## TEORI MAQÂSHID SYARÎ’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI

## Moh. Toriquddin
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang moh.toriquddin@gmail.com

## Abstrak
The discourse surrounding the theory maqâshid  syarî‟ah is still worth doing it aims to  understand  who  far      Islamic  law  is  in  line  with  the  progress  of  time.  Theory maqâshid  syarî‟ah  Syathibi  globally  based  on  two  things:  the  problems  ta'lil  (legal determination  based  illat),  and  al-mashâlih  wa  al-mafâsid  (benefit  and  damage). Furthermore,  he  explains  how  to  determine  maqâshid  with  six  ways:  goals  syari'ah must  be  in  accordance  with  the  Arabic  language,  commands  and  prohibitions syarî‟ah understood as ta'līl (have illat) and ḍ ahiriyah (text what it is), maqâshid al- ashliyah  (origin  destination)  wa  al-maqâshid  al-tabi'iyyah  (destination  followers), sukut  al-syâri‟  (silence  syâri‟),  al-istiqra'  (theory  of  induction),  looking  for  clues  of the  Companions  of  the  Prophet.  For  operating  of  ijtihad  al-  maqâshidy,  Syathibi requires four conditions as follows: texts and laws depending on the goal, collecting between  kulliyât  al-'âmmah  and  specific  arguments,  bring  benefit  and  prevent damage to the absolute and considering the result of a law.
Perbincangan  seputar  teori maqâshid  syarî‟ah hingga  kini  masih  layak  untuk dilakukan  hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  syariat  Islam  sejalan dengan kemajuan zaman. Teori maqâshid syarî‟ah Syathibi secara global didasarkan pada  dua  hal  yaitu  masalah ta‟lil (penetapan  hukum  berdasarkan illat ),  dan al- mashâlih wa al-mafâsid (ke mashlahât an dan kerusakan). Selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui maqâshid dengan enam cara yaitu: tujuan syariah harus sesuai dengan  bahasa  arab,  perintah  dan  larangan syarî‟ah dipahami  sebagai ta‟lil (mempunyai illat )  dan dzahiriyah (teks  apa  adanya), maqâshid  al-ashliyah (tujuan asal) wa al-maqâshid  al-tabi'iyyah (tujuan  pengikut), sukut  al-syâri‟ (diamnya syâr‟i ), al-istiqra‟ (teori induksi ),  mencari  petunjuk  para  sahabat  Nabi.  Untuk operasionalisasi  ijtihad al - maqâshidy, Syathibi  mensyaratkan  empat  syarat  sebagai berikut:  teks-teks    dan  hukum  tergantung  pada  tujuannya,  mengumpulkan  antara kulliyât  al-'âmmah dan  dalil-dalil  khusus,    mendatangkan  ke mashlahât an  dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.
Keywords: Maqâshid, Syarî‟ah, Syathibi

## Pendahuluan
Secara  etimologi, maqâshid  syarî‟ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: al- maqâshid dan al- syarî‟ah . Maqâshid adalah bentuk  plural  dari maqshud , qashd , maqshd atau qushûd yang  merupakan  derivasi  dari kata  kerja qashada  yaqshudu ,  dengan beragam  makna  seperti  menuju  suatu  arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui  batas,  jalan  lurus,  tengah-tengah
antara  berlebih-lebihan  dan  kekurangan. 1 Syarî‟ah , secara  etimologi  bermakna  jalan menuju  mata  air,  jalan  menuju  mata  air  ini dapat  pula  dikatakan  sebagai  jalan  kearah sumber  pokok  kehidupan. Syarî‟ah secara terminologi adalah al-nushûsh al-
1 Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh  Minoritas  Fiqh Aqalliyât  dan  Evolusi  Maqā ṣ id  al-  Syarīah    Dari Konsep  ke  Pendekatan, (Yogyakarta:  LKiS,  2010),  h. 178-179.
34 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
muqaddasah (teks-teks  suci)  dari  al-Qur‟an dan  al-Sunnah  yang mutawâtir yang  sama sekali  belum  dicampuri  oleh  pemikiran manusia.  Muatan syarî‟ah dalam  arti  ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah. 2
Secara  terminologi, maqâshid  al- syarî‟ah dapat  diartikan  sebagai  nilai  dan makna  yang  dijadikan  tujuan  dan  hendak direalisasikan  oleh  pembuat  Syariah  (Allah swt)  dibalik  pembuatan  Syariat  dan  hukum, yang  diteliti  oleh  para  ulama‟  mujtahid  dari teks-teks  Syariah. 3 Al-Shathibi  membagi maqâshid menjadi  dua:  tujuan Allah ( qashdu al-Syâri‟ )  dan  tujuan mukallaf ( qashdu  al- mukallaf ).  Tujuan  Allah  ( qashdu  al-  Syâri‟ ) terbagi  menjadi  empat  bagian: Pertama; qashdu  al-  Syâr‟i    fi  wadl‟i  al-syarî‟ah (tujuan  Allah  dalam  menetapkan  hukum). Kedua;  qashdu  al-  Syâr‟i    fi  wadl‟i  al- syarî‟ah  li  al-ifhâm (tujuan  Allah  dalam menetapkan  hukum  adalah  untuk  difahami). Ketiga;  qashdu  al-  Syâr‟i    fi  wadl‟i  al- syarî‟ah  li  al-taklîf    bi  muqtadlâha (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung  dengan  segala  konsekwensinya). Keempat;  qashdu  al-Syâr‟i    fi  dukhûli  al- mukallaf  tahta  ahkâmi  al-syarî‟ah (tujuan Allah  ketika  memasukkan  mukallaf  pada hukum syarî‟ah ). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf ( qashdu al-mukallaf ) Shathibi hanya membahas beberapa  masalah  saja.  Pada  tulisan  ini pembahasan  akan  difokuskan  pada teori maqâshid syarî‟ah menurut al-Syatibi. Dengan  harapan  agar  bisa  mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

## Biografi al-Syatibi
Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari  Spanyol  yang  bermazhab  Maliki.  Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad  al-Lakhmi  al-Syatibi.  Tempat dan  tanggal  lahirnya  tidak  diketahui  secara pasti, namun nama al-Syatibi sering
2 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqā ṣ id al-Syarī‟ah Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.
3 Jasser Auda, Fiqh al- Maqā ṣ id Inā ṭ at al-Ahkām bi Maqā ṣ idihā, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.
dihubungkan  dengan  nama  sebuah  tempat  di Spanyol  bagian  timur,  yaitu  Sativa  atau Syatiba  (Arab),  yang  asumsinya  al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia  meninggal  pada  hari  Selasa  tanggal  8 sya‟ban  tahun  790H  atau  1388  M  dan dimakamkan di Granada.
Ia  mengawali  pendidikannya  dengan belajar  tata  bahasa  dan  sastra  Arab  kepada Abu  Abd  Allah  Muhammad  bin  Ali  al- Fakhkhar,  seorang  pakar  tata  bahasa  di Andalusia.  Pengalaman  tinggal  bersama gurunya sampai dengan tahun 754 H/ 1353 M dan tentang pelajaran-pelajaran yang didapatnya  terrekam  dalam  kitab  yang disusunya yang berjudul al-Ifâdât wa al-Irsyâ dât atau Insyâ‟at. Dari  kitabnya  ini  dapat dilihat  bahwa  al-Syatibi  mengusai  ilmu bahasa  dan  sastra  dengan  cukup qualified . Guru  bahasanya  yang  kedua  adalah  Abu  al- Qasim  al-Syarif  al-Sabti  (760  H/  1358  M), ketua hakim di Granada.
Mulai  belajar  fikih  pada  tahun  754  H/ 1353  M,  al-Syatibi  berguru  kepada  Abu Sa‟adah  Ibn  Lubb  yang  kepada  orang  inilah hampir  seluruh  pendidikan  ke-fikih-annya diselesaikan.  Ibn  Lubb  adalah  fakih  yang terkenal di Andalusia dengan tingkat ikhtiyâr , atau  keputusan  melalui  pilihan  dalam  fatwa. Sejarah pendidikan al-Syatibi banyak diwarnai  oleh  sarjana-sarjana  terkemuka  di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Di antara sarjana tersebut yang perlu disebutkan adalah Abu Abd Allah al-Maqqari yang  datang  ke  Granada  pada  tahun  757  H/ 1356  M  karena  diutus  oleh  Sultan  Banu Marin sebagai
diplomat. Interaksi intelektualitasnya  dengan  Maqqari  diawali dengan  diskursus  Razisme  dalam  ushul  fikih Maliki. Maqqari juga orang yang mempengaruhinya dalam tasawuf. Dua guru
al-Syatibi yang
memperkenalkannya  kepada  filsafat,  ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam yakni ilmu pengetahuan tradisional, al-„Ulûm al- Naqliyyah adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Sharif al-Tilimsani (W 771 H/ 1369M). Abu  Ali  Mansur  al-Zawawi  datang  ke Granada pada tahun 753 H/ 1352 M. Namun, karena  sering  berdebat  dengan  ahli-ahli hukum  di  Granada,  akhirnya  pada  tahun  765
H/1363  M,  ia  dideportasi  dari  Andalusia.  Al- Sharif  al-Tilimsani  adalah  ilmuwan  yang kritis terhadap faham Razi.
Pola  pikir  radikal  dan  fatwa-fatwa kontroversial al-Syatibi membuatnya diposisikan  sebagai  oposisi  kekuasaan  oleh para  fuqaha  yang  mayoritas  pro  kekuasaan. Sejumlah persoalan yang menjadi
kontroversial diantaranya tentang tasawuf dan fikih.  Al-Syatibi  menentang  praktek  tasawuf yang ekstrim sampai dicampuradukkan dengan  fikih,  misalnya  kewajiban  melakukan ritual tasawuf tertentu dalam shalat, sedangkan  yang  namanya  kewajiban  punya pengertian  secara syar‟i ,  kewajiban  zuhud secara  umum  atau  kepada  semua  muslim, kepercayaan akan superioritas seorang Syaikh atas  semua  pemimpin  aliran  lain.  Al-Syatibi juga  menentang  praktek  penyebutan  nama sultan  tertentu  dalam  do‟a-do‟a.  Al-Syatibi menganggap  bahwa  praktek  tersebut  lebih bernuansa  politis  daripada  ibadah.  Al-Syatibi merupakan  ilmuwan  yang  mampu  menguasai berbagai  disiplin  ilmu  dan  menguasainya secara  komprehensif.  Menurut  Abu  al-Ajfan, ini  disebabkan  al-Syatibi  telah  menguasai metode „ulûm  al-wasû‟il  wa  „„ulûm  al- maqâshid atau metode esensi dan hakikat.
Berikut  adalah  daftar  karya  al-Syatibi yang  dapat  dilacak  dalam  beberapa  literature klasik.  Karyanya  itu  mencakup  dua  bidang: sastra
Arab
dan jurisprudensi.
Syar ḥ Jalīl  „alâ  al-Khulasa  fī  al-Na ḥ w, „Unwân  al-Ittifâq  fi„Ilm  al-Isytiqâq,  Kitâb U ṣ ûl  al-Na ḥ w,  Al-Ifâdât  wa  al-Irsyâdât/ Insya‟ât, Kitâb al-Majlis. Kitâb al-I„tisam, Al- Muwâfaqaât, Fatâwâ. 4
Maqâshid al-Syarî’ah Perspektif Syathibi
Sebelum menjelaskan tentang maqâshid al-syarî‟ah, Syathibi terlebih dahulu  menjelaskan  tentang ta‟lîl  al-syarî‟ah ( illat dishariatkannya  hukum).  Menurutnya bahwa  ditetapkannya  suatu  hukum  adalah untuk  ke mashlahât an  hamba  baik  di  dunia dan  akhirat.  Ia  melanjutkan  bahwa  penelitian hukum  membuktikan  bahwa  ditetapkannya suatu  hukum  adalah  untuk  ke mashlahât an hamba. Ta‟lîl (adanya  illat  hukum) ini, berlaku  pada  semua  hukum  secara  terperinci.
4 http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam- syatibi.html (diakses, 13 Juni 2014)
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena  ada illat -nya,  baik  secara  global maupun  parsial.  Contoh ta‟lîl secara  global adalah firman Allah:
{ َنْيِمَلاَعْلِّل ًةَمْحَرَّلاِإ َكاَنْلَسْرَأ َامَو } 5 Aku  tidak  mengutusmu  kecuali  untuk memberi rahmat bagi alam semesta . Dan contoh ta‟lîl secara parsial adalah firman Allah:
{ ُدْيِرُي ْنِكَلَو ٍجَرَح ْنِم ْمُكْيَلَع َلَعْجَيِل ُهَّللا ُدْيِرُي اَم َنْوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَل ْمُكْيَلَع ُهَتَمْعِن َّمِتُيِلَو ْمُكَرِّهَطُيِل
} 6 . Allah
tidak  hendak  menyulitkan  kamu,  tetapi  Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu,
supaya kamu bersyukur . 7
Qashdu al-Syâri’ Qashdu al-Syâri’ fi wadl’i al-syarî’ah Tujuan  Allah  dalam  menetapkan hukum adalah untuk ke mashlahât an hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya  untuk  menjaga maqâshid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu dlarûriyât, hâjiyat, tahsîniyât . Darûriyât harus ada untuk menjaga  ke mashlahât an  dunia  dan  akhirat. Jika  hal  ini  tidak  ada  maka  akan  terjadi kerusakan  di  dunia  dan  akhirat.  Kadar kerusakan  yang  ditimbulkan  adalah  sejauh mana dlarûriyât tersebut  hilang. Maqâshid al-  dlarûriyât ini  ada  lima  yaitu:  menjaga Agama,  menjaga  jiwa,  menjaga  keturunan, menjaga  harta,  menjaga  akal. Maqâshid  al- hâjiyat adalah untuk menghilangkan
kesusahan dari kehidupan mukallaf . Sedangkan Maqâshid tahsîniyât adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya,  yang  meliputi  kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia. 8
Qashdu al- Syâr’i  fi wadl’i al-syarî’ah li al- ifhâm
Ada dua poin penting yang dikemukakan  oleh  Shathibi  dalam  hal  ini,
5 Q.S. Al-Anbiya‟: 107
6 Q.S. Al-Maidah: 6.
7 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al- Maqā ṣ id „Inda al- Imâm al-Shâthibi, (Beirut: Muassasah al-Jami‟ah, 1992),  h. 116.
8 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al- Maqā ṣ id… h. 117.
36 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
yaitu  (a)  Untuk  memahami  hukum  dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa  Arab  karena  al-Qur‟an  diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab  lebih  bisa  memahami mashlahât ketimbang orang non Arab. 9
Qashdu al- Syâr’i  fi wadl’i al-syarî’ah li al- taklîf  bi muqtadlâha
Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syâri’ dalam  menentukan  shari‟at adalah  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan yang  dituntut-Nya. Masalah  yang  dibahas dalam  bagian  ini  ada  12  masalah,  namun semuanya  mengacu  kepada  dua  masalah pokok  yaitu: Pertama , taklîf yang  di  luar kemampuan  manusia  ( al-taklîf  bimâ  lâ yuthaq ).  Pembahasan  ini  tidak  akan  dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama  bahwa  tidaklah  dianggap taklîf apabila  berada  di  luar  batas  kemampuan manusia. Dalam hal ini Syathibi mengatakan: “Setiap taklîf yang  di  luar  batas  kemampuan manusia,  maka  secara syar‟i  taklîf itu  tidak sah meskipun akal membolehkannya”. 10
Apabila  dalam  teks syar‟i ada  redaksi yang  mengisyaratkan  perbuatan  di  luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks,  unsur-unsur  lain  atau  redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah:   َّنُت ْوُمَت َلاَو َ  ْوُمِ ْ ُ  ْ ُ ْ َ َو َّلاِ “Dan  janganlah  kalian  mati kecuali  dalam  keadaan  muslim” .  Ayat  ini bukan  berarti  larangan  untuk  mati  karena mencegah  kematian  adalah  di  luar  batas kemampuan  manusia.  Maksud  larangan  ini adalah  larangan  untuk  memisahkan  antara keislaman  dengan  kehidupan  di  dunia  ini karena datangnya kematian tidak ada seorangpun  yang  mengetahui.  Begitu  juga dengan sabda Nabi:  ْ َ ْ َتَلا “Janganlah kamu marah” tidak berarti melarang marah, karena marah  adalah  tabiat  manusia  yang  tidak mungkin dapat dihindari.  Akan  tetapi maksudnya  adalah  agar  sedapat  mungkin menahan  diri  ketika  marah  atau  menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.
Kedua , taklîf yang  di  dalamnya terdapat masyaqqat (kesulitan) ( al- taklîf bimâ fīhi  masyaqqah ).  Persoalan  inilah  yang
9 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al- Maqā ṣ id … h. 120.
10 Imam Syathibi, al-Muwâfaqât fī Usul al-Syarīah , Juz I, (Beirut: Dar al-Kutûb al-„Ilmiyyah, t.th.), h. 82.
kemudian dibahas panjang lebar oleh Syathibi.  Menurutnya,  dengan  adanya taklîf , Syâri‟ tidak bermaksud menimbulkan masyaqqat bagi  pelakunya  ( mukallaf )  akan tetapi  sebaliknya  di  balik  itu  ada  manfaat tersendiri  bagi mukallaf. 11 Dalam  masalah agama  misalnya,  ketika  ada  kewajiban  jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan  diri  dalam  kebinasaan,  tetapi untuk  ke mashlahât an  manusia  itu  sendiri yaitu  sebagai wasîlah  amar  ma‟ruf  nahi  al- munkar .  Demikian  pula  dengan  hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan  untuk  merusak  anggota  badan akan  tetapi  demi  terpeliharanya  harta  orang lain.
Apabila  dalam taklîf ada masyaqqat , maka  sesungguhnya  ia  bukanlah masyaqqat tapi kulfah , sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana  dalam  kacamata  adat,  orang yang  memikul  barang  atau  bekerja  siang malam  untuk  mencari  kehidupan  tidak dipandang  sebagai masyaqqat ,  tetapi  sebagai salah  satu  keharusan  dan  kelaziman  untuk mencari  nafkah.   Demikian  juga  halnya dengan masalah ibadah. Masyaqqat seperti ini menurut Syathibi disebut masyaqqat mu‟tâdah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya  dalam  syara‟  tidak  dipandang sebagai masyaqqat 12 .
Sesuatu dipandang sebagai masyaqqat adalah  apa  yang  disebut  Syathibi  dengan masyaqqat  ghair  mu‟tâdah atau ghair „âdiyyah yaitu masyaqqat yang  tidak  lazim dan  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  apabila dilaksanakan  akan  menimbulkan  kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa  bagi  orang  sakit  dan   orang  jompo. Semua  ini  adalah masyaqqat  ghair  mu‟tâdah yang  dikecam  oleh  Islam.  Untuk  mengatasi masyaqqat ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhsah atau keringanan. 13
Qashdu  al-Syâr’i    fi  dukhûli  al-mukallaf tahta ahkâmi al-syarî’ah
11 Imam Syathibi, al-Muwâfaqât ,  h. 93.
12 Imam Syathibi, al-Muwâfaqât, h. 94.
13 http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid-al- syariah-pertama (diakses 14 Juni 2014)
Moh. Toriquddin , Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi…| 37
Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup  20  masalah,  yang  semuanya mengacu  kepada  pertanyaan:  “Mengapa mukallaf melaksanakan  hukum syari‟ah ?”. Abdullah  Bin  Daraz  meringkas  menjadi  dua jawaban pertama dan ke  dua. Pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan  manusia  pada  kebahagian dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya.  Dan  yang  ke  dua  seseorang dituntut  untuk  masuk  pada  aturan  dan mentaatinya  bukan  mentaati  hawa  nafsunya. Pada akhir jawabannya Syathibi menambahkan  bahwa  tujuan syar‟i dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari  tuntutan  dan  keinginan  hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang ikhtiyâran di  samping  juga  sebagai hamba  Allah  yang id ṭ irâran . 14 Untuk  itu, setiap  perbuatan  yang  mengikuti  hawa  nafsu, maka  ia  batal  dan  tidak  ada  manfa‟atnya. Karena  setiap  amal  harus  ada  tendensi  dan motifasi  yang  melatar  belakanginya.  Jika tendensi  tersebut  tidak  berdasarkan  hukum syara‟ maka  ia  adalah  berdasarkan  hawa nafsu. 15 Singkatnya qashdu  al-Syâr‟i terbagi menjadi  empat  yaitu: pertama, Qashdu  al- Syâr‟i fi  wadl‟i  al-syarî‟ah adalah  untuk untuk  ke mashlahât an  hamba  di  dunia  dan akhirat. Kedua,  Qashdu  al-  Syâr‟i    fi  wadl‟i al-syarî‟ah li al-ifhâm dengan cara memahami  bahasa  Arab  karena  al-Qur‟an diturunkan  dengan  menggunakan  bahasa Arab, dan  Orang Arab lebih bisa memahami mashlahât ketimbang  orang  non  Arab. Ketiga, qashdu  al-  Syâr‟i    fi  wadl‟i  al- syarî‟ah li al-taklîf  bi muqtadlâha, dalam hal ini  yang  dibahas  ada  12  masalah,  namun semuanya  mengacu  kepada  dua  masalah pokok  yaitu: (a) taklîf yang  di  luar kemampuan  manusia  ( al-  taklîf bimâ  lâ yutaq ).  (b) taklîf yang  di  dalamnya  terdapat masyaqqat (kesulitan)  ( al-  taklîf bimâ  fīhi masyaqqat ). Keempat, qashdu  al-Syâr‟i    fi dukhûli al-mukallaf tahta ahkâmi al- syarî‟ah, pembahasan  ini  mencakup  20  masalah  yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan  hukum
14 Imam Syathibi, al-Muwâfaqât, h . 128.
15 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al- Maqā ṣ id…, h . 127.
shari‟ah?”.  Menurut  Abdullah  Bin  Daraz  ada dua jawaban pertama adalah untuk meletakkan  aturan  yang  bisa  mengantarkan manusia  pada  kebahagian  dunia  dan  akhirat bagi  orang  yang  menjalankannya,  dan kedua seseorang  dituntut  untuk  masuk  pada  aturan dan  mentaatinya  bukan  mentaati  hawa nafsunya.
Qashdu al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf ) Pada  bagian  ini  terdapat  12  masalah namun  hanya  beberapa  masalah  saja  yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa  hal  seperti  urgensi  niat,  tujuan ibadah  terealisasi  dalam tasarufât (beberapa perbuatan),  beberapa  hal  tentang  ibadah  dan adat.  Tujuan  seseorang  dalam  melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar  atau  batal  termasuk  ibadah  atau riya‟ , fardu atau nâfilah, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau  pada  selain  Allah.  Selanjutnya  suatu perbuatan  ketika  berhubungan  dengan  suatu tujuan  maka  ia  akan  berhubungan  juga dengan  hukum taklîf, jika  suatu  perbuatan tidak  ada  tujuannya  maka  ia  tidak  ada hubungannya  dengan taklîf seperti  orang tidur, orang lalai, dan orang gila.
Masalah  kedua  dan  ketiga  adalah tujuan mukallaf dalam  beramal  harus  sesuai dengan  tujuan Syâri‟ dalam  menetapkan syariah.  Ketika  syariah  tujuannya  adalah untuk  ke mashlahât an  hamba  ,  maka  seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan  syariah.  Begitu  juga  tujuan Syâri‟ adalah menjaga darûriyât, hâjiyat, dan tahsîniyât, yang  dibebankan  kepada  hamba. Maka  dari  itu,  manusia  dituntut  untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya  bahwa  manusia  adalah  sebagai khalifah (pengganti)  Allah    dalam  jiwa, keluarga,  dan  hartanya  dan  segala  apa  yang ada  pada  kekuasaannya,  maka  ia  dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan;  dengan  menjalankan  hukum  dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.
Masalah yang keempat adalah kesesuaian  dan  pertentangan  antara mukallaf dengan Syari‟, serta hukum  dari  segala kondisi  sebagai  berikut:  Pertama, mukallaf sesuai  dengan Syari‟ baik  dari  segi  tujuan
38 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut  tidak  dipertanyakan  keabsahannya. Kedua,  bertentangan  dengan Syari‟ baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya  batal.  Ketiga,  perbuatan  sesuai dengan Syari‟, tetapi  berbeda  dalam  hal tujuan.  Karenanya  dalam  hal  ini  ia  berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak  berdosa  di  mata  makhluk  karena  tidak melakukan  kerusakan  yang    menghilangkan ke mashlahât an.  Keempat,  sama  dengan  poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan,  karenanya    masuk  kategori riya‟, nifâq, dan  mensiasati  hukum  Allah.  Kondisi yang kelima  bertentangan dengan Syâri‟ baik dalam  suatu  perbuatan  maupun  tujuannya, sedangkan  ia  mengetahui  pertengahan  dalam perbuatan.  Orang  yang  dalam  kondisi  seperti ini biasanya  men- ta‟wil -kan perbuatnnya dan berpegang  pada  kebaikan  tujuannya.  Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak  mengetahui  pertentangan  tersebut. Dalam  hal  ini  ada  dua  pandangan,  yaitu  (1) Melihat  pada  kesesuaian  niyat  dan  tujuan, karena  seluruh  amal  tergantung  kepada  niyat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja  dan  tidak  diketahui;  (2)  Melihat pertentangan  antara Syâri‟ dengan  perbuatan, sehingga  tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan Syâri‟.
Masalah  kelima  adalah  ada  tidaknya pertentangan  antara  ke- mashlahât- an  dan  ke- mafsadât- an  pribadi mukallaf dan  ke - mashlahât- an serta ke- mafsadât -an orang lain dengan  menjaga  ada  tidaknya  suatu  tujuan. Pertentangan-pertentangan antara ke- mashlahât- an manusia ini dijelaskan Syathibi sebagai  berikut:  pertama  mendatangkan maslahah atau  menolak mafsadah ketika dimungkinkan  terbagai  menjadi  dua  bagian: (1)  Jika  hal  tersebut  tidak  membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini  terbagi  menjadi  dua:  (a)  Orang  tersebut bertujuan  untuk  membahayakan  orang  lain seperti  orang  yang  memberikan  harga  murah pada dagangannya untuk mencari
penghidupan
dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan  membahayakan  orang  lain.  Hal  ini terbagi  mejadi  dua;  (i)  Bahaya  tersebut bersifat  umum  seperti  mencampur  dagangan, menjualnya hâdir (pedagang  yang muqim )
kepada bâdiy (pembeli  pelancong),  dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara  masharakat  sangat  membutuhkan untuk  masjid  atau  lainnya;  (ii)  Selanjutnya bahaya  bersifat  khusus  yang  terbagi  menjadi: (1)  Orang  tersebut  akan  mendatangkan bahaya  kepada  orang  lain,  yaitu  orang  yang membela  diri  dengan  menyakiti  orang  lain atau  orang  yang  mendahului  membeli makanan  yang  jika  makanan  tersebut  habis maka  akan  membahayakan  orang  lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan  makanan  tersebut  maka  bahaya akan menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan  bahaya  yang  hal  ini  terbagi menjadi  tiga  bagian:  (a)  Jika  perbuatan  itu mendatangkan mafsadah secara  pasti  seperti menggali  sumur  di  belakang  pintu  rumah sehingga  orang  yang  masuk  pasti  akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan mafsadah, seperti orang menggali  sumur  di  tempat  yang  tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang  yang  memakannya;  (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti:  (a)  Menjual  senjata  pada  orang  yang berperang  atau  menjual  kurma  pada  pembuat khamr ; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.
Masalah  berikutnya  adalah  inti  dari tema  ini  yaitu  hukum  dan    hubungan hīlah dengan  tujuan Syâri‟. Hal  ini  dikarenakan tujuan  dari syariat bukanlah  seluruh  amalan syar‟iyyah itu  sendiri,  akan  tetapi  ada  tujuan lain  yaitu  maslahah  yang  diperoleh  dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya apabila seseorang  mengamalkan  suatu  amalan  yang tidak  sesuai  dengan  tujuan  syariatnya,  berarti ia tidak melakukan syariat. 16
Kenyataan  bahwa qasdu  al-mukallaf (tujuan mukallaf )  terdapat  beberapa  masalah. Masalah  pertama  adalah  membahas  urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarufât (beberapa  perbuatan),  beberapa  hal  tentang ibadah  dan  adat.  Masalah  kedua  dan  ketiga adalah  tujuan mukallaf dalam  beramal  harus sesuai dengan tujuan Syâri‟ dalam menetapkan  syariah.  Masalah  yang  keempat
16 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 136.
Moh. Toriquddin , Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi…| 39 adalah  kesesuaian  dan  pertentangan  antara mukallaf dan Syari‟ serta  hukum  dari  segala kondisi  tersebut.  Masalah  kelima  adalah  ada tidaknya pertentangan antara ke- mashlahât- an dan  ke- mafsadât- an  pribadi  atau  orang  lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.
Mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah ketika  dimungkinkan terbagai  menjadi  dua  yaitu: pertama, jika  hal tersebut  tidak  membahayakan  orang  lain, kedua, jika  membahayakan  orang  lain  yang meliputi:  (a)  Orang  yang  tersebut  bertujuan untuk  membahayakan  orang  lain;  (b)  Tidak bertujuan  membahayakan  orang  lain  yang dalam ini terbagi mejadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang  meliputi:  (i)  Orang  tersebut  akan mendatangkan  bahaya  kepada  orang  lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan  bahaya  yaitu  terdiri  dari: (ii.a) perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara  pasti;  (ii.b)  jarang  mendatangkan mafsadah;  (ii.c)  perbuatan  yang  sering mendatangkan  bahaya,  baik  secara  mayorita maupun  tidak secara mayoritas .
Dasar-Dasar Teori Syathibi Masalah Ta’lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat )
Kata ليلعت berasal dari kata لع dan لتعا
isim fail -nya adalah ضيرم يا ليلع artinya sakit.
Illat adalah  sakit  secara  menyeluruh.  Seperti dikatakan i‟talla ketika  seseorang  perpegang pada  suatu hujjah dan  juga  kata i‟lâlât  al- fuqahâ‟ dan i‟tilâlâtuhum adalah  hujjah mereka. Secara istilah ahli debat ليلعت dari للع ئيشلا yang  artinya  menetapkan illat dengan dalil,  juga  dimaksudkan  mengambil  dalil dengan illat terhadap  sesuatu yang mempunyai illat. Sedangkan  لي عت  menurut ulama‟ usul terdapat  dua  ungkapan:  Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan  ke mashlahât an  hamba  baik untuk  masa  sekarang  atau  masa  depan. Kedua, menjelaskan illat-illat hukum shar‟iyyah dan  cara  mengeluarkan  hukum dengan melalui metode illat. 17
17 Abd. Qadir bin Hirzi Allah, Dawâbit  I‟tibâr al- Maqâsid fī  Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy,
(Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007), h. 85-86.
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang ta‟lil hukum  dengan  menggunakan mashâlih antara  yang  mengakui  dan  tidak  mengakui ta‟lîl menjadi  empat  kelompok  sebagai berikut:  Pertama,  mengingkari ta‟lîl hukum dengan mashâlih, konsekwensi  logisnya adalah  mereka  meninggalkan qiyâs,  istihsân, maslahah  mursalah,  sad  al-dzarâi‟ dan  lain- lain  dari  dalil-dalil  yang  kembali  pada ta‟lîl ahkâm, mereka  cukup  mengambil  teks  saja jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka mengambil  hukum  dengan  cara istihsân. Konsekwensi  keingkaran  ini  mengakibatkan penetapan hukum-hukum cabang fiqh bertentangan  dengan  tujuan Syâri‟ .  Mereka adalah kelompok dzâhiriyyah .
Kedua,  tujuan Syâri‟ adalah  melihat arti suatu lafad, yang mana teks dipahami dari arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan  dengan  arti  secara  teori  ( ma‟na al-nadzârî ), maka teks tersebut tidak digunakan  dan  didahulukan  arti  secara  teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah,  juga  termasuk  Najmuddin  al-Tûfi dari  kalangan  Hanabilah.  Ketiga,  kelompok ini  menggunakan  teks  dan  ma‟na  secara bersamaan  dengan  tanpa  memberatkan  salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah. Kelompok  ini  mengakui  adanya  penetapan illat berdasarkan  ke mashlahât an ( ta‟lîl  al- maslahiy ),  tidak  mewajibkan  Allah  untuk memberikan maslahah (kebaikan)  kepada hamba,  tetapi  lebih  disebabkan  oleh  karunia dan  kebesaran-Nya.  Jika  terjadi  kontradiksi antara  teks  dan  akal  maka  untuk  memahami tujuan  teks  tersebut  harus  diserahkan  kepada Allah. Inilah mazhab moderat yang dilakukan oleh  para  ilmuwan  yang  dengan  cara  ini tujuan shariah dapat diketahui.
Keempat,  kelompok  ini  mengatakan bahwa maqâshid atau mashâlih bukan merupakan illat hukum  akan  tetapi  ia  hanya merupakan tanda-tanda suatu hukum. Mereka ini  adalah  Shafi‟iyah,  dan  sebagian  dari kelompok  Hanafiyah.  Sementara  al-Amadi menegaskan  bahwa ta‟lîl (menjadikan illat hukum)  dengan  hanya  tanda-tanda  saja  tidak diperbolehkan. Hendaknya illat adalah sesuatu  yang  mencakup  hikmah  yang  layak dijadikan  tujuan Syari‟ dalam  penetapan
40 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
hukum. 18 Menurut  Syathibi  bahwa  semua hukum syara‟ bertujuan untuk ke mashlahât an hamba.  Semua  pembebanan  hukum  ( taklîf ) ada  kalanya  untuk  mencegah  kerusakan  atau untuk  mendatangkan  ke mashlahât an  atau untuk  keduanya  secara  bersamaan.  Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada illat -nya  dan  mempunyai  tujuan  tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat ta‟abbudy dan  tidak  mempunyai illat. 19
Namun  demikian  Syathibi  mengakui bahwa ibadah-ibadah itu mu‟allalat (mempunyai illat )  baik  secara  asal  maupun secara  global.  Walaupun  secara  terperinci masalah-masalah  ibadah  tidak  mempunyai illat. Ia  mengatakan:  telah  diketahui  bahwa ibadah-ibadah  disyariatkan  adalah  untuk ke mashlahât an  hamba  baik  di  dunia  maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui ke mashlahât annya
secara terperinci. 20 Al-Syathibi mencontohkan tentang  tujuan  shalat  dan  faidahnya  secara syara‟, bahwa  tujuan  awal  dari  shalat  adalah tunduk  kepada  Allah,  ikhlas  menghadap, merendahkan  diri,  serta  mengingat  Allah. 21
Kemudian  ia  menyebutkan  tujuan  yang mengikuti  pada  tujuan  awal,  yaitu  mencegah keji  dan  munkar,  mencari  rizki,  suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan  mendapatkan  posisi  yang  mulia  di  sisi Allah. 22 Sejalan dengan Syathibi adalah Muhammad  Abd.  Al-„Ati  Muhammad  „Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya  untuk  tujuan  yang  luhur yaitu  mendatangkan  ke mashlahât an  bagi manusia  dan  mencegah  kerusakan.    Allah menjelaskan  hal-hal  yang  merusak  dan menganjurkan  untuk  menjahuinya  dan  juga menjelaskan ke mashlahât an
serta menganjurkan  untuk  melakukannya. 23 Abd.
18 Abd. Qadir bin Hirzi Allah, Dawâbit  I‟tibâr … h. 87- 88.
19 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid…, h. 170- 171.
20 Imam Syathibi, al-Muwafaqât fī  Ushûl al-Sharī‟ah , Juz I, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-„Ilmiyyah, t.th), h. 201.
21 Imam Syathibi, al-Muwafaqât … h. 399.
22 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 174.
23 Muhammad „Abd. al-„Ati Muhammad „Ali, Al- Maqasid al-Shar‟iyyah wa Atharuhâ  fī  al-fiqh al- Islamiy, (Kairo: Dâr al-Hadith, 2007), h. 122.
Qadir  bin  Hirzi  Allah  menegaskan  bahwa ta‟lîl hukum-hukum syar‟iyyah dengan mashâlih merupakan karakteristik dari penetapan  hukum  itu  sendiri.  Yaitu  dengan diberikannya  kelonggaran  dari  segi  redaksi bahasa  agar  orang  Islam  berijtihad  dalam menjelaskan  maksudnya  dan  merealisasikan serta  menjaga  maksud  tersebut  dari  seorang mukallaf .  Maksud  ini  merupakan rûh dan rasionalisasi  dari  suatu  teks.  Jika  tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang  tanpa  tujuan  merupakan  sesuatu  yang mustahil.
Dengan demikian ta‟lil akan memperluas  cakrawala  fiqh  Islam  dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fiqh yang mencakup  beberapa  masalah.  Jika  tidak  ada ta‟lil  al-nusus (pencarian illat dalam  teks) serta  hubungan  antara  cabang-cabang  dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu illat yang  di- istinbat- kan  dari  teks-teks umum, atau dengan satu illat khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam  kejadian  baru.  Dengan demikian  maka  tujuannya  hanya  satu  yaitu mengetahui tujuan Syâri‟ dari beberapa teks. 24 Singkatnya Syathibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap ta‟lil hukum dengan menggunakan mashâlih menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari ta‟lil hukum  dengan mashâlih. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian  jika  tidak  ditemukan  dalam  teks, maka  baru  mengambil  hukum  dengan  cara istishâb. Kedua,  tujuan Syâri‟ adalah  melihat pada  arti  suatu  lafad,  yang  mana  teks  tidak dianggap  kecuali  dengan  arti  secara  mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti  teori ( ma‟na  al-nadzârî ),  maka  teks  tersebut  tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan  teks  dan  ma‟na  secara bersamaan  dengan  tanpa  memberatkan  salah satunya.  Keempat, maqâshid atau mashâlih bukan  merupakan illat hukum  akan  tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum.
Menurut Syathibi bahwa semua hukum syara‟ bertujuan untuk ke mashlahât an hamba.  Semua taklîf ada  kalanya  untuk
24 Abd. Qadir bin Hirzi Allah, Dawâbit  I‟tibâr al- Maqâsid fī  Mahâl al-Ijtihâd wa Atharuhâ al-Fiqhiy … h. 88-89.
Moh. Toriquddin , Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi…| 41 mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan  ke mashlahât an  atau  untuk keduanya  secara  bersamaan.  Ia  mengakui bahwa ibadah-ibadah itu mu‟allalat (mempunyai illat )  baik  secara  asal  maupun secara  global.  Walaupun  secara  terperinci masalah-masalah  ibadah  tidak  mempunyai illat.
Al-Mashâlih wa al - Mafâsid (Ke mashlahât an dan Kerusakan) Mashlahât secara wazan seperti  kata manfaat, ia  adalah masdar yang  berarti kebaikan.  Segala  sesuatu  yang  terdapat manfaat  di  dalamnya  baik  dengan  cara mendatangkan  dan  menghasilkan  seperti menghasilkan faidah dan  kenikmatan,  atau dengan  cara  menolak  dan  menjaga  seperti menjauhkan bahaya dan  rasa sakit, ini semua layak  dinamakan mashlahât.  Mashlahât menurut  istilah  ulama‟  syariah  Islamiyah adalah manfaat  yang dituju  oleh Syari‟ untuk hamba-hambanya  dalam  menjaga  agama, jiwa,  akal,  keturunan,  harta. Manfaat adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit  atau  yang  bisa  mendatangkan  rasa sakit. 25
Selanjutnya al-Buthi menjelaskan bahwa  tidak  dipertentangkan  secara fitrah manusia  motif  dari  semua  perbuatan  dan pekerjaan  secara  keseluruhan  adalah  untuk mendapatkan  kemanfaatan  bagi  diri  secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam  adalah  agama fitrah yang  mana  Allah menetapkan  hukum-hukum  adalah  untuk kemanfaatan  hamba. Fitrah juga  sebagai dasar  untuk  semua  akhlak  dan  keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat,  dan  syarat  manfaat  beserta wasîlah -nya  (jalannya)  hendaknya  tidak diikuti  dengan  kadar  bahaya  yang  sama  atau bahkan melebihi manfaat tersebut.
Sebagaimana  disyaratkan,  hubungan wasilah dengan manfaat bisa mendatangkan prasangka  yang  kuat  (keyakinan). Wasâil yang  membahayakan  mempunyai  dampak bahaya,  walaupun  ia  mempunyai fâidah dan
25 Muhammad Saīd Ramdân al-Bûtiy, Dawâbit  al- Maslahat fī al-Syarīah al-Islâmiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.
manfaat.  Dengan  syarat  bahwa  faidah  itu tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang râjih atau meyakinkan dari segi rasio dan penelitian. 26
Hakikat mashlahât adalah  segala kenikmatan  dan  kesenangan  baik  bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan  hakikat mafsadât adalah  segala rasa  sakit  dan  siksaan,  baik  bersifat  jasmani maupun  ruhani,  akal  maupun  jiwa.  Akan tetapi  terkadang  dalam  satu  masalah  terdapat mashlahât dan mafsadât. Pada  mulanya mashlahât secara  cepat  akan  tetapi  pada akhirnya  terdapat mafsadât atau  sebaliknya. Terkadang mashlahât bagi  seseorang  tetapi mafsadât bagi  orang  lain. Syâri‟ ketika memerintahkan suatu mashlahât yang bercampur mafsadât ,  sesungguhnya  tujuanya bukanlah mafsadât itu.  Begitu  pula  ketika melarang  sesuatu mafsadât yang  bercampur mashlahât hakikatnya bukanlah melarang ke- mashlahât -an itu. Singkatnya mashlahât yang dianggap  secara syara‟ adalah mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan mafsadât baik  sedikit  maupun  banyak.  Dari  sini  maka muncullah  pembagian mashlahât di  kalangan ahli  usul,  menjadi  tiga  bagian  yaitu: mashlahât  mu‟tabarah,  mashlahât  mulghah, dan mashlahât mursalah. Dan syari‟ah hanya menjaga  bentuk mashlahât yang  pertama yaitu mashlahât mu‟tabarah . 27 Dalam meng- ilgha‟ beberapa mashlahât tujuannya  adalah  untuk  menjaga mashlahât. Pada dasarnya menjaga mashlahât adalah  yang  asal  sedangkan  meng- ilgha‟ hanyalah  pada  masalah-masalah  dan  orang tertentu. Dalam ilgha‟ ini, dimaksudkan untuk menjaga mashlahât seseorang dan orang lain. Sedangkan  apa  yang  hilang  dari mashlahât mulghah, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan  tetapi  untuk  mendapatkan mashlahât yang  lebih  besar.  Sedangkan mashlahât mursalah, bukanlah mashlahât yang  yang dibiarkan  dan  didiamkan.  Maksudnya  ia bukanlah mashlahât yang  dibiarkan  secara mutlak,  akan  tetapi  ia  dibiarkan  dalam  arti tidak  ada  teks juz‟i secara  khusus.  Dengan
26 Muhammad Saīd Ramdân al-Bûtiy, Dawbit  al- Maslahat … h. 27-28.
27 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 212- 213
42 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
demikian,    seungguhnya      tidak  ada  yang namanya mashlahât mursalah. 28
Intinya yang  dimaksud mashlahât adalah  segala  sesuatu  yang  terdapat  manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat,  dan  syarat  manfaat  dan wasilah - nya  (jalannya)  hendaknya  tidak  disertai dengan  kadar  bahaya  yang  sama  atau  bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat mashlahât adalah  segala  kenikmatan  baik  bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan  hakikat mafsadât adalah  segala rasa  sakit  dan  siksaan,  baik  bersifat  jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Mashlahât yang dianggap secara syara‟ adalah mashlahât yang  murni  tanpa  bercampur dengan mafsadât baik sedikit maupun banyak.
Cara-cara Mengetahui Maqâshid
Harus sesuai dengan Bahasa Arab
Al-Qur‟an  diturunkan  keseluruhan dengan  menggunakan  bahasa  Arab,  maka untuk  memahaminya  harus  menggunakan bahasa  Arab.  Dengan  demikian  jika  ingin memahaminya maka harus memahami bahasa Arab,  metode  bahasa  Arab,  karena  bahasa Arab adalah penterjemah tujuan-tujuan Syâri‟. Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali  oleh  orang  yang  faham  bahasa  Arab. Sejauh  mana  seseorang  memahami  bahasa Arab,  sejauh  itu  pula  pemahaman  mereka terhadap  syariah.  Jika  seseorang  mumpuni dalam  bahasa  Arab,  maka  ia  akan  lebih  bisa menemukan  tujuan-tujuan  syariah    dengan benar. 29 Dalam menggunakan lafad arab terkadang  yang  dimaksud  adalah dahir teks dan kadang yang dimaksud „âm pada satu sisi dan khâs pada  sisi  yang  lain, „âm yang dimaksud khâs,  dzâhir tujuannya  bukan dzâhir. Semua  itu  bisa  diketahui  dari permulaan kalam , tengah atau akhirnya. Atau berbicara  dengan  sesuatu  yang  diketahui dengan  arti  sebagaimana  juga  diketahui dengan isyarât, sesuatu  dinamai  dengan
28 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 214
29 Imam Syathibi, Al-Muwafaqât, Juz I,  h . 44
banyak  nama,  banyak  nama  disebut  dengan satu nama. 30
Perintah  dan  larangan syari’ah dipahami sebagai ta’lîl (mempunyai illat )  dan dahiriyah (teks apa adanya)
Kata  perintah  dan  larangan  ketika berada  pada  awal  kalimat  secara  jelas menunjukkan  pada  tujuan syâri‟ ,  perintah- perintah  bertujuan  dilaksanakannya  hal  yang diperintahkan. Dilakukannya perintah merupakan tujuan syâri‟ , yang akan mendatangkan ke- mashlahât- an secara langsung  maupun  tidak  langsung  yang dikehendaki
Allah. Larangan-larangan bertujuan  mencegah  hal-hal  yang  dilarang. Tidak  melakukan  larangan  merupakan  tujuan syara‟ yang  akan  mencegah  kerusakan  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bagi mukallaf. 31 Hal ini adalah sesuatu yang umum dan  jelas  bagi  orang  yang  hanya  berpegang pada  perintah  dan  larangan  sebagai  tujuan syara‟ dengan tanpa melihat illat. Jika melihat pada illat hukum  dan mashlahât hukum, maka hal ini merupakan asal syar‟i . 32
Illat dan mashlahât suatu  hukum tergantung  pada  perintah  dan  larangan, karenanya  berpegang  pada  perintah  dan larangan  bisa  merealisasikan  tujuan syariat. Demikian  ini  bukan  berarti  tidak  mengikuti illat dalam dzâhir teks  suatu  hukum  dalam menentukan tujuan shariat . Karenanya apabila illat telah  diketahui,    maka  ia  harus diikuti.  Dimana  ada illat maka  di  situlah subtansi  suatu  hukum  ditemukan  sebagai konsekwensi  dari  perintah  dan  larangan.  Jika illat tidak  diketahui,  maka  tidak  boleh memutuskan  bahwa  tujuan Syâri‟ begini  dan begitu.  Al-Syathibi  menegaskan  perlunya menghargai dzâhir teks dan tidak mengabaikannya,  akan  tetapi  dengan  tanpa berlebihan,  dan  tidak  mengingkari illat dan maslahât yang tetap. 33
30 Muhammad „Abd. al-„Ati Muhammad „Ali, Al- Maqâsid al-Syar‟iyyah… h. 60.
31 Muhammad Bakr Ismail Habib, Al-Maqâsid al- Syar‟iyyah al-Islâmiyyah…. h. 120.
32 Imam Syathibi, al-Muwafaqât fī Ushûl al-Syarī‟ah , Juz II, h. 393.
33 Ahmad al-Raisuni, Nadariyat Al-Maqâsid… h. 244.
Moh. Toriquddin , Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi…| 43
Maqâshid al-Ashliyah (Tujuan Asal) wa  al- Maqâshid al-Tabi’iyyah (Tujuan Pengikut) Semua hukum-hukum syara‟ mempunyai  tujuan  yang  mendasar,  yang  bisa disebut  sebagai  tujuan  utama  ( maqâshid  al- ashliyah) dan tujuan ikutannya ( maqâshid al- tabi‟iyyah) .  Seperti  disyariatkannya  nikah yang  tujuan  utamanya  adalah  memperolah keturunan. Sedangkan tujuan ikutannya adalah  mencari  ketenangan,  tolong  menolong dalam  kebaikan  dunia  akhirat,  menikmati kenikmatan  yang  halal,  melihat  keindahan ciptaan  Allah  pada  wanita,  menjaga  diri  dari hal  yang  dilarang  dan  lain-lain.  Semua  ini merupakan  tujuan syara‟ dari  diyariatkannya nikah.  Tujuan-tujuan  ini  ada  yang  dijelaskan oleh  teks  atau  diisyaratkan,  ada  juga  yang diketahui  dengan  dalil  lain  dan  dengan  cara penelitian dari teks tersebut.
Maqâshid al-tawâbi‟ (tujuan pengikut)  berungsi  sebagai  penguat  terhadap tujuan asal, yaitu untuk memperoleh keturunan.  Dengan  demikian  maka  semua masalah  yang  tidak  ada  teks-nya  adalah merupakan  tujuan Syâri‟ juga.  Singkatnya menurut Syatibi bahwa tujuan asal adalah hal- hal  yang  bersifat darûriyat. Dengan  kata  lain seorang mukallaf harus menjaganya bagaimanapun keadaannya, dan tujuan pengikut adalah hal-hal yang termasuk hajiyât dan kamaliyât. 34
Sukût al-Syâri’ (diamnya Syâri’ )
Diam  terkadang  menunjukkan  pada suatu  hukum  tertentu.  Hal  ini  jika  dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan  atau  perkataan  atau khabar yang disampaikan  kepadanya  dari  seorang  muslim bukan  dari  orang kâfir atau munâfiq .  Yang demikian  ini  termasuk  sunnah taqrīriyah (sunnah  yang  bersifat  penetapan  suatu hukum)  yang  dianggap  legal  secara  hukum. Begitu  juga  dengan  diamnya  al-Qur‟an  dari sesuatu  di  zaman  Rasulullah  SAW,  hal  ini menunjukkan kebolehan  perbuatan itu seperti masalah azl. Diam seperti kasus di atas adalah suatu  metode  penjelasan  hukum syar‟i ,  dari situlah  tujuan  syariah  ditetapkan  dengan  cara mencari illat, hikmah, istiqra‟ atau maqâm. 35
34 Ahmad al-Raisuni, Nadariyat Al-Maqâsid… h. 246.
35 Muhammad Bakr Ismail Habib, Al-Maqâsid  al- Syarīah al-Islâmiyyah…. h. 154.
Muhammad Bakr Ismail Habib membagi  diamnya Syari‟ menjadi  dua:  (1) Sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syara‟ karena tidak ada wujudnya, maka tidak perlu ada hukum yang menjelaskan disebabkan tidak adanya suatu perbuatan atau kejadian  yang  membutuhkan  hukum  seperti masalah  dan  kejadian  serta  kasus  yang  tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi terjadi  setelahnya.  Maka  ahli  hukum  perlu meneliti  dan  memproses  serta  menetapkan katagorinya  ( kulliyâtuha ),  karena  tidak  ada satu  kejadianpun  atau  suatu  kasus  kecuali terdapat  hukum  dalam  syariat  Allah,  seperti pengkodifikasian mushaf, dan  membukukan ilmu.  Untuk  menetapkan  hukum  pada  bagian ini  dengan  cara  menarik  cabang  pada  asal yang  telah  ditetapkan  secara syara‟ dan mencari  tujuan syara‟ dengan  menggunakan metode ta‟lil ,  menelusuri illat,  maslahah mursalah, atau dengan cara istiqra‟. 36
Kedua, yang  dimaksud  diamnya Syâri‟ di  sini  adalah  diamnya Syâri‟ dalam memberikan hukum, atau meletakkan hukum, sedangkan  situasi  dan  kondisi  menuntut adanya  kepastian  hukum.  Diam  semacam  ini berfungsi  seperti  teks  yang  bertujuan agar syara‟ tidak  ditambah  dan  tidak  dikurangi. Jika menambah dari apa yang sudah ada maka hal ini merupakan bid‟ah. Dikatakan demikian karena jika difahami tujuan mendiamkan  adalah  untuk  tidak  menambah dan juga tidak mengurangi. 37 Pada bagian ini berkaitan  dengan  masalah  ibadah  bukan muamalah, karena  asal  dalam  ibadah  adalah cukup  dengan  apa  yang  telah  disyariatkan oleh Allah dalam kitab dan sunnah-Nya. 38
Al-Istiqra’ (Teori Induksi ) Istiqra‟ secara etimologi berarti pengikutsertaan,  terus-menerus (at-tatâbu‟). Dalam  istilah  populer, istiqra‟ disebut  juga dengan induksi (kebalikan dari deduksi )  yaitu sebuah  metode  pemikiran  yang  bertolak  dari suatu  kekhususan  menuju  pada  yang  umum, kadang-kadang  juga  bertolak  dari  yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.
36 Muhammad Bakr Ismail Habib, Al-Maqâsid  al- Syarīah al-Islâmiyyah…. h.154.
37 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 250.
38 Muhammad Bakr Ismail Habib, Al-Maqâsid  al- Syarīah al-Islâmiyyah…. h. 157.
44 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
Dalam  istilah  ilmu  hukum  Islam, istiqra‟ ( induksi )  adalah  sebuah  metode  pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta- fakta  khusus  yang  digunakan  oleh  ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum, metode ini  tertuang  dalam usul  fiqh, dan qowâid  al- fiqhiyah yang  pernah  diapliasikan  oleh  Imam al-Syafi‟i  dalam  menentukan  durasi  waktu menstruasi bagi wanita.
Menurut  ahli mantiq,  istiqra‟ adalah menarik  kesimpulan  umum  berdasarkan karakterisik  satuan-satuannya.  Definisi  yang serupa  juga  dikemukakan  oleh  Ibnu  Sina  (w. 428  H/1037  M)  dengan  menyatakan,  jika kesimpulan  itu  didasarkan  pada  kesamaan karakteristik semua satuannya disebut istiqra‟ tâm ( induksi sempurna)  dan  jika  didasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya  disebut istiqra‟  masyhur atau istiqra‟  nâqis ( induksi tidak  sempurna). 39 Istiqra‟ bisa  dilakukan  dengan  dua cara  yaitu:  (1) Istiqra‟ ( induksi )  pada  teks- teks shar‟iyyah untuk dicari tujuan umum dari teks  tersebut. Istiqra‟ semacam  ini  akan menghasilkan dalil pasti ( qat‟i ) secara mutlak.
(2) Istiqra‟ ( induksi )  terhadap  arti-arti  teks dan illat-illat hukum,  yang  demikian  ini seperti mutawâtir ma‟nawī. 40
Dasar-dasar dan premis yang dibangun  oleh  ushul  fiqh  harus  bersifat  pasti ( qat‟i )  dan  tidak  diterima  jika  bersifat perkiraan  ( dzan ).  Karena  premis-premis syariah tidak hanya didasarkan pada satu dalil akan  tetapi  pada  sekumpulan  dalil-dalil  yang mengindikasikan  satu  arti  sehingga  bersifat pasti.  Mayoritas yang  dapat  dijadikan pegangan  dalam  syariah  adalah  sesuatu  yang bersifat umum dan pasti. Al-Syathibi menjelaskan  bahwa  dalil-dalil  yang  dijadikan pegangan  adalah  dalil induksi dari  beberapa dalil  yang  bersifat  persangkaan  ( dzanniyah ) sehingga  terhimpun  satu  arti  yang  pada akhirnya memberikan pengertian yang pasti. 41
Mencari Petunjuk dari Para Sahabat
39 http://dodi- rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/seputar-metode- istiqra.html (diakses 4-7-2013)
40 Muhammad Bakr Ismail Habib, Al-Maqâsid  al- Syarīah al-Islâmiyyah …. h. 160.
41 Imam Syathibi, al-Muwafaqât fī Ushûl al-Syarī‟ah , Juz I, 36-37.
Diantara cara untuk mengetahui tujuan syariah  adalah  dengan  cara  mencari  petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum  dalam  al-Qur‟an  dan  Hadits, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal  ini  dilakukan  karena  kekuatan  iman mereka  dan  mereka  sezaman  dengan  turunya al-Qur‟an,  melihat  langsung  apa  yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pemahaman yang mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk,  ikhlas  pada  agama  Islam  dan  taat pada Rasulullah SAW. 42
Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan  bahwa  cara  untuk  mengetahui maqâshid adalah  dengan  beberapa  cara berikut: Pertama, mengetahui  bahasa  Arab karena  al-Qur‟an  diturunkan  keseluruhan dengan  menggunakan  bahasa  Arab,  dan syariah tidak akan bisa  difahami dengan baik kecuali  oleh  orang  yang  faham  bahasa  Arab. Kedua, perintah  dan  larangan syari‟ah harus dipahami sebagai ta‟lil (mempunyai illat ) dan dahiriyah (teks  apa  adanya).  Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai dzâhir teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi secara berlebihan,  serta  tidak  mengingkari illat dan mashlahât yang tetap. Ketiga, harus membedakan  antara maqâshid  al-ashliyah (tujuan  asal)  dan maqâshid  al-tabi‟iyyah (tujuan  pengikut)  karena  semua  hukum- hukum syara‟ mempunyai  tujuan  utama  dan tujuan  pengikut  terhadap  tujuan  utama tersebut serta menyempurnakan tujuan dimaksud.  Dengan  mengetahui  tujuan  utama dan  tujuan  pengikut  maka  kita  akan  bisa menggolongkan  mana  hukum  yang  bersifat darûriyat, hajiyât dan kamaliyât.
Keempat, memahami sukût  al-Syâri‟ (diamnya Syâri‟ ),  karena  dengan  memahami diamnya Syâri‟ akan  bisa  mengetahui penunjukan  terhadap  suatu  hukum  tertentu. Artinya diam adalah suatu metode penjelasan hukum syar‟i ,  dari  situlah  tujuan  syariah ditetapkan dengan cara mencari illat, hikmah, istiqra‟ atau maqâm. Kelima, dengan menggunakan  teori al-istiqra‟ (teori induksi ), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari  suatu  kekhususan  menuju  pada  yang umum,  kadang-kadang  juga  bertolak  dari yang  kurang  umum  menuju  pada  yang  lebih
42 Muhammad „Abd. al-„Ati Muhammad „Ali, Al- Maqâsid al-Syar‟iyyah … h. 61.
Moh. Toriquddin , Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi…| 45
umum.  Dalam  istilah  ilmu  hukum  Islam, istiqra‟ ( induksi )  adalah  sebuah  metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan  oleh  fakta-fakta  khusus  yang digunakan oleh ahli-ahli fiqih untuk menetapkan  suatu  hukum.  Teori  ini  terbagi menjadi  dua  yaitu istiqra‟  tâm dan istiqra‟ nâqis. Istiqra‟ bisa dilakukan dengan dua cara yaitu:  (1) Istiqra‟ ( induksi )  pada  teks-teks shar‟iyyah untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut.  (2) Istiqra‟ ( induksi )  terhadap  arti- arti  teks  dan illat-illat hukum. Keenam, mencari  petunjuk  dari  para  Sahabat,  hal  ini dilakukan  karena  kekuatan  iman  mereka  dan mereka  sezaman  dengan  turunya  al-Qur‟an, melihat  langsung  apa  yang  dilakukan  oleh Rasulullah SAW pemahaman yang mendalam tentang  Islam,  jernihnya  hati,  tunduk,  ikhlas pada  agama  Islam  dan  taat  pada  Rasulullah SAW.
Operasionalisasi Ijtihad al-Maqâshidy Teks-teks  dan  hukum  tergantung  pada tujuannya  ( al-Nu ṣ u ṣ wa  al-Ahkâm  bi Maqâshidiha )
Adanya  Teks-teks  dan  hukum-hukum hendaknya  diambil  dari  tujuan-tujuannya tidak  hanya  berhenti  pada dzâhir teks  dan lafadz serta  redaksinya.  Hal  ini  didasarkan pada  masalah ta‟lil ,  yaitu  adanya  teks-teks syariah  dan  hukum-hukumnya  bertujuan untuk  ke mashlahât an  hamba.  Hendaknya tidak  mengabaikan  tujuan  tersebut  ketika menetapkan  suatu  hukum  dan  ketika  melihat teks. Contoh dari poin ini adalah barang siapa yang  berkewajiban  membayar  zakat,  jika  ia membayar  zakatnya  dengan  cara  memenuhi tujuan  zakat  maka  ia  diperbolehkan.  Jika dalam  uang  dirham  ada  kewajiban  zakat, kemudian  dibayar  dengan  gandum  atau  yang lainnya sebagai gantinya maka diperbolehkan. Karena  tujuan  dari  teks  zakat  untuk memenuhi  kekurangan  orang  fakir  dan dengan  membayar  menggunakan  gandum telah memenuhi kebutuhannya. 43
Ibnu Qayyim dalam beberapa ijtihadnya  mendasarkan  pada  tujuan  syariah menurutnya,  bahwa  nabi  telah  mewajibkan zakat fitrah satu sha‟ dari kurma, kismis, atau tepung,  yang  merupakan  makanan  pokok
43 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 295.
mayoritas  penduduk  Madinah.    Jika  suatu daerah  makanan  pokoknya  selain  yang tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar satu sha‟ dari makanan pokok mereka. Begitu juga  tentang  hukum  ber- istinja‟ (bersuci) dengan  menggunakan  benda  selain  batu, seperti  kain  perca,  kapas,  sutera  adalah  lebih baik  dan  lebih  diperbolehkan  dari  pada  batu. Begitu  juga  mencampurkan  debu  dalam mencuci  air  liur  anjing, Asynân (jenis tumbuhan  yang  berfungsi  untuk  sabun)  lebih baik  dari  pada  debu.  Semua  ini  adalah merupakan  tujuan Syâri‟ dan  tercapainya tujuan dengan lebih baik. 44
Mengumpulkan antara Kulliyât al-‘Ammah dan Dalil-dalil Khusus
Yang dimaksud dengan kulliyât al‟Ammah adalah globalisasi teks ( kulliyât al- nasiyyah ) dan globalisasi induksi ( kulliyât al- istiqrâiyyah ).  Globalisasi  teks  adalah  teks- teks al-qur‟an dan sunnah yang sahih , seperti: { متمكح اذإو ،اهلهأ يلإ تاناملأا اودؤت نأ مكرمأي للها ّنإ
لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب } ، { دوقعلاب اوفوأ } ، { رزت لاو ىرخأرزو ةرزاو } ، { رارض لاو ررض لا } ، { بتك للها ّنإ ءيش لك ىلع ناسحلإا } ، { تمرح ينإ يسفن ىلع ملظلا اوملاظت لاف ،امرحم مكنيب هتلعجو } ، ( تاينلاب لامعلأا امّنإ )
Sedangkan  globalisasi  induksi  adalah dengan metode induksi dari beberapa teks dan hukum  parsial,  seperti  menjaga darûriyat, hajiyât dan tahsiniyât, seluruh maqâshid syarî‟ah secara  umum,  dan  kaidah-kaidah fiqh  secara  global  seperti: al-darûrât  tubîhu al-mahdurât,  al-masyaqqatu  tajlibu  al-taisīr. Yang dimaksud dengan dalil-dalil khusus atau dalil-dalil  parsial  adalah    dalil-dalil  khusus tentang masalah-masalah tertentu, seperti ayat yang    menunjukkan  ini  atau  hadits  yang menunjukkan hukum tentang masalah si fulan atau qiyas secara juz‟i. Seorang
mujtahid harus
mempertimbangkan  dalil-dalil  parsial  untuk menghadirkan kulliyât al-syarî‟ah dan tujuan- tujuan  syariah  secara  umum,  dan  kaidah- kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, dan  suatu  hukum  diputuskan  berdasarkan
44 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 296.
46 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 33-47
kedua  unsur  tersebut  yaitu  dalil-dalil  global dan dalil-dalil parsial. 45
Jalbu  al-Mashâlih  wa  Dar’u  al-Mafâsid (Mendatangkan Ke mashlahât an dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak Dimana  saja  ke mashlahât an  bisa terealisasikan,  maka  harus  diusahakan  untuk merealisasikan  dan  menjaganya.  Begitu  juga jika  kerusakan  bisa  terjadi  maka  harus diusahakan  untuk  mencegah  dan  menutup jalannya,  walaupun  tidak  ada  teks  secara khusus.  Kiranya  sudah  cukup  adanya  teks- teks  secara  umum  yang  men- support untuk berbuat  kebaikan,  kemanfaatan,  kebaikan. Begitu  juga  teks-teks  umum  yang  mencela kerusakan  dan  larangan  berbuat  jelek  dan membahayakan  orang  lain.  Dan  cukup kiranya  kesepakatan  ulama‟  bahwa  tujuan umum  dari  syariah  adalah  mendatangkan  ke- mashlahât- an  dan  mencegah  kerusakan  baik di dunia maupun akhirat. 46
Menurut  Syathibi  setiap  dasar syara‟ yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat syara‟ serta disimpulkan  dari  dalil-dalil syara‟ maka hukumnya  sah  untuk  dijadikan  referensi. Kemudian  ia  mencontohkan  dengan  berdalil mursal, dan istihsân yang  keduanya  adalah untuk menjaga maslahah. Menjaga ke mashlahât an jika mashlahât tersebut haqîqiyah ( mashlahât yang  benar-benar mashlahât )  yang  sesuai  dengan  tujuan syara‟ maka  ia  merupakan  dasar  yang qat‟i yang harus dijadikan pijakan hukum. 47
Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum ( I’tibâr al-Maâlât )
Seorang  mujtahid  ketika  berijtihad hendaknya  mempertimbangkan  akibat  dari suatu  hukum  tersebut,  memprediksi  akibat hukum  dan  fatwa-fatwanya,  dan  tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan  hukum  saja.  Akan  tetapi  tugas seorang  mujtahid  adalah  menentukan  hukum dalam  satu  perbuatan  dan  memprediksikan akibat-akibat  yang  ditimbulkan  dari  hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka
45 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 300.
46 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 304
47 Imam Syathibi, al-Muwafaqât fī Ushûl al-Syarī‟ah ,
Juz I, h. 39
orang  tersebut  belum  sampai  pada  tingkatan seorang mujtahid.
Melihat  akibat-akibat  dari  perbuatan hukum  merupakan  tujuan  syariat,  baik perbuatan itu sesuai dengan syara‟ atau tidak. Seorang  mujtahid  tidak  akan  memberikan hukum  pada  perbuatan mukallaf kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum  dari  perbuatan  tersebut.  Ijtihad semacam  ini  memerlukan  keahlian  khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum  yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap  karakteristik  dan  rahasia  kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan. 48
Untuk  mengoperasionalkan  ijtihad berdasarkan maqâshid ada  empat  cara  yaitu: Pertama ,  memahami  tujuan  dari  teks-teks dan  hukum.  Hal  ini  didasarkan  pada  masalah ta‟lil ,  yaitu  adanya  teks-teks  syariah  dan hukum-hukumnya bertujuan untuk ke mashlahât an  hamba.  Hendaknya  tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan  suatu  hukum  dan  ketika  melihat teks; Kedua ,  mengumpulkan  antara kulliyât al-„âmmah dan  dalil-dalil  khusus.  Yang dimaksud kulliyât al-„âmmah adalah globalisasi  teks  ( kulliyât  al-nasiyyah )  dan globalisasi  induksi  ( kulliyât  al-istiqrâiyyah ). Yang  dimaksud  dalil-dalil  khusus  atau  dalil- dalil  parsial  adalah  dalil-dalil  khusus  tentang masalah-masalah  tertentu. Ketiga ,  seorang mujtahid harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial  untuk  menghadirkan kulliyât  al- syarî‟ah dan  tujuan-tujuan  syariah  secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus  menggabungkan  keduanya  dalam  satu wadah,  suatu  hukum  diputuskan  berdasarkan kedua  unsur  tersebut  yaitu  dalil-dalil  global dan dalil-dalil parsial.
Keempat, dengan  cara jalbu  al- mashâlih wa dar‟u al-mafâsid (mendatangkan ke mashlahât an  dan  mencegah  kerusakan).  Di mana  saja  ke mashlahât an  bisa  terealisasikan, maka  harus  diusahakan  untuk  merealisasikan dan  menjaganya.  Jika  kerusakan  mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah  dan  menutup  jalannya,  walaupun tidak  ada  teks  secara  khusus.  Menjaga
48 Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al-Maqâsid… h. 311.
Moh. Toriquddin , Teori Maqâshid Syarî’ah Perspektif Al-Syatibi…| 47 ke mashlahât an jika mashlahât tersebut haqīqiyah ( mashlahât yang  benar-benar mashlahât )  yang  sesuai  dengan  tujuan syara‟ maka  ia  merupakan  dasar  yang qat‟i yang harus  dijadikan  pijakan  hukum. Kelima, dengan  cara  mempertimbangkan  akibat  suatu hukum  ( i‟tibâr  al-maâlât ).  Perbuatan  hukum merupakan  tujuan  syariat,  baik  perbuatan  itu sesuai  dengan syara‟ atau  tidak.  Seorang mujtahid  dianggap  tidak  cukup  jika  ia  hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks- teks syariah secara  rinci,  akan  tetapi  ia  juga dituntut  mahir  terhadap  karakteristik  dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.
Kesimpulan Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Syathibi dalam
meletakkan  dasar-dasar  bangunan maqâshid syarî‟ah dengan  membagi  tiga  bagian  utama yaitu:  Pertama,    masalah ta‟lil ,  dan al- mashâlih  wa  al-mafâsid. Kedua,  terkait dengan  cara  untuk  mengetahui maqâshid dengan enam cara yaitu tujuan syarî‟ah harus sesuai  dengan  bahasa  arab,  perintah  dan larangan syarî‟ah dipahami sebagai ta‟lîl dan dahiriyah teks, maqâsyid  al-ashliyah wa  al- maqâshid al-tabi‟iyyah , sukût  al-syâri‟ , al- istiqra‟ ,  mencari  petunjuk  para  sahabat  Nabi. Sedangkan  bangunan  yang  ketiga  merupakan operasionalisasi  ijtihad al-maqâsyid dengan empat syarat teks-teks  dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara kulliyât  al-„ammah dan  dalil-dalil  khusus, mendatangkan  ke mashlahât an  dan  mencegah kerusakan secara mutlak dan
mempertimbangkan  akibat  suatu  hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‟an Karim Al-Bûtiy, Muhammad Saīd Ramdan. Dawâbit al-Mashlahât fī al-Sharīah al- Islâmiyyah, Beirut:  Muassasah  al- Risalah, 2001. Al-Raisuni,  Ahmad Nadariyât  al-Maqâshid „Inda  al-Imâm  al-Shâthibi, Beirut:
Muassasah al-Jami‟ah, 1992.
Auda,  Jasser. Fiqh  al-  Maqâshid  Inā ṭ at  al- Ahkām  bi  Maqâshidihā, Herndon: IIIT.2007. Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqâshid Shrī‟ah Menurut  al-Shatibi, Jakarta:  Pt.  Raja Grafindo Persada, 1996. Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir Dawâbit  I‟tibâr al-Maqâshid    fī  Mahâl  al-Ijtihâd  wa atharuhâ    al-Fiqhiy, Riyâd:  Maktabah al-Rushd, 2007.
Habib,  Muhammad  Bakr  Ismail. Maqâshid al-al-Islâmiyah  Ta‟sīlan  wa  Taf‟īlan, Makkah:  Dar  al-Tībah  al-Khadrâ‟, 2006.
Mawardi,  Ahmad  Imam. Fiqh  Minoritas Fiqh  Aqalliyât  dan  Evolusi  Maqâshid al-Sharī‟ah Dari Konsep ke
Pendekatan, Yogyakarta: LKiS, 2010. Muhammad  „Ali,  Muhammad  „Abd.  al-„Âti. al-Maqâshid al-Shar‟iyyah wa atharuhâ fī    al-fiqh  al-Islamiy, Kairo:  Dar  al- Hadith,  2007.Syathibi, al-Muwâfaqât  fi Usul  al-Shariah ,  Juz  I,  Beirut:  Dar  al- Kutu>b al-„Ilmiyyah, t.th.
Internet http://dodi- rasionalqolbi.blogspot.com/2010/06/sep utar-metode-istiqra.html.
http://islamlib.com/id/artikel/bapak-maqasid- al-syariah-pertama.
http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/ima m-syatibi.html.