## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA
Denta Rahma Suprapto Putri, Enny Ristanti, Muhari Agus Santoso, Raditya Feda Rifandhana Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;
Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Anak  merupakan  generasi  masa  depan,  sehingga  suatu  bangsa  yang  baik dan buruk tercermin dari perilaku anak pada saat ini. Realita saat ini tindak pidana  kepada  anak  sangat  sering  terjadi,  khususnya  tindak  pidana  yang mengakibatkan  anak  mengalami  gangguan  psikis  yang  sangat    mendalam dan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Penelitian ini meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari  tindak  kekerasan  seksual  yang  marak  terjadi  kepada  anak-anak,  serta guna  mengetahui  hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  memberikan perlindungan  hukum  kepada  anak  korban  dari  tindak  kekerasan  seksual. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu  pengumpulan data secara primer atau pengumpulan data melalui wawancara narasumber dan  pengumpulan  data  secara  sekunder  atau  melalui  studi  pustaka.  Hasil dari penelitian ini yaitu masih banyak terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak, tindakan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat atau dari keluarga sendiri. Anak menjadi korban dari tindak kekerasan  seksual  harus  mendapatkan  perlindungan  khusus  yang  dapat menunjang pemulihan psikologis dari anak tersebut. Selain itu kekurangan yang  dihadapi  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak kekerasan seksual adalah kurangnya kesadaran dari pihak orang tua ataupun keluarga  terdekat  untuk  melaporkan  tindakan  tersebut  kepada  pihak berwenang.

## Abstract
Children are the future generation, so that a good and bad nation is reflected in the behavior of children at this time. The current reality is that criminal acts against children are very frequent, especially criminal acts that cause children to experience profound psychological disorders and affect the child's development. This study examines how legal protection is provided to children as victims of sexual violence that is rife against children, and to find out what obstacles are faced in providing legal protection to child victims from acts of sexual violence. This study uses a sociological juridical approach, namely  primary  data  collection  or  data  collection  through  interviewing  informants and  secondary  data  collection or  through literature  study. The  results  of  this  study were  that  there  were  still many acts  of  sexual  violence  committed against  children, most of these acts were committed by close people or from their own families. Children who  are  victims  of  sexual  violence  must  receive  special  protection  that  can  support the psychological recovery of the child. Apart from that, the lack of legal protection for child victims of sexual violence is the lack of awareness on the part of their parents or their immediate family to report these acts to the authorities.
Koresponden Penulis; Raditya Feda Rifandhana Email; Raditya.feda@unmer.ac.id

## Kata kunci:
Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual
Keywords:
Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia
Denta Rahma Suprapto Putri, Enny Ristant, Muhari AAus Santoso, Raaitya Feaa Riianahana

## 1. Latar Belakang
Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua, Tuhan menganugrahkan anak kepada setiap orang tua agar dirawat serta dilindungi.  Tumbuh  kembang  anak  sangat dipengaruhi  oleh  orang  tua,      anak      memiliki hak  untuk  tumbuh  menjadi  seorang  dewasa dikemudian  hari,  pertumbuhan  anak  menjadi seorang  dewasa  dipengaruhi  oleh  pola  pengajaran yang diberikan orang tua terhadap anak tersebut. Apabila  orang  tua  memberikan  pola  pengajaran yang  salah  maka,  anak  akan  tumbuh  menjadi seorang yang salah, apabila orang tua memberikan pengajaran yang benar maka anak akan tumbuh menjadi seorang yang benar. Anak berhak untuk mendapatkan perhatian, perawatan, Pendidikan, perlindungan,  cinta  dan  kasih  sayang.  Bahkan anak  memiliki  hak-hak  mengembangkan  hidup, serta  mendapatkan  hak-hak  yang  terhindar dari  perlakuan  kekerasan  serta  terhindar  dari tindakan yang tidak memiliki rasa keadilan atau diskriminasi,  lalu  diatur  dalam  dasar  aturan negara  atau  UUD  1945,  Pasal  28B  ayat  2.  Anak merupakan sosok manusia yang dari segi pikiran masih  berkembang,  serta  manusia  yang  belum dewasa (Poerwadarminta, 1984).
Selain itu anak dari segi umur belum berumur 21  Tahun  serta  belum  menikah,  sehingga  pada umur 21 tahun dari psikis seseorang anak tersebut sudah  matang,  sehingga  diatur  dalam  Aturan- Aturan  Pelaksana,  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1974  tentang  kesejahteraan.  Anak  memiliki suatu  potensi  masa  depan  suatu  bangsa,  sehingga pada  dasarnya  letaknya  pada      generasi      masa lalu,  serta  anak-anak  merupakan  manusia  dalam usia  muda,  sehingga  sangat  mudah  terpengaruh oleh  budaya-budaya  sekitar  (Koesnan,  2005). Selanjutnya  pada  aturan  pelaksana,  undang- undang  nomor  35  tahun  2014,  lalu  dirubah dengan  aturan  pelaksana,  undang-undang  nomor 16  tahun  2016  tentang  perlindungan  anak,  yakni: pada  usia  belum  18  tahun,  anak  termasuk  dalam rahim ibu, pada bagian berikutnya yakni bagian
ayat  2,  suatu  kegiatan  yang  dimana  terdapat menjamin  serta  melindungi  hak-hak  anak  agar hidup  serta  berkembang  untuk  melanjutkan berpatisipasi ke dalam masyarakat sesuai norma- norma kemasyarakatan yang berlaku serta sesuai dengan  harkat  dan      martabat      kemanusiaan, lalu  mendapatkan  perlindungan  dari  tindakan perlakuan diskriminasi serta kekerasan.
Negara  Indonesia  memiliki  makna  terkait anak  yang  dimana  terletak  pada  peraturan- peraturan,  sehingga  para  ahli  pun  berpendapat terkait  makna  anak,  selain  itu  dalam  beberapa makna  tidak  memiliki  kesamaan  terkait  makna anak, sehingga berbeda dari segi latar belakang, maksud  serta  tujuan.  Selanjutnya  pada  peraturan- peraturan kitab perdata, makna anak, yakni : anak merupakan  bagian  orang  yang  belum  dewasa, belum  mencapai  umur  21  tahun,  sehingga  tidak diperkenankan  atau  tidak  boleh  dahulu  untuk kawin  ,  kitab  pidana  yakni,  makna  anak,  anak yang belum umur mencapai 16 (enam belas) tahun, pada regulasi Undang-Undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999, makna anak, manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum  menikah,  lalu  anak  yang  masih  di  dalam rahim ibu, sehingga dalam hal tersebut memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.
Anak  merupakan  generasi  masa  depan, sehingga  suatu  bangsa  yang  baik  dan  buruk tercermin  dari  perilaku  anak  pada  saat  ini. Sehingga  perlakuan  terhadap  anak  dengan  cara yang  baik,  selanjutnya  anak  dapat  bertindak berdasarkan  suatu  perasaan  yang  mendorong pikiran  dan  kehendaknya  sendiri,  lingkungan serta kebiasaan sekitar. Memiliki peranan terkait pengaruh  yang  besar  dalam  tumbuh  kembang anak.  Situasi  kebiasaan  suatu  lingkungan  anak dapat  mempengaruhi  perilaku  anak  ,  terlebih dalam  haknya,  seorang  anak  tidak  dapat melakukannya  sendiri  disebabkan  kemampuan dan pengalaman yang masih terbatas.
Orang  dewasa,  khususnya  orang  tua memegang peranan  penting  dalam  memenuhi
Volume 2, Issue 1, May 2021
hak-hak  anak.  Sehingga  orang  tua  tanggung jawab terhadap anak , substansi tersebut tertera pada  konfrensi  PBB  yakni  tentang  Tanggung Jawab  Orang  Tua,  selain  itu  dalam  regulasi terkait  Undang-Undang  nomor  11  tahun  1974 dan  Regulasi  terkait  Undang-Undang  Nomor  4 tahun  1979  regulasi  tersebut  menjelaskan tentang tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak,  yaitu orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil tindakan membantu  orang  tua  yang  bekerja  agar  anak mendapatkan perawatan dan fasilitas, dalam hal ini tertera dalam ( Gatot Supramono, 2005).
Selain itu Indonesia merupakan negara yang memiliki instrumen berupa regulasi yang dimana memiliki  sebutan  negara  hukum,  tertera  pada regulasi  dasar  negara  yakni  UUD  1945  pasal  1 dan  3.  Bila  diartikan  meluas,  hukum  disamakan dengan  regulasi,  petunjuk  kaidah,  norma,  baik tertulis dan tak tertulis, sehingga regulasi tersebut diikuti dan ditaati, selanjutnya regulasi tersebut tidak dipatuhi maka adanya  hukuman-hukuman yang  akan  diterapkan  sehingga  menimbulkan efek jera (Dudu Duswara, 2003).
Hukum  dalam  hal  ini  hukum  pidana  terbagi atas dua, hukum pidana terkait substansi-substansi yang  tertera  dalam  Kitab  hukum  pidana  ,  lalu hukum pidana yang terkait pelanggaran substansi- substansi  yang  tertera  dalam  Kitab  hukum  acara pidana,  sehingga  terdapat  suatu      pelaksanaan atau  proses  mengadili  di  dalam  suatu  pengadilan. Meninjau  nama  lain  hukum  pidana  yakni  tindak pidana.  Tindak  pidana  merupakan  suatu  kegiatan atau proses terjadinya pelanggaran atau kejahatan bagi  seseorang,  baik  yang  sudah  dewasa  maupun masih  anak-anak,  yang  dapat  terjadinya  suatu luka  badan,  meninggal,  gangguan  psikis  terhadap korban.
Realita  saat  ini  tindak  pidana      kepada anak  sangat  sering  terjadi,  khususnya  tindak pidana  yang  mengakibatkan  anak  mengalami gangguan  psikis  yang  sangat  mendalam  dan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.
Tindak  pidana  yang  terjadi  pada  anak,  yakni, pemerkosaan,  perbuatan  cabul,  penculikan  dan perdagangan  anak.  Pada  regulasi  yakni  undang- undang sistem peradilan anak, bahwa anak dapat menjadi korban tindak pidana, anak yang belum dewasa  dengan  arti  lain  umurnya  dibawah  18 (delapan belas) tahun, lalu mengalami gangguan fisik,  gangguan  mental,  kerugian  ekonomi  yang dipengaruhi oleh  tindak pidana  . Pada  dasarnya anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas  semua  perlindungan  termasuk  hak-haknya, artinya  anak berhak  mendapatkan jaminan oleh negara  termasuk  jaminan  perlindungan  hukum serta menjauhkan anak dari tindak  pidana yang dilakukan orang lain terhadap anak tersebut .
Adapun  pengertian  kekerasan  seksual,  yakni, adanya  suatu  aktifitas  seseorang  dilingkungan seksual  terhadap  anak  (Ivo  Noviana,  2015). sehingga  anak  belum  cukup  usia  tertentu  oleh regulasi  negara  untuk  kekerasan  seksual  secara umum.  Situasi  saat  ini  anak  sangat  khawatir  , rawan keadaan sehingga menjadi korban tindak pidana,  termasuk  tindak  pidana  kekerasan seksual. Anak dijadikan sebagai alat pemuas seks yang dilakukan oleh orang lain, orang tua ataupun keluarga dekat. Tindakan tersebut dapat berakibat gangguang  psikis  pada  anak  serta  tidak  dapat tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  dirinya sendiri, anak akan selalu mengalami trauma atas tindakan yang dilakukan kepada anak tersebut.
Selain  itu  makna  secara  umum  Tindak kekerasan  seksual  adalah  adanya      tindakan baik  berupa  ucapan,  perbuatan  yang  dilakukan seseorang  untuk  menguasai  atau  pebuatan  curang kepada orang lain serta membuat terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Adapun dari  latar  belakang  pada  pendahuluan  diatas terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban  tindak  kekerasan  seksual  di  Indonesia, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah atau permasalahan,  sebagai  berikut:  Bagaimana  bentuk perlindungan  Hukum yang diberikan oleh  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak, kepada Anak korban Tindak Kekerasan

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia
Denta Rahma Suprapto Putri, Enny Ristant, Muhari AAus Santoso, Raaitya Feaa Riianahana
Seksual  di  Indonesia?  Dan  Apa  saja  hambatan yang  dihadapi  oleh  Pusat  pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  kepada Anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Indonesia.

## 2. Metode
Penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis Sosiologis  artinya  Metode  ini  menggunakan teknik  wawancara  dalam  mengumpulkan  data. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang  menekankan  peneliti  memperoleh  data dan  pengetahuan  hukum  secara  empiris,yang dimaksud menggunakan usaha untuk mendekati masalah  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum  yang nyata  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  di masyarakat,  serta  menggunakan  pula  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  penelitian dengan  yuridis  sosiologis  harus  dilakukan  di lapangan. Lalu pengembangan penelitian yuridis sosiologis  adalah  penelitian  hukum  empiris artinya adanya data-data lapangan sebagai sumber data  utama,  bertujuan  menggambarkan  secara tepat  sifat-  sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lain  dalam  masyarakat.  Sehingga dapat  menganalisis terkait  perlindungan  hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual

## 3. Pembahasan
3.1 Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepada Anak korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia
Dalam  penulisan  penelitian  ini,  terkait perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai korban tindak kekerasan seksual artinya sebagai perlindungan hukum kepada kebebasan hak dan kewajiban seorang anak serta berbagai kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak.
Selain itu korban memiliki arti yang tertera pada regulasi  undang-undang nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yakni  , seseorang baik laki-laki, perempuan, tua , muda, dewasa, maupun anak-anak yang memiliki suatu gangguan  penderitaan  fisik  dan  mental  serta berdampak  pula  pada  kerugian  materiil  dari korban, selain itu korban seringkali mendapatkan perlakuan  kurang  adil  oleh  hukum,  bahkan perlindungan  hak  asasi  seorang  pelaku  lebih didahulukan melainkan melihat dari sisi korban, maka dari itu  di Indonesia dibentuklah lembaga yakni  pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan perempuan dan anak, sehingga anak yang menjadi korban  tindak  kekerasan  seksual,  memiliki  hak- hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  identitas sesuai regulasi yang berlaku dan pendampingan khusus dari pihak lembaga tersebut.
Selain itu terdapat bentuk-bentuk perlindungan  anak  :  pertama,  terdapat  suatu wujud  keinginan  yang      diterapkan      kepada anak  sehingga  muncul  perlakuan  adil,  serta meningkatnya  kesejahteraan  anak.  Kedua, kesejahteraan terhadap anak mewujudkan suatu kesejahteraan  hukum  yang  dapat  mendukung pelayanan  terhadap  anak  korban  kejahatan. Ketiga,  sarana      yang      dapat      dimanfaatkan untuk  mewujudkan  peningkatan  pelayanan terhadap anak korban kejahatan, bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut, merupakan faktor mendukung  pelayanan  terhadap  anak  korban kejahatan ( Irwan Safaruddin Harahap, 2016) .
Selanjutnya  tindak  kekerasan  seksual terhadap  anak semakin meningkat di Indonesia, sehingga  terjadi  dilapangan, tindakan  tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami traumatis  yang  sangat  mendalam  hingga  dapat mempengaruhi  tumbuh  kembang  anak  yang menjadi  korban  dari  tindak  kekerasan  seksual. Terkait  tindak  kekerasan  seksual  yang  terjadi kepada  anak,  kebanyakan  pelakunya  adalah keluarga atau kerabat dari korban.
Selanjutnya untuk penanganan korban yakni anak, lembaga yang sudah dibentuk, yakni Pusat
Volume 2, Issue 1, May 2021
PelayananTerpaduPemberdayaanPerempuandan Anak  di Indonesia, dimana  anak  sebagai korban wajib  melaporkan  kasus  tersebut  kepada  lembaga tersebut, sehingga korban mendapatkan hak-hak pendampingan khusus pada saat di persidangan. Pendampingan  khusus  tersebut,  berupa:  Pertama, pendampingan  Hukum,  dalam  pendampingan secara Hukum Korban akan melakukan pengisian Blangko  pengaduan  kepada  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak di  Indonesia,  terdapat  syarat  yakni,  Blangko pengaduan  tersebut  berupa  proses  pengaduan kasus  yang  terjadi  kepada  korban,  agar  korban mendapatkan  pendampingan  secara  khusus  disaat korban  dalam  masa  BAP,  Persidangan  hingga Putusan Pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim kepada  pelaku,  selain  pendampinagn  tersebut korban  akan  mendapatkan  pendampingan Hukum  berupa,  dirahasiakan  identitas  korban sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan yang berlaku,  tidak dicabutnya  Hak-hak korban, dan perlindungan secara  khusus kepada korban dan keluarga atau  orang tua yang mendampingi korban.
Pendampingan  Hukum  yang      diberikan oleh  pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan perempuan dan anak bekerjasama dengan lembaga hukum.  Kedua,  pendampingan  Psikis,  dalam pendampingan psikis yang  diberikan  oleh  Pusat Pelayanan  Terpadu  Permberdayaan  Perempuan dan Anak di Indonesia yang bekerja sama dengan rumah sakit serta dokter, sehingga yang dimaksud pendampingan psikis yakni, pendampingan yang diberikan  meliputi  pendampingan  Kesehatan jiwa dari korban agar tidak mengalami traumatis yang mendalam, selain itu pendampingian psikis diberikan  agar  korban  tetap  bisa  melakakukan aktivitas-aktivitas diluar rumah dan agar korban dapat  tumbuh  serta  berkembang  sesuai  keinginan korban.
Pendampingan  tersebut  diberikan  kepada korban  selama  kurang  lebih  1  tahun  hingga korban  dinyatakan  pulih  dan  tidak  mengalami trauma yang medalam pada diri korban. Selaian
pendampingan  psikis  yang  diberikan  oleh dokter  peran  orang  tua sangat  mendukung  agar Kesehatan  jiwa  dari  korban  dapat  segera  pulih dan  korban  dapat  melakuakn  kegiatan  yang disukainya.
Ketiga,  pendampingan  Rohani,  pendampin- gan Rohani yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia,  yakni  ,  bekerjasama  dengan  Kemen- trian  Agama,  artinya  terdapat  pendampingaan rohani,  sehingga  pendekatan  kepada  Sang  Pen- cipta lebih membawa kepercayaan diri yang san- gat tinggi kepada korban, serta korban lebih sabar dan berhati-hati kembali kepada kehidupan yang baru dilalui.
Selanjutnya  pada  korban  tindak  kekerasan seksual  yakni  pada  anak,  maka  dapat  juga dilakukan tindakan perlindungan hukum tambahan  dalam  bentuk  pelayanan  artinya pelayanan  pada  saat  korban  tersebut  memerlukan bantuan  medis,  sehingga  bantuan  medis tersebut  diperlukan  untuk  memulihkan  fisik korban,  bantuan  medis  dapat  diberikan  terkait pemeriksaan  fisik  korban  serta  laporan  tertulis yakni keterangan sah atau alat bukti tertulis yang menunjukkan hasil pemeriksaan medis dari fisik korban,  korban  tindak  kekerasan  seksual  yakni anak  juga  berhak  mendapatkan  pemenuhan sandang,  pangan,  papan  ,serta  pendidikan gratis yang disediakan oleh instansi pemerintah, sehingga  dapat  membantu  memulihkan  kondisi trauma  pada  korban  tindak  kekerasan  seksual yakni pada anak (Nurini Aprilianda, 2017).
3.2 Hambatan yang dihadapi oleh Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepada Anak sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia.
Dalam  Penelitian  ini  terdapat  hambatan- hambatan  yang  perlu  diketahui,  diantaranya: Pertama, Unit Pusat Pelayanan Terpadu

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual di Indonesia
Denta Rahma Suprapto Putri, Enny Ristant, Muhari AAus Santoso, Raaitya Feaa Riianahana
Pemberadayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar  tidak  dapat  memaksa  korban  untuk melakukan pengaduan terkait kasus yang dialami oleh  korban,  sebab  apabila  korban  tidak  ingin melaporkan  kejadian  yang  dialami  lanataran rasa  malu  yang  dirasakan  korban  dan  keluarga, maka  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia  tidak  dapat memaksa  korban  untuk  melakukan  pengaduan atau pelaporan atas kejadian yang korban alami.
Kedua,  korban  dan  keluarga  memiliki  rasa malu  akibat  kejadian  yang  terjadi  pada  diri korban, maka keluarga sering memutuskan untuk menempuh  jalur  kekeluargaan  dengan  malakukan pernikahan  dini  kepada  korban  agar  kejadian yang  terjadi  pada  korban  dapat  diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai pada jalur hukum, sebenarnya hal yang dilakukan ini sangat tidak benar  dan  akan  membuat korban  menjadi tidak  siap  dalam  segala  hal,  mengingat  korban masih  dibawah  umur,  maka  kesiapan  mental untuk  berumah  tangga  dapat  menyebabkan korban mengalami gangguan psikis dan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, serta apabila korban  melahirkan  anak  maka  akan  menimbulkan masalah Kesehatan pada alat reproduksi korban.
Ketiga,  korban  tidak  mengetahui  apa  yang korban butuhkan terkait kejadian yang menimpa korban,  dalam  hak  ini  korban  merasa  bingung harus bersikap dan melakukan hal yang baik dan tidak  salah.  Selain  itu  korban  tidak  mengetahui harus  berbuat  bagaimana  untuk  menyelesaiakn permasalahan yang menimpa korban, mengingat usia  korban  masih  dibawah  umur  dan  belum atang,  maka  korban  seharusnya  mendapatkan pendampingan khusus yang diberikan oleh Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak di Indonesia.
Keempat,  tidak  adanya  Komunikasi  antara Korban  dan  Pihak  Lembaga  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak terkait kejadian yang menimpa korban, sehingga korban  tidak  bisa  mendapatkan  pendampingan
secara  khusus.  Korban  tidak  melakukan pengaduan  kepada  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia sehingga  tidak  adanya  komunikasi  yang  terjalin antara korban dan Lembaga.
Kelima,  identitas  tidak  sesuai  dengan  surat keterangan  kelahiran  yang  telah  ditetapkan, dalam  hal  ini  terkadang  orang  tua  korban  tidak melakukan pencatatan keterangan sah kelahiran secara benar sesuai tata cara yang telah berlaku, yang membuat Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia tidak  dapat  melakukan  pedampingan  terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang terjadi di  Indonesia.  Pada  umumnya  perlindungan terhadap  anak korban tindak kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh Lembaga terkait saja, tetapi peran orang tua juga mempengaruhi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual.
Orang  tua  memberikan  peran  yang  cukup besar dalam melindungi dan mendampingi anak selama  proses  Hukum  masih  berjalan.  Kondisi fisik  dan  mental  anak  juga  harus  tetapi  terjaga agar  anak  tidak  mengalami  traumatis  yang membuat  dan  menghambat  tumbuh  kembang anak tidak dapat berjalan dengan sesuai kondisi. Pada dasanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  anak  telah menyediakan  Rumah  Aman  untuk  memberikan perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  dan keluarga  yang  mengalami  ancama  dari  pelaku tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak korban  tersebut,  Rumah  aman  memberikan perlindungan secara khusus selama 3 (tiga) hari kepada korban dan keluarga korban.

## 4. Simpulan
Dari  penjelasan  pada  uraian  diatas  di penelitian ini, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni  ,  Faktor  yang  menyebabkan  anak  dapat menjadi  korban  dari  tindak  kekerasan  seksual adalah  adanya  gairah  seksual  yang  muncul  dari
Volume 2, Issue 1, May 2021
pelaku  tindakan  kekerasan  yang  terjadi  pada anak, selain itu faktor yang mempenagruhi marak terjadinya tindak kekerasan seksual yang korbanya adalah anak dibawah usia, yaitu lingkungan  dan globalisasi  yang  telah  masuk  kedalam  budaya Negara Indonesia.
Dalam  hal  ini      anak      sebagai      korban tindak  kekerasan  yang  terjadi  berhak  untuk mendapatkan  hak-haknya  selama  penyelesaian kasus yang dialami oleh korban. Peran Lemabaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  sangat  dibutuhkan  untuk mendampingi  anak  sebagai  korban  tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Peran Lembaga tidak hanya sebagai pendamping tetapi juga sebagai  penyemangat dan penyembuh  bagi anak,  agar anak dapat  tumbuh dan berkembang sesuai  dengan  sifat  kejiwaan  yang  dimiliki  anak tersebut.  Pendampingan  khusus  yang  diberikan semata-mata untuk kebaikan anak korban tindak kekerasan seksual agar tidak mengalami traumatis sehingga  terganggungnya  tumbuh  kembang anak
Upaya  yang  diberikan  oleh  Lembaga Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  di  Indonesia  untuk  memberikan pendampingan  hukum,  pendampingan  psikis dan  pendampingan  secara  rohani  kepada  anak korban tindak kekerasan seksual adalah sebagai upaya dari pengurangan kasus kekerasan seksual yang  terjadi  di  Indonesia.  Selain  memberikan pendampingan  Hukum,  Psikis  dan  Rohani Lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia  juga melakukan  pendekatan  terhadap  anak  korban tindak kekerasan seksual agar sadar akan hukum yang  sebenarnya  hukum  itu  melindungi  orang- orang yang tertindas oleh pelaku kejahatan.
Meninjau  masalah  hambatan  yang  dialami oleh  Lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anakadalah dalam hal  identitas  lengkap  korban  serta  penyelesaian yang  dilakukan  secara  kekeluargaan  agar  tidak
menimbukan  fitnah  dengan  menikahkan  anak yang  masih  dibawah  umur  ,  selain  pernikahan dibawah  umur,  hambatan  lainya  yang  dihadapi adalah  bahwasanya  Korban  tidak  mengetahui apa  yang  dibutuhkan  oleh  anak  ketika  menjadi korban  dari  tindak  kekerasan  seksual  yang  terjadi dan  baik  Lembaga  ataupun  bantuan  hukum tidak  dapat  menekan  ataupun  memaksa  korban untuk  melaporkan  kejadian  yang  terjadi  pada korban  apabila  korban  tidan  ingin  melaporkan hal  tersebut,  namun  dalam  kenyataan  yang terjadi masih banyak orang tua dan keluarga yang menyelesaikan  kasus  kekerasan  seksual  dengan menutup  diri  dan  lebih menikahkan  anaknya  yang masih  dibawah  umur  dengan  orang  anak  orang lain yang sama-sama masih dibawah umur.

## Daftar Pustaka
Irwan  Safaruddin  Harahap ,  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif  Hukum  Progresif .  Jurnal  Media Hukum, DOI: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47
Nurini  Aprilianda , Perlindungan  Anak  Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif , Jurnal Arena Hukum. Vol. Volume 10,Nomor2,Agustus2017,DOI:http://dx.doi. org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8
Ivo  Noviana, “Kekerasan  Seksual,  terhadap Anak:Dampak  dan  Penanganya”, Ejournal. kemsos.go.id,https://ejournal.kemsos. go.id/index.php/Sosi oinforma/article/ viewFile/87/55
Dudu  Duswara  Machmudin, Pengantar  Ilmu Hukum  Sebuah  Sketsa ,  Refika  Aditama, Bandung, 2003 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , Cetakan Kedua, 2005.
W.J.S  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Amirko, 1984.
R.A Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia , Bandung, Sumur, 2005.