## PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## Desi Amalia
Abstrak  :  Pro  dan  kontra  pernikahan  dini  masih  menjadi  perdebatan  di kalangan masyarakat, sebahagian memandang pernikahan dini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Diantara mudharat dari pernikhan  dini  ini  ialah:  tingginya  pertumbuhan  penduduk disebabkan  karena  panjangnya  masa  kelahiran  (reproduksi  bagi wanita)  sehingga  mempersulit  usaha  peningkatan  pemerataan kesejahteraan  rakyat,  buruknya  kesehatan  ibu  dan  anak  karena factor  gizi  ibu  kurang  terpenuhi,  timbulnya  salah  satu  factor penyebab  tindakan  kekerasan  terhadap  isteri  hal  ini  terjadi  karena factor  berfikir  yang  belum  matang.  Pembatasan  umur  dalam perkawinan  merupakan  upaya  pendewasaan  usia  kawin  sampai cukup  dewasa  agar  mencapai  kematangan  fisik  dan  psikologi,  ini nerupakan  suatu  ikhtiyar  manusia  yang  patut  dihargai  dan  dapat dipertanggung jawabkan.
Kata Kunci: Usia Perkawinan, Perkawinan Dini, Hukum Islam dan Undang- undang
PENDAHULUAN
Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer.   Pernikahan dini akhir-akhir  ini  sangat  marak  dibicarakan  seiring  dengan  perubahan  zaman globalisasi informasi saat ini mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang  korabnnya  kaum  muda.  Pro  dan  kontra  pun  muncul  terhadap  maslah pernikahan  dini  ini.  Pernikahan  dini  (dibawah  umur)  merupakan  praktik pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  salah  satu  atau  keduanya berusia masih muda  dalam  pandangan  kekinian.  Praktik  pernikahan dini  ini dipandang  perlu  memperoleh  perhatian  dan  pengaturan  yang  jelas.  Maka selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk  mengantisipasi  masih  mungkinnya  pernikahan  seperti  itu  masih  bias dilaksanakan  seperti  aturan  yang  memberikan  keringanan  (dispensasi). Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi usia atau umur seseorang melaksanakan akad nikah. Akan tetapi jika ditinjau dari  hukum  positif  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7  disebutkan  bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
wanita  mencapai  16  tahun  hal  ini  tentu  menjadi  permasalahan  yang  cukup pelik ditengah masyarakat.
Sampai saat ini pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam  masyarakat  Indonesia,  terutama  di  pedesaan  atau  masyarakat tradisionalis.  Meskipun  terkadang  keberadaannya  sering  kali  tidak  banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah factor yang terkahir ini orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut  masyarakat.  Pernikahan  mempunyai  ketentuan-ketentuan  yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak disebutkan syarat atau batasan  usia  kapan  seorang  laki-laki  dan  perempuan  boleh  melakukan pernikahan.  Namun  para  ulama  sepakat  syarat  kebalighan  harus  sudah terpenuhi  pada  mempelai.  Pernikahan  di  bawah  umur  dalam  pandangan ulama  hukum    fiqh  di  masa  lalu  umumnya  dianggap  sah  dan  tidak dipermasalahkan statusnya. Pernikahan dini sudah eksis sekian lama selama berabad-abad  tanpa  ada  yang  menggugat  keberadaannya.  Namun  kini, pernikahan di bawah umur dipertanyakan legalitas dan manfaatnya.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Pernikahan Dini
Pernikahan dini merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu  pernikahan  dan  kata  dini.  Kata  pernikahan  dalam  kamus  bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu  nakaha,  yankihu,  nikahan.  Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia, nikah  (pernikahan)  atau  perkawinan  adalah  perjanjian  antara  laki-laki  dan perempuan untuk bersuami isteri. Sedangkan kata dini adalah kata sifat yang arti  awalnya  sekali,  pagi  sekali,  sebelum  waktunya. 1 Menurut  Muhammad Fauzhil  Adhim  dalam  bukunya  Indahnya  Pernikahan  Dini,  nampaknya pernikahan dini dengan pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahaan atau pernikahan  dalam  usia  remaja. 2 jika  pernikahan  dini  dimaknai  dengan pernikahan  dalam  usia  remaja  maka  yang  termasuk  pernikahan  dini  adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11-24 tahun. Pendapat lain sebgaimana  yang  dikemukakan  oleh  Sri  Rahayu  Hadiotomo,  usia muda/remaja  secara  global  dimulai  sejak  umur  12  tahun  dan  berkakhir  21 tahun. 3
1 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm 614
2 Muhammad  Fauzhil  Azhim, Indahnya  Pernikahan  Dini, (Jakarta:  Gema Insani Prees) hlm IV, IX
3 Sri  Rahayu  Hadiotomo, Psikologi  Berkembang  dan  Bagian-bagiannya (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989), hlm 219
Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning”  menyebut  perkawinan  muda/kawin  belia  dengan  istilah  nikah ash- shagir/ash-shagirah  kebalikannya  adalah  nikah  al-kabir/al-kabirah. Sedangkan  kitab-kitab  fiqh  baru  menyebutnya  dengan  istilah az-zawaj  al- mubakkir (perkawinan dini) 4 . Shagir/shagirah secara literal berarti kecil, akan tetapi  yang  dimaksud  disini  adalah  laki-laki  atau  perempuan  yang  belum baligh. Pada laki-laki baligh ditandai dengan ihtilam yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan  ketentuan  baligh  ditandai  dengan  menstruasi  atau  haid  yang dalam  fiqh  Syafi’i  minimal  dapat  terjadi  pada  usia  9  tahun.  Baligh  bagi perempuan  juga  bias  dikenakan  karena  mengandung  (hamil).  Jika  tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Abu  hanifah  berpendapat  bahwa  usia  baligh  bagi  laki-laki  adalah  18  tahun dan  untuk  perempuan  17  tahun.  Sementara  Abu  Yusuf,  Muhammad  Ibn Hasan  dan  al-Syafi’i  menyebut  usia  15  tahun  baik  utuk  laki-laki  maupun perempuan.
Dengan  demikan  berdasarkan  keterangan  tersebut  diatas  menurut term  fiqh  pernikahan  dini  adalah  perkawinan  laki-laki  atau  permpuan  yang belum baligh. Yang jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka  pernikahan  dini  adalah  pernikahan  dibawah  usia  15  tahun  menurut mayoritas  ahli  fiqh  dan  dibawah  17/18  tahun  menuurut  Abu  Hanifah. Mengenai  praktek  pernikahan  dini  dalam  Islam  telah  lama  dilakukan  baik oleh sahabat-sahabat Rasulullah maupun oleh Rasulullah sendiri. Pernikahan diusia dini dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahi Siti ‘Aisyah yang saat itu berumur 6 tahun. Yang kemudian beliau kumpuli ketika usia 9 tahun. Hal ini terdapat pada hadits riwayat Bukhari Artinya: Disampikan kepada kami (al-Bukhari) oleh ‘Ubaid ibn Isma’il, yang mendengar  dari  Abu  Usamah,  dari  Hisyam,  dari  ayahnya  (yang  bernama ‘Urwah) yang berkata, ‘Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi saw.  Hijrah  ke  Madinah,  dan  Nabi  menduda  selama  dua  tahun  atau mendekati  dua  tahun  sebelum  hijrah,  setelah  itu  ‘A’isyah menikah  (dengan Nabi)  pada  umur  enam  tahun  dan  tinggal  serumah  (sengan  Nabi  SAW.) tatkala ia berumur sembilan tahun.” 5
Hadits  ini  merupkan  laporan  tentang  ‘Aisyah  dengan  Rasulullah SAW.  Oleh  Hisyam  (ibn  ‘urwah  ibn  zubair  ibn  ‘awwam).  Buyut  khalifah pertama  Abu  Bakar  Shiddiq  r.a.  ibn  ‘urwah  adalah  kakak  ‘Aisyah  yang bernama Asma. Keduanya putri Abu Bakar r.a. Mengenai kebenaran hadis ini para ahli hadis memberi pendapat diantaranya adalah ibn hajar dan adzhabi
4 Husein  Muhammad, Fiqh  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana  Agama dan Gender (Yogyakarta: LKIS, 2002) hlm 67 5 Shahih Bukhari jilid IV  kitab “ Manaqib Anshar, Bab Perkawinan no 3896 hlm 252

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
dimana  mereka  mengatakan  bahwa  riwayat  hisyam  ibn  ‘urwah  ‘Aisyah menikah dengan Nabi diusia 6 tahun dan kumpul dengan Nabi sebagai suami isteri  di  usia  9  tahun  adalah  lemah,  karena  hisyam  tatkala  menyampaikan peristiwa  itu  sudah  pikun.  Bahkan  murid-muridnya  (Imam  Malik  ibn  Anas dan  Abu  Hanifah)  Hisyam  sendiri  yang  tinggal  dimadinah  tidak  mengakui dan tidak mengutip riwayat-riwayat yang disampaikan Hisyam ketika berada di  Iraq.  Salah  satunya  adalah  riwayat  tentang  pernikahan  ‘Aisyah  dan Rasulullah SAW tersebut.
Dibagian lain Imam Bukhari juga melaporkan juga berita yang disampaikan Hisyam  tentang  penyerahan  ‘Aisyah  kepada  Nabi  di  madinah  setelah  tiga tahun pernikahan,  yang dijelaskan dalam hadis yang artinya:
“Disampaikan  kepada  kami  oleh  Farwah  ibn  Abi  Mighra’  dari  ‘Ali  ibn Manshur  dari  Hisyam,  dari  ayahnya  dari  ‘A’isyah  r.a.  yang  berkata  ‘Nabi SAW.  menikahiku  ketika  aku  adalah  seorang  anak  berumur  enam  tahun’ Kami  hijrah  ke  Madinah  dan  turun  di  rumah  klan  Harits  ibn  Khazaj.  Aku demam, rambutku rontok dan terurai yang kemudian hari tumbuh lagi sampai ke pundak. Maka datanglah ibuku, Ummu Ruman, ketika aku berada dalam ayunan  bersama  sahabat-sahabatku.  Ibuku  berseru  memanggilku  dan  aku mendatanginya  tanpa  mengetahui  apa  yang  dikehendakinya  dariku.  Ia memegang tanganku sampai ia menghentikanku di depan pintu rumah. Aku tersengal-sengal.  Kemudian  ia  mengambil  air  dan  mengusap  wajah  dan kepalaku.  Lalu  ia  memasukkanku  kerumah.  Dalam  rumah  terdapat  kaum wanita  Anshar  yang  berkata,  mudah-mudahan  Alla  h  memberi  kebaikan, berkah dan keburuntungan. ‘Dan ia menyerahkanku kepada kaum wanita itu untuk  mengatur  urusanku.  Tak  disangka-sangka  Rasulullah  mendatangiku pada pagi harinya. Ibuku menyerahkanku kepada Rasulullah. Umurku kala itu sembilan tahun
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagai  Undang-Undang Perkawinan  Nasional  juga  mengatur  tentang  batasan  usia  menikah  yang berlaku utnuk seluruh rakyat Indonesia. Mengenai batasan usia menikah ini terdapat  pada  Pasal  7  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16  tahun.  Pasal  tersebut  dapat  difahami  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan dibawah  umur  19  tahun  bagi  pria  dan  16  tahun  bagi  wanita  tentunya melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  konsekuwansinya perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dicatatkan  di  Pegawai  Pencatatan  Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan  hukum  menurut  Undang-Undang,  artinya  menurut  Negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada kecuali apabila perkawinan tersebut terlebih  dahulu  mendapatkan  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama  yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non Islam.
Ketentuan dispensasi kawin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun  pihak  wanita.  Dari  penjelasan-penjelasan  diatas  dapat  difahami bahwa  batasan  usia  dalam  pernikahan  dini  sangat  variatif,  ada  yang berpendapat  bahwa  pernikahan  dini  adalah  pernikahan  yang  dilakukan dibawah usia 15 tahun, sebagian berpendapat dibwah usia 17/18 tahun, yang lain  berpendapat  dibawah  usia  20  tahun,  serta  ada  juga  yang  berpendapat bahwa pernikahan dini yakni yakni pernikahan yang dilakukan dibawah usia 24  tahun.  Namun  jika  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  termasuk  pernikahan  dini  ialah  pernikahan yang  dilakukan  dibawah  usia  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi wanita.
B. Batas Usia Minimal Dalam Pernikahan
Dalam nash (Al-Qur’an dan Hadis ) tidak terdapat ketentuan secara ekspilist yang menetapkan batasan usia menikah. Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini dalam persepektif fiqh adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan dibawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas fuqaha, dan dibawah usia 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.
Imam Malik menetapkan 17 tahun bagi laki-laki maupun perempuan untuk  dikategorikan  baligh.  Namun  demikian,  pernikahan  bagi  yang  masih dibawah usia 17 tahun dianggap sah kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan  bagi  yang  bersangkutan,  demikian  menurut  Maliki.  Sedangkan Imam  Syafi’I dan Hambali menentukan umur 15 tahun 6 . Begitu pulahalnya dalam  fiqh  Hanafi  wacana  tentang  batasan  umur  pernikahan  tidak  secara kongkrit  menyebut  umur,  hanya  saja  secara  tegas  disebutkan  bahwa  salah satu syarat pernikahan adalah baligh dan berakal sebagaimana keduanya juga menjadi syarat umum bagi operasionalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu baligh hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum  bukan  merupakan  syarat  keabsahan  pernikahan.  Dalam  hal  ini madzhab Hanafi menetapkan usia baligh 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi  perempuan.  Batasan  ini  merupakan  batasan  maksimal,  sedangkan batasan minimal yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan  alas  an  bahwa  pada  usia  itu  ada  laki-laki  ada  yang  sudah mengeluarkan  sperma  dan  ada  permpuan  yang  sudah  haid  sehingga  bisa hamil. Nampaknya mazhab Ja’fari juga menentukan criteria baligh dari batas minimal,  menurut  pendapat  ini  seorang  sudah  dipandang  dewasa  jika  telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab ja’fari
6 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta, Basrie Prees, 1994) hlm 22-23

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
juga  berpendang  bahwa  seorang  boleh  mengawinkan  anak  yang  masih dibawah umur.
Dalam  hukum  perkawinan,  ketentuan  batas  usia  minimal  untuk melangsungkan pernikahan hanya terdapat pada Inpers nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  berdasarkan ketetapan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan Pasal 7 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan  calon  isteri  sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun.  Hal  ini  sejalan dengan prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian  serta  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu  harus dicegah  adanya  perkawinan  antara  calon  suami  isteri  yang  masih  dibawah umur.
Disamping  itu  menurut  penjelasan  umum  Undang-Undang Perkawinan,  nomor  4  huruf  d,  perkawinan  mempunyai  hubungan  dengan masalah  kependudukan.  Ternyata  bahwa  batas  umur  yang  rendah  bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinngi. Oleh  sebab  itu  maka  Undang-Undang  ini  menentukan  batas  umur  untuk kawin  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Ketentuan  pasal  7  ayat  (1) diatas  tidak  bersifat  kaku,  artinya  apabila  karena  sesuatu  dan  lain  hal perkawinan  dari  mereka  yang  usianya  dibawah  21  tahun  atau  sekurang- kurangnya  19  tahun  untuk  pria  dan  16  tahun  untuk  wanita  undang-undang tetap  memberikan  jalan  keluar.  Pada  pasal  7  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada  Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua pihak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung  jawab  atas  pencegahan  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak- anak,  sedangkan  anak-anak  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang perlindungan anak ini di terangkan dalam pasal 1 (satu) yaitu seorang yang berusia  belum  18  tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Jadi dalam UU perlindungan anak ini batas usia pernikahan adalah 18 tahun baik pria  maupun  wanita.  Dari  beberapa  keterangan  tadi  dapat  diambil  benang merah  bahwasanya  upaya  pendewasaan  usia  kawin  sampai  cukup  dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu ikhtiyar manusia yang patut  dihargai  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan,  kecuali ada  faktor- faktor lain yang meyebabkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.
Dalam  menentukan  usia  minimal  nikah,  ternyata  sangat  merugikan kaum perempuan. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa indikasi. Pertama, kesempatan  sekolah  dan  masa  untuk  mengembangkan  diri  bagi    anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat disbanding laki-laki. Padahal pada  dasarnya  perkembangan  intelektualitas,  ilmu  pengetahuan,  bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama. Kedua, dominasi laki-laki (suami) terhadap permpuan (isteri) dalam keluarga sakinah  mempunyai  alas  an  pembenaran.  Suami  yang  berusia  lebih  tua cendrung  merasa  lebih  berwenang  dalam  mengatur  dan  memutuskan kebijakan  keluarga. Ketiga,  usia  nikah  yang  relative  muda  kemudian langsung  hamil  akan  beresiko  tingginya  jumlah  ibu  meninggal  pada  saat melahirkan. 7
Berbagai literatur kedokteran menyebutkan bahwa usia dewasa bagi anak pria dan wanita itu berbeda-beda sesuai dengan iklim yang terdapat di suatu  daerah.  di  daerah-daerah  atau  negeri-negeri  yang  beriklim  panas, kedewasaan  akan  segera  nampak.  sementara  itu  di  daerah  yang  beriklim dingin kedewasaan akan nampak terlambat. sehingga kadang-kadang berbgi tanda kedewasaan seorang anak itu tidak nampak kecuali jika telah berumur 18  tahun.  sebagaimana  halnya  juga  haid,  kadang-kadang  juga  dapat  segera tiba pada keadaan-kedaan yang aneh dan jarang meski belum sampai umur 19 tahun. 8

## C. Pernikahan Dini Persepektif Ulama Fiqh (Fuqaha)
Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumhur ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak  satupun  kitab-kitab  fiqh  yang  mensyaratkan  umur  tertentu,  kecuali  hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri  muslim 9 . Ibnu  Syubrumah,  Abu  Bakar  al-Ashamm  dan  Usman  al-Butti  menandakan ketidak  bolehan  pernikahan  yang  dilakukan  pasangan  yang masih  di  bawah umur  atau  belum  baligh.  Sementara  itu  Ibnu  Hazm  menyatakan  boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh 10 .
7 Zaitunah  Subhan, Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan  Perempuan, (  Jakarta, el-Kahfi, 2008) hlm 180
8 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Anak, (Jakarta: Al-Mawardi Prima.2004) hlm 30
9 Ahmad  Kuzari, Nikah  Sebagai  Perikatan ,  (  Jakarta  :  Rajawali  Press, 1995), hlm. 34.
10 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu , Jilid IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 ), hlm. 6682.

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3│ Nomor 1│ Mei │ 2017
Ibnu  Hazm  dalam  kitabnya al-Muhalla  mengutip  pendapat  Ibnu Syubrumah sebagai berikut: Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya.  Ibnu  Syubrumah  memandang  masalah  pernikahan  Siti ‘Aisyah  sebagai  khususiyah  bagi  Nabi  SAW,  seperti  kebolehan  bagi  Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”.
Imam Nawawi ra dalam syarh sahih muslimnya menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/anak-anak dan jika sudah besar/ balighah tidak ada khiyar untuk fasakh baginya  menurut  Imam  Malik  dan  Imam  asy-Syafi’I  dan  seluruh  fuqaha Hijaz. Sedang fuqaha`  Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiyar jika telah balighah.
Sungguhpun  para  fuqaha`  klasik  dan  tengah  pada  umumnya membolehkan pernikahan dini atau anak-anak, namun kecenderungan fuqaha` dan  legislator  di  masa  modern  ini  cenderung  tidak  membolehkannya,  atau sekurangnya membatasinya, dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa ridha dari anak yang mau menjalani.
Mayoritas  besar  ulama  fiqh  mengesahkan  perkawinan  muda/  belia dalam istilah yang lebih popular perkawinan dibawah umur. Menurut mereka, untuk  masalah  perkawinan  criteria  baligh  dan  berakal  bukan  merupakan persyaratan  bagi  keabsahan.  Beberapa  argument  yang  dikemukakan  diatas adalah sebagai berikut:
QS. At-Thalaq (4)
ئِ ـَّٰٓ لٱَو َنِٔم  َن ۡسِٔئَي ِٔضئِحَم ۡ لٱ ِٔنِٔإ ۡمُكِٔئ ٓاَسِٔ ن نِٔم ۡمُتۡبَتۡرٱ َو ٖرُه ۡشَأ ُةَثََٰلَث   نُهُت دِٔعَف ئِ ـَّٰٓ لٱ ۡمَل ُتََٰلْو ُ أَو َۚ َن ۡضِٔ َيَ ِٔلاَ ۡحۡ َ ۡ لۡٱ ِٔق تَي نَمَو َۚ نُه َلۡ َحۡ َنۡعَضَي نَأ   نُهُلَجَأ َ  للّٱ ُ لّ لَعۡ َيَ ۥ ِٔهِٔرۡم َ أ  ۡنِٔم ۦ اٗ ۡسُۡي ٤
Dan  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  lagi  (monopause)  di  antara perempuan-perempuanmu  jika  kamu  ragu-ragu  (tentang  masa  iddahnya), Maka  masa  iddah  mereka  adalah  tiga  bulan;  dan  begitu  (pula)  perempuan- perempuan  yang  tidak  haid.  dan  perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
QS. An-Nur
ْاوُحِٔكن َ أَو َٰ َمََٰي َ ۡ لۡٱ َو ۡمُكنِٔم َئِحِٔلَٰ  صلٱ َءٓاَرَقُف ْاوُنوُكَي نِٔإ َۚۡمُكِٔئ ٓاَموَإِ ۡمُكِٔداَبِٔع  ۡنِٔم ُمِٔهِٔنۡغُي ُ  للّٱ ِٔهِٔل ۡضَف نِٔم ۦ َو ُ  للّٱ ٞمئِلَع ٌعِٔسَٰ َو ٣٢
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian  diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba  sahayamu  yang  perempuan.  jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui.
Namun  lain  halnya  dengan  Ibnu  Syubrumah,  Abu  Bakar  al-Asham, dan  Utsman  al-Batti,  mereka  berbeda  pandangan  dengan  mayoritas  ulama. Mereka berpendapat bahwa laki-laki atau perempuan dibawah umur tidak sah dinikahkan.  Mereka  hanya  boleh  dinikahkan  setelah  baligh  dan  melalui persetujuan  yang  berkepentingan  secara  eksplisit.  Alas  an  yang  digunakan ialah
QS. An-Nisa (6)
ْاوُلَتۡبٱَو َٰ َمَٰ َتَ ۡ لۡٱ ْاوُغَلَب اَذِٔإ  َّٰٓ  تََّح َح َكَِٔ لٱ َف ا ٗد ۡشُر  ۡمُهۡنِٔ م مُت ۡسَناَء  ۡنِٔإَف ْآوُعَفۡدٱ ۡۖۡمُه َلََٰوۡمَأ ۡمِٔهۡ َلِۡٔإ
ۡسَيۡلَف اٗ ئِنَغ  َن َكَ نَمَو  َۚ
ْاوُ َبَۡكَي نَأ اًراَدِٔبَو اٗفاَ ۡسِۡٔإ ٓاَهوُلُكۡأَت  َلََو ٗئِقَف  َن َكَ نَمَو ۡۖ ۡفِٔفۡعَت ا ِٔب  ۡلُك ۡ أَيۡلَف ِٔفوُرۡعَم ۡ لٱ ِٔب َٰ َفَ َكَو َۚۡمِٔهۡيَلَع ْاوُدِٔهۡشَأَف ۡمُهَلََٰوۡمَأ ۡمِٔهۡ َلِۡٔإ ۡمُتۡعَفَد اَذِٔإَف
ِٔ  للّٱ اٗبئِسَح ٦
Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  Telah  cerdas  (pandai memelihara  harta),  Maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta-hartanya.  dan janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari  batas  kepatutan  dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah  ia  makan  harta  itu  menurut  yang  patut.  Kemudian  apabila  kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
Menurut  mereka,  jika  anak-anak  belia  tersebut  boleh  dinikahkan sebelum  baligh,  maka  apa  jadinya  artinya  ayat  ini  selain  itu  mereka sebenarnya belum membutuhkan nikah. Ibnu Syubrumah mengatakan:
“Ayah  tidak  boleh  mengawinkan  anak  perempuannya  yang  masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”. Mengenai  kasus  pernikahan  siti  ‘Aisyah  dengan  Nabi  SAW,  Ibnu Syubrumah  berpendapat  bahwa  hal  itu  merupakan  pengecualian  atau  suatu kekhususan  bagi  Nabi  SAW  sendiri  yang  tidak  bias  diberlakukan  bagi umatnya.  Jika  melihat  pandangan  jumhur  ulama  fiqh,  Ibnu  Syurumah  dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk  ijtihad,  memiliki  status  fatwa  yang  kebenarannya  tidak  terikat  dan memaksa  semua  orang.  Ia  biisa  mengiakt  dan  memaksa  jika  telah  menjadi

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijma’.
D. Pernikahan Dini dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Pernikahan  dini  ini  masih  dijumpai  dinegara  berkembang  termasuk Indonesia. Berbagai factor yang berhubungan dengan pernikahan di usia dini ini antara lain: pendidikan, ekonomi dan budaya.  Dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini ini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan  dan  kehamilan  diusia  remaja  yang  berdampak  pada  penolakan kehamilan. Di Indonesia, UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor  1  Tahun  1974  yang  diundangkan  pada  tanggal  2  Januari  1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi, Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun.  Ayat  2  :  Dalam  hal penyimpangan  terhadap  ayat  1  pasal  itu  dapat  meminta  dispensasi  kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun  pihak  wanita.  Usia  19  tahun  ditetapkan  sebagai  batas  terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan setelah mendapat izin dari wali  atau  orang  tuanya,  sementara  usia  16  tahun  ditetapkan  sebagai  batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian  UU  ini  masih  memberikan  ‘celah’  bagi  pasangan  yang  belum mencapai  usia  tersebut  untuk  memohon  dispensasi  kepada  pengadilan  atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan
Seterusnya,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan tersebut. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No.  1  Tahun  1974,  namun  dengan  tambahan  alasan:  untuk  kemaslahatan keluarga  dan  rumah  tangga.  Maka,  secara  eksplisit  tidak  tercantum  jelas larangan  untuk  menikah  di  bawah  umur.  Penyimpangan  terhadapnya  dapat dimungkinkan  dengan  adanya  izin  dari  pengadilan  atau  pejabat  yang berkompeten . Sungguhpun  demikian,  perkawinan  di  bawah  umur  dapat dicegah  dan  dibatalkan  oleh  para  pihak.  Pasal  60  KHI  menyebutkan pencegahan  perkawinan  dapat  dilakukan  bila  calon  suami  atau  calon  isteri tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  menurut hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan.  Yang  dapat  mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah,  saudara,  wali  nikah,  wali  pengampu  dari  salah  seorang  calon mempelai,  suami  atau  isteri  yang  masih  terikat  dalam  perkawinan  dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi  perkawinan.  KHI  juga  mengatur,  perkawinan  dapat  dibatalkan antara  lain  dengan  alasan  bila  melanggar  batas  umur  perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ( vide pasal 71). Para  pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan
adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari  suami  atau  isteri;  (2)  suami  atau  isteri;  (3)  pejabat  yang  berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan  yang  mengetahui  adanya  cacat  dalam  rukun  dan  syarat perkawinan menurut hukum Islam/fiqh dan peraturan perundangan-undangan ( vide pasal 73).
Di dalam pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan  melindungi anak dari  perkawinan dini, namun amat  disayangkan,  pasal  ini,  sebagaimana  UU  Perkawinan,  tidak  memuat sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.Hal lain  yang  mendesak  untuk  dilakukan   adalah   perlunya  menyeragamkan perundang-undangan  yang  ada  dalam  mendefinisikan  anak.  Sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  Perlindungan  Anak,  dinamakan  anak  yakni seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Lebih dari itu yang paling mendasar adalah perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah mindsight masyarakat tentang nilai-nilai  anak dan perkawinan  dari  tindakan  eksploitatif  yang  merugikan  anak,  menjadi penyiapan  generasi  muda  untuk  menjemput  kehidupan  masa  depan  yang lebih  baik.  Pasal  26  ayat  1  butir  c  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, secara jelas menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak- anak.  Pada  prespektif  hak  anak  pencantuman  kalimat  tersebut  merupakan keharusan  yang  harus  menjadi  perhatian  bersama,  hal  ini  disebabkan  anak- anak  yang  terpaksa  menikah  dalam  usia  yang  masih  tergolong  anak  dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak  pendidikan,  hak  untuk  tumbuh  berkembang  sesuai  dengan  usianya  dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa prematur.
Dari  paparan  di  atas,  secara  ringkas  dapat  disampaikan  bahwa pernikahan  dini  atau  anak-anak  di  Indonesia,  berdasar  UU  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, UU Nomor 23 Tahun 2003 cenderung dibatasi dan dilarang ( walau tidak tegas ), namun pernikahan  dini  di  bawah  usia  yang  diizinkan  oleh  UU  Perkawinan  masih dimungkinkan  dengan jalan mengajukan izin dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat bagi yang beragama Islam.
Dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan tidak konsisten. di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk  melangsungkan  perkawinan  eorang  yag  belum  mencapai  umur  21 tahun  harus  mendapat  izin  kedua  orang  tua,  di  sisi  lain  pasal  7  (1) menyebutkan  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  mencapai  umur  16  tahun.  bedanya  jika kurang  dari  21  tahun,  yang  diperlukan  izin  orang  tua,  dan  jika  kurang  19 tahun maka perlu izin pengadilan. ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
Hukum  Islam.  adapun  posedur  untuk  mendapatkan  dispensasi  dimaksud dapat  dilihat  dalam  perturan  Meneteri  Agama  Nomor  3  tahun  1975  pal  13 yang diatur sebagai berikut:
1. Apabila  seorang  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama
2. Permohonan  dispensasi  nikah  bagi  mereka  tersebut  pada  ayat  (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya
3. Pengadilan  Agama  setelah  memeriksa  dalam  persidangan  dan berkeyakinan  bahwa  terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk memberikan  dispensasi  tersebut,  maka  Pengadilan  agama memberikan dispensasi nikah dengn suatu penetapan
4. Salinan  penetpan  itu  diuat  dan  diberikan  kepada  pemohon    untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan
E. Analisa  terhadap Pernikahan dibawah Umur (Pernikahan Dini)
Menurut  penulis  pernikahan  dini  (pernikahan  dibawah  umur)  yang masih  banyak  terjadi  di  bebarapa  wilayah  di  Indonesia  ini  karena  adanya beberapa  factor  diantaranya,  factor  pendidikan,  ekonomi,    dan  budaya. Terlepas  dari  itu  semua  bahwasannya  pernikahan  yang  dilakukan  dibawah umur  tentunya  menimbulkan  banyak  mudharat  yang  terjadi  dalam  rumah tangga. Undang-Undang menetapkan usia minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki karena pada usia tersebut seseorang sudah  dianggap cukup  untuk  membina  sebuah  rumah  tangga.  Selain  itu,  menikah mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban  ini  hanya  mungkin  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  jika  suami- istri masing-masing sudah dewasa dan memiliki kesanggupan. Sedang anak- anak,  bagaimana  ia  dapat  memikul  tanggung-jawab  ini,  sedang  mengurusi diri sendiri saja ia masih banyak menggantungkan orang tua atau walinya. Di samping itu, pernikahan memerlukan persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak,  bagaimana  mungkin  mereka  yang  masih  anak-anak  dimintai persetujuan dan keridhaannya, kecuali dalam hal ini terjadi ‘pemaksaan’ dari orang  tuanya  atau  walinya.    Sulit  dipahami  dan  dibayangkan  sebuah peristiwa hukum yang amat penting ditentukan secara sepihak oleh wali atau orang tua,  sementara yang mau menjalani masih anak-anak yang belum tahu apa arti dan konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum bernama pernikahan. Oleh  sebab  itu    tunda  pernikahan  dini,  persiapkan  dulu  hal-hal  yang mendukung  kemudahan  dan  kelancaran  dalam  berumah  tangga  dengan belajar,  berilmu,  berkarya,  bekerja  dan  berbuat  yang  tepat  dan  pas  guna menyiapkan masa depan yang lebih cerah.
Pernikahan dini pada umumnya akan banyak menimbulkan mudharat atau dampak negative, yang terjadi oleh perempuan. Siti Musdah Mulia dan
kawan-kawan   menyampaikan  beberapa  sisi  negatif   dari  pernikahan  dini sebagai berikut :
1. Dari  sisi  kesehatan,  kehamilan  atau  melahirkan anak  di  bawah  usia 20  tahun  lebih  rentan  bagi  kematian  bayi  dan  ibunya.  Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
2. Dari  segi  fisik,  pasangan  usia  belia  masih  belum  mampu  dibebani suatu  pekerjaan  yang  memerlukan  ketrampilan  fisik  untuk mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
3. Dari  segi  mental,  pasangan  yang  masih  belia  masih  belum  siap bertanggung  jawab  secara  moral  mengenai  apa  saja  yang  menjadi tanggung jawabnya.
4. Dari  segi  pendidikan,  usaha  pendewasaan  usia  pernikahan dimaksudkan  buat  mendapatkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
5. Dari  segi  kependudukan,  perkawinan  usia  dini  adalah  masa  yang tingkat  kesuburannya  tinggi  sehingga  kurang  mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
6. Dari segi kelangsungan rumah tangga,  pernikahan dini lebih rentan dan  rawan  perceraian  mengingat  mereka  belum  stabil,  tingkat kemandiriannya masih rendah. 11
Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia juga memandang hal yang  wajar  jika  pernikahan  dilakukan  pada  usia  anak-anak.  Menurut Ratnariani  dalam Waspada  Online  menyatakan,  setidaknya  ada  beberapa faktor  yang  menyebabkannya  berdasarkan  hasil  kajian  laporan  kasus-kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kekerasan  terhadap  perempuan,  kekerasan terhadap anak, diskursus, dan penelitian yang dilakukan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) yakni:
a. Pandangan  “kedewasaan”  seseorang  dilihat  dari  perspektif ekonomi.  Ketika  seseorang  telah  mampu  menghasilkan  uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa  dan  dapat  melangsungkan  pernikahan, meskipun  secara usia masih anak-anak.
b. Kedewasaan  seseorang  dilihat  dari  perubahan-perubahan  secara fisik, misalnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak  laki-laki,  diikuti  dengan  perubahan  terhadap  organ-organ reproduksi.
11 Siti Musdah Mulia dkk, Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan  untuk  Pelatih  Hak-Hak  Reproduksi  dalam  Perspektif  Pluralisme ,  Cet.  I,  ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003),  hlm. 79-80.

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
d. Korban  pernikahan  dini  lebih  banyak  anak  perempuan  karena kemandirian  secara  ekonomi,  status  pendidikan  dan  kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
e. Tidak  adanya  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  UU perkawinan,  menyebabkan  pihak-pihak  yang  memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.
Selain  damapak  negativ  sebagaimana  yang  telah  diungkapkan tersebut terdapat pula dampak positif yang dapat diperoleh dari pernikahan dini  ini,  dengn  catatan  manfaat/nilai  positif  ini  hanya  bisa  dirasakan  oleh merek yang sungguh-sungguh ikhlas menikah untuk ibadah, diantara manfaat dimaksud adalah sebagai berikut:
a. menghindarkan pelakunya dari penyimpangan sexual. dengan  menikah  akan  dapat  menundukkan  pandangan  mata, dengan    demikian  seorang  yang  telah  menikah  akan  terhindar dari gejolak nafsu syahwat, mudah memelihra kehormatan, tidak terjatuh kedalam kubangan dosa yang keji. sebab penyimpangan sexual  (penyalura  sexual  yang  tidak  halal)  akan  menyebabkan berbagai keruskan, baik individual maupun sosial. penyimpangan tersebut  adalah  zina,  homoseksual,  lesbian,  onani  atau masturbasi. dengan demikian menikah merupakan sarana penting untuk  memadamkan  gejolak  syahwat,  sebab  jika  syahwat manusia telah bergejolak dan tidak menemukan pelampiasannya yang  halal,  maka  gejolak  syahwat  itu  akan  mencari pelampiasannya  yang  haram  dengan  berbagai  macam  perbuatan maksiat.
b. sehat fisik maupun psikis. berbagai survei menunjukkan, mereka yang  telah  menikah  lebih  kebal  dari  penyakit  dibanding  yang belum  nikh.  bahkan  mereka  yang  telah  melangsungkan pernikahan  jika  sakit  akan  cepat  sembuh  dibandingkan  yang masih bujangan. dari sisi mental atau rohani, yang telah menikah lebih  bisa  mengendalikan  emosinya  dan  nafsu  seksnya.  hal  ini sesuai  dengan  hadits  nabi  bahwa  menikah  itu  akan  memelihara pandangan dan faraj. ditambah lagi jika pasangan tersebut telah memiliki anak, kebahagiaan suami isteri itu lebih besar lagi.
c. mempecepat  memiliki  keturunan.  salah  satu  tujuan  dari  nikah adalah  memperoleh  keturunan,  dengan  melakukan  pernikahan dini  dimungkinkan  untuk  mempercept  mendapatkan  keturunan.
bagi seorang isteri, dalam dalam rentang waktu usia 20-25 tahun akan  memiliki  waktu  subur  yang  lebih  panjang  dibandingkan wanita ang menikah diatas umur 30an. dengan masa subur yang lebih  panjang  diharapkan  akan  mendapatkan  keturunan  yang banyak.
d. lebih  banya  nilai  ibadah.  dengan menikah  dini  akan  lebih  cepat mendapatkan  nilai-nilai  ibadah  dibandingkan  dengan  menunda pernikahan.  karena  dalam  islam  sebuah  rumah  tangga  memiliki lahan  amal  yang  banyak.  bagi  suami  menghidupi  anak  isteri, memberikan nafkah bathin adalah perbuatan yang mulia, bahkan dikategorikan  sebagai  jihad.  begitu  juga  isteri  dalam menyediakan  makanan  bagi  suami,  menyambut  kedatangannya setelah pulang kerja serta mendidik anak-anak akan mendapatkan pahala yang berlimpah.
e. lebih  cepat  dewasa.  menikah  dini  akan  mepercepat  seseorang mencapai  kedewasan.  hal  ini  didasarkan  realitas  sosial  yang menggambarkan  bahwa  dalam  kehidupan  sebuah  rumah  tangga terdapat banyak halangan dan rintangan. halangan dan rintangan itu  jika  direnungi  memberikan  pendidikan  mental  yang  baik. mereka  yang  sering  diterpa  berbagai  kesulitan  akan  mudah memahami  hidup.  karena  itu  rumah  tangga  lebih  cepat mendewasakan sesorang.
f. bermanfaat untuk pendidikan anak. suami isteri yang menikh di usia muda adalah lebih  sehat, lebih  kuat  dan lebih  subur ketika mereka  memasuki  umur  40  tahun,  dimana  saat  itu  pendidikan anak sangat membutuhkan. lebih dari itu perbedaan tipis antara umur  kedua  orang  tua  dengan  anak-anaknya  akan  memudahkan kedua orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya, dan mudah bagi orang tua untuk mengetahui tabi’at dan perilaku anak-anak mereka,  yang  mana  hal  ini  merupakan  nsur  penting  diantara unsur-unsur pendidikan.
jadi  secara  singkat  dapat  disebutkan  bahwa  dampak  positif  dari pernikahan  dini,  antara  lain;  menghindarkan  pelakunya  dari penyimpangan  seksual,  sehat  fisik  maupun  psikis,  mempercepat memiliki  keturunan,  lebih  banyak  nilai  ibadah,  lebih  cepat  dewasa, serta bermanfaat untuk pendidikan ana

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai pernikahan dibawah umur maka dapat  diambil  kesimpulan    bahwasanya  upaya  pendewasaan  usia  kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu  ikhtiyar  manusia  yang  patut  dihargai  dan  dapat  dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang meyebabkan pernikahan antara

## Pernikahan Di Bawah Umur  Persepektif Hukum Islam…
seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  harus  dipercepat  guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.
Realitas  pernikahan  dini  ditengah-tengah  masyarakat  kita  masih terdapat  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat,  sebhagian  masyarakat memandang pernikahan dini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Diantara  mudharat  dari  pernikhan  dini  ini  ialah:  tingginya  pertumbuhan penduduk  disebabkan  karena  panjangnya  masa  kelahiran  (reproduksi  bagi wanita), dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, buruknya kesehatan ibu dan anak karena factor gizi ibu kurang terpenuhi, timbulnya salah satu factor penyebab  tindakan  kekerasan  terhadap  isteri  hal  ini  terjadi  karena  factor berfikir  yang  belum  matang  serta  masih  banyak lagi mudharat  yang  terjadi akibat pernikahan dibawah umur ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu, Jilid IX, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
Fauzhil  Azhim,  Muhammad, Indahnya  Pernikahan  Dini,  Jakarta:  Gema Insani Prees
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender  (Yogyakarta: LKIS, 2002)
Jawad Mughniyah, Muhammad, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta:  Basrie Prees, 1994
Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademik Pressindo, 2007.
Kuzari, Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta : Rajawali Press,  1995
Musdah  Mulia,  siti,  dkk, Meretas  Jalan  Kehidupan  Awal  Manusia;  Modul Pelatihan  untuk  Pelatih  Hak-Hak  Reproduksi  dalam  Perspektif Pluralisme,  Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender LKAJ
2003
Rahayu  Hadiotomo,  Sri, Psikologi  Berkembang  dan  Bagian-bagiannya, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989
Subhan  Zaitunah, Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan  Perempuan,  Jakarta,  el- Kahfi, 2008
Shahih Bukhari jilid IV  kitab “ Manaqib Anshar, Bab Perkawinan no 3896
Departeman  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  , Jakarta: Balai Pustaka, 1990
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak