Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 924-932
Analisis Pelaksanaan Asuransi  Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
Uswatun Khasanah 1*) , Manzilatul Fajriah 2) , Dewi Arianti 3) , Lady Avisha 4) 1,2,3,4 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya *Email korespondensi: 1 19203010075@student.uin-suka.ac.id

## Abstract
Financial insurance in Islamic banking is carried out as one of the risk management as an effort to maintain bank stability. Based on OJK regulations Number 23/POJK.03/2018 regarding Application of Risk Management for Sharia Rural Banks (BPRS), BPRS have to carry out the process of identification, measurement, monitoring and risk control of all material risk factors. This research is a field research through a normative juridical approach. This research aims to see the implementation of financing insurance in BPRS X and to see the suitability of the implementation of financing insurance against Sharia principles. The results showed that the implementation of murabahah financing insurance at BPRS X is optional. The customer can choose not to pay for life insurance and assign  responsibility  to  the  heirs  if  the  customer  dies.  However,  in  practice  the  Bank  continues  to  register insurance even without the consent of the customer. So that the implementation of financing insurance at BPRS X is not fully in accordance with Islamic law. Because in Fiqh study, the practice of Murabahah is carried out by prioritizing the principles of honesty, transparency, openness and Islamic values.
Keywords : Financing Insurance, Risk Management, Sharia Principles, Transparency
Saran  sitasi :  Khasanah,  U.,  Fajriah,  M.,  Arianti,  D.,  &  Avisha,  L.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Asuransi Pembiayaan Murabahah di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 924-932. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2438
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2438

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  Islam  yang  semakin  meluas membawa dampak pada banyak bidang dalam tatanan kehidupan.  Salah  satunya  dari  segi  perekonomian. Sejak  awal  tahun  70-an  gerakan  Islam  di  tingkat nasional  telah  memasuki  bidang  ekonomi  dengan memperkenalkan  sistem  ekonomi  Islam  sebagai alternatif  terhadap  sistem  kapitalis  dalam  sistem sosial.  Salah  satu  tonggak  perkembangan  Perbankan Syariah  adalah  didirikannya Islamic  Development Bank (IDB) pada tahun 1975 (Karim, 2007:xiv). Sejak saat itu kemudian muncul bank-bank Islam di seluruh dunia.  Termasuk  di  kawasan  Eropa  dan  Asia. Sementara  di  Indonesia  secara  kelembagaan  Bank Islam pertama didirikan pada tahun 1991, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Eksistensi  keberadaan  bank  syariah  hingga  saat ini  mulai  dikenal  dan  semakin  berkembang  di kalangan  masyakat.  Data  terakhir  (per  Desember 2020)  menunjukkan  terdapat  197  intitusi  perbankan
syariah  dengan  3.053  kantor  di  seluruh  Indonesia (Snapshot  Perbankan  Syariah  OJK,  2020).  Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara khusus terdapat  163 lembaga BPRS dengan 627 kantor di seluruh Indonesia.
BPRS  menganut  prinsip-prinsip  Ekonomi  Islam dan  tidak  menggunakan  istilah  bunga  dalam transaksinya (Rivai, 2013:95). BPRS juga merupakan salah  satu  cara  pengembangan  jaringan  perbankan syariah  guna  menyediakan  akses  yang  lebih  luas kepada  masyarakat  (Antonio,  1999:250).  BPRS  ini dimaksudkan  untuk  dapat  memberikan  layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat  khususnya  pengusaha  menengah,  kecil dan  mikro  baik  di  pedesaan  maupun  di  perkotaan (POJK Nomor 3/POJK.03/2016)
Pembahasan tentang perbankan dan pembiayaan di  dalamnya  tidak  terlepas  dari  manajemen  resiko sebagai  upaya  untuk  menjaga  stabilitas  bank.  Salah
satu  langkah  ini  dilakukan  melalui  bekerjasama dengan  pihak  ketiga,  yakni  perusahaan  asuransi. Kerjasama  ini  biasa  disebut  sebagai Bancassurance , yakni aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan  bank  (Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  32/SEOJK.05/2016).  Akad  asuransi  pada lembaga  keuangan  banyak  dilakukan  dengan  tujuan melindungi  resiko  yang  akan  terjadi  pada  lembaga tersebut (Genoveva, 2018:123). Hal ini dilakukan atas dasar analisa resiko kelembagaan apabila terjadi gagal pengembalian  seperti  apa  yang  dilakukan  dalam penyaluran  kredit.  Asuransi  diadakan  karena  sifat pemberian  pertolongan  atas  kejadian  diluar  dugaan, baik yang terjadi setelah berjalan ataupun terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan.
Konsep  asuransi  secara  umum  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2014  tentang Peransuransian.  Sementara  untuk  penyelenggaraan usaha  peransurasian  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan    Nomor  69/PJOK.05/2016  tentang tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah.  Sebagaimana dimaksudkan  oleh  Undang-undang,  pada  dasarnya asuransi  bertujuan  sebagai  pengalihan  resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan dan kesejahteraan anggota (Muhammad, 2015:12-15).
Penerapan  klausul  asuransi  ini  biasanya  tertera dalam kontrak pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah  dan  Bank,  baik  asuransi  jiwa  maupun asuransi kendaraan. Pembiayaan yang akan dibahas di sini  ialah  pembiayaan  Murabahah.  Salah  satu  akad dalam fikih yang paling popular yang dikenal secara luas  oleh    masyarakat  ialah  Murabahah.  Murabahah merupakan  salah  satu  transaksi  jual  beli  yang dimodifikasi  pada  masa  ekonomi  riil  (Yunita, 2015:158).  Jauh sebelumnya, transaksi murabahah ini lazim  digunakan  oleh  Rasulullah  saw.  dan  para sahabat  (Karim,  2007:113). Kemudian  konsep  ini banyak  digunakan  oleh  bank-bank  dan  lembaga- lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja  dan  pembiayaan  perdagangan  lainnya  terhadap nasabah (Faozan, 2009:25).
Pengertian  dan  konsep  murabahah  telah  banyak dijelaskan  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik.  Hampir semua kitab fikih menyinggung adanya akad ini, atau setidaknya  membahas  gambaran  secara  umum mengenai murabahah beserta aplikasi dalam kehidupan  sehari-hari.  Seperti  dalam  kitab-kitab Bidayatul Mujtahid,  Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al Imam
As-Syafi’I,  Al  Fiqh  Al  Islami  wa  Adillatuhu atau I'anatut Tholibin ‘Ala Khali al-Faadzi Fathul Muin . Sementara  secara  yuridis  murabahah  disebutkan dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 31/POJK.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha Pembiayaan Syariah. Selain itu akad murabahah juga diatur  dalam  fatwa  DSN  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Mayoritas  penelitian-penelitian  terdahulu  yang membahas  tentang  asuransi  mengisyaratkan  akan pentingnya asuransi sebagai upaya mitigasi resiko di perbankan.  Meski  demikian  terdapat  beberapa problematika mengenai asuransi pada pembiayaan di bank  syariah.  Seperti  pada  kasus  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Ujung  Berung  Bandung.  Secara yuridis pengembalian sisa asuransi wajib dikembalikan  kepada  nasabah  pembiayaan.  Namun dalam  praktiktnya  tersebut  tidak  memberitahukan mengenai  sisa  asuransi  yang  harus  dikembalikan kepada  nasabah  yang  merupakan  hak  nasabah (Nahdiah,  2007).  Atau  dalam  kasus  lain  premi asuransi  yang  disetorkan  pada  awal  kontrak  tidak dikembalikan  ketika  nasabah  melunasi  pembiayaan muarabahah. Padahal pada dasarnya asuransi syariah tidak  mengenal  dana  hangus  seperti  yang  terdapat pada  asuransi  konvensional,  hanya  saja  dikurangi dengan dana tabarru’ (Hidayatina, 2015:134).
Penerapan  manajemen  resiko  diperbankan biasanya  termasuk  kewajiban  bank  mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Seperti pembiayaan murabahah dengan mendaftarkan asuransi  jiwa  dan  kendaraan.  Namun  demikian Pelaksanaan  asuransi  pembiayaan  murabahah  di BPRS  X  bersifat  opsional.  Nasabah  dapat  memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab  kepada  ahli  waris  apabila  nasabah meninggal  dunia.  Akan  tetapi,  pada  pelaksanaannya Bank  tetap  mendaftarkan  asuransi  terlepas  dari persetujuan  dari  pihak  nasabah.  Hal  ini  dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko bagi Bank.
Terkait  dengan  asuransi  pada  pembiayaan Murabahah  di  atas  terdapat  beberapa  problematika. Pertama ,  berhubungan  dengan  nilai-nilai  ekonomi Islam  dalam  pelaksanaan  pembiayaan,  seperti  nilai transparansi  (keterbukaan),  kejujuran  dan  nilai keadilan. Kedua ,  klausul  asuransi  ini  berimplikasi pada persentase pembayaran margin kepada nasabah. Dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan  persentase  margin antara  nasabah  yang  membayar  biaya  asuransi  dan
tidak  membayar.  Perbedaan  ini  kisaran  1%-2%  dari persentase  margin  bagi  yang  membayar  asuransi. Karena pada dasarnya bank akan tetap mendaftarkan asuransi  bagi  nasabah,  khususnya  asuransi  jiwa meskipun  nasabah  tersebut  tidak    menghendaki. Ketiga ,  hal  ini  juga  berimplikasi  pada  status  uang pertanggungan  perusahaan  asuransi  apabila  di kemudian hari nasabah tersebut mengalami kecelakaan  atau  meninggal  dunia  dan  pihak  Bank melakukan  klaim.  Apakah  bank  dapat  mengklaim uang tersebut meski ahli waris sudah melunasi hutang kepada bank. Ataukah nasabah berhak mendapat uang pertanggungan  asuransi    meskipun  nasabah  tidak menyetujui  pembayaran  premi  asuransi  di  awal kontrak  dan  menandatangani  surat  penyerahan penanggungan kepada ahli waris.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  kiranya penting  untuk  meneliti  kesesuaian  pelaksanan murabahah  dari  aspek  asuransi  yang  menyertai pembiayaan  dari  perspektif  hukum  Islam.  Karena secara  fikih    praktik  murabahah  dilakukan  dengan mengutamakan  prinsip  kejujuran,  keterbukaan  dan nilai-nilai Islami.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan ( field  risearch ).  Yakni  suatu  penelitian  yang dilakukan  secara  intensif,  terperinci  dan  mendalam. Penelitian  dilakukan  dengan  pengamatan  serta eksplorasi  terhadap  pelaksaan  asuransi  pembiayaan ( Bancassurance )  di  BPRS X  Riau.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis    normatif.  Pendekatan  yuridis  dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dari sisi hukum dan peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia. Sementara  pendekatan  normatif  digunakan  untuk mengetahui aturan hukum dalam transaksi murabahah sesuai prinsip-prinsip syariah.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Risiko Pembiayaan dan Pengaturan Asuransi

## Pembiayaan (Bancassurance)
Istilah risiko erat kaitannya dengan dunia usaha. Risiko selalu dihubungkan dengan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak  terduga  atau  tidak  diinginkan  (Pangestu:2). Emmett  J.  Vaughan  dan  Therese  M.  Vaughan mendefinisikan risiko sebagai “ Risk is a condition in
which  there  is  a  possibility  of  an  adverse  deviation from a desired outcome that is expected or hoped for. ” (Vaughan, 2008:2), yang berarti Suatu keadaan yang mengandung  peluang  atau  kemungkinan  adanya penyimpangan  dari  tujuan  yang  direncanakan  atau sasaran  yang  diharapkan,  yang  mengakibatkan ketidaknyamanan.
Sementara  menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan Risiko  adalah  ketidakpastian  adanya  kerugian ( uncertainty  of  loss ).  Dengan  kata  lain  dalam  dunia asuransi,  setidaknya  risiko  itu  harus  mengandung unsur “ketidakpastian” dan “kerugian”. Ketidakpastian itu bisa dalam hal waktu, tempat dan kepada  siapa  peristiwa  tersebut  terjadi,  sedangkan kerugian  yang  dimaksud  adalah  harus  dapat  dinilai dengan uang (Buku 4: Peransuransian OJK, 2019).
Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian  potensial  baik  yang  dapat  diperkirakan ( ancipated )  maupun  tidak  dapat  diperkirakan ( unancipated ).  Yang  berdampak  negatif  pada pendapatan maupun permodalan Bank (Susilo, 2017, 22).  Penerapan  manajemen  risiko  diterapkan  dalam sistem  perbankan,  baik  dalam  BUS,  UUS,  maupun BPRS.  Berdasarkan  jenis  risiko  terdapat  perbedaan cakupan  untuk  BUS,  UUS  dan  BPRS  dalam penerapan  manajemen  risiko.  Penerapan  manajemen risiko pada  BPRS mencakup:
a. Risiko kredit
b. Risiko operasional
c. Risiko kepatuhan
d. Risiko likuiditas
e. Risiko reputasi, dan
f. Risiko strategis (POJK No. 23 /POJK.03/2018)
Berdasarkan  POJK  Nomor  23/POJK.03/2018 tentang  Penerapan  Manajemen  Resiko  Bagi  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib melakukan proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan pengendalian  resiko  tehadap  seluruh  faktor  resiko yang bersifat material.  Penerapan manajemen resiko ini  biasanya  termasuk  bank  wajib  mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah  dari  bank,  seperti  murabahah  dengan objek bangunan ataupun kendaraan.
Pengertian  asuransi  sendiri  dijelaskan  dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014    tentang Peransuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan  penggantian  kepada  tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya  yang  timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin  diderita  tertanggung  atau  pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Sementara  asuransi  dalam  hal  pembiayaan  oleh Bank disebut juga sebagai Bancassurance . Bancassurance adalah  aktivitas  kerja  sama  antara Perusahaan  dengan  Bank  dalam  rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016). Kaitannya  dengan  aspek  Syariah,  dalam  melakukan asuransi  pembiayaan  ( bancassurance) Bank  Syariah hanya dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi  syariah.  Kegiatan Bancassurance diatur dalam  beberapa  ketentuan  OJK. Pertama ,  Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/SEOJK.03/2016  Tentang  Penerapan  Manajemen Risiko  pada  Bank  yang  Melakukan  Aktivitas Kerjasama  Pemasaran  dengan  Perusahaan  Asuransi ( Bancassurance ).  Rancangan  aturan  ini  merupakan turunan dari Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang  Penerapan  Manajemen  Resiko  Bagi  Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kedua , dalam Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 32/SEOJK.05/2016  Tentang  Saluran  Pemasaran Produk  Asuransi  Melalui  Kerjasama  Dengan  Bank ( Bancassurance ).  Rancangan  aturan  ini  merupakan turunan dari peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang  Produk  Asuransi  dan  Pemasaran  Produk Asuransi.
Setidaknya  terdapat  6  prinsip  dasar  di  dalam dunia asuransi. Prinsip-prinsip ini di antaranya ialah: a. Prinsip  kepentingan  yang  dapat  diasuransikan
( Insurable interest )
b. Prinsip ( Indemnity )
c. Prinsip kejujuran sempurna ( Utmost goodfaith )
d. Prinsip  tanpa  ada  intervensi  dari  sesuatu ( Proximate cause )
e. Prinsip subrogasi bagi penanggung ( Subrogation )
f. Prinsip  kontribusi  ( Contribution )  (Subagiyo, 2014: 10-12 dan Purnomo, 2017:31-32).
Asuransi pembiayaan biasanya yang utama ialah asuransi  jiwa.  Hal  ini  karena  berhubungan  dengan kreditur,  yakni  seseorang  yang  bertanggungjawab pada pelaksanaan pembiayaan sekaligus pembayaran angsuran pada pihak bank. Dalam kasus pembayaran premi  asuransi  pembiayaan,  utang  nasabah  akan ditanggung oleh perusahaan asuransi apabila nasabah meninggal  dunia.  Selain  itu,  ada  juga  asuransi kendaraan  apabila  yang  menjadi  obyek  Murabahah berupa  kendaraan.  Asuransi ini  menjamin kendaraan apabila terjadi kecelakaan atau terjadi kehilangan. 3.2. Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah
Konsep  murabahah  sudah  banyak  dijelaskan dalam  kitab-kitab  fikih  klasik,  bahkan  hampir  setiap kitab  fikih  menyertakan  pembahasan  murabahah dalam  bab  jual-beli.  Namun  demikian  konsep murabahah  hanya  bersifat  umum,  yakni  dijabarkan hanya  sebagai  akad  dalam  jual-beli.  Belum  ada penjelasan secara rinci bagaimana pelaksaan akad ini apabila digunakan dalam suatu lembaga atau sebagai produk dalam lembaga keuangan
Menurut Ibnu Rusyd murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang  disepakati.  Secara  rinci  dijelaskan  bahwa murabahah ialah menjual barang sesuai dengan harga perolehan  barang  yang  dikeluarkan  oleh  penjual, kemudian penjual mengambil keuntungan satu dirham atau  sejenisnya  dengan  syarat  kedua  belah  pihak mengetahui harga perolehan barang yang dikeluarkan oleh  penjual  (Rusyd,  2012:45).  Sementara  menurut Zuhaili akad murabahah ialah jual beli dengan harga awal di tambah dengan keuntungan tertentu. Sehingga pemilik  barang  menyebutkan  berapa  dia  membeli barang  dagangan  kemudian  meminta  keuntungan tertentu,  baik  secara  umum  atau  terperinci  (Zuhaili, 2006:376).  Atau  dalam  Fikih  Imam  Syafi’i Murabahah berarti kelebihan dari harga awal (Zuhaili, 2008:671). Serta dijelaskan dalam Glosari Himpunan Fatwa DSN bahwa Murabahah adalah  menjual suatu barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso, 2011:169).
Aplikasi  murabahah  klasik  juga  dicontohkan dalam kitab-kitab fikih, seperti halnya dalam Hasiyah Jamal,  I'anatut  Tholibin, dan al-Muhadzab .  Sebagai contoh redaksinya:
“Saya  membeli  sesuatu  dengan  harga  seratus untuk  orang  lain  yang  saya  jual  kepadamu (dengan apa yang kamu beli) yakni dengan harga serupa  dan  mendapatkan  keuntungan  dari  satu
dirham  untuk  masing-masingnya  atau  dalam setiap  dirham  tsb,  yakni  (sepuluh  atau keuntungan  dari  penambahan  itu).  Menurut bahasa  Persia  dengan  makna  yg  sebelumnya, seolah  olah  ia  berkata  "aku  beli  dengan  harga seratus  sepuluh"  kemudian    org  yang  diajak bicara  menerimanya,  hal  ini  disebut  dengan penambahan keuntungan, yakni penyebutan satu dari sepuluh.” (Jamal, Maktabah Syamilah, Versi 9.5: 180).
Atau dapat juga seperti berkata: “Saya membeli ini seharga seratus, dan dia menjualnya dengan nilai murabahah seharga seratus sepuluh, lalu dia berkata: Saya  melakukan  sebuah  kesalahan  dari  satu  harga barang pada harga yang lain, tetapi saya membelinya seharga  seratus  sepuluh.”  (Syafi’i,  Maktabah Syamilah, Versi 9.5:303)
Seiring perkembangan zaman praktik murabahah mulai diadaptasi ke dalam lembaga-lembaga keuangan  formal  seperti  perbankan.  Aplikasi murabahah  di  perbankan  umumnya  diterapkan  pada produk  pembiayaan  investasi,  seperti  pengadaan aktiva  tetap,  mesin-mesin  dan  barang-barang  modal lainnya serta pembiayaan konsumtif antara lain untuk pembelian  rumah,  mobil  dan  sebagainya.  Jenis pembiayaan ini yang banyak dilakukan di perbankan syariah,  yang  pada  umumnya  pembayaran dilakukan secara  angsuran  (Prayoga,  2014:125).  Skema murabahah paling banyak digunakan karena sederhana  dan  tidak  terlalu  asing  bagi  yang  sudah terbiasa  bertransaksi dengan dunia perbankan secara umum  (Antonio,  2001:138). Meskipun  demikian, mekanisme  pembiayaan  ini  tidak  terlepas  dari kecaman  dan  kritikan  dari  para  Ilmuwan  Muslim sendiri.  Mereka  berpendapat  bahwa  bank-bank syariah  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya, bukanlah  meniadakan  bunga  dan  membagi  resiko, melainkan tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, akan tetapi dengan label ‘Islam’ (Lubis, 2018:183).
Murabahah adalah salah satu model pembiayaan yang  paling  umum  digunakan  oleh  Bank  Islam. Pembiayaan  ini  mengacu  pada  penjualan  di  mana penjual mengungkapkan harga pokok komoditas dan jumlah  laba  yang  dibebankan.  Oleh  karena  itu, Murabahah bukanlah pinjaman yang diberikan dengan bunga  melainkan  merupakan  penjualan  komoditas dengan  keuntungan  (Khaliq,  2014:603).  Keunggulan pembiayaan  dari  produk  murabahah  adalah  nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan
dan  kemampuan  ekonominya.  Di  samping  itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak  memberatkan  pihak  nasabah  (Rumasukun, 2016:40).
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi  murabahah,  seperti  kedua  pihak  harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.  Harga  jual  adalah  harga  beli  bank ditambah  keuntungan  ( margin/mark  up ),  sehingga bank harus menyebutkan harga awal dan keuntungan yang diinginkan pihak bank.
Rukun akad murabahah menurut jumhur Ulama adalah: (Muthaher, 2012:59)
a. Penjual
b. Pembeli
c. Obyek atau barang yang diakadkan
d. Sighat dalam bentuk Ijab qabul
Adapun  secara  rinci  syarat-syarat  jual-beli murabahah di antaranya: (Antonio, 2001:133)
a. Penjual    memberi  tahu  harga  perolehan  barang kepada nasabah
b. Kontrak  pertama  harus  sah  sesuai  dengan  rukun yang ditetapkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
e. Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara utang.
Selain  beberapa  hal  di  atas  menjadi  syarat  pula bahwa  nasabah  harus  mengetahui  keuntungan  yang dikehandaki  oleh  Bank.  Keuntungan  atau  dalam praktek  perbankan  syariah  sering  disebut  dengan margin  murabahah  dapat  dimusyawarahkan  antara bank  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank (Ulum, 2020:28).
Jenis  murabahah  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yakni  murabahah  berdasarkan  pesanan  dan  tanpa pesanan.  Murabahah  berdasarkan  pesanan  dilakukan oleh  bank  dengan  melakukan  pembelian  barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah jenis ini bersifat  mengikat  dan  tidak  mengikat  nasabah  untuk membeli  barang  yang  dipesan  (Muthaher,  2012:58). Mengikat  dalam  arti    pembeli  tidak  dapat membatalkan  pesanan.  Sementara  apabila  aset murabahah  yang  telah  dibeli  bank  dalam murabahah pesanan  mengalami  penurunan  nilai  sebelum diserahkan  kepada  nasabah,  maka  hal  ini  menjadi beban bank selaku penjual dan bank akan mengurangi
nilai akad (Nurhayati, 2012:171). Sementara murabahah tanpa pesanan ialah akad murabahah yang dilakukan  tanpa  melihat  ada  atau  tidaknya  pesanan. Sehingga  penyediaan  barang  diadakan  sendiri  oleh bank sebelum ada nasabah yang membeli.
Mekanisme murabahah biasanya dimulai dengan permintaan  nasabah  atas  barang  yang  butuhkan. Setelah  Bank  Syariah  menerima  kriteria  barang  dari nasabah,  maka  Bank  Syariah  akan  membeli  barang atau  aset  dari  penjual  pertama  sebelum  dijual  ke nasabah  yang  meminta  itu  berdasarkan  kontrak murabahah  yang  disepakati  (Ghozali,  2018:16). Kemudian  setelah  barang  sudah  ada  di  pihak  bank, maka dilakukan dan ditandatangani akad Murabahah dan barang diserahkan kepada nasabah.

## 3.3. Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan di BPRS X
Pelaksanaan  pembiayaan  di  BPRS  X  sebagian besar  dilakukan  melalui  akad  Murabahah.  Hal  ini terlihat  dari  data  jumlah  rekening  nasabah  yang terdaftar.  Berdasarkan  data  wawancara  BPRS  X jumlah rekening  untuk  produk  Murabahah mencapai 704 nasabah, sementara Qard 7 nasabah dan Multijasa hanya 2 nasabah.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  kontrak pembiayaan  murabahah  ialah  klausul  asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa klausul asuransi dalam kontrak pembiayaan pada dasarnya wajib ada. Hal ini juga berhubungan dengan sosialisasi dan transparansi dari pihak bank kepada nasabah terkait akibat hukum dari  suatu  kontrak  pembiayaan.  Sebagaimana diketahui  salah  satu  hak-hak  nasabah  sebagai  mitra adalah  hak  mendapatkan  informasi  yang  transparan. Misalnya,  mengenai  adanya  fasilitas cover asuransi jiwa  bagi  nasabah  yang  mengalami  kejadian  yang menyebabkan cacat atau kematian sehingga mengakibatkan  ketidakmampuan  nasabah  memenuhi kewajibannya  lagi.  Nasabah  harus  dijelaskan  juga mengenai  jatuh  tempo  pelaporan  musibah  oleh  ahli waris (Iqbal, 2019:18).
Pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS  X  bersifat  opsional.  Nasabah  dapat  memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab  kepada  ahli  waris  apabila  nasabah meninggal dunia. Namun demikian pada pelaksanaannya  Bank  tetap  mendaftarkan  asuransi terlepas  dari  persetujuan  dari  pihak  nasabah.  Hal  ini dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko bagi bank.
Berdasarkan  POJK  Nomor  23/POJK.03/2018 tentang  Penerapan  Manajemen  Resiko  Bagi  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib melakukan proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan pengendalian  resiko  tehadap  seluruh  faktor  resiko yang  bersifat  material.  Penerapan  manajemen  resiko ini  biasanya  termasuk  bank  wajib  mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah  dari  bank,  seperti  murabahah  dengan objek bangunan ataupun kendaraan.
Penerapan manajemen resiko suatu bank di satu sisi bersifat internal dan tidak terbuka secara umum. Namun  di  sisi  lain  dalam  akad  Murabahah  pihak penjual  harus  menjelaskan  secara  jujur  dan  terbuka mengenai  harga  perolehan  barang  serta  biaya-biaya terkait pengadaan barang tersebut. Menjadi perdebatan  karena  dalam  pelaksanaannya  klausul Asuransi dalam kontrak di BPRS X bersifat opsional, meskipun pada akhirnya BPRS akan mengasuransikan pada  perusahaan  syariah.    Hal  ini  dilakukan  karena beberapa  nasabah menganggap asuransi tidak syar’i , sehingga  nasabah  tersebut  benar-benar  tidak  ingin membayar  asuransi.  Oleh  karenanya  nasabah  hanya membayar  biaya-biaya  yang  diperlukan  berkenaan dengan pelaksanaan akad kecuali biaya asuransi.
Berdasarkan kasus di atas dapat dianalisis dengan melihat  beberapa  hal  yang  menjadi  poin  penting dalam  suatu  akad. Pertama ,  dalam  suatu  akad  yang dilakukan  antara  dua  pihak  tentu  ada  aturan  dan beberapa  ketentuan  yang  telah  disepakati.  Misalnya tentang nasabah yang tidak menghendaki pembayaran asuransi  dan  mengalihkan  utang  pada  ahli  waris apabila  nasabah  meninggal  dunia.  Dalam  proses  ini nasabah juga telah menandatangani surat secara resmi dengan  menyebutkan  nama  ahli  waris  secara  jelas. Kedua ,  keterbukaan  atau  transparansi  pihak  bank kepada  nasabah,  di  mana  secara  pihak  Bank mengasuransikan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Karna secara hukum OJK mengatur bahwa:
“Bank  harus  transparan  kepada  nasabah mengenai  biaya  yang  harus  dibayar,  termasuk jika  dalam  premi  asuransi  yang  harus  dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang  diberikan  perusahaan  asuransi  mitra  Bank kepada  Bank  dalam  rangka bancassurance . Informasi  mengenai  biaya  yang  harus  dibayar dituangkan dalam media pemasaran.”
Selain  itu,  akad  Murabahah  yang  notabenenya sebagai  akad  syar’i  sudah  seharusnya  dilaksanakan dengan asas dan prinsip-prinsip syariah pula. Melalui prinsip keterbukaan dan transparansi yang mengisyaratkan  pada  nilai-nilai  Islami. Ketiga , adanya  aturan    bahwa  Bank  tidak  diperkenankan menanggung  atau  turut  menanggung  Risiko  yang timbul  dari  produk  asuransi  yang  ditawarkan  (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33
/SEOJK.03/2016). Dengan demikian tidak seharusnya bank menangggung pembayaran asuransi, karena hal itu bukan atas persetujuan nasabah.
Meskipun  asuransi  dilakukan  sebagai  upaya mitigasi risiko, akan tetapi yang menjadi permasalahan  ialah  konsekuensi  dari  sebuah  akad. Sebagaimana  suatu  transaksi  seharusnya  berjalan sesuai dengan akad yang melatarbelakangi. Selain itu yang  menjadi  permasalahan  di  kemudian  hari  ialah status hukum uang pertanggungan apabila suatu ketika nasabah  meninggal  dunia.  Di  mana  ahli  waris memiliki  kewajiban  membayar  sisa  utang  nasabah kepada  bank,  namun  kemudian  bank  juga  memiliki kesempatan untuk mendapat uang pertanggungan dari pihak  asuransi.  Atau  bahkan  uang  pertanggungan tersebut dapat dimiliki ahli waris meski nasabah telah menandatangani penyerahan utang kepada ahli waris. Dalam kasus yang telah terjadi di BPRS X, ahli waris membayar utang nasabah yang tidak beransuransi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Pertama ,  risiko  dalam  bidang  perbankan merupakan  suatu  kejadian  potensial  baik  yang  dapat diperkirakan  ( ancipated )  maupun  tidak  dapat diperkirakan  ( unancipated )  yang  berdampak  negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Penerapan manajemen risiko wajib diterapkan dalam sistem  perbankan,  baik  dalam  BUS,  UUS,  maupun BPRS.  BPRS  wajib  melakukan  proses  identifikasi, pengukuran,  pemantauan  dan  pengendalian  resiko tehadap  seluruh  faktor  resiko  yang  bersifat  material. Penerapan  manajemen  resiko  ini  biasanya  termasuk bank wajib mendaftarkan asuransi bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, seperti asuransi jiwa  maupun  asuransi  kendaraan,  apabila  obyek Murabahah berupa kendaraan.
Kedua ,  Aplikasi  murabahah  di  perbankan umumnya  diterapkan  pada  produk  pembiayaan investasi, seperti pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin
dan  barang-barang  modal  lainnya  serta  pembiayaan konsumtif antara lain untuk pembelian rumah, mobil dan  sebagainya.  Jenis  pembiayaan  ini  yang  banyak dilakukan di perbankan syariah, yang pada umumnya pembayaran  dilakukan  secara  angsuran.  Skema murabahah paling banyak digunakan karena sederhana  dan  tidak  terlalu  asing  bagi  yang  sudah terbiasa  bertransaksi dengan dunia perbankan secara umum.
Pembiayaan ini mengacu pada penjualan di mana penjual mengungkapkan harga pokok komoditas dan jumlah laba yang dibebankan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi murabahah, seperti kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual adalah harga beli bank ditambah  keuntungan  ( margin/mark  up ),  sehingga bank harus menyebutkan harga awal dan keuntungan yang  diinginkan  pihak  bank  serta  biaya-biaya  lain berkenaan dengan pengadaan barang.
Ketiga , Pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah  di  BPRS  X  bersifat  opsional.  Nasabah dapat  memilih  untuk  tidak  membayar  asuransi  jiwa dan  menyerahkan  tanggungjawab  kepada  ahli  waris apabila  nasabah  meninggal  dunia.  Namun  demikian pada  pelaksanaannya  Bank  tetap  mendaftarkan asuransi terlepas dari persetujuan dari pihak nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko  bagi  bank.  Namun,  demikian  secara  hukum tidak  seharusnya  bank  menangggung  pembayaran asuransi,  karena  hal  itu  bukan  atas  persetujuan nasabah. Meskipun asuransi dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko, akan tetapi yang menjadi permasalahan  ialah  konsekuensi  dari  sebuah  akad. Sebagaimana  suatu  transaksi  seharusnya  berjalan sesuai dengan akad yang melatarbelakangi para pihak. Selain  itu  yang  menjadi  permasalahan  di  kemudian hari  ialah  status  hukum  uang  pertanggungan  apabila suatu ketika nasabah meninggal dunia.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  secara singkat  dalam  beberapa  kasus,  pelaksanaan  asuransi pembiayaan di BPRS X belum sesuai secara Hukum Islam.    Di  mana  secara  fikih    praktik  murabahah dilakukan  dengan  mengutamakan  prinsip  kejujuran, keterbukaan dan nilai-nilai Islami.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Jakarta: Gema Insani, 2001.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah  Suatu Pengenalan  Umum ,  Jakarta:  Tazkia  Institute, 1999.
Faozan,  Akhmad,  “Murabahah  dalam  Hukum  Islam dan Praktik Perbankan Syari’ah Serta
Permasalahannya,” Jurnal  As-Syir’ah ,  Vol  43. No 1, 2009.
Genoveva, Viddy Cariestya dkk, “Kedudukan Hukum
Akad  Asuransi  dalam  Akad  Pembiayaan Murabahah  Nasabah  BTPN  Syariah  MMS Majalengka,” Maro , Vol. 1. No. 2, 2018.
Ghozali, Mohammad, “The Application of Murabaha Contract  in  Islamic  Banking  from  Muslim Jurists’ Perspective,” Al-Iktisab ,  Vol.  2  ,  No.  1, 2018.
Hidayatina, “Ketentuan Premi Asuransi Sebagai
Jaminan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah  (Analisis Konsep Jaminan dan Asuransi dalam Ekonomi Islam),” JURIS Vol. 14, No. 2, 2015.
Iqbal,  Muhammad,  “Hak-Hak  Mitra  Pembiayaan Murabahah  di  Bank  Syariah,” Islamic  Banking Vol.  5  No.  1,  2019.Jamal,  Syekh  Sulaiman  bin Umar  bin  Manshur  al  Ujaili  al  Azhari  al-, Hasiyah  Jamal  ‘Ala  Syarih  Minhaj  Jilid  3 (Digital  Library:Maktabah  Syamilah,  Versi 9.5)Karim,  Adiwarman, Bank  Islam:  Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2007.
Khaliq,  Shatha  Abdul-,  “Comparison  Study  of Murabaha  and  Istisnaa  in  Islamic  Banking  in
Jordan,” Interdisciplinary Journal Of
Contemporary  Research  In  Business ,  Vol  .5, No.9, 2014.Lubis , Aminah, “Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah,” Fitrah , Vol. 02 No. 2, 2016.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia ,
Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2015.
Muthaher,  Osmad, Akuntansi  Perbankan  Syariah ,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Nahdiah Raden Nadia, “ Refund Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung,” thesis , Magister Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
2007.
Nurhayati,  Sri, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia ,
Jakarta:  Salemba  Empat,  2012.Otoritas  Jasa Keuangan,  Buku  4:  Peransuransian,  Jakarta: OJK, 2019.
Pangestu,  Dewi  Cahyani, Manajemen  Risiko  Bisnis ,
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Penjelasan  Peraturan  OJK  Nomor  3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  23  /POJK.03/2018  Tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah, Rivai, Veithzal, Islamic Banking And  Finance:  Dari  Teori Ke  Praktik  Bank  Dan Keuangan  Syariah  Sebagai  Solusi  Dan  Bukan Alternatif , Yogyakarta: BPFE, 2013.
Prayoga,  Yondhi,  “Murabahah  Produk  Unggulan Bank  Syariah  (Konsep,  Prosedur,  Penetapan
Margin Dan Penerapan Pada Perbankan
Syariah),” Ar-Risalah, Vol.  14,  No.  1,
2014.Rusyd,  Ibnu, Bidayatul  Mujtahid ,  Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2012.
Rumasukun,  Muhammad  Alfan  dan  Mohammad Ghozali, “Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan  Syariah  di  Indonesia,” Islamic Economics Journal , Vol. 2, No. 1, 2016.Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2020. Subagiyo,  Dwi  Tatak  dan  Fries  Melia  Salviana,
Hukum  Asuransi (Surabaya:  PT  Revka  Petra Media,  2014),  hlm.  10-12.  Lihat  juga  Agus Purnomo,  “Analisis  Pembayaran  Premi  Dalam Asuransi Syariah,” Al-Uqud , Vol. 1 No. 1, 2017. Susilo,  Edi, Praktikum  Analisis  Pembiayaan  dan Resiko Perbankan Syariah, Jllid 2 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 32/SEOJK.05/2016  tentang  Saluran  Pemasaran Produk  Asuransi  Melalui  Kerjasama  dengan Bank ( Bancassurance ).
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  33 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko  Pada  Bank  Yang  Melakukan  Aktivitas Kerja  Sama  Pemasaran  Dengan  Perusahaan Asuransi ( Bancassurance )
Syafi’i,  Sayyid  Abu  Bakar  Utsman  bin  Muhammad Syatho  ad-  Dimyati  as-, I'anatut  Tholibin  ‘Ala Khali  al-Faadzi  Fathul  Muin , Jilid  4 (Digital Library:  Maktabah  Syamilah,  Versi  9.5.) Vaughan,  Emmett  J.  dan  Therese  M.  Vaughan, Fu ndamentals Of Risk And Insurance , New York, N.Y: John Wiley and Sons, 2008 .
Ulum,  Khozainul,  “Mekanisme  Penentuan  Margin Pada  Transaksi  Pembiayaan  Murabahah,” Al- Iqtishod ,  Vol.  8,  No.  2,  2020.Wiroso, Produk Perbankan Syariah , Jakarta: LPFE Usaki, 2011. Yunita,  Ani,”  Kajian  Akad  Pembiayaan  Murabahah terhadap  Penerapan  Prinsip  Syariah  pada  Bank Syariah di Indonesia,” Jurnal Media Hukum Vol. 22 No.1, 2015.
Zuhaili, Wahbah Az, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz V , Mesir: Dar Al Fikr, 2006.
Zuhaili,  Wahbah, Fiqih  Imam  Syafi’I  Jilid  1 ,  alih bahasa  Muhammad  Afifi  dan  Abdul  Hafiz,  Cet Pertama, Beirut: Darul Fikr, 2008.