Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 1020 – 1030

## ANALISIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Oleh: Rika Rivana,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Email: rika.rivana1882@grand.unri.ac.id
Syapsan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
Hendro Ekwarso
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau
.Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  potential  and contribution of the Regional Wealth Usage Retribution in Kuantan Singingi Regency in preparing a comprehensive and more realistic budget  plan.  know  the  management  of  wealth  which  includes procurement,  utilization,  maintenance  and  supervision  in optimizing the acceptance of the Retribution for the Use of Regional Wealth, the factors that affect the realization of the Retribution for the Use of Regional Wealth in Kuantan Regency. Data collection technique : Observation, Interview, Questionnaire,
Documentation.  Methods  of  data  analysis  using  quantitative descriptive. The results of the study show Potential Retribution for Use  of  Regional  Wealth  in Kuantan Singing Regency  land  use  of 298,638,310.86, the use of the building is Rp. 355,368,183.33 and use  of  vehicles/heavy  equipment  2,729,160,000,-.  While  the contribution of land use is 0.60%, for building use 2.74% and for use of vehicles/heavy equipment is 9.54%. Based on the criteria, the contribution  is  still  very  low  compared  to  other  PAD  sources. Management  of  regional  wealth  which  includes  procurement, utilization,  maintenance  and  supervision  in  optimizing  the acceptance  of  the  Retribution  for  the  Use  of  Regional  Assets together (simultaneously) variable planning (X1), maintenance and supervision variables (X2), and utilization (X3) have a significant effect on the retribution variable for the use of regional wealth. The management  of  regional  property  is  good,  but  it  needs  to  be optimized again so that planning, maintenance and supervision as well as its utilization can make a major contribution in increasing regional  original  income  sourced  from  retribution  for  the  use  of regional assets.
Keyword :
Management  of  regional wealth,  Regional  Wealth Revenue

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Republik
Indonesia menyatakan  mulai  berlakunya  Otonomi  Daerah yang  diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999  yang  kemudian  diperbarui  dengan dikeluarkannya  ketetapan  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  dan  Undang-undang  Nomor  33
Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah,  dimana  pemerintah  daerah  diberikan kewewenangan  dalam  pengelolaan  keuangan untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku agar memaksimalkan  fungsi  pemerintahan  dalam
rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah  serta  mendorong  proses  pembangunan  di daerah  masing-masing  yang  selanjutnya  akan mendorong pula proses pembangunan nasional.
Kebijakan pembangunan dalam otonomi yang utama melalui Desentralisasi Fiskal. Dimana daerah  diberikan  kewenangan  untuk  membuat kebijakan  dalam  hal  memberikan  pelayanan, meningkatkan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan  adanya  otonomi  daerah,  maka pemerintah  daerah  di  tuntut  untuk  meningkatkan kapabilitas  dan  efektivitas  dalam  melaksanakan pemerintahan.  Seiring  dengan  hal  tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah  di  susun  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang dilanjutkan  dalam  susunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  atau  disingkat  dengan  APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Penerimaan  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi  terdiri  dari  Pendapatan  Daerah  dan Pembiayaan.  Pendapatan  daerah  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan  Daerah  merupakan    hak  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai
kekayaan  bersih  di  dalam  UU  No  33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan,  yaitu  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dengan pungutan wajib berdasarkan peraturan daerah yang sesuai  dengan  peraturan  perUndang-Undangan. PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi  daerah  dengan  mengoptimalkan  potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengelola potensi-potensi penerimaan yang ada di daerahnya sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  dituntut  untuk  mengoptimalkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sehingga kemampauan daerahnya  dapat  meningkat  dalam  memenuhi kebutuhan  dana  untuk  pembangunan  daerahnya sendiri.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan diberlakukannya  otonomi  daerah  yaitu  untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah memiliki kemampuan untuk pembiayaan pembangunan  didaerahnya  sendiri  dan  dapat mengurangi  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan  penerimaan  dana  dari  pemerintah  pusat (Rahmawati;  2015).  Indeks  kemandirian  fiskal Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Riau  dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi RiauTahun 2015-2020

## Sumber : LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020
Tingkat Kemandirian daerah Kabupaten Kuantan  Singingi  dari  tahun  2015-  2020  paling rendah bila dibandingkan dengan 12
kabupaten/kota  yang  ada  di  propinsi  Riau  yaitu
berkisar  di  0,05.  Berdasarkan  Sampurna  (dalam LHP  BPK,  2020).  kemadirian  fiskal  daerah  dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut :
N o Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bengkalis 0,0964 0,0691 0,0597 0,0950 0,0599 0,0864 2 Indragiri Hilir 0,0780 0,0721 0,1188 0,0837 0,0765 0,0912 3 Indragiri Hulu 0,0935 0,0707 0,0681 0,0751 0,0714 0,0783 4 Kampar 0,1011 0,0756 0,0959 0,0986 0,0959 0,1041 5 Kepulauan Meranti 0,0615 0,0510 0,0621 0,0639 0,0671 0,0620 6 Kuantan Singingi 0,0566 0,0507 0,0482 0,0559 0,0517 0,0509 7 Pelalawan 0,0832 0,0762 0,0903 0,0931 0,0915 0,0986 8 Rokan Hilir 0,0879 0,1116 0,0656 0,0618 0,0554 0,0572 9 Rokan Hulu 0,0659 0,0663 0,0766 0,0543 0,0924 0,0664 1 0 Siak 0,1843 0,1003 0,1255 0,1199 0,1188 0,1376 1 1 Dumai 0,1685 0,1815 0,2240 0,2282 0,2199 0,2587 1 2 Pekanbaru 0,2382 0,2307 0,2755 0,2652 0,2997 0,2642

## Tabel 2. Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah
No Nilai IKF Kondisi Kemandirian Fiskal 1 0,00 ≤ IKF ≤ 0,25 Belum Mandiri 2 0,25 ≤ IKF ≤ 0,50 Menuju Kemandirian 3 0,50 ≤ IKF ≤ 0,75 Mandiri 4 0,75 ≤ IKF ≤ 1,00 Sangat Mandiri
Sumber : Sampurna (dalam LHP BPK, 2020)
Berdasarkan tabel klasifikasi kemandirian daerah, kabupaten  Kuantan  Singingi  tergolong  dalam kategori daerah belum mandiri artinya pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  daerah  atau Pendapatan  Asli  Daerah  masih  rendah  sebaliknya tingkat  ketergantungan  terhadap  dana  bantuan pusat  lebih  besar  untuk  menunjang  kegiatan pembangunan daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang kuat  merupakan  tolak  ukur  dalam  mendukung kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan yang bersumber dari dana tranfer pusat atau  dana  perimbangan.  Kemampuan  keuangan merupakan  kekuatan  daerah  dalam  melaksanakan otonomi, ciri-ciri suatu daerah yang dinilai mampu melaksanakan  otonomi,  yaitu  (1)  kemampuan
keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus  memiliki kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali sumber-sumber penerimaan, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup memadai  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  pendapatan  asli  daerah (PAD)  dapat  menjadi  bagian  sumber  keuangan terbesar  sehingga  peranan  pemerintah  daerah menjadi lebih besar agar meminimalkan ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  (Halim dalam Rondonuwu; 2016). Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total  pendapatan  daerah  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini.
Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 – 2020
Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  penerimaan  yang  berasal  dari  daerah sendiri  yang  terdiri  dari  :  (1)  Pajak  Daerah,  (2) Retribusi Daerah, (3) Bagian laba pengelolaan aset daerah  yang  dipisahkan  dan  (4)  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  hal  ini  dapat diharapkan  menjadi  penyangga  dalam  membiayai penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  daerah. Tabel  berikut  ini  adalah  struktur  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  pemerintah  daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Selain penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah  merupakan  salah  satu  pendapatan  asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber potensial  dalam  membiayai  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Retribusi daerah  merupakan  biaya  yang  dipungut  langsung
oleh daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah baik  untuk  kepentingan  pribadi  atau  badan  dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Samosir; 2019).
Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu Pertama; Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan pemerintah  daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan kemanfaatan  umum,  serta  dapat  dinikmati  oleh orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi  jasa  umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan,  retribusi  Kartu  Tanda Penduduk  dan  akte  catatan  sipil,  retribusi pemakaman/pengabuan  mayat,  retribusi  parkir  di tepi  jalan  umum,  pelayanan  pasar,  retribusi
Tahun Pendapatan Daerah PAD Rasio 2015 1.243.418.595.297,22 70.433.899.294,00 5,66 2016 1.226.968.996.024,56 62.176.252.836,44 5,07 2017 1.352.463.719.411,33 108.028.330.072,33 7,99 2018 1.379.036.049.030,34 77.084.865.913,66 5,59 2019 1.521.239.948.407,34 78.575.317.037,02 5,17 2020 1.449.814.113.991,58 73.950.440.456,76 5,10
pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan  alat  pemadam  kebakaran,  retribusi penggantian  biaya  cetak  peta,  retribusi  pelayanan tera/tera  ulang,  retribusi  penyedotan  kakus, retribusi  pengolahan  limbah  cair,  retribusi pelayanan  pendidikan,  dan  retribusi  pengendalian menara komunikasi.
Kedua, Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah  dengan  menganut  prinsip  komersial,  yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan  kekayaan  daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah  daerah  sepanjang  belum  disediakan secara memadai oleh swasta. Yang termasuk dalam Retribusi  ini  yaitu  retribusi  jasa  usaha  pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi  tempat  pelelangan,  retribusi  terminal, retribusi  tempat  khusus  parkir,  retribusi  tempat penginapan/pesanggrahan/vila,  retribusi  rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga,  retribusi
penyeberangan  di  air,  serta  retribusi  penjualan produksi usaha daerah.
Ketiga, Perizinan tertentu adalah pungutan  atas  pelayanan  perizinan  tertentu  oleh pemerintah  daerah  kepada  orang  pribadi  atau badan  yang  dimaksudkan  untuk  pengaturan  dan pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi kepentingan  umum  dan  menjaga  kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari retribusi izin mendirikan  bangunan,  retribusi  izin  tempat penjualan  minuman  beralkohol,  retribusi  izin gangguan,  retribusi  izin  trayek,  dan  retribusi  izin usaha  perikanan.  Pada  tabel  berikut  dapat  dilihat struktur penerimaan retribusi daerah dan realisasinya tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi.
Capaian  realisasi  pendapatan  terhadap target retribusi daerah kabupaten Kuantan Singingi yang  telah  ditetapkan  pada  tahun  2015  sampai dengan  tahun  2020  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini :
Tabel  4.  Capaian  realisasi  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2015- 2020

## Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2020
Dari  tabel  di  atas  nilai  kinerja penerimaan  retribusi  mengalami  fluktuasi  tapi cenderung  menurun  dari  tahun  2015  sampai dengan  2020  dengan  rata-rata  pencapaian  kinerja 69,32  persen  dari  target  penerimaan  yang  telah ditetapkan. Daru Tabel 6 dapat dilihat bahwa jenis penerimaan  retribusi  yang  cukup  besar  di kabupaten  Kuantan  Singingi  salah  satunya  adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi  Nomor  13  Tahun  2012  menyatakan bahwa kekayaan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  yang  meliputi tanah,  bangunan,  gedung  dan  kendaraan/alat-alat berat. Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak  pemakaian  kekayaan  daerah  untuk  jangka waktu tertentu. Adapun objek retribusi pemakaian
kekayaan  daerah  di  kabupaten  Kuantan  Singingi yang  meliputi;  1.  Pemakaian  Tanah  (Sewa  Tanah dan  Lahan  ATM),  2.  Pemakaian  Gedung  (Sewa Rumah  Dinas,  Sewa  Kantin,  Sewa  Gedung  Serba Guna/Aula/Balai Diklat, Wisma) dan 3. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat Berat.
Realisasi  penerimaan  retribusi  kekayaan daerah  kabupaten  Kuantan  Singingi  berdasarkan objek  retribusi  daerah  yang  bersumber  dari beberapa  dinas/badan  pengelola  pendapatan  asli daerah.
Ditinjau dari capaian realisasi penerimaan retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah  kabupaten Kuantan  Singingi  terhadap  target  yang  ditetapkan pada  tahun  2015-2020  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini
Tahun Target Realisasi Kinerja 2015 36.866.879.556,00 23.646.179.181,60 64,14 2016 37.216.879.556,00 15.518.653.299,56 41,70 2017 12.829.780.181,70 6.125.848.746,65 47,75 2018 12.829.780.181,70 5.582.156.867,65 43,51 2019 9.779.282.300,00 4.577.542.032,50 46,81 2020 9.772.283.300,00 3.985.170.209,01 40,78 Jumlah 119.294.885.075,40 59.435.550.336,97 49,82 Rata- rata 2.383.666.666,67 1.639.257.690,73 69,32

## Tabel  5.  Kinerja  Penerimaan  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi
Tahun 2015-2020
Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2020 Dari  tabel  di  atas  dalam  penetapan  target penerimaan  yang  sama  dalam  dua  tahun  dan  naik pada  tahun  ketiga  seperti  memiliki  pola  dalam penetapan,  sedangkan  nilai  capaian  realisasi penerimaan  retribusi  mengalami  fluktuasi  pada tahun  2015  sebesar  Rp  1.346.337.841,00  atau 52,69 persen, tahun 2016 sebesar
Rp1.392.691.259,90 atau 54,5 persen, tahun  2017 sebesar  Rp1.295.664.153,00    atau  56,14  persen,
pada  tahun  2018  mencapai  109,51persen  atau sebesar    Rp  2.527.412.679,90,  terjadi  penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.136.820.105,30 atau 93,39 persen dan pada 2020 terus menurun hingga 49,68  persen  atau  sebesar  Rp1.136.620.105,30 dengan  rata-rata  pencapaian  kinerja  69,32  persen dari target penerimaan yang telah dianggarkan atau dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik  2. Capaian Kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020
Persentase
Tahun

## Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2020
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber  PAD  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi  subyek  dan  objek  pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan  dapat  segera  dilakukan  adalah  dengan melakukan  intensifikasi  terhadap  objek  atau sumber  pendapatan  daerah  yang  sudah  ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan  melakukan  efektivitas  dan  efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan  produktivitas  PAD  tanpa  harus melakukan perluasan sumber atau obyek
pendapatan  baru  yang  memerlukan  studi,  proses dan waktu yang panjang (Sidik, 2002).
Retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah merupakan  pungutan  langsung  dari  penggunaan kekayaan  atau  aset  daerah,  untuk  itu  pemerintah dalam  mengoptimalkan  penerimaan  retribusi tersebut  dapat  dilakukan  dengan  mengelola  atau menata  aset  dan  kekayaan  daerah  melalui peningkatan  kualitas  jasa  dan  objek  kekayaan daerah  yang  dapat  menjadi  sumber  penerimaan serta mengkaji penentuan tarif yang sesuai dengan kualitas serta pembiayaan yang dikeluarkan untuk penyediaan barang dan jasa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  daerah  kabupaten Kuantan  Singingi  Propinsi  Untuk  menentukan sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian yang  menggunakan  metode Purposive  Sampling .
Dalam penelitian ini mengunakan seluruh populasi sebagai sampel karena jumlah populasi kurang dari 100 (jenuh) orang yaitu 54 orang yang terdiri dari Kepala  Dinas/Badan  pengelola  objek  retribusi, Bendahara  Penerimaan  dan  Pemungut  retribusi.
52.69 54.51 56.14  109.51  93.39 49.68
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tahun Target Realisasi Persentase 2015 2.555.000.000 1.346.337.841 52,69 2016 2.555.000.000 1.392.691.260 54,51 2017 2.308.000.000 1.295.664.153 56,14 2018 2.308.000.000 2.527.412.680 109,51 2019 2.288.000.000 2.136.820.105 93,39 2020 2.288.000.000 1.136.620.105 49,68 Rata-rata 2.383.666.667 1.639.257.691 69,32
Analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah analisis deskriftif kuantatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2020  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi  penerimaan  retribusi  pemakaian daerah  adalah  pengelolaan  barang  milik  daerah yang  diantaranya  terdiri  dari  perencanaan, pemeliharaan  dna  pengawasan  dan  pemanfaatan. Untuk  mengetahui  pengaruh  faktor  perencanaan, pemeliharaan  dna  pengawasan  dan  pemanfaatan terhadap  retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah dapat dijelaskan berikut ini.
1. Variabel Perencanaan (X1)
Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian  kebutuhan  Barang  Milik  Negara/Daerah untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan sebagai  dasar  dalam  melakukan  tindakan  yang akan  datang.  Perencanaan  perumusan  rincian kebutuhan  Barang  Milik  Daerah    dalam  hal pengadaan  barang  atau  yang  disebut  sebagai belanja  modal  untuk  pembangunan  infrastruktur seperti  jalan  gedung  dan  bangunan  lainnya,  juga pengadaan barang yang bergerak seperti peralatan dan mesin merupakan variabel perencanaan dalam mempengaruhi penerimaan retribusi.

## 2. Variabel  Pemeliharaan  dan  Pengawasan
(X2) Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juga tergantung pada pemeliharaan barang milik daerah dan pengawasan dalam  hal  penggunaan  serta  keadaan  dan  kondisi barang tersebut.
Pemeliharaan  dan  pengawasan  terhadap barang  milik  daerah  adalah  suatu  hal  yang  perlu dilakukan untuk menjaga agar barang milik daerah dapat  digunakan  dengan  optimal  baik  dalam  hal penggunaan nya sebagai sarana operasional dalam mendukung  tugas  dan  fungsi  Instansi  maupun dalam penggunaaan nya sebagai sumber penerimaan retribusi. Karena keadaan dan kondisi barang yang digunakan sebagai objek layanan jasa harus  dalam  kondisi  yang  baik  dan  siap  pakai, sehingga  variabel  pemeliharaan  dan  pengawasan
merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi.
3. Variabel Pemanfaatan (X3) Penerimaan Retribusi Pemakaian
Kekayaan  Daerah  juga  sangat  tergantung  pada pemanfaatan barang milik daerah.
Pemanfaatan  merupakan  pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Instansi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi  Barang  Milik  Negara/Daerah,  akan tetapi  barang  tersebut  dimanfaatkan  untuk  tujuan komersil sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diakui sebagai penerimaan daerah.
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Y)
Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaa daerah dalam menyokong pengeluaran pemerintah dalam ranga  pembangunan  daerah.  Indikator  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penelitian ini terdiri  dari  5  (lima)  yaitu  kompetensi  ASN, kebijakan, strategi, pelaksanaan, pengawasan.
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuantan Singingi  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi dengan baik, kebijakan yang dapat mengoptimalkan  penerimaan,  strategi  yang  yang tepat  dalam  rangka  mencapai  sasaran  dan  tujuan, pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan prosedur  kerja  serta  pengawasan  terhadap  kinerja dalam  mencapai  target  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  penerimaan  Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Sinigingi.
Potensi  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  adalah bersumber  dari  pemakaian  tanah,  pemakaian gedung  dan  pemakaian  kendaraan/  alat  berat  oleh masyarakat  dalam  bentuk  usaha  badan  maupun perorangan.  Rata-rata  penerimaan  per  tahun  dari pemakaian  kekayaan  daerah  dalam  bentuk pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/ alat berat sebesar 2.996.938.311,-.
Kontribusi  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Sinigingi
Dari hasil perhitungan Kontribusi masing- masing  objek  retribusi  di  peroleh  hasil  sebagai berikut :

## Tabel 6. Perolehan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

## Sumber : Data Olahan, 2022
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa kontribusi  objek  retribusi  pemakaian  kekayaan daerah yaitu pemakaian tanah sebesar 0,60 persen, pemakaian  gedung  2,74  persen  dan  pemakaian kendaraan/alat-alat  berat  sebesar  9,54  persen. Berdasarkan  kriteria  kontribusi  dari  ketiga  objek tersebut  adalah  sangat  kurang  artinya  tidak memberikan kontribusi yang masih sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Pembahasan
Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah dilihat  dari  realisasi  nya  dari  tahun  2015  –  2020 merupakan  yang  paling  besar  kontribusinya terhadap  total  penerimaan  retribusi  namun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.Dilihat  dari  capaian  realisasi  terhadap target  yang  sudah  ditetapkan  cukup  rendah,  akan tetapi ada relisasinya yang melampaui target pada tahun 2018 mencapai 109,51  persen.
Perencanaan perumusan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah  dalam hal pengadaan barang atau  yang  disebut  sebagai  belanja  modal  untuk pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan  gedung dan  bangunan  lainnya,  juga  pengadaan  barang yang  bergerak  seperti  peralatan  dan  mesin merupakan variabel perencanaan dalam mempengaruhi penerimaan retribusi.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Selain sebagai penunjang operasional  pemerintahan,  penyediaan  barang milik  daerah  semestinya  dilakukan  dalam  rangka menunjang perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan  yang  baik  serta  tepat  sasaran  dan tujuan  dalam  pelaksanaannya  sehingga  dapat menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  bagi Pemerintah Daerah.
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan  agar  semua  barang  selalu  dalam  kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna
dan  berhasil  guna.  Pemeliharaan  dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian,  tanpa  merubah,  menambah  atau mengurangi  bentuk  maupun  kontruksi  asal, sehingga  dapat  dicapai  pendayagunaan  barang yang  memenuhi  persyaratan  baik  dari  segi  unit pemakaian maupun dari segi keindahan.
Pemeliharaan  dan  pengawasan  terhadap barang  milik  daerah  adalah  suatu  hal  yang  perlu dilakukan untuk menjaga agar barang milik daerah dapat  digunakan  dengan  optimal  baik  dalam  hal penggunaan nya sebagai sarana operasional dalam mendukung  tugas  dan  fungsi  Instansi  maupun dalam penggunaaan nya sebagai sumber penerimaan retribusi. Karena keadaan dan kondisi barang yang digunakan sebagai objek layanan jasa harus  dalam  kondisi  yang  baik  dan  siap  pakai, sehingga  variabel  pemeliharaan  dan  pengawasan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi.
Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan  pengelolaa  retribusi  ini  juga  menjadi salah  satu  faktor  penyebab  rendahnya  realisasi, karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan  dapat  menimbulkan  oknum-oknum yang melakukan penggelapan pungutan.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga  satuan  kerja  perangkat daerah  dan/atau  optimalisasi  Barang  Milik Negara/Daerah  dengan  tidak  mengubah  status kepemilikan.  Dalam  hal  ini,  barang  milik  daerah dimanfaatkan sebagai investasi yang menjadi objek penerimaan yaitu retribusi. Salah satunya Retribusi Pekakayan  kekayaan  Daerah  yang  meliputi kegiatan  pemakaian  tanah,  pemakaian  gedung perrtemuan/rumah  dinas/aula/balai  diklat  dan pemakaian  Kendaran  /alat  berat  yang  tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi  satuan  kerja  perangkat  daerah  dan/atau optimalisasi  Barang  Milik  Negara/Daerah,  akan tetapi  barang  tersebut  dimanfaatkan  untuk  tujuan komersil sehingga dapat menghasilkan keuantungan  yang  diakui  sebagai  penerimaan daerah.
Objek Retribusi Tahun Total Ket 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 Sewa  Tanah/Lahan 0.15  0.15  0.08  0.09  0.13  0.00 0.60 Sangat Kurang Sewa Gedung/ bangunan 0.72  0.51  0.35  0.50  0.46  0.20 2.74 Sangat Kurang Sewa Kendaraan /alat-alat berat 1.04  1.58  0.77  2.69  2.14  1.33 9.54 Sangat Kurang
Oleh  karena  itu,  pengolaan  barang  milik daerah  sebagai  objek  penerimaan  retribusi  juga sangat  penting  untuk  di  perhatikan.  Manajemen pengelolaan  barang  milik  daerah  terdiri  dari beberapa  faktor,  dalam  penelitian  ini  diambil  3 variabel  pengelolaan  yang  dianggap  paling memdekati  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan penelitian ini yaitu Perencanaan, Pemeliharaan dan pengawasan (pengamanan) dan Pemanfaatan untuk melihat pengaruhnya terhadap Retribusi Pemakaian  Kekayaan  Daerah  di  Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan  Barang Milik  Negara/Daerah  untuk  menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam melakukan  tindakan  yang  akan  datang.  Apabila tidak direncanakan dengan baik akan mengakibatkan  tidak  tercapainya  tujuan  dan sasaran  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus seperti  bangunan  Hotel  Kuansing,  Gedung Universitas  Kuansing  dan  beberapa  kekayaan daerah  lain  yang  terbengkalai  akibat  perencanaan dalam  pengadaan  infrastruktur,  pengelolaan  dan pemanfaatan nya.
Hasil penelitian dari ketiga faktor pengelolaan barang milik daerah yang paling besar pengaruh nya yaitu pemanfaatan, untuk mengoptimalkan  penerimaan  retribusi  sangat ditentukan  oleh  pemanfaatan  barang  milik  daerah sebagai  objek.  Jadi  dengan  kata  lain,  dalam perencanaan pengelolaan barang lebih fokus  pada penambahan  potensi  melalui  pengadaan  barang (belanja  modal)  yang  dalam  pengelolaannya  di fokuskan  pada  pemanfaatan  sebagai  investasi  dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari  segi  pemeliharaan  dan  pengawasan juga  sangat  perlu  di  perhatikan,  dimana  barang yang dijadikan sebagai objek layanan harus dalam kondisi  yang  baik  dan  siap  pakai  dan  dengan pemeliharaan yang baik akan pengurangi penyusutan  sehingga dapat memperpanjang masa manfaat barang, selain itu perlu adanya pengawasan terhadap kondisi barang serta evaluasi terhadap pelaksanaan dan kebijakan yang dilaksanakan,  penyesuaian  tarif  dengan  kondisi saat  evaluasi  diadakan  agar  penerimaan  dapat ditingkatkan.
Dari  ketiga  objek  retribusi  pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian tanah, pemakaian  gedung  dan  pemakaian  kendaraan/alat berat terdapat selisih perbandingan antara estimasi penerimaan  yang  dihitung  berdasarkan  potensi yang  tercatat  dan  tarif  yang  ditentukan  dengan besaran  realisasi  penerimaan  retribusi  rata-rata pertahun nya karena kondisi dan keadaan kekayaan daerah yang rusak dan tidak terawat sehingga tidak
dapat  dimanfaatkan  secara  optimal.  Hal  tersebut disebabkan  tidak  tepatnya  perencanaan  atau  tidak tercukupinya  dana  untuk  pemeliharaan  barang yang dibebankan pada anggaran daerah.
Adanya  tunggakan  yang  belum  dibayar oleh  wajib  retribusi  dan  pemerintah  belum mengeluarkan  kebijakan  yang  mengatur  tentang tindakan  untuk  penyelesaian  masalah  tunggakan tersebut.  Demikian  juga  dengan  adanya    proyek mangkrak  pembangunan  infrastruktur  seperti bangunan hotel Kuansing dan bangunan Universitas  Kuansing  yang  belum  diputuskan pemanfaatannya,  padahal  bangunan  tersebut merupakan  potensi  yang  sangat  besar  sebagai objek penerimaan retribusi daerah.
Juga  adanya  penyelewengan  penerimaan retribusi  oleh  oknum-oknum  pemungut  retribusi akibat  manajemen  pengelolaan  yang  kurang  baik dan  lemahnya  pengawasan  terhadap  pemungutan retribusi daerah.
Dari  faktor-faktor  diatas  terhadap  kepada kontribusi penerimaan retribusi Pemakaian Kekayaan  Daerah  baik  dari  segi  pengelolaan kekayaan daerah dalam perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan serta pemanfaatannya. Juga dalam menganalisa  potensi  yang  ada  dalam  upaya peningkatan  penerimaan  yang  bersumber  dari retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah  akan berdampak  pada  besar  kecilnya  kontribusi penerimaan  retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah terhadap  penerimaan  pendappan  asli  daerah kabupten Kuantan Singingi.
Aparatur  Sipil Negara Kabupaten Kuantan Singingi  juga  harus  memahami  tugas  pokok  dan fungsi  dengan  baik  tentang  pengolaan  kekayaan daerah  sebagai  sumber  retribusi,  sehingga kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dapat mengoptimalkan  penerimaan,  strategi  yang  yang tepat  dalam  rangka  mencapai  sasaran  dan  tujuan, pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan prosedur  kerja  serta  pengawasan  terhadap  kinerja dalam  mencapai  target  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  penerimaan  Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah.
Evaluasi  terhadap  kebijakan  retribusi belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan bahwa kebijakan tentang pajak dan retribusi harus di  evaluasi  dan  diperbaharui  setiap  tiga  tahun, sehingga  tarif/biaya  yang  di  pungut  dari  retribusi tidak  diperbaharui  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi. Oleh sebab itu, maka belum terlaksananya inventarisasi  potensi  sumber  daya  retribusi,  dan dalam  penetapan  target  penerimaan  belum  di analisa  secara  benar  hanya  ditetapkan  melalui kesepakatan.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  meliputi Perencanaan,  pemanfaatan  pemeliharaan  dan pengawasan  dalam  upaya  mengoptimalkan penerimaan  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah  secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Sedangkan  secara  persial  atau  sendiri-sendiri variabel  paling  besar  pengaruhnya  adalah variabel  pemanfaatan  dan  yang  paling  kecil pengaruhnya  adalah  perencanaan.  Selain sebagai penunjang operasional pemerintahan, penyediaan  barang  milik  daerah  semestinya dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian  daerah  seperti  pembangunan infrastruktur  atau  pengadaan  barang  tidak bergerak  dan  barang  bergerak  yang  dapat memberikan  imbal  balik  kepada  pemerintah daerah  dalam  bentuk  pendapatan  asli  daerah (PAD).  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  daerah memerlukan  strategi  perencanaan  yang  baik serta  tepat  sasaran  dan  tujuan  dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi salah satu  sumber  pendapatan  bagi  Pemerintah Daerah.  Dengan  kata  lain,  kekayaan  daerah merupakan usaha yang harus dikelola dengan baik sehingga terwujud pengelolaan kekayaan daerah  yang  efektif,  transparan,  efisien, bertanggung  jawab,  dan  kepastian  nilai kekayaan  daerah  yang  dapat  berfungsi  untuk mendukung  terselenggaranya  tugas  dan wewenang pemerintah daerah.
b. Potensi  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah bersumber  dari  pemakaian  tanah,  pemakaian gedung  dan  pemakaian  kendaraan/  alat  berat oleh  masyarakat  dalam  bentuk  usaha  badan maupun perorangan. Rata-rata penerimaan per tahun dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk  pemakaian  tanah,  pemakaian  gedung dan  pemakaian  kendaraan/  alat  berat  apabila dibandingkan  dengan  realisasi  penerimaanya masih  sangat  rendah  atau  belum  optimal dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh  masih  lemahnya  pemerintah  daerah dalam  pengelolaan  kekayaan  daerah  sebagai sumber penerimaan retribusi.
c. Kontribusi  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pemakaian tanah,  pemakaian  gedung  dan  pemakaian kendaraan/alat-alat berat masih sangat rendah dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amin, Fadillah. 2019. Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam perspektif teoritis, Normatif dan Empiris . Malang. UB Press.
Amin  Muhammad.  2011.  Kontribusi  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Retribusi Daerah  Sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas Maret. Surakarta.
Akbar  M  Aldrin.  2012.  Pengaruh  Penerimaan Pemakaian  Kekayaan  Daerah  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Fakultas Ekonomi
Universitas Yapis Papua.
Aryadi, I Gede Putu, dkk. Peningkatan Pendapatan Asli  Daerah.  Nusa  Tenggara  Timur.  Dinas Kominfo Pemprop NTT.
Arikunto,  Suharsini.  2010. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek .  Rineka  Cipta.
Jakarta.
Fitriyani,  Eka  dan  Yuliansa,  Rahmat.  2020.
Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Daerah. Jakarta. STIE Indonesia.
Freeman  Edward,  Vea  Jhon  Mc.  A  Stakeholder Approach to Strategic Management. SSRN
Electronic Journal . January 2001. University of Virginia.
Halim,  Abdul.  2011.  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Edisi ketiga UPP AMP YKPN.
Hamsyah,  Arisna.  2020.  Anilisis  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Retribusi Daerah.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Makasar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Hartanti  Rizki.  2006.  Analisis  Potensi  Retribusi Pemakaian  Kekayaan  Daerah  Sumatera Selatan.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Sriwijaya. Palembang.
Jane  Orpha,  Hassan  Hubertus,dan  Chandra  Arie Indra.  2002.  Implementasi  Desentralisasi Fiskal  Sebagai  Upaya  Memberdayakan Daerah  dalam  Membiayai  Pembangunan Daerah.  Fakulitas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik.  Universitas  Katolik  Parahyangan. Bandung.
Khusaini.  Mohd,  2018. Keuangan  Daerah .
Malang. UB Press.
Laporan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi Tahun 2015 – 2020
Mardiasmo,  2021. Otonomi  &  Manajemen
Keuangan Daerah . Edisi Terbaru. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
Mardiana  dan  Syafril  Basri.  2012.  Desentralisasi fiskal  dan  disparitas  Regional  di  propinsi Riau. Jurnal Ekonomi.
Mahmudi.  2010.  Manajemen  Keuangan  Daerah. Erlangga. Jakarta.
Mahardika  ,  I  Gusti  Ngurah  Suryaadi.  dan  Luh Gede  Sri  Artini.  Analisis  Kemandirian Keuangan  Daerah  Di  Era  Otonomi  Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, 1 Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
Manuputty  William  J,  Saerang  David  P E,Alexander  Stanly  W.  2019.  Analisis
Efektivitas Kinerja dan Kontribusi Retribusi Pemakaian  Kekayaan  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universita Samratulangi. Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1), 2019, 110-
114.
Mintalangi,  Syermi.  2021.  Analisis  Kinerja  Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Fakutas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Jurusan Akuntansi  Universitas  Sam  Ratulangi Manado. SSN 2303-1174.
Moenek  Reydonnyzar,  Suwanda  Dadang.  2019.
Good  Dovernance;  Pengelolaan  Keuangan Daerah. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Murphy,  Kevin  J.,  and  Jerold  L.  Zimmerman.
"Financial  performance  surrounding  CEO turnover."  Journal  of  Accounting  and Economics 16.1 (1993): 273-315.
Naibaho  Sarah  D.  2018.  Analisis  Kontribusi Pemakaian  Kekayaan  Daerah  Terhadap Retribusi  Daerah  Pada  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  di  Kabupaten  Labuhan Batu. Universitas HKBP N. Medan.
Nurlian.  2014.  Analisis  Kontribusi  Dan  Potensi Retribusi  Daerah.  Jurnal  Kajian  Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Kabupaten Keerom. Magister  Keuangan  Daerah  Universitas
Cenderawasih.
Oktaviana,  Dewi.  2012.  Analisis  Pendapatan  Asli
Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah  :  Pendekatan  Error  Correction
Model. Kalimatan  Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan,  Vol  10  No.  2  Desember 2012.
Pamungkas,  Anas.  2011.  Analisis  Potensi,
Efisiensi  Dan  Efektivitas  Retribusi  Parkir Daerah Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Patarai, Muhammad Idris. 20... Kinerja Keuangan Daerah. A. EMIL MATTOTORANG. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuantan    Singingi Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2o2o  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah.
Prabawa  Agus.  2009  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Banyumas. Majalah  Ilmiah  Ekonomika  Volume  12 Nomor 3 2009 :109-179.
Prasetya  Ferry.  2013.  MODUL  EKONOMI
PUBLIK BAGIAN IV; Teri Barang Publik. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya. Malang. Risyanto  Hilmi.  2015.  Analisis  Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut  Tahun  Anggaran  2004-2013.  Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
Coopetition,  Volume  VI,  Nomor  1,  Maret 2015, 21–33
Ritonga  Taufiq  Irwan,  Suhartono  ehrmann, Aunurrahman  Cholis,  Haza  Faizien  Zainul. 2017.  Metoda  Perhitungan  Perhitungan Potensi PAD. Edisi Kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Samudara  Azhari  aziz.  2016.  Perpajakan  di
Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Samosir,  Magdalena  Silawati.  2019.  Analisis Potensi,  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Maumere. Jurnal Projemen UNIPA Maumere.
Siahaan  Marihot  Pahala.  2016.  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  (Berdasarkan  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pt.
RajaGrafindo Persada. Depok. Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.  Journal  Makalah  Ilmiah  Academia Edu. Bandung.
Sinaga,  Bonar  M.  and  Herman  Siregar.  2005 “Dampak  kebijakan  Desentralisasi  Fiskal terhadap  Pembangunan  Ekonomi  daerah dindonesia”, 2005.
Sjafrizal.  2014. Perencanaan  Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi . Rajawali Pers Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi.  Depok.  PT RajaGrafindo Persada.
Suparmoko.  M.  2003. Keuangan  Negara  Dalam Teori  dan  Praktek Edisi  5.  Penerbitan, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Supriyadi,  Armandelis  dan  Selamet  Rahmadi. 2013.  Analisis  Desentralisasi  Fiskal  di Kabupaten  Bungo.  Program  Magister  Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi.
Supranto  J.  2010.  Statistik  Teori  dan  Aplikasi.
Jakarta: UI Press. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung. Alfabeta.
Syapsan,  dkk.  2021.  Analysis  Of  Land  and Building Tax (Pbb) Performance As Source of  Pad  in  Pekanbaru.  GIS  Business. Pekanbaru.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang Perubahan  atas  Undang  undang  No.  18 Tahun  1997  tentang  Pajak  daerah  dan Retribusi Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 tahun  2009  Tentang  pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Umar  Husaen. 2011. Metode  Penelitian  Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
William  L,  Robert  C,  Matthias.  1998,  The Fenancial  and  Operating  Performance  of Newly  Privatized  Firms  an  international Empirical Analysis.