INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3282-3295 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Penyalahguna Narkotika
Muhammad Fikri Fahrudin 1 ✉ , Otto Yudianto 2
Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: muhammadfikrifahrudin5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  terhadap penyalahguna narkotika.Topik ini menarik untuk diteliti karena  adanya perbedaan putusan pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam dan putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt.Dalam kedua putusan tersebut pelaku sama-sama merupakan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif (legal  research).Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus ( case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan pembahasan  pertimbangan  dalam  memutus  perkara  terhadap  penyalahguna  narkotika  dalam menangani  penyalahguna  narkotika  hakim  dapat  berbeda  putusan.Dalam  kasus  penyalahguna narkotika hakim seharusnya memiliki persamaan dalam memutus perkara ini.Hasil penelitian ini adalah Putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika seringkali tidak konsisten, karena dipengaruhi oleh Sejumlah faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial serta fakta hukum ikut berperan dalam proses persidangan. Pertimbangan utama hakim dalam menentukan apakah seorang pelaku akan direhabilitasi atau  dihukum  adalah  berdasarkan  bukti  bahwa  ia  benar-benar  korban  dan  didukung  dengan  hasil pemeriksaan pusat rehabilitasi atau rumah sakit beserta ulasan dokter yang menjelaskan sejauh mana kecanduannya.Selain itu, permohonan rehabilitasi terdakwa juga harus dipertimbangkan.
Kata Kunci: Memutus Perkara, Pertimbangan Hakim, Penyalahguna Narkotika

## Abstract
This study aims to determine the consideration of judges in deciding cases against drug abusers.This topic is interesting to study because of the differences in court decision number 154 / Pid.Sus/2019/Pn Mam  and  decision  number  389/Pid.Sus/2021  /  Pn  Sgt.In  both  cases,  the  perpetrators  were  drug abusers.  The  research  method  used  in  this  study  is  normative  juridical  Law  Research  (legal research).While the approach used in this study is a case approach (case approach). The legal materials used  are  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.Based  on  the  discussion  of considerations in deciding cases against narcotics abusers in dealing with narcotics abusers judges can make different decisions.In the case of narcotics abusers the judge should have equality in deciding this  case.The  result  of  this  study  is  that  the  verdict  of  judges  in  cases  of  narcotics  abuse  is  often inconsistent, because it is influenced by a number of factors such as economic and social conditions and legal facts play a role in the trial process. The judge's main consideration in determining whether an offender will be rehabilitated or convicted is based on evidence that he is really a victim and is supported by the results of a rehabilitation center or hospital examination along with a doctor's review that  explains  the  extent  of  his  addiction.In  addition,  the  application  for  the  rehabilitation  of  the defendant should also be considered.
Keywords: Deciding Cases, Judge's Considerations, Narcotics Abusers

## PENDAHULUAN
Persebaran  Narkotika  di  Indonesia  beberapa  tahun  belum  lama  ini  semakin  ramai terjadi  terutama  pada  kalangan  anak  muda.Nyaris  semua  rakyat  indonesia  mulai  dari kalangan  mahasiswa,anak  sekolah,pejabat  pemerintah  dan  jajaran  elit  bersarang  dalam jerumusan lingkar hitam tersebut.Narkotika memberi imbas yang memberikan malapetaka bagi  pemakainya.  Menurut  Smith  Kline  dan  French  Clinical,  narkotika  merupakan  unsur penawar yang mampu menghasilkan risiko anestesi pada individu yang menggunakannya, karena substansi obat ini dapat secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat. Unsur tersebut mampu mengakibatkan menurunnya ingatan,memangkan hingga menghilangan rasa  nyeri.Narkotika  memberi  dampak  stimulan  yakni  meliputi  kafein,  tembakau, amphetamines,  anabolicsteroid,  ballucinogenic,  kokain  dan  ganja.  Stimulan  bisa menumbuhkan kinerja otak,sehingga biasanya orang yang menggunakan barang tersebut jadi lebih siaga dan tidak terasa kecapekan,suasana hatinya jadi lebih tenang dan damai.Di dalam dunia kedokteran,narkotika ramai dipergunakan pasien dalam pembiusan sebelum menjalani  operasi.Kondisi  ini  lantaran    narkotika  memiliki  unsur  yang  dapat  merajai emosi,ingatan,dan  juga  pemahaman  penderita.Namun  sayangnya  seiring  jalannya waktu,narkotika  nan  awal  mulanya  sekedar  dipergunakan  sebagai  keperluan  ilmu
kedokteran yakni untuk penawar menghapuskan rasa nyeri atau sakit dan obat bius,justru saat ini  sering diselewengkan (Bumi et al., 2022)
Penyalahguna narkotika tidaklah suatu hal yang perdana di era sekarang sebab pada esensinya penyalahguna narkotika sudah pernah ada sedari ribuan tahun yang lalu,seperti yang ada di kawasan Amerika Selatan tepatnya di negara Peru.Objek yang digunakan pada waktu itu adalah kendi yang terbuat dari kulit labu dan berumur kurang lebih  empat ribu tahun yang silam.Hal ini menunjukkan  penyalahgunaan narkotika sudah ada sejak berabad- abad  yang  lalu.Bersamaan  berjalannya  waktu,kasus  menngenai  penyalahguna  anrkotika terus meningkat di dunia termasuk di Indonesia (Debby, 2023).
Penyalahgunaan  narkoba  merupakan  bencana  yang  serius  bagi  generasi  muda, karena kejahatan terkait narkoba mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masa depan negara. Penyalahgunaan narkoba secara langsung tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental penggunanya, namun juga menimbulkan dampak lain, seperti memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat kemajuan sosial. seperti yang telah dijelaskan.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menempatkan  hukum  sebagai  sumber kewenangan tertinggi dalam sistem pemerintahan, yang paling utama dalam negara hukum adalah penghormatan serta kewajiban untuk mengangkat harkat kebebasan dasar manusia dan memastikan seluruh rakyat mempunyai posisi yang setara di mata hukum.Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI yang dengan jelas mengungkapkan jika “Segala warga negara memiliki kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung hukum  tidak  terkecuali  rezim  ini.Hal  ini  menafsirkan  bahwa  semua  orang/individu mempunyai  hak  yang  setara  di  mata  hukum  akan  tetapi  pada  praktiknya  masih  terlihat ketidaksepadanan  penegakan  hukum  yang  ada  di  Indonesia,khususnya  dalam  kasus penyalahguna narkotika.
Kekuasaan  hakim  diatur  dalam  Bab  IX  UUD  NRI  Tahun  1945  dimana  Supremasi kehakiman  ialah  hak  suatu  negara  yang  otonom  demi  melaksanakan  yustisi  untuk mempertahankan prinsip hukum dan keadilan. independensi peradilan merupakan salah satu  ciri  negara  hukum.  Negara  hukum  memfasilitasi  adanya  lembaga  peradilan  yang mandiri  atau  mandiri  yang  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  kekuasaan,  baik  kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan negara lain. Upaya penurunan kejahatan tidak terlepas dari tugas hakim sebagai tonggak penegak hukum yang bertugas menghakimi terdakwa dan pelaku  kejahatan.  Keputusan  hakim  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  matang untuk  mendasarkan  keputusannya  pada  norma  keadilan.  hakim  mempunyai  kebebasan untuk memutuskan jenis kejahatan dan tingkat hukuman yang ditentukan oleh undang-
undang untuk setiap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pemidanaan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim (Anwar Usman, 2020).
Hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki tanggungan dan tanggung jawab untuk  menjalankan  fungsi  yudisial  dalam  pengadilan.  Keputusan  yang  dihasilkan  dalam persidangan,  yang  mengedepankan  prinsip  keadilan  bagi  semua  pihak,  mencerminkan mutu hukum dalam suatu daerah.
Menurut KUHP atau sumber hukum formil mengindikasikan bahwa hakim mempunyai kewenangan  untuk  menjalankan  proses  peradilan.  Oleh  karena  itu,  saat  memberikan putusan  atau  vonis,  seorang  hakim  harus  menaati  prinsip-prinsip  dasar  seperti kemerdekaan, kejujuran, dan netralitas. Keputusan seorang hakim harus didasarkan pada pertimbangan  yang  obyektif,  mempertimbangkan  berbagai  aspek  baik  dari  segi  hukum maupun non-hukum.
Salah satu aspek penting dalam menentukan otoritas suatu keputusan hukum adalah rasio  decidendi.  Rasio  decidendi  merujuk  pada  argumen    yang  digunakan  oleh  hakim sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam suatu kasus. Hal ini sangat krusial agar keputusan  tersebut  dihormati  dan  diakui  oleh  masyarakat,  terutama  oleh  mereka  yang mencari keadilan. Oleh karena itu, suatu keputusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum  yang  masif  dan  akurat.  Selain  itu,  dalam  pertimbangan  tersebut  juga  harus mencakup basic reason, yaitu alasan penilaian yang logis, relevan, serta menggambarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Ketentuan Pasal 127 UU  Narkotika mengkriminalkan penyalahguna narkoba dengan hukuman maksimal 4 tahun, yang bertentangan dengan maksud undang-undang narkotika itu sendiri. Di sisi lain, pembuatan Pasal 4 huruf d UU narkotika mengamanatkan negara memberikan  rehabilitasi  medik  dan  sosial  bagi  para  penyalahguna  dan  pecandu narkoba.Meskipun penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kemajuan penelitian dan pengobatan, dalam praktiknya zat tersebut sering disalahgunakan.Untuk usia milenial, penggunaan  narkoba  telah  berubah  menjadi  komoditas  komersial  yang  memengaruhi perilaku berbahaya secara psikologis baik fisik maupun mental (Ulfa, 2020).
Terkait  penyalahgunaan  narkoba,  UU  Narkotika  membaginya  menjadi  dua  jenis hukuman.  Sebagai  syarat  menjadi  pecandu  narkoba,  undang-undang  mengatur  bahwa “pecandu  narkoba  dan  korban  penyalahgunaan  narkoba  wajib  menjalani  perawatan rehabilitasi  dan  berintegrasi  kembali  ke  masyarakat.  Bentuk  lainnya  adalah  barangsiapa tidak  mempunyai  hak  dan  melanggar  hukum  untuk  menanam,  memelihara,  menguasai, menguasai,  menguasai  atau  memasok,  maka  pidananya  yakni  hukuman  penjara.  hal  ini dijelaskan dalam Pasal 127 tentang posisi pecandu narkoba di dalam undang-undang yang
artinya  “Pecandu  narkoba  golongan  I  dipidana  deng an  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun; tahun; paling lama 2 (dua) tahun, bagi orang pribadi golongan IIIpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun(Erdianti, 2018).
Dalam  putusan  nomor  154/Pid.Sus/2019/Pn  Mam  Pengadilan  Negeri  Mamuju terdakwa diberi hukuman penjara dengan pidana 1 tahun 3 bulan karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.Sedangkan dalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021 /PN Sgt Pengadilan Negeri Sangatta terdakwa  diberi hukuman berupa menerima terapi  rehabilitasi medik  di Pusat Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda untuk jangka waktu enam bulan, sebagaimana ditentukan  dengan  masa  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  mereka  yang  didakwa  telah bersalah at as tindak pidana " Penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan  penelitian hukum ( legal research) yang termasuk dalam tipe  penelitian  hukum  normatif.Dalam  Penelitian  Normatif,menggambarkan  penelitian tersebut  sebagai  proses  untuk  menemukan  kaidah,asas  dan  ide  hukum  untuk menyelesaikan masalah hukum.Bahan hukum primer dan sekunder.Peter Mahmud Marzuki menyatakan  bahwa  bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  autoritatif,  yakni memiliki  otoritas  Peraturan  perundang-undangan,  dokumen  legal,  atau  risalah  yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah  bahan  hukum  utama  dalam  kasus  ini(Peter  Mahmud  Marzuki  2022).Beberapa undang-undang utama yang digunakan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang Nomor 1 Tahun tentang Peraturan Hukum Pidana,Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan pengadilan pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam dan putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt.
Bahan  hukum  sekunder  juga  bisa  didefinisikan  sebagai  sumber  hukum  yang membantu  memahami  bahan  hukum  primer.  Putusan  pengadilan,  jurnal-jurnal,  kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan juga Buku teks adalah jenis bahan hukum sekunder. Selanjutnya, metode analisis normatif atau perskriptif dan metode analisa dengan logika deduktif digunakan untuk menganalisis bahan hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika (Putusan Pengadilan nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn Mam)
Konformitas dengan Pasal 1 KUHP menunjukkan bahwa Indonesia selaku negeri yang berdasarkan peraturan, menerapkan prinsip legalitas dalam sistem peradilannya. Ini berarti bahwa tindakan apapun tidak dapat dikenai hukuman melainkan bersendikan aturan pidana yang  telah  dibuat  melalui  regulasi  perundang-undangan  yang  resmi.Di  dalam  konteks penyalahgunaan narkotika, semua ketetapan pidana yang berkaitan dijelaskan dalam UU Narkotika.
Dalam  konteks  hukum  pidana,  mencapai    keputusan  yang  adil  membutuhkan mekanisme yang cukup kompleks, yakni lewat sistem peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materi, yang menjadi dasar untuk memberlakukan hukuman pidana guna menciptakan  keseimbangan. Untuk mencapai putusan nan objektif, penting bahwa  proses  ini  dijalankan  oleh  seorang  hakim  yang  tidak  hanya  memiliki  tingkat pengetahuan yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.Namun kita juga perlu menyadari bahwa di dunia ini, keadilan yang sepenuhnya mutlak atau hakiki mungkin sulit dicapai. Keadilan cenderung bersifat relatif atau nisbi, yang berarti bahwa persepsi tentang keadilan dapat berbeda-beda antara individu dan dalam berbagai konteks (Widodo et al., 2022).
Secara prinsip, keputusan hakim merupakan bentuk hukum ( judge-made-law) yang harus  dihormati  dan  menyandang  otoritas  hukum  yang  melilit  bagi  semua  kubu  yang terlibat dalam perkara tersebut. Keputusan hakim melilit semua kubu yang terlibat dalam artian  maka  keputusan  tersebut  dianggap  sah  hingga  ada  pembatalan  oleh  instansi peradilan  yang  memiliki  yurisdiksi  makin  tinggi,  kalipun  putusannya  itu  selaku  substansi tidak valid.
Saat memutuskan suatu kasus,hakim mau tak mau selalu merujuk kepada peraturan yang mengklasifikasikan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketika menentukan hukuman  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika,  hakim  harus  memastikan  bahwa keputusannya akan memberi kegunaan bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim harus  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  serangkaian  kebijakan  yang  akan memengaruhi  proses  selanjutnya.  Meskipun  hakim  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  sejauh  mana  hukuman  yang  akan  diberikan,  hal  ini  harus  dilakukan  tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan sewenang-wenang.
Sebagai seorang hakim yang berdiri dalam posisi yang independen, sangat penting untuk mempraktikkan prinsip ketidakberpihakan (impartial judge). Ini berarti bahwa hakim
harus  selalu  memastikan  bahwa  hak-hak  asasi  manusia,  terutama  hak-hak  terdakwa, dipatuhi dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Sebelum hakim membuat keputusan akhir  dalam  sebuah  perkara,  ada  sejumlah  keputusan  yang  harus  diambil  terlebih dahulu,yaitu:
1. Penetapan  apakah  tindakan  terdakwa  sesuai  dengan  tuduhan  yang  diajukan terhadapnya;
2. Penentuan apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pidana;
3. Keputusan  tentang  sifat  atau  bentuk  hukuman  yang  akan  diberikan  jika  terdakwa terbukti bersalah dan memang perlu dihukum.
Sebuah  putusan  pidana  sebaiknya  memiliki  orientasi  masa  depan,  yang  berarti mencerminkan hasil yang diharapkan dari  putusan tersebut. Selain sekadar memberikan hukuman, putusan pidana juga harus berfungsi sebagai dasar untuk membantu terpidana kembali  terintegrasi  ke  dalam  masyarakat  dan  mendorongnya  untuk  tidak  mengulangi tindakan kriminal di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dihindari potensi bahaya terhadap masyarakat.
Ratio  decidendi,  juga  dikenal  sebagai  pertimbangan  hakim,  adalah  alasan  yang dipergunakan hakim untuk mendukung masalah hukum yang dijadikan dasar pengambilan keputusan  dalam  suatu  perkara.Ada  dua  jenis rasio  decidendi  yang  digunakan  dalam pengambilan  keputusan.Pertama,  hal  yang  wajib  dimasukkan  dalam  putusan  adalah pertimbangan hakim terhadap suatu sifat hukum, yang berlandaskan pada fakta-fakta yang ditemui pengadilan selama proses persidangan.Hal yang dimaksud antara lain: (1) Hukum Acara  Pidana  didasarkan  pada  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  yang  memungkinkan pemerintah untuk mengawasi persidangan yang sedang dilakukan.,(2) kesaksian tergugat selama  proses  persidangan  mengenai  tindakan,  pengetahuan,  atau  pengalaman  yang mereka  miliki  (Pasal  184  butir  e  KUHAP),  (3)  penjelasan  saksi,merupakan  pertimbangan utama dan selalu diperhatikan oleh hakim dalam setiap putusannya, (4) barang bukti,dalam hal ini jumlah poket sabu sabu dan alat hisap bong yang dimiliki, dan (5) pasal-pasal yang ada  di  dalam  hukum  pidana.Yang  kedua,pertimbangan  yang  bersifat  non-yuridis:  (1) Penggunaan narkoba oleh terdakwa atau kecanduannya pada mereka adalah dasar dari tindakan mereka, (2) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, (3) kondisi fisik terdakwa yang sudah berada di usia dewasa.
Pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  154/Pid.Sus/2019/Pn  Mam    Terdakwa  tidak memiliki  izin  yang berhubungan  dengan narkotika  jenis shabu-shabu tersebut dan  juga tidak terlibat  dalam pekerjaan di  sektor farmasi atau dalam upaya  pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Bahwa Karena semua elemen yang terdapat dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa  wajib  dianggap  telah  secara  meyakinkan  bersalah  atas  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika.
Menurut  Lampiran  Permenkes  Nomor  7  tahun  2018  yang  mengenai  perubahan klasifikasi  narkotika  sesuai  dengan  Lampiran  UU  35/2009  tentang  Narkotika, Metamfetamina diklasifikasikan sebagai narkotika dalam Golongan I dengan Nomor Urut 61.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Lampiran  PermenkesNomor  20  Tahun  2018  yang mengenai  perubahan  penggolongan  narkotika,  yang  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menurut  Penulis  yang  Mengacu  pada  hasil  154/Pid.Sus/2019/Pn  Mam  putusan tersebut,dinyatakan  bahwa  terdakwa telah terbukti secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  “  Penyalahguna  Narkotika  Golongan  I  Bagi  Diri Sendiri”,menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  tahun  3  bulan. Ratio  decidendi  putusan tersebut mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika tersebut yang berbunyi bahwa “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
Ditinjau  dari  pertimbangan  yuridis,putusan  nomor  154/Pid.Sus/2019/2019/Pn  Mam sudah cukup tepat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahguna narkotika telah dipenuhi terdakwa.Akan tetapi,Seharusnya hakim mempertimbangkan unsur lain yaitu kondisi  terdakwa  yang  merupakan  korban.Mengingat  status  terdakwa  sebagai korban,seharusnya  hakim  mempertimbangkan  Pasal  112  Ayat  (1)  bagi  penyalahguna narkotika  untuk  dirinya  sendiri  dalam  memperoleh  rehabilitasi  (Pasal  112  Ayat  1  UU Narkotika).  Putusan  tersebut  dirasa  tidak  memberikan  keadilan  karena  pemidanaan setidaknya  mengabaikan  Pasal  54,  Pasal  55,  Pasal  103  UU  35/2009  tentang  Narkotika. Penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri yang terkena hukuman, berhak memeperoleh rehabilitasi  medik  dan  sosial.Hal  ini  dikarenakan  dalam  kasus  seharusnya  tersangka penyalahguna narkotika diposisikan sebagai korban penyalahguna narkotika.Pada putusan tersebut,terdakwa ditempatkan di posisi sederajat dengan pelaku kejahatan narkotika.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,Putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  tidak memandang kebijakan hukum yang berlaku.Akibat langsung dari penerapan pasal-pasal yang  dapat  mudah  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk keuntungan pihak tertentu atau yang disebut pasal-pasal karet dalam UU Narkotika yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh rehabilitasi di Pengadilan
Negeri  Mamuju  yaitu  pertama,terjadi  kettidakjelasan  hukum  atas  penerapan  pasal tersebut.bagi  penyalahguna  narkotika  untuk  dirinya  sendiri    untuk  mendapatkan Rehabilitasi begitu juga dijelaskan pada pasal ini adanya inkonsistensi dalam penerapannya yang  menyebabkan  banyak  korban  yang  seharusnya  di  rehabilitasi  malah  mendapatkan hukuman pidana penjara.
Kedua, Kaburnya independensi dan kedaulatan hakim dalam memeriksa, menimbang, dan  menentukan  apakah  pengguna  narkoba  memenuhi  syarat  untuk  rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 UU 35/2009 karena diperlukan penyerahan dokumen rekomendasi rehabilitasi  dan  dokumen  permohonan  lebih  awal.Oleh  karena  itu,  pada  sidang pemeriksaan  perkara  di  pengadilan,  tergugat  tidak  diperkenankan  mengajukan  surat permohonan rehabilitasi atau surat rekomendasi melalui kuasa hukumnya.
Ketiga, Karena dalam hal ini pelaku hanya menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri, ketidakadilan terjadi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pasal 114 Ayat 1, 111 Ayat 1, dan 112 Ayat 1 UU 35/2009 disebutkan dalam ancaman pidana. tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan yang mengakibatkan rehabilitasi sebagai halnya dimaknai dalam Pasal 127 UU 35/2009. Terdakwa hanya akan mendapat hukuman  berupa  hukuman  penjara  sebagai  akibat  dari  putusan  tersebut.Seharusnya pecandu narkoba secara hukum berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan No 389/Pid.Sus./2021/Pn Sgt)
Banyak  orang  yang  telah  menjalani  hukuman  penjara  karena  penyalahgunaan narkotika  kemudian  kembali  ditangkap  oleh  polisi.  Salah  satu  penyebabnya  adalah ketergantungan  mereka  pada  narkotika  yang  sulit  dihindari,  sehingga  mereka  terpaksa mengulangi  perilaku  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hukuman  penjara  dianggap  tidak  efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Sebagai alternatif, Diyakini bahwa rehabilitasi merupakan strategi yang lebih baik untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Pengambilan keputusan hakim mengenai tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dituangkan dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU 35/2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan isi UU 35/2009 tentang Narkotika, rehabilitasi terbagi menjadi dua tahap, dan penting untuk mencatat bahwa rehabilitasi medis memiliki peran utama. Rehabilitasi medis  adalah  usaha  pemulihan  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  ilmu  kedokteran teruntuk  individu  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika.  Kita  tahu  bahwa narkotika  adalah  jenis  obat-obatan  yang  dapat  menyebabkan  ketergantungan  jika
digunakan  secara  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  rehabilitasi  menjadi  landasan  untuk membantu korban penyalahgunaan narkotika pulih dan mengatasi ketergantungan yang disebabkan oleh penggunaan narkotika berkelanjutan
Dalam  proses  pertimbangan  tindakan  terhadap  orang  yang  terlibat  dalam penyalahgunaan  narkotika,  penting  ada  bukti  berupa  surat  keterangan  dari  dokter  atau saran dari seorang ahli yang menegaskan bahwa individu terbilang adalah seorang pecandu atau korban penyalahguna narkotika.
Ratio decdidendi atau pertimbangan hakim dalam putusan 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt untuk  memperhatikan  terdakwa,  ada  penetapan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Sangatta yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2021, di mana terdakwa telah mengikuti program rehabilitasi selama 180 hari di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, dimulai dari tanggal 27 Juli 2021 hingga 22 Januari 2022.Pertimbangan yang kedua,Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa belum mencapai tingkat ketergantungan narkotika dan baru saja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, terdakwa juga tidak ikut terlibat dalam jaringan peenyebaran narkotika. Oleh karena itu, diperintahkan agar terdakwa menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi sesuai dengan norma yang termaktub dalam poin ke-4 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
Mengacu  pada  hasil  putusan  389/Pid.Sus/2021/Pn  Sgt  tersebut,dinyatakan  bahwa terdakwa telah terbukti secara  sah dan meyakinkan bersalah melaku kan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”,menjatuhkan  rehabilitasi selama 6 bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan. Ratio decidendi putusan tersebut mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.rehabilitasi medis dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri dan berdasarkan domisili terdakwa serta hasil  Assesmen  yang melakukan  pemeriksaan terhadap Terdakwa,maka rehabilitasi medis Terdakwa dilaksanakan di balai rehabilitasi BNN tanah merah samarinda.Dan merujuk pada hasil assesemen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi selama minimal 6 bulan.
Ditinjau  dari  pertimbangan  yuridis,putusan  nomor  389/Pid.Sus/2021/Pn  Sgt  sudah cukup tepat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyalahguna narkotika telah dipenuhi  terdakwa.Hal  ini  juga  dikuatkan  dengan  keputusan  hakim  yang  memberikan pidana berupa rehabilitasi Medis.Karena seharusnya memang dalam kasus penyalahguna narkotika diwajibkan untuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dijelaskan dalam Pasal  54  UU  35/2009  tentang  Narkotika  bersama  dengan  SEMA  tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan,  dan  Pecandu  Narkotika  dalam  Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 04 Tahun 2010, menjadi landasan bagi
hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa harus menjalani tindakan rehabilitasi. Keputusan untuk memberikan hukuman rehabilitasi bisa diberikan apabila ada penjelasan dari  seorang  dokter  ahli  yang  telah  memeriksa  atau  merawat  terdakwa.Penjelasan  dari dokter ahli ini memberikan panduan kepada hakim, yang di kemudian hari akan digunakan sebagai salah satu landasan dalam memutuskan apakah hukuman rehabilitasi cocok untuk terdakwa (Dewi & Monita, 2020).
Menurut  KUHAP,Penjelasan  ahli  merujuk  pada  penjelasan  yang  disampaikan  oleh seseorang yang mempunyai pemahaman khusus mengenai hal yang relevan dalam suatu perkara  pidana.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  penjelasan  yang  lebih  jelas  dan mendalam terkait perkara tersebut demi kepentingan proses pemeriksaan. Di dalam KUHAP juga menjelaskan jika salah satu jenis bukti yang valid adalah keterangan ahli. Oleh karena itu, keterangan ahli dapat digunakan sebagai bukti yang sah mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.
Dokter dalam kapasitasnya selaku keterangan ahli,memiliki kuasa untuk memberikan pernyataan  dalam  persidangan  pengadilan.  Dokter  dapat  dipanggil  sebagai  saksi  atau sebagai  pemberi  panduan  kepada  hakim  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam suatu perkara. Ketika berperan sebagai keterangan ahli, seorang dokter diundang untuk hadir di pengadilan. Dalam dua peran pertama, dokter tersebut dihadirkan sebagai saksi oleh  jaksa  penuntut  umum,  dan  kesaksiannya  dapat  mempengaruhi  baik  keuntungan maupun  kerugian  terdakwa  dalam  perkara  tersebut.Variasi  kedua  dokter  sebagai keterangan ahli berperan sebagai saksi yang meringankan terdkwa.
Keterangan yang diberikan oleh dokter apabila mendukung terdakwa, bisa digunakan sebagai dasar pembelaan oleh terdakwa atau pengacaranya. Oleh karena itu, baik jaksa maupun penasehat hukum terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi atau ahli dengan izin dari hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan.Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di pengadilan.Hal Ini sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 187 huruf C KUHAP yang mencantumkan bahwa keterangan ahli dalam model laporan juga dianggap sebagai bukti tertulis. Keterangan ahli tersebut berfungsi  sebagai  panduan  untuk  hakim,  dan  jika  dipandang  relevan  dan  mampu membantu  memahami  isu-isu  yang  muncul  dalam  persidangan,  hakim  dapat mempertimbangkan keterangan tersebut dalam pengambilan keputusannya.
Tidak  ada  pertentangan  yang  signifikan  baik  keterangan  ahli  maupun  keterangan biasa dalam hal relevansi, karena  kedua jenis keterangan tersebut memiliki nilai sebagai petunjuk dalam persidangan. Meskipun keterangan ahli bukan alat bukti utama, hakim akan mempertimbangkan  kedua  jenis  keterangan  ini  dalam  proses  pengambilan  keputusan,
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184  KUHP.Keterangan  ahli  dapat  disampaikan  dalam bentuk  tertulis,  seperti  penilaian,  yang  mengatakan  jika  terdakwa  adalah  korban penyalahgunaan  narkotika.  Selain  itu,  keterangan  ahli  juga  dapat  diberikan  secara  lisan dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi, dengan tujuan memberi informasi untuk hakim jika terdakwa memerlukan rehabilitasi.
Penting untuk diingat  bahwa hukuman yang  diberikan untuk terdakwa tidak selalu harus berwujud penjara atau tahanan. Keputusan hakim harus lebih memperhatikan upaya penyembuhan dari ketergantungan narkotika yang dialami oleh terdakwa. Jika pendekatan semata-mata berfokus pada hukuman penjara, ada  kemungkinan bahwa terdakwa akan kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika setelah keluar dari penjara.
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait narkotika melalui UU 35/2009 tentang Narkotika. Dari undang-undang ini menegaskan jika isu narkotika merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia, mengingat penyalahgunaan narkotika semakin merajalela dan sulit diatasi tanpa perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fokus utama pada upaya penanggulangan narkotika dengan penekanan pada upaya pemulihan bagi para korban dan pecandu narkotika.
Fakta yang terungkap dari situasi di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemulihan bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika  masih  belum  optimal.  Banyak  kasus  di  mana terdakwa lebih sering dihukum dengan penjara daripada menjalani rehabilitasi, meskipun sebenarnya,hakim memiliki kewenangan untuk memilih apakah orang yang terbukti sebagai pecandu  narkotika  harus  menjalankan  proses  rehabilitasi  sebagai  pilihan  untuk  vonis penjara.
Konsep rehabilitasi memang jarang diberikan perhatian yang memadai di Indonesia, berbeda dengan negara-negara maju yang cenderung lebih memprioritaskan rehabilitasi daripada  memberikan  sanksi,  terutama  dalam  konteks  hukum  terkait  penyalahgunaan narkotika.  Di  sistem  peradilan  negara  maju,  rehabilitasi  dianggap  lebih  efektif  dalam mengurangi masalah penyalahgunaan narkotika, karena melalui rehabilitasi, para pecandu yang  sembuh  secara  bertahap  dapat  memperlambat  penyebaran  obat-obatan  ilegal (Sakdiyah et al., 2021).

## SIMPULAN
Ratio  decidendi  atau  Pertimbangan  Hakim  di  dalam  putusan  pengadilan  nomor 154/Pid.Sus/2019/Pn  Mam  dan  putusan  nomor  389/Pid.Sus/2021/Pn  Sgt  adanya perbedaan  putusan  hakim  dimana  dua  putusan  tersebut  terdakwa  sama-sama merupakan penyalahguna narkotika.Dalam putusan pengadilan nomor
154/Pid.Sus/2019/Pn  Mam  penyalahguna  narkotika  diberi  hukuman  pidana  1  tahun  3 bulan sementara putusan nomor 389/Pid.Sus/2021/Pn Sgt dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 6 bulan.Padahal dalam putusan pertama tidak ada keadilan  di dalam keadaan meringankan terdakwa,hakim menyebutkan jika terdakwa adalah korban dari narkotika itu sendiri.Seharusnya dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi rehabilitasi Sesuai Pasal 127  jo  Pasal  54,  Pasal  55,  Pasal  103  UU  Nomor  35  Tahun  2009,  seharusnya  korban penyalahgunaan  narkotika  mendapatkan  hak  rehabilitasi  baik  secara  medis  maupun sosial.Sementara  dalam  putusan  nomor  389/Pid.Sus/2021/Pn  Sgt, ratio  decidendi  dari putusan  ini  sudah  cukup  tepat  karena  unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum penyalahguna narkotika telah dipenuhi terdakwa.Hal ini juga dikuatkan dengan putusan hakim yang memberikan pidana berupa rehabilitasi Medis.Karena seharusnya memang dalam kasus penyalahguna narkotika diwajibkan untuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang dijelaskan dalam Pasal 54 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Kebijakan hukum pidana ke depan akan menekankan pentingnya merevisi definisi korban  penyalahgunaan  narkoba  dengan  mempertimbangkan  konsep  dekriminalisasi. dalam konsep ini, orang yang mengalami kecanduan narkoba untuk kepentingan pribadi akan dianggap sebagai korban yang wajib melakukan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dianggap sebagai pelanggar hukum pidana.
Diperlukan  perubahan  dalam  mendefinisikan  korban  penyalahgunaan  narkotika dengan menerapkan teori dekriminaliasi.Teori ini akan memungkinkan dalam kebijakan hukum pidana di masa depan, individu yang menggunakan narkotika untuk diri mereka sendiri  akan  dianggap  sebagai  korban  yang  harus  melakukan  rehabilitasi  medis  dan sosial, bukan sebagai pelanggaran hukum pidana. Diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika,antara lain dengan pencegahan kejahatan  sosial,  pencegahan  kejahatan  situasional,  dan    pencegahan  berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar Usman. 2020. Independensi Kekuasaan Kehakiman (Depok: Rajawali Press)
Bumi, Salyo Kinasih, Supolo Supolo, and Bastianto Nugroho. 2022. ‘Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika’,  AL -MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan Pranata Sosial Islam, 4.2: 351 – 64.
Debby, Cinthya Mauly. 2023. ‘IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMBERIAN TUNTUTAN REHABILITASI TERHADAP PELANGGAR PASAL 127 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA’ (Fakultas
Hukum).
Dewi,  Sri  Dewi  Rahayu,  and  Yulia  Monita. 2020.  ‘Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika’, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1.1: 125– 37
Erdianti,  Ratri  Novita.  2018.  ‘Alternatif  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Kebijakan  Kriminal  Di  Indonesia’,  Le gality:  Jurnal  Ilmiah  Hukum, 25.2: 261 – 71
Peter Mahmud Marzuki. 2022. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) Sakdiyah, Fasichatus, Erny Herlin Setyorini, and Otto Yudianto. 2021. ‘Model Double Track
System  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaannarkotika  Menurut  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009’, Jurnal Yustitia, 22.1
Ulfa, Widia. 2020. ‘DEKRIMINALISASI TERHADAP PASAL 127 UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA’, RIO LAW JURNAL, 1.1
Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh M uhibbin. 2022. ‘Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN’, Jurnal Civic Hukum, 7.2