ISSN Print: 2774-7840      ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman 16-33 Article History: Received : 18 Januari 20223 Reviewed : 19 Januari 2023 Accepted : 7 Februari 2023 Published : 9 Februari 2023 DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.23534

## PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Kusroh Lailiyah Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri, Kendal hepilia190@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the role of the National Population and Family Planning Agency in accelerating the reduction of the stunting rate in Indonesia and the efforts made by the National Population and Family Planning Agency in accelerating the reduction of the stunting rate in terms of  Presidential  Regulation  Number  72  of  2021  which  is  the  legal  basis  for  implementing  the reduction  program.  Stunting  rate  in  Indonesia.  This  study  uses  a  qualitative  approach  through descriptive analysis method based on the study of the literature obtained and then used as material for analysis. The results of this study indicate that the National Population and Family Planning Agency  has  a  very  important  role  in  reducing  stunting  rates  in  Indonesia.  This  is  because  the National Population and Family Planning Agency was appointed as the implementing coordinator for  the  stunting  reduction  program  as  stipulated  in  Article  15  paragraph  2  of  Presidential Regulation Number 72 of 2021. The duties of the National Population and Family Planning Agency are  to  coordinate,  synergize,  and  evaluate  the  implementation  of  the  Accelerated  Reduction  of Stunting in an effective manner. effective, convergent, and integrated by involving cross-sectors at the central and regional levels. In an effort to accelerate the reduction of stunting rates, the National Population and Family Planning Agency as the chief executive has issued a National Action Plan to Accelerate the Reduction of Stunting Rates  in Indonesia as a reference that focuses on three (3) approaches, namely the nutrition intervention approach, the multisectoral and multistakeholder approach, and the family-based approach. at risk of stunting.
Keywords  :  Stunting; Stunting Reduction; National Action Plan.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  peran  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  dalam  percepatan  penurunan angka stunting tersebut ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang menjadi dasar  hukum  pelaksanaan  program  penurunan  angka  stunting  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  melalui  metode  analisis  deskriptif  berdasarkan  studi literatur  yang  didapat  kemudian  dijadikan  sebagai  bahan  analisa.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Badan Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  penurunan  angka  stunting di  Indonesia.  Hal  tersebut dikarenakan
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk sebagai koordinator pelaksana dalam  program  penurunan  stunting  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  15  ayat  2  Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu  mengoordinasikan,  menyinergikan,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan  Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Dalam  upaya  percepatan  penurunan  angka  stunting,  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana  Aksi  Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka  Stunting  Indonesia  sebagai  acuan  yang berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
Kata Kunci :  Stunting; Penurunan Angka Stunting; Rencana Aksi Nasional.

## A. Pendahuluan
Stunting merupakan  suatu  kondisi dimana seorang anak  kekurangan gizi yang terjadi  pada  1000  hari  pertama  setelah kelahirannya  dan  hal  tersebut  berlangsung cukup lama yang pada akhirnya menyebabkan terhambatnya perkembangan otak  dan  tumbuh  kembang  anak. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catcth up growth yang tidak sesuai dengan kebutuhannya yang menandakan ketidakmampuan untuk
mencapai pertumbuhan  yang  maksimal. Stunting merupakan bentuk gagal tumbuh pada anak ( growth  faltering )  sebagai  akibat  dari akumulasi  ketidakcukupan  nutrisi  yang berlangsung  lama  mulai  dari  kehamilan sampai usia anak menginjak 24 bulan. 1
Masalah stunting merupakan  masalah kesehatan  yang  terjadi  di  masyarakat berakibat  pada  meningkatnya  risiko kesakitan,  kematian  dan  hambatan  pada
1 Mitra, Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting, jurnal Kesehatan Komunitas, Volume 2 No 6, Mei 2015, hal. 255
2 Kinanti Rahmadhita, Permasalahan Stunting dan Pencegahannya, jurnal Ilmiah Kesehatan
pertumbuhan  anak  baik  motorik  maupun mental. 2
Faktor  penyebab  anak  gagal  tumbuh dapat dibedakan menjadi penyebab langsung  dan  tidak  langsung.  Pengelolaan kolostrum dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, kebiasaan makan anak dan penyakit infeksi yang  diderita  anak  merupakan  faktor penyebab  langsung  yang  mempengaruhi status gizi anak dan dapat berdampak pada gagal  pertumbuhan.  Sedangkan  penyebab tidak  langsungnya  adalah  akses  dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan  kesehatan  lingkungan. 3 Berdasarkan studi  terhadap  berbagai  latar  belakang negara  di  seluruh  dunia  oleh World  Health Organization , stunting dapat  disebabkan oleh berbagai faktor.
Terdapat  dua  faktor  utama,  yaitu  faktor eksternal  dari  lingkungan  masyarakat ataupun negara, dan faktor internal, meliputi
Sandi Husada, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hal. 226
3 Ruswati, Risiko Penyebab Kejadian Stunting pada Anak, jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat, Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hal. 34
keadaan di dalam lingkungan rumah anak. 4
Suatu  negara  dan  masyarakat  di  dalamnya berperan  dalam  menimbulkan  kondisi stunting pada anak-anak di negara tersebut.
Berbagai  keadaan  seperti  kebudayaan, pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  keadaan ekonomi  dan  politik,  keadaan  perrtanian dan  sistem  pangan,  serta  kondisi  air, sanitasi,  dan  lingkungan  berperan  sebagai faktor eksternal.
Sementara  itu  faktor  internal  di  dalam rumah  anak  sendiri  perlu  diperhatikan perawatan  anak  yang  baik,  pemberian  Air Susu  Ibu  (ASI)  eksklusif  dan  Makanan Pendamping  Air  Susu  Ibu  (MPASI)  yang optimal,  keadaan  ibu,  kondisi  rumah, kualitas  makanan  yang  rendah,  keamanan makanan  dan  air,  dan  infeksi. 5 Banyak penelitian  tentang  faktor  risiko  stunting telah  dilakukan  di  Indonesia.  Risiko keterikatan  dapat  dimulai  pada  saat pembuahan, yaitu faktor ibu.
Ibu  yang  kurang  memiliki  pengetahuan tentang  kesehatan  dan  gizi  sejak  hamil hingga melahirkan berperan besar menimbulkan  stunting  pada  anak  yang dilahirkannya.  Pada  saat  hamil,  layanan ANC-Ante  Natal  Care (pelayanan  kesehatan untuk  ibu  selama  masa  kehamilan), Post
4 World Health Organization. Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences.2020,  Diakses dari: https://www.who.int/nutrition/healthygrowt hproj/en/index1.html, diakses pada 10 Januari 2023
5 Nur Oktia Nirmalasari, , Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia, jurnal, Qawwam:
Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan), dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait  dengan  konsumsi  sumplemen  zat besi  yang  memadai  saat  hamil,  pemberian Air  Susu  Ibu  eksklusif  dan  Makanan Pendamping  Air  Susu  Ibu  (MPASI)  yang optimamal.
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72  tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan Stunting disebutkan  bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis  dan  infeksi  berulang,  yang  ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di  bawah  standar  yang  ditetapkan  oleh menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 6
Beberapa  ciri-ciri  bahwa  seorang  anak mengalami  keterlambatan  pertumbuhan antara  lain  lebih  pendek  dari  biasanya (dwarfisme) atau dari anak seusianya.
Periode  0-24  bulan  merupakan  periode yang  menentukan  kualitas  hidup,  oleh karena itu periode ini disebut periode emas. Waktu ini adalah waktu yang sensitif karena akibatnya  bagi  bayi  bersifat  permanen  dan tidak  dapat  diperbaiki.  Karena  itu,  perlu menjaga  nutrisi  yang  tepat  pada  usia  ini . 7
Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 15 No.1, 2020, hal. 21.
6 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
7 Mucha,Implementing Nutrition-Sensitive Development: Reaching Consensus.briefing paper, 2012, https://www.bread.org/institute/papers/n utrition-sensitive-interventions.pdf , diakses pada 10 Januari 2023
Indonesia  berada  di  urutan  kedua  di  Asia Tenggara  dan  kelima  di  dunia  untuk  gagal tumbuh terhadap anak-anak terbelakang.
Berdasarkan  hasil  Studi  Kasus  Gizi Indonesia  2021,  prevalensi  stunting  di Indonesia  sebesar  24,4  persen . Angka  ini mengalami  penurunan  3,3  persen  di  tahun 2019  sebesar  27,7  persen.  Prevalensi stunting ini  lebih  baik  dibandingkan Myanmar  (35  persen),  tetapi  masih  lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand  (16%),  dan  Singapura  (4%).  Dari data  SSGI  2021  ini,  evaluasi  tetap  perlu dilakukan  terlebih  jika  angka stunted (pendek  menurut  usia)  dikaitkan  dengan angka wasted (kurus menurut tinggi badan) sesuai standar yang ditetapkan World Health Organization ,  hanya  Bali  menjadi  satu- satunya  provinsi  berkategori  baik  dengan angka stunted rendah (<= 20 persen) yakni 10.9  persen  dan wasted rendah  (<= 5 persen) yakni 3 persen. 8
Untuk  provinsi  dalam  kategori  kronik dengan  angka stunted rendah  dan wasted tinggi,  di  dalamnya  terdapat  5  provinsi antara  lain  Lampung,  Bangka  Belitung, Kepulauan  Riau,  Jakarta,  dan  Yogyakarta. Kemudian,  kategori  akut  dengan  angka stunted tinggi  dan wasted rendah  adalah Bengkulu.  Sedangkan  kategori  terakhir, kronik dan akut terdapat 27 provinsi sisanya
8 Mitra, Op., Cit , hal. 257 9 Humas Litbangkes, Angka Stunting Turun di Tahun 2021, 2021, https://www.litbang.kemkes.go.id/angka- stunting-turun-di-tahun- 2021/#:~:text=Untuk%20provinsi%20dalam %20kategori%20kronik,dan%20wasted%20r
dengan  angka stunted dan wasted tinggi.
Untuk  itu  Dante  menekankan  analisis  lebih lanjut  terhadap  faktor  determinan  yang berkontribusi  dalam  capaian  status  gizi  di provinsi tersebut. 9
Stunting patut mendapat perhatian lebih karena  dapat  berdampak  bagi  kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan  perkembangan  fisik  dan  kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak stunting dalam jangka pendek dapat berupa  penurunan  kemampuan  belajar karena  kurangnya  perkembangan  kognitif. Sementara  itu  dalam  jangka  panjang  dapat menurunkan  kualitas  hidup  anak  saat dewasa  karena  menurunnya  kesempatan mendapat  pendidikan,  peluang  kerja,  dan pendapatan  yang  lebih  baik.  Selain  itu, terdapat  pula  risiko  cenderung  menjadi obesitas  di  kemudian  hari,  sehingga meningkatkan  risiko  berbagai  penyakit tidak  menular,  seperti  diabetes,  hipertensi, kanker, dan lain-lain. 10
Oleh  karenanya,  Pemerintah  Indonesia telah  menetapkan stunting sebagai  isu prioritas  nasional.  Komitmen  ini  terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 2020 – 2024 dengan target penurunan yang cukup  signifikan. 11 Pada  Pasal  1  ayat  4 dijelaskan  bahwa  Percepatan  Penurunan
endah%20adalah%20Bengkulu, diakses pada 8 Januari 2023
10 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia,
2018.
11 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi  Spesifik  dan  Intervensi  Sensitif yang  dilaksanakan  secara  konvergen, holistik,  integratif,  dan  berkualitas  melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa.  Target  penurunan  stunting  di Indonesia  sudah  ditetapkan  sebesar  14% pada  tahun  2024.  Saat  ini  kasus  stunting masih  di  angka  24%.    Dari  kondisi  27,6 persen  pada  tahun  2019  diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional  sesuai  Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ,  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  di  beri amanah  sebagai  koordinator  pelaksana percepatan  penurunan stunting dengan target  menurunan  menjadi  14  persen  pada tahun 2024.  Oleh karenanya, penelitian ini penting  untuk  mengetahui  peran  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional dalam penurunan angka stunting di Indonesia  perpespektif  Peraturan  Presiden Nomor  72  tahun  2021  dan  untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan  oleh  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional  dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  sumbangsih  pengetahuan kepada  masyarakat  pada  umumnya,  serta
Nasional (Bappenas). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, 2020.
12 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia, 2011
para ibu hamil dan ibu yang memiliki anak usia  balita  pada  khususnya  terkait  dengan permasalahan stunting .  Dengan  penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan  wawasan  terkait  faktor-faktor yang  menyebabkan stunting serta  upaya yang  dilakukan  oleh  Badan  Kependudukan Dan  Keluarga  Berencana  Nasional    dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kepustakaan.  penelitian  kepustakaan  yaitu penelitian  dengan  membaca  buku  atau majalah dan sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan  informasi  tentang  berbagai literatur,  baik  di  perpustakaan  maupun  di tempat  lain. 12 Metodologi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif.  Metode  kualitatif digunakan  untuk  memperoleh  informasi yang  detail  dan  bermakna  Bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 13
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  berwibawa.  Jika  dalam  hal  ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,  surat-surat  resmi atau perjanjian-perjanjian dalam penyusunan  standar  hukum.  Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan  hukum  yang
13 Zakariya,  R.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Meolpngenali Modus Operansi. Jurnal Anti Korupsi , Volume 6 Nomor 2, 2020, hal. 263-282
mendukung dan memperkuat bahan hukum primer,  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer  yang  ada, sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik, sehingga  dengan  memperkuat  dasar hukumnya, terbentuk hukum yang baik.
Analisis dapat dilakukan untuk diperoleh Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari penjelasan  peraturan  perundang-undangan yang  digunakan  sebagai  bahan  hukum primer,  yaitu.  Literatur,  buku,  jurnal  dan penelitian  lain  tentang  subjek  yang  diteliti yang menjelaskan tentang stunting dan cara pencegahannya. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum Pelengkap yang memberikan petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
Bahan  hukum  yang  akan  diteliti  dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi  bahan  buku  primer,  sekunder dan tersier. Studi dokumenter digunakan untuk meneliti  dan  mengumpulkan  ketiga  bahan hukum tersebut. Penelitian dokumen adalah penelitian yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan  serta  dokumen  yang sudah ada sebelumnya. 14
Pengolahan  data  dilakukan  dengan membuat
bahan hukum tertulis.
Sistematisasi  berarti  mengklasifikasikan bahan  hukum  untuk  memudahkan  analisis dan  konstruksi.  Dengan  bantuan  informasi
14 H.S., S., dan Nurbani, E. S. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 64
yang  diperoleh  selama  analisis  bahan penelitian  hukum  normatif,  kegiatan  yang dilakukan  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif, yaitu. menganalisis, menggambar- kan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari  berbagai  data  yang  dikumpulkan tentang masalah yang diselidiki.
Aktifitas  analisis  data  yang  dilakukan oleh peneliti antara lain misalnya. :
1. Reduksi  data  pada  tahap  awal  ini memilih,  memusatkan,  menyeder- hanakan,  memadatkan  dan  mengu- bah  data  mentah  menjadi  catatan tertulis.  Tujuannya  adalah  untuk mendapatkan  pengetahuan,  yang kemudian menjadi fokus penelitian.
2. Saat melihat data, data yang direduksi pada langkah ini kemudian ditampilkan  untuk  mendapatkan pemahaman  tentang  data  tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya  yang  harus  dilakukan peneliti dalam proses penelitian. 3. Deskripsi
kesimpulan, setelah mereduksi materi, ditarik kesimpulan atau  simpulan  dari  informasi  yang diteliti,  dipaparkan  temuan-temuan baru dari penelitian yang dilakukan dari  kesimpulan  tersebut.  Namun hasil  tersebut  masih  bisa  dicek  dan direduksi  lagi,  display  data  dan inferensi  dll  untuk  hasil  yang maksimal . 15
15 Sugiyono,  Memahami  Penelitian  Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2012
C. Percepatan Penurunan Stunting

## Berdasarkan Pada Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan  presiden  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh presiden  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang yang lebih tinggi atau untuk menjalankan  kewenangan  pemerintahan. Peraturan  Presiden  adalah  salah  satu  jenis peraturan  perundang-undang  yang  baru ditentukan  dengan  tegas  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004.  Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam hirarki Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan  (PPU)  dikenal  istilah Keputusan  Presiden  (Keppres)  yang mempunyai sifat mengatur. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,  istilah  keputusan  kemudian  diganti dengan  istilah  “Peraturan”,  hal  ini dimaksudkan  untuk  lebih  memperjelas bentuk peraturan ap akah berupa “ regelings ”
(pengaturan) ataukah “ beschiking ” (penetapan).  Kedua  bentuk  tersebut mempunyai  sifat  yang  berbed,a  yaitu  jika berbentuk  pengaturan  maka  bersifat deuerhaftig  yakni  berlaku  terus  menerus, dan  jika  bentuknya  adalah  “keputusan” maka  sifatnya  adalah  einmalig  yaitu  sekali selesai.
Dasar  hukum  Peraturan  Presiden terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945  yang  menentukan  bahwa:  Presiden
16 Pasal 1 angka 6, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar.  Presiden  dapat  mengeluarkan peraturan presiden presiden yang berkaitan dengan  pelaksanaan  kewenangan  pemerin- tahan tersebut. peraturan presiden merujuk pada  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  oleh  presiden  untuk  melaksanakan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi atau  untuk  menjalankan  (Pasal  1  angka  6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). 16
Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun 2021  mengenai  percepatan  penurunan stunting adalah  salah  satu  komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting .  Peraturan  Presiden  Nomor  72 Tahun  2021  juga  membentuk  tim  promosi percepatan penurunan stunting yang terdiri dari  direksi  dan  menejemen  senior.  Wakil presiden  adalah  panitia  pengarah  utama, didampingi  oleh  Menteri  Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan menteri-menteri  lainnya.  Direktur  utama saat ini adalah kepala Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana.  Tim  percepatan penurunan stunting juga dibentuk di tingkat provinsi,  kabupaten/kota,  dan  kecamatan. Upaya percepatan penurunan stunting akan dilakukan  secara  komprehensif/menye- luruh dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota. 17
Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan gizi  dan  kesehatan  anak  dan  ibu  hamil meliputi air bersih, sanitasi, pendidikan anak usia dini (PAUD), makanan bergizi, dan pola hidup bersih dan sehat. Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 72 Tahun 2021 tentang  Percepatan  Penurunan Stunting, yang mana  merupakan payung hukum dari kegiatan  yang  dimulai  dari  tahun  2018. Berdasarkan  Peraturan  Presiden  tersebut,
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana  Nasional  ditunjuk  sebagai  ketua pelaksana  percepatan  penurunan  angka stunting di Indonesia. Diatur di dalam pasal 17 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa Pelaksana bertugas:
1. Menyiapkan  perumusan  rencana  aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
2. Melakukan  koordinasi,  sinkronisasi, dan  integrasi  program  dan  kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting
kementerian  dan  lembaga,  Pemerin- tah  Daerah  provinsi,  Pemerintah
Daerah  kabupaten/kota,  Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
3. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala  dan  hambatan  penyelengga- raan Percepatan Penurunan Stunting ;
4. Mengoordinasikan  Pemantauan  dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ;
5. Mengoordinasikan peningkatan kapa- sitas  kelembagaan  dan  sumber  daya
Primipara. Jurnal Ners Indonesia, Volume 9(2),2019, 156-162.
manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ; dan 6. Mengoordinasikan  peningkatan  kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan  Percepatan  Penuru
nan Stunting .
Dalam  rangka  melakukan  percepaan penurunan  angka  stunting  d  Indonesia, Pemerintah  telah  menetapkan  strategi nasional. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021  bahwa  Strategi  Nasional  Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa  5  (lima)  pilar  yang  berisikan kegiatan  untuk  Percepatan  Penurunan stunting dalam  rangka  pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian  target  nasional  prevalensi Stunting yang  diukur  pada  anak  berusia  di bawah  5  (lima)  tahun.  Adapun  lima  pilar tersebut adalah:
1. Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah;
2. Kampanye  Nasional  dan  Komunikasi Perubahan Perilaku;
3. Konvergensi  Program  Pusat,  Daerah, dan Masyarakat;
4. Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
5. Monitoring dan Evaluasi.
Maka  kelima  pilar  ini  akan  menjadi rujukan  dalam  penyusunan  Rencana  Aksi Nasional  sebagai  kerangka  intervensi,  baik di  tingkat  pusat  maupun  daerah. 18 Strategi Nasional  Percepatan  Penurunan Stunting bertujuan untuk:
1. Menurunkan prevalensi Stunting ;
2. Meningkatkan  kualitas  penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan  akses  dan  mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan  akses  air  minum  dan sanitasi.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana telah  mengeluarkan  Rencana  Aksi  Nasional Percepatan  Penurunan  Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Desa,  serta pemangku  kepentingan  lainnya.  Kerangka yang  digunakan  dalam  Rencana  Aksi Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka Stunting Indonesia  berfokus  pada  tiga  (3) pendekatan  yaitu  pendekatan  intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak,
18 Wapresri, Wapres Tugaskan Kepala BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  Tingkatkan Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting,  2021, https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres
_tugaskan_kepala_Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
Rencana  aksi  nasional  terdiri  atas kegiatan  prioritas  yang  paling  sedikit mencakup: 19

## 1. Penyediaan  Data  Keluarga  Berisiko
Stunting ;
Penyediaan  data  keluarga  berisiko Stunting bertujuan  untuk  menye- diakan data operasional melalui:
a. Penapisan  kesehatan  reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah; b. Penapisan ibu hamil;
c. Penapisan keluarga terhadap
ketersediaan  pangan,  pola  makan, dan asupan gizi; d. Penapisan keluarga dengan Pasangan  Usia  Subur  (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran; e. Penapisan keluarga terhadap
pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
f. Penapisan keluarga terhadap
kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat. 20
_tingkatkan_konvergensi_program_percepatan _penurunan_stunting, diakses pada 10 Januari 2023
19 Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting
20 Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting
2. Pendampingan  Keluarga  Berisiko
Stunting; Pendampingan  keluarga  berisiko Stunting bertujuan untuk meningkatkan  akses  informasi  dan pelayanan melalui:
a. Penyuluhan;
b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
c. Fasilitasi  penerimaan  program bantuan sosial.
3. Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS); Pendampingan semua calon pengantin calon  Pasangan  Usia  Subur  (PUS) wajib  diberikan  3  (tiga)  bulan pranikah sebagai bagian dari
pelayanan nikah.
4. Surveilans Keluarga Berisiko Stunting ; Surveilans  keluarga  berisiko Stunting digunakan  sebagai  pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting .
5. Audit Kasus Stunting.
Audit kasus Stunting bertujuan untuk mencari  penyebab  terjadinya  kasus Stunting sebagai  upaya  pencegahan terjadinya kasus serupa.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana bekerja dari hulu ke hilir sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan  stunting.  Salah  satu  bentuk koordinasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  dan  instansi  terkait adalah  untuk  melawan  perlambatan
tersebut. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan menggalang dukungan 13.734 konsultan KB dan  1  juta  kader  di  seluruh  Indonesia.  . Konselor  KB  selanjutnya  mendampingi keluarga  dan  calon  pasangan  usia  subur sebelum  proses  kehamilan.  Misalnya, mendorong  pasangan  untuk  melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan hamil.
Selain  optimalisasi  pelayanan  Posyandu dan  para  Kader  secara  berkesinambungan,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional  juga  melakukan pengelolaan  dari  hulu  ke  hilir.  Bahkan sebelum  kelahiran  seorang  anak,  yaitu ketika seorang ibu atau pasangan usia subur ingin  menikah,  kesehatan  mereka  harus diperiksa.  Banyak  wanita  Indonesia  yang hamil  pada  saat  belum  benar-benar  siap sehingga  kemungkinan  anaknya  akan mengalami stunting.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  telah  meluncurkan  program persiapan  pernikahan,  dan  pasangan  usia subur  atau  pasangan  akan  diminta  untuk memberikan  pemberitahuan  tiga  bulan sebelumnya  tentang  tanggal  pernikahan mereka.  Pasangan  suami  istri  diminta mengisi  formulir  yang  memuat  penilaian status  gizi  dan  kesiapan  kehamilan  untuk mencegah retardasi pertumbuhan. Platform ini  disiapkan  bersama  oleh  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  dan  Kementerian Agama.
Kementerian  Dalam  Negeri  sebagai pengelola  big  data  kependudukan,  akan
berbagi  data  sebanyak  271  juta  penduduk.
Dengan  bantuan  Nomor  Induk  Kepen- dudukan, kantor pendaftaran penduduk dan pengelola  pendaftaran  Kementerian  Dalam Negeri  dapat  membantu  mengidentifikasi keluarga yang berisiko dibius. Kementerian Dalam  Negeri  juga  memberikan  hak  akses kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  berupa data yang telah dimutakhirkan.
Pada  saat  yang  sama,  pengelola pembangunan  daerah  Kementerian  Dalam Negeri  berpartisipasi  dalam  konvergensi langkah-langkah untuk mengurangi hambatan  pertumbuhan  dengan  menye- laraskan  program  dan  langkah-langkah pemerintah  pusat  dan  daerah.  Untuk menjalankan peran kontrol dan pengawasan,  pemerintah  daerah  akan mendapatkan  pembekalan  teknis  untuk menilai  kinerja  daerah  atau  kota  dalam delapan langkah konvergen untuk mengurangi stunting. Selain itu, Direktorat Jenderal
Pembangunan  Daerah  Kementerian  Dalam Negeri  sedang  mengevaluasi  pendekatan strategis  untuk  mengurangi  hambatan keluarga  dengan  melibatkan  organisasi kesejahteraan  keluarga  yang  memiliki
21 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional , Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, 2021,https://www.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional .go.id/berita- indonesia-cegah-stunting, diakses pada 10 januari 2023
22 Tanoto Foundation, Pentingnya Peran Garda Terdepan dalam Upaya Penurunan Stunting,
jaringan  desa/daerah  untuk  mendukung
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kabupaten, kecamatan,
kabupaten/kota dan Nasional
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Migrasi  juga  mempri- oritaskan  percepatan  penanganan  stunting. Percepatan  ini  akan  dilakukan  dengan mengarahkan kebijakan penggunaan
keuangan desa untuk mencegah stunting di Indonesia . 21 Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  dan  Tanoto Foundation  telah  bekerja  sama  dengan beberapa  lembaga  pemerintah  sejak  tahun 2021.  Dukungan  untuk  keluarga  yang berisiko  mengalami  stunting  menjadi semakin  spesifik  berkat  pembentukan kelompok  kerja  dukungan  keluarga  atas prakarsa  Departemen  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Tanoto  Foundation adalah  organisasi  pendidikan  nirlaba independen yang didirikan pada tahun 1981 oleh  Sukanto  Tanoto  dan  Tinah  Bingei Tanoto, percaya bahwa setiap individu harus memiliki  kesempatan  untuk  mencapai potensi penuh. 22
Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 juga  mengatur  strategi  penurunan  angka stunting hingga tingakt desa. Diatur didalam
2022, https://www.tanotofoundation.org/id/news/ pentingnya-peran-garda-terdepan-dalam- upaya-penurunan-stunting, diakses pada 10 Januari 2023
pasal  22  ayat  2    bahwa  Tim  Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan bertugas  mengoordinasikan,  menyiner- gikan,  dan  mengevaluasi  penyelenggaraan Percepatan  Penurunan  stunting  di  tingkat desa/kelurahan yang melibatkan
1. Tenaga  kesehatan  paling  sedikit mencakup  bidan,  tenaga  gizi,  dan tenaga kesehatan lingkungan;
2. Penyuluh  Keluarga  Berencana  dan/ atau  Petugas  Lapangan  Keluarga Berencana;
3. Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); 4. Pembantu Pembina Keluarga Berencana  Desa  (PPKBD)  dan/atau Sub-  Pembantu  Pembina  Keluarga Berencana Desa/Kader Pembangunan Manusia  (KPM),  kader,  dan/atau
unsur masyarakat lainnya.
Dalam upaya menurunkan angka stunting , Badan
Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional    sebagai koordinatr  pelaksana  sebagaimana  yang diamanahkan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  72  tahun  2021  memiliki  dua  jenis wadah  yang  digunakan,  yaitu  Pusat Informasi  dan  Konseling  Remaja  untuk pendidikan  dan  Pusat  Informasi  dan Konseling  Remaja  untuk  masyarakat. Melalui  Pusat  Informasi  dan  Konseling Remaja, risiko stunting dapat disosialisasikan  kepada  kelompok  yang lebih  muda.  Oleh  karena  itu,  sebagai  orang tua  masa  depan,  kaum  muda  memahami risiko beralih ke kehidupan keluarga melalui
gaya hidup sehat dan pola makan seimbang, yang dapat mencegah pertumbuhan terhambat sejak usia dini. Pusat Informasi dan Penyuluhan
Kepemudaan  merupakan  organisasi  yang didirikan  oleh  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional yang memiliki misi  menyebarluaskan  informasi  tentang masalah  kepemudaan.  Pusat  Informasi  dan Nasehat  Kepemudaan  merupakan  wadah kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan oleh kaum muda dalam program Persiapan Hidup Keluarga serta informasi dan nasehat Keluarga  Berencana  bagi  remaja  dan kegiatan  lainnya.  Usia  Perkawinan  (PUP), kecakapan  hidup  ( life  skill ),  layanan konseling,  rujukan,  pengembangan  dan dukungan  jaringan,  dan  kegiatan  lain berdasarkan minat dan karakteristik remaja.
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019 perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 tahun 1974 terkait Perkawinan, pada pasal 7 bahwa penikahan diizinkan apabila pria dan wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun. Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah  matang jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian  dan  mendapatkan  keturunan yang  sehat  dan  berkualitas.  Materi Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pemahaman  dan  kesadaran  kepada  kaum muda sehingga dalam merencanakan sebuah keluarga dapat mempertimbangkan berbagai  aspek  kehidupan  keluarga  yang berkaitan  dengan  kesehatan,  ekonomi,
psikologis, dan agama. Program usia dewasa untuk  pernikahan  dan  keluarga  berencana memberikan  kerangka  bagi  program Perndewasaan  Usia  Pernikahan.  Kerangka ini terbagi menjadi tiga periode reproduksi : 1)  periode  penundaan  perkawinan  dan kehamilan, 2) periode menjarakkan kehamilan, 3) periode mencegah kehamilan.
Stunting juga  erat  kaitannya  dengan pernikahan  dini,  kehamilan  dan  persalinan pada masa remaja. Kedewasaan perkawinan adalah  upaya  untuk  menaikkan  usia perkawinan pertama menjadi usia perkawinan.  Usia  pernikahan  tidak  hanya harus  diundur  ke  usia  tertentu,  tetapi  juga harus  diundur  hingga  pasangan  siap  atau tumbuh dewasa dengan masalah keuangan, kesehatan, dan kesehatan mental.
Pendewasaan  usia  perkawinan  dimak- sudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan  generasi  muda  tentang keluarga  berencana,  kehidupan  keluarga, fisik, psikologis, emosional, akademik, sosial, kesiapan finansial, jumlah dan kualitas, serta jarak  kelahiran.  Oleh  karena  itu  perlu dinaikkan  usia  yang  lebih  dewasa  dalam penikahan.
Dalam  pelaksanaannya,  Program  Usia
Perkawinan diintegrasikan dengan Program Kehidupan Keluarga Remaja yang merupakan salah satu program pembangunan  nasional  terpenting  yang tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah. Seiring dengan
23 Armarita, Masalah anak pendek di Indonesia dan implikasinya terhadap kemajuan negara,
permasalahan remaja yang semakin kompleks,  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  menjalankan  program pemberantasan  sederhana  yang  meliputi pusat  informasi  dan  layanan  konseling remaja. Arah politik dari program ini adalah menciptakan  generasi  muda  yang  tangguh dalam  kerangka  keluarga  yang  kuat  untuk mewujudkan  keluarga  kecil  yang  bahagia dan sejahtera.
Masalah  stunting  bukan  hanya  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  tetapi  seluruh masyarakat. Masyarakat harus terlibat aktif dalam  mencegah  anak-anak  menjadi lamban. Pola hidup sehat dan gizi yang baik juga  harus  diterapkan  dalam  kehidupan sehari-hari.  Selain  pengaruh  orang  tua perokok dari tingkat pengeluaran terendah sampai tertinggi, prevalensi anak kecil dari orang tua perokok adalah 33,7% dibandingkan 13,7% untuk bukan perokok. Secara  keseluruhan,  orang  tua  perokok menyumbang lebih dari 16 persen kejadian pada anak kecil dibandingkan denganorang tua tidak merokok.
23 Secara umum,
Pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain dengan cara :
1. Pemenuhan  kebutuhan  zat  gizi  bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan  makanan  yang  cukup gizi,  suplementasi  zat  gizi  (tablet  zat besi  atau  Fe),  dan  terpantau kesehatannya. Namun, kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah
jurnal Gizi Indonesia, Volume 35, Nomor Nomr 2 (2012), hal. 35
darah  hanya  33%.  Padahal  mereka harus  minimal  mengkonsumsi  90 tablet selama kehamilan.
2. ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping  Air  Susu  Ibu  (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya.
3. Memantau  pertumbuhan  balita  di posyandu merupakan upaya. 24
Selain berfokus pada pemenuhan gizi bagi ibu  hamil  sebagai  langkah  dini  pencegahan stunting,  ibu  hamiljuga  perlu  untuk diberikan edukasi tentang stunting. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memberi edukasi tentang pencegahan stunting . Salah satu  metode  edukasi  pencegahan  stunting melalui kelas ibu hamil.
Metode yang dilakukan untuk
mengedukasi  pada  kelas  ibu  hamil  adalah belajar  bersama  petugas  kesehatan  (bidan) dalam kelompok secara tatap muka dengan tujuan  meningkatkan  pengetahuan  ibu hamil  tentang  pengaturan  gizi  ketika  hamil yang  dapat  mencegah  terjadinya stunting pada  balita.  Adanya  kelas  ibu  hamil  ini ternyata  dapat  berpengaruh  signifikan terhadap  peningkatan  pengetahuan  ibu hamil mengenai berbagai informasi penting selama  kehamilan  dan  pasca  melahirkan. Tingkat  pengetahuan  yang  baik  dapat
24 Sutarto, Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya, jurnal Agromedicine, Volume 5, Nomor 1,  Juni 2018, hal. 543
25 Ekayanthi N W D dan Suryani P. Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. Jurnal Kesehatan;Volume 10 Nomor 3, 2019, hal:312-318
berpengaruh  pada  sikap  serta  perilaku  ibu selama kehamilan. 25 Seiring perkembangan teknologi, penyelenggaraan  kursus  pelatihan  dengan bantuan media elektronik dan penyelenggaraan  kursus  pelatihan  secara online  dapat  semakin  banyak  dilakukan. Salah  satu  kajian  edukasi  pencegahan refraksi kehamilan dilakukan secara daring melalui  seminar  daring  (webinar)  dan pelatihan  melalui  media  elektronik  seperti YouTube  dan  Instagram.  Tujuan  dari kegiatan  ini  adalah  untuk  mencapai  lebih banyak  tujuan,  lebih  menarik  dan  tetap update.
Penggunaan handphone memungkinkan untuk meningkatkan jangkauan materi pelayanan kesehatan dan jumlah  tujuan,  terutama  bagi  yang  sulit dijangkau. 26
Selain metode pedagogik, pemilihan media pengajaran juga menjadi faktor keberhasilan pelatihan.  Penggunaan  media  audio  visual dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan  dan  sikap  ibu  hamil  terhadap pencegahan  keguguran  berubah  secara signifikan. Pemberian pelatihan audio visual (video)  dapat  meningkatkan  pengetahuan ibu  hamil  tentang  risiko  deselerasi.  Jenis media ini juga memadukan dua jenis media yang  dapat  membantu  pengetahuan,  sikap dan  gagasan  agar  dapat  diterima  dengan
26 Harizal N., Neherta M., dan Yeni F. Upaya pencegahan stunting pada balita menggunakan intervensi pendidikan kesehatan gizi pada ibu hamil. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 11, Nomor 1, 2021, hal:151-168.
baik  melalui  tulisan  dan  lisan  karena sebagian besar informasi masyarakat datang melalui  mata  dan  telinga  mereka.  Hal  ini merupakan  tanda  pentingnya  mengikuti perkembangan teknologi dalam memberikan edukasi. 27
Alat  lain  yang  dapat  digunakan  untuk menyelenggarakan pelatihan adalah brosur. Brosur  adalah  salah  satu  alat  pendidikan bagi  orang-orang  yang  memiliki  akses terbatas  ke  sumber  buku.  Booklet  juga digunakan  agar  peserta  dapat  membaca informasi  dalam  waktu  singkat  dan  dalam segala  kondisi.  Hal  ini  sesuai  dengan keunggulan buku tulis dibandingkan dengan alat  peraga  lainnya,  yaitu  Semakin  banyak informasi yang diperoleh,
waktu penyampaian  informasi semakin  singkat, serta dapat dipelajari setiap saat. 28
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, masalah  stunting  merupakan  masalah  di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan  stunting  juga  harus  mencakup kelas sosial. Selain meningkatkan kesadaran tentang  cara  memperlambat  ibu  hamil melalui edukasi, kesadaran masyarakat juga memberikan  dampak  yang  signifikan. . Kepedulian tersebit diantaranya:
1. Kepedulian Pemerintah Akan Pentingnya  Makanan  Bergizi  Bagi Anak 27 Anggraini S., Siregar S., dan Dewi R. Pengaruh audio visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada ibu hamil tentang pencegahan stunting di Desa Cinta Rakyat. Jurnal Ilmiah
Kepedulian  yang  di  berikan  oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya progran  posyandu  setiap  bulannya dimana  setiap  bayi,  balita  dan  anak- anak  akan  diberikan  imunisasi  guna mencegah  penyakit.  Selain  adanya imunisasi  pada  posyandu  balita  pada setiap  bulannya  juga  akan  menerima makanan  tambahan  berupa  biskuit, sedangkan  untuk  anak-anak  kader posyandu  memberikan  makanan tambahan  yang  bergizi  dengan kandungan yang dibutuhkan anak.
2. Kepedulian Orang Tua Akan Pentingnya Makanan Bergizi Serta
Pola hidup sehat dan bersih pada anak Kepedulian  orang  tua  terhadap pentingnya  gizi  anak  masih  rendah, hal  ini  terlihat  dari  hasil  wawancara, dimana sebagian besar orang tua lebih memilih untuk memberikan makanan cepat  saji  kepada  anaknya,  makanan cepat  saji  biasanya  berkalori  tinggi tetapi rendah nutrisi. Selain itu, orang tua  lebih  memikirkan  cita  rasa makanan,  dimana  cita  rasa  perlu melengkapi  hidangan.  Orang  tua  juga kurang  memperhatikan  pentingnya kebersihan  anak,  sehingga  orang  tua tidak lagi memperhatikan anak dalam hal  mencuci  tangan  sebelum  makan. Jika  diperhatikan,  hal  tersebut  dapat
Kebidanan Imelda, Volume 6, Nomor 1, 2020, hal :26-31.
28 Roza S. Media gizi booklet. Padang; Poltekes Kemenkes Padang, 2012
membuat anak terkena penyakit, salah satunya adalah stunting.
3. Kepedulian  Guru  Akan  Pentingnya Makanan  Bergizi  Serta  Pola  Hidup Bersih Sehat Anak
Pentingnya makanan bergizi bagi anak biasanya  minim,  hal  ini  terlihat  saat guru  ikut  menyantap  makanan  siap saji  anak,  termasuk  bakso.  Bakso merupakan  salah  satu  makanan  yang disukai  hampir  semua  orang,  namun bakso  mengandung  lemak  jenuh  dan MSG  yang  tinggi.  Lemak  jenuh  dan MSG bisa menjadi salah satu penyebab penyakit pada anak. 29
Menurut  Badan  Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional  terdapat tiga hal  yang  harus  diperhatikan  dalam pencegahan stunting ,  yaitu  perbaikan terhadap  pola  makan,  pola  asuh,  serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat disimpulkan jika Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  memiliki peran yang sangat penting dalam penurunan angka stunting di  Indonesia.  Sebagai koordintor pelaksana Badan Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional  memiliki tugas  mengoordinasikan,  menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
29 Flavia Aurelia Hidajat, Upaya Pencegahan
Stunting Melalui Pemberian Makanan Tambahan Dan Penerapan Pola Hidup Bersih Sehat Di Paud Tunasmulya Desa Pabean
Percepatan  Penurunan Stunting secara efektif,  konvergen,  dan  terintegrasi  dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  Nasional        sebagai  ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional  Percepatan  Penurunan  Angka
Stunting Indonesia Kerangka yang
digunakan  dalam  Rencana  Aksi  Nasional
Percepatan  Penurunan  Angka Stunting
Indonesia berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan  multisektor  dan  multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting . Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan  Angka Stunting Indonesia berpedoman  pada  lima  pilar  yang  menjadi rencana  strategis  pemerintah  dalam penuruna  angka stunting .  Lima  Pilar tersebut  adalah Komitmen  Politik  dan Kepemimpinan  Nasional  dan  Daerah;
Kampanye  Nasional  dan  Komunikasi Perubahan  Perilaku;  Konvergensi  Program Pusat,  Daerah,  dan  Masyarakat;  Ketahanan Pangan  dan  Gizi;  serta  Monitoring  dan Evaluasi.

## E. Saran
Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dampak yang timbul akibat stunting pada  anak  cukup  berbahaya.  Oleh
Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Jurnal Abdi Panca Marga, Vol.1, No. 1, November 2019, hal. 29
karenanya,  perlu  terlebih  dahulu  dibangun pemahaman  seluruh  lapisan  masyarakat tentang  pengertian,  faktor  dan  bahaya stunting  pada  anak  sehingga  masyarakat dapat  melakukan  tindakan  antisipasi  sejak dini.  Ketika  kesadaran  masyarakat  telah terbangun  dan  budaya  hidup  sehat  sudah berjalan,  maka  diaharpak  angka stunting pun akan berkurang.

## Ucapan Terimakasih
Terimakasih  penulis  sampaikan  kepada pihak-pihak  yang  terlibat  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  dalam penulisan jurnal ini. Terutama kepada pihak pengelola  Jurnal  Mendapo  yang  telah memberikan  kesempatan  kepada  penulis untuk menerbitkan hasil tulisan ini di Jurnal Manopo.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Armarita, Masalah anak pendek di Indonesia dan  implikasinya  terhadap  kemajuan negara, jurnal Gizi Indonesia, Volume 35, Nomor Nomr 2, 2012
Anggraini  S.,  Siregar  S.,  dan  Dewi  R. Pengaruh  audio  visual  terhadap tingkat  pengetahuan  dan  sikap  pada ibu  hamil  tentang  pencegahan stunting  di  Desa  Cinta  Rakyat. Jurnal Ilmiah  Kebidanan  Imelda,  Volume  6, Nomor 1, 2020
H .S.,  S.,  dan  Nurbani,  E.  S.  Penerapan  Teori Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2013
Mahmud,  Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011
Flavia  Aurelia  Hidajat,  Upaya  Pencegahan Stunting Melalui Pemberian Makanan Tambahan Dan Penerapan Pola Hidup Bersih  Sehat  Di  Paud  Tunasmulya Desa  Pabean  Kecamatan  Dringu Kabupaten  Probolinggo, Jurnal Abdi Panca  Marga,  Vol.1,  No.  1,  November 2019
Zakariya,  R.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pencegahan  Korupsi  Dana  Desa  : Meolpngenali Modus Operansi. Jurnal Anti  Korupsi,  Volume  6  Nomor  2, 2020.
Adila,  D.  R.,  Saputri,  D.,  &  Niriyah,  S. Pengalaman  Postpartum  Blues  pada ibu  Primipara. Jurnal Ners  Indonesia, Volume 9(2),2019
Harizal  N.,  Neherta  M.,  dan  Yeni  F.  Upaya pencegahan  stunting  pada  balita menggunakan  intervensi  pendidikan kesehatan  gizi  pada  ibu  hamil. Jurnal Ilmiah  Permas:  Jurnal  Ilmiah  STIKES Kendal, Volume 11, Nomor 1, 2021
Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga
Berencana  Nasional  ,  Antisipasi Generasi  Stunting  Guna  Mencapai Indonesia Emas 2045, 2021,https://www.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  Nasional  .go.id/berita- indonesia-cegah-stunting, diakses pada 10 januari 2023 Humas Litbangkes, Angka Stunting Turun di Tahun 2021, 2021, https://www.litbang.kemkes.go.id/an gka-stunting-turun-di-tahun- 2021/#:~:text=Untuk%20provinsi%
20dalam%20kategori%20kronik,dan %20wasted%20rendah%20adalah% 20Bengkulu,  diakses  pada  8  Januari 2023
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di Indonesia, 2018
Roza S. Media gizi booklet. Padang; Poltekes Kemenkes Padang, 2012 Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020- 2024, 2020.
Kinanti Rahmadhita, Permasalahan Stunting dan  Pencegahannya, jurnal Ilmiah Kesehatan  Sandi  Husada,  Volume  11, Nomor 1, Juni 2020
Ekayanthi N W D dan Suryani P. Edukasi gizi pada  ibu  hamil  mencegah  stunting pada  kelas  ibu  hamil. Jurnal
Kesehatan;Volume 10 Nomor 3, 2019
Mahmud,  Metode  Penelitian  Pendidikan.
Bandung: Pustaka Setia, 2011 Mitra, Permasalahan Anak Pendek (Stunting)  dan  Intervensi  Untuk Mencegah  Terjadinya  Stunting, jurnal Kesehatan Komunitas, Volume 2 No 6, Mei 2015 Mucha,Implementing Nutrition-Sensitive Development: Reaching Consensus.briefing paper, 2012, https://www.bread.org/institute/pap ers/n utrition-sensitive-interventions.pdf,
diakses pada 10 Januari 2023
Nur Oktia Nirmalasari, Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia, jurnal, Qawwam: Journal For  Gender  Mainstreaming,  Volume 15 No.1, 2020
Ruswati, Risiko Penyebab Kejadian Stunting
pada Anak, jurnal
Pengabdian
Kesehatan  Masyarakat,  Volume  1 Nomor 2, Desember 2021
Sugiyono,  Memahami  Penelitian  Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2012
Sutarto,  Stunting,  Faktor  Resiko  dan Pencegahannya, jurnal Agromedicine, Volume 5, Nomor 1,  Juni 2018
Tanoto Foundation , Pentingnya Peran Garda Terdepan  dalam  Upaya  Penurunan
Stunting, 2022, https://www.tanotofoundation.org/i d/news/pentingnya-peran-garda-
terdepan-dalam-upaya-penurunan- stunting, diakses pada 10 Januari 2023
Wapresri , Wapres  Tugaskan  Kepala  Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana  Nasional    Tingkatkan Konvergensi  Program  Percepatan Penurunan Stunting, 2021, https://www.setneg.go.id/baca/inde x/wapres_tugaskan_kepala_Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional _tingkatkan_konvergensi_program_pe rcepatan_penurunan_stuntig,  diakses pada 10 Januari 2023 World  Health  Organization.  Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences.2020,    Diakses  dari: https://www.who.int/nutrition/healt hygrowthproj/en/index1.html, diakses pada 10 Januari 2023.

## Peraturan Hukum
Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.