## PENGELOLAAN ANGGARAN ANTARA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KOTA DENPASAR
Ni Putu Yuni Asih Kusuma Dewi yuniasihkusumadewi16@gmail.com
Ni Wayan Sutiani
sutianiwayan12@gmail.com Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## ABSTRAK
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  yang  cukup  besar  dalam  pembangunan.  Peran dari  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  membimbing  serta  mengawasi  setiap kebijakan  maupun program  yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan  yang diberikan  kepada  pemerintah  desa  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  aparatur  desa kepada  masyarakat maupun kepada pemerintah. Adapun rumusan  masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan anggaran antara pemerintahan desa dan kelurahan di  Kota  Denpasar  ?  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan anggaran antara pemerintahan desa dan kelurahan di Kota Denpasar. Dalam penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  pengumpulan  data  dengan  studi  dokumentasi. Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  Pengelolaan  anggaran  antara pemerintahan  desa  dan  kelurahan  di  Kota  Denpasar  difokuskan  untuk  membiayai pelaksanaan  program  dan  kegiatan  bidang  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
Kata Kunci : Pengelolaan, Anggaran, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan.

## ABSTRACT
Village  government  has  a  significant  role  in  development.  The  role  of  the  local government  is  expected  to  be  able  to  guide  and  supervise  every  policy  or  program carried  out  by  the  village  government  so  that  the  authority  given  to  the  village government  can  be  accounted  for  by  the  village apparatus  to  the  community  and  to the government. The formulation of the research problem is how is the management of the  budget  between  village  and  sub-district  administrations  in  Denpasar  City?  The purpose of this study was to determine budget management between  village and sub- district  administrations  in  Denpasar  City.  In  this  study  using  research  methods  of data  collection  with  documentation  study.  The  results  obtained  from  this  study  are that  budget  management  between  village  and  sub-district  administrations  in Denpasar City is focused on financing the implementation of programs and activities in the field of village development and village community empowerment.
Keywords: Management, Budget, Village Government, Village Government.

## A. Pendahuluan
Keberadaan  desa  secara  yuridis dalam  Undang-Undang  No  6  tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  mempunyai  wewenang  untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perubahan  sistem  pemerintahan  dari sentralisasi  pada  masa  orde  baru menjadi desentralisasi membuat perubahan  kebijakan  yang  baru  pada kewenangan pemerintah daerah.
Peran  dari  pemerintah  daerah diharapkan  dapat  membimbing  serta mengawasi  setiap  kebijakan  maupun program  yang  dikerjakan  pemerintah desa  agar  kewenangan  yang  diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan  oleh  aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada  pemerintah.  Pemerintah  desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur  urusannya  sendiri.  Hal  itu
termasuk  perencanaan,  pelaksaanan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan  kebermanfaatannya  dari  program- program yang dikelola oleh pemerintah desa.  Oleh  sebab  itu,  Kepala  desa maupun  perangkat  desa  diwajibkan memahami  Tugas  Pokok  dan  Fungsi (Tupoksi)  untuk  meningkatkan  kinerja dari  pemerintah  desa  agar  menjadi lebih  baik,  sehingga  program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah  desa  berjalan dengan efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu, pemerintah desa saat ini  menjadi  salah satu  objek  perhatian pengawasan dalam kinerjanya.
Mulai  awal  tahun  2015,  desa mendapatkan  sumber  anggaran  baru yakni  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN).  Setiap  desa  akan mengelola  tambahan  anggaran  berupa Dana Desa yang  akan  diterima bertahap.  Pembagian  Dana  Desa  ini dihitung  berdasarkan  empat  faktor, yakni  jumlah  penduduk,  luas  wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.
Dana  Desa  diprioritaskan  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan kegiatan  berskala  lokal  desa  bidang pembangunan  desa  seperti  sarana  dan
prasarana permukiman, ketahanan
pangan,  kesehatan,  pendidikan  dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan  kapasitas  masyarakat desa  dalam  pengembangan  wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan  skala  ekonomi  individu warga  atau  kelompok  masyarakat.
Adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.  Meningkatnya  pendapatan desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa
Tetapi  dengan  adanya  Dana  Desa juga  memunculkan permasalahan  yang baru  dalam  pengelolaan,  pemerintah desa  diharapkan  dapat mengelola sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  secara  efisien,  ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatuhan
serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).
Tujuan  dari  BPD  yaitu  untuk mewakili  masyarakat  dan  memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang  harus  dilakukan  oleh  BPD  yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang  sudah
ditargetkan  oleh  pemerintah  dapat tercapai  secara  efektif  dan  efisien  dan juga  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa, pemerintah  daerah  wajib  membina dalam  pengelolaan  Dana  Desa  (Deri 2017).  Dana  Desa  yang  diberikan  oleh APBN  diproyeksikan  mencapai  satu milyar  tiap  tahunnya,  dengan  dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya. Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah desa  dan  atau  kelurahan,  maka  UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri,  peneliti  menganggap  perlu adanya  penelitian  lebih  lanjut  agar dapat  menjelaskan  dinamikadinamika yang  ada  secara  harfiah ataupun ilmiah.
Berdasarkan latar belakang masalah,  maka  perumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Bagaimana pengelolaan anggaran antara pemerintahan desa dan kelurahan di Kota Denpasar?

## Tinjauan Pustaka

## Teori Wewenang
Kewewenang atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam
kajian  hukum  tata  Negara  dan  hukum administrasi.  Pentingnya  kewenangan ini  sehingga  F.A.M.  Stroink  dan  J.G Steenbeek menyatakan:
“Het  Begrip  bevoegdheid  is  dan oon  een  kembegrip  in  he  staats-en administratief  recht”.  Dari  pernyataan ini  dapat  ditarik  suatu  pengertian bahwa  wewenang  merupakan  konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.
Sesuai  dengan  konsep  utama Negara  hukum  yaitu  asas  legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid  van  bestuur),  atas  dasar prinsip  tersebut  bahwa  wewenang pemerintah  berasal  dari  peraturan perundangundangan. Dalam kajian hukum  administrasi  terdapat  dua  cara untuk memperoleh wewenang
pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadangkadang
juga, mandat, ditempatkan  sebagai  cara  tersendiri untuk memperoleh wewenang.

## Anggaran
Anggaran  adalah  suatu  daftar atau  pernyataan  terperinci  tentang pendapatan  dan  belanja  negara  yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu  (Suparmoko,2000).  Anggaran memiliki  dua  peran  penting  di  dalam sebuah  organisasi  yaitu  peran  pertama berperan  sebagai  alat  pengendalian. Sebagai  sebuah  rencana  Tindakan,
anggaran  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi  atau  unit  organisasi  dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya  berbeda  signifikan  dari rencana, Tindakan tertentu harus diambil  untuk  melakukan  revisi  yang perlu terhadap tahap rencana.

## Kewenangan Desa
Kewenangan desa secara umum diatur  dalam  pasal  7  PP  Nomor  72 Tahun  2005  tentang  Desa,  urusan pemerintahan  yang  dibedakan  menjadi kewenangan desa, dibedakan menjadi :
a. Urusan  pemerintahan  yang  sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
b. Urusan pemerintahan
yang menjadi  kewenangan  kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa c. Tugas pembantuan
dari pemerintah,  Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang  oleh  peraturan  perundang  – undangan diserahkan kepada desa

## Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.  Data primer
merupakan data yang diperoleh peneliti  secara  langsung  (dari  tangan pertama).  Teknik  pengumpulan  data dalam  skripsi  ini  menggunakan  teknik studi  dokumen,  yaitu  melalui  suatu wawancara.  Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  empiris  yang  sifatnya deskriptif,  oleh  sebab  itu  penelitian dengan  teknik  analisis  kualitatif  yang akan penulis gunakan dalam pengolahan  dan  analisis  data  di  dalam penelitian  ini.  Data  yang  dikumpulkan berupa  data  naturalistic  yang  terdiri atas  kata-kata  (narasi),  data  sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Analisis akan dilakukan dengan menyusun  data  ke  dalam  struktur klasifikasi yang disusun secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema,  diklasifikan  hingga  akhirnya dapat  dihubungkan  antara  satu  data dengan data lainnya.
B. Pembahasan Pengelolaan anggaran antara pemerintahan  desa  dan  kelurahan di Kota Denpasar
Dengan  berlakunya  UU  No.6 Tahun  2014,  maka  penyelenggaraan keuangan  dan  aset  desa  di  Kota Denpasar  mau  tidak  mau  harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.
Berlakunya  UU  No.6  Tahun  2014 memunculkan problem baru di daerah-daerah  ,  misalnya  adalah terdapatnya  beberapa  daerah  yang berdasarkan  kebudayaan  setempat memiliki  lebih  dari  satu  sistem kesatuan  masyarakat  hukum  adat yang  mempunyai  wilayah,  seperti halnya di Sumatra Utara sebagaimana  telah  disebut  diatas. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan  kesepakatan  diantara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  itu  sendiri,  seperti pemilihan  salah  satu  di  antara keduanya  yang  harus  diputuskan untuk diakui oleh Pemerintah sebagai Desa ataupun dengan cara pembagian  urusan  diantara  mereka sendiri.
Demikian pula halnya dengan keberadaan  desa  pakraman  dan  desa dinas  seperti  di  Bali.  Di  Bali  dengan diterapkannya UU No 6  Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah  No  43  Tahun  2014 Tentang  Peraturan  Pelaksanan  UU No  6  Tahun  2014,  memberikan dampak yang luas terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  di desa,  dimana  di  Bali  umumnya  dan di Badung khususnya yang mengenal adanya  Desa  Dinas  dan  Desa
Pakaraman.  Keberadaan  desa  dinas dan  desa  pakraman  selama  ini  telah berjalan  dengan  harmonis  tanpa adanya  tumpang  tindih, bahkan saling dukung dan melengkapi dalam membangun kesejahteraan masyarakat.  Akan  tetapi  dengan berlakunya  UU  No.6  Tahun  2014, dimana  dalam  penjelasan  UU  No  6 tahun  2014 Pasal  6  dikatakan  bahwa
: “untuk mencegah terjadinya tumpang tindih
wilayah,
kewenangan,  duplikasi  kelembagaan antara  desa  dan  desa  adat  dalam  1 (satu)  wilayah  maka  dalam  1  (satu) wilayah  hanya  terdapat  desa  atau desa  adat.  Untuk  yang  sudah  terjadi tumpang tindih  antara  desa  dan  desa adat  dalam  1  (satu)  wilayah,  harus dipilih  salah  satu  jenis  desa  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang ini”.  Ini  berarti  terdapat  kesulitan untuk  mempertahankan  keberadaan desa  dinas  dan  desa  adat  secara bersama-sama.
Berdasarkan
kemampuan
keuangan  daerah,  maka  jumlah  yang dimungkinkan  untuk  dibelanjakan adalah sebesar Rp1.579.626.477.676,00 Jumlah
Belanja dipergunakan Daerah dalam tersebut rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kota Denpasar  yang  terdiri  dari  urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan  pilihan,  dimana  belanja daerah  tersebut  disinkronisasi  dengan program/kegiatan yang menjadi
prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja
Pemerintah  Kota  Denpasar  pada  tahun 2021 adalah:
“Mempercepat  Pemulihan  Ekonomi dan Reformasi Sosial”.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  tema pembangunan  tersebut  dan  pencapaian visi dan misiPembangunan Kota Denpasar  Tahun  2016  -2021  serta sinkronisasi  prioritas  Pembangunan Nasional  dan  Provinsi  Bali,  secara garis  besar,  Prioritas  pembangunan daerah  Kota  Denpasar  Tahun  2021 adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan 2. Kesehatan
3.    Sosial    dan    Ketenagakerjaan    4.
Ekonomi  Kreatif  dan  Pariwisata  5. Infrastrukktur
Rp. 5.504.074.138,00. Pengeluaran Pembiayaan Sebesar tersebut digunakan untuk Belanja sebesar Rp 1.568.618.329.400 dan untuk
Dinas  Pendidikan  dengan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.340.230.886.128  yang  terdiri dari  3  program  yakni  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar Rp.234.800.009.154,  Program Pengelolaan  Pendidikan  sebesar Rp.105.350.383.824,  dan  Program Pengendalian  Perijinan  Pendidikan sebesar Rp.80.493.150.
2.  Urusan  Pemerintahan  di  Bidang Kesehatan  mendapatkan  alokasi anggaran
sebesar
Rp.269.480.771.453.  Urusan  ini dilaksanakan  oleh  2  (dua)  SKPD yakni  Dinas  Kesehatan  dan  BLUD Wangaya  dengan  Plafon  Anggaran Sementara  masing-masing  sebesar Rp.125.130.791.968
dan Rp.144.349.979.485 dengan total 6 Program  yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.77.353.258.405, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.47.564.072.009, Program
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun  2021 14 Sediaan  Farmasi,  Alat Kesehatan  dan  Makanan  Minuman sebesar Rp.7.975.000, Program Pemberdayaan Masyarakat    Bidang
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan  Urusan Pemerintahan Dan Program/ Kegiatan
Program  dan  Kegiatan  yang  menjadi
Prioritas Pembangunan di Kota Denpasar  yang  ada  pada  masing- masing  perangkat  Daerah,  diberikan pagu  anggaran  sementara  sebagai landasan untuk pelaksanaan
kegiatannya. Tentunya pengalokasian anggaran
tersebut telah mempertimbangkan berbagai  aspek  antara  lain:  hasil  dari musrenbang,  kondisi  makro  Kota Denpasar  pada  tahun  2020,  asumsi kondisi  makro  pada  tahun  2021, kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi Bali.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program,
Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan  disusun menurut prioritas program pada RKPD Kota  Denpasar  Tahun  2021  dengan pengarahan  per  Perangkat  Daerah sebagai berikut :
Urusan  Pemerintah  Wajib  yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
1.  Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh
Kesehatan  sebesar  Rp.205.486.554, Program Penunjang Urusan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota sebesar Rp.54.349.979.485, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan  dan  Upaya  Kesehatan Masyarakat sebesar
Rp.90.000.000.000.
3. Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp49.245.792.590.
Urusan  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang dengan  Plafon  Anggaran  Sementara sebesar Rp.49.245.792.590 yang terdiri dari  11  program  yakni  Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.36.510.114.032, Program Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  (SDA) sebesar  Rp.1.045.688.600,  Program
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar
Rp.140.113.500,  Program  Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp.166.812.474,
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp.5.090.805.733, Program Pengembangan  Permukiman  sebesar Rp.712.818.800,    Program    Penataan Bangunan
Gedung sebesar Rp.900.000.000,   Program  Penataan Bangunan  dan  Lingkungannya  sebesar Rp.2.571.624.860,
Penyelenggaraan Rp.1.794.189.350, Pengembangan Jalan Jasa Program sebesar Program Konstruksi
sebesar  Rp.26.952.491,  dan  Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
sebesar Rp.286.672.750.
4.  Urusan     Pemerintahan Perumahan dan Permukiman mendapat anggaran sebesar Bidang Kawasan alokasi Rp 86.028.281.494. Urusan ini dilaksanakan  oleh  2  (dua)  SKPD yaitu Bencana Badan Penanggulangan Daerah dan Dinas Perumahan,  Kawasan  Permukiman dan  Pertanahan  dengan  Plafon Anggaran Sementara masing- masing  sebesar  Rp.11.819.225.772 dan  Rp.74.209.055.722 dengan total  5  Program  yakni  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar Rp.11.819.225.772, Program
Penunjang Urusan Pemerintahan (22) Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 15 Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp.13.410.946.122,  Program  Kawasan Permukiman  sebesar  Rp.70.373.200,
Program Peningkatan
Prasarana,
Sarana,  dan  Utilitas  Umum  (PSU) sebesar  Rp.60.722.500,  dan  Program Pengakuan  Keberadaan  Masyarakat Hukum  Adat  (MHA),  Kearifan  Lokal dan  Hak  MHA  yang  terkait  dengan PPLH sebesar Rp.5.236.400.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  mendapatkan  alokasi sebesar Rp.34.125.442.421. Urusan ini dilaksanakan oleh3 (tiga) SKPD
yakni Badan Penanggulangan
Bencana  Daerah,  Satuan  Polisi Pamong Praja, dan Badan Kesatuan
Bangsa  dan  Politik  dengan  Plafon Anggaran Sementara masing-
masing  sebesar  Rp.9.456.533.539,
Rp.19.155.084.730,
dan Rp.5.513.824.152. Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik  melaksanakan 2(dua)  Program  yakni  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar Rp.6.596.708.200,  dan  Program Penanggulangan  Bencana  sebesar Rp.2.859.825.339.  Satuan  Polisi Pamong  Praja  melaksanakan  2 (dua)  Program  yaitu  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan
Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar Rp.19.057.323.130, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.97.761.600,  Sedangkan  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan  1  (satu)  Program, yakni  Program  Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.513.824.152. 6.  Urusan  Pemerintah  Bidang  Sosial dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.10.322.441.222  yang terdiri dari  3  program  yakni  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan
Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar Rp.8.192.641.222, Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.798.800.000, dan Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.1.331.000.000. Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar :
7. Urusan Pemerintahan Bidang
Tenaga  Kerja  dilaksanakan  oleh Dinas  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Sertifikasi  Kompetensi  dengan Plafon
yakni  Dinas  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  dan
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan dengan Plafon Anggaran Sementara masing- masing  sebesar  Rp.8.293.974.917 dan Rp.83.287.034.776. Dinas
Perumahan  Kawasan  Pemukiman dan  Pertanahan  melaksanakan  1 (program) yakni Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  (Kehati)  dengan  plafon anggaran sementara sebesar Rp.8.293.974.917. Sedangkan
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan
Kebersihan  melaksanakan  3  (tiga) program, yakni Program Penunjang
Urusam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.51.357.658.426, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp.185.224.500, dan Program Pengelolaan  Persampahan  sebesar Rp.31.744.151.850.
4.1.11.  Urusan  Pemerintahan  Bidang
Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  yang  dilaksanakan oleh      Dinas      Kependudukan      dan Pencatatan     Sipil      dengan      Plafon Anggaran
Sementara
sebesar Rp.10.908.687.680  yang  terdiri  dari  2 program    yakni   Program    Penunjang
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun  2021 16  Anggaran   Sementara
sebesar Rp.4.559.804.064 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran sementara sebesar
Rp.2.572.009.668 dan program yang  dilaksanakan  adalah  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Urusan Pemerintahan Bidang
Pertahanan  yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara  sebesar  Rp.71.461.800 yang  terdiri  dari  2  (dua)  program yakni Program Penyelesaian Sengketa  Tanah  Garapan  sebesar Rp.7.291.600 dan Program Pengelolaan Tanah Kosong Rp.64.170.200. 10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan  Hidup  yang dilaksanakan  oleh  2  (dua)  SKPD
Penunjang  Urusan  Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. 13. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan  yang  dilaksanakan oleh  Dinas  Perhubungan  dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar  Rp.56.028.479.978  yang terdiri  dari  3  program  yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 37.877.254.778, Program  Penyelenggaraan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ) sebesar  Rp.17.735.833.124,  dan Program  Pengelolaan  Pelayaran sebesar Rp.415.392.076.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi  dan  Informatika  yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.11.873.264.379  yang terdiri dari  3  program  yakni  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar Rp.6.395.577.359, Program
Informasi  dan  Komunikasi  Publik sebesar Rp.1.925.057.644, dan
Program Aplikasi Informatika
sebesar Rp.3.552.629.376.
15. Urusan Pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah  yang  dilaksanakan  oleh
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Kota Denpasar |PPAS Tahun 2021 17 Program Pendaftaran Penduduk  dengan  plafon  anggaran sementara masing-masing sebesar Rp.10.758.687.730 dan Rp.149.999.950. 11. Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  dengan  Plafon  Anggaran Sementara sebesar Rp.7.506.867.290  yang  terdiri  dari 2 program yakni Program
Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota  sebesar
Rp.7.006.867.290  dan  Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar Rp.500.000.000.
12. Urusan Pemerintahan
Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.5.572.395.514  dengan  Program yang  dilaksanakan  adalah  Program
Statistik Sementara dengan  Plafon  Anggaran sebesar  Rp.226.443.448 dialokasikan untuk melaksanakan Program  Penyelenggaraan  Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
4.1.20.  Urusan  Pemerintahan  Bidang Kebudayaan  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Kebudayaan  dengan  Plafon
Anggaran Sementara sebesar
Rp.40.699.449.280  yang  terdiri  dari  2 program  yakni Program
Urusan        Pemerintahan Kabupaten/Kota Rp.8.665.758.280 dan
Penunjang Daerah sebesar Program
Pengembangan  Kebudayaan  sebesar Rp.32.033.691.000.
4.1.21. Urusan  Pemerintah  Bidang Perpustakaan  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan dengan  Plafon  Anggaran  Sementara sebesar Rp.9.270.967.740 dan Program yang  dilaksanakan  adalah  Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. 4.1.22. Urusan  Pemerintah  Bidang Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  dengan  Plafon  Anggaran Sementara  sebesar  Rp.8.730.465.102 yang  terdiri  dari  2  program  yakni Program Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah
Dinas  Koperasi,  Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 18 Rp.6.937.551.358
yakni  Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
16. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dengan  Plafon
Anggaran Sementara sebesar
Rp.17.881.488.174  yakni  Program
Penunjang  Urusan  Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.881.488.174.
4.1.18. Urusan  Pemerintah  Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan, Kepemudaan  dan  Olahraga  dengan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.8.452.909.000  yang  terdiri  dari  2 program yakni Program Pengembangan  Kapasitas  Daya  Saing Keolahragaan sebesar Rp.7.550.000.000 dan Program Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan sebesar Rp.902.909.000.
4.1.19. Urusan    Pemerintah    Bidang
Persandian  yang  dilaksanakan  oleh Dinas Komunikasi Informatika dan
sebesar  Rp.115.006.335  dan  Program
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp.66.400.000. 4.1.25. Urusan  Pemerintah  Bidang Perdagangan  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Perdagangan  dengan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.80.000.000 dan Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen.
4.1.26. Urusan  Pemerintah  Bidang Perindustrian  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan dengan  Plafon  Anggaran  Sementara sebesar Rp.10.973.126.568 yang terdiri dari 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.813.156.168 dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp.159.970.400. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah 4.1.27. Sekretariat Daerah yang dilaksanakan  oleh  5  (lima)  Bagian. Bagian Hukum dan Hak Asai Manusia melaksanakan,    Program    Pemerintah Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 20 dan Kesejahteraan
Rakyat dengan Plafon Anggaran Sementara  sebesar  Rp.899.062.272. Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 19 Kabupaten/Kota sebesar Rp. 8.586.186.102 dan Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya sebesar Rp.144.279.000.
4.1.23. Urusan  Pemerintah  Bidang
Pariwisata  yang  dilaksanakan  oleh Dinas Pariwisata dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.383.292.531  yang  terdiri  dari  3 program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.457.584.731, Program
Peningkatan  Daya  Tarik  Destinasi Pariwisata  sebesar Rp.375.600.000, dan  Program  Pengembangan  Sumber Daya  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif sebesar Rp.550.107.800. 4.1.24. Urusan  Pemerintah  Bidang
Pertanian  yang  dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.419.832.218  yang  terdiri  dari  4 program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.11.856.566.511, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp.381.859.372, Program
Pengendalian  Kesehatan  Hewan  dan
Kesehatan       Masyarakat       Veteriner
Bagian  Umum  melaksanakan  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Plafon anggaran sementara sebesar Rp.45.174.088.448.  Bagian  Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dengan Plafon Anggaran Sementara  Rp.7.102.778.000.  Bagian Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah mendapatkan Plafon Anggaran sementara  sebesar  Rp.1.674.122.400 untuk  Program  Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapat plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.306.693.150  dengan  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat,  dan  yang  terakhir  adalah Bagian  Kerjasama  dengan  Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp.2.709.400.000. Sekretariat DPRD 4.1.28.  Sekretariat  DPRD  dengan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.63.949.816.943  yang  terdiri  dari  2 program  yakni Program Urusan         Pemerintahan Kabupaten/Kota Rp.50.004.046.123 dan
Penunjang Daerah sebesar Program Dukungan  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi DPRD sebesar
Rp.13.945.770.820.
(28)
Unsur Penunjang Urusan
Pemerintah: Perencanaan 4.1.29. Perencanaan  dengan  Plafon Anggaran Sementara sebesar
Rp.9.310.132.845  yang  dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  yang  terdiri  dari  3  program yakni  Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota sebesar  Rp.8.288.550.905,  Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp.744.975.340, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  Pembangunan  Daerah sebesar Rp.276.606.600.
Keuangan
4.1.30. Keuangan dengan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.223.089.747.325,  dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS
Tahun 2021 21 dengan
plafon
anggaran sementara sebesar Rp. 39.643.954.920 dengan Program Penunjang  Urusan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah     dengan     Plafon     Anggaran Sementara sebesar Rp.
Unsur Kewilayahan Kecamatan
4.1.34. Kecamatan
mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Rp.62.260.633.856  yang  dilaksanakan oleh  4  (empat)  Kecamatan  di  Wilayah Kota  Denpasar,  yakni  Denpasar  Barat,
Kecamatan
Denpasar Timur,
Kecamatan  Denpasar  Selatan,  dan Kecamatan Denpasar Utara.
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 22 Denpasar Barat
Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar  Barat  mendapatkan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.13.110.147.382  yang  terbagi  untuk melaksanakan  Program  di  Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp.8.306.701.362 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah  Kabupaten/Kota,  sedangkan sisanya  dialokasikan  untuk  Kelurahan yang  ada  di  Wilayah  Denpasar  Barat yakni:
1. Kelurahan Pemecutan
Kelurahan  Pemecutan  mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.1.737.209.156 yang dibagi menjadi 3  program  yakni  Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.288.329.156, Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
183.445.792.405,  yang  terdiri  dari  3
program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp.10.281.825.333, Program
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebesar Rp.172.248.432.192, dan Program Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah sebesar Rp.915.534.880.

## Kepegawaian
4.1.31. Kepegawaian  dengan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.9.174.421.832  yang  dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia yakni  Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian dan Pengembangan 4.1.32. Penelitian  dan  Pengembangan dengan  Plafon  Anggaran  Sementara sebesar Rp.6.697.495.804 yang dilaksanakan  oleh  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  dengan  Program Penunjang  Urusan  Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan Inspektorat Daerah 4.1.33.  Inspektorat  Daerah  dengan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.12.488.333.792  yang  dilaksanakan oleh Inspektorat yakni Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar  Timur  mendapatkan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.16.029.192.054  yang  terbagi  untuk melaksanakan  Program  di  Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp.10.004.806.160  dengan  Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah  Kabupaten/Kota,  sedangkan sisanya  dialokasikan  untuk  Kelurahan yang  ada  di  Wilayah  Denpasar  Timur yakni:

## 1. Kelurahan Kesiman
Kelurahan Kesiman mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Rp.1.630.092.784 yang dibagi menjadi
3  program  yakni  Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp.1.188.532.946, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
Kelurahan  sebesar Rp.349.999.838,
dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar
Rp.91.560.000. 2. Kelurahan Sumerta
Kelurahan Sumerta mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Rp.1.561.477.198 yang dibagi  menjadi 3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.132.276.198, Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan  sebesar Rp.350.000.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar
Rp.98.880.000. 2. Kelurahan Padangsambian
Kelurahan Padangsambian mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.683.611.316
yang  dibagi  menjadi  3  program  yakni
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota sebesar  Rp.1.183.649.956,    Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  sebesar    Rp.381.353.860, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum      sebesar Rp.118.607.500.
3. Kelurahan Dauh Puri Kelurahan  Dauh  Puri  mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.1.382.625.548 yang dibagi  menjadi 3  program  yakni  Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.959.185.548, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan  sebesar Rp.350.000.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan      Ketertiban      Umum      sebesar Rp.73.440.000.
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 23 Denpasar Timur
Rp.20.126.608.786  yang  terbagi  untuk melaksanakan  Program  di  Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.11.719.590.178  dengan  Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah  Kabupaten/Kota,  sedangkan sisanya  dialokasikan  untuk  Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Selatan yakni:
1. Kelurahan Pedungan
Kelurahan Pedungan mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Rp.1.603.443.100 yang dibagi menjadi 2  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.253.443.100 dan Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
Kelurahan sebesar Rp.350.000.000.
2. Kelurahan Sesetan Kelurahan Sesetan
mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Rp.1.612.958.663 yang dibagi  menjadi
2  program  yakni  Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.262.958.663 dan Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000. Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 25 3. Kelurahan Serangan Kelurahan Serangan mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Kelurahan  sebesar Rp.350.000.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.79.201.000. 3. Kelurahan Dangin Puri Kelurahan  Dangin  Puri  mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.1.334.749.482 yang dibagi menjadi
3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.952.563.482, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
Kelurahan  sebesar Rp.350.000.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan      Ketertiban      Umum      sebesar Rp.32.186.000.
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 24 4. Kelurahan Penatih Kelurahan Penatih mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar
Rp.1.498.066.430 yang dibagi menjadi 3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.123.266.429, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
Kelurahan  sebesar Rp.350.000.001, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan      Ketertiban      Umum      sebesar Rp.24.800.000.
Denpasar Selatan Secara
Keseluruhan Kecamatan Denpasar  Selatan  mendapatkan  Plafon Anggaran Sementara sebesar
Kelurahan  Sanur  mendapatkan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.286.416.489 yang dibagi  menjadi 3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.877.672.489, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
Kelurahan  sebesar Rp.351.084.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan      Ketertiban      Umum      sebesar Rp.57.660.000.
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021 26 Denpasar Utara
Secara Keseluruhan Kecamatan Denpasar  Utara  mendapatkan  Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.12.994.685.634  yang  terbagi  untuk melaksanakan  Program  di  Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp.8.865.700.696 dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota,  sedangkan sisanya  dialokasikan  untuk  Kelurahan yang  ada  di  Wilayah  Denpasar  Utara yakni:
1. Kelurahan Tonja
Kelurahan  Tonja  mendapatkan  Plafon Anggaran
Sementara
sebesar
Rp.1.475.788.801 yang dibagi  menjadi 2  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.120.706.801        dan        Program Rp.1.293.821.780 yang dibagi menjadi
3 program yakni Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Rp.884.481.780, Daerah sebesar Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan  sebesar Rp.351.650.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar
Rp.57.690.000. 4. Kelurahan Panjer
Kelurahan  Panjer  mendapatkan  Plafon
Anggaran Sementara sebesar
Rp.1.256.414.062 yang dibagi menjadi
2  program  yakni  Program  Penunjang
Urusan       Pemerintahan
Kabupaten/Kota Rp.906.414.062 dan Daerah sebesar Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan sebesar Rp.350.000.000.
5. Kelurahan Renon
Kelurahan  Renon  mendapatkan  Plafon
Anggaran Sementara sebesar
Rp.1.353.964.514 yang dibagi menjadi
3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan       Pemerintahan Kabupaten/Kota Rp.943.904.514, Daerah sebesar Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan  sebesar Rp.352.400.000, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar
Rp.57.660.000.
6. Kelurahan Sanur

## III. Penutup
1. Simpulan
Pengelolaan  anggaran  antara pemerintahan desa dan
kelurahan  di  Kota  Denpasar difokuskan  untuk  membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan  bidang  pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.
2. Saran
Agar perbekel betul-betul dalam  pengelolaan  dana  desa, mematuhi asas pengelolaan keuangan yang partisipasif
yaitu melibatkan unsur masyarakat  dari  perencanaan pelaksanaan dan pemantauan
4.1.35.  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  mendapatkan  Plafon  Anggaran Sementara  sebesar  Rp.1.188.489.309 yang  dibagi  menjadi  3  program  yakni Program  Penguatan  Ideologi  Pancasila dan  Karakter  Kebangsaan  sebesar Rp.148.000.000,  Program  Peningkatan Peran  Partai  Politik  dan  Lembaga Pendidikan  Melalui  Pendidikan  Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  sebesar  Rp.994.189.649,  dan Program Pengembangan
Sosial, dan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Budaya sebesar Rp.46.299.660.
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan sebesar Rp.355.082.000.
2. Kelurahan Ubung Kelurahan Ubung  mendapatkan Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp.1.135.678.523 yang dibagi  menjadi 3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.711.280.323, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan
Kelurahan  sebesar Rp.349.998.200,
dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar
Rp.74.400.000.
3. Kelurahan Peguyangan
Kelurahan  Peguyangan  mendapatkan Plafon  Anggaran  Sementara  sebesar Rp.1.517.517.614 yang dibagi menjadi
3  program  yakni  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.988.817.114, Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan Kelurahan  sebesar Rp.474.028.840, dan  Program  Koordinasi  Ketentraman dan      Ketertiban      Umum      sebesar Rp.54.671.660.
Pemerintah  Kota  Denpasar  |PPAS Tahun 2021
Unsur  Pemerintahan  Umum  Kesatuan Bangsa dan Politik
dengan transparan serta akuntabel dan pengelolaan
keuangan  desa  yang  tertib  dan disiplin  anggaran,  baik  dari
proses perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan  serta  pertanggung jawaban

## DAFTAR PUSTAKA
A’an  Efendi  dan  Freddy  Poernomo. 2017. Hukum Administrasi . Jakarta: Sinar Grafika.
Andi Hamzah.  2005. Kamus  Hukum .
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hans  Kelsen.  2006.  Teori  Hukum Murni. Bandung: Nusa Media. Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi  Negara .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Soekidjo  Notoatmojo.  2010. Etika  dan
Hukum Kesehatan . Jakarta:
Rineka Cipta.
Willy  D.S.  Voll.  2016. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi
Negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Zainal Asikin. 2016. Pengantar Hukum
Perusahaan. Jakarta: Prenadamedia
Group