## Wajah Hukum

## Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang (Antara PT Inter IKEA Swedia vs PT Ratania Khatulistiwa)
Vanessa Mathilde Harum, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Correspondence: Vanessa.harum28@gmail.com; gunardi@fh.untar.ac.id; moodys@fh.untar.ac.id
Abstrak. Merek  berperan  sangat  penting  dalam  dunia  pemasaran  karena  masyarakat  seringkali  mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Salah satu merek terkenal yang sudah tidak asing lagi  didengar  masyarakat  adalah  IKEA.  Maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  kasus  antara  PT  Inter  IKEA Swedia  dan  PT  Ratania  Khatulistiwa  terkhusus  pada  bagian  Kapan  IKEA  Swedia  Kehilangan  Hak  Mereknya Menurut  UU  No.15  Tahun  2001,  serta  Perlindungan  Hukum  untuk  pemilik  Hak  Merek  “IKEA”.Metode Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  hukum  normatif  yang  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Perlindungan  Sengketa  merek  dagang  IKEA  muncul  sebagai akibat dari tidak dipergunakannya merek dagang IKEA selama 3 tahun berturut-turut.

## Kata Kunci: Merek, IKEA, Penghapusan
Abstract. Brands play a very important role in the world of marketing because people often associate the quality or reputation of goods and services with certain brands. One of known brands that people are familiar with is IKEA. So the author is interested in analyzing the dispute that occurred between PT Inter IKEA Sweden and PT Ratania Khatulistiwa, especially in the section on When IKEA Sweden Lost Its Brand Rights According to Law Number 15/ 2001 Concerning Brands, and How  Legal Protection for the Holders of IKEA Trademark Rights.. Method The approach used in this study is a normative legal approach which refers to the applicable laws and regulations.  The  protection  of  the  IKEA  trademark  dispute  as  a  result  of  not  using  the  IKEA trademark  for  3 consecutive years.

## Keywords: Brand, IKEA, Elimination

## PENDAHULUAN
Di era kemodernan seperti saat ini, dunia bisnis semakin berkembang. Semua pihak harus turut campur tangan, agar tidak ketinggalan. Bisnis harus kita pelajari karena  bisnis sangat mempengaruhi kehidupan  banyak  orang,  terutama  para  pengusaha  atau  wirausahawan.  Wirausahawan  juga  dituntut memiliki kemampuan membaca pasar, terutama dalam memilih kualitas barang, serta profesionalisme dalam memuaskan pelanggan, terutama dalam memilih  merek sebagai  simbol  produk  Perusahaan pengusaha  atau  wirausahawan  tersebut.  Adanya  HKI  selalu  bergerak  mengikuti  dinamika berkembangnya masyarakat itu sendiri, demikian juga dengan masyarakat Indonesia yang juga selalu bersentuhan  dengan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kekayaan  intelektual  dan  menanganinya secara  langsung.  Dikarenakan  isu  Hak  Kekayaan  Intelektual  telah  menyebar  dalam  kehidupan bermasyarakat. Warisan budaya suatu bangsa, yang dikomunikasikan melalui simbol, lambang, ikon, dan  asosiasi  populer  lainnya,  merupakan  bagian  yang  kuat  dari  identitasnya.  Identifikasi  kolektif dengan  simbol-simbol  ini  dibangun  dari  waktu  ke  waktu  dan  dibagikan  di  antara  generasi menjadikannya sumber merek dagang yang kaya. Pesan-pesan  kuat yang dikomunikasikan oleh ikon dan simbol nasional (seperti bendera, lambang negara, lagu  kebangsaan, lambang hewan, tumbuhan, kepribadian)  juga  menciptakan  kebutuhan  akan  manajemen,  di  tingkat  nasional,  untuk  mencegah penggunaan  yang  tidak  tepat  yang  dapat  merendahkan  atau  melemahkannya.  makna  inti.  Tujuan  ini harus diimbangi dengan akses dan kepemilikan publik terhadap simbol nasional, serta investasi yang dilakukan oleh kepentingan komersial untuk mempromosikan penawaran mereka yang menggunakan representasi  khas  dari  ikon  nasional  negara  tersebut.  Dunia  bisnis  yang  senantiasa  bergerak  maju harusnya membuat para pebisnis harus lebih mengamati dan mengkaji penggunaan pokok simbol dari bisnis  mereka.  Terlebih  di  zaman  modernisasi  seperti  sekarang  ini,  saat  arus  perdagangan  barang beredar  lancar  dan  laku  keras  dipasaran.  Suatu  merek  dapat  memperlihatkan  kualitas  produk  barang
yang mereka jual. 1 Merek merupakan bagian dari bentuk suatu karya hasil intelektual seseorang yang berperan  besar  dalam  perkembangan  globalisasi.  Pertimbangkan  merek  dagang  yang  menunjukkan merek  IKEA  berprodukan  Furniture  yang  populer.  Bayangkan  PT.  Ratania  Khatulistiwa menggunakan  tanda  yang  terlihat  sangat  mirip  untuk  mengiklankan  Furniture  mereka,  dalam penggunaan  merek  IKEA  misalnya.  Dalam  hal  ini,  kemampuan  tanda  untuk  mengidentifikasi furniture  populer  tidak  terganggu.  Selama  furniture  tidak  menggunakkan  merek  dagang  IKEA, konsumen  dapat  dengan  mudah  membedakan  satu  sama  lain.  Dalam  situasi  ini,  tidak  ada  bahaya kebingungan  dalam  arti  yang  lebih  sempit.  Fungsi  pengenal  tanda  tidak  dipertaruhkan.  Namun, bergantung pada keadaan, kemampuan merek untuk berkomunikasi dengan konsumen mungkin akan terpengaruh. Untuk satu hal, dapat dibayangkan bahwa produk Furniture mendapat manfaat dari niat baik  merek  IKEA.  Jika  demikian,  maka  bagian  dari  aliran  komunikatif  yang  mengalir  dari  produsen Furniture  Furniture  ke  konsumennya  akan  dialihkan  ke  IKEA  Swedia.  Oleh  karena  itu,  akan  ada “asosiasi”,  sebagaimana  MA  menyebutnya,  atau  kebingungan  dalam  arti  yang  lebih  luas.  Fungsi komunikasi  tanda  itu  akan  terganggu.  Selain  itu,  karena  komunikasi  adalah  proses  dua  arah,  cara promotor Furniture menggunakan merek IKEA mungkin berdampak pada kebingungan Konsumen.
Pendaftaran  merek  adalah  wajib  bagi  pemilik  merek.  Unsur  itikad  baik  dalam  merek  dagang merupakan  unsur  yang  penting.  Pemohon  yang  bonafid  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan mereknya  dengan  itikad  baik,  tanpa  bermaksud  mengganti,  atau  mengikuti  dan  menyerupai  reputasi merek  pihak  lain  untuk  kepentingan  usahanya,  sehingga  mengakibatkan  kerugian  pihak  lain  atau kondisi yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau menipu konsumen. 2
Di  Indonesia,  seringkali  ada  kasus  di  mana  terjadi  sengketa  antar  pemilik  merek.  Salah  satu Sengketa merek dagang yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus antara IKEA Swedia melawan PT  Ratania  Khatulistiwa.  IKEA  Swedia  adalah  perusahaan  yang  berdiri  pada  tahun  1943  dan didirikan  oleh  Ingvar  Kamprad  pada  usia  17  tahun.  Salah  satu  strategi  yang  mungkin  untuk menangani kasus-kasus ini adalah memilih produk yang digunakan melalui coba-coba, yaitu membeli serangkaian produk dan menghindari produk yang sebelumnya terbukti tidak memuaskan. Kita semua menggunakan trial and error saat membuat keputusan pembelian. Ini biasanya berfungsi karena fungsi pengidentifikasian  produk  membantu  kita  kembali  ke  produk  yang  lolos  pada  kesempatan sebelumnya.Salah  satu  strategi  yang  mungkin  untuk  menangani  kasus-kasus  ini  adalah  memilih produk  yang  digunakan  melalui  coba-coba,  yaitu  membeli  serangkaian  produk  dan  menghindari produk yang sebelumnya terbukti tidak lagi digunakan oleh pemilik merek. Kita semua menggunakan trial and error saat membuat keputusan pembelian. Pada tahun 2013, PT Ratania Khatulistiwa, suatu perusahaan  produsen  rotan  yang  berada  di  Surabaya  menggugat  IKEA  Swedia  di  Pengadilan.  Dari November  hingga  Desember  2013, BGI  melakukan  riset  pasar  di  lima  kota  besar  di  Indonesia  yang mewakili  seluruh  Indonesia,  yaitu  Medan,  Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  dan  Denpasar.  Beliau melakukan riset pasar eksklusif dengan mewawancarai 140 (seratus empat puluh dua) toko/responden. Meskipun  hasil  riset  pasar  ini  dilakukan  oleh  pewawancara  BGI,  dapat  disimpulkan  bahwa  produk bermerek  IKEA  kategori  20  dan  21  tidak  pernah  dijual  dan/atau  didistribusikan  di  toko  furnitur  di seluruh wilayah Republik Indonesia. IKEA Swedia belum membuka toko di Indonesia untuk menjual atau mendistribusikan produk bermerek IKEA di Indonesia. 3
Bahwa  pemilik  brand  IKEA  telah  cukup  lama  tidak  lagi  menggunakan  merek  tersebut,  PT Ratania  Khatulistiwa  melakukan  pendaftaran  merek  dagang  IKEA  pada  20  Desember  2013. Berdasarkan penuturan PT Ratania Khatulistiwa, IKEA Swedia sudah pernah melakukan pendaftaran merek  dagang  mereka  pada  9  Oktober  2006  dan  kemudian  didaftarkan  lagi  pada  27  Oktober  2010. Oleh sebab itu PT Ratania Khatulistiwa berasumsikan bahwa IKEA Swedia sudah tidak menggunakan merek dagang mereka dalam tiga tahun belakangan. Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, IKEA Swedia  mengajukan  banding  ke  Mahkamah  Agung.  Pada  penelitian  terdahulu  terdapat  beberapa penelitian  yang  menyoroti  penghapusan,  validasi  merek  dagang,  dan  perlindungan  hukum  untuk merek  dagang  terkenal,  termasuk  berfokus  terhadap  hasil  putusan  hakim  saat  mengevaluasi
1 Ramadhiani, Nur Febry., & Budiningsih, Catharina Ria. “Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA”. Jurnal Syiar Hukum UNISBA, Vol 15, (No. 2), 2017, p.140
2 Mardianto, A. “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, (No. 1), 2010. p.44
3 Krupa, V. (1996), “Alam dalam metafora Maori”, Studi Asia dan Afrika, Vol. 5 No. 1, hlm. 14-27
penggunaan merek dagang, dengan hakim hanya mencari ketidakkonsistenan dalam skrip, gaya, font, atau warna.
Namun,  tidaklah  memperdulikan  dan  mempertimbangkan  maksud  dan  tujuan  para  pihak  yang mengajukan  gugatan.  Kemudian  ada  juga  penelitian  tentang  pembatalan  merek,  namun  pemeriksaan merek  kerap  kali  menemui  kendala  dan  permasalahan  tersebut  sering  muncul  dalam  hal  yang mendasar  atau  umum.  kesamaan  dan  kaitannya  dengan  merek-merek  terkenal.  Sebuah  penelitian lainnya  tentang  kelemahan  aturan  hukum  tentang  merek  terkait  pendaftaran  merek  di  Indonesia dimana  seharusnya  diperhatikan  tentang  filosofi  merek  namun  justru  majelis  hakim  tidak memperhatikan  hal  ini  dan  mengarah  pada  banyak  interpretasi  pemahaman  merek  terkenal  dan kesamaan prinsip atau secara keseluruhan.
Di satu sisi, karena merek dagang menciptakan kebutuhan buatan, mereka mendorong perilaku yang  tidak  diinginkan  secara  sosial.  Selain  itu,  perusahaan  mungkin  menggunakannya  untuk membedakan  produk  mereka  dan  untuk  melindungi  diri  dari  tekanan  persaingan.  Berdasarkan  teori tersebut,  undang-undang  harus  mencegah  produsen  menciptakan  merek  tanpa  untuk  digunakan.  Di sisi lain, apakah suatu kebutuhan itu “nyata” atau “buatan” hanya dapat diputuskan dengan mengacu pada tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan  latar  belakang  diskusi  ini,  tampak  bahwa  berbagai  contoh  kebingungan  yang  diakui oleh  pengadilan  dalam  kasus  hukum  mereka  dengan  rapi  masuk  ke  dalam  dua  kategori  yang dikembangkan di atas: kebingungan dalam arti sempit dan kebingungan dalam arti luas. Dalam kasus- kasus  di  mana  pengadilan  khawatir  bahwa  konsumen  mungkin  tidak  dapat  mengidentifikasi  produk dengan merek dagangnya jika terdapat penggunaan 2 merek yang sama untuk dua perusahaan berbeda maka fungsi pengidentifikasian merekalah yang dipertaruhkan.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian tentang perlindungan pemegang hak merek dagang IKEA atas penghapusan merek dagang  ini  sudah  pasti  menggunakan  suatu  pendekatan  karena  dalam  setiap  penelitian  tentunya menggunakan suatu pendekatan agar mempermudah di dalam melakukan penelitian.
2. Rancangan Kegiatan
Pada  tanggal  21  April  saya  memulai  untuk  memilih  judul.  Lalu  setelah  mendapatkan  judul  saya mulai mencari informasi-informasi untuk menjadi referensi saya pada saat proses membuat jurnal ini. Pada tanggal 29 saya selesai membuat jurnal ini dan mulai mencari-cari tempat publikasi. Lalu pada tanggal 30 saya submit jurnal saya.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  penelitian  menjelaskan  secara  rinci  apa  yang  akan  dipelajari,  bagaimana  hal  itu akan  diteliti,  di  mana  penelitian  akan  dilakukan,  dan  dalam  jangka  waktu  berapa  lama.  Ruang lingkup ini membantu mengarahkan penelitian agar lebih terfokus dan memiliki tujuan yang jelas dalam  menganalisis  jurnal  ini  yaitu  tentang  perlindungan  pemegang  hak  merek  dagang.  Ruang lingkup  penelitian  membantu  menghindari  penelitian  yang  terlalu  luas  atau  terlalu  sempit, sehingga  memastikan  bahwa  penelitian  memiliki  fokus  yang  jelas  dan  dapat  menghasilkan  hasil yang  relevan  dan  bermanfaat.  Ini  juga  membantu  peneliti  dan  pembaca  memahami  batasan  dan ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan.
4. Bahan Dan Alat Utama
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merujuk  kepada  sumber-sumber  hukum  yang  memiliki  otoritas  tertinggi dan  dihasilkan  oleh  pihak  yang  berwenang  dalam  sistem  hukum  suatu  negara.  Bahan  hukum primer  adalah  dasar  utama  dalam  sistem  hukum  dan  digunakan  sebagai  pedoman  untuk menentukan hak dan kewajiban individu, serta menyelesaikan perselisihan hukum.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  merujuk  kepada  sumber-sumber  hukum  yang  tidak  memiliki  otoritas hukum sebanding dengan bahan hukum primer, tetapi digunakan sebagai referensi, interpretasi, atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  membantu  dalam memahami, menerapkan, dan menginterpretasikan hukum primer.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  sumber-sumber  hukum  yang  berada  pada  tingkat  hierarki  yang
lebih  rendah  daripada  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  tersier adalah  referensi  atau  dokumentasi  yang  mengorganisasi,  mengindeks,  atau  mengelompokkan bahan hukum primer dan sekunder untuk memudahkan akses dan penerusan.
5. Tempat
Pada suatu penelitian  untuk menentukan terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat.  Tempat dalam penelitian ini ada Indonesia karena menganalisis perlindungan pemegang hak merek dagang IKEA atas penghapusan merek dagang.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  atau  informasi  untuk  jurnal  ini  dilakukan  dengan  cukup  teliti.  Data-data  yang diambil dan dibaca juga dari sumber-sumber yang terpercaya dan sah. Sehingga isi dari jurnal ini bisa di percaya.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Sanksi Perdata
Sanksi perdata adalah tindakan atau penghukuman yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus perdata  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  hukum  perdata.  Sanksi  perdata  bertujuan  untuk mengembalikan hak atau mendapatkan kompensasi kepada pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian pihak lain.
b. Tindak Perdata
Tindak perdata dapat mencakup berbagai situasi di mana seseorang atau pihak lain mengklaim pelanggaran  hak,  pengabaian  kewajiban  kontrak,  atau  tindakan  hukum  lainnya  yang  dapat mengakibatkan klaim hukum.
8. Teknik Analisis
Mengingat  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  maka  analisis  data  dalam penelitian  analisis  perlindungan  pemegang  hak  merek  dagang  IKEA  atas  penghapusan  merek dagang  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Teknik  analisis  merujuk  pada  berbagai  metode,  alat,  atau pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengurai,  memahami,  dan  mengambil  kesimpulan  dari  data atau  informasi  yang  ada.  Teknik  analisis  digunakan  dalam  berbagai  disiplin  ilmu  dan  konteks, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, ilmu sosial, dan banyak lagi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PT.  Inter  Ikea  Swedia  Kehilangan  Hak  Merek  Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001
Hak  Menurut  Undang-Undang  Nomor.  61,  Pasal  2,  Sub-bagian  a,  15  Tahun  2001  tentang Merek, yang ditetapkan dengan UU No. 1 Pasal 20(1) Sub-bagian 1 Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis 2016, pendaftaran. suatu merek harus dibatalkan atas prakarsa Direktur Jenderal, jika merek tersebut  tidak  digunakan  secara  komersial  pada  barang  dan/atau  jasa  selama  3  tahun  berturut-turut setelah  didaftarkan  atau  penggunaan  terakhir,  kecuali  karena  terdapat  suatu  alasan  yang  bisa dimengerti oleh DirJend HKI RI.
Permohonan  pemilik  merek  atau  wakilnya  untuk  membatalkan  merek,  baik  yang  menyangkut barang  dan/atau  jasa,  harus  diajukan  kepada  Direktur  Jenderal.  Pembatalan  merek  karena  tuntutan pihak  ketiga  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  apabila  ada  putusan pengadilan  dan  bersifat  definitif  tetap.  Apabila  gugatan  pembatalan  pendaftaran  merek  diterima  dan telah  menjadi  definitif  tetap,  Direktur  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  akan  menghapus  merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
Petunjuk Merek Dagang Peraturan Merek Dagang, dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berisi  ketentuan  khusus  untuk  kasus  identitas.  Hasil  praktisnya  adalah  bahwa  pemilik  merek  yang mencari  ganti  rugi  dalam  kasus  identitas  tidak  perlu  menunjukkan  kemungkinan  kebingungan. Sebaliknya, Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual memperlakukan situasi di mana tanda identik digunakan  pada  produk  identik  dengan  cara  yang  sama  seperti  saat  tanda  serupa  digunakan sehubungan dengan produk serupa.
Sebuah perbedaan dapat dibuat antara simbol resmi dan tidak resmi dalam hal perlindungan dan penggunaannya  oleh  masyarakat  umum  di  satu  sisi,  dan  oleh  kelompok  tertentu  di  sisi  lain.  Simbol dan  ikon  yang  dianggap  suci  oleh  negara  biasanya  dilindungi  karena  eksploitasi  komersialnya  akan dianggap  ofensif  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Selain  itu,  simbol-simbol  yang  merupakan,  atau tampaknya  merupakan,  turunan  dari  tanda-tanda  Maori  harus  ditunjukkan.  Di  antara  simbol  tidak
resmi  yang  dapat  disebutkan  adalah  hewan  lambang,  tumbuhan,  bapak  pendiri,  pahlawan,  lagu populer, hidangan nasional, pakaian, tarian nasional, musik, dan monument.
Penggugat  meminta  penghapusan  merek  terdaftar  dari  daftar  merek  umum  dengan  alasan bahwa pemilik merek tidak menggunakan merek selama tiga tahun berturut-turut. System BV Swedia kemudian  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  namun  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia mengeluarkan  putusan  pada  12  Mei  2015  untuk  menolak  permohonan  Mahkamah  Agung  PT  Inter IKEA System BV Swedia, yang sekaligus menguatkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Niaga.
Maka  pertanyaannya  apakah  aturan  identitas  yang  diperlukan  dari  perspektif  kebijakan, Jawabannya  diberikan  oleh  pendekatan  fungsional.  Ketika  pabrikan  yang  berbeda  menggunakan merek  dagang  yang  sama  pada  produk  yang  terlihat  persis  sama,  merek  tersebut  kehilangan kemampuannya  untuk mengidentifikasi produk penggunaan merek  IKEA  ini dengan  cara yang tidak ambigu.  Hal  ini  terutama  berlaku  bila  produk  memiliki  kualitas  yang  berbeda,  dalam  hal  ini kemampuan merek untuk berkomunikasi juga terganggu. 4 Oleh karena itu, penggunaan merek dagang yang  sama  pada  rangkaian  produk  yang  sama  benar-benar  menghancurkan  kemampuan  merek tersebut untuk mengidentifikasi penggunaan merek dagang tersebut. Dalam kasus seperti ini di mana intrusi  pada  fungsi  merek  dagang  begitu  nyata  dan  lengkap,  tampaknya  tidak  ada  alasan  mengapa pemiliknya  harus  diminta  untuk  menunjukkan  penggunaanya  dalam  3  tahun  terakhir  bahkan kemungkinan  kebingungan  tersebut  dapat  terjadi.  Maka  pendekatan  fungsional  menunjukkan  bahwa dalam kasus ini, pelanggaran harus mengikuti hukum dari fakta bahwa penggunaan dari  merek  yang ada  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  produk  yang  termasuk  dalam  kategori  yang  cukup  lama. Karena pendekatan fungsional berlaku di kedua sisi Atlantik, kesimpulan serupa berlaku sehubungan dengan  situasi  domestik.  Satu  Satunya  perbedaan  adalah  bahwa  alih-alih  membuat  perbedaan  antara kasus  identitas  dan  penggunaan  tanda  serupa  pada  produk  serupa,  Undang-Undang  menempatkan kedua kasus tersebut pada kemungkinan siapa yang lebih berhak menggunakkan merek dagang IKEA. Meskipun pengadilan mungkin memiliki ingin mengembangkan aturan khusus untuk kasus identitas, mereka belum memiliki kesempatan  untuk melakukannya. Karena “hanya sedikit orang  yang cukup bodoh untuk membuat salinan persis dari tanda atau simbol orang lain,” kasus seperti itu tidak muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, kurangnya preseden dalam hal ini tidak boleh dianggap konklusif. Jika  ada,  beberapa  keputusan  yang  tersedia  menunjukkan  kesadaran  bahwa  kasus  identitas  memang berbeda dari kasus yang melibatkan penggunaan merek serupa pada produk serupa dan kemungkinan uji kebingungan tidak terlalu membantu dalam keadaan ini.
Akhirnya,  perbedaan  antara  kekeliruan  dalam  arti  sempit  dan  kekeliruan  dalam  arti  luas  juga membantu  dalam  menjelaskan  mengapa  tanda  yang  kuat  sering  diberikan  tingkat  perlindungan  yang lebih  besar  daripada  yang  lemah.  Sepintas,  aturan  tidak  tertulis  ini  terlihat  seperti  sebuah  paradoks, karena secara intuitif kita mungkin berpikir bahwa risiko kebingungan harus lebih rendah, bukan lebih tinggi, merek yang lebih khas dan terkenal. Namun, mengingat pendekatan fungsional, ini sama sekali bukan  paradoks.  Di  satu  sisi,  tanda-tanda  yang  lebih  khas  umumnya  lebih  kecil  kemungkinannya untuk mengalami kebingungan dalam arti  yang lebih  sempit. Seseorang yang meninggalkan bar  saat jam  malam  cenderung  salah  mengira  topinya  sebagai  topi  milik  orang  lain  padahal  topi  itu  sangat khas.  Di  sisi  lain,  risiko  kebingungan  dalam  arti  luas  lebih  besar  dalam  kasus  merek  yang  kuat daripada merek yang lemah, karena kebingungan  semacam ini tidak mengharuskan  konsumen keliru tentang  identitas  produk  bermerek  dagang.  Cukup  jika  mereka  mengaitkan  beberapa  informasi  yang dikomunikasikan  oleh  merek  tersebut  dengan  produk  yang  dijual  di  bawah  tanda  yang  melanggar. Jelas, semakin kuat suatu merek, semakin banyak informasi yang diasosiasikan publik dengannya, dan oleh  karena  itu  semakin  besar  risiko  bahwa  ketika  orang  lain  menggunakan  merek  yang  sama, konsumen  secara  keliru  mengaitkan  beberapa  informasi  dengan  tanda  yang  dilanggar.  Singkatnya, kemungkinan uji kebingungan dan cara interpretasinya oleh pengadilan konsisten dengan pendekatan fungsional.  Selain  itu,  ruang  lingkup  yang  diberikan  pengadilan  pada  konsep  "kebingungan" menunjukkan  bahwa  mereka  mengakui  bahwa  merek  dagang  tidak  hanya  mengidentifikasi  produk tetapi juga berkomunikasi dengan konsumen. 5
4 Temes, J. (2003), “Kota merek dagang”, Crain's New York Business, Vol. 9 No. 35, hlm. 23-5
5 Dooley,  G.  dan  Bowie,  D.  (2005),  “Tempatkan  arsitektur  merek:  manajemen  strategis  merek portofolio”, Place Branding, Vol. 1 No. 4, hlm. 402

## Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Dagang  Ikea  Ditinjau  Dari  Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-Hki/2015
Pada  tahun  2014  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mengeluarkan  keputusan  dalam  perkara  PT Ratania  Khatulistiwa  melawan  IKEA  Swedia,,  hakim  memutuskan  menolak  permohonan  dari  pada pemohon kasasi. Majelis hakim berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta  Pusat  adalah  benar  dan  tepat  serta  sudah  tepat  dalam  menerapkan  hukum  yang  seharusnya. Dengan  dasar  bahwa  suatu  merek  yang  sudah  tidak  digunakan  oleh  pemiliknya  selama  tiga  tahun berturut-turut  dapat  dihapus  dari  daftar  merek  umum.  Menurut  Judex  Fact,  pihak  tergugat  adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek IKEA. Hal ini dikarenakan fungsi ekonomi yang dilakukan oleh merek dagang, bagaimana mereka berhubungan satu sama  lain  dan  kepentingan  siapa  yang  mereka  layani,  dengan  alasan  pertama,  bahwa  merek  dagang memenuhi  fungsi  pengidentifikasian  produk  dan  fungsi  komunikasi,  dan  akhirnya,  bahwa  beberapa merek  dagang  memiliki  reputasi  intrinsik.  Konsep  ini  menyarankan  bagaimana  mengkaji  apa  yang disebut  aturan  identitas  dalam  merek  dagang  untuk  memastikan  bahwa  merek  dagang  dapat memenuhi fungsi ekonomi suatu merek terhadap kemajuan ekonomi negaranya.
Mengenai  niat  pemohon  banding,  pemohon  menganggap  bahwa  mengajukan  permohonan pendaftaran  merek  IKEA  oleh  pemohon  didasarkan  pada  niat  jahat,  berdasarkan  niat  untuk  meniru dan  mengganti  reputasi  merek  dagang  IKEA  dari  pemohon  banding.  Melihat  pada  pertimbangan tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  tergugat  kasasi  hanya  bermaksud  menggunakan  merek  "IKEA"  dan tergugat kasasi belum melakukan tindakan komersial sehubungan dengan penggunaan merek "IKEA". Menurut  hakim,  jika  ada  orang  atau  badan  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pencopotan  hanya dengan  permohonan  pendaftaran  merek  dan  rencana  kasus  merek  dagang,  sangat  mudah  bagi  orang atau badan mana pun untuk diklasifikasikan sebagai peminat. pihak yang tidak menciptakan kepastian hukum. 6
Penjelasan UU No.15/2001 pasal 61 Ayat 2 bagian a dinyatakan bahwa “penggunaan terakhir” mengacu  pada  penggunaan  merek  dagang  dalam  produksi  barang  atau  jasa  untuk  dijual.  Masa pemakaian  terakhir  dihitung  sejak  hari  terakhir  pemakaian,  sekalipun  barang  yang  bersangkutan masih  beredar  bersama.  Dalam  konteks  ini,  Judex  Facti  membatalkan  hak  merek  dari  pada  pihak pemohon 7 .Ternyata produk  IKEA tidak laku  di Indonesia dan Chou Per Lian tidak pernah dipanggil sebagai saksi sebelum persidangan, demikian keterangan yang diajukan atau bukti tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikeluarkan.
Selain  dokumen  yang  diberikan,  pemohon  menganggap  pernyataan  yang  diberikan  oleh termohon  itu  salah  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  UU.  Pemohon  dalam  keterangannya menyampaikan  bahwa  termohon  tidak  mempunyai  usaha  barang  dan  atau  jasa  golongan  16,  35,  20, 11,  24,  42 dan  21  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dan  tergugat  serta  tidak  mempunyai  pabrik resmi, distribusi, perwakilan resmi, dealer resmi, dealer resmi atau agen resmi yang berurusan dengan barang bermerek  IKEA, dan terdakwa tidak terlibat dalam pembuatan, perdagangan atau penyediaan barang  bermerek.  Pemohon  percaya  bahwa  tuduhan  itu  dibuat-buat,  tida  berdasar  pada  fakta  dan hanya berdasarkan terhadap asumsi semata bahwa berdasarkan penelitian tersebut perlu dipertanyakan kredibilitasnya.  Termohon  kasasi  juga  tidak  melakukan  pemeriksaan  di  semua  kota  yang  akan diperiksa  untuk  membuktikan  penggunaan  merek  IKEA  oleh  pemohon  kasasi.  Termohon  kasasi hanya  melakukan  survei  di  Jakarta  saja  sedangkan  toko  IKEA  milik  pelapor  berada  di  Jalan  Alam Sutera,  Tangerang.  Hasil  penelitian  survei  dianggap  telah  di  manipulasi  oleh  kasir  dan  tidak berdasarkan  metode  yang  benar  dan  menyeluruh.  Jika  penggugat  telah  merumuskan  perkaranya dengan matang dan benar-benar menempuh langkah-langkah yang tepat.
Melihat  pada  pendapat  hakim  terkait  ketidakakuratan  hasil  penelitian  survei  tersebut  tidak mengherankan  karena  Berlian  Group  Indonesia,  sebagai  lembaga  penelitian  yang  ditunjuk  oleh termohon  kasasi  dalam  database  putusan  MA,  tidak  pernah  menjadi  acuan  bagi  hakim  Mahkamah Agung  maupun  Pengadilan  Niaga  akan  diputuskan  oleh  kasus  penghapusan  merek  dagang.  Oleh karena itu, tidak heran jika Terdakwa MA tidak dapat menemukan penjualan dan peredaran berbagai
6 Nasution Johan, Bahder. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung : CV. Mandar Maju. 2017, hlm. 19
7 Anholt,  S.  (2006),  “Mengapa  merek?  Beberapa  Pertimbangan  Praktis  untuk  Nation  Branding”, Editorial, Place Branding, Vol. 2 No.2, hlm.97-107
produk “IKEA” pimpinan MA di Indonesia untuk barang kelas 20 dan 21, bahkan melalui pencarian di  internet,  dilakukan  oleh  siapapun.  Tidak  mengherankan  pula  jika  lembaga  penelitian  yang dipekerjakan  oleh  tergugat,  Berlian  Group  Indonesia,  juga  tidak  dapat  memperoleh  informasi  yang lengkap.
Dalam dalil nya disampaikan bahwasanya Pemohon Kasasi antara lain merupakan  perusahaan yang  memproduksi  peralatan  rumah  tangga  serta  perlengkapan  keperluan  kantor  yang  berasal  dari Swedia  dan  menjualnya  langsung  kepada  konsumen  atau  pengguna  di  retail  internasional  dengan menggunakan nama “IKEA”.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim MA menyataan bahwa keberatan yang diajukan oleh  Pemohon  Kasasi  tidak  bisa  untuk  dibenarkan.  Mahkamah  Agung  mengaitkan  pertimbangan kasasi  dengan  pertimbangan  judex  facti  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  sudah sesuai dan tepat dalam menerapkan hukum yang terkait.
Namun, anggota Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha berpendapat berbeda. Menurut I Gusti  Agung  Sumanatha,  gugatan  pejabat  Mahkamah  Agung  tersebut  dapat  dibenarkan  dan  Judex Facti  salah  menerapkan  hukum  karena  penggugat/tergugat  dapat  membuktikan  gugatannya  bahwa merek  IKEA  milik  tergugat  terdaftar  secara  sah  dan  merupakan  merek  terkenal  yang  harus. Dilindungi,  dan  tidak  ada  alasan  untuk  menghapusnya,  Karena  terjadi  ketidaksepakatan  pada  dewan juri dan dilakukan negosiasi namun tidak tercapai kesepakatan, maka juri mengambil keputusan yang mendapat suara terbanyak.
Di  satu  sisi,  fungsi  pengidentifikasian  merek  dagang  tidak  menghilangkan  biaya  pencarian sama  sekali,  karena  untuk  mengidentifikasi  produk  yang  ternyata  memuaskan  pada  kesempatan sebelumnya,  konsumen  pertama-tama  harus  menemukan  produk  tersebut,  dan  untuk  melakukan  itu, mereka harus membuatnya, pembelian ulang. Jika inspeksi pra-pembelian dimungkinkan, tidak perlu bergantung pada merek dagang. Jika inspeksi selalu memungkinkan dengan biaya nol, merek dagang akan  menjadi  usang.  Fungsi  pengidentifikasian  tidak  hanya  mengurangi  biaya  pencarian  konsumen, tetapi juga mengurangi masalah moral yang seharusnya ada. Masalah itu dapat digambarkan sebagai berikut:  pada  harga  berapa  pun,  konsumen  yang  rasional  berusaha  membeli  produk  dengan  kualitas tertinggi  yang  tersedia  pada  harga  tersebut,  sedangkan  produsen,  dalam  upaya  menahan  biaya, mencoba  menjual  kualitas  terendah  yang  mereka  bisa.  Jika  konsumen  tidak  memiliki  sarana  untuk membedakan produk yang baik dari yang buruk, mereka akan mengambil risiko memilih produk yang gagal. Ekonom menyebut ini masalah seleksi yang merugikan.
Definisi  perlindungan  hukum  mengacu  pada  upaya  atau  mekanisme  yang  digunakan  untuk melindungi  hak,  kepentingan,  atau  hak-hak  individu  atau  kelompok  dari  pelanggaran  atau penyalahgunaan.  Perlindungan  hukum  menciptakan  kerangka  kerja  yang  memastikan  bahwa  setiap orang  atau  entitas  memiliki  hak-hak  hukum  yang  diakui  dan  dihormati,  serta  sarana  untuk menegakkan hak-hak tersebut jika dilanggar.
Di  Indonesia,  ada  dua  cara  perlindungan  hukum  dalam  pelaksanaan  dan  pemberian perlindungan  hukum,  yaitu  Pembentukan  Perlindungan  Hukum  Preventif,  di  mana  subjek  hukum diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  penjelasan  sebelum  keputusan  pemerintah mengambil bentuk akhir. Selain itu, terdapat lembaga perlindungan hukum yang bersifat represif yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa 8 .
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  264  K/PDT.Sus-HKI/2015  adalah  salah  satu  putusan  dari Mahkamah Agung Indonesia yang terkait dengan merek dagang IKEA di Indonesia. Perlindungan hak merek,  Putusan  Mahkamah  Agung  ini,  seperti  kebanyakan  putusan  pengadilan  terkait  hak  merek dagang, umumnya bertujuan untuk melindungi hak merek dagang IKEA. Ini berarti bahwa pemegang hak  merek  IKEA  memiliki  hak  eksklusif  untuk  menggunakan  merek  dagangnya  untuk  produk  atau layanan  yang  terdaftar  dalam  merek  tersebut,  dan  orang  lain  tidak  boleh  menggunakan  atau  meniru merek  tersebut  tanpa  izin.  Dengan  ini  menyatakan  bahwa  merek  dagang  IKEA  dengan  nomor pendaftaran  IDM000277901  tanggal  27  Oktober  2010  dan  merek  dagang  "IKEA"  dengan  nomor pendaftaran  IDM000092006  tanggal  9  Oktober  2006  tidak  digunakan  dalam  perdagangan  barang  di Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. pendaftaran.
Indonesia dan toko milik PT Inter IKEA System BV, karena ditetapkan bahwa PT Inter IKEA
8 Grinvald,  Leah  C.  “A  Tale  of  Two  Theories  of  Well-Known  Marks”.  Vanderbilt  Journal  of Entertainment and Technology Law, Vol. 13, (No. 1). 2010. p.3.
System  BV  sebagai  tergugat  tidak  memiliki  atau  membuka  toko  di  Indonesia  pada  saat  pendaftaran gugatan  ini  untuk  menjual  atau  mendistribusikan  produk  berdasarkan  merek  "IKEA"  di  Indonesia. Kemudian tanggal pendaftaran dan tanggal promosi ini telah terdaftar.
Asas  dasar  utama  dan  paling  penting  yang  harus  dimengerti  para  pihaknya  adalah  bahwa menurut  UU  No.  15  Tahun  2001,  pemberian  hak  eksklusif  merek  dagang  di  Indonesia  hanya diberikan  kepada  merek  yang  terdaftar  di  DirJen  HKI  Kemenkumham  Republik  Indonesia  (DJKI). Pendaftaran merek mengikuti asas pendaftaran pertama, dimana hak  eksekutif merek akan diberikan kepada siapa yang mendaftarkannya pertama kali. Azas ini berlaku untuk kebanyakan negara, kecuali beberapa negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat 9 .
Selain  menggunakan  prinsip  pendaftaran  awal,  terdapat  juga  beberapa  negara  yang  mengikuti asas teritorial, yang menyatakan bahwa hak eksklusif atas merek hanya berlaku di wilayah negara di mana  merek  itu  didaftarkan.  Itulah  mengapa  sangat  penting  bagi  perusahaan  yang  melakukan  bisnis antar  negara  yang  berbeda  untuk  mendaftarkan  merek  dagang  mereka  di  tiap  negara  tempat  bisnis mereka  berada.  PT  Inter  IKEA  System  BV  adalah  furniture  asing  yang  memperluas  bisnisnya  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  IKEA  Swedia  melakukan  pendaftaran  merek  dagangnya  di  Indonesia dimana pada Kelas 20 didaftarkan pada tahun 2010 dan pada Kelas 21 didaftarkan pada tahun 2006. Berdasarkan pada permohonan dari PT Ratania Khatulistiwa tersebut, IKEA Swedia ini telah terbukti menginginkan  merek  dagang  "IKEA"  selama  tiga  tahun  berturut-turut,  sehingga  dapat  diasumsikan bahwa  PT  Inter  IKEA  adalah  sebuah  perusahaan  internasional  asal  Swedia  yang  sudah  tidak menggunakan lagi merek tersebut.
Maka  seharusnya  ada  perlindungan  yang  diberikan  kepadanya  oleh  Republik  di  Indonesia mensyaratkan  atau  tidak  mendaftarkan  merek  tersebut  dikarenakan  Hal  tersebut  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  UU  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek.  Pembatalan  pendaftaran  merek  atas  inisiatif sendiri, Pasal 1 UU No. 62.15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan UU No. Pasal 20 72 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi Geografis  menyatakan bahwa Merek terdaftar dapat didaftarkan di permintaan dari pemilik merek dagang yang relevan dapat diminta untuk menghapusnya.
Permohonan pemilik  merek      atau      kuasanya      untuk      membatalkan  pendaftaran  merek, baik  barang  dan/atau  jasa  sebagian  atau  seluruhnya,  harus  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual.  Pemilik  merek  dapat  meminta  penghapusan  merek  dari  sebagian  atau  seluruh barang  atau  jasa  dari  kategori  yang  sama,  yang  dalam  hal  ini  pemilik  merek  biasanya mempertimbangkan  karena  merek  tersebut  dianggap  tidak  lagi  menguntungkan.  Permintaan pembatalan merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek tersebut 10 .
Penghapusan  hanya  dapat  dilakukan  jika  terdapat  bukti  yang  cukup  bahwa  merek  yang bersangkutan  tidak  terpakai  ( unused )  dalam  perdagangan  barang  atau  jasa  selama  minimal  3  tahun berturut-turut  sejak  tanggal  pendaftaran  atau  tanggal  penggunaan  terakhir.  Namun,  jika  ada  alasan kuat  mengapa  merek  tersebut  tidak  digunakan,  Ditjen  dapat  mempertimbangkan  untuk  tidak menghapus merek tersebut.
Seperti  yang  dikatakan  dalam  pengadilan  MA,  hukum  merek  dagang  adalah  “bidang  hukum yang  sangat  kompleks.”  Karena  berdasarkan  Pendekatan  modern  terhadap  hukum  merek  dagang adalah  memulai  analisis  seseorang  dengan  fungsi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  merek  dagang,  dan setelah  fungsi-fungsi  ini  diidentifikasi,  untuk  memutuskan  yang  mana  di  antara  mereka  yang  harus dilindungi  hukum  dengan  cara  apa.  Istilah  “pendekatan  fungsional”  berasal  dari  sebuah  artikel  oleh Felix  Cohen  yang  ditulis  pada  masa  kejayaan  realisme  hukum  dan  di  mana  dia  menyerang,  seperti yang dilakukan oleh banyak realis, “yurisprudensi teologis klasik dari konsep.” 11
Hak  merek  dagang  adalah  hak  kekayaan  intelektual  yang  memberikan  hak  secara  eksklusif kepada  pemilik  pendaftaran  merek  dagang  untuk  menggunakan  merek  dagang  tersebut  dalam
9 Perdana,  K.  “Kelemahan  Undang-Undang  Merek  Dalam  Hal  Pendaftaran  Merek  (Studi  Atas  Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)”, Jurnal Privat Law, Vol. 5, (No.2), 2017, p.91.
10 Ramadhiani, Nur Febry., & Budiningsih, Catharina Ria. “Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA”. Jurnal Syiar Hukum UNISBA, Vol 15, (No. 2), 2017, p.140.
11 Felix  Cohen,  Omong  Kosong  Transendental  dan  Pendekatan  Fungsional,  35  KOLUM  L.REV  .  809, 821 (1935). Setara kasar dengan pendekatan fungsional dalam hukum Jerman adalah "Funktionenlehre..
perdagangan dengan barang atau jasa yang didaftarkannya. Misalnya, jika merek tersebut didaftarkan untuk  satu  jenis  pakaian,  hak  eksklusifnya  adalah  pemilik  merek  sebagai  satu-satunya  orang  yang berhak menggunakan merek tersebut sebagai merek pakaian, tetapi tidak untuk jenis produk atau jasa lainnya. 12

## SIMPULAN
Perlindungan Sengketa merek dagang IKEA antara PT Ratania Khatulistiwa dan PT Inter IKEA System BV Swedia muncul sebagai akibat dari tidak dipergunakannya merek dagang IKEA Selama 3 tahun berturut-turut. Petunjuk Merek Dagang Peraturan Merek Dagang, dan UU No. 15 Tahun 2001. Jelas, semakin kuat suatu merek, semakin banyak informasi yang diasosiasikan publik dengannya, dan oleh  karena  itu  semakin  besar  risiko  bahwa  ketika  orang  lain  menggunakan  merek  yang  sama, konsumen  secara  keliru  mengaitkan  beberapa  informasi  dengan  tanda  yang  dilanggar.  Singkatnya, kemungkinan uji kebingungan dan cara interpretasinya oleh pengadilan konsisten dengan pendekatan fungsional.  Selain  itu,  ruang  lingkup  yang  diberikan  pengadilan  pada  konsep  "kebingungan" menunjukkan  bahwa  mereka  mengakui  bahwa  merek  dagang  tidak  hanya  mengidentifikasi  produk tetapi juga berkomunikasi dengan konsumen.
Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  merek  IKEA  dalam  putusan  Mahkamah  Agung 264/K/PDT.SUS-HKI/2015.  Pada  tahun  2014  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mengeluarkan keputusan  dalam  perkara  PT  Ratania  Khatulistiwa  melawan  IKEA  Swedia.  Majelis  hakim berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan  Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  adalah benar dan tepat serta sudah tepat dalam menerapkan hukum yang seharusnya. Menurut Pasal 61 dan 63 Undang- Undang  Merek  Dagang  2001,  ada  tiga  cara  untuk  menghapus  merek  dagang  terdaftar:  Penghapusan atas  prakarsa  Direktur  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  penghapusan  atas  permintaan  pemilik merek  dan  penghapusan  karena  tindakan  pihak  ketiga  berupa  upaya  hukum.  Putusan  Pengadilan Niaga  yang  bersangkutan  hanya  dapat  diajukan  pada  tingkat  kasasi.  Hal  ini  dikarenakan  IKEA Swedia, sebagai perusahaan asing yang mengembangkan usahanya di Indonesia, Justru telah menggunakan merek dagang yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam Kontrak  Komersia l,  Prenada Media, Jakarta, 2014
Felix  Cohen,  Omong  Kosong  Transendental  dan  Pendekatan  Fungsional,  35  KOLUM  L.REV.  809, 821 (1935).
Nasution Johan, Bahder. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung : CV. Mandar Maju. 2017. Rahardjo,  Satjipto.  Ilmu  Hukum.  Bandung  :  PT  Citra  Aditya  Bakti.  2014.  Soekanto  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996 Sutedi, A. Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## Peraturan Perundang-undangan
Mahkamah Agung, Putusan No. 264/K/Pdt.Sus- HKI/2015

## Jurnal
Anholt,  S.  (2006),  “Mengapa  merek?  Beberapa  Pertimbangan  Praktis  untuk  Nation  Branding”,
Editorial, Place Branding, Vol. 2 No.2.
Dooley,  G.  dan  Bowie,  D.  (2005),  “Tempatkan  arsitektur  merek:  manajemen  strategis  merek portofolio”, Place Branding, Vol. 1 No. 4.
Far-Far,  Charles  Yeremia.,  Sigito,  Sentot.,  &  Alam,  Zairul.  “Tinjauan  Yuridis  Pembatalan  Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek”. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya , Vol. 4, (No.1), 2014. Grinvald,  Leah  C.  “A  Tale  of  Two  Theories  of  Well-Known  Marks”. Vanderbilt  Journal  of Entertainment and Technology Law , Vol. 13, (No. 1). 2010.
Krupa, V. (1996), “Alam dalam metafora Maori”, Studi Asia dan Afrika, Vol. 5 No. 1.
12 http://www.hki.co.id/artikel
Mardianto,  A.  “Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Berdasarkan  Gugatan  Pihak  Ketiga”. Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 10, (No. 1), 2010.
Mirfa, E. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11, (No.1), 2016.
Perdana, K. “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)” . Jurnal Privat Law . Vol. 5, (No.2), 2017. Smith, GV (1997), Penilaian Merek Dagang, Wiley, New York, NY.
Sujatmiko,  A.  “Prinsip  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Perjanjian  Lisensi  Merek  Terkenal”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum . Vol.40, (No.3), 2017.
Temes, J. (2003), “Kota merek dagang”, Crain's New York Business, Vol. 9 No. 35.