## ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN
I Made Sukadana 1 , Amiruddin 2 & Lalu Parman 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 sukadana79@gmail.com

## ABSTRACT
The State of Indonesia shall be a state based on the rule of law, and the function of  the rule of law in the State is  as “ a social control” (the control of society behaviors) that means the rule of  law is to regulate all people behaviors on their lives to make public order. The purposed of this study is to find out and to analyze the regulations of witness-crown in Indonesia Criminal Procedure Code, and to find out and  to  analyze  the  witness-crown  criteria  in  practices  of  Indonesia  law  enforcement  concerning  in criminal  law-theft.  The  regulations  of  witness-crown  in  Indonesia  Criminal  Procedure  Code  does  not regulate in Article 184 Criminal Procedure Code. The category of witness-crown testimony in practices on Indonesia law enforcement in criminal law-theft, that the crown-witness is only using in the case of criminal  participations  (deelnemig),  whereas  a  suspects  is  a  witness  for  another  suspects  in  same cases. This practices  occur because the other evidence in some cases is not available or hard to find, and this practices have purposed to make easy the evidence-collection process.
Keywords: Evidence; Witness-Crown; Criminal Theft.

## ABSTRAK
Negara  Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam  negara hukum adalah sebagai “Social Control” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana  yang tertib, teratur dan tenteram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan  menganalisis  pengaturan  keterangan  saksi  (mahkota)  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia, untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kategori  keterangan  saksi  (mahkota) dalam  praktik  penegakkan hukum tindak pidana pencurian. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.
Kata Kunci : Alat Bukti; Saksi Mahkota; Pidana Pencurian.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
2 Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
3 Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Negara    Indonesia merupakan  Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam  negara hukum  adalah  sebagai  “Social  Control” (Pengendalian  tingkah  laku  masyarakat),  yang maksudnya  hukum  berfungsi  untuk  mengatur tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  guna  menciptakan suasana    yang  tertib,  teratur  dan  tenteram (Conclin,  1975).  Sebagai  negara  hukum,  negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah  hukum  pidana.  Hukum  pidana  ini mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan hukum  acara  pidana  yang  mengatur  cara-cara bagaimana  negara  menggunakan  haknya  untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara pidana  yang  terjadi  (hukum  pidana  formal). (Conclin, 1975)
Kejahatan  apapun  jenis  dan  bentuknya, mulai  dari street  crime, seperti  pembunuhan, pencurian,  perampokan,  penganiayaan  sampai pada apa yang disebut sebagai white collar crime atau yang dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih  seperti  korupsi  dan  sebagainya,  selalu menimbulkan  reaksi  yang keras  dari  masyarakat (Bonger 1995).
Kejahatan  dipandang  dari  sudut  formil (menurut  hukum)  adalah  suatu  perbuatan  yang oleh  negara  diberi  pidana.  Salah  satu  upaya menanggulangi  kejahatan  adalah  melalui  hukum pidana.  Penanggulangan  kejahatan  dengan hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga  merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) (Arief, 2008).
Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka  penanggulangan  kejahatan  bukan merupakan  satu-satunya  tumpuan  harapan, namun  keberhasilannya  sangat  diharapkan karena  pada  bidang  penegakan  hukum  inilah dipertaruhkan  makna  dari  “negara  berdasarkan atas  hukum”.  Penegak  hukum  seringkali menghadapi  halangan  tambahan  dalam menyelidiki  dan  menuntut  kasus  besar  yang sensitif.  Selain  itu,  kejahatan  besar  yang  kerap terjadi ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan  partisipasi  dari  para  pejabat  di  tingkat yang  lebih  tinggi  yang  mempunyai  posisi  cukup kuat  untuk  membujuk  pejabat  yang  berada  di tingkat yang lebih rendah agar tidak bekerjasama, atau  sebaliknya  untuk  menghalangi  penyidikan (Muladi, 1995).
Dikarenakan  masalah-masalah  yang melekat  pada  kasus-kasus  seperti  inilah,  maka penegak  hukum  di  beberapa  negara  sangat bergantung  pada  kerjasama  dari  terdakwa  yang
memiliki  pengetahuan  langsung  mengenai kejahatan yang dilakukan dan melibatkan mereka didalamnya.  Selain  dari  kasus  korupsi, penanganan  kasus  kejahatan  terorganisir,  dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang  melibatkan  banyak  terdakwa  sangat bergantung  pada  bukti  yang  disediakan  oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini. (Muladi, 1995)
Indriyanto  Seno  Adji  dalam  makalahnya menyebutkan  mengenai  pentingnya  saksi  yang juga  pelaku  kejahatan  yang  merupakan  “orang dalam”  (inner-cicle  criminal)  karena  dianggap mempunyai  potensi  dalam  membuka  tabir kejahatan.  Kadangkala  "orang  dalam"  ini  adalah pelaku  yang  terlibat  dalam  kejahatan.  Ia  dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang  terlibat,  apa  peran  masing-masing  pelaku, bagaimana  kejahatan  itu  dilakukan,  dan  dimana bukti  lainnya  bisa  ditemukan.  Selain  dari memberikan  petunjuk  bagi  para  penyidik,  orang dalam  ini  kadangkala  berpartisipasi  dalam penyidikan.  Akhimya,  orang  dalam  ini  dapat menjadi  saksi  yang  sangat  penting  sewaktu persidangan,  memberi  bukti sebagai  orang pertama, saksi mata dari kejahatan atas kegiatan para  terdakwa.  Agar  orang  dalam  ini  mau bekerjasama  dalam  penyidikan  dan  penuntutan dari  pelaku  lainnya  dalam  kejahatan,  para
penuntut umum di berbagai negara menggunakan perangkat  hukum  yang ada  di  masing-masing negaranya itu.
Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara  pidana  (dramatis  personae)  adalah  saksi. Saksi  mempunyai  kedudukan  penting  dalam peradilan  pidana.  Bahkan  menurut  R.J.  Harris dalam Nicholas Fyfe dan James Sheptycki, tanpa adanya  saksi,  sistem  peradilan  pidana  akan berhenti berfungsi (Adji, 2007).
Berdasarkan  teori  pembuktian  dalam hukum  acara  pidana,  keterangan  yang  diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti  yang  penting  dan  utama.  Hampir  semua pembuktian  perkara  pidana,  selalu  didasarkan kepada  pemeriksaan  keterangan  saksi  sekalipun keterangan  saksi  bukan  satu-satunya  alat  bukti namun  sekurang-kurangnya  di  samping pembuktian  dengan  alat  bukti  yang  lain,  masih tetap  selalu  diperlukan  pembuktian  dengan  alat bukti keterangan saksi (Atmasasmita, 1996).
Saksi  yang  juga  seorang  pelaku  dalam perkara yang sama dalam praktik disebut dengan saksi  mahkota.  Bahkan  dalam  berita  berita mengenai saksi mahkota di berbagai media cetak dan  elektronik.  Berita  mana  di antaranya menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang  juga  berkedudukan  sebagai  tersangka (Boediarto, 1990).
Dibutuhkan
ketentuan perlindungan terhadap  saksi  bukan  sekedar  memberikan kepastian  hukum  tetapi  juga  menjamin perlindungan  terhadap  saksi  yang  juga berkedudukan  sebagai  tersangka  atau  terdakwa yang  membantu  dalam  mengungkap  kejahatan dengan  memberikannya  penghargaan  atas kesaksiannya  tersebut. Berdasarkan  latar belakang  tersebut  diatas,  maka  akan  dilihat bagaimana  pengaturan  keterangan  saksi (mahkota)  dalam  Hukum  acara  Pidana  di Indoneia.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  yuridis normatif yaitu  suatu  penelitian yang mengacu kepada analisis hukum baik dalam arti Law as it is written in the book, maupun dalam arti law as it is decided by judge through judicial process. Sebagai  penunjang  digunakan  teknik wawancara tidak terstruktur, serta dilakukan pula wawancara terhadap jaksa penuntut umum yang pernah  secara  langsung  menangani  perkara- perkara yang menyangkut saksi mahkota.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini menggunakan  data  skunder  yaitu bahan  hukum  primer  yang  mengikat  terdiri  dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13
tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan korban serta putusan-putusan pengadilan. Bahan hokum  sekunder  yang  terdiri  dari  karya  ilmiah yang berupa  buku  teks,  jurnal  hukum  yang menyangkut  dan  berhubungan  dengan  materi saksi  mahkota. penelitian  ini  menggunakan metode penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif yaitu  memperluas  pengertian  atau  istilah  yang ada di dalam undang-undang. (Nurbani, 2017)
B. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan  Keterangan  Saksi  (Mahkota)

## Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
Berbeda  dengan  hal  pemisahan  berkas perkara  (splitsing  van  zaken). Dalam  HIR, pemisahan berkas perkara tidak tercantum secara implisit  dan  hal  tersebut  ditafsirkan  secaraa contrario terhadap Pasal 250 ayat (14) HIR, yaitu yang ditafsirkan: apabila kepentingan pemeriksaan  bertentangan  dengan  penambahan mengenai  perbuatan orang  maupun  perbuatan yang  bersangkut-paut,  atau  yang  tidak bersangkut-paut,  yang  sebenarnya  berhubungan satu sama lain, dan penambahan itu adalah untuk kepentingan  pemeriksaan,  maka  penyerahannya tidak dibuat dalam satu surat ketetapan (Mulyadi, 2007).
Praktik  pemisahan  berkas  perkara  pada zaman  berlakunya  HIR  ini  kemudian  diperkuat dengan  adanya  yurisprudensi  atau  Putusan
Mahkamah  Agung  No.66K/Kr/1967  tanggal  25 Oktober  1967  yaitu  yang  mekanismenya dilakukan  dengan  jalan  mengajukan  sesama tersangka  sebagai  saksi  terhadap  tersangka lainnya yang diistilahkan dengan splitsing.
Penalaran acontrario sering  juga  disebut penalaran atau penafsiran apari, yaitu penalaran yang  dimaksudkan  untuk  menemukan  hukum terhadap  suatu  peristiwa  berdasarkan  hukum yang ada dengan cara mengambil posisi terbalik dari ketentuan hukum yang ada. Dari bunyi Pasal 142  KUHAP  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa untuk  melakukan  pemisahan  berkas  perkara harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Satu berkas perkara b. Memuat beberapa tindak pidana c. Dilakukan oleh beberapa tersangka d. Dan  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  Pasal 141 KUHAP
Dalam  praktik  tidak  jarang  dijumpai  terjadi pemisahan berkas  perkara  di  luar  yang diisyaratkan  ketentuan  Pasal  142  KUHAP. Penuntut umum menerima satu berkas perkara di dalamnya hanya memuat satu tindak pidana yang dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  beberapa tersangka.  Pemisahan  baru  dilakukan  ketika penuntut umum  tidak  dapat  menghadirkan sebagian  terdakwa  di  persidangan  setelah memanggil  tiga  kali  berturut-turut  dengan  cara
mengajukan  permohonan  kepada  majelis  hakim yang  memeriksa  perkara,  bahwa  terdakwa  yang tidak hadir dipisahkan perkaranya karena dituntut secara tersendiri. Jadi pemisahan berkas perkara dapat didasarkan kepada kepentingan pemeriksaan semata-mata (Mulyadi, 2007).
Selain  itu  pemisahan  berkas  perkara (splitsing)  juga  dilakukan  apabila  di  antara tersangkanya itu adalah anak. Dalam pemisahan berkas  perkara  inilah,  tindakan  menjadikan  para tersangka untuk saling menjadi saksi.  Pemisahan berkas  perkara  tersebut  dilakukan  terhadap beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh beberapa  orang  tersangka,  namun  kebiasaan yang terjadi dalam praktik sepanjang pengamatan penulis, biasanya setelah jaksa menerima berkas perkara  dari  penyidik  dengan  kondisi  terdapat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang  tersangka,  jaksa  penuntut  umum memberikan  petunjuk  kepada  penyidik  untuk memisahkan berkas perkara tersebut, atas alasan mempunyai peran yang berbeda.
Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah  penuntut  umum  berwenang  membuat berkas  perkara  baru  sehubungan  dengan “splitsing” itu? Dalam hal hubungan ini penyidiklah yang  melaksanakan  “splitsing”  atas  petunjuk penuntut  umum.  Adapun  yang  dijadikan  dasar
pemikirannya ialah: bahwa masalah “splitsing” ini adalah  masih  dalam  tahap  persiapan  tindakan penuntutan  dan  belum  sampai  pada  tahap penyidangan perkara di pengadilan (Amir, 2012). Oleh  karena itu,  dalam  hal  penuntut  umum menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik, sekaligus  meneliti  serta  mempelajari  apakah perkara tersebut perlu atau tidaknya di-“splits” dan bilamana  penuntut  umum  berpendapat  bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan “splitsing”, maka  dalam  waktu  tujuh  hari  wajib memberitahukan  kepada  penyidik  untuk dilengkapi  dan  disempurnakan  dengan  diberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,  penyidik  harus  sudah  menyampaikan kembali  berkas  perkara  yang  telah  di-“splits”nya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum."
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pada dasarnya,  pemisahan  berkas  perkara  terjadi disebabkan  faktor  pelaku  tindak  pidana  yang terdiri  dari  beberapa  orang.  Apabila  terdakwa terdiri  dari  beberapa  orang,  Penuntut  Umum dapat menempuh cara untuk memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga :
a. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari  Penyidik,  dipisah  menjadi  dua  atau beberapa berkas perkara;
b. Pemisahan  dilakukan  apabila  yang  menjadi terdakwa  dalam  perkara  tersebut,  terdiri  dari beberapa  orang.  Dengan  pemisahan  berkas perkara  dimaksud,  masing-masing  terdakwa didakwa  dalam  satu  surat  dakwaan  yang berdiri  sendiri  antara  yang  satu  dengan  yang lain;  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No: M.01.PW.07.03  Tahun  1982  Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  Bab  III.  Pokok-Pokok Materi KUHAP Bidang Penuntutan.
c. Pemeriksaan  perkara  dalam  pemisahan berkas  perkara,  tidak  lagi  dilakukan bersamaan  dengan  suatu  persidangan. Masing-masing  terdakwa  diperiksa  dalam persidangan yang berbeda;
d. Pada  umumnya,  pemisahan  berkas  perkara menjadi  penting,  apabila  dalam  perkara tersebut  kurang  bukti  dan  kesaksianatau kurangnya alat bukti.
e. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa yang terjadi  dalam  praktik  keterangan  saksi (mahkota)  adalah  seorang  terdakwa  dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.
Dari  pengertian  antara  praktik  dan  doktrin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pro  dan  kontra  mengenai  adanya  keterangan
saksi  (mahkota)  di  Indonesia  berkaitan  dengan hak asasi manusia khususnya terhadap saksi dan tersangka  atau  terdakwa,  yaitu  :  Pendapat- pendapat  yang  pro  terhadap  keterangan  saksi (mahkota)  adalah  seseorang  dianggap  seorang saksi  mahkota  pada  masalah  splitsing,  jadi  ia menjadi  saksi  pada  perkara  A,  dan  menjadi terdakwa pada perkara B.
Hal tersebut dimungkinkan dengan berpijak kepada  adanya  ketentuan  Pasal  142  KUHAP yang  pada  intinya  memungkinkan  Penuntut Umum  melakukan  penuntutan  terhadap  masing- masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.
Pendirian  pada  pendapat  kedua  ini memandang  bahwa  satu  berkas  perkara  yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan disidangkan  adalah  berdiri  sendiri  sehingga seorang  saksi  yang  dihadapkan  kemuka persidangan tetap utuh dipandang sebagai saksi dengan segala hak dan kedudukannya.
Pemisahan berkas perkara yang merupakan  mekanisme  untuk  mendapatkan kesaksian  dari  saksi  mahkota  diperkuat  oleh Putusan  Mahkamah  Agung  No.  66K/Kr/1967 tanggal  25  Oktober  1967 tentang  pemecahan berkas  perkara  (Splitsing), yang  dalam  pada pokoknya menjelaskan:  “Pemecahan  perkara (splitsing)  dilakukan  sehubungan  dengan
kurangnya  saksi  yang  menguatkandakwaan penuntut  umum,  karena  tersangka  tersebut memungkiri dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi  lain  sulit  diketemukan  sehingga  satu- satunya  jalan  adalah  mengajukan  sesama tersangka  sebagai  saksi  terhadap  tersangka lainnya”.
Kemudian  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 1986  K/Pid/1989  tanggal  21  Maret  1990 tentang tinjauan  pemahaman  (rekoqnisi)  tentang  saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang  pada  pokoknya  menjelaskan  “....  Penuntut Umum/Jaksa  diperbolehkan  mengajukan  teman terdakwa  sebagai  saksi,  yang  disebut  “saksi (mahkota)  (kroongetuige)”,  asalkan  perkara terdakwa  dipisahkan  dari  perkara  saksi  tersebut (terdakwa  dan  saksi  tidak  termasuk  dalam  satu berkas  perkara).  Hal  tersebut  tidak  dilarang undang-undang.”
Pendapat  yang  kontra  mengenai  saksi mahkota  adalah  saksi  mahkota  tidak  dapat diajukan  dipersidangan  karena  bertentangan dengan  hak  asasi  manusia.  Salah  satu  jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut adalah “not to be compelled to testify against himself or to confess  guilt ”  atau  untuk  tidak  dipaksa memberikan  kesaksian  yang  memberatkan dirinya,  atau  dipaksa  mengaku  bersalah  dikenal dengan  “ non  self  incrimination”.  Implisitas
pengakuan  adanya  “non  self  incrimination” disebutkan  melalui  Pasal  189  ayat  (3)  KUHAP, yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan  terhadap  dirinya  sendiri”.  Hal  ini dapat  diartikan  bahwa  terdakwa  mempunyai  hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses  penyidikan  sampai  dengan  proses persidangannya di pengadilan.
Jadi apabila seorang terdakwa dalam suatu berkas  perkara  pidana  tertentu  diajukan  sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah  namun  mengenai  tindak  pidana  yang sama  adalah  melanggar  hak  asasi  manusia, khususnya  hak  terdakwa  mengenai  “non  self incrimination”.  Misalnya:  dalam  suatu  berkas, terdakwa  menyangkal  perbuatannya,  namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana  yang  terpisah  ia  mengakui  melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri.
Terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menganggap  hal  tersebut  melanggar  hak  asasi manusia  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 429  K/Pid/1995  tanggal  3  Mei  1995,  Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei  1995  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  381 K/Pid/1995  tanggal  3  Mei  1995,  Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang pada pokoknya menjelaskan :
“...  para  saksi  yang  juga  adalah  para  terdakwa dalam  masing-masing  perkaranya  dengan dakwaan  yang  sama,  dipecah-pecah  hal  yang demikian  adalah  bertentangan  dengan  Hukum Acara  Pidana  yang  menjunjung  Hak  Asasi Manusia...”
Dapat  dikatakan  bahwa  mengajukan seorang  terdakwa  dalam  suatu  berkas  perkara pidana  tertentu  sebagai  saksi  dalam  berkas perkara  pidana  lainnya  yang  terpisah  namun mengenai  tindak  pidana  yang  sama  saksi (mahkota) adalah melanggar hak asasi manusia.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban mengatur  mengenai  seorang  saksi  yang  juga tersangka  dalam  kasus  yang  sama  tidak  dapat dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  apabila  ia ternyata  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah,  tetapi  kesaksiannya  dapat  dijadikan pertimbangan  hakim  dalam  meringankan  pidana yang  akan  dijatuhkan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  10  ayat  (2).  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (selanjutnya disebut  LPSK)  dalam  keterangan  tertulis  pada persidangan  uji  materiil  di  Mahkamah  Konstitusi pada  tanggal  1  September  2010,  menyebutkan bahwa  saksi  yang  juga  tersangka  dalam  kasus yang  samasebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 10  ayat  (2)  ini  secara  umum  biasa  disebut
sebagai:  saksi  mahkota,  saksi  kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, " supergrasses" dan  pentiti  (dalam  bahasa  Italia  yang  berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor.
Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam Pasal 10  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006  adanya  kemungkinan  pemberian  relative immunity terhadap  saksi yang  juga  berstatus tersangka  dalam  kasus  yang  sama,  yang terhadapnya tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan (Hamzah, 2012).

## 2. Saksi  Mahkota  dalam  Praktik  Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian
Dalam  kapasitasnya  sebagai  instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan  ketentuan  hukum  materil  maka KUHAP  sebagai  hukum  formil  telah  memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diterangkan dalam  pasal  184  KUHAP,  yaitu  yang  dimaksud alat bukti yang sah adalah :
a. keterangan saksi ;
b. keterangan ahli ; c. surat ;
d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa.
Sedangkan  istilah  ’saksi  mahkota’  tidak terdapat  dalam  KUHAP (Atmasasmita,  1996).
Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (kroon getuide) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi  mahkota  itu  ada.  Di  sini  yang  dimaksud ”saksi mahkota” didefinisikan adalah ;”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih  tersangka  atau  terdakwa  lainnya  yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.
Penggunaan saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat  bukti dalam  proses  pemeriksaan perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara yang telah dilakukan  pemisahan perkara  pidana (splitsing), keterangan yang  diberikan oleh masing-masing  pelaku, berupa  keterangannya sebagai saksi bukan untuk mengakui perbuatannya.  Keterangan yang diberikan berguna untuk pembuktian  suatu tindak  pidana yang telah  dilakukan  oleh terdakwa dan keterangan tersebut tidak  dapat diberlakukan terhadap  dirinya pada saat menjadi terdakwa nantinya. Jadi secara   umum sebagai alasan dalam penggunaan saksi mahkota disebabkan karena  para saksi adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang  dipecah dengan dakwaan yang sama, kemudian hal inilah yang  menyebabkan  timbulnya saksi  mahkota (Zulhendra, 2014).
Adapun  mahkota  yang  diberikan  kepada saksi  yang  berstatus  terdakwa  tersebut  adalah dalam  bentuk  ditiadakan  penuntutan  terhadap perkaranya  atau  diberikan  suatu  tuntutan  yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan  atau dimaafkan  atas  kesalahan  yang pernah dilakukan saksi tersebut” (Ghufron, 2012).
Dan  saksi  mahkota  ini  hanya  ada  dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan  mengenai  ’saksi  mahkota’  ini  pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan  bahwa  pihak  yang bersama-sama  sebagai  terdakwa  tidak  dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.
Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan  pemahaman  (rekoqnisi)  tentang  saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
Dalam  Yurisprudensi  tersebut  dijelaskan bahwa  Mahkamah  Agung  RI  tidak  melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota  dengan  sarat  bahwa  saksi  ini  dalam kedudukannya  sebagai  terdakwa  tidak  termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan  kesaksian.  Dan  dalam  Yurisprudensi tersebut  juga  ditekankan  definisi  saksi  mahkota adalah, ”teman terdakwa yang melakukan tindak
pidana  bersama-sama  diajukan  sebagai  saksi untuk  membuktikan  dakwaan  penuntut  umum, yang  perkaranya  dipisah  karena  kurangnya  alat bukti” (Lubis, 2017).
Jadi  disini  penggunaan  keterangan  saksi (mahkota)  ”dibenarkan’  didasarkan  pada  prinsip- prinsip tertentu yaitu :
1. dalam perkara delik penyertaan ;
2. terdapat kekurangan alat bukti ;
3. Diperiksa  dengan  mekanisme  pemisahan (splitsing);
Adapun  dalam  perkembangannya  terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan  mengeluarkan  pendapat  terbaru  tentang penggunaan  ’saksi  (mahkota)’  dalam  suatu perkara  pidana,  dalam  hal  mana  Mahkamah Agung  RI  kembali  menjelaskan  bahwa ”penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan  KUHAP  yang  menjunjung  tinggi  HAM” (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal  29  April  1995  ;  MARI,  No.  1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.
Adanya  penggunaan  saksi  mahkota  yang terus  berlangsung  sampai  sekarang  ini  harus segera  dihentikan,  karena  pasti  menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan klasik yang dikemukakan  Penuntut  Umum,  bahwa  untuk
memenuhi  dan  mencapai  rasa  keadilan  publik sebagai  dasar  argumentasi  diajukannya  saksi mahkota  bukan  merupakan  hal  yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
Secara  normatif  penggunaan  saksi (mahkota)  merupakan  hal  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  peradilan  yang  adil  dan tidak  memihak  (fair  trial)  dan  juga  merupakan pelanggaran  kaidah HAM  secara  universal sebagaimana  yang  diatur  dalam  KUHAP  itu sendiri,  khususnya  hak  ingkar  yang  dimiliki terdakwa terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHAP),  di  samping  itu  juga  penggunaan  ’saksi mahkota’  juga  melanggar  instrumen  hak  asasi manusia  secara  internasional  ( International Covenant  on  Civil  and Political  Right )  (Fitriasih, 2001).

## C. Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum  Acara  Pidana  Indonesia tidak diatur dalam  ketentuan  Pasal  184  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
2. Kategori  keterangan  saksi  (mahkota)  dalam proses  penegakkan  hukum  tindak  pidana pencurian  adalah  saksi  mahkota  digunakan
dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana  terdakwa  yang  satu  dijadikan  saksi terhadap  terdakwa  lainnya  oleh  karena  alat bukti  yang  lain  tidak  ada  atau  sangat  minim, dan  hal  ini  dimaksud  untuk  mempermudah pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amir,  A. (2012). Spliting  Dalam  Perkara  Pidana.
Jakarta: Rhineka Cipta.
Arief, Barda N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-1, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Boediarto, M. Ali. (1990). Masalah Saksi Mahkota Dalam  Perkara  Pidana  dalam  Varia Peradilan. Majalah Hukum Bulanan Tahun
VI No.62 November 1990. Jakarta: IKAHI.
Adji, Indriyanto S. (2002). Perlindungan Saksi dan Penegakkan Hukum. Jakarta: Diadit Media, Jakarta.
Adji, Indriyanto  S.  (2007). Prospek  Perlindungan
Saksi  dan  Korban  Dalam  Sistem  Hukum Pidana  Indonesia,  disampaikan  dalam Diskusi  Panel  dengan  tema  “Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia”  diselenggarakan  oleh  United
States Departemen  of  Justice,  Office  of Overseas Prosecution
Development
Assistance  and  Training  (OPDAT)  pada hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 12 s/d 14 Juni  2007,  jam  10.00  wib  di  Hotel  Grand
Mahakam  Kebayoran Baru,  Jakarta Selatan.
Mulyadi, L. (2007). Putusan Hakim Dalam Hukum
Acara  Pidana  :  Teori,  Praktik,  Teknik Penyusunan dan Permasalahannya.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, Peter  M.  (2008). Pengantar  Ilmu
Hukum, Jakarta: Kencana.
Atmasasmita, R. (1996). Sistem Peradilan Pidana
perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme.  Jakarta: Putra  Abardin,
Jakarta.
Fitriasih, U. (2001). Makalah Ketentuan Mengenai
Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan
Perlindungan Bagi Mereka, Jakarta.

## Bonger, WA.  (1995). Pengantar  Tentang
Kriminologi, diterjemahkan oleh  R.A.
Koesnoen. Jakarta: PT.Pembangunan.
Waluyudi  dalam  Nasution,  A.  Karim. (1976).
Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid I. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan
Agung, 1976. Hal. 79

## B. Jurnal
Nurbani, Erlies  S.  (2017). Perkembangan
Teknologi
Senjata dan Prinsip
Proporsionalitas. Jurnal  Ius  Kajian  Hukum dan Keadilan, Vol.5 (No.1), pp.13-29.
Zulhendra, J. (2014). Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam. Journal Unitas, Vol.
2 No. 2.
Thontowi,  J. (2000). Alat  Bukti  Saksi  Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius QUIA
IUSTUM, Vol.7, (No.13), pp.31-46.
Lubis, Muhammad  R  (2017). Kedudukan Saksi Mahkota Dalam  Mengungkap Kasus Pembunuhan. Jurnal Hukum Responsif FH
UNPAB Vol. 5 (No. 5), Oktober 2017.
Ghufron, N.  (2012). Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan  yang Bebas Korupsi. Jurnal  Anti  Korupsi  Vol.2,  (No.2) Nopember  2012, PUKAT  FH  Universitas Jember.

## C. Website
Dwika. (2017). “Keadilan  dari  Dimensi  Sistem Hukum”, retrieved from http://hukum.kompasiana.com, diakses pada 18 Juni 2017 pukul 13.00
Hukum-BlogSpot.  (2017).  Perlindungan  Hukum Menurut  Para  Ahli,  diakses  pada
http://www.tesis  hukum.com/  Perlindungan Hukum  menurut  para  ahli,  diakses  pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 12.00

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor  64.  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4635.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana Lembaran  Negara  Tahun  1981  Nomor  76.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun 2009. Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor  157.  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 5076.
Republik Indonesia. Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4168.
Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989
tanggal  21  Maret  1990 tentang tinjauan pemahaman  (rekoqnisi)  tentang  saksi
mahkota  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara pidana.
Putusan  Mahkamah  Agung  No.  66K/Kr/1967 tanggal  25 Oktober  1967 tentang Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing).
Putusan  Mahkamah  Agung  No.1592  K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.