Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 2, Februari 2021

## PELANGGARAN  DI  WILAYAH  ALKI  YANG  DILAKUKAN  OLEH  KAPAL ASING

## Vondaal Vidya Hattu
Fakultas Hukum Universitas Pattimura Maluku, Indonesia Email: vondahattu204@gmail.com

## Abstract
Foreign  vessels  that  will  cross  the  Indonesian  archipelago  can  use  their  rights  to pass through the ALKI (Indonesian Archipelago Sea Lanes). However, these foreign vessels  are  not  allowed  to  pass  through  the  entire  ALKI  area  but  can  only  pass through the three ALKI areas according to the route that has been determined. With a  large  number  of  foreign  vessels  passing  through  the  ALKI  area,  it  can  also indirectly lead to various violations that often occur in the ALKI area committed by foreign  vessels,  such  as  cases  of  illegal  immigrants,  smuggling  of  weapons, smuggling  of  narcotics  and  drugs,  marine  pollution,  illegal  fishing  included protected  fishing,  illegal  inspection  activities,  human  trafficking,  customs,  and various other violations. This research aims to examine violations in the ALKI area committed by foreign vessels. This study uses a normative juridical research method. The  results  showed  that  violations  in  ALKI  area  committed  by  foreign  vessels  were generally  related  to  the  right  of  peaceful  passage  and  the  right  of  archipelagic passage.  This  research  concludes  that  the  Indonesian  government  established  an institution and ratified laws and regulations to minimize violations in the ALKI area committed by foreign vessels.
Keywords: Violations; ALKI; Foreign Vessels;

## Abstrak
Kapal asing yang akan melintasi wilayah kepulauan Indonesia dapat menggunakan haknya  umtuk  melewati  wilayah  ALKI  (Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia),  namun kapal  asing  tersebut  tidak  diperbolehkan  melewati  seluruh  wilayah  ALKI melainkan hanya dapat melewati ketiga wilayah ALKI sesuai dengan rute atau jalur telah  yang  ditentukan.  Dengan  banyaknya  kapal  asing  yang  melewati  wilayah ALKI  maka  secara  tidak  langsung  juga  dapat  menimbulkan  berbagai  pelanggaran yang sering terjadi di wilayah ALKI yang dilakukan oleh kapal asing seperti seperti kasus imigran gelap, penyelundupan senjata, penyelundupan narkotika, pencemaran atau  polusi  laut,  penangkapan  ikan  secara  ilegal,  kegiatan  pemeriksaan  ilegal, perdagangan  manusia,  kepabean  dan  berbagai  tindak  pelanggaran  lainnya . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pelanggaran  di  wilayah  ALKI  yang dilakukan  oleh  kapal  asing.  Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normative.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  di  wilayah  ALKI yang  dilakukan  oleh  kapal  asing  pada  umumnya  terkait  dengan  hak  lintas  damai dan hak lintas alur kepulauan. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah Pemerintah  Indonesia  membentuk  Lembaga  serta  mengesahkan  peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di wilayah ALKI yang dilakukan oleh kapal asing.
Kata kunci: pelanggaran; ALKI; kapal asing

## Pendahuluan
Ruang darat, air dan udara di Indonesia merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan  dari  konsep  kepulauan.  Wilayah  laut  dan  udara  yang  luas  memiliki  nilai tambah karena memiliki posisi strategis yang sangat penting di persimpangan dua benua dan  dua  samudera  dan  hal  ini  menguntungkan  Negara  Indonesia  karena  menjadi  titik transit  untuk  penerbangan  dan  pelayaran  internasional.  Industri  kelautan  Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena prospek pengembangan dan pertumbuhan di masa depan perekonomian asia terus berkembang sehingga nilai potensial perdagangan melalui  alur  laut  kepulauan  Indonesia  kira-kira  1,5  juta  dolar  AS  per  hari,  atau  sekitar Rp 18 Miliar per hari (Tasrief Tamizi, 2015).
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur  pelaksanaan  hak  lintas  damai  dan  hak lintas alur  kepulauan  sesuai  dengan United Nation Convention on the Law of the Sea / UNCLOS (Arsana, 2018).
Laut.  Cina  Selatan,  Selat  Karimata,  Laut  Jawa,  Selat  Sunda,  Samudra  Hindia berada  pada  wilayah  ALKI  I,  Laut  Sulawesi,  Selat  Makassar,  Laut  Flores,  Selat Lombok berada pada wilayah ALKI II sedangkan Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram,  Laut  Banda,  Selat  Ombai,  Laut  Sawu,  Samudra  Hindia  berada  pada  wilayah ALKI III  (Hutagalung, 2017).
Indonesia  memiliki  lokasi  strategis  yang  terleteak  antara  persilangan  dua samudra  dengan  dua  benua,  membuat  wilayah  laut  Indonesia  menjadi  alur  laut  yang memiliki peranan yang sangat penting bagi jalur lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional.  Hal  tersebut  membuat  beberapa  area  perdagangan  internasional  seperti Selat Malaka, Laut China Selatan, serta tiga alur laut kepulauan Indonesia memerlukan penjagaan  yang  lebih  ketat  dari  ancaman  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  (Kadar, 2015).
Selain  menjadi  poin  yang  menguntungkan  bagi  Bangsa  Indonesia,  ALKI  juga dapat  terancam  oleh  konflik  internal  dari  negara  tetangga  seperti  pada  sebelah  utara Filipina,  yang  menggunakan  wilayah  ALKI  sebagai  sarana  pelarian  dan  kegiatan  lain yang  dapat  membahayakan  keselamatan  maritim  Indonesia  (Mone,  Adisasmita,  & Mediaty, 2013). Pelanggaran kedaulatan wilayah maritim merupakan ancaman eksternal bagi  Indonesia  dan  harus  dipandang  sebagai  kemungkinan  ancaman,  misalnya  negara besar tiba-tiba melancarkan provokasi atau ancaman militer dari negara yang relatif kuat kepada Indonesia karena berdekatan posisinya dengan Indonesia (Muhaimin, 2008).
Oleh sebab itu penetapan ALKI ternyata menyebabkan banyak terjadi ancaman dan  pelanggaran  di  wilayah  ALKI  baik  yang  dilakukan  oleh  negara  yang  berdekatan lokasinya  dengan  Indonesia  maupun  yang  dilakukan  oleh  kapal-kapal  asing  yang melewati wilayah ALKI.  Letak perairan Indonesia dengan posisi strategisnya membuat apabila di suatu kawasan terjadi instabilitas dari munculnya ancaman yang serius dapat dipastikan  memberikan  dampak  yang  signifikan  kepada  salah  satu  kawasan.  Sebagai salah satu contohnya, 15,2 juta barrel minyak per hari, jumlah yang terbanyak kedua di
dunia,  setelah  selat  Hormuz,  melewati  selat  Malaka.  Posisi  Selat  Malaka  dekat  serta membutuhkan  transportasi  melewati  ALKI  I,  yang  memegang  peranan  sangat  penting dalam menjamin kelancaran suplai logistik bahan bakar ke berbagai Negara (Abrianto, Nugraha, & Izzaty, 2019).
Alur  laut  yang  ditetapkan  sebagai  hak  alur  untuk  pelaksanaan  lintas  alur  laut kepulauan  berdasarkan  konvensi  hukum  laut  internasional.  Alur  ini  merupakan  alur untuk  pelayaran  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  kapal  asing  tersebut  di  atas  laut  untuk dilaksanakan  pelayaran  damai  dengan  secara  normal.  Penetapan  ALKI  dimaksudkan agar pelayaran internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang Perairan Teritorial Indonesia (Hutagalung, 2017).

## Metode Penelitian
Peneltian  menggunakan  metode  yuridis  normative.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  Pendekatan  Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan  Konsep (conseptual  approach) dan  Pendekatan  Kasus (case approach). Sumber  dan  Bahan  Hukum  yang  digunakan  adalah  Bahan  Hukum  Primer dan  Bahan  Hukum  Sekunder.  Teknik  Pengumpulan  Dan  Analisa  Bahan  Hukum  yang digunakan  adalah  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  telah  dikumpulkan kemudian  dianalisa  menggunakan  teknik  analisa  kualitatif  yang  kemudian  akan disajikan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan ALKI dalam konteks negara kepulauan
Kedaulatan  Negara  atas  perairan  tidak  sama  dengan  kedaulatan  Negara  atas daratannya  karena  adanya  pasal-pasal  lain  yang  berisi  ketentuan-ketentuan  yang mengharuskan  dihormatinya  hak-hak  yang  ada  dan  kepentingan  yang  sah  dari Negara  negara  lain  yang  berkepentingan  terhadap  Negara  kepulauan  ini  (Marbun, Bariah, & Arif, 2016).
Menurut  Pasal  47 (3) UNCLOS  ada empat standar untuk  pulau, yaitu: Semua tanah  utama  di  negara  yang  bersangkutan  merupakan  bagian  dari  sistem  patokan nusantara,  Rasio  luas  perairan  terhadap  daratan  dalam  sistem  benchmark  harus antara 1: 1 dan 9: 1, Panjang bagian garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100  mil  laut,  tetapi  3%  dari  jumlah  garis  pangkal  yang  meliputi  nusantara  dapat melebihi  100  mil  laut,  dengan  panjang  maksimum  125  mil  laut  dan  Arah  dasar kepulauan yang ditentukan tidak boleh menyimpang dari struktur nusantara secara keseluruhan (Kusumaatmadja & Etty, 2003).
Bagi  negara  kepulauan  yang  memenuhi  persyaratan  di  atas,  diharuskan  atau diwajibkan  untuk  menghasilkan  peta  yang  secara  jelas  menunjukkan  baseline kepulauan  pada  skala  yang  sesuai  dan  mendapat  pengakuan  internasional  (Suryo, 2012).
Bagi  negara  kepulauan  yang  memenuhi  persyaratan  di  atas,  diharuskan  atau diwajibkan  untuk  menghasilkan  peta  yang  secara  jelas  menunjukkan  baseline
kepulauan  pada  skala  yang  sesuai  dan  mendapat  pengakuan  internasional  (Suryo, 2012).  Negara  kepulauan  wajib  menerbitkan  bagan  atau  daftar  dan  menyerahkan semua  dokumen  dan  data  teknis  kepada  Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.Inisiatif  pembentukan  ALKI  dimulai  di  Indonesia  yang  dilakukan  setelah Indonesia  melakukan  penelitian  selama  bertahun-tahun,  sehingga  keputusan tersebut  diambil  pada  Rapat  Kerja  Nasional  (RKN)  ALKI  yang  diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Cisarua (Bogor) pada bulan Januari 1995 Indonesia sedang  mempersiapkan  proposal  untuk  menunjuk  tiga  (3)  ALKI  kepada International Maritime Organization (IMO) di London (Sudini, 2017).
Diantara tiga alur laut yang ada di kepulauan Indonesia (I, II dan III), ALKI III dianggap sebagai bidang yang perlu diperhatikan apalagi karena letaknya yang jauh dari  pusat  kendali  yakni  Jakarta.  Jalur perairan di ALKI III panjang dan berkelok- kelok  mengalir  masuk  kluster  besar  dan  kecil  memiliki  berbagai  masalah  dan potensi  Terancam  (Agoes,  1982). Menurut  pernyataan  dari  badan  koordinasi keselamatan Laut (Bakorkamla), setiap ALKI memiliki potensi ancaman selain dari ancaman  pelanggaran  dari  kapal  asing  ada  juga  berbagai  jenis  ancaman  lain, diantaranya  adalah  Sengeketa  Laut  Cina  Selatan,  Ancaman  konflik  di  lingkungan Ambalat dan Ancaman konflik perbatasan di Timor Leste.
B. Pelanggaran di Wilayah ALKI yang dilakukan oleh kapal asing Pemerintah  Indonesia  menyadari  bahwa  luasnya  lautan  Indonesia  selain merupakan  asset  sumber  daya  alam  yang  besar  namun  juga  merupakan  salah  satu tantangan terbesar bagi  upaya pemerintah melindungi  perairan dari tindakan ilegal yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  seperti  penyelundupan senjata  illegal,  kasus  penyelundupan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang,  kasus kepabeanan,  pengangkutan  imigran  gelap,  kasus  human  trafficking,  pencemaran atau  polusi  laut,  penangkapan  ikan  secara  illegal  termasuk  ikan  yang  dilindungi, kegiatan pemeriksaan ilegal dan berbagai tindak pelanggaran lainnya.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  menempuh  berbagai  cara  untuk meminimalisir  terjadinya  berbagai  pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah  ALKI diantaranya  memperkuat  pengawasan  keselamatan  dan  merancang  aturan  yang tepat  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran,  karena  disadari  bahwa  pemantauan keamanan  di  wilayah  laut  yang  terlalu  lemah  justru  akan  menimbulkan  dampak yang  sangat  merugikan  seperti  hilangnya  berbagai  potensi  sumber  daya  alam  di lautan Indonesia.
Hingga  saat  ini  banyak  pelanggaran  hukum  yang  terus  terjadi  di  wilayah perairan  Indonesia,  namun  sayangnya  pelanggaran  tersebut  belum  dapat  dicegah dan ditindak secara maksimal. Sistem penegakan hukum yang masih belum merata serta instansi-instansi di bagian laut dan perikanan yang belum terintegrasi dengan baik  menjadi  beberapa  faktor  penyebab  masih  maraknya  berbagai  pelanggaran  di wilayah ALKI yang dilakukan oleh kapal asing.
Oleh  karena  itu,  melihat  berbagai  situasi  di  atas, maka  Indonesia  memandang perlu  dibentuk  lembaga  penegakan  hukum  terpadu  untuk  melindungi  wilayah
perairan Indonesia, serta  membuat  peraturan perundang-undangan yang  berlaku di wilayah  perairan  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996  tentang Perairan  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Perairan  Indonesia.  perikanan.  UU  No.  45,  UU  No.  1  tahun  1973  tentang  Landas Kontinen  Indonesia,  UU  No.  5  tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia (Muhjiddin, 1989).
Peraturan perundang-undangan tentang wilayah peraiaran Indonesia berlaku untuk semua  orang  baik  warga  negara  Indonesia  dan  warga  negara  asing,  badan  hukum Indonesia  dan  badan  hukum  asing,  kapal  penangkap  ikan  berbendera  Indonesia  dan kapal  penangkap  ikan  berbendera  asing  (Bailia,  Soegoto,  &  Loindong,  2014).  Oleh karena  itu,  setiap  orang  berkewajiban  secara  hukum  untuk  menaatinya  dan  jika  ada pihak-pihak  tertentu  yang  tidak  menaati  peraturan  perundang-undang  tersebut  dengan tetap  melakukan  pelanggaran  di  wilayah  ALKI  dan  perairan  Indonesia  maka  pihak tersebut  akan  dikenakan  sanksi  atau  hukuman.  Sanksi  atau  hukuman  yang  dijatuhkan berupa denda karena hukuman badan atau penjara dilarang oleh Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS  dan  diharapkan  dengan  pemberian  hukuman  berupa  denda  yang maksimal dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari.

## Kesimpulan
Pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah  ALKI  yang  dilakukan  oleh  kapal  asing biasanya  terkait  dengan  hak  lintas  kapal  asing,  yaitu  hak  lintas  damai  dan  hak  lintas kepulauan.  Contoh  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  kapal  asing  di  wilayah  ALKI seperti  penyelundupan  senjata  illegal,  kasus  penyelundupan  narkotika  dan  obat-obatan terlarang,  kasus  kepabeanan,  pengangkutan  imigran  gelap,  human  trafficking, pencemaran  atau  polusi  laut,  penangkapan  ikan  secara  illegal  termasuk  ikan  yang dilindungi,  kegiatan  pemeriksaan  ilegal  dan  berbagai  tindak  pelanggaran  lainnya  dan untuk  meminimalisir  berbagai  bentuk  pelanggaran  yang  tersebut  diatas  maka Pemerintah Indonesia membentuk suatu Lembaga untuk membantu melindungi perairan Indonesia,  selain  itu  Pemerintah  Indonesia  juga  membuat  dan  mensahkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah perairan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 tentang  Pelayaran, Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2004, dan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Perairan Indonesia. perikanan. UU No. 45, UU No. 1 tahun 1973 tentang  Landas  Kontinen  Indonesia,  UU  No.  5  tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

## BIBLIOGRAFI
Abrianto,  Bagus  Oktafian,  Nugraha,  Xavier,  &  Izzaty,  Risdiana.  (2019).  Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 7 (3), 519–533.
Agoes,  Etty  R.  (1982).  Konvensi  Hukum  Lautdan  Masalah  Pengaturan  Hak  Lintas Kapal Asing. Bandung. Abardin .
Arsana, I. Made Andi. (2018). Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis . UGM PRESS.
Bailia,  Jefry  F.  T.,  Soegoto,  Agus  Supandi,  &  Loindong,  Sjendry  Serulo  R.  (2014). Pengaruh  kualitas  produk,  harga  dan  lokasi  terhadap  kepuasan  konsumen  pada warung-warung  makan  lamongan  di  kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (3).
Hutagalung,  Siti  Merida.  (2017).  Penetapan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI): Manfaatnya  dan  Ancaman  Bagi  Keamanan  Pelayaran  di  Wilayah  Perairan Indonesia. Jurnal Asia Pacific Studies , 1 (1), 75–91.
Kadar,  Abdul.  (2015).  Pengelolaan  kemaritiman  menuju  Indonesia  sebagai  poros maritim dunia. Jurnal Keamanan Nasional , 1 (3), 427–442.
Kusumaatmadja, Mochtar, & Etty, R. (2003). Agoes. Pengantar Hukum Internasional .
Marbun,  Vivi,  Bariah,  Chairul,  &  Arif,  Arif.  (2016).  Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan Pesawat  Udara  Asing  Melakukan  Lintas  di  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia. Sumatra Journal of International Law , 4 (2), 164553.
Mone,  Indah  Yuliani,  Adisasmita,  H.  Rahardjo,  &  Mediaty,  Jurnal  Ekonomi Manajemen.  (2013). Pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep .
Muhaimin,  Yahya  A.  (2008). Bambu  runcing  & mesiu:  masalah  kebijakan  pembinaan pertahanan Indonesia . Tiara Wacana.
Muhjiddin,  Atje  Misbach.  (1989). Status  hukum  perairan  kepulauan  Indonesia  dalam hubungannya  dengan  hak  lintas  kapal-kapal  asing  ditinjau  dari  hukum internasional  (suatu  studi perbandingan): Legal  status of  Indonesian  archipelago waters  in  relations  to  the  rights  of  passage  of  foreign  sh .  Library  of  Congress Office.
Sudini,  Luh  Putu.  (2017).  Penetapan  Alur-Alur  Laut  Kepulauan  Menurut  Konvensi Hukum Laut 1982. Jurnal Hukum & Pembangunan , 32 (3), 303–327.
Suryo,  Hadiwijoyo  Sakti.  (2012).  Aspek  Hukum  Wilayah  Negara  Indonesia. Jogyakarta: Graha Media .
Tasrief Tamizi. (2015). “Indonesia Harus Kembangkan Industri Maritim.”