Raihana Lutfiah Nabila, Sarbini (2023), Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2667 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOYOLALI MELALUI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
Raihana Lutfiah Nabila 1 , Sarbini 2
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia E-mail: raihanalunab@gmail.com

## Abstrak
Pemilu menjadi salah satu kegiatan demokrasi sesungguhnya untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Sebagai warga negara Indonesia, menjadi hal yang paling amplifikasi untuk memperjuangkan hak suaranya pada kegiatan demokrasi, di lain pihak, terdapat beberapa  keterbelitan  pemilih  di  dunia  demokrasi  dalam  menggunakan  hak  suara. Akibatnya, sebagai perantara antara lembaga dengan masyarakat maka KPU Kabupaten Boyolali memberikan wawasan dan informasi terkait pendidikan politik, yang selanjutnya menegaskan  kegiatan  untuk  membangun  semangat  pemilih  pada  saat  Pemilu.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  aktif  pemilih  makin  meningkat  setiap pelaksanaan  Pemilu  Legislatif,  hal  ini  berdasarkan  pada  konsep  “ Who  Says  What  In Which Channel To Whom With What Effect? ” dengan dibuktikan bahwa KPU Kabupaten Boyolali  berhasil  mempertahankan  kenaikan  sebanyak  tiga  kali  lipat  daripada  tahun sebelumnya untuk pemilih menggunakan hak suaranya. Selama meningkatkan partisipasi aktif  pemilih,  KPU  Kabupaten  Boyolali  melakukan  strategi  komunikasi  dengan melakukan pendidikan politik melalui sosialisasi dan kunjungan P5 ke beberapa sekolah bersama pelajar sebagai pemilih pemula, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan difabel. Komunikasi melalui media massa, seperti; YoutuTube, Instagram, dan Facebook juga dilakukan guna membuat stimulus khalayak agar tetap menggunakan hak suaranya.
Kata kunci : strategi komunikasi; partisipasi aktif; pemilih

## Abstract
General  Elections  (Pemilu)  have  become  one  of  the  essential  democratic  activities  to achieve a more developed Indonesia. As Indonesian citizens, it is paramount to amplify efforts to advocate for their voting rights in democratic processes to use their voters. On the  other  hand,  there  are  several  complexities  for  voters  in  the  world  of  democracy. Consequently, as an intermediary between institutions and the community, the Boyolali Regency General Election Commission (KPU) provides insights and information related to political education, further emphasizing activities to foster the spirit of voters during the  Elections.  The  results  of  this  research  indicate  that  active  voter  participation  is increasing with each implementation of the Legislative General Elections. This is based on the concept of "Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?" It has been  evidenced  that  the  Boyolali  Regency  General  Election  Commission  (KPU)  has
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
successfully  maintained  about  three  times  increase  in  voters  exercising  their  voting rights.  While  boosting  active  voter  participation,  the  Boyolali  Regency  KPU  employs communication  strategies  through  political  education  via  socialization  and  Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) visits to several schools, involving students as first-time  voters,  community  groups,  community  leaders,  and  people  with  disabilities. Communication  through  mass  media  platforms  such  as  YouTube,  Instagram,  and Facebook  are  also  conducted  to  encourage  the  audience  to  continue  exercising  their voting rights.
Keywords: communication strategy, active participation, voters

## PENDAHULUAN
Pemilu Legislatif memulai babak baru dan sangat penting dilakukan bagi pemilih sebagai  representatif  yang  responsif  dan  akurat  terhadap  keaktifan  partisipasi  pemilih. Tetapi,  fenomena  yang  terjadi  dilapangan  terlihat  bahwa  masih  minimnya  informasi terkait  pendidikan  politik  antara  pemilih,  sehingga  menghambat  pada  proses  pemilu legislatif.  (Nimmo,  n.d.)  menyebut  pendidikan  politik  sebagai  kegiatan  yang  dapat membantu  pemilih  memahami  pentingnya  suara  mereka  ketika  menentukan  kebijakan yang responsif bagi para pemimpin yang dapat mewakili kepentingan mereka.
Menegaskan  terkait  peningkatan  pendidikan  politik,  maka  pemilih  akan  lebih mudah  memahami  terkait  profil  kandidat,  memilih  informasi  yang  kredibilitas  dari sumber yang terpercaya, dengan harapan dapat membuat keputusan yang rasional dalam pemilu.  Adanya  pendidikan  politik  yang  berjalan  secara  efektif  dapat  menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya partisipasi aktif pemilih pada Pemilu, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab terhadap pilihan mereka.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  tumbuhnya  semangat  untuk  meningkatkan partisipasi  pemilih  aktif  pada  Pemilu  Legislatif,  salah  satunya  dengan  mewujudkan kegiatan yang dilakukan di masyarakat melalui program-program literasi politik. Dengan begitu,  pendekatan  sosial  kepada  partisipasi  pemilih  dalam  Pemilu  Legislatif  perlu adanya  peningkatan,  sehingga  tumbuh  legitimasi  dan  akuntabilitas  proses  demokrasi secara keseluruhan.
Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sarana sebagai bentuk realisasi dari sila ke- empat Pancasila menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan."  Menurut  (Kusnardi  &  Ibrahim,  2010)  dalam bukunya  menyebutkan  bahwa  Pemilu  adalah  proses  perolehan  suara  pada  kursi-kursi yang  akan  dimenangkan  oleh  partai  politik  atau  calon  legislatif.  Partisipasi  politik merupakan peranan yang penting untuk menjaga stabilitas pada kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur pada perkembangan dinamika demokrasi modern ini (Pedesaan et  al.,  n.d.).  Sebagai  warga  negara  yang  responsif  dan  demokratis  perlu  melakukan pembelajaran untuk melaksanakan Pemilu agar dapat menghindari keberpihakan dalam konflik umum terbuka dan terus mengikuti keikutsertaan ketika menentukan kebijakan publik (Kantaprawira, 2006).
Pendidikan  politik  menjadi  sebuah  proses  kesadaran  dari  sosialisasi  politik masyarakat yang terjadi untuk memahami dan mengorganisir nilai-nilai yang terkandung pada sistem politik yang ideal, dalam prosesnya terdapat penurunan proses nilai-nilai dan norma dari ideologi suatu negara yang dilakukan secara sadar dan berlangsung kontinu (Anwar et al., 2021). Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan terkait hak warga negara  yang  mendasar  adalah  dengan  mempergunakan  hak  suaranya.  Selain  itu pengaturan  hak  warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih  juga  termuat  dalam  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Kovenan  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik.  Pemilihan  umum menjadi  salah  satu  indikator  untuk  kestabilan  lingkup  penyelenggaraan  pemilu  pada partisipasi politik yang selalu berproses setiap tahunnya. Maka dari itu, hingga dewasa ini, sistem politik yang terjadi selalu ada perubahan dari orde baru hingga masa reformasi (Junaedi, 2019).
Pendidikan politik menjadi fokus utama untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dengan tujuan untuk bersikap kritis pada kondisi lingkungan pada situasi sosial politik  yang  penuh  konflik  ini  (Iskandar  &  Marlina,  2019),  sehingga  perlu  adanya pembelajaran  yang  aktif  dan  responsif  guna  membentuk  kepribadian  seseorang  yang cerdas  untuk  membentuk  masyarakat  dapat  menunjukkan  kondisi  demokratis  yang berkualitas (SETKAB, 2022). Pendidikan politik menjadi aspek pemahaman politik yang sangat krusial, karena berkaitan dengan mengambil keputusan di era perselisihan konflik- konflik pada aktivitas komunikasi politik yang memengaruhi khalayak (Nimmo, 2010).
Konsep  klasik  demokrasi  dijelaskan  sebagai  bentuk  sistem  pemerintahan  yang telah  melibatkan  partisipasi  oleh  banyak  pihak  “ rule  by  the  money ”  atau  bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat “ rule by the people .” Pelaksanaan demokrasi berfokus  pada  pertimbangan  kepentingan  mayoritas  atau  orang  banyak,  sehingga keberadaan KPU Kabupaten Boyolali sangat dibutuhkan untuk mendukung masyarakat berpartisipasi pada aktivitas politik. Dengan begitu, akan sejalan dengan perspektif dari Abraham Lincoln dalam pidatonya mengatakan bahwa “ democracy mean the rule of the people ” di mana “ pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ” (Cangara, 2016).
Proses  kegiatan  pendidikan  politik  sangat  dibutuhkan  bagi  masyarakat  tentang pemahaman sikap sosio politik, agar nantinya tujuan politik tersampaikan melalui pesan politik  berdasarkan  riset-riset  perilaku  dalam  memperoleh  informasi  yang  jelas, menambah  wawasan,  dan  rasa  ingin  tahunya  semakin  tinggi  (McNair,  2010),  serta memiliki keterampilan ketika bersikap dan lebih terarah lagi ketika melakukan akselerasi diri pada setiap kondisi (Subiakto, 2015). Wilayah yang terletak di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali selalu mengadakan pemilu setiap tahunnya secara berkala, indikator yang  didapatkan  berupa  partisipasi  pada  setiap  pemilu.  Partisipan  menjadi  objek  yang sangat  penting  untuk  kesehatan  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Dengan  begitu,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali menjadi lembaga yang bertanggung jawab pada masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu di daerah lokal, memiliki peranan yang
sangat  krusial  pada  saat  memberikan  pendidikan  politik  dalam  meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu (Affandi et al., n.d.).
Mengusung visi agar menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU Kabupaten Boyolali  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  diharapkan  berhasil  untuk  membawa perubahan  dalam  menciptakan  partisipasi  aktif  pada  partisipasi  pemula,  organisasi masyarakat, kelompok perempuan, dan kelompok difabel. Keberadaan KPU Kabupaten Boyolali pada pihak tertentu membentuk sebuah pemikiran terkait dasar yang dilakukan dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih  pada  Pemilu  Legislatif  terhadap  strategi komunikasi yang dilakukan.
Adanya KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi Pemilu Legislatif, dalam hal ini dikonsepsikan pada teori Harold D. Laswell (Drew, 2023) dengan mengidentifikasi pandangan strategi komunikasi yang dilakukan  agar  membentuk  konstruksi  sosial-demokrasi  yang  menunjukkan  pada pemahaman  Pemilu  Legislatif  untuk  pemilih  pemula.  Pembentukan  identitas  dari partisipasi pemilih pemula aktif pada hakikatnya sulit untuk terlepas dari sebuah proses komunikasi yang terjadi saat melakukan sosialisasi atau kunjungan yang dilakukan oleh KPU  Kabupaten  Boyolali,  adanya  konstruksi  sosial-demokrasi  lebih  lanjut  diketahui terkait  bagaimana  strategi  komunikasi  yang  telah  dilakukan  dan  penerimaan  pesan masyarakat agar mampu berkontribusi pada Pemilu Legislatif 2024.
Untuk mendukung analisis data, maka pendekatan teori yang digunakan adalah.
1. Proses komunikasi, penyebaran pesan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan melibatkan pengembangan transmisi ide pesan.
2. Isi pesan yang disampaikan, melalui perkataan, visualisasi gambar, atau kampanye.
3. Penggunaan media.
4. Interaksi audiens.
5. Dampak  penyebaran  pesan,  diperoleh  berdasarkan  interaksi  masyarakat  pada  saat penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikator.
Peneliti  memiliki  pandangan  bahwa  terdapat  kebutuhan  yang  sangat  urgensi terkait model pendidikan politik bagi khalayak. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian yang  akan  dilakukan  mengenai  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  KPU  Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan pemahaman politik. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan aspek masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi perkembangan isu kebijakan politik. Sementara di sisi lain menimbulkan sebuah pertanyaan dari adanya kebijakan isu politik ini dalam mempertahankan pemahaman masyarakat lokal.
Beberapa penelitian sebelumnya (Adistyananingsih et al., 2019) telah dilakukan mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum kepada daerah kabupaten Gianyar. (Sari & Farid, 2021) melakukan penelitian terkait strategi komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah. Berdasarkan literatur terdahulu menjelaskan terkait strategi komunikasi yang  digunakan  oleh  lembaga  penyelenggaraan  pemilu  dengan  melakukan  kampanye
melalui media sosial, debat publik, sosialisasi di sekolah, dan penyuluhan bagi pemilih yang potensial. Dengan begitu, penelitian tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya politik masyarakatnya, perkembangan arus teknologi dan informasi, serta tingkat literasi politik bagi partisipan.
Adanya  keterbaruan  kajian  yang  peneliti  lakukan,  yaitu; pertama ,  fokus  kajian peneliti  terdapat  pada  kebutuhan  pesan  yang  disampaikan  kepada  partisipasi  pemilih dalam  menerima  pendidikan  politik. Kedua ,  kebutuhan  pendidikan  politik  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  demokrasi  negara  Indonesia  agar  lebih  berkualitas khususnya  pada  daerah  lokal,  yang  menjadi  dasar  permasalahan  penelitian  ini  adalah partisipasi  pemilih  pemula  kurangnya  mendapatkan  pendidikan  politik  agar  dapat berkontribusi  aktif  pada  proses  demokrasi.  Sehingga  terdapat  rumusan  masalah  yang teridentifikasi pada penelitian ini berupa “Bagaimana efektivitas dari strategi komunikasi yang  dilakukan  KPU  Kabupaten  Boyolali  dalam  meningkatkan  pemahaman  politik melalui pendidikan politik?” Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait metode efektif yang digunakan KPU Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat Kabupaten Boyolali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. (J. Moleong, 2014)  memaknai terkait metode penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena yang sedang terjadi, melalui sudut pandang yang berasal dari subjek penelitian, seperti; pelaku, motivasi,  persepsi,  dan  tindakan.  Sehingga  penelitian  ini  akan  dideskripsikan  melalui transkrip teks secara alamiah yang diperoleh dari hasil wawancara (Grace, 2017). Metode pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling dengan  cara  memilih  sampel yang dipilih berdasarkan variabel dari informan (Cangara, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan pendidikan politik. Dengan begitu, metode kualitatif deskriptif sangat tepat digunakan  untuk  menjabarkan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tanggal  18 Oktober 2023. Waktu penelitian disesuaikan dengan kondisi informan di lokasi. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah .
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. (Sugiyono, 2016) menjelaskan terkait data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data terkait data yang dibutuhkan. Maka dari itu, penulis  mendapatkan  data  primer  dari  anggota  KPU  Divisi  Perencanaan,  Data,  dan Informasi dan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara berdasarkan data yang ada di lapangan. Untuk data sekunder dari berkas dokumen KPU Kabupaten Boyolali, literatur yang diakses melalui buku, artikel, internet, serta dokumentasi kegiatan yang didapatkan dari  KPU  Kabupaten  Boyolali.  Sehingga,  metode  pengumpulan  data  yang  diterapkan dalam penelitian ini dengan: (1) wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab dengan dua informan di KPU Kabupaten Boyolali; (2) observasi, yaitu metode yang dilakukan secara subjektif bersama dengan anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara; dan (3) studi
literatur,  yaitu  dengan  menambahkan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan pengamatan berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber artikel daring dan buku (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
(Huntington  et  al.,  2013)  menjelaskan  terkait  partisipasi  politik  menjadi  aspek paling  penting  dari  demokrasi.  Setiap  individu  memiliki  keputusan  politik  yang  telah dibuatnya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  akan memengaruhi  kehidupan  warga  negara,  sehingga  warga  negara  berhak  turut  serta menentukan  keputusan  politik  yang  memengaruhi  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan keputusan  politik  dalam  partisipasi.  Adanya  pembentukan  proses  politik  yang  pada hakikatnya akan bersifat dialektis berkenaan dengan hubungan interaksi antara partisipasi pemilih pemula dengan interaksi KPU Kabupaten Boyolali memuat aspek peningkatan dalam  setiap  Pemilu.  Peningkatan  angka  partisipasi  ini  menjadi  pokok  utama  dalam sosialisasi di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (Junaedi, 2019).
Keberadaan masyarakat dalam memberikan hak suaranya merupakan salah satu aspek  yang  paling  penting  dalam  demokrasi  (Carvalho  &  Dryden-Peterson,  2024). Bagaimana setiap pemilih pemula menggunakan hak suaranya, berkomunikasi terkait isu demokrasi, dan saling bertukar pikiran terhadap perspektif dari masing-masing individu melalui penerimaan pesan yang disampaikan komunikator, dengan respons yang sangat mudah melalui media dua arah dengan interaktivitas secara tepat dari kata-kata tertulis maupun  lisan,  dengan  tujuan  memengaruhi  fenomena  pemasaran  politik.  Sehingga kaitannya dengan penelitian ini, unsur komunikasinya menggunakan paradigma Lasswell dengan menjelaskan komunikasi, sebagai berikut; “ Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? ”
Pemilih  aktif  dalam  Pemilu  Legislatif  membentuk  subjek  pelaku  utama  dalam sebuah identitas di lingkup komunikasi yang dibentuknya. Sebagai pemilih pemula pada kegiatan  demokrasi  yang  subjektif  harus  bisa  refleksif  dengan  situasi  yang  ada  di lingkungan tersebut, atas dasar tindakan yang diberikan melalui kecenderungan impulsif dalam berperilaku melalui cara yang tidak dapat diorganisasikan, kehilangan arah, dan bersifat spontan (Heryanto, 2018).
Secara konseptual, pemilih yang berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi telah memahami diri sebagai suatu objek ataupun legalitas komunikasi yang terjalin dengan sikap  orang  lain  disekitarnya,  maka  memungkinkan  individu  ini  berperan  di  kegiatan sosial  dengan  menjadi  dirinya  sendiri  yang  secara  terus-menerus  diawasi  pada  suatu kelompok tertentu (Bakhri, 2021).
Bauran  kompleks  pendidikan  politik  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk berkontribusi menjadi warga negara yang aktif dan efektif, maka warga komunitas perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan tindakan dalam kehidupan mereka yang kaitannya dengan  politik  lokal,  nasional,  dan  internasional.  Sehingga  kemampuan  dari  sebuah lembaga  untuk  berpartisipasi  dalam  distribusi  sebuah  informasi  menjadi  konstituen informasi  agar  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  kekuatan  pendidikan
politik dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku khalayak terkait pentingnya pemilih yang cerdas dan rasional. Sehingga, tindakan yang diberikan dapat memerangi hoaks agar tidak terkontaminasi oleh informasi yang membuat counter narasi untuk tidak melakukan pemilihan pada kegiatan Pemilu Legislatif (Macrae, 2004).
Peran  KPU  Kabupaten  Boyolali  telah  memahami  peran  dan  karakteristiknya untuk mendorong penyebaran informasi kepada pemilih pemula untuk ikut serta dalam Pemilu  Legislatif.  Maka  dari  itu,  sejumlah  kegiatan  yang  capai  dalam  kegiatan pendidikan politik antara lain:
1. Melakukan  pendidikan  politik  kepada  pemilih  pemula,  kelompok  perempuan, organisasi masyarakat, dan kelompok difabel dengan sistem sosialisasi kegiatan dan bauran informasi melalui media digital.
2. Keaktifan yang ditunjukkan pada setiap pemilih pemula di seluruh golongan yang harapannya dapat menunjang pemahaman terkait makna dari demokrasi.
3. Membangun  hubungan  sosial  kepada  kelompok  masyarakat  dengan  melakukan edukasi  terkait  visi-misi  yang  rasional  pada  setiap  calon  legislatif  dan  bimbingan materi.
Posisi KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sebagai komunikator pesan yang bertugas memberikan edukasi terkait pesan informasi Pemilu, baik  itu  berupa  sosialisasi,  sebagai  pembicara  kegiatan,  penyuluhan,  maupun  pembina upacara dalam sebuah kegiatan. Pembuat atau pengirim pesan disampaikan dengan cara tatap  muka  atau  melalui  media  komunikasi  yang  berkaitan  dengan  ilmu  pengetahuan tentang demokrasi, hiburan, informasi, atau nasihat. Dalam hal ini, komunikator menjadi aktor  utama  dalam  mengelola  pesan  agar  dapat  disampaikan  dengan  baik  kepada komunikan (Rahman & Munadi, 2019).
Kehadiran dari komunikator dalam melakukan penyebaran pesan secara bebas dan jujur menjadikan seorang komunikator ini memiliki pandangan yang luas dan lengkap sesuai  dengan  tujuan  yang  direncanakan  untuk  mampu  menyesuaikan  dan mengkoordinasi  perilaku  terhadap  lawan  bicara  atau  khalayak  (Asri  et  al.,  2022). Sehingga, kemampuan komunikator dalam mengelola pesan perlu adanya strategi khusus untuk menghasilkan hubungan yang baik antar individu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peran  KPU  Kabupaten  Boyolali  sebagai penyelenggara  Pemilu  Legislatif  memiliki  peran  berdasarkan  karakteristik  yang meyakinkan mereka sebagai komunikator. Sehingga, KPU Kabupaten Boyolali memiliki pengetahuan,  kemampuan,  dan  keaktifan  guna  mendukung  tanggung  jawab  sebagai komunikator. Sejumlah analisis dalam proses mengelola pesan untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Boyolali sebagai komunikator pesan, adalah:

## 1. Strategi Penyampaian Pesan
KPU  Kabupaten  Boyolali  menyampaikan  sejumlah  informasi  secara  langsung kepada pemilih pemula melalui program pendidikan dari KPU melalui P5 (Proyek Penguatan  Profil  Pelajar),  melakukan  diskusi  kepada  calon  pemilih  dengan melakukan  kunjungan  RPP  (Rumah  Pintar  Pemilu),  menjadi  pembina  upacara  di
sekolah, dan melakukan sosialisasi untuk memastikan calon pemilih untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Penyusunan strategi yang dilakukan dengan menarik simpati  khalayak  dengan  menyusun  secara  eksklusif  visi  dan  misi,  tujuan,  dan sasaran strategi KPU yang menjadi pendukung dalam proses pendidikan pemilih. Adanya strategi penyampaian pesan oleh KPU Kabupaten Boyolali mengarah pada logika  pesan  informatif,  di  mana  penyampaian  pesan  yang  diterima  oleh  pemilih pemula mampu menciptakan inisiatif dan negosiasi dengan lingkungan sosial yang mencakup  aspek  dari  individu  tersebut.  Upaya  ini  dapat  menciptakan  tatanan, bagaimana pemilih pemula mengelola sebuah pesan agar mampu berperan sebagai sesuatu  yang  bisa  berkontribusi  pada  kegiatan  Pemilu  Legislatif  sesuai  dengan pandangan politik mereka masing-masing.

## 2. Alur Penyampaian Pesan
Upaya untuk memastikan partisipasi aktif pemilih pada setiap Pemilu berlangsung, maka  implementasi  alur  penyampaian  pesan  ini  menitikberatkan  pada  cakupan pendekatan  inklusif,  edukatif,  dan  partisipatif.  Pertama,  KPU  Kabupaten  Boyolali secara  aktif  melakukan  pendidikan  politik  dengan  menyelenggarakan  Sosialisasi Pemilu  melalui  kegiatan Car  Free  Day (CFD)  berkolaborasi  dengan  Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada kegiatan Rapat Kerja  Dharma  Wanita  Persatuan  Kabupaten  Boyolali,  Sosialisasi  Rancangan Penyederhanaan Surat Suara Pemilu Tahun 2024, dihadiri pengurus partai politik, organisasi masyarakat, kelompok pemilih.
Selain  itu,  melalui  kolaborasi  dengan  lembaga  masyarakat  sipil  dan  lembaga pendidikan  KPU  Kabupaten  Boyolali  melakukan  kemitraan  yang  kuat  untuk mendorong  partisipasi  aktif  pemilih,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  dengan strategi  komunikasi  yang  terintegrasi  dan  terarah,  KPU  Kabupaten  Boyolali  telah berhasil membentuk kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif dengan kegiatan KPU Goes to School dengan tema Partisipasi Pemilih Pemula untuk Pemilu Tahun 2024  dalam  rangka  peningkatan  partisipasi  dan  pendidikan  pemilih  pemula  untuk menyongsong Pemilu Tahun 2024, melakukan kegiatan Pendidikan Pemilih SMK N 1 Selo, SMA N 1 Teras, SMA BK 6 Boyolali, SMK Tama Ganesha Boyolali, SMK N 1 Musuk, SMK N 1 Nogosari, SMA N 3 Boyolali, SMP N 2 Mojosongo, SMA N 1 Ampel, dan SMP N 2 Banyudono yang dihadiri setiap sekolahnya lebih dari 70 siswa,  dalam  proses  penyampaian  pesan,  sebagai  pihak  lembaga  mengajak  untuk bermain  Ular  Tangga  Demokrasi  sebagai  salah  satu  cara  yang  dilakukan  KPU Boyolali  untuk  memberikan  pengetahuan  tentang  demokrasi  dan  pemilu  dengan permainan yang menyenangkan dan menekankan pentingnya hak suara sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang kokoh.
3. Saluran komunikasi
Komunikasi  melalui  media  massa  modern,  meliputi  surat  kabar  dengan  sirkulasi yang sangat luas, meliputi siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum.
Lazimnya  media  massa  modern  ini  digunakan  kepada  pengikut-pengikut menyangkut penyebaran pengaruh (Ruliana & Lestari, 2019).
Dalam  proses  penyampain  pesan  yang  diidentifikasi  terdapat  dua  jenis  saluran komunikasi,  yaitu,  saluran  komunikasi  non-media  dan  saluran  komunikasi  media. Saluran  komunikasi  non-media  mencakup  forum  komunikasi  seperti  sosialisasi dengan calon pemilih dan calon pra-pemilih, menghadiri undangan menjadi pembina upacara  di  beberapa  sekolah  di  Boyolali.  Di  sisi  lain,  saluran  komunikasi  media terdiri  dari YouTube,  Instagram,  Facebook ,  dan  laman Website yang  digunakan dalam proses penyebaran pesan.
4. Hambatan penyampaian pesan Adanya kendala dalam penyampaian pesan berkaitan dengan pertukaran informasi secara personal, terutama terkait keterbatasan pemahaman materi yang disampaikan kepada komunikan yang mana posisinya di sini ialah siswa dan/atau calon pemilih, serta  tingkat  responsif  pemilih  pemula  terhadap  informasi  yang  disampaikan  oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali.
Penelitian  ini  bermaksud  menjelaskan  terkait  penerimaan  pesan  dalam  konteks komunikasi  secara  langsung  di  masyarakat  yang  telah  disampaikan  KPU  Kabupaten Boyolali,  apakah  kemudian  para  pemilih  berpartisipasi  aktif  dan  dapat  membuka wawasan  pemikiran  dengan  Pemilu  dan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Keberadaan  KPU Kabupaten  Boyolali  merujuk  pada  bentuk  pengembangan  sistem  demokrasi  di  daerah lokal dengan program yang edukatif dan interaktif.
1. Menjalankan  fungsi  dan  peran  sebagai  kelembagaan  Pemilu  Legislatif  melalui kegiatan Kirab Pemilu 2024
Menjalankan fungsi dan peran sebagai institusi Pemilu Legislatif diharapkan dapat berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pemilu  dengan  memberikan  hak  suara  mereka. Dalam  konteks  ini,  Kirab  Pemilu  2024  menjadi  sarana  yang  sangat  penting  bagi pendidikan  politik  dan  penanaman  kesadaran  politik  di  kalangan  pemilih  pemula, karena  dengan  adanya  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  menentukan  masa  depan demokrasi negara dengan membentuk kebiasaan dalam proses demokrasi dan terlibat tanggung jawab secara politik di masa depan.
2. Bentuk KPU Goes to School yang diberlakukan melalui program pendidikan KPU Kabupaten Boyolali melalui P5
Program  KPU Goes  to  School menjadi  upaya  yang  efektif  dari  KPU  Kabupaten Boyolali  yang  ditujukkan  kepada  pemilih  pemula,  upaya  ini  untuk  mendekatkan edukasi dan pemahaman terkait Pemilu terkait pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, di kalangan pelajar. Kegiatan ini juga diberlakukan di Pesantren Dawar Albaaba Mojosongo, Boyolali dalam memberikan pemahaman proses kebijakan hak suaranya, KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan program KPU Goes to Pesantren. Strategi  komunikasi  yang  diterapkan  melalui  aktifnya  program  ini  mencakup penggunaan  materi  yang  interaktif  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  pemahaman
target audiens dengan penggunaan teknologi yang relevan agar menarik minat dan perhatian  pemula.  Kerap  kali  KPU  Kabupaten  Boyolali  menampilkan  dokumenter terkait proses Pemilu kepada para pelajar guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya hak suara mereka.
3. Membuka peluang bagi pemilih pemula untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Boyolali
Dalam hal ini, peserta kunjungan menunggu antrian. Selama 15 menit kedepan akan diputarkan  film-film  kepemiluan  dan  dokumentasi  di  Ruang  Audio  Visual  dan ditampilkan  materi-materi  kepemiluan  dan  demokrasi  selama  10  menit  di  Ruang Display /Pameran.  Selanjutnya,  peserta  kunjungan  akan  diajak  untuk  melakukan simulasi proses kepemiluan di Ruang Simulasi Pemilihan selama 50 menit, dan sesi terakhir peserta kunjungan di ajak untuk melanjutkan kunjungan ke Ruang Diskusi selama  45  menit  untuk  melakukan workshop dan forum  group  discussion (FGD) dengan para pegiat komunitas Pemilu/demokrasi.
4. Melakukan  diskusi  dengan  pihak  yang  terlibat  untuk  mencegah  orang  yang  tidak menggunakan hak pilih atau Golput
Melalui  penyelenggaraan  diskusi  terbuka  dengan  melibatkan  para  pemangku kepentingan terkait, KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi dialog dan pertukaran gagasan  yang  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi  keputusan seseorang  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilihnya.  Sehingga  penyelenggaraan sosialisasi  yang  interaktif  menjadi  kegiatan  yang  sangat  urgensi  untuk  mendorong interaksi antara KPU Kabupaten Boyolali dengan masyarakat.
Dinamika  warga  internet  (warganet/ netizen )  sangat  unik  karena  memiliki karakteristik yang cair dengan memungkinkan mereka berekspresi secara bebas. Aktivitas yang dilakukan warganet cukup beragam dalam menanggapi pemberitaan politik di dunia maya  sehingga  membentuk  tipologi-tipologi  tertentu,  seperti; publicist,  disseminator, propagandist, dan hacktivist (Sobur, 2001). Keragaman itulah yang membuat menarik untuk mengkonstruksikan sebuah citra dengan membuat partisipasi aktif melalui program Inspirasi  Demokrasi  dan  KPU  Boyolali Podcast melalui Channel  YouTube .  Melalui media sosial juga sangat efektif karena komunikasi yang dilakukan berkesinambungan dengan kegiatan yang dilakukan pada lingkungan sosial.
Terkait  analisis  tersebut,  maka  konsep  strategi  komunikasi  yang  dicanangkan  oleh KPU Kabupaten Boyolali berupa legitimasi komunikasi sebagai proses dua arah di mana seorang individu memengaruhi orang lain dalam menerima pesan, dan komunikan telah melakukan  respons  terkait  pesan  yang  diberikan  (Lasswell,  1960).  Pendekatan  KPU Kabupaten Boyolali terhadap proses pendidikan politik sangat bijak dalam meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi.  Dengan  begitu,  konsep  itu  mengarah  pada  proses  strategi  komunikasi  yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemilih.
Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap Tahun Pemilu 2009 2014 2019 Jumlah Data Pemilih 768.093  802.148  820.701 Jumlah Pengguna Hak Pilih   563.213  609.377  690.979
Saat  melakukan  pendidikan  politik  menjadi  lebih  prosedural,  sehingga  terjadi praktik  demokrasi  itu  sendiri  dari  para  pemilih.  Dalam  perspektif  penulis,  dinamika pendidikan  politik  yang  disebarluaskan  kepada  masyarakat  menghasilkan  residu  yang dapat melemahkan proses tidak menggunakan hak suaranya atau Golput (Ardani Putram & Fauzi, 2020). Keberadaan KPU Kabupaten Boyolali memiliki peran yang kuat dalam proses demokrasi untuk masyarakat Kabupaten Boyolali dengan menjadikan rangkaian proses  pendekatan  terkait  pendidikan  politik  dengan  informasi  yang  relevan  dengan kebutuhan dari pemilih pemula, KPU Kabupaten Boyolali berhasil memastikan bahwa seluruh komunitas yang terlibat dapat berperan secara aktif dalam proses demokrasi yang berkelanjutan.
Berdasarkan dengan perspektif ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih pemula telah menggunakan hak suara dengan cara memberikan suara, terlihat antusias dengan memberikan hak suaranya pada proses Pemilu, terlihat dari rekapitulasi data yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Boyolali dari setiap pemilihan politik. Hal ini tergambar jelas melalui diagram yang disajikan.

## Gambar 1 Kenaikan Grafik Pemilih
Guna menghindari kemungkinan bias, maka persentase data di atas telah menunjukkan akurasi data yang tinggi berdasarkan temuan lembaga survei KPU Kabupaten Boyolali dengan penempatan sampel dari tahun 2009, 2014, dan 2019. Dengan demikian, KPU Kabupaten  Boyolali  berhasil  mempertahankan  konsistensinya  untuk  meningkatkan partisipasi Pemilu, sebagaimana tercermin dari kenaikan grafik yang mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Dengan begitu, terkait data yang ada maka mencerminkan komitmen dari KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan pesan yang informatif dan netral  terkait  partisipasi  Pemilu  melalui  kerja  sama  dengan  lembaga  dan  instansi  di Kabupaten  Boyolali  dan  melakukan  kegiatan  secara  proaktif  kepada  partisipasi  mula
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 2009 2014 2019 Pe rs ent as e (% ) Jum lah D at a P em ili h dan Pe ng guna H ak Pi lih Tahun Jumlah Data Pemilih Jumlah Pengguna Hak Pilih Persentase Jumlah Data Pemilih (%)
Persentase Jumlah Pengguna Hak Pilih (%)
untuk terus memperjuangkan dan menggunakan hak suaranya dengan baik pada proses demokrasi yang berlangsung.
KPU  Kabupaten  Boyolali  telah  menegaskan  terkait  kredibilitasnya  melalui program-program  yang  transparansi  dan  kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  untuk mendorong  partisipasi  masyarakat  pada  setiap  proses  demokrasi,  dengan  tetap memastikan validitas dan akurasi data yang ada. Pendidikan politik lebih jelas dikenal sebagai konsep pemberdayaan melalui pengetahuan yang informatif terkait demokrasi, dengan  mempertimbangkan  aspek  sosial,  budaya,  hukum,  dan  politik  berdasarkan kebutuhan  komunikan  (P.  Pureklolon,  2016).  Pada  konteks  ini,  komunikasi  dua  arah berperan  sebagai  jembatan  yang  menghubungkan  antara  aspek  lembaga  dengan  aspek masyarakat  yang  membentuk  sebuah  makna  dan  tujuan  yang  lebih  dalam  pada  setiap prosesnya.
Sementara  itu,  implementasinya  mendukung  keterkaitan  pihak  pemilih  pemula untuk menggunakan hak suaranya serta memberikan kesinambungan melalui beberapa kegiatan, seperti: sosialisasi, kirab budaya, KPU Goes to School (Pesantren). Lebih lanjut konsep  ini  mengarah  pada  konsep  komunikasi  yang  saling  memberikan feedback satu sama  lain,  secara  potensial  dapat  dilakukan  melalui  pengoptimalan  pendidikan  politik dengan  menambahkan  informasi  yang  jelas  menggunakan  hak  asasi,  serta  secara seimbang mampu menjadi bagian dari masyarakat.
Partisipasi aktif dan pendidikan politik, keduanya memberikan objektivitas yang kuat  bagi  KPU  Kabupaten  Boyolali  dalam  melakukan  peran  sosialnya  di  masyarakat, terutama dalam berkontribusi pada demokrasi di Indonesia. Terkait hal tersebut, strategi komunikasi  KPU  Kabupaten  Boyolali  telah  mengoptimalkan  perpanjangan  dari pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan pada arah pemikiran tersebut. Aspek lain  yang  mengarahkan  posisi  KPU  Kabupaten  Boyolali  mengarahkan  pada  indikator keberhasilan dan menempatkan sebuah lembaga di daerah lokal menjadi sasaran utama pemilih pemula aktif dalam kegiatan demokrasi.
KPU  Kabupaten  Boyolali  berkaitan  erat  dengan  pembangunan  dari  pola  pikir pemilih pemula dan menjadi patokan terkait tanggung jawabnya dengan melihat bahwa keaktifan pemilih pemula mengetahui waktu Pemilu Legislatif, mengetahui terkait syarat- syarat  menjadi  pemilih  sehingga  mendaftarkan  dirinya  pada  Pemilih  Tetap  yang  akan berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya, mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berada di setiap daerahnya, dalam hal ini keaktifan pemilih pemula untuk ikut serta dalam pesta demokrasi tergambar jelas dari indikator keberhasil data pemilih yang selalu naik setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif.
Pendekatan ini sebagai konsep dari hasil kesepakatan (negosiasi) antara khalayak atau  dengan  lembaga  yang  memengaruhi.  Pendekatan  ini  dapat  dikatakan  sebagai pemahaman  sosialisasi  politik  terhadap  kebijakan  publik.  Selain  itu,  pemikiran  ini menjadi sumber yang sangat potensial pada pembangunan strategi komunikasi Lasswell (P. Pureklolon, 2016). Proses ini saling berkaitan dengan membentuk suatu makna atau maksud dengan mengacu pada paradigma konvergensi (dua arah). Bentuk komunikasi dapat dilihat dari beberapa cara: 1) Komunikator politik dengan menyampaikan proses
pesan kepada audiens dan lembaga; 2) Pesan politik yang disebarluaskan dengan bentuk simbol dan verbal berdasarkan pengetahuan demokrasi dan hak suara pemilih; 3) Saluran atau  media  politik  dengan  memanfaatkan  saluran  media  yang  tepat  sasaran  kepada warganet  dengan  penyebaran  informasi  yang  mengikuti  perkembangan  zaman,  tetapi tetap  pada  penyampaian  informasi  hak  demokrasi  pemilih;  4)  Penerima  pesan  politik mampu mengimplementasikan respons yang didapatkan dengan memberikan suara pada Pemilu legislatif; 5) Pengaruh terkait respon yang didapatkan oleh pemilih pemula dapat dipahami dan diterima dengan baik secara personal (Cangara, 2016).
Pemahaman  terkait  keberadaan  KPU  Kabupaten  Boyolali  sebagai  lembaga penyelenggara  Pemilu  Legislatif  yang  bekerja  sesuai  dengan  arahan  pemerintah  dan mengacu pada program bentukan KPU RI. Sehingga, ketika pemilih menggunakan hak suaranya  dengan  baik,  maka  pelaksanaan  program  kegiatan  pendidikan  politik menjalankan tanggung jawab terhadap pengelolaan sistem demokrasi itu sendiri. Maka dari itu dapat menempatkan lembaga penyelenggara yang aktif setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif dan tak terhenti pada suatu bentuk kegiatan pendidikan politik secara langsung dan terus mengalami peningkatan, serta perubahan sesuai dengan sistematika demokrasi.

## KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini terkait strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan partisipasi aktif Pemilu dengan memahami terkait karakteristik dari pemilih pemula terkait kebutuhan mereka. Sehingga,  dalam  analisisnya,  pendidikan  politik  sangat  dibutuhkan  bagi  mereka  guna mengarahkan pelaksanaan demokrasi yang stabil dan keikutsertaan pemilih pemula dari seluruh golongan dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai warna negara yang baik.  Posisi  KPU  Kabupaten  Boyolali  dapat  dikonstruksikan  sebagai  lembaga  yang informatif dalam menyampaikan pesan politik yang kredibilitas dengan alur penyampaian yang  menyenangkan.  Dengan  demikian,  pendekatan  yang  dipilih  melalui  pendidikan politik  sangat  penting  bagi  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  agar  memahami  peran pentingnya  dalam  menjaga  stabilitas  demokrasi,  dengan  memebuhi  tanggung  jawab sebagai warga negara yang bijaksana.
Berdasarkan dengan pembahasan yang komprehensif KPU Kabupaten Boyolali merespons kebutuhan masyarakat dengan memfasilitasi partisipasi aktif yang lebih luas. Kegiatan tersebut mencakup inisiatif dalam memberikan akses informasi yang lebih baik terkait pendidikan politik yang efektif dan kebijakan partisipasi yang dapat memberikan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Fokus pembahasan yang ditempatkan pada setiap  prosesnya  sehingga  kegiatan  Pendidikan  politik  ini  berhasil  mengalami peningkatan  dalam  representasi  publik  dan  peningkatan  kepercayaan  masyarakat terhadap sistem politik yang ada di daerah lokal.
Peran KPU Kabupaten Boyolali digambarkan sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan ruang yang nyaman bagi penyampaian pesan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagai komunikator secara garis besar dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dengan situasi sosial yang ada di lingkungan tersebut, dalam prosesnya melaksanakan program
Car  Free  Day (CFD),  Sosialisasi  dan  Pendidikan  Pemilih,  Sosialisasi  Rancangan Penyederhanaan  Surat  Suara  Pemilu  Tahun  2024,  kegiatan  KPU Goes  to  School ,  dan Kirab  Budaya  Pemilu  2024.  Pesan  diterima  oleh  khalayak  sesuai  dengan  pemahaman personal  masing-masing  dari  pemilih  pemula.  Terkait  dengan  alurnya,  menyesuaikan dengan  alur  komunikasi  yang  direncanakan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  dengan komunikasi  media  dalam  bentuk  media  sosial.  Kaitannya  dengan  bentuk  partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Boyolali sebagai mitra penyelenggara diyakini menjadi agen penyaluran  informasi  politik  terkait  Pemilu  Legislatif.  Fungsi  sosial  yang  ada  pada konseptualisasi diri dapat mengukuhkan budaya demokrasi dan interpretasi makna dari lingkungan yang diperoleh dan dibutuhkan.

## BIBLIOGRAFI
Adistyananingsih,  D.  P.,  Anak,  D.,  Gede,  A.,  &  Wisnumurti,  O.  (2019).  Strategi Komunikasi  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  untuk  Meningkatkan  Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar How to cite (in  APA  style). SINTESA:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 10 (2),  60–64. https://doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1531.60-64
Affandi,  F.  N.,  Sulistyaningsih,  T.,  Si,  M.,  Hijri,  Y.  S.,  Ip,  S.,  &  Ip,  M.  (n.d.). PELAKSANAAN  PENDIDIKAN  POLITIK  DALAM  MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA .
Anwar, K., Novalina, S., Anwar, K., Hasibuan, L., & Suryani, D. (2021). The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques  in  Indonesia. AL-ISHLAH:  Jurnal  Pendidikan , 13 (1),  136–143. https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.410
Ardani  Putram,  F.,  &  Fauzi,  A.  (2020).  Komunikasi  KPU  dalam  Menekan  Golput  di Jember. In Ahmad Fauzi | (Vol. 18, Issue 2). http://alhikmah.iain-jember.ac.id/
Asri, I., Pusdiklat, W., Kementerian, T. A., & Ri, A. (2022). STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI  DALAM  MEMBANGUN  SEMANGAT  KERJA  PEGAWAI PUSDIKLAT  TENAGA  ADMINISTRASI  KEMENTERIAN  AGAMA  RI. Universitas Persada Indonesia Y.A.I) , 3 , 267.
Bakhri, S. (2021). Ilmu Komunikasi (S. Bakhri, Ed.). Zahir Publishing.
Cangara, H. (2016). Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi . PT RajaGrafindo Persada.
Carvalho,  S.,  &  Dryden-Peterson,  S.  (2024).  Political  economy  of  refugees:  How responsibility shapes the politics of education. World Development , 173 , 106394. https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2023.106394
Drew,  C.  (2023). Lasswell’s  Model  Of  Communication-5  Key  Features  The  5 Components Of The Lasswell Model Of Communication . https://helpfulprofessor.com/lasswell-model-of-communication/1/18
Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik (D. A. Giddan & S. Rumaru, Eds.).
IRCiSoD.
Huntington, S. P. S. S. N. J. M., Simamora, S., & Nelson, J. M. (2013). No easy choice : participation in developing countries . Rineka Cipta.
Iskandar,  D.,  &  Marlina,  N.  (2019). PENDIDIKAN  PEMILIH  MUDA  CERDAS  DI BOYOLALI (Vol. 01, Issue 01). www.Kompas.com .
J.Moleong,  L.  (2014). Metode  Penelitian  Kualitatif  ,  Edisi  Revisi .  PT  Remaja Rosdakarya.
Junaedi,  F.  (2019). Komunikasi  Politik:  Teori,  Aplikasi,  dan  Strategi  di  Indonesia (Kedua). Buku Litera .
Kantaprawira, R. (2006). Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar) (Cetakan 9).
Sinar Baru Algensindo.
Kusnardi, Moh., & Ibrahim, H. (2010). Pengantar hukum tata negara Indonesia . Sinar Bakti.
Lasswell,  H.  (1960). The  Structure  and  Functionof  Communication  in  Society  (Mass Communication) (W. Schamm, Ed.). Urbana: University of Illinois Press.
Macrae,  C.  (2004).  Literature,  Satire  and  the  Early  Stuart  State.  In Political  Literacy Resource Pack . United States of America by Cambridge University.
McNair, B. (2010). Introduction to Political Communication 2nd Edition .
Nimmo, D. (n.d.). Komunikasi politik: Komunikator, Pesan, dan Media (T. S. Jalaluddin Rakhmat, Ed.). Remaja Rosdakarya.
Nimmo, Dan. (2010). Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. . Rosda Karya.
P. Pureklolon, T. (2016). Komunikasi Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Pedesaan,  M.,  Gustina  Zainal,  A.,  &  Sarwoprasodjo,  S.  (n.d.). Anna  Gustina  Zainal, Sarwititi  Sarwoprasodjo  MetaCommunication;  Journal  Of  Communication Studies .
Rahman,  A.,  &  Munadi,  K.  (2019).  Communicating  Risk  in  Enhancing  Disaster Preparedness: A Pragmatic Example of Disaster Risk Communication Approach from the Case of Smong Story. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 273 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/273/1/012040
Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). Teori Komunikasi . PT RajaGrafindo Persada.
Sari, E. A., & Farid, M. R. A. (2021). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Communication Strategy of the General Election Commission  of  Bantul  Regency  in  Disseminating  the  Implementation  of Regional Head Elections During the 2020 Covid-19 Pandemic. Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) , 3 (2), 27. https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.611
SETKAB,  K.  B.  P.  (2022,  January  28). Partisipasi  Partai  Politik  dan  Organisasi Kemasyarakatan  dalam  Peningkatan  Kualitas  Politik  di  Indonesia . Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi- kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/
Sobur, A. (2001). Analisis Teks Media . Remaja Rosdakarya.
Subiakto,  H.  dan  I.  Rachmah.  (2015). Komunikasi  Politik,  Media  dan  Demokrasi . Kencana.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta .

## Copyright Holder:
Raihana Lutfiah Nabila, Sarbini (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: