Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN SATUAN TUGAS PERIZINAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG SISTEM PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA

## ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA METRO LAMPUNG
Oleh ST. Aditia Fortuna Pangestu Situmpol stefanisindi@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung Naskah Diterima : 8 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Perubahan  regulasi  dan  sistem  perizinan  yang  telah  diluncurkan  untuk memperbaiki  pelayanan  publik  khususnya  dalam  hal  perizinan  berusaha khususnya  di  Kota  Metro  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  dalam  melakukan inovasi yang dibuat dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  menimublkan  sejumlah  hambatan- hambatan dalam prosesnya, saat ini juga dengan ada sistem terbarus yang disebut dengan  OSS,  dalam  pelaksanaanya  percepatan  perizinan  berusaha  terintegrasi secara online (OSS) khususnya di Kota Metro saat ini, dapat dinilai belum berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  amanat  yang  dituangkan  dalam  PP  24  tahun  2018 tentang  Percepatan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Online,  hal  itu tergambar  dengan  terlambatnya  sistem  ini  berjalan  dengan  efektif  sehingga masyarakat berpendapat bahwa sistem ini belum siap untuk diterapkan dan terlihat adanya ketidaksiapaan pemerintah dalam mendukung sistem OSS ini.
Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Sistem Percepatan

## Abstract
Changes  in  the  regulation  and  licensing  system  that  have  been  launched  to improve  public  services,  especially  in  terms  of  business  licensing,  especially  in Metro City can be said to have been quite good in carrying out innovations made and  in  accordance  with  the  General  Principles  of  Good  Governance,  but  in practice it still causes a number of obstacles. -obstacles in the process, currently there is also a newest system called OSS, in its implementation the acceleration of online integrated business licensing (OSS), especially in Metro City at this time, can be judged to have not gone well in accordance with the mandate set forth in PP  24  years  2018  concerning  the  Acceleration  of  Online  Integrated  Business Licensing, this is illustrated by the delay in this system running effectively so that
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
people think that this system is not ready to be implemented and it can be seen that the government is not ready to support this OSS system.
Keywords : Authority, Permision, Acceleration system

## I. PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  saat  ini,  negara  –  negara  berkembang  khususnya  Negara Indonesia sedang gencar  – gencarnya memajukan perekonomian. Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia  di  bidang  ekonomi  yang  diarahkan  berdasarkan Pancasila  dan  Pasal  33  ayat  (4)  Undang  –  Undang  Dasar  1945  (UUD  1945), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  secara adil dan  merata,  serta  mengembangkan  kehidupan  masyarakat  dan  penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator  yang  umumnya  dipergunakan  untuk  melihat  kesuksesan  keadaan perekonomian  di  suatu  wilayah.  Perekonomian  dikatakan  mengalami  suatu perubahan akan perkembangannya, apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.
Dengan  dikeluarkannya tax amnesti (pengampunan  pajak)  yang  diatur  dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2016 (UU 11 tahun 2016) sebagai salah satu keringanan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  pelaku  usaha  untuk mengembangkan  usaha,  serta  menurunkan  tarif  PPh  Final  UMKM  dari  1% menjadi 0,5% yang di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 (PP 23 tahun 2018) tentang penghasilan pajak, adalah bentuk respon dari pemerintah yang diharapkan akan menimbulkan suatu rangsangan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha agar tercapainya percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  harus  didukung  oleh  peningkatan  produktifitas  dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Dalam hal  itu,  Pemerintah,  adalah  salah  satu  komponen  yang  sangat  diperlukan  untuk memajukan perekonomian yang berkembang dan memiliki  akibat yang signifikan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
di dalam perubahannya. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memberikan pelayanan publik  yang  memadai  dan  terintegrasi  di  dalam  mengusahakan  perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pelayanan  Publik  dalam  perkembangannya  timbul  dari  adanya  suatu  kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat individual  maupun  kelompok.  Dalam  pemberian  pelayanan  tidak  boleh  tercipta perlakuan  yang  berbeda,  sehingga  menimbulkan  diskriminasi  pelayanan  bagi masyarakat.  Peranan  pemerintah  dalam  proses  pemberian  pelayanan,  adalah bertindak  sebagai  katalisator yang  mempercepat  proses  sesuai  dengan  apa yang seharusnya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia  jasa  pelayanan  kepada  masyarakat  sangat  ditentukan  oleh  kinerja pelayanan  yang  diberikan.  Sejauh  mana  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  dapat  terjangkau,  mudah,  cepat,  dan  efisien  baik  dari  sisi  waktu maupun pembiayaannya. 1
Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana implementasi kewenangan dari  satuan  tugas  nasional  didalam  mendukung  sistem  percepatan  perizinan berusaha secara elektronik di Kota Metro, Lampung khususnya dalam pengajuan izin dan percepatan perizinan PT. SCM, dan hal yang berkaitan mengenai sistem percepatan  perizinan  secara  elektronik  baik  dalam  tahapan  –  tahapan  perizinan, instansi terkait, serta upaya penyelesaian terhadap masalah – masalah yang timbul karena  kebijakan  sistem  online  khususnya  dalam  kasus  PT.  SCM.  Dalam penyelesaian  kasus  Perusahaan  tersebut,  maka  untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan  hukum  yang  berkenaan  dengan  perizinan,  dapat  menganalisisnya menggunakan  Undang  –  Undang  nomor  30  tahun  2014  tentang  administrasi pemerintah, asas – asas pemerintah yang baik, PerPres 91 tahun 2017 dan PP 24 Tahun 2018.
1 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik ( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan atau  kebenaran  melalui  langkah-langkah  yang  sistematis. 2 Penelitian  hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Kewenangan Dan Sumber Kewenangan

## 1. Pengertian Kewenangan
Kata  kewenangan  berasal  dari  kata  dasar  wewenang  yang  diartikan sebagai  hal  berwenang,  hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk melakukan  sesuatu.  Kewenanangan  adalah  kekuasaan  formal, kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Undang-  Undang  atau  dari  kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian  kewenangan  dengan  wewenang,  kewenangan  ( autority gezag )  adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang_Undang, sedangkan wewenang ( competence bevoegheid ) hanya mengenai suatu
” onderdeel” (bagian)  tertentu  saja  dari  kewenangan.  Didalam kewenangan  terdapat  wewenang-wewenang  ( rechtsbe  voegdheden ). 3
Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan  hukum  publik,  lingkup wewenang  pemerintahan,  tidak  hanya  meliputi  wewenang  membuat keputusa pemerintah ( bestuur) , tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.1.
3 Ateng  Syafrudin,  “ Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab ”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan (Bandung, 2000), hlm.22.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan untuk  menimbulkan  akibat-akibat hukum. 4 Sedangkan  pengertian  wewenang  menurut  H.D.Stoud  adalah
“ bevoegheid  wet  kan  worden  omscrevenals  het  geheel  van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in  het  bestuurechttelijke  rechtsverkeer” bahwa  wewenang  dapat dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang  pemerintah  oleh  subjek  hukum publik dalam hukum publik. 5
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan seringdisamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan  dengan  istilah  kewenangan,  demikian  pula  sebaliknya. Bahkan  kewenangan  sering  disamakan  juga  dengan  wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” ( the rule and the ruled ). 6
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  terjadi  kekuasaan  yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum  oleh  Henc  van  Maarseven  disebut  sebagai  “ blote  match ” 7 , sedangkan  kekuasaan  yang  berkaitan  dengan  hukum  oleh  Max  Weber disebut  sebagai  wewenang  rasional  atau  legal,  yakni  wewenang  yang berdasarkan  suatu  sistem  hukum  ini  dipahami  sebagai  suatu  kaidah- kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang
4 Indrohato, Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  baik,  dalam  Paulus  Efendie  Lotulung,  Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.
5 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4.
6 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36
7 Suwoto  Mulyosudarmo, Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik  Indonesia,  Suatu Penelitian  Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Kekuasaan (Jakarta:  Universitas Airlangga, 1990), hlm. 30.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
diperkuat  oleh  negara. 8 Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  memiliki  makna  yang  sama  dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif  adalah  kekuasaan  formal.  Kekuasaan  merupakan  unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 9
1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.
Kekuasaan  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  negara  agar  negara dalam keadaan bergerak ( de staat in beweging )sehingga negara itu dapat berkiprah,  bekerja,  berkapasitas,  berprestasi,  dan  berkinerja  melayani warganya.  Oleh  karena  itu  negara  harus  diberi  kekuasaan. Kekuasaan menurut  Miriam  Budiardjo  adalah  kemampuan  seseorang  atau sekelompok  orang  manusia  untuk  mempengaruhi  tingkah  laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. 10
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan ( een ambten complex ) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang  mendukung  hak  dan  kewajiban  tertentu  berdasarkan  konstruksi subyek-kewajiban. 11 Dengan  demikian  kekuasaan  mempunyai  dua aspek,  yaitu  aspek  politik  dan  aspek  hukum,  sedangkan  kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber
8 A.  Gunawan  Setiardja, Dialektika  Hukum  dan  Moral dalam  Pembangunan  Masyarakat  Indonesia (Jogjakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52.
9 Rusadi Kantaprawira, “ Hukum dan Kekuasaan ”, Makalah Universitas Islam Indonesia, (Jogjakarta: UII, 1998), hlm. 37-38.
10 Miriam Budiardjo, Loc.Cit. , hlm. 35.
11 Rusadi Kantaprawira, Op.Cit. , hlm. 39.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dari  konstitusi,  juga  dapat  bersumber  dari  luar  konstitusi ( inkonstitusional ),  misalnya  melalui  kudeta  atau  perang,  sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Dari  berbagai  pengertian  kewenangan  sebagaimana  tersebut  di  atas, penulis  berkesimpulan  bahwa  kewenangan  ( authority )  memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang ( competence ). Kewenangan merupakan  kekuasaan  formal  yang  berasal  dari  undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang- undang,  maka  ia  berwenang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tersebut dalam kewenangan itu.

## 2. Sumber – sumber Kewenangan
Fokus  kajian  teori  kewenangan  adalah  berkaitan  dengan  sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya  dengan  hukum  publik  maupun  dalam  hubungannya dengan hukum privat.
Indroharto,  mengemukakan  tiga  macam  kewenangan  yang  bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: 12
1. atribusi;
2. delegasi;
3. mandat.
Atribusi  ialah  pemberian  kewenangan  oleh  pembuat  undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang  baru  sama  sekali.  Legislator  yang  kompeten  untuk  memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:
1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
di  tingkat  daerah  adalah  DPRD  dan  pemerintah  daerah  yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang  bertindak  sebagai  delegated  legislator,  seperti  presiden  yang berdasarkan  pada  suatu  ketentuan  undang-undang  mengeluarkan peraturan  pemerintah  di  mana  diciptakan  wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.
Delegasi  adalah  penyerahan  wewenang  yang  dipunyai  oleh  organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi  kewenangan  si  B.  Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh pemberi  delegasi  selanjutnya  menjadi  tanggung  jawab  penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. F.A,M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek,  seperti  dikutip  oleh  Ridwan  HR, mengemukakan  bahwa  dua  cara  organ  pemerintah  memperoleh kewenangan, yaitu: 13
1. atribusi;
2. delegasi.
Atribusi  berkenaan  dengan  penyerahan  wewenang  baru,  sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoieh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam  memperoleh  kewenangan  itu,  dijadikan  dasar  atau  teori  untuk menganalisis  kewenangan  dari  aparatur  negara  di  dalam  menjalankan kewenangannya.
13 Ibid ., hlm. 105.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: 14
1. atribusi;
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan ( besluit ) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.  Sehingga  tampak  jelas  bahwa  kewenangan  yang  didapat melalui  atribusi  oleh  organ  pemerintah  adalah  kewenangan  asli,  karena kewenangan  itu  diperoleh  langsung  dari  peraturan  perundang-undangan (utamanya  UUD  1945).  Dengan  kata  lain,  atribusi  berarti  timbulnya kewenangan  baru  yang  sebelumnya kewenangan  itu,  tidak  dimiliki  oleh organ  pemerintah  yang  bersangkutan.  Delegasi  diartikan  sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat  Tata  Usaha  Negara)  kepada  pihak  lain  tersebut.  Dengan  kata penyerahan,  ini  berarti  adanya  perpindahan  tanggung  jawab  dan  yang memberi  delegasi  ( delegans )  kepada  yang  menerima  delegasi ( delegetaris) .  Suatu  delegasi  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu, antara lain: 15
1. delegasi  harus  definitif,  artinya  delegans  tidak  dapat  lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hubungan  hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
14 Philipus M. Hadjon,  “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid) , Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.
15 Ibid ., hIm. 94.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
4. kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan  kebijakan  ( beleidsregel )  artinya  delegasi  memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Mandat  diartikan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  bawahan. Pelimpahari  itu  bermaksud  memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama).

## B.   Sistem Percepatan Perizinan Secara Elektronik (OSS)
Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah akan memberikan  pemikiran  baru  sebagai  wujud  menata  kewenangan  yang efektif dan efisien. 16
Pada  dasarnya  pelayanan  publik  mencakup  tiga  aspek  pelayanan  yang terdiri  dari  barang,  jasa  dan  administrasi.  Hal  ini  berdasarkan  UU  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa  publik  serta  pelayanan  administratif  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan”. Salah satu wujud pelayanan administratif adalah layanan  berbagai  perizinan.  Pemanfaatan  kecanggihan  teknologi  yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan
16 Anis  Nur  Fadhilah,  “Implementasi  Pelayanan  Periizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diakses 2  desember  2019,  https  ://  jurnalmahasiswa.unes  a  .ac.id/index.php/pu  blika/article/v  i  e  w File/27533/25194.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tujuan  pengguna  layanan  perizinan  baik  badan  usaha  maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki. 17
Rendahnya  kualitas  pelayanan  di  Indonesia  saat  ini  mendorong pemerintah  untuk  segera  memperbaiki  kualitas  pelayanannya. Pemerintah  Indonesia  berupaya  meningkatkan  efisiensi  kegiatan  usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Berdasarkan  kebijakan  tersebut,  semua pelayanan  perizinan  usaha  menjadi  terintegrasi  oleh  pusat  melalui  1 (satu)  Sistem  Perizinan  Berusaha  Secara  Elektronik Online  Single Submission (OSS).  Melalui  sistem  pelayanan  OSS,  semua  pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat dan efisien. Bagi perusahaan maka syarat seperti pada umumnya yaitu harus terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui notaris dan bagi usaha  perorangan  cukup  dengan  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK). 18 Sesungguhnya  OSS  bukanlah  barang  yang benar-benar  baru.  Sebelumnya  istilah  OSS  lebih  dikenal  untuk singkatan One  Stop  Service (Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu)  yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000-an.Berbagai kajian dan seminar  sudah  diselenggarakan  oleh  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM),  lebih-lebih  setelah  Presiden  Soesilo  Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang menginstruksikan  kepada  dua  puluh  empat  Menteri,  Kepala  Lembaga Non  Departemen  dan  Bupati/Walikota  untuk  mengambil  langkah- langkah yang diperlukan guna meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perjalanan One Stop Service pun kemudian terseok-seok penuh
17 Ibid.
18 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tantangan.  Mulai  dari  peraturan  menteri  yang  tidak  sinkron  dengan peraturan  presiden  hingga  keengganan  pemda  untuk  melaksanakannya yang tidak diiringi sanksi tegas oleh pemerintah. 19
Pada  Pasal  1  butir  5  PP  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  mengartikan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang  selanjutnya  disingkat  OSS  adalah  Perizinan  Berusaha  yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada  pelaku  usaha  melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

## C.  Pelaksanaan  Kewenangan  Satuan  Tugas  Nasional  (SatgasNas) Dalam Menjalankan Tugas dalam proses percepatan perizinan.
Satuan Tugas Nasional atau yang sering disebut sebagai SatgasNas dalam Percepatan  Perizinan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  sistem  OSS  yang  telah  dilaksanakan.  Sebagaimana  telah diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (  1  –  6  )  Perpres  91  tahun  2017  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha  SatgaNas  memiliki  tugas  dan wewenang  dalam  pelaksanaan  PP  24  tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Walaupun  telah diatur  tugas  dan  wewenangnya  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan pelaksanaan  SatgasNas  dalam  kenyatannya  belum  maksimal,  karena masih menimbulkan sejumlah polemik yang ada.
Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pelaksana sistem OSS, telah mengevaluasi sistem yang telah dijalankan selama  hampir  satu  tahun  ini.  Dalam  evaluasi  tersebut  BKPM  menilai bahwa  program  yang  telah  dijalankan  masih  belum  memberikan kemudahan  dalam  proses  perizinan.  Untuk  itu,  BKPM  akan  fokus
19 Aldy fitifaldy, “Apa itu Online Single Submission,” (26 agustus 2018), diakses 4 dese mber 2019, https://www.kompasiana.com  /bergmansiahaan6648/5b82  6faaab12ae  526a0045b3  /a  pa-itu-online- single-submission#.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
membenahi  pelaksanaan  OSS  dengan  mengonsolidasi  program  dan kegiatan bersama aparatur penanaman modal baik di pusat dan daerah, dengan  tujuan  agar  penyusunan  kebijakan,  perencanaan,  promosi, pelayanan  dan  pengendalian  serta  pelaksanaan  penanaman  modal semakin selaras. 20
Akan  hal  tersebut,  pengoptimalan  Satuan  Tugas  Nasional  yang  telah dibentuk  adalah  salah  satu  pilihan  untuk  memperbaiki  pelaksanaan sistem  OSS,  saat  ini  eksistensi  SatgasNas  belum  terlihat  dalam pelaksanaan percepatan perizinan, demikian perlu juga adanya evaluasi pemberdayaan  SatgaNas  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya dengan maksimal.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis,  tugas  dari  SatgasNas  memang masih  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya,  karna  bisa  dilihat  dalam pelaksanaanya yang telah berjalan selama satu tahun ini masih terdapat daerah  –  daerah  yang  belum  membentuk  Satuan  Tugas  Daerah (Satgasda). Dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antar pusat dan  daerah  yang  menyebabkan  terkendalanya  pelaksanaan  percepatan perizinan secara elektronik. Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pentingnya peran Satgas Daerah untuk memastikan penyelesaian seluruh proses perizinan berusaha yang diperlukan pelaku usaha serta melakukan tugas  pengawalan  atau  pengawasan. 21 Untuk  itu  peran  Satuan  Tugas Nasional sangat diperlukan dalam koordinasi dilapangan.
BKPM  saat  ini  terus  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan perubahan  peraturan  –  peraturan  daerah  yang  belum  sinkron  dengan pelayanan OSS, karena masih banyak daerah yang masih mengacu pada peraturan daerah masing-masing dan belum disesuaikan berdasarkan PP
20 Grace  Olivia,  “Optimalkan  OSS,  ini  permintaan  pemerintah  pusat  kepada  pemda,” https://nasional.kontan.co.id/news/optimalkan-oss-ini-permintaan-pemerintah-pusat-kepada-pemda, diakses 29 Mei 2020.
21 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
24 tahun 2018. Apabila peraturan daerah tersebut tidak disesuaikan maka akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanannya.
Pelaksanaan  Tugas  SatgasNas  dalam  PT  SCM  yang  telah  berjalan, memang  tidak  dirasakan  secara  langsung  dalam  proses  perizinan berusaha  ,  tetapi  dapat  dirasakan  ketika  melihat  keadaan  dilapangan. Dikarenakan  kurangnya  peran  SatgasNas  dalam  pelaksanaanya  dengan baik  maka  dalam  implemantasinya  pula  memberikan  dampak  yang sangat  menghambat  jalannya  proses  perizinan  berusaha  secara elektronik.  Di  daerah  Kota  Metro  khususnya,  belum  terbentuk  Satuan Tugas  Daerah  untuk  memberikan  pengawalan,  pengawasan,  serta penyelesaian masalah yang akan menghambat para pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha.

## IV.  KESIMPULAN
Dengan  segala  Perubahan  regulasi  dan  sistem  perizinan  yang  telah  diluncurkan untuk  memperbaiki  pelayanan  publik  khususnya  dalam  hal  perizinan  berusaha khususnya  di  Kota  Metro  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  dalam  melakukan inovasi yang dibuat dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  menimublkan  sejumlah  hambatan- hambatan dalam prosesnya, saat ini juga dengan ada sistem terbarus yang disebut dengan  OSS,  dalam  pelaksanaanya  percepatan  perizinan  berusaha  terintegrasi secara online (OSS) khususnya di Kota Metro saat ini, dapat dinilai belum berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  amanat  yang  dituangkan  dalam  PP  24  tahun  2018 tentang  Percepatan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Online,  hal  itu tergambar  dengan  terlambatnya  sistem  ini  berjalan  dengan  efektif  sehingga masyarakat berpendapat bahwa sistem ini belum siap untuk diterapkan dan terlihat adanya ketidaksiapaan pemerintah dalam mendukung sistem OSS ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Dewo, Patricius. “ Inilah cara pengajuan izin usaha lewat online single submission
(OSS) Juli
2018 .” https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-cara-
pengajuan-izin-usaha-lewat-online-single-submission-oss. D iakses  26 Mei 2020.
Fadhilah,  Anis  Nur.  “Implementasi  Pelayanan  Periizinan  Berusaha  Terintegrasi
Secara   Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.” https :// jurnalmahasiswa.unes a .ac.id/index.php/pu blika/article/v i
e w
File/27533/25194. Diakses 2
desember 2019.
Fitifaldy,  Aldy.  “Apa  itu  Online  Single  Submission.”  26  agustus  2018,
https://www.kompasiana.com  /bergmansiahaan6648/5b82  6faaab12ae 526a0045b3 /a pa- itu-online-single-submission#. Diakses 4 desember 2019.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan . Surabaya: Yuridika, 1993. HD,  Stout. de  Betekenissen  van  de  wet,  dalam  Irfan  Fachruddin,  Pengawasan Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan  Pemerintah. Bandung: Alumni, 2004. Iberamsjah. 65 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Upaya Pembinaan dan Pencapaian  Demokrasi  di  Indonesi a,  Jurnal  Sekretariat  Negara  RI  No. 17, 2010,   hlm. 133.