## PENGETAHUAN SEJARAH DEKOLONIALISASI PERANAN, PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Ryan Kurniawan
Program Studi Informatika Universitas Indraprasta PGRI ryans.meet@gmail.com

## Abstrak
Peranan,  Pendidikan  dan  Implementasi  Hukum  Islam  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya Islam ke berbagai wilayah, menyebabkan hukum Islam memiliki corak yang berbeda-beda pada setiap wilayah  yang  didatanginya.  Indonesia  menjadi  salah  satu  wilayah  tersebut.  Perbedaan  atau  keunikan yang  muncul  bersamaan  dengan  diterimanya  hukum  Islam  di  Indonesia  dengan  mengalami  berbagai macam perubahan sesuai dengan waktu, ruang dan tempat hukum tersebut diterapkan. Peran berbagai kerajaan dalam  menyebarkan ajaran Islam  menjadi bukti yang sah, bagaimana  Islam  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa Indonesia. Perubahan mulai terjadi pada saat Pemerinta Kolonial Belanda  menguasai  Indonesia.  Teori receptio  in  complexu ,  dan  teori receptie menjadi  bukti  begitu lekatnya tatanan hukum Belanda di Indonesia yang dimulai pada era VOC. Kemerdekaan sebagai titik tolak  perjuangan  berkurangnya  pengaruh  kedua  teori  tersebut  dengan  upaya  untuk  melakukan dekolonialisasi hukum  Islam  melalui teori receptie exit . Teori ini mengarahkan bahwa pembangunan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditandai dengan munculnya KHI sebagai pedoman disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial  pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  mengadili  perkara  keperdataan Islam pada tahun 1991.
Kata kunci : Dekolonialisasi, Hukum Islam, Indonesia

## Abstract
Role, Education, and Implementatation Islamic law developed along with the development of Islam in various regions, causing Islamic law to have different styles in each region it came. Indonesia is one of these regions. Differences or uniqueness that arise together with the acceptance of Islamic law in Indonesia by experiencing various kinds of changes in accordance with the time, space and place of the  law  applied.  The  role  of  various  kingdoms  in  disseminating  Islamic  teachings  is  legitimate evidence, how Islam becomes an integral part of the Indonesian Nation. Changes began to occur when the  Dutch  colonial  government  ruled  Indonesia.  The  receptio  in  complexu  theory,  and  the  receptie theory are proof of the attachment of the Dutch legal order in Indonesia which began in the V.OC era. Independence  as  the  starting  point  of  the  struggle  to  reduce  the  influence  of  the  two  theories  with efforts to decolonize Islamic law through receptie exit theory. This theory directs that the development of Islamic law in Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution, which is marked by the emergence  of  KHI  as  a  guideline  compiled  and  formulated  to  fill  a  substantial  legal  vacuum  in  the courts in the religious court that tried the Islamic civil case in 1991.
Key words : dekolonialization, Islamic law, Indonesia

## PENDAHULUAN
HAMKA  mengemukakan  bahwa  sejarah panjang  Islam  berada  di  Indonesia  dimulai pada  abad  tujuh  M  dengan  berhijrahnya bangsa  Arab  melalui  Samudera  Hindia  dan melalui jalan darat. Perkampungan- perkampungan  yang  didirikan  oleh  banga Arab  menjadi  bukti  Islam  telah  masuk  pada abad  tersebut.  Tempat  singgah  yang  berada di  rute  perdagagan  daerah  Malabar  dan
pulau  Sailan  merupakan  bukti  Indonesia menjadi  bagian  dari  perluasaan  kekuasaan Bani  Umayyah  pada  saat  itu,  melalui pendekatan ekonomi atau trannsaksi perniagaan  [1].  Perjalanan  Islam  memasuki wilayah Indonesia tidak lepas dari pengaruh kekuasaan  Islam  yang  mengalami  perluasan wilayah penyebarannya. Khulafa ar- Rasyidin merupakan  pelopor  ketercapaian
hal  tersebut,  yang  dilanjutkan  oleh  Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah.
Aceh  menjadi  daerah  pertama  masuknya Islam  ke  Nusantara  pada  abad  pertama Hijriah  atau  tujuh  M  dibuktikan  dengan makam  raja  Samudera  Pasai  yang  dikenal dengan  Malik  as-Shaleh  (Malikus  Shaleh) [2].  Pedagang-pedagang  muslim  dari  Arab, Persia,  dan  India  pada  Abad  ke-7  M  telah melakukan  aktifitas  ekonomi  berdagang dengan  masyarakat  asli  Indonesia  jauh sebelum  ditakluknya  Malaka  oleh  Portugis pada  tahun  1511  M.  Malaka  pada  saat  itu merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan  dan  pelayaran  yang  membawa hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh Nusantara  ke  Cina  dan  India,  keadaan  ini menempatkan  Malaka  pada  saat  itu  sebagi mata  rantai  pelayaran  yang  penting  dalam penyebaran Islam di Indonesia [3] .
Bukti  catatan-catatan  resmi  dan  Jurnal  Cina pada  periode  Dinasti  Tang  618  M  secara ekplisit  menegaskan  bahwa  Islam  sudah masuk  wilayah  Timur  jauh,  yakni  Cina  dan sekitarnya  pada  abad  pertama  Hijriah melalui  lintas  laut  dari  bagian  Barat  Islam. Cina  yang  dimaksudkan  pada  abad  pertama Hijriah  tiada  lain  adalah  gugusan  pulau- pulau  di  Timur  Jauh  termasuk  wilayah- wilayah  Kepulauan  Indonesia.  Berita  ini diketahui  melalui  catatan  dari  Ma  Huan, seorang  penulis  yang  mengikuti  perjalanan Cheng-Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya  bahwa  sejak  kira-kira-kira  tahun 1400 lalu telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa.  T.W.  Arnold  pun  mengatakan  para pedagang  Arab  yang  menyebarkan  agama Islam di Nusantara, ketika mereka
mendominasi perdagangan Barat-Timur sejak  abad-abad  awal  Hijrah  atau  abad  ke-7 dan ke-8 M [4].
Kerajaan-kerajaan  Islam  yang  kemudian berdiri, berperan mengajarkan dan melaksanakan  hukum  Islam  dalam  wilayah
kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Samudera  Pasai  pada  abad  ke  tiga  belas merupakan  perintis  dan  pelopor  kerajaan Islam  di  Indonesia  pada  saat  itu,  kemudian diikuti oleh Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.
Peranan, Pendidikan, Penerapan dan pelaksanaan  hukum  Islam  telah  ada  sejak permulaan  abad  14  Masehi,  terlihat  pada masa  Kerajaan  Samudera  Pasai  sebagai kerajaan  Islam  pertama,  Sultan  Malik  As- Shaleh  adalah  ahli  dalam  bidang  fikih menurut  madzhab  Syafi’i,  dengan  bantuan para ulama dari berbagai mancanegara serta dari qadhi (hakim)  sultan  pertama  dari kerajaan ini menerapkan berbagai keputusan-keputusan  yang berkaitan dengan pelaksanaan  hukum  Islam  di  daerahnya. Salah satu bukti penerapan dan pelaksanaan hukum  Islam  di  Samudera  Pasai  dapat ditemukan dalam Prasasti Trengganu.
Masuknya  Belanda  ke  Indonesia  mulai mempengaruhi  penerapan  sistem  hukum  di Indonesia, pengaruh tersebut mulai dirasakan  pada  masa  V.O.C  ( Vereenigde Oostindische Compagnie) . V.O.C memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun Compendium yang  memuat hukum  perkawinan  dan  kewarisan  Islam dengan  diperbaiki  dan  disempurnakan  oleh ahli hukum Islam pada saat itu. Kitab hukum itu secara resmi diterima oleh Pemerintahan V.O.C  tahun  1706  dan  dipergunakan  oleh pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa yang  terjadi  di  kalangan  umat  Islam  di daerah  kekuasaan  V.O.C.  Kitab  tersebut dikenal dengan dengan Compendium Freijer .
Bukti  lain  keberadaan  legalisasi  hukum Islam  pada  zaman  kolonial  Belanda  dapat terlihat  dengan  adanya Mogarrer atau lengkapnya Compendium  der  Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het  Mohammeaanche  Wetboek  Mogharrer yang  materinya  di  ambil  dari  kitab al-
muharrar karya  Imam  Rafi’i. Compendium Mogharrer ini sendiri secara substansi berisi hukum  pidana  Islam  dan  adat,  yang  dipakai di  daerah  Keresidenan  Semarang,  Jawa Tengah,  disamping  itu  masih  terdapat beberapa  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh B.J.D  Clotwijk  yang  memberikan  ruang gerak  bagi  berlakunya  hukum  Islam  di daerah Sulawesi Selatan.
Islam  pada  sisi  lain  tetap  mempertahankan kehadirannya  dengan  pemberian  ruang untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat, dengan  menempatkan  keilmuan  hukum Islam  dapat  diterapkan  bagi  pribumi  yang beragama
Islam.
Dasar penerapan
pemberlakuan  hukum  Islam  oleh  V.O.C dikarenakan ketidakmampuan pribumi untuk memahami aturan-aturan hukum yang dibentuk,  disusun  dan  diterapkan  oleh V.O.C.  Alasan  ini  yang  menyebabkan Kolonial  Belanda  memberikan  keleluasaan bagi  pribumi  untuk  menerapkan  aturan hukum  secara  mandiri,  dengan  tidak menyalahi  aturan-aturan  sebagai  berikut: Pertama ,  Statuta  Batavia  yang  ditetapkan pada  tahun  1642  oleh  V.O.C,  dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Kedua , kompilasi hukum kekeluargaan Islam dikenal  dengan  nama Compendium  Freijer [5].
Pengaruh  kedua  kebudayaan  ini,  terutama pengaruh Kolonial Belanda, terhadap sistem dan tata hukum Indonesia, mulai mengalami perubahan dengan keinginan untuk
membentuk  hukum  Indonesia,  termasuk didalamnya  hukum  Islam  dengan  corak  ke- Indonesia-an atau
dikenal dengan dekolonialisasi  hukum,  yang  tampak  pada zaman kemerdekaan. Upaya-upaya
perubahan  tersebut  tampak  dalam  dua  fase yaitu:
1. Penerimaan  ilmu  hukum  Islam  sebagai sumber persuasif dalam hukum konstitusi dimaknai  sebagai  sumber  hukum  yang baru  diterima  orang  apabila  ia  telah
diyakini,  dalam  konteks  hukum  Islam Piagam  Jakarta  sebagai  salah  satu  hasil dari sidang BPUPKI merupakan persuasive source bagi grondwet- interpretatie dari  UUD  1945  selama empat  belas  tahun  (Sejak  22  Juni  1945 ketika ditandatangani gentlemen agreement antara  pemimpin  nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler sampai 5 Juli  1959,  sebelum  Dekrit  Presiden  RI diundangkan).  keilmuan  Hukum  Islam menjadi  sumber  autoritatif  dalam  hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagaman  Jakarta  dalam  Dekrit  Presiden RI 5 Juli 1959 [6].
2. Kemerdekaan  Indonesia  dari  Belanda setelah  Perang  Dunia  ke  II  (dua), pemerintahan baru memberikan pengaruh yang  cukup  besar  terhadap  pemerintahan baru,  terutama  berkaitan  dengan  Stbl. 1882  No.  52  dan  Stbl.  1937  No.  116 tentang  pendirian  badan  peradilan  Islam di  Jawa,  Madura,  dan  Kalimantan. Keterpisahan  sistem  hukum  dalam  badan peradilan menjadi bagian yang mendapatkan  perhatian  dari  tokoh-tokoh pemimpin Indonesia pada saat itu. Tahun 1948  terdapat  aturan  memerintahkan peleburan  Pengadilan  Agama  kepada Pengadilan  Umum  ( civil  courts ),  akan tetapi  pelaksanakaannya  tidak  dapat dilakukan  karena  revolusi  yang  terjadi pada  saat  itu.  Badan  peradilan  agama dapat terrealisasikan keberadaannya pada tahun 1957, dengan mendapatkan persetujuan dari kabinet melalui peraturan  pemerintah  yang  memberikan wewenang untuk pembentukan
Pengadilan  Agama  di  wilayah  yang belum memilikinya [7].
Dua  fase  tersebut  mempengaruhi  berbagai kebijakan  dalam  penormaan  hukum  Islam Indonesia,  pengaruh  yang  tampak  melalui dapat  terlihat  melalui  Inpres  (Instruksi Presiden)  Nomor  1  Tahun  1981,  yang dimaskudkan  sebagai  upaya  untuk  mengisi
kekosongan penerapan hukum Islam terhadap  permasalahan-permaslahan  yang muncul  di  masyarakat.  Perkembangan  lain dengan  muncul  dan  bertambah  giatnya ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia,  melalui pertambahan  bank-bank  konvensional  yang memiliki unit bank syari’ah dan/atau melalui bank  syari’ah  yang  terpisah  secara  entitas dengan bank konvesional yang telah terlebih dahulu muncul.

## METODE
Tulisan    ini  menggunakan  Teori  Fungsional Struktural  yang  dicetuskan  Talcott  Parson. Asumsi  dasar  dari  Teori  Fungsionalisme Struktural,  salah  satu  paham  atau  prespektif di  dalam  sosiologi  yang  memandang masyarakat  sebagai  satu  sistem  yang  terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu  sama  lain  dan  bagian  yang  satu  tidak dapat  berfungsi  tanpa  adanya  hubungan dengan bagian yang lainya.
Secara  umum  teori  ini  memiliki  pandangan sistem  sosial  dibangun  berdasarkan  kepada saling  keterkaitannya  subsistem-subsistem yang  dibangun  oleh  manusia,  subsistem  ini dipengaruhi oleh empat fungsi atau indikator.  Fungsi  pertama  terkait  dengan fungsi adaptasi yang mengedepankan manusia sebagai subjek sosial mampu untuk menyesuaikan diri terhadap
suatu lingkungan.  Fungsi  pencapaian  tujuan  yang erat  keterkaitannya  dengan  realisasi  sasaran yang  dikehendaki  oleh  manusia  terhadap situasi  suatu  lingkungan  tempat  dirinya berada.  Fungsi  integrasi  atau  keterpaduan yang mendorong pencapaian sasaran melalui peran  fungsi  adaptasi.  Fungsi latency atau fungsi yang memiliki peran untuk memelihara  dan  melestarikan  terhadap pencapaian  yang  telah  diperoleh  dan diajarkan  dalam  suatu  sistem  sosial  yang dibangun  berdasarkan  fungsi  adaptasi, pencapaian  sasaran  dan  integrasi  melalui nilai-nilai  yang  telah  terbentuk  dalam  suatu lingkungan [8].
Teori  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai keilmuan kemasyarakatan  tertentu  yang  mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga  masyarakat  tersebut  dipandang sebagai suatu sistem  yang secara fungsional terintegrasi  dalam  suatu  keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan  kumpulan  sistem-sistem  sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengertian  Umum  Pendidikan  Hukum Islam di Indonesia
Didalam  masyarakat  hukum  islam  dikenal dalam  bahasa  Syariat  Islam  yang  dimana secara  Pengertian  dapat  diartikan  sebagai peraturan  islam  yang  mengatur  terhadap nilai - nilai keislaman
Sumber  keilmuan  terhadap  Hukum  Islam bersumber dari :
a. Al-  Quran  yaitu  bersumber  pada  kita suci
b. hadis yaitu Perkataan Perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Rasullah Saw.
c. Ijma  yaitu  kesepakatan  dari  para  ulama dalam menetapkan syariat islam
d. Fikih yaitu menggabungkan atau menyamakan suatu hukum yang sebelumnya belum ada
Maka  Ijma  dan  Fikih  adalah  suatu  bentuk upaya  apabila  belum  ditetapkan  hukum islam pada masa sebelumnya
2. Pengertian  Umum  Pendidikan  Hukum Publik  (Pidana)  dan  Hukum  Privat (Perdata) yang bersumber dari colonial Bahwa perlu diketahui Indonesia
mengadopsi  hukum  -  hukum  kolonial  barat yang  sampai  dengan  saat  ini  masih
diberlakukan  di  indonesia  yaitu  sebagai berikut :
a. Kita  Undang  -  Undang  Hukum  Pidana bersumber  dari  kolonial  belanda  yang dikenal  dalam  bahasa  belanda  adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie b. Kitab  Undang  -  Undang    Hukum
Perdata  berasal  dari  hukum  kolonial belanda yang bernama Burgelijk Wetboek (BW)
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dipahami bahwa  keilmuan  hukum  -  hukum  indonesia tidak  lepas  dari  pengadopsian  terhadap hukum  kolonial  belanda  yang  sampai dengan saat ini masih berlaku di indonesia.
3. Perkembangan Sejarah Pendidikan Keilmuan Hukum dari masa ke masa
a. Perkembangan
Pendidikan dan Penerapan Hukum Islam Era Masuknya Islam Ke Indonesia
Aceh  menjadi  tempat  pertama  Indonesia mengenal  Islam  pada  abad  7,  banyak mempengaruhi adat-istiadat Aceh. Pengaruh ini dibuktikan dengan pepatah yang berbunyi: Hukom  ngo  Adat  lagee  Zat  ngo Sipheuet (hukum  dengan  adat  seperti  benda dengan  sifatnya,  tidah  terpisah).  Hukum  di sini  diartikan  dengan  hukum  Islam  yang diajarkan  oleh  para  ulama.  Ini  ditunjukkan oleh  pepatah  lain  yang  berbunyi: Adata  bak Meureuhom , Hukum  Bak  Syiah  Ulama [9]. Hukum  Islam  pada  era  ini  mulai  mewarnai kehidupan  bangsa  Indonesia,  dengan fiqih yang  berasal  dari  jazirah  Arab  dalam menentukan  segala  tindakan  umat  Islam. Fiqih walaupun  telah  diakui  sebagai lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu tidak menjadikannya  sebagai  kekuatan  utama dalam  pergaulan  antar  masyarakat.  Tasawuf dan  amalan  tarekat  yang  menjadi  kegiatan utama dalam pergaulan, pemimpin- pemimpin  atau  para  guru  suluk  ( sjujuch  al-
turuq )  yang  mendapatkan  pernghormatan dibandingkan ahli-ahli ilmu kalam ( mutakallimun ),  maupun  para  ahli  hukum ( fuqaha ) [9].
b. Penerapan  Keilmuan  Hukum  Islam Era Kesultanan
Adat  Istiadat  atau  kebiasaan  pribumi  dalam pemerintahan  di  Jawa  adalah  bentuk susunan pemerintahan Mataram, dengan tiga serangkai  jabatan:  raja/ Hingkang  Sinuhun (Yang  dipertuan),  Senopati  Hing  Ngaloga (Panglima  Perang), Sayidin  Patanagama Kalipatulah (Pengatur Urusan Agama sebagai  Pengganti  Rasulullah).  Gelar  ini tidak lain adalah pengembangan teori  Imam al-Mawardi as-Syafi’i di dalam kitabnya al- Ahkam  al-Sulthaniyyah ,  yang  menegaskan “Negara  adalah  kepemimpinan  kesatuan umat, disebut al-immah , yang berkedudukan sebagai  penerus  tugas  kenabian  dalam memelihara agama dan mengatur dunia [10].
c. Penerapan  Keilmuan  Hukum  Islam Era Hindia Belanda
Ismail  Suny  [11]  mengungkapkan  bahwa sejarah  hukum  pada  zaman  Hindia  Belanda mengenai hukum Islam dapat dibagi kepada dua  periode: Pertama ,  periode  penerimaan hukum Islam sepenuhnya (secara
kesuluruhan)  yang  disebut  dengan receptio in  complexu ,  yaitu  periode  berlakunya hukum  Islam  sepenuhnya  bagi  orang  Islam karena memeluk agama Islam. Hukum Islam yang  telah  berlaku  sejak  kerajaan  Islam  di Nusantara  hingga  zaman  V.O.C  hukum kekeluargaan Islam khususnya  hukum perkawinan  dan  waris  tetap  diakui  oleh Belanda. Pengakuan akan teori ini dituangkan  oleh  V.O.C  melalui  peraturan Resolutie der Indische Regeering tanggal 25 Mei  1760.  V.O.C  memerintahkan  D.W. Freijer  untuk  menyusun Compendium yang memuat  hukum  perkawinan  dan  kewarisan Islam dengan diperbaiki dan disempurnakan oleh  ahli  hukum  Islam  pada  saat  itu.  Kitab
hukum  itu  secara  resmi  diterima  oleh Pemerintahan  V.O.C  tahun  1706  dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di kalangan  umat  Islam  di  daerah  kekuasaan V.O.C.  Kitab  tersebut  dikenal  dengan dengan Compendium  Freijer [12], dan kemudian  menjadi  dasar  hukum  dalam Regeering Reglemen (RR) tahun 1885.
Kedua ,  penerimaan  hukum  Islam  oleh hukum  adat  yang  kemudian  dikenal  dengan teori receptie yaitu  hukum  yang berlaku dalam  realita  masyarakat  adalah  hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan  hukum  adat.  teori  ini  dilegalisasi dalam undang-undang dasar Himdia Belanda, sebagai pengganti RR yaitu Wet op de  Staatsinrichting  van  Nederlands  Indie ( IS ).  Pengaruh  dari  perubahan  RR  ke  IS menyebabkan  dicabutnya  hukum  Islam  dari lingkungan  tata  hukum  Hindia  Belanda melalui Staatblad No.  212  Tahun  1929. Teori  ini  dikemukakan  oleh  Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan
didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven  (1874-1933),  Bertrand  Ter Haar, dan beberapa muridnya [13]. Munculnya  teori receptie ini  memberikan argumentasi  dan  dasar  bagi  Belanda  untuk membentuk  sebuah  komisi  yang  bertugas meninjau  kembali  wewenang  Peradilan Agama  di  Jawa  dan  Madura.  Dengan  bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb  ( staatblad )  No.  116    Tahun  1937  berisi pencabutan  wewenang  Peradilan  Agama untuk  menangani  masalah  waris  dan  yang lainnya,  perkara  perkara  ini  kemudian  di limpahkan  kepada Landraad (Pengadilan Negeri) .

## 4. Penerapan  Keilmuan  Hukum  Islam Era Kemerdekaan
Perkembangan  dan  perubahan  yang  lebih baik  dalam  memaknai  dan  menempatkan hukum Islam di Indonesia dengan mengenyampingkan  teori receptie ,  mulai
dilakukan setelah Indonesia merdeka. Munculnya  teori  baru  yang  menempatkan hukum  Islam  sebagai  bagian  masyarakat Indonesia  yang  tidak  terpisahkan  dengan ajaran  Islam,  karena  faktor  kedekatan sejarah  yang  membentuk  Islam  Indonesia, sehingga  selaras  dengan  tujuan  dari  hukum Islam  itu  sendiri.  Teori  ini  ditujukan  untuk memberikan  pengertian  dan  pemahaman baru  akan  pentingnya  Islam  menjadi  bagian dari  pembangunan  hukum  nasional  yang selaras  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945. Teori  ini  diistilahkan  dengan  teori receptie exit yang  dikemukan  oleh  Hazairin.  Pokok- pokok pikiran teori ini ialah:
1. Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun  1945  dengan  merdekanya  bangsa Indonesia  dan  mulai  berlakunya  UUD 1945.
2. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1  maka  negara  Republik  Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional  Indonesia  yang  bahannya hukum  agama.  Negara  mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam  saja,  melainkan  juga  hukum agama  lain  untuk  pemeluk  agama  lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap  dan  hukum  pidana  diserap menjadi  hukum  nasional  Indonesia. Itulah  hukum  baru  Indonesia  dengan dasar Pancasila.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa  perubahan-perubahan  terhadap hukum Islam yang terhambat keberkembangannya  pada  masa  Kolonial Belanda.  Keadaan  ini  dibuktikan  dengan adanya  aparat  hukum  yang  tidak  dapat diabaikan  keberadaannya,  yaitu  Kantor Urusan Agama dan Badan Peradilan Agama. KUA  ditempatkan  sebagai  pelaksana  bagi keabsahan  pernikahan  dengan  didasari aturan  hukum  yang  berlaku.  Lembaga Peradilan Agama merupakan penentu
pelaksanaan  hukum  Islam  telah  dilakukan oleh  masyarakat  sesuai  dengan  aturan hukum.  perkembangan  tersebut  termasuk pengaturan  perkawinan,  saksi  dalam  talak (perceraian),  serta  pengaturan  yang  khusus tentang  kearifan  lokal  Indonesia  yaitu kepemilikan  harta  bersama  dalam  suatu ikatan perkawinan [14].
Keadaan  ini  menunjukkan  begitu  lekatnya Indonesia  sebagai  bangsa  dan  Negara dengan  hukum  Islam.  Satu  sisi  Islam memahami pentingnya proses hukum berintegrasi
dengan kehidupan bermasyarakat,  sisi  lainnya  menunjukkan proses tersebut dapat terlaksana dan dilaksanakan  dengan  melalui  peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Abdurrahman  memberikan  tiga  argumentasi yang dapat menunjukkan arti penting hukum Islam  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di Indonesia, yaitu:
1. Secara  faktual  umat  Islam  Indonesia bukan hanya sebagai kelompok mayoritas  di  Indonesia,  melainkan menjadi mayoritas umat Islam di dunia. Keadaan ini menunjukkan hukum Islam sebagai  aturan  yang  mengikat  terhadap subjek  hukum  yang  besar  pula,  akan tetapi keadaan ini dapat dicapai
sepenuhnya apabila umat Islam memperlakukan dan melaksanakan ketentuannya  dengan  sebaik-baiknya, sebaliknya  dampak  negatif  terhadap kedudukan  hukum  Islam  bila  keadaan ini  tidak  disadari  dan  dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam itu sendiri.
2. Indonesia  walaupun  bukan  merupakan negara  Islam  memberikan  tempat  bagi hukum Islam dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan satu- satu  asas  dalam  kehidupan  berbnagsa dan  bernegara.  Sila  Ketuhanan  Yang Maha Esa selaras dengan ajaran Tauhid sebagai  pookok  dari  ajaran  Islam  dan hukum Islam, telah memberikan landasan  idiil  yang  cukup  kokoh  untuk melaksanakan  ketentuan  hukum  Islam
dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila.  Jaminan  ini  pula  ditujukan oleh  UUD  1945  dalam  penghormatan akan  kemerdekaan  bagi  masyarakat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya..
Perubahan  lain  yang  muncul  setelah kemerdekaan  mengenai  peran  hukum Islam  terhadap  muslim  Indonesia  adalah lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  [15],  yang  menjadi  acuan  dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama  berkaitan  dengan  perkawinan, waris dan harta perkawinan [16].
Kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) merupakan  rangkaian  sejarah  hukum nasional  dalam  mengingkapkan  raagam makan kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang [17]:
1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut  serta  bahkan  mengatur  interaksi sosial.
2. Aktualnya  simensi  normatif  akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam  yang  mendorong  terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.
3. Responsi struktural yang didi melahirkan ransdangan KHI.
4. Alim  ulama  Indonesia  mengantisipasi ketiga  hal  di  atas  dengan  kesepakatan bahwa  KHI  adalah  rumusan  tertulis hukum  Islam  yang  hidup  seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.
KHI  menjadi  penting  sebagai  rujukan  dan landasan  putusan  Peradilan  Agama  karena asas personalitas keislaman yang dianut oleh Peradilan Agama. Asas personalitas berkaitan  dengan  ketundukan  terhadap kekuasaan  Peradilan  Agama,  dikarenakan pengakuan  terhadap  diri  seseorang  yang mengaku  dirinya  sebagai  pemeluk  Islam [18]. Asas ini menunjukkan begitu pentingnya  umat  Islam  diberikan  arahan dalam  bentuk  aturan  hukum  untuk  tetap
berada  dalam  pengakuan  keIslamannya melalui  proses  yang  dibenarkan  baik  itu secara syar’i , maupun melalui legalitas baik itu secara formal maupun materiil berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. KHI  merupakan  suatu  perwujudan  hukum Islam  yang  khas  Indonesia,  pandangan  ini dapat dilihat dari unsur-unsur sistem hukum nasional [19]:
1. Landasan  ideal  dan  konstitusi  KHI adalah  Pancasila  dan  Undang-Undang
Dasar 1956. Ketentuan ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan  Umum  Kompilasi  Hukum Islam  yang  disusun  sebagai  bagian  dari sistem  hukum  nasional  dan  menjamin kelangsungan
hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang  sekaligus  merupakan  perwujudan kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. KHI  dilegalisasi  oleh  isntrumen  hukum dalam  bentuk  Instruksi  Presiden  yang dilaksanakan  oleh  Keputusan  Menteri Agama,  dan  merupakan  bagian  dari rangkaian
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Instruksi Presiden  ini  tidak  mengurangi  sifat legalitas  dan  otoritasnya,  dikarenakan segala  yang  dirumuskan  di  dalamnya merupakan suatu kebutuhan akan ketertiban  masyarakat  Islam  masa  kini dan masa yang akan datang. Kandungan isi  dari  KHI    disusun  dan  diupayakan berdasarkan  keinginan  dan  kesadaran masyarakat yang membutuhkannya. Sisi formalistis legalistis dari KHI ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan sosiologis  uang  bersifat  fungsional  dan berdasarkan kenyataan akan pentingnya suatu pengaturan terjadap bidang teertentu,  dengan  bersandarkan  kepada teori realisme dan teori fungsional.
3. KHI  dirumuskan  dari  tatanan  hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah  Nabi  Muhammad  saw  yang bercorak ke-Indonesiaan.
4. Aktualisasi KHI berada pada wewenang badan  peradilan  dalam  lingkungan Peradilan  Agama,  berdasarkan  tafsiran teologis  dari  penjelasanya.  Bidang kewarisan  (Buku  II)  pola  dasarnya merupakan peralihan bentuk dari kewarisan  menurut  pada fuqaha (dalam lingkungan  “tradisi  besar”  meminjam istilah redfield ke  dalam  bentuk  kanun
( qanun ).

## SIMPULAN DAN SARAN
Keilmuan  Hukum  Islam  sebagai  suatu sistem  bersamaan  dengan  penyebaran  Islam ke  wilayah-wilayah  Indonesia.  Pendidikan Hukum  Islam  memiliki  perbedaan  dalam pembentukan  dan  upaya  penerapan  yang ditujukan  kepada  masyarakat  Indonesia. Dekolonialisasi  hukum  Islam  merupakan berntuk  dari  perubahan  dan  perkembangan yang  mengupayakan  pendekatan  dalam menyusun,  membentuk  dan  menerapkan aturan-aturan  terkait  dengan  kepentingan umat  Islam  Indonesia,  yang  pada  awal keberkembangannya  dipengaruhi  oleh  teori receptie  in  complexu dan  teori receptie . Kemerdekaan  yang  menjadi  titik  tolak perubahan  hukum  Islam  yang  bermula merujuk  kepada  kedua  teori  tersebut, berubah  mengikuti  teori receptie  exit yang dicetuskan  oleh  Hazairin.  Upaya  tersebut dilakukan  pada  saat  awal  kemerdekaan Indonesia  (1940)  dengan  mengedepankan Pancasila UUD 1945, dasar dari perubahan- perubahan yang terjadi pada era kemerdekaan,  karena  hukum  Islam  berada dan berkembang bersamaan hukum adat dan lebih  dahulu  dibandingkan  hukum  Eropa Kontinental (Belanda) mempengaruhi sistem hukum  Indonesia.  Perubahan  ini  pula  terus berlangsung  sampai  1990,  ditandai  dengan munculnya  KHI  untuk  mengisi  kekosongan hukum pengadilan dalam lingkungan peradilan  agama  yang  mengadili  perkara keperdataan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Hamka, Sejarah  Umat  Islam  IV ,  Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
[2] Syamsul  Bahri, Pelaksanaan  Syari’at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
[3] Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban  Islam (Dirasah  Islamiyah  II) ,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2011.
[4] Busman  Edyar,  dkk  (Ed.), Sejarah Peradaban  Islam ,  Pustaka  Asatruss, Jakarta, 2009.
[5] Sirojul  Munir, Pengaruh  Hukum  Islam Terhadap  Politik  Hukum  Indonesia ,
Jurnal Istinbath Vol. 13, No.2, Desember 2014.
[6] Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di
Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya , Rosdakarya,
Bandung, 1991.
[7] Mark  E.  Cammack  and  R.  Michael Feener, The  Islamic  Legal  System  In Indonesia ,  Pacific  Rim  Law  &  Policy Journal Vol. 21 No. 1, January 2012.
[8] B. Arief
Sidharta, Konsep Fungsionalisme  Dalam  Ilmu  Hukum dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988.
[9] Ismuha, Islam  Dan  Masyarakat  Aceh dalam  Agama  dan  Perubahan  Sosial, Rajawali, 1983.
[10] A.  Mukti  Ali, Alam  Pikiran  Islam Modern  Di  Indonesia  dan  Modern Islamic  Thaought  In  Indonesia ,  Jajasan Nida, Jogjakarta, 1969.
[11] Zaini  Ahmad  Noeh, Kepustakaan  Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum  Islam ,  dalam  Dimensi  Hukum
Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Hukum Nasional, Gema  Insani Press,  Bandung, 1996.  Ismail  Suny, Kedudukan  Hukum Islam  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia,  dalam  Hukum  Islam  di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya , Rosdakarya, Bandung, 1991.
[12] Mardani, Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
[13] Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta, 2006. [14] A. Wasit
Aulawi, Sejarah
Perkembangan  Hukum  Islam dalam Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem Hukum  Hukum  Nasional,  Gema  Insani Press, Bandung, 1996.
[15] Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum  Indonesia ,  Gema  Insani  Press, Jakarta, 1994.
[16] MB.  Hooker, Introduction:  Islamic Law  in  South-east  Asia ,  Asian  Law Journal, Vol.4, 2002
[17] Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum  Indonesia ,  Gema  Insani  Press, Jakarta, 1994.
[18] Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum  Positif  di  Indonesia ,  Sinar
Grafika, Jakarta, 2009. [19] Muchith A. Karim (editor),
Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat  Islam  Indonesia,  Kementrian Agama  Republik  Indonesia ,  Badan Litbang  dan  Pustlitbang  Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010.