Volume 51, Nomor 2, April 2022

## VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM CIVIL SOCIETY ? 1
Moch Thariq Shadiqin* 1 , Muhamad Azhar 1 , F.C. Susila Adiyanta 1 , Siti Rohani 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto No. 13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
2 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawari, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 mochthariq@live.undip.ac.id

## Abstract
The presence of the state is very important for the community during the Covid-19 Pandemic. The state has the authority to realize the welfare state, which is represented by the incumbent who has the right to exercise discretion. This study aims to determine whether vaccination is an individual right or a public obligation. The research method used in writing this article is normative legal research that uses a statutory approach. The results show that everyone has the freedom to make a  decision whether  they  want  to  have a  vaccine  or  not.  However,  individual  freedom  to  voice opinions against vaccines can be neglected to protect the lives of many people.
Keywords : Vaccination; Covid-19; Rights and Obligations.

## Abstrak
Kehadiran negara  sangat  penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19 . Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan ( welfare  state ) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah vaksinasi merupakan  hak  individu  atau  kewajiban  publik.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan  apakah  ingin  dilakukan  vaksin  atau  tidak.  Namun,  kebebasan  individu  dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat disampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak.
Kata Kunci: Vaksinasi; Covid-19; Hak dan Kewajiban.

## A. Pendahuluan
Lebih  dari  121.000  orang  telah  mengalami  infeksi  virus  Covid-19  (World  Health Organization,  2020).  Hal  tersebut  menyusul  sejak  11  Maret  2020  World  Health  Organization (WHO) mengumumkan virus covid-19 sebagai pandemi global.  Berbagai negara di belahan dunia memberikan respon dan penanganan yang berbeda-beda, salah satu upaya yang dilakukan adalah munculnya kebijakan lockdown hingga vaksinasi di beberapa negara. Kebijakan tersebut secara tidak langsung menimbulkan sorotan dari berbagai pihak. Wajar mengingat Indonesia memiliki
1 Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2021.
penduduk  sebesar  270.203.917  juta  jiwa  (Direktorat  Statistik  Kependudukan  dan Ketenagakerjaan, 2020) dan menjadi penduduk terbesar di dunia ke-4 (Larasati & Nurhadryani, 2012, p. 14).
Kehadiran  negara  sangat  penting  bagi  masyarakat  di  saat  Pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut mengingat pendapat Socrates bahwa manusia mengharapkan adanya suatu kehidupan yang aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang dapat mengancam manusia dengan cara berkumpul dan membangun benteng yang disebut dengan polis atau kini dikenal negara (Sondarika, 2019, p. 199). Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Aristoteles berpendapat  bahwa  negara  merupakan  gabungan beberapa keluarga mencakup beberapa desa, sehingga menjadi suatu kelompok besar yang dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Kesenangan dan kehormatan bersama dapat tercapai jika kebahagiaan individu terlaksana, dan bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kepentingan hidupnya. Negara berperan sebagai organisasi kekuasaan karena mengatur tingkah laku kelompok manusia agar mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat demi terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat (Nanang, 2020, p. 255) . Lebih lanjut, otoritas negara didapatkan dan  dilegitimasi  dari  masyarakat  untuk  menjaga  harmoni,  melindungi  hak-hak  privat  dan komunitas  untuk  merealisasikan  kebahagiaan  bersama  ( bonnum  coomune )  (Adiyanta,  2020,  p. 273).
Negara  yang  memiliki  otoritas  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya  sesuai  dengan adanya konsep negara kesejahteraan ( welfare state ) diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan  diskresi.  Diskresi  atau freisis  ermensen merupakan  kewenangan  setiap  pemangku jabatan  atau  pejabat pemerintahan  untuk  mengambil kebijakan  strategis berupa keputusan  atau tindakan dalam mengatasi persoalan yang mendesak dan membutuhkan penanganan secara cepat (Juliani,  2020).  Sedang  Nata  Saputra  mendefinisikan freies  ermessen sebagai  suatu  kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi  negara  mengutamakan  keefektifan  suatu  tujuan  daripada  berpegang  teguh  kepada ketentuan hukum (Widyani, 2018, p. 40).
Salah satu diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam rangka penanggulangan covid-19  adalah  melakukan  vaksinasi.    Vaksinasi  merupakan  upaya  pencegahan  primer  yang sangat handal, untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh (Maddeppungeng, 2018). Sedang definisi Vaksinasi menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan Vaksinasi  Dalam  Rangka    Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) menyebutkan bahwa “Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan  atau  meningkatkan  kekebalan  seseorang  secara  aktif  terhadap  suatu  penyakit, sehingga  apabila  suatu  saat  terpajan  dengan  penyakit  tersebut  tidak  akan  sakit  atau  hanya mengalami  sakit  ringan  dan  tidak  menjadi  sumber  penularan”.  Kebijakan  diskresi  vaksinasi tersebut dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19).
Namun, kebijakan tersebut kemudian menuai pro dan kontra setelah pernyataan dari Wakil Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Prof.  Edward  O.S.  Hiarej    yang  menyatakan  bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun (Ramadhan,  2021).  Pernyataan  yang  didasari oleh  Pasal  93  UU  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Kekarantinaan menjadi permasalahan pelik ketika sebagian masyarakat yang anti terhadap vaksin menggunakan  dalil  bahwa  kewajiban  vaksinasi  merupakan  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Terlebih  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  UU  Nomor  36  tentang  Kesehatan  mengatur  adanya kebebasan individu menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Permasalahan  ini  kemudian  menjadi  menarik  untuk  dibahas  mengingat  negara  memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Namun, di sisi lain masyarakat memiliki hak asasi manusia yang perlu dihormati setiap individunya.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian serupa terkait vaksinasi yang pernah dilakukan antara lain dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia” yang ditulis oleh Rahmi Ayunda dkk dalam penelitiannya disimpulkan terdapat perlindungan  hukum  preventif dan represif bagi masyarakat yang memiliki efek samping pasca vaksinasi (Ayunda, Kosasih, & Disemadi, 2021, p. 204). Penelitian lain yang serupa berjudul “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia : Hak atau Kewajiban  Warga  Negara”  yang  ditulis  oleh  Farina  Gadryani    disimpulkan  bahwa  sanksi pidana  dalam  kewajiban  vaksinasi  seharusnya  menjadi  obat  terakhir (ultimum  remedium ) (Gandryani & Hadi, 2021, p. 39). Tentu beberapa penelitian yang telah disebutkan berbeda dari penelitian penulis yang memfokuskan apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban civil society yang disertai perbandingan problematika pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara. Oleh  karena  itu  penulis  menjadi  tertarik  untuk  mengangkat  judul  “Vaksinasi  Covid-19:  Hak Individu atau Kewajiban Publik dalam Komunitas Civil Society? ”

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  bersifat kualitatif  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif (Ali, 2011, p. 105). Penulis akan menghubungkan hasil analisa dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Regulasi Vaksinasi di Indonesia
a. UUD NRI Tahun 1945
Sebagai  landasan  konstitusional  UUD  NRI  Tahun  1945  tentu  mengatur  aturan-aturan yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu landasan pertama terletak dalam aliniea ke- 4 pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang    dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dari uraian di atas maka dapat diambil sari bahwa pemerintah Indonesia sebagai negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pemerintah wajib  memberikan  perlindungan  kesehatan  salah  satunya  bentuk  vaksinasi  dalam  upaya penanggulangan Covid-19 yang telah terbukti secara ilmiah.
Dari pembukaan bergeser pada  landasan hak  dalam memperoleh  vaksinasi bagi setiap individu. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Kemudian dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  ”Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dua pasal di atas memberikan perlindungan bagi setiap manusia bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama  dalam  rangka  memperoleh  perlindungan  kesehatan  salah  satunya  dengan  vaksinasi untuk mencegah penyakit dan terlindungi kesehatannya tanpa diskriminasi apapun. Kemudian di  akhir  di  tegaskan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyebutkan  Negara menegaskan tentang kewajiban negara atas hak kesehatan warga negaranya disebutkan bahwa “kesehatan  merupakan  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  dan  tanggung  jawab  bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan”.

## b. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Virus  Covid-19  dikategorikan  sebagai  salah  satu  penyakit  menular.  Definisi  Penyakit menular  ( communicable  desease )  merupakan  penyakit  yang  disebabkan  oleh  adanya  agen penyebab yang mengakibatkan adanya perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan  yang terinfeksi,  kepada  orang  atau  hewan  yang  rentan  ( potential  host) , baik  secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara atau lingkungan hidup (Hanafiah & Amir, 2020, p. 173).
Pada dasarnya pemberantasan penyakit menular yang diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36  Tahun  2009  disusun  lebih  jelas  dari  UU  Kesehatan  sebelumnya  yang  meliputi  6  Pasal tentang penyakit menular dan 4 Pasal mengenai penyakit tidak menular. Mulai dari BAB Hak dan  Kewajiban  Undang-Undang  a  quo  disebutkan  dalam  Pasal  4-13  UU  a  quo.  Sedang bagaimana tanggung jawab Pemerintah diatur dalam Pasal 14-20 UU a quo. Tak lupa di dalam UU ini terdapat aturan mengenai Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dimuat dalam Pasal 152 -161.

## c. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Dalam undang-undang ini penyakit menular atau biasa disebut dengan wabah diartikan dalam Pasal 1  huruf (a) “Wabah penyakit menular  yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” Diketahui bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi global. Indonesia sendiri telah menyatakan Virus  Covid-19  sebagai  bencana  non  alam  berupa  wabah  penyakit  yang  wajib  dilakukan upaya penanggulangan (Quyumi & Alimansur, 2020, p. 82).
Perihal  hak dan kewajiban juga  diterangkan  dalam subtansi undang-undang ini, mulai dari Pasal 8- Pasal 10 ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang a quo bahwa “Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  upaya  penanggulangan  wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).” Hal ini berarti bahwa dalam peraturan a quo bahwa  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  upaya  penanggulangan  wabah. Selain  hal  tersebut  substansi  undang-undang  ini  memberikan  penjelasan  mengenai  jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, daerah wabah, upaya penanggulangan.
Selain  beberapa  peraturan  yang  telah  disampaikan  di  atas,  vaksinasi  juga  memiliki regulasi khusus mengenai vaksin Covid-19. Regulasi tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 jo Perpres 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

## 2. Vaksinasi Merupakan Hak Individu atau Kewajiban Publik?
Berbicara mengenai vaksinasi merupakan hak individu atau suatu kewajiban publik maka hal ini tidak lepas dari perspektif Hak Asasi Manusia. Tak heran adanya kewajiban vaksinasi Covid- 19  kemudian  menjadi  polemik  bagi civil  society. Civil  society ini  kemudian  di  Indonesia
diterjemahkan  sebagai  masyarakat  madani,  masyarakat  warga  atau  kewargaan,  atau  bahkan masyarakat sipil (Suteki, 2013, p. 149). Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Eddy OS Hiarej yang didasari Pasal 93  UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan yang menyatakan  “Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan  sehingga  menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, menjadi pro kontra di masyarakat karena negara dianggap melanggar hak asasi manusia.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi  dapat  dirumuskan  sebagai  hak  yang  melekat  dengan  kodrat  kita  sebagai  manusia  yang diberikan  oleh  Tuhan  YME.  Pengertian  HAM  sendiri  dapat  ditemui  dalam  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Hak Asasi Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,  dan  dilindungi  oleh  Negara  hukum,  pemerintahan,  dan  setiap  manusia”.  Pengaturan mengenai HAM telah diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
Salah satu pasal yang berhubungan dengan kebebasan hak individu dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang  merupakan hak asasi.”  Artinya setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak.  Begitu  pula  dalam  UU  Kesehatan  juga  menjamin  adanya  hak  dari  setiap  tindakan  yang melindungi pasien yakni dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”
Meski demikian, bukan berarti kebebasan tersebut tidak memiliki batasan, vaksinasi adalah metode atau cara yang dilakukan untuk menekan angka kematian terhadap Covid-19 agar terus berlangsungnya  kehidupan.  Menolak  vaksinasi  justru  dapat  mengakibatkan  dampak  kematian kepada orang lain. Bagaimanapun kebebasan tentu saja akan diharamkan apabila pelaksanaannya mengancam  kebebasan  warga  yang  sesama  manusia  (Suteki,  2013,  p.  153).    Prinsip  tersebut sejalan  dengan  pernyataan  “ The  greatest  happiness  for  the  greatest  numbers ”  dari  Jeremy Bentham yang menganut utilitaranisme. Menurut paham ulitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik  apabila  mendatangkan  kebahagiaan  dan  sebaliknya  dianggap  perbuatan  buruk  apabila menyebabkan  ketidakbahagiaan.  Bukan  saja  kebahagiaan  bagi  para  pelakunya,  tapi  juga kebahagiaan bagi orang lain (Latipulhayat, 2015).
Menolak  vaksinasi  artinya  dapat  mengancam  kebahagiaan  orang  lain  untuk  meneruskan kehidupan, artinya dapat mengancam hak orang lain. Maka perbuatan ini sudah sepatutnya dapat dikesampingkan. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Jhon Stuart Mill dalam pemikirannya bahwa  prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa sebuah tindakan dinilai benar jika orang yang  melakukan  cenderung  bermaksud  meningkatkan  kebahagiaan  (Saepullah,  2020,  p.  253). Maka  dalam  sudut  pandang  negara,  vaksinasi  diwajibkan  dalam  rangka  negara  wajib  untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yakni kesehatan yang berupa pribadi manusia yang terdiri dari  badan  dan  jiwa  untuk  membahagiakan  kepentingan  umum,  kepentingan  rakyat  dalam negaranya (Adiyanta, 2020, p. 273).
Tak heran jika negara mengatur batas-batas dalam hak berpendapat seperti dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat 2 bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Begitu pula dalam Pasal 56 UU Kesehatan disebutkan bahwa “Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.”
Diketahui  bahwa  Covid-19  merupakan  penyakit  yang  dapat  menular  secara  luas.  Maka kewajiban vaksinasi dalam rangka upaya penanggulangan Covid-19 tidak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran hak berpendapat terhadap individu. Internasional Covenant Civil And Politic Right (ICCPR) memberikan kewenangan terhadap negara untuk melakukan pembatasan HAM dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa (Matompo, 2014). ICCPR merumuskan dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni Non-Derogable Rights dan Derogable Rights . Derogable rights adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang  tidak  bersifat  absolut  yang  boleh  dikurangi  pemenuhannya  oleh  negara  dalam  keadaan tertentu. Hak yang dimaksud tersebut antara lain (Marzuki, 2013, p. 197): (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota  serikat  buruh;  dan  (iii)  hak  atas  kebebasan  menyatakan  pendapat  atau  berekpresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).
Sementara yang dimaksud dengan non-derogable rights merupakan hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut yaitu: (i) hak atas hidup (rights to life ); (ii) hak bebas dari penyiksaan ( rights to be free from torture ); (iii) hak bebas dari perbudakan ( rights to be free from slavery ); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan, (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
Maka suatu hal yang sah apabila negara menjadikan vaksinasi sebagai suatu kewajiban publik. Mengingat  pemerintah  menjalankan  kewajiban  untuk  menjamin  hak  warganya  untuk mempertahankan hidup yang merupakan non-derogable right. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh  menguranginya  bahkan  di  bahas  di  sub  bab  sebelumnya  bahwa  pemerintah  memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan warga negaranya.  Sementara kebebasan individu menolak vaksin dalam rangka mengemukakan pendapat merupakan hal yang dapat dikesampingkan. Hal ini dikarenakan hak menyatakan pendapat tergolong dalam derogable right.

## 3. Pelaksanaan Vaksinasi di Berbagai Negara dalam Kacamata Hukum
Pro kontra vaksinasi Covid-19 sejatinya bukanlah yang pertama. Indonesia bukanlah negara satu-satunya  yang  mengalami  polemik  ini,  Amerika  Serikat  sebagai  salah  satu  negara  maju  di dunia  juga  tak  terhindar  dari  polemik  tersebut.  Maka,  tak  heran  jika  di  negara  tersebut  masih ditemukan orang-orang yang keras kepala dan tidak mau dilakukan vaksinasi (The Times Editorial Board, 2021b). Berbeda halnya dengan Indonesia, meski dapat dikatakan mengancam kesehatan lebih banyak orang jika terdapat masyarakat Amerika yang menolak vaksin, hal tersebut lantas tidak membuat Amerika mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan vaksinasi.
Dilansir  dari  kompas.com,  Dr.  Anthony  Fauci  selaku  pejabat  penyakit  menular  utama  di Amerika Serikat (AS) mengatakan,  pemerintahannya tidak  akan mewajibkan  vaksinasi. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang terdesentralisasi dan adanya pendapat mengenai anti-vaksi yang telah berkembang membuat program seperti vaksin sulit diwajibkan (Iswara, 2020).
Disebutkan dalam Penelitian Kongres Amerika Serikat (Hickey, Shen, & Ward, 2020): “ As to protection of individual rights, courts have recognized few rights-based constraints on the ability to  impose  mandatory  vaccination  requirements .”  Artinya  adalah  untuk  perlindungan  hak-hak individu,  pengadilan  telah  mengakui  beberapa  kendala  berbasis  hak  pada  kemampuan  untuk memberlakukan persyaratan vaksinasi wajib.   Lebih lanjut Food and Drug Administration U.S
(Administrasi  Makanan  dan  Obat-Obatan  AS)  menyetujui  Vaksin  Covid-19  dengan  klausul “otorisasi penggunaan darurat”. Namun sayang Undang-Undang Tahun 2003 yang mengakomodir adanya  penggunaan  darurat  tersebut  tidak  dapat  digunakan  untuk  membenarkan  obat  (vaksin) tersebut.  Bahkan  pakar  hukum  Amerika  Serikat  tidak  yakin  karena  kata-kata  dalam  undang- undang tersebut membingungkan (The Times Editorial Board, 2021a).
Pada dasarnya pro kontra mengenai vaksinasi tidak hanya terjadi pada saat akan diterapkannya vaksinasi Covid-19. Kasus hukum lain mengenai vaksinasi adalah di Australia dan Inggris di mana pengadilan telah mengizinkan vaksinasi anak meski bertentangan keinginan. Dalam semua kasus, hakim memutuskan bahwa mereka bertindak untuk kepentingan terbaik anak dan mendasarkan keputusan mereka pada bukti ilmiah yang disajikan, termasuk penilaian risiko oleh praktisi medis. Kasus tersebut antara lain (Jeffery, 2015, p. 86):
a. Kasus Duke-Randall & Randall [2014] FamCA126
Kasus  Family  Court  of  Australia  ini  melibatkan  pasangan  yang  bercerai  dengan pandangan  yang  berlawanan  tentang  vaksinasi.  Keberatan  ibunya  didasarkan  pada  risiko, sedangkan kekhawatiran ayah mencakup dampak pembatasan yang diberlakukan pada anak- anaknya jika mereka tidak divaksinasi (Kaye, 2017). Pengadilan mengadopsi pendekatan yang logis  dan  teratur  untuk  masalah  ini,  dengan  hanya  mengambil  proses  yang  diatur  dalam Undang-Undang Hukum Keluarga 1975.
Ahli imunologi menyatakan bahwa anak tidak rentan terhadap risiko yang lebih besar dari bahaya terkait vaksin dan Hakim Foster menganggap bukti ini menjadi determinatif. Dalam kasus  ini,  Hakim  Foster  memutuskan  bahwa  ayah  boleh  memvaksinasi  anak-anaknya. Menurut Hakim Foster "tidak ada bukti di depan Pengadilan bahwa anak-anak tertentu ini akan terkena dampak buruk dengan divaksinasi".

## b. Kasus Re H [2011] QSC 427
Kasus  Mahkamah  Agung  Kasus  Mahkamah  Agung  Queensland  ini  melibatkan  kedua orang  tua  yang  menolak  untuk  memvaksinasi  anak  yang  lahir  dari  ibu  dengan  hepatitis  B kronis, sehingga membuat anak tersebut berisiko 10-20% untuk terinfeksi (Angeley, 2020). Jika  terinfeksi,  anak  tersebut  memiliki  kemungkinan  90%  untuk  mengembangkan  infeksi kronis,  dan  akibatnya  25%  kemungkinan  mengembangkan  sirosis  dan  /  atau  karsinoma hepatoseluler.  Bayi  tersebut  tidak  dapat  dites  sampai  berusia  sembilan  bulan,  tetapi  dapat segera divaksinasi untuk menghindari kemungkinan infeksi. Tim medis berpendapat bahwa anak  tersebut  harus  divaksinasi  untuk  mengurangi  risiko  infeksi.  Dalam  putusan  ini Mahkamah Agung Queensland menggunakan yurisprudensi kasus re Jules [2008] NSW SC 1193  dan Department  of  Child  Safety v.  Y  [1999]  NSW  SC  644.  Dalam  putusan  tersebut hakim menyatakan (Dalton J., 2011): “ Clearly, I have jurisdiction to make orders in relation to the treatment of this infant and, on the material before me, I think it desirable in the child's interests that I do.” Maka dapat disimpulkan dalam kasus ini, Hakim Dalton memerintahkan agar anak tersebut divaksinasi.
c. Kasus Re Jules [2008] NSWSC 1193
Kasus lain yang melibatkan vaksinasi adalah kasus Mahkamah Agung New South Wales ini terkait  pemberian vaksin hepatitis B  kepada  seorang  anak (Willmott, White, &  Bhatia, 2018).  Orang tua  menentang  perintah  untuk  memvaksinasi  dan  menyembunyikan  anak tersebut sampai masa efektifnya telah berakhir. Karena pengobatan tidak lagi dapat diberikan, Hakim Brereton memerintahkan agar tanggung jawab diberikan kembali kepada orang tua. Dia  membela parens  patriae sebagaimana  diperlukan  untuk  menjaga  dan  mengawasi
kesejahteraan  mereka  yang  tidak  dapat  memperhatikan  kesejahteraan  mereka  sendiri  dan, khususnya anak-anak.
d. Kasus F v F [2013] FamEWHC 2683 (Inggris)
Kasus  di  Inggris  ini  melibatkan  dua  anak  umur  11  dan  15  tahun  pada  saat  itu  harus menerima  vaksinasi  (Griffith,  2016).  Mereka  tidak  mau  divaksinasi  karena  dianggap berbahaya. Ayah mereka, yang awalnya menentang vaksinasi, berubah pikiran karena laporan wabah campak dan mendiskreditkan penelitian yang mengaitkan vaksinasi campak, gondok, dan rubella (MMR) dengan autisme.
Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengacu pada (Royal Courts of Justice & Strand London High Court of Justice Family Devision, 2013): “ Sumner J's decision that these cases are all fact dependent as to the benefits and risks of immunisation to the individual child Re C (Welfare of Children: Immunisation) [2003] 2 FLR 1095. She also reminded herself of the medical evidence by Dr Ward in LCC v A, B, C and D [2011] EWHC 4033 at paragraph 16, accepted  by  these  parties,  namely  "(d)  with  due  consideration  for  established contraindications to vaccination in an individual case, it is otherwise in every child's interest to be protected against measles, mumps and rubella with the MMR vaccine." Pada akhirnya, Hakim memerintahkan anak-anak divaksinasi MMR.
Dari  beberapa  putusan  hakim  di  atas  terkait  penolakan  vaksinasi,  seluruh  hakim memutuskan  untuk  tetap  dilakukan  vaksinasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  berdasarkan  studi ilmiah,  dan  beberapa  putusan  sebelumnya  yang  terkait  menyatakan  bahwa  vaksin  tidak membahayakan bagi manusia.

## D. Simpulan dan Saran
Regulasi  vaksinasi  di  Indonesia  diatur  mulai  dari  UUD  NRI  Tahun  1945;  UU  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah hingga Regulasi Khusus Mengenai Vaksin Covid-19 yakni dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 jo Perpres 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Sejatinya setiap orang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi.”  Artinya  setiap  orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak.
Kebebasan  yang  dimiliki  oleh  individu  seharusnya  juga  melihat  hak-hak  orang  lain  serta aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  sehingga  individu  sebagai  warga  negara yang  baik  seharusnya  mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  bukan  sekedar mengedepankan  haknya  sebagai  individu.  Beberapa  putusan  pengadilan  Australia  dan  Inggris terkait kasus penolakan vaksinasi juga menunjukkan bahwa Hakim tetap memerintahkan untuk dilakukan vaksinasi dikarenakan vaksin berdasarkan studi ilmiah dan kasus putusan sebelumnya aman bagi manusia.
Seharusnya  kebebasan  individu  dalam  menyuarakan  pendapat  menolak  vaksin  dapat dikesampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak. Vaksinasi adalah metode atau cara yang  dilakukan  untuk  menekan  angka  kematian  terhadap  Covid-19.  Menolak  vaksinasi  justru dapat  mengakibatkan  dampak  kematian  kepada  orang  lain.  Maka  vaksinasi  merupakan  suatu kewajiban  publik.  Dengan  demikian,  pemerintah  harus  melakukan  sosialisasi  dan  pembinaan masyarakat yang menolak divaksin.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta,  F.  C.  S.  (2020).  Urgensi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Semesta  (Universal  Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid- 19. Administrative Law & Governance Journal , 3 (2), 273.
Ali, Z. (2011). Metode Penelitian Hukum (3rd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Angeley, E. (2020). Anti-Vaccination : A Growing Epidemic? Matrimonial Law , 32 , 299.
Ayunda,  R.,  Kosasih,  V.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  bagi  Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COvid-19 di Indonesia. Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 204.
Dalton  J.  (2011).  Supreme  Court  of  Queensland  Civil  Jurisdiction  In  Re  H  [2011]  QSC  427. Retrieved  March  5,  2022,  from  Supreme  Court  of  Queensland  website: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8 &ved=2ahUKEwj4y5e4pbT2AhV4xjgGHWhVCcgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F% 2Fwww.queenslandjudgments.com.au%2Fcaselaw%2Fqsc%2F2011%2F427&usg=AOvVa w0_tzcAmUFXt5mcT4FWdnDo
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2020). Potret Sensus Penduduk 2020 . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Gandryani,  F.,  &  Hadi,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  Hak  atau Kewajiban Warga Negara. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 10 (1), 39. Retrieved from https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622
Griffith, R. (2016). What is Gillick competence? Human Vaccines & Immunotherapeutics , 12 (1), 244–247.
Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2020). Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan (5th ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Hickey,  K.  J.,  Shen,  W.  W.,  &  Ward,  E.  H.  (2020). Legal  Issues  in  COVID-19  Vaccine Development and Deployment . Congressional Research Service.
Iswara, A. J. (2020, August 20). Vaksin Corona di AS Tak Akan Diwajibkan ke Semua Orang, Ini Alasannya. Kompas.Com . Retrieved from https://www.kompas.com/global/read/2020/08/20/165619970/vaksin-corona-di-as-tak-akan- diwajibkan-ke-semua-orang-ini-alasannya?page=all
Jeffery,  R.  H.  (2015).  Vaccination  and  The  Law. Australian  Family  Physician  Mental  Illness , 44 (11),  86.  Retrieved  from  https://www.racgp.org.au/afp/2015/november/vaccination-and- the-law/
Juliani,  H.  (2020).  Analisis  Yuridis  Kebijakan  Keuangan  Negara  dalam  Penanganan  Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Administrative Law & Governance Journal , 3 (2), 331.
Kaye, M. (2017). Immunisation Disputes in the Family Law System. Australian Journal of Family Law , 28 , 77.
Larasati, I., & Nurhadryani, Y. (2012). E-Government Kependudukan Indonesia: Pengembangan Instrumen dan Evaluasi Website Kependudukan Indonesia. Jurnal Ilmu Komputer & Agri- Informatika , 1 (1), 13–21. Retrieved from
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jika/upcoming/view/7945
Latipulhayat, A. (2015). Khazanah : Jeremy Bentham. Padjadjaran: Journal of Law , 2 (2), 413. Retrieved from http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7342
Maddeppungeng,  M.  (2018). Buku  Panduan  Prosedur  Vaksinasi .  Fakultas  Kedokteran, Universitas Hasannuddin.
Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia. Jurnal Yudisial ,
6 (3), 197.
Matompo,  O.  S.  (2014).  Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Perspektif  Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum , 21 (1), 59.
Nanang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 255.
Quyumi, E., & Alimansur, M. (2020). Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan  Covid-19  Pada  Relawan  Covid. Journal  of  Public  Health  Research  and
Communtity Health Development , 4 (1), 81–87. Retrieved from https://e- journal.unair.ac.id/JPHRECODE/article/view/21792
Ramadhan, A. (2021, January 11). Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana.
Kompas.Com .
Retrieved
from https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak- vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana?page=all
Royal  Courts  of  Justice,  &  Strand  London  High  Court  of  Justice  Family  Devision.  (2013). Judgments F v F [2013] EWHC 2683 (Fam). Retrieved March 5, 2021,  from Family Law Week website: https://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed118707
Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. Aqlania : Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam , 11 (2), 253.
Sondarika, W. (2019). Peradaban Yunani Kuno. Jurnal Artefak , 3 (2), 199.
Suteki, S. (2013). Desain Hukum di Ruang Sosial . Yogyakarta: Thafa Media.
The  Times  Editorial  Board.  (2021a).  COVID:  Can  Vaccinations  Be  Mandated?  Law  Needs Clarification.  Retrieved  March  25,  2021,  from  Government  Technology  website: https://www.govtech.com/em/covid-19-could-vaccinations-be-mandated-law-needs- clarification-.html
The Times Editorial Board. (2021b). Editorial: Could COVID-19 vaccines be mandated? Federal law  needs  clarification.  Retrieved  March  25,  2021,  from  Los  Angeles  Times  website: https://www.latimes.com/opinion/story/2021-03-14/could-covid-19-vaccines-be-mandated- federal-law-nee
Widyani,  I.  D.  A.  (2018).  Kebebasan  Bertindak  Administrasi  Negara  dalam  Negara  Hukum Modern. Jurnal Hukum Tô-Râ , 4 (1), 40. Retrieved from http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1172
Willmott, L., White, B., & Bhatia, N. (2018). When Is It in a Child’s Best Interests to Withhold or Withdraw Life-sustaining Treatment? An Evolving Australian Jurisprudence. Journal of Law and Medicine , 25 (4), 944–972. Retrieved from
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3237203
World  Health  Organization.  (2020).  WHO  Director-General’s  opening  remarks  at  the  media briefing on COVID-19. Retrieved March 11, 2020, from World Health Organization website: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the- media-briefing-on-covid