## PERENCANAAN PENEMPATAN WARGA TRANSMIGRASI OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO
Ellys Rachman STIA Bina Taruna Gorontalo ellysrachman12@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Perencanaan  Penempatan Warga  Transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) dimensi perencanaan, yaitu: Dimensi perencanaan terintegrasi, dan Dimensi perencanaan komprehensif. Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  pedoman wawancara dengan 6 orang informan, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang difokuskan pada:  perencanaan  penempatan  warga  transmigrasi,  yang  dilaksanakan  di  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.
Berdasarkan  analisis  data  maka  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa: Perencanaan  penempatan  warga  transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Boalemo  masih  kurang  terintegrasi,  yang  disebabkan oleh  lemahnya  koordinasi,  komunikasi  dan  kerjasama  lintas  sektoral,  dan perencanaan  penempatan  warga  transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Boalemo  masih  kurang  komprehensif,  yang  disebabkan oleh  kurangnya  keterlibatan  sektorlam  melakukan  survey,  identifikasi  maupun pendataan terhadap daya dukung wilayah/area penempatan.
Berdasarkan  simpulan  tersebut  di  atas  maka  dapat  diajukan  beberapa  saran,  di antaranya: Jalinan koordinasi, komunikasi dan kerjasama perlu ditingkakan untuk mencapai  suatu  perencanaan  yang  terintegrasi  dengan  baik  dalam  mensukseskan pelaksanaan  program  transmigrasi  di  Kabupaten  Boalemo.  Perlunya  peningkatan keterlibatan dan kepedulian dari seluruh instansi  yang terkait dalam perencanaan daya  dukung  area  penempatan  warga  transmigrasi,  agar  dalam  pelaksanaannya sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Perencanaan, Penempatan, Transmigrasi
PENDAHULUAN Indonesia dengan jumlah penduduk yang semakin padat terutama di daerah Jawa, menyebabkan ketidakseimbangan wilayah dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa membutuhkan  tempat  tinggal  dan mata pencaharian. Ketidakseimbangan ini pula menyebabkan  terjadinya  eksploitasi lahan  sehingga  memberikan  dampak buruk terhadap ekosistem dan mengakibatkan  terjadinya  degradasi lingkungan. Di daerah-daerah
dengan jumlah penduduk yang padat di  antaranya  daerah  Jawa,  Sumatera,
Bali, dan daerah lainnya, memberikan efek terhadap kehidupan  ekonomi  yang  rendah terutama  bagi  kalangan  masayarakat dengan  mata  pencaharian  petani, nelayan,  maupun  buruh  penggarap. Kondisi demikian selanjutnya memberikan implikasi terhadap kondisi ekonomi secara nasional dan fenomena kemiskinan semakin mewarnai kehidupan masyarakat bawah. Kepedulian pemerintah terhadap perbaikan kondisi lingkungan,  ekosistem,  dan  ekonomi masyarakat serta fenomena kemiskinan  akibat  dampak  dari kepadatan  jumlah  penduduk  pada beberapa  daerah/wilayah  tertentu  di Indonesia, melahirkan suatu program kebijakan  yang  sejak  pemerintahan orde  baru  telah  dikenal  dengan transmigrasi.  Transmigrasi  adalah perpindahan  penduduk  dari  satu daerah  ke  daerah  yang  lain  di  dalam negeri, dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan memperbaiki  kehidupan  ekonomi warga transmigrasi (transmigran). Kebijakan tentang transmigrasi hingga  orde  reformasi  saat  ini  terus berlanjut dengan berbagai pendekatan  dan  mekanisme  yang digunakan.  Tujuannya  adalah  untuk mencapai kesuksesan kebijakan tersebut, dimana para warga transmigrasi  (transmigran)  betah  dan menetap di wilayah/daerah baru yang jadi  sasaran  transmigrasi  dengan perkembangan  kondisi  sosial  dan ekonomi  yang  makin  membaik. Hingga  lahirnya  otonomi  daerah melaui  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2008 sebagai bentuk perubahan  kedua  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, dimana semakin  banyak  terjadi  pemekaran daerah  baik  provinsi,  kabupaten, kecamatan hingga desa, yang memberikan  peluang  besar  dalam kewenangannya mengelola dan memanfaatkan  segala  potensi  yang dimiliki.  Daerah-daerah  ini  pun terutama  daerah  kabupaten  melalui instansi teknisnya menyediakan lahan/area transmigrasi sebagai bentuk  dukungan  dan  kepedulian atas  kebijakan  pemerintah  pusat  dan kepedulian terhadap kehidupan sesama warga Negara. Kabupaten  Boalemo  adalah salah  satu daerah di Provinsi Gorontalo yang melaksanakan kebijakan program transmigrasi, yaitu sebagai daerah tempat tujuan/penerima  warga  transmigrasi (transmigran)  dari  beberapa  daerah di luar Provinsi Gorontalo. Kebijakan  ini  dilaksnakan  secara teknis oleh pemerintah daerah Kabupaten  Boalemo  melalui  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi sebagai  penanggung  jawab,  dan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Mekanisme pendanaan penempatan warga transmigrasi  ini  melalui  sistem  dana sharing dengan  pemerintah  pusat terutama  menyangkut  biaya  jaminan hidup tahun pertama bagi transmigran. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) untuk jaminan hidup selama 9  (sembilan)  bulan  dan  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk
jaminan hidup selama 3 (tiga) bulan. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan  yang  matang  dalam menentukan penempatan warga transmigrasi tersebut dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek pendukungnya, baik kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya agar keberhasilan  program  transmigrasi dapat dicapai dan memberikan manfaat bagi warga transmigrasi.
Perencanaan adalah hal penting yang  harus  dilakukan  oleh  setiap organisasi  apapun  tujuannya  dan apapun  kegiatannya  tanpa  melihat apakah organisasi bersangkutan besar  atau  kecil.  Demikian  pula halnya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  sebagai  salah  satu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam keberhasilan program transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo, mutlak untuk  merencanakan  setiap  detil operasional  kegiatannya  terutama menyangkut  kesesuaian  penempatan warga transmigrasi, agar dapat dicapai tujuan dan sasaran ditetapkannya  program  transmigrasi di Kabupaten Boalemo. Sejak tahun 2005 silam, jumlah warga transmigrasi yang ditempatkan di Kabupaten Boalemo telah mencapai  1.465  Kepala  Keluarga, yang  ditempatkan  di  4  (empat)  desa yakni di wilayah Kecamatan Wonosari di 2 (dua) Desa yaitu Desa Pangea  dan  Desa  Sari  Tani,  dan  di Kecamatan  Paguyaman  di  2  (dua) Desa  yaitu  Desa  Bualo  dan  Desa Bongo IV, dengan kategori penduduk transmigrasi adalah petani. Selanjutnya pada tahun 2013 mendatang direncanakan akan
ditempatkan  lagi  warga  transmigrasi sebanyak  400  KK.  Dengan  melihat jumlah  warga  transmigrasi  yang ditempatkan  di  Wilayah  Kabupaten Boalemo,  tampak  bahwa  program transmigrasi  ini  berjalan  dengan baik.
Namun  disisi  lain,  layaknya pelaksanaan  sebuah  program  pada umumnya, penempatan warga transmigrasi  ini  pun  tidak  luput  dari berbagai permasalahan. Permasalahan  ini  ditunjukkan  oleh kenyataan  di  lapangan  bahwa  dari jumlah transmigran yang
ditempatkan  di  Kabupaten  Boalemo, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 55
KK  telah  kembali  ke  daerah  asal.
Kembalinya  warga  transmigrasi  ke daerah  asalnya  disebabkan  oleh beberapa permasalahan yang ditimbulkan  oleh  kondisi  lokasi penempatan warga transmigrasi yang kurang sesuai dengan harapan. Kurang sesuainya lokasi penempatan  warga  transmigrasi  ini diasumsikan penyebabnya berhubungan  dengan  perencanaan lokasi penempatan warga transmigrasi yang tidak sesuai dengan  kebutuhan  warga  itu  sendiri. Asumsi  ini  didasarkan  pada  realita yang  ada,  bahwa  perencanaan  lokasi penempatan warga transmigrasi belum  dilakukan  secara  terintegrasi, dimana  dalam  merencanakan  lokasi penempatan warga transmigrasi seharusnya dilakukan secara bersama-sama dengan instansi pemerintah  lainnya  seperti  Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, PU, dan instansi terkait lainnya untuk menetapkan lokasi dan daya dukungnya sesuai dengan kewenangan  masing-masing.  Hal  ini
tampak  pada  kurangnya  kerjasama,
koordinasi  dan  komunikasi  mulai dari  hal  pengidentifikasian  hingga penetapan rencana. Kurang terintegrasinya perencanaan ini menyebabkan  lokasi  penempatan warga  transmigrasi  terkadang  tidak sesuai dengan kebutuhan dan
harapan warga transmigran itu sendiri. Penyebab lainnya adalah perencanaan yang kurang komprehensif,  terutama  menyangkut identifikasi  berbagai  hambatan  dan kendala  pada  lokasi  yang  menjadi target penempatan warga transmigrasi  secara  luas  dan  lengkap dari semua aspek dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi  geografis  kawasan  serta kesesuaian  daya  dukung  areal.  Ini tampak  pada  letak  dan  daya  dukung lahan  pertanian  atau  lahan  garapan yang  jauh  dari  tempat  pemukiman, akses  jalan  ke  lokasi  areal  garapan yang  sulit  sehingga  mobilisasi  para transmigran ini sering terhambat baik pra  maupun  pascapanen,  sehingga menimbulkan  efek  pada  produksi dan  tingkat  produktivitas  rendah yang  berarti  tingkat  keberhasilan yang dicapai oleh warga transmigrasi pun  cenderung  rendah  dan  kurang memuaskan.  Selain  itu  dukungan ketersediaan air
bersih, sarana kesehatan, pendidikan, maupun menyangkut  jaminan  hidup  bagi warga transmigrasi diawal penempatannya pun tidak terakumulasi dalam perencanaan secara  teknis.  Akibatnya  warga transmigrasi merasakan dampak yang kurang memuaskan bagi perubahan kondisi kehidupan mereka sehingga  sebagian  besar  warga
transmigrasi  memilih  untuk  kembali ke daerah asalnya. Adanya permasalahan menyangkut perencanaan penempatan warga transmigrasi tersebut  di  atas  perlu  mendapat perhatian  serius  dari  pemerintah daerah  dan  harus  segera  dilakukan solusi  pemecahannya  agar  masalah tersebut  tidak  berlangsung  terus menerus sehingga dapat menyebabkan  kegagalan  program secara  keseluruhan.  Di  samping  itu perlu  dilakukan  identifikasi  masalah secara keseluruhan sehingga diperoleh berbagai penyebab timbulnya masalah secara komprehensif sehingga untuk perencanaan penempatan warga transmigrasi  pada  tahun  mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan
permasalahan yang  teridentifikasi,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  sebagai berikut: “Apakah perencanaan penempatan warga transmigrasi Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Boalemo telah dilakukan dengan baik”.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan penempatan warga
transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Boalemo  telah  dilakukan  dengan baik.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat  kepada  banyak pihak,  baik  manfaat  secara  teoritis maupun manfaat secara praktis.
1.  Manfaat  Teoritis;  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan manfaat  sebagai:  a.  Kontribusi
pemikiran  dalam  memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya  bidang  kajian  ilmu manajemen;  b.  Bahan  kajian  dan referensi  bagi  penelitian  lanjutan khususnya  mengenai  perencanaan penempatan warga transmigrasi.
2.  Manfaat  Praktis;  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan manfaat  sebagai:  a.  Kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo umumnya  dan  khususnya  kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  dalam  pelaksanaan program  transmigrasi;  b.  Bahan perbandingan  dan  evaluasi  bagi Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Boalemo  umumnya  dan  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi khususnya, dalam upaya memperbaiki  sistem  perencanaan penempatan  warga  transmigrasi untuk  mencapai  tujuan  ditetapkan program transmigrasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey. Data diperoleh melalui observasi  atau  pengamatan  langsung kondisi di lapangan untuk memperoleh gambaran secara langsung  mengenai  permasalahan yang terjadi, dan melakukan wawancara  secara  interaktif  dengan informan  serta  dokumentasi  berupa data-data  sekunder  melalui  buku- buku,  laporan-laporan  dan  dokumen lain  yang  erat  kaitannya  dengan masalah ang diteliti.

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada perencanaan penempatan warga transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga
Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten
Boalemo.  Untuk  mencapai  tujuan penelitian  dan  menjawab  rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya,  maka  fokus  penelitian ini  diuraikan  ke  dalam  2  (dua) dimensi perencanaan, yaitu: Dimensi Perencanaan Terintegrasi,
dan
Dimensi Perencanaan Komprehensif. 1.  Dimensi Perencanaan Terintegrasi adalah  perencanaan  yang  dibuat secara  terintegrasi  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan instansi  terkait  lainnya  dalam perencanaan  penempatan  warga transmigrasi, yang mencakup bidang permasalahan tertentu melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi lintas-sektoral. 2. Dimensi Perencanaan Komprehensif adalah upaya mengidentifikasi masalah-masalah secara menyeluruh dalam perencanaan  penempatan  warga transmigrasi,  melalui  identifikasi daya dukung lahan mata pencaharian,  akses  transportasi, kondisi sosial-budaya, aspek
pendukung  lainnya,  dan  jaminan hidup.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Dimensi Perencanaan Terintegrasi
Perencanaan  adalah  pemilihan sekumpulan kegiatan atau pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan,  kapan,  bagaimana,  dan oleh  siapa.  Perencanaan  yang  baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang  akan  datang  dalam  mana perencanaan  dan  kegiatan  yang diputuskan  akan  dilaksanakan,  serta periode  sekarang  pada  saat  rencana dibuat. Dalam kaitannya dengan perencanaan penempatan warga transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten
Boalemo,  maka  perencanaan  harus dipandang  dari  segi  pembangunan. Perencanaan  pembangunan  mengacu pada berbagai dimensi pembangunan yang  saling  berkaitan  erat  antara sistem, nilai, gerakan, metode, strategi,  dan  indikator  yang  menjadi domain  setiap  daerah.  Perencanaan pembangunan sebagai sebuah sistem,
mencakup komponen masukan,
terdiri  dari  nilai,  sumber  daya manusia, alam,
budaya dan kelembagaan  masyarakat,  komponen proses terdiri dari kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan  dalam  melaksanakan program. Komponen keluaran berupa perubahan  kualitas  perilaku  yang berakses  pada  kognisi,  afeksi,  dan keterampilan  yang  berkaitan  dengan taraf hidupnya. Perencanaan pembangunan sebagai sebuah
gerakan,  mengandung  makna  bahwa pembangunan  adalah  usaha  yang terorganisasi  terarah  dan  dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Untuk  mencapai  tujuan  yang ditetapkan,  maka  penyusunan  dan penetapan rencana harus dilaksanakan secara terintegrasi. Perencanaan  terintegrasi  ini  berarti melibatkan semua unit/sektor,
dengan  menekankan  pada  peran multi-sektoral untuk sebuah kegiatan yang bersifat terintegrasi. Perencanaan  yang  terintegrasi mencakup bidang permasalahan tertentu  dalam  suatu  area  yang  sama sehingga memerlukan kerjasama lintas-sektoral  untuk  menghasilkan suatu perencanaan. Perencanaan terintegrasi  merupakan  perencanaan yang dilakukan secara lintas sektoral dengan  permasalahan  yang  multi- sektoral  yang terjadi pada suatu  area tertentu, sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dari seluruh unit/sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Namun  pada  kenyataannya, penempatan  warga  transmigrasi  di Kabupaten  Boalemo  masih  sering menimbulkan  persoalan,  terutama yang  bersumber  dari  kurangnya kenyamanan para warga transmigrasi setelah  menempati  wilayah  yang telah  ditentukan  dan  ditetapkan  oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi penanggung  jawab  penyelenggaraan program transmigrasi. Berdasarkan  pengamatan  di lapangan menyangkut integrasi berbagai sektor yang saling
menunjang  dalam  mempersiapkan
wilayah yang akan ditetapkan sebagai  lokasi  transmigrasi  adalah kurang  begitu  baik.  Sebab  dari sekian banyak sektor yang seharusnya  terlibat  secara  aktif, hanya  beberapa  sektor  saja  yang terlibat aktif dalam pemetaan wilayah transmigrasi dan penyusunan rencana penempatan warga  transmigrasi.  Sebagian  besar sektor-sektor tersebut tidak terintegrasi  dengan  baik,  sebab dalam  perencanaan  yang  dilakukan secara intensif hanya sektor transmigrasi yang berada langsung di bawah  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Boalemo. Sedangkan  sektor  lainnya  lebih sering  hanya  memasukkan planning dalam  bentuk  draft  potensi  wilayah sesuai sektor masing-masing.
Padahal  dalam  perencanaan yang  terintegrasi  seharusnya  bukan saja  hanya  dilakukan  pemetaan secara  teoritis,  namun  juga  penting untuk  dilakukan  pengamatan  dan survey  langsung  kondisi  lokasi penempatan,  agar  dapat  diketahui berbagai aspek yang menjadi pendukung  atau  penghambat  dan faktor-faktor  yang  mungkin  akan menimbulkan  persoalan  dikemudian hari.
Untuk  mencapai  perencanaan yang  terintegrasi  tersebut  diperlukan koordinasi  dan  komunikasi  lintas sektoral dalam melaksnakan perencanaan penempatan warga transmigrasi  di  wilyah  Kabupaten Boalemo. Namun yang terjadi adalah kurangnya  jalinan  koordinasi  dan komunikasi  lintas  sektoral  sehingga perencanaan yang dihasilkan
dipandang  masih  kurang  sesuai,  dan hal  itu  kemudian  memicu  timbulnya
persoalan  seperti  kembalinya  warga transmigrasi  ke  daerah  asal  mereka disebabkan  oleh  ketidaknyamanan dan kurangnya daya dukung wilayah/lokasi penempatan yang ditetapkan.
Lemahnya  jalinan  koordinasi dan  komunikasi  tersebut  selanjutnya turut  pula  mempengaruhi  kerjasama lintas  sektoral  yang  seharusnya terjalin  dengan  baik,  sebagai  sesama lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program transmigrasi di daerah ini. Perencanaan  yang  terintegrasi bertujuan  untuk  menyusun  strategi, rumusan, metode, teknik, dan prosedur  untuk  melaksanakan  suatu gerak  perubahan  dan  pertumbuhan dari  berbagai  bidang  baik  ekonomi,
sosial, budaya, pemerintahan, maupun  politik.  Seluruh  tahapan kegiatan tersebut memerlukan perencanaan  sebagai  landasan  dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang terintegrasi dengan  baik,  maka  dapat  diketahui secara  rinci  segala  tahapan  atau langkah-langkah yang
harus ditempuh,  tujuannya  bagaimana,  dan dapat  diprediksikan  apakah  rencana tersebut dapat diwujudkan atau tidak. Dimensi Perencanaan Komprehensif Perencanaan komprehensif adalah  perencanaan  yang  berupaya memahami  masalah-masalah  secara menyeluruh  dan  lengkap  dengan melibatkan  berbagai aspek  dan bidang  terkait  untuk  memberikan rekomendasi yang bersifat membangun dan mengarahkan kebijakan atau keputusan para
pejabat yang berwenang untuk menentukan  tindakan.  perencanaan komprehensif  untuk  suatu  kegiatan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan aspek-aspek daya dukung area sebelum ditetapkan menjadi sebuah rencana. Untuk  memperoleh  gambaran mengenai daya dukung lokasi penempatan warga transmigrasi perlu dilakukan  pemetaan  lokasi,  survey lokasi, pendataan dan pengidentifikasian berbagai daya dukung, baik dukungan sumber daya alam  maupun  sumber  daya  lainnya seperti  transportasi,  pemasaran  dan perdagangan,  pendidikan,  kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai hal  tersebut  maka  perlu  adanya perencanaan  secara  komprehensif yang  harus  dilakukan  oleh  seluruh bidang/sektor terkait guna memperoleh  suatu  rencana  wilayah strategis  untuk  penempatan  warga transmigrasi. Areal penempatan warga transmigrasi idealnya harus disiapkan secara komprehensif, artinya  seluruh  aspek  pendukung harus dipertimbangkan dan disiapkan sesuai  kondisi  warga  transmigrasi, misalnya  dengan  mempersiapkan lahan  pertanian  yang  produktif  bagi warga  transmigrasi  dengan  mata pencaharian sebagai petani, menyiapkan  akses  transportasi  dan komunikasi,  akses  pendidikan,  akses kesehatan,  dan  membuka  akses pemasaran  hasil  produksi  warga transmigrasi.  Kesiapan  seluruh  daya dukung  tersebut  dapat  dilakukan apabila  terdapat  perencanaan  secara komprehensif yang berarti mencakup seluruh  aspek  atau  seluruh  daya
dukung  area  penempatan  warga transmigrasi.
Data  sekunder  yang  diperoleh di  lapangan  melalui  draft  rencana penempatan warga transmigrasi sebagaimana  yang  tertuang  dalam Profil  Wilayah  Transmigrasi  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi tahun 2012, telah dituangkan berbagai  sumber  daya  pendukung atau  daya  dukung  wilayah  masing- masing  sasaran  penempatan.  Namun dari  3  (tiga)  wilayah  sasaran  yang telah  ditetapkan,  daya  dukung  pasar, pendidikan  dan  kesehatan  yang kurang mendukung.
Lemahnya  daya  dukung  ketiga aspek  tersebut  menurut  pengamatan peneliti  disebabkan  oleh  kurangnya ketersediaan  anggaran  biaya.  Untuk menyiapkan hal tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pengalokasian anggaran baik melalui
APBD  maupun  APBN,  dan  yang sering  terjadi  adalah  pembangunan sektor tersebut dilakukan setelah ada penempatan warga terlebih dahulu. Perencanaan penempatan warga transmigrasi merupakan perencanaan  dalam  pembangunan yaitu  suatu  proses  pemilihan  fakta- fakta,  indikator-indikator,  dan  daya dukung kawasan, serta usaha menghubung-hubungkan antara fakta dan  indikator  serta  daya  dukung kawasan tersebut,
kemudian membuat  perkiraan  dan  peramalan tentang  keadaan  dan  perumusan tindakan  untuk  masa  yang  akan datang  yang  mungkin  diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas
Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
Kabupaten  Boalemo  adalah  sebagai tindakan pengambilan keputusan dari sejumlah  pilihan.  Pada  umumnya harus  memiliki,  mengetahui,  dan memperhitungkan  beberapa  aspek penting, yaitu: (1) Tujuan akhir yang ingin  dicapai;  (2)  Sasaran-sasaran dan  prioritas  untuk  merealisasikan tujuan  akhir;  (3)  Jangka  waktu  yang diperlukan  dalam  mencapai  sasaran- sasaran tersebut; (4) Deskripsi masalah-masalah  yang  dihadapi;  (5) Modal  dan  sumber  daya-sumber daya  yang  akan  digunakan,  serta pengalokasiannya; (6) Kebijaksanaan-kebijaksanaan  untuk merealisasikannya; (7) Orang, organisasi  atau  badan  pelaksananya, dan  (8)  Mekanisme  pemantauan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi. Hal  tersebut  di  atas  dapat diwujudkan apabila dalam perencanaan dilakukan secara komprehensif  sehingga  melahirkan suatu  rencana  yang  benar-benar lengkap  dan  saling  menunjang  pada semua  sektor/bidang.  Namun  yang terjadi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Boalemo
adalah kurang komprehensifnya rencana yang dihasilkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil penelitian  dan  pembahasan,  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  atas hasil  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: (1) Perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Boalemo  masih  kurang terintegrasi,  yang  disebabkan  oleh lemahnya  koordinasi,  komunikasi
dan  kerjasama  lintas  sektoral;  (2) Perencanaan penempatan warga transmigrasi  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Boalemo masih kurang
komprehensif,  yang  disebabkan  oleh kurangnya  keterlibatan  sektor  lain dalam melakukan survey, identifikasi maupun  pendataan  terhadap  daya dukung wilayah/areal penempatan.

## SARAN
Berdasarkan simpulan di atas, maka  dapat  diajukan  beberapa  saran diantaranya:  (1)  Jalinan  koordinasi, komunikasi  dan  kerjasama  perlu ditingkatkan  untuk  mencapai  suatu perencanaan yang terintegrasi dengan  baik  dalam  mensukseskan pelaksanaan  program  transmigrasi  di Kabupaten  Boalemo;  (2)  Perlunya peningkatan keterlibatan
dan kepedulian dari seluruh instansi yang terkait  dalam  perencanaan  daya dukung  areal  penempatan  warga transmigrasi,
agar dalam pelaksanaannya  sesuai  dengan  target dan tujuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2010, Pembangunan  Kawasan  dan Tata  Ruang ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta Adisubrta,  Winarna  Surya.,  2010, Etika Pemerintahan , UPP AMP YKPN, Yogyakarta Afiffuddin, 2010, Pengantar Admnistrasi Pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi) ,  CV.  Alfabeta, Bandung
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume II Nomor 1 Juni 2015
Ali, Faried, 1997, Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang  Ilmu  Administrasi dan Pemerintahan, Cet. Pertama,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta Arikunto, Suharsimi, 2010, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta Athoillah,  H.  M.  Anton.,  2010, Dasar-Dasar Manajemen , Pustaka Setia, Bandung Brotosunaryo,  P.M.,  2001, Analisis Pengembangan Kota dan Wilayah ” Universitas Diponegoro, Semarang Fathoni,  H.  Abdurrahmat.,  2006, Organisasi  dan  Manajemen Sumber Daya Manusia , Rineka Cipta, Jakarta Handoko, T. Hani., 2011, Manajemen , Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta Hasibuan,  H.  Melayu.  S.P.  2007, Manajemen  Sumber  Daya
Manusia .  Ed.  Revisi,  Bumi
Aksara, Jakarta Mangkunegara,  A.A.  Anwar  Prabu., 2009, Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia ,  Cetakan  Keempat, Refika Aditama, Bandung Samsudin, Sadili. H. 2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Pustaka Setia, Bandung Siagian,  Sondang  P.,  2008, Filsafat Administrasi , Ed. Revisi,
Bumi Aksara, Jakarta Sihotang,  A.,  2007, Manajemen Sumber Daya Manusia , Paradnya Paramitha, Jakarta Soemarwoto,  Otto.  2005, Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan , Gajah Mada University Press, Yogyakarta Sugiyono.,  2003, Metode  Penelitian Administrasi ,  Ed.  Revisi  Cet.
15, Alfabeta, Bandung .,  2010, Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Ed. Revisi Cet. Ke -10, Alfabeta, Bandung Sukirno, S., 2005, Ekonnomi Pembangunan : Proses Masalah Dan Dasar Kebijaksanaan , Kerjasama Penerbit  Fakultas  Ekonomi UI  dengan  Bina  Grafika, Jakarta Suprapto,  Tommy.  2009, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi , Media Pressindo, Yogyakarta Suradinata, Ermaya. 2003, Administrasi Lingkungan Dalam Ekologi Pemerintahan dan Pembangunan , Ramadalam  Citra  Grafika, Bandung Suryono, Agus., 2010, Teori dan Isu Pembangunan , Universitas Negeri Malang (UNM), Malang Terry,  George.R.,  2008, Prinsip-
Prinsip  Manajemen ,  Cet.  Ke
9., BUmi Aksara, Jakarta Profil  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, Tahun 2012.