http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## AKSES KESEHATAN PADA PEREMPUAN YANG DILACURKAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS

## Moch. Rizal Abdullah
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: rizalabdullah867@gmail.com

## Reynaldi Rafi Pramana
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: reynaldi.rafi50@gamil.com

## Sumiyati
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: sumiyatifhj2@gmail.com

## Abstract
Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV / AIDS) is a deadly virus that  infects  the  human  reproductive  system  due  to  unhealthy  sexual  relations.  This  journal  discusses  the regulations on access to health for prostituted women who have HIV / AIDS and from the aspect of human rights and also the implementation of a ban on discrimination against people with HIV / AIDS, especially in the health sector. HIV / AIDS itself has national and international safeguards as outlined in the form of laws and regulations, or international conventions related to access to health for people with HIV / AIDS. This paper uses two types of methods, namely data collection methods and empirical normative. From the journal results it can be concluded that the position of people with HIV / AIDS who are human beings who have the right should have the protection of human rights, real health service guarantees from the government, access to proper health and the feasibility of getting work and life that should be the right of HIV / AIDS, not just a series of regulatory writings without real action.
Keywords : Health access, people with HIV/AIDS disease

## Abstrak
Penyakit  Human  Immunodeficiency  Virus  /  Acquired  Immuno  Deficiency  Syndrome (HIV/AIDS)    adalah  sebuah  virus  mematikan yang  mejangkit  pada  system  reproduksi  manusia yang  dikarenakan  adanya  hubungan  seksual  yang  tidak  sehat. Jurnal  ini  membahas  mengenai peraturan tentang akses kesehatan pada perempuan yang dilacurkan yang mengidap  HIV/AIDS serta dari sisi aspek Hak Asasi Manusianya dan juga implementasi larangan diskriminasi terhadap penderita  HIV/AIDS,  khusunya  dalam  bidang  kesehatan.  HIV/AIDS  sendiri  memiliki perlindungan  secara  nasional  maupun    internasional  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan,  atau  konvenan-konvenan  internasional  terkait  akses  kesehatan  terhadap penderita  HIV/AIDS.  Tulisan  ini  menggunakan  dua  jenis  metode,  yaitu  metode  pengumpulan data  dan  normative  empiris.  Dari  hasil  jurnal  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  penderita HIV/AIDS  yang  adalah  manusia  yang  memiliki  hak  sudah  seharusnya  mendapatkan perlindungan  hak  asasi,  jaminan  pelayanan  kesehatan  yang  nyata  dari  pemerintah,  akses kesehatan  yang  layak  serta  kelayakan  untuk  mendapat  kerja  dan  kehidupan  yang  seharusnya menjadi hak penderita HIV/AIDS, bukan sekedar rentetan tulisan peraturan yang tanpa tindakan nyata.
Kata kunci : Akses Kesehatan, pengidap HIV/AIDS.
Pendahuluan Latar Belakang
Penyakit  Human  Immunodeficiency  Virus  /  Acquired  Immuno  Deficiency  Syndrome (HIV/AIDS)  merupakan  penyakit  infeksi  yang  sangat  berbahaya  karena  tidak  saja  membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia namun juga pada negara secara keseluruhan menyerang sistem  kekebalan  tubuh  melalui  hubungan  seksual  dan  biasanya  mudah  ditemukan  di  dalam golongan  pekerja  seks  komersial.  Pengidap  Human  Immunodeficiency  Virus  /  Acquired  Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) biasanya mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat terutama anak  yang  lahir  dari  seorang  PSK,  bahkan  mendapatkan  perlakuan  buruk  dari  publik  yang akhirnya membatasi pergerakan anaknya di masa depan.
Data resmi tentang HIV/AIDS awalnya tentang kasus HIV/AIDS di antara satu provinsi dengan provinsi lainnya namun sejak pertama kali ditemukan di Bali tahun 1987 jumlah kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 1987-1998 masih di bawah 100 kasus, lalu meningkat diatas 100 kasus pada tahun 1999 dan menjadi marak mulai tahun 2000 yakni 403 kasus dan terus naik hingga tahun 2008 mulai adanya penurunan. 1 Seiring meningkatnya kasus HIV/AIDS yang drastic pada mulai tahun 2004 tembus di atas 1.000 kasus maka jumlah kumulatif kasus AIDS di seluruh wilayah Indonesia yang dilaporkan resmi mencapai 12686 kasus.
Penyakit HIV-AIDS juga menimbulkan Dampak kepada pengidapnya yaitu dampak sosial, dampak  ekonomi,  ddan  dampak  psikologi.  Dampak  sosialnya  dalah  Orang  Dengan  HIV-AIDS (ODHA)  tidak  bisa  berinteraksi  lagi  dengan  bebas  karena  penyakitnya  adalah  penyakit  yang menular sehingga dibatasi juga pergerakan nya, lalu dampak ekonomi di karenakan ODHA tidak bisa bekerja dengan baik maka mereka tidak bekerja atau dipecat dari perusahaan nya serta harus menjalani  perawatan  intensif  dengan  biaya  yang  tidak  terjangkau  dengan  mudah,  dan  dampak psikologis nya yaitu karenapergerakan yang terbatas serta ekonomi yang muali menurun rata-rata ODHA akan tertekan jiwa dan batinnya dan karena ODHA harus beradaptasi dengan kehidupan yang sekarang serta harus mengkonsumsi obat-obatan seumur hidupnya.
Stigma  yang  dirasakan  bisa  dimulai  dari  depresi,  kecemasan,  turunnya  harga  diri, timbulnya  rasa  kekhawatiran  terhadap  publik,  citra  diri  yang  menjdai  buruk,  dan  masalah pengungkapan ODHA terhadap sekitarnya.
Merebaknya  gaya  hidup  remaja  putri  yang  melakukan  hubungan  seks  pranikah  cukup memprihatinkan. Di Purwakarta terdapat sekelompok remaja putri dari sekolah menengah yang menjadi  pelayan  seks,  dengan  motif  tidak  hanya  sekedar  mencari  uang  tetapi  juga  untuk mengikuti trend dan pemuas libido. 2 Maraknya anak remaja yang menjadi pelacur juga ditemukan di  Surabaya  serta  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  suryadi  menunjukkan  bahwa  Penyakit Menular  Seksual  (PMS)  di  kalangan  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  cukup  tinggi.  Munculnya fenomena pelacur usia muda ini dapat memberikan penjelasan mengenai adanya kasus HIV-AIDS di kalangan Pekerja Seks Komersial (PSK). 3 Tidak menutup kemungkinan pula bila para Pekerja Seks  Komersil  (PSK)  yang  merupakan  pengaruh  tinggi  dalam  Penyakit  Menular  Seksual memutuskan untuk berhenti dan mengandung anak, hal ini akan membatasi kebebasan hak anak karena terlahir mengidap HIV/AIDS.
Di  samping  itu,  ada  pula  wisatawan  asing  yang  dari  negara  asalnya  udah  mengidap penyakit  AIDS  sengaja  datang  untuk  menghabiskan  sisa  hidupnya  di  Indonesia.  Daerah  favorit turis adalah pulau dewata Bali. Ada anggapan di kalangan penderita AIDS di luar negeri sebelum
1 Statistik kasus AIDS di Indonesia, Ditjen PPM dan PL DEPKES RI
2 Harian Republika, (25 April 1999)
3 Rustamaji, 1999:111
meninggal harus berkunjung ke Bali. Dalam hal ini tentunya para turis juga melakukan hubungan seksual dengan PSK setempat yang tergolong aksesnya mudah yang selanjutnya akan berdampak besar dan mengalir di Indonesia.
Ada  pula  perpindahan  penduduk  jangka  pendek  seperti  kunjungan  bisnis  yang merupakan  factor  penting  Sexual  Networking.  Dengan  pergerakan  tak  menentu  ini memungkinkan bagi seseorang mempunyai hubungan seks dengan pasangan sementara seperti di Bali dimana melibatkan penduduk local yang tidak hanya menemani berbelanja selama di pulau Bali namun juga berlaku sebagai partner berhubungan seks selama di Bali padahal penduduk local ini sudah sering berganti-ganti pelanggan yang mempercepat arus penularan infeksi HIV-AIDS.
Dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  disebutkan  orang-orang  yang  menderita  atau  mengidap  penyakit  HIV/AIDS punya  hak  dalam  mendapatkan  jaminan  kesehatan.  Hak-hak  mereka  telah  diamanatkan  dalam undang-undang  tersebut.  Salah  satunya adalah  bunyi  pasal 1.  Dalam  pasal  tersebut  diamantkan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan social oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial”. Hal tersebut merupakan salah bentuk perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup yang layak bagi penderita HIV/AIDS. Dijelasankan pula dalam Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi bahwa
“Jaminan  kesehatan  yang  diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar kesehatan.”(Michael, 2020a)
Dengan tujuan yang tertera dalam bunyi pasal diatas tersebut maka pengidap HIV/AIDS mendapatkan akses kesehatan dan pemeliharaan kesehatan serta perlindungan dasar kesehatan.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat ditemukan dalam ketentuan yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh kesehatan merupakan salah satu hak asasi  manusia  yang  paling  mendasar  dan  paling  penting.  Hal  ini  sebagimana  tercermin  dalam Piagam Rakyat Untuk Kesehatan (People ‟ s Health Assembly – PHA). Kesehatan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi dan politik. Karena kesehatan merupakan unsur penting bagi setiap manusia,  tidak  boleh  diikutcampurkan  atas  kepentingan  politik  oleh  kelompok-kelompok tertentu.
Di dalam Konvensi tentang Kependudukan atau  International Conference on Population and Development, Kairo, 1994 disebutkan juga terkait penyakit HIV. Pentingnya kesehatan reproduksi harus  diutamakan dan  hak yang dimaksud  dalam konferensi  program  kesehatan  reproduksi  itu adalah harus meningkatkan upaya mereka untuk mencegah, mendeteksi dan mengobati penyakit menular  seksual.  Peran  penting  pendidikan,  informasi  dan  konseling  harus  diakui.  Distribusi kondom berkualitas tinggi harus menjadi komponen dalam semua program kesehatan reproduksi. Maka orang-orang yang terjangkit penyakit menular harus mengedepankan kesehatan reproduksi mereka.  Dan  tidak  lupa  pendidikan  kesehatan  dan  informasi  konseling  juga  perlu  diperhatikan agar mengerti dan memahami akan kesehatan reproduksi.
Akibat  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender,  penemuan  kasus  HIV  dan  AIDS  pada perempuan seringkali lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena:
1.  Perempuan  seringkali  tidak  tahu  status  HIV  dan  AIDS  pasangannya  dan  tidak  tahu kalau dirinya sudah terinfeksi HIV dan AIDS,
2. Sekalipun sudah mengetahui status HIV dan AIDS-nya pun, perempuan seringkali takut memberitahu  keluarganya  karena  takut  akan  stigma  dan  diskriminasi  dari  keluarga  dan masyarakat;
3.  Dalam  pelayanan  kesehatan,  perempuan  cenderung  tidak  ditanya  tentang  perilaku risiko tinggi dirinya atau pasangannya sehingga kebanyakan kasus ditemukan saat sudah stadium akhir (terlambat didiagnosis pada stadium awal).
4.  Program  promosi  dan  pelayanan  kesehatan  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan HIV dan AIDS seringkali hanya menjadikan perempuan sebagai objek intervensi. Hal ini disebabkan  masih  kurangnya  pemahaman  gender  pada  petugas  kesehatan  dan  belum tersosialisasikannya  strategi  penanggulangan HIV  dan  AIDS  melalui  pendekatan  gender. Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  HIV  -  AIDS  31.(Handoko  & Warka, 2019)
Menurut  sebab  mengapa  kasus  HIV-AIDS  pada  perempuan  seringkali  lebih  rendah daripada  laki-laki  maka  perlu  di  tegaskan  kembali  tentang  hak-hak  perempuan    melalui Rekomendasi Umum No 24 tentang Perempuan dan Kesehatan, Convention on the Elemination of all

## Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
Dalam  kovenan  tersebut  ada  tugas  untuk  memenuhi  hak,  dan  membebankan  kewajiban kepada  negara-negara  pihak  untuk  mengambil  langkah  atau  tindakan  legislatif,  Yudisial, administratif    penganggaran  ekonomi  dan  lainnya  yang  diperlukan  semaksimal  mungkin  dari sumber  daya  yang  tersedia  untuk  menjamin  agar  perempuan  dapat  mewujudkan  haknya  atas perawatan kesehatan.
Persoalan  HIV/AIDS  dan  penyakit  menular  seksual  lainnya  adalah  penting  dari  hak perempuan dan remaja perempuan atas kesehatan seksual. Remaja perempuan dan perempuan di banyak negara tidak memiliki akses yang cukup ada informasi dan pelayanan yang penting untuk memastikan  kesehatan  seksual.  Sebagai  konsekuensi  dari  hubungan  kekuasaan  berbasis  gender yang  tidak  setara,  perempuan  dan  perempuan  remaja  seringkali  tidak  bisa  menolak  seks  atau memaksakan kebiasaan seks aman dan bertanggung jawab.

## Pembahasan Pengaturan hak kesehatan terhadap pengidap HIV/AIDS
Pengaturan  mengenai  hak  kesehatan  terhadap  orang-orang  yang  mengidap  HIV/AIDS telah  banyak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  maupun  ketentuan- ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh berbagai Negara di dunia terutama oleh  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Dibentuknya  pengaturan  hak kesehatan  ini  bertujuan untuk  menjalankan  atau  menegakkan  Hak  Asasi  Manusia  tentang  akses  kesehatan  yang  pada dasarnya  berhak  didapatkan  oleh  setiap  manusia,  terutama  orang  yang  mengalami  penyakit HIV/AIDS.
Kepedulian  pemerintah  pertama  kali  terhadap  peningkatan  kasus  HIV-AIDS  yang  terus naik adalah membuat Perautan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang bertanggung  jawab sebagai penyususn kebijakan- kebijakan  dalam  penanggulangan  HIV-AIDS  di  Indonesia.  (sebelumnya  adalah  Keppres  No.  36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS(Keadilan, 2019)
Kegiatan  pemberdayaan  perempuan  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  dan AIDS merupakan bagian integral dari berbagai kegiatan pencegahan atau penanggulangan bahaya HIV  dan  AIDS  lintas  sektor  di  bawah  koordinasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS  dari  Kantor
Menko Kesra. Pelaksanaan KIE telah diatur dalam prinsip-prinsip KIE penanggulangan HIV dan AIDS yang telah ditentukan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan  AIDS  (KPA)  melalui  Surat  Keputusan  No.  16/KEP/MenkoKesra/  VII/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan KIE Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam upaya meningkatkan  peran  perempuan  dalam  pencegahan  bahaya  HIV  dan  AIDS,  maka  upaya meningkatkan kualitas dan peran perempuan diarahkan untuk :
• Meningkatkan kualitas hidup individu perempuan
•  Meningkatkan  kualitas  dan  aktivitas  organisasi  perempuan.(Binsneyder  &  Rosando,

## 2020)
Dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS tersebut, maka ruang lingkup kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pencegahan HIV dan  AIDS  adalah  untuk  mempertahankan  dan  memperkokoh  ketahanan  dan  kesejahteraan keluarga  yang  mencerminkan  nilai-nilai  agama,  sosial  budaya  yang  ada  di  Indonesia  melalui kegiatan Advoksi dan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE).
Pemerintah Indonesia juga mengadakan Sidang Kabinet Khusus seri HIV-AIDS pada tahun 2002  yang  diterapkan  melalui  forum  penting  untuk  meningkatkan  komitmen  dan memnyempurnakan  Stranas  penanggulangan  HIV-AIDS.  Penyempurnaan  Stranas  sendiri dilakukan  karena  adanya  isu  seperti  tingginya  jumlah  penasun,  tingginya  mobilitas  penduduk, peningkatan penasun di kalangan narapidana, serta peningkatan hubungan seksual.
Stranas  penanggulangan  HIV-AIDS  melalui  tahapan-tahapan  revisi  yaitu  yang  pertama Stranas 2003-2007 lalu Stranas dan Rencana Aksi Nasional 2007-2010. Adanya revisi dari Stranas yaitu  untuk  mengembangkan  hasil-hasil  yang  dicapai  oleh  pemerintah  dalam  menanggulangi penyakit HIV-AIDS dan menmgubah stigma negatif dari publik terhadap pengidap HIV-AIDS.
Stranas  2007-2010  disusun  oleh  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional  (KPAN)  yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2006.  Kebijakan Stranas  yaitu  untuk  pencegahan  HIV-AIDS  diselenggarakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah bersama-sama  dibantu  oleh  mitra  Internasional.  Stranas  pun  diikuti  dengan  Rencan  Aksi Nasional(RAN)  yang  mengarahkan  penanggulanagn  HIV-AIDS  pada  penjangkauan  populasi penasun  dan  Pekerja  Seks  Komersial)  dan  mencegah  laju  transmisi  melalui  jarum  suntik  dan seksual.
Tujuan Stranas dan Rencana Aksi Nasional  yaitu untuk menyokong hak-hak hidup serta menjamin  hak  kesehatan  pengidap  HIV-AIDS.  Salah  satu  strateginya  yaitu  untuk  menghindari diskriminasi  terhadap  perempuan  dengan  cara  strategi  pencegahan  penyebaran  HIV  dan  AIDS dengan  pendekatan  gender  yang  sangat  penting  dan  mutlak  diperlukan.  30  Pemberdayaan Perempuan  Dalam  Pencegahan  Penyebaran  HIV  -  AIDS  Pendekatan  gender  mutlak  diperlukan. Hal ini disebabkan karena:
1. Penyakit yang sama pada laki-laki dan perempuan memberikan dampak yang berbeda;
2. Dengan penyakit yang sama, respon pada laki-laki dan perempuan berbeda; dan
3. Dengan penyakit yang sama, laki-laki dan perempuan mendapatkan respon yang berbeda dari lingkungan dan sistem pelayanan kesehatan.
Konsep  gender  menjadi  penting  dalam  kaitannya  dengan  kesehatan  terutama  bagi kepentingan  kaum  perempuan.  Selama  ini  perempuan  banyak  dirugikan  dan  sulit  memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat ke sarana pelayanan kesehatan secara optimal. Perempuan termarjinalkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dalam  perkembangannya  orang  yang  mengidap  HIV/AIDS  kerap  mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat sekitar, terutama diskrimatif dalam hal akses kesehatan. Akses  kesehatan  yang  layak  tanpa  adanya  perlakukan  diskriminatif  bagi  pengidap  penyakit tersebut  begitu  penting.  Maka  dari  itu  banyak  peraturan-peraturan  maupun  konvensi  yang mengatur hal tersebut, seperti :
1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan  International    Covenant  on Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
Indonesia  meratifikasi  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR)  atau  konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ada nilai non diskriminasi pada konvenan tersebut yaitu tercantum  pada  bagian  pendahuluan,  yang  menyatakan  bahwa  hak-hak  yang  diatur  dalam konvenan ini diturunkan dari deklarasi universal hak asasi manusia, pada khususnya mengenai kebebasan akan rasa takut dan kebebasan. Pada bagian pendahuluan tersebut, berbunyi:
“… Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights…”
Secara khusus Konvenan ini menjamin hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya bagi penderita HIV/AIDS. Pada pasal 12 mengatur tentang kesehatan yang berbunyi:
1. Negara  pihak  dalam  Kovenan  ini  mengakui  hak  setiap  orang  untuk  menikmati  standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-halyang diperlukan untuk mengupayakan:
(a) ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran
(b) perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan
(c) Pencegahan,  pengobatan  dan  pengendalian  segala  penyakit  menular,  endemic,  penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya.
(d) Penciptaan  kondisi-kondisi  yang  akan  menjamin  semua  pelayanan  dan  perhatian  medis ketika penyakit timbul.
Bunyi pasal di atas jelas (terutama ayat 1 dan ayat 2 poin (b,c,d)) mengatur bahwa Negara menjamin  hak  untuk menikmati  kesehatan  mental dan  fisik  bagi  warganya,  termasuk  penderita HIV/AIDS.  Subtansi  yang  dapat  dikategorikan  bahwa  undang-undang  ini  bersifat  non diskriminasi.
Pertama,  prinsip  hak  asasi  manusia  saling  bergantung  dan  berkaitan  (interdependence  and interrelation)  mengandung  makna  pemenuhan  terhadap  suatu  hak  akan  sangat  tergantung  pada pemenuhan  hak-hak  lainya.  Sebagai  contoh,  dalam  hal  tertntu  hak  untuk  memperoleh  derajat
kesehatan  yang  tinggi  serta  hak  untuk  memperoleh  informasi  merupakan  hak  yang  saling bergantung dan berkaitan satu sama lian.
Kedua,  prinsip  partisipasi  dan  kontribusi  (participation  and  contribution).  Prisnip  ini bermakna  setiap  manusia  dan  seluruh  masyarakat  (termasuk  ODHA)  berhak  untuk  turut  serta berperan  aktif  secara  bebas  dan  berpartispasi  untuk  menikmati  kehidupan  pembangunan  di bidang politik, sipil, ekonomi, social, dan budaya.
Ketiga,  prinsip  kesetaraan dan  non-diskriminasi  (equality  and  non-dicrimination.  Prinsip  ini bermakna  setiap  individu  adalah  sederajat  sebagai  umat  manusia  serta  memiliki  kebaikan  yang melekat  (nherent)  di  dalam  harkat  dan  martabatnya  masing-masing.  Setiap  manusia  berhak sepenuhnya  atas    haknya  tanpa  ada  perbedaan  yang  didasarkan  atas  ras,  warna  kulit  jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat (fisik maupun mental), tingkat kesejahteraanm atau status lainnya.

## 2. Rekomendasi  Umum  No  24  tentang  Perempuan  dan  Kesehatan,  Convention  on  the Elemination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
Dalam  kovenan  tersebut  ada  tugas  untuk  memenuhi  hak,  dan  membebankan  kewajiban kepada  negara-negara  pihak  untuk  mengambil  langkah  atau  tindakan  legislatif,  Yudisial, administratif    penganggaran  ekonomi  dan  lainnya  yang  diperlukan  semaksimal  mungkin  dari sumber  daya  yang  tersedia  untuk  menjamin  agar  perempuan  dapat  mewujudkan  haknya  atas perawatan kesehatan.
Penelitian-penelitian seperti yang memberikan tekanan pada tingkat kematian ibu dan anak yang  tinggi  di  seluruh  dunia  dan  jumlah  besar  pasangan  ingin  membatasi  besarnya  keluarga mereka  tetapi  tidak  memiliki  akses  pada  atau  tidak  menggunakan  bentuk  kontrasepsi  apapun memberi  indikasi  penting  bagi  negara  pihak  mengenai  kemungkinan  pelanggaran  kewajiban kewajibannya  untuk  menjamin akses  perempuan  pada  perawatan  kesehatan.  Selama  ini  negara- negara  pihak  meminta  untuk  memberikan  Laporan  mengenai  apa  yang  telah  dilakukan  untuk menangani besarnya angka jumlah perempuan yang tidak sehat, Khususnya ketika hal ini muncul yang disebabkan karena kondisi kondisi yang dapat dicegah seperti HIV/AIDS.
Persoalan  HIV/AIDS  dan  penyakit  menular  seksual  lainnya  adalah  penting  dari  hak perempuan dan remaja perempuan atas kesehatan seksual. Remaja perempuan dan perempuan di banyak negara tidak memiliki akses yang cukup ada informasi dan pelayanan yang penting untuk memastikan  kesehatan  seksual.  Sebagai  konsekuensi  dari  hubungan  kekuasaan  berbasis  gender yang  tidak  setara,  perempuan  dan  perempuan  remaja  seringkali  tidak  bisa  menolak  seks  atau memaksakan  kebiasaan  seks  aman  dan  bertanggung  jawab.  Praktek  praktek  tradisional  yang berbahaya  seperti  mutilasi  alat  kelamin,  poligami,  cerita  perkosaan  dalam  perkawinan  (marital rape),  dapat  juga  mengekspos anak  perempuan dan  dewasa  pada  resiko ditulari  HIV/AIDS dan penyakit  menular  seksual  lainnya.  Negara-negara  pihak  harus  menjamin  tanpa  prasangka  atau diskriminasi  atas  informasi  tentang  kesehatan  seksual,  pendidikan  dan  pelayanan  bagi  semua perempuan,  dewasa  dan  remaja,  termasuk  yang  menjadi  korban  trafiking,  bahkan  bila  mereka bukan penduduk sah negara itu. Negara-negara pihak khususnya harus memastikan bahwa hak remaja  putri  dan  Putra atas  pendidikan seksual  dan  reproduksi  dilakukan  oleh personil  terlatih
dalam  program  program  yang  dirancang  secara  khusus  dan  menghormati  hak  untuk  privasi secara kerahasiaan.
Dalam laporannya, negara-negara pihak harus mengidentifikasi tes yang digunakan untuk menilai apakah perempuan memiliki akses pada perawatan kesehatan atas dasar kesetaraan laki- laki  dan  perempuan,  untuk  menunjukkan  kepatuhannya  pada  pasal  12.  Dalam  menerapkan  tes tersebut, negara-negara pihak harus mematuhi ketentuan ketentuan dalam pasal 1 konvensi. Oleh karena itu, di dalam laporan harus dimasukkan komentar mengenai dampak kebijakan, prosedur, perundang-undangan dan aturan-aturan (protocol) kesehatan pada perempuan dibandingkan laki- laki.(Yudianto, 2016)

## 3. Konvensi  tentang  Kependudukan  atau  International  Conference  on  Population  and Development, Kairo, 1994.
Majelis  Umum  PBB  menyelenggarakan  tinjauan  berkala  atas  pelaksanaan  Konferensi Internasional  tentang  Program  Aksi  Kependudukan  dan  Pembangunan.  Dalam  resolusi  49/128 tanggal  19  Desember  1994,  Majelis  Umum  memutuskan  bahwa  Komisi  Kependudukan  dan Pembangunan  (Commission  on  Population  and  Development  ),  dibentuk  pada  tahun  1946  dengan nama  Komisi  Kependudukan,  bersama  dengan  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  (ECOSOC),  akan memiliki tanggung jawab utama dalam tindak lanjut dari PoA diadopsi di Konferensi Kairo. CPD memiliki  peran  penting  dalam  membantu  ECOSOC  dalam  memantau,  meninjau  dan  menilai pelaksanaan PoA di tingkat internasional, nasional dan regional.
Terhadap  konferensi  kependudukan  disebutkan  juga  terkait  penyakit  HIV.  Pentingnya kesehatan  reproduksi  harus  diutamakan  dan  hak  yang  dimaksud  dalam  konferensi  program kesehatan reproduksi itu adalah harus meningkatkan upaya mereka untuk mencegah, mendeteksi dan  mengobati  penyakit  menular  seksual.  Peran  penting  pendidikan,  informasi  dan  konseling harus  diakui.  Distribusi  kondom  berkualitas  tinggi  harus  menjadi  komponen  dalam  semua program  kesehatan  reproduksi.  Maka  orang-orang  yang  terjangkit  penyakit  menular  harus mengedepankan  kesehatan  reproduksi  mereka.  Dan  tidak  lupa  pendidikan  kesehatan  dan informasi  konseling  juga  perlu  diperhatikan  agar  mengerti  dan  memahami  akan  kesehatan reproduksi.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  disebutkan  orang-orang  yang  menderita  atau  mengidap  penyakit  HIV/AIDS punya  hak  dalam  mendapatkan  jaminan  kesehatan.  Hak-hak  mereka  telah  diamanatkan  dalam undang-undang  tersebut.  Salah  satunya adalah  bunyi  pasal 1.  Dalam  pasal  tersebut  diamantkan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan social oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial”. Hal tersebut merupakan salah bentuk perlindungangan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  terpenuhinya  kebutuhan  dasar hidup  yang  layak  bagi  penderita  HIV/AIDS.  Dijelasankan  pula  dalam  Pasal  19  Ayat  (2)  yang berbunyi bahwa
“Jaminan  kesehatan  yang  diselenggarakan  dengan  tujuan  menjamin  agar  peserta memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan dasar kesehatan.”
Maka dengan tujuan yang tertera dalam bunyi pasal diatas tersebut pengidap HIV/AIDS berhak  mendapatkan  akses  kesehatan  dan  pemeliharaan  kesehatan  serta  perlindungan  dasar kesehatan.  Secara  teknis mereka  mendapatkan  jaminan  sosial  untuk  kesehatan misalnya  dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan adanya BPJS kesehatan tersebut akses ke pengobatan menjadi lebih mudah.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Secara  teoritis,  sehat  adalah  suatu  kondisi  yang  terbebas  dari  segala  jenis  penyakit,  baik fisik, mental maupun social, atau hanya sebuah ketidakhadiran penyakit atau kelemahan samata. Undang-Undang  Kesehatan  sangat  berpengaruh  terhadap  akses  kesehatan,  terutama  bagi pengidap HIV/AIDS.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat ditemukan dalam ketentuan yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh kesehatan merupakan salah satu hak asasi  manusia  yang  paling  mendasar  dan  paling  penting.  Hal  ini  sebagimana  tercermin  dalam Piagam Rakyat Untuk Kesehatan (People ‟ s Health Assembly – PHA). Kesehatan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi dan politik. Karena kesehatan merupakan unsur penting bagi setiap manusia,  tidak  boleh  diikutcampurkan  atas  kepentingan  politik  oleh  kelompok-kelompok tertentu.  Piagam  ini  mengajak  masyarakat  dunia  untuk  mendukung  semua  upaya  untuk menerapkan  hak  sehat,  menuntut  pemerintah  dan  organisasi  internasional  untuk  merumuskan kembali, menerapkan dan memastikan dilaksanakannyakebijakan dan praktek yang menghormati hak untuk sehat, membangun gerakan masyarakat untuk memaksa pemerintah untuk memasukan kesehatan dan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang dan Peraturan Negara dan melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan rakyat untuk mengambil keuntungan.
Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dan badan, dan jiwa,  dan  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup  produktif  secara  social  dan  ekonomi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk sehat merupakan kesempatan setiap  orang untuk mewujudkan akses kesehatan yang optimal dan layak bagi diri sendiri dan atau masyarakatnya. Ketentuan  lain  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  yang  menunjukkan  adanya  nilai  non diskriminasi adalah pada Pasal 5 yang berbunyi :
“Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang kesehatan.”
Ketentuan  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Kesehatan  sangat memperdulikan hak kesehatan terhadap para penderita HIV/AIDS, dan menyamakan hak dengan hak kesehatan yang lain.
6. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Pengidap  penyakit  HIV/AIDS  di  provinsi  Jawa  Timur  juga  tergolong  tinggi,  bahkan provinsi  Jawa  Timur  menempati  peringkat  pertama  dengan  provinsi  penderita  HIV/AIDS  se Indonesia. Perkiraan jumlah orang atau masyarakat Jawa Timur yang mengidap penyakit tersebut yaitu mencapai 67.658 orang di tahun 2018.(Michael, 2020b) Dengan demikian, pemerintah melalui Perda  Provinsi  Jawa  Timur  No  12  Tahun  2018  tentang  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS menentukan  ketentuan-ketentuan  mengenai  cara  penanggulangan  serta  cara  merehabilitasi  bagi orang-orang yang mengiap penyakit HIV/AIDS.
Melalui rehabilitasi dan perawatan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap orang yang  mengidap  HIV/AIDS  maka  dapat  terlihat  jelas  akses  kesehatan  bagi  mereka.  Ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  perda  tersebut  yang  mengenai  rehabilitasi  terhadaporang  yang mengidap  HIV/AIDS  dapat  dilihat  dalam  Pasal  21  dimana  Rehabilitasi  ditujukan  untuk mengembalikan  kualitas  hidup  sehingga  menjadi  produktif  secara  ekonomis  dan  sosial.  Karena setiap  manusia  terutama  mereka  yang  mengidap  HIV/AIDS  berhak  mendapatkan  kembali kualitas  hidupnya  meskipun  tengah  menderita  atau  mengidap  penyakit  tersebut  agar  menjadi individu yang lebih produktif dan mempunyai nilai ekonomis seperti berhak untuk bekerja guna menyukupi  hidupnya  serta  nilai  sosial  seperti  berhak  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di masyarakat sekitar.
Dan  juga  melalui  perawatan  dan  dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah, mereka  atau  orang-orang  yang  mengidap  HIV/AIDS  merasa  diperhatikan  hak-haknya  oleh pemerintah terlebih pada hak akes kesehatan mereka. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 22 Perda Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  yang berbunyi :
(1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  g  harus  dilaksanakan  dengan  pilihan  pendekatan  sesuai dengan kebutuhan
a.  perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan
b.  perawatan rumah berbasis masyarakat (Communi Home Based Care).
(2) Perawatan  dan  dukungan  HIV  dan  AIDS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus dilakukan  secara  holistic  dan  komprehensif  dengan  pendekatan  biopsikososiospiritual  yang meliputi :
a. tata laksana gejala
b. tata laksana perawatan akut
c. tata laksana penyakit kronis
d. pendidikan kesehatan
e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik
f. perawatan paliatif
g. dukungan  psikologis  kesehatan  mental,  dukungan  sosial  ekonomi,  dan  pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan
h. evaluasi dan pelaporan hasil.
(3) Perawatan  berbasis  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  a  merupakan  perawatan  yang  ditujukan  kepada  orang  terinfeksi  HIV  dengan  infeksi oportunistik  sehingga  memerlukan  perawatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan sistem rujukan.
(4) Perawatan  rumah  berbasis  masyarakat  (Community  Home  Based  Care)  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  merupakan  bentuk  perawatan  yang  diberikan  kepada  orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
(5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan  penerimaan  diri  menghadapi  situasi  dan  memahami  diagnosis,  prognosis  dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

## Akses kesehatan terhadap pekerja seks yang mengidap HIV/AIDS
Terjadinya  eskalasi  penularan  HIV-AIDS  yang  begitu  cepat  mendorong  pemerintah Indonesia  membuat  sebuah  badan  penanggulangan  HIV-AIDS  yang  diberi  nama  Komisi Penanggulangan  AIDS  Nasional  (KPAN)  untuk  bertanggung  jawab  dalam  menyusun  berbagai program dan kebijakan dalam penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Komisi tersebut dibentuk berdasarkan  Keppres  No.  36  Tahun  1994  dan  pada  tahun  yang  sama  disusun  pula  Strategi Nasional (Stranas) Penanggulangan HIV-AIDS.(Pujayanti & Soeskandi, 2018)
Kepedulian  Pemerintah  Indonesia  terhadap  kasus  HIV-AIDS  juga  ditunjukkan  dengan adanya  Sidang  Kabinet  Khusus  seri  HIV-AIDS  pada  tahun  2002.  Dalam  siding  tersebut diharapkan  merupakan  forum  yang  sangat  penting  untuk  meningkatkan  komitmen,  me-review, menyempurnakan dan menetapkan kebijakan strategis baru dalam penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  siding  kabinet  tersebut  juga  dilakukan  penyempurnaan Stranas Penanggulangan HIV-AIDS.
Penyempurnaan  Stranas  dilakukan  mengingat  adanya  beberapa  isu  penting  seperti peningkatan  masalah  hubungan  seks  beresiko.  Stranas  20003-2007  juga  direvisi  lagi  kedalam Stranas  dan  Rencana  Aksi  Nasional  2007-2010.  Dasaqr-dasar  kebijakan  yang  digunakan  tetap mengacu pada Stranas sebelumnya, namun ada beberapa penajaman, yakni Stranas baru berupaya untuk  mengembangkan  hasil-hasil  yang  telah  dicapai  dan  menjabarkan  paradigma  baru  yang lebih komprehensif dan sinergis dari semua stakeholders(Agafta & Adianto, 2017)
Dengan munculnya Stranas penanggulangan HIV-AIDS dan Rencana Aksi Nasional 2007- 2010.  Adanya  revisi  dari  Stranas  yaitu  untuk  mengembangkan  hasil-hasil  yang  dicapai  oleh pemerintah dalam menanggulangi penyakit HIV-AIDS dan mengubah stigma negatif dari publik terhadap pengidap HIV-AIDS.
Stranas 2007-2010 yang disusun oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2006.  Kebijakan Stranas  yaitu  untuk  pencegahan  HIV-AIDS  diselenggarakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah bersama-sama  dibantu  oleh  mitra  Internasional.  Stranas  pun  diikuti  dengan  Rencan  Aksi Nasional(RAN)  yang  mengarahkan  penanggulangan  HIV-AIDS  pada  penjangkauan  populasi penasun  dan  Pekerja  Seks  Komersial)  dan  mencegah  laju  transmisi  melalui  jarum  suntik  dan seksual.
Berbicara  mengenai  akses  kesehatap  terhadap  pekerja  seks  tidak  lepas  dari  adanya  Hak Asasi  bagi  setiap  orang,  terutama  pengidap  HIV/AIDS.  Sejak  berdirinya  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  sekitar  lebih  dari  60  tahun  lalu,  tanggung  jawab  internasional  terhadap  masalah kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  menjadi  semakin  diakui,  terutama  dalam  pekerja  seks komersial,  meskipun  hubungan  antara  kesehatan  dan  hak  asasi  manusia  belum  dikenal sebelumnya  hingga  satu  dasawrsa  yang  lalu.  Pada  dasarnya  masalah  kesehatan  dan  hak  asasi manusia  itu  sendiri  adalah  bertentangan,  namun  pada  perkembangannya  kemudian,  baik kesehatan  dan  hak  asasi  manusia  berkembang  bersamaan  pada  jalur  yang  terpisah  sampai beberapa kejadian membawa kesehatan dan hak asasi manusia menjadi suatu kesatuan.
Kesatuan  permasalahan  kesehatan  dan  hak asasi  manusia  pada  hakekatnya  dapat  dilihat pada  fenomena  perkembangan  HIV/AIDS,  dimana  terdapatnpermasalahan  kesehatan  wanita,
termasuk  kekerasan,  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  pada  beberapa  negara seperti Balkan dan Afrika yang membawa perhatian kepada hakekat hubungan yang ada antara kesehatan dan hak asasi manusia.
Malasah ini menolong untuk menjelaskan perbedaan, tetapi bersambungan, bagian-bagian dari  paradigma  kesehatan  dan  HAM.  Sementara  itu,  hubungan  antara  kesehatan  dan  HAM terlihat dari adanya perkembangan bahasa kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dalam beberapa tahun terakhir membolehkan hubungan antara kesehatan dan Hak Asasi Manusia disebut secara terang-terangan dalam lingkup yang lebih luas di masyarakat.
Dengan  tidak  mengurangi  prinsip  non  diskriminasi  dalam  rangka  perlindungan  dan penghormatan HAM terhadap pekerja seks yang mengidap HIV/AIDS, Pasal 41 dan 42 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengaturan tentang perlakuan khusus bagi kelompok - kelompok rentan antara lain: penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak. Ketentuan ini disemangati oleh suatu pemikiran bahwa pengaturan tentang perlakuan khusus adalah untuk memastikan  bahwa  kelompok-kelompok  rentan  dalam  masyarakat  tidak  di  diskriminasikan dalam menikmati haknya memperoleh layanan dan perlindungan kesehatan. Dari dua ketentuan yang  berdasarkan  Undang-Undang  tersebut  seharus  wanita  atau  pekerja  seks  yang  mengidap HIV/AIDS juga berhak mendapatkan perlakuan atau mendapatkan akses kesehatan yang setara dengan kelompok-kelompok yang telah disebutkan.
Sedasar  dengan  itu,  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  juga  terdapat  ketentuan  tentang perlindungan  terhadap  hak kesehatan  reproduksi  bagi  wanita  (Pasal  49)  dan  hak-hak  kesehatan anak (Pasal 62). Karena kesehatan reproduksi wanita terutama pekerja seks komersial juga perlu diperhatikan. Karena mereka juga layak mendapatkan perlindungan atau mendapatkan bantuan kesehatan  dari  pemerintah.  Untuk  ketentuan  selanjutnya  yang  mengenai  kesehatan  anak  itu merupakan suatu kesatuan dari ketentuan sebelumnya, yang artinya bahwa dari seorang wanita (pekerja  seks  komersial)  dapat  menimbulkan  gangguan  kesehatan  terhadap  anaknya,  yang akhirnya  menggangu  pertumbuhan  seorang  anak.  Maka  dari  itu  anak  juga  perlu  diperhatikan akses kesehatannya pula. Dan juga harus mendapatkan hak – hak yang perlu didapatkan.

## Akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Negara  disini  hadir  untuk  memberikan  pelayan  atau  akses  kesehatan  terhadap  mereka khususnya  pekerja  seks  yang  mengidap  HIV/AIDS.  Akses  tersebut  adalah  Akses  Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja seks perempuan. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi pembangunan kesehatan utama yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2014. Penyelenggaraan JKN bertujuan untuk memberikan akses universal  terhadap  layanan  kesehatan  esensial  serta  proteksi  finansial  bagi  seluruh  pennduduk Indonesia (universal health coverage) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2019.
Untuk  mewujudkan  keadilan  sebagai  salah  satu  visi  dari  reformasi  kesehatan,  upaya perluasan cakupan perlu menyasar seluruh kelompok di masyarakat dengan tidak mengabaikan kelompok - kelompok minoritas. Pekerja seks perempuan (PSP) merupakan kelompok masyarakat yang sering kali termarjinalkan secara hukum maupun sosial. Di sisi lain, populasi Pekerja Seks Perempuan  memiliki  kerentanan  yang  tinggi  untuk  terpapar  atau  terkena  human immunodeficiency  virus  (HIV)  dan  infeksi  menular  seksual  (IMS),  selain  penyakit  nonseksual reprodukksi  seperti  trauma  fisik  dan  psikologis.  JKN  merupakan  solusi  untuk  mewujudkan pembiayaan  kesehatan  yang  lebih  berkelanjutan,  efektif  dan  adil  bagi  Pekerja  Seks  Perempuan ataupun Pekerja Seks Komersial.
Akses Kesehatan di Rumah Sakit
Akses kesehatan yang nampak terlihat jelas yaitu Rumah Sakit. Disini penderita HIV/AIDS yang notabene Pekerja Seks semestinya mempunyai suatu keterikatan terhadap Rumah Sakit guna mendapatkan  pelayanan.  Keterikatan  itu  muncul  berupa  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  yang dimaksusd  yaitu  perjanjian  inspanningsverbintenis,  dimana  rumah  sakit  melalui  tenaga kesehatannya beruapay secara maksimal untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut.
Adanya perjanjian tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuatnya,  yaitu  pihak  pasien  penderita  HIV/AIDS  dan  pihak  rumah  sakit.  Hak  pasien penderita HIV/AIDS sebagai berikut:
1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai keadaan/status kesehatannya dan memberikan persetujuan (informed consent).
3. Hak atas Konfidensialitas (perlindungan kerahasian).
4. Hak untuk mendapat dan memilih jenis layanan kesehatan yang sesuai dengan kehendaknya.
5. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu.
6. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang merawat pasien.
7. Hak  untuk  menentukan  bersama  tenaga  kesehatan,  tindakan  media  yang  perlu  dilakukan pada dirinya dan hak atas pendapt second opinion (pendapat alternatif).
8. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
9. Hak  untuk  diperlakukan  manusiawi  dan  tidak  diskriminatif  dalam  layanan  kesehatan, layanan sosial, dan lainnya.
10. Hak  mengenai  bantuan  hukum  yang  mencakup  hak  untuk  mengugat  dan  menuntut  ganti rugi.
11. Hak  atas  mutu  lingkungan  hidup,  yang  meliputi  hak  atas  rasa  aman  dan  tidak  diganggu (privacy) serta hak untuk menerima atau menolak kunjungan.
12. Hak untuk melihat rekam medis.(Mardijono, 2014)
Dari  hak-hak  yang  telah  disebutkan  di  atas,  banyak  akses  yang  diperoleh  dari  hak-hak tersebut  misalnya,  penderita  HIV/AIDS  mendapatkan  akses  yang  mudah  untuk  mengentahui status kesehatannya,  mendapat  kan kemudahan untuk memilih jenis pelayanan kesehatan  dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban pasien penderita HIV/AIDS terhadap Rumah Sakit harus diketahui.  Karena  dalam  suatu  keterikatan  harus  ada  timbal  balik  satu  sama  lain.  Yang  tidak hanya memguntungkan bagi pihak pasien (penderita HIV/AIDS) namun juga dari Rumah Sakit, terlebih  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  pasien  juga  berguna  untuk  kelancaran  dalam mendapatkan  akses  kesehatan  yang  dibutuhkan.  Dengan  demikian  kewajiban  pasien  penderita HIV/AIDS dapat diketahui dalam beberapa hal berikut ini.
1. Memberikan  informasi  yang  jelas  dan  benar  kepada  orang  yang    memerlukannya  (tenaga kesehatan).  Keterbukaan  ini  dilandasi  oleh  rasa  kepercayaan  yang  nantinya  berguna  untuk antisipasi penularan penyakit HIV/AIDS dan untuk kegiatan preventif lainnya.
2. Menjadi mitra kerja tenaga kesehatan dalam program pengobatan, yaitu dengan melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan tenaga kesehatan dalam rangka perawatan.
3. Mencegah  penularan  HIV/AIDS  kepada  orang  lain  dan  menjaga  kesehatan  driri  sebaik mungkin.
4. Kewajiban  untuk  berterus  terang  apabila  timbul  masalah  terutama  dalam  hubungannya dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.
5. Kewajiban memberikan ganti rugi bila pasien melakukan tindakan - tindakan yang merugikan tenaga kesehatan dan/atau rumah sakit;
6. Kewajiban  untuk  memberikan  imbalan  terhadap  jasa-jasa  professional  yang  telah  diberikan oleh tenaga kesehatan (rumah sakit).

## Penutup Kesimpulan
Di Indonesia, virus HIV-AIDS telah menginfeksi penduduk dengan rata rata semua umur. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan merusak generasi penerus bangsa dikarenakan tidak lagi  memandang  umur  serta  untuk  anak  yang  dilahirkan  dari  pengidap  HIV-AIDS  rentan terinfeksi  pula,  hal  ini  berdampak  buruk  pada  kualitas  sumber daya manusia  (SDM)  serta  telah diteliti  pula  bahwa  akses  untuk  kesehatan  para  pengidap  HIV-AIDS  ini  masih  sangat  minim  di Indonesia oleh karena itu perlu adanya respon yang memadai guna menurunkan kasus HIV-AIDS di Indonesia dengan cakupan program yang tinggi.
HIV-AIDS  juga  termasuk  Penyakit  Menular  Seksual  yang  membuatnya  mudah menginfeksi  para  Pekerja  Seks  Komersil  yang  Dari  data  yang  dilaporkan,  bahwa  dampak  dari Pekerja Seks Komersil adalah pengaruh paling tinggi namun tidak dapat dipungkiri di saat para Pekerja  Seks  Komersil  berusaha  untuk  berobat  untuk  kesehatan  masih  sulit  karena  mudah  di diskriminasi karena pekerjaannya.
Dalam  menanggulangi  kasus  HIV-AIDS  Kepedulian  pemerintah  pertama  kali    adalah membuat  Perautan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  tahun  2006  tentang  Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang bertanggung  jawab sebagai penyususn kebijakan- kebijakan  dalam  penanggulangan  HIV-AIDS  di  Indonesia  serta  meratifikasi  konvnesi  PBB  yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan  International  Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Rekomendasi Umum No 24 tentang Perempuan dan Kesehatan, Convention on the Elemination of all Forms  of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW).  Konvensi  tentang  Kependudukan  atau International  Conference  on  Population  and  Development,  Kairo,  1994  serta  konvensi  lainnya  yang menjunjung tinggi pemberantasan HIV-AIDS.
Akses  kesehatan  yang  tersedia  bagi  para  pengidap  HIV-AIDS  juga  ditunjukkan  oleh pemerintah  melalui  Akses  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang dimana  Negara disini  hadir untuk memberikan pelayan atau akses kesehatan terhadap mereka khususnya pekerja seks yang mengidap  HIV/AIDS.  Akses  tersebut  adalah  Akses  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  pekerja seks perempuan serta Akses Kesehatan di Rumah Sakit penderita HIV/AIDS mendapatkan akses yang mudah untuk mengentahui status kesehatannya,  mendapat  kan kemudahan untuk memilih jenis pelayanan kesehatan dan lain sebagai

## Daftar Pustaka
Agafta, M. P. S., & Adianto, A. (2017). TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2191 Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3052
Handoko, M., & Warka, M. (2019). KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014. Mimbar Keadilan.
https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162 Keadilan, M. (2019). REDAKSI DAN DAFTAR ISI. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2160
Mardijono, H. A. (2014). Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jurnal Ilmu Huku, 40.
Michael, T. (2020a). Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19. Adalah:
Buletin Hukum Dan Keadilan.
Michael, T. (2020b). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046 Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). PELAKU PERSEKUSI DAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784
Yudianto, O. (2016). KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890