## Wajah Hukum

## Pemenuhan Hak Atas Kesehatan terhadap Anak Stunting di Jawa Timur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Farrah Miftah
Universitas Narotama Coresspondence : farrahmiftah8501@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  normatif  untuk  mengetahui  implementasi  hak anak  atas  kesehatan  dalam  konteks  stunting  di  Jawa  Timur.  Kajian  ini  mengkaji  aspek  normatif  hak  asasi manusia (HAM) dalam konteks stunting melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  prinsip  hak  asasi manusia dan akses terhadap layanan kesehatan tidak merata di beberapa daerah. Kajian ini merekomendasikan perlunya  reformasi  kebijakan  yang  lebih  konsisten  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia,  serta  peningkatan implementasi  intervensi  untuk  meningkatkan  realisasi  hak  anak  atas  kesehatan.  Dengan  menggabungkan pendekatan kualitatif dan normatif, penelitian ini  berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak anak atas kesehatan dalam konteks stunting di Jawa Timur.
Kata Kunci : Hak, Hukum, Stunting .
Abstract.  This  research  uses  a  qualitative  and  normative  approach  to  determine  the  implementation  of children's rights to health in the context of stunting in East Java. This study examines the normative aspects of human  rights  (HAM)  in  the  context  of  stunting  through  policy  analysis,  in-depth  interviews,  and  document review. The results show that policy implementation does not fully reflect human rights principles and access to health  services  is  uneven  in  some  areas.  This  study  recommends  the  need  for  policy  reform  that  is  more consistent  with  human  rights  principles,  as  well  as  increased  implementation  of  interventions  to  increase  the realization  of  children's  right  to  health.  By  combining  qualitative  and  normative  approaches,  this  research contributes to a deeper understanding of the challenges and opportunities in realizing children's right to health in the context of stunting in East Java.
Keywords: Rights, Law, Stunting .

## PENDAHULUAN
Membela hak atas kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di Jawa Timur dari perspektif hak  asasi manusia mencerminkan  kompleksitas  tantangan  dalam menyediakan akses  penuh  dan  adil terhadap layanan kesehatan bagi anak-anak. Jawa Timur,  provinsi yang heterogen dengan keragaman sosial,  ekonomi,  dan  geografis,  mengakibatkan  kesenjangan  yang  signifikan  dalam  penerapan  hak anak  atas  kesehatan.  Faktor  sosial,  ekonomi  dan  budaya  menjadi  hambatan  dalam  mencapai  tujuan perlindungan hak kesehatan yang setara bagi anak-anak yang mengalami stunting 1 .
Sistem pelayanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan, masih terbatas dan menjadi salah satu  hambatan  utama  dalam  mewujudkan  hak  ini.  Keterbatasan  infrastruktur  kesehatan  dan  sumber daya  manusia    menghambat  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  adil.  Kondisi  ini  berdampak pada  kurangnya  akses  terhadap  layanan  kesehatan  antenatal  dan  pasca  melahirkan  sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak yang rentan mengalami stunting.
Pentingnya  perlindungan  hak  anak  atas  kesehatan  dari  sudut  pandang  hak  asasi  manusia menekankan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  tumbuh  kembang  yang  optimal 2 .  Namun  kenyataan  di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak di Jawa Timur seringkali terabaikan dalam hak-hak tersebut. Kurangnya  pengetahuan    masyarakat  tentang  pentingnya  gizi  dan  pelayanan  kesehatan  anak  dapat memperburuk  stunting  dan  menyebabkan  tidak  meratanya  akses  terhadap  informasi  pendidikan  dan kesehatan.
Dari  perspektif  hak  asasi  manusia,  pemerintah  diharapkan  mengambil  langkah-langkah  untuk mendukung  pelaksanaan  hak  anak  atas  kesehatan    secara  adil.  Langkah-langkah  konkrit  seperti
1 R. Indah, Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif . Syiah Kuala University Press (2022).
2 Simbolon,  L.  A,  Gagalnya  Perlindungan  Anak  Sebagai  Salah  Satu  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme, Jurnal Yuridis , 3(2) , (2016), hlm 75-88.
peningkatan investasi di sektor kesehatan, penyediaan pendidikan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan kampanye informasi mengenai gizi anak sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan melindungi hak semua anak, apapun latar belakang sosial atau ekonomi mereka 3 .
Dalam  konteks  ini,  dukungan    berbagai  pemangku  kepentingan,  baik  lembaga  swadaya masyarakat,    swasta,  maupun  masyarakat,  menjadi  penting  untuk  menciptakan  sinergi  dalam mengatasi permasalahan stunting. Pemahaman bersama mengenai pentingnya mewujudkan hak anak atas kesehatan  sebagai bagian integral dari hak asasi manusia memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan  solusi  berkelanjutan.  Kesadaran  terhadap  hak-hak  anak,  khususnya  di  bidang kesehatan,  perlu  ditingkatkan  melalui  pendekatan  pendidikan  yang  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat.    Secara  keseluruhan,  mewujudkan  hak  atas  kesehatan  anak  stunting  di  Jawa  Timur memerlukan  pendekatan  holistik  yang  tidak  hanya mencakup  aspek  pelayanan kesehatan  tetapi juga pendidikan,  informasi,  dan  kerjasama  lintas  sektoral.  Hanya  dengan  langkah-langkah  konkrit  dan komprehensif inilah hak asasi anak di Jawa Timur dapat terwujud secara maksimal.
Penting  untuk  dipahami  bahwa  stunting  tidak  hanya  menjadi  masalah  kesehatan,  namun  juga berdampak serius terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Timur sehingga meningkatkan urgensi  penyelesaian  masalah  ini.  Anak-anak  yang  mengalami  stunting  mempunyai  peningkatan risiko    mengalami  hambatan  perkembangan  kognitif,  rendahnya  pencapaian  pendidikan,  dan rendahnya  produktivitas  ekonomi    di  masa  dewasa.  Oleh  karena  itu,  persoalan  stunting  harus dipahami  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  memiliki  dimensi  multifaset  dan  berjangka panjang.
Dalam  memerangi  stunting,  penting  untuk  memperhatikan  faktor  sosial  dan  budaya  yang mempengaruhi  kebiasaan  makan  dan  kesehatan  anak.  Adat  istiadat  dan  kepercayaan  setempat  dapat mempengaruhi  pilihan  makanan  dan  kebiasaan  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  untuk mengatasi stunting di Jawa Timur perlu mempertimbangkan konteks budaya lokal, melibatkan tokoh masyarakat  setempat,    dan  mencari  solusi  bersama  untuk memastikan  penyerapan  dan  implementasi program kesehatan.
Partisipasi  aktif  perempuan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  kesehatan  anak merupakan  elemen  penting  dalam  perspektif  penghormatan  hak  asasi  manusia.  Peran  perempuan sebagai  ibu  dan  pengasuh  mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap  hasil  kesehatan  anak.  Oleh karena  itu,  membekali  perempuan  dengan  pengetahuan  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk memberikan  pengasuhan  optimal  bagi  anak-anaknya  merupakan  langkah  strategis  untuk  menjamin terwujudnya hak anak atas kesehatan  di Jawa Timur 4 .
Pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program kesehatan anak stunting tidak  dapat  diabaikan.  Mekanisme  ini  bertujuan  tidak  hanya  untuk  mengukur  efektivitas  intervensi, namun  juga  untuk  memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan  program.  Melalui pemantauan  yang  tepat,  Anda  dapat  mengidentifikasi  potensi  hambatan  selama  implementasi  dan mencari solusi  dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Pemberdayaan  masyarakat  melalui  partisipasi  aktif  dalam  pendidikan  dan  perencanaan program  merupakan  kunci  untuk  mewujudkan  hak  anak  atas  kesehatan.  Dengan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  gizi  dan  pelayanan  kesehatan,  kami  berharap  orang  tua  dan masyarakat menjadi agen perubahan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang  sehat. Kolaborasi pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  sektor  swasta  dalam  mendukung  inisiatif  ini  juga merupakan  langkah  strategis  dalam  mewujudkan  hak  atas  kesehatan  anak  di  Jawa  Timur.  Ketika menangani  stunting,  penting  untuk  memasukkan  program  gizi  ke  dalam  sistem  pendidikan  untuk meningkatkan  pemahaman    dini  tentang  pentingnya  kebiasaan  makan  yang  sehat.  Pendidikan  yang mencakup  aspek  gizi  dan  kesehatan    membentuk  perilaku  berkelanjutan  anak  dan  memberikan landasan yang kokoh bagi tumbuh kembang yang  optimal.
Dalam  upaya  perlindungan  hak  anak  atas  kesehatan  di  Jawa  Timur,  pentingnya  sinergi  antar sektor  terkait  seperti  kesehatan,  pendidikan,  dan  pembangunan  ekonomi  tidak  bisa  diabaikan.
3 M.  Ashri, Hak  Asasi  Manusia:  Filosofi,  Teori  &  Instrumen  Dasar. (Makassar  :  CV.  Social  Politic Genius, 2018).
4 D.  Shofiya,  Komitmen  Pimpinan  Pada  Penurunan  Stunting  Di  Kabupaten  Tuban  Jawa  Timur. Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal) Vol. 1 No. 1, (2022), hlm 139-144.
Kolaborasi  lintas  sektoral  dapat  memastikan  terlaksananya  solusi  holistik,  termasuk  pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan 5 . Dalam  konteks  hak  asasi  manusia,  kita  tidak  hanya  perlu  memperkuat  upaya  memerangi  stunting, namun  juga  memperkuat  perlindungan    hak-hak  anak  secara  keseluruhan.  Hal  ini  termasuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal. Melindungi hak kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di Jawa Timur harus menjadi bagian integral dari agenda hak asasi manusia yang lebih luas.

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sebagai metode utama  dan  fokus  pada  realisasi  hak  atas  kesehatan  anak  stunting  di  Provinsi  Jawa  Timur  dari perspektif  hak  asasi  manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  untuk mengevaluasi  implementasi  hak  atas  kesehatan    anak  stunting  di  Provinsi  Jawa  Timur  dari perspektif  hak  asasi  manusia.  Studi  ini  menilai  sejauh  mana    kebijakan  dan  praktik  kesehatan  di Provinsi Jawa Timur memenuhi standar hak asasi manusia terkait kesehatan anak melalui analisis kritis terhadap dokumen kebijakan, peraturan kesehatan, dan laporan terkait.

## 2. Rancangan Kegiatan
Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai Januari 2024.
3. Ruang lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  penelitian  ini  terbatas  mengkaji  aspek  normatif  hak  asasi  manusia  (HAM) dalam konteks stunting melalui analisis kebijakan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.

## 4. Bahan dan Alat Utama
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  bersumber  dari wawancara  mendalam.  Kemudian  data  sekunder  berasal  dari  analisis  kebijakaan  dan  telaah dokumen yang terkait.

## 5. Tempat Penelitian
Tempat  dalam  penelitian  dilakukan  pada  anak  stunting  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Provinsi Jawa  Timur  dijadikan  objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  dikarenakan  karena  Provinsi  Jawa Timur masih minim kesadaran mengenai stunting.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  wawancara  mendalam  akan  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  mendalam mengenai persepsi dan pengalaman orang tua, pemangku kepentingan, dan profesional kesehatan terhadap  anak  stunting  di masyarakat.  Analisis  isi juga    diterapkan pada  dokumen kebijakan  dan laporan  kesehatan  terkait  untuk  memberikan  wawasan  mengenai  implementasi  kebijakan  dan upaya kepatuhan hak asasi manusia. Selain itu, survei masyarakat akan dilakukan untuk mengukur tingkat  pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku    kesehatan  anak,  serta  persepsi  mereka  terhadap pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini    memberikan  gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak kesehatan anak stunting di Jawa Timur dan memberikan rekomendasi kebijakan  berbasis bukti untuk memperbaiki kondisi tersebut.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Hak Asasi Manusia
Hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak  dapat  dirampas  dan  dicabut keberadaannya  dan  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
b. Stunting
Suatu kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat periode kritis dari proses tumbuh dan kembang mulai janin. Untuk Indonesia, saat ini diperkirakan ada 37,2% dari anak usia 0-59
5 A.  Gonggong, Sejarah  Pemikiran  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia. Jakarta:  Departemen Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan,  Direktorat  Sejarah  Dan  Nilai  Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, (1995).
bulan atau sekitar 9 juta anak dengan kondisi stunting, yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun.
8. Teknik Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian ini berupa dokumen  kebijakan,  peraturan  kesehatan,  dan  laporan  terkait.  Pendekatan  ini    memungkinkan untuk mengidentifikasi kebijakan yang mendukung atau menghambat realisasi hak kesehatan anak stunting.  Selain  itu,  analisis  komparatif  dengan  standar    hak  asasi  manusia  internasional  seperti Konvensi  Hak  Anak  dan  komitmen  terhadap  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang sejauh mana provinsi  Jawa  Timur   mematuhi  ketentuan  hak asasi manusia. menjadi seperti ini. Memenuhi hak dan kewajiban serta melindungi kesehatan anak. Dengan  berfokus  pada  penilaian  normatif  tersebut,  penelitian  ini    memberikan  wawasan  rinci mengenai kepatuhan kebijakan dan praktik kesehatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia di Jawa  Timur,  sehingga  memberikan  landasan  bagi  rekomendasi  kebijakan  yang  lebih  baik  dan berorientasi pada hak asasi manusia.

## HASIL

## Kesesuaian  Penerapan  Kebijakan  Dan  Program  Kesehatan  Anak  Stunting  di  Jawa  Timur Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  kecukupan  implementasi  kebijakan  dan  program kesehatan mengenai stunting anak  di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Pertama,  diperlukan  pemahaman  komprehensif  mengenai  kerangka  kebijakan  nasional  mengenai kesehatan  anak  dan  stunting.  Analisis  ini  memasukkan  UU  Kesehatan  dan  peraturan  turunannya sebagai landasan utama untuk menilai keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional yang memuat prinsip hak asasi manusia.
Selanjutnya  ruang  lingkup  penelitian  akan  fokus  pada  implementasi  kebijakan  dan  program mengenai  kesehatan  anak  stunting  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur.  Sebuah survei  akan  dilakukan  terhadap  peraturan  daerah  dan  kebijakan  negara  terkait  kesehatan anak  untuk memahami  sejauh  mana  pertimbangan  hak  asasi  manusia  diperhitungkan  dalam  kebijakan  daerah. Akan ada analisis mengenai apakah pendekatan politik untuk memerangi stunting bersifat holistik dan berbasis  hak  asasi  manusia.  Pemahaman  menyeluruh  mengenai  langkah-langkah  spesifik  yang diambil    pemerintah  daerah  untuk  memastikan    hak  anak  atas  kesehatan  terpenuhi,  termasuk  upaya pencegahan, penyediaan layanan kesehatan, dan penanganan dampak stunting sangat diperlukan.
Penelitian  ini  mengkaji  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi kebijakan  kesehatan  anak  stunting.  Partisipasi  aktif  masyarakat  merupakan  elemen  penting  dari perspektif hak asasi manusia, dan penilaian ini  menentukan sejauh mana suara masyarakat tercermin dalam  kebijakan  dan  program  kesehatan  anak  di  tingkat  lokal.  Dalam  menilai  kepatuhan  terhadap prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia,  penelitian  ini  mengidentifikasi  indikator  dan  metode  yang digunakan oleh otoritas lokal untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan yang menghambat  perkembangan  anak.  Ketersediaan  data  dan  sistem  pelaporan    menjadi  tolak  ukur penilaian transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan kesehatan anak.
Selain  itu,  penelitian  ini  mencakup  analisis    dukungan  keuangan  dan  sumber  daya  yang disediakan untuk mendukung intervensi kesehatan anak terkait pembangunan. Alokasi anggaran yang tepat  diperlukan  untuk  mewujudkan  hak  anak  atas  kesehatan.  Penilaian  ini  akan  memberikan gambaran  sejauh mana dukungan finansial mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip hak asasi  manusia.  Selain  itu,  aspek  keterlibatan  pihak  swasta  dan  mitra  eksternal  juga    dianalisis. Kerjasama  antarsektor  dan  kemitraan  eksternal  dapat  menjadi  indikator  penting  dalam  menilai kesesuaian kebijakan dan program kesehatan anak stunting dalam konteks prinsip hak asasi manusia. Kajian  tersebut  memberikan  rekomendasi  rinci  berdasarkan  hasil  analisis  kesesuaian.  Tujuan  dari rekomendasi  ini  adalah  untuk  memperkuat  implementasi  kebijakan  dan  program  kesehatan  anak stunting di provinsi Jawa Timur. Prinsip hak asasi manusia dijadikan landasan bagi implementasi hak anak atas kesehatan secara optimal. 6
Penelitian  ini  menyelidiki  lebih  lanjut  aspek  keberlanjutan  kebijakan  dan  program  kesehatan untuk anak stunting di provinsi Jawa Timur. Keberlanjutan merupakan elemen penting dari perspektif
6 N. Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).
hak  asasi  manusia,  karena  memastikan  bahwa  upaya  untuk  mewujudkan  hak  anak  atas  kesehatan berkelanjutan tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga  dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, akan  dilakukan  analisis  terhadap  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  merancang  dan  melaksanakan kebijakan  berkelanjutan  yang  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia.  Di  masa  depan, memahami  upaya  pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan  kesehatan  anak  yang  menghambat pertumbuhan  akan  mengarah  pada  pandangan  yang  lebih  holistik  dalam  mewujudkan  hak-hak kesehatan anak.
Studi ini menyoroti pentingnya mengevaluasi dampak kebijakan dan program. Dengan menilai hasil dan dampak aktual dari implementasi kebijakan, studi ini akan menentukan sejauh mana hak-hak anak penderita  stunting  terpenuhi  dan  apakah  terdapat  potensi  dampak  negatif  yang  perlu  ditangani. Oleh karena itu, penelitian ini mencakup analisis tanggapan pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi dan  rekomendasi.  Tingkat  tanggap  pemerintah  terhadap  informasi  dan  pembaruan  yang  diperlukan untuk  menerapkan  kebijakan  kesehatan  anak  yang  memperlambat  pertumbuhan  mencerminkan tingkat toleransi dan komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia.
Selain itu, studi ini akan mempertimbangkan keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai aspek penting ketika menilai kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adanya mekanisme ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memastikan  hak-hak  anak  stunting  terlindungi  dan  ditegakkan.  Selain  itu,  kajian  ini  juga  mencakup analisis  kerja  sama  dan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  serta  potensi  konflik  politik  yang mungkin timbul. Mengintegrasikan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan adalah penting untuk memastikan penerapan yang efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Fokus  berikutnya  adalah  pada  tingkat  partisipasi    dan    advokasi  masyarakat.  Pemahaman sejauh mana masyarakat terlibat dalam memahami dan memperjuangkan hak kesehatan anak stunting, serta  upaya  advokasi  yang  dilakukan,    menyoroti  dinamika  partisipasi  masyarakat  dan  hal  ini  akan mendorong penguatan hak asasi manusia.
Kajian  ini  diakhiri  dengan  ringkasan  temuan  dan  memberikan  kesimpulan  mengenai  sejauh mana  implementasi  kebijakan  dan  program  kesehatan  mengenai  stunting  anak    di  Jawa  Timur konsisten dengan prinsip hak asasi manusia. Kesimpulannya akan memberikan gambaran holistik dan berkelanjutan mengenai upaya mewujudkan hak kesehatan anak-anak stunting di wilayah tersebut dan memberikan arah  perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan.
Aspek akuntabilitas juga perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kebijakan  dan  program  kesehatan  terkait  stunting  anak    di  Jawa  Timur  dengan  prinsip  hak  asasi manusia.  Analisis  ini  akan  fokus  pada  mekanisme  akuntabilitas  yang  diterapkan  oleh  pemerintah daerah  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan.  Hal  ini  relevan  untuk  menilai  sejauh  mana  pemerintah  daerah  merasa  berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tindakan nyata. 7
Selain itu,  penelitian ini  mengkaji  isu  gender  dalam  perwujudan  hak  kesehatan  anak  stunting. Analisis ini bertujuan untuk memahami upaya spesifik yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi anak stunting. Dimensi gender  penting dari perspektif hak asasi manusia untuk menjamin keadilan dan persamaan hak bagi semua anak tanpa memandang  gender.  Penting  untuk  mempertimbangkan  peran  sektor  swasta  dalam  melindungi  hak kesehatan  anak-anak  penderita stunting.  Kajian ini   membahas  kelanjutan  keterlibatan  sektor  swasta dan  kontribusinya  dalam  mendukung  kebijakan  dan  program  kesehatan  anak  stunting.  Pemerintah harus memastikan bahwa intervensi swasta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan.
Studi ini juga  menganalisis indikator kesehatan dan gizi anak sebagai parameter keberhasilan program  ketika  mengukur  dampak  intervensi  kebijakan.  Memahami  sejauh  mana  pencapaian  tujuan kesehatan  untuk  anak-anak  dengan  stunting    memberikan  gambaran  realistis  tentang  efektivitas  dan dampak  positif  dari  kebijakan  kesehatan  anak  dan  implementasi  program.  Penting  untuk  menggali perspektif masyarakat dalam mewujudkan hak atas kesehatan anak stunting di Jawa Timur. Penelitian tersebut  mencakup  jajak  pendapat  publik  dan  pendekatan  partisipatif  untuk  mengumpulkan  opini publik  mengenai  efektivitas  dan  keadilan  implementasi  kebijakan.  Hal  ini  akan  memastikan  bahwa
7 H. Affandi, Mplementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undangdasar 1945: Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1 , (2019), hlm 36-56.
suara  masyarakat  lokal  diperhitungkan  ketika  menilai  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia.
Studi ini mengkaji keterkaitan dan kerja sama antar negara dan organisasi internasional dalam mendukung  realisasi  hak  anak  atas  kesehatan  dalam  konteks  global.  Analisis  ini    memberikan gambaran  sejauh mana Jawa Timur berpartisipasi dalam upaya kolektif yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia di tingkat internasional.
Studi  ini  juga  menyelidiki  potensi  dampak  perubahan  iklim  terhadap  perlindungan  hak kesehatan  anak-anak  stunting  di  Jawa  Timur.  Dampak  perubahan  iklim  dapat  mengancam ketersediaan  pangan  dan  nutrisi.  Oleh  karena  itu,  terdapat  kebutuhan  untuk  menilai  sejauh  mana tindakan  yang  berdampak  negatif  terhadap  kesehatan  anak-anak  mencakup  aspek  adaptasi  dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sintesa keseluruhan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai  tingkat  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dalam  kebijakan  kesehatan dan implementasi program stunting pada anak  di Jawa Timur. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi  penting  dalam  menginformasikan  kebijakan  dan  program  kesehatan  untuk  anak-anak stunting di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Berdasarkan  data    Survei    Gizi  Indonesia  (SSGI)  Kementerian  Kesehatan,    penelitian  ini bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  rinci  mengenai  prevalensi  anak  stunting  di    Jawa  Timur pada tahun 2022. Wilayah ini mencapai 19,2%, dan Provinsi Jawa Timur mencapai 19,2%. Tahun ini, Indonesia  dipastikan  menduduki  peringkat  ke-25  sebagai  provinsi  dengan    prevalensi  stunting tertinggi.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan tren prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2021 hingga 2022. Fakta bahwa prevalensi bayi stunting menurun sebesar 4,3 poin persentase, dari 23,5% pada tahun 2021 menjadi 19,2% pada tahun 2022, mencerminkan  kemajuan yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  faktor-faktor  yang mungkin  berkontribusi  terhadap  penurunan  tersebut,  antara  lain  kebijakan  pemerintah,  intervensi masyarakat, dan faktor lingkungan yang berperan dalam mengatasi stunting. Selain itu, penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dampak    berbagai  kebijakan  dan  program  kesehatan  anak  yang diterapkan di Jawa Timur dalam mengurangi prevalensi stunting. Dengan pemahaman rinci terhadap data survei, penelitian ini mampu memberikan penjelasan rinci mengenai efektivitas langkah-langkah yang  diambil  pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan hak anak atas kesehatan.
Dari sudut pandang manfaat, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap perbaikan  kebijakan  dan  program  kesehatan  anak  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Memahami  faktor-faktor yang  mengurangi  prevalensi  stunting  memungkinkan  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan mengevaluasi  kebijakan  yang  diterapkan  dan  mengidentifikasi  bidang-bidang  yang  perlu  diperkuat atau  ditingkatkan.  Selain  itu,  memahami  tren  dan  perubahan  prevalensi  stunting  juga    memberikan wawasan strategis untuk perencanaan jangka panjang guna mencapai tujuan untuk lebih mewujudkan hak    anak  atas  kesehatan.  Selain  itu,  penelitian  ini  memberikan  manfaat  tambahan  dari  perspektif pemantauan dan evaluasi.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  masih  banyak  permasalahan  yang  ditemui,  khususnya stunting yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendesak  Pemerintah  Daerah  guna  mengatasi  permasalahan  tersebut  merupakan  hal  yang  harus dilakukan.  Kesadaran  masyarakat  juga  mengenai  jaminan  atas  kesehatan  harus  ditingkatkan  guna menciptakan kondisi lebih baik.

## Rekomendasi  Yang  Dapat  Diusulkan  Untuk  Meningkatkan  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Anak Stunting di Jawa Timur
Meningkatkan implementasi hak atas kesehatan bagi anak-anak dengan stunting di Jawa Timur memerlukan  serangkaian  rekomendasi  komprehensif  yang    berfokus  pada  beberapa  aspek  utama. Pertama, perlunya penguatan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah  daerah.  Mekanisme  koordinasi  yang  efektif  antara  sektor  kesehatan,  pendidikan,  sosial dan  ekonomi  diperlukan  untuk  memastikan    integrasi  kebijakan  dan  program  yang  holistik  untuk mengatasi stunting.
Rekomendasi kedua adalah memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih akurat dan terkini. Sistem pemantauan yang lebih canggih dan terintegrasi perlu dikembangkan untuk mengukur dan melacak kemajuan dalam mewujudkan hak atas kesehatan bagi anak-anak penderita stunting. Hal
ini  dapat  mencakup  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kolaborasi  dengan  lembaga  penelitian terkemuka  untuk  memastikan  bahwa  data  yang  diperoleh    memberikan  gambaran  yang  akurat  dan rinci.
Rekomendasi  berikutnya  adalah  pentingnya  pendidikan  dan    kesadaran  masyarakat.  Program edukasi  yang  menyasar  masyarakat,  khususnya  keluarga  dan  ibu  hamil  perlu  diperkuat  untuk meningkatkan  pemahaman  akan  pentingnya  gizi  anak  dan  upaya  pencegahan  stunting.  Memberikan masyarakat  akses  terhadap  informasi  dan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  dapat  mendorong perubahan  perilaku    positif.    Rekomendasi  selanjutnya  adalah  mengoptimalkan  pendayagunaan sumber  daya  manusia  di  bidang  medis.  Perlunya  peningkatan  kapasitas  tenaga  kesehatan  dalam menangani  dan  mencegah  stunting,  terutama  di  tingkat  masyarakat.  Melanjutkan  pendidikan  dan pelatihan  bagi  petugas  kesehatan  dapat  berdampak  besar  pada  peningkatan  kualitas  layanan  dan intervensi  bagi  anak-anak  yang  berisiko  mengalami  stunting.  Rekomendasi  juga  diperlukan  untuk meningkatkan  aksesibilitas  dan  ketersediaan  pangan  berkualitas  tinggi.  Upaya  peningkatan ketersediaan  pangan  bergizi  dapat  menurunkan  risiko stunting, terutama  bagi  keluarga  yang  berlatar belakang  ekonomi  miskin.  Pertimbangan  juga  harus  diberikan  untuk  memperkuat  program  yang memberikan  makanan  tambahan  dan  suplemen  gizi  kepada  ibu  hamil  dan  anak-anak.  Rekomendasi lainnya  adalah  pentingnya  melibatkan  sektor  swasta  dan  mitra  non-pemerintah.  Kolaborasi  dengan sektor  swasta  dapat  memperluas  jangkauan  program    stunting  dan  meningkatkan  efisiensi pengelolaan sumber daya. Melibatkan mitra non-pemerintah seperti LSM dan organisasi masyarakat dapat  memperkaya  upaya  pencegahan  stunting  melalui  program  inovatif  dan  dukungan  langsung  di tingkat masyarakat.
Rekomendasi  berikutnya  adalah  memperkuat  kebijakan  inklusif  yang  mempertimbangkan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya di Jawa Timur. Kebijakan yang mengkaji dan memahami dinamika  lokal  dapat  mengatasi  tantangan  multifaktorial  akibat  stunting  secara  lebih  efektif. Inklusivitas  juga  mencakup  memasukkan  perspektif  hak  asasi  manusia  ke  dalam  seluruh  aspek kebijakan  dan  program.  Kebijakan  kesehatan  yang  didasarkan  pada  hasil  dan  efektivitas  jangka panjang merupakan rekomendasi utama. Pemerintah daerah perlu  fokus pada pengembangan strategi berkelanjutan  yang  mempunyai  dampak  nyata  dalam  mengurangi  prevalensi  stunting.  Evaluasi berkala  dan  penyesuaian  kebijakan  berdasarkan  hasil  pemantauan  dapat  memberikan  landasan  yang kokoh untuk membawa perubahan positif dalam perwujudan hak kesehatan anak stunting
Rekomendasi lainnya adalah  peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi anak-anak yang  mengalami  stunting  di  daerah  pedesaan.  Perlu  dicatat  bahwa  daerah  pedesaan  mungkin menghadapi tantangan khusus dalam hal aksesibilitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata, seperti penyediaan klinik dan kendaraan medis, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah pedesaan memiliki akses mudah terhadap layanan gizi dan medis yang mereka butuhkan.
Rekomendasi  selanjutnya  adalah  memperkuat  peran  perempuan  dalam  mencegah  stunting. Perempuan,  khususnya  sebagai  ibu,  mempunyai  peran  sentral  dalam  mewujudkan  hak  anak  atas kesehatan.  Pemberdayaan  perempuan  melalui  pendidikan  dan  dukungan  kesehatan  reproduksi  dapat meningkatkan  pemahaman  keluarga  dan  praktik  makan  sehat.  Penting  juga  untuk  memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta dan organisasi internasional. Kolaborasi yang kuat antar  seluruh  pemangku  kepentingan  dapat  menciptakan  sinergi  dalam  upaya  pencegahan  stunting. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari sektor swasta dan organisasi internasional untuk mengoptimalkan hasil program kesehatan bagi anak-anak penderita stunting.
Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  spesifik  yang  mungkin menjadi  penyebab  tingginya  prevalensi  stunting  di  Jawa  Timur.  Pemahaman  yang  lebih  baik mengenai  faktor-faktor  ini  dapat  membantu  menjadikan  kebijakan  dan  program    lebih  tepat  sasaran dan  efektif.  Kajian  ini  dapat  mencakup  aspek-aspek  seperti  situasi  ekonomi,  kebersihan,  dan kebiasaan  makan  di  tingkat  rumah  tangga.  Rekomendasi  penting  lainnya  adalah  masyarakat  harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan untuk anak stunting. Partisipasi  aktif  dalam  masyarakat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai kebutuhan  lokal  dan  memastikan  bahwa  solusi  yang  diterapkan  relevan  dan  dapat  diterima  oleh masyarakat.
Investasi  juga  diperlukan  pada  infrastruktur  kesehatan  dasar  seperti  fasilitas  kesehatan  dan posyandu, terutama di wilayah yang lebih sulit diakses. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan  akses masyarakat terhadap layanan  kesehatan  yang diperlukan  untuk mencegah
stunting.  Rekomendasi  untuk  memahami  gender  juga  harus  dipertimbangkan.  Program  pencegahan stunting harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi perbedaan gender dalam hak, tanggung jawab, dan akses terhadap layanan kesehatan. Memahami konteks gender dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif program 8 .
Penting  untuk  mengevaluasi  dan  memperbarui  kebijakan  dan  program  secara  berkala  sebagai respons  terhadap  kemajuan  pengetahuan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Evaluasi  berkelanjutan  dapat membantu    mengidentifikasi  keberhasilan,  kelemahan,  dan  peluang    perbaikan,  menciptakan  siklus pembelajaran berkelanjutan dalam upaya perlindungan hak kesehatan anak stunting di Jawa Timur.
Selain  itu,  rekomendasinya  mencakup  upaya  memperkuat  kolaborasi  lintas  sektor  untuk membangun  pendekatan  terpadu.  Permasalahan  stunting  berdampak  pada  banyak  aspek  kehidupan dan  memerlukan  kerjasama  yang  erat  antara  sektor  kesehatan,  pendidikan,  pertanian  dan  sosial. Kolaborasi  ini  akan  membantu  mengembangkan  program  yang  lebih  komprehensif  dan  terintegrasi untuk meningkatkan implementasi hak anak atas kesehatan.
Rekomendasi  utamanya  adalah  meningkatkan  kapasitas    petugas  kesehatan  di  tingkat  lokal. Dengan  pelatihan dan dukungan yang tepat, petugas kesehatan di puskesmas, poshandu, dan fasilitas kesehatan  lainnya  akan    mampu  memberikan  pelayanan  yang  lebih  berkualitas.  Hal  ini  mencakup pemahaman menyeluruh mengenai pola makan sehat dan deteksi dini kemungkinan kasus stunting.
Rekomendasi  berikut  berfokus  pada  peningkatan  ketersediaan  dan  kualitas  air  bersih  dan sanitasi.  Kebersihan  yang  buruk  dapat  menjadi  faktor  risiko  terjadinya  stunting.  Oleh  karena  itu, investasi pada infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih bagi masyarakat marginal atau kurang terlayani  harus  menjadi  prioritas.  Hal  ini  juga  dapat  mencakup  program  pendidikan  dan  kesadaran mengenai  kebersihan  lingkungan.    Penguatan  regulasi  dan  penegakan  hukum  terkait  gizi  anak  juga menjadi  rekomendasi  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Penegakan  hukum  dan  peraturan  yang mendukung upaya stunting dan penerapan sanksi terhadap tindakan yang melemahkan hak anak atas kesehatan  dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari risiko stunting.
Relevan  dalam  konteks  ini  adalah  rekomendasi  untuk  memperkuat  kerja  sama  dengan organisasi  internasional  dan  Organisasi  Kesehatan  Dunia.  Bekerja  sama  dengan  para  pemangku kepentingan ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk bantuan teknis, sumber daya keuangan, dan akses terhadap inovasi terkini dalam penanganan stunting.  Pentingnya pemantauan dampak sosial dan ekonomi  dari  program    stunting  juga  harus  ditekankan.  Penilaian  dampak    kesehatan  non-fisik, seperti:  B.  Peningkatan  akses  terhadap  pendidikan  dan  peningkatan  produktivitas  ekonomi  akan memberikan  pandangan  yang  lebih  komprehensif  mengenai  keberhasilan  program  dan  membantu mengembangkan intervensi yang lebih komprehensif.
Upaya mendalam juga diperlukan untuk melibatkan sektor pendidikan dan mendorong integrasi program  pendidikan  dengan  program  yang  memenuhi  hak  kesehatan  anak.  Sekolah  dapat  menjadi platform  yang  efektif  untuk  mengkomunikasikan  informasi  tentang  makan  sehat  kepada  anak-anak dan keluarga mereka. Program  stunting yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dapat mempunyai dampak  jangka  panjang  terhadap  kesehatan    dan  perkembangan  anak.  Rekomendasi  tersebut  juga mencakup  langkah-langkah  dukungan  sosial  bagi  keluarga  yang  berisiko  tinggi mengalami  stunting. Program  bantuan  sosial,  khususnya  yang  menyasar  rumah  tangga  miskin,  dapat  membantu meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Dukungan ini akan membantu mengurangi  kesenjangan  kesehatan  dan  memfasilitasi  realisasi  hak  anak  atas  kesehatan    di  berbagai tingkat masyarakat.
Inisiatif  perlindungan  hak    kesehatan  anak-anak  yang  mengalami  stunting  di  tiga  kabupaten besar di Provinsi Jawa Timur, yaitu Jember, Situbondo dan Bondowoso, bertujuan untuk menurunkan prevalensi  stunting  secara  signifikan.  Tujuan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  stunting  di daerah-daerah  tersebut  dan  membantu  mereka  mencapai  tingkat  yang  lebih  rendah  melalui  program kesehatan  yang  ditargetkan  dan  intensif.  Tujuan  ini  secara  khusus  mempertimbangkan  keadaan  dan karakteristik unik masyarakat lokal sehingga upaya pencegahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kabupaten.
Manfaat  yang  diperoleh  dari  pencapaian  tujuan  ini  sangat  besar,  terutama  dalam  hal kesejahteraan  anak  dan  perkembangan  sosial.  Mengurangi  prevalensi  stunting  dapat  memberikan
8 A.  N.  Trisna,  Komitmen  Pemerintah  Desa  Waleran  Dalam  Percepatan  Penurunan  Stunting, Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4, No. 4 , (2023), hlm 6469-6474.
kontribusi positif bagi kesehatan generasi mendatang dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak  yang  optimal.  Hal  ini  akan  menciptakan  generasi  yang  lebih  tangguh  secara  fisik  dan  mental serta lebih mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan ekonomi di tingkat lokal.
Memasukkan  tiga  kabupaten  dengan  prevalensi  stunting  yang  tinggi  akan  meningkatkan manfaat  secara  keseluruhan.  Upaya  ini  berpotensi  menciptakan  efek    positif  dalam  mengurangi stunting  di  tingkat  negara  bagian.  Selain  itu,  manfaatnya  juga    dirasakan  dalam  meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi anak, mendukung pendidikan gizi, serta menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pola makan sehat. Data mengenai prevalensi stunting menunjukkan  betapa  pentingnya  tujuan  dan  manfaat  tersebut. 9 Prevalensi  stunting  di  Kabupaten Jember    sebesar  34,9  persen,  Situbondo  sebesar  30,9  persen,  dan  Bondowoso  sebesar  32  persen menunjukkan perlunya upaya nyata untuk memperbaiki keadaan tersebut. Mengingat angka-angka ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi anak-anak di wilayah ini, maka tujuan melindungi hak atas kesehatan anak-anak yang mengalami stunting menjadi lebih penting.
Di  Kabupaten  Jember,  tujuan  Program  Kesehatan  Anak  Stunting  adalah  memberikan  dampak positif  yang  signifikan  terhadap  lebih  dari  sepertiga  anak  yang  menderita  stunting.  Oleh  karena  itu, manfaatnya adalah anak Jember mengalami  peningkatan kesejahteraan dan potensi tumbuh kembang yang optimal. Situbond, dimana angka stunting mencapai 30,9 persen, juga akan merasakan manfaat serupa,  yaitu  memungkinkan  lebih  dari  seperempat  anak-anak  tumbuh    dan  berkembang  dalam kondisi  kesehatan  yang  baik.    Sementara  itu,    dengan  prevalensi  stunting  yang  mencapai  32%, Bondowoso  akan  mendapatkan  manfaat  positif  dalam  mengatasi  permasalahan  kesehatan  anak  di tingkat  masyarakat.  Tercapainya  tujuan  mewujudkan  hak  kesehatan  bagi  anak-anak  stunting  di Bondowoso akan memberikan harapan baru bagi anak-anak di kabupaten tersebut untuk  masa depan yang lebih  berkualitas.
Dengan  mencapai  tujuan  dan  manfaat  tersebut,  program  kesehatan  anak  stunting  di  Jember, Situbondo dan Bondowoso tidak hanya secara langsung meningkatkan status kesehatan anak, namun juga  memberikan  kontribusi  terhadap  dampak  sosial  dan  ekonomi  di  tingkat  masyarakat.  pada pengembangan.  Oleh  karena  itu,  upaya  tersebut  tidak  hanya  akan  mengurangi  stunting,  tetapi  juga membangun landasan yang kuat bagi generasi mendatang.
Selain  itu,  mewujudkan  hak  atas  kesehatan  anak-anak  yang  mengalami  stunting  di  ketiga kabupaten  tersebut  merupakan  fokus  utama  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs),  dengan fokus khusus pada pemberantasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi. Kami akan berkontribusi aktif untuk mencapai SDG2. Dengan mengurangi prevalensi stunting, program ini akan  berkontribusi  terhadap  pencapaian  indikator  utama  SDG  2,  yaitu  mengurangi  angka  kelaparan dan meningkatkan gizi anak.
Manfaat    program  kesehatan  bagi  anak  stunting  di  Jember,  Situbondo  dan  Bondowoso  juga mencakup peningkatan daya saing daerah dalam hal kesejahteraan dan pembangunan manusia. Anak- anak  yang  tumbuh  sehat  berpotensi  menjadi  anggota  masyarakat  yang  lebih  kaya  di  masa  depan. Dengan  demikian,  pencapaian  tujuan  ini  akan  membangun  masyarakat  yang  lebih  tangguh  dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah masing-masing 10 . Dari perspektif dampak kesehatan jangka  panjang,  program  ini    diharapkan  dapat  mengurangi  beban  penyakit  kronis  dan  biaya pengobatan di masa depan. Anak yang tumbuh sehat akan lebih terhindar dari berbagai penyakit yang berhubungan  dengan  gizi  buruk,  seperti  stunting,  kekurangan  vitamin,  dan  penyakit  kronis  lainnya. Oleh karena itu, melindungi hak kesehatan anak-anak yang mengalami stunting di Jember, Situbondo dan  Bondowoso  juga  akan  mengurangi  tekanan  pada  sistem  layanan  kesehatan,  meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. .
Data tingginya prevalensi stunting  di ketiga kabupaten tersebut juga memberikan alasan kuat untuk mendorong pengambil kebijakan memprioritaskan program kesehatan anak. Dengan menyoroti masih  tingginya  prevalensi  stunting,  program  ini  dapat  memotivasi  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  alokasi  anggaran  dan  sumber  daya  guna  mendukung  keberhasilan  program  kesehatan
9 D.  A.  Ramadhan,  Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Permasalahan  Anak  Stunting  Di  Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1, (2024), hlm 14-26.
10 R. Mardiansyah, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Diindonesia . Vej Vol. 4 No. 1, (2018), hlm 127-133.
anak  stunting.  Program  ini  juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  hak  asasi  manusia  dengan memastikan  bahwa  hak  anak  atas  kesehatan  dilaksanakan  secara  adil  dan  merata.  Mengurangi kesenjangan  kesehatan  regional  berarti  menerapkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia.  Program  ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan kesehatan, namun juga menegaskan hak setiap anak atas pertumbuhan dan perkembangan yang sehat tanpa diskriminasi.
Selain  itu,  melindungi  hak  atas  kesehatan  anak-anak  yang  mengalami  stunting  dapat meningkatkan  tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  gizi  anak.  Program  ini  akan membangun  platform  pendidikan  yang  kuat  untuk  memastikan    masyarakat  memahami  pentingnya nutrisi  yang  tepat  dan  cara  mencegah  stunting.  Dengan  cara  ini,  program  ini  juga  membantu masyarakat berperan  aktif dalam menjaga kesehatan anak.
Rekomendasi  dan  implementasi  program  kesehatan  anak  stunting  di  Jember,  Situbondo  dan Bondowoso akan memberikan bukti empiris  keberhasilan intervensi di tingkat masyarakat. Data hasil program dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan kesehatan anak yang lebih efektif di tingkat nasional dan  memberikan panduan kepada daerah lain yang menghadapi tantangan  serupa.  Dengan  cara  ini,  program  ini    berkontribusi  terhadap  peningkatan  kapasitas  dan pembelajaran  kolaboratif  untuk  meningkatkan  implementasi  hak  anak  atas  kesehatan    secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  mewujudkan  hak  atas  kesehatan  anak  stunting  di  Jawa  Timur,  perspektif  hak asasi  manusia  merupakan  landasan  penting  untuk  memandu  kebijakan  dan  program    berkelanjutan. Berdasarkan  latar  belakang,  data  dan  analisis  yang    diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya perlindungan  hak  kesehatan  anak  stunting  harus  diintegrasikan  sepenuhnya  ke  dalam  kerangka  hak asasi  manusia.  Fokus  utama  dalam  perancangan  dan  pelaksanaan  program  kesehatan  adalah  agar semua  anak  mempunyai  hak  atas  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  optimal  melalui  akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa diskriminasi.
Meskipun  data  prediktif  menunjukkan  bahwa  prevalensi  stunting  di  Jawa  Timur  mengalami penurunan,  namun  harus  diakui  bahwa  masih  terdapat  tantangan  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu, rekomendasi pertama adalah mengintensifkan upaya pencegahan stunting melalui pendekatan berbasis hak  asasi  manusia.  Hal  ini  mencakup  peningkatan  aksesibilitas  layanan  kesehatan,  pendidikan  gizi masyarakat,  dan  pemantauan    ketat  terhadap  pelaksanaan  program.  Selain  itu,  kerja  sama  antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga  hak asasi manusia, organisasi masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta,  harus  diperkuat.  Sinergi  ini  dapat  memperkuat  implementasi program,  menghasilkan  dukungan  yang  lebih  luas,  dan  memastikan  respons  komprehensif  terhadap permasalahan  stunting  yang  kompleks.  Dalam  konteks  ini,  penguatan  peran  lembaga  pengawas  dan audit keuangan juga sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan dana kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.  Gonggong, Sejarah  Pemikiran  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia. Jakarta:  Departemen Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan,  Direktorat  Sejarah  Dan  Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995
M.  Ashri, Hak  Asasi  Manusia:  Filosofi,  Teori  &  Instrumen  Dasar. Makassar  :  CV.  Social  Politic Genius, 2018
N. Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2022
R. Indah, Promosi Kesehatan Dalam Berbagai Perspektif . Syiah Kuala University Press, 2022

## Jurnal
A.  N.  Trisna,  Komitmen  Pemerintah  Desa  Waleran  Dalam  Percepatan  Penurunan  Stunting, Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4, No. 4 , 2023
D. A. Ramadhan, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Permasalahan Anak Stunting Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1, (2024
D. Shofiya, Komitmen Pimpinan Pada Penurunan Stunting Di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal) Vol. 1 No. 1, 2022
H.  Affandi,  Mplementasi  Hak  Atas  Kesehatan  Menurut  Undang-Undangdasar  1945:  Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara, Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 1 , 2019 R. Mardiansyah, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Diindonesia . Vej Vol. 4 No. 1, 2018
Simbolon,  L.  A,  Gagalnya  Perlindungan  Anak  Sebagai  Salah  Satu  Bagian  Dari  Hak  Asasi  Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme, Jurnal Yuridis , 3(2) , 2016