## Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Ilham Zitri Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pegesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Ilham.zitri@ummat.ac.id
Received: 24th August 2020; Revised: 14th September 2020; Accepted: 16th September 2020;

## ABSTRACT
The accountability of the  management of the village income and expenditure budget is  an ongoing  problem  in  the  village  which  shows  that  the  village  government  system  that  has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence  that  there  are  still  many  problems  surrounding  the  management  of  the  village income  and  expenditure  budget.  The  goal  is  how  the  accountability  of  Benete  Village revenue and expenditure budget management, while the method used is a combination that combines  the  two  methods,  the  techniques  used  are  interviews,  questionnaires  and documentation.  The  results  of  this  study  are  that  the  village  government  is  still  unable  to manage  the  village  income  and  expenditure  budget  in  Benete  Village.  The  first  problem faced by the village is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village  income  and  expenditure  budget  or  the  absence  of  participation  from  the  village community  which  causes  more  problems.  This  condition  can  be  seen  clearly  from  the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure  budget  due  to  a  lack  of  experts  in  the  planning,  implementation  or accountability  process,  this  is  also  seen  by  many  rural  people  who  think  that  the management of the village income  and expenditure budget is still not good.  and  there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly  by  the  village  government.  Village  finances  should  be  strengthened  because  to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets  are the main source of village development.
Keywords: accountability; village government; village revenue and Expenditure Budget

## ABSTRAK
Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung  di  desa  yang  memperlihatkan  bahwa  sistem  pemerintahan  desa  yang berlaku  sejak  dari  dahulu  hingga  kini  terbukti  belum  menjadi  sebuah  sistem  yang mantap,  persoalan  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  masih  banyaknya  persoalan  seputar pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Tujuannya  ialah  bagaimana akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  Benete,  adapun

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 3 -  NO. 2 – Oktober 2020 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
metode  yang  digunakan  ialah  kombinasi  yang  menggabungkan  kedua  metode,  teknik yang  digunakan  adalah  wawancara,  angket  dan  dokumentasi.  Adapun  Hasil  dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola  anggaran pendapatan dan  belanja  desa  di  Desa  Benete.  Masalah  pertama  yang  dihadapi  desa  ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  ataupun  tidak  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  desa yang  membuat  masalah  bertambah  banyak.  Kondisi  ini  terlihat  jelas  dari  adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja  desa  dikarenakan  kurangnya  tenaga  ahli  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan  atau  pertanggungjawaban,  hal  ini  juga  dilihat  oleh  masyarakat  desa  yang banyak  berpendapat  bahwa  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya  bisa  dijalankan  dengan  baik  oleh  pemerintah  desa.  keuangan  desa seharusnya  diperkuat  karena  untuk  menguatkan  pilar-pilar  akuntabilitas  di  desa, pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif,  anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa. Kata Kunci: akuntabilitas; pemerintah desa; anggaran pendapatan dan belanja desa

## 1. PENDAHULUAN
Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:  pertama  mendorong  peningkatan  partisipasi,  prakarsa  serta  kreatifitas masyarakat  dalam  pembangunan,  juga  mendorong  pemerataan  hasil-hasil pembangunan  (keadilan)  di  seluruh  desa  dengan  memanfaatkan  sumberdaya dan  potensi  yang  ada;  kedua:  memperbaiki  olokasi  sumberdaya  produktif melalui  pergeseran  peran  pengambilan  keputusan  publik  ke  tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Oleh  karena  itu  otonomi  desa  benar-benar  merupakan  kebutuhan  yang  harus direalisasikan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mempunyai  mandat  untuk menjalankan  “Pembangunan  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat daerah  dan  desa”  Oleh  karena  itu  pemerintahan  desa  saat  ini  memiliki  peran penting dalam tatan  kajian ilmu pemerintahan sejak hadirnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa. Pada  masa  sebelum  reformasi pandangan  bahwa  desa  sering  kali  terabaikan  dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  adalah  sebuat  kenyataan  yang  sulit terbantahkan.  Desa  dan  masyarakatnya  masih  berada  pada  kondisi  serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi.
Melihat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dijelaskan pada BAB V Pasal 24 bahwa didalam penyelenggaran pemerintahan desa harus berdasarkan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas yang dimaksud adalah azas yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan penyelenggara  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada Masyarakat desa serta Bupati melalui Camat.
Peningkatan  partisipasi  dari  masyarakat  desa  sangat  diperlukan,  karena tidak  mungkin  akuntabilitas  keuangan  desa  bisa  dikembangkan  tanpa  adanya partisipasi  aktif  dari  masyarakat  desa.  Untuk  itu  perlu  ditempuh  langkah- langkah  seperti  perumusan  perundang-undangan  yang  memberi  jaminan partisipasi  masyarakat  dalam  pengawsan  akuntabilitas  keuangan,  dan  yang
sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  desa.  Lembaga  lembaga  non  pemerintah, misalnya LSM, perlu didorong untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam peningkatan  akuntabilitas  keuangan  desa.  Langkah  awal  yang  bisa  diambil adalah mengembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat.
Potret-potret  masalah  yang  berlangsung  di  desa  memperlihatkan  bahwa sistem  pemerintahan  desa  yang  berlaku  sejak  dari  dahulu  hingga  kini pascareformasi  terbukti  belum  menjadi  sebuah  sistem  yang  mantap. Kompleksitas  persoalan  tersebut  menjadi  bukti  masih  banyaknya  persoalan seputar  pelaksanaan  desentralisasi,  khususnya  penyelenggaran  pemerintahan desa. “Secara konseptual, permasalahan dalam kajian ini didasari oleh sejumlah problem nyata dan problem teoretis. Kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa  perubahan  yang  mendasar  pada  lembaga  rumah  tangga  desa  yang pada  giliranya  mengubah  sistem  sosial  masyarakat  desa  tersebut.  Sistem pemerintahan desa berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan  masyarakat  menjadi  sistem  pemerintahan  yang  birokratis  atau prosedural”.
Peraturan  Pemerintah  Tentang  desa  Tahun  2014,  pada  pasal  1  ayat  8 menyebutkan  bahwa  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Seperti  yang  dikatahui  keuangan  desa  yang  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukan  untuk  masyarakat, keuangan  desa  tidak  hanya  dari  APBN  tetapi  juga  dari  APBD  dan  penghasilan tetap  pemerintahan  desa  yang  berasal  dari  ADD,  pengalokasiannya  akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat.
Tabel 1 : Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
Dari  tabel  1  diatas  bisa  dilihat  dana  yang  diterima  per  desa  sebesar 565.640 per desa lalu untuk per kab/kota Sebesar 32.241.480 per kab/kota dan Dana Alokasi Formula bisa mencapai 5.157.685. Seperti yang tertulis pada tabel diatas  sumber  dana  desa  tersebut  tersebar  pada  57  desa  yang  berada  di Kabupaten  Sumbawa  Barat.  Pentingnya  pengelolan  Dana  Desa  tersebut  untuk kepentingan  Masyarakat  Desa,  dari  Dana  Desa  yang  mencapai  37.399.165, peran  pemerintahan  daerah  dan  pemerintahn  desa  harus  kuat  agar
Nama Daerah
Jumlah Desa Alokasi Dasar Alokasi Formula Jumlah Desa Kab/Kota Kab. Sumbawa Barat 57 565.640 32.241.480 5.157.685  37.399.165 Sumber: Kementerian Keuangan RI
pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan tersebut bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ironisnya,  sumber-sumber  keuangan  desa  yang  diharapkan  bisa menambah  pemasukan  bagi  pemerintahan  desa  dan  lebih  memandirikan  desa justru  banyak  yang  diambil  alih  oleh  pemerintah  kabupaten.  Pemerintah kabupaten bersikap ambigu dalam  penanganan aset  yang ada  di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa. Di sisi lain, desa  yang memiliki aset  tersebut  kurang dilibatkan penanganannya  dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat terbatas.
Kelemahan  SDM  secara  langsung  atau  tidak  langsung  memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak supradesa. Kasus yang sering terjadi  di  desa  ialah  keterlambatan  atau  kesalahan  pihak  desa  dalam menyelesaikan  tugas-tugas  pemerintahan.  Misal  dalam  hal  perencanaan pembangunan, penyusunan APBDesa, atau pelaporan kegiatan, desa sering kali petujuk.  Mekanisme  semacam  ini  memang  dirasakan  mampu  membantu  desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang sangat terbatas, namun  secara  bertahap  dan  jangka  panjang  kondisi  ini  menyebabkan ketergantungan  desa  kepada  supradesa.  Semakin  tidak  mampu  desa menyelesaikan tugas, maka mereka akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya. Seperti yang dimuat oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pada  pasal  1  ayat  10  menyebutkan  bahwa  keuangan  desa  adalah  semua  hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban desa. Keuangan desa bisa dikatakan hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat atau  dinilai  dengan  uang  serta  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  desa  yang berhubungan  langsung  kepada  kepentingan  masyarakat,  lalu  dari  keuangan desa tersebut perlu adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang  harus diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat, tidak sekedar pertanggungjawaban  keatas.  “Seperti  yang  telah  diuraikan,  tidak  ada  jaminan bahwa  perbaikan-perbaikan  dalam  sistem  atau  peraturan  ini  akan  menunjang akuntabilitas  para  pejabat  jika  pola  perilaku  para  elit  pemerintah  masih  tetap dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  lama  dalam  birokrasi  yang  masih  cenderung  tidak demokratis”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di Desa Benete yang berada pada Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa  Barat,  penulis  hanya  berfokus  pada  desa  yaitu  Desa Betete.  Fokus  penelitian  diarahkan  pada  analisis  tentang  akuntabilitas pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes).  Melalui  analisis  tersebut  beberapa  tujuan  yang  diharapkan  dapat dicapai (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan  Anggaran pendapatan dan belanja  desa  (APBDes), (2)  untuk mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dengan  terkait  pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Untuk  mencapai  tujuan  analisis  tersebut  penulis  mengunakan metode penelitian Kombinasi (Sugiyono 2016). Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  analisis  dokumentasi  dan kuisioner  pada masyarakat  desa.  Kuisioner  dilakukan  pada  100
renspoden dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) Laki-Laki 62 62% Perempuan 38 38% Jumlah 100 100% Sumber: diolah Penulis, 2020 Tabel 3: Kategori Interpretasi
Sumber: diolah Penulis, 2020
Berdasarkan  kategori  pada  Tabel  3  variabel  dalam  penelitian  ini akan ditentukan dengan cara menghitung mean untuk setiap variabel penelitian dan hasilnya  akan  dicocokkan  masuk  dalam  kategori  yang  mana  dari  tabel interpretasi diatas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Benete  berada  di  Kecamatan  Maluk adalah  salah  satu  desa  di Kabupaten  Sumbawa  Barat  di  Kecamatan  Maluk,  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara berdiri,  yang saat ini telah dikelola sepenuhnya oleh perusahan baru yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 9.242 ha yang terdiri dari 5 desa salah satunya Desa Benete.  Masuknya PT.NNT yang  sekarang  berubah  nama  menjadi  PT.Amman  Mineral  Nusa  Tenggara (AMNT)  menbawa  dampak  yang  begitu  besar  di  masyarakat,  terutama  adalah terkait dengan aksesbilitas desa-desa yang sebelumnya adalah merupakan desa terisilosir  menjadi  desa  yang  terbuka  dan  mulai  banyak  dimasuki  oleh  para pendatang dari berbagai suku dan agama.
Gambar 1: Jumlah Penduduk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten
Sumbawa Barat Kategori Range Sangat Baik 4,21 - 5,00 Baik 3,41 - 4,20 Cukup 2,61 - 3,40 Kurang Baik 1,81 – 2,60 Tidak Baik 1,00 – 1,80
Dari  data  diatas  bisa  dilihat  bahwa  jumlah  penduduk  di  Desa  Benete Kecamatan  Maluk  Kabupaten  Sumbawa  terdiri  dari  Laki-laki  763  jiwa  dan Perempuan  712  jiwa,  dengan  jumlah  penduduk  Desa  Benete  1.475  Jiwa  yang terdiri dari pendatang dari luar daearh yaitu dari Lombok, Jawa, Makassar dan penduduk  asli  Sumbawa.  Secara  umum,  Mayoritas  penduduk  Desa  Benete, bermata pencaharian/profesi swasta, yakni berkerja sebagai karyawan PT.AMNT dan karyawan sub-Kontraktor. Petani dan PNS. Berikut rincian jenis perkerjaan penduduk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat:
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha Di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 No RT Kepala Keluarg a Perkerjaan KET SWASTA TANI PNS 1 01 75 30 15 4 - 2 02 60 35 10 2 - 3 03 55 29 18 0 - 4 04 68 34 11 5 - 5 05 78 23 20 6 - 6 06 80 22 14 0 - 7 07 54 29 21 3 - 8 08 68 32 19 4 - Jumlah 538 234 128 24 - Sumber: Profil Desa Benete
Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa Penduduk banyak berkerja pada Swasta yang mencapai 234 Jiwa, yang berkerja  pada pertanian mencapai 128 jiwa dan 24 Jiwa pada PNS.
Akuntabilitas Pemerintahan Desa  Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Akuntabilitas  ( Accountability) ialah  ukuran  yang  menunjukan  apakah aktivitas  pemerintah  desa  atau  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah sudah  sesuai  dengan  norma  dan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  rakyat  dan pemerintah  yang  lebih  tinggi  dalam  hal  undang-undang.  Kesulitan  untuk menuntut  pertanggungjawab  pemerintah  terhadap  kualitas  pelayanan  publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu  proses  atau  sistem  akuntabilitas  bagi  lembaga  pemerintah  atau  birokrasi publik  yang  memadai  merupakan  prasyarat  penting  bagi  peningkatan  kualitas pelayanan publik (Kumorotomo 2013). “Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses  penganggran  keuangan mulai  dari  proses  perencanaan,  penyusunan,  dan  pelaksanaan  harus  benar- benar  dapat  dilaporakan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  pemerintah  lebih tinggi ataupun kepada masyarakat desa itu sendiri”.
Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti bahwa  proses  penganggaran  mulai  dari  perencanaan,penyusunan  dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporakan dan dipertanggungjawabkan kepada  pemerintahan  lebih  tinggi  (DPRD  dan  Bupati)  ataupun  kepada
masyarakat  (publik).  Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  dapat  dilepaskan  dari rangkaian  proses  perencanaan  desa  tahunan  yang  akrab  disebut  dengan musyawarah  Perencanaan  pembangunan  (musrenbang)  Desa.  Keluaran  dari musrenbangdes  yaitu  dokumen  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Basis utama  penyusunan  APBDes  yaitu  dokumen  RPJMDes  (Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa). Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi  otonomi  desa  menuju  kemandirian  desa.  Pengelolaan  keuangan desa  bertujuan  menceptakan  dan  memperkuat  sistem  tata  pemerintahan  desa itu  sendiri  yang  jelas  dan  efektif  sehingga  terwujud  pertanggungjawaban  yang baik  pula  dalam  pelaksanaan  pemerintah  desa.  Mengelola  sistem  keuangan bukanlah  perkerjaan  yang  berat  namun  juga  bukan  perkerjaan  yang  mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa  selama  ini  belum  dilaksanakan  secara  sisternatis.  Semangat  kemandirian desa  yang  diamanahkan  oleh  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  desa  diharapkan bisa  menjadi  motivasi  bagi  terwujudnya  otonomi  desa  dan  yang  paling diharapkan desa mampu mengelola rumah tangganya sendiri.
Untuk  mewujudkan  kemandirian  desa,  desa  harus  banyak  melakukan reformasi  secara  luas.  Desa  harus  mampu  menyusun  perencanaan pembangunan  dalam  wujud  RPJMDes,  RKPDes  serta  mampu  menyusun perencanaan  pembangunan  dan  perencanaan  dalam  anggaran  desa  berhak kepada  masyarakat  (Farid,  dkk:  2009).  “Seperti  yang  dikata  oleh  Kepala  Desa Benete,  berpendapat  bahwa  kedudukan  desa  harus  dipertegas  sebagai  daerah yang otonom, jangan sampai ada terdapat tafsir yang berbeda-beda antara kita “Mayarakat  Desa”  dalam  pelaksanaannya  nanti,  Jangan  sampai  pula  aturan yang  berganti  tapi  perilaku  sama  saja  seperti  sebelumnya.  Inilah  yang  harus menjadi roh dan kekuatan atau semangat dati undang-undang tentang desa”. Sebagaimana  telah disinggung diatas, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh  alokasi  anggaran  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  dan mencapai  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  oleh pemerintah  desa.  Ditegaskan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  adanya  azas partisipatif.  Hal  ini  diartikan  perhal  pengelolaan  keuangan  desa  yang  harus dibuka pada masyarakat  luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.
Tabel 5 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benete Tahun 2018 Uraian Anggaran (RP) Sebelum Setelah Pendapatan Desa Benete Pendapatan Asli Desa 8,926,232,00 8,926,232,00 Pendapatan Transfer 1,265,214,342,00 1,527,653,453,00 Jumlah Pendapatan 1,274,140,574,00  1,536,579,685,00 Belanja Desa 1,274,140,574,00 1,536,579,685,00 Penerimaan Pembiayaan 20,000,000,00 20,000,000,00
Dari  Tabel  5  diatas  dapat  dijelaskan Pertama, bahwa  jumlah  pendapatan desa  sebelum  perubahan  sebesar  1.274.140.574.00  dan  setelah  perubahan sebesar  1.536.579.685.00,  Setelah  adanya  perubahan  tersebut  ada pertambahan pendapatan desa sebesar 262.439.111.00. Kedua, besaran jumlah belanja  desa  sebelum  perubahan  sebesar  1.274.140.574.00  dan  setelah perubahan  sebesar  1.536.573.685.00,  setelah  adanya  perubahan  belanja  desa ada  pertambahan  pendapatan  desa  sebesar  262.439.111.00  dan  yang Ketiga, pembiayaan desa yang terdiri dari peneriman dan pengeluran pembiayaan desa sebesar 20.000.000.00.
Tabel 6 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benete Tahun 2018 Uraian Anggaran (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Setelah Pendapatan Desa 1.274.140.574.00  1.536.579.685.00  262.439.111.00 Belanja Desa Bidang Pengyelenggaraan PemDesa Pembayaran penghasilan tetap Operasional Kantor Desa Operasional BPD
Operasional RT/RW Penyusunan RKPDesa
Penyusunan Rencangan APBDes Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Profil/Data Desa Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pengelolaan informasi Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pengadaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Bangunan, jalan Bidang Pembinaan Kemasyarakat Pembinaan Organisasi/Kelompok Bidang Pemberdayaan Mmasyarakat Pelatihan kepala desa dan Perangkat 430.564.000.00 261.900.000.00 39.119.000.00 7.795.000.00 16.000.000.00 1.050.000.00 4.925.000.00 5.550.000.00 2.925.000.00 88.300.000.00 1.000.000.00 756.980.342.00 448.931.345.00 75.545.497.00 55.026.232.00 38.400.000.00 31.570.000.00 4.570.000.00 474.513.000.00 261.900.000.00 41.519.000.00 8.395.000.00 32.800.000.00 1.050.000.00 6.325.000.00 5.550.000.00 2.925.000.00 111.049.000.00 1.000.000.00 926.470.453.00 608.421.456.00 85.545.497.00 100.026.232.00 83.400.000.00 32.170.000.00 5.170.000.00 43.949.000.00 0.00 2.400.000.00 600.000.00 16.800.000.00 0.00 1.400.000.00 0.00 0.00 22.749.000.00 0.00 169.490.111.00 159.490.111.00 10.000.000.00 45.000.000.00 45.000.000.00 600.000.00 600.000.00
Dari  Tabel  6  rincian  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  Benete  bisa dianalisis  bahwa  pergunaan  Anggaran  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa Benete,  sebelum  ataupun  setelah  adanya  perubahan  anggaran  dengan  rincian sebagai  berikut,  pendapatan  desa  sebelum  adanya  perubahan  sebesar 1.274.140.574.00  dan  setelah  perubahan  sebesar  1.536.579.685.00,  dari perubahan  tersebut  ada  pertambahan  dana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah sebesar  262.439.111.00,  dan  adapun  rincian  belanja  Pemerintah  Desa  Benete dapat  dilihat  pada  tabel  diatas.  Jadi  yang  menjadi  hal  terpenting  dalam pengelolaan  belanja  Desa  Benete  yaitu  pada  dua  aspek  utama, Pertama, pada bidang  pelaksanaan  pembangunan  sebelun  adanya  perubahan  anggaran  yang direncanakan  oleh  pemerintah  sebesar  756.980.342.00  lalu  setelah  adanya perubahan  dana  mencapai  926.470.453.00,  jadi  ada  sekitar  169.490.111.00 Dana  yang  bertambah  pada  anggaran  perubahan  belanja  desa, Kedua, pada
pengadaan  gedung  dan  bangunan  yang  sebelum  perubahan  dana  yang direncanakan  sebesar  448.931.345.00  lalu  setelah  adanya  perubahan  dana bertambah  menjadi  608.421.456.00  ada  sekitar  159.490.111.00  dana  yang berbambah dikarenakan perubahan anggaran belanja Desa.
Menurut (Mardiasmo 2013) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor  publik  adalah  untuk  mencipatakan Good  Governance. Selanjutanya Governance adalah  mekanisme  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial yang  melibatkan  pengaruh  sektor  negara  dan  Non  negara  dalam  satu  usaha kolektif  (Rochman 2009). Pemerintah Desa  Benete juga  melibatkan masyarakat atau  perusahan  non  pemerintah  yaitu  PT.  Amman  Mineral  Nusa  Tenggara (AMNT).    proses  Perencanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  desa,  ini  bisa dibuktikan  dengan  hasil  Kuesioner  yang  dibagikan  peneliti  kepada  Masyarakat Desa  Benete,  karakteristik  jawaban  responden  tentang  perencanaam pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 7 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Tahun 2018 Item Pernyataan Skala Jumlah Skor Per sentasi 8 Item Sangat Tidak Setuju 100 Responden - - Tidak Setuju 34 34.0 Netral 52 52.0 Setuju 99 99.0 Sangat Setuju 15 15.0 Total 100 200 200.0 Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Gambar 2: Penilaian Responden pada variabel Perencanaan
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  dari  100  orang  yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 34 (34.0%) Netral sebanyak 52 (52.0%) Setuju sebanyak  99  (99.0%)  dan  Skala  yang  menjawab  Sangat  Setuju  sebanyak  15 (15.0%).
Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Indeks = (0x5)+(34x4)+(52x3)+(99x2)+(15x1) / 200 = 0+136+156+198+15 / 200 = 505 / 200 = 2.52 Berdasarkan  hasil  indeks  diatas  terkait  dengan  Perencanaan  Pengelolaan Keuangan  Desa  sebesar  2.52  masuk  dalam  kategori  kurang.  Nilai  ini  dapat diartikan  bahwa  masyarakat  desa  atau  responden  memiliki  persepsi  bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang baik.
Pemerintah  Desa  Benete  juga  melibatkan  masyarakat  dalam  proses Pelaksanaan  Pengelolaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  desa,  ini  bisa dibuktikan  dengan  hasil  kuesioner  yang  dibagikan  peneliti  kepada  Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 8 sebagai berikut:
Tabel 8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Tahun 2018 Item Pernyataan Skala Jumlah Skor Persentasi 6 Item Sangat Tidak Setuju 100 Responden - - Tidak Setuju 14 14.0 Netral 20 20.0 Setuju 97 97.0 Sangat Setuju 19 19.0 Total 100 150 150.0 Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Gambar 3: Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  dari  100  orang  yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 14 (14.0%) Netral sebanyak 20 (20.0%) Setuju sebanyak  97  (97.0%)  dan  Skala  yang  menjawab  Sangat  Setuju  sebanyak  19 (19.0%).  Berdasarkan  tabel  diatas  mengenai  aspek  ini  juga  dapat  diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.
Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Indeks = (0x5)+(14x4)+(20x3)+(97x2)+(19x1) / 150 = 0+56+60+194+19 / 150 = 329 / 150 = 2.19
Berdasarkan  hasil  indeks  diatas  terkait  dengan  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  sebesar  2.19  masuk  dalam  kategori  kurang.  Nilai  ini  dapat diartikan  bahwa  masyarakat  desa  atau  responden  memiliki  persepsi  bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang atau masih perlu evaluasi kedepannya.
Data diatas diperkuat juga dengan wawancara bersama bapak Ikang selaku Masyarakat Desa Benete, Bahwa melihat bahwa pelaksanaan program desa yang didanai oleh keuangan desa itu sendiri masih banyak kurangnya, sebagai contok program yang direncanakan pada saat rapat dengan anggaran yang tidak sedikit tapi  apa  pelaksanaannya  didesa  belum  terlihat  sampai  saat  ini.  Tidak sependapat dengan apa yang dikatakan bapak Ikang diatas, bapak Umar selaku Masyarakat  Desa  Benete,  Kita  Semua  melihat  bahwa  Program-program  yang direncanakan  oleh  pemerintah  Desa  Benete  sudah  sangat  bagus,  begitupun dengan pelaksanaan yang lakukan sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan sebelumnya.
Dari  hasil  wawancara  diatas,  itulah  beberapa  pendapat  yang  diberikan masyarakat  terkait  pelaksanaan  program  yang  dilakukan  oleh  desa,  sangat banyak  masyarakat  yang  berbeda  pendapat  tentang  pelaksanaan  yang dilakukan, hal itu dikarenakan pembangunan yang dilakukan desa bisa dibilang belum merata dirasakan oleh Masayarakat Desa Benete.
Pemerintah  Desa  Benete  juga  melibatkan  masyarakat  dalam  hal pertanggungjawaban  pengelolaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  desa,  ini  bisa dibuktikan  dengan  hasil  kuesioner  yang  dibagikan  peneliti  kepada  Masyarakat Desa  Benete,  karakteristik  jawaban  responden  tentang  pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban (Evaluasi) Pengelolaan Keuangan Desa Benete
Kecamatan Maluk Tahun 2018 Item Pernyataan Skala Jumlah Skor Persentasi 8 Item Sangat Tidak Setuju 100 Responden 6 6.0 Tidak Setuju 37 37.0 Netral 43 43.0 Setuju 100 100.0 Sangat Setuju 14 14.0 Total 100 200 200.0 Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Gambar 4: Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawban
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Skala Jawaban responden tentang  pertanggungjawaban  (evaluasi)  pengelolaan  keuangan  desa,  dari  100 orang  yang  menjawab  Sangat  Tidak  Setuju  sebanyak  6  (6.0%)  Tidak  Setuju sebanyak 37 (37.0%) Netral sebanyak 43 (43.0%) Setuju sebanyak 100 (100.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 14 (14.0%).
Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.
Indeks = (6x5)+(37x4)+(43x3)+(100x2)+(14x1) / 200 = 30+148+129+200+14 / 200 = 521 / 200 = 2.60
Berdasarkan  hasil  indeks  diatas  terkait  dengan  pertanggungjawaban (Evaluasi)    pengelolaan  keuangan  desa  sebesar  2.60  masuk  dalam  kategori kurang.  Nilai  ini  dapat  diartikan  bahwa  masyarakat  desa  atau  responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi)  pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang baik.
Data  diatas  seolah-olah  dibantah  dengan  hasil  wawancara  bersama  Kaur Keuangan  Desa  Benete,  Untuk  hal  Pertanggungjawaban  pihak  desa  sudah melakukannya  dengan  sangat  baik,  itu  bisa  dilihat  dari  hasil  laporan Pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh  perangkat  desa,  perangkat  desa  juga selalu menundang masyarakat untuk ikut serta dalam proses pertanggungjawaban  atau  LPJ.  Hal  ini  sangat  penting  dilakukan  dikaranakan masyarakat  juga  harus  tahu  terkait  LPJ  tersebut,  jadi  tidak  hanya  pemerintah yang  lebih  tinggi  saja  yang  wajib  tahu  tentang  pertanggungjawaban  misalkan DPRD atau Bupati, intinya laporan ke kabupaten.
Dari  hasil  data  ataupun  wawancara  diatas  bisa  dilihat  bahwa pertanggugnjawaban  yang  dilakukan  oleh  Desa  Benete  sudah  baik,  dengan adanya  perakuan  dari  Masyarakat  Desa  ataupun  wawancara  yang  dilakukan dengan  kaur  keuangan  yang  menjelaskan  bahwa  proses  pertanggungjawaban (Evaluasi)  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  selalu  mengikut sertakan  masyarakat  dalam  proses  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan desa.

## Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Gambar 5 : Rekapitulasi Indeks Pada tiga poin Penyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Tahun 2018
Pada gambar 5 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa  Benete Kecamatan Maluk sebesar 2.52 hal ini diartikan bahwa dalam  proses  perencanaan  keuangan  desa,  melihat  dari  hitungan  indeks  Desa Benete  masih  dikatakan  kurang  prihal  Perencanaan  Keuangan  Desa, selanjutnya  pada  proses  pelaksanaan  program  yang  sudah  direncanakan sebelum Pemerintah Desa Benete mendapatkan indeks sebesar 2.19 pada proses pelaksanaan juga Desa Benete masih dikatakan kurang baik prihal Pelaksanaan Program dan yang terakhir  indeks mencapai 2.60 yang diartikan bahwa  Proses perlaporan atau pertanggungjawaban Pemerintah desa masih belum terlalu baik, hal  ini  dinilai  Masyarakat  Desa  Benete  sebagai  hal  yang  wajar  dikarenakan perangkat Desa yang masih perlu berkembang lagi dalam pembangunan desa.

## Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian
Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
Tabel 10: Indikator Mengukur Variabel Obyek Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
Variabel Dimensi Indikator Ket Perencanaan (Partisipasi) Terdapat Pengumuman Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Ya Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya Ya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksanaan (Efektif-Efesien) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh Ya Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan Tidak Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi Ya Monitoring Pengawasan yang dilakukan Prinsipal kepada Agen Ya Prinsipal Agen Bonting Mengikat Prinsipal dan Agen agar berjalan dengan kepentingan yang sama Kurang Rencana Kerja Jelasnya program kerja Ya Anggaran kerja sudah direncanakan Ya Pelaporan Laporan selalu diberikan kepada Prinsipal and Agen Ya
Ada  banyak  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk menjalankan  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  daerah,  masyarakat  dan pemerintah  desa  itu  sendiri,  untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  desa  yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:
Pertama, Monitoring hal ini sangat penting dilakukan, masalah yang terjadi di  Desa  Benete  ialah  kurangnya Monitoring yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  ataupun  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  itu  sendiri  ke  pada pemerintah  Desa  Benete  selaku  agen,  yang  seharusnya  prinsipal  selaku pemerintah  daerah  dan  masyarakat  desa  selalu  melakukan Monitoring dikarenakan  prinsipal  mempunyai  hak  dan  sumber  dayanya  sudah dipercayakan  kepada  agen  selaku  pemerintah  desa.  hal  ini  lah  yang  masih kurang  dilakukan  oleh  prisipal  kepada  agen.  Seharusnya  ada  kerja  sama  yang dilakukan  kedua  pihak  untuk  mencapai  keberhasilan  kedepannya,  baik  itu partisipasi  masyarakat  desa  untuk  ikut  membantu  pemerintah  desa  prihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Kedua, Bonding hal  ini  menjadi  hal  terpenting  dalam  hubungan  prinsipal agen  dikarenakan,  hubungan  kontrak  prinsipal  agen  dimana  prinsipal  selaku pemerintah  daerah  serta  masyarakat  desa  dan  agen  selaku  pemerintah  desa. Bonding harus  dilakukan  agar  kedua  pihak  tidak  melakukan  hal  yang  akan
Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020
merugikan  salah  satu  pihak.  Seperti  yang  dikemukan  oleh  Lane  (2008)  bahwa satu-satunya  cara  untuk  sepenuhnya  menghambat  agen  melakukan  tawar menawar dengan prinsipal adalah aturan hukum atau undang-undang. Dengan cara inilah prinsipal bisa menghambat agen melakukan kecurangan. Pemerintah daerah  serta  Masyarakat  Desa  Benete  seharusnya  selalu  menlakukan menawasan  kepada  pemerintah  desa,  dalam  hal  penggunaan  keuangan  desa, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa. Ketiga,  RK  atau  Rencana  Kerja  yang  harus  dilakukan  dengan  debenar- benarnya oleh pemerintah desa dengan menikutsertakan masyarakat desa agar tercita rencana kerja yang baik untuk kemajuan desa. hal ini yang masih kurang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  ataupun  masyarakat  desa,  kurangnya partisipasi masyarakat prihal keikutsertaannya dalam rapat rencana kerja yang dilakukan  pemerintah  desa,  menjadikan  rencana  kerja  yang  dijalan  tidak sepenuhnya  dimaukan  oleh  masyarakat  desa,  perencanaan  yang  dilakukan tidak sejalan dengan harapan masyarakat desa, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan kedua pihak.
Terakhir,  yaitu  yang  keempat  adalah  pelaporan,  hal  inilah  yang  masih kurang  diperhatikan  oleh  pihak  pemerintahan  desa,  hal  ini  sangat  penting dilakukan  dengan  baik,  sebab  dari  hasil  laporan  yang  baik  akan  tercita  pula rencanaan  ataupun  pelaksanaan  yang  baik  kedepannya,  seharusnya  laporan bisa  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  ataupun  kepada  masyarakat  desa dengan  baik  dan  sebenar-benarnya.  Hal  ini  memang  sudah  sangat  baik dilakukan oleh Pemerintah Desa Benete Kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  selalu  diundangnya  masyarakat  dalam setiap LPJ yang dilakukan oleh desa.
Dari  permasalahan  yang  terjadi,  seharusnya  pemerintah  desa  bisa menjalan  perannya  dengan  baik,  baik  itu  dalam  perencanaan  yang  dilakukan, tapi  tidak  lupa  pula  mengikutsertakan  masyarakat  desa  dalam  hal  partisipasi masyarakat,  hal  ini  penting  dilakukan  desa,  dikarenakan  apa  yang direncanaankan  oleh  pemerintah  desa  dalam  rencana  kerja  itu  seharusnya sejalan  dengan  yang  di  harapkan  oleh  masyarakat  desa,  sehingga  penggunaan anggaran  bisa  digunakan  dengan  bijak  untuk  pembangunan  ataupun perberdayaan  masyarakat  desa.  Akan  menjadi  masalah  apabila  keuangan  desa tidak  dikelola  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundangan  maka  dapat menimbulkan  tindakan-tindakan  yang  mengarah  pada  penyalahgunaan keuangan,  baik  secara  pribadi  maupun  kelompok.  Ini  akan  berdampak  pada hilangnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa. pembangunan pun tidak akan bejalan dengan baik dan berpotensi berhadapan dengan hukum.

## 4. PENUTUP
Akuntabilitas  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  di  Desa  Benete  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  dapat  diambil  beberapa simpulan  yaitu  perencanaan  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) telah melaksanakan konsep akuntabilitas yang cukup baik yang dibuktikan  dengan  penerapan  prinsip  partisipatif  dan  responsif.  Pelaksanaan program  pada  desa  juga  sudah  mererapakan  akuntabilitas,  partisipatif  dan transparan. Pelaporan keuangan desa sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban  yang  cukup  baik  pada  Bupati,  DPRD  atau  pada
masyarakat desa. Disini perangkat desa sudah dapat melaporkan anggaran yang digunakan secara cukup baik, karena dari laporan keuangan tersebut semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat, pertanggungjawaban keuangan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.
Keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan  efektif,  keuangan  desa  merupakan  sumber  utama  pembangunan  desa. Kedudukan  masyarakat  menjadi  sumber  kegiatan  pembangunan  yang  sangat penting  untuk  kebutuhan  hidup  masyarakat  desa,  memperbesar  dan memperkuat peran dari pemerintah  desa, masyarakat  desa  dan swasta di desa menjadi  langkah  mendasar  dan  mutlak  dalam  proses  pengelolaan  keuangan desa.
Untuk  terwujudnya  pembangunan  di  desa,  maka  pemerintah  desa harusnya membuat perencanaan yang baik dalam proses penyusunan APBDes. Selanjatnya kepala desa membuat keputusan desa untuk mengatur pelaksanan program  yang  dibutuhkan  masyarakat  desa.  Untuk  memaksimalkan pemanfaatan dari potensi keuangan desa, misalnya pendapatan desa dari dana desa, alokasi dana desa ataupun dari pajak bagi hasil, dari sumber pendapatan yang  banyak  tersebut  pemerintah  desa  seharusnya  berkerja  lebih  baik  untuk meningkatkan program-program yang didanai oleh keuangan desa. Tetap  mempertahankan  prinsip  akuntabilitas,  partisipatif  dan  transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah cukup baik dilakukan selama ini. Perbaikan  secara  terus  menerus  merupakan  fokus  dari  sebuah  program  yang tidak  lepas  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Agar  pemerintah desa  dapat  mengelola  keuangan  dengan  baik.  Masyarakat  sebagai  subjek penggunaan  keuangan  desa  seharusnya  bisa  ikut  berpartisispasi  dalam  proses perencanaan,  pelaksanaan  ataupun  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa.
Seharusnya masyarakat desa bersemangat untuk memberikan sumbangan pendapat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa  yang  semua  itu  untuk pembangunan desa. Masyarakat juga seharusnya selalu mengawasi pemerintah desa,  misalkan  saja  masyarakat  selalu  ikut  hadir  dalam  rapat  Musrenbangdes yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa,  dari  sinilah  masyarakat  bisa memberikan masukan dan pendapatnya terkait pembangunan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Dindin  G.  (2015). Kader  Desa:  Penggerak  Prakarsa  Masyarakat  Desa . Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Amanulloh  Naeni.  (2015).  Demokratisasi  Desa.  Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dwiyanto,  Agus.  (2014).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hardiyansyah.    (2011).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Huda Ni’matul. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press. John  T.  Ishiyama  dan  Marijke  breuning.  (2013).  Ilmu  Politik  dalam  Paradigma abad ke 21. Jakarta: Kencana Prenada media group.
Kurniawan  Borni.  (2015).  Desa  Mandiri,  Desa  Membangun.  Jakarta: Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Kumorotomo Wahyudi. (2013). Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mariana  Dina,  Handayani  Suci.  (2014).  Buku  Pintar  Pengelolaan  & Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Yogyakarta.
M.  Silahuddin.  (2015).  Kewenangan  Desa  dan  Regulasi  Desa.  Jakarta: Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Soleh  Chabib  &  Rochmansjah  Heru.  (2015).  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Bandung: Fokusmedia.
Suharto  Didik  G..  (2016).  Membangun  Kemandirian  Desa  (Perbandingan  UU No.5/1979,  UU No.22/1999,  dan  UU  No.32/2004  serta  perspektif  UU  No. 6/2014). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santoso Lukman Az. (2015). Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono,  (2016).  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods).  Bandung: Alfabeta.
Winarno,  Budi.  (2014).  Kebijakan  Publik  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Yansen.  (2014).  Revolusi  Dari  Desa  “Saatnya  Dalam  Pembangunan  Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Zaini  Mochammad.  (2015),  Kepemimpinan  Desa.  Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Faridah,  f.  (2016).  Transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (apbdes).  Jurnal  ilmu & riset akuntansi, 4(5).
Dhani, t. F., suhaimi, e., & maulana, t. A. (2016). Analisis implementasi alokasi dana  desa  pada  kota  lhokseumawe  tahun  2015.  Jurnal  ekonomi  dan kebijakan publik indonesia, 3(1), 49-65.
Sumiati,  s.  (2015).  Pengelolaan  alokasi  dana  desa  pada  desa  ngatabaru kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi. Katalogis, 3(2).
Suparman,  e.  (2014).  Implementasi  program  alokasi  dana  desa  di  kecamatan sukadana  kabupaten  kayong  utara.  Jurnal  program  magister  ilmu  sosial universitas tanjungpura, 4(0004).
Azwardi,  A.  (2014).  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 29-41. Mamelo,  g.  Y.  R.,  kalangi,  l.,  &  lambey,  l.  (2016).  Analisis  pelaksanaan  dan penatausahaan  dana  desa  pada  desa-desa  dalam  wilayah  kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagu. Jurnal riset akuntansi dan auditing" goodwill", 7(2).
Devi, n. P. C. S., erviantono, t., & supriliyani, n. W. (2016). Fungsi pengawasan badan  permusyawaratan  desa  dalam  penyerapan  anggaran  pendapatan dan belanja desa menurut uu no. 6 tahun 2014 (studi kasus di desa riang gede kecamatan penebel kabupaten tabanan). Citizen charter, 1(1).
Lestari, a. K. D., atmadja, a. T., se, a., adiputra, i. M. P., se, s., & si, m. (2014). Membedah  akuntabilitas  praktik  pengelolaan  keuangan  desa  pakraman
kubutambahan,  kecamatan  kubutambahan,  kabupaten  buleleng,  provinsi bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan)
Muslimin,  m.,  &  Mappamiring,  m.  (2012).  Akuntabilitas  pengelolaan  alokasi dana  desa  di  desa  punagaya  kecamatan  bangkala  kabupaten  jeneponto. Otoritas: jurnal ilmu pemerintahan, 2(1), 79-86.
Surya,  K.,  Thomas,  Y.,  &  Genjik  S,  B.  (2013).  Evaluasi  Penerapan  Kebijakan Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Administrasi  Keuangan  Desa  Empunak Tapang Keladan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2(7).
Arifiyanto,  D.  F.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012.
Riyanto,  T.  (2015).  Akuntabilitas  Financial  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Jurnal  Administrasi  Negara  Universitas Mulawarman, 3(1).
Edwards,  B.,  Yilmaz,  S.,  &  Boex,  J.  (2014).  Local  Government  Discretion  and Accountability  in  Sierra  Leone.  Urban  Institute  Center  on  International Development and Governance Working Paper, (2014-01).
Zitri, I. (2019). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  DESA  DI  KABUPATEN  SUMBAWA  BARAT. Journal  of Governance and Local Politics, 1(1), 64-81.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Desa  Nomor  04  Tahun  2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Wawancara Kepala Desa Benete Wawancara Perangkat Desa Benete Wawancara Masyarakat Desa Benete