## PERMASALAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL RUMAH TANGGA MISKIN DALAM MENUNTASKAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PASAMAN
Yulia Anas, Fery Andrianus dan Syon Syarid Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Jl. Universitas Andalas, Limau Manis Pauh Padang yulia.anas@yahoo.co.id
Abstract  : This  Research  aims  to  know  the  problems  of  poor  household  in completing basic education either internally or externally in Pasaman. By using qualitative  research  methods  for  100  sample  can  conclude  that  the  main problems of the household in completing basic education internally is as follows: 1) 53% because of the difficulty of financing schools. 2.) 40% due to the lack of motivation  of the  school  be it  from children or  household, 3).  32%  because the mind is  not capable,  4).  17%  because  the value  is less or ugly, 5).  13%  due to help  take  care  of  the  household,  6).    11%  for  household  felt  education  was enough/is already better than the education of head of household, 7&8) 3% due to  work  as  family  workers  and  1%  as  labour, 8)  2%  due  to  illness/disability  so that it could not complete their primary education. While externally is because; 1)  36%  due  to  the  influence  of  the  environment,  of  which  around  household settlement  generally has  many  children  dropped  out of  school,  2)  11%  because of long distances to school cause homes not being able to complete their primary education because of long distances is accompanied by large transport fare.
Keywords: alleviation  of  primary  education,    the  region  is  at  risk  of  failure  of Wajar 9 years, poor households
Abstrak : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang dihadapi  oleh  rumahtangga  miskin  dalam  menuntaskan  pendidikan  dasar  baik secara  internal  dan  eskternal  di  Kabupaten  Pasaman.  Dengan  menggunakan metode penelitian Kualitatif terhadap 100 sampel rumahtangga diperoleh bahwa permasalahan utama rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara internal adalah sebagai berikut ;1) 53% karena kesulitan membiayai sekolah. 2). 40%  karena    tidak  adanya  motivasi  sekolah  baik  itu  dari  anak  maupun rumahtangga, 3).32%  karena  pikiran  tidak  mampu,4).17%  karena  nilai kurang atau  Jelek,5).13%  karena  membantu  mengurus  rumahtangga,  6).11%  karena rumahtangga  merasa  pendidikan  anak  sudah  cukup/  sudah  lebih  baik  dari pendidikan  kepala  rumahtangga,  7&8)  3%  karena  bekerja  sebagai  pekerja keluarga  dan  1%  sebagai  buruh,  9)2%  karena  sakit/cacat  sehingga  tidak  bisa menuntaskan  pendidikan  dasar.  Sedangkan  secara  ekstermal  adalah  karena; 1)36% karena pengaruh lingkungan, dimana di sekitar pemukiman rumahtangga umumnya  banyak terdapat  anak  putus  sekolah,  2)  11%  karena  jarak  yang jauh ke  sekolah  menyebabkan  rumahtangga  tidak  mampu  untuk  menuntaskan pendidikan  dasar  karena  jarak  yang  jauh  diiringi  pula  oleh  ongkos  transport yang besar.
Keywords  : Penuntasan  pendidikan    dasar,  daerah  beresiko  kegagalan  Wajar 9Tahun, Rumah Tangga Miskin

## 2 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16
Salah satu agenda yang ditargetkan dalam MDGs yang sudah  disepakati oleh  dunia  internasional  pada  tahun  2015  adalah  tercapainya  pemerataan pendidikan  untuk  kelompok  anak  usia  7-15  tahun  dan  menyisakan  jumlah penduduk  dewasa  yang  buta  huruf,  dalam  terminologynya  sering  dinyatakan sebagai  tingkat    ‘kebodohan’,    menjadi    tersisa  separo  dari  jumlah  tahun  dasar (BPS,  2014).  Agenda  MDGs  tersebut  juga  telah  djadikan  sebagai  salah  satu agenda  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Sektor Pendidikan Nasional  dan  tercantum di dalam RPJM Propinsi Sumatra Barat.
Kabupaten  Pasaman  termasuk  salah  satu  daerah  yang  masih  memiliki Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  yang  jauh  dari  pencapaian  target  MDG  di Provinsi Sumatera Barat.  Walaupun Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD sudah  mencapai  97,37%  namun  jika  dilihat  pada  usia  pendidikan  yang  lebih tinggi,  tingkat  SMP    sebesar  66,29%  dan  tingkat  SMA  hanya  sebesar  48,21%, berarti  lebih  dari  separuh  penduduk  usia  16  –  18  tahun  di  Kabupaten  Pasaman tidak  lagi  melanjutkan  sekolah  (BPS  Sumbar,  2013).  Tingginya  angka  putus sekolah  lebih  banyak  ditemui  didaerah-daerah  yang  beresiko  kegagalan  wajar  9 tahun,  yaitu  daerah  perkebunan  dan  daerah  pinggiran  hutan.  Padahal  untuk memasuki  MDGs  2015  Pemerintah  Daerah  harus  menuntaskan  Wajar  9  Tahun dan  bersiap  memasuki  Wajib  Belajar  12  tahun.  Kondisi  tersebut  dikhawatirkan akan  menyebabkan  kegagalan  dalam  pencapaian  pemerataan  pendidikan  dasar dalam menghadapi MDGs pada tahun 2015.
Dalam  kajian  yang  sudah  pernah  dilakukan  pada  tahun  2009  di Kabupaten Pasaman (Yulia&Elfindri,2009)  ditemukan bahwa pemetaan masalah anak  putus  sekolah    pada  daerah-daerah  yang  rawan  kegagalan  wajib  belajar  9 tahun  di  kabupaten  Pasaman  beragam  sesuai  dengan  kondisi  dan    karakteristik daerah  masing-masing.  Kondisi  tersebut  dikhawatirkan  dalam  jangka  panjang akan  menyumbangkan  kegagalan  dalam  pencapaian  pemerataan  pendidikan untuk  menghadapi  MDGs  2015.  Karena  kondisi  ini  akan  berpengaruh  terhadap kesediaan  rumah  tangga  dalam  menuntaskan  pendidikan  dasar  anak  mereka, sedangkan  selama  ini  upaya  untuk  mengatasi  persoalan  perluasan  akases pendidikan  dasar  hanya  dilakukan  secara  general  saja,  seperti  dengan  program BOS, BOS Buku dan sekolah 1 atap.
Sekolah  satu  atap  yaitu  pendirian  sekolah  yang  berlokasi  pada  daerah terpencil  dilengkapi  dengan  fasilitas  pendidikan  ditempatkan  satu  atap  dengan penyelenggaraan  pendidikan  SD.  Guru-guru  direkrut  dari  guru  Sekolah  Dasar setempat.  Upaya  untuk  menerapkan  program  ini  sangat  intensif  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah,  dan  diperkirakan  menjangkau  kebanyakan  daerah  terpencil. Padahal besar dugaan angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP pada  daerah-daerah  yang  dimaksudkan  di  atas  masih  menuai  persoalan.  Karena persoalan anak putus sekolah berbeda-beda berdasarkan karakteristik  daerahnya. Diantara  persoalan  utama  tersebut  diduga  berasal  dari  faktor  internal  rumah tangga  miskin  berupa  kesediaan  rumah  tangga  terutama  rumahtangga  yang miskin dalam melanjutkan pendidikan dasar anaknya.
Persoalan pendidikan dasar perlu dikaji ke akar-akarnya Tanpa diketahui akar  persoalan,  dan  bentuk  penanggulangannya,  maka  dikhawatirkan  dalam jangka panjang Kabupaten Pasaman yang termasuk daerah  termiskin di Propinsi
Sumatera  Barat,  merupakan  bagian  dari  kegagalan  Sumatera  Barat  dalam mencapai  MDGs  tersebut.  Kabupaten  Pasaman  memiliki  tingkat  kemiskinan yang cukup tinggi di Sumatera Barat, sekitar 10,42 % (BPS, 2011).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dilakukan  kajian  tentang  bagaimana permasalahan  yang  dihadapi  rumahtangga  miskin  di  daerah  beresiko  kegagalan wajib  belajar  9  tahun  di  Kabupaten  Pasaman  dengan  menekankan  analisa  pada permasalahan  utama  yang  dihadapi    oleh  rumah  tangga  miskin  dalam mengeluarkan  biaya  pendidikan,  baik  itu  secara  internal  maupun  eksternal, sehingga  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuat  kebijakan dan  strategi  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pasaman  dalam  menuntaskan Wajib  Belajar 9 tahun.

## TINJAUAN LITERATUR
Sejak  awal  1970-an  pendidikan  memang  sudah  mejadi  prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1973 berdasarkan Inpres Nomor 10 pemerintah  secara  terencana  meningkatkan  pembangunan  sarana  pendidikan dasar. Tahun 1983 dimulai program Wajib belajar 6 tahun untuk anak usia 7 – 12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program Wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun  sejak  bulan  Mei  tahun  1994  yang  lalu.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  UU Nomor  2  tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Kebijaksanaan pendidikan  dasar  9  tahun  sampai  dengan  tingkat  SLTP/satuan  pendidikan sederajat  adalah  wajib  belajar  bagi  semua  warga  negara  Wajib  Belajar  9 Tahun merupakan  salah  satu  program  akhir-akhir  ini  gencar  di  dengungkan  oleh Departemen  Pendidikan  Nasional.  Program  ini  mewajibkan  setiap  warga  negara untuk  bersekolah  selama  9  (sembilan)  tahun  pada  jenjang  pendidikan  yaitu  dari tingkat  kelas  1  Sekolah  Dasar  atau  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  hingga  kelas  9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  dan  pemerataan pelayanan  pendidikan  dasar  yang  bermutu  dan  terjangkau,  baik  melalui  jalur formal maupun non-formal, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun  perempuan  dapat  memperoleh  pendidikan,  setidaktidaknya  sampai jenjang  sekolah  menengah  pertama  atau  yang  sederajat.  Program  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar  dititikberatkan  pada:  (1)  peningkatan  partisipasi  anak  yang belum  mendapatkan  layanan  pendidikan  dasar,  terutama  melalui  penjaringan anak-anak  yang  belum  pernah  sekolah  pada  jenjang  SD/MI  dan  peningkatan angka  melanjutkan  lulusan  SD/MI  ke  jenjang  SMP/MTs/sederajat,  (2) mempertahankan  kinerja  pendidikan  yang  telah  dicapai  terutama  menurunkan angka  putus  sekolah  dan  angka  mengulang  kelas,  serta  dengan  meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak- anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
Pada  awalnya,  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas)  akan menuntaskan  program  wajib  belajar  (wajar)  9  tahun  pada  pendidikan  dasar  (SD dan  SMP)  paling  lambat  tahun  2008.  Namun  ternyata  Program  Wajib  Belajar  9 Tahun yang ditargetkan Departemen Pendidikan Nasional akan diraih tahun 2008 terancam gagal. Itu semua terjadi karena masih banyaknya kendala yang dihadapi
4 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16
dalam  penyelenggaraannya,  khususnya  berkait  dengan  akses  pendidikan  dan mutua  pendidikan,yang  masih  relatif  rendah,  yang  mencakup  tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, manajemen, proses dan prestasi siswa masih rendah. Program Wajib belajar 9 tahun didasari konsep “pendidikan  dasar untuk semua”  ( universal  basic  education ),  yang  pada  hakekatnya  berarti  penyediaan akses  yang  sama  untuk  semua  anak.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaedah-kaedah  yang tercantum  dalam  Piagam  PBB  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  tentang  Hak  Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.
Dalam  penelitian  tentang  model  penuntasan  wajib  belajar  pada  rumah tangga  miskin  digunakan  kerangka  berfikir  ekonomi  pendidikan  yang dikembangkan  oleh  Lebowitz  (1996),  dan  dijadikan  oleh  Bank  Dunia  sebagai dasar  penelitian  untuk  pencapaian  basic  education  study  (World  Bank,  1989), kemudian  dilanjutkan  oleh  Elfindri  untuk  Sumatera  Barat  (1998)  dan  penelitian Yulia  (2010).  Inti  yang  dibicarakan  adalah  faktor  apakah  yang  mendorong  agar pelayanan pendidikan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Lebowitz  (1996)  memuat  review  penelitian  yang  mengkaji  kenapa terjadinya permintaan terhadap pelayanan pendidikan. Faktor utama berasal dari ketersediaan  pelayanan,  jarak,  kondisi  rumah  tangga,  serta  kondisi  anak, termasuk  budaya.  Dalam  teori  yang  dijelaskan  adalah  jarak  tempuh  dapat semakin  mengurangi  probabilitas  anak  untuk  mengecap  pendidikan.  Teori Lebowitz  sendiri  masih  mengalami  keterbatasan  dalam  hal  penterjemahan  jarak tempuh,  yang  mana  di  negara  berkembang  keterisolasian  saja  belum  tentu menjelasakan persoalan.
Kajian  yang  terkait  dengan  hal  ini  masih  terbatas,  walaupun  masing- masing  disiplin  ilmu  mengemukakan  penekanan  berbeda  satu  dengan  yang  lain. Yulia  (  2010)  yang  mengkaji  pemetaan  masalah  pendidikan  di  Kabupaten Pasaman    menemukan  bahwa  faktor  pelayanan  permintaan  untuk  pendidikan dasar dipengaruhi oleh faktor pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan (biaya sekolah).  Riset  Elfindri  (1998)  juga  menemukan  dengan  menggunakan  data Susenas  1996  bahwa  diantara  faktor  terpenting  penjelaskan  permintaan pendidikan adalah daya beli masyarakat untuk membayar pendidikan, pendidikan kepala rumah tangga, serta jarak tempuh. Angka putus sekolah tertinggi bilamana pada  daerah  yang  bersangkutan  tidak  memiliki  fasilitas  penerangan,  dan  jarak tempuh  ke  sekolah  di  atas  2  kilometer.  Penelitian  lanjutan  terhadap  persoalan pemerataan  pendidikan  tidak  saja  disebabkan  karena  beban  SPP  saja  (Elfindri 2006a,  2006b),  namun  disebabkan  karena  persoalan  beban  ekonomis  sekolah. Dimana  beban  ekonomis  sekolah  selain  dari  beban  SPP,  biaya  buku,  oppotunity costs, dan lainnya.
Berbeda  dengan  pendekatan  di  atas  yang  lebih  memfokuskan  pada penelitian rumah tangga, Narayan (1995) mengusulkan penekanan kajian kepada aspek  komunitas,  dimana  peranan  komunitas  menjadi  lebih  dominan  dalam menjelaskan  ketercapaian  pemerataan  pendidikan  dibandingkan  dengan  masing- masing rumah tangga. Narayan mencoba sampai kepada keyakinan bahwa selain inisiatif  komunitas  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan  juga  dapat mendorong  pencapaian  dari  pemerataan  pendidikan.  Pendekatan  Narayan  telah diaplikasikan  dan  dinilai  oleh  Fiske  (1996),  dan  menunjukan  keberhasilan
penerapan  pencapaian  pemerataan  pendidikan  di  Brazil.  Dari  hasil  penelitian terdahulu  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  mengatasi  persoalan  penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Pasaman. Studi  ini  merupakan  lanjutan dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulia  (2010)  yang  telah  melakukan  kajian terhadap permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman lima tahun yang lalu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kebijakan  dengan  memanfaatkan berbagai  sumber  sebagai  dasar  untuk  merumuskan  kebijakan.    Dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  maka  diperlukan  upaya  untuk mengenal  dan  mengolah  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  utama adalah  data  tentang  profil  pendidikan  di  Kabupaten  Pasaman  dan  sumber  data lainnya. Oleh karena data sekunder belum mengakomodasi kebutuhan data, maka dilakukan  penelitian  lapangan, fieldwork  survey ,  dengan  mengacu  kepada pemahaman  kedalaman  terhadap  masalah,  dan  upaya  untuk  menemukan  akar masalah. Kemudian dari informasi kedalaman  masalah dapat dilanjutkan dengan mendesain  bagaimana  mengatasi  persoalan  yang  sedang  dipelajari.  Kombinasi dari  penelitian  rumah  tangga  pendekatan  Lebowitz  (1996)  dengan  pendekatan komunitas  oleh  Narayan  (1996)  berguna  untuk  mengetahui  strategy  dan kebijakan dalam menuntaskan pendidikan dasar dalam menghadapi MDGs.
Subjek  penelitian  pada  tahap  ini  ada  dua. Pertama adalah  rumah  tangga yang  memiliki anak usia 12-15 yang putus sekolah, yang tinggal di daerah yang beresiko  terjadinya  kegagalan  pencapaian  MDGs  di  Kabupaten  Pasaman. Pengelompokkan  usia  12-15  tahuh  dipilih  untuk  mengetahui  banyaknya  jumlah anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan dari Sekolah Dasar ke SMP  atau  tidak  menyelesaikan  pendidikan  SMP  (pendidikan  dasar).  Jumlah populasi  disesuaikan  dengan  jumlah  populasi  daerah  terpilih  dan  sample ditentukan  maksimal  50%  dari  populasi  di  daerah  terpilih.    Dan  diperkirakan jumlah  sample  keseluruhan  adalah  100  RT. Kedua adalah  dukungan  informasi lanjutan yang berasal dari pemangku pendidikan. Diantaranya adalah masyarakat, guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat serta Dinas Pendidikan. Hal ini perlu untuk melengkapi informasi pada subjek penelitian pertama.
Penelitian  ini  dilakukan  di  daerah  yang  sulit  dari  segi  ketercapaian pemerataan  pendidikan  di  kabupaten  Pasaman,  daerah  perkebunan  dan  daerah pinggiran  hutan.  Daerah  yang  mewakili  daerah  Pinggiran  Hutan  adalah Kecamatan Duo Koto, karena memiliki hutan negara terluas yaitu 23.170 ha atau 43,35  %  dari  hutan  negara  yang  ada  di  Kabupaten  pasaman  (BPS,  2014). Sedangkan yang mewakili daerah perkebunan adalah Kecamatan Mapat Tunggul, karena  merupakan  daerah  Perkebunan  karet  yang  memiliki  luas  dan  produksi kebun  tanaman  Karet  terbesar  di  Kabupaten  Pasaman  dengan  luas  mencapai 4.835 ha dan produksi sebesar 2.917 ton (BPS, Kab. Pasaman, 2014) .
6 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16
Tabel 1 Daerah penelitian di Kabupaten Pasaman Daerah a/ Lokasi b/ Perkiraan RT c/ Perkebunan 2- 4 Desa di 1 Kec. Mapat Tunggul 50 Rt (Sistematik) Pinggiran hutan 2- 4  Desa di 1 Kec. Duo Koto 50 Rt (Sistematik) Total 6 - 8 Desa 100 Rt (sistematik) a/ Sesuai dengan karakteristik tempat
b/ Desa yang paling terpencil dari akses transportasi
c/ Jumlah rumah tangga disesuaikan dengan populasi yang ada .
Tekhnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  survey  dan wawancara  terhadap  rumah  tangga  sampel  dengan  alat  media  berupa  kuesioner. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan menggunakan alat perekam..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Rumah Tangga Miskin Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  rumahtangga  lebih  banyak  di kepalai  oleh  laki-laki  sebanyak  86  %  dan  perempuan  sebanyak  14  %.  Kepala rumah  tangga  perempuan  berperan  sebagai  ibu  dan  sekaligus  sebagai  kepala rumah  tangga  bagi  anak-anaknya  dengan  rata-rata  setiap  rumah  tangga menghidupi anggota keluarga sebanyak 7 orang.

## Tabel . 2. Kepala Rumah Tangga berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Frekuensi Persen Laki-laki 86 86 Perempuan 14 14 Total 100 100,0
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015 .

## Jumlah Anggota Rumah Tangga
Setiap  rumah  tangga  menanggung  lebih  dari  4  orang  anggota rumahtangga.  Sekitar  30%  memiliki  anggota  rumahtangga  sebanyak  5  orang, 28%  sebanyak  7  orang,  bahkan  24  %  rumahtangga  memiliki  jumlah  anggota rumahtangga sebanyak 11 orang. Hanya 1% yang memiliki anggota rumahtangga sebanyak  4  orang.  Namun  secara  rata-rata  setiap rumahtangga  memiliki  7  orang anak.

## Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  tingkat  pendidikan  kepala rumah  tangga  termasuk  rendah,  dimana  76  %  pendidikan  kepala  rumah  tangga adalah  tamatan  Sekolah  Dasar  dan  sekitar    18  %  tidak  pernah  sekolah  yang artinya terdapat sekitar 18% kepala rumahtangga yang tidak pandai membaca dan menulis  huruf latin. Pendidikan  kepala rumahtangga yang tertinggi adalah SMU yaitu sekitar 1% atau sebanyak 1 orang.
Tabel  3. Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Pendidikan Terakhir Frekuensi (orang) Persen (%) Tidak Pernah Sekolah 18 18 SD/SR/Sederajat 76 76 SMP/Sederajat 5 5 SMU/Sederajat 1 1 Total 100 100
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.
Rendahnya tingkat pendidikan berkorelasi positif  dengan kemiskinan. Hal ini  terlihat  dari    hampir  seluruh  rumah  tangga  atau  sekitar  90  %  kepala  rumah tangga  adalah  penerima  program  kemiskinan  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT).  Tetapi  tidak  semua  bantuan  program  kemiskinan  dapat  diterima  oleh kepala rumah tangga, seperti yang menerima Askeskin hanya diterima oleh 41 % kepala  rumah  tangga,  bantuan  Raskin  89%.  Sedangkan  bantuan  beasiswa  untuk pendidikan anak mereka hanya diterima oleh 6% rumah tangga.

## Mata Pencaharian Rumah Tangga.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa jenis lapangan usaha rumah tangga umumnya  adalah  dibidang  perkebunan,  dimana  73  %  bermata  pencaharian  di bidang  perkebunan,  25%  bekerja  di  bidang  pertanian  dan  tanaman  pangan  dan sisanya 2% bekerja disektor lain.
Tabel 4. Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan Utama
Jenis Pekerjaan Jumlah (Org) Persen (%) Pertanian&Tanaman Pangan 25 25 Perkebunan 73 73 Lainnya 2 2 Total 75 100,0
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.
Sekitar  51  %  kepala  rumah  tangga  bekerja  sebagai  buruh  dan  46% berusaha  sendiri  dan  3%  bekerja  sebagai  pekerja  keluarga    dengan  jumlah  hari kerja  rata-rata  sebanyak  6  hari  kerja  seminggu  dan  pendapatan  rata-  rata  yang diterima kepala rumah tangga sebesar Rp 1.030.220,- per bulan.
Tabel 5. Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Status Pekerjaan Jumlah (Orang) Persen (%) Buruh 51 51 Berusaha Sendiri 46 46 Pekerja Keluarga 3 3 Total 100 100
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015 .
8 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16

## Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  rata-rata  pendapatan rumahtangga per bulan dimulai dari Rp 320.000,- sampai Rp 3.000.000,-. Secara rata-rata pendapatan per bulan rumahtangga adalah sebesar Rp 1.030.220,-. Bila dihubungkan  dengan  rata-rata  anggota  rumah  tangga  yang  ditanggung  sebanyak 7  orang,  maka  rumahtangga  tersebut  termasuk  kategori  miskin  dengan  rata-rata pendapatan  per  orang  sebesar  Rp.147.200,-  sedangkan  karena    garis  kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah Rp182.636 (BPS, 2008).
Berdasarkan  Tabel  4.10  terlihat  bahwa  lebih  banyak  rumahtangga memiliki  pendapatan  antara  Rp  1.301.000,-  -  Rp  1.300.000,-  yaitu  sebanyak 46%. Rumahtangga yang berpendapatan rata-rata dibawah Rp800.000,- per bulan juga  termasuk  banyak,  yaitu  sebanyak  36%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih sangat  rendah  sekali  pendapatan  rumahtangga  miskin  di  Kabupaten  Pasaman dimana mereka harus menanggung anggota keluarga rata-rata sebanyak 7 orang.
Tabel 6. Rata-rata Pendapatan Kepala Rumah Tangga
Rata-Rata Pendapatan/Bulan (Rp) Frekuensi (Orang) Percent (%) 300.000 - 800.000 36 36 801.000 - 1.300.000 46 46 1.301.000 - 1.800.000 1 1 1.801.000 – 2.300.000 16 16 2.301.000> 1 1 100 100
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

## Pengeluaran Rumahtangga Untuk Pendidikan
Tabel 7. Rata-rata Pengeluaran Pendidikan rumahtangga per Bulan
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.
Pengeluaran  rumahtangga  untuk  pendidikan  tergantung  pada  berapa besarnya  rata-rata  pendapatan  rumahtangga  per  bulan.  Berdasarkan  hasil
No Pengeluaran untuk Pendidikan (Rp) Frekuensi (Orang) Percent (%) 1 10.000,-  - 20.000,- 27 27 2 21.000,- - 40.000,- 20 20 3 41.000,- - 60.000,- 28 28 4 61.000,- - 80.000,- 11 11 5 81.000,- - 100.000,- 11 11 6 101.000,-  -  200.000,- 2 2 7 265.000,- > 1 1 Total 100 100
penelitian  besarnya  pengeluaran  rumahtangga  untuk  pendidikan  berkisar  Rp 10.000,-  sampai  dengan  Rp  265.000,-  per  bulan  dengan  rata-rata  pengeluaran untuk pendidikan per bulan sebesar Rp 50.000,-. Suatu angka yang sangat sedikit sekali  demi  terjaminnya  keberlangsungan  pendidikan  anak.  Rendahnya pengeluaran  rumah  tangga  untuk  pendidikan  dikarenakan  pendapatan  rata-rata rumah  tangga  yang  memang  rendah  yang  diiringi  oleh  besarnya  jumlah tanggungan / beban rumah tangga sebesar 7 orang.
Berdasarkan  rata-rata  pendapatan  rumah  tangga  sebesar  Rp  1.033.220,- per  bulan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  rumahtangga  hanya  mampu menyisihkan  sebesar  4,85%  dari  pendapatannya  untuk  membiayai  pendidikan anaknya.
Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan peranan pemerintah dalam membantu  rumahtangga  untuk  membiayai  pendidikan  anak  mereka  demi tercapainya penuntasan pendidikan dasar 9 tahun.

## Bantuan Program Kemiskinan
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  seluruh  rumah  tangga sampel  adalah  rumah  tangga  miskin..  Dengan  pendapatan  rata-rata  per  bulan sebesar Rp 1.030.220,- per bulan dan menghidupi rata-rata anggota rumah tangga sebanyak  7  orang,  maka  rumah  tangga  semuanya  berhak  untuk  mendapatkan bantuan  kemiskinan.  Hal  ini  terlihat  dari  bantuan  program  kemiskinan  yang diterima oleh rumah tangga. Bantuan Langsung Tunai diterima oleh 90 % rumah tangga,  Askeskin  41  %,    bantuan  Raskin  89%  dan  bantuan  berupa  beasiswa pendidikan untuk anak sebesar 6%.

## Permasalahan Pendidikan Dasar Secara Internal
Penelitian ini menggunakan sampel rumah tangga yang mempunyai anak putus sekolah berusia 10 – 15 tahun baik  itu putus Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP).  Dari  100  rumah  tangga  yang  dijadikan sampel  di  Kecamatan  Mapat  Tunggul  dan  Duo  Koto  di  Kabupaten  Pasaman terdapat 49 % anggota rumah tangga yang putus SD dan 51 % putus SMP.
Dengan menggunakan Modul Pendidikan Benchmarking Data Kesehatan Dan  Pendidikan  Susenas  Tahun  2003  maka  permasalahan  pendidikan  dasar secara internal dapat diuraikan pada subbab berikut ini.

## Kesulitan biaya sekolah
Sekitar  53  %  rumahtangga  menyatakan  bahwa  alasan  utama rumahtangga  tidak  menuntaskan  pendidikan  dasar  anaknya  adalah  karena kesulitan biaya sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 47 % menyatakan factor lain sebagai penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar anak mereka.
Kesulitan  dalam  mengeluarkan  biaya  pendidikan  bagi  rumahtangga terdapat  dalam  berbagai  bentuk  kesulitan.  Berdasarkan  Tabel  8  terlihat  bahwa kesulitan  dalam  mengeluarkan  biaya  pendidikan  bagi  rumahtangga  adalah kesulitan  dalam  pembelian  Seragam  Sekolah,  yaitu  sebesar  68%,  dan  sebesar 50%  kesulitan  dalam  pembelian  buku  dan  Peralatan  Sekolah.  Yang  menariknya sebesar 31% rumahtangga  mengalami  kesulitan  dalam mengeluarkan biaya lain-
lain untuk anaknya yaitu uang jajan di sekolah, sedangkan kesulitan yang paling kecil adalah transportasi anak ke sekolah (23%).
Tabel 8. Bentuk-bentuk Kesulitan Pembiayaan Pendidikan
No Bentuk Kesulitan Frekuensi (Org)* Persentase(%) 1. Uang Buku/ Peralatan Sekolah 50 50 2. Transportasi 23 23 3. Pembelian Seragam Sekolah 68 68 4. Lainya, Seperti Jajan 31 31 Total 172 100
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015. *Jawaban responden boleh lebih dari 1
Sekitar  68%  rumahtangga  menyatakan  bahwa  mereka  kesulitan  dalam mengeluarkan biaya untuk membeli seragam sekolah. Rumahtangga mengeluarkan  biaya  pendidikan  untuk  membeli  seragam  sekolah  mulai  dari  Rp 50.000,-  sampai  dengan  Rp  520.000,-.    Sekitar  31%  rumahtangga  mengeluhkan karena harus membayar baju seragam sekolah termasuk baju olahraga seharga Rp 520.000,-  untuk  4  stel  pakaian.  Sekitar  29%  harus  mengeluarkan  biaya  sebesar Rp  180.000,-  untuk  membeli  seragam  sekolah,  dan  27  %  rumahtangga mengeluarkan  biaya  sebesar  Rp  100.000,-.  Hanya  9%  rumahtangga  yang mengeluarkan  biaya  pembelian  seragam  sekolah  yang  paling  murah,  yaitu  Rp 50.000,-.
Pada Tabel 8 dapat dilihat berbagai bentuk kesulitan rumahtangga dalam membiayai pendidikan dasar anak mereka. Walaupun program pemerintah dalam bentuk dana BOS dan BOS Buku sudah tersedia, rumahtangga masih mengalami kesulitan  dalam  mengeluarkan  biaya  pendidikan  untuk  membeli  seragam sekolah, membeli buku dan peralatan sekolah dan lainnya dan menganggap biaya pendidikan  masih  mahal.  Meskipun  sekitar  76%  anggota  rumah  tangga  sudah mendapatkan  beasiswa  yang  diterima  per  3  bulan  dengan  kisaran  Rp  300.000,- sampai  dengan  Rp  400.000,-  namun  tetap  tidak  bisa  membantu  menuntaskan pendidikan dasar.
Sekitar  76  orang  dari  seratus  sampel  anggota  rumahtangga  atau  76% anggota  rumahtangga  dulunya  adalah  penerima  bantuan  beasiswa  dari pemerintah  dan  24%  menannggung  biaya  sekolah  sendiri.  Bentuk  bantuan tersebut adalah dalam bentuk uang yang  jumlahnya sekitar Rp 300.000,- sampai dengan Rp 400.000,- dan beasiswa tersebut diterima per 3 bulan. Beasiswa yang diterima  tersebut  dimanfaatkan  untuk  biaya  sekolah,  untuk  membantu  orang  tua dan untuk jajan.
Secara  keseluruhan  biaya  sekolah  masih  ditanggung  seluruhnya  oleh rumahtangga. Biaya sekolah 99% masih ditanggung oleh rumah tangga. Dengan pendapatan  rata-rata  rumah  tangga  yang  rendah  yaitu  Rp  1.030.220,-  per  bulan rumah  tangga  mengalami  kesulitan  untuk  membiayai  kelanjutan    pendidikan anak.  Sehingga  dapat  diperoleh    kesimpulan    bahwa  adanya  dana  BOS  belum sepenuhnya  mampu  menjamin  keberlangsungan  pendidikan  anak  di  tingkat dasar.

## Tidak ada Motivasi Sekolah
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  40  %  alasan  tidak menuntaskan  pendidikan  dasar  adalah  karena  tidak  adanya  motivasi  untuk sekolah, baik dari orang tua maupun dari si anak sendiri. Suatu angka yang patut menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah yang semula hanya mempertimbangkan  factor  ekonomi  saja  sebagai  penyebab  tidak  tuntasnya pendidikan dasar, ternyata ada factor lain yang cukup besar mempengaruhi yaitu factor  motivasi  sekolah  yang  rendah.Motivasi  orang  tua  di  pengaruhi  oleh rendahnya  tingkat  pendidikan  orangtua  dimana  sekitar  76%  pendidikan  kepala rumahtangga  adalah  tamat  SD,  bahkan  18%  kepala  rumahtangga  tidak  pernah sekolah.

## Pikiran Tidak Mampu
Alasan  ketiga  penyebab  tidak  tuntasnya  pendidikan  dasar adalah  karena pikiran tidak mampu. Sekitar 32%  kepala rumahtangga mengatakan bahwa tidak tuntasnya  pendidikan  dasar  disebabkan  karena  pikiran  anggota  rumahtangga mereka  tidak  mampu  lagi  untuk  melanjutkan  pendidikan  sehingga  merupakan menjadi penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar.

## Nilai Kurang / Jelek.
Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  sekitar  17  %  rumah  tangga menyatakan  bahwa  penyebab  anak  putus  sekolah  adalah  karena  nilainya  jelek  / kurang.Nilai  sekolah  juga  mempengaruhi  keberlanjutan  pendidikan.  Nilai  yang baik  membuat  motivasi  orang  tua  maupun  anak  tinggi  untuk  tetap  sekolah. Namun sebaliknya nilai  yang jelek berpengaruh negatif terhadap motivasi orang tua  dan  anak.  Rendahnya  nilai  karena  sebagian  anak  harus  ikut  bekerja membantu orangtua sehingga waktu untuk belajar berkurang.

## Membantu mengurus rumah tangga.
Dari  100  rumahtangga  yang  dijadikan  sampel  penelitian,  13  % mengungkapkan  bahwa  tidak  tuntasnya  pendidikan  dasar  anak  mereka disebabkan  karena  anak  harus  membantu  mengurus  rumah  tangga  dimana  rata- rata  rumah  tangga  mempunyai  anggota  7  orang.  Banyaknya  jumlah  anggota rumah  tangga  mempengaruhi  keberlanjutan  pendidikan  anak.  Karena  tekanan ekonomi  menuntut  keluarga  untuk  bekerja    lebih  keras  agar  bisa  menghidupi keluarga.
Dengan  pendapatan  rata-rata  Rp  1.030.220,-  per  bulan,  rumah  tangga berada  dalam  lingkaran  kemiskinan.  Sehingga  hal  ini  berimbas  terhadap keberlanjutan  pendidikan  anak,  dimana  anak  -  khususnya  anak  perempuan  - terpaksa  harus  ikut  membantu  mengurus  rumah  tangga  selagi  orang  tua  bekerja di  lading/kebun.  Mereka  harus  menjaga  adik-adik  mereka  yang  masih  kecil  dan mengurus  rumah  tangga  sementara  orang  tua  bekerja  di  ladang  /  kebun. Begitupun  dengan  orang  tua,  yang  sebenarnya  ingin  anak  mereka  tetap bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi ditambah dengan tanggungan keluarga yang  besar  membuat  orang  tua  tidak  punya  pilihan  selain  mengharapkan  anak
12 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16
mereka (perempuan) untuk  menjaga anak-anak  mereka yang lain  dan  membantu mengurus rumah tangga.

## Merasa Pendidikan Cukup
Rendahnya  pendidikan  kepala  rumahtangga  berdampak  terhadap kepuasan atas pendidikan anaknya. Kepala rumahtangga merasa pendidikan anak cukup setingkat lebih tinggi dari pendidikan kepala keluarga. Sekitar 11% kepala rumahtangga  menyatakan  bahwa  mereka  sudah  merasa  pendidikan  yang  cukup terhadap anak mereka apabila anak mereka sudah bisa membaca dan lebih tinggi tingkat pendidikannya dari mereka.
Sekitar  76%  pendidikan  kepala  rumahtangga  hanya  tamat  SD  dan  18% tidak  pernah  sekolah  sehingga  berdampak  terhadap  keberlanjutan  pendidikan anak.  Adanya  kepuasan  dengan  sudah  lebih  tingginya  pendidikan  anak  dari pendidikan  orangtua  berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  pendidikan  anak  dan menjadi  penyebab  rumah  tangga  tidak  menuntaskan  pendidikan  dasar  anak mereka.

## Bekerja sebagai Pekerja Keluarga dan Bukan Pekerja Keluarga
Dari  hasil  penelitian  di  peroleh  bahwa  44%  anggota  rumahtangga bekerja  baik  sebagai  pekerja  keluarga  maupun  bekerja  dengan  orang  lain.  Dan sekitar 3% alasan tidak tuntasnya pendidikan dasar adalah karena bekerja sebagai pekerja  keluarga.  Hal  ini  disebabkan  karena  kesulitan  ekonomi  sebagian  orang tua  dihadapkan  pada  pilihan  antara  menyekolahkan  anak  atau  mempekerjakan anak sebagai pekerja keluarga di laadang/kebun  mereka sendiri sehingga  hal ini berdampak  terhadap  penuntasan  pendidikan  dasar  anak  dan  menyebabkan  anak tidak dapat menamatkan dan melanjutkan pendidikannya.
Sedangkan  sekitar  1%  anggota  rumah  tangga  bekerja  pada  orang  lain, bukan  sebagai  pekerja  keluarga.  Rendahnya  kehidupan  ekonomi  rumahtangga berdampak  terhadap  penuntasan  pendidikan  dasar  anak,  karena  kondisi  tersebut menuntut mereka untuk membantu orangtua memenuhi kebutuhan keluarga.
Jenis  pekerjaan  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  anggota rumahtangga adalah sebagai Buruh karet, yaitu sekitar 12%, kemudian berkebun 8%,  mendulang  emas  8%,  membantu  orangtua  7%,  sebagai  pekerja  atau pembantu  rumahtangga  4%,  sebagai  buruh  tani  dan  mencari  burung  di  hutan masing-masing 2% dan 1 % mencari Batu Akik.

## Sakit / Cacat
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  2%  penyebab  tidak tuntasnya  pendidikan  dasar  adalah  karena  alasan  sakit  /  cacat.  Sakit  /  cacat merupakan  studi  kasus,  dimana  kejadiannya  tidak  bisa  dihindarkan  dan  bukan kehendak orang tua ataupun anak untuk tidak melanjutkan pendidikan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  permasalahan internal  bagi  rumahtangga  dalam  menuntaskan  pendidika  dasar  anak  adalah karena  rumah  tangga  kesulitan  membiayai  pendidikan  yang  disebabkan rendahnya  pendapatan  keluarga.  Pendidikan  masih  dianggap  barang  mahal sehingga  tidak  semua  rumah  tangga  mampu  membiayai  pendidikan  anak,
walaupun sudah ada dana BOS yang menggratiskan SPP anak per bulan.  Hal ini sesuai  dengan  pendapat    Lloyd  and  Blank,  1996  (dalam  Elfindri,  2001)  bahwa faktor  ekonomis  merupakan  penyebab  utama  mereka  tidak  bisa  menikmati sekolah  disamping  faktor  non-ekonomis  lainnya.    Rumah  tangga  masih menanggung  biaya  pendidikan    terbesar.  Dan  Program  BOS  tidak  mampu menanggulangi ketidak berdayaan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya. Hal  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  Budiyati  &  Toyamah  (  2006)  dimana program BOS hanya mampu memenuhi sekitar 23 % dari kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan  pendidikan.  Karena  masih  adanya  biaya  –  biaya  pendidikan lain yang harus ditanggung oleh rumah tangga miskin.

## Permasalahan Pendidikan Dasar Secara Eksternal
Permasalahan  penuntasan  pendidikan  dasar  bagi  rumahtangga  miskin secara eksternal dapat dilihat dari 2 hal yaitu dari jarak tempat tinggal ke sekolah dan pengaruh lingkungan.

## Pengaruh Lingkungan
Faktor  lingkungan  cukup  besar  mempengaruhi  penuntasan  pendidikan dasar  di  Kabupaten  Pasaman.  Sekitar    36%    penuntasan  pendidikan  dasar disebabkan  karena  pengaruh  lingkungan,  seperti  pengaruh  adanya  anak  yang tidak  sekolah  di  lingkungan  mereka.  Secara  keseluruhan  di  sekitar rumahtangga terdapat  anak  putus  sekolah  yang  berefek  terhadap  keberlangsungan  pendidikan anak  disekitarnya.  Adanya  anak  lain  yang  tidak  sekolah  di  sekitar  lingkungan tempat  tinggal  berpengaruh  besar  terhadap  keberlangsungan  pendidikan  anak. Karena  prilaku  mereka  yang  bebas  membuat  anak  yang  dahulunya  sekolah merasa  terpengaruh  dan  bahkan  membuat  motivasi  mereka  ke  sekolah  menjadi berkurang dan akhirnya berhenti sekolah.
Pengaruh  lingkungan  ini  harus  menjadi  perhatian  juga  bagi  pemerintah daerah  Kabupaten  Pasaman,  mengingat  factor  pengaruh  lingkungan  ini merupakan  faktor  ketiga  terbesar  yang  mempengaruhi  penuntasan  pendidikan dasar  disamping  faktor  ekonomi  (kesulitan  biaya  pendidikan)  dan  faktor  tidak adanya motivasi sekolah.

## Jarak tempat tinggal ke sekolah jauh.
Pemukiman  penduduk  di  daerah  perkebunan  dan  daerah  hutan cenderung  berkelompok  di  wilayah  tertentu,  di  mana  terdapat  sarana  dan prasarana sekolah dan pasar. Untuk menuju sekolah rata-rata dibutuhkan waktu ± 38 menit dengan jarak tempuh rata-rata sejauh ± 1,7 Km. Jarak yang cukup jauh rumah  ke  sekolah  92%  ditempuh  dengan  berjalan  kaki.  Cukup  jauhnya  jarak lingkungan  tempat  tinggal  ke  sekolah  baik  itu  SD  maupun  ke  SMP  merupakan salah satu factor penyebab tidak tuntasnya pendidikan dasar. Bila diamati jarak  dari  rumah  penduduk  ke  sekolah  yang  rata-rata  cukup  jauh  yaitu  1,7  Km, mulai  dari  0,5  Km  sampai  dengan  6  Km,  ternyata  lebih  banyak  dilakukan  oleh anggota rumah tangga dengan berjalan kaki.

## 14 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16
Bila  dibuat  pemetaan  permasalahan  internal  dan  ekternal  bagi rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar di kabupaten Pasamaan dapat digambarkan pada grafik  dibawah ini.
Grafik1. Pemetaan Permasalahan Rumahtangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara internal dan eksternal di kabupaten Pasamaan (%)
Sumber : Data Penelitian di Kabupaten Pasaman (Primer). 2015.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  bahwa  permasalahan  dan kendala  utama  yang  dihadapi  oleh  rumah  tangga  miskin  dalam  menuntaskan pendidikan dasar baik secara internal maupun secara eksternal.   Permasalahan utama rumah tangga dalam menuntaskan pendidikan dasar secara internal adalah sebagai  berikut  ;1)  53%  karena  kesulitan  membiayai  sekolah  yang  disebabkan karena  pendapatan  rumahtangga  yang  rendah  yaitu  sebesar  Rp  1.030.220,- rata- rata  perbulan,  sedangkan  jumlah  anggota  rumahtangga  rata-rata adalah  7  orang. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi  kemiskinan  masih  menjadi  faktor  utama penyebab  rumahtangga  tidak  bisa  menuntaskan  pendidikan  dasar,  apalagi rumahtangga hanya mampu menyisihkan sebesar 4,85% dari pendapatan rata-rata perbulan  untuk  membiayai  pendidikan  anak,  2)  40%  karena    tidak  adanya motivasi  sekolah  baik  itu  dari  anak  maupun  rumahtangga,  3).    32%  karena pikiran tidak mampu, 4).17% karena Nilai kurang atau Jelek hal ini lebih banyak disebabkan karena kurangnya waktu bagi anak untuk belajar dikarenakan kondisi kemiskinan  yang  menyebabkan  mereka  harus bekerja membantu orangtua untuk memenuhi  kebutuhan  rumahtangga,  5).13%karena  membantu  mengurus rumahtangga,  hal  ini  dikarenakan  jumlah  anggota  rumahtangga  yang  banyak yaitu  rata-rata  7  orang  menyebabkan  rumahtangga  tidak  bisa  menuntaskan pendidikan  dasar  anak  terutama  anak  perempuan  karena  harus  mengurus  dan
Merasa Pendidikan Cukup, 11% Pikiran tidak mampu, 32% Bekerja bukan sbg pekerja keluarga, 1% Nilai  Jelek, 17% Tidak ada motivasi sekolah, 40% Jarak ke sekolah 11% sakit/cacat; 2 membantu mengurus RT, 13% pengaruh lingkungan, 36% Bekerja sbg Pekerja Keluarga 3% Kesulitan biaya sekolah, 53%
mengatur  rumahtangga  sementara  orangtua  bekerja  dikebun/  ladang,  6).    11% karena    rumahtangga  merasa  pendidikan  anak  sudah  cukup  karena  sudah  lebih baik  atau  lebih  tinggi  dari  pendidikan  kepala  rumahtangga,  7&8)  3%  karena bekerja  sebagai  pekerja  keluarga  dan  1%  sebagai  buruh,  9)    2%  karena sakit/cacat sehingga tidak bisa menuntaskan pendidikan dasar.
Sedangkan  permasalahan  rumahtangga  dalam  menuntaskan  pendidikan dasar  secara  eksternal  ada  2,  yaitu  1)  36%  karena  pengaruh  lingkungan,  dimana di  sekitar  pemukiman  rumahtangga  umumnya  banyak  terdapat  anak  putus sekolah  sehingga  hal  ini  berpengaruh  terhadap  anak  yang  sekolah  dan    ikut- ikutan  terpengaruh  untuk  tidak  sekolah,  2)  11%  karena  jarak  yang  jauh  ke sekolah menyebabkan rumahtangga tidak mampu untuk menuntaskan pendidikan dasar karena jarak yang jauh diiringi pula oleh ongkos transport yang besar.
Dari  penelitian  ini    dapat  diambil  ‘sehelai  benang  merah’  yang  sangat diperlukan  dalam  usaha  penuntasan  pendidikan  dasar,  terutama  pada  daerah- daerah  yang  beresiko  terjadinya  kegagalan  wajib  belajar  9  tahun  di  Kabupaten Pasaman,  bahwa    kebijakan  dalam  menuntaskan  pendidikan  dasar  tidak  bisa dilakukan  secara  general  seperti  karena  faktor  ekonomi  saja,  tetapi  harus  ada kebijakan  lain  yang  bersifat  bantuan  moril,  mengingat  faktor  motivasi  yang rendah  dan  pengaruh  lingkungan  juga  berpengaruh  besar  terhadap  kegagalan dalam menuntaskan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman.

## DAFTAR RUJUKAN
Anas,  Yulia,  Elfindri.  2010 . Strategi  Penuntasan  Wajib  Belajar  9  tahun  Pada Level  Rumah  Tangga  di  kabupaten  Pasaman:  Implikasi  Terhadap Pencapaian MDGs .Penelitian Hibah Potensi Pendidikan Kabupaten-Kota. Dikti Jakarta. A.  Lamerz,  J.  Kuepper-Nybelen,  C.  Wehle.    2005. Social  class,  Parental education  and  obesity  prevalence  in  a  study  of  six-year-old  children  in Germany . International Journal of Obesity 29, 373-380 BPS,  Bappenas  dan  UNDP  (2004) Ekonomi  dan  Demokrasi:  Membiayai Pembangunan  Manusia  Indonesia, Kerjasama  BPS,  Bappenas  dan UNDP, Jakarta. BPS. 2014. Pasaman Dalam Angka. Bappeda  Kabupaten  Pasaman.RPJM  Kabupaten  Pasaman  tahun  2010-2015. Pasaman. 2012. Becker,  Gary  S.  2002. Investment  in  Human  Capital  :  A  Theoritical Analysis. Columbia university and national Bureau of Economic research. Dinas  Pendidikan  Kab.  Pasaman.  2012. Profil  Pendidikan .  Lubuk  Sikaping.
Kabupaten Pasaman.
Depdiknas.  2003.  UU  No.  20 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional .  Depdiknas,
Dirjen Dikdasmen. Jakarta Elfindri  (1998) Study  Kelangsungan  Pendidikan  Anak  di  Sumatra  Barat , Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI), Vol XLI, No. 2, hal 13-23.
Fiske,  E.D.  (1996)  ” Decentralization  od  Education:  Politic  and  concensus ”, The World Bank, Washington DC.
16 Jurnal Ecosains, Volume 5, Nomor 1, Mei 2016, Hal 1-16
John  Jerrim.  2009. Children’s  education  and  parent’s  socio-economic  status  : distinguishing the impact of mothers and fathers .  Institute of Education, University of London. Luisa Escriche and Gonzalo Olcina. 2006 . Education and Family Income : Can Poor  Children  Signal  Their  Talent. Universitat  de  Valencia.  Dpto. Analisis  Economico,  Edificio  Departemental  Oriental,  Campus  dels Taronggers.
Levine,  D.U.,  dan  Havighurst,  R.J.  1992. Society  and  Education .  Nedham Heights, Massachusetts: A Division of Simon & Schuster, Inc. Lebowitz, A (1996) ”An Economic analysis of Educational Attainment”, Journal of Economic Literatures , Vol. XXXI, pp. 204-226. Narayan,  Deepa  (1995) ’Designing  community-Based  Development .”  Paper  7. World Bank, Environment Department, Washington DC. Yahya Jammal &Wendy Hartanto.2003 . Modul Pendidikan . Benchmarking Data Kesehatan  Dan  Pendidikan  Susenas. Statistical  Assistance  to  the Government of Indonesia (STAT) Project USAID.Laporan Statistik. World  Bank  (1989)  ”Indonesia:  Basic  Education  Study.”  East  Asia  and  Pasific Regional Office, Country Department III, Washington DC.
World  Bank  (2006)  ’The  willingness  to  Pay  for  Education:  Evidence  in Nicaragua’ The World Bank Reseach