Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat-41361 Email: jurnalpositum@gmail.com

## AKIBAT  HUKUM  B A G I   PARA  PIHAK  DALAM  PERKARA PERDATA  ATAS TIDAK TURUT SERTANYA PIHAK KETIGA (INTERVENSI)
LEGAL CONSEQUENCES FOR THE PARTIES IN A CIVIL CASE FOR THE NON- INCEPTION OF A THIRD PARTY (INTERVENTION)

## Devi Siti Hamzah Marpaung
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email: devi.siti@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Pihak Intervensi diatur dalam Pasal 279 Reglement Rechtvordering yang menjelaskan bahwa pihak yang  mempunyai  kepentingan  bisa  bergabung   dalam perkara, namun ternyata sering  terjadi masih ada pihak ketiga yang tidak ditarik masuk kedalam perkara Perdata sehingga pihak ketiga ini  kehilangan  hak-haknya.  Maka  dari  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui akibat  hukum  bagi  para  pihak  dan  pihak  intervensi  karena  tidak  bergabung  dalam  perkara perdata  serta  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga  (intervensi).  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  akibat  hukum  bagi  para  pihak  atas  tidak bergabungnya pihak ketiga (intervensi) dalam perkara perdata adalah ganti rugi dan para pihak dapat digugat kembali oleh pihak Intervensi. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata berupa: perlindungan hukum hukum secara preventif dan refresif.

## Kata Kunci: Gugatan, Intervensi, Akibat Hukum

## ABSTRACT
Intervening Parties are regulated in Article 279 of the Rechtvordering Regulations which explains that parties who have an interest can join in the case, but it often happens that there are still third parties who are not drawn into civil cases so that these third parties lose their rights. Therefore, the aim of this research is to determine the legal consequences for the parties and intervening parties for not joining in civil cases as well as legal protection for third parties (interventionists). The research method used in this  research  is  normative  juridical  with  research  specifications  that  are  descriptive  analysis  using secondary  data  consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  this research show that the legal consequences for the parties of not joining a third party (intervention) in a  civil  case  are  compensation  and  the  parties  can  be  sued  again  by  the  Intervening  party.  Legal protection for third parties for non-participation in civil cases in the form of: preventive and repressive legal protection.
Keywords: Lawsuit, Intervention, Legal Consequences

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)

## A. LATAR BELAKANG
Ada berbagai macam jenis pihak ketiga (intervensi) yang masuk kedalam suatu  perkara  hal  tersebut  tergantung  dengan  bagaimana  kepentingan  pihak Intervensi tersebut masuk kedalam perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak Intervensi sendiri merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri kedalam  sengketa  perdata,  itu  sudah  diatur  dalam Reglement  Rechtsvordering (RV), 1 dalam  Pasal  279 Reglement  Rechtsvordering (RV)  yang  berbunyi:  “barang siapa  mempunyai  kepentingan  dalam  suatu  perkara  perdata  yang  sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”.
Prosedur  Pengajuan  Permohonan  Intervensi,  diatur  dalam  pasal  280
Reglement Rechtsvordering (RV), yang berbunyi:
“Tindakan -Tindakan  ini  dilakukan  dengan  surat  permohonan  pada  hari sidang  yang  telah  ditetapkan  sebelum  atau  pada  waktu  kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Dalam perkara yang diperiksa  berdasarkan  surat-surat,  tindakan  itu  dilakukan  dengan pemberitahuan  kepada  para  pihak  disertai  pemanggilan  mereka  untuk menghadap di sidang pengadilan”.
Intervensi ini  tidak  diatur  dalam  HIR  maupun  RBg  namun  sudah  diatur dalam  RV  yang  sekarang  sudah  tidak  berlaku  lagi,  namun  karena  masih dibutuhkan dalam hal praktik, hakim dapat mempergunakan bentuk-bentuk yang ada didalam aturan yang lain dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, seperti salah satunya Intervensi yang diatur dalam RV.
Tata cara atau prosedur untuk pihak Intervensi yang akan memihak salah satu  pihak  berperkara  tersebut  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri, namun lain halnya dengan pihak Intervensi yang mempunyai tujuannya sendiri  atau  disebut (Tussenkomst )  karena  pihak Intervensi ini  dapat
1 Abdul  Hakim,  penyelesaian  perkara  perdata  dengan  adanya  tiga  pihak  (Intervensi)  di pengadilan negeri,  dalam Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.2 No. 2337-7216, Tahun 2014. Komentar Revisi: disesuikan dengan aplikasi mendeley

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
mengajukan  tuntutannya  juga  diluar  dari  tuntutan  pihak  Penggugat  maupun Tergugat.  selain Tussenkomst yang  bisa  masuk  kedalam  perkara  untuk kepentingan sendiri, terdapat juga Voeging. Dalam hal ini Voeging diartikan juga sebagai masuknya pihak ketiga kedalam suatu perkara perdata dengan inisiatif atau kemauan nya sendiri dengan tujuan untuk mendukung salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat, dalam hal ini pihak ketiga atau pihak Intervensi ini bisa  memilih  untuk  mendukung  salah  satu  pihak  tergantung  dengan kepentingannya. Selain itu ada juga yang disebut sebagai Vrijwaring, Vrijwaring adalah pihak ketiga yang ditarik masuk kedalam suatu perkara perdata dengan tujuan untuk membebaskan Tergugat dari Penggugat. 2
Tidak semua pihak dalam perkara perdata yang merasa dirugikan masuk kedalam sengketa perdata, banyak faktor-faktor yang menyebabkan tidak turut sertanya pihak ketiga (Intervensi) masuk kedalam gugatan para pihak. Tentu saja dengan  tidak  masuknya  pihak  yang  merasa  dirugikan  ini  kedalam  perkara memberikan  akibat-akibat  hukum  yang  cukup  berdampak  kepada  pihak Intervensi maupun untuk para pihaknya sendiri. Seperti yang terjadi di Sleman, pada  tahun  pada  tahun  2015.  Bermula  dari  Perkara  Perdata  yang  seharusnya dihadiri  oleh  pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan  namun  ternyata  yang seharusnya menjadi pihak ketiga (Intervensi) ini tidak tahu bahwa ada gugatan perdata  yang  melibatkan  hak-hak  nya,  yaitu  hak  atas  tanah  yang  telah  dibeli beberapa  tahun  lalu,  hal  tersebut  akhirnya  diketahui  setelah  pihak  yang tidak bergabung  menjadi  pihak Intervensi ini  hendak  melakukan  proses  balik nama pada tahun atas tanah yang telah ia beli tetapi tidak bisa dikarenakan telah terjadinya persekongkolan antara pemilik tanah yang lama dengan pemilik tanah
2 Sofie  Widyana, “Istilah Pihak-Pihak dalam  Gugatan Perdata”,
(https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/, diakses pada 12 juni 2024).

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
yang baru sebelum dibeli oleh pihak Intervens i, bahwa ternyata objek tanah yang telah  ia  beli sudah  kembali  ke  pemilik  lama  berdasarkan  putusan  Pengadilan Nomor  35/Pdt.G/2001/PN.Slmn  padahal  saat  membeli  tanah  tersebut  disertai dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan Notaris dan sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata  mengenai  syarat  sah  nya  perjanjian  sudah  terpenuhi, tentu saja hal ini memberikan akibat yang buruk bagi pihak Intervensi dikarenakan tanah yang seharusnya sudah menjadi hak nya kini di menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuannya.
Pihak Intervensi yang tidak dilibatkan dalam perkara tersebut seharusnya mendapatkan  perlindungan  hukum,  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28D  ayat  (1),  yang  berbunyi:  “setiap  orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  huk um”.  Namun  pada  kenyataannya pihak Intervensi ini bahkan tidak diberitahu  atas adanya gugatan perdata yang melibatkan haknya.
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dijelaskan,  menimbulkan keingintahuan  bagi  penyusun  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  permasalahan pihak yang tidak bergabung menjadi pihak intervensi. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Gugatan Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi) ”.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  dengan  latar  belakang  yang  telah  di  uraikan  oleh  Penulis, adapun permasalahan yang akan ditulis adalah, bagaimana akibat hukum bagi para  pihak  dalam  perkara  perdata  atas  tidak turut  sertanya  pihak  ketiga (intervensi) serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga (intervensi) yang merasa dirugikan atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata ?.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.  Di  dalam  penelitian  hukum  yang  normatif (legal  research) biasanya menggunakan    studi  dokumen,  yakni  sumber-sumber  data  sekunder  berupa peraturan-  peraturan,  perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  pendapat- pendapat para sarjana hukum terkemuka dan keputusan-keputusan pengadilan untuk  mengkaji  asas-asas  dan  teori- teori terkait Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Acara Perdata. Dalam hal ini adalah mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement Rechtvordering (RV).

## D. PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Bagi Para Pihak  Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
Hak-Hak keperdataan bisa berupa dengan hak-hak keluarga, hak-hak kepribadian, hak-hak kebendaan, hak-hak harta benda, serta juga dengan hak-  hak  atas  barang  yang  tidak  berwujud. 71 Sedangkan  kewajiban- kewajibannnya adalah  kewajiban  yang  mutlak  dan  nisbi  yaitu  yang  tidak mempunyai  pasangan  hak,  contohnya  yaitu  kewajiban  yang  memang ditujukan kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya serta ditujukan untuk kekuasaan yang membawahinya dan juga dalam hal ini melibatkan hak pihak lain. 3 Akibat hukum dalam aspek hukum perdata ada  karena  terdapat  hak  dan  kewajiban  apabila  dalam  hal  ini  hukum, kewajiban dan haknya terganggu maka dalamm hal ini bisa muncul akibat hukum  karena  pada  dasarnya  memang  hukum  ini  untuk  melindungi masyarakat baik itu didalam hukum publik maupun hukum Privat.
3 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
Menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum ini bisa timbul karena terdapat  hubungan  hukum  dimana  didalam  hubungan  hukum  tersebut adanya hak dan kewajiban. 4 Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum itu  berguna  untuk  menggerakan  hukum,  hukum  dinilai  dapat memberikan  kualifikasi  mengenai  hubungan-hubungan  tertentu  oleh karena  itu  disebut  juga  dengan  hubungan  hukum. 5 Contohnya  adalah Peraturan hukum, Peraturan hukum ini digerakkan oleh Peristiwa hukum serta rumusan yang ada  didalam  tingkah  laku  dalam  peraturan  hukum tersebut  memang  harus  yang  benar  benar  terjadi  sehingga  hal  tersbeut bisa menimbulkan akibat hukum.
Adapun akibat hukum yang dapat dirasakan oleh Para Pihak dan Pihak Ketiga (Intervensi) yang tidak bergabung atau tidak turut serta dalam perkara perdata, sebagai berikut :
a. Akibat Hukum Bagi Para Pihak
1) Ganti Rugi
Pihak  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  Intervensi diharuskan  untuk  mengganti  kerugian  yang  telah  timbul  karena  nya seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu kerugian berupa, Biaya, Rugi dan bunga. Ganti Rugi juga dijelaskan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1239 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa kerugian yang harus diganti yaitu:
a) Biaya
b) Rugi dan
c) Bunga
Selain itu juga mengenai ganti rugi diatur juga dalam Pasal 1365 KUHper  yang  menjela skan  bahwa  :“Tiap  Perbuatan  yang  melanggar
4 Soedjono Dirdjosisworo, pengantar Ilmu Hukum, PT. raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131.
5 Satjipto Rahardjo, ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 40.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan  kerugian  tersebut”.  Jadi  dalam  hal  ini  orang  yang menimbulkan kerugian kepada oranglain harus menggantikan kerugian tersebut, ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi yang berupa biaya, rugi dan bunga.
2) Para pihak dalam perkara ini bisa digugat kembali oleh Pihak yang berperkara.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak. Gatot Hadi Purwono selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Karawang mengatakan bahwa:
“setelah perkara para pihak ini telah diputus oleh Majelis Hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, saat pelaksanaan eksekusi bisa  muncul  atau  timbul  bantahan dari  Pihak  ketiga  yang  tidak ditarik.  Artinya  pihak  intervensi  ini  bisa  untuk  mengajukan bantahan  atau  perlawanan  terhadap  proses  eksekusi  dari putusan yang berkekuatan hukum tetap ” .
Akibatnya ini akan dirasakan oleh para pihak setelah prosesnya selesai kemudian pelaksanaan putusan. Ada kemungkinan munculnya hambatan dalam pelaksanaan ekseskusi dari pihak yang tidak ditarik.
b. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga (Intervensi)
Adapun akibat hukum bagi pihak ketiga yang tidak turut serta atau bergabung  dalam  perkara  perdata  yaitu  kehilangan  hak  untuk  masuk kedalam  perkara  sebagai  Pihak  Intervensi  serta  mengalami  kerugian karena terdapat hak-haknya yang diambil oleh para pihak.

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Ketiga  (Intervensi)  Yang  Merasa Dirugikan Atas Tidak Turut Sertanya Dalam Perkara Perdata
Satjipto  Raharjo  mendefiniskan  bahwa  Perlindungan  Hukum merupakan  Upaya  yang  digunakan  untuk  melindungi  kepentingan  yang

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
dipunyai  oleh  seseorang  melalui  cara  pengalokasian  kekuasaan  Hak  Asasi Manusia  untuk  bertindak  dalam  kepentingan  tersebut. 6 Pendaa  lain  juga dikemukakan oleh Hetty Hasanah yang menyebutkan bahwa Perlindungan Hukm  ini  adalalah  upaya  yang  bisa  menjamin  bahwa  adanya  kepastian hukum, sehingga dalam hal ini bisa untuk memberikan perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang sedang melakukan tindakan hukum atau pihak-pihak yang sedang bersangkutan.
Perlindungan  hukum  merupakan  fungsi  dari  hukum  itu  sendiri  yaitu memberikan  perlindungan,  Perlindungan  Hukum  secara  Perdata  diatur dalam  KUHPerdata  mengenai  Perlindungan  untuk  korban  atau  pihak yang mengalami  ker  ugian,  yakni  berupa  ganti  rugi,  hal  tersebut  sudah  diatur dalam  pasal  1365  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  orang  yang membawa kerugianlah yang  wajib untuk mengganti kerugian yang timbul karena  nya.  Artinya  bahwa  Pihak  yang  telah  membuat  Pihak  lain  nya dirugikan maka harus mempertanggung jawabkan yang telah diperbuat.
Philipus  M.  Hadjon  dalam  bukunya  menyebutkan  bahwa  terdapat  2 sarana Perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif. 7

## a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  Hukum  Preventif  ini  merupakan  kesempatan mengajukan  pendapatnya  ataupun  keberatan  oleh  Subyek  Hukum sebelum  adanya  keputusan  Pemerintah  yang  berbentuk defenitive . Tujuannya  agar  mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan  Hukum Preventif  ini  memiliki  arti  yang  sangat  besar  bagi  tindakan  pemerintah yang  memang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak.  Pemerintah menajdai  terdorong  untuk  berhati-hati  dalam  pengambilan  keputusan
6 Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121.
7 Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 30

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
yang  didasarkan  diskresi  hal  ini  karena  adanya  perlindungan  hukum preventif  ini.  Saat  ini  memang  belum  banyak  sarana  yang  diatur  dalam Perlindungan hukum.
Dalam  hal  ini  terdapat  bentuk-bentuk  tindakan  Preventif  untuk perlindungan  pihak  intervensi  yang  tidak  bergabung  masuk  kedalam perkara  perdata  seperti  melakukan  sosialisasi  yang  oleh  Pengadilan Negeri terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya pihak Intervensi masuk kedalam Perkara Perdata dan Pentingnya membuat gugatan yang tepat dan benar agar tidak terjadi penolakan gugatan.

## b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  mempunyai  tujuan  untuk mneyelesaikan  sengketa.  Dalam  melakukan  penanganan  perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Admnistrasi. Dalam  prinsip  perlindungan  hukum  ada  tindakan  Pemerintah  yang bersumber  dari  konsep  mengenai  pengakuan  serta  perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang memang diarahkan untuk pembatasan kewajiban  masyarakat  dan  Pemerintah.  Prinsip  yang  kedua  adalah  m endasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  merupakan  Perinsip  Negara  Hukum.  Jika  dikaitkan  dengan pengakuan serta perlindungan mengenai hak asasi manusia mendapatkan tempat paling utama dan bisa dikaitkan juga dengan Negara Hukum.
Pihak  ketiga  bisa  melakukan  upaya  perlindungan  represif dengan cara  melakukan  upaya  perlawanan  di  Pengadilan.  Pihak  ketiga  sebagai Pihak  yang  dirugikan  ini  bisa  mengjukan  perlawanan  sebelum dilaksanakannya parate eksekusi. Perlawanan Pihak ketiga dilihat dari hak kepemilikan didalam sistem Peradilan di Indonesia disebut juga dengan derden  verzet . derden  verzet atau  biasa  disebut  juga  dengan  perlawanan

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
pihak ketiga ini sudah diatur didalam pasal 195 ayat (6) HIR serta dengan Pasal 206 ayat (6) RBg. 8
Selain itu juga peraturan perlawanan mengenai pihak intervensi ini diatur didalam Pasal 132 angka 2 huruf a HIR yang didalamnya mengatur mengenai perlawanan Pihak ketiga, yang berbunyi sebagai berikut :
“Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) , diatur dalam buku I titel 10 dari Reglement Hukum Acara Perdata untuk raad van Justitie dan Hooggerechtshof (Pasal  378-384),  pokoknya  ialah  bahwa  orang ketiga  dapat  memajukan  keberatan  terhadap  suatu  keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil didalam perkaranya atau tidak ikut serta  sebagai  pihak,  baik  dengan  jalan  “ voeging ”  maupun dengan jalan “ tusschenkomst ”.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh Penulis,  Bapak  Gatot  Hadi  Purwono  juga  menyebutkan  bahwa  Pihak Intervensi  ini  bisa  melakukan  perlawanan  apabila  dalam  gugatan  para pihak  terdapat  hak  intervensi  yang  dirugikan.  Pihak  Intervensi  bisa mengajukan Perlawanan kepada para pihaknya di Pengadilan Negeri.

## E. KESIMPULAN
Akibat  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perkara  perdata  atas  tidak turut sertanya  pihak  ketiga (intervensi) berupa Ganti  rugi  selain  itu  juga  Para  Pihak dalam perkara ini bisa digugat kembali oleh Pihak Intervensi yang tidak ditarik masuk kedalam perkara perdata untuk mengambil kembali haknya. Selain itu akibat hukum untuk Pihak Intervensi dapat berupa kehilangan hak untuk masuk kedalam  perkara  perdata  sebagai  pihak  Intervensi  dan  mengalami  kerugian karena  dalam  hal  ini  terdapat  hak-haknya  yang  diambil  oleh  Para  Pihak  yang tidak melibatkan Pihak Intervensi untuk masuk kedalam perkara tersebut.
8 Ivonne W.K. Maramis, Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi, Lex Administratum, Vol. V No.5, Tahun 2017, hlm. 34.

## POSITUM, Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)
Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (intervensi) yang merasa dirugikan atas  tidak  turut  sertanya  dalam  perkara  perdata  diantaranya:  perlindungan hukum secara preventif dengan cara melakukan sosialisasi yang oleh Pengadilan Negeri mengenai bagaimana cara membuat gugatan yang baik dan benar agar tidak terjadi gugatan ditolak. Perlindungan hukum secara represif dengan cara pengajukan perlawanan oleh Pihak Ketiga kepada Para Pihak yang berperkara.
Sudah seharusnya Pemerintah dalam hal ini adalah Para penegak Hukum dan Pemgadilan Negeri melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya turut serta pihak ketiga untuk bergabung kedalam perkara perdata yang melibatkan hak-haknya dan menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan lagi terkait dengan hak-hak yang dimiliki, selain itu sebaiknya pihak ketiga dengan segera dapat  mengajukan  gugatan  perlawanan  ke  Pengadilan  apabila  memang  ada hak-haknya  yang  dirugikan  didalam  sengketa  Para  Pihak,  untuk  pengajuan gugatan ini bisa dilakukan dengan gugatan tertulis maupun lisan, ditujukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 8 hari, setelah itu perlawanan akan diperiksa oleh Majelis Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Moh Taufik , Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta: Jakarta, 2004. Mustafa Emmy Marmi, Prinsip-Prinsip Beracara Dalam penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TriPs-WTO , PT. Alumni, Bandung, 2007.
Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu: Surabaya, 1987.
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW ), Sinar Grafika:Jakarta, 2011.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 2006.
Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Kompas: Jakarta, 2003.
Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara  Perdata ,  Alumni:Bandung, 1992.
Soedjono  Dirdjosisworo,  pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta:PT.  Raja  Grafindo Tinggi, 2010.
Devi Siti Hamzah Marpaung: Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)

## Jurnal
Abdul  Hakim,  Penyelesaian  Perkara  Perdata  Dengan  Adanya  Tiga  Pihak (Intervensi)  Di  Pengadilan Negeri,  dalam  Jurnal  Ilmiah  Advokasi,  Vol.2  No. 2337-7216, Tahun 2014.
Desi  Bangun ,  “Penerapan  Asas  Audi  et  alteram  partem  Pada  Perkara Wanprestasi dalam hal Tidak Hadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru” dalam Jurnal JOM Fakultas hukum Universitas Riau, Vol. VI 2019. Ivonne W.K. Maramis, Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi, Lex Administratum, Vol. V No.5, Tahun 2017.
Kompas.com,
“pengertian Hukum Perdata dan Pembagiannya”, (https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/00300091/pengertian hukum-perdata-dan-pembagiannya, diakses pada 12 Juni 2024. Sofie  Widyana, “Istilah
Pihak-Pihak  dalam Gugatan Perdata”,
(https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam- gugatan-perdata/, diakses pada 12 juni 2024).
Wardhani  Melisa  Citra  dan  Zakki  Adlhiyati, “Studi  Tentang  Gugatan  Intervensi (Tussenkomst) pada Gugatan Perkara Perdata , dalam   Jurnal  Verstek,  Vol.9, (2021).
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Reglement Rechtsvordering (RV)