanksi  alternatif  tersebut  tentulah  harus  diperhatikan  kembali  baik  menurut kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Oleh karena tindakan kebiri kimia merupakan penerapan dari double track system di mana  terdapat  pemisahan  antara  sanksi  pidana  ( measure )  dengan  sanksi  tindakan  ( maatregel ) yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda pula, maka patut dipertimbangkan terlebih dahulu mana sanksi alternatif yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanksi tindakan memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kearah lebih baik, sedangkan sanksi  pidana  bertujuan  untuk  efek  jera  kepada  pelaku,  dari  kedua  sanksi  tersebut  memiliki perbedaan  yang  jauh  dari  segi  tujuan  serta  kemanfaatannya.  Sehingga  dapat  penulis  simpulkan jika sanksi tindakan tidak dapat dialternatifkan atau digantikan dengan sanksi pidana, begitu pula sebaliknya sanksi pidana tidak dapat digantikan dengan sanksi tindakan, adapun sanksi tindakan dapat  dialternatifkan  atau  digantikan  dengan  sanksi  tindakan  pula  karena  memiliki  fungsi  dan
tujuan yang sama serta dinilai seimbang dengan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana.
Sanksi  alternatif  yang  dapat  dikenakan  terpidana  jika  tidak  dapat  dikenakan  tindakan kebiri  kimia  adalah  sanksi  tindakan  yang  mengacu  pada  UU  Nomor  1  Tahun  2023  tentang KUHP.  Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sendiri, sanksi tindakan dimaksudkan sebagai  penerapan  sistem  dua  jalur  ( double-track  system )  dalam  pemidanaan,  tujuannya  agar Hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sanksi tindakan dibagi menjadi 2 (dua) bagian,  bagian pertama pada  ayat  (1)  ditujukan  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, sedangkan kedua pada ayat (2) ditujukan  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya karena  terdapat  suatu  alasan  pemaaf  dalam  diri  pelaku  misalnya  karena  jiwanya  cacat  dalam tubuhnya  ( gebrekkige  ontwikkeling )  atau  tergganggu  karena  penyakit  ( ziekelijke  storing )  yang hanya  dikenakan  sanksi  tindakan saja.  Adanya  pembagian  tersebut  ditujukan  sebagai  perluasan dalam  Pasal  44  ayat  (2)  KUHP  lama  yang  sebelumnya  ditentukan  hanya  dimasukan  kedalam rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan. Dalam menentukan sanksi tindakan mana yang tepat bagi  pelaku  tindak  pidana  Hakim  juga  harus  memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  51  sampai dengan  Pasal  54  UU  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  yang  mengatur  tentang  tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan seperti pertimbangan dalam menjatuhkan pemidanaan.
Dengan  adanya  pembagian  tujuan  sanksi  tindakan  tersebut  akan  memudahkan  Hakim dalam menetapkan sanksi tindakan mana yang akan dikenakan oleh terpidana pelaku kekerasan seksual  terhadap  anak.  Karena  sebagaimana  telah  kita  bahas  dalam  pembahasan  sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) faktor penyebab seorang terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia  bedasarkan  hasil  penilaian  klinis  dan kesimpulan  yakni  faktor  kelainan  psikis  dan  faktor kelainan medis dari diri terpidana. Untuk mengetahui tindakan yang tepat maka perlu diketahui dan  dilihat  terlebih  dahulu  alasan  atau  faktor  yang  mendasari  seseorang  dalam  melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini apakah terdapat faktor kelainan psikis atau faktor kelainan  medis,  karena  jika  tidak  diketahui  penyebab  yang  mendasari  maka  tidak  dapat menyelesaikan  permasalahan  utamanya. 34 Faktor  kelainan  psikis  ditandai  dengan  adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh terpidana, hal tersebut sama dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana yang disebabkan adanya jiwanya cacat atau tergganggu karena penyakit. Dengan adanya  kesamaan  tersebut  maka  sanksi  alternatif  bagi  terpidana  yang  tidak  dapat  dikenakan
34 Wawancara dengan Ayodya Heristyorini, loc cit .
tindakan  kebiri  kimia  akibat  adanya  faktor  kelainan  psikis  dari  diri  terpidana  adalah  sanksi tindakan  berupa  rehabilitasi,  penyerahan  kepada  seseorang,  perawatan  di  lembaga,  penyerahan kepada pemerintah dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Jika seorang terpidana mengalami faktor kelainan medis sehingga tidak dapat dikenakan tindakan  kebiri  kimia,  maka  terpidana  dapat  dikenakan  sanksi tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  103  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP.  Hal  tersebut  dikarenakan dalam  diri  terpidana  dinilai  tidak  terdapat  alasan  pemaaf  seperti  adanya  jiwanya  cacat  atau tergganggu  karena  penyakit,  sehingga  masih  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya dengan  menjalankan  sanksi  baik  pidana  maupun  tindakan.  Namun,  karena  adanya  faktor kelainan medis yang mengancam kesehatan terpidana jika tetap dikenakan tindakan kebiri kimia, maka  sanksi  alternatif kesatu bagi  terpidana  adalah  konseling  dan/atau  rehabilitasi.  Konseling dan/atau  rehabilitasi  dinilai  mampu  kembali  menyadarkan  terpidana  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak yang memiliki perilaku seksual menyimpang, terpidana dapat berkonsultasi secara rutin  dan  memperbaiki  atau  menyembuhkan  penyimpangan  seksualnya  kepada  dokter  atau  ahli psikologi  dengan  harapan  terpidana  sadar  bahwa  yang  dilakukannya  adalah  salah  dan  tidak mengulangi perbuatannya kembali meskipun tanpa melaksanakan tindakan kebiri kimia. Sanksi alternatif yang kedua adalah pelatihan kerja, sanksi tindakan ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan terpidana yang sudah dicap buruk oleh masyarakat dan dinilai sulit untuk mendapatkan pekerjaan  sehingga  membutuhkan  pelatihan  kerja  agar  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan sendiri. Sanksi alternatif yang ketiga adalah perawatan di lembaga, sanksi tindakan ini dikenakan bagi terpidana  yang  dinilai  memiliki perbuatan  yang berat dan sulit untuk disembuhkan  namun terpidana tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia, sehingga perlu diberikan pengawasan dan pembinaan secara khusus agar dapat terus diawasi oleh lembaga tersebut.
Meskipun belum ada aturan  yang dalam  menerapkan sanksi alternatif kepada terpidana pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  tindakan  kebiri  kimia, namun penjatuhan sanksi alternatif tersebut tidak mencederai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, apalagi  mencederai  persidangan  atau  mencederai  fungsi  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan kepada  pelaku.  Dalam  Pasal  24  UUD  NRI  Tahun  1945,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Oleh  karena  itu,  Hakim merupakan  pelaksana  dan  elemen  inti  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia,  dalam menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  kekuasaan  kehakiman  wajib  menjaga  kebebasan  Hakim dengan  leluasa  untuk  berbuat  apa  pun  seperti  bebas  untuk  menentukan  sendiri  cara-cara memeriksa  dan  mengadili,  kebebasan  Hakim  bermakna  kebebasan  dalam  konteks  kebebasan
lembaga  peradilan  termasuk  dalam  pengambilan  keputusan  dan  penjatuhan  putusan  dalam memeriksa  dan  memutus  perkara  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang sudah jelas diatur, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  selanjutnya  disebut  UU  Kekuasaan Kehakiman. 35 Terlebih  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP lebih  mengakomodir kebebasan Hakim dalam menjalankan UU Kekuasaan Kehakiman. Merupakan kewenangan dari Hakim  memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya  memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa  tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  tidaklah  selalu  sama  atau sesuai  dengan  batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. 36
Bahwa  pada  dasarnya  sanksi  alternatif  tindakan  kepada  terpidana  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  tidak  dapat  dikenakan  tindakan  kebiri  kimia  dipilih  dengan  tujuan sebagai  adanya  kepastian  hukum  atas  suatu  putusan  pengadilan  yang  diputus  oleh  Hakim  dan telah berkekuatan hukum tetap agar selalu dijalankan oleh Jaksa selaku eksekutor negara. Karena pada  hakikatnya  sanksi  tindakan  dikenakan  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak sebagai  pengayoman,  hal  tersebut  juga  menjadi  tujuan  dari  pemidanaan  yang  perlu memperhatikan  pelaku  tindak  pidana,  bukan  lagi  didasarkan  pada  berat  dan  ringannya  tindak pidana  yang  dilakukan,  melainkan  harus  didasarkan  pada  keperluan  yang  dibutuhkan  untuk mengubah  tingkah  laku  dan  kepribadian  pelaku  tindak  pidana  agar  dapat  memperbaiki  pelaku tindak  pidana  dengan  harapan  dapat  meninggalkan  kebiasaan  jelek  yang  bertentangan  dengan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, dengan cara dibina.

## KESIMPULAN
Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  Dan Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  terpidana  dapat  saja  tidak melaksanakan  tindakan  kebiri  kimia  yang  disebabkan  2  (dua)  faktor  yang  ditemukan  pada  saat Penilaian  Klinis  dilaksanakan,  yaitu  faktor  kelainan  psikis  atau  kelainan  penyakit  kejiwaan akibat  permasalah  psikiatri  yang  belum  terdiagnosa  atau  diketahui  sebelumnya  dan  faktor kelainan  medis  atau  kelainan  yang  terjadi  karena  efek  samping  akibat  dari  kondisi  tubuh sehingga  dapat  memperparah  penyakit  yang  diderita  terpidana  sebelumnya  atau  menimbulkan
35 Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:
“ Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. ” 36 Sudharmawatiningsih, Pengkajian  tentang  Putusan  Pemidanaan  Lebih  Tinggi  dari  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian , Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hal. 63.
penyakit baru yang dapat meningkatkan risiko kematian bagi terpidana. Namun demikian, akibat dari tidak dilaksanakannya tindakan kebiri kimia kepada terpidana, hukum di Indonesia menjadi tidak tegas dan dapat mencederai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan yang sudah inkracht . Maka dari itu perlu adanya sanksi alternatif yang setara berupa  sanksi  tindakan  bukan  sanksi  pidana.  Adapun  sanksi  alternatif  yang  dapat  dikenakan kepada  terpidana  adalah  sanksi  tindakan  yang  mengacu  pada  Pasal  103  UU  Nomor  1  Tahun 2023  tentang  KUHP,  apabila  terpidana  mengalami  faktor  kelainan  medis  maka  terpidana  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sehingga  dapat  dikenakan  sanksi  alternatif  berupa sanksi  tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  103  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  KUHP.  Sedangkan  apabila  terpidana  mengalami  faktor  kelainan  psikis  yang  sama dengan  alasan  pemaaf  dalam  hukum  pidana  maka  dapat  dikenakan  sanksi  alternatif  berupa sanksi  tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  103  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  2023 tentang KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  20l4  Nomor  297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l6 Nomor 237.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  Dan Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269.
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842.
Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak . Jakarta. Akademi Pressindo.
Hamzah , Andi. 2017. Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008 . Jakarta. Rineka Cipta.
Hiariej, Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak, cet. ke-1 . Bandung. Penerbit Nuansa. J.E Jonkers. 1987. Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda . Jakarta. Bina Aksara.
M.  Sholehuddin.  2004. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Doble  Track  System  & Implementasinya . Jakarta. Rajawali Pers.
Marlina. 2011. Hukum Penitensier . Bandung. Refika Aditama.
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum  Cet.  I .  Bandung.  PT  Citra AdityaBakti.
Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia . Bandung. PT Refika Aditama.
Fajrin,  Adhial.  Yaris.  dkk.  2020. Double  Track  System  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Berlatar Belakang  Homoseksualitas .  Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan. Vol.11 No.2.
Nurafni.  Waluyo,  Bambang.  Harefa,  Beniharmoni.  2020. Eksekusi  Kebiri  Kimia  Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Jurnal Nagari Law Review. Vol. III No. 2.
Fagan,  Peter  J.;  Wise,  Thomas  N.;  Schmidt,  Chester  W;  dan  Fred  S.  2002. Pedophilia .  The Journal of the American Medical Association. Vol. 288. No. 19. November 2002.
S,  Tunggal.  dan  Naibaho,  Nathalina.  2020. Penjatuhan  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan Seksual  Terhadap  Anak  Dalam  Prespektif  Filsafah  Pemidanaan .  Jurnal  Hukum  & Pembangunan. Vol. 50 No.2.
Sakdiyah,  Fasichatus.  dkk.  2021. Model  Double  Track  System  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 .  Jurnal Yustitia. Vol.22 No.1.
Soesilo,  Gaih  Bagas.  2020. Telaah  Kritis  Kebiri  Kimia  sebagai  Pidana  Tambahan  Bagi  Pelaku Pedofilia . Amnesti: Jurnal Hukum. Vol.III No.1.
Sudharmawatiningsih.  2015. Pengkajian  tentang  Putusan  Pemidanaan  Lebih  Tinggi  dari Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum:  Laporan  Penelitian .  Jakarta.  Puslitbang  Hukum  dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
Wiharyangti,  Dwi.  2017. Implementasi  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan  dalam  Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia . Jurnal Pandecta . Vol. 6, Nomor 1.
Zaidan , M. Ali. 2015. Menimbang Perlunya Hukuman Mati . Jurnal Yuridis. Vol.13 No. 15 .
Wawancara dengan dokter Ayodya Heristyorini, pada 4 Agustus 2022 di Laboraturium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Astungkro,  Ronggo. KPAI:  Laporan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  Capai  859  Kasus. <https://www.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan- seksual-capai-859-kasus>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
Frida,  Trisya. Profil  Herry  Wirawan,  Guru  Pesantren  Bejat  yang  Dihukum  Seumur  Hidup . <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1449554-profil-herry-wirawan-guru-pesantren- bejat-yang-dihukum-seumur-hidup?page=1>.  Diakses  pada  tanggal  20  Agustus  2022 pukul 09.34 WIB.
Huda, Solikhul. Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Jombang yang Dilakukan
Mas
Bechi, Berawal
Wawancara Medis .<https://klikbondowoso.pikiran- rakyat.com/nasional/pr-1884948812/kronologi-kasus-pelecehan-seksual-pondok-
pesantren-jombang-yang-dilakukan-mas-bechi-berawal-wawancara-medis>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.36 WIB.
Jayani, Dwi Hadya. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid- 19 . <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual- terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-
19#:~:text=Berdasarkan%20data%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,anak%20menjad i%20korban%20kekerasan%20psikis>.  Diakses  pada  tanggal  20  Agustus  2022  pukul 09.38 WIB.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak .
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.  diakses  pada  11  Juli  2022  pukul  14.06 WIB.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia. Angka Kekerasan  Terhadap  Anak  Tinggi  Di  Masa  Pandemi,  Kemen  Pppa  Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak .
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap- anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
Marte, Yohanes. KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022. <https://www.nttmediaexpress.com/humaniora/pr-4243960346/kpai- merilis-data-kekerasan-seksual-anak-rentan-terjadi-di-sekolah-semester-pertama-2022>.
Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.38 WIB.
Pusat Informasi
Obat Nasional. Badan Pengawasan
Obat dan Makanan. <https://pionas.pom.go.id/ioni/bab-6-sistem-endokrin/64-hormon-kelamin/642-hormon- laki-laki-dan-antagonis/antiandrogen-dan>.  Diakses  pada  28  Agustus  2022  Pukul  14.30 WIB.
Pramesti,  Tri  Jata  Ayu. Hukuman  Mati  Termasuk  Ultimum  Remedium  atau  Primum  Remedium.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i- atau-ipremium-remedium-i-lt54e830a05d044>.  Diakses  pada  tanggal  4  September  2022 Pukul 14.30 WIB.