## Al-Mizan
(e-Journal)

## Pemetaan Pendapat Ulama Untuk Pencegahan Praktik Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)
Mufliha Wijayati

## Institut Agama Islam Negeri Metro
Email: muflihawijayati@metrouniv.ac.id
Author Correspondence: muflihawijayati@metrouniv.ac.id
Abstract: Female genital mutilation and mutilation (FGM/C), which is better known in the community as circumcision or female circumcision, has become a global issue and is increasingly coming to the fore as a culturally harmful practice. The diversity of  FGM/C  practices  with  different  implications  gives  a  negative  image  to  Islam which is considered to legalize or order female circumcision as an obligation for men. This article aims to map the opinions of Islamic scholars about FGM/C, from the opinions of fuqaha to contemporary scholars, both personally and collectively. Based on a review of kinds of literature, this article found a variety of opinions regarding female circumcision from the perspective of Islamic scholars; obligatory, sunnah, or dignity (makrumah). This research also shows the opinion of contemporary scholars who  tend  to  say  the  weak  argumentation  of  the  dalil  naqli  that  makes  female circumcision  obligatory.  Based  on  maqasid  sharia  and  medical  evidence  that circumcision does not benefit women and even tends to be harmful, contemporary scholars have issued a fatwa for its prohibition. The significance of this study lies in its usefulness as a basis for advocating the prevention of FGM/C practices in the community.
Keywords :  Female Genital Mutilation; Fatwa; Contemporary Scholars

## Mapping the Opinions of Ulama for the Prevention of the Practice of Female Genital Mutilation (FGM/C)
Abstrak: Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP),  yang lebih dikenal di masyarakat dengan istilah khitan atau sunat perempuan, telah menjadi isu global dan semakin mengemuka sebagai praktik budaya yang membahayakan perempuan. Keragaman praktik P2GP dengan implikasinya yang berbeda-beda memberikan citra negatif bagi Islam yang dianggap melegalkan atau memerintahkan khitan perempuan sebagaimana  kewajiban  bagi  laki-laki.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  melakukan pemetaan  terhadap  pendapat  ulama  tentang  P2GP,  dari  pendapat  ulama  mazhab hingga ulama kontemporer baik secara personal maupun kolektif. Berdasarkan kajian berbagai  literatur  ditemukan  keragaman  pendapat  mengenai  khitan  perempuan dalam perspektif ulama mazhab; wajib, sunah, atau makrumah. Penelitian ini juga menunjukkan pendapat ulama kontemporer yang cenderung mengatakan lemahnya argumentasi  dari  dalil naqli  yang  mewajibkan  khitan  perempuan.  Dengan melandaskan  pada maqasid  syariah  dan  pembuktian  medis  tidak  adanya  manfaat khitan bagi perempuan bahkan cenderung membahayakan, maka ulama kontemporer menfatwakan  pelarangannya.  Signifikansi  dari  kajian  ini  terletak  pada kemanfaatnnya sebagai basis advokasi pencegahan praktik P2GP di masyarakat.
Kata Kunci : Khitan Perempuan; Fatwa; Ulama Kontemporer

## A. Pendahuluan
Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) adalah istilah medis yang lebih lazim dikenal masyarakat  dengan istilah khitan  atau sunat perempuan. Praktik khitan merupakan tradisi yang usianya sudah setua peradaban manusia itu sendiri. Dalam literatur lain disebut juga siskumsisi 1 dan female genital mutilation (FGM) 2 yang  lebih  merefleksikan  adanya  unsur  praktik  berbahaya.  Penggunaan terma  P2GP  dalam  tulisan  ini  dipandang  lebih  netral  dengan  melepaskan  beban teologis dan budaya yang melekat pada istilah khitan atau sunat. Khitan perempuan sebagai  bagian  dari  praktik  P2GP  mengemuka  menjadi  isu  global  sejak diperbincangkan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICRP)  yang  diselenggarakan  World  Health  Organization  (WHO)  di  Cairo  tahun 1994. 3 Isu ini terus bergulir dan mewujud  dalam diskusi-diskusi  ilmiah  akademik, ruang advokasi dan juga menjadi bagian dari kebijakan negara dan kebijakan global untuk menghapus praktik P2GP yang berbahaya.
P2GP  tetap  menjadi  isu  aktual  mengingat  kuatnya  irisan  antara  perintah agama  dan  praktik  budaya  yang  melekat  pada  tindakan  P2GP. 4 Selain  itu  kajian
1 Mukhammad  Zamzami,  “Perempuan  Dan  Narasi  Kekerasan:  Analisis  Hukum  Dan  Medis Sirkumsisi Perempuan,” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 2017; Masthuriyah Sa'dan, “Khitan Anak Perempuan, Tradisi, Dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman,” Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 2016, https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.225; Alamsyah Alamsyah, “Memahami Hadis Nabi T entang Khitan Perempuan Dari Perspektik Historis a Fenomenologis,” Ijtimaiyya , 2014, https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.920.
2 Adel  Hussein  Elduma,  “Female  Genital  Mutilation  in  Sudan,”  Open  Access  Macedonian Journal  of  Medical  Sciences,  2018,  https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.099;  José  Siles-González, Ana  Isabel  Gutiérrez-García,  and  Carmen  Solano- Ruíz,  “Leadership  among Women  Working  to Eradicate  Female  Genital  Mutilation:  The  Impact  of  Environmental  Change  in  Transcultural Moments,”  International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health,  2020, https://doi.org/10.3390/ijerph17165996.
3 United Nations, “Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5- 13 September 1994,” Ageing International, 1994.
4 Mufliha Wijayati, “Khitan Perempuan: Syariat Atau Tradisi?,” Istinbath: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2009): 66 –84; Agus Hermanto, “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah,” Kalam , 2017, https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343;  Barsihanor  Barsihanor,  “Tradisi  Basunat  Bagi  Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar,” in International Conference On Social and Intellectual Transformation of the  Contemporary  Banjarese ,  2016;  Hendra  Yulia  R ahman,  “Antara  Sunnah  Dan  Tradisi  (Khitan Muallaf  Perempuan  Baligh  Di  Jayapura  Papua),” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,  1970, https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502; Moh Rosyid, “Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah,” Ibda`: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya , 2020,
https://doi.org/10.24090/ibda.v18i1.3748; Anzar Ahlian and Siti Muawanah, “Tradisi, Praktik Khitan
tentang manfaat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan P2GP dilakukan terus menerus di berbagai wilayah dan negara. Riset tahun 2014 di Sudan sebagai salah satu negara dengan praktik P2GP tertinggi menunjukkan bahwa praktik P2GP menyebar hampir di seluruh wilayah Sudan. Perempuan dari  keluarga miskin dan berpendidikan  rendah  menjadi  kelompok  yang  paling  rentan  mengalami  praktik P2GP. 5 Fenomena menarik juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan di Mesir tahun 2020, bahwa meski tren menunjukkan adanya penurunan angka praktik P2GP dibanding  satu  dekade  sebelumnya,  namun  keluarga  miskin  dan  berpendidikan rendah tetap menjadi kelompok yang masih mempertahankan tradisi P2GP. 6 Pada konteks Indonesia, kajian tentang praktik P2GP juga dilakukan di berbagai wilayah seperti Jawa tengah, Banjar, Gorontalo dan Lampung. 7 Hal ini menunjukkan bahwa P2GP adalah isu krusial yang penting untuk selalu di- update.
Mendiskusikan  P2GP  di  ruang  keagamaan  secara  normatif  telah  dilakukan oleh banyak penulis, utamanya dengan melakukan kajian terhadap kesahihan hadis tentang khitan yang menjadi rujukan utama pensyariatan khitan. Hadis-hadis tentang khitan dibaca secara kritis baik pada aspek sanad maupun matannya. 8 Kajian dengan pendekatan  hukum  juga  menjadi  kecenderungan  para  penulis  dan  peneliti  dalam melihat praktik P2GP. Tidak hanya membincangnya dalam konteks kajian hukum Islam  (baca:  fiqih)  tetapi  juga  sampai  pada  ranah  fatwa  (legal  opinion)  dan  juga
Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah,” Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan , 2019. 5 Elduma, “Female Genital Mutilation in Sudan.”
6 Ahmed  Arafa,  Alshimaa  Mostafa,  and  Ehab  S .  Eshak,  “Prevalence  and  Risk  Factors  of Female  Genital  Mutilation  in  Egypt:  A  Systematic  Review,” Clinical  Epidemiology  and  Global Health , 2020, https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.02.012. 7 Barsihanor,  “Tradisi  Basunat  Bagi  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  Banjar”;  Ahlian  and Muawanah, “Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah”; Vesna Bo č ko, “ Khitan Perempuan: Who Speaks for the Indonesian Female Circumcision?,” Ethnologia Actualis , 2016, https://doi.org/10.1515/eas-2017-0004.
8 Moh.  Rosyid,  “Hadis  Khitan  Pada  Perempua n:  Kajian  Kritik  Matan  Sebagai  Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender,” Riwayah : Jurnal Studi Hadis , 2020, https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869; Luthviyah Romziana, “Khitan Perempuan Dalam Sunan Abu Daud,” Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al- Qur’an Dan Hadist , 2020,
https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.81;  Abdul  Rahman  Sakka,  “Kritik  Sanad  Hadis  Khitan Terh adap  Perempuan  Sebagai  Kehormatan,” Nukhbatul  'Ulum:  Jurnal  Bidang  Kajian  Islam ,  2021, https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.324;  Alamsyah,  “Memahami  Hadis  Nabi  Tentang  Khitan Perempuan Dari Perspektik Historis a Fenomenologis.”
regulasi  kebijakan  pemerintah. 9 Demikian  halnya  P2GP  sebagai  praktik  budaya, dikaji  sebagai  khazanah  yang  menunjukkan  keragaman  praktik  pelukaan  dan pemotongan mulai  dari simbolik, goresan sampai  pada pemotongan sebagian atau keseluruhan  organ  genital. 10 Praktik  yang  menunjukkan  kuatnya  kelindan  antara tradisi  dan  pesan  keagamaan  yang  dipahami  dari  tafsir  sumber  ajaran  agama  dan praktik di masa awal Islam.
Sebagai  praktik  tradisional  yang  berbahaya,  P2GP  telah  menjadi  ancaman dan  hambatan  tercapainya  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Secara yuridis, praktik ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.
Berdasarkan  hasil  riset  Kementerian  Kesehatan  tahun  2013  menyebutkan bahwa 51.2% anak perempuan di Indonesia usia 0-11 tahun mengalami P2GP. Riset ini  memberikan  data  terkait  tingkat  prevalensi  praktik  P2GP  di  tiap  wilayah (provinsi/kabupaten), meskipun tidak memberikan informasi terkait tipe- tipe P2GP yang  dipraktikkan  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mendorong  terjadinya  praktik tersebut. 11 Riset mutakhir dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK)  Universitas  Gadjah  Mada  tahun  2017  menemukan  bahwa  hampir  semua
9 M. Asrorun Ni’am Sholeh, “Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah , 2012, https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964; Erik Sabti Rahmawati and Lukluil Maknun, “Khitan  Perempuan  Dalam  Fatwa  MUI  No.  9A  Tahun  2008  Dan  P ermenkes  No.  6  Tahun  2014 Perspektif  Maqoshid  Al- Syari’ah,” Egalita ,  2019,  https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7939; Lukman Hakim, “Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan  Dan  Hukum  Islam ,  2017;  Ashabul  Fadhli,  “Meramu  Ketentuan  Hukum  Islam  Terkait Khitan  Perempuan,” Juris  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) ,  2016,  https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296; Lukluil Maknun, “Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Al- Syari’ah,” Central Library of Maulana Malik Ibrahim State IslamicUniversity of Malang , 2017.
10 Barsihanor,  “Tradisi  Basunat  Bagi  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  Banjar”;  Rosyid, “Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah”; Rahman, “Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh Di Jayapur a Papua)”; Elduma, “Female Genital Mutilation in Sudan.”
11 Tim  Penyusun, Riset  Kesehatan  Dasar  (Rikesda)  2013 (Jakarta:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI., 2013).
orang  tua  percaya  P2GP  bermanfaat,  perlu  dan  dilandaskan  pada  perintah  agama. Selain ajaran agama Islam, praktik P2GP didorong oleh tradisi budaya di masyarakat dan  tradisi  dalam  keluarga  yang  diperkuat  dengan  mekanisme  tekanan  sosial  jika tidak melakukan P2GP pada anak perempuan. 12
Artikel ini ditulis untuk melengkapi kajian yang ada tentang P2GP dengan melakukan pemetaan terhadap pendapat ulama tentang P2GP, dari pendapat ulama mazhab hingga ulama kontemporer baik secara personal maupun kolektif. Memetaan pendapat  ulama  ini  diharapkan  bisa  menjadi  alternatif  basis  advokasi  pencegahan praktik  P2GP  di  masyarakat.    P2GP  didefinisikan  sebagai  dudukan  awal,  untuk selanjutnya membingkainya dengan ragam perspektif tentang P2GP. Pendefinisian P2GP  dengan  ragam  perspektifnya  dijelaskan  berdasarkan  kajian  literatur  dari berbagai sumber. Pembacaan ini diharapkan memampukan pembaca melihat praktik P2GP dengan kacamata yang lebih memberikan perlindungan pada perempuan dan anak dari praktik pelukaan dan pemotongan genitalianya yang berbahaya.

## B. Khitan Perempuan dan P2GP dalam Wacana Keagamaan
Pilihan  menggunakan  terminologi  P2GP  dalam  tulisan ini didasarkan pada pertimbangan  untuk  melepaskan  dari  beban  teologis  dan  beban  budaya  yang terkandung  dalam  terminologi  khitan.  Namun,  dalam  beberapa  kutipan  yang berhubungan dengan pandangan ulama, tulisan ini tetap menggunakan istilah khitan sebagaimana dikenal dalam wacana keislaman.
Sunat atau khitan secara etimologi berasal dari bahasa Arab “al - khitan” yang merupakan isim  masdar  (kata  benda)  dari  kata  kerja “khatana” yang  berarti memotong. 13 Memotong dalam  konteks ini adalah  memotong sebagian dari  organ genitalia.  Pada  kasus  laki-laki,  khitan  dilakukan  dengan  memotong  kulit  yang menutup  kepala  penis (hasyafah),  sedangkan  khitan  pada  perempuan  dilakukan secara  beragam,  dari  yang  paling  ringan  berupa  tindakan  simbolik,  hingga  yang
12 Dewi H. Susilastuti, et. al., “Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan Dan Modernitas,” Laporan (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017). 13 Abdussalam As-Sukari, Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami (Nicosia- Cyprus: Dar al Mishriyyah, n.d.).
paling ekstrim yang mengarah pada tindakan memutilasi alat genital perempuan. 14 P2GP ringan dilaksanakan dengan mengambil bagian yang sangat kecil dari pinggir labia  minora.  Dalam  konteks  Indonesia,  tindakan  P2GP  yang  paling  ringan ditemukan model simbolik, dengan memotong kunyit di atas klitoris. Sedang bentuk khitan perempuan yang ekstrim dilaksanakan dengan menghilangkan labia minora dan klitoris, lalu menjahit labia mayora dengan menyisakan lubang kecil saja untuk jalan air kencing dan jalan keluar masuknya penis ketika bersanggama (infibulasi). 15
Khitan  laki-laki  secara  medis  bermanfaat  bagi  kesehatannya.  Jika  tidak disunat,  kelamin  laki-laki  sulit  dibersihkan  dan  bagian  yang  tertutup  kulup berpotensi menjadi sarang kuman dan bakteri yang tentu saja berbahaya bagi laki- laki  juga  pasangannya. 16 Khitan  bagi  laki-laki  juga  dapat  memperbaiki  kualitas hubungan seksualnya. 17 Sebaliknya, sunat pada anak perempuan sama sekali tidak ada  manfaatnya  secara  medis,  bahkan  sangat  berbahaya  baik  secara  fisik  maupun psikis,  seperti  infeksi  jika  dilakukan  secara  tidak  higienis,  tidak  dapat  mencapai orgasme jika klitorisnya dipotong, dan trauma dengan rasa sakit yang ditimbulkan akibat pelukaan dan pendarahan.
Sebagai  tradisi  yang  mengiringi  sejarah  manusia,  praktik  khitan  sudah dikenal  lama  oleh  berbagai  suku  bangsa,  etnis  dan  diakui  oleh  berbagai  penganut agama  samawi,  Islam,  Yahudi  dan  sebagian  Nasrani. 18 Meski  telah  dipraktekkan secara  turun  temurun  oleh  banyak  penganut  agama,  praktek  khitan  perempuan sebagai  bagian  dari  tindakan  P2GP,  bukanlah  masalah  keagamaan  yang  bersifat
14 Muhammad Salim Al Awwa, Khitan Al Banat Laisa Sunnah Wa La Makrumah (Nicosia- Cyprus:  Dar  al  Mishriyyah,  1989);  As-Sukari, Khitan  Az-Zakar  Wa  Khifad  Al-Unsa  Min  Manzur Islami . 15 Rosyid, “Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah”; Hikmalisa Hikmalisa,  “Dominasi  Habitus  Dalam  Praktik  Khitan  Perempuan  Di  Desa  Kuntu  Darussalam Kabupaten Kampar Riau (Aplikasi Praktik Sosial Pierre B oudieu Dalam Living Hadis),” Jurnal Living Hadis ,  2016,  https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0102- 05;  Ahlian  and  Muawanah,  “Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah.”
16 As-Sukari, Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami . 17 Barsihanor, “Tradisi Basunat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar.” 18 Ahmad  Ramali, Peraturan  Untuk  Memelihara  Kesehatan  Dalam  Hukum  Sjara’  Islam (Djakarta:  Dinas  Penerbitan  Balai  Pustaka,  1955);  Ali  Shodiqi n,  “Khitan  Dalam  Pemikiran  Fiqih Mazhab,” in Telaah Ulang Wacana Seksualitas , ed. Mochamad Sodik (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama, dan CIDA, 2004).
ta’abuddi ,  melainkan  masalah  tradisi  yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi. 19 Pernyataan ini ditegaskan oleh Syaikh Aly Jum’ah, saat membahas khitan perempuan dalam  bukunya al-Bayan  li  ma  Yusghilu  al  Adyan.  Beberapa  kajian  terhadap historitas khitan perempuan juga menunjukan bahwa tradisi ini hadir jauh sebelum Islam datang, dipraktekkan oleh kebudayan kuno, seperti Semit Purba, Mesir, Aztek, Melanesia, dan Polinesia. 20
Di  masa  Nabi  Muhammad  saw.,  praktek  P2GP  terjadi  cukup  marak  di Madinah,  dan  beliau  berupaya  mengubah  tradisi  ini  karena  berpotensi membahayakan perempuan. 21 Upaya Nabi meregulasi praktik khitan perempuan ini terekam  dalam  hadist  Ummu  Athiyyah  yang  sangat  popular  dirujuk  sebagai  dalil khitan perempuan. 22 Ragam praktik P2GP dengan implikasinya yang berbeda-beda memberikan  citra  negatif  bagi  Islam.  Islam  dipandang  sebagai  agama  yang melegalkan atau memerintahkan khitan sebagai ritus yang harus dijalani oleh setiap Muslim,  laki-laki  dan  perempuan,  sebagai  simbol  keislaman  dan  juga  tujuan higienitas  organ  tubuh.  Imam  Nakhe’i  secara  tegas  menyebut  pandangan  yang menyatakan khitan perempuan genuine dari Islam adalah a-historis. 23
Perdebatan mengenail legalitas khitan perempuan dalam Islam terjadi karena tidak  ada  satupun  ayat  al- Qur’an  yang  secara  tegas  memerintahkan  khitan.  Dasar kewajiban  khitan  perempuan  dalam  al-Qur ’ an  hanya  disandarkan  pada  ayat  yang memerintahkan  untuk  mengikuti millah  Ibrahim  (QS  al-Baqarah/2:  124;  QS  an- Nahl/16: 123; QS an-Nisa/ 4: 125 dan Ali Imran (3): 95. Melalui perintah “ikutilah millah Ibrahim”  menjadi  landasan  kewajiban  berkhitan  sebagai  bag ian  dari  ajaran Ibrahim. Ini sejalan dengan pendapat Mahmud Saltut bahwa ketika mengikuti millah Ibrahim, maka ini berlebihan, apalagi untuk khitan bagi perempuan. 24
19 Imam Nakhe’i, “Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya,” Mubadalah.id, 2019.
20 Ramali,  Peraturan  Untuk  Memelihara  Kesehatan  Dalam  Hukum  Sjara’  Islam;  Wijayati , “Khitan Perempuan: Syariat Atau Tradisi?” 21 Nakhe’i, “Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya.”
22 Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender , ed. A Dicky Sofyan & Noor Rachman (Jakarta: Rahima, 2011).
23 Nakhe’i,  “Rasulullah  Tidak  Mengkhitan  Putrinya”;  Tim  Redaksi,  “Kiai  Imam  Nakha’i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri-Puterinya, Khitan Wanita Haram,” n.d.
24 Wijayati,  “Khitan  Perempuan:  Syariat  Atau  Tradisi?”;  As -Sukari, Khitan  Az-Zakar  Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami .

## C. Khitan Perempuan dalam Teks-Teks Hadis
Wacana  khitan  perempuan  tidak  cukup  banyak  menjadi  perhatian  para Fuqaha. Beberapa ahli hadis mendiskusikan isu khitan perempuan berdasarkan hadis riwayat Ummu Athiyyah dan hadis lain yang memiliki keterkaitan isu. Ibnu Hajar al Asqalani adalah salah satu ulama yang memberikan ulasan cukup panjang mengenai khitan perempuan. Paling tidak ada 3 tema hadis yang dijadikan rujukan ulama dalam mendiskusikan isu khitan perempuan.
1. Hadis tentang kewajiban mandi jinabah َص ِيِبَّنلا ِجْوَز ،َةَشِئاَع ْنَع َّل هالل ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم : ْتَلاَق ، اَذِإ ىَقَ تْلا ِنَنَاَتِْلْا ْدَقَ ف َبَجَو َِّللَّا هلوهسَرَو َنََأ هههتْلَعَ ف ،هلْسهغْلا َص َّل هالل ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم اَنْلَسَتْغاَف ، هاور( إب جام ن )ه . 25 Artinya:
Diriwayatkan dari Aisyah Istri Nabi, dia berkata: apabila bertemu dua khitan, maka  diwajibkan  baginya  untuk  mandi.  Aku  dan  Rasulullah  pernah melakukannya hingga kamipun mandi (HR Ibnu Majah).
Tema pokok dari hadis ini adalah membicarakan tentang  kewajiban mandi jinabah  yang  disebabkan  oleh  hubungan  suami  istri  yang  dimetaforakan  dengan bahasa ‘jika bertemu 2 khitan.’ Aspek penunjuk ( wajh ad-dilalah) dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. ini adalah penyebutan 2 khitan, dalam artian dua alat kelamin yang dikhitan, yaitu laki-laki dan perempuan. 26 Pemaknaan ini menunjukkan bahwa yang dikhitan itu tidak hanya laki-laki, akan tetapi juga perempuan. Namun penunjukkan bahwa perempuan dikhitan dalam hadis ini lebih kepada penunjukkan adanya tradisi sebagian suku Arab yang mengkhitan anak perempuannya, bukan pada aspek mewajibkan khitan pada perempuan. 27
25 Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwini, Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), I: 199.
26 As-Sukari, Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami .
27 Yusuf Al-Qordhawi, Fatawa Al- Mu’asirah (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.); Nakhe’i, “Rasulullah Tidak  Mengkhitan  Putrinya”;  Tim  Redaksi, “Kiai  Imam  Nakha’i:  Rasulullah  Tidak  Mengkhitan Puteri- Puterinya, Khitan Wanita Haram.”

## 2. Hadis tentang perkara fitrah
َةريرهه بيَأ ْنَع ِيِبَّنلا ِنَع َص َّل هالل ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َلاَق : :ِةرطِفلا َنِم ٌسْخَ ْوَأ ،ٌسَخَ هةرطِفلا ِبِراَّشلا ُّصَقو ،ِطِبِلإا فتَنو ،ِراَفظَلأا هميِلقتَو ،هداَدْحِتْسلااَو ،ناتِلْا هاور( .)ملسم 28 Artinya:
Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah bersabda terdapat lima hal yang menjadi  fitrah,  yaitu  khitan,  mencukup  bulu  sekitar  kemaluan,  memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis (HR Muslim).
Hadis  ini  diriwayatkan  dalam  banyak  versi,  yang  dalam  satu  riwayat menyebut secara eksplisit khitan sebagai satu perkara yang dianggap fitrah manusia. Empat  perkara lain adalah mencukur kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku. Bahkan dalam jalur periwayatan Aisyah disebutkan 10 perbutan yang masuk kategori fitrah; memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, siwak,  memasukkan  air  ke  hidung  dan  mengeluarkannya,  menggunting  kuku, membasuh sela-sela jari, mencukur bulu kemaluan,  mencukur bulu ketiak, berkumur- kumur dan istinja’ . 29
Dua  hadis  di  atas  tentang  kewajiban  mandi jinabah  dan  juga  penjelasan tentang perbuatan yang dipandang fitrah manusia, adalah hadis sahih yang otoritatif dijadikan sebagai argumentasi hukum.  Hanya saja, keduanya tidak secara spesifik membincang  kewajiban  khitan  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Aspek  signifikansi penunjukkan  hadis  terhadap  persoalan  khitan  ada  pada  kata  ‘fitrah’  yang  secara linguistik  menunjukkan  adanya mudhaf  yang  disembunyikan.  Kata  fitrah  dalam hadis tersebut sesungguhnya adalah sunan al-fithrah, 30 yang menyatakan 5 atau 10 perbuatan itu adalah sunnahnya manusia.
28 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al Qusyairi, Shahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya’ at -Turats al-Arabi, 1955), I: 221; Lihat juga Al-Quzwini, Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi , I: 107.
29 Ahmad Luthfi Fathullah, Fiqih Khitan Perempuan (Jakarta: Al Mughni Press, 2006).
30 As-Sukari, Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami .

## 3. Hadis yang spesifik bicara khitan
a. Hadis yang menyatakan khitan sebagai sunnah
ِيِبَّنلا ِنَع ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َص َّل هالل ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َلاَق : هناَتِْلْا ٌةَّنهس ِءاَسِينلِل ٌةَمهرْكَم ِلاَجِيرلِل ( ورا ه أ حم د إ نب نح ب )ل . 31
Artinya:
Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau bersabda: khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemulyaan) bagi perempuan (HR Ahmad).
Dari  aspek  kritik  hadis, hadis  tersebut  adalah  hadis  lemah  yang  tidak  bisa dijadikan  dasar  penetapan  hukum,  namun  hadis  tersebut  begitu  populer  dijadikan sebagai  landasan  teologis  kewajiban  khitan  atau  sebatas  sebagai  sunnah.  Padahal terminologi sunnah dalam hadis di atas juga menyisakan persoalan. Sunnah sebagai kategori hukum ( ahkam al-khamsah) baru muncul pada abad 2 H. Sementara hadis ini muncul jauh sebelum pembakuan kategorisasi hukum.  Olehnya itu, pernyataan sunnah  dalam  hadis  Nabi  saw.  tersebut  lebih  tepat  dimaknai  sebagai  praktik  atau tradisi, bukan sunnah sebagai padanan dari mandhub. Jika mengartikan sunnah pada sabda Nabi saw. tersebut sebagai kategori hukum, maka adalah a-historis. 32
Lebih lanjut, terminologi makrumah yang dimaknai sebagai kemuliaan bagi perempuan.  Sebagian  ulama  memaknai makrumah  sebagai  mustahabbah  atau sunnah,  yang  oleh  Nakhe’i  dipandang  sebagai  pemaksaan  terhadap  teks .  Al- Qaradhawi memberikan catatan bahwa khitan sebagai kemuliaan bagi perempuan, adalah  sesuatu  yang  dipandang  baik  bagi  perempuan  menurut  tradisi  masyarakat tertentu.  Sangat  memungkinkan  kemuliaan  pada  keompok  masyarakat  tertentu, tidak menjadi kemuliaan bagi masyarakat yang lain. 33 Demikian halnya, kemuliaan pada satu masa tertentu, belum tentu menjadi kemuliaan pada masa yang lainnya. Eksplisitas hadis ini pun semata-mata memuat khabar sebuah peristiwa, dan tidak memiliki pretensi hukum sebagai afirmasi atas kewajiban ataupun sunnah.
31 Abu  Bakr  Ahmad  bin  al- Husain  bin  ‘Ali al-Baihaqi, As-Sunan  Al-Kubra,  Tahqiq Muhammad Abdul Q adir ‘Atha (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), VIII: 563.
32 Nakhe’i, “Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya.”
33 Al-Qordhawi, Fatawa Al- Mu’asirah .
b. Hadis Ummu Athiyyah tentang tata cara mengkhitan perempuan َع ِن َّضلا َّح َكا ْب ِن َ ق ْي ِس ٌةَأَرْما ِةَنيِدَمْلِبِ َناَك : َلاَق اََلَ هلاَقه ي ، يِراَوَْلْا هضِفَْتَ َةَّيِطَع ُّمهأ َلاَقَ ف ، َص ُِّبَّنلا اََلَ َّل هالل ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم يِضِفْخا َةَّيِطَع َّمهأ َيَ : َلاَو ، يِكِهْنه ت ههَّنِإَف ، ِهْجَوْلِل ىَرْسَأ ىَظْحَأَو ، ِجْوَّزلا َدْنِع . 34
Artinya:
Dari ad-Dhahhak bin Qais, ia berkata bahwa di Madinah ada seorang wanita bernama  Ummu  Athiyyah  yang  berprofesi  mengkhifad  (menyunat)  gadis- gadis. Lalu Nabi saw. berkata kepadanya: wahai Ummi Athiyyah, potonglah bagian  kecil  saja,  janganlah  berlebih-lebihan,  sebab  hal  itu   lebih mencahayakan wajah dan membahagiakan suami.
Hadis  Ummu  Athiyyah  adalah  satu-satunya  hadis  yang  merekam  adanya peristiwa khitan perempuan di masa Nabi saw. yang diriwayatkan dari jalur tunggal Anas bin Tsabit tapi dengan 2 versi matan yang berbeda. Berbeda dengan khitan laki- laki, ditemukan beberapa hadis yang mengisahkan khitannya cucu Nabi saw., yaitu Hasan  dan  Husein, 35 rekaman  peristiwa  tentang  praktik  P2GP  hanya  ditemukan dalam hadis Ummu Athiyah. Kajian terhadap validitas hadis ini juga menunjukkan kualitasnya sebagai hadis dhaif. 36 Meski demikian, hadis ini banyak dirujuk sebagai penanda afirmasi Nabi saw. terhadap praktek khitan terhadap perempuan yang terjadi di Madinah, meskipun tidak dalam konteks wajib ataupun sunnah.
Hadis ini secara literal memberikan arahan kepada Ummu  Athiyah (dukun khitan) untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkhitan. Sebuah afirmasi atas tradisi yang  mengakar  di  Madinah  dengan  merekomendasikan  mekanisme  yang  tidak melampaui  batas.  Hadis  ini  justru  dapat  dipahami  sebagai  upaya  Islam  untuk mengatur,  mengkritik,  dan  mengoreksi  yang  pada  akhirnya  menghentikan  praktik yang membahayakan.
34 Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, Tahqiq Muhamma d Abdul Qadir ‘Atha , VIII:562.
35 Ramali,  Peraturan  Untuk  Memelihar a  Kesehatan  Dalam  Hukum  Sjara’  Islam;  Fathullah, Fiqih Khitan Perempuan.
36 Rosyid, “Hadis Khitan Pada Perempua n: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi  G ender”;  Alamsyah,  “Memahami  Hadis  Nabi  Tentang  Khitan  Perempuan  Dari Perspektik Historis a Fenomenologis”; Abdul Rahman Sakka, “Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan.”
Inventarisasi  beberapa  hadis  yang  dijadikan  rujukan  pensyariatan  khitan perempuan  menegaskan  lemahnya  argumentasi  kewajiban  khitan  bagi  perempuan, karena  ketiadaan  dalil  sahih  yang  secara qath’i mewajibkannya.  Dalil  al- Qur’an untuk  mengikuti millah  Ibrahim  tidak  secara  eksplisit  mengacu  pada  khitan perempuan. Redaksi khitanani dalam hadis Aisyah ra. yang berstatus sahih mengenai kewajiban  mandi  jinabah  tidak  serta  merta  menunjukkan  bahwa  perempuan  juga wajib dikhitan. Secara linguistik, terma serupa sering dijumpai dalam bahasa Arab, al-Qamarain  yang  berarti  matahari  dan  bulan,  atau  al-Abawain  berarti  ayah  dan bunda. 37 Hadis ini juga tidak didukung dengan hadis atau asar yang menunjukkan sahabat perempuan masa Nabi saw. juga dikhitan.
Dua hadis terakhir yang berstatus dhaif menghantarkan pada satu pemahaman bahwa  tidak  ada  satu  hadis  pun  yang  bisa  dijadikan  rujukan  pensyariatan  khitan perempuan  karena  keduanya  adalah  hadist dhaif. 38 Sedangkan  hadis  yang membicarakan 5 atau 10 fitrah manusia yang salah satunya khitan, juga tidak secara spesifik  menunjuk  pada  khitan  perempuan.  Kalaupun  khitan  laki-laki  didukung dengan  kajian  medis  yang  menunjukkan  kemaslahatan  dari  sisi  higienitas,  tidak demikian dengan perempuan, karena konstruk dari organ genitalia nya berbeda.

## D. Peta Pendapat Fuqaha tentang P2GP: Wajib, Sunnah, atau Makrumah?
Kodir  mengutip  pandangan  Mahmud  Syaltut  dalam  Kitab al-Fatawa memetakan secara gamblang perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang khitan perempuan  bahwa  dalam  wacana  fiqih  dijumpai  keragaman  pendapat  para fuqaha mengenai khitan baik laki-laki maupun perempuan. Untuk khitan bagi laki-laki ada kecenderungan  mewajibkan  atau  minimal  sunnah. 39 Sementara  untuk  khitan perempuan, perbedaan pendapat relatif beragam mulai dari mewajibkan, sunnah, dan makrumah.    Makrumah  sendiri  terminologi  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori hukum af’al  al -khamsah.  Jikapun  hendak  diletakkan  pada  5  kategori af’al  al -
37 Al-Awwa, Khitan Al Banat Laisa Sunnah Wa La Makrumah .
38 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
39 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Perempuan  (Bukan)  Sumber  Fitnah:  Mengkaji  Ualang  Hadis Dengan Metode Mubadalah , 1st ed. (Bandung: Afkaruna, 2021).
khamsah,  makrumah berada di antara mubah dan sunnah. 40 Secara sederhana peta keragaman pendapat fuqaha mengenai hukum khitan dapat digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 1 Pandangan Imam Mazhab tentang Khitan Perempuan 41 Mazhab Khitan Laki-laki Khitan Perempuan Syafi ’ i Wajib Wajib dan sebagian sunnah Hanbali Wajib Sunnah Hanafi Sunnah Makrumah Maliki Wajib dan sebagian sunnah Makrumah
Keragaman  pendapat fuqaha  mengenai  hukum  khitan  perempuan  terjadi karena ketiadaan dalil otoritatif yang bisa dijadikan rujukan sebagaimana tergambar dalam  peta  wacana  hadis  mengenai  khitan  perempuan  di  atas.  Pernyataan  ini ditegaskan oleh al-Imam al-Akbar Mahmud Saltut, Ibn al-Mundir dan Sayyid Sabiq. Dari aspek tarikh, empat putri Nabi saw. (Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum, dan Fatimah)  yang  lahir  di  Makkah  juga  tidak  dikhitan.  Menurut  Ahmad  Ali  Muafi, tradisi  mengkhitan  anak  perempuan  tidak  masyhur  di  kalangan  Suku  Quraisy. Berbeda dengan masyarakat kaum Anshor di Madinah yang mempraktekkan khitan bagi perempuan. Tradisi ini pula yang menjadi setting hadis Nabi saw. tentang kisah Ummu Athiyyah, sang juru khitan, yang ditegur Nabi saw. untuk tidak melakukan pemotongan secara berlebihan. 42
Kajian menarik  untuk  dikemukakan  adalah  ulasan  Imam  Nakhe’i  bahwa keragaman pendapat fuqaha ini, selain karena ketiadaan dalil sebagai sumber hukum yang otoritatif, juga disebabkan oleh adanya al-auham, berupa asumsi negatif yang berlebihan dan mempengaruhi pikiran para ulama dalam mengeluarkan pendapat. Al- auham  dan  mitos-mitos perempuan  sebagai  sumber fitnah,  penggoda,  syahwatnya yang liar, ditemukan dalam beberapa literatur keislaman sebagai dampak dari laki- laki penulis kitab fiqih. Mitos-mitos ini seperti menjadi energi untuk melembagakan
40 Kodir, Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah . 41 Al-Adzim Abadi Syaraf al-Haqq, ’Aun Al - Ma’bud Wa Hasyiyah Ibn Al -Qayyim (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.); Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al Fikr, 1993); Sayyid, Fiqih Sunnah . 42 Sayyid, Fiqih Sunnah .
khitan  perempuan  dengan  lebel  perintah  agama  yang  harus  dilakukan  untuk mengontrol dan mengendalikan seksualitas perempuan. 43
Sebagai representasi ulama kontemporer dinukilkan kepada 3 pendapat, yaitu Mahmud  Syaltut,  Sayyid  Sabiq,  dan  Yusuf  Qaradhawi  yang  didiskusikan  dalam berbagai  pertemuan Focus  Group  Discussion  (FGD)  Jaringan  Ulama  Perempuan Indonesia pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
Bagi  Syaltut,  menentukan  hukum  khitan  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan tidak bisa tunduk pada dalil naqli semata. Melukai dan meyakiti orang hidup tidak dibenarkan secara agama kecuali terdapat faedah yang lebih besar dari rasa sakit yang ditimbulkannya. Sementara dalam kasus P2GP, tidak ada tindakan preventif sebagaimana terjadi dalam khitan laki-laki untuk menjaga kebersiahan dan kesucian  dari  sisa-sisa  air  kencing  yang  tertinggal  di  dalam  kulup  yang  tidak dipotong.  Demikian  halnya  dengan  anggapan  P2GP  untuk  mengontrol  seksualitas perempuan dan menjaga kehormatannya dinyatakan oleh Syaltut bahwa hubungan seks  tidak  tergantung  dari  pelukaan  genitalia  perempuan  tapi  juga  menyangkut kondisi fisik dan psikis pasangan.
Sabiq  pengarang Kitab  Fiqih  Sunnah  yang  kitabnya  cukup  popular  dan menjadi  rujukan  dalam  pengkajian  fiqih  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam, mengatakan  dengan  tegas  bahwa  khitan  tidak  wajib  bagi  perempuan  dan meninggalkannya tidak berdosa. Tidak ada satu nash pun yang menetapkan bahwa khitan  perempuan  sebagai  perintah  yang  tegas  dan  mengikat.  Hadis-hadis  yang berbicara tentang khitan perempuan, berstatus lemah ( dhaif) dan tidak bisa dijadikan dasar  hukum.  Dalam  hal  ini  Sabiq  mengutip  pernyataan  Ibnu  al-Mundzir,  salah seorang  ulama  terkemuka  di  bidang  fiqih  dan  hadis  bahwa  tindakan  khitan  bagi perempuan, tidak ada manfaat dan bukan tradisi (sunnah) yang perlu diikuti. Sabiq melanjutkan bahwa sesuatu tidak dihukumi wajib, kecuali jika ada ayat al- Qur’an, hadis  sahih,  atau  ijma  ulama  yang  mewajibkannya.  Dalam  konteks  isu  khitan
43 Nakhe’i,  “Rasulullah  Tidak  Mengkhitan  Putrinya”;  Tim  Redaksi,  “Kiai  Imam  Nakha’i: Rasulullah  Tidak  Mengkhitan  Puteri- Puterinya,  Khitan Wanita  Haram”;  Muhammad, Ijtihad  Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender .
perempuan tidak ada satupun ayat, hadis sahih, maupun ijma yang mewajibkannya. Sementara dalam nalar syariat Islam tidak dibenarkan menghukumi sesuatu kecuali jika ada dalil sahih yang menjadi sandarannya. 44
Pendapat  yang  kurang  lebih  sama  dikemukakan  oleh  al-Qaradhawi  bahwa kajian  terhadap  dalil-dalil  al- Qur’an, hadis, ijma  ataupun  qiyas  tidak  menemukan adanya  dalil  yang  mewajibkan  khitan  bagi  perempuan  ataupun  menganjurkannya sebagai  perbuatan  sunnah.  Demikian  halnya,  tidak  pula  ditemukan  dalil  yang mengharamkan atau memakruhkannya. Sementara para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, sunnah, dan ada pula yang mengatakan makrumah. Dengan demikian,  titik temu dari  perbedaan pendapat mengenai  khitan  sebatas pada level boleh ( jawaz). Hanya saja, dalam kajian fiqih, status boleh (jawaz) sangat mungkin bergeser  menjadi  terlarang,  jika  berpotensi  mendatangkan  kerusakan  atau membahayakan berdasarkan kaidah “ la dharara wala dhirara. ”
Selanjutnya menurut al-Qaradhawi persoalan P2GP harus disandarkan pada kajian mendalam. Ketika tindakan P2GP  secara tegas membahayakan perempuan, maka P2GP wajib dihentikan dan dilarang untuk mencegah potensi keburukan dan bahaya yang ditimbulkannya.  Pendapat ini memiliki argumentasi ilmiah yang kuat meski berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya. Bahwa pada zaman sebelumnya, fakta  ilmiah  belum  memberikan  data  dan  informasi  yang  memadai  sebagaimana konteks hari ini. Kalaupun tindakan P2GP itu diperlukan bagi sebagian perempuan berdasarkan  rekomendasi  dokter  spesialis  genitalia,  maka  tindakannya  sebatas pengecualian  karena  ada  kebutuhan,  kemaslahatan,  atau  mencegah  keburukan lainnya.  Misalnya jika ada sebagaian ulama atau dokter yang menganjurkan P2GP karena ada kekhawatiran dorongan hasrat seksual yang berlebihan di masa remaja sehingga  mereka  berpotensi  melakukan  perbuatan  haram,  maka  secara  syar’i tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan.
Sementara,  jika  tindakan  pemotongan  organ  genitalia  perempuan  itu menimbulkan  rasa  sakit  dan  kemadharatan  baik  secara  fisik  maupun  psikis  atau menghalanginya untuk memperoleh hak naluriah untuk menikmati kepuasan seksual
44 Sayyid, Fiqih Sunnah .
bersama  suaminya  maka  tindakan  tersebut  jelas  dilarang  secara  syar’i.  Tindakan P2GP ini sejatinya adalah tindakan pelukaan yang dapat mendatangkan bahaya bagi perempuan di luar kontrol mereka. Sementara Islam tegas melarang tindakan melukai diri sendiri dan atau orang lain.

## E. Fatwa Keagamaan Ulama secara Kolektif tentang P2GP
Ada  3  fatwa  keagamaan  kolektif  yang  diulas  untuk  melengkapi  wacana keagamaan  kontemporer  tentang  P2GP.  Ketiga  fatwa  tersebut  adalah  Keputusan Majma al-Fiqh al-Islami ad-Duwali (lembaga Fiqih Internasional), Fatwa Ulama al- Azhar, pandangan keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II.
Pertama adalah Keputusan Majma al Fiqh al Islami ad-duwali No. 220 Tahun 2018  tentang  Khitan  Perempuan.  Keputusan  lembaga  Fiqih  internasional  ini menegaskan bahwa khitan merupakan tradisi lama yang diatur ulang oleh Rasulullah dalam rangka melindungi perempuan dari tindakan yang melampaui batas. Khitan perempuan menjadi isu khilafiyah di kalangan ulama dan secara faktual tidak selalu dipraktekkan di semua wilayah negara-negara Islam. 45
Fatwa  Lembaga  Fiqih  Internasional  ini  tidak  membenarkan  tindakan pemotongan bagian apapun dari organ genitalia perempuan karena bisa menimbulkan bahaya bagi perempuan dan kehidupan rumah tangganya. Sementara tindakan yang membayakan itu secara syar’i diharamkan dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Maka,  lembaga  ini  mendukung  tindakan  yang  diambil  oleh  negara-negara  untuk menghentikan praktik khitan perempuan.
Namun demikian, Lembaga Fiqih Internasional ini juga merekomendasikan pada  WHO  untuk  mengkaji  ulang  definisi  P2GP  dengan  melibatkan  tokoh-tokoh agama,  masyarakat  dan  kalangan  medis  untuk  memperbaiki  pemahaman  tentang khitan perempuan dan menjelaskan perbedaannya dengan jenis-jenis tindakan P2GP lainnya yang disepakati sebagai tindakan kriminal yang membahayakan.
45 Tim Redaksi, “Kiai Imam Nakha’i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri -Puterinya, Khitan Wanita Haram”; Sholeh, “Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan.”
Fatwa  keagamaan  yang kedua  adalah  pendapat  kolektif  Ulama  Al-Azhar mengenai P2GP. Tahun 2006, ulama Universitas Al-Azhar mengeluarkan semacam Surat  yang  menjelaskan  pendapat  keagamaan  tentang  hukum  khitan  Perempuan. Surat ini ditandatangani Syaikh Al-Azhar Ahmad Tayyib yang diterbitkan sebagai respon atas permintaan fatwa keagamaan pada ulama Al-Azhar. Surat ini adalah hasil keputusan dari kajian mendalam yang melibatkan 10 ulama Azhar yang terkemuka. Surat  Keputusan  ini  mendasarkan  pendapat  keagamaannya  tentang  khitan perempuan pada pendapat ahli fiqih dan ahli medis dengan poin-poin sebagai berikut.
1. Tindakan  khitan  perempuan/P2GP  bukan  perbuatan  yang  disandarkan  pada perintah agama secara otoritatif baik dari al Qur’an maupun sunnah. Tindakan P2GP  adalah tradisi lama yang dipraktikkan di banyak wilayah oleh berbagai suku bangsa.
2. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa P2GP adalah praktik membahayakan dan mengancam  kehidupan  perempuan.  P2GP  memberi  pengaruh  buruk  pada kehidupan pernikahan perempuan.
3. Ketika  pendapat  keagamaan  para  ulama  dan  ahli  medis  mengatakan  bahwa P2GP adalah tradisi yang membahayakan yang tidak disyariatkan berdasarkan dalil-dalil  otoritatif, maka P2GP  adalah tindakan pidana dan pelakunya dapat dipidanakan. 46
Risalah  singkat  yang  diterbitkan  oleh  Universitas  Al-Azhar  merefleksikan pendapat keagamaan yang melarang praktik P2GP yang secara nyata membahayakan perempuan.  Bahkan  pendapat  ulama  Al-Azhar  tegas  menyatakan  pelakunya  dapat dipidanakan.
Fatwa keagamaan yang ketiga adalah pandangan keagamaan KUPI mengenai P2GP sebagai bagian dari kekerasan Seksual. Pada Konferensi pertama KUPI tahun 2017 di Kebon Jambu Cirebon, lebih dari 500 orang ulama perempuan melahirkan 3 pandangan  keagamaan  terkait  isu  kekerasan  seksual,  pernikahan  usia  anak,  dan perusakan lingkungan. Ketiga pandangan keagamaan KUPI ini terus disosialisasikan
46 Alamsyah, “Memahami Hadis Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Perspektik Historis a Fenomenologis”; Sholeh, “Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan.”
dalam  berbagai  forum  dengan  beragam  media  sampai  pada  level  akar  rumput ( grassroot).
Persoalan  P2GP  isunya  sangat  dekat  dengan  isu  kekerasan  seksual.  Organ genitalia perempuan sebagai bagian dari tubuh yang diamanatkan Allah swt. harus dijaga dan tidak boleh dilukai, agar fungsi prokreasi dan kreasinya berjalan dengan baik.  Pada titik hak menikmati hubungan seksual dalam pernikahan menjadi poin penting yang mendekatkan isu P2GP dengan pandangan keagamaan KUPI tentang kekerasan seksual bahwa menjadi tanggung jawab bersama untuk memelihara tubuh perempuan agar sehat dan mampu menikmati seks dalam pernikahannya.
Pertama,  argumentasi  yang  dibangun  oleh  KUPI  didasarkan  pada  upaya perlindungan pada anggota tubuh yang dianugerahkan Allah swt. dari segala bentuk perusakan, pelukaan, dan keburukan; Kedua adalah argumentasi yang dilandaskan pada prinsip larangan segala bentuk kemafsadatan; dan Ketiga, pelarangan tindakan P2GP adalah bagian dari upaya untuk melindungi tubuh perempuan dan pemenuhan hak untuk menikmati hubungan seksual dalam pernikahan.
Pada  KUPI  II  tanggal  24-26  November  2022  di  Jepara,  isu  P2GP  menjadi bagian dari 8 poin hasil rekomendasi. Menurut KUPI II, P2GP tanpa alasan medis telah  terbukti  berdampak  merugikan  perempuan.  Fatwa  ini  juga  menegaskan kewajiban  semua  pihak  yang  memiliki  otoritas  sebagai  tokoh  agama,  tokoh  adat, tenaga medis, dan keluarga untuk melindungi perempuan dari bahaya tindakan P2GP tanpa alasan medis adalah wajib. 47
Sebagai pertimbangan hukum khitan perempuan, setelah kajian teks sumber- sumber  hukum  Islam  menunjukkan  lemahnya  argumentasi  yang  dari  dalil naqli tentang  khitan  perempuan,  maka  persoalan  khitan  perempuan  harus  dikembalikan pada tujuan diterapkannya syariah Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal dan menghapus keburukan ( jalb al masalih wa dar al mafasid). Ciri utama  dari  kemaslahatan  adalah  mewujud  dan  terpeliharanya  lima  unsur  pokok
47 Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia,  "Hasil  Musyawarah  Keagamaan  Kongres  Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Pemotongan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP),” 2023, https://kupipedia.id/images/4/47/HasilMKkupi2 %285%29.pdf.
kemaslahatan,  yaitu  agama,  jiwa,  keturunan,  harta  dan  akal.  Tindakan  merusak, menciderai, melukai dan memotong anggota tubuh bagian manapun, pada dasarnya adalah  haram  dalam  Islam.  Dalam  konteks  tindakan  P2GP,  jika  secara  medis menunjukkan  bahwa  P2GP  itu  tidak  ada  manfaatnya  bahkan  membahayakan perempuan itu sendiri, maka  P2GP dihapuskan dari tradisi budaya yang ada.
Pesan  Nabi  Muhammad  saw.  kepada  Ummu  Athiyyah  sebenarnya  dalam konteks  melakukan  proses  transformasi  kultural  melalui  pendekatan  bertahap ( mutadarrijan)  dalam  bentuk  reduksi  dari  tindakan  berlebihan  pada  anjuran secukupnya.  Husein  Muhammad  kembali  menegaskan  bahwa  Nabi  menginginkan penghapusan praktik sunat perempuan,  bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun.  Tulisan  ini  diakhiri  dengan  mengutip  pernyataan  Kodir  dalam presentasinya di forum FGD tentang P2GP: “ karena Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, memberi kemaslahatan dan kasih sayang bagi laki-laki dan perempuan, maka segala  hukum  dan  kebijakan  atas  nama  Islam  harus  dipastikan  nyata  memberikan kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan, salah satunya adalah khitan. ”

## Daftar Pustaka
Ahlian, Anzar, and Siti Muawanah. “Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah.” Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan, 2019.
Alamsyah,  Alamsyah.  “Memahami  Hadis  Nabi  Tentang  Khitan  Perempuan  Dari Perspektik Historis a Fenomenologis.” Ijtimaiyya, 2014. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.920.
Arafa, Ahmed, Alshimaa Mostafa, and Ehab S. Eshak. “Prevalence and Risk Factors of  Female  Genital  Mutilation  in  Egypt:  A  Systematic  Review.” Clinical Epidemiology  and  Global  Health,  2020.  https://doi.org/10.1016/ j.cegh.2020.02.012.
Awwa,  Muhammad  Salim  Al. Khitan  Al  Banat  Laisa  Sunnah  Wa  La  Makrumah. Nicosia-Cyprus: Dar al Mishriyyah, 1989.
Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al- Husain bin ‘Ali. As-Sunan Al-Kubra, Tahqiq Muhammad Abdul Qadir ‘Atha . Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
Barsihanor,  Barsihanor.  “Tradisi  Basunat  Bagi  Kehidupan  Sosial  Masyarakat Banjar.”  In International  Conference  On  Social  and  Intellectual Transformation of the Contemporary Banjarese, 2016.
Bo č ko,  Vesna. “ Khitan  Perempuan:  Who  Speaks  for  the  Indonesian  Female Circumcision?” Ethnologia Actualis, 2016. https://doi.org/10.1515/eas-2017- 0004.
Elduma,  Adel  Hussein.  “Female  Genital  Mutilation  in  Sudan.” Open  Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 2018. https://doi.org/10.3889/OAMJMS.2018.099.
Fadhli, Ashabul. “Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Kkhitan Perempuan.” Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 2016. https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296.
Fathullah, Ahmad Luthfi. Fiqih Khitan Perempuan. Jakarta: Al Mughni Press, 2006.
Hakim, Lukman. “Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, 2017.
Al-Haqq, Al-Adzim Abadi Syaraf. ’Aun Al - Ma’bud Wa Hasyiyah Ibn Al -Qayyim.
Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
Hermanto, Agus. “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah.” KALAM, 2017. https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343.

## Hikmalisa, Hikmalisa. “Dominasi Habitus Dalam Praktik Khitan Perempuan Di Desa
Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar Riau (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Boudieu  Dalam  Living  Hadis). ” Jurnal  Living  Hadis,  2016. https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0102-05.
Kodir,  Faqihuddin  Abdul. Perempuan  (Bukan)  Sumber  Fitnah:  Mengkaji  Ualang Hadis Dengan Metode Mubadalah. 1st ed. Bandung: Afkaruna, 2021.
Kongres  Ulama  Perempuan  Indonesia.  "Hasil  Musyawarah  Keagamaan  Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 Tentang Perlindungan Perempuan Dari  Pemotongan  Dan  Pelukaan  Genitalia  Perempuan  (P2GP),”  2023. https://kupipedia.id/images/4/47/HasilMKkupi2_%285%29.pdf.
Muhammad,  Husein. Ijtihad  Kyai  Husein:  Upaya  Membangun  Keadilan  Gender. Edited by A Dicky Sofyan & Noor Rachman. Jakarta: Rahima, 2011.
Nakhe’i, Imam. “Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya.” Mubadalah.id, 2019.
Al-Qordhawi, Yusuf. Fatawa Al- Mu’asirah . Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
Al-Quzwini,  Ibnu  Majah  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid. Sunan  Ibn  Majah, Tahqiq  Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi.  Mesir:  Dar  Ihya  al-Kutub  al- Arabiyyah, n.d.
Al-Qusyairi,  Abu  al-Husain  Muslim  bin  al-Hajjaj  al. Shahih  Muslim,  Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi . Beirut: Dar Ihya’ at -Turats al-Arabi, 1955.
Rahman,  Hendra  Yulia.  “Antara  Sunnah  Dan  Tradisi  (Khitan  Muallaf  Perempuan Baligh Di Jayapura Papua).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970. https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502.

## Rahmawati, Erik Sabti, and Lukluil Maknun. “Khitan Perempuan Dalam Fatwa MUI
No. 9A Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqoshid Al- Syari’ah.” Egalita, 2019. https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7939.
Ramali,  Ahmad. Peraturan  Untuk  Memelihara  Kesehatan  Dalam  Hukum  Sjara’ Islam. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1955.
Romziana,  Luthviyah.  “Khitan  Perempuan  Dalam  Sunan  Abu  Daud.” Al-Bayan: Jurnal  Ilmu  Al- Qur’an Dan  Hadist,  2020.  https://doi.org/10.35132/ albayan.v3i1.81.
Rosyid, Moh. “Hadis Khitan Pada Perempua n: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri  Diskriminasi  Gender.” Riwayah :  Jurnal  Studi  Hadis,  2020. https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869.
Rosyid, Moh. “Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah.” Ibda :  Jurnal  Kajian  Islam  Dan  Budaya,  2020.  https://doi.org/10.24090/ ibda.v18i1.3748.
Sakka, Abdul Rahman . “Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan.” Nukbatul ’U lum:  Jurnal  Bidang  Kajian  Islam,  2021. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.324.
Sayyid, Sabiq. Fiqih Sunnah. Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
Sa ' dan,  Masthuriyah.  “Khitan  Anak  Perempuan,  Tradisi,  Dan  Paham  Keagamaan Islam:  Analisa  Teks  Hermeneutika  Fazlur  Rahman.” BUANA  GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2016. https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.225.
Shodiqin, Ali. “Khitan Dalam Pemikiran Fiqih Mazhab.” In Telaah Ulang Wacana Seksualitas,  edited  by  Mochamad  Sodik.  Yogyakarta:  PSW  IAIN  Sunan Kalijaga, Departemen Agama, dan CIDA, 2004.
Sholeh, M. Asrorun Ni’am. “Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, 2012. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964.
Siles-González,  José,  Ana  Isabel  Gutiérrez-García,  and  Carmen  Solano-Ruíz.
“Leadership  among  Women  Working  to  Eradicate  Female  Genital Mutilation:  The  Impact  of  Environmental  Change  in  Transcultural Moments.” International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public Health, 2020. https://doi.org/10.3390/ijerph17165996.
As-Sukari, Abdussalam. Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami. Nicosia-Cyprus: Dar al Mishriyyah, n.d.
Susilastuti, Dewi H., Eddy Kiswanto, Novi Widyaningrum, and Sri Purwatiningsih. “Pemotongan / Perlukaan  Genitalia  Perempuan  Dan  Modernitas,” Laporan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.
Tim Penyusun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013.
Tim Redaksi. “Kiai Imam Nakha’i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri -Puterinya, Khitan Wanita Haram,” n.d.
United  Nations.  “Report  of  the  International  Conference  on  Population and Development, Cairo, 5- 13 September 1994.” Ageing International, 1994.
Wijayati,  Mufliha.  “Khitan  Perempuan:  Syariat  Atau  Tradisi?” Istinbath:  Jurnal Hukum 6, no. 2 (2009): 66 – 84.
Zamzami, Mukhammad. “Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis  Sirkumsisi  Perempuan.” Asy- Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan Hukum, 2017.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Beirut: Dar Al Fikr, 1993.