## ANALISIS KEBUTUHAN LAYANAN DIGITAL E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Lily Pebriana S 1* , Darius Antoni 2 , Muhamad Akbar 3 , Widya Cholil 4 Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Sekayu 1
Program Studi Magister Teknik Informatika, Universitas Bina Darma, Palembang 2,4 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau 3 e-mail: pebriana.lily @gmail.com 1 , dariusantoni@gmail.com 2 , muhamad.akbar@binadarma.ac.id 3 , widya@binadarma.ac.id 4

## Abstrak
Kabupaten  Musi  Banyuasin  merupakan  instansi  pemerintahan  yang  sedang  melakukan pengembangan pada kebutuhan layanan digital e- government , dalam melakukan pengembangan e-government tersebut diperlukan studi untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang penghambat dalam  layanan  digital e-government .  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengembangkan e- government yang  ada  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder, data primer berupa interview antara peneliti dengan  informan  dan  dokumentasi,  sedangkan  data  sekunder  berupa  data  laporan  realisasi penyerapan  e-government  disetiap  Kecamatan  Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Hasil  analisis  data menunjukkan  bahwa  infrastruktur  yang  ada  masih  belum  bisa  optimal  untuk  memenuhi kebutuhan  pelayanan  internet  disetiap  desa  dan  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Musi Banyuasin,  kapasitas bandwidth disetiap  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  dan  kecamatan yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  bisa  akses  internet  supaya update informasi perkembangan e-government yang sudah ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
Kata kunci : E- Government ; Infrastruktur; Kualittatif

## Abstract
Musi Banyuasin Regency is a government agency that is currently developing the need for digital e-government services, in carrying out the development of e-government, a study is needed to find out what are the inhibiting factors in e-government digital services. The purpose of this research is to develop e-government in Musi Banyuasin Regency. Researchers used qualitative methods, using primary and secondary data, primary data in the form of interviews between researchers and informants and documentation, while secondary data in the form of reports on the realization of  e-government  absorption  in  each  District  of  Musi  Banyuasin  Regency.  The  results  of  data analysis  show  that  the  existing  infrastructure  is  still  not  optimal  to  meet  the  needs  of  internet services in every village and sub-district in Musi Banyuasin Regency, the bandwidth capacity of each OPD (Regional Device Organization) and sub-district that can be used by the community to be able to access the internet for updates. information on the development of e-government that already exists in Musi Banyuasin Regency.
Keywords : e-government; infrastructure; Qualitative

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  telah  memberikan  solusi untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan publik  berbasis  tata  kelola  yang  lebih  baik dan  berbasis  pada good  government . Good government bertujuan  untuk  meningkatkan kinerja  pemerintah  dalam  hubungannya dengan  masyarakat,  komunitas  bisnis,  dan kelompok terkait lainnya. Untuk meningkatkan  kinerja  permerintah  maka diperlukan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis e-government . Langkah awal penerapan e-
government pada  pemerintah  adalah  lewat media  internet  dengan  membuat  website, aplikasi dan sistem informasi yang dirancang oleh  masing-masing  daerah  dan  kota. Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa e- government merupakan  salah  satu  bentuk layanan  digital  yang  disediakan  oleh pemerintah  kota  dan  kabupaten  sebagai upaya  pemanfaatan  dan  pendayagunaan telematika  untuk  meningkatkan  pelayanan pemerintah  yang  cepat  dan  menurunkan biaya administrasi, memberikan jasa pelayanan  kepada  masyarakat  secara  lebih baik,  menyediakan  akses  informasi  kepada publik  secara  lebih  luas,  dan  menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung  jawab  serta  transparan  kepada masyarakat  terutama  di  Kabupaten  Musi Banyuasin.
Kabupaten  Musi  Banyuasin  adalah salah  satu  kabupaten  di  Sumatera  Selatan yang telah menyediakan atau menerapkan e- government untuk  melayani  semua  lapisan masyarakat.  Contohnya  adalah  penerapan Muba  Smart  Regency diantaranya  program Pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin (Muba)  melalui  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika Musi Banyuasin dalam mencetuskan program Muba Siaga 112 .
Dari penerapan e-government yang di lakukan  oleh  kabupaten  musi  banyuasin dapat  dinyatakan  belum  pernah  dilakukan
studi tentang apakah penerapan e- government di  Kabupaten  Musi  Banyusin telah  dilakukan  pemerataan  ke  seluruh pelosok  desa  di  Kabupaten  Musi  Banyusin. Maka dari itu perlu di lakukan studi tentang pemerataan e-government yang  di  lihat  dari sisi infrastructure dengan keadaan geografis Kabupaten  Musi  Banyuasin  masih  banyak persawahan dan rawa-rawa.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian  nugrogo[1]  mengenai  analisis  e- government  terhadap  pelayanan  publik  di kementerian hukum dan ham untuk mengetahui tingkat pelayanan pada
keementerian hukum dan ham, hal pembeda dari  penelitan  ini  yaitu  tidak  membahas infrastructure  sebagai  media  support  dari system tersebut. kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian widodo[2] mengenai  pengembangan e-government di pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan smart  city ,  dimana  penelitian ini menggunakan indicator efektifitas sedangkan  penelitian  yang  akan  di  lakukan menggunakan tringulasi metode.
Dari peneltian-penelitian tersebut dapat disumpulkan bahwa penelitian tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahu  tingkat  pelayanan  pada e-
government . Untuk meningkatkan pelayanan pada e-government maka diperlukan penelitian  tentang  sebuah  analisis  tentang kebutuhan  layanan  digital e-government di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
e-Government Secara generik bisa didefinisikan menjadi penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan aktivitas pemerintah, yg bertujuan untuk  menaikkan efektivitas, efisiensi & penyampaian layanan [3]. Konsep e-government diterapkan menggunakan tujuan  bahwa interaksi pemerintah baik terhadap
masyarakatnya dan pelaku bisnis dapat berlangsung  secara  efisien,  efektif, &
Vol. 6, No. 2, Desember 2021
ekonomis  [4]. Dengan  adanya  sistem E-
Government ini dapat memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang
diberikan kepada OPD Muba dan setiap lapisan masyarakatnya.
Pelayanan  publik sebagai tolok  ukur keberhasilan aplikasi tugas dan pengukuran kinerja  pemerintah  melalui  birokrasi  [5]. Ada tiga alasan krusial yg melatarbelakangi bahwa  pembaharuan  pelayanan  publik bisa mendorong  praktik  good  governance pada Indonesia.  Pertama, pemugaran kinerja pelayanan  publik dievaluasi krusial sang stakeholders,  yaitu  pemerintah,  warga, & sektor  usaha.  Kedua.  Pelayanan  publik merupakan ranah menurut ketiga  unsur governance melakukan hubungan yg sangat intensif.  Ketiga,  nilai-nilai yg selama  ini mencirikan praktik good governance
diterjemahkan  secara  lebih gampang & konkret melalui pelayanan public [5].
Adapun aplikasi  dan  sistem  yang tersedia  dan  bisa  diakses  pada  server Dinkominfo  saat  ini  adalah  :  Aplikasi
SIMDA, CCTV Jalan dan Server mubakab.go.id, ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah agar menggunakan sistem informasi yang efisien
dan  membangun IT  Infrastructure dengan memperluas accsessibility untuk  OPD  dan setiap  lapisan  masyarakat  yang  ada  di wilayah Muba khususnya.
Pelayanan Publik E-Government Pemerintahan pada hakikatnya memberikan  pelayanan pada warga  wajib berlandaskan pada panduan yg bisa
menuntun  tindakan  segala  pola konduite aparatur kearah yg lebih baik [6] , begitu juga pemerintah  kabupaten  Muba  berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan layanan  yang  baik  dan  professional  kepada setiap  lapisan  masyarakat  yang  ada  di daerahnya
dengan meningkatkan
infrastruktur yang merata untuk penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi. Berikut  daftar  Pemasangan  Internet  yang Telah Terpenuhi dilingkungan OPD Kabupaten Muba: Tabel 1. Daftar Pemasangan Internet dilingkungan OPD Muba Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bandwidth Fiber Optic Bandwidth Vsat Kantor  Bupati/Sekretariat Daerah 50 Mbps - Dinas  Komunikasi  dan Informatika 2 Mbps - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Mbps - BAPPEDA 2 Mbps - DPMTSP dan ULP 2 Mbps - BPKAD 2 Mbps - Rumah Dinas Bupati 50 Mbps - Rumah Dinas Wakil Bupati 50 Mbps - Rumah Dinas Sekda 50 Mbps - Dinas Ketahanan Pangan 2 Mbps - Balitbangda 2 Mbps - Dinas Perikanan 2 Mbps - Inspektorat 2 Mbps - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak
2 Mbps - Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 2 Mbps - Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian 2 Mbps - Dinas Perhubungan 2 Mbps - BPBD 2 Mbps - Dinas Koperasi dan UKM 2 Mbps - Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan SDM 2 Mbps - Badan Kesbangpol 2 Mbps - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 Mbps - Dinas Pertanian 2 Mbps - Dinas Perkerjaan Umum 2 Mbps - RSUD Sekayu - (Sumber : Dinkominfo Muba)
Vol. 6, No. 2, Desember 2021
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  studi  dan  telaah  pustaka melalui  referensi  jurnal  ilmiah,  konferensi, dan  penelitian-penelitian  terdahulu,  pada penelitian  ini  penulis  membuat  kerangka berpikir yang digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
1. Identifikasi Ruang Lingkup Pemerintahan Muba . Pada  tahap  ini  dilakukan  proses identifikasi  terhadap  ruang  lingkup pemerintahan  kabupaten    ditinjau  dari aspek hukum dan undang-undang. Perlu juga dilakukan kajian terhadap pengaturan,  asas,  prinsip,  dan  pola penyelenggaraan  pelayanan  publik. Observasi  dilakukan  dengan  beberapa pegawai yang berkompeten di Dinkominfo  terkait  infrastruktur  dan aksesabilitas di  Kabupaten  Muba sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan informasi juga dilakukan melalui penyebaran kuisoner mengenai kebutuhan masyarakat Muba
terkait  aksesabilitas  dan  Infrastruktur service E-Government Muba.  Proses identifikasi  ini  mengacu  kepada  upaya meningkatkan  kualitas  layanan  digital E-Government Muba  agar  bisa  diakses oleh  setiap  lapisan  masyarakat  secara merata.
Dalam  proses  identifikasi  Ruang Lingkup  Pemerintah  Muba,  perlu diidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam meningkatkan layanan digital E-Government Muba. 2. Identifikasi KebutuhanTeknologi Informasi dan Komunikasi Muba. Proses ini meliputi observasi langsung  ke  OPD  Muba  melalui Dinkominfo untuk menganalisa manfaat  fungsi  dari  layanan  digital E- Government sebagai perangkat teknologi  informasi  dan  komunikasi yang telah dibangun untuk  masyarakat Muba. Juga dilakukan pengkajian yang lebih  dalam  terhadap  perangkat  yang diusulkan  pada  model  yang  akan diterapkan.  Dalam  proses  ini,  akan diteliti  bagaimana  IT  Infrastruktur  dan aksesabilitas E-Government bisa dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat Muba.
Dalam penerlitian tentang Layanan E- Government di Kabupaten Musi Banyuasin, penulis  menggunakan  metode  kualitatif.
Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpuh  pada  suatu  fokus. Fokus penelitian merupakan sesuatu yang ingin diteliti sebagai  akibatnya peneliti bisa merinci balik bahasan yang akan diteliti [7], Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi  untuk  memenuhi  kriteria  keluar masuk  suatu  informasi  yang  diperoleh  di lapangan,  jadi  fokus  dalam  penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan fokus  dapat  menjadi  bahan  penelitian.  Ada dua  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu:
1. Data  primer  adalah  sumber  data penelitian yang diperoleh secara
langsung  dari  sumber  aslinya  yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun  hasil  observasi  dari  suatu obyek,  kejadian  atau  hasil  pengujian
(benda)
Vol. 6, No. 2, Desember 2021
2. Data  skunder  adalah  sumber  data penelitian yang diperoleh melalui media perantara  atau  secara  tidak  langsung yang  berupa  buku,  catatan,  bukti  yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan secara umum. Dalam  penelitian  ini  jenis  data  yang dikumpulkan  adalah  data  primer  dan sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa  teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara dan observasi. Kemudian analisis data dalam
penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah selesai  pengumpulan  data  dalam  periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan  lagi,  sampai  tahap  tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.
Tahapan-tahapan metodologi penelitian kualitatif  setelah  dilakukannya  analisis  data yaitu;
1. Reduksi data (Data Reduction).
Data  diperoleh menurut lapangan
yang jumlahnya relatif poly sebagai akibatnya perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dilakukan menggunakan menciptakan rangkuman
data yang diperoleh menurut output wawancara,  observasi dan analisis dokumen  administrasi dan perangkat pembeljaran guru. Kemudian dilakukan pemilihan dan pengelompokan  hal-hal yang utama lalu dicari  tema dan pola
yang sinkron menggunakan penekanan penelitian [8] .
2. Penyajian data (Data Display).
Penyajian data yang dilakukan pada penelitian kualitatif merupakan berbentuk  teks deskriptif berdasarkan
data  catatan  lapangan.  Penyajian  data adalah tahapan buat tahu apa yang
sedang  terjadi dan apa yang wajib dilakukan.  Selanjutnya buat dianalisis dan diambil  tindakan yang dipercaya perlu. Penyajian data dilakukan menggunakan membicarakan data output reduksi  kedalam  bentuk  tabel atau  grafik buat mempermudah pada tahu lantaran lebih  terorganisir dan tersusun menggunakan pola hubungan[8] . 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verfication). Kegitan ini adalah penarikan konklusi dan memverifikasi  temuan data menggunakan teori yg dipakai pada penelitian.  Dalam  hal  ini  dilakukan menggunakan cara  mendiskripsikan data  hadil  temuan  penelitian pada
pembahasan.  Pembahasan  dilakukan dalam data temuan penelitian menggunakan teori-teori yang dipakai menjadi landasan penelitian [8].

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan wawancara dengan
beberapa  pegawai  dinkominfo  yang  terkait beberapa  hasil  dari  wawancara  yang  sudah dilakukan peneliti.

## 4.1 Tingkat Kepentingan
Daftar  tingkat  kepentingan  pada kebutuhan  layanan  digital e-government di bawah  ini  digunakan  sebagai  acuan  dalam memberikan  nilai  pada  setiap  pertanyaan tingkat kepentingan pada kebutuhan layanan digital e-government [9] ;
Tabel 2. Tingkat Kepentingan Level Keterangan TP Tidak Penting KP Kurang Penting CP Cukup Penting P Penting SP Sangat Penting (Sumber  :  Fyonanda,  Nurhadryani,  JUTI Volume 17 Nomor , Januari 2019)
Adapun  pengukuran  kuesioner  yang dengan menggunakan metode tingkat kepentingan sebagai berikut: Tabel 3. Kuesioner Tingkat Kepentingan Pertanyaan Level TP KP CP P SP
Seberapa penting konsistensi pemerintah Muba membangun  layanan e-government  sesuai
kebutuhan saat ini? √ (Sumber  :  Olah  data  Dinkominfo  &  Dinas PMD Muba 2020) 4.2 Tingkat Kematangan
Kemudian dilakukan pengukuran tingkat kematangan pada kebutuhan layanan digital e-government di bawah ini digunakan sebagai  acuan  dalam  memberikan  nilai tingkat  pencapaian  pada  setiap  pertanyaan tingkat kematangan pada kebutuhan layanan e-government [9] . Tabel 4. Tingkat Kematangan
Level Keterangan 1 Proses tidak diimplementasikan atau tidak ada upaya untuk mencapai tujuan proses 2 Proses yang diimplementasikan secara ad-
hoc mencapai tujuan proses 3 Proses yang diimplementasikan dan dikelola dengan terencana dan termonitoring
4 Proses yang diimplementasikan dengan batasan-batasan tertentu agar konsisten dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan 5 Proses tersebut dievakuasi dan diperbaiki secara terus menerus (Sumber  :  Fyonanda,  Nurhadryani,  JUTI Volume 17 Nomor , Januari 2019) Adapun  pengukuran  kuesioner  yang
dengan menggunakan metode tingkat
kematangan sebagai berikut: Tabel 5. Kuesioner Tingkat Kematangan
Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden Level Hasil
Untuk menuju smart  city  apakah Pemerintahan Muba sudah mempersiapkan IT
Infrastructure yang diperlukan untuk  di  desa  dan kota dengan baik?
Ya, Pemerintah muba  sudah mempersiapk an Tim IT. 5 IT Infrastruktur di Muba sudah dipersiapkan dengan  baik  agar layanan e- government bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat Apakah layanan internet sudah bisa terpenuhi untuk masyarakat  Muba di desa dan kota? Ya, Pemerintah Muba  sudah memberikan fasilitas  wifi area. 5 Pemerintah  Muba sudah membangun pemancar satelit disetiap kecamatan dan desa  di  wilayah Muba. Apakah yang dilakukan Dinkominfo  Muba untuk  masyarakat desa dan kota agar bisa mengakses website dan aplikasi  online  di Pemerintahan Muba? Pemerintah Muba melalui dinkominfo sudah memfasilitasi internet  desa agar masyarakat desa bisa mengakses website  dan aplikasi online 5 Pemerintah  Muba melalui Dinkominfo  sudah memberikan fasilitas internet disetiap kecamatan dan desa untuk mengakses kebutuhan layanan e-government sesuai  kebutuhan user. contoh;
masyarakat  Muba bisa  mengajukan pembuatan  e-KTP
secara  online  pada Dinas Dukcapil. Bagaimana pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi di
Muba?
Dinkominfo membuka seminar  bagi mahasiswa dan masyarakat yg  hobi  di bidang IT 5 Dinkominfo selalu memberikan peluang untuk mempersiapkan peningkatan  SDM menjadi lebih baik dengan  membuka seminar tentang IT Apakah pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan  dan pelayanan  publik di  Muba  sudah terintegrasi? Ya,  Layanan aplikasi pemerintahan setiap OPD di Muba dan layanan publik  sudah terintegrasi dengan baik, 5 Untuk layanan pemerintah  sudah terintegrasi dengan baik melalui Dinkominfo  yang mengontrol  pada server jaringan SIMDA, Cctv Jalan, dan mubakab.go.id. Sedangkan  untuk layanan jaringan internet disetiap kecamatan dan desa difasilitasi Pemerintah  Muba melalui Dinas PMD server jaringan internet untuk  mengontrol wifi disetiap kecamatan dan desa  di  wilayah
Muba.
(Sumber  :  Olah  data  Dinkominfo  &  Dinas PMD Muba 2020)

## 4.3 Triangulasi Metode
Setelah  melakukan  analisis  tingkat kepentingan dan tingkat kematangan di atas kemudian  dilakukan  pengecekan  hasil penelitian  dengan  metode  Triangulasi.
Triangulasi  metode  adalah  usaha  untuk mengecek  keabsahan  data,  atau  mengecek keabsahan  temuan  penelitian [10],  dalam kasusi  ini  yakni  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  sehingga  level  kepercayaan dapat  valid. Peneliti  menggunakan  semua teknik pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh.
Tabel 6. Triangulasi metode Pertanyaan Metode Penelitian Wawancara Observasi Pemerintah telah menerapkan e- government dalam melaksanakan pelayanan publik Pemerintahan Kab. Muba sudah menggunakan e- government dalam pelayanan publik Dari pengamatan, semua OPD di Kab. Muba sudah menerapkan e- government. Pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di pemerintahan Kab. Muba Masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan aplikasi berbasis elektronik, seperti pengajuan pembuatan KTP yang bisa
diakses kapan saja. Pemerintahan Kab. Muba juga membutuhkan media yang dapat memudahkan setiap OPD dan masyarakat dalam melakukan kegiatan administrasi yang efektif dan efisien serta aman. Kebutuhan masyarakat dalam layanan digital e- government sesuai kebutuhan menggunakan model e- government yang mudah dimengerti dan dapat diakses kapan saja. Fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan agar OPD dan masyarakat bisa menggunakan, seperti penyediaan fasilitas wifi area di Muba
(Sumber : Olah data Dinkominfo & Dinas PMD Muba 2020)

## 4.4 Usulan Model
Pada  tahap  ini  usulan  model  e- Government  akan  meliputi  perencanaan pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi,
pengembangan komunikasi, serta keamanan
sistem  informasinya.  Termasuk  di  dalam tahap  ini  usulan  pengembangan  jaringan baik lokal maupun internet. Usulan model e- Government  ini  mengikuti  tiga  pola implementasi Teknologi Informasi, yaitu:

## 1. Government to Citizens
Tipe  G-to-C  ini  merupakan  aplikasi  e-
Government  yang  paling  umum,  yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan  berbagai  portofolio  teknologi informasi  dengan  tujuan  utama  untuk memperbaiki  hubungan  interaksi  dengan masyarakat (rakyat).
Dengan  kata  lain,  tujuan  utama  dari dibangunnya  aplikasi e-Government  bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah  dengan  rrakyatnya  melalui kanla-kanal  akses  yang  beragam  agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk
pemenuhan  berbagai  kebutuhan  pelayanan sehari-hari.

## 2. Government to Business
Salah  satu  tugas  utama  dari  sebuah pemerintahan  adalah  membentuk  sebuah lingkungan  bisnis  yang  kondusif  agar  roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana  mestinya.  Dalam  melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis semacam  perusahaan  swasta  membutuhkan banyak  sekali  data  dan  informasi  yang dimiliki  oleh  pemerintah.  Disamping  itu, yang  bersangkutan  juga  harus  berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban organisasinya sebagai sebuaha entity berorientasi  profit.  Diperlukannya  relasi yang  baik  antara  pemerintah  dengan kalangan  bisnis  tidak  saja  bertujuan  untuk memperlancar  para  praktisi  bisnis  dalam menjalankan  roda  perusahaannya,  namun lebih  jauh  lagi  banyak  hal  yang  dapat menguntungkan  pemerintah  jika  terjadi
relasi interaksi yanag baik dan efektif dengan industry swasta.

## 3. Government to Governments
Di  era  globalisasi  ini  terlihat  jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari  ke  hari.  Kebutuhan  untuk  berinteraksi antar  satu  pemerintah  dengan  pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal- hal  yang  berbau  diplomasi  semata,  namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entity-entiti  negara  (masyarakat,  industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  administrasi perdagangan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang
penerapan e-government di Kabupaten Musi banyuasin sudah merepresentasikan tiga hal berdasarkan  tipe  relasi  dari  E-Government yaitu a) Government to Citizen (G-to-C) . b ) Government  to  Business  (G-to-B) .  c) Government to Government (G-to-G) . maka dari  itu e-government di  Kabupaten  Musi banyuasin  dapat  di  anggap  “berhasil” diterapkan sejak tahun 2013.

## VI. SARAN
Mengacu pada kesimpulan diatas, ada beberapa saran perihal penerapan Electronic Government  dalam  pelayanan  publik  yang secara  strategis  dapat  menentukan  kinerja pelayanan  publik  berbasis  electronic,  yakni sebagai beriku :
1. Penerapan e-government pada Dinkominfo disarankan untuk upgrade pada  pengembangan  kompetensi  dan evaluasi secara terus menerus dalam hal ini  pelayanan  berbasis  elektronik  yang sudah  diterapkan  saat  ini  agar  lebih efektif dan efisien bagi pengguna yaitu; baik  OPD  terkait  ataupun  masyarakat Muba.
2. Opsi  yang  diarahkan  untuk  sumber daya manusia agar lebih meningkatkan pengetahuan  tentang  sistem  informasi Kabupaten  Musi  Banyuasin  agar  bisa diakses lebih mudah dan lebih dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
[1] T. Nugroho, “Analisis E-government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian  Hukum  Dan  Ham (Analysis of E-government to Public
Services  in  the  Ministry  of  Law  and Human  Rights),” J.  Ilm.  Kebijak.
Huk. ,  vol.  10,  no.  3,  pp.  279–296, 2016. [2] N.  Widodo,  “Pengembangan  e- Government di Pemerintahan Daerah dalam  Rangka  Mewujudkan  Smart City  (Studi  di  Pemerintah  Daerah Kota Malang),” J. Ilm.  Adm.  Publik , vol. 2, no. 4, pp. 227–235, 2016, doi: 10.21776/ub.jiap.2016.002.04.15.
[3] J.  T.  Nugraha,  “E-Government  Dan Pelayanan  Publik  (Studi  Tentang Elemen  Sukses  Pengembangan  E- Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman),” J. Komun. Dan Kaji. Media , vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
[4] E. Pera Irawan, “Website Utilization in Cyber PR Activities to Promote e- Government Service in South Tangerang Administration,” J. IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komunikasi) , vol. 19, no.
2, pp. 163–177, 2017.
[5] S. Amalia, “Reformasi Birokrasi 4.0 :
Strategi Menghadapi Revolusi Industri  4.0,” J.  Wacana  Kinerja Kaji.  Prakt.  Kinerja  dan  Adm. Pelayanan Publik , vol. 21, no. 2, pp. 1–18, 2018, doi: 10.31845/jwk.v21i2.133.
Vol. 6, No. 2, Desember 2021
[6] K.  Endah,  “Etika  Pemerintahan
Dalam  Pelayanan  Publik,” Moderat
J. Ilm. Ilmu Pemerintah. , vol. 4, no. 1,
pp. 141–151, 2018, [Online].
Available: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ moderat/article/view/1088.
[7] M.  R.  Adam,  Y.  Cikusin,  and  K.
Khoiron, “GERAKAN PURITANISME  DAN  PELUANG PARIWISATA ISLAM DI KEPULAUAN  SAPEKEN  (Studi Pada  Organisasi  Persatuan  Islam  Di Sapeken Sumenep-Madura),” Respon Publik ,  vol.  15,  no.  3,  pp.  10–19, 2021, [Online]. Available: http://www.riset.unisma.ac.id/index. php/rpp/article/view/9993.
[8] S. Raibowo, Y. E. Nopiyanto, and M. K.  Muna,  “Pemahaman  Guru  PJOK Tentang Standar Kompetensi Profesional,” J.  Sport  Educ. ,  vol.  2,
no. 1, p. 10, 2019, doi:
10.31258/jope.2.1.10-15.
[9] H.  Fryonanda,  H.  Sokoco,  and  Y. Nurhadryani, “Evaluasi Infrastruktur
Teknologi Informasi Dengan Cobit 5
Dan  Itil  V3,” JUTI  J.  Ilm.  Teknol.
Inf. ,  vol.  17,  no.  1,  p.  1,  2019,  doi:
10.12962/j24068535.v17i1.a717.
[10] B. S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” Teknol. Pendidik. , vol. 10, pp. 46–62, 2010.