Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat
Interpretation of Changes to the Minimum Age Limit of Marriage in the Perspective of Maslahat
Muhammad Fajri Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: muhammad.fajri@uin-alauddin.ac.id
Info Artikel Abstract Diterima 04 Mei 2020 Revisi I 22 Mei 2020 Revisi II 08 Juni 2020 Disetujui 22 Juni 2020 Perubahan  batas  minimal  usia  kawin  bagi  perempuan  ditujukan  untuk melindungi  hak-hak  anak  perempuan  dengan  menutup  peluang  praktik perkawinan  di  bawah  umur  yang  selama  ini  diakomodasi  oleh  UU Perkawinan.  Penelitian ini  berupaya  mengintepretasi  hal  tersebut  dalam perspektif  maslahat  dengan  teknik  library  research.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  patut  diapresiasi  dan  mengandung maslahat,  namun  ada  celah  yang  dapat  dianggap  kabur  atau  dapat diperdebatkan,  yaitu  pada  dasarnya  salah  satu  penyebab  dari  tingginya praktik perkawinan di bawah umur adalah pergaulan bebas yang permisif hingga  praktik  perzinaan  yang  menimbulkan  kehamilan  yang  tidak dinginkan,bukan  hanya  terkait  regulasi  usia  kawin,  kurangnya pertimbangan  terkait  hal  ini  dalam  perubahan  regulasi  tersebut  menjadi ancaman  yang  nyata  dimana  praktik  perzinaan  akan  semakin  tak terbendung  terutama  pada  kalangan  di  bawah  umur  karena  perkawinan terkesan dipersulit.
Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Maslahat
Changes  to  the  minimum  age  of  marriage  for  women  are  intended  to protect the rights of girls by closing opportunities for underage marriage practices  that  have  been  accommodated  by  the  Marriage  Law.  This research seeks to interpret this in the perspective of maslahat with library research  technique.  The  results  showed  that  although  worthy  of appreciation and contain maslahat, there are gaps that can be considered vague  or  debatable,  which  is  basically  one  of  the  causes  of  the  high practice  of  underage  marriage  is  permissive  promiscuity  to  adultery practices  that  lead  to  unwanted  pregnancies,  not  only  related  to  the regulation of the age of marriage, the lack of consideration related to this in the regulation changes into a real threat where adultery practices will be  increasingly  unstoppable,  especially  among  minors  because  marriage seems to be complicated.
Keywords: Age Limit, Marriage, Maslahat

## Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat
Muhammad Fajri

## A. PENDAHULUAN
Allah  SWT  menciptakan  aturan  yang  sejalan  dengan  fitrah  manusia  agar kehormatan  dan  harga  dirinya  dapat  terjaga,  yaitu  ikatan  suci  perkawinan  yang memfasilitasi  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  atas  dasar  saling  ridha  di  antara mereka,  hal  ini  tentunya  ditujukan  agar  manusia  tidak  berprilaku  serupa dengan makhluk lainnya, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas. 1
Berdasarkan  hal  tersebut,  Undang-Undang  Perkawinan  menetapkan  pengertian perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Artinya  perkawinan tidak dapat dianggap sepele apalagi dipermainkan sebab terdapat tanggung jawab yang sangat besar dari akad suci tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi masing- masing  pihak.  Selain  itu,  perkawinan  dimaksudkan  agar  dapat  mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak, kerabat maupun masyarakat. 2
Untuk  mencapai  tujuan  kemaslahatan  dari  perkawinan,  diperlukan  banyak  hal yang  harus  dipersiapkan  oleh  kedua  calon  mempelai,  terutama  dari  segi  fisik  dan mental,  kesiapan fisik dapat  berarti kematangan fisik, sedangan kesiapan  mental  dapat berarti  kedewasaan  dalam  berifikir  dan  bersikap  serta  bijaksana  dalam  menghadapi berbagai  persoalan  kehidupan.  Namun  dalam  praktiknya,  banyak  terjadi  perkawinan dimana  suami  istri  belum  siap  baik  secara  fisik  maupun  mental,  yang  mayoritasnya adalah  suami  dan  atau  istri  yang  masih  di  bawah  umur,  sehingga  kasus  ini  dikenal sebagai  perkawinan  di  bawah  umur  atau  perkawinan  dini  atau  perkawinan  anak. Tingginya  angka  perkawinan  di  bawah  umur  ini  berdampak  negatif  dan  banyak menimbulkan kemudaratan khususnya bagi pihak perempuan.
Banyak pendapat yang menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya praktik perkawinan  di  bawah  umur  adalah  Undang-Undang  Perkawinan  itu  sendiri,  hal  ini terlihat  pada  pasal  7  ayat  (1)  yang  mengatur  batas  minimal  usia  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan,  yaitu  pihak  laki-laki  19  tahun  dan  pihak  perempuan  16 tahun. Batas  minimal  usia kawin pihak perempuan tersebut  dianggap tidak efektif lagi dan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  bahkan  dianggap  diskriminatif  dan melanggar hak asasi karena membolehkan perkawinan anak perempuan. Hal ini terkait erat  dengan  penafsiran  UU  Perlindungan  Anak  yang  menyebutkan  bahwa  anak  adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, sehingga mereka yang berumur 16 tahun (UU Perkawinan) termasuk dalam kategori anak-anak.
Pada akhir tahun 2019, perubahan pertama UU Perkawinan yang sudah berlaku kurang lebih 45 tahun lamanya, disahkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, sebagai pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  22/PUU-XV/2017  yang  merupakan hasil judicial  review terhadap  UU  Perkawinan  khususnya  pasal  7  ayat  (1)  yang dianggap  bertentangan  dengan  pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945.  Dalam  amar  putusannya MK  memerintahkan  pembentuk  undang-undang  untuk  merubah  batas  minimal  usia perkawinan bagi perempuan. Produk perubahan tersebut adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  intinya menaikkan  batas  minimal  usia  kawin  bagi  perempuan  sehingga  sama  dengan  laki-laki yaitu 19 tahun.
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 , (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.
2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  perubahan  batas  minimal  usia  kawin  bagi perempuan  tersebut  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak  anak  perempuan  dengan menutup peluang praktik perkawinan di bawah umur yang selama ini diakomodasi oleh UU  Perkawinan.  Adapun  penelitian  ini  berupaya  mengintepretasi  hal  tersebut  dalam perspektif  hukum  Islam  terutama  aspek  maslahat  maupun  potensi  mafsadat  sebagai implikasinya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penilitian hukum normatif yang objeknya adalah norma hukum yaitu ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mendukung hal  tersebut  digunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dengan  sumber hukum  primer  dan  sekunder  terkait,  kemudian  dianalisis  dari  aspek  maslahatnya. Teknik  pengumpulan  data  dengan library  research yaitu  menelusuri  dan  mempelajari literatur-literatur terkait, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang teratur dan bermakna.

## C. PEMBAHASAN Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Islam
Pada  dasarnya  dalam  fikih  konvensional  tidak  ditemukan  penetapan  batas  usia tertentu  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  hal  ini disebabkan  karena  tidak  adanya  ayat  al-Qur‟an  maupun  Hadis  yang  secara  jelas  dan tegas  menyebutkan  batas  usia  kawin  tertentu,  sehingga  pada  prinsipnya  Islam membolehkan  perkawinan  pada  semua  tingkatan  usia  termasuk  dalam  usia  kanak- kanak, 3 dasarnya  adalah  tindakan  Rasulullah  yang  menikahi  Aisyah  pada  usia  enam tahun, selain itu Rasulullah juga menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada usia  belia,  demikan  juga  Abdullah  bin  Umar  yang  menikahkan  anaknya  ketika  masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya. 4
Para  ulama  klasik  bahkan  menjelaskan  mengenai  kebolehan  menikahi  gadis belia  ( shagirah )  ini  dan  menetapkan  tolak  ukur  yaitu  telah  tercapainya  kesempurnaan dan  kematangan  fisik  yang  ditandai  dengan  tibanya  masa  pubertas  ( bulugh )  sehingga dapat  melakukan  “aktivitas  seksual”  ( wath‟iy )  serta  segala  konsekuensi  yang ditimbulkannya.
Dalam  sudut  pandang  yang  berbeda,  para  ulama  kontemporer  justru  menilai kebolehan menikahi anak di  bawah umur didasarkan dari pemahaman  yang literal  dan rigid dalam menafsirkan ayat al-Qur‟an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dapat dipahami  lebih  fleksibel.  Para  ulama  kontemporer  berpendapat  perkawinan  Rasulullah dengan  Aisyah  tidak  bisa  dijadikan  dasar  umum  dengan  alasan  perkawinan  tersebut merupakan  perintah  Allah,  dan  Rasulullah  sendiri  sebenarnya  tidak  berniat  untuk berumah  tangga  lagi  setelah  wafatnya  Khadijah,  selain  itu  perkawinan  tersebut mempunyai  hikmah  penting  dalam  dakwah  dan  pengembangan  ajaran  Islam  dalam berbagai  aspek  kehidupan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  kewanitaan.
3 Yusuf  Hanafi, Kontroversi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  (Child  Marriage) ,  (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 58.
4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 371-372.

## Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat
Muhammad Fajri
Sehingga Islam pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun  juga  tidak  pernah  menganjurkannya,  terlebih  jika  dilaksanakan  tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Perkawinan Rasulullah dengan  Aisyah  lebih  diposisikan  sebagai  suatu  pengecualian  dan  kekhususan  yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu. 5
Selanjutnya terkait ukuran batas usia kawin, meskipun secara eksplisit tidak ada petunjuk  al-Qur‟an  dan  hadis  yang  menyebutkannya,  terdapat  beberapa  ayat  maupun hadis  yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal tersebut. 6 Seperti dalam QS. An- Nisa: 6 berikut.
َو ْم َ ا ْم ّهْي َ ل ّا آ ْو ِع َ ف ْدا َ ف ا ًد ْش ِر ْم ِهْن ّ م ْمِت ْس َ ن ٰ ا ْ نّا َ ف َۚ َحا َ ك ّ نلا او ِغ َ لَة ا َذ ّا ٓى ّٰت َخ ى ٰمٰتَيْلا اوِلَتْةاَو ْم ِه َ لا
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka serahkanlah kepada mereka hartanya...
Dalam  tafsir  Kementerian  Agama,  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah memerintahkan  agar  para  wali  menguji  terlebih  dahulu  kematangan  berpikir, kecerdasan,  dan  kemampuan  mereka  mengelola  harta  sebelum  menyerahkannya.  Dan ujilah  kecerdasan  dan  mental  anak-anak  yatim  itu  dengan  memperhatikan  keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam  menggunakan  harta  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  menikah  dengan menyerahkan  harta  sedikit  demi  sedikit.  Kemudian  jika  melalui  uji  mental  tersebut dapat  diketahui  dengan  pasti  bahwa  mereka  betul-betul  telah  cerdas  dan  pandai  dalam memelihara  dan  mengelola  harta,  maka  serahkanlah  kepada  mereka  hartanya  itu, sehingga tidak ada alasan untuk menahan harta mereka. 7
Meskipun  substansi  ayat  tersebut  mengenai  tuntunan  dalam  mendidik  dan memperlakukan  anak  yatim,  tetapi  petunjuk  tersebut  juga  dapat  diterapkan  pada  anak secara  umum,  dimana  orang  tua,  wali,  atau  pengasuh  anak  diperintahkan  untuk mendidik  dan  menguji  kedewasaan  mereka  sampai  usia  menikah  sebelum mempercayakannya  untuk  mengelola  keuangan.  Ayat  tersebut  mensyaratkan  perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak  yang  belum  memasuki  usia  nikah  sebelum  dipercayakan  untuk  mengelola  harta, sehingga  jika  pengasuh  anak  tidak  diperbolehkan  mengalihkan  pengelolaan  harta kepada  anak  yang  belum  memenuhi  syarat,  tentunya  anak  tersebut  juga  secara  fisik, psikis, dan intelektual belum layak untuk menikah. 8
Mengenai syarat kedewasaan ini, terdapat hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas‟ud berikut.
ْجَّوَزَت َي ْ ل َ ف  َة َءا َب ْ لا ِم ِ كْن ّم  َعا َطَت ْسا  ّن َم  ّباَت َّ شلا  َر َش ْع َماَي
Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  di  antara  kamu  telah  mempunyai  kemampuan  dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah (HR. Bukhari)
Hadis tersebut menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah yaitu  adanya  kemampuan  dan  persiapan  untuk  kawin,  yang  mana  kedua  hal  ini  hanya
5 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) , h. 65-67.
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67.
7 Quran Kemenag in Word
8 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) , h. 69-70.
dapat  dipenuhi  oleh  orang  dewasa.  Sebab  sebuah  perkawinan  menimbulkan  hak  dan kewajiban  antara  suami  dan  istri,  yang  mengandung  arti  bahwa  pemegang  tanggung jawab  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  tersebut  sudah  harus  dewasa.  Maka  dapat ditegaskan  bahwa  perkawinan  harus  dilakukan  pasangan  yang  sudah  dewasa.  Akan tetapi  kedewasaan itu sendri memiliki akselerasi  pencapaian  yang berbeda-beda  antara laki-laki  dan  perempuan,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan  budaya,  tingkat kecerdasan  suatu  komunitas,  dan  lain  sebagainya,  sehingga  menentukan  batasannya dianggap cukup sulit. 9
Dalam  kajian  fikih,  masalah  kedewasaan  sejatinya  dibahas  secara  terpisah dengan masalah usia perkawinan. Seseorang dapat dianggap mencapai fase kedewasaan ( bulugh ) setelah mengalami mimpi basah ( hulum ), berdasarkan QS. An-Nur: 59 berikut.
َم ِ لِح ْ لا ِم ِ كْن ّم ِ لا َ ف ْط َ ا ْ لا  َغ َ لَة ا َذ ّا َو Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa...
Bagi  perempuan,  selain  mimpi  basah  fase  kedewasaannya  juga  dapat  diketahui dari menstruasi atau kehamilan. Indikator mimpi basah merupakan ukuran yang paling jelas  bagi  seseorang  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  dapat  diwajibkan menjalankan hukum ( taklif ), hal ini disepakati para fuqaha. Perbedaan pendapat terjadi pada  perkiraan  usia  kedewasaan  tersebut,  dari  kalangan  mazhab  Hanafi  beranggapan bahwa  seorang  dinyatakan  dewasa  atau baligh setelah  mencapai  usia  18  tahun, sedangkan  mazhab  Syafi‟i  dan  Hambali  menetapkan  tibanya  kedewasaan  itu  adalah pada usia 15 tahun.
Al-Jasshash  dalam  tafsirnya,  seperti  yang  dikutip  Yusuf  Hanafi,  berpendapat bahwa  penetapan  usia  kedewasaan  pada  usia  15  dan  18  tahun  tidaklah  sesuai  dan bertentangan  dengan  QS.  An-Nur  ayat  59  yang  menjelaskan  indikator  kedewasaan adalah  mimpi  basah  ( hulum ),  bukan  usia  tertentu,  apalagi  hal  tersebut  ditegaskan kembali dalam hadis berikut. 10
ّع ْ ف ِر ِم َ ل َ ق ْ لا ّن َع  ٍثا َلَث ّمّئاَّنلا َظ ّقْي َ ت ْسَي ىَّت َخ ّن َعَو ىَّت َخ  ّن ْو ِن ْجَمْلا َق ّفِي ّن َعَو ّ  ّ ي ّب َّ صلا ىَّت َخ َم ّلَت ْح َي
Terangkat  pertanggungjawaban  seseorang  dari  tiga  hal,  orang  yang  tidur  hingga  ia bangun,  orang  gila  hingga  ia  sembuh,  dan  anak-anak  hingga  ia  bermimpi  (dan mengeluarkan air mani/ ihtilam). 11
Dari uraian singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep batas minimal usia perkawinan dalam Islam tidak ditentukan secara tegas dalam angka tertentu, melainkan hanya  mensyaratkan  telah  dewasa  atau baligh dan  memiliki  kemampuan  berfikir mandiri  atau aqil ,  hal  ini  ditandai  dengan  mimpi  basah  (dan  menstruasi  bagi perempuan), serta telah cakap dalam mengelola harta.

## Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
Pengaturan batas usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat  dalam  Bab  II  Syarat-syarat  Perkawinan  pasal  6  ayat  (2),  yaitu “Untuk melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ”. Dan pasal 7 ayat (1), yaitu “Perkawinan
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67-68.
10 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) , h. 20-22.
11 As-San‟ani, Subulus Salam III , (Kairo: Dar Ihya‟ al-Turas al-Araby, 1379 H), h. 179.

## Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat
Muhammad Fajri
hanya  dizinkan  bila  pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” . Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2), disebutkan “Dalam  hal  penyimpangan  dalam  ayat  (1)  pasal  7  ini  dapat  minta dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  diminta  oleh  kedua  orang  tua pihak pria atau pihak wanita.”
Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa UU Perkawinan pada dasarnya menetapkan  tiga  tingkatan  usia  kawin. Pertama ,  pada  usia  21  tahun  seseorang  dapat secara  mandiri  mendaftarkan  perkawinannya  tanpa  izin  tertulis  dari  orang  tua  atau walinya. Kedua , mereka yang berusia di bawah 21 tahun yaitu pria dalam rentang 19-20 tahun  dan  wanita  16-20  tahun  wajib  mendapatkan  izin  tertulis  dari  orang  tua  atau walinya untuk melaksanakan perkawinan, sehingga usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita merupakan  batas  minimal  dizinkannya  perkawinan. Ketiga ,  dalam  kondisi  tertentu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun berusia di bawah batas minimal usia  kawin  tersebut,  dapat  dimohonkan  dispensasi  ke  pengadilan  oleh  orang  tua  atau walinya.
Ketentuan  batas  usia  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Ketentuan tersebut juga merupakan kesepakatan nasional yang sejalan dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  penetapannya,  hal  ini  tentu  ditujukan  agar tercapainya  tujuan  perkawinan  yang  dicitakan  yaitu  ketentraman  dalam  rumah  tangga berdasarkan  kasih  sayang  dan  menghasilkan  keturunan  yang  sejahtera.  Tujuan perkawinan akan sulit terwujud apabila para mempelai belum masak jiwa dan raganya, sebab  kematangan  dan  integritas  pribadi  yang  stabil  akan  sangat  berpengaruh  dalam menjalani lika-liku kehidupan berumah tangga. Selain itu, penetapan batas usia tersebut memang bersifat ijtihadi sehingga kebenarannya relatif, artinya ketentuan tersebut tidak bersifat  kaku,  hal  ini  ditunjukkan  dari  adanya  aturan  dispensasi  bagi  pasangan  yang belum cukup umur jika berada dalam kondisi darurat sehingga harus dilangsungkannya perkawinan. 12

## Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Anak dari Praktik Perkawinan di Bawah Umur
UU  Perlindungan  Anak  memberi  definisi  anak  sebagai  seseorang  yang  belum berusia  18  tahun  dan  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan,  sedangkan  konsep perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat  dan martabat  kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (Pasal  1  UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Adapun yang berkewajiban dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  tersebut,  seperti yang  disebutkan  pada  pasal  20  undang-undang  ini,  adalah  negara,  pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.
Salah  satu  bentuk  upaya  perlindungan  anak  yang  menjadi  perhatian  khusus negara bahkan dunia selama ini adalah penghapusan praktik perkawinan di bawah umur, praktik ini dinilai sangat merugikan anak terutama anak perempuan. Beberapa kerugian
12 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 60.
yang dapat dialami dari praktik perkawinan tersebut adalah kematian ibu  di usia muda akibat  kehamilan  prematur,  kebutaaksaraan  perempuan  akibat  hilangnya  kesempatan memperoleh  pendidikan  dasar,  dan  kerugian  lain  yang  terkait  kesehatan  baik  fisik maupun  mental,  serta  rentan  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  hidup dalam lingkaran kemiskinan. 13
Upaya  perlindungan  anak  dari  praktik  perkawinan  di  bawah  umur  menemui kendala terbesarnya yang bersumber dari UU Perkawinan itu sendiri, undang-undang ini dinilai  mengakomodasi  praktik  perkawinan  di  bawah  umur,  disebabkan  aturan  batas minimal  usia  kawin  khususnya  bagi  perempuan  yaitu  16  tahun  telah  lama  tidak diperbaharui, batas usia tersebut  dinilai tidak sesuai  dengan perkembangan zaman saat ini,  dan  tidak  sejalan  dengan  semangat  UU  Perlindungan  Anak  yang  notabene merupakan  hasil  ratifikasi  Konvensi  Hak-Hak  Anak  Internasional.  Kritik  terhadap  UU Perkawinan  khususnya  terkait  aturan  batas  minimal  usia  kawin  ini,  telah  lama didengungkan  dari  berbagai  kalangan  terutama  dari  aktivis  perlindungan  anak  dan perempuan.
Selain  bertentangan  dengan  UU  Perlindungan  Anak,  ketentuan  batas  minimal usia  kawin  dalam  UU  Perkawinan  juga  dinilai  oleh  beberapa  kalangan  bertentangan dengan  UUD  1945  khususnya  pasal-pasal  yang  terkait  dengan  pemenuhan  hak-hak tertentu. Atas dasar ini, telah dilakukan beberapa upaya untuk merubah ketentuan batas usia  tersebut,  salah  satunya  dengan  mengajuakan judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi.  Pada  puncaknya,  upaya  tersebut  menemukan  titik  terang  setelah  MK menerbitkan putusan No. 22/PUU-XV/2017 mengabulkan petitum para pemohon  yang menyatakan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan khususnya ketentuan batas usia kawin 16 tahun  bagi  perempuan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat,  serta  telah  menimbulkan  diskriminasi  atas  dasar  jenis  kelamin atau gender  yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan. Dalam amarnya MK  memerintahkan  para  pembentuk  undang-undang  untuk  merubah  ketentuan  batas minimal  usia  perkawinan  bagi  perempuan  dalam  jangka  waktu  tiga  tahun  setelah terbitnya putusan tersebut.
Produk  dari  amar  putusan  MK  ini  adalah  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  isinya  merubah ketentuan  pasal  7  dengan  menyamakan  batas  usia  kawin  baik  laki-laki  maupun perempuan yaitu 19 tahun. Putusan MK yang berujung pada perubahan ketentuan batas minimal  usia  kawin  dalam  UU  Perkawinan  ini  mendapat  apresiasi  dari  berbagai kalangan,  karena  dinilai  akan  mampu  mereduksi  praktik  perkawinan  di  bawah  umur sebagai upaya perlindungan anak khususnya anak perempuan.
Kemudian  untuk  mendukung  regulasi  baru  tersebut,  Mahkamah  Agung memperketat dispensasi kawin dengan menerbitkan Peraturan MA RI No. 5 Tahun 2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  hal  ini  diharapkan  agar hakim  tidak  lagi  mudah  mengabulkan  permohonan  dispensasi  perkawinan  di  bawah umur.  Artinya,  meskipun  masih  terbuka  peluang  praktik  perkawinan  di  bawah  umur lewat  kewenangan  memberikan  dispensasi  oleh  lembaga  peradilan,  ada  upaya  nyata untuk menekan dan membatasi praktik perkawinan tersebut.
13 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis , (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47-48.

## Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat
Muhammad Fajri

## Tinjauan Maslahat pada Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan
Dalam kajian ushul fikih, maslahat diidentifikasi dengan berbagai sebutan, yaitu prinsip,  sumber  atau  dalil  hukum,  doktrin,  konsep,  metode,  dan  teori.  Maslahat  telah diformulasikan  oleh  para  ulama  ahli  ushul  sepanjang  sejarah  hukum  Islam,  yang demikian menyebabkan dinamika pemikiran dalam rangka formulasinya.
Secara  etimologi,  maslahat  berarti  kebaikan,  kemanfaatan,  kepantasan, kelayakan,  keselarasan,  kepatutan.  Kata  maslahat  sering  dilawankan  dengan  kata mafsadat dan kata mudarat yang berarti kerusakan. Adapun secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali, maslahat bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan ( jalb al- manafi‟ )  dan  menyingkirkan  atau  menghindari  kemudaratan  ( dar  al-mafasid ),  dalam terminologi  syar‟i,  maslahat  adalah  memelihara  dan  mewujudkan  tujuan  hukum  Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 14
Imam  al-Ghazali  menegaskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dapat  menjamin  dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat, sebaliknya segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal  tersebut  dinilai  sebagai  mafsadat,  maka  mencegah  dan  menghilangkan  segala sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  mafsadat  juga  dikualifikasi  sebagai  maslahat.  Selain itu,  Imam  al-Ghazali  mensyaratkan  terpenuhinya  beberapa  sifat  untuk  membenarkan suatu maslahat, yaitu maslahat harus bersifat primer ( dharuriyah ), pasti ( qath‟iyah ), dan umum ( kulliyah ), serta sejalan dengan tindakan syara‟ ( mula‟imah ). 15
Mengingat  batas  minimal  usia  perkawinan  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  al- Quran  dan  Hadis  begitupula  kitab-kitab  fikih,  maka  kaidah  maslahat  dapat  menjadi salah  satu  dasar  dan  tolak  ukur  dalam  memahami  penentuan  batas  minimal  usia perkawinan  yang  sejalan  dengan  tujuan  hukum  Islam,  sekaligus  dapat  menguji perubahan ketentuan tersebut yang mengikuti perkembangan zaman.
Mengawali  tinjauan  maslahat  ini  perlu  dipahami  bahwa  terdapat  perbedaan mendasar  pada  terminologi  perkawinan  di  bawah  umur  menurut  hukum  Islam  dengan hukum  positif,  yang  dimaksud  perkawinan  di  bawah  umur  dalam  perspektif  hukum Islam  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum  baligh  dan  aqil, yaitu  dalam  kisaran  usia  15  tahun  ke  bawah,  dimana  terjadi ikhtilaf terkait kebolehannya,  sedangkan  menurut  hukum  positif  perkawinan  di  bawah  umur  adalah perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  batas  usia  minimal  yang  ditentukan  undang- undang,  saat  ini  yaitu  di  bawah  usia  18  atau  19  tahun.  Namun  dalam  pembahasan  ini, terminologi  tersebut  digeneralisasi  dengan  merujuk  pada  pengertian  menurut  hukum positif.
Penetapan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan dari 16  ke  19  tahun  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak  anak  khususnya  anak  perempuan dari berbagai  ancaman praktik perkawinan di  bawah umur.  Berbagai pertimbangannya dapat  dipahami  merupakan  upaya  untuk  mencapai  maslahat  dalam  bentuk jalb  al- manafi‟ (membawa  manfaat)  sekaligus dar  al-mafasid (menolak  kerusakan),  terutama dalam  melindungi  hak-hak  anak  perempuan  dari  segi  pendidikan,  kesehatan,  dan tumbuh kembangnya yang dinilai akan terhalangi jika UU Perkawinan masih membuka
14 Asmawi, Teori  Maslahat  dan  Relevansinya  dengan  Perundang-undangan  Pidana  Khusus  di Indonesia , (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h. 35-36.
15 Abu  Hamid  al-Ghazali, al-Mustaṣfā  min  „Ilmi  al-Uṣūl ,  Juz  I,  (Beirut:  Mu„sasah  al-Risalah, 1997), h. 416-430.
peluang praktik perkawinan di bawah umur dengan aturan batas 16 tahun tersebut. Hal ini  juga  memenuhi  tolak  ukur  maslahat  yaitu  memelihara  jiwa  ( hifdz  al-nafs )  dan keturunan  ( hifdz  al-nasl ),  serta  terpenuhinya  sifat dharuriyah (bersifat  primer)  dimana urgennya pembatasan praktik perkawinan anak, dan juga sifat kulliyah (bersifat umum) dimana  aturan  tersebut  berbentuk  undang-undang  yang  berlaku  dan  berdampak  secara umum.
Namun, sifat qath„iyah (bersifat pasti), dan mula‟imah (sejalan dengan tindakan syara‟)  masih  kabur  atau  dapat  diperdebatkan.  Misalnya  tidak  adanya  jaminan  yang dapat  memastikan  bahwa  dengan  ditingkatkannya  batas  usia  kawin  untuk  perempuan tersebut,  akan  mengurangi  praktik  perkawinan  di  bawah  umur.  Sebab  selama  ini,  data real terkait tingginya praktik perkawinan di bawah umur bisa ditemukan di pengadilan- pengadilan dalam perkara dispensasi  kawin  yang alasan utamanya adalah menghindari perzinaan  yang  sudah  terjadi  terus  menerus  bahkan  sampai  hamil. 16 Sehingga  dapat dipahami bahwa salah satu sebab tingginya angka perkawinan di bawah umur saat ini, lebih  diakibatkan  oleh  maraknya  pergaulan  bebas  hingga  praktik  perzinaan  yang mengakibatkan  terjadinya  kehamilan  yang  tidak  diinginkan,  bukan  hanya  terkait regulasi  usia  kawin  dalam  undang-undang.  Oleh  karena  itu,  walaupun  batas  minimal usia  kawin  ditingkatkan,  selama  pengaturan  tentang  pergaulan  bebas  atau  perzinaan masih  terbuka  lebar,  upaya  pembatasan  praktik  perkawinan  di  bawah  umur  ini  akan tetap sulit.
Kemudian  meskipun  Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  pedoman  mengadili permohonan dispensasi kawin, perkara ini justru meroket di beberapa pengadilan, salah satunya  di  Pengadilan  Agama  Blitar  yang  naik  hingga  300%. 17 Hal  ini  membuktikan tidak  ada  perubahan  yang  signifikan  dalam  pembatasan  praktik  perkawinan  di  bawah umur,  melainkan  hanya  peralihan  dari  yang  selama  ini  difasilitasi  KUA  dan  KCS  ke lembaga  peradilan,  sehingga  perubahan  regulasi  batas  minimal  usia  kawin  dapat dianggap  hanya  formalitas  belaka  dimana  UU  Perkawinan  tidak  lagi  diskriminatif  dan sesuai  dengan  tuntutan  UUD  1945  dan  UU  Perlindungan  Anak.  Namun,  tidak menampik  juga  bahwa  perubahan  regulasi  tersebut  memang  menutup  praktik perkawinan  di  bawah  umur  yang  dilakukan  secara  sukarela  maupun  “terpaksa”  selain dari alasan darurat seperti perzinaan dan kehamilan di luar nikah, misalnya disebabkan masalah ekonomi, kurang pendidikan, adat atau budaya, dan lain sebagainya.
Mungkin  inilah  salah  satu  hikmah  mengapa  Islam  tidak  menetapkan  batas minimal usia tertentu untuk melakukan perkawinan, melainkan hanya syarat baligh dan aqil yang  bagi  setiap  orang  dapat  berbeda-beda,  sebab  hukum  melakukan  perkawinan dalam  Islam  pun dapat  berbeda-beda, bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bahkan haram,  ketentuan  ini  tentunya  kembali  pada  kebutuhan  dan  kesiapan  calon  mempelai, misalnya  perkawinan  dapat  diwajibkan  jika  syarat  menurut  syara‟  telah  terpenuhi  dan dapat mencegahnya dari perbuatan zina.
Melihat  perkembangan  gaya  pergaulan  di  masa  kini  yang  semakin  bebas  dan permisif,  seharusnya  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  menetapkan  batas  minimal
16 Penulis pernah meneliti tentang tingginya perkara Dispensasi Kawin dengan alasan perzinaan bahkan sudah dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015,  yaitu mencapai 450 perkara yang dikabulkan dalam satu tahun. Lihat Muhammad Fajri, Tesis etheses.uin-malang.ac.id
17 Erliana Riady, detikNews “Revisi UU Perkawinan Bikin Permohonan Dispensasi Kawin Naik 300% di Blitar”, dalam https://news.detik.com/ diakses pada 02/02/2020.

## Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat
Muhammad Fajri
usia perkawinan, terutama terkait aspek kebutuhan dan kematangan biologis seseorang yang turut mempengaruhi hal tersebut. Dan salah satu solusi untuk menekan pergaulan bebas  yang  berujung  pada  perzinaan  adalah  dengan  perkawinan,  sehingga  jangan sampai  negara  dalam  hal  ini  terkesan  menghalanginya,  yang  pada  sisi  lain  juga  dapat menyebabkan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan.
Dari  paparan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  perubahan  batas  minimal  usia perkawinan  memang  mengandung  banyak  maslahat,  namun  juga  dapat  berpotensi menimbulkan  mafsadat,  yaitu  semakin  maraknya  pergaulan  bebas  tanpa  batas  pada kalangan  di  bawah  umur  jika  perkawinan  dipersulit.  Sehingga  sebagai  solusinya  dapat diamalkan  beberapa  kaidah  berikut  yang  tentunya  perlu  didukung  juga  dengan  kajian mendalam:
َ ف َم ْ لا  ِء ْر َد ّحّلا ُص َم ْ لا  ّب ْ ل َج َ ل َع  ٌم َد َّ ق ِم  ّد ّسا
Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan atau
ّنْي َر َر َّ ضلا ُّ ف َخ َ أ  ِب ّك َت ْرَي
Diambil mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat. 18

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Perubahan  batas  minimal  usia  kawin  perempuan  dari  16  tahun  ke  19  tahun dalam  UU  Perkawinan  didasarkan  oleh  putusan  MK  No.  22/PUU-XV/2017  yang memerintahkan  pembentuk  undang-undang  untuk  merubahnya  karena  terbukti diskriminatif  dan  mengancam  hak-hak  konstitusional  anak  perempuan  serta mengakomodasi praktik perkawinan di bawah umur. Dalam tataran normatif, terbitnya UU  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Peraturan  MA  RI  No.  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ini patut diapresiasi sebagai salah satu upaya penekanan tingginya praktik perkawinan di bawah umur selama ini.
Adapun  dalam  interpretasi  maslahat,  tujuan  perubahan  tersebut  adalah jalb  al- manafi‟ (membawa  manfaat)  sekaligus dar  al-mafasid (menolak  kerusakan)  dalam bentuk  memelihara  jiwa  dan  keturunan,  serta  memenuhi  sifat dlaruriyyah (bersifat primer)  dan kulliyyah (bersifat  umum).  Namun,  masih  ada  celah  yang  dapat  dianggap kabur  atau  dapat  diperdebatkan,  sehingga  tidak  terpenuhinya  sifat qat„iyyah (bersifat pasti) dan mula‟imah (sejalan dengan tindakan syara‟) sebagai  ukuran  maslahat.  Yaitu pada  dasarnya  salah  satu  penyebab  dari  tingginya  praktik  perkawinan  di  bawah  umur adalah  pergaulan  bebas  yang  permisif  hingga  praktik  perzinaan  yang  menimbulkan kehamilan  yang  tidak  dinginkan,  bukan  hanya  terkait  regulasi  usia  kawin.  Kurangnya pertimbangan terkait hal  ini dalam perubahan  regulasi tersebut  menjadi  ancaman  yang nyata dimana praktik perzinaan akan semakin tak terbendung terutama pada kalangan di bawah umur karena perkawinan terkesan dipersulit.
18 Nashr  Farid  Muhammad  Washil  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Qawaid  Fiqhiyyah , (Jakarta: Amzah, 2019), h. 20-21.

## Saran
Perubahan UU Perkawinan memerlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh serta mempertimbangan segala aspek yang mempengaruhinya agar tujuan kemaslahatan yang  dicitakan  dapat  tercapai.  Perubahan  regulasi  batas  usia  kawin  membutuhkan perangkat  pendukung  sehingga  dapat  dimaksimalkan,  untuk  itu  para  pihak  terkait  dan pemerhati  diharapkan  untuk  terus  mengkajinya  dan  membuahkan  solusi  yang  tepat dalam menyelesaikan persoalan perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali,  Abu  Hamid. al-Mustaṣfā  min  „Ilmi  al-Uṣūl .  Juz  I.  Beirut:  Mu„sasah  al- Risalah, 1997.
Asmawi. Teori  Maslahat  dan  Relevansinya  dengan  Perundang-undangan  Pidana Khusus di Indonesia . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
As-San‟ani, Subulus Salam III . Kairo: Dar Ihya‟ al-Turas al-Araby, 1379 H.
Hanafi,  Yusuf. Kontroversi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur  (Child  Marriage) . Bandung: Mandar Maju, 2011.
Jahar,  Asep  Saepudin.  dkk. Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis .  Jakarta:  Kencana, 2013.
Nasution,  Khoiruddin. Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim . Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.
Quran Kemenag in Word .
Riady,  Erliana. detikNews “Revisi  UU  Perkawinan  Bikin  Permohonan  Dispensasi Kawin  Naik  300%  di  Blitar”,  dalam  https://news.detik.com/  diakses  pada 02/02/2020.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2013.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3 . Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
Washil,  Nashr  Farid  Muhammad  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam. Qawaid Fiqhiyyah . Jakarta: Amzah, 2019.