## HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Juju Jumena, Ilham Bustomi dan Siti Fatimah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon e-mail: jumena72@yahoo.com, khotibulumam454@yahoo.co.id dan sitifatimah.sf435@gmail.com

## Abstract
Cooperative  as  a  manifestation  of  the  economic  development  of  democracy.  This  happens when  the  cooperative  is  well  managed,  The  existence  of  cooperatives  in  the  District  of Gunungjati  has  not  described  the  cooperative  as  a  form  of  economic  development populist.This  study  aims  to  answer  from  the  questions  that  become  the  formulation  of  the problem,  how  SWOT  Cooperative  as  a  Form  of  Community  Economic  Development  in  the District  of  Gunungjati?  This  research  uses  qualitative  research,The  data  collected  by interview technique (interview), observation, documentation and then analyzed by descriptive method  of  analysis.The  SWOT  analysis  results  that  can  be  submitted  by  the  authors  are  the cooperatives in the District of Gunungjati has the power in management,And has a weakness of  the  level  of  public  confidence,Besides  the  cooperative  opportunities  for  cooperation  with financial  institutions  are  very  open,On  the  other  hand  the  threat  is  the  ease  of  provision  of borrowers of informants (middlemen) who are still very difficult to overcome.
Keywords: Cooperative, SWOT Analysis, and Community Economic.

## Abstrak
Koperasi  sebagai  wujud  dari  pembangunan  ekonomi  kerakyatan.  Hal  ini  terjadi  apabila koperasi  dikelola  dengan  baik,  keberadaan  koperasi  di  Kecamatan  Gunungjati  belum mendiskripsikan  koperasi  sebagai  wujud  pembangunan  ekonomi  kerakyatan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjawab  dari  pertanyaan-pertanyaan  yang  menjadi  rumusan  masalah, bagaimana SWOT  Koperasi Sebagai  Wujud  Pembangunan Ekonomi Kerakyatan  di  Wilayah Kecamatan  Gunungjati?  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  data  yang dikumpulkan  dengan  teknik  interview  (wawancara),  observasi,  dokumentasi  kemudian dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Adapun  hasil  analisis  SWOT  yang  dapat disimpulkan  oleh  penulis  adalah  koperasi-koperasi  di  Kecamatan  Gunungjati  memiliki kekuatan  di  manajemen,  dan  mempunyai  kelemahan  dari  tingkat  kepercayaan  masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain  ancamannya  adalah  kemudahan  penyediaan  pinjam  informan  (tengkulak)  yang  masih sangat sulit diatasi.
Kata Kunci: Koperasi, Analisis SWOT, dan Ekonomi Kerakyatan.

## PENDAHULUAN
Ibadah  haji  merupakan  rukun  Islam  kelima setelah  syahadat,  shalat,  zakat,  dan  puasa yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang  telah  memenuhi  syarat  baik  secara fisik, materi, maupun mental. Karena ibadah haji  merupakan  kewajiban  bagi  setiap muslim,  maka  ibadah  ini  telah  diterangkan dan ditetapkan secara jelas dalam al-Qur‟an, al-Sunnah  dan  Ijma.  Dan  meskipun  ibadah haji  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar, ibadah haji tetap menjadi impian besar bagi sebagian umat Islam. Hal tersebut menunjukan  betapa  istimewanya  ibadah haji. 1 Untuk  melaksanakan  ibadah  haji diperlukan banyak persiapan yang melibatkan  berbagai  sektor  pendukung. Oleh sebab itu dalam  mengkaji tentang haji tidak  hanya  dilihat  dari  sisi  ritual  ibadah saja,  namun  juga  dapat  dilihat  atau  dikaji dari sisi muamalahnya.
Dengan diperlukannya persiapan yang melibatkan banyak sektor pendukung, maka dalam  pelaksanaan  ibadah  haji  timbullah akad antara calon jamaah haji dengan pihak- pihak yang terkait. Menurut ulama fiqh, kata akad  didefinisikan  sebagai  hubungan  antara ijab  dan  kabul  sesuai  dengan  kehendak syariat  yang  menetapkan  adanya  pengaruh (akibat)  hukum  dalam  objek  perikatan.  Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan  dalam  suatu  pejanjian  antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan atau  tidak  melakukan  pebuatan  hukum tertentu. 2 Dari  adanya  akad  maka  akan timbul  pengaruh  (akibat)  hukum  dalam objek  akad  atau  hak  dan  kewajiban  bagi setiap pihak yang berakad. 3
1 Khalifi  Elyas  Bahar, Do‟a  dan  Amalan agar  Mendapat  Panggilan  Ziarah  Haji  dan  Umrah (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 14-15.
2 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah (Jakarta:
Kencana, 2012), 71.
3 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik dan  Kontemporer  Hukum  Perjanjian,  Ekonomi, Bisnis,  dan  Sosial (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2012), 43.
Porsi  dana  haji  di  Indonesia  begitu besar,  di  Kota  Cirebon  saja  pendaftar  haji hingga 21 Juni 2018 tercatat sebanyak 5188 orang,  dengan  setoran  awal  masing-masing sebesar  25  juta  rupiah. 4 Jelas  dalam pengelolaan  dana  setoran  awal  yang terkumpul tersebut memiliki potensi ekonomi  yang  cukup  besar,  seperti  yang termaktub  dalam  Undang-Undang  No  34 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Haji  yang  menjelaskan  bahwa  akumulasi dana  haji  berpotensi  ditingkatkan  nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan  ibadah  haji  yang  lebih berkualitas  melalui  pengelolaan  keuangan haji  yang  efektif,  efisien,  transparan  serta akuntabel.  Untuk  melakukan  pengelolaan keuangan  haji,  undang-undang  tersebut membentuk  Badan  Pengelola  Keuangan Haji  (BPKH)  sebagai  badan  hukum  publik yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri. Dari besarnya potensi  ekonomi pengelolaan keuangan  haji,  mengakibatkan  adanya perdebatan di masyarakat terkait berhak atau tidaknya  jamaah  haji  atas  hasil  pengelolaan keuangan  haji  tersebut.  Oleh  karena  itu, maka  penulis  merasa  perlu  mengkaji  lebih dalam mengenai 1) Apakah jenis akad yang digunakan  oleh  calon  jamaah  haji  ketika menyetorkan dana awal Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)?  2) Apakah jamaah berhak atas hasil pengelolaan dana setoran awal BPIH?

## LITERATURE REVIEW
Peneletian  tentang  pengelolaan  dana  haji bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Meskipun demikian,  nampaknya  belum  ditemukan penelitian  yang  secara  spesifik  mengkaji terkait hak jamaah haji atas hasil pengelolaan  dana  haji.  Berikut  beberapa karya yang terdokumentasikan terkait
4 https://jabar.kemeneag.go.id/dberita- 506069-pendaftar-ibadah-haji-kota-cirebon- membludak-kakankemenag-perkenalkan-10-inovasi- penyelenggaraan-haji.  Diakses  pada  tanggal  4  Juli 2018.
permasalahan  yang  akan  penulis  kaji,  yaitu pertama ,  penelitian  Ayu  Azhara  dan  Jelita 5 yang berjudul “Manajemen Dana Tabungan Haji  Ditinjau  Dari  Perspsektif  Ekonomi Islam  Pada  PT.  Bank  BNI  Syariah  dan  PT. Bank  Syariah  Mandiri  Palangkaraya”. Menjelaskan  sistem  yang  digunakan  pada PT. Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaan sumber dana bank, yaitu sistem pooling.  Metode  ini  merupakan  sebuah mekanisme  hasil  dari  implementasi  tatanan kinerja  kedua  perbankan  dalam  melakukan pengelolaan  dana  yang  dihimpun  dari masyarakat serta sebagai bentuk pembuktian dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  serta refleksi  atas  berjalan  baik  atau  tidaknya prinsip-prinsip  syariah  dalam  kinerja  bank sebagai sebuah lembaga intermediasi. Dalam  tulisannya  tersebut,  baik  produk maupun  pengelolaan  dana  yang  ada  masih harus  menyesuaikan  dengan  prinsip-prinsip ekonomi  syariah  dengan  jalan  menggali, memahami serta mendalami tiap-tiap bagian dari ruang lingkup ekonomi syariah.
Kedua ,  penelitian  Nurul  Izzati 6 dalam tesisnya  yang  berjudul  “Kontruksi  Model Pengelolaan  Keuangan  Haji  Pada  Bank
Syariah
di Indonesia”. Kontruksi pengelolaan  keuangan  haji  dapat  dilakukan melalui  kontrak  antara  jamaah  haji  dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dengan  akad  wadi‟ah  yad  dhamanah  atau dengan penempatan pada dana pihak I bank syariah dengan akad Musyarakah mutanaqishah.
Dan ketiga , oleh Dekky Aditya 7 dalam skripsinya  yang  berjudul  “Pelaksanaan
5 Ayu  Azhara  dan  Jelita,  “Manajemen  Dana Tabungan  Haji  Ditinjau  Dari  Perspsektif  Ekonomi Islam  Pada  PT.  Bank  BNI  Syariah  dan  PT  Bank Syariah Mandiri Palangkaraya”, Jurnal al-Qard, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2017).
6 Nurul Izzati,
“Kontruksi Model Pengelolaan  Keuangan  Haji  Pada  Bank  Syariah  di Indonesia”, Tesis (Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga, 2015).
7 Dekky Aditya K. Putra, “Pelaksanaan Akad Tabungan  Haji  Pada  Bank  Riau  Kepri  Syari‟ah
Akad Tabungan Haji Pada Bank Riau Kepri Syari‟ah  Cabang  Pekanbaru”.  Dalam pelaksanaan  akad  tabungan  haji  Pada  Bank Riau Kepri Syari‟ah Cabang Pekanbaru ada dua  macam  tabungan  haji,  yaitu  1)  Skim Wadi‟ah  (bebas)  degan  tidak  menerapkan sistem  bagi  hasil,  dan  2)  Skim  Mudharabah (terencana)  dengna  menerapkan  sistem  bagi hasil.  Untuk  mempercepat  mendapat  porsi atau  pemberangkatan  haji,  nasabah  dapat melunasi  segera  sisa  pembayaran  atau mengajukan dana talangan pada pihak bank untuk  membantu  pelunasan  biaya  ibadah haji.  Dana  talangan  tersebut  tentunya  harus dibayar  oleh  pihak  nasabah  dalam  jangka waktu  tertentu  dan  pihak  bank  berhak mendapat keuntungan. Dan dalam pelaksanaan akad terdapat beberapa kendala, diantaranya timbul karena kurangnya  informasi  yang  diberikan  oleh masing-masing pihak.
Dari ketiga topik penelitian yang telah dipaparkan  di  atas,  ternyata  belum  ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif terkait hak jamaah haji atas hasil pengelolaan setoran awal biaya peyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjawab perdebatan  yang  terjadi  di  masyarakat terkait berhak atau tidaknya jamaah haji atas hasil  pengelolaan  setoran  awal  biaya peyelenggaraan ibadah haji. Di sinilah letak perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi  yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODE PENELETIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang dilakukan  adalah  jenis  penelitian  Kualitatif, artinya  data-data  yang  dikumpulkan  bukan berupa  kumpulan  angka,  melainkan  dari wawancara,  kegiatan  observasi,  catatan lapangan,  dokumen  resmi  dan  lain-lain. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin meggambarkan  realita  empirik  dibalik fenomena  secara  mendalam.  Oleh  karena
Cabang  Pekanbaru”, Skripsi (Padang:  Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011).
itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian  ini  adalah  dengan  mencocokan antara  realita  empirik  dengan  teori  yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. 8
Sumber  data  yang  diperlukan  adalah sumber  data  primer  dan  sekunder  .  Data primer  didapat  dan  diolah  oleh  penulis melalui  wawancara  dengan  pihak  terkait, yaitu  di  kantor  Kementerian  Agama  kota Cirebon, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Adapun  data  sekunder  melalui  buku-buku, artikel,  jurnal  ilmiah,  surat  kabar  cetak maupun online , dan lain-lain.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara, teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh data-data terkait pelayanan dan
penyelenggaraan ibadah haji melalui pertanyaan-pertanyaan  kepada  petugas  atau panitia  penyelenggara  ibadah  haji  kantor Kementerian Agama kota Cirebon. Dokumentasi,  pengumpulan  data  relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan termasuk perundang-undangan  yang  berlaku  yang berhubungan dengan penelitian ini.
Dalam  suatu  penelitian  sangat  diperlukan suatu  analisis  data  yang  bermanfaat  untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan  yang  diteliti. 9 Analisis  data adalah  proses  mengatur  urutan  data, mengorganisasikan  kedalam  suatu  pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tidak tertulis  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati. 10 Setelah  data  dari  lapangan terkumpul,  maka  peneliti  akan  mengolah
8 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualititaif (Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  2004), 131.
9 Burhan  Bungi, Analisa  Data  Penelitian Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis Kearah  Penguasaan  Modal  Aplikasi (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 53 10 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif, 103.
dan  menganalisis  data  tersebut  dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## KONSEP DASAR Konsep Haji dan Penyelenggaraaan Haji
Haji menurut bahasa ialah menuju ke tempat berulang  kali  atau  menuju  kepada  sesuatu yang  dibesarkan.  Baitullah  merupakan tempat  yang  dibesarkan,  oleh  karena  itu pekerjaan mengunjunginya dinamakan dengan haji. 11 Ibnu Al-Humam 12 mengatakan,  haji  adalah  pergi  menuju Baitul  Haram  untuk  menunaikan  aktivitas tertentu pada waktu tertantu. Tempat-tempat tertentu  yang  dimaksud  adalah  Ka‟bah  di Mekah,  Shafa  dan  Marwa,  Muzdalifah,  dan Arafah. 13 Menurut  pendapat  jumhur  ulama ibadah haji difardhukan  pada tahun keenam hijriyah, seiring turunnya ayat 14 berikut: ّٰ ٌٍَِحَشُِّؼٌْاَو َّحَحٌْا اىُِّّرَاَو
ِٗ
Artinya: Dan  sempurnakanlah  haji  dan umrah untuk Allah. 15
Hal tersebut berlandaskan pada pemikiran  bahwa  yang  dimaksud  dengan penyempuranaan adalah permulaan kewajban. 16 Dan  dalam  pendapat  lain menyebutkan  bahwa  yang  dimaksudkan dengan  sempurnakanlah  di  sini  ialah kerjakanlah  atau  laksanakanlah. 17 Ibadah
11 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman  Haji (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Putra, 1998), 2.
12 Ibnu  Al-Humam  adalah  ahli  hukum  dan tolog  Hanafi  Mesir  dan  ditunjuk  sebagai  Kepala Syekh dari Khanawah  Shaykhuniyyah di Kairo pada 1443, sumber: Kamus Islam Oxford , www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e925 Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
13 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam  dan  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Ibadah:  Thaharah, Shalat,  Zakat,  Puasa,  dan  Haji (Jakarta:  Amzah, 2013), 482.
14 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam  dan  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Ibadah:  Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji , 486.
15 QS. Al-Baqarah (2): 196.
16 Abdul  Aziz  Muhammad  Azam  dan  Abdul Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Ibadah:  Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, 486.
17 Tengku Muhammad hasbi  Ash Shiddieqy, Pedoman Haji, 6.
haji juga terdapat dalam syariat-syariat yang lain.  Ada  yang  mengatakan  bahwasannya Adam  berulangkali  mengerjakan  haji,  Jibril memberitahukan  kepada  Adam  bahwa malaikat  bertawaf  di  keliling  Ka‟bah,  dan Nabi  Ibrahim  juga  mengerjakan  haji. Menurut  sebagian  ulama  semua  nabi mengerjakan  haji.  Diantara  ayat-ayat  yang melandaskan  bahwasannya  haji  telah  ada sebelum Islam. 18 Ayat yang dimaksud yaitu: ِ بَْٔأَّىَث ْرِاَو ًبئَُِش ًِث ِنِشِشُر َّلا َْأ ِذَُِجٌْٱ َْبَىَِ َُُِ٘اَشِثِلإ ِدىُدُّسٌٱ ِغَّوُّشٌٱَو َينِِّئآَمٌْٱَو َينِفِئآَّطٌٍِ ًَِزَُِث ِشِّهَطَو
Artinya: Dan  ingatlah  ketika  kami  jadikan untuk  Ibrahim  tempat  al-Bait, kepadanya  Kami  titahkan:  “Hai Ibrahim, janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan-Ku dan  sucikanlah  rumah-Ku  untuk orang-orang  yang  Ṭawāf,  iktikaf, rukuk dan sujud ”. 19
Untuk masyarakat yang ingin melakukan  pendaftaran  ibadah  haji,  harus memperhatikan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan. 20
Adapun syarat pendaftaran haji, diantaranya:
1. Beragama Islam
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
4. Memiliki Kartu Keluarga.
5. Memiliki  Akte  Kelahiran  atau  surat kenal lahir atau Buku Nikah atau Ijazah (bila  tidak  punya  bisa  diganti  surat keterangan dari camat).
6. Apabila  jamaah  haji  sudah  punya paspor yang masih berlaku pada point d
18 Tengku Muhammad hasbi  Ash Shiddieqy,
Pedoman Haji, 7. 19 QS. Al-Hajj (22): 26.
20 Wawancara dengan bapak Jajang
Badruzaman  (selaku  Kepala  Seksi  haji  kantor Kementerian  Agama  kota  Cirebon.tanggal  18  Mei 2018.
dan e diganti dengan photo copy paspor dengan menunjukan paspor aslinya.
7. Memiliki  tabungan  untuk  setoran  awal diatas Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah). 21
Adapun  prosedur  pendaftaran  ibadah haji sebagai berikut:
1. Calon  jamaah  haji  membuka  tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPS BPIH) dengan saldo diatas 25 juta.
2. Calon  jamaah  haji  menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran  haji  yang  diterbitkan  oleh Kementerian Agama RI.
3. Calon  jamaah  haji  melakukan  transfer ke  rekening  Menteri  Agama  sebesar setoran awal BPIH.
4. BPS  BPIH  menerbitkan  lembar  bukti setoran  awal yang berisi nomor validasi.
5. Calon  jamaah  haji  yang  bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran  kepada  petugas  kantor Kementerian  Agama  kabupaten/kota paling  llambat  5  (lima)  hari  kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH.
6. Calon  jamaah  haji  mengisi  formulir pendaftaran haji berupa Surat
Pendaftaran  Pergi  Haji  (SPPH)  untuk dilakukan verifikasi berkas dan di entry pada  aplikasi  Sistem  Komputerisasi Haji Terpadu  (SISKOHAT).
7. Petugas  kantor  Kementerian  Agama melakukan  pengambilan  foto  dan  sidik jari calon jamaah haji yang bersangkutan.
8. Calon  jamaah  haji  menerima  lembar bukti  pendaftaran  haji  yang  tercantum nomor  porsi  dan  telah  ditandatangani oleh petugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. 22
21 https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_re ad/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji- reguler. Diakses pada tanggal 21 Mei 2018.
22 https://jabar.kemenag.go.id/artikel-41836- prosedur. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018.
Dengan  adanya  penetapan  prosedur pendaftaran ibadah haji, maka akan membantu  masyarakat  dalam  melakukan pendaftaran  ibadah  haji  dan  mempermudah calon  jamaah  haji  memenuhi  syarat  untuk melakukan pendaftaran ibadah haji. Penyelenggaraan  ibadah  haji  merupakan tugas  nasional,  kegiatan  penyelenggaraan ibadah  haji  menjadi  tanggung  jawab pemerintah.  Pemerintah  yang  bertanggung jawab
dalam
hal
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian  Agama.  Namun,  pasrtisipasi masyarakat  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  sistem  dan  manajemen penyelenggaraan  ibadah  haji. 23 Begitu  pula keuangan  haji  adalah  semua  hak  dan kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan  ibadah  haji  serta  semua kekayaan  dalam  bentuk  uang  atau  barang yang  dapat  dinilai  dengan  uang  sebagai akibat  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut,  baik  yang  bersumber  dari  jamaah maupun  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat. 24
Namun di awal tahun 2018
Kementerian  Agama  tidak  lagi  mengelola dana  haji,  hal  tersebut  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  5  Tahun 2018  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan  Haji.  Dalam  PP  yang  telah ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo pada  13  Februari  2018  tersebut,  dana  haji resmi  dikelola  oleh  Badan  Pengelola Keuangan  Haji  (BPKH).  Bukan  hanya memegang  dana  pelaksanaan  ibadah  haji, BPKH  juga  nantinya  akan  mengelola  dana efisiensi  penyelenggaraan  ibadah  haji. Selain itu, tertuang juga tata cara pengeluaran  penempatan,  dan  investasi
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13  Tahun  2008  tentang  Peyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: Sekertaris Negara, 2008).
24 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
keuangan  haji  yang  bisa  dilakukan  oleh BPKH. 25

## Akad Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kata  akad  berasal  dari  bahasa  Arab al-„aqd yang  secara  etimologi  berarti  perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara terminologi fiqh, kata akad didefinisikan: َُٖشَثَأ ُذُجْثََ ٍعِوُشِشَِ ٍِٗخَو ًٍَػ ٍيِىُجَمِث ٍةبَدَِِا ُدبَجِرِسِا ٍَِِّٗحَِ خْىِف
Artinya: Pertalian ijab (pernyataan melakukan  ikatan)  dan  kabul (pernyataan  penerimaan  ikatan) sesuai  dengan  kehendak  syariat yang  berpengaruh  pada  objek perikatan . 26
Akad  merupakan  salah  satu  dari tindakan hukum.
Adanya akad menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  objek hukum  yang  diperjanjikan  oleh  para  pihak dan  juga  memberikan  konsekuensi  hak  dan kewajiban yang mengikat para pihak. 27 Tiga unsur  yang  terkandung  dalam  akad, 28 yaitu pertalian  ijab  (pernyataan  kehendak  oleh satu  pihak/ mujib )  dan  kabul  (pernyataan menerima  atau  menyetujui  kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya/ qābil ), dibenarkan  oleh  syara‟,  mengakibatkan akibat  hukum  (konsekuensi  hak  dan kewajiban) terhadap objeknya.

## Rukun dan Syarat Akad
Menurut  Abdul  Rahman  Ghazali,  Ghufron Ihsan,  dan  Sapiudin  Shidiq, 29 serta  dalam pasal  22  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES)  yang  dikutip  oleh  Imron
25 https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-3898408/aturan-main-pengelolaan-dana- haji-terbit-bisa-dipakai-apa-saja/6        diakses  pada tanggal 15 Maret 2018.
26 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), 50-51.
27 Gemala  Dewi,  et.al., Hukum  Perikatan Islam di Indonesia (Depok: Kencana, 2005), 46.
28 Gemala  Dewi,  et.al., Hukum  Perikatan Islam di Indonesia, 45-46.
29 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al., Fiqh Muamalat, 51-52.
Rosyadi, 30 rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:
1. Pihak-pihak yang berakad ( al- „aqidain ). „Āqid adalah  orang  yang berakad.  Ijab  dan  kabul  yang  oleh Hanafiah  dipandang  sebagai  satu- satunya  rukun  akad,  timbul  dari  orang- orang  yang  melakukan  akad.  Pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  akad  dapat terdiri dari manusia dan badan hukum.
2. Objek  akad  ( Ma‟qūd  „alaih) ,  ialah benda-benda  yang  diakadkan.  Bentuk objek akad dapat berupa benda bewujud,  seperti  mobil  dan  rumah, maupun  benda  tidak  berwujud,  seperti manfaat.
3. Tujuan  akad  ( Maudhū‟  al-„aqd ),  yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad,  berbeda  akad  maka  berbedalah tujuan  akad.  Dalam  akad  jual  beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan  barang  dari  penjual kepada  pembeli  dengan  diberi  ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan  dari  pemberi  kepada yang  diberi  untuk  dimilikinya  tanpa pengganti.
4. Kesepakatan  ( ṣigah  al-„aqd ) .  Ṣigah  al- „aqd adalah  ijab  kabul.  Ijab adalah pernayataan  yang  keluar  pertama  kali dari  salah  seorang  yang  melakukan akad,  baik  ia  pemilik  barang  maupun calon  pemilik barang. Sedangkan kabul adalah  pernyataan  yang  dikeluarkan belakangan sebagai jawaban atas pernyataan  pertama,  dengan  tidak memandang siapa yang menyatakannya.
Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian:
1. Syarat Syar‟i yaitu syarat yang ditetapkan  oleh  syara‟,  yang  harus  ada untuk  bisa  terwujudnya  suatu  akad.
30 Imron  Rosyadi, Jaminan  Kebendaan Berdasarkan  Akad  Syariah  (Aspek  Perikatan, Prosedur  Pembebanan  dan  Eksekusi )  (Depok: Kencana, 2017), 4.
Seperti  syarat ahliyah (kemampuan) pada si „aqid untuk keabsahan akad.
2. Syarat Ja‟li , yaitu syarat yang ditetapkan  oleh  orang  yang  berakad sesuai  dengan  kehendaknya,  untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu  akad.  Syarat tersebut  bisa bebarengan  dengan  akad,  digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan kafalah dengan talak. 31

## Macam-macam Akad
Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu  dapat  dibagi  dilihat  dari  beberapa  segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara‟, akad terbagi menjadi dua, 32 yaitu:
1. Akad  Shahih,  ialah  akad  yang  telah memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat- syaratnya.  Akad  yang  shahih  ini  dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
a. Akad  yang nafiz (sempurna  untuk dilaksanakan),  ialah  akad  yang dilangsungkan  dengan  memenuhi rukun  dan  syaratnya  dan  tidak  ada penghalang untuk melaksanakannya.
b. Akad mawquf ,  ialah  akad  yang dilakukan  seseorang  yang  cakap bertindak  hukum,  tetapi  ia  tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan  akad  ini,  seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz .
2. Akad  yang  tidak  Shahih,  yaitu  akad yang  terdapat  kekurangan  pada  rukun atau  syarat-syaratnya,  sehingga  seluruh akibat  hukum-hukum  akad  itu  tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiah membagi  akad  yang  tidak  shahih  ini kepada  dua  macam,  yaitu  akad  yang batil  dan  fasid.  Suatu  akad  dikatakan batil  apabilla  akad  itu  tidak  memenuhi
31 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 150.
32 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al., Fiqh Muamalat , 55-58.
salah  satu  tukunnya  atau  ada  larangan langsung dari syara‟. Adapun akad fasid merupakan  suatu  akad  yang  pada dasarnya  disyariatkan,  akan  tetapi  sifat yang  diakadkan  itu  tidak  jelas.  Namun menurut jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa  akad  yang  batil  dan  fasid mengandung  esensi  yang  sama,  yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.
Ditinjau  dari  segi  penamaannya,  para ulama  fiqh  membagi  akad  kepada  dua macam, yaitu:
1. Al-„Uqud al-musamma , yaitu akad yang ditentukan  namanya  oleh  syara‟  serta dijelaskan  hukumnya,  seperti  jual  beli, ijarah, wakalah, hiwalah, dan lain-lain.
2. Al-„Uqud  ghair  al-musamma, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan  keperluan  mereka  disepanjang zaman  dan  tempat,  seperti al-istishna dan ba‟i al-wafa.

## Akibat Hukum Akad
Akad  merupakan  salah  satu  dari  tindakan hukum.  Adanya  akad  menimbulkan  akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan  oleh  para  pihak  dan  juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban  yang  mengikat  para  pihak. 33
Menurut Ahmad Azhar  Basyir  yang dikutip oleh  Iyah  Faniyah, 34 hak  dan  kewajiban adalah  dua  sisi  yang  saling  bertimbal  balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu  pihak merupakan  kewajiban  bagi  pihak  lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak  menjadi  hak  bagi  pihak  lain. Keduanya  saling  berhadapan  dan  diakui dalam  hukum.  Dalam  hukum  Islam,  hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan  atau  masyarakat,  atau  pada keduanya,  yang  diakui  oleh  syara‟.
33 Gemala  Dewi,  et.al., Hukum  Perikatan Islam di Indonesia, 46.
34 Iyah  Faniyah, Kepastian  Hukum  Sukuk Negara  Sebagai  Instrumen  Investasi  di  Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 116.
Berhadapan  dengan  hak  seseorang  terdapat kewajiban
orang lain
untuk menghormatinya.
Berbeda  dengan  rukun  Islam  yang lainnya seperti syahadat ataupun shalat yang hanya  dinilai  sebagai  ibadah,  haji  bukan hanya  dinilai  sebagai  bentuk  ritual  ibadah saja  namun  juga  bisa  dilihat  dalam  aspek atau  sisi-sisi  muamalah.  Hal  tersebut dikarenakan  dalam  melaksanakan  ibadah haji  diperlukan  persiapan  yang  melibatkan banyak sektor pendukung. Dengan diperlukannya  persiapan  yang  melibatkan banyak  sektor  pendukung,  maka  dalam pelaksanaan  ibadah  haji  timbullah  akad antara calon jamaah haji dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ada beberapa akad, diantaranya:
1. Wakālah
a. Pengertian Wakālah
Wakālah artinya  perwakilan. Wakālah ialah  penyerahan  dari seseorang  kepada  orang  lain  untuk mengerjakan  sesuatu,  perwakilan berlaku  selama  yang  mewakilkan masih  hidup. 35 Menurut  Ismail Nawawi 36 secara  bahasa wakālah atau wakilah berarti at-Tafwidh (penyerahan,  pendelegasian  dan pemberian mandat).Sementara
menurut istilah, al-Syarbini mendefinisikan wakālah:
بٌََُّٕا ًَُجْمََ بَِِّّ ٍُُِٗؼِف ٌَُٗ بَِ ِصِخَش ُضَِِىْفَر َخَث
ِِٗر بََُح ٍِف ٍََُٗؼْفٌَُِ ِِٖشَُِغ ًٌَا
Artinya: Penyerahan  kewenangan seseorang  yang  dapat dilimpahkan
kepada orang  lain,  agar  ia melaksanakan kewenangan tersebut
dalam hidupnya.
35 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), 233.
36 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik dan  Kontemporer  Hukum  Perjanjian,  Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, 211.
Dalam  pasal  20  ayat  (19) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah  (KHES), mendefinisikan wakalah  sebagai  pemberian  kuasa kepada pihak lain untuk
mengerjakan  sesuatu.  Kuasa  dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan  kewajiban  dan  juga kuasa untuk menerima hak. 37
b. Dasar Hukum Wakālah 38
Wakālah disyariatkan berlandaskan al-Qur‟an,  al-Sunnah,
dan  ijma‟.  Antara  lain  adalah sebagai berikut:
1) Dasar  hukum  dalam  al-Qur‟an tertuang  pada  surat  al-Kahfi ayat 19, berikut ini:
َهٌِّٰزَوَو ُُِهّْٰٕثَؼَث بَسَزٌَُِ اِىٌَُء ُُِهََُِٕث . َيبَل بَل ًٌِئ ُُِهِِِّٕ َُِو ُُِزْثِجٌَ . اِىٌُبَل بَْٕثِجٌَ بِِّىََ ِوَا َضِؼَث ٍَِىََ . اِىٌُبَل ُُِىُّثَس ٍَُُِػَا بَِّث ُُِزْثِجٌَ . اِْۤىُثَؼِثبَف ُُِوَذَحَا ُُِىِلِسَىِث ِْٖۤزّٰ٘ ًٌَِا ِخََِِٕذٌَّْا ِشُظٍََُِْٕف ْۤبَهََُّا ًّٰوِصَا بِّبَؼَط ُُِىِرْؤٍََُْف ٍقِصِشِث ُِِِّٕٗ ِفَّطٍََزٌََُْو بٌََو ََّْشِؼِشَُ ُُِىِث َحَا ّذا . 2) Dasar hukum dalam al-Sunnah ٌٍَِّٗا ِذِجَػ ِِٓث ِشِثبَخ َِٓػَو – ٌٍَُّٗا ٍَِضَس
ًٌَِا  َجِوُشُخٌَْا  ُدِدَسَأ  :َيبَل(  بَُّهَِٕػ ٍُٗػ  ٗ ٌٍا  ًٍص  ٍَِّجٌََّٕا  ُذَُِرَؤَف  َشَجَُِخ ,َشَجَُِخِث ٍٍُِِِِوَو َذَُِرَأ اَرِا :َيبَمَف ٍُسو بًمِسَو َشَشَػ َخَسَِّخ ُِِِٕٗ ْزُخَف
Artinya: Dari Jabir bin Abdillah  ra.  berkata,  Aku hendak  berangkat  ke  Khaibar, lalu  aku  menemui  Nabi  SAW. beliau bersabda, “Jika engkau
37 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah
Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),
206. 38 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah
Kontemporer, 207-209.
menemui  wakilku  di  Khaibar, ambillah  olehmu  darinya  lime belas wasaq. 3) Dasar hukum dalam ijma‟
Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wakālah, karena sangat dibutuhkan  dalam  kehidupan manusia.  Selain  itu, wakālah juga  dapat  menjadi  sarana untuk  saling  membantu  dan menolong sesama manusia.
c. Rukun dan Syarat Wakālah 39
Ada  beberapa  rukun  dan syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam wakālah, diantaranya:
1) Orang yang mewakilkan
( muwakkil) , syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.
2) Orang  yang  mewakili  ( wakīl ),
syaratnya  ialah  orang  yang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum  dewasa  maka  batal. Tapi  menurut  Hanafiyah  anak kecil yang cerdas (dapat membedakan  yang  baik  dan buruk) sah menjadi wakil.
3) Sesuatu yang diwakilkan
( muwakkil fih ), syaratnya pekerjaan/  urusan  itu  dapat diwakilkan  atau  digantikan
39 Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan  mereka,  agar  diantara  mereka  saling bertanya.  Salah  seorang  diantara  mereka  berkata, “sudah  berapa  lama  kamu  (di  sini)?”  Mereka menjawab,  “Kita  berada  (di  sini)  sehari  atau setengah hari. “Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka  suruhlah  salah  seorang  diantara  kamu  untuk pergi  ke  kota  dengan  membawa  yang  perakmu  ini, dan  hendaklah  dia  lihat  manakah  makanan  yang lebih  baik,  maka  hendaklah  ia  membawa  makanan- makanan  itu  untukmu,  dan  hendaklah  dia  berlaku lemah  lembut  dan  jangan  sekali-kali  menceritakan halmu  kepada  siapapun. Lihat  Abdul  Rahman Ghazaly, et.al., Fiqh Muamalat , 189.
oleh  orang  lain.  Oleh  karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan  ibadah  seperti shalat, puasa, dan membaca al- Qur‟an.
2. Wadī‟ah
a. Pengertian Wadī‟ah
Kata wadī‟ah berasal  dari
kata wada‟a  asy-syaia , yaitu meninggalkan sesuatu. Disebut wadī‟ah karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang  lain  untuk  dijaga. 40 Menurut al-Syarwani,  sebagaimana  dikutip Imam  Mustafa 41 bahwa  secara terminologi wadī‟ah merupakan:
َعُدَو  ِِِٓ ِِٗظْفِحٌِ ِِٗىٌِبَِ ِشَُِغَذِِٕػ َغِضُوبَِ ِغَِِدَىٌْا  َذِِٕػ  ٌخَِٕوبَس  بَهََّٔؤٌِ  ؛ََٓىَساَرا  ُعَذََ ا ِِِٓ ًَُِِلَو
َذِحَر بَهََّٔؤٌِ ؛ِخَحاَّشٌا ٌَِأ ِخَػَّذٌ َِٗربَػاَشَُِو ِِٗزـَحاَس . b. Dasar Hukum Wadī‟ah
1) Dasar  hukum  dalam  al- Qur‟an tertera dalam QS. al-
Baqarah  (2)  ayat  283, 42 sebagai berikut:
40 Hasbiyallah,
Sudah
Syar‟ikah
Muamalahmu?  Panduan  Memahami  Seluk-Beluk Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 57.
41 Wadī‟ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan  atau  diserahkan  kepada  orang  lain  untuk dijaga, wadī‟ah berasal  dari  kata wadu‟a,  yada‟u, yang  berarti  ketika  berada  di  suatu  tempat,  karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang  mengatakan wadī‟ah berasal  dari  kata „al- da‟ah‟ yang  berarti  istirahat,  karena  barang  tersebut berada  di  tempat  penyimpanan  atau  tempat peristirahatan  milik  orang  yang  menerima  titipan. Lihat Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah
Kontemporer, 179.
42 Artinya: Jika  sebagian  kamu  memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu  menunaikan  amanatnya  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah Tuhannya . Lihat Hasbiyallah, Sudah Syar‟ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah, 57.
يِزٌَّٱ ِّدَئٍَُُْف ًبضِؼَث ُُىُضِؼَث ََِِٓأ ِْْبَف َُٗزَٔبََِأ َُِّٓرِإٱ
َُّٗثَس ٌٍََّٗٱ ِكَّزٌََُْو
2) Dasar Hukum dalam Hadis 43
yang  diriwayatkan  dari  Abu Hurairah r.a.:
ٌٍَِّٗا ُيِىُسَس َيبَل َيبَل َحَشََِشُ٘ ًِثَا َِٓػ – ٍُسو ٍُٗػ  ٗ ٌٍا ًٍص - ًٌَِا َخَٔبََِلأا ِّدَأ .َهََٕخ َِِٓ ُِٓخَر بٌََو َهَََّٕزْئا َِِٓ
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah SAW. bersabda tunaikanlah amanah yang mempercayakan kepadamu dan janganlah  engkau hianati  orang  yang menghianatimu . 3) Ijma‟ Landasan  dari  ijma‟ adalah  kesepakatan  ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadī‟ah, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadī‟ah. Adanya akad
wadī‟ah sangat  membantu manusia untk saling membantu  dalam  menjaga harta  yang  juga  menjadi tujuan agama. 44
c. Rukun dan Syarat Wadī‟ah
Rukun akad wadī‟ah menurut  jumhur  ulama,  yaitu dua  orang  yang  melakukan akad,  sesuatu  yang  dititipkan,
43 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah
Kontemporer , 181. 44 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, 182.
dan  shigat  (ijab  dan  kabul). 45
Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah pasal 370, 46 menyebutkan  rukun wadī‟ah adalah  muwaddi‟ (penitip), mustauda‟  (penerima  titipan), wadī‟ah bih (harta titipan), dan akad.
Masing-masing  rukun  di atas mempunyai syarat. Menurut  kalangan  Hanbaliyah dan  mayoritas  ulama,  syarat dan akad wadī‟ah sama dengan akad wakālah ,  yaitu  pihak yang  melakukan  akad  harus baligh  dan  cakap  hukum. Sementara barang yang dititipkan  adalah  barang  yang secara  syar‟i  tidak  dilarang, barang harus dapat diserahterimakan. d. Jenis Wadī‟ah Menurut Wiroso, 47 wadī‟ah terdiri  dari  dua  jenis,
yaitu wadī‟ah  yad  al  amanah dan wadī‟ah yad al dhamanah .
1) Wadī‟ah  yad  al  amanah,
dengan  karakteristik  yang merupakan titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya)  oleh  penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan  harus  dalam keadaan  utuh  baik  nilai maupun  fisik  barangnya, serta  jika  selama  dalam penitipan  barang  terjadi kerusakan maka pihak
yang menerima titipan 45 Hasbiyallah, Sudah Syar‟ikah
Muamalahmu?  Panduan  Memahami  Seluk-Beluk Fiqh Muamalah, 58.
46 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, 182-183.
47 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi  Hasil  Usaha  Bank  Syariah (Jakarta: Grasindo, 2005), 22-23.
tidak  dibebani  tanggung jawab,  sedangkan  sebagai kompensasi  atas  tanggung jawab  pemeliharaan  dapat dikenakan biaya titipan.
2) Wadī‟ah yad al dhamanah, dengan  karakteristik  yaitu merupakan  pengembangan wadī‟ah  yad  al  amanah yang  disesuaikan  dengan aktivitas perekonomian.
Penerima titipan diberi izin untuk  menggunakan  dan mengambil  manfaat  dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk  bertanggung  jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang  tersebut.  Semua keuntungan  yang  diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.  Sebagai  imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam intensif berupa  bonus  yang  tidak dipersyaratkan sebelumnya.
Karakteristik Wadī‟ah yad  al  dhamanah, 48 yaitu
a) penyimpan boleh memanfaatkan barang/uang titipan, b) Keuntungan sepenuhnya  menjadi  milik penyimpan,  c)  Penyimpan dapat  memberikan  intensif (bonus) kepada penitip yang tidak boleh dijanjikan dalam akad. Dari  dua  jenis  wadiah diatas,  maka  dapat  diketahui bahwa kedua jenis akad
wadiah pada dasarnya
48 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teorits  dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 89.
memiliki  kesamaan  sebagai barang titipan. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa dalam akad wadiah  yad al amanah barang yang dititipkan  bersifat  tidak  dapat digunakam oleh pihak penerima  titipan,  sedangkan dala  akad  wadiah  yad  al dhamanah barang yang dititipkan  bersifat  boleh  dan dapat  digunakan  oleh  pihak penerima titipan.
3. Ijārah
a. Pengertian Ijārah Ijārah artinya sewa menyewa.  Menurut  istilah ijarah adalah  akad  untuk  membolehkan pemilikan  manfaat  yang  diketahui dan  sengaja  dari  suatu  zat  yang disewa dengan imbalan. 49 Menurut Sayid Sabiq
seperti  yang  diungkapkan  oleh Ahmad Wardi Muslich, 50 bahwa: ِشِخَؤٌْ َِِٓ ٌخَّمَزِشُِ ُحَسبَخِبٌَْا
ُدَىِؼٌْا َىَُ٘و

## َُِِِٕٗو اّشِخأ ُةاَىَّثٌاا ٍَُِّّس
Pada  dasarnya  tidak  ada perbedaan  yang  prinsip  diantara para  ulama  dalam  mengartikan ijārah atau  sewa  menyewa, ijārah atau  sewa  menyewa  adalah  akad atas  manfaat  dengan  imbalan.
Dengan  demikian  objek  sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang.
Sementara  itu,  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) Pasal  20  mendefinisikan ijārah adalah  sewa  barang  dalam  jangka
49 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 113-114.
50 Kata  ijārah  diambil  dari  kata  “Al-Ajr” yang  artinya  „iwadh  (imbalan),  dari  pengertian  ini pahala  (tsawab)  dinamakan  ajr  (upah/pahala).  Lihat Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , 315-317.
waktu tertentu
dengan pembayaran. 51 b. Dasar Hukum Ijārah 52
Ijārah hukum asalnya menurut  jumhur  ulama  adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh syara‟  berdasarkan ayat  al-Qur‟an,  al-Sunnah,  dan ketetapan  ijma‟  ulama.  Adapun dasar  hukum  tentang  kebolehan ijārah adalah sebagai berikut.
1) Dasar  hukum  dalam  al-Qur‟an terdapat  pada  surat  at-Thalaq
(65) ayat 6, 53 yaitu: ِْْبَف َِٓؼَضِسَا ُُِىـٌَ ّٰبَف َُِّٓ٘ىُر ََُّٓ٘سِىُخُا 2) Dasar hukum dalam al-Sunnah َيبَل َيبَل َشَُّػ ِِٓث ٌٍَِّٗاِذِجَػ َِٓػ ُيِىُسَس ٍُسو  ٍُٗػ  ٗ ٌٍا  ًٍص  ٌٍَِّٗا اىُطِػَا ُُٗلَشَػ َّكِدََ َْْأ ًَِجَل َُٖشِخَأ َشُِِخَؤٌْا
Artinya: Dari  Abdullah  bin
Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda:  Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering . 3) Ijma‟ ulama Perlu diketahui bahwa  tujuan  disyariatkan ijārah itu  adalah  untuk memberi  keringanan  kepada umat dalam pergaulan hidup.  Banyak  orang  yang mempunyai uang tetapi tidak dapat  bekerja,  dipihak  lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau
51 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer , 101-102.
52 Abdul  Rahman  Ghazaly,  et.al., Fiqh Muamalat , 277-278.
53 Artinya: Jika  mereka  telah  menyusukan anakmu,  maka  berilah  upah  mereka. QS.  At-Thalaq (65): 6.
keahlian yang membutuhkan uang.
c. Rukun dan Syarat Ijārah 54
Umumnya dalam kitab fikih disebutkan  bahwa  rukun ijārah adalah pihak yang menyewa ( musta‟jir ), pihak yang menyewakan  ( mu‟jir ),  ijab  dan kabul (ṣ īgah) , manfaat barang yang disewakan dan upah.
d. Macam-macam Ijārah
1) Ijārah atas  manfaat,  disebut juga  sewa  menyewa.  Dalam ijārah bagin pertama ini, objek akadnya  adalah  manfaat  dari suatu benda.
2) Ijārah atas  pekerjaan,  disebut juga  upah  mengupah.  Dalam ijārah bagian  kedua  ini,  objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. 55
4. „Urbūn (Uang Muka) 56
a. Pengertian „Urbūn (Uang Muka)
Uang  muka  dalam  istilah fikih  dikenal  dengan al-„Arabūn ,
yang memiliki padanan kata
(sinonim)  dalam  bahasa  Arabnya yaitu „urbūn dan „urbān. Secara bahasa  yang  jadi  transaksi  dalam jual  beli.  Berkata  penulis  kitab  al- Mishbah  al-Munir,  “ al-„Arabūn dengan  difathahkan  huruf „Ain dan Ra‟ nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli  sesuatu  atau  menyewa sesuatu  dan  memberikan  sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan apabila transaksi  sempurna  kita  hitung pembayaran dan bila tidak maka itu
54 Imam Mustafa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, 102.
55 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat ,
329.
56 Abdullah Afif dan Masaji Antoro,
Kumpulan  Tanya  Jawab  Keagamaan  Pustaka  Ilmu Sunni  Salafiyah-KTB (Yogyakarta:  Ttp.,  2015), 2504-2506.
untukmu  dan  aku  tidak  meminta kembali darimu.
b. Hukum „Urbūn (Uang Muka)
Dalam  permasalahan  ini para  ulama  berbeda  pendapat, diantaranya:
1) Uang muka dalam sebuah akad adalah tidak sah Inilah pendapat mayoritas  dari  kalangan  ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‟iyah. Khotobi menyatakan, para ulama berselisih  pendapat  tentang kebolehan „urbūn (uang muka). a) Hadits  Amru  bin  Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: ٍَََُّسَو ٍََُِِٗػ ٌٍَُّٗا ًٍََّص ٍُِّجٌَّٕا ًَهَٔ ِْبَثِشُؼٌْا ِغَُِث َِٓػ
“Rosulullah SAW. melarang jual belli dengan sistem uang muka.” ( H.R. Abu  Daud  dan  didhaifkan oleh Ibn Hajar).
b) „Urbūn (uang  muka)  itu termasuk  memakan  harta orang  lain  dengan  cara batil, karena perkiraan salah  satu  pihak  tidak ridha. 2) „Urbūn (uang muka) diperbolehkan Kalangan Hambali memandang „urbūn sebagai sesuatu  yang  sah  dan  tidak bertentangan  dengan  hukum Islam  dan  memandang  hadits pelarangan „urbūn kedudukannya  lemah.  Dalam sumber lain menjelaskan, Wahbah
az-Zuhaili 57 57 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2017), 73.
membenarkan praktik pembayaran uang muka dengan dalil „urf (adat kebiasaan).
5. Ijārah mauṣūf fī Żimmah Akad ijārah  mauṣūf  fī  ẓimmah adalah  akad  sewa  menyewa  atas manfaat  suatu  barang  atau  jasa  yang pada  saat  akad  hanya  disebutkan  sifat- sifat, kuantitas, dan kualitasnya (spesifikasi). 58
Ahmad  Muhammad  Mahmud Nashar, 59 menjelaskan sebagai berikut: ِحَسبَخِبٌْا  ِخَُِّػِوُشِشَِ  ٍِِف  ُءبَهَمُفٌْا  َفٍََزِخا ِغَِِٕ  ًٌَِا  ُخَُِفََٕحٌْا  َتََ٘زَف  ِخَِِّزٌا  ٍِِف  ِخَفِىُصِىٌَّْا ِخَِِّزٌا  ٍِِف  ِخَفِىُصِىٌَّْا  ِْبَُِػَؤٌْا  ِغِفبٌََّْٕا  ِحَسبَخِا
؛  ًخَََُّٕؼُِ  ُحَشَخِئٌُّْا  َُُِٓؼٌْا  َِْىُىَر  َْْأ  اِىُطَشَزِشاَو َو ِخَُِّىٌِبٌَّْا َِِٓ ِءبَهَمُفٌْاُسِىُهُِّخ َتََ٘رَو ِخَُِّؼِفبَّشٌا ٍِِف ِخَفِىُصِىٌَّْا َُِِٓؼٌْا ِحَسبَخِا ِصاَىَخ ًٌَِا ِخٍَِثبََٕحٌْاَو .ِغِفبٌََّْٕا ٍِِف ٍََُِّسٌا ِةبَث ِِِٓ بَِ٘وُّذَػَو ِخَِِّزٌا
Artinya: Ahli  fikih  berbeda  pendapat tentang  status  hukum  ijārah  mauṣūf  fī ẓimmah;  pertama,  ulama  Hanafiyyah berpendapat  bahwa  akad  ijārah  atas manfaat  barang  yang  termasuk  mauṣūf fī  ẓimmah  adalah  akad  yang  dilarang; mereka  berpendapat  bahwa  barang sewa harus sudah ditentukan pada saat akad  atau  perjanjian  dilakukan;  dan kedua,  jumhur  ulama  dari  kalangan Malikiyyah, Syafi‟iyyah, dan Hanabilah membolehkan  akad  ijārah  atas  barang yang  termasuk  mauṣūf  fī  ẓimmah; mereka  menganggap  akad  ijārah mauṣūf  fī  ẓimmah  ini  bagian  dari bentuk  akad  jual-beli  salam  atas manfaat.
58 www.infosyariah.com/2016/12/ijarah- maushufah-fi-al-zimmah-imfz.html?m=1. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.
59 www.infosyariah.com/2016/12/ijarah- maushufah-fi-al-zimmah-imfz.html?m=1. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor  101/DSN-MUI/X/2016  tentang Akad  Al-Ijarah  Al-Maushufah  fi  Al- Dzimmah, 60 membolehkan  akad ijārah mauṣūf  fī  ẓimmah dengan  mengikuti ketentuan  dalam  fatwa  ini,  akad ijārah mauṣūf fī ẓimmah berlaku secara efektif dan  menimbulkan  akibat  hukum  baik secara  khusus  (tujuan  akad)  maupun akibat  hukum  umum  yaitu  hak  dan kewajiban sejak akad dilangsungkan.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Akad  Penyetoran  Dana  Awal  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Banyak yang belum mengetahui secara jelas tentang  akad  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan  haji  khususnya  dalam penyetoran dana awal BPIH, baik dari pihak masyarakat  maupun  pihak  Kementerian Agama  Kota.  Hal  tersebut  disebabkan karena  pada  saat  penyetoran  uang  ke  bank tidak ada akad tertulis.
Namun,  pernyataan  Menteri  Agama Lukman  Hakim  Syaifuddin  yang  dikutip Kompas.com  tentang  akad  saat  membayar ongkos  haji  ke  kementerian  agama  adalah wakalah. 61 Begitu  juga  yang  disampaikan oleh  Direktur  Pengelolaan  Dana  Haji  dan Sistem  Informasi  Haji  Terpadu  Kemenag Ramadan  Harisman  yang  dikutip  oleh Khoiron, 62 bahwa pemanfaatan Biaya Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  (BPIH)  untuk pembangunan  maupun  investasi  tidak  perlu meminta  izin  lagi  kepada  jemaah,  sebab ketika pengelolaan dana haji dilakukan oleh Kementerian Agama para calon jemaah haji telah  mengisi  dan  menandatangani  formulir akad wakalah ketika membayar setoran awal
60 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 101/DSN-MUI/X/2016  tentang  Akad  Al-Ijarah  Al- Maushufah  fi  Al-Dzimmah,  (Jakarta:  Sekretaris DSN-MUI, 2016).
61 https://edukasi.kompas.com/read/2017/08/ 01/18265581/mengenal-akad-wakalah-dan-prinsip- dana-haji. Diakses pada tangal 2 Agustus 2018.
62 https://kemenag.go.id/berita/read/505045/s udah-akad-wakalah-pengelolaan-bpih-tak-harus-izin- jemaah-lagi. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2018.
BPIH. Menurut Ramadan
Harisman, ketentuan  pengisian  dan  penandatangan akad wakalah tersebut diatur dalam Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian  Agama,  dengan  pihak  Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.
Penulis  menela‟ah,  jika  akad  dalam penyetoran  dana  awal  BPIH  menggunakan akad  wakalah  berarti  pemerintah  hanya sebagai  wakil,  bukan  pihak  yang  berakad, maka dalam pemenuhan kebutuhan persiapan  penyelenggaraan  ibadah  haji  baik berupa  akomodasi,  transportasi,  kesehatan, maupun yang lainnya, jamaah haji seharusnya  berhubungan  langsung  dengan pihak  ketiga  sebagai  penyedia  hal-hal tersebut  tadi.  Namun,  dalam  prakteknya yang  jamaah  haji  ketahui  segala  persiapan tersebut adalah pemerintah yang menyediakan  dalam  hal  ini  Kementerian Agama, tanpa mengetahui pihak ketiga atau pihak  yang  menyediakan  hal-hal  tersebut tadi.  Oleh  karena  itu,  menurut  pendapat penulis  penggunaan  akad  wakalah  dalam penyetoran dana awal BPIH belum sesuai.
Menurut  Irfan  Syauqi  Beik 63 ,  akad wakalah  bukan  harga  mati  karena  tidak tersebut eksplisit dalam Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan  Haji.  Meskipun  pemerintah mengatakan  menggunakan  akad  wakalah, namun masih dimungkinkan untuk menggunakan  akad  lain,  seperti ijārah maushūf  fī  dzimmah (IMFD),  sebagaimana yang  pernah  dibahas  dalam  Ijtima  Komisi Fatwa  MUI  tahun  2012,  dua  tahun  sebelum lahirnya UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  jenis akad  apa  yang  digunakan,  maka  penulis mencoba  menelaah  dengan  melihat  kembali
63 Kepala  Pusat  Studi  Bisnis  dan  Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, dikutip dari https://m.republika.co.id/berita/jurnalisme- warga/wacana/17/07/31/otxeib396-sulusi-atas- polemik-dan-haji  diakses  pada  tanggal  8  Agustus 2018.
prosedur pendaftaran haji, dalam penyetoran dana  awal  BPIH  calon  jamaah  haji melakukan  transfer  ke  rekening  Menteri Agama  melalui  Bank  Penerima  Setoran (BPS)  BPIH.  Hal  tersebut  berarti  bahwa terjadi  akad  wakalah  antara  calon  jamaah haji  dan  BPS  BPIH¸  dimana  pihak  BPS BPIH  merupakan  wakil  calon  jamaah  haji untuk  menyerahkan  uang  setoran  ke Kementerian  Agama.  Selain  itu,  pada  tahap itu  juga  menjelaskan  bahwa  uang  setoran dana  awal  BPIH  langsung  diserahkan  ke pihak  Kementerian  Agama,  hal  tersebut menggambarkan  bahwa  calon  jamaah  haji menitipkan uang setoran dana awal BPIH ke pihak  Kementerian  Agama,  dan  merupakan gambaran  akad wadī‟ah. Dimana  calon jamaah haji sebagai pemilik dana menitipkan  sejumlah  uang  kepada  pihak Kementerian  Agama,  dan  Kementerian Agama sebagai pihak penerima titipan.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  yang sudah  penulis  tampung  dan  uraian  prosedur pendaftaran  haji  di  atas,  menurut  penulis akad  yang  digunakan  pada  saat  penyetoran dana  awal  BPIH  adalah  akad  wadi‟ah (titipan) antara calon  jamaah haji dan pihak Kementerian  Agama.  Karena  pada  saat penyetoran  dana  awal,  calon  jamaah  haji hanya  menyetorkan  uang  sebagai  bentuk keseriusan  calon  jamaah  untuk  mendaftar haji,  dan  uang  tersebut  nominalnya  tetap sampai  waktu  tunggu  panggilan  calon jamaah  untuk  berangkat.  Kemudian  pada saat  calon  jamaah  haji  menerima  panggilan untuk  berangkat,  calon  jamaah  melunasi biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang telah  ditetapkan  pemerintah  pada  tahun jamaah  haji  berangkat.  Dan  pada  saat pelunasan  biaya  penyelenggaraan  ibadah haji  tersebut,  menurut  pendapat  penulis timbulah  akad al - ijārah  al-maushūf  fī  al- dzimmah, karena  pada  saat  itu  jamaah  haji mempercayai  pihak  pemerintah  dalam  hal ini  Kementerian  Agama  sebagai  pihak penyedia jasa peneyelenggaraan ibadah haji, dimana  akad al - ijārah  al-maushūf  fī  al- dzimmah merupakan  jual  beli  salam  atas manfaat.
Hak Jamaah Haji atas  Pengelolaan Dana Setoran  Awal  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Dalam  penyetoran  dana  Awal  BPIH, pendapat penulis adalah menggunakan akad wadī‟ah  yad  al  dhamanah .  Maka  jamaah haji  tidak  berhak  atas  hasil  pengelolaan setoran  awal  BPIH.  Namun  bila  pihak penerima  titipan  dalam  hal  ini  Kemneterian Agama  ingin  memberikan  atau  membagi hasil  pengelolaan  dana  tersebut,  maka diperbolehkan dengan bentuk sebagai imbalan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana    berupa  bonus  yang  tidak  disyaratkan sebelumnya.  Selain  itu,  pengelolaan  atas dana  setoran  awal  BPIH  yang  terkumpul juga  berdasarkan  amanat  UU  No  34  tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat disimpulkan  2  (dua)  macam  kesimpulan, yaitu pertama , pada  penyetoran  dana  awal BPIH calon jamaah haji melakukan transfer ke  rekening  Menteri  Agama  melalui  BPS BPIH  adalah  menggunakan  akad wadī‟ah yad  al  dhamanah. Di  mana  calon  jamaah haji  sebagai  pemilik  dana  menitipkan sejumlah  uang  kepada  pihak  Kementerian Agama,  dan  Kementerian  Agama  sebagai pihak penerima titipan.
Kedua, karena dalam penyetoran dana Awal BPIH menggunakan akad wadī‟ah yad al  dhamanah ,  maka  jamaah  haji  tidak berhak  atas  hasil  pengelolaan  setoran  awal BPIH.  Namun  bila  pihak  penerima  titipan dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  ingin memberikan atau membagi hasil pengelolaan dana tersebut, maka diperbolehkan dengan bentuk sebagai imbalan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana    berupa  bonus  yang  tidak  disyaratkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif, Abdullah dan Masaji Antoro.
Kumpulan  Tanya  Jawab  Keagamaan Pustaka  Ilmu  Sunni  Salafiyah-KTB . Yogyakarta: Ttp., 2015.
Ash-Sfiddieqy,  Tengku  Muhammad  Hasbi.
Pedoman Haji. Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, 1998. Azam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah:  Thaharah,  Shalat,  Zakat, Puasa,  dan  Haji .  Jakarta:  Amzah,
2013.
Azhara,  Ayu  dan  Jelita.  “Manajemen  Dana
Tabungan Haji Ditinjau Dari Perspsektif  Ekonomi  Islam  Pada  PT. Bank  BNI  Syariah  dan  PT  Bank Syariah Mandiri Palangkaraya”, Jurnal  al-Qard, Vol.  4,  No.  2
(Desember, 2017).
Bahar,  Khalifi  Elyas. Do‟a  dan  Amalan agar  Mendapat  Panggilan  Ziarah Haji  dan  Umrah. Yogyakarta:  DIVA Press, 2013.
Bungi,  Burhan. Analisa  Data  Penelitian Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis  dan
Metodologis Kearah Penguasaan Modal  Aplikasi. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2003.
Dewi,  Gemala,  et.al. Hukum  Perikatan Islam  di  Indonesia. Depok:  Kencana, 2005.
Faniyah,  Iyah. Kepastian  Hukum  Sukuk Negara  Sebagai  Instrumen  Investasi di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor 101/DSN-MUI/X/2016  tentang  Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-
Dzimmah.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  et.al. Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana, 2012. Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2017. Hasbiyallah. Sudah Syar‟ikah Muamalahmu?  Panduan  Memahami
Seluk-Beluk Fiqh Muamalah .
Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
https://edukasi.kompas.com/read/2017/08/0
1/18265581/mengenal-akad-wakalah- dan-prinsip-dana-haji.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-3898408/aturan-main- pengelolaan-dana-haji-terbit-bisa- dipakai-apa-saja/6. https://jabar.kemenag.go.id/artikel-41836- prosedur. https://jabar.kemeneag.go.id/dberita- 506069-pendaftar-ibadah-haji-kota- cirebon-membludak-kakankemenag- perkenalkan-10-inovasi- penyelenggaraan-haji.
https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_rea d/8/tata-cara-dan-persyaratan- pendaftaran-haji-reguler.
https://kemenag.go.id/berita/read/505045/su dah-akad-wakalah-pengelolaan-bpih- tak-harus-izin-jemaah-lagi.
https://m.republika.co.id/berita/jurnalisme- warga/wacana/17/07/31/otxeib396- sulusi-atas-polemik-dan-haji diakses pada tanggal 8 Agustus 2018.
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal,
Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan
Teorits dan Praktis . Jakarta: Kencana,
2010. Izzati, Nurul. “Kontruksi Model
Pengelolaan  Keuangan  Haji  Pada Bank  Syariah  di  Indonesia”, Tesis .
Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Ekonomi Islam  Universitas  Islam  Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syariah .  Jakarta:
Kencana, 2012.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualititaif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 2004.
Muslich,  Ahmad  Wardi. Fiqh  Muamalat .
Jakarta: Amzah, 2010.
Mustafa,
Imam. Fiqih Mu‟amalah Kontemporer. Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2016.
Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah  Klasik dan  Kontemporer  Hukum  Perjanjian,
Ekonomi,  Bisnis,  dan  Sosial .  Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
Putra, Dekky Aditya K. “Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Riau Kepri Syari‟ah  Cabang  Pekanbaru”, Skripsi . Padang:  Fakultas  Hukum  Universitas Andalas, 2011.
Rosyadi, Imron. Jaminan Kebendaan Berdasarkan  Akad  Syariah  (Aspek
Perikatan, Prosedur Pembebanan dan
Eksekusi ). Depok: Kencana, 2017.
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah. Jakarta:
RajaGrafindo, 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Keuangan Haji.
Wiroso. Penghimpunan Dana dan
Distribusi  Hasil Usaha Bank  Syariah .
Jakarta: Grasindo, 2005.
www.infosyariah.com/2016/12/ijarah- maushufah-fi-al-zimmah- imfz.html?m=1.
www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t 125/e925.