## Abstract
Madrasah  Aliyah  Negeri  Insan  Cendekia  (MAN-IC) faces,    similar  with  other  schools,  disfunctional  in preparing  people  that  are  more  qualified,  if  the institution  does    not  reform  it-self  along  with    the strategic  challanges  which  are  developing.  MAN-IC, that was build   based on Modernist-Islam spirit, is a model madrasah especially with regard to its religious and  science  &  technology  teaching  practices. Nowadays, this institution is not only challanged with old  challanges,  that  are  searching  Islamic  as  well  as Indonesian characters and modernization, but also with the new ones, that are democratization including local otonomy and globalization. Rapid Assessment method to  see  its  governance,  management,  curriculum,  and teaching-learning  aspects  within  the  two  of  three existing  MAN-ICs  (which  are  located  in  Jakarta  and Jambi)  reveals  the  imbalances  and  un-readiness  of those institution in facing those challanges. Reform on those aspects proposed by this article is assumed to be empowering  its  responsive  ability  in  preparing  future generation.
Keywords: Education, Madrasah, Governance, Management, Modernization,
Democratisation,
Globalization.

## Abstrak
Madrasah  Aliyah  Negeri  Insan  Cendekia  (MAN-IC), seperti  halnya  sekolah  pada  umumnya,  terancam disfungsional  dalam  menyiapkan  penduduk  yang berkualitas,  jika  tidak  memperbaharui  diri  sesuai dengan  tantangan  strategis  yang  berkembang.  MAN- IC,  yang  didirikan  dengan  semangat  Islam-Modernis, merupakan  madrasah  percontohan,  terutama  dalam pembelajaran  agama  dan  sains/teknologi.  Sekarang lembaga ini tidak hanya ditantang oleh tantangan lama, yaitu  menemukan  karakter  Ke-Islaman  dan  Ke- Indonesiaan  dan  tantangan  modernisasi,  melainkan juga  tantangan  baru,  yaitu  demokratisasi  (termasuk otonomi daerah) dan globalisasi. Melalui metode Rapid Assessment terhadap sistem penyelenggaraan ( governance ), manajemen, tenaga pendidik, kurikulum, peserta didik serta cara pembelajaran pada dua dari tiga MAN-IC  (yaitu  di  Jakarta  dan  Jambi),  nampaklah ketidakseimbangan  sekaligus  ketidaksiapan  lembaga ini  dalam  merespon  tantangan-tantangan  tersebut. Pembaharuan  pada  hal-hal  tersebut  di  atas  yang diajukan dalam tulisan ini diharapkan akan meningkatkan  kemampuan  responsif  MAN-IC  dalam menyiapkan generasi mendatang.
Kata  Kunci: Pendidikan,  Madrasah, Governance , Manajemen, Modernisasi, Demokratisasi, Globalisasi

## PENDAHULUAN
Dalam  Politik  Etis  kolonial  Belanda,    menurut Brugmans  (1987)  pendidikan  lebih  ditekankan  aspek pengajarannya,    yaitu  untuk  menyiapkan  generasi
dengan knowledge dan  terutama knowhow untuk mendukung    politik   dan   ekonomi   kolonial.   Pasca Perang  Dunia  kedua,  negara-negara  berkembang sebagai  negara  bangsa  yang  baru  lahir,    cenderung menekankan  pertama-tama  peran  pendidikan  sebagai alat  pembentukan  kebangsaan (nation  and  character

## MENGEMBANGKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA UNTUK MENJAWAB TANTANGAN MODERNISASI, DEMOKRATISASI DAN GLOBALISASI 1

## (DEVELOPING INSAN CENDEKIA HIGH SCHOOL TO ADDRESS MODERNISATION, DEMOCRACY, AND GLOBALISATION CHALLENGES)

## Makmuri Sukarno
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Korespodensi Penulis: murikarno@yahoo.com
1 Tulisan ini dikembangkan dari paper hasil penelitian yang dipresentasikan pada Diskusi Pengembangan Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Senin 28 Januari 2013, di Jakarta.
building), dan  kemudian  sebagai  alat  modernisasi khususnya
industrialisasi, yaitu dengan mengembangkan knowledge dan knowhow penduduk untuk mengejar ketertinggalan, terutama  ekonominya. Dengan  demikian,  pembangunan  sistem  pendidikan nasional  yang  baru  tersebut  relatif  memarjinalisasi sistem pendidikan yang disebut oleh Furnivall (1943:7) sebagai “pendidikan asli” yang dianut oleh komunitas- komunitas.  Oleh  karena  itu,  negara  berperan  sentral menempatkan  pendidikan  nasional  sebagai  alat transformasi  budaya,  sosial  dan  ekonomi.  Peran masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam  sistem  pendidikan nasional  boleh  dikatakan  hanya  berperan  resisten, komplemen  atau  adaptif  terhadap  peran  sentral  yang dimainkan oleh negara. Dampaknya adalah teralienasinya kelompok terdidik dari budaya lokalnya, serta meningkatnya kompetisi antar individu dan antar kelompok  masyarakat    dalam  memperebutkan jabatan pekerjaan  modern  yang  bersifat  impersonal  yang tumbuh  dari  negara  yang  baru.  Muncul  kesenjangan karena  pengangguran  terselubung  kelompok  kurang berpendidikan  formal  serta  melemah  hubungan  setara dan  kekerabatan.  Reaksi  terhadap  peran  negara  yang berlebihan  dan  memarjinalisasi  peran  pendidikan komunitas  menggejala  dalam  bentuk  politik  identitas yang  akarnya  tumbuh  dari  kerinduan  pada  keakraban dan perlindungan (oleh patron) yang pernah dialami di masyarakat  primordial  (Fukuyama,  2009:  12).  Dalam bentuk yang ekstrem, reaksi itu berujud penyelenggaraan  pendidikan  yang  eksklusif  yang kadang-kadang disertai politik separatisme pendidikan.
Munculnya  madrasah  negeri  (standard  Depag)    antara lain  adalah  untuk  mengurangi  reaksi  ekstrem  tersebut dan mengurangi kesenjangan antara pendidikan umum yang  diselenggarakan  negara  dan  “pendidikan  asli” termasuk  pesantren yang diselenggarakan masyarakat, serta memperkecil kesenjangan  sosial ekonomi dengan kelompok  berpendidikan  umum.  Namun  demikian, upaya tersebut nampak berjalan lambat, antara lain oleh karena  kuatnya  peran  pendidikan  “asli”/lokal  ini sebagai  instrumen  reproduksi  sosial  dan  politik  lokal dan karena masih lemahnya pengaruh pemikiran Islam modernis  di  tanah  air.  Di  samping  itu  juga  karena dukungan  pemerintah  sendiri  lemah,  bahkan  sampai sekarang diskriminatif terhadap madrasah formal yang diperkenalkannya  (USAID  dan  DBE3,  2007:19).
2 Madrasah  secara  formal  secara  bertahap  bergeser  dari pengutamaan  pendidikan  agama  ke  pendidikan  umum  (yaitu mencapai 70 persen; Keputusan Bersama Tiga menteri tahun 1975), tetapi  MAN-IC  sejak  awal  didirikannya  sudah  memprioritaskan jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).
3 Sistem  MAN-IC  dengan  model  asrama  ( boarding) ini  telah menunjukkan  keberhasilan  akademic  yang  menonjol.  Mulai  dari tingkat kelulusan yang mendekati seratus persen,  jumlah kelulusan
Sebagian  madrasah  masih  tetap  terpaku  dan  menjadi pelayan  masyarakat  tradisional  dan  yang  lain  lebih mendekati atau terkooptasi oleh negara, tetapi keduanya kurang tanggap terhadap tuntutan perubahan modernisasi yang datang 2 . Oleh karena itu, munculnya penekanan pembelajaran sains dan teknologi (baca:modernisasi) di MAN-IC di tahun 90an  sebagai madrasah model untuk menyambut tantangan modernisasi  sekaligus  mempertahankan  nilai  tradisi pondok pesantren ( Islamic boarding school ), merupakan  fenomena  penting.    MAN-IC    sebagai madrasah yang mengembangkan sekaligus menyeimbangkan imtak (iman-takwa)  dan  iptek  ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Islam-Modernis (oleh  ICMI  di  masa  Prof  Habibi)--,  dijadikan  oleh Departemen Agama sebagai model pengembangan bagi madrasah-madrasah  yang  lain 3 .  Kebijakan  ini merupakan fenomena kebijakan pengembangan kualitas  SDM  yang  penting.  Hal  ini  karena  model  ini diharapkan  dapat  menjadi  contoh    bagi  seluruh madrasah  dalam  “memodernisasi”  siswanya  yang secara keseluruhan hampir seperlima dari seluruh siswa di lembaga pendidikan menengah ke bawah dan dalam dekade terakhir, jumlah lembaga dan siswanya tumbuh lebih cepat daripada sekolah serta   umumnya melayani masyarakat  menengah  bawah  (USAID  dan  DBE3, 2007:5).  Di  samping  itu,  kebijakan  ini  juga  dapat mengurangi  ketertinggalan  sains  dan  teknologi  yang penting guna   memanfaatkan peluang demografi yang sedang dialami Indonesia sampai tahun 2030-an.
Di  tengah  upaya  MAN-IC  menjawab  tantangan modernisasi tersebut, muncul tantangan yang baru yang lahir di Era Reformasi, yaitu politik demokratisasi yang menuntut  ruang  bagi  partisipasi  dan  pluralisme- kebhinnekaan  (baca  peran  komunitas)  dan  otonomi daerah, serta globalisasi. Di tengah tantangan tersebut, pada  berbagai  madrasah  muncul  reaksi  berupa eksklusifisme  yang  memarjinalkan  ke-bhinneka-an, keengganan  untuk  menerima  demokratisasi    dan terjadinya  marjinalisasi  basis  sosial  madrasah  yang umumnya  berasal  dari  kelompok  menengah  bawah sebagai  dampak  globalisasi    dan  komersialisasi pendidikan  (Amirrachman  dkk,  2009:  143-151)  di samping  melemahnya  secara  umum  pendidikan “karakter” pada pendidikan nasional 4 .   Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan nasional termasuk MAN-
yang banyak diterima di perguruan tinggi favorit (ITB, UGM, UI, IPB,  UNAIR)  sampai  menerima  bea-siswa  dari  berbagai universitas  ternama  di  luar  negeri.  Sejak  tahun  2009,  agaknya karena  potensinya  yang  besar,  ujian  rekrutmen  calon  penerima beasiswa  dari  Indonesia  dilakukan  Nanyang  Technology University di madrasah ini.
4 Nampak  pada  ungkapan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono dan Nawacita presiden /wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla.
IC sebagai upaya menyiapkan sejak dini agar generasi penerus lebih tanggap dalam menjawab tantangan lama (modernisasi) maupun tantangan yang baru (demokratisasi dan globalisasi) yang sedang berlangsung memerlukan reorientasi dan penyegaran.
Reorientasi    MAN-IC  agar  lebih  tanggap  terhadap perubahan  atau  akumulasi    tantangan-tantangan tersebut    tersebar  dari  hal  yang  menyangkut  sistem penyelenggaraan  ( governance ),  manajemen,  tenaga pendidik,  kurikulum,  peserta  didik  serta  cara pembelajaran.  Di  samping  itu  MAN-IC  ini  juga  perlu dipersiapkan agar dapat direplikasi di daerah lain  untuk mendorong  munculnya  keunggulan  lokal  yang  khas. Atas dasar dua kepentingan di atas  itulah maka metode rapid assessment telah dilakukan. Rapid assesment atas penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  MAN-IC  telah dilakukan di dua lokasi (Jakarta dan Jambi) tahun 2012, merupakan  studi  kualitatif  dan  sebagai  penelitian kebijakan  ( policy  research ).  Tujuannya  adalah memberikan  bahan  untuk  mengembangkan  model MAN-IC  yang  ideal.  Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  uraian  singkat  yang  relevan  untuk menjawab tantangan tersebut.

## LANDASAN TEORETIK DAN PARADIGMA POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL
Teori  Human  Capital  menyebutkan  bahwa  investasi sumberdaya  manusia  sangat  ditentukan  oleh harapan nilai  balik  budaya  dan  sosial-ekonomi  seumur  hidup yang  dibayangkan  lebih  tinggi  daripada  kesempatan yang  hilang  (Becker,  1975:  9;  Woodhall,  1987:  1-2). Teori  ini  dapat  menerangkan  mengapa  anak-anak  dan anak muda, terutama lelaki dianggap lebih ‘menguntungkan’  untuk  menerima  investasi  pada pendidikan, karena mereka cenderung akan memperoleh  nilai  balik  investasi  yang  lebih  tinggi dibanding  kelompok  usia  lainnya  (Becker,  1975:64- 75).  Oleh  karena  itu  pendidikan/pelatihan  generasi muda menjadi prioritas investasi,  baik oleh masyarakat, negara,  maupun  dunia  usaha/perusahaan.  Pendidikan generasi  muda  sebagai  investasi  diharapkan  mampu menciptakan kekuatan untuk melakukan reproduksi dan transformasi  budaya,  sosial  dan  ekonomi  di  masa depan.  Sejalan dengan hal di atas, terdapat aliran-aliran yang  menekankan  arti  dan  peran  pendidikan  secara berbeda-beda.  Aliran  Reproduksi  (Bourdieu  dan Passeron,  1977:26)  menekankan  peran  pendidikan sebagai  instrumen  untuk mereproduksi budaya,  sosial dan ekonomi,  aliran Modernisme (Inkeles and Smith, 1974)  menekankan  peran  pendidikan  formal  sebagai instrumen transformasi agar  masyarakat  menjadi modern, sedangkan aliran Post-Modernisme (Aronowitz  &  Giroux,  1990)  menekankan  peran
pendidikan sebagai “ locus  of  struggle ” dan instrumen negosiasi serta cara kompetitif bagi peserta didik untuk menentukan ke mana arah budaya, sosial dan ekonomi masyarakat ke depan. Pada ketiga aliran besar tersebut, baik  yang  menekankan  reproduksi,  transformasi ataupun  “struggle”/  negosiasi  serta  kompetisi  budaya, sosial  dan  ekonomi.  Peran  yang  diberikan  kepada masyarakat, negara dan dunia usaha dalam pendidikannya  bervariasi  sesuai  dengan  filsafat    yang dianut. Filsafat Sosialisme menekankan peran komunitas,  Etatisme  menekankan  peran  negara,  dan Kapitalisme  menekankan  peran  dunia  usaha  dalam pendidikan.  Kecenderungan  pada  masing-masing filsafat  tersebut  juga  berdampak  pada  penekanan masing-masing aliran menyangkut aspek-aspek pendidikan, yaitu apakah akan lebih menekankan pada pendidikan value, pada knowledge ataukah  pada pendidikan knowhow di sekolah.
Paradigma politik pendidikan nasional Indonesia, yang mendasarkan diri pada falsafah Pancasila, tampak dari nilai  yang  terkandung  pada  masing-masing  silanya, maupun  UU  Sisdiknasnya,    yang  mana  mempunyai karakternya  sendiri  yaitu  tidak  membabi  buta mereproduksi, atau sebaliknya mentransformasi ataupun  “ struggle dan  negisoasi”  terhadap    semua bentuk    realitas  budaya,  sosial  dan  ekonomi  di masyarakat.  Paradigma  politik  pendidikan  nasional Indonesia  melakukan  ketiganya  secara  selektif.  Ini berarti  bahwa  falsafah  pendidikan  nasional  juga mereproduksi, mentransformasi sekaligus menegosiasi/ mengkompetisikan realitas budaya, sosial dan ekonomi, sejauh persepektif masing-masing-masing silanya dapat tumbuh  kembang  pada  peserta  didik.    Demikian  pula paradigma yang dimiliki tidaklah hanya mengandalkan salah  satu  saja  dari  tiga  pilar  yang  ada  (negara,  pasar dan komunitas), melainkan memberikan peran  kepada ketiganya sekaligus dalam penyelenggaraan pendidikan untuk  bersinergi  mengembangkan  semua  silanya. Demikian  pula  MAN-IC  berkewajiban  menganut paradigma ini.
KONDISI AKTUAL TANTANGAN MODERNISASI, GLOBALISASI DAN DEMOKRATISASI
Dilihat dari sejarah pendidikan di negara-negara bangsa yang  tumbuh  setelah  Perang  Dunia  Kedua  dan  ketika globalisasi  belum  masuk  dengan  deras,  seperti diutarakan  Martin  (1978),  pendidikan  nampak  lebih ditekankan untuk menciptakan kebangsaan ( nation and character  building, persatuan  nasional)  di  atas masyarakat  yang  berbeda-beda  suku  dan  agamanya. Namun  pada  tahap  kemudian,  yaitu  setelah  persatuan nasional  dianggap  oleh  elit  telah  relatif  tercapai,
pendidikan    lebih  diarahkan  menjadi  instrumen modernisasi/  industrialisasi  nasional  ( national  socio- economic development ). Pendidikan Islam di Indonesia yang asli yang mempunyai berbagai nama sesuai daerah masing-masing, (seperti pesantren di Jawa, kerbung di Lombok, dayah di  Aceh)  pada  umumnya  tidak memberikan  “pelajaran  umum”,  seperti  Sejarah Indonesia,  kewarganegaraan,  matematika  dan  sains, juga  kemudian  secara  bertahap  menerima  pelajaran- pelajaran  tersebut.  Madrasah  merupakan  bentuk  baru hasil modernisasi  terhadap pendidikan Islam yang asli tersebut ( Noor, Sikand  dan  van  Bruinessen, 2007: 14). Akibat  modernisasi,  komposisi  kurikulum  yang diajarkan di madrasah pun mengalami pergeseran  dari waktu ke waktu, yaitu dari penekanan yang kuat pada pelajaran  agama  ke  penekanan  yang  kuat  pada  mata pelajaran  umum,  termasuk  matematika  dan  sains (Amirrachman dkk, 2009: 143-151). Kendati demikian, modernisasi  pendidikan  di  Indonesia,  jika  dilihat  dari hasil  pembelajarannya,  pada  umumnya  belumlah menggembirakan.    Hasil  pendidikan  di  Indonesia termasuk  madrasah,  menurut The  Learning  Curve Report, dengan kriteria kemampuan matematika, sains dan  membaca    tertinggal,  hanya  sejajar  dengan Kolumbia,  Brazil,  Thailand  dan  Meksiko  (Suyanto, 2013:7).      Survey  TIMSS  2011  juga  menunjukkan ketertinggalan  siswa  Indonesia  di  tingkat  dasar  dan menengah  di  bidang  sains  -    menempati  tiga  urutan terrendah, jauh di bawah hampir semua negara Timur Tengah  (Tabel  3.2  TIMSS  2011  Sains,  Terry  Mart, 2012:6).  Gambaran  ketertinggalan  ini  diperkirakan lebih serius dialami madrasah apalagi pesantren.
Di samping itu, modernisasi yang dilakukan juga telah meminta ongkos sosialnya. Dalam proses perkembangannya,  modernisasi/  industrialisasi  yang dilakukan  ini  kemudian  melahirkan  spesialisasi, sehingga masyarakat baru yaitu sebagai bangsa terbagi atau  terstratifikasi  dalam  klas-klas  sosial  dan  profesi. Ini  menimbulkan  kesenjangan  pembangunan  secara geografis  akibat  perbedaan  tingkat  modernisasi/ industrialisasi  yang  mendorong  migrasi-urbanisasi. Dalam  kondisi  seperti  itu,  maka  pengikat  sosial  yang lama  yang  diberikan  masyarakat  lama  (primordial), khususnya  pengikat  solidaritas  ke  atas  dan  ke sampingnya  hilang, atau berubah menjadi impersonal, dan  solidaritas  ke  dalam  yaitu  ikatan  keluarga, mengendur. Di balik dinamika sosial seperti itu,   juga terjadi  pergeseran  nilai  yang  pada  dasarnya  menuju pada  keahlian  yang  dihargai  dengan  uang/materi sebagai kriteria yang menstratifikasi masyarakat. Nilai dasarnya, yaitu uang yang menjadi representasi tingkat keahlian,    kemudian  dirasakan  mereduksi  nilai-nilai kemanusiaan, sehingga modernisasi/industrialisasi dipandang  juga  membawa  dehumanisasi.    Respon
terhadap dehumanisasi akibat modernisasi/ industrialisasi muncul dalam bentuk sosial politik yaitu demokrasi. Yaitu, nilai vote atau suara yang dianggap lebih  merepresentasi  “nilai  atau  kepentingan”  setiap manusia yang dianggap sama daripada sekedar tingkat kepemilikan uang yang senjang.
Namun  demikian  konsensus  yang  menjadi  ciri demokrasi dipandang mereduksi perbedaan, karena dis- sensus identitas yang plural tidak dapat direpresentasikan,  sehingga  menimbulkan  anomi (Kymlicka, 1995:30) . Akibatnya, di dalam demokrasi model  lama,  apalagi  yang  bertumpu  pada  negara- bangsa  yang  menekankan  persatuan  dan  kurang menghargai  keberagaman,    ruang  bagi  tampilnya identitas  pribadi-pribadi  yang  bersifat  dissensus  atau plural  menjadi  sempit.  Dalam  bahasa  Fukuyama (2007),  industrialisasi  dalam  negara  bangsa  telah mengubah  ethos  masyarakat  yang  disebut  Ferdinand Tonnies  sebagai gemeinschaft ( paguyuban )  menjadi gesselschaft ( patembayan (bhs  Jawa)  atau  kompetisi) yang disertai  penekanan berlebihan pada aspek ke-ika- an dari kebangsaan,  mengakibatkan alienasi dan anomi sosial-ekonomi dan hilangnya identitas asli,  maka pada puncak  krisisnya  menjadikan  masyarakat  ingin menemukannya  kembali  identitas  atau  jati-dirinya melalui  politik  identitas  (Jackson,  2011:3)  antara  lain suku atau agama. Masyarakat yang mengalami alienasi dan  anomi  akibat  modernisasi/industrialisasi  dan penekanan  pada  keikaan  itu  kemudian  memandang agama sebagai potensi  untuk humanisasi karena agama memberikan nilai spiritual dan menjanjikan masyarakat yang  kompak,  intim-personal,  beridentitas  dan berkarakter.    Pertumbuhan  madrasah  yang  lebih  cepat daripada sekolah akhir-akhir ini di Indonesia (USAID &  DBE3,  2007:7),  agaknya  berhubungan  dengan kebutuhan  tersebut.  Agaknya  pendidikan  madrasah dianggap dapat menjadi simpul yang berperan mengisi, menyatukan,  dan membangun format hubungan sosial yang  baru    untuk  menghidupkan  kembali  nilai-nilai yang  telah  luntur  akibat  modenisasi/industrialisasi. Namun  demikian, counter-culture sebagai  respons terhadap  modernisasi  dan  industrialisasi  ini  akan bersifat problematik bagi Madrasah, mengingat sebagai pendidikan  formal  berciri  ke-Islam-an,    di  samping mengemban  visi  keumatan  yang  global  juga  harus melaksanakan  modernisasi  /industrialisasi  tetapi  tetap membangun jangkar ( anchor ) kebangsaan Indonesia.
Oleh  karena  itu,  upaya  perbaikan  model  MAN-IC sendiri  mendapat  momentum  politik  ketika  Kemenag berupaya mencari kembali arah madrasah ini di tengah tawaran  Pemerintah  Daerah  untuk  bekerjasama “menerapankan standard nasional MAN-IC” sekaligus mengakomodasikan  warna  lokal  di  daerah.  Model
idealnya adalah dengan menjawab tantangan jaman dari pespektif  Ke-Islaman  dan  Ke-Indonesiaan  dengan mempertimbangkan  Standar  Pendidikan  Nasional (SPN)  sebagai  pijakan  keikaan  serta  mengakomodasi budaya  lokal  yang  plural.Perspektif  “ke-Islaman  dan Keindonesiaan”  muncul  menjadi  masalah  yang signifikan, ketika wadahnya  yaitu negara-bangsa,  juga mengalami tantangan serius. Hancurnya negara-bangsa (Ohmae, 2002: hal vi) seperti yang terjadi di berbagai negara,  disebabkan  oleh  bergesernya  peran  empat moulding  factors pembentuk  negara-bangsa,  yaitu teritorial,  kontrol  atas  kekerasan,    dan  struktur kekuasaan impersonal serta legitimasi, akibat kehadiran faktor moulding yang baru, yaitu globalisasi  industri, investasi,  globalisme  individu  dan  informasi,  serta global  governance .  Oleh  karena  itu,  kehadiran globalisasi  menuntut  pembentukan    “karakter  negara kebangsaan yang baru”.
Menghadapi  kelima  globalisasi  itu,  kelompok- kelompok  sosial,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang berbeda  yang  terdapat  di  suatu  negara  atau  wilayah, terpapar  secara  tidak  simetrik  dalam  mendapatkan peluang dan tantangan yang masuk untuk mengembangkan ruang hidupnya ( lebensraum ). Akibatnya  terjadi  kesenjangan  dan  kesetaraan  yang baru  muncul  yang  menuntut  tata  hubungan  dan equilibrium yang baru. Ohmae berpendapat bahwa guna memperkuat  negara  dari  ancaman  globalisasi,  maka negara  perlu  memperkuat  otonomi  di  daerah-daerah, antara lain melalui pengembangan peran komunitas dan otonomi  daerah.  Sejalan  dengan  itu  maka  permintaan beberapa  daerah  terhadap  kehadiran  MAN-IC  untuk men-substitusi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang  memberatkan  anggaran  daerah,    merupakan peluang untuk diakomodasikan ke dalam model MAN- IC “baru” ke depan.
Di  sisi  lain,  dampak  dari  globalisme    individu  dan informasi  pada  umat  Islam  cenderung  menawarkan aliran  politik,  baik  liberal  (baca:  Barat),  maupun sebaliknya,  yaitu global  Islamist dari  luar  yang mengedepankan  identitas tegas  dan radikal,  ke tengah umat  Islam  Indonesia  yang  sedang  mengalami kelunturan identitas (lokal) akibat penekanan ke-ika-an yang dipaksakan negara dan modernisasi/ industrialisasi  tetapi  membutuhkan  identitas  baru. Geopolitik  budaya  umat  Islam  Indonesia  sekarang berada di tengah persaingan tiga “supra negara” yaitu, (nilai)  Demokrasi  Barat,  supra-negara  berupa  “ global political  Islam ”,  serta  Supra-Negara  Kebudayaan Konfusianisme    (Jacques,  2010:  20-25).  Umat  Islam Indonesia  menjadi  “bahan  rebutan”    aliran Fundamentalisme Islam (al diwakili Jamaah Islamiyah dan  ISIS  yang  beraliran  Salafi),  demokrasi  Liberal
(Indonesia  dianggap  AS  sebagai  mitra  strategis menghadapi China) dan Konfusianisme China.  Sejauh ini  globalisasi  nampak  telah  membuahkan  polarisasi umat Islam:  di satu pihak oleh tarikan globalisme Islam (aliran Salafi) dan di lain pihak oleh tarikan demokrasi (Barat).  Pilihan  demokratisasi  politik  yang  dipilih  di Era  Reformasi  sementara  ini  dianggap  mampu  untuk memenuhi  berbagai  tuntutan  ruang  politik,  baik tuntutan  politik  identitas  “asli”  lokal,  gerakan  salafi, liberalis, maupun Konfusianisme.
Di  samping  itu,    globalisasi  aliran  Neo-liberal  yang telah  masuk  ke  Indonesia  menimbulkan  kesenjangan sosial ekonomi yang lebih dalam melalui desentralisasi, termasuk pada sekolah/madrasah.
“Differences  of  wealth  and  social  class,  a further  factor  that  has  long  fractured Indonesian  integration,  have  deepened  in recent  years,  partly  under  the  influence  of external  agencies,  such  as the  World  Bank and  Asian  Development  Bank,  which  have each pressed for more structural adjustment measures.  Under  this  new  regime  of structural adjustment, or economic globalisation  (Welch  and  Mok:  2003), wealthier  and  more  powerful  communities with greater cultural and financial resources  have  extended  their  advantage. Decentralisation  has  further  licensed  this cleavage” (Amirrachman, 2009:147)
Masalahnya adalah pada tataran konsepsional penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nasional, termasuk  pada  madrasah,  format  mana  yang  akan dibentuk  umumnya  masih  dijawab  dengan    gamang: yaitu antara bergerak mempertahankan tradisi lama, dan atau selektif, serta eklektif terhadap hal baru yang hadir bersama  demokratisasi  dan  globalisasi  itu.  Sebagai contoh,  dari  segi  kurikulum  bahasa  nampak  bahasa Inggris  (di  semua  sekolah)  dan  bahasa  Arab  (di madrasah)  telah  banyak  diberikan.  Tantangan  atau peluang  yang  diberikan  oleh  Konfusianisme,  masih belum  masuk  dalam  orientasi  hampir  semua sekolah/madrasah di Indonesia.  Di pihak lain,  respon terhadap globalisasi yang  nyata diambil oleh berbagai sekolah/madrasah di tanah air adalah-bukan kerjasama, melainkan    kompetisi,  antara  lain  dengan  menggaet pihak  luar  ( sister  school di  luar  negeri)  atau  bahkan sekolah/madrasah,  pada  umumnya  sekolah  swasta, dibentuk  sebagai franchaise sekolah  asing,    guna menghadapi  sekolah  /madrasah  lokal.  Kompetisi nampaknya lebih merebak dan komersialisasi nampaknya menjadi salah satu caranya. Dalam hal ini, madrasah  yang  umumnya  berbasis  sosial  ekonomi
masyarakat  menengah-bawah  nampak mendapat tantangan serius.
Oleh  karena  itu  menemukan  orientasi  yang  tepat  bagi sistem pendidikan madrasah ke depan, dengan kata lain politik  pendidikan  nasional,  politik  madrasah  dan MAN-IC  khususnya,  untuk    merespon  secara konsepsional  geopolitik  budaya  globalisasi  tersebut, merupakan kebutuhan strategis yang dapat disumbangkan  untuk  membangun  bentuk  yang  kokoh pendidikan yang berkarakter keIslaman-keIndonesiaan sekaligus.
Di  samping  tantangan  geo-politik  budaya  global  yang masuk  ke  Indonesia  seperti    di  atas,  pilihan  politik dalam  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  demokratisasi, juga  menjadi  tantangan,  baik  berupa  tantangan  dalam pelaksanaan  pembelajaran    maupun  tantangan  dalam penyelenggaraan pendidikan (yaitu agar pada keduanya lebih  demokratis).  Sosialisasi  demokrasi melalui praktek pendidikan (pembelajaran terhadap mitra didik) merupakan hal yang nampak baru bagi sekolah/madrasah,  antara  lain  oleh  karena  munculnya isu  hak-hak  azasi  anak  (Zamroni,  2001).  Sosialisasi demokrasi  melalui  pelaksanaan  pembelajaran dapat terjadi  atau  potensial  oleh  karena  pendidikan berdampak  pada  tiga  hal:  pertama,  meningkatkan mobilitas  kultural  (siswa  menjadi  kritis, civilized , otonom, solider, multikultural dan toleran) (Gouldner, 1979:50).  Kedua, pendidikan meningkatkan mobilitas horisontal selepas sekolah (kelompok terdidik cenderung    berurbanisasi  yang  menimbulkan  ‘ interest based society ’ yang bertolak dari pluralitas etnik, sosial dan  budaya  pada  suatu  wilayah  perkotaan,  bukan ‘ identity-based  society ’  seperti  yang  terjadi  pada komunitas  pertanian. Interest  based  society ini menuntut  nilai  dan  tatanan  sosial  yang  demokratis (Ma’ruf,    2003:30)  Ketiga,  pendidikan  meningkatkan mobilitas vertikal (pembentukan kelas menengah yang berakar  sosial  plural  dan  berperan  penting  dalam mengontrol negara) (Sujatmiko, 2003:40-47, Gouldner, 1979:50).  Peran  pendidikan  yang  demikian  dapat dianggap merupakan prasyarat utama bagi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai civil society atau  masyarakat  madani 5 ,  yaitu  masyarakat  yang menurut Arif Budiman (dikutip oleh Tilaar, 2003: 49) mempunyai  ciri-ciri  demokrasi,    inklusivisme, egalitarianisme, dan toleransi.
5 Dari  bermacam-macam  pengertian  atau  bahkan definisi-definisi civil  society atau  ‘masyarakat  madani’,  Iwan  Gardono  Sujatmiko (Sujatmiko,  2003:40-47)  yang  bertolak  dari  pendapat  Foley  dan Edwards menyimpulkan  bahwa terdapat 3 tipe civil society ,  yaitu tipe  horizontal,  tipe  vertikal  dan  tipe  gabungan  keduanya.  Tipe horizontal  menunjukkan  adanya  nilai-nilai  moral  yang  mengikat
Namun demikian, potensi sosialisasi demokrasi kepada peserta  didik  melalui  pendidikan,  khususnya  melalui proses pembelajaran,  dapat mubazir bahkan sebaliknya dapat melahirkan nilai dan prilaku sosial anti demokrasi manakala antara lain rekrutmen siswa,  kurikulum dan cara  pembelajarannya  tidak  dirancang  untuk  itu (Suparno, 2000:60). Terdapat gejala yang memprihatinkan  di  sekolah  dan  madrasah  sekarang, yaitu  kecenderungan  untuk  menemukan  identitas eksklusif  yang  nampak  pada  rekrutmen  siswa  secara eksklusif  (kelompok  mampu  atau  kelompok  agama tertentu  saja)  dan  pembelajaran  pada  ideologi keagamaan  dengan  cara  yang  kurang  kritis  ( religious mindedness ) sehingga kurang toleran.   Oleh karena itu perlu  ditinjau  kembali  apakah  rekrutmen  siswa, kurikulum dan cara pembelajaran yang telah dilakukan di madrasah, dan juga di kebanyakan sekolah,  itu telah sejalan dengan semangat demokratisasi.
Tantangan  yang  kedua  dalam  sosialisasi  demokrasi adalah pada penyelenggaraan ( governance ) pendidikan.  Demokratisasi  pada  penyelenggaraan pendidikan  diharapkan mampu mengubah  tata hubungan  antara  pemerintah,  sekolah  dan  masyarakat serta  siswa,  sehingga  lebih  memungkinkan  lembaga pendidikan  sebagai  arena  publik  (Habermas,  1991) yang  ‘dialogis  dan  partisipatif’.  Sosialisasi  demokrasi pada penyelenggaraan pendidikan mengkondisikan dan memberikan  “relasi  kuasa”    bagi  masyarakat  untuk terlibat  dalam governance dan  manajemen  untuk terselenggarakannya  pendidikan  yang  demokratis. Demokratisasi    pada  penyelenggaraan  pendidikan melalui partisipasi komunitas dan desa sangat penting untuk  keberhasilan  pendidikan.  Secara  empirik,  dari 520 sekolah yang diteliti di Jawa Tengah, Pradhan dkk, menemukan  bahwa  demokratisasi  melalui  partisipasi komunitas  dan  desa  terbukti  signifikan  meningkatkan hasil pembelajaran (sementara suntikan dana dan SDM, seperti yang ditekankan pemerintah,  kurang signifikan)
“We  find  that  institutional  reforms  of school  committees  that  enhance  its  social capital  in  the  community  show  positive effects  on  learning  but  interventions  that enhance  financial  and  human  capital  are less  cost  effective......  Our  results  also speak to well-known, cross-country evidence showing that changes in
educational spending show weak
kebersamaan  masyarakat  yang  plural,  tipe  vertikal  menunjukkan adanya      asosiasi  dan  ruang  public  yang  dimunculkan  oleh  tipe pertama di luar atau menghadapi Negara.
correlations  with  changes  in  learning outcomes (World Bank, 2003). Like Duflo, Dupas  and  Kremer  (2009),  we  find  that providing  resources  alone  is  not  cost effective.  However,substantial  gains  are obtained  when  grants  are  combined  with relatively  cheap  institutional  reforms” (Pradhan dkk, 2013:6-8).
Di  samping  itu, lembaga  pendidikan  sebagai investasi sosial, budaya dan ekonomi  akan menjadi kuat, lestari dan relevan dalam melakukan transformasi masyarakat dan  dapat  memetik  nilai  baliknya  ( returns  on investment )  yang  maksimal  jika  berada  pada  “ruang persinggungan yang dinamis” antara komunitas, negara dan pasar. Artinya, lembaga pendidikan akan berperan maksimal  manakala  mampu  melayani  “titik-temu” kebutuhan antara masyarakat, negara dan pasar. Dalam jangka  panjang,    layanan  yang  tepat  seperti  itu  akan menempatkan  pendidikan  sebagai  agen  yang  mampu mentransformasikan    hubungan  antara  ketiganya  agar lebih  meningkat    sinergitasnya.    Namun  demikian, kebanyakan  madrasah  dan  juga  sekolah,    kurang mengambil posisi yang tepat sesuai dengan perubahan hubungan  tiga  pilar  tersebut.  Sebagian  besar  sekolah sangat  lekat  dengan  negara,  sebagian  besar  madrasah lekat  dengan  masyarakat  (Amirrachman  dkk,  2009: 149) dan sebagian  yang lain (sangat kecil, yaitu sekolah kejuruan) diharapkan lekat dan bergantung pada pasar. Dampak  dari  bias-bias  tersebut    menempatkan pendidikan  seakan-akan  bukan  arena  publik,  masing- masing  tidak  mempunyai  kekuatan  yang  cukup  untuk melakukan check and balances dalam governance dan manajemennya,  di  samping  hasilnya,  yaitu  kuantitas- kualitas  lulusan,  kurang  mendukung  “titik-temu” kebutuhan  sebagai  sinergitas    tiga  pilar  tersebut. Spesialisasi sangat dibutuhkan, namun jika kelahirannya  mengabaikan  partisipasi  pilar  lainnya, seperti  terjadi  pada  politik  pengajaran  jaman  kolonial yang mengabaikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pendidikan sebagai strategi kebudayaan ini akan cenderung menempatkan pilar lainnya sebagai objek eksploitasi.  Pemulihannya dari    kondisi  seperti  itu  mensyaratkan  adanya pengembangan peran yang relatif seimbang antara tiga pilar  tersebut  dalam  penyelenggaraan  pendidikan. Sesungguhnya peluang ke arah itu terbuka luas dengan lahirnya  kebijakan  Otonomi  Madrasah  sejalan  dengan kebijakan desentralisasi. Melalui pembentukan Majelis Madrasah,  maka  komunitas  dan  dunia  usaha  –di samping  negara-  mendapat  peluang  partisipasi  politik dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dari berbagai tantangan di atas, nampaklah bahwa salah satu  isu  yang  sangat  strategis  untuk  menghadapi  atau
memecahkan  tantangan-tantangan  di  atas  adalah  isu demokratisasi:  dalam governance pendidikan,    dalam manajemen  (pemberian  bantuan  kepada  kelompok miskin),  dalam  mengembangkan  KeIslaman  dan  Ke- Indonesia-an, dalam desentralisasi (untuk menghubungkan madrasah dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal, dan dalam proses pembelajaran). Tanpa memperhatikan tantangan strategis di atas, maka madrasah    ke  depan  akan  menjadi  kekuatan  yang isolasionis  atau dis-engagement dan  kurang  efektif seperti pada masa-masa sebelumnya,  karena madrasah tak  akan  mampu  berperan “ to connect, compete and collaborate” (hasil  Konferensi  Pendidikan  Islam  se- Dunia  di  Azerbaijan),  baik  bagi  individu  maupun kelembagaan.
Oleh karena itu, MAN-IC memerlukan penyegaran dan reorientasi guna mendapatkan sistem penyelenggaraan, manajemen,  tenaga  pendidik,  kurikulum  serta  cara pembelajaran yang relevan dengan tantangan perubahan  yang  terbaru,  khususnya  demokratisasi, termasuk  otonomi  daerah,  dan  globalisasi.  Ujudnya, antara  lain,  tuntutan  bahwa  madrasah  hendaknya menerapkan sistem governance dan manajemen publik dan meningkatkan relevansinya dengan upaya penguatan  iptek,  demokratisasi  dan  otonomi  daerah. Dengan kata lain, MAN-IC memerlukan kurikulum dan pembelajaran yang mendukung bagi tercapainya nilai- balik budaya, sosial dan ekonomi yang maju/maksimal ke  depan,  serta  bersifat  emansipatif-demokratis sehingga  terjadi  keterbukaan,  partisipasi,  serta keberpihakan  kepada  yang  tertinggal.    Corak pembelajaran  misalnya,  harus  menyesuaikan  lebih lanjut dengan prinsip-prinsip “sharing”  dalam demokrasi,  dimana  guru  dan  kurikulum  bukan  lagi seperti  sekarang,  yaitu  masih  dianggap  sumber kebenaran tunggal, kurang menghargai hak azasi siswa, kurang dialog, dan siswa beridentitas lain (baca: agama lain) belum dijadikan mitra setara, kurang  empati serta kurang menempatkan pihak selain guru sebagai sumber pengetahuan dan penilaian.

## PRINSIP-PRINSIP UNTUK MENUJU MODEL MAN-IC “BARU”
Gambaran  untuk  mendapatkan  model  MAN-IC  yang diidealkan, paling tidak terdapat sejumlah prinsip bagi visi-misi “MAN-IC Baru” sebagai berikut; Pertama, di masa  depan  MAN-IC  harus  menjadi  model  yang mampu  mengkolaborasikan  tiga  pilar:  Negara, masyarakat dan dunia usaha. Ketergantungan MAN-IC yang  kuat  pada  Negara  yang  terjadi  sekarang  harus dimaknai  sebagai  masa  transisi.  Kolaborasi  itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sehingga madrasah akan lebih relevan
secara politik, ekonomi dan sosial-budaya. Sedangkan dalam manajemen, di samping mengedepankan prinsip efektif  dan  efisien,  juga  perlu  lebih  akuntabel  dan transparan.  Prinsip  seperti  ini  sejak  dini  harus dikondisikan,  agar  madrasah  negeri  akhirnya  benar- benar menjadi milik dan tanggung-jawab publik, bukan seperti  sekarang  yang  lebih  nampak  terkesan  sebagai milik  dan  tanggungjawab  pemerintah  atau  sebaliknya milik keluarga. Kesan ini muncul karena pertanggung- jawaban  lebih  pada  pertanggungjawaban  administrasi anggaran  DIPA  ke  Pemerintah,    atau  sebaliknya Yayasan,  terutama  sarana-prasarana  dan  nilai  capaian Ujian  Nasional,  sedangkan  isu  manajemen  yang  lain (perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) yang menyangkut komponen pendidikan yang lain (kurikulum, siswa, tenaga pendidikan/kependidikan, praktek pembelajaran) nampak  diterima taken  for  granted oleh  sekolah  dan tidak terbuka ruang untuk partisipasi dari pihak di luar pemerintah.  Misalnya  rekrutmen  siswa  (seperti kelompok sosial-ekonomi mana yang lebih diuntungkan)  serta  apakah  madrasah,  terutama madrasah negeri tersebut sebagai jangkar Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an telah mencerminkan ke-bhinneka- an  pemahaman  ke-Islaman  dan  keberagaman  etnis Nusantara,  tampak  kurang  transparansinya,  sehingga publik  belum  dapat  melihat  akuntabilitasnya.  Melalui pengembangan  keterlibatan/partisipasi  peran  non- negara dan pengembangan manajemen yang transparan, maka  pemerintah  melalui  dinas,  guru  &  civitas madrasah,  dan  orangtua  murid  serta  masyarakat, termasuk  dunia  usaha,  pada  gilirannya  dapat  menjadi stakeholders yang  saling  berbagi  visi,  masalah,  dan sumberdaya  dan solusi untuk memajukan madrasah.
Kedua,  perbaikan  model  MAN-IC  sebagai  madrasah percontohan hendaknya diarahkan untuk mempersiapkan  sejak  dini  generasi  baru  yang  kelak dapat  menjawab  modernisasi,  tantangan  global pendidikan  Islam  ( to  connect,  to  compete  and  to collaborate 6 )  dan  demokratisasi  dengan  berkarakter Ke-Islaman  dan  Ke-Indonesiaan.  Oleh  karena  itu, Standar  Pendidikan  Nasional  (SPN)  sebagai  pijakan awal dan hasil positif dari evaluasi internal yang telah dilakukan  tetapi  belum  memasukkan  globalisasi  dan demokratisasi  sebagai  tantangan,    belumlah  cukup sehingga  diperlukan  formulasi  karakter  yang  khas MAN-IC  dengan  visi-misinya  yang  baru  guna menjawab tantangan di atas.
Ketiga,  Takwa,  cerdas,  terampil  sebagai  tujuan  akhir dari proses belajar nampak masih belum disasar secara seimbang  oleh  karena  adanya  penekanan    pada pengembangan  kognisi,  sementara  pengembangan
6 Hasil Konferensi Pendidikan Islam se-Dunia di Azerbaijan, 2011.
afeksi  (kendati  melalui  agama  khususnya  kecerdasan spiritual relatif kuat dibanding pada sekolah umumnya) dan pengembangan psikomotorik/ ketrampilan, tampak masih  kurang.    Penekanan  pada  kognisi,  seperti optimalisasi  nilai  UN  (Ujian    Nasional)  dan penghafalan  al-Qur’an  sebagai  “simbol”  penanda MAN-IC  selama  ini  perlu  diimbangi  dengan pengembangan  afeksi  dan  psikomotorik.  Oleh  karena itu  MAN-IC  dengan  visi-misi  yang  baru  nanti  perlu menyegarkan kembali pendidikan yang seimbang-utuh tersebut  sebagai  prinsip    guna  menyongsong  tuntutan modernisasi, globalisasi dan demokratisasi.
Keempat, konsep sekolah berasrama ( boarding school ) sebagai alat untuk mempertemukan dan memelihara ke- anekaragam-an  sosial-budaya  peserta  didik,  bukan untuk  mengisolasi  dan  menyeragamkannya  seperti yang  umumnya  terjadi.  Sistem  asrama  yang  memiliki sejumlah kelebihan untuk pendampingan proses belajar dan  evaluasi  terhadap  prilaku  (budi  pekerti  siswa), hendaknya  tidak  menjebak  siswa  sehingga  hanya memahami  “ school  culture ”nya  sendiri,  tetapi  relatif “buta”  terhadap  “ social  and    cultural  environtment ” sekitarnya  seperti  yang  terjadi  sekarang  ini.  Terlebih lagi  MAN-IC  yang  mengadopsi  model  pondok pesantren  sebagai  lembaga  reproduksi  budaya  toleran dan  inklusif    di  Indonesia--,  maka  perlu  menjadi kehidupan  asrama  sebagai  sarana  untuk  mencapai keunggulan  ketrampilan  sosial  yang  santun  dengan semangat    “ to  live  together ”,  termasuk  dengan  umat beragama lain.
Kelima,  cara  belajar-mengajar  didasarkan  pada keseimbangan  antara  deduksi,  induksi  dan  dialogis, agar  siswa  terlatih  untuk  berpikir  dinamik  yang melibatkan  tiga  hal  sekaligus:  prinsip  umum,    detail empirik  dan  cara  pandang  yang  menyeimbangkan kepentingan  pihak  diri  dan  kepentingan  orang  lain. Sejauh  ini  pembelajaran  umumnya  menekankan  cara “menabung”  –materi  berupa  dalil,  kaidah  dan  corak umum,  sehingga  bersifat  deduktif,  diikuti  guru mengevaluasi  serapan  siswa  sebagai  “bank”.    Corak pembelajaran  seperti  ini  kurang  mengembangkan bahkan  mematikan  rasa  keterlibatan  terhadap  empiri dan  detail,  serta  mematikan  sifat    partisipatoris  dan emansipatoris yang penting untuk membangun generasi yang  mampu  merumuskan masalah dan solusi sesama generasinya  secara  demokratis,  sekaligus  terlatih dengan  cara  dan  langkah  pemecahannya  yang kontekstual-historis agar menjamin keadilan.
Keenam,  menghindarkan  terjadinya  komersialisasi pendidikan,  dengan  mengedepankan  porsi  yang  adil
antara  mereka  yang  mampu  menyumbang  biaya pendidikan  dengan  mereka  yang  miskin  tetapi  cerdas dan  memerlukan  bantuan.  Sistem  subsidi  dan  subsidi silang perlu diadopsi dan harus didasarkan pada prinsip keadilan tersebut.

## KELEMAHAN  MAN-IC YANG  MENDESAK UNTUK DITANGANI SAAT INI
Berdasarkan  prinsip-prinsip  untuk  mengembangkan MAN-IC  yang  baru  tersebut  di  atas,  maka  terdapat kelemahan  dan  cara-cara  mengatasinya.  Kelemahan prinsipial yang mendesak untuk ditangani terdapat pada empat ke-tidak-seimbangan. Yaitu, kurang seimbangnya partisipasi antara pemerintah, orangtua/masyarakat dan dunia usaha; kurang seimbangnya  penguatan  antara  afeksi,  kognisi  dan psikomotor  atau value , knowledge dan knowhow; dan kurang  seimbangnya  penguatan  antara  kemampuan individual  dan  kemampuan  kelompok  serta  kurang seimbangnya  penguatan  antara academic/  school culture dengan socio-environmental  culture. Upaya penyeimbangan  terhadap  kondisi-kondisi  timpang  di atas  sekaligus  merupakan  upaya  di  tingkat  madrasah untuk  menyiapkan  generasi  muda  secara  nyata  untuk menyambut  tantangan  modernisasi,  globalisasi  dan demokratisasi seperti diuraikan di bawah ini.
Sistem pendidikan nasional yang kuat dan lestari tidak semata-mata  bertumpu  pada  negara  (etatisme), masyarakat  (komunitarianisme)  atau  semata-mata bertumpu  pada  dunia  usaha  (kapitalisme),  melainkan menjadi titik sinergi sekaligus membangun SDM yang relevan  dengan  menguatkan  (partisipasi)  ketiganya. Pihak  MAN-IC  sebagai  lembaga  dalam  sejarah  yang telah  dijalaninya  nampak  menjadi  “ battle-ground ” antara  setidak-tidaknya  dua  aliran,  yaitu  yang menekankan peran (subsidi)  negara (periode awal), dan peran partisipasi (finansial) masyarakat/orangtua siswa (akibat  kurangnya  dana  anggaran  pemerintah,  periode krisis  ekonomi  tahun  1998).  Pada  periode  terakhir, kembali  menekankan  peran  (subsidi  penuh)  negara tetapi  dengan  catatan,  bahwa  MAN-IC  dikhususkan untuk anak miskin. Peran dunia usaha/korporasi belum pernah  nampak  dalam governance dan  manajemen MAN-IC.  Sesungguhnya  dengan  Undang-undang Sisdiknas nomor 20 /2003 sistem pendidikan nasional telah mengarahkan pada keseimbangan partisipasi tiga pilar tersebut. Namun demikian, sekolah dan madrasah negeri pada umumnya masih sangat bergantung kepada negara.   Dari prinsip ini juga terkandung makna bahwa
7 UNDANG-UNDANG  SISTEM  PENDIDIKAN  NASIONAL BAB  XIII  PENDANAAN  PENDIDIKAN  Bagian  Kesatu Tanggung  Jawab  Pendanaan  Pasal  4  (1)  Pendanaan  pendidikan
upaya pendidikan sebagai upaya pembudayaan adalah untuk    menyiapkan  SDM  berkualitas  dengan  meng- internalisasi  dan  mengembangkan value,    knowledge dan  knowhow dari  tiga  pilar  yang  saling    mendukung dan check  and  balances itu.  Sejarah  MAN-IC  sendiri menunjukkan  bahwa  periode  ketika  para  walimurid diberi  ruang  partisipasi  terbukti  melahirkan  hasil pembelajaran  yang  lebih  baik.      Dilihat  dari    prinsip keseimbangan  partisipasi  tiga  pilar  tersebut,    maka nampaklah  beberapa  kelemahan  MAN-IC  sekarang berikut berbagai akibatnya.
Kelemahan pertama adalah ketergantungan  dana yang sangat  besar  kepada  negara  (subsidi  siswa  mendekati 100 persen,-- perkapita subsidi diperkirakan lebih dari Rp 3.5 juta per bulan) yang dialami MAN-IC sekarang adalah  belum  ideal  dan  kurang  serasi  dengan  UU Sisdiknas  yang  berlaku  (UU  Sisdiknas  tahun  2003 Pasal 46 (1) 7 yang menekankan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan. Manajemen DIPA yang  kurang  fleksibel,di  samping  kurang  memberi ruang bagi Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah, juga  menyebabkan  MAN-IC  saat  ini  mengalami kelambanan  respon  terhadap  tuntutan  kebutuhan pelayanan  dan  pengembangan  yang  cepat  dan  prima, salah satunya adalah dalam pengadaan  guru (sebagian telah  mendekati  usia  pensiun,  sementara  yang  muda sebagian masih berstatus honorer).
Kelemahan  kedua,  di  luar  isu  gaji  yang  lebih  kecil dibandingkan  masa  sebelumnya  (pada  Fase  Pertama dulu gaji guru empat kali guru PNS), manajemen tenaga pendidikan  secara  sentralistik  (di  tangan  Kemenag) cenderung mendorong pertanggungjawaban guru lebih berorientasi formal-administratif “ke atas” dan kurang berorientasi  pada  peningkatan  kinerja  siswa  dan pertanggungjawaban  kolegial  sebagai  korps  MAN  IC sebagai  korps  madrasah  model.  Akibatnya,  al.  modal kreatifitas    manajemen  dan  model  pembelajaran  yang selama  ini  telah  diakumulasi  MAN  IC  selama  masa otonomi (periode kedua), cenderung kurang berkembang sekarang.
Kelemahan ketiga, sebagaimana umumnya “fenomena siswa bebas-bea”,  kepedulian orangtua /wali terhadap pembelajaran    anak  dan  sekolahnya  itu  lemah  dan kurang  kritis  (Jowett  dan  Baginsky,  1988:  36–44), sehingga  Majelis  Madrasah  (yang  berfungsi  memberi ruang  partisipasi  bagi  masyarakat  dan  juga  dunia usaha),  kurang  terpacu    untuk  bersinergi  dengan Madrasah untuk memecahkan masalah-masalah kongkrit,  baik  yang  bersifat  kelembagaan,  ketenagaan
menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat.
maupun  kinerja  siswa,    secara  lebih  fokus  dan terrencana.
Di  samping  itu,  Kelemahan  selanjutnya  adalah ketergantungan yang besar kepada subsidi pemerintah pada MAN-IC ini menjadi kurang sesuai dengan peran idealnya  sebagai  madrasah  percontohan,  karena kebanyakan  madrasah  adalah  swasta  yang  justru banyak  bertumpu  pada  (sumberdaya)  partisipasi masyarakat.    Lemahnya  partisipasi  masyarakat  dan dunia usaha pada penyelenggaraan MAN-IC sebagiannya  merupakan  akibat  dari  dicabutnya Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  101  tahun  2001 yang lebih demokratik dengan diterbitkannya Kepmen Nomor  409  Oktober  2003  yang  lebih  birokratik  dan kurang  demokratik  (Amirrachman  dkk,  2009:153). Kemen  101/2001  pada  dasarnya  merupakan  upaya reformasi  internal  organisasi  madrasah  dan  eksternal yaitu  hubungan  antara  staf  madrasah  dengan  kantor Kanwil,    melalui  tujuh  kewenangan  yang  diberikan kepada  Majelis  Madrasah    sebagai  representasi masyarakat.  Tujuh  kewenangan  Majelis  Madrasah  itu adalah kewenangan memilih kepala sekolah, anggaran, kurikulum  muatan  lokal,  rencana  pembelajaran, rekrutmen guru, pengawasan dan evaluasi pembelajaran (Amirrachman, 2009:151).
Menurut  Amirrachman  (2009:  152)”    the lesson of Decree 101 is that policy-makers in  MORA  (Kementerian  Agama,  penulis) failed  to  make  principals  and  teachers aware of the potential benefits of increased involvement  of  parents,  teachers,  and community members. The lack of resources and political will on the part of MORA is behind  its  failure  to  market  parental  and community participation “.
Dengan  “kegagalan”  itu  maka  ditetapkan  Kepmen 409/2003  yang    justru  kembali  memperkuat  posisi Kanwil      dan  kepala  sekolah,  yang  berdampak  pada hilangnya  ruang  demokrasi  dan  transparansi  publik. Dalam  hal  ini,  civitas    MAN-IC  menganggap  bahwa pencabutan  Kepmen  101/2001  itu  juga  merugikan, karena sistem governance yang diderivasi dari Kepmen 101  ini  dianggap  telah  terbukti    mendorong tanggungjawab  semua stakeholders dan telah berhasil mendorong   manajemen  sehinngga dapat memberikan layanan  yang  cepat  dan  prima  sehingga  hasil pembelajaran lebih optimal. Partisipasi masyarakat/orangtua pada penyelenggaraan pendidikan berdampak  positif  pada  hasil  pembelajaran  banyak berkesejajaran dengan berbagai hasil penelitian(Jowett
9  Dari  kehadiran  orangtua  atau  wali  murid  yang  menimbulkan penumpukan kendaraan roda empat (lebih dari seratus) menjelang puasa lalu di MAN IC Serpong,  begitu pula di Jambi kendati lebih
and  Baginsky,  1988) . Sebaliknya  Kepmen  yang  baru (Kepmen  409/2003)  dianggap  telah  mengurangi partisipasi  masyarakat,  mengurangi  ruang  gerak madrasah,  menjebaknya  pada  manajemen  yang formalistis  dan  berorientasi  ke  prosedur  yang ditentukan  dari  atas,  bukan  berorientasi  pada pengembangan  madrasah  yang  tanggap  dan  innovatif untuk perbaikan hasil pembelajaran. Kepmen yang baru itu  juga  melemahkan  rasa  memiliki  di  kalangan pegawai  akibat  sistem  rekrutmen  kepegawaian  dan manajemen keuangan di MAN IC yang kurang otonom akibat sentralisasi.
MAN-IC  tahap  sekarang  yang  sepenuhnya  disubsidi dan  seharusnya  ditujukan  hanya  untuk  siswa  miskin, pada kenyataannya sebagian besar siswa justru berasal dari  kelompok  sosial  menengah 8 ,  sehingga  subsidi nampak  sebagian  besar  tidak  tepat  sasaran,  padahal kelas  menengah  secara  etis  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk    ikut  berpartisipasi  secara  finansial (dan politik) dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kelemahan  kelima,  Siswa  yang  berhasil  direkrut  dari kelompok miskin, apalagi yang mengambil jurusan IPS, setelah lulus, terutama dari MAN-IC Jambi, cenderung melanjutkan ke jurusan atau domain pendidikan   non- teknologi,  sehingga  terlalu  mahal  dilihat  dari  biaya pendidikan yang telah dikeluarkan negara, di samping kurang  efektif-produktif  dilihat  dari  tujuan  awal pendirian  MAN-IC  yang  mengedepankan  penguasaan iptek untuk mengatasi ketertinggalan umat.
Kelemahan  keenam,  di  tengah  subsidi  siswa  yang sangat  besar,  sistem rekrutmen siswa,  di  samping kurang  tepat  sasaran  (seharusnya  afirmatif  terhadap kelompok  miskin),  juga  tidak  terprojeksikan  secara tuntas  dari  hulu  ke  hilir  (seharusnya  dari  hulu  yaitu penelusuran  minat  dan  bakat  di  tingkat  SD/MI,    ke seleksi  penerimaaan  di  MAN  IC  dan  ke  hilir,  yaitu kontinuitas    dengan  pengarahan  ke  jenjang  Perguruan Tinggi  yang  menguntungkan.  Di  samping  itu  juga kurang efektif untuk mencapai misi, karena rekrutmen bersubsidi  tinggi  tersebut    tidak  disertai  perencanaan deployment,  yaitu  penempatan oleh  Pusat  setelah mereka  lulus  Perguruan  Tinggi.  Akibatnya,  melihat kenyataan  kecenderungan  bahwa  alumni  MAN-IC lulusan  Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri sebagian  bekerja  di  perusahaan  asing,  maka  tanpa adanya “ikatan dinas” tersebut, manfaat langsung yang diperoleh  negara  akan  kurang  sesuai  dengan  subsidi besar  yang  telah  dikucurkan.  Hal-hal  di  atas  dapat diatasi  manakala  Majelis  Madrasah  diperkuat  untuk
moderat,  sulit  untuk  membenarkan  bahwa  semua  siswa  MAN  IC patut untuk disubsidi seratus persen.
ikut  merencanakannya,  bukan  diperlemah  seperti sekarang.
Masalah  ketujuh  lainnya  adalah  dunia  usaha  sebagai salah  satu stakeholder dan  pengguna  akhir  hasil pendidikan, nampak belum dilibatkan dalam pengembangan MAN-IC, baik untuk aspek pengembangan,  misalnya  pendanaan  melalui  CSR, penyediaan  sarana  pembelajaran  (misalnya  untuk widya-wisata industri), maupun pendidikan kewirausahaan.  Padahal,  di  pihak  lain,  dunia  usaha  di negara  lain  tempat  sebagian  lulusan  MAN-IC melanjutkan,  cenderung  terlibat  dengan  penyeleng- garaan pendidikan dan pemanfaatan lulusan MAN-IC.
Di samping kelemahan pada sistem governance di atas, pada  MAN-IC  juga  terdapat  kelemahan  lain  yang mendesak  untuk  diperbaiki,  yaitu  berupa  ketidak- seimbangan  substansi  pendidikan.  Pendidikan  yang ideal  menempatkan  upaya  pengembangan  afeksi, kognisi  dan  psikomotor  atau value , knowledge dan knowhow secara seimbang untuk menciptakan manusia yang  utuh.  Akibat  pengaruh  politik  pendidikan pemerintah  yang  menempatkan  pendidikan  non- kejuruan  lebih  menekankan  intelektual,  maka  secara umum  sekolah  non-kejuruan  kurang  memperhatikan pengembangan  afeksi  dan  psikomotor  atau value dan knowhow . Secara khusus penekanan sisi intelektualitas tersebut nampak pada penempatan hasil Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sekolah. Kendati pada bulan Januari  tahun  2015  Pemerintah  telah  menetapkan bahwa  hasil  Ujian  Nasional  tidak  lagi  menentukan kelulusan,  namun  demikian  dalam  pembelajarannya masih  menekankan  pada  pengembangan  kognitif, sehingga  ketidakseimbangan  pengembangan  substansi masih  tinggi.  Pengaruh  politik  seperti  itu  nampak direspon  secara  lebih  arif  oleh  MAN-IC  dengan penekanan pada  target kelulusan Ujian Nasional yang tinggi,  tetapi  dengan  disertai  penguatan  afeksi  atau pengembangan value , terutama  nilai-nilai keagamaan. Kendati demikian, di samping secara umum lemah pada pengembangan  afeksi  dan  psikomotorik  untuk mencapai  keseimbangan  tersebut,  MAN-IC  sekarang masih menghadapi kelemahan-kelemahan substansi itu, al.
Pada ranah nilai,  pembelajaran nilai-nilai Ke-Islaman masih lebih menekankan nilai-nilai ritual dan kesalihan individual,    kurang  dan  perlu  ditekankan  kesalihan sosial  yang  inklusif  yang  duduk  pada  (konteks)  Ke- Indonesiaan,  mengingat para siswa diharapkan menjadi model  percontohan  dari  umat  Islam  majoritas  yang diharapkan  menjadi  jangkar  ( anchor )  bangsa  yang berazas Bhinneka-Tunggal-Ika.
Hal  di  atas  nampaknya  berhubungan  pula  dengan kelemahan  pada  ranah  pengetahuan  (mata  pelajaran) Agama,  Sejarah  dan  Kebudayaan.  Pelajaran  Agama Islam  yang diberikan masih bertumpu pada salah satu aliran Teologi (Asy’ariyah-Maturidiyah) dan satu aliran Hukum  Islam (Mazhab Syafii) sehingga siswa kurang terlatih sejak dini untuk berbeda  pendapat dan toleran terhadap aliran (agama) lain: sikap yang penting untuk pengembangan demokratisasi. Pelajaran Sejarah Islam lebih  banyak  ditandai  dengan  perang  dan  kebudayaan Timur Tengah daripada narasi perbedaan pendapat dan upaya  menggalang  perdamaian  dan  kebudayaan Nusantara  dan  Asia  umumnya.  Akibatnya,  nampak pelajaran  sejarah  kurang  muatan  pembelajaran  nilai kepemimpinan,  kecerdikan,      keteladanan,  kesantuan, diplomasi,  dan toleransi dari para pelaku sejarah Islam di Indonesia sebagai  “ peace maker ”  untuk mengembangkan  nilai  dan  prilaku  Ke-Islaman  yang sesuai dengan konteks Ke–Indonesiaan di atas.  Aspek ini penting untuk mengembangkan jiwa kewarganegaraan dan kepemimpinan yang Islami yang cocok dalam kondisi multikulturalisme dan globalisme, sekaligus  cocok  untuk  mengantisipasi  ancaman persaingan  antar  bangsa  yang  sekarang  lebih  banyak bersifat    “ intellectual  warfare ”  yang  bertujuan hegemoni,  bukan  perang  fisik  untuk  dominasi  dan kolonisasi.
Kelemahan  pengembangan  afeksi  dan  psikomotorik yang  dialami  kebanyakan  sekolah  non-kejuruan  juga menimpa  MAN-IC,  namun  model  asrama  yang dimilikinya  lebih  membantu  mengkondisikan,  namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan afeksi dan psikomotorik ini. Hambatan utamanya,  seperti  umumnya  dikeluhkan  oleh  sekolah- sekolah, adalah waktu yang telah terlampau padat oleh banyaknya  mata  pelajaran  yang  harus  dicerna  secara kognitif. Curahan waktu yang besar untuk pengembangan  kognitif  terutama  melalui  pelajaran matematika dan sains ini merupakan respon negara atas tuntutan  lama  yaitu  modernisasi/industrialisasi  yang memang  banyak  memerlukan  penguasaan  matematika dan  sains,  tetapi  dengan  penekanan  seperti  itu,  belum memberikan  porsi  yang  cukup  untuk  menjawab tantangan  demokratisasi  dan  globalisasi.  Kendati demikian,  perubahan  kebijakan  nasional  sejak  awal tahun  2015  yang  tidak  lagi  menempatkan  hasil  Ujian Nasional -- yang banyak menekankan kognisi --sebagai penentu  kelulusan  dan  kebijakan  untuk  kembali  ke Kurikulum 2006 yang lebih sederhana, nampaknya dua kebijakan ini lebih memberikan peluang bagi  madrasah untuk  mengembangkan    afeksi  dan  psikomotorik tersebut.  Untuk  itu,  upaya  untuk  menemukan  kristal substansi  yang  esensial  untuk    mengurangi  tumpang tindih dan pengulangan materi pembelajaran, terutama
yang bersifat kognitif,  mendesak dilakukan,  agar pada gilirannya  terbuka  lebih  luas  peluang  madrasah  untuk pengembangan  afeksi  dan  psikhomotorik,  terutama yang relevan untuk internalisasi nilai demokratisasi dan globalisasi.  Upaya,  antara  lain integrasi 17  nilai  ke dalam  berbagai  mata  pelajaran  dan  pembelajaran beserta  sistem  evaluasinya,  memang  perlu  untuk membangun karakter siswa, namun belum cukup.
Hal  lain  yang  mendesak  untuk  diperbaiki  adalah menyangkut  pengembangan  kemampuan  individual dan pengembangan kelompok secara seimbang. Seperti pada  pembelajaran  di  sekolah-sekolah  Indonesia umumnya,  pembelajaran    di  MAN-IC  masih  lebih menekankan pengembangan kemampuan peserta didik sebagai  individu-individu  yang  mampu  berkompetisi secara individual, sedangkan pengembangan kemampuan  untuk  bekerjasama  dalam  kelompok nampak  –kendati  telah  dilakukan—  masih  jauh  dari cukup. Kurangnya pengembangan kemampuan kerjasama dan berkelompok ini kurang kondusif, bukan hanya  untuk  memanifestasikan  konsep  ke-umat-an, melainkan  juga  untuk  mempersiapkan  lulusan  agar kelak  mampu    berdemokrasi  dan  mengembangkan corporate: dua  hal yang  penting  untuk  memasuki  era demokratisasi  dan  untuk  secara  bersama-sama  (dalam satu corporate sebagai bangsa, Indonesia incorporated , bukan dicerai-beraikan) dalam menghadapi globalisasi.
Seperti  pada  umumnya  sekolah-sekolah  Indonesia, ujian mata pelajaran di MAN-IC lebih banyak  didesain untuk  mengetahui  kemampuan  individu,  kurang diseimbangkan  dengan  upaya  untuk  mengetahui  dan mengembangkan    kemampuan  berkelompok.  Padahal, ujian  kelompok  penting,  bukan  hanya  untuk mengembangkan  ketrampilan  sosial  siswa,  melainkan juga  sekaligus  mendorong  siswa  secara  berkelompok memperdalam  penguasaan  materi  secara  partisipatif dan  emansipatorik  (hal-hal  yang  penting  untuk menetralisasi  dampak  dari  orientasi  Ujian  Nasional yang  cenderung  mekanistik).  Di  samping  itu,  bekerja dalam  kelompok  juga  penting  untuk  mengembangkan kemampuan  siswa  dalam  berkomunikasi,  mentransfer informasi secara horisontal dan setara: suatu prasyarat yang  penting  untuk  pengembangan  kepemimpinan, komunitas, demokrasi dan korporasi.
Selain  itu,  pembelajaran  dan  evaluasi  penguasaan materi,    sikap  dan  prilaku  siswa  lebih  dipercayakan kepada guru dan kurang mengikutsertakan pembelajaran dan penilaian dari siswa sejawat. Evaluasi yang top-down ini,  terutama bila menyangkut sikap dan prilaku siswa,  bukan hanya kurang lengkap atau akurat, mengingat  guru  kurang  mengetahui  prilaku  siswa sehari-hari  dibanding  teman  sejawat,  melainkan  juga
cenderung  menimbulkan  orientasi  masing-masing siswa lebih  “ke atas”, sehingga kurang berorientasi “ke samping” dan komunal:  orientasi  yang penting untuk pengembangan  keterampilan  sosial  sebagai  prasyarat pengembangan empati dan solidaritas, demokrasi serta kepemimpinan.
Evaluasi  terhadap  “kinerja  (antar)  kelompok”  kurang ditekankan  dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia. Padahal,  evaluasi  terhadap  kinerja  antar  kelompok siswa  yang  dilakukan  oleh  guru  dan  siswa  kelompok lain  dapat  mendorong  sikap  akuntabel  dan  prilaku berkompetisi  antar  kelompok  secara fair :  suatu prasyarat  penting  untuk  pengembangan  sikap  dan prilaku “siap dan legowo jika kalah” yang diperlukan dalam  berdemokrasi.  Dengan  menerapkan  model- model pembelajaran dan evaluasi seperti di atas, maka diharapkan pengembangan ranah afeksi dan psikomotor dapat dilakukan sekaligus dalam pengembangan ranah kognisinya.
Hal lain yang mendesak untuk diperbaiki adalah antara academic  school-culture yang  kuat  tanpa  diimbangi oleh penguatan socio-environmental culture . Penguatan academic  /school  culture pada  dasarnya  memberikan jembatan  kepada  para  siswa  yang  berlatar  belakang plural  heterogen  untuk  bertemu  dan    terstandardisasi untuk  distratifikasikan  menurut  tingkatan  kemampuan akademiknya.  Oleh  karena  itu,    penguatan academic /school  culture cenderung  melunturkan  latar  belakang budayanya  yang  plural,  sehingga academic  /school culture yang meritokratik , yang memang penting untuk membentuk  struktur  sosial  suatu  bangsa,  membentuk ke-Ika-an,    di  sisi  lain  juga  mengakibatkan  kondisi alienasi  atau  kehilangan  identitas  asli  yaitu socio- environmental  culture yang  tumbuh  berakar  dari budayanya yang primer yang membangun ke-bhinneka- an. Untuk menjawab tantangan itu,  kondisi di MAN-IC dan  madrasah  negeri  pada  umumnya,    agaknya dipengaruhi  oleh  sejarah  politik  kebudayaannya. Pendidikan nasional sejak jaman Orde Baru, --berbeda dengan  di  masa  Orde  Lama,--  cenderung  lebih menekankan academic/school  culture ,  yang  lebih menekankan pengajaran ( knowledge ) daripada pendidikan  dalam  artinya  yang  sempit  (yaitu panggulowentah : bahasa Jawa) yang berupa sosialisasi nilai-nilai  budaya  yang  terhubung  dengan socio- environmental  culture. MAN-IC  memang  telah mencoba  menyeimbangkan academic/school  culture dengan Islamic  social-culture melalui  kegiatan  di asrama,  yang  mencoba  menghidupkan  kembali semacam  tradisi  pondok  pesantren  untuk  membangun karakter  sosial  budaya  siswa  yang  Islami.  Kendati demikian,  belum jelas betul sosok socio- environmental archetype -nya. Jika di dalam Perguruan Taman Siswa
guru dengan aliran pemikirannya  ditempatkan sebagai sentral dan mempunyai kedudukan tertinggi, di MAN- IC memang secara fisik masjid dijadikan sentral, namun secara  sosial-budaya  belum  jelas    betul  bagaimana sosok sosial-budaya (Modernis-Islam?) yang dijadikan rujukannya. Kedua ,  akibat  semangat  Kebangkitan Islam  yang  memuat  pesan  tentang  adanya  “satu umat”( globalized )  yang sedang bangkit dan mengajak anggotanya  yang  bermacam-macam  untuk  bergerak menyamakan sikap dan langkah, cenderung mengabaikan perbedaan, sehingga dapat berujung pada hilangnya kebhinekaan.  Sementara itu kemana sosial- budaya  “satu  umat”  itu  akan  dibawa,  secara  makro masih  menjadi  perdebatan  antara  aliran  yang menganggap  Islam compatible dengan  demokrasi  dan aliran yang menganggap Islam tidak compatible dengan demokrasi.
Dalam  hal  ini,    Keputusan  Menteri  No  E  101  Maret 2001 yang memberikan 7 kewenangan kepada Majelis Madrasah yang mewakili komunitas di masing-masing madrasah untuk menentukan muatan lokal, di samping perencanaan  pembelajaran,  pembiayaan,  memilih kepala  sekolah,  merekrut  guru,  dan    supervisi  dan evaluasi  pembelajaran,  (Amirrachman,  2009:151) sesungguhnya  mengarahkan  madrasah  berorientasi pada sosok sosial-budaya demokrasi yang bertolak dari akar rumput ( grass-root democracy) . Dengan itu model rekruitmen  guru  di  samping  perlu  didasarkan  pada keahlian,  profesionalitas, juga perlu  berdasarkan pada kompetensi  social,  antara  lain  pemahaman  yang memadai  tentang  sosial  budaya  lokal.Tetapi  dengan dicabutnya  Kepmen  tersebut  dan  digantikan  dengan Kepmen  409/2003  yang  kurang  demokratis,  maka peluang  untuk  itu  menjadi  sempit  dan  ketidak- seimbangan  yang  berupa  penekanan  pada academic school culture terus berlanjut.
Namun demikian, untuk berubah menuju keseimbangan itu  ke  depan    MAN-IC  nampaknya  mendapatkan momentum.  Yaitu,    peluang  untuk  mendiversifikasi dirinya sekaligus menyatukan keanekaragaman Islamic socio-environmental  culture di  daerah-daerah  melalui pembangunan MAN-IC yang ditawarkan kerjasamanya oleh  beberapa  Pemerintah  Daerah.    Momentum  ini bukan  hanya  sebagai  peluang  untuk  mengembangkan Islamic  socio-environmental  culture di  daerah-daerah, melainkan  juga,  jika  Majelis  Madrasah  kembali direhabilitasi sesuai Kepmen yang lama (tahun 2001), pengembangkan  hubungan  dengan  kelompok  lokal yang  kuat  melalui  rencana  kegiatan  bersama,  seperti yang  ditemukan  Pradhan  dkk  (2013:6-8)    akan meningkatkan  hasil  pembelajaran.  Dengan  tantangan itu,  MAN-IC  diharapkan  dapat  juga  berperan  dalam pembentukan  bangsa  yang  Bhinneka  Tunggal  Ika,
melengkapi  peran  yang  dimainkan  STPDN  di Jatinangor  Bandung,  yang  nampak  masih  lebih menekankan keikaan (sebagai penyiapan sdm birokrasi).

## PENGEMBANGAN MAN-IC DI DAERAH- DAERAH
Kemungkinan  MAN-IC  “baru”    dijadikan  sebagai “model pendidikan berkualitas” akan terus bergulir  ke berbagai  daerah.  Oleh  karena  itu,  sebelum  itu  terjadi secara  masif  tetapi  kurang  terarah,  maka,  di  samping MAN-IC  induk  (terutama  di  Jakarta)  memperbaharui diri dengan perbaikan atas masalah-masalah mendesak untuk menjawab tantangan startegis berupa modernisasi,  globalisasi  dan  demokrasi—seperti  telah disebutkan di atas, juga diperlukan schema  yang dapat menghubungkan  antara  Kemenag  (Dirjen  Madrasah) dengan Pemda dan di lain pihak antara MAN-IC induk dengan MAN-IC yang dibangun di daerah-daerah.
Pengembangan  MAN-IC  “baru”  di  daerah-daerah sebagai  kebijakan  Kemenag  menjawab    permintaan daerah merupakan peluang untuk menjawab tantangan strategis.  Seperti  diutarakan  Ohmae  (2002:30), mempertahankan  negara  bangsa  dari  rongrongan globalisasi  antara  lain  adalah  dengan  otonomi  daerah yang  membangun  struktur  berlapis  dengan  domain kewenangan  Pusat  dan  Daerah  yang  tidak  seragam. Implementasi desentralisasi madrasah untuk mencapai standar  mutu  nasional  melalui  penguatan  Majelis Madrasah. Struktur berlapis ini diharapkan di satu pihak menyatukan dan di lain pihak memberikan ruang bagi penguatan partisipasi demokratisasi dan pengembangan identitas  daerah,  yang  pada  gilirannya dapat meningkatkan  hasil  pembelajaran  dan  relevansi pendidikan  untuk  pengembangan  sosial-ekonomi  dan budaya yang bhinneka. Untuk itu agar pengembangan/pembangunan  MAN-IC  “baru”  di berbagai daerah dapat berperan seperti tersebut di atas, maka  terdapat  langkah-langkah  yang  diperlukan  agar sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, antara lain:
Asal-usul  kelahiran  MAN-IC  adalah  untuk  mencetak para  siswa  yang  unggul  dalam  bidang  sains  dan tehnologi,  maka  perlu  ditegaskan  kembali    visi-misi tersebut  kepada  Daerah;  dalam  bentuknya  yang  riil jurusan  IPS  ditiadakan  dan  kelak  para  alumninya diarahkan  untuk  meneruskan  ke  jurusan  tersebut  di perguruan  tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan  negara atas SDM lulusan sainstek untuk modernisasi industri. Agaknya untuk itu diperlukan organ khusus di tingkat pusat  (Kemenag,  misalnya  sub-direktoral  Pendidikan Madrasah  Unggul  (dalam  sains)  yang  tugas  utamanya melakukan perencanaan, pengawasan, evaluasi seluruh
program  yang  berkaitan  dengan  MAN-IC  seluruh Indonesia  untuk  membangun  keikaan  dengan  standar karakter  dan  mutu  keunggulannya.  Sub-direktorat  ini juga perlu memberikan definisi secara  konkrit tentang kewenangan  Kanwil  dan  Kandep  terhadap  (otonomi) MAN-IC  sebagai  madrasah  unggulan.  Ini  diharapkan dapat mengurangi intervensi Kantor Wilayah Kemenag yang  seringkali  telah  terlalu  jauh  yang  dapat mengganggu  projek  percontohan  otonomi  MAN-IC yang segera didirikan di berbagai daerah tersebut.
Komitmen anggaran daerah terhadap madrasah MAN- IC  yang  akan  didirikan,  bukan  sekedar  lahan,  perlu disetujui  terlebih  dulu.  Kendati  Surat  Edaran no.903/2429/SJ  Tahun  2005  dari  Direktorat  Badan Keuangan  Daerah  Depdagri,  yang  melarang  alokasi anggaran  Pemda  untuk  madrasah,    telah  dicabut  dan diganti  tahun  berikutnya  dengan  Surat  Edaran  nomor 903/210/BKAD  agar  madrasah  masuk  dalam  alokasi anggaran  daerah,  namun  seperti  disebutkan  dalam laporan  USAID  dan  DBE3  (2007:19)  diskriminasi anggaran terhadap madrasah  masih  tetap berlangsung. Oleh karena itu persetujuan anggaran non-diskriminasi terhadap  madrasah  dari  Pemerintah  Daerah  perlu terlebih dulu diperoleh Kemenag.
Untuk  jangka  pendek,  hubungan  antara  Pemerintah Pusat  (Kemenag)  dan  Pemerintah  Daerah  (Pemda), lebih  diarahkan  pada  upaya  keseimbangan  peran, namun  Pusat  sebaiknya  tetap  memiliki  hak  istimewa untuk  menentukan  cetak  biru  dan  jaminan  Otonomi MAN-IC di daerah, sedangkan Daerah lebih berfungsi sebagai  pendukung.  Dalam  bentuknya  yang  riil, Pemerintah  Pusat  (Kemenag)  bertanggung-jawab mengawal  model  Model  MAN-IC  yang  ideal, pengadaan  infrastruktur  (gedung),  gaji  guru  dan beasiswa, sedangkan  Pemda selain bertanggungjawab atas  pengadaan  tanah,  pemeliharaan  dan  rehab  ringan infrastruktur,    serta  sangat  dimungkinkan    al.melalui peran  Dinas  Sosial  dan  BAZIS  Daerah,  Pemda membantu bea-siswa anak miskin berpotensi yang ada di wilayahnya.
Kemampuan finansial dunia usaha dan kelas menengah, yang  karena  berbagai  alasan  nampak  sekarang  lebih berminat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah unggul,  sangat  potensial  untuk  dilibatkan  secara internal  dalam  melaksanakan  model  MAN-IC  “baru”. Oleh  karena itu,  maka  relasinya  dengan  kelompok  ini perlu  dirumuskan  kembali  dalam  sistem governance MAN-IC “baru” nanti. Caranya antara lain, seperti yang diharapkan seluruh stakeholders MAN-IC yang diteliti maupun temuan Amirrachman dkk (2009), MAN-IC di daerah perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya partisipasi finansial,  bagi komunitas.
Terdapat  tiga  alasan  untuk  itu;  pertama,  di  samping partisipasi    komunitas  terbukti  meningkatkan  hasil pembelajaran  siswa,  partisipasi  komunitas  juga meningkatkan pembelajaran demokrasi dalam penyelenggaraan ( governance dan manajemen) pendidikan.  Kedua,  komunitas  MAN-IC  lebih  siap untuk  partisipasi  (finansial  dan  politik)  dibandingkan komunitas  madrasah  biasa.  Komunitas  walimurid MAN-IC umumnya berasal dari kelas menengah, lebih kuat modal sosial ekonomi dan politiknya untuk ketiga hal (finansial, hasil pembelajaran siswa dan sosialisasi demokrasi)  tersebut,  berbeda  dengan  MAN  “biasa” yang  pada  umumnya  berbasis  sosial  kelas  bawah. Ketiga, guna mengurangi secara bertahap beban negara, perlu  juga  dipikirkan  ulang  tentang  pembiayaan subsidi.    Subsidi-silang  sangat  dimungkinan,  namun kriteria  penerima  bantuan  perlu  mempertimbangkan prinsip merit dan emansipasi kelompok sosial-ekonomi terpencil/tertinggal. Kebijakan afirmatif ini dimaksudkan agar MAN-IC berperan ‘reproduksi kelas menengah”  secara  elitis,  melainkan  menyiapkan munculnya  kelas  menengah  berakar  Bhinneka,  karena juga  memberi  kesempatan  mobilitas  vertikal  bagi mereka  yang  terbelakang,  miskin  tetapi  berpotensi tinggi (UU Sisdiknas Bab IV Pasal 5, utamanya ayat (3) dan (12).
Agar  MAN-IC  terhindar  dari  eksklusifime,  seperti hanya  menerima  pendaftar  yang  berlatar  belakang pesantren  seperti  disuarakan  akhir-akhir  ini--maka prinsip multi-entry ,  yaitu  tidak  tertutup  bagi  lulusan SMP, SLB, perlu diterapkan. Namun agar lulusan MTS tidak tergusur dalam kompetisi masuk MAN-IC, maka dapat  dilakukan  kebijakan  kuota    yang  proporsional (sebanding jumlah murid MTs terhadap SMP di daerah yang bersangkutan) tanpa mengorbankan standar mutu yang  ditetapkan.      Untuk  menjamin  kualitas  kuota tersebut, maka ketertinggalan kemampuan lulusan  MTs dibanding lulusan SMP,  terutama dalam pelajaran IPA dan  Matematik,  perlu  diperkecil,  antara  lain  melalui capacity  building oleh  Pusat  agar  MTs  unggulan    di masing-masing daerah menjadi pilot project pembinaan terhadap MTs yang lain.
Model rekruitment  guru secara terbuka melalui media secara  nasional,  seperti  ketika  guru  generasi  pertama MAN IC Serpong direkrut,  perlu dihidupkan kembali dan dijadikan acuan utama untuk menjauhi perekrutan berskala  lokal  yang  telah  terbukti  kurang  mampu menjaring guru yang berkualitas, termasuk kompetensinya  secara  sosial.  Jika  perlu,    setiap  guru yang belum diangkat  diwajibkan mengikuti pelatihan yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk  Pusat (Kemenag)  dan  melakukan  magang  yang  evaluasinya menyertakan  guru-guru  senior  MAN  IC  induk  (di
Jakarta).  Rekrutmen  guru  oleh  daerah  setempat  dapat dilakukan, tetapi khusus untuk menjadi tenaga pengajar Kurikulum Lokal.
Guna  memberikan  otonomi  kepada  MAN-IC  dalam menentukan kepala sekolahnya, pencalonan/ pengusulannya  diserahkan    kepada  guru-guru  lokal yang  diasumsikan  lebih  mengetahui  kemampuannya, termasuk kemampuannya untuk membangun kolaborasi antara sekolah dengan komunitas. Kemampuan  ini  penting  bagi  kepala  sekolah,  karena dari  temuan  Amirrachman  dkk  (2009)  terbukti  dapat mengembangkan governance dan manajemen madrasah    yang  demokratis,  transparan  dan  akuntabel secara  lebih  damai.  Pengangkatan  kepala  madrasah— bukan berikut pemilihannya yang telah mengakibatkan matinya  demokrasi  madrasah,    dapat  terus  dilakukan Kandep/  Kanwil.  Pengembangan  multikulturalisme  di kalangan  guru  dan  siswa  sangat  penting,  maka penempatan  guru dan siswa  dengan  sistem  quota atau sirkuler ke MAN IC daerah lain perlu dipertimbangkan.
Pengembangan  KTSP  (kurikulum  Terkait  Satuan Pendidikan)  Kurikulum  Nasional  maupun  KTSP Kurikulum Lokal perlu melibatkan guru-guru pengampu  bersama  Universitas  /daerah,  agar  KTSP tersebut terkait dengan orientasi pengembangan potensi daerah  yang  dipilih  agar  lebih  relevan.  Misalnya,  di Riau  potensi  lokalnya  adalah  perkebunan  dan perdagangan  dengan  (etnik  China)  Singapura,  maka arah  Mulok  dapat    berupa  perkebunan  dan  Bahasa Mandarin untuk mengembangkan diri dalam menyambut globalisasi.  Dalam tahun ini akan didirikan MAN-IC  yang  baru  di  tiga  kabupaten,  maka  seluruh persiapan  hendaknya  mempertimbangkan  prinsip- prinsip di atas sebagai acuannya.

## KESIMPULAN
Kehadiran  MAN-IC  yang  lahir  dari  semangat  untuk menjawab tantangan modernisasi merupakan kebijakan pengembangan  kualitas  SDM  yang  penting,  karena penekanan  dan  keberhasilannya  dalam  pembelajaran sains  menonjol  di  tengah  pendidikan  nasional  yang umumnya  tertinggal  di  bidang  tersebut.  Kendati demikian,  sekarang  MAN-IC  sebagai  suatu  lembaga telah mengalami keusangan dan berresiko irrelevan jika tidak  dibangun  kembali  sesuai  tantangan-tantangan strategis baru yang muncul, yaitu terutama demokratisasi  dan  globalisasi.  Secara  garis  besar, terdapat  tiga  masalah  yang  menimbulkan  keusangan pada  MAN-IC  sehingga  kurang  relevan  dengan tantangan  tersebut,  yaitu  ketidakseimbangan  pada governance , manajemen dan pada kurikulum/ pembelajaran.
Peran  pemerintah  terlalu  menonjol  dalam governance dan  manajemen  MAN-IC,  kurang  memberikan  ruang partisipasi  kepada  komunitas  dan  dunia  usaha.  Ini menimbulkan  ketergantungan  yang  besar  kepada Pemerintah.  Manajemennya  sangat  sentralistik  dan pertanggungjawabannya birokratis “ke atas dan kaku”, sehingga  kurang  fleksibilitas  bagi  pelaksana  di madrasah untuk dapat merespon secara tepat dan cepat tantangan lokal yang khas dan mendesak. Di samping itu  kurang  transparan-akuntabel  kepada  stakeholders sehingga melemahkan kepedulian.  Kondisi seperti ini kurang memanfaatkan partisipasi komunitas  dan dunia usaha  yang  justru  dapat  berkontribusi  pada  sosialisasi demokrasi, peningkatan hasil dan relevansi pembelajaran.
Dalam  hal  kurikulum,  terdapat  kecenderungan  MAN- IC mengembangkan jurusan IPS  padahal prioritas pada pengembangan  SDM  berlatar  belakang  sains  penting sebagai  khittahnya  untuk  kelanjutan  modernisasi.  Di samping  itu,  kurikulum  keagama-annya  seharusnya, tetapi kurang-- memberikan ruang bagi pengembangan rasa  (afeksi)  dan  kegiatan  (psikomotorik)  yang mendorong    kemampuan  bekerjasama,  multikultural dan  toleran.  Cara  pembelajaran  dan  penilaiannya juga bersifat top-down dan  menekankan  secara  berlebihan kompetisi  siswa,  kurang  memberikan  ruang  dialogis, kerjasama  dan  kesetaraan  (ke  samping  yaitu  sesama individu / kelompok lain). Kondisi di atas, bukan hanya kurang  relevan  dengan  tantangan  demokratisasi, melainkan  juga  menimbulkan  kerentanan  pada  siswa dari pengaruh paham global Islamis yang otokratik dan intoleran/radikal,  di  samping  dapat  menimbulkan semangat  persaingan  antar  sesama  secara  berlebihan yang  dapat  membahayakan  “semangat  Indonesia- incorporated ”    sebagai  bangsa  dalam  menghadapi globalisasi.  Penyeimbangan  yang  dilakukan  terhadap kondisi-kondisi di atas dapat berperan penting, apalagi jika  model  MAN-IC  yang  baru  nanti  dijalankan  di seluruh madrasah di Indonesia,  guna menyiapkan baik civitas  madrasah  maupun  masyarakat  pendukungnya dalam menghadapi tantangan modernisasi, demokratisasi dan globalisasi.
Momentum untuk melakukan penyeimbangan terhadap governance , manajemen dan kurikulum/ pembelajaran di  atas  pun  telah  tiba.  Antara  lain,    Undang-undang Sisdiknas  memberikan hak partisipasi bagi masyarakat termasuk  dunia  usaha  melalui  Majelis  Madrasah  dan Manajemen Berbasis Madrasah. Undang-undang Guru juga mengamatkan perlunya kompetensi sosial (kepala sekolah/madrasah),  dan    cara  pembelajaran  yang demokratis  yang  menghargai  hak-hak  azasi  siswa (termasuk  hak-hak  Ekosobnya).  Di  samping  itu pendidikan  karakter  melalui    intergrasi  17  nilai  ke
dalam  berbagai  mata  pelajaran  seperti  yang  didorong pemerintahan sekarang, juga membuka ruang lebih luas untuk  pengembangan  afeksi  dan  psikomotorik  untuk menyiapkan  generasi  guna  menghadapi  modernisasi, demokratisasi dan globalisasi. Di samping itu, terdapat antusiasme para guru dan (calon) wali murid MAN-IC (umumnya dari kelas menengah) terhadap demokratisasi (Majelis Madrasah) serta aliran CSR dari dunia  usaha  ke  madrasah,    maupun  adanya  semangat MAN-IC dalam bekerjasama dengan sister school- nya di luar negeri (sekolah Katolik di Sydney).  Kondisi di atas memberikan gambaran momentum bagi penyeimbangan  yang diperlukan,  agar MAN-IC lebih berperan  dalam  menyiapkan  SDM  yang  lebih berkualitas sesuai dengan tantangan jamannya. Hambatan  untuk  melangkah  ke  arah  itu  terletak terutama pada resistensi oknum birokrasi di Kanwil dan Kandep Kemenag, yang telah memperoleh keuntungan dari  leverage  politik  dan  ekonomi  yang  terbuka  dari Kepmen    409/2003  yang  mengurangi  partisipasi  dan check  &  balances dari  pihak  komunitas  dan  civitas kampus  pada governance dan  manajemen  madrasah. Kepmen di atas dianggap oleh para birokrat Kemenag waktu  itu  cocok  untuk  madrasah  yang  umumnya memang  miskin  sumberdaya.  Sebaliknya  bagi  civitas MAN-IC,  Kepmen  ini  telah  melemahkan  kekuatan governance dan  manajemen  yang  telah  terakumulasi dari  pengalamannya  bermitra  dengan  komunitas pendukung  madrasah,  menjauhkan  lembaga  dari sumberdaya  potensial  di  luar  negara,  serta  tidak memberikan ruang untuk berinovasi guna meningkatkan  hasil  pembelajaran  maupun  untuk menanggapi tantangan jaman yang berkembang.
Sesungguhnya Kepmen yang bersifat re-sentralisasi ini merupakan “langkah mundur” dan menjauh dari grass root  democracy dan  melemahkan  identitas  lokal  yang penting    untuk  mempertahankan  negara  bangsa  dari efek  negatif  globalisasi.  Di  samping  itu  juga  kurang kondusif untuk mengembangkan madrasah model yang mempunyai potensi sumberdaya (kelas menengah dan berpendidikan)  yang  besar  seperti  MAN-IC  sekarang. Oleh  karena  itu,  di  tengah  penerimaan  yang  luas  dari pihak MAN-IC, perwakilan berbagai “madrasah maju” dari  daerah    serta  pemikir  di  Direktorat  Madrasah terhadap  konsep  model  MAN-IC  “baru”  yang ditawarkan ini, maka yang diperlukan sekarang adalah political will dari birokrat Kemenag. Yaitu  untuk antara lain  menghidupkan  kembali  (semangat)  Kepmen 101/2001yang telah dicabut itu, melakukan kajian lebih mendalam menyangkut konsep model MAN-IC “baru” dan  schema  kerjasama  antara  Kemenag  dan  Daerah yang ditawarkan tersebut berikut tahapan  replikasinya ke madrasah di daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirrachman, Alpha,  Saefudin Syafi’i, dan Anthony Welch. 2009.  Decentralising  Indonesian  Education:  The Promise  and  the  Price  dalam  J.  Zajda  and  D.T. Gamage  (eds.),  “Decentralisation,  School-Based Management, and Quality”, Globalisation, Comparative  Education  and  Policy  Research  8 , hlm.141-157.
Aronowitz,  Stanley  dan  Henry  A  .Giroux.  1990. Post- Modern  Education:  Politics,  Culture  dan  Social Criticism. Oxford: University of Minessota Press.
Becker, Harry S. 1975. Investment in Human Capital: with special  reference  on  education .  California: University of Berkeley.
Bourdieu, Pierre. 1986. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste , trans. Richard  Nice. London: Routledge and Kegan Paul.
Bourdieu,  Pierre  dan  Jean-Claude  Passeron.  1977.
Reproduction  in  Education,  Society  and  Culture . Los Angeles: Sage Publication.
Brugmans, I.J. 1987.“Politik Pengajaran,” dalam Politik Etis dan  Revolusi  Kemerdekaan ,  H.  Baudet  dan  I.J. Brugmans (eds.) Jakarta: Yayasan Obor.
Bush, Robin. 2003. Akar Kultural “ Civil society ” NU, dalam Burhanuddin  (ed.), Mencari  Akar  Kultural  Civil society  di  Indonesia. T.t.  INCIS-CSSP-USAID, 2003:28-36.
Fukuyama, Francis. 2007. Identity and Migration . Prospect Magazine Issue 131, 25th February 2007.
Furnivall,  J.S.  1943. Educational  Progress  in  South  East Asia , New York: Institute of Pacific Relations.
Giroux, Henry A. 1981. Ideology, Culture and the Process of Schooling . Washington DC: Falmer Press.
Gouldner, Alvin W. 1979. The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class . London: The Macmillan Co.
Habermas, Jurgen. 1991. The Structural Transformation of the Public Sphere . Cambridge: The MIT Press.
Inkeles,  A.  and  D.H.  Smith.  1974. Becoming  Modern: Individual  Change  in  Six  Developing  Countries . Cambridge: Harvard University Press.
Jackson,  Robert.  2011.  Cameron,  'multiculturalism'  and education about religions and beliefs http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/w reru/)
Jacques,  Martin.  2010. When  China  Rules  the  World. New York: The New York Sindicates.
Jowett S, Baginsky M. 1988. Parents and education: a survey of  their  involvement  and  a  discussion  of  some issues. Educ Res 30(1) :hlm. 36–44
Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship . New York: Oxford University Press.Inc.
Martin,  David.  1978.  A  general  Theory  of  Secularization. Agincourt: The Book Society of Canada.
Ma’ruf, Jamhari “Komunalisme atau “Civil Society”? dalam
Burhanuddin  (ed.), Mencari  Akar  Kultural  Civil society  di  Indonesia. T.t.  INCIS-CSSP-USAID, 2003, hal.25-28.
Noor, Farish A. Yoginder Sikand and Martin van Bruinessen. 2007 . Introduction:  Behind  the  Walls:  Re- Appraising the Role and Importance of Madrasas in the  World  Today,  dalam The  Madrasa  in  Asia. Farish  A.  Noor,  Yoginder  Sikand  dan  Martin  van Bruinessen (Eds). Amsterdam: Amsterdam University press, hlm. 9-30.
Ohmae,  Kenichi.  2002.  M emudarnya  Negara-Bangsa. Jakarta: Qalam
Pradhan,  Menno Wong,  Armida  Alisjahbana,  Arya  Gaduh,    Rima
Prama Artha. 2013. Improving Educational Quality Through Enhancing
Community
Participation:results  from  a  randomized  field experiment in Indonesia, The World Bank.
Sujatmiko,  Iwan  Gardono.  2003.  Wacana Civil  society di Indonesia, dalam Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural  Civil  society  di  Indonesia. T.t.INCIS- CSSP-USAID, hlm.40-56.
Suparno,  Paul.  2000.  Kurikulum  SMU  yang  Menunjang Pandidikan  Demokrasi,  dalam  Sindhunata  (ed.) Membuka  Masa  Depan  Anak-anak  Kita:  Mencari Kurikulum  Pendidikan  Abad  XXI. Yogyakarta: Kanisius, hlm.50-67.
Suyanto.  2013.  Negara  Adikuasa  Pendidikan .  Kompas Kamis, 10 Januari 2013, hlm. 7.
Terry  Mart.  2012.  Menuju  Pendangkalan  Nalar. Kompas ,
Kamis 27 Desember 2012, hlm. 6.
Tilaar, H.A.R. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan . Magelang: Indonesiatera.
Tsuchiya, Kenji. 1987. Democracy and leadership: The Rise of The Taman Siswa Movement in Indonesia. Transl. Peter  Hawkes.  Honolulu:  University  of  Hawaii Press.
USAID & DBE3, 2007. Analysis of the Current Situation of Islamic  Formal  Junior  Secondary  Education  in Indonesia. ddp-ext.worldbank.org/ Edstats/IDNdprep07.pdf.
Zamroni.  2001. Pendidikan  untuk  Demokrasi:  Tantangan Menuju Civil society . Yogyakarta: Bigraf Publishing.

## LAMPIRAN.

## Pola Pikir Mengembangkan Model Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
Kondisi Sekarang, di samping prestasi besar
terdapat ketidak - seimbangan: Subyek Kurikulum & pembelajaran Keseimbanga n peran s.holder (Kemenag,
Masyarakat,
Dunia Usaha, Pusat – Daerah- Sekolah) - Lini manajerial - Pembiayaan - Partisipasi stakeholder s Obyek - Eksklusif dan kompetitif individualis - Pembelajaran top-down - Fokus ke IpTek memudar - Kurang keterampilan sosial dan multikultural - Kurang partisipasi ortu dan dunia usaha dlm mengambil keputusan/ pembiayaan;
Tipisnya sense of belonging ortu - Tdk adanya kesatuan - Kurang adanya kesatuan pada lini manajerial antar IC - Sentralisasi pada DIPA - Besarnya beban administrasi kepsek - Subsidi kurang tepat sasaran - Transisi lulusan kurang Solusi - Pembelajaran Kerjasama  dan evaluasi  vertikal + horizontal antar  individu dan kelompok di kelas - Kembali ke chittah penguatan Iptek - kepramukaan + bakti sosial lintas sekolah - Pengembangan Komite Madrasah yg demokratis - Perlu cetak biru pengembangan MAN IC yg terpadu - Gugus Tugas khusus/ ad hoc - Sharing pembiayaan oleh pmrintah, ortu + dunia usaha, Pusat-Daerah - Kebijakan affirmatif - Subsidi silang - Perlu adanya prinsipal Konten Gover nance Mana- jemen Lingkungan Strategis:  Tuntutan pengembangn
Iptek, demokrasi, multikultural  dan pemerataan
 Globalisasi
 Otonomi daerah
Tumbuh lulusan seimbang secara individu dan sosial untuk kembangkan masyarakat lewat penguasan Iptek Good governance - Quality assurance - kelestarian pembiayaan - pemerataan keungg ulan MAN IC mening kat