## POLITIK DISTRIBUTIF DALAM KEBIJAKAN HIBAH PROVINSI BANTEN

## STUDI KASUS : DISTRIBUSI DANA HIBAH KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
Muhammad Ibrahim Rantau, Ahmad Murodi, Amin Fendi Rahmelan, dan Irvan Arif Kurniawan
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ibrahimrantau2013@gmail.com , amurodi@unis.ac.id , 1601010103@students.unis.ac.id iakurniawan@unis.ac.id

## ABSTRAK
Beberapa  studi  tentang  distribusi  sumber  daya  negara  di  Provinsi  Banten  menunjukkan  bahwa kerap terjadi politik distributif dalam distribusi hibah dan bansos dengan berbagai pola, terutama pola pork barrel , dimana distribusi hibah dan bansos dilakukan dengan pertimbangan politik balas budi pasca kontestasi politik. Penelitian ini hendak menindak lanjuti beberapa  temuan dalam studi sebelumnya  tentang  kecenderungan  politik  distributif  dalam  distribusi  hibah  dan  bansos  di Provinsi  Banten.  Penelitian  ini  ingin  memfokuskan  studi  pada  pola  politik  distributif  dalam distribusi  hibah  Kesejahteraan  Rakyat  (Kesra)  di  Provinsi  Banten  pada  tahun  2019.  Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara menganalisis data-data primer yang didapatkan, dan  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  narasumber  yang  dibutuhkan.  Penelitian  ini kemudian  menemukan  pola  baru  dalam  distribusi  hibah  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Banten tahun 2019, yang berbeda dengan pola yang ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Kata Kunci : Politik Distributif, Kebijakan, Hibah Provinsi

## ABSTRACT
Several studies on the distribution of state resources in Banten Province show that there are often distribution  politics  in  the  distribution  of  grants  and  social  assistance  with  various  patterns, especially the pig barrel pattern, in which the distribution of grants and prohibitions is carried out with political considerations in response to political contestation. This study developed several findings from previous studies on political trends in the distribution of grants and social assistance in Banten Province. This research wants to focus on the study of political distribution patterns in the distribution of People's Welfare (Kesra) grants in Banten Province in 2019. The research was conducted using a qualitative method by analyzing the primary data obtained and conducting in- depth interviews with the required sources. This study then found a new pattern in the distribution of the 2019 Banten Province People's Welfare grants, which was different from the pattern found in several previous studies.
Keywords: Distributive Politics, Policy, Provincial Grants

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  program  pemerintah  yang  peruntukan  dan  distribusinya  langsung  kepada masyarakat,  baik  melalui  individu,  keluarga,  masyarakat,  maupun  kepada  instansi/lembaga masyarakat lainnya adalah Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Dalam Permendagri No 32 tahun 2011,  tentang  pedoman  pemberian  Hibah  dan  Bansos,  yang  dimaksud  dengan  Hibah  adalah pemberian dan pemerintah daerah, kepada pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan ormas. Sedangkan bansos adalah pemberian dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga,
kelompok,  atau  masyarakat. 1 Kedua  program  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana dalam penggunaan dan distribusinya harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
Namun dalam pelaksanaannya, distribusi program Hibah dan Bansos kerap kali dibumbui dengan  muatan  dan  kepentingan  kontestasi  politik,  baik  di  level  nasional  maupun  politik lokal. Penyaluran Hibah dan Bansos yang seharusnya berbasis kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, justru lebih sarat dengan muatan politik. Dalam praktiknya, pembagian Bansos dan Hibah sering disertai dengan pesan pesan kampanye para kontestan politik, sehingga distribusi hibah dan bansos menjadi  bias  kepentingan  politik.    Akibatnya,  pelaksanaan  hibah  dan  bansos  kerap  diwarnai dengan  penyalahgunaan  dan  penyelewengan  baik  dalam  proses  penentuan  alokasi,  distribusi, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan.
Kasus  penyelewengan  dana  hibah  dan  bansos  kerap  kali  terjadi  di  berbagai  wilayah. Beberapa diantaranya menjadi head line berita nasional karena melibatkan kepala daerah secara langsung,  seperti  korupsi  Bansos  Kota  Pontianak  tahun  2006-2008,  korupsi  Bansos  Kabupaten Lampung  Tengah  tahun  2007,  korupsi  dana  Bansos  Kota  Bandung  tahun  2009  yang  menyeret mantan  Walikota  Bandung,  Dada  Rosada,  korupsi  Bansos  Kota  Kendal  tahun  2010,  termasuk korupsi Hibah dan Bansos Provinsi Banten tahun 2011. Kasus terbaru adalah korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya, yang merugikan negara hingga 3,9 miliar rupiah.
Penyelewengan  hibah  dan  bansos  kerap  terjadi  dalam  momen  kontestasi  politik,  karena hibah  dan  bansos  lebih  bersifat  populis.  Kedua  program  ini  berkaitan  secara  langsung  dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga dianggap dapat mempengaruhi preferensi dan perilaku politik masyarakat.  Potensi  penggunaan  Hibah  dan  Bansos    untuk  kontestasi  politik  dapat  dilihat  dari kecenderungan naiknya alokasi dana hibah dan bansos dalam postur anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD. Kenaikan dana bansos dalam APBN dapat dilihat menjelang pemilu 2014, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 75,6 triliun pada tahun 2012 menjadi 92,1 triliun  pada  tahun  2013. 2 Peningkatan  dana  hibah  dan  bansos  juga  terlihat  cukup  signifikan menjelang pemilu 2019
Tidak hanya dilevel nasional, peningkatan alokasi dana hibah menjelang tahun politik juga banyak terjadi di level lokal. Di Provinsi Banten misalnya, peningkatan alokasi Hibah meningkat hingga 666 miliar pada tahun 2011 atau naik 187 % , dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 231 miliar. Demikian juga dengan alokasi dana bansos ditahun yang sama naik sebesar 78 miliar, atau naik hingga 52 % dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 51 miliar. 3 Ditahun 2011 ini  pula  distribusi  dana  hibah  dan  bansos  kemudian  menjadi  salah  satu  temuan  yang  menjerat Gubernur  Banten  ketika  itu,  Ratu  Atut  Chosiyah,  sebagai  tersangka  kasus  korupsi,  disamping operasi tangkap tangan dibeberapa kasus lainnya.
1 Pelaksanaan pemberian Hibah dan Bansos diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan, yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Hibah  Daerah,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan  Bansos  yang  bersumber  dari  APBD,  yang  telah  direvisi  dalam  Permendagri  Nomor  39  Tahun  2012  Tentang Perubahan Pertama Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan direvisi kembali dalam Permendagri Nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
2 Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, Politik Pork Barel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011 , Jurnal Politik, Vol.2, No 1, Agustus 2016. Hal 139-140.
3 LKPD Provinsi Banten tahun 2010 dan 2011. Lihat juga dalam Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, Politik Pork Barel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011 , Jurnal Politik, Vol.2, No 1, Agustus 2016. Hal 139-140.
Peningkatan alokasi dana hibah dan bansos menjelang momen politik juga disertai adanya pola distribusi dengan memprioritaskan wilayah yang notabenenya menjadi basis konstituen dari petahana. Alokasi terbanyak yang mendapatkan hibah dan bansos pada tahun 2011 adalah daerah daerah  yang  menjadi  basis  suara  Ratu  Atut  pada  kontestasi  politik  sebelumnya,  yaitu  Pilkada Banten 2006. Dalam pilkada Provinsi Banten 2006, pasangan Ratu Atut dan Muhammad Masduki memenangkan 4 wilayah dari total 6 kabupaten/kota di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Serang dengan  perolehan  suara  37,68%  suara,  Kabupaten  Tangerang,  38,15%  suara,  Kabupaten Pandeglang dengan 42,32% suara, dan Kabupaten Lebak dengan 52,34% suara,
Demikian juga dengan hasil Pilkada Provinsi Banten pada tahun 2011 dimana Ratu Atut memenangkan perolehan suara di hampir semua Kapubaten/Kota di Provinsi Banten, kecuali Kota Tangerang.  Di  Kota  Serang,  Ratu  Atut  memenangkan  55,47%,  dari  total  suara  keseluruhan, Kabupaten  Serang  sebesar  61,13%,  Kabupaten  Pandeglang  dengan  50,17%  suara,  Kabupaten Lebak dengan 57,91%, Kabupaten Tangerang dengan 48,08%, sedangkan Kota Tangerang Selatan sebesar 61,09% suara. Perolehan suara pada kedua Pilkada diatas berbanding lurus dengan sebaran distribusi dana hibah dan bansos yang teridentifikasi sesuai dengan basis konstituen Ratu Atut.
Tabel:1 Akumulasi dan Alokasi Hibah Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota  Alokasi Hibah dalam Rupiah Kota Serang 22.212.000.000 Kabupaten Pandeglang 8.000.000.000 Kabupaten Tangerang 7.835.000.000 Kabupaten Lebak 7.300.000.000 Kabupaten Serang 3.580.000.000 Kota Tangerang Selatan  3.500.000.000 Kota Cilegon 500.000.000 Kota Tangerang 2.950.000.000
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang melakukan penelitian pada anggaran  Hibah  di  Provinsi  Banten  tahun  2014-2015,  juga  mendapatkan  temuan  sebanyak  144 instansi  dan  organisasi  yang  mendapatkan  dana  hibah  tanpa  disertai  proposal  pengajuan  dan laporan  pencairan,  serta  ketidakpatuhan  administrasi  lainnya.  Potensi  kerugian  negara  akibat kebocoran  dana  hibah  dan  bansos  ditaksir  sebesar  88  hingga  114,2  miliar  rupiah.  Disamping menemukan  ketidakpatuhan  administrasi  dalam  pelaksanaan  hibah  dan  bansos,  FITRA  juga menemukan 20 instansi yang mendapatkan dana hibah secara terus menerus dengan tanpa dasar dan ketentuan. 4
Penelitian ini ingin melihat bagaimana perkembangan politik distribusi program Hibah dan Bansos di Provinsi Banten, terutama setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah, serta penggantinya, Rano Karno yang secara definitif ditetapkan sebagai Gubernur Banten pada tahun  2015.  Provinsi  Banten  dimasa  kepemimpinan  Wahidin  Halim  dan  Andika  Hazrumy dihadapkan  pada  sebuah  warisan  pendistribusian  program  hibah  dan  bansos  yang  brutal,  carut marut, serta kerap bermasalah selama bertahun tahun. Distribusi hibah dan bansos dengan berbasis
4 Lihat  dalam  www.mediaindonesia.com/read/detail/43903-fitra-temukan-korupsi-bansos-banten-114-2-miliar. Diakses pada 10 Juli 2019 Jam 13.18
kepentingan politik seakan akan sudah menjadi tradisi, terutama menjelang tahun-tahun politik, baik pemilu maupun pilkada.
Tantangan distribusi hibah dan bansos dalam suasana kontestasi politik juga dihadapi oleh Pemerintah  Provinsi  Banten  menjelang  tahun  politik  2019,  dimana  ditahun  ini  diselenggarakan Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Kepemimpinan Provinsi Banten yang terpilih melalui pilkada serentak tahun 2017 bagaimanapun juga merupakan produk politik yang akan selalu dituntut untuk mengakomodasi pendekatan politik dalam beberapa pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan distribusi hibah dan bansos. Tantangan yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  kemudian  adalah, apakah  pendekatan  politik  yang  menyertai proses pengambilan kebijakan publik, masih dalam koridor tertib administratif serta sesuai dengan aturan perundangan undang yang berlaku.
Dalam  perkembangan  demokrasi,  terdapat  sebuah  kesepakatan,  meskipun  tidak  dalam bentuk konsensus, bahwa pendekatan otoritas politik ( political authority ) dapat mendistribusikan sumber  daya  yang  dikelola  oleh  negara  untuk  kepentingan  masyarakat,  selama  tidak  disertai dengan  kontrak  untuk  memberikan  suara  dalam  kontestasi  politik  yang  bersifat  mengikat. 5 Disamping  itu  pendekatan  politik  merupakan  aspek  yang  tidak  bisa  dihindarkan  dalam  sebuah proses  pengambilan  kebijakan  publik.  Terutama  sejak  perubahan  paradigma  administrasi  dari orientasi negara (administrasi negara) kepada administrasi yang lebih mengedepankan pendekatan publik (administrasi publik).

## Tinjauan Pustaka Pendekatan Politik Dalam Kebijakan Publik (Tinjauan Teoritik)
Penelitian ini hendak menggunakan pendekatan Program Kebijakan Publik Berbias Politik ( political diversion of public program ) yang merupakan salah satu bentuk dari politik distributif, untuk melihat pola distribusi sumber daya yang dikelola oleh negara, dalam hal ini adalah hibah dan bansos yang  dikelola  oleh  Pemerintah Provinsi Banten.  Secara sederhana  politik distributif dapat dimaknai sebagai keterlibatan pendekatan politik dalam mengalokasikan sumberdaya dan pelayanan negara kepada masyarakat (Golden dan Min:2012). Konsep politik distributif kemudian juga  dipahami  sebagai  strategi  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  alokasi  dan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh negara (Stokes:2013).
Dalam penerapannya, politik distributif kemudian dibagi menjadi 2, distribusi sumber daya yang  terprogram  ( programmatic )  dan  yang  tak  terprogram  ( non  programmatic )  (Stokes et.al . 2013; Wardani 2014). Dalam politik distributif terprogram, distribusi sumber daya dilakukan tidak secara langsung untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat, melainkan dengan melibatkan partisipasi  warga  secara  tidak  langsung  atau  melalui  perantara,  sehingga  alokasi  sumber  daya negara  sesuai  dengan  aspirasi  dan  kebutuhan  warganya. 6 Kegiatan  Musrenbang  yang  diadakan oleh  Pemerintah  untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  dapat dikategorikan sebagai politik distributif dalam bentuk programmatic .
Sedangkan  distribusi  sumber  daya  tidak  terprogram  (non  programmatic)  dibedakan menjadi  dua,  yaitu  bias  partisan  dan  klientilisme  ( clientelism/machine  politics ). 7 Klientilisme
5 Miriam Golden and Brin Min, Distributive Politics Around The World , Annual Review of Political Science, Vol 16, 2013. Hal 73-99
6 Antonius  Saragintan  dan  Syahrul  Hidayat, Politik  Pork  Barel  di  Indonesia:  Kasus  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  di Provinsi Banten tahun 2011 , Jurnal Politik, Vol.2, No 1, Agustus 2016. Hal 139-140.
7 Susan C.Stokes, Thad Dunning, Marcelo Nazareno and Valeria Brusco, Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics (New York, Cambridge University Press: 2013) hal 7-17
adalah strategi distribusi yang dilakukan oleh kontestan politik, baik individu maupun partai politik dengan  memberikan  keuntungan  material  bagi  pemilih,  dengan  tujuan  mempengaruhi  pilihan politik  pemilih.  Keuntungan  material  hanya  diberikan  apabila  pemilih  bersedia  memberikan suaranya  dalam  kontestasi  politik  yang  akan  dilaksanakan.  Yang  termasuk  dalam  klientilisme adalah  patronase,  jual  beli  suara  ( vote  buying ),  serta constituency  services . 8 Klientilisme  dapat dilakukan oleh setiap kontestan politik, baik non petahana maupun kontestan petahana atau yang memiliki akses terhadap kekuasaan distribusi sumber daya negara.
Sementara itu distribusi bias partisan dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, program atau kebijakan  yang  bias  kepentingan  pemilu/politik  ( electoral  diversion  of  public  program )  dan kebijakan  politik  Pork  Barrel. 9 Program  Bias  Kepentingan  Pemilu  merupakan  bentuk  distribusi dan  pengalokasian  sumber  daya  kepada  individu  atau  kelompok-kelompok  masyarakat  dengan harapan dapat mempengaruhi pilihan politik individu atau kelompok masyarakat tersebut untuk memberikan suara kepada partai atau kontestan yang sedang mengikuti pemilu yang memberikan sumber daya tersebut. Bentuk politik distributif bias kepentingan pemilu ini tidak disertai dengan konsekuensi terhadap individu yang menerima sumber daya, meskipun individu tersebut kemudian memberikan suaranya kepada kontestan atau partai lain. (Stokes:2014).
Sedangkan  kebijakan  politik  Pork  Barrel  adalah  pola  distribusi  sumber  daya  dengan menitik-beratkan pada wilayah wilayah tertentu yang menjadi basis suara atau diharapkan akan menjadi basis suara bagi kontestan pemilu, baik kandidat individu maupun partai politik. Istilah Pork  Barrel  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  John  A.  Ferejohn  dalam  karyanya, Pork  Barrel Politics: Rivers and Harbors Legislation, 1947-1968 , untuk menyebut fenomena distribusi sumber daya negara untuk pemenangan di Congress Amerika Serikat.
Dalam  perkembangannya  fenomena  ini  kemudian  banyak  terjadi  di  beberapa  negara dengan  berbagai  varian  dan  ciri  khasnya,  termasuk  di  Provinsi  Banten  di  masa  akhir kepemimpinan  Gubernur  Ratu  Atut  Chosiyah  pada  tahun  2011.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat (2016) dalam Politik Pork Barel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011, mengidentifikasi bahwa telah terjadi distribusi sumber daya hibah dan bansos di Provinsi Banten pada tahun 2011 dengan pola Pork Barrel. Pola pemberian alokasi hibah dan bansos dengan memberikan porsi lebih pada basis basis suara tertentu dari petahana ini disertai dengan ketidak tertiban administrasi sehingga melanggar banyak  aturan  hukum.  Sebagaimana  telah jamak  diketahui  publik  bahwa  salah  satu  kasus  yang menjerat  Ratu  Atut  sebagai  tersangka  tindak  pidana  korupsi,  selain  suap  pilkada  Lebak  adalah temuan pada distribusi hibah dan bansos pada tahun 2011.
Penelitian yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada tahun 2016, yang berjudul Potensi Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Pada Provinsi Banten Tahun APBD 2014-2015 , juga menemukan adanya pola distribusi politik dalam kebijakan hibah dan bansos di Provinsi Banten pada tahun anggaran 2014 hingga 2015. Penelitian ini lebih cenderung  mengungkapkan  ketidak-tertiban  administrasi  dan  berbagai  pelanggaran  dalam distribusi hibah dan bansos di tahun tersebut. Namun yang menarik adalah temuan FITRA terkait potensi pelanggaran distribusi hibah dan bansos terjadi pasca tahun politik Pemilu Legislatif 2014 dan  menjelang  Pilkada  Banten  2017.  Dari  daftar  penerima  hibah    yang  dirilis  pun lembaga/organisasi yang mendapatkan hibah dan bansos juga potensial untuk dimobilisasi secara politik.
8 Sri Budi Eko Wardani, Transaksi Politik Dalam Pemilu , (Depok, Puskapol UI: 2015) hal 25
9 Lihat dalam Op.cit., Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat., hal 144-145
Selanjutnya  penelitian  ini  hendak  melihat  perkembangan  kebijakan  hibah  dan  bansos  di Provinsi Banten pasca berakhirnya era Ratu Atut Chosiah. Provinsi Banten dibawah kepimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, dalam masa kampanyenya menjanjikan perbaikan birokrasi dalam bentuk reformasi birokrasi untuk memangkas mata rantai korupsi di Banten yang dianggap sudah cukup akut. 10 Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya melakukan reformasi birokrasi adalah pengelolaan dana Hibah dan Bansos yang hendaknya dilakukan  sesuai  dengan  aturan  perundang  undangnya  yang  ada.  Sebaran  distribusinya  juga hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banten, serta dilakukan dengan tertib administrasi,  baik  pengajuan  maupun  pelaporan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjelaskan bagaimana pola bias politik dalam ruang lingkup teori politik distributif diatas terjadi dalam proses distribusi bantuan Hibah dan Bansos.

## B. METODE PENELITIAN
Didalam  tulisan  ini  peneliti  mencoba  mengulas  dengan  menggunakan  pendekatan  metode penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  data-data  primer  yang didapatkan.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  narasumber  yang dibutuhkan.  Narasumber  yang  diperoleh  merupakan  pihak  yang  memahami  tentang  Kebijakan Hibah Kesejahteraan Rakyat di Banten pada tahun 2019.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Distribusi Politik Dalam Kebijakan Hibah Kesejahteraan Rakyat di Banten tahun 2019
Pemerintah Provinsi Banten merealisasikan dana hibah dan bansos tahun anggaran 2019 sebesar Rp 27.500.000.000, yang diperuntukkan untuk 278 lembaga. Realisasi hibah dan bansos untuk tahun anggaran 2019 ini mengalami penurunan dibanding dengan realisasi hibah dan bansos pada tahun 2018 sebesar Rp 111.951.500.000, yang diperuntukkan untuk 308 lembaga. Sedangkan realisasi  hibah  dan  bansos  pada  tahun  2018  justru  mengamali  kenaikan  apabila  dibandingkan dengan anggaran 2017, sebesar Rp 27.203.800.000, yang hanya tersebar di 27 lembaga penerima.
Penerima  bantuan  hibah  keagamaan  pada  tahun  anggaran  2019  meliputi  beberapa organisasi keagamaan, lembaga pendidikan agama, majelis ta’lim, hingga pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren. Terdapat 11 lembaga atau organisasi keagamaan yang menerima hibah  2019,  diantaranya  adalah  pembangunan  sekretariat  Pimpinan  Wilayah  Gerakan  Pemuda Ansor  Provinsi  Banten  sebesar  1  miliar  rupiah,  serta  partisipasi  dalam  pembangunan  gedung sekretariat Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Provinsi Banten, sebesar 50 juta rupiah. Selain  itu  terdapat  134  lembaga  pendidikan  keagamaan  serta  57  majelis  ta’lim  yang  ikut mendapatkan kucuran dana hibah, yang sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
Skema hibah dan bansos tahun anggaran 2019 juga menyertakan bantuan operasional untuk pondok pesantren di Banten. Sebanyak 3.079 pesantren mendapatkan bantuan hibah sebesar 30 juta rupiah per pesantren. Nominal hibah yang diberikan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya yang hanya sebesar 20 juta rupiah. Dengan demikian realisasi anggaran hibah untuk operasional pondok pesantren pada tahun 2019 sebesar Rp 92.370.000.000. Maka,  total  realisasi  anggaran  Pemerintah  Provinsi  Banten  melalui  Biro  Kesejahteraan  Rakyat pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 119.870.000.000.
10 Lihat dalam Visi dan Misi Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pilkada Provinsi Banten tahun 2017
Penerima hibah Provinsi Banten tahun 2019 tersebar di 8 kabupaten/kota dengan jumlah yang beragam di masing masing wilayah tersebut. Penerima hibah terbanyak merupakan lembaga atau  organisasi  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Tangerang  dengan  84  organisasi/  lembaga penerima.  Penerima  terbanyak  kedua  berada  di  Kabupaten  Lebak,  dimana  di  kabupaten  paling selatan  Provinsi  Banten  ini  terdapat  71  lembaga/organisasi  penerima  hibah.  Selanjutnya  di Kabupaten  Pandeglang  terdapat  52  lembaga/organisasi  penerima  serta  Kabupaten  Serang sebanyak 50 organisasi/lembaga penerima dan Kota Serang sebanyak 35 lembaga.
Yang menarik dari penelitian ini adalah temuan penerima hibah  Provinsi Banten  di tiga kota, yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Tangerang. Di Kota Cilegon hanya terdapat  terdapat  1  penerima,  sedangkan  kota  Tangerang  Selatan  hanya  terdapat  3  penerima. Sedangkan Kota Tangerang, sebagai kota asal dari Gubernur Banten periode 2017-2022, Wahidin Halim,  hanya  terdapat  5  lembaga/organisasi  penerima.  Sedangkan  penerima  hibah  operasional pesantren sebesar 30 juta/pesantren, sebanyak 3079 pesantren, tersebar di 8 kabupaten/kota secara merata.  Hal  ini  mengingat  kebijakan  hibah  operasional  pesantren  diberikan  kepada  setiap pesantren  yang  ada  di  provinsi  Banten  secara  merata  tanpa  mempertimbangkan  letak  geografis serta kondisi sosial-ekonomi pesantren.
Apabila  kita  bandingkan  program  hibah  Kesejahteraan  Rakyat/  Biro  Kesra  tahun  2019 dengan  hibah  serupa  pada  tahun  2018,  maka  ditemukan  pola  yang  tidak  jauh  berbeda  terkait sebaran penerima hibah berdasarkan wilayah. Pada program hibah Kesra 2018. Kabupaten Lebak dan  Pandeglang  masih  menjadi  wilayah  dengan  jumlah  penerima  hibah  terbanyak  di  Provinsi Banten.  Terdapat  59  lembaga/organisasi  penerima  hibah  di  Kabupaten  Lebak,  sedangkan  di Kabupaten Pandeglang sebanyak 64 lembaga penerima.
Sedangkan Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon adalah kota dengan jumlah penerima terendah,  dimana  di  Kota  Tangerang  Selatan  hanya  terdapat  4  lembaga/organisasi  penerima, sedangkan di Kota Cilegon hanya terdapat 8 lembaga/organisasi penerima. Temuan yang berbeda terdapat di Kota Tangerang, dimana jumlah lembaga/organisasi penerima hibah jauh lebih banyak dibanding tahun setelahnya, yaitu 55 lembaga.
Apabila dilihat dari sebaran penerima Hibah Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2018 hingga 2019, atau 2 tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, penelitian ini tidak menemukan pola Pork Barrel sebagaimana pernah ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pola distribusi  sumber  daya  negara  di  Provinsi  Banten.  Mengingat  wilayah-wilayah  terbanyak  yang menerima  hibah  dari  Provinsi  Banten,  yaitu  Kabupaten  Lebak  dan  Kabupaten  Pandeglang notabene  nya  bukanlah  kantong  suara,  baik  dari  Wahidin  Halim  sebagai  Gubernur,  maupun Andika  Hazrumy  sebagai  Wakil  Gubernur.  Bahkan  portofolio  elektoral  dari  kedua  pimpinan Provinsi Banten tersebut, terutama Wahidin Halim, menunjukkan bahwa di kedua wilayah tersebut selalu  mengalami  kekalahan  dalam  setiap  kontestasi  pilkada  yang  pernah  diikuti,  baik  pilkada Provinsi Banten tahun 2012 maupun Pilkada Provinsi Banten tahun 2017.
Sebaliknya, wilayah Tangerang Raya, terutama kota Tangerang merupakan basis suara dari Wahidin  Halim,  dimana  Gubernur  Banten  periode  2017-2022  ini  pernah  menjabat  sebagai walikota  Tangerang  selama  2  periode  berturut-turut.  Demikian  juga  dengan  Kota  Tangerang Selatan  merupakan  basis  suara  keluarga  besar  Andika  Hazrumy  mengingat  bibi  ipar  Wakil Gubernur  Banten  periode  2017-2022  ini,  yaitu  Airin  Rachmy  Diani,  merupakan  walikota Tangerang Selatan selama 2 periode berturut-turut. Kota Tangerang Selatan juga merupakan basis suara keluarga besar Ratu Atut Chosiah, ibu dari Andika Hazrumy, dalam setiap kontestasi politik, baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.
Dalam Pilkada Provinsi Banten tahun 2017, yang mengantarkan pasangan Wahidin Halim- Andika  Hazrumy  sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Banten  terpilih  periode  2017-2022, perolehan suara di Kota Tangerang memegang peranan kunci dalam kemenangan pasangan ini. Pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy mengalami kekalahan di 6 kabupaten/kota, dan hanya memenangkan  perolehan  suara  di  2  wilayah,  yaitu  Kabupaten  Serang  dan  Kota  Tangerang. Perolehan suara di Kota Tangerang merupakan perolehan yang paling signifikan karena dianggap mampu menutupi kekalahan di 6 kabupaten/kota yang lain.
Tabel:2
Sebaran  distribusi  hibah  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Banten  di  2  tahun  pertama kepemimpinan Gubernur Banten menunjukkan bahwa wilayah yang tidak menjadi basis suara dari Wahidin Halim justru mendapatkan porsi lebih banyak dalam distribusi hibah. Sedangkan wilayah yang menjadi basis suara, khususnya Kota Tangerang justru mendapatkan porsi yang jauh lebih sedikit dalam distribusi hibah.
Dalam wawancara mendalam ( depth interview ) dengan Gubenur Banten, Wahidin Halim, peneliti menemukan bahwa salah satu semangat dari kebijakan distribusi sumber daya negara, baik hibah Kesra, hibah pendidikan, bahkan bantuan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten adalah dalam rangka memperkecil disparitas ekonomi dan kemampuan keuangan antara wilayah Utara dan Selatan. Dari data statistik Provinsi Banten dapat diketahui  bahwa  kesenjangan  ekonomi  antara  wilayah  Utara  Provinsi  Banten,  yang  meliputi Tangerang Raya, dan wilayah selatan Provinsi Banten, terutama Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang,  sangatlah  tinggi.  Kesenjangan  dapat  dilihat  dari  beberapa  variabel,  seperti  angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain, hingga besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing masing kabupaten/kota. 11
Sebaran  distribusi  hibah,  baik  pada  tahun  2019  maupun  2020  dapat  dijadikan  indikator untuk  menilai  keseriusan Pemerintah  Provinsi  dalam memperkecil kesenjangan  ekonomi antara Utara dan Selatan tersebut. Selain itu, besar bantuan keuangan dalam skema Bantuan Keuangan
11 Wawancara dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengenai topik penelitian ini dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus 2020, di Rumah DInas Gubernur Banten, Kota Serang, Provinsi Banten.
50 150 250 350 450 550 650 Rekapitulasi Suara Pilkada Provinsi Banten 2017 Wahidin.Andika Rano-Embay
Column1
Provinsi kepada Kabupaten/Kota dapat juga menjadi indikator penting dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayah Banten
Tabel:6
Terkait dengan keuntungan politik yang bisa didapat dari distribusi sumber daya negara tersebut, Wahidin Halim juga mengungkapkan bahwa insentif elektoral sebagai efek dari distribusi hibah tersebut hanyalah bonus dari meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi  Banten,  terutama  dalam  hal  pemerataan  pembangunan.  Tidak  dapat  dipungkiri  adanya harapan,  bahwa  meningkatnya  distribusi  hibah  di  wilayah  yang  tidak  menjadi  basis  suara diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterpilihan petahana dalam kontestasi politik yang akan datang.  Namun  motivasi  politik  tersebut  tentunya  tidak  mengurangi  kualitas  penyelenggaraan distribusi  hibah  yang  harus sesuai  dengan  kebutuhan pemerataan pembangunan serta dilakukan dengan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
Hal  senada  disampaikan  oleh  plt  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Banten,  Ade Ariyanto, bahwa distribusi Hibah Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten pada saat ini sepenuhnya berbasis pengajuan proposal serta telah melalui seleksi kelayakan. Artinya, penerima hibah pada tahun  2018  hingga  2019  adalah  organisasi/lembaga  yang  telah  diseleksi  berdasarkan  asas kelayakan, kebutuhan dan manfaat. Pelaksanaan program hibah pun diawasi secara berkala oleh inspektorat serta dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  dan  observasi  mendalam  terhadap  data-data  yang  tersedia,  penelitian  ini menghasilkan beberapa temuan yang berupa:
a. Distribusi  hibah  Kesejahteraan Rakyat  Provinsi Banten  pada tahun  anggaran 2018-2019 tersebar  di  daerah-daerah  yang  bukan  menjadi  kantong  suara  dari  kepala  daerah  yang sedang berkuasa.
b. Penelitian  ini  tidak  menemukan  pola pork  barrel dalam  distribusi  hibah  Kesejahteraan Rakyat  (Kesra)  Pemerintah  Provinsi  Banten  pada  tahun  anggaran  2018-2019.  Pola pork
25 35 25 70 35 25 50 55 45 45 45 80 45 45 55 65

## BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI BANTEN
Bankeu 2019 Bankeu 2020 Column1
barrel ditemukan dalam beberapa penelitian tentang distibusi hibah dan bansos di Provinsi Banten pada tahun 2011 dan 2014, dimana ditemukan indikasi bahwa distribusi hibah dan bansos sangat terkait dengan kontestasi politik yang telah atau akan berlangsung.
c. Pendekatan politik yang dapat digunakan untuk memahami distribusi hibah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tahun anggaran 2018-2019 adalah electoral diversion of public program, dimana  distribusi  sumber  daya  negara  tidak  terkait  dengan  perolehan  suara  dalam kontestasi politik sebelumnya. Namun ada harapan bahwa distribusi sumber daya negara dapat meningkatkan elektabilitas pada kontestasi politik yang akan datang.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, Politik Pork Barel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011 , Jurnal Politik, Vol.2, No 1, Agustus 2016.
Hasan Basri, Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda, Journal of US-China Public Administration, October 2014, Vol. 11, No. 10.
John A. Ferejohn, Pork Barrel Politics: Rivers and Harbors Legislation, 1947-1968,
(Stanford, Stanford University Press: 1974)
Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N, Tapping new possibility in accounting  research,  in  qualitative  research  in  accounting,  Malaysian  case .  (Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia: 2010)
Miriam Golden and Brin Min, Distributive Politics Around The World , Annual Review of Political Science, Vol 16, 2013
Susan C.Stokes, Thad Dunning, Marcelo Nazareno and Valeria Brusco, Brokers, Voters, and  Clientelism:  The  Puzzle  of  Distributive  Politics (New  York,  Cambridge  University Press: 2013).
Sri Budi Eko Wardani, Transaksi Politik Dalam Pemilu , (Depok, Puskapol UI: 2015).
Kevin McCusker and Serdar Gunaydin, research using qualitative, quantitative, or mixed methods and choice based on research , (Published in Perfusion (30) 7: November 2015)