## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENCEMARAN LIMBAH B3 OLEH PT. PRIA MOJOKERTO
Implementation Polluter PaysPrinciple of B3 Waste Pollution Responsibility by PT. PRIA Mojokerto
Adinda Hilda, Maria Adisti, Okky Ocktavianti, Anis Dwi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Adinda.19003@mhs.unesa.ac.id, Maria.19024@mhs.unesa.ac.id, Okky.19049@mhs.unesa.ac.id, Anis.19060@mhs.unesa.ac.id Naskah dikirim : 27 Desember 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Juli 2021 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.4322

## ABSTRACT
Environmental  pollution  carried  out  by  economic  actors  in  the  economic  process  needs  to  be  borne  by  the economic actors who pollute, namely responsibility for the restoration of a polluted environment. PT PRIA as a B3  waste  management  company  that  has  carried  out  landfilling  which  has  caused  environmental  pollution  is obliged to provide an accountability for the impacts that have been caused. The application of the polluter pays principle is  required by  PT PRIA in  this accountability. Because the principle  of polluter pays itself is closely related to the provisions of responsibility for pollution to the environment. This study uses a normative juridical method with descriptive analysis. This method is carried out by examining library materials on legal principles or  legal  principles.  The  results  of  this  study  indicate  that  as  a  form  of  responsibility  for  the  many  negative impacts caused by B3 waste by PT. PRIA, the PT is obliged to provide compensation for the impacts that have been caused. This responsibility is in line with the provisions of the UUPPLH which regulates the polluter pays principle which is part of the corporate responsibility in environmental management.
Keyword: polluter pays principle, absolute responsibility, corporate social responsibility

## ABSTRAK
Pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ekonomi  dalam  proses  ekonomi  perlu  dibebankan  kepada pelaku  ekonomi  yang  melakukan  pencemaran  yaitu  pertanggungjawaban  akan  pemulihan  lingkungan  yang tercemar.  PT  PRIA  sebagai  perusahaan  pengelolaan  limbah  B3  yang  telah  melakukan  penimbunan  yang menimbulkan  pencemaran  lingkungan  wajib  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban  atas  dampak  yang  telah ditimbulkan.  Penerapan  prinsip  pencemar  membayar  diperlukan  oleh  PT  PRIA  dalam  pertanggungjawaban tersebut. Karena  prinsip pencemar  membayar sendiri erat hubungannya dengan ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran terhadap lingkungan hidup.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Metode  ini dilakukan dengan  meneliti  bahan pustaka terhadap  asas-asas  hukum  atau prinsip-prinsip hukumnya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  atas  banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah B3 oleh PT. PRIA, maka PT tersebut wajib memberikan ganti rugi atas  dampak  yang  telah  ditimbulkan.Pertanggungjawaban  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  UUPPLH  yang mengatur  tentang  sistem  pencemar  membayar  ( polluter  pays  principle )  yang  merupakan  bagian  dari  tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan.
Keyword : Prinsip pencemar membayar, pertanggungjawaban mutlak, tanggung jawab sosial perusahaan

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  kontribusi  faktor  ekonomi yang  berjalan  dalam  negara  tersebut.  Dalam  prosesnya,  kegiatan  ekonomi  menghasilkan  hal  positif yaitu  barang  yang  dihasilkan  berdaya  guna  bagi  orang  lain  atau    menghasilkan  hal  negatif  yaitu menurunkan daya guna bagi orang lain. Menurut Monke dan Pearson,    konsep  ekonomi pencemaran merupakan  suatu  eksternalitas  yang  terjadi  jika  satu  atau  lebih  individu  mengalami  atau  menderita kerugian  berupa  hilangnya  kesejahteraan  mereka.  Eksternalitas  atau  biaya  yang  harus  ditanggung seringkali  tidak  memasukkan  biaya  lingkungan  dan  hanya  berfokus  pada  harga  dan  laba.  Mengingat nilai  kerusakan  lingkungan  ini  tidak  diperhitungkan  oleh  pelaku  ekonomi  maka  dapat  dipastikan bahwa kerusakan lingkungan akan terus menerus terjadi.  Dalam  rangka membangun sistem ekonomi yang  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  berwawasan lingkungan,  maka  setiap  kegiatan  ekonomi  seharusnya  melakukan  proses  yang  dikenal  dengan internalizing external costs yaitu memperhitungkan biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diderita oleh  pihak  lain  sebagai  salah  satu  komponen  biaya  produksi.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pasal  33 Ayat  4  Undang  -  undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efesiensi berkeadilan,  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.Faktanya,  dalam  praktek  pembangunan ekonomi  nasional  yang  dibangun  di  Indonesia  masih  banyak  yang  bertentangan    dengan  konstitusi tersebut.  (Darma,  Redi,  and  Darma  n.d.)  Dalam  suatu  negara,  kepentingan  perlindungan  akan  hak masyarakat  adalah  hal  yang  sangat  penting  dan  merupakan  prioritas  bagi  penanggungjawab  negara. Hak masyarakat ini berkaitan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: ―setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat‖ (sama dengan UUPLH). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, ―Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan‖. Masyarakat  yang  tinggal  di  negara  ini  selalu  menginginkan  lingkungan  hidup  yang  sehat  agar  dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan  nyaman karena hal tersebut sebagai sarana penunjang proses berlangsungnya  interaksi  antar  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Lingkungan  hidup  yang layak  sangat  mempengaruhi  aspek  aspek  kehidupan  yang  ada  di  masyarakat.  Dengan  perkembangan zaman,  pertumbuhan  ekonomi  bertolak  belakang  dengan  kelestraian  lingkungan  karena  banyaknya pembangunan industri mengakibatkan pencemaran.(Sari 2017)  Di Jawa Timur  terdapat 811.273 unit perusahaan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dari total perusahaan tersebut yang telah di verifikasi pada tahun 2016 hanya 100 perusahaan dengan hasil limbah sebanyak 170 juta ton limbah. Sebelumnya tahun 2015 terdapat 800 perusahaan yang menghasilkan limbah B3. Dari sekian banyak limbah yang diolah hanya 0,01 % saja atau sekitar 17 ribu ton.(KOMINFO 2016)
Berkaitan  dengan  pencemaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ekonomi  dalam  proses  ekonomi maka  perlu  dibebankan  kepada  pelaku  ekonomi yang  melakukan  pencemaran  yaitu pertanggungjawaban  akan  pemulihan  lingkungan  yang  tercemar.  Dalam  hukum  positif  di  Indonesia, pertanggungjawaban  dalam  hal  ini  termuat  dalam  Undang  –  undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 Undang – undang tersebut mengatur terkait prinsip  pencemar  membayar  yang  mewaibkan  penanggung  jawab  pencemaran  menanggung  biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain daripada konsep ganti rugi yang diterapkan di Indonesia, jauh sebelum  pencemaran  dilakukan,  dikenal  juga  istilah  corporate  social  responsibility  (CSR)  yaitu perusahaan  atau  korporasi  pengelola  limbah  B3  memiliki  kewajiban  melaksanakan  tanggungjawab sosial  bagi  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  di  sekitar  kegiatan  perusahaan  tersebut.  Diharapkan upaya ini menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar  perusahaan  tersebut.  Tujuan  dari  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  hubungan  timbal

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
balik antara perusahaan yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kulaitas lingkungan  dan  ekologi,  serta  ekonomi,  dan  juga  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk atau komunitas sekitar.
Salah    satu  kasus  pencemaran  limbah  yang  terjadi  adalah  kasus  PT.PRIA,  pencemaran dilakukan  dengan  cara  menimbun  limbah  secara  terus  menerus  sehingga  mengakibatkan  kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan air oleh warga Lakardowo, kemudian menurunnya kualitas udara yang dihirup oleh warga desa Lakarladowo, serta  kerusakan  lingkungan  lainnya  yang  diakibatkan  oleh  beroprerasinya  PT  Putra  Restu  Ibu  Abadi (PT  PRIA).  Konflik  berkepanjangan  anatara  PT.  Putra  Restu  Ibu  Abadi  (PRIA)  di  Desa  Lakardowo Kecamatan  Jetis  Kabupaten  Mojokerto  dengan  masyarakat  Lakardowo  yang  berlangsung  sejak  2010 hingga saat ini juga belum menemukan  titik  terang dalam  rilis WALHI Provinsi Jawa  Timur disebut bahwa  warga  mengeluhkan  aktifitas  PT.  PRIA,    masyarakat  Lakordowo  menuntut  kehidupan  yang sehat  dan  lingkungan  yang  tidak  terganggu  oleh  pencemaran  lingkungan  .  Beberapa  dampak  negatif yang  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  diantaranya  adalah  penyakit  gatal-gatal,  sesak  nafas,  dan dampak  lingkungan  lainnya.  Selama  enam  tahun  sudah  warga  Lakardowo  harus  menikmati pencemaran yang dilakukan oleh PT. PRIA, yakni timbunan limbah B3 yang sangat beracun. Kondisi tersebut  turut  mempengaruhi  kehidupan  warga,  terutama  berkaitan  dengan  hajat  hidup.  Limbah  B3 berupa  limbah  fly  ash,  bottom  ash,  sludge  kertas,  sludge  industri,  limbah  media  dan  bahan  makanan olahan  kadaluarsa, yang ditimbun oleh PT. PRIA dengan dalih pembuatan batako, telah menyebabkan air  tanah  warga  Lakardowo  tercemar.  Hal  ini  dikarenakan  limbah  tersebut  ditimbun  di  tanah,  lalu menyebar  dan  meresap  ke  celah-celah  tanah,  sehingga  mencemari  sumur-sumur  dan  tanah  warga  di sekitar pabrik. Air yang dahulu bisa dinikmati dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kini tak bisa  dirasakan  lagi  keberkahannya.  Air  mereka  tercemar  oleh  limbah  B3  yang  ditimbun  oleh  PT. PRIA.  Selain  berdampak  pada  air,  timbunan  limbah  B3  juga  turut  mencemari  tanah  pertanian. Beberapa  warga  mengeluhkan  hasil  pertanian  tidak  maksimal,  semenjak  wilayahnya  dijadikan timbunan  limbah  B3.  Komoditas  seperti  padi  yang  jikalau  panen  bisa  empat  kali  selama  satu  tahun, pasca  ada  penimbunan  limbah  B3  oleh  PT.  PRIA,  hanya  menjadi  dua  kali  saja  dalam  satu  tahun. Memang dampaknya tidak terasa dalam satu tahun atau dua tahun, tetapi berakumulasi dan dirasakan bertahun-tahun kemudian.
Oleh  karena  banyaknya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  limbah  B3  oleh  PT.  PRIA  in, maka PT tersebut wajib memberikan ganti rugi atas dampak yang telah ditimbulkan. Prinsip pencemar membayar (Polluter  pays  principle) merupakan  upaya  preventif  dan  represif  yang  dapat  dilakukan untuk  mengatur  mengenai  kebijakan  atas  nilai  kerusakan  lingkungan  serta  upaya  untuk  pemulihan lingkungan  yang  rusak.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan  prinsip  pencemar  membayar  dalam  pertanggungjawaban pencemaran limbah B3 oleh PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) mojokerto ?

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  dengan  analisis  dekriptif  yang mengacu  pada  struktur  hukum  positif    dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku(Soemitro 2005) yang dijadikan  rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum  yang menjadi objek  kajian yaitu  Pencemaran  Limbah  B3  oleh  PT.PRIA  Mojokerto.  Dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  terhadap  asas-asas  hukum  atau  prinsip-prinsip  hukumnya.  Bahan  pustaka  diperoleh  melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku,publikasi dan hasil penelitian(Ali 2010).

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021

## PEMBAHASAN
1. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Undang-Undang
Berkembangnya dunia dari masa ke masa serta berkembangnya peradaban  manusia, berpengaruh terhadap  meningkatnya  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  akibat  perilaku  manusia.  Menurut undang  –  undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, pengaruh  perilaku  manusia  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  pencemaran  lingkungan  dan  perusakan lingkungan.  Definisi  pencemaran  lingkungan  yang  disebut  dalam  Pasal  1  Ayat  (14)  UUPPLH menetapkan beberapa unsur yaitu: a) masuk atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke  dalam  lingkungan  hidup,  baik  disengaja  maupun  tidak  yang  berbahaya  dan  mengakibatkan berubahnya  tatanan  lingkungan  hidup;  b)  adanya  kegiatan  manusia;  c)  mengakibatkan  turunnya kualitas  lingkungan  dan  berkurangnya  atau  tidak  dapat  berfungsinya  lingkungan  sesuai peruntukannya. Sedangkan definisi dari perusakan lingkungan yang tersebut dalam Pasal 1 Ayat (17) menetapkan  unsur  nya  yaitu:  a)  adanya  perubahan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan; b) berkurang atau turunnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.
Prinsip  pencemar  membayar  erat  hubungannya  dengan  ketentuan  pertanggungjawaban  atas pencemaran  lingkungan  hidup.  Pertanggungjawaban  berkaitan  dengan  pencemar  yang  merupakan subyek atau siapa yang melakukan pencemaran lingkungan. Pencemar bisa merupakan orang baik itu individu  maupun  kelompok  atau  badan  hukum.  Dasar  dari  pelaksanaan  prinsip  ini  adalah  pasal  87 Ayat  (1)  Undang-undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH),  yang  sesuai dengan penjelasan daripada pasal  87 Ayat (1) bahwa pasal ini merupakan realisasi dari asas pencemar membayar, yang berbunyi :
―Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar hukum  berupa  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.‖
Pencemaran  lingkungan  yang  merupakan  akibat  dari  perilaku  manusia  menimbulkan  masalah lingkungan yang dapat mencapai perselisihan lingkungan. Dalam menangani perselisihan lingkungan, diperlukan  adanya  kebijaksanaan  yang  mementingkan  kelestarian  lingkungan.  Penegakan  hukum lingkungan  diperlukan  untuk  melindungi  masyarakat  dan  juga  lingkungan  hidup  atas  perbuatan melanggar  hukum  seperti  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan.  Penegakan  hukum  lingkungan nasional mencakup tiga instrumen sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Prinsip  pencemar  membayar  masuk  dalam  instrumen  sanksi  perdata,  yang  diatur  dalam  Kitab Undang–undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1365 yang berbunyi (Republik Indonesia n.d.) :
―Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seseorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,mengganti  kerugian tersebut‖.
Perbuatan  melanggar  hukum  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  mengandung  makna  sangat luas, namun dalam kasus ini dibatasi perbuatan melanggar hukum dalam lingkup Hukum Lingkungan yang  membawa  kerugian  bagi  seorang  yang  lain  atau  bagi  lingkungan  yang  dicemari  atau  dirusak maka  penanggungjawab  perbuatan  atau  kegiatan  tersebut  wajib  membayar  kerugian  akibat perbuatannya.  Selain  hukum  nasional  yang  memberikan  dasar  hukum  untuk  terealisasinya  asas pencemar  membayar,  hukum  internasional  sudah  lebih  dahulu  mengatur  mengenai  asas  pencemar membayar.  Perbedaannya,  dalam  perkembangan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  mengalihkan  segi ekonomi ke segi hukum karena sudah mulai diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Dalam  dunia  internasional  konsep  dari  prinsip  pencemar  membayar  lebih  menekankan  aspek ekonomi  daripada  aspek  hukum  karena  prinsip  ini  mengatur  penghitungan  dari  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  pencemaran  lingkungan  seperti  perhitungan  ongkos  pemulihan  lingkungan. Apabila  ditelaah  lebih  jauh,  prinsip  pencemar  membayar  telah  lama  digunakan  yaitu  dalam Organitation of economic co-operation  and development / OECD yang mendefinisikan polluter pays principle sebagai berikut :
“The polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to  ensure  that  the  environment  is  in  “acceptable  state”  or  in  other  words  the  cost  of  these measures  should  be  reflected  in  the  cost  of  goods  and  services  which  cause  pollution  in production and or in consumption.”
Dengan kata lain, bahwa pencemar harus membayar biaya ganti rugi yang mencerminkan harga pokok  dan  jasa  yang  menyebabkan  pencemaran  dalam  produksi  dan  atau  konsumsi.  Dalam  OECD sendiri menyatakan bahwa pada dasarnya pencemar harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam  upaya  –  upaya  pejabat  publik  dalam  rangka  menjaga  lingkungan  tetap  dalam  kondisi  dapat diterima  (Darma  dan  Redi  2018)  Apabila  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  sistem  membayar  kerugian dinilai lebih efektif dikarenakan dapat menekan biaya penanggulangan apabila diperhitungkan dengan baik semua biayanya(Tegar Khaerul Huda 2013). Efektivitas dari sistem ini terlihat dari banyak orang yang  akan  memilih  untuk  mengurangi  emisi  daripada  harus  membayar  biaya  pencemaran  yang  lebih mahal. Prinsip pencemar membayar juga tercantum dalam deklarasi Stockholm, yaitu prinsip ke  – 22 yang berbunyi (Conference et al. 2010):
“State shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for  the  victims  of  pollution  and  other  environmental  damage  caused  by  activities  within  the juruisdiction  or  control  of  such  states  to  areas  beyond  their  jurisdiction“ ,  (Negara-negara  akan bekerjasama  dalam  mengembangkan  lebih  lanjut  hukum  internasional  mengenai  tanggung  jawab hukum (tanggung gugat) dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat  kegiatan  dalam  wilayah  kewenangan  atau  pengawasan  Negara  yang  bersangkutan  kepada wilayah di luar kewenangnnya).
Yang  kemudian  prinsip  ke  –  22 deklarasi  Stockholm  diterapkan  di  Indonesia,  dan  diwujudkan dalam Pasal 2 UUPPLH, di dalam pasal itu menyebutkan asas – asas hukum lingkungan yang berlaku di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  prinsip  pencemar  membayar.  Komitmen  Indonesia  pada  dunia internasional untuk terus mengembangkan hukum internasional mengenai tanggung jawab hukum dan ganti  rugi  terhadap  para  korban  pencemaran  lingkungan  serta  upaya  Indonesia  untuk  mendorong internalisasi  biaya  lingkungan  dengan  mempertimbangkan    pendekatan  bahwa  pencemar  pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran.
Mengenai  prinsip  pencemar  membayar,  melahirkan  argumentasi  baru  bahwa  pelaksanaan prinsip ini seperti membeli karcis untuk dapat mencemari dan merusak lingkungan. Namun prinsip ini tidak  ditelan  mentah  –  mentah  saat  diadopsi  dalam  hukum  nasional,  guna  memajukan  pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan, maka hal ini dapat dijawab dengan penjelasan dari pasal 87 ayat 1 UUPPLH yang apabila ditarik kesimpulan maka pencemar selain diminta biaya ganti rugi juga bisa ditambah oleh hakim menganai tindakan yang harus dilakukan seperti:
a) memasang  atau  memperbaiki  unit  pengolahan  limbah  sehingga  limbah  sesuai  dengan  baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
b) memulihkan fungsi lingkungan hidup ; dan / atau
c) menghilangkan  atau  memusnahkan  penyebab  timbulnya  pencemaran  dan  atau  perusakan lingkungan hidup.

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Hal  ini  diharapkan  dapat  membuat  pencemar  tidak  mengulangi  pencemaran  atau  perusakan lingkungan.  Apabila  dilihat  kembali  prinsip  pencemar  membayar (polluter  pays  principle) dalam hukum nasional Indonesia mempunyai sifat preventif dan juga represif(N.H.T. Siahaan 2014).

## 2. Pertanggungjawaban Pencemaran dalam Pengelolaan Lingkungan
Dalam konteks pengelolaan lingkungan atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan  hidup,  tanggungjawab  yang  melekat  didalamnya  tidak  hanya  dimiliki  oleh  negara, melainkan hal itu juga berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan atau korporasi pengelola  limbah B3 memiliki  kewajiban  melaksanakan  tanggungjawab  sosial  bagi  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan  yang  harmonis,  seimbang  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat di  sekitar  perusahaan  tersebut  melakukan  kegiatannya.  Tanggungjawab  sosial  perusahaan  atas masyarakat  dan  lingkungan  hidup  di  sekitar  perusahaan  tersebut  melakukan  kegiatannya  disebut dengan corporate social responsibility (CSR)(Fadli, Mukhlis, and Lutfi 2016).
Tanggungjawab  sosial  korporasi  memiliki  dimensi  timbal  balik.  Perusahaan  berkomitmen  atas pembangunan  berkelanjutan,  yakni  meningkatkan  kulaitas  lingkungan  dan  ekologi,  demikian  juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau  komunitas  sekitar.  Perusahaan  yang  melakukan  tanggungjawab  sosial  korporasi  sekaligus  pula secara  tidak  langsung  akan  memperoleh  manfaat.  Misalnya,  terdapatnya  suatu  hubungan  yang  serasi antara  perusahaan  dengan  masyarakat  setempat,  terciptanya  lingkungan  hidup  yang  baik  disekitar sebagai  penunjang  keberlangsungan  perusahaan,  dan  terjaganya  kelestarian  sumber  daya  alam  yang dapat menjadi bahan pokok atau penunjang bagi keberlangsungan perusahaan.
Corporate social  responsibility perlu dibebankan  kepada perusahaan- perusahaan  karena dalam fakta,  tidak  terhindari  bahwa  kehadiran  perusahaan-  perusahaan,  khususnya  perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki dampaknya kepada lingkungan dan sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup  yang  menimbulkan  kerugian  dan  dapat  memanfaatkan  untuk  meminta  kalangan  perusahaan- perusahaan industri yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup memenuhi kewajibannya  membayar  ganti  rugi,  baik  melalui  proses  pengadilan  (litigasi)  maupun  diluar pengadilan  (non  litigasi)  sesuai  prosedur  hukum  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  pencemaran lingkungan hidup/
Gugatan  hukum  (legal  claim)  terhadap  ganti  kerugian  melalui  proses  pengadilan,  misalnya, secara  teoretis  akan  mengalami  kesulitanmanakala  pihak  korban  pencemaran  (penggugat)  tidak mampu  membuktikan  unsur-  unsur  kesalahan  tergugat  sebagai  pencemar  lingkungan  hidup.  Unsur- unsur  yang  dimaksudkan  antara  lain:  perbuatan    harus  bersifat    melawan  hukum;  pelaku  harus bersalah; ada kerugian; dan ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian.(Badrulzaman 1996). Dalam pandangan  Suparto Wijoyo(Wijoyo 1999), ada  kesulitan  yang dihadapioleh  korban  pencemaran  (penggugat)  ketika  melakukan  gugatan  hukum  terhadap  ganti kerugian  melalui  pengadilan,  kesulitan-kesulitan  itu  antara  lain:  Pertama,  penggugat  sulit membuktikan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  terutama  unsur  kesalahan dan hubungan kausal (sebab akibat). Kesulitan membuktikan kesalahan tergugat (pencemar) dirasakan berat, karena mengingat mahalnya biaya berperkara dalam kasus lingkungan; sedangkan membuktikan hubungan  kausal  juga  tidak  mudah,  karena  korban  atau  penggugat  harus  membuktikannya  secara ilmiah.  Kedua,  penggugat  menghadapi  masalah  beban  pembuktian.  Dalam  kasus  pencemaran lingkungan, penggugat atau korban pencemaran lingkungan pada umumnya awam masalah hukum dan berada  pada  posisi  yang  lemah,  sehingga  berat  untuk  membuktikan  kebenaran  gugatannya.  Unsur

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
kesalahan yang dimaksudkan oleh pasal 1365 KUHPerdata menurut Mariam Darus Badrulzaman,ialah bahwa pelaku (pembuat) pada umumnya harus ada pertanggung jawabannya, yaitu menginsyafi akibat dari perbuatannya. Perspektif pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban KUHPerdata mengenal 2(dua)  jenis  yaitu(Al-farizy  2019);  pertama,pertanggungjawaban  yang  mensyaratkan  adanya pembuktian  terhadap  unsur  kesalahan  yang  menimbulkan  kerugian( fault  based  liabillity );  kedua, pertanggungjawabn mutlak ( Strict Liabillity ).
Didalam  konsep  pertanggungjawaban  yang  mensyaratkan  adanya  pembuktian  terhadap  unsur kesalahan ( fault based liability ). Kesalahan yang dimaksud di sini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban,  yang  berarti  bila  tidak  terbukti  adanya  suatu  kesalahan,  tidak  ada  kewajiban memberi ganti kerugian(Hardjasoemantri 1985).
Sedangkan strict liabilillty merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan,  dimana  pertanggungjawaban  dan  ganti  kerugian  seketika  muncul  setelah  perbuatan dilakukan.  Gagasan  tersebut    disampaikan  dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan PengelolaaanLingkungan Hidup Pasal 88, yaitu :
―Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian unsur kesalahan‖.
Didalam penjelasan Pasal 88 tersebut  dijelaskan bahwa apa yang dimaksud denganbertanggung jawab  mutlak  adalah  ―unsur  kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat  sebagai  dasar pembayaran  ganti rugi‖. Dalam pandangan hukum, ketidakperluan pembuktian ini merupakan aturan yang  bersifat  khusus  ( lex  specialis )  daripada  perbuatan  melanggar  hukum,  hal  ini  lantaran  pada pelanggaran  umum  memiliki  beban  untuk  pembuktian  bagi  penggugatnya.  Unsur  dalam  Pasal  88  ini juga  menjelaskan  dengan  jelas  bahwa,  dalam  Pasal  88UUPPLH  ini  sejatinya  mencirikan  pada  ciri utama  daripada  strict  liability,  dimana  dalam  pengaturannya  ada  klausula  yang  menjalaskan  bahwa dalam timbulnya tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehinga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan(N.H.T. Siahaan 2014).

## 3.  Implementasi  Prinsip  Pencemar  Membayar  terhadap  Pertanggungjawaban  Pencemeran Limbah B3 oleh PT. PRIA
PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) merupakan perusahaan pengelolaan dan pemanfaatan  limbah B3  maupun  non-B3.  Limbah-limbah  hasil  dari  perusahaan  di  Jawa  Timur  diserahkan  dan  ditampung oleh  PT  PRIA  untuk  selanjutnya  dikelola  dalam  hal  pemnafaatan    limbah  bahan  berbahaya  utuk dijadikan  bahan  baku  pembuatan  batako,  kertas  low  grade  dan  distilasi  solvent.  Pengelolaan  limbah B3 diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa pengelolaan limbah  B3  adalah  kegitan  yang  meliputi  pengurangan,  pengangkutan,  penyimpanan,  pengumpulan, pengelolaan dan/atau penimbunan. Pengeloaan dalam hal penimbunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1  Angka  24  PP  No.  101  tahun  2004  merupakan  kegiatan  menempatkan  Limbah  B3  pada  fasilitas penimbunan  dengan  maksud  tidak  membahayakan  kesehatan  mnusia  dan  lingkungan  hidup.  Adanya dugaan aktivitas penimbunan limbah B3 yang dilakukan oleh PT PRIA mengancam fungsi lingkungan hidup yang berpotensi berdapampak buruk bagi kesehatan masyarakat karena terancamnya sumber air yang  ada  di  dalam  tanah.  Dampak  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  PT.  PRIA  diketahui setelah  adanya  penelitian  yang  dilakukan  ECOTON  (Ecological  Observation  and  Wetland Conservation).  Dampak  yang  telihat  langsung  yaitu  air  tanah  yang  digunakan  mandi  menyebabkan kulit gatal, selain itu lahan pertanian menjadi tidak produktif serta menimbulkan bau yang menyengat. Terdapat 61 jenis limbah yang menurut warga telah ditimbun di Gudang PT PRIA dan beberapa titik

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
yang  kini  telah  ditutup  oleh  pemukiman  warga  diatasnya(Budianto  2019).Jenis  limbah  B3  yang dijadikan  bahan  urukan  yang  diyakini  telah    mencemari  lingkungan  khususnya  berdampak  pada rusaknya air sumur warga adalah dari sisa pembakaran( fly ash dan bottom ash ), limbah medis, limbah cair,  dan  produk  kadaluarsa(Inilohmojokerto.com  2019a) . Menurut  hasil  penelitian  dari  Source International(SI) tentang dmapak ligkungan  dan kesehatan dari PT PRIA menyatakan bahwa seluruh tanah  di  daerah  sekitar  pabrik  berada  dalm  kondisi  tercemar  dan  menimbulkan  dampak  di  area pertanian,  beras  yang  dipanen  di  dekat  PT  PRIA  memiliki  konsentrasi  logam  berat(Timbal  dan Kromium) yang jauh lebih tinggi daripada sampel kontrol(Asnawi 2020).
Dalam  hal  ini  menurut  Putusan  Nomor  :  4/Pdt.G/LH  /2020//PN.Mjk  yang  mengdili  perkara perdata  antara  Perkumpulan  Warga  Lakardowo  dengan  nama  Pendowo  Bangkit  sebagai  penggugat yang  menggunakan  Hak  gugat  Organisasi  Lingkungan  Hidup  melawan  PT  Putra  Restu  Ibu  Abadi (PRIA)  sebagai  tergugat  menerangkan  bahwa  perilaku  PT  PRIA  atas  penimbunan  Limbah  B3  di DesaLakardowo telah melanggarPasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  karena  dengan  adanya  penimbunan  tersebut  berdampak  pada pencemaran dan melanggar Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang ditegaskan bahwa :
‖Setiap  orang  berkewajiban  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta mengendalikan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup‖
Dan  berdasarkan  bagian  ketiga  ―Larangan‖  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  69  huruf  (e  dan  f) Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  danPengelolaanLingkungan Hidupditegaskan;―(e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang limbah B3 ke media  lingkungan  hidup.‖Yang  mana  hal  tersebut  media  lingkungan  sebagai  tempat  pembungan limbah yang dilakukanoleh PT. PRIA adalah air dan tanah masyarakat.
Tanggapan  petinggi PT PRIA tekait pertanggungjawaban atas indikasi pencemaran lingkungan dengan  penimbunan  bahan  beracun  dan  berbahaya  (B3)  di  Desa  Lakardowo  sudah  menjdi  tanggung jawab  pemerintah.  General  Affair  Manager  PT  PRIA  Rudi  Kurniawan  menjelaskan  bahwa  pihaknya sudah melakukan mendiasi pada tanggal 12 Februari 2019 dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dan  menemui  kata  sepakat  dalam  penanganan  limbah  B3  yang  tertimbun  dengan pembongkaran dan pembersihan(clean up).  Menurut Rudi, Pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh  PT.  PRIA  hanya  membantu  pengangkutan  dan  pengolahan  limbah  yang  sifatnya  bantuan  sosial saja(Inilohmojokerto.com 2019)
Dalam hal ini Corporate social responsibility perlu dibebankan kepada PT PRIA karena dalam fakta,  tidak  terhindari  bahwa  kehadiran  perusahaan  tersebut  dalam  pengeloaan  penimbunan  Limbah B3  memiliki  dampak  kepada  lingkungan  dan  sumber  daya  alam,  dan  memberikan  gangguan  dan berbagai  pengorbanan  atas  masyarakat  dan  lingkungan  hidup.  Pertanggungjawaban  tersebut  sejalan dengan  ketentuan  UUPPLH  yang  mengatur  tentang  sistem  pencemar  membayar  ( polluter  pays principle )  yang  merupakan  bagian  dari  dimensi  tanggungjawab  korporasi  dalam  pengelolaan lingkungan.  Prinsip  hukum  lingkungan  ini  dapat  didayagunakan  sebagai  upaya  preventif  terhadap pencemaran  limbah  industri  nasional,  adalah  prinsip  ganti  kerugian.  Ketentuan  normatif  tersebut merupakan  realisasi  prinsip  yang  ada  dalam  hukum  lingkungan  yaitu  prinsip  pencemar  membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya dalam hal pencemaran yang telah dilakukan PT. PRIA  untuk memasang atau memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup  yang ditentukan; memulihkan penimbunan limbah B3 di Desa  Lakardowo;  menghilangkan  atau  memusnahkan  penyebab  timbulnya  pencemaran  dan  atau perusakan  lingkungan  hidup;  memberi  perintah  untuk  taat  menjalankan  dokumen  AMDAL; merehabilitasi  lingkungan  hidup  akibat  penimbunan  limbah  B3  dan  membayar  biaya  rehabilitasi;

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
pembebanan pembayaran uang paksa ( dwangsom ) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Penerapan  prinsip  pencemar  membayar  perlu  dilakukan  kepada  PT  PRIA  sebagai  perusahaan pengelolaan  limbah  B3  yang  melakukan  penimbunan  dan  menimbulkan  pencemaran  lingkungan warga  Desa  Lakardowo  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  mutlak  tanpa  harus  dibuktikan  adanya unsur  kesalahan,  ganti  kerugian  langsung  berupa  pemulihan  lingkungan  dan/atau  biaya  rehabilitasi yang dikenai setelah perbuatan pencemaran , hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Unsur  yang bisa dibuktikan dalam kasus ini adalah a) Pengeloaan dalam hal penimbunan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 PP No. 101 tahun 2004 merupakan kegiatan menempatkan Limbah B3 pada  fasilitas  penimbunan  dengan  maksud  tidak  membahayakan  kesehatan  mnusia  dan  lingkungan hidup.  Dampak  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  PT.  PRIA  diketahui  setelah  adanya penelitian  yang  dilakukan  ECOTON  (Ecological  Observation  and  Wetland  Conservation), bahwasanya limbah B3 telah mencemari sumber air dalam  tanah desa Lakardowo; b)  Kerugian  yang dialami warga sekitar juga berdampak besar dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka.  Hak  masyarakat  Lakardowo  dalam  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  diatur  dan dijamin  oleh  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  28  H  Ayat  1.  Dalam  kasus  ini  pemerintah  dan pemangku  kebiajakn  harusnya  lebih  mementingkan  efek  lingkungan  sekitar  terhadap  warga  desa Lakardowo;  c)  PT.  PRIA  bertanggungjawab  dengan  membayar  semua  biaya  kerusakan  lingkungan sampai dengan pulihnya lingkungan  tersebut  berkaitan dengan  jangka panjang  kerusakan  lingkungan yang  seringkali  dilupakan  oleh  para  penegak  hukum.  Artinya  bahwa  kerugian  yang  dialami  saat  ini mungkin bisa mempengaruhi lingkungan hingga generasi selanjutnya, untuk membuat perusahaan jera maka  biaya  yang  dibebankan  kepada  penanggung  jawab  pencemaran  adalah  biaya  pemulihan lingkungan  yang    dihitung  dengan  tepat  sampai  lingkungan  hidup  benar-  benar  pulih  dan  bebas  dari pencemaran.

## SARAN
Ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh PT. PRIA yaitu berperan dalam membantu  pengangkutan  dan  pengolahan  limbah  yang  sifatnya  bantuan  sosial  yang  seharusnya  PT PRIA secara penuh  bertanggung jawab dalam upaya  rehabilitasi lingkungan dan pengembalian biaya ganti  rugi  atas  pencemaran  lingkungan  bagi  warga  desa  Lakardowo  patut  diberi  sanksi  sanksi administrasi  yang  dapat  diterapkan  dalam  pengendalian  pencemaran  lingkungan  hidup  di  Indonesi, berupa;  Peringatan  tertulis  sesuai  pasal  62  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Pengelolaan  Limbah  B3; Penghentian  sementara  dan  pencabutan  izin  operasi:  pasal  62  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Pengelolaan  Limbah  B3;  Pencabutan  izin  ‖intrekking  van  een  vergunning‖:  pasal  12  ayat  (1)  HO, pasal  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1995  jo.  Pada  pasal  35  Keputusan  Menperindag Nomor  590  Tahun  1999,  pasal  62  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Pengelolaan  Limbah  B3;  ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimla Rp 3 miliar sesuai pasal 104 UU PPLH.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-farizy, Shallman. 2019. ―Pertanggungjawaban Mutlak(Strict Liabillity) Dalam Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia(Kajian UU Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup).‖ Journal of Chemical Information and Modeling 53(9): 1689–99. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9461/13. Shalman

## Vol. 3 No. 2 Juli 2021
Alfarizi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum .
Asnawi. 2020. ―Nasib Warga Lakardowo, Satu Dasawarsa Hidup Dengan Limbah Berbahaya [1].‖ mongabay.co.id .
Badrulzaman, Mariam. 1996. Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, Hlm, 146.
Budianto, Enggran. 2019. ―Warga Mojokerto Tuntut Pabrik Pengolahan Limbah Berbahaya Dibongkar.‖ DetikNews .
Conference, The U N, Human Environment, The Conference, and Principles Principle. 2010. ―Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.‖ Compendium of Sustainable Energy Laws (June): 91–95.
Darma, Malvin Edi, and Ahmad Redi. 2018. ―Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan.‖ Jurnal Hukum Adigama 1(1): 1657.
Darma, Malvin Edi, Ahmad Redi, and Malvin Edi Darma. ―PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT A . Latar Belakang Sangat Luas . Hutan Adalah Suatu Kesatuan Ekosistem Berupa Hamparan Untuk Di Kembangkan Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan . Potensi Negara Yang Memiliki Luas Hutan Tropis Terluas Ketig.‖ : 1–27.
Fadli, Mohammad, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. 2016. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan .
Hardjasoemantri, Koesnadi. 1985. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Inilohmojokerto.com. 2019a. ―Bahaya, Limbah B3 Pabrik PT PRIA Ditimbun Di Bawah Tanah Desa Lakardowo.‖ inilohmojokerto.com .
———. 2019b. ―Pencemaran Limbah B3, PT PRIA Lempar Tanggung Jawab.‖ inilohmojokerto.com .
KOMINFO. 2016. ―Penanganan Limbah B3 Di Jatim Harus Dilakukan Menyeluruh.‖
N.H.T. Siahaan. 2014. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan . Edisi kedu. Jakarta: Erlangga.
Republik Indonesia. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata .
Sari, n Dewi Kartika. 2017. ―Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto.‖ Jurnal Politik Indonesia 2(1): 127–34.
Soemitro, Roni. 2005. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri .
Tegar Khaerul Huda. 2013. ―PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG.‖ Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) VII(2): 202–11.
Wijoyo, Suparto. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan .
Undang-UndangNomor32 Tahun 2009 TentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 TentangPemerintah Daerah
Undang-UndangNomor 18 Tahun 1999
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia