## TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

## JURIDICAL REVIEW OF THE POWER OF EVIDANCE OF CHILDREN’S WITNESS EVENTS IN CRIMINAL TRIALS

## Nur Fitriani
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo nurfitriani@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana dan  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  saksi  anak.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian normatif yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan hasil  penelitian  kekuatan  pembuktian  keterangan  saksi  anak  dalam  persidangan  perkara  pidana  tidak  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor  208/Pid.B/2010/PN.Mgl.  Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi anak dapat berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Saksi anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Keterangan Saksi Anak; Pembuktian; Persidangan.

## Abstract
The objective of this research is to examine the evidentiary force of children’s witness in criminal case trial as well as the legal protection  towards  the  children.  This  normative  research  was  supported  by  library  materials  as  in  compliance  with  the problem of study. The results reveal that children’s witness does not have an evidentiary force as considered by the judge and Verdict Number 208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Legal protections provided to the children include medical and social rehabilitation both  inside  and  outside  the  institution  along  with  physical,  mental,  and  social  security  and  the  practicality  of  getting information about the case progress. Children can have legal protection from social protection houses or institutions that provide protection of witnesses and victims as in accordance with the stipulation of applicable laws and regulations.
Keywords: Evidentiary; Children’s Witness; Trial.

## Latar Belakang
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana ialah: keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan  oleh  seorang  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 1
Apabila  saksi  yang  dihadirkan  yang melihat  sendiri,  mendengar  sendiri  dan mengalami sendiri adalah seorang anak, oleh Undang-Undang  melalui  Pasal  171  huruf  a KUHAP  mengatur  bahwa  seorang  anak  yang berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin,  boleh  memberikan  keterangan  tanpa disumpah. Hal ini mengingat anak tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  sempurna dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, menurut KUHAP  keterangan  anak  tidak  bernilai sebagai  alat  bukti  sah,  karena  hanya keterangan  saksi  yang  diberikan  dengan sumpah  sajalah  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian.  Sehingga  keterangan  anak  di dalam  persidangan  hanya  dapat  dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana penjelasan Pasal 171 KUHAP.
Berdasarkan ketentuan dari Pasal 185 ayat  (7)  KUHAP  dapat  dipahami  bahwa keterangan  saksi  yang  tidak  disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan  alat  bukti  namun  apabila keterangan  itu  sesuai  dengan  keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan  sebagai  tambahan  alat  bukti yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal  161  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa keterangan  saksi  atau  ahli  yang  tidak disumpah  tidak  dapat  dianggap  sebagai  alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal  ini  seperti  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 208/Pid.B/2010/PN.Mgl  tanggal  12  Januari 2011  seorang  laki-laki  yang  bernama  H. Kamaludin bin Umar pada tahun 2010 di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi  melakukan  persetubuhan  dengan ancaman  serta  paksaan  kepada  Siti Mujayanah  dinyatakan  bebas  dari  semua dakwaan  yang  ditujukan  kepadanya  setelah dinyatakan  hakim  tidak  terbukti  secara  sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Salah satu alasannya ialah hanya terdapat seorang saksi  tunggal  yakni  saksi  korban  Siti Mujayanah yang pada saat itu masih di bawah umur. Dinyatakan demikian karena keterangan  yang  dipaparkan  saksi-saksi  lain yang dihadirkan oleh penuntut umum adalah kesaksian  yang  didasari  pada  keadaan  tidak mengetahui  secara  langsung  peristiwa  yang terjadi sebenarnya melainkan hanya mendengarkan  keterangan  yang  diceritakan saksi korban atau keadaan yang disebut juga dengan testimonium de auditu .
Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan seorang  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan bisa  saja  berdalih  di  hadapan  hakim  dengan memberikan  keterangan  bahwa  peristiwa persetubuhan  tersebut  dilakukan  atas  dasar suka  sama  suka  dan  tidak  dengan  paksaan atau malah menolak tuduhan tersebut. Hal ini hanya akan menjadikan perbuatan terdakwa tidak  memenuhi  unsur  pidana,  menjadikan dakwaan jaksa kabur dan bahkan mengaburkan putusan majelis hakim.
Sehingga  dalam  rangka  memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah  maupun  untuk  menguatkan  keyakinan hakim,  agar  majelis  hakim  yang  menangani
1 Pasal 1 butir (27) KUHAP.
perkara  yang  melibatkan  kesaksian  anak didalamnya kedepannya dapat menilai bahwa keterangan anak ini dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang nantinya diberikan  oleh  majelis  hakim  dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara dan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat. 2

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah dalam adalah :
1. Bagaimanakah  kekuatan  pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  saksi  dalam persidangan perkara pidana?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif  dengan  menggunakan  sumber  data sekunder.  Sumber  data  tersebut  diperoleh dari  perpustakaan,  antara  lain  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil- hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan  dan sebagainya. 3 Adapun  dari  hasil  penelaahan kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap berbagai  literatur  atau  bahan  pustaka  yang berkaitan  dengan  masalah  atau  materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.
Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan  dengan  cara  membaca,  melihat, mendengarkan,  maupun  sekarang  banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet. 4 Lebih lanjut
2 Fence M. Wantu, 2011, Idee des Recht Kepastian Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  (Implementasinya dalam  proses  Peradilan  Perdata) ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar,  hlm. 146.
3 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.
4 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris , cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm. 160.
penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis data dengan logika deduktif, yaitu menjelaskan  suatu  hal  yang  bersifat  umum kemudian  menariknya  menjadi  kesimpulan yang  lebih  khusus.  Untuk  selanjutnya dianalisis  secara  yuridis  kualitatif  dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang ada.

## PEMBAHASAN
Kekuatan  Pembuktian  Keterangan  Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana
Pembuktian menurut M. Yahya Harahap ialah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara yang dibenarkan
Undang-Undang membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan kepada  terdakwa. 5 Berdasarkan  syarat  yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada  seorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. Dimana  hal  ini  juga  sejalan  dengan  teori pembuktian  yang  diterapkan  di  Indonesia yakni  teori  pembuktian  menurut  undang- undang secara negatif. Adapun alat bukti yang sah  yang  dapat  dipakai  dalam  acara  pidana sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  184  KUHAP adalah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 6 Kekuatan  pembuktian  ( degree  of evidence )  keterangan  saksi  agar  dapat dianggap  sah  sebagai  alat  bukti  yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi 2 kategori syarat sebagai berikut: 7
5 Septiani  Herlinda,  2012, Kekuatan  Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak  Pidana  Asusila  di  Persidangan  (Studi  Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668
K/Pid.Sus/2010) ,  Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, hlm. 56.
6 Anang  Priyanto,  2012, Hukum  Acara  Pidana Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 88-89.
7 Septiani Herlinda, Op.Cit , hlm. 67-71.

## 1. Syarat Formil
Syarat  formil  merupakan  syarat  yang mengacu  pada  subyeknya  yaitu  orang  yang akan  memberikan  kesaksian.  Syarat  formil terdiri dari: 8 a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
b. Saksi harus dewasa
c. Saksi tidak sakit ingatan
d. Keterangan  saksi  harus  diberikan  di sidang pengadilan
e. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri
2. Syarat materiil
Syarat  materiil  merupakan  syarat  yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1  angka  27  KUHAP  dan  Pasal  185  ayat  (1) KUHAP berikut penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan: 9
a. Setiap  keterangan  saksi  di  luar  apa yang  didengarnya  sendiri  dalam peristiwa  pidana  yang  terjadi  atau diluar  yang  dilihat  atau  dialaminya, keterangan  yang  diberikan  diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman  sendiri  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  terjadi,  tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.
b. Testimonium de auditu atau keterangan  saksi  yang  diperoleh sebagai  hasil  pendengaran  dari  orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
c. Pendapat  atau  rekaan  yang  saksi peroleh  dari  hasil  pemikiran  bukan merupakan  keterangan  saksi  (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap Putusan Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl, alat bukti yang  diajukan oleh  Penuntut Umum
8 Ibid, hlm. 68-70.
adalah  alat  bukti  keterangan  saksi  yang berjumlah 7 orang yaitu saksi Siti Mujayanah (tanpa disumpah), saksi Sholihin Bin Sugeng, saksi  Sulistianto  Bin  Sutoyo,  saksi  Hasan Fuaydi Bin H. Kamaludin, saksi M. Muhdi Bin Anwar  Sanusi,  Saksi  Khoiruddin  als  Deni Anwar  Sanusi,  dan  saksi  Bandi  Bin  Abdul Haris  serta  alat  bukti  surat  berupa visum et repertum Nomor  376/RSUD/IV/2010.  Alat bukti  tersebut  telah  memenuhi  rumusan minimum pembuktian dan dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
Majelis  hakim  Pengadilan  Menggala dalam  mengadili  perkara  ini  menafikan keterangan-keterangan saksi tersebut dengan dasar  pertimbangan  yakni  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  keterangan  saksi  Siti Mujayanah  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  alat bukti  dan  pertimbangan  selanjutnya  yaitu keterangan  saksi  anak  tidak  didukung  oleh keterangan  saksi  di  bawah  sumpah.  Dimana untuk  menguatkan  keterangan  anak  harus ada  keterangan  dari  saksi  yang  disumpah yang sesuai keterangannya dengan keterangan saksi anak tersebut sebagaimana aturan dalam Pasal 185 ayat (7).
Berdasarkan  pada  Putusan  Pengadilan Negeri  Menggala  tersebut  terdapat  fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut, yakni:
a) Saksi  anak  tinggal  dirumah  terdakwa selama  kurang  lebih  6  (enam)  bulan untuk  mengobati  penyakit  yang dideritanya ;
b) Bahwa benar Terdakwa sering melakukan  pengobatan  terhadap  saksi anak  dengan  cara  memijit-mijit  atau memegang-megang badan saksi anak;
c) Bahwa  benar  kamar  tidur  saksi  anak tidak berdaun pintu dan hanya ditutup
9 Ibid , hlm. 70-71.
hordeng dan berhadapan dengan kamar Terdakwa.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka mengenai  kekuatan  pembuktian  terhadap keterangan saksi anak Siti Mujayanah (tanpa disumpah  karena  dibawah  15  tahun)  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Dilihat  dari  sah  tidaknya  keterangan saksi a) Saksi  mengucapkan  sumpah atau janji bahwa ia menerangkan  yang  sebenarnya dan  tiada  lain  daripada  yang sebenarnya. Tetapi saksi merupakan pengecualian terhadap  kewajiban  disumpah sebagaimana rumusan Pasal 171 huruf a KUHAP dikarenakan saksi masih berumur dibawah 15 tahun. b) Keterangan  yang  diberikan saksi  mengenai  peristiwa  yang saksi  dengar,  lihat  atau  alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Dalam perkara  ini  saksi  anak  juga merupakan  korban  dari  tindak pidana  yang  terjadi  sehingga unsur melihat, mendengar atau mengalami  sendiri  sudah  pasti terpenuhi.
c) Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan
Berhubung  syarat-syarat  tersebut  tidak semuanya  dipenuhi,  maka  keterangan  saksi tersebut  bukanlah  merupakan  alat  bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan  saksi  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan pembuktian.
2) Dilihat  dari  ada  tidaknya  persesuaian Untuk  menilai kebenaran keterangan saksi  maka  berdasarkan  Pasal  185  ayat  (6)
KUHAP  hakim  menilai  bahwa  keterangan saksi:
a) Ada  persesuaian  antara  keterangan saksi  satu  dengan  yang  lain,  dimana dalam  perkara  ini  keterangan  saksi anak  memiliki  persesuaian  dengan keterangan  dari  saksi-saksi  yang disumpah  yang  dihadirkan  oleh penuntut  umum  yang  menyebutkan bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana persetubuhan  dengan  ancaman  dan kekerasan  pada  saksi  anak.  Sehingga unsur ini jelas telah terpenuhi.
b) Ada  persesuaian  antara  keterangan saksi  dengan  alat  bukti  lain.  Dimana dalam  perkara  ini  alat  bukti  lain  juga telah  dihadirkan  oleh  penuntut  umum yakni  alat  bukti  surat  berupa Visum Et Repertum yang  ditandatangani  oleh  dr Made Aryana SPOG yang berkesimpulan bahwa  pemeriksaan  Vagina  melalui dubur  tampak  selaput  dara  tidak utuh/tepi  tidak  teratur,  tampak  luka lecet  pada  selaput  dara  pukul  delapan. Sehingga unsur inipun juga terpenuhi. Walaupun terdapat persesuaian, namun dikarenakan  saksi  tidak  memenuhi  syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Siti Mujayanah sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.
Tindakan hakim yang tidak menganggap/mempertimbangkan keterangan saksi anak tersebut menunjukkan bahwa hakim  telah  melakukan suatu  bentuk penemuan hukum ( rechtsvinding ). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk   memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa  dan mengadilinya”. 10 Hakim sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai- nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Artinya  seorang  hakim  harus  memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. 11
Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan  tiada  membeda-bedakan  orang dengan  pelbagai  resiko  yang  dihadapinya. Agar  supaya  putusan  hakim  diambil  secara adil  dan  obyektif  berdasarkan  hukum, kebenaran  dan  keadilan,  maka  selain pemeriksaan  harus  dilakukan  dalam  sidang yang  terbuka  untuk  umum  (kecuali  Undang- Undang  menentukan  lain),  juga  hakim  wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum  yang  dipergunakan  untuk  memutus perkaranya. 12 Berdasarkan uraian tersebut
pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terkait dengan kesaksian anak dalam perkara ini ialah dengan memilih menerapkan Pasal 185 ayat (7) secara keseluruhan bahwa keterangan  saksi  yang  tidak  disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan  alat  bukti  namun  apabila keterangan  itu  sesuai  dengan  keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan  sebagai  tambahan  alat  bukti yang  lain.  Sehingga  oleh  majelis  hakim keterangan  saksi  tentang  sifat  dan  nilai pembuktian  yang  melekat  pada  keterangan tanpa disumpah yaitu: 13
1. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa  sumpah  harus  dinilai  bukan merupakan  alat  bukti  yang  sah, walaupun keterangan yang diberikan
10 Pasal  10  Undang-Undang Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
11 Ibid , Pasal 5 ayat (1).
tanpa sumpah itu saling berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain.
2. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian  artinya  hal  tersebut  tidak menentukan putusan hakimnya.
Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai pembuktian.
3. Dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti yang  sah  dan  juga  tidak  memiliki kekuatan  pembuktian,  pada  umumnya keterangan  itu  dapat  dipergunakan sebagai  tambahan  menyempurnakan kekuatan  pembuktian  alat  bukti  yang sah.
Berdasarkan uraian penjelasan tersebut maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa berdasarkan  pertimbangan  Putusan  Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl  keterangan  saksi anak  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian dimana  hal  ini  menunjukkan  majelis  hakim telah  melakukan  penemuan  hukum  yang nantinya akan menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi  bagi  perkara-perkara  yang serupa.
Hal  ini  menunjukkan  sejauh  mana keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  bagi hakim,  kembali  kepada  penilaian  hakim secara  subyektif  karena  penilaian  terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun  dengan  keterangan  saksi  anak. Dengan kata lain, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak  sempurna  dan  tidak  menentukan  atau tidak  mengikat.  Hakim  bebas  untuk  menilai kesempurnaan  dan  kebenarannya,  tidak  ada keharusan  bagi  hakim  untuk  menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. 14
12 Afif  Khalid, Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim Dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia ,  Jurnal  Al’  Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, hlm. 25.
13 Septiani Herlinda, Op.Cit , hlm. 83-84.
14 Septiani Herlinda, Op.Cit, hlm. 103-104.

## Perlindungan Hukum terhadap Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana
Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak  adalah  suatu  kegiatan  bersama  yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan,  dan  pemenuhan  kesejahteraan rohaniah  dan  jasmaniah  anak  yang  sesuai dengan  kepentingannya  dan  hak  asasinya. 15 Perlindungan  Anak  ialah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 16 Jadi,  yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk  anak  yang  berhadapan  dengan hukum (ABH). 17
Perlindungan  terhadap  anak  yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  hukum perlindungan  terhadap  anak.  Hukum  yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat. 18 Dalam  perlindungan  ini mengandung aspek penting yaitu: 19
1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya    harkat  dan  martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
15 Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  sebagai  Saksi  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak , DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20, Agustus 2014, hlm. 66.
16 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
17 Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan  Saksi  dan Korban,  Jakarta:  Sinar  Grafika, hlm. 70.
Selain perlindungan yang bersifat umum tersebut,  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan  tentang  perlindungan  khusus yakni  suatu  bentuk  perlindungan  yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan  diri  dan  jiwa  dalam  tumbuh kembangnya. 20 Dimana Pemerintah,
Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus kepada Anak. 21 Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat (1) dilakukan melalui upaya: 22
a. penanganan  yang  cepat,  termasuk pengobatan  dan/atau  rehabilitasi secara  fisik,  psikis,  dan  sosial,  serta pencegahan  penyakit  dan  gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan  psikososial  pada  saat pengobatan sampai pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang  berasal  dari  Keluarga  tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan  pada  setiap  proses peradilan.
Perlakuan  terhadap  anak  sebagai  saksi dan/atau  korban  tindak  pidana  antara  lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta
18 Nur Afni, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Sebagai  Saksi  Dalam  Perkara  Pidana (Studi  Kasus Putusan  No.327/Pid.B.2008/PN.Mks) ,  Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 3.
19 Bambang Waluyo, Op.Cit , hlm. 70.
20 Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
21 ibid, Pasal 59 ayat (1).
22 Pasal  59  A  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
kepada  orang  tua  atau  wali  yang  dipercayai anak  untuk  mendampingi  anak  saat memberikan keterangan di persidangan serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 23 Hal  ini  sejalan  dengan  rumusan Pasal  29  A  Undang-Undang  No.  31  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain Undang-Undang
tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan mengenai  saksi  anak  juga  diatur  di  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 5 Undang- Undang  SPPA:  "Anak  yang  menjadi  saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  18
(delapan belas) tahun yang dapat
memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,  dan/atau  dialaminya  sendiri”. 24 Pada Pasal 2 ayat (2) juga dengan tegas mengatur bahwa  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan, Anak  Korban  atau  Anak  Saksi  wajib didampingi  oleh  orang  tua  dan/atau  orang yang  dipercaya  oleh  Anak  Korban  dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. 25
Penyelenggaraan  perlindungan  anak merupakan  tanggung  jawab  Negara  yang dilakukan  melalui  pembentukan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  yang diharapkan lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak  yang  dilakukan  oleh  institusi  Negara serta melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak.
23 Bambang Waluyo, Op.Cit , hlm. 79-80.
24 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
25 Ibid, Pasal 2 ayat (2).
26 Nur Afni, Op.Cit , hlm. 73.
KPAI selama ini belum maksimal dalam memberikan  perlindungan  tersebut  karena keterbatasan  personil  dan  sumber  daya manusia. KPAI juga harus mendampingi anak pelaku  tindak  pidana  mulai  dari  proses penyidikan,  pemeriksaan,  sampai  proses persidangan,  sehingga  peran  KPAI  dalam memberikan  pendampingan  terhadap  saksi anak  tidak  berjalan  secara  optimal. 26 Anak yang dijadikan sebagai saksi yang melihat dan mendengar  belum  mendapatkan  perhatian yang  penuh  dari  pemerintah,  terlepas  dari adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak  serta ketentuan perundang-undangan lainnya sebagaimana  telah  diuraikan  diatas. 27 Sehingga  oleh  Nashriana  dalam  bukunya menuliskan hak-hak anak yang menjadi saksi, yaitu: 28 1. Sebelum Persidangan
1) Hak  diperhatikan  laporan  yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut  yang  tanggap  dan  peka,  tanpa mempersulit para pelapor.
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan  terhadap  tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan  penderitaan  mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya  (berbagai  ancaman, penganiayaan misalnya).
3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta  memperlancar  pemeriksaan (transport).
2. Selama Persidangan
1) Hak  untuk  mendapatkan  fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan).
27 Dheny Wahyudhi, 2015, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice , Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 159.
28 Nashriana, Op.Cit , hlm. 20-23.
2) Hak  untuk  mendapatkan  penjelasan mengenai  tata  cara  persidangan  dan kasusnya.
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap  tindakan-tindakan  yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan  mental,  fisik,  sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya). 4) Hak  untuk  mendapatkan  izin  dari sekolah untuk menjadi saksi.
3. Setelah Persidangan
Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
Apabila  anak  dibawah  umur  tidak dibenarkan  menjadi  saksi  dalam  kejahatan pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, ataupun  persetubuhan  dengan  ancaman  dan kekerasan, berarti anak-anak tidak mendapat perlindungan  hukum  di  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia.  Serta berdasarkan kemanusiaan, wajar memperkenankan  anak  kecil  menjadi  saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa,  sama-sama  dapat  dipercaya  untuk menjadi  saksi.  Karena  anak  kecil  tidak  suka berbohong  terutama  terkait  pemerkosaan padanya  karena  anak  kecil  tidak  mampu membuat  cerita,  karena  belum  mempunyai pengalaman  dan  pengetahuan  tentang  hal tersebut.  Sehingga  anak  kecil  tidak  boleh dikesampingkan kesaksiannya. 29

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan, ada beberapa  pokok penting yang dapat simpulkan sebagai berikut:
1. Kekuatan  pembuktian  keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan
pembuktian sebagaimana pertimbangan  hakim  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Menggala  Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Mgl. Dimana
hakim  dalam  menjatuhkan  putusan pidana kepada terdakwa didasari oleh pertimbangan yuridis yang didasarkan pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP, bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak  merupakan  alat  bukti  namun apabila  keterangan  itu  sesuai  dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  saksi anak dalam tindak pidana menegaskan bahwa  anak  berhak  atas  semua perlindungan  dan  hak  yang  diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan,  seperti  upaya rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di  luar  lembaga.  Hak  Saksi  Anak  pun diatur  dalam  Peraturan  Presiden  dan berdasarkan pertimbangan atau saran
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan  Sosial  atau  Penyidik dapat  merujuk  Anak  Saksi  ke  instansi atau lembaga yang menangani perlindungan  anak  atau  lembaga kesejahteraan  sosial  anak.  Selain  itu hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk  melakukan  penafsiran  hukum atau  penemuan  hukum  agar  putusan yang  diambilnya  dapat  sesuai  dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan  ini  berlaku  bagi  semua hakim  dalam  semua  lingkungan peradilan  dan  dalam  ruang  lingkup hakim  tingkat  pertama,  tingkat banding maupun tingkat kasasi atau
29 Septiani Herlinda, Op.Cit , hlm. 100.

## Buku
Hakim  Agung.  Dimana  dalam  perkara ini majelis hakim membuat penemuan hukum  dengan  mengeyampingkan keterangan saksi anak dalam persidangan.
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
31  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar
Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Rajawali Pers.
Anang  Priyanto,  2012, Hukum  Acara  Pidana Indonesia , Yogyakarta: Penerbit Ombak. Bambang Waluyo, 2014, Viktimologi Perlindungan  Saksi  dan  Korban , Jakarta: Sinar Grafika.
Fence  M.  Wantu,  2011, Idee  des  Recht Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan Perdata) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fence  M.  Wantu,  Mutia  Cherawaty  Talib  dan
Suwitno  Y.  Imran,  2010, Cara  Cepat Belajar Hukum Acara Perdata ,
Yogyakarta: Reviva Cendekia.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris , cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nashrina,  2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi  Anak  Di  Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2017, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media.
Suratman,  Philips  Dillah,  2013, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Alfabeta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Jurnal
Afif  Khalid, Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim Dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia , Jurnal Al’ Adl,  Volume  VI  Nomor  11, Januari-Juni 2014.
Vallerie  Moningka, Kesaksian  Anak  Pada Pengadilan Dalam Pembuktian
Perkara  Pidana  Menurut  Undang-
Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  Lex Crimen  Vol.  VI,  Nomor  9,  November 2017.
Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  sebagai  Saksi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak , DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20, Agustus 2014.

## Skripsi
Nur  Afni,  2013, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi  Dalam
Perkara  Pidana  (Studi  Kasus  Putusan No.327/Pid.B.2008/PN.Mks) , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Septiani Herlinda, 2012, Kekuatan Pembuktian  Keterangan  Saksi  Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak
Pidana  Asusila  di  Persidangan  (Studi Kasus  Putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  No.  1668  K/Pid.Sus/2010) , Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Putusan Pengadilan Negeri
Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 208/Pid.B/2010/PN.Mgl (Menggala)