Jurnal Perspektif Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Peinina Ireine Nindatu Abstrak

## COMMUNICATION OF DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT FOR POVERTY ALLEVIATION

## Abstract
Community  empowerment  is  part  of  development  communication  oriented  to  improving  the quality  of  people's  lives.  One  of  the  poverty  alleviation  strategy  policies  implemented  by  the government  is  through  the  empowerment  of  low-income  people,  especially  farmers,  fishermen, small and medium-sized businesses and low-income people. The purpose of writing a paper is to examine  the  implementation  of  community  empowerment  as  a  form  of  development communication  for  poverty  alleviation.  The  writing  method  used  is  to  study  literature  from various journals that are relevant to community empowerment, books and secondary data. The results of the study concluded that various empowerment activities have empowered the poor and
irennindatu@gmail.com Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Halmahera Barat, Indonesia
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  komunikasi  pembangunan  yang  berorientasi pada  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat.  Salah  satu  kebijakan  strategi  pengentasan kemiskinan  yang dilakukan pemerintah  yaitu  melalui pemberdayaan  masyarakat  berpenghasilan rendah terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah  dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan penulisan makalah yaitu untuk mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah  satu  bentuk  komunikasi  pembangunan  untuk  pengentasan  kemiskinan.  Metode  penulisan yang  digunakan  yaitu  melakukan  kajian  literatur  dari  berbagai  jurnal  yang  relevan  dengan pemberdayaan masyarakat, buku dan data sekunder. Hasil kajian menyimpulkan bahwa berbagai kegiatan  pemberdayaan  telah  memberdayakan  masyarakat  miskin  dan  membentuk  kemandirian sehingga  masyarakat  dapat  menolong  dirinya  sendiri  serta  memperbaiki  kehidupan  yang  lebih baik. Strategi pemberdayaan yang digunakan berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  serta  pencapaian  hasil.  Selain  itu,  berbasis entrepreneurship dan penguatan potensi sumber daya alam lokal. Pemberdayaan juga melibatkan perempuan  dan stakeholder dalam  masyarakat  yaitu  pemerintah  daerah,  perguruan  tinggi, pemerintah desa dan pihak swasta.
Kata kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

## KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
formed  self-reliance  so  that  the  community  can  help  themselves  and  improve  a  better  life.  The empowerment  strategy  used  is  based  on  community  participation  in  planning,  implementing, monitoring  and  evaluating  and  achieving  results.  In  addition,  based  on  entrepreneurship  and strengthening  the  potential  of  local  natural  resources.  Empowerment  also  involves  women  and stakeholders in the community, namely local governments, universities, village governments and the private sector.
Keywords: Community Empowerment, Poverty, Women

## PENDAHULUAN
Dominasi  ekonomi  telah  mendorong
Kesejahteraan  wajib  diperoleh semua
warga negara seperti diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga pemerintah  bersama  masyarakat  perlu bekerjasama untuk mengentaskan kemiskinan. Akar penyebab kemiskinan rumahtangga  miskin  pada  tipologi kemiskinan  perkotaan  dan  perdesaan, menurut  Papilaya  (2006)  yaitu:  kurang produktifnya  perilaku  rumah  tangga miskin,  kurang  normatifnya  perilaku elitis, lemahnya
kepribadian
rumahtangga miskin, memudarnya sistem nilai budaya, kuatnya kepentingan
elitis, ketimpangan
infrastruktur;  persaingan  yang  tidak adil,  dan    deprivasi  kapabilitas  aset produksi.  Sedangkan  menurut  Rofiq
(2014), beberapa hal
yang
menyebabkan  anggaran  negara  kurang efektif  dalam  mengatasi  kemiskinan yaitu:  rendahnya  efektivitas  belanja sosial  dalam  mengatasi  kemiskinan,
penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)  kemiskinan  belum  efektif, keterlambatan pencairan anggaran, pengelolaan  inflasi  yang  berpengaruh terhadap naik turunnya angka kemiskinan. Salah satu arah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk pengentasan  kemiskinan  yaitu  dengan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama petani, nelayan, Usaha  Kecil  Menengah  (UKM),  dan Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR).  Upaya  tersebut  dapat  dicapai dengan strategi meliputi: 1). Koordinasi lokasi  redistribusi  tanah  dan  legalisasi asset  dengan  progam  pemberdayaan masyarakat; 2). Pengembangan
teknologi  pertanian  dan  pengolahan hasil  pertanian;  3).  Pembentukan  dan penguatan  lembaga  keuangan  mikro;
dan  4).  Membangun  koneksi  antara usaha  petani,  dan  UKM  dengan  dunia industri (RPJMN 2015-2019). Pengentasan kemiskinan pada
hakekatnya  adalah  mengubah  perilaku masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki    kemampuan  sesuai  potensi dan  kebutuhannya  secara  mandiri  dan berdaya saing melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.
penguatan  ekonomi  pada  pihak  yang kuat.  Akibatnya  persaingan  semakin ketat, terjadi kesenjangan sosial, dimana  yang  kaya  semakin  kaya  dan yang  miskin  semakin  terpuruk.  Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan  sosial  semakin  sulit. Pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan melalui  pemberian  bantuan .
Akibatnya  masyarakat  semakin  malas bekerja,
pengangguran semakin
meningkat,  tidak  mampu  melakukan kompetisi, ketergantungan kepada pihak  lain  sehingga  kemandirian  dan kesejahteraan sulit
diwujudkan (Nugroho 2005).
Pemberdayaan
masyarakat merupakan  bagian  dari  komunikasi pembangunan.  Mengacu  pada  van  de Fliert  (2014),  yang  menjelaskan  fungsi komunikasi
pembangunan yaitu komunikasi kebijakan, komunikasi pendidikan, komunikasi hubungan masyarakat  dan  strategi  komunikasi, komunikasi  advokasi  dan  komunikasi organisasi,  maka  fungsi-fungsi  tersebut dilakukan untuk penguatan dan
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Komunikasi  menjadi  salah  satu unsur  penting  untuk  penyampaian pesan-pesan pembangunan secara efektif kepada masyarakat. Komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah  untuk  mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pembangunan
kepada  masyarakat  (Hadiyanto  2014).
Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan berpusat  pada  rakyat  ( people  centered development ) yaitu bahwa pembangunan  harus  berorientasi  pada peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat (Mardikanto 2010). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membuat masyarakat berdaya dan mandiri. Bentuk pemberdayaan masyarakat perlu
disesuaikan  dengan  potensi,  masalah dan  kebutuhan  masyarakat  setempat. Pemberdayaan  sangat  jauh  dengan bentuk-bentuk pembangunan yang cenderung top  down .  Pemberdayaan masyarakat  pada  hakikatnya  mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Peningkatan kesejahteraan  hidup  masyarakat  dari kegiatan pemberdayaan diharapkan
dapat  mengurangi  jumlah  penduduk
miskin,  sehingga  masyarakat  dapat memiliki  sebuah  kehidupan  yang  lebih baik.
Tujuan  penulisan  makalah  ini, yaitu mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk komunikasi pembangunan untuk
pengetasan kemiskinan.

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Istilah  pemberdayaan  popular  dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan.  Konsep  ini  berkembang dari  realitas  individu  atau  masyarakat yang tidak berdaya atau lemah ( powerless ).  Ketidakberdayaan  dalam aspek  pengetahuan,  pengalaman,  sikap, keterampilan, modal usaha, networking ,
semangat,  kerja  keras,  ketekunan  dan aspek lain. Pemberdayaan ( empowerment ) berkaitan dengan kekuasaan  ( power ).  Hal  ini  sering identik  dengan  kemampuan  individu untuk  membuat  dirinya  atau  pihak  lain melakukan apa yang diinginkan.
Pemberdayaan  merupakan  suatu  proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada  pihak  yang  lemah.  Menurut  Ife (1995),
pemberdayaan adalah menyiapkan  kepada  masyarakat  berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan  keahlian  untuk  meningkatkan kapasitas  diri  masyarakat  di  dalam menentukan  masa  depannya,  serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan  dalam  meningkatkan kemampuan  individu  atau  masyarakat agar mandiri. Upaya tersebut
merupakan  sebuah  tahapan  proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, kebiasaan lama menuju perilaku  baru  yang  lebih  baik  dalam meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraanya.  Pemberdayaan  juga menekankan pada proses, bukan
semata-mata output dari proses
tersebut.  Oleh  karena  itu  ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan  yang  dilakukan  individu dan masyarakat.
Semakin banyak masyarakat terlibat  dalam  proses  pemberdayaan, berarti semakin berhasil kegiatan
pemberdayaan tersebut.  Suharto dalam Anwas  (2013),  menjelaskan  prinsip- prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. Pemberdayaan  dilakukan  dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. 2. Pemberdayaan didasarkan pada
kebutuhan,  masalah  dan  potensi sasaran. 3. Sasaran pemberdayaan adalah
sebagai  subjek  atau  pelaku  dalam kegiatan pemberdayaan. 4. Pemberdayaan
berarti
menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan lokal masyarakat. 5. Pemberdayaan  merupakan  proses yang  memerlukan  waktu,  sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan  perlu  dilakukan  secara bijaksana, dan berkesinambungan. 7. Pemberdayaan perlu dilakukan secara holistik. 8. Pemberdayaan perlu
dilakukan terhadap  kaum  perempuan  terutama remaja  dan  ibu-ibu  muda  sebagai potensi  besar  dalam  mendongkrak
kualitas  kehidupan  keluarga  dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar mayarakat memiliki kebiasaan untuk terus  belajar  dan  belajar  sambil bekerja ( learning by doing ).
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan  adanya  keragaman budaya. 11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat. 12. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan  jiwa  kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
13. Agen pemberdayaan perlu memiliki kompetensi  yang  cukup,  dinamis, fleksibel dan bertindak.
14. Pemberdayaan  perlu  melibatkan berbagai  pihak,  mulai  dari  unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha,  LSM  dan  perguruan tinggi.

## STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Menurut Suharto (Anwas 2013) pemberdayaan  dapat  dilakukan  dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Pemukiman;  menciptakan  suasana atau  iklim  yang  memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. 3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok- kelompok lemah agar tidak tertindas
oleh kelompok kuat.
4. Penyokongan; memberikan bimbingan  dan  dukungan  agar masyarakat  mampu  menjalankan
peran dan tugas-tugas
kehidupannya.
5. Pemeliharaan;  memelihara  kondisi yang  kondusif  agar  tetap  terjadi keseimbangan  distribusi  kekuasaan antara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat. Hasil penelitian Papilaya (2006) menunjukkan  bahwa  salah  satu  strategi utama  penanggulangan  kemiskinan  dan pemiskinan yaitu melalui pemberdayaan  infrastruktur  maupun pemberdayaan ekonomi rakyat. disamping  strategi  lain  yaitu:  1) Pelembagaan tata kelola kepemerintahan yang baik ( good governance ), 2) Peningkatan kapabilitas, 3) Revitalisasi modal sosial, 4)  Advokasi  kebijakan  publik,  5) Keterjaminan sosial, dan 6) Redistribusi aset produksi.
Mengacu  pada  Sumodiningrat (1999),
maka pemberdayaan masyarakat  dinilai  berhasil  jika  dapat mengurangi  jumlah  penduduk  miskin pada  suatu  daerah.  Hal  tersebut  dapat diukur  melalui  adanya  1)  peningkatan pendapatan,  2)  peningkatan  kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, 3) peningkatan kemandirian  kelompok  yang  ditandai dengan  makin  berkembangnya  usaha produktif anggota dan kelompok,
kuatnya  permodalan,  4)  peningkatan kapasitas  masyarakat  dan  pemerataan pendapatan, ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi
kebutuhan  pokok  dan  kebutuhan  sosial dasarnya. Mudiyono et al l (2005)
menjelaskan, cara memberdayakan masyarakat  miskin  dapat  dilakukan melalui  berbagai  tingkatan  kelompok sasaran,  mulai  dari  tingkat  individu
sampai dengan tingkat komunitas
seperti berikut: 1. Pemberdayaan  masyarakat  miskin bertumpu pada komunitas masyarakat secara umum. Pemberdayaan  masyarakat  miskin dilakukan  tanpa  melihat  penduduk atau  keluarga  miskin  satu  per  satu tetapi  dilihat  sebagai  satu  kesatuan komunitas,  dengan  asumsi  jika kesatuan komunitas masyarakat tersebut berkembang maka masyarakat  miskin  didalamnya  juga ikut terentaskan. 2. Pemberdayaan  masyarakat  miskin bertumpu  pada  komunitas  dengan prioritas;  pemberdayaan  ini  adalah pemberdayaan komunitas masyarakat dengan tetap menempatkan penduduk atau keluarga  miskin  dalam  program pemberdayaan pada lingkup komunitas masyarakat tersebut, dengan memberikan prioritas tertentu  kepada  penduduk  atau keluarga  miskin  sesuai  dengan kondisinya. 3. Pemberdayaan  masyarakat  miskin melalui pengelompokkan masyarakat miskin berdasarkan hubungan sosial, kondisi dan penyebab kemiskinannya. Dilakukan program-program pemberdayaan khusus  sesuai  dengan  kondisi  dan penyebab kemiskinan masing-
masing keluarga.
4. Pemberdayaan  masyarakat  miskin bertumpu  pada  keluarga.  Setiap keluarga miskin dilakukan pemberdayaan  secara  sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan penyebab kemiskinan masing-masing keluarga. 5. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada  individu  anggota  keluarga. Pemberdayaan  ini  ditekankan  pada
anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersangkutan,
sehingga  akan  menjadi  penggerak pemberdayaan keluarga.

## Konsep Kemiskinan
Kemiskinan  digolongkan  ke  dalam  4 jenis.  Kemiskinan  absolute  merupakan tingkat  ketidakberdayaan  individu  atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, mulai dari pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan  pendidikan  yang  diperlukan  untuk bisa  hidup  dan  bekerja.  Kemiskinan relatif  terkait  dengan  kesenjangan distribusi  pendapatan  dengan  rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada  pada  posisi  di  atas  garis kemiskinan  namun  relatif  lebih  rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah  kondisi  miskin  yang  disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan  yang  belum  menjangkau seluruh masyarakat sehingga
menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan  kultural  terkait  dengan faktor  sikap  individu  atau  masyarakat yang  disebabkan  oleh  faktor  budaya seperti  malas,  boros,  tidak  kreatif sehingga  menyebabkan  miskin  (Anwas 2013).  Bank  dunia  mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup  dengan  pendapatan  di  bawah USD $1per hari.
Secara singkat, kemiskinan dapat diartikan  sebagai  suatu  standar  tingkat hidup  yang  rendah,  yaitu  adanya  suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan  dengan  stadar  kehidupan yang  umum  berlaku  dalam  masyarakat (Suparlan  1993).  Menurut  Sajogyo dalam  Papilaya  (2006)  mereka  yang
disebut  miskin  kalau  pengeluarannya kurang  dari  320  kg  beras  di  desa  dan kurang  dari  480  kg  beras  di  kota  tiap tahun  tiap  jiwa.  Pembatasan  garis kemiskinan  tersebut  masih  terbatas pada pemenuhan pangan, belum memperhitungkan kebutuhan lainnya.

## Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Whiting dalam Anwas (2013), komunikasi  memiliki  peran  penting dalam konteks pembangunan dan perubahan  sosial.  Komunikasi  dalam pemberdayaan diarahkan untuk membangkitkan  motivasi  dan  potensi yang dimiliki
setiap anggota masyarakat  agar  bangkit  dan  mampu berdaya untuk mengubah kehidupannya ke  arah  yang  lebih  baik.  Komunikasi dalam pemberdayaan hanya akan efektif  jika  dilakukan  secara  dialogis, interaktif  dalam  suasana  harmonis  dan kekeluargaan.
Fungsi  proses  komunikasi  secara dialogis dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu : 1. Media penyampaian informasi kepada  masyarakat  tentang  kegiatan pemberdayaan.
2. Wadah  partisipasi  masyarakat  untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
3. Media  untuk  memahami  tentang masyarakat dengan berbagai karakteristiknya, kebutuhan dan
budayanya.
4. Membangun  kesadaran  masyarakat tentang potensi dirinya.
5. Wahana  untuk  bersama-sama  aktif melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan secara dialogis,
demokratis dan partisipatif
6. Wahana  pemeliharaan  budaya  lokal sebagai  jati  diri  bangsa  yang memiliki karakter dan bermartabat.
Komunikasi  pembangunan  muncul  dari pandangan
bahwa pembangunan sebagai  pemberdayaan  dan  komunikasi sebagai berbagi makna bersama. Hal ini melibatkan  isu-isu  di  semua  tingkat kepentingan: akar rumput, lokal, nasional, dan global.
Fungsi komunikasi
dalam komunikasi  pembangunan  (van  de Fliert 2014) adalah:
1. Komunikasi  kebijakan,  fungsi  ini sebagian  besar  digunakan  oleh pemerintah, organisasi pembangunan dan badan pendanaan, serta  berfungsi  untuk  membuat peraturan dan kebijakan agar diketahui masyarakat umum. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui apa  kewajiban  dan  haknya,  serta fungsi  ini  menjadi  landasan  untuk pemberdayaan.
2. Komunikasi  pendidikan,  fungsi  ini berisi  ketentuan  informasi  pada  ide dan teknologi baru termasuk
berkontribusi  pada  peluang-peluang untuk  keterampilan  berlatih.  Hal  ini sering membantu membangun kapasitas  dan  perubahan  perilaku dan  dapat  juga  berkontribusi  pada pemberdayaan  dimana  pengetahuan sebagai kekuatan.
3. Hubungan  masyarakat  dan  strategi komunikasi,  fungsi  ini  digunakan untuk  menunjukkan  pada  dunia  luar agar  mengetahui  tentang  sebuah organisasi atau gagasan untuk meningkatkan kesadaran dan memperoleh  dukungan.  Dukungan ini dalam bentuk komitmen keuangan  oleh  agen  pendanaan  atau pendonor  swasta  atau  institusi, administratif  atau  tokoh  publik pendukung  yang memungkinkan kegiatan tersebut terjadi.
4. Komunikasi  advokasi,  fungsi  ini menyiratkan lobi untuk hak
kelompok  atau  individu  tertentu, dimana  perhatian  terhadap  kondisi buruk masyarakat atau untuk perubahan  dalam  kebijakan.  Hal  ini juga  dapat  mendorong  aksi  kolektif dan  proses  akhir  dari  komunikasi advokasi,  yang  menyediakan  sebuah pengalaman  dengan  kekuatan  penuh yang mendorong pemberdayaan.
5. Komunikasi  organisasi,  fungsi  ini membantu  tujuan  koordinasi  oleh penetapan  informasi  dan  umpan balik sistem dalam sebuah organisasi  atau  proyek  dan  seluruh stakeholder mengetahui  apa  yang direncanakan,  isu-isu  dan  perjanjian yang memiliki peluang untuk mengekspresikan pandangan mereka. Monitoring  partisipatori  dan  sistem evaluasi dapat membantu operasional fungsi ini.

## METODE
Metode yang digunakan untuk penulisan  makalah  ini  yaitu  melakukan kajian  literatur  dari  berbagai  jurnal yang  relevan  dengan  pemberdayaan masyarakat  dan  kemiskinan,  buku  dan data sekunder, selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk pengentasan  kemiskinan,  sebagaimana terdapat  dalam  RPJMN  2015-2019. Hal  tersebut  dapat  disimak  dalam program Indonesia Kerja untuk peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal  yaitu:  1)  Mengembangkan pendidikan  berbasis  keterampilan  dan kewirausahaan;  2)  Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan; 3)
Memberdayakan  masyarakat  desa  atau masyarakat  adat  dalam  mengelola  dan memanfaatkan tanah dan SDA
termasuk  pengelolaan  kawasan  pesisir dan laut yang berkelanjutan; 4)
Menguatkan  partisipasi  kelompok  atau lembaga  masyarakat  desa  termasuk perempuan dan pemuda dalam
pembangunan  desa;  5)  Meningkatkan kapasitas  SDM  dalam  pemanfaatan IPTEK dan teknologi tepat guna. Melalui pemberdayaan, masyarakat  diharapkan  akan  memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemauan untuk merubah hidupnya agar lebih baik dan menciptakan kemandirian. Agar
kegiatan pemberdayaan  dapat  berhasil,  maka perlu  dilakukan  dengan    pendekatan partisipatif.  Hal  ini  berkaitan  dengan salah  satu  prinsip  pemberdayaan  yaitu pemberdayaan diarahkan untuk
menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat. Pengentasan  kemiskinan  melalui
program pemberdayaan masyarakat berbasis  partisipatif  telah  menunjukkan keberhasilan (Nugroho 2005). Beberapa contoh  pemberdayaan  masyarakat  di negara  lain  menujukkan  hasil  yang positif. Misalnya kegiatan yang dilakukan  melalui  pinjaman  modal usaha oleh Grameen Bank di Bangladesh dengan
memberikan pinjaman kredit kecil kepada kelompok masyarakat  yang  beranggotakan  10 warga, sebesar Rp. 1.000.000. Pinjaman dengan  sistem  pengembalian  disertai bunga.  Kelompok  masyarakat  setempat menggunakan  modal  pinjaman  untuk usaha  mebel  dan  kuliner.  Antara  tahun 1988  dan  1994,  Grameen  Bank  telah dengan cepat berkembang di
Bangladesh.  Jumlah  cabang  meningkat dari  500  menjadi  lebih  dari  dua  kali lipat  dan  terdapat  pada  35.000  desa.
Kelompok masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga
sebesar  200  persen  dalam  setahun, menabung  dan  berinvestasi  pada  usaha kecil dan membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain.
Keberhasilan  lain  yang  telah dicapai yaitu, pemberdayaan
masyarakat  yang  dilakukan  organisasi pekerja  perempuan  (SEWA)  di  India pada tahun 1972 dengan beranggotakan 50.000  perempuan.  Organisasi  ini didirikan  untuk  persatuan  perempuan pekerja mandiri. Kegiatan yang dilakukan yaitu SEWA-Bank, digunakan sebagai sarana bagi perempuan  untuk  memperoleh  kredit, menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan  dan  jaminan  sosial.  Usaha- usaha tersebut berkembang dan mendapat respons organisasi perempuan di India. Pada  tahun  1995,  sekitar  7.000 anggota  SEWA  memperoleh  jaminan terhadap kerusakan harta benda
terutama  sarana  produksi  mereka  yang disebabkan  oleh  bencana  alam  dan kerusuhan  sosial.  Keberhasilan  ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat miskin dalam pemberantasan  kemiskinan  merupakan kunci  sukses  utama.  Metode  yang dikembangkan harus benar-benar sesuai dengan  kultur  sosial  dan  menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan dilakukan melalui dialog intensif.
Di Indonesia, contoh keberhasilan pelaksanaan  program  pemberdayaan yaitu  melalui  Program  Ketahanan Pangan  Terpadu  di  Flores  dengan menggunakan  metode  ZOPP  ( Ziel Orientierte  Project  Planning )  yaitu perencanaan  proyek  yang  berorientasi tujuan.  Sasaran  program  ini  adalah petani  miskin.  Metode  ini telah  banyak dilakukan
di negara-negara
berkembang.
ZOOP melibatkan masyarakat pada diskusi awal,
penentuan kegiatan, tahap perencanaan, implementasi, pemeliharaan dan didampingi  oleh  motivator.  Hingga tahun  1993  sebanyak  850  Ha  tanah kritis  telah  diubah  menjadi  tanah terasering  dengan  tanaman  pertanian termasuk  buah-buahan.  Lebih  dari  900 perempuan  mempunyai  warung  hidup kebun sayur di pekarangan.
Kegiatan  ini  berkembang  dengan pembangunan  sistem  air  bersih,  tempat mandi, cuci dan kakus oleh masyarakat.
Sedangkan masyarakat nelayan mendirikan bengkel perahu yang diorganisir  sendiri  secara  mandiri  dan mereka bisa memperoleh kredit perbaikan  serta  memodernkan  alat-alat penangkap  ikan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dari perencanaan  sangat  penting  sehingga terdapat  kesesuaian  antara  kebutuhan dan kesuksesan program yang dilakukan. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan perlu dilakukan  terhadap  kaum  perempuan terutama  remaja  dan  ibu-ibu  muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan
keluarga  dan  pengentasan  kemiskinan. Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan perempuan  yang  telah  diberdayakan dapat menunjang ekonomi keluarga dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan.
Hasil  penelitian  Zein  (2006) tentang  peningkatan  ekonomi  rumah tangga  nelayan  melalui  pemberdayaan wanita  nelayan,  menunjukkan  wanita nelayan  di  pesisir  pantai  mempunyai peranan  yang  cukup  besar  dalam menunjang  ekonomi  rumah  tangga
nelayan.  Terdapat  kurang  lebih  27 persen  wanita  nelayan  mempunyai kegiatan  ekonomi  produktif  untuk membantu  ekonomi  rumah  tangga,  dari jumlah tersebut mampu menyumbangkan pendapatan sebesar 7, 23  persen  dari  total  pendapatan  rumah tangga. Pemberdayaan perempuan
melalui  sosial entrepreneurship ,  studi kasus  pada  koperasi entrepreneurship
perempuan  di  India  menunjukkan kewirausahaan kolektif telah memberdayakan  perempuan  dalam  tiga hal: keamanan ekonomi, pengembangan perilaku kewirausahaan,
dan peningkatan kontribusi kepada keluarga (Data et al 2012). Hasil  penelitian  tersebut  sesuai dengan salah satu prinsip pemberdayaan dimana sasaran pemberdayaan  perlu  ditumbuhkan  jiwa kewirausahaan  sebagai  bekal  menuju kemandirian  (Suharto  dalam  Anwas 2013).  Sebagaimana  dijelaskan  oleh
Sunarya et al (2011), bahwa keuntungan menjadi seorang pengusaha yaitu terbuka peluang utk mengekplorasi potensi  diri secara
penuh,  mendapat  peluang  mencapai tujuan  yang  diinginkan  dan  peluang membantu masyarakat.
Penelitian  Haugh  (2014)  tentang hubungan  kewirausahaan  sosial  dan perubahan sosial: peran mediasi pemberdayaan, menunjukkan kewirausahaan semakin dianggap sebagai  bagian  integral  pembangunan; namun, norma-norma sosial dan budaya berdampak pada sejauh mana perempuan di negara-negara
berkembang  terlibat  dan  menambah manfaat  dari  aktivitas  kewirausahaan. Kewirausahaan  sosial  emansipatoris sebagai  proses  yang  memberdayakan perempuan  dan  memberikan  kontribusi
untuk mengubah  tatanan  sosial  dimana perempuan itu berada.
Hasil kegiatan pengabdian masyarakat social  entrepreneurship : kewirausahaan  perempuan  di  Bogor melalui  pengolahan  kain  perca  limbah konveksi menjadi aksesoris yaitu terbentuknya  wirausaha  atau  bisnis membuat  asesoris  berbahan  dasar  kain perca  limbah  konveksi.  Kewirausahaan sosial  dapat  menjadi  solusi  terhadap peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan  masyarakat,  khususnya perempuan.  (Vikaliana  dan  Andayani 2018).
Banyak  ilmuwan  sosial  percaya
bahwa pendukung pengembangan kewirausahaan dalam masyarakat berpenghasilan  rendah  adalah  strategi pembangunan yang layak untuk memerangi kemiskinan. Beberapa bahkan menyarankan agar pembangunan  ekonomi  menjadi  efektif maka bisnis baru di daerah berpenghasilan  rendah  harus  dimulai melalui  inisiatif  lokal,  dan  bahwa kewirausahaan  merupakan  hal  yang sangat  penting  untuk  pemeliharaan ekonomi  yang sehat. Hal ini digunakan sebagai  strategi  berbasis  masyarakat lokal  untuk  memacu  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat pedesaan (Robinson 2004). Penelitian tentang Program
Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  di
Jawa  Timur,  menyoal  bagaimanakah kinerja  peminjaman  dana  PPK  yang tergabung  dalam  kelompok  Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
dibandingkan  dengan  kelompok  SPP (Simpan  Pinjam  Perempuan).  Studi  ini secara sengaja memilih responden UEP yang  berjenis  kelamin  lelaki,  meskipun aturan  main  PPK  mengijinkan  UEP beranggotakan perempuan, dan ternyata UEP  didominasi  oleh  kaum  lelaki.
Untuk  melihat  efek  jender,  kinerja responden UEP ini kemudian dibandingkan  dengan  responden  SPP yang  beranggotakan  kaum  perempuan.
Dilihat dari segi produktifitas pinjaman,
pinjaman perempuan (SPP) lebih mampu mengentaskan kemiskinan ketimbang  pinjaman  lelaki  (UEP).  Hal ini  disebabkan  1)  Kinerja  tunggakan SPP  lebih  baik  ketimbang  UEP,  dan  2) Pemanfaat  dana  UEP  lebih  terbebani utang ketimbang pemanfaatan dana SPP (Suman 2007).
Selain melibatkan perempuan dan masyarakat secara umum, pemberdayaan  masyarakat  juga  sering memanfaatkan  potensi  sumber  daya lokal yang dimiliki masyarakat setempat.  Hasil  penelitian  Kusrini et  al (2017) tentang
pemberdayaan masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber daya  lokal  di  Desa  Jeruju  Besar, Kecamatan  Sungai  Kakap  Provinsi Kalimantan  Barat  telah  melibatkan  tiga kelompok mitra yaitu kelompok ibu-ibu PKK,  kelompok  pengolahan  hasil perikanan  dan  pemilik  usaha  gula merah.  Dalam  rangka  mencapai  desa mandiri  pangan  melalui  pelaksanaan Desa  binaan  pada  kegiatan  Ipteks  bagi Desa  Mitra  (IbDM),  pemberdayaan masyarakat melalui  pelatihan  dan pendampingan telah berhasil meningkatkan  pengetahuan,  wawasan dan  keterampilan  mitra  IbDM,  baik mitra PKK, mitra gula merah dan mitra pengolah ikan.
Selain memanfaatkan potensi
sumber  daya  lokal,  pemberdayaan masyarakat  juga  kerap  menggunakan kearifan  lokal  sebagai  bentuk  dari strategi konservasi alam. Hasil penelitian  Kennedy et  al (2019)
menunjukkan sasi sebagai  salah  satu bentuk kearifan lokal masyarakat Maluku  Barat  Daya  (MBD)  telah  lama
digunakan  masyarakat  sebagai  upaya mempertahankan, melindungi dan melestarikan  lingkungan  dan  sumber daya  alam. Sasi merupakan  bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena  dapat  melindungi  wilayah  dan kelangsungan sumber daya alam. Masyarakat MBD masih tetap berpartisipasi untuk melestarikan kearifan lokal tersebut dengan
mempertahankan tradisi sasi dan mematuhinya.
Hasil  penelitian  Shaladdin  bin Muda  Wan  (2009),  tentang  analisis kesejahteraan  hidup  nelayan  pesisir menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan  hidup  nelayan  pesisir  di daerah Kuala Terengganu masih rendah. Untuk meningkatkan
kesejahteraan  hidup  nelayan,  terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung yaitu  individu  nelayan  dan  kerajaan. Faktor nelayan yang harus diperhatikan dengan serius adalah pendapatan, pendidikan, pemilikan kendaraan,
rumah
kediaman,
simpanan, perbelanjaan dan lokasi tempat kediaman.  Dimensi  peranan  kerajaan juga  harus  dititikberatkan  pada  kursus dan  latihan,  pemasaran,  penyelidikan, pembangunan dan prasarana.
Penelitian  Glockner et  al (2004) tentang    pemberdayaan  masyarakat melalui  pemetaan  masyarakat  untuk  air dan  sanitasi  di  Dar  es  Salaam menunjukkan
bahwa pemetaan masyarakat  telah  membantu  LSM, mitra
dan masyarakat untuk menyelidiki  dan  memecahkan  masalah yang  mempengaruhi  daerah  termiskin di  Dar  es  Salaam.  Fakta  dikumpulkan dan  disajikan  kepada  para  pembuat keputusan,  dan  terdapat  kesempatan berdialog antara pemerintah dan
masyarakat.  Proses  ini  membantu semua  orang  yang  terlibat  untuk
merencanakan  pekerjaan  dengan  lebih jelas.  Anggota  masyarakat  merasa diberdayakan untuk mengambil kendali atas hidupnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan makalah, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai bagian  dari  komunikasi  pembangunan merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi serta  pencapaian  hasil.  Selain  itu, berbasis entrepreneurship dan penguatan  potensi  sumber  daya  alam lokal sehingga menciptakan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan juga melibatkan perempuan  dan stakeholder dalam masyarakat  seperti  pemerintah  daerah, perguruan  tinggi,  pemerintah  desa  dan pihak swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas, Oos. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi . Bandung: Alfabeta. Datta,  Punita  B,  Gailey,  Robert. (2012).  Empowering  Women Through Social Entrepreneurship:  Case  Study of  a  Women's  Cooperative  in India, Entrepreneurship. Theory and Practice .
36(3):569-587
Glockner  H,  Mkanga  M,  Ndezi  T.
(2004).  Local  empowerment through  community  mapping for water and sanitation in Dar
es Salaam. http://www.sagepublications.c om. The Community Development  Society  Journal . 16(1):185-197. Hadiyanto. (2014). Komunikasi Pembangunan Perspektif
Modernisasi .  Bogor:  IPB Press.
Haugh,  Talwa  HM,  Alka.  (2014).
Linking  social  entrepreneurship and social change: The mediating role of empowerment. Business Ethics Journal. 133(4):643-658. Ife, Jim. (1995). Community Development: Creating Community  Alternatives,  Vision, Analysis and Practice . Australia: Longman. Kennedy P.S.J, Tobing S.J, Lumbantoruan  R,  Tampubolon
E.  (2019).  Diskusi  Tentang Peran  Kearifan  Lokal  dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut dengan  Kelompok  Masyarakat Maluku  Barat  Daya. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat . 4(1):355-364. Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  2015-2019
Buku  I  Agenda  Pembangunan
Nasional. Jakarta Mardikanto  T.  (2010). Komunikasi Pembangunan Acuan Bagi Akademisi,  Praktisi  dan  Peminat Komunikasi Pembangunan . Surakarta: UNS Press. Mudiyono, Marliyantoro O, Sugiyanto. (2005). Dimensi- Dimensi  Masalah  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat .
Yogyakarta: APMD Press.
Nugroho  TEW.  (2005). Dimensi- Dimensi  Masalah  Sosial  dan Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: APMD Press. Papilaya EC. (2006). Akar Penyebab  Kemiskinan    Menurut Rumahtangga Miskin dan Strategi Penanggulangannya (Kasus  di  Kota  Ambon  Propinsi Maluku,  dan  di    Kabupaten
Boalemo, Propinsi Gorontalo) . : Bogor: Institut Pertanian Bogor
Rofiq  Aunur.  (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan  dan  Tantangan  Masa Depan . Jakarta: Republika. Robinson, Dassie KL, Wvlin, Christy, Ralph D. (2004). Entrepreneurship and Small Business  Development  as  a Rural  Development  Strategy. Southern Rural Sociology . 20(2):1-23. Kusrini  N,  Sulistiawati  R,  Imelda, Hurriyani Y. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. 2(2):139-150
Shaladdin  M,  Amin  W.  (2009). Analisis  kesejahteraan  hidup nelayan
pesisir.
Jurnal
Kemanusiaan . 8:58-77.
Suman Agus. (2007). Pemberdayaan Perempuan,  Kredit  Mikro,  dan
Kemiskinan:
Sebuah Studi Empiris. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan . 9 (1):62-72. Sumodiningrat  Gunawan.  (1999).
Pemberdayaan  Masyarakat  dan Jaring Pengaman Sosial.
Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama.
Sunarya  PO,  Sudaryono,  Saefullah A. (2011). Kewirausahaan . Yogjakarta : Andy Offset. Suparlan Parsudi. (1993). Kemiskinan  Perkotaan .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. van  de  Fliert  E.  (2014). Global Handbooks in Media and Communication  Research  The Handbook of Development Communication and Social Change .  Wilkins  KW,  Tufte  T, Obregon R, editor. West Sussex
(UK): Wiley Blackwell.
Vikaliana  R,  Andayani  A.  (2018).
Social Entrepreneurship :
Kewirausahaan  Perempuan  di Bogor  melalui  Pengolahan  Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat .
3(2):323-329.
Zein A. 2006. Peningkatan Ekonomi Rumah  tangga  Nelayan  Melalui Pemberdayaan  Wanita  Nelayan. Jurnal  Mangrove  dan  Pesisir . 6(1):11-21.