## SISTEM IMPLEMENTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAwIT DI INDONESIA
Syekh Farhan Robbani *)1 , Idqan Fahmi **) , dan Gendut Suprayitno ***)
*) Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151
**) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Gedung FEM Lantai 2, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
***) Program Magister Teknik Industri, Institut Sains dan Teknologi Nasional Kampus III ISTN. Jln PLN Durentiga, Pasar Minggu, Jakarta 12760

## ABSTRACT
Palm oil industry is one of the important industries in Indonesia, but the development only focuses on upstream industry. The government establishes downstream palm oil industry is once of the priorities development industry and will be mainstay industry in future by issues Regulation of Minister Industry No 13/2010 to support it. The aims of this study are to analyze the action plan’s implementation of downstream palm oil industry’s policy and the priority of action plan’s policy implementation based on Regulation of Minister Industry No. 13/2010. This study uses literature review, in-depth interview  and  questionnaire  method  to  gather  opinions  from  the  experts  and  practitioners,  and then  analyzed  using Analytical  Network  Process  (ANP).  The  results  of  this  study  show  that  the implementing  of  action  plan  the  policy  of  downstream  palm  oil  industry  should  use  priority  in improving infrastructure and investment process. Especially availability public facilities such as highway, electricity generator, treatment water installation and support in pro-investment policy. The most important stakeholder is a role of central government be at the facilitators for developing downstream palm oil industry, especially on policy and support system The main recommendation of action plan implementation is improving support system on building public infrastructure process and investment like land clearance policy, investment tax policy, funding scheme and cooperation on development between state-owned corporation and private corporation.
Keywords:  Analytical  Network  Process  (ANP),  downstream  palm  oil,  implementation  policy analysis

## ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan industri penting di Indonesia, namun pengembangannya masih berfokus kepada industri hulu. Pemerintah menetapkan industri hilir kelapa sawit sebagai salah satu  industri  prioritas  yang  akan  dikembangkan  dan  menjadi  industri  andalan  masa  depan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No 13 tahun 2010 untuk mendukung tujuan tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  implementasi  rencana  aksi  kebijakan pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit  dan  memilih  prioritas  rencana  aksi  yang  diutamakan dalam Permenperin no 13 Tahun 2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu, wawancara mendalam dan kuesioner dari ahli atau praktsi, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis proses jaringan (ANP). Hasil penelitian menunjukan implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu memprioritaskan perbaikan proses infrastruktur dan investasi. khususnya ketersediaan fasilitas umum meliputi jalan raya, pembangkit listrik dan pengelolaan  air  bersih  serta  mendukung  kebijakan  pro-investasi.  Peran  terpenting  pemangku kepentingan adalah peran pemerintah pusat yang menjadi fasilitator bagi pengembangan industri, khususnya terkait kebijakan dan sistem pendukungnya. Rekomendasi utama pengembangan industri hilir kelapa sawit adalah memperbaiki sistem pendukung dalam proses pembangunan infrastruktur dan investasi seperti kebijakan pembebasan lahan, kebijakan pajak investasi, skema pembiayaan dan kerjasama pembangunan antara BUMN dan swasta.
Kata  kunci: analisis  proses  jaringan  (ANP),  industri  hilir  kelapa  sawit,  analisis  implementasi kebijakan
1 Alamat Korespondensi: Email: syekh.rosehva@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia dengan jumlah produksi 23 juta ton dan luas lahan perkebunan kelapa sawit sembilan juta  hektar  pada  tahun  2012.  Ekspor  hasil  industri kelapa sawit tahun 2012 bernilai Rp18,9 Milyar US$. Hingga tahun 2011 penerimaan Bea Keluar (BK) produk kelapa  sawit  mencapai  Rp28,9  Triliun  (Kementerian Perdagangan,  2013).  Food  and  Agricultural  Policy research  Institute  (FAPRI)  (2010)  memperkirakan konsumsi minyak sawit global meningkat 30% dengan total produksi 60 juta ton pada tahun 2020. Indonesia diprediksi  akan  memproduksi  CPO  30  juta  ton  dan berkontribusi 23 juta ton diantaranya untuk memenuhi pasar ekspor. Industri kelapa sawit menjadi salah satu industri  yang  potensial  untuk  berkembang  di  masa depan.
Potensi pasar industri hilir kelapa sawit belum optimal dikembangkan pemerintah. Menurut Said et al. (2013) nilai tambah produk olahan kelapa sawit Indonesia yang masih rendah disebabkan beberapa permasalahan pada industri  hilir  kelapa  sawit  yakni  keterbatasan  modal, infrastruktur,  regulasi  dan  insentif.  Di  luar  negeri, industri hilir kelapa sawit harus menghadapi persaingan pasar  yang  tidak  seimbang  ditambah  isu  kampanye negatif,  sentimen  pasar,  kualitas  dan  standar  produk. Indonesia tertinggal dalam pengembangan industri hilir kelapa  sawit  dibandingkan  dengan  Malaysia.  Sejak tahun 2000-an, produk olahan sawit Malaysia memiliki porsi  88%  dari  total  penjualan  ekspor  produk  kelapa sawitnya. Di sisi lain, porsi produk ekspor olahan sawit Indonesia baru sebesar 39,3% (Amirudin, 2003).
Pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit  terkendala oleh  ketersediaan  infrastruktur  seperti  transportasi, ketersedian energi (listrik dan gas), ketersediaan air dan teknologi pengolahan limbah masih terbatas. Penelitian dan  pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit  juga masih terbatas karena belum tersedia pusat penelitian yang  terintegrasi  sesuai  kebutuhan  industri.  Aspek SDM  terbatas  oleh  rendahnya  kompetensi  karyawan dalam  pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit (Harsono et  al. 2012).  Penelitian  dan  pengembangan industri hilir kelapa sawit terbatas oleh pendanaan dan penyerapannya  oleh  industri  (Rai,  2010).    Penelitian Pahan (2011) menunjukan terdapat kesenjangan yang menghambat antara keinginan pemangku kepentingan dengan  realisasi  pembangunan  industri  hilir  kelapa sawit di Indonesia. Kesenjangan tersebut meliputi: 1)
ketersediaan dan efisiensi infrastruktur; 2) konsistensi kebijakan  pemerintah  dan  efesiensi  birokrasi;  3) kemudahan  investasi;  4)  akses  permodalan;  dan  5) peningkatan penelitian dan pengembangan.
Upaya mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit,  pemerintah  menerbitkan  Permenperind  No.13 Tahun  2010  tentang  peta  panduan  pengembangan klaster  industri  hilir  kelapa  sawit  di  tiga  tempat, yaitu  Sumatera  Utara,  Riau  dan  Kalimantan  Timur. Dalam  kebijakan  tersebut  terdapat  rencana  aksi  dan sasaran capaian dalam tahap-tahap pembangunannya. Rencana  aksi  tersebut  memberikan  kerangka  rencana dan  tahapan  yang  jelas  agar  dapat  diukur  dan dievaluasi  oleh  pemangku  kepentingan  (Kementerian Perindustrian, 2010). Sasaran jangka menengah periode 2010–2014 yang ingin dicapai pemerintah adalah (1) berkembangnya  klaster  industri  hilir  kelapa  sawit  di Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Timur, (2) iklim usaha dan investasi yang kondusif dan (3) infrastruktur yang berdaya saing.
Tahun  2014  merupakan  tahap  evaluasi  pertama untuk  melihat  perkembangan  kebijakan  tersebut. Beberapa  penelitan  menunjukan  realisasi  rencana aksi  pengembangan  industri  hilir  belum  sesuai  yang direncanakan.  Penelitian ini bertujuan  menganalisis perkembangan implementasi rencana aksi kebijakkan tersebut  dan  memilih  prioritas  implemetasi  dalam rencana aksi yang diutamakan oleh pemerintah.
Memilih  prioritas  rencana  aksi  dilakukan  dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para ahli  dan  praktisi  terpilih  dari  pemangku  kepentingan industri  hilir  kelapa  sawit.  Wawancara  dilakukan menggunakan kuesioner dan pertanyaan terbuka yang disusun  dan  disarikan  dari  rencana  aksi  kebijakan Permenperin  No  13  Tahun  2010,  kemudian  hasilnya dianalisa menggunakan metode analisa proses jaringan (ANP) untuk memilih prioritas utama dari rencana aksi tersebut. Prioritas implementasi rencana aksi kebijakan tersebut  diharapkan  memberikan  masukan  kepada pemerintah untuk berfokus kepada rencana aksi yang terpenting dan memiliki pengaruh yang paling luas.

## METODE PENELITIAN
Tahap  pertama  penelitian  adalah  melakukan penelitian  pendahuluan  dengan  mengumpulkan  data dan  informasi  dari  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah,
prosiding  seminar  dan  dokumen  terkait.  Selanjutnya penyebaran  kuesioner  dilakukan  selama  sembilan bulan  dengan  teknik  penentuan  responden  dilakukan secara  sengaja  ( purposive  sampling )  sebanyak  15 narasumber  pakar  dan  ahli  di  industri  hilir  kelapa sawit  Indonesia.  Narasumber  tersebut  berasal  dari sepuluh lembaga dari lingkup kementerian dan instansi terkait  lainnya,  yaitu  Kementerian  Perindustrian, Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Pekerjaan Umum,  Kementerian  Pendidikan,  Kementerian  Riset dan  Teknologi,  Masyarakat  Kelapa  Sawit  Indonesia (MAKSI),  Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit (GAPKI), Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI), Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  dan  Pusat  Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).
Setelah memperoleh data dan teori selanjutnya disusun model  sistem  implementasi  rencana  aksi  kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit di Indonesia melalui kajian literatur dan diskusi mendalam bersama tim  kelompok  kerja  (pokja)  industri  hilir  kelapa sawit  Kementerian  Perindustrian.  Model  disusun  dan dilengkapi  berdasarkan  Permenperin  No.  13  Tahun 2010 dan teori elemen sistem kebijakan yang digagas oleh  Thomas  R  Dye  dalam  Dunn  (2011).  Model tersebut selanjutnya disusun kuesioner untuk diisi oleh narasumber terpilih. Metode wawancara mengunakan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner dengan pertanyaan terbuka  dan  kuesioner  tingkat  perbandingan  antar elemen dengan perbandingan berpasangan berupa skala fundamental  Saaty  1–9  untuk  memperoleh  pendapat bersama dari pakar dan ahli.
Selanjutnya  data  dari  kuisioner  dianalisis  dengan metode Analysis Network Process (ANP) mengunakan perangkat  lunak superdecision 2.2.8.  Pada  Tabel  1
menunjukan  metode  ANP  dilakukan  melalui  tiga tahap  proses  meliputi  (1)  penstrukturan  masalah  dan konstruksi model, (2) penilaian kuantifikasi model, (3) analisis dan sintesis (Saaty, 2010).
Penyusunan  model  berdasarkan  teori  elemen  sistem kebijakan  Thomas  R  Dye  yang  menyatakan  terdapat tiga  variabel  dalam  keberhasilan  implementasi sebuah kebijakan, yaitu 1) faktor sukses (lingkungan) kebijakan; 2) peran pemangku kepentingan kebijakan; dan 3) kebijakan itu sendiri (Dunn, 2011). Teori tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan data dan masalah yang  terdapat  dalam  lingkungan  kebijakan.  Hasil penelitian pendahuluan dan diskusi mendalam dengan pokja  Kementerian  Perindustrian  terdapat  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi kebijakan  pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.
Teori dan permasalahan penelitian selanjutnya disusun dalam  sebuah  model  implementasi  rencana  aksi kebijakan  pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit. Model  tersebut  memiliki  tiga  klaster  (elemen)  dan 13  sub-klaster  (sub-elemen)  untuk  kemudian  disusun interaksinya  baik  antar  elemen,  elemen  dan  sub elemen  atau  antar  sub-elemen.  Elemen  faktor  sukses lingkungan  memiliki  sub-elemen  proses  klasterisasi industri,  proses  infrastruktur  dan  investasi,  dinamika pasar, penelitan dan pengembangan dan sumber daya manusia. Elemen pemangku kepentingan memiliki sub- elemen  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  swasta dan  perguruan  tinggi  dan  litbang.  Elemen  alternatif kebijakan  memiliki  sub-elemen  pembentukan  pusat koordinasi, restrukturisasi kebijakan fiskal, penguatan teknologi,  litbang  dan  SDM  serta  pembangunan infrastruktur.
Tabel 1. Tahapan dalam metode Analysis Network Process (ANP)
Tahapan analisis Metode yang dilakukan Tahap penyusunan model ANP Melakukan konstruksi teori dan masalah penelitian menjadi sebuah model; menyusun klaster-klaster yang mewakili representatif sebuah teori dan masalah penelitian; menyusun sub-klaster dari masing- masing klaster untuk memperjelas luang lingkup teori dan masalah penelitan; menghubungkan interaksi antar klaster dan/atau antara sub-klaster secara outer-connection atau inter-connection berdasarkan pengaruhnya satu sama lain Tahap pembandingan berpasangan
Melakukan perbandingan berpasangan antar klaster dan/atau sub-klaster dengan menilai tingkat kepentingan berdasarkan sesuai teori atau wawancara dengan responden; perbandingan dilakukan menggunakan skala fundamental Saaty dengan nilai antara 1–9; menghasilkan sebuah nilai supermatrik yang merupakan hasil perbandingan berpasangan dan selanjutnya hasilnya dianalisis dan disintesis
Tahapan analisis dan sintesis
Menganalisis hasil supermatrik yang bersumber dari perbandingan berpasangan yang menghasilkan bobot prioritas; menganalisis hasil keluaran bobot prioritas dan selanjutnya disintesis dengan melakukan konfirmasi terhadap teori atau masalah yang terdapat di lapangan; memperoleh simpulan dari hasil analisis dan sintesis
Elemen dan sub-elemen tersebut disusun supermatriks untuk  mengetahui  bobot  masing-masing.  Pada  tahap pembuatan supermatriks dilakukan dengan menentukan vektor prioritas yang berasal dari matriks perbandingan berpasangan  dengan  cara  dimasukkan  dalam  sub- elemen  dari  elemen  yang  sesuai  pada  supermatriks (Sadeghi et  al. 2012).  Hasil  keluaran  ANP  berupa prioritas dari masing-masing sub-elemen divalidasi dan dikonfirmasi melalui diskusi kelompok terfokus pokja Kementerian Perindustrian. Hasil tersebut selanjutnya menjadi  hasil  penelitian  yang  menentukan  prioritas implementasi rencana aksi pengembangan industri hilir kelapa sawit.

## HASIL

## Model    Sistem  Implementasi  Rencana  Aksi Kebijakan  Pengembangan  Industri  Hilir  Kelapa Sawit
Berdasarkan Permenperin No 13 Tahun 2010 pokok- pokok  rencana  aksi  yang  dilakukan  selama  periode 2010–2014, yaitu 1) menjalin kerjasama antara industri hilir kelapa sawit dengan industri/institusi pendukung/ terkait; 2) integrasi industri hilir kelapa sawit di Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur; 3) Meningkatkan kerjasama  penelitian  dan  pengembangan  antara lembaga  penelitian,  perguruan  tinggi  dan  industri;  4) meningkatkan kualitas produk sesuai Standar Nasional Indonesia  (SNI);  5)  mengembangkan  industri  mesin
peralatan;  6) mengembangkan industri bahan penolong; 7)  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM)  melalui  penyusunan  dan  penerapan  SKKNI industri  kimia  berbasis  kelapa  sawit;  8)  Mendorong peran  lembaga  keuangan  dalam  penyediaan  layanan kredit dan permodalan dengan suku bunga rendah; 9) Mendorong  peran  lembaga  terkait  dalam  pemasaran; 10) promosi investasi; 11) pengembangan infrastruktur, 12) peningkatan koordinasi dan sinergi instansi terkait dalam  penetapan  kebijakan;  13)  kebijakan  insentif mendukung pengembangan industri; 14) penghapusan Perda yang menghambat pengembangan industri.
Melalui  hasil  diskusi  dan  wawancara  rencana  aksi tersebut model ANP disusun berdasarkan permasalahan implementasi rencana aksi dan teori sistem kebijakan. Hubungan  saling  ketergantungan  antara  sub-elemen dalam  satu  elemen  atau  antar  elemen.  Penentuan hubungan  saling  ketergantungan  tersebut  dilakukan dengan membuat kuesioner yang menyatakan hubungan ketergantungan antar kelompok atau simpul dilakukan dengan melihat nilai rata-rata jumlah responden yang menyatakan  pengaruh  (Kasirian  dan  Yusuff,  2009). Hasil wawancara mendalam dan diskusi dengan para pakar  pembentuk  sistem  implementasi  rencana  aksi kebijakan  terdiri  atas  1)  kebijakan  pengembangan industri  hilir  kelapa  sawit;  2)  lingkungan  pendukung kebijakan; dan 3) peran pemangku kepentingan. Tabel 3 menunjukan ringkasan pengelompokan rencana aksi yang masuk dalam model ANP.
Tabel 2. Analisis SWOT pada lingkungan implementasi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit Kekuatan ( Strengths )
-  Memiliki ketersediaan bahan baku CPO yang memadai. -  Terdapat kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit (pusat dan daerah)
-  Memiliki calon investor yang berminat terhadap pengembangan industri hilir kelapa sawit
-  Memiliki Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI) sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan industri kelapa sawit
Kelemahan ( Weakness )
-  Ketersediaan dan proses pembangunan infrastruktur umum yang terbatas
-  Ketergantungan teknologi dan SDM dari luar negeri. -  Keterbatasan inovasi, lisensi dan paten produk olahan kelapa sawit
-  Kebijakan fiskal (pajak dan APBN) dan investasi tidak menumbuhkan semangat investasi
-  Ketersediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah yang kurang memadai dan berbiaya tinggi
Peluang ( Opportunity ) -  Permintaan pasar interasional dan domestik terhadap produk olahan sawit yang terus meningkat
-  Ketersediaan lahan dan posisi strategis Indonesia sebagai wilayah lalu lintas perdagangan internasional -  Era perdagangan bebas di berbagai komunitas internasional
Ancaman ( Threats )
-  Dinamika pasar minyak nabati yang ingin mengurangi konsumsi minyak sawit
-  Kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit secara umum
-  Perkembangan dan kemajuan teknologi pengolahan negara produsen CPO lainnya
-  Kebijakan ekspor-impor negara potensial konsumen minyak kelapa sawit
Sumber: Intisari diskusi berkelompok terbatas kelompok kerja Kementerian Perindustrian (2014 )
Hasil  analisis  para  pakar  dalam  diskusi  kelompok terbatas  elemen  kebijakan  pengembangan  industri hilir  kelapa  sawit  memiliki  sub-elemen  berupa:  1) pembentukan  pusat  koordinasi;  2)  restrukturisasi kebijakan fiskal dan moneter; 3) penguatan teknologi, penelitian  dan  pengembangan  dan  SDM;  serta  4) perbaikan  infrastruktur.  Elemen  faktor  pendorong dalam  dalam  lingkungan  kebijakan  memiliki  sub- elemen: 1) proses klasterisasi; 2) proses investasi dan infrastruktur;  3)  dinamika  pasar;  4)  penelitian  dan pengembangan, dan 5) sumber daya manusia (SDM). Elemen  peran  pemangku  kepentingan  sebagai  pelaku yang terlibat dalam kebijakan memiliki sub-elemen: 1) pemerintah pusat; 2) pemerintah daerah; 3) swasta; dan 4) lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan. Hasil tersebut maka model dalam sistem implementasi rencana  aksi  kebijakan  pengembangan  industri  hilir kelapa sawit di Indonesia terlihat pada Gambar 1.
Model  tersebut  selanjutnya  disusun  pengaruh  dan interaksinya antar elemen dan dianalisis menggunakan perangkat  lunak superdecision 2.2.8.  Kuesioner perbandingan  berpasangan  kembali  dibagikan narasumber    terpilih  untuk  menjawab  tingkat kepentingan  dari  masing-masing  elemen/sub-elemen. Hasil  analisis  keluaran  perangkat  lunak  berupa prioritas dari masing-masing elemen/sub-elemen yang dibandingkan.  Setiap  sub-elemen  memiliki  prioritas utama yang memengaruhi sistem implementasi rencana aksi  kebijakan  pengembangan  industri  hilir  kelapa sawit. Keluaran ( output ) dari proses  tersebut berupa hasil sintesis yang menentukan prioritas dari masing- masing  elemen.  Berikut  ini  merupakan  penjelasan
dari prioritas dalam sistem implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit.

## Lingkungan  Kebijakan  dalam  Implementasi Rencana Aksi
Hasil diskusi dan wawancara mendalam dengan para pakar dan hasil keluaran perangkat lunak menunjukkan lingkungan  kebijakan  yang  memiliki  prioritas  dalam implementasi  rencana  aksi  kebijakan  pengembangan industri  hilir  kelapa  sawit,  yaitu  proses  infrastruktur dan investasi dengan bobot sebesar 38,7%. Pemangku kepentingan menilai proses pembangunan infrastruktur menjadi  prioritas  yang  perlu  dilakukan  dalam implementasi  rencana  aksi.  Semua  klaster  industri kelapa  sawit  di  Sumatera  Utara,  Riau  dan  Medan mengalami  kendala  infrastruktur  yang  menghambat pertumbuhan  industri  dan  bisnis  di  klaster  tersebut. Infrastruktur umum yang menjadi keluhan pemangku kepentingan  adalah  kebutuhan  jalan  raya,  pelabuhan, infrastruktur listrik, gas dan air bersih. Klaster Sumatera Utara  dan  Riau  terkendala  infrastruktur  jalan  yang rusak, bergelombang dan tidak layak. Kondisi tersebut meningkatkan  biaya  operasional  dan  menurunkan masa  depresiasi  aset    perusahaan.  Ketersediaan pelabuhan    pada  klaster  tersebut  belum  mendukung bisnis  yang  efisien  bagi  pelaku  industri  sehingga beberapa  perusahaan  membuat  pelabuhan  sendiri untuk  mendukung  proses  bisnisnya.    Pertumbuhan klaster industri sawit juga terhambat oleh ketersediaan listrik.  Sebagian  investor  yang  berminat  pada  klaster di  Sumatera  Utara  dan  Riau  menahan  investasinya menunggu  ketersedian  listrik.  Di  sisi  lain,  klaster
Tabel 3.  Pengelompokan elemen, sub-elemen dan sistem rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit dalam model ANP
Elemen Sub-elemen Rencana Aksi Kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit Pembentukan pusat koordinasi 1, 2, 9, 10, 12, 14 restrukturisasi kebijakan fiskal 8, 13 penguatan teknologi,litbang dan sdm 3, 4, 5, 6, 7, Pembangunan infrastruktur 11, Lingkungan pendukung kebijakan Proses klasterisasi 1, 2, 12, 14 Proses infrastruktur dan investasi 8, 10, 11, 13 Dinamika pasar 4, 9 Penelitian dan pengembangan 3, 5, 6 Sumber Daya Manusia (SDM) 7 Peran pemangku kepentingan Pemerintah pusat 2, 8, 10, 11, 12, 13 Pemerintah daerah 14 Swasta 1, 5, 6, 9 Perguruan tinggi dan litbang 3, 4, 7
Kalimantan  Timur  (Maloy)  membutuhkan  300  MW pada tahun 2025 untuk dapat tumbuh menjadi klaster industri.
Proses  investasi  menjadi  prioritas  bagi  implementasi rencana  aksi  kebijakan,  khususnya  terkait  dengan perizinan  dan  pajak.  Promosi  investasi  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  perlu  diimbangi  dengan kepastian    proses  dan  masa  waktu  pelayanan  izin investasi.  Implementasi  insentif  berupa  pembebasan pajak liburan ( tax holiday ) dan beberapa pajak lainnya. Kebijakan yang terkait investasi seperti PMK No.176 No 2009 tentang fasilitas bea masuk, PP No 12 Tahun 2010  tentang  pembebasan  pajak  pertambahan  nilai (PPn)  dan  PP  No  52  Tahun  2011  belum  mendukung perkembangan  industri  hilir  kelapa  sawit.  Kendala investasi lainnya adalah terkait kebijakan pembebasan lahan. UU No 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan belum  memiliki  kebijakan  turunannya  untuk  dapat diimplementasikan. Di sisi lain, banyak investor yang tertarik untuk investasi industri hilir kelapa sawit seperti rencana  pendirian  pabrik  biodiesel,  minyak  goreng, fatty  alcohol ,  tocotreonol/β-karoten,  surfaktan  sudah direncanakan  dengan  nilai  investasi  lebih  dari  US$ 200 juta hingga tahun 2015 (Haekal, 2013). Beberapa perusahaan juga telah berencana melakukan investasi di industri hilir kelapa sawit seperti Wilmar International berencana investasi US$ 900 juta, Musi Mas (US$ 800 juta),  Sinar  Mas  (US$  500),  PTPN  III  bekerja  sama dengan Forestal (US$ 256,2 juta), Permata Hijau Sawit (US$ 222,8 juta), Bakrie and Brothers (US$ 180 juta), Unilever  Indonesia  (US$  122,5  juta)  dan  beberapa perusahaan lainnya (Kementrian Perindustrian, 2013).
Proses  investasi  menurut  pelaku  kepentingan  juga terkait dengan peran lembaga keuangan dan penyediaan permodalan belum ramah terhadap rencana investasi. Pemerintah  tidak  menyediakan  fasilitas  pembiayaan dengan suku bunga rendah. Fasilitas tersebut membantu perusahaan,  khususnya  bagi  investasi  dalam  negeri (PMDN) dan pemain baru dalam industri hilir kelapa sawit. Di sisi lain, promosi investasi belum diimbangi dengan kepastian pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait proses perizinan dan kepastian waktu mengurus perizinan bagi investor.
Proses klasterisasi menjadi elemen prioritas kedua yang penting  untuk  segera  diperbaiki  dalam  implementasi rencana  aksi  kebijakan  pengembangan  industri  hilir kelapa sawit dengan bobot sebesar 27,5%. Hal tersebut terkait  dengan  pelaksanaan  keberadaan  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK)  bagi  klaster  industri  hilir kelapa sawit. Tiga klaster industri hilir kelapa sawit di Sei Mangkei-Sumaera Utara, Dumai-Riau dan Maloy- Kalimantan Timur masih memiliki kendala, khususnya terkait  dengan  pengelolaan.  Saat  ini  klaster  industri hilir  kelapa  sawit  di  Sei-Mangkei  Sumatera  Utara dikelola oleh PTPN III, klaster Riau dikelola oleh group usaha  Wilmar  Internasional  dan  Maloy  direncanakan dikelola  oleh  perusahaan  daerah  Kalimantan  Timur. Penunjukan  pelaksana  KEK  tersebut  bagi  sebagian perusahaan  belum  memberikan  kesempatan  yang adil  bagi  anggota  klaster,  karena  sebagian  menilai pengelola dari group usaha tertentu akan memberikan keuntungan bagi group usahanya saja. Dikhawatirkan akan  terjadi  monopoli  bisnis  dalam  klaster  tersebut. Saat  ini  hal  tersebut  dirasakan  oleh  anggota  klaster dimana pengguna fasilitas klaster sebagian besar oleh group usaha pengelola.
Faktor sukses (lingkungan) IHKS 1. Proses klasterisasi 2. Proses infrastruktur dan investasi 3. Dinamika pasar 4. Penelitian dan pengembangan 5. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemangku kepentingan IHKS 1. Pemerintah pusat 2. Pemerintah daerah 3. Swasta 4. Perguruan tinggi dan litbang Kebijakan IHKS 1. Pembentukan pusat koordinasi

## 2. Restrukturisasi kebijakan fiskal
3. Penguatan teknologi, litbang dan SDM
4. Pembangunan infrastruktur
Gambar 1. Model implementasi rencana aksi dalam elemen sistem kebijakan
Permasalahan  lain  dari  keberadaan  klaster  adalah rencana  pengembangan  yang  terlambat  dari  waktu yang  dijadwalkan.  Keterbatasan  kewenangan  PTPN III  sebagai  penglola    klaster  Sei-Mangkei  hanya sebatas pada kewenangan tertentu. Walalupun  status pengelolaan  KEK  berada  pada  PTPN  III  dalam pelaksanaannya  belum  memiliki  kewenangan  penuh mengelola  Sei-Mangkei.  Ketersediaan  fasilitas umum  belum  memadai  untuk  menjadi  kawasan bisnis,  pengembangan  infrastruktur  pelabuhan,  jalan raya,  rel  kereta  api,  listrik,  gas  dan  air  bersih  masih dalam  tahap  perencanaan  (PTPN  III,  2013).  Klaster Riau  di  Kawasan  Indutri  Dumai  (KID)  memiliki infrastruktur  paling  lenggkap,  khususnya  pelabuhan dan  ketersediaan  listrik.  Saat  ini  KID  dikelola  oleh grup  usaha  Wilmar  International  yang  mengelola hampir  seluruh  bisnis  di  KID.  Inisiatif  Wilmar International dalam mengembangkan kawasan industri yang  terintegrasi  karena  rendahnya  peran  pemerintah dalam  menumbuhkan  industri  dikawasan  tersebut. Dalam KID grup usaha Wilmar masih memanfaatkan fasilitas  sebagai  pendukung  bisnisnya,    pertumbuhan bisnis  di  KID  tidak  diimbangi  pertumbuhan  fasilitas dan infrastruktur umum. Di sisi lain, Kawasan Industri Maloy  (KIM)  di  klaster  Kalimantan  Timur  memiliki posisi  strategis  dan  prospek  yang  baik  sebagai kawasan industri karena terletak pada jalur lalu lintas perdagangan internasional. KIM belum berkembang dan dalam tahap perencanaan. Beberapa proyek baru pada tahap  permulaan  dan  sebagian  masih  proses  mencari investor. Rencana pemerintah dalam mengembangkan KIM  tahap  awal  dengan  pembangunan  jalan  tol Balikpapan  –  Maloy,  jalan  trans-kalimantan,  jalan akses Tanjung Selor – Maloy, jalan akses masuk KIM, perluasan pelabuhan dan jalur keeta api (Kementerian Perindustrian, 2013). Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan KIM menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan kawasan tersebut.
Penelitian dan pengembangan menjadi prioritas dalam implementasi  rencana  aksi  kebijakan  pengembangan industri  hilir  kelapa  sawit  dengan  bobot  17,1%. Para  pakar  menilai  bahwa  teknologi,  penelitian  dan pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit  masih  di dominasi oleh perusahaan swasta asing.  Jumlah paten produk kelapa sawit didominasi oleh Malaysia dengan 79 paten, Singapura 34 paten dan Indonesia hanya tiga paten (Said et al. 2013). Teknologi industri kelapa sawit bayak  dimiliki  oleh  perusahaan  asing  yang  bergerak di industri hilir sawit seperti Unilever, P&G, Wilmar, Sinarmas dan lainnya. Perusahaan swasta lokal masih
banyak  yang  tergantung  oleh  teknologi  luar  negeri. Di sisi lain, penelitian di bidang industri kelapa sawit sulit diterapkan di industri. Selain masalah inefesiensi, teknologi  hasil  penelitian  dalam  negeri  (perguruan tinggi,  LIPI,  PPKS)  belum  mampu  bersaing  dengan teknologi  penelitian  perusahaan  swasta.  Kondisi tersebut  membuat  penelitian  di  lembaga  penelitian dalam negeri minim karena sulit mendapatkan sonsor disamping  dana  penelitian  dari  pemerintah  yang terbatas.
Sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  dinamika  pasar menjadi prioritas terakhir  dalam implementasi rencana aksi yang memiliki bobot dibawah 10% dengan nilai masing-masing  9,4% dan 7,2% (Tabel 4). Para pakar menilai  SDM  dalam  bidang  industri  hilir  sebenarnya sudah mencukupi disamping ketersediaan tenaga kerja asing  yang  melakukan  alih  teknologi.  Ketersediaan training  centre di  perusahaan,  universitas,  politeknik dan SMK sawit di sentra produksi kelapa sawit telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri. SDM Indonesia  dalam  bidang  industri  hilir  kelapa  sawit perlu  meningkatkan  ketrampilannya  melalui  praktik lapangan  yang  lebih  banyak.  Dinamika  pasar  yang perlu  diperhatikan  pemerintah  adalah  harga  sawit Indonesia yang masih mengikuti bursa komoditas CF Rotterdam dan Malaysia. Walaupun Indonesia memiliki pasar  dan  masih  terus  berkembang  seperti  ekspor tujuan China, India, Pakistan dan Belanda  dan potensi produk  hilirnya  masih  terbuka  dan  dimanfaatkan oleh banyak industri terkait, namun masih tergantung dengan  bursa  komoditas  luar  negeri  (GAPKI,  2014). Hal  tersebut  menjadi  catatan  bagi  pemerintah  agar dapat memperbaiki struktur pasar industri hilir kelapa sawit  di  pasar  domestik  maupun  interasional.  Grafik bobot  prioritas  elemen  lingkungan  kebijakan  dalam implementasi  rencana  aksi  kebijakan  pengembangan industri hilir kelapa sawit pada Gambar 2.

## Peran Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Rencana Aksi
Peran pemangku kepentingan ( stakeholder ) memengaruhi  dalam  implementasi  rencana  aksi kebijakan  pengembangan  industri  hilir  kelapa  sawit. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara mendalam, para pakar menilai bahwa prioritas pelaku implementasi rencana  aksi  kebijakan  yang  berkepentingan  dalam keberhasilan  rencana  aksi  adalah  pemerintah  pusat dengan  bobot  41,2%.  Pemerintah  pusat  sebagai penyususan  kebijakan  dan  sekaligus  rencana  aksinya
memiliki    kepentingan  yaitu  mengembangkan  daya saing  industri  hilir  kelapa  sawit,  meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  (Kementerian  Perindustrian,  2010). Pemerintah  pusat  memiliki  kewenangan  dalam penggunaan  APBN  untuk  pembangunan,  integrasi dengan  kebijakan  lainnya  serta  insentif  pajak  dan investasi.  Fokus  peran  pemerintah  pusat  berada  pada koordinasi  pembangunan,  penciptaan  pasar  yang  adil dan sistem pendukung tumbuhnya agroindustri beserta ekosistemnya  (GAPKI,  2014).  Peran  koordinasi pembangunan  khususnya  utuk  penyediaan  fasilitas umum, seperti penyediaan jalan tol/raya, ketersediaan tenaga listrik, air bersih dan gas. Penciptaan pasar yang adil meliputi evaluasi bea masuk dan bea keluar produk kelapa  sawit  khususnya  PMK  no  75  Tahun  2012. Sistem  pendukung  tumbuhnya  agroindustri  menurut Idris (2012)  adalah (1) melakukan koordinasi antara pemangku kepentingan, (2) membangun kerja sama dan komunikasi antara pelaku usaha di klaster, (3) Membuat program  pendidikan  dan  pelatihan,  (4)  menciptakan kebijakan  yang  mendukung  persaingan  sehat,  (5) melakukan aktivitas  penelitian  dan  pengembangan di
lembaga  penelitian  dan  universitas,  (6)  menyediakan fasilitas  publik  dan  sosial  di  wilayah  tersebut,  (7) melakukan usaha menarik investor ke dalam klaster.
Peran  pemangku  kepentingan  kedua  yang  memiliki bobot terbesar kedua dalam implementasi rencana aksi kebijakan  adalah  swasta  dengan  bobot  24,3%  (Tabel 5). Swasta sebagai pelaku utama industri hilir memiliki peran  langsung  dalam  perkembangan  industri  hilir kelapa  sawit.  Sebagian  perusahaan  memiliki  industri yang terintegrasi dari hulu dan hilir di bidang kelapa sawit. Klaster industri hilir sawit seluruhnya dikelola swasta  seperti  PTPN  III,  Wilmar  Internasional  dan perusda Kaltim. Saat ini pelaku industri kelapa sawit masih di dominasi oleh pelaku industri hulu, industri hilir masih memiliki pemain yang terbatas. Pemerintah perlu mendorong perusahaan yang bergerak di industri hulu  untuk  masuk  industri  hilir.  Peran  perusahaan sebagai  institusi  bisnis  perlu  meningkatkan  ketaatan dalam  membayar  pajak  produk  kelapa  sawit.    Peran pemangku kepentingan yang memiliki bobot mendekati peran swasta adalah pemerintah daerah, yaitu sebesar 22,9%.

## Tabel 4. Prioritas elemen lingkungan kebijakan dalam implementasi rencana aksi
Kriteria Sub-kriteria Normalized by cluster Limiting Bobot (%) Prioritas Faktor lingkungan: kebijakan implementasi rencana aksi kebijakan IHKS Proses klasterisasi 0,27509 0,091698 27,50 2 Proses infrastruktur  dan investasi 0,38751 0,129170 38,75 1 Dinamika pasar 0,07235 0,024118 7,23 5 Penelitian dan pengembangan 0,17007 0,056690 17,10 3 Sumber daya manusia (SDM) 0,09497 0,031658 9,49 4 Sumber : Hasil output ANP perangkat lunak superdecisionmaker 2.2.6 (n=15, CR = 0,02%)
Gambar 2.  Prioritas elemen lingkungan kebijakan dalam implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan IHKS (n=15, CR=0,02%) 0,09497 0,17007 0,07235 0,38751 0,27509 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,005 0
Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pusat memiliki  peran  penting  bagi  implementasi  rencana aksi kebijakan pemerintah pusat. Beberapa izin dalam investasi  membutuhkan  izin  daerah  seperti  Rencana Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  dan  sebagainya. Beberapa  perda  yang  menghambat  telah  dihapuskan utuk disesuaikan dengan kebijakan pusat, sementara ada peraturan daerah yang ditambahkan untuk mendukung implementasi  rencana  aksi,  diantaranya  Perda  No  27 Tahun 2005 tentang RTRW Dumai dan kawan industri lainnya,  Perda  No  4  Tahun  2009  tenang  Maloy  dan Kaltim menjadi klaster industri, dan SK Bupati Kutai Timur No.541/6/K.522/2010.
Lembaga  pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan menjadi prioritas  paling  terakhir dalam implementasi rencana aksi dengan bobot sebesar 11,7% (Tabel 5). Hasil penelitian  yang  terserap  rendah  oleh  industri  dinilai oleh pakar sebagai konsekuensi menjadi implementasi rencana  aksi  dengan  prioritas  paling  rendah.  Selain berorientasi  jangka  panjang,  penelitian  industri kelapa  sawit  selama  ini  telah  dilakukan  oleh  swasta (perusahaan) sesuai dengan kebutuhan. Penelitian baik berupa  inovasi  produk,  teknologi,  sistem  atau  proses yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  dan  lembaga
penelitian  negara  tidak  terlalu  signifikan  terhadap perkembangan  industri.  Pemerintah  perlu  evaluasi kembali  program  penguatan  sistem  inovasi  nasional berupa  insentif  SINas  dan  PKPP,  SiDA,  Konsorsium Inovasi  dan  Pusat  Unggulan  Inovasi.  Penelitian industri hilir kelapa sawit perlu menyusun desain basar penelitian  agar  terintegrasi  dan  terkoordinasi  sesuai dengan  kebutuhan  industri  (PPKS,  2012).  Grafik bobot  prioritas  peran  pemangku  kepentingan  dalam implementasi  rencana  aksi  kebijakan  pengembangan industri hilir kelapa sawit pada Gambar 3.

## Rekomendasi Implementasi Rencana Aksi
Interaksi  antara  lingkungan  pendukung  dan  peran pemangku  kepentingan  selanjutnya  disusun  prioritas rekomendasi implementasi rencana aksi. Hasil analisis dan  wawancara  mendalam  dengan  narasumber menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pertama dengan bobot paling besar yaitu 39% (Tabel 6). Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama  dalam  implementasi  rencana  aksi  kebijakan karena  memiliki  efek  berganda  bagi  pertumbuhan ekonomi.
Tabel 5. Prioritas pemangku kepentingan kebijakan dalam implementasi rencana aksi
Kriteria Sub-kriteria Normalized by cluster Limiting Bobot (%) Prioritas Pemangku kepentingan dalam pengembangan IHKS Pemerintah pusat 0.41160 0.137199 41,2 1 Pemerintah daerah 0.22897 0.076323 22,8 4 Swasta 0.24243 0.080810 24,3 2 Lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan. 0.11700 0.039000 11,7 3 Sumber : Hasil output ANP perangkat lunak superdecisionmaker 2.2.6 (n=15, CR = 0,02%)
Gambar 3.  Prioritas elemen pemangku kepentingan dalam implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan IHKS (n=15, CR=0,02%) 0,117 0,2424 0,229 0,4116 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,005 0 0,45
Infrastruktur  yang  dimaksud  adalah  infrastruktur dasar  bagi  kawasan  industri    yaitu  akses  jalan  raya, ketersediaan  listrik  dan  gas,  ketersediaan  air  bersih serta  pelabuhan.  Rencana  proyek  di  tiga  klaster industri  kelapa  sawit  agar  dipercepat  atau  setidaknya tepat  waktu.  Penelitian  Yoyo  (2014)  menunjukan kesenjangan  infrastruktur  yang  dimiliki  industri  hilir kelapa  sawit  di  Indonesia  sebesar  51,33%,  sisanya belum teralisasi. Klaster Sumatera Utara (Sei-Mangkei) membutuhkan  realisasi  proyek  jalan  kereta  api,  jalan utama  akses  ke  kawasan  industri,  tangki  timbun, instalasi  air  bersih,  dan  pembangkit  listrik  biomassa. Klaster  Riau  (Dumai)  membutuhkan  percepatan perbaikan  kerusakan  jalan  raya  provinsi,  realisasi jalan tol dan perluasan pelabuhan. Klaster Kalimantan Timur  (Maloy)  pembangunan  infrastruktur  memiliki investasi  besar,  dibutuhkan  sistem  pendukung  untuk mendapatkan  investor.  Saat  ini  KIM  masih  berfokus kepada pembangunan jalan raya akses menuju kawasan industri dan perluasan pelabuhan Maloy.
Prioritas    kedua  dalam  rekomendasi    implementasi rencana  aksi  kebijakan  pengembangan  industri  hilir kelapa  sawit  adalah  pembentukan  pusat  koordinasi dengan  bobot  sebesar  28%  (Tabel  5).  Pakar  menilai kendala  implementasi    sebuah    kebijakan  salah satunya  adalah  tidak  sinkronya  antara  kebijakan  satu
dengan  lainnya.  Kondisi  tersebut  dapat  menciptakan inefesiensi  pemerintahan  dan  peluang  terjadinya korupsi.  Keberadaaan  pusat  koordinsasi  antar pemangku kepentingan industri hilir kelapa sawit dapat meningkatkan  efesiensi  bisnis.  Penelitan  Van  Dijk (2012) menyatakan faktor penentu keberhasilan yang mendorong  kemajuan  industri  minyak  kelapa  sawit di Malaysia adalah sinergi, kerja sama dan kolaborasi sistemik antara sektor swasta dan pemerintah. Program National Key Economic Area (NKEA) mengembangkan klaster  industri  kelapa  sawit  di  daerah  Sabah  dengan mengembangkan industri oleokimia dasar non-pangan dan biodiesel. Saat ini terdapat kelompok kerja industri hilir  kelapa  sawit  di  Kementerian  Perindustrian yang  terdiri  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk berkoordinasi  tentang  perkembangan  klaster.  Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dibawah koordinasi Kementerian Pertanian belum efektif sebagai lembaga koordinasi  karena  fungsi  DMSI  hanya  bersifat memberikan saran (DMSI, 2012). DMSI belum tidak memiliki  otoritas  dalam  pengelolaan  industri  kelapa sawit.  Keberadaan  badan  koordinasi  diharapkan dapat  meminimalisasi  kesenjangan  antara  pemangku kepentingan di industri sawit. Gambar 4 menunjukan grafik elemen rekomendasi implementasi rencana aksi dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit.
Tabel 5. Prioritas rekomendasi implementasi rencana aksi kebijakan
Kriteria Sub-kriteria Normalized by cluster Limiting Bobot (%) Prioritas Pemangku kepentingan dalam pengembangan IHKS Pembentukan pusat koordinasi 0,28003 0,093344 28 2 Restrukturisasi kebijakan fiskal 0,16135 0,053782 16,2 4 Penguatan teknologi, litbang dan SDM 0,16853 0,056177 16,8 3 Pembangunan infrastruktur 0,39009 0,130030 39 1 Sumber : Hasil output ANP perangkat lunak superdecisionmaker 2.2.6 (n=15, CR = 0,02%)
Gambar  5.  Prioritas  rekomendasi  implementasi  rencanaaksi  dalam  implementasi  rencana  aksi  kebijakan pengembangan IHKS (n=15, CR=0,02%) 0,39009 0,16853 0,16135 0,28003 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,005 0 0,45
Prioritas  rekomendasi  selanjutnya  adalah  penguatan teknologi, litbang, SDM dan restrukturisasi kebijakan fiskal  dengan  bobot  masing-masing  sebesar  16,8% dan 16,2%. Pakar menilai kedua hal tersebut memiliki kepentingan  prioritas  yang  relatif  sama.  Kajian Gillespie  (2012)  menunjukan  pengembangan  industri hilir  kelapa  sawit  di  Indonesia  lemah  sistem  inovasi, kebijakan  pemerintah  kurang  mendukung  industri, khususnya  apabila  dibandingkan  peran  pemerintah Malaysia  dalam  mengembangkan  sistem  agrobisnis kelapa  sawit.  Salah  satu  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Malaysia  berfokus  kepada  alih  teknologi dari  perusahaan  swasta.  Implementasi  teknologi, penelitian  dan  pengembangan  serta  kualitas  SDM yang  tertinggal  perlu  diperbaiki  dengan  melakukan alih  teknologi  secara  langsung.  Pemerintah  perlu membuat  skema  investasi  dan  alih  teknologi  yang ingin melakukan investasi di industri hilir kelapa sawit. Pengembangan teknologi, litbang dan SDM merupakan kegiatan kompleks yang membutuhkan integrasi, visi, kesesuaian dengan kebutuhan, topik penelitian, sistem insentif,  penghargaan  peneliti,  inovator,  mekanisme pendanaan  riset  serta  keberlanjutan  sistem  litbang nasional (PPKS, 2012).
PMK  No  75  Tahun  2012  tentang  produk  bea  keluar menjadi kebijakan yang paling memengaruhi perusahaan dalam  melakukan  ekspor-impor  produk  kelapa  sawit dikenakan  pajak  progresif  1,5–25%.  Kebijakan  bea keluar  tersebut  menurut  Rifin  (2010)  menurunkan daya  saing  produk  kelapa  sawit  Indonesia  di  pasar Internasional. Penelitian Obado et al. (2009) menunjukan pajak  ekspor  menghambat  pertumbuhan  investasi, produksi,  espor  dan  menurunkan  pendapatan  petani. Di sisi lain pajakekspor dapat menghambat ekspor dan mengendalikan harga CPO domestik. Kondisi tersebut sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  biaya keluar/BK, yaitu (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam  negeri,  (2)  melindungi  kelestarian  sumber daya  alam,  (3)  mengantisipasi  kenaikan  harga  yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional dan (4) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu  di  dalam  negeri  (Kementerian  Keuangan, 2012).  Narasumber  memberikan  catatan  tentang penggunaan    dana    BK  produk  kelapa  sawit  masuk kategori pungutan. UU No 17 Tahun 2006 menyatakan BK masuk APBN sebagai penerimaan Negara masuk dalamkelompok  bea  dan  cukai  (pasal  15A). Artinya,
BK  produk  kelapa  sawit  tidak  dapat  dimanfaatkan secara  langsung  untuk  mendukung  program  industri yang    bersangkutan,  misalnya  dimanfaatkan  untuk peningkatan  produktivitas,  perbaikan  infrastruktur, promosi positif kelapa sawit hingga untuk pendanaan penelitian.

## Implikasi Manajerial
Hasil penelitian meunjukan terdapat empat rekomendasi umum  yang  menjadi  prioritas  dalam  implementasi rencana  aksi  kebijakan  pengembangan  industri hilir  kelapa  sawit  yaitu  prioritas  pertama  adalah pembangunan infrastruktur, kedua pembentukan pusat koordinasi,  ketiga  penguatan  teknologi,  litbang  dan SDM dan keempat restrukturisasi kebijakan fiskal.
Perencanaan  infrastruktur  yang  telah  dirancang  perlu pendampingan dan pengawasan agar berjalan dengan baik.  Hambatan  dalam  pembangunan  infrastruktur seperti permasalah proses pembebasan lahan dan proses perizinan  investasi  dievaluasi  kembali.  Infrastruktur yang memiliki dampak berganda ( multiple effect ) dapat segera  dilaksanakan,  khususnya  infrastruktur  yang terkait  konektivitas  dan  ketersediaan  energi  seperti: jalan  raya,  pelabuhan,  bandara  perintis,  pembangkit listrik dan gas. Prioritas selanjutnya adalah memperkuat peran DMSI sebagai badan koordinasi agar memiliki otoritas  dan  kewenangan  yang  lebih  luas  seperti menjadi induk dari berbagai organisasi industri kelapa sawit, membuat kebijakan di industri kelapa sawit, hak pengelolaan  dana  pungutan  produk  sawit  dan  pusat koordinasi  penelitian  dan  pengembangan  di  industri kelapa sawit.
Prioritas  penguatan  teknologi,litbang  dan  SDM perlu  berfokus  kepada  alih  teknologi,  khususnya dari  perusahaanan  asing.  Orientasi  jangka  panjang sebuah  penelitian,  ketersediaan  teknologi,  jumlah paten,  ketrampilan  SDM  dan  kebutuhan  industri menjadi  pertimbangan  utama  agar  melakukan  alih teknologi.  Kebijakan  fiskal  yang  menjadi  prioritas dalam implementasi rencana aksi adalah restrukturisasi alokasi  dan  penggunaan  pungutan  produk-produk kelapa sawit digunakan untuk kemajuan industri kelapa sawit tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi  rencana  aksi  kebijakan  pengembangan industri  hilir  kelapa  sawit  perlu  berfokus  pada perbaikan  proses  infrastruktur  dan  investasi.  Model menunjukan proses infrastruktur dan investasi menjadi prioritas  utama  bagi  pemangku  kepentingan  dalam elemen  lingkungan  pendukung  kebijakan.  Hal-hal terkait  dengan  proses  infrastruktur  dan  investasi perlu  diperbaiki  seperti  pembebasan  lahan,  skema pembiayaan,  proses  dan  waktu  perizinan  hingga skema  kerja  sama  investasi  perlu  difasilitasi  oleh pemerintah. Pengembangan infrastruktur yang menjadi fokus  adalah  infrastruktur  umum  terkait  konektivitas dan  ketersediaan  energi.  Infrastruktur  tersebut  dapat mengurangi  biaya  operasional  dan  menciptakan  efek berganda bagi bisnis di klaster industri.
Peran pemangku kepentingan yang memiliki prioritas tertinggi  adalah  pemerintah  pusat.  Pemerintah pusat  memiliki  kepentingan  dalam  keberhasilan implementasi  rencana  aksi  kebijakan  pengembangan industri  hilir  kelapa  sawit  untuk  mengembangkan daya  saing  industri  hilir  kelapa  sawit,  meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Fokus  peran  pemerintah  pusat  adalah koordinasi  pembangunan,  penciptaan  pasar  yang  adil dan sistem pendukung tumbuhnya agroindustri beserta ekosistemnya.
Pembangunan  infrastruktur  menjadi  prioritas  utama oleh  para  pakar  dalam  rekomendasi  implementasi rencana aksi kebijakan karena memiliki efek berganda bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Infrastruktur  yang dimaksud  adalah  infrastruktur  dasar  bagi  kawasan industri    yaitu  akses  jalan  raya,  ketersediaan  listrik dan  gas,  ketersediaan  air  bersih  serta  pelabuhan  dan bandara.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  pemerintah pusat  perlu  memperbaiki  sistem  pendukung  dalam proses  pembangunan  infrastruktur  dan  investasi seperti  kebijakan  pembebasan  lahan,  kebijakan  pajak dan  investasi,  skema  pembiayaan  dan  kerjasama pembangunan antara BUMN dan swasta.

## Saran
Rekomendasi  penelitian  ini  dalam  implementasi rencana  aksi  kebijakan  pengembangan  industri  hilir memprioritaskan program pembangunan infrastruktur dibandingkan  rencana  aksi  lainnya.  Program  dan  hal yang terkait pembangunan infrastruktur dasar diperbaiki seperti  pembebasan  lahan,  skema  pembiayaan  dan investasi  serta  keterlibatan  swasta.  Memperkuat lembaga  koordinasi  pengembangan  industri  hilir kelapa sawit yang terpusat. Restrukturisasi kebijakan- kebijakan fiskal, khususnya adalah skema pembiayaan bank dan optimalisasi penggunaan pajak dari industri ini.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengembangan industri hilir kelapa sawit dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan aspek  keberhasilan  pada  lingkungan  kebijakan. Penelitian  berikutnya  adalah  mengembangkan  model yang telah tersedia untuk dikaji lebih mendalam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih untuk tim peneliti MAKSI (Masyarakat Perkelapasawitan  Indonesia),  DMSI  (Dewan  Minyak Sawit Indonesia), tim kelompok kerja klaster industri hilir  kelapa  sawit,  Kementerian  Perindustrian serta  narasumber  ahli/praktisi  yang  bersedia  untuk diwawancarai.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin MN. 2003. Palm oil products exports, prices and  export  duties:  Malaysia  and  Indonesia compared. Oil Palm Industry Economic Journal 3(2):21–31.
[DMSI]  Dewan  Minyak  Sawit  Indonesia.  2013. Peluang dan Tantangan Industri Minyak Sawit Indonesia. Jakarta: DMSI.
Dunn WN.  2011. Public  Policy Analysis. New York:
Pearson Prentice-Hall.
[FAPRI]  Food  and  Agricultural  Policy  Research Institute.  2010.  US    and  world  agricultural outlook.  http://www.fapri.iastate.edu/outlook /2010.html [15 Juni 2014].
[GAPKI]  Gabungan  Pengusaha  Kelapa  Sawit Indonesia.  2014. Industri  Minyak  Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI. Membangun kemandirian ekonomi, energy dan pangan secara berkelanjutan. Bogor: GAPKI.
Gillespie  P.  2012.  The  challenges  of  corporate governance in Indonesian oil palm: opportunities to move beyond legalism?. Asian Studies Review 36(6):247–269. http://dx.doi.org/10.1080/10357 823.2012.685447.
Haekal MH, Pramudita ME. 2013. The green economics in pt. sinar mas agro resources and technology tbk (PT SMART Tbk.). International Journal of Trade, Economics and Finance 4(1):253–261. Harsono  D,  Chozin  MA,  Fauzi  AM.  2012.  Analysis on  Indonesian  sustainable  palm  oil  ( ISPO ):  a qualitative assessment on the success factors for ISPO . Jurnal Manajemen & Agribisnis 9(6):10–
25.
Kasirian  MD,  Yusuff  RD.  2009.  Determining interdependencies  among  supplier  selection criteria. European Journal of Scientific Research 35(1):76–84.
[Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2013. Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Triwulan I . Jakarta: Kemendag.
[Kemenperin]  Kementerian  Perindustrian.  2010.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2010  tentang  Peta Panduan  (Road  Map)  Pengembangan  Klaster Industri  Pengolahan  Kelapa  Sawit. Jakarta:
Kemenperin.
[Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 75  Tahun  2012  tentang  Penetapan  Barang Ekspor  yang  Dikenakan  Bea  Keluar  dan  Tarif Bea Keluar. Jakarta: Kemenkeu.
Obado AJ, Syaukat Y, Siregar H. 2009. The impact of export tax policy on the Indonesian crude palm oil industri. International Society for Southeast
Asian  Agricultural  Sciences  (ISSAAS)  Journal 15(2):107–119.
Pahan I. 2011. Pengembangan klaster industri kelapa sawit  di  Indonesia  [disertasi].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor.
[PPKS] Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2012. Master Plan  Pengembangan  Pusat  Unggulan  Iptek Tahun 2013–2025 . Jakarta: PPKS. Rai S. 2010. Agribusiness development and palm oil sektor in Indonesia. Economia Journal 61(1):45– 59.
Rifin A. 2010. The effect of export tax on Indonesia’s crude  palm  oil  ( CPO)  export  competitiveness. ASEAN  Economic  Bulletin 27(2):173–180. http://dx.doi.org/10.1355/ae27-2b.
Sadeghi  M,  Rasyidzadeh  MA.  Soukhakian  MA. 2012.  Using  analytic  network  proccess  in  a group  decision-making  for  supplier  selection. INFORMATICA 23(4):621–643. Said EG, Raharja S, Pahan I, Qowin ASF, Evalia NA. 2013. Overview on The Government Policy On The Development Of Palm Oil Industrial Clusters In  Indonesia:  An  Academic  Perspective.  Di dalam: Agustina L, Wibowo, Qowin ASF, Evalia NA,  Syarif  R,  editor.  International  Conference and  Exhibition  on  Palm  Oil  2013 ;    2013  May 7-9;  Jakarta,  Indonesia.  Jakarta:  MAKSI.  hlm 78-95.
Van Dijk MP. 2012. Sustainability, fair play and free trade  in  the  modern  world,  partnership  for  the development  of  sustainability  in  Malaysia’s palm  oil  sector. Journal  of  Oil  Palm  &  The Environment
3(1):75–82. http://dx.doi. org/10.5366/jope.2012.07.
Yoyo  T,  Daryanto  A,  Sa’id  EG,  Hasan  MF.  2014. Competitiveness  model  and  gap  analysis  of Indonesian  palm  oil-based  fatty  acid  and  fatty alcohol  industry. International  Journal  of Economics  and  Finance 6(2):218–225.  http:// dx.doi.org/10.5539/ijef.v6n2p218.