## DISCLAIMER OPINION: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemda Kabupaten Jeneponto)
Muzarrafah
Jamaluddin Majid jamal.majid@uin-alauddin.ac.id Puspita Hardianti Anwar
puspita.hardianti@uin-alauddin.ac.id Prodi Akuntansi UIN Alauddin Makassar

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dan  bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan keuangan  pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  kasus  yang  digunakan  untuk  meneliti  suatu  masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yangmendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pembuatan laporan  keuangan  yang  di  gunakan  oleh  Dinas  Pertanian  dan  Dinas Pekerjaan  Umum  sudah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah  yang  berlaku.  Opini  Disclaimer  yang  di  dapatkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  di  Dinas  Pertanian  dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh aset. Pengelolaan aset milik daerah  belum  tertib  dan  laporan  aset  milik  daerah  belum  disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer.
Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan,  disclaimer opinion.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  the  process  of  making  local government financial reports and how the audit opinion on disclosure of financial statements of the local government of Jeneponto Regency.
This  research  is  a  qualitative  research  with  a  case  approach that is used to examine a problem with detailed limitations, has deep data collection and includes various sources of information.
The  results  of  the  study  indicate  that  the  financial  reporting process used by the Office of Agriculture and the Public Works Agency is  in  accordance  with  the  applicable  Government  Accounting Standards. Opinion Disclaimer obtained by the Regional Government of  Jeneponto  Regency  in  the  Agriculture  Service  and  Public  Works Agency is caused by assets. Management of assets belonging to regions

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
that are not yet orderly and reports of assets belonging to the regions have not been presented in a timely manner so as to  produce quality financial reports that result in the giving of disclaimer opinions. Keywords: financial statement disclosure, disclaimer opinion

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  di  Indonesia mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat.  Dalam  kurun  waktu  yang relatif  singkat,  pemerintah  Indonesia  telah  melewati  serangkaian proses reformasi sektor publik khususnya reformasi keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi keuangan tersebut merupakan suatu berkah ( blessing in disguised) dari gerakan yang digelorakan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  wujud pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  penyajian laporan  keuangan,  yakni  pemerintah  harus  mampu  menyediakan semua  informasi  keuangan  yang  relevan  secara  jujur  dan  terbuka kepada  publik,  karena  kegiatan  pemerintah  adalah  dalam  rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang  disajikan  menunjukkan  akuntabilitas  pemerintah  atas pengelolaan  sumberdaya-sumberdaya  yang  dipercayakan  oleh  rakyat harus  memenuhi  kualitas  yang  diinginkan.Kualitas  yang  diinginkan diharapkan  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah  daerah  diwajibkan  menyusun  laporan  keuangan  dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan  diperbaharui  menjadi  PP  Nomor  71  Tahun  2010.  PP  RI No.71  Tahun  2010  pasal  1  Pemerintah  (PP)  Nomor  24  Tahun  2005 yang dalam perkembangannya ayat (3) tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan,  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP), adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Langelo, dkk, 2015).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005.  Penggantian  Standar Akuntansi  Pemeritahan  ini  akan  menjadi  perhatian  khusus  bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini  harus  menuntut  kesiapan  seluruh  Instansi  Pemerintah  di  setiap daerah  baik  Provinsi,  Kota  /  Kabupaten  (Ranuba,dkk,  2015)
(Wijayanti  dan  Handayani,  2017).  Peraturan  ini  menjelaskan  bahwa Standar  Akuntansi  Pemerintah  diperlukan  untuk  menyusun  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  berupa  laporan keuangan pemerintah daerah.Hal ini diperlukan untuk merencanakan biaya-biaya  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan,  serta memprediksi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan.Agar  kegiatan  pemerintahan  berjalan  dengan  baik maka  dibutuhkan  informasi  keuangan  yang  sesuai  dengan  laporan keuangan  daerah  (Setiawan  dan  Gayatri,  2017).  Laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  baik  tentunya  akan  meningkatkan  kualitas daerah tersebut.
Selain  mengacu  pada  SAP,  dalam  menyusun  sistem  akuntansi pada pemerintah daerah, kepala daerah juga mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan  daerah  yaitu  PP  Nomor  58  Tahun  2005.Dalam  mengelola keuangan  daerah,  kepala  daerah  juga  memiliki  tugas  menyusun kebijakan umum APBD yang penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan  APBD  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Munawar, dkk, 2016).
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  setiap tahunnya  mendapat  penilaian  berupa  Opini  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas  tidak  lepas  dari  peran  seorang  auditor  yang  profesional. Auditor  diwajibakan  untuk  melaksanakan  pekerjaan  mereka  secara profesional sehingga hasil pekerjaan yang dihasilkan akan berkualitas juga  karena  hasil  pekerjaan  yang  berkualitas  berhubungan  dengan keterampilan,  ketepatan  waktu  penyelesaian  pekerjaan  dan kemandirian  perusahaan  (Majid,  2018).  Hasil  kerja  dari  seorang auditor atau pemeriksa akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah.  Pemeriksaan  atas  LKPD  yang dilakukan  oleh  BPK  dituangkan  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  yang  memuat  opini.  BPK  mengeluarkan  empat  macam  opini, yaitu  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  Opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP),  Opini  Tidak  Wajar  (TW),  dan  Opini  Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Pratiwi dan Aryani, 2016). Penerimaan opini  pada  setiap  daerah  tergantung  dari  kepatuhan  perangkat daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Teori kepatuhan  diterapkan  pada  pemerintahan  yang  di  mana  pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai  dengan  pengelolaan  keuangan,  harus  merujuk  pada  regulasi yang  ada,  dengan  tertibnya  atau  patuhnya  pemerintah  pada peraturan  yang  ada  maka  tidak  menuntut  kemungkinan  pemerintah akan mewujudkan Good Governance (Septiani, 2005; Ramli, 2014).
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan daerah  tersebut,  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksaan  Keuangan (BPK)  Republik  Indonesia  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  menunjukkan  kecenderungan  yang  memprihatikan, yaitu dengan adanya kecenderungan kualitas laporan keuangan yang semakin  memburuk  (Anshari  dan  Syofyan,2016).  Kualitas  laporan keuangan  yang  semakin  memburuk  menggambarkan  bahwa  adanya penurunan  atau  ketidaksanggupan  pemerintah  daerah  dalam mengelola keuangan daerahnya.
Dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK,  terdapat tigajenis  pemeriksaan,  yaitu  pemeriksaan  keuangan  yang  bertujuan untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  ( reasonable  assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal  yang  material  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Kedua,  pemeriksaan kinerja,  yaitu  pemeriksaan  atas  pengelolaan  keuangan  negara  yang terdiri  atas  pemeriksaan  aspek  ekonomi  dan  efisiensi  serta pemeriksaan aspek efektivitas.Dalam jenis pemeriksaan ini dilakukan uji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undanganserta pengendalian intern.Pemeriksaan kinerja ini menghasilkan  informasi  yangberguna  untuk  meningkatkan  kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan  mengambil  tindakan koreksi  serta  meningkatkan  pertanggungjawaban  publik.Terakhir, pemeriksaan dengan tujuan tertentuyang bertujuan untuk memberikan simpulan atassuatu hal yang diperiksa.
Laporan  Keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran, arus  kas  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.Secara  spesifik,  tujuan laporan  keuangan  pemerintah  adalah  untuk  menyajikan  informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakankepadanya. Pemberian  opini  tersebut  didasarkan  atas  kriteria  menurut
Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2004  PenjelasanPasal16 ayat (1) yang  menyatakan  bahwa  opini  merupakan  pernyataan  profesional pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan
pengungkapan (adequate  disclosures),  (c)  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-  undangan,  dan  (d)  efektivitas  sistem pengendalian intern (SPI).
Opini Disclaimer (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh  Kabupaten  Jeneponto  pada  tahun  anggaran  2016  menjadi  satu- satunya  kabupaten  dan  kota  di  Sulawesi  Selatan  yang  pengelolaan keuanganan  asetnya  kurang  rapi.  Sebelumnya  Kepala  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Jeneponto mengatakan  Pemkab  Jeneponto  mengalami disclaimer  karena  BPK menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain  di  Dinas  PU,  DPRD  dan    DinasPertanian  . “ Temuan  BPK  di Dinas  PU  yakni  sebesar  Rp  5,7  miliar  sedangkan  di  DPRD  tentang uang  makan  minum  sebesar  Rp.  600  juta  rupiah  yang  diduga peruntukannya kurang jelas ” ,katanya. (Antara, 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dan  mengigat  pentingnya pengungkapan  ( disclosure)  yang  lengkap,  maka  peneliti  sangat tertarik  untuk  melakukan  analisa  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  judul “ Disclaimer  Opinion;Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemda Kabupaten Jeneponto) dengan rumusan masalah a) bagaimana proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah?; dan b) bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Kepatuhan  berasal  dari  kata  patuh,  menurut  Kamus  Umum
Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan,  dan  berdisiplin.Menurut  Milgram  (1963)  kepatuhan  terkait dengan  ketaatan  pada  otoritas  aturan-aturan.Kepatuhan  terhadap aturan pertama kali dipublikasikan Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologi terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi  lebih  karena  didasarkan  akan  kebutuhan  untuk  menjadi  apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.
Kepatuhan  berarti  sifat  patuh,  taat,  tunduk  pada  ajaran  atau peraturan.menurut  Anggraeni  dan  kiswaran  (2011)  kepatuhan diartikan  sebagai  suatu  kepatuhan  yang  di  dasarkan  pada  harapan akan  suatu  imbalan  dan  usaha  untuk  menghindarkan  diri  dari hukuman  yang  mungkin  dijatuhkan.  Teori  kepatuhan  memberikan penjelasan  mengenai  pengaruh  perilaku  kepatuhan  di  dalam  proses sosialisasi.  Individu  cenderung  mematuhi  hukum  yang  mereka anggap  sesuai  dengan  norma-norma  internal  mereka  dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai.
Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.Sedangkan  kepatutan  lebih  pada  keluhuran  budi  pimpinan dalam  mengambil  keputusan.Jika  melanggar  kepatutan  belum  tentu melanggar  kepatuhan.Selain  itu,  kepatuhan  menentukan  apakah pihak  yang  diaudit  telah  mengikuti  prosedur,  standar,  dan  aturan tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang.Hal  ini bertujuan  untuk  menentukan  apakah  yang  diperiksa  sesuai  dengan kondisi,  peratuan,  dan  undang-undang  tertentu.Kepatuhan  terhadap ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  secara  jelas  telah disebutkan  dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian Laporan Keuangan, bahwa ketetapan waktu merupakan karakteristik yang  harus  dipenuhi  agar  laporan  keuangan  yang  disajikan  relevan. Semakin  cepat  informasi  diungkapkan,  maka  akan  semakin  relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012) Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas  dari  faktor  ketaatan  atau  kepatuhan  dari  tiap  anggota organisasi  terhadap  aturan  yang  ada.  Ketaatan  atau  kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :
a. Ketaatan  yang  bersifat compliance,  yaitu  jika  seseorang  taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu  aturan  hanya  karena  takut  hubungan  baiknya  dengan seseorang menjadi rusak.
c. Ketaatan  yang  bersifat internalisation,  yaitu  jika  seseorang taat  terhadap  suatu  aturan  karena  benar-benar  ia  merasa bahwa aturan tersebut materidan spiritnya sesuai dengan nilai- nilai intrinsik yang dianutnya. Teori  kepatuhan  diterapkan  pada  pemerintah  yang  dimana pemerintah dalam menjalankan undang-undangmengenai pengelolaan  aset  tetap  sampai  dengan  pengelolaan  keuangan,  harus merujuk  pada  regulasi  yang  ada,  dengan  tertibnya  atau  patuhnya pemerintah  pada  peraturan  yang  ada  maka  tidak  menuntut kemungkinan  pemerintah  akan  mewujudkan Good  Governance (Septiani,2005; Ramli,2014).
Kepatuhan  pada  peraturan  perundang-undangan  merupakan salah  satu  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  terkait pemeriksaan  laporan  keuangan  pemerintah  selain  pemeriksaan terhadap  sistem  pengendalian  internal.Ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian daerah  (NKD)  mempengaruhi  pemberian opini  BPK-RI  atas  LKPD (Maabuat  dkk,  2016).Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku sebagai dasar penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap  LKPD  wajib  mentertibkan  aset  milik  daerah  yang  berada  di SKPD tersebut.
Teori  kepatuhan  dapat  mendorong  seseorang  untuk  lebih mematuhi  peraturan  yang  berlaku,  sama  halnya  dengan  perusahaan yang  berusaha  untuk  menyampaikan  laporan  keuangan  secara  tepat (Sulistyo, 2010)
2. Pengungkapan
Secara  konseptual,  pengungkapan  merupakan  bagian  integral dari  pelaporan  keuangan.  Secara  teknis,  pengungkapan  merupakan langkah  akhir  dalam  proses  akuntansi  yaitu  penyajian  informasi dalam  bentuk  seperangkat  penuh statement  keuangan.  Menurut
Suwardjono (2008) Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar,yaitu:
a. Pengungkapan  Wajib  merupakan  pengungkapan  minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.
b. Pengungkapan  sukarela  merupakan  pengungkapan  butir-butir yang  dilakukan  sukarela  oleh  perusahaan  tanpa  diharuskan oleh peraturan yangberlaku.
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Yendrawati (2013), ciri khas yang membuat informasi dalam  laporan  keuangan  berguna  bagi  pemakai  disebut  dengan  sifat atau  karakteristik  kualitatif.  Sifat  kualitatif  laporan  keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.
1. Dapat  dipahami,  artinya  laporan  keuangan  mudah  untuk dipahami oleh pemakai.
2. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional  perusahaan  dan  memenuhi  kebutuhan  pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas,  artinya  suatu  laporan  atau  fakta  dipandang material  apabila  kelalaian  dalam  mencantumkan  atau kesalahan mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi  pemakai  dengan  analisis  bahwa keadaan  lain  sebagai bahan pertimbangan lengkap.
4. Keandalan (reliable), artinya informasi laporan keuangan harus bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan,  kesalahan  material, dan  dapat  diandalkan  pemakainya  sebagai  penyajian  yang tulus dan jujur (faithful representation). 5. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan  kejujuran  transaksi  serta  peristiwa  lain  yang seharusnya  disajikan  atau  secara  wajar  dapat  diharapkan untuk disajikan.
6. Substansi  meng-ungguli  bentuk,  artinya  jika  dimaksudkan untuk  menyajikan  informasi  dengan  jujur,  maka  transaksi
perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.
7. Netralitas,  artinya  informasi  akuntansi  harus  diarahkan  pada kebutuhan  umum  pemakai,  tidak  bergantung  pada  kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
8. Pertimbangan  sehat,  artinya  informasi  yang  disajikan mengandung  unsur  kehati-hatian  pada  saat  melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian.
9. Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
10. Dapat  dibandingkan,  artinya  informasi  akuntansi  harus  dapat dibandingkan  dengan  laporan  periode  sebelumnya  serta  dapat dibandingkan dengan   perusahaan lain yang sejenis.
4. Opini Audit
Berdasarkan  Undang-undang  No.15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini  yaitu:
a. Opini Unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian)
Pendapat  ini  diberikan  kepada  laporan  yang  sudah  memenuhi kriteria  yang  ditetapkan,  yaitu  sesuai  dengaan  SAP.  Pendapat auditor  yang  dituangkan  dalam  laporan  audit  paling  umum adalah laporan audit standar yang unqualified, yang biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek.
b. Opini Qualified (Wajar dengan Pengecualian)
Opini terhadap laporan keuangan yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian  (kekeliruan  penyajian)  yang  tidak  begitu signifikan  terhadap  kriteria  yang  ditetapkan.  Secara  spesifik, ada beberapa kondisi yang menyebabkan dikeluarkannya opini qualified dimana kondisi tertentu itu, pertama, tidak ada bukti yang  kompeten  yang  cukup  atau  adanya  pembatasan  lingkup audit  yang  mengakibatkan  auditor  berkesimpulan  bahwa  ia tidak dapat memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  dan  ia  berkesimpulan  tidak  memberikan  opini disclaimer.  Kedua,  auditor  yakin,  atas  dasar  audit  yang  telah dilaksanakannya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan  dari  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum, yang berdampak material, tetapi ia berkesimpulan untuk tidak memberikan opini adverse.
c. Opini Adverse (Opini Tidak Wajar)
Opini adverse  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,  sehingga  informasi  keuangan  dalam  laporan keuangan  tidak  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna  laporan keuangan.
d. Opini Disclaimer (Menolak Memberikan Pendapat)
Opini disclaimerakan  dikeluarkan  ketika  auditor  mengalami ketidakmampuan  untuk  menilai  bahwa  keseluruhan  laporan keuangan  disajikan  secara  wajar.  Terdapat  dua  kondisi  pokok yang  mengakibatkan  auditor  mengeluarkan  opini  ini  yaitu adanya  pembatasan  lingkup  audit (severe  limitation  on thescope  of  the  audit)  dan  terdapat  hubungan  yang  tidak independen (nonindependentrelationship) antara auditor dengan  klien.  Terjadinya  salah  satu  kondisi  tersebut menimbulkan  ketidakmampuan  auditor  untuk  menyampaikan pendapat atas laporan keuangan secara menyeluruh.
Berdasarkan  petunjuk  teknis,  penetapan  opini  dilakukan dengan mempertimbangkan (1) Pasal16 UU No. 15 tahun 2004 dan (2) Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara.  Berdasarkan  penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004, opini merupakan pemyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : a. Kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan  b.  Kecukupan Pengungkapan  c.  Kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  dan  d.  Efektifitas  sistem  pengendalian  intern.  Dalam melaksanakan  pemeriksaan,  BPK  memperhatikan  laporan  aparat pengawasan  intern  pemerintah  (Ramadhany,  2004  dalam  hariadi, 2010).
5. Komponen – Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Komponen-komponen  yang  terdapat  dalam  penyajian  laporan keuangan  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP)  terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
Adapun penjelasan komponen laporan keuangan seperti berikut:
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  realisasi  anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan,  dan  sisa  lebih/  kurang  pembiayaan  anggaran, yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan  anggarannya dalam satu periode.
b. Neraca

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Neraca  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  posisi keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai  asset,  utang  dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
c. Laporan Arus Kas Laporan  arus  kas  yang  selanjutnya  disingkat  LAK  adalah laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai  sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,  serta  saldo  kas  dan  setara  kas  pada  tanggal pelaporan.
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  yang  selanjutnya disingkat  LPSAL  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang  terdiri  dari  saldo  anggaran  lebih  (SAL)  awal,  Sisa Lebih/Kurang  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA/SiKPA),  koreksi dan saldo anggaran lebih (SAL) akhir.
e. Laporan Operasional Laporan  Operasional  yang  selanjutnya  disingkat  LO  adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional  keuangan  entitas  pelaporan  yang  tercermin  pada pendapatan-LO,  beban  dan  surplus/deficit  operasional  dari suatu  entitas  pelaporan  yang  penyajiannya  disandingkan dengan periode sebelumnya.
f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan  Perubahan  Ekuitas  yang  selanjutnya  disingkat  LPE adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
g. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  selanjutnya  disingkat CaLK  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Operasional, Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca  dan  Laporan  Arus  Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
6. Prinsip Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan
Berikut  ini  adalah  delapan  prinsip  yang    digunakan  dalam akuntansi  pelaporan  keuangan  pemerintah  menurut  PP  Nomor  24 tahun 2005, yaitu:
a. Basis Akuntansi
Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan pemerintah  adalah  basis  akrual,  untuk  pengakuan  pendapatan- LO,  beban,  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Dalam  hal  peraturan
perundang-undangan  mewajibkan  disajikannya  laporan  keuangan dengan  basis  kas,  maka  entitas  wajib  menyajikan  laporan demikian.
Basis  akrual  untuk  laporan  operasional  berarti  bahwa pendapatan  diakui  pada  saat  hak  untuk  memperoleh  pendapatan telah  terpenuhi  walaupun  kas  belum  diterima  di  Rekening  Kas Umum  Negara/Daerah  atau  oleh  entitas  pelaporan  dan  beban diakui  pada  saat  kewajiban  yang  mengakibatkan  penurunan  nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari  Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau  entitas  pelaporan. Pendapatan  seperti  bantuan  pihak  luar/asing  dalam  bentuk  jasa disajikan pula pada laporan operasional.
Dalam  hal  anggaran  disusun  dan  dilaksanakan  berdasar basis  kas,  maka  LRA  disusun  berdasarkan  basis  kas,  berarti bahwa  pendapatan  dan  penerimaan  pembiayaan  diakui  pada  saat kas  diterima  di  Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau  oleh entitas  pelaporan;  serta  belanja,  transfer,  dan  pengeluaran pembiayaan  diakui  pada  saat  kas  dikeluarkan  dari  Rekening  Kas Umum  Negara/Daerah.  Namun  demikian,  bilamana  anggaran disusun  dan  dilaksanakan  berdasarkan  basis  akrual,  maka  LRA disusun berdasarkan basis akrual.
Basis  akrual  untuk  Neraca  berarti  bahwa  aset,  kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada  saat  kejadian  atau  kondisi  lingkungan  berpengaruh  pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
b. Prinsip nilai historis ( HistoricalCost)
Aset  dicatat  sebesar  pengeluaran  kas  dan  setara  kas  yang dibayar  atau  sebesar  nilai  wajar  dari  imbalan  (consideration) untuk  memperoleh  aset  tersebut  pada  saat  perolehan.  Kewajiban dicatat  sebesar  jumlah  kas  dan  setara  kas  yang  diharapkan  akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat  diverifikasi.  Dalam  hal  tidak  terdapat  nilai  historis,  dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

## c. Prinsip realisasi ( Realization)
Bagi  pemerintah,  pendapatan  basis  kas  yang  tersedia  yang telah  diotorisasikan  melalui  anggaran  pemerintah  suatu  periode akuntansi  akan  digunakan  untuk  membayarutang  dan  belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang  wajib  disusun,  maka  pendapatan  atau  belanja  basis  kas diakui  setelah  diotorisasi  melalui  anggaran  dan  telah  menambah atau mengurangi kas.
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue  principle)  dalam  akuntansi  pemerintah  tidak  mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
d. Prinsip  substansi  mengungguli  bentuk  formal  ( Substance OverForm)
Informasi  dimaksudkan  untuk  menyajikan  dengan  wajar transaksi  serta  peristiwa  lain  yang  seharusnya  disajikan,  maka transaksi  atau  peristiwa  lain  tersebut  perlu  dicatat  dan  disajikan sesuai  dengan  substansi  dan  realitas  ekonomi,  dan  bukan  hanya aspek  formalitasnya.  Apabila  substansi  transaksi  atau  peristiwa lain  tidak  konsisten/berbeda  dengan  aspek  formalitasnya,  maka hal  tersebut  harus  diungkapkan  dengan  jelas  dalam  Catatan  atas Laporan Keuangan.

## e. Prinsip periodesitas ( Periodicity)
Kegiatan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  entitas pelaporan  perlu  dibagi  menjadi  periode-periode  pelaporan sehingga  kinerja  entitas  dapat  diukur  dan  posisi  sumber  daya yang dimilikinya dapat ditentukan.Periode utama yang digunakan adalah  tahunan.Namun,  periode  bulanan,  triwulanan,  dan semesteran juga dianjurkan.

## f. Prinsip konsistensi ( Consistency)
Perlakuan  akuntansi  yang  sama  diterapkan  pada  kejadian yang  serupa  dari  periode  ke  periode  oleh  suatu  entitas  pelaporan (prinsip  konsistensi  internal).  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  tidak boleh  terjadi  perubahan  dari  satu  metode  akuntansi  ke  metode akuntansi yang lain.
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa  metode  yang  baru  diterapkan  mampu  memberikan informasi  yang  lebih  baik  dibanding  metode  lama.Pengaruh  atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## g. Prinsip pengungkapan lengkap ( Full Disclosure)
Laporan  keuangan  menyajikan  secara  lengkap  informasi yang  dibutuhkan  oleh  pengguna.Informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna  laporan  keuangan  dapat  ditempatkan  pada  lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Prinsip penyajian wajar ( Fair Presentation)
Laporan  keuangan  menyajikan  dengan  wajar  Laporan Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih, Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan  Ekuitas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Dalam rangka  penyajian  wajar,  faktor  pertimbangan  sehat  diperlukan
Page 125-161 bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian  seperti  itu  diakui  dengan  mengungkapkan hakikat  serta  tingkatnya  dengan  menggunakan  pertimbangan sehat  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Pertimbangan  sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan  terlalu  tinggi  dan  kewajiban  tidak  dinyatakan  terlalu rendah.
Namun  demikian,  penggunaan  pertimbangan  sehat  tidak memperkenankan  misalnya,  pembentukan  cadangan  tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau  sengaja  mencatat  kewajiban  atau  belanja  yang  terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
7. Standar Akuntansi Pemerintah
Indonesia  mulai  menjalankan  prinsip-prinsip  desentralisasi dan  otonomi  daerah  sejak  Tahun  2001.Kebijakan  ini  mengubah penyelenggaraan  pemerintahan  dari  yang  sebelumnya  bersifat terpusat  menjadi  desentralisasi  yang  berarti  ada  penyerahan kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  kepada Pemerintah  daerah.Pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  dan tanggung jawab untuk mengurus umah tangganya sendiri, baik dari segi  administratif  pemerintahan  maupun  dari  segi  pengelolaan keuangannya  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  operasionalnya  dan pelayanan  kepada  masyarakat.Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah di  tuntut  untuk  melakukan  transparansi  dan  pertanggungjawab pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  penyajian  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan Negara  dan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) . Pada bulan juni 2005, pemerintah  menetepakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  berbasis  kas menuju  akrual.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005,  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip- prinsip  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah.  Dengan  demikian  Standar  Akuntansi Pemerintahan  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  dalam  upaya  meningkatan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian,2005).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Laporan  keuangan  pokok  yang  harus  disajikan  oleh Pemerintah  Daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Kemudian  pada bulan  Oktober  tahun  2010  Instansi  Pemerintahan  dengan  basis akrual  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005.  Winarna  (2006)  menyatakan  bahwa  Standar  Akuntansi Pemerintah mencakup isi yang terdiri dari :
1. Definisi
2. Pengukuran atau penilaian
3. Pengakuan
4. Penyajian dan pengungkapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjadi  salah  satu  aspek yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola keuangan  negara  dan  pelaporan  keuangan  pemerintahan.  Menurut Mahmudi  (2011),  Pelaporan  keuangan  pemerintah  disajikan  secara spesifik  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna  untuk pengambilan  keputusan  dan  untuk  mrnunjukan  akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,dengan : 1. Menyediakan  informasi  tentang  sumber,  alokasi  dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh  sumber  daya  ekonomi  dan  alokasinya  dengan anggaran  yang  ditetapkan  dan  peraturan  perundang- undangan.
3. Menyediakan  informasi  mengenai  jumlah  sumber  daya ekonomi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  entitas  pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan  mendanai  seluruh  kegiatannya  dan  mencakup kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang dan pinjaman.
6. Menyediakan  infomasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangan entitas  pelaporan,  apakah  mengalami  kenaikan  atau penurunan  sebagai  akibat  kegiatan  yang  dilakukan  selama periode pelaporan
8. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tingkat  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi harus  melaporkan  secara  akrat  informasi  yang  diungkapkan  dalam
LKPD.Sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2005  Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:
1. Pendahuluan  (Penyajian  informasi  umum  tentang  entitas pelaporan dan entitas akuntansi)
2. Penyajian  informasi  tetap  kebijakan  fiskal  atau  kebijakan keuangan dan ekonomi mikro
3. Penyajian  ikhtisar  Pencapaian  target  keuangan  selama  tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Dasar  penyajian  laporan  keuangan  dan  pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan
5. Penyajian  rinci  dan  penjelasan  masing-masing  pos  yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Pengungkapan lainnya
7. Penutup
C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis dan Lokasi Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  didasarkan pada  pengumpulan,  analisis,  dan  interpretasi  data  berbentuk  narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari  fenomena  tertentu  yang  diminati  (Leo,  2013:  101).  Penelitian kualitatif  menggunakan  metode  penalaran  induktif  dan  sangat percaya  bahwa  terdapat  banyak  perspektif  yang  akan  dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dibawah partisipan.
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kualitatif  karena didasarkan  pada  dua  alasan,  pertama  permasalahan  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  membutuhkan  sejumlah  data  lapangan  yang bersifat  aktual  dan  konseptual  dan  pemikiran – pemikiran  yang mendalam dalam mengkaji permasalahan yang ada.Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiyah.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  Provinsi  Sulawesi  Selatan yang  berlokasi  di  Jl.  Balang  Toa,  Binamu,  Kabupaten  Jeneponto, Sulawesi selatan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi kasus.Pendekatan  studi  kasus  adalah  studi  yang  mengeksplorasi suatu  masalah  dengan  batasan    terperinci,  memiliki  pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber
informasi.Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang tepat untuk dapat  mengungkapkan  mengapa  dan  bagaimana  bagian,  komponen,
atau  unit  tersebut  saling  berkaitan  untuk  membentuk  fungsi.Metode tersebut  harus  mampu  menggali  fakta  dari  berbagai  sumber  data, menganalisis  dan  menginterpretasikan-nya  untuk  mengangkat subtansi mendasar yang terdapat dibalik kasus yang diteliti.
Sugiyono  (2005:  89)  menjelaskan  bahwa  Teknik  analisis  data kualitatif adalah:
“ Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh  melalui  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih aman  yang  penting  dan  akan  digunakan  dalam  penelitian serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. ”
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.Data  primer  menurut  Kuncoro  (2013:148) adalah  data  yang  dapat  diperoleh  melalui  survei  lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data original.Data primer adalah  data  dalam  bentuk  verbal  atau  kata-kata  yang  diucapkan secara  lisan,  gerak-gerik  atau  perilaku  yang  dilakukan  oleh  subjek yang  dapat  dipercaya,  yakni  subjek  penelitan  atau  informan  yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  teknik pengumpulan  data  yang  menunjang  data  primer.  Data  sekunder menurut  Wandansari  (2013:561)  adalah  data  yang  telah  diolah  lebih lanjut  dan  disajikan  oleh  pengumpul  data  serta  dipublikasikan kepada  masyarakat  pengguna  data.  Dalam  penelitian  ini  data diperoleh  dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis  serta  dari studi  pustaka.  Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi: Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  jeneponto  dimana disini  peneleiti  melihat  LKPD  pada  tahun  2016  di  Dinas  Pertanian dan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  dan  hasil  penelitian  dan  kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk  menganalisis  dan  menginterpretasikan  data  dengan baik,  maka  diperlukan  data  yang  akurat  dan  sistematis  agar  hasil yang  didapat  mampu  mendeskripsikan  situasi  objek  yang  sedang diteliti  dengan  benar.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara
Sugiyono (2014:231) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang
harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
Wawancara  yang  dilakukan  adalah  komunikasi  secara langsung  (tatap  muka)  antara  pewawancara  yang  mengajukan pertanyaan  secara  lisan  dengan  responden  yang  menjawab pertanyaan  secara  langsung.Wawancara  dilakukan  dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.
2. Observasi Observasi,  menurut  Sukardi  (2003:78),  observasi  atau  yang disebut  pengamatan  meliputi  kegiatan  pemuatan  perhatian terhadap  sesuatu  objek  dan  lebih  banyak  menggunakan  salah satu  dari  panca  indra  yaitu  indra  penglihatan.Observasi dilakukan  untuk  memperoleh  data  dengan  cara  mengamati aktivitas  dan  kondisi  obyek  penelitian.  Teknik  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas mengenai  fakta  dan  kondisi  di  lapangan  yang  terdapat  pada obyek  penelitian,  selanjutnya  membuat  catatan-catatan  hasil pengamatan tersebut.
3. Dokumentasi Dokumen  menurut  Sugiyono,  (2005:  240)  merupakan  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.Dokumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  foto,  gambar,  serta  data-data  mengenai objek  penelitian.Dokumentasi  bermanfaat  sebagai  penyedia data untuk keperluan penelitian.
4. Studi Pustaka
Studi  pustaka  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan melakukan  penelusuran  dengan  menggunakan  referensi  dari buku,  jurnal,  PSAP  dan  perundang-undangan  terkait  dengan objek  penelitian    untuk  mendapatkan  konsep  dan  data-data yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dikaji  sebagai penunjang penelitian.
5. Internet searching
Internet  searching  merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan  mengumpulkan  berbagai  tambahan  referensi  yang bersumber  dari  internet  guna  melengkapi  referensi  penulis serta  digunakan  untuk  menemukan  fakta  atau  teori  berkaitan masalah yang diteliti.
5. Instrumen Penelitian Dalam  penelitian  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  utama penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Peneliti  sebagai  instrumen utama  dalam  penelitian  akan  menjadi  pihak  yang  terjun  langsung kelapangan  serta  harus  berinteraksi  dengan  orang-orang  yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. Selain peneliti,
instrumen  lain  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  alat-alat  yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  menunjang  jalannya  penelitian tersebut. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan,  pulpen,  alat  perekam  suara,  kamera  serta  laptop.  Pada penelitian  kualitatif  tidak  ada  sampel  acak,  tetapi  sampel bertujuan.Jadi, peneliti memilih sampel dari orang-orang atau pihak- pihak  yang  mampu  memberikan  informasi  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
6. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya    prosespengumpulan  data  tersebut.  Adapun  proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:
1. Reduksi  data  dilakukan  dengan  jalan  memfokuskan  perhatian dan pencarian materi penelitian  dari  berbagai  literatur  yang digunakan    sesuai    dengan    pokok    masalah    yang  telah diajukan    pada    rumusan    masalah.    Data    yang    relevan dianalisis  secara    cermat,  sedangkan  yang  kurang  relevan disisihkan.
2. Penyajian  data    yang    dilakukan    peneliti    dengan menggunakan  metode  deskriptif.  diawali  dengan  menjelaskan rumusan  masalah  dengan  persepsi  penulis  sebagai  pengantar untuk  menyinggung  persepsi  informan  mengenai  pertanyaan yang  diajukan.  Kemudian  data  yang  diperoleh  yang berhubungan  dengan  rumusan  masalah  dijelaskan  terlebih dahulu kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah.
3. Penarikan  kesimpulan.  Dari  pengumpulan  data  dan  analisa yang  telah  dilakukan,  peneliti  mencari  makna  dari    setiap gejala  yang  diperolehnya  dalam  proses  penelitian,  mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.
7. Pengujian Keabsahan Data Dalam  pengujian  keabsahan  data,  metode  penelitian  kualitatif menggunakan  validitas  interbal  ( credibility)  pada  aspek  nilai kebenaran,  pada  penerapannya  ditinjau  dari  validitas  eksternal ( transferability), danrealibilitas (dependability) padaaspekkonsistensi, sertaobyektivitas ( confirmability) padaaspeknaturalis. Padapenelitiankualitatif,
tingkatkeabsahanlebihditekankanpada  data  yang  diperoleh.Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan  sebuah penelitian.Namun  dalam  penelitian  ini  hanya  digunakan  dua
pengujian  yang  sesuai,  yaitu  uji creadibility  (validitas  internal), transferability (validitas eksternal).
1. ValiditasInternal ( Credibility)
Data  yang  valid  dapat  diperoleh  dengan  melakukan  uji kredibilitas  (validitas  internal)  terhadap  data  hasil  penelitian sesuai  dengan  proses  diuji  kredibilitas  data  dalam  penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,  peningkatan ketekunan dalam penelitian,  triangulasi,    diskusi  dengan  teman  sejawat,    analisis kasus negatif, dan member check.
a. Perpanjangan Pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus  jarak  antara  peneliti  dan  narasumber  sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena  telah  memercayai  peneliti.  Selain  itu,  perpanjangan pengamatan  dilakukan  untuk  mengecek  kesesuaian  dan kebenaran  data  yang  telah  diperoleh.  Perpanjangan  waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan  telah kredibel.
b. Meningkatkan  Ketekunan,  pengamatan  yang  cermat  dan berkesinambungan  merupakan  wujud  dari  peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan  kredibilitas  data  yang  diperoleh.  Oleh  karena itu,  peneliti  dapat  mendeskripsikan  data  yang  akurat  dan sistematis tentang apa yang diamati.
c. Triangulasi  merupakan  teknik  yang  mencari  pertemuan  pada satu  titik  tengah  informasi  dari  data  yang  terkumpul  guna pengecekan  dan  pembanding  terhadap  data  yang  telah  ada.
Triangulasi  meliputi  empat  hal  yaitu  triangulasi  metode, triangulasi  antar  peneliti,  triangulasi  sumber  data  dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan tiga dari empat  jenis  triangulasi  untuk  menyelaraskan  dengan penelitian ini, yaitu :
1. Triangulasi  teori,  pengunaan  berbagai  teori  untuk memastikanbahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki  syarat,  selanjutnya  dibandingkan  dengan perspektif  teori  yang  relevan  dalam  hal  ini Compliance Theory  digunakan  untuk  memaknai  kepatuhan  dalam pengungkapan  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Triangulasi  data,  menggunakan  berbagai  sumber  data seperti  dokumen,  arsip,  hasil  wawancara,  hasil  observasi atau  juga  dengan  mewawancarai  lebih  dari  satu  subjek yang  dianggap  memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda  dan menggali  kebenaran  informasi  penelitian  melalui  sumber
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
lain  agar  dapat  memberikan  bukti  dan  keandalan  yang berbeda.
3. Triangulasi  metode,  membandingkan  informasi  atau  data dengan  cara  menggunakan  metode  wawancara, observasi, dan survei.  Untuk  memperoleh  kebenaran  informasi  yang handal  dan  gambaran  yang  utuh  mengenai  informasi tertentu.
d. Menggunakan Bahan Referensi.
Bahan  referensi  adalah  pendukung  untuk  membuktikan  data yang  telah  ditemukan  oleh  peneliti.  Bahan  yang  dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan  lain sebagainya  yang  dapat  digunakan  oleh  peneliti  selama melakukan  penelitian.  Bahan  referensi  yang  dimaksud  ini sangat mendukung kredibilitas data.
e. Diskusi  yang  dilakukan  dengan  orang  yang  kompeten  pada bidangnya  dan  mampu  memberikan  masukan  ataupun sanggahan  sehingga  memperoleh  kemantapan  terhadap  hasil penelitian.  Teknik  ini  digunakan  agar  peneliti  dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan  kesempatan  awal  yang  baik  untuk  memulai menjejaki  dan  mendiskusikan  hasil  penelitian  dengan  orang yang dianggap kompeten.
2. Validitas Eksternal ( Transferability)
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat  universal  tetapi  dapat  diterapkan  apabila  memiliki  konteks dan situasi yang miripdengan objek penelitian.Untuk mengetahui hal tersebut,  maka  pengujian transferability  perlu  dilakukan  guna memberikan  uraian  yang  rinci,  jelas  dan  sistematis,  dan  dapat dipercaya  oleh  pembaca  mengenai  hasil  penelitian.Dengan  demikian, generalisasi  dapat  dihindari  oleh  pembaca  karena  telah  memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk  menerapkan  hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang dimaksud.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jeneponto
Indonesia  mulai  menjalankan  prinsip-prinsip  desentralisasi dan  otonomi  daerah  sejak  Tahun  2001.  Kebijakan  ini  mengubah penyelenggaraan  pemerintahan  dari  yang  sebelumnya  bersifat terpusat  menjadi  desentralisasi  yang  berarti  ada  penyerahan kewenangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  kepada Pemerintah  daerah.Pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  dan tanggung jawab untuk mengurus umah tangganya sendiri, baik dari
segi  administratif  pemerintahan  maupun  dari  segi  pengelolaan keuangannya  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  operasionalnya  dan pelayanan  kepada  masyarakat.Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah di  tuntut  untuk  melakukan  transparansi  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  penyajian  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Abdul  Halim  dan  Mamduh  H.  Hanafi  dalam  bukunya  Analisis Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan adalah :
“ Bahwa  laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari proses  akuntansi  dalam  mengidentifikasian,  pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa  dipakai  untuk  menilai  (judgment)  dan  pengambilan keputusan  oleh  pemakai  informasi  tersebut  (Mamdul  M. Hanafi, 1995) ”
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan Negara  dan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) .
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  di  Dinas Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  terkait  dengan  proses pembuatan  laporan  keuangan  yaitu  sudah  sesuai  dengan  SAP  yang belaku. Ketika di konfirmasi terkait hal ini, Bendahara Aset di Dinas Pertanian Pak Rahmat menyatakan sebagai berikut:
“ Proses pembuatan laporan keuangan  yang kami gunakan itu  sudah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah dek. Karna memang sudah seharusnya seperti itu aturanya yang  digunakan.  Sebentar  sy  carikanki  baru  lihat  mi  dek laporan keuangan yang ada di disini ” .
Lebih  lanjutnya  penulis  menanyakan  hal  yang  sama  yaitu mengenai  proses  pembuatan  laporan  keuangan  di  Dinas  Pekerjaan umum. Pak Sahrir mengatakan sebagai berikut;
“ Peraturannya sudah sesuai dek disini dengan itu Standar Akuntansi  Pemerintah,  malah  disini  mulai  digunakan aplikasi  juga  untuk  membuat  laporan  keuangan.  Kita  juga disini  lagi  mempelajari  lebih  dalam  lagi  ini  aplikasi  yang mempermudah untuk kita membuat laporan keuangan. ” . Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Kemudian  pada  bulan  Oktober tahun  2010  Instansi  Pemerintahan  dengan  basis  akrual  sebagai

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005.  Winarna (2006) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah mencakup isi yang terdiri dari :
1. Definisi
2. Pengukuran atau penilaian
3. Pengakuan
4. Penyajian dan pengungkapan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjadi  salah  satu  aspek yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Komponen- komponen  yang  terdapat  dalam  penyajian  laporan  keuangan  Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Menurut  Mahmudi  (2011),  Pelaporan  keuangan  pemerintah disajikan  secara  spesifik  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukan  akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,dengan :
1. Menyediakan  informasi  tentang  sumber,  alokasi  dan penggunaan  sumber  daya  keuangan.  Pak  rahmat  selaku bendahara aset menyatakan sebagai berikut:
“ Kalau  untuk  penggunaan  sumber  daya  keuangan  disini itu ada memang rinciannya dek. Misalnya anggaran untuk tahun  2018  itu  apa-apa  saja  yang  kantor  butuhkan  maka kami  masukan  di  anggaran  belanja.  Seperti  beberapa minggu  kemarin  baru  saja  kami  membeli  laptop  baru untuk  keperluan  kantor,  disini  kwitansi  ataupun  nota pembeliannya  kami  simpan  sebagai  bukti  pengeluaran anggaran ” . 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh  sumber  daya  ekonomi  dan  alokasinya  dengan anggaran  yang  ditetapkan  dan  peraturan  perundang- undangan.  Bendahara  pengeluaran  aset  di  Dinas  Pekerjaan Umum Pak Sahrir menyatakan bahwa :
“ hmm, mengenai anggaran di ’ . untuk membahas mengenai hal ini,  sebelumnya  saya  mohon  maaf  dek  karena  sy  nda  bisa kasih tauki tentang  semuanya, dalam artian disini sy nda bisa jelaskan  sama  kita  berapa  jumlah  pengeluaran  untuk
anggaran yang ada disini. ”
3. Menyediakan  informasi  mengenai  jumlah  sumber  daya ekonomi  yang  digunakan  dalam  kegiatan  entitas  pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan  mendanai  seluruh  kegiatannya  dan  mencakup kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang dan pinjaman.
6. Menyediakan  infomasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangan entitas  pelaporan,  apakah  mengalami  kenaikan  atau penurunan  sebagai  akibat  kegiatan  yang  dilakukan  selama periode pelaporan.
Guna  memenuhi  transparansi  dan  akuntabilitas,  Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk menyajikan dan dan mengungkapkan elemen  akuntansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) sesuai  dengan  standar  yang  berlaku,  yaitu  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP).  Pengungkapan  wajib  dalam  penelitian  ini didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Elemen  yang  wajib  diungkapkan  pemerintah  daerah  dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  elemen-elemen  yang tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah(PP)  Nomor  71  Tahun  2010 yaitu  yang  tertuang  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (PSAP)  Nomor  5  sampai  dengan  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 9.
2. Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
Secara  umum  pemeriksaan  adalah  suatu  proses  yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai  pernyataan-pernyataan  tentang  kegiatan  dan  kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan  tersebut  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan serta  menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.    Menurut  pendapat  Boynton,  Johnson  dan  Kell definisi pemeriksaan atau auditing adalah :
“ Suatu proses sistematis yang memperoleh serta mengevaluasi  bukti  secara  objektif  mengenai  asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat  kesesuaian  antara  asersi-asersi  tersebut  dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
menyampaikan  hasil-hasilnya  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan. ” (William C. Boynton, 2001)
Definisi  pemeriksaan  atau  auditing  tersebut  memiliki  unsur- unsur penting yaitu :
1. Suatu Proses Sistematik Berupa  suatu  rangkaian  langkah  atau  prosedur  yang  logis, berkerangka dan terorganisasi. Pemeriksaan akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. Untuk Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti Secara Obyektif Proses  sistematik  tersebut  ditujukan  untuk  memperoleh  bukti yang    mendasari  pernyataan  yang  dibuat  oleh  individu  atau badan  usaha,  serta  untuk  mengevaluasi  tanpa  memihak  atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. Pernyataan Mengenai Kegiatan dan Kejadian Ekonomi Yang dimaksudkan dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian  ekonomi  di  sini  adalah  hasil  proses  akuntansi.
Akuntansi  merupakan  proses  pengidentifikasian,  pengukuran dan  penyampaian  informasi  ekonomi  yang  dinyatakan  dalam satuan  uang.  Proses  akuntansi  ini  menghasilkan  suatu pernyataan  yang  disajikan  dalam    laporan  keuangan  yang umumnya  terdiri  dari  empat  laporan  keuangan  pokok  ;  laba rugi,  neraca,  laporan  laba  ditahan  dan  laporan    perubahan posisi keuangan.
4. Menetapkan Tingkat Kesesuaian
Pengumpulan  bukti  mengenai  pernyataan  dan  evaluasi terhadap  hasil  pengumpulan  bukti  tersebut  dimaksudkan untuk  menetapkan  sesuai    tidaknya  pernyataan  tersebut dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Tingkat  kesesuaian antara  pernyataan  dengan  kriteria  tersebut  kemungkinan dapat  dikuantifikasikan,  kemungkinan  pula  dapat  bersifat kualitatif.
5. Kriteria yang Telah Ditetapkan
Standar    atau  patokan  yang  dipakai  sebagai  dasar  untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa :
a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
b. Anggaran  atau  ukuran  prestasi  lain  yang  ditetapkan manajemen
c. Prinsip akuntansi yang lazim (generally accepted accounting principles) 6. Penyampaian Hasil Penyampaian  hasil  pemeriksaan  akuntan  sering  disebut dengan pengesahan (attestation).Pernyataan hasil ini
dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan akuntan (audit report).Pengesahan  dalam  bentuk  laporan  tertulis  ini  dapat menaikan  atau  menurunkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat keuangan  atas  pernyataan  yang  dibuat  oleh  pihak  yang diperiksa.
Berdasarkan  Undang-undang  No.15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini  yaitu:
a. Opini Unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian)
Pendapat  ini  diberikan  kepada  laporan  yang  sudah  memenuhi kriteria  yang  ditetapkan,  yaitu  sesuai  dengan  SAP.  Pendapat auditor  yang  dituangkan  dalam  laporan  audit  paling  umum adalah laporan audit standar yang unqualified, yang biasa juga disebut laporan stsandar bentuk pendek.
b. Opini Qualified (Wajar dengan Pengecualian)
Opini terhadap laporan keuangan yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian  (kekeliruan  penyajian)  yang  tidak  begitu signifikan  terhadap  kriteria  yang  ditetapkan.  Secara  spesifik, ada beberapa kondisi yang menyebabkan dikeluarkannya opini qualified dimana kondisi tertentu itu, pertama, tidak ada bukti yang  kompeten  yang  cukup  atau  adanya  pembatasan  lingkup audit  yang  mengakibatkan  auditor  berkesimpulan  bahwa  ia tidak dapat memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  dan  ia  berkesimpulan  tidak  memberikan  opini disclaimer.  Kedua,  auditor  yakin,  atas  dasar  audit  yang  telah dilaksanakannya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan  dari  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum, yang berdampak material, tetapi ia berkesimpulan untuk tidak memberikan opini adverse.
c. Opini Adverse (Opini Tidak Wajar)
Opini adverse  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,  sehingga  informasi  keuangan  dalam  laporan keuangan  tidak  dapat  digunakan  oleh  para  pengguna  laporan keuangan.
d. Opini Disclaimer (Menolak Memberikan Pendapat)
Opini disclaimerakan  dikeluarkan  ketika  auditor  mengalami ketidakmampuan  untuk  menilai  bahwa  keseluruhan  laporan keuangan  disajikan  secara  wajar.  Terdapat  dua  kondisi  pokok yang  mengakibatkan  auditor  mengeluarkan  opini  ini  yaitu adanya  pembatasan  lingkup  audit (severe  limitation  on thescope  of  the  audit)  dan  terdapat  hubungan  yang  tidak independen (nonindependentrelationship) antara auditor dengan  klien.  Terjadinya  salah  satu  kondisi  tersebut
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
menimbulkan  ketidakmampuan  auditor  untuk  menyampaikan pendapat atas laporan keuangan secara menyeluruh.
Opini Disclaimer (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh  Kabupaten  Jeneponto  pada  tahun  anggaran  2016  menjadi  satu- satunya  kabupaten  dan  kota  di  sulawesi  selatan  yang  pengelolaan keuanganan  asetnya  kurang  rapi.  Sebelumnya  Kepala  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Jeneponto mengatakan  Pemkab  Jeneponto  mengalami disclaimer  karena  BPK menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain  di  Dinas  PU,  DPRD  dan    Dinas  Pertanian  . “ Temuan  BPK  di Dinas  PU  yakni  sebesar  Rp  5,7  miliar  sedangkan  di  DPRD  tentang uang  makan  minum  sebesar  Rp.  600  juta  rupiah  yang  diduga peruntukannya kurang jelas ” ,katanya. ( Antara, 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  di  Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, Opini Disclaimer  disebabkan oleh Aset. Ketika di konfirmasi masalah opini disclaimer, Pak Rahmat yang  merupakan  Bendahara  Aset  di  Dinas  Pertanian,  mengatakan sebagai berikut ;
“ Oh masalah itu di ’ . Itu opini disclaimer nya gara-gara aset, karena  barang  yang  sudah  tidak  ada  masih  di  catat  di laporan  keuangan.Disini  itu  masih  tinggi  rasa  malunya. Kayak  begini,  ada  kendaraan  (motor)  yang  diberikan kepada  pegawai  tetapi  pada  saat  pegawai  itu  keluar  ( pindah  tugas)  dari  kantor  ini  tetapji  na  bawa  itu  motor tidak  na  kasih  kembaliki  baru  kita  juga  maluki  kalau mauki  minta  itu  motor  di  orangnya.  Nah  disitumi kesalahannya  karna  masih  di  catat  disini  sedangkan  itu kendaraan tidak adami disini ” .
Sama  halnya  ketika  penulis  mengkonfirmasi  hal  yang  sama yaitu tentang opini disclaimer yang didapatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.  Pak  Sahrir  yang  merupakan  Bendahara  Aset  menyatakan sebagai berikut :
” Dari yang ku lihat itu dek, disini memang masih kurang sekali  kesadarannya  pegawai.  Apalagi  yang  biasa dipanggil karaeng, dan salahnya juga kita disini karna nda enakanki.  Nda  enakki  kalau  mauki  menegur  langsung. Sebenarnya  masalahnya  itu  disini  karena  asetji  memang dek.  Kayak  begitumi  kendaraan  yang  na  bawa  pegawai padahal bukanmi pegawainya disini ” .
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diketahui  bahwa  opini disclaimer  yang  di  dapatkan  oleh  Pemda  Kabupaten  Jeneponto  di Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  disebabkan  oleh  Aset,
karena  pembuat  laporan  keuangan  masih  mencatat  barang  yang sudah tidak ada didalam laporan keuangan.Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pegawai dan masih tingginya rasa malu kepada pejabat yang memakai kendaraan tersebut. Lebih lanjut disampaikan oleh salah satu staf  Dinas pertanian bahwa:
“ Iya dek, cocokmi itu yang na bilangan ki tadi pak rahmat, jadi sebenarnya permasalahannya itu cuma di asetji saja ” .
Pemberian  opini  tersebut  didasarkan  atas  kriteria  menurut Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2004  Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang  menyatakan  bahwa  opini  merupakan  pernyataan  profesional pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate  disclosures),  (c)  kepatuhan  terhadap peraturan  perundang-  undangan,  dan  (d)  efektivitas  sistem pengendalian intern(SPI).
Opini disclaimer  muncul  jika  ruang  lingkuppemeriksaan auditor  dibatasioleh  klien.  Ketika  auditor  tidakdapat  mengumpulkan bukti audityang memadai untuk menyimpulkanapakah laporankeuangan  telah  disajikan  sesuaidengan  GAAP/PSAK,  maka terdapatsuatu pembatasan ataslingkup audit. Terkait denganpembatasan  ruang  lingkup  auditordalam  pemeriksaan laporankeuangan klien, Boynton (2006:92), menyatakan bahwa: Keputusan auditor mengenai pendapat disclaimer yaitu karena keterbatasan  ruang  lingkup  pada  laporan  keuangan  yang  diaudit. Opini disclaimer  adalah  tepat  ketika  auditor  tidak  melakukan  audit yang  cukup  dalam  ruang  lingkup  untuk  memungkinkan  dia  untuk membentuk  opini  atas  laporan  keuangan.  Selain  itu,  ketika  entitas memberlakukan  pembatasan  ruang  lingkup  yang  signifikan,  auditor akan secara berkala melepaskan pendapat atas laporan keuangan.
Kepatuhan  pada  peraturan  perundang-undangan  merupakan salah  satu  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  terkait pemeriksaan  laporan  keuangan  pemerintah  selain  pemeriksaan terhadap  sistem  pengendalian  internal.Ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian daerah  (NKD)  mempengaruhi  pemberian opini  BPK-RI  atas  LKPD (Maabuat  dkk,  2016).Dalam  kepatuhan  yang  dinilai  adalah  ketaatan semua  aktivitas  sesuai  dengan  kebijakan,  aturan,  ketentuan  dan undang-undang  yang  berlaku.Kepatuhan  menentukan  apakah  pihak yang  diaudit  telah  mengikuti  prosedur,  standar,  dan  aturan  tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, perartuan, dan undang-undang tertentu.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Ketika  di  konfirmasi  terkait  dengan  bagaimana  kepatuhan laporan  keuangan  di  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum, Pak Rahmat menyatakan sebagai berikut;
“ Kepatuhan disini Alhamdulillah kita sudah patuh. Kenapa sy bilang sudah patuh ?karena disini kita sudah mengikuti semua  prosedur  dengan  baik.  Dari  cara  penyusunannya juga  kami  sudah  mengikuti  peraturan  yang  sudah ditetapkan pemerintah ” .
Sama  halnya  ketika  penulis  mengkonfirmasi  hal  yang  sama yaitu  tentang  pengungkapan  laporan  keuangan,  bendahara  aset  Pak Sahrir menyatakan sebagai berikut;
“ Kalau  ditanya  apakah  laporan  yang  kami  buat  sudah patuh  terhadap  SAP  yang  berlaku  maka  sy  jawab  iya karena  memang  disini  kami  mengikuti  itu  Standar Akuntansi Pemerintah dek. Standar Akuntansi Pemerintah itu peraturan jadi kami tidak berani untuk mau melenceng dari peraturan ” .
Kepatuhan  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan  secara  jelas  telah  disebutkan  dalam  Kerangka  Dasar Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan,  bahwa  ketetapan waktu  merupakan  karakteristik  yang  harus  dipenuhi  agar  laporan keuangan  yang  disajikan  relevan.  Semakin  cepat  informasi diungkapkan,  maka  akan  semakin  relevan  informasi  tersebut  bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012). Berikut penjelasan dari Pak  Rahmat  Bendahara  Pengeluaran  di  Dinas  Pertanian  Kabupaten Jeneponto, beliau mengatakan bahwa :
” Pengelolaan aset milik daerah disini memang belum tertib dek,  yah  seperti  itumi  yang  tadi  di  awal  ku  bilang  kalau kendaraan  yang  sudah  tidak  ada  disini  masih  kita  catatki dan laporan aset milik daerah belum disajikan secara tepat waktu  mungkin  itu  juga  yang  menghasilkan  kualitas laporan  keuangan  yang  mengakibatkan  pemberian  opini disclaimer. ”
Pengungkapan  merupakan  bagian  integral  dari  pelaporan keuangan.  Secara  teknis,  pengungkapan  merupakan  langkah  akhir dalam  proses  akuntansi  yaitu  penyajian  informasi  dalam  bentuk seperangkat  penuh statement  keuangan.  Mengenai  pengungkapan laporan keuangan, Pak Rahmat menyatakan yaitu;
“ Sejauh ini informasi yang kita sampaikan tidak adaji yang di sembunyikan. Apa yang dibutuhkan ataupun pertanyaan yang di lontarkan oleh Auditor kami jawab. Jadi kalau ada
yang ditanyakan mengenai laporan keuangan kita tidak ada itu istilah ditutup-tutupi informasi ” .
Menurut Suwardjono (2008) Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar,yaitu:
a. Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.
b. Pengungkapan  sukarela  merupakan  pengungkapan  butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yangberlaku.
Tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi harus melaporkan  secara  akurat  informasi  yang  diungkapkan  dalam LKPD.Sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2005Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkanadalah:
1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitaspelaporan dan entitasakuntansi) 2. Penyajian  informasi  tetap  kebijakan  fiskal  atau  kebijakan keuangan dan ekonomimikro
3. Penyajian  ikhtisar  Pencapaian  target  keuangan  selama  tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Dasar  penyajian  laporan  keuangan  dan  pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
5. Penyajian  rinci  dan  penjelasan  masing-masing  pos  yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Pengungkapanlainnya
7. Penutup
3. Proses  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jeneponto Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan  informasi  keuangan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan (stakeholder) terutama di instansi pemerintah dengan maksud  mempertanggungjawabkan  kinerja,  pelaksanaan  tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan.
Laporan  keuangan  dapat  dikatakan  sebagai  hasil  akhir    dari proses  akuntansi  yang  menyajikan  informasi-  informasi  tertentu dalam hal ini  laba rugi, neraca  dan  aliran  kas  yang berguna untuk pengambilan  keputusan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait.  Laporan keuangan  di  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam proses  pembuatan  laporan  keuangannya  mengikuti  Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
Pada  bulan  juni  2005,  pemerintah  menetepakan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan  yang  berbasis  kas  menuju  akrual.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005,  Standar  Akuntansi Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan demikian  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  merupakan  persyaratan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian,2005).
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjadi  salah  satu  aspek  yang sangat  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan  realisasi  anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan,  dan  sisa  lebih/  kurang  pembiayaan  anggaran, yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan  anggarannya dalam satu periode.
2. Neraca Neraca  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  posisi keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai  asset,  utang  dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus Kas Laporan  arus  kas  yang  selanjutnya  disingkat  LAK  adalah laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai  sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,  serta  saldo  kas  dan  setara  kas  pada  tanggal pelaporan.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  yang  selanjutnya disingkat  LPSAL  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang  terdiri  dari  saldo  anggaran  lebih  (SAL)  awal,  Sisa Lebih/Kurang  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA/SiKPA),  koreksi dan saldo anggaran lebih (SAL) akhir.
5. Laporan Operasional Laporan  Operasional  yang  selanjutnya  disingkat  LO  adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional  keuangan  entitas  pelaporan  yang  tercermin  pada pendapatan-LO,  beban  dan  surplus/deficit  operasional  dari suatu  entitas  pelaporan  yang  penyajiannya  disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan  Perubahan  Ekuitas  yang  selanjutnya  disingkat  LPE adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  selanjutnya  disingkat CaLK  adalah  laporan  yang  menyajikan  informasi  tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Laporan  Operasional, Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca  dan  Laporan  Arus  Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8. Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
Opini disclaimer  adalah  tepat  ketika  auditor  tidak  melakukan audit  yang  cukup  dalam  ruang  lingkup  untuk  memungkinkan  dia untuk  membentuk  opini  atas  laporan  keuangan.  Selain  itu,  ketika entitas  memberlakukan  pembatasan  ruang  lingkup  yang  signifikan, auditor  akan  secara  berkala  melepaskan  pendapat  atas  laporan keuangan.
Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jeneponto belum  pernah  memperoleh  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP).  Hal  ini  antara  lain  terjadi  karena  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  (BMD)  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto belum tertib. Tertibnya pengelolaan barang (aset) milik daerah membawa efek yang signifikan terhadap  kesempurnaan  penyajian  necara  daerah  yang  disiapkan untuk  keperluan  pemeriksaan  BPK-RI  setiap  berakhirnya  tahun anggaran berjalan (BPK RI, 2017; Antara, 2017)
Opini Disclaimer  (menolak  memberikan  pendapat)  yang didapat  oleh  Kabupaten  Jeneponto  pada  tahun  anggaran  2016 menjadi  satu-satunya  kabupaten  dan  kota  di  sulawesi  selatan  yang pengelolaan  keuanganan  asetnya  kurang  rapi.  Sebelumnya  Kepala Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Jeneponto mengatakan  Pemkab  Jeneponto  mengalami disclaimer  karena  BPK menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di Dinas PU, DPRD dan  Dinas Pertanian .
Opini disclaimer  yang  di  dapatkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan  oleh  Aset.Karena  pembuat  laporan  keuangan  masih mencatat  barang  yang  sudah  tidak  di  ada  di  Dinas  Pertanian  dan Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  dicatat  didalam  laporan  keuangan.Hal ini  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  pegawai  yang seharusnya  sudah  tidak  memiliki  hak  terhadap  barang  tersebut  dan
masih tingginya rasa malu kepada Pegawai yang memakai kendaraan tersebut  untuk  memberitahukannya.Auditor  tidak  memberikan pendapat juga dikarenakan auditor dalam melakukan pemeriksaanya tidak  dapat  melakukan  pemeriksaan  secara  leluasa  dikarenakan dibatasi  ruang  geraknya  dalam  melakukan  pemeriksaan  laporan keuangan.
Dampak  bagi  Dinas  Petanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum pemberian  opini  disclaimer  adalah  bisa  menimbulkan  pertanyaan mengenai  kinerja  di  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum karena  adanya  pembatasan  dalam  pemeriksaan  sehingga  laporan keuangan  tidak  dapat  diperiksa  sesuai  dengan  standar  pemeriksaan dan  tidak  dapat  memberikan  keyakinan  bahwa  laporan  keuangan tersebut  telah  bebas dari  salah  saji  material.  Dampak  dari informasi yang disampaikan auditor ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi  kredibilitas  Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan Umum  dimata  para  pengguna  laporan  keuangan  ataupun masyarakat.
Kepatuhan  menentukan  apakah  pihak  yang  diaudit  telah mengikuti  prosedur,  standar,  dan  aturan  tertentu  yang  ditetapkan oleh  pihak  yang  berwenang.Hal  ini  bertujuan  untuk  menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang- undang tertentu.Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum sudah patuh  dan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang berlaku.Kepatuhan pada peraturan  perundang-undangan merupakan salah  satu  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  terkait pemeriksaan  laporan  keuangan  pemerintah  selain  pemeriksaan terhadap  sistem  pengendalian  internal.Ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian daerah  (NKD)  mempengaruhi  pemberian opini  BPK-RI  atas  LKPD (Maabuat dkk, 2016).
Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam  membuat laporan  keuangannya  sudah  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah  yang  berlaku,  hanya  saja  pengelolaan  aset  milik  daerah belum  tertib  dan  laporan  aset  milik  daerah  belum  disajikan  secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  kepatuhan  yang  diterapkan  pada pemerintah  yang  dimana  pemerintah  dalam  menjalankan  undang- undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan,  harus  merujuk  pada  regulasi  yang  ada,  dengan  tertibnya atau  patuhnya  pemerintah  pada  peraturan  yang  ada  maka  tidak menuntut  kemungkinan  pemerintah  akan  mewujudkan Good Governance (Septiani,2005; Ramli,2014).
Teori  kepatuhan  diterapkan  pada  pemerintah  yang  dimana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan  aset  tetap  sampai  dengan  pengelolaan  keuangan,  harus merujuk  pada  regulasi  yang  ada,  dengan  tertibnya  atau  patuhnya pemerintah  pada  peraturan  yang  ada  maka  tidak  menuntut kemungkinan  pemerintah  akan  mewujudkan Good  Governance (Septiani,2005; Ramli,2014).
Kepatuhan  pada  peraturan  perundang-undangan  merupakan salah  satu  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  terkait pemeriksaan  laporan  keuangan  pemerintah  selain  pemeriksaan terhadap  sistem  pengendalian  internal.Ketidakpatuhan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian daerah  (NKD)  mempengaruhi  pemberian opini  BPK-RI  atas  LKPD (Maabuat  dkk,  2016).Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan  kualitas laporan  kuangan  pemerintah  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku sebagai dasar penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap  LKPD  wajib  mentertibkan  aset  milik  daerah  yang  berada  di SKPD tersebut.

## E. KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses laporan  keuangan  dan  bagaimana  kepatuhan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  kabupaten  jeneponto.  Berdasarkan  hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses  pembuatan  laporan  keuangan  yang  di  gunakan  oleh Dinas  Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  yaitu  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Opini  Disclaimer  yang  di  dapatkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum  disebabkan  oleh  aset.  Pengelolaan  aset  milik  daerah belum  tertib  dan  laporan  aset  milik  daerah  belum  disajikan secara  tepat  waktu  sehingga  menghasilkan  kualitas  laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan maka terdapat beberapa keterbatasan yang ada yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  satu  landasan  teori  yaitu teori  kepatuhan.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat menambah landasan teori yang digunakan agar hasil penelitian dapat dikaji lebih luas.
2. Adanya  keterbatasan  informasi  yang  diberikan  informan kepada  peneliti  sehingga  peneliti  kurang  leluasa  dalam mendapatkan informasi.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan maka  terdapat  beberapa  saran  atas  keterbatasan  yang  ada,  demi perbaikan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:
1. Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Jeneponto,  terkhusus  pada  Dinas Pertanian  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  diharapan  agar  selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan daerah yang berkualitas dengan melakukan sensus barang dan buku  mutasi  barang  serta  pemanfaatan  terhadap  sistem informasi  pengelolaan  aset  milik  daerah  agar  pengelolaan  aset milik  daerah  dapat  menyajikan  laporan  aset  milik  daerah secara tepat waktu.  Selain itu, sebaiknya agar informasi yang disampaikan  kepada  auditor  lebih  terbuka  lagi  agar  auditor tidak merasa jika ruang lingkup pemeriksaannya dibatasi.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  sebaiknya  lebih  menggali  keluasan informasi  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  dari  berbagai  indikator,  tidak  hanya  melihat  dari  sisi kepatuhan pengungkapan terhadap Peraturan Pemerintah dan memperluas  atau  menambah  cakupan  objek  dan  variabel penelitian,  serta  dapat  mengkajinya  dengan  pendekatan penelitian yang berbeda seperti pendekatan kritis, fenomenologi atau pendekatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adella,  Sri  Fitri.  2013.  Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (suatu  studi  Eksploratif  pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat). JurnalAkuntansi. 2(1)
Adhariani,  Rini  Sarah.  2014.  Opini  Audit  dan  Pengungkapan  Atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Serta  Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. JurnalEtikonomi.13(1) Anggraeni  dan  Kiswaran.  2011  .Pengaruh  Pemanfaatan  Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi.
Anshari  dan  Syofyan.  2016.  Pengaruh  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kota Padang. Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan public .4(1), 1-18
Antara.  2017.  BPK  Sulsel  Nilai  Disclaimer  Jeneponto  Karena  Aset.
Situs  Resmi  Antara  Sulawesi  Selatan  dan  Sulawesi  Barat. https;//Makassar.antarnews.com/berita/83937/bpk-sulsel-nilai- disclaimer-jeneponto-karena-aset. Diaksespadatanggal 14 Agustus 201
Atyanta,  Ramya.  2013.  AnalisisOpini  BPK  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  kasus  pada  Kabupaten  X  di  Jawa Timur. Jurnal Ekonomi.1(4)
Boynton,  Johnson  Kella. Modern  Auditing.Terjemahan  Paul  A.Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setia Budi, seventh edition (Jilid 1 dan 2).
2003. Jakarta: Erlangga.
BPK  RI.  2017.  Penyerahan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Atas
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  TA  2016  Pada Kabupaten  Jeneponto,  Soppeng,  Sinjai  Dan  LuwuTimur. Situs Resmi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.http://makassar.bpk.go.id/?p=12804.Diakses padatanggal 15 Maret 2017. Hariadi,  Anda  Dwi.  2010.  Pengaruh  Reviu  Inspektorat  Dan  Nilai Temuan  Pemeriksaan  Terhadap  Opini  Audit  BPK. Juml Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.2
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. StandarAkuntansiKeuangan.
Jakarta; Salemba Empat.
Kuncoro,  M.  2013. MetodeRisetUntukBisnis  Dan  Ekonomi.  Jakarta:
Erlangga. Lalu, Riza Ihwandi. 2016. Analisis Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Politik Pemerintahan.(9)1 hal 57-69 Langelo Friska, David Paul EliaSaerang, Stanly Winylson Alexander. 2015.  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Emba 1 Vol.3 No.1 Hal.1-8. Leo,  S.  2013. KiatJituMenulisSkripsi,  Tesis,  danDisertasi.  Jakarta:
Erlangga.
Maabuat,  J.S,  dkk.  2016.  Pengaruh  Kelemahan  Sistem  Pengendalian Internal,  Ketidakpatuhan  Pada  Peraturan  Perundang- undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-RI    Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia. Jurnal Accountability, 5(2) Mahmudi.
2011. AkuntansiSektorPublik.CetakanPertama.UUIPress.Yogy
akarta
Majid,  Jamaluddin  dan  Ambo  Asse.  2018.  Time  Budget  PreasureAnd Turnover  Intention  With  Dysfuctional  Accountant  Behavior.
IJEMSS, 1(1).
Majid,  Jamaluddin.  2018.  The  Effect  Of  Financial  Distress  And Disclosure  On  Going  Concern  Opinion  Of  The  Banking Company Listing In Indonesian Stock Exchange. IJRSM, 6(1).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Marjulin.2012.  AnalisaPengungkapanLaporanKeuangan  Banda  Aceh denganOpiniWajarTanpaPengecualianPoliteknikNegeriLhoks umawe. JurnalAkuntansi. 1 (1) Munawar, Nadirsyah, Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh JumlahTemuan  Audit  Atas  SPI  dan  Jumlah  Temuan  Audit Atas  Kepatuhan  Terhadap  Opini  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Aceh .  Jurnal  Magister AkuntansiIssn  2302-0164  Pasca  Sarjana  Universitas  Syiah Kuala 11 Pages Pp. 57- 67.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah.
PratiwiRistu,  Y  Anni  Aryani.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah,  2014.  Kepala  Daerah,  Tindak  Lanjut  Temuan  Audit Terhadap Opini. Jurnal Akuntansi. Xx (2).167-189.
Rahman,Dicky.  2015.  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas
Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  SKPD Provinsi Riau). JurnalJom FEKON. 2(2) Ramli, Muhammad. 2014. ManajemenStratejikSektorPublik. Makassar: Alauddin University Press.
Ranuba, Erlita D.S, dkk. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Berdasarkan  PP  No.
71  Tahun  2010  Pada  DPKPA  Minahasa  Selatan. Jurnal EMBA. 3(1), 388-397. Rayanim. 2014. Analisis Tingkat PengungkapanLaporanKeuanganPemerintah Daerah . JurnalAkuntansi.14(1) Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang  Berkembang.  Tesis:  PerspektifTeoriKepatuhan.  Hal 13-14.
Setiawan  dan  Gayatri.  2017.  Pengaruh  Akuntansi  Berbasis  Akrual,
Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi. 21(1)
Setiyawati,  Heny.2017.  Streategi  Pencapaian  Opini  WTP  Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  Dalam  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jurnal Bisnis dan Manajemen.
11(3) Sugiyono. 2005 . MetodePenelitianAdministrasi.Bandung :Alfabeta. Sugiyono.2014. MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
Sukardi. 2003. MetodePenelitianPendidikan. Jakarta: BumiAksara
Sulistyo.2010.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Ketepatan  Waktu  Penyampaian  Laporan  Keuangan  Pada Perusahaan  yang  Listing  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode 2006-2008. Jurnal Ekonomi. 6(2)
Supriyatin, Eka. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap
Kelengkapan  Pengungkapan  Dalam  Laporan  Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar di BE. Jurnal Ekonomi. 1(2)
Susilo,  Eko  Haryadi,  dkk.  2015.  Analisis  Pengungkapan (Disclosure)
Laporan  Keuangan  Kabupaten  Yang  Meraih  Opini  Auidt Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  DuaTahunBerturut- turut. JurnalAkuntansi. 3(2)
Suwardjono. 2008. TeoriAkuntansi:PerekayasaanPelaporanKeuangan.
Yogyakarta: BPFE
Wandansari,  Nini  Dewi.  2013.  Perlakuan  Akuntansi  Atas  Pph  Pasal 21 Pada PT Artha Prima Finance Kotamobagu. Jurnal EMBA, 1(3): 558-566.
Wijayanti,  Ratna  dan  Handayani,  Nur.  2017.  Pengaruh  Kompetensi
SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 6(3).
Yendrawati,  Reny.  2013.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Inter  dan Kapaistas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  Dengan  Faktor  Eksternal Sebagai Variabel Moderating. JAAI, 17(2)