## RAGAM DAN POLA SEBARAN HOAKS JELANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
1) Dewi Sad Tanti dan 2) M.T. Hidayat
1,2) Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana
1,2) dewi.tanti@mercubuana.ac.id , taufiq@kominfo.go.id
ABSTRACT: This research is intended to map the variety of themes and patterns of spread of hoaxes related to the Simultaneous General Election in 2019. This mapping is part of an effort to identify the types and patterns of distribution so that it becomes the basis for a more efficient process of anticipating, handling and clarifying hoaxes. Using a content analysis approach will be mapped about themes, actors or objects as well as patterns of distribution and models of clarification  developed  in  the  Hoax  Issue  Report  of  the  Ministry  of  Communication  and Information. The selection of the institution is because it has the duty to supervise cyber media content while developing a campaign to reduce the spread of hoaxes in Indonesia.
Keywords: cyber public relations, content analysis, hoax
RINGKASAN .  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memetakan  ragam  tema  dan  pola  penyebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Pemetaan ini merupakan bagian dari upaya mengidentifikasi jenis dan pola sebaran sehingga menjadi dasar untuk proses antisipasi,  penanganan  dan  klarifikasi  hoaks  yang  lebih  efisien.  Dengan  menggunakan pendekatan analisis isi akan dipetakan tentang tema, aktor atau obyek serta pola penyebaran dan model klarifikasi yang dikembangkan dalam Laporan Isu Hoaks Kementerian Komunikasi dan  Informatika.  Pemilihan  lembaga  itu  karena  memiliki  tugas  dalam  pengawasan  konten media  siber  sekaligus  mengembangkan  kampanye  untuk  mengurangi  penyebaran  hoaks  di Indonesia.
Kata kunci: cyber public relations, analisis isi, hoaks

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi telah membawa perubahan  signifikan  dalam  kehidupan sehari-hari manusia. Banjir informasi saat ini  bisa  dikatakan  menjadi  keseharian manusia  mulai  dari  bangun  tidur  hingga jelang  tidur  lagi.  Melalui  akses  internet, informasi dalam bentuk apapaun mengenai apapun dapat tersaji langsung di hadapan setiap pengguna.
Salah satu informasi yang beredar di  internet  dan  media  sosial  adalah informasi  hoaks.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, hoaks diartikan sebagai berita  bohong.  Namun,  konteks  bohong dalam hoaks memiliki batasan yang unik. Kebohongan  baru  bisa  disebut  hoaks apabila  keberadaannya  memiliki  tujuan tertentu, seperti misalnya untuk memengaruhi opini publik 1 .
Saat ini ragam dan pola penyebaran  hoaks  jauh  lebih  bervariasi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi seolah mempercepat penyebaran  hoaks  serta  memudahkan banjir informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu langsung masuk ke depan setiap orang.  Hasil survei Masyarakat  Telekomunikasi  pada  tahun 2017  menunjukkan  bahwa  kanal  atau saluran  penyebaran  berita  atau  informasi yang  berisi  konten  hoaks  lebih  dominan melalui  media  sosial.  Seiring  dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin  mudah  mendapatkan  informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, LINE, dan Whatsapp (Marwan dan  Ahyad, 2015).
Selama bulan Agutus 2018 sampai
dengan April 2019, Kementerian
Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi  konten  hoaks,  kabar bohong,  berita  palsu.  Konten  itu  tersebar di  lamam  situs  web  maupun  di  media sosial  (Kominfo,  2019).  Masih  menurut
1 kumparan.  2017a.  "Sejarah  Hoaks  dan Andilnya dari Masa ke Masa" Diakses dari https://kumparan.com/@kumparantech/sej
data Kementerian Kominfo, jumlah konten  hoaks  yang  beredar  di  terus meningkat dari bulan ke bulan. Peningkatan  jumlah  konten  hoaks  sangat signifikan  terjadi  pada  bulan  Maret  dan April 2019.
Peredaran hoaks di Indonesia lekat dengan perayaan politik. Hal ini diungkap oleh  sejumlah  pengamat  digital  di Indonesia  dan  didukung  oleh  data  aduan dari  Kominfo  (Santhika,  2018). Masalah ini juga menunjukkan tantangan-tantangan di  Indonesia  yang  terus  terjadi  untuk mengatasi  misinformasi  dan  hoaks,  dan disebut banyak pengamat sebagai periode stagnasi demokrasi (Republika, 2019).
Pemilihan  Umum  Serentak  2019 merupakan salah satu momentum bersejarah dalam demokrasi di Indoneisa. Pasalnya, pemilihan calon legislatif tingkat  kabutpaten  hingga  pusat,  calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan pemilihan  pasangan  calon  presiden-calon wakil  presiden  kali  pertama  akan  digelar serentak (Munir, 2019).
Dalam Pemilu 2019, Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memetakan  kerawanan  tinggi  terkait pemilu,  seperti  daerah  mana  saja  yang paling  meriah  penyebaran  berita  hoaks, kondisi  kerawanan  yang  bisa  terjadi  di TPS  (tempat  pemungutan  suara)  dan politik  uang  (Jelita,  2019).  Kemunculan kebohongan  informasi,  seperti  hoaks, fitnah,  dan  ujaran  kebencian  saja  sudah sebuah  masalah,  ditambah  lagi  dengan disebarkan secara cepat di media sosial. Masa  kampanye  Pilpres  2019
sudah  dimulai  sejak  23  September  2018 menunjukkan  persaingan  dukungan  di media sosial yang sangat ketat menyebabkan  potensi  pelanggaran  aturan main dalam berkampanye akan lebih besar, terutama yang berbentuk penyebaran hoax dan  ujaran  kebencian  yang  bersifat  Suku
arah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke- masa.
Agama  Ras  Antar  Golongan  (SARA) (Ardipandanto, 2018: 25). Laporan CNN Indonesia mensinyalir besar kemungkinan peristiwa politik memengaruhi merebaknya hoaks di Indonesia. Meski  demikian,  belum  ada data riil mengenai persebaran hoaks ini di Indonesia. Data yang didapat baru sebatas data aduan, bukan berdasarkan kondisi riil di lapangan (Santhika, 2018).
Pemetaan  ini  merupakan  bagian  dari upaya  mengidentifikasi  jenis  dan  pola sebaran  sehingga  menjadi  dasar  untuk proses antisipasi, penanganan dan klarifikasi hoaks yang lebih efisien. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi akan dipetakan tentang tema, aktor atau obyek  serta  pola  penyebaran  dan  model klarifikasi  yang  dikembangkan  dalam
Laporan
Isu Hoaks
Kementerian
Komunikasi  dan  Informatika.  Pemilihan lembaga itu karena memiliki tugas dalam pengawasan konten media siber sekaligus mengembangkan kampanye untuk mengurangi penyebaran hoaks di Indonesia.
Dalam
tahapan selanjutnya, pemahaman akan ragam dan pola sebaran akan  dapat  digunakan  untuk  menyusun dan merumuskan metode yang tepat untuk mengembangkan  penyuluhan  atau  literasi media  baru,  khususnya  yang  berkaitan dengan isu hoaks.
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian ini  diarahkan  untuk  mengungkap  dan memetakan  ragam,  jenis  dan  pola penyebaran  hoaks  yang  berkaitan  dengan Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  memetakan  ragam,  jenis  dan  pola penyebaran  hoaks  yang  berkaitan  dengan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

## Tinjauan Pustaka
Kajian
Penelitian
Terdahulu.
Berdasarkan  telaahan  kajian  penelitian yang  sejenis  terdapat  beberapa  hal  yang dapat  memperkuat  akan  hasil  penelitian mengenai literasi media baru dan
pencegahan hoaks. Penelitian terdahulu ini penulis lampirkan untuk membuat perbandingan  dan  menjadi  sebuah  dasar pola berpikir untuk penelitian.
Dalam Jurnal Kalbiscentia, Volume 5 No. 2 Agustus 2018.  Septanto menyatakan hoaks dalam politik dilandasi oleh  motif  politik  kekuasaan  yang menghalalkan  segala  cara  menjadikan hoaks  sebagai  sebuah  cara  yang  paling efektif  untuk  mencapai  tujuan  dalam politik.  Astrini  (2017)  dalam  Jurnal Transformasi No.32 Tahun 2017 berjudul “Hoax dan Banalitas Kejahatan” mengemukakan penyebaran hoax di media sosial  dan  media  online  tidaklah  terjadi begitu  saja  tanpa  kepentingan  yang melatarbelakanginya.  Ada  kepentingan dibaliknya baik politik kekuasaan, ekonomi  baik  soal  industri  dan  bisnis hoaks,  ideologis,  sentiment  pribadi  dan iseng.
Hasil penelitian CfDS UGM atas percakapan di media sosial ada kecenderungan  noise  akan  naik  jika berkaitan  dengan  even  politik.  Riset  itu membagi percakapan menjadi dua, tone dan noise. Tone ditujukan untuk pembicaraan  bermakna,  sementara  noise untuk pembicaraan tak bermakna (Santhika, 2018). Menurut Septanto (2018)
masyarakat  belum  memiliki  kesadaran sosial dalam menyeleksi berbagai informasi  yang  didapat  melalui  media sosial  sehingga  segala  informasi  yang didapatkan  kebanyakan  ditelan  mentah- mentah  tanpa  mengecek  kebenarannya. Hasil kajian Juliswara (2017)
menunjukkan masyarakat sebagai
kelompok  manusia  yang  menghasilkan kebudayaan yang berkaitan dengan perkembangan  peradaban  masyarakat. Dalam  konteks  hoaks  masyarakat  dapat mengalami kemunduran moral yang dapat membahayakan peradaban khususnya bagi masa depan generasi muda.
Karakteristik Hoaks Dunia Maya. Hoaks atau fake  news telah  menjadi  fenomena global.  Frasa  ini  menjadi  terkenal semenjak  pemilihan  presiden  Amerika Serikat  pada  tahun  2016.  Saat  itu,  calon presiden  Donald  J  Trump  mengeluarkan frasa  tersebut  ketika  diwawancarai  oleh salah  satu  media.  Menurut  Posetti  dan Matthews  (2018),  hoaks  telah  beredar sejak  Johannes  Gutenberg  menemukan mesin cetak pada 1439. Bahkan pada masa itu, lebih berbahaya daripada di era digital dan internet seperti sekarang ini. Akibatnya,  hoaks  yang  beredar  sulit diverifikasi.
Dengan  makin  berkembangnya media  sosial  sebagai  alat  komunikasi,  di mana informasi palsu, hoaks, atau bahkan fitnah dengan mudah dan tanpa sikap kritis disebarkan lewat berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram,  atau  WhatsApp  (Ali-Fauzi,
2019).
Istilah hoaks diyakini telah ada dan muncul  ratusan  tahun  sejak  zaman kekaisaran  Romawi,  sebagaimana  terjadi pada  kisah  Mark  Antony  dan  Ratu Cleopatra (Sirianni, 1984, dan MacDonald, 2018).  Akibat  kurang  literasi  digital? Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh Massachusetts Institute
of Technology (MIT)  (Dizikes,  2018), ternyata  hoaks  menyebar  lebih  cepat  dari pada  berita  yang  benar.  Tidak  usah  jauh- jauh  ke  Amerika,  selama  berlangsung Pemilu  2019  di  Indonesia  ini  begitu banyak  tersebar  hoaks  di  seluruh  media digital.
Harley  (2010)  menyebut  ada beberapa  cara  untuk  mengidentifikasi hoaks,  salah  satunya  informasi  hoaks biasanya  memiliki  karakteristik  surat berantai  dengan  menyertakan  kalimat seperti,  "Sebarkan  ini  ke  semua  orang yang  Anda  tahu,  jika  tidak,  sesuatu  yang tidak menyenangkan akan terjadi”.   Selain itu, menurut Purbolaksono (2018), informasi hoaks biasanya tidak menyertakan  tanggal  kejadian  atau  tidak
memiliki  tanggal  yang  realistis  atau  bisa diverifikasi.  Misalnya,  "kemarin"  atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-
pernyataan  yang  tidak  menunjukkan sebuah kejelasan.
Sementara, Ali-Fauzi (2019)
menyebut  hoaks  sebagai  informasi  yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan  informasi,  sehingga  pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti  Facebook,  Twitter,  WhatsApp,
Instagram,  dan  lainnya  menjadi  sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks.
Menurut Harley (2018) karakteristilk selanjutnya informasi hoaks biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa  pada  peringatan  informasi, meskipun  sebenarnya  kehadiran  tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa- apa,  tetapi  dapat  menimbulkan  efek keresahan  yang  berkepanjangan.  Dan keempat,  tidak  ada  organisasi  yang  dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi  atau  menyertakan  organisasi, tetapi  biasanya  tidak  terkait  dengan informasi.
Ragam  Hoaks  dalam  Pemilu. Di Indonesia,  hoaks  mulai  menyebar  secara masif  saat  momen  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012. Kala itu,  hoaks  secara  masif  menyebar  secara daring  dan  luring.  Di  ranah  daring, menyebar  melalui  berbagai  media  sosial, seperti  Facebook,  Twitter,  dan  blog. Sedangkan,  di  ranah  luring,  hoaks disebarkan  melalui  pamflet,  brosur,  dan lain sebagainya (Ali-Fauzi, 2019).
Menurut  Allcot  dan  Gentzkow (2017),  berita  palsu  merupakan  artikel yang ditujukan dan benar-benar palsu serta bisa  membuat  kesalahpahaman  pembaca. Berkaitan dengan konteks pemilhan umum di  Amerika  Serikat,  terdapat  kategori antara lain:  1)  kesalahan pelaporan yang tidak disengaja, 2) desas-desus yang tidak
berasal dari artikel berita tertentu; 3) teori konspirasi  yang  sulit  untuk  diverifikasi sebagai  benar  atau  salah,  4)  satire  atau sindiran yang tidak mungkin disalahartikan sebagai faktual; 5)
pernyataan  salah  oleh  politisi;  dan  6) laporan  yang  miring  atau  menyesatkan tetapi tidak sepenuhnya salah atau distorsi (Gentzkow, Shapiro, and Stone 2016).
Mengenai motivasi dibalik keberadaan  berita  palsu,  Allcot  dan Gentzkow  (2017)  menyebutkan  uang  dan ideologi  menjadi  pendorong  pembuatan berita  palsu.  Sebagaimana  dinyatakan Subramanian  (2017),  artikel  berita  yang menjadi  viral  di  media  sosial  dapat menarik pendapatan iklan yang signifikan ketika  pengguna  mengklik  ke  situs  asli. Sementara pertimbangan ideologis berkaitan  dengan  kandidat  yang  disukai oleh pemilih atau pembuat.
Pada  dasarnya,  Hoaks  merupakan kekacauan informasi yang sering dipahami sebagai  misinformasi  dan  disinformasi. Bab  ini  akan  menjelaskan  berbagai  jenis misinformasi  dan  disinformasi  serta beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan dalam mengidentifikasi hasutan kebencian (Ali-Fauzi, 2019: 7). Mengutip First Draft, digambarkan sebagai berikut:
Sumber: Ali-Fauzi, 2019
Misinformasi  adalah  informasi yang  tidak  benar  namun  orang  yang menyebarkannya percaya bahwa
informasi tersebut benar tanpa bermaksud membahayakan  orang  lain.  Contohnya adalah  informasi  yang  salah  tentang kesehatan dan penculikan anak. Seringkali
informasi  seperti  ini  disebar  tanpa  ada verifikasi  dari  ahli  atau  pihak  yang berwenang  dan  disebarkan  justru  dengan maksud yang baik, supaya orang lain tidak mendapat  masalah  atau  terlibat  dalam bahaya.
Selain  misinformasi,  ada  pula disinformasi . Disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu kalau itu tidak benar. Informasi ini merupakan kebohongan  yang  sengaja  disebarkan untuk menipu,  mengancam, bahkan membahayakan pihak lain.
Bentuk kekacauan informasi lainnya  adalah Malinformasi. Informasi ini  adalah  informasi  yang  benar  namun digunakan  untuk  mengancam  keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Atau dengan kata lain ini adalah sejenis hasutan kebencian. Misalnya,  hasutan  kebencian  terhadap kelompok  minoritas  agama  atau  orientasi seksual tertentu.
Secara  umum,  Al-Fauzi  (2019)
menggolongkan  ada  7  kategori  sebagai berikut  yaitu:  satire  atau  parodi,  konten yang  menyesatkan,  konten  tiruan,  konten palsu,  koneksi  yang  salah,  konten  yang salah, dan konten yang dimanipulasi.
Dalam  pantauan  Masyarakat  Anti Fitnah Indonesia (Mafindo, 2018), terdapat empat jenis hoaks yang beredar di masyarakat,  antara  lain: hoaks  politik,
agama, kesehatan, dan investasi. Berdasarkan  kategori  berita  hoaks  dapat dipilah kategori sebagai berikut:
1. Hoax atau hoaks: pemberitaan palsu yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
2. Disinformasi: penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain.
3. Misinformasi: penyampaian informasi yang salah (tanpa sengaja).
4. Fitnah : perkataan bohong atau
tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang.
Secara  umum  hoaks  dan  hasutan kebencian adalah potongan-potongan informasi yang mengandung narasi tertentu  di  baliknya.  Kadang  narasi tersebut dapat kita pahami dengan mudah (eksplisit)  dan  terkadang  sulit  (implisit). Narasi  ini  dapat  mempengaruhi  cara pandang  kita  akan  seseorang  atau  suatu kelompok (Al-Fauzi, 2019: 17).

## Metode Riset
Paradigma penelitian
ini menggunakan pendekatan positivistik dengan  menggunakan  metode  analisis  isi kuantitatif.  Menurut  Eriyanto  (2015), metode  analisis  isi  kuantitatif  dipakai untuk  mengukur  aspek  atau  dimensi  dari isi  (dokumen)  yang  dilakukan  secara kuantitatif.  Metode  analisis  isi  kuantitatif berupaya meminimalisasi bias subjektivitas penelitian dengan reliabilitas tinggi,  dan  mengutamakan  ketepatan mengidentifikasi  isi  pernyataan,  seperti penghitungan,  penyebutan  yang  berulang dari  kata  atau  kalimat  tertentu  (Eriyanto, 2015: 2-3).
Penelitian  dengan  menggunakan teknik  analisis  isi  merupakan  teknik penelitian alternatif bagi kajian
komunikasi yang cenderung lebih banyak mengarah  pada  sumber (source) maupun penerima pesan (receiver) (Putranto dalam Birowo, 2004:146).
Obyek penelitian ini adalah konten hoaks  yang  tersebar  menjelang  Pemilu Serentak  2019,  khususnya  dalam  kurun waktu Januari s.d. April 2019. Sedangkan yang  menjadi  obyek  penelitian  adalah ragam  atau  jenis  hoaks  dan  pola  sebaran hoaks.
Satuan analisis yang paling sering digunakan dalam public rela tions menurut Pavlik  (1987:39)  adalah  kata-kata  atau istilah (terms), tema dan item. Sebuah kata atau  istilah  merupakan  satuan  analisis
terkecil.  Memilih  satuan  analisis  ( unit  of analysis ) ditentukan oleh masalah.
Merumuskan  paramater  dan  penarikan sampelnya  pun  tidak  berbeda  dengan pengukuran lain (Dody, 2005: 86).
Untuk  menghitung  temuan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  unit analisis  unit  referensial  sebagai  alat bantunya.  Unit  referensial  adalah  kata, frase, atau kalimat dan gambar dalam iklan yang  menunjukkan  adanya  hubungan langsung  antara reference (gagasan  atau makna) dengan referent (rujukan), sesuatu yang  dimaksud  dengan  kategori  dan berbeda  dalam  alam  nyata  (Parera,  1990: 16-17. Eriyanto, 2015: 234).
Dengan  berpegang  pada  itu  maka akan dilihat dan dihitung adalah kata-kata jawaban  satu  satuan  kalimat  yang menunjukkan  sesuatu  yang  mempunyai arti  sesuai  dengan  kategori  yang  telah ditentukan. Guido H. Stempel III
(1985:12-13) menyarankan agar pada saat kita mulai menyusun seperangkat kategori,  kita  harus  memperhatikan  tiga hal:  (1)  kategori  harus  berkaitan  dengan tujuan  penelitian;  (2)  kategori  harus bersifat fungsional; dan (3) sistem kategori harus dapat dipakai.
Untuk  mempermudah  memahami penelitian  ini,  maka  perlu  penjabaran beberapa  konsep  sebagai  batasan  dan menjadi  acuan  dalam  pegembangan kategori:
1. Hoaks  yang  didefinisikan  sebagai informasi  yang  direkayasa,  baik dengan cara memutarbalikkan fakta  atau  pun  mengaburkan informasi,  sehingga  pesan  yang benar tidak dapat diterima seseorang.
2. Ragam  hoaks  adalah  jenis  konten hoaks yang terdiri atas menggolongkan ada 7 kategorisasi sebagai  berikut  yaitu:  satire  atau parodi, konten yang menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, koneksi  yang  salah,  konten  yang
salah, dan konten yang dimanipulasi.
3. Pola sebaran hoaks dibatasi sebagai  platform  website,  media massa,  atau  media  sosial  seperti Facebook,  Twitter,  WhatsApp, Instagram,  dan  lainnya  menjadi sarana penyebaran hoaks.
Populasi penelitian ini adalah 1467 total  konten  hoaks  yang  telah  diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kemkominfo dalam kurun waktu Januari s.d. April 2019. Pengambilan sampel secara total sampling.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  tehnik  dokumentasi, yang  biasa  digunakan  untuk  peraturan- peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter,  data  yang  relevan  penelitian (Eriyanto, 2014).
Dalam analisis isi, unsur reliabilitas diuji dengan mengukur tingkat kesesuaian antarpelaku  koding  terhadap  unit  analisis yang diteliti (intercoder reliability). Sejumlah formula statistik telah dikembangkan untuk mengukur reliabilitas antarpelaku koding. Para peneliti berpendapat  bahwa  koding  di  antara pasangan  pelaku  koding  (koder)  atau  di antara para koder hares dibandingkan pada dua  level:  (a)  kesepakatan  dan  (b) covariation (Neuendorf,  2002:144,  dalam Macnamara).
Pengukuran reliabilitas antarpelaku koding dapat dilakukan dengan menempuh beberapa  langkah:  (1)  menyusun  tabel koding; (2) melakukan  uji  statistik Chi Square (x 2 ) yang ditujukan untuk mencari tingkat kesesuaian antarpelaku koding; (3) menghitung
Koefisien Kontingensi Pearson  (C);  dan (4) menghitung  Indeks
Reliabilitas.
Untuk memudahkan proses
pengumpulan data, maka dilakukan teknik pencatatan  data  dengan  berdasarkan  pada kategorisasi  dan  unit  analisis  yang  telah ditentukan.  Data  tersebut    dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding yang dibuat berdasarkan kategorisasi yang telah
ditetapkan,  kemudian  dimasukkan  ke dalam row tabel berupa tabel panjang dari setiap kategori dan jumlah sampel. Setelah itu  data  dimasukkan  ke  dalam  masing- masing tabel yang dikehendaki.
Terhadap  data  hasil  pengumpulan data,  diketahui  frekuensi  dari  masing- masing  kategori  temuan.  Hasilnya  akan dimasukkan  ke  dalam  tabel  frekuensi kemudian  dihitung  persentasenya.  Hasil dari  pernghitungan  kemudian  dianalisis dengan  melihat  setiap  konten  hoaks  yang jadi  subyek  penelitian  ini.  Langkah selanjutnya dilakukan interpretasi berdasarkan kerangka  konsep dan tinjuan pustaka  serta  hasil  penelusuran  data sekunder    berupa  bahan  bacaan  dan wawancara serta interpretasi peneliti.

## Hasil penelitian
Ragam  informasi hoaks  selama  Pemilu Maret  dan  April  2019 . Selama  bulan Januari  s.d.  April  2019,  total  hoaks  dan disinformasi  yang  dipetakan  berjumlah 580  item  yang  kesemuanya  diproduksi oleh  Tim  AIS  Kementerian  Kominfo sebayak 893 konten hoaks dan disinformasi.
Jika  dilihat  distribusi  hoaks  dan disinformasi  selama  Januari  s.d.  April 2019, maka hoaks dan disinformasi bulan April mengalami lonjakan signifikan. Jika bulan Januari sebanyak 175 konten hoaks dan  disinformasi.  Pada  bulan  Februari 2019  sebanyak  353  konten.  Sedangkan pada  bulan  Maret  jumlah  hoaks  dan disinformasi yang dikoding mencapai 453 konten, dan pada April 2019 sebanyak 486 konten.  Hari  pencoblosan  menjadi  faktor menentukan  melonjaknya  hoaks  dan disinformasi politik (lihat Gambar 2).
Gambar 2: Distribusi Hoaks dan disinformasi  selama  Januari  s.d.  April 2019  (Olahan Data, 2019)
Kementerian  Kominfo  membuat pembedaan antara hoaks dan di s informasi. Peneliti  juga  menggunakan  klasifikasi  ini sehingga  dalam  setiap  koding  dibedakan antara  hoaks  dan  disinformasi.  Sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh Tim AIS, hoaks  adalah  konten  informasi  yang seluruhnya  kabar  bohong.  Sementara disinformasi  merupakan  konten  yang mengandung  unsur  kebenaran  tetapi terdapat  juga  informasi  yang  keliru (Wawancara Pengelola AIS, 2019). Dari keseluruhan hoaks dan disinformasi  yang  dianalisis  selama Januari s.d. April 2019, distribusinya dapat dilihat pada Gambar 2. Disinformasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan hoaks, yakni  mencapai  59%  berbanding  41% untuk hoaks secara keseluruhan.
Gambar 3. Distribusi Hoaks dan Disinformasi (Olahan Data, 2019)
Pada  bulan  Januari,  terdapat  86 konten hoaks dan 89 konten disinformasi. Sementara  pada  bulan  Februari  terdapat 184  konten  hoaks  dan  169  konten
disinformasi.    Hal  itu  menunjukkan adanya  kecenderungan  kenaikan  jumlah konten  hoaks  dari  bulan  ke  bulan mendekati  pelaksanaan  Pemilu  2019 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.
Jika  dicermati,  hari  per  hari terutama  dalam  Bulan  Maret,  Gambar  4 menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi naik signifikan selama bulan April yang menunjukkan bahwa penyebar hoaks  dan  disinformasi  semakin  aktif menjelang  pemilu.  Jika  dicermati  perhari persebaran  hoaks  dan  disinformasi,  maka terlihat  bahwa  hari-hari  menjelang  dan setelah pencoblosan naik sangat signifikan. Selama  bulan  Maret,  angka  tertinggi adalah  21  hoaks  dan  disinformasi,  yang terjadi pada 24 Maret 2019 (lihat Gambar 4  kiri).  Bahkan,  ada  hari-hari  di  mana hoaks  dan  disinformasi  sangat  rendah, yakni hanya 3 buah konten.
Maret April Gambar 4. Distribusi Hoaks dan Disinformasi pada Bulan Maret dan April 2019 (Olahan Data, 2019) 175 353 453 486 Januari Februari Maret April
86 184 258 199 89 169 195 287 Januari Februari Maret
April HOAKS
Namun,  pada  bulan  April,  rerata per  hari  naik  signifikan  terutama  di  hari- hari  menjelang  dan  setelah  pencoblosan. Selama  lima  hari  sejak  17  April  2019 hingga  21  April  2019,  jumlah  hoaks  dan disinformasi  mengalami  kenaikan  yang sangat signifikan (lihat Gambar 4 kanan). Pada  17  April,  tepat  pada  waktu diselenggarakan pemilihan umum, jumlah hoaks  dan  disinformasi  yang  dilaporkan mencapai  23  item  dan  24  item  pada  20 April 2019 atau 3 hari setelah pencoblosan. Ini  menunjukkan  bahwa  pada  saat pencoblosan  pemilu  dan  hitung  cepat mulai  diumumkan  banyak  hoaks  dan disinformasi  yang  disebarkan  kepada masyarakat dengan menggunakan beragam  platform  media  sosial,  terutama facebook.

## Facebook,  Platform  Favorit  untuk
Sebarkan  Hoaks  dan  disinformasi. .
Dilihat  dari  platform  yang  digunakan untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi,  Gambar  5  menunjukkan bahwa  facebook  menjadi  platform  yang paling  banyak  digunakan,  jauh  melebihi platform lainnya.
Dari  total  jumlah  hoaks  dan disinformasi  selama  Januari  s.d.  April 2019, sebanyak 857 konten atau mencapai 58,5%.  Sementara  penyebaran  melalui platform  Twitter  berada  di  urutan  kedua dengan  persentase  yang  jauh  lebih  kecil, yakni  14,3%  atau  210  konten  hoaks  dan disinformasi.
Gambar 5: Distribusi Jumlah Hoaks dan Disinformasi Berdasarkan Platform
(Olahan Data, 2019)
Dari  gambar  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  ada  temuan  bahwa  hoaks  dan disinformasi  yang  sama  juga  dibagikan melalui platform berbeda, kombinasi yang kerap ditemukan adalah Facebook, Twitter dan  Whatsapp.  Ketiga  platform  itu  kerap digunakan  untuk  penyerbaran  konten hoaks dan disinformasi.
Ada  beberapa  faktor  mengapa facebook  menjadi  platform  yang  paling banyak  digunakan  untuk  menyebarkan hoaks  dan  disinformasi. Pertama ,  fitur. Facebook menyediakan fitur yang memungkinkan  produksi  dengan  cara lebih mudah. Melalui facebook, seseorang dapat  menulis  berpuluh  halaman  artikel dengan  foto  dan  video  sekaligus.  Ini menjadikan  facebook  sebagai  platform favorit  untuk  menyebarkan  hoaks  dan disinformasi.  Informasi  yang  disimpan dalam  facebook  juga  mampu  bertahan lama  sehingga  dapat  direproduksi  terus- menerus.
Kedua ,  pengguna.  Data  APJII 2017 menyebutkan bahwa dilihat dari usia, pengguna internet paling banyak berada di usia  19-34  tahun  (49,52%)  dan  35-54 tahun  (29,55%).  Layanan  yang  paling banyak  diakses  adalah  chatting  (89,35%) dan media sosial (87,13%). Lalu, diantara media sosial yang paling banyak digunakan adalah facebook yang mencapai  130  juta  orang  pada  Januari 2018 menurut data We Are Social . Berdasarkan  tabel  1,  masih  ada yang tidak diberikan keterangan sebanyak 5,0%.  Namun  demikian,  dapat  dilihat bahwa  dalam  menyebarkan  hoaks  dan disinformasi,  akun  pribadi  masih  lebih dominan digunakan.
Tabel 1. Jenis Akun Facebook untuk Menyebarkan Hoaks dan Disinformasi
Akun Facebook Frekuensi Persentase Akun pribadi 545 63,6% Tidak ada 171 19,9%
3 13 15 28 33 63 73 76 96 210 857 Line Blog Youtube Tidak diberi… WhatsApp Facebook N=1467
keterangan Facebook Page 141 16,5% Total 522 100,0% Sumber: Olahan Data, 2019, n=522 Jika  dilihat  dari  jenis  akun facebook yang digunakan untuk menyebarkan  hoaks  dan  disinformasi, maka  akun  pribadi  menjadi  yang  paling banyak digunakan. Akun pribadi digunakan  oleh  545  orang  atau  63,6%. Angka ini jauh di atas facebook page yang hanya 16,5% (lihat Tabel 1).
Temuan penelitian ini yang menempatkan  facebook  sebagai  platform yang  paling  banyak  digunakan  untuk menyebarkan hoaks selaras dengan banyak penelitian mengenai pola persebaran hoaks (Mafindo, 2018; Mastel, 2017). Penelitian Mafindo pada 2018 dan Mastel  2017  juga  menemukan  bahwa facebook  digunakan  sebagai  platform yang  paling  banyak  digunakan  untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi.
Individu/Pribadi menjadi Sasaran Hoaks Paling  Besar. Jika  dicermati,  sasaran hoaks  dan  disinformasi  akan  mengutip atau  menyebutkan  dua  kategori,  yakni individu dan organisasi atau institusi.
Dari  hasil  pemetaan  konten  hoaks selama  bulan  Januari  s.d.  April  2019, individu  menjadi  pihak  yang  paling banyak  menjadi  sasaran  hoaks  atau disinformasi.  Hoaks  atau  disinformasi yang  menyasar  individu  sebesar  67,2% atau  986  konten.  Angka  itu  jauh  di  atas hoaks  yang  menyasar  institusi  sebesar 29,8%  atau  481  konten  dari  total  konten hoaks dan disinformasi yang tersebar dan ditemukan  oleh  Tim  AIS  Kementerian Kominfo.
Secara  khusus  ditemukan  bahwa individu merujuk pada calon presiden dan calon  wakil  presiden.  Mereka  menjadi korban  hoaks  politik.  Berdasarkan  hasil analisis  isi  terdapat  384  item  hoaks  dan disinformasi  atau  39,0%  yang  menyasar
capres-cawapres. Ini berarti bahwa pemilu presiden  dan  wakil  presiden  sangat mempengaruhi  persebaran  hoaks  dan disinformasi politik.
Dalam  pengamatan  lalu  lintas percakapan  di  media  sosial,  masing- masing kelompok pendukung dan kontestan saling bersaing untuk menghancurkan  reputasi  dan  citra  lawan. Sementara,  pada  saat  bersamaan,  pihak yang  terkena  hoaks  atau  disinformasi secara  bersamaan  berusaha  memperbaiki citra dan reputasinya.
Dalam dinamika politik, khususnya  kampanye  Pemilu  Serentak 2019,  ada  pemahaman  yang  berkembang bahwa hoaks atau disinformasi dalam hal ini  diyakini  mampu  menjatuhkan  pihak lawan sehingga mempengaruhi preferensi pemilih.
Grafik 6. Subjek Orang Sasaran Hoaks dan Disinformasi (Olahan Data, 2019)
Presiden  dan  pejabat  pemerintah menjadi  individu  berikutnya  sebagai sasaran hoaks dan disinformasi. Dari total hoaks  dan  disinformasi  yang  dipetakan, sebanyak  23,6%  pejabat  pemerintah. Presiden  dan  pejabat  pemerintah  menjadi sasaran  hoaks  dan  disinformasi  karena posisinya  sebagai incumbent .  Hoaks  dan disinformasi diharapkan dapat mendeligitimasi  pemerintahan  sehingga meningkatkan elektabilitas penantang.
Tabel 2. Institusi yang Menjadi Objek Hoaks dan disinformasi Subjek Institusi Frekuensi Persentas e
10 15 58 66 81 139 233 384 Tokoh Politik Artis Lainnya Tokoh Agama Tokoh Partai Pejabat Pemerintah Presiden Capres-Cawapres n=
Institusi negara 273 56.8% Partai politik 56 11.6% Lainnya 56 11.6% Organisasi massa keagamaan 43 8.9% Pendukung Paslon 02 30 6.3% Pendukung Paslon 01 23 4.7% Total 481 100.0% Sumber: Olahan Data, 2019, n=481.
Untuk  institusi,  institusi  negara menjadi pihak yang paling banyak menjadi sasaran  hoaks.  Dari  total  481  item  hoaks dan disinformasi yang menyasar institusi, sebanyak 56,8% menyasar institusi negara atau 273 konten, diikuti oleh partai politik (11,6%) atau 56 konten.
Gambar 7. Institusi Negara yang Menjadi Sasaran Hoaks Politik (Olahan Data, 2019)
Jika  dicermati  lebih  mendalam, institusi  negara  yang  paling  banyak mendapatkan serangan hoaks dan disinformasi adalah Mahkamah Konstitusi (MK)  yatu  sebanyak  54,8%  konten  atau sebanyak  149  konten.  Kebanyakan  MK dikutip  sebagai  informasi  pembenar  atau klaim  argumen  pembenar  konten  hoaks dan  disinformasi.  Adapun  pada  urutan kedua adalah penyelenggara pemilu, yakni Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yakni sebanyak 7.4% dan pelaksana pemilu lokal (6.0%).
Data  ini  tampak  konsisten  dengan
konteks  terjadinya  persebaran  hoaks  dan disinformasi  politik  selama  pemilihan umum,  di  mana  penyelenggara  pemilu yang paling rentan menjadi sasaran hoaks. Selain  Penyelenggara  Pemilu,  institusi negara lainnya adalah Kementerian (5,2%) dam Pemerintah Secara umum (4,3%).
Kemasan Konten
Hoaks dan disinformasi. Dari  pengamatan  atas konten  hoaks  dan  disinformasi  yang ditemukan  oleh  Tim  AIS  Kementerian Kominfo, format foto dan caption menjadi yang  paling  banyak  digunakan  untuk menyebarkan  hoaks  dan  disinformasi. Seperti  ditunjukkan  Gambar  8,  foto  dan caption merupakan  format  yang  paling banyak  digunakan  untuk  membuat  hoaks dan disinformasi. Sampai mencapai 48,8% dari  total  1467  konten  hoaks  dan disinformasi atau sebanyak 716 konten.

## Gambar 8 Format Hoaks dan Disinformasi
(Olahan Data, 2019)
Hal itu mudah berlangsung karena pertama ,  format  hoaks  dan  disinformasi caption  dan  foto  mudah  dibuat  atau diproduksi.  Ada  banyak  aplikasi  di smartphone ataupun komputer yang dapat digunakan dengan mudah untuk membuat sebuah foto dengan caption. Kedua , format foto dengan caption sangat sesuai dengan platform media sosial yang paling banyak digunakan, yakni facebook. Ketiga , format foto  dengan  caption  akan  tampak  jauh lebih  meyakinkan  dibandingkan  dengan foto  atau  tulisan  saja.  “No  pic  hoax” tampaknya menemukan relevansinya
4 6 7 9 10 12 14 28 34 149 Lainnya Legislatif TNI Pemda Kepolisian Pemerintah Secara… Kementerian Pelaksana Pemilu… KPU MK n=27 5 13 18 20 51 56 68 114 180 225 716 Tautan Berita Tautan Caption Berita dan Foto Video dan caption Foto dengan caption N=
dalam hoaks dan disinformasi politik.
Dibandingkan dengan tulisan, foto
dianggap jauh lebih otentik dan meyakinkan.  Foto  mempunyai  daya  tarik lebih  kuat  untuk  meyakinkan  pihak  lain. Dengan ditambahi sedikit caption,
kemampuannya  untuk  meyakinkan  pihak lain  akan  semakin  kuat.  Foto  juga  jauh lebih mudah diakses dibandingkan, misalnya,  dengan  video.  Oleh  karena  itu, para  penyebar  hoaks  dan  disinformasi sangat  senang  menggunakan  format  ini untuk  membuat  hoaks  dan  disinformasi dibandingkan hanya mengandalkan tulisan saja  (15,3%)  atau  225  konten.  Sementara untuk format video dan caption sebanyak 180 konten atau 12,2%.
Video  dengan  caption  sebenarnya jauh lebih meyakinkan untuk
menyebarkan hoaks dan disinformasi, tapi tidaklah  mudah  untuk  membuatnya. Format video juga cenderung memerlukan memori yang besar sehingga menyusahkan  pengguna  ketika  hendak melakukan  unggahan.  Ini  sangat  berbeda dengan  format  foto  dan  caption  yang hanya memerlukan ukuran file lebih kecil sehingga mudah diakses atau diunduh.
Isu  Hoaks  dan  Disinformasi  Berkaitan Langsung dengan Pemilu Serentak 2019. Penyebaran hoaks dan disinformasi berlangsung  menjelang  Pemilu  Serentak 2019 sehingga menjadikan isu yang terkait langsung  dengan  pemilu  paling  banyak muncul.
Dari  total  hoaks  dan  disinformasi yang  berhasil  dikumpulkan,  terdapat beebrapa  pecahan  isu  lain  yang  paling menonjol  ditemukan.  Ada  isu  yang berhubungan langsung dengan pemilu atau proses pelaksaanan Pemilu Serentak 2019 sebanyak 372 konten. Sementara untuk isu yang berkaitan dengan presiden dan wakil presiden  menjadi  isu  paling  menonjol (lihat Gambar 9).
Gambar 9. Isu yang Diangkat Hoaks terkait Pemilu Serentak 2019 (Olahan Data, 2019)
Sebagaimana  ditunjukkan  dalam Gambar 9 di atas, , isu mengenai presiden dan wakil presiden mencapai 55,7%, jauh di  atas  isu  legislatif  dan  Pemilu  secara umum.  Kondisi  itu  terjadi  akibat  adanya pengkutuban  pendukung  kedua  calon presiden  dan  wakil  presiden  yang  pada gilirannya memengaruhi secara signifikan isu yang dijadikan hoaks dan disinformasi.
Isu  yang  berhubungan  langsung dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ditunjukkan Gambar 10. Kecurangan pemilu dan dukungan paslon menjadi yang paling banyak dijadikan  bahan hoaks dan disinformasi politik, masing-masing 20,9% dan 20,4%.
Isu  mengenai  kecurangan  pemilu akan  banyak  dihembuskan  terutama  oleh kandidat yang kalah. Sebaliknya, dukungan  calon  menjadi  isu  hoaks  untuk meningkatkan elektabilitas calon. Bentuk- bentuk haoks dukungan ini, misalnya, artis x  yang  mendukung  pasangan  calon tertentu atau keluarga y yang mendukung pasangan calon lawan.
Isu lainnya yang populer dijadikan hoaks  dan  disinformasi  adalah  kampanye (19,7%) dan penghitungan suara (17,7%). Keduanya  menempati  urutan  ketiga  dan keempat  sebagai  isu  yang  paling  banyak dijadikan  hoaks  dan  disinformasi  politik selama  Pemilu  Presiden  dan  Legislatif 2019.
19,00% 55,70% 25,30% Legislatif Presiden/Wa kil Presdien n=1
Gambar 10. Isu terkait Pemilu yang menjadi Hoaks dan Disinformasi
Politik (Olahan Data, 2019)
Jika dilihat tone atau kemana arah ‘serangan’  hoaks  dan  disinformasi dilakukan,  maka  Presiden  Joko  Widodo menjadi  pihak  yang  paling  banyak mendapatkan serangan hoaks/disiinformasi.  Seperti  ditunjukkan tabel  3,  konten  hoaks  dan  disinformasi yang  kontra  Jokowi  mencapai  33,3%, sedangkan  yang  kontra  Prabowo  yang menjadi  lawan  dalam  Pemilu  Presiden 2019  hanya  10,3%.  Persentase  tinggi lainnya  adalah  kontra  dengan  lainnya, yang  meliputi  KPU,  dan  Penyelenggara Pemilu  Lokal  sebagai  pihak  yang  paling banyak mendapatkan arah sasaran konten hoaks dan disinformasi.
Tabel 3. Tone Hoaks dan Disinformasi
Arah/Tone Konten Frekuensi Persentase Kontra Jokowi 489 33.3% Kontra dengan Lainnya 367 25.0% Pro Prabowo 241 16.4% Kontra Prabowo 151 10.3% Pro Jokowi 101 6.9% Lainnya 84 5.7% Pro dengan 35 2.4%
Lainnya Total 1467 100% Sumber: Olahan Data, 2019
Dari  data  ini,  dapat  disimpulkan bahwa pihak yang paling rentan mendapatkan serangan hoaks dan disinformasi  adalah  kontestan  presiden dan penyelenggara pemilu. Para penyebar hoaks  dan  disinformasi  menyerang  pihak ini  untuk  menjatuhkan  reputasi  mereka sehingga tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga mempengaruhi preferensi pilihan politik atau–dalam konteks penyelenggara pemilu–mempengaruhi
persepsi
masyarakat  atas  legitimasi  pemilihan umum yang diselenggarakan. Jika pemilu tidak legitimate, maka akan menguntungkan pihak yang kalah, terutama  dalam  mempengaruhi  proses  di Mahkamah Konstitusi.
Pembahasan:
Model Diseminasi

## Antihoaks
Hal  yang  menarik,  pengumpulan dan  identifikasi  konten  hoaks  dan disinformasi yang dilakukan oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Infomatika dilakukan  berdasarkan  definisi  praktis. Hasil  pantauan  Kementerian  Kominfo membedakan  antara  konten  hoaks  dan disinformasi. Hoaks adalah konten informasi yang seluruhnya kabar bohong. Sementara disinformasi merupakan konten yang mengandung unsur kebenaran tetapi terdapat juga informasi yang keliru. Dua  batasan  itu  menjadi  acuan  untuk merilis konten hoaks dan disinformasi. Batasan  itu  lebih  sederhana  dari definisi yang dirumuskan oleh First Draft (Ali-Fauzi, 2019: 7). Atau lebih sederhana juga  dari  kerangka  yang  digunakan  oleh Mafindo.  Namun  demikian,  hal  yang penting ketika disampaikan kepada publik, mengikuti logika berdasarkan identifikasi, persandingan fakta, penilaian atau penyimpulan kategori hoaks atau disinformasi.  Dan  pada  bagian  akhir  ada
5 10 11 13 14 26 66 73 76 78 Identitas Paslon/Caleg Pasca Pemungutan… Money Politics Ketidaknetralan… Pemungutan Suara Lainnya Penghitungan Suara Kampanye Dukungan ke Paslon Kecurangan Pemilu n=372
referensi  rujukan  yang  bisa  dicek  ulang oleh pengaksesnya.
Berkaitan  dengan  konten  hoaks
dan disinformasi menjelang Pemilu Serentak  2019,  dapat  ditemukan  bahwa hampir  semua  konten  yang  diidentifikasi oleh  Tim  AIS  Kementerian  Kominfo, dominan  bersifat  provokatif  atau  memicu konflik  SARA  dapat  ditindak  sesuai Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU  ITE).  Sementara,  KPU baru memiliki aturan kampanye di  media sosial  untuk  Pilkada  Serentak  2018. Sedangkan  Peraturan  KPU  (PKPU)  yang antara  lain  mengatur  kampanye  di  media sosial untuk Pilpres 2019 belum diundangkan (Ardipadanto, 2018).
Masih menurut Ardipadanto
(2018),  KPU  dapat  berperan  besar  dalam mengurangi  potensi  terjadinya  black campaign  pada  masa  kampanye  Pilpres 2019, dengan cara mengajukan Rancangan PKPU  yang  sifatnya  utuh  sehingga  tidak terkesan hanya bersifat prosedural dengan mengesampingkan
substansi yang sesungguhnya
diperlukan
dalam
pelaksanaan kampanye Pilpres 2019.
Penyebaran hoaks/disinformasi berlangsung selama pemilu 2019 sehingga menjadikan  isu  yang  terkait  langsung dengan  pemilu  paling  banyak  muncul. Dari total hoaks/disinformasi yang
berhasil dikumpulkan,
isu hoaks/disinformasi  yang  terkait  pemilu langsung adalah 70%.
Meskipun  demikian,  belum  ada aturan  yang  lebih  khusus  mengenai ketentuan  berkampanye  di  media  sosial. Berdasarkan  hal  tersebut  tulisan  ini  akan menganalisis  bagaimana  peran  KPU dalam  mengembangkan  aturan  kampanye Pilpres  2019,  kelemahan  pengaturan tersebut serta solusi bagi peran KPU untuk mengatasinya.
Di berbagai negara, pemberantasan  hoaks  dan  berita  palsu melibatkan  tekanan  dari  konsumen  dan masyarakat  sipil.  Tekanan  itu  ditujukan
kepada  penyedia  platform  media  sosial seperti  Facebook  dan  Google  untuk mengurangi  prevalensi  berita  palsu  pada sistem mereka.
Salah  satu  alasan  yang  bisa digunakan  adalah  pelanggaran  kebijakan terhadap konten yang menyesatkan (Wingfield,  Isaac,  dan  Benner  2016). Selain itu, ada pula keterlibatan fact cheker atau  pemeriksa  fakta  pihak  ketiga  yang membantu pengguna menghindari berbagi artikel  palsu  secara  tidak  sengaja  dengan memberi tahu sebelum pengguna membagikan  informasi  (Mosseri  2016). Tindakan  untuk  membuat  pelathan  atau literasi  kepada  masyaraakt  agar  dapat mengidentifikasi  situs  berita  palsu  dan artikel juga bisa menjadi solusi (Allcot dan Gentzkow, 2017).
Gambar 1. Model Diseminasi Informasi Antihoaks (Olahan Peneliti)
Dari  temuan  data  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  dapat  dipahami bahwa  ada  kenaikan  signifikan  sebaran konten  hoaks  dan  disinformasi  selama bulan  Januari  2019  s.d.  April  2019.  Hal yang menarik, Facebook menjadi platform favorit  untuk  menyebarkan  hoaks  dan disinformasi .
Kondisi  itu  tentu  dapat  dipahami karena  pengguna  facebook  paling  besar. Oleh karena itu ada peluang pemanfaatan
platform yang sama untuk penyebarluasan informasi  antihoaks.  Teknik  yang  bisa digunakan  dengan  pendekatan  platform aplikasi  yang  memanfaatkan artificial intelegence dan juga dengan menggunakan akun komunitas atau kelompok.  Sehingga  jika  ada  informasi hoaks  atau  disinformasi  tersebar,  maka melalui  aplikasi  facebook  langsung  ada laternatf  dan  pemberitahuan  tentang klasifikasi  konten  secara  otomatis.  Tentu saja  informasi  bisa  dari  Tim  AIS Kementerian Kominfo Dari  aspek  format,  caption  dan foto  dianggap  lebih  meyakinkan.  Format foto  dan caption menjadi  yang  paling banyak  digunakan  untuk  menyebarkan hoaks/disinformasi.  Oleh  karena  itu, model  diseminasi  perlu  memperhatikan format sajian hoaks dan disinformasi, yang biasa  dominan  dalam  foto  dan  caption. Format  sedemikian  juga  bisa  dijadikan sarana  dan  media  konter  hoaks  dan disinformasi agar lebih mudah disebarkan dan  memberikan  pengetahuan  secara akurat.

## Simpulan
Berdasarkan
hasil penelitian Ragam  dan  Pola  Sebaran  Hoaks  jelang Pemilihan  Umum  Serentak  tahun  2019 hasil  pantauan  Kementerian  Komunikasi dan Informatika selama bulan Januari s.d. April  2019  dapat  bahwa  Kementerian Komunikasi  dan  Infomatika  memiliki definisi praktis dalam membedakan antara konten hoaks dan disinformasi.
Hoaks  adalah  konten  informasi yang seluruhnya kabar bohong. Sementara disinformasi  merupakan  konten  yang mengandung  unsur  kebenaran  tetapi terdapat  juga  informasi  yang  keliru.  Dua batasan  itu  menjadi  acuan  untuk  merilis konten hoaks dan disinformasi.
Adapun ragam hoaks yang ditemukan  terdapat  dua  kelompok  besar, yakni hoaks sebanyak 41% dan disinformasi  59%  dari  total  1467  konten hoaks.  Jika  ditelusuri  lebih  mendalam
sebanyak  55.7%  hoaks  dan  disinformasi berkaitan  dengan  Presiden  dan  Wakil Presiden  (55,7%),  kemudian  tahapan secara  Pemilu  Serentak  2019  sebanyak 25,3% dan legislatif sebanyak 19,0%.
Pola  sebaran  hoaks  paling  banyak ditemukan  tiga  platform  tertinggi  yaitu: Facebook  (58.4%),  Twitter  (14.3%),  dan WhatsApp  (6,6%).  Meski  demikian  ada pemanfaatan secara kombinasi dari beragam  platform  itu  yang  ditemukan sebanyak 4.3%.

## Saran.
Untuk  peneliti  berikutnya,  melakukan penelitian  pengembangan  di bidang analisis  jaringan  komunikasi  yang  bisa mengungkap jaringan penyebaran hoaks. Kepada Kementerian Kominfo dan seluruh stakeholders bisa membuat program  yang  terintegrasi  tentang  literasi informasi  hoaks  ini.  Bekerjasama  dengan pihak lain yang bisa menghasilkan aplikasi yang berfungsi sebagai pendeteksi hoaks.

## Daftar Pustaka
Ali-Fauzi,  Ihsan.  2019.  Buku  Panduan Melawan Hasutan Kebencian. Jakarta:  Pusat  Studi  Agama  dan Demokrasi,  Yayasan  Paramadina Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia (Mafindo).
Allcott,  Hunt  dan  Matthew  Gentzkow.
2017. Social Media and Fake News in  the  2016  Election.  Dalam Journal of Economic Perspectives—Volume 31, Number  2—Spring  2017—Pages 211–236
Ardipandanto,  Aryojati.  2018.  "KPU  dan Kampanye  Pilpres  2019  di  Media Sosial" Dalam InfoSingkat Bidang Pemerintahan  dalam  Negeri.  Vol. X,  No.  19/I/Puslit/Oktober/2018. Halaman 25-29. Astrini, Atik. 2017. “ Hoax dan Banalitas
Kejahatan” . Dalam Jurnal
Transformasi No. 32 Tahun 2017,
Vol. II, Halaman 76-77.
Cahyana,  Yan  yan  dan  Bagong  Suyanto.
1996. Kajian  Komunikasi  dan Seluk Beluknya , Surabaya, Airlangga University Press
Eriyanto.  2015.  Analisis  Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu
ilmu Sosial
- Komunikasi dan Ilmu Lainnya. Jakarta: Prenada Media.
Fiske, John. 2006. Cultural and Communication  Studies:  Sebuah Pengantar Komprehensif . Yogyakarta: Jalasutra.
Harley,  David.  2008.  Common  Hoaxes and  Chain  Letters.  San  Diego: ESET LLC.
Holsti,  Ole.  1969. Content  Analysis  for Social  Science  and  Humanities , Massachusetts, Wesley Publishing
Company Jelita,  Insi  Nantika.  (2019).  "Bawaslu Terus  Pantau  Kerawanan  Pemilu 2019"Diakses dari http://mediaindonesia.com/read/de tail/222304-bawaslu-terus-pantau- kerawanan-pemilu-2019 Juliswara, Vibriza. 2017. “Mengembangkan  Model  Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam  Menganalisis  Informasi Berita  Palsu  (Hoax)  di  Media Sosial”. Jurnal Pemikiran Sosiologi,  Vol.  4  No.  2,  Agustus 2017. Kasali, Rhenald. 2000. Manajemen Humas.  Cetakan  ketujuh.  Jakarta: Grafiti Pers.
Kominfo.  2019.  "771  Hoaks  Berhasil Diidentifikasi  Kemkominfo  Sejak Agustus  2018  Hingga  Februari 2019" Diakses dari https://www.kominfo.go.id/conten t /detail/16924/siaran-pers-no-
51hmkominfo032019-tentang- 771-hoaks-berhasil-diidentifikasi- kemkominfo-sejak-agustus-2018- hingga-februari- 2019/0/siaran_pers Krippendorff,  Klaus.  1993.  Analisis  Isi:
Pengantar Teori dan
Metodologi.Jakarta:Raja  Grafindo
Persada. Kriyantono,  Rachmat.  2009. Teknik Praktis  Riset  dan  Komunikasi . Jakarta: Kencana.
Marwan,  M.  Ravii    dan  Ahyad.  2015.
"Analisis Penyebaran Berita Hoax di  Indonesia".  Dalam  Jurnal  UG Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Jakarta. McQuail, Dennis. 2000. Mass Communications  Theory ,  fourth edition, London : Sage Publication Mosseri, Adam. 2016. "Addressing
Hoaxes  and  Fake  News".  Diakses dari https://about.fb.com/news/2016/1 2/news-feed-fyi-addressing- hoaxes-and-fake-news/ Mulyana, Deddy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif lmu Komunikasi .    Cetakan  pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya. Munir,  Misbahol.  2019.  "Tantangan Terberat  Pemilu  2019  Adalah Melawan  Hoaks"  Diakses  dari https://www.medcom.id/pemilu/n ews-pemilu/5b2qBv4N-tantangan- terberat-pemilu-2019-adalah- melawan-hoaks Neumann,  W.  Lawrence.  2000. Social
Research  Methods:  Qualitative and Quantitative Approaches , Fourth Edition, Boston: Allyn and Bacon.
Parera, J. D. 1990. Teori Semantik , Jakarta,
Penerbit Erlangga
Rakhmat, Jalaluddin. 1999. Metode Penelitian  Komunikasi .    Cetakan ke tujuh. Bandung; Remaja Rosdakarya.
Ritonga,  M.  Jamiluddin.  2009. Riset Kehumasan . Jakarta: PT. Grasindo. Santhika,  Eka.  2018.  "Bayang-bayang Hoaks  di  Tahun  Politik".  CNN Indonesia  |  Selasa,  22/05/2018
12:11 WIB. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com
/teknologi/20180521144837-185- 299996/bayang-bayang-hoaks-di- tahun-politik Septanto,  Henri.  2018.  "Pengaruh  Hoax dan  Ujaran  Kebencian  Sebuah Cyber  Crime  Dengan  Teknologi Sederhana  di  Kehidupan  Sosial Masyarakat." Dalam Jurnal Kalbiscentia,Volume  5  No.  2 Agustus 2018. Halaman 157-162 Spencer  Blair  et.all.    Real  Solutions  for Fake News? Measuring the Effectiveness of General Warnings and Fact-Check Tags in  Reducing Belief  in  False  Stories  on  Social
Media Stempel III, Guido H.; Weaver, David H;
Wilhoit,  G.  Cleveland  (Editor). 2003. Mass Communication
Research  and  Theory ,  New  York:
Pearson Edudation.
Syaifullah, Ilham. 2018. “Fenomena Hoax di Media Sosial dalam Pandangan Hermeneutika”    Skripsi  pada Fakultas  Ushuluddin  dan  Filsafat Universitas  Islam  Negeri  Sunan
Ampel Surabaya.
Wahyudin,  Aep  dan  Manik  Sunuantari.
2017.  Melawan  Hoax  di  Media Social dan Media Massa, Yogyakarta: Trsutmedia Publishing. Wakid,  Syahrier  Firmansyah  dan  Budy Sugandi.  2019.    "Pemilu  2019 dalam  Pusaran  Hoaks,  Bukti Lemahnya Literasi Digital?" Dalam Kompas.com - 23/04/2019, 13:57 WIB. Diakses
dari   https://nasional.kompas.com/ read/2019/ 04/23/13574441/pemilu-2019- dalam-pusaran-hoaks-bukti- lemahnya-literasi- digital?page=all. Wan Ting, Carol Soon dan Shawn Goh Ze Song.  2017.    "What  Lies  Beneath the Truth: A Literature Review on Fake News, False Information and More." Institute of Policies Studies.
Wimmer, Roger D. and Dominick, Joseph R. 2000. Mass Media Research An Introduction , Belmont C.A.: Wadsworth Publishing Company. Wingfield,   Nick; Mike  Isaac and Katie Benner. 2016. "Google and Facebook Take Aim at Fake News Sites". Diakses dari https://www.nytimes.com/2016/11 /15/  technology/google-will-ban-
websites-that-host-fake-news- from-using-its-ad-service.html