Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September  2015
281

## ANAlISIS ASAS KoNSeNSuAlISme dI lembAgA KeuANgAN SyArIAh
Junaidi Abdullah STAIN Kudus
Email: joen3d1@yahoo.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  asas  konsensualisme (asas  kesepakatan  para  pihak)  dalam  perjanjian  di  Lembaga Keuangan  Syariah.  Asas  konsensual  adalah  perjanjian  itu  ada sejak  tercapai  kata  sepakat  antara  pihak  yang  mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Sedangkan  dalam  Islam  dinamakan  asas  kerelaan  (Al  Ridha), Asas  ini  menyatakan  bahwa  semua  kontrak  yang  dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang  terlibat  di  dalamnya.  Implementasi  asas  konsensualisme/ asas kerelaan dalam perjanjian/aqad lembaga keuangan syariah adalah  perjanjian/aqad  yang  ada  dalam  lembaga  keuangan syariah  itu  sudah  tersedia  tanpa  melibatkan  calon  nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/aqad, kalau dia sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tanganan kedua belah pihak ini, menunjukan kesepakatan para pihak.
Kata Kunci: konsensualisme, keuangan, perjanjian

## Abstract
ANALYSIS OF CONSENSUALISM IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTION. This article attempts to analyze consensualism (consensus of all parties) in Sharia Financial Institution’s agreement
within Indonesian contract law system. In Islam, it is referred to as al-ridha. This basis states that every contract should be   based on mutual consensus among parties involved. Implementation of consensualism  in  Sharia  financial  institution’s  agreement  usually initiated  by  the  institution  only.  Customers  have  just  read  and analyzed  it  without  any  chance  to  modify  the  content.  Should they agree with the contract, they can sign it. The signature of both parties shows mutual consensus.
Keywords: Consensualism, Financial, Contract
Pendahuluan A.
Bisnis adalah seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum secara teratur dan terus menerus, yaitu: berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, disewakan, dipertukarkan untuk  memperoleh  keuntungan ( Simatupang,  1995).  Salah satu  bentuk  bisnis  islam  adalah  terbentuknya  lembaga-lembaga keuangan  syariah,  seperti  bank  syariah,  Baitul  mal  Wa  Tamwil, koperasi syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan masih banyak yang lainnya.
Lembaga  Keuangan  Syariah  merupakan  elemen  sistem ekonomi  syariah,  tentu  dalam  menjalankan  bisnis  dan  usahanya juga  tidak  terlepas  dari  aturan-aturan  syariah.  Oleh  karena  itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang mengandung sesuatu yang diharamkan, seperti  usaha  yang  menimbulkan  kerusakan  bagi  masyarakat, prostitusi,  perjudian,  narkoba,  serta  usaha-usaha  yang  dapat merugikan  syiar  Islam.  Karena  di  dalam  struktur  organisasi Lembaga  Keuangan  Syariah  terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah yang  bertugas  mengawasi  produk  dan  operasional  lembaga tersebut. Sehingga usaha-usaha yang bertentangan dengan syariat pasti tidak diperbolehkan oleh DPS.
Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  sebuah  lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip- prinsip  syariah.  Dalam  operasionalnya  lembaga  keuangan  Islam harus menghindar dari riba, garar dan maysir.
Untuk  melaksanakan  setiap  hubungan  bisnisnya  maka lembaga  keuangan  syariah  memerlukan  untuk  membuat  suatu perjanjian (kontrak). Dalam suatu perjanjian harus terdapat asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak  diperbolehkan  bertentangan  dengan  Undang-undang, kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Serta  dalam  menyangkut  apa yang  telah  diperjanjikan,  masing-masing  pihak  harus  saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Apabila seseorang  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar hukum,  maka  kepada  pelakunya  dapat  dijatuhkan  suatu  sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pemutusan atas perjanjian kerjasama (Abdullah, 2010).
Disamping  asas  kebebasan  berkontrak  di  atas,  ada  asas konsensualisme  (asas  kesepakatan  para  pihak)  dalam  perjanjian. Dengan    dilakukannya    kata    sepakat    mengadakan    perjanjian, maka  berarti  kedua belah pihak haruslah mempunyai  kebebasan kehendak.    Para    pihak    tidak  mendapat    sesuatu    tekanan  yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian    sepakat    dilukiskan    sebagai    persyaratan    kehendak yang  disetujui ( overeenstemende wilsveklaring ) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan  tawaran  ( offerte ). Pernyataan  pihak  yang  menerima  tawaran  dinamakan akseptasi.
Di  dalam  Islam  juga  ada  asas  kesepakatan  dalam  aqad muamalah, asas kesepakatan ini dinamakan asas suka sama suka atau  ridha,  dimana  asas  ini  menyatakan  bahwa  ketika  terjadi transaksi bisnis, tidak boleh adanya pemaksaan, harus saling ikhlas antara kedua belah pihak, sehingga aqad menjadi syah.

## Perjanjian atau
b. Aqad
Pengertian Perjanjian/ 1. Aqad
Kontrak dalam Bahasa Inggris “contracts”, dan dalam Bahasa Belanda “oveenkomst ”  (Ibrahim  dan  Sewu,  2004).  Serta  dalam Bahasa  Arab “mu’ahadah  ittifa’  atau  akad” ( Pasaribu  &  K  Lubis, 2004).  R.  Setiawan  memberikan  pengertian  perjanjian  dengan
suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1979).
Sedangkan  Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan perjanjian  sebagai  suatu  perhubungan  hukum  mengenai  harta benda  antara  dua  pihak,  dalam  mana  satu  pihak  berjanji  atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau  tidak melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  pihak  lain  berhak  menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro,  1960).
Kemudian  menurut  Handri,  perjanjian  merupakan  suatu hubungan  hukum  di  bidang  harta  kekayaan  yang  didasari  kata sepakat  antara  subjek  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain,  dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya  sehingga  subjek  hukum  yang  satu  berhak  atas  prestasi dan  begitu  juga  subjek  hukum  yang  lain  berkewajiban  untuk melaksanakan  prestasinya  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum (Raharjo, 2009).
Jadi  perjanjian  (kontrak)  adalah  suatu  peristiwa  dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang biasanya secara tertulis. Para pihak  yang  bersepakat  untuk  mentaati  dan  melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan ( verbintenis ). Maka kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Dengan demikian perjanjian  (kontrak)  merupakan  dasar  hukum  para  pihak  dalam menjalankan kerfa sama bisnisnya selain acuan undang-undang.
Sedangkan di dalam ajaran Islam, perjanjian disebut dengan aqad, di dalam kamus Al munawir perjanjian dalam bahasa Arab disebut aqad berasal dari دقع – دقعي – دقع yang berarti mengikat, mengumpulkan  (Ahmad  Warson  Munawwir,  1997).  Sedangkan menurut  Hasbi    akad  adalah  “mengumpulkan  dua  tepi  tali  dan mengikat  salah  satunya  dengan  yang  lain  hingga  bersambung,
lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda (ash- Shiddieqy, 1997).
Menurut Ghufron Mas’adi, secara bahasa aqad berarti al- rabth (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya (Mas’adi, 2002).
Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut: Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum  pada  objeknya.  Ijab  adalah  pernyataan  pihak  pertama mengenai  isi  perikatan  yang  diinginkan  sedang  kabul  adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir, 2000).
Dengan  memperhatikan  pengertian-pengertian  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  akad  merupakan  suatu  perbuatan  yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing- masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara’ yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut.
Syarat Syah Perjanjian/Aqad 2.
Menurut pasal 1320 KUHPerdata kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Syarat subyektif, meliputi: a.
Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak
1. sakit ingatan) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Syarat obyektif, meliputi : b. Suatu hal (obyek) tertentu
1. Sesuatu sebab yang halal (kuasa).
2.
Cakap  berarti  dianggap  mampu  melakukan  perbuatan hukum.  Prinsipnya,  semua  orang  berhak  melakukan  perbuatan
hukum  –  setiap  orang  dapat  membuat  perjanjian,  kecuali  orang yang  belum  dewasa,  dibawah  pengampuan,  dan  orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.
Menurut  KUHPerdata  seseorang  dikatakan  dewasa apabila  sudah  berumur  21  tahun  bagi  laki-laki  dan  19  tahun bagi  perempuan,  sedangkan  menurut  Undang-undang  nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan  orang  dikatakan  sudah  dewasa apabila sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun yang dipakai dalam hal perjanjian (kontrak) bisnis ini adalah kedewasaan menurut KUHPerdata.
Kesepakatan adalah sepakat para pihak yang mengadakan perjanjian  untuk  setuju  dan  seia  sekata  dalam  hal  yang  pokok dari  perjanjin  tersebut.  Sedangkan  kecakapan  untuk  membuat kontrak  adalah  para  pihak  harus  cakap  menurut  hukum  yaitu dewasa dan tidak dibawah pengampuan (Simangunsong dan Sari, 2004). Kata sepakat juga berarti adanya titik temu ( a meeting of the minds ) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang  berbeda.
Mengenai  suatu  hal  tertentu,  artinya  apa  yang  akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenis, jumlah, harga) atau keterangan terhadap obyek sudah cukup jelas,  Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya, dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
Suatu  sebab  yang  halal,  artinya  bahwa  isi  dari  perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang- undang  dan  tidak  melanggar  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum. Apabila  salah  satu  dari  syarat-syarat  subyektif    tidak  terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, dalam pasal  1454  KUHPerdata  jangka  waktu  permintaan  pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun.
Apabila  salah  satu  dari  syarat-syarat  obyektif    tidak terpenuhi,  maka  perjanjian  batal  demi  hukum,  yang  artinya perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  ( null  and  noid ).
Sedangkan syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut :
Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya,
1. syarat  ini  mengandung  pengertian  setiap  orang  pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist.  Apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  disebut  dengan kausa  halal.
harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung
2. pengertian  perjanjian  harus  didasari  pada  kesepakatan para  pihak  secara  bebas  dan  sukarela,  tidak  boleh mengandung  unsur  paksaan,  kekhilafan  maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan  tindakan  pembatalan  maka  perjanjian  yang dibuat  tetap  dianggap  sah.  Syarat  sahnya  perjanjian ini  menurut  Hukum  Perdata  mengenai  syarat  sahnya perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme). harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas 3. apa  yang  menjadi  obyeknya,  hak  dan  kewajiban  para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat  sahnya  perjanjian  ini  menurut  Hukum  Perdata mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  disebut  dengan  adanya  obyek tertentu (Anshori, 2006).

## rukun
3. dan Syarat Aqad
Rukun dari aqad, yaitu:
Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September  2015

## Āqid
1. (pihak-pihak yang berakad)
Mengenai  ‘aqid  ini  masing-masing  pihak  dapat  terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang. Madallu al- ‘aqdi atau ma’qūd ‘alaihi(obyek aqad)
2. Adalah  mengenai  benda  yang  berlaku  padanya  hukum akad atau biasa dinamakan dengan objek akad. Mau 3. d } ū’u al- ‘aqdi (tujuan aqad)
Adalah  tujuan  diadakannya  akad  atau  maksud  pokok dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa. (Suhendi, 2002).
Sedangkan menurut Hasby, Ijab dan kabul dinamakan sigah al-‘aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sig } ah al-‘aqdi ini memerlukan tiga syarat:
Harus terang pengertiannya. 1. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
2.
Memperlihatkan  kesungguhan  dari  pihak-pihak  yang 3. bersangkutan (ash- Shiddieqy, 1997).
Beberapa perbedaan ulama mengenai aqad:
Ditinjau dari segi akadnya
c.
Menurut beberapa ulama yang ditulis oleh Rachmat Syafei menyebutkan:
Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa syarat akad harus
1. sesuai  antara ijāb dan qabūl yakni  termasuk  ahli  akad, qabūl sesuai dengan ijāb , dan ijab qabūl harus bersatu.
Ulama 2. Malikiyah berpendapat, bahwa syarat dalam s } igat adalah tempat akad harus bersatu dan pengucapan ijāb dan qabūl tidak terpisah.
Ulama 3. Syafi’iyah berpendapat, bahwa syarat akad harus berhadap hadapan, di tujukan pada seluruh badan yang akad, qabūl di  ucapkan  oleh  orang  yang  dituju  dalam ijāb ,  harus  menyebutkan  barang  atau  harga,  ketika mengucapkan s } igat harus disertai niat, pengucapan ijāb dan qabūl harus  sempurna, ijāb qabūl tidak  terpisah,
289
Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah
antara ijāb dan qabūl tidak terpisah pernyataan lain, tidak berubah lafaz } , bersesuaian antara ijāb dan qabūl secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, dan tidak di kaitkan dengan waktu.
Ulama 4. H } anābilah berpendapat, bahwa syarat dalam s } igat adalah berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu (Syafe’i,  2001).
Ditinjau dari segi d. ‘āqid (orang yang berakad)
Dalam bukunya Rachmat Syafei menyebutkan bahwa ada beberapa perbedaan dikalangan para ulama, yakni :
Ulama
1. H } ānafiyah berpendapat,  bahwa  orang  yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah mumayyiz dan berbilang, sehingga tidak sah apabila akad dilakukan seorang diri, minimal harus ada dua pihak yakni penjual dan pembeli.
Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa syarat orang yang
2. berakal disamping harus mumayyiz , keduanya merupakan pemilik  barang  yang  sah,  suka  rela  dan  dalam  keadaan sadar.
Ulama  Syafi’iyah  berpendapat,  bahwa  mensyaratkan
3. orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, Islam dan  bukan  musuh.  Dipandang  tidak  sah  orang  kafir membeli  kitab  al-Qur’an  atau  kitab  yang  berkaitan dengan agama.
Ulama
4. H } anābilah berpendapat,  bahwa  mensyaratkan orang  yang  berakad  harus  dewasa  dan  ada  keridlaan (Syafe’i,  2001).
Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam Fiqh  Sunnah mensyaratkan orang  yang  berakad  harus  berakal  dan  dapat  membedakan (memilih).  Akad  orang  gila,  mabuk  dan  anak  kecil  yang  belum dapat membedakan tidak sah, sedang akad anak kecil yang sudah dapat  membedakan  dinyatakan  sah  hanya  sahnya  tergantung kepada walinya (Sabiq, 1977).

## Junaidi Abdullah
Ditinjau dari segi obyeknya

## e.
Dari  segi  obyeknyajuga  ada  perbedaan  pendapat  antar ulama, yakni :
Ulama 1. H } ānafiyah berpendapat, bahwa ma’qūd alaih harus ada,  harus  kuat,  tetap,  bernilai,  benda  tersebut  milik sendiri, dan dapat diserahterimakan.
Madzhab Maliki mensyaratkan obyek merupakan bukan
2. barang  yang  dilarang syara’ ,  suci,  bermanfaat  menurut pandangan syara’ , dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserah terimakan. Madzhab  Syafi,i  mensyaratkan  barang  harus  suci,
3. bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan di ketahui oleh kedua orang yang berakad.
Madzhab  Hambali  mensyaratkan  barang  harus  berupa
4. harta,  milik  penjual  secara  sempurna,  barang  dapat diserahkan  ketika  akad,  diketahui  oleh  penjual  dan pembeli, harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad dan  terhindar  dari  praktek  jual  beli  yang  mengandung riba.
Asas-Asas dalam Perjanjian/Aqad
4.
Berbagai asas dalam berkontrak adalah sebagai berikut :
Asas kebebasan berkontrak ( a. system open )
Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  setiap  orang  boleh mengadakan  perjanjian  apa  saja  dan  dengan  siapa  saja.  Isi  dari perjanjian juga terserah para pihak yang akan melakukan perjanjian (kontrak). Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata.  Bahkan  menurut  Rutten  dalam  Purwahid,  hukum perdata,  khususnya  hukum  perjanjian,  seluruhnya  didasarkan pada  asas  kebebasan  berkontrak  (Patrik,  1986).  Asas  kebebasan berkontrak  yang  dianut  hukum  Indonesia  tidak  lepas  kaitannya dengan  Sistem  Terbuka  yang  dianut  Buku  III  KUHPerdata
Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah
merupakan  hukum  pelengkap  yang  boleh  dikesampingkan  oleh para pihak yang membuat perjanjian.
Asas  kebebasan  berkontrak  terlihat  di  dalam  Pasal  1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang  dibuat  adalah  sah  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.
Dengan demikian, cara ini dikatakan sistem terbuka, artinya bahwa  dalam  membuat  perjanjian  ini  para  pihak  diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undang bagi  mereka  sendiri,  dengan  pembatasan  perjanjian  yang  dibuat tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.
Asas  kebebasan  berkontrak  ini  bersifat  universal,  artinya berlaku  juga  dalam  berbagai  sistem  huk  perjanjian  di  negara- negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat (1)  KUHPerdata  mengakui  asas  kebebasan  berkontrak  dengan menyatakan,  bahwa  semua  perjanjian  yang  dimuat  secara  sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.
Menurut  sejarahnya,  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata yang mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada Revolusi Perancis, bahwa individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga  bebas  untuk  mengikat  diri  dengan  orang  lain,  kapan  dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat b.
Asas  konsensual  adalah  perjanjian  itu  ada  sejak  tercapai kata  sepakat  antara  pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Dalam sistem hukum perjanjian Indonesia berlaku asas yang dinamakan konsensualitas.  Perkataan  ini  berasal  dari  perkataan  “ consensus ” yang berarti sepakat (Vollmar, 1983).
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara

## Junaidi Abdullah
kedua  belah  pihak.  Asas  ini  merupakan  asas  yang  menyatakan bahwa  perjanjian  pada  umumnya  tidak  diadakan  secara  formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal  1338  KUH  Perdata. Dalam    Pasal    1338    KUH    Perdata  ditemukan    dalam    istilah “semua”.  Kata  -kata    semua  menunjukkan  bahwa    setiap    orang diberi    ke    semua    menunjukkan    bahwa    setiap  orang    diberi kesempatan    untuk    menyatakan    keinginannya    ( will ),  yang dirasakannya    baik    untuk    menciptakan    perjanjian.    Asas    ini sangat  erat  hubungannya  dengan  asas  kebebasan  mengadakan perjanjian (Badrulzaman, 2002). Adapun  menurut   A.  Qirom Syamsudin,  Asas konsesualisme  mengandung  arti  bahwa  dalam suatu    perjanjian  cukup    ada    kata    sepakat    dari  mereka    yang membuat perjanjian  itu, tanpa dikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.   Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa,  perjanjian  itu sudah  mengikat  sejak tercapainya    kata    sepakat    mengenai    pokok  perjanjian.    Dalam Pasal  1320 ayat  (1)  KUH  Perdata  ditentukan bahwa  perjanjian atau  kontrak  tidaklah  sah  apabila  dibuat  tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam  perjanjian  antara  ini  plasma  harus  didasari  kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha (Syamsudin, 1985).
Asas facta sun servanda c.
Perjanjian  (kontrak)  itu  merupakan  undang-undang bagi  para  pihak  yang  membuatnya  mengikat  para  pihak).  Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
293

## Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah
Terdapat beberapa asas lain dalam standar kontrak, yaitu : Asas kepercayaan
1. Asas persamaan hak
2. Asas keseimbangan
3. Asas moral
4. Asas kepatutan
5. Asas kebiasaan
6. Asas kepastian hukum (Saliman, 2004).
7.
Asas  konsensualisme  atau  asas  kesepakatan  dalam  Islam dinamakan asas kerelaan (Al Ridha). Asas ini menyatakan bahwa semua  perjanjian/aqad  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kerelaan para pihak yang melakukan perjanjian merupakan dasar dalam setiap aqad dalam Islam sekaligus melandasi semua transaksi yang terjadi. Bila asas ini tidak terpenuhi dalam aqad yang dibuat, maka aqad tersebut dilaksanakan dengan cara yang bathil.Dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang beraqad, maka akan terjadi  kesepakatan  tanpa  ada  paksaaan  dari  kedua  belah  pihak. Dengan  sepakat,  kedua  belah  pihak  saling  rela  dalam  menanda tangani kesepakatan. Akad merupakan pernyataan ijab dan kabul merupakan salah satu sebab memiliki harta benda. Sebagai dasar hukumnya dari firman Allah yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan dari harta kamu dari barang yang bathil, kecuali melalui perdagangan dengan cara suka sama suka” . Ayat di atas memberikan pemahaman, bahwa hukum asal dalam  memiliki  harta  orang  lain  atau  menghalalkan  memiliki harta  orang  lain  adalah  kerelaan  pemiliknya,  baik  secara  tukar menukar, jual beli maupun dengan jalan pemberian. Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tersebut  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang membuatnya. Allah berfirman yang artinya : “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji kamu” . Maksudnya, bahwa manusia diwajibkan  memenuhi/menunaikan  segala  akad  atau  perjanjian yang dibuatnya.

## Junaidi Abdullah
Beberapa asas dalam Aqad 5.
Bahwa Aqad memiliki enam asas, yaitu: (Anshori, 2006).
Asas kebebasan (Al H a. } urriyah)
Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk  melakukan  suatu  perjanjian,  mencakup  objek  dan  syarat- syarat perjanjian serta cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi  di  kemudian  hari.  Kebebasan  menentukan  syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Asas ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 256: “ Tidak ada paksaan untuk  (memasuki)  agama  (Islam);  Sesungguhnya  telah  jelas  jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus . Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha  Mengetahui.”
Tujuan  asas  ini  pada  dasarnya  untuk  menjaga  agar  para pihak tidak saling menyakiti dalam pembuatan kontrak. Asas ini juga dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk pemaksaan, tekanan,  dan  penipuan  dari  pihak  yang  berkepentingan  dengan perikatan  yang  dibuat.  Jika  dalam  perikatan  terdapat  unsur pemaksaan  yang  merugikan  salah  satu  pihak,  maka  legalitas perikatan  tersebut  tidak  sah.  Dengan  demikian,  maka  klausul dalam akad tidak dapat mengikat kedua belah pihak secara hukum dan tidak ada prestasi yang harus dijalankan oleh para pihak.
Asas persamaan dan kesetaraan ( b. Al Musāwah )
Substansi asas ini adalah setiap pihak memiliki kedudukan dan  andil  yang  sama  dalam  perikatan  yang  dibuat.  Asas  ini kemudian  menjadi  begitu  penting  karena  berimplikasi  pada  hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  pemenuhan  prestasi berdasar  perikatan  yang  telah  dibuat.  Asas  ini  tidak  menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih aktif dalam menyiapkan atau membuat rumusan klausul perikatan yang harus disesuaikan dengan  keinginan  atau  kepentingan  pihak  lain  yang  terlibat di  dalamnya.
295

## Asas keadilan ( c.

## Al ‘Adālah )
Setiap  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  harus menunjukkan rasa keadilan yang menjamin kepentingan masing- masing pihak. Keadilan merupakan entitas yang multi dimensional yang  mencakup  nilai-nilai  kebenaran.  Keadilan  dalam  perikatan akan  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  individu  dan  menjamin pula terlaksananya akad secara konsekuen, karena masing-masing pihak  merasakan  ketenangan  dan  kepastian  terjaminnya  hak- hak  individu.
Asas kerelaan ( d. Al Rid } ā )
Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh  para  pihak  harus  didasarkan  kepada  kerelaan  semua  pihak yang  terlibat  di  dalamnya.  Kerelaan  para  pihak  yang  berkontrak merupakan  entitas  yang  menjiwai  setiap  perikatan  dalam  Islam sekaligus  melandasi  semua  transaksi  yang  terjadi.  Bila  asas  ini tidak  terpenuhi  dalam  perikatan  yang  dibuat,  maka  perikatan tersebut  dilaksanakan  dengan  cara  yang  bathil  ( al  akl  bi  al-bāt } il ). Kerelaan merupakan sikap batin abstrak yang membutuhkan indikator tertentu untuk merefleksikannya dalam suatu perikatan yang  dibuat.  Klausul  ijab  qabul  merupakan  representasi  dari kerelaan  para  pihak  dalam  melakukan  suatu  perikatan.  Dengan demikian,  klausul  ijab  qabul  harus  transparan  dan  berimbang, sehingga  mampu  merepresentasikan  kerelaan  para  pihak  untuk melakukan  perikatan.
Asas As e. } -s } idq (kebenaran dan kejujuran)
Bahwa  di  dalam  Islam  setiap  orang  dilarang  melakukan kebohongan  dan  penipuan,  karena  dengan  adanya penipuan/ kebohongan  sangat  berpengaruh  dengan  keabsahan  perjanjian/ akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/ penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan  perjanjian  tersebut.   Dasar  hukum  kita  baca dalam Al-Qur’an surat Al-Ah } zāb ayat 70 yang artinya “ Hai orang- orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar ” .

## Junaidi Abdullah

## Asas perikatan tertulis ( f. Al Kitābah )
Salah satu asas yang sangat fundamental dalam perikatan Islam adalah asas tertulis. Perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus ditulis dalam suatu akta atau bentuk formal lainnya untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Asas perikatan tertulis ini termuat dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkannya, maka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia bertaqwa  kepada  Allah  Rabbnya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya  mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang- orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)  apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  dapat  menguatkan  persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu  tidak  menulisnya.  Dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit-menyulitkan.  Jika kamu  lakukan,  maka  sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan pada  dirimu.  Dan  bertaqwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Implementasi transaksi yang sesuai dengan transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :
transaksi  hanya  dilakukan  berdasarkan  prinsip  saling 1. paham dan saling ridha prinsip  kebebasan  bertransaksi  diakui  sepanjang
2. obyeknya halal dan baik ( t } ayib ) uang  hanya  berfungsi  sabagai  alat  tukar  dan  satuan 3. pengukur nilai, bukan sebagai komoditas tidak mengandung unsur riba
4. tidak mengandung unsur kezaliman
5. tidak mengandung unsur 6. maysīr tidak mengandung unsur
7. garar tidak mengandung unsur haram
8.
tidak  menganut  prinsip  nilai  waktu  dari  uang  ( 9. time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha terebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi (no gain without accompanying risk) transaksi  dilakukan  berdasarkan  suatu  perjanjian  yang 10. jelas  dan  benar  serta  untuk  keuntungan  semua  pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda untuk satu akad serta tidak menggunakan  dua  transaksi  bersamaan  yang  berkaitan ( ta’alluq) dalam satu akad tidak  ada  distorsi  harga  melalui  rekayasa  permintaan 11. ( najasy), maupun melalui rekayasa penawaran; tidak  mengandung  unsur  kolusi  dengan  suap  menyuap 12. ( risywah) (Yaya, 2009).
Kemudian  di  dalam  bukunya    Syakir  Sula,  ada  beberapa prinsip syariah dalam bermuamalah, yakni:
Tauhid
1.
Di  dalam  Al  Qur’an,  Allah  SWT  selalu  menyeru  kepada umatnya  agar  muamalah  yang  dilakukan  membawa  kepada ketakwaan. Allah meletakkan prinsip tauhid sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa

## Junaidi Abdullah
mengarahkan pelakunya untuk meningkatkan ketaqwaan. Hal-hal yang diharamkan dalam muamalah Islam:
Muamalah yang mengandung maksiat
a. Memperjualbelikan barang yang diharamkan b. Berbuat curang
c. Mempertahankan harta
d.
Adil
2.
Sikap  adil  dibutuhkan  ketika  menentukan  nisbah  dalam transaksi. Prinsip  keadilan  (‘adalah)  esensinya  menempatkan sesuatu  hanya  pada  tempatnya  dan  memberikan  sesuatu  hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
Kezdaliman
3.
Kezaliman  adalah  salah  satu  prinsip  dasar  dalam bermuamalah, oleh karena itu Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian  terhadap  pelanggaran  kezaliman,  penegakan  larangan terhadapnya,  kecaman  keras  kepada  orang-orang  yang  zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang keras di dunia dan akhirat.
Dalam praktek bisnis proses saling menzalimi dapat terjadi dalam tiga hal:
Dalam hubungan dengan nasabah
a. Dalam hubungan dengan karyawan
b. Dalam hubungan dengan pemilik modal c.

## Tolong-menolong
4.
Tidak dapat disangkal bahwa tolong menolong merupakan prinsip utama dalam muamalah. Bahkan tolong-menolong dapat menjadi fondasi dalam membangun system ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah.
Kepercayaan 5.
Al  Qur’an  memerintahkan  pada  manusia  untuk  jujur, ikhlas  dan  benar  dalam  semua  perjalanan  hidupnya.  Kejujuran bukan hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Oleh karena itu, prinsip jujur hanya dapat dijalankan
selain dengan menjunjung tinggi kejujuran juga harus disertai juga dengan profesionalisme.
Suka sama suka
6.
Prinsip  suka  sama  suka  sangat  penting  dalam  muamalah, karena tanpa dilandasi dengan kerelaan, maka seluruh akad dalam muamalah  menjadi  batal.  Dengan  demikian,  kedudukan  prinsip ini sangat penting dalam akad yang dibuat yang dilandasi dengan hukum syariah.
Suap 7.
Suap  merupakan  prinsip  muamalah  yang  sangat  berat dalam implementasinya, karena didalam setiap muamalah banyak mengalami kejadian ini. Padahal suap di dalam hokum Islam adalah haram, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis bias lepas karena adanya suap yang dilakukan oleh pihak lain.
Kemaslahatan
8.
Hukum Islam cukup menaruh perhatian terhadap masalah ini  karena  dengan  adanya  prinsip  ini  kesukaran  perlu  dikurangi guna memberikan kemudahan bagi orang-orang yang terpaksa.
Pelayanan
9.
Al  Qur’an  telah  memerintahkan  agar  kaum  muslimin bersifat lembut dan sopan manakala berbicara dengan orang lain.
Kecurangan
10.
Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran  atau  timbangan.  Oleh  karena  itu,  setiap  muslim  harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku tidak curang.
gharar, maysir, riba 11.
Prinsip yang paling utama dalam muamalah adalah ketiga prinsip  ini.  Ketiga  hal  inilah  yang  secara  hakiki  menjadi  dasar para ulama mengharamkan semua transaksi muamalah yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sula, 2004).

## Junaidi Abdullah
Implementasi Asas Konsensualisme dalam Lembaga Keuangan

## 6. Syariah di Indonesia
Biasanya  ketika  terjadi  perjanjian  kredit  di  lembaga keuangan syariah, nota perjanjian sudah dibuat oleh pihak lembaga tanpa  melibatkan  pihak  nasabah.  Pihak  nasabah  hanya  tinggal membaca dan hanya patuh pada isi perjanjian tanpa bisa merubah isi perjanjian  tersebut.
Perjanjian  semacam  ini,  dinamakan  perjanjian  baku. Hondius  dalam  Salim  merumuskan  perjanjian  baku  sebagai “konsep  perjanjian  tertulis  yang  disusun  tanpa  membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu” (Salim, 2003).
Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang hanya dibbuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali  kontrak  tersebut  sudah  tercetak  dalam  bentuk  formulir- formulir tertentu oleh salah satu pihak, dalam hal ini ketika kontrak tersebut  ditanda  tangani  umumnya  para  pihak  hanya  mengisi data-data  informatif  saja  dengan  sedikit  atau  tanpa  perubahan dalam  klausula-klausulanya,  dimana  pihak  lain  dalam  kontrak tersebut tidak punya kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga kontrak baku sangat berat sebelah (Fuady,  2007).
Asas konsensualisme dalam Islam dinamakan dengan asas suka sama suka (rela/ridha), dimana kedua belah pihak harus saling rela bersepakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun, bila  melihat  perjanjian/aqad  yang  ada  dalam  lembaga  keuangan syariah  itu  sudah  tersedia  tanpa  melibatkan  calon  nasabah, nasabah  tinggal  membaca  dan  menelitinya,  tanpa  bisa  merubah isi perjanjian/aqad, kalau dia sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tanganan kedua belah pihak ini, menunjukan kesepakatan para pihak.
Tentu  saja  calon  nasabah  akan  menanda  tangani  isi perjanjian/aqad, karena posisi nasabah ini membutuhkan (seakan- akan  terpaksa).  Seharusnya,  kalau  melihat  asas  kerelaan  dalam
Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah
transaksi  ekonomi  islam,  nasabah  diberi  kesempatan  untuk merubah  atau  menawar  isi  perjanjian/aqad,  sehingga  betul- betul  terjadi  tawar-menawar  dan  menimbulkan  kesepakatan  dan kerelaan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Dengan kerelaan ini, bisnis menjadi sah dan barokah serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Namun aqad yang sudah baku dalam Lembaga Keuangan syariah  pada  dasarnya  diperbolehkan,  asalkan  klausula  baku tersebut jangan sampai merugikan calon nasabah. Klausula baku ini  diperbolehkan,  karena  kalau  terjadi  tawar  menawar  dalam pembuatan  perjanjian/aqad  dalam  antara  Lembaga  Keuangan syariah dan calon nasabah tentu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga  perjanjian  yang  ada  di  Lembaga  Keuangan  syariah sudah dibuat dulu. Nasabah tinggal membaca, meneliti kemudian menyepakati atau tidak.

## C. Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian/akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh  dua  belah  pihak  berdasar  kesediaan  masing-masing  dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara’ yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Asas konsensual  adalah  perjanjian  itu  ada  sejak  tercapai  kata  sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam sistem hukum perjanjian Indonesia berlaku asas yang dinamakan konsensualitas. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (Al Rid } ā). Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus  didasarkan  kepada  kerelaan  semua  pihak  yang  terlibat  di dalamnya. Implementasi asas konsensualisme/asas kerelaan dalam perjanjian/aqad  lembaga  keuangan  syariah  adalah  perjanjian/ aqad yang ada dalam lembaga keuangan syariah itu sudah tersedia tanpa  melibatkan  calon  nasabah,  nasabah  tinggal  membaca  dan menelitinya,  tanpa  bisa  merubah  isi  perjanjian/aqad,  kalau  dia sepakat  maka  tinggal  membubuhkan  tanda  tangannya.  Bentuk penanda tanganan kedua belah pihak ini, menunjukan kesepakatan para pihak.
Junaidi Abdullah

## dAfTAr PuSTAka
Abdullah,  Junaidi.  (2010). Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Kudus: Nora.
Anshori, Abdul Ghofur. (2006). Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogjakarta: Citra Media. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. ( 1997). Pengantar Fiqh Mu’amalah. cet. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  (2000). Asas-Asas  Hukum  Muamalat. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
Fuady,  Munir.  (2007). Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang Hukum  Bisnis). Buku  Kedua.  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bhakti.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mas’adi, Ghufron A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Munawwir, Ahmad Warson. (1997). al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif.
Patrik,  Purwahid.  (1986). Asas Iktikad  Baik  dan  Kepatutan dalam Perjanjian. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Prodjodikoro,  Wirjono.  (1960). Asas-Asas  Hukum  Perjanjian. Bandung: Sumur. Raharjo,  Handri.  (2009). Hukum  Perjanjian  di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Sabiq, Sayyid. (1977). Fiqh as-Sunnah . Beirut:  Dar al-Fikr . Salim Hs. (2003). Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Setiawan,  R.  (1979). Pokok  Pokok  Hukum  Perikatan. Bandung:
Binacipta.
Simangunsong,  Advensi  dan  Sari,  Eli  Kartika.  (2004). Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grassindo.
Simatupang, Richard Burton. (1995). Aspek Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta. Suhendi, Hendi. (2002). Fiqih Mua’malah. Jakarta: Raja Grafindo Sula,  Muhammad  Syakir.  (2004). Asuransi  Syariah  Konsep  dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.
Syamsudin , A.  Qirom.  (1985). Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian Beserta  Perkembangannya. Yogyakarta:  Liberty. Subekti. (1984). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Syafe’i,  Rachmat.  (2001). Fiqih  Muamalah. Bandung:  Pustaka Setia.
Vollmar, HFA. (1983). Pengantar Studi Hukum Perdata. terj. I.S. Adiwimarta. Jakarta: CV. Rajawali. Yaya, Rizal. (2009). Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September  2015
Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan