## KRISIS DOKLAM DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDIA
Vida Mardiana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : Vida.mardian@gmail.com

## ABSTRAK
Krisis  Doklam yang terjadi di tahun 2017  meningkatkan tensi pada hubungan Tiongkok dan India. Hal ini bermula pada saat Tiongkok membangun infrastruktur berupa jalan raya di wilayah perbatasannya dengan Bhutan  dihadang  oleh  tentara  India  yang  datang  atas  nama  Bhutan  dan  memaksa  Tiongkok  untuk menghentikan aktifitasnya. Ketegangan yang terjadi selama 73 hari antara India dan Tiongkok ini menarik untuk dikaji. India yang sebenarnya tidak berbatasan langsung dengan Tiongkok di wilayah Doklam bersedia untuk menurunkan tentaranya pada konflik antara Tiongkok dan Bhutan ini. Tujuan tulisan ini selain untuk menjelaskan krisis yang terjadi, juga untuk mengetahui alasan India ikut terlibat langsung dalam konflik ini. Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  tulisan  ini  akan  menganalisis  sumber  sekunder  yang berasal dari buku, artikel jurnal, atau literature lainnya di media masa. Konsep yang digunakan adalah konsep national  interest.  Dari  tulisan  ini,  diketahui  bahwa  alasan  dibalik  tindakan  India  terlibat  secara  langsung dalam  konflik  di  Doklam  bahkan  hingga  menurunkan  militernya  adalah  karena  adanya  kepentingan pertahanan dan keamanan dan kepentingan ekonomi India yang harus dilindungi.
Kata Kunci: Krisis Doklam, kepentingan nasional, pertahanan dan keamnan, ekonomi, India

## ABSTRACT
The Doklam crisis that occurred in 2017 increased the tension in the relationship between China and India. This started when China built infrastructure in the form of a highway on its border with Bhutan which was blocked by Indian soldiers who came on behalf of Bhutan and forced China to stop its activities. The tensions that lasted for 73 days between India and China are interesting to study. India, which is actually not directly adjacent  to  China  in  the  Doklam  region,  is  willing  to  deploy  its  troops  in  this  conflict  between  China  and Bhutan. The purpose of this paper is not only to explain the crisis that occurred, but also to find out why India was  directly  involved  in  this  conflict.  By  using  a  descriptive  qualitative  method,  this  paper  will  analyze secondary sources from books, journal articles, or other literature in the mass media. The concept used in this paper is the concept of national interest. From this paper, it is known that the reason behind India's actions to be directly involved in the conflict in Doklam and even to deploy its troops was because of India's defense and security interests and economic interests that must be protected.
Keywords: Doklam crisis, national interest, defence and security interests, economic interests, India

## PENDAHULUAN
Sengketa  wilayah  menjadi  permasalahan  antar  negara  yang  sangat  sulit  diselesaikan. Menjaga  kedaulatan  wilayah  negara  bukan  hanya  masalah  mempertahankan  harga  diri pertahanan  dan  keamanan  sebuah  negara,  tetapi  juga  memperebutkan  apa  yang  dapat menguntungkan negara tersebut. Karena wilayah yang luas tentu saja juga diiringi dengan sumber  daya  alam  yang  dapat  diolah.  Tumpang  tindihnya  klaim  atas  suatu  wilayah  yang berada di perbatasan negara-negara seringkali memanaskan tensi hingga memercikkan api konflik antara negara yang sama-sama mengklaim.
Tiongkok adalah negara yang memiliki banyak sengketa perbatasan wilayah dengan negara  berbeda.  Salah  satunya  yaitu  sengketa  perbatasan  dengan  Bhutan  dan  India  di Doklam yang memanas pada Juni 2017 lalu. Doklam adalah sebuah wilayah dataran tinggi yang  berada  di  kawasan  Himalaya  yang  membatasi  secara  langsung  Tiongkok  dengan Bhutan.
Sengketa  ini  bermula  karena  pembangunan  jalan  yang  dilakukan  oleh People’s Liberations Army (PLA) pada 16 Juni 2017 di Dataran Tinggi Doklam. Pembangunan jalan raya oleh Tiongkok yang dilakukan di Doklam menuju kamp Tentara Bhutan di Zompelri (Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Bhutan,  2017)  tentu  saja  membawa  kekhawatiran  bagi Bhutan.  Bhutan  dan  India  menganggap  aktifitas  Tiongkok  yang  semakin  dekat  dengan wilayah  territorial  Bhutan  tersebut  adalah  sebuah  ancaman  bagi  stabilitas  keamanan wilayahnya.
Setelah mendengar Tiongkok melakukan pembangunan jalan raya di daerah tersebut, India “atas nama Bhutan” langsung menempatkan militernya untuk  mengawasi  Tiongkok agar tidak melewati batas territorial wilayah Bhutan. Tindakan India ini dilakukan dengan alasan  Bhutan  merupakan  sekutunya  berdasarkan Indian-Bhutan  Friendship  Treaty  2007. Ikatan kerjasama ekonomi dan militer ini menyatakan bahwa India berhak memberi jaminan keamanan  untuk  Bhutan  apabila  mendapat  ancaman  eksternal  dari  negara  lain.  (Indian- Bhutan  Friendship  Treaty,  2007).  Bhutan  juga  sejak  kemerdekaanya  sangat  bergantung terkait masalah keamanan teritorial, politik luar negeri, hingga perekonomian terhadap India. Tetapi menurut Tiongkok, keberadaan India di perbatasan Bhutan merupakan suatu wujud dari  intervensi  militer  dan  mengganggu  kedaulatan  Bhutan.  Kehadiran  Tentara  India  di wilayah  perbatasan  justru  memicu  terjadinya  konflik  dengan  PLA.  (Chang,  2017). Ketegangan antara India-Tiongkok itu akhirnya berakhir setelah terjadi selama 73 hari, yaitu sejak 16 Juni hingga 28 Agustus 2017. Hal ini ditandai dengan terjadinya peristiwa Doklam Standoff, yaitu mundurnya tentara Tiongkok dan India dari wilayah tersebut.
Hubungan diplomatik antara India dan Tiongkok yang sudah terbangun sejak tahun 1949  diwarnai  dengan  kerja  sama  dan  tensi.  Tahun  1959  menjadi  fase  buruk  bagi  kedua negara  khususnya  mengenai  isu  perbatasan.  (Kumar,  1963).  Kawasan  perbatasan  dengan India menjadi salah satu sengketa perbatasan yang belum diselesaikan oleh Tiongkok hingga saat  ini.  Isu  Doklam  sebenarnya  hanyalah  salah  satu  dari  sejumlah  panggung  geopolitik antara  India  dan  Tiongkok,  walau  mungkin  krisis  ini  tidak  akan  bertransformasi  menjadi perang yang lebih besar.
Konflik yang terjadi di Doklam ini menjadi lebih menarik lagi karena kehadiran India yang bahkan tidak berbatasan langsung dengan Tiongkok tetapi dengan sesegera mungkin mengerahkan  tentaranya  di  wilayah  tersebut  untuk  melakukan  pemblokiran.  Keterlibatan India  militer  India  di  lapangan  membuat  konflik  ini  tidak  terlihat  seperti  konflik  antara Tiongkok dengan Bhutan, melainkan Tiongkok dengan India. Fenomena keterlibatan militer India  yang  segera  siaga  setelah  mendengar  pembangunan  jalan  raya  yang  dilakukan Tiongkok  ini  menimbulkan  pertanyaan  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Sehingga tulisan ini akan berusaha menjawab terkait apa sebenarnya yang menjadi alasan keterlibatan India atau kepentingan apa yang sedang India coba lindungi di konflik ini. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  kepentingan  yang  sedang  India  pertahankan  sehingga  rela menurunkan  tentaranya  untuk  menghadang  perbatasan  yang  bahkan  tidak  menyentuh wilayah teritorialnya.

## KERANGKA ANALISIS
Konsep national interest atau kepentingan nasional merupakan konsep paling umum dalam membahas  hubungan  luar  negeri  antar  Negara.  Konsep  ini  juga  merupakan  alat  untuk menjelaskan  prilaku  sebuah  Negara  dalam  interaksinya  di  dunia  internasional.  Sulit ditemukan  analisis  hubungan  internasional  yang  tidak  menyinggung  tentang  kepentingan nasional.
Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional adalah motivasi suatu Negara dalam menjalankan  kebijakan  politik  luar  negerinya.  Dan  menurut  Charles  Bread,  kepentingan nasional adalah alasan Negara dibelakang tujuan-tujuan dan ambisinya dalam menjalankan hubungan internasional. Intinya, para penstudi menggunakan konsep kepentingan nasional ini  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  alasan,  motivasi,  atau  justifikasi  utama  yang menjadi dasar suatu Negara berperilaku atau bertindak dalam interaksinya dengan Negara lain. (Bakry, 2017).
Menurut Hans. J Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar power yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas  Negara  lain.  (Mas’oed,  1990).  Morgenthau  juga  membagi  kepentingan  nasional  ke dalam  dua  tingkat,  yaitu  kepentingan  nasional  primer  (vital)  dan  kepentingan  nasional sekunder. Kepentingan nasional  primer ini terkait dengan perlindungan terhadap identitas fisik, politik, dan budaya serta keamanan dan keberlangsungan hidup suatu negara. Dalam mencapai  kepentingan  vital  ini  bahkan  sebuah  negara  tidak  segan  untuk  berperang.
Sedangkan  kepentingan  sekunder  adalah  kepentingan  yang  masih  dapat  dinegosiasikan dengan Negara lain. (Bakry, 2017).
Donald E. Nuechterlein, mengklasifikasikan kepentingan nasional ke dalam empat kepentingan dasar Negara ( basic interest ) yang memotivasi suatu negara untuk menjalankan hubungan luar negerinya. Pertama adalah kepentingan pertahanan dan keamanan ( defence interest ).  Kepentingan  ini  menyangkut  perlindungan  terhadap  wilayah  dan  warga  suatu negara bangsa dari ancaman oleh negara lain. Kedua yaitu kepentingan ekonomi ( economic interest ). Kepentingan ini untuk meningkatkan ekonomi negara dengan cara menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain. Ketiga adalah kepentingan tatanan internasional ( world order interest ). Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem  politik  dan  ekonomi  internasional  dimana  suatu  negara  dapat  merasakan  suatu keamanan sehingga rakyat  dan badan usaha dapat  beroperasi  di  luar batas negara dengan aman. Dan yang keempat adalah kepentingan ideologi ( ideologic interest ). Kepentingan ini merupakan kepentingan negara untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain. (Nuechterlein, 1979).
Pertahanan dan keamanan berperan sangat penting dalam menjaga kepentingan dasar negara  yang  telah  diklasifikasikan  Nuechterlein.  Strategi  pertahanan  dan  keamanan  yang bagus dapat mendukung kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri lainnya dalam dunia internasional.  Negara  yang  memiliki  pertahanan  dan  keamanan  yang  kuat  akan  mampu mengawal  ketiga  kepentingan  dasar  lainnya,  yakni  kepentingan  ekonomi,  kepentingan sistem tata internasional  dan kepentingan ideologi. Karena pertahanan dan kemanan yang kuat membawa rasa percaya diri yang besar bagi Negara untuk berinteraksi dengan Negara lain.
Nuechterlein  selanjutnya  menganggap  bahwa  kepentingan  ekonomi  merupakan kepentingan  yang  krusial  selain  kepentingan  pertahanan.  Di  samping  itu  juga  dewasa  ini ekonomi merupakan sumber kekuatan baru yang membuat sebuah Negara disegani di mata dunia.  Kepentingan  ekonomi  yang  didefinisikan  Nuechterlein  adalah  kepentingan  yang dilaksanakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  perekonomian  negara  melalui  kerja  sama ekonomi  dengan  negara  lain  sehingga  terjalin  hubungan  dagang  yang  menghasilkan keuntungan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kepentingan  ekonomi  berperan  penting  dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu negara.
Tulisan  ini  akan  menganalisis  kepentingan  keterlibatan  India  dalam  sengketa perbatasan  di  Doklam  dengan  dua  dari  empat  kepentingan  dasar  yang  disebutkan Nuechterlein, yaitu kepentingan pertahanan dan kemanan, dan kepentingan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencoba menjawab pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif deskrptif.  Jenis data yang diperoleh dan digunakan untuk penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diambil dari dokumen resmi pemerintah  seperti dokumen perjanjian  yang tersedia di  laman  resmi institusi, seperti situs resmi pemerintahan India ataupun yang terkait dengan penelitian ini. Sementara  data  sekunder  berasal  dari  tulisan  akademik  berupa  buku  cetak, e-book ,  jurnal ataupun  sumber  yang  berasal  dari  situs  media  nasional  maupun  internasional  khususnya media daring yang sekiranya diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga diharapkan tulisan ini menjadi kaya perspektif tetapi tidak keluar dari tujuan utama tulisan.

## PEMBAHASAN

## Konflik Perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam dan Keterlibatan India
Konflik perbatasan Tiongkok dengan Bhutan di  dataran tinggi Doklam sebenarnya bukan hal baru. Bahkan Doklam bukan satu-satunya wilayah yang diperebutkan oleh kedua Negara tersebut. Konflik yang sudah bermula dari lama ini sayangnya tidak juga menemukan ujung jalan.  Akhirnya  hingga  kini  Doklam  merupakan  wilayah status  quo. Hubungan  antara Tiongkok  dan  Bhutan  juga  tidak  bisa  dikatakan  harmonis  jika  melihat  sejarah  mereka mengenai perbatasan wilayah mereka.
Dataran tinggi Doklam terletak di pertigaam ( tri-junction ) India, Cina dan Bhutan di daerah strategis Lembah Chumbi yang mengarah ke jalur Doka La yang menghubungkan Tibet  dengan  Sikkim,  daerah  Doklam  atau  masyarakat  Tiongkok  biasa  menyebutnya Donglang, telah menjadi sengketa teritorial antara Tiongkok dan Bhutan dan kedua negara telah sepakat pada tahun 1998 untuk tidak mengubah status quo di wilayah tersebut sampai tercapainya  penyelesaian  yang  dapat  diterima  keduanya.  Sejak  1984,  kedua  negara  telah mengadakan  sekitar  24  kali  pembicaraan  untuk  penyelesaian  perbatasan  mereka  yang  di dalamnya juga termasuk untuk sengketa Doklam, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan akhir yang ditandatangani. (Bala, 2017)
Sengketa perbatasan wilayah ini kembali memanas berawal karena pada tanggal 16 Juni  2017 People’s  Liberations  Army (PLA)  membangun  jalan  raya  yang  dapat  dilalui
kendaran bermotor dari Doka La di daerah Doklam menuju kamp Tentara Bhutan di daerah Zompelri.  Kemudian  pada  tanggal  18  Juni  2017,  India  menurunkan  tentaranya  untuk menghadang pembangunan infrastruktur tersebut. Tiongkok yang merasa  geram  langsung membawa masalah ini ke publik dan melakukan  konferensi  pers pada 28  Juni 2017. Juru bicara  kementrian  Luar  Negeri  Tiongkok  pada  saat  itu,  Lu  Kang,  menegaskan  bahwa Doklam telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak zaman kuno. Doklam bukan milik Bhutan, terlebih India. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan yang didukung oleh bukti sejarah dan yurisprudensial,  dan situasi  lapangan. Sangat tidak bisa dibenarkan jika pihak  India ingin mempermasalahkannya. Pembangunan jalan raya Tiongkok di Doklam merupakan tindakan kedaulatan di wilayahnya sendiri. Itu sepenuhnya dibenarkan dan sah, dan pihak lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. (Menon & Kanisetti, 2020).
Keesokan  harinya,  pada  tanggal  29  Juni  2017,  Kementrian  Luar  Negeri  Bhutan mengeluarkan Press  Release yang  menegaskan  sikapnya  terhadap  Tiongkok.  Bhutan mengatakan bahwa pihaknya dan Tiongkok telah menyepakati perjanjian tahun 1998 untuk menjaga  perdamaian  dan  ketenangan  di  daerah  perbatasan  mereka  sambil  menunggu penyelesaian  akhir  sengketa,  juga  untuk  tetap  mempertahankan status  quo di  perbatasan seperti sebelum Maret 1959. Dalam perjanjian itu juga dikatakan bahwa kedua pihak telah setuju untuk menahan diri dari menagambil tindakan sepihak atau menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo wilayah perbatasan tersebut. Bhutan juga telah menyampaikan kepada  pihak  Tiongkok,  bahwa  pembangunan  jalan  di  dalam  wilayah  Bhutan  merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian dan mempengaruhi proses penetapan batas antara kedua  negara  kita.  Bhutan  berharap status  quo di  kawasan  Doklam  dapat  terus  bertahan seperti sebelum 16 Juni 2017. (Ministry of Foreign Affairs of Bhutan, 2017)
Klaim  Tiongkok  atas  wilayah  dataran  tinggi  Doklam  adalah  berdasarkan  pada Convention  between  Great  Britain  and  China  relating  to  Sikkim  and  Tibet  1890. Pasal  1 konvensi tersebut berbunyi:
“The boundary of  the Sikkim and Tibet shall  be the crest  of  the mountain range separating the waters flowing into the Sikkim Teesta and its affluent from the waters flowing into the Tibetan Mochu and northwards into other rivers of Tibet. The line commences at Mount Gipmochi and follows the above mentioned water parting to the point where it meets Nipal territory.”
Tiongkok  telah  menggunakan  konvensi  ini  untuk  mengklaim  pertigaan  India- Tiongkok-Bhutan  di  Gipmochi  atau  Gymochen  yang  dalam  bahasa  China  disebut  Jimu Mazhen.  Namun,  menurut  fitur  geografis,  'daerah  aliran  sungai'  dan  ' the  crest  of  the mountain ' atau ‘puncak gunung’ tidak terbentang melebihi Batang La, yaitu enam kilometer
sebelah utara Doka La. Interpretasi inilah yang dipegang oleh Bhutan dan India dan  telah membuat  marah  Tiongkok.  Tiongkok  sebenarnya  sejak  awal  2000-an  telah  membangun jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor ke Shinche La atau dalam bahasa China disebut Shenjiula. Namun, saat ini China ingin memperluasnya ke Punggung Bukit Jampheri atau masyarakat  Bhutan  menyebutnya  Zompelri,  di  dekat  Doka  La,  kira-kira  lebih  dari  2 kilometer sebelah utara Gipmochi. (Deepak, 2017).
Dibiarkan sendiri, bangsa Bhutan, dengan kurang dari satu juta penduduk itu tentu akan  kewalahan  dalam  mempertahankan  masalah  teritorial  apa  pun  yang  dibuat  oleh Tiongkok, negara dengan penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa dan memiliki ekonomi terkuat kedua  di  dunia.  Bhutan  yang  telah  mengizinkan  India  secara  de  jure  menangani  masalah keamanan dan kebijakan luar negerinya selama beberapa dekade, tidak memiliki hubungan diplomatik  dengan  Tiongkok.  Kemudian,  di  bawah  perjanjian  persahabatan  tahun  1949 antara Bhutan dan India, New Delhi bertanggung jawab atas pertahanan dan kebijakan luar negeri Bhutan. Pada tahun 2007, perjanjian itu direvisi, dengan Bhutan memperoleh otonomi yang  lebih  besar.  Namun  demikian,  India  mempertahankan  komitmennya  pada  kerajaan tersebut.  Perjanjian  2007  itu  mencatat  bahwa  'tidak  ada  Pemerintah  yang  mengizinkan penggunaan  wilayahnya  untuk  kegiatan  yang  membahayakan  keamanan  nasional  dan kepentingan  pihak  lain.'  Bahkan  jika  Bhutan  bersedia  membiarkan  Tiongkok  menguasai Doklam,  India  kemungkinan  besar  tidak  akan  bersedia  untuk  minggir,  apalagi  dengan adanya  perjanjian  tersebut  yang  tidak  mengharuskan  India  untuk  menyingkir.  (Maitra, 2018).
India dan Tingkok kemudian menyepakati untuk menerapkan kebijakan " expeditious disengagement ", yaitu menarik mundur pasukan di daerah perbatasan yang disengketakan setelah diplomasi yang matang. Mereka tentu tidak mendapat keuntungan jika ketegangan terus  berlanjut.  Setiap  eskalasi  lebih  lanjut  dapat  menimbulkan  biaya  yang  sangat  besar dalam  hal  keterlibatan  ekonomi,  biaya  politik  dan  diplomatik,  dan  korban  jiwa.  (Ratha, 2020).  Di  sisi  lain,  India  sangat  membutuhkan  pasar  Tiongkok  untuk  pertumbuhannya  di masa depan. India dan Tiongkok telah membuat perjanjian di bidang perekonomian berupa perjanjian  perdagangan.  Tiongkok  dan  India  telah  melakukan  perdagangan  bebas,  dan memiliki  kerja  sama  di  bidang  perekonomian.  Salah  satu  sebab  mengapa  krisis  doklam diakhiri  dengan  kebijakan expeditious  disengagement juga  karena  adanya  pertemuan BRICS, di mana kerja sama multilateral ini mempertemukan India dan Tiongkok sehingga
dapat menjembatani keduanya untuk bernegosiasi ketika ketegangan berlangsung. (Rejeki & Utomo, 2019). Setelah ketegangan militer yang terjadi di dataran tinggi Doklam selama 73 hari dari pertengahan bulan Juni hingga akhir bulan Agustus 2017,  India dan Tiongkok akhirnya  mengalami  kebuntuan  militer  dan  menarik  mundur  pasukannya  dari  Doklam. Peristiwa ini lah yang disebut Doklam Standoff .

## Analisis Ancaman dan Kepentingan Nasional India
Fenomena turun tangannya India langsung dalam sengketa perbatasan wilayah di Doklam ini tentu saja mengundang minat para pengkaji. Sengketa batas territorial antara Tiongkok dan Bhutan yang sama sekali tidak menyentuh territorial wilayah India, ampuh mengusik India hingga mengerahkan pasukan militernya langsung ke lapangan. Kenyataan ini tentu memiliki latar belakang kepentingan India terhadap krisis tersebut.
Terlepas dari perjanjian persahabatan antara India dan Bhutan pada tahun 2017 yang memberi  hak  pada  India  untuk  memberi  jaminan  keamanan  terhadap  Bhutan,  faktanya, pembangunan  jalan  raya  yang  dilakukan  PLA  Tiongkok  di  Doka  La  daerah  Doklam  ini memungkinkan terbukanya akses yang lebih mudah bagi masyarakat atau militer Tiongkok untuk mendatangkan mobilitas dengan waktu tempuh kurang dari 24 jam dari Yadong ke Doka La. Hal ini tentu menjadi ancaman serius, bukan hanya bagi Bhutan yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, tetapi juga bagi pertahanan dan keamanan India karena Doka La merupakan daerah titik temu perbatasan India, Tiongkok, dan Bhutan yang sangat dekat dengan ‘ chicken’s neck’ India.
Daerah Silliguri corridor yang juga disebut Chicken’s neck ini merupakan wilayah yang  penting  bagi  India.  Daerah  ini  sangat  sensitif  karena  menghubungkan  daratan  India dengan  tujuh  negara  bagian  timur  lautnya.  India  memandang  aktivitas  Tiongkok  untuk membangun  jalan  di  wilayah  tersebut  lebih  sebagai  tantangan  keamanan  yang  dapat mengancam  keselamatan  rakyatnya  dan  kendali  atas  kedaulatan  teritorialnya  sendiri,  dari pada sebagai sengketa perbatasan belaka. (Raju, 2020).
Selain dianggap mengancam kedaulatan wilayahnya, pembangunan jalan raya yang dilakukan  oleh  Tiongkok  untuk  menhubungkan  daerah  Yadong  dengan  Doka  La  juga dianggap sebagai ancaman serius untuk perekonomian India. Pasalnya, akses yang mudah adalah poin penting dalam sektor perekonomian. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik dan dapat dengan mudah mengakses layanan publik tentu perekonomiannya juga akan
lebih baik. Apalagi jika daerah tersebut dapat mengakses dengan mudah wilayah ibu kota yang.
Mengingat  infrastruktur  yang  baik  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  kemajuan ekonomi, tentu India geram dan menganggap bahwa pembangunan jalan raya oleh Tiongkok di wilayah tersebut adalah sebuah serangan bagi  India. Thimpu yang merupakan ibu kota dari Bhutan secara geografis letaknya justru lebih dekat  dengan Yadong yang merupakan wilayah  di  mana  aktivitas  pembangunan  jalan  raya  tersebut  berlangsung.  Melihat  itu, kemungkinan  Yadong akan  menjadi  daerah  yang  menjadi  persinggahan  pasokan  dari wilayah Chengdu , Tiongkok dan memungkinkan untuk Bhutan serta wilayah Assam , India untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan mudah di sana. Hal itu tentu karena kemudahan aksesibilitas  yang  pada  akhirnya  dapat  mengefisiensi  waktu  maupun  biaya  pada  proses produksi.
Di samping itu, Bhutan merupakan pasar yang sangat potensial bagi India. Beberapa barang  yang  diimpor  Bhutan  dari  India,  di  antaranya  mineral,  minyak,  besi  dan  baja.  Di samping itu, Bhutan juga mengekspor barang-barang yang penting untuk India, di antaranya sulfur, batu, plaster, dan semen. India merupakan partner dagang terbesar bagi Bhutan. Salah satu kerja sama bidang ekonomi yang menguntungkan untuk keduanya adalah kerja sama hydropower.
Bhutan merupakan negara yang berlimpah air. Hal ini menjadikan sektor tenaga air sebagai  penyumbang  penting  bagi  perekonomiannya.  Bhutan  memiliki  kapasitas  untuk menghasilkan  sekitar  30.000  megawatt  pembangkit  listrik  tenaga  air  setiap  tahun.  Dari jumlah tersebut, saat ini hanya sekitar 1.616 megawatt yang dihasilkan. Bahkan pada tingkat ini,  ekspor  energi  tenaga  air  menghasilkan  sekitar  40  persen  dari  pendapatan  Bhutan. Kontribusi  sektor  ini  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB)  negara  sekitar  25  persen. Namun,  Bhutan  tidak  dapat  memanfaatkan  energi  tenaga  air  karena  kurangnya  dana  dan teknologi.  Untuk  itu  Bhutan  bergantung  pada  India.  Akibatnya,  sejumlah  perusahaan pembangkit listrik tenaga air India beroperasi di Bhutan. (Ranjan, 2018).
Sayangnya,  kerja  sama hydropower antara  Bhutan  dan  India  ini  hanya  meperkuat perekonomian Bhutan saja. Pembangkit listrik tenaga air ini tidak mampu menekan angka pengangguran Bhutan. Namun, Tiongkok, saingan geopolitik India, sangat ingin meredakan kekhawatiran tersebut, meskipun dengan motif tersembunyi. Jika hubungan ekonomi India- Bhutan  berpusat  pada  tenaga  air,  Bhutan  dapat  menyambut  baik  tawaran  pembangunan
ekonomi  Tiongkok  dan  mungkin  saja  tuntutan  teritorial  strategis  berikutnya.  Kemudian, Bhutan, satu-satunya tetangga setia India, menjadi target Tiongkok. Meskipun Bhutan tetap khawatir  akan  mengecewakan  India,  tetapi  para  pemimpin  Bhutan  telah  menyuarakan ketertarikan  mereka  untuk  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi  dengan  Tiongkok. Ketertarikan Bhutan terhadap program pendanaan Tiongkok Belt and Road Initiative (BRI) disuarakan oleh Perdana Menteri Bhutan, Tshering Togbay dalam pidato parlemennya pada bulan Juni 2018. (Wischer, 2019). Bhutan berharap kerja sama ekonomi dengan Tiongkok ini dapat membantunya mengatasi masalah angka pengangguran yang tinggi. Niat Bhutan untuk  mendekat  kepada  Tiongkok  ini  tentu  saja menjadi  kekhawatiran  dan  ancaman  bagi ekonomi  India.  Bhutan  adalah  pasar  yang  potensial  bagi  India.  Bhutan  juga  merupakan tujuan  investasi  India.  India  tentu  saja  tidak  rela  Bhutan  beralih  kepada  Tiongkok  dalam melakukan kerja sama ekonominya.

## KESIMPULAN
Sengketa wilayah perbatasan di dataran tinggi Doklam antara Tiongkok dan Bhutan yang melibatkan  India  ini  menarik.  Pembangunan  jalan  raya  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  di daerah  perbatasannya  dengan  Bhutan  memicu  ketegangan  bukan  hanya  dengan  Bhutan, tetapi  juga  dengan  India.  India  yang  memiliki  perjanjian  dengan  Bhutan  untuk  menjamin keamanannya  itu  langsung  menurunkan  militernya  untuk  menghadang  proyek pembangunan.  Klaim  yang  tumpang  tindih  dan  interpretasi  atas  dokumen  sejarah  yang berbeda membawa masalah ini berlarut bahkan hingga kini. Bahkan hingga disepakatinya expeditious  disengagement dan  mundurnya  kedua  pasukan  dari  perbatasan,  penyelesaian kepemilikan wilayah itu masih terkatung-katung.
Lalu,  dibalik  kesediaan  India  terlibat  langsung  dalam  masalah  ini  ternyata  tidak hanya  karena  perjanjian  persahabatan  yang  ditandatanganinya  dengan  Bhutan.  Jalan  raya yang dibangun Tiongkok di Doka La ternyata adalah wilayah titik temu perbatasan antara ketiga  Negara,  Tiongkok-India-Bhutan.  Doka  La  yang  sangat  dekat  dengan Silliguri corridor atau juga disebut Chicken’s neck. Daerah ini merupakan wilayah yang sensitive dan penting bagi India sehingga India menganggap bahwa aktivitas Tiongkok di Doklam adalah ancaman bagi kedaulatan wilayahnya.
Selain  ancaman  bagi  pertahanan  dan  kemanan  wilayah,  India  juga  melihat  bahwa aktivitas tersebut dapat menjadi ancaman bagi perekonomiannya. Pasalnya, jalan raya yang sedang dibangun Tiongkok di Yadong itu berjarak dekat dengan Thimpu, Bhutan. Jika akses
kedua wilayah itu baik, kemungkinan aktifitas ekonomi yang terjadi antara kedua wilayah ekonomi tersebut sangat besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi India jika Bhutan pada  akhirnya  mendekat  kepada  Tiongkok  dan  melakukan  kerjasama  ekonomi  dengan Tiongkok. Bhutan adalah sahabat setia India sekaligus mitra dagang dan pasar yang potensial bagi India. Bhutan juga merupakan tujuan investasi India.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakry,  U.  S.  (2016).  Metode  Penelitian  Hubungan  Internasional.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana. Bala, M. (2017). Doklam Dispute: Sino–Indian Perspectives. Ascent International Journal for Research Analysis, 2(3), 28.
Chang, Felix K. (2017). “Conflict Escalation: China and India’s Territorial Dispute in the Himalayas,”  Foreign  Policy  Research  Institute,  Retrieved  September  20,  2020,  from https://www.fpri.org/2017/11/conflict-escalation-china-indias-territorial-dispute- himalayas/
Convention  of  March  17th  1890  between  Great  Britain  and  China  relating  to  Sikkim  and Tibet. http://www.claudearpi.net/wp- content/uploads/2016/11/1890ConventionbetweenGreatBritainandChina-1.pdf
Deepak, B. R. (2017). The Doklam Standoff: What Could Be Done? SADF Comment , Issue No 98, August 5.
Indian-Bhutan  Friendship  Treaty,  2007.  Retrieved  September  20,  2020,  from https://mea.gov.in/Images/pdf/india-bhutan-treaty-07.pdf
Kumar,  M.  (1963).  Sino-Indian  Relations  1950-59. International  Studies, 5(1–2),  20–32. https://doi.org/10.1177/002088176300500102
Maitra, R. (2018). The Doklam Stand-Off: A Manifestation of Things Going Wrong?. Asian Journal On Terrorism and Internal Conflict , 21(78), 7-26.
Mas’oed,  Mochtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES, hal 163.
Menon,  Prakash  &  Kanisetti,  Anirudh.  (2020).  The  Doklam  Imbroglio,  Takshashila Discussion Document, 2018-03, V1.1, Updated July 2020
Ministry of Foreign Affairs of Bhutan. Press Release. https://www.mfa.gov.bt/?p=4799 Nuechterlein, D. E. (1979). National Interest: A new Approach, Orbis. 23(1) (Spring), 57. Pranoto, Bayu Kurniahadi. (2018). “Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok– India di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 Hingga Docklam Standoff 2017”
Raju, K. D. (2020). Doklam and Beyond: Revisiting the India-China Territorial Disputes: An International Law Perspective. India Review, 19(1), 85-105.
Ranjan,  A.  (2018). India-Bhutan  Hydropower  Projects:  Cooperation  and  Concerns. ISAS Working Paper , (Vol. 309).
Ratha,  K.  C.  (2020).  Deciphering  the  Doklam  Standoff:  The  Context  of  the Contest. Jadavpur Journal of International Relations , 24(2), 1-20. Rejeki, W. S., & Utomo, T. C. (2019). Pengaruh Kepentingan Nasional dan Interdependensi Ekonomi Terhadap Kebijakan Expeditious Disengagement Tiongkok-India pada Krisis Doklam 2017. Journal of International Relations , 5 (4), 727-733.
Sutriyuwono.  (2019).  “Strategi  diam  ( Silence  Strategy )  India  dalam  Merespons  Sengketa Perbatasan antara China dengan Bhutan di Dataran Tinggi Doklam”
Wischer,  G.  (2019).  China  Eyes  Cracks  in  a  Strategic  Indian  Partnership. https://intpolicydigest.org/2019/03/16/china-eyes-cracks-in-a-strategic-indian- partnership/