Volume 12 | Nomor  3 | Desember 2018
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
1

## M. Fadil Imran

## Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri

## Abstract:
The development of information technology has made online haters use all the tools available on the Internet, ranging from static websites, streaming audio and video, to social networking sites. Information technology, which provides a guarantee of privacy and anonymity, has enabled online haters to openly express their hateful views without any opposition, opposition, or even the consequences they will face compared to using media or other means. The unsuccessful policing efforts, especially law enforcement, against online hate speech, caused by the National Police wrong in the way of looking at the phenomenon of online hate speech, because viewing online hate speech as a violation of laws and regulations, thus tends to narrow social control of the phenomenon. Changes in the perspective of opening the discourse of social control towards online hate speech can be done by developing a network of controls, beginning with identifying weak node points in the social control network until the formation of mutual surveillance tracking systems.
Keywords: Online Hate Speech, Continuing Social Turbulance, Social Control, Law Enforcement.

## Abstrak:
Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan online haters menggunakan semua tools yang ada pada Internet, mulai dari static website , streaming audio dan video, sampai situs jejaring sosial. Teknologi informasi, yang memberikan jaminan atas privasi dan anonimitas, telah memungkinkan online haters untuk secara terbuka mengungkapkan sudut pandang kebenciannya tanpa ada perlawanan, oposisi, atau bahkan konsekuensi yang bakal dihadapi dibandingkan jika menggunakan media atau cara-cara lain. Belum berhasilnya upaya pemolisian, khususnya penegakan hukum, terhadap online hate speech , diakibatkan Polri salah dalam cara memandang fenomena online hate speech , karena memandang online hate speech sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan, sehingga cenderung mempersempit pengendalian sosial terhadap fenomena tersebut. Perubahan
1   Tulisan ini pernah disampaikan sebagai Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-72 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – STIK, 2018.
ISSN : 2620-2025 E-ISSN : 2621-8410
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance perspektif membuka wacana pengendalian sosial terhadap online hate speech dapat dilakukan dengan mengembangkan network of control , diawali dengan mengidentifikasi titik simpul yang masih lemah dalam jaring pengendalian sosial sampai terbentuknya mutual surveillance tracking systems.
Kata Kunci: Online Hate Speech, Continuing Social Turbulance, Kendali Sosial, Penegakan Hukum.

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi, telah berevolusi menjadi alat dalam menyebarkan informasi, komunikasi, hiburan dan perdagangan. Namun, pada satu sisinya berujung pada digunakannya teknologi tersebut untuk menyebarkan kontent (berupa tulisan, gambar, video, audio, atau merupakan gabungannya) yang merendahkan atau menyerang orang atau sekelompok orang berdasarkan aspek utama dari identitas sosial, seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau disabilitas – the victimisation of marginalised groups by written or oral means (viktimisasi terhadap kelompok marjinal dengan melalui tulisan atau ucapan) – hate speech (Wall, 2001; Bell, 2014). Atau jika mengacu pada Waldron (2012), hate speech didefinisikan sebagai — that is, publications which express profound disrespect, hatred, and vilification for the members of minority groups (publikasi yang mengekspresikan ketidakhormatan, kebencian, dan fitnah bagi anggota kelompok minoritas). Meskipun belum terdapat definisi yang universal tentang hate speech , namun pada umumnya hate speech dapat ditemukenali dalam berbagai ekpresi yang menyebarkan, mempromosikan, atau membenarkan kebencian, atau berbagai bentuk kebencian lain yang dilandasi intoleransi, diskriminasi, dan permusuhan.
Online haters menggunakan semua tools yang ada pada Internet, mulai dari static website , streaming audio dan video, sampai situs jejaring sosial. Teknologi informasi, yang memberikan jaminan atas privasi dan anonimitas, telah memungkinkan online haters untuk secara terbuka mengungkapkan sudut pandang kebenciannya tanpa ada perlawanan, oposisi, atau bahkan konsekuensi yang bakal dihadapi (yakin bahwa dirinya tidak akan teridentifikasi), dibandingkan jika menggunakan media atau cara-cara lain. Dengan teknologi informasi, online haters berusaha untuk melakukan viktimisasi terhadap kelompok minoritas, menggugah keberanian dan memobilisasi individu dengan pemikiran yang serupa, serta untuk merekrut followers (Wolf, 2010). Meski dalam kenyataannya online haters juga melakukan serangan terhadap kelompok- kelompok mayoritas ( silence majority ).
Harus dicermati, ujung dari hate speech yang dapat memunculkan kekerasan, mencakup beberapa bentuk seperti tindakan atau perilaku pelecehan verbal, ancaman dan abuse , termasuk racist , sexist , homophobic , serta berbagai wacana serangan simbolik, psikologis dan emosional (O’Brien and Yar, 2008). Dampak atau kerugian dari kekerasan yang muncul dapat dikategorikan atau dibedakan menjadi:
1. Perlukaan secara fisik bahkan sampai kematian.
2.  Perlukaan psikologis dan emosional.
3.  Perlukaan seksualitas.
4.  Kerugian finansial.
Dalam praktiknya hate speech merupakan awal dari terjadinya hate crime , contohnya seperti:
1. Serangan dan pengerusakan terhadap 2 vihara dan 5 klenteng di Tanjung Balai, Asahan yang terjadi karena seruan yang provokatif melalui media sosial tahun 2016.

## 2. SAFEnet mencatat 100 kasus persekusi
yang terjadi sejak awal tahun 2017 sampai November 2017. Data KontraS menyebutkan, sedikitnya ada 48 kasus atau peristiwa persekusi berbasis agama dan keyakinan terjadi sepanjang Januari hingga Oktober 2017.
Perkembangannya kemudian, penyebaran kebencian melalui media sosial telah menjadi terorganisir ( organized hate crime ), dan besar kemungkinan berperan terhadap terjadinya election fraud dengan melakukan intimidation dan misinformation , seperti ditemukan dalam fenomena  pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.
Di Indonesia online hate speech merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan, seperti:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311.
2. Undang-Undang RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 16.
3. Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 Ayat 3 dan 28 Ayat 2.
Mengacu pada UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terbentuk landasan bagi POLRI untuk melakukan penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan terhadap online hate speech , yang diharapkan untuk memunculkan deterrence effect (penggentarjeraan) terutama bagi potential offenders . Peraturan perundangan merupakan dekrit dalam menentukan benar dan salah, dan karena online hate speech didefinisikan merupakan perilaku yang salah, tampaknya logis bahwa hukum kemudian digunakan sebagai dasar
untuk pemolisian (Wolf, 2010). Penyelidikan dan penyidikan dengan mengembangkan cyber forensics kemudian menjadi domain utama dalam melakukan pemolisian. Termasuk melakukan melakukan undercover online – cyber patrol , sehingga memungkinkan untuk menetralisasi pelaku sebelum timbul korban.

## Kelemahan dalam Penegakan Hukum
Penyelidikan dan penyidikan kasus cybercrime – termasuk online hate speech , masih merupakan fenomena yang relatif baru. Metode yang digunakan masih sedang dikembangkan dan diuji, bahkan sampai dengan saat ini. Cara atau teknik yang berkembang dan digunakan ternyata masih sangat bervariasi antar penyidik dengan penyidik, instansi dengan instansi, perusahaan dengan perusahaan, dan dari situasi ke situasi (Reyes et al., 2007).
Disadari bahwa hanya dengan memanfaatkan teknologi polisi dapat memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan polisi telah dapat dengan relatif cepat memperoleh perangkat yang paling modern, meskipun dalam hal ini tentu saja polisi masih sangat bergantung pada anggaran, dukungan politik, dan faktor manajerial (Moriarty (Ed.), 2005). Namun upaya penyelidikan dan penyidikan ini tidak mudah  mengingat bahwa digital evidence dapat dengan mudah untuk dihilangkan atau dihapus, bahkan ketika kejahatan sedang terjadi. Polisi sering kali menjadi sangat bergantung pada software untuk melacak digital movement dari tersangka. Ada bukti yang menyatakan bahwa 30 (tiga puluh) tahun pendanaan atau investasi pada inovasi teknologi, namun belum dapat terlihat menghasilkan banyak perubahan dalam praktek atau efektifitas pemolisian (Greene (Ed.), 2007). Selain itu polisi juga sering menjadi frustasi ketika kemudian berhadapan dengan masalah juridiksi, batas negara tempat terjadinya kejahatan dan keberadaan korban, sementara
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance

## batas itu tidak berlaku bagi pelaku kejahatan di
cyberspace (Gaines and Miller, 2011).
Di satu sisi Siegel (2012) mengakui bahwa penegakan hukum yang dilakukan memang dapat memunculkan deterrent effect dan mengendalikan kejahatan (Siegel, 2012). Namun Siegel (2012) juga memberikan catatan penting bahwa penegakan hukum semata belum terbukti dapat menurunkan angka kejahatan, memiliki potensi untuk menimbulkan benturan dengan masyarakat, bahkan dapat memicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi (Siegel, 2012). Meski diakui bahwa online hate speech merupakan pelanggaran atas hak-hak sipil yang didorong oleh kebencian berdasarkan ras, agama, keyakinan, asal kebangsaan, orientasi seksual, atau jender, namun penegakkan hukum yang dilakukan sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan penegakkan hukum dipandang hanya akan memunculkan potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Banyak pihak yang melihat bahwa penangkapan terhadap online haters sebagai sesuatu yang sia-sia, mengingat materi hate speech dapat segera muncul kembali di internet hampir seketika, hosting pada penyedia layanan Internet (ISP) atau situs jejaring sosial. Selain itu, pada saat ini, kemampuan online haters untuk meng- upload materi hate speech , jauh melampaui kemampuan polisi untuk melacak dan menangkapnya.

## Online Hate Speech Sebagai Continuing
Social Turbulance
Belum berhasilnya upaya pemolisian, khususnya penegakan hukum, terhadap online hate speech , besar kemungkinan diakibatkan lantaran salah dalam cara memandang fenomena online hate speech . Memandang online hate speech sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan cenderung mempersempit pengendalian sosial
terhadap fenomena tersebut. Bahkan menjadi beban bagi polisi, karena dinilai sebagai satu- satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pemolisian terhadap online hate speech . Perlu diingat juga, bahwa jika mengacu Konvensi Cyber Crime yang dirumuskan di Budapest tahun 2001, online hate speech sebenarnya tidak termasuk dalam bentuk kejahatan siber. Content-related offences yang dimaksudkan dalam Konvensi Cyber Crime sebenarnya lebih ditujukan kepada perilaku yang berhubungan dengan online child pornography . Kejahatan siber – termasuk online hate speech , dapat dilihat dari sudut pandang yang sebenarnya merujuk pada suatu situasi atau keadaan sosial yang terganggu karena perubahan yang cepat, namun tidak dapat diprediksi, dan dikendalikan. Suatu perubahan yang diakibatkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan cepat. Calder (2005) menandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan peningkatan penggunaan distributed computing , peningkatan penggunaan mobile computing , peningkatan penggunaan internet, Voice over IP, dan teknologi broadband , meningkatnya computer literacy , serta harga komputer yang relatif murah (Calder, 2005). Namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak disertai dengan kesiapan masyarakat (seperti misalnya adanya digital divide 2 , ketidakpahaman tentang keamanan dijital, atau ketidaktahuan masyarakat tentang adanya etika di dunia siber) dan juga belum maksimalnya  pemerintah mengantisipasi perubahan teknologi dan perkembangan hukum (seperti tidak paralelnya antara regulasi atau peraturan perundangan dengan perkembangan 2 Digital divide didefinisikan lack of access to IT for certain segments of the population – ketidakcukupan akses terhadap penggunaan teknologi informasi bagi kelompok tertentu dalam populasi (Servon, 2002). Definisi lain yang dirumuskan oleh O’Malley (1999) digital devide dinyatakannya sebagai “… to describe the discrepancy between people who have access and the resources to use new information and communication tools, such as the Internet (“the online haves”), and people who do not have the resources and access to the technology (“the have-nots”) – “... menggambarkan perbedaan antara orang yang memiliki akses dan sumber daya untuk menggunakan informasi baru dan alat komunikasi, dan orang-orang yang tidak memiliki sumber daya dan akses ke teknologi (lihat Cleary, 2006).
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
fenomena kejahatan siber). Situasi yang sedang dan terus terjadi seperti ini, layak untuk kemudian diabstraksikan sebagai “ continuing social turbulence ” - turbulensi sosial yang berlangsung terus-menerus.
Konsep “ continuing social turbulence ”, berlandas pada konsep “ social turbulance ” yang telah digunakan oleh beberapa penulis, seperti misalnya Zirakzadeh (2006) dan Bausch (2012) yang mendefinisikannya sebagai “ the unpredictable behaviour of a social or political system once a threshold level of sociopolitical energy has been reached within the system ” – perilaku sistem sosial atau sistem politik yang tidak dapat diprediksi sesaat ketika tingkat ambang energi sosial politik telah dicapai dalam sistem. Mengacu pada konsep “ continuing social turbulence ” ini, maka cara pandangnya adalah:
1. Kejahatan siber, merupakan fenomena kejahatan yang unik, setidaknya jika dibandingkan dengan real-world crime yang bersifat nontechnological , dalam aspek proximity , scale , physical constraints , dan patterns (Brenner, 2010). Proximity merujuk bahwa pelaku dan korbannya tidak harus secara fisik berdekatan antara satu sama lain saat pelaku melakukan kejahatan, mereka dapat berada di kota yang berbeda atau negara yang berbeda. Scale dideskripsikan sebagai kondisi bahwa kejahatan siber bukan merupakan one-to-one crime , seorang pelaku kejahatan tidak harus memfokuskan dirinya atau memberi perhatian khusus hanya pada satu korban. Pelaku dapat menyasar banyak korban dan dapat melakukan beberapa bentuk kejahatan dalam satu satuan waktu. Physical constraints – hambatan fisik, dipandang bukan merupakan halangan untuk dilakukannya kejahatan, baik saat proses persiapan, perencanaan, serta pelaksanaannya. Patterns , merujuk pada banyaknya faktor yang kemudian menyebabkan kejahatan siber sulit untuk ditemukenali dan dilacak, baik dalam
aspek demographic dan geographic .
2.  Tempat terjadinya kejahatan siber merupakan computing environment , yang menurut Newman dan Clarke (2003) lingkungan ini memiliki karakteristik khusus, yang dicirikan dengan, pertama stealth , yang merujuk bahwa computing environment memungkinkan pelaku untuk dapat dengan mudah menyelubungi identitasnya dengan menggunakan identitas orang lain, atau menyamarkan diri dengan berbagai teknik atau cara. Kedua, challenge , yang didefinisikan lingkungan yang memunculkan climate atau budaya yang memotivasi para pelaku untuk dapat “mengakali” atau mengalahkan keamanan sistem informasi dengan tanpa terdeteksi. Ketiga, anonymity , yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya, mengganti dan memperbanyak identitas dengan berbagai teknik atau cara. Keempat, reconnaissance , yang memungkinkan pelaku untuk memilih korbannya dengan memanfaatkan software atau menjadi anggota suatu komunitas online . Kelima, escape , lingkungan yang memungkinkan pelaku untuk dengan mudah melarikan diri dengan tidak terdeteksi dan terlacak, bahkan korban sering kali tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Keenam, multipliable , yang memungkinkan pelaku untuk dapat mengotomatisasi dan melakukan beberapa kejahatan dalam satu satuan waktu. Newman (2009) kemudian juga menambahkan satu konsep lagi, yang disebutnya sebagai networking , suatu karakteristik yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk berkoordinasi atau bekerja bersama-sama dalam suatu kelompok atau organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan memastikan keberhasilan melakukan kejahatan (Newman, 2009).
3. Perkembangan kejahatan siber, dipandang sebagai perilaku yang sulit untuk dapat
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
diprediksi, mengingat banyak faktor dan variabel (tidak ada faktor tunggal) yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan siber. Faktor-faktor sosial, seperti lingkungan, interaksi sosial, dan hubungan antar individu, menjadi akar terhadap terjadinya kejahatan siber.
3. Meski masyarakat dan pemerintah sudah berupaya sesuai dengan kapasitas maksimalnya, namun belum terbentuk reaksi sosial atau pengendalian sosial yang dapat menekan laju kejahatan siber – angkanya cenderung meningkat dan munculnya modus operandi baru, atau pun terbentuk pengendalian sosial yang membantu korban kejahatan siber.
Konsep “ continuing social turbulence ”, menambahkan bahwa situasi atau keadaan sosial yang terganggu, dalam konteks Indonesia merupakan situasi yang berlangsung terus- menerus dan cenderung memunculkan kerugian yang semakin besar dan memiliki dampak yang meluas pada sendi kehidupan masyarakat, khususnya di tahun ini dan di tahun yang akan datang, yang merupakan tahun politik.

## Pemolisian dan Penegakan Hukum: Bagian dari Pengendalian Sosial
Belum berhasilnya upaya pemolisian, khususnya penegakan hukum dan melihat online hate speech sebagai continuing social turbulence , membuka diskusi atau wacana untuk lebih mengabstraksikan konsep pemolisian dan penegakan hukum. Dan abstraksi tersebut adalah konsep pengendalian sosial. Pada referensi dengan nuansa kriminologi yang kental, konsep tentang pengendalian sosial dapat ditemukan dalam tulisan yang ditulis oleh O’Brien dan Yar (2008). O’Brien dan Yar (2008) dalam bukunya mendefinisikan pengendalian sosial sebagai: “ In its most general sense it refers to the various means by which conformity to social rules and norms is
achieved. These means can include socialisation, parenting, peer-group pressure and ideology as well as more formal mechanisms associated with policing and punishment - dalam pengertiannya yang paling umum, pengendalian sosial mengacu pada berbagai sarana yang digunakan untuk mencapai kesesuaian dengan aturan-aturan dan norma- norma sosial. Sarana-sarana ini dapat mencakup sosialisasi, pengasuhan, tekanan kelompok dan ideologi, serta mekanisme yang lebih formal yang terkait dengan pemolisian dan hukuman” (O’Brien and Yar, 2008).
O’Brien dan Yar (2008) juga memberikan beberapa catatan penting bahwa konsep pengendalian sosial yang kemudian banyak diacu atau dikutip adalah definisi pengendalian sosial dari Michel Foucault. Menurut O’Brien dan Yar (2008) pula dinyatakan bahwa definisi pengendalian sosial dari Foucault kemudian terlihat akan mempengaruhi pada definisi pengendalian sosial dari Stanley Cohen dan David Garland (2001).
Definisi  Foucault tentang pengendalian sosial sebagai dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Wilson (2001). Di dalamnya Wilson (2001) menyebutkan:
“…that the term ’social control’ was resurrected in the 1980s as a means through which analytical justice could be done to the complex and contradictory means by which order is achieved in democratic societies - bahwa konsep pengendalian sosial, yang dibangkitkan kembali pada tahun 1980- an, digunakan sebagai sarana, yang dengan melaluinya analitis keadilan yang kompleks dan bertentangan dapat dilakukan, sehingga dapat dicapai suatu tatanan dalam masyarakat demokratis.” (Wilson, 2001)
Dari definisi di atas dapat terlihat bahwa bagi Foucault, pengendalian sosial bukan hanya sekedar merupakan praktik institusi, akan tetapi juga merupakan melatih dan mengeksploitasi
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
kekuasaan yang kemudian diterapkan mulai dari konstruksi, ideologi sampai dengan produksi makna.
Penjelasan Stanley Cohen tentang pengendalian sosial dapat ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Innes (2003). Innes (2003) sendiri kemudian juga mendefinisikan pengendalian sosial dengan mengacu pada pendefinisian yang telah dibuat oleh Stanley  Cohen dan Donald Black. Dalam pandangan Innes (2003) pengendalian sosial didefinisikan sebagai:
“…, social control refers to the purposive mechanisms used to regulate the conduct of people who are seen as deviant, criminal, worrying or troublesome in some way by others - pengendalian sosial mengacu pada mekanisme yang dengan sengaja digunakan untuk mengatur perilaku orang-orang yang dianggap menyimpang, pelaku kejahatan, mengkhawatirkan, atau bermasalah, dalam beberapa cara yang dilakukan oleh orang lain.” (Innes, 2003) – dengan kata lain pengendalian sosial terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan oleh pihak lain.
Definisi Cohen tentang pengendalian sosial adalah:
“...those organized responses to crime, delinquency and allied forms of deviant and/or socially problematic behaviour which are actually conceived of as such, whether in the reactive sense (after the putative act has taken place or the actor been identified) or in the proactive sense (to prevent the act) - tanggapan yang terorganisir terhadap kejahatan, kenakalan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang, dalam kerangka reaktif (setelah tindakan diduga telah terjadi atau aktor telah diidentifikasi) atau dalam kerangka proaktif (untuk mencegah)” (Innes, 2003) – artinya pengendalian sosial dapat dilakukan melalui cara non penegakan hukum.
Pengaruh  Foucault pada definisi Cohen diatas sangat terlihat, mengingat keduanya sama-sama mengatakan dan menekankan bahwa pengendalian sosial merupakan kegiatan yang terstruktur terhadap fenomena yang juga sangat kompleks. Sementara Black mendefinisikan pengendalian sosial sebagai:
“...social control is the normative aspect of social life, or the definition of deviant behaviour and the response to it, such as prohibitions, accusations, punishment, and compensation - pengendalian sosial adalah aspek normatif dari kehidupan sosial, atau definisi perilaku menyimpang dan tanggapan terhadapnya, seperti pelarangan, tuduhan, hukuman, dan kompensasi.” (Innes, 2003)
Pandangan Garland (2001) tentang pengendalian sosial dapat ditemukan dalam buku yang berjudul The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society . Bahkan Garland (2001) tidak lagi menyebutnya sebagai pengendalian sosial akan tetapi dengan “ a “culture of control” tout court ”. Pengendalian sosial berada pada porsi yang sangat makro, bukan hanya sekedar sosialisasi, pendidikan, dan sebagainya akan tetapi mencakup segala aspek kekuasaan dan budaya yang terdapat di dalam masyarakat.
Dari tulisan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah suatu bentuk upaya menegakkan konformitas, dengan mencegah maupun menanggulangi penyimpangan atau kejahatan, berdasarkan pada reward dan punishment yang dilakukan oleh lembaga formal maupun informal. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa terdapat alternatif-alternatif pengendalian sosial selain penegakan hukum.
Di dalam masyarakat peran pengendalian sosial dimainkan oleh agen pengendalian sosial. Clinard dan Meier (2011) mendefinisikan agen pengendalian sosial sebagai:
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
“These people are commonly known as agents of social control since their duties include the administration of controlling sanctions. In the most general sense, the label fits anyone who attempts to manipulate the behavior of others by imposing formal sanctions - orang- orang ini umumnya dikenal sebagai agen pengendalian sosial karena tugas mereka termasuk mengadministrasikan sanksi. Dalam arti yang paling umum, siapa saja yang berupaya untuk memanipulasi perilaku orang lain dengan menjatuhkan sanksi” (Clinard and Meier, 2011).
Mereka, para agen pengendalian sosial tersebut, menurut Clinard dan Meier (2011) adalah “ The police, prosecutors, and judges in the criminal justice system obviously qualify as agents of social control, but so too do employers, psychiatrists, teachers, and religious leaders who promise heaven
and threaten hell to believers - polisi, jaksa, dan hakim dalam sistem peradilan pidana memenuhi syarat sebagai agen pengendalian sosial, termasuk pula para pemberi kerja, psikiater, guru, dan pemimpin agama yang menjanjikan surga dan mengancam neraka bagi yang percaya” (Clinard and Meier, 2011). Dalam pandangan Clinard dan Meier (2011), dalam memainkan perannya para agen pengendalian sosial tersebut umumnya kemudian membentuk suatu sistem pengendalian sosial dengan menghimpun berbagai sumber pengendalian sosial yang berbeda dan dapat berasal dari kepolisian, sistem peradilan, lembaga pemasyarakatan, peradilan anak, keluarga dan sebagainya. Membentuk suatu jaringan yang disebut oleh Clinard dan Meier (2011) sebagai network of control . Clinard dan Meier (2011) mengilustrasikannya seperti terlihat dalam tabel.
Sumber: Clinard and Meier, 2011.
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance

## Eller (2016), mendefinisikan agen pengendalian sosial sebagai:
“individuals, groups, or institutions that play a part in instilling social norms in members and protecting and perpetuating those norms through the use of their powers and sanctions - individu, kelompok, atau lembaga yang berperan dalam menanamkan norma-norma sosial pada anggotanya, serta melindungi dan mengabadikan norma-norma tersebut melalui penggunaan kekuatan dan sanksi” (Eller, 2016).
Ditambahkan oleh Eller (2016) bahwa para agen pengendalian sosial tersebut umumnya memiliki posisi sebagai “ parents, peers, priests, professors, police, prison guards, parole officers, and presidents and prime ministers - orang tua, teman sebaya, pemuka agama, profesor, polisi, penjaga penjara, petugas pembebasan bersyarat, serta presiden dan perdana menteri” (Eller, 2016). Artinya pengendalian sosial bukan saja menjadi kewajiban dari polisi.
Network Of Control terhadap Continuing Social Turbulance
Dalam membangun network of control terhadap continuing social turbulance , harus teridentifikasi terlebih dahulu faktor atau variabel yang belum diintervensi baik, mengidentifikasi titik simpul yang masih lemah dalam jaring pengendalian sosial, titik yang belum tersentuh oleh upaya pencegahan maupun pemolisian. Senyatanya, sejauh ini upaya pengendalian sosial pada dasarnya telah mencakup banyak kegiatan mulai dari membuat berbagai regulasi dan peraturan, mengembangkan teknologi, penguatan sumber daya manusia, sampai dengan mengembangkan kerja sama diantara para stakeholders , termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Satu hal yang tampaknya belum teridentifikasi adalah menghilangkan
aspek stealth dan anonymity dalam computing environment .
Dalam banyak kesulitan dan kendala yang muncul, aspek stealth dan anonymity menjadi aspek yang dominan dan selalu muncul sebagai kesulitan dan kendala. Dalam amatan, kedua aspek ini memang belum diintervensi dengan baik. Aspek-aspek ini pula yang membuat terbentuknya sisi gelap di dunia siber. Sehingga banyak upaya pemolisian – termasuk penyelidikan dan penyidikan, menemui jalan buntu ketika menemui aspek stealth dan anonymity .
Salah satu cara untuk mengintervensi aspek stealth dan anonymity adalah membuat catatan atau rekaman. Catatan yang rinci tentang segala aspek terkait kepemilikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat digunakan bersama-sama, sehingga memungkinkan semua stakeholders dapat saling melakukan pemeriksaan dan pelacakan – mutual surveillance tracking systems (Newman, 2009). Tentu saja akan muncul perdebatan tentang sistem ini, namun Newman (2009) menegaskan adalah aneh bila suatu peradaban tidak memiliki tracking systems . Dengan sistem ini maka akan mudah untuk menemukenali dan melacak kejahatan siber, baik dalam aspek demographic dan geographic .

## Peran Polisi dalam Network Of Control
Wacana yang muncul kemudian adalah mengidentifikasi peran polisi mewujudkan mutual surveillance tracking systems tersebut. Secara umum terdapat beberapa fungsi polisi, mengacu literatur klasik tentang fungsi polisi berjudul Policing a Free Society yang ditulis oleh Herman Goldstein pada tahun 1977, didalamnya disebutkan bahwa fungsi polisi antara lain adalah:
1.  Mencegah dan mengendalikan tingkah laku yang secara umum disadari sebagai suatu bentuk ancaman terhadap nyawa dan harta benda.
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
2. Memberikan bantuan kepada individu- individu yang berada dalam ancaman perlukaan fisik, seperti misalnya korban- korban dari serangan pelaku kejahatan.
3. Melindungi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul atau berserikat.
4. Memfasilitasi pergerakan atau lalu lintas orang dan kendaraan.
5. Memberikan bantuan kepada individu- individu yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, seperti orang yang keracunan, orang yang kecanduan, sakit jiwa, difabel, anak-anak, serta manusia lanjut usia.
6.  Menyelesaikan konflik, antar individu, antar kelompok, atau individu dengan pemerintah.
7. Melakukan identifikasi terhadap masalah yang dinilai memiliki potensi menjadi ancaman serius bagi individu, warga negara, polisi, atau pemerintah.
8. Menciptakan dan menjaga rasa aman di dalam komunitas (lihat Goldstein, 1990).
Sementara dalam beberapa literatur lain fungsi polisi dibedakan menjadi:
1. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi utama polisi yaitu sebagai:
a.  Penegak hukum.
b.  Penjaga keamanan.
c.  Mencegah terjadinya kejahatan.
d.  Melindungi hak-hak dan kebebasan sipil.
e. Menyediakan layanan-layanan bagi warga masyarakat. (Wrobleski and Hess, 2006)
2. Fungsi yang kedua berkaitan dengan tuntutan kontemporer agar polisi bersama-
sama dengan masyarakat melaksanakan community policing dan crime problem solving untuk memecahkan masalah kejahatan, mengurangi rasa takut akan kejahatan dan pencegahan kejahatan. (Wrobleski and Hess, 2006)
2.  Fungsi yang ketiga berkaitan dengan fungsi pendukung yang ada dalam tubuh polisi seperti melakukan rekrutment, melaksanakan promosi dan mutasi serta memproses keluhan masyarakat berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi. (Siegel, 2011).
Selain juga sebagai agen pengendalian sosial, perlu diingat bahwa polisi juga memiliki peran sebagai agen perubahan sosial (Innes, et al., 2009). Scott (2014) menambahkan bahwa polisi juga berperan dalam community mobilization . Community mobilization , oleh Scott (2014) dijelaskan sebagai, melibatkan segala upaya yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan mobilisasi dan penguatan warga masyarakat untuk dapat melakukan penguatan rasa tanggung jawab kolektif (Scott, 2014). Mengacu kerangka tersebut maka polisi idealnya:
1.  Menjadi inisiator atau mampu mendorong dirumuskannya regulasi atau peraturan yang memfasilitasi proses pembuatan pencatatan tersebut.
2.  Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mutual surveillance tracking systems (bukan saja mendaftarkan dirinya akan tetapi juga memanfaatkannya sebelum melakukan transaksi elektronik).
3. Bila mana kemudian mutual surveillance tracking systems sudah terwujud, maka polisi harus mampu berperan dalam dilakukannya dekriminalisasi terhadap perbuatan yang selama ini dapat dilihat merupakan hak- hak sipil dan politik warga masyarakat. Termasuk merevisi Undang-Undang RI
No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan menyesuaikannya dengan Konvensi Cyber Crime yang dirumuskan di Budapest tahun 2001

## Penutup
Dari tulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1.  Benar bahwa online hate speech merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan, akan tetapi harus disadari bahwa perspektif ini hanya akan membebani upaya pemolisian, memunculkan kendala dalam peran polisi, dan mempersempit makna pengendalian sosial terhadap fenomena tersebut.
2. Ada baiknya membuka wacana baru dengan melihat online hate speech sebagai continuing social turbulance berdasarkan ciri atau karakteristiknya, lingkungan tempat terjadinya, serta dampak yang ditimbulkannya, khususnya di dalam tahun politik ini.
3. Perubahan perspektif membuka wacana pengendalian sosial terhadap online hate speech dapat dilakukan dengan mengembangkan network of control , diawali dengan mengidentifikasi titik simpul yang masih lemah dalam jaring pengendalian sosial sampai terbentuknya mutual surveillance tracking systems . 4. Dengan  melihat online hate speech sebagai continuing social turbulance maka teridentifikasi peran polisi yang selama ini belum diperankan dengan baik yaitu sebagai sebagai agen perubahan sosial dan community mobilizator .
Wacana yang dikembangkan dalam tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman dan latar
belakang keilmuan yang dilandasi dengan bacaan literatur yang dapat ditemukan. Dengan demikian sangat terbuka kritik terhadap tulisan ini, meski tulisan ini juga diharapkan dapat memicu dilakukannya penelitian guna membuktikannya. Semoga wacana ini dapat memberikan kontribusi dan warna pada “Ilmu Kepolisian Untuk Indonesia Aman Dan Damai”.

## Bacaan:
Bausch, Kenneth C., 2012, The Emerging Consensus in Social Systems Theory, Springer Science+Business Media.
Bell, Carole V., 2014, Hate Speech, Online and Social Media , in Harvey, Kerric (Ed.), Encyclopedia of Social Media and Politics, Sage Publications, Inc.
Brenner, Susan W., 2010, Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace, Praeger.
Calder, Alan, 2005, A Business Guide to Information Security: How to Protect Your Company’s IT Assets, Reduce Risks and Understand the Law, Kogan Page Limited.
Cleary, Paul F., 2006, Childhood Interest in Computers and Adult Career Choice in IT , in Trauth, Eileen M. (Ed.), Encyclopedia of Gender and Information Technology, Idea Group Reference.
Clinard, Marshall B. and Meier, Robert F., 2011, Sociology of Deviant Behavior, 14th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
Eller, Jack David, 2016, Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives, 3rd Edition, Routledge.
Gaines, Larry K. and Miller, Roger LeRoy, 2011, Criminal Justice in Action, 6th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
Garland, David, 2001, The Culture of Control: Crime and Social Order in
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance
Contemporary Society, The University of Chicago Press.
Goldstein, Herman, 1990, Policing A Free Society, University of Wisconsin Law School.
Greene, Jack R. (Ed.), 2007, The Encyclopedia of Police Science, 3rd Edition, Routledge.
Innes, Martin, 2003, Understanding Social Control: Deviance, Crime and Social Order, Open University Press.
Innes, Martin, et al., 2009, Seeing Like a Citizen: Field Experiments in Community Intelligence-Led Policing , in Grabosky, Peter (Ed.), Community Policing and Peacekeeping, CRC Press.
Moriarty, Laura J. (Ed.), 2005, Criminal Justice Technology in the 21st Century, 2nd Edition, Charles C. Thomas Publisher Ltd.
Newman, Graeme R. and Clarke, Ronald V., 2003, Etailing: New Opportunities for Crime, New Opportunities for Prevention, Foresight Crime Prevention Panel, Jill Dando Institute of Crime Science, UCL.
Newman, Graeme R., 2009, Cybercrime , in Krohn, Marvin D et al., Handbook on Crime and Deviance, Springer.
O’Brien, Martin and Yar, Majid, 2008, Criminology: The Key Concepts, Rouledge.
Reyes, Anthony, et al., 2007, Cyber Crime Investigations: Bridging the Gaps Between Security Professionals, Law Enforcement, and Prosecutors, Syngress Publishing, Inc.
Scott, Jason D., 2014, Community Policing , in Miller, J. Mitchell (Ed.), The Encyclopedia of Theoretical Criminology, John Wiley and Sons.
Servon, Lisa J., 2002, Bridging the Digital Divide: Technology, Community, and Public Policy, Blackwell Publishing.
Siegel, Larry J., 2011, Essentials of Criminal Justice, 7th Edition, Wadsworth.
Siegel, Larry J., 2012, Criminology, 11th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
Waldron, Jeremy, 2012, The Harm In Hate Speech, Harvard University Press.
Wall, David S., 2001, Crime and the Internet, Routledge.
Wilson, David, 2001, Social Control, in McLaughlin, Eugene and Muncie, John (Eds.), The Sage Dictionary of Criminology, Sage Publications.
Wolf, Christopher, 2010, The Role of the Internet Community in Combating Hate Speech , in Szoke, Berin and Marcus, Adam (Eds.), The Next Digital Decade: Essay on The Future of The Internet, TechFreedom.
Wrobleski, Henry M. and Hess, Kären M., 2006, Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice, 8th Edition, Wadsworth.
Yar, Majid, 2006, Cybercrime and Society, Sage Publications.
Zirakzadeh, Cyrus Ernesto, 2006, Social Movements in Politics: A Comparative Study, Palgrave Macmillan.
Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continuing Social Turbulance