## TANGGUNGJAWAB  OTORITAS JASA KEUANGAN SOLO TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DI LEMBAGA DANA PENSIUN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 1
Ani Yunita*, Reni Budi Setyaningrum, Muhammad Annas *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183.Telp (0274) 387646. aniyunita@umy.ac.id

## Abstract
Muhammadiyah  Surakarta  Pension  Fund  Institution  in  practice  there  are  still  obstacles  to fulfilling  the  provisions  of  the  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  33/  POJK.05/ 2016 and the lack of supervision of the Solo Financial Services Authority.This research method is  a  empirical  yuridis  or  non  doctrinal  research  with  using  the  primary  and  secondary  dates sources.  Dates  was  collected  with  library  research  and  analyzed  by  descriptive  qualitative. Based on the results  of  the research and discussion, it is known  that the implementation  of  the pension fund management at the Muhammadiyah University Surakarta Pension Fund Institution has  been  going  well  but  there  are  still  a  few  obstacles  related  to  the  absence  of  the  Sharia Supervisory Board. The supervision of the Solo Financial Services Authority on the management of Muhammadiyah University Surakarta Pension Funds Institution  as according to Article 6 of Law number 21 of 2011 is still not optimal from the legal aspects (regulations), law enforcement, facilities / infrastructure, society and culture.

## Keywords:  Sharia  Pension  Funds,  UMS  Pension  Fund  Institution,  Solo  Financial  Services
Authority.

## Abstrak
Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam prakteknya masih terdapat hambatan  untuk  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 33/POJK.05/2016  dan  kurangnya  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo.  Metode  penelitian hukum  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  hukum  ialah  yuridis  empiris  dengan menggunakan  sumber  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji data dan dianalisis dengan menggunakan  analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan  dana  pensiun  di  Lembaga  Dana  Pensiun  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta telah berjalan baik namun, masih terdapat sedikit hambatan terkait dengan belum adanya Dewan Pengawas  Syariah.  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo  terhadap  pengelolaan  Lembaga Dana  Pensiun  UMS  sebagaimana    menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 masih belum optimal dari aspek hukum (peraturannya), penegak hukumnya, fasilitas/sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.
Kata  Kunci  : Dana  Pensiun  Syariah,  Lembaga  Dana  Pensiun  UMS,  Otoritas  Jasa  Keuangan Solo.
1 Hasil penelitian ini didanai oleh  Lembaga  Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta  pada  tahun  pelaksanaan  2018.  Penelitian  dilaksanakan  dalam  rangka  kompetisi Penelitian Kemitraan.

## A. Pendahuluan
Keuangan  syariah  di  Indonesia  telah berkembang  lebih  dari  dua  dekade  sejak beroperasinya  Bank  Muamalat  Indonesia. Indonesia  termasuk  salah  satu  dalam sepuluh  besar  negara  yang  memiliki  indeks keuangan syariah terbesar di dunia (Anonim, 2017).    Saat  ini  total  terdapat  416  kantor individual  bank  syariah,  dengan  total  aset 174.393,15 Milyar (Anonim, 2017).
Pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah tersebut tentunya akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah.
Dana  pensiun  syariah  adalah  dana pensiun  yang  dikelola  dan  dijalankan berdasarkan  prinsip  syariah,  yakni  bebas dari  unsur  yang  dilarang  syariat  Islam, seperti  riba,  risywah,  gharar,  maisir  dan batil (Al  Alif  dan  Mardani,  2015).  Dengan demikian,  dana  yang  terkumpul  dari  iuran yang dibayar oleh peserta harus diinvestasikan  pada  instrumen  investasi yang  dibenarkan  secara  syariah.  Misalnya, diinvestasikan  pada  efek-efek  yang  sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan  yang  sudah  terdaftar  dalam Jakarta  Islamic  Indek (JII)  (Yuliani,  2017).
Dana  pensiun  yang  pengelolaannya  sesuai dengan  prinsip  Islam  akan  lebih  memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat  yang  loyal  terhadap  syariah. Pada  hakikatnya  program  pensiun  dapat menciptakan ketenangan kerja bagi
karyawan  karena  kesejahteraan  dihari  tua akan dapat terjamin (Hasibuan, 2011).
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  dengan  UU OJK),  OJK  mengambil  alih  tugas  dan wewenang  Menteri  Keuangan  dan  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  dalam  melaksanakan  fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  (Lestari, 2012).  Dana  pensiun  syariah  kemudian diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  33/POJK.05/2016 tentang  Penyelenggaraan  Program  Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (untuk selanjutnya disebut dengan POJK). Pengembangan lembaga-lembaga pendukung dalam menopang lembaga keuangan  syariah  saat  ini  mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan usaha  dana  pensiun  syariah.  Salah  satu  hal yang  paling  penting  saat  ini  dalam menjalankan  kegiatan  usaha  dana  pensiun syariah  adalah  mengenai  pengelolaan  dana pensiun  dari  aspek  legalnya.  Hal  ini  perlu diketahui dan disosialisasikan kepada lembaga  dana  pensiun,  pengelola  dana pensiun  syariah  dan  peserta  yang  mengikuti program  dana  pensiun  syariah  agar  selalu
mematuhi  aturan  hukum  dan  prinsip-prinsip syariah  dalam  melaksanakan  pengelolaan dana pensiun.
Selama  ini  dalam  pengelolaan  dana pensiun  masih  belum  memiliki  kepastian hukum,  tataran  praktek  belum  berpedoman Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 33/POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah  dan  Undang-Undang  Nomor    8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Hal  ini  dilakukan  agar  para pihak  dapat  mengetahui,  memahami  dan melaksanakan dana pensiun syariah tersebut dengan itikad baik sehingga dalam pelaksanaanya  tidak  merugikan  diantara kedua belah pihak.
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan  adalah  lembaga  yang  independen dan  bebas  campur  tangan  pihak  lain  yang mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  (Hermansyah,  2011). Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  mempunyai kantor di  dalam  dan di  luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
Otoritas Jasa Keuangan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan  seluruh  industri  jasa  keuangan di  seluruh  Indonesia  maka  membuka  kantor di  daerah.  Salah  satu  diantaranya  adalah kantor wilayah Otoritas Jasa Keuangan Solo yang  bertugas  mengawasi  pengelolaan industri  keuangan  di  seluruh  wilayah Surakarta  dan  sekitarnya,  tidak  terkecuali industri  keuangan  Dana  Pensiun  Syariah khususnya Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dana pensiun Universitas
Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu lembaga  keuangan  yang  berada  di  wilayah kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo dan  segala  kegiatan  pengelolaan  dananya berada  dibawah  pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan  Solo.  Otoritas  Jasa  Keuangan sudah  tampak  dalam  praktiknya  untuk memberikan perlindungan bagi lembaga jasa keuangan syariah dan konsumen, khususnya terkait  dengan  fungsi  sistem  pengawasan dalam  meningkatkan  kemitraan  antara Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  nasabah, namun  belum  menjalankan  secara  optimal.
Otoritas
Jasa Keuangan dalam menumbuhkan Syariah  Compliance bagi Lembaga  Keuangan  Syariah  dirasakan masih kurang optimal.
Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan pengawasan terhadap lembaga Dana Pensiun
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  telah berjalan  baik  namun  pada  kenyataannya bahwa  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan Solo  terhadap  Lembaga  Dana  Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Solo  masih belum  optimal  dan  efektif  dari  perpesktif Pengelola  Lembaga  Dana  Pensiun  UMS sehingga  perlu  digali  mengenai  bagaimana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan tanggungjawab  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam  pengawasan  terhadap  pengelolaan dana  pensiun  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. Oleh karena itu, dapat ditemukan solusi dari permasalahan dan dapat memenuhi  harapan  masyarakat  sehingga Lembaga Dana Pensiun UMS dapat berjalan baik dan Otoritas Jasa Keuangan Solo dapat berjalan  lebih  optimal  dan  efektif  dalam wewenang  pengawasan  terhadap    Lembaga Dana Pensiun Syariah.

## B. Kerangka Teori
Salah  satu  teori  yang  menganalisa mengenai  berlakunya  hukum  adalah  teori efektifitas  hukum.  Teori  efektifitas  hukum dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto. Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa “efektif”  adalah  taraf  sejauh  mana  suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.
Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak  hukum  yang  positif,  pada  saat  itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing  ataupun  merubah  perilaku
manusia  sehingga  menjadi  perilaku  hukum. Persoalan efektifitas hukum dan pengidentikkan  hukum  tidak  hanya  dengan unsur  paksaan  eksternal  namun,  dapat melalui proses pengadilan. Ancaman paksaan  merupakan  unsur  yang  mutlak  ada agar  suatu  kaidah  dapat  dikategorikan sebagai  hukum,  maka  tentu  saja  unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau  tidaknya  suatu  ketentuan  atau  aturan hukum (Soekanto, 1988).
Teori  efektifitas  hukum  menurut Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima)  faktor,  yaitu  (Soekanto,  2008): Faktor  hukumnya  sendiri  (undang-undang), penegak  hukum  (yakni  pihak-pihak  yang membentuk  maupun  menerapkan  hukum), Sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum, masyarakat, ( lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan) , dan faktor kebudayaan (sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan hidup).
Penelitian  tentang  “Tanggungjawab
Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengelolaan  Dana  Pensiun  Syariah  di Lembaga Dana
Pensiun Universitas Muhammadiyah  Surakarta”  sepengetahuan penulis belum ada. Penelitian yang dilakukan  penulis  sebelumnya  mengenai Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pengelolaan
Akad  Syariah  di  Lembaga  Dana  Pensiun Muhammadiyah  Yogyakarta.  Penelitian  ini berfokus  pada  pelaksanaan  akad  dana pensiun  syariah  di  Lembaga  Dana  Pensiun Muhammadiyah.  Penelitian  lain  dilakukan oleh  Rodho  Intan  Putri  Hasibuan  dengan judul  “Dana  Pensiun  Dilihat  dalam perspektif  hukum  bisnis  syariah”  untuk mengetahui landasan fikih bagi pengembangan dan pengelolaan dana pensiun.
Perbedaan  penelitian  yang  dilakukan penulis  dengan  Rodho  Intan  Putri  Hasibuan bahwa  penulis  mengetahui  pelaksanaan, hambatan-hambatan dan tanggungjawab Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam
prakteknya  masih  terdapat  hambatan  untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan  Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  kurangnya koordinasi  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan Solo.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian  dengan  perumusan  permasalahan bagaimana  pelaksanaan  pengelolaan  dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  apa saja  hambatan-hambatan  pengelolaan  dana
pensiun  pada  Lembaga  Dana  Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  dan bagaimana  tanggungjawab  Otoritas  Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan  pengelolaan  dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta, hambatan-hambatan pengelolaan dana pensiun  pada  Lembaga  Dana  Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam  menjalankan  pengawasan  terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Urgensi  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  tanggungjawab  Otoritas  Jasa Keuangan Solo dalam pengawasan terhadap pengelolaan  dana  pensiun  syariah  dan pengembangan lembaga dana pensiun syariah  di  Indonesia  yang  merupakan kompetensi penulis di bidang pengembangan hukum ekonomi syariah.

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  hukum  sosiologis  atau  yuridis
empiris.  Sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Soerjono  Soekanto,  penelitian  jenis  ini adalah penelitian yang memfokuskan terhadap  identifikasi  hukum  dan  efektifitas hukum (Sunggono, 2007).
Jenis  penelitian  yuridis  empiris  ini pada dasarnya dapat  menggabungkan antara data  yang  didapatkan  dilapangan  dengan data  yang  didapatkan  melalui  penelusuran literatur  terkait  dengan  topik  yang  menjadi fokus penelitian (Waluyo, 2002). Dalam hal ini  penulis  menggali  informasi  terkait dengan  tanggung  jawab  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  pengelolaan  dana  pensiun  syariah pada  lembaga  dana  pensiun  yang  ada  di Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  dan mengkomparasikan hasil penelitian lapangan  tersebut  dengan  hasil  penelusuran kepustakaan berupa literatur atau buku-buku serta  peraturan  yang  berlaku  terkait  dengan topik penelitian.
Data  primer  dalam  penelitian  ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara  dengan  pengelola  Lembaga Dana  Pensiun  Universitas  Muhammadiyah Surakarta dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan  Solo.  Data  sekunder  adalah  jenis data  yang  mendukung  dan  menunjang kelengkapan  data    primer  melalui  bahan literature  seperti  buku-buku,  jurnal,  teori- teori,  ataupun  peraturan-peraturan  yang terkait  dengan  topik  penelitian  ini.    Dalam
konteks  penelitian  ini  peraturan  yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1992  tentang  Dana Pensiun,  Undang  Undang  Nomor  21  tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan Fatwa  DSN  Nomor  88/DSN-MUI/XI/2013 tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  untuk  memperoleh  data  primer ialah          melalui  observasi  dan  wawancara ( Interview ) secara langsung dengan pimpinan  dan/atau  staf  Lembaga  Dana Pensiun Syariah
Universitas Muhammadiyah  Surakarta  dan    pimpinan dan/atau  staf  Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo sehingga  peneliti  mendapatkan  data  yang dibutuhkan.
Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian  lapangan    diolah  berdasarkan analisis  deskriptif  kualitatif.  Pengertian deskriptif  adalah  memberikan  data  secara jelas  tentang  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya dan kualitatif ialah analisis terhadap data  yang  dinyatakan  oleh  responden  dan narasumber yang kemudian diuraikan sehingga  diperoleh  suatu  pengertian.  Jadi, dalam  penelitian  ini  akan  menggambarkan bagaimana pengelolaan, hambatan- hambatan  dan  tanggungjawab  Otoritas  Jasa Keuangan Solo dalam mengawasi
pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana
Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. D. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana
Pensiun  di  Lembaga  Dana  Pensiun Universitas
Muhammadiyah

## Surakarta
Dana  Pensiun  memiliki  tugas  untuk mengelola  dan  menginvestasikan  dana  yang dihimpun  dari  kontribusi  yang  dibayarkan oleh  karyawan  dan  atau  pemberi  kerja  dan membayarkan  manfaat  pensiun  kepada karyawan  di  masa  purnakaryanya.  Lembaga Dana  Pensiun  bertanggungjawab  kepada pemberi  kerja  melalui  Dewan  Pengawas untuk  pengelolaan  dana  yang  dikumpulkan sehingga  pada  waktunya  dapat  mencukupi dalam  pembayaran  manfaat  pensiun  kepada para  peserta.  Dana  Pensiun  agar  mampu menjalankan fungsinya maka harus mengelola  dan  mengembangkan  dana  yang terkumpul  dengan  cara  yang  aman  dan menguntungkan,  salah  satunya  dengan melakukan investasi. Investasi yang dilakukan  oleh  Dana  Pensiun  harus  sesuai dengan  kebijakan  investasi  dari  pendiri Dana  Pensiun  dan  juga  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.010/2008  tentang  Investasi  Dana Pensiun.
Dana  pensiun  merupakan  salah  satu alternatif  pendanaan  bagi  karyawan  apabila mereka tidak produktif lagi bagi perusahaan. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1992  tentang  Dana  Pensiun,  bahwa dana  pensiun  adalah  badan  hukum  yang mengelola  dan  menjalankan  program  yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfat pensiun yang dimaksud  adalah pembayaran berkala  yang  dibayarkan  kepada  peserta pada  saat  dan  dengan  cara  yang  ditetapkan dalam  peraturan  dana  pensiun  sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka  (1) dan angka (9) Undang-Undang Dana Pensiun. Berdasarkan  definisi  tersebut  bahwa  dana pensiun  merupakan  lembaga  atau  badan hukum  yang  mengelola  program  pensiun yang  dimaksudkan  untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
Pasal  1  ayat  (  5)  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  33/POJK.05/2016 tentang  Penyelenggaraan  Program  Pensiun Berdasarkan  Prinsip  Syariah  bahwa  yang dimaksud dengan dana pensiun syariah yaitu dana  pensiun  yang  seluruh  kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Hal  ini  berarti  seluruh  kegiatan  dalam pengelolaan  dana  pensiun  harus  berdasar pada prinsip syariah yang telah ditentukan.
Penerapan  syariah  dalam  lembaga Dana  Pensiun  sangat  dimungkinkan,  yaitu bahwa menggunakan skema yang bebas dari
unsur-unsur  yang  dilarang  dalam  Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil .  Dengan  demikian,  dana  yang terkumpul  dari  iuran  yang  dibayar  oleh peserta  harus  diinvestasikan  pada  instrumen investasi  yang  dibenarkan  secara  syariah. Misalnya,  diinvestasikan  pada  efek-efek yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  yakni efek perusahaan  yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Indek (JII). Adapun beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah  yang  sudah  tersedia,  yaitu:  tanah, sukuk, deposito dan tabungan.
Salah satu lembaga dana pensiun yang mengelola  dana  sebagai  tabungan  jangka panjang  yang  dihimpun  secara  khusus dengan  tujuan  memberikan  manfaat  kepada karyawan  pada  saaat  mereka  mencapai  usia pensiun  adalah  dana  pensiun  Universitas Muhammadiyah  Surakarta  (DAPEN  UMS) yang  bertempat  di  Gedung  Induk  Siti Walidah Universitas
Muhammadiyah
Surakarta.  Dana  pensiun  dibentuk  oleh
Universitas Muhammadiyah Surakarta
dengan  nama  dana  pensiun  Universitas Muhammadiyah Surakarta (DAPEN UMS). Dana Pensiun Universitas
Muhammadiyah  Surakarta  didasari  atas usaha  untuk  memberi  jaminan  terhadap kesinambungan kesejahteraan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)  beserta  keluarganya  setelah  purna bakti  (pensiun)  maka  Rektor  Universitas
Muhammadiyah
Surakarta (UMS)
membentuk lembaga yang menangani jaminan  tersebut  yakni  Dana  Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  pada tanggal  5  September  2008.  Dana  pensiun UMS  didirikan  berdasarkan  SK  Rektor Nomor  278/A.6-VII/SR/VI/2009  tertanggal 30  Juni    2009  dan  telah  disahkan  oleh Mentri  Keuangan  dengan  SK  Nomor:  KEP- 485/KM.10/2009  tertanggal  29  Desember
2009. Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah  Surakarta  didirikan  untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan alasan untuk mendapatkan  kepastian  jumlah  manfaat pensiun  bagi  karyawan  saat  masa  pensiun. Tujuan didirikannya Dana Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  ialah memberikan  kesinambungan  penghasilan untuk kesejahteraan bagi peserta, janda/duda dan  anak  pada  saat  pegawai  Universitas Muhammadiyah Surakarta mengalami pensiun.
Peserta  Dana  Pensiun  Universitas Muhammadiyah  Surakarta  adalah  semua karyawan tetap baik tenaga edukatif maupun tenaga  administratif  yang  telah  berusia  18 tahun  atau  telah  menikah.  Kepesertaan dimulai  sejak  karyawan  terdaftar  pada  dana pensiun  atau  berhenti  bekerja  dengan mengalihkan  haknya  ke  dana  pensiun  lain. Seorang  peserta  tidak  dapat  mengundurkan
diri atau menuntut haknya dari dana pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Jika peserta meninggal dunia maka diberikan  ke  anak  sampai  anak  tersebut berusia  25  tahun/  masih  kuliah  atau  belum berpenghasilan.
Pada  saat  pembentukan  Dana  Pensiun Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  telah tercatat  peserta  sebanyak  687  orang  dan hingga  sekarang  menjadi  833  orang  peserta aktif  dan  835  peserta  yang  pasif  (telah pensiun). Peserta pensiun terdiri  dari tenaga edukatif  yang  berusia  65  tahun  dan  tenaga administratif  berusia  56  tahun.  Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta yang  akan  menjadi  peserta  dana  pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta maka sejak  awal  menjadi  karyawan  tetap  harus memenuhi  syarat  dengan  memberikan  Surat Keputusan  Pengangkatan  Karyawan  Tetap UMS kepada Lembaga Dana Pensiun UMS.
Anggota  aktif  berarti  anggota  yang masih bekerja sedangkan anggota yang tidak aktif  adalah  anggota  yang  sudah  purna tugas.  Anggota  dana  pensiun  ketika  telah pensiun  akan  mendapatkan  dana  pensiun setiap bulannya selama seumur hidup. Untuk besaran  yang  diterima  oleh  setiap  anggota dana  pensiun  yaitu  karyawan  UMS  yang purna  tugas  ditentukan  berdasarkan  2.5  % (persen)  faktor penghargaan (x) masa kerja (x)  PHDP  yaitu  80%  (persen)  dari  gaji
pokok. Dana ini dibayarkan setiap tahun dan setiap tahunnya naik 5% (persen).
Syarat Peserta Dana Pensiun Pasif atau telah  pensiun  maka  harus  memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
a. Foto Copy Surat Keputusan
Pengangkatan pegawai tetap UMS.
b. Foto Copy Surat Keputusan Terakhir Dan Pensiun
c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
d. Foto Copy Kartu Keluarga
e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak
f. Foto Copy Surat/ Buku Nikah
g. Foto Copy Buku Rekening Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah
h. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) buah.
Peserta  harus  memenuhi  dan melengkapi  syarat-syarat  tersebut.  Peserta dana pensiun juga harus membayar kewajiban  pembayaran  iuran  4%  (persen) dari  gaji  pokok  tiap  bulan.  Peserta  dana pensiun  yang  telah  pasif  atau  akan  pensiun maka  wajib  untuk  menandatangani  surat pernayataan dan memilih opsi yang diberikan  oleh  lembaga  Dana  Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengambil  secara  penuh  atau  berdasarkan persentase yang telah ditetapkan seperti opsi dibawah ini:
a. Kurang dari Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan maka diperbolehkan mengambil 100%
sekaligus.
b. 100% (seratus persen) bulanan penuh jika  diatas  Rp.400.000  (empat  ratus ribu rupiah).
c. Diambil 20% (dua puuh persen)  dan 80%  (delapan  puluh  persen)  bulanan diatas  Rp.  400.000  (empat  ratus  ribu rupiah) perbulan.
Dalam  mengelola  program  pensiun maka  diperlukan  komitmen  pendiri  dan pengelola  untuk  mengelola  dana  peserta secara  hati-hati  ( prudent ).  Upaya  yang dilakukan dengan cara meminimalkan segala kemungkinan moral hazard untuk kepentingan  pihak  tertentu  yang  tidak  ada kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan  peserta.  Selain  itu  juga, dibutuhkan komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya baik akibat adanya masa  kerja  lalu  maupun  pendanaan  untuk jangka  panjang  guna  mencapai  kekayaan yang  cukup  untuk  membayar  pensiun  yang dilakukan  melalui  proses  pengumpulan  dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin.
Adanya program pensiun tesebut maka kesejahteraan  dihari  tua  akan  terjamin. Sementara  bagi  perusahaan  itu  sendiri, program pensiun dapat mendorong
produktifitas  pekerja  atau  karyawan  karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah dijamin,  pada  gilirannya  mereka  akan  loyal terhadap  perusahaan  serta  akan  bekerja secara produktif.
2. Hambatan-Hambatan  Pengelolaan Dana  Pensiun  pada  Lembaga  Dana
Pensiun Universitas

## Muhammadiyah Surakarta
Data  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan menyebutkan  bahwa  aset  industri  dana pensiun  bertumbuh  7,06  persen  pada  tahun 2015  lalu  menjadi  15,5  persen  pada  tahun 2016.                  25 tahun setelah Undang- undang  Dana  Pensiun  diterbitkan  maka industri ini hanya membukukan pertumbuhan  yang  tidak  terlalu  besar. Menurut  data  OJK,  aset  Industri  Keuangan Non  Bank  (IKNB)  sebesar  Rp1.909,26 triliun per 31 Desember 2016 dan naik 13,64 persen dari tahun 2015. Pangsa aset industri dana  pensiun  sebesar  12,5  persen  atau sekitar  Rp  238,3  triliun.  Dana  kelolaan industri  dana  pensiun  hanya  1,92%  dari produk  domestik  bruto  (PDB).  Lebih  kecil dari  Thailand  yang  6,6%.  Survei  nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 menunjukan indeks literasi keuangan  dana  pensiun  baru  sebesar 10,91%,  sedangkan  indeks  inklusi  dana
pensiun  4,66%.  Angka  ini  jauh  di  bawah indeks  literasi  nasional  yang  mencapai 29,66%.(Anonim, 2018).
Penyebab  masih  rendahnya  dana pensiun di Indonesia adalah sebagai berikut, Pertama ,  peraturan  yang  tumpang  tindih mengenai dana pensiun. Perlu ada upaya dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan  agar  dapat  bersinergi  dalam menyikapi persoalan ini. Pemerintah mewajibkan  perusahaan  mengikutsertakan karyawannya  ke  dalam  program  pensiun publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan, sementara perusahaan sudah memiliki program  pensiun  perusahaan,  aturan-aturan tersebut sehingga dapat membebani perusahaan. Kedua , adalah rendahnya kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya  mempersiapkan  masa  pensiun, saat  ini  sebagian  besar  generasi  mudah mengalokasikan pendapatannya untuk membayar  cicilan  barang  konsumtif  seperti alat telekomunikasi dan kendaraan.
Dana  Pensiun  Syariah  sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia  dengan  sejumlah  alasan  (Yuliani, 2017)  antara  lain  masih  sedikit  sekali proporsi  masyarakat  yang  mau  mengikuti program  Dana  Pensiun,  kecuali  pegawai negeri  yang  secara  otomatis  menjadi anggota  Taspen  dan  Askes,  berkembangnya lembaga  keuangan  dan  bisnis  syariah,
tentunya sumber daya manusia yang bekerja dalam  institusi  tersebut  menjadi  pasar khusus yang jelas bagi nada pensiun syariah. Rasa  percaya,  rasa  memiliki  dan  kesadaran masyarakat  terhadap  pentingnya  idustri keuangan  dan  bisnis  syariah  yang  terus membaik  akan  menajdi  modal  dasar  yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan  nasabah  yang  loyal  terutama  bagi  Dana Pensiun Syariah.
Perkembangan  Dana  Pensiun  Syariah relatif  tertinggal  bila  dibandingkan  dengan industri keuangan syariah  yang lain. Hal  ini terjadi  di  antaranya  disebabkan  minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat  dalam  beberapa  hal  sebagai  berikut: (Nasution, 2006)
a. Dalam  konteks  strategi  pengembangan industri  lembaga  keuangan  syariah. Ketika  perbankan,  asuransi  dan  pasar modal  syariah  sudah  memiliki  dan masuk dalam road map strategi pengembangan  masing-masing  industri, Dana  Pensiun  Syariah  belum  disentuh sedikitpun dalam Kebijakan dan Strategi  Industri  Dana  Pensiun  Tahun 2007-2011.
b. Ketentuan  investasi  langsung  dalam Undang-Undang  Nomor  11  tahun  1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK) syariah  mengeluhkan  tentang  produk investasi terikat (mudharabah
muqayyadah/ restricted investment ) yang  berpotensi  besar  tidak  dapat dimasuki  oleh  DPLK  syariah.  Produk mudharabah  muqayyadah  merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan  nilai  proyek  yang  sangat  besar. Selama  ini  bank  syariah  kesulitan membiayai  produk  tersebut  karena terbentuk  dengan  Batas  Maksimum Pemberian  Kredit  (BMPK).  Hal  ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi  DPLK  syariah.  Jika  Dana  Pensiun Syariah  masuk,  berpotensi  mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini.
c. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi,  obligasi  dan  reksa  dana syariah sudah banyak memliki peraturan, baik berupa Undang-Undang,
Peraturan Bank Indonesia, Dana Pensiun  Syariah  belum  termuat  dalam Undang-Undang Dana Pensiun
sebagaimana  halnya  Undang-Undang Perbankan  maupun  Undang-Undang Perasuransian yang sudah mengesahkan lembaga  Perbankan  Syariah  maupun Asuransi  Syariah,  namun  dana  pensiun syariah  sudah  memiliki  Fatwa  DSN- MUI  88/DSN-MUI/XI/2013  tentang Dana  Pensiun  Syariah,  termasuk  ke dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
Lembaga  Dana  Pensiun  UMS  saat  ini belum  menerapkan  dana  pensiun  dengan sistem  syariah  sebagaimana  yang  telah diatur  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun demikian,  investasi  Dana  Pensiun  UMS telah  menerapkan  sistem  investasi  syariah berupa tanah, sukuk, deposito dan tabungan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Direktur  Dana  Pensiun  UMS  Drs. Muhroji  menyampaikan  bahwa  pengelolaan dana  pensiun  Universitas  Muhammadiyah Surakarta  dalam  menjalankan  fungsi  dan tugasnya ada beberapa hambatan. Hambatan Lembaga  Dana  Pensiun  UMS  dalam menerapkan  Dana  Pensiun  Syariah  yaitu Dewan Pengawas syariah dan pendiri belum ada  Surat  Keputusan  dari  Pihak  yang berwenang.  Beliau  menyampaikan  bahwa sebenarnya  Dana  Pensiun  UMS  sudah  siap jika  Dana  pensiun  UMS  harus  menerapkan sistem  dana  pensiun  syariah.  Hal  ini  juga disampaikan  oleh  Ibu  Ifung  salah  satu  staff Dana  Pensiun  UMS  yang  menyampaikan bahwa Dana Pensiun UMS hanya menunggu proses  pengangkatan  Dewan  Pengawas Syariah  dari  MUI-Dewan  Syariah  Nasional. Dengan  kata  lain  masih  menunggu  proses administrasi  atau  poses E  Licensing dan E Reporting.
Dewan  Pengawas  syariah  bertugas untuk  mengawasi  kegiatan operasional dana pensiun  di  Lembaga  Dana  Pensiun  UMS yang diangkat oleh Majelis Ulama Indonesi- Dewan  Syariah  Nasional.  Dewan  pengawas harus  memantau  apakah  kegiatan  dana pensiun  sudah  menerapkan  produk  sesuai syariat  islam  atau  belum  sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Fatwa DSN  Nomor  88/DSN-MUI/XI/2013  tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
Dana Pensiun Universitas
Muhammadiyah  Surakarta  untuk  mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan maka Lembaga  Dana  Pensiun  UMS  memberikan sosialisasi  secara  langsung  atau  leaflet terhadap  pegawai  tetap  UMS  setiap  setahun sekali  terkait  prosedur,  syarat  dan  hal-hal lain  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaran dana  pensiun  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
3. Tanggungjawab Otoritas Jasa
Keuangan  Solo  dalam  Menjalankan Wewenang Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas

## Muhammadiyah Surakarta
Lembaga  Dana  Pensiun  Universitas Muhammadiyah  Surakarta  sebelum  tahun
2013
diberikan pengawasan oleh Kementrian Keuangan dan sejak tahun 2013 mulai  diberikan  pengawasan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan.  Lembaga  Dana  Pensiun UMS  melakukan  pelaporan  kegiatan  secara online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan  ialah lembaga yang  independen  dan  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain  yang  mempunyai  fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan (Zaini,  2013).  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang berada  di  wilayah  Surakarta  yaitu  Otoritas Jasa  Keuangan  Solo  sehingga  OJK  Solo yang memiliki kewenangan untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  terhadap Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  menyatakan  bahwa  Otoritas  Jasa Keuangan  melaksanakan  tugas  pengaturan dan  pengawasan  terhadap  (Musjtari,  2017) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan  jasa  keuangan  di  pasar  modal, kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  jasa  keuangan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pengawasan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  maka Otoritas Jasa Keuangan mempunyai
wewenang  antara  lain;  (Astanti  &  Juita, 2017)  menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,  mengawasi  pelaksanaan  tugas pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap lembaga  jasa  keuangan,  pelaku,  dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak tertentu,  melakukan  penunjukan  pengelola statuter,  menetapkan  penggunaan  pengelola statuter,  menetapkan  sanksi  administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  di sektor  jasa  keuangan,  memberikan  dan/atau mencabut  izin  usaha,  izin  perseorangan, efektifnya  pernyataan  pendaftaran,  surat tanda  terdaftar,  persetujuan  melakukan keigatan  usaha,  pengesahan,  persetujuan atau  penetapan  pembubaran,  dan  penetapan lain.
Dana Pensiun Universitas
Muhammadiyah Surakarta juga diawasi oleh Dewan  Pengawas  internal    terdiri  dari  4 (empat)  Dewan  Pengawas  (Dosen  UMS) yang berasal dari 2 (dua) dari pemberi kerja dan  2  (dua)  dari  peserta.  Terdapat  evaluasi kinerja pengurus tiap semester yang diawasi oleh  Dewan  Pengawas,  Auditor  Independen (KAP) 1 (satu) tahun sekali. 1 (satu) Dewan
Pengawas  mengawasi  5  (lima)  Dana pensiun.
Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan pungutan  senilai  0,045  dari  jumlah  asset dalam  1 (satu) tahun tiap triwulan sebanyak 4x (empat kali) atau berkisar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun.  Salah  satu  staff  pengelola  Dana Pensiun  UMS  mengatakan  bahwa  Otoritas Jasa  Keuangan  Solo  kurang  berkontribusi sehingga  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus berbenah diri dan intropeksi diri. Beliau juga menyampaikan  bahwa  pungutan  terlalu banyak sehingga keberatan. Pungutan tersebut  berdasarkan  aset  berjalan  dengan membayarkan  ke  rekening  Otoritas  Jasa Keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  melakukan pengawasan  secara  aktif  dan  pasif.  Laporan yang  telah  diajukan  ke  Otoritas  Jasa Keuangan mengenai laporan tingkat kesehatan capital  ratio (Rasio  tingkat kesehatan). Laporan tersebut direview oleh 4 (empat)  reviewer  dari  pihak  pengawas Otoritas  Jasa  Keuangan    yang  terdiri  dari Kepala Sub Bagian, Kepala, Bagian, Deputi dan  Direktur  Otoritas  Jasa  Keuangan. Parameter kesehatan bank dinilai berdasarkan  pada  tingkatan  tidak  sehat, kurang  sehat,cukup  sehat  dan  sehat.  Dalam hal  terdapat  penyelesaian  sengketa  lembaga keuangan  non  bank  melalui  fasilitasi  di Otoritas  Jasa  Keuangan  dinyatakan  belum
berhasil  diselesaikan  maka  akan  dialihkan kepada  pihak  pengawas  untuk  diselesaikan. Pengawasan  yang  dilakukan  bersifat  pasif yaitu  minimal  1  (satu)  tahun  sekali tergantung tingkat kesehatan Industri Keuangan  Non  Bank.  Jika  ada  yang melanggar  terkait  pelaporan  maka  terdapat sanksi  materi  /unsur  kesalahan  tergantung kesalahannya.
Pengelola Dana Pensiun UMS menilai pungutan  dari  OJK  tidak  berbanding  lurus dengan  kinerja  pengawasan  yang  dilakukan oleh  OJK.  Justru  kementerian  keuangan yang  tidak  mengambil  pungutan  dari  pihak dapen dinilai lebih care terhadap pihak Dana Pensiun.  Pengelola  Dana  Pensiun  UMS mencontohkan bukti kepedulian kementerian  keuangan  adalah  ketika  dapen menghadapi masalah tertentu, pihak kementerian  keuangan  memberikan  respon yang  cepat.  Hal  ini  karena  di  Kementerian Keuangan  pada  saat  ada  laporan  atau keluhan  akan  ada auto  record .  Menurut Pengelola justru kementerian keuangan lebih up  to  date dibandingkan  dengan  Otoritas Jasa Keuangan.
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “efektif”  adalah  taraf  sejauh  mana  suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak  hukum  yang  positif,  pada  saat  itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing  ataupun  merubah  perilaku
manusia  sehingga  menjadi  perilaku  hukum. Tanggungjawab  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaran  dana  pensiun  syaraiah  bisa dikatakan  belum  optimal.  Hal  ini  dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soekanto, 2008):
a. Faktor  hukumnya  sendiri  (undang- undang).
Faktor  hukum  mempengaruhi  proses pengawasan terhadap penyelenggaraan dana pensiun  syariah.  Tugas  dan  kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalankan pengawasan  sudah  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan. Penyelenggaraan  dana  pensiun  syariah  juga telah  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan
Program Pensiun Berdasarkan  Prinsip  Syariah  meskipun diperlukan  Undang-Undang  Dana  Pensiun Syariah  yang  menjadi  payung  hukum tersendiri.  Hal  ini  terlihat  bahwa  fungsi pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Solo telah  memiliki  tugas  kewenangan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga keuangan syariah.
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Otoritas  Jasa  Keuangan  berupaya untuk melakukan pengawasan kepada lembaga  jasa  keuangan  syariah  baik  secara aktif  maupun  pasif,  namun  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  melakukan  pengawasan masih  belum  optimal.  Sosioalisasi  OJK terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan  Syariah dan  masyarakat  kurang  meningkat  sehingga masih  banyak  yang  belum  memahami  tugas pengawasan OJK.
Peran  strategis  Dewan  Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board). Dewan Pengawas  Syariah  memiliki  peran  dan tanggung  jawab  sentral  melalui  mekanisme kerjanya    untuk  memberikan  keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan  tidak  melanggar  kaidah-kaidah syariah.  Hal  ini  sangat  penting  dikarenakan tanggung  jawab  yang  paling  krusial  dari dana  pensiun  syariah  adalah  menciptakan keyakinan  kepada  seluruh stakeholder -nya bahwa  operasi  institusi  tersebut  benar-benar sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Untuk merealisasikan  tujuan  ini  perlu  untuk didorong  independensi  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) sekaligus memperkuat peranannya.  Selain  itu  juga,  memenuhi ketersediaan  jumlah  sumber  daya  manusia Dewan  Pengawas  Syariah  dan  sekaligus meningkatkan  kualitasnya  terutama  dalam
hal audit syariah dan internal shariah review perlu untuk ditetapkan.
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan  fasilitas  yang  mendukung proses  pengawasan  terhadap  lembaga  jasa keuangan syariah. Pada prakteknya, terdapat pelaku  jasa  keuangan  ataupun  masyarakat terutama  peserta  Dana  Pensiun  yang  belum mengetahui dan memahami proses pelaksanaan  pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan.
Dalam hal ini pihak pengawas Otoritas
Jasa Keuangan
sudah melakukan pengawasan dengan memfasilitasi penyelesaian  sengketa  melalui  fasilitasi dengan  metode  klarifikasi  permasalahan terhadap  pelaku  jasa  keuangan  tetapi  belum dilakukan  secara  optimal.  Lembaga  dana pensiun masih merasakan bahwa pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  belum dilakukan  secara  maksimal  melakukan pengawaan  karena  kurangnya  koordinasi antara  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan Lembaga dana pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
Masyarakat/Peserta Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta harus
memahami dan mengetahui proses penyelenggaran  dana  pensiun  syariah  di Dana  Pensiun  Universitas  Muhammadiyah Surakarta  sehingga  peserta  Dana  Pensiun Syariah  dapat  mematuhi  ketentuan  Otoritas Jasa Keuangan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo  dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran  lembaga  keuangan  syariah bersifat rahasia dan tertutup guna menegakkan  hukum  di  masyarakat.  Artinya hasil  dari  pengawasan  Lembaga  Jasa Keuangan  syariah  tidak  disebarluaskan informasinya  kepada  para  pihak  manapun. Masyarakat/Peserta  dana  pensiun  syariah masih  minim  kesadaran  hukumnya  untuk melaporkan permasalahan-permaslahan
yang  terjadi  mengenai  lembaga  keuangan syariah.
Budaya masyarakat dalam
penyelesaian  sengketa  dana  pensiun  syariah memerlukan dukungan dari budaya masyarakat  setempat.  Budaya  masyarakat sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses  pengawasan  terhadap  sengketa  yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan. Seperti budaya  damai  yang  terjadi  di  masyarakat, jika hal ini terdapat pada diri masing-masing pihak  yang  akan  menyelesaikan  sengketa,
yaitu dari pihak konsumen dan lembaga jasa keuangan  maka  penyelesaian  sengketa  akan berjalan secara efektif.
Berdasarkan  faktor  hukum  tersebut maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo  dalam menjalankan  pengawasan  masih  belum optimal.  Hal  tersebut  dikaitkan  dengan kelima  faktor  penegakan  hukum  menurut Soerjono Soekanto yaitu hukum
(peraturannya), penegak hukumnya, fasilitas/sarana  dan  prasarana,  masyarakat dan  kebudayaan.  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lemabaga Keuangan Syariah harus menerapkan keempat cara mentaati hukum dan berupaya membangun  kesadaran  hukum  dengan melakukan  edukasi  kepada  para  pelaku bisnis  syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah maupun kepada masyarakat.

## E. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  diketahui  bahwa  pelaksanaan pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta telah berjalan baik  namun, masih sedikit  terdapat  hambatan  terkait  dengan belum  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah. Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Solo terhadap  pengelolaan  dana  pensiun  syariah sebagaimana    menurut  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Otoritas  Jasa  Keuangan  masih  belum optimal  dari  aspek  hukum  (peraturannya), penegak  hukumnya,  fasilitas/sarana  dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh penulis  terkait  penelitian  ini  ialah  Lembaga Dana  Pensiun  Universitas  Muhammadiyah Surakarta  sebaiknya  segera  melaksanakan pengelolaan dana pensiun dengan menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  sesuai dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  33/POJK.05/2016.  Dewan  Syariah Nasional  dan  Majelis  Ulama  Indonesia segera memberikan Surat Keputusan kepada Dewan  Pengawas  Syariah  agar  Lembaga Dana  Pensiun  UMS  bisa  melaksanakan pengelolaan  dana  pensiun  syariah.  Penulis juga  memberikan  saran  agar  Otoritas  Jasa Keuangan  lebih  meningkatkan  tugas  dan kewenangannya sebagaimana Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan agar Lembaga Dana Pensiun  UMS  dan  Lembaga  Keuangan Syariah lainnya dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Alif M. Nur, R & Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Astanti  ,  D.  (2017).  Kewenangan  Otoritas Jasa  Keuangan  Dalam  Melakukan
Fungsi  Pengawasan  Pada  Lembaga Perbankan  Syariah. Jurnal  Law  and Justice . Vol 2(No.2).pp.164.
Hasibuan,  R.  (2011).  Dana  Pensiun  Dalam Perspektif  Hukum  Bisnis  Syariah. Jurnal  Al  Adalah .  Vol  X  (No.1), pp.100.
Hermansyah.  (2011). Hukum  Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Lestari,  D.  (2012).  Otoritas  Jasa  Keuangan:
Sistem  Baru  dalam  Pengaturan  dan Pengawasan  Sektor  Jasa  Keuangan. Jurnal  Dinamika  Hukum. Vol  12 (No.3). pp. 557.
Musjtari, D. (2017).  Efektifitas Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dalam
Pembuatan Akad Syariah di Indonesia. Jurnal  Hukum  Ekonomi Islam. Vol 1 (No1).pp. 96.
Nasution,M.  (2006).  Pengenalan  Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana. Soekanto,S.  (2008). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Soekanto,  S. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan  Sanksi ,  Bandung  :  CV.
Ramadja Karya.
Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian
Hukum., Cet.1. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Waluyo,  B.  (2002). Penelitian  Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika: Jakarta.
Yuliani,  M.  (2017).  Manajemen  Lembaga
Keuangan  Non  Bank  Dana  Pensiun Berdasarkan  Prinsip  Syariah. Jurnal
Dinamika Penelitian. Vol.  17 (No. 2), pp. 232.
Zaini  ,  Z.  (2013).  Hubungan  Hukum  Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral
Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pasca  Pengalihan  Fungsi  Pengawasan
Perbankan. Jurnal Media  Hukum . Vol 20 (No.2). pp.369.
Anonim,  (2017),  Roadmap  Pengembangan
Keuangan  Syariah.  Retrieved  from http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/ber
ita dan kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia-2017-2019.aspx.
Anonim, (2017), Statistik Perbankan Syariah,    Retrieved  from    http:// www.ojk.go.id/id/  kanal  /syariah/data-
dan-statistik/statistik- perbankansyariah/Documents/Pages/St atistik  Perbankan  Syariah  September 2017.
Anonim,  (2018)  Dana  Pensiun  Lembaga
Keuangan:  Menanti  Generasi  Sadar
Pensiun, http://finansial.bisnis.com/read/20170 430/215/649410/danaphttp:/cms.bisnis .com  /admin  /article/edit/  649410, diakses  pada  tanggal  11  September 2018.

## Daftar Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor    8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  33/POJK.05/2016 tentang  Penyelenggaraan  Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa  DSN  Nomor  88/DSN-MUI/XI/2013
tentang
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan  Program  Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah