## HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI )
Sabarudin Ahmad
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id
Received:31-11-2018; Revised:15-12-2018; Accepted:17-12-2018

## ABSTRACT
The abortion of raping is a new problem of law. On 2014 the Government Law Number 61 year 2014  is  legalized  about  Reproduction  Health  which  permitting  the  abortion  of  raping consequence, as the implementer of regulation Number 36 year 2009 about Health. This decision is being a discussion, it is not except through Islamic law. It is because no positive law which permit it. The type of study was normative legal research, where the analysis method was content anlysis,  then  analyzed  by  using  the  theories  of  Law  Regulation,  Human  Right,  Justice,  and Maqāṣid  Syarīʽah. Result  of the  study  were  the  Government  Law  Number  61  year 2014  about Reproduction  Health  which  permitting  the  abortion  of  raping  consequence  because  of psycological traumatic of the victim, by some requeremenrs such as the pregnancy is not than 40 days, and apply the safe procedure, qualified, and responsible. While based on the consideration of Islamic law mentioned that the abortion of raping consequence is not permitted, because it is not appreared the Maqāṣid Syarīʽah ( ḥifẓual - nafs and ḥifẓual-nasl ). Besides, this consideration also  break  the human  right  and  does  not  show  the  justice which  put  aside  the  embryo’s  right, because the badness of a woman as raping victim is not at the level of aḍ-ḍaruriyat , but only on the level of al-ḥājiyat.
Keywords :abortion, rape, and Islamic law.

## INTISARI
Aborsi  akibat  perkosaan  merupakan  permasalahan  hukum  yang  baru.  Pada  tahun  2014 disahkanlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009  tentang  Kesehatan.  Ketentuan  ini  menjadi  perdebatan,  tidak  terkecuali  dalam  pandangan hukum  Islam.  Karena  sebelumnya  belum  ada  hukum  positif  yang  membolehkannya.  Jenis penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif,  metode  analisis  datanya  ialah content  analysis , kemudian  menelaahnya  menggunakan  teori  Peraturan  Perundang-Undangan,  teori  Hak  Asasi Manusia, teori Keadilan, dan teori Maqāṣid Syarīʽah. Hasil penelitian ini ialah bahwa  Peraturan Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  membolehkan  aborsi  akibat perkosaan karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan kehamilan tidak  lebih  dari  40  hari,  dan  diselenggarakan  dengan  prosedur  yang  aman,  bermutu,  dan bertanggung  jawab.  Sedangkan  ditinjau  dari  hukum  Islam  hasilnya  ialah  bahwa  aborsi  akibat perkosaan  tidak  diperbolehkan,  karena  tidak  terwujudnya Maqāṣid  Syarīʽah ( ḥifẓual - nafs dan ḥifẓual-nasl ).  Selain  itu,  ketentuan  ini  juga  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  tidak
mencerminkan  keadilan,  yang  telah  mengesampingkan  hak-hak  janin,  padahal  kemudaratan perempuan  korban  perkosaan  tidak  sampai  pada  tingkatan aḍ-ḍaruriyat ,  hanya  tingkatan al- ḥājiyat .
Kata Kunci :aborsi, perkosaan dan hukum Islam.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan angka aborsi cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita di media masa, baik cetak maupun elektronik. Terhitung sejak tahun 2012 hingga bulan  Juli  tahun  2014,  kasus  aborsi  di  Indonesia  mencapai  2,5  juta  kasus  pertahun.  Sehingga kasus aborsi dalam sehari berjumlah sekitar 6800 kasus. Bahkan 30 persen pelakunya merupakan remaja  SMP  dan  SMA. 1 Gambaran  tersebut  menunjukkan  bahwa  aborsi  merupakan  masalah yang serius dan fenomenal.
Praktik  aborsi  ini  cenderung  meningkat  tiap  tahunnya.  Menurut  Sugiri  Syarif,  kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa “Secara khusus kita memang tidak punya angka aborsi di Indonesia. Tapi diduga kasus aborsi trennya meningkat”. 2 Untuk  mengetahui  banyaknya  kasus  aborsi  di  Indonesia  memang  sulit.  Frekuensi  terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat. Karena aborsi buatan sering terjadi tanpa dilaporkan. Kecuali terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. 3 Berdasarkan dari beberapa data  di  atas,  meskipun  angkanya  tidak  pasti,  tetapi  dapat  diketahui  rata-rata  kasus  aborsi  di Indonesia  sebanyak  2,5  juta  kasus  pertahun.  Selain  itu,  yang  membuat  prihatin  ialah  bahwa aborsi sebagiannya banyak dilakukan oleh remaja. Sedangkan remaja merupakan harapan untuk membangun sebuah bangsa.
Aborsi  dalam  hukum  positif  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  suatu  tindak pidana. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa “Seorang wanita  yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungannya  atau  menyuruh  orang  lain untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun”. 4 Aborsi  dilarang  secara tegas  dalam  KUHP  tanpa  pengecualian.  Namun,  pada  perkembangannya  hukum  aborsi  lebih longgar,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) Pasal 75:
1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar  kandungan;  atau  b)  Kehamilan  akibat  perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. 5
1 Chilmi Ardiantofani, 2014, 30 Persen Kasus Aborsi di Jatim Pelakunya Remaja , Surabayanews.co.id/2014/08/18/3745/30-persen-kasus-aborsi-di-jatim-pelakunya-remaja.html  (online  28  Oktober 2014). 2 Vien  Dimyati,  2012, BKKBN:  Tiap  Tahun  ,  Kasus  Aborsi  meningkat  15  persen , www.jurnas.com/news/71467/BKKBN-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen--2012/1/sosial-budaya/ kesehatan (online 28 Oktober 2014).
3 Statistik Aborsi , www.aborsi.org/statistik.html (online 28 Oktober 2014) 4 Soesilo, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) , Yogyakarta: Gama Press, 2008, h. 111.
5 Undang-Undang  R.I.  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  &  Undang-Undang  R.I.  Nomor  44  tahun 2009 tentang Rumah Sakit , Bandung: Citra Umbara, 2012,h. 28.
Aborsi secara umum diatur dalam KUHP, namun menurut asas lex posteriore derogat lex priori 6 , UU  Kesehatan  yang  berlaku  belakangan  membatalkan  peraturan  yang  terdahulu. Ketentuan  ini  lebih  rinci  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  tahun  2014  tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP/61/2014) sebagai pelaksana dari UU Kesehatan. Oleh  karena  itu,  penelitian  akan  memfokuskan  pada  kajian  terhadap  PP  tersebut  yang  ditinjau dalam perspektif hukum Islam.
Aborsi  atas  dasar  indikasi  kedaruratan  medis  sudah  banyak  didiskusikan  oleh  pakar hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam,yang mana hukumnya diperbolehkan. Namun untuk  aborsi  akibat  perkosaan  cukup  mengundang  kontroversi,  ketentuan  semacam  ini  belum pernah ada sebelumnya. Hukum aborsi akibat perkosaan menarik untuk dikaji lebih dalam. Pro kontra terhadap ketentuan ini terjadi baik kalangan masyarakat umum maupun para akademisi. Penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam terhadap hukum aborsi akibat perkosaan, yang secara khusus dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif. 7 Hukum  dikonsepkan  sebagai  apa yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  book )  atau  hukum  dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. 8 Bahan primer dalam penelitian  ini  berupa  al-Qur’ān,  Hadis  Nabi  Muhammad  Saw,  Peraturan  Pemerintah  No.  61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kemudian dilengkapi dengan bahan sekunder berupa buku-buku yang terkait bahasan dan bahan tersier. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis isi ( content analysis ) . 9

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Hukum  Aborsi  Akibat  Perkosaan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Aborsi akibat perkosaan merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi. Namun dalam kurun  waktu  sebelum  tahun  2009,  belum  ada  hukum  postif  di  Indonesia  yang  membolehkan aborsi akibat perkosaan. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 10 maupun Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Hukum aborsi di Indonesia dewasa ini telah mengalami perkembangan. Pada tahun 2009, disahkanlah  UU  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  sebagai  ganti  UU  No.  23  tahun  1992 tentang  Kesehatan,karena  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan,  tuntutan,  dan  kebutuhan hukum dalam masyarakat. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi.” 11 Dalam hal ini aborsi
6 lex posteriore derogat lex priori adalah suatu asas yang berisi bahwa undang-undang lain (yang lebih dahulu berlaku)  di  mana  diatur  suatu  hal  tertentu,  tidak  berlaku  lagi  jika  ada  undang-undang  baru  (yang  berlakunya belakangan)  yang  mengatur  pula  hal  tertentu  tersebut.  Lihat  C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2011., h. 151.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 13-14. 8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 118. 9 Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan. Lihat Emzir, AnalisisData : Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 283-284.
10 Lihat Pasal 346-349 KUHP dalam Soesilo, KUHP , h. 111-112.
11 Undang-Undang  R.I.  Nomor 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  &  Undang-Undang  R.I. Nomor  44  tahun 2009 tentang Rumah Sakit , Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 28.
tetap  dilarang,  tetapi  terdapat  pengecualiannya,  yaitu  aborsi  karena  indikasi  medis  dan  aborsi akibat perkosaan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2):
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a) Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b) Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan. 12
UU Kesehatan Pasal 75 ayat (2) mengatur tentang pengecualiannya aborsi, yaitu indikasi kedaruratan  medis  dan  akibat  perkosaan.  aborsi  akibat  perkosaan  menjadi  pengecualian merupakan hal yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 75 ayat (4) ditentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, ...diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 13
UU  Kesehatan  telah  mengamanahkan  aturan  lebih  lanjut  mengenai  pengecualian  aborsi pada  Peraturan  Pemerintah.  Amanah  ini  baru  terealisasi  pada  tahun  2014,  yakni  dengan disahkannya  PP/61/2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono. Pada Pasal 31 PP/61/2014 ditentukan bahwa:
1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
a. Indikasi kedaruratan medis; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan
2) Tindakan  aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat  dilakukan  apabila  usia  kehamilan  paling  lama  berusia  40  (empat  puluh)  hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. 14
Berdasarkan Pasal 31 di atas dapat diketahui dengan jelas, bahwa PP/61/2014 telah sesuai dengan amanah UU Kesehatan. Namun, ada sedikit perbedaan mengenai ketentuan usia paling lama  kehamilan.  Jika  di  dalam  UU  Kesehatan  menetukan  selama  enam  minggu  (42  hari). Sedangkan dalam PP/61/2014 menentukan paling lama 40 hari.
PP/61/2014 selanjutnya menetukan mengenai pembuktian aborsi akibat perkosaan. Karena mengatur  tentang  kehamilan  akibat  perkosaan,  maka  diperlukan  ukuran  untuk  membuktikan kebenaran  kehamilan  yang  terjadi.  Apakah  memang  benar  karena  diperkosa  atau  tidak. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 34, yaitu:
1) Kehamilan  akibat  perkosaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  huruf  b merupakan  kehamilan  hasil  hubungan  seksual  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. Usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian  perkosaan,  yang  dinyatakan  oleh  surat keterangan dokter; dan
b. Keterangan  penyidik,  psikolog,  dan/atau  ahli  lain  mengenai  adanya  dugaan perkosaan. 15
12 Ibid ., h. 28-29.
13 Ibid ., h. 29.
14 Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Bandung: Fokusmedia, 2014, 130.
Aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan jika dibuktikan bahwa usia kehamilan tidak melebihi dari 40 hari usia kehamilan. Pembuktian ini harus dari keterangan dokter melalui Surat Keterangan. Selain itu, ditambah dengan keterangan ahli lain seperti penyidik, psikolog dan ahli lainnya. Menurut penjelasan PP/61/2014 yang dimaksud dengan ahli lain adalah dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. 16
Aborsi akibat perkosaan dalam penyelenggaraanya memiliki standar yang telah ditetapkan PP/61/2014.  Dalam  hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  oleh  sembarangan  dokter  dan  fasilitas  yang tidak memiliki standar. Karena aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Pada Pasal 35 PP/61/2014 ditentukan:
1) Aborsi  berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat  perkosaan  harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
2) Praktik  aborsi  yang  aman,  bermutu,  dan  bertanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
b. Dilakukan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan oleh Menteri;
c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
e. Tidak diskriminatif; dan
f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
3) Dalam hal  perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf  c tidak dapat memberikan  persetujuan,  persetujuan  aborsi  dapat  diberikan  oleh  keluarga  yang bersangkutan.
4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan. 17
PP/61/2014 menginginkan aborsi dilakukan sesuai standar yang ditentukan. Hal ini karena aborsi  yang  terjadi  di  kebanyakan  masyarakat  dilakukan  dengan  tidak  aman,  seperti  melalui dukun  atau  menggunakan  obat-obatan  tradisional.  Oleh  karena  itu  PP/61/2014  mencoba mengatur  dengan  standar  khusus  guna  menjamin  keselamatan  pasien.  Selain  itu,  dokter  yang melakukan  aborsi  harus  telah  mendapatkan  pelatihan  khusus.  Sehingga  prinsip  aborsi  yaitu aman, bermutu, dan bertanggung jawab dapat terlaksana.

## 2. Hukum  Aborsi  Akibat  Perkosaan    dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
Tindak  perkosaan  merupakan  suatu  jinayah.  Menurut  imam  Malik  hukuman  terhadap pelaku  pemerkosa  dikenai  sanksi had. Sementara  bagi  wanitanya,  menurut  imam  Hanifah  dan imam  Syafi’i  tidak  ada  sanksi  atasnya. 18 Aborsi  akibat  perkosaan  merupakan  isu  hukum  yang baru.  Pada  zaman  awal  Islam  secara  khusus  belum  ditemukan  permasalahan  mengenai  aborsi akibat perkosaan. Meskipun demikian, untuk persoalan aborsi secara umum sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari kasus terkait dengan aborsi yang terjadi pada masa itu.
15 Ibid ., h. 132.
16 Ibid ., h. 161.
17 Ibid ., h. 132-133.
18 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 3 , alih bahasa Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 632-633.
ٌكِلاَم اَن َرَبْخَأ  َفُسوُي  ُنْب ِ ﱠ  ُدْبَع اَنَثﱠدَح
.
ِنَمْح ﱠرلا  ِدْبَع  ِنْب َةَمَلَس يِبَأ  ْنَع  ٍباَهِش  ِنْبا  ِنَع  ٌكِلاَم اَنَثﱠدَح  ُليِعاَمْسِإ اَنَثﱠدَح َو
" يِبَأ  ْنَع َع ُ ﱠ  َي ِض َر َة َرْي َرُه اَهَنيِنَج  ْتَح َرَطَف ى َرْخُ ْﻷا اَمُهاَدْحِإ  ْتَم َر ٍلْيَذُه  ْنِم  ِنْيَتَأ َرْما  ﱠنَأ ُهْن ٬ اَهيِف َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  ُلوُس َر ىَضَقَف ٍةَمَأ  ْوَأ ٍدْبَع ٍة ﱠرُغِب 19
Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf. Telah mengabarkan kepada kami Malik  dan  telah  menceritakan  kepada  kami  Isma'il  telah  menceritakan  kepada  kami Malik  dari  Ibnu  Syihab  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman  dari  Abu  Hurairah radliallahu  'anhu, ada dua wanita Hudzail, salah  satunya memukul  yang  lain sehingga janin  yang  dikandung  keguguran,  dan  Rasulullah  Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan untuk membayar ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. 20
Kasus  di  atas  menerangkan  bahwa  telah  ada  praktik  aborsi  pada  zaman  Rasulullah  Saw masih  hidup.  Meskipun  tidak  secara  khusus  seperti  aborsi  yang  ada  di  zaman  sekarang  ini. Namun secara keseluruhan hadis di atas membicarakan tentang perkelahian yang menyebabkan perempuan  suku  Hudzail  keguguran.  Praktik  ini  jelas  dilarang,  karena  termasuk  perbuatan jinayah yang dikenai sanksi denda ( diyat ).
Hukum  Islam  melarang  dengan  tegas  segala  bentuk  pembunuhan  tanpa  alasan  yang dibenarkan, termasuk juga terhadap tindakan aborsi. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-An’am ayat 151:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21         
Artinya:Katakanlah  (Muhammad),  “Marilah  aku  bacakan  apa  yang  diharamkan  Tuhan kepadamu.  Jangan  mempersekutukan-Nya  dengan  apapun,  berbuat  baik  kepada  ibu bapak,  janganlah  membunuh  anak-anakmu  karena  miskin.  Kamilah  yang  memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janglah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. 22
Hukum  aborsi  akibat  perkosaan  menurut  hukum  Islam  masih  terus  menjadi  perdebatan. Hal  ini  terjadi  karena  tidak  ada naṣ 23 yang  secara  khusus  mengatur  hukum  aborsi  akibat perkosaan.  PP/61/2014  sebagai  peraturan-perundang-undangan  yang  berlaku  dan  mengikat seluruh masyarakat Indonesia, membolehkan aborsi akibat perkosaan. Menurut mantan Menteri
19 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Juz 12 , t.tp., Dar al-Fikr, t.t., h. 246-247.
20 Terjemahan Kutub  at-Tis’ah .  Lihat  juga  Ibnu  Hajar  Al  Asqalani, Fathul  Baari  33:  Shahih  Bukhari ,  alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 675-676.
21 Al-An’am [6]: 151.
22 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya  Juz  1-30  Edisi  Baru ,  Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 199.
23 Na ṣ artinya mengangkat atau melahirkan, dalam istilah fikih yaitu sebutan untuk al-Qur’an dan Hadis nabi Muhammad Saw.  Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990,h. 453.
Kesehatan  Nafisah  Mboi,  yang  menjabat  sebagai  Menteri  Kesehatan  pada  waktu  disahkannya PP/61/2014  ini  menyatakan  bahwa  PP/61/2014  mengikuti  amanah  Undang-Undang  Kesehatan dan  Fatwa  Majelis  Ulama  (MUI) 24 Nomor  4  tahun  2005  tentang  Aborsi. 25 Jika  dicermati PP/61/2014  memang  telah  sesuai  dengan  Fatwa  MUI  Nomor  4  tahun  2005  tentang  Aborsi. PP/61/2014  menentukan  bahwa  aborsi  akibat  perkosaan  dibolehkan  selama  masa  kehamilan tidak lebih dari 40 hari. Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa MUI tentang Aborsi pada ketentuan nomor 2:
Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
1. Perempuan  hamil  menderita  sakit  fisik  berat  seperti  kanker  stadium  lanjut,  TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b. Keadaan  hajat  yang  berkaitan  dengan  kehamilan  yang  dapat  membolehkan  aborsi adalah:
1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
2. Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  ditetapkan  oleh  Tim  yang  berwenang  yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
c. Kebolehan aborsi sebagimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 26
PP/61/2014 dan Fatwa MUI tentang Aborsi membolehkan aborsi akibat perkosaan selama waktu  kehamilan  tidak  lebih  dari  40  hari.  Dibolehkannya  aborsi  akibat  perkosaan  menurut PP/61/2014  karena  perempuan  korban  perkosaan  mengalami  trauma 27 psikologis, 28 sehingga menyulitkan untuk tetap mempertahankan kandungannya. Trauma psikologis secara khusus yang dialami  perempuan  korban  perkosaan  ialah  sebagaimana  yang  dikatakan  Irma  Riyani  dalam Jurnalnya  yang  berjudul Menimbang  Kembali  Hukum  Aborsi  Pada  Kasus  Kehamilan  Akibat Perkosaan sebagai berikut:
Bagi  perempuan  korban  perkosaan,  tindak  perkosaan  merupakan  sebuah  kejadian  dan pengalaman  yang  sangat  mengerikan  dan  meninggalkan  trauma  yang  sangat  mendalam, meruntuhkan  kepercayaan  dan  menimbulkan  ketidakstabilan  emosi.  Banyak  di  antara mereka  yang  tidak  mau  berbicara  mengenai  apa  yang  telah  mereka  alami.  Aksi  diam
24 MUI mulai dibentuk pada tahun 1975. Keanggotaan MUI merupakan golongan dari ulama tradisional dan ulama  modern. Sejak  saat  itu MUI telah  mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa, baik  mengenai  upacara keagamaan, pernikahan,  kebudayaan,  ekonomi,  politik,  ilmu  pengetahuan,  maupun  kedokteran.  Lihat  Mohammad  Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia , alih bahasa Soedarsono, Jakarta: INIS, 1993, h. 5.
25 Radian  Nyi  S,  2014, Menkes  Tegaskan  PP  61/2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi  Tak  legalkan  Aborsi , http://health.detik.com/read/2014/08/19/162817/ 2666595/763/menkes-tegaskan-pp-61-2014-tentang-kesehatan- reproduksi-tak-legalkan-aborsi(online 24 Oktober 2014)
26 Ma’ruf  Amin  dkk., Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Bidang  Sosial  dan  Budaya ,  Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, h. 224.
27 Trauma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan jiwa atau tingkah laku  yang tidak normal sebagai  akibat  dari  tekananan  jiwa  atau  cedera  jasmani.  Lihat  Departemen  Pendidikan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1210.
28 trauma  psikologis  adalah  keadaan  jiwa  atau  tingkah  laku  yang  tidak  normal  dan  bersifat  kejiwaan  akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani.
mereka didasari berbagai alasan. Banyak dari mereka yang merasa malu pada diri sendiri, pada keluarga dan merasa tidak aman terhadap lingkungannya. ...Perkosaan bukan sekedar serangan  fisik  pada  perempuan,  tetapi  juga  serangan  terhadap  jiwa  korban.  Hal  tersebut bisa  menghancurkan  kepribadian  korban.  Dengan  demikian,  kasus  perkosaan  merupakan hal serius yang terjadi pada perempuan, keluarganya, dan lingkungan di mana dia tinggal. Baban  ditanggung  bertambah  berat  ketika  mereka  harus  menerima  kenyataan  tentang kemungkinan hamil akibat perkosaan tersebut. 29
Trauma  psikologis  (kemudaratan)  seperti  di  atas  merupakan  pertimbangan  hukum  dalam menentukan  dibolehkannya  aborsi  akibat  perkosaan  dalam  PP/61/2014.  Hukum  Islam  sendiri mengatur  terhadap  hal-hal  yang  memudaratkan  dapat  membolehkan  hal-hal  yang  diharamkan. Sebagaimana kaidah fikih di bawah ini:
ِتا َروُظْخَملا ُحيِبُت ُتا َرو ُرﱠضلا
Artinya: “Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”. 30
PP/61/2014 membolehkan aborsi akibat perkosaan, karena perempuan  yang mengandung janin  akibat  perkosaan  mengalami  kemudaratan.  Kemudaratannya  ialah  karena  ia menanggung beban  trauma  psikologis    akibat  diperkosa  seperti  telah  disebutkan  di  atas.  Hal  inilah  yang menurut penulis menjadi alasan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan. Sejalan dengan itu, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa yang membolehkan aborsi akibat perkosaan. Penulis berpendapat bahwa    semangat  yang  terkandung  di  dalam  PP/61/2014  ialah  semangat  untuk  melindungi perempuan  korban  perkosaan.  Harapannya  dengan  dibolehkannya  aborsi  akan  dapat menghilangkan beban trauma psikolgis yang berat bagi perempuan tersebut. Namun, di sisi lain janin yang dikandungnya tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena janin juga bentuk awal dari manusia yang perlu dilindungi hak-haknya.
Kaidah fikih di  atas  yang menentukan kemudaratan membolehkan hal-hal  yang dilarang, perlu dipahami mendalam. Menurut Jaih Mubarak pengertian kemudaratan harus diperjelas agar manusia  tidak  seenaknya  melakukan  perbuatan  yang  diharamkan  dengan  alasan  terpaksa  atau darurat. 31 Menurut  kalangan  ulama  ushul  fikih  yang  dikutip  oleh  A.  Djazuli,  bahwa  kaidah tersebut memiliki persyaratan tertentu, yaitu:
1. Kondisi aḍ-ḍaruriyat itu mengancam jiwa atau anggota tubuh.
2. Keadaan aḍ-ḍaruriyat hanya  dibolehkan  sekedar  menghilangkan aḍ-ḍaruriyat nya  dan tidak boleh melampaui batas.
3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan jalan yang dilarang. 32
Persyaratan  inilah  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menetapkan  suatu  kemudaratan.  Syarat pertama mengharuskan kondisi aḍ-ḍaruriyat yang mengancam jiwa atau anggota tubuh. Dalam hal  ini  perempuan  korban  perkosaan  jiwanya  terancam  karena  menanggung  beban  trauma psikologis.  Namun  ancaman  jiwa  ini  tidak  sampai  mengakibatkan  kematian.  Ia  hanya menanggung beban psikologis karena telah diperkosa dan hamil. Menurut hemat penulis kondisi ini  tidak  termasuk  dalam  kategori aḍ-ḍaruriyat dalam  pengkategorian maqāṣid  syarīʽah ,  tetapi
29 Irma Riyani, “Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. 2/No. 2, 2005, h. 11-12.
30 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis , Jakarta: Kencana, 2007, h. 72.
31 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh: Sejarah  dan  Kaidah-Kaidah Asasi ,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2002,  h. 150.
32 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah , h. 72.
masuk  dalam  kategori al-ḥājiyat .  Muhlish  Usman  memberikan  batasan  terhadap  ukuran kemudaratan sebagai berikut:
Batasan  kemadaratan  adalah  suatu  hal  yang  mengancam  eksistensi  manusia,  yang  terkait dengan  panca  tujuan,  yaitu  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan dharuriah, bukan hajiah dan tahsiniah. 33
Persyaratan  kedua,  sebagai  contoh  ialah  ketika  seseorang  yang  hampir  sekarat  karena sangat  kelaparan,  kemudian  ia  hanya  menemukan  penjual  daging  babi  dan  di  situ  tidak  ada makanan lainnya, maka ia diperbolehkan memakan daging babi tersebut hanya sekedarnya, tidak boleh sampai kekenyangan. Dalam kasus aborsi akibat perkosaan, keadaan kemudaratannya ialah perempuan  korban  perkosaan  yang  menanggung  beban  trauma  psikologis,  diharapkan  dengan dilakukannya  aborsi  akan  menghilangkan  kemudaratan  tersebut.  Persyaratan  kedua  ini  telah dirumuskan tersendiri dalam kaidah fikih, yaitu:
َدَقِب  ُرﱠدَقُت ُتا َرو ُرﱠضلا اَه ِر Artinya: “Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”. 34
Persyaratan  ketiga,  dalam  kasus  aborsi  akibat  perkosaan  menurut  PP/61/2014  yaitu  tidak ada jalan lain kecuali aborsi. Namun, penulis tidak sependapat, karena masih ada jalan lain yang tidak  perlu  dengan  melakukan  aborsi.  Jalan  tersebut  ialah  dengan  dilakukannya pendampingan dan nasihat kepada perempuan korban perkosaan, sehingga dapat menentramkan hatinya. Selain itu,  harus  diberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  ia  adalah  korban,  dan  tidak sepatutnya mendapatkan  ejekan  dan  cemoohan.  Kemudian  jika  ia  bersikeras  tidak  ingin  punya anak dari hasil perbuatan perkosaan, maka nanti anak setelah lahir dapat diasuh oleh keluarganya atau oleh panti asuhan. Dalam hal ini penulis sejalan dengan alternatif yang terdapat dalam Pasal 38 PP/61/2014 yaitu:
1) Dalam  hal  korban  perkosaan  memutuskan  membatalkan  keinginan  untuk  melakukan aborsi  setelah  mendapatkan  informasi  mengenai  aborsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  37  ayat  (3)  huruf  d  atau  tidak  memenuhi  ketentuan  untuk  dilakukan  tindakan aborsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  31  ayat  (2),  korban  perkosaan  dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
2) Anak  yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
3) Dalam  hal  keluarga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  menolak  untuk  mengasuh anak  yang  dilahirkan  dari  korban  perkosaan,  anak  menjadi  anak  asuh  yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 35
Penulis berpendapat bahwa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka  seharusnya  aborsi  akibat  perkosaan  dilarang.  Sebagai  solusinya  ialah  menggunakan alternatif  lain  sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya.  Bahkan  solusi  ini  juga  dapat  merujuk pada  Peraturan  Pemerintah  No.  40  tahun  2011  tentang  Pembinaan,  Pendampingan,  dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1):
33 Muhlish  Usman, Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam:  (Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah) , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h. 134.
34 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah , h. 73.
35 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 134-135.
1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan  kondisi  sosial  dan  kesehatannya  sehingga  ia  dapat  tumbuh  berkembang secara sehat.
2) Kewajiban membina, mendampingi dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang  menjadi  korban  atau  pelaku  pornografi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakasanakan  oleh  Pemerintah,  lembaga  sosial,  lembaga  pendidikan,  lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.
3) Kewajiban  sebagaimana  dimaskud  pada  ayat  (2)  juga  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundag-undangan. 36
Ketentuan di atas merupakan solusi terhadap korban perkosaan. Meskipun yang diatur di dalamnya  merupakan  anak  (maksimal  18  tahun),  tetapi  bagi  yang  berusia  lebih  dari  18  tahun dapat saja penanganannya  merujuk pada ketentuan tersebut, atau paling tidak sebagai penguat dari  solusi  yang  penulis  sebutkan  dalam  Pasal  38  PP/61/2014.  Pertimbangan  hukum  lainnya dalam kasus aborsi akibat perkosaan ialah bahwa kemudaratan perempuan korban perkosaan jika dilakukan  aborsi,  maka  akan  menimbulkan  kemudaratan  lain,  yaitu  bagi  janin  yang dikandungnya. Padahal maqāṣid syarīʽah adalah untuk kemaslahatan,  yang salah satunya ialah menjaga  jiwa  ( ḥifẓual-nafs ).  Hukum  Islam  tidak  membolehkan  menghilangkan  kemudaratan dengan kemudaratan lainnya. Hal ini sebagaimana kaidah fikih menentukan:
ِر َرﱠضلاِب ُلا َزُيَﻻ  ُر َرﱠضلا Artinya: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi”. 37
Sesuai  dengan  kaidah  fikih  tersebut,  maka  aborsi  akibat  perkosaan  tidak  diperbolehkan. Karena akan menimbulkan kemudaratan yang lainnya. Selain itu, dalam teori maqāṣid syarīʽah penulis  berpendapat  bahwa  keadaan aḍ-ḍaruriyat perempuan  korban  perkosaan tidak  termasuk ke  dalam  tingkatan aḍ-ḍaruriyat melainkan al-ḥājiyat .  Keadaan al-ḥājiyat menurut  Imam Musbikin  ialah  keadaan  seseorang  yang  jika  tidak  segera  ditolong,  akan  menyebabkan kepayahan,  tetapi  tidak  sampai  menyebabkan  kematian.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  orang tersebut tidak bisa menghalalkan yang haram. 38
Maqāṣid syarīʽah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima unsur pokok, yaitu memelihara agama ( ḥifẓuad-din ), memelihara jiwa ( ḥifẓual - nafs ), memelihara keturunan  ( ḥifẓual-nasl ),  memelihara  akal  ( ḥifẓual- ‘ aql ),  memelihara  harta  ( ḥifẓual-māl ). 39 Pemeliharaan  kelima  unsur  pokok  dikenal  dengan uṣul  al-khamsah .  Pada  permasalahan  ini ditekankan  pada  pemeliharaan  jiwa.  Untuk  mengukur  pemeliharaan  kelima  unsur  pokok  ini diukur  dengan  tingkatan  kemudaratannya.  Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  bahwa  penulis memasukkan kategori kemudaratan perempuan korban perkosaan ke dalam tingkatan al-ḥājiyat . Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ketiga tingkatan tersebut.
1. Maqāṣid aḍ-Ḍaruriyat Maqāṣid  aḍ-ḍaruriyat adalah  kebutuhan  manusia  yang  bersifat  primer. Maqāṣid  aḍ- ḍaruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Tidak terjwujudnya aspek aḍ-ḍaruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara
36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, h. 132.
37 A. Djazuli, Kaidah - Kaidah , h. 73.
38 Imam Musbikin, Qawa’id al-Fiqhiyah , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 71.
39 Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqaid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, h.
70.
keseluruhan. 40 Dalam kasus aborsi akibat perkosaan, jika tidak dilakukan aborsi tidak sampai merusak kehidupan manusia. Beban trauma psikologis yang ditanggung ibu korban perkosaan dapat diatasi dengan jalan lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. Maqāṣid al-Ḥājiyat
Maqāṣid  al-ḥājiyat adalah  kebutuhan  manusia  yang  bersifat  sekunder. Maqāṣid  al- ḥājiyat dimaksudkan  untuk  menghilangkan  kesulitan  atau  menjadikan  pemeliharan  kelima unsur pokok menjadi lebih baik. Tidak terwujudnya maqāṣid al-ḥājiyat tidak sampai  merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf  dalam  merealisasikannya. 41 Dalam  kasus  aborsi  akibat  perkosaan,  perempuan korban  perkosaan  merasakan  kesulitan  hidup  karena  beban  trauma  psikologis  yang ditanggungnya.  Sehingga  relevan  jika  kondisi  dalam  kasus  korban  perkosaan  dimasukkan dalam kategori ini.
3. Maqāṣid at-Taḥsiniyat
Maqāṣid  at-taḥsiniyat adalah  kebutuhan  manusia  yang  bersifat  tersier. Maqāṣid  at- taḥsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan  yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok.. 42
Penulis dalam hal ini berpendapat, jika dilakukan aborsi terhadap korban perkosaan maka kebutuhan  sekunder  manusia  akan  terpenuhi.  Artinya  terwujudnya  kebutuhan al-ḥājiyat¸ meskipun  masih  ada  alternatif  lain  yang  telah  penulis  sebutkan  sebelumnya.  Namun,  jika alternatifnya ialah aborsi maka akan menimbulkan kemudaratan yang lain, yaitu bagi janin yang dikandungnya.  Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan maqāṣidsyarīʽah .  Kebutuhan  dari  janin  jika dilakukan aborsi masuk kategori tingkatan aḍ-ḍaruriyat . Karena akan menghilangkan kehidupan janin tersebut. Sekaligus juga tidak terwujudnya unsur yang lain  yaitu pemeliharaan keturunan ( ḥifẓunaṣl ). Inilah yang seharusnya juga mendapatkan prioritas perlindungan hukum. Penentuan hukum  aborsi akibat perkosaan, dalam hal ini memang ada  dua pertimbangan hukum,  yaitu  pemeliharan  jiwa  perempuan  korban  perkosaan  dan  janin  yang  dikandungnya. Memelihara  jiwa  perempuan  korban  perkosaan  agar  terhindar  dari  kesusahan  menurut PP/61/2014  yaitu  dengan  dilakukannya  aborsi.  Padahal  pertimbangan  hukum  ini  seharusnya tidak mengesampingkan hak-hak janin. Meskipun janin dalam hal ini berusia di bawah 40 hari. Namun  janin  merupakan  bentuk  awal  dari  manusia.  Sejak  terjadinya  percampuran  antara sprema 43 dengan ovum 44 fase kehidupan manusia sudah dimulai. Sebagaimana dikatakan oleh al- Ghazali dalam bukunya Ihya’Ulumuddin bahwa ketika jatuhnya nuṭfah (sperma) ke dalam rahim, lalu  bercampur  dengan  ovum,  maka  dalam  hal  ini  sudah  mulai  ada  kehidupan. 45 Pendapat  al- Ghazali ini sejalan dengan pendapat ahli kesehatan modern. Menurut Jumrodah dalam jurnalnya yang berjudul Proses Penciptaan Manusia menurut Pandangan Islam dan Embryologi : Awal kehidupan dalam rahim, menurut para ahli embryologi terjadi dari proses reproduksi yaitu  bermula  dan  berintikan  pada  konsepsi  ialah  pertemuan  dan  pembuahan  sel  telur wanita atau sperma laki-laki. Sel telur dan sperma dalam  Islam dikenal dengan “Nutfah”
40 Ibid ., h. 72. 41 Ibid . 42 Ibid . 43 Sperma adalah sel kelamin jantan. Lihat Tim Reality, KamusBiologi , Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 533. 44 Ovum adalah sel telur atau sel reproduksi pada wanita. Lihat, Ibid., h. 428.
45 Imam Ghazali, Ihya’Ulumiddin Jilid 1 , alih bahasa Ismail Yakub, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1998, h. 1188.
yakni setetes cairan tertentu. Itulah bahan atau materi asal manusia, yang sekaligus menjadi titik mula perkembangan dalam rahim, bahwa asal kejadian manusia dari setetes nuthfah, telah dinyatakan dalam al-Qur’an surah an-Nahl ayat: 4. 46
                                                 47
Artinya:  “Dia  telah  menciptakan  manusia  dari  mani,  ternyata  dia  menjadi  pembantah  yang nyata.” 48
Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa fase awal kehidupan manusia telah dimulai sejak  terjadinya  konsepsi 49 di  dalam  rahim.  Oleh  karena  itu,  sudah  sepatutnya  dilindungi keberadaannya  sejak  fase  tersebut.  Ketentuan  waktu  kehamilan  tidak  boleh  lebih  dari  40  hari diambil dari pendapat-pendapat ulama fikih. Para ulama fikih empat maẓhab 50 berbeda pendapat dalam  permasalahan  aborsi.  Sebagian  menentukan  hukumnya  dengan  mengacu  pada  waktu peniupan ruh pada janin.
Ahsin  W.  Alhafidz  dalam  bukunya Fikih  Kesehatan mengatakan  bahwa  para fuqaha berpendapat  perubahan  janin  menjadi  manusia  terjadi  setelah  bulan  keempat  kehamilan,  yaitu terjadinya  peniupan  ruh  kepada  janin.  Sehingga  kebanyakan  ulama  tidak  mengizinkan  aborsi setelah kehamilan empat bulan, karena hal itu termasuk jinayah. 51 Dalam hal ini dapat dikatakan telah  terjadi ijma’ 52 ulama  terhadap  aborsi  setelah  kehamilan  berusia  empat  bulan  hukumnya ialah haram. Sementara sebelum kehamilan berumur empat bulan para ulama berbeda pendapat.
Para  ulama  dalam  menentukan  hukum  aborsi  berdasarkan  waktu  peniupan  ruh  janin  ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:
َح ُتْعِمَس َلاَق  ُشَمْعَ ْﻷا ُناَمْيَلُس يِنَأَبْنَأ ُةَبْعُش اَنَثﱠدَح  ِكِلَمْلا ِدْبَع ُنْب ُماَشِه ِديِل َوْلا وُبَأ اَنَثﱠد ٍبْه َو  َنْب َدْي َز "
َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  ُلوُس َر اَنَثﱠدَح َلاَق ِ ﱠ  ِدْبَع  ْنَع - ْلا  ُقِداﱠصلا  َوُه َو ُقوُدْصَم - ْمُكَدَحَأ  ﱠنِإ َلاَق اًم ْوَي  َنيِعَب ْرَأ ِه ِّمُأ  ِنْطَب يِف ُعَمْجُي ٬ َكِلَذ  َلْث ِم ًةَقَلَع ﱠمُث ٬ َكِلَذ  َلْث ِم ًةَغْضُم  ُنوُكَي ﱠمُث ٬ اًكَلَم ُ ﱠ   ُثَعْبَي ﱠمُث ٍعَب ْرَأِب  ُرَمْؤُيَف : ِهِلَجَأ َو  ِهِق ْز ِرِب ٬ ٌديِعَس  ْوَأ  ﱞيِقَش َو . ﱠمُث حو ﱡرلا  ِهيِف  ُخَفْنَي . ْمُكَدَحَأ  ﱠنِإ  ِ ﱠ َوَف - َلُج ﱠرلا  ْوَأ -
ِراﱠنلا  ِلْهَأ  ِلَمَعِب ُلَمْعَيَل ٬
ٍعا َرِذ  ْوَأ ٍعاَب  ُرْيَغ اَهَنْيَب َو ُهَنْيَب  ُنوُكَي اَم ىﱠتَح ٬ ُباَتِكْلا ِهْيَلَع  ُقِبْسَيَف ٬
ُلَمْعَيَف
َهُلُخْدَيَف ِةﱠنَجْلا ِلْهَأ ِلَمَعِب ا .
ٍعا َرِذ  ُرْيَغ اَهَنْيَب َو ُهَنْيَب ُنوُكَي اَم ىﱠتَح ِةﱠنَجْلا ِلْهَأ ِلَمَعِب ُلَمْعَيَل َلُج ﱠرلا ﱠنِإ َو
ِنْيَعا َرِذ  ْوَأ ٬ ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُقِبْسَيَف ٬ اَهُلُخْدَيَف  ِراﱠنلا ِلْهَأ ِلَمَعِب ُلَمْعَيَف ٬ ُمَدآ َلاَق : ٌعا َرِذ  ﱠﻻِإ 53
46 Jumrodah,  “Proses  Penciptaan  Manusia  Menurut  Pandangan  Islam  dan  Embryologi”, Jurnal  Himmah , Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. VII, No. 19, 2006, h. 57. Lihat juga Huzaimah Tahido yanggo, Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer , Bandung: Angkasa Bandung, 2005, h. 187-188. 47 An-Nisa [4]: 4.
48 Departemen Agama RI, Al - Qur’an , h. 364.
49 Konsepsi adalah pembuahan benih; percampuran antara inti sel jantan dan inti sel betina. Lihat Tim Reality, KamusBiologi , h. 343.
50 Maẓhab adalah pendapat, paham, atau aliran seseorang alim besar dalam Islam yang digelari Imam, seperti Maẓhab Imam Hanafi dan Maẓhab Imam Syafi’i. Lihat Abdurrahman, Perbandingan Maẓhab , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004, h. 8.
51 Ahsin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan , Jakarta: Amzah, 2010, h. 162.
52 Ijma’ adalah  kesepakatan  semua  ulama  mujtahid  muslim  dalam  satu  masa  tertentu,  setelah  wafatnya Rasulullah  Saw  yang  berkaitan  dengan  hukum  syara’.  Lihat  Abd.  Rahman    Dahlan, UshulFiqh ,  Jakarta:  Amzah, 2011, h. 146.
53 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Juz 11 , t.tp., Dar al-Fikr, t.t., h. 477.
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami  Abul  Walid,  Hisyam  bin  Abdul  Malik  telah menceritakan  kepada  kami  Syu'bah  telah  memberitakan  kepadaku  Sulaiman  Al A'masy  mengatakan,  saya  mendengar  Zaid  bin  Wahab  dari  Abdullah  mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang yang jujur  lagi  di  benarkan,  bersabda:  "Sungguh  salah  seorang  diantara  kalian  dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti  itu,  kemudian  menjadi  segumpal  daging  juga  seperti  itu,  kemudian  Allah mengutus  malaikat  dan  diperintahkannya  dengan  empat  hal,  rejekinya,  ajalnya, sengsara  ataukah  bahagia,  demi  Allah,  sungguh  salah  seorang  diantara  kalian,  atau sungguh  ada  seseorang  yang  telah  mengamalkan  amalan-amalan  penghuni  neraka, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal, tetapi takdir mendahuluinya  sehingga  ia  mengamalkan  amalan  penghuni  surga  sehingga  ia memasukinya.  Dan  sungguh  ada  seseorang  yang  mengamalkan  amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta,  lantas  takdir  mendahuluinya  sehingga  ia  melakukan  amalan-amalan  penghuni neraka sehingga ia memasukinya." Sedang Adam mengatakan dengan redaksi 'kecuali tinggal sehasta’. 54
Riwayat lain dalam ShahihMuslim disebutkan:
ٍفَلَخ يِبَأ  ِنْب َدَمْحَأ  ُنْب ُدﱠمَحُم يِنَثﱠدَح . ٍرْيَكُب يِبَأ  ُنْب ىَيْحَي اَنَثﱠدَح . ٌرْيَه ُز اَنَثﱠدَح ٬ َةَمَثْيَخ وُبَأ . يِنَثﱠدَح ٍءاَطَع  ُنْب ِ ﱠ  ُدْبَع . ُهَثﱠدَح ٍدِلاَخ  َنْب َةَم ِرْكِع  ﱠنَأ . َأ َلاَق ُهَثﱠدَح  ِلْيَفﱡطلا اَبَأ  ﱠن : َةَحي ِرَس يِبَأ ىَلَع  ُتْلَخَد ٬
ِّي ِراَفِغْلا  ٍديِسَأ  ِنْب َةَفْيَذُح ٬ َلاَقَف :
ِنْيَتاَه  ﱠيَنُذُأِب َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ   َلوُس َر  ُتْعِمَس
٬ ُلوُقَي " ﱠنِإ َب ْرَأ  ِم ِح ﱠرلا يِف  ُعَقَت َةَفْطﱡنلا ًةَلْيَل  َنيِع . ُكَلَمْلا اَهْيَلَع  ُر ﱠوَصَتَي ﱠمُث ." ٌرْيَه ُز  َلاَق : اَهُقُلْخَي يِذﱠلا  َلاَق ُهُتْبِسَح " ُلوُقَيَف : ِّب َر اَي ! ىَثْنُأ  ْوَأ ا ًرَكَذ ُ ﱠ  ُهُلَعْجَيَف ؟ىَثْنُأ  ْوَأ  ٌرَكَذَأ . ُلوُقَي ﱠمُث : ِّب َر اَي ! ؟ٍّيِوَس  ُرْيَغ  ْوَأ ﱞيِوَسَأ َف ٍّيِوَس  َرْيَغ  ْوَأ ايِوَس ُ ﱠ  ُهُلَعْجَي . ُلوُقَي ﱠمُث : ِّب َر اَي !
ايِقَش ُ ﱠ  ُهُلَعْجَي ﱠمُث ؟ُهُقُلُخ اَم ؟ُهُلَجَأ اَم ؟ُهُق ْز ِر اَم
اًديِعَس  ْوَأ ."
55
Artinya:  Telah  menceritakan  kepadaku  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Abu  Khalaf;  Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair; Telah menceritakan kepada kami Zuhair  Abu  Khaitsamah;  Telah  menceritakan  kepadaku  'Abdullah  bin  'Athaa  bahwa 'Ikrimah  bin  Khalid;  Telah  menceritakan  kepadanya  bahwa  Abu  Ath  Thufail  Telah menceritakan kepadanya dia berkata; Aku menemui Abu Sarihah Hudzaifah bin Asid Al  Ghifari  lalu  dia  berkata;  Aku  mendengar  dengan  kedua  telingaku  ini  Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesunggunya nuthfah disimpan di dalam rahim setelah  empat  puluh  malam.  Lalu  datanglah  malaikat  -aku  kira  beliau  berkata;  yang akan membentuknya seraya berkata; Ya Rabb, apakah dia laki-laki atau  perempuan? Lalu Allah menjadikannya laki-laki atau perempuan. Kemudian malaikat itu berkata; Ya  Rabb,  apakah  dia  menyimpang  ataukah  tidak?  Lalu  Allah  menetapkan  dia
54 Terjemahan Kutub  at-Tis’ah .  Lihat  juga  Ibnu  Hajar  Al  Asqalani, Fathul  Baari  32:  Shahih  Bukhari ,  alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 2-3.
55 Abi al-Husaini Muslim bin Hajar al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim Jilid 2 , Bairut: Dar al-Fikr, 2011, h. 550.
menyimpang  dan  tidaknya.  Lalu  malaikat  berkata;  Ya  Rabb,  bagaimana  rizkinya, ajalnya, akhlaknya? Kemudian Allah menetapkan dia bahagia atau celaka. 56
Huzaemah  Tahido  dalam  bukunya Fikih  Perempuan  Kontemporer mengatakan  bahwa ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur empat bulan adalah Muhammad Ramli dalam  kitabnya Al-Nihayah .  Alasannya  karena  belum  ada  mahluk  yang  bernyawa.  Sedangkan ulama  yang  melarang  aborsi  ialah  Ibnu  Hajar  dalam  kitabnya At-Tuhfah ,  Al-Ghazali  dalam kitabnya Ihya’  Ulumuddin ,  dan  Syekh  Syaltut  dalam  kitab Al-Fatwa .  Mereka  melarang  aborsi sebelum ditiupkan ruh karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati. Tindakan aborsi pada tahap pertumbuhan kandungan merupakan jinayah. Makin meningkat usia kandungan akan semakin meningkat juga jinayahnya. 57
Ulama  empat maẓhab berbeda  pendapat  mengenai  masalah  ini. Maẓhab Hanafi membolehkan  aborsi  sebelum  peniupan  ruh  yakni  sebelum  120  hari  usia  kehamilan.  Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa benda yang tidak memiliki ruh, tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.  Karena  itu,  aborsi  dibolehkan  sebelum  peniupan  ruh. 58 Maẓhab Hambali  juga membolehkan  aborsi  sebelum  peniupan  ruh.  Namun  berbeda  dengan maẓhab Hanafi,  yaitu bolehnya  melakukan  aborsi  sebelum  40  hari  usia  kehamilan. 59 Maẓhab Syafi’i  juga  termasuk yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh. Namun hukumnya terbagi menjadi dua yaitu, aborsi yang dilakukan mendekati peniupan ruh hukumnya makruh, sedangkan setelah peniupan ruh hukumnya haram. 60
Maẓhab Maliki merupakan satu di antara empat maẓhab yang mengharamkan aborsi secara mutlak.  Menurutnya  aborsi  tidak  dibolehkan  bahkan  sebelum  janin  berusia  empat  puluh  hari. Lebih  lanjut maẓhab Maliki  mengkategorikan  aborsi  setelah  penyawaan  sebagai  bentuk kejahatan yang terkutuk. Tidak peduli apakah kandungan tersebut hasil dari perkawinan yang sah atau hubungan zina. Kecuali jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu. 61
Mahmud Syaltut  dalam bukunya Al-Fatwa yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa  sejak  bertemunya  sel  sperma  dengan  ovum,  maka  pengguguran  kandungan  merupakan suatu  kejahatan  dan  haram  hukumnya.  Meskipun  janin  belum  diberi  nyawa,  tetapi  sudah  ada kehidupan pada kandungan  yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi mahluk  baru  yang  bernyawa  bernama  manusia  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi eksistensinya. Tetapi apabila pengguguran kandungan itu dilakukan karena benar-benar terpaksa untuk  menyelamatkan  ibu,  maka  dibolehkan.  Dalam  hal  ini  eksistensi  ibu  lebih  diutamakan daripada janin. 62
Kehidupan  dalam  konsep  Islam  adalah  suatu  proses  yang  sudah  dimulai  sejak  terjadinya pembuahan.  Oleh  sebab  itu,  pengguguran  (aborsi)  sejak  pembuahan  adalah  haram  hukumnya.
56 Terjemahan Kutub  at-Tis’ah .  Lihat  juga  Imam  Abu  Husein  Muslim, Shahih  Muslim  Juz  IV ,  alih  bahasa Adib Bisri Mustofa, Semarang: Asy Syifa’, 1993, h. 573.
57 Huzaemah  Tahido  Yanggo, Fikih  Perempuan  Kontemporer ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2010,  h.  33.  Lihat juga  Muhammad  Iqbal  al-Haetami, MarriedByAccident ,  Depok:  QultumMedia,  2004,  h.  145.  Dan  M.  Ali  Hasan, Masail Fiqhiyah , h. 52.
58 Maria  Ulfah  Anshor  dan  Abdullah  Ghalib, Fiqih  Aborsi ,  Jakarta:  Fatayat  NU  dan  The  Ford  Foundation, 2004, h. 34-35.
59 Ibid ., h. 38.
60 Ibid ., h. 43. Bandingkan dengan Ahmad al-Mursi H.J., Maqashid Syariah , alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009, h. 36.
61 Maria Ulfah, Fiqh Aborsi , h. 36. Bandingkan dengan Ahmad al-Mursi, Maqashid Syariah , h. 36.
62 Masfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah ,  h.  81.  Lihat  juga  Kutbuddin  Aibak, Kajian  Fiqh  Kontemporer , Yogyakarta: Teras, 2009, h. 90.
Makin  besar  kandungan,  makin  besar  pula  jinayahnya,  semakin  besar  pula  dosanya.  Apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi dan terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap (di luar perkawinan yang sah), karena setiap anak yang lahir dalam keadaan suci (tidak berdosa). 63
Yusuf  al-Qaradhawi  dalam  bukunya Fatwa-Fatwa  Kontemporer mengatakan  bahwa semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul mahluk baru dan menetap di dalam tempatnya yang kuat di rahim. Maka makhluk tersebut harus dihormati, meskipun ia merupakan hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Rasulullah Saw telah  memerintahkan  wanita  Ghamidiyah  yang  mengaku  telah  berbuat  zina  dan  akan  dijatuhi hukuman  rajam  itu  agar  menunggu  sampai  melahirkan  anaknya,  kemudian  menunggu  lagi sampai  anaknya  sudah  tidak  menyusu  lagi  barulah  dijatuhi  hukuman  rajam. 64 Dalil 65 yang digunakan Al-Qaradhawi ialah sebagai berikut:
ٍرْيَمُن  ُنْب ِ ﱠ  ُدْبَع اَنَثﱠدَح َةَبْيَش يِبَأ  ُنْب  ِرْكَب وُبَأ اَنَثﱠدَحو . ٍرْيَمُن  ِنْب ِ ﱠ  ِدْبَع  ُنْب ُدﱠمَحُم اَنَثﱠدَح َو ) اَب َراَقَت َو َحْلا  ِظْفَل يِف ِثيِد .( يِبَأ اَنَثﱠدَح . ِر ِجاَهُمْلا  ُنْب  ُرْيَشُب اَنَثﱠدَح . ِهيِبَأ  ْنَع َةَدْي َرُب ُنْب ِ ﱠ  ُدْبَع اَنَثﱠدَح . َزِعاَم  ﱠنَأ َلاَقَف َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ   َلوُس َر ىَتَأ ﱠيِمَلْسَ ْﻷا  ٍكِلاَم  َنْب : ِﱠ   َلوُس َر اَي ! يِّنِإ يِسْفَن  ُتْمَلَظ ْدَق يِن َرِّهَطُت  ْنَأ ُدي ِرُأ يِّنِإ َو  ُتْيَن َز َو . ُهﱠد َرَف . َلاَقَف ُهاَتَأ  ِدَغْلا  ْن ِم  َناَك اﱠمَلَف : ِﱠ   َلوُس َر اَي ! ُتْيَن َز ْدَق يِّنِإ . َةَيِناﱠثلا ُهﱠد َرَف . َلِإ َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  ُلوُس َر َلَس ْرَأَف َلاَقَف ِهِم ْوَق ى " َنو ُرِكْنُت اًسْأَب ِهِلْقَعِب  َنوُمَلْعَتَأ
؟اًئْيَش ُهْنِم " اوُلاَقَف : ِلْقَعْلا  ﱠيِف َو  ﱠﻻِإ ُهُمَلْعَن اَم . اَني ِحِلاَص  ْنِم . ى َرُن اَميِف . ْمِهْيَلِإ  َلَس ْرَأَف َةَثِلاﱠثلا ُهاَتَأَف ُهو ُرَبْخَأَف ُهْنَع  َلَأَسَف اًضْيَأ : ﱠنَأ ِهِلْقَعِب  َﻻ َو  ِهِب  َسْأَب  َﻻ ُه .
ِهِب  َرَمَأ  ﱠمُث ًة َرْفُح ُهَل  َرَفَح َةَعِبا ﱠرلا  َناَك اﱠمَلَف
َم ِجُرَف . َلاَق : ْتَلاَقَف ُةﱠيِد ِماَغْلا ِتَءاَجَف : ِﱠ   َلوُس َر اَي ! يِن ْرِّهَطَفُتْيَن َز ْدَق يِّنِإ . اَهﱠد َر ُهﱠنِإ َو . ُدَغْلا  َناَك اﱠمَلَف ْتَلاَق : ِﱠ   َلوُس َر اَي ! ا ًزِعاَم  َتْدَد َر اَمَك يِنﱠد ُرَت  ْنَأ  َكﱠلَعَل ؟يِنﱡد ُرَت  َمِل . ِﱠ َوَف ! ىَلْبُحَل يِّنِإ . َلاَق " َﻻ اﱠمِإ ٬ يِدِلَت  ىﱠتَح  يِبَهْذاَف " ٍةَق ْر ِخ  يِف  ِّيِبﱠصلاِب  ُهْتَتَأ  ْتَدَل َو  اﱠمَلَف . ْتَلاَق : ُتْدَل َو  ْدَق  اَذَه ُه . َلاَق "  : يِبَهْذا ِهي ِم ِطْفَت ىﱠتَح ِهيِع ِض ْرَأَف " ٍزْبُخ ُة َرْسِك ِهِدَي يِف ِّيِبﱠصلاِب ُهْتَتَأ ُهْتَمَطَف اﱠمَلَف . ْتَلاَقَف : اَذَه ٬ ِﱠ  ﱠيِبَن اَي ! ْدَق ُهُتْمَطَف ٬ َماَعﱠطلا َلَكَأ ْدَق َو . ِمِلْسُمْلا  ْن ِم ٍلُج َر ىَلِإ ﱠيِبﱠصلا َعَفَدَف َني .
اَه ِرْدَص ىَلِإ اَهَل  َرِفُحَف اَهِب  َرَمَأ ﱠمُث
. اَهوُمَج َرَف  َساﱠنلا  َرَمَأ َو . ٍرَجَحِب  ِديِل َوْلا  ُنْب ُدِلاَخ  َلِبْقُيَف . اَهَسْأ َر ىَم َرَف . ٍدِلاَخ  ٍهْج َو ىَلَع ُمﱠدلا  َحﱠضَنَتَف . اَهﱠبَسَف . ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  ﱡيِبَن َع ِمَسَف اَهاﱠيِإ ُهﱠبَس َمﱠلَس َو . َلاَقَف " ًﻼْهَم ! ُدِلاَخ اَي ! ِهِدَيِب يِسْفَن يِذﱠلا َوَف ! ْدَقَل ًةَب ْوَت  ْتَباَت ٬ ُهَل  َرِفُغَل  ٍسْكَم  ُب ِحاَص اَهَباَت  ْوَل " ْتَنِفُد َو اَهْيَلَع ىﱠلَصَف اَهِب  َرَمَأ ﱠمُث . 66
Artinya:  Bersumber dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya; sesungguhnya Ma’iz bin Malik Al  Aslami  datang  menghadap  Rasulallah  s.a.w.  dan  berkata:  “Wahai  Rassulallah, sesungguhnya  aku  telah  berbuat  aniaya  terhadap  diriku  sendiri.  Aku  telah  melakukan perbuatan zina. Dan aku ingin sekali  Anda berkenan membersihkan diriku  yang kotor
63 Huzaimah  Tahido  Yanggo, Masail  Fiqhiyah:  Kajian  Hukum  Islam  Kontemporer ,  Bandung:  Angkasa Bandung, 2005, h. 195.
64 Yusuf al-Qhardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 2 , alih bahasa As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 879. 65 Dalil adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Lihat Abd. Rahman, Ushul Fiqh, h. 114.
66 Abi al-Husaini Muslim bin Hajar al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim Jilid 2 , Bairut: Dar al-Fikr, 2011, h. 112.
ini”.  Tetapi  Rasulallah  s.a.w.  menolak  permintaan  itu.  Pagi  harinya,  Ma’iz  bin  Malik datang  menghadap  lagi.  Dia  berkata:  “Wahai  Rasulallah,  sesungguhnya  aku  telah berbuat  zina.”  Untuk  yang  kedua  kalinya  Rasulallah  s.a.w.  menolak  pengakuannya tersebut. Beliau lalu menyuruh seorang kurir untuk menemui kaumnya Ma’iz bin Malik. Beliau titip pesan lewat kurir itu yang isinya: “Apa pendapat kalian jika aku beritahukan kepada  kalian  bahwa  ada  yang  tidak  beres  pada  pikiran  Ma’iz  bin  Malik?  Aku  yakin kalian  tentu  merasa  senang  dengan  apa  yang  diperbuatnya”.  Selanjutnya  mereka membalas  pesan  beliau  tersebut:  “Kami  yakin  kalu  Ma’iz  bin  Malik  itu  terganggu pikirannya. Setahu kami, dia adalah orang yang baik di antara kami.”
Dan  untuk  yang  ketiga  kalinya  Ma’iz  datang  lagi  kepada  Rasulallah  s.a.w.  kemudian beliau  kembali  menyuruh  seorang  kurir  untuk  menemuin  kamunya  Ma’iz  bin  Malik. Beliau  bertitip  pesan  kepada  mereka  bahwa  tidak  ada  yang  tidak  beres  pada  pikirian Ma’iz  bin  Malik.  Ketika  untuk  keempat  kalinya  Ma’iz  bin  Malik  datang  kepada Rasulullah  s.a.w.  dengan  maksud  yang  sama,  maka  dibikinlah  sebuah  lubang  galian untuk  menghukum  pancung  Ma’iz.  Kemudian  beliau  menyuruh  utnuk  menghukum Ma’iz, dan hukuman pun dilaksanakan.”
Seterusnya Abdullah bin Buraidah mengatakan: “Suatu ketika ada seorang perempuan Ghamidiyah  datang  kepada  Rasulullah  s.a.w.  ia  mengatakan:  Wahai  Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Maka bersihkanlah diriku yang kotor ini.” Tetapi Rasulullah s.a.w. menolak pengakuannya. Esoknya, perempuan itu datang lagi menemui Rasulullah, mengapa Anda menolak pengakuanku? Mungkin alasan Anda menolak aku adalah  sama  seperti  ketika  Anda  menolak  pengakuan  Ma’iz  bin  Malik.  Demi  Allah, sesungguhnya  sekarang  aku  ini  sedang  hamil.”  Rasulullah  s.a.w.  bersabda:  “Mungkin tidak.  Sekarang  pulanglah,  sampai  kamu  melahirkan”.  Setelah  melahirkan,  wanita tersebut  datang  lagi  kepada  Rasulullah  s.a.w.  dengan  membawa  bayi  laki-laki  yang dibungkus dengan secarik kain. Ia berkata: “Bayi inilah yang telah aku lahirkan.” Beliau bersabda:  “Pulanglah,  dan  susuilah  sampai  kami  menyapihnya.”  Setelah  memasuki masa  menyapih,  wanita  itu  datang  lagi  kepada  Rasulullah  s.a.w.  dengan  membawa bayinya  dan  di  tangannya  terdapat  sepotong  roti.  Ia  berkata:  “Wahai  Rasulullah, sesungguhnya  bocah  ini  telah  aku  sapih  dan  dia  sudah  bisa  menikmati  makanan sendiri.” Akhirnya Rasulullah s.a.w. menyerahkan bocah tersebut kepada salah seorang lelaki  kaum  muslimin.  Selanjutnya  beliau  menyuruh  untuk  mengatasi  wanita  itu.  Ia ditanam ke tanah sampai sebatas dada. Selanjutnya beliau menyuruh orang-orang untuk melemparinya  dengan  batu.  Percikan  darah  dari  wanita  itu  sampai  mengenai  wajah Khalid,  sampai-sampai  si  Khalid  mencaci-maki  wanita  tersebut.  Ketika  caci-maki tersebut  didengar  oleh  Rasulullah  s.a.w.  bersabda:  “Tenanglah,  wahai  Khalid.  Demi Dzat  yang  jiwaku  berada  dalam  genggaman  tangan-Nya,  wanita  itu  telah  bertaubat dengan  sungguh-sungguh.  Siapapun  yang  mau  bertaubat  dengan  sungguh-sungguh sekalipun dia seorang penarik pajak secara tidak halal, maka dia tentu akan diampuni”. Setelah  didapati  meninggal  dunia,  Rasulullah  s.a.w.  lalu  menyuruh  untuk  mengurus jenazahnya. Setelah menyembahyanginya, beliau kemudian ikut memakamkannya.” 67
Hadis  di  atas  memberikan  pemahaman  akan  larangan  aborsi.  Dalam  hal  ini  digunakan metode  dalam  ushul  fikih  yaitu mafhūm  mukhālafah .  Menurut  Amir  Syarifuddin, mafhūm
67 Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim Juz III , alih bahasa Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy-Syifa, 1993, h. 298-299.
mukhālafah adalah mafhūm 68 yang lafaż nya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. 69 Dalam istilah ilmu hukum modern metode ini dikenal dengan metode penafsiran a contrario. 70
Rasulullah  Saw  dalam  hadis  di  atas,  melakukan  penundaan  eksekusi  hukuman  rajam kepada  wanita  yang  tengah  hamil.  Bahkan  penundaannya  sampai  bayi  yang  dilahirkannya disapih. Mafhūm  mukhālafah nya  ialah  jika  wanita  tersebut  tidak  sedang  hamil,  maka  eksekusi hukuman  rajam  tidak  akan  ditunda.  Sehingga  dapat  dipahami,  hadis  ini  menujukkan  untuk memertahankan eksistensi bayi dalam kandungan. Meskipun kehamilan dari hasil zina, tetap saja bayi  tersebut  merupakan  makhluk  yang  suci,  yang  terbebas  dari  keselahan  dan  dosa  orang tuanya.
Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dirajam. Hukumannya harus ditunda sampai ia melahirkan dan menyusui anaknya. 71 Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi apapun, jika janin tidak membahayakan ibunya maka janin tersebut tidak dibenarkan  jika  diaborsi.Syaikh  Muhammad  Mutawwali  yang  dikutip  oleh  Ahmad  al-Mursi dalam bukunya Maqashid Syariah mengatakan:
Kita  tidak  menyaksikan  penciptaan  makhluk,  namun  setiap  hari  kita  menyaksikan kematian,  dan  hal  ini  merupakan  hal  yang  sudah  kita  ketahui  bersama.  Merusak  segala sesuatu  berarti  kebalikan  dari  menciptakannya.  ...jadi,  kematian  adalah  kebalikan kehidupan  karena  ia  merusak  kehidupan.  Maka  bagaimana  manusia  diperkenankan merusak sesuatu yang dibangun (diciptakan) Allah? 72
Al-Qaradhawi  lebih  lanjut  mengatakan  bahwa  dalam  kasus  aborsi  korban  perkosaan hendaknya  perempuan  tersebut  memelihara  janinnya.  Dalam  hal  ini  masyarakat  muslim  sudah seharusnya mengurus pemeliharaan dan nafkah anak tersebut serta memberinya pendidikan yang baik,  jangan  menyerahkan  beban  itu  kepada  ibunya  yang  telah  terkena  cobaan.  Demikian  juga pemerintah, seharusnya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ini melalui departemen sosial tertentu. 73
Aliba’ul  Chusna  memiliki  pemikiran  yang  sejalan  dengan  Al-Qaradhawi.  Di  dalam Jurnalnya  yang  berjudul Aborsi  dan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan dikatakan  bahwa  “aborsi dengan alasan hamil hasil perkosaan atau hubungan di luar nikah juga tidak dibenarkan, karena Islam menganggap hal tersebut bukanlah suatu penyelesaian”. 74
Aborsi  memiliki  dampak  negatif  bagi  pelakunya.  Sehingga  menjadi  suatu  pertimbangan hukum  juga,  karena  jika  dilakukan aborsi  akan  memberikan  dampak  negatif.  Dampak  tersebut ialah sebagai berikut:
1. Fisik
68 Mafhūm, adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaż , tetapi bukan dari ucapan lafaż itu sendiri. Lihat, Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 179. 69 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , Jakarta: Kencana, 2009, h. 159. Lihat juga Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqh II , Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 50.
70 Penafsiran a  contrario, adalah  suatu  cara  menafsirkan  undang-undang  yang  didasarkan  pada  perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Lihat  C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid  1 ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2002, h. 39. Lihat  juga  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003,  h. 180-182.
71 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah  4 ,  alih  bahasa  Abu  Syauqina  dan  Abu  Aulia  Rahma,  t.tp.,  Tinta  Abadi Gemilang, 2013, h. 151.
72 Ahmad al-Mursi, Maqashid Syariah , h. 25.
73 Yusuf al-Qhardhawi, Fatwa-Fatwa , h. 881.
74 Aliba’ul Chusna, “Aborsi dan Hak, h. 99.
a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
c. Kematian akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
d. Rahim yang robek ( uterine perforation ).
e. Kerusakan  leher  rahim  ( cervical  lacerations )  yang  dapat  menyebabkan  cacat  pada  anak berikutnya.
f. Kanker  payudara  karena  ketidak-seimbangan  hormon estoregon dan  kanker  indung  telur ( ovarium cancer ).
g. Kanker leher rahim ( cervical cancer ).
h. Kanker hati ( liver cance ).
i. Kelainan  pada  ari-ari  ( placenta  previa )  yang  dapat  menyebabkan  cacat  pada  anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
j. Menjadi mandul ( ectopic pregnancy )
k. Infeksi rongga panggul ( pelvic inflammatory disease ).
l. Infeksi pada lapisan rahim ( endometriosis ).
2. Psikologis
Aborsi  selain  berdampak  pada  fisik  ibu,  dapat  juga  berdampak  pada  psikologisnya. Dampak ini tidak bisa dianggap remeh setelah aborsi dilakukan. Terdapat suatu sindrom yang bernama post-abortion  syndrome. Gejala-gejalanya  ialah  timbul  rasa  kehilangan  harga  diri, senantiasa mimpi buruk, histeris, dan munculnya perasaan bersalah yang berkepanjangan. 75 Aborsi memang perlu disikapi dengan hati-hati, mengingat dampak yang akan ditimbulkan berbahaya.  Meskipun  dalam  PP/61/2014  telah  mengatur  bahwa  pelaksanaan  aborsi  aman  dan bermutu.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  35  ayat  (1):  “aborsi  berdasarkan  indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab”. 76
Kehamilan  akibat  perkosaan  merupakan  kehamilan  hasil  perbuatan  zina.  Perkosaan merupakan  perbuatan  asusila  yang  dilakukan  atas  kemauan  salah  satu  pihak  saja,  dan perempuannya dalam posisi korban. Maka perempuan tersebut tidak terkena hukuman zina, yang terkena  hukuman  hanya  laki-lakinya. 77 Dalam  hal  ini,  perempuan  korban  perkosaan  tersebut merasakan  trauma  psikologis,  yakni  rasa  sangat  malu  akan  kandungannya.  Menurut  hukum Islam,  trauma  psikologis  tersebut  tidak  dapat  menjadi  dasar  dibolehkannya  aborsi.  Karena derajatnya  tidak  sampai  kepada  tingkatan aḍ-ḍaruriyat yang  akan  mengakibatkan  kematian. Sehingga,  ditinjau  dari  hukum  Islam,  aborsi  akibat  perkosaan  hukumnya  tidak  diperkenankan. Karena  tidak  terwujudnya maqāṣid  syarīʽah ,  yaitu  pemeliharaan  jiwa  ( ḥifẓunafs )  dan pemeliharaan keturunan ( ḥifẓunasl ).

## D. Kesimpulan
PP/61/2014  menentukan  bolehnya  aborsi  akibat  perkosaan  karena  korban  perkosaan mengalami trauma psikologis. ketentuan ini memiliki persyaratan usia kehamilan paling lama 40 hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,  penyidik, psikolog dan/atau ahli lainnya. Penyelenggaraan  aborsi  harus  dilakukan  dengan  aman,  bermutu,  dan  bertanggung  jawab,  serta
75 Ibid. , h. 104-105.
76 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan , h. 132.
77 Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  timbulnya  kehamilan  dan  pengakuan  telah dipaksa  menyebabkan  tidak  dilaksanakannya  hukuman  terhadap  orang  perempuan  tersebut.  Lihat  Ibnu  Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 3 , alih bahasa Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 633. Lihat juga Irma Riyani, “Menimbang Kembali, h. 3-4.
setiap  pelaksanaan  aborsi  wajib  dilaporkan  kepada  kepala  Dinas  Kesehatan  kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala Dinas Kesehatan provinsi.
Aborsi  akibat  perkosaan  dalam  PP/61/2014  ditinjau  dari  hukum  Islam  melalui maqāṣid syarīʽah hukumnya  tidak  diperbolehkan,  karena  tidak  terpeliharanya  dua  di  antara  lima  unsur pokok maqāṣid  syarīʽah ,  yaitu  pemeliharaan  jiwa  ( ḥifẓunafs )  dan  pemeliharaan  keturunan ( ḥifẓunasl ). Selain itu, ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat , hanya tingkatan al-ḥājiyat .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Perbandingan Maẓhab , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
Al-Asqalani,Ahmad bin Ali bin Hajar, Fathul Baari Juz 11 , t.tp., Dar al-Fikr, t.t..
Al-Asqalani,Ahmad bin Ali bin Hajar, Fathul Baari Juz 12 , t.tp., Dar al-Fikr, t.t.
Al-Asqalani,Ibnu  Hajar, Fathul  Baari  32:  Shahih  Bukhari ,  alih  bahasa  Amir  Hamzah,  Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Al-Asqalani,Ibnu  Hajar, Fathul  Baari  33:  Shahih  Bukhari ,  alih  bahasa  Amir  Hamzah,  Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Al-Ghazali,Imam, Ihya’Ulumiddin  Jilid  1 ,  alih  bahasa  Ismail  Yakub,  Singapura:  Pustaka Nasional PTE LTD, 1998.
Al-Haetami,Muhammad Iqbal, MarriedByAccident , Depok: QultumMedia, 2004.
Alhafidz,Ahsin W., Fikih Kesehatan , Jakarta: Amzah, 2010.
Al-Mursi H.J.,Ahmad, Maqashid Syariah , alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.
Al-Qhardhawi,Yusuf, Fatwa-Fatwa  Kontemporer  2 ,  alih  bahasa  As’ad  Yasin,  Jakarta:  Gema Insani, 1995.
Amin,Ma’ruf  dkk., Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Bidang  Sosial  dan  Budaya , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2010.
Anshor,Maria  Ulfah  dan  Abdullah  Ghalib, Fiqih  Aborsi ,  Jakarta:  Fatayat  NU  dan  The  Ford Foundation, 2004.
Ardiantofani,Chilmi,  2014, 30  Persen  Kasus  Aborsi  di  Jatim  Pelakunya  Remaja , Surabayanews.co.id/2014/08/18/3745/30-persen-kasus-aborsi-di-jatim-pelakunya- remaja.html (online 28 Oktober 2014).
Bakri,Asfari  Jaya, Konsep  Maqaid  al-Syari’ah  Menurut  al-Syatibi ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1996.
Bakry,Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Dahlan,Abd. Rahman, UshulFiqh , Jakarta: Amzah, 2011.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya  Juz  1-30  Edisi  Baru , Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Dimyati,Vien,  2012, BKKBN:  Tiap  Tahun  ,  Kasus  Aborsi  meningkat  15  persen , www.jurnas.com/news/71467/BKKBN-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen-- 2012/1/sosial-budaya/ kesehatan (online 28 Oktober 2014).
Djazuli,A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis , Jakarta: Kencana, 2007.
Emzir, AnalisisData : Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, Bandung: Fokusmedia, 2014.
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 3 , alih bahasa Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
Jumrodah,  “Proses  Penciptaan  Manusia  Menurut  Pandangan  Islam  dan  Embryologi”, Jurnal Himmah , Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. VII, No. 19, 2006.
Kansil,C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Kansil,C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1 , Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Mertokusumo,Sudikno, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar) ,  Yogyakarta:  Liberty  Yogyakarta, 2003.
Mubarok,Jaih, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Mudzhar,Mohammad  Atho, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia;  Sebuah  Studi  tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia , alih bahasa Soedarsono, Jakarta: INIS, 1993.
Musbikin,Imam, Qawa’id al-Fiqhiyah , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
Muslim,Abi al-Husaini bin Hajar al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim Jilid 2 , Bairut: Dar al- Fikr, 2011.
Muslim,Abi al-Husaini bin Hajar al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim Jilid 2 , Bairut: Dar al- Fikr, 2011.
Muslim,Imam Abu Husein, Shahih Muslim Juz III , alih bahasa Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
Muslim,Imam  Abu  Husein, Shahih  Muslim  Juz  IV ,  alih  bahasa  Adib  Bisri  Mustofa,  Semarang: Asy Syifa’, 1993.
Nyi S,Radian, 2014, Menkes Tegaskan PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi Tak legalkan Aborsi ,    http://health.detik.com/read/2014/08/19/162817/  2666595/763/menkes-tegaskan- pp-61-2014-tentang-kesehatan-reproduksi-tak-legalkan-aborsi(online 24 Oktober 2014)
Riyani,Irma,  “Menimbang Kembali  Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat , Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. 2/No. 2, 2005.
Sabiq,Sayyid, Fiqih  Sunnah  4 ,  alih  bahasa  Abu  Syauqina  dan  Abu  Aulia  Rahma,  t.tp.,  Tinta Abadi Gemilang, 2013.
Soekanto,Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2003.
Soesilo, KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  &  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana) , Yogyakarta: Gama Press, 2008.
Syarifuddin,Amir, Ushul Fiqh Jilid 2 , Jakarta: Kencana, 2009.
Tim Reality, KamusBiologi , Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Umam,Khairul dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqh II , Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang R.I. Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit , Bandung: Citra Umbara, 2012.
Usman,Muhlish, Kaidah-Kaidah  Istinbath  Hukum  Islam:  (Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan Fiqhiyah) , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
www.aborsi.org/statistik.html (online 28 Oktober 2014)
Yanggo,Huzaemah Tahido, Fikih Perempuan Kontemporer , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Yanggo,Huzaimah  Tahido, Masail  Fiqhiyah;  Kajian  Hukum  Islam  Kontemporer ,  Bandung: Angkasa Bandung, 2005.
Yunus,Mahmud, Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990.