## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Andi Husnul 1 , Marilang 2
12 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: andihusnul00@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan  di  Kota  Makassar  Perspektif  Hukum  Islam.  Dari  pokok  masalah  tersebut,  maka timbul  beberapa  sub  masalah  yang  dirumuskan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  jaminan perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak  jalanan  dalam  undang-undang  perlindungan anak?;  2)  Bagaimana  kebijakan  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  menjamin  perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1).  Dalam UU Perlindungan Anak  telah  dirumuskan  beberapa  hak-hak  anak  jalanan  yang  bersifat  non-diskriminatif diantaranya  hak  untuk  hidup,  hak  pendidikan,  hak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang  dalam  Perda  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan  belum  bisa  dikatakan  maksimal  karena  kurang  memadainya  peralatan  yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  the  Legal  Protection  of  Street  Children  Rights  in Makassar  City,  Islamic  Law  Perspective.  From  these  main  problems,  several  sub-problems arise  which  are  formulated  as  follows:  1)  How  is  the  guarantee  of  legal  protection  for  the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children  in  Makassar  City?  The  results  obtained  from  this  study  include:  1).  In  the  Child Protection  Law,  several  non-discriminatory  street  child  rights  have  been  formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street  singers  in  the city  of  Makassar;  3).  The  implementation  of  the  policy  on  the  rights  of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.
Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang

## A. Pendahuluan (Bold)
Anak  jalanan  merupakan  salah  satu  fenomena  sosial  yang  juga  perlu  untuk dituntaskan.  Anak  jalanan  yaitu  anak  yang  sebagian  besar  waktunya  dihabiskan  di jalanan  untuk  menghasilkan  uang.  UNICEF  mengartikan  bahwa  anak  jalanan  adalah anak-anak  yang  berusia  dibawah  16  tahun  yang  sudah  melepaskan  diri  dari  keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah- pindah  di  jalan  raya. 1 Perkembangan  ekonomi  tidak  merata  menjadi  salah  satu  faktor maraknya  anak  jalanan  terutama  di  perkotaan,  anak  jalanan  tinggal  dijaanan  karena merasa dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan ataupun kehancuran keluarganya. 2
Bisa  kita  jumpai  diberbagai titik  pusat  keramaian  di  kota  seperti  pasar, terminal, stasiun  bahkan  di  lampu  merah  sekalipun.  Kehidupan  jalanan  yang  mereka  lakukan umumnya untuk kepentingan perekonomian seperti mengamen, mengemis, mengasong, jual  koran  dan  lain  sebagainya.  Meskipun  kadang  juga  ditemukan  anak  yang  hanya berkeliaran tidak jelas dan bermain di pinggir jalan.
Mulandar  menyebutkan  ada  empat  ciri  yang  melekat  ketika  seorang  anak digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu:
1. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3- 24 jam sehari.
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah)
3. Berasal dari keluarga tidak mampu yang kebanyakan kaum pendatang dan beberapa diantanya tidak jelas keluarganya.
4. Melakukan aktivitas ekonomi pada sektor informal.
Maraknya  anak  jalanan  diidentifikasi  sebagai  gejala  akibat  krisis  ekonomi    dan tingkat  urbanisasi  yang  berlebi    han  di  kota  besar.  Namun  faktor  keberadaan  anak jalanan tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari realitasnya, tidak semuanya disebabkan karena  pengaruh  ekonomi.  Faktor  lain  yang  mempengaruhi  munculnya  anak  jalanan yakni  karena  pergaulan,  tekanan  orang  tua,  bahkan  karena  tekanan  orang  lain  dan
1 H.A Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional  yang Relevan dan Bermutu, (Jakarta; Balai Pustaka. 1998), h. 16.
2 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), h.80
Andi Husnul, Marilang
penculikan/pemaksaan.  Hak  atas  kebebasan  mereka  sebagai  anak  dirampas  oleh keadaan. Tidak jarang dijumpai anak jalanan yang bekerja sebagai pemulung, pengemis, kuli  angkut  dan  pengamen.  Kurangnya  pengetahuan  keluarga  akan  pentingnya pemenuhan  kebutuhan  dasar  anak  memicu  penelantaran  anak  semakin meningkat.  Hal inilah yang mendasari anak untuk turun ke jalanan guna bekerja mendapatkan uang. 3
Anak sebagai tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki  peran  strategis  dalam  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara pada masa depan.  Masalah negara kelak akan menjadi tanggung jawab mereka. Setiap anak tentunya perlu bekal agar kelak mereka mampu memikul tanggung jawab tersebut. Setiap  anak  perlu  mendapatkan  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.
Mereka  berhak  atas  keperluan  dan  kebutuhannya  sesuai  dengan  kapasitasnya sebagai seorang anak seperti bermain, belajar, dan juga jaminan kesehatan bagi mereka. Namun, tidak setiap anak dapat merasakan dan menikmati  hak mereka karena kondisi sosial.
Banyak  ditemukan  anak-anak  yang  tidak  dapat  bermain  dengan  sebayanya. Bahkan  belajar  secara  formal  pun  tidak  mereka  rasakan.  Salah  satu  contohnya  adalah anak jalanan. Hak mereka untuk bermain dan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu tidak  berjalan  dengan  semestinya  karena  kondisi  dosial  yang  mereka  hadapi.  Padahal sangat  perlu  membentuk  psikologi  anak  sejak  dini  secara  bertahap  untuk  bibit  masa depan bangsa. Namun hal itu tidak didapatkan oleh anak jalanan.
Menurut  UNICEF,  tumpukan  hutang  dan  krisis  ekonomi  akan  mengurangi jaminan pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksud telah diatur Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  anak  yakni  hak  untuk  hidup;  hak mendapatkan  pendidikan;  hak  mendapatkan  jaminan  kesehatan;  hak  bermain  dan berekspresi;  hak  unutk  berkreasi  dan  berrekreasi;  hak  atas  perlindungan  dari  tindak kekerasan dan diskriminasi; hak untuk mendapatkan pengakuan;dst.
3 Muh.  Wahyuddin  dan  Muh.  Jamal  Jamil, Implementasi  Pasal  34  Ayat  1  Tentang  Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, Jurnal Qadauna Volume 2 No. 1 Desember 2020, h.21
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang
Namun dari rumusan hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh anak jalanan. bahkan kadang anak jalanan juga  mendapat  tindak  kekerasan  dari  pihak  lain.  Maka  dari  itu  perlu  adanya perlindungan hukum yang mengayomi dan melindungi anak jalanan demi terbentuknya bibit unggul bangsa yang berkualitas.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  memberikan  perlindungan  kepada kepentingan  manusia  yang  mengatur  semua  hubungan  antar  indivisu,  individu  dengan kelompok,,  dan  kelompok  dengan  pemerintah.  Ketentuan  hukum  dibuat  untuk menghindari  perselisihan  yang  timbul  dimasyarakat.  Dengan  penetapan  norma  hukum yang  jelas  tindakan  apa  yang  mungkin  dan  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban masyarakat. 4
Perlindungan  hukum  merupakan  pengayoman  yang  diberikan  untuk  masyarakat dalam  mendapatkan  hak-hak  mereka  atas  dasar  hak  asasi  manusia  oleh  hukum. Perlindungan  hukum  adalah  upaya  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  baik  secara fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman yang diberikan oleh penegak hukum agar terlindungi dari pihak manapun. 5
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi individu dengan  menyesuaikan  hubungan  kaidah-kaidah  atau  nilai-nilai  yang  menjelma  dalam bentuk  sikap  dan  tindakan  guna  terciptanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  sesama manusia.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  menjelaskan  perlindungan hukum  sebagai  tempat  berlindung,  perbuatan  (hal  dan  sebagainya)  melindungi. Pemaknaan  kata  “perlindungan”  secara  bahasa  tersebut  mempunyai  kesamaan  unsur yaitu  unsur  tindakan  melindungi  dan  unsur  cara-cara  melindungi.  Dengan  demikian, kata melindungi dari pihak tertentu juga menggunakan cara-cara tertentu. 6
Perlindungan  hukum  dilakukan  untuk  memenuhi  hak  dan  pemberian  bantuan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  seseorang  yang  berhak,  perlindungan  hukum
4 Hikma, N., & Jamil, M. J. (2020). Analisis Putusan Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1b (Study Kasus Nomor 765/Pdt. G/2015/Pa. Sgm) . Jurnal Qadauna Volume 1 edisi khusus oktober 2020, h. 339
5 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74
6 Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 1), h. 595
Andi Husnul, Marilang
korban kejahatan sebagai bagan dariperlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai  bentuk  seperti  dengan  pemberian  restitusi,  kompensasi,  pelayanan  medis  dan bantuan  hukum.  Perlindungan  hukum  dilakukan  tidak  lain  agar  tercapainya  tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
Sebagai  penerus  bangsa  dan  negara,  setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  mereka.  Dalam  UU  Perlindungan  anak  telah dirumuskan hak-hak setiap anak yang harus diberikan dan ditegakkan. Meskipun tidak berjalan secara menyeluruh diakibatkan kondisi dan situasi anak yang berbeda-beda.
Dalam  rumusan  hak-hak  anak  yang  diatur  dalam  undang-undang  sebagai  hukum positif di Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum Islam sebagai negara  yang  mayoritas  penduduknya  hukum  Islam.  Sebagaimana  diketahui  bersama bahwa  Islam  adalah  agama  yang  dalam  ajarannya  merupakan  suatu  kesempurnaan. Maka  dari  itu  perlu  adanya  tinjauan  hukum  Islam  untuk  melihat  hak  anak  jalanan sebagai  pertimbangan  pemerintah  dalam  merumuskan  peraturan  dan  kebijakan  untuk kepentingan dan masa depan anak jalanan.
Pada  awal  munculnya  Islam,  telah  ada  panduan  yang  menggariskan  golongan anak yang kurang bernasib baik dalam hal ini anak-anak terlantar yang disebabkan oleh kondisi perekonomian atau kemiskinan orang tuanya dan faktor lainnya. Pada kitab al- qalit wa al-luqatah , para ulama telah melakukan diskursus yang intens terhadap hak dan kewajiban negara atas anak yang tergolong kurang bernasib baik. Meski diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara konsep laqit dalam fikih islam dengan konsep anak jalanan. 7
Laqit menurut  bahasa  adalah  “sesuatu  yang  dijumpai”.  Adapun  menurut  istilah terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang agak berbeda. 8 Salah satunya  menurut  Imam  Muhammad  Amin  yang  dikenal  dengan  Ibn  ‘Abidin  yag merupakan ulama tersepan dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa Laqit merupakan istilah  bagi  orang  yang  masih  hidup,  yang  dibuang  oleh  keluarganya  karena  takut miskin atau untuk menyelamatkan diri dari tuduhan zina.
7 Rifanto  dan  Ibnor  Azli  Ibrahim, Ahkam  al-Laqit:  Konsep  Islam  dalam  Menangani  Anak  Jalanan, Jurnal Tsaqafah Vol.8, No.2 Oktober 2012, h.313
8 Rifanto dan Ibnor Azli Ibrahim, Ahkam al-Laqit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan. h. 314-315
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang
Islam  sangat  menjunjung  tinggi  hak  hidup  manusia  bahkan  janin  yang  masih berada dalam kandungan sekalipun. Terdapat beberapa firman Allah yang menegaskan larangan  membunuh  manusia  sekalipun  itu  adalah  anak  sendiri.  Sebagaimana  dalam firman Allah QS al-An am/6: 151:
...
ْاوُب َرۡقَت  َلَ َو  ۡۖۡمُهاَّيِّإ َو  ۡمُكُقُز ۡرَن  ُن ۡحَّن  ٖقََٰل ۡمِّإ  ۡنِّ م مُكَدََٰل ۡوَأ ْا ٓوُلُتۡقَت  َلَ َو َش ِّح ََٰوَفۡلٱ َرَهَظ اَم َهۡنِّم ا َۡۖنَطَب اَم َو ....
Artinya: “...  dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anak  kamu  karena  takut kemiskina. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...
Islam memberikan perlindungan dan hak atas anak sejak masih dalam kandungan. Bahkan anak terlantar ( laqit) atau anak jalanan juga mendapat perlindungan oleh agama dalam ajarannya. Sebagaimana firman Allah swt. QS an-Nisa/4: 9 sebagai berikut:
َش ۡخَيۡل َو َنيِّذَّلٱ ْاوُقَّتَيۡلَف  ۡمِّهۡيَلَع ْاوُفاَخ اًفََٰع ِّض  ٗةَّي ِّ رُذ  ۡمِّهِّفۡلَخ  ۡنِّم ْاوُك َرَت  ۡوَل
ََّللّٱ ٗلَ ۡوَق ْاوُلوُقَيۡل َو اًديِّدَس ٩
Artinya: “ Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
Seperti  anak-anak  pada  umumnya,  anak  jalanan  juga  merupakan  kategori  anak yang  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  mereka  dijamin  dalam  undang-undang. Pasal  demi  pasal  dijelaskan  tentang  hak-hak  yag  dijaminkan  untuk  setiap  anak.  kata “setiap  anak”  dalam  undang-undang  menandakan  bahwa  tidak  ada  pengecualian terhadapa  penjaminan  perlindungan  hak  anak  dalam  undang-undang  sehingga  dapat dikatakan bahwa anak jalanan pun berhak mendapatkan itu.
Namun  pada  realitanya,  terdapat  beberapa  hak-hak  anak  yang  tidak  didapatkan oleh  beberapa  anak.  Anak  jalanan  contohnya.  Hak  untuk  bermain  dan  berkembang sewajarnya  pun  mereka  tidak  dapatkan.  Aktivitas  mereka  dijalanan  memaksakan mereka tidak dapat berkembang dengan wajar. Mereka bekerja dan mencari uang belum pada usia yang seharusnya.
Hal-hal  tersebut  yang  melatarbelakangi  peneliti  untuk  meneliti  terkait  dengan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Jalanan  di  Kota  Makassar Perspektif Hukum Islam.

## B. Metode  Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  desain  penelitian  kualitatif  yang  bersifat penelitian lapangan ( Field Research) dengan melakukan kajian dari berbagai studi dan kumpulan  beberapa jenis  materi  empiris,  seperti  studi  kasus,  wawancara  dan  lain-lain. Pengumpulan  data  pada  Penelitian  ini  lebih  mendalam  pada  wawancara  dan dokumentasi. 9 Penelitian ini juga termasuk penelitian Kepustakaan karena menjelaskan mengenai pendidikan anak jalanan dan penulis ingin memperoleh deskriptif yang lebih jelas tentang situasi sosial.
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Kota  Makassar  dengan  beberapa pertimbangan.    Salah  satu  diantaranya  karena  sebagai  kota  metropolitan    Pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yakni  pendekatan  hukum  Islam.  Pendekatan  ini dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mengkaji  hukum  positif  di  Indonesia.  Mulai  dari UUD  hingga  Peraturan  Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  setempat  (Kota Makassar).  Selain  itu,  juga  akan  dikaji  beberapa  literatur  hukum  sebagai  sumber  data sekunder yang kemudian dilakukan peninjauan dalam perspekteif hukum Islam.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penduduk  Indonesia  dengan  karakteristik sebagai berikut; 1). Anak yang berusia dibawah 18 tahun; 2). Berada di tempat umum (jalanan,  pasar,  toko,  dsb.);  3).  Melakukan  aktivitas  jalanan  seperti  mengamen, mengemis  dll.  Adapun  sampel  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut;  1).  Sampel  Lokasi  di  kota  Makassar;  2).  Sampel  Anak  Jalanan;  3).Lembaga Yang Terkait dengan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar.
Adapun  sumber  data  dengan  menggunakan  dua jenis  sumber  data,  yakni  sumber data primer yang merupakan perolehan dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang berupa dalil, literatur hukum terkait dan juga data pendukung dari website tertentu.
9 Septiawan  Santana, Menulis  Ilmiah  Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Cet  II  (Jakarta:  Yayasan PustakaObor Indonesia, 2010), h.5
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yakni observasi, wawancara  dan  dokumentasi. Adapun  teknik  pengelolaan  data  dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  metode  pengelolaan  kualitatif  dengan  cara  reduksi  data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan (Bold)
1. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Jalanan dalam UU

## Perlindungan Anak
Dalam UU Perlindungan Anak telah mengatur tentang hak-hak  anak dan segala perlindungan  hukumnya.  Dengan  beberapa  kali  dilakukan  perubahan,  undang-undang ini  semakin  spesifik  dalam  memberikan  jaminan  dan  upaya  dalam  mencegah  tindak kekerasan  terhadap  anak,  baik  itu  anak  terlantar/jalanan,  anak  penyandang  disabilitas, anak  asuh  dan  anak  secara  umum.  Sebagaimana  dalam  Konvensi  Hak  Anak  pasal  2 “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali....”
Berikut ini beberapa jaminan terhadap anak jalanan yang diatur untuk anak secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak :
- Pasal  4  :  Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal  5  :  setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.  Pasal  280  KUHPerdata  behwa  agar  anak  luar  nikah  mempunyai hubungan  hukum  keperdataan  dengan  ibu  dan  ayah  biologisnya,  maka  ayah  ibunya harus  melakukan  tindakan  pengakuan  terhadap  anak  tersebut,  dilanjutkan  dengan pengesahan melalui surat-surat pengesahan. Dan apabila tidak dilakukan pengakuan dan pengesahan, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. 10
10 Marilang, Keadilan  Sosial  Terhadap  Anak  Luar  Nikah, Jurnal  Al-Daulah  Vol.  7/No.  2/  Desember 2018, h. 384
- Pasal  6  :  Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berfikir  dan berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  dalam  bimbingan  orang tua.
- Pasal  8  :  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- Pasal 9 ayat (1) : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat dan bakat.
- Pasal  10  :  Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi  sesuai  dngan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan
- Pasal  11  :  Setiap  anak  berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- Pasal  12  :  Setiap  anak  penyandang  disabilitas  berhak  memperoleh  rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Pasal  16  ayat  (1)  “setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak  manusiawi”  dan ayat (2) “setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.
Dalam  rumusan  Pancasila  sebagai  dasar  sekaligus  falsafah  negara  terkandung tujuan  perjuangan  negara  yaitu  semata-mata  ingin  mewujudkan  sila  kelima  Pancasila yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”  yang  berfungsi  sebagai  salah satu jembatan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena tanpa distribusi asset dan akses secara adil kepada seluruh rakyat, maka mustahil kesejahteraan selutuh rakyat dapat diwujudkan. 11
2. Kebijakan  Pemerintah  Kota  Makassar  dalam  Menjamin  Perlindungan  Hukum
Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar.
11 Marilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur , Jurnal Al-Daulah Vol.7/No.1/Juni 2018, h. 141
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Kota  Makassar  terkait  dengan penanganan anak jalanan tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen  di  Kota  Makassar.  Sejak ditetapkannya  Perda  Nomor  2  tahun  2008  ini,  terjadi  perubahan  yang  signifikan  sejak sebelum adanya perda ini. Pada tahun 2010-2011 setalah satu tahun sejak disahkannya Perda ini (Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen  dan  Pengemis  Kota  Makassar),  Kota  Makassar  menjadi  satu-satunya  kota yang  bersih  dari  anak  jalanan.  Walikota  pada  waktu  itu,  Bapak  Ilham  Arif  Sirajuddin sempat  mendapatkan  penghargaan  dari  Kementerian  Sosial  tas  pencapaian  terhadap penanganan  fenomena  anak  jalanan.  Bahkan  orang-orang  dari  luar  kota  datang mempelajari  pencapaian  yang  diperoleh  Pemerintah  Kota  makassar  dalam  menangani anak jalanan. 12
Namun, keberhasilan dalam menangani anak jalanan pada tahun 2010 tidak dapat bertahan  lama.  Menurut  Ibu  Hj.  Hasna  selaku  fungsional  pekerja  sosial  madya, kedatangan  masyarakat  dari  daerah  untuk  mencari  nafkah  di  Kota  Makassar  membuat rantai  baru  dalam  penyebaran  anak  jalanan  di  Kota  Makassar.  Sehingga  anak  jalanan yang ada di Kota Makassar saat ini lebih didominasi oleh pendatang dari daerah .
Ada  3  model  pembinaan  yang  dimaksudkan  dalam  Perda  Nomor  2  Tahun  2008 ini, yakni Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial.
a. Pembinaan Pencegahan
Terdapat empat model penanganan anak jalanan dalam pembinaan pencegahan ini,  yakni  pendataan;  pemantauan,  pengendalian  dan  pengawasan;  sosialisasi;  dan kampanye. Hal ini jelas tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 2 tahun 2008.
b. Pembinaan Lanjutan
Pembinaan  lanjutan  dilakukan  dengan  cara  perlindungan;  pengendalian sewaktu-waktu;  penampungan  sementara;  pendekatan  awal;  pengungkapan  dan
12 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020
Andi Husnul, Marilang
pemahaman  masalah  ( assesment );  pendampingan  sosial;  dan  rujukan.  Hal  ini berdasarkan  pada  Perda  Nomor  2  Tahun  2008  pasal  11  ayat  (2)  yang  kemudian dijelaskan pada pasal-pasal selanjutnya.
c. Rehabilitasi Sosial
Pada  pasal  19  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  “Untuk  memantapkan  taraf kesejahteraan  sosial  penerima  pelayanaan  agar  mereka  mampu  melakukan  kembali fungsi  sosialnya  dalam  tata  kehidupan  bermasyarakat,  maka  harus  diadakan rehabilitasi sosial”
Rehabilitasi  sosial  untuk  anak  jalanan  dalam  Perda  Nomor  2  Tahun  2008 dikategorikan  menjadi  3  bagian  yaitu:  Anak  Jalanan  Usia  Produktif;  Anak  Jalanan Usia Balita; dan Anak Jalanan Usia Sekolah.
3. Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Jalan  di  Kota

## Makassar
Menurut  George  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:96),  ada  empat  faktor  yang menjadi indikator dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Faktor  Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi agar tersampaikan  maksud,  tujuan,  sasaran  dan  substansi  sehingga  para  pelaku  kebijakan dapat mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan suatu kebijakan. Komunikasi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perda Nomor 2  Tahun  2008  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik.  Terbukti  ketika  peneliti  melakukan observasi  dan  wawancara  terhadap  anak  jalanan,  sebagian  besar  dari  mereka mengetahui  tindakan  yang  diambil  pemerintah  dalam  penanganan  anak  jalanan  salah satunya  patroli  Anak  Jalanan.  Namun  informasi  ini  juga  menjadi  senjata  untuk  anak jalanan  dalam  melindungi  diri  mereka.  Ketika  diadakan  patroli,  mereka  akan  lebih waspada saat waktu patroli tiba. Kata Ibu Hj. Hasna “Tim Patroli dan Anak Jalanan itu ketika sudah waktunya patroli Anjal (Anak Jalanan), mereka akan bersembunyi ketika
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang
sudah  melihat  mobil  patroli.  Namun  ketika  kendaraan  patroli  sudah  melewati  lokasi mereka, para anak jalanan itu akan kembali turun ke jalanan.”
Sumber  daya merupakan  salah  satu  unsur  yang  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Edward  III  menyebutkan  ada  empat  jenis  sumber  daya yang  perlu  diperhatikan  saat  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Yaitu  Sumber  Daya Manusia;  Sumber  Daya  Anggaran;  Sumber  Daya  Peralatan;  dan  Sumber  Daya Kewenangan.  Implementasi  kebijakan  Pemerintah  di  Kota  Makassar  pada  variabel Sumber Daya masih kurang terkhusus pada Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Peralatan.  Kedua  variabel  ini  erat  kaitannya  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Karena kurangnya  anggaran  akan  mempengaruhi  terpenuhnya  peralatan  yang  dibutuhkan. Peralatan yang dimaksudkan berupa kendaraan, tempat, gedung dan sejenisnya. “Salah satu  faktor  yang  menyebabkan  kurang    maksmimalnya  kinerja  dalam    pelaksaan kebijakan  saat  ini  adalah  karena  tidak  adanya  tempat  yang    digunakan  sebagai penampungan anak jalanan untuk rehabilitasi.” 13
Salah satu yang memberikan efek jera kepada anak jalanan adalah terlaksananya program rehabilitasi yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah Kota  Makassar  pada  tahun  2010-2011.  “Keberhasilan  yang  dicapai  pada  tahun  2010- 2011  itu  dipengaruhi  oleh  program  rehabilitasi  yang  maksimal.  Ketersediaan anggaran dan  peralatan  berpengaruh  besar  dalam  keberhasilan  suatu  kebijakan.  Pada  saat  itu, kepala  Dinas  yang  menjabat  memiliki  koneksi  yang  kuat  terhadap  provinsi.  Sehingga tersedialah tempat “Mattiro Deceng” sebagai tempat penampungan anak jalanan. Dan untuk anak jalanan yang sudah besar itu ditampung di Maros “Bina Remaja”. Meskipun hanya direhab selama 1 minggu, tapi itu memberikan efek jera pada anak jalanan.” 14
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  pada  tahun  2010-2011  itu  karena terpenuhinya  unsur  Sumber  Daya  dengan  baik.  Namun  pada  saat  sekarang  ini,  tempat penampungan  sangat  kurang  sehingga  rehabilitasi  pun  tidak  berjalan  efektif.  “Nah sekarang  tidak.  Kita  punya  RPTC  tapi  kecil.  Jadi  paling  waktu  rehabilitasi  hanya  2-3
13 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020
14 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020
hari kemudian dilepas. Dan tempatnya itu berlokasi di Kota, sehingga bisa saja keluarga anak  jalanan  ini  datang  untuk  berkunjung.  Dan  itu  terbukti  tidak  memberikan  efek jera.” 15
Disposisi yang  dimaksudkan  adalah  kemauan/keinginan  untuk  menjalankan kebijakan.  Kebijakan  bukan  hanya  untuk  diketahui  dan  dipenuhi  sumber  dayanya. Namun harus ada keinginan untuk menjalankan suatu kebijakan. Peningkatan komitmen anggota  di  Dinas  Sosial  Makassar  terhadap  pencapaian  visi-misi  lembaga  khususnya dalam  pembinaan  Anak  Jalanan,  telah  dikembangkan  pola  kepemimpinan  yang bernuansa  profesionalisme  kerja  kepada  setiap  staf.  Sama  halnya  juga  dilakukan evaluasi kegiatan setiap minggunya pada setiap bidang. 16
Struktur  birokrasi adalah  kejelasan  standar  operasi  yang  menyangkut mekanisme,  sistem,    dan  prosedur  pelaksanaan      komunikasi  timbal  balik  antar  unit organisasi.  Pada  struktur  pemerintah  Kota  Makassar  terkhusus  di  Dinas  Sosial  sudah cukup  memadai  sesuai  PP  No.  41  tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah. Dinas  Sosial  Kota  Makassar  telah  mempunyai  desain  struktur  dalam  pembagian  tugas sesuai bidang masing-masing.
15 Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya): Wawancara tanggal 10 Desember 2020
16 Andi  Asrul  Samanglangi  dkk, Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Jalanan  di  Kota Makassar . h.9
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota makassar Perspektif Hukum Islam
Andi Husnul, Marilang

## D. Penutup
Ketentuan  hak-hak  anak  yang  terdapat  dalam  UU  Perlindungan  Anak  berlaku secara universal bagi anak. Baik itu anak dengan tatanan hidup yang normal maupun anak jalanan  ,  gelandangan,  dan  sebagainya.  Dalam  UU  Perlindungan  Anak  telah  mengatur hak-hak  anak  yang  perlu  diberikan  untuk  setiap  anak.  Beberapa  diantaranya  yakni;  Hak Hidup;  Hak  atas  identitas  diri;  Hak  untuk  berekspresi  dan  berkereasi;  Hak  pendidikan; Hak  pengasuhan;  Hak  jaminan  kesehatan;  Hak  bermain  dan  berekreasi;  dst.Kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  penanganan  anak  jalanan  telah terdapat  dalam  Perda  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan, Gelandangan,  Pengemis,  dan  Pengamen.  Ada  3  bentuk  pembinaan  yang  dimaksudkan dalam  Perda  tersebut,  yakni  Pembinaan  Pencegahan,  Pembinaan  Lanjutan,  dan Rehabilitasi  Sosial.  Dalam  pelaksanaan  penanganan  Anak  Jalanan  di  Kota  Makassar sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Perda  Nomor  2  Tahun  2008  yang  dalam penanganannya  tentu  ada  beberapa  hal  yang  menghambat  efektivitas  implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak jalanan ini. Salah satu diantaranya yakni kurangnya peralatan  yang memadai  dalam  hal  ini  gedung  atau  tempat  untuk  melakukan  rehabilitasi anak jalanan.
Andi Husnul, Marilang

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Quran dan Terjemahan
Soedijarto,  H.A. Menuju  Pendidikan  Nasional    yang  Relevan  dan  Bermutu. Jakarta:  Balai Pustaka, 1998
Raharjo, Sajipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka
Santana,  Septiawan. Menulis  Ilmiah  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak . Bandung: Nuansa, 2006
Siregar, Bima dkk. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Rajawali, 1986
Tim  Penyususan, Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  RI  Undang-Undang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksana, 2018

## Jurnal
Hikma,  N.,  &  Jamil,  M.  J.  (2020 ).  Analisis  Putusan  Perkara  Pembatalan  Hibah  Terhadap Anak  Di  Pengadilan  Agama  Kelas  1b  (Study  Kasus  Nomor  765/Pdt.  G/2015/Pa. Sgm). Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1 , 338-349.
Marilang,  M.  M.  (2018). Keadilan  Sosial  Terhadap  Anak  Luar  Nikah. Al  Daulah:  Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7 (2), 381-400.
Marilang,  M.  (2018). Dispensasi  Kawin  Anak  Di  Bawah  Umur . Al  Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 7 (1), 140-152.
Rifanto  dan  Ibnor  Azli  Ibrahim. Ahkam  al-Laqit:  Konsep  Islam  dalam  Menangani  Anak Jalanan. Jurnal Tsaqafah Vol.8, No.2 Oktober 2012
Samanglangi, Andi Asrul dkk, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar .
Wahyudin,  M.,  &  Jamil,  M.  J .  Implementasi  Pasal  34  Ayat  1  Tentang  Penanganan  Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa . Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2 (1), 15-26.

## Wawancara
Ibu Hj. Hasna Hasfari, S.Sos., M.Ap. (Fungsional Pekerja Sosial Madya)