## REVITALISASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH DAN AKSES PASAR BERBASIS KELESTARIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG “BUKIT DAUN” DI KABUPATEN REJANG LEBONG

## Soengkono Anggri Puspita Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

## ABSTRAK
Soengkono,  Anggri  Puspita  Sari; Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merevitalisasi  potensi ekonomi  ekonomi  lokal  berbasis  sumber  daya  dan  kelestarian  hutan  lindung  melalui  inovasi teknologi  terpadu  yang  tepat  untuk  meningkatkan  produktivitas,  nilai  dan  akses  pasar  yang berkelanjutan menambahkan. Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data  (analisis  akan)  dan  teknik  teknik  yang  berlaku  di  penelitihan  kualitatif.  Model pembangunan yang tepat teknologi yang digunakan disesuaikan, diatur dengan potensi sumber daya  manusia  yang  ada,  sumber  daya  alam,  keberadaan  potensi  tim  ahli,  serta  potensi lingkungan  bisnis  yang  ada.  Pengembangan  model  diarahkan  pada  pembentukan  kelompok masyarakat  petani  kopi  yang  produktif,  pengembangan  sesuai  produksi  modul  teknologi pengolahan  kopi  dan  bisnis  percetakan  kemasan.  Kelompok  masyarakat  diarahkan  untuk produksi  pendirian  usaha  pengolahan  kopi  dan  bisnis  percetakan  kemasan  melalui  kegiatan pelatihan  terstruktur,  pembentukan  unit  bisnis,  manajemen  bisnis,  pelatihan  dan  upaya pengembangan pembinaan.

## ABSTRACT
Soengkono, Anggri Puspita Sari ; This study aims to revitalize the local economy based on the economic  potential  of  resources  and  preservation  of  protected  areas  through  appropriate integrated technological innovation to improve productivity, value and sustainable market access added. Data analysis was performed in conjunction with the data collection process (analysis will) and  applicable  techniques  in  qualitative  penelitihan.  Appropriate  development  model  used technologies adapted, arranged with the potential of existing human resources, natural resources, the  existence  of  potential  team  of  experts,  as  well  as  the  potential  of  the  existing  business environment.  Development  of  models  aimed  at  the  formation  of  community  groups  productive coffee farmers, the development of appropriate production technology modules coffee processing and  packaging  printing  business.  Community  groups  are  directed  to  the  production  of  coffee processing  business  establishment  and  packaging  printing  business  through  structured  training activities,  the  establishment  of  business  units,  business  management,  training  and  coaching development efforts.
Key words: Revitalization, Economic, Technology, Productivity, Sustainability

## PENDAHULUAN
Fenomena  yang  terjadi  pada  tataran  empirik  bahwa  permasalahan  intervensi  atau tekanan  manusia  dalam  pemanfaatan  kawasan  hutan  lindung  tidak  pernah  mampu terselesaikan dengan tuntas. Konservasi dan pelestarian hutan lindung sampai sekarang masih menyimpan  banyak  masalah,  terutama  berkaitan  ketergantungan  masyarakat  petani  untuk kegiatan  ekonomi  (baca:  berkebun  kopi)  di  kawasan  hutan  lindung  (Soengkono;  2006;  2007; 2009).  Sementara  itu,  paradigma  pembangunan  kehutanan  yang  selama  ini  dilakukan  seperti
penerapan  Program  Perhutanan  Sosial  ( Social  Forestry )  yakni  Pola  Pembangunan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  cenderung  mengedepankan  kepentingan  pemerintah  sebagai  pelaku utama  dalam  pembangunan  kehutanan  dan  bukan  kepentingan multy  stakeholders ,  yakni: pemerintah,  masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Kondisi  ini  diperjelas  dari  hasil penelitian  Soengkono  (2007)  mengungkap  bahwa  Program  Pembangunan  Hutan Kemasyarakatan di Desa Air Lanang Kabupaten Rejang Lebong, Desa Ujan Mas Atas, dan Desa Tanjung Alam di Kabupaten Kepahiang mengalami kegagalan dan bahkan menyimpan banyak permasalahan  yang  sampai  saat  ini  permasalahan  tersebut  tidak  pernah  ada  penyalesaian secara  tuntas.  Kegagalan  program  HKm.  lebih  diakibatkan  pada:  (1)  awal  proses  sosialisasi program  dalam  tahap  mempersiapkan  masyarakat  untuk  menerima  program  HKm  tidak melalui  proses transaksional  dialogis antara  pelaksana  kegiatan  dan  masyarakat  sebagai sasaran program, sehingga program terkesan dipaksakan dan bahkan image masyarakat yang berkembang adalah program HKm adalah program yang memisahkan masyarakat dengan hutan yang  merupakan  suatu  sistem  pendukung  kehidupan  mereka (life-support  system) ;  (2) Pelaksanaan  program  tidak  terstruktur  dan  tidak  terukur,  sehingga  tahapan-tahapan  dalam pelaksanaan terkesan asal jalan, akibatnya masyarakat kesulitan dalam mengikuti pelaksanaan program;  (3)  Pelaksanaan  program  tidak  mengembangkan  pola  pengelolaan  hutan  dengan model integrated community-based forest management , seperti yang tertuang dalam kebijakan HKm.
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di tataran empirik tersebut, peneltian ini bertujuan  revitalisasi  ekonomi  produktif  berbasis  kelestarian  hutan  lindung  melalui  inovasi teknologi tepat guna terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan akses pasar berbasis potensi sumberdaya ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini dirancang dapat diselesaikan  selama  2  (dua)  tahun  dengan  memadukan  2  (dua)  pendekatan,  yakni pengembangan  ekonomi  sub-sistem  agribisnis  hilir  untuk  usaha  mikro  produktif  dan pengembangan  ekonomi  sub-sistem  agribisnis  hulu  untuk  melindungi  dan  menjaga  integritas ekosistem hutan lindung. Upaya-upaya revitalisasi ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan  kelestarian  hutan  perlu  terus  digali,  dikaji,  ditemukenali  dan  selanjutnya diimplementasikan  dalam  kerangka  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  petani  di  desa penyangga  kawasan  hutan  lindung.  Hal  ini  dimaksudkan  dengan  adanya  kegiatan  ekonomi  di desa,  intensitas  perambahan  dalam  memperluas  area  peladangan  (baca:  perambahan)  dan penebangan liar dapat dikurangi.  Selain itu kegiatan reboisasi (baca: pengkayaan HKm) yang sifatnya  memiliki  nilai  ekonomi  perlu  terus  diupayakan  dan  dikembangkan  agar  tingkat pendapatan dan  pelestarian hutan lindung tetap terjaga sebagai suatu alternatif model sistem pengelolaan  dan  pengusahaan  hutan  berbasis  masyarakat (community-bassed  forest management).
Dari  hasil  penelitian  Soengkono,  (2007)  terdapat  adanya  permasalahan  yang  perlu secepatnya  mendapatkan  penyelesaian  dalam  upaya  mengurangi  tekanan  ekonomi  keluarga petani kopi sebagai akibat kegagalan program Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Rumusan permasalahan tersebut adalah:
1. Komoditas  unggulan  program  HKm.  yakni  tanaman  kemiri  yang  direncanakan  mampu meningkatkan pendapatan petani kopi sampai pada tahun 2007 (baca: tahun ketujuh) tidak berbuah  atau  tidak  menghasilkan.  Kondisi  tekanan  ekonomi  ini,  bila  dibiarkan  akan mendorong  masyarakat  petani  kopi  untuk  kembali  melakukan  perambahan  di  kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.
2. Ketergantungan  kehidupan  ekonomi  masyarakat  petani  kopi  dengan  kawasan  hutan lindung “Bukit Daun” sangat tinggi (life-support system) .
3. Tanaman  turun-menurun,  yakni  tanaman  kopi  (haus  lahan)  masih  merupakan matapencaharian pokok dan sebanyak 70% masih berada di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun (baca: potensi merambah tinggi).
4. Pemasaran  hasil  pasca  panen  terutama  oleh  petani  kopi  tradisional  masih  konvensional, yakni petik langsung jual dalam bentuk biji basah dengan harga murah. Sebenarnya dengan sentuhan  teknologi  sederhana,  komoditas  tersebut  masih  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi
( added  value ).  Kondisi  ini  membuat  masyarakat  tidak  mampu  dan  mengalami  kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi minimal keluarga.
5. Berkaitan  dengan  no.4  dan  desakan  kebutuhan  ekonomi  rumahtangganya,  menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola “Sistem Ijon”
6. Keterbatasan input teknologi tepatguna dalam pengelolaan pasca panen kopi.
Tidak  adanya  pembinaan  usaha-usaha  ekonomi  produktif  alternatif  berdimensi konservasi dan pelestarian alam pasca palaksanaan Program Pembangunan HKm.

## Landasan Teori
Konflik  masyarakat  terhadap  lingkungan  (hutan)  tergambarkan  dalam  permasalahan sosial  yang  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Terlebih  lagi  dengan  adanya  persepsi  bahwa masyarakat  yang  berdomisili  di  sekitar  hutan  menjadi  sumber  utama  yang  menyebabkan terjadinya  kerusakan  hutan  pada  setiap  tahun.  Kenyataannya,  justru  maraknya  pengusahaan hutan  justru  yang  mempercepat  terjadinya  degradasi  hutan  dan  lahan  tersebut.  Kebijakan dengan  menutup  akses  masyarakat  setempat  terhadap  kawasan  hutan  pada  dasarnya  sangat tidak  tepat  karena  dapat  menghambat  kelangsungan  penghidupan  mereka  yang  sangat menggantungkan hidup dari mengelola dan memanfaatkan hutan (Kusworo, 2001).
Pemanfaatan  hutan  secara  komersial  sebagai  penggerak  perekonomian  nasional  telah dimulai sejak tahun 1967 dalam bentuk ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor log, kayu gergajian, kayu lapis, dan produk kayu olahan lainnya. Namun, memasuki tahun 1995- an mulai terlihat adanya ketidakseimbangan antara laju eksploitasi dengan kemampuan untuk merehabilitasinya  (Arifin, et.all ,  2004).  Hal  ini  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya permasalahan social dan ekonomi dalam lingkungan masyarakat di sekitar hutan.
Adanya  berbagai  fenomena  konflik  dalam  lingkungan  sosial  ekonomi  masyarakat tersebut membuat pandangan kita menjadi terbuka bahwa semua masalah sosial dan ekonomi yang  ada  tersebut  selalu  berasal  dari  masalah  kependudukan  (Simon,  1993).  Sebagai  suatu sistem,  tidak  dapat  dihindari  bahwa  kehutanan  akan  selalu  berhadapan  dengan  seperangkat masalah  yang  berkaitan  dengan  manusia.  Rasio  lahan  per  orang  akan  menjadi  berkurang dengan  terus  meningkatnya  pertambahan  penduduk,  termasuk  lahan  garapan  dan  lahan pertanian,  sehingga  mendorong  terjadinya  perluasan  areal  permukiman  sampai  ke  daerah- daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Realita inilah yang menyebabkan kian eratnya hubungan masyarakat dengan kawasan hutan.
Masyarakat  sekitar  kawasan  hutan  sesungguhnya  memiliki  kearifan  lokal  sebagai embrio yang dapat menyelamatkan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya hutan. Kearifan ini juga dapat digunakan untuk menghentikan penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan  ke  depan  sehingga  dapat  menjadi  tumpuan  penggerak  utama  roda  perekonomian nasional  (Anonim,  2004).  Namun  demikian,  karena  berbagai  tuntutan  ekonomi,  maka pelaksanannya  bervariasi  dan  mengalami  pasang  surut  dari  waktu  ke  waktu,  dari  tempat  ke tempat dan dari petani ke petani.
Sarwono  (1993)  dalam  Ratnanda  dan  Yusuf  (2002)  menyebutkan  bahwa  perilaku seseorang  merupakan  hasil  dari  segala  macam  pengalaman  serta  interaksi  seseorang  dengan lingkungan  yang  terwujud  dalam  bentuk  pengetahuan,  sikap,  dan  tindakan  yang  merupakan respond  atau  reaksi  seseorang  individu  terhadap  rangsangan  yang  berasal  dari  luar  maupun dari  dalam  dirinya.  Kesediaan  masyarakat  untuk melakukan  kegiatan  konservasi  hutan  dapat dikategorikan sebagai suatu perilaku.
Sementara  itu  Sahlins  (dalam  Soengkono,  2007)  mendefinisikan  perilaku  manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya adalah sebagai proses yang menunjukkan tingkatan aksi pada individu yang ditunjukkan pada upaya memaksimalkan kesempatan hidup, termasuk memaksimalkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dengan demikian Sahlins menekankan bahwa  interaksi  pada  lingkungan  diarahkan  untuk  memuaskan  tujuan  manusia.  Selain  itu, Sahlins menyatakan bahwa perilaku manusia terus berubah dari waktu ke waktu.   Perubahan perilaku  dari  sudut  pandang  ekologi  sosial  ekonomi  dan  budaya,  adalah  suatu  tindakan  atau kepribadian individu ( individual personality ) yang mengasumsikan  bahwa (1) pengaruh utama terhadap  perilaku  manusia  datang  dari  lingkungan  dan  karena  itu  (2)  yang  menjadi  pusat
perhatian utama seharusnya adalah perbedaan situasi dan kondisi, dimana manusia bertempat tinggal, bukan perbedaan individu (Valentyne dan Hamilton dalam Soengkono,  2007).
Pembangunan  kehutanan  berbasis  masyarakat  ( community-bassed  forest  development ) yang berorientasi forest for people seringkali dihadapkan pada permasalahan yang tidak pernah dapat  diselesaikan  dengan  tuntas.  Tekanan  pertumbuhan  penduduk  dan  intensitas  aktivitas ekonomi  di  wilayah enclave atau  kawasan  penyangga  hutan  konversi  dari  waktu  ke  waktu cenderung  meningkat  yang  ditunjukkan  oleh  aktivitas  perambahan,  perburuan  satwa  dan berbagai kasus pembalakan liar serta pencurian hasil hutan lainnya, terutama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi ( Suminar, 1999; Soengkono, 2004 dan 2007; Praningrum, 2007). Tekanan penduduk pada kawasan hutan lindung ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Soengkono, (2007) yang  menjelaskan  bahwa  masyarakat  beranggapan  bahwa  hutan  adalah  kehidupan  bagi keluarga mereka. Hutan bagi mereka merupakan wilayah yang mampu menyangga kehidupan ekonomi keluarga. Dari generasi ke generasi berikutnya, interaksi masyarakat terhadap hutan ditunjukkan  oleh  pemanfaatan  kawasan  hutan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  dalam memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga  mereka.  Oleh  karenanya  pola  yang  dikembangkan masyarakat  lebih  kepada  upaya  pemanfaatan  hutan  semaksimal  mungkin  dan  seringkali mengesampingkan aspek pelestariannya. Cara pandang demikian pada gilirannya menyebabkan tingkat  intervensi  manusia  terhadap  hutan  telah  melewati  batas-batas  kemampuan  ekologi hutan  dalam  menyediakan  kebutuhan  kehidupan  manusia.  Akibatnya,  ekosistem  hutan  akan terganggu  dan  kehilangan  keanekaragan  hayati  yang  terkandung  di  dalamnya.  Selain  itu masyarakat  penyangga  kawasan  hutan  lindung  menurut  hasil  penelitian Praningrum (2007) menunjukkan bahwa masyarakat dalam aktivitas ekonominya dan lebih kurang 85% kebunnya berada  di  hutan  lindung.  Masyarakat  tetap  melakukan  perambahan  dalam  memperluas  area perkebunan kopinya. Namun secara umum kondisi masyarakatnya masih tetap saja miskin.
Paradigma  lama  pembangunan  kehutanan  cenderung  mengedepankan  kepentingan pemerintah sebagai pelaku utama dalam pembangunan kehutanan. Seharusnya bagi pengambil kebijakan dibidang pembangunan kehutanan, baik pusat maupun daerah lebih mengembangkan pola pengelolaan hutan dengan model integrated community-bassed forest management . Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Soengkono (2007) yang mengatakan bahwa transaksi dialogis dalam  menemukenali  model  dalam  membuat  program  pembangunan  kehutanan  berbasis kepentingan  stake  holders  baca:  masyarakat  sasaran  dan  pemangku  program)  adalah  sangat penting.  Model  tersebut  dapat  dijadikan  media  untuk  memadukan  dua  kepentingan  yang berbeda  dengan  cara  memformulasikan  kesamaan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak, yakni  antara  pemerintah  dan  komunitas  Penyangga  hutan  lindung.  Bagi  pemerintah  atau instansi terkait harus memandang bahwa komunitas Penyanga hutan harus dipandang sebagai bagian  dari  sebuah  ekosistem  hutan.  Setiap  kebijakan  yang  mencabut  masyarakat  dari ekosistemnya akan menimbulkan resistensi komunitas yang bersangkutan.
Dalam paradigma baru, setiap kebijakan yang akan dibuat terlebih dahulu harus melalui proses  transaksional  dialogis  antara  antara stakeholders yang  selama  ini  berkepentingan dengan  keberadaan  hutan  lindung.Paradigma  baru  ini  sebenarnya  telah  digulirkan  oleh pemerintah  dalam  implementasi  Program  Pembangunan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm). Paradigma  baru  ini  mempunyai  substansi  bahwa  pembangunan  kehutanan  merupakan  tugas kita  bersama,  dimana  peran  masyarakat  menjadi  lebih  penting.  Paradigma  baru  ini  pada dasarnya  merupakan  bentuk  manajemen  yang  berbasis  pada  masyarakat  ( Community-Based Forest Management). Melalui penggunaan pendekatan partisipatif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  tanpa  mengurangi  fungsi  ekologis  dari  sumberdaya  alam ( Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan ,  1998).  Pendekatan  ini  sangat  tepat  dalam menjembatani  kepetingan  pemerintah  dengan  kepentingan  masyarakat  Penyangga  kawasan hutan  lindung,  walaupun  kadangkala  di  lapangan  seringkali  ada  perbedaan  antara  apa  yang direncanakan  dengan  pelaksanaannya.  Dalam  kenyataannya,  hasil  penelitian  evaluatif  yang dilakukan  oleh  Soengkono  (2007)  membuktikan  bahwa  pelaksanaan  program  pembangunan hutan kemasyarakatan dinilai gagal, hal ini disebabkan tanaman pokok hutan kemasyarakatan ( multi purpose tries/MPTs) (baca=kemiri) sampai dengan tahun yang dijanjikan tidak berbuah.
Kejadian ini membuat masyarakat anggota HKm melakukan inisiatif akan kembali ke tanaman kopi dan melakukan penebangan tanaman kemiri Sulawesi yang tidak menghasilkan tersebut.
Berdasarkan  pada  kondisi  tersebut,  ke  depan  sangat  diperlukan  adanya  pola pendekatan persuasif melalui  rivitalisasi  ekonomi  masyarakat  dengan  menggunakan  berbagai kombinasi  strategis  melalui  penerapan  teknologi  tepatguna  terpadu  berbasis  pada  potensi ekonomi lokal. Penguatan peran ekonomi masyarakat yang berdimensi pada proses penyadaran ( awareness )  psikologi  masyarakat  sebenarnya  akan  menjadi  lebih  penting  dalam  menjaga kelestarian  hutan  sebagai  satu  sistem  pendukung  kehidupan  ( life-support  system ).  Strategi pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  berbasis  pada  konservasi  dan  pelestarian  sebagai  media pendidikan  lingkungan  pada  masyarakat  sebaiknya  dilakukan  melalui  pemanfaatan  potensi ekonomi local, yakni: potensi sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia, agar dalam proses diseminasi dapat dengan mudah diadopsi oleh masyarakat sasaran penelitian.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  kualitatif,  yaitu  langsung  mengarahkan  pada  keadaan  dan  pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dengan pendekatan ini dapat dipahami kehidupan  masyarakat  petani  kopi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  peran ekonomi masyarakat petani yang berbasis pada kearifan lokal (ESDM dan ESDA) secara dekat, dan  dapat  pula  memahami  faktor-faktor  yang  melatarbelakanginya.  Keuntungan  dengan menggunakan pendekatan ini, antara lain: peneliti akan dapat lebih mendalam, sehingga dapat menjawab mengapa hal itu terjadi dan bagaimana menemukan penyelesaiannya bersama objek penelitian. Makna dan konsep yang digunakan dalam kajian ini dapat pula tertangkap dengan menggunakan  metode  studi  kasus  dan  ekplorasi  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan ( Bogdan dan Taylor , 1995). Sumber  data  penelitian ini  terdiri  dari data sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder diperoleh  dari  instansi  atau  lembaga,  baik  formal  maupun  informal  yang  menyediakan informasi  relevan  dengan  tujuan  dan  maksud  penelitian.  Sedangkan  data  primer  terutama bersumber dari lapangan penelitian yang diperoleh melalui pengamatan dan curah pendapat. Di samping teknik-teknik pengumpulan data tersebut, maka dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan Participatory  Rural  Appraisal atau PRA ( Chambers ,  1992),  melalui  FGD, indepth interview , observasi partisipatori, kalender musin, dan timelines .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian Tahun Pertama

## a. Sosialisasi Program
Suatu  kegiatan  tepat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  jika dilakukan  dengan  perencanaan  yang  matang  dan  melalui  tahapan-tahapan  yang sistematis. Sama halnya dengan kegiatan penelitian ini. Untuk mencapai tujuan, maka di awal-awal  kegiatan  dilakukan  proses  identifikasi  dan  sosialisasi  kegiatan.  Tujuannya adalah  agar  terjadi  kesatuan  visi  dan  misi  antara  peneliti  dan  masyarakat  sasaran, sehingga pada saat pelaksanaan tindakan tidak menemui kendala. Pada kegiatan ini tim peneliti melakukan kegiatan pertemuan dengan masyarakat kelompok tani HKm sebagai sasaran  kegiatan,  tokoh  masyarakat,  aparat  desa  formal  dan  non  formal  untuk mensosialisasikan kedatangan tim peneliti sekaligus perkenalan dan pengakraban.
b. Identifikasi, Pemecahan Masalah dan Need Assesment Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :
 Identifikasi  permasalah  HKm,  konservasi  lahan  dan  upaya  peningkatan  ekonomi masyarakat petani peserta HKm di ke dua lokasi melalui curah pendapat, fokus group discusion, wawancara mendalam.
 Sosialisasi program kepada petani perserta HKm mengenai pembentukan Kelompok Usaha  Bersama  (KUB)  yang  dapat  menjadi  wadah  peningkatan  ekonomi  bersama anggota
 Musyawarah  petani  peserta  HKm  dalam  penentuan  perlunya  pembentukan  KUB untuk mendukung kegiatan HKm
 Musyawarah  petani  peserta  HKm  untuk  menentukan  maksud  dan  tujuan,  nama, pengurus, aturan main, kegiatan usaha dan kedudukan KUB yang dibentuk di lokasi penelitian
 Sosialisasi  keberadaan  KUB  dan  pendaftaran  anggota  oleh  para  pengurus  di  kedua lokasi Hasil  identifikasi  kebutuhan  ( needassesment )  pengembangan  ekonomi masyarakat tani HKm di lokasi penelitian, teridentifikasi beberapa permasalahan:
1. Masyarakat  kelompok  tani  HKm  memiliki  motivasi  yang  tinggi  untuk  tetap mengelola HKm dengan berpedoman pada IUPHKm yang mereka terima.
2. Masyarakat  kelompok  tani  HKm  sulit  mengembangkan  perekonomian  karena tanaman MPTs HKm yang diharapkan tidak menghasilkan.
3. Masyarakat  kelompok  tani  HKm  mengaku  bahwa  ada  tanaman  pokok  HKm  yang sengaja diganti dengan tanaman MPTs lainnya karena tidak produktif.
4. Saat  ini  di  beberapa  lokasi  tanaman  MPTs  menurut  pengakuan  masyarakat kelompok tani HKm hanya tinggal 3% saja.
5. Masyarakat  kelompok  tani  HKm  mengaku  bahwa  mereka  lebih  memilih  tanaman kopi yang dianggap lebih menguntungkan.
6. Masyarakat  kelompok  tani  HKm  bersedia  melakukan  kegiatan  konservasi  lahan HKm sebagai konsekuensi dari IUPHKm.
7. Masyarakatkelompok  tani  HKm  memohon  agar  difasilitasi  dalam  pengembangan usaha ekonominya terkait dengan pengelolaan HKm
c. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama
Kelompok  merupakan  suatu  wadah  untuk  memudahkan  proses  dinamisasi masyarakat  sasaran  kegiatan  agar  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Berdasarkan hasil  kesepakatan  dengan  masyarakat  kelompok  tani  HKm,  kelompok  usaha  bersama (KUB) mengacu  pada kelompok Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang selama ini sudah ada. Hal ini juga disepakati oleh semua anggota kelompok yang hadir pada saat pelaksanaan  penelitian.  Kelompok  usaha  bersama  ini  akan  mengorganisir  setiap kegiatan kelompok agar terkoordinasi dengan baik.
Setelah  KUB  terbentuk,  kegiatan  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  sebagai berikut :
 Musyawarah anggota KUB dalam perencanaan  kegiatan usaha yang akan dilakukan jangka pendek.
 Musyawarah  anggota  KUB  mengenai  prioritas  usaha  yang  dilakukan,  hak  dan kewajiban pengurus dan anggota serta mekanisme (tata kerja) pelaksanaan kegiatan.
 Musyawarah  anggota  KUB  untuk  menentukan  kebutuhan  utama    ( need  assesment ) anggota  yang  dapat  diusahakan  KUB  kaitannya  dengan  peningkatan  ekonomi  dan konservasi lahan HKm
 Musyawarah anggota KUB mengenai permodalan  awal  dan sumber-sumber modal usaha KUB
 Musyawarah  anggota  KUB  mengenai  program    pengadaan  tanaman  MPTs  melalui KUB
d. Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha KUB
a) Pendampingan dalam Penataan Organisasi KUB
 Musyawarah  anggota  KUB  dalam  merumuskan  rencana  jangka  pendek,  jangka menengah, dan jangka panjang dalam pengembangan usaha bersama
 Peningkatan  kesadaran,  komitmen  dan  loyalitas  anggota  kepada  pengembangan usaha kelompok
 Peningkatan kuantitas dan kualitas keanggotaan kelompok usaha bersama
 Peningkatan  penataan  kelembagaan  dan  pengelolaan  usaha  (manajemen  usaha kecil)
 Peningkatan jaringan kerja sama usaha dengan berbagai pihak
 Pengembangan aksesibilitas usaha KUB
 Peningkatan kualitas dan kuantitas upaya konservasi lahan melalui pengusahaan komoditas tanaman MPTs yang memberikan peningkatan ekonomi Tujuan  Pendampingan  dalam  penataan  organisasi  KUB  dilakukan  untuk mengatur  kepengurusan  dan  administrasi  yang  berorientasi  pada  usaha.  Aspek- aspek yang difasilitasi adalah :
1. Memperkokoh kepengurusan
2. Pembangkitan partisipasi anggota
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahanan tentang kegiatan usaha
4. Pembagian tugas dan wewenang
b) Pelatihan Pengembangan Usaha
1. Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan kopi bubuk
2. Pelatihan teknologi tepat guna sablon dan kemasan
3. Fasilitasi sistem administrasi dan pembukuan serta manajemen usaha kecil
4. Pendampingan cara pemasaran

## 2. Hasil Penelitian Tahun Kedua
Berdasarkan roadmap penelitian, pelaksanaan penelitian tahun kedua ini difokuskan pada  aspek  budidaya  tanaman  produktif  mulai  dari  praktik  pembibitan  dan  praktik pengembangan manajemen usaha kecil. Riset diawali dengan kegiatan update potensi lokasi pnelitian,  kondisi  lingkungan,  dan  keadaan  sumberdaya  manusia  yang  dilakukan  dengan pengamatan  dan  diskusi  antara  peneliti  dengan  para  masyarakat  petani  kopi,  pemuka masyarakat,  dan  aparat pemerintah  formal  Desa Air  Lanang.  Hasil  pelaksanaan  penelitian lapangan dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Pemberian  pelatihan  teknik  budidaya  tanaman  produktif  (tanaman  pala)  untuk pengkayaan  tanaman  HKm  mulai  dari  pembibitan,  perawatan  sampai  dengan penanaman.
2. Pelatihan dan pembinaan  pengembangan manajemen usaha :
a) Pengelolaan kelembagaan
b) Pengelolaan keuangan
c) Pengelolaan sumber daya manusia
d) Pengelolaan produksi dan pascapanen
e) Pengelolaan pemasaran
Evaluasi  Penerimaan  Teknologi  Tepat  Guna  Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  Petani HKm
Hasil  umpan  balik  ( feed  back )  riset  aksi  pada  rancangan  implementasi  teknologi  tepat guna untuk pemberdayaan masyarakat petani kopi diperoleh respon beraneka-ragam. Respon ini  menggambarkan  tingkat  penerimaan  (adaptasi  dan  inovasi)  anggota  kelompok  terhadap model  yang  akan  dikembangkan.  Secara  umum  seluruh  anggota  kelompok  sangat  menyukai teknologi tepat guna yang akan dikembangkan berbasis pada potensi lokal tersebut. Hasil kajian dapat dicermati dalam Tabel 1 sebagai berikut:

## Tabel 1. Tingkat Penerimaan Teknologi Pembibitan dalam upaya Pengkayaan Tanaman HKm di Desa Air LanangKabupaten Rejang Lebong
No Tingkat Kesukaan Pengolahan Kopi Bubuk Usaha Sablon dan Kemasan F % F % 1 Tidak suka 0 0 0 0 2 Kurang suka 0 0 0 0 3 Suka 2 10 4 20 4 Sangat suka 18 90 16 80 Jumlah 20 100 20 100

## Sumber : Hasil Penelitian, 2014
Tingginya tingkat kesukaan disebabkan oleh kemudahan teknologi yang dikenalkan dan mudah  diadopsi  oleh  mayoritas  masyarakat  petani  kopi.  Pengenalan  teknologi  secara  umum akan menambah pengetahuan pengolahan kopi bubuk secara baik dan higienis bagi masyarakat petani  kopi  di  lokasi  penelitian  seperti  ditunjukan  pada  Tabel  2  dan  dapat  diterapkan  untuk pengembangan usaha seperti disajikan lebih lanjut dalam Tabel 2 berikut ini.
Tabel  2. Pengenalan  Teknologi  Pembibibtan  terhadap  Penambahan  Pengetahuan Masyarakat Petani Kopi di Desa Air Lanang No  Pernyataan Frekwensi Persentase (%) 1 Tidak bertambah 0 0 2 Cukup bertambah 2 10 3 Bertambah banyak 18 90 Jumlah 20 100

## Sumber : Hasil Penelitian, 2014
Pemberdayaan  masyarakat  petani  kopi  melalui  pengembangan  teknologi  tepat  guna perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan  ( sutainable ),  agar  para  masyarakat  petani  kopi  benar- benar  memiliki  keahlian  dan  kemampuan  dalam  pengolahan  pembibitan  dan  sekaligus  dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga.
Tabel 3. Pengenalan dan Penyerapan Teknologi Pembibitan Dalam Upaya Pengembagan Usaha Masyarakat Petani Kopi di Desa Air Lanang
No  Pernyataan Frekwensi Persentase (%) 1 Tidak bisa 0 0 2 Kemungkinan bisa 3 15 3 Pasti bisa 17 85 Jumlah 20 100

## Sumber : Hasil Penelitian, 2014
Pelibatan  masyarakat  sasaran  binaan  terus  dilakukan  dari  awal  sampai  akhir  proses praktik  uji  coba  teknologi  pembibitan  selesai.  Hal  ini  ditujukan  agar  para  masyarakat  petani kopi  dapat  memperoleh  pengetahuan  secara  menyeluruh  dan  tuntas.  Selanjutnya  diharapkan pada  saatnya  nanti  model  dan  modul  dapat  digunakan  sebagai  rujukan  dalam  upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat petani di kawasan yang memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi penelitian.
Skenario tersebut selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, sehingga  anggota  kelompok  memiliki  keterampilan  yang  mandiri  dalam  usaha  budidaya tanaman produksi (tanaman MPTs) untuk mengoptimalkan produktifitas lahan HKm sehingga potensi perambahan hutan dapat dikurangi

## Kesimpulan
Pada  awal  riset  (tahun  pertama)  fokus  penelitian  dilakukan  pada  peningkatan  nilai tambah  komoditas  kopi  melalui  penerapan  teknologi  pengolahan  kopi  pasca  panen  yang sederhana  dan  tepat  guna.  Bersama  dengan  peneliti,  kelompok  masyarakat  petani  kopi difasilitasi  melalui  implementasi  teknologi  pengolahan  kopi.  Hasilnya  menunjukkan  telah terjadi peningkatan nilai jual yang signifikan terhadap komoditas kopi dari kopi basah dan kopi biji menjadi kopi olahan (kopi bubuk).
Pada  pelaksanaan  penelitian  tahun  kedua  ini,  dilakukan  usaha  pengembangan  usaha pertanian  di  areal  HKm  melalui  usaha  implementasi  teknologi  budidaya  tanaman  produktif (tanaman  pala)  untuk  pengkayaan  tanaman  HKm.  Keberadaan  tim  peneliti,  telah  membantu memberikan  penyadaran  kepada  masyarakat  pentingnya  mengelola  HKm  dengan  penuh tanggungjawab  khususnya  dalam  kegiatan  konservasi  lahan.  Kelompok  masyarakat  melalui kelompok  usaha  bersama  dididik,  diajarkan  teknik-teknik  pembibitan,  pemeliharan, pengelolaan pascapanen (secara teori) sehingga memiliki keterampilan dan kemampuan dalam pengelolaan  areal  HKm  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  Tim  peneliti  memberi  pelatihan pengembangan  usaha  melalui  pelatihan  manajemen  usaha  kecil.  Pada  kegiatan  ini  anggota kelompok  diberi  informasi  cara-cara  mengembangkan  usaha,  mengelola  keuangan,  mengelola sumber daya manusia, mencari mitra usaha untuk mendukung pengembangan usaha, meliputi dukungan  pemerintah,  pengusaha,  dan  sumber  modal.  Antusiasme  anggota  kelompok  sangat tinggi  yang  ditunjukkan  dengan  keterlibatan  dan  keaktifan  kehadiran  dalam  setiap  kegiatan penelitian.

## Saran
Pemberdayaan ekonomi masyarakat petani agar lebih mendekatkan pada keberhasilan tidak dapat dilakukan secara parsial, namun perlu dilakukan secara komporensif, terpadu dan keberlanjutan.  Untuk  itu  keterlibatan  semua  unsur  dan  komponen  dibangun  secara  simultan. Dalam hal ini dituntut komitmen dan keterlibatan Aparat Desa atau Pemerintah Daerah untuk terlibat  langsung  dan  terus-menerus  dalam  proses  pendampingan  dan  pembinaan  agar  para masyarakat petani  kopi termotivasi untuk bangkit dan berperan aktif dalam mambangun dan membantu peningkatan perekonomian keluarganya.
Tanaman  kopi  haus  lahan,  sehingga  potensi  merambah  hutan  lindung  sangat  tinggi. Program  pengolahan  kopi  pasca  panen.  menjadi  sangat  penting  karena  sebenarnya  secara implisit program ini bernuansa konservasi dan pelestarian hutan lindung Bukit Daun. Selain itu program  ini  memiliki multiplier  effect,  yakni meningkatkan  pendapatan  keluarga  dan pemeranan ekonomi masyarakat petani kopi. Berdasarkan kondisi tersebut program-program bertujuan  untuk  mengurangi  aktivitas  perambahan  perlu  terus  diupayakan,  ditingkatkan  dan dikembangkan,  khususnya  di  sentra-sentra  produksi  kopi  yang  lahannya  berada  di  hutan lindung Bukit Daun. Berdasarkan kondisi tersebut, saran yang dapat diberikan adalah
a. Program pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga hutan lindung perlu terus digali dan  diwujudkan,  agar  lebih  menjadi  media  alternatif  dalam  pengentasan  kemiskinan berbasis konservasi dan pelestarian hutan.
b. Pola pemberdayaan ekonomi kerakyatan hendaknya dimulai dari identifikasi potensi lokal, usaha  alternatif,  produksi,  pemasaran  produk,  perolehan  keuntungan  dan  pengembangan usaha secara berkelanjutan.
c. Diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dalam upaya pemantapan kelompok binaan dan pemantapan usaha melalui penyempurnaan proses dan hasil produksi, penyempurnaan usaha  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  lingkungan  usaha  baik  secara  internal  maupun eksternal, melakukan rencana pengembangan usaha ( Business Planning ) yang matang serta melakukan studi banding pada usaha-usaha sejenis. Hasil dari kegiatan ini agar kelompok binaan  mampu  membangun  jaringan  kemitraan  usaha  dan  lebih  membuka  cakrawala pemikiran untuk mengembangkan usaha kelompoknya secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  R,  1992, Pola  Belajar  Kewiraswastaan  Petani  Miskin: Studi  Kasus  Di  Desa MangenJawa Tengah, Jurnal Penelitian IKIP Semarang, No. 3 Tahun VIII.
Azehari,  S  ,  1991, Analisis  Situasi  Wanita  Di  Propinsi  Bengkulu. Bengkulu:  Pemda  Tk  I  dan PSW UNIB.
Badan Pusat Statistik Bengkulu, 2004, Bengkulu Dalam Angka . Bengkulu: BPS Bengkulu.
Biro  Pusat  Statistik,  2001, Analisis  Situasi  Wanita  Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu: Pemda Tingkat I dan PSW UNIB.
Bogdan,  Robert  dan  Steven  J.  Taylor,  1975, Introduction  To  Qualitative  Research  Method . New York: John Willey Sons.
Casson, Herbert N, 2001, Petunjuk Praktis Dalam Berusaha . Surabaya: Usaha Nasional.
Chambers,  Robert  dan  Steven  J.  Taylor,  1992, Rurak  Appraisal:  Rapid,  Relaxed  and Participatory . English: Institute of Development Studies.
Departemen Pendidikan Nasional, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua . Jakarta: Balai Pustaka.
Departemen  Sosial  RI,  2008. Pedoman  Penumbuhan  dan  Pengembangan  Kelompok  Usaha Bersama, www.depsos_ri.go.id
Encum, 2010. Analisis Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dengan Multipurpose Tree Species (MPTs)  pada  Kegiatan  HKm  di  Hutan  Lindung  Bukit  Daun  Register  5. Tesis Pascasarjana  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan ,  FP-Pertanian UNIB, tidak dipublikasikan.
Fitiyah, 1990, Hubungan Stutus Sosial Ekonomi Petani Miskin Dengan Alokasi Curahan Kerja Wanita  Pada  Rumah  Tangga  Petani  di  Gunung  Kidul  Wonogiri  , Surakarta  : Lembaga Penelitian Universitas 11 Maret.
Friedrich-Ebert-Stiftung,  1996, Panduan  Praktis  Membina  Pengusaha  Kecil .  Jakarta:  WISO- Project Promotion of Selfhelp-Activities.
Isaac,  S  and  Michael,  W.  B,  1988, Handbook  In  Research  And  Evaluation .  San  Diego:  Edits Publisher.
Kadir,  M.  S,  1997, “ Penelitian  Tindakan  Untuk  Pendidikan”,  dalam Forum  Penelitian Kependidikan:  Jurnal  Teori  Dan  Praktik  Penelitian  Kependidikan  IKIP  Malang, Tahun 9 Desember, hal. 50-68.
Kemmis,  Stephen  dan  Robin  Mc.  Taggart,  1988, The  Action  Research  Planner .  Victoria: Deakin University.
Koentjaraningrat,  1981, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat (Penyunting).  Jakarta:  PT Gramedia.
Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif (Diterjemahkan
Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Nasution, S, 1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito.
Sekertasis Negara RI, 1999, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Jakarta: Balai Pustaka.
Soengkono,  2012, Inovasi  Teknoligi  Tepatguna  Untuk  Meningkatkan  Produktivitas,  Nilai Tambah  dan  Akses  Pasar  Usaha  Mikro  Di  UPT  Karang  Cahyo  Kabupaten Bengkulu, DIKTI Stranas dan Lembaga Penelitian UNIB.
Soengkono,  2009, Model  Pengelolaan  Pasca  Tangkap  Sebagai  Upaya  Pengentasan Kemiskinan  Mastarakat  Kampung  Nelayan  Pulau  Enggano.  DIKTI  Hibah Kompetitif dan Lembaga Penelitian UNIB.
Soengkono,  2007, Perilaku  Adaptif  Petani  Kopi  Pasca  Pembangunan  Program  Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Kepahiang. DIKTI Fundamental dan Lembaga Penelitian UNIB.
Soengkono,  2004, Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Konservasi  Dan  Pelestarian  Taman Nasional  Kerinci  Seblat.  Di  Kabupaten  Bengkulu  Utara: Jurnal  Penelitian Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu,  Edisi  ke  14  No.  2,  Bulan  Juni  2005, hlm.206-214.
Sudarsono, FX, 1992, Konsep Dasar Action Research (Makalah). Yogyakarta: Disajikan Dalam Penataran Tenaga Peneliti BPKS, Tanggal 23 Nopember 1992.
Suhapti, 1991, Nilai Wanita Pada Beberapa Suku Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Keluarga dan  Tenaga  Kerja. Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil  Penelitian  Perguruan Tinggi. Jakarta: Depdikbud.
Sumarno,  1994, Penelitian  Tindakan  (Action  Research)  Dalam  Bidang  Sosial  Dan Pendidikan. Yogyakarta: IKIP.
Suminar,   1996 Stratifikasi  Gender  dan  Status  Wanita  Dalam  Keluarga  Suku  Rejang  Di Propinsi Bengkulu. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
Suparlan, Parsudi, 1986, Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif . Jakarta: Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
Tim  Editorial,  1994, Participatory  Rural  Appraisal  Gambaran  Teknik-Teknik  Berbuat  Bersama Berperan  Setara  Pengkajian  Dan  Perencanaan  Program  Bersama  Masyarakat . Bandung: Studio Driya Media.