Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article
Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
Desak Putu Dewi Kasih 1* , Ni Ketut Supasti Dharmawan 2 , Made Suksma Prijandhini Devi Salain 3 , Putri Triari Dwijayanthi 4
1,2,3
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
4 RAH The House of Legal Experts
* dewi_kasih@unud.ac.id

## ABSTRACT
State  is  recognized  as  one  of  the  legal  subjects  in  International  Trade  Law.  State  has  the  sovereignty  to regulate goods or service that leave and enter its territory. The authority to regulate is included in the position of the State as a trader. In its development, the position of the State is also as a buyer. This study aims to examine and analyse the position of State in international trade law and the dispute settlement can be taken according  to  International  Trade  Law.  This  is  a  normative  legal  research  through  a  statute,  analytical  and conceptual approach. The study shows that a State can be a buyer through state enterprises that obliges to notify such enterprises to the Council for Trade in Good as an implementation of non-discrimination principle and  also  to  ensure  the  transparency  of  the  trade  activities.  In  terms  of  the  State  as  a  buyer,  it  can  be understood that the trade relationship that occurs between the State as a buyer and the trader is a contractual relationship. Therefore, the principle of freedom of contract, including the principle of choosing the method of dispute settlement can be implemented, regarding the choice of law and choice of forum.
Keywords: Trade; State; Buyer; International Law.

## ABSTRAK
Negara diakui sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau jasa yang keluar dan memasuki wilayahnya. Kewenangan mengatur tersebut  termasuk  dalam  kedudukannya pada  posisi  Negara  sebagai  pedagang. Dalam  perkembangannya kedudukan Negara juga menjadi pihak pembeli. Tulisan ini bertujuan untuk mengekplorasi kedudukan negara sebagai pembeli dalam konteks hukum perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Negara berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis dan konseptual. Hasil studi menunjukkan  bahwa  suatu  Negara  dapat  menjadi  pembeli  melalui  BUMN  yang  diwajibkan  untuk memberitahukan perusahaan tersebut kepada Council for Trade in Good sebagai implementasi dari prinsip non-diskriminasi  dan  juga  untuk  menjamin  transparansi  kegiatan  perdagangan.  Dalam  pengertian  Negara sebagai pembeli, dapat dipahami bahwa hubungan perdagangan yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dan pedagang adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, prinsip kebebasan berkontrak, termasuk prinsip pemilihan cara penyelesaian sengketa dapat diterapkan, baik mengenai pilihan hukum maupun pilihan forum.
Kata Kunci: Perdagangan; Negara; Pembeli; Hukum Internasional.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Hukum perdagangan internasional merupakan salah  satu  bidang hukum  yang  mengalami perkembangan  sangat  cepat.  Tuntutan  kebutuhan manusia  yang  semakin  beragam  melahirkan hubungan-hubungan  dagang  antar  negara. Hubungan  dagang  yang  terjalin  berawal  dari  model sederhana  berupa  barter,  jual  beli  barang,  bahkan hubungan  dagang  yang  lebih  besar  dan  kompleks. Terjalinnya suatu hubungan perdagangan internasional tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  suatu  negara  tetapi  juga  untuk memperluas  pasar  dan  meningkatkan  produksi barang serta devisa negara melalui kegiatan ekspor ke  negara  lain  untuk  meningkatkan  pertumbuhan sektor ekonomi dan menyerap tenaga kerja, bahkan untuk  mengembangkan  keterampilan  manusia  di bidang teknologi.
Dalam  hukum  perdagangan  internasional, terdapat  beberapa  subjek  hukum  perdagangan internasional.  Negara  sebagai  salah  satu  subjek hukum  dalam  hukum  perdagangan  internasional memiliki  peranan  penting  dalam  perkembangan bentuk  perdagangan  internasional  termasuk  juga pengaturan  berkaitan  dengan  transaksi  dagang internasional.
Terjalinnya  hubungan  antar  subjek  hukum perdagangan internasional membawa dampak positif, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menambah  devisa  negara  melalui  bea  masuk  dan biaya  lain  atas  ekspor  dan  impor,  pemenuhan kebutuhan negara melalui impor, meningkatkan kerja sama antar negara, membuka lapangan kerja, serta
meningkatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (Detik.com,  2021).  Namun,  perdagangan internasional  juga  membawa  dampak  negatif  yang harus  diwaspadai  oleh  setiap  negara,  seperti terganggunya produksi  barang-barang  dalam negeri sebagai  dampak dari  masuknya barang  impor  yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian besar bagi pengusaha lokal, terciptanya hubungan ketergantungan  dengan  negara  lain,  munculnya persaingan  tidak  sehat  sebagai  akibat  dari perdagangan  bebas,  pertumbuhan  perekonomian negara  yang  semakin  rendah  apabila  tidak  mampu bersaing dengan produk asing (Detik.com, 2021).
Indonesia  pun  secara  aktif  ikut  menjalin hubungan dalam perdagangan internasional dengan negara-negara  lain  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  negara  dan  masyarakat,  bahkan  untuk menyediakan  kebutuhan  dari  negara-negara  lain, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Terletak di antara  dua  benua  dan  dua  samudera  memberikan keuntungan  tersendiri  bagi  Indonesia  dalam perdagangan internasional.
Dalam  kaitannya  dengan  perdagangan internasional,  Indonesia  telah  menjalin  hubungan dagang  dengan  beberapa  negara,  seperti  Jerman, China,  Kanada  dan  lain  sebagainya.  Indonesia  dan Jerman  telah  menjalin  kemitraan  sejak  lama. Beberapa produk unggulan Indonesia yang diekspor ke  Jerman  antara  lain  minyak  kelapa  sawit,  mesin, alas  kaki,  peralatan  elektronik,  karet,  kopi-teh  dan rempah-rempah (Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Berlin, Republik Federal Jerman, 2018). Sebagai hubungan  timbal  balik,  pihak  Indonesia  pun

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
356
mengimpor beberapa produk Jerman, seperti barang manufaktur,  peralatan  komunikasi,  barang  kimia, produk metal dan lain sebagainya ( Kedutaan Besar Republik  Indonesia Di  Berlin, Republik Federal Jerman, 2018).
Produk-produk  ekspor  Indonesia  pun  juga dikirim ke Kanada, antara lain produk karet, apparel, suku  cadang  peralatan  elektronik  dan  mesin,  nikel, kakao,  kopi  dan  sebagainya (Kedutaan  Besar Republik  Indonesia,  Ottawa, 2020). Indonesia  pun melakukan  impor  dari  Kanada  untuk  produk-produk sereal, pupuk, aluminium, bijih besi, dan sebagainya (Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ottawa, 2020).
Hubungan  kemitraan  juga  dijalin  Indonesia dengan  Cina.  Kedua  negara  pun  secara  konsisten terus  meningkatkan  kerja  sama di  bidang perdagangan.  Kerja  sama  yang  dibentuk  oleh Indonesia  dan  Cina  diharapkan  mampu meningkatkan  ekspor  produk-produk  potensial  yang dimiliki  oleh  Indonesia  ke  Cina (Kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia,  2019). Bahkan di masa  pandemi Covid-19,  Indonesia  dan  Cina menyepakati  penguatan  kerja  sama  vaksin, travel corridor  arrangement dan  pemulihan  ekonomi nasional (Kompas.com, 2020).
Dalam  kaitannya  dengan  Negara  sebagai subjek  hukum,  dikenal  adanya  Teori  Kedaulatan Negara,  sebagaimana  pemikiran  George  Jellinek yang  berpendapat  bahwa  "hukum  tidak  diciptakan oleh  Tuhan  ataupun  Raja,  tetapi  Negara” (Silalahi, 2015).  Teori  ini  menggambarkan  bahwa  hukum merupakan perwujudan dari keinginan suatu Negara dan  menempatkan  Negara  sebagai  pemegang
kekuasaan  tertinggi,  termasuk  kekuasaan  untuk memanfaatkan wilayah, memberlakukan hukum serta mengupayakan  segala  hal  yang  bertujuan  untuk keamanan  dan  kesejahteraan  warganya (Silalahi, 2015).
Dalam  kapasitas  Negara  sebagai  pemegang kekuasaan tertinggi, Negara diwajibkan untuk secara konsisten  menerapkan  asas non-discrimination terutama  berkaitan  dengan  kebijakan-kebijakan pemerintah berpengaruh pada kegiatan ekspor-impor oleh  pedagang  swasta (Mastromatteo,  2017). Penerapan  asas non-discrimination memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  kegiatan  perdagangan  untuk melakukan  transaksi  dagang  di  suatu  wilayah Negara,  termasuk  pula  badan  usaha  milik  negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan internasional.
Dalam penerapan hukum dalam suatu Negara, dikenal  pula  beberapa  prinsip  dasar  atau fundamental  principles sebagaimana  diperkenalkan oleh  Professor  Aleksander  Goldštajn,  antara  lain  1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak atau the  principle  of  the  freedom  of  contract;  2)  prinsip pacta  sunt  servanda;  dan  3)  prinsip  penggunaan arbitrase (Asnawi, &  Hudiata,  2017).  Prinsip  ini memberikan  gambaran  bahwa  Negara  sebagai subjek  hukum  memiliki  kewenangan  untuk menerapkan prinsip kebebasan berkontrak, termasuk pula  prinsip  kebebasan  untuk  menentukan  metode penyelesaian sengketa yang dapat diwujudkan dalam pilihan choice of forum dan choice of law pada salah satu klausula.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Negara  sebagai  subjek  hukum  internasional dipahami memiliki kedaulatan untuk mengatur barang atau  jasa  yang  keluar  dan  masuk  wilayahnya. Dengan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara, maka sebuah  Negara  memiliki  kewenangan  untuk membentuk  regulasi  yang  mengikat  subjek  hukum, benda  dan  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di wilayahnya (Adolf, 2006). Kewenangan  ini  biasanya terjadi  dalam  posisi  negara  sebagai  pedagang.  Hal ini  menimbulkan  pertanyaan  apabila  posisi  negara bukan  sebagai  pedagang/penjual  (seller)  melainkan sebagai  pembeli  (buyer).  Perlu  adanya  kejelasan mengenai  posisi  negara  sebagai  pembeli  (buyer) dalam  hukum  perdagangan  internasional.  Berkaitan dengan posisi negara sebagai pembeli (buyer) perlu adanya  kejelasan  mengenai  metode  penyelesaian sengketa  yang  dapat  ditempuh  apabila  Negara mengalami  kerugian  terkait  dengan  pembelian barang dalam perdagangan internasional.
Penelitian  ini  jika  dibandingkan  dengan beberapa  studi  terdahulu  memiliki  kesamaan  dari segi  topik,  yaitu  sama-sama  mengkaji  pengaturan mengenai  perdagangan  internasional,  namun  fokus kajiannya  berbeda.  Tulisan  ini  menekankan  pada legalitas Negara sebagai pembeli atau buyer dalam hukum  perdagangan  internasional  serta  bentuk penyelesaian  sengketa  yang  dapat  ditempuh  dalam hal terjadi kerugian terkait dengan pembelian barang oleh  Negara  berdasarkan  hukum  perdagangan internasional.
Studi  terdahulu  dilakukan  oleh  Deden  Rafi Syafiq  Rabbani  pada  tahun  2021,  mengkaji  tentang “Telaah  Kritis Trade  Facilitation  Agreement (TFA)
World  Trade  Organization (WTO)  Analisis  terhadap Implementasi  Kebijakan  Perdagangan  Internasional di  Indonesia” (Rabbani,  2021). Dalam  hal  ini,  fokus penelitian adalah implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran  TFA  yang  memiliki  dampak  signifikan terhadap  lalu  lintas  perdagangan internasional terutama  berkaitan  dengan  Indonesia  sebagai anggota  WTO,  serta  pengaturan  normatif  TFA  di Indonesia yang sudah diatur dalam beberapa produk hukum  baik  dalam  undang-undang  maupun peraturan presiden sehingga implementasi kehadiran TFA  mempengaruhi  pengendalian  kebijakan perdagangan  luar  negeri  dan  ekspor-impor.  Yana Sylvana, dkk pada  tahun  2020,  mengkaji  tentang “The Role of the WTO in Mediate Dispute Palm Oil Between  Indonesia  and  the  European  Union” (Sylvana dkk, 2020). Dalam hal ini, fokus penelitian adalah  peran  WTO  sebagai  badan  penyelesaian sengketa  antara  Indonesia  dan  Uni-Eropa. Muhammad Rafi Darajati pada tahun 2020 mengkaji mengenai  “Ketaatan  Negara  Terhadap  Hukum Perdagangan  Internasional” (Darajati,  2020). Fokus kajian  pada  penelitian  ini  adalah  mengenai  alasan suatu  negara  perlu  mentaati  hukum  perdagangan internasional saat melakukan kegiatan perdagangan internasional.
Claire Methven O’Brien & Olga Martin-Ortega pada tahun 2017 mengkaji tentang “ The Role of the State  as  Buyer  under  UN  Guiding  Principle  6” (O’Brien, & Martin-Ortega, 2017). Dalam penelitian ini fokus peneliti adalah mengenai kewajiban atau peran Negara sesuai dengan Pillar I of the UN Framework

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
358
and  Guiding  Principles  on  Business  and  Human Rights (UNGPs). Robert L. Howse pada tahun 2021 mengkaji  tentang  “Official  Business:  International Trade Law and the Resurgence (or Resilience) of the State as an Economic Actor” (Howse, 2021). Tulisan ini mengkaji mengenai Negara sebagai pelaku usaha serta  upaya  untuk  pembentukan  aturan  baru  oleh WTO  yang  mengatur  mengenai  Negara  sebagai pelaku usaha.
Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis  dan  mengelaborasi  legalitas  Negara sebagai pembeli (buyer) dalam hukum perdagangan internasional  serta  bentuk  penyelesaian  sengketa yang  dapat  ditempuh  dalam  hal  terjadi  kerugian terkait  dengan  pembelian  barang  oleh  Negara berdasarkan  hukum  perdagangan  internasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan secara sistematis membahas substansi yang relevan  dengan  fokus  permasalahan.  Pertama, disajikan  tentang  pengaturan  mengenai  legalitas Negara  sebagai  pembeli  (buyer)  dalam  hukum perdagangan  internasional.  Kedua,  bentuk penyelesaian  sengketa  yang  dapat  ditempuh  dalam hal terjadi kerugian terkait dengan pembelian barang oleh  Negara  berdasarkan  hukum  perdagangan internasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  berawal  dari  hasil  penelusuran materi  hukum  dengan  menggunakan  metode penelitian  normatif.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan kajian  terhadap  ketentuan  yang  berkaitan  dengan peraturan  perundang-undangan  mengenai  Negara
sebagai  pembeli  dalam  hukum  perdagangan internasional  dan  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  apabila  terjadi  kerugian  terkait  pembelian barang  oleh  Negara  berdasarkan  hukum perdagangan  internasional. Penelitian  hukum normatif  ini  difokuskan  pada kedudukan Negara sebagai  pembeli  dalam  hukum  perdagangan internasional  dan  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  setelah  timbul  sengketa,  melalui pendekatan undang-undang, pendekatan analitis dan konseptual  terhadap  bahan  hukum  primer,  hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier  untuk  analisis lebih lanjut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Negara  sebagai  Pembeli  dalam Hukum Perdagangan Internasional
Negara merupakan subjek hukum perdagangan  internasional.  Secara  umum  dapat dipahami bahwa Negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan yang menjadikannya  sebagai  subjek  hukum  yang sempurna. Hal ini menyebabkan Negara mempunyai Full  Legal  Personality karena  hanya  Negara  yang mampu mendukung semua hak dan kewajiban dalam lingkup internasional (Salain, 2019).
Kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  Negara memberikan  suatu  kewenangan  kepada  Negara untuk  mengatur  dan  menentukan  sebaga  sesuatu yang  keluar  dan  masuk  wilayahnya.  Merujuk  pada pemikiran  Hercules  Booysen  digambarkan  bahwa kedaulatan negara adalah sebagai berikut “… a state can  absolutely  determine  whether  anything  from

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
359
outside  the  state.  The  state  would  also  have  the power  to  determine  the  conditions  on  which  the goods may be imported into the state or exported to another  country.  …  Every  state  would  have  the power to regulate arbitrarily the conditions of trade.” (Booysen, 1999)
Kedaulatan  negara  ini  berkaitan  erat  dengan kegiatan  perdagangan  internasional.  Perdagangan internasional  dapat  dipahami  sebagai  aktivitas pertukaran  barang,  jasa,  ataupun  modal  yang melintasi  batas  negara.  Aktivitas  ini  juga  dikenal sebagai  kegiatan  ekspor,  yaitu  menjual  dan/atau mengirim barang atau jasa ke luar negeri, serta impor yaitu  kegiatan  membeli  dan  menerima barang  atau jasa  dari  luar  negeri (Wijaya,  Nopiandri,  & Habiburrokhman, 2017).
Dengan  atribut  kedaulatan,  Negara  memiliki kewenangan  untuk  membuat  (regulator)  yang mengikat subjek hukum lainnya baik individu maupun perusahaan, mengikat  benda  dan  peristiwa  hukum yang  terjadi  di  dalam  wilayah  kekuasaannya termasuk  pula  hubungan  perdagangan  yang  terjadi dalam  wilayah  kekuasaan  negara  tersebut.  Negara juga  secara  tidak  langsung  berperan  dalam pembentukan  organisasi-organisasi  internasional yang  melahirkan  aturan-aturan  perdagangan internasional.
Dalam  konteks  hubungan  antara  Negara  dan Negara  dalam  hukum  perdagangan  international, kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  negara  menempatkan semua negara pada posisi yang sama; sejajar atau koordinatif (Sunyowati,  2013). Struktur  koordinatif yang  dianut  dalam  hubungan  antar  negara  dalam
hukum  internasional  memberikan  kesempatan  pada negara  untuk  bersama-sama  dengan  negara  lain mengadakan perjanjian internasional untuk mengatur hubungan  transaksi  perdagangan  di  antara  negara. Perjanjian  perdagangan  internasional  dapat  diawali dengan  perjanjian  ekonomi  internasional  terlebih dahulu.  Perjanjian  ekonomi  dan  perdagangan internasional  ada  yang  berbentuk  bilateral  ataupun multilateral.  Perjanjian  perdagangan  internasional bilateral  dilakukan  oleh  2  (dua)  Negara,  seperti antara  Indonesia  dan  Jepang  yang  membentuk Economic  Partnership  Agreement (EPA)  di  bidang perdagangan  dan  penanaman  modal (JETRO Indonesia,  2020).  Perjanjian  bilateral  ini ditandatangani pada 20 Agustus 2007 dengan nama Agreement between the  Republic  of  Indonesia  and Japan  for  an  Economic  Partnership.  Perjanjian perdagangan internasional tersebut dijadikan skema dasar  preferensi  tarif  antara  Indonesia  dan  Jepang. Pemerintah  Indonesia  meratifikasi Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic  Partnership melalui  Peraturan  Presiden No.  36  Tahun  2008  tentang  Persetujuan  antara Republik  Indonesia  dan  Jepang  mengenai  Suatu Kemitraan  Ekonomi  dan  ditindaklanjuti  dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan, diantaranya PMK  Nomor  94/PMK.011/2008  tentang  Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk (Giman, 2015).
WTO Agreement merupakan  salah  satu contoh  perjanjian  perdagangan  internasional  yang berbentuk  multilateral.  Indonesia  merupakan  salah satu  Negara  anggota  WTO.  WTO Agreement menjadi  sumber  hukum  bagi  perjanjian-perjanjian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
360
perdagangan  internasional  yang  dibentuk  oleh Negara-negara  anggotanya  (baik  itu  berbentuk, bilateral,  regional  ataupun  multilateral). General Council dari WTO menetapkan bahwa harus adanya transparansi  ketika  Negara-negara  anggota WTO membentuk Regional Trade Agreements (RTA) (The WTO,  2011). Pasal  XVI:3 Marrakesh  Agreement (perjanjian  yang  mendirikan  WTO)  menyebutkan bahwa  ketika  ada  konflik/pertentangan  antara  WTO Agreement dengan  Perjanjian  Multilateral  WTO Perjanjian  Internasional  lainnya  maka  yang diberlakukan  ketentuan-ketentuan  dalam Marrakesh Agreement.  Begitu  juga  dengan  Indonesia  ketika membentuk  perjanjian  dengan  Jepang  maka substansi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  WTO Agreement karena  keduanya  merupakan  Negara anggota WTO.
Contoh  perjanjian  ekonomi  dan  perdagangan internasional yang disebutkan diatas digunakan oleh Negara-negara  sebagai  sumber  hukum  ketika melakukan transaksi perdagangan internasional yang dituangkan dalam bentuk kontrak internasional. Oleh karena  itu,  dalam  hubungan  perdagangan internasional,  negara  tidak  hanya  berperan  sebagai regulator  tetapi  juga  sebagai  pedagang  (seller)  dan pembeli  (buyer).  Berkaitan  dengan  posisi  negara sebagai pembeli,  umumnya  negara  dengan perusahaan negaranya dapat mengadakan transaksi dagang dengan negara lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan  esensi  untuk  bertransaksi  dagang  yaitu fundamental freedom atau kebebasan fundamental.
Untuk  melaksanakan  fungsi  sebagai  pembeli (buyer),  negara  dapat  memanfaatkan  badan-badan
hukum  milik  negara  seperti  BUMN  atau State Enterprises (Mattoo,  Rocha,  &  Ruta,  2020), contohnya melalui Perusahaan Perseroan (selanjutnya  “Persero”).  Peranan  BUMN  atau State Enterprises kini  telah  berkembang secara  signifikan (Kowalski, & Rabaioli, 2017).
Kedudukan Negara sebagai pembeli berkaitan erat  dengan  prinsip jure  imperri dan jure  gestionis. Merujuk  pada  prinsip jure  imperii dapat  dipahami bahwa  tindakan  badan  hukum  akan  dilindungi  oleh imunitas  negara  jika  tindakan  tersebut  merupakan tindakan  pemerintah  atau  kewenangan  eksekutif (Sefriani,  2012). Namun,  lembaga  akan  kehilangan imunitasnya  apabila  melaksanakan jure  gestionis, yaitu transaksi bisnis atau komersil (Lantang, 2013).
Merujuk pada prinsip tersebut dapat dipahami bahwa  kekebalan  atau  imunitas  dapat  dimiliki  oleh suatu Negara dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan  sebagai  bentuk  tindakan  pemerintah. Namun,  imunitas  yang  dimiliki  oleh  Negara  akan hilang  apabila  Negara  tersebut  melakukan  kegiatan yang bersifat komersil.
Secara  umum,  Negara  melalui  BUMN melakukan  tugas  untuk  menyelenggarakan kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  Negara  (selanjutnya  “UU  BUMN”).  Dengan tujuan BUMN ini, setiap hasil usaha dari BUMN dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Hal senada juga diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU BUMN yang pada intinya mengatur mengenai tujuan  pendirian  suatu  persero  adalah  untuk menyediakan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu tinggi  dan  berdaya  saing  kuat  serta  memperoleh keuntungan.  Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  12  UU BUMN  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  Persero sebagai badan yang mewakili Negara dituntut untuk dapat  memenuhi  permintaan  pasar  melalui penyediaan  barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu tinggi  dan  berdaya  saing  kuat  baik  di  pasar  dalam negeri maupun internasional.
Dalam  konteks  BUMN  sebagai  perwakilan Negara,  maka  tujuan  utama  yang  harus  dicapai adalah  menyelenggarakan  kemanfaatan  umum dengan  menyediakan  barang  dan/atau  jasa  bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tujuan utama yang dimiliki oleh BUMN tersebut mengesampingkan tujuan  memperoleh  keuntungan  dalam  hubungan perdagangan internasional.
Pengaturan  mengenai  BUMN  ditentukan berdasarkan Article  XVII  of  the  General  Agreement on Tariffs and Trade 1994 (selanjutnya GATT 1994). Ketentuan  pasal  ini  pada  intinya  menetapkan kewajiban  negara  anggota  GATT  1994  dalam kaitannya  dengan  kegiatan  BUMN  (States Trading Enterprises)  yang  memberikan  kewajiban  kepada negara anggota untuk secara konsisten menerapkan pinsip non-discrimination, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan  pemerintah  berpengaruh  pada kegiatan  ekspor-impor  oleh  pedagang  swasta (Mastromatteo, 2017).
Melalui  ketentuan  GATT  tersebut,  para anggota  sepakat  menyetujui  adanya  transparansi kegiatan  BUMN  yang  dilakukan  melalui pemberitahuan  tentang  keberadaan  BUMN  kepada Dewan Perdagangan Barang-Barang (the Council for Trade in Goods) untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Kelompok Kerja (Working Party). Hal ini senada dengan pengertian yang disebutkan dalam ketentuan Alinea 5 mengenai definisi BUMN, yaitu:
“Governmental and non-governmental enterprises,  including  marketing  boards,  which have been granted exclusive or special rights or privileges,  including  statutory  or  constitutional powers,  in  the  exercise  of  which  they  influence through  their  purchases  or  sales  the  level  or direction  of  imports  or  exports.”  (Perusahaan Milik  Pemerintah  atau  Bukan  Milik  Pemerintah termasuk Badan Pemasaran (Marketing Boards), yang  telah  diberi  hak-hak  istimewa  dan  khusus atau  diistimewakan,  berdasarkan  kekuatan peraturan  perundang-undangan  atau  konstitusi, dimana  dalam  praktek  kegiatannya  melalui pembeliannya  atau  penjualannya  dapat mempengaruhi  tingkat  atau  arah  impor  atau ekspor).
Keharusan pemberitahuan  ini  tidak  berlaku terhadap  kegiatan  impor-ekspor  yang  perlu  segera digunakan  baik  oleh  pemerintah  atau  perusahaan sebagaimana  spesifikasi  di  atas  dan  tidak  untuk dijual kembali atau dipergunakan untuk memproduksi barang untuk dijual. Dalam ketentuan tersebut dapat dipahami  bahwa  Negara  memiliki  kewajiban  berupa pelaporan  atau  pemberitahuan  berkaitan  dengan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
362
keberadaan  BUMN  kepada  Dewan  Perdagangan Barang-Barang.  Namun,  keharusan  pemberitahuan ini  tidak  berlaku  terhadap  kegiatan  impor-ekspor yang  perlu  segera  digunakan  oleh  pemerintah  atau perusahaan.
Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas,  dapat dipahami  bahwa  Negara  merupakan  salah  satu subjek  hukum  perdagangan  internasional.  Negara dapat  membuat  perjanjian  dan  kontrak  dagang internasional.  Pada  saat  sebuah  Negara  ingin membuat  suatu  kontrak  dagang  internasional  dan bertindak  sebagai  pembeli  (buyer)  melalui  badan usaha  milik  negara  atau state  enterprises maka mempunyai  kewajiban  berupa  pelaporan  atau pemberitahuan berkaitan dengan keberadaan BUMN itu  sendiri  kepada  Dewan  Perdagangan  Barang- Barang  sebagai  implementasi  prinsip non- discrimination dan  sebagai  bentuk  transparansi dalam  hubungan  perdagangan  internasional.  Hal  ini sesuai  dengan  prinsip  WTO  yang  mewajibkan Negara  untuk  memberikan  perlakuan yang  sama kepada  Negara  lain  termasuk  dalam  praktik perdagangan internasional (Purwanti, 2020).
2. Para  Pihak  dalam Kontrak Dagang Internasional
Seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya, negara sebagai  sebuah  badan  hukum  publik bisa menjadi  subjek hukum dalam  sebuah  kontrak internasional dengan merubah  statusnya  sebagai badan  hukum  privat.  Dengan  merubah  statusnya sebagai  badan  hukum  privat  maka  Negara  dapat melakukan hubungan-hubungan keperdataan, seperti sewa  menyewa,  jual  beli  (Internasional)  yang
ditransformasi  dalam  bentuk  kontrak  internasional (Mardiana, 2017).
Ketika negara sebagai badan  hukum  privat maka  yang menjadi  pihak  dalam kontrak internasional adalah  PT  BUMN  dan  akan  tunduk pada peraturan hukum perdata. Pasal 1654 KUHPer menyatakan:  “Semua  badan  hukum  yang  berdiri dengan  sah,  begitu  pula  orang-orang  swasta, berkuasa  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan perdata,  tanpa  mengurangi  perundang-undangan yang  mengubah  kekuasaan  itu,  membatasinya  atau menundukkannya  kepada  tata  cara  tertentu.” Sepanjang  BUMN  yang  dimaksud  didirikan  dalam bentuk  PT  maka  dapat  dikualifikasikan  sebagai badan  privat.  PT  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (PT)  merupakan badan  hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya.
Untuk melaksanakan fungsi sebagai pembeli (buyer)  dalam  hubungan  perdagangan  internasional yang melibatkan Negara dan badan privat, biasanya didasarkan  atas sebuah  kontrak  dagang internasional, dimana negara  tidak  jarang  membuat badan-badan hukum milik negara. Di dalam sebuah kontrak  (baik  nasional  maupun  internasional)  para pihaknya  harus  memiliki  kedudukan  yang  sejajar, tidak  dimungkinkan  satu  pihak  merupakan  sebuah perusahaan atau badan  hukum  sedangkan  pihak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 354-369
lainnya  sebuah  Negara.  Negara  menurunkan level derajat personality-nya    menjadi  sebuah perusahaan/badan  hukum  milik  Negara  agar  bisa membuat kontrak dagang internasional (baik sebagai penjual atau  pembeli)  dengan  perusahaan/badan hukum  lainnya  (baik  milik  Negara  atau  swasta). Sebagai contoh ketika Indonesia membentuk badan- badan usaha milik negara yang bergerak diberbagai bidang ekonomi.
Adapun  berbagai  contoh  PT  BUMN  yang didirikan  di  Indonesia:  PT  Kimia  Farma  Tbk,  PT Kereta  Api  Indoonesia,  PT  BNI  Tbk,  PT  Garuda Indonesia,  PT  Jamsostek  dan  yang  lainnya.  PT BUMN  tersebut  dapat  melakukan  transaksi  jual  beli internasional dengan Negara lain dan badan hukum privat (swasta) asing yang dituangkan dalam kontrak dagang  internasional. Kontrak  dagang  internasional yang  dibuat  oleh  Negara  akan  tunduk  pada ketentuan  hukum  perdata  internasional  yang mengatur hubungan kontraktual.
Menurut  Professor  Aleksander  Goldštajn terdapat  beberapa  prinsip  fundamental  dalam hubungan  perdagangan  internasional  yang ditransformasikan  ke  daam  bentuk  kontrak,  antara lain  1)  prinsip  kebebasan  para  pihak  dalam berkontrak  atau the  principle  of  the  freedom  of contract;  2)  prinsip pacta  sunt  servanda;  dan  3) prinsip  penggunaan  arbitrase (Asnawi  &  Hudiata, 2017). Merujuk  pada  prinsip-prinsip  dasar  tersebut dapat  dipahami  bahwa  dalam  konteks  Negara sebagai pembeli (buyer), negara memiliki kebebasan untuk  membuat  kontrak-kontrak  dagang  dengan subjek hukum perdagangan internasional.
Hal  ini  merupakan  implementasi  dari  prinsip kebebasan  berkontrak  yang  merupakan  prinsip universal  dalam  hukum  perdagangan  internasional. Merujuk  pada  pemikiran  Schmitthoff  disebutkan bahwa:
“The  autonomy  of  the  parties  will  in  the  law  of contract  is  the  foundation  on  which  an autonomous  law  of  international  trade  can  be built. The national sovereign has, …, no objection that  in that  areas  an  autonomous  law  of international  law  is  developed  by  the  parties, provided  always  that  law  respects  in  every national  jurisdiction  the  limitations  imposed  by public policy.” (Ali, 2017)
Dalam  kaitannya  dengan  prinsip  kebebasan berkontrak,  dapat  dipahami  bahwa  negara  sebagai para pihak dalam perdagangan internasional memliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak perdagangan internasional; bebas untuk menentukan isi dan luasnya perjanjian, hak dan kewajiban dalam kontrak,  bentuk  kontrak  yang  dikehendaki  bahkan bentuk  penyelesaian  yang  akan  ditempuh  apabila terjadi  konflik  dikemudian  hari.  Isi  perjanjian  itu kemudian  menjadi  undang-undang  bagi  para  pihak yang  sepakat  dan  terikat  dalam  perjanjian  tersebut. Pernyataan  ini  sesuai  dengan  prinsip pacta  sunt servanda.  Kontrak  Internasional  yang  dibuat  dalam konteks  negara  sebagai  pembeli  pun  dapat menentukan mengenai pilihan metode penyelesaian sengketa  (choice  of  dispute settlement)  yang  akan ditempuh  oleh  para  pihak,  termasuk  pilihan  hukum (choice  of  law)  maupun  pilihan  forum  penyelesaian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 354-369
sengketa (choice of forum) (Amalia, Sabrie, & Dian, 2018)
3. Penyelesaian  Sengketa  dalam  hal  Terjadi Kerugian  Terkait  Pembelian  Barang  oleh Negara  berdasarkan  Hukum  Perdagangan Internasional
Hubungan  dalam  perdagangan  internasional merupakan suatu hubungan yang kompleks. Seluruh hubungan  yang  terjadi  dalam  proses  perdagangan internasional  memiliki  potensi  untuk  melahirkan terjadinya  suatu  sengketa  yang  melibatkan  para subjek  hukum  perdagangan  internasional,  termasuk negara.
Secara umum, suatu sengketa dagang sering diselesaikan melalui metode negosiasi (Mawanda, & Muhshi, 2019). Apabila para pihak tidak menemukan jalan  keluar  melalui  negosiasi,  para  pihak  yang bersengketa  dapat  menempuh  beberapa  metode penyelesaian sengketa lainnya seperti penyelesaian sengket melalui arbitrase atau melalui pengadilan.
Pilihan  metode  penyelesaian  sengketa  yang dapat ditempuh oleh para pihak umumnya ditentukan dalam klausula perjanjian diantara para pihak. Para pihak  dalam  perjanjian  tersebut  biasanya  memilih salah satu sistem hukum (choice of law) atau memilih lembaga  penyelesaian  sengketa  (choice  of  forum), termasuk  juga  menyerahkan  sengketa  kepada Alternative  Dispute  Resolution (selanjutnya  “ADR”) atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya “APS”) (Suparman, 2018).
Merujuk pada pemikiran Huala Adolf, terdapat beberapa  prinsip  dalam  penyelesaian  sengketa perdagangan  internasional,  antara  lain:  1)  Prinsip
kesepakatan  para  pihak  (Konsensus);  2)  Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa (principal  of free  choice  of  means);  3)  Prinsip kebebasan  memilih  hukum;  4)  Prinsip  iktikad  baik (good faith);  dan  5)  Prinsip Exhaustion  of  Local Remedies (Adolf,  2006). Prinsip-prinsip  tersebut memberikan  ruang  bagi  para  pihak  untuk  secara bebas  menentukan  dan  menyetujui  metode  yang dipilih  sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa termasuk  juga  menentukan  hukum  yang  dipilih  dan dianggap  layak  dengan  menekankan  pada  iktikad baik  dari para  pihak  serta  menyelesaikan  suatu sengketa  melalui  hukum  nasional  suatu  negara sebelum  mengajukan  sengketa  ke  lembaga penyelesaian sengketa internasional.
Pada prinsipnya, forum penyelesaian sengketa dalam  hukum  perdagangan  internasional  sama dengan  forum  dalam  penyelesaian  sengketa internasional  pada  umumnya.  Forum  penyelesaian sengketa  yang  dapat  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa  antara  lain  melalui  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  arbitrase,  penyelesaian  sengketa  melalui hukum atau pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa  lain  yang  dipilih  ataupun  disepakati  oleh para  pihak,  sebagaimana  ditentukan  dalam ketentuan  Pasal  33  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.  Cara-cara  tersebut  sudah  diakui  sebagai metode penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di berbagai negara.
Negara  sebagai  pembeli  (buyer)  memiliki kebebasan untuk menentukan metode penyelesaian sengketa  yang  akan  ditempuh  pada  saat  membuat kontrak  jual-beli  internasional  dengan  pihak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pedagang.  Cara  penyelesaian  tersebut  kemudian dituangkan  dalam  satu  klausula  yang  menentukan pilihan hukum (choice of law) serta pilihan lembaga penyelesaian sengketa (choice of forum).
Penentuan  pilihan  hukum  atau choice  of  law memiliki  keterkaitan  dengan  hukum  yang  akan digunakan  oleh  forum  penyelesaian  sengketanya (pengadilan  atau  arbitrase)  untuk  menentukan keabsahan suatu kontrak, menafsirkan kesepakatan dalam kontrak, menentukan telah dilaksanakan atau tidak  dilaksanakannya  suatu  prestasi,  serta  untuk menentukan akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap  kontrak (Hutabarat,  2016). Choice  of  law oleh  para  pihak  berkontrak  bersifat  bebas  terbatas. Kebebasan  para  pihak  berkontrak  dalam menentukan choice  of  law untuk  menyelesaikan sengketa  implementasi  kontraknya  dibatasi  oleh asas-asas  umum  dalam  hukum  perdata internasional. Asas-asas umum yang dimaksud, ada lex  loci  contractus,  yaitu  sistem  hukum  yang digunakan  adalah  sistem  hukum  dimana  tempat kontrak  ditandatangani; lex  loci  solutionis,  yakni sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum dimana  kontrak  dilaksanakan; (Khairandy,  2006) Teori The  Proper  Law  of  Contract menentukan sistem  hukum  yang  digunakan  merupakan  sistem hukum  yang  memiliki  keterkaitan  paling  erat  dan nyata  dengan  transaksi  dalam  kontrak; (Khairandy, 2006) dan Teori The Most Characterictic Connection yang  menentukan  bahwa  sistem  hukum  yang dipergunakan  adalah  sistem  hukum  dari  pihak berkontrak  yang melakukan prestasi  paling karakteristik (Syahrin,  2017) Sedangkan, choice  of
forum identik  dengan  pilihan  forumnya  atau  letak dimana lembaga penyelesaian sengketanya. Sebagai contoh para pihak memilih metode penyelesaiannya melalui  pengadilan  maka  di  wilayah  Negara  mana letak pengadilannya atau jika para pihaknya memilih arbitrase  maka  lembaga  arbitrase  mana  yang  akan dipilih.  Apakah  lembaga  arbitrase  yang  ada  di Singapura,  New  York,  London  atau  Indonesia. Tentunya  pemilihan  tempat  lembaga  penyelesaian sengketanya  mengacu  pada  asas-asas  hukum perdata  internasional.  Sebagai  contoh  asas actor sequitur  forum  rei,  yaitu  perkara atau sengketa diajukan  di  wilayah  Negara  tergugat (Pratidina, 2015).
Pencantuman klausula choice of law, choice of dispute settlement dan choice of forum dalam sebuah kontrak  dagang atau jual-beli  internasional memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para pihak yang membuatnya. Pada saat terjadi sengketa, para  pihak  sudah  mempunyai  kesepakatan  metode penyelesaian,  pilihan  hukum  dan  pilihan  forumnya. Sengketa  kontrak  dagang  internasional  cenderung diselesaikan  melalui  arbitrase.  Para  pihak bersengketa  cenderung  memilih  arbitrase  karena memberikan  kebebasan  (party autonomy)  kepada para pihak untuk menentukan instrumen hukum yang digunakan, jumlah arbiternya, lebih efisien dan efektif dari segi biaya dan waktu, tentunya bersifat rahasia karena  tidak  terbuka  untuk  umum  proses arbitrasenya (Jović, 2019).
Pada  saat  para  pihak  sepakat  menentukan metode penyelesaian  sengketanya  melalui  arbitrase dan  memilih  sebuah  badan  arbitrase,  contohnya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Singapore  International  Arbitration Centre (SIAC) maka mereka dapat memilih jenis instrumen hukum internasional  yang  digunakan  sebagai Rule  of Procedures (ROP).  Adapun  beberapa  instrumen hukum  internasional  yang  mengatur  tentang arbitrase, yaitu: International Chamber of Commerce (ICC) Rules  of  Arbitration  2021  dan  United  Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model  Law  on  International  Commercial  Arbitration 2006.
Dalam  kaitannya  Negara  sebagai  pembeli (buyer),  maka  dapat  dipahami  bahwa  hubungan dagang yang terjadi antara Negara sebagai pembeli dengan pedagang merupakan hubungan kontraktual. Hubungan tersebut juga mengatur mengenai metode penyelesaian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak sebagai implementasi dari prinsip-prinsip kebebasan kontrak, termasuk pula prinsip untuk memilih metode penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  (choice  of dispute  settlement),  baik  mengenai choice  of  law ataupun choice of forum.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas,  dapat dipahami  bahwa  Negara  merupakan  salah  satu subjek  hukum  perdagangan  internasional.  Dalam hukum  perdagangan  internasional,  Negara  dapat bertindak  sebagai  pembeli  (buyer)  melalui  badan usaha  milik  negara  atau  state  enterprises  dengan kewajiban  berupa  pelaporan  atau  pemberitahuan berkaitan  dengan  keberadaan  BUMN  itu  sendiri kepada  Dewan  Perdagangan  Barang-Barang sebagai implementasi prinsip non-discrimination dan
sebagai  bentuk  transparansi  dalam  hubungan perdagangan internasional. Dalam kaitannya Negara sebagai  pembeli  (buyer),  maka  dapat  dipahami bahwa hubungan dagang yang terjadi antara Negara sebagai  pembeli  dengan  pedagang  merupakan hubungan  kontraktual.  Hubungan  tersebut  juga mengatur mengenai metode penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai implementasi dari prinsip-prinsip  kebebasan  kontrak,  termasuk pula prinsip untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang  ditempuh  (choice  of  dispute  settlement),  baik mengenai choice of law ataupun choice of forum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ali,  M.  (2017).  Prinsip  Pilihan  Hukum  Dalam Penyelesaian  Sengketa  pada  Kontrak  E- Commerce  Transnasional. ADHAPER:  Jurnal Hukum  Acara  Perdata, Vol.2,(No.2), pp.329– 348. https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i2.39
Amalia,  Rizky.,  Sabrie,  Hilda Yunita.,  &  Dian,
Widhayani. (2018). The Principle of Good Faith in  The  Choice  of  Law  of  Foreign  Direct Investment  Contracts  in  Indonesia. FIAT JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.12, (No.2), pp.170–180.https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.
v12no2.1306
Asnawi, Muhammad Natsir., & Hudiata, Edi. (2017).
Delimitation  of  Freedom  of  Contract  Principle and  Judge’s  Corrective  Function  in  Assessing the Parties’ Positions on an Agreement. Mimbar Hukum,Vol.29,(No.1),pp.150–161. https://doi.org/10.22146/jmh.16889

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Darajati,  Muhammad R.  (2020).  Ketaatan  Negara Terhadap  Hukum  Perdagangan  Internasional. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.5, (No.1),pp.21–42.  https://doi.org/10.24246/jrh.
2020.v5.i1.p21-42
Hutabarat,  S.  (2016).  Harmonisasi  Hukum  Kontrak dan  Dampaknya  Pada  Hukum  Kontrak Indonesia. Veritas  et  Justitia, Vol2,(No.1), pp.112–134. https://doi.org/10.25123/vej.2068
Jović,  N.  (2019).  Benefits  and  Limitations  of International  Arbitration  in  Intellectual  Property Law  Disputes. Godišnjak  Pravnog  Fakulteta  u Banja  Luci, Vol.1, (No.40), pp. 149–161. https://doi.org/10.7251/god1840151j Lantang, I. (2013). Penerapan Jus Cogens terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan Icj  dalam  Kasus  Jerman  Lawan  Italia). Lex Crimen,Vol.2,(No.1),pp.167-183.https:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article /view/1008/821
Mastromatteo, A. (2017). WTO and SOEs: Overview of  Article  XVII  and  Related  Provisions  of  the GATT  1994. SSRN  Electronic  Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2928597
Mawanda,  M.  Kharis.,  &  Muhshi,  Adam.  (2019).
Perlindungan  Hukum  Mitra  Ojek  Daring  di Indonesia. Lentera Hukum, Vol.6, (No.1), pp.35- 54. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9203
O’Brien, Claire  Methven.,  &  Martin-Ortega,  Olga.
(2017).  The  Role  of  the  State as  Buyer  under
UN Guiding Principle 6. University of Greenwich
Business  Human  Rights  and Environment Research  Series  Policy  Paper,
No
04. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3170285
Pratidina,  Ilhami G.  (2015).  Penerapan  Forum  Rei Sitae  Dalam  Gugatan  Berdasarkan  Perbuatan Melanggar  Hukum. Yuridika, Vol.30,(No.1), pp.1–29. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.
4870
Purwanti,  Ni  Luh  Putu  W.  (2020). Investment Limitation  Between  ASEAN  and  Non-ASEAN Countries  in  Presidential  Regulation :
Dimension  of  Non- Discrimination  Principles. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, (No.2), pp.242–252. https://doi.org/10.24843/JMHU. 2020.v09.i02.p02
Rabbani,  Deden Rafi S.  (2021).  Telaah  Kritis  TFA
WTO  (World  Trade  Organization)  Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Lex Generalis,Vol.2,(No.1),pp.14–38. https://ojs.rew angrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2
Howse,  Robert  L. (2021).  Official  Business:
International Trade Law and the Resurgence (or Resilience) of the State as an Economic Actor. University  of  Pennsylvania  Journal  of International  Law,  Forthcoming. https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3 892415
Sefriani.  (2012).  Status  Hukum  Aset  Perusahaan Negara  Dalam  Hukum  Internasional. Mimbar
Hukum,Vol.24,(No.3),pp.516–526.DOI:
10.22146/jmh.16116
Silalahi,  E.  (2015).  Implikasi  Hukum  Internasional Pada Flight Information Region (Fir) Singapura Atas  Wilayah  Udara  Indonesia  Terhadap

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Jurnal  Online  Mahasiswa FISIP, Vol.2,(No.1),pp.1–14. https://jom.unri.ac.id/ index.php/JOMFHUKUM/article/view/4507 Sunyowati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum  Nasional  Di  Indonesia). Jurnal  Hukum Dan  Peradilan, Vol.2, (No.1), pp.67–84. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84 Suparman,  E.  (2018).  Doktrin  Penyelesaian Sengketa
Perdata: Analisis dan
Perkembangannya  Dewasa  Ini  di  Indonesia.
Borneo  Law  Review  Journal, Vol.2, (No.1), pp.37–58.  https://doi.org/10.35334/bolrev.v2i1. 719
Syahrin, M. Alvi. (2017). Refleksi Teoretik E-Contract:
Hukum  Yang  Berlaku  Dalam  Sengketa Transaksi Bisnis
Internasional yang Menggunakan  E-Commerce. Lex  Librum,
Vol.3,(No.2),pp.475–494. https://doi.org/10.
46839/lljih.v3i2.55
Sylvana,  Yana.,  Firmansyah,  Yohanes.,  Wijaya,
Hanna., & Anggelika S, Michelle. (2020). The Role of The WTO in Mediate Dispute Palm Oil between  Indonesia  and  the  European  Union. International  Journal  of  Social  Science  and Religion,Vol.1,Issue3,pp.233–250. https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i3.16 Wijaya, Endra., Nopiandri, Kikin., & Habiburrokhman,
H. (2017). Dinamika Upaya Melakukan Sinergi
Antara  Hukum  Perdagangan  Internasional  dan Hukum  Lingkungan. Jurnal  Hukum  Dan
Peradilan,Vol.6,(No.3),pp.487–508.  https://doi. org/10.25216/jhp.6.3.2017.487-508

## TESIS/DISERTASI
Salain, Made Suksma Prijandhini D.(2019). Konsepsi Yuridis  Organisasi  Non-Pemerintah  (Non- Governmental  Organization)  Sebagai  Subjek Hukum Internasional. Universitas Udayana.

## BUKU
Adolf, H. (2006). Hukum Perdagangan Internasional.
Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Booysen,  H.  (1999). International  Trade  Law  on
Goods and Services. Interlegal.
Khairandy,  R.  (2006). Pengantar  Hukum  Perdata
Internasional. Yogyakarta: FH UII Press.
Mattoo,  Aaditya.,  Rocha,  Nadia.,  &  Ruta,  Michele.
(2020). Handbook of Deep Trade Agreements. In Handbook  of  Deep  Trade  Agreements. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1539-3

## SUMBER ONLINE
Detik.com.  (2021).  Dampak Positif  dan  Negatif Perdagangan  Internasional  bagi  Indonesia. Retrieved  February  16,  2021.  Retrieved  from https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5367409/dampak-positif-dan-negatif- perdagangan-internasional-bagi-indonesia
Giman.  (2015).  Indonesia - Japan  Economic
Partnership Agreement (IJEPA). Retrieved from https://pakgiman.com/ijepa/
JETRO  Indonesia.  (2020).  Jepang-Indonesia  EPA (JIEPA).  Retrieved from https://www.jetro.go.jp

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
/indonesia/jiepa.html
Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia,  Ottawa,
Kanada. (2020). Hubungan Bilateral RI-Kanada.
Retrieved from https://kemlu.go.id/ottawa/
id/pages/hubungan_bilateral/2328/etc-menu
Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia Di  Berlin,
Republik Federal Jerman.  (2018).  Sekilas Hubungan  Bilateral  Indonesia  dan  Jerman. Retrieved from https://kemlu.go.id/berlin/id/ read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan- jerman/1287/etc-menu
Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia.
(2019).  Indonesia  dan  Cina  Konsisten Tingkatkan  Kerja  Sama  Perdagangan. Retrieved  from https://www.kemendag.go.id/id/ newsroom/media-corner/indonesia-dan-cina- konsisten-tingkatkan-kerja-sama-perdagangan-
1
Kompas.com.  (2020).  Indonesia-China:  Membangun
Kemitraan,  Sinergi,  dan  Solidaritas.  Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/ 12/22/18420681/indonesia-china-membangun-
kemitraan-sinergi-dan-solidaritas
Kowalski, P., & Rabaioli, D. (2017). Bringing together international trade and investment perspectives on  state  enterprises.  (201).  Retrieved  from https://www.oecd-ilibrary.org/trade/bringing- together-international-trade-and-investment- perspectives-on-state-enterprises_e4019e87-en Mardiana.  (2017).  Kontrak  Karya  Freeport:  Kontrak
Publik  atau  Privat?  Retrieved  from https://news.detik.com/opini/d-3451353/kontrak- karya-freeport-kontrak-publik-atau-privat
The  WTO.  (2011).  WTO  |  About  the  organization. Retrieved  from https://www.wto.org/english/ thewto_e/thewto_e.htm