## GAGASAN PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM KONSEP KUHP
ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK
I.Gst Ngr Hady Purnama Putera Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Email : purnama623@gmail.com

## ABSTRAK
Pendekatan  penegakan  hukum  pidana  Indonesia  dewasa  ini  yang  menekankan kepada  pelaksanaan  restorative  justice  membuka  pintu-pintu  baru  untuk pembaharuan hukum pidana indonesia, penulis berpandangan bahwa sekat yang selama ini ada antara hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat prifat bisa menjadi sebuah jembatan jika di manfaatkan secara baik demi pembaharuan  hukum  pidana  tersebut.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak yang  secara  hukum  di  bawah umur  untuk  dikatakan  cakap  secara  hukum,  sering kali  terjadi  karena  adanya  pergeseran  konstruksi  sosial  di  masyarakat  yang mendorong anak melakukan tindak-tindak pidana tersebut. Permasalahan tindak pidana  oleh  anak  tersebut  akan  membawa  pada  pertanyaan  bagaimana  ia  akan mempertanggungjawabkannya,  pun  hukum  pidana  sudah  memiliki  konstruksi penegakan  hukum  pidana  anak  dalam  sistem  hukumnya,  penulis  masih  merasa penegakan  hukum  pidana  anak  masih  dapat  dikembangkan  dalam  konsep pembaharuan hukum pidana, dan penulis datang dengan sebuah gagasan tentang pertanggungjawaban  pengganti  atau  yang  dalam  bahasa  aslinya  dikenal  sebagai vicarious  liability . Vicarious  liability adalah  pertanggungjawaban  menurut  hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain (the  legal responsibility  of  one  person  for  the wrongful  acts  of  another) .  Secara  singkat vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”.
Kata kunci : restorative justice, hukum pidana, vicarious liability

## ABSTRACT
Nowdays Indonesian Penal System is developed to the restorative justice as the result for  the  penal  system.  This  consept  open  the  posibility  for  the  regenarate  the indonesian penal system. The author think that tha gap between penal and private legal  system  in  indonesia  can  be  a  good  bridge  for  this  regeneration  of  the  penal system. For a case the outlaw act that commited by the unlawful act children was a problem during the prosecution act. This outlaw act that conducted by the children in  many  case  was  caused  because  of  the  shifting  norm  in  the  society.  Indonesian penal  system  nowdays  already  have  their  own  ways  to  prosecute  this  child  in  the criminal case that they commited to do, even though the outher still belive that we can regenerate the whole new ways to handle this case, one of thoose ways that the author bring to this paper was vicarious liability. The vicarious liability origyn was taken  from  the  indonesian  private  law  field  that  the  author  try  to  infuse  into  the penal  system  during this  case.  How  this  whole  strange  consep  can  make  their  own way will be elaborate in this paper.
Keywords: restorative justice, criminal law, vicarious liability
Pendahuluan Perkembangan jaman dan kemajuan  teknologi  serta  media masa,  ditambah  tekanan  hidup  yang semakin  tinggi  di  masyarakat  tidak dapat  dipungkiri  memberi  pengaruh negatif  pada  perkembangan  anak  di lingkungan  khususnya  di  wilayah perkotaan,  faktor  eksternal  tadi  juga ditambah dengan kurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi  anak-anak.  Dalam  hal pandangan  ini  terdapat  pendapat yang  senada  dengan  hal  tersebut seperti  apa  yang  disampaikan  Gatot Supramono “Penyimpangan  tingkah  laku atau  perbuatan  melanggar  hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh  berbagai  faktor  antara  lain adanya dampak negatif dari perkembangan  pembangunan  yang cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi  dan  informasi,  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup sebagai  orang  tua,  telah  membawa perubahan  sosial  yang  mendasar dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat  berpengaruh  terhadap  nilai dan  perilaku  anak.  Selain  itu  anak yang  kurang  atau  tidak  memperoleh kasih  sayang,  asuhan  dan  bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap  perilaku  penyesuain  diri,  serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang  tua  asuh  akan  mudah  terseret dalam  arus  pergaulan  masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.” ( Gatot, 2000) .
Masalah lain selain akar masalah  mengapa  anak  kemudian memiliki  kecenderungan  melakukan tindakan  yang  mengarah  pada pelanggaran  hukum  menjadi  lebih kompleks, ketika anak yang
bermasalah  dengan  hukum  ini dihadapkan  pada  sidang  pengadilan yang  akan  memfonis  perbuatannya benar  ataukah  salah,  layaknya  efek domino  stigmasi  di  masyarakat semakin memperparah keterpurukan masa  depan  dari  anak  yang  sempat bermasalah  dengan  hukum,  meski jika  kita  berkaca  pada  padangan tentang  penyimpangan  prilaku  anak sebelumnya  di  atas,  perbuatan  atau perilaku menyimpang tersebut tidaklah sepenuhnya kesalahan anak. Konsep  KUHP  dalam  ranah pembaharuan kemudian datang dengan  konsep  pertanggungjawaban yang benar-benar tidak dikenal dalam hukum  pidana,  namun  sebelumnya kerap  digunakan  dalam  lapangan hukum  perdata,  yakni vicarious liability atau  pertanggungjawaban pengganti. Penulis mencoba melemparkan  sebuah  gagasan  dalam lapangan pembaharuan hukum pidana indonesia dengan menggunakan  konsep  yang  dikenal baik  dalam  lapangan  hukum  perdata indonesia, pertanyaan yang kemudian timbul  adalah  berkenaan  dengan bagainama prinsip pertanggungjawaban  pegganti  atau vicarious  liability pada  lapangan hukum  pidana  yang  ditawarkan konsep  KUHP  akan  dapat  diterapkan sehingga  sesuai  dengan  prinsip penegakan  hukum  pidana  yang  telah digunakan sebagai bagian dari sistem hukum  pidana  indonesia  itu  sendiri dan  dapatkah  konsep vicarious liability dalam konsep KUHP tersebut diaplikasikan  dalam  perkara  tindak pidana  anak  akan  menjadi  fokus penulis  dalam  penulisan  ilmiah berikut.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penulisan  kali  ini  adalah  jenis
penelitian  hukum  normatif  karena meneliti  asas-asas  hukum,  selain  itu penelitian  ini  juga  mengkaji  dan meneliti  peraturan-peraturan  tertulis ( Soerjono  Soekanto,  1986) .  Karena penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  maka  sumber  datanya adalah  berupa  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer maupun bahan  hukum  sekunder  ( Amirudin dan  H.Zainal  Asikin,  2003). Jenis pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan fakta, pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konsep. Serta dilakukan pula analisis terhadap  bahan-bahan  hukum  yang didapat  dengan  cara  deskriptif, analisis, dan argumentatif.
Pembahasan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak
Perlu  dipahami  sebelumnya, kedudukan  anak  dalam  lingkungan hukum  sebagai  subyek  hukum ditentukan  dari  sistem  hukum terhadap  anak  sebagai  kelompok masyarakat  yang  berada  di  dalam status  hukum  dan  tergolong  tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan  pertumbuhan  fisik  yang  sedang berkembang  dalam  diri  anak  yang bersangkutan.
Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses  sosialisasi  berbagai  nilai  ke dalam  peristiwa  hukum  pidana maupun  hukum  hubungan  kontrak yang  berada  dalam  lingkup  hukum perdata  menjadi  mata  rantai  yang tidak  dapat  dipisahkan  (Wadong,
2000). Kemudian tentang tindak pidana  anak  sendiri  tidak  secara tegas  disebut  baik  dalam  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan  Anak,  dalam  rumusan pasal Undang-Undang tersebut hanya dijelaskan  tentang  anak  nakal  yang diatur  dalam  pasal  1  butir  2,  yang menyatakan anak nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau b. Anak yang melakukan perbuatan  yang  dinyatakan  dilarang bagi  anak,  baik  menururt  peraturan perundang-undangan maupun menurut  peraturan  hukum  lain  yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sementara dalam Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak, bahasa  yang  digunakan  adalah  anak yang  berkonflik  dengan  hukum sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1 butir  2  sebagai  berikut  :  “Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.”
Kedua  rumusan  pasal  dari  dua Undang-Undang  yang  berbeda  tadi seperti  yang  telah  penulis  paparkan sebelumnya tidak secarategas menyebut apa itu tindak pidana anak, namun  demikian  dari  sisi  praktisi hukum,  apa  itu  tindak  pidana  anak dikemukakan  Pula  Oleh Komari ( Ketua  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta Tahun 2009) sebagai berikut : “Apabila  terjadi  pelanggaran hak  anak  termasuk  tindak  pidana umum berupa kejahatan atau pelanggaran  yang  dilakukan  oleh anak  maka  diklasifikasikan  sebagai tindak  pidana  anak.  Oleh  karena  itu pemakalah berpendapat tindak pidana  anak  adalah  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  yang berumur  8  tahun  tetapi  belum
berumur  18  tahun  dan  belum  kawin atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik menurut peraturan perundang- undangan  maupun  peraturan  hukum lain   yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat  yang  bersangkutan.” ( Komari, 2009).
Tinjauan Umum Tentang Vicarious
Liability
Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang dilakukan  oleh  orang  lain (the  legal responsibility  of  one  person  for  the wrongful  acts  of  another) .  Secara singkat vicarious  liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban  pengganti  itu dirumuskan  dalam  Pasal  35  ayat  (3) Konsep  yang  mengatur  :”Dalam  hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung  jawabkan  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  orang lain,  jika  ditentukan  dalam  suatu undang-undang. “
Untuk  memahami  lebih  jauh latar dan alasan dicantumkannya asas vicarious liability ini ke dalam konsep, dapat  dilihat  pada  penjelasannya berikut ini :
Ketentuan  ayat  ini  merupakan pengecualian  dari  asas  tiada  pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan  dan  pendalaman  asas regulatif  dari  yuridis  moral  yaitu dalam  hal-hal  tertentu  tanggung jawab  seseorang  dipandang  patut diperluas  sampai  kepada  tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan  atau  perbuatan  untuknya atau  dalam  batas-batas  perintahnya. Oleh  karena  itu,  meskipun  seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan
tindak  pidana  namun  dalam  rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang  mempunyai  kesalahan  jika perbuatan  orang  lain  yang  berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan  tindak  pidana.  Sebagai suatu  pengecualian,  maka  ketentuan ini  penggunaannya  harus  dibatasi untuk kejadian kejadian tertentu yang ditentukan  secara  tegas  oleh  undang- undang  agar  tidak  digunakan  secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban  yang  bersifat pengecualian  ini  dikenal  sebagai  asas tanggung jawab mutlak atau
”vicarious liability” .
Roeslan  Saleh  (1983)  dalam bukunya  mengakui  adanya vicarious liability sebagai  pengecualian  dari asas kesalahan. Roeslan Saleh berpendapat  bahwa  pada  umumnya seseorang  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  sendiri.  Akan  tetapi ada  yang  disebut vicarious  liability , orang  bertanggung  jawab  atas perbuatan orang lain. Aturan undang- undanglah  yang  menetapkan  siapa- siapakah  yang  dipandang  sebagai pelaku yang bertanggung jawab.
Vicarious liability biasa digunakan  dalam  hukum  perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang  dari  asas  kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata vicarious  liability diterapkan pada  kasus-kasus  kerugian (tort) .
Tort merupakan  pembayaran  ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan  pihak  ketiga.  Akan  tetapi, dalam  hukum  pidana  konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman  (pidana)  terhadap  orang yang  merugikan  atau  mengancam kepentingan  sosial,  sebagian  untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk
melindungi  dan  mencegah  dari aktivitas  yang  bersifat  anti  social ( Johny Krisnan, 2008) .
Secara  tradisonal  konsep  itu telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab  terhadap  perbuatan  pidana yang  dilakukan  oleh  pegawainya dalam  ruang  lingkup  pekerjaanya. Tanggung  jawab  yang  dipikul  oleh majikan  itu  dapat  terjadi  satu diantara tiga hal berikut ini:
1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara vicarious . 2. Pengadilan  telah  mengembangkan “doktrin  pendelegasian”  dalam kasus  pemberian  lisensi.  Doktrin itu berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas  perbuatan  yang  dilakukan oleh  orang  lain,  apabila  ia  telah mendelegasikan  kewenangannya menurut  undang-undang  keapda orang  lain  itu.  Jadi,  harus  ada prinsip pendelegasian.
3. Pengadilan dapat menginterprestasikan kata-kata dalam  undang-undang  sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. Penerapan Vicarious Liability dalam Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dari dua tinjauan umum tentang topik  pembahasan  penelitian  kali  ini dapat dilihat ada dua kutub jauh yang masih  terlihat  memiliki  peluang untuk  disatukan  di  masa  datang sebagai  sebuah  upaya  hukum  yang dicita-citakan atau isu constituendum. Di  satu  sisi  sistem  atau  prinsip pertanggungjawaban vicarious liability  sangat  baru  digunakan  di
lapangan  hukum  pidana  terlebih  lagi di  indonesia,  dimana  mekanisme penggunaannya menjadi lebih kompleks  dari  penggunaannya  pada lapangan  hukum  perdata  berupa pembayaran Tort atau ganti rugi, dan dalam konsep KUHP jelas menunjukan  adanya  ruang  terbuka bilamana  Undang-Undang  di  masa datang  mengatur  atau  menghendaki pengalihan atau penggantian kewajiban pertanggungjawaban pidana  dari  seseorang  kepada  orang lain. Dis  sisi  lain  masalah  peradilan anak  dan  tentu  tindak  pidana  oleh anak  tidak  dipungkiri  mengalami kesemrawutan  ketika  pemerintah mencabut  pasal-pasal  tentang  anak dalam  KUHP  warisan WvS ,  dan bukannya memperbaiki aturan induk dalam  KUHP  tentang  hal  tersebut namun malah membuat aturan lain di luar  KUHP,  meski  keluarnya  sistem tertang  peradilan  anak  yang  diawali Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak,  yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012,  masih  memiliki  ruang  yang menjaga  anak-anak  mendapat  masa depan yang masih terbuka, diantaranya  dengan  upaya  diversi yang dengan jelas diatur pertimbangan  dan  mekanismenya, termasuk mempertimbangkan psikologi si anak berupa penghindaran dari stigma negatif. Adapun  diversi  sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sisem  Peradilan  Anak menyebutkan  apa  yang  harus  dan patut  dipertimbangan  dalam  diversi sebagai berikut. Proses Diversi wajib memperhatikan :
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan  dan  tanggung jawab Anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan masyaraka; dan
f. Kepatutan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum Dengan  dua  hal  tersebut  dapat dilihat  bahwa  penggunaan  prinsip vicarious  liability dapat  kiranya  di masa datang diterapkan pada perkara tindak  pidana  oleh  anak,  selama, prinsip vicarious  liability dapat diterima  sepenuhnya  sebagai  salah satu  bentuk  pertanggungjawaban pidana  di  lapangan  hukum  pidana indonesia  di  masa  yang  akan  datang, serta  adanya  perbaikan  dalam Undang-Undang  atau  peraturan  yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan  anak  di  masa  depan  yang mencantumkan adanya prinsip pertanggungjawaban  pengganti  atau vicarious  liability tersebut,  dan dibarengi  pembinaan  kepada  anak yang  berkonflik  dengan  hukum sehingga  tidak  ada  pengulangan tindak  pidana  di  masa  mendatang, dan  tentu  saja  memperhatikan kepentingan  korban  dan  masyarakat sebagai  bentuk restorative  justice. merupakan  pengecualian  dari  asas tiada pidana tanpa kesalahan.
Kesimpulan Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang dilakukan  oleh  orang  lain (the  legal responsibility  of  one  person  for  the wrongful  acts  of  another) .  Secara singkat vicarious  liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”.
Pertanggungjawaban  pengganti  itu
dirumuskan  dalam  Pasal  35  ayat  (3) Konsep  KUHP. Vicarious  liability juga merupakan  merupakan  pengecualian dari  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan,  maka  ketentuan  ini penggunaannya  harus  dibatasi  untuk kejadian  kejadian  tertentu  yang ditentukan secara tegas oleh undang- undang  agar  tidak  digunakan  secara sewenang-wenang.
Vicarious liability di masa depan dapat  diharapkan  sebagai  sebuah alternatif sistem pertanggungjawaban  pidana  dalam perkara  tindak  pidana  oleh  anak, asalkan  prinsip vicarious  liability dapat  diterima  sepenuhnya  sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana di lapangan  hukum  pidana  indonesia  di masa yang akan datang, serta adanya perbaikan  dalam  Undang-Undang atau  peraturan  yang  berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak di masa depan yang mencantumkan adanya prinsip pertanggungjawaban  pengganti  atau vicarious  liability tersebut,  dan dibarengi  pembinaan  kepada  anak yang  berkonflik  dengan  hukum sehingga  tidak  ada  pengulangan tindak  pidana  di  masa  mendatang, dan  tentu  saja  memperhatikan kepentingan  korban  dan  masyarakat sebagai bentuk restorative justice.
Daftar Pustaka Amirudin  dan  H.Zainal  Asikin,  2003, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum, PT.  Raja  Grafindo
Persada, jakarta. Johny Krisnan, 2008, Sistem pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

## Komari,  2009,  Dasar  Pertimbangan
Hukum Hakim Dalam Mengadili  Dan  Mememutus Perkara Pelanggaran Hak Anak Dan  Tindak  Pidana  Anak,
makalah Disampaikan  pada  : Seminar Nasional “Optimalisasi Perlindungan Anak  danTantangannya  di Indonesia”  Atas  Kerjasama Universitas Atmajaya Yogyakarta, UNICEF dan Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia Yogyakarta, 29
Oktober  2009,  (  cited  2013  4 january  ),  Available  from  URL http://www.pn- yogyakota.go.id/pnyk/info- hukum.html Maulana  Hasan  Wadong,  2000,
Advokasi dan Hukum Perlindungan  Anak ,  Gramedia Wina Sarana, Jakarta. Roeslan Saleh, 1983, Suatu Reorienasi dalam  Hukum  Pidana ,  Aksara Baru, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian  Hukum, UI-Press, jakarta. Sumpramono  Gatot,  2000, Hukum Acara Pengadilan Anak , Djambatan, Jakarta.
Undang  –  Undang  Nomor  3  tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3668.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5332.