## TEORI-TEORI  EKONOMI POLITIK  INTERNASIONAL  DALAM PERBINCANGAN:  ALIRAN DAN PANDANGAN

## Oleh: Mohammad  Maiwan 

## ABSTRACT
This  article  briefly  describes  some  of  the  major  theories  of  international  political economy,  namely:  Liberal  Trade  Theory;  Nationalist  trade  theory;  The  theory  of  "Dual Economy";  Theory  of  the  Modern  World  System  (MWS);  Hegemonic  stability  theory.  Each  of these theories has shown an important aspect of economic and political relations. In addition to having  the  advantages  of  each,  above  theories  also  opened  the  weaknesses  of  another  theory, allowing us to see the extent of his power in explaining trends in today's global economy. Each theory has its contextual truth respectively. In addition, any such theory can not stand alone. We need elements of each other's views to be aware of the complex relationship between economics and  politics.  In  international  relations  the  interrelationship  or  interplay  between  economic factors with the political factor is absolute.
Key Words: Political economy, international relations, theory.

## Pendahuluan
Sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yang  membincangkan  tentang  aspek-aspek  hubungan antarbangsa  dalam  berbagai  segi,  ilmu  Hubungan  Internasional  memiliki  beberapa  sub  disiplin yang  secara  khusus  menguraikan  tentang  masalah-masalah  ekonomi  pada  tataran  internasional. Sub  disiplin  ini  dikenali  sebagai  Ekonomi  Politik  Internasional (International  Political Economy) .  Bidang  ini  membincangkan  interaksi, interplay,  interrelated, kait  mengait,  saling mempengaruhi  antara  faktor-faktor politik dan ekonomi dalam  lingkup  hubungan  internasional. Fokus  analisis  Ekonomi  Politik  Internasional  ditumpukan  pada  adanya  interaksi  antara  faktor- faktor  “pasar”  dan  “negara”,  antara exchange dan authority, antara wealth dan power dalam suatu  negara  dalam  hubungan  dengan  negara  lain.  Dalam  lanskap  politik  internasional  aspek- aspek tersebut  mengemuka  secara kentara,  sehingga  mencetuskan  banyak  perhatian.
Secara  sederhana,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Walter  S.  Jones  (1993:  223)  konsep itu  diartikan  sebagai  interaksi  global  antara  politik  dan  ekonomi.  Beliau  selanjutnya  mengutip
 Dosen  Program  Studi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Jurusan  Ilmu  Sosial  Politik,  Fakultas  Ilmu Sosial Universitas Negeri  Jakarta
pandangan Robert Gilpin yang menyatakan eratnya kaitan antara politik dan ekonomi itu sebagai berikut  (Jones  1993:  223-224):
Pada  satu  pihak,  politik  begitu  menentukan  kerangka  aktivitas  ekonomi  dan mengarahkannya  untuk  melayani  kepentingan  kelompok-kelompok  dominan; penggunaan  kekuasaan  dalam  berbagai  bentuknya  sangat  menentukan  hakikat  suatu sistem  ekonomi.  Di  lain  pihak,  proses  ekonomi  itu  sendiri  cenderung  meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi  merombak  hubungan kekuasaan antarkelompok. Pada gilirannya  hal  itu  merombak  sistem  politik,  sekaligus  membentuk  struktur  hubungan ekonomi  yang  baru.  Jadi,  dinamika  hubungan  internasional  di  zaman  modern  pada pokoknya  merupakan  fungsi  interaksi  timbal  balik  antara  ekonomi  dan  politik.
:
Dengan  demikian,  ekonomi  politik  internasional  merupakan  interaksi  timbal  balik  dan dinamis  antara  upaya  pengejaran  kekuasaan  dan  kekayaan  dalam  hubungan  intenasional. Pandangan  ini  membawa  implikasi  bahwa  teori  ekonomi  politik  internasional  bukanlah  teori ekonomi  murni,  dalam  artian  membahas  isu-isu  ekonomi  melulu  secara  teknis  dan  juga  bukan teori politik  murni,  yang  melihat dimensi ekonomi  melulu bersifat politis. Namun  lebih dari  itu, teori  ekonomi  politik  internasional  berfungsi  untuk  menjelaskan  berbagai  kait  mengait  antara faktor-faktor  ekonomi  dan  politik,  pasar  dan  negara,  dalam setting internasional.  Sebagaimana diketahui, semenjak Revolusi Industri abad 16 aspek ekonomi dari sistem internasional memiliki kekuatan  dominan.  Kebutuhan  akan  adanya  bahan  mentah,  pasar,  tenaga  kerja,  sumber  energi, serta  teknologi,  menjadikan  penerapannya  dalam  politik  internasional  menjadi  semakin  besar (Frieden  & Lake 1991: 4).
Apalagi  setelah  Perang  Dunia  II  di  mana  muncul  persaingan  antara  blok  Barat  yang liberalis-kapitalis  dan  Timur  yang  sosialis-komunis,  yang  bukan  hanya  berbentuk  persaingan ideologi politik secara tajam, tetapi juga haluan ekonomi. Kendati masalah-masalah yang muncul untuk  sebagian  adalah  masalah  ekonomi,  namun  hakikatnya  mempengaruhi  sistem  politik internasional.  Karena  itu,  kemudian  muncul  pelembagaan  sistem  ekonomi  internasional penunjang  untuk  mengatur  tatanan  ekonomi  internasional  dalam  bentuk  munculnya  organisasi- organisasi  kerjasama  internasional  seperti:  PBB,  ASEAN,  APEC,  IMF,  Bank  Dunia,  OPEC, GATT,  IBRD,  ADB  dan lain-lain.
Sejauh  ini,  di  kalangan  penstudi  hubungan  internasional  ada  beberapa  teori  yang berkembang  dalam  sub  disiplin  ekonomi  politik  internasional.  Akan  tetapi  karena  keterbatasan
tempat dan waktu,  maka penulis akan  mengemukakan beberapa teori  yang penting-penting  saja, yang  menjadi  arus utama  dalam  perbincangan  beberapa dekade belakangan  ini.
. Teori Perdagangan  Liberal
Pada prinsipnya,  teori perdagangan  liberal dapat dibagi  menjadi dua kelompok. Pertama, aliran  klasik  yang  dimotori  oleh  Adam  Smith  dan  David  Ricardo.  Kedua,  adalah  aliran  neo- klasik yang merupakan pembaruan daripada aliran yang pertama di atas. Tokoh-tokoh neo-klasik misalnya, adalah, Samuelson dan Paul Krugman. Tokoh aliran  liberal,  Adam Smith  menyatakan gagasannya tentang keunggulan absolut (absolute advantage) , di  mana kunci dari kekuatan dan kekayaan  suatu  negara adalah pertumbuhan ekonomi dan sarana untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi  itu  adalah  perdagangan  internasional.  Menurut  pandangan  beliau,  dalam  perdagangan internasional  harus diciptakan pembagian kerja (division of labour) atau spesialisasi,  yang  mana setiap  negara  menciptakan  produksinya  sesuai  dengan  kemampuannya  masing-masing  (Gilpin 1987: 41-42).
Dengan  Pembagian  kerja  atau  spesialisasi  ini  dimaksudkan  agar  negara-negara  yang menghasilkan  sejumlah  produk  berpeluang  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan nasional  yang  lebih  tinggi  daripada  negara-negara  lain  yang  hanya  memiliki  sedikit  produk. Inilah yang dimaksudkan dengan keunggulan absolut. Doktrin lain dari teori ini juga menyatakan bahwa perdagangan  internasional  harus berdasarkan prinsip persaingan bebas (fair  competition) atau pasar bebas (free market). Dalam pengertian ini, arus barang dari satu negara ke negara lain harus  bebas  dari  hambatan-hambatan  politik (political  barriers), sehingga  pergerakan  barang lintas  negara  berlangsung  bebas  dan  alamiah  berdasarkan  hukum  pasar.  Teori  ini  menegaskan bahwa  pembatasan  arus  barang  dari  suatu  negara  ke  negara  lain  akan  menyebabkan  terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi yang menggerogoti seluruh kekuatan negara. Langkah-langkah seperti:  Proteksi,  dumping,  dan  lain-lain  dianggap  sebagai  hal  buruk  yang  harus  dihindari. Interaksi  dan  campur  tangan  negara  yang  terlalu  besar  terhadap  bidang  perdagangan internasional  akan mendistorsi  pasar dan bisa  jadi  menyebabkan  terjadinya  kekacauan  ekonomi.
Tokoh  lain  yang  mengemukakan  aspek  keunggulan  komparatif  adalah  David  Ricardo. Dalam  pandangan  beliau,  perdagangan  internasional  yang  seimbang  dan  berkeadilan  akan terwujud  jika  masing-masing  negara  menekankan pada dimensi keunggulan komparatif.  Hal  ini bermakna bahwa  negara-negara  yang  menghasilkan produk tertentu dengan biaya  relatif rendah
akan  memiliki  keunggulan  atas  produk  tersebut  dalam  perdagangan  internasional.  Melalui  cara ini  akan  terjadi  efisiensi  di  mana  setiap  negara  akan  berpartisipasi  dalam  aktifitas  perdagangan internasional sesuai dengan kemampuan terbaiknya dalam produk-produk  tertentu. Selanjutnya, Ricardo  menyatakan  bahwa,  negara-negara  menspesialisasikan  terhadap  produk  tertentu terutama  karena  pertimbangan  biaya  komparatifnya  paling  rendah,  buka n  karena  keunggulan absolut  atas negara  lain  (Brown  2001: 154-156).
Oleh karena  itu, suatu  negara  meskipun  memiliki keunggulan absolut atas suatu produk, bisa  saja  tidak  menjadi  eksportir  produk  tersebut,  sejauh  biaya  komparatifnya  lebih  mahal daripada bila diproduksi  negara  lain.  Hal  ini bisa berasal dari  faktor produksi  tertentu  misalnya; tenaga kerjanya  yang  murah, ketersediaan bahan  mentah,  ataupun  teknologinya,  sehingga suatu negara  mencapai  tahap  efisiensi  yang  lebih,  ketimbang  yang  lain.  Secara  ringkas  Ricardo menyatakan  bahwa  aktifitas  perdagangan  bebas  akan  membawa  keuntungan  bagi  semua partisipan,  sebab  perdagangan  ini  akan  menjadikan  terjadinya  spesialisasi  dan  spesialisasi  akan meningkatkan  efisiensi,  dan  secara  otomatis  juga  meningkatkan  produktifitas  (Jackson  & Sorensen  2005: 235).
Pandangan  yang dikemukakan Ricardo  ini belakangan direvisi oleh  Eli F. Heckscher dan Bertil  Ohlin.  Melalui  teori-teorinya,  Heckscher  berpendapat  bahwa,  perdagangan  internasional telah  mengubah  faktor  harga  (tanah,  tenaga  kerja,  dan  modal)  dan  karenanya  mendistribusikan pendapatan  dalam  suatu  negara.  Faktor  harga  ini  menyebabkan  perubahan-perubahan fundamental  yang  memunculkan  pergeseran-pergeseran  yang  berpengaruh  pada  produksi  suatu negara  (Frieden  &  Lake  1991:  73).  Hal  tersebut  pada  gilirannya  akan  mencetuskan  terjadinya ketimpangan  kekayaan  di  antara  negara-negara.  Sementara  itu  menurut  Ohlin,  negara-negara tertentu  didukung  secara  tidak  sebanding  oleh  faktor-faktor  tertentu  sehiungga  memungkinkan mereka dapat  memproduksi komoditas  yang paling  menguntungkan. Karena  itu, tidak  mungkin setiap  negara  bisa  memproduksi  suatu  barang  yang  sama,  karena  nilai  efisiensi  yang  akan didapatkan  berbeda.  Dalam  hal  ini  Ohlin  menyatakan  bahwa,  spesialisasi  produksi  yang dilakukan suatu negara pada tingkatan tertentu akan  memberikan nilai  maksimum  sesuai dengan kemampuannnya  dibandingkan  dengan  negara  lain.
Pada prinsipnya, Heckscher dan Ohlin (H-O) menyatakan bahwa perbedaan relatif  faktor pemberian alam (endowments factor) dan  harga  faktor produksi antarnegara  sebagai determinan perdagangan  yang  paling  penting  (dengan  asumsi  bahwa  teknologi  dan  citarasa  negara  sama).
Teori  H-O  berpendapat  bahwa  setiap  negara  akan  mengekspor  komoditas  yang  secara  relatif mempunyai  faktor  produksi  berlimpah  dan  murah  serta  mengimpor  komoditi  yang  faktor produksinya  relatif  langka  dan  mahal.  Teori  H-O  menganggap  bahwa  perdagangan  akan menghapuskan  atau  mengurangi  perbedaan  harga  absolut  dan  harga  relatif  faktor  produksi sebelum  perdagangan  antar  negara.

## Teori Perdagangan  Nasionalis
Selanjutnya teori  yang kedua adalah, teori perdagangan  nasionalis atau seringkali disebut sebagai  teori  merkantilis.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  negara  memiliki  peran  utama  dalam perdagangan  internasional. Dalam pandangan teoritisi perdagangan nasionalis, aktifitas ekonomi adalah dan seharusnya  tunduk pada tujuan  utama dalam  membangun  negara kuat.  Dengan kata lain,  ekonomi  adalah  alat  politik,  suatu  dasar  bagi  kekuasaan  politik.  Kepentingan  nasional adalah  tujuan  akhir  dari  kegiatan  perdagangan.  Teori  ini  melihat  perekonomian  internasional sebagai  arena  konflik  antara  kepentingan  nasional  yang  saling  bertentangan,  daripada  sebagai wilayah  kerjasama  dan  saling  menguntungkan.  Dikemukakan  bahwa,  persaingan  ekonomi antarnegara adalah permainan zero-sum, di  mana  keuntungan suatu  negara  merupakan kerugian bagi  negara  lain  (Jackson  & Sorensen  2005:  231)..
Salah satu tokoh  utama teori  ini adalah Alexander Hamilton  yang  merupakan  salah  satu Bapak  Pendiri  Amerika  Serikat.  Menurut  Hamilton  suatu  negara  dalam  kebijakan  perdagangan internasionalnya  harus  lebih  mengutamakan  barang-barang  manufaktur  daipada  komoditi pertanian.  Dalam  pandangan  beliau,  hanya  dengan  memproduksi  barang-barang  manufaktur suatu  negara  akan  memperoleh  keuntungan  yang  besar  dalam  perdagangan  internasional. Keuntungan  itu  selanjutnya  akan  bermuara  pada  kekuatan  nasional  negara  tersebut.  Sebab  itu, negara-negara  yang  sebelumnya  masih  mengimpor  barang-barang  manufaktur  dari  negara  lain harus  menempuh kebijkan atau strategi  “substitusi  impor”. Negara  itu  harus  memproses sendiri barang-barang  yang  dibutuhkan  rakyatnya,  kendati  dilihat  dari  prinsip  efisiensi  (keunggulan komparatif)  lebih  menguntungkan  bila  mengimpor  dari negara  lain  (Brown  2001: 156).
Karena  itu,  bagi  Hamilton,  lokasi  di  mana  sebuah  produk  diproses  tidak  semata-mata ditentukan oleh prinsip efisiensi dan spesialisasi yang didasarkan atas prinsip keunggulan absolut dan  relatif  saja.  Pilihan  terhadap  lokasi  di  mana  sebuah  barang  dibuat  harus  ditentukan berdasarkan  keputusan  politik  dari  sebuah  negara.  Dengan  kata  lain,  negara  harus  memutuskan
untuk  mengubah  haluan  ekonominya.  Karenanya  teori  substitusi  impor  dari  Hamilton  tersebut bertentangan  dengan  prinsip division  of  labour sebagaimana  dikemukakan  teori  perdagangan liberal.  Menurut  Hamilton,  prinsip  pembagian  kerja  dan  spesialisasi  dalam  perdagangan internasional  hanya  menguntungkan  negara-negara  tertentu.  Karena  itu,  negara-negara  yang tidak  bisa  memproduksi  barang-barang  manufakturnya  sendiri  harus  sekuat  tenaga  untuk  dapat memproduksinya  sehingga  bisa  menutup  jurang  perbedaan  itu.
Teoritisi  perdagangan  nasionalis  lain  adalah  Friedrich  List.  List  mengemukakan  tentang pentingnya campur  tangan  negara dalam aspek ekonomi. Keberhasilan ekonomi tidak  mungkin dicapai  tanpa  adanya  campur  tangan  secara  politik  (Brown  2001:  156-157).  Dalam  konteks hubungan  antar  bangsa,  List  mencontohkan  bagaimana  keberhasilan  Inggris  sebagai  negara imperium  dunia  di  masa  lalu,  dengan  pengaruh  luas  di  seberang  lautan,  karena  didukung  oleh kekuatan  industrialisasi  yang digerakkan  negara.  Dia tidak setuju kalau pembangunan ekonomi semata-mata didasarkan pada aspek-aspek efisiensi, keunggulan komparatif, serta pilihan-pilihan produksi  tertentu  saja tanpa melibatkan  faktor  politik.
Dalam  pandangan  List,  Inggris  justru  berjaya  karena  menggunakan  kekuatan  politik untuk  memajukan  industri  dan  perdagangan  mereka.  Pada  masa-masa  awal  industrialisasi  dan perdagangan  internasional  di  masa  lalu,  negara  tersebut  tidak  segan-segan  menggunakan kekuatan  militer  dalam  menghadapi  bangsa-bangsa  lain.  Tahap  kemampuan  perdagangan internasional  Inggris  mencapai  tahap  kejayaan  yang  ditopang  oleh  supremasi  teknologi  dan industri  yang disokong kuat oleh bidang  militer. Adalah  mustahil  untuk  melindungi kepentingan industri  yang  baru  tumbuh  dan  sengitnya  persaingan  perdagangan  internasional  kalau  semata- mata  hanya  mengandalkan  faktor  ekonomi.
Jadi,  dalam  perspektif  beliau,  sebuah  negara  yang  kuat  hanya  bisa  dicapai  melalui nasionalisme  ekonomi  dan  perdagangan.  Hal  tersebut  bisa  ditempuh  melalui  berbagai  cara seperti:  Proteksi,  pengenaan  tarif  tinggi  atas  barang  impor,  dumping,  perlindungan  buruh,  dan lain-lain.  Di  sinilah  negara  (sebagai  institusi  politik)  memiliki  peranan  penting.  Singkatnya, perekonomian  tunduk  pada  komunitas  politik,  khususnya  pemerintah.  Pemerintah bertanggungjawab  penuh  untuk  memajukan  kepentingan  nasional  dengan  cara apapun.

## Teori “Dual Economy”
Teori dual  economy atau  dualisme  ekonomi  menyatakan  bahwa  setiap  gejala perekonomian  domestik  maupun  internasional  harus  dianalisis  dari  dua  sektor  yang  satu  sama lain secara relatif independen. Pertama adalah sektor moderen yang progresif yang dicirikan oleh suatu  integrasi dan efisiensi tingkat tinggi. Kedua adalah sektor  tradisional  yang  yang diwarnai oleh  sebuah  keterbelakangan  cara-cara  produksi  dan  swasembada  lokal.  Tokoh-tokoh  teori  ini adalah mereka yang pada umumnya mengembangkan pemikiran-pemikiran liberalisme ekonomi. Di Indonesia kita  mengenal J.H.  Boeke  yang  menganalisis  tentang kedudukan ekonomi kolonial dan pribumi pada masa lalu yang memberikan adanya penilaian tentang konsep dualism ekonomi itu.  Teori  disokong  kuat  oleh  para  penganut  teori  modernisasi  pembangunan  seperti  W.W. Rostow.
Teori dual  economy menilai  bahwa  proses  perkembangan  ekonomi  adalah  proses transformasi dari sektor tradisional menuju sektor moderen melalui modernisasi struktur-struktur ekonomi, sosial, dan politik. Dalam proses transformasi ini terjadi kerusakan nilai-nilai lama dan muncullah  nilai-nilai  baru,  seperti  individualisme  dalam  masyarakat,  rasionalitas  ekonomi,  dan maksimalisasi tingkah laku. Selain itu, integrasi ekonomi global yang berwujud sistem pasar dan institusi-institusi lainnnya, merupakan konsekuensi dari pergerakan kekuatan-kekauatan pasar ke arah  efisiensi  ekonomi  dan  saling  ketergantungan  global.  Menurut  teoritisi dual  economy, munculnya  suatu  ekonomi  pasar  adalah  sebagai  akibat  alamiah  dari  bekerjanya  kekuatan- kekuatan pasar. Kemajuan-kemajuan dalam bidang komunikasi dan  transportasi, perkembangan efisiensi  lembaga-lembaga  ekonomi,  dan  pengurangan  biaya-biaya  transaksi,  merupakan  faktor pendorong  bagi  transformasi  dari  perekonomian  tradisional  ke moderen.
Selain  itu,  teori  ini  juga  menyatakan  bahwa  lambat  laun  sistem  pasar  akan  membawa daerah-daerah  baru  ke  dalam  orbit  perekonomian  internasional.  Proses  semacam  ini  setidaknya pertama kali terbukti ketika  negara-negara kapitalis Eropa  melakukan ekspansi ke  negara-negara Asia,  Afrika, dan Amerika Latin  mulai abad ke-16. Sektor  moderen  yang diperkenalkan negara- negara  kapitalis  Eropa  mulai  merambah  ke  sektor  keterbelakangan  di  ketiga  bagian  dunia tersebut.  Dalam  pandangan  teori  ini,  kekuatan-kekuatan  pokok  yang  bekerja  di  balik  proses transformasi dari sektor  tradisional ke sektor  moderen adalah: efisiensi ekonomi, aktifitas  yang terorganisasi,  dan  perkembangan  teknologi.  Hal  tersebut  mencakup  pengenalan  teknik-teknik yang  produktif,  pembukaan  pasar-pasar  baru  dan  sumber-sumber  penawaran,  serta  munculnya
sarana-sarana baru dalam pengaturan dan pengelolaan aktifitas ekonomi. Moneterisasi kehidupan ekonomi,  munculnya  kota-kota,  dan  perkembangan  dalam  komunikasi  dan  transportasi merupakan  faktor-faktor  penting.  Melalui  perkembangan  ini  semua  telah  mengurangi  biaya- biaya  transaksi  ekonomi  dan  oleh  karena  itu  telah  memperlicin  ekspansi  pasar  serta mengintegrasikan  sektor-sektor  tradisional  ke  dalam  interdependensi  perekonomian internasional.
Menurut  para  penganut dual  economy proses  evolusi  ekonomi  (dalam  lingkup  domestic maupun  internasional) dikendalikan oleh kompetisi pasar,  mekanisme  harga, efisiensi produksi, dan  maksimalisasi  kekayaan.  Aktor-aktor  ekonomi  yang  tidak  efisien  akan  dipaksa menyesuaikan  perilaku  mereka  sesuai  tuntutan  pasar  atau  memilih  resiko  menghadapi kehancuran  aktifitas  ekonominya.  Sebagai  akibat  dari  ekspansi  pasar,  akumulasi  modal  dan faktor-faktor  produksi  lainnya,  juga  penemuan  teknologi  dan  bentuk-bentuk  organisasi  baru, telah  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  interdependensi  global  di  antara masyarakat  internasional.
Melalui  beberapa  kasus  yang  kita  lihat,  teori dual  economy memberikan  bukti  yang meyakinkan  tentang  adanya  transformasi  dari  nilai-nilai  tradisional  menuju  ke  arah  kemajuan sebagaimana  ditunjukkan  oleh  negara-negara  industri  baru  di  Asia  yang  mengalami  kemajuan pesat,  seperti:  Hongkong,  Korea  Selatan,  Taiwan,  dan  Singapura.  Negara-negara  tersebut  telah berhasil  melakukan  transformasi  melalui  cara-cara  liberal  di  bidang  ekonomi,  sehingga memungkinkan tampil sebagai negara maju. Langkah tersebut juga disusul dengan negara-negara lain,  seperti:  Malaysia,  Thailand,  Indonesia,  dan  Vietnam  belakangan  ini.  Kemampuan  mereka dalam  mengadopsi  nilai-nilai  liberal dan  meninggalkan secara perlahan bentuk-bentuk ekonomi tradisional  mulai  menunjukkan  hasilnya.

## Teori Sistem Dunia  Moderen (MWS)
Teori selanjutnya adalah teori Sistem Dunia atau seringkali disebut sebagai Sistem Dunia Modern (Modern  World  System). Teori  ini  dicetuskan  oleh  Immanuel  Wallerstein.  Sumber pijakan dari teori MWS adalah ajaran-ajaran Neo- Marxis serta  mazhab “Annales” dala m bidang sejarah  yang  dikembangkan  Fernand  Braudel  di  Perancis.  Melalui  cara  ini  Wallerstein  melihat tatanan  ekonomi  dunia  sebagai  suatu  kesatuan  unit  analisa  yang  secara  total  berkait  satu  sama sama  lain  secara  sistemik.  Proses-proses  perubahan  yang  terjadi  dianalisis  dalam  kerangka
jangka  panjang  yang  dianggap  cukup  untuk  mewadahi  “perhitungan  logis”.  Dengan menggunakan  referensi  waktu  jangka  panjang (la  lon  que  duree) maka  ketotalan  dan  lapisan paling  dalam  dari  kehidupan  sosial  itu  dilihat  sebagai  perubahan  perlahan  dan  bersifat pengulangan  (Wallerstein  1974).
Sementara  dari  aliran  Neo-Marxis,  Wallerstein  menggunakan  konsep-konsep  yang dikemukakan para  teoritisi dependensia, seperti:  Paul  Baran,  Andre  Gunder Frank,  Dos Santos, Samir Amin, dan  lain-lain. Secara provokatif  Wallerstein sendiri  menyatakan perspektif Sistem Dunia  Modern  bukanlah  merupakan  teori,  melainkan  suatu  protes  melawan  kecenderungan terbentuknya pemahaman  ilmu  sosial  yang keliru  sejak dari  lahirnya pada pertengahan abad 19 (Wallerstein  1987:  309).
Tesis  utama  dari  teori  MWS  menyatakan  bahwa  dunia  moderen  hanya  dapat  dipahami sebagai  sistem  global  dengan  suatu division  of  labor tunggal  dan  sistem  budaya  jamak  yang membentuk suatu hierarkhi  internasional  melalui perjuangan negara dan kelas  yang tidak pernah berhenti. Hierarkhi  tersebut  terdiri  dari  “pusat” (center) yang  maju  dan  dominan;  serta “pinggiran” (periphery) yang  tergantung  dan  terbelakang.  Secara  ekonomi  maupun  politik, daerah “ pusat ” yang  metropolis  menciptakan  keterbelakangan  di  daerah-daerah “ pinggiran ” . Hubungan  antara  “pusat”  dan  “pinggiran”  bercorak  eksploitatif,  yang  ditandai  adanya  aliran surplus ke  negara- negara  “pusat”. Dengan kata  lain, kemajuan  yang dicapai di wilayah-wilayah pusat  secara  bersamaan  justru  menciptakan  kemiskinan  serta  ke timpangan  di  negara-negara pinggiran.  Negara-negara  pinggiran  terjebak dalam  siklus  atau  pusaran  keterbelakangan.
Menurut  teori  MWS,  ekonomi  internasional  merupakan  arena  pertarungan  kepentingan antara  negara-negara  pusat  yang  maju  dengan  negara-negara  pinggiran  yang  lemah  dan terbelakang, dalam  wujud penghisapan,  yang  menyebabkan  negara-negara terbelakang terhalang kemajuannya  baik  secara  ekonomi  maupun  politik.  Pembagian  kerja  internasional  secara langgeng  telah  menempatkan  negara-negara  pinggiran  selalu  pada  posisi  tergantung  kepada negara-negara  maju.  Melalui  kemampuan  ekonomi,  jenis  produksi,  teknologi  dan  strategi perdagangan  yang  diciptakan  sedemikian  rupa,  negara-negara  pusat  (maju)  menikmati  aliran surplus  perdagangan  yang  secara  bersamaan  memiskinkan  negara-negara  pinggiran.  Dengan demikian,  fenomena  pembangunan  dan  keterbelakangan  dalam  perspektif  hubungan internasional  tidak  lain  merupakan  sisi  yang  berbeda  dari  mata  uang  yang  sama.  Bagaimana keadaan ini  bisa  terjadi?
Menurut  Wallerstein.  akar  terbentuknya  struktur  hubungan  ekonomi  seperti  itu  bisa dilacak jauh ke belakang, semenjak  lahirnya  sistem ekonomi-kapitalis dunia  sekitar  tahun 1500 an,  yang  kemudian  secara  perlahan  bertransformasi  melalui  tahapan-tahapan  krusial.  Beliau menyatakan  bahwa,  sistem  ekonomi  kapitalis  dunia  berkembang  melalui  kecenderungan sekulernya  yang  meliputi  proses  pencaplokan (incorporation), komersialisasi  agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Bersamaan dengan itu, sistem ekonomi dunia memiliki irama perputaran (the cyclical rhythms), yakni  irama ekspansi dan stagnasi  yang  terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan  permintaan  dan  penawaran  barang  dunia.  Perputaran  inilah  yang  secara berkali-kali terjadi, melalui krisis, sehingga menempatkan kedudukan suatu negara berada dalam posisi  sentral,  semi  pinggiran,  bahkan  terlempar  menjadi  pinggiran  (Wallerstein   1984:  13-26). .:
Para  teoritisi  MWS  memandang  negara (state) dan  pasar (market) sebagai  “fenomena kedua” kekuatan -kekuatan sosial ekonomi  yang  lebih dalam  yang  mendorong ekonomi dunia ke dalam suatu cara untuk mengintegrasikan daerah pusat dan pinggiran.  Dalam konteks ini, mereka tidak  lagi  melihat  kelas  dan  status  sebagai  bentuk  pengelompokan  dalam  suatu  negara,  tetapi memandangnya  sebagai  bentuk  pelapisan  dalam  sistem  ekonomi  dunia.  Jadi,  sistem  ekonomi dunia  bukanlah  merupakan  tatanan  yang  terisolasi  secara  nasional  tetapi  terintegrasi  secara global  berdasarkan  tatanan  yang  tersusun  secara  struktural  serta  mengalami  transformasi kesejarahan  yang  panjang  dan kompleks.
Menurut  Wallerstein tatanan  ini  harus dilawan bersama oleh  negara-negara berkembang melalui  suatu  gerakan  antisistem  berskala  global  dengan  mengarahkan  semua  energi  pada sumber-sumber  surplus  ekonomi.  Sasarannya  adalah  agar  penyedotan  surplus  ekonomi  global secara  besar-besaran  dapat  dihentikan  dengan  jalan  mengurangi  tingkat  laba  serta  lebih memperhatikan  pada  persoalan  pemerataan.  Jadi  berbeda  dengan  teori  Dual  Economy  yang menyatakan  bahwa  hubungan  ekonomi  antara  negara-negara  maju  dengan  negara  berkembang bersifat  saling  menguntungkan,  teori  MWS  justru  berpandangan  sebaliknya,  hubungan  itu bersifat  merugikan.
Berdasarkan  pandangan-pandangan  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa,  pertama  teori  ini menerima supremasi  arena politik dan perjuangan kelas atas konflik-konflik politik, namun juga menerima  arena  ekonomi  sebagai  determinan  perilaku  manusia.   Kedua,  teori  MWS  berasumsi bahwa  sistem  dunia  tersusun  dari  suatu  hierarkhi  negara-negara  yang  terdominasi  (tergantung)
dan  negara-negara yang  mendominasi  atau  menguasai. Ketiga, ekonomi dunia  moderen ditandai oleh  krisis-krisis  yang  tak dapat dihindari  sebagai  akibat  dari benturan  kepentingan  antarnegara.
Namun demikian, teori  ini  memiliki kelemahan,  yakni cenderung  mengeksternalisasikan kesalahan  pembangunan  yang  berlaku  di  negara-negara  berkembang  terhadap  negara-negara maju. Seolah-olah seluruh dampak  negatif pembangunan di  negara-negara pinggiran disebabkan oleh  kebijakan  jahat  yang  sengaja  dirancang  oleh  negara-negara  maju.  Padahal  banyak  sekali keterbelakangan  yang  wujud  di  negara-negara  pinggiran  (berkembang)  disebabkan  oleh  faktor- faktor   internal  mereka sendiri, seperti: Struktur sosial, sistem politik,  tingkat korupsi, orientasi budaya,  tingkat  pendidikan,  lemahnya  institusi,  motivasi  kemajuan,  dan  lain.  Faktor-faktor  itu justru  kurang  diperhitungkan  oleh  para teoritisi  MWS.

## Teori  Stabilitas  Hegemonis
Teori  yang  selanjutnya  adalah  Teori  Stabilitas  Hegemonis.  Salah  satu  tokoh  utama pendukung  teori  ini  adalah  Charles  P.  Kindleberger.  Melalui  berbagai  tulisannya  Kindleberger menyatakan  bahwa  teori  ini  memiliki  keunggulan  di  dalam  menjelaskan  fenomena  ekonomi politik  internasional.  Sementara  i stilah  “hegemoni” berasal  dari  salah  seorang  intelektual  Neo- Marxis  Italia,  yakni  Antonio  Gramsci.  Menurut  Gramsci,  hegemoni  bukanlah  merupakan hubungan  dominasi  dengan  menggunakan  kekerasan,  melainkan  satu  hubungan  persetujuan dengan  menggunakan  kepemimpinan  politik  dan  ideologi  yang  dibina  berdasarkan  mekanisme konsensus.  Hegemoni  merupakan  suatu  usaha  sistematik  dari  kelas  yang  berkuasa  untuk menanamkan  fahaman  dominannya  agar  tetap  berkuasa  dengan  cara  menanamkan  keyakinan- keyakinan tertentu ke dalam fikiran dan cara hidup masyarakat (Brown 2001: 188). Dengan kata lain,  hegemoni  berlaku  jika  ideologi,  nilai-nilai,  keyakinan,  cara  hidup,  dan  sistem,  daripada golongan  yang  mendominasi  telah  diambil  alih  dan  diterima  secara  sukarela  oleh  yang didominasi.
Tesis utama Teori Stabilitas Hegemonis  menyatakan bahwa, suatu  sistem ekonomi dunia yang  stabil  membutuhkan  satu  kepemimpinan  tunggal  yang  bersedia  menjalankan  peranan sebagai penjaga stabilitas. Kekuatan  itu  mestilah suatu kuasa ekonomi, politik, sosial dan  militer yang berkuasa secara dominan dan  mampu  menjadi  “jangkar” bagi berlangsungnya  sistem  yang ada  (Keohane  1988:  57-58).  Negara  atau  kekuasaan  yang  menjadi  pemimpin  ini  hendaklah mampu  menegakkan  aturan-aturan  sedemikian  rupa  sekaligus  pelindung  bagi  kepentingan
negara-negara  yang  lebih  kecil.  Dia  mampu  menyediakan  jalan  keluar  bagi  produk-produk negara  lain  yang  sulit  dipasarkan,  menyediakan  modal  (sebagai  donor)  bagi  negara-negara  lain yang  membutuhkan,  berperan  sebagai  pemberi  pinjaman  bila  terjadi  krisis  financial  yang mengancam  stabilitas  kawasan  maupun  global,  menjaga  struktur  nilai  tukar,  dan mengkoordinasikan  kebijakan  makroekonomi  agar  tetap  seimbang,  memiliki  kapasitas mengontrol  perilaku  investasi,  dan lain-lain.
Dalam  pandangan  teori  ini  struktur  kekuatan  hegemonis  yang  didominasi  oleh  suatu kuasa  tunggal  akan  memberikan  kepastian  atau  suasana  kondusif  bagi  pengembangan  rezim internasional  yang  kuat  dan  stabil.  Ekonomi  dunia  tidak  akan  mudah  menghadapi  guncangan serta  tekanan berat sekiranya sang kuasa  hegemonis  itu  mampu bertindak atas  nama  masyarakat ekonomi internasional. Karena dalam pandangan teoritisi hegemonis, suatu sistem ekonomi yang liberal  dan  terbuka  tidak  bisa  dibiarkan  dengan  sendirinya  tanpa  adanya  kendali  dari  suatu kekuatan hegemonis tertentu. Tanpa adanya kekuatan hegemonis, dikhawatirkan terjadi benturan kepentingan ekonomi  yang keras di antara bangsa-bangsa, bahkan juga anarkhi, di  mana  negara yang  kuat  akan  memangsa  negara-negara  yang  lemah.  Dalam  kaitan  ini  Kindleberger  lebih s ering  menyebut  istilah  “kepemimpinan”  ketimbang  hegemoni.
Para  teoritisi  stabilitas  hegemonis  berpendapat  bahwa  semua  negara  berkepentingan untuk  menjaga  agar  struktur  kekuatan  hegemonis  tidak  runtuh,  karena  hal  tersebut  akan menimbulkan penurunan rezim  internasional  yang kuat dan stabil. Karena jika struktur kekuatan hegemonis  runtuh  maka  norma-norma,  aturan-aturan,  dan  kerangka  ekonomi  liberal  akan berantakan  juga  (Keohane  1988:  64).  Sistem  perdagangan  liberal  membutuhkan  hadirnya kekuatan  hegemonis.  Meskipun  demikian,  teori  ini  tidak  menyatakan  bahwa  perekonomian internasional tidak berjalan atau tidak berfungsi sekiranya kekuatan hegemonis itu absen. Mereka hanya  menegaskan  bahwa  prinsip-prinsip  ekonomi  liberal  yang  non  diskriminasi,  terbuka,  dan fair,  dengan  segala  tertib  serta  aturan  mainnya  sukar  ditegakkan  jika  tanpa  ada  kekuatan hegemonis  tertentu  yang  dapat menjadi  “jangkar”  penjaga.
Bagaimanapun hegemoni tanpa adanya komitmen terhadap pasar (liberal) akan mengarah menjadi sistem imperial dan menimbulkan hambatan-hambatan ekonomi dan politik atas negara- negara  lemah.  Negara-negara  yang  kuat  akan  dengan  mudah  dan  semaunya  memaksakan kepentingannya  tanpa  mengiraukan  adanya  tertib  internasional.  Karena  itu,  persamaan  tujuan sosial  dalam  mendukung  suatu  sistem  liberal  harus  ada  di  antara  kekuatan-kekuatan  ekonomi
utama, khususnya  negara-negara besar (big power) ataupun  negara-negara middle power dengan pengaruh  ekonomi,  politik,  maupun  militer  yang  kuat.  Negara-negara  tersebut  harus  dipastikan akan  memperoleh keuntungan dalam pertumbuhan  hubungan pasar, sekiranya sistem  hegemonis tegak.  Dalam  konteks  ini,  negara  hegemonis  dapat  mendorong,  tetapi  tidak  dapat  memaksa, negara-negara yang memiliki kekuatan lainnya mengikuti aturan-aturan dari suatu perekonomian dunia yang terbuka. Kita bisa  memahami contoh  ini dengan  melihat bagaimana  langkah-langkah Amerika Serikat dan negara-negara G-8 dalam mendorong tertib internasional liberal dua dekade belakangan.
Usaha-usaha  penegakan  kepemimpinan  hegemonis  dilakukan  berdasarkan  persetujuan serta  kepercayaan  umum.  Tahapan  tersebut  dicapai  melalui  suatu  tingkat  konsensus  ideologi (atau  menurut  Antonio  Gramsci  disebut  “hegemoni  ideologi”) yang  didukung  negara-negara besar  lainnya.  Prasyarat  dukungan  ini  sangat  diperlukan  sebagai  kekuatan  penyangga  sang negara pemimpin. Namun, jika  negara-negara besar  lainnya  itu  mulai  memandang  tindakan dari negara  hegemonis sebagai berlawanan dengan kepentingan ekonomi dan politik  mereka sendiri, maka  sistem  hegemonis  akan  menjadi  goyah.  Sistem  itu  juga  akan  guncang  jika  rakyat  dari kekuatan  hegemonis  melihat  bahwa  negara-negara  besar  lain  sedang  menipu,  ataupun  mereka merasa  bahwa  keuntungan  yang  diraih  sebagai  negara  pemimpin  tidak  sebanding  dengan pengorbanan  yang  diberikan.
Jaminan  adanya  keuntungan  secara  proporsional,  baik  terhadap  sang  negara  pemimpin maupun  kekuatan-kekuatan  besar  yang  menjadi  pilar  penyokong  mutlak  diperlukan.  Hal  yang sama juga berlaku bagi kekuatan-kekuatan (negara-negara)  lain  yang  menjadi pendukung sistem tersebut  yang  dengan  sukarela  mensubordinasikan  kepentingan  mereka  terhadap  kelanjutan sistem.  Dalam  hal  ini  kemampuan  negara  hegemonis  sangat  diperlukan.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Gilpin  & Gilpin  (2002:  XVI):
Negara-negara  individual  dan  kelompok-kelompok  berkuasa  di  dalam  negara-negara yang  percaya  bahwa  ekonomi  dunia  berfungsi  tidak  adil  dan  merugikan  mereka,  atau yang  ingin  mengubah sistem demi keuntungan  mereka  sendiri dan  merugikan  yang  lain, adalah  ancaman  yang  selalu  ada  terhadap  sistem  ini.  Sistem  kapitalisme  internasional tidak  mungkin  dapat  bertahan  tanpa  adanya  kepemimpinan  yang  kuat  dan  bijak. Kepemimpinan  internasional  harus  mendorong  kerjasama  internasional  untuk membangun dan  memperkuat aturan-aturan yang  mengatur perdagangan,  investasi  asing, dan  hubungan- hubungan  moneter…kep emimpinan  perlu  meyakinkan  akan  setidaknya terdapat  pengamanan  minimum  terhadap  mereka  yang  kalah  oleh  kekuatan-kekuatan
pasar  dan  proses  penghancuran  kreatif;  mereka  yang  kalah  setidaknya  harus  percaya bahwa  sistem  berfungsi  secara adil.
Dalam  sejarah  perkembangan  ekonomi  politik  internasional  terlihat  bagaimana  selama abad ke 19 sistem ekonomi  liberal berkembang dengan stabil dengan kepemimpinan  hegemonis Inggris.  Dengan  kemampuan  yang  dimilikinya,  baik  ekonomi,  politik,  maupun  militer,  Inggris sanggup menyangga norma-norma ekonomi liberal dan mampu menjadi stabilizer perekonomian internasional.  Sepanjang  abad  tersebut  tidak  ada  satupun  kekuatan  utama  dunia  yang  mampu menyaingi  pengaruh  Inggris.  Namun  demikian,  memasuki  abad  ke  abad  20  pergeseran- pergeseran  baru  terjadi  dan secara alamiah  hegemoni  Inggris  mengalami  kemerosotan.
Puncaknya adalah ketika terjadi malaise ekonomi (krisis ekonomi) besar pada tahun 1930 yang  menyebabkan  kepemimpinan  hegemonis  Inggris  runtuh.  Negara  tersebut  dianggap  gagal menjaga stabilitas, tertib, dan  norma-norma ekonomi  liberal. Pengaruhnya dalam kepemimpinan ekonomi  dan  politik  dunia  diambil  alih  oleh  Amerika  Serikat.  Pasca  Perang  Dunia  II  pengaruh Amerika Serikat  semakin kuat sebagai  negara adidaya, dan secara bersamaa n  muncullah Sistem Bretton Woods yang menjadi dasar dari sistem ekonomi liberal dewasa ini. Sebagai negara besar dengan  segala  kemajuan  di  segala  bidang  Amerika  Serikat  kemudian  menjadi  kekuatan hegemonis  baru  yang  sampai  sejauh  ini  sukar  ditandingi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di  atas  kita  mengetahui  bahwa  terdapat  beberapa aliran utama dalam sub-disiplin ekonomi politik internasional, yakni: Teori Perdagangan Liberal; Teori  Perdagangan  Nasionalis;  Teori  “Dual  Economy”;  Teori  Sistem  D unia  Modern  (MWS); Teori  Stabilitas  Hegemonis.  Masing-masing  teori  tersebut  telah  menunjukkan  aspek  penting hubungan  ekonomi  dan  politik.  Di  samping  memiliki  keunggulan  masing-masing,  teori-teori  di atas juga membuka kelemahan-kelemahan teori lain, sehingga memungkinkan kita untuk melihat sejauh  mana  kekuatannya  dalam  menjelaskan  kecenderungan-kecenderungan  ekonomi  global dewasa  ini.  Namun  yang  pasti  masing-masing  teori  tesebut  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Kita memerlukan  elemen-elemen  dari  pandangan  masing-masing  agar  dapat  mengetahui  hubungan kompleks  antara  ekonomi  dan politik.
Dengan semakin meningkatnya derajad ketergantungan antar negara sekarang ini, hampir dipastikan  bahwa  tidak  ada  satupun  postulat  yang  mujarab  yang  bisa  dipakai  untuk  menjawab
persoalan-persoalan  yang  muncul.  Dalam  perkembangan  studi  hubungan  internasional  yang mutakhir  justru  beberapa  teori  tersebut  sering  dipaparkan  secara  sinergis  melalui  analisis  para ahli.  Argumen-argumen  yang  dikemukakan  masing-masing  pendukung  teori  di  atas  amat memperkaya  khazanah  pengetahuan  kita  dalam  memahami  kecenderungan-kecenderungan global  ekonomi  politik  yang  belakangan  ini  seringkali  sukar  untuk  diprediksi.  Seperti  adanya krisis  yang  cenderung  berulang-ulang  di  sejumlah  bagian  dunia  dewasa ini.

## DAFTAR  RUJUKAN
Brown,  Christ, Understanding  International  Relations, Second  Edition,  New  York: PALGRAVE,  2001.
Frieden, Jeffry A. and Lake, David A., International Political Economy: Perspectives on Global Power  and Wealth, New York:  St. Martin  Press, 1991.
Gilpin,  Robert, The  Political  Economy  of  International  Relations, New  Jersey:  Princeton University  Press, 1987.
Gilpin, Robert &  Gilpin, Millis Jean, Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-
21, Terj.  Haris  Munandar,  Jakarta:  PT RajaGrafindo  Persada, 2002.
Jackson,  Robert  &  Sorensen,  Georg, Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional, Terj.  Dadan Suryadipura,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2005.
Jones,  Walter  S., Logika  Hubungan  Internasional, Terj.  Budiono  Kusumohamidjojo,  Jakarta: Gramedia,  1993.
Keohane,  Robert  O.,  “The  Theory  of  Hegemonic  Stability  and  Changes  in  International Economic  Regimes”  in  Ole  Holsti,  (eds.), Change  in  the  International  System, New York:  West View,  1988.
Wallerstein, Immanuel, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, New York:  Academic  Press, 1974.
Wallerstein,  Immanuel, The  Politics  of  the  Capitalist  World-Economy, Cambridge:  Cambridge University  Press, 1984.
Wallerstein, Immanuel,  “World Sytem  Analysis”, dalam Anthony Giddens and Jonathan  Turner (eds.), Social Theory Today, Stanford:  Stanford  University  Pers, 1987.