IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
The policy Implementation of primary leader position through open selection in the Palangka Raya city government environtment
YURIRIN RICHI*

## BULKANI MITA SARI
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya, Central Kalimantan, Indonesia
Email : asyifadeichi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berangkat dari fenomena sebagai sebuah sistem yang baru maka kebijakan pelaksanaan  seleksi  terbuka  di  lingkungan  pemerintah  kota  Palangka  Raya  ditanggapi beragam oleh PNS terutama di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya dan PNS yang mendaftar sebagai peserta jumlahnya sedikit, tidak sesuai jumlah yang diharapkan sehingga sampai dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil  pengamatan  langsung,  wawancara,  dan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  dan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  implementasi  kebijakan  pengisian  jabatan  pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal. Rendahnya minat para PNS untuk mengikuti seleksi terbuka dikarenakan ada anggapan bahwa seleksi terbuka hanya formalitas. Kendala yang dihadapi adalah faktor kecenderungan yaitu sikap dan minat dari para PNS yang masih kurang serta faktor sumber daya yaitu fasilitas yang belum memadai sehingga memerlukan biaya yang besar untuk sewa gedung.
Penulis  menyarankan  pemerintah  kota  Palangka  Raya  hendaknya  bisa  secara  aktif  dan konsisten  serta  menjaga  komitmen  agar  kedepannya  pelaksanaan  seleksi  terbuka  bisa mendapatkan kepercayaan dan minat dari para PNS, terus berbenah dalam penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana seperti gedung, ruang pertemuan, komputer dan perlengkapannya,  menggunakan  pihak  asesor  yang  sudah  terakreditasi  oleh  Badan Kepegawaian Negara dan untuk tahapan  uji kompetensi bisa memanfaatkan hasil talent pool yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara.
Keywords : Policy Implementation Open Bidding Environment

## Kata Kunci :
Kebijakan
Implementasi
Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi

## Published
Oktober 2020

## Abstract
This research departs from the phenomenons as a new system the policy of implementation of open selection within the palangka raya city  government has been responded to by varios civil servant especially in Palangka Raya government environment and civil servants who register as participants does not match the exected  amount so that an extention of the registratration period. In  this  study  using  a  qualitative  approach.  The  research  data  was  obtained  from  direct observations, interviews and collecting documents and using triangulation of data sources and theory triangulation.
Based on the result of research that the policy implementation of primary leader position through open selection in the Palangka Raya city government environment has been going well but not yet optimal. The low interest of civil servant to participate in open selection is because there is an assumption that open selection is only a formality. The constraints faced are the tendency factor, whish is the attitudes and interest of the civil servant who are still lacking and the resource factor, which is inadequate facilitieas so that it entails a large cost for building rent.
The aouthor suggest that the city government of Palangka Raya should be able to actively and consistenly as well as maintain commitments so that in the future the implementation of open selection  can gain the trust and interest of the sivil servants, continue to improve in the provision and improvements of facilies such as building, meeting rooms, computers and equipment, using the assessor who has been accredited by the state personnel agency and for the competency test stage can take advantage of the results of the talent pool conducted by the state personnel board competency assessment center.

## PENDAHULUAN
Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) secara terbuka  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan penerapan  sistem  merit  dalam  manajemen  ASN. Pengisian ini bertujuan  menyelenggarakan seleksi yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel sehingga terpilihnya calon pejabat pemerintah yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Seleksi terdiri dari seleksi administratif,  uji  kompetensi  dan  penelusuran  rekam jejak  dilakukan  secara  objektif  dengan  menggunakan bantuan lembaga penilai kompetensi (assessor). Seleksi dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas guna memberikan kesempatan kepada seluruh PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya.
Sebagai  sebuah  sistem  yang  baru  maka kebijakan  pelaksanaan  seleksi  terbuka  ini  ditanggapi beragam oleh PNS terutama di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya. Ada beberapa kalangan yang masih bersikap skeptis, menganggap bahwa ini hanya kegiatan form alitas  semata  dan  sudah  adanya  “satria  piningit” yang  dari  awal  sudah  disiapkan  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  pada  jabatan  yang  dilelang.  Pemahaman tadi  akhirnya  berimbas  pada  sikap  untuk  tidak  mau mengikuti  seleksi  terbuka  karena  hanya  membuang waktu, pikiran, tenaga dan biaya.
Hal  tadi  terbukti  setelah  dilakukan pembukaan penerimaan seleksi terbuka mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019 (15 hari kerja), dari 11 jabatan yang dilelang terdapat 4 jabatan yang  masih  kurang  peminatnya.  Sehingga  sesuai ketentuan  yang  berlaku  maka  4  (empat)  jabatan  tadi harus  diperpanjang  lagi  masa  penerimaannya  selama  7 (tujuh)  hari  kerja.  Sesuai  aturan  untuk  jabatan  yang dilelang maka paling sedikit 3 (tiga) orang pelamar maka bisa untuk dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.
Masalah  lainnya  dalam  pelaksanaan  kebijakan kegiatan  seleksi  terbuka  adalah  memakan  waktu  dan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari proses awal kegiatan ini menggunakan biaya untuk honorarium panitia seleksi,
honorarium  sekretariat,  biaya  sewa  gedung,  makan minum  kegiatan,  makan  minum  rapat,  transportasi akomodasi (tiket pesawat dan hotel) untuk pada panitia seleksi dan assessor dari luar daerah. Disaat situasi dan kondisi  APBD  Kota  Palangka  Raya  yang  belum  stabil maka  sebenarnya  kegiatan  ini  termasuk  kegiatan  yang berdana besar.
Berdasarkan  pada  beberapa  permasalahan  di atas, maka penulis tertarik untuk menelitii implementasi kebijakan  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama melalui  seleksi  terbuka  di  lingkungan  pemerintah  kota Palangka Raya serta apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota Palangka Raya  yang  berkaitan  implementasi  pengisian  jabatan pimpinan  tinggi  pratama  melalui  seleksi  terbuka  di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya.
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  tentang implementasi  serta  hambatan/kendala  yang  dihadapi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya.
Menurut  Budi  Winarno,  implementasi kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  proses kebijakan  publik.  Suatu  program  kebijakan  harus diimplentasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan  dipandang dalam  pengertian  yang  luas  merupakan  tahapan  dari proses  kebijakan  segera  setelah  penetapan  undang- undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.
Ripley  dan  Franklin  berpendapat  bahwa implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang- undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis luaran yang  nyata  (tangible  output).  Istilah  implementasi
Richi  Y,  Bulkani,  Sari  M.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Pengisisan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Melalui  Seleksi  Terbuka  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
menunjuk  pada  sejumlah  kegiatan  yang  mengikuti pernyataan  maksud tentang tujuan program dan hasil- hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.
Sementara  itu  Grindle  juga  memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan  bahwa  secara  umum  tugas  implementasi adalah  membentuk  suatu  kaitan  (linkage)  yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dengan demikian,  berbagai  program  bisa  dikembangkan  untuk merespon  tujuan  kebijakan  yang  sama.  Program- program  tindakan  itu  bisa  dipilah  kedalam  proyek- proyek  yang  spesifik  untuk  dikelola.  Maksud  dari program-program tindakan dan proyek individu adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan  suatu  perubahan  yang  bisa  diartikan  sebagai dampak dari suatu program.
Selanjutnya,  Van  Meter  dan  Van  Horn membatasi  implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-indivivdu  (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan  untuk  emncapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan  kebijakan sebelumnya.  Tindakan-tindakan  ini  mencakup  usaha- usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  menjadi tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun  waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk  mencapai  perubahan-perubahan  besar  dan  kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Edward  membicarakan  empat  faktor  atau variabel  krusial  dalam  implementasi  kebijakan  publik, yaitu  komunikasi,  sumber-sumber,  kecenderungan- kecenderungan  atau  tingkah  laku-tingkah  laku  dan struktur  birokrasi.  Patut  diperhatikan  disini  bahwa implementasi  dari  setiap  kebijakan  merupakan  suatu proses  yang  dinamis  yang  mencakup  banyak  interaksi dari banyak variabel. Oleh karena itu, tidak ada variabel tunggal  dalam  proses  implementasi,  sehingga  perlu dijelaskan  keterkaitan  antara  satu  variabel  dengan
variabel  yang  lain,  dan  bagaimana  variabel-variabel  ini mempengaruhi proses implementasi.

## a.  Komunikasi
Secara  umum  Edward  membahas  tiga  hal penting  dalam  proses  komunikasi  kebijakan  yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clearity). Menurut Edward,  persyaratan  pertama  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif  adalah  bahwa  mereka  yang melaksanakan  keputusan  harus  mengetahui  apa  yang harus  mereka  lakukan.  Jika  kebijakan-kebijakan  ingin diimplementasikan  sebagaimana  mestinya,  maka petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  tidak  hanya  harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas.

## b.    Sumber-sumber
Perintah-perintah  implementasi  mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan, maka  implemntasi  inipun  cenderung  tidak  efektif. Dengan  demikian,  sumber-sumber  dapat  merupakan faktor  yang  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan publik.  Sumber-sumber    yang  penting  meliputi  :  staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, Informasi, wewenang dan fasilits-fasilitas yang  diperlukan untuk menerjemahkan  usul-usul  diatas  kertas  guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

## c.    Kecenderungan-kecenderungan
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan  merupakan  faktor  ketiga  yang  mempunyai konsekuensi-konsekuensi  penting  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif.  Jika  para  pelaksana  bersikap baik  terhadap  suatu  kebijakan  tertentu  dan  hal  ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana  yang  diinginkan oleh  para  pembuat  keputusan  awal.  Demikian  juga sebaliknya,  bila  tingkah  laku  atau  perspektif  para pelaksana  berbeda  dengan  para  pembuat  keputusan
maka  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan  akan menjadi semakin sulit.

## d.   Struktur Birokrasi
Birokrasi  merupakan  salah  satu  badan  yang paling  sering  bahkan  secara  keseluruhan  menjadi pelaksana  kebijakan.  Struktur  organisasi-organisasi yang  melaksanakan  kebijakan  memiliki  pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek struktural paling  dasar  dari  suatu  organisasi  adalah  prosedur- prosedur  kerja  ukuran  dasarnya (Standard  Operating System,  SOP). Prosedur-prosedur  biasa  ini  dalam menanggulangi  keadaan-keadaan  umum  digunakan dalam organisasi-organisasi public dan swasta. Dengan menunggunakan  SOP,  para  pelaksana  dapat memanfaatkan  waktu  yang  tersedia.  Selain  itu,  SOP juga  menyeragamkan  tindakan-tindakan  dari  para pejabat  dalam  organisasi-organisasi  kompleks  dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas  yang  besar,  dan  kesamaan  yang  besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif karena penelitian  yang  dilakukan  ini  berusaha  mengetahui, menjelaskan dan menganalisis secara mendalam gejala – gejala yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan tidak mungkin di ukur secara tepat. Seperti  pendapat dari  Judistira  K.  Garna  (1999:  32)  menjelaskan pendekatan  kualitatif  dicirikan  oleh  tujuan  penelitian yang  berupaya  guna  memahami  gejala – gejala  yang sedemikian  rupa  tak  memerlukan  kuantifikasi  atau karena gejala – gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.
Nazir (2003:174) menerangkan pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara  metode  mengumpulkan  data  dengan  masalah penelitian yang ingin di pecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak
masalah  yang  dirumuskan  tidak  akan  bisa  dipecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak  memungkinkan,  ataupun  metode  yang  ada  tidak dapat menghasilkan data seperti yang di inginkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti  adalah interview (wawancara),  observasi,  dan dokumentasi.
Nazir  (2003  :  346)  menyatakan  bahwa  : “ analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan,  memanipulasi  data  serta  menyingkat  data sehingga  mudah  untuk  dibaca”.  Jadi  analisa  data merupakan proses penyusunan data berarti pengelompokan  data  dalam  pola,  tema  atau  kategori. Langkah – langkah  yang  dilakukan  dalam  menganalisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu  triangulasi  sumber  data  dan  triangulasi  teori. Sampai  data  lengkap  kemudian  divalidasi  dari  berbagai sumber  sehingga  menjadi  dasar  untuk  penarikan kesimpulan.  Dengan  teknik  ini  diharapkan  data  yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan dan layak untuk dimanfaatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang mengamatkan bahwa pengisian  jabatan pimpinan tinggi baik  pada  instansi  pusat  dan  instansi  daerah  dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan dilakukan pada tingkat nasional.
Kebijakan tadi ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Palangka Raya dengan mulai melaksanakan seleksi terbuka pertama kali pada tahun 2017 untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan sekretaris daerah.  Dan  pada  tahun  2019  kembali  melaksanakan
Richi  Y,  Bulkani,  Sari  M.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Pengisisan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Melalui  Seleksi  Terbuka  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
seleksi  terbuka  untuk  pengisian  11  (sebelas)  jabatan pimpinan tinggi pratama  yang lowong setingkat  eselon II.b.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di  lingkungan  pemerintah  kota  Palangka  Raya  dimulai dengan pengajuan proposal seleksi terbuka melalui surat Walikota  Palangka  Raya  Nomor  :  870/101.a- BANG/BKPP/VI/2019  tanggal  25  Juni  2019  perihal persetujuan  pelaksanaan  seleksi  terbuka  jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota Palangka  Raya  tahun  2019  dan  ditindaklanjuti  dengan terbitnya surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2540/KASN/8/2019 tanggal 2 Agustus 2019 hal rekomendasi rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan kota Palangka Raya.
Implementasi  kebijakan  pengisian  jabatan pimpinan  tinggi  pratama  melalui  seleksi  terbuka  di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya dilaksanakan tanggal  7  Agustus  sampai  dengan  17  September  2019 diikuti  oleh  53  (lima  puluh  tiga)  orang  peserta  yang terdiri dari 1 (orang) PNS  dari  pemerintah kabupaten Kapuas, 4 (empat) orang PNS dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan 48 (empat puluh delapan) PNS dari  pemerintah  kota  Palangka  Raya.  Jumlah  pelamar tadi  setelah  terjadi  perpanjangan  penerimaan  seleksi terbuka yang pada penerimaan pertama selama 15 (lima belas)  hari  kerja  masih  terdapat  jabatan  yang  jumlah pesertanya tidak memenuhi ketentuan minimal sehingga apabila  ingin  meneruskan  ke  tahap  seleksi  selanjutnya harus  memperpanjang  waktu  penerimaan  selama  7 (tujuh hari).
Gambar 1 Sekretariat Panitia menerima berkas peserta dari Kabupaten Kapuas Kurangnya  jumlah  peserta  pada  penerimaan awal  berpengaruh  pada  keputusan  selanjutnya  apakah jabatan  yang  lowong  tadi  bisa  tetap  diisi  atau  tidak. Karena bila peserta dari satu jabatan yang akan diseleksi kurang  dari  3  (tiga)  peserta  maka  sesuai  aturan  tidak dapat dilanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya. Melihat hasil  dan  perkembangan  serta  laporan  dari  tim pemeriksa  berkas  maka  panitia  seleksi  memutuskan untuk  memperpanjang  penerimaan  seleksi  terbuka dengan  harapan  agar  para  PNS  yang  memenuhi persyaratan  bisa  mendaftar  sebagai  peserta  seleksi terbuka  sehingga  bisa  menambah  jumlah  peserta  dari setiap  jabatan  yang  dilelang.  Keputusan  panitia  seleksi untuk  memperpanjang  penerimaan  ini  sudah  sesuai dengan  aturan  dan  sudah  dikonsultasikan  serta dilaporkan kepada pihak Komisi Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dapat diketahui  panitia  seleksi  mengolah  hasil  dan  membuat pengumuman  dari  setiap  tahapan  seleksi  kepada  para peserta,  dari  tahapan  seleksi  administrasi,  tahapan seleksi uji kompetensi, tahapan seleksi tes tertulis hingga tahapan  tes  kesehatan  dan  kejiwaan.  Tugas  panitia seleksi selanjutnya adalah mengajukan 3 (tiga) nama dari setiap  jabatan  yang  dilelang  kepada  pejabat  pembina kepegawaian serta dilaporakan kepada Komisi Aparatur Sipil  Negara.  Pejabat  pembina  kepegawaian  diberikan kewenangan untuk memilih 1( satu) nama dari 3 (tiga) nama yang diajukan tadi untuk dilantik sebagai pejabat definitif. Nama yang dipilih harus sesuai dengan nama- nama yang diajukan tercantum dalam rekomendasi hasil seleksi terbuka dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
Tahapan  akhir  dalam  seleksi  terbuka  adalah monitoring dan evaluasi. Pejabat pembina kepegawaian melaporkan pelaksanaan seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur  Sipil  Negara  melalui  surat  walikota  Palangka Raya  Nomor  :  870/145-BANG/BKPP/XI/2019  tanggal 18  September  2019  perihal  persetujuan  rekomendasi penetapan  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  di llingkungan  pemerintah  Kota  Palangka  Raya    dengan melampirkan  surat  dari  ketua  panitia  seleksi  JPT Pratama
Kota Palangka
Raya Nomor 12
/Pansel.PKY/IX/2019  Tanggal  17  September  2019 tentang pengumuman hasil keseluruhan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah  kota  Palangka  Raya  dan  laporan  ketua panitia  seleksi  nomor  13/Pansel.PKY/IX/2019    tanggal 18 September 2019 tentang kegiatan seleksi terbuka JPT Pratama  di  lingkungan  pemerintah  kota  Palangka  Raya dan dengan terbitnya rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  lingkungan pemerintah  kota  Palangka  Raya  dari  Komisi  Aparatur Sipil Negara Nomor B-3087/KASN/9/2019 Tanggal 20 September 2019 maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan  evaluasi  terhadap  kelengkapan  laporan  hasil seleksi  terbuka  pada  prinsipnya  Komisi  Aparatur  Sipil Negara dapat menyetujui karena telah menggambarkan proses  tahapan  pelaksanaan  seleksi  terbuka  dengan lengkap.
Gambar  2 Pelaksanaan wawancara akhir peserta seleksi

## terbuka
Menurut
Edward, faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan  bekerja
secara  simultan  dan  berinteraksi  satu  sama  lain  untuk membantu  dan  menghambat  implementasi  kebijakan, maka  pendekatan  yang  ideal  adalah  dengan  cara merefleksikan  kompleksitas  ini  dengan  membahas semua faktor tersebut sekaligus.
a. Komunikasi
Keputusan-keputusan  kebijakan  dan  perintah- perintah  harus  diteruskan  kepada  personil  yang tepat sebelum dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti  dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi banyak hambatan- hambatan  yang  menghadang  transmisi  komunikasi pelaksanaan dan hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.
Beberapa aspek dari komunikasi ini menurut Edward adalah
1) Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik).
Keputusan – keputusan  kebijakan  dan perintah-perintah  harus  di  teruskan  kepada personil  yang  tepat  sebelum  keputusan- keputusan  dan  perintah-perintah  itu  dapat  di ikuti.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  kota  Palangka  Raya sudah menyampaikan informasi kepada seluruh PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya baik itu melalui media cetak dan media  elektronik.  Pengumuman  tadi  sudah dicantumkan  dalam  Website  resmi  BKPSDM, dicetak di koran dan sudah disampaikan secara berjenjang  dari  pimpinan  kepada  PNS dibawahnya.
Richi  Y,  Bulkani,  Sari  M.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Pengisisan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Melalui  Seleksi  Terbuka  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Gambar 3 Tampilan pengumuman seleksi terbuka di website resmi BKPSDM Kota Palangka Raya 2) Kejelasan Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan  kepada  pelaksana  kabur  dan  tidak menetapkan  kapan  dan  bagaimana  suatu program  dilaksanakan.  Ketidakjelasan  pesan komunikasi  yang  disampaikan  berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong  interpretasi  yang  salah  bahkan mungkin  bertentangan  dengan  makna  pesan awal.  Namun  demikian,  ketidakjelasan  pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi.  Pada  tataran  tertentu  para pelaksana  membutuhkan  fleksibilitas  dalam melaksanakan kebijakan.
Menurut  hasil  penelitian  didapat  bahwa informasi  mengenai  Seleksi  Terbuka  yang disampaikan  oleh  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  kota Palangka Raya telah disampaikan dengan jelas, mengenai persyaratan, jangka waktu penerimaan serta ketentuan lainnya tercantum jelas  dalam  pengumuman  resmi  di  website resmi BKPSDM, dan di media cetak. Hambatan muncul  dari  anggapan  PNS  itu  sendiri  yang berfikir bahwa pelaksanaan Seleksi Terbuka ini hanya formalitas dan sudah di atur sedemikian rupa sehingga sudah ada calon yang akan dipilih.
3) Konsistensi
Perintah-perintah yang disampaikan kepada  pelaksana  harus  mempunyai  kejelasan dan  tidak  bertentangan  sehingga  akan memudahkan para pelaksana untuk menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Bila kebijakan  tidak  jelas  dan  bertentangan  maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi  kebijakan  karena  tindakan  yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan  untuk  melaksanakan  tujuan-tujuan kebijakan.
Menurut  hasil  penelitian  didapat  bahwa informasi  yang  telah  disampaikan  oleh  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  kota  Palangka  Raya  sudah  konsisten dan  tidak  berubah-rubah.  Informasi  yang berbentuk pengumuman resmi tidak membingungkan pihak-pihak terkait.
b. Sumber-sumber
Barangkali  sumber  yang  paling  penting  dalam melaksanakan kebijakan adalah staf.  Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai  efek  positif  bagi  implementasi kebijakan.  Hal  ini  berarti  bahwa  jumlah  staf  yang banyak  tidak  secara  otomatis  mendorong implementasi  yang  berhasil.  Para  pelaksana  juga harus  memiliki  ketrampilan-keterampilan  yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.
Sesuai hasil penelitian yang diperoleh bahwa secara umum staf yang menangani Seleksi Terbuka pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  kota  Palangka  Raya  sudah memadai  dan  memiliki  kompetensi  yang  cukup dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan panitia seleksi yang berjumlah 5 (lima) orang, diketuai olah sekretaris daerah kota Palangka Raya, dan anggota 1  (satu)  orang  inspektur  provinsi  Kalimantan Tengah dan 1 (orang)  asisten administrasi umum sekretaris daerah Kota Palangka Raya serta 2 (dua)
orang  diantaranya  adalah  akademisi  profesional dari  perguruan  tinggi  nasional.  Demikian  pula dengan  tim  asesmen  yang  digunakan  adalah  dari unit  psikologi  universitas  nasional  yang  sudah memiliki pengalaman dan profesional di bidangnya.
Informasi  merupakan  sumber  penting kedua  dalam  implementasi  kebijakan.  Informasi mempunyai  2  (dua)  bentuk.  Pertama  informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan.  Para  pelaksana  perlu  mengetahui  apa yang  dilakukan  dan  bagaimana  mereka  harus melakukannya.  Dengan demikian pelaksana harus diberikan petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Bentuk  kedua  adalah  data  tentang  ketaatan personil-personil  lain  terhadap  Peraturan-
Peraturan Pemerintah.
Pelaksana harus
mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan  kebijakan  menaati  undang-undang atau tidak.
Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa  informasi  mengenai  bagaimana  pelaksana melaksanakan  kebijakan  tadi  sudah  memadai dengan adanya Surat Keputusan Walikota Palangka
Raya Nomor 188.45/370/2019
tentang pembentukan  panitia  seleksi  terbuka  jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya, dan Surat Keputusan Walikota Palangka  Raya  Nomor  188.45/371/2019  tentang pembentukan  sekretariat  panitia  seleksi  terbuka jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  lingkungan pemerintah kota Palangka Raya.
Sumber  lain  yang  penting  dalam implementasi  adalah  wewenang.  Kurangnya wewenang yang efektif disadari oleh para pejabat dan  karena  itu  mereka  membutuhkan  kerjasama dengan  pelaksana-pelaksana  lain  jika  ingin program-program  dengan  berhasil.  Wewenang yang  memadai  seringkali  langka  terutama  dalam mengatur personil-personil lain.
Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa  sumber  wewenang  dalam  implementasi seleksi terbuka sudah memadai yaitu bekerja sama untuk  pelaksanaan  tes  asesemen  dan  juga  untuk pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan.
Fasilitas  fisik  bisa  pula  merupakan sumber-sumber  penting  dari  implementasi. Seorang  pelaksana  mungkin  memiliki  staf  yang memadai,  mungkin  memahami  apa  yang  harus dilakukan  dan  mungkin  mempunyai  kewenangan untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai  kantor  untuk  melaksanakan  koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan maka besar kemungkinan imlementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.
Menurut  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa untuk fasilitas fisik kantor sudah memadai untuk  proses  administrasi  perkantoran  saja. Hambatan  yang  dialami  oleh  Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memiliki  ruangan  yang  representative  serta memelukan  meja  dan  kursi  untuk  tahapan  tes asesmen  serta  penulisan  makalah  untuk pelaksanaan  seleksi  terbuka.    Sehingga  semua tahapan  seleksi  diadakan  di  luar  kantor  dengan biaya sewa.
c. Kecenderungan-kecenderungan
Ada  kebijakan  yang  dilaksanakan  secara efektif  karena  mendapat  dukungan  dari  para pelaksana  kebijakan,  namun  kebijakan-kebijakan lain  mungkin  akan  bertentangan  secara  langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau  kepentingan-kepentingan  pribadi  atau organisasi dari para pelaksana.
Sesuai  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama  melalui  seleksi  terbuka  di  lingkungan pemerintah  kota  Palangka  Raya  mendapatkan dukungan  dari  pihak-pihak  terkait  terutama  dari Walikota dan Wakil Walikota. Para pelaksana dari
Richi  Y,  Bulkani,  Sari  M.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Pengisisan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Melalui  Seleksi  Terbuka  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Kota  Palangka  Raya  selaku sekretariat panitia seleksi juga mendukung dengan melaksanakan seluruh tahapan seleksi dengan baik. Begitu juga dari panitia seleksi yang berkomitmen dengan  menandatangani  surat  kesediaan  menjadi panitia  seleksi  dan  pakta  integritas  yang  akan menyelesaikan  semua  tahapan  seleksi  sampai dengan tahapan akhir.
Hanya  yang  menjadi  penghambat  yaitu dukungan, minat dan kemauan dari para PNS untuk mengikuti seleksi terbuka yang dirasa masih belum sesuai  yang  diharapkan.  Sehingga  seleksi  terbuka secara  kompetitif  belum  dirasakan  secara maksimal karena jumlah peserta yang sedikit.
d. Struktur Birokrasi Menurut  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa dalam  implementasi  kebijakan  pengisian  jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di lingkungan  pemerintah  kota  Palangka  Raya memiliki  SOP  dalam  bentuk  formal  Peraturan Walikota  Palangka  Raya  Nomor  15  Tahun  2016 tentang  pedoman  pelaksanaan  seleksi  terbuka  di lingkungan  pemerintah  kota  Palangka  Raya  tetapi masih  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014.
Dari  segi  fragmentasi  yang  bertujuan menyebarkan tanggung jawab, Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota Palangka Raya memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai  dengan Peraturan Walikota  Palangka  Raya Nomor  58  Tahun  2019  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya. Seleksi terbuka merupakan  salah  satu  dari  uraian  tugas  kepala bidang penilaian kinerja, pengembangan karir dan pembinaan aparatur dan diturunkan lagi ke uraian
tugas  kepala  sub  bidang  analisa  pengembangan karir dan penempatan jabatan ASN.
Dalam  pelaksanaannya  banyak  dari pegawai  yang  ada  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota Palangka  Raya  yang  ikut  terlibat  dan  turut membantu  selaku  anggota  sekretariat  panitia seleksi.  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya selaku implementor sudah melakukan fragmentasi dalam implementasi  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya masing-masing.
Dari  berbagai  uraian  diatas  dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengisian jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  melalui  seleksi terbuka  di  lingkungan  pemerintah  kota  Palangka Raya  sudah  berjalan  dengan  baik  tetapi  belum optimal.  Badan  kepegawaian  dan  pengembangan sumber daya manusia kota Palangka Raya sebagai salah  satu  implementor  sudah  menjalankan kebijakan  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi pratama  melalui  seleksi  terbuka  di  lingkungan pemerintah  kota  Palangka  Raya  sesuai  dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Rendahnya  minat  para  PNS  untuk mengikuti  seleksi  terbuka  dikarenakan  ada anggapan bahwa seleksi terbuka hanya formalitas, karena sudah ada yang dicalonkan untuk menjabat dijabatan  yang  akan  diisi  dan  apabila  ikut  sebagai peserta maka hanya akan membuang waktu, hanya akan menjadi pelengkap agar jabatan yang akan diisi tadi bisa diisi oleh calon yang sudah disiapkan. Hal ini tentunya dikarenakan karena ketentuan bahwa 3 (tiga) besar dari setiap jabatan yang dilelang maka akan  dipilih  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian untuk dilantik sebagai pejabat definitif. Ketentuan inilah yang mempengaruhi mindset dari banyak PNS bahwa  pada  akhirnya  akan  tetap  kembali  lagi kepada  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk memutuskan siapa yang akan didefinitifkan. Hal ini
sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 115  ayat  (4),  pejabat  pembina  kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan  tinggi  pratama  yang  terpilih  untuk ditetapkan  dan  dilantik  sebagai  pejabat  pimpinan tinggI  pratama    dengan  catatan  memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Badan kepegawaian dan pengembangan manusia  sudah  berupaya  dalam  mengatasi hambatan  terkait  sedikitnya  jumlah  peserta  yaitu dengan  berkomunikasi  secara  aktif  kepada  para PNS di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya bahwa proses seleksi terbuka ini akan dilaksanakan sesuai  dengan  aturan,  panitia  seleksi,  sekretariat, dan tim asesmen semuanya akan profesioal sesuai dengan  tugasnya  masing-masing.  Tidak  ada  yang berkepentingan dengan peserta, semuanya seusai dengan peraturan yang berlaku.
Implementasi kebijakan pengisian jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  melalui  seleksi terbuka  di  lingkungan  pemerintah  Kota  Palangka Raya    merupakan  wujud  dari  konsep  kebijakan publik untuk memecahkan masalah publik terkait dengan  pemilihan  pejabat  yang  memiliki kompetensi  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi dan  sistem  merit  yang  merupakan  amanat  dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara.

## KESIMPULAN
1. Implementasi  kebijakan  pengisian  jabatan  pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di lingkungan pemerintah  kota  Palangka  Raya  sudah  berjalan dengan baik tetapi belum optimal. Rendahnya minat para  PNS  untuk  mengikuti  seleksi  terbuka dikarenakan  ada  anggapan  bahwa  seleksi  terbuka hanya formalitas, karena sudah ada yang dicalonkan untuk menjabat di jabatan yang akan diisi dan apabila
ikut  sebagai  peserta  maka  hanya  akan  membuang waktu,  hanya  akan  menjadi  pelengkap  agar  jabatan yang akan diisi tadi bisa diisi oleh calon yang sudah disiapkan.
2. Hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  pengisian jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  di  lingkungan pemerintah kota Palangka Raya adalah :
a) Faktor kecenderungan, hambatan yang dihadapi adalah memang peserta yang sedikit dikarenakan minat yang kurang, ada anggapan dikalangan PNS bahwa  proses  seleksi  terbuka  ini  hanya formalitas saja.  Dukungan, minat dan kemauan dari  para  PNS  untuk  mengikuti  seleksi  terbuka yang dirasa masih belum sesuai yang diharapkan. Sehingga seleksi terbuka secara kompetitif belum dirasakan secara maksimal karena jumlah peserta yang sedikit.
b) Faktor  Sumber  Daya,  hambatan  yang  dialami oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  belum  memiliki  fasilitas ruangan  yang  representatif  serta  memerlukan meja dan kursi untuk tahapan tes asesmen serta penulisan  makalah  untuk  pelaksanaan  seleksi terbuka.    Sehingga  semua  tahapan  seleksi diadakan di luar kantor dengan biaya sewa.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  diatas,  maka  dapat diberikan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat berkontribusi dalam penyelenggaran seleksi terbuka di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya dimasa yang akan datang, yaitu:
1. Pemerintah  kota  Palangka  Raya  hendaknya  bisa secara aktif dan konsisten serta menjaga komitmen agar kedepannya pelaksanaan seleksi terbuka bisa mendapatkan  kepercayaan  dan  minat  dari  para PNS.
2. Pemerintah  kota  Palangka  Raya  bisa  terus berbenah  dalam  penyediaan  dan  peningkatan fasilitas sarana dan prasarana seperti gedung, ruang pertemuan, komputer dan perlengkapannya.
Richi  Y,  Bulkani,  Sari  M.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Pengisisan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  Melalui  Seleksi  Terbuka  di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintah  kota  Palangka  Raya  hendaknya menggunakan pihak asesor yang sudah terakreditasi  oleh  BKN  sesuai  dengan  apa  yang diamanatkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan    untuk  tahapan  uji  kompetensi hendaknya bisa memanfaatkan hasil talent pool yang dilaksanakan  oleh  Pusat  Penilaian  Kompetensi Badan Kepegawaian Negara yang hasil penilaiannya berlaku hingga 2 (dua) tahun.

## REFERENSI
Agung  Nugraha,  2017.  Implementasi  Seleksi  Terbuka  pada pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi  Pratama  di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bukittinggi,  Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Arikunto,  Suharsimi,  2006, Prosedur
Penelitian  Suatu
Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Garna K, Judistira, 2000, Metoda Penelitian Sosial Penelitian dalam  Ilmu Pemerintahan ,  Primaco  Akademika, Bandung.
Idrus,  Muhammad,  2009, Metode
Penelitian  Ilmu  Sosial
Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Erlangga, Jakarta.
Luankali,  Bernadus.    2007.  Analisis  Kebijakan  Publik  Dalam Proses Pengambilan Keputusan, Amelia Press.
Moleong,  Lexy.  2007.  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Remaja
Rosdakarya Bandung.
Munawir Sazjali, 2019. Implementasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan  Tinggi  di  Kabupaten  Tana  Tidung,
Universitas Terbuka.
Nasir,  2019.  Implementasi  Kebijakan  Seleksi  Terbuka  dalam pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  di Lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Toraja  Utara, Polikteknik Informatika Nasional.
Nazir, 2011. Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia
Nirmala  Krishna  Dewi,  2017.  Mekanisme  Pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kubu Raya, Universitas Gadjah Mada.
Rahardjo, Mudjia. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, https://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi- kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html .
Sugiyono.  2013.  Metodologi  Penelitian  Kombinasi,  Alfabeta Bandung.
Umar,  Husein,  2008,  Riset  Sumber  Daya  Manusia  Dalam
Organisasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses,
Media Pressindo.
Wibawa,  Samodra.  1994.  Evaluasi  Kebijakan  Publik,  PT. RajaGrafindo Persada.
Yousa,  2007.  Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses,  Lembaga
Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara.