Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 288-293| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OBAT-OBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
lsye Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Jaya Senastri Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia isyeaprilia6@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, nimadejayasenastri@gmail.com

## Abstrak
Obat-obatan  harus  mempunyai  sertifikasi  halal  untuk  menjamin  kehalalan  produk  tersebut.  Dalarn  pasal  4 Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal,  mengatur  bahwa  semua  produk  yang  beredar  di  Indonesia  wajib bersertifikasi  halal.  Dalam  kenyataannya  banyak  produk obat-obatan  yang  sudah  beredar  di  masyarakat tetapi belum  memiliki  sertifikat  halal.  Sehingga  hal  ini  menimbulkan  masalah  hukum  yang  berkaitan  dengan perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk menungkap  kewenangan lembaga terkait dalam sertifikasi halal pada produk obat-obatan yang beredar di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen apabila suatu produk obat  yang telah disebarluaskan terdapat  label  halal  namun  belum  memiliki  label  halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  bukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  dengan  menganalisa  dan  mengutip  perundang-undangan  yang  berlaku  dari  buku,  literatur, dan  sumber  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  dibentuknya  Sadan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal, maka regulasi halal obat yang beredar di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal  No.  33  Tahun  2014  yang  mengatur  bahwa  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  bersifat  wajib.  Jika pelaku  usaha  melanggar  kewajibannya  berdasarkan  peraturan  tersebut,  maka  akan  dikenakan  sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penangguhan sertifikasi halal.
Kata Kunci : Obat-obatan, Perlindungan Hukum, Sertifikasi Halal.

## Abstract
Medicines  must  have  halal  certification  to  ensure  the  halalness  of the  product. Article  4  of  the  Law  on  Halal Product  Guarantee,  stipulates  that  all  products  circulating  in  Indonesia  must  be  certified  halal.  In fact,  many medicinal  products  are  already  circulating  in  the  community  but  do  not  yet  have  a  halal  certificate.  So  this raises legal problems related to consumer protection. The purpose of this research is to reveal the authority of related  institutions  in  halal  certification  of  medicinal  products  circulating  in  Indonesia  as  well  as  legal protection  for  consumers  if  a  medicinal  product  that  has  been  disseminated  has  a  halal  label  even  though  it does not have a halal label. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and legislation.  The  source  of  legal  material  in  this  study  is  the  primary  and  secondary  legal  materials.  The technique  of  collecting  legal  materials  by  analyzing  and  quoting  applicable  laws  from  books,  literature,  and other  sources.  The  results  showed  that  with  the  establishment  of  the  Halal  Product  Guarantee  Organizer,  the halal regulation of drugs circulating in Indonesia is subject to the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014 which  regulates  that  certification  and  labeling  of  halal  products  is  mandatory.  If  business  actors violate  their obligations  under  these  regulations,  they  will  be  subject  to  administrative  sanctions  in  the  form  of  written warnings, administrative fines, and suspension of halal certification.
Keywords: Medicine, Legal Protection, Halal Certification.

## I. PENDAHULUAN
Tidak  adanya  kesadaran  konsumen  beragama  muslim  saat  memilih  produk  yang  digunakannya, apakah itu halal ataupun tidaknya, membuat pelaku bisnis semena-mena akan produk yang dibuatnya. Kehalalan pun dijadikan suatu yang tidak harus padahal kepuasan batin konsumen muslim sebenarnya juga  harus  diperhatikan.  Konsumen  beragama  Islam  seharusnya  mendapatkan  perhatian  dan  juga penanganan  dari  pemerintah  terkait  mengenai  suatu  produk  obat  berkaitan  dengan  kehalalannya. Maka dari itu, pemerintah mengesahkan UUJPH yakni ada di UU No.33/2014, diperuntukkan kepada semua produk khususnya obat untuk wajib bersertifikasi halal.
Sertifikasi dan pelabelan halal adalah dua aktivitas yang berbeda, tetapi keduanya terkait erat. Untuk menjamin perlindungan konsumen dari orang-orang yang beragama Islam, seluruh obat-obatan diharuskan bersertifikasi halal. Karena mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban bagi setiap  orang  muslim.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  firman  Allah  QS.  Surah  AI-Baqorah/2168 yang  secara  ringkas  artinya  bahwa  Allah  (Tuhan)  mengajak  seluruh  umat  manusia  untuk  memakan makanan  halal  dan  baik  yang  ditemukan  di  bumi  ini,  ridak  memperbolehkan  urnat  Islam  untuk mengikuti  Langkah  setan  (yang  memakan  makanan  haram)  karena  setan  adalah  musuh  yang  nyata bagi seluruh umat yang beriman.
Menurut  surat  Al-Baqorah  itu,  Allah  memerintah  kan  kepada  semua  umatnya  untuk menyantap makanan yang  halal dan mengharamkan, darah, daging babi, bangkai, dan binatang yang disembelih tanpa melafazkan nama Allah, terkecuali jika umatnya terdesak dan tak melebihi batasnya. Untuk bisa memastikan kehalalan suatu produk, produk tersebut harus berlabel halal dan bersertifikasi halal (Zulham,  2013) .  Di  Negara  Indonesia  ini  lembaga  yang  secara  intens  serta  otoritas  melakukan uji coba sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut BPJPH). BPJPH merupakan perwujudan dari UU No. 33/2014. Penyelenggara sertifikasi halal dewasa ini  dialihkan  dari  yang  mulanya  dilaksanakan  oleh  Mill  yang  di  bagian  ini  adalah  Lembaga  yang mengkaji  Pangan,  Obat  dan  juga  kosmetika  MUI  (LPPOM-MUI),  sekarang  ini  diselenggarakan melalui BPJPH yang dinaungi oleh Kementrian Agama.
Sertifikasi  halal  oleh  BPJPH  ini  sifatnya  wajib  (mandatory)  namunmembuat  para  produsen obat  enggan  dan  malas  untuk  meminta  label  halal  kepada  Lembaga  tersebut  pada  produk  yang diproduksinya sehingga cap halal sering kali diabaikan. Namun yang sebenarnya mengkonsumsi atau meminum produk obat-obatan yang didalamnya terkandung unsur tidak halal diperbolehkan/disahkan baik dari segi agama apabila dalam  hal darurat, walaupun dalam kenyataannya masih minim produk obat-obatan  yang  merniliki  sertifikasi  halal  tersebut  dan  enggan  melakukan  pelabelan  halal  pada kemasan obat-obatan yang dimilikinya.
Minimnya  kualitas  dari  produk  obat  halal  bisa  meminimalisir  pula  tingkat  keinsafan konsumen yang beragama Islam mengenai betapa pentingnya produk yang bersertifikasi halal dan hak dari konsumen itu tidak menjadi perhatian yang utama, maka dalam Pasal 4 (empat) huruf C UUPK mengatur  bahwa  konsumen  berhak  mendapatkan  pemberitahuan  yang  benar,  dimengerti  dan  terbuka tentang kondisi dan jaminan dari barang dan/atau jasa itu sendiri.
Dari segi konsumen Adapun beberapa peranan penting dari sertifikasi halal untuk sebuah produk yaitu
1. Terlindunginya  seluruh  konsumen  yang  beragama  Islam  dari  seluruh  produk  obat  yang notabenenya tidak halal
2. Dapat  menegakkan  jiwa  dan  raga  dari  keterpurukan  setelah  mengkonsumsi  obat  yang  tidak halal
3. Menenangkan secara kerohanian dan kebatinan konsumen muslim
4. Adanya kepastian serta perlindungan hukum yangjelas kepada konsumen.
Selain hal tersebut yang dari sisi konsumen, dapat dilihat pula dari segi produsen labelisasi halal serta sertifikasinya memiliki peranan penting yang tidak kalah penting yakni
1. Meningkatkan  prinsip  halal  yang  merupakan  bagian  yang  penting  dari  segi pertanggungjawaban untuk konsumen muslim
2. Meningkatkan kepastian serta kepuasan konsumen
3. Sebagai alat pemasaran dan perluasan pemasaran
4. Untuk memberikan peningkatan terhadap citra perusahaan serta persaingan antar perusahaan (Majelis Ulama Indonesia dan dan LPPOM M Ul, 2004:43).
Sertifikat  halal  merupakan  fatwa  yang  disetujui  oleh  MUI  yang  menyatakan  kehalalan  suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal  pada  produk  yang  memenuhi  syarat  kehalalan  berdasarkan  hukum  Islam (Triasih  et  al.,  2016) . Lebih lanjut, menurut (Rahmah & Barizah, 2020) berpendapat bahwa Label halal yang ada pada obat- obatan  meyakinkan  konsumen  khususnya  muslim  bahwa  obat  tersebut  diproduksi  sesuai  hukum Islam.  Dapat  dikatakan  sebagai  obat  halal  jika  sudah  disiapkan,  diproses,  diproduksi  atau  disimpan menggunakan  instrumen  atau  ramuan  yang  diperbolehkan  oleh  Hukum  Islam.  Salah  satu  fokus sertifikasi  halal  di  Indonesia  yaitu  farmasi  industri,  makanan,  kosmetik.  Hal  tersebut  mencerminkan UUJPH  pasal  1  angka  1  yang  menyatakan  bahwa  produk  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  ini meliputi barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk
kimia,  produk  biologi,  rekayasa  genetika  produk,  dan  barang  bekas  atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat (Ridwan  et  al.,  2020) .  Dengan  hal  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwasanya  adanya sertifikasi halal ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat muslim di Indonesia untuk proteksi kenyamanan serta keamanan dalam penggunaan obat-obatan karena selain dari segi farmasi dan bahan dasarnya  juga  tidak  bertentangan  secara  hukum  nasional  yang  berlaku,  hukum  agama  Islam  serta memberikan kesadaran untuk penggunaan produk halal bagi masyarakat muslim.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisa  kewenangan lembaga  terkait  dalam  sertifikasi  halal  pada  produk  obat-obatan  yang  beredar  di  Indonesia  serta perlindungan hukum terhadap konsumen apabila suatu produk obat yang telah disebarluaskan terdapat label halal namun belum memiliki label halal.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum secara normatif, yang dimana meletakkan hukum  sebagai  suatu  sistem  norma  yang  diberlakukan.  Tipe  ini  diterapkan  untuk  penerapan  kaidah norma  yang  berlaku  didalam  hukum  positif  Indonesia  yang  berdiri  diatas  doktrin  bahwa  hukum identik dengan norma murni dalam arti obyektif bebas dari nilai ideologis, etis, sosiologis (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018) . Penelitian ini dibuat dengan menganalisis hukum yang sifatnya formal dengan sumber hukum primer dan sekunder, contohnya seperti Undang-undang dan seluruh peraturan secara  hirarki,  dan  buku-buku  yang  memuat  norma  atau  konsep  teoritis  dan  juga  pendapat  dari  para sarjana. Pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan konseptual serta perundang-undangan, dimana  pendekatan  konseptual  yakni  seperti  pendapat  para  sarjana  secara  teoritis,  sedangkan pendekatan  perundang-undangan  adalah  aturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang, dibentuk  secara  umum  serta  disahkan  oleh  Negara (Marzuki,  2014) .  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  dengan  menganalisa  dan  mengutip  perundang-undangan  yang  berlaku  dari  buku, literatur,  dan  sumber  lainnya.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  dan  disajikan  secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Lembaga  Terkait  dalam  Sertifikasi  Halal  pada  Produk  Obat-obatan  yang Beredar di Indonesia
Sertifikasi  dilakukan  dengan  melakukan  serangkaian  pemeriksaan  oleh  auditor  untuk  kemudian ditetapkan  status  kehalalannya  sehingga  tercipta  suatu  fatwa  tertulis  yang  menyatakan  kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014) . Lebih lanjut, menurut (Faridah, 2019) . Sertifikat halal  berlaku  selama  kurun  waktu  empat  tahun  yang  emudian  bisa  dilakukan  perpanjangan. Perusahaan  harus  memberikan  jaminan  halal  dengan  selalu  menjaga  konsistensi  kehalalan  produk. Secara  berkala  setiap  enam  bulan  sekali  harus  melaporkan  pelaksanaan  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH) pada perusahaannya Beberapa faktor pentingnya UUJHP antara lain menurut (Mashudi, 2011) . 1. Tidak  adanya  kepastian  hukum  yang  jelas  structural  pemerintahan  mana  yang  secara  gambling mengatur  mengenai  keterlibatannya  dalam  jaminan  produk  halal.  Dewasa  ini  masyarakat  muslim khususnya  belum  diberikan  kepastian  secara  jelas  mengenai  wewenang.  Tugas  dan  juga  fungsi mengenai  terdapatnya  jaminan  produk  yang  bersertifikasi  halal  termasuk  alur  koordinasinya. Fatwa  MUI  masih  meragukan  legal  standingnya  dan  sistem  sekarang  ini  belum  memastikan bagaimana fatwa MUI dijadikan sebagai hukum nasional dan instrumen hukum nasional  (Sholeh, 2018).
2. Seluruh  peraturan  tertulis  yang  ada  belum  memberikan  kepastian  mengenai  produk  halal  artinya bahwa kepastian hukumnya pun belum jelas. Menimbulkan adanya keraguan secara lahir dan batin karena  konsumen  tidak  bisa  membedakan  antara  barang  halal  dan  haram.  Aturan  halal  tersebut juga  seharusnya  mengatur  diluar  obat-obatan  saja,  namun  juga  rnakanan,  minuman,  rekayasa genetik, produk kirnia biologis.
3. Produk  yang  beredar  di  pasaran  semakin  tidak  terkontrol  disebabkan  meningkatnya  teknologi, proses kimia biologis, rekayasa genetik dan biogenetic.
Karakter  yang  sangat  menonjol  dalam  UUJPH  adalah  sifatnya  yang  disebut  mandatory  atau diwajibkan,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  Pasal  4  UUJPH  diringkas  menyatakan  segala  jenis-jenis produknya  yang  tersebar  secara  luas  di  wilayah  Indonesia  diharuskan  untuk  bersertifikasi  halal.
Dengan hal tersebut bisa dipahami pengaturan labelisasi dan sertifikasi adalah wajib atau mandatory, Apabila dalam berjalannya suatu bisnis yang bersangkutan atau pengusaha melanggar aturan UUJPH maka pelaku akan dikenakan sanksi administratif yang telah diatur dari Pasal 27 UUJPH yaitu l. Diberikannya peringatan secara tertulis 2. Dikenakan denda administratif 3.Yang terakhir akan dilakukan pencabutan sertifikasi halal
Saat ini dunia obat-obatan dan kosmetik berkernbang sangat pesat karena ragam penyakit pun semakin  pesat  juga  perkembangnya,  terlebih  saat  terdampak  wabah  Pandemi  Covid-19.  Aspek  halal seringkali  diabaikan  oleh  orang  yang  memproduksi  di  bidang  farmasi  karena  menggunakan  bahan yang  asalnya  merupakan  tubuh  manusia,  babi  dan  bahan  yang  haram  lainnya  yang  tidak diperbolehkan. Seringkali ditemukan pada obat-obatan adanya campuran babi, yakni pada bahan yang utama,  penolong  dan  bahkan  tambahan.  Sering  didapati  pula  organ  manusia  berupa  ernbrio,  dan penggunaan  alkohol.  Ditemukan  juga  obat  mengandung  unsur  daging  babi  seperti  Insulin  yakni hormon  yang  berfungsi  mengontrol  gula  di  dalam  organ  manusia  yang  dapat  mengobati  diabetes. Penderita  diabetes  perlu  menyerap  hormon  dari  tubuh  untuk  menetralkan  dan  menormalkan kandungan  gula  dalam  tubuh.  Insulin  ini  dirnasukkan  ke  tubuh  manusia  melalui  injection.  Insulin yakni  asalnya  dari  suatu  kelenjar  makhluk  hidup  jenis  mamalia  dan/  atau  seperti  mikroorganisme kelenjar mamalia
Apabila  berasal  dari  mamalia,  insulin  yang  menyerupai  dengan  manusia  ialah  yang  berasal dari hewan yaitu babi dengan rincian sebagai berikut Insulin manusia yaitu C256H38 I N65076S6 MW= 5807 ,7 Insulin sapi yaitu C254H377N65075S6 MW= 5733,6 (3 asam amino berbeda) Dan insulin babi C257H383N65077S6 MW= 5777,6 (hanya I Asam Amino yang membedakan)
Salah  satunya  produknya  yang  ada  di  pasaran  yaitu  produk  Mixtard  berasal  oleh  Novo Nordisk.  Terdapat  beberapa  jenis  mixtard  juga  dibuat  dengan  kode  produksi  yang  berbeda. Kandungannya  berbeda  juga,  ada  yang  berusul  dari  badan  orang  dan  di  replikasi  melalui  teknologi rekombinasi DNA dan serta proses mikrobaan, dan terdapat juga berasal tubuh hewan atau khususnya babi.  Info  halalnya  suatu  produk  sangatlah  minim  bahkan  orang-orang  yang  bertugas  di  dunia Kesehatan  tidak  semua  mengetahuinya.  Berasal  dari  data  yang  diupload  oleh  International  Diabetes Federation Pada di tahun 2003 menyatakan, ada 70% insulin yang beredar dan asalnya dari manusia, 17% dari hewan yakni babi, 8% dari hewan sapi, dan 5% berasal dari campuran daging sapi dan babi. Fatwa MUI mengenai Obat serta Pengobatan Nomor 30 Tahun 2013 menyatakan bahwa
1. Islam  menyarankan  (mensyariatkan)  pengobatan  yakni  bagian  dari  menjaga  Al-Dharuriyat Al-Kham.
2. Hams tetap melakukan pengobatan yang notabennya tentu tidak melenceng dari ajaran dalam suatu ikhtiar penyembuhan penyakit didalam tubuh manusia.
3. Obat yang dikonsumsi wajib dari bahan yang tidak mengandung najis dan halal
4. Haram hukumnya menggunakan obat yang berbahan diluar daripada syariat Islam
5. Obat yang mengandung najis dan haram dapat digunakan dengan memenuhi syariat
a. Tidak adanya bahan yang halal
b. Dalam  kondisi  terpaksa  (al-dlarura),  yakni  apabila  tidak  digunakan  mengancam  jiwa, atau  juga  kondisi  terdesak  (al-hajat  allati  tamilu  manzllab  al-dlarurat)  apabila  tidak digunakan akan mengancam jiwa manusia di kemudian hari
c. Adanya  rekomendasi  dari  pihak  yang  berwajib  bahwa  untuk  obat  yang  halal  tidak  ada digunakan
6. Obat  yang  berbahan  haram  atau  najis  boleh  digunakan  untuk  pengobatan  luar  dengan dilakukan pensucian menurut ajaran Islam. Tata cara prosedur pengajuan sertifikasi halal oleh BPJ PH, yaitu
a. Permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan dokumen berupa  nama  dan  jenis  produk,  data  dari  pelaku  usaha,  daftar  produk  serta  bahan-bahan yang digunakan dalam mengolah produk.
b. Meminta untuk dilakukan pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga auditor halal
c. Dilakukan  pengauditan  di  pabrik  tempat  pembuatan  produk,  apabila  meragukan  akan dilakukan pengujian laboratorium
d. LPH mengajukan hasil audit ke BPJPH
e. BPJPH mengajukan kehalalan produk ke MUI untuk penerbitan sertifikasi halal
f. Penetapan  kehalalan  dilakukan  MUI,  dilakukan  siding Fatwa  Halal  yang mengikutsertakan  pakar  halal,  Lembaga  pemerintahan  dan  instansi  terkait.  Sidang tersebut paling lama 30 hari kerja sejak dari MUI menerima hasil audit. Keputusan halal di  tandatangani  oleh  MUI  dan  disampaikan  kepada  BPJPH  sebagai  dasar  penerbitan sertifikat.
g. BPJPH  menerbitkan  sertifikat  halal,  apabila  produk  dinyatakan  tidak  halal  BPJPH mengembalikan  permohonan  sertifikat  disertai  dengan  alasan  kepada  yang  mengajukan (pengusaha).  Sertifikat  paling  lama  diterbitkan  7  hari  terhitung  saat  keputusan  kehalalan produk diterima dari MUT.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Apabila  Suatu  Produk  Obat  yang  Telah disebarluaskan Terdapat Label Halal Namun Belum Memiliki Label Halal.
Konsumen  berhak  untuk  memperoleh  jarninan  perlindungan  hukum  dari  Undang-undang Perlindungan Konsumen, Berdasarkan pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen yakni
1. Konsumen  berhak  atas  rasa  nyaman,  aman  dan  kesejahteraan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa
2. Konsumen  berhak  untuk  memperoleh  barang  dan/jasa  berdasarkan  kondisi,  nilai  tukar  dan jaminan yang dijanjikan
3. Konsumen berhak atas informasi yang jelas, akurat dan jujur menangani barang dan/atau jasa
4. Berhak untuk mengajukan keberatannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya
5. Konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  pernbelaan,  pengamanan  dan  upaya  penyelesaian sengketa sebagaimana mestinya
6. Konsumen berhak atas pembinaan dan edukasi konsumen
7. Konsumen  berhak  untuk  dijamu  dan  diperlakukan  dengan  baik  serta  tanpa  adanya diskriminasi
8. Berhak  untuk  menerima  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  berupa  kompensasi  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  atau  tidak  sesuai  syarat  yang semestinya
9. Hak yang diberikan oleh hukum dan lainnya.
Pada Pasal 5 UUPK juga mengatur tentang kewajiban dari konsumen yakni
1. Mengikuti  perunjuk  dengan  melihat  informasi  dan  aruran  tata  cara  pemakaian,  pemanfaatan barang dan/atau jaga untuk menciptakan keselarnatan dan keamanan
2. Memiliki itikad baik untuk melaksanakan kesepakatan pembelian barang dan/atau jasa
3. Melunasi setara dengan nominal yang diperjanjikan.
Dengan  dilakukannya  labelisasi  halal  terhadap  kemasan  pada  suatu  produk  obat  wajib  untuk dicantumkan  yang  menerangkan  apabila  produk  yang  siap  dikonsumsi  masyarakat  telah  menerima sertifikat  halal  dari  MUI  dan  benar  dinyatakan  halal.  Jika  ada  produk  yang  tidak  halal  maka  akan dilakukan uji laboratorium untuk diperiksa kembali dan diuji lagi agar tidak terkandung barang subhat atau  meragukan.  Selain  ha!  tersebut  apabila  terdapat  produk  yang  belum  biasa  dikatakan  halal  serta tidak  ada  label  halal  yang  sebenarnya  maka  produk  tersebut  harus  mencanrumkan  di  dalam kemasannya  bahwa  produk  itu  memang  benar  tidak  halal  karena  bersinggungan  dengan  bahan  yang tidak dihalalkan secara syariat Islam.
Peredaran obat halal yang tidak bersertifikat halal merupakan penipuan atau pemalsuan label halal pada  kemasan  farmasi,  kemudian  ditarik  dari  peredaran.  Sebelum  produknya  ditarik  dari  peredaran, perusahaan  akan  dikenakan  sanksi  hingga  3  (tiga)  kali.  Jika  perusahaan  tidak  ingin  mendaftarkan produknya dan tetap mencantumkan label halal pada kemasannya, maka BPJPH terpaksa mengambil tindakan tegas yaitu mencabut sertifikasi halal.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis  dapat  menarik  simpulan  dan  menjadi  jawaban dari rumusan masalh diatas yakni Pengaturan mengenai label atau sertifikat halal pada sebuah produk obat  yang  tersebar  di  Indonesia  diatur  dalam  UUJPH  dengan  dibentuknya  BPJPH,  dalam  peraturan tersebut  sertifikasi  dan  labelisasi  produk  halal  bersifat  wajib  atau  yang  disebut  mandatory  dimana
sebelumnya  bersifat  sukarela  atau  yang  disebut  voluntary,  BPJPH  mempunyai  kekuasaan  membuat keputusan  unruk  menerbitkan  dan  menanggalkan  sertifikasi  halal  dan  label  halal  yang  dimiliki  oleh suatu produk. Selain UUJPH ada pengaruran lain yang juga mengarur mengenai sertifikasi halal pada produk obat-obatan yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor  HK.03.1.23.06.10.5166  Tentang  Pencanruman  lnformasi  Asal  Bahan  Tertentu,  Batas Kadaluarsa,  dan  Kandungan  Alkohol  pada  Penandaan  I  Label  Obat,  Obat  Tradisional,  dan  juga Suplemen Makanan dan Pangan, UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf H, dan Fatwa MUI No.30 (tiga puluh) tahun  2013  tentang  Obat  dan  Pengobatan.  Adapun  bentuk  perlindungan  hukumnya  yang  diperoleh kepada konsumen apabila terdapat produk obat yang memberikan label/tanda halal pada kemasannya padahal  dalam  kenyataannya  belum  memiliki  sertifikat  halal  akan  diberlakukan  sanksi  administratif bagi pelaku usaha tersebut berupa yang pertama peringatan terrulis, yang kedua akan dikenakan denda administratif,  dan  yang  terakhir  akan  dilakukan  pencabutan  sertifikasi  halal,  dan  juga  ada  sanksi pidana  yang  diarur  dan  dimuat  di  dalam  UUJPH.  Untuk  meminimalisir  beredamya  produk  obat- obatan  yang  mencantumkan  logo  halal  padahal  tidak  bersertifikasi  halal  yakni  dengan mengoptimalkan  cara  dan  mekanisme  dari  pemeriksaan  sesuai  norma  yang  diberlakukan,  sehingga norma  tersebut  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  mampu  berjalan  dengan  baik  di  masyarakat. Pengawasan pada suatu produksi serta pengedaran obat yang bersertifikasi halal, di bagi menjadi dua pengawasan yakni pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan yang kedua dilakukan oleh BPJPH.

## 2. Saran
Pelaku usaha wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan dan mengupayakan adanya sertifikat halal dalam produk yang diperjual belikannya baik lokal maupun import agar dapat memberikan kepastian hukum  yang  jelas  kepada  pihak  konsumen  yang  mengkonsumsi.  Peran  pemerintah  dalam  rangka penggunaan label halal ini adalah menghimbau BPJPH dan masyarakat untuk bisa optimal dalarn hal pengawasan  pada  produk  penggunaan  obat  dan  makanan  halal  yang  tersebar  di  pelosok  negeri,  agar dapat  mewujudkan  kenyamanan  pada  konsumen  yang  menerima  produknya.  Terciptanya  penegakan pada  bidang  hukum  yang  jelas  serta  tepat  pada  peran  melindungi  hak  konsumen.  Masyarakat  harus sadar  pada  produk  obat  yang  akan  diminumnya  yang  telah  beredar.  Terutama  produk  yang  labelnya halal  tapi  tidak  atas  dasar  hukum  yang  jelas.  Hal  ini  bisa  menghindari  dampak  kerugian  immateriil pada konsumen muslim  khususnya. Jika konsumen masih memiliki pertanyaaan mengenai kehalalan suatu obat, mereka dapat melihat obat bersertifikat halal di website MUI.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press, Malang. Hasan,  K.  S.  (2014).  Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan. Jurnal Dinamika Umum , 14 (2), 227–238.
Faridah,  H.  D.  (2019).  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan,  dan  Implementasi.
Journal of Halal Product and Research , 2 (2), 68–78. Mashudi.  (2011). Konstruksi  Hukum  &  Respons  Masyarakat  Terhadap  Sertifikasi  Produk  Halal . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Prenada Media Grup, Jakarta.
Rahmah, M., & Barizah, N. (2020). Halal Certification of Patented Medicines in Indonesia in Digital Age: A Panacea for the Pain? Journal of Systematic Reviews in Pharmacy , 11 (12), 210–217. Ridwan,  A.  H.,  Hasanuddin,  M.,  Fatahillah,  I.  A.,  &  Fauzia,  I.  (2020).  Authorization  of  Halal Certification  in  Indonesia,  Malaysia  And  Singapore. International  Journal  of  Psychosocial Rehabilitation , 24 (8), 7992–8011.
Sholeh,  A.  N.  (2018).  Jaminan  Halal  Pada  Produk:  Obat  Kajian  Fatwa  MUI  dan  Penyerapannya Dalam UU Jaminan Prociuk Halal. Journal of Islamic Law Studies , 1 (1), 70–87.
Triasih,  D.,  Heryanti,  B.  R.,  &  Kridasaksana,  D.  (2016).  Kajian  tentang  Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan  Bersertifikat  Halal. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya , 18 (2), 214–225. Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.