## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## AnAlisis Yuridis sAnksi PidAnA informAsi dAn TrAnsAksi ElEkTronik dAlAm undAng-undAng informAsi dAn TrnsAksi ElEkTronik

## Juridical analysis of criminal sanctions of information and ElEctronic transactions in thE law on ElEctronic information and witnEss
rodliyah Universitas Mataram email : rodliyah@unram.ac.id
lalu Parman Universitas Mataram email : lparman@unram.ac.id
upran Universitas Mataram email : upranfh@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis larangan-larangan serta sanksi pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan bahan hukum primer, sekunder, serta tertier, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter dan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan-larangan dalam UU ITE meliputi sejumlah perbuatan, seperti menyebarkan informasi bohong, pencemaran nama baik, dan ancaman kekerasan, serta tindakan lain yang melanggar kesusilaan atau menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan. Sanksi pidana yang dapat diberlakukan termasuk pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp2 milyar. Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik terkait pelanggaran UU ITE antara lain kasus Prita Mulyasari, Ariel Noah, Baiq Nuril, Ahmad Dhani Prasetyo, dan Garuda Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam penegakan UU ITE, serta menyusun bahan ajar yang relevan untuk memperkuat pengetahuan tentang sanksi pidana dalam UU ITE.
Kata Kunci: Tindak Pidana ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elek- tronik, Larangan Hukum, Sanksi Pidana.

## Abstract
this study aims to study and analyze the prohibitions and criminal sanctions related to the information and electronic transactions (itE) criminal proceedings under act no. 11 of 2008 on electronic information and transaction and law no. 19 of 2016 on electronic information and transaction. the research method used is normative legal research with legal, conceptual, and case approaches. data is obtained from various library sources and primary, secondary, as well as tertiary legal material, with data collection techniques using documentary studies and
analysis using qualitative approach. research findings show that the prohibitions in the itE act cover a number of acts, such as spreading false information, pollution of good name, and threats of violence, as well as other acts that violate integrity or attack tribal, religious, racial, and intergroup identities. the criminal sanctions that can be imposed include a maximum penalty of 12 years in prison and a maximum fine of rs. 2 billion. some of the cases that have been publicly highlighted related to itE violations include the cases of Prita mulyasari, ariel noah, Baiq nuril, ahmad dhani Prasetyo, and Garuda indonesia. this research is expected to provide a deeper understanding of the legal aspects of itE law enforcement, as well as compile relevant teaching materials to strengthen knowledge of criminal sanctions in the itE act.
Keywords: ITE Criminal Prosecution, Electronic Information and Transactions Act, Prohibition of Law, Penal Sanctions.

## A. PEndAHuluAn
Secara filosofis keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, cepat dan tanpa biaya. Masyarakat disuguhkan segala informasi yang disukainya, baik yang berkaitan dengan berita-berita actual, kesenian, fashion, olah raga dan lain-lain. Masyarakat sendiri dapat juga membuat berita-berita actual, kritikan-kritikan, saran maupun pendapat, baik kepada pemerintah, swasta, maupun sesama masyarakat. Berita-berita itu dapat dimuat WhatsApp, instagram, maupun facebook.
Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkenankan masyarakat untuk mengadakan transaksi secara elektronik. Transaksi itu, seperti jual beli secara elektronik, KTA secara elektronik, permohonan kerja secara elektronik, dan lain-lain. 1 Tempat-tempat transaski secara elektronik, seperti pada toko-toko yang menawarkan transaksi elektronik,seperti shoppee, gojek, dan lain-lain.
Walaupun masyaratak diberi akses untuk memperoleh informasi dan membuat informasi secara elektronik sebanyak-banyak, namun mereka diharapkan di dalam menyampaikan informasi dan transaksi elektronik untuk memperhatikan undang- undang, kepntingan umum, dan kesusilaan yang baik. Dalam undang-undang tidak diperkenankan untuk membuat berita-berita bohong, berita-berita tentang perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain-lain.
Apabila berita itu dimuat dan disebarkan baik melalui twitter, WhatsApp, instagram, maupun facebook tanpa didasarkan kepada kebenaran, maka pelakunya dapat dihukum dengan pidana pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 milyar.
Berdasarkan data bahwa orang yang telah dijerat dengan sanksi pidana ITE berjumlah 324 kasus. Sebanyak 209 orang dijerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial. 2
1 Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik: E-contract law , (Jakarta: Rajawali Pers,  2021), hlm. 4.
2  Erika Dyah “Soroti Data SAFEnet, Bamsoet Sebut Pidana UU ITE Capai 324 Kasus”, https://news.detik.com. Akses, tanggal 5 November 2022.

## 106~113
Namun, dalam kasus itu tidak disebutkan sanksi pidana yang diancamkan pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak dilakukan untuk mengetahui secara normatif tentang sanksi pidana dalam UU ITE dan kasus-kasus tindak pidana ITE.
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: Pertama, sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan keudua, kasus-kasus yang muncul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## B. mETodE PEnEliTiAn
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana ITE. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan (3) pendekatan kasus. 3

## C. PEmBAHAsAn

## 1. sanksi Pidana yang Tercantum dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo undang-undang nomor 19 Ta- hun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik
Norma hukum yang tercantum dalam UU ITE 2008 Jo UU ITE 2016 tidak hanya memuat tentang perintah dan larangan, tetapi juga memuat tentang sanksi pidana. Sanksi pidana dikonsepkan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Ada dua sumber hukum tentang sanksi pidana, yaitu sanksi pidana yang tercantum dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2008.
Sanski pidana yang tercantum dalam UU ITE 2016 merupakan perubahan dari sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 45 UU ITE 2008. Di dalam Pasal 45 UU ITE 2016 telah disisipkan dua pasal baru, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B. Sehingga Pasal 45 UU ITE 2016 menjadi tiga pasal, yang meliputi:
1. Pasal 45 UU ITE 2016;
2. Pasal 45A UU ITE 2016; dan
3. Pasal 45B ITE 2016.
Sementara itu, ada tujuh pasal yang mengatur tentang sanksi pidana yang tercantum dalam UU ITE 2008, yaitu yang dimulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 UU ITE 2008.
Kesepuluh sanksi pidana, baik yang tercantum dalam UU ITE 2016 maupun yang tercantum UU ITE 2008, disajikan berikut ini.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.
1. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2016
Sanski pidana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2016 adalah sanksi pidana dan/denda. Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2016, yang menyatakan bahwa:
“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrans- misikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Subjek yang melakukan perbuatan pidana adalah setiap orang atau satu orang. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh sesorang adalah mendistribusikan Informasi elektronik/dokumen elektronik adalah melanggar kesusilaan.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah: a.  sanksi pidana; dan
b. denda.
Sanski pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Sementara sanksi pidana dendanya paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sanksi pidana yang tercantum Pasal 45 ayat (1) bersifat kumulatif dan alternative. Kumulatif artinya bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dan denda. Alternatif artinya bahwa sanksi itu dipilih salah satu jenis sanksi, apakah sanksi pidana penjara atau sanksi denda. Kata penghubung itu adalah kata dan/atau.
2. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 2016
Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE 2016 adalah sanksi pidana penjara dan/atau denda. Pasal 45 ayat (2) UU ITE 2016, yang menyatakan bahwa:
“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau men- transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pelaku yang melakukan perbuatan adalah setiap orang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah:
a.  mendistribusikan; dan/atau b.  mentransmisikan; dan/atau
c.  membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Sanksi pidana bagi pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat tentang perjudian adalah:
a.  pidana; dan/atau
b. denda.
Sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan sanksi dendanya paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## 108~113

## 3. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016
Keberadaan teknologi digital telah memperbudah orang atau masyarakat untuk melakukan perbuatan hokum yang sah, tetapi juga dapat mempermudah orang atau masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Salah satu perbuatan yang dilakukan adalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksi bagi pelaku yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara mendistribusikan informasi elektronik maupun dokumen elektronik adalah:
a.  pidana; dan/atau b. denda.
Sanski pidananya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan sanksi dendanya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini merupak delik aduan.
4. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2016
Perbuatan pidana yang tercantum Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2016 adalah pemerasan dan/atau pengancaman. Subjek yang melakukan pemerasan dan/atau penghinaan adalah setiap orang. Sifat perbuatannya, yaitu dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Cara melakukan pemerasan dan/atau pengancaman itu adalah:
a.  mendistribusikan; dan/atau b.  mentransmisikan; dan/ atau
c.  membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/ atau d.  dokumen elektronik.
Muatan yang didistribusikan adalah pemerasan dan/atau pengancaman. Sanksi bagi setiap orang yang mendistribusikan hal itu, yaitu sanksi:
a.  pidana; dan/atau
b. denda.
Sanksi pidananya berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun. Sanksi denda adalah paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2016
Pada hakekatnya perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2016 adalah penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2016, yang menyatakan bahwa:
“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan me- nyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp 1.000. 000.000,00 (satu mil- iar rupiah)”.
Subjek yang menyebarkan berita bohong adalah setiap orang. Sifat perbuatan yang dilakukan adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Perbuatan yang dilakukan adalah menyebarkan:
a. berita bohong; dan b. menyesatkan.
Penyebaran berita bohong dan menyesatkan itu dilakukan melalui elektronik. Sanksi pidananya terdiri atas:
a.  pidana; dan/atau b. denda.
Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada setiap orang adalah dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dendanya paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2016
Perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2016 adalah menyebabrkan informasi menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, yang menyatakan bahwa:
“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dituju- kan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara pal- ing lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak rp 1. 000.o00. 000,00 (satu miliar rupiah)”.
Ada empat unsur yang tercantum dalam pasal itu, yang meliputi: a. subjeknya;
b. sifat perbuatannya; c. jenis perbuatannya; d. sanksinya.
Subjek yang melakukan perbuatan pidana adalah setiap orang. Sifat perbuatannya, yaitu kesengajaan dan tanpa hak. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan:
a. rasa kebencian; atau
b. permusuhan individu; dan/atau c. kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA Sanksi pidananya berupa:
a.  pidana penjara; dan/atau b. denda.
Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan dendanya adalah paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah)”.
7. Pasal 45B ITE 2016
Perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 45B ITE 2016 adalah berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi. Pasal 45B ITE 2016, yang menyatakan bahwa:
“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana den- gan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 110~113
Ada empat unsur yang tercantum dalam Pasal 45B UU ITE 2016, yang meliputi: a. subjeknya;
b. sifat perbuatannya; c. jenis perbuatannya; d. sanksi
Subjeknya, yaitu setiap orang. Sifat perbuatannya, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Jenis perbuatan yang dilakukan adalah mengirimkan:
a. informasi elektronik; dan/atau b. dokumen elektronik. Isi informasi adalah berupa ancaman: a. kekerasan; atau
b. menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah: a.  pidana penjara; dan/atau b. denda.
Pidana penjaranya adalah paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan sanksi dendanya adalah paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Sanksi yang disajikan pada angka 1 sampai dengan angka 7 adalah sanksi yang tercantum dalam Pasal 45, Pasal 45A dan Pasal 45B UU ITE 2016.

## 2. Analisis Yuridis Terhadap kasus-kasus Tindak Pidana iTE
Berikut ini disajikan kasus yang berkaitan dengan kasus tindak pidana ITE. Kasus itu, disajikan berikut ini. 4 Kasus-kasus itu, yang meliputi Prita mulyasari, Ariel “noAH”, Baiq nuril, Ahmad Dhani Prasetyo, dan Garuda Indonesia.
1. Prita Mulyasari
Kasus UU ITE yang pertama booming di tanah air menimpa seorang ibu dua anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008. Prita dijerat UU ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang ia kirim tersebar luas. Merasa dicemarkan nama baiknya, pihak RS Omni Internasional kemudian melayangkan gugatan pidana dan perdata kepada Prita melalui Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Prita kemudian divonis 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar Rp 204 juta.
2. Ariel “NOAH”
Kasus UU ITE juga pernah menjerat salah satu vokalis band ternama di Indonesia,
Nazriel Irham atau Ariel “NOAH”. Selain UU ITE, Ariel juga dijerat UU Pornografi setelah ia merekam video porno yang melibatkan dirinya sendiri dan juga dua artis perempuan lainnya. Dalam kasusnya, Ariel kemudian dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebesar Rp250 juta, dalam sidang yang dilakukan di Pengadian Negeri Bandung, tahun 2010 silam.
3. Baiq Nuril
4 Silvia Nur Fajr, “5 Kasus UU ITE Paling Menyita Perhatian, Komplain Rumah Sakit Hingga Foto Menu di Pe- sawat”, https://akurat.co .  Akses, tanggal 20 Mei 2023.
Kasus UU ITE juga menimpa seorang guru honorer Baiq Nuril pada tahun 2017. Ia dijerat UU ITE karena terbukti telah merekam pembicaraan telepon kepala sekolah tempat ia bekerja yang menceritakan pengalaman seksualnya bersama perempuan lain yang bukan istrinya. Diketahui, Baiq sengaja merekam pembicaraan telepon itu sebagai senjata usai dirinya merasa dilecehkan.
Rekaman tersebut kemudian tersebar setelah Baiq menceritakan kejadian tersebut pada salah satu teman kerjanya. Mengetahui hal tersebut, Baiq kemudian dilaporkan ke pengadilan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman selama enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta rupiah.
Hingga saat ini kasus Baiq Nuril terus berlanjut. Yang terbaru, Baiq nuril telah mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini pengajuan amnesti tersebut masih menunggu persetujuan dari DPR.
4. Ahmad Dhani Prasetyo
Musisi sekaligu politisi Ahmad Dhani Prasetyo juga terlibat kasus UU ITE. Dirinya terbukti bersalah setelah menyebarkan ujaran kebencian alias makar dengan kata-kata kasar “idiot”, melalui vlog yang ia buat saat dirinya berada di Hotel Majapahit, Surabaya.
Dalam kasusnya, Ahmad Dhani kemudian dijatuhi hukuman selama satu tahun enam bulan penjara karena melanggar pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemaran nama baik.
5. Garuda Indonesia
Kasus UU ITE juga datang dari salah satu maskapai penerbangan di tanah air,
Garuda Indonesia. Kasus tersebut bermula ketika penumpang yang merupakan seorang vlogger bernama Rius Vernandes mengunggah foto menu makanan kelas bisnis yang ditulis tangan di story akun Instagram pribadinya.
Garuda Indonesia kemudian melaporkan Rius kepada polisi karena merasa unggahan Rius tersebut telah mencemarkan nama baik maskapai Garuda Indonesia. Padahal menurut Rius, unggahan tersebut tidak ada maksud untuk mencemari nama baik siapa pun.

## d. kEsimPulAn
Diskusi tentang sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka hukum terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak hanya menetapkan perintah dan larangan, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Analisis mengungkapkan dua sumber utama sanksi pidana: yang diuraikan dalam UU ITE 2016 dan UU ITE 2008.
UU ITE 2016 mengenalkan modifikasi terhadap sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 UU ITE 2008 dengan menyisipkan dua pasal baru, yaitu Pasal 45A dan Pasal 45B. Akibatnya, Pasal 45 UU ITE 2016 terdiri dari tiga bagian, mencakup berbagai pelanggaran dan hukuman yang sesuai.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 112~113
Penelitian mengidentifikasi dan menjelaskan sepuluh sanksi pidana, baik dari UU ITE 2016 maupun UU ITE 2008. Sanksi ini mencakup berbagai pelanggaran seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, dan penyebaran kebencian berdasarkan etnis, agama, ras, dan hubungan antar kelompok. Hukuman termasuk hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp2 miliar.
Selain itu, analisis meluas hingga ke pemeriksaan yuridis atas kasus-kasus ITE yang mencolok, termasuk yang melibatkan Prita Mulyasari, Ariel “NOAH”, Baiq Nuril, Ahmad Dhani Prasetyo, dan Garuda Indonesia. Kasus-kasus ini menggambarkan penerapan dunia nyata dari hukum ITE dan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam pelanggaran informasi dan transaksi elektronik.
Secara keseluruhan, studi ini memberikan pemahaman komprehensif tentang ketentuan hukum yang mengatur tindakan pidana ITE dan penegakannya melalui sanksi pidana. Kasus-kasus yang diidentifikasi menjadi contoh nyata yang menyoroti pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum informasi dan transaksi elektronik dalam lanskap hukum Indonesia. Wawasan ini berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memastikan implementasi dan penegakan hukum ITE yang efektif untuk menjaga keadilan dan melindungi kepentingan sosial di era digital.

## dAfTAr PusTAkA

## Buku
Moleong, Lexy J , 1989, metodologi Penelitian Kualitatif , Rosada Karya, Bandung.
Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian hukum , Jakarta: Kencana.
Rodliyah, Hj dan Salim HS., 2017, hukum Pidana Khusus (unsur dan sanksi Pidananya ), Jakarta: RadjGrafindo.
Rodliyah dan Salim HS, 2022, Pengantar hukum tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas undang- undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi , Jakarta: RadjaGrafindo.
Salim HS, 2021, hukum Kontrak Elektronik: E-contract law , Jakarta: Rajawali Pers.
laporan/Tesis/disertasi/kamus
Erika Dyah “Soroti Data SAFEnet, Bamsoet Sebut Pidana UU ITE Capai 324 Kasus”, https://news.detik.com. Akses, tanggal 5 November 2022.
Hardiyanto, dkk, “Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet”, https:// lib.ui.ac.id/detail. Akses, 5 November 2022.
H. Muhammad Natsir, Hj. Rodliyah, dan H. L. Parman, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa”, Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
Hj. Rodliyah H. Idrus Abdullah, H. L. Husni, 2019. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (Studi komparatif terhadap substansi sanksi yang tercantum dalam RUU KUHP dan KUHP), Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Laura E.Armey, Jonathan Lipow, dan Natalie J., “The impact of electronic financial payments on crime”, Information Economics and Policy Volume 29, December 2014, Pages 46-57. https://www.sciencedirect.com/science/article. Akses, tanggal 5 November 2022.
Sourabh Munjal dan A Nojaa A , “Cyber Crimes Threat for the e-commerce”, Journal of maharaja agrasen college of higher Education, Volume 3, issue 1, June 2016 . https://papers.ssrn.com/ .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.