Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia (Ariesta & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2020

## IDENTIFIKASI ASPEK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BADUNG BALI)
I Putu Agus Suarsana  Ariesta 1 , dan I G A Bagus Widiantara 2 Dosen  Universitas  Triatma Mulya 1 , Dosen STIPAR Triatma Jaya 2 agusariesta@yahoo.co.id 1 , Widiantara301077@gmail.com 2 ,

## Abstrak
Keberadaan  Desa  wisata  di  Kabupaten  Badung  merupakan  jawaban  atas  keinginan berbagai pihak stakeholders untuk memanfaatkan dan meningkatkan potensi wisata yang ada di suatu desa. Saat ini telah berdiri 11 desa wisata dengan berbagai tempat wisata, baik berupa keindahan alam maupun budaya setempat. Adanya 11 desa wisata tentunya menyebabkan desa lain ingin mengembangkan potensi desanya. Maka itulah kriteria dalam penelitian ini  untuk  menjadi desa wisata dari  segi hukum, strategi pengembangannya hingga penetapan hukum desa wisata di Kabupaten Badung. Semua data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode penelitian studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh berasal dari instansi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata, akademisi dan juga kelompok masyarakat yang mengetahui proses pengambilan keputusan dalam pembangunan desa wisata ini. Setelah data diperoleh, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, maka desa tersebut secara hukum layak untuk ditetapkan sebagai desa wisata, dan digunakan desa lain sebagai contoh dalam mengembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Kata kunci: aspek hukum, strategi pembangunan, desa wisata.

## Abstract
The  tourism village  in  Badung  Regency  is  a  response  to  the  desire  of  stakeholders (stakeholders) to utilize and enhance the tourism potential in a village. When this has been established 11 tourist villages with various tourist attractions, both in the form of natural beauty and  local culture. The existence of 11 tourist villages is certainly causing other villages to develop their village potential. So that's the criterion in this research to become a tourism village from a legal aspect, its development strategy to the legal determination of a tourism village in Badung Regency. All data in this study were obtained by the research methods  of  study literature,  observation and  documentation. Data  obtained  are  from government agencies, especially the  Tourism Office, academics and  also  comm unity groups who know the decision making process in the development of this tourism village. After  the  data  is  obtained,  the  data  analysis techniques used  in  this  study  include: Qualitative Descriptive Method. With these things in mind, the tourism village is legally feasible to be designated as a tourist village, and other villages can use it as an example in developing tourism potential for the welfare of the local community.
Keywords: legal aspects, development strategies, village tourism.

## PENDAHULUAN
Dunia  pariwisata  merupakan  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terintegrasi, sistematis, terpadu, berkelanjutan serta bertanggung  jawab, sehingga  pengelolaan  dari  kepariwisataan
perlu  dukungan  dari  pemerintah  pusat  yang menggandeng pemerintah daerah yang memiliki destinasi-destinasi wisata dan budaya, menurut  asas-asas  pembagian  kewenangan pengelolaan.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  ( Ariesta  & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2020
(untuk  selanjutnya  disebut  dengan  UU Kepariwisataan)  merupakan  salah  satu  bukti nyata  dukungan  pemerintah  terhadap  dunia pariwisata. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka meningkat  pula  pendapatan  daerah,  yang kemudian menyokong pertumbuhan perekonomian  di  Indonesia.  Para  pimpinan daerah  seluruh  Indonesia  seakan  mendapat angin  segar, yang  kemudian  berlomba-lomba untuk  mencari  solusi  dalam  pengembangan daerah pariwisatanya  masing-masing, Namun, dalam  upaya  peningkatan  jumlah  wisatawan baik  domestic maupun  mancanegara  ini  juga harus diimbangi dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga. perekonomian masyarakat (dalam hal ini desa) dimana masing-masing desa diberikan kesempatan  untuk  menampilkan  keunikan masing-masing  termasuk  mengelola  baik  itu kegiatan maupun keuangannya secara independen,  yang  membuat  masing-masing desa  berkompetisi  dalam  mengembangkan potensinya masing-masing.
Inilah  yang  menyebabkan  beberapa tahun  di  Indonesia  hingga  di  Propinsi  Bali khususnya Kabupaten Badung giat membangun  di  sector  pariwisata.  Berbagai daya  Tarik  wisata  dan  akomodasi  wisata dikembangakan pihak swasta  dan pemerintah dan desa wisata untuk meraup Devisa. Terlebih lagi  Kabupaten  Badung  memiliki  keindahan alam  dan  budaya  yang  tersebar  di  berbagai desa.  Hingga  saat  ini  di  badung  telah ditetapkan 11 desa wisata yang siap dikunjungi dengan tujuan akhir memberikan kemakmuran kepada  warga  desanya.  Oleh  karena  itu, banyak  desa  yang  juga  memiliki  keindahan alam  dan  budaya  berkeinginan  membentuk desa  wisata  dengan menonjolkan daya  Tarik wisata  yang  dimiliki  desanya  sejak  zaman dahulu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan  budaya.  Pengembangan  desa-desa  ini tentunya memerlukan pengetahuan khususnya di  bidang  hukum  hingga  bisa  ditetapkan sebagai desa wisata.
Pariwisata  bali  terkenal  mulai  dari budaya, seni, hingga penduduk  desa, khususnya mereka  yang tinggal  di perbukitan pegunungan  dimana  memiliki  bahasa  dan budaya yang  beragam (Anggayana,  Budasi &
Suarnajaya,  2014).  Kualitas  pelayanan  juga berperan penting bagi keberadaan objek wisata di Bali  (Anggayana,  Nitiasih  &  Budasi, 2016). Productive skill dipandang sebagai keterampilan     yang perlu diperhatikan  dalam mendukung  kemajuan  pariwisata  (Lindawati, Asriyani  &  Anggayana,  2018).  Tidak  hanya membutuhkan  kreativitas  secara  fisik,  tetapi juga  memerlukan  pemikiran  yang  kritis  dan sistematis  (Lindawati,  Asriyani  &  Anggayana, 2019). Mengembangkan kompetensi komunikatif dalam empat keterampilan bahasa, yaitu keterampilan  menyimak, berbicara, membaca  dan  menulis juga  sebagai  penentu kesuksesan  komunikasi  dalam  pariwisata (Asriyani, Suryawati & Anggayana, 2019).
Bali  sejak  dulu sudah  dikenal  dengan pariwisatanya,  sehingga  banyak  wisatawan asing yang berkunjung di setiap musim liburan maupun di setiap harinya (Anggayana  & Sari, 2018). Pulau  Bali  telah  berkembang menjadi salah  satu  tujuan  wisata  yang  paling  banyak dikunjungi di dunia dengan lebih dari satu juta pengunjung asing  terbang  langsung  ke  Bali (Budasi  &  Anggayana,  2019).  Dalam  dunia pariwisata,  salah  satu  bahasa  terpopuler di dunia  adalah  bahasa  Inggris. Bahkan  dikenal sebagai bahasa internasional (Asriyani, Suryawati & Anggayana, 2019). Bahasa Inggris merupakan  salah  satu  bahasa  yang  harus dikuasai (Sudipa, Aryati, Susanta, & Anggayana, 2020).
Kebudayaan Bali  sangat melekat  pada masyarakat  Bali  sendiri,  dibuktikan  dengan adanya  budaya  menyame  braya,  tari  Bali, rumah  adat,  adat  istiadat  (Redianis,  Putra  & Anggayana,  2019).  Sehingga  penting  untuk melestarikan  bahasa  dan  budaya  dengan ragamnya  (Anggayana, Suparwa,  Dhanawaty, &  Budasi,  2020). Bali  merupakan  salah  satu destinasi internasional yang telah mendiversifikasi  berbagai  produk  pariwisata sebagai  upaya  menjawab  tantangan  pasar (Osin, Pibriari & Anggayana, 2019). Wisatawan ingin  dilayani  dan  mendapatkan  akomodasi yang layak sesuai harapan wisatawan (Anggayana, Budasi, & Kusuma, 2019).
Untuk itulah perlu atau penting adanya penelitian  yang  berjudul  Identifikasi  Aspek Hukum  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata (Study Kasus di Kabupaten Badung).
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  ( Ariesta  & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2020

## TINJAUAN PUSTAKA Definisi Identifikasi
Dalam  Kamus Besar Bahasa  Indonesia identifikasi didefinisikan sebagai  penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dsb

## Definisi Pengembangan
Dalam  Kamus Besar Bahasa  Indonesia pengembangan didefinisikan sebagai  sebagai suatu proses, cara perbuatan mengembangkan sesuatu  menjadi  lebih  baik,  maju  sempurna dan berguna. Jadi pengembangan merupakan suatu  proses/aktifitas  memajukan  sesuatu yang di anggap perlu untuk di tata  sedemikian rupa  dengan  meremajakan  atau  memelihara yang  sudah  berkembang  agar  menjadi  lebih manarik  dan  lebih  berkembang.  Tahapan pengembangan  merupakan  tahapan  siklus evolusi  yang  terjadi  dalam  pembangunan pariwisata  sejak  suatu  daerah  tujuan  wisata baru ditemukan/eksplorasi( Discovery ), kemudian  berkembang  dan  pada  akhirnya terjadi  penurunan  (decline).  Menurut  Pitana (2005:103)  ada 7  fase  pengembangan pariwisata  atau  siklus  pariwisata  (destination area life cycle) yang membawa implikasi  serta dampak yang berbeda,  secara teoritis diantaranya: (1) Fase Exploration (eksplorasi/penemuan), (2) Fase Involvement (keterlibatan), (3). Fase Development (pembangunan) (4) Fase consolidatioan (konsolidasi), (5) Fase stagnation (kestabilan),  (6) Fase  Decline (penurunan),(7) Fase rejuvenation (peremajaan).

## Definisi Desa Wisata
Menurut Pasal  1 ayat  6 dari Peraturan Bupati  Badung  No  47  Tahun  2010  tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten  Badung,  desa  wisata  adalah wilayah pelestarian alam  lingkungan ekosistim serta  simpul  budaya  tradisional  masyarakat dengan  tidak  menghambat  perkembangan warganya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
Menurut Wiendu  (1993),  desa  wisata merupakan  suatu  bentuk  interaksi  antara atraksi,  akomodasi,  dan  fasilitas  pendukung yang disajikan dalam  suatu struktur kehidupan
masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki  kecendrungan  kawasan  pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata. langkah strategis yang dilakukan untuk  mengembangkan  desa  wisata.Menurut pola, proses, dan tipe pngelolaannya desa atau kampung  wisata  terbagi  dalam  dua  bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka (wiendu, 1993).
1. Tipe Terstruktur
Tipe terstruktur ditandai dengan karakter sebagai berikut :
a.Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur  yang spesifik  untuk kawasan  tersebut. Kelebihan  tipe  ini adalah  dalam  citra yang ditumbuhkan mampu menembus pasar internasional.
b.Lokasi  pada  umumnya  terpisah  dari masyarakat  local  sehingga  dampak negatif  yang  ditimbulkan  diharapkan terkontrol  dan  pencemaran  social budaya akan terdeteksi sejak dini. c.Lahan  tidak  terlalu  besar  dan  masih dalam tingkat kemampuan
perencanaan  yang  integrative  dan terkoordinir sehingga diharapkan agen untuk
mendapatkan dana internasional  sebagai  unsur  utama menangkap jasa dari hotel berbintang. 2. Tipe Terbuka
Tipe ini ditandai dengan karakter tumbuh dan menyatukan kawasan dengan struktur kehidupan, baik  ruang  maupun pola masyarakat local. Distribusi pendapatan  langsung  didapatkan  dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk  local,  akan  tetapi  dampak negatifnya cepat  menjalar  menjadi  satu ke dalam  penduduk local sehingga sulit dikendalikan. Pembangunan desa wisata yang ideal harus memperhatikan konsep keberlanjutan  dan  juga  mengacu  pada basic thinking dari konsep pembangunan atau  pengembangan  desa  wisata  di Indonesia berbasis atraksi dan kelokalan.

## Kriteria Penilaian Desa Wisata
Menurut Buku Panduan pengembangan desa wisata berbasis
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  ( Ariesta  & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2020
pendampingan melalui perguruan tinggi (2019), kriteria penilaian  desa  wisata  adalah  sebagai berikut :
1. Kepemilikan  dan  kepengurusan  oleh masyarakat.
2. Kontribusi terhadap kesejahtraan social.
3. Kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. 4. Mendorong terjadinya
partisipasi
interaktif  antara  masyarakat  local  dan pengunjung (wisatawan)
5. Jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkwalitas.
6. Kualitas makanan dan minuman.
7. Kualitas makanan dan minuman.
8. Kinerja Friendly Tour Operator.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dimana telah ditetapkan 11 Desa wisata  berdasarkan Peraturan Bupati Badung No 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini dikumpulkan dengan metode :
• Studi Literatur
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan Studi  literatur adalah  cara  yang  dipakai untuk  menghimpun  data-data atau
sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.
• Metode Dokumentasi Yaitu pengumpulan  data sekunder melalui  dokumen-dokumen yang dimiliki sumber data sekunder tersebut.
• Metode Observasi
Yakni  melakukan  pengamatan  langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi di lokasi serta masalah

## Responden
Adapun responden penelitian ini terdiri dari 2 komponen , yaitu :
1.  Instansi  Pemerintah,  yaitu  Dinas
Pariwisata  Kabupaten  Badung,  yang mengetahui kedalam informasi
sehubungan  dengan  masalah  yang diteliti di lokasi.
2.   Mereka  yang  memiliki  pengetahuan pariwisata seperti akademisi.
3.   Mereka yang diterima sebagai kelompok  terkait  dengan  penentuan kebijakan.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan alam penelitian  ini  antara  lain  :  Metode  Deskriptif Kualitatif,  yaitu  memberikan  ulasan  atau interpretasi  atau  makna  terhadap  data  dan informasi yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun pembahasan  yang merupakan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

## 1.Kriteria desa wisata dan jenis /  tahapan pengembangannya.
Adapun kriteria desa wisata adalah sebagai berikut :
a.Memiliki attraction /atraksi wisata unggulan. b.Memiliki amenities / fasilitas pendukung. c.Memiliki accessibility / sarana prasarana yang memadai d.Memiliki ancillaries /layanan tambahan termasuk kelembagaan. e.Memiliki Community
Involvement /Keterlibatan masyarakat.
Jenis  /  tahapan  pengembangan  wisata pedesaaan dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu :  desa  rintisan,  desa  berkembang,  desa maju dan desa mandiri.
Dimana  desa  dengan  kriteria maju  dan mandiri  memiliki  indicator  jenis/tahapan pengembangan sebagai berikut :
1. Jumlah Kunjungan.
2. Industri pariwisata yang berkembang.
3.  Kesiapan  SDM/  Skill  masyarakat Desa   sebagai pengelola.
4.  Diversifikasi  produk  atraksi  dan aktivitas wisata.
5. Amenitas pariwisata yang berkembang.
2.Langkah strategis yang  dilakukan untuk mengembangkan desa wisata.
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  ( Ariesta  & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2020
Adapun langkah strategis yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata adalah :
a.  Mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa wisata
b. Mengidentifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan  desa  wisata  mulai dari yang bersifat fisik, non fisik/social, internal dan eksternal.
c.  Menjaga  komitmen  yang  kuat  dari seluruh  komponen  desa  untuk menyamakan  pendapat,  persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata.
d. Mengidentifikasi dampak positif
maupun negative dari sebuah kegiatan  wisata sesuai  dengan
kekhasan masing-masing desa.
e. Memiliki  komitmen  yang  kuat  dari seluruh  komponen  desa  untuk menggandeng  pemerintah  daerah dan pihak swasta.
f.  Menyiapkan segala perangkat aturan/regulasi norma.
g. Mengelola  dan  membuat  inovasi dalam  pengembangan potensi desa wisata.
h. Mengupayakan berbagai media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan  potensi  wisata  di desa. i.  Mempelajari kesuksesan desa wisata yang lain.
3.Desa  -  desa  yang  secara  hukum  telah ditetapkan  sebagai  desa  wisata  di Kabupaten Badung.
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung No  47  Tahun 2010 tentang Penetapan  Desa Wisata  di  Kabupaten  Badung,  maka  secara hukum terdapat 11 desa wisata,  adapun desa wisata tersebut adalah :
a.  Desa Bongkasa Pertiwi. b. Desa Pangsan.
c.  Desa Kerta.
d. Desa Plaga. e. Desa Belok.
f.  Desa Carangsari.
g. Desa Sangeh.
h. Desa Baha.
i.  Desa Kapal.
j.  Desa Mengwi. k.  Desa Munggu.

## PENUTUP Simpulan
Di  Kabupaten  Badung  secara  hukum telah sah ditetapkan 11 desa wisata. Di antara 11  desa  tersebut  terdapat  5  desa  wisata unggulan.

## Saran
Keberadaan Desa wisata di Kabupaten Badung  ini,  harus  terus  dipantau  dan dikembangkan  oleh  pemangku  kepentingan (stakeholder)  agar  keberadaannya  mampu memberikan manfaat yang maksimal  terutama untuk masyarakat setempat.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggayana, I. A., Budasi, I. G., & Kusuma, I. W.
(2019).  Social  Dialectology  Study  of Phonology in  Knowing  English  Student Speaking Ability. The Asian EFL Journal, 25(5.2), 225-244.
Anggayana,  I. A., Suparwa,  I. N., Dhanawaty, N.  M.,  &  Budasi,  I.  G.  (2020). Lipang, Langkuru,  Waisika  Language  Kinship: Lexicostatistics  Study  in  Alor  Island. International  Journal  of  Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 301-319. doi:https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/ PR201010 Anggayana,  I.  W.  A.,  &  Sari,  N.  L.  K.  J.  P. (2018). Kemampuan  Berbicara  Bahasa Inggris Mahasiswa Akomodasi
Perhotelan:  sebuah  Kajian  Fonologi. Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel, 1(1), 8-14.
Anggayana, I. W. A., Budasi, I. G., Lin, D. A., & Suarnajaya,  I.  W.  (2014).  Affixation  of bugbug  dialect:  A  Descriptive  Study. Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris undiksha, 1(1).
ANGGAYANA,  I.  W.  A.,  NITIASIH,  D.  P.  K., BUDASI,  D.  I.  G.,  &  APPLIN,  M. E.  D. (2016). Developing English For Specific Purposes Course Materials for Art Shop Attendants  and  Street  Vendors.  Jurnal Pendidikan  Bahasa  Inggris  Indonesia, 4(1).
Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Hotel  Akademi  Komunitas  Manajemen  Perhotelan  Indonesia  ( Ariesta  & Widiantara, halaman 27-32) Vol 4, No 1 Edisi Juni 2020
Asriyani, R., Suryawati, D. A., & Anggayana, I. W.  A.  (2019).  PENERAPAN  TEKNIK ROLE  PLAY  DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI  BERBICARA  BAHASA
INGGRIS  SISWA  KELAS  SEBELAS TERHADAP KEANEKARAGAMAN PERSONALITY TYPES DI SMK PARIWISATA TRIATMA JAYA BADUNG. LITERA: Jurnal Litera Bahasa Dan Sastra, 5(2).
Asriyani, R., Suryawati, D. A., & Anggayana, I. W.  A.  (2019,  August).  USING  ROLE PLAY  TECHNIQUES  IN  IMPROVING ENGLISH  SPEAKING  COMPETENCY ON  THE  PERSONALITY  TYPES.  In International  Conference  on  Cultural Studies (Vol. 2, pp. 44-48).
Budasi,  I.  G.,  &  Anggayana,  I.  A.  (2019). Developing  English  for  Housekeeping Materials  for  Students  of  Sun  Lingua College  Singaraja-Bali.  The  Asian  EFL Journal, 23(6.2), 164-179.
Bupati  Badung.  (2010).  Peraturan  Bupati Badung  No  47  Tahun  2010  tentang Penetapan  Desa  Wisata  di  Kabupaten Badung.  Mangupura  :  Berita  Acara Kabupaten  Badung  Tahun  2010  nomor 44.
Kementrian  Pariwisata  Republik  Indonesia. (2019). Buku  Panduan  Pengembangan Desa  Wisata  Berbasis  Pendampingan Melalui  Perguruan  Tinggi.  Jakarta  :
ASDEP Pengembangan SDM Pariwisata dan  Hubungan  Antar  Lembaga  Deputi Bidang  Pengembangan  industry  dan kelembagaan
Lindawati, N. P., Asriyani, R., & Anggayana, I.
W.  A.  (2018). KEMAMPUAN  MENULIS KARANGAN DIALOG MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  KOOPERATIF  TIPE THINK-PAIR-SHARE PADA MAHASISWA JURUSAN TATA HIDANGAN  DI  AKADEMI  KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA. SINTESA.
Lindawati, N. P., Asriyani, R., & Anggayana, I.
W.  A.  (2019).  MODEL  KOOPERATIF THINK-PAIR-SHARE DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DIALOG BAHASA INGGRIS MAHASISWA
AKADEMI  KOMUNITAS  MANAJEMEN PERHOTELAN  INDONESIA.  LITERA: Jurnal Litera Bahasa  Dan Sastra, 4(1). Osin, R. F., Pibriari, N. P. W., & Anggayana, I. W.  A.  (2019,  August).  BALINESE WOMEN IN SPA TOURISM IN BADUNG REGENCY.  In  International Conference on Cultural Studies (Vol. 2, pp. 35-38).
Pitana,  I  G.  2005.  Sosialisasi  Pariwisata,
Yogyakarta : Andi Offset.
Redianis,  N.  L.,  Putra,  A.  A.  B.  M.  A.,  & Anggayana,  I.  W.  A.  (2019,  August). EFFECT OF  CULTURE ON  BALINESE LANGUAGE  USED  BY  EMPLOYEE HOTELS  FOR  FOREIGN  TRAVELERS
IN THE SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE. In International
Conference on Cultural  Studies (Vol. 2, pp. 39-43).
Shadily  Hasan,  1997.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Jilid II. Jakarta : Gramedia. Sudipa, I. N., Aryati, K. F., Susanta, I. P. A. E., &  Anggayana,  I.  W.  A.  (2020).  The Development  of  Syllabus  and  Lesson Plan  Based on English for Occupational Purposes.  International Journal of
Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 290 –
300. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR2
01009