## PIIL PESENGGIRI : STRATEGI RESOLUSI KONFLIK MENGGUNAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PANCASILA

## PIIL PESENGGIRI: STRATEGY OF CONFLICT RESOLUTION THAT RAISES RELIGIOUS VALUES AND PANCASILA
Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma & Deri Cicilia IAIN Metro Alumni PPs Kajian Budaya Universitas Padjadjaran king_rachman@yahoo.com, chici_pkn09@yahoo.com

## Abstrak
Konflik Semaka terjadi antara suku Lampung dengan suku Jawa. Pemicunya adalah tindakan kriminal dan aksi ‘main  hakim  sendiri’.  Konflik  semakin  meluas  karena  didasari  prasangka  dan  kecemburuan  sosial  yang  telah mendarah-daging.  Masalah  yang  teridentifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  strategi  aktualisasi kearifan lokal Piil Pesenggiri yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam rangka resolusi konflik Semaka? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif danmetode yang digunakan adalah Ex Post Facto.  Subjek  penelitian  di  tentukan  dengan  teknik  snowball  sampling,  dan  data  tersebut  dianalisis  dengan menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan karakter Piil Pesenggiri itu sendiri merupakan pengejewantahan dari syariat Islam dan menjadi pilar  idiologi  Pancasila.  Lebih  lanjut  lagi,  penerapan  falsafah  Piil  Pesenggiri  sebagai  pendekatan  penanganan konflik  menjadi  sebuah  cara  yang  efektif  untuk  menangani  konflik  di  Semaka.  Oleh  karena  itu,  filosofi  Piil Pesenggiri juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik di daerah lain.
Kata kunci: Piil Pesenggiri, Islam, Pancasila, Penanganan Konflik

## Abstract
Semaka conflict occurs between the Lampung tribe and the Javanese tribe.The trigger is a crime and 'vigilante' action.  The  conflict  is  widespread  because  it  is  based  on  the  ingrained  prejudice  and  social  jealousy.  The problem identified in this research is how the actualization strategy of local wisdom Piil Pesenggiri synergizes with the values of Pancasila and Islam in the framework of conflict resolution in Semaka District? This research is a descriptive qualitative researchand the research method is Ex Post Facto. The subjects of the research are chosen by using snowball sampling technique,  and thecollected  data was  analyzed by using Interactive Model Analysis from Miles and Huberman.  Then, the result shows that the value and character of Piil Pesenggiri itself is a manifestation of the Islamic Shari'a and a pillar of Pancasila ideology. Furthermore, dealing with Semaka Conflict, the actualization of the Piil Pesenggiri philosophy as a social approach becomes an effective way to cope with the conflict in Semaka. Therefore, the Piil Pesenggiri philosophy is also expected to resolve a conflict in other areas.
Keywords: Piil Pesenggiri, Islam, Pancasila, Conflict Handling.

## Pendahuluan
Lampung merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya sangat plural. Keberagaman masyarakat suku Lampung ini terutama disebabkan oleh  program  transmigrasi  yang  dicanangkan pemerintah  pada  kurun  waktu  1969/1970  dan terus  berlanjut  sehingga  1974/1975,  walaupun sejak  zaman  kolonial  Belanda  pada  tahun  1901 transmigrasi  ke  wilayah  Lampung  juga  telah dilakukan.  Tidak  heran  jika  Lampung  menjadi salah  satu  daerah  pionir  tujuan  transmigrasi penduduk  pulau  Jawa  dan  Bali  saat  itu (Holilulloh,  2001:66).  Seiring  berjalannya  waktu, lambat  laun  penduduk  pulau  Jawa,  Bali,  dan
daerah  lainnya  secara  swadaya  berbondong- bondong bermigrasi ke Lampung karena melihat sanak saudaranya sukses ditanah perantauan.
Secara resmi, transmigrasi di Kecamatan Semaka  merupakan  salah  satu  yang  tertua  di provinsi  Lampung  yang  awalnya  dilaksanakan pada  tahun  1921/1922  dengan  masyarakat transmigran  berasal  dari  daerah  Wonosobo, Jawa  Tengah  (Levang,  2003:  9).  Transmigrasi ini  merupakan  kelanjutan  dari  keberhasilan program  serupa  sebelumnya  di  desa  Bagelen, kabupaten  Pesawaran  dan  Kecamatan  Semaka saat  itu  masih  menjadi  bagian  dari  kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan.
Pascakemerdekaan,  program  transmigrasi  terus berlanjut  baik  yang  dicanangkan  pemerintah maupun  secara  swadaya.  Bahkan,  pada  kurun waktu  1969/1970  dan  terus  berlanjut  hingga 1974/1975,  Lampung  menjadi  salah  satu  daerah pionirtujuan transmigrasi (Holilulloh, 2001: 66). Pesertanya pun tidak hanya  dari daerah  Kabupaten Wonosobo,  Jawa  Tengah  tetapi  juga  dari  berbagai daerah lain di pulau Jawa dan Bali.
Kesuburan  tanah  dan  beragamnya  iklim ditunjang dengan topografi daerah yang baik dan sangat  cocok  untuk  bercocok  tanam  kian menjadikan  Lampung menjadi objek perantauan daerah-daerah  lain  di  Indonesia.  Hal  tersebut memunculkan komunitas koloni  (enklave) pribumi  (suku  Lampung)  dan  perkampungan  suku pendatang sebagai wujud primordialisme masyarakat pendatang.  Hal  ini  membuat  Lampung  menjadi daerah  yang  terdiri  dari  beragam  unsur  suku, agama, dan ras (SARA).
Pengelompokan masyarakat/suku pendatang sebagai  wujud  ikatan  primordialisme,  tampak dari nama kecamatan/desa/dusun/kampung yang ditempati  suku  pendatang  tersebut.  Misalnya daerah Semarang, Purworejo, Purwokerto, Purwodadi, Wonosobo,  Pringsewu,  dan  Klaten  merupakan wilayah  yang  penduduknya  berasal  dari  Jawa Tengah.  Kemudian,  Wonomulyo,  Donomulyo, Banyumas,  Wonogiri,  dan  Madura  merupakan wilayah  yang  penduduknya  dari  Jawa  Timur. Jogja,  Bantul,  Klaten,  Sritejo  Kencono,  Krajan, Trimurjo,  Wonosari,  Wates,  dan  Sidomulyo merupakan  wilayah  yang  penduduknya  dari Yogyakarta  dan  Solo.  Balinuraga,  Bali  Sadar Utara,  Rama  Nirwana,  Rama  Dewa,  Rukhti Harjo,  dan  Seputih  Raman  merupakan  wilayah dengan  penduduknya  berasal  dari  Bali.  Sumber Jaya,  Bandung  Baru,  Sukaraja,  Air  Bakoman, Sinar  Banten,  Fajar  Bulan,  Panaragan,  Cilimus, Subang,  merupakan  wilayah  dengan  penduduk berasal  dari  Jawa  Barat  dan  Banten.  Sinar Semendo,  Ogan,  Pelembang,  dan  Komering merupakan  wilayah  dengan  penduduk  berasal dari  Palembang  (Sumatera  Selatan).  Kampung Bugis  merupakan  wilayah  dengan  penduduk berasal dari Bugis (Sulawesi). Kampung Ambon merupakan  wilayah  dengan  penduduk  berasal dari Maluku.
Suku  pribumi  sendiri  mendiami  beberapa wilayah  koloni  (enklave)  seperti  desa/dusun Banjar  Agung,  Buyut  Udik/Ilir,  Seputih  Agung, Padang  Ratu,  Menggala,  Sukadana,  Kota  Agung, Ulu  Belu,  Batu  Brak,  Sekincau,  Liwa,  Gunung
Batin,  Rajabasa,  Kalianda,  Baradatu,  Negara Ratu,  Negara  Batin,  Bandar  Negeri  Semuong, Way  Kerap,  Semaka,  Anak  Tuha,  Pubian,  Ratu Aji,  Gunung  Sugih,  Terbanggi  Besar,  dan  Kota Bumi. Untuk Kecamatan Semaka, Keberagaman suku  dapat  dideskripsikan  dalam  gambar berikut.
Gambar 1 Persebaran Suku di Kecamatan Semaka (Profil Kecamatan Semaka tahun 2014 disesuaikan dengan hasil Observasi Lapangan, 23-26 Maret 2014)
Pada  satu sisi,  keberagaman masyarakat Lampung,  khususnya  di  Kecamatan  Semaka, dengan  hadirnya  suku  pendatang  membawa dampak  positif,  terutama  untuk  semakin mempererat  persatuan  dan  kesatuan  nasional melalui  proses  asimilasi  dan  akulturasi  budaya. Tonybee (dalam Herimanto dan Winarno, 2010) berpendapat bahwa penyebaran budaya ini dapat terjadi  melalui  beberapa  jalur.  Pertama,  aspek budaya  selalu  masuk  secara  individual.  Kedua, kekuatan  menembus  suatu  budaya  berbanding terbalik  dengan  nilainya.  Ketiga,  unsur  budaya yang  masuk  akan  menarik  unsur-unsur  budaya yang  lain.  Keempat,  aspek  atau  unsur  budaya yang  dinilai  tidak  berbahaya  ditanah  asalnya dapat  berubah  menjadi  berbahaya  bagi  masyarakat yang didatanginya. Hal ini berarti bahwa budaya dalam  suatu  masyarakat  itu  dapat  berubah (Herimanto  dan  Winarno,  2010:  35).  Dalam konteks ini, bersatunya keberagaman masyarakat di  provinsi  Lampung  dilambangkan  dalam semboyan  Sang  Bumi  Huwa  Jurai  yang  artinya bahwa  penduduk  Lampung  terdiri  dari  Jurai/ golongan  penduduk  asli  dan  pendatang  sebagai wujud  keharmonisan  kehidupan  bermasyarakat (Syajono,  1994:  4).  Hal  tersebut  sejalan  dengan amanah  dasar  negara  Pancasila  dan  semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang terwujud dalam tata pergaulan  hidup  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Di  sisi  lain,  keberagaman  masyarakat Lampung,  khususnya  di  Kecamatan  Semaka, juga  membawa  dampak  yang  negatif  bagi kehidupan masyarakatnya. Keberagaman masyarakat di  Lampung  seringkali  memicu  konflik  sebagai akibat  prasangka  dan  kecemburuan  sosial- ekonomi  yang  membawa  unsur  suku,  agama, dan  ras  (SARA).  Hal  ini  juga  terjadi  pada konflik  didaerah  lain,  misalnya  saja  kasus konflik  Mesuji  yang  berawal  pada  6  November 2010 sebagai akibat perambahan hutan produksi Register  45  dan  Alpha  8  oleh  suku  pendatang (Jawa,  Bali  dan  Bugis)  dengan  Pamswakarsa (suku  Lampung)  yang  dibentuk  oleh  PT.  Silva Inhutani  dan  PT.  BSMI yang  sampai  saat  ini belum  terselesaikan .  Selanjutnya  konflik  terjadi di  kecamatan  Bekri,  kabupaten  Lampung Tengah  pada  8  Oktober  2012  antara  suku  Jawa dengan  suku  Lampung  sebagai  akibat  tindak pidana  pencurian.  Selain  di  Bekri,  konflik  di Lampung  tengah  juga  terjadi  di  kecamatan Padang  Ratu  pada  24  Agustus  2013  yang  juga melibatkan  suku  Lampung  dan  Jawa.  Pada tanggal  27-29  Oktober  2013  konflik  terjadi  di Balinuraga,  konflik  antar  suku  ini  terjadi  antara suku  Bali  sebagai  suku  pendatang  dengan masyarakat  pribumi  Lampung,  yang  kemudian meluas kepada suku-suku yang lainnya. Konflik tidak  kunjung  reda  dan  terus  menjalar  di berbagai  wilayah  di  provinsi  Lampung.  Konflik terbaru  adalah  konflik  di  kecamatan  Bunga Mayang  kabupaten  Lampung  Utara  pada  2 Februari  2016  dan  kecamatan  Gunung  Terang, kabupaten Tulang Bawang Barat pada 11 Maret 2016,  yang  keduanya  melibatkan  suku  pribumi dan pendatang.
Faktor toleransi dalam masyarakat majemuk merupakan  hal  yang  mutlak  harus  dipenuhi dalam  mencapai  integrasi  sosial.  Hal  ini mengingat  konflik  seperti  yang  terjadi  di  wilayah Lampung akan mudah terjadi karena disulut oleh kecemburuan  dan  prasangka-prasangka  sosial yang  berkepanjangan  dan  berlarut-larut  tanpa disertai  pembuktian  yang  riil.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Gerungan  (1966:  175)  bahwa prasangka  sosial  terjadi  karena  antarkelompok masyarakat  (suku)  tidak  memahami  watak  dan pola  hidupnya,  adanya  pola  ketergantungan  sosial (baik perseorangan atau golongan), serta kesadaran akan  dampak  negatif  dari  prasangka  sosial  itu sendiri.
Dalam  banyak  kasus  konflik  di  Lampung, resolusi  konflik  yang  digunakan  cenderung mengadopsi  model  penyelesaian  dari  luar  budaya
masyarakat  itu  sendiri.  Pelaksanaan  resolusi dengan model ini juga seragam, yaitu menghentikan  konflik  dengan  pemaksaan  oleh alat  negara  yang  berwenang  (Peace  Keeping) yang  kemudian  diterapkannya  serangkaian  aturan beserta  sanksinya  agar  konflik  tidak  terulang kembali.  Pola  seperti  ini  hanya  efektif  untuk menghentikan  konflik  dalam  waktu  singkat tetapi  tidak  akan  menjamin  konflik  akan  reda dalam  kurun  waktu  yang  lama.  Salah  satu domain  yang  luput  dalam  penanganan  konflik adalah  pendekatan  dari  dalam  masyarakat  itu sendiri.  Karena  pada  hakikatnya  masyarakat memiliki  kemampuan  dan  sensivitas  yang  disebut “kearifan  lokal”  dalam  menjaga  kelangsungan dinamika  masyarakat,  termasuk  mengantispasi bahaya  yang  mengancam,  dan  menyelesaikan konflik.
Konflik yang didominasi oleh prasangka dan  kecemburuan  sosial  yang  berkepanjangan dan  telah  mendarah  daging  akan  menjadi  dendam yang tak kunjung selesai, sehingga hanya karena masalah  kecil  dapat  memicu  konflik  horizontal maupun  vertikal  yang  lebih  luas.  Keadaan  ini tentu  perlu  resolusi  konflik  yang  efektif  agar akar  permasalahan  dapat  diredam.  Setidaknya ada  tiga  tahapan  dalam  resolusi  konflik,  yaitu sebagai berikut (Rozy dkk, 2006: 21).
(1) Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada  proses  penghentian  kekerasan  secara paksadengan aparat keamanan atau militer.
(2) Tahap negoisasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok  yang  bertikai  untuk bermusyawarah.
(3) Tahap problem solving approach yang lebih bernuansa sosial.
Konflik  horizontal  yang  terjadi  di Kecamatan Semaka bila dikaji secara mendalam bukan  hanya  karena  kasus  pidana  pencurian semata. Kecemburuan dan prasangka sosial telah terakumulasi  sebagai  “sekam”,  karena  suku Lampung sendiri semakin tergeser oleh masyarakat suku  pendatang  karena  mayoritas  gaya  hidup mereka  yang  penuh  dengan  gengsi  dalam menjalani  kehidupan  adatnya.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Wirawan.
“Suatu jenis konflik sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah  aspek  kehidupan.  Konflik  sosial seringkali  tidak  hanya  disebabkan  oleh perbedaan  suku,  ras,  kelas,  atau  kelompok sosial,  tetapi  seringkali  disebabkan  oleh
kecemburuan  ekonomi,  kehidupan  politik, dan perbedaan agama (Wirawan, 2013: 62)”
Keterlibatan  unsur  suku  membuat  konflik semakin  cepat  meluas,  dan  stereotip  negatif antarmasing-masing  kelompok  masyarakat  pun tidak  bisa  dihindari.  Hal  ini  berdampak  pada rusak/terganggunya  komunikasi,  interaksi,  dan relasi  sosial  antarsuku  dan  agama.  Pada  konflik Semaka,  unsur  kesukuan  dilibatkan  antara  suku pribumi  Lampung  dengan  Suku  Jawa  pasca terbunuhnya  pencuri  motor  yang  merupakan orang  bersuku  Lampung  oleh  masyarakat  suku Jawa.  Keadaan  ini  memiliki  kemiripan  alur  dan proses  dengan  konflik  Balinuraga  di  Lampung Selatan  yang  menghebohkan  seluruh  penjuru Nusantara  pada  tahun  2012,  ketika  terjadi pemusatan  enklave-enklave  komunitas  koloni, kesenjangan  perekonomian,  dan  bahkan  terlihat seperti adanya monopoli terhadap suku pribumi, dan arogansi dari satu kelompok komunitas yang menimbulkan  stereotip  antarkelompok/komunitas/ golongan dan menciptakan etnosentrismenya masing- masing. Puncaknya, permasalahan-permasalahan kecil tidak mampu diakomodasi secara kekeluargaan dan  mengedepankan  perilaku  main  hakim  sendiri (eighen righting) (Humaedi, 2014).
Pada hakikatnya, masyarakat suku Lampung sangat  terbuka  dan  ramah  terhadap  pendatang, walaupun  memiliki  watak  keras  dan  intonasi bicara  yang  kasar  seperti  kebanyakan  suku  di Sumatera.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  falsafah hidupnya  yang  dikenal  dengan  istilah  “Piil Pesenggiri”  atau  yang  sering  disebut  “Piil”. Sebagai kekayaan budaya yang tumbuh didalam masyarakat  itu  sendiri,  maka  kearifan  lokal  Piil Pesenggiri  mempunyai  elemen-elemen  penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga  masyarakat.  Piil  Pesenggiri  sendiri merupakan  salah  satu  sendi  Pancasila  yang merupakan  sintesis  dari  kepribadian  (sejarah perjuangan,  budaya,  agama,  dan  adat-istiadat) masyarakat Indonesia pada umumnya (MPR RI, 2014:  27-28).  Menurut  John  Haba  (dalam Abdullah, 2008), setidaknya ada enam signifikansi  dan  fungsi  kearifan  lokal  jika dimanfaatkan  dalam  resolusi  konflik.  Pertama, sebagai  penanda  identitas  sebuah  komunitas. Kedua,  elemen  perekat  (aspek  kohesif)  lintas warga,  lintas  agama  dan  lintas  kepercayaan. Ketiga,  kearifan  lokal  tidak  bersifat  memaksa tetapi  lebih  merupakan  kesadaran  dari  dalam. Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan sebuah  komunitas.  Kelima,  kemampuan  local wisdom  dalam  mengubah  pola  fikir  dan
hubungan  timbal  balik  individu  dan  kelompok dan  meletakkannya  di  atas  common  ground. Keenam, kearifan lokal dapat mendorong proses apresiasi,  partisipasi  sekaligus  meminimalisir prasangka  sosial  yang  merusak  solidaritas  dan integrasi komunitas (Abdullah, 2008).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  dikemukakan,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana strategi aktualisasi kearifan lokal Piil Pesenggiri yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an  dalam  rangka  resolusi  konflik Semaka?  Hal  ini  merupakan  strategi  alami penanganan  konflik  sekaligus  pencegahan  konflik untuk terulang kembali, karena pada  hakikatnya setiap  masyarakat  memiliki  pedoman  hidup yang  berasal  dari  kearifan  lokal,  keyakinan,  dan rasa kebangsaannnya. Menyinergikan Piil Pesenggiri sebagai  kearifan  lokal  suku  Lampung  dengan nilai-nilai  Pancasila  dan  ke-Islam-an  akan memberikan pemahaman kepada masyarakat pribumi dan  pendatang  bahwa  hakikatnya  karakter kehidupan  mereka  memiliki  ”titik  temu”  dan dapat  hidup  berdampingan  satu  sama  lain, bahkan saling mengisi.
Penelitian deskriptif kualitatif ini menarik  karena  mengangkat  kearifan  lokal masyarakat  suku  Lampung  yang  sejatinya  adalah ”tuan  rumah”  di  daerahnya  sendiri  tetapi terpojokkan oleh masyarakat pendatang sehingga muncul kecemburuan sosial. Begitupun sebaliknya. Suku  pendatang,  terutama  suku  Jawa,  memiliki prasangka  sosial  (buruk)  terhadap  suku  pribumi Lampung karena sering ”reseh” dan mengintimidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Ex Post Facto,  yang  merunut  latar  belakang  konflik Semaka  hingga  pada  resolusinya,  dengan mengaitkannya  pada  sudut  pandang  budaya, keyakinan  dan  nasionalisme.  Pengambilan  data dilakukan  dengan  menyertakan  berbagai  sumber informasi  yang  berasal  dari  wawancara,  observasi dan dokumentasi.
Subjek penelitian atau informan ditentukan secara  terpilih  dan  dengan  teknik  snowball sampling.  Informan  yang  memiliki  pemahaman tentang  masalah  dalam  penelitian  ini  dipilih langsung  oleh  peneliti,  dan  untuk  beberapa kajian  materi  yang  lain  yang  informan  tidak pahami,  maka  akan  dirujuk  pada  informan  lain yang  lebih  berkompeten.  Adapun  informan tersebut  berjumlah  8  orang  yang  terdiri  6  orang dari pemuka masyarakat/tokoh adat di Kecamatan  Semaka,  khususnya  Bapak  Drs.  H.
Mz,  M.Ag.  (gelar  adat:  Khadin  Darmawan) selaku  tokoh  masyarakat  adat  suku  Lampung Pesisir, dan Bapak Md selaku tokoh masyarakat suku  Jawa  di  Kecamatan  Semaka.  1  orang budayawan daerah yang dalam hal ini adalah Ibu Dr.  FA,  M.Pd  selaku  Ketua  Program  Studi Magister  Pendidikan  Bahasa  Lampung  Universitas Lampung  sekaligus  pengurus  Majelis  Penyimbang Adat Lampung (MPAL) provinsi Lampung. Dan 1  orang  Aparatur  pemerintahan  Kecamatan Semaka  sebagai  salah  satu  mediator  penyelesaian konflik  yaitu  Ibu  RK  selaku  sekretaris  Kecamatan Semaka.
Agar  data  yang  disajikan  menjadi  lebih bermakna  dan  mudah  dipahami,  maka  analisis data yang digunakan adalah Analysis Interactive Model dari  Miles  dan Huberman. Data  wawancara mendalam,  observasi  tempat  kejadian  perkara  dan dokumentasi  perjanjian/kesepakatan,  pemberitaan media massa, kebijakan pemerintah, dan sebagainya yang telah dikumpulkan tersebut direduksi sehingga menjadi  sederhana  dan  mudah  diabstraksikan. Setelah  itu,  data  disajikan  secara  jelas  agar mudah  dipahami  dan  sejalan  dengan  rumusan masalah. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (verifikasi) untuk menguji kebenaran dan kecocokan sebagai bentuk validasinya.

## Kronologi Konflik di Kecamatan Semaka
Konflik  di  Kecamatan  Semaka  terjadi antara masyarakat suku Lampung di Pekon Way Kerap,  Karang  Agung,  dan  Pardawaras  dengan masyarakat  suku  Jawa  dari  Pekon  Sukaraja. Konflik  di  Kecamatan  Semaka  dilatarbelakangi oleh  tindak  pidana  pencurian  yang  berujung pada  tindakan  main  hakim  sendiri.  Keluarga korban yang bersuku Lampung tidak terima dan mengerahkan massa untuk melakukan penyerangan di  Pekon  Sukaraja.  Kejadian  ini  hanya  merupakan pemicu  saja,  sedangkan  bibit  konflik  sudah terakumulasi  sejak  lama.  Kesenjangan  ekonomi dan  kecemburuan  sosial  suku  Lampung  diduga menjadi  dasar  (background)  beberapa  konflik yang terjadi di Lampung. Hal dibuktikan dengan aksi  ‘jarah’,  politik  uang,  dan  politik  identitas yang dilakukan para pelaku konflik (wawancara dengan  MD,  tokoh  masyarakat  suku  Jawa tanggal  12  April  2015).  Runtutan  kejadian konflik  Semaka  secara  rinci  adalah  sebagai berikut.
“ Konflik  di  Sukaraja,  Kecamatan  Semaka diawali  ketika  masyarakat  pekon  Tugu Papak  menunaikan  ibadah  Sholat  Magrib dan  salah  satu  warga  suku  Jawa  memarkir
kendaraannya  di  Masjid.  Ketika  ibadah Sholat  Magrib  berlangsung,  Syahyani  (30 tahun)  warga  suku  Lampung  yang  dari pekon  Karang  Agung  mencuri  motor  yang terparkir tersebut bersama rekannya. Setelah mengetahui  kendaraannya  hilang,  pemilik langsung  menghubungi  beberapa  warga diperbatasan  desa  Sukaraja  untuk  mengejar dan  menangkap  orang  yang  mencuri motornya.  Dengan  kerjasama  warga  pekon Sukaraja,  Syahyani  yang  membawa  motor curian  tersebut  tertangkap.  Namun,  dia sempat  kabur  dan  bersembunyi  kerumah salah  satu  warga  Pekon  Sukaraja  bernama Japan.  Karena  panik  tanpa  sadar  Japan mengizinkan  pencuri  untuk  bersembunyi  di kamarnya.  Namun,  istri  Japan  yang  tidak paham  dengan  kejadian  itu  kaget  dan berteriak  melihat  ada  laki-laki  dikamarnya. Spontan,  para  warga  yang  sedang  mengejar pencuri masuk kedalam rumah dan menyeret  pencuri  tersebut  ke  halaman  serta menghakiminya  hingga  tewas  dan  bahkan salah seorang warga berteriak dan menghujat  dengan  kalimat  yang  berunsur SARA bahwa ‘itu adalah orang Lampung, maka  dibakar  saja’.  Saat  bersamaan, Reval  warga  suku  Lampung  dari  pekon Pardawaras  melintas  di  tempat  tersebut, warga  pun  mengira  Reval  merupakan bagian  dari  komplotan  pencuri  itu  padahal Reval  tidak  ada  kaitan  dengan  pencurian. Reval  pun  dihakimi  hingga  babak-belur. Teman pelaku  pencurian yang  tidak tertangkap  menyaksikan  kejadian  itu  dan mengadukan  kejadian  tersebut  ke  warga pekon  Way Kerap, Pardawaras, dan Karang Agung dengan cerita yang didramatisasi dan mengandung  unsur  provokatif  (seperti mengatakan  bahwa  rekannya  dan  Reval dimutilasi dan dibakar hidup-hidup). Setelah mendengar  kabar  itu,  warga  Way  Kerap, Pardawaras,  dan  Karang  Agung  marah  dan mengajak  suku  Lampung  di  Pekon  lain untuk  menyerang  warga  Jawa  di  Pekon Sukaraja.  Warga  suku  Lampung  pun beramai-ramai  merusak  dan  menjarah rumah-rumah  warga  suku  Jawa,  dan  untuk menghilangkan  bukti  penjarahan,  mereka membakar rumah-rumah tersebut. Itu terjadi hari  rabu  tanggal  30  Juli  2014  pukul  19.00 WIB  (serangan  pertama),  pukul  21.00  WIB (serangan  kedua)  dan  Kamis  31  Juli  2014 pukul  02.00  WIB  (serangan  ketiga)” (Wawancara  dengan  RK,  seorang  aparatur pemerintahan  Kecamatan  Semaka,  tanggal 23 Maret 2015).
Pernyataan ini didukung pernyataan MD tokoh  masyarakat  suku  Jawa,  bedasarkan  hasil
wawancara  tanggal  12  April  2015  yang menyatakan bahwa:
“Persinggungan kepentingan antarsuku dalam  masyarakat  yang  beragam  seperti disini (Kecamatan Semaka) sering kali tidak dapat  terhindarkan.  Mungkin  hal  ini  karena kecemburuan sosial suku Lampung terhadap suku  pendatang  termasuk  suku  Jawa ataupun sebaliknya yang telah lama terpendam. Faktor-faktor penyebabnya antara  lain  pemukiman  yang  berkelompok- kelompok  dan  kurangnya  komunikasi  antar suku  serta  timpangnya  keadaan  ekonomi. Buktinya,  dalam  konflik  kemarin  rumah masyarakat  banyak  yang  dijarah  harta bendanya.  Tindakan  massa  pekon  Sukaraja yang  menghakimi  memang  tidak  dapat dibenarkan  karena  seharusnya  ada  aparat pemerintah  yang lebih berwenang (kepolisian). Namun,  masyarakat  di  Kecamatan  Semaka ini  sudah  geram  dengan  tindakan  kriminal yang  beberapa  diantaranya  dilakukan  oleh masyarakat  suku  Lampung.  Kami  sadar tidak semua suku Lampung seperti itu. Suku pendatang pun banyak  yang  menjadi pelaku tindakan  kriminal.  Tetapi  dari  beberapa kasus  yang  terungkap,  mayoritas  pelakunya adalah  suku  Lampung  (Wawancara  dengan MD,  seorang  tokoh  masyarakat  suku  Jawa, tanggal 23 Maret 2015)”.
Latar  belakang  konflik  terjadi  murni karena  tindakan  pidana  pencurian  motor  yang meluas  pada  aksi  kerusuhan  dan  penjarahan yang  melibatkan  suku  Lampung  dengan  suku pendatang dari Jawa. Tindakan pidana pencurian tersebut  hanya  sebagai  pemicu  konflik,  sedangkan bibit  konflik  telah  ada  sejak  lama.  Prasangka sosial  masing-masing  suku  membuat  mereka tidak  lagi  dapat  menyelesaikan  masalah  dengan musyawarah  tetapi  justru  dengan  main  hakim sendiri.  Suku  Lampung  berprasangka  bahwa suku  pendatang  telah  menggeser  kehidupan ekonomi mereka, karena banyak suku Jawa yang lebih  sukses  dari  pada  suku  Lampung.  Hal  ini didukung pernyataan seorang pemuka adat suku Lampung, bahwa:
”Suku  Lampung  mayoritas  bekerja  pada sektor  perkebunan,  baik  itu  adalah  durian, duku,  lada,  karet,  kelapa,  kopi  dan  cokelat. Komoditi  inilah  yang  menjanjikan  nilai ekonomi  yang  tinggi.  Walaupun  panennya musiman,  mengurus  tanaman  perkebunan itu  tidak  sesulit  mengurus  tanaman  padi sawah baik dari segi pupuk dan pencegahan hama. Umur tanaman perkebunan juga lebih lama  dan  bisa  berkali-kali  panen  berbeda dengan  tanaman  padi  yang  hanya  sekali
panen  dan  darus  menanam  lagi.  Secara ekonomi  tanaman  perkebunan  lebih  murah perawatan  dari  pada  tanaman  pertanian. Tanah  di  Kecamatan  Semaka  ini  kan berbukit  jadi  tidak  cocok  untuk  pertanian persawahan.  Mengelola  tanaman  pertanian membutuhkan  tenaga  ekstra,  mulai  dari membajak,  menanam,  memupuk,  mencegah hama  dan  memanen.  Kami  juga  tidak memiliki  cukup  pengetahuan  untuk  bertani padi sawah. Kalaupun ada yang bertani padi itu  padi  gogo  atau  tadah  hujan.  Disisi  lain ada  suatu  rasa  malu  (piil)  bagi  masyarakat suku  Lampung  untuk  melakukan  pekerjaan yang  kasar  walaupun  itu  halal  misalnya menjadi buruh dan kuli (Wawancara dengan MZ  (Gelar  Adat:  Khadin  Darmawan), seorang pemuka adat suku Lampung Pesisir, tanggal 23 Maret 2015)”.
Kegiatan ekonomi suku Lampung mayoritas berada  pada  sektor  perkebunan  dan  pengolahan hasil  hutan.  Perkebunan  yang  dikembangkan suku Lampung di Kecamatan Semaka antara lain kelapa,  kopi,  cokelat,  durian,  duku,  lada,  dan karet.Dari  sektor  pengolahan  hasil  hutan  yang dikembangkan  suku  Lampung  antara  lain  rotan, nira,  dan  sengon.  Mereka  berasumsi  bahwa komoditi  perkebunan  memiliki  harga  yang relatif  lebih  tinggi  dari  pada  komoditas pertanian.  Bagi  masyarakat  suku  Lampung berkebun  juga  lebih  minim  perawatan  dan  bisa lebih  santai  mengelolanya  karena  tidak  perlu membajak  dan menanam  kembali setelah panen. Kelemahannya  adalah  tanaman  perkebunan  hanya panen  secara  musiman  sekali  dalam  setahun ketika  tanaman  perkebunan  belum  memasuki masa panen keadaan ekonomi mereka tentu akan terpengaruhi.  Selama  menunggu  masa  panen perkebunan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi akan sulit.  Suku  Lampung  juga  hanya mengandalkan  perkebunan  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonominya,  sedangkan  untuk  bertani hanya mengandalkan padi tadah hujan (gogo).
Konflik  di  Semaka  yang  melibatkan suku Lampung dan Jawa sebenarnya tidak perlu terjadi,  karena  pada  hakikatnya  mereka  diikat oleh  persamaan  keyakinan  yang  mengajarkan persaudaraan  sesama  mukmin.  Dari  22  pekon (desa)  di  Kecamatan  Semaka  dengan  penduduk 46.929  jiwa,  31,14%  merupakan  masyarakat pribumi  Lampung  yang  keseluruhannya  beragama Islam. Selanjutnya, 54,36% merupakan masyarakat suku  Jawa  yang  99,8%  penduduknya  beragama Islam  dan0,2%  beragama  Kristen  dan  Katolik (monografi Kecamatan Semaka, 2015: 7-11).
ْﻢُﻜْﯾ َﻮَﺧَأ  َﻦْﯿَﺑ ا ْﻮُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ ٌة َﻮ ْﺧِإ  َن ْﻮُﻨِﻣ ْﺆًﻤْﻟا ﺎَﻤﱠﻧِإ

## َن ْﻮُﻤَﺣ ْﺮُﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﷲ ا ْﻮُﻘﱠﺗا َو (١٠)
Artinya:   “Sesungguhnya  orang-orang  Mukmin  adalah  bersaudara.  Karena  itu,  damaikanlah  kedua  saudara kalian,  dan bertakwalah kalian  kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat”.
Sebagai  agama  mayoritas,  hakikatnya  Islam mengajarkan bahwa sesama muslim itu bersaudara, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 10.
Selain  itu,  Rasululullah  shallallahu ‘alaihi  wasallam  sendiri  telah  mempraktikan perilaku  menghormati  antarumat  beragama, salah satunya ketika memberikan penghormatan (bangun/berdiri)  kepada  jenazah  orang  Yahudi ketika  melintas  didekatnya  (Al-Bukhori,  no 1311). Hal ini mengisyaratkan bahwa kita harus saling  hormat-menghormati  sesama  manusia. Setidaknya  jika  tidak  bisa  bersaudara  secara persamaan  keyakinan  dan  suku  maka  dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Prasangka-Prasangka  Sosial  Kedua  Belah Pihak
Dalam  sudut  pandang  suku  Lampung, kesuksesan  kegiatan  ekonomi  suku  pendatang dianggap memonopoli perekonomian suku pribumi Lampung  yang  berdampak  pada  pengalihan asset  (harta  benda)  secara  besar-besaran  dalam waktu  yang  relatif  singkat,  sehingga  memaksa mereka  seperti  “tamu  dirumahnya  sendiri”.  Hal ini  ditunjang  penafsiran  yang  salah  tentang  Piil (harga  diri)  yang  diidentikan  sebagai  gengsi kehidupan  adat  yang  gemar  dipuji  berlebihan dalam  hal  kekayaan,  kejayaan,  hingga  status sosial  budaya.  Hal  itu  membuat  sebagian  besar masyarakat  suku  Lampung  tidak  segan-segan mengeluarkan biaya tinggi untuk memenuhinya, walaupun  harus  menjual  harta  bendanya. Keadaan  seperti  ini  lambat  laun  memupuk kecemburuan  sosial-ekonomi  antarsuku  dan membuat  suku  Lampung  termotivasi  untuk mengintimidasi  suku  pendatang,  khususnya  Jawa, yang  tentu  saja  sangat  berpotensi  melunturkan nilai-nilai  toleransi  dan  menimbulkan  konflik yang luas.
Keadaan ini membuat keadaan  ekonomi suku  Lampung  tertinggal  oleh  suku  pendatang yang  lebih  berinovasi  dalam  meningkatkan kegiatan ekonomi. Mereka cenderung akan menjual asset  modalnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup yang  mendesak.  Keadaan  ini  juga  dipengaruhi rasa  malu/gengsi  (piil)  masyarakat  suku  Lampung dalam  melakukan  pekerjaan  yang  berat  dan
kasar,  seperti  buruh  dan  kuli  yang  diidentikan dengan bertani sawah. Pandangan sebagian besar masyarakat suku Lampung bahwa seseorang yang bergelar  adat  tinggi  rasanya  malu  kalau  harus mencangkul  dan  memupuk  padi  di  sawah layaknya seorang buruh karena seolah-olah tidak punya uang untuk memperkerjakan orang lain.
Hal ini didukung hasil penelitian Rusydi yang mengatakan bahwa mata pencaharian pertama suku Lampung adalah berladang dengan menanam padi  tadah  hujan  secara  berpindah-pindah. Kemudian  mereka  mengenal  berkebun  tanaman keras,  seperti  lada,  kopi,  dan  kelapa.  Sistem bertani sawah tidak dikenal oleh suku Lampung sebelum  adanya  transmigrasi  sehingga  hasil bertani padi tadah hujan sangat bergantung pada alam  dan  tidak  sebesar  bertani  padi  sawah (Rusydi,  1986:  30).  Selain  bertani,  suku  Lampung juga  memelihara  ternak,  seperti  unggas  dan kerbau,tetapi  mereka  tidak/jarang  memelihara kambing  dan  sapi  karena  harus  merumput  (ngarit) dan  itu  mempertaruhkan  gengsinya.  Padahal beternak kambing dan sapi adalah bentuk upaya menabung  bagi  masyarakat  petani/perdesaan untuk  menyiasati  kebutuhan-kebutuhan  yang mendesak.  Mereka  juga  menangkap  ikan  di danau atau sungai tetapi jarang menangkap ikan di laut.
Keadaan  ini  berkebalikan  dengan  suku pendatang  yang  rela  hidup  sederhana  demi mencapai  kesuksesan  di  tanah  perantauan. Walaupun  tidak  menutup  kemungkinan  suku pendatang  juga  memiliki  gengsi  yang  sama, tetapi  semangat  hidup  ditanah  rantau  membuat mereka  lebih  efektif  dan  efisien  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Bertani  sawah merupakan  keterampilan  hidup  suku  Jawa  dan Bali  yang  telah  diwariskan  turun  temurun  yang terus  dikembangkan  di  daerah  transmigrasi. Lahan  miring/bergelombang  dibuat  areal  pertanian dengan teknik sengkedan.
Suku  Jawa  dan  Bali  membuktikan bahwa  tanah  Semaka  juga  cocok  untuk  pertanian. Pemerintah pun memfasilitasinya dengan membangun bendungan dan irigasi untuk menunjang persawahan ini.  Sebelum  ada  irigasi,  untuk  meningkatkan ekonomi  masyarakat,  setelah  panen  padi  lahan ditanami  tanaman  palawija  seperti  jagung  dan
singkong.  Setelah  ada  irigasi,  petani  bisa  panen dua  hingga  tiga  kali  setahun  karena  ada  sistem gadu  dan  tetap  bisa  menanam  palawija  dan kesejahteraan  petani  pun  meningkat.  Adanya irigasi  sangat  meningkatkan  taraf  ekonomi masyarakat  karena  areal  persawahan  bertambah luas  dan  panen  padi  yang  dihasilkan  dapat berlipat ganda dalam setahun.
Suku  Jawa  di  Kecamatan  Semaka  juga merupakan  pelopor  bagi  terbentuknya  pasar sebagai  pusat  perekonomian  rakyat  dan  tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di Pekon yang mayoritas  masyarakatnya  suku  Jawa  pasti  ada pasar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Selain  membuka  lapangan  pekerjaan baru  sebagai  pedagang,  pasar  juga  memungkinkan masyarakat  mendapatkan  barang  dan  jasa kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah karena  tidak  ada  monopoli.  Masyarakat  suku lain  juga  terbantu  dengan  adanya  pasar  ini karena distribusi dan penjualan hasil perkebunan maupun  pertanian,  hasil  laut,  serta  kebutuhan sehari-hari  seperti  sayur  mayur  dari  berbagai macam  suku  dapat  terjadi  dengan  mudah  di pasar. Untuk meningkatkan penghasilan, masyarakat suku  Jawa  dan  Bali  juga  mau  belajar  berkebun dengan menjadi buruh pemelihara dan pemanen kopi dan lada pada perkebunan masyarakat suku Lampung  yang  pada  akhirnya  diaplikasikan sendiri  pada  kebun  mereka  sendiri  yang  di  beli dari  masyarakat  suku  Lampung.  Perkebunan dijadikan  mata  pencaharian  tambahan  untuk meningkatkan  taraf  ekonomi.  Tanaman  yang dikembangkan  di  perkebunan  oleh  masyarakat suku  Jawa  antara  lain  kopi,  lada,  karet,  dan cokelat.
Keadaan  ini  lambat  laun  semakin memupuk  stereotip  perekonomian  negatif  suku Lampung  yang  dalam  konflik  ini  dibuktikan dengan  penjarahan  yang  dilakukan  suku  Lampung terhadap rumah-rumah suku Jawa saat kerusuhan terjadi.  Ikatan  kekeluargaan  persaudaraan  antarsuku Lampung serta prasangka  sosial  mereka  terhadap suku  pendatang,  khususnya  Jawa,  membuat mereka  tidak  menghiraukan  lagi  kebenaran. Perbuatan  salah  tapi  karena  dilakukan  kepada orang  diluar  suku  Lampung  tetap  dibenarkan, dibela, dan dilindungi.
Sementara  itu,  suku  Jawa  berprasangka bahwa suku Lampung selalu diidentikan dengan premanisme walaupun tidak semua suku Lampung adalah  pembegal,  pencuri,  dan  pemalak.  Hanya karena  perilaku  segelintir orang suku  Lampung,
stereotip negatif disematkan kepada keseluruhan masyarakat suku Lampung. Padahal, suku pendatang juga  ada  yang  menjadi  pembegal,  pencuri  dan pemalak. Provokasi berupa teriakan dan hujatan berunsur  SARA  bahwa  ‘itu  adalah  orang Lampung,  maka  dibakar  saja’  dalam  kerusuhan itu  merupakan  bukti  stereotip  negatif  sebagian besar  masyarakat  suku  Jawa  terhadap  suku Lampung.  Ikatan  persaudaraan  dan  rasa  senasib sepenanggungan  antarsuku  pendatang,  khususnya suku Jawa, serta prasangka sosial terhadap suku Lampung  membuat  mereka  melupakan  azas praduga  tak  bersalah  dan  musyawarah/  rembuk pekon dalam penyelesaian suatu masalah.
Proses kehidupan kolektif sosial masyarakat pun bergeser dari masyarakat Gemeinschaft yang dahulu  hubungan  antaranggota  masyarakat  yang berbeda  suku  diikat  oleh  hubungan  kesatuan batin  yang  murni.Dahulu  suku  Lampung  suka menolong  sebagian  masyarakat  Jawa  untuk bertahan  hidup  ditanah  rantau  dengan  menggarap lahan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  suku Lampung,  bahkan  tidak  segan-segan  mengangkat saudara.  Kini  kehidupan  sosialnya  telah  berubah menjadi masyarakat Gesselscaft seiring majunya perekonomian masyarakat pendatang dan kepemilikan lahan  yang  luas.  Suku  Jawa  merasa  telah  bisa mandiri  dan  “tidak  membutuhkan”  suku  Lampung lagi  untuk  bertahan  hidup  di  tanah  perantauan. Bahkan  hubungan  sosial  ekonominya  pun  telah berubah.Suku  jawa  yang  dulu  posisinya  adalah sebagai pekerja kini menjadi pemilik lahan.

## Resolusi  Konflik:  Aktualisasi  Nilai-nilai  Piil
Pesinggiri  dalam  Perspektif  Keagamaan  dan

## Pancasila
Piil  Pesenggiri  merupakan  suatu  falsafah hidup  suku  Lampung  yang  menegaskan  bahwa mereka memiliki harga diri yang harus dipertahankan. Falsafah  ini  tertuang  dalam  Kitab  Kuntjara Radja  Niti  yang  merupakan  kitab  pedoman kehidupan adat masyarakat suku Lampung (Ariyani, 2014).  Hadikusuma  dan  Rizani  sebagaimana dibahas  Ariyani  mengungkapkan  bahwa  Piil Pesenggiri  adalah  nilai-nilai  dasar  yang  dijadikan pegangan  pokok  masyarakat  suku  Lampung (Ariyani,  2014:  16).  Hal  ini  tercantum  dalam kalimat di bawah ini.
“Tando  nou  ulun  Lappung,  wat  Pi’il Pesenggiri,  yaou  balak  Pi’il  ngemik  malou ngigau  diri  ualah  nou  bejuluk  you  beadek, iling  Mewari  ngejuk  ngakuk  nemui  nyimah ulah  nou  padau  you  nengah  you  nyappur,
nyubadi  jejamou,  begamiy  balak,  sakai sambayan”.

## Terjemahannya:
Tandanya orang Lampung, ada Piil Pesenggiri, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri  karena  lebih  bernama  besar  dan  bergelar. Suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan. Karena  pandai,  ia  ramah  suka  bergaul. Mengolah  bersama  pekerjaan  besar  dengan tolong menolong.
Piil  Pesenggiri  sangat  kental  dengan nilai-nilai  ke-Islam-an,  mengingat  penyebaran agama  Islam  pada  suku  Lampung  dilakukan secara vertikal dengan menaklukan dan mengislamkan  suku  Tumi  pimpinan  Ratu Sekarmong  yang  sebelumnya  beragama  Hindu Bairawa (Sujadi, 2013: 6). Invasi dan Islamisasi ini  dilakukan  oleh  empat  orang  putra  kerajaan Pagaruyung  dari  Minangkabau,  yaitu  Umpu Bejalan  Di  Way,  Umpu  Belunguh,  Umpu Nyerupa,  dan  Umpu  Pernong.  Mereka  telah membuat  perubahan  besar  pada  tatanan  sosial budaya dan keyakinan masyarakat suku Lampung.
Selain itu, faktor tersebut juga ditunjang dengan  hubungan  persaudaraan  suku  Lampung terdahulu  dengan  Fatahillah  (Sunan  Gunung Djati).  Hubungan  ini  terjalin  karena  Sunan Gunung  Djati  menikahi  Putri  Sinar  Alam  (anak Ratu  Pugung)  ketika  menyebarkan  Islam  di wilayah Labuhan Maringgai, dan kelak menurunkan Radin  Inten  sebagai  penyebar  agama  Islam  di wilayah  pesisir  (termasuk  Kecamatan  Semaka) sekaligus  Pahlawan  Nasional  Lampung  dalam melawan  penjajahan  Belanda.  Kedua  hal  ini menjadi faktor utama dari lahirnya tatanan hidup bermasyarakat  berdasarkan  syariat  Islam  yang dituangkan  dalam  Piil  Pesenggiri  yang  terus dilestarikan hingga saat ini.
Piil  Pesenggiri  memiliki  makna  bahwa demi  harga  diri,  maka  suku  Lampung  pantang menyerah  dan  tidak  mau  kalah  dalam  sikap, tindakan,  dan  perilaku.  Prinsip  ini  tentu  saja dilandasi  dengan  konsep  ‘berani  karena  benar dan  takut  karena  salah’.  Piil  Pesenggiri merupakan  sistem  nilai  dan  pandangan  hidup tertinggi  dalam  kebudayaan Lampung.Piil
Pesenggiri  pada  hakikatnya  menuntun  masyarakat Lampung  untuk  mempunyai  kebijaksanaan dalam  berpikir  dan  bertindak.  Piil  Pesenggiri sendiri  terdiri  dari  empat  pilar  yang  saling menopang,  yaitu  Juluk-Adek,  Nemui  Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan.
Kalau  masyarakat  suku  Lampung  telah memenuhi  keempat  unsur  tersebut  barulah  bisa dikatakan  mereka  memiliki  Piil  Pesenggiri. Dalam  perspektif  positif,  Piil  Pesenggiri merupakan  pemahaman  dari  rasa  malu  (Piil) terhadap  suatu  kesalahan  serta  harga  diri (Pesenggiri) dalam membela kebenaran. Jati diri masyarakat  suku  Lampung  akan  utuh  bila  telah memenuhi  semua  pilar  dalam  Piil  Pesenggiri. Semakin  tinggi  gelar  adat  (Juluk-Adek)  yang disandangnya  maka  sikap,  perilaku,  dan  harga dirinya  juga  semakin  dijaga  dalam  kehidupan bermasyarakat.Mereka  akan  merasa  malu  (Piil) bila gelarnya tinggi tetapi sikap dan perilakunya buruk.  Masyarakat  suku  Lampung  akan  merasa bangga  bila  dapat  memuliakan  tamu  (Nemui- Nyimah),  walaupun  terkadang  mengada-adakan yang  tidak  ada.  Tujuannya  agar  tamu  merasa dihormati  karena  mereka  akan  merasa  malu (Piil)  bila  tidak  dapat  memuliakan  tamu. Masyarakat  suku  Lampung  akan  senang  dapat bergaul  dengan  berbagai  kalangan  tanpa perbedaan  (Nengah-Nyappur)  karena  mereka akan merasa malu  (Piil) bila tidak bisa bergaul. Masyarakat  suku  Lampung  akan  senang  dan bangga  dapat  berperan  aktif  dalam  kemajuan daerah  yang  ditempatinya  (Sakai-Sambayan) karena  mereka  akan  merasa  malu  (Piil)  bila tidak berperan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  Pancasila  dan nilai  ke-Islam-an,  maka  tentu  akan  dipahami suatu  materi  yang  utuh  dan  sistematis  dari makna  resolusi  konflik  Semaka.  Menurut Pernong (2016: 12), sudut pandang sila pertama terhadap konflik Semaka mengisyaratkan bahwa Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan causa  prima  yang  tidak  terbagi,  terjabarkan menjadi  sebuah  dasar  dari  segala  bentuk pendangan hidup/falsafah, serta menjadi sumber dari segala kebenaran. Oleh karena itu, berkaitan dengan  prasangka/tuduhan  sosial  yang  men- generalisasi  suatu  kelompok/etnis  dan  bahkan menghakimi  secara  sepihak,  serta  kecemburuan sosial  yang  menghalalkan  segala  cara  untuk melampiaskannya  tentu  mejadi  bagian  dari larangan Tuhan.
Sudut  pandang  sila  kedua  terhadap konflik Semaka tercermin dalam falsafah Nemui Nyimah  yang  memiliki  makna  bahwa  masyarakat suku  Lampung  saling  hormat  menghormati, saling  menghargai,  dan  sadar  akan  kedudukannya baik  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa maupun  makhluk  sosial-budaya.  Implikasinya adalah  falsafah  Nemui  Nyimah  akan  menjaga
harmoni kehidupan sosial karena setiap individu saling menghormati dan menghargai kedudukannya dalam  masyarakat  adat.  Falsafah  ini  merupakan
cerminan  dari  syariat  Islam,  salah  satunya difirmankan  oleh  Allah  SWT  dalam  QS.  Al- Hujurat ayat 11.
Artinya:   “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki  merendahkan  kumpulan yang  lain,  boleh  jadi  yang  ditertawakan  itu  lebih  baik  dari  mereka.  Dan  jangan  pula  sekumpulan perempuan  merendahkan  kumpulan  lainnya,  boleh  jadi  yang  direndahkan  itu  lebih  baik.  Dan janganlah  suka  mencela  dirimu  sendiri  dan  jangan  memanggil  dengan  gelaran  yang  mengandung ejekan.  Seburuk-buruk  panggilan  adalah  (panggilan)  yang  buruk  sesudah  iman  dan  barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.
Nemui Nyimah berlaku untuk siapa saja, bahkan dengan orang-orang dengan non muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8.
Artinya:   “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu.  Sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
Dengan  falsafah  Nemui  Nyimah,  maka terciptalah suatu batasan yang beradab di antara individu  di  masyarakat,  baik  dengan  dasar syariat Islam maupun hukum adat. Hal ini tentu bermakna  bahwa  dendam  dan  permusuhan antara  suku  Lampung  dan  Jawa  merupakan perbuatan  yang  keji  dan  tidak  menghargai  hak dan  kewajiban  orang  lain  sebagai  cermin keberadaban  sebagai  manusia.  Pengangkatan saudara  (angon  muakhi)  pada  suku  pendatang akan  menimbulkan  pengakuan/kesetaraan  terhadap suku  pendatang  sekaligus  menjadi  lebih  leluasa bergaul.  Sebagai  suku  pendatang,  masyarakat Jawa  pun  menerima  gelar  yang  diberikan.  Hal tersebut  berakibat  pada  menguatnya  eksistensinya di  Lampung  sebagai  tanah  perantauan.  Panggilan Adek  yang  diberikan  kepada  suku  Jawa  akan mengikat tali persaudaraan bagi suku pendatang untuk dapat hidup rukun dan damai. Kebiasaan- kebiasaan  tertentu  yang  dianggap  tabu  oleh kedua  belah  pihak  akan  lebih  mudah  dipahami dan  ditoleransi  setelah  satu  sama  lain  menjadi bagian  dari  masyarakat  adatnya.  Hal  ini  akan menumbuhkan  rasa  saling  menghargai  dan
menghormati  yang  bermuara  pada  tumbuhnya kepercayaan  sosial  (social  trust)  kedua  belah pihak.
Sudut  pandang  sila  ketiga  terhadap konflik  Semaka  tercermin  dalam  falsafah Nengah  Nyappur  yang  memiliki  makna  bahwa sebagai  makhluk  yang  berkemanusiaan  dan beradab,  masyarakat  suku  Lampung  sangat terbuka  dalam  bergaul,  gemar  bersilaturahmi, dan  menerima  tamu.  Falsafah  ini  merupakan cerminan  syariat  Islam,  Allah  SWT  berfirman dalam QS. Surat An-Nisa ayat 2 yang artinya:
“hai  sekalian manusia,  bertakwalah kepada Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan  kamu dari  diri  yang  satu,  dan  daripadanya  Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya  Allah  memperkembang  biakkan laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  Dan bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah) hubungan  silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”
Selanjutnya,  dalam  sebuat  riwayat  Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya:
“Barangsiapa  yang  beriman  kepada  Allah dan  hari  Akhir,  hendaklah  iamenyambung silaturahmi”(HR. Al-Bukhari no. 6138).
Suku  Lampung  aktif  dalam  kehidupan bermasyarakat dan akan merasa sangat malu bila tidak ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan hubungan yang  ’guyub’  antarwarga  sebagai  satu  kesatuan yang memiliki sejarah perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Konflik Semaka telah  mencerminkan  retaknya  sendi  persatuan dan kesatuan bangsa yang dahulu juga dilakukan Belanda  dengan  politik  devide  at  impera. Falsafah  Nengah  Nyappur  memungkinkan  tali silaturahmi  antara  masyarakat  yang  berbeda suku  semakin  dekat  dengan  ikatan  perkawinan. Seorang pendatang dapat menikah dengan orang suku  Lampung  (Amalgamasi)  dengan  terlebih dahulu  di-Lampung-kan  melalui  serangkaian proses  adat.  Dengan  eratnya  ikatan  silaturahmi ini  maka  konflik  dapat  terhindarkan  karena ikatan persaudaraan.
Sudut  pandang  sila  keempat  terhadap konflik  Semaka  selaras  dengan  falsafah  Juluk- adek  yang  memiliki  makna  bahwa  persatuan masyarakat  suku  Lampung  harus  dipimpin  oleh orang  yang  berhikmah  dan  bijaksana  yang ditandai  dengan  gelar  adat  yang  disandangnya. Gelar  adat  suku  Lampung  dapat  berupa  spirit kolektivisme  (Saibatin)  maupun  demokratis (Pepadun)—khusus  masyarakat  suku  Lampung di  Kecamatan  Semaka  bersifat  kolektivisme. Spirit  kolektivisme  maupun  demokratis,  keduanya sama-sama  menjadi  pilar  nilai-nilai  Pancasila dan  ke-Islam-an  dalam  kehidupan  masyarakat Lampung.  Gelar  (adek)  diberikan  seseorang sebagai  penghargaan  atas  kewajiban  yang
dilaksanakannya. Gelar Adek ini tidak diberikan secara  sembarangan  melainkan  harus  diberikan kepada  orang  yang  memiliki  hikmah  dan bijaksana yang dalam masyarakat Saibatin salah satu  kriterianya  berdasarkan  keturunan  atau orang  yang  berjasa  pada  masyarakat  Lampung. Tingkatan  gelar  dalam  suku  Lampung  di Kecamatan  Semaka,  berdasarkan  wawancara yang  dilakukan  pada  tanggal  23  Maret  2015 dengan  MZ  (gelar  adat:  Khadin  Darmawan), seorang tokoh  adat masyarakat suku Lampung, adalah sebagai berikut.

## 1. Tumenggung
2. Suntan/ Sultan 3. Pengikhan Penyimbang 4. Dalom (Kelas Atas) 5. Batin
6. Khaja 7. Khadin 8. Minak Punggawa 9. Kimas (Kelas Tengah) 10. Mas 11. Layang
Rakyat Biasa 12. Cachekek Galing
Gelar  Adek  ini  diberikan  dengan pertimbangan  status  atau  kedudukan  yang bersangkutan dalam keluarga batih/inti berdasarkan ikatan darah dan mengacu pada Adek bapak atau kakeknya  dalam  adat  secara  geneologis.  Orang yang bergelar adat tinggi harus mampu menjadi pemimpin  yang  bertanggung-jawab,  karena  dia merupakan  pengayom  gelar  adat  dibawahnya. Falsafah  ini  merupakan  cerminan  dari  syariat Islam,  salah  satunya  yang  difirmankan  Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59.
Artinya:   “Hai  orang-orang yang  beriman, ta'atilah  Allah  dan  ta'atilah  Rasul (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah  (Al  Qur'an)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Hal ini juga ditegaskan kembali dalam QS. As-Sajdah ayat 24.
Artinya:   “Dan  Kami  jadikan  di  antara  mereka  itu  pemimpin-pemimpin  yang  memberi  petunjuk  dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”
Adek merupakan suatu simbol kepemimpinan yang  difragmentasikan  dalam  sebuah  kata/kalimat sebagai  makna  kepemimpinan  pemiliknya.  Pasca- konflik  di  Kecamatan  Semaka,  falsafah  Bejuluk Beadek  digunakan  untuk  mendamaikan  dua suku  yang  berkonflik.  Pendekatan  persuasif  untuk menyelesaikan  masalah  dilakukan  terlebih  dahulu kepada  para  penyimbang  adat  suku  Lampung dengan  musyawarah  yang  melibatkan  pihak- pihak yang bertikai serta fasilitator dari pemkab Tanggamus,  Dandim  0424  Tanggamus,  dan Polres Tanggamus. Demi memelihara nilai-nilai yang  terdapat  dalam  gelar  tersebut  dan mengimplementasikannya  dalam  perilaku-perilaku yang  positif,  maka  para  pemimpin  adat  akan bermusyarawah  dengan  arif  dan  bijaksana  serta saling memaafkan.
Berkomunikasi  dengan  penyimbang  adat akan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat secara  langsung  karena  Adek  yang  dimilikinya membuat ucapannya lebih dihormati dan mudah dipahami oleh masyarakat adatnya. Suku Lampung yang  bergelar  adat  tinggi  memiliki  rasa  malu bila  melakukan  perbuatan  tercela  karena  ia merupakan panutan masyarakat adatnya. Komunikasi
dengan  pemuka/tokoh  adat  Lampung  dalam resolusi  konflik  cenderung  lebih  mudah  dari pada  kepada  masyarakat  suku  Lampung  secara umum. Kedudukan pemuka adat yang memiliki gelar  adat  tinggi  tentu  memiliki  konsekuensi kepatuhan  dari  masyarakat  adatnya.Adek  yang dimiliki  pemuka  adat  merupakan  sumber  motivasi pemiliknya  dalam  bersikap  untuk  mampu membimbing  dan  mengayomi  masyarakatnya. Tindakan  ini  efektif  meredam  konflik,  karena dengan  merangkul  pemimpin  masyarakat  suku yang  berkonflik  maka  masyarakat  dibawahnya akan turut serta berdamai. Tumbuhnya penghargaan suku  Lampung  terhadap  Jawa  dan  juga sebaliknya akan memelihara harmonisasi kehidupan dan  menganggap  konflik  yang  terjadi  sebagai bagian  dari  dinamika  sosial  yang  memiliki  sisi positif (conflict paradoks).
Sudut  pandang  sila  kelima  terhadap konflik Semaka tercermin dalam falsafah  Sakai Sambayan yang memiliki makna bawa masyarakat suku  Lampung  suka  tolong  menolong  dan bergotong-rotong.  Falsafah  ini  juga  merupakan cerminan  syariat  Islam.  Allah  SWT  berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2.
Artinya:   “…  dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”
Berkaitan  dengan  Sakai  Sambayan/ gotong royong, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya:
Dari  Abu  Hurairah  Radhiyallahu  anhu, Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda, “Barangsiapa  yang  melapangkan  satu kesusahan  dunia  dari  seorang  mukmin, maka  Allah  melapangkan  darinya  satu kesusahan  di  hari  kiamat.  Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah  Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di  dunia  dan  akhirat.  Barangsiapa  menutupi (aib)  seorang  Muslim,  maka  Allah  akan
menutup  (aib)nya  di  dunia  dan  akhirat. Allah  senantiasa  menolong  seorang  hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim no 2699).
Keadilan sosial merupakan  puncak dari tujuan  empat  sila  yang  lain.  Orang  yang berkumpul  (bermusyawarah)  untuk  bermufakat tentu  tujuannya  untuk  menciptakan  keadilan sosial.  Dalam  hal  ini,  untuk  mewujudkannya perlu  saling  tolong  menolong  dan  bergotong royong  antarwarga  masyarakat.  Dalam  resolusi konflik  Semaka,  ketimpangan  sosial-ekonomi suku  Lampung  dan  Jawa  pascakonflik  diharapkan
semakin sempit seiring tumbuhnya kepercayaan sosial  (social  trust)  antar  suku  dalam  menjalin kehidupan  ekonomi.  Suku  Lampung  dan  Jawa diharapkan  mampu  menjadi  mitra  yang  baik dalam  berbagai  sektor  kehidupan.  Bergotong royong  sangat  bermakna  untuk  mempererat ukhuwah,  ketika  sesama  muslim  merupakan sebuah  sistem  yang  saling  membutuhkan  dan tidak  bias  dipisahkan.  Sakit  salah  satu  bagian maka bagian yang lain juga turut merasakannya.
Falsafah  yang  keempat  ini  merupakan treatment  terakhir  dalam  penganganan  konflik. Pascakonflik di Semaka, Falsafah Sakai Sambayan dipraktikan untuk menjaga kelangsungan silaturahmi.  Masyarakat  suku  Lampung  dan suku  Jawa  bergotong  royong  dalam  kegiatan- kegiatan  umum,  seperti  pembangunan  tempat ibadah, kerja bakti desa/kecamatan, dan bahkan ketika ada masyarakat suku Lampung atau Jawa
yang  menyelenggarakan  hajatan,  mereka  akan saling  membantu  (rewang).Sakai-Sambayan menuntut partisipasi  langsung dari  suku  Lampung dan suku pendatang untuk tolong menolong dan bergotong royong.
Piil  Pesenggiri  merupakan  kearifan lokal  yang  memiliki  nilai  karakter  untuk dijalankan  dalam  kehidupan  adat  suku  Lampung dalam  bergaul  baik  dengan  sesama  suku Lampung  maupun  dengan  suku  yang  lainnya. Piil  Pesenggiri  merupakan  pedoman  moral dalam  pergaulan  serta  filter  kebudayaan  dalam menghadapi  modernisasi  dan  globalisasi  yang disintesiskan  dalam  sebuah  falsafah  Pancasila bersama  kearifan  lokal  daerah  lain  dan  nilai- nilai  ke-Islam-an.  Adapun  menurut  Ariyani (2014:  79),  nilai  karakter  yang  terkandung dalam Piil Pesenggiri adalah sebagai berikut.
Tabel 1 Definisi Pilar dan Nilai Karakter pada Piil Pesenggiri Filosofi Pilar Definisi Karakter Pengejewantahan Sila Pancasila Piil Pesenggiri 1. Bejuluk- Beadek/ Juluk- Adek Mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya 1. Bertanggung Jawab 2. Berkeadilan 3. Kepemimpinan 4. Kedisiplinan 5. Kebijaksanaan 6. Keteladanan 1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan 2. Nemui- Nyimah Aktif dalam pergaulan di Masyarakat dan tidak individualistis 1. Kejujuran 2. Rendah Hati 3. Silaturahmi 4. Empati 5. Terbuka 1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.   Nengah- Nyapur Saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu 1. Bertoleransi 2. Bermasyarakat 3. Bermusyawarah 4. Menghargai 1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 3. Persatuan Indonesia 4.   Sakai- Sambayan Gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya 1. Keikhlasan 2. Kesetiakawanan 3. Kebersamaan 4. Gotong-royong 1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

## Penutup
Konflik  yang  terjadi  di  Kecamatan Semaka,  \Kabupaten  Tanggamus  disebabkan oleh  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  pemuda suku  Lampung  yang  mencuri  sepeda  motor penduduk suku Jawa di Masjid pekon Tugupapak. Pencuri  tertangkap  di  pekon  Sukaraja  yang didominasi  suku  Jawa  dan  langsung  dihakimi hingga  tewas.  Warga  suku  Lampung  lain  yang
melintas  juga  menjadi  sasaran  amuk  masa karena juga dianggap sebagai pencuri. Keadaan ini  membuat  suku  Lampung  dari  pekon  Way Kerap,  Karang  Agung,  dan  Pardawaras  merasa terhina  apalagi  hal  ini  dibumbui  pemberitaan yang  berlebihan.  Warga  ketiga  desa  ini  kemudian menyerang  suku  Jawa  di  pekon  Sukaraja  dan merusak rumah-rumah suku Jawa dan menjarahnya
serta  membakarnya  untuk  menghilangkan  barang bukti.
Stereotip  sebagian  besar  masyarakat suku Jawa terhadap suku Lampung yang dianggap sebagai  preman  dan  pelaku  berbagai  tindak kriminal  membuat  suku  Jawa  mengedepankan tindakan main hakim sendiri serta mengesampingkan musyawarah  dan  azas  praduga  tak  bersalah. Sebaliknya, kesuksesan suku pendatang khususnya Jawa  menimbulkan  kecemburuan sosial-ekonomi bagi  suku  Lampung.  Stereotip  suku  Lampung terhadap  suku  Jawa  yang  dianggap  telah menggeser  kehidupan  ekonomi  mereka  membuat suku lampung melakukan aksi penjarahan harta benda suku Jawa di pekon Sukaraja.
Perbedaan  kegiatan  ekonomi  dan  mata pencaharian  suku  Lampung  dan  Jawa  sangat mempengaruhi  konflik  di  Kecamatan  Semaka. Etos  kerja  yang  tinggi  dari  suku  pendatang, terutama suku Jawa dan Bali, untuk mengembangkan  berbagai  kegiatan  ekonomi dan mata pencaharian membuat mereka banyak yang  menjadi  orang  yang  sukses  di  Kecamatan Semaka.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan suku  Lampung  yang  hanya  mengandalkan sektor  perkebunan  yang  harga  komoditinya semakin  menurun.  Kondisi  ini  diperparah dengan  kebutuhan  adat  yang  memerlukan  dana yang besar, sehingga untuk memenuhinya suku Lampung  banyak  yang  menjual  tanah  milik mereka  kepada  suku  pendatang  karena  mereka merasa  gengsi  kalau  menjualnya  ke  sesama orang  Lampung.  Keadaan  ini  mendorong pergeseran  nilai  dalam  masyarakat  suku Lampung,  dari  masyarakat  Gemeinschaft  ke masyarakat Geseilshaft.
Aktualisasi  nilai-nilai  Piil  Pesinggiri dalam  perspektif  keagamaan  dan  Pancasila menjadikan  kearifan  lokal  suku  Lampung  ini menjadi  solusi  bijak  menghadapi  konflik  ini. Piil  Pesenggiri  memiliki  peranan  yang  besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat  suku  Lampung  yang  plural.  Piil Pesenggiri merupakan paket penanganan sekaligus penanggulangan  konflik  yang  dapat  digunakan sekaligus  sesuai  dengan  kaidah  agama  dan negara.
Daftar Pustaka
Abdul Baqi, Muhamad Fuad,. (2012). Terjemahan Al-Lu’lu’uwalmarjan  (kumpulan hadits shahih bukhari muslim), Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
Ariyani, Fr,. Dkk. (2014). Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut  Masyarakat  Adat  Lampung (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis), Lampung: Kerjasama  Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Way Kanan dan Lembaga Penelitian UNILA.
Departemen  Agama  RI.  (2005).  Al-Quran  dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponegoro.
Gerungan,  W.A.  (1966).  Psikologi  Sosial.
Jakarta: Eresco.
Herimanto  dan  Winarno.  (2010).  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Budaya  Dasar.  Jakarta:  PT.
Bumi Aksara.
Holilulloh. (2001). Integrasi Sosial dan Strategi Penanganan  Konflik  (Studi  di  Desa Banjar  Agung  Ilir  Pugung  Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung). Yogyakarta: Program Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM, Tesis, tidak diterbitkan.
Hs, Syajono. (1994). Informasi Singkat Daerah Propinsi  Lampung.  Lampung:  Kanwil Depdikbud Tk. I Lampung.
Humaedi,  M.  Alie,.  (2014).  Kegagalan  Akulturasi
Budaya  dan  Isu  Agama  dalam  Konflik Lampung. Jurnal Analisa, Volume 21 No.
2 Desember 2014, hlm. 149-162.
Irwan,  Abdullah,  dkk.  (2008).  Agama  dan
Kearifan  Lokal  dalam  Tantangan Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Levang,  Pt.  (2003).  Ayo  Ke  Tanah  Sabrang:
Transmigrasi  di  Indonesia,  Jakarta:
Grafika Yuana.
Monografi Kecamatan Semaka Tahun 2015.
MPR  RI.  (2014).  Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa  dan  Bernegara.  Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI.
Pernong.  Es.  (2016).  Pancasila  Sebagai  Kearifan
Lokal Adat Saibatin. Lampung Post, 27
Juni 2016, h.12.
Profil  Kecamatan  Semaka  Kabupaten  Tanggamus Tahun 2014.
Rozi,  Sf.  dkk.  (2006).  Kekerasan  Komunal:
Anantomi  dan  Resolusi  Konflik  di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Rusydi,  Um.  dkk.  (1986).  Arsitektur  Tradisional Daerah  Lampung.  Lampung:  Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud.
Sujadi,  Fm.  (2013).  Lampung  Sai  Bumi  Ruwa Jurai, Jakarta: Cita Insan Madani.
Wirawan.  (2013).  Konflik  dan  Manajemen Konflik  (Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian), Jakarta: Salemba Humanika.
Wawancara
Wawancara  dengan  MD,  Tokoh  Masyarakat Suku  Jawa  di  Kecamatan  Semaka tanggal 12 April 2015.
Wawancara  dengan  MZ  (gelar  adat:  Khadin Darmawan).  Dosen  sekaligus  tokoh  adat suku  Lampung  Pesisir  di  Kecamatan
Semaka. Tanggal 23 Maret 2015.
Wawancara  dengan  RK.  Perangkat  Pemerintahan Kecamatan  Semaka.  Tanggal  25  Maret 2015.