INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1099-1108 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe
Takwim 1 ✉ , Tahmit Ansar 2
Dosen Universitas Lakidende Email: takwim.mashur62@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan salah satunya adalah dengan disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Teori yang di gunakan untuk peneleitian yaitu Dzikra menyatakan bahwa untuk mengatur persepsi atas kualitas layanan meliputi 5 (lima) dimensi, yaitu: 1. Tangible(Bukti Fisik) 2. Reliability (Keandalan) 3. Responsiveness  (Daya  Tanggkap)  4.  Assurance  (Jaminan)  5.  Empathy  (Empati).  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Adapaun  informan  penelitian  ini  adalah  pegawai  dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  kabupaten  konawe  serta  masyarakat  yang mengurus layanaan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten konawe. Teknik pengumpulan data yang di perlukan penyelidikan menggunakan metode observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Teknik  analisisi  data  yang  digunakan  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa kualitas pelayanan sudah cukup mencapai tingkat  terbaik  sesuai  dengan  teori  kualitas  pelayanan  yang  dikemukakan  oleh  dzikra.  Kualitas pelayanan  publik  di  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  konawe  menurut dimensi  tangible  sudah  baik  dengan  tersedianya  fasilitas  dalam  mengurus  layanan  dan  website membuat surat izin usaha, dimensi reliability cukup baik dengan  pegawai yang menguasai tugasnya, dimensi  responsiviness  sudah  baik  pihak  instansi  telah  bertanggung  jawab  dengan  menyediakan sistem untuk membantu setiap masyarakat yang melakukan perizinan. Dimensi assurance (Jaminan) sudah  baik,  Pemberian  layanan  sudah  sesuai  dengan  apa  yang telah  dijanjikan.  Dimensi  empathy sudah  baik  karena  pegawai  melakukan  pelayanan  dengan  ramah  dan  tegas.  Faktor  penghambat kualitas pelayanan itu sendiri adalah sarana prasarana yang masih kurang yaitu belum tersedianya komputer staff from office digunakan untuk mencata data-data pengujung. Sedangkan untuk faktor, sistem pendaftaran pebuatan izin usaha sudah bisa melalui online dengan alamat website yang telah
diberiakan dan fasilitas pelayanan serta kepegawaian atau staf yang berkompoten.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Abstract
This study aims to determine efforts to improve the quality of licensing services, one of which is by compiling a Community Satisfaction Index (IKM) as a benchmark  for assessing the level of service quality at the One-Stop Integrated Investment and Service Office (DPMPTSP). The theory used for research,  namely  Dzikra,  states  that  to  regulate  perceptions  of  service  quality  includes  5  (five) dimensions,  namely:  1.  Tangible  (Physical  Evidence)  2.  Reliability  (Reliability)  3.  Responsiveness (Responsiveness)  4.  Assurance  (Assurance)  5.  Empathy  (Empathy).    This  research  uses  qualitative research.  The  informants  of  this  research  are  employees  of  the  investment  office  and  one-stop integrated service of Konawe district and the people who take care of services at the investment office and one-stop integrated service of Konawe district. anan integrated one door konawe district. The data  collection  techniques  required  for  the  investigation  used  observation,  interview  and documentation methods. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion  drawing.  The  results  showed  that  the  quality  of  service  has  reached  the  best  level  in accordance with the theory of service quality put forward by Dzikra. The quality of public services at the Konawe one-stop investment and integrated service office according to the tangible dimension is good with the availability of facilities in managing services and websites for making business licenses, the reliability dimension is quite good with employees who master their duties, the responsiveness dimension is good, the agency has taken responsibility by providing a system to help every community that does licensing. The assurance dimension is good, service delivery is in accordance with what has been promised. The empathy dimension is good because employees provide services in a friendly and firm manner. The inhibiting factor for the quality of service itself is the lack of infrastructure, namely the unavailability of a staff computer from the office used to record visitor data. As for the factors, the business license registration system can already be done online with the website address that has been given and service facilities and staffing or competent staff.
Keywords: Service Quality, Licensing, One-Stop Integrated Service

## PENDAHULUAN
Dalam menghadapi tantangan dan peluang era globalisasi, pemerintah daerah harus menyadari  bahwa  terdapat  permasalahan  yang  harus  dibenahi  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik, guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efisien, dan sesuai  dengan harapan masyarakat. Standar Pelayanan Perizinan yang disediakan oleh Badan Penanaman Modal  Akibat  dari  semakin  beragamnya  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  publik, pejabat  di  pemerintahan  juga  harus  mampu  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada
masyarakat,  mengingat  pelayanan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  saat  ini  terbatas  baik jumlah  maupun  kualitas.  Akibatnya,  administrasi  publik  harus  berusaha  untuk  dapat menjawab semua jenis kekhawatiran masyarakat tentang masalah publik yang ada. Karena ada begitu banyak bentuk pelayanan publik yang berbeda, studi ini harus dibatasi pada beberapa saja. Bidang administrasi perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling mendasar. Pelayanan di bidang administrasi perizinan industri sangat diminati, antara  lain  izin  bangunan,  izin  usaha  pengangkutan,  izin  usaha  perikanan,  izin  usaha perkebunan, izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin usaha lainnya.
Hal yang perlu diingat saat memulai usaha antara lain mendapatkan izin usaha, salah satunya  adalah  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP).  Izin  usaha  perdagangan  sendiri merupakan izin yang diberikan untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  berusaha  dan  kepastian  hukum,  sehingga perusahaan  tersebut  dalam  melakukan  kegiatannya  merasa  aman  dan  dilindungi.  Masa berlakunya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang tadinya hanya berlaku selama tiga tahun, dan pengusaha harus daftar ulang. Saat ini, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bisa berlaku selama perushaan beroprasi dan tidak perlu daftar ulang lagi. Sedangkan dalam hal kepastian  waktu  juga  sudah  sangat  jelas  dan  pasti,  dalam  pengurusan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP) waktu pemrosesan/penerbitan izin selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Untuk  itu  pengumpulan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  sebagai  dasar  untuk menganalisis derajat kualitas pelayanan merupakan salah satu contoh upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Hasil data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan digunakan sebagai  bahan  analisis  wilayah  pelayanan  perizinan  yang  masih  membutuhkan pengembangan dan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Megenai  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) kabupaten  konawe  melaksanakan  beberapa  jenis  pelayanan  perizinan.  Salah  satu diantaranya  adalah  surat  izin  usaha  perdagangan.  Surat  izin  tersebut  wajib  dimiliki  oleh setiap orang yang melakukan usaha, baik perorangan (PO), Usaha Kecil Menegah (UKM) kelompok ataupun perusahaan dagang (PD).
Namun demikian, saat melakukan  pengamatan dalam studi pendahuluan pada Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  kabupaten  konawe ditemukann  realitas  bahwa  pelayanan  pembuatan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan (SIUP) yang merupakan salah satu kewenangan instansi tidak mencerminkan tujuan instansi yaitu mendekatkan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif dengan metode  kualitatif untuk mendeskripsikan Bagaiamana Kualitas Pelayan Perizinan Pada Dinas Penananman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.  Dengan  menggunakan  teori  menurut  zikra  (2020)  bahwa Indikator  Kualitas Pelayanan Publik terdiri atas Tangible (Bukti Fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Empaty (empati).subjek penelitian ini adalah  Kepala Dinas Pelayanan Perizinan, Serkertaris, Kepala Bidang Perizinan, Sub Bagian  Umum Dan Kepegawaian,  JF Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Masyarakat. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tangibles (Bukti Fisik)
Tangibles  merupakan  fasilitas  fisik  yang  dimana  penting  sebagai  suatu  ukuran terhadap pelayanan yang diberikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  dalam  tahapnya  memberikan  pelayanan  agar  dapat  memberikan pelayanan  yang  memuaskan  kepada  masyarakat  karena  fasilitas  fisik  yang  baik  maka harapan masyarakat menjadi lebih tinggi. Dalam penelitian ini, Tangibles yang diliat dari sikap  aparatur  dalam  memahami  kebutuhan  atau  kesulitan  masyarakat,  dan  selajutnya sejauh mana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, yakni dengan mengarahkan kepada masyarakat melalui pendaftaran dan pengurusan pebuatan surat Izin Mendirikan Banguanan (IMB) dan Izin Usaha lainnya melalui website yang di kelola oleh Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  guna memepermudah masyarakat dalam  pelayanan.
Kualitas  pelayanan  pegawai  dalam  upaya  meningkatkan  kepuasan  masyarakat merupakan perwujudan dari sebuah pelayanan yang diterima dari pegawai atau staf Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  salah  satunya  adalah dengan  meberikan  perhatian  dalam  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  yang  baik sehingga  masyarakat  juga  betah  dalam  melaukakan  pengurusan.  Mengenai  sarana prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Sesuai hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa sarana perasarana merupakan suatu hal  yang  harus  disediakan  agar  kualitas  pelayanan  di  Dinas  penanamaan  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe dapat lebih baik lagi. Fasilitas
yang telah ada dapat memberikan rasa nyaman bagi masyrakat yang mengurus layanan, fasilitas berupa website yang dapat dikases untuk membuat surat izin berusaha merupakan hal yang dapat memudahkan masyarakat karena prosedur pelayanan yang tidak berbelit- belit sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik lagi dalam mengurus layanan.

## Reliability (Keandalan)
Reliability adalah suatu kemampuan pegawai atau staf dalam menyediakan pelayanan kepada  masyarakat  yang  akan  dilayani.  Biasanya  aparatur  yang  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  menyediakan  pelayanan  yang  terpercaya  kepada  masyarkat harus  memberikan  arahan  dan  memeberikan  informsi  yang  nayata  dan  dapat dipertanggungjawbkan  oleh  pihak  pegawai  atau  staf    Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan  demikian, maka pelayanan perizinan yang  diberikan  kepada  masyarakat  harus  sesuai  dengan  harapaan  masyarakat  yakni bagaiman kemaapuan pegawai atau staf dalam pelayanan yang terpercaya pada masarakat oeleh karena itu Pegawai atau staf harus lebih sigap/tegas jika ada keslaahan dalam proses pelayanan yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam pelayanan kemapuan pegawai atau staf dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya  pada  masyarakat  salah  satunya  yaitu  tidak  ada  kekeliruan  dalam  melakukan pelayanan serta cepat melakukan pelayanan perizinan tergantung dari perizinan apa yang dibutuhkan.  kemampuan  pegawai  atau  staf  dalam  segala  jenis  pelayanan  dalam memebrikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sudah  cukup  baik  menegenai  kemampuan pegawai atau staf dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya pada masyarakat.
Dalam melalukakn pelayanan pegawai atau staf sudah menguasai tugas dan fungsinya akan tetapi masyarakat masih kurang dengan pelayanan yang diberikan karena masih harus menunggu beberapa jam dalam pebuatan permohonan surat izin usaha dan yang diberikan kepada  masyarakat  tidak  tepat  waktu  karena  mereka  yang  melakukan  perizinan permohonan  rata-rata  membutuhkan  waktu  lebih  dari  30  menit  untuk  mendapatkan pelayanan.
Karena  sebelumnya  telah  disebutkan  dalam  wawancara  bahwa  pegawai  atau  staf sudah  cukup  menguasai  tugas  dan  fungsinya  tetapi  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  tidak  diberikan  tepat  waktu  karena  banyak  pegawai  yang  terlambat  tiba  di kantor  tersebut,  dapat  disimpulkan  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  tersebut.  bahwa waktu  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk  menerima  pelayanan  tidak  tepat  waktu. Akibatnya,  masyarakat  penerimaa  layanan  harus  menunggu  jam  sebelum  menerima pelayanan.

## Responsiveness (Daya Tanggap)
Dalam hal  ini,  ketanggapan mengacu  pada  sistem yang disediakan  oleh  Dinas Penanaman  Modal  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) akan  mendampingi masyarakat yang mengajukan perizinan. Terkait izin pelayanan Badan Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP).  Selain  pengabdian  masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, pejabat daya tanggap juga siap membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dan memberikan solusi yang tepat. Dengan menggunakan bahasa lain, dapat dikatakan bahwa tersedia peralatan untuk membantu orang yang dibantu dan untuk memberikan bantuan informasi yang jelas, tepat waktu, dan efisien, dalam kajian ini, daya  tanggap  mengacu  pada  kesiapan  aparatur  dalam  merespon  tuntutan  untuk menyampaikan publik dan kemampuannya dalam melayani masyarakat.
Dalam  memberikan  pelayanan,  pegawai  atau  staf  selalu  tepat  waktu  dalam menyelesaikan tugas yang telah di janjiakan agar masyarakat puas akan pelayanan yang baik.  pegawai  atau  staf  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) berusha untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transfaran agar masyarakat  penerima  layanan  dapat  terpuaskan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala Bidang Perizinan dan Serkertaris Dinas Penanaaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berusha memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

## Assurance (Jaminan)
Pengetahuan, sopan santun dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pelangang/masyarakat, setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian pelayanan yang disediakan.
Jaminan pelayanan pegawai lebih banyak ditentukan oleh kinerja pelayanan, sehingga diasumsikan  bahwa  pegawai  tersebut  mampu  memberikan  pelayanan  yang  amanah, mandiri, profesional yang berdampak pada kepuasan pelayanan. Selain itu juga, komitmen organisasi yang kuat menuntut agar setiap pegawai memberikan pelayanan dengan tulus dan tekun agar dapat menjangkau setiap orang yang dilayani. Untuk contoh bias lainnya, pertimbangkan  bias  terhadap  mereka  yang  memiliki  perilaku  kepribadian  (perilaku kepribadian) yang baik ketika menawarkan bantuan.
Dalam  memberikan  pelayanan,  pegawai  atau  staf  selalu  tepat  waktu  dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan akan tetapi masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa belum sepenuhnya tepat waktu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah dijanjikan. pelayanan, pegawai selalu tepat waktu dalam menyelesaikan
tugas sesuai dengan apa yang dijanjikan karena pemberian pelayanan penting bagi kualitas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten  Konawe  agar  menetapkan  pemberian  pelayanan  yang  sangat  baik  kepada masyarakat. akan tetapi, jika pemberian pelayanan, pegawai dalam menyelesaikan tugas degan  apa  yang  telah  dijanjiakan  tidak  menetapakan  itu  maka  dalam  memberiakan pelayanan  kepada  masyarakat  akan  mendapatkan  tingkat  terendah  dan  bisa  dikatakan belum baik.
Selain itu jaminan yang harus dimiliki pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) adalah jaminan kepercayaan dalam memberikan pelayanan, diantara bentuk kepercayaan itu harus dimiliki oleh para pegawai untuk kesesuaian dana yang telah ditetapkan dengan peraturan yang ada. Keterbukaan dana sangat diperlukan dalam menjamain kepuasan para pengguna jasa sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dan  memberikan  pelayanan    yang  optimal  kepada  setiap  pemohon  tanpa  mempersulit kepada setiap pemohon yang datang(masyarakat).

## Empathy (Empati)
Pelanggan  ditawari  perawatan  dan  perhatian  pribadi.  Kunci  dari  empati  ini  adalah menunjukkan  kepada  klien  bahwa  mereka  unik  dan  kebutuhan  mereka  dapat  dipenuhi melalui  layanan  yang  ditawarkan.  Selain  itu  juga, ada  tanggung  jawab  bersama  untuk mengangkat derajat masyarakat agar mendapat bantuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)Tanggung jawab ini adalah untuk bersikap adil dan sopan santun dalam memberikan pelayanan, dalam menjalakan pelayanan perizinan dibutuhkan empati yang baik agar masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang di berikan sangat baik.
Dalam  melaksanakan  pelayanan  pegawai  atau  staf  cukup  baik  dalam  memberikan pelayanan  terhadap  masyarakt  karena  ketegasn  yang  dimiliki  oleh  pegawai  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  ketegasan  yang  di berikan oleh pegawai atau staf terhadap masyarakat dan peberdayaan perlakukan antara masyarakat dengan yang lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten konawe dalam memberikan pelayanan harus ramah dan tegas untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  yang  di  angkat  Mengenai  Kualitas  Pelayanan  Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka peneliti ini akan meyimpulkan dengan menggunakan 5 (lima ) indikator yang dikemukakan oleh Dzikra (2020) sebagai berikut:
1. Tangibles (Bukti Fisik) merupakan salah satu dimensi yang mengukur kualitas pelayanan publik.  Fasilitas  yang  disediakan  berupa  website  perizinan  usaha  dan  fasilitas pendukung lainnya sehingga masyarakat dapat dipermudah dalam mengurus layanan perizinan usaha.
2. Reliability (Keandalan), dapat di ketahui bahwa pegawai atau staf di kantor ini sudah cukup menguasai tugas dan fungsinya akan tetapi pegawai atau stafnya masih kurang singap  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  seperti  pembuatan permohonan surat izin yang masih lama.
3. Responsiveness  (Daya  Tanggap).  Pihak  instansi  telah  bertanggung  jawab  dengan menyediakan  sistem  untuk  membantu  setiap  masyarakat  yang  melakukan  perizinan permohonan dan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transfaran sehingga masyarkat penerima layanan dapat terpuaskan.
4. Assurance (Jaminan). Pengetahuan, sopan santun dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan  rasa  percaya  diri  terhadap  pelangang/masyarakat,  setiap  bentuk pelayanan  memerlukan  adanya  kepastian  pelayanan  yang  diberikan.  Pemberian layanan sudah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.
5. Empathy (Empati). Inti dari empati ini adalah menujukkan kepada pelanggan melalui layanan  yang  diberikan  bahwa  pelanggan  itu  special,  dan  kebutuhan  mereka  dapat dipahami dengan   tanggung jawab  ini harus bersikap adil  dan  sopan santun dalam memberikan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Daga, Rosnaini. (2017). Citra, Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan. Makassar: Global Researcha Consulting Institute.
Isretno, Evita. (2022). Hukum Adminiistrasi Negara, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah. Jakarta: Cintya Pres-Jakarta,2020.
Maulidiah, Sri. (2014). Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kacamatan (Paten). Bandung: CV. Indra Prahasta, Bandung.
Mulyawan, Rahman. (2016). Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jatinangor: UNPAD.
Nurdin, Ismail. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan). Surabaya: Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok PP-
7.
Sellang, Kamaruddin., Jamaluddin, & Mustanir, Ahmad. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya. Sidenreng Rappang: CV. Penerbit Qiara Media.
Jurnal:
Alvin,  Mariansyah.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Produk,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Cafe Kabalu. Jurnal Ilmiah Bina Manajemen .
Azis, Rakhmat, Cece., & Yusnita, Rita. Tri. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga Terhadap Kepuaasan Kosumen Dzikra Laudri Kota Tasikmalayah. Jurna Ilmiah Multidisiplin .
Enggarani,  Nuria.  Siswi.  (2016).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam  Perizinan  di  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Jurnal Law And Justice .
MA, Muhammad., & Wahyudin, Ilham. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas  Penanaaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Medan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam .
Manengal, Bruri., Kalangi, F. J., & Punuindoong, A. Y. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Pelanggan . Productivity, Vol. 2 No. 1, 2021 .
Mohi, Widya. Kurniati., & Mahmud, Irmanovika. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kacamaatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmu Administrasi . Mustaghfiri, Mohmmad. Haidar., & Susiladi, Priyanto. (2021). Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayan  Terpadu  Satu Pintu. Jurnal Wavana Publik .
Putri,  Fifana.  Kusuma.,  Tumbel,  Altje.  L.,  &  Djemly,  Woran.  (2021).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT. Matahari Department Store Di Mantos 2. Jurnal EMBA Vol. 9 No 1 Januari 2021 .
Sumada,  I.  Made.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Penerbiatan  Izin  Untuk  Mewujudkan Good Governance  di  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten  Bandung.  Jurnal Administrasi Publik .
Sunarto, & Mulyawan, Budi. (2019). Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu  (Studi Tentang Pengurusan Surat Izin Usaha).
Tamami,  A.  I.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  di  Sektor  Publik  Dengan  Perspektif  NPS. Jurnal Penelitian Administrasi Publik .
Trianah, Lilik., Prannitasari, D., & Marichs, S. Z. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelnggan (Studi Kasus Pada Pelanggan D' Besto Tabun Selatan). Jurnal STEI Ekonomi .
Wahyudiyono. (2018). Kesiapan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Memberikan  Pelayanan  Berbasis  Online. Jurnal  Komunikasi,  Media  Dan Informatika .
Zikri,  Ahmad.,  &  Harahap,  Muhammad.  Ikhsan.  (2022).  Analisis  Kualitas  Pelayanan Pengiriman Barang Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT Pos Indonesia (Persero) Regiaonal I Sumatera. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) .
Undang - Undang :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelyanan Publik Undang-Undang No.34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Ristribusi Daerah
Peraturan Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Konawe.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis  Resiko,  Perlu  Adanya  Pengaturan  Mengenai  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Konawe.