## PERAN INDONESIA  DALAM  PENANGGULANGAN NARKOTIKA

## M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: mali.zaidan@yahoo.co.id

## Abstrak
Narkotika merupakan masalah internasional  yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa dan telah menjadi kejahatan yang kejahatan transnasional terorganisasi. Oleh karena itu pemberantasannya harus dilakukan dengan kerjasama masing-masing negara  dengan tetap mengefektifkan hukum  nasional  masing-masing  di  samping  mengadoptasi konvensi  internasional  yang  berkaitan dengan penanggulangan  narkotika.  Peran Indonesia menduduki tempat yang strategis khususnya di kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Ketegasan Indonesia telah ditunjukkan dalam bentuk undang- undang yang mengancam pidana maksimal dan mereka yang terbukti mengedarkan narkotika sebagian telah dieksekusi. Indonesia bertanggungjawab setidak-tidaknya di kawasan ini menjadikan narkotika sebagai musuh  bersama.
Kata kunci: tindak  pidana narkotika,  kejahatan transnasional, penanggulangan

## Abstract
Narcotics is an international problem faced  by the nations of the world.  Narcotic crime is a crime that is extra ordinary crime and has become transnational organized crime. Therefore its eradication must be carried out with  the  cooperation  of each country while effecting the respective national laws in addition  adopt  a  international conventions relating to counter-narcotics. Indonesia's role occupied a strategic place, especially in Southeast Asia and the world at large. Indonesia has shown  firmness in the form of legislation that threatens the maximum punishment and they are proven to distribute narcotics have been partially executed. Indonesia is responsible at least in the region makes the drug as a common enemy .
Key words: narcotic crime, transnational  organized crime,  prevention.

## A. PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  permasalahan  yang dihadapi oleh semua  bangsa di dunia,  tidak terkecuali dengan Indonesia. Semula Indonesia hanya  menjadi  tempat persinggahan peredaran narkotika dunia. Namun akhir-akhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara sasaran disebabkan letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dihubungkan oleh dua samudera. Kondisi sosial dan politik seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan bisnisnya dengan menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran yang potensial.  Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan 50 orang meninggal dunia akibat penggunaan   narkotika  ini.  di  sisi  lain  jenis-jenis   baru narkotika   bermunculan yang mengakibatkan penegak hukum sering kewalahan untuk menanggulangi tindak pidana yang mengancam generasi muda tersebut. Merupakan suatu kenyataan bahwa narkotika dibutuhkan dalam kehidupan manusia khususnya dalam bidang penelitian dan  pengobatan. Namun kedua tujuan  tersebut berbanding
terbalik dengan  penyalahgunaannya. Media massa terus menyiarkan terjadinya tindak pidana, modus operandi  danjenis-jenis narkotika  baru yang mengancam  bangsa Indonesia.
Disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2014 diperkirakan sebanyak  33,8 juta jiwa  dan pada tahun 2015  penelitian  yang dilakukan  oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI diperkirakan pengguna narkotika mencapai  5,8 juta jiwa. 1 Angka itu terus bertambah  dalam kurun  waktu lima bulan terakhir, jumlah di atas terus bertambah secara signifikan. Pada bulan Juni 2015 pengguna narkotika masih berkisar antara angka 4,2 juta jiwa berselang lima bulan kemudian angka tersebut melonjak menjadi 5,9 juta jiwa. 2 Begitu juga tentang jenis narkotika yang banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Alasan klasik digunakan jenis narkotika salah satunya disebabkan beban kerja yang berat, tekanan ekonomi maupun pengaruh di lingkungan  pertemanan maupun kelompok  kerja.
Badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melansir berita bahwa diperkirakan  3,7  juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkotika di Indonesia. Jumlah  tersebut  diperinci deengan  jenis  narkotika  bahwa  1,2  juta  orang  adalah  pengguna crystalline metthamphetamine dan sekitar 950.000 orang pengguna ecstasy. Sementara  itu terdapat 2,8 juga pengguna cannabis dan sekitar  110.000  pencandu  heroin. 3 Angka demikian tentu paralel dengan data yang dilansir di media nasional  akhir-akhir  ini.
Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa. Hal ini karena jumlah pengguna narkotika untuk saat ini telah mencapai 4 juta  jiwa. 4 Angka  penyalahgunaan narkoba  setiap tahunnya terus meningkat di mana pada 2015 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 5,8 jutajiwa dan saat inijumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang. Kemudian di Indonesia saat ini sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa menampung 18 ribu orang sedangkan korban  yang ada saat ini sebanyak 4,2 juta orang. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah Indonesia akan kewalahan menghadapi peredaran narkotika di samping anggaran  dan fasilitas yang terbatas untuk menanggulangi  peredaran narkotika.
Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus meningkat di  mana  pada 2015 jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka  5,8 juta  jiwa  dan saat ini jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang. Kemudian di Indonesia saat ini sangat minim tempat rehabilitasi yang hanya bisa menampung  18 ribu orang sedangkan korban yang ada saat ini sebanyak 4,2 juta orang.  Bertolak dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan pokok yang dikemukakan adalah bagaimana peranan Indonesia dalam rangka menanggulangi kejahatan narkotika   transnasional ?,  untuk   menjawab permasalahan tersebut maka metode penelitian yakni metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan pendekakatan konseptual. 5
1 w ww . kompasiana.com/ . . ./ Pengguna narkoba di Indonesia  pada  2015  capai  5,8  juta  jiwa, diakses tanggal 5 November  2015 pukul 20 : 15 2 Harian Umum Kompas , "Narkotika:  Pengguna Baru Melonjak" , Rabu 11 November  2015
3 Ibid .
4 www . merdeka . com. " Ilustrasi Narkoba ". © 2014 , diakses Sabtu 7 November  2015 , pukul 11.00
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005 hlm.
Bahan-bahan hukum dikumpulkan dan catat sesuai dengan tema yang relevan dengan penelitian ini. analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk sampai kepada kesimpulan.

## B. PEMBAHASAN
Penyalahgunaan narkotika melibatkan suatu sistem yang tertutup  dan terorganisasi dan bersifat transnasional crime. Dengan demikian upaya penanggulanggalannya membutuhkan kerjasama internasional  khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara. Hampir setiap negara mempunyai permasalah yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Troels Vestor yang menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional  yang terorganisasi.
Kejahatan narkotika melonjak tajam beberapa dekade terakhir sebagai dampak globalisasi, di mana orang, barang dan  modal bebas ke luar masuk di setiap negara. Khusus di Indonesia, kejahatan narkotika menjadi ancaman serius sehingga negeri ini menyatakan darurat narkoba dan perang terhadap perdangangan narkotika. 6
Pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan  peredaran gelap narkoba tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum tetapi  harus  diimbangi  dengan upaya pengurangan permintaan. Pemberian hukuman pidana penjara atau kriminalisasi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan  solusi  satu- satunya.  Dengan perkataan lain bahwa kriminalisasi bukanlah akar permasalahan dari penyalahgunaan  dan peredaran gelap  narkotika  dan  praktek kriminalisasi penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan masalah baru. Maka dari itu  jumlah korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai angka 5,8  juta  orang  pada 2015.
Penyalahgunaan narkotika maupun zat-zat adiktif lainnya tidak saja menjadi masalah domestik yang dihadapi masing-masing negara, akan tetapi   telah  menjadi masalah  internasional. Hal demikian tidak mengherankan mengingat bahwa "drug epidemie" merupakan fenomena sosial budaya yang bersifat menular seperti budaya penyakit-penyakit infeksi. 7 Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa narkotika dibutuhkan dalam bidang pengobatan di samping itu untuk kepentingan penelitian dan. pengembangan ilmu pengetahuan yang jika  digunakan  secara efektif  akan  bermanfaat bagi kesejahteraan  umat manusia.
Narkotika salah satunya didefinisikan  oleh Remintons  Pharmaceutical  Science diartikan  sebagai  zag-zat  yang  mampu  mengurangi   kepekaan   terhadap rangsangan ( cencibility). 8 Dengan  demikian   penyalahgunaan  narkotika   tidak  hanya mengancamn generasi muda akan tetapi nasib sebuah  bangsa dipertaruhkan. Pergeseran penggunaan  narkotika  yang  semula  diperuntukkan  bagi pengembangan  ilmu pengetahuan dan pengobatan menjadi bisnis yang amat menggiurkan.
Dengan  menggunakan sarana komunikasi dan transportasi, peredaran  narkotika telah menjadi kejahatan transnasional karena melintasi batas-batas  negara.  Menurut
6 Harian   Umum   Kompas, " Forum   Menteri   Hukum   ASEAN,   Kejahatan   Transnasional Mengkhawatirkan"23 Oktober 2015
7 Widiarso Gondrowiryo, Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda, Humas Universitas Brawijaya Malang, 1998, hlm 17 .
8 B. Bosu, Sendi-sendi Kriminologi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya,  1992, hlm 68.
9 Romli Atmasasmita , Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Penerbit Citra Aditya Bakti , Bandung , 1997, h1m 1 .
10 Ibid.
Romli  Atmasasmita,  transaksi   narkotika  illegal  terjadi  baik  transaksi yang bersifat transnasional  maupun  transaksi  yang  bersifat  internasional. 9 Transaksi  transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional  adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun Jaringannya.
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di  dunia,  kurang lebih meliputi tujuh belas ribu pulau dan perairan meliputi kurang lebih tujuh buah selat yang sangat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat itu adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok,  Selat  Ombai,  Selat  Wetar  dan Selat Makassar. Luas wilayah di atas  telah  menempatkan  Indonesia  memiliki kedudukan strategis baik dilihat dari kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan  penegakan  hukum  (pidana) nasional khususnya.
Oleh karena kedudukannya yang terletak di antara dua benua Australia dan Asia, letak  geografis ini secara tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana  transnasional  pada  umurnnya  dan  pada  khususnya  tindak  pidana narkotika. 10 Modus operandi tindak pidana narkotika transnasional dengan cara menjerat sebanyak- banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus menerus telah menjermuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif seperti antara lain malas belajar atau tidak dapat bekerja, ahlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.
Modus operandi dan kehidupan masyarakat sedemikian sudah mengancam falsafah kehidupan bangsa yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan baik mental-spiritual maupun fisik angkatan penerus bangsa di masa depan. Ancaman dan akibat tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulanginya. Tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada satupun negara di dunia bekehendak melindungi tindak pidana pada umurnnya dan pada khususnya tindak pidana narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum.
Kelemahan sistem hukum nasional sering dipergunakan pelaku untuk memperlancar bisnisnya sehingga sulit untuk dijerat hukum sementara korbannya merupakan suatu kenyataan faktual yang  tidak  dapat  dielakkan.  Indonesia  terletak dalam posisi yang strategis dalam peredaran narkotika bagitu juga dalam  ranah penegakan hukum, Indonesia tidak dapat bekerja sendiri tanpa melalukan kerjasama dengan negara-negara yang setidak-tidaknya mempunyai kesamaan sistem hukum khususnya dengan negara-negara di Asia  Tenggara.
Modus  operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam  memasukkan narkotika ke Indonesia  bermacam-macam seperti :
1. Melalui pelabuhan kecil dengan menggunakan  kapal laut
2. Ditelan dalam perut dan atau dimasukkan  anus
3. Disamarkan  dalm koper/trevel bag,
4. Makanan
5. Melalui jasa pengiriman paket dan lain-lain. 11
9 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997, hlm 1 .
10 Idem.
11 Agung   Prasetyoko, " PENCEGAHAN  PEMBERANTASAN  PENYALAHGUNAAN  PEREDARAN GELAP NARKOBA , " makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tindak Pidana Narkotika : Perspektif
Kondisi geografi Indonesia sebagai mana dikemukakan di atas yakni :
1. Terletak  di  antara  dua  benua  dengan  17,508  pulau  dan  panjang  garis  pantai 85.000 km.
2. Jumlah penduduk kurang lebih 230 jutajiwa (40 %) penduduk muda dan terdiri dari banyak  suku bangsa. 12
Faktor-faktor pendorong terdiri atas:
1. Bisnis  sangat menguntungkan,
2. Lemahnya  pengawasan  di laut, udara dan perbatasan,
3. Jaringan sindikat narkotika mudah merekrut  kurir. 13
Ketiga faktor di atas hendaknya menjadi perhatian pemerintah Indonesia oleh karena itu kebijakan regulasi harus dapat mengimbangi modus operandi, faktor-faktor pendorong dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang strategis. Pemberantasan tindak pidana narkotika harus memperhatikan berbagai faktor yakni pertama, kejahatan peredaran narkotika merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi dan sangat meresahkan. Kedua, dampak yang ditimbulkarr di antaranya' merusak sendi kehidupan masyarakat, menghancurkan ketahanan  negara  dan menghambat pembangunan nasional. Ketiga, kejahatan narkotika juga tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, ekonomi dan budaya. 14
Ancaman atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan transnasioal terorganisasi telah mendapat perhatian dunia, diantaranya adalah The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Havana pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa kejahatan narkotika yang terjadi merupakan kejahatan yang  serius yang dihadapi oleh umat manusia, oleh karena itu memerlukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan  masyarakat dan terhadap korban  penyalahgunaannya.
Perkembangan perhatian internasional  dalam tindak pidana narkotika transnasional tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia di mana telah menjadi peserta Konvensi Wina tahun 1988 juga telah aktif dalam sidang-sidang  Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-bangsa. Aktivitas tersebut  memperlihatkan  perhatian besar Indonesia terhadap perkembangan internasional  tindak pidana narkotika transnasional.
Keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi konvensi-konvensi PBB merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terutama terhadap generasi mendatang dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar juga dengan memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang sekarang dikonstruksikan sebagai korban, oleh karena itu penghukuman terhadap mereka bukan merupakan solusi terbaik.  Sebagai  kejahatan  yang  tergolong  luar  biasa (extra  ordinary  crime) penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  harus  melibatkan  berbagai  komponen dalam  masyarakat di samping kerjasama internasional  mengingat ancaman narkotika telah menghantui setiap negara khususnya di negara-negara berkembang. Instrumen
Hukum Nasional dan Hukum Internasional , Program Magister Ilmu Hukum UPN " Veteran"  Jakarta, Sabtu, 7 November 2015
12 Ibid .
13 Ibid . 14 Ibid .
hukum  internasional  begitu juga kerjasama internasional  perlu dilanjutkan berkesinambungan. Seperti forum pertemuan Menteri Hukum Asean (ASEAN Law Ministes Meeting/ALAWMM. Wakil Presiden ketika itu menyampaikan bahwa semua negara Asean berbagi keprihatinan yang sama. Oleh karena itu menurut Wapres forum menteri hukum Asean dalam pembentukan instrumen hukum sangat diperlukan  untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan. Hal itu sangat penting dalam menghadapi  kejahatan yang terorganisasi  di kawasan Asean.
Forum seperti ALWMM dapat bekerjasama dengan badan atau organisasi regional dan internasional  dalam menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini. acara tersebut dinilai mengusung semangat dan komitrnen yang sama, yakni memajukan kerjasama antar negara di bidang hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Karena itu forum demikian itu diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan hukum progresif secara nyata, termasuk dalam perkembangan hukum internasional. 15 Kerjasama  internasional   berkaitan  dengan  penanggulangan kejahatan narkotika dapat dirunut sejarahnya mulai dari United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:
1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempumakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional  dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas. 16
Indonesia adalah salah satu negara  yang  turut  menandatangani  konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun  1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Instrumen hukum yang  kemudian diciptakan pemerintah untuk menmgulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang  obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende  Middelen  Ordonantie 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius.
Dalam sidang khusus ke-17 pada bulan Pebruari 1990 Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai The  United Nations Decade Againts Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan  internasional  di bidang pengawasan peredaran narkotika di  negara-negara anggota PBB. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional, PBB menyelenggarakan Kongres VIII  tentang Prevention  of Crime  and the  Treament   of  Offenders pada  27  Agustus-7  September   1990  di  Hawana, Cuba. Resolusi ketiga-belas dari kongres ini menyatakan bahwa  untuk  menanggulangi kejahatan narkotika dilakukan antara lain dengan: (a) meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam pencegahan
15 Forum Menteri Hukum ASEAN,op cit.
16 IN Nurjana, ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/306/319
bahaya narkotika; (b) program pembinaan pelaku tindak pidana narkotika dengan memilah antara pelaku pemakai/pengguna narkotika (drug users) dan pelaku bukan pengguna (drug-dealers) melalui pendekatan medis, psikologis, psikiatris, maupun pendekatan hukum dalam rangka pencegahan.
Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ESEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara onggota A.SEAN pada tahun 1976. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini  meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :
1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.
2. Keseragaman  peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
3. Membentuk  badang koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.
Dalam rangka ini kemudian dibentuk The ASEAN Senior Officials on Drugs dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN. Selain iru, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk Narcotic Boarrd dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian. Pada tahun 1992 dicetuskan Deklarasi Singapura dalam ASEAN Summit IV yang  menegaskan kembali peningkatan kerjasama ASEAN dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan lalu-lintas perdagangan narkotika ilegal pada tingkatan nasional, regional, maupun internasional.
Upaya Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara  adalah dengan melakukan kerjasama internasional  baik secara  bilateral maupun multilateral Berlandaskan konvensi PBB yang diratifikasi oleh Indonesia mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan  substansi  psikotropika  1988 di  Wina,  Austria, Indonesia telah  melakukan  langkah-langkah kerjasama  dengan  negara-negara  di dunia.  Kerjasama ini dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara   bilateral  dan multilateral.  Kerjasama bilateral  Indonesia  dalam menanggulangi  kejahatan  narkoba telah  dilaksanakan  sebanyak  8  kali.  Kerjasama  tersebut  antara  lain  dengan  Iran, Philipina,  Korea  Selatan,  The  Australian Federal Police,  Timor  Leste,  Meksiko, Republik Rakyat  China,  dan Peru.
Enam dari delapan MoU hasil dari kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia hanya sebatas pada bentuk pelatihan dan bersifat intelligence  sharing. Sementara  2 MoU yang lain yaitu dengan Timor Leste dan China, telah membawa pengaruh positif dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara  bagi Indonesia.  Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama multilateral dengan bergabung dalam United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol), dan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD). Kerjasama multilateral yang telah dilakukan memberikan kontribusi positif kepada Indonesia. Kontribusi tersebut antara lain pelatihan para personel dari masing-masing negara, pemberian informasi mengenai perkembangan narkoba dan penyelarasan
pandangan dalam menangani masalah narkoba, serta pelayanan bantuan penyidikan. 17
Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral berjalan tidak efisien. Dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan hanya bersifat normatif saja. Kendala yang sering dihadapi dan umumnya terjadi dalam pelaksanaan kerjasama bilateral maupun multilateral adalah adanya konfli kepentingan dan perbedaan sistem hukum serta hal-hal yang bersifat teknis. Strategi kerjasama yang efektif dalam pemutusan jaringan sindikat internasional adalah perlu dibangunnya komunikasi yang efektif antara pihak yang terkait, dilakukannya monitoring dan evaluasi rutin setiap semester.
Keadaan semakin serius ketika Indonesia tidak hanya menjadi sasaran atau transit narkotika akan tetapi telah menjadi pasar narkotika terbesar di AsiaTenggara. 18 Bahkan Indonesia telah menjadi produsen narkotika yang cukup besar di kawasan Asia pada umumnya. Oleh karena itu kerjasama internasional merupakan sebuah keniscayaan untuk melindungi generasi muda mendatang dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika.
Sebelum semuanya terlambat, kerjasama internasional harus dibangun dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat dibangun apabila penataan hukum nasional berupa regulasi aturan hukum, perangkat/sarana dan prasarana serta pembangunan kultur hukum, permasalahan narkotika bukan hanya merupakan persoalan hukum domestik suatu negara.
Maraknya kejahatan narkotika tampak dari keprihatinan PBB yang kemudian pada tahun 1997 telah mengesahkan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika yang diselenggarakan di Vienna yang kemudian ditindak lanjuti dengan konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika pada 1998. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:
Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dari prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. 19
Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan  transnasional  dalam  kegiatan  peredaran  gelap  Narkotika  dan psikotropika. Sementara, negara Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika pada Tahun 1961 beserta Protocol Tahun 1972 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976. Pada tahun 1997 juga diratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (United Nation Convention Against illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic
17 AY Nusantara -  2014 , Upaya Indonesia dalam  Menanggulangi Narkotika dalam www . rep ository . unej . ac.id/ . ../Alifl/o20Yonida%20Nusantara%20-%201009101... diakses 10  November 20 15.
18 BNN  :  Indonesia  pasar  narkoba  terbesar  di  Asia, dalam  www.antaranews.com  Rabu , 11 November 2015 diakses 20:25 WIB
19 Damang dalam www.negarahukum.com/hukun/latar-belakang-regulasi - narkotika . html.25 November 2011 , di akses 8 / 11 / 2015
Substances, 1988). Sikap negara Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut menunjukan  keseriusan  Indonesia  dalam  menangani  segala  kejahatan  dan penyalahgunaan  Narkotika dan psikotropika secara spesifik bagi penduduk Indonesia, dari  ancaman  peredaran  gelap Narkotika 20
Beberapa contoh keikutsertaan  Indonesia  dalam  rangka  pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts illicit Traffic in Drugs and Psychoptropic Substance 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) di atas. Pengesahan itu dilatarbelakangi pertimbangan bahwa bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai.
Di samping itu juga ditegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa- bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional atau multilateral.
Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umunya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam  narkotika  dan  Psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa  dan  negara  pada masa mendatang.
Pengesah konvensi di atas didasari kepada pertimbangan yakni peningkatan peredaran gelap narkotika dan  prikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisas- organisasi kejahatan trans-nasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Begitu juga karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan, dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa ide yang  menjadi  latar  belakang  lahirnya konvensi PBB di atas antara lain didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-nak dan remaja digunakan sebagai  pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran  produksi, distribusi, dan perdaganggan gelap  narkotika  dan  psikotropika,  telah  mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan  berisi  pokok-pokok pikiran,  antara lain,  sebagai berikut:
20 Ibid.
1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu  memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika  dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani  secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Konvensi  Tunggal  Narkotika   1961, pr tokol 1972 Tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
4. Perlunya memperuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjsama internasional  di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 21
Dalam undang-undang tersebut juga diatur ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan dan dengan menyatakan bahwa Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi  akan  mengambil  tindakan  yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiaannya, termasuk  untuk pemakaian pribadi.
Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi  berupa  pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Disamping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan,  purnarawat,  rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.
Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan  keadaan  nyata  yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan  serius, seperti:
1. keterlibatan di dalam kejahatan  dari  kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya  sebagai  anggota;
2. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya  kejahatan tersebut;
4. penggunaan  kekerasan  atau senjata api oleh pelaku;
5. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan  tersebut  berkaitan  dengan jabatannya;
6. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan  kejahatan;
7. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan,  lembaga  pelayanan   sosial,  atau  tempat-tempat   lain  anak  sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial;
8. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang
21 Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Isi undang-undang tersebut paralel dengan ketentuan dalam Unit e d Nations Against Transnational Organi z ed Crim e and Th e Protocils Ther e to , 2004 .
dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri  sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak; 22
Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana. Berkaitan dengan yurisdiksi konvensi juga menyatakan sebagai berikut : pertama Negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kedua, Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke Pihak lain.
Begitu juga tentang kemungkinan perampasan ditegaskan bahwa  para  Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat  (1) Konvensi. Lembaga  peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut  tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Selanjutnya dikatakan bahwa : kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.
Masalah ekstradisi juga ditegaskan bahwa Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan  yang  dapat  diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak. Oleh karena itu apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.
Bantuan hukum timbal balik dinyatakan bahwa para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan,  dan  proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  3 ayat (1) Konvensi  ini. Bantuan Hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:
a. mengambil alat bukti atau pemyataan dari orang;
b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
c. melakukan  penggeledahan dan penyitaan;
d. memeriksa benda dan lokasi;
e. memberikan informasi dan alat bukti;
f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian.
22 Ibid.
Dalam konvensi juga diatur tentang kemungkinan pengalihan  proses  acara dengan  menetapkan  bahwa  dibukanya  kemungkinan  bagi Negara  Pihak  untuk mengalihkan  proses acara dari  negara satu  ke negara  lain, jika  pengalihan  proses acara  tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang  lebih baik. Untuk itu diperlukan kerjasama dalam rangka peningkatan penegakan hukum untuk itu Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai  dengan  sistem hukum  dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi  ini, antara lain:
a. membentuk  dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing- masing  yang berwenang,  untuk memudahkan pertukaran informasi;
b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
c. membentuk  tim gabungan;
d. menyediakan  bahan-bahan  yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut  dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan  pengembangan yang dirancang  untuk meningkatkan keahlian.
Dalam United Nations Transnational Organized Crime ditegaskan tentang penerapan/penggunaan konvensi berkaitan dengan kejahatan internasional terorganisasi beberapa ketentuan dapat dikemukakan di sini bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang serius. Penetapan· sebagai kejahatan serius menurut convensi diatur dalam Pasal 2 yang menetapkan bahwa kejahatan serius adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara serendah-rendahnya empat tahun atau dengan pidana yang lebih serius. Menurut Hikmahanto Yuwana Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi Konvensi  TOC dengan UU No. 5 Tahun 2009. 23
Meskipun demikian efektivitas undang-undang itu masih perlu diperkuat. Hal ini menurut Hikmahanto terdapat kendala-kendala antara lain:
1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi oleh kedaulatan  suatu negara
2. Bila pelaku kejahatan yang dikejar di suatu negara dan pelaku tersebut melarikan diri ke negara lain maka aparat penegak hukum yang mengejar tidak dapat memasuki  negara lain
3. Untuk bisa melakukan penangkapan maka aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari negara dimana pelaku kejahatan melarikan diri
4. Kendala yang dihadapi bila antar negara tidak memiliki aturan yang sama atas jenis kejahatan antar negara ini 24
Sejalan dengan pandangan Hikmahanto  di  atas,  menurut  Siswanto  Sunarso dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional terorganisasi terdapat kendala dan
23 Hikmahanto Yuwana , " Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia ", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tindak Pidana Narkotika: PerspektifHukum Nasional dan Internasional yang di s elenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional " Veteran"  Jakarta , tanggal 7 November 2015 .
24 Ibid

## tantangan antara lain :
1. Keterbatasan  wewenang  sesuai batas negara dan yurisdiksi peradilan,
2. Perbedaan sistem hukum  antar negara
3. Perjanjian antar negara
4. Kerjasama  antar negara
5. Perbedaan terminologi dan definisi dalam berbagai sistem hukum. 25
Peran Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika tampak dari pengaturan dalam Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2009 yang mengancam dengan pidana yang tinggi. Di samping itu sebagai bentuk ketegasan Indonesia yakni dieksekusinya terhadap beberapa orang yang terbukti menyalahgunakan narkotika, meskipun ketika itu terdapat protes dari negara-negara yang  warga negaranya akan dieksekusi. 26 Untuk  menjamin  efektivitas  penanggulangannya  perlu  dilakukan kerjasama antar interpol maupun penegak hukum lainnya dalam rangka Mutual Legal Asistence (MLA). Diharapkan dengan cara demikian  kejahatan  narkotika  dapat diberantas secara efektif.

## C. SIMPULAN
Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius. oleh karena itu perlu dilakukan penanggulangan yang efektif. Kerjasama internasional  merupakan upaya Indonesia untuk turut serta dalam usaha menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman peradaran narkotika yang mengancam generasi muda. Baik dalam hukum nasional misalnya dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tampak ketegasan Indonesia dengan mengancam pidana yang berat. di samping itu kita  juga terikat dengan konvensi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC), yang juga menjadi bahan-bahan hukum untuk diatur lebih lanjut dalam hukum nasional.  Meskipun terdapat kendala dalam  kerjasama  internasional,  akan tetapi Indonesia harus tetap meneguhkan sikapnya untuk tidak berkompromi dengan siapapun yang terbukti mengedarkan narkotika. Ketegasan tersebut tampak dalam proses hukum yang dilakukan yakni dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat bahkan sampai dengan hukuman mati (death penalty), termasuk dengan menggunakan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan penyitaan asset pelaku yang diduga baik yang diperoleh  dari tindak pidana maupun digunakan  sebagai alat tindak pidana.
Peran Indonesia dalam rangka penanggulangan perdaran narkotika semakin strategis dengan Indonesia menjadi bagian  Masyarakat  Ekonomi  Asean pada 2015 hal itu berarti masalah narkotika tidak lagi menjadi urusan domestik akan tetapi menjadi permasalahan  yang dihadapi oleh negara-negara  di kawasan Asia Tenggara umumnnya.

## DAFTARPUSTAKA
Buku-buku
Atmasasmita, Romli, 1997,Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem
25 Siswanto Sunarso , Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum  Pidana Internasional , Penerbit Rineka Cipta , Jakarta , 2009 , hlm 227 .
26 Di antaranya  d a ri Australia , Brazil dan Beland
Hukum Pidana Indonesia,  Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mahmud Marzuki, Peter.  2005. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
Gondrowiryo, Widiarso, 1998. Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda, Humas Universitas  Brawijaya Malang.
Bosu, B. 1992, Sendi-sendi Kriminologi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.  Sunarso, Siswanto, 2009..Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta. Makalah/Dokumen
Prasetyoko,   Agung   "Pencegahan   Pemberantasan   Penyalahgunaan   Peredaran Gelap  Narkoba," makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tindak Pidana Narkotika : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Program Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Sabtu, 7 November 2015.
Yuwana, Hikmahanto, "Kerjasama Internasional  dalam Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tindak Pidana Narkotika : Perspektif Hukum Nasional dan Internasional  yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, tanggal 7 November 2015.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC), United Nations Convention Against Transnational  Organized  Crime and The Protocols TheretoKoran/Website
Harian Umum Kompas , " Forum Menteri Hukum ASEAN, Kejahatan Transnasional Mengkhawatirkan"23 Oktober 2015.
--------------------------------------- ,   "Narkotika:   Pengguna   Baru   Melonjak",   Rabu 11November 2015.
Damang dalam  www.negarahukum.com/hukum/latar-belak ang-regulasi-narkotika.html .25 November  2011.
AY Nusantara - 2014, Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Narkotika dalam www. repository.unej.ac.id/.../