## PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
Titi Stiawati¹, Budiman Rusli², A. Djadja Saefullah³,  Erlis Karnesih⁴ ¹Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung
² ³ ⁴ Dosen Administrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran Bandung e-mail : titistiawati@yahoo.co.id ; budiman9560@gmail.com

## ABSTRAK
Anak  jalanan  hingga  saat  ini  terus  menjadi  permasalahan  publik  yang  belum tuntas  diatasi  dengan  baik.  Fenomena  ini  banyak  muncul  di  wilayah-wilayah perkotaan,  yang salah satunya  terjadi  di  Kota Serang  Provinsi  Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan,  pemberantasan,  dan  penanggulangan  penyakit  masyarakat.  Metode penelitian  yang  digunakan  kualitatif,  pengambilan  data  dilakukan  melalui observasi,  wawancara mendalam dan dokumentasi.  Analisis data melalui reduksi data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Hasil  penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa  unsur,  diantaranya  Standar  dan  sasaran  kebijakan  dilakukan  melalui kegiatan  melibatkan  dinas  terkait  seperti  dinas  sosial  dan  tenaga  kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan.  Komunikasi  antar  badan  pelaksana dimana  setiap  instansi  mengambil  peran  masing-masing  dan  saling  bekerjasam dan  menguatkan.  Karakteristik  pelaksana  terdiri  dari  pelaksana  penjaringan  dan proses  penggiringan  untuk  meningkatkan  keterampilan.  Lingkungan  sosial ekonomi  dan  politik  dilakukan  melalui  pendekatan  kebijakan  dengan  diberikan bekal  untuk  keterampilan  agar  dapat  mandiri  dan  dikembalikan  pada  lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan  penindakan  melalui  kekeluargaan  dan  pembinaan  secara  mental  dan diberikan  motivasi  agar  mereka  mau  kembali  kerumahnya  dan  bisa  mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.
Kata Kunci: Anak Jalanan, Kebijakan, dan Penanganan

## ABSTRACT
Street  children  until  now  continue  to  be  a  public  problem  that  has  not  been resolved  properly.  This  phenomenon  arises  in  many  urban  areas,  one  of  which occurs  in  Serang  City,  Banten  Province.  This  research  is  focused  on  the implementation  of  policies  on  handling  street  children  in  Serang  City  as stipulated in the Serang City Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning
prevention,  eradication,  and  prevention  of  community  diseases.  The  research method used is qualitative, data collection is done through observation, in-depth interviews  and  documentation.  Data  analysis  through  data  reduction,  data presentation,  drawing  conclusions  or  verification.  The  results  of  the  study  found that  the  policy  of  handling  street  children  in  the  City  of  Serang  involves  several elements, including standards and policy objectives carried out through activities involving  related  agencies  such  as  social  services  and  labor.  Resources  that involve  social  institutions  and  observers  of  street  children  to  support  the implementation  of  policies.  Communication  between  implementing  agencies where  each  agency  takes  on  their  respective  roles  and  cooperates  with  and strengthens  each  other.  The  characteristics  of  the  executor  consist  of  the organizing of the screening and the guiding process to improve skills. The socio- economic and political environment is carried out through a policy approach with provision  for  skills  to  be  independent  and  be  returned  to  the  family  and surrounding communities. The attitude of the executor for the designated agency is carried out through family and mentally mentored action and motivated so that they want to return to their homes and can find better and more decent jobs.
Keywords: Street Children, Policy, and Handling

## PENDAHULUAN
Anak  Jalanan  sebagai  bagian dari  persoalan  publik  dari  tahun  ke tahun tidak dapat terselesaikan disebabkan minimnya program berkelanjutan yang dilaksanakan oleh  Dinas  Sosial  Kota  Serang  yang berorientasi  pada  program  kerja  dan penguatan kompetensi kreatifitas individu anak. Selain itu,
sumberdaya penangnan dan komunikasi  antar  instansi  tidak terkoordinir  dengan  baik  teutama dari segi tugas dan pokok penanganan. Kondisi itulah menyebabkan organisasi tidak berjalan dengan baik dalam
menjalankan  program  Unicef  dan Undang-undang  Dasar  1945  dan pelaksanaan  Undang-undang  secara teknis  dan  secara  apliktif  tertuang dalam peraturan daerah, dalam rangka  penanganan  anak  jalanan yang  berorientasi  pada  kesejahteraan ekonomi anak jalanan.
Unicef memberikan batasan bahwa anak jalanan merupakan anak- anak  berumur  di  bawah  16  tahun yang  sudah  melepaskan  diri  dari keluarga,  sekolah  dan  lingkungan masyarakat  terdekatnya,  larut  dalam kehidupan  yang  berpindah-pindah  di jalan  raya.  Keterkaitan  Unicef  itu, dalam penguatan Negara telah
tertuang dalam Undang-Undang Dasar  1945  yang  telah  mengatur penanganan  anak  jalanan  secara jelas.  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  perkerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Artinya negara melalui
pemerintah berkewajiban memberikan  kebijakan  penghidupan yang  layak  kepada  warga  negaranya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.  Selanjutnya,  Pasal  34 ayat  (1)  juga  menyatakan  bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pasal
yang disebutkan  tersebut  dalam  UUD 1945  memiliki  makna  bahwa  anak jalanan  dipelihara  dan  diberdayakan oleh  negara  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.
Permasalahan anak jalanan sepertinya  harus  terus  dikaji  dan ditemukan akar masalahnya,
sehingga  dalam  penanganannya  bisa dilakukan  secara  tepat  dan  tuntas. Meskipun
program-program penanganan anak jalanan telah banyak  dilakukan  oleh  pemerintah baik  dari  sisi  preventif,  kuratif
maupun  rehabilitatif,  akan  tetapi permasalahan  anak  jalanan  ini  tidak pernah  mampu  terselesaikan  secara tuntas.  Mati  satu,  tumbuh  seribu begitulah  ungkapan  yang  sepertinya tepat untuk menggambarkan masalah anak  jalanan  tersebut.  Keberadaan anak  jalanan  sangat  mudah  kita temukan  seperti  di  perempatan- perempatan dan pinggir jalan, terminal,  stasiun  kereta  api,  pasar- pasar  maupun  pusat-pusat  perkotaan dan  tempat  publik.  Aktivitas  yang mereka  lakukan  pun  bermacam- macam  dari  mengamen,  menyemir sepatu,  pemulung  sampai  meminta- minta untuk mengemis.
Anak  adalah  aset  bangsa  yang memiliki  hak  untuk  tumbuh  dan berkembang  dengan  optimal,  hidup di  jalanan  sangat  membahayakan anak. Anak jalanan sering mengalami  eksploitasi  ekonomi  oleh orang dewasa, termasuk orang tuanya;  mereka  rentan  terhadap kekerasan  fisik,  sosial  dan  seksual; mereka  juga  sering  terpaksa  harus menjadi  pengguna  dan  pengedar narkoba  atau  terlibat  kejahatan. Permasalahan  anak  jalanan  hingga saat  ini  terus  menjadi  permasalahan
publik  yang  belum  tuntas  teratasi dengan  baik.  Fenomena  tersebut sering  muncul  di  wilayah-wilayah perkotaan, dan hal ini terjadi di Kota Serang Provinsi Banten.
Penelitian  ini  terfokus  pada implementasi  kebijakan  penanganan anak  jalanan  di  Kota  Serang  yang tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Kota  Serang  Nomor  2  Tahun  2010 tentang  pencegahan,  pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  Ronawaty  Anasiru
(2011)  dengan  judul  “Implementasi
Model-Model Kebijakan
Penanggulangan  Anak  Jalanan  di
Kota  Makassar”  penelitian  tersebut bertujuan  untuk  mengidentifikasi
keberadaan  anak  jalanan  di  Kota
Makassar, kebijakan penanggulangan, implementasi kebijakan, mengenali
faktor pendukung  dan  penghambat  model- model  kebijakan  penanganan  serta mencari  alternatif  penanggulangan untuk  menjangkau  hasil  yang  lebih efektif dan efisien.
Hasil penelitian Ronawaty
Anasiru  (2011)  tersebut  didapatkan gambaran bahwa implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar  menggunakan  beberapa tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya  digunakan  empat model  pendekatan  yakni:  (1)  model pendekatan berbasis panti sosial atau institutional based services, (2),model pendekatan berbasis
keluarga atau family based services ,(3) model pendekatan
berbasis  mesyarakat  atau community based  services dan  (4)  model pendekatan berbasis semi panti sosial atau half-way house services . Adanya political  will dan  kemauan keras  serta  keseriusan  Pemda  Kota Makassar  dalam  hal  ini  Wali  Kota Makassar untuk menjadikan Makassar  menjadi    kota  yang  aman, tertib  dan  bebas  dari  anak  jalanan, yang  penanggulangannya  dilakukan oleh para pelaksana program melalui model-model  pendekatan  di  atas, sangat mendukung program penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Kurangnya koordinasi antar  instansi  terkait  pemerintah  dan
swasta serta masyarakat dalam
menanggulangi anak jalanan merupakan  suatu  hambatan  dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak
jalanan di Kota Makassar. Persamaan penelitan dengan penelitan Ronawaty
Anasiru  yaitu  sama  mengkaji  terakit implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan.
Sementara perbedaannya, lokus penelitian  yang  berbeda  dan  fokus program  penanganan  anak  jalanan yang dikaji akan lebih spesifik dikaji lebih mendalam.
Penelusuran  tinjauan  pustaka lain  mengenai  penanganan  anak jalanan yaitu dilakukan Sylfia Rizzana,  dkk  (2013)  dengan  judul
“Analisis  Kebijakan  Perlindungan
Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan  Dari  Segala  Bentuk Eksploitasi  (Studi  pada  Dinas  Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan  Anak  Jalanan  Griya
Baca)”. Penelitiannya mengkaji
mengenai  fenomena  anak  jalanan  di Kota Malang, dengan berbagai kasus eksploitasi yang dekat dengan kehidupan  anak  jalanan.  Penanganan masalah  anak  jalanan  di  Kota
Malang mempunyai kebijakan- kebijakan terkait
masalah perlindungan  anak  jalanan,  salah satunya  adalah  Keputusan  Walikota No.88  Tahun  2011  tentang  Komite Penanganan  Penyandang  Masalah Kesejahteraan
Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis implementasi kebijakan perlindungan  anak  jalanan  di  Kota Malang, menganalisis dampak implementasi kebijakan perlindungan anak  jalanan  di  Kota  Malang,  dan menganalisis  upaya  alternatif  dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang.
Hasil  penelitian  Sylfia  Rizzana, dkk (2013) didapatkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak  jalanan  di  Kota  Malang  dinilai belum  cukup  berhasil,  hal  tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program-program pananganan terhadap anak jalanan. Selain itu juga pada  program  pemberian  bantuan (stimulant) pada anak jalanan, dimana  bantuan  yang  diberikan seringkali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Persamaannya dengan yang
dilakukan  oleh  peneliti  adalah  sama- sama  mengkaji  mengenai  analisis kebijakan perlindungan anak jalanan. Namun,  perbedaanya  dengan  lokus yang berbeda, kemudian fokus penelitian  yang  dilakukan  Sylfia Rizzana,  dkk  (2013)  lebih  pada perlindungan  anak  jalanan  dari eksploitasi  dari  pihak  yang  tidak bertanggungjawab.  Sementara  yang dilakukan  peneliti,  lebih  fokus  pada implementasi program-program pemerintah daerah Kota Serang yang diberikan kepada anak jalanan
sebagai bentuk penanganan pemberdayaan anak jalanan.

## Implementasi  Kebijakan  Model
Van Metter dan Van Horn
Konsep  Van  Meter  dan  Van Horn  (1975)  yang  disebut  dengan A model  of  The  policy. Konsep  ini menjelaskan bahwa
proses
implementasi  merupakan  abstraksi suatu  implementasi  kebijakan  yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan  untuk  meraih  kinerja implementasi  kebijakan  publik  yang tinggi yang  berlangsung  dalam hubungan  berbagai  faktor.  Konsep ini  menjelaskan  kinerja  kebijakan
yang  didukung  oleh  beberapa  faktor yang saling berkaitan.
Meter  dan  Horn  (1975:154) menyatakan  bahwa implementation as  a  linear  process .  Konsep  ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan  (program)  dipengaruhi oleh  beberapa  variabel  bebas  yang saling  berkaitan,  variable-variabel tersebut,  diantarany:  (1)  ukuran (standar)  dan  tujuan  kebijakan;  (2) sumber-sumber  kebijakan;  (3)  ciri- ciri  atau  sifat  badan/  instansi pelaksana;  (4)  komunikasi  antar organisasi  terkait  dan  kegiatan- kegiatan  pelaksanan;    (5)  sikap  para pelaksana; dan (6) lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik.  Secara rinci  variabel-variabel  implementasi kebijakan  (program)  konsep    Meter dan Horn dijelaskan sebagai berikut:
1). Standar dan Sasaran
Kebijakan
Faktor    ini  didasarkan  pada kepentingan  utama  terhadap  faktor- faktor  yang  menentukan  kinerja kebijakan.  Standar    dan  sasaran kebijakan,  Menurut  Van  Meter  Van Horn  (1975:  464) These  standards and  objectives  are  self-evident  and easily  measurable  in  some  cases
(Standar-standar  dan  tujuan  yang jelas  dan  mudah  terukur  dalam beberapa kasus). Standar dan sasaran kebijakan Van Meter dan Van Horn, bahwa dalam setiap kebijakan publik,  hendaknya  standar  dan sasaran harus senantiasa
dicantumkan  dengan  jelas  di  tiap tiap program, sebab jika standar dan sasaran  kebijakan  itu  jelas  maka akan dengan mudah untuk dilaksanakan,  akan  tetapi  sebaliknya akan  sering  terjadi  kegagalan  bila standar  dan  sasaran  tidak  jelas. Standar merupakan ukuran dasar dan tujuan  kebijakan  itu  juga  akan berdampak  tidak  langsung  pada kecenderungan para pelaksana melalui  variabel  komunikasi  antar organisasi  dan  kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
Selanjutnya sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Pressman dan  Widavsky  (1973)  dalam  Van Meter & Van Horn bahwa
" implementation  cannot  succed  or fail whitout a good against which to jugde  it "  Van  Meter  &  Van  Horn (1975:464).  Penetapan  standar  dan sasaran. Salah satunya dapat menggunakan suatu " statement " dari
pada  pembuat  kebijakan (policy maker), yang  dapat  dicerminkan dalam suatu peraturan. Garis petunjuk  program,  yang  didalamnya telah  dijelaskan  kriteria-kriterianya untuk  kepentingan  evaluasi  suatu kebijakan.
Jadi  pemahaman  mengenai standar dan sasaran kebijakan, bahwa kinerja implementasi kebijakan  dapat diukur  tingkat keberhasilannya  dari  ukuran  dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis  dengan  sosio-kultur  yang ada  di  level  pelaksana  kebijakan. Ketika  ukuran  dan  dan  sasaran kebijakan  terlalu  ideal  (utopis), maka akan sulit direalisasikan.
2). Sumber Daya
Di  samping  standar  dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia.
Sumber-sumber  layak  mendapatkan perhatian karena menunjang
keberhasilan
implementasi
kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud  mencakup  dana  atau perangsang  ( incentive) lain  yang mendorong dan memperlancar
implementasi  yang  efektif.  Dalam praktik implementasi kebijakan,
kadang  seringkali  mendengar  para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai  program-program  yang telah direncanakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan  sumber  daya  yang
terpenting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan  proses  implementasi.
Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan  proses  implementasi menuntut adanya sumber daya manusia  yang  berkualitas  sesuai dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan oleh  kebijakan  yang  telah  ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi  dan  kapabilitas  dari sumber-sumber  daya  itu  nihil,  maka kinerja  kebijakan  publik  sangat  sulit untuk diharapkan.
Tetapi  diluar  sumber  daya manusia,  sumber-sumber  daya  lain juga  perlu  diperhitungkan  yaitu sumber  daya  keuangan  dan  waktu. Ini  karena  mau  tidak  mau  ketika sumber daya manusia yang kompeten
dan  kapabel  telah  tersedia,  maka akan timbul masalah untuk merealisasikan  apa  yang  menjadi tujuan    suatu  kebijakan.  Demikian pula  halnya  dengan  sumber  daya waktu.  Saat  sumber  daya  manusia giat  bekerja  dan  kucuran  dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan  masalah  waktu  yang  terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab  ketidakberhasilan  suatu implementasi kebijakan.
3). Komunikasi Antar Badan Pelaksana
Implementasi  akan  berjalan efektif bila standar dan sasaran sudah dipahami oleh individu-individu yang  bertanggung  jawab  dalam kinerja  kebijakan.  Dengan  begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan  standar  dan  sasaran  dari kebijakan,  ketepatan  komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi  atau  keseragaman  dari standar dan sasaran yang
dikomunikasikan  dengan  berbagai sumber informasi.
Dalam suatu organisasi publik,  pemerintah  daerah  sering mangalami  kesulitan  dalam  proses
komunikasi  yang komplek, misalnya dalam  penyampaian  berita  ke  bawah dalam  organisasi  dan/atau  organisasi lain  dan  kepada  komunikator  lain sering mengalami gangguan
( distortion )  terhadap  suatu  standar dan  sasaran,  atau  sumber  informasi yang  sama  memberikan  interprestasi yang  penuh  dengan  pertentangan ( conflicting ),  maka  saat  pelaksanaan kebijakan  secara  intensif  akan  lebih sulit.
Dengan  demikian  menurut penjelasan ini, prospek implementasi kebijakan yang efektif jangan ditentukan oleh kejelasan standar dan tujuan  kebijakan  saja,  akan  tetapi hendaknya  dikomunikasikan  kepada pelaksana  kebijakan  secara  akurat dan konsisten ( accuracy and consistency) Van  Meter  and  Van Horn, (1975:464).
Antar organisasi maupun
antar pemerintah mempunyai kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang
memuaskan  atau  tidak  memuaskan. Selain  itu  juga,  para  pejabat-pejabat di  organisasi  atau  pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.
Di  dalam  hubungan  antar organisasi  maupun  antar  pemerintah, diperlukan  dua  hal  yang  penting dalam pelaksanaan kegiatan,
Pertama ,  nasihat  dan  bantuan  teknis yang  dapat  diberikan.  Artinya  disini bahwa  pejabat-pejabat  tingkat  tinggi seringkali  dapat  melakukan  banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu  pejabat-pejabat  bawahan menginterpretasikan peraturan-
peraturan  dan  garis-garis  pedoman pemerintah, menstrukturkan
tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif  dan  memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan  yang  berguna  dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, atasan  dapat  menyadarkan  pada berbagai  sanksi, baik  positif maupun negatif.
Komunikasi ini harus ditetapkan  sebagai  acuan,  misalnya sering  dilaksanakan  rapat-rapat  rutin secara  berkala  dengan  tempat  dan waktu  yang  telah  ditetapkan,  agar dapat mendukung komunikasi organisasi antar instansi yang berkaitan  dengan  program/kebijakan dengan  kelompok  sasaran  yang
mampu memahami serta tanggungjawab  atas  program  yang dilaksanakan. 4). Karakteristik Organisasi Pelaksana Pusat perhatian pada organisasi pelaksana meliputi organisasi  formal  dan  organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian
kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan  akan sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri- ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan organisasi  pelaksananya.  Misalnya, implementasi  kebijakan  publik  yang berusaha  untuk  merubah  perilaku manusia secara redikal, maka organisasi  pelaksana  kebijakan  itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan  sesuai  dengan  sanksi  hukum yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,
cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan  manakala  hendak menentukan  organisasi  pelaksana. Semakin  luas  cakupan  implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula organisasi yang dilibatkan.
5). Lingkungan Sosial,  Ekonomi dan
Politik
Selain keempat faktor di atas,
salah satu faktor lain yang mendukung dalam implemantasi kebijakan  adalah  faktor  di  luar organisasi pelaksana itu sendiri, yang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan  organisasi  pelaksana,  faktor eksternal  ini  meliputi  faktor  sosial kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi  dan  faktor  sosial  politik melingkupi organisasi pelaksana implementasi kebijakan.
Hal  terakhir  yang  perlu  juga diperhatikan  guna  menilai  kinerja implementasi publik dalam perspektif  yang  diberikan  oleh  van Metter  &  van  Horn  (1975)  adalah sejauhmana  lingkungan  eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah
ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya  lingkungan  yang  tidak kondustif dapat menjadi biang keladi dari  kegagalan  kinerja  implementasi kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  upaya untuk mengimplementasikan kebijakan  harus  pula  memperhatikan
kekondusifan  kondisi  lingkungan eksternal.
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial  dan  politik  merupakan  aspek selanjutnya  yang  didentifikasi  oleh Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975). Dampak  kondisi-kondisi  ekonomi, sosial  dan  politik  pada  kebijakan publik  merupakan  pusat  perhatian yang  besar  selama  dasawarsa  yang lalu.  Sekalipun  dampak  dari  faktor- faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat  perhatian  yang  kecil, namun  menurut  Van  Meter  dan  Van Horn,  faktor-faktor  ini  mungkin mempunyai  efek  yang  mendalam terhadap  pencapaian  badan-badan pelaksana.
6). Sikap Para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan  dari  para  pelaksana  akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja implementasi  kebijakan  publik.  Hal ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh karena  kebijakan  yang  dilaksanakan bukanlah  hasil  formulasi  warga setempat yang mengenal betul persoalan  dan  permasalahan  yang mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan
yang  akan  implementor  laksanakan adalah  kebijakan  ‘dari  atas’  ( top down )  yang  sangat  mungkin  para pengambil keputusan-nya tidak pernah  mengetahui  (bahkan  tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan,  atau  permasalahan  yang warga ingin selesaikan.
Van  Meter  dan  Van  Horn (1975)  berpendapat  bahwa  setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring  melalui  persepsi-persepsi pelaksana  dalam  yurisdiksi  dimana kebijakan tersebut dihasilkan.
Mereka  kemudian  mengindentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana  yang mungkin  memengaruhi  kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi  (komprehensi,  pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya  (penerimaan,  netralitas, penolakan)  dan  intensitas  tanggapan itu.
Pemahaman
pelaksana tentang tujuan umum maupun standar dan sasaran kebijakan merupakan  satu  hal  yang  penting. Implementasi kebijakan yang berhasil  harus  diikuti  oleh  kesadaran
terhadap  kebijakan  tersebut  secara menyeluruh.  Hal  ini  berarti  bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan  sering  diakibatkan  oleh ketidaktaatan para pelaksana
terhadap  kebiijakan.  Dalam  kondisi seperti inilah persepsi individu memegang  peran.  Dalam  keadaan ketidak  sesuaian  kognitif,  individu
mungkin
akan berusaha
menyeimbangkan  pesan  yang  tidak menyenangkan  dengan  persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Adapun konsep dari  Van Meter dan Van  Horn  (1975)  dapat  dilihat  pada gambar sebagai berikut ini :
Gambar 2.2

## Konsep Proses Implementasi Kebijakan
Sumber : Meter dan Horn (1975 : 145)
Konsep  di  atas  menggambarkan bahwa  variabel  sumber  daya  dapat mempengaruhi  lingkungan  sosial,
ekonomi dan politik serta mempengaruhi juga komunikasi
antar  badan  pelaksana.  Variabel lingkungan  sosial,  ekonomi  dan
politik dapat
mempangaruhi karakteristik  badan  pelaksana  dan
sikap pelaksana serta dapat mempengaruhi kinerja program. Variabel  komunikasi  antar  badan pelaksana memiliki hubungan dengan saling mempengaruhi dengan karakteristik  badan  pelaksana,  dan sikap pelaksana.

## Konsep Anak Jalanan
Menurut Undang-undang
Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud dengan  anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan.
Suharto (2011:231) menjelaskan  bahwa  anak  jalanan adalah “anak laki-laki atau perempuan yang mengabiskan
sebagian  besar  waktunya  untuk bekerja  atau  hidup  di  jalanan  dan tempat-tempat  umum  seperti  pasar, mall , terminal bis, stasiun kereta api, taman kota.”
Menurut  Komisi  Nasional Perlindungan  Anak  (Komnas  PA), anak  jalanan  dapat  dibagi  ke  dalam tiga kategori, yaitu:
1. Children of  The Street . Yaitu,  anak  jalanan yang  hidup  dijalanan selama 24 jam. Makan, tinggal, tidur,dan bekerja  di  jalan.  Tidak ada lagi kontak dengan keluarga,  tidak  lagi pulang ke rumah (meskipun  ada)  dan tidak lagi bersekolah.
2. Children on The Street .
Yaitu,  kategori  anak jalanan  yang  masih memiliki  keluarga  dan pulang ke rumah. Sebagian ada yang bersekolah. Mereka bekerja di jalanan untuk membantu orang tua,  keluarga  termasuk untuk kebutuhan pribadi  seperti  untuk membayar biaya sekolah. 3. Children Vulnerable to Be  on  The  Street .
Yaitu,  kelompok  anak yang  berteman  dengan kedua  tipe  di  atas  dan terkadang  ikut-ikutan turun  ke  jalan.  Mereka merasa  tertarik  untuk hidup di jalanan.
Selanjutnya
Departemen Sosial Republik Indonesia membagi anak  jalanan  ke  dalam  beberapa tipe, yaitu :
1. Anak jalanan  yang masih memiliki dan tinggal
dengan orang tua.
2. Anak jalanan  yang masih memiliki  orang  tua  tetapi tidak tinggal dengan orang tua.
3. Anak  jalanan  yang  sudah tidak  memiliki  orang  tua tetapi tinggal dengan keluarga.
4. Anak  jalanan  yang  sudah tidak  memiliki  orang  tua dan  tidak  tinggal  dengan keluarga.
Menurut  Dinas  Sosial Kota Serang (2014 : 4), yaitu :
“  Anak  jalanan  adalah anak yang yang
melewatkan atau memanfaatkan  sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk lingkungan pasar, pertokoan, dan pusat-pusat keramaian lainnya  untuk  mencari nafkah “. Menurut Badan Pusat Statistik  (BPS)  Provinsi  Banten, terdapat beberapa  kriteria  anak jalanan, yaitu:
1. Anak  yang  hidup  dan mencari  penghidupan  di
jalanan. 2. Anak  yang  hidup  dan mencari  perlindungan  di jalan dengan cara tertentu. 3. Anak yang mencari nafkah  di  jalan  tetapi pulang  ke  rumah  setiap hari. 4. Anak  Baru  Gede  (ABG) yang menghabiskan sebagian  besar  waktunya di  jalan,  tetapi  tidak untuk mencari nafkah.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,  sebuah  penelitian  yang
didasarkan  pada  fenomena,  gejala, fakta,  atau  informasi  sosial.  Adapun
penelitian ini memfokuskan
penelitiannya pada bagaimana
implementasi kebijakan dalam penanganan  anak  jalanan  di  Kota Serang  Provinsi  Banten.  Penelitian ini  mengeksplorasi  dari  suatu  sistem yang  terbatas  secara  mendetail, pengumpulan  data  secara  mendalam dengan  menelaah  sebanyak  mungkin data  mengenai  subjek  yang  diteliti (Creswell, 1998:61-62). Dalam penelitian ini peneliti mengeksplorasi berbagai  informasi  dari  berbagai literatur-literatur dan dokumen- dokumen  serta  peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.
Pemilihan  informan  dilakukan secara purposive,  dimana informan yang  diambil  adalah  Kepala  Dinas Sosial, Kabid pelayanan dan rehabilitasi  sosial,  Kasi  pelayanan dan  perlindungan  sosial  anak  dan lansia,  Kepala  Dinas  Satuan  Polisi Pamong Praja, anak jalanan,
orangtua anak jalanan dan masyarakat.  Analisis  data  dilakukan tidak  hanya  setelah  pengumpulan data,  melainkan  juga  pada  waktu proses  pengumpulan  data.  Setiap aspek  pengumpulan  data,  peneliti senantiasa sekaligus melakukan analisis.  Bahwa  analisis  data  terdiri dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi
secara bersamaan yaitu: reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan  atau  verivikasi  (Miles dan Huberman, 1992:16).

## HASIL PENELITIAN

## Karakterisitik Anak Jalanan
Karakteristik penanganan anak  jalanan  sebelum  terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor  2  Tahun  2010,  Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat  dilakukan  penanganan secara  parsial  dan  lebih  dilakukan tidak  termobilisasi  dengan  baik  oleh berbagai instansi yang terkait.
Penanganan  yang  tidak  termobilisasi dengan  baik  itulah,  sehingga  anak jalanan  tidak  tertangani  dengan  baik secara  tuntas  dan  bahkan  anak jalanan  bermunculan  baik  anak jalanan  berasal  dari  kota  Serang sendiri  maupun  dari  luar  Kota Serang.  Sejak  lahirnya  Perda  No.  2 tahun 2010, penanganan anak jalanan sudah  terkonsentrasi  secara  baik, karena  sudah  ada  pegangan  secara bersama-sama  dari  pihak  instansi yang  terkait.  Instansi  dinas  sosial,
dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan  dan  pihak  lembaga- lembaga sosial pemerhati anak jalanan  sebagai  mitra  pemerintah telah mulai mengambil peran masing-masing.
Rendahnya kualitas
pendidikan  anak  jalanan  di  Kota Serang  menjadi  salah  satu  penyebab anak  turun  kejalan.  Anak  jalanan kebanyakan  memiliki  pendidikan rendah  dan  ada  yang  tidak  sekolah serta putus sekolah.  Kondisi tersebut menjadi  salah  satu  faktor  anak jalanan  sulit  bersaing  dan  masuk  di dunia  kerja.  Rendahnya  pendidikan menyebabkan  keterampilan  mereka minim  di  dunia  pekerjaan.  Desakan ekonomi dan kemiskinan menyebabkan  anak  jalanan  mencari rezeki  di  jalanan.  Pekerjaan  mereka rata-rata  seperti  menjadi  pengamen, mengemis.  Tempat  beraksi  mereka seperti  di  lampu  merah  dan  tempat- tempat publik yang diharapakan oleh mereka  bisa  berbelas  kasih  dengan cara membagi rezekinya atau membagi  uang  recehnya  kepada mereka.  Pendidikan  yang  rendah ditopang  oleh  ketidak  berdayaan orang  tua  mereka  dan  mengarahkan
anak untuk mencari dan memberikan tambahan nafkah orang tuanya.
Tingkat pendidikan anak jalanan  di  Kota  Serang  dari  data Dinas  Sosial  Tahun  2018  diketahui bahwa  jumlah  anak  jalanan  yang terdata  sebanyak  133  anak  jalanan. Dari  data  tersebut  ada  sebanyak  79 anak  jalanan  atau  sekitar  70  persen yang  tidak  pernah  sekolah,  mereka sejak  lahir  sudah  terbiasa  bergelut hidup  di  jalanan  dan  tidak  pernah sekolah.  Selanjutnya  anak  yang sedang  proses  menempuh  sekolah dan  bahkan  terancam  putus  sekolah pada  tingkatan  Sekolah  Dasar  (SD) dan  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  ada  sebanyak  24 anak atau sekitar 21 persen. Selanjtnya,  anak  jalanan  yang  lulus dan  menamatkan  sekolah  SD  dan SMP  ada  sebanyak  10  anak  atau  10 persen  dari  data  anak  jalanan  yang terdata di Dinas Sosial Kota Serang.
Karakteristik  anak  jalanan tidak  bisa  melanjtukan  sekolah karena  faktor  ekonomi  yang  lemah dan  keinginan  atau  motivasi  untuk sekolah cukup rendah. Faktor tersebut  karena  faktor  keluarga  yang kurang  memotivasi  dan  kurang
mendukung, fakot lingkungan bermain,  sehingga  memaksa  mereka harus  memperthankan  pergaulan  dan mencari  pekerjaan  dengan  turun  ke jalan.  Pekerjaan  mereka  kebanyakan mengamen  di  pemberhentian  lampu merah  sudut-sudut  kota  yang  ramai kendaraan  serta  pekerjaan  meminta- minta  mengharap  belas  kasihan masyarakat.
Jadi  anak  jalanan  di  wilayah Kota  Serang  yang  tersebar  di beberapa  titik  mangkal  beroprasinya aktivitas anak jalanan di Kota Serang tersebut,  memiliki  berbagai  macam latarbelakang  yang  beragam.  Alasan yang  muncul  diantaranya,  karena faktor internal keluarga akibat ekonomi  keluarga  yang  lemah  atau kemiskinan  dan  pendidikan  yang rendah.  Penyebab  faktor  internal dalam keluarga
tersebut menimbulkan munculnya anak
jalanan  atau  sering  disebut  faktor kemiskinan keluarga. Kemiskinan ini diperparah oleh rendahnya pendidikan  keluarga  itu  sendiri, sehingga  kedua  orang  tua  tidak mempunyai  pandangan  yang  tepat terhadap masa depan anaknya.
Dari sisi faktor budaya banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat,  hal  ini  nampak  pada perilaku  anak  jalanan  yang  berusaha mendapatkan  uang  untuk  digunakan seperti bermain judi, minum minuman  keras,  seks  bebas  diantara kelompok anak jalanan, merokok dan penyalahgunaan narkoba. Anak jalanan tersebut mulai terkontaminasi perilaku  orang  dewasa  atau  yang popular disebut preman jalanan.
Munculnya  fenomena  anak jalanan  karena  disebabkan  kebijakan pembangunan yang kurang menyentuh  azas  pemerataan  antara pusat dengan daerah, sehingga pusat- pusat  keramaian  hanya  muncul  di daerah  perkotaan.  Tidak  semua keluarga miskin dapat atau memperoleh  akses  pelayanan  sosial (gratis)  yang  menjadi  haknya,  baik pelayanan  kesehatan,  pendidikan, maupun  pelayanan  publik  lainnya dan  kebijakan  penanganan  masalah anak jalanan kurang tuntas hingga ke akarnya, dan hanya dilakukan represif  atau  hanya  pada  permukaan saja.
Anak-anak yang terjun sebagai  pekerja  informal  tersebut, bukan  karena  disebabkan  faktor miskin  semata, akan tetapi  persoalan mentalitas  juga  menjadi  perhatian penting.  Mereka  tidak  memiliki semangat atau motivasi untuk memikirkan  masa  depannya,  mereka mudah  terpengaruh  ajakan  orang dewasa  untuk  hidup  bebas  dan mencari  uang  untuk digunakan sebebas  mereka  inginkan.  Dalam usia  yang  masih  belia  mereka  tidak memiliki  keterampilan  yang  sesuai dengan  dunia  kerja  dewasa  ini. Selain  itu  orang  tua  mereka  belum berperan
penting
dalam berkembangnya mentalitas anak jalanan sehingga kehidupannya
menjadi semakin terpuruk. Mentalitas karakter masyarakat untuk memanfaatkan
charity (belas kasihan) yang menciptakan  perilaku  anak  jalanan menjadi  salah  satu  penyumbang penyebab  maraknya  anak  jalanan. Kebiasaan perilaku masyarakat pengguna jalan yang memiliki solidaritas tinggi terhadap permasalahan  kemiskinan  menjadi peluang penghasilan bagi anak
jalanan  dan  keluarga  atau  orang tuanya.
Mereka,  anak  jalanan  masuk dalam  lingkaran  anak  jalanan  tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi,  melainkan  juga  faktor budaya.  Sering  terjadi  pelanggaran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat,  hal  ini  nampak  pada perilaku  anak  jalanan  yang  berusaha mendapatkan  uang  untuk  digunakan seperti bermain judi, minum minuman  keras,  seks  bebas  diantara kelompok anak jalanan, merokok dan penyalahgunaan narkoba. Anak jalanan tersebut mulai terkontaminasi perilaku  orang  dewasa  atau  yang popular disebut preman jalanan.
Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan berdasarakan  Peraturan  Daerah  Kota
Serang  Nomor  2  Tahun  2010,
Tentang  Pencegahan,  Pemberantasan dan
Penanggulangan
Penyakit Masyarakat dilakukan melalui
melibatkan  elemen  yang  terkait.
Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat sudah berupaya melakukan
pembinaan  terhadap  anak  jalanan yang  dipandang  menjadi  salah  satu penyakit  masyarakat  yang  harus dituntaskan.  Masyarakat  juga  selain mengajak  untuk  tidak  memberikan uang  kepada  anak  jalanan  yang melakukan aktivitas seperti pengamen  dan  meminta-minta  di lampu  merah  atau  tempat  keramaian sehingga  ada  rasa  jera  kepada  anak jalanan untuk tidak melakukan aktivitasnya.  Kemudian  membantu pemahaman  dan  pola  pandangnya terhadap  pencarian  kebutuhan  hidup agar  menanamkan  rasa  malu  jika meminta-minta.
Sebagaimana  konsep  Van Meter  dan  Horn    (2002  :  46)  bahwa standar  dan  sasaran  implementasi kebijakan  penanganan  anak  jalanan di  Kota  Serang  belum  terlihat  jelas apa  yang  hendak  dicapai  oleh program  atau  kebijakan  tersebut. Kejelasan  dan  sasaran  kebijakan tidak  terlalu  tegas  dapat  dilihat secara  spesifik  sehingga  program- program  yang  dilaksnakan  oleh Pemerintah Kota Serang belum dapat dilihat secara tegas keberhasilannya.
Kebijakan  yang  melibatkan beberapa  unsur  konsep  di  atas
diantaranya  Standar  dan  sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan  dinas  terkait  diantaranya dinas  sosial  dan  tenaga  kerja  untuk secara  bersama-sama  menyiapkan sarana  pendukung  pelatihan  bagi anak  jalanan;  Sumberdaya  dalam penanganan anak jalanan pemerintah Kota  Serang  melibatkan  lembaga- lembaga  sosial  dan  pemerhati  anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan  kebijakan.  Sumber  daya dalam  penanganan  anak  jalanan  di kota  Serang  seperti  sumber  daya manusia  diantaranya  dari  Dinas Sosial,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja yang merupakan bagian dari perangkat  daerah  dalam  penegakan Peraturan  Daerah  dan  pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketertiban umum  dan  ketentraman  masyarakat. Selanjutnya perda memberikan
pembatasan  bahwa  Tim  adalah  Tim pengendalian dan pengawasan Peraturan Daerah yang
keanggotaannya  terdiri  dari  Dinas
Sosial atau  Instansi dan pihak terkait lainnya.  Selain  itu  dipertegas  pula oleh  Perda  bahwa  Pejabat  yang berwenang adalah pejabat atau pegawai  yang  diberi  tugas  di  bidang
tertentu  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan.
Komunikasi antar badan pelaksana,  sebagaimana  dalam  perda bahwa  setiap  instansi  mengambil peran  masing-masing  dan  saling bekerjasam dan menguatkan, misalnya  dinas  sosial  membina kader-kader pendampingan anak jalanan  dan  di  integrasikan  dengan dinas tenaga kerja dalam hal memberikan  pelatihan  kompetensi bagi  anak  jalanan.  Hubungan  Antar orgaisasi maupun antar OPD pemerintah  mempunyai  kewenangan untuk menangani pencapaian kebijakan  pengentasan  anak  jalanan. Dinas  Sosial  Kota  Serang  dalam menangani permasalahan anak jalanan melakukan kemitraan dengan  pihak  luar.  Dalam  hal  ini mitra  komunikasi  antar  lembaga penanganan anak
jalanan.
Diantaranya  dengan  Ikatan  Pekerja Sosial Masyarakat
(I-PSM),
Lembaga  yang  bergerak  di  bidang sosial,  Personal  TAGANA,  Karang Taruna,  Panti  Pemerintah,  Panti Swasta, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Kelompok Usaha
Bersama  Fakir  Miskin  (KUBE-FM),
Usaha  Sosial  Ekonomi  Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kemitraan
Dinas  Sosial  Kota  Serang  yang banyak  menangani  masalah  anak jalanan  yaitu  dengan  dengan  Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM).
Karakteristik dalam
pelaksana  dalam  penanganan  anak jalanan dibagi  pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan, misalnya  Satpol  PP  bekerjasama dengan  dinas  sosial.  Karakteristik dalam  suatu  lembaga  yang  ada  di Kota  Serang  ini  sangat  berpengaruh terhadap  pelaksana  kebijakan  yang dibuat  lalu  dilaksanakan,  seperti halnya  Satpol  PP  Kota  Serang,  yang tujuannya  adalah  hanya  sebagai eksekutor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Lingkungan  sosial  ekonomi dan politik, penanganan anak jalanan dilakukan melalui pendekatan
kebijakan  dan  diberikan  bekal  untuk keterampilan  agar  dapat  mandiri  dan kemudian dikembalikan pada lingkungan  keluarga  dan  masyarakat
sekitarnya;  Sikap  Pelaksana  bagi instansi  yang  ditunjuk  oleh  perda dalam  menangani anak  jalanan dilakukan penindakan melalui kekeluargaan  dan  pembinaan  secara mental  dan  diberikan  motivasi  agar mereka  mau  kembali  kerumahnya dan  bisa  mencari  pekerjaan  yang lebih baik dan lebih layak.
Sikap  pelaksana  kebijakan
penanganan anak
jalanan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap  suatu  kebijakan  dan  cara melihat pengaruh kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Intensitas
disposisi  para  pelaksana  kebijakan dapat  mempengaruhi  pelaksanaan suatu kebijakan, Kurang atau terbatasnya  intensitas  disposisi  akan dapat  menyebabkan  gagalnya  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

## SIMPULAN
Implementasi
kebijakan penanganan anak jalanan yang melibatkan beberapa unsur
diantaranya  Standar  dan  sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan  dinas  terkait  diantaranya
dinas  sosial  dan  tenaga  kerja  untuk secara  bersama-sama  menyiapkan sarana  pendukung  pelatihan  bagi anak  jalanan;  Sumberdaya  dalam penanganan anak jalanan pemerintah Kota  Serang  melibatkan  lembaga- lembaga  sosial  dan  pemerhati  anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan  kebijakan;  Komunikasi antar  badan  pelaksana,  sebagaimana dalam  perda  bahwa  setiap  instansi mengambil peran masing-masing dan saling  bekerjasam  dan  menguatkan, misalnya  dinas  sosial  membina kader-kader pendampingan anak jalanan  dan  di  integrasikan  dengan dinas tenaga kerja dalam hal memberikan  pelatihan  kompetensi bagi  anak  jalanan;  Karakteristik dalam  pelaksana  dalam  penanganan anak jalanan dibagi pelaksana penjaringan  dan  proses  penggiringan untuk  meningkatkan  keterampilan, misalnya  Satpol  PP  bekerjasama dengan  dinas  sosial;  Lingkungan sosial ekonomi dan politik, penanganan  anak  jalanan  dilakukan melalui  pendekatan  kebijakan  dan diberikan  bekal  untuk  keterampilan agar  dapat  mandiri  dan  kemudian dikembalikan pada lingkungan
keluarga  dan  masyarakat  sekitarnya; Sikap  Pelaksana  bagi  instansi  yang ditunjuk oleh perda dalam menangani  anak  jalanan  dilakukan penindakan  melalui  kekeluargaan dan  pembinaan  secara  mental  dan diberikan  motivasi  agar  mereka  mau kembali kerumahnya dan bisa mencari  pekerjaan  yang  lebih  baik dan lebih layak.

## SARAN
Proses penanganan anak jalanan  selama  ini  sudah  dilakukan secara
terkoordinasi secara terintegrasi, namun dari aspek solidnya  pihak  yang  terkait  belum secara  sepenuhnya  bergerak  secara bersama-sama. Hal  itu terjadi  karena minimnya  sarana  dan  prasarana pendukung  serta  sumberdaya  yang mendukung hanya lebih mengandalkan  pada  biaya  yang tersedia,  sehingga  ketergantungan anggaran  sangat  tinggi.  Penanganan anak  jalanan  dibutuhkan  komitmen secara bersama-sama dengan membentuk  tim  secara  khusus  dari berbagai  instansi  dan  ditugaskan secara  khusus  penangan    anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anasiru, Ronawaty. 2011. Implementasi Model-Model Kebijakan  Penanggulangan  Anak  Jalanan  di  Kota Makassar, Sosiokonsepsia, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011 .
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2014. Pemutakhiran data Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan.
Creswell,  John  W.  1998. Qualitative  Inquiry  and    Research Design,  Choosing  Among  Five  Traditions .  California: Sage Publication.
Departemen  Sosial  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial  Anak.  2005.  Petunjuk  Pelaksanaan  Pelayanan Sosial Anak Jalanan.
Dinas  Sosial  Kota  Serang,  2014. Pemutakhiran  Data  Hasil Reunifikasi Anak Jalanan, Dinas Sosial Kota Serang.
Dinas  Sosial  Provinsi  Banten,  2016. Laporan  Anak  Jalanan Berdasarakan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten Tahun 2015 . Dinsos Banten.
Moleong,  J.  Lexy.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung : PT.Remaja  Rosdakarya.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael  Huberman.,  1992, Analisis Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang  Metode-metode Baru , Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press).
Nugroho,  Riant.  2012. Kebijakan  Publik  untuk  Negara-negara
Berkembang . Jakarta: Gramedia.
Ramadhan,  Rizki  Rahadian.  2014.  Implementasi  peraturan Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2002  Tentang  Anak Jalanan  Kota  Samarinda, eJournal  Ilmu  Pemerintahan,
Volume 2, Nomer 2, 2014: 2151-2160.
Rizzana,  Sylfia.  dkk.  2013.  Analisis  Kebijakan  Perlindungan Anak  Jalanan  Dalam  Rangka  Pengentasan  Dari  Segala Bentuk  Eksploitasi  (Studi  pada  Dinas  Sosial  Kota Malang  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Anak  Jalanan Griya  Baca), Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP), Vol.1
No.3, h 174-182, Tahun 2013 .
Tahir,Arifin. 2014. Kebijakan  Publik &  Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  Bandung. Alfabeta.
Van  Meter,  Donald  and  Carl  E.  Van  Horn,  1975. The  Policy Implementation  Process  :    A  Conceptual  Framework, Department of Political Science. Ohio State University.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  1980  tentang Penanggulangan Anak Jalanan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan,
Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang.