## Penerapan SPAN Pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN) Pematangsiantar
Vitryani Tarigan 1 , Eva Sriwiyanti 2*, Bagudek Tumanggor 3
123 Universitas Simalungun vitry_tarigan@yahoo.com 1 , evasriwiyanti.s@gmail.com 2 , bagudektumanggor67@gmail.com
* Penulis Korespondensi Diajukan : 14 Maret 2022 Disetujui : 25 Maret 2022 Dipublikasi
: 1 April 2022

## ABSTRACT
This study aims to find out how the application of the State Treasury and Budget System (SPAN) to the disbursement of funds at the Pematangsiantar State Treasury Service Office (KPPN). Data collection  in  this  study  was  carried  out  using  primary  data  sources,  namely  from  interviews, documents and observations. The selection of sources is carried out according to certain criteria in each  section. The results of this study indicate that the mechanism for disbursement of funds has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of  Indonesia  Number  190/PMK.05/2012  concerning  Payment  Procedures  in  the  Framework  of Implementing  the  State  Revenue  and  Expenditure  Budget,  and  the  application  of  SPAN  on disbursement  of  funds  at  KPPN  Pematangsiantar  has  been  running  smoothly.  fluent.  However, there are some drawbacks caused by system constraints in its application. Constraints faced such as  switching  SPAN  users  to  the  head  office,  the  majority  of  baby  boomers  employees,  network disturbances and the lack of innovation to create backup databases .
Keywords: Disbursement Mechanism, State Treasury, Budget

## PENDAHULUAN
Perubahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  berdampak  terhadap  proses penyesuaian Satuan Kerja (Satker) dan para pengelola keuangan, baik di tingkat Satker maupun KPPN  itu  sendiri.  Peraturan  baru  terkait  beberapa  hal  mengenai  prosedur,  aturan  dan  sistem menyebabkan  timbulnya  hal  baru  yang  harus  diikuti  dan  dipedomani.  Perubahan  yang  secara cepat  atau  lambat,  membuat  seluruh  pihak  yang  terlibat  tetap  harus  dapat  mengikutinya.  Salah satu  perubahan  besar  diakhir  pergantian  sistem  lama  ke  SPAN  yaitu  terbitnya  peraturan  terkait pembaruan prosedur sistem yang lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  APBN  yang  sudah  menggunakan  konversi  dari  sistem  lama  ke SPAN.
Pelaksanaan  SPAN  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 278/PMK.05/2014  tentang  Perubahan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  154/PMK.05/2014 tentang  Pelaksanaan  SPAN.  Program  ini  mengupayakan  pengintegrasian  seluruh  proses perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  publik  dengan menggunakan  teknologi  informasi.  SPAN  merupakan  salah  satu  dari  proyek  penyempurnaan manajemen  keuangan  dan  administrasi  penerimaan  pemerintah  yang  dikenal  dengan  nama Government  Financial  Management  and  Revenue  Administration  Project (GEMRAP)  dalam bidang Manajemen Keuangan Publik.
KPPN  membutuhkan  sistem  informasi  manajemen  keuangan  yang  terintegrasi  agar tercapai  pengelolaan  keuangan  negara  yang  lebih  transparan,  ekonomis,  dan  efisien,  maka Kementerian  Keuangan  membangun  sebuah  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  terintegrasi yang  disebut  dengan  SPAN.  SPAN  merupakan  komponen  transformasi  berskala  besar  dalam pengelolaan  perbendaharaan  negara  yang  bertujuan  untuk  menopang  otamatisasi  sistem  dari pengguna anggaran yang ada di setiap lembaga dan untuk meminimalisir kesalahan input manual.
SPAN  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Efektivitas dapat diperoleh melalui data yang akurat,  sedangkan  efisiensi  ditujukan  agar  pengelolaan  keuangan  negara  menjadi  akuntabel  dan transparan melalui sistem yang terintegrasi sehingga  tercipta good governance .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  akan  membahas  Penerapan  SPAN  pada  pencairan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematangsiantar.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mekanisme,  penerapan,  kendala yang dihadapi serta perbaikan apa yang dilakukan  dalam penerapan SPAN pada pencairan dana di KPPN Pematangsiantar .

## STUDI LITERATUR Teknologi Informasi
Menurut  (Sutabri,  2014),  teknologi  informasi  adalah  suatu  teknologi  yang  digunakan untuk  mengelola  data,  termasuk  memproses,  mendapatkan,  menyusun,  menyimpan, memanipulasi  data  dalam  berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan  untuk keperluan pribadi, bisnis dan  pemerintahan  dan  merupakan  informasi  yang  strategis  untuk  pengambilan  keputusan. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI)  pada  SPAN  dapat  memberikan  dukungan  pelayanan administrasi serta untuk membantu pengambilan keputusan.(Anwar, 2009)
Menurut  (Daniarsa,  2021),  manfaat  teknologi  informasi  yaitu  integritas  teknologi informasi  terhadap  penerapan  tugas-tugas  akuntansi.  Selain  sebagai  teknologi  komputer  untuk pemprosesan  dan  menyimpan  data,  juga  berguna  sebagai  alat  berkomunikasi  untuk menyampaikan  informasi.  Komputer  merupakan  suatu  alat  yang  mampu  melipatgandakan kemampuan  manusia  dan  juga  mampu  melaksanakan  hal  yang  manusia  mungkin  tidak  bisa mengerjakannya. Pemakaian teknologi ini diperuntukkan untuk pelaporan keuangan yang andal.
Menurut  (Baig, A. H. & Gururajan, 2011),  teknologi  informasi  merupakan salah satu sarana  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan  bisnis.  Akuntansi  sebagai  bisnis,    sistem bahasa    dan    informasi,    harus    menyesuaikan    diri    dengan    teknologi    baru  yang    akan disampaikan  kepada  pengguna  laporan  keuangan  (Sarokolaei, 2012).
Sistem  Informasi  Akuntansi  dianggap  sebagai  faktor  penting  dalam  pencapaian  kinerja yang  lebih  besar  terutama  dalam  proses  pengambilan  keputusan  (Al-Eqab  &  Adel,  2013). Sedangkan menurut (Kusumastuti & Iwandi, 2012), dalam pengembangan sistem informasi para pemakai menjadi fokus penting berkaitan dengan keefektifan sistem informasi.
Dalam  memanfaatkan  TI  diperlukan  peralatan/perangkat  yang  dapat  digunakan  untuk mendapatkan suatu informasi, menurut (Asmani, 2011) perangkat - perangkat teknologi informasi terdiri dari :
1) Komputer
2) Laptop/Notebook
3) Deskbook
4) Personal Digital Assistant (PDA)/komputer genggam
5) Flashdisk, CD, DVD, disket, memory card

## Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Kementerian  Keuangan  melakukan  transformasi  berskala  besar  dalam  pengelolaan perbendaharaan  negara  dengan  membangun  sebuah  sistem  pengelolaan  keuangan  yang terintegrasi yang disebut dengan SPAN. SPAN bertujuan untuk mengendalikan anggaran negara, asset  dan  kewajiban  pemerintah  pusat,  menyediakan  informasi  yang  komprehensif  dapat dipercaya dan otomatisasi sistem dari penggunaan anggaran yang ada di setiap lembaga dan untuk meminimalisir kesalahan input manual.
Menurut  (Nugroho  et  al.,  2018)  salah  satu  perubahan  besar  diakhir  bergantinya  sistem lama kepada SPAN yaitu terbitnya peraturan terkait pembaruan prosedur sistem yang lama. Salah satunya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190  tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pembayaran APBN yang sudah menggunakan konversi dari sistem lama ke SPAN.
SPAN  merupakan  sistem  berbasis  COST  (suatu  sistem  aplikasi  komputer  yang  tidak dijual  bebas  karena  peruntukannya  yang  spesifik,  misal:  Pemerintahan).  Dalam  rangka mewujudkan terbentuknya e-government sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3  Tahun  2003  tanggal  9  Juni  2003,  pemerintah  melaksanakan  sebuah  proyek  penyempurnaan manajemen  keuangan  dan  administrasi  penerimaan  pemerintah.  SPAN  merupakan  sub-program dari  program  reformasi  keuangan  publik  terbesar  dalam  hal  modernisasi  penganggaran  dan perbendaharaan. Untuk  reformasi  sistem  manajemen keuangan dalam konteks penerapan IFMIS (Integrated  Financial  Management  Information  System)  pengelolaan  keuangan  negara  yang terintegrasi,  pengembangan  SPAN  merupakan  langkah  awal  menuju  implementasi  IFMIS,  pada tahap  awal  difokuskan  pada  reformasi  penganggaran  dan  perbendaharaan  negara  (budget  and treasury  modernization).  Kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  terkait  dengan  Direktorat Jenderal  Anggaran  (DJA)  dari  sisi  persiapan  anggaran  (budget  preparation)  dan  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dari sisi persiapan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban  akuntansi  (budget  execution  and  responcibility  accounting).  SPAN merupakan  program  transformasi  berskala  besar  di  bidang  keuangan  negara  yang  bertujuan meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran dan  perbendaharaan  negara  melalui  penyempurnaan  proses  bisnis  dan  pemanfaatan  teknologi informasi yang terintegrasi.

## Pencairan Dana
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  makna  atau  definisi  pencairan  dana adalah “Suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan  dan  memperbolehkan  mengambil  dana  berupa  uang  tunai  yang  disediakan  untuk suatu keperluan tertentu”.
Dalam pencairan dana terdapat dua mekanisme, yaitu Pencairan Dana Langsung (LS) dan Pencairan  Dana  Uang  Persediaan  (UP).  Mekanisme  LS  secara  umum  dapat  digunakan  untuk belanja  pegawai  (gaji,  tunjangan,  honor  dan  lembur)  dan  non  pegawai  (pengadaan  barang  dan jasa;  pembayaran  biaya  tagihan  langganan  daya  dan  jasa  seperti  listrik,  air  dan  telepon). Sedangkan  UP    yang  menjadi  uang  muka  satuan  kerja  dapat  digunakan  untuk  keperluaan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Uang  persediaan  dapat  diberikan  kepada  setiap  satuan  kerja  (satker)  sebagai  pendanaan awal kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelayanan kepada satker dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan  pemeriksaan  identitas  satker  dengan  menunjukkan    kartu  pengenal  yang  diberikan oleh KPPN dan melengkapi data yang disesuaikan  dengan PIN. Setelah diperiksa oleh pegawai, satker yang memenuhi syarat diberikan SK, maka tidak mungkin terjadi kesalahan dalam proses pencairan  dana.  Dengan  demikian,  pengelolaan  pegawai  yang  tepat  akan  menciptakan  kinerja pegawai yang tinggi yang nantinya akan mendorong peningkatan kinerjanya (Widarni & Irawan, 2020).  Setiap  satker  dapat  mengangkat  pejabat  fungsional,  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan pengangkatan  seorang  Bendahara  Pengeluaran.  Bendahara  Pengeluaran  tersebut  bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif    kualitatif  yang  menghasilkan  gambaran mengenai  mekanisme,  kendala  yang  terjadi  serta  perbaikan    pada  SPAN,  khususnya  pada pencairan  dana  di  KPPN  Pematangsiantar.  Peneliti  mengumpulkan  dokumen  yang  berkaitan dengan  SPAN,    melakukan  observasi  dan  wawancara  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  (Kepala Seksi  Pencairan  Dana,  Kepala  Seksi  Bank,  Duta  Transformasi,  Jabatan  Fungsional  dan  Staff Seksi  Manajemen  Satker  dan  Kepatuhan  Internal  (MSKI)  serta  para  staf)    agar  mendapatkan informasi yang akurat.

## HASIL
Alur Pencairan Dana di KPPN Pematangsiantar 1. Pencairan Dana Pembayaran Langsung (LS)
Sesuai  denga  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012  Pasal  1  Ayat  18, Pembayaran  Langsung  dan  yang  selanjutnya  disebut  Pembayaran  LS  adalah  pembayaran  yang dilakukan  langsung  kepada  bendahara  pengeluaran/penerima  hak  lainnya  atas  dasar  perjanjian kerja,  surat  keputusan,  surat  tugas  atau  surat  perintah  kerja  lainya  melalui  penerbitan  surat perintah membayar langsung.
Pencairan dana langsung hanya digunakan untuk belanja pegawai (gaji, tunjangan, honor, dan  lembur)  dan  belanja  non  pegawai  (pengadaan  barang  dan  jasa;  pembayaran  biaya  tagihan langganan daya dan jasa seperti listrik, air, dan telepon).
Proses pencairan dana pada KPPN meliputi:
1) Penelitian SPM;
2) Pengajuan SPM;
3) Penerbitan SP2D dan
4) Transfer dana ke rekening

## 2. Pencairan Dana Uang Persediaan (UP)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Uang Persediaan yang  selanjutnya  disingkat  UP  adalah  uang  muka  kerja  dalam  jumlah  tertentu  yang  diberikan kepada  Bendahara  Pengeluaran  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  sehari-hari  Satker  atau membiayai  pengeluaran  yang  menurut  sifat  dan  tujuannya  tidak  mungkin  dilakukan  melalui mekanisme  pembayaran  Langsung.  UP  digunakan  untuk  keperluan  membiayai  kegiatan operasional  sehari-hari  Satker  dan  membiayai  pengeluaran  yang  tidak  dapat  dilakukan  melalui mekanisme Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
Kalau  di  UP  bendahara  sudah  memegang  uang  yang  sudah  ditentukan  dan  kaitannya dengan  besaran  Pagu  dananya,  nanti  bendahara  tersebut  mengajukan  Uang  Persediaan  untuk operasional instansi (Wirdawaty 2021). Jadi kalau UP dana pertama misalkan ada Rp. 1.000.000, itu  digunakan  untuk  UP  nya  contoh  50%.  Tapi  50%  tersebut  bisa  di revolving (dimintakan penggantinya), karena kalau sudah 50% boleh diajukan lagi untuk penggantian (Juliani R Sinaga 2021).
Dalam  hal  terdapat  UP  tahun  anggaran  sebelumnya  belum  dipertanggungjawabkan, pengujian SPM UP meliputi:
1) Kesesuaian  jumlah  uang  dan  keabsahan  bukti  setor  pengembalian  sisa  UP  tahun  anggaran yang sebelumnya; atau
2) Kesesuaian  jumlah  potongan  UP  pada  SPM  UP  dengan  sisa  UP  tahun  anggaran  yang sebelumnya.
Maksud dari pengujian SPM yaitu SPM akan  diverifikasi dengan aplikasi cek supplier , kalau ada kesalahan maka SPM tersebut harus dikembalikan ke Satker (Wirdawaty 2021). 3. Penerapan SPAN pada Pencairan Dana yang dilakukan oleh KPPN Pematangsiantar
Berdasarkan  SPAN  (2014)  yang  disusun  oleh  Tim  SPAN  menyatakan  bahwa  SPAN dikembangkan dengan menggunakan aplikasi berstandar internasional yang dikenal dengan istilah Commercial Off-The-Shelf (COTS) , yang dalam hal ini menggunakan Oracle e-business suite R12 dan Hyperion.
Ibu Juliani R. Sinaga (2021) menjelaskan tidak semua seksi di KPPN yang menggunakan SPAN,  seksi  yang  menggunakan  SPAN  yaitu  Seksi  Pencairan  Dana,  Seksi  Bank,  dan  Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sedangkan Sub Bagian Umum dan Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal sebagai turut pendukung di KPPN.
Di  dalam  SPAN  (2014)  tertulis  bahwa  cara  mengganti  sistem  yang  sedang  berjalan dengan SPAN yaitu:
a. Penyempurnaan proses bisnis persiapan dan pelaksanaan anggaran
b. Penggantian sistem teknologi informasi SPAN ( oracle ) c. Penyesuaian ( customization )
d. Sosialisasi SPAN
e. User Acceptance Test (UAT)
f. Piloting (uji coba)
g. Peluncuran ( roll out )
4.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penggunaan  SPAN  pada  Pencairan  Dana  di  KPPN Pematangsiantar
a. Belum sempat mengurus pergantian user SPAN ke kantor pusat
b. Mayoritas pegawai baby boomers
c. Gangguan jaringan
d. Belum ada inovasi untuk membuat database cadangan
5.  Perbaikan  yang  dilakukan  dalam  Penerapan  SPAN  pada  Pencairan  Dana  di  KPPN Pematangsiantar
a. Dibuatnya database cadangan
b. Kecepatan jaringan dioptimalkan
c. Diadakan pelatihan teknologi
d. Segera mengurus pergantian user SPAN ke kantor pusat

## PEMBAHASAN

## Mekanisme Pencairan Dana pada KPPN Pematangsiantar
Berdasarkan  wawancara  yang  dilaksanakan  pada  19  Agustus  2021  di  KPPN Pematangsiantar, kepada :
1. Wirdawaty  Hasibuan  (Kepala  Seksi  Pencairan  Dana),  mekanisme  pencairan  dana  di  KPPN Pematangsiantar  yaitu  sebelum  mengajukan  tagihan  untuk  pencairan  dana,  satker  terlebih dahulu harus mengajukan data supplier seperti nama, NPWP dan rekening. Setelah supplier diajukan,  kemudian  satker  akan  mengajukan  tagihan  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  oleh petugas  pengantar  SPM  dengan  menunjukan    KIPS  (Kartu  IdentitasPetugas  Satker),  dan KIPS  tersebut harus sesuai dengan petugas yang mengantar SPM. Kemudian  SPM tersebut diverifikasi  oleh  petugas  konversi  melalui  aplikasi  cek  supplier  pada  aplikasi  OMSPAN, diaplikasi  cek  supplier  ini  SPM  bisa  tertolak  dan  dikembalikan  ke  satker,  yang  disebabkan adanya  kesalahan  pada  data  supplier  dan  nomor  rekening  yang  tidak  sesuai  dengan    yang didaftarkan sebelumnya yang ada di aplikasi SAS (Sitem Aplikasi Satker). Jika SPM tersebut lolos di petugas konversi maka SPM akan diteruskan ke bagian validasi. Kemudian direview oleh  petugas  di  MO  (Middle  Office),  dan  dicek  kembali  apakah  sudah  sesuai  SPM  yang diajukan melalui aplikasi SPAN. Setelah itu diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana dan  akan  diverifikasi.  Jika  sudah  sesuai  SPM  tersebut  akan  di approve dari  Kasi  PD.  Dan akan dilanjutkan ke Seksi Bank. Lalu Kasi Bank akan meng- approve dan mengelompokkan terkait dengan rekening banknya, contohnya satker A termasuk bank BRI atau BNI. Setelah di  a pprov e  sudah  langsung  ke  bank  yang  bersangkutan,  dan  bank  tersebut  langsung mencairkan dananya ke satker A tersebut.
2. Juliani  R  Sinaga  (Staff  Pencairan  Dana),  menyatakan  bahwa  sekarang  sudah  menggunakan SAKTI  (Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi).  Satker  yang  akan  masuk  ke  SPAN harus masuk ke Front Office (FO) konversi untuk mengubah formatnya. Kemudian petugas konversi  akan  mengambil  Arsip  Data  Komputer  (ADK)  SPM  untuk  dikonversi  formatnya dengan meng -upload data hasil konversi agar bisa melakukan transaksi di SPAN. Kemudian ke  validasi  dan  ke middle pencairan  dana,  lalu  ke  Kepala  Seksi  Pencairan  Dana  untuk  di approve d an kembali ke middle , dari middle selanjutnya ke bank.
Gambar 1. Alur Pencairan Dana di KPPN Pematangsiantar

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  190/PMK.05/2012  tentang  tata  cara pembayaran  APBN  yang  sudah  menggunakan  konversi  dari  sistem  lama  ke  sistem  SPAN, pelaksanaan  pembayaran  beban  atas  dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  dapat dilaksanakan dengan dua mekanisme pembayaran terdiri dari Pencairan Dana Langsung (LS) dan Pencairan  Dana  Uang  Persediaan  (UP).  Pencairan  Dana  LS  dan  Pencairan  Dana  UP  melalui proses yang sama yaitu penelitian SPM, pengujian SPM, penerbitan SP2D, dan transfer dana ke rekening  yang  berhak  untuk  LS,  sedangkan  untuk  UP  transfer  dana  ke  rekening  bendahara pengeluaran.
Penerapan  SPAN  pada  pencairan  dana  yang  dilakukan  oleh  KPPN  Pematangsiantar terdiri dari penyempurnaan proses bisnis persiapan dan pelaksanaan anggaran, penggantian sistem TI  SPAN  (Oracle),  Penyesuaian  ( Customization ),  Sosialisasi  SPAN, User  Acceptance  Test (UAT), Piloting (Uji Coba), dan Peluncuran ( Roll Out ).
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penggunaan  SPAN  pada  pencairan  dana  adalah  belum sempat mengurus pergantian user SPAN ke Kantor Pusat, mayoritas pegawai sudah lanjut usia, kecepatan jaringan lambat, dan belum ada inovasi untuk membuat database cadangan. Perbaikan yang dapat dilakukan dalam penggunaan SPAN pada pencairan dana di KPPN Pematangsiantar adalah dibuatnya database cadangan, kecepatan jaringan dioptimalkan, diadakan pelatihan teknologi secara rutin, dan segera mengurus pergantian user SPAN ke Kantor Pusat.

## REFERENSI
Anwar,  S.  N.  (2009).  Pengaruh  Kematangan  Teknologi  Informasi  dan  Kinerja Sistem  Informasi Al-Eqab,  M.,  &  Adel,  D.  (2013).  The  impact  of  IT  sophistications  on  the  perceived usefulness  of  accounting  information  characteristics  among  Jordanian  listed  companies. International Journal of Business and Social Science , 4 (3), 145–155.
Asmani,  J.  M.  (2011).  Tips  Efektif  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Dalam Dunia Pendidikan. In Jogjakarta: Diva Press . Diva Press.
Baig,  A.  H.  &  Gururajan,  R.  (2011).  Preliminary  Study  to  Investigation  the  Determinants  that Effect  IS/IT  Outsourcing. Journal  of  Information  and  Communication  Technology Research , Vol. 1 (2) (2), 48–55.
Daniarsa, I. P. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Manfaat Teknologi Informasi, dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Keterandalan  Laporan  Keuangan  Pada  LPD  Se- Kecamatan Pupuan. Hita Akuntansi Dan Keuangan , 2 (1), 346–365.
Kusumastuti,  M.  C.,  &  Iwandi,  S.  A.  (2012).  Investigasi  Empat  Faktor  Kontingensi  Sebagai Variabel  Moderating  Terhadap  Partisipasi  Pemakai  Dan  Kepuasan  Pemakai  Dalam Pengembangan  Sistem  Informasi. The  Indonesian  Accounting  Review , 2 (02),  139. https://doi.org/10.14414/tiar.v2i02.90
Nugroho, Y. P., Basuki, B., & Fanani, Z. (2018). Analisis Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  Jakarta  II. Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  &  Informasi , 17 (1),  67. https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1975
Sariyun  Naja  Anwar.  (2009). Pengaruh  Kematangan  Teknologi  Informasi  dan  Kinerja  Sistem Informasi  terhadap  Kemanfaatan  Sistem  Informasi  bagi  Kelurahan-kelurahan  di  Kodia Semarang . 14 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dinamik.v14i2.102
Sarokolaei,  M.  (2012).  The  Impact  of  Technology  and  Communication  Infrastructure  on Development of e-Commerce in Iran. International Journal of E-Education, e-Business, e- Management and e-Learning . https://doi.org/10.7763/ijeeee.2012.v2.101
Sutabri, T. (2014). Pengantar Teknologi Informasi. In Yogyakarta: Andi .
Widarni,  E.  L.,  &  Irawan,  C.  B.  (2020).  Analisis  Motivasi  Pelayanan  Publik  Dan  Role  Stress Terhadap  Kinerja  Pegawai  Dengan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel  Intervening Pada Pt Kereta Api Indonesia Daop VIII. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 10 (2). https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2272