## OPTIMALISASI TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI INVESTASI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Mohammad Amin Elfajri Pineapple.elfajri@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono Pujifhuns@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
The Purposes of this article are knowing the Optimization of the Financial Services Authority in providing education about illegal investments to the public. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at the Office of Surakarta Financial Services Authority. Types and sources of research data include primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with interactive model. The results showed that the Optimalization of the Financial Services Authority in providing education on illegal investments to the community by developing infrastructure in the form of provision of human resources, proposing to headquarters of Financial Services Authority to issue Financial Services Authority regulations on illegal investment and adding sanctions related provisions for business actors who do not implement educational programs on the provisions already exist, and intensify the implementation of educational activities to the community either directly or indirectly.
Keywords: Optimization; Education; Illegal Investment; Society.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sumber daya manusia, mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pusat untuk mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi ilegal dan menambahkan ketentuan terkait sanki bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi pada ketentuan yang sudah ada, dan menggencarkan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
Kata Kunci: Optimalisasi; Edukasi; Investasi ilegal; Masyarakat.

## A. Pendahuluan
Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Jasa Keuangan dapat didefinisikan sebagailembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (UU OJK).
Kegiatan usaha jasa keuangan erat kaitannya dengan menghimpun dana dari masyarakat, salah satu bentuknya adalah investasi. Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008:31). Dengan
prospek keuntungan yang relatif tinggi, seiring semakin berkembangnya usaha investasi di bidang jasa keuangan, marak terjadi praktik investasi ilegal.
Praktik Investasi Ilegal  yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan atau bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. (Asril, 2013:4).
Kegiatan investasi ilegal dilakukan dengan menghalalkan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan skema ponzi. Bhattacharya  dalam (U. Bhattacharya, 2003: 2-24) mencantumkan tiga komponen penting dari skema Ponzi: pelaku (1) meyakinkan sekelompok orang tentang ide investasi, (2) menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi, dan (3) membangun kredibilitas dengan awalnya memenuhi janji-janjinya. Hal tersebut dilakukan dengan mengesampingkan peraturan yang ada serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menurut Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pencegah kerugian masyarakat sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat, namun ketentuan dalam pasal tersebut masih terlalu umum pengertiannya, artinya masih diperlukannya ketentuan lain yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Untuk itu pada tahun 2013 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Peraturan OJK tersebut berisi tentang cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait dengan perlindungan terhadap konsumen.
Mengingat pentingnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga, produk, serta layanan jasa keuangan, agar terhindar dari praktik investasi ilegal, untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 76/PJOK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Peraturan OJK Nomor 76/PJOK.07/2016 berisi tentang ketentuan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga, produk, serta layanan jasa keuangan.
Kenyataannya, pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dirasa belum terlaksana secara efektif, sehingga masih banyak masyarakat yang terjaring kedalam praktik investasi ilegal. Hal ini dikarenakan tingkat literasi / pengetahuan masyarakat terhadap produk – produk di sektor jasa keuangan masih minim. Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan baru mencapai 21,8%. Artinya, dari 100 orang hanya 21 orang yang mengetahui dan mengenal lembaga keuangan. Kemudian, tingkat inklusi sebesar 59,7%, atau dari 100 orang hanya terdapat 59 orang yang sudah mampu mengakses produk keuangan (OJK, 2017 : 9). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat.

## B.  Metode Penelitian
Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014:5), dan menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut H.B Sutopo (2006: 179), “penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupu proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian”.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber yaitu Friska Magdalena mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Sebagai penerapan fungsi tersebut, OJK membentuk Satuan Kerja (Satker) Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Sebagai
bentuk representative EPK di daerah, maka Satker EPK yang berada di kantor pusat bekerjasama dengan Kantor Regional / Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah melaksanakan fungsi EPK tersebut. Selain fokus kepada fungsi pengawasan, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta juga fokus melaksanakan fungsi EPK. Berikut peran Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta dalam menjalakan fungsi di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen  :
1.  Membantu kelancaran setiap pelaksanaan kegiatan edukasi di seluruh wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta yang dituangkan dalam program edukasi tahunan.
2.  Membantu koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pelaksanaan kegiatan edukasi seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, serta Dinas terkait lainnya.
3.  Memastikan fungsi relasi media di setiap kegiatan edukasi agar media paham akan berita yang ditulisnya terkait kegiatan di sektor jasa keuangan
4.  Memberikan rekomendasi pihak jasa penyelenggara acara setiap kegiatan Hambatan yang terjadi dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat mencerminkan bahwa suatu lembaga negara tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Disisi lain, Belum optimalnya perlindungan konsumen para pengguna jasa keuangan mejadi salah satu permasalahan terkait praktik investasi ilegal. Peraturan OJK telah menjabarkan instrumen dan mekanisme perlindungan konsumen yang terdapat dalam UU OJK secara lebih rinci. Namun Peaturan OJK belum secara tegas memperkuat peran OJK dalam penyelesaian sengketa, sebab masih berperan sebagai fasilitator atau mediator yang dinilai lebih sempit dari yang diamanatkan oleh UU OJK. Di samping itu, terdapat materi dalam UU OJK yang belum dirumuskan dalam Peraturan OJK yaitu mengenai pembelaan hukum terhadap konsumen oleh OJK (Inosentius samsul, 2014:165).
Menurut Lawrence Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dibagi dalam 3 (tiga) komponen yaitu Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum. Substansi hukum (substance rule of the law), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material   maupun hukum formal. Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum  dan  sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara  umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat ( Lawrence M. Friedman, 1975 : 12 – 16 ).
Hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga hal menurut teori Legal System dari Friedman, dilihat dari struktur Hukumnya yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta kurang konsisten dan kurang melakukan pemantauan, sehingga menyebabkan fungsi dan tujuan dilaksanakannya program edukasi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, kemudian dari Substansi Hukumnya yaitu didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016, pemberian sanksi administratif kurang efektif dan tidak bersifat memaksa, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur tetang investasi ilegal dan yang terakhir yaitu budaya hukum, kurangnya awareness masyarakat, baik sebagai konsumen atau pun Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat.
Berdasarkan pemaparan serta pengkajian terhadap hambatan yang dihadapi OJK dalam melakukan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat maka pengoptimalan tugas dan kewenangan harus dilaksanakan agar tujuan dilaksanakannya edukasi tersebut dapat tercapai dengan baik.
Pertama , kurangnya konsistensi dan pemantauan OJK dalam pelaksanaan edukasi dapat diatasi dengan pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sumber daya manusia melalui metode Training of trainer (ToT) dan Training of facilitator (ToF). Dengan bertambahnya sumber daya manusia, frekuensi edukasi yang dilakukan OJK menjadi dapat bertambah setiap tahunnya, karena masih banyak daerah – daerah yang belum menerima kegiatan edukasi tersebut. Terkait kurangnya pemantauan, hal tersebut dapat ditasi dengan cara membuat pelatihan untuk membentuk kader edukasi yang berasal dari kelompok masyarakat seperti karangtaruna, kelompok tani, dan sebagainya dengan menggunakan Outreach Program. Kader edukasi ini bertugas untuk memberikan
Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Otoritas ...
informasi secara berkala kepada masyarakat dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan edukasi kepada OJK.
Kedua , tidak adanya pengaturan yang khusus mengenai investasi ilegal serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi. Tidak ada pengaturan yang jelas menganai investasi ilegal dapat diatasi dengan cara Kantor OJK Surakarta mengusulkan kepada OJK Pusat untuk mengeluarkan peraturan OJK mengenai investasi ilegal yang berisi tentang produk, karakteristik, dan skema apa aja yang termasuk kedalam kategori investasi ilegal serta memuat sanksi yang jelas bagi pelaku investasi ilegal baik perorangan maupun perusahaannya. Terkait dengan tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi, OJK dapat menambahkan ketentuan terkait sanki bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi pada ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017, sanksi tersebut dapat berupa denda maupun pembatasan kegiatan bagi pelaku usaha jasa keuangan yang tidak melakukan program edukasi. Penerbitan peraturan mengenai investasi ilegal serta penambahan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melasanakan program edukasi tersebut dapat diajukan oleh Ketua Kantor OJK Surakarta kepada OJK pusat.
Ketiga , kurangnya apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan edukasi oleh OJK dapat diatasi dengan cara membuat pelaksanaan edukasi secara inovatif, kreatif dan mudah untuk dipahami baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pelaksanaan edukasi dapat dilakukan dengan cara sosialisasi / penyuluhan kepada berbagai lapisan masyarakat. Pada pelaksanaan edukasi tersebut dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat, public figure, atau tokoh – tokoh lainnya yang dapat menarik minat masyarakat. Untuk pelaksanaan edukasi secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan media internet, televisi, dan media cetak yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kontennya dapat berisi informasi terkini terkait dengan kegiatan jasa keuangan serta kampanye anti investasi ilegal yang mengikutsertakan tokoh – tokoh penting agar lebih menarik pada masyarakat. Dalam media internet dapat mengoptimalkan website OJK yang sudah ada, seperti pada www. sikapiuangmu.ojk.go.id dalam daftar Investor Alert Portal ditambahkan karakteristik dan jenis produk yang ditawarkan dari perusahaan tersebut agar masyarakat lebih paham akan produk – produk yang termasuk dalam investasi ilegal. Dalam media televisi, OJK dapat membuat iklan layanan masyarakat dengan mengajak tokoh – tokoh penting. Iklan tersebut juga dapat ditayangkan pada fasilitas publik seperti pada bandara, stasiun, bank, ataupun videotron yang berada di jalan – jalan umum. Dalam media cetak, OJK dapat membuat banner, atau poter yang ditempatkan di tempat- tempat yang strategis seperti jalan raya, bank, ataupun dapat ditempatkan pada kendaraan umum. Sehubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, untuk membangun budaya hukum yang baik, OJK dapat memberikan penghargaan dengan memberi gelar “terbaik” kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah melakukan kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan setiap tahunnya. Pemberian gelar Pelaku Usaha Jasa Keuangan “terbaik” diberikan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017, memenuhi tujuan edukasi, serta dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya gelar Pelaku Usaha Jasa Keuangan “terbaik”, dapat membuat masyarakat menjadi lebih percaya untuk menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut. Disisi lain, Pelaku Usaha Jasa Keuangan “terbaik” tersebut dapat menjadi contoh dan memacu Pelaku Usaha Jasa Keuangan lainnya untuk berlomba – lomba melakukan kegiatan edukasi mendapatkan gelar “gelar” terbaik dan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat untuk memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangannya.

## D. Simpulan
Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat adalah sebagai berikut, pertama , pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sumber daya manusia melalui metode Training of trainer (ToT) dan Training of facilitator (ToF) serta membuat pelatihan untuk membentuk kader edukasi yang berasal dari kelompok masyarakat dengan menggunakan Outreach Program. Kedua , Kantor OJK Surakarta mengusulkan kepada OJK Pusat untuk mengeluarkan peraturan OJK mengenai investasi ilegal dan menambahkan ketentuan terkait
Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Otoritas ...
sanki bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi pada ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017. Ketiga , menggencarkan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung serta memberikan penghargaan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah melaksanakan kegiatan edukasi terbaik setiap tahunnya.

## E. Saran
1.  OJK perlu mengeluarkan peraturan OJK mengenai investasi ilegal yang berisi tentang produk, karakteristik, dan skema apa aja yang termasuk kedalam kategori investasi ilegal serta memuat sanksi yang jelas bagi pelaku investasi ilegal baik perorangan maupun perusahaannya.
2.  Kantor OJK Surakarta perlu meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan melalui metode Training of trainer (ToT) dan Training of facilitator (ToF) serta membuat pelatihan untuk membentuk kader edukasi yang berasal dari kelompok masyarakat dengan menggunakan Outreach Program agar pelaksanaan kegiatan edukasi dapat berjalan dengan efektif serta dapat menjangkau seluruh daerah yang berada di wilayah kerja Kantor OJK Surakarta.
3.  Pelaku Usaha Jasa Keuangan bersama dengan OJK harus berkomitmen agar terus melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang berpotensi ilegal secara rutin dan berjangka panjang. Kegiatan tersebut dapat berupa diskusi publik, pelatihan keuangan masyarakat, serta simulasi perencanaan dan pengelolaan keuangan masyarakat agam pemahaman masyarakat akan produk dan layanan jasa keuangan masyarakat meningkat dan terhindar dari praktek investasi ilegal.
Masyrakat harus lebih berhati-hati jika ingin menggunakan produk atau layanan jasa keuangan dengan mencari informasi terlebih dahulu mengenai profil perusahaan, karakteristik produk atau layanan jasa keuangan, dan informasi lainnya terkait penyedia atau perusahaan jasa keuangan. Informasi tersebut dapat didapatkan dengan mengakses website resmi OJK yaitu www.ojk.go.id atau sikapiuangmu.ojk.go.id. Selain itu masyarakat atau konsumen dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada layanan konsumen OJK melalui sarana surat tertulis yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, telepon call center dengan nomor (kode area) 1500 655, faksimili dengan nomor (021) 386 6032, melalui email dengan alamat konsumen@ojk.go.id, dan melalui form elektronik yang tersedia dengan alamat http:// konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan.

## Daftar Pustaka
Arsil. 2013 . Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan . Jakarta. Lembaga Kajian & Advokasi Untuk Indepedensi peradilan.
HB Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System; A Social Scince Prespective . New York : Russel Sage Foundation.
Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Majalah Edukasi Konsumen : Waspada dalam Berinvestasi . Edisi Juni 2017. Jakarta : Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK
Salim H.S dan Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi Indonesia . Jakarta : PT. raja grafindo persada.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Inosentius samsul. 2014. Perlindugan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal. Setjen DPR RI : Peneliti Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.
U. Bhattacharya. 2003. “The Optimal Design of Ponzi Schemes in Finite Economies”. Journal of Financial Intermediation . Bloomington : Kelley School of Business, Indiana University.
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan https://sikapiuangmu.ojk.go.id