ISSN: 0215 – 157X

## Alternatif  Penyelesaian Masalah Peraturan Perundangan: Sebuah Pelajaran Penataan Kelembagaan
(A Solution Alternative on Law and Regulations Problem: A Lesson of Institutional Arrangement)
Azis Khan*
Mahasiswa pada Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor

## Abstract
This article is a conceptual review on Rova et. al. (2001) “When Regulation Fails: Vendace Fishery  in  the  Gulf  of  Bothnia”.    A  relevant  core  message  and  its  implication  was  drawn considered  as a useful  lesson learnt, especially for our future option on direction of  natural resources  management  (NRM)  reform,  including  that  on  forestry.    There  is  a  strong relationship between characteristic of natural resources, social conditions of  its stakeholders and  the  institutional  structure  of  its  management.  The  institutional  arrangement  need  to seriously  taking  into  account  this  essential  relationship;  including  efforts  to  guarantee  that all  resiliencies  (institutional,  managerial,  social  and  ecological)  are  materialized.  These resiliencies  could  be  existed and mutually  powerful  if  and  only  if  the  authority  of  the  NRM was  not  centralized  and  was  based  on  the  NR  characteristics  by  themselves.  Need  a  serious institutional arrangement that is not just  for having a restructured institution, but also have to  materialize  all  the  resiliencies  and  provide  the  consequences  of  having  options  for collective  actions  toward  joint  outcomes:  the  sustainability  of  the  NRM.  This  is  a  core message  actually  implying  to  where  the  future  NRM  reform  to  be  directed,  especially  from institution point of view.
Keywords: resource characteristics, institutional arrangements, resiliencies, interdependence

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Titik  berat  dan  orientasi  pengelolaan  hutan alam  sampai  saat  ini  masih  cenderung  pada  upaya menempatkan  sumberdaya  hutan  sebagai  sandaran pendapatan devisa negara (Departemen Kehutanan, 2006a;  2006b).  Dengan  titik  berat  dan  orientasi demikian,  kayu  masih  tetap  menjadi  primadona hasil hutan. Sementara, World Bank (2006a, 2006b) melihat  situasi  empiris  di  lapangan  saat  ini  sudah sangat  berubah,  sehingga  pengelolaan  hutan  alam telah  memasuki  masa  dimana  masalah  yang dihadapi  menjadi  semakin  kompleks,  baik  dilihat dari  sisi  ekonomi,  sosial,  lingkungan,  tata  kelola dan pembangunan kehutanan itu sendiri.
_______________________ *Penulis untuk korespondensi Email: a_jazz44@yahoo.com.au
Kompleksitas di atas pada hakekatnya menegaskan  kembali  perlunya  menyeimbangkan peran,  fungsi  dan  eksistensi  sektor  kehutanan baik  dari  sisi  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial terutama  dalam  orientasi  pengelolaan  sumberdaya hutan.  Kompleksitas ini ditelaah merupakan akibat dari banyak faktor. Kartodihardjo (1998), misalnya, melihat  lebih  dari  sisi  kelembagaan.  Disebutkan, bahwa  sampai  saat  ini  selama  lebih  dari  tiga dekade,  kelembagaan  pengelolaan  hutan  alam produksi  di  Indonesia  belum  mampu  mengarahkan pelaksanaan pengelolaannya secara lestari. Menurutnya,  berbagai  upaya  untuk  mendorong perubahan  pun,  termasuk  melalui  perubahan peraturan  perundangan,  belum  berhasil  mengubah pengelolaan hutan  alam  produksi ke  arah pengelolaan hutan alam produksi lestari sebagaimana  yang  diharapkan.  Alasannya,  karena kelembagaan dimaksud tidak mampu mengendalikan sumber interdependensi antar
individu atau kelompok masyarakat terkait sumberdaya  hutan  yang  dimanfaatkan.  Kurang lebih  Atje  dan  Roesad  (2004)  juga  menegaskan keadaan  tersebut.  Disebutkan,  bahwa  sistem pengelolaan  hutan  Indonesia  saat  ini  tidak cukup  memiliki  struktur  yang  efisien  dalam mengatur  hak  atas  para  pihak,  termasuk  dari sektor  lain.  Disebutkan  pula  bahwa  kurang terdefinisinya  dengan  baik property  rights telah menghambat  beragam  pihak  dalam  pertukaran hak  kontrol  yang  mampu  meningkatkan  efisiensi pengelolaan hutan alam produksi.
Baik  Kartodihardjo  (1998)  maupun  Atje dan  Roesad  (2004)  pada  hakekatnya  menegaskan perlunya penataan kelembagaan pengelolaan hutan  ke  arah  yang  lebih  mampu  mengendalikan sumber interdependensi yang inherent atas sumberdaya  hutan.  Schmid  (1987)  menyebutkan setidaknya ada tujuh karakteristik inherent sumberdaya alam yang menjadi sumber interdependensi,  yakni  biaya  transaksi,  biaya eksklusi,  multi-fungsi, stock-resources ,  dampak bersama,  jangka  panjang,  dan  surplus.  Dalam pemahaman  Ostrom et  al. (1993),  tingginya biaya transaksi berakibat langsung pada
semakin terbukanya perilaku menyimpang ( moral  hazard )  baik  berupa  penunggang  gratis ( free  rider )  maupun  pencari  rente  ( rent  seeker ) yang  pada  gilirannya  semakin  mempercepat proses kerusakan hutan alam.
Artikel  Rova et  al .  (2001)  menarik  untuk ditelaah  dari  sisi  konseptual,  karena  membahas hubungan tiga hal sekaligus: karakteristik sumberdaya,  kondisi  sosial  para  pihak  terkait sumberdaya  ini,  dan  struktur  kelembagaan;  dan berangkat  dari  hubungan  tiga  hal  tersebut, Rova et  al .  (2001)  memberikan  gambaran penataan kelembagaan yang diperlukan. Sekalipun sumberdaya alam yang menjadi pokok  bahasan  Rova  adalah  perikanan,  opsi penataan  kelembagaan  yang  ditawarkan  memiliki relevansi  yang  sangat  kuat,  setidaknya  sebagai pelajaran  bagi  upaya  penataan  kelembagaan pengelolaan  sumberdaya  alam  lainnya,  termasuk bagi  pengelolaan  sumberdaya  hutan  ke  depan. Hal  lain,  baik  metodologi  maupun  metoda yang  dikembangkan  Rova  memberikan  adanya ”kekuatan”  analisis  kualitatif  dengan  penekanan pada analisis  diskursus ( discourse analysis ).

## Maksud dan Tujuan
Telaah  konseptual  atas  artikel  Rova et  al . (2001)  dimaksudkan  sebagai  upaya  menggali dan  mengakumulasi  pengetahuan  terkait  upaya penataan  kelembagaan  pengelolaan  sumberdaya alam.  Adapun  tujuan  telaah  ini  antara  lain
untuk  membuka  dan  memberikan  gambaran kemungkinan langkah-langkah konsepsional terkait  penataan  kelembagaan,  yang  diharapkan bermanfaat  sebagai  opsi  bagi  arah  pembaharuan pengelolaan sumberdaya hutan ke depan.

## Kerangka Pendekatan dan Ruang Lingkup Kerangka Pendekatan
Telaah konseptual ini diawali dengan memetakan  isu  bahasan  masing-masing  mengenai karakteristik sumber daya, kelembagaan pengelolaan  dan  kondisi  sosial  ekonomi  para pihak  yang  berkepentingan  dengan  sumberdaya ini.  Ditelaah  pula  ukuran  kinerja  yang  menjadi acuan.  Selanjutnya  atas  hasil  peta  ini  ditelaah pula  hubungan  fungsional  antara  ketiga  hal tersebut  dikaitkan  dengan  ukuran  kinerja  yang diacu.  Dari  hubungan  inilah  konsepsi  penataan kelembagaan  kemudian  digali,  diformulasikan dan  kemudian  dilakukan  sintesa,  terkait  pelajaran apa  yang  bisa  dipetik  bagi  upaya  penataan kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia secara umum.

## Ruang Lingkup
Telaah  ini  lebih  difokuskan  pada  konsepsi penataan  kelembagaan  pengelolaan  sumberdaya alam,  dengan  melihat  hubungan  karakteristik sumberdaya  alam,  para  pemangku  kepentingan atas sumberdaya ini, dan struktur kelembagaan.
Perikanan Vendace ( Coregonus albula L)

## Kondisi dan Karakteristik Sumberdaya
Dalam  kasus  perikanan  vendace  ( Coregonus albula L)  di  Teluk  Bothnia  (Gambar  1), diperlihatkan sifat dan kondisi sumberdaya perikanan  ini.  Disebutkan  perikanan  vendace sebagai  perikanan  musiman  milik  negara,  yang terbatas  hanya  ada  pada  periode  20  September– 31  Oktober  setiap  tahunnya  dan  berada  pada wilayah geografis yang juga terbatas.
Ikan  vendace  (Gambar  2)  memiliki  nilai ekonomi  tinggi  dengan  permintaan  yang  cukup besar.  Penangkapan  ikan  vendace  bermasalah, yakni  angka  tangkapan  dan  sediaan  menurun drastis  (Tabel  1),  sehingga  muncul  ketakutan luar  biasa  dari  para  pihak  bahwa  sumberdaya ikan vendace akan segera punah.
Kondisi di atas digambarkan sebagai
“mendekati common  pool  resources (CPR’s)
dilemma ”, dimana strategi individu para penangkap  ikan  cenderung  memaksimalkan  hasil tangkapannya  tanpa  hirau  kondisi  sekelilingnya. Kondisi  ini  tentu  tak  lepas  dari  keberadaan  dan struktur kelembagaan pengelolaannya.
Gambar  1.  Posisi Teluk Bothnia di Utara Eropa
ISSN: 0215 – 157X
Tabel  1.   Kondisi Perikanan Vendace Periode Besar tangkapan/tahun (ton) Periode Jumlah sediaan (ton) Permulaan abad 1.500 1973 12.000 1991 655 1992 2.100 1997 615 1996 2.700 1998 390 1999 1.000 2000* 1.600 * Sedikit  kenaikan  pada  2000  dinilai  sebagai  fluktuasi  alami,  karena  tingginya  kelas umur muda sebelumnya. Namun dipastikan, rata-rata  kelas umur secara keseluruhan terus menurun dari keadaannya yang memang sudah rendah.

## Kelembagaan Pengelolaan
Sementara,
kelembagaan
pengelolaan perikanan  ini  digambarkan  begitu  didominasi negara  dan  bahkan  melalui  proses-proses  politik cukup  lama,  termasuk  perhatian  di  tingkat internasional  akhirnya  mengikatkan  diri  dengan perjanjian  internasional  saat  Swedia  bergabung Uni  Eropa  pada  1995,  dimana  perikanan  laut  lebih lanjut  diatur  secara  formal  melalui  ”kebijakan perikanan  bersama  Uni  Eropa”  ( EU-Common Fishery  Policy ;  EU-CFP).  Di  tingkat  operasional, aturan  itu  akhirnya  diatur  sebagaimana  dijelaskan berikut ini.
Untuk pemancing komersial, diharuskan mengantongi  ijin/lisensi  dengan  masa  berlaku lima  tahun;  pengguna  kapal  pukat  harus  memiliki ijin  khusus  dengan  masa  berlaku  tiga  tahun; disediakan  subsidi  berupa  jaminan  pengangguran, terutama  pada  saat  bukan  musim;  untuk  pembelian kapal  baru  disediakan  subsidi.  Sementara,  untuk pemancing  rekreasional,  tidak  diperlukan  ijin khusus dan bahkan dibolehkan untuk menggunakan jaring  maksimal  sebanyak  enam  buah  dengan panjang maksimal 180 meter.
Akibat  kelembagaan  semacam  itu,  pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan begitu terpusat,  lepas  sama  sekali  dari  situasi,  kondisi dan  fakta  yang  sesungguhnya  di  lapangan. Pengaturan  yang  ada  juga  lepas  dari  aspirasi serta  kecenderungan  perilaku  para  pihak,  terutama para  penangkap  ikan,  baik  yang  komersial sifatnya  maupun  yang  rekreasional.  Akibatnya, ada  kekakuan  atau  infleksibilitas  yang  sangat kuat dalam pengaturan pengelolaan dan enforcement nya  karena  segala  sesuatu  harus (diatur) dari “pusat”.

## Kondisi Sosial: Aturan Tak Jalan, Kekenyalan Hilang
Kondisi  di  atas  menyebabkan  kelembagaan tidak  bisa  menjadi  instrumen  kontrol  atas keberlanjutan  fungsi,  produktivitas  dan  sediaan sumberdaya  perikanan  dimaksud.  Akibat  lainnya, para  penangkap  ikan  secara  individu  tetap berperilaku  memaksimalkan  hasil  tangkapannya masing-masing tanpa hirau dengan kondisi sekelilingnya.  Pertimbangan  logisnya,  mereka beranggapan  bahwa  dengan  pengaturan  ditetapkan negara,  yang  notebene  terpusat  tadi,  kelestarian dan  perlindungan  sumber  daya  perikanan  itu akan  bisa  terjamin  karena  dianggap  telah  menjadi domain  dan  tanggung  jawab  pemerintah.  Hal ini  mengakibatkan  tidak  adanya  kekenyalan pengelolaan  ( managerial  resiliences )  di  tingkat operasional  di  lapangan.  Sehingga,  tidak  ada  sama sekali  kepedulian  dan  kepemilikan  ( ownership ) individu atas kelestarian dan perlindungan sumberdaya perikanan itu. Saat hampir keseluruhan para  pihak  berpikir  dan  bertindak  demikian secara kolektif ( collective actions ), maka munculah dilema CPRs di atas.
Fakta lainnya, dengan pengaturan kelembagaan seperti itu, sumberdaya perikanan vendace kondisinya terus menurun, baik tingkat tangkapannya, maupun besar sediaan atau stoknya.  Penurunan  ini  kemudian  ditangkap  baik oleh  pemerintah  maupun  para  pelaku  penangkapan ikan  sebagai  sinyal  akan  segera  punahnya sumberdaya perikanan vendace.
Sinyal  di  atas  sekaligus  merupakan  jawaban atas  pertanyaan  Rova,  bagaimana  pengaturan kelembagaan  ( institutional  arrangement )  yang ada  mempengaruhi  aksi  bersama  ( collective
actions ) dan mengapa solusi-solusi melalui proses  politik  atas  otoritas  penentuan  aturan (termasuk  di  tingkat  internasional)  gagal  atau tidak  jalan.  Jawaban  ini  sekaligus  menunjukkan bahwa  kekenyalan  kelembagaan  ( institutional resilience )  yang  ada  pada  perikanan  vendace  ini sangat  minimal.  Hal  ini  dimungkinkan  karena otoritas  penentuan  aturan  didominasi  oleh  negara tanpa  sama  sekali  berbagi  kewenangan  ( authority sharing )  dengan  para  pemangku  kepentingan perikanan vendace di lapangan. Otoritas penentuan aturan  seperti  itu  juga  tidak  menyerap  aspirasi dan  kecenderungan  perilaku  para  pihak  yang berkepentingan,  terutama  para  penangkap  ikan  dan kondisi  serta  karakteristik  sumberdaya  perikanan yang ada.
Kondisi  di  atas  juga  menjawab  hipotesa  dan hipotesa  kerja  yang  diangkat  Rova,  yang  secara singkat  menegaskan  bahwa  otoritas  pengaturan terpusat  ( top-down )  pada  sumberdaya  terbatas pada  wilayah  yang  juga  terbatas  tidak  bisa dijalankan  apalagi  untuk  menjamin  kelestarian. Jawaban  atas  hipotesa  ini  sekaligus  sebagai penyebab  tidak  adanya  kepedulian  dan ownership individu  atas  kelestarian  sumberdaya  perikanan vendace.  Dan  inilah  pula  yang  mendasari perilaku  individu  dalam  menetapkan  strateginya masing-masing  dalam  penangkapan  ikan,  yakni memaksimalkan  hasil  tangkapannya  tanpa  peduli sama sekali atas aspek kelestarian.
Adapun  hipotesa  yang  diangkat  Rova  adalah: (1)  sebuah  ekosistem,  terlepas  dari  skalanya, pasti  disertai  adaptasi  sistem  kelembagaan  yang menjalankan  pemanfaatan  sumberdaya,  dan  (2) sistem  pengelolaan  umumnya  memiliki  sifat kemultipihakan ( multi-stakeholder characters ). Hipotesa  kedua  ini  menegaskan  bahwa  aturan terbaik  sekalipun  harus  menerap  kepada  seluruh pelaku,  sehingga  seseorang  bahkan  bisa  menduga ( predictable )  keadaan,  dimana  bila  sumberdaya terbatas  baik  dalam  volume  maupun  luasan, maka  pengaturan  yang top-down tidak  layak lagi diterapkan.
Rova  juga  mengangkat  hipotesa  kerja  yang menegaskan,  bahwa  bila  sebuah  pengaturan pengaturan  kelembagaan  terlalu  kaku  untuk berurusan  dengan  kondisi-kondisi  lingkungan yang  berubah,  maka  pengaturan  ini  tak  akan berhasil baik. Karenanya, penting bahwa penipisan  ( depletion )  yang  mungkin  terjadi  dari sesuatu  sumber  daya  tertentu  dapat  dijadikan sebagai  sinyal  untuk  melakukan  perubahan  dalam praktek  pengelolaan.  Namun,  hal  ini  masih tergantung  pada  kemampuan  lembaga  pengelola dalam  mendeteksi  dan  merespon  sinyal  dimaksud. Akibatnya, dengan sifat-sifat sumberdaya perikanan yang  beragam  dan  berfluktuasi,  seperti  kasus
vendace  ini,  fungsi  yang  berhasil  baik  akan berlanjut  saat  sistem  pengelolaan  ”dibolehkan” untuk mengembangkan dan memperbaharui dirinya dan kekenyalan lingkungan dikombinasikan dengan kekenyalan kelembagaan. Begitulah hipotesa kerja Rova.
Kondisi  kekenyalan  kelembagaan  tersebut di  atas,  mencerminkan  pula  lemahnya  adaptasi sosial  atas  perubahan-perubahan  yang  terjadi atas lingkungan dan sumberdaya perikanan dimaksud.  Pada  saat  ini  terjadi,  maka  lemahnya kekenyalan kelembagaan akan menyebabkan lemahnya  kekenyalan  sosial  ( social resilience ). Kedua  kekenyalan  ini  pada  gilirannya  akan menyebabkan  tidak  responsifnya  para  pihak pelaku  perikanan  vendace  atas  kondisi  dan perubahan yang terjadi pada sumberdaya perikanan  dan  lingkungannya.  Bila  kondisi  ini berlanjut,  maka  kemampuan  alami  sumberdaya perikanan dan lingkungan dalam merespon berbagai  tekanan  manusia  ( ecological  resilience ) akan terlampaui.
Selanjutnya, bisa diduga sumberdaya perikanan vendace  dan  lingkungannya  akan  mengalami kehilangan  (semua)  kekenyalannya.  Itu  sebabnya kekenyalan  lingkungan  (saja)  diyakini  Rova  tidak serta  merta  bisa  membuat  kekenyalan  sosial  dan kelembagaan menjadi lebih baik.
Alternatif Penataan Kelembagaan, Seperti Apa?
Bisa dipahami, kekenyalan sosial dan kelembagaan perlu disiapkan sedemikian rupa, agar mampu  mengamankan  kekenyalan  sumberdaya perikanan  dan  lingkungannya.  Dengan  begitu, penataan kelembagaan ( institutional  arrangements ) harus  bisa  memastikan  hal  ini;  karena  hanya dengan cara ini keberlanjutan pengelolaan sumberdaya  perikanan  dan  lingkungannya  bisa dicapai.  Dengan  kata  lain,  penataan/pengaturan kelembagaan  harus  kondusif  atas  penciptaan berbagai kekenyalan di atas.
Penataan atau pengaturan kelembagaan, dengan demikian, menjadi penting untuk memastikan  bahwa  ia  cukup  adaptif  dan  responsif atas  kondisi  dan  segala  perubahan  yang  terjadi atas  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan lingkungannya.  Dengan  kata  lain,  pengaturan kelembagaan  juga  penting  untuk  memastikan bahwa  itu  responsif  atas  hasil  dan  dampak gabungan  ( joint  outcomes )  yang  dicita-citakan yang  sekaligus  bisa  dicapai  secara  mandiri  dan independen  oleh  para  individu  pelaku,  yakni pemanfaatan lestari perikanan vendace.
Hal  tersebut  di  atas  pada  dasarnya  sejalan dengan  prinsip  bahwa  pengaturan  kelembagaan penting,  dalam  pengertian  bukan  hanya  sekedar tertatanya  kelembagaan  itu  sendiri  saja,  tapi  harus
memberikan  konsekwensinya  atas  pilihan-pilihan aksi  bersama  ( collective  actions )  yang  betul-betul bisa  dijalankan  secara  individu  oleh  para  pihak terkait.  Dengan  begitu,  individu  para  pihak  bukan saja  peduli,  tapi  memiliki  cukup  insentif  untuk melestarikan sumberdaya perikanan dimaksud.
Penataan  kelembagaan  untuk  kasus  perikanan vendace  dinilai  belum  sampai  taraf  ini.  Apa  yang terjadi  dengan  perikanan  vendace,  berbagai langkah  penataan  kelembagaan  yang  ada  tidak mencerminkan  hal  tersebut  di  atas,  sehingga langkah  penataan  agaknya  belum  sepenuhnya berhasil. Ini bisa dipahami kalau ditakar setidaknya oleh  delapan  prinsip  Ostrom  (1990)  untuk pengelolaan  jangka  panjang  sumberdaya  CPRs. Kedelapan prinsip itu adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1) Mendefinisikan batasan secara jelas . Batasan  pada  sistem  sumberdaya  dan  pada sejumlah  individu  terutama  berkaitan  dengan hak  untuk  menggunakan  sumberdaya  harus secara jelas didefinisikan.
2) Proporsional  antara  keuntungan  dan  biaya . Aturan  yang  tepat  berkaitan  dengan  kondisi lokal  dan  ketetapan  aturan  tenaga  kerja, material dan uang
3) Merancang pilihan kolektif .  Banyak individu yang dipengaruhi oleh aturan-aturan operasional, dapat berpartisipasi dalam memodifikasi aturan operasional.
4) Monitoring .  Monitor  terhadap  appropriator atau appropriator memonitor mereka sendiri
5) Sanksi  yang  bertahap .  Appropriator  yang melanggar  aturan  operasional  memungkinkan untuk menerima sanksi secara bertahap.
6) Mekanisme  resolusi  konflik .    Appropriator dan  pejabat  resmi  mereka  mempunyai  akses yang  cepat  untuk  mengurangi  biaya,  wilayah lokal  untuk  memecahkan  konflik  diantara appropriator  atau  antara  appropriator  dengan pejabat resmi.
7) Pengakuan  terhadap  hak  untuk  mengelola . Hak appropriator untuk merencanakan institusi mereka  sendiri  tidak  ditolak  oleh external governmental autorities .
8) Nested  enterprises .    Appropriation,  provisi, monitoring, penegakan hukum, resolusi konflik,  dan  aktifitas  pemerintah  dalam mengorganisasikan multiple  layer pada nested enterprises .
Dalam menerapkan delapan prinsip Ostrom ini, Rova  menekankan  perlunya  mengembangkan sistem pengelolaan kolaborasi ( collaborative management )  dalam  perikanan  vendace  ini; dimana berbagai keputusan dan strategi pengelolaan dirundingkan secara multipihak.
Dengan  cara  ini  kekenyalan  kelembagaan  bisa dicapai  dan  sekaligus  kekenyalan  yang  lain, lingkungan  dan  sosial,  dapat  terjaga.  Ini  diyakini Rova  menjadi  prasyarat  kunci  menuju  pengelolaan sumberdaya  perikanan  vendace  ke  depan  secara lestari.

## Kesimpulan dan Saran
Dari telaah ini diperoleh pengetahuan, bahwa  sangat  erat  kaitan  antara  kondisi  dan karakteristik  sebuah  sumberdaya  alam,  kondisi sosial  para  pihak  yang  berkepentingan  dengan sumber  daya  alam  dimaksud  dan  struktur kelembagaan  pengelolaannya.  Dalam  hal  ini, memahami  konsep  penataan  kelembagaan  menjadi keharusan  untuk  menata  berbagai  keterkaitan ( interdependecies ) itu.
Dalam pelaksanaannya, penataan kelembagaan ( instutional arrangements ) perlu memastikan terwujudnya berbagai kekenyalan baik
kelembagaan  ( institusional resilience ),  pengelolaan ( managerial  resilience ),  sosial  ( social  resilience ) dan  lingkungan  ( ecological  resilience ).  Berbagai kekenyalan  ni  bisa  hadir  dan  saling  menguatkan satu  sama  lain,  jika  dan  hanya  jika  otoritas pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dimaksud tidak terpusat ( top-down ); dan pengaturan  pengelolaan  harus  berangkat  dari karakteristik sumberdaya alam itu sendiri.
Alternatifnya,  perlu  penataan  kelembagaan yang  bukan  hanya  sekedar  tertatanya  kelembagaan itu  sendiri  saja,  tapi  harus  bisa  mewujudkan berbagai kekenyalan itu dan memberikan konsekwensinya  atas  pilihan-pilihan  aksi  bersama ( collective actions ) yang betul-betul dapat dijalankan  secara  individu  oleh  para  pihak terkait menuju  hasil  yang  diinginkan  bersama ( joint  outcomes ),  yakni  kelestarian sumberdaya alam  itu  sendiri.    Inilah  kurang  lebih  intisari “pesan”  Rova  yang  bisa  dijadikan  pelajaran ( lesson learnt ) bagi penataan kelembagaan pengelolaan hutan Indonesia ke depan.
Intisari  pesan  ( core  message )  di  atas  memiliki relevansi  yang  dapat  dijadikan  bahan  refleksi bagi  pembaruan  kehutanan  Indonesia  ke  depan. Relevansi  ini  cukup  kuat,  relatif  terhadap kompleksitas  persoalan  kehutanan  saat  ini,  yang bila  ditelusuri  dengan  seksama  lebih  banyak akhirnya  disebabkan  oleh  lemahnya  kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan. Bagaimana menerjemahkan  pesan  ini  kedalam  langkah  yang lebih  konkret  dan  operasional,  menjadi  bahan menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

## Ucapan Terimakasih
Disampaikan banyak terimakasih kepada rekan  Tuti  Herawati,  Entin  Hendartin,  dan  Tekad Dwicahyono yang telah membantu menerjemahkan artikel  Rova et  al. (2001).  Tanpa  bantuan  rekan- rekan, hampir mustahil tulisan ini bisa diselesaikan.

## Daftar Pustaka
Anonimous. No Year. Species Vendace ( Coregonus albula ). The  Highways  Agency  Biodiversity Action  Plan.  Wikipedia  Encyclopedia . 28 November 2006.
Atje,  Raymond  dan  Roesad,  Kurnya.    2004.  Who Should  Own  Indonesia’s  Forests?  Exploring The  Links  Between  Economic  Incentives, Property  Rights  And  Sustainable  Forest Management.  Centre  for  Strategic  and International  Studies  (CSIS)  Working  Paper Series: WPE 076.  CSIS Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  2006a.  Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen  Kehutanan  Tahun  2005–2009 (Penyempurnaan). Jakarta. Departemen  Kehutanan.  2006b.    Kajian  Kebijakan Prioritas: Operasionalisasi dan Implementasinya dalam Program dan Kegiatan Departemen Kehutanan. Jakarta. Kartodihardjo,  H.  1998.  Peningkatan  Kinerja Pengusahaan Hutan Produksi melalui Kebijakan Penataan Kelembagaan. [Disertasi].  Bogor:  Program  Pasca  Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Ostrom,  E.  1990.    Governing  the  Commons:  The Evolution  of  Institution  for  Collective
Actions.  Cambridge  University  Press.  New York. 271 hlm.
Ostrom,  E.  Schroder,  L.,  dan  Wyinne,  S.  1993. Institutional  Incentives  and  Sustainable Development.  Westview  Press.  Colorado, US. 288 hlm.
Rova, C. dan Lars, Carson.  2001. When Regulation Fails:  Vendace  Fishery  in  the  Gulf  of Bothnia. Marine Policy, Vol. 25: 323–333.
Schmid,  A.  Allan.  1987.    Property,  Power  and Public  Choice.  An  Inquiry  into  Law  and Economics. 2 nd Ed. Praeger. New York. 333 hlm.
Vendace  ( Coregonus  albula )  and  Geophysical Data. Wikipedia Encylcopedia. http://www.wikipedia.org. 28  November 2006.
Vendace  ( Coregonus  albula ):  Current  Status. http://www.ukbap.org.uk/. 1 Desember 2006. Winfield,  I.  Fletcher,  Janice,  M.  and  James,  Ben. 2004.  Conservation  Ecology  of  the  Vendace ( Coregonus  albula )  in  Bassenthwaite  and Derwent Water, UK. Ann.Zool.Fennici. Vol. 41: 155–164..
World  Bank.  2006a.    Strengthening  Forest  Law Enforcement  and  Governance:  Addressing a  Systemic  Constraint  to  Sustainable Development.  Report  No.  36638-GLB- August  2006.  Environment  and  Agriculture and Rural Development Departments. Sustainable Development Network.
World Bank. 2006b. Sustaining Economic Growth,
Rural Livelihoods, and Environmental Benefits:  Strategic  Options  for  Forest Assistance  in  Indonesia.  The  World  Bank Office, Jakarta.