ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Strategi Polri dalam Penanggulangan Terorisme di Masa Pandemi Covid-19

## Pinilih Waluyo Jati; Mulyadi; Benny Jozua Mamoto
Sekolah Kajian Strategic dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430 pinilihwjati@gmailcom.

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pola serangan terorisme di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari relevansi strategi konvensional yang diterapkan untuk penanggulangan terorisme pada masa pandemi ini. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis persoalan ini adalah strategi penanggulangan terorisme. Jenis dan tipe penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat memaksimalkan kredibilitas epistemologis fenomena ini, sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif pada strategi Polri dalam penanggulangan terorisme yang ada di masa pandemi COVID-19 layak dan dapat diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relefansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, meskipun belum mampu untuk menanggulangi berbagai model serangan teroris yang ada saat ini maupun serangan terorisme pada masa yang sebelumnya, karena pada hakekatnya tidak ada solusi untuk terorisme, karena terorisme adalah taktik yang hemat biaya dari yang lemah untuk melawan lawan yang lebih tangguh. Instrumen yang diterapkan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19 adalah melakukan sinergitas dalam pencegahan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda agar mereka tidak terlibat maupun terpengaruh oleh kelompok terorisme, melakukan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk saling bekerjasama melalui pemanfaatan e-learning guna mendukung tindakan pencegahan terorisme di seluruh dunia dan lain sebagainya. Kata kunci: strategi, penanggulangan, terorisme, pandemi, COVID-19.

## Abstract
This research is motivated by changes in the pattern of terrorism attacks during the COVID-19 pandemic. Therefore, this study aims to find the relevance of conventional strategies applied to counter terrorism during this pandemic. The theory used to analyze this problem is the counter terrorism strategy. The type and type of research is carried out with a qualitative approach so that researchers can maximize the epistemological credibility of this phenomenon, so that the type of qualitative descriptive research on the National Police’s strategy in countering terrorism that existed during the COVID-19 pandemic is feasible and can be accepted as true. The results of this study indicate that the relevance of the counterterrorism strategy conventionally carried out by the Indonesian government in the past to be applied to the COVID-19 pandemic is considered good enough, even though it has not been able to cope with various models of terrorist attacks that exist today and terror attacks in the past. the former, because there is virtually no solution to terrorism, because terrorism is a cost-effective tactic of the weak against tougher opponents. The instruments applied to respond to the threat of terrorism during the COVID-19 pandemic include Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Implementation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The law, and the ideal formation in countering terrorism during the COVID-19 pandemic is to synergize in preventing the involvement of all levels of society, especially women and youth so that they are not involved or influenced by terrorist groups, collaborate between the Government, the private sector and the community to cooperate with each other through the use of e-learning to support terrorism prevention measures around the world and so on.
Keywords : strategy, countermeasures, terrorism, pandemic, COVID-19.

## Pendahuluan
Pandemi COVID-19 telah menginfeksi hampir 170.000 orang di 148 negara, mengakibatkan lebih dari 6.500 kematian, dan berpotensi menjangkau sebagian besar populasi global. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa 40-70 persen populasi dunia dapat terinfeksi. Krisis tersebut telah berubah menjadi guncangan ekonomi dan pasar tenaga kerja, yang berdampak tidak hanya pada penawaran, tetapi juga permintaan. Gangguan produksi yang awalnya terjadi di Asia, kini telah menyebar ke rantai pasokan di seluruh dunia. Semua bisnis, terlepas dari ukurannya dan menghadapi tantangan serius, terutama di industri penerbangan, pariwisata, dan perhotelan, dengan berbagai ancaman nyata berupa penurunan pendapatan yang signifikan, kebangkrutan, dan hilangnya pekerjaan di sektor tertentu (ILO, 2020). Dampak luas pandemi COVID-19 juga berpotensi memperbanyak timbulnya keluhan, merusak kohesi sosial dan memicu konflik yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme dan ekstremisme keras. Teroris memanfaatkan gangguan, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 untuk menyebarkan ketakutan, kebencian dan perpecahan, serta meradikalisasi dan merekrut pengikut baru. Sementara pemerintah di seluruh dunia berfokus pada memerangi virus COVID-19, ISIS dan Al-Qaeda telah beradaptasi dengan konteks baru, bertujuan untuk menegaskan kembali diri mereka secara online dan offline, dan mendesak para pengikut dan afiliasinya untuk meningkatkan serangan terorisme.
Indonesia selama ini telah menerapkan berbagai strategi dalam penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme tersebut dilakukan melalui strategi preemtif, preventif dan represif. Strategi tersebut dilakukan dengan cara: pengkondisian terhadap kelompok masyarakat umum dan apatisan agar mereka peka terhadap kejanggalan yang dapat menumbuhkan gangguan Kamtibmas, khususnya terhadap gerak-gerik orang asing atau pendatang baru; penggalangan untuk meyakinkan kelompok pembela dan pelindung terorisme terkait dengan bahayanya; kontra radikalisasi terhadap kelompok masyarakat umum dan kelompok simpatisan yang dipandang sebagai sumber daya potensial terorisme; pelaksanaan deradikalisasi terhadap kelompok militan, kader teroris dan ex pelaku terorisme agar mereka menyadari perbuatannya yang merugikan masyarakat banyak dan tidak berperikemanusiaan; dan strategi lain melalui pemolisian masyarakat yang diterapkan dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait komponen masyarakat guna mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat dan menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan, yang dilakukan dengan langkah- langkah penanganan terorisme sebagai berikut: menyelenggarakan deteksi; melaksanakan identifikasi permasalahan; melaksanakan dialog dengan warga termasuk pelajar, santri, mahasiswa baik secara kelompok maupun secara individual; menampung masukan serta mendengarkan setiap keluhan warga sebagai bagian dari pelayanan publik; mencari jalan keluar atau menyalurkan keluhan/ aspirasi warga kepada instansi terkait. Sedangkan strategi pemolisian masyarakat untuk pencegahan terorisme yang dilakukan melalui deteksi atau pemantauan perilaku menyimpang warga, dan pelaksanaan dialog dengan warga masyarakat, serta pelaksanaan FKPM (Farouk Muhammad, Wahyurudhanto dan Andrea H. Pulungan, 2020: 175-185). Namun dari berbagai strategi tersebut semuanya belum teridentifikasi keberhasilannya. Pendapat ini juga sejalan dengan penjelasan Prayudha Dharma (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa tindakan penangkapan para pelaku teror yang dilakukan oleh Polri selama ini tidak berhasil dan belum mampu menyurutkan niat para pelaku teror yang lain untuk melakukan aksi teror kembali. Devira Prastiwi (2019) juga menjelaskan bahwa bukti ketidakberhasilan Indonesia dalam penanggulangan teroris dapat dilihat dari semakin beraninya para pelaku teror untuk melakukan penyerangan terhadap pejabat pemerintah sekelas Menteri, seperti Meneteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto ketika di Menes Pandeglang Banten pada tahun 2019 lalu. Ahmad Fahruroji Mulian (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan strategi pencegahan gerakan radikal yang diperankan oleh Bhabinkamtibmas saat ini masih belum terukur prosentase keberhasilannya, yang mana hal ini dilihat dari semakin berkembangnya embrio baru kelompok radikal di beberapa pondok pesantren, sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Al Firdaus Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Belum berhasilnya pelaksanaan berbagai strategi di atas juga turut dijelaskan oleh Faiza Patel (2011) yang melakukan penilaian ulang mengenai agenda kontraterorisme dalam merespon pengawasan yang ketat terhadap radikalisasi. Pelaksanaan deradikalisasi yang ada di Indonesia sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini juga perlu dikaji ulang mengingat banyak ditemukannya kendala dalam pelaksanaannya, seperti: adanya keterbatasan SDM di lembaga pemasyarakatan, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum adanya kerangka hukum yang komprehensif mengenai tindak pidana terorisme (Bella Widya, 2020).
Berbagai penjelasan strategi penanggulangan terorisme yang telah dilaksanakan di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diprediksi bahwa strategi penanggulangan terorisme yang selama ini telah diterapkan di Indonesia belum teridentifikasi keberhasilannya,
sehingga keberadaan terorisme di Indonesia belum memudar. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mengisyaratkan bahwa strategi penanggulangan terorisme di Indonesia belum berhasil sepenuhnya. Sedangkan jika menilik pada pola serangan terorisme yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, dimana terjadi perubahan pola serangan terorisme yang belum secara maksimal diatasi dengan tindakan kolektif dan terukur, maka dengan menengok pada berbagai persoalan pergeseran pola interaksi masyarakat dari masa pra COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, apakah strategi penanggulangan terorisme dengan model lama masih bisa relefan dipertahankan? Untuk menjawab pokok masalah tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk:  Menjelaskan relefansi strategi penanggulangan terorisme secara konvensional di masa pandemi COVID-19, menjelaskan berbagai instrumen dan regulasi pemerintah dan organisasi Polri yang digunakan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 dan merumuskan formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.

## Metode Penelitian
Jenis dan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang ditujukan agar peneliti dapat meringkas secara komprehensif dan memaksimalkan kredibilitas epistemologis fenomena ini, sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif pada strategi Polri dalam penanggulangan terorisme yang ada di masa pandemi COVID-19 layak dan dapat diterima kebenarannya. Pertanyaan penelitian ini dibagi ke dalam 3 kelompok permasalahan, yang selanjutnya dipecahkan ke dalam beberapa sub pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder dan data primer. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisa dengan cara mereduksi data, sajian data dan verifikasi data.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Hasil penelitian ini dijelaskan pada sub bab-sub bab berikut ini:
A. Relefansi Strategi Penanggulangan Terorisme Secara Konvensional di Masa Pandemi COVID-19
Kerentanan Indonesia terhadap keberadaan terorisme ini sebenarnya telah disikapi dengan berbagai strategi dari masa ke masa yang cenderung kolektif. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 ini, pola pergerakan kelompok teroris ini berubah, sehingga dipertanyakan relevansi peneraopan strategi penanggulangan terorisme yang sebelumnya dilakukan secara konvensional tersebut pada masa pandemi saat ini. Untuk menjawab persoalan tersebut akan diuraikan berbagai tantangan yang ada di dalam penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini, yang dapat berasal dari:
1.  Adanya infiltrasi kamp pengungsi Timur Tengah, atas hilangnya wilayah ISIS di Irak, Suriah, dan lokasi lain seperti Lybia dan Nigeria yang menyebabkan mereka mencari cara lain untuk mempromosikan kekhalifahan mereka.
2.  Banyaknya jumlah mantan ekstremisme yang kembali ke negara masing-masing,
3.  Adanya dilema tahanan

## 4.  Paparan dan isolasi

## 5.  Evaluasi program deradikalisasi
6.  Penilaian risiko yang ditimbulkan oleh narapidana sebelum mereka dibebaskan dari penjara
7.  Realisasi “jihad tanpa pemimpin”
8.  Merebut peluang dan melawan ancaman yang berasal dari revolusi industri 4.0
9.  Upaya baru untuk menggunakan media sosial dan internet
10. Kondisi yang menguntungkan untuk terorisme dunia maya
11. Kelahiran kembali proxy terorisme untuk menggoyahkan tatanan dunia yang ada
12. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan pemerintah
13. Mengalihkan fokus dari kontraterorisme ke persaingan negara
14. Keterlibatan media Barat tanpa disadari dalam menyebarkan propaganda kelompok ekstremis.
15. Diversifikasi terorisme karena migrasi ekstremisme ke selatan dan timur
16. Meningkatnya populisme anti-Islam
17. Peningkatan kelompok dan individu sayap kiri dan etno-nasionalis
18. Satu ukuran untuk semua persyaratan kebijakan
19. Pemindahan serangan teroris
20. Transferensi geografis
21. Adanya pelaksanaan operasi perdamaian juga memberikan beberapa tantangan dalam penanggulangan terorisme.
Berbagai tantangan yang menjadi penyebab belum berhasilnya strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak berhenti pada penjelasan tersebut saja, di akhir tahun 2019 ini, tantangan yang baru muncul dan menjadi penghambat selanjutnya dalam penanggulangan terorisme juga muncul dari keberadaan COVID-19. Hal ini dinyatakan demikian karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada masa pandemi COVID-19 ini, kelompok teroris mulai merubah strateginya dalam pelaksanaan aksi teror. Dimana hal ini ditengarai oleh adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah dan pembatasan aktifitas sosial, sehingga untuk tetap bisa melancarkan aksinya, kelompok teroris ini merubah strateginya dengan cara sebagai berikut:
1.  Para teroris melakukan kegiatan pro-sosial
2.  Peningkatan kerentanan terhadap radikalisasi
3.  Melakukan propaganda untuk meningkatkan sikap anti-Pemerintah
4.  Pandemi dimanfaatkan untuk mencari inspirasi baru oleh kalangan kelompok ekstremis
5.  Para teroris tetap melakukan aksinya dengan bekerja dari rumah
6.  Menetapkan strategi bioterorisme sebagai taktik yang layak

## 7.  Mempergunakan propaganda dengan senjata COVID-19

## 8.  Melakukan serangan konvensional selama pandemi
9.  Melakukan penyerangan di berbagai fasilitas publik yang kurang aman
10. Melakukan serangan terhadap para anggota yang melakukan gerakan kontraterorisme
Berdasarkan kondisi tersebut, maka strategi yang tepat untuk mengatasi model serangan terorisme pada masa pandemi ini adalah melakukan tindakan kolektif, melalui beberapa yang dijelaskan berikut ini:

## 1.  Penerapan strategi militer
Penerapan strategi militer dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang, khususnya menentukan dasar hukum yang kuat dan SOP yang jelas untuk penanggulangan terorisme. Selain itu, di dalam operasi ini juga dilakukan serangan operasi bawah tanah yang penuh tekanan untuk menghancurkan kelompok teroris dan berbagai oknum yang berafiliasi terhadanya. Dimana hal ini dapat dirincikan dengan tindakan pemberian pengertian kepada semua sasaran sebagai berikut:
a.  Setiap orang yang ikut merencanakan dan membantu operasi teroris harus diburu dan dihukum sampai memperoleh efek jera.
b.  Setiap orang yang ikut melakukan operasi teroris akan diganggu, dan sumber keuangan mereka akan dikeringkan sampai habis dan tidak bersumber lagi, serta tempat persembunyiannya akan terus diserbu dan dihancurleburkan.
Strategi ini akan berhasil apabila dilaksanakan oleh tim gabungan antara Polri dan TNI, dimana dalam operasi ini sentimentalis diantara kedua pihak tersebut harus ditiadakan agar operasi militer ini berhasil.
2.  Strategi pertahanan keamanan di dunia siber
Pemerintah harus meningkatkan keamanan siber dan melakukan patroli siber yang lebih intens dengan menempatkan tokoh-tokoh yang profesional dengan jumlah yang cukup dan pengalaman yang mumpuni terkait dengan pola dan mode gerakan radikal maupun gerakan yang dilakukan oleh kelompok teroris, aktif dalam melakukan counter opini dan penanggulangan hoax dan hatespeech agar media siber ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok radikal, kelompok ekstremis maupun kelompok teroris. Selain itu, berbagai game online yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana hal ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dalam mempengaruhi pikiran para konsumennya, hal ini juga harus diberantas agar tidak ada satu pun media online yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melancarkan aksinya.
1. Strategi sosial
Pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, agar masyarakat
tidak mudah terbujukrayu oleh mereka yang berusaha melakukan rekrutmen dengan modus pemberian bantuan ekonomi, sebagai imbalan atas ketersediaan mereka untuk masuk ke dalam kelompok teroris tersebut. Dimana strategi sosial ini juga dapat diterapkan dengan berbagai tindakan kolektif lainnya secara bersinergi dengan berbagai unsur yang ada di negara Indonesia ini, baik itu Pemerintah, Stakeholder maupun masyarakat, agar strategi yang dijalankan ini tepat sasaran untuk penanggulangan ancaman kelompok teroris tersebut.

## 3.  Strategi politik
Pemerintah dapat menetapkan sistem politik yang tertata ulang dengan baik khususnya dalam menghadapi ancaman teror, dengan cara melibatkan semua elit politik untuk pencegahan, penanganan maupun penanggulangan terorisme dan dampak negatif yang ditinggalkannya.

## 4.  Strategi budaya
Pemerintah dapat menetapkan strategi budaya dengan cara menempatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mewajibkan mereka untuk membantu dan menyadarkan generasi muda dari ideologi yang salah.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka relefansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa pandemi ini dianggap sudah cukup baik meskipun belum mampu untuk menanggulangi berbagai model serangan teroris yang ada saat ini maupun serangan terorisme pada masa yang sebelumnya. Karena pada hakekatnya tidak ada solusi untuk terorisme, karena terorisme adalah taktik yang hemat biaya dari yang lemah untuk melawan lawan yang lebih tangguh.

## B. Berbagai Instrumen dan Regulasi Pemerintah yang Digunakan untuk Merespon Ancaman Terorisme Di Masa Pandemi COVID-19
Berdasarkan berbagai strategi pemerintah Indonesia yang diterapkan untuk penanggulangan terorisme, baik dari masa Orde Lama hingga masa Reformasi saat ini, telah dibentuk berbagai instrumen yang diterapkan sebagai respon ancaman terorisme, salah satunya adalah Undang- Undangan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai dasar penanganan masalah ini. Sedangkan regulasi yang diterapkan sebagai respon ancaman terorisme di masa pandemi ini, hal ini dapat dilihat pada aspek internal yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme sebagai berikut:

## 1.  Penegakan Hukum
Regulasi dalam bidang penegakan hukum yang diterapkan untuk merespon ancaman terorisme adalah bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah pendekatan hukum. Penyelenggaraan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2.  Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)
BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Badan ini merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. BNPT juga dibentuk merupakan sebuah regulasi sebagai elaborasi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule of Engagement” (aturan pelibatan ) TNI, terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

## 3.  Sinergitas Polri dan TNI
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme dan dalam rangka memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan.
Sedangkan dalam pelaksanaan regulasi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Polri pada masa pandemi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana akibat adanya dampak Covid-19 ini dan pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan dengan cara:
a.  Melakukan tindakan pencegah terorisme
b.  Melakukan pengejaran mobilisasi kelompok teroris dan kelompok ekstremis
c.  Memberikan perlindungan dalam bentuk penyediaan ruang pengamanan (ruang isolasi)
d.  Mempersiapkan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik
e.  Melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan dengan tetap memperhatikan perkembangan terorisme sesuai dengan perkembangan tren yang baru
4. Deradikalisasi
Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme, deradikalisasi dipahami sebagai cara merubah idiologi kelompok teroris secara drastis. Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, yang dilakukan secara kolektif.
Selain melakukan upaya internal, Indonesia juga menerapkan strategi yang dilakukan secara eksternal dalam penanggulangan terorisme. Strategi eksternal ini dilakukan secara melakukan kerjasama regional, kerjasama bilateral dan juga kerjasama multilateral, yang dijelaskan sebagai berikut:

## 5.  Kerjasama regional
Kerjasama regional yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme diterapkan melalui forum ASEAN Chiefs of National Police. Polri juga menjalin kerjasama regional dan internasional dalam berbagai forum ASEAN, seperti: ASEAN Regional Forum (ARF ), dan ASEANMinisterial Meeting on Transnational Crime ( AMMTC ), ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting (ACAMM) , Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Asia-Europe Meeting ( ASEM ).

## 6.  Kerjasama bilateral
Kerjasama bilateral yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme diterapkan melalui pendirian Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation ( JCLEC ) antara Indonesia dengan Australia, Indonesia tergabung dalam Asia-Europe Meeting ( ASEM ), Asia -Pacific Group on Money Laundering , dan Indonesia juga telah menandatangani MoU dengan lebih dari 46 Financial IntelligenceUnit, menandatangani Bilateral Joint Working Group on Counter-Terrorism (khususnya dengan BNPT), juga dilakukan Intelligence sharing , capacity building , technical cooperation.

## 7.  Kerjasama multilateral
Kerjasama multilateral yang diterapkan sebagai strategi penanggulangan terorisme diterapkan melalui: penanggulangan terorisme melalui UNODC, UN Counter-Terrorism Executive Directorate, UN Counter-Terrorism Implementation Task Force, UN Global Counter- Terrorism Strategy. Indonesia merupakan salah satu advisory board dari UN Counter-Terrorism Center, Indonesia juga mendukung pembahasan pembentukan “ Comprehensive Convention on Counter Terrorism ”, Indonesia sebagai Co-chair dari Detention and Reintegration Working Group dari Global Counter TerrorismForum (GCTF), dan Indonesia juga mendukung Resolusi DK PBB 2178 (2014) tentang foreign terrorist fighters.
C. Rumusan Formasi Ideal dalam Penanggulangan Terorisme Di Masa Pandemi COVID-19
Keberadaan pandemi COVID-19 memang merubah serangan terorisme yang ada di Indonesia. Dimana hal ini dapat diamati pada pola dan gerakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, guna mengatasi persoalan perubahan pola gerakan dan penyerangan kelompok teroris yang ada di masa pandemi COVID-19 ini, formasi ideal yang dapat dirumuskan peneliti antara lain:
1.  Melakukan sinergitas dalam pencegahan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda agar mereka tidak terlibat maupun terpengaruh oleh kelompok terorisme. Hal ini ditujukan kepada dua sasaran ini karena masyarakat yang menjadi target perekrutan kelompok teroris saat ini adalah wanita dan pemuda. Selain itu, tidakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program kontraterorisme.
2.  Melakukan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk saling bekerjasama melalui pemanfaatan e-learning guna mendukung tindakan pencegahan terorisme di seluruh dunia.
3.  Melakukan relokasi sumber daya, dengan cara melakukan penarikan angkatan bersenjata di luar negeri yang terlibat dalam operasi perlawanan terhadap kelompok teroris, untuk mendukung upaya pemberian bantuan dalam mengatasi dampak negatif pandemi domestik. Tindakan ini ditujukan menggeser fokus dari kebijakan komunitas dalam penanganan kelompok teroris ke pendisiplinan pelaksanaan lockdown agar tidak ada aktivitas sosial keagamaan, pendidikan, olah raga dan hiburan, yang sangat penting untuk mendukung upaya strategi jangka panjang penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.
4.  Melakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan, maupun pengungsian yang berusaha melarikan diri dari kelompok teroris. Dengan kebijakan ini maka akan memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap dampak pandemi maupun mobilitas terorisme.
5.  Untuk kelompok teroris yang ada di penjara, kebijakan yang perlu diterapkan adalah melakukan penangguhan hak kunjungan. Kondisi ini akan mampu membatasi akses para tahanan yang berdampak pada program reintegrasi berbasis penjara.
6.  Membentuk dan memobilisasi prosedur manajemen krisis yang ada, dan membuat mekanisme komunikasi baru di internal Pemerintah, untuk mengubah rantai pasokan nasional dan internasional terkait dengan pembelian dan pengiriman peralatan perlindungan pribadi dan komponen pengujian COVID-19 dengan aman dalam skala yang signifikan. Ketika langkah ini mulai diberlakukan, negara-negara juga mulai mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi perjalanan udara internasional yang aman, termasuk melalui penggunaan kecerdasan buatan dan sistem biometrik baru. Dampaknya tindakan kelompok teroris yang memanfaatkan situasi pandemi ini akan dapat dengan mudah digagalkan.
7.  Melakukan pengawasan jejak digital secara masal. Hal ini ditujukan agar pergerakan kelompok teroris mudah dideteksi. Formula ini dapat dilakukan dengan tindakan pelacakan kontak di seluruh populasi, yang memerlukan pemantauan digital invasif, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan data ponsel yang dikumpulkan untuk tujuan kontra-terorisme.
8. Menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengkonsolidasikan cengkeraman Pemerintah pada kekuasaan, yang mengakibatkan penangkapan lawan politik, tanggapan keamanan yang kasar, dan pembatasan kebebasan sipil. Dengan konsolidasi ini negara dapat tetap menjaga sistem pemerintahannya, sehingga keamanan negara terjaga, baik dari dampak negatif pandemi maupun dari adanya ancaman serangan teroris di masa pandemi ini.
9.  Pemerintah juga harus responsif terhadap berbagai kesalahan atau disinformasi online, agar tindakan penyebaran kesalahan informasi terkait COVID-19 dan dampaknya dapat lebih dipertanggungjawabkan, sehingga tindakan kontra-terorisme optimal. Sedangkan apabila ditemukan oknum yang sengaja melakukan penyebaran disinformasi COVID-19 ini, maka tindakan yang selanjutnya harus dilakukan adalah melakukan pencabutan platform individu dan organisasi yang ada di media sosial tersebut, lalu melakukan promosi atas suara otoritatif, meningkatkan penggunaan mekanisme verifikasi, dan melarang iklan yang menggunakan informasi yang salah untuk menjual produk medis.
10. Melakukan pemantauan aliran dana, yang digunakan untuk mencegah terjadinya pendanaan terhadap mobilitas kelompok teroris, dimana hal ini juga harus diimbangi dengan tindakan pengamanan yang keras melalui aktifitas pengawasan aliran digital, agar program jangka panjang yang berfokus pada penanganan akar penyebab terorisme optimal.
11. Mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam pelaksanaan kerjasaman internasional dan multilateral pada masa pandemi. Tindakan ini perlu dilakukan agar kontribusi positif terhadap upaya yang dilakukan oleh pasukan multinasional yang terlibat dalam operasi kontra-terorisme atau oeparasi pemeliharaan perdamaian.
12. Melibatkan sektor swasta dalam aksi kontra-terorisme melalui jalan kemitraan di sektor perbankan, perhotelan, transportasi dan konstruksi, agar kerugian finansial dapat diminimalkan sehingga hal ini mampu mendukung upaya Pemerintah dalam pelaksanaan program Financial Action Task Force (FATF), yaitu mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan perang terhadap tindakan pencucian uang yang dipergunakan untuk pendanaan aktivitas kelompok teroris.
13. Melakukan pengurangan penggunaan strategi militer di organisasi kepolisian, agar dapat meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat mendorong peningkatan aksi radikalisasi dan berakibat pada pengurangan kepercayaan terhadap Pemerintah.
14. Melakukan realokasi sumber daya pemerintah, agar dapat berdampak proporsional pada daerah terpencil atau kurang terlayani. Tujuannya adalah agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih permisif untuk kegiatan ilegal, yang dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris.
15. Melakukan pemantauan tren, masalah, dan perkembangan terkait dampak COVID-19 terhadap terorisme, dan kontra-terorisme, melalui penilaiannya terhadap Negara Anggota, untuk menerapkan resolusi yang relevan bagi: organisasi internasional, regional dan subregional, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas peneliti.

## Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1.  Relefansi strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan secara konvensional oleh pemerintah Indonesia pada masa dahulu untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 ini dianggap sudah cukup baik, meskipun belum mampu untuk menanggulangi berbagai model serangan teroris yang ada saat ini maupun serangan terorisme pada masa yang sebelumnya, karena pada hakekatnya tidak ada solusi untuk terorisme, karena terorisme adalah taktik yang hemat biaya dari yang lemah untuk melawan lawan yang lebih tangguh.
2.  Instrumen yang diterapkan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang. Sedangkan regulasi pemerintah yang digunakan untuk merespon ancaman terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain membuat sejumlah kebijakan penanggulangan terorisme yang diterapkan secara internal dan ekstrenal, dimana tindakan yang dilakukan oleh Polri dalam penanggulangan terorisme pada masa pandemi COVID-19 ini antara lain:
a.  Melakukan tindakan pencegah terorisme
b.  Melakukan pengejaran mobilisasi kelompok teroris dan kelompok ekstremis
c.  Memberikan perlindungan dalam bentuk penyediaan ruang pengamanan (ruang isolasi)
d.  Mempersiapkan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik
e.  Melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan dengan tetap memperhatikan perkembangan terorisme sesuai dengan perkembangan tren yang baru
3.  Formasi ideal dalam penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19 antara lain:
a.  Melakukan sinergitas dalam pencegahan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terutama kaum perempuan dan pemuda agar mereka tidak terlibat maupun terpengaruh oleh kelompok terorisme. Hal ini ditujukan kepada dua sasaran ini karena masyarakat yang menjadi target perekrutan kelompok teroris saat ini adalah wanita dan pemuda. Selain itu, tidakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program kontraterorisme.
b.  Melakukan kolaborasi antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk saling bekerjasama melalui pemanfaatan e-learning guna mendukung tindakan pencegahan terorisme di seluruh dunia.
c.  Melakukan relokasi sumber daya, dengan cara melakukan penarikan angkatan bersenjata di luar negeri yang terlibat dalam operasi perlawanan terhadap kelompok teroris, untuk mendukung upaya pemberian bantuan dalam mengatasi dampak negatif pandemi domestik, yang dapat berguna untuk mendukung upaya strategi jangka panjang penanggulangan terorisme di masa pandemi COVID-19.
d.  Melakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan, maupun pengungsian yang berusaha melarikan diri dari kelompok teroris, agar dapat berkonsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap dampak pandemi maupun mobilitas terorisme, dan lain sebagainya.
Saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah:
1.  Penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh jaringan teror.
2.  Meningkatkan koordinasi yang dengan stakeholder khususnya Kemenkominfo.
3.  Meningkatkan pelibatan masyarakat untuk turut andil dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, seperti dengan semakin pro-aktif dalam melakukan kontra narasi setiap konten radikan yang disebarkan pada dunia maya maupun melakukan pelaporan kepada platform atau Kominfo apabila terdapat adanya penyebaran konten radikal secara masif.

## Daftar pustaka
ahmad Hahruroji Mulian. 2020. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polsek Jati Agung Lampung Selatan. Skripsi . Jakarta: PTIK.
Bella Widya. 2020. Deradicalization In Indonesia: Implementation And Challenge. Journal of Terrorism Studies. Vol. 2, No. 1.
Faiza Patel. 2011. Rethinking Radicalization . New York: Brennan Center for Justice at New York University School of Law
Farouk Muhammad, Wahyurudhanto dan Andrea H. Pulungan. 2020. Memahami Polmas Paradigma Baru Perpolisian Di Indonesia . Jakarta: PTIK Press.
Prayudha Dharma. 2020. Peran Sat Intelkam Polres Serang Dalam Pencegahan Gerakan Radikal Di Wilayah Hukum Polres Serang. Skripsi . Jakarta: PTIK.
Devira Prastiwi. 2019. Fakta-Fakta Penyerangan Wiranto di Banten Berita Online: Liputan 6.com., Edisi 10 Oktober 2019 dalam https://www.liputan6.com. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 10.55 WIB.