SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018

## PENDAPATAN NON HALAL SEBAGAI SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Harkaneri 1 & Hana Reflisa 2*
1&2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. HR. Soebrantas Panam KM. 15 No. 155 Tampan Pekanbaru, 28293
e-mail : harkaneri@gmail.com
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  tinjauan  Islam mengenai pendapatan non halal sebagai sumber dan penggunaan dana qardhul hasan pada  perbankan  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi  dimana  data  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara mendalam  dengan  informan  yang  dipilih  berdasarkan  teknik purposive  sampling . Pemilihan  informan  untuk  penelitian  fenomenologi  ini  dikategorikan  dari  ulama, praktisi perbankan syariah dan akademisi.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  adanya  unsur  riba  pada  bunga  yang merupakan  sumber  pendapatan  non  halal.  Penggunaan  pendapatan  non  halal  dalam dana  qardhul  hasan  selayaknya  tidak  disalurkan  dalam  bentuk  pinjaman  bergulir (qardhul  hasan)  sebab  adanya  hukum  haram  yang  melekat  pada  bunga.  Sehingga penggunaanya  secara  khusus  disalurkan  pada  kepentingan  umum  yang  bersifat  non komsumtif yang berfungsi untuk membersihkan dana haram pada perbankan syariah.
Kata Kunci : Pendapatan Non Halal, Qardhul Hasan, Fenomenologi, Perspektif Islam
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018

## PEDAHULUAN
Industri  perbankan  syariah  nasional terus  tumbuh  berkembang  selama  lebih dari dua dekade pengembangan sejak tahun 1992.Perbankan  syariah  adalah  bank  yang tidak  hanya  bertujuan  pada profit  (profit oriented) semata  melainkan  juga  pada kepentingan  sosial.  Produk  perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip ta’awun (tolong menolong)salah satunya yaitu qardhul  hasan. Dalam  literatur  fikih klasik,  konsep qardhul  hasan dikategorikan dalam  akad  tolong  menolong  danbukan transaksi komersial(Purwadi,
2011). Penelitian  yang  dilakukan  Badaruddin
(2011)  berpendapat  bahwa  kontribusi pembiayaan qardhul  hasan bagi  nasabah memiliki mashlahat yang sangat besar.
Berdasarkan penelitian Purwadi (2011) bahwa peran yang begitu besar dari produk pembiayaan qardhul hasan menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai sumber dana qardhul hasan yang bersumber dari pendapatan non halal yang akan  di  tinjau  dalam  perspektif  Islam. Dalam  hal  ini  pendapatan  non  halal bergerak secara fluktuatif namun cenderung  meningkat  seperti  table  1 berikut ini : Tabel 1. Pendapatan Non Halal NO BANK SYARIAH 2012 2013 2014 1 Bank Muamalat - 1048 1637 2 Bank Syariah Mandiri 454 191 442 3 BNI Syariah 254 121 1 4 BRI Syariah 47 337 161 5 Bank Syariah Bukopin 75 58 130 6 BCA Syariah 1 1 1 7 BJB Syariah 4 98 220 8 Bank Mega Syariah 53 128 166 9 Bank Maybank Syariah Indonesia 11 28 27

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diolah Peneliti
Perbedaan  penelitian  saat  ini  dengan penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian yang  dilakukan  saat  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Peneliti  akan  melihat perspektif  syariah  mengenai  pendapatan non  halal  sebagai  sumber  dan  penggunaan dana qardhul  hasan menurut  ulama  ahli,
akademisi  yang  ahli  bidang  akuntansi syariah dan ekonomi syariah serta praktisi perbankan syariah. Sehingga, penelitian ini akan  memberikan  informasi  yang  lebih mendalam  mengenai  status  pendapatan non  halal  pada  sumber  dan  penggunaan qardhul hasan.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018

## TINJAUAN PUSTAKA
Qardhul hasan berasal dari kata qard , menurut  Ali  dan  Muhdlar  (1996)  dalam Burhanudin (2012) bahwa secara etimologi kata qard berasal dari qa-ra-da yang berarti memotong.Pengeritan qardh menurut Dewan  Syariah  Nasional  sebagimana tercantum  dalam  fatwa  Dewan  Syariah nomor  19/DSN-MUI/IX/2001  tentang al- qardh menyebutkan bahwa al-qardh adalah suatu  akad  pinjaman  kepada  nasabah tertentu dengan  ketentuan  bahwa  nasabah wajib mengembalikan
dana yang diterimanya  kepada  lembaga  keuangan syariah  (LKS)  pada  waktu  yang  telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Ada suatu jenis qardh yang  disebut qardh  ul-hassan atau qardh  hassan ,  yaitu  perjanjian qardh yang  khusus  untuk  tujuan  sosial(Khir, Giupta  dan  Shanmugam,  2008;  186  dalam Sjahdeini, 2014:342).
Dalil  yang  menguatkan  keputusan ulama  memperbolehkan  transaksi qardh yang dijelaskan Antonio (2013:131) bahwa transaksi qardh dibolehkan  oleh  para ulama  berdasarkan  hadist  riwayat  Ibnu Majjah dan ijma ulama.
1. Alquran
“Siapakah  yang  mau  meminjamkan kepada  Allah  pinjaman  yangbaik, maka  Allah  akan  melipat-gandakan (balasan)  pinjaman  ituuntuknya  dan dia  akan  memperoleh  pahala  yang banyak.” (Qs.al-Hadid:11)
Makna  dari  firman  Allah  SWT  ini menjelaskan  bahwa  sebagai  hamba Allah  SWT,  Allah  menyeru  untuk membelanjakan  harta  di  jalan-Nya.
Sehingga  manusia  harus  meyakini bahwa memberikan pinjaman kepada sesama  manusia  karena  Allah  maka sama maknanya dengan
membelanjakan  harta  di  jalan-Nya. Karena  rezeki  setiap  manusia  adalah sebuah  titipan  dari  Allah  SWT  dan sebagiannya  merupakan  hak  orang lain yang wajib diberikan dengan cara yang  baik.  Dalam  firman  Allah  yang lain,  surah  al-Baqarah  ayat  245  juga menjelaskan  makna  yang  sama dengan surah di atas.
2. Hadis Antonio  (2013:  132)  menjelaskan hadis  yang  berkaitan  dengan qardh , yaitu sebagai berikut :
Ibnu  Mas’ud  meriwayatkan  bahwa Nabi  saw,  Berkata,”bukan  seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim  (lainnya)  dua  kali  kecuali yang  satunya  adalah  (senilai) sedekah.”(HR  Ibnu  Majah  no.  2421, Kitab  al-Ahkam;  ibnu  Hibban  dan Baihaqi) Anas  bin  Malik  berkata  bahwa Rasulullah  berkata,  ”Aku  melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas  kali.  Aku  bertanya  :  ‘Wahai Jibril,  mengapa  qardh  lebih  utama dari  sedekah?  Ia  menjawab,  “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan  yang  meminjam  tidak akan  meminjam  kecuali  karena keperluan.”(HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-ahkam dan Baihaqi) Dari  hadis  tersebut  menjelaskan bahwasannya sangat utamanya saling tolong  menolong  diantara  sesama. Begitu  pula  pada  akad qardhul hasan yang merupakan akad pinjaman yang dapat membantu orang lain dari kesusahan,  karena  dengan  pinjaman tersebut orang lain akan merasa lebih ringan  untuk  menghadapi  masalah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
keuangannya  dan  niscaya  pemberi pinjaman akan mendapatkan balasannya yaitu janji Allah yang akan memberi  kemudahan  bahkan  secara tegas  alan  melepaskan  kesusahannya dihari  kiamat  kelak  (Solehudin, Auliyah dan Zuhdi, 2014).
3. Ijma Menurut  Antonio  (2013:  132-133) bahkan para ulama telah menyepakati al-qardh boleh  dilakukan.  Hal  ini dijelaskan  bahwa  fatwa  ini  didasari dari  manusia  sebagai  makhluk  sosial yang  membutuhkan  pihak  lain  untuk mempertahankan  hidup.  Tidak  ada seorangpun  yang  memiliki  segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu  pinjam  meminjam  sudah  menjadi satu  bagian  dari  kehidupan  di  dunia ini.
Sumber dana qardhul hasan disebutkan dalam Explosure Draft Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan  101  (2014): Penyajian  Laporan
Keuangan  Syariah khususnya  mengenai laporan  sumber  dan  penggunaan  dana kebajikan pada paragraf ke-123a. Dalam hal ini  sumber qardhul  hasan berasal  dari penerimaan
infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembaliandana  kebajikan  produktif, denda  dan  penerimaan  dana  non  halal. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri  dalam  laporan  sumber  dan penggunaan  dana  karena  aset  tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.
Menurut  Nurhayati  dan  Wasilah (2015:263)  bahwa  sumber  dana qardhul hasan dari  eksternal  dan  internal.  Sumber eksternal  berasal  dari  dana qardh yang diterima  oleh  bank  syariah  dari  pihak  lain
(misalnya  dari  sumbangan,  infak,  sedekah dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana qardh yang  disediakan  para  pemilik entitas  bisnis,  hasil  pendapatan  non  halal dan denda lain-lainnya. Sedangkan menurut  Antonio  (2013:  133) qardhul hasan bersumber  dari  dana  umat  seperti zakat,  infak  dan  sedekah.  Disamping  itu terdapat  sumber  dana  lain  seperti  jasa nostro  di  bank  koresponden  yang konvensional,  bunga  atas  jaminan  L/C  di bank asing.
Pendapatan non halal adalah penerimaan  atau  uang  masuk  pada  bank syariah  yang  berasal  dari  transaksi  non halal.  Salah  satu  contohnya  adalah pendapatan bunga.
Pendapatan  non  halal  salah  satunya bersumber  dari  bunga  bank.  Terdapat pendapat  ulama  yang  menyatakan  bahwa bunga  bank  itu  riba,  maka  haram.  Dengan demikian  pendapatan  non  halal  yang berasal  dari  bunga  bank  merupakan  riba, hal  demikian  jelas  dilarang  dalam  nash  Al- Qur’an  dan  Hadist.  Menurut  Antonio (2013:48-54)  bahwa  terdapat  firman  Allah yang  menjelaskan  mengenai  riba  seperti salam  surat  Ar-Ruum  ayat  3,  an-Nisa  ayat 160-161,  Ali-Imran  ayat  130  dan  al- Baqarah ayat ayat 278-279.
Pada  prinsipnya  perbankan  syariah dilarang  memperoleh  penerimaan  non halal. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi  dalam  kondisi  yang  tidak  dapat dihindari.  Dalam  ED  PSAK  101  (revisi 2014): Penyajian LaporanKeuangan Syariah ,  khususnya  mengenai  laporan sumber  dan  penggunaandana  kebajikan pada  paragraf  126  menjelaskan  bahwa pendapatan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan  prinsip  syariah  antara  lain
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
penerimaan  jasa  giro  atau  bunga  yang berasal dari bank konvensional.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Martono (2015:206) penelitian fenomenologi ( phenomenology  research )  adalah  tipe penelitian yang menggambarkan pemaknaan  beberapa  individu  mengenai pengalaman  hidupnya,  pemaknaan  mereka mengenai konsep atau fenomena tertentu. Jenis  dan sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh  peneliti  langsung  dari  lokasi penelitian melalui sumber pertama (seperti informan melalui wawancara) atau melalui hasil  pengamatan  yang  dilakukan  sendiri oleh  peneliti  (Martono,2015:65).  Untuk menjawab riset  question atas  penelitian yang  dilakukan  maka  peneliti  memperoleh data  dengan  wawancara  kepada  informan. Data  Sekunder  dalam  penelitian  ini misalnya  laporan  keuangan  perbankan syariah  terutama  laporan  sumber  dan penggunaan  dana  kebajikan  di  perbankan syariah.
Objek  penelitian  dalam  penelitian ini  adalah  perbankan  syariah  di  Indonesia. Kemudian  dalam  penelitian  ini,  perbankan syaariah  dipilih  berdasarkan  kriteria sebagai  berikut  :  (1)  merupakan  Bank Umum Syariah; (2) BUS harus mengungkapkan  Laporan  Sumber  dan Penggunaan Dana Kebajikan dalam 3 tahun teraqkhir  dari  2012-2014;  (3)  dan  BUS harus Memiliki  pendapatan  non  halal  pada salah  satu  sumber  dana  kebajikan  dalam jangka  waktu  3  tahun  terakhir.  Sehingga berdasarkan  kriteria  di  atas,  ada  9  BUS
yang  dijadikan  objek  penelitian,  yaitu  PT. Bank  Muamalat,  PT.  Bank  Syariah  Mandiri, PT.  BNI  Syariah,  PT.  BRI  Syariah,  PT.  Bank Syariah  Bukopin,  PT.  Bank  Jabar  Banten Syariah,  PT.  Bank  BCA  Syariah,  PT.  Bank Mega  Syariah  dan  PT.  Bank  Maybank Syariah Indonesia.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.  Semua  metode  tersebut digunakan dalam penelitian guna memperoleh  data  yang  relevan  dan berkualitas.
Informan  merupakan  orang  yang memberikan  penjelasan  atau  informasi secara rinci dalam proses penelitian(Martono,  2015:  120).  Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan  teknik purposive  sampling . Peneliti  sengaja  memilih  informan  yang telah  dibagi  dan  disesuaikan  berdasarkan bidang  dan  keahliannya,  yaitu  sebagai berikut :
a. Praktisi  perbankan  syariah  yang dipilih  adalah  pimpinan  salah  satu cabang utama di salah satu daerah di Indonesia.
b. Ulama,  informan  yang  mempunyai pekerjaan  atau  keahlian  sebagai ulama yang memahami tafsir, hadist dan fiqh.
c. Akademisi, kriteria informan akademisi yaitu yang memiliki gelar atau keahlian dalam bidang muamalat  syariah  dan  akuntansi syariah. Menurut Sugiyono (2013:369)
menyatakan  bahwa  triangulasi  diartikan sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, berikut penjelasannya.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
a. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan  keabsahan  data  yang dapat  dilakukan  dengan  cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013: 370).
b. Triangulasi  teknik  pengumpulan dataialah untuk menguji kredibiltas data  yang  dilakukan  dengan  cara mengecek  data  kepada  sumber- sumber  yang  sama  dengan  teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013:353). c. Triangulasi  waktu  yaitu  untuk menguji  kredibilitas  data  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan pengecekan  dengan  wawancara atau  teknik  lain  dalam  waktu  atau situasi  yang  berbeda  (Sugiyono, 2013: 371).
Teknik  analisis  data  untuk  penelitian fenomenologi  pada  penelitian  ini  mengacu pada  yang  disampaikan  Amadeo  Giori (Raco  &  Tanod,  2011:  119-123  dalam Nuradilla,  Rusmana  dan  Warsidi,  2014), yaitu:
a) Peneliti  membaca  keseluruhan ungkapan  yang  disampaikan  oleh informan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  arti  umum  dari informasi tersebut, ketika membaca  keseluruhan  ungkapan yang  disampaikan  oleh  informan, peneliti  juga  berpegang  pada konteks  penelitian  yang  dilakukan agar  peneliti  dapat  menangkap ungkapan  yang  dimaksud  oleh informan. b) Peneliti akan membaca keseluruhan  teks  kembali  dengan tujuan khusus, yaitu untuk memilih atau  membedakan (discriminating) unit  makna (meaning  unit) dan
dengan  perhatian  penuh  pada fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. c) Peneliti  melihat  dan  membaca seluruh unit makna sambil memperhatikan apakah unit makna tersebut  benar-benar  memiliki keterkaitan  dengan  topik  yang dibahas dan diteliti oleh peneliti.
d) Peneliti  membuat  sintesa  dari semua unit makna yang
ditranformasi dalam satu statement yang  sesuai  dengan  pengalaman informan.

## HASIL
Realitas  Penggunaan  Pendapatan  Non Halal  dalam  Sumber  Dana Qardhul Hasan
Adanya  pendapatan  non  halal  pada perbankan  syariah  disebabkan  adanya transaksi antara perbankan syariah dengan perbankan
konvensional yang menimbulkan  bunga  bank.  Menurut Solehudin, Auliyah dan Zuhdi (2014) bahwa perbankan  syariah  masih  membutuhkan kerja sama dengan perbankan konvensional  sebab  posisi  perbankan syariah di Indonesia yang kurang tepat.
Konsisten  dengan  yang  disampaikan Bapak Imdibkri selaku Pimpinan Cabang di salah satu perbankan syariah bahwa dalam kondisi  tertentu  bank  syariah  menepatkan dana  pada  bank  konvensional.  Hal  ini menimbulkan  bunga  yang  diterima  bank syariah,  sehingga  bunga  inilah  yang dikategorikam  sebagai  pendapatan  non halal.  Informan  juga  menyampaikan pendapatan  non  halal  yang  diterima diperbankan  yang  dipimpinannya  hanya berasal dari bunga bank.
“....sumbernya itu tadi. Cuma satu yang kita  terima  sekarang. Itu dari  bunga,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2012 2013 2014
BM 0 1048 1637 BSM 454 191 442 BNIS 254 121 1 BRIS 47 337 161 BSB 75 58 130 BCAS 1 1 1 BJBS 4 98 220 BMS 53 128 166 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diolah Peneliti BMSI 11 28 27 Pen d ap atan N o n h al al (d al am ju taan r u p iah ) dana  kita  yang  kita  pakai  di konvensional,  satu  atau  dua  hari.  Di kasih  bunga.  Itu  kita  kategorikan  non halal.” Pendapatan  non  halal  dalam  laporan sumber  dan  penggunaan  dana  kebajikan pada perbankan syariah cenderung meningkat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada diagram tiga tahun terakhir di bawah ini.

## Gambar 1. Pendapatan Non Halal dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Perbankan Syariah Selama 3 Tahun
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diolah Peneliti Dari  gambar  di  atas  menunjukkan pendapatan  non  halal  pada  perbankan syariah    bergerak    fluktuatif  tiap  tahunnya namun  cenderung  meningkat.  Hal  ini memungkinkan  munculnya  pendapatan non  halal  di  perbankan  syariah  kian meningkat tiap tahunnya .
Pandangan  Ulama,  Akademisi  dan Praktisi:  Pendapatan  Non  Halal  sebagai Sumber  dan  Penggunaan Dana Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam Pemanfaatan  pendapatan  non  halal: ahsan  digunakan  sebagai  sumber  dana qardhul hasan Mengembalikan dana umat kepada umat
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
Dalam  hal  ini  peneliti  akan memaparkan  sudut  pandang  dari  ahli ulama. Adalah Ustaz H. Abdul Shomad, LC., D.E.S.A,  informan  berprofesi  sebagi  ulama serta dosen di salah satu Universitas Negeri di  Indonesia.Menurutkeputusan  Majma’  al Fiqh al-Islamy, fatwa Mufti al-Azhar (Syekh Abdulathif    Hamzah),  mufti    ulama  besar Saudi  Arabia, Syekh Hisam ‘Afanah,  dikutip oleh  Ustaz  H.  Abdul    Shomad,  LC.,  D.E.S.A, maka  informan  berpendapat  bahwa penggunaan  pendapatan  non  halal  boleh digunakan  namun  tidak  tergolong  sebagai sedekah.
Dari  keputusan  fatwa  ulama-ulama tersebut  mengungkapkan  bahwa  semua harta  yang  berasal  dari  bunga  bank  maka haram  menurut  syariat  Islam,  baik  bagi penerima  bunga  maupun  bagi  pihak  lain seperti  keluarga  namun  ada  pengecualian dari  pernyataan  tersebut.  Bahwa  bunga bank boleh dimanfaatkan tetapi untuk fakir miskin, dan kepentingan umum. Sebagaimana  yang  dinyatakan  Antonio (2013:  133)  pemanfaatan  bunga  ini didasarkan  pada  kaidah akhaffu  dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan  dengan  dana  tersebut digunakan  oleh  perbankan  konvensional dalam  bisnis  utamanya  yang  hanya berprosentase  pada  bunga  dan  akhirnya bunga akan menimbulkan bunga lainnya.
Ustaz H. Abdul  Shomad, LC., D.E.S.A menyatakan  hal  yang  serupa  pada  hasil wawancara
yang
telah dilakukan.
Berdasarkan  asumsi  informan  bahwa penggunaan  pendapatan  non  halal  layak digunakan  untuk  kepentingan  umum  dan fakir miskin. Berikut pernyataannya.
“ .....  lalu  diserahkan  kepada  fakir miskin bukan sebagai sedekah. Karena Allah tidak menerima yang kotor. Allah Maha  Suci,  Allah  menerima  kecuali
yang suci. Lalu saat itu apa fungsiuang itu?  Mengembalikan  uang  umat kepada umat.                            Umat  ini dianggap    umat  yang  satu.  Awalnya uang  ini    milik  si  ‘A’,  ‘B’,  ‘C’  dan  lain- lain.  Lalu  diberikan  kepada  ‘F’,  ‘G’,  ‘H’, ‘I’, ‘J’, ‘K’. Diberikan uang si ‘Ini’ kepada si ‘Ini’. Ini masih diangggap satu umat. Yang  tak  boleh  itu,  uang  hasil  bunga itu  saya  makan  untuk  saya.  Maka hendaklah  ia  menyerahkan  kepada orang  banyak  dan  untuk  kepentingan umum. Yang dinikmatin orang banyak. Bukan  dinikmati  person  (perorang). Karena  tak  boleh  dia  makan,haram! Jadi fungsi uang saat itu bukan sebagai sedekah,  mengembalikan  uang  umat kepadaumat.
Karena itu milik bersama. Disitu letak
persimpangannya,  mirip  tampaknya.
Loh  dimakan  tak  boleh,  disedekahkan kok  boleh?Bukan  sedekah.  Makanya disitu  tidak  boleh  dengan  niat sedekah.Gak boleh  dengan  niat sedekah.  Karena  tak  boleh  sedekah, lalu  kalo  dibuang?  Dibuang  haram. Maka  dipakai  untuk  kepentingan umum,untuk  orang  banyak.  Fakir miskin,  anak  yatim,  membangun amah-  murafik,  membangun  sekolah, MDA,  musytafaya  (rumah  sakit).Tidak dianggap sebagai sedekah. Mensucikan diri  dari  yang  haram,  dikembalikan kepada umat.”
Berdasarkan  yang  dinyatakan  Ustaz H. Abdul Shomad, LC., D.E.S.A dapat diambil suatu kesimpulan bahwa beliau sependapat dengan  fatwa  ulama-ulama  yang  setuju (pro)  pada  penggunaan  pendapatan nonhalal    sebagai  sumber  dana qardhul hasan .  Menurut  informan  secara  implisit menyatakan  bahwa  pendapatan  non  halal
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah  bahkan  untuk  disedekahkan. Selanjutnya,dengan adanya penepatan dana pada perbankan konvensional menimbulkan  bunga  yang  tidak  dapat dihindari.  Dalam  hal  ini    bunga  ( interest ) tidak  diakui  sebagai  pendapatan  pada perbankan syariah, melainkan dimanfaatkan untuk umat seperti masyarakat  umum (ekonomi lemah). Maka
disebut    tadi  mengembalikan    dana  umat kepada  umat.  Sebab  sumber  awalnya berasal dari umat dan dikembalikan kepada umat.  Informan  menyatakan  bahwa  umat disini  maknanya  umat  yang  satu.  Untuk melihat  alur  distribusi  pendapatan    non halal  dalam  makna  mengembalikan  dana umat  kepada  umat  dapat  di  lihat  pada gambar 2 berikut ini : Tujuan  mengembalikan  dana  umat  kepada umat  dijelaskan  oleh  informan  bahwa bukan tergolong sebagai
sedekah melainkan  untuk  mensucikan  perbankan
syariah dari pendapatan haram ini. Karena Allah tidak menganggap sebuah pahala atas sumber sedekah kecuali yang thoyib (suci). Hal ini didasarkan pada sebuah  pernyataan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
informan  yang  menjelaskan  bahwa  “Allah Maha  Suci,  Allah  menerima  kecuali  yang suci.”
Penggunaan  secara  konsumtif  bukan produktif (Pinjaman bergulir)
Dalam  ED  PSAK  101  (revisi): Penyajian Laporan Keuangan Syariah secara khusus  mengenai  laporan  sumber  dan penggunaan  danakebajikan  menjelaskan bahwa  penggunaan  dana qardhul  hasan pada  perbankan  syariah  digunakan  untuk pinjaman, sedekah, dan lainnya. Penggunaan dana qardhul hasan disalurkan untuk  kepentingan  umum,dan  sedekah sebagai
pemberdayaan masyarakat ekonomi  lemah  bisa  disebut  bersifat konsumtif. Dalam hal ini, bersifat konsumtif maksudnyapenyaluran
dana untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya yang  habis  pakai.  Berbeda  dengan penggunaan secara produktif dalam bentuk pinjaman  atau qardh .  Ada  pun,  Ustaz  H. Abdul  Shomad,  LC.,  D.E.S.A  dalam  hal  ini cenderung dana qardhul hasan dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum, dan  untuk  secara  konsumtif  alih-alih produktif.Karena  berdasarkan  pendapatan dari  fatwa-fatwa  ataupun  mufti  ulama- ulama menyatakan secara jelas pemanfaatan  bunga  bank  boleh  digunakan bahkan ada yang mengatakanwajib dialokasikan untuk kepentingan umum  dan asyarakat ekonomi lemah.
“Saya lebih setuju, kalo dalam semester ini  dapat  dana  non  halal  dapat
misalnya  seratus  juta,  jangan  diputar lagi.  Saya  lebih  condong  pendapat mayoritas.  Murni  konsumtif.  Untuk biaya anak sekolah, untuk
pembangunan  MDA,  jangan  diputar dengan  pinjaman    lalu  dikembalikan. ....Saya  lebih  setuju  yang  untuk  dana konsumtif, habis.” Pencampuran penerimaan pendapatan halal dan pendapatan non halal (haram)  pada  sumber  dana qardhul  hasan menjadi  dilematik.  Hukum  haram  yang melekat  pada  bunga  diakui  sebagai kewajiban  yang  wajib  dikeluarkan  oleh entitas  untuk  kepentingan  sosial.  Dalam penelitan  Solehudin,  Auliyah  dan  Zuhdi (2014) mengungkapkan bahwa pendapatan non  halal  sudah  selayaknya  mencatat  dan melaporkan  pendapatan  non  halal  secara terpisah  dari  laporan  sumber  dan penggunaan  dan  kebajikan.  Sebab  kehati- hatian  dan  ketelitian  dalam  pengelolaan pendapatan non halal haruslah terjaga oleh perbakan  syariah.  Bukan  hanya  karena menjaga  dan  menghindari  salah  catat  atau kekeliruan yang materialistas dalam sebuah laporan keuangan, namun sebagai tanggung jawab  terhadap  sebuah  pengelolaan  yang bijak  dan  bajik  mengingat  bahwa  bunga adalah sumber bencana ekonomi.
Ada  pun  jika  dibuat  sebuah  skema pengalokasian  dana  kebajikan  secara konsumtif  untuk  pemberdayaan  fakir miskin dan penggunaan untuk kepentingan umum, serta dalam bentuk pinjaman lunak ( qardhul  hasan )  akan  terlihat  seperti  pada gambar 3 berikut ini :
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
Gambar 3 Alokasi Sumber Dana Qardhul Hasan (Dana Kebajikan)
Sumber: Analisis hasil wawancara peneliti dengan Ustaz Abdul Shomad (Informan) Dapat  dilihat  pada  gambar 3  bahwa penyaluran    dana  secara  konsumtif penggunaan  untuk  kepentingan  umum diberikan secara sukarela. Sehingga, dalam hal ini sesuai dengan mengembalikan dana umat  kepada  umat.  Kondisi  yang  berbeda jika  dana qardhul  hasan disalurkan  dalam bentuk pinjaman produktif. Adanya kewajiban penerimaan dana untuk mengembalikan  dana  tersebut  pada  saat jatuh  tempo.  Sehingga  tujuan  perbankan syariah  untuk  membersihkan  diri  dari penerimaan non halal belum sesuai dengan yang  diharapkan.  Sebab  pendapatan  non halal  belum  seutuhnya  bersih  dari perbankan syariah.
Pemanfaatan  pendapatan  non  halal: tidak  ahsan  digunakan  sebagai  sumber dana qardhul hasan
Haram Diambil Haram Pula Diberikan Dalam  sebuah  kaidah  menyebutkan bahwa  “ Apa  saja  yang  diharamkan  untuk mengambilnya  maka  diharamkan  pula memakannya  dan  diberikan  kepaada  orang lain .”  Kaidah  ini  dikutip  oleh  Prof.  Dr. Akhmad  Mujahidin,  M.  Ag.  sebagai  dasar argumen  informan  yang  menyatakan bahwa  bukanlah  tindakan  yang  bijak menggunakan  pendapatan  non  halal tersebut  pada  salah  satu  sumber qardhul hasan . “Uda salah kalau ini, seharusnya harus spin off. Ga boleh ada pendapatan non halal  lagi.  Ini  continuity.  Haram
Pendapatan Non Halal Denda Infak Sumbangan Lainnya Peminjaman (Pinjaman  Bergulir) Mengelola Usaha Mikro P e n ga lo ka si an D an a Fakir Miskin  & Kepentingan Umum
Memenuhi Kebutuhan & Membangun  Fasilitas Umum Pengembalian pinjaman  saat jatuh tempo sesuai  akad di awal Penggunaan Diberikan Pengelolaan Dipinjamankan Sumber Dana Qardhul Hasan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
jadinya.  ....Maka  di  sini  ada  sebuah kaidah.  “Apa  saja  yang  diharamkan untuk mengambilnya maka
diharamkan  pula  memakannya  dan memberikannya kepada orang lain.” Ada  pun,  maksud  kaidah  ini  adalah dua kegiatan yang kausalitas (sebab-akibat) yang  terikat  satu  sama  lain,  maka hukumnya  dipararelkan.  Jika  suatu  akibat dari  aktifitas  kegiatan  yang  dinilai  haram, maka aktifitas sebelumnya yang merupakan  sebab  munculnya  keharaman, maka  diharamkan  pula.  Ini  sebagai konsekuensi  logis  untuk  mewujudkan kemaslahatan yang lebih komprehensif dari sebuah pelarangan (Ramadhansyah, 2013).
Pernyataan informan tersebut menegaskan  bahwa  haram  hukumnya pendapatan  non  halal  dimanfaatkan  untuk memperdayakan masyarakat ekonomi lemah, sebagaimana diharamkan mengakui bunga  sebagai  pendapatan  operasional perbankan  syariah.  Sebab  bukan  suatu alasan  pembenaran  atas  pemanfaatan  riba untuk  upaya  pemberdayaan  masyarakat ekonomi lemah.
Sebagaimana  hukum  haram  yang melekat  pada  bunga,  upaya  penghentian penerimaan  dana  non  halal  harusnya menjadi  suatu  prioritas.  Seperti  dalam pernyataan  informan  bahwa spin  off atas penerimaan bunga harus dilakukan sebagai bentuk  harga  diri  bank  syariah  untuk menjaga prinsip syariah yang bebas riba.
“ Ya  pendapatan  non  halal  kok diterima, ya ga boleh. Kalau mau yang sebenarnya.  Ga  ada  mudharat  untuk kita  jika  kita  tidak  menerima.  Tidak ada.  Ini  kita  bisa  dijengkali  sama konvensional.  ‘Ente....  mau  juga  bunga kami’.  Disitu  kita  ga  bisa  begak jadinya.  Qardhul  hasan  itu  dari  zakat,
infak, sedekah. Kenapa harus dicampur dengan non halal.”
Selanjutnya, Prof. Dr. Akhmad Mujahidin,  M.Ag  menguatkan  argumen dengan  pernyataan  di  atas.  Pencampuran dana  halal  dan  non  halal  dalam  sumber dana qardhul  hasan yang  dilakukan perbankan  syariah  seharusnya  dihindari. Jika  perbankan  syariah  memprioritaskan menjalankan prinsipnya secara komprehensif  ( kaffah )  walaupun  dengan bertahap.
Hal yang senada disampaikan oleh Dr. Aji  Dedi  Mulawarman,  informan  menolak secara  mutlak  pemanfaatan  bunga  dalam dana qardhul  hasan digunakan  untuk masyarakat  ekonomi  lemah.  Untuk  itu perbankan  syariah  harus  menghindari penerimaan  bunga  dalam  operasionalnya. Sebab secara eksplisit, informan menyatakan bahwa untuk menghindari riba dalam  perbankan  syariah  maka  yang dilakukan  adalah  tidak  mengambil  sesuatu ukuran  berbasis interest (kepentingan), dalam  hal  ini    bunga  adalah  kepentingan. Sehinggga  menghindari  transaksi  yang menimbulkan  bunga  pada  bank  syariah merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip syariah secara komprehensif ( kaffah ). “Kalau segala sesuatu diambil ukurannya berbasis pada
kepentingan/interest.  Wong  riba  itu kan  interest.  Interest  itu  kan kepentingan.  Jadi  kalo  bank  itu  cara berpikirnya  riba,  ya  sudah  pasrah.  Itu kalo  melihat  pendapatan  non  halal, yah  lumayan  itu  pakai  aja.  Kan  itu kepentingan. Kalau pun katanya untuk dana  kebajikan.  Namun,  namanya sudah  barang  rongsok,    ini  kan namanya  menjebak  orang  dalam keburukan.”
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
Penggunaan  pendapatan  non  halal untuk kepentingan umum
Penggunaan  pendapatan  non  halal dalam  dana qardhul  hasan sebagai  wujud sosial tidak bisa dikatakan keputusan bijak, dan  bajik.  Sebab  pada  sisi  Allah  SWT penggunaan  ini  tidak  dianggap  sebagai sedekah karena Allah Maha Suci menerima kecuali yang suci.
“Kalau  untuk  kepentigan  umum seperti  jalan  raya,  jembatan  boleh deh.  Dari  pada  mubazir.  Tapi  kalo untuk  konsumsi,  jangan.  Daging yang  tumbuh  dari    barang  haram neraka tempatnya. Konteks qardhul hasan  untuk  orang  miskin  kan. ....Tapi kalo untuk kosumsi, investasi seperti  beasiswa,  itu  kan  investasi. Jangan!  Haram  itu.  ....  Begitu  pun, untuk  modal  usaha.  Usaha  itu  kan hasilnya untuk dimakan (konsumsi). Jangan!. Harus hati-hati.”
Pernyataan  Prof.  Dr.  Akhmad Mujahidin,  M.Ag.  menanggapi  positifatas penggunaan  dana  non  halal  untuk kepentingan  umum  yang  sifatnya  non konsumsi.
Dalam pernyataannya, kepentingan  umum  yang  dimaksud  seperti membangun  jembatan,  rekontruksi  jalan raya  dan  lainnya  yang  sejenis.      Ide  ini didasarkan  pada  premis  (asumsi)  bahwa hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  kehati- hatian jika penggunaannya untuk dikonsumsi. Informan memperkuat premis- nya  (asumsi)  dari  sebuah  hadis,  yaitu “daging  yang  tumbuh  dari  barang  haram neraka  tempatnya.” Ada  pun,  informan  juga menjelaskan  jika  penggunaan  pendapatan non halal ini untuk pinjaman modal usaha, hukumnya sama, yaitu haram. Sebab dalam jangka  pendek  atau  pun  panjang  akan menerima  hasilnya  yang  hasilnya  jelas untuk dikonsumsi.
Konsisten dengan pandangan informan  sebelumnya,  Bapak  Imdibkri selaku  praktisi  di  salah  satu  perbankan syariah mengungkapkan hal yang demikian. Penggunaan pendapatan non halal selayaknya  di  alokasikan  dalam  bentuk yang  bersifat  non  konsumsi  namun disalurkan  pada  fasilitas  umum  seperti membangun jalan, jembatan dan sejenisnya.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  otoritas jasa  keuangan  menyatakan  sumber  dan penggunaan dana kebajikan pada perbankan syariah periode Desember 2013. Pada  tabel  4.2  menjelaskan  sumber  dan penggunaan  dan  kebajikan  berdasarkan Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana Kebajikan pada perbankan syariah periode 2014.  Tahun  2014  Bank  Mualamat mengungkapkan sumber dana kebajikannya yang berasal dari denda yaitu sebesar  2.337.000.000,00  dan  pendapatan non  halal  sebesar  1.637.000.000,00. Sedangkan penggunaan dana tersebut tidak diungkapkan  oleh  Bank  Muamalat.  Pada Bank  Syariah  Mandiri  sumber  dana kebajikan  hampir  sama  dengan  periode sebelumnya  dimana  berasal  dari  denda, pendapatan  non  halal  dan  lainnya,  dan penggunaanya  digunakan  untuk  kategori lainnya yaitu sebesar Rp 2.252.000.000,00. Begitu pula Bank BNI Syariah mendapatkan sumber  dan  penggunaan  yang  sama  pada periode  sebelumnya.  Namun,  terjadi penurunan  penerimaan  sumber  dana walaupun tidak begitu signifikan. Sedangkan  penggunaan  dana  tersebut mengalami  peningkatan  ±  5  kali  lipat  dari penggunaan  dana  sebelumnya  yaitu sebesar  Rp  899.000.000,00.  Peningkatan penerimaan  dana  kebajikan  dari  periode sebelumnya dialam juga oleh Bank Bukopin Syariah  sebesar  57,7%,  Bank  Jabar  Banten
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
meningkat  72,9%,  Bank  Mega  Syariah meningkat  135,1%,  dan  Bank  Maybank Syariah  Indonesia  meningkat  183,1%. Meski  begitu  peningkatan  dana  kebajikan tidak  sebanding  dengan  peningkatan penggunaan  dana  tersebut,  justru  terjadi penurunan dalam pengalokasi dana kebajikan. Selanjutnya  Bank  BRI  Syariah mengungkapkan sumber dana kebajjikannya berasal dari denda, sumbangan/hibah,  dan  pendapatan  non halal,  dalam  hal  ini  terjadi decrease dalam sumber dananya walaupun tidak signifikan, turun  sekitar  18,5%.  Sedangkan  Bank  BCA Syariah  penerimaan  dananya  bergerak statis  (tetap)  pada  Rp  418.000.000,00  dari tahun  sebelumnya  untuk  penggunaannya digunakan  untuk  kategori  lainnya  sebesar Rp 211.000.000,00.
Expectation (harapan) pada transparansi pendapatan non halal Ada  pun  pendapatan  non  halal harusnya mengungkapkan
informasi bagaimana  transaksi  tersebut  bisa  terjadi dan  bagaimana  cara  mengantisipasinya. Sehingga stakeholders menerima  informasi secara  transparan.  Berdasarkan  penjelasan dari  Haniffa  &  Hudaib  (2004)  dalam  Iqbal (2012)  salah  satu  dasar  untuk  entitas syariah  untuk  menunjukkan  komitmen yang  tulus  terhadap  tanggung  jawab  sosial adalah dengan pengungkapan.
Dalam  hal  ini,  perlu  kesadaran  akan pentingnya  pengungkapan  untuk  semua transaksi  yang  berhubungan  dengan  dana qardhul  hasan. Konsisten  dengan  hasil penelitian  Iqbal  (2012)  bahwa  dana kebajikan bertujuan sosial, suatu perbuatan yang  dilakukan  untuk  tujuan  baik  akan menerima  berkat  Ilahi  (berkah).  Berkat  ini kemungkinan  nasabah  telah  memberikan
kepercayaan  mereka  kepada  pengelola dana  (perbankan  syariah),  dan  ketika mereka  percaya,  nasabah  akan  termotivasi untuk  mengulangi  tindakan  amal  mereka. Hasil  Schoorman  et  al.  (2007)  dalam  Iqbal (2014) telah menunjukkan bahwa tindakan amal  akan  mengakibatkan  munculnya  efek kepercayaan  yang  memotivasi  individu untuk mengulangi tindakan yang sama.
Pencampuran  dana  halal  dan  non halal  dalam  sumber  dana qardhul  hasan bukanlah  keputusan  yang  bijak  dan  bajik karena  hukum  haram  yang  melekat  pada bunga.  Maka  harus  digunakan  secara  hati- hati.  Pada  penelitian  Solehudin,  Auliya  dan Zuhdi  (2014)  mencoba  memberikan  suatu solution atas  pendapatan  non  halal,  yaitu pemisahan  pendapatan  non  halal  dari laporan  sumber  dan  penggullaan  dana kebajikan.  Dalam  penelitian  tersebut  juga membuat  contoh  laporan  pendapatan  non halal  yang  terpisah  dari  laporan  dana kebajikan. Bahkan bukan hanya pemisahan laporan namun dana pendapatan non halal dibatasi  penggunaanya  untuk  suatu  hal yang  memerlukan  pendapatan  non  halal. Sehingga  pendapatan  non  halal  harus masuk-keluar  dari  pintu  pendapatan  non halal.Dalam  hal  ini,  jalan  keluarnya  adalah pendapatan  non  halal  digunakan  untuk sumbangan  atau  hibah  kepada  Negara Indonesia  untuk  dibayarkan  kepada  bunga akibat  pinjaman  negara  upaya  penutup anggaran  untuk  kebutuhan  bangsa.Maka bunga diserahkan kepada bunga.
Namun  Ustaz  H.  Abdul  Shomad,  LC., D.E.S.A menanggapi berbeda jika pendapatan  non  halal  ini  dialokasikan kepada  Negara.  Sebab  suatu  negara  sudah memiliki  APBN,  yang  secara  khusus menanggulangi  kemiskinan.  Sehingga  lebih efektif  dan  efesien  dana  non  halal dialokasikan secara langsung oleh
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
perbakan  syariah  atau  pun  diserahkan kepada  lembaga  sosial  yang  dapat mengelola dana tersebut untuk kepentingan umum. “Saya  dalam  hal  ini  mengikut pendapat ulama yang lehih banyak.Karena  lebih  selamat.  Jadi dana  itu  tidak  ke  Negara.  Negara sudah  punya  ABPN,  APBD.Mestinya, dalam  undang-undang  kita,  orang miskin  itu  ditanggung  Negara. Sekarang malah dana itu di diberikan ke Negara. Apalagi Negara yang tidak amanah.  Akan  sulit  teridentifikasi dana  itu.  Maka  bagusnya,  yang mendapatkan  dana  non  halal  tadi, langsung aja diserahkan.”
Bagaimana pun keharusan pengungkapan  pendapatan  non  halal  pada perbankan syariah sesuatu urgent. Pengungkapan laporan
dana kebajikan  secara  tranparan  atas  alasan terjadinya  dan  penggunaan  pendapatan non-halal  pada  catatan  atas  laporan keuangan  harus  menjadi  prioritas  upaya menjalankan prinsip syariah secara kaffah. Upaya kehati-hatian dalam mengelola pendapatan  non  halal  pada  perbankan syariah secara komprehensif( kaffah ). Menurut Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M. Ag adalah  dengan spin  off, menghentikan penerimaan  bunga  dalam  perbankan syariah.Karena  untuk  mencapai  prinsip syariat  Islam  dalam  operasional  harus terhindar  dari  penerimaan  haram  (bunga). Konsisten  dengan  yang  disampai  oleh  Dr. Aji  Dedi  Mulawarman  bahwa  yang membedakan  perbankan  syariah  dengan perbankan  non  syariah  adalah  dari paradigmanya, jika paradigmanya mengambil  suatu  ukuran  berbasis  pada kepentingan (bunga) maka untuk
menghindari  bunga  dalam  perbankan syariah  menjadi  sulit  terealisasi . Sehingga keputusan  yang  paling  bijak  dan  bajik adalah  memutuskan  segala  transaksi  yang menimbulkan  bunga  yang  tujuannya meilialan  prinsip  syariat  Islam  secara kaffah.
Namun disamping ekspektasi tersebut,  kondisi  realitas  menunjukan  hal yang  berbeda.Penerimaan  pendapatan  non halal pada perbankan syariah timbul secara kontinu.Seharusnya  tidak  ada  toleransi untuk  mengakui  pendapatan  sejak  status pendapatan tersebut adalah haram, meskipun  dalam  kasus  tertentu,  diakui  itu bisa terjadi.Seharusnya diupayakan adanya penjelasan  tentang  bagaimanatransaksi (bunga) tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Dengan pengungkapan secara transaparan  mengenai  dana qardhul  hasan khususnya dana non halal akan berorentasi pada  kepercayaan  publik.Dalam  hal  ini, menurut analisis peneliti upaya pengungkapan  yang  perlu  dilakukan  yaitu dengan memisahkan
penggunaan pendapatan  non  halal  pada  pengalokasian dana  yang  bersifat  konsumtif  dan khususnya  pinjaman  produktif.  Walaupun pendapatan non halal terakumulasi dengan sumber  lainnya  pada  dana qardhul  hasan. Namun,hal ini diantisipasi dengan mengungkapkannya pada laporan keuangan  atau  pun  catatan  atas  laporan keuangan.Sehingga  pendapatan  non  halal khusus hanya dialokasikan untuk kepentingan umum, seperti kontruksi jalan raya, pembangunan jembatan dan lainnya.
Hal ini, dilakukan untuk menghindari pencampuran  dana  halal  dan  non  halal dalam  penggunaannya.  Sebab  alokasi dengan  pinjaman  dalam  penggunaan  dana kebajikan,  harus  dihindari  dari  sumber
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
dana  non  halal.  Karena  mengingat penggunaan  pendapatan  non  halal  secara produktif  (pinjaman)  bukanlah  keputusan yang bijak dan bajik untuk dilakukan. Maka pemisahaan  penggunaan  dana  halal  dan non halal pada sumber dana qardhul hasan perlu  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  sumber qardhul  hasan dari  pendapatan  non  halal digunakan  khusus  untuk  kepentingan umum.  Sedangkan,  sumber  dana  halal  bisa digunakan  untuk  pinjaman  produktif, sumbangan  dan  lainnya  yang  bersifat konsumtif.
SIMPULAN Analisis pandangan informan mengenai fenomena pemanfataan pendapatan  non  halal  pada  dana qardhul hasan memiliki  pespektif  yang  berbeda- beda.  Hasilnya  menunjukan  terdapatdua pandangan yang berbeda terkait fenomena, yaitu  pandangan pertama, ahsan  digunakan sebagai  sumber  dana qardhul  hasan. Dalam hal  ini,penggunaan-nya  alokasikan  pada kepentingan  umum  atau  fakir  miskin. Pandangan
kedua, yaitu menolak penggunaan  pendapatan  non  halal  pada sumber  dana qardhul  hasan. Hal  ini didasarkan,  pada  asumsi  bahwa  jika  suatu akibat aktifitas kegiatan yang dinilai haram, maka aktifitas sebelumnya yang merupakan munculnya keharaman.Sehingga sesuatu yang bersumber  dari  yang  haram  tidak  layak difungsikan bahkan diberikan.Namun demikian,  pengecualian  jika  pendapatan non halal dimanfaatkan untuk kepentingan umum,  hal  ini  tergolong  dibolehkan  dari pada dari pada mubazir .
Hasil analisis menunjukkan walaupun perbedaan  pandang  dari  pernyataan informan terdapat hubungan
atau keterkaitan pemahaman, dalam hal ini yaitu
sebagai berikut:
1. Pendapatan non halal boleh digunakan pada  dana qardhul  hasan. Hal  ini didasarkan pada asumsi bahwa mengembalikan  dana  umat  kepada umat yang bertujuan untuk membersihkan  diri  dari  benda  haram. Namun  pemisahan  penggunaan  perlu diprioritaskan  dengan  memisahkan penggunaan  pendapatan  non  hal  yang khusus dialokasikan untuk kepentingan umum (fasilitas umum) seperti kontruksi  jalan,  membangun  jembatan dan  lainnya.  Sedangkan  sumber qardhul  hasan yang  bersumber  dari dana halal dialokasikan untuk sumbangan  yang  bersifat  konsumtif atau  pinjaman  bergulir  ( qardhul hasan ) .
2. Upaya  kehati-hatian  dalam  mengelola pendapatan  non  halal  pada  perbankan syariah  secara kaffah (komprehensif) menurut  Prof.  Dr.  Akhmad  Mujahidin, M.  Ag  adalah  dengan spin  off, menghentikan penerimaan bunga dalam  perbankan  syariah.  Karena untuk  mencapai  prinsip,  syariat  Islam dalam operasional harus terhindar dari penerimaan  haram  (bunga).  Konsisten dengan  yang  disampaikan  oleh  Dr.  Aji Dedi Mulawarman bahwa yang membedakan perbankan syariah dengan  perbankan  non  syariah  adalah dari  paradigmanya,  jika  paradigmanya mengambil suatu ukuran berbasis pada kepentingan  (bunga)  maka  untuk menghindari  bunga  dalam  perbankan syariah hanya menjadi suatu expectation tanpa ada realisasi . Sehingga  keputusan  yang  paling  bijak dan  bajik  adalah  memutuskan  segala transaksi  yang  menimbulkan  bunga, yang  tujuannya  menjalan  prinsip
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
syariat Islam secara komprehensif( kaffah ) .
3. Pengungkapan  secara  transaparan menjadi orientasi peningkatan kepercayaan  publik.  Menurut  analisis peneliti  upaya  pengungkapanperlu dilakukan yaitu memisahkan penggunaan  pendapatan  non  halal pada pengalokasian dana yang bersifat konsumtif  dan  khususnya  pinjaman produktif  ( qardul  hasan ).  Walaupun pendapatan  non  halal  terakumulasi dengan sumber lainnya pada dana qardhul  hasan. Namun,  hal  ini dapat diantisipasi dengan mengungkapkannya pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau pun catatan atas laporan keuangan.  Sehingga  pendapatan  non halal  khusus hanya  dialokasikan  untuk kepentingan  umum,  seperti  kontruksi jalan raya, pembangunan jembatan dan lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2013). Bank
Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktik . Jakarta: Gema Insani Badaruddin. (2011). Manajemen Pembiayaan  Produk  Qardhul  Hasan: Studi  Kasus  Di  BPRS  Metro  Lampung Tahun  2011 .  Tesis.  Yogyakarta:
Program Pasca
Sarjana UIN Sunan Kali Jaga
Burhanudin.  (2012). Pemahaman  Dan
Penerapan  Al-Qard  Al-Hasan  Pada KJKS BMT Haniva . Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Bank Indonesia. (2003). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
Budiman,  Farid.  (2013). Karakteristik  Akad Pembiyaan  Al-Qardh  Sebagai  Akad Tabarru’
Chair. Wasilul. Riba Dalam Perspektif Islam Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan. (2014). Exposure  Draft  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  101 .
Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Dewan  Syariah  Nasional-MUI.  (2001).
Datwa  Dewan  Syariah  Nasional  No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Gunawan,  Imam.  (2013). Metode  Penelitian Kualitatif:  Teori  &  Praktiki. Jakarta: Bumi Aksara Hermawan,  Hendri.  (2008). Sumber  dan Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul
Hasan  Pada  Bank  Syariah  Cabang
Yogyakarta . Skripsi. Yogyakarta: Fakultas  Agama  Islam  Universitas Islam Indonesia
Iqbal, M. (2012). The Meaning Of Disclosure Of  Sources  And  Uses  Of  Benevolent Fund  (Qardhul  Hasan)  Of  Syariah Banks:  A  Study  Based  On  Symbolic Interaction And God Trilogy Teaching Martono, Nanang. (2015). Metode Penelitian Sosial:  Konsep-Konsep  Kunci. Jakarta: Rajawali Press
Maulidha,  Erina  dan  Air  Nur  Bayinah.
(2014). Kerangka Pengungkapan
Transaksi  Non-Halal  Di  Bank  Syariah .
SNAS 2014 Muqarrabin,  Ahmad.  (2012). Warung Ekonomi Islam. http://warungekonomiislam.blogspot .com . Diakses 23 Oktober 2015 Nuradilla,  Masschuraini.  Oman  Rusmana dan  Warsidi. Studi  Fenomenologi Peran  Laporan  Keuangan  Dalam Mmfasilitasi  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) . Mataram: SNA 17
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Desember 2018
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah.  (2015). Akuntansi  Syariah  Di  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2015). Roadmap Perbankan  Syariah  Indonesia  2015- 2019 Otoritas  Jasa  Keuangan. Laporan  Publikasi Sementara . www.ojk.go.id .  Diakses pada 19 Desember 2015 Purwadi,  Muhammad  Imam.  (2011).
Qardhul-Ahsan  Dalam Perbankan
Syariah:  Konsep  Dan  Implementasinya Berdasarkan  Prinsip  Manfaat  Bagi Pemberdayaan  Masyarakat .  UNISIA. Vo. XXXIII No.74 Purwadi,  Muhammad  Imam.  (2014). Al- Qardh  dan  Al-Qardh  Hasan  Sebagai Wujud  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Sosial  Perbankan  Syariah .  Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 21 No. 1 Sjahdeini.  Sutan  Remy.  (2014).  Perbankan Syariah: Produk-Produk  Dan  Aspek- Aspek  Hukumnya. Jakarta:  Kencana
Prenademia Group
Solehodin,  Robiatul  Uliyah  dan  Rahmat Zuhdi.  (2014). Ahsankah  Pendapatan Non  Halal  Pada  Qardhul  Hasan? .  SNA
2014
Sugiono. (2013). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Kombinasi (Mixed Methods) . Alfabeta: Bandung Utomo,  Anif  Punto.  et.  Al.  (2014). Dua Dekade  Ekonomi  Syariah:  Menuju Kiblat Ekonomi Islam . Jakarta: Gress Rahmadina, Hana. (2015). Penerapan PSAK No  101  Pada  Penyusunan  Laporan Keuangan PT Bank Madiri Syariah Ramdhansyah,  Ferry.  (2013). Kaidah  ke-27 Sesuatu  Yang  Haram  Diambil.  Maka Haram Pula Diberikan.
htttp://pustakasharia.blogspot. co.id/2013/04/kaidah-ke-7-sesuatu- yang-haram-diambil. Diakses pada 09 maret 2016 Wiroso.  201 Produk  Perbankan  Syariah. Jarkarta: LPEE Usaksi www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada 30 Januari 2015 www.bnisyariah.co.id .  Diakses  pada  30 Januari 2015