Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Peran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Medan
Herlina Hanum Harahap 1 (email: lina42harahap@gmail.com ), Muhammad Ridwan Lubis 2 ( muhammadridwanlubis76@gmail.com ), Budi Hartono 3 ( budi.hartono243@gmail.com )
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

## Abstract
The working time provisions above also only regulate the working time limit for 7 or 8 days and 40 hours a week and do not regulate when working time or hours begin and end. Arrangements for the start and end of working time or hours every day and during the week, must be clearly regulated as needed by the parties in the Work Agreement, Company Regulation (PP) or Collective Labor Agreement (PKB).
The problem raised in this research journal is how the obstacles faced by Law No. 13 of 2003 concerning Decisions on Employment Relations.
This research approach method uses a normative juridical approach. The normative approach method is used to analyze laws and regulations relating to Termination of Employment Relations. The results of this research journal are not synchronized between legislation and termination of employment in the field. Many company employees do not receive wages in accordance with law no. 13 of 2003.

## Keyword: Termination, Employment Relationship

## Abstrak
Ketentuan waktu kerja diatas juga hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8 sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan berakhir. Pengaturan mulai dan berakhirnya  waktu  atau  jam  kerja  setiap  hari dan  selama  kurun  waktu  seminggu, harus  diatur  secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Permasalahan  yang  diangkat  didalam  jurnal  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kendala  yang  dihadapi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Putusan Hubungan Kerja.
Metode  pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode pendekatan  normative  dipergunakan  untuk  menganalisa  peraturan  perundang –  undangan  yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Hasil jurnal penelitian ini terdapat tidak singkron antara peraturan  perundang-undangan  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  di  lapangan.  Banyak  karyawan perusahaan tidak mendapat upah sesuai dengan undang-undang no. 13 Tahun 2003.
Kata Kunci: Pemutusan, Hubungan Kerja

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Peraturan  mengenai  Ketenagakerjaan telah  diatur  secara  khusus  dalam  Undang- Undang  No.13  tahun  2003  pasal  77  sampai pasal  85.  Dimana,  Pasal  77  ayat  1,  UU No.13/2003  mewajibkan  setiap  pengusaha untuk  melaksanakan  ketentuan  jam  kerja. Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu:
• 7  jam  kerja  dalam  1  hari atau  40  jam  kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
• 8  jam  kerja  dalam  1  hari atau  40  jam  kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Pada  kedua  sistem  jam  kerja  tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh)  jam  dalam  1  (satu)  minggu.  Apabila melebihi  dari  ketentuan  waktu  kerja  tersebut, maka  waktu  kerja  biasa  dianggap  masuk sebagai  waktu  kerja  lembur  sehingga  pekerja atau buruh berhak atas upah lembur.
Ketentuan  waktu  kerja  diatas  juga hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8  sehari  dan  40  jam  seminggu  dan  tidak mengatur  kapan  waktu  atau  jam  kerja  dimulai dan berakhir. Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu  atau  jam  kerja  setiap  hari  dan  selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan  (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Berdasarkan  peraturan  tersebut,  maka jenis-jenis pekerjaan diatas tidak mengikuti jam kerja  sesuai  UU  No  13  tahun  2003,  Namun demikian,  setiap  kelebihan  jam  kerja  yang dilakukan  oleh  buruh  atau  pekerja  dalam
melaksanakan  pekerjaan  diatas,  harus  dihitung sebagai  lembur  yang  harus  dibayarkan  karena merupakan  hak  buruh  atau  pekerja  yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Pekerja  rumahan  seyogyanya  sama dengan  pekerja  pada  umumnya,  yang  memiliki hubungan  kerja  dengan  pengusaha  sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka  15 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).  Akan  tetapi  karena  terdapat beberapa perbedaan syarat-syarat kerja dengan pekerja formal, hubungan kerja pekerja rumahan dengan  pengusaha  rentan  untuk  disamarkan (disguised)  dan  diklasifikasikan  secara  salah bukan sebagai hubungan kerja (misclassification). Hal ini disampaikan oleh Saut Christianus  Manalu  yang  merupakan  advokat  di Indonesian  Consultant  Law  dalam  sidang keempat Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022. “Karena  itulah  perlakukan  hukum  yang  sama terhadap  pekerja  rumahan  diperlukan  agar  hak- hak konstisusionalnya di bidang hukum ketenagakerjaan  tidak  berkurang  atau  tidak hilang,”  ujar  Saut  secara  daring  dalam  sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dari Ruang Sidang Pleno MK.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang dapat  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang bagaimana  kendala  yang  dihadapi  Undang- undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemutusan
Hubungan Kerja?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk deskriptif yaitu  analisa  data  tidak  keluar  dari  lingkup sampel,  sebab  hanya  menggambarkan  objek yang menjadi pokok permasalahan. Konsep   ini bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang  seperangkat  data  atau  menunjukkan hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. 1 Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan  normative  dipergunakan  untuk menganalisa  peraturan  perundang – undangan yaitu  undang-undang  No.  13  Tahun  2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja. 2

## II. Hasil Penelitian
Hasil Penelitian terhadap kendala yang dihadapi  oleh  undang-undang  No.  13  Tahun 2003  Tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja adalah  Masalah  ketenagakerjaan  dapat  timbul karena  beberapa  faktor  seperti  pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.
Hal  ini  dialami  oleh  banyak  negara  yang termasuk  Indonesia,  karena  hingga  saat  ini masih  banyak  pengangguran.  Berikut  adalah beberapa macam pengangguran :
a.  Pengangguran berdasar sifatnya
Pengangguran  berdasarkan  sifatnya terbagi menjadi Pengangguran terbuka adalah angkatan  kerja  yang  tidak  bekerja  dan  tidak mempunyai pekerjaan. Setengah pengangguran  adalah  tenaga  kerja  yang bekerjanya tidak optimum dilihat dari jam kerja.
1 Bambang Sunggono,SH,M.S, Metodologi Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Dengan kata lain, jam kerja dalam satu minggu kurang  dari  36  jam,  dan  Pengangguran terselubung  adalah  tenaga  kerja  yang  bekerja tidak optimum sebab kelebihan tenaga kerja.
Umpamanya,  seorang  petani  yang menggarap  sawah  sebenarnya  cukup  hanya dikerjakan  oleh  satu  orang.  Namun,  sebab anaknya  tidak  punya  pekerjaan  dia  ikut menggarap tanah itu. Anak petani itu termasuk penganggur terselubung.
b.  Pengangguran berdasar penyebabnya Pengangguran  berdasar  penyebabnya  terbagi menjadi:
1)  Pengangguran struktural
Pengangguran struktural adalah
pengangguran  yang  disebabkan  adanya perubahan  dalam  struktur  perekonomian, misalnya  dari  agraris  menjadi  industri. Otomatis kondisi itu mengakibatkan tenaga kerja  yang  mempunyai  keahlian  di  sektor pertanian  tidak  terserap  di  sektor  industri, sehingga mereka akan menganggur. Pemahaman kognitif serta praktis mengenai perselisihan hubungan industrial sendiri  secara  detail  dijelaskan  pada  buku Hukum Ketenagakerjaan: Peny Perselisihan  HUb  Industrial  karya  Aries Harianto. 2)  Pengangguran friksional Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan
pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan  pencari  kerja  dengan lowongan kerja.
3)  Pengangguran musiman Pengangguran musiman
adalah pengangguran  yang  disebabkan  oleh perubahan  musim.  Contohnya,  buruh  tani akan  bekerja  pada  waktu  panen,  tetapi kalau  sudah  habis  masa  panen  dia  akan menganggur.
4)  Pengangguran voluntary
Pengangguran  jenis  ini  terjadi  sebab adanya  orang  yang  sebenarnya  masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak bekerja (minta berhenti bekerja). Contohnya,  seorang  pegawai  sebuah perusahaan berhenti bekerja sebab punya uang  yang  banyak.  Sedangkan  untuk memenuhi  kebutuhan,  dia  memperoleh dari penghasilan uang yang didepositokan atau dengan menyewakan rumah.
5)  Pengangguran teknologi
Pengangguran teknologi
adalah pengangguran yang terjadi sebab adanya mekanisasi  atau  penggantian  tenaga manusia dengan tenaga mesin.
6)  Pengangguran deflasioner
Pengangguran  deflasioner  disebabkan
oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan  dengan  kesempatan  kerja yang tersedia

## Upaya Perencanaan Tenaga Kerja
Perencanaan  tenaga  kerja  bertujuan untuk  melakukan  rencana  ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan  acuan  dalam  menyusun  kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan.
Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  penetapan kebijakan dan
penyusunan program perencanaan tenaga kerja melakukan pengelompokan menjadi dua kelompok. Perencanaan
kerja makro dan perencanaan  pekerja  mikro.  Hal  ini  disusun berdasarkan  analisa  dan  rangkaian  data  yang relevan dan dihimpun dalam informasi ketenagakerjaan.
Informasi  ketenagakerjaan  sendiri  dihimpun baik itu berasal dari pemerintah maupun swasta yang  memiliki  unsur-unsur  penting  dalam perencanaan tenaga kerja.
a.  Perencanaan Tenaga Kerja Makro
Perencanaan  ketenagakerjaan  yang sistematis  dengan  menggunakan  tenaga  kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan.
Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  baik  yang berskala  nasional,  daerah,  dan  juga  sektoral yang  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan seluas-luasnya,  sehingga  dapat  meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja.
b.  Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
Lain halnya dengan perencanaan tenaga  kerja  makro,  perencanaan  tenaga  kerja mikro  memiliki  ruang  lingkup  yang  lebih  kecil. Ruang  lingkup  yang  dimaksud  disini  adalah hanya sebatas lingkup instansinya saja, baik itu pemerintah maupun perusahaan swasta. Dalam hal pengertian antara perencanaan tenaga kerja makro dan mikro memiliki persamaan.
Dalam  hal  perencanaan  pekerja  mikro pengertianya
adalah
perencanaan ketenagakerjaan  yang  sistematis  dalam  suatu instansi, pemerintah maupun swasta.
Bertujuan  dengan  penggunaan  tenaga  kerja yang  optimal  dan  produktif  untuk  mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam instansi terkait.
Dengan  adanya  perencenaan  ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan hak setiap warga negaranya untuk kehidupan  yang  sejahtera  dan  hak  untuk mendapatkan pekerjaan.
Berbagai  dasar  hukum  lainnya  dibahas  pada buku Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.
Formalitas Perjanjian Kerja Perjanjian  kerja  dapat  dibuat  secara tertulis atau lisan, sebagaimana ditentukan pada Pasal  51  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan. Meskipun  demikian  ketentuan  dalam  UU Ketenagakerjaan  terutama  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  mendorong  pelaksanaan  perjanjian kerja dilakukan secara formal.
“Pelaksanaan  Pasal  54  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan inilah yang sering mengakibatkan  hubungan  kerja  pekerja  yang rentan  mendapatkan  perlindungan  atau  yang bekerja pada pekerjaan yang hubunan kerjanya rentan  disamarkan  atau  digolongkan  sebagai bukan hubungan kerja ( disguissed and misclassification of employment relationship )”.
Selain  itu,  dalam  praktik  hukum  yang menekankan  formalitas,  baik  yang  disengaja oleh  pengusaha  maupun  karena  keterbatasan pemahaman  para  pihak,  termasuk  aparat penegak hukum, banyak pekerja yang kehilangan  atau  berkurang  hak-haknya  untuk
mendapatkan perlidungan
hukum
ketenagakerjaan dan juga akses untuk memperjuangkan  dan  mempertahankan  hak- haknya melalui lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Untuk mengatasi  perlakuan  berbeda  (diskriminatif) terhadap  pekerja  rumahan,  diperlukan  tindakan hukum yaitu pengertian pekerja termasuk namun tidak terbatas pada pekerja rumahan sebagaimana  yang  ditentukan  pada  Pasal  1 Konvensi ILO No. 177.
Selain  itu,  lanjutnya,  dalam  memeriksa hubungan  kerja,  semua  pihak  tidak  boleh berpatokan pada syarat-syarat formal perjanjian, tetapi  juga  wajib  memeriksa  fakta-fakta  yang sesungguhnya  tentang  hubungan  kerja  yang metodenya antara lain ditentukan pada Rekomendasi ILO Tahun 2006, Nomor 198. Dari semuanya  itu  hal  terpenting  bagi  pekerja rumahan adalah, hak untuk bekerja, mendapatkan  perlakukan  hukum  yang  sama tanpa  diskriminasi  dan  syarat-syarat  kerja  yang adil sebagaimana ditentukan pada Pasal 27 dan 28E  UUD  1945  dan  Pasal  38  Undang-undang Hak  Asasi  Manusia  dan  Konsideran  huruf  d, pasal 5, 6 UU Ketenagakerjaan.
“UU  Ketenagakerjaan  kita  membedakan  antara pekerja, pemberi kerja dan pengusaha membedakan juga tenaga kerja dengan pekerja. Perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya memberikan konsekuensi  yang berbeda bahkan sangat fatal. Misalnya, pengusaha adalah bagian dari  pemberi  kerja  tetapi  pemberi  kerja  belum tentu pengusaha. Karena pemberi kerja bisa saja memberikan pekerjaan dalam skema kerja rumah tangga.  Tidak  ada  badan  usaha  yang  dilakukan disana.

## III. Penutup
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini adalah  tidak  sesuainya  undang-undang  no.  13
Tahun  2003  terhadap  pemutusan  hubungan kerja,  banyak  karyawan  atau  pekerja  yang  di PHK  tetapi  tidak  dibayar  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Agar  lebih tetap  dalam  melakukan  perubahan  pasal, sehingga tidak melakukan kesalahan di lingkungan pekerja.

## Daftar Pustaka
Abdul Hakim S.H, 2003 “ Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Abdul  Kadir  Muhammad , 2009, Hukum  dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti,
Aloysius, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan.
Jakarta: Rajawali Pers. Asri Wijayanti, 2003 “Perlindungan Hukum Bagi Buruh  Indonesia” ,  Jakarta:  PT.  Bina
Aksara Bambang  Sunggono,SH,M.S,1996, Metodologi Penelitian  Hukum. Jakarta.PT  Raja
Grafindo Persada.
Bambang  Walyu,  2002, Penelitian  Hukum
Dalam Praktek , Jakarta:
Sinar
Grafika,. Damanik, Sehat, 2006, Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan .  BandungL
DSS Publishing.
Djojodirdjo,  Moegni.  1992, Perbuatan  Melawan Hukum, cet.2 , Jakarta: Pradnya
Paramita
Edirtus  Adisu  Dan  Lebertus  Jehani,  2007 “Hak Hak  Pekerja  Permpuan” Visi  Media.
Tanggerang
Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1 , Bandung: Citra Aditya Bakti
Ibrahim,  Johanes  dan  Lindawaty  Sewu,  2003,
Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia  Modern) ,  Bandung:  Reika
Aditama.