## POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG LAMBANG PALANG MERAH

## Arlina Permanasari
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat 11440 arlina.p@trisakti.ac.id

## Abstract
Ratification of 1949 Geneva Convention with Law No. 59/1958 incurs obligation for Indonesia to implement Red Cross emblem provisions.. The Presidential Decree Number 25/1950, Peperti Number 1/1962, Article 6 paragraph(3b) of Law Number 15/2001 concerning Trademarks, and Article 508-565 of Criminal Code are considered inadequate followed by emblem’s misuded by individuals and institutions. This paper discusses legal politics development in the formation of rules in period of 2010-2018. Analysis shows political factors and normative factors in the form of  conflicting  legal  products  are  influenced  by  social-ideological  factors  that  identify  the  Red Cross emblem with a particular religion. Therefore, legal product must be consistent with each other  and  adjust  socio-political  and  ideological  influences  in  line  with  Pancasila  and  1945 Constitution.

## Keywords: Red Cross Emblem, Legal Politics, National Legislation Program

## Abstrak
Ratifikasi  Konvensi  Jenewa  1949  dengan  Undang-Undang  Nomor  59  Tahun  1958  mewajibkan Indonesia  mengimplementasikan  ketentuan  tentang  lambang  Palang  Merah.  Adanya  Keppres RIS  Nomor  25  Tahun  1950,  Peperti  Nomor  1  Tahun  1962,  Pasal  6  ayat(3b)  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  dan  Pasal  508-565  KUHP  dianggap  tidak  memadai mengingat  masih  terdapat  pelanggaran  baik  oleh  perorangan  maupun  lembaga.  Tulisan  ini membahas  perkembangan  politik  hukum  dalam  pembentukan  aturan  tentang  lambang  dalam periode 2010-2018. Berdasarkan analisis, faktor politik yang tercermin dalam partai politik dan faktor  normatif  berupa  produk  hukum  yang  saling  bertentangan,  dipengaruhi  faktor  sosial- ideologi  yang  mengidentikkan  lambang  Palang  Merah  dengan  agama  tertentu.  Oleh  karena  itu setiap  produk  perundang-undangan  harus  tetap  memperhatikan  konsistensi  dengan  perundang- undangan  lainnya  dan  menyesuaikan  pengaruh  sosial  politik  dan  ideologi  sejalan  dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci: Lambang Palang Merah, Politik Hukum, Program Legislasi Nasional

## A. Pendahuluan
Indonesia meratifikasi Konvensi
Jenewa 1949 dengan Undang-Undang
Nomor  59  Tahun  1958  yang  merupakan
kesepakatan  terikatnya  Indonesia  pada Konvensi tersebut (Ismail, 2013). Salah satu kewajiban internasional yang harus dilakukan  Indonesia  adalah  implementasi
ketentuan  tentang  lambang  palang  merah. Sebelum era kemerdekaan, tepatnya pada 21 Oktober 1870 berdiri NIRK ( Het Nederland- Indische  Rode  Kruis )  yang  berubah  nama menjadi  NERKAI  ( Nederlands  Rode  Kruis Afdeling  Indie )  atau  Palang  Merah  Belanda Cabang  Hindia  (Suryani,  2012).  Setelah merdeka, berdirilah Palang Merah Indonesia (PMI)  pada  17  September  1945,  diikuti Keppres  Nomor  25  tahun  1950  tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi  untuk  menjalankan  pekerjaan kepalangmerahan.    Isi  Keppres  memuat AD/ART  PMI  yang  antara  lain  mengatur tentang  nama,  prinsip  dasar  dan  aturan penggunaan  lambang  Palang  Merah.  Selain itu terdapat pula Peraturan Penguasa Perang Tertinggi  No.  1/Pepperti  Tahun  1962 tentang  pemakaian  atau  penggunaan  tanda dan  kata-kata  Palang  Merah  yang  berlaku pada  saat  perang.  Terdapat  pula  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1997  yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor15  Tahun  2001  tentang  Merek, dimana Pasal 6 ayat (3b) dengan tegas telah memberikan perlindungan terhadap lambang internasional  yang  diakui,  dimana  Palang Merah  termasuk  dalam  kategori  tersebut. Adapun  penyalahgunaan  atau  pelanggaran lambang  Palang  Merah  telah  diatur  dalam Pasal  508  dan  565  KUHP  walaupun sanksinya dianggap kurang memadai. Walaupun terdapat sejumlah aturan mengenai  penggunaan  lambang  Palang
Merah  namun  tetap  terjadi  penyalahgunaan lambang  tersebut,  misalnya  dalam  bidang industri  kosmetik  dan  obat-obatan;  atau penyalahgunaan  nama  atau  logo  Rumah Sakit  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) (Permanasari, 2013).
Melihat  ketimpangan  dan  kelemahan aturan  yang  ada,  maka  sebelum  tahun  2018 dilakukan  beberapa  kali  usulan  rancangan undang-undang  (RUU)  tentang  Palang Merah.  Keseriusan  Indonesia  tampak  dari kebijakan untuk memasukkan RUU Kepalangmerahan  sebagai  salah  satu  RUU Prioritas  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  periode  tahun 2010-2014.  Prioritas  pembahasan  RUU  di DPR  menunjukkan  grafik  meningkat  mulai Prolegnas tahun 2012, yakni dari nomor urut 45,  menjadi  nomor  urut  31  dan  nomor  urut 27  pada  tahun  2014.  RUU  tersebut  kembali dimasukkan  dalam  RPJM  periiode  tahun 2015-2019. Dalam periode ini RUU tentang Kepalangmerahan  berasal  dari  usul  inisiatif Surat  Presiden  RI  No.  R-65/Pres/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang menugaskan  Menteri  Hukum  dan  HAM, Menteri  Pertahanan,  Menteri  Luar  Negeri dan  Menteri  Kesehatan  untuk  membahas RUU  tentang  Kepalangmerahan  bersama DPR.  RUU  kemudian  disetujui  DPR  dalam Sidang  Paripurna  pada  11  Desember  2017 dan  pada  9  Januari  2018  disahkan  menjadi Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Kepalangmerahan.  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2018  antara  lain  mengatur penggunaan lambang termasuk larangan dan sanksi pidana. Undang-undang ini dilengkapi  dua  lampiran,  masing-masing mengenai  perbandingan  ukuran  lambang Palang  Merah  dan  lambang  PMI.  Dalam konsiderans  menimbang  disebutkan  bahwa ketiadaan  pengaturan  dalam  suatu  bentuk undang-undang  merupakan  salah  satu  sebab dibentuk aturan tersebut.
Dengan  melihat  sejarah  pembentukan aturan  tentang  lambang,  maka  tulisan  ini membahas bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia di bidang hukum humaniter,  dalam  mengimplementasikan ketentuan  penggunaan  lambang  Palang Merah,  karena  membutuhkan  waktu  tidak kurang  dari  enam  puluh  tahun  setelah ratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

## B. Pembahasan
1. Aturan tentang lambang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Proses mengikatnya perjanjian internasional  dikukuhkan  dalam  Pasal  11 UUD  1945  dan    diatur  lebih  lanjut  dengan Surat  Presiden  No.  2826/HK/tahun  1960 perihal pembuatan perjanjian-perjanjian dengan  negara  lain.  Hal  ini  kemudian disempurnakan  dalam  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  dan  Pasal  10 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Konvensi  Jenewa  I  tahun  1949  dinyatakan bahwa  sejatinya  Lambang  Palang  Merah  di atas  dasar  putih  merupakan  lambang  dan tanda  pengenal  Dinas  Kesehatan  Angkatan Bersenjata suatu negara danDinas Rohaniwan dari Angkatan Bersenjata negara pihak  pada  Konvensi.  Pasal  26  Konvensi Jenewa I telah menetapkan bahwa Lambang Palang Merah juga digunakan oleh Perhimpunan  Nasional    yang  resmi  dari negara peserta Konvensi. Penggunaan lambang oleh Perhimpunan Nasional semakin  penting  dewasa  ini,  mengingat pentingnya perlindungan pada waktu konflik (Cross, 2010) dan tidak dipungkiri salah satu penyebab  hal  tersebut  adalah  kurangnya penghormatan terhadap perlindungan lambang  (Goniewicz  &  Goniewicz,  2013). Disamping itu, Pasal 44 alinea (3) Konvensi menentukan  bahwa  lambang  Palang  Merah juga  digunakan  oleh  IFRC  ( International Federation  of  the  Red  Cross  and  Red Crescent atau  Perhimpunan  Palang  Merah dan  Bulan  Sabit  Merah  Internasional)  serta ICRC  ( International  Committee  of  the  Red Cross atau  Komite  Internasional  Palang Merah.
IFRC merupakan organisasi internasional yang menghimpun perhimpunan nasional negara-negara peratifikasi  Konvensi  Jenewa;  sedangkan ICRC  adalah  organisasi  internasional sui
generis yang  mendapatkan  mandat  dalam Konvensi  Jenewa  untuk  melaksanakan fungsi  kemanusiaan  ketika  terjadi  sengketa bersenjata  (Ratner,  2011).  Baik  IFRC, ICRC,  Perhimpunan  Nasional  maupun Negara Peserta Konvensi Jenewa berhimpun dalam  satu  gerakan  yang  disebut  dengan Gerakan  Internasional  Palang  Merah  dan Bulan  Sabit  Merah  Internasional  ( The International  Red  Crossand  Red  Crescent Movement ) yang rutin mengadakan Konferensi  Internasional setiap empat tahun sekali  guna  menghasilkan  resolusi  yang bersifat  mengikat  pada  anggotanya  karena diputuskan  secara  konsensus    (Shucksmith, 2015).
Resolusi penting yang dihasilkan pada Konferensi  Internasional  ke-25  tahun  1986 adalah tentang Statuta Gerakan. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) Statuta Gerakan menyatakan bahwa Perhimpunan Nasional harus merupakan satu-satunya perhimpunan nasional negara peserta Konvensi; menggunakan  nama  dan  lambang  sesuai dengan  Konvensi  Jenewa  dan  Protokol Tambahannya  (International  Conference  of the  Red  Cross,  1986).  Pasal  53  ayat  (1) Konvensi  Jenewa  I  mengatur  larangan penyalahgunaan  lambang,  yakni  peniruan lambang  atau  sebutan  “Palang  Merah”  atau “Palang  Jenewa”  yang  dilakukan  oleh perseorangan, perkumpulan, perusahaan atau  perseroan  dagang  baik  pemerintah maupun swasta (Maled & Male, 2012).
Berdasarkan Konvensi Jenewa, lambang  internasional  yang  diakui  bukan Palang Merah saja; melainkan juga lambang Bulan  Sabit  Merah.  Lambang  Bulan  Sabit Merah pertama kali diakui dan dicantumkan dalam  Pasal  19  Konvensi  Jenewa  tahun 1929, sebagai konvensi pendahulu Konvensi Jenewa  1949  (McCormack,  2000).  Pada tahun  2005,  dihasilkan  Protokol  Tambahan III  pada  Konvensi  Jenewa  1949  yang mengakui lambang Kristal Merah. Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Protokol  III, ketiga  lambang  tersebut  memiliki  status internasional  yang  setara  dan  sederajat, sehingga  tata-cara  penggunaan  lambang palang  merah  berlaku  pula  untuk  lambang bulan  sabit  merah  dan  kristal  merah  (Rolle & Lafontaine, 2009).

## 2. Pengertian Politik Hukum
Moh.  Mahfud  menyatakan  bahwa politik  hukum  adalah legal  policy atau kebijakan  resmi  tentang  hukum  yang  akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum  baru  maupun  dengan  penggantian hukum  lama,  pelaksanaan  hukum  positif serta penegasan fungsi lembaga dan pembinaan  penegak  hukum  (MD,  2009). Mengutip  pendapat  Mahfud,  Djatmiko menyatakan  bahwa  politik  hukum  meliputi segala  hal  yang  berkaitan  dengan  aturan yang  akan  diundangkan  sesuai  dengan tujuan  Negara,  latar  belakang  politik    dan sub-sistem lain yang melingkupi
pembentukan  aturan  tersebut,  serta  proses penegakan hukum (Djatmiko, 2018).
Berdasarkan pandangan tersebut, maka  pembahasan  politik  hukum  tentang implementasi  Kovensi  Jenewa  mengenai lambang  Palang  Merah  menitik-beratkan pengkajian  kebijakan  pemerintah,  bentuk peraturan  yang  dihasillkan  dan  materi normatif  hukum,  baik  melalui  usulan parlemen,  pemerintah,  maupun  masyarakat. Batasan  ini  sekaligus  menunjukkan  adanya determinasi  dari  aspek  politik  yang  lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  aspek hukumnya.

## 3. Landasan Politik Hukum Nasional
Landasan  politik  hukum  ditinjau  dari sudut  filosofis,  sosiologis  dan  formal- konstitusional  adalah  politik  hukum  yang berisi  upaya  pembaruan  hukum  dengan Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  hukum dasarnya,  yang  merupakan  penuntun  dalam politik  hukum  nasional  guna  menjaga integritas  bangsa,  pembangunan  demokrasi yang  berkeadilan  sosial  serta  dilandasi prinsip toleransi beragama yang berkeadaban (Arifin, Fata, & Zain, 2015).
Pasca  reformasi  tahun  1998  terjadi
perubahan hukum pada peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi.  Tap  MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan  Tap  MPR  No.  IV/MPR/1983  tentang Referendum  awalnya  ditiadakan,  namun akhirnya  Tap  MPR  dinyatakan  dihapus  dari
peraturan perundang-undangan sejalan dengan amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antarlembaga negara yang vertikal-struktural menjadi horizontal- fungsional. Bentuk Tap MPR dimungkinkan tetapi  bukan  sebagai  peraturan  ( regeling  – umum dan abstrak ) namun sebagai penetapan  ( beschikking  –  konkret  dan individual ).  Berdasarkan  Pasal  I  Aturan Tambahan  UUD  1945  hasil  amandemen, dikeluarkan  Tap  No  I/MPR/2003  yang memberi  posisi  baru  terhadap  semua  Tap MPR/S  yang  ada  dan  merupakan  Tap  MPR yang terakhir (MD, 2009).
Selanjutnya  dibentuk  Undang-undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  “Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional”, dituangkan dalam bentuk “Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang”  (RPJP) setiap  dua  puluh  tahun.  RPJP  tersebut dijabarkan  dalam  “Rencana  Pembangunan Jangka
Menengah” (RPJM), yaitu perencanaan  skala  waktu  5  tahun  yang memuat visi, misi dan program pembangunan. Sejak tahun 2004
dicanangkan pembuatan undang-undang yang  terdapat  dalam  Program  Legislasi Nasional  (Prolegnas).  Prolegnas  adalah daftar  rencana  undang-undang  yang  akan dibentuk  selama  satu  periode  pemerintahan berdasarkan  Pasal  16  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  yang  dilengkapi dengan  skala  prioritas  dan  mekanisme
sebagaimana  ditentukan  dalam  Perpres Nomor  87  Tahun  2014  (Handayani,  2015). Prolegnas  dilengkapi  Peraturan  DPR  RI Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Penyusunan  Prolegnas juncto Peraturan DPR  RI  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Tata Tertib  DPR  yang  mengikat  anggota  DPR, Badan  Legislasi  (Baleg)  maupun  Fraksi- fraksi  dalam  mengusulkan  suatu  RUU (Riwanto, 2016).
4. Politik  Hukum  Nasional  dalam
Merumuskan Undang-Undang

## Kepalangmerahan
Menurut Wayan Parthiana, tiada suatu negara  pun  yang  hukum  nasionalnya terbebas dari pengaruh hukum internasional, kecuali  mengisolasi  diri  dari  pergaulan internasional. Di lain pihak pengaruh hukum internasional  tidak  bisa  lagi  dibiarkan  tanpa kendali  sehingga  dibutuhkan  politik  hukum yang  utuh  dan  terpadu  sehingga  hukum internasional dapat diintegrasikan dan menjadi  bagian  dari  hukum  nasional (Parthiana,  2011).  Walaupun  demikian, tidak  serta-merta  negara  itu  dapat  bertindak sesuai dengan kepentingan dan keperluannya  sendiri.  Birnie  dan  Boyle berpendapat  bahwa  Hukum  internasional menempatkan suatu negara dalam dua posisi yang  berbeda  secara  bersamaan,  yaitu sebagai perumus sumber hukum internasional dan sebagai pelaksana hak dan kewajiban  dari  rumusan  tersebut  (Deni  & Wijaya, 2012).
Melihat eksistensi kedua sistem hukum tersebut maka diperlukan suatu sikap yang  terpadu,  terprogram,  konsisten  dan berkesinambungan. “Jembatan” yang menghubungkan kedua sistem hukum tersebut  nampak  dalam  ratifikasi  Konvensi Jenewa  1949.  Hal  ini  mencerminkan  politik hukum Indonesia dalam menghadapi perjanjian  internasional,  karena  tindakan ratifikasi  itu  sendiri  merupakan  suatu legal policy yang  berlandaskan  pada  Pasal  11 UUD 1945 (lama) atau  dalam Pasal  11 ayat (1), (2), dan (3) Amandemen UUD 1945 dan undang-undang pelaksanaannya, yakni Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2000 tentang  Perjanjian  Internasional.  Tentu  saja ratifikasi  sebagai  suatu legal  policy dalam membangun  politik  hukum  Indonesia  tetap memerlukan tindak lanjut berupa pembentukan aturan-aturan pelaksanaan atauamandemen  dan  revisi  aturan  hukum yang  ada  dalam  rangka  mewujudkan  tertib hukum di Indonesia (Puspitawati, Kusumaningrum,  Hukum,  &  Brawijaya,
2016).  Walaupun  Undang-Undang  tentang Perjanjian Internasional masih
membutuhkan penyempurnaan, namun setidaknya keberadaan undang-undang tersebut  bersifat  saling  melengkapi  dengan Konvensi  Wina  1969  (Pratomo,  2011)  yang merupakan  hulu  perjanjian  internasional antar  negara.  Dengan  kata  lain  proses tersebut  mencerminkan  adanya  prosedur eksternal (internasional) dan prosedur
internal  suatu  negara  berkenaan  dengan ratifikasi  perjanjian  internasional,  di  mana prosedur  internal  harus  sesuai  dengan hukum positif masing-masing negara (Prameswari, 2017).
Setelah  ratifikasi  Konvensi  Jenewa, politik  hukum  Indonesia  diarahkan  dengan tujuan mengimplementasikan konvensi tersebut  dengan  membentuk  serangkaian peraturan  pelaksanaannya,  termasuk  dengan mengusulkan  RUU  tentang  lambang  dalam Prolegnas  sebagai  salah  satu  dari  RUU Prioritas  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 dan berlanjut pada periode tahun 2015-2019. Prolegnas merupakan  suatu  kebijakan untuk menentukan arah, tujuan dan isi hukum yang mencerminkan  politik  hukum  Indonesia, meliputi  politik  hukum  dalam  menyikapi perjanjian-perjanjian internasional yang telah  diratifikasi  oleh  Indonesia.Prolegnas juga  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum nasional  yang  merupakan  sinergi  dari pendekatan  sistem  budaya  ( legal  culture ), materi  hukum  ( legal  substance ),  aparatur hukum ( legal aparatus ) dan sarana prasarana hukum ( legal structure ).
Prolegnas  mencerminkan  pula  kegiatan inventarisasi,  sinkronisasi,  harmonisasi  dan diseminasi  seluruh  peraturan  perundang- undangan  dan  merupakan  potret  politik undang-undang atau substansi politik hukum nasional  dalam  mencapai  tujuan  negara dalam  kurun  waktu  tertentu,  baik  dalam
membuat  undang-undang  baru  maupun dalam  mencabut  atau  mengganti  undang- undang lama (Risnain, 2015).
Perlu  disadari  bahwa  politik  hukum yang  berupa legal  drafting bukan  semata- mata  merupakan  masalah  normatif  saja. Moh. Mahfud menyatakan bahwa hubungan antara  konfigurasi  politik  dan  karakter produk  hukum  yang  dihasilkan  merupakan pencerminan  dari  konfigurasi  politik  yang melahirkannya,  termasuk  politik  dominan penguasa.  Oleh  karena  itu,  hukum  lebih merupakan  cerminan  kehendak  politik pemegang  kekuasaan,sehingga  konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan produk hukum  tertentu  di  negara  tersebut  (MD, 2009). Lebih jauh lagi, pembentukan produk hukum  terjadi  karena  pengaruh  kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara  yang  diberikan  otoritas  untuk  itu (Hajiji,  2013).  Hal  ini  terjadi  tidak  hanya dalam  proses  pembentukan  produk  hukum di  tingkat  pemerintah  daerah  (Isharyanto  & Firdausy,  2013)  maupun  pemerintah  pusat. Faktor politik inilah yang ternyata berpengaruh  terhadap  politik  hukum  dalam pembentukan  aturan  pelaksanaan  Konvensi Jenewa tentang lambang Palang Merah.  Hal ini  tercermin  dalam  perdebatan  mengenai lambang,  kelembagaan,  kepengurusan  dan sumber pendanaan. Preferensi tentang kemandirian  Perhimpunan  Nasional  secara swadana  yang  tidak  menganggu  dana APBN,  menjadi  salah  satu  pertimbangan
Fraksi PAN dalam menentukan Perhimpunan Nasional (Julaikah, 2012). Selain hal di atas,pengaruh ideologiternyata  sangat  kuatberpengaruh pada  sejumlah  partai  politik  di  parlemen seperti yang ditunjukkan oleh PKS (Widyarsa,  Fadlillah,  Ramdhani,  &  Fahmi Salsabilla, 2011) dan sejumlah partai politik lainnya  yang  tercermin  dalam  AD/ART masing-masing  partai  (Mayrudin,  2017). Fraksi  Hanura,  PKS,  Gerindra  dan  PAN yang  berpandangan  bahwa  bentuk  ‘palang merah’  merupakan  suatu  simbol  yang berkaitan  dengan  agama  tertentu,  yakni agama  Kristen/Katolik,  sementara  fakta  di lapangan  menunjukkan  adanya  mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Julaikah, 2012). Keinginan fraksi-fraksi tersebut untuk mengakui organisasi  Bulan  Sabit  Merah  Indonesia (BSMI)  yang  menggunakan  lambang  bulan sabit  merah  sebagai  suatu  Perhimpunan Nasional  disamping  PMI,  sudah  tentu menunjukkan ketidakpahaman sebagian anggota  DPR  atas  persoalan  hukum  yang sebenarnya,  karena  berdasarkan  Statuta Gerakan  yang  bersifat  mengikat,  hanya boleh  terdapat  satu  Perhimpunan  Nasional yang  resmi  dalam  suatu  negara  yang  telah meratifikasi Konvensi Jenewa.
Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa,  khususnya  Pasal  38  ayat  (1) Konvensi  Jenewa  I  tahun  1949  telah dinyatakan  bahwa  “sebagai  penghargaan
terhadap  negara  Swiss,  maka  lambang pusaka  palang  merah  di  atas  dasar  putih, yang  terbentuk  dengan  cara  membalikkan warna-warna  bendera  Federal,  ditetapkan sebagai lambang  dan  tanda  pengenal  dari Dinas Kesehatan Angkatan Perang ”, sehingga  lambang palang merah sebenarnya merupakan  kebalikan  dari  lambang  dan warna  bendera  Swiss  (Manik,  Setiyono,  & Dwiwarno,  2016).  Namun,  anggapan  yang bernuansa  ideologis  tersebut  tidak  dapat dielakkan  karena  lambang  palang  merah memang  menyerupai  lambang  salib;  sebuah lambang  yang  memang  dipakai  dalam agama  Kristen/Katolik.  Menurut  Margaret Kosuge,  kesenjangan  tentang  pemahaman antara  lambang  dan  keyakinan  agama tersebut  tentu  saja  harus  segera  diakhiri (Kosuge,  2003).  Dengan  perkataan  lain lambang  Palang  Merah  yang  merupakan kebalikan  dari  bendera  negara  Swiss  tidak seharusnya menimbulkan kebingungan dengan  simbol-simbol  keagamaan  (Stahel, 2013).  Hal  ini  berbeda  dengan  fakta normatif sejumlah negara peratifikasi Konvensi Jenewa seperti Afganistan, Bangladesh, Mesir, Iran atau Malaysia yang menggunakan  lambang  bulan  sabit  merah dengan  pertimbangan  Islam  merupakan agama negara berdasarkan konstitusi masing-masing  negara  tersebut  (Hanzel, 2012).
Pengaruh ideologi tersebut tidak hanya terjadi  di  kalangan  lembaga  legislatif,
namun  juga  terdapat  dalam  masyarakat Indonesia dimana mulai bermunculan organisasi  kemanusiaan  yang  menggunakan bulan  sabit  merah  sebagai  lambang  gerakan mereka. Organisasi-organisasi tersebut antara  lain  BSMI  (Bulan  Sabit  Merah Indonesia),  HAI  ( Hilal  Ahmar  Society Indonesia ), serta Mer-C ( Medical Emergency Rescue Corps yang pada awalnya juga  menggunakan  lambang  bulan  sabit merah  sebagai  lambang  organisasi,  karena lambang  bulan  sabit  lebih  “identik”  dengan Islam  (Latief,  2011).  Sementara  status Indonesia  yang  telah  meratifikasi  Konvensi Jenewa 1949 dan keikutsertaan PMI sebagai anggota  dari  Gerakan  yang  terikat  pada Statuta Gerakan, mengakibatkan keberadaan organisasi  kemanusian  seperti  BSMI,  HAI dan  Mer-C  merupakan  suatu  fakta  yuridis- sosiologis  tentang  terdapatnya  pelanggaran terhadap  ketentuan  Konvensi  dan  Statuta mengenai lambang dan penggunanya (Permanasari, 2013).
Adanya  perbedaan  pandangan  dari Fraksi-fraksi di DPR dan keinginan sebagian masyarakat  yang  tercermin  dalam  pendirian sejumlah  organisasi  berlambang  bulan  sabit merah  jelas  merupakan  pengaruh  politik dalam  menentukan  arah  politik  hukum Indonesia  berkenaan  dengan  lambang. Berdasarkan  pendapat  Moh.  Mahfud,  maka pengaruh ini tercermin dalam produk hukum RUU  tentang  lambang  Palang  Merahatas usul  inisiatif  DPR  yang  mencerminkan
kepentingan dan sikap partai politik saat itu. Dimasukkannya  dalam  bagian  Penjelasan terhadap  Pasal  28  ayat  (e)  yang  membuka kemungkinan beroperasinya organisasi kemanusiaan  lain  berlambang  Bulan  Sabit Merah seperti BSMI dan Mercy Corps.
Penjelasan  RUU  Kepalangmerahan Pasal  28  butir  (e)  tersebut  sesungguhnya merupakan pelanggaran ketentuan Konvensi Jenewa  1949  karena  pada  hakekatnya  pada setiap negara peserta Konvensi, hanya boleh terdapat  satu  perhimpunan  nasional  saja yang  diakui  oleh  Pemerintah  yang  sah;  dan hanya  boleh  terdapat  satu  jenis  lambang perlindungan  saja,  yang  sesuai  dengan lambang  yang  dipergunakan  oleh  Angkatan Bersenjata resminya. Dalam hal ini Indonesia  telah  mengundangkan  Keppres Nomor 25 Tahun 1950 yang menunjuk PMI sebagai satu-satunya organisasi kemanusiaan  yang  melaksanakan  mandat tersebut  dan  menyempurnakannya  dengan Keppres Nomor 246 Tahun 1963.
Sedangkan  BSMI  merupakan  organisasi kemanusiaan biasa, sehingga bukan merupakan  perhimpunan  nasional  resmi untuk  Indonesia.  Dengan  demikian  secara normatif  dalam  RUU  Kepalangmerahan terdapat beberapa jenis pelanggaran, dengan dimasukkannya  penjelasan  butir  (e)  dalam Penjelasan  Pasal  28  RUU,  yaitu:  (1). Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  26 Konvensi  Jenewa  1949  dimana  Indonesia harus mentaatinya denganhanya
menggunakan  lambang  hanya  kepada  satu perhimpunan  nasional  yang  diakui  oleh Pemerintah,  yakni  dalam  hal  ini  PMI;  (2). Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  53 ayat  (1)  Konvensi  Jenewa,  yang  telah menetapkan  larangan  penggunaan  lambang atau  sebutan  “Palang  Merah”  atau  “Palang Jenewa”  oleh  perseorangan,  perkumpulan, perusahaan  atau  perseroan  dagang  baik pemerintah  maupun  swasta,  selain  yang berhak  menurut  Konvensi;  (3).  Pelanggaran terhadap  Pasal  54  Konvensi  I  dan  Pasal  45 Konvensi  II  yang  menyatakan  bahwa  jika perundangan  belum  siap,  negara  peserta Konvensi Jenewa setiap saat harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan  tindakan  penyalahgunaan lambang  Palang  Merah.  Berkenaan  dengan sanksi,  dalam  hal  ini  sebenarnya  Pasal    508 dan 565 KUHP  telah  memuat  sanksi pidana bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan  lambang;  namun  pasal- pasal  ini  masih  dianggap  kurang  memadai karena  minimnya  sanksi  pidana  dan  denda yang tidak sesuai dengan era saat ini. Madari menyatakan  bahwa  minimnya  denda  dalam KUHP disebabkan tidak adanya penyesuaian nilai  mata  uang  terhadap  fluktuasi  harga minyak  dunia  dan  harga  emas  (Madari, 2013).
Disamping ketiga pelanggaran di  atas, terdapat  pula  pelanggaran  lain  dalam  RUU Kepalangmerahan, yakni Pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011.  Menurut Lampiran  I Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  penjelasan  suatu undang-undang  hanya  memberikan  tafsiran dari  norma  yang  terkandung  dalam  suatu pasal.  Penjelasan  tersebut  tidak  dapat  berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas /  mempersempit  /  menambah  norma  yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan  perundang-undangan.  Angka  186 huruf  (a)  Lampiran  I  dari  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  secara  tegas menyatakan  bahwa  penjelasan  tidak  boleh bertentangan  dengan  materi  pokok  yang diatur  dalam  batang  tubuh  suatu  undang- undang.  Dalam  hal  ini  penjelasan  Pasal  28 (e)  RUU  Kepalangmerahan  dengan  jelas bertentangan  dengan  pasal  lain  dalam  RUU itu sendiri, yakni Pasal 7 ayat (1a).
Kondisi  normatif  seperti  ini  dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Sebagai hasil usul inisiatif DPR, hal tersebut  dapat  disebabkan  karena  kurang mendapatkan  perhatian  serius anggota Parlemen.  Hal  ini  merupakan  salah  satu permasalahan  materiil  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan.
Permasalahan  ini  dapat  meliputi  muatan substantif  yang  saling  bertentangan  atau munculnya  permasalahan  formal  berupa kurangnya  kualitas  pengkajian  dan  naskah akademik  dalam  pembahasan  undang- undang,  minimnya  mekanisne  diseminasi dan  penjelasan  (Putuhena,  2013).  Menurut Agus  Riwanto,  problem  utama  fungsi  DPR
adalah rendahnya kinerja dalam produktivitas  legislasi  yang  disebabkan karena faktor multipartai ekstrim yang lebih mengutamakan pada fungsi kinerja pengawasan pada eksekutif (Riwanto, 2016).
Dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dari usulan yang baru, dapat dikatakan bahwa pelanggaran- pelanggaran  yang  terdapat  dalam  RUU Kepalangmerahan  yang  lama,  baik  yang bersifat  normatif  maupun  sosiologis  telah ditiadakan dan mencapai arah yang disepakati,  yakni  pelaksanaan  kewajiban internasional sesuai dengan Konvensi
Jenewa dalam menuju tertib hukum penggunaan  lambang  Palang  Merah  di Indonesia.  Tentu  saja,  politik  hukum tersebut masih akan diuji kembali dari aspek penegakan hukum maupun kemandirian para aparat  penegak  hukum  dalam  menyikapi pelanggaran maupun penyalahgunaan lambang Palang Merah.

## C. Simpulan
Dalam kurun waktu dua periode RPJM dari  tahun  2010-2019,  maka  politik  hukum Indonesia dalam mengimplementasikan aturan  Konvensi  Jenewa  1949  tentang lambang  Palang  Merah  sangat  dipengaruhi sejumlah  faktor,  yakni  faktor  politik  yang tercermin  dalam  kepentingan  partai  politik dalam  fraksi-fraksi  di  parlemen,  dan  juga faktor  sosial-ideologis,  yang  merupakan faktor  pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam
proses pembentukan politik hukum perundang-undangan berkenaan dengan lambang  Palang  Merah.  Kedua  faktor  ini dapat  menyebabkan  dihasilkannya  produk hukum  yang  saling  bertentangan  dan inkonsisten  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan harus tetap memperhatikan konsistensi  dengan  ketentuan  perundang- undangan lainnya dan menyesuaikan pengaruh  sosial  politik  dan  ideologi  sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  A.  N.,  Fata,  M.,  &  Zain,  M.  (2015). Impresi  Politik  Hukum  Nasional
Berlandaskan Pancasila Terhadap
Sistem Perundang-Undangan Nasional ISSN :  0215-3092. Jurnal  GEMA , XXVII (50), 1848–1856. Retrieved
from
https://media.neliti.com/media/publica tions/62065-ID-none.pdf
Cross,  N.  Z.  R.  (2010).  The  Red  Cross  and the  Geneva  Conventions  -  60  Years On. Virginia  University  of  Wellington Law Review , 41 (2), 118. https://doi.org/10.3390/molecules1804 4679
Deni,  B.,  &  Wijaya,  E.  (2012).  Pemaknaan Ulang  Konsep  Kedaulatan  Mochtar Kusumaatmadja  dalam  Ranah  Hukum
Lingkungan  Internasional.  In  Sidharta
(Ed.), Mochtar  Kusumaatmadja  dan Teori Hukum Pembangunan.
Eksistensi  dan  Implikasi .  Jakarta:
Epistema Institute & Huma.
Djatmiko,  W.  P.  (2018).  Legal  Policy  And Its  Position  In  The  Taxonomy  Of Science. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
18 (1), 123–130.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18 .1.1903
Goniewicz,  M.,  &  Goniewicz,  K.  (2013).
Protection  of  medical  personnel  in armed conflicts-case study:
Afghanistan. European  Journal  of Trauma  and  Emergency  Surgery ,
39 (2), 107–112.
https://doi.org/10.1007/s00068-013-
0251-0
Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. J. Rechts  Vinding  Media  Pembin.  Huk. Nas. , 2 (3),  361–373.  Retrieved  from http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejourna l/index.php/jrv/article/view/65/59
Handayani, I. G. A. K. R. (2015). Formulasi Legislative  Drafting  yang  Ideal  dalam Rangka  Mewujudkan  Negara  Hukum yang  Demokratis  dan  Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan. Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum , 22 (3),  373–
393. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publica tions/85059-ID-formulasi-legislative-
drafting-yang-idea.pdf
Hanzel,  M.  (2012).  Menyoal  Lambang Palang Merah. Retrieved November 8, 2018,
from
https://matthewhanzel.com/2012/09/17 /menyoal-lambang-palang-merah/
International  Conference  of  the  Red  Cross.
(1986).  Statutes  of  the  International Red Cross and Red Crescent Movement, 32. Retrieved from https://www.icrc.org/eng/assets/files/o ther/statutes-en-a5.pdf
Isharyanto,  &  Firdausy,  A.  G.  (2013).
Interaksi  Politik  dan  Hukum  dalam Pembentukan  Legislasi  Daerah  (Studi terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kota Surakarta). Yustisia , 2 (3).
Ismail,  I.  (2013).  Penerapan  Konvensi Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan
1977 dalam Hukum Nasional Indonesia  (  Studi  tentang  Urgensi  dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambah Jurnal Dinamika
Hukum , 13 (3), 367–378.
Julaikah,  N.  (2012).  politikus-senayan- masih-berdebat-soal-lambang-pmi  @ www.merdeka.com.
Merdeka . Retrieved from
https://www.merdeka.com/politik/polit ikus-senayan-masih-berdebat-soal- lambang-pmi.html
Kosuge,  N.  M.  (2003).  The  “non-religious” red  cross  emblem  and  Japan. Revue
Internationale de La Croix- Rouge/International Review of the Red Cross , 85 (849), 75–94. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2011.1 2.003 Latief, H.  (2011). Symbolic and  Ideological
Contestation over Humanitarian
Emblems:  The  Red  Crescent  in Islamizing  Indonesia. Studia  Islamika.
Indonesia  Journal for  Islamic Studies ,
18 (2), 249–286.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.154 08/sdi.v18i2.434
Madari,  M.  S.  K.  (2013).  Penyesuaian batasan  tindak  pidana  ringan  dan jumlah  denda  dalam  kuhp  terhadap perkara  tindak  pidana  pencurian. Jurnal  Cita  Hukum , I (Desember 2013).
Maled,  V.,  &  Male,  S.  (2012).  Red  Cross
Emblem Its Use and Misuse. Al Ameen Journal  Medical  Science , 5 (1),  3–6.
Retrieved from http://ajms.alameenmedical.org/Articl ePDFs/AJMS.5.1.2012 P 3-6.pdf Manik, K. N. H., Setiyono, J., & Dwiwarno,
N. (2016). Tinjauan Yuridis Penggunaan  Lambang  Palang  Merah dalam Hukum Humaniter Internasional. Diponegoro Law
Journal , 5 (4),  1–16.  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publica tions/54478-ID-tinjauan-yuridis- penggunaan-lambang-pala.pdf
Mayrudin,  Y.  M.  (2017).  Dinamika  Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi
Tentang Pergeseran Positioning
Ideologi  Partai-Partai  Politik  Peserta Pemilu  2014. Journal  of  Governance , 2 (2), 163–185.
https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2674
McCormack, T.  L. H. (2000). What’s in  an Emblem  -  Humanitarian  Assistance under Any Other Banner Would Be as Comforting  Commentary. Melbourne Journal of International Law , 1 (May),
175–184.
MD,  M.  M.  (2009). Politik  Hukum  di Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Parthiana,  I.  W.  (2011).  Suatu  Pemikiran tentang  Politik  Hukum  Indonesia terhadap  Hukum  Internasional  dalam
Rangka
Pembangunan Hukum
Nasional  Indonesia.  In  E.  Elly,
Hardjowahono,  &  Susanti  (Eds.), Beberapa
Pemikiran tentang
Pembangunan Sistem Hukum Nasional di  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Permanasari, A. (2013). Legal Review to the Implementation of the Geneva Conventions  of  1949  and  Other  IHL Instruments  in  Indonesia (with special reference  to  the  use  and  protection  of the red cross or red crescent emblem). In Proceedings of the 2013 Padjadjaran International Legal
Conference  Series (pp.  334–335).
Bandung: FH Unpad & PAHAM. Prameswari,  Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia. Yuridika ,
32 (1), 167.
https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.48
42
Pratomo,  E.  (2011). Hukum  Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum,  dan  Ratifikasi) .  Bandung: Alumni.
Puspitawati, D., Kusumaningrum, A.,
Hukum,  F.,  &  Brawijaya,  U.  (2016). Reposisi  Politik  Hukum  Perjanjian Internasional dalam Rangka mewujudkan Tertib Hukum di Indonesia. Jurnal  Masalah  Masalah
Hukum , 45 (4), 326–333. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.20 16.326-333 Putuhena,  M.  I.  F.  (2013).  Political  laws  of legislation: reinforce progressive
legislation reform.
Jurnal
Rechtsvinding , 2 (3), 375–395.
Ratner, S. R. (2011). Law promotion beyond law  talk:  The  Red  Cross,  persuasion, and the laws of war. European Journal of  International  Law , 22 (2),  459–506. https://doi.org/10.1093/ejil/chr025
Risnain,  M.  (2015).  Konsep  Peningkatan
Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi
Konseptual dan Kebijakan pada Prolegnas 2015-2019. Jurnal
Rechtsvinding , 3 (Desember).
Riwanto,  A. (2016). Strategi  Politik-Hukum
Meningkatkan Kualitas Kinerja Dpr Ri Dalam
Produktivitas Legislasi Nasional. Jurnal  Cita  Hukum , 4 (2), 267–286.
https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4140 Rolle,  B.,  &  Lafontaine,  E.  (2009).  The emblem  that  cried  wolf:  ICRC  study on the use of the emblems. International Review of the Red Cross . https://doi.org/10.1017/S18163831100 00172
Shucksmith,  C.  (2015). The  International Committee  of  the  Red  Cross  and  Its Mandate  to  Protect  and  Assist:  Law and Practice . University of Nottingham. Retrieved from
http://eprints.nottingham.ac.uk/29162/ 1/Christy  Shucksmith  Ph.  D.  The International  Committee  of  the  Red Cross  and  it%27s  Mandate  to  Protect and Assist- Law and Practice.pdf Stahel,  P.  F.  (2013).  Swiss  Flag  or  Red Cross  Emblem:  Why  the  Confusion? https://doi.org/https://doi.org/10.1186/ 1754-9493-7-13
Suryani, A. S. (2012, September). Lambang Kepalangmerahan  bagi  Perlindungan Kemanusiaan. P3DI , IV (18),  9–12. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info
_singkat/Info  Singkat-IV-18-II-P3DI- September-2012-67.pdf Widyarsa,  M.  R.,  Fadlillah,  S.,  Ramdhani,
R.  M.,  &  Fahmi  Salsabilla.  (2011).
Pengaruh  Ideologi  Politik  Islam  di
Indonesia  Terhadap  Partai  Politik  di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia ,
1 (1), 27–35.