Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 1, Tahun 2022, pp. 74-79 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.45488

## Kedudukan International Union of Notaries sebagai Organisasi Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional

## Maheswara Perbawa Sukawati
1*
1 Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  international union  of  notaries  sebagai  organisasi  internasional.  Penelitian  ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan  hukum  yang  sudah  digunakan  untuk  sebuah  penyusunan  dan juga  bahasan  dalam  suatu  permasalahan  pada  penelitian.  Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  atas  konvensi-konvensi internasional  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  setiap negara. Bahan hukum sekunder merupakan penelitian-penelitian ilmiah dari  penulis,  buku-buku,  artikel-artikel  internasional  yang  berkaitan dengan  rumusan  masalah  ini.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan kajian literatur. Bahan hukum yang telah diperoleh digabungkan lalu diinterpretasikan, sehingga dapat membentuk argumentasi hukum. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi International Union of Notaries dalam transaksi internasional berperan untuk mengesahkan kontrak  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak,  notaris  internasional dapat  menjadi  penengah  terhadap  sengketa  yang  terjadi  di  dalam kontrak.  Akan  tetapi  (UINL)  merupakan  organisasi  internasional  yang berlabel  Non-Governmental  Organization  (NGO)  yang  tidak  memiliki wewenang  untuk  membentuk  konvensi  internasional  yang  dapat mengikat negara-negara.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  analyze  the  position  of  the  international  union  of  notaries  as  an  international organization. This study uses normative legal research, namely by using legal materials that have been used for a preparation and also a discussion of a problem in the research. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Primary legal materials consist of international conventions and several laws and regulations of each country, while secondary legal materials consist of scientific research from international authors, books, articles related to the formulation of this problem. Data collection in the study was carried out using the method of observation and literature review. The legal materials that have been obtained are combined and then interpreted so that they can form legal arguments. The results obtained in this study indicate that the Organization of the International Union of Notaries in international transactions plays a role in ratifying contracts that have been agreed upon by  the  parties,  International  Notaries  can  mediate  against  disputes  that occur  in  contracts.  However, (UINL) is an international organization labeled as Non-Governmental Organization (NGO) which does not have the authority to form international conventions that can bind countries.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  arus  globalisasi  yang  sangat  pesat  yang  berakibat  pada  semakin  tingginya kebutuhan masyarakat. Besarnya tingkat kebutuhan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara. Hal ini disebabkan  oleh  adanya  keterbatasan  sumber  daya  alam  dan  manusia.  Untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat, maka dilakukan proses transaksi internasional melalui proses ekspor dan impor. Transaksi internasional merupakan salah satu jenis transaksi yang melibatkan berbagai negara di dunia. Dlam proses transaksi pihak yang terlibat tidak hanya individu, akan tetapi perusahaan-perusahaan besar juga turut serta  di  dalamnya (Raspita,  2021;  Satrianto,  2021;  Syahrin  &  Aslami,  2022) .  Kegiatan  transaksi  bisnis

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 03, 2022 Revised January 05, 2022 Accepted March 12, 2022 Available online April 25, 2022
Kata Kunci: Transaksi Interasional, International Union of Notaries
Keywords: International Transactions, International Union of Notaries
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
internasional  menjadi  salah  satu  hukum  privat  yang  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  terkait untuk membuat perjanjian yang mampu menjadi prestasi dalam sebuah ikatan (Gijoh, 2021; Willyus et al., 2021) . Subjek-subjek yang terlibat dalam kegiatan transaksi bisnis internasional dapat berupa suatu negara dengan negara lain, organisasi internasional milik pemerintah maupun non-pemerintah, dan individu satu dengan lainnya (perusahaan multinasional dan bank) (Lubis, 2021) . Oleh karena itu, setiap pelaksanaan transaksi harus tetap tunduk pada kaidah hukum internasional atau hukum nasional yang telah dibuat oleh masing-masing negara (Darajati, 2020) .
Tingginya  intensitas  kegiatan  transaksi  internasional  memerlukan  suatu  perjanjian  antara  para pihak  yang  terlibat  di  dalam  transaksi  internasional (Halomoan,  2018) .  Perjanjian  dibutuhkan  untuk memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  terhadap  para  pihak  yang  melakukan  transaksi internasional (Prijanto  &  Tho’in,  2021) .  Perjanjian  terhadap  transaksi  internasional  dituangkan  melalui Kontrak  Internasional (Ayu,  2018) .  Kontrak  internasional  pada  dasarnya  merupakan  suatu  perjanjian antara dua orang atau lebih sehingga menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan  tertentu (Priyanto,  2018) .  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  pihak  yang  termuat  didalam  kontrak memiliki kewajiban untuk menjalankan isi dari kontrak dengan itikad baik (Sinaga, 2020) . Dalam kontrak internasional  terdapat  unsur  asing,  yang  berakibat  pada  adanya  ketidakpahaman  hukum  yang  berlaku diluar negara pihak lain.
Salah satu permasalahan yang muncul dalam transaksi bisnis internasional adalah permasalahan mengenai Choice of Law (Prajugo, 2020) . Choice of Law merupakan masalah yang tidak mudah. Hukum yang dipilih oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lainnya (Kasih et al., 2021) . Meskipun di dalam suatu kontrak Choice  of  Law bukan  merupakan  prasyarat  berlakunya  suatu  kontrak,  tentunya Choice  of  Law memiliki  hal  penting.    Apabila Choice  of  Law tidak  dicantumkan,  maka  dapat  dikatakan  suatu  kontrak dianggap cacat (Dimpudus et al., 2021) . Selain hukum nasional setiap negara, hukum yang dapat digunakan di  dalam  pemenuhan Choice  of  Law di  antaranya  hukum  kebiasaan,  perjanjian  internasional,  hukum internasional,  ataupun  kombinasi  beberapa  hukum  tertentu (Anggraeni  &  Rizal,  2019) .  Jika  dilihat  dari penjelasan tersebut, tentu perjanjian internasional dan hukum internasional merupakan dua hal di dalam pemilihan Choice of Law yang dapat menjadi jalan tengah apabila kedua pihak tidak menyepakati hukum nasionalnya  masing-masing (Darajati,  2020;  Pijoh,  2022) .  Penggunaan  perjanjian  internasional  ataupun hukum  internasional  biasanya  didasari  oleh  kesepakatan  negara-negara  di  dalam  merumuskan  suatu produk hukum internasional (Situngkir, 2018) . Negara-negara yang bersepakat wajib untuk meratifikasi suatu produk hukum internasional, sehingga penggunaan hukum internasional tersebut dapat digunakan. Meskipun  negara-negara  telah  meratifikasi  konvensi-konvensi  internasional  yang  mengatur  mengenai transaksi  internasional, para pihak yang tercantum di  dalam kontrak membutuhkan pihak ketiga untuk membantu apabila terdapat permasalahan di dalam transaksi internasional.
Pihak  ketiga  yang  dapat  berperan  dalam  penyelesaian  masalahan  transaksi  internasinal  yakni International  Union  of  Notaries (UINL).  UINL  merupakan  INGO  ( International  Non-Governmental Organization) yang memiliki tujuan untuk memajukan, mengoordinasikan, dan mengembangkan fungsi dan kegiatan  notaris  di  seluruh  dunia.  Dengan  kata  lain,  UINL  merupakan  suatu  wadah  yang  dimiliki  dunia internasional terhadap notaris-notaris internasional.  Di Indonesia UINL memiliki kesamaan dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi organisasi notaris di Indonesia yang mengakomodasi notaris-notaris di Indonesia. Dalam kegiatan transaksi internasional, UINL berfungsi untuk melakukan kerja sama dengan pihak  pemerintah  sebuah  negara,  sehingga  dapat  mempermudah  proses  pelaksanaan  transaksi internasional.
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  pada  transaksi bisnis internasional terdapat berbagai prinsip hukum yang dapat dijumpai pada kaidah hukum perjanjian internasional  dan  mengatur  mengenai  ketentuan-ketentuan  transaksi  bisnis  internasional.  Adapun ketentuan dalam konvensi internasional tersebut mengenai Contracts for the internasional Sale of Goods (CISG) dan the UNIDROIT Principle of International Contracts (Ratna & Makka, 2018) . Penelitian lainnya mengungkapkan  bahwa  permasalahan  pada  transaksi  internasional  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga arbitrase,  yang  secara  signifikan  mampu  menyelesaikan  sengketa,  secara  efektif  dan  efisien  atau  relatif hemat  dari  sisi  waktu  dan  biaya (Nopiandri,  2018) .  Berdasarkan  hasil  penelitian  relevan  dapat  dilihat bahwa  permasalahan  transaksi  internasional  dapat  diatasi  melalui  berbagai  organisasi  internasional seperti Contracts  for  the  internasional  Sale  of  Goods, dan  lembaga  arbitrase.  Hanya  saja  pada  penelitian sebelumnya belum terdapat kajian yang membahas mengenai kedudukan international union of notaries sebagai  organisasi  internasional  dalam  transaksi  bisnis  internasional.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini difokuskan  pada  kajian  tersebut  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kedudukan international  union  of notaries sebagai organisasi internasional.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang  sudah  digunakan  untuk  sebuah  penyusunan  dan  juga  bahasan  dalam  suatu  permasalahan  pada penelitian. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan menghasilkan konsep atau teori dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan  hukum  primer  terdiri  atas  konvensi-konvensi  internasional  dan  beberapa  peraturan  perundang- undangan  setiap  negara.  Bahan  hukum  sekunder  merupakan  penelitian-penelitian  ilmiah  dari  penulis, buku-buku, artikel-artikel internasional yang berkaitan dengan rumusan masalah ini.  Pengumpulan data dalam  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  observasi  dan  kajian  literatur.  Bahan  hukum yang telah diperoleh digabungkan lalu diinterpretasikan, sehingga dapat membentuk argumentasi hukum. Tujuan dibentuknya argumentasi hukum ialah untuk memberikan suatu penilaian terhadap permasalahan yang dibuat. Penilaian tersebut  dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan secara detail dan sistematis hasil penelitian yang diperoleh, selanjutnya membentuk kesimpulan terhadap argumentasi dan juga pembahasan di dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penelitian mengenai kedudukan international union of  notaries sebagai organisasi  internasional menunjukkan  hasil  bahwa International  Union  of  Notaries (UINL)  merupakan  INGO  ( International  Non- Governmental  Organization )  yang  memiliki  tujuan  untuk  memajukan,  mengoordinasikan  dan mengembangkan  fungsi  dan  kegiatan  notaris  di  seluruh  dunia.  UINL  memiliki  kesamaan  dengan  Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi organisasi notaris di Indonesia yang mengakomodasi notaris-notaris di  Indonesia.  UINL  sebagai  INGO  memiliki  rancangan  program  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan beberapa organisasi internasional di antaranya World Bank, United Nations, International Land Coalition, International  Development  Law  Organization,  dan  International  Alliance  on  Land  Tenure  and Administration.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  rekomendasi-rekomendasi  dan  juga  penjelasan mengenai hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan notaris. UINL yang anggotanya terdiri atas negara-negara  juga  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  pemerintah  sebuah  negara,  meskipun keanggotaan organisasi yang bersangkutan tidak memberikan kelompok pemerintahan ke dalam sistem keanggotaannya Penyelesaian sengketa oleh International Union of Notaries (UINL) dilakukan secara damai agar keamanan internasional tidak terancam. Adapun yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara damai ialah arbitrase, penyelesaian yudisial, negosisasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, penyelidikan,  dan  penyelesaian  di  bawah  naungan  organisasi  PBB.  Penyelesaian  di  bawah  naungan organisasi  PBB  hanya  berlaku  ketika  ada  sengketa  yang  bersifat  public.  Apabila  dalam  hukum  kontrak internasional  atau  bisnis  internasional,  sengketa  yang  kemungkinan  timbul  akan  menjadi  rumit.  Hal  ini terjadi disebabkan  oleh adanya pemilihan Choice of Law di dalam klausula suatu kontrak. Fungsi utama Choice of Law dalam suatu kontrak yaitu sebagai sumber hukum manakala kontrak tidak mengatur suatu hal.  Akan  tetapi,  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam  kontrak  tersebut  tidak  mengetahui  dan  memahami hukum-hukum negara lain, sehingga diperlukannya pihak ketiga yang akan menjadi penengah dan notaris internasional juga dapat menjadi solusi.
Dalam melaksanakan tugasnya, notaris internasional membutuhkan suatu wadah di dalam dunia internasional  yang  di  dalamnya  terdapat  organisasi  internasional  mengenai  notaris,  yaitu International Union  of  Notaries (UINL).  Dalam  penyelesaian  sengketa  internasional,  UINL  yang  berstatus  INGO  tidak memiliki peran yang vital di dalam menyelesaikan sengketa, khususnya di dalam kontrak internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh UINL yaitu melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi internasional terkait dan juga pemerintah setiap negara-negara anggota. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa pembentukan konvensi internasional mengenai kedudukan terhadap notaris internasional yang membantu menjadi pihak ketiga yang berada di bawah naungan WTO.

## Pembahasan Penelitian
International Union of Notaries sebagai salah satu oragnisasi internasional merupakan unsur dari subjek  hukum  internasional  yang  dibentuk  berdasarkan  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dilakukan  oleh sekurang-kurangnya  tiga  negara  atau  pemerintah  maupun  organisasi-organisasi  yang  telah  ada (Rafi, 2020) . Dalam bidang bisnis internasional yang termasuk ke dalam organisasi internasional salah satunya ialah World  Trade  Organization (WTO) (Poae,  2019) .  WTO  sebagai  organisasi  internasional  di  bidang perdagangan  memiliki  kewenangan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  yang  akan  diratifikasi  oleh  negara-
negara anggota (Pangestu et al., 2021; Rubiyanto, 2019) . Oleh karean itu, ketika negara-negara anggota meratifikasi kebijakan yang dibentuk oleh WTO, maka negara-negara tersebut terikat oleh kebijakan atau konvensi  internasional  yang  dibentuk  oleh  WTO (Rahayu,  2020;  Satrianto,  2021) .  Akan  tetapi  dalam konteks subjek hukum internasional, terdapat organisasi yang hampir memiliki fungsi yang sama dengan organisasi internasional yang dibentuk pemerintah yang disebut sebagai Non-Governmental Organization (NGO) . Dalam transaksi bisnis internasional, NGO memiliki peran sebagai kelompok penekan yang pada umumnya  mendasarkan  pada  nilai-nilai  yang  bersifat  universal,  terlebih  di  dalam  transaksi  bisnis internasional memiliki kaitan erat dengan kontrak Internasional yang memiliki penyelesaian hukum lebih rumit  ketimbang  hukum  public  internasional (Oktaviandono  &  Syahputra,  2021) .  Salah  satu  NGO  yang dapat menjadi peran di dalam pembentuka kontrak internasional yaitu International Union of Notaries . International  Union  of  Notaries (UINL)  merupakan  INGO  ( International  Non-Governmental Organization) yang memiliki tujuan untuk memajukan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan fungsi dan kegiatan notaris di seluruh dunia (Utami, 2020) . Dengan kata lain, UINL merupakan suatu wadah yang dimiliki dunia internasional terhadap notaris-notaris internasional. Di Indonesia, UINL memiliki kesamaan dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI menjadi organisasi notaris di Indonesia yang mengakomodasi notaris-notaris di Indonesia (Rukmana et al., 2021) . Mulai dari kode etik dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai notaris di Indonesia merupakan peran dari INI di dalamnya. Hal tersebut dibutuhkan  juga  di  dalam  UINL,  terlebih  transaksi  internasional  memiliki  permasalahan  terhadap pemilihan Choice of Law didalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Akan tetapi, dikarenakan status dari UINL yang  masih  berlabel  NGO tidak serta  merta  dapat bertindak layaknya Governmental Organization, sehingga NGO dalam level tertentu dapat memberikan beberapa rekomendasi di dalam persidangan yang diadakan  organisasi  internasional  dan  UINL  bisa  saja  memberikan  rekomendasi  di  dalam  sidang  WTO (Rainer et al., 2021) .
UINL sebagai INGO memiliki rancangan program dengan melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi Internasional diantaranya World Bank, United Nations, International Land Coalition, International Development  Law  Organization, dan International  Alliance  on  Land  Tenure  and  Administration. Hal  ini dilakukan  untuk  memberikan  rekomendasi-rekomendasi  dan  juga  penjelasan  mengenai  hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan notaris. UINL yang anggotanya terdiri atas negara-negara juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah sebuah negara, meskipun keanggotaan organisasi yang bersangkutan tidak memberikan kelompok pemerintahan ke dalam sistem keanggotaannya. Sebagai salah satu contoh di Inggris dan di Wales notaris-notaris tergabung kedalam The Notaris Society, di Indonesia notaris-notaris  berada  di  bawah  naungan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI).  Organisasi-organisasi  notaris tersebut merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh UINL terhadap pemerintah negara-negara untuk membantu notaris-notaris di setiap negara, hanya saja hal tersebut menurut hukum nasional masing- masing. Apabila terjadi sengketa ataupun transaksi yang menggunakan hukum  internasional, maka UINL sebagai INGO memiliki peran di dalam hukum internasional.
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, yakni penelitian  sebelumnya  lebih  menekankan  pada  prinsip  hukum  dan  lembaga  arbitrase.  Seperti  yang disebutkan  bahwa  pada  transaksi  bisnis  internasional  terdapat  berbagai  prinsip  hukum  yang  dapat dijumpai  pada  kaidah  hukum  perjanjian  internasional  dan  mengatur  mengenai  ketentuan-ketentuan transaksi  bisnis  internasional.  Adapun  ketentuan  dalam  konvensi  internasional  tersebut  mengenai Contracts for the internasional Sale of Goods (CISG) dan the UNIDROIT Principle of International Contracts (Ratna  &  Makka,  2018) .  Penelitian  lainnya  mengungkapkan  bahwa  permasalahan  pada  transaksi internasional dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yang secara signifikan mampu menyelesaikan sengketa,  secara  efektif  dan  efisien  atau  relatif  hemat  dari  sisi  waktu  dan  biaya (Nopiandri,  2018) . Sedangkan  hasil  pada  penelitian  ini  lebih  menekankan  pada kedudukan  international  union  of  notaries sebagai organisasi internasional.

## 4. SIMPULAN
Organisasi International  Union  of  Notaries dalam  transaksi  internasional  berperan  untuk mengesahkan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.  Notaris internasional dapat menjadi penengah terhadap sengketa yang terjadi di dalam kontrak. Akan tetapi (UINL) merupakan organisasi internasional yang berlabel Non-Governmental Organization (NGO) yang tidak memiliki wewenang untuk membentuk konvensi  internasional  yang  dapat  mengikat  negara-negara.  Ini  berarti  bahwa  UINL  sebagai  NGO  dapat melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan juga negara-negara anggota yang terlibat di dalam transaksi bisnis internasional dengan membentuk konvensi internasional yang mengatur mengenai kedudukan internasional dalam transaksi bisnis internasional.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  R.  D.,  &  Rizal,  A.  H.  (2019).  Pelaksanaan  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Internet  (E-Commerce) Ditinjau  dari  Aspek  Hukum  Perdataan. Salam:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 6 (3),  223 – 238. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531.
Ayu, I. K. (2018). Peran Pengadilan Negeri Indonesia  dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik
Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY , 26 (1), 40.
https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6613.
Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara terhadap Hukum Perdagangan Internasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 21 – 42. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p21-42. Dimpudus, K. L., Tooy, C. S., & Taroreh, R. A. (2021). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Financial  Lease  serta  Pelaksanaan  Hukumnya. Lex  Privatum , 9 (12),  224 – 234. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38462.
Gijoh,  L.  G.  G.  (2021).  Implementasi  Hukum  dalam  Kontrak  Bisnis  Internasional. Lex  Et  Societatis , 9 (1). https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142.
Halomoan, P. (2018). Penerapan Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya terhadap  Kegiatan  Investasi. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Islam , 2 (1),  96 – 107. http://ejournal.iainu- kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/78.
Kasih, D. P. D., Supasti, N.  K., Salain, M. S. P.  D., & Dwijayanthi, P.  T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli  dalam  Perspektif  Hukum  Perdagangan  Internasional. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 3 (3). https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.354-369.
Lubis, T. M. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman kepada China dalam Perspektif Hukum Internasional.
Res
Nullius Law Journal , 3 (1), 79 – 88.
https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3830.
Nopiandri, K. (2018). Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan dari Perspektif Teori Sistem Hukum. Jurnal Legal Reasoning , 1 (1), 9. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i1.46.
Oktaviandono, O., & Syahputra, M. Z. (2021). Kerja Sama Indonesia dan International Labour Organization dalam Melindungi WNI sebagai Pekerja Migran di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (DCWP). Jurnal Sains Riset , 11 (1), 155 – 169. https://doi.org/10.47647/jsr.v10i12.
Pangestu,  Y.,  Sipahutar,  B.,  &  Ardianto,  B.  (2021).  Harmonisasi  Prinsip  Perdagangan  Internasional  pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Uti Possidetis: Journal of International Law , 2 (1), 81 – 105. https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10352. Pijoh, J. E.  S. (2022). Prosedur Hukum Perjanjian Internasional  pada Kegiatan Perdagangan  di Kawasan
Perbatasan Indonesia. Lex Administratum , 10 (1), 168 – 177. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38311.
Poae, A. E. (2019). Kajian Hukum World Trade Organization dalam Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia. Lex Et Societatis , 7 (6). https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25803.
Prajugo,  M.  S.  (2020).  Analisis  Yuridis  Mengenai  Pentingnya  Klausula  Pilihan  Hukum  dan/atau  Pilihan Forum  dalam  Kontrak  Bisnis  Internasional. Jurnal  Magister  Hukum  Argumentum , 7 (1),  27 – 33. https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006.
Prijanto, T., & Tho’in, M. (2021). Hukum Bisnis terhadap Perdagangan Internasional Era Globalisasi sebagai Perlindungan  Eksportir,  Importir,  dan  Investor. Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akutansi  Terapan , 12 (1). https://doi.org/ 10.36694/jimat.v12i1.325.
Priyanto.  (2018).  Prinsip-Prinsip  Kontrak  Dagang  Internasional  (  Unidroit  )  sebagai  Bahan  Referensi Hukum Kontrak Indonesia Moderen. Jurnal Inkracht , 2 (2), 134 – 144. https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/2/article/viewFile/789/730. Rafi, M. D. (2020). Eksistensi IMF, World Bank, ILO sebagai Organisasi Ekonomi Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren , 2 (1). https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.134.
Rahayu,  A.  (2020).  Perdagangan  Internasional  dalam  Pandangan  Islam  (Studi  Kritik  terhadap  Sistem Perdagangan  Internasional  pada  Organisasi  WTO). Jurnal  Elkahfi  (Journal  Of  Islamic  Economic) , 01 (02), 1 – 10. https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/37. Rainer,  P.  T.,  Sunaryo,  T.,  &  Mangani,  K.  S.  (2021).  Analisis  Risiko  Transaksi  Pembayaran  Perdagangan Internasional. Jurnal Manajemen Risiko , 2 (I), 79 – 103. https://doi.org/10.33541/mr.v2iI.3439. Raspita, D. (2021). Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen dalam Produktivitas dan
Perekonomian. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 2 (2), 1.
https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3455.
Ratna,  W.  D.,  &  Makka,  Z.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Transaksi  Bisnis  Internasional  pada  Era Perdagangan Bebas. Jurnal Akta Yudisia , 1 (1), 38 – 59. https://scholar.archive.org/work/tqdbehveonbbxkf5q7lfwek36q/access/wayback.
Rubiyanto, R. (2019). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan
Internasional. Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 17 (1). https://doi.org/10.36356/hdm.v17i1.1274.
Rukmana,  R.,  Savitri,  N.  D.,  &  Padha,  Y.  delvina.  (2021).  Peran  Notaris  Dalam  Transaksi  Perdagangan
Berbasis Elektronik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 495.
https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.32324.
Satrianto, B. (2021). Aspek Hukum Importasi Barang dalam Transaksi Perdagangan Internasional General Agreement  on  Tariffs  and  Trade/World  Trade  Organization  Dikaitkan  dengan  Syarat  Sahnya Perjanjian Kontrak (Sales Contract) Impor Barang. Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum , 4 (2). https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2392.
Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure  dan Rebus Sic Stantibus  dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648.
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Terikatnya  Negara  dalam  Perjanjian  Internasional. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 2 (2), 167 – 180. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180.
Syahrin, A. A., & Aslami, N. (2022). Peran Hukum pada Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan
Bebas. Journal of Social Research , 1 (3), 156 – 162. https://internationaljournallabs.com/ijsr/index.php/ijsr/article/download/41/56.
Utami,  A.  R.  H.  (2020).  Pengaruh  Persepsi  Kemudahan,  Kegunaan,  dan  Kepercayaan  terhadap  Minat Menggunakan  E-Commerce. Prisma  (Platform  Riset  Mahasiswa  Akuntansi) , 1 (6),  79 – 93. http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/694/265.
Willyus, A., Valerie, J., & Willyanto, J. (2021). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak  Transaksi  Electronic  Commerce  (  E-  Commerce  ). Jurnal  Hukum  Adigama , 4 (1),  1620 – 1641. https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12032.