## TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Dwiky Arief Darmawan dwikyarief29@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Andy Usmina Wijaya andyusmina@uwp.ac.id Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

## Abstrak
Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang  mengabulkan  sebagian dalam  penentuan batas syarat usia capres dan cawapres  menjadi  topik  yang ramai diperdebatkan.  Sebagian  masyarakat  berpendapat  bahwa  Mahkamah  Konstitusi harus  berani  mengambil  kepastian  hukum,  sebagaimana  Mahkamah  Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi UUD 1945. Namun, Hakim Mahkamah  Konstitusi memberikan putusan dengan penambahan pemaknaan norma yang  berbeda, yang justru  menjadi  perdebatan  dalam  pandangan  Masyarakat.  artikel    ini    bertujuan untuk    mengkaji    lebih    jauh    argumentasi    hukum    (ratio    decidendi)    putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  90/PUU-XXI/2023  yang  bersifat  open  legal  policy  dan bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi terhadap penambahan norma dengan teori  open  legal  policy,  dengan  konsepsi  open  legal  policy  yang  menjadi  Batasan dalam putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi . Kata Kunci : kebijakan hukum terbuka; kewenangan mahkamah konstitusi; penjaga konstitusi

## Abstract
The Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 which partially granted the determination  of  the  age  limit  for  presidential  candidates  and  vice  presidents  has become a topic that is widely debated. Some people argue that the Constitutional Court must dare to take legal certainty, as the Constitutional Court is called the guardian of the constitution of the 1945 Constitution. However, the Constitutional Court judge gave

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
a ruling with the addition of a different meaning of the norm, which actually became a debate in debate in the view of the Society. This article aims to further examine the legal  arguments  (ratio  decidendi)  of  the  Constitutional  Court  decision  No.  90/PUU- XXI/2023  which  is  an  open  legal  policyand  how  the  Constitutional  Court  has  the authority to add norms with the theory of open legal policy, with the conception of open legal policy being a limitation in decisions taken by the Constitutional Court.
Keywords: open legal policy; Authority of the Constitutional Court; Guardian of the Constitution
1. PENDAHULUAN penggunaan  kata open  legal  policy sering  ditemukan  diberbagai  putusan mahkamah  konstitusi,  teori open  legal  policy ini  pertama  kali  dipergunakan  oleh mahkamah  konstitusi  dalam  Putusan  MK  No.  010/PUU-III/2005 secara  harfiah open legal policy berarti kebijakan hukum secara terbuka(Wibowo, 2015). Menurut Radita Ajie konstitusi terkadang tidak memuat suatu aturan yang secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan public yang memberi dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka ( open legal policy ) yang menjadi dasar  kewenangan  bagi  pembuat  undang-undang  sebagai  pengaturan  lebih lanjut(Ajie, 2016). Di bidang ilmu hukum, konsep open legal policy atau kebijakan terbuka ini adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah open legal policy (kebijakan) dalam bidang ilmu kebijakan public sudah mengandung makna  bebas  atau  terbuka,  karena  makna  kebijakan  selalu  merujuk  pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang- undangan(Ajie, 2016). Dengan demikian, kebijakan hukum dapat diartikan sebagai Tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa,  dan/atau  akibat  untuk  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijaka n hukum terbuka diartikan sebagai suatu  kebebasan  pembentuk  undang-undang  untuk  mengambil  kebijakan hukum(Wibowo, 2015). Menurut Mardian Wibowo, kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah Ketika terdapat dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  mengatur  suatu  materi  lebih lanjut, namun tidak memberikan Batasan pengaturan materinya atau Ketika UUD 1945  tidak  memberikan  mandat  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk mengatur suatu materi lebih lanjut(Wibowo, 2015). Sementara menurut pandangan Mahkamah Konstitusi open legal policy adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal  tertentu  dalam  undang-undang  yang  merupakan  kewenangan  pembentuk undang-undang(Satriawan  &  Lailam,  2019). Maka,  secara  garis  besar  suatu kebijakan  pembentukan  undang-undang  dapat  dikatakan  bersifat  terbuka  atau open legal policy adalah  Ketika  UUD  1945  atau  konstitusi  sebagai  norma  hukum tertinggi  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  jelas  dengan  memberikan  Batasan terkait apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang. Lebih lanjut  beracuan  pada  Putusan MK  No.  51-52-59/PUU-VI/2008  yang menyatakan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mungkin  membatalkan  undang-undang  atau Sebagian  isinya  jika  merupakan  delegasi  kewenangan  terbuka  yang  dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang  dinilai  buruk,  mahkamah  tetap  tidak  dapat  membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidak adilan yang tidak dapat ditolerir.
Berkaitan dengan produk legal policy yang dianggap inkonstitusional, menjadi jelas terlihat melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat
ditolerir  tersebut  berdasarkan Putusan  MK  No.  86/PUU-X/2012  dalam pertimbangan  hukumnya,  ditegaskan  juga  bahwa  open  legal  policy  yang  dimiliki oleh  pembentuk  undang-undang  tidak  dapat  dijalankan  sebebas-bebasnya  dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana bunyi pasal 28J ayat (2)  UUD  1945:  “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam suatu  Masyarakat  demokratis”. open  legal  policy selama  ini  lebih  dikenal  dengan sebutan kebijakan hukum, yang dalam bidang studi kebijakan publik biasa disebut dengan istilah communitarian policy (kebijakan masyarakat), public policy (kebijakan publik),  dan social  policy (kebijakan  sosial).  Konsep  ini  dapat  dimaknai  sebagai suatu  kebebasan  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  membentuk,  menafsir, dan merenungkan suatu kebijakan hukum (undang-undang)( Pengertian Openke 7 , n.d.).  Dengan  kebebasan  tersebut,  memberikan  dua  pilihan  berlawanan  kepada pembentuk  undang-undang.  Pertama,  dapat  memberikan  kesempatan  luas  dan fleksibel  kepada  pembentuk  undang-undang  untuk  mengatur  negaranya.  Kedua, dapat  membahayakan  pembentuk  undang-undang  apabila  bertindak  sewenang- wenang dalam menentukan apa dan bagaimana materi yang akan diatur.
Pada  prinsipnya,  undang-undang  apapun  termasuk  yang  pembentukannya melalui open legal policy tetap bisa diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi sebagai  cabang  kekuasaan  kehakiman  yang  oleh  pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945 diberikan  kewenangan  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  UUD  1945. Berkaitan  dengan  produk open  legal  policy yang  dianggap  inkonstitusional  yang benar-benar melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir  tersebut.  Mahkamah  konstitusi  dapat  menguji  undang-undang  yang dibentuk melalui open legal policy dan bisa membatalkan undang-undang tersebut apabila melanggar ketentuan pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Ketika melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat  ditolerir. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi, Ketika suatu undang-undang  masuk  ke  dalam  kategori  kebijakan  hukum  terbuka  ( open  legal policy) maka  norma  tersebut  berada  di  wilayah  yang  bernilai  konstitusional  atau bersesuaian dengan UUD 1945(Wibowo, 2015). Disisi  lain,  MK  tidak  selamanya bertindak  aktif  dalam  ikut  terlibat  untuk  mengubah  kebijakan.  Dalam  beberapa putusan,  terdapat  kesan  MK  menahan  diri  ( self-restraint )  untuk  menguji  suatu kebijakan  yang  diatur  dalam  UU.  MK  mempertimbangkan  bahwa  pada  beberapa permasalahan  kebijakan  yang  diuji  bukan merupakan ranah wilayah kewenangan MK untuk mengadilinya. Kebijakan tersebut  merupakan  pilihan  dari  pembentuk UU.  Apapun  pilihan  yang  diambil  oleh  pembentuk  UU  maka  dapat  dipastikan bahwa  pilihan-pilihan  tersebut  tidak  bertentangan dengan konstitusi. MK menyebutnya dengan konsep open(ed) legal policy . Misalnya, dalam kebijakan penentuan  dan  pembentukan  daerah  pemilihan  untuk    penyelenggaraan    pemilu [Putusan  Nomor  6/PUU-XI/2013]. Contoh lain adalah alam  kebijakan  mengenai mekanisme  pemilihan  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (Putusan  73/PUU- XII/2014).    Tidak    sedikit    putusan-putusan    MK    yang    merupakan    bentuk “menahan - diri”    ( judicial    restraint )    untuk    menguji    suatu    kebijakan    dengan mendalilkan    bahwa    kebijakan    tersebut    adalah    dalam    ranah  kewenangan pembentuk  UU.  Hanya  saja,  hingga  kini  konsep open(ed)  legal  policy yang dimaksudkan  oleh  MK  masih  belum  jelas.  Kapan  suatu  kebijakan  termasuk dalam  kategori  yang  disebut  sebagai open(ed) legal  policy dan  kapan  suatu
kebijakan  memiliki  kandungan  nilai  konstitusional  sehingga  MK  perlu  untuk menguji  kebijakan  tersebut  adalah  pertanyaan  yang  perlu  dijawab  oleh MK(Bisariyadi,  2016).  Dengan  kata  lain, MK  perlu  merumuskan  serangkaian  alat ukur untuk mempertimbangkan suatu  kebijakan  yang  masuk  dalam  kategori konstitusional    atau    termasuk    dalam    kelompok open(ed)  legal    policy .  Jadi berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: definisi mengenai teori open legal policy yang menjadi objek kajian teori dan kewenangan MK yang melebihi wewenang terkait dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konseptual  ( conceptual approach ) Menggunakan bahan hukum primer, khususnya UUD NRI 1945, UU No. 7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.
3. PEMBAHASAN
a. Teori Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka)
Istilah open  legal  policy selama  ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan  kebijakan hukum,  yang  dalam  bidang  studi  kebijakan  publik  biasa  disebut  dengan istilah communitarian policy (kebijakan masyarakat), public policy (kebijakan publik),  dan social  policy  ( kebijakan  sosial).  Konsep  ini  dapat  dimaknai  sebagai suatu  kebebasan  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  membentuk,  menafsir, dan merenungkan suatu kebijakan hukum (undang-undang)(Satriawan & Lailam, 2019).  Dengan  kebebasan  tersebut,  memberikan  dua  pilihan  berlawanan  kepada pembentuk  undang-undang. Pertama, dapat  memberikan  kesempatan  luas  dan fleksibel kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur negaranya. Kedua, dapat  membahayakan  pembentuk  undang-undang  apabila bertindak  sewenang-wenang  dalam menentukan  apa  dan  bagaimana  materi  yang akan  diatur. Open  legal  policy merupakan  konsep  baru  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Konsep  ini  pertama  kali  dipergunakan  oleh  MK dalam  putusannya  No.10/PUU-III/2005.  Namun,  konsep  ini  tidak  disebutkan secara  eksplisit  dalam  putusan  tersebut.  Dan  baru  muncul  dalam  putusan  MK No.16/PUU-V/20017.  Sehingga,  ketentuan  (norma)  terkait open  legal  policy dapat diketahui  melalui  beberapa  putusan  MK. Open  legal  policy dapat  dilakukan  jika dalam  pelaksanaannya  menganut  amanah  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  organik  dan  anorganik.  Penerapan open  legal  policy dalam  undang- undang organik dilakukan apabila terdapat kebijakan/pilihan hukum/kewenangan yang  meminta  untuk  menafsirkan  frasa  dalam  tiap  ayat  dan  pasal,  dan mengakibatkan frasa tersebut tidak lagi konstitutional karena telah dimaknai oleh pembentuk  undang-undang.  Sedangkan  untuk  undang-undang  anorganik, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk menentukan norma yang sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  kepentingan  dari  pembentuk  undang- undang. Beberapa  ketentuan  yang  termasuk  dalam open  legal  policy adalah memaknai kata demokratis dalam Pasal 18 UUD 1945, memaknai kewenangan lain dari  lembaga  Mahkamah  Agung  (MA),  serta  memaknai  penyelenggaraan  dari pemilihan umum. Selaras dengan hasil kajian dari Radita Adjie, yang menyebutkan bahwa keleluasaan pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, dan batasan yang akan dimuat dalam suatu undang-undang dapat dilakukan dan tunduk dalam 3 syarat, yaitu tidak bertentangan secara nyata dengan  UUD  1945,  tidak  melampaui  kewenangan  pembentuk  undang-undang seperti  melakukan  perubahan/amandemen  terhadap  UUD  1945,  serta  tidak
termasuk  dalam  penyalahgunaan  kewenangan. Sehingga,  seandainya  terdapat suatu  undang-undang  yang  memiliki  isi (materiil)  yang  buruk,  bukan  berarti  MK dapat membatalkan undang-undang tersebut dengan mudah. Kecuali jika undang- undang  tersebut  secara  jelas  telah  melanggar  moralitas,  rasionalitas,  dan ketidakadilan  yang  tidak  dapat  ditolerir.  Oleh  karenanya,  apabila  masyarakat merasa  tidak  setuju  terhadap  suatu  undang-undang,  jalan  yang  tepat  adalah dengan mengusulkannya kepada pembentuk undang-undang melalui mekanisme legislative review (Satriawan & Lailam, 2019) . Menurut  Mukthie  Fadjar, open    legal    policy atau    kebijakan    hukum    terbuka  muncul  ketika  UUD  1945 memerintahkan  untuk  mengatur  norma  tertentu  dalam  bentuk    undang-undang, namun    hanya    memberikan    arahan    secara    garis    besar.  Sementara    undang- undang  yang  dibentuk  harus  mengatur  dengan  lebih  detail. Mengatur  dengan lebih  detail  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  merupakan wilayah  terbuka  atau bebas  bagi  pembentuk  undang-undang  untuk  menentukan selama  masih  dalam bingkai  garis  besar  yang  diatur  oleh  UUD  1945. Norma undang-undang  yang tidak    diatur    oleh    UUD    1945,    namun    norma    tersebut    harus  ada  demi melaksanakan  perintah  UUD  1945,  maka  norma  yang  demikian  adalah  norma hukum  yang  masuk  kategori  kebijakan  hukum  terbuka  atau open  legal policy. Norma hukum yang demikian menurut MK boleh diubah oleh pembentuk Undang- Undang  sewaktu-waktu  diinginkan(Mantara  Sukma,  2020).  menurut  John  Serry dalam bukunya  “ Too Young to Run ?: A Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution” (Penn State University Press, 2011 ), permasalahan untuk menurunkan persyaratan  usia  minimum  bagi  jabatan  politik  tidak  bisa  ditentukan  melalui mekanisme  pengujian  undang-undang,  melainkan  harus  melalui  perubahan konstitusi.  Sebagai  contoh  perbandingan  lainnya,  Mahkamah  Konstitusi  Albania dalam Decision  ALB-2005-1-003 ,  tanggal  19  Januari  2005,  menolak  permohonan yang  berkenaan  dengan  batas  usia  karena  dinilai  bukan  merupakan  isu konstitusional,  tetapi  lebih  pada  isu  politik.  Dasar  pertimbangan  Mahkamah Konstitusi Albania tersebut, antara lain karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi.
Undang-undang    atau    norma    hukum    suatu    undang-undang    secara sederhana dapat diketahui apakah termasuk yang bersifat open legal policy dengan cara  melihat  apakah  undang-undang  tersebut  diatur  atau  termasuk  dalam suatu batasan dari norma yang diatur dalam UUD 1945, maka jika undang-undang atau norma  di  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  termasuk  dalam  suatu yang diatur atau diberikan batasan untuk diatur oleh UUD 1945, maka  undang- undang  atau  norma  dari  undang-undang  tersebut  dikatakan  sebagai open  legal policy (Mantara Sukma, 2020) . Lebih   lanjut   Mardian   Wibowo   juga   memberikan syarat   suatu   norma hukum  dinilai  sebagai open  legal  policy yaitu pertama, tidak    bertentangan    dengan  atau  tidak  mencederai  UUD  1945.  Kedua,  harus memerhatikan tuntunan yang adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban umum. Ketiga,  menjamin  hak  warga  negara. Keempat,  logis  dan  dapat  diterima secara  hukum. Kelima,  memiliki  kegunaan. Meski  begitu  yang  perlu  diingat bahwa  tidak  lantas  suatu  undang-undang  atau norma   dalam  undang-undang yang  termasuk open  legal  policy berhubungan langsung  dengan  suatu  keputusan dalam putusan MK(Mantara  Sukma, 2020). Keberadaan open  legal  policy dapat  dipahami  dikarenakan  Konstitusi  terkadang tidak memuat suatu konsepsi aturan secara tegas. Spesifik serta eksplisit mengatur suatu  landasan  konstitusional  atas  suau  kebijakan  public.  Hal  inilah  yang memberikan dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka ( open legal policy ) yang selanjutnya menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkan maksud dari konstitusi(Hadi et al., 2022).
b. Kewenangan MK Terhadap Teori Opened Legal Policy
Banyak  yang  diperdebatkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tentang fungsi  dan  berbagai  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.  Tetapi  hasil  perdebatan tersebut  dikerucutkan  pada  kesepakatan  yang  kemudian  dituangkan  di  dalam Passal  24C  dan  Pasal  7B  UUD  1945  yang  membedakan  tugas  MK  ke  dalam kewenangan dan kewajiban. Menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 MK mempunyai empat  kewenangan  sedangkan  menurut  Pasal  7B  Ayat  (1)  MK  mempunyai  satu kewajiban.  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan  empat  kewenangan  MK adalah:  (1)  menguji  konstitusionalitas  UU  terhadap  UUD;  (2)  mengadili  sengketa kewenangan  antar lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD; (3) membubarkan  partai  politik;  (4)  mengadili  perselisihan  hasil  pemilihan  umum. Sedangkan kewajiban MK diatur di dalam Pasal 24C Ayat (2) dan Pasal 7B Ayat (1) yakni memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  [Pasal  24C  Ayat  (2)]  dan/atau  pendapat  DPR  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B Ayat (1).
Pengujian  konstitusionalitas  UU  terhadap  UUD,  baik  pengujian  materiil maupun pengujian formal, yang diajukan ke MK biasanya disebut judicial review, sedangkan  permintaan  putusan  atas  pendapat  DPR  yang  diajukan  ke MK  bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum tertentu atau tak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden/Wapres dalam praktik sehari-hari disebut  sebagai impeachment (pendakwaan)  yang  bisa  dijadikan  alasan  untuk  pemakzulan(Mahfud  MD,  2015). Pada dasarnya semua UU dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut juga  mempunyai  dasar  hukum  tersendiri,  yaitu  adanya  materi  muatan  dalam Undang-Undang  yang  dalam  penyelenggaraannya  seseorang  atau  warga  negara Indonesia  menganggap  bahwa  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. M.Laica Marzuki dalam jurnalnya juga menerangkan bahwa:
Berdasarkan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan 2 (dua) macam pengujian UU, yaitu: a.  Pengujian  undang-undang  secara  formal  ( formele  toetsing ),  yakni  pengujian terhadap  suatu  undang-undang  dilakukan  karena  proses  pembentukan  undang- undang  tersebut  dianggap  pemohon  tidak  memenuhi  ketentuan  berdasarkan Undang-Undang Dasar.
b. Pengujian undang-undang secara materiil ( materieele toetsing ), yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena  terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pertama, Permohonan judicial review yang diuji ke MK  dalam  beberapa  putusannya  menyatakan  bahwa  UU  yang  diajukan  tidak bertentangan  dengan  konstitusi.  Sehingga  amar  putusannya  menyatakan  bahwa permohonan ditolak. Sementara itu dari adanya keberlakuan suatu UU yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara dan ternyata putusan MK menyatakan bahwa  UU  yang  diajukan  tidak  bertentangan,  menyisakan  masalah  yang  sangat penting, yaitu aspek kerugian pemohon yang belum terselesaikan. Aspek kerugian tersebut  belum  terselesaikan  karena  norma  yang  dujikan  hanya  diukur  sebatas bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Namun lebih lagi, aspek kerugian yang diajukan pemohon perlu diuji juga dengan menitik beratkan pada pertanyaan, yaitu pertama,  apakah  norma  yang  diajukan  untuk judicial  review tersebut  jika dilaksanakan  atau  dalam  pelaksanaannya  merugikan  masyarakat  secara  umum atau  tidak.  Kedua,  UU  yang  telah  dibuat  apakah  telah  sesuai  dengan  tujuan dibuatnya  norma  tersebut  atau  tidak,  sehingga  tidak  menimbulkan
kerugian(Rugian, 2021). Hakim MK dalam pertimbangan hukumnya lebih banyak melakukan penafsiran UUD NRI 1945 atau bahkan dalam putusannya yang “cukup dengan menggunakan (mengutip) pasal-pasal dalam UUD sebagai dasar pengujian (tanpa mengelaborasi lebih lanjut makna dibalik teks ko nstitusi tersebut)”. Ketika memang  ditemukan  norma  yang  diajukan  tidak  bertentangan  dengan  UUD  NRI 1945, maka putusan tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa norma yang diajukan merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat UU atau open legal policy . Open  legal  policy merupakan  salah  satu  pertimbangan  hakim  MK  dalam memutus perkara  a  quo. Dalam laporan penelitian mengenai klasifikasi putusan- putusan MK menunjukan bahwa “apabila setelah diuji oleh MK ternyata substansi permasalahan  norma  tersebut  dinyatakan  oleh  Mahkamah  merupakan  kebijakan hukum terbuka ( open legal policy ) maka MK akan menyatakan norma tersebut tidak melanggar atau sejalan dengan konstitusi” (Rugian, 2021). Mandat yang diberikan oleh  UUD  1945  pada  pasal  6  ayat  2  telah  menegaskan  bahwa  syarat  menjadi presiden  dan  wakil  presiden  diatur  lebih  lanjut  oleh  undang-undang.  Hal  ini menunjukkan bahwa UUD 1945 melimpahkan kepada pembentuk undang-undang (kekuasaan legislative).
Bahwa posisi Mahkamah berkenaan dengan angka, in casu persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003-2008), ihwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang ( legal policy atau opened legal policy ).  Sikap  demikian  dapat  dilacak,  antara  lain,  dari  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  37-39/PUU-VIII/2010,  tanggal  15  Oktober  2010,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-IX/2011,  tanggal  18  Oktober  2011,  dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013. Bahkan  apabila  dibaca  kembali  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  29-51- 55/PUU-XXI/2023,  Putusan- putusan  terdahulu  yang  berkenaan  dengan  “usia” tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan Nomor 29-51- 55/PUU- XXI/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan “warisan” yang telah diikuti dari generasi demi generasi di Mahkamah dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan  dikesampingkan  karena  telah  menjadi  yurisprudensi  sekaligus doktrin  ilmu  hukum  yang  digunakan  dalam  memutus  perkara-perkara  di Mahkamah Konstitusi(Putusan MK No.90, 2023). Norma  Pasal  57  ayat  (2) huruf a  pada    dasarnya    memberikan    pembatasan    bahwa   MK   merupakan    lembaga negara    yang    memiliki    fungsi    sebagai negative    legislator yang    memiliki kewenangan  hanya  membatalkan  norma  dalam  peraturan  perundang-undangan, dalam  arti  bahwa  MK  bukan  positif  legislator  atau  pembentuk  norma  hukum/ undang-undang.  Artinya  dalam  praktik  MK  terdapat  pergeseran  makna  fungsi MK  dari  negatif  legislator  ke  positif  legislator,  dari  hanya  sebatas  “membatalkan norma  hukum”  menuju  pada  “pembentuk  norma  hukum”.  Argumentasi  yang dibangun  MK  dalam  pembatalan  Pasal  57  ayat  (2) Huruf a UU  MK  Perubahan No.8/2011  adalah  bahwa  Pasal 57 ayat (2) huruf a, a quo bertentangan dengan tujuan pembentukan MK untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  khususnya dalam   rangka   menegakkan   konstitusionalitas    norma    undang-undang    sesuai dengan  UUD  1945.  Pasal  a  quo  mengakibatkan  terhalangnya  MK  untuk  (i) menguji    konstitusionalitas    norma;    (ii)    mengisi    kekosongan    hukum    sebagai akibat  putusan  MK  yang  menyatakan  suatu  norma  bertentangan  dengan  UUD dan    tidak    mempunyai    kekuatan    hukum    mengikat.    Sementara    itu,    proses pembentukan  undang-undang  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga tidak  dapat  segera  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut;  (iii)  melaksanakan kewajiban  hakim Dalam  kedua  jenis  norma  tersebut,  MK  dalam  putusannya
menyatakan  dengan  jelas  dan  terang  bahwa  hal  tersebut  merupakan  pilihan kebijakan    pembentuk  undang-undang  ( open  legal  policy )(Satriawan  &  Lailam, 2019). Open  legal  policy dalam  putusan  MK  ini  sering  menunjukkan  adanya kepribadian  yang  terbelah  dalam tubuh  MK,  antara   kubu   yang   lebih   condong menggunakan    pendekatan judicial    activism dan    di    sisi    lain    kubu    yang cenderung  pada  pendekatan judicial  restraints .  Doktrin  tentang judicial activism pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Arthur  Schlesinger  dalam  majalah Fortune pada  Januari  1947.  Schlesinger  menambahkan  bahwa  dalam  praktik  terkadang parlemen  tidak  mempunyai  rencana  untuk  memperbaiki  atau  mengubah  suatu permasalahan    yang    terjadi  pada  perundang-undangan,  setidaknya  sampai  hal tersebut  merugikan  masyarakat,    maka    pada    saat    itulah    pengadilan    harus bertindak    dengan    cepat. Judicial  activism merupakan  respon  dan  adaptasi pengadilan  terhadap  perubahan  sosial  dengan  cara  mengembangkan  prinsip- prinsip yang diambil dari  teks  konstitusi  dan  putusan  yang  telah  ada  guna mengimplementasikan    nilai-nilai  dasar  dari  konstitusi  secara  progresif.  Dengan kata  lain,  penggunaan judicial  activism merupakan  langkah  untuk  menghindari kekosongan  hukum  yang  terlalu  lama  karena  menunggu  proses  pembentukan hukum di Lembaga(Satriawan & Lailam, 2019). Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan opened legal policy terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang  untuk  menentukannya,  dan  bukan  diputuskan  sendiri  oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan opened  legal  policy dan  memutuskannya  tanpa  argumentasi  dan legal  reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan opened legal  policy oleh  Mahkamah  seperti  menjadi cherry-picking  jurisprudence , sebagaimana  terlihat  dari  ketidakkonsistenan  pendapat  sebagian  Hakim  yang berubah  seketika  dalam  menjawab  pokok  permasalahan  dalam  beberapa permohonan.
Mahkamah  juga  sudah  seharusnya  menerapkan judicial  restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak  masuk  dalam  kewenangan  pembentuk  undang-undang  dalam  menentukan persyaratan  batas  usia  minimum  bagi  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hal ini sangat  diperlukan  untuk  menjaga  keseimbangan  dan  penghormatan  kepada pembentuk  undang-undang  dalam  konteks  pemisahan  kekuasaan  negara ( separation of powers ).
Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki  keinginan  yang  serupa  dengan  para  Pemohon,  sehingga  perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah.
As per the Constitution (UUD 1945) , the precise delineation of the open legal policy concept in Constitutional Court judgments remains somewhat ambiguous, leading to frequent conflation of the notions of active and passive legislation in legislative and judicial  oversight  practices.  Furthermore,  this  open  law  policy  frequently  oscillates between  exhibiting characteristicsaligned  with  judicial  activism  and  those  aligned with judicial restraint within the Constitutional Court (Perbawa, 2023) . The  activities and    judicial    constraints    should    be    tethered    to    the    constitution    and  its
constitutional  provisions  concerning  the  roles  of  administrators  and  guardians. The open law policy assumes a significant role in either bolstering judicial restraint or supporting  judicial  activism,  thereby  creating  a  standard  ambiguity  for  the  Consti- tutional Court in terms of the application of judicial positivism and judicial restraint. Discussions  pertaining  to  Public  Law  Policies  in  court  decisions  frequently  exhibit misconceptions and constitutional violations. Hence, this study has proven effective in illuminating this pertinent issue. (Perbawa, 2023) .  So, if it continues to be ignored, the practice  of  using  open  legal  policies  in  the  Constitutional  Court  decisions  could be  quite dangerous to the life of the nation and state. Therefore, it would be better if the Constitutional Judges began to abandon this model of interpretation and return to the style or model of general interpretation, boldly interpreting the legal norms being reviewed (Al-Fatih, 2019)
Ranah  ini  seharusnya  bukan  diserahkan  kepada  Lembaga  peradilan  seperti Mahkamah  Konstitusi,  dan  dalam  permohonan  a  qua,  Mahkamah  Konstitusi seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam  kewenangan  pembentuk  undang-undang  dalam  menentukan  persyaratan batas  usia  minimum  bagi  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hal  ini  sangat diperlukan  untuk  menjaga  keseimbangan  dan  penghormatan  kepada  pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara. Sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon, bukan justru melempar bola panas kepada mahkamah konstitusi. Yang mana penentuan opened legal  policy Mahkamah  Konstitusi  dikhawatirkan  menjadi  yurispurdensi cherry picking atau  bermaksud  pada  hakikatnya  mengarah  pada  tudingan  yang  sama bahwa hakim itu sebenarnya sangat subjektif dalam membuat keputusan.
Dari  kewenenagan  yang  diberikan  oleh  pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945, Mahkamah  Konstitusi  merupakan  Lembaga  negara  yang  beradsa  pada  cabang kekuasaan yudikatif. Pengujian undang-undangan terhadap UUD 1945 atau judicial review sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menguji  undang-undang  secara  formil  dan  materill.  Secara  formil,  Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang setelah sesuai  atau  tidak  sesuai  ketentuan  pembentukan  undang-undang  sebagaimana dimaksud  UUD  1945.  Sedangkan  secara  materill,  pengujian  ditujukan  terhadap materi  muatan  dalam  pasal,  ayat,  dan/atau  bagian  dari  undang-undang  yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Berdasarkan  kewenangan  untuk  menyatakan  undang-undang  bertentangan dengan  UUD  1945  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  juga  disebut  sebagai negative legislator .  Dalam  kaiitan  ini  Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  bahwa  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  hanya  terbatas  pada  membatalkan  norma  dimana Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator , bukan positive legislator . Negative legislator merupakan  kewenangan  bertindak  untuk  menyatakan  bahwa  suatu norma  bertentangan  dengan  konstitusi  atau  membiarkan  suatu  norma  yang dibentuk oleh Lembaga legislative yang memiliki tolak ukur berupa original intens . Sehingga pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yudikatif yang  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  membatalkan  atau  membiarkan  norma yang  dibentuk  atau  hanya  memodifikasi  norma  yang  sudah  dibentuk  oleh  DPR bersama Presiden. Selain itu, norma yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi sifat keberlakuannya  sementara  hingga  direvisi  kembali  oleh  pembentuk  Undang- Undang. Berlandaskan pada pemahaman diatas maka terkait dengan Batasan usia capres dan cawapres sesungguhnya bukanlah urusan konstitusionalitas  sehingga Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang mengadilinya.
batasan usia capres dan cawapres adalah urusan teknis yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan/atau menafsirnya sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan-alasan diluar konstitusionalitas, kecuali terdapat unsur diskriminasi. Batas usia capres dan cawapres sama sekali tidak terdapat unsur diskriminasi. Pasal 6 ayat  (2)  UUD  1945  secara  tegas  menyatakanbahwa  urusan  usia  capres  dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu presiden dan wakil  presiden  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang.  Dengan  demikian, perumus  UUD  1945  secara  tegas  menyatakan  bahwa  urusan  usia  capres  dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR sebagai positif legislator. Dengan demikian norma tersebut jelas bukan menjadi urusan  konstitusionalitas,  melainkan  urusan  pembentuk  undang-undang  atau bersifat open legal policy . j ika  MK memutus  batas  usia  capres  dan  cawapres,  terkunci sudah  dinamika perkembangan  ketatanegaraan  termasuk  dinamika  kebangsaan.  Memperhatikan perkembangan  keterangan  DPR  dan  pemerintah  sesungguhnya  tersirat  bahwa perubahan batas minimal usia capres dan cawapres ialah sebuah kewajaran. Oleh karena  itu  batas  usia  minimal  capres  dan  cawapres  bukanlah  masalah konstitusionalitas, melainkan merupakan open legal policy berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Karena itu pula MK tidak berwenang memutus hal-hal yang bersifat teknis  apalagi  tidak  menyangkut  urusan  konstitusionalitas.  Jika  MK  memutus, norma batas usia minimal capres dan cawapres menjadi stagnan, dan bahkan bisa menabrak  konstitusi(Warta  Wartawati,2023). Bahwa MK  sesungguhnya  tidak berwenang  untuk  memutus  perkara  yang  sifatnya open  legal  policy seperti  soal batasan  usia capres atau cawapres, disuarakan oleh banyak pakar hukum seperti Mahfud MD, ahli hukum tata negara, Feri Amsari Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Bivitri Susanti, ahli hukum tata  negara dan Peneliti Hukum tata negara serta salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan yang  lain  lainnya.  Bahkan  Mantan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi,  I  Dewa  Gede Palguna  menegaskan  gugatan  batas  usia  minimal  capres  cawapres  ke  MK  salah alamat dan hakim MK semestinya menolaknya. Karena urusan umur tidak menjadi urusan dengan konstitusi.  Dan bukan menjadi  isu pengujian konstitusionalitas. Dan  menjadi  wilayahnya legislatif  review ,  karena  bersifat legal  policy pembuat undang-undang,".  Kini  menjadikan  kepercayaan  rakyat  terhadap  Mahkamah Konstitusi  semakin  menurun  sejak  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang mengabulkan sebagian gugatan pemohon.
Direktur  Pusat  Studi  Hukum  dan  Pemerintahan  (PUSHAN)  Oce  Madril memberikan  tanggapan  bahwa  berdasarkan  berbagai  putusan  Mahkamah Konstitusi  terdahulu,  isu  konstitusionalitas  persyaratan  usia  minimum  bagi seseorang  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  pejabat  publik,  merupakan  kebijakan hukum terbuka ( opened legal policy ). Artinya, penentuan mengenai persyaratan usia minimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang  (DPR-Pemerintah),  bukan  kewenangan  MK."UUD  1945  tidak mengatur soal angka-angka atau syarat usia sebuah jabatan publik. Berbagai jenis) jabatan  publik  di  pemerintahan,  persyaratan  usianya  diatur  dalam  undang- undang(Oce Mardil,2023). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur persyaratan capres/cawapres. Dalam ketentuan Pasal 169 ditentukan bahwa salah satu syarat Capres/Cawapres adalah berusia paling rendah 40  (empat  puluh)  tahun.Sehingga  telah  jelas  bahwa  syarat  usia  yang  ditentukan oleh  UU  Pemilu  sebagai  peraturan  delegasi  dari  Pasal  6  UUD  1945.  "Apabila kemudian MK mengubah syarat usia minimal atau menambahkan syarat baru maka sama  saja  melanggar  prinsip  open  legal  policy  yang  ditegaskan  dalam  berbagai
putusan MK. Bahkan lebih jauh, hal tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang telah memerintahkan agar syarat Capres/Cawapres diatur dalam UU Pemilu. Bahwa terdapat putusan MK terbaru yang patut dipertimbangkan dalam melihat perkara ini, yaitu putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan syarat usia minimal 50 (lima puluh) tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK. Dalam putusan tersebut, MK tidak mengubah syarat usia minimal, tetapi menambahkan syarat  bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, maka dapat mencalonkan kembali untuk menjadi Pimpinan KPK pada periode kedua, meskipun umurnya kurang dari 50 tahun. " Dari putusan  no.  112/PUU-XX/2022  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  MK  tidak mengubah usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK yang telah ditentukan dalam UU  KPK.  Bahwa  MK  memang  menambahkan  syarat  baru,  tetapi  syarat  tersebut sangat terbatas hanya berlaku bagi pimpinan KPK yang sedang menjabat  apabila ingin mencalonkan kembali menjadi pimpinan KPK di periode kedua. Syarat baru tersebut tidak berlaku bagi umum, jadi sangat spesifik.
Kewenangan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 oleh  Mahkamah  Konstitusi,  dalam  praktiknya  harus  menilai  dan  menentukan pertentangan norma hukum. Terkait penggunaan asas-asas hukum dalam praktek Mahkamah Konstitusi masih mengandung permasalahan: pertama, tidak dijelaskan secara rinci mengenai penggunaan asas-asas hukum dalam menilai pertentangan norma  hukum,  padahal  dalam  praktek  penggunaan  asas-asas  tersebar  dalam berbagai  putusan  pengujian  undang-undang.  Kedua,  merujuk  pada  pandangan Machmud  Aziz  bahwa  pengertian  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  perlu  mendapat  penjelasan  yang  tepat.  Dalam pandangan  Saldi Isra,  bahwa makna  pertentangan  norma  hukum  tersebut  harus dikaji dan dijelaskan secara tepat, dalam hal ini memunculkan masalah mengenai makna sebuah norma undang-undang bertentangan dengan asas-asas hukum baik secara materiil dan formil. Ketiga, tidak jelasnya penggunaan asas-asas hukum yang dapat mengenyampingkan fakta pertentangan norma hukum, sebab selama praktek Mahkamah Konstitusi terdapat pengeyampingan pertentangan norma hukum demi asas kemanfaatan hukum(Irawan, 2019). penerapan judicial restraint juga sebagai prinsip yang mengharuskan pengadilan atau mahkamah untuk menahan diri untuk membuat  putusan  yang  bersinggungan  dengan  kewenangan  legislatif.  Dalam Putusan  Nomor  85/PUU-XVI/2018  dan  Nomor  30/PUU-XIII/2015,  Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip ini dengan alasan bahwa Pasal 31A ayat (4) Undang- Undang  Mahkamah  Agung  adalah open  legal  policy dan  pasal  yang  sedang  diuji tidak  memiliki  persoalan  konstitusional  norma(Maslul,  2023).  Pentingnya prediktabilitas digambarkan oleh Brian Z. Tanamaha dengan pernyataannya sebagai berikut: “ With  respect  to  fellow  citizens,  people  are  able  to  interact  with  one another  knowing  in  advance  which  rules  will  be  applied  to  their  conduct  should a  problem  or  dispute  occur.  Such  predictability  furthers  their  ability  to  make choices    and    to    interact with others.Dapat  diprediksinya  putusan  pengadilan tersebut mengandung beberapa pengertian. Pertama, putusan harus bertolak  dari dasar  hukum  dan  dasar  teoretis  yang  benar.  Kedua,  putusan  pengadilan  harus konsisten    dengan    putusan    sebelumnya    yang    sudah    benar,    sehingga menyimpang  atau  keluar  dari  situ  akan  dipertanyakan.  Oleh  karena  itu,    orang memprediksi  apa  yang  akan  diputuskan  oleh  pengadilan  bukan  tanpa dasar sama  sekali.  Prediksi  terhadap  putusan  pengadilan  dilandasi  oleh  keberlakuan suatu  ketentuan  hukum  yang  benar  (beserta  dasar  teoretisnya)  dan  pengadilan harus    memutuskan    sebagai    demikian.Di    sinilah    persoalan    prediktabilitas tersebut    biasa    timbul(Kurnia,  2016).  Dalam    pernyataan  Holmes    yang    sangat
terkenal  dikatakan: The  life  of  the  law  has  not  been  logic:  it  has  been  experience. The   felt    necessities   of    the   time,   the    prevalent    moral    and    political    theories, intuitions  of  public  policy,  avowed  or  unconscious,  even  the  prejudices  which judges  share  with  their  fellow-men,  have  had  a  good  deal  more  to do than the syllogism  in  determining  the  rules  by  which  men  should  be    governed. Putusan pengadilan    secara    faktual    sesungguhnya    sangat    sulit    diprediksi    karena pengadilan   sering    menggunakan experience -nya.    Oleh    karena   itu,   tuntutan prediktabilitas    putusan    pengadilan    menghendaki    pembatasan    penggunaan experience oleh  hakim,  khususnya  pertimbangan-pertimbangan  yang  sifatnya sangat  subjektif  dan  cenderung  politis  seperti  digambarkan  oleh Holmes  seperti pernyataan di atas(Kurnia, 2016). Terkait  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final dan mengikat, Moh. Mahfud MD menyatakan  risiko  putusan  yang mungkin  saja  mengandung  salah  dan  cacat  tetap  dimungkinkan  ada,  namun demikian,    putusan    Mahkamah    Konstitusi    yang    bersifat    final  dan  mengikat tersebut tetap tidak dapat digugat). Tidak dipungkiri, di dalam ketentuan normatif yang  menyatakan  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  final  tersebut,  setidaknya terkandung  problematika,  baik  problem  filosofis,  yuridis,  sosial,  maupun  politik. Ketika  pihak-pihak  merasakan  ketidakadilan  putusan    Mahkamah    Konstitusi, sementara  tidak  tersedia  upaya   hukum  lain,  maka   tidak  ada  yang  dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya  dipasung oleh putusan  Mahkamah Konstitusi, tidak ada  pilihan lain untuk  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut.  Artinya,  kendati  keadilannya dipasung oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada  pilihan lain untuk tidak melaksanakan  putusan  tersebut(Putra,  2022).  Selain  itu,  secara  doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat  negara, termasuk  syarat  usia  minimum  sebagai  calon  presiden  dan  wakil  presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan a quo dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin political question , yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, in casu  Presiden  dan  DPR  selaku  pembentuk  undang-undang,  bukan  oleh  lembaga peradilan  seperti  Mahkamah  Konstitusi.  Doktrin political  question yang  dikenal dalam praktik lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau  kebijakan  pemerintah,  seharusnya  tidak  menjadi  domain  lembaga peradilan untuk  memutuskannya.  Sebaliknya,  permasalahan  atau  pertanyaan  tersebut seharusnya  ditangani  oleh  cabang  kekuasaan  yang  berwenang,  seperti  eksekutif atau  legislative(Putusan  MK  No.90,  2023).  Selain  memiliki  kewenangan  dan kewajiban,  Mahkamah    juga    memiliki    fungsi    yang    merupakan    derivasi    dari kewenangan   dan    kewajibannya    itu,    yaitu   sebagai   pengawal    konstitusi   (the guardian  of  constitution),  pengawal  demokrasi  (the  guardian  of  democration), penafsir  tunggal  konstitusi  (the  sole  intepreter  of  constitution),  pelindung  hak asasi    manusia    (the    protector    of    human    rights),    dan    pelindung    hak konstitusional  warga  negara  (the  protector  of  citizens  constitutional  rights). Oleh  karenanya  dalam  memutus  suatu  perkara  Mahkamah  memosisikan  diri sebagaimana    fungsinya    tersebut(Anindyajati  et  al.,  2016). However,  the  main problem  of  this  research  is  the  concept  of  constitutional  protection  which  intersects directly  with  open  legal  policy  which  is  the  prerogative  authority  of  the  House  of Representatives (DPR) as the lawmaker. Based on this analysis, the aspect that needs to  be  implemented  in  this  case  is  that  the  Constitutional  Court  in  its  decision  must provide a concrete explanation of the background basis for decision making (Rahmat & Susilowati, 2023) .

## 4. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam pengertian  teori open  legal  policy (kebijakan  hukum  terbuka)  kebijakan mengenai  ketentuan  dalam  pasal  tertentu  dalam  undang-undang  yang merupakan  kewenangan  pembentuk  undang-undang.  Terlebih  mandat  yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini berkaitan dengan syarat-syarat menjadi capres dan cawapres. Open legal policy yang menjadi kebijakan terbuka yang diambil oleh DPR justru tidak dihiraukan oleh Mahkamah Konstitusi. putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open  legal  policy tersebut    terhadap    sistem    legislasi    nasional.  Yang menunjukkan  bahwa pertama, konsepsi open legal  policy dalam  putusan Mahkamah    Konstitusi    belum    memiliki    batasan    yang    jelas    sehingga pengertian positive  legislator dan negative legislator sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua,  putusan  yang bersifat open legal  policy tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  di  antara hakim  Mahkamah  Konstitusi telah terjadi ketidakjelasan dengan penggunaan doktrin judicial  restraints sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di tengah  masyarakat.
Telah  banyak  Putusan  MK  yang  pertimbangan  hukumnya  menafsirkan bahwa  norma-norma  pasal  yang  diuji  di  MK  merupakan  kebijakan  hukum terbuka.  Intinya  MK  menyerahkan  pengaturan  norma  pasal-pasal  tersebut kepada pembentuk undang-undang. Seiring waktu, muncul banyak putusan yang  menyatakan  bahwa  pasal  yang  diuji  bersifat open  legal  policy ,  seperti Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian materiil Undang-Undang No.42 Tahun 2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Putusan Mahkamah  Nomor  51-52-59/PUU-VI/2008  terkait  dengan  ambang  batas persyaratan  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Artinya,  Mahkamah Konstitusi menilai ketika suatu norma undang-undang masuk dalam kategori kebijakan  yang  terbuka,  maka  norma  tersebut  konstitusional,  karena kebijakan  yang  terbuka  merupakan  kebebasan  pembentuk  undang-undang dalam  merumuskan  atau  membentuk  undang-undang.  Pembentuk  undang- undang  memiliki  kesempatan  atau  kewenangan  yang  luas  untuk  mengatur negara.  Tetapi  dengan  adanya  putusan  MK  No.  90/PUU-XXI/2023  menjadi berbeda dengan amar putusan yang mengabulkan sebagian pemohon dengan kewenangan yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Hal ini  menjadikan  kredibilitas  Mahkamah  Konstitusi  dimata  masyarakat  hilang seketika.  Kewenangan  yang  seharusnya  diambil  oleh  pembentuk  undang- undang dan menjadi kebijakan terbuka ( open legal policy ) justru dikabulkan sebagian dengan penambahan norma baru.
Pengambilan    keputusan    merupakan    suatu    proses    yang    sangat kompleks,  yang  mana  melibatkan pertimbangan moral, hukum, sosial dan lainnya.  Keputusan  yang  etis  harus  dapat  mempertimbangkan    dampaknya terhadap  semua  pihak  yang terkait  di  dalamnya.  Hal  ini mengikuti  prinsip- prinsip  keadilan  yang  juga  akan  selaras  dengan  nilai  moral  yang  dipegang oleh   suatu   lembaga   dimana   keputusan   moral   itu   terjadi.   Menurut Beverley      Garrigan,  pengambilan  keputusan  moral  dapat  terjadi  dengan matang  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan    juga    akan    berhubungan dengan    perilaku.    Dalam    mengembangkan    gambaran    lengkap  terhadap pengambilan    keputusan    moral,    perlu    dipahami    terkait    bagaimana keputusan  moral akan dibuat dan proses  yang diperlukan untuk mencapai
tujuan tersebut. Hal ini yang kemudian akan memungkinkan keputusan moral diambil  secara  matang.  Penting  juga  untuk  memahami  bagaimana  proses berkembang dan bagaimana keputusan moral tersebut berhubungan dengan perilaku(Ulum & Sukarno, 2023).
b. Saran
Berdasarkan hasil yang tekah diuraikan, penulis memberikan sejumhlah saran kepada penegak hukum untuk selalu menjaga harkat dan martabat diri sebagai  hakim  konstitusional,  Selanjutnya,  sangat  penting  untuk  membuat pengaturan yang lebih konkrit tentang wewenang Mahkamah Kontitusi dalam menangani setiap permohonan Judicial Preview, sehingga Marwah Mahkamah konstitusi  sebagai  penjaga  konstitusi  tetap  berjalan,  terlebih  Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga hak konstitusi setiap warga negara dan mengawasi konstitusi agar tetap dijalankan dan dilaksanakan dalam sebuah negara.
Sekaligus  meneggakan  supremasi  konstitusi  dan  mengurangi  penyebab terjadinya Tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Lembaga negara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal  Policy)  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Berdasarkan  Tafsir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Legislasi  Indonesia , 13 (02), 111 – 120.
Al-Fatih,  S.  (2019).  Akibat  Hukum  Regulasi  Tentang  Threshold  Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. Jurnal Yudisial , 12 (1), 17. https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258
Anindyajati,  T.,  Rachman,  I.  N.,  &  Onita,  A.  A.  D.  (2016).  Konstitusionalitas
Norma  Sanksi  Pidana  sebagai  Ultimum  Remedium  dalam  Pembentukan Perundang-undangan. Jurnal Konstitusi , 12 (4), 872. https://doi.org/10.31078/jk12410
Bisariyadi,  B.  (2016).  Yudisialisasi  Politik  dan  Sikap  Menahan  Diri:  Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. Jurnal Konstitusi , 12 (3), 473. https://doi.org/10.31078/jk1233
Cantika  Dhea  Marshanda  Zulqarnain,  Analisis  Pelanggaran  Kode  Etik  Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2024, jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 1, No 2023
Hadi, F., Farina, D., Fakultas, G., Universitas, H., Putra, W., & Raya Benowo, J. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan  Daerah. Majalah  Hukum  Nasional , 52 (1),  69 – 87. https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164
Irawan,  T.  A.  (2019).  Konsistensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Pengujian  Beberapa  Undang-Undang  Terkait  Kesehatan  Consistency  of Constitutional  Court  ’  s  Decision  in  Judicial  Review  of  Laws  Related  to Health. Jurnal Konstitusi , 16 (4), 763 – 784.
Kurnia,  T.  S.  (2016).  Prediktabilitas  Ajudikasi  Konstitusional:  Mahkamah Konstitusi  dan  Pengujian  Undang-Undang. Jurnal  Konstitusi , 13 (2),  259. https://doi.org/10.31078/jk1322
Mantara  Sukma,  G.  G.  (2020).  Open  Legal  Policy  Peraturan  Perundang- undangan  Bidang  Politik  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (Studi terhadap  Putusan  MK  Bidang  Politik  Tahun  2015-2017). Jurnal  Lex Renaissance , 5 (1), 1 – 19. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1 Maslul,  S.  (2023).  Judicial  Restraint  Dalam  Pengujian  Kewenangan  Judicial Review Di Mahkamah Agung. Jurnal Yudisial , 15 (3), 385.
https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496 Moh.Mahfud MD, (2015). Titik singgung Wewenang Antara MA dan MK Jurnal Hukum  dan  Peradilan Vol  4,  Nomor  1  Maret  2015  :  hal    7,  1 – 37, TITIK SINGGUNG WEWENANG ANTARA MA DAN MK | MD | Jurnal Hukum dan Peradilan
Oce Mardil Ingatkan MK: Mengubah Syarat Capres Sama Saja Melanggar UUD , Oce  Madril  Ingatkan  MK:  Mengubah Syarat  Capres  Sama  Saja  Melanggar UUD (msn.com), diakses 11 Desember 2023 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 16 Oktober 2023
Perbawa, K. S. L. P. (2023). Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and  Law  in  Indonesia. International  Journal  of  Criminal  Justice  Sciences , 18 (2), 89 – 101. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756307
Pengertian  Open  Legal  Policy  yang  kerap  digunakan  Hakim  MK  Dalam Menangani  Judicial  Review, Pengertian  Open  Legal  Policy  yang  Kerap Digunakan Hakim MK Dalam Menangani Judicial Review - Kongres Advokat Indonesia (kai.or.id), diakses 11 Desember 2023 Putra,  A.  (2022).  Sifat  Final  Dan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Dalam  Pengujian  Undang-Undang. Jurnal  Yudisial , 14 (3),  291. https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425
Rahmat, G. I. F., & Susilowati, T. (2023). Constructive Analysis Of The Existence Of Constitutional Court Decisions In The National Legal System ( Analytical Study Of Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 In The  Perspective  Of  Protection Of  Citizens  ’  Rights ). Perkara:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Politik , 1 (4), 124 – 137.
Rugian, I. A. (2021). Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman). Jurist-Diction , 4 (4), 1479. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28482 Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  dan  Pembentukan  Undang-Undang. Jurnal  Konstitusi , 16 (3), 559. https://doi.org/10.31078/jk1636
Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Putusan  Yang  Di  Tetapkan. Unizar Law Review , 6 (2). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60 Watawati Warta, Analisis Hukum Batasan Usia Capres-Cawapres, Ujian Bagi Marwah Mk, Law-Justice, Analisis Hukum Batasan Usia Capres-Cawapres, Ujian Bagi Marwah MK (law-justice.co), diakses 11 Desember 2023
Wibowo,  M.  (2015).  Menakar  Konstitusionalitas  sebuah  Kebijakan  Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang Appraising the
Constitutionality  of  Open  Legal  Policy  in  Judicial  Review  Activity. Jurnal Konstitusi , 12 (2).