## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KEHATI- HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu)
Khalimi Kodrat Alam
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Universitas Wiralodra
Email: hupelita_indramayu@yahoo.co.id amuksamudrajustitia@gmail.com

## ABSTRACT
Banks have a strategic function in the economy in every country. In this strategic function, banks are always faced with regulations in every step of their business. The regulation is not only on how to establish or permit to establish a bank, but each bank balance sheet is regulated in such a way that the bank is in a healthy level that is maintained in order to guide the principles or principles of banking. One of the banking principles that has become a serious concern for law enforcers  is  the  principle  of  prudence.  We  can  see  the  factual  implementation  of  the precautionary principle in the application of in-depth credit analysis using the five c principle, which  includes  elements  of  character  (character),  capital  (capital),  capacity  (customer's ability), condition of economy (economic condition), and colleteral (collateral). The principle of prudence is very necessary, especially in the case of banks wishing to channel funds to the public in the form of credit or financing. The precautionary principle is often interpreted as a principle that  banks  in  carrying  out  their  business  must  pay attention  to various  risks,  both administrative risks and legal risks. The meaning of prudence is very broad to be interpreted, so  that  any  violation  of  risk  is  categorized  as  a  violation  of  the  precautionary  principle. Violation  of  the  precautionary  principle  has  become  a  law  enforcement  tool  to  ensnare banking  managers,  especially  in  providing  credit  as  a  crime.  There  needs  to  be  a  banking regulatory product that specifically regulates the limitations of any sanctions that are referred to  as  administrative violators  or  criminal  acts  of  prudential  principles.  Because,  if  it  is  not regulated clearly and firmly, it will create legal uncertainty
Keywords: prudential principle, legal risk of lending, legal uncertainty

## I. PENDAHULUAN
Lembaga perbankan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, tidak diragukan lagi menunjukkan pelayanan khusus dan dan mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan  angka  pertumbuhannya  tanpa  bank 1 .  Dengan  demikian  bank  memiliki
1 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System , Alih Bahasa: Masri Maris, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional , Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 406.
fungsi  strategis  yang  dalam  pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  profesional. Ketidakprofesionalan  mengelola  bank  akan  berdampak  luas,  karena  dalam  bank mengandung banyak resiko, salah satunya adalah resiko hukum.
Kegiatan  perbankan  di  Indonesia  dilandasi  oleh  beberapa  azas  atau  prinsip.  Azas hukum  yang  berkaitan  dengan  perbankan  meliputi  azas  demokrasi  ekonomi,  azas kepercayaan atau fiduciary principle , azas kerahasiaan atau confidentiality , dan azas kehati- hatian atau prudential principle 2 . Azas kehati-hatian menjadi asas atau nilai moral tertinggi mengalahkan asas-asas dan regulasi lainnya di perbankan. Dikatakan demikian karena ujung dari  pelanggaran  apapun  dalam  usaha  perbankan,  selalu  disebut  sebagai  pelanggaran  dari prinsip  kehati-hatian  ( prudential ).  Pelanggaran  prinsip  kehati-hatian  sehingga  mencakup semua  penyimpangan  pengelolaan  bank yang  diatur  dalam  UU  No.  7  tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU  Perbankan).  Begitu  luasnya  cakupan  makna  prinsip  kehati-hatian,  sehingga  sangat mudah  untuk  mengkriminalisasikannya.  UU  Perbankan  yang  dilanggar,  selalu  disebut sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian, dalam arti pelanggaran prinsip kehati-hatian akan mengiringi dalam setiap pelanggaran pada UU Perbankan. Industri perbankan sesungguhnya sebagai  komoditas  yang  kompleks,  karena  dalam  hukum  dianggap  sebagai  hasil perkembangan  kekuatan-kekuatan  ekonomi,  suatu  sarana  yang  dipergunakan  untuk mempertahankan kekuasaannya dan sebagai sarana mengadakan perubahan sosial. dengan lain  perkataan, sirkumtansi yang  melingkupi  baik  yang  bersifat  politik  maupun  ekonomi mempunyai determinasi dan pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum 3 . Prinsip kehati-hatian ( prudent banking principle ) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati ( prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  menjalankan  usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung esensi penting prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 10 tahun 1998, yang berbunyi:
2 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 19.
3 Andi  M.  Asrun  dan  A.  Ahsin  Thohari, BLBI:  Perspektif  Hukum,  Politik  dan  Ekonomi ,  Judicial  Watch Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 9.
(2)  Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan  ketentuan kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
(3)  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan  dananya kepada bank.
(4)  Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37b), maka  Pasal  29  merupakan  pasal  yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  pembinaan  dan pengawasan.  Artinya,  ketentuan prudential  banking sendiri  merupakan  bagian  dari pembinaan dan pengawasan bank.
Khususnya dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian harus mempedomani Pasal 8 dan 11 UU Perbankan. Pasal 8 berbunyi:
Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan,  Bank  Umum  wajib  mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal 11 UU No. 10 tentang Perbankan menyebutkan Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang  dilakukan  oleh  bank  kepada  peminjam  atau  sekelompok  peminjam  yang  terkait, termasuk  kepada  perusahaan-perusahaan  dalam  kelompok  yang  sama  dengan  bank  yang bersangkutan. Dalam melaksanakan mandat undang-undang terkait BPMK tersebut, secara lebih jelas ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Disamping itu, oleh karena pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung  resiko  yang  dapat  berpengaruh  pada  kesehatan  dan  kelangsungan  bank, sehingga  dalam  pelaksanaannya  pemberian  kredit  harus  berdasarkan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijaksanaan  kredit  perbankan  sebagaimana  diatur  oleh  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  No:  42/POJK.03/2017  tentang  Kewajiban  Penyusunan  dan  Pelaksanaan Kebijakan  Perkreditan  atau  Pembiayaan  Bank  bagi  Bank  Umum.  Guna  mengantisipasi terhadap resiko kredit yang diberikan, bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus
menjaga  kesehatan  kualitas  aktiva  produktif  (KAP)  dengan  cara  melakukan  penyisihan penghapusan aktiva produktif.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti adanya potensi risiko di sektor perbankan di  tengah  Pandemi  Covid-19  yang  masih  berlangsung.  Risiko  yang  dimaksud  yakni meningkatnya kredit bermasalah ( non performing loan /NPL) perbankan pada akhir Agustus 2021 pada angka 3, 35%. OJK mengharapkan perbankan mempersiapkan pencadangan yang memadai sehingga setelah kondisi kembali normal, keuangan bank tidak terganggu 4 .
Ketentuan terkait KAP diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. KAP merupakan suatu usaha yang digunakan oleh bank dengan tujuan untuk menilai aset yang dimilikinya dan menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan akibat risiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.
Ketentuan  Pasal  3  SK  Direksi  BI  No.  31/147/KEP/DIR  tentang  Kualitas  Aktiva Produktif  menjelaskan:  KAP  dinilai  berdasarkan  prospek  usaha  dengan  indikator  industri atau usaha yang memiliki potensi pertumbuhan, pasar yang stabil, manajemen yang sangat baik, dukungan stabil dari perusahaan afiliasi tau group, dan tenaga kerja yang memadai dan terhindar dari perselisihan. KAP dinilai pula dari kondisi keuangan debitur (utamanya arus kas)  dalam  prospek  perolehan  laba,  kemampuan  permodalan,  kondisi  likuiditas  bank  dan modal kerja, analisis arus kas, kondisi portofolio yang sensitif terhadap nilai tukar dan suku bunga,  serta  dinilai  dari  kemampuan  membayar,  dengan  indikator  ketepatan  waktu pemnbayaran  pokok  dan  atau  bunga,  informasi  keuangan  yang  disampaikan  debitur,  dan dokumentasi kredit. Di sisi lain, kualitas kredit sebagai salah satu bentuk aktiva produktif digolongkan  kedalam  lima  kelompok,  yaitu:  (i)  lancar,  (ii)  dalam  perhatian  khusus,  (iii) kurang lancar, (iv) diragukan, dam (v) macet.
Dalam ketentuan Pasal 4 SK Direksi BI No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif  menjelaskan:  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva Produktif  (PPAP)  berupa  cadangan  umum  dan  cadangan  khusus  guna  menutup  risiko kemungkinan  kerugian.  Cadangan  umum  PPAP  minimal  1%  dari  aktiva  produktif  yang digolongkan  lancar,  tidak  termasuk  SBI  dan  SUP  (Surat  Utang  Pemerintah).  Cadangan khusus  PPAP  ditetapkan  sekurang-kurangnya  sebesar:  (i)  5%  dari  aktiva  produktif  yang
4 Moneca  Wareza,  15  September  2021, Awasi  Kredit  Macet,  Bos  OJK  Soroti  NPL  Bank-bank  RI ,  melalui https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti- npl-bank-bank-ri, diakses pada 16 November 2021.
digolongkan dalam perhatian khusus, (ii) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam kurang  lancar  setelah  dikurangi  nilai  agunan,  (iii)  50%  dari  aktiva  produktif  yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan (iv) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai  pengurang  dalam  pembentukan  PPAP  adalah:  (1)  Giro,  deposito,  tabungan,  dan setoran  jaminan  dalam  mata  uang  rupiah  dan  valas  yang  diblokir  disertai  dengan  kuasa pencairan  dengan  nilai  setinggi-tingginya  100%,  (2)  SBI  dan  SUP  dengan  nilai  setinggi- tingginya 100%, (3) Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal dengan nilai setinggi-tingginya  50%,  (4)  Tanah,  gedung,  rumah  tinggal,  pesawat  udara  dan  kapal  laut dengan  ukuran  di  atas  20  m³  dengan  nilai  setinggi-tingginya:  70%  untuk  penilaian  yang belum melampaui 6 bulan, (ii) 50% untuk penilaian yang dilakukan setelah 6 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan, (iii) 30% untuk penilaian yang dilakukan setelah 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan, dan (iv) 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan.
Melihat  berbagai  regulasi  dalam  pemberian  kredit,  fasilitas  kredit  yang  diterima nasabah  merupakan  proses  yang  panjang  melalui  berbagai  tahapan.  Proses  panjang  dan diatur  dalam  setiap  tahapannya,  memerlukan  kehati-hatian.  Namun  demikian,  potensi terjadinya  kelalaian  atau  kesengajaan  menimbulkan  kredit  bermasalah,  khususnya  kredit macet tidak dapat dihindarkan.
Praktik pemberian kredit menimbulkan persoalan hukum, seperti yang terjadi pada perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Indramayu  atas  nama  Terdakwa  Nasidi. Terdakwa sebagai Direktur Operasional PD BPR PK Cantigi divonis bersalah berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Pengadilan  Negeri  Indramayu  No:  69/Pid.Sus/2020/PN.Idm tanggal  28  Mei  2020  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  melakukan  tindak  pidana perbankan karena melanggar prinsip kehati-hatian yakni dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank  terhadap  ketentuan dalam  UU  Perbankan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku bagi  bank  sebagaimana  dimaksud  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b  UU  No.  7  tahun  1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Perkara  tersebut  memperlihatkan  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk menegakkan hukum ( law enforcement ) terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yaitu  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap
tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan. Di sisi lain dimaksudkan agar para bankir khususnya direksi untuk berhati-hati dalam memberikan kredit.
Dalam perkara tindak pidana perbankan No: 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm, pertimbangan hakim tidak melihat terdakwa dari segi perjanjian kerjasama, siapa penikmat fasilitas kredit, bukti penerimaan fasilitas kredit, quorum persetujuan kredit, bukti kesanggupan pemotongan gaji,  tidak  adanya  rekayasa  laporan  perbankan,  dan  alat  bukti  lainnya  yang  menerangkan terdakwa Nasidi tidak menerima janji atau pemberian uang dari debitur sebagai hasil dari putusan kreditnya.
Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan telah lama menjadi bahasan menarik untuk  diperdebatkan.  Dasar  pemidanaan  pada  sektor  kredit  sebagai  produk  inti  usaha perbankan  ini  beragam  pendapat  dalam  memaknai  prinsip  kehati-hatian.  Besarnya  angka kredit macet, bank tidak mampu melakukan PPAP dan bank mengalami kerugian, dianggap sebagai alasan OJK melakukan penyidikan. Perdebatan lainnya karena penyelesaian masalah ( problem  solving )  melanggar  prinsip  kehati-hatian  tidak  selalu  berujung  sebagai  tindak pidana.  Batasan  atau  regulasi  prinsip  kehati-hatian  dalam  perbankan  belum  mendapat perhatian  khusus  sehingga  menimbulkan  multitafsir  dan  berpengaruh  dalam  penegakan hukum.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut dalam hal ini dapat diinventarisir persoalan persolan hukum, yakni sebagai berikut:
1. Apa saja yang termasuk pemberian kredit melanggar prinsip kehati-hatian?
2. Apa yang menjadi kriteria pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai tindak pidana?

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  model  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  metode penelitian yuridis normatif, yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait.  Bahan  hukum  diperoleh  melalui  penelusuran  terhadap  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier  yang  diperoleh  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  literatur,  makalah, hingga perundang-undangan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prosedur Pemberian Kredit yang Melanggar Prinsip Kehati-hatian
Norma pemberian kredit diatur dalam berbagai peraturan, baik yang terdapat dalam UU Perbankan, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun dari peraturan internal  bank  itu  sendiri.  Beberapa  aktivitas  bank  ( banking  business )  yang  menjadi  titik rawan terjadinya tindak pidana salah satunya ada pada pemberian kredit atau pembiayaan ( lending ),  disamping  pendanaan  ( funding ),  penempatan  dana  bank  dan  pengadaan  barang atau jasa.
Pemberian kredit dikenal dalam dunia perbankan sebagai pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan, merupakan penyumbang pendapatan terbesar dalam usaha bank. Rekam  jejak  sehatnya  kredit  yang  diberikan,  dapat  dilihat  dari  Kualitas  Aktiva  Produktif (KAP). Dalam menilai KAP ini, Bank Indonesia menggunakan du komponen, yaitu seberapa besar  rasio  aktiva  produkstif  yang  diklasifikasikan  terhadap  jumlah  aktiva  produktif,  dan seberapa  besar  rasio  cadangan  penghapusan  aktiva  produktif  terhadap  aktiva  yang diklasifikasikan 5 .  Bank  Indonesia  melalui  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No: 31/147/KEP/DIR  tanggal  12  November  1998  memberikan  golongan  (kolektibiltas)  aktiva produktif  dalam  golongan  lancar,  dalam  perhatian  khusus,  kurang  lancar,  diragukan  dan macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit  yang  tidak  bermasalah  ( performing  loan ),  sedangkan  kredit  yang  masuk  golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah ( non performing loan ).
Persoalan di perbankan akan timbul apabila rasio kredit bermasalah sedemikian besar persentasenya terhadap jumlah aktiva produktif dan bank tidak mempunyai cadangan yang cukup  sebagai  kewajiban  untuk  mengantisipasi  resiko  kredit  dalam  bentuk  Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dari segi dua penggolongan kualitas kredit, yakni kredit  tidak  bermasalah  dan  kredit  bermasalah,  sebenarnya  sudah  mengandung  persoalan yuridis. Logika yuridis sudah pasti akan tertuju bahwa kredit bermasalah menyimpan banyak masalah atau tumpukan masalah ( palen problem ) dan ini merupakan daya tarik bagi para penegak hukum.
Kredit  macet  dalam  terminologi  perbankan  adalah  kredit  yang  tidak  dapat  ditagih kembali dan dianggap macet. Dampak dari banyaknya kredit macet, sungguh luar biasa dan
5 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank , BI, Jakarta, 1991, hlm. 20.
sistemik.  Walaupun  dampak  dari  kredit  macet  luar  biasa,  praktisi  perbankan  tetap menganggap kredit macet adalah persoalan dari sebuah usaha yang bisa diselesaikan secara internal perbankan. Anggapan ini karena UU Perbankan secara jelas dirumuskan:
Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.
Inti  dari  pasal  tersebut  adalah  menciptakan  utang  yang  mengandung  konsekuensi hukum  meluas  dari  istilah  utang  sendiri.  Pengadilan  Niaga  Jakarta  dalam  perkara  No: 18/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam pertimbangannya menyatakan:
Istilah  hukum  utang  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak  hanya  mencakup  utang dalam  suatu  perjanjian  pinjaman,  tetapi  juga  kewajiban-kewajiban  yang timbul  dari  perjanjian  lain  atau  suatu  transaksi  yang  mensyaratkan dilakukannya suatu pembayaran.
Konsekuensi dari debitur yang sudah digolongkan sebagai debitur macet, dianggap telah ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana disebut Pasal 1238 KUHPerdata karena lalai memenuhi prestasi. Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual ( characteristics of default is always preceded by a contractual relationship ) 6 . Dengan lain perkataan, hubungan hukum antara pihak bank (kreditur) di satu pihak dengan nasabah kredit (debitur)  di  lain  pihak,  menjadi  hubungan  perdata  yang  tidak  bisa  dikriminalisasi.  Meski tidak  bisa  dikriminalisasi,  selama  kredit  yang  diberikan  tersebut  belum  lunas,  bank senantiasa  menghadapi  resiko.  Meski  hakikat  hubungan  hukum  antara  pihak  bank  dan nasabah  kredit  adalah  perjanjian  yang  dijamin  Pasal  1338  KUHPerdata  sebagai  asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian, namun banyak kasus kredit macet tidak dipercaya sebagai akibat wanprestasi debitur an sich .
Kredit  macet merupakan  wanprestasi  debitur  sebagaimana  digariskan  dalam  Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu:
Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini  menetapkan  bahwa  si  berhutang  akan  harus  dianggap  lalai  dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
6 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 49.
Sekalipun  debitur  dalam  kolektibilitas  macet,  bank  tidak  langsung  mengatakan merupakan  kerugian,  karena  msih  sangat  memungkinkan  dilakukannya  tindakan-tindakan lain bersifat keperdataan, bukan dengan cara kriminalisasi. Bank tidak mengenal kerugian, karena  Pasal  1131  KUHPerdata  yang  menganut  prinsip paritas  creditorum menyatakan sebagai berikut 7 :
Segala kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  menjadi  jaminan  untuk  perikatan- perikatan perorangan debitur itu.
Penyelesaian dengan cara penjadwalan utang ( rescheduling ) dan pemotongan utang ( hair cut ) yang ditawarkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),  merupakan  salah  satu  solusi  dalam  rangka penyelamatan kredit di perbankan selaku kreditur.
Hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  melawan  hukum  dan  kerugian,  seringkali merupakan  perdebatan antara  penuntut  umum  dan  tim  pembela.  Kredit  macet merupakan pintu  masuk  terjadinya  dugaan  tindak  pidana,  untuk  mengkriminalisasikannya  tergantung faktor yang melatarbelakangi kasusnya (kasus per kasus).
Pemberian  kredit  yang  benar  pada  calon  nasabah/nasabah  dilakukan  melalui prosedur sebagai berikut, yaitu 8 :
1. Debitur harus mengajukan permohonan;
2. Terhadap  permohonan  tersebut  kemudian  dilakukan  analisi  atas  dasar  5  C ( Capital, Character, Collateral, Capacity, dan Conditions of Economic )
3. Keputusan persetujuan atau penolakan kredit.
Permohonan  dari  debitur  dalam  rangka mengajukan  kredit  merupakan  persyaratan awal dan berguna bagi kreditur untuk mengetahui identitas calon nasabah, berapa platfond kredit yang dimohon dan untuk apa kredit tersebut dipergunakan. Bagi pihak bank, pada saat permohonan kredit disetujui setelah dilakukan analisis 5 C, tugas lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap nasabah atau fasilitas kredit yang diberikan untuk memastikan apakah benar-benar dipergunakan sesuai permohonan awal debitur.
7 Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 32.
8 Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 82.
Penyimpangan  terhadap  tujuan  penggunaan  kredit  ( side  streaming ) 9 merupakan “ enven of default ” memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit  dan  menimbulkan  hak  kepada  bank  untuk  seketika  menagih  pelunasan  kredit 10 . Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit dapat mengakibatkan hal-hal serius yang berpengaruh  terhadap  kesehatan  kredit  sehingga  dapat  mempunyai  dampak  negatif  yang lebih luas 11 . Nasabah dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap objek perjanjian yang  berpotensi  menimbulkan  rasio  timbulnya  kredit  bermasalah  ( non  performing  loan ). Pihak bank tidak dapat dipersalahkan ketika terjadi penyimpangan penggunaan kredit dari permohonan awal dan melalui proses analisa 5 C, oleh karena penyimpangan penggunaan kredit merupakan motif dari debitur sendiri. Unsur kausa yang jalal sebagai syarat obyektif perjanjian  Pasal  1320  KUHPerdata  sudah  terpenuhi,  sehingga  debitur  harus mempertanggungjawabkan  atas  motif  tersebut.  UU  Perbankan  tidak  mengatur  atau menjelaskan soal sanksi terhadap nasabah kredit melakukan penyalahgunaan fasilitas kredit, namun akan tergantung dari hasil pengujian kredit ( credit testing ) Otoritas Jasa Keuangan sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan  dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan apakah sebagai tindak pidana atau bukan.
Dikaitkan  dengan  proses  pemberian  kredit  yang  terdapat  dalam  perkara  No: 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm  di  atas,  Terdakwa  telah  melakukan  langkah-langkah  sebagai berikut:
1. Pemberian kredit dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama antara korporasi PT. Banon  Prasetya  Utama  sebagai  debitur  dengan  PD  BPR  PK  Cantigi  sebagai kreditur;
2. Terdakwa mempunyai kewenangan dalam memutus kredit;
3. Pemberian kredit tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
4. Pemberian kredit dilakukan pada pegawai korporasi PT. Banon Prasetya Utama yang merupakan mitra Pertamina;
5. Pembayaran angsuran  kredit  dipotong  setiap  bulan  oleh  juru  bayar  PT.  Banon Prasetya Utama sesuai surat pernyataan masing-masing debitur;
6. Debitur datang sendiri ke Kantor PD BPR PK Cantigi dan mengakui menerima fasilitas kredit;
7. Tiap-tiap debitur membuat rekening tabungan untuk menampung besarnya kredit yang diberikan;
8. Dalam putusan kredit dibuat quorum, pertanggungjawabannya bersifat collective collegial ;
9 Hasanudin Rahman, Aspek-askpek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan dasar Legal Officer , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 110.
10 Marulak Pardede, Op.cit ., hlm. 81.
11 Ibid ., hlm. 81.

## 9. Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari pemberian kredit
Selain langkah-langkah tersebut, performance kredit dibuat terdakwa sesuai dengan aturan kolektibilitas yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No: 33/POJK.03/2018 perihal Kualitas  Aset  Produktif  dan  Pembentukan  Penyisihan  Penghapusan  Aset  Produktif  Bank Prekreditan  Rakyat.  Pembukuan  bank  pun  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  dalam  arti tidak ada rekayasa ( window dressing ).
Fakta-fakta  di  atas  tidak  menjadi  penilaian  Majelis  Hakim,  karena  tetap diperhadapkan dengan jumlah nominal kredit macet di PD BPR PK Cantigi sejumlah Rp. 4.545.000.000,-.  Ini  artinya,  penilaian  hakim  dalam  kasus  tersebut  tidak  melihat  dari kebenaran prosedur formal, namun hanya melihat dari akibat yang timbul. Untuk memenuhi adanya  pelanggaran  prinsip  kehati-hatian,  adalah  sangat  mudah  dicari  dijadikan pertimbangan  hakim  terdakwa  dalam  pemberian  kredit  melanggar  prinsip  kehati-hatian. Proses pemberian kredit sesungguhnya berbelit jika dilaksanakan secara sempurna oleh para pemangku tugas pemberian kredit, seperti diurai sebagai berikut 12 :
Tugas dan Tanggungjawab Pemutus Kredit ( Manager ), yaitu:
a. Melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  kemahiran  profesionalnya  secara  jujur, objektif, cermat dan seksama.
b. Setiap  pejabat  pemutus  kredit/anggota  komite  kredit  bertanggungjawab  baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas asas perkreditan yang sehat sert prinsip kehati-hatian.
d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah  sesuai dengan PS, KRD, dan yang telah ditetapkan.
e. Meyakini  kebenaran  data  dan  informasi  yang  disampaikan  dalam  putusan kredit.
f. Meyakini  dokumen  yang  mendukung  putusan  kredit  telah  lengkap,  berlaku, sah, dan berkekuatan hukum.
g. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya.
h. Untuk  debitur  lama  yang  diperpanjang,  suplesi,  restrukturisasi,  dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
i. Untuk  debitur  lama  yang  diperpanjang,  suplesi,  restrukturisasi,  dan penyelesaian  kredit,  meyakini  bahwa  pembinaan  administratif  maupun pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
12 Sofia  Yunita  dan  Ifrani, Pelanggaran  terhadap  Prinsip-prinsip  Kehati-hatian  Kredit  dalam  Perspektif Hukum Pidana , Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019, hlm. 184
j. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
k. Memberikan  persetujuan  atau  penolakan  kredit  sesuai  dengan  batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan direksi.
l. Memastikan bahwa PPND telah dibuat dan dipastikan jadwal penyerahannya.
Tugas dan tanggung jawab analisis kredit/marketing kredit, yatu:
a. Menciptakan  hubungan  awal  dengan  calon  debitur  atau  debitur  yang  akan dilayani.
b. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko dapat Diterima (KRD).
c. Melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  kemahiran  profesionalnya  secara  jujur, objektif, cermat dan seksama.
d. Setiap penjabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggung jawab  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  penjabat  yang terlibat dalam proses utusan kredit (tanggung renteng).
e. Setiap  kredit  yang  diprakarsai  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan  dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
f. Menerima dan menindaklanjuti permohonan tertulis dan debitur atas kebutuhan kreditnya.
g. Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan.
h. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung keputusan kredit yang masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.
i. Melakukan  negosiasi  awal  dengan  debitur  dan  melaporkan  hasil  negosiasi tersebut secara tertulis.
j. Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai format yang berlaku.
k. Menyajikan  secara  tertulis  risiko  yang  dapat  didentifikasi  berdasarkan  hasil analisis;  Meyakini  bahwa  tipe,  struktur  dan  syarat  kredit  yang  diusulkan bersifat melindungi bank.
l. Menindaklanjuti penyelesaian putusan penudaan Dokumen (PPND).
m. Melakukan review dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
Tugas dan tanggung jawab Administrasi Kredit, yaitu:
a. Mengelola proses dan prosedur dan administrasi kredit
b. Memastikan  bahwa  ketaatan  terhadap  prinsip  Kehati-hatian  untuk pendapat/opini  bahwa  pemberian  kredit  telah  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan kredit terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.
d. Menginformasikan  kredit-kredit  yang  akan  jatuh  tempo  3  bulan  yang  akan datang kepada penjabat pemrakarsa kredit
e. Memastikan bahwa pengelolaan/kredit telah dilaksanakan ketentuan dan sisdur yang berlaku.
f. Memastikan bahwa asurasni kredit, asuransi kerugian dan ansursansi jiwa yang berkaitan dengan kredit telah dikelola/diadministrasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Mengadministrasikan  PDWK  (putusan  delegasi  wewenang  kredit)  pejabat kredit.
h. Memastukan  bahwa  aspek  yuridis  yang  berkaitan  dengan  keredit  telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.
i. Menginformasikan  kepada  petugas  kredit  tentang  dokumen-dokumen  yang telah jatuh tempo.
j. Menginformasiksan  kepada  petugas  kredit  dokumen  yang  harus  atas  PPND (Putusan penundaan dokumen)
k. Memastikan bahwa offering letter telah dibuat sesuai dengan keputusan kredit.
l. Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibaut sesuai dengan yang berlaku.
m. Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan terpenuhi.
n. Menerima dan menyimpan bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan

## B. Kriteria  Pelanggaran  Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Pemberian  Kredit  sebagai Tindak Pidana
Tindak pidana bank dalam bidang perkreditan, tidak ditemukan secara spesifik pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kriteria apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana perkreditan. Kristian dan Yopi Gunawan mengidentifikasi adanya 5 (lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan terdapat dalam UU Perbankan, yaitu tindak pidana berkaitan dengan perizinan, tindak pidana berkaitan dengan usaha bank, tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank 13 .
Dari 5 (lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan tersebut, tindak pidana bank dalam bidang perkreditan kedudukannya berada dalam kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank. Sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus  bank,  pegawai  bank,  pihak  terafiliasi  dan  pemegang  saham  bank,  menjadi kehendak  Pasal  49  ayat  (2),  Pasal  50,  dan  Pasal  50  A  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  agar  menjunjung  tinggi  asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini menjadi asas bagi seluruh kegiatan perbankan, termasuk dalam  hal  pemberian  kredit,  padahal  di  luar  asas  kehati-hatian  ada  asas  lain  dalam  dunia
13 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan , Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 44.
perbankan.  Asas-asas  lain  tersebut  meliputi  asas  kepercayaan  ( fiduciary  relation ),  asas mengenal  nasabah  ( know  your  customer  principle ),  dan  asas  kerahasiaan  ( secrecy principle ) 14 .
Kredit  dalam  UU  Perbankan  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Menjadi  masalah  besar  bagi  perbankan  bahkan  menjadi  fokus  perhatian  penyidik, apabila pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan bersisa nominal ( outstanding ) besar berada dalam kategori atau kolektibilitas kredit macet. Batasan umum arti kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali 15 . Dalam UU Perbankan tidak ditemukan  tentang  istilah  kredit  macet,  namun  hanya  dapat  kita  temukan  pada  Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang  Kualitas  Aktiva  Produktif.  SK  Direksi  tersebut  memposisikan  kredit  macet  pada urutan  terakhir  dari  5  (lima)  penggolongan  kredit  yaitu:  lancar,  dalam  perhatian  khusus, kurang lancar, diragukan, macet.
Sedemikian  buruknya  persoalan  kredit  macet  ditinjau  dari  segi  prospek  usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar, sehingga sangat wajar apabila kredit macet menjadi  persoalan  hukum.  Pihak  bankir  sebagai  profesi  khusus  dalam  bidang  perbankan harus  berhati-hati  karena  dalam  doktrin  hukum  pidana  mengatakan:  “kalau  ada  aturan khusus bagi orang-orang yang menekuni profesi tertentu, lalu tidak menaati aturan itu, pada umumnya sudah mengandung sikap tidak berhati-hati” 16 .
Secara umum prosedur proses pemberian kredit meliputi permohonan kredit, analisa kredit,  pemberian  persetujuan  kredit,  dan  persetujuan  pencairan  kredit.  Masing-masing proses  mempunyai  aturan  main  yang  harus  ditaati.  Asas  pemberian  kredit  yang  sehat diberlakukan Bank Indonesia melalui Keputusan Bank Indonesia No. 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Pasal 2 menyebutkan bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun  tanpa  jaminan  pemberian  kredit.  Dijelaskan  Keputusan  Bank  Indonesia  No. 23/KEP/DIR  tanggal  28  Februari  1991  Pasal  1b,  jaminan  pemberian  kredit  maksudnya
14 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 181.
15 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 116.
16 D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 110.
keyakinan  bank  atas  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  kredit  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Dua  Keputusan  Bank  Indonesia  tersebut  merupakan  implementasi  dari maksud  Pasal  8  UU  Perbankan  yang  membedakan  antara  jaminan  dan  agunan.  Jaminan pokok  merupakan  keyakinan,  sedangkan  jaminan  tambahan  adlaah  sesuatu  yang  dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang berbunyi:
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Disamping  itu  dalam  Pasal  8  UU  Perbankan  dipertegas  lagi  bahwa  dalam  rangka pemberian kredit kepada nasabah bank, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah tersebut dan diterapkannya pedoman perkreditan yang sehat.
Secara  lengkap  disampaikan  Neni  Sri  Imanayati,  selain  ketentuan  Pasal  8  UU Perbankan  No.  10  Tahun  1998,  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pemberian  kredit adalah Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 17 . Ketiga pasal tersebut menyebutkan:
a. Dalam  usahanya  bank  dapat  membeli  melalui  pelelangan  agunan  baik  semua maupun  sebagian  bila  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank, dengan  ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib  dicairkan  secepatnya. Ketentuan ini  dimaksud  untuk  mempercepat  proses  pencairan  jaminan,  karena dalam praktik pelelangan jaminan seringkali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga  menyebabkan  sulitnya  mencairkan  jaminan  (Pasal  6  huruf  (K)  UU Perbankan No. 7 Tahun 1992).
b. Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998)
c. Pidana  dan  sanksi  administratif  Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:
- Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan  pribadinya  atau  untuk  keluarganya  dalam  rangka  mendapatkan atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain  dalam memperoleh  uang  muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang
17 Ibid ., hlm. 120-121.
atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi  orang  lain  untuk  melaksanakan  penarikan  dana  yang  melebihi  batas kreditnya pada bank (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 tahun 1998).
- Tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank  diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.  100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah)  (Pasal  49  ayat  (2)  UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
Dalam pemberian kredit harus diperhatikan adanya jaminan kredit dan pengikatan jaminan kredit. Fungsi utama jaminan kredit adalah untuk memberi keyakinan pada bank atau kreditur terhadap debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Mengenai jaminan atau agunan, Neni Sri Imaniyati menjelaskan bahwa apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila  ditetapkan  oleh  bank  perlu adanya  agunan  tambahan  berupa  barang,  harus  dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut 18 :
1. Melakukan  pengikatan  secara  yuridis  formal  atas  barang-barang  dan  jaminan atau agunan tambahan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.
2. Apabila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang tetap/barang  tidak  bergerak,  cara  pengikatannya  dilakukan  dengan  pembuatan akta hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 21 KUHPerdata (Pasal 1162 s/d 1232). Bila barang-barang tidak bergerak tersebut terdiri dari hak atas tanah, pengikatannya  diatur  dalam  Pasal  19  PP  No.  10  Tahun  1961  dan  Peraturan Menteri  Agraria  No.  15  tahun  1961  yang  berbunyi:  “Setiap  perjanjian  yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan lelang hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibukukan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”.
3. Hipotik  dapat  dipasang  atas  nama  kreditur  baik  perorangan  maupun  badan hukum  indonesia  ataupun  asing,  sedangkan credietverband hanya  dapat mengadakan credietverband .
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, cara memperoleh hak tanggungan dengan penyerahan  hak  milik  dalam  kepercayaan  (FEO)  hanya  sah  bila  menyangkut barang-barang  bergerak,  sedangkan  pengikatan  secara  FEO  atas  barang  tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Dalam  hal  FEO,  bank  harus  bertindak  sangat  hati-hati,  khususnya  dalam  hal bonafiditas  calon  debitur,  karena  barang-barang  bergerak  yang  dijamin  secara
18 Ibid. , hlm. 122.
FEO itu semata-mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik debitur (SEBI No. 4/248UUPK/PK tanggal 6 Maret 1972).
Sebagai  konsekuensi  dari  penyaluran  kredit,  adanya  kredit  macet  tidak  dapat dihindari. Sejauhmana pertanggungjawaban hukum sebagai  kesalahan ( schuld ) atas kredit macet, bukan saja dilihat dari segi proses pemberian kredit atau ketaatan terhadap system operational  procedure (SOP)  internal  perbankan  beserta  regulasinya,  pengikatan  jaminan atau agunan, akan tetapi harus dilihat dari faktor yang menjadi sumber kemacetan. Apabila kemacetan disebabkan karena faktor kondisi usaha debitur atau kondisi perekonomian yang memburuk,  kondisi  kemacetan  tersebut  tidak  dapat  dibebankan  sebagai  kelalaian  bank, namun  disebut  sebagai  ingkar  janji  ( wanprestasi )  debitur.  Wanprestasi  dalam  konteks perjanjian kredit ini adalah keadaan dimana debitur telah lalai untuk memenuhi kewajiban untuk  melakukan  pembayaran  angsuran  atau  pelunasan  kredit.  Menghadapi  debitur wanprestasi , pihak bank akan melakukan kunjungan langsung ( on the spot ) di tempat debitur guna  memastikan  faktor  penyebab  kemacetan.  Apabila  bank  meyakini  karakter  debitur beritikad  baik,  memiliki  potensi  membayar  lunas  dan  memenuhi  persyaratan  untuk memperoleh  kelonggaran  pembayaran  atau  jangka  waktu  kredit,  banka  akan  melakukan penyelamatan kredit diantaranya dengan cara penjadwalan kembali ( rescheduling ), penataan kembali ( restructuring ), persyaratan kembali ( reconditioning ), sebelum bank menerbitkan surat  teguran  atau  peringatan  berkali-kali,  sampai  pada  akhirnya  dilakukan  pelelangan terhadap barang agunan. Kredit macet yang diakibatkan faktor intern bank misalnya bank melakukan  rekayasa  ataupun  diciptakan debitur/perusahaan  fiktif  sehingga  kredit tersebut menjadi macet, maka hal tersebut dapat dibebankan sebagai kelalaian pengurus atau pegawai bank.
Unsur kesalahan baik berupa kelalaian ( culpa ) maupun kesengajaan ( opzettelijk atau dolus ) disini sebagai alat untuk menjerat bagi pejabat/pegawai bank yang tidak bersikap hati- hati  dalam  menyalurkan  kredit  bank.  Terhadap  pejabat  bank  yang  mengabaikan  prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  10  tahun  1998. Sepanjang terdapat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaiman diatur dalam  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b,  maka  pelanggaran  atas  prinsip  kehati-hatian  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  perbankan.  Pelanggaran  prinsipkehati-hatian  inilah
sebagai  dasar  untuk  dikriminalisasinya  pemberian  kredit  dalam  hal  terdapat  salah  satu diantara kriteria di bawah ini 19 :
a. Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Perkembangan Asia
1. Memberikan  kredit  tanpa  mengindahkan  prosedur  dan  syarat-syarat  yang harus dipenuhi untuk kepentingan grup perusahaan
2. Menggunakan kredit secara menyimpang dari peruntukannya
b. Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Bank  Umum  Majapahit  Jaya  Cabang  Surabaya (BUMJ)
1. Kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cakap atau tidak dengan jaminan sebagaimana lazimnya
2. Tidak  dilakukan  analisis  kredit  mengenai  kemampuan  nasabah  dalam pengembalian kreditnya
3. Kredit diberikan tanpa kredit proposal (tujuan pemakaian kredit)
c. Tindak Pidana Korupsi pada Bank Dagang Negara Cabang Batam
1. Pemberian kredit melampaui kewenangan atasannya tanpa memperoleh izin dan pelaporan ke kantor pusatnya
2. Jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif
d. Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Cabang Bank Rakyat Indonesia
1. Manipulasi uang setoran dari nasabah dengan cara memberikan tanda setoran berupa kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pada buku setoran nasabah, tetapi uang yang diterima itu tidak dibukukan pada penerimaan dan uang tidak disetor ke kas. Uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.
2. Memberikan kredit fiktif, yaitu mengajukan permohonan kredit seolah-olah dari  nasabah  dengan  memakai  tanda  tangannya  dan  uang  tersebut  diambil untuk kepentingan pribadi.
Dengan demikian, tindak pidana di bidang perbankan disebabkan 2 (dua) hal yaitu: (1)  penyimpangan  dan/atau  rekayasa  pemberian  kredit  dan  (2)  penyalahgunaan  fasilitas kredit.  Penyimpangan  dan/atau  rekayasa  pemberian  kredit  merupakan  salah  satu  wujud melanggar prinsip kehati-hatian, dalam konteks hukum pidana sebagai kesalahan ( schuld ) maupun  kelalaian  ( culpa ),  sedangkan  penyalahgunaan  fasilitas  kredit  adalah  kesengajaan untuk  melakukan  penggelapan  atau  perbuatan  merusak  kepercayaan  dengan  mengingkari janji tanpa perilaku yang baik (tidak beritikad baik).

## C. PENUTUP
A. Simpulan
1. Prosedur  pemberian  kredit  melanggar  prinsip  kehati-hatian  jika  dalam menyalurkan  kredit  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pemberian  kredit  yang
19 Leden  Marpaung, Pemberantasan  dan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terhadap  Perbankan ,  Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 118-122.
sehat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik diatur  dalam  UU  Perbankan,  Peraturan  Bank  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri, diantaranya: kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cukup, tidak dilakukan analisis kredit, kredit diberikan  tanpa  permohonan  tertulis,  pemberian  kredit  melampaui  kewenangan, dan jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif.
2. Kriteria pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai tindak pidana yaitu apabila bank mengalami kolektibilitas kredit macet akibat oemberian kredit  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pemberian  kredit  yang  sehat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik diatur dalam  UU  Perbankan,  Peraturan  Bank  Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan,  maupun  yang  diatur  oleh  internal  bank  itu  sendiri,  serta  adanya kehendak dengan sengaja ( dolus ) atau lalai ( culpa ) mencocoki unsur-unsur berupa meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui  untuk  menerima  suatu imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang  atau  barang  berharga,  untuk keuntungan  pribadinya  atau  untuk  keuntungan  keluarannya  dalam  rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, fasilitas kredit dari bank, memberikan persetujuan penarikan fasilitas kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit sehingga bank mengalami kerugian.

## B. Saran
1. Diperlukan  regulasi  hukum  khusus  tentang  perkreditan  berupa  undang-undang ataupun  produk  hukum  lainnya  yang  dikeluarkan  pemerintah  agar  para  bankir khususnya bagian kredit mendapat jaminan keamanan dalam menyalurkan kredit yang rentan dengan persoalan hukum.
2. Diperlukan peradilan khusus perbankan seperti halnya peradilan khusus lainnya di negeri  ini,  karena  fungsi  perbankan  sedemikian  strategis  dan  menjadi  pilar perekonomian  nasional  sebagai  perwujudan  dan  implementasi  dari  penegakan rezim hukum perbankan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi , Judicial Watch Indonesia, Jakarta, 2003.
Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank , BI, Jakarta, 1991.
Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
Hasanudin Rahman, Aspek-askpek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan dasar Legal Officer , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System , Alih Bahasa:  Masri  Maris, Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem Integritas Nasional , Yayasan Obor Indonesia, 2007.
Kristian  dan  Yopi  Gunawan, Tindak  Pidana  Perbankan ,  Penerbit  Nuansa  Aulia, Bandung, 2013.
Leden  Marpaung, Pemberantasan  dan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terhadap Perbankan , Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
Neni  Sri  Imaniyati, Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2010.
Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Sofia  Yunita  dan  Ifrani, Pelanggaran  terhadap  Prinsip-prinsip  Kehati-hatian  Kredit dalam  Perspektif  Hukum  Pidana ,  Badamai  Law  Journal,  Vol.  4,  Issues  2, September 2019.
Yahman, Karakteristik  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan ,  Prestasi  Pustaka, Jakarta, 2011.

## B. Sumber Lain
C. Moneca  Wareza,  15  September  2021, Awasi  Kredit  Macet,  Bos  OJK  Soroti  NPL Bank-bank  RI ,  melalui  https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239- 17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank-bank-ri,  diakses  pada  16 November 2021.