Janita  Ristianti,  Puput  Oktamianti,  Septy  Zahrawi  Kirana,  Hadiah  Ardiani,  Lisa  Ubai  Sulistiani  (2023), Analisis Kinerja Pelaksanaan Program Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19, Vol. 8, No. 5, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate. v8i5.11809 E-Issn: 2548-1398 Published By: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## ANALISIS  KINERJA  PELAKSANAAN  PROGRAM  TUBERKULOSIS  DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Janita Ristianti, Puput  Oktamianti, Septy  Zahrawi  Kirana,  Hadiah Ardiani,  Lisa Ubai Sulistiani
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Indonesia Email: janita.ristianti11@ui.ac.id

## Abstrak
Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan TB adalah melalui penetapan  program  TB  sebagai  salah  satu  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang Kesehatan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah,  yakni  100%  terduga  TB mendapat  pelayanan  sesuai  standar.  Akibat  pandemi  COVID-19,  pada  tahun  2020 diperkirakan terdapat 1,4 juta orang yang tidak menerima pelayanan kesehatan TB yang dibutuhkan  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Metode:  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  wawancara  mendalam  untuk  menilai  kinerja  pelaksanaan  program  TB pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei- Juni 2022. Pengumpulan data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  dengan  pengumpulan  data  primer.  Data  primer diperoleh berdasarkan hasil indepth interview (wawancara mendalam). Hasil: Pada faktor struktur yang paling berperan dalam perubahan capaian Program TB pada masa pandemi COVID-19 di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara adalah faktor Sumber Daya manusia Kesehatan  (SDMK).  Pada  faktor  proses  secara  umum  berjalan  dengan  baik  walaupun mengalami beberapa kendala pada pelaksanaannya terkait dengan Active Case Finding (ACF). Kesimpulan: Terdapat penurunan capaian program TB di masa pandemi COVID- 19,  namun  faktor-faktor  yang  berperan  telah  di  tindaklanjuti  dan  diharapkan  dapat meningkatkan kembali capaian program TB.
Kata kunci : TB, COVID-19, Kinerja.

## Abstract
One  of  the  efforts  of  the  Indonesian  government  in  tackling  TB  is  through establishing  the  TB  program  as  one  of  the  Minimum  Service  Standards  (SPM)  in  the Health sector that must be met by local governments, namely 100% of TB suspects receive services according to standards. As a result of the COVID-19 pandemic, it is estimated that in 2020 there will be 1.4 million people who will not receive the TB health services they need compared to the previous year. Method: This research was conducted using in- depth  interviews  to  assess  the  performance  of  the  TB  program  during  the  Covid-19 pandemic. This research was conducted at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The time of the research will be carried out in May-June 2022. The data collection carried out  by  researchers  is  by  collecting  primary  data.  Primary  data  obtained  based  on  the results  of  in-depth  interviews  (in-depth  interviews).  Results:  The  structural  factor  that played  the  most  role  in  changing  TB  Program  achievements  during  the  COVID-19
pandemic  in  the  Thousand  Islands  and  North  Jakarta  was  the  Human  Resources  for Health (HRK) factor. In terms of process factors, in general, it went well even though it experienced  several  obstacles  in  its  implementation  related  to  Active  Case  Finding (ACF). Conclusion: There was a decrease in the achievements of the TB program during the COVID-19 pandemic, but the factors that played a role have been followed up and are expected to increase the achievements of the TB program again.
Keywords: TB, COVID-19, Performance.

## Pendahuluan
Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian dan penyebab utama  kematian  akibat  agen  infeksius.  Pada  September  2018  Majelis  Umum  PBB mengadakan  the  United  Nations  General  Assembly  convened  the  first-ever  UN  High Level  Meeting  (UNHLM)  yang  menghasilkan  deklarasi  politik  untuk  mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dan mengakhiri TB pada tahun 2030. Mengacu pada  WHO  Global  TB  Report  tahun  2020,  10  juta  orang  di  dunia  menderita  TB  dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya. (WHO Global TB Report, 2020).
TB merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh berbagai  faktor (multifaktorial). Sebagian  besar  faktor  risiko  TB  berhubungan  dengan  kemiskinan,  kesenjangan  sosio- ekonomi dan gender serta kondisi tempat tinggal (Kusumawati, 2019). Salah satu dari 17 tujuan SDGs yaitu “memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia” (Tujuan 3), dimana salah satu targetnya adalah mengakhiri epidemi tuberkulosis pada tahun 2030.
Akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 1,4 juta orang yang  tidak  menerima  pelayanan  kesehatan  TB  yang  dibutuhkan  dibandingkan  tahun sebelumnya, terdapat penurunan level pengobatan sebesar 21%. (UN, 2021). Di Indonesia sendiri  terjadi  peningkatan  insidensi  TB  pada  tahun  2020  menjadi  312  per  100.000 penduduk (target 272 per 100.000 penduduk) yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 (Aminah & Siregar, 2021).
Saat  ini  kasus  COVID-19  di  Indonesia  termasuk  di  DKI  Jakarta  masih  cukup tinggi.  Kasus  positif  COVID-19  secara  total  per  tanggal  16  Maret  2022  di  Indonesia sebanyak  5.927.550  kasus  dan  di  DKI  Jakarta  sebanyak  1.222.584,  dengan  jumlah kematian  di  Indonesia  sebanyak  152.975  (2,6%)  dan  di  DKI  Jakarta  sebanyak  15.031 (1,2%).  Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  salah  satu  kota  di  Indonesia  dengan  tingkat kepadatan  penduduk  paling  tinggi.  Kepadatan  penduduk  DKI  Jakarta  tahun  2020 mencapai 16.704 jiwa/km². Bila Kepulauan Seribu dikeluarkan dari perhitungan, maka kepadatan penduduk DKI Jakarta di wilayah perkotaan menjadi 16.882 jiwa/km². Data ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa/km² (hasil dari proyeksi penduduk tahun 2020 dibagi dengan luas daratan Indonesia). Sebagai  salah  satu  kota  terpadat  di  Indonesia,  DKI  Jakarta  menghadapi  tantangan tersendiri baik dalam penanggulangan TB maupun dalam penanggulangan COVID-19.
Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan TB adalah melalui penetapan  program  TB  sebagai  salah  satu  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang
Kesehatan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah,  yakni  100%  terduga  TB mendapat  pelayanan  sesuai  standar  (Kusumawati,  2017).  Capaian  SPM  program  TB Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2020  yakni  sebesar  41,7%  dan  tahun  2021  sebesar  45%. Capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yakni sebesar 100%. Wilayah dengan capaian SPM paling rendah yakni wilayah Jakarta Utara, pada tahun 2020 sebesar 30,2% dan tahun 2021 sebesar 33%. Sedangkan capaian SPM tertinggi  pada tahun 2020 adalah wilayah Jakarta Timur (51,1%) dan pada tahun 2021  adalah  wilayah  Kepulauan  Seribu  (106%).  Puskesmas  merupakan  penanggung jawab wilayah memegang peranan penting dalam pelaksanaan program TB, baik dalam upaya kesehatan masyarakat maupun dalam upaya kesehatan perorangan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  jelas  bahwa  TB  merupakan  masalah multifaktorial  yang  berdampak  luas  bagi  masyarakat  dan  negara.  Pandemi  COVID-19 mempengaruhi  pelaksanaan  penanggulangan  TB  baik  di  dunia  maupun  di  Indonesia, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Capaian indikator SPM program TB di DKI Jakarta pada tahun 2020 dan 2021 masih belum mencapai target. Capaian SPM terendah yakni di wilayah  Jakarta  Utara  dan  tertinggi  di  wilayah  Kepulauan  Seribu.  Dalam  upaya meningkatkan kinerja program TB di DKI Jakarta maka perlu dilakukan analisis kinerja program TB selama masa Pandemi COVID-19 di DKI Jakarta.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  kinerja  program  penanggulangan  TB pada  masa  Pandemi  COVID-19.  Dari  kerangka  konsep  yang  digunakan  yaitu mengadaptasi kerangka teori dari Donabedian, dapat menggambarkan adanya keterkaitan antar  variabel.  Pada  variabel  struktur  dan  proses,  mempengaruhi  variabel  output. Berangkat dari kerangka teori yang digunakan, peneliti mencoba membuat konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian ini.  Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi masalah cakupan program TB di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dan faktor- faktor  yang  mempengaruhinya.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  penelitian  ini menggunakan  kerangka  teori  Donabedian,  yaitu  dengan  melihat  struktur,  process,  dan outputnya (Hariyoko et  al.,  2021). Pada struktur akan dilihat SDMK, anggaran, sarana prasarana,  dan  petunjuk  program.  Pada  process  akan  dilihat  pelaksanaan  program  TB selama pandemi Covid-19. Pada output akan dilihat penilaian tercapainya indikator SPM program TB pada masa pandemi Covid19.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara  mendalam  untuk menilai  kinerja  pelaksanaan  program  TB  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada  bulan  Mei-  Juni  2022.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  dengan pengumpulan  data  primer.  Selama  proses  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan panduan wawancara mendalam yang berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang  akan  diteliti.  Selama  proses  wawancara,  peneliti  merekam  dengan  fitur  recorder pada aplikasi Zoom Meeting upaya tidak ada informasi yang terlewatkan.

## Hasil dan Pembahasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pelaksanaan  program  penanggulangan  TB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  masa pandemi COVID-19 mengalami beberapa. adapun hal-hal terkait efektivitas pelaksanaan program  penanggulangan  TB  pada  masa  pandemi  COVID-19  mengalami  beberapa kendala, diantaranya kekurangan SDM. hal demikian disampaikan pada hasil wawancara mendalam  oleh  informan  yang  berbicara  bahwa  Sumber  daya  manusia  dalam penanggulangan TB sangat kurang dan terbatas, hal ini disebabkan SDM tersebut banyak dialihkan ke penanganan pasien COVID-19 (Nasution et al., 2023). Kemudian ditambah lagi  dengan  tidak  tercapainya  target  penjaringan  pasien  terduga  TB,  akan  tetapi  hal tersebut dapat diatasi melalui imovasi sobat TB sebagai screening digital TB (MUFIDHA et al., 2021). Namun, kendala yang dihadapi dalam hal efektivitas pelaksanaan program penanggulangan  TB  pada  masa  pandemi  COVID-19  telah  dilakukan  beberapa penyesuaian dalam hal ini adalah dengan membentuk tim kerja. Hal ini disampaikan pada hasil  wawancara  yang  berbicara  bahwa  Penyesuaian  mulai  dilakukan  pada  tahun  2021 yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  (perawat)  dengan  cara  melakukan  pencatatan seluruh  pelaporan,  semua  dapat  berjalan  dengan  efektif  sebab  selain  hal  diatas  juga terdapat tim penanggulangan di puskesmas (dokter, perawat, laboran).
Kompetensi SDM pada pelaksanaan program TB di Provinsi DKI Jakarta sejauh ini  sudah  berjalan  cukup  baik  dengan  adanya  pelatihan-pelatihan  yang  dilaksanakan. Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  informan  mengenai  kompetensi SDM, yang berbicara bahwa Pelaksaaan kemampuan dan kompensi SDM yang ada saat ini  tidak  memiliki  GAP  atau  jarak  hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  pelatihan- pelatihan yang diikuti sehingga dalam implementasinya berjalan dengan baik.
Saat  pandemi,  pembekalan  dilaksanakan  secara  online.  Kompetensi  SDM  yang memiliki sedikit  gap, namun  sudah disiasati dengan beberapa strategi  dan upaya, hasil wawancara kepada informan yang berbicara bahwa Kepulauan seribu kompetensi sumber daya manusia  yang dimiliki berada kategori  yang baik akan tetapi masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan terkait dengan TB, tenaga kesehatan tersebut tersebar di seluruh jenjang puskesmas. Oleh sebab itu strategi penanggulangnnya yaitu dilakukannya siang klinik beberapa kali.

## Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  Prasarana  layanan  program  penanggulangan  TB  yang  tersedia  di Provinsi DKI Jakarta dalam masa Pandemi COVID-19 memiliki penilaian berbeda dari sudut pandang dinas terkait. Secara garis besar tidak ada kendala dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini disampaikan pada hasil wawancara mendalam yang berbicara bahwa secara  umum  kendala  terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  tidak  ditemukan  hal  ini dikarenakan  seluruh  fasilitas  tersebut  telah  dipenuhi  oleh  kementerian  kesehatan, pendonor dari global fund berupa laptop, alat tulis kantor dan yang lainnya. Akan tetapi
beberapa fasilitas pada poli TB digunakan menjadi poli ISPA sehingga pelayanan menjadi terganggu.
Untuk  fasilitas  pendukung  pemeriksaan  TB  seperti  booth  sputum  juga  belum maksimal  terkait  permasalah  dana  yang  belum  mencukupi  untuk  pembuatan  booth sputum. Sedangkan di puskesmas melakukan penyesuaian dengan menggunakan ruangan yang telah tersedia sebelumnya menjadi booth sputum.
Fasilitas TB yakni booth sputum belum maksimal hal ini dikarena ruangan yang tersedia  di  fasilitas  kesehatan  juga  terbatas,  akhirnya  beberapa  fasilitas  kesehatan merubah  fungsi  ruangan  menjadi  booth  sputum  yang  memang  fasilitasnya  belum maksimal dan pelayanan juga belum sepenuhnya di maksimalkan.
Dalam hal ketersediaan bahan habis pakai (BMHP) dinyatakan tidak mengalami kendala karena suplai dari Dinas Kesehatan hal ini disampaikan pada hasil wawancara mendalam  yang  berbicara  bahwa  ketersediaan  BMHP  tidak  mengalami  kendala  yang signifikan  hal  ini  dikarenakan  beberapa  bahan  habis  pakai  tersebut  menggunakan anggaran DAK Fisik dan di tahun 2022 kemudian dalam hal pengadaan, perencanaan dan distribusi sudah dilakukan oleh masing - masing suku dinas kesehatan kabupaten/kota.
Strategi yang digunakan dalam memastikan kondisi farmalkes mempunyai mutu yang  sesuai  standar,  disampaikan  pada  saat  wawancara  mendalam  yakni  dengan melakukan pemeliharaan secara mandiri.
Pada  pelaksanaan  program  TB  ada  sistem  informasi  yang  digunakan  dan pemanfaatan sistem informasi tersebut cukup membantu penanggung jawab program TB sampai  dengan  tingkat  pimpinan  dalam  membuat  dan  memonitor  pelaporan  layanan program TB. Hal ini disampaikan pada saat wawancara mendalam yang berbicara bahwa Sistem  Informasi  TB  (SITB)  yang  telah  ada  sudah  cukup  baik  dalam  hal  screening, pencatatan  dan  pelaporan  hal  ini  dkarenakan  sudah  difasilitasi  oleh  kementerian kesehatan terkait dengan kelengkapan 16 form yang harus diisi puskesmas dan beberapa puskesmas telah menggunakan rekam medis elektronik ENA, kemudian di program TB terdapat sistem SITB.

## Petunjuk Program
Pelaksanaan program penanggulangan TB di Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kendala  dalam  hal petunjuk  program pelaksanaan.  Pedoman pelaksanaan penanggulangan TB yang digunakan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan jajarannya mengacu  pada  Peraturan  yang  berlaku.  Seperti  yang  disampaikan  beberapa  informan yakni terkait pedoman pelaksaan program secara hampir keseluruhan telah diberikan oleh kementerian kesehatan dan menjadi dasar setiap kebijakan yang di ambil sampai tingkat suku dinas masing-masing.
Selama pandemi COVID-19, agar pelaksanaan program  penanggulangan TB di DKI  Jakarta  dapat  berjalan  dengan  efektif  dilakukan  penyesuaian  baik  dalam  hal pedoman maupun teknis pelaksanaan seperti yang disampaikan beberapa informan yakni terkait aturan-aturan atau program dan kebijakan bersumber dari kementerian kesehatan telah diatur secara keseluruhan akan tetapi aturan tersebut hanya mengatur secara garis
besar,  sehingga    perlu  dilakukan  penyesuaian-penyesuaian  di  tingkat  provinsi  seperti adanya kolaborasi TB DM maupun surat edaran untuk miskoroskopis TB sehingga dapat berjalan secara efektif.
Namun  menurut  informan  lain,  petunjuk  pelaksanaan  program  penanggulangan TB  terlalu  banyak  sehingga  dinilai  kurang  efektif,  seperti  yang  disampaikan  oleh informan  yakni  terkait  aturan  yang  dibuat  terlalu  banyak  dan  cenderung  sama  dengan peraturan yang lain sehingga banyak redaksi yang terdapat didalamnya hanya mengulang maka pentingnya penyederhanaan aturan tersebut.

## Anggaran
Pelaksanaan program TB di Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kendala dalam pembiayaan, dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  anggaran  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), serta pembiayaan dari donor internasional (antara lain Global Fund dan USAID). Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  yakni,    Pembiayaan  terkait  dengan pelaksanaan  program  TB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  memiliki  kendala  hal  ini dikarenakan seluruh fasilitas telah diberikan Kementerian Kesehatan. Dan jika dari pihak kementerian kesehatan tidak terdapat programnya akan di fasilitasi dari Dinas Kesehatan.
Selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 – 2021 terdapat refocusing anggaran, sehingga terjadi efisiensi di berbagai bidang termasuk di program TB. Beberapa kegiatan program  TB  tidak  dapat  terlaksana.  Namun  saat  ini  kegiatan  sudah  berjalan  dengan normal.  Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan yang berbicara bahwa Pandemic COVID-19  yang  saat  ini  terjadi  telah  memberikan  dampak  terhadap  anggaran  yang seharusnya  ada  pada  setiap  pos-pos  pelayanan,  seperti  anggaran  dalam  pelayanan  TB yang  semula  besar  akibat  pandemic  ini  dialihkan  ke  penanganan  pandemic  sehingga berdampak pada berkurangnya anggaran yang seharusnya.
Dukungan  dana  dari  donor  internasional  terutama  digunakan  untuk  kegiatan  di masyarakat  maupun  untuk  kader,  namun  dana  ini  tidak  tersedia  rutin  bagi  Kepulauan Seribu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan yang berbicara bahwa Pengalihan anggaran ke pandemic yang mengurangi anggaran yang seharusnya berlangsung sampai saat  ini  sehingga  diperlukan  dukungan  dari  pihak  lain  seperti  dukungan  dana  dari  GF (Global  Fund)  untuk  pertemuan  TBPS  (TB  private  sector)  dan  USAID.  Akan  tetapi khusus di Pulau Seribu yang tidak menjadi prioritas wilayah, dana yang bersumber dari GF  (Global  Fund)  dan  USAID  tidak  mendapatkan  dan  prosesnya  hanya  berasal  dari APBD dan BLUD.

## Proses
Pelaksanaan program penanggulangan TB di Provinsi DKI Jakarta secara umum sudah  berjalan  dengan  baik,  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  yang berbicara  bahwa  Secara  umum  Pelaksanaan  program  penanggulangan  TB  di  Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik walaupun ada kendala akan tetapi dapat diatasi
dengan baik. Seperti Pada awal pandemi capaian menurun, tahun 2021 sudah mulai naik capaiannya terjadi peningkatan penemuan kasus 3.000 orang dari tahun sebelumnya.
Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  penanggulangan  TB  semua  faktor berpengaruh menurut informasi karena saling mendukung, namun ada beberapa informan yang  menjawab  faktor  yang  berpengaruh  adalah  SDM  dan  sarana  prasarana,  Hal  ini seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  yang  berbicara  bahwa  dalam  pelaksanaan penanggulangan  TB  Semua  faktor  berpengaruh  termasuk  didalamnya  adalah  kualitas sumber daya manusia.
Peran lintas sektor dalam penanggulangan TB sangat penting untuk keberhasilan program  penanggulangan  TB,  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  yang berbicara bahwa peran lintas sector saat ini telah dilakukan dan dasar dilaksanakannyapun telah ada yakni peraturan gubernur akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum sepenuhnya dilakukan.

## PEMBAHASAN

## Sumber Daya Manusia
Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di  sarana  pelayanan  kesehatan  di masyarakat  (Aminah  &  Siregar,  2021).  Keberhasilan  kebijakan  pada  SDM  yaitu tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  yang  cukup,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas (Faradis & Indarjo, 2018).  Tantangan yang dihadapi pelayanan TB paru di era pandemi  COVID-19  sangat  mengganggu  program  pengendalian  TB  paru  yang  telah direncanakan.  Berdasarkan data SITB  per 16 Juli 2020, jumlah kasus  TB di  Indonesia mengalami tren penurunan cukup besar. Beberapa alasan penurunan penemuan kasus TB diantaranya: penutupan fasilitas dan laboratorium kesehatan, petugas kesehatan terpapar, dan stok persediaan medis terbatas (Zachariah et al., 2015).
Pada  pelaksanaan  program  TB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  efektivitas  pelaksanaan program penanggulangan TB pada masa pandemi COVID-19 mengalami tren penurunan pada berbagai wilayah. Di DKI Jakarta, khususnya di kecamatan Kepulauan Seribu dan Jakarta  Utara  telah  melakukan  penyesuaian  dalam  rangka  menjaga  kompetensi  SDM dalam  melakukan  pelaksanaan  program  penanggulangan  TB  secara  efektif  pada  masa pandemi COVID-19 dengan dibentuknya satuan tim kerja yang terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang perawat dan 1 orang laboran yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penanggulangan TB. Hasil yang diharapkan dari adanya tim yang terbentuk tersebut tentu berkaitan dengan terjaganya kualitas pelaksanaan program sesuai dengan pedoman yang ada dan tetap melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  profesionalisme  dan  kompetensi  tenaga kesehatan  diperlukan  berbagai  upaya,  diantaranya  melalui  pendidikan  dan  pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan (Arisanti & Suryaningtyas, 2021). Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan  DKI  Jakarta  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menjaga  mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan khususnya dalam pelaksanaan program
penanggulangan TB selama pandemi melalui adanya pelatihan secara daring baik dalam lingkup yang besar seperti webinar atau pelatihan nasional, lalu diadakan on job training, serta konsultasi melalui group whatsapp yang berisikan antar anggota tim TB untuk saling membaharui  ilmu.  Sesuai  dengan  penelitian  (Saomi  et  al.,  2015),  menunjukkan  ada hubungan antara pelatihan dengan penemuan kasus TB paru.

## Sarana dan Prasarana
Menurut PMK No. 67 tahun 2016 tentang penanggulangan TB, Jumlah kasus TB di Indonesia menurut Laporan WHO tahun 2015, diperkirakan ada 1 juta kasus TB baru per  tahun  (399  per  100.000  penduduk)  dengan  100.000  kematian  pertahun  (41  per 100.000  penduduk).  DKI  Jakarta  sebagai  pusat  negara  pun  menghadapi  permasalahan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, dalam hal ini khususnya adalah sarana pendukung  pemeriksaan  seperti  booth  sputum,  yang  belum  seluruh  FKTP  memiliki fasilitas tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Winda  (2020)  menyatakan  bahwa  pentingnya sebuah  layanan  kesehatan  memiliki  fasilitas  booth  sputum  guna  meminimalisir  angka penularan.  Winda  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  fasilitas  booth  sputum  seharusnya tersedia  di  setiap  fasyankes  yang  diletakkan  pada  lahan  terpisah  dengan  ukuran  ruang minimal  1,50  m  x  1.50  m  (Deswinda  et  al.,  2019).  Adapun  keterbatasan  lain  yang berpengaruh terhadap capaian program penanggulangan TB di masa Pandemi COVID- 19  di  DKI  Jakarta  khususnya  di  Kepulauan  Seribu  dan  Jakarta  Utara  adalah  belum memadainya tatalaksana TB sesuai dengan standar baik khususnya dalam pencatatan dan pelaporan (Sutinbuk et al., 2012).
Terkait dengan pemenuhan BMHP dan non-BMHP program penanggulangan TB yang sudah cukup baik di wilayah DKI Jakarta khususnya di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, tak lepas dari koordinasi berbagai komponen mulai dari pelaksana di lapangan yaitu puskesmas, suku dinas kesehatan hingga dinas kesehatan. hal ini terkait dengan kebijakan pemenuhan BMHP dan non-BHMP seperti yang tertuang pada PMK No.  8  th  2021  tentang  Petunjuk  Program  Operasional  Penggunaan  DAK  Fisik  Bidang Kesehatan  tahun  2021,  yaitu  adanya  prosedur  yang  jelas  untuk  setiap  permintaan kebutuhan BMHP  dan non-BMHP  terkait pelaksanaan Program  TB dengan memenuhi salah satu syaratnya adalah membuat rencana penyediaan BMHP dengan memperhatikan kondisi teraktual dan menyampaikan permohonan persetujuan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan rencana kebutuhan BMHP program, TOR yang mencakup justifikasi serta data dukung lainnya.

## Petunjuk Program
Metode merupakan peraturan standar pelayanan dan kebijakan yang ada di suatu organisasi.  Dalam  hal  ini  metode  dapat  dikatakan  sebagai  pedoman  yang  digunakan dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  program  TB  di  DKI  Jakarta  (Inayah  & Wahyono, 2019).  Untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030, pemerintah menguatkan  komitmen  salah  satunya  mengembangkan  kebijakan  rencana  aksi  dengan
menyusun  pedoman  strategis  bertujuan  memperkuat  kapasitas  pemerintah  di  tingkat pusat,  provinsi,  kabupaten/kota  dalam  penerapan  rencana  aksi  penanggulangan tuberkulosis  yang  berkesinambungan  (Arisanti  &  Suryaningtyas,  2021).  Kebijakan penanggulangan  TB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  berpedoman  kepada  Peraturan  Presiden Nomor  67  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  TB,  Kementerian  Kesehatan  sebagai pemerintahan  pusat,  yang  mengacu  kepada  Permenkes  nomor  67  tahun  2016  serta Peraturan  Gubernur  Nomor  28  Tahun  2018  sebagai  pemerintah  provinsi  menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TB.
Pelaksanaan  program  penanggulangan  TB  di  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah menggunakan pedoman  tuberkulosis  nasional, hal ini sejalan dengan informasi dari para informan.  Pedoman  ini  sudah  dilaksanakan  dan  diterapkan  di  DKI  Jakarta  dan  sampai saat  ini  berjalan  dengan  lancar  dan  sampai  saat  ini  belum  ada  kendala  (Setiawati  & Nurrizka, 2019).  Pada masa pandemi Covid-19  Dinas Kesehatan Provinsi  DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai penyesuaian pelaksanaan penanggulangan TB  sehingga  tetap  efektif  dan  sehingga  dapat  meningkatkan  capaian  program.  Agar tercapai target eliminasi TB pada tahun 2030 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 diperlukan strategi nasional yang salah satunya melakukan peningkatan peran serta komunitas dan pemangku kepentingan. Menurut informan kegiatan ini belum berjalan dengan baik  hal ini disebabkan karena belum adanya penguatan dalam bentuk regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  sebagai  turunan  dari  Perpres penanggulangan TB (Hutami et al., 2021).

## Anggaran
Sumber pembiayaan pelaksanaan program TB di Provinsi DKI Jakarta terutama berasal  dari  APBD.  Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  menetapkan tuberkulosis  menjadi  salah  satu  penyakit  prioritas  nasional  yang  antara  lain  tertuang dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Data gambaran pendanaan kesehatan untuk program tuberkulosis nasional saat ini menunjukkan adanya pergeseran  sumber  pendanaan,  dimana  sebelum  tahun  2017  pendanaan  terbesar  untuk program TB bersumber dari pendanaan hibah donor (Global Fund). Setelah 2017 muncul komitmen  yang  tinggi  dari  pemerintah  untuk  mendanai  kebutuhan  biaya  program  TB (Faradis & Indarjo, 2018).
Dalam  hal  pembiayaan  tidak  ada  kendala  dalam  pelaksanaan  program  TB, meskipun  beberapa  informan  mengungkapkan  adanya  efisiensi  anggaran  saat  pandemi COVID  di  tahun  2020  –  2021.  Hal  ini  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  tahun  2020  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  COVID-19  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah.  Pada  tahun  2020,  hasil  alokasi  anggaran  tertentu  (refocusing)  dan realokasi  APBD  DKI  Jakarta  sebesar  Rp.  10,6  triliun  untuk  penanganan  COVID-19, dimana Rp.1,6 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan COVID-19.  Realokasi  APBD  DKI  Jakarta  merupakan  realokasi  yang  terbesar  karena APBD DKI Jakarta juga paling besar (Akbar, 2020).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI juga menyokong pendanaan program TB melalui pemberian paket obat antituberkulosis (OAT) ke fasilitas kesehatan dan pemberian cartridge alat TCM. Sehingga untuk OAT dan cartridge TCM tidak lagi dianggarkan oleh APBD ataupun BLUD. Sumber pembiayaan program TB yang berasal dari anggaran BLUD Puskesmas juga mengalami penyesuaian sesuai dengan pembatasan kegiatan. Besaran anggaran BLUD berbeda pada tiap Puskesmas.
Sumber  pembiayaan  dari  donor  internasional  yang  diterima  oleh  Provinsi  DKI Jakarta berasal dari Global Fund (GF) dan USAID. Namun tidak seluruh wilayah di DKI Jakarta  memperoleh  dana  hibah  ini,  seperti  diungkapkan  oleh  salah  seorang  informan bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu tidak menerima dana hibah dari GF, kecuali di tahun 2021, terdapat anggaran dari GF untuk penemuan kasus aktif oleh kader. Dukungan dana dari donor ini diperuntukkan untuk honor data officer di Dinas Kesehatan dan Sudinkes, untuk kader dan penguatan peran swasta dalam program TB (Setiawan et al., 2016).

## Proses
Sejak  Coronavirus  Disease-19  (Covid-19)  dinyatakan  sebagai  pandemi  oleh badan  Kesehatan  dunia  (WHO),  seluruh  dunia  memberikan  fokus  untuk  mengatasi merebaknya  virus  ini.  Pandemi  Covid-19  dapat  mempengaruhi  strategi  global  untuk mengakhiri TB pada tahun 2035 dalam berbagai cara. Beberapa strategi perlu diterapkan untuk mengurangi dampak Covid-19 yang mengganggu diagnosis dan pengobatan TB. (Gurzawska-comis et al., n.d.).
Masa pandemi Covid-19 ini akan sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan TB, menimbulkan banyak tantangan dalam diagnostik Covid-19 maupun diagnostik TB yang tumpang  tindih,  begitu  pula  pasca  insiden  pandemi  Covid-19  ini  yang  dikarenakan fibrosis paru dapat dengan cepat meningkatkan kejadian TB (Muflihah & Martha, 2022). Menjadi satu dari banyak negara yang terkena Covid-19. Indonesia menerapkan beberapa strategi  untuk  memenuhi  akses  kepelayanan  kesehatan  pada  pengobatan  TB.  Petugas puskesmas  melakukan  kunjungan  rumah  untuk  mendistribusikan  OAT,  melakukan pemantauan  secara  virtual.  Namun,  pemeriksaan  lanjutan  pada  pasien  TB  tetap dilaksanakan  di  puskesmas  dan  perlu  kunjungan  pasien  secara  langsung.  Namun, sayangnya banyak pasien yang tidak melakukannya (Napitupulu & Prasetyo, 2021).
Percepatan penanggulangan TB telah diatur dalam Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021, dimana diatur beberapa hal yaitu target dan strategi nasional  eliminasi TB, pelaksanaan  strategi  nasional  eliminasi  TB,  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, koordinasi percepatan penanggulangan TB, peran serta masyarakat, pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  serta  pendanaan.  Pada  masa  pandemi  Covid-19 Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  mengeluarkan  beberapa  regulasi  sebagai penyesuaian pelaksanaan penanggulangan TB. Sempat terjadi kendala di awal pandemi karena  covid19  merupakan  penyakit  baru  dan  belum  jelas  cara  pencegahan  dan pengobatannya,  namun  seiring  berjalannya  waktu,  pandemi  covid19  dapat  lebih terkendali  dan  terbitnya  regulasi-regulasi  yang  membantu  program  TB  untuk  dapat berjalan  membuat  pelaksanaan  penanggulangan  program  TB  di  Provinsi  DKI  Jakarta
dapat  berjalan  lebih  baik  dari  awal  pandemi  hingga  saat  ini,  walaupun  saat  ini  masih pandemi  namun  program  TB  telah  memperlihatkan  perbaikan  di  berbagai  aspek diantaranya  capaian  mulai  meningkat,  kasus  lost  of  follow  berkurang  dari  tahun sebelumnya.

## Kesimpulan
Pada faktor struktur yang paling berperan dalam perubahan capaian Program TB pada  masa  pandemi  COVID-19  di  Kepulauan  Seribu  dan  Jakarta  Utara  adalah  faktor SDM.  Pada  faktor  proses  secara  umum  berjalan  dengan  baik  walaupun  mengalami beberapa  kendala  pada  pelaksanaannya  terkait  dengan  Active  Case  Finding  (ACF). Terdapat  penurunan  capaian  program  TB  di  masa  pandemi  COVID-19,  namun  faktor- faktor yang berperan telah di tindaklanjuti dan diharapkan dapat meningkatkan kembali capaian program TB.

## BIBLIOGRAFI
akbar,  A.  (2020).  Berapa  Kepadatan  Penduduk  Dki  Jakarta  Saat  Ini. Portal  Statistik Sektoral Provinsi Dki Jakarta .
Aminah,  S.,  &  Siregar,  M.  T.  (2021).  Penyuluhan  Kader  Tuberkulosis  Pada  Kegiatan: Refreshment  Community  Cadre  For  Updating  Contact  Investigation. Jurnal Pengabdian Kesehatan Beguai Jejama , 2 (3).
Arisanti, M., & Suryaningtyas, N. H. (2021). Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Indonesia Tahun 2010-2019. Spirakel , 13 (1), 34–41.
Deswinda, D., Rasyid, R., & Firdawati, F. (2019). Evaluasi Penanggulangan Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Dalam Penemuan Penderita Tuberkulosis Paru Di Kabupaten Sijunjung. Jurnal Kesehatan Andalas , 8 (2), 211–219.
Faradis,  N.  A.,  &  Indarjo,  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Permenkes  Nomor  67 Tahun  2016  Tentang  Penanggulangan  Tuberkulosis. Higeia  (Journal  Of  Public Health Research And Development) , 2 (2), 307–319.
Gurzawska-Comis, K., Becker, K., & Brunello, G. (N.D.). Recommendations For Dental Care During Covid-19 Pandemic . 19 (June 2020).
Hariyoko, Y., Jehaut, Y. D., & Susiantoro, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Puskesmas Di Kabupaten Manggarai. Jurnal Good Governance .
Hutami, S. P., Mahendradata, Y., & Puspandari, D. A. (2021). Supervisi Virtual Program Pengendalian Tuberkulosis Paru Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Oku Timur. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 24 (03), 102–108.
Inayah, S., & Wahyono, B. (2019). Penanggulangan Tuberkulosis Paru Dengan Strategi Dots. Higeia  (Journal Of Public Health Research And Development) , 3 (2), 223– 233.
Kusumawati, E. (2017). Dan Teknologi Komputer Iklim Etika , Ethical Behavior Planned .
2 (2), 156–164.
Kusumawati, E. (2019).  Minat  Beli Produk Ramah  Lingkungan Sebagai  Dampak Dari Implementasi Green Advertising. Jurnal Kajian Ilmiah , 19 (1), 57.
Https://Doi.Org/10.31599/Jki.V19i1.394
Mufidha, I. D., Maulida, M. N., & Fitri, E. Y. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Mengenai Effleurage Massage Untuk Mengatasi Nyeri Punggung Ibu Hamil . Sriwijaya University.
Muflihah,  A.  I.,  &  Martha,  E.  (2022).  Systematic  Review:  Tantangan  Pelayanan Pengobatan Pasien Tb Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Kesehatan , 13 (1), 209–218.
Napitupulu, T. F., & Prasetyo, S. (2021). Akses Pelayanan Pengobatan Tuberkulosis Pada Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Puskesmas  Abadijaya  Kota  Depok  Tahun  2021.
Nersmid: Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan , 4 (2), 207–226.
Nasution,  J.  D.,  Yustina,  I.,  Sudaryati,  E.,  &  Rochadi,  R.  K.  (2023).  Family-Based Prevention  Of  Pulmonary  Tuberculosis  Transmission  In  Deli  Serdang  District North Sumatra. Journal Of Population Therapeutics And Clinical Pharmacology , 30 (6), 344–355.
Saomi,  E.  E.,  Cahyati,  W.  H.,  &  Indarjo,  S.  (2015).  Hubungan  Karakteristik  Individu Dengan  Penemuan  Kasus  Tb  Paru  Di  Eks  Karesidenan  Pati  Tahun  2013. Unnes Journal Of Public Health , 4 (1).
Setiawan,  E.,  Sucahya,  P.  K.,  Thabrany,  H.,  &  Komaryani,  K.  (2016).  A  Comparative Budget Requirements For Tb Program Based On Minimum Standard Of Services (Spm) And Budget Realization: An Exit Strategy Before Termination Of Gf Atm.
Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 1 (1).
Setiawati,  M.  E.,  &  Nurrizka,  R.  H.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  Rujukan Berjenjang  Dalam  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Jurnal  Kebijakan Kesehatan Indonesia: Jkki , 8 (1), 35–40.
Sutinbuk,  D.,  Mawarni,  A.,  &  Wulan,  L.  R.  K.  (2012).  Analisis  Kinerja  Penanggung Jawab  Program  Tb  Puskesmas  Dalam  Penemuan  Kasus  Baru  Tb  Bta  Positif  Di Puskesmas  Kabupaten  Bangka  Tengah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia , 11 (2), 142–150.
Zachariah, R., Ortuno, N., Hermans, V., Desalegn, W., Rust, S., Reid, A. J., Boeree, M. J., & Harries, A. D. (2015). Ebola, Fragile Health Systems And Tuberculosis Care: A  Call  For  Pre-Emptive  Action  And  Operational  Research. The  International Journal Of Tuberculosis and Lung Disease , 19 (11), 1271–1275.

## Copyright holder:
Janita Ristianti, Puput Oktamianti (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: