## MENINJAU ULANG SISTEM PILKADA LANGSUNG: MASUKAN UNTUK PILKADA LANGSUNG BERKUALITAS

## Fitriyah

## Abstract
Governors/bupaties/mayors  had  previously  been  elected  by  DPRDs,  but  a  2004  law  on regional elections  mandated that they be elected through  direct popular vote. In  practice, under that system    raising  widespread  skepticism  caused  by  some  problems  as  such,  holding  direct    elections have been too costly, high violations and conflicts, and unsuccessful raising strong leader. In fact the various direct local election problems are mainly related to loophole in written and unwritten election rules.   Hence, direct elections are still  relevant and  no need  to eliminate   and  return to the past system.  Suggested  the  government  and  the  House  have  should  revise  a  2004  law  on  regional elections  as  such  bribes  for  votes,  high  cost  for  hold    and    prone  to  trigger  conflicts  could  be minimized.
Keywords: sistem pilkada, beban anggaran, intensitas konflik, kualitas pilkada

## A. PENDAHULUAN
Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  “Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berarti prinsip  dasarnya adalah kepala  daerah dipilih secara demokratis,  sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung ataukah tidak  langsung  diatur  dengan  undang-undang.  Namun  harus  diakui  pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara  normatif  yakni  jaminan  atas  bekerjanya  prinsip  kebebasan  individu  dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood  mengatakan  bahwa  untuk  mewujudkan  apa  yang  disebut: local accountability,  political  equity,  and  local  responsiveness ,  yang  merupakan  tujuan desentralisasi,  di  antara  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mencapainya  adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial  kekuasaan yang jelas ( legal territorial of  power );  (2)  memiliki  pendapatan  daerah  sendiri  ( local  own  income );  (3)  memiliki lembaga  perwakilan  rakyat  ( local  representative  body )  yang  berfungsi  untuk mengontrol  eksekutif  daerah;  dan  (4)  adanya  kepala  daerah  yang  dipilih  secara langsung  oleh masyarakat  melalui mekanisme  pemilu  (Syarif  Hidayat,  2000).  Maka meski  masih  ada  sejumlah  kelemahan  dalam  regulasi  dan  pelaksanaannya, gagasan    mengembalikan  pilkada  kepada  anggota  DPRD  merupakan  langkah mundur  dalam  membangun  demokrasi  yang  lebih  substantif.  Pilkada  oleh  anggota DPRD  pernah  dilakukan  ketika  undang-undang  pemerintahan  daerah  masih menggunakan  UU  No.  22/1999.  Model  pemilihan  ini  relatif  lebih  hemat  dan  efisien dari sisi biaya dibanding dengan sistem pemilihan langsung seperti digunakan saat ini, namun kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam menentukan pemimpinnya  sehingga  menjadi  kurang  demokratis  dibandingkan  jika  dipilih langsung.  Selain  sangat  terbuka  kemungkinan  terjadinya  praktik  dagang  sapi ( money politics ) oleh anggota DPRD dan oligarki parlemen. Cara pemilihan melalui lembaga perwakilan sering berdampak dengan munculnya gubernur; bupati/walikota yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Sebaliknya melalui pilkada langsung lebih dapat  menghasilkan  pemimpin  yang  lebih  sesuai  dengan  harapan  rakyat  karena rakyat dapat langsung melihat, menilai dan memilih pemimpin yang dianggap cocok menjadi gubernur, bupati/walikota.
Alasan  para  pihak  yang  mengusulkan  agar  mengembalikan  pilkada  kepada anggota  DPRD  pada  umumnya  didasarkan  pada  3  (tiga)  pokok  masalah  berikut.
Pertama ,  pilkada  langsung  terbukti  tidak  efisien  dilihat  dari  sisi  anggaran. Kedua , pilkada  langsung  banyak  memicu  dan  melahirkan  konflik  horisontal  dalam masyarakat,  seringkali  bahkan  berkepanjangan.  Sementara  pada  proses  dan hasilnya masih jauh dari ideal. Sebagian orang bahkan melihat, bahwa para kepala daerah  produk  pilkada  langsung  tidak  lebih  baik  dari  para  kepala  daerah  hasil pemilihan oleh dewan. Ketiga , pilkada langsung banyak diwarnai praktik-praktik tidak sehat seperti jual beli suara (Agus Sutisna, 2010).
Tulisan  ini  akan  membedah  lebih  lanjut  kelemahan  yang  disangkakan  pada pilkada langsung. Apakah kelemahan itu hanya milik pilkada langsung?. Apa strategi atau rekomendasi untuk memperbaiki kualitas pilkada langsung?.

## B. PEMBAHASAN
Secara  umum  ada  tiga  kelemahan  yang  disangkakan  melekat  pada  pilkada langsung,  yakni (1) biaya pilkada langsung mahal yang tidak hanya menjadi beban APBD  daerah  yang  bersangkutan,  namun  juga  bagi  kandidat;  (2)  intensitas  konflik pilkada  langsung  tinggi;  dan  (3)  pilkada  langsung  tidak  menjamin  terpilihnya  calon yang berkualitas. Pembahasan berikut mengupas ketiga aspek tersebut tersebut.

## B.1. Beban Anggaran
Dibanding model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus di sediakan oleh Pemerintah  Daerah  yang  bersangkutan  maupun  oleh  para  kandidat  yang berkompetisi.  Belanja  pilkada  antar  daerah  berbeda  tergantung  pada  :  (1)  Jumlah pemilih,  (2)  Jumlah  TPS  ,  (3)  Jumlah  wilayah  adiministratif    di  daerah  pemilihan (kab/kota,  Kecamatan,    Desa/Kelurahan  ,  (4)  Jumlah  pasangan  calon  ,  (5)  Jumlah putaran  pilkada.  Belanja  kandidat  antara  lain:  (1)  belanja  kampanye,  (2)  belanja saksi, (3) belanja kandidasi  di partai politik/pendukung di jalur perseorangan.
Biaya  yang  besar    karena  pemilihan  secara  langsung  melibatkan  seluruh pemilih di daerah pemilihan, sedangkan  apabila  kepala daerah dipilih oleh dewan hanya  melibatkan  para  anggota  DPRD  yang  jumlahnya  hanya  sebanyak  20-50 orang  untuk  DPRD  kabupaten/kota,  dan  sebanyak  35-100  orang  untuk  DPRD provinsi.
Kerapkali  besarnya  biaya  yang  disediakan  APBD  disandingkan  dengan pengandaian    pembangunan  jembatan,  gedung  sekolah  atau  prasarana  lainnya yang  manfaatnya lebih langsung dirasakan oleh masyarakat, meski sejatinya kedua aktivitas itu tidak bisa dikomparasikan. Juga yang sering luput dari perhatian, belanja APBD untuk membiayai pilkada punya manfaat ekonomi bagi daerah.
Ketentuan  Pasal  72  (2)  PP  6/2005  (dan  perubahannya)  mengatur  bahwa pihak  ketiga  dalam  pengadaan  surat  suara  adalah  perusahaan  percetakan  dari daerah  pemilihan  itu,  kecuali  tidak  ada  maka  dapat  menunjuk  perusahaan percetakan  terdekat  dengan  daerah  pemilihan.  Aturan  ini    seandainya  tidak menabrak  Keppres  No.  80/2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Barang/Jasa Pemerintah  (dan  perubahannya)  akan  membuat  pengusaha  percetakan  lokal  yang nota bene menggunakan pekerja lokal memperoleh manfaat yang besar.
UU  No.  22/1007  mengatur  pekerja  pemilu  harus  berdomisili  di  wilayah kerjanya, sehingga uang jasa kerja berupa honorarium mengalir kepada penduduk di daerah  pemilihan  bersangkutan.  Begitupun  belanja  sosialisasi  oleh  KPUD, pemerintah  daerah  dan  elemen  masyarakat,    dan  belanja  kampanye  oleh  para kandidat  terdistribusi pada masyarakat  setempat  dalam bentuk kegiatan pemberian informasi  dan  pendidikan  pemilih  maupun    kepada  pengusaha  lokal  dalam  bentuk
pembuatan atribut  kampanye.  Kegiatan kampanye,  misalnya  juga membuka ruang bagi  para  pedagang  kecil  untuk  berdagang  di  lokasi    kegiatan.  Media  massa  lokal, cetak maupun elektronik,  juga memperoleh porsi dari  iklan politik.
Pilkada langsung kerap dituding menjadi beban tahun anggaran berjalan dan karenanya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada  tahun  itu.  Agar  tidak  menjadi  beban  anggaran  tahun  berjalan  maka  untuk pembiayaannya  daerah  dapat  menyiapkan  Dana  Cadangan  Belanja  Pilkada. Ketentuan  Pasal  15  Permendagri  No.  44/2007  jo  Permendagri  No.  57/2009 mengatur  bahwa  dalam  hal  ada  keterbatasan  kemampuan  keuangan  daerah  untuk menyediakan dana pilkada tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, daerah  dapat  membentuk  Dana  Cadangan  Belanja  Pilkada.  Provinsi  Jawa  Tengah termasuk  sedikit  daerah  yang  menyiapkan  Dana  Cadangan  Belanja  Pilkada  untuk Pilgub 2008.
Penyediaan  Dana  Cadangan  Belanja  Pilkada  merupakan  pilihan  cerdas, terutama  bagi  daerah  yang  pelaksanaan  pilkada  berdekatan  dengan  pelaksanaan pemilu  yang  juga  menyerap  dana  APBD.  Juga  untuk  menghindari  kemungkinan penundaan  pilkada  karena  faktor  biaya  yang  tidak  mampu  disediakan  oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
Terpilihnya  kepala  daerah  yang  berkualitas  melalui  pilkada  langsung menjadikan  harga  penyelenggaraan  pilkada  langsung  sangat  murah.    Tetapi  tentu berlaku sebaliknya, menjadi sangat mahal jika dengan serapan dana besar ternyata hanya  sebatas  demokrasi  prosedural  sehingga  tidak  menjamin  kualitas  produknya. Dalam demokrasi prosedural memang dapat tercapai prinsip-prinsip pemilihan yang langsung,  bebas,  jujur dan adil  tetapi dari proses itu  tidak   dijamin  menghasilkan kepala daerah  yang punya responsivitas dan akuntabilitas kepada rakyat di daerah pemilihannya.

## B.2. Intensitas Konflik
Pada penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah terjadi konflik yang disertai kekerasan dan/atau menuai gugatan hukum baik di Pengadilan Negeri,  Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  maupun  Mahkamah  Agung  (yang  selanjutnya  dengan  UU  No. 22/2007  sengketa  pilkada  menjadi  wewenang  Mahkamah  Konstitusi).  Terjadinya konflik  di  pilkada  karena  sejumlah  titik  rawan    yang    disebabkan  antara  lain  oleh rentang  daerah  pemilihan  yang  pendek,  ketidakpercayaan  dan  permusuhan    di antara kelompok yang berbeda  kepentingan dalam masyarakat,  dan oleh  regulasi pilkada yang memiliki ruang bagi konflik politik itu.  Pengalaman menunjukkan konflik pilkada bersumber pada hal-hal berikut:
1.  Konflik yang bersumber pada proses pemutakhiran data pemilih yang proses pemutakhirannya  belum  mampu  menjamin  tersedianya  data  pemilih  yang akurat
2.  Konflik  pada  proses  penjaringan  calon  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik yang seringkali dilakukan tidak transaparan  sehingga  tidak  memuaskan  para  pihak  yang  terlibat  dan  terjadi ketegangan  antara  DPP  dan  DPD/DPC,  bahkan  massa  karena  perbedaan pilihan calon yang diusung atau perbedaan dalam memlih mitra koalisi
3.  Konflik yang terjadi pada proses penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah  sebagai  peserta  oleh  KPUD,  jika  prosedur  dan  hasil  penelitian  calon kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  mendapat  reaksi  dari  kelompok pendukung  calon  yang  dinyatakan  tidak  memenuhi  persyaratan.  Dan sebaliknya  konflik  yang  bersumber  pada  persyaratan  calon  yang  diragukan
keabsahannya  oleh  masyarakat,  sehingga  dinilai  tidak  menjamin  terpilihnya kepala daerah yang jujur, bersih dan track record -nya baik.
4.  Konflik  yang  bersumber  pada    kampanye  negatif  yang  diikuti  reaksi  balasan oleh pihak lawan
5.  Konflik  yang  bersumber  pada  pelanggaran  larangan  praktik  politik  uang  dan pelanggaran netralitas birokrasi
6.  Konflik  yang  bersumber  pada  kecurangan  oleh  pihak  manapun saat pemungutan suara dan penghitungan suara
7.  Konflik  yang  bersumber    pada  penetapan  hasil  penghitungan  suara  oleh KPUD,  karena  dalam  pilkada  berlaku simple  majority yang  mengatur  batas minimal  kemenangan  calon  terpilih  hanya  30  persen,  bisa  berakibat ketidaksiapan  pemilih  untuk  menerima  kekalahan  pasangan  calon  yang didukung hanya karena selisih suara tipis
8.  Konflik yang bersumber pada kinerja penyelenggara pilkada yang dinilai tidak professional dan partisan
9.  Konflik yang bersumber pada perbedaan penafsiran aturan main pilkada
Namun    ricuh  dan  kisruhnya    pilkada  tidak  hanya  ditemukan  di  pilkada  langsung, sebelumnya  intensitas konflik yang cukup tinggi ditemukan di pilkada oleh anggota DPRD  (masa  UU  No.22/1999),  yang    sumber  konfliknya  relatif  tidak    beda  dari sumber  konflik  di  pilkada  langsung,  antara  lain  penjaringan  calon  oleh  partai  politik yang dinilai tidak aspiratif, ketidaksiapan menerima kekalahan pasangan calon yang didukung,  praktik  dagang  sapi  ( money  politics )  dan    kecenderungan  oligarki  dalam memutus pemenang pemilihan.
Tabel 1: Kisruh Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2000
Tanggal Peristiwa Keterangan 31-1-2000 Ruang  rapat  pemilihan  Bupati  di  Gedung  DPRD    Lampung  Selatan  dirusak massa  yang  tidak  puas  karena  calon  yang  mereka  dukung,  Dasuki-Munafsir, tidak meraih suara terbanyak. Rapat pemilihan bubar dan tidak ada pengesahan hasil penghitungan suara yang memenangkan Alzier-Pratiknyo 31-1-2000 Unjuk  rasa  oleh  2000  orang  yang  menamakan  diri  kelompok  Anti  pembodohan Masyarakat  ke  Gedung  DPRD  II  Ogan  Komering  Ulu  (OKU),  Sumsel.  Mereka menentang  Pilkada  OKU  karena  pengajuan  6  calon  bupati  dipenuhi  tindakan kotor dan money politics . Unjuk rasa ini berakibat 3 jendela kaca gedung DPRD pecah 31-1-2000 Gedung  DPRD  dilempari  batu  oleh  massa  saat  penghitungan  suara    hasil pemilihan Bupati Yapen Waropen, Irian Jaya 1-4-2000 Massa  simpatisan  PDI-P  memprotes  hasil  pemilihan  Bupati  Toba  Samosir, Sumut  yang  dimenangkan  Sahala  Tampubolon.  Protes  itu  berkaitan  dengan kekalahan  calon  dari  PDI-P  yang  hanya  meraih  7  suara.  Mereka  menilai  14 anggota  F-PDIP  berkhianat.  Bentrokan  massa  dengan  aparat  terjadi,  2 simpatisan PDI-P tertembak 15-4-2000 Ratusan orang merusak dan membakar mobil dan fasilitas DPRD Kapuas Hulu, mereka  kecewa  atas  terpilihnya  Tambul  Husin-Fransiskus  Higang  Lyah,  figur yang  tidak  dijagokan.    Ada  dugaan money  politics .    Akibatnya,  13  anggota dewan luka-luka, 3 mobil dinas dan 1 mobil dinas kebakaran dibakar massa 5-8-2000 Sekitar  30  pengunjuk  rasa    bentrok  dengan  aparat  keamanan  seusai  acara pelantikan  Bupati  Tanatoraja,  Sulsel.  Mereka    menolak  kemenangan    Johhanis Amping Sitoru-Palimbong 28-8-2000 Di  Jembrana-Bali,  Massa  PDI-P  menyerbu  Kantor  Sekretariat  DPC  PDI-P  dan merusak  isinya,  menjemur  12  anggota  DPRD  dari  F-PDIP  selama  2  jam  dan menuntut  mereka  mundur  dari  DPRD.  Massa  mengamuk  karena  bupati  yang terpilih,  Gede  Winasa-Ketut  Suania,  bukan  yang  mereka  dukung.  Bentrokan
Tanggal Peristiwa Keterangan terjadi antara massa dengan aparat, akibatnya seorang pendukung PDIP tewas tertembak dan 5 aparat luka-luka 7-9-2000 Bupati  Sampang,  Jatim,  Fadhilah  Budiono,  gagal  dilantik  karena  terjadi  konflik antara massa pendukung dan massa yang anti kepadanya. Konflik ini berakibat terbakarnya Kantor DPRD Sampang. Desember 2000 Pilkada  Batanghari-Jambi  diwarnai  bentrokan  berdarah  antara  pendukung  Ir Hamdi  Rachman  dengan  aparat  keamanan  karena  calonnya  kalah.  Sebanyak 15  pelaku  perusakan  Kantor  DPRD  luka-luka  kena  tembakan,  enam diantaranya luka parah sehingga perlu rawat inap.
Sumber:    Litbang  Kompas,    Kompas  tanggal  13-9-2000  (dengan  penambahan  oleh  penulis,  dan masih  banyak  kasus  lainnya  pasca  tahun  2000  antara  lain  kisruh  Pilgub  DKI  Jakarta  dan Propinsi Lampung. Di Jawa Tengah terjadi kisruh pada Pilwakot Semarang, Pilwakot Tegal, Pilbup Sragen dan Pilbup Karanganyar)

## B.3. Kualitas Pilkada
Oleh  Pratikno  (2005)  dikatakan  pilkada  akan  berkualitas  melalui  terpenuhinya ukuran berikut:
1.  Kualitas  administratif  proses  elektoral,  yakni  bagaimana  jadwal  ditepati,  dan bagaimana  kesiapan regulasi, anggaran, serta daftar pemilih
2.  Kualitas  politis  proses  elektoral,  yakni  bagaimana    kemandirian  &  legitimasi penyelenggara dapat dijamin, dan minimalnya intensitas konflik
3.  Kualitas  produk  Pilkada,  yakni  bagaimana pilkada  bisa  hasilkan  pemimpin yang  baik  dan  berkualitas
Ukuran  kualitas  pilkada  dimaksud  dapat  dicapai  dengan  sejumlah  syarat,  yakni tersedianya  regulasi  pilkada  yang  mampu  menjamin  pilkada  berjalan  secara demokratis ( electoral laws ) dan pelaksanaan pilkada yang demokratis pula ( electoral process )  oleh  penyelenggara  pilkada.  Dengan  kata  lain  pilkada  yang    berkualitas tidak  hanya  ditentukan  oleh  proses  pelaksanaan  pemilu (electoral  process) ,  tetapi juga dipengaruhi oleh aturan main (electoral laws) yang mampu menjamin pilkada itu  demokratis.  Untuk  bisa  berberkualitas  juga  memerlukan  pemilih  yang  rasional dan para calon  kapabel serta akseptabel.
Mengacu  pada  tulisan  Ramlan  Surbakti  (2008:  56),  maka    setidaknya  ada  dua parameter  atau  indikator    proses  penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis. Pertama ,  ketentuan  yang  mengatur  setiap  tahapan  penyelenggaraaan  pemilu mengandung  kepastian  hukum  ( predictable  procedures ),  yakni  (1)  tidak mengandung  kekosongan  hukum,  (2)  antar  ketentuan  konsisten  (tidak  kontradiktif), dan  (3)  tidak  mengandung  ketentuan  yang  multi  tafsir. Kedua ,    ketentuan  yang mengatur  setiap  tahapan  penyelenggaraaan  pemilu  dirumuskan  berdasarkan  asas- asas pemilu yang demokratis (luber, jurdil, akuntabel, edukatif). Persoalannya,  akar masalah  pilkada      tidak  lain  adalah  banyaknya  aturan  yang  tidak  jelas  atau multitafsir, tidak lengkap, tidak antisipatif dan saling bertentangan. Contoh persoalan aturan di UU No. 32/2004, antara lain:
1.  Dibukanya ruang untuk menetapkan maksimal pemilih di TPS bisa lebih dari 300  orang namun menggunakan payung hukum yang lemah, yakni  diatur di Penjelasan  PP  No.  6/2005  (Payung  hukum  yang  kuat  akhirnya  tersedia dengan keluarnya Perpu No. 3/2005 dan PP No. 17/2005);
2.  Tidak  ada  payung  hukum  yang  mengatur  jangka  waktu  lamanya  penundaan pilkada  dalam  hal  di  daerah  hanya  muncul  1  (satu)  pasangan  calon.  Pun demikian tidak jelas ketentuan lamanya penundaan manakala ada pasangan calon  yang  berhalangan  tetap  terhitung  sejak  penetapan  calon  sampai  pada
saat  dimulainya hari kampanye,  padahal partai politik/gabungan partai politik pengusung bisa mengusulkan calon pengganti.   Situasi ini akan menyulitkan KPUD dalam menyiapkan logistik pilkada;
3.  DPRD  tetap  punya  peran  kuat  dalam  pilkada  langsung.  Disebutkan  bahwa dalam  penyelenggaraan  pilkada  KPUD  dan  Panwasda  bertanggung  jawab kepada  DPRD,  dan      Panwasda  dibentuk  oleh  DPRD,  sehingga  tidak  ada jaminan  indipendensi  KPUD  dan  Panwasda  (Putusan  MK  No.072-073/PUU- II/2005  menghapus  kewajiban  KPUD  bertanggung  jawab  kepada  DPRD. Selanjutnya  Panwas  yang  semula  dibentuk  oleh  DPRD  melalui  UU No.22/2007  diubah  menjadi    diusulkan  oleh  KPUD  dan  ditetapkan  Bawaslu. Akhirnya  dengan  Putusan  MK  No.  11  /PUU-VIII/2010  Panwasda  dibentuk oleh Bawaslu);
4.  Tidak  ada  jaminan  penegakan  hukum  bagi  pelanggaran  pilkada,  tidak  diatur batasan  waktu  penanganan  pelanggaran  pidana  pilkada.  Kasus-kasus pelanggaran yang ditangani tidak berpengaruh pada pemenangan calon;
5.  Memberikan  kewenangan  kepada  MA  bahkan  Pengadilan  Tinggi  untuk memutus sengketa hasil pilkada, berpeluang intervensi (dengan UU 22/2007 dialihkan ke MK).
Persoalan  regulasi  pilkada  makin  kompleks  dengan  rentetan  revisi  atas payung  hukum  pilkada.  Adapun  payung  hukum  pilkada  adalah  UU  No.  32/2004  jo. UU  No.8/2005  (Perpu  3/2005)  jo.  UU  No.12/2008  dan  PP  No.  6/2005  jo.  PP  No. 17/2005  jo.  PP  No.  25/2007  jo  PP  No.  49/2008  yang  mengatur  penyelenggaraan pilkada;  UU  No.22/2007  yang  mengatur  penyelenggara  pemilu;  dan  Permendagri No. 12/2005 jo. No. 21/2005 jo. No. 44/2007 jo. No. 57/2009 yang mengatur belanja pilkada.  Revisi-revisi  tersebut  adalah  tindak  lanjut  keputusan  Mahkamah  Konstitusi dan  Mahkamah  Agung  yang  mengabulkan  permohonan judicial  review (uji  meteriil) atas  sejumlah  pasal  di  UU  No.32/2004  dan  PP  No.  6/2005.  Selanjutnya,  di  tingkat peraturan KPU masih ada tafsir ganda yang semestinya sudah clear . Kelemahan di tataran regulasi pilkada turut menyumbang buruknya kualitas pilkada langsung. Kualitas  pilkada  juga  ditentukan  oleh  produk  pilkada,  yakni  mampu  menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Problemnya, seperti halnya produk pilkada oleh anggota  DPRD,    pilkada  langsung  tidak  menjamin  kepimpinan  politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Dari 400 lebih bupati dan walikota hasil pilkada langsung selama lima tahun terakhir, 133 di antaranya sudah dinyatakan tersangka berbagai jenis kasus korupsi. Dan dari 33 gubernur  hasil  pilkada  langsung,  sekitar  12  di  antaranya  juga  tersangkut  korupsi. Namun  sebagian  besar  di  antara  mereka  yang  terpilih  dalam  pilkada  langsung adalah incumbent yang  maju  untuk  jabatan  kedua,  dengan  kata  lain,  fenomena kepala  daerah  yang  melakukan  korupsi    adalah  juga  produk  pilkada  oleh  anggota DPRD.
Pilkada langsung seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yag lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  bersama  yang  lebih  baik  bagi  warga- masyarakat di daerah.  Ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.
Pilkada  langsung    memberi    ruang    kepada  mereka  yang  tak  berafiliasi  dengan partai politik untuk mencalonkan melalui jalur independen atau perseorangan. Hal ini berarti  partai  politik  bukan  lagi  menjadi  satu-satunya  pintu  pencalonan  pilkada. Dasar  hukum  jalur  independen  untuk  ikut  kompetisi  di  pilkada  diatur  dalam  UU
No.12/2008.  Namun  sejauh  ini  jalur    indipenden  belum  dimanfaatkan  sebagai  pintu masuk  calon  yang  berkualitas,  terbukti  mereka    yang  melalui  jalur  indipenden seringkali gagal ditetapkan sebagai calon karena gagal memenuhi  syarat dukungan pemilih  dan  kalaupun  lolos  sebagai  calon  yang  bersangkutan  gagal  meraup  suara pemilih. Sejak akhir 2008 s.d 2010 hanya ada 7 calon perseorangan bisa menang di pilkada kabupaten.  Latar belakang  para calon yang menang adalah incumbent (2 orang), tokoh  yang  memperjuangkan pemekaran daerah (2 orang), artis (1 orang), pemilik  media  local  (1  orang).Di  tingkat  provinsi,  hanya  NAD,  dan  yang  menang adalah tokoh GAM.

## C. PENUTUP
Pilkada  langsung  telah  memberikan  ruang  baru  bagi  tumbuhnya demokratisasi  di  daerah,  terdapat  sejumlah  keunggulan  pilkada  langsung  adalah, pertama ,  kepala  daerah  punya  legitimasi  kuat  untuk  memerintah. Kedua ,  pilkada langsung lebih menjamin stabilitas pemerintahan daerah, karena masa kerja kepala daerah  pasti  yang  tidak  bisa  dijatuhkan  oleh  DPRD. Ketiga ,  probabilitas  aspirasi publik  yang  terserap  lebih  tinggi  karena  keterpilihannya  ditentukan  suara  pemilih. Meskipun  kadang-kadang  disertai  pula  tingkat  kekerasan  dan  konflik  yang  tak mungkin  dapat  dihindari  karena  masih  banyak  yang  perlu  disempurnakan  baik  di tataran  aturan  main  maupun  di  tingkat  penyelenggaraannya.  Menyusul  berbagai fakta inefisiensi pilkada, baik itu berupa tenaga, biaya, maupun waktu, namun survei LSI  selama  Oktober  2010  mendapatkan  hasil,  mayoritas    (78%)  responden  masih menghendaki  pilkada  langsung  tetap  dipertahankan  sebagai  sarana  terbaik  dalam memilih pemimpin-pemimpin di daerah ( www.koran-jakarta.com/berita- detail.php?id=68561-Tembolok ,  Minggu  28  November  2010  Jam  21.30).  Pendapat senada berasal dari Komisi II (Pemerintahan) DPR RI yang menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih menjadi pilihan terbaik ( www.tempointeraktif.com/hg/.../brk,20100803-268319,id.html, Minggu 28 November 2010  Jam  21.14).  Selanjutnya  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  berpendapat bahwa  pilkada  secara  langsung  dinilai  masih  yang  terbaik  walaupun  tidak  dapat dimungkiri  pilkada  langsung  mempunyai  dampak  besar  baik  secara  sosiologis maupun ekonomis  (diunduh dari news.okezone.com/read/.../pilkada-langsung-perlu- ditinjau-ulang-Tembolok, Minggu  28  November  2010  Jam  21.11).    Penolakan penghapusan  pilkada  langsung  juga  disampaikan  oleh  para  gubernur  saat  menjadi peserta Raker Gubernur se Indonesia di Pekanbaru ( Media Indonesia , 22 Desember 2009).  Berikut  ini  rekomendasi  untuk  pilkada  langsung  yang  berkualitas  dan  lebih murah:
1.  Menyempurnakan  regulasi  pilkada  sehingga  menjamin  kepastian  hukum bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan menjamin penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran
2. Electoral process didesain murah, antara lain melalui:
a. Updating data kependudukan dan pemilih dilakukan secara periodik oleh  pemerintah,  selanjutnya  pemilih  cukup  menerima  undangan tanpa ada kartu pemilih
b.  Bentuk  kampanye  yang  melibatkan  massa  dibatasi,  diatur pembatasan  belanja  kampanye,  dan  sosialisasi  calon  menjadi tanggung jawab KPUD
c.  Teknik penyuaraan memanfaatkan e-voting
d.  Penghitungan  suara  mulai  di  tingkat  kecamatan.  Kompensasinya durasi waktu pemungutan suara dipepanjang dan jumlah pemilih di TPS diperbanyak
e.  Sebagaimana usulan Perludem, pelanggaran pemilu di tangani oleh masing-masing  institusi  yang  berwenang,  yakni  untuk  pelanggaran pidana  di  tangani  oleh  institusi  penegak  hukum  dan  pelanggaran administrasi  di  tangani  oleh  KPU/KPUD.  Lembaga  pengawas pemilu ditiadakan
3.  Upaya penghematan anggaran bisa  dilakukan dengan menggelar pilkada secara  serentak  dengan  daerah-daerah  di  wilayah  yang  sama. Dipertimbangkan  pula  penyederhanaan  pemilu  menjadi  dua  kali  pemilu dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun,  yakni    apakah  hanya  ada  pemilu legislatif dan pemilu eksekutif atau pemilu nasional dan pemilu local
4.  Melakukan  pendidikan  pemilih  yang  masif  untuk  menyiapkan  pemilih menjadi cerdas dalam membuat keputusan memilih, yang tidak bisa dibeli dengan  imbalan  uang/materi  apapun.  Pemilih  cerdas  akan  mendorong hanya yang berkualitas yang maju di pencalonan.

## DAFTAR RUJUKAN
Dwipayana,  AA  GN  Ari,  ”Pilkada  Langsung  dan  otonomi  Daerah”,  diunduh  dari http//www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal_dan_otoda.htm (28 Juni 2005) Hidayat, Syarif, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan  Masa Depan , Pustaka Quantum), Jakarta, 2000 Marijan,  Kacung, Demokratisasi  di  Daerah:  Pelajaran  Pilkada  Secara  Langsung ,  Pustaka  Eureka, Surabaya, 2006 Pratikno,  ”Demokrasi  dalam  Pilkada  Langsung”, Makalah, Sarasehan  Menyongsong  Pilkada Langsung,  IRCOS-FNSt, Hotel Saphir,  Yogyakarta, 25-26 Januari 2005 Ramlan Surbakti, “ Ketidakpastian Hukum Dalam Pengaturan Tahapan  Penyelenggaraan Pemilihan Umum”  dalam  Ramlan  Surbakti  (et.all.) ,  Perekayasaan  Sistem  Pemilu ,    Jakarta,    Kemitraan, 2008.
Sutisna, Agus, “Menimbang Ulang Pilkada Langsung”, diunduh dari politik.kompasiana.com/.../ menimbang-ulang-pilkada-langsung-Tembolok (28 November 2010)