## OPTIMALISASI STRATEGI POLMAS GUNA MENDUKUNG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA TERWUJUDNYA SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF
Kodrat Alam, Asep Dadan Kusumah Universitas Wiralodra Email : amuksamudrajustitia@gmail.com, asepdadankusumah@gmail.com

## ABSTRACT
Many people have not implemented health protocols in carrying out their daily activities is a  special  phenomenon  that  deserves  serious  attention  from  various  parties,  including elements  of  the  Police  in  it.  This  is  possible  considering  the  implementation  of  the  main functions  and  duties  of  the  Police  in  the  field  of  Kamtibmas  which  can  reach  up  to  the smallest units in society through the implementation of the Community Policing (Polmas) strategy.  Polmas  through  adjustments  to  the  implementation  of  the  main  functions  and duties  of Bhabinkamtibmas  as  Community  Policing  Bearers  (Polmas)  which  are  oriented towards  achieving  increased  public  awareness  and  compliance  in  implementing  health protocols.  In  this  concept,  the  researcher  conducted  research  using  normative  juridical methods. This juridical approach is because this research analyzes existing legal aspects, and is normative because this research focuses more on the analysis of existing laws and regulations  and  other  regulations,  using  secondary  data,  namely  scientific  references  or other  scientific  writings  as  study  material  that  can  support  the  completeness  of  this scientific  work  Specifically  regarding  adjustments  to  the  implementation  of  the  main functions and duties of Bhabinkamtibmas as Community Policing Carriers (Polmas) which are  oriented  towards  achieving  increased  public  awareness  and  compliance  in implementing  health  protocols,  the  implementation  is  carried  out  with  the  support  and involvement of the Police and Community Partnership Forum (FKPM).
Keywords: Community Police, Kamtibmas, Health Protocol, Covid 19.

## I. PENDAHULUAN
Kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama berlangsungnya  pandemi  Covid-19  hingga  kini  belum  membuahkan  hasil  sebagaimana yang  diharapkan.  Hal  ini  terbukti  dengan  semakin  meluasnya  tingkat  penyebaran  virus Corona di seluruh Indonesia.
Minimnya  ketersediaan  informasi  dan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  penerapan protokol  kesehatan  seringkali  menjadi  alasan  utama  penyebab  tingginya  ketidakpatuhan masyarakat  dalam  memenuhi  ketentuan  5M  yang  telah  ditetapkan  Pemerintah,  seperti:
memakai  masker,  menjaga  jarak  ( social  distancing ),  mencuci  tangan,  menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Banyaknya  masyarakat  yang  belum  menerapkan  protokol  kesehatan  dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, merupakan fenomena tersendiri yang patut mendapatkan perhatian  serius  dari  berbagai  pihak  termasuk  unsur  Kepolisian  didalamnya.  Hal  ini dimungkinkan  mengingat  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Kepolisian  di  bidang Kamtibmas  yang  dapat  menjangkau  hingga  unit-unit  terkecil  dalam  masyarakat  melalui pengimplementasian strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas).
Keberadaan  Bhabinkamtibmas  sebagai  Pengemban  Pemolisian  Masyarakat (Polmas)  diharapkan  mampu  menjadi  pionir  terdepan  dalam  upaya  melakukan pemberdayaan  terhadap  segenap  komponen  dan  sumber  daya  masyarakat  dalam  rangka penanggulangan Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan secara optimal mulai dari lingkupnya  yang  paling  kecil,  yaitu  individu,  keluarga  sampai  dengan  lingkungan masyarakat dalam skala yang lebih luas.
Melalui  pelaksanaan  strategi  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  yang  berbasis  pada optimalisasi  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Kepolisian  di  bidang  Kamtibmas,  Polri diharapkan  mampu  mendukung  penerapan  protokol  kesehatan  selama  pandemi  Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Mengacu  pada  uraian  latar  belakang  seperti  tersebut  di  atas,  maka  dalam pembahasan  mengenai  materi  dan  substansi  penelitian  ini  selanjutnya  akan  dibatasi  pada rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  fungsi  dan  tugas  pokok  Kepolisian  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana  strategi  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  berdasarkan  Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)?
3. Bagaimana  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  sebagai Pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dapat mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif?

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  mendalami kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai  sistem  yang  terkait  dengan  peristiwa  hukum  tertentu. Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari  buku-buku,  literatur,  makalah  hingga  perundang-undangan  digunakan  sebagai  Data Sekunder dalam penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Penyelenggaraan
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19);
3. Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

## B. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Barda  Nawawi  Arief  mengungkapkan  bahwa  Polri  dalam  menjalankan tugasnya  berperan  ganda  baik  sebagai  penegak  hukum  maupun  sebagai  pekerja sosial  ( social  worker ) pada  aspek  sosial  dan  kemasyarakatan  (pelayanan  dan
pengabdian) 1 . Penegakan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat 2 .
Fungsi  Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi  Kepolisian  yang  menyelenggarakan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat,  tertuju  pada  pemeliharaaan  dan  menjaga  tetap  berlakunya  dan ditaatinya  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  tersebut,  sehingga  kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera 3 .
Adapun  tugas  pokok  Kepolisian  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Tugas  pokok  Kepolisian  mendapatkan  penjabaran lebih lanjut  dalam  Pasal 14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a. melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
1 Kasman  Tasaripa, Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Perannya  sebagai  Penegak  Hukum  menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion,  Edisi  2, Volume 1, Tahun 2013.
2 Riyanto Ulil Ashar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 362.
3 I  Ketut  Adi  Purnama, Hukum  Kepolisian;  Sejarah  dan  Peranan  Polri  dalam  Penegakan  Hukum  serta Perlindungan HAM , Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 63.
c. membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta  benda,  masyarakat,  dan lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
C. Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)
Pengertian  Pemolisian  Masyarakat  menurut  Pasal  1  angka  2  Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah:
Pemolisian  Masyarakat  (Community  Policing)  yang  selanjutnya disingkat  Polmas  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mengajak  masyarakat melalui  kemitraan  anggota  Polri  dan  masyarakat,  sehingga  mampu mendeteksi  dan  mengidentifikasi  permasalahan  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  (Kamtibmas)  di  lingkungan  serta  menemukan pemecahan masalahnya.
Community  Policing diterjemahkan  sebagai  Pemolisian  masyarakat  atau Perpolisian  masyarakat  atau  disingkat  Polmas. Policing dapat  diartikan  sebagai perpolisian  yaitu  segala  hal  ikhwal  tentang  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian, tidak  hanya  menyangkut  operasionalisasi  (taktik/teknik)  fungsi  kepolisian  tetapi juga  pengelolaan  fungsi  kepolisian  secara  menyeluruh  mulai  dari  tataran manajemen  puncak  sampai  dengan  manajemen  lapis  bawah,  termasuk  pemikiran filsafati  yang  melatarbelakanginya  atau  pemolisian  yaitu  pemberdayaan  segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas
atau  fungsi  kepolisian  agar  mendapat  hasil  yang  lebih  optimal. Community diterjemahkan  komunitas  dapat  diartikan  sebagai  sekelompok  warga  atau komunitas  yang  berada  di  dalam  suatu  wilayah  kecil  yang  jelas  batas-batasnya, batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan 4 .
Polmas  adalah  penyelenggaraan  tugas  kepolisian  yang  mendasari  kepada pemahaman  bahwa  untuk  menciptakan  kondisi  aman  dan  tertib  tidak  mungkin dilakukan  oleh  Polri  sepihak  sebagai  subjek  dan  masyarakat  sebagai  objek.  Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban ini harus dilakukan bersama  oleh  Polisi  dan  masyarakat,  dengan  cara  memberdayakan  masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat 5 .
Polmas  merupakan  suatu  model  strategi  perpolisian  yang  menegaskan kemitraan  yang  sejajar  atau  setara  antara  polisi  dengan  masyarakat,  dalam menyelesaikan  dan  mengatasi  setiap  permasalahan  sosial  yang  mengancam keamanan  dan  ketertiban  yang  berfungsi  sebagai  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat turut diberdayakan sehingga tidak ada  lagi  opini  yang  semata-mata  warga  sebagai  objek  dalam  penyelenggaraan fungsi  kepolisian,  melainkan  masyarakat  sebagai  suatu  subyek  yang  menentukan upaya  penciptaan  dan  pengelolaan  lingkungan  yang  aman  dan  tertib  dengan difasilitasi  oleh  petugas  kepolisian.  Masyarakat  dan  polisi  berusaha  menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban 6 .

## D. Bhabinkamtibmas sebagai Pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas)
Pengemban Polmas berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  adalah  setiap  anggota  Polri  yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas. Sedangkan khusus mengenai Pengemban Polmas di Desa/Kelurahan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Peraturan  Kapolri  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  adalah
4 Muh. Aswin dan Junadi, Peran Serta Masyarakat dalam Membantu Kepolisian demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota  Makasar, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 2, Nomor 3, November 2020, hlm. 457.
5 Siti Marwiyah, Model Pemolisian Masyarakat sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan , Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 64.
6 Eddy  Rifai, Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  oleh  FKPM  dalam  Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung , Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 45.
Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  yang  selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas.
Fungsi  Bhabinkamtibmas  berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)  Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah:
a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
1. mendengarkan  keluhan  warga  masyarakat  tentang  permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
b. membimbing  dan  menyuluh  di  bidang  hukum  dan  Kamtibmas  untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  Kamtibmas  dengan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
c. menyebarluaskan  informasi  tentang  kebijakan  pimpinan  Polri  berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
d. mendorong  pelaksanaan  siskamling  dalam  pengamanan  lingkungan  dan kegiatan masyarakat;
e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
g. mengkoordinasikan  upaya  pembinaan  Kamtibmas  dengan  perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
h. melaksanakan  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi,  motivasi  kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
Adapun  tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  menurut  Pasal  27  Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah:
(1) tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  melakukan  pembinaan  masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
(2) dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
a. kunjungan  dari  rumah  ke  rumah  (door  to  door)  pada  seluruh wilayah penugasannya;
b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (problem solving);
c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
d. menerima informasi terjadinya tindak pidana;
e. memberikan  perlindungan  sementara  kepada  orang  yang  tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
g. memberikan  bimbingan  dan  petunjuk  kepada  masyarakat  atau komunitas  berkaitan  dengan  permasalahan  Kamtibmas  dan pelayanan Polri.

## E. Kondisi Saat Ini
Kasus  penularan  Covid-19  di  Indonesia  masih  menunjukkan  angka  yang terus  naik.  Hingga  28  Januari  2021  tercatat  jumlah  kasus  positif  sebanyak 1.037.993  jiwa,  sembuh  842.122  jiwa,  dan  meninggal  dunia  29.331  jiwa. Sementara  secara  global  WHO  mencatat,  dari  223  negara  jumlah  kasus terkonfirmasi sebanyak 100.455.529 jiwa dan meninggal dunia 2.166.440 jiwa 7 .
Kebijakan  Pemerintah  dalam  upaya  penanggulangan  Covid-19  melalui pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019,  serta  program kebijakan  serupa  lainnya  yang  berlaku  pada  beberapa  daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota, nyatanya belum memberikan hasil yang optimal guna membatasi pola penyebaran Covid-19 sebagaimana yang diharapkan.
Sementara  itu,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  penerapan  protokol kesehatan  pun  terus  mengalami  penurunan.  Wiku  Adisasmito,  selaku  Juru  Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan adanya penurunan kepatuhan dalam menjalankan  protokol  kesehatan  selama  November  2020.  Adapun  protokol kesehatan  yang  dimaksud,  yakni  memakai  masker,  mencuci  tangan  dengan  sabun dan  air  mengalir,  serta  menjaga  jarak  (3M).  Wiku  menyatakan  angka  kepatuhan masyarakat  menggunakan  masker  sebesar  59,32  persen  dan  menjaga  jarak  43,46 persen.  Padahal  untuk  menurunkan  angka  kasus  Covid-19  dibutuhkan  kepatuhan dari  75  persen  populasi  penduduk.  Bahkan  menurutnya,  dari  512  kabupaten/kota, hanya kurang dari 9 kabupaten/kota yang patuh menjalankan protokol kesehatan 8 .
Dukungan  Kepolisian  guna  mengawal  kebijakan  Pemerintah  dalam  rangka penerapan  protokol  kesehatan  sesungguhnya  telah  ditandai  dengan  terbitnya Maklumat  Kapolri  Nomor  Mak/2/III/2020  tentang  Kepatuhan  terhadap  Kebijakan
7 Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Data Sebaran , melalui https://covid19.go.id/, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.
8 Tita  Meydhalifah, Mengapa  Kepatuhan  Masyarakat  terhadap  Protokol  Kesehatan  Kian  Menurun ,  4 Desember  2020,  melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/161905465/mengapa-kepatuhan- masyarakat-terhadap-protokol-kesehatan-kian-menurun?page=all , diakses pada 28 Januari 2021.
Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona tanggal 19 Maret 2020 9 . Ringkasnya, isi  maklumat  Kapolri  adalah  Polri  akan  menindak  masyarakat  yang  masih berkerumun,  menimbun  kebutuhan  bahan  pokok  maupun  kebutuhan  masyarakat lainnya secara berlebihan dan menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Polri juga akan melakukan  penindakan  terhadap  berbagai  tindakan  kriminalitas  yang  disebabkan karena  pandemi  seperti  pencurian,  perampokan,  penjarahan  dan  tindakan kriminalitas  dengan  motif  ekonomi  lainnya.  Langkah  tersebut  wujud  dukungan Polri  kepada  Pemerintah  terkait  penanganan  Covid-19  dan  memutus  mata  rantai pandemi corona di Indonesia melalui penegakan hukum kepada masyarakat 10 .
Meskipun  maklumat  tersebut  kemudian  dicabut  melalui  Surat  Telegram Rahasia  (TR)  Kapolri  Nomor  STR/364/VI/OPS.2./2020  tentang  Perintah  kepada Jajaran mengenai Pencabutan Maklumat Kapolri dan Upaya Mendukung Kebijakan Adaptasi  Baru  ( New  Normal )  pada tanggal  25  Juni  2020 11 ,  namun  dirasakan  telah memberikan  andil  dan  dukungan  yang  konkrit  terhadap  upaya  penanggulangan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

## F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  penurunan  tingkat  disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu:

## a. Faktor Internal
Merupakan  faktor-faktor  intern  yang  berasal  dari  dalam  individu  yang mempengaruhi  tingkat  keasadaran  dan  kepatuhan  dalam  menerapkan  protokol kesehatan, antara lain:
a. Ketidakpercayaan mengenai keberadaan Covid-19;
b. Kurangnya pemahaman mengenai bahaya Covid-19;
c. Kurangnya pemahaman mengenai rentannya penyebaran Covid-19;
9 Bayu Hermawan, Kapolri Keluarkan Maklumat Ikuti Pemerintah Cegah Covid-19 , 22 Maret 2020, melalui https://republika.co.id/berita/q7jygt354/kapolri-keluarkan-maklumat-ikuti-pemerintah-cegah-covid19 , diakses pada 28 Januari 2021.
10 Dona  Budi  Kharisma, Format  Kepolisian  di  Masa  Pandemi ,  Jurnal  Rechtsvinding  Online,  BPHN,  7 Desember 2020, hlm. 1.
11 Devina  Halim, Adaptasi  New  Normal,  Kapolri  Cabut  Maklumat ,  26  Juni  2020,  melalui https:// nasional.kompas.com/read/2020/06/26/12395951/adaptasi-new-normal-kapolri-cabut-maklumat?page=all , diakses pada 28 Januari 2021.
d. Kurangnya  pemahaman  mengenai  pentingnya  dan  manfaat  penerapan protokol kesehatan; dan
e. Tingkat kejenuhan masyarakat.

## b. Faktor Eksternal
Merupakan  faktor-faktor  ekstern  yang  berasal  dari  luar  individu  yang mempengaruhi  tingkat  keasadaran  dan  kepatuhan  dalam  menerapkan  protokol kesehatan, antara lain:
a. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai Covid-19;
b. Kesimpangsiuran informasi dan berita bohong ( hoaks ) mengenai Covid-19;
c. Kurangnya ketersediaan fasilitas protokol kesehatan, seperti masker, sabun, dan hand sanitizer yang disiapkan pada area publik;
d. Kelonggaran  penegakkan  disiplin  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol kesehatan; dan
e. Kelonggaran  penegakkan  hukum  dalam  pelanggaran  penerapan  protokol kesehatan.
c. Kondisi yang Diharapkan
Kondisi  yang  diharapkan  melalui  optimalisasi  strategi  Pemolisian Masyarakat  (Polmas)  guna  mendukung  penerapan  protokol  kesehatan  selama pandemi  Covid-19  dalam  rangka  terwujudnya  situasi  Kamtibmas  yang  kondusif, antara lain:
1. Terwujudnya  keikutsertaan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 secara umum;
2. Terlaksananya  kegiatan  pembinaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan;
3. Terintegrasinya penyebarluasan informasi, sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat secara baik dan benar;
4. Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pemantauan,  pengawasan,  dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan; dan
5. Terwujudnya  efektiifitas  penegakan  hukum  yang  bersifat  pre-emptif, preventif, dan represif dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

## d. Pemecahan Masalah
Mempertimbangkan  kondisi  terkini  penerapan  protokol  kesehatan  yang terus mengalami penurunan di tengah masyarakat, kiranya penting bagi Polri untuk melakukan  pemecahan  masalah  melalui  penguatan  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas pokok Kepolisian yang diarahkan pada upaya guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif.
Penguatan  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Kepolisian  sebagaimana dimaksud,  diantaranya  dengan  melakukan  optimalisasi  strategi  Pemolisian Masyarakat  (Polmas)  melalui  penyesuaian  terhadap  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas pokok  Bhabinkamtibmas  sebagai  Pengemban  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas) yang  berorientasi  pada  tercapainya  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Apabila  merujuk  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease 2019 ,  maka  pelaksanaannya pertama-tama  akan  diarahkan  terlebih  dahulu  pada  langkah-langkah  sebagai berikut:
Penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan Penyesuaian pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas Optimaslisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)
1. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 juncto. 2. Instruksi Presiden
No. 6 Tahun 2020
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 juncto.
2. Peraturan Kapolri
No. 3 Tahun 2015
1. Memberikan  dukungan  kepada  gubernur, bupati/walikota  dengan mengerahkan  kekuatan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
2. Bersama  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  instansi  lain  secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
3. Melakukan  pembinaan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan 4. Mengefektifkan  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  protokol kesehatan.
Langkah-langkah  sebagaimana  tersebut  di  atas,  secara  teknis  dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk:
1. Pengawasan  dan  pendisiplinan  kepada  masyarakat  untuk  tetap  mematuhi protokol  kesehatan  seperti  memakai  masker,  menjaga  jarak  ( social distancing ),  mencuci  tangan,  menghindari  kerumunan,  dan  mengurangi mobilitas;
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam upaya pencegahan Covid-19;
3. Melaksanakan  sosialisasi  dan  edukasi  secara  terus  menerus  bersama stakeholder untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan  Gugus Tugas  Penanganan Covid-19 di daerah; dan
5. Melaksanakan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  pada  daerah-daerah  yang masih  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  atau  pada daerah  yang  masih  dalam  kategori  oranye  dan  merah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Khusus  mengenai  penyesuaian  terhadap  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas pokok  Bhabinkamtibmas  sebagai  Pengemban  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas) yang  berorientasi  pada  tercapainya  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  dalam  penerapan  protokol  kesehatan,  maka  pelaksanaannya  dilakukan dengan dukungan dan keterlibatan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) melalui strategi:
a. kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat atau komunitas;
b. pemecahan masalah;
c. pembinaan keamanan swakarsa;
d. penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisonal;
e. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
f. bimbingan dan penyuluhan;
g. patroli dialogis;
h. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas;
i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis Kepolisian; dan
j. kerjasama bidang Kamtibmas.
Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
1. melaksanakan  kunjungan/sambang  dari  rumah  ke  rumah  ( door  to  door system )  untuk  mendengarkan  keluhan  warga  mengenai  permasalahan penerapan protokol kesehatan, memberikan penjelasan termasuk membantu pemecahan masalah dan mengupayakan penyelesaiannya ( problem solving );
2. melakukan  pembimbingan,  edukasi  dan  penyuluhan  mengenai  pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan yang  dilaksanakan  pada  kantor  pemerintahan  desa/kelurahan,  balai pertemuan  warga  atau  fasilitas  umum  lainnya  yang  dapat  menjangkau masyarakat secara umum;
3. melaksanakan  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi,  motivasi  dalam pemecahan  masalah  penerapan  protokol  kesehatan  bersama-sama  dengan unsur  pemerintah  desa/kelurahan,  tokoh  masyarakat,  dan  komunitas masyarakat lainnya;
4. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai kebijakan Pemerintah, pimpinan  Polri,  himbauan  atau  iklan  layanan  masyarakat  yang  berkaitan dengan  penerapan  protokol  kesehatan  secara  massif  melalui  pemanfaatan website  Polri,  media  sosial,  fasilitas  audio  video  pada  kantor-kantor Kepolisian  terdekat, traffic  light atau  media  lainnya  yang  memungkinkan untuk itu;
5. mendorong pemantauan, pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat, melalui kegiatan patroli yang digelar secara rutin pada wilayah-wilayah rawan yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau area lainnya yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah;
6. memberikan  perlindungan  dan  bantuan  pelayanan  kepada  masyarakat melalui  Pemanfaatan  sambungan  langsung Call  Centre 110, National Traffic  Management  Centre (NTMC),  dan Traffic  Management  Centre (TMC)  Polri,  fasilitas  kesehatan,  rumah  sakit  rujukan  atau  Hotline  119 Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
7. melakukan  deteksi  dini,  menerima  informasi,  penindakan  disiplin,  dan penegakan  hukum  terjadinya  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan bersama-sama dengan instansi atasan dan unsur terkait lainnya dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis.

## V. PENUTUP
A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Fungsi dan tugas pokok Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan  dalam  rangka  memelihara  keamanan,  menegakkan  hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Tugas  ini  dilaksanakan  oleh  Polri melalui  berbagai  peraturan  pelaksanaannya  termasuk  Peraturan  Kapolri  Nomor  3 Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  yang  melandasi  hubungan kerjasama dan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi Keamanan dan Ketertiban Masayarakat (Kamtibmas).
2. Strategi  Pemolisian  masyarakat  (Polmas)  berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  3 Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  merupakan  model  strategi yang  melandasi  hubungan  kerjasama  dan  kemitraan  yang  sejajar  antara  Polri  dan masyarakat  dalam  menyelesaikan  dan  mengatasi  setiap  permasalahan  sosial  yang
mengancam  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas).  Strategi  ini dilaksanakan  dengan  melakukan  pemberdayaan  terhadap  segenap  komponen  dan segala  sumber  daya  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas Kepolisian.
3. Pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  sebagai  Pengemban Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  yang  dapat  mendukung  penerapan  protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang  kondusif,  utamanya  diarahkan  melalui  serangkaian  kegiatan  dalam  bentuk pembinaan,  pemantauan,  pengawasan,  penindakan,  dan  penegakan  hukum  yang bersifat  pre-emtif,  preventif,  dan  represif  dengan  cara-cara  persuasif  dan  humanis selaras  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 .

## B. Saran
1. Pemerintah seyogyanya dapat mengalokasikan ketersediaan anggaran dan fasilitas yang  cukup  guna  menunjang  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Kepolisian dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  penerapan  protokol kesehatan  selama  berlangsungnya  pandemi  Covid-19  dalam  rangka  terwujudnya situasi  Kamtibmas  yang  kondusif  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 .
2. Pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pokok  Bhabinkamtibmas  selama  berlangsungnya pandemi  Covid-19  sedapat  mungkin  disesuaikan  dan  diarahkan  pada  serangkaian kegiatan  yang  mampu  menunjang  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan  berdasarkan  program  dan kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
3. Menyusul  pencabutan  Maklumat  Kapolri  Nomor  Mak/2/III/2020  tentang Kepatuhan  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Virus  Corona, hendaknya  segera  diupayakan  adanya  ketentuan  serupa  yang  berlaku  sebagai rujukan  dan  pedoman  untuk  melaksanakan  penindakan  disiplin  dan  penegakan
hukum  terhadap  pelanggaran  penerapan  protokol  kesehatan  dalam  rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
I  Ketut  Adi  Purnama, Hukum  Kepolisian;  Sejarah  dan  Peranan  Polri  dalam Penegakan  Hukum  serta  Perlindungan  HAM ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2018, hlm. 63.
B. Jurnal:
Eddy  Rifai, Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  oleh  FKPM  dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung , Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 45.
Kasman  Tasaripa, Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Perannya  sebagai  Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.
Muh.  Aswin  dan  Junadi, Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Membantu  Kepolisian  demi Menjaga  Keamanan  Wilayah  Kota  Makasar, Alauddin  Law  Development Journal (ALDEV), Volume 2, Nomor 3, November 2020, hlm. 457.
Riyanto  Ulil  Ashar  dan  Joko  Setiyono, Tugas  dan  Fungsi  Polisi  sebagai  Penegak Hukum  dalam  Perspektif  Pancasila ,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 362.
Siti  Marwiyah, Model  Pemolisian  Masyarakat  sebagai  Upaya  Penanggulangan Pembalakan  Hutan ,  Jurnal  Yustisia,  Volume  3,  Nomor  1,  Januari-April 2014, hlm. 64 .
C. Sumber Lain:
Bayu Hermawan, Kapolri Keluarkan Maklumat Ikuti Pemerintah Cegah Covid-19 , 22 Maret 2020, melalui https://republika.co.id/berita/q7jygt354/kapolri- keluarkan-maklumat-ikuti-pemerintah-cegah-covid19 ,  diakses  pada  28 Januari 2021.
Devina Halim, Adaptasi New Normal, Kapolri Cabut Maklumat , 26 Juni 2020, melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/12395951/adaptasi-new- normal-kapolri-cabut-maklumat?page=all , diakses pada 28 Januari 2021 Dona  Budi  Kharisma, Format  Kepolisian  di  Masa  Pandemi ,  Jurnal  Rechtsvinding Online, BPHN, 7 Desember 2020, hlm. 1.
Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19, Data  Sebaran ,  melalui  https://covid19.go.id/, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.
Tita  Meydhalifah, Mengapa  Kepatuhan  Masyarakat  terhadap  Protokol  Kesehatan
Kian Menurun , 4 Desember 2020, melalui
https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/161905465/mengapa- kepatuhan-masyarakat-terhadap-protokol-kesehatan-kian- menurun?page=all , diakses pada 28 Januari 2021.