## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 291 - 297 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4372

## ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (CURANMOR) DI TANGGERANG BANTEN
George Stiven Tan 1) , Finsensius Samara 2)
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia 1,2) Corresponding Author: georgetan082004@gmail.com 1) finsensiussamarafh@gmai.com 2)

## History:
Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 30 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Angka  kejahatan  dalam  kehidupan  manusia    sangatlah  tinggi  dan  merupakan  salah  satu fenomena  sosial  yang  selalu  dihadapi  oleh  setiap  orang,  masyarakat,  dan  seluruh  negara. Besarnya kejahatan ini tercermin dari tidak dapat sepenuhnya diberantas, melainkan ha nya dapat  dicegah  dan  dikurangi.  Kejahatan  memerlukan  perhatian  serius karena mempunyai dampak  buruk  dan  kerugian bagi bangsa, masyarakat, dan individu. Rumusan masalah dari tulisan  ini  adalah  bagaimana  penanganan  tindak  pidana pencurian sepeda motor di t ingkat penyidik Polres Tangerang-Banten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuri di s normatif,  yaitu  penelitian  yang  fokus  mengkaji penerapan aturan dan norma dalam hukum positif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan    bahwa  meskipun  Polres  Tanger ang-Banteng berangsur-angsur membaik, namun masih banyak kekurangannya. Kesimpulan dari surat i ni adalah  bahwa  tindak  pidana  tersebut  merupakan  tindak  pidana  melawan  hukum,  dan perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Artikel ini khusus membahas tentang k ejahatan sepeda motor. Kejahatan ini sangat keji dan selalu terjadi di masyarakat sekitar, khususnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga sangat sulit untuk meminimalisirnya. Upaya -upaya yang    dilakukan  oleh  pihak  kepolisian di sini sudah berangsur-angsur membaik, meskipun banyak hal yang telah diperbaiki, namun masih banyak kekurangannya, seperti: Sarana dan prasarana, keanggotaan yang berkualitas, dan kejahatan ini semakin banyak disebabkan ole h sifat manusia yang tidak pernah berkecukupan untuk m emenuhi kebutuhannya.

## Kata Kunci:  Pencurian Sepeda M otor, Hukum  Pidana

## Abstract
The  crime rate in human life is very high and is one of the social phenomena that is always faced by  everyone,  society,  and  the  entire  country.  The  magnitude  of  this  crime  is  reflected in not being completely  eradicated,  but  only  preventable  and  mitigated.  Crime  requires  serious  attention because  it  has  adverse  effects  and  losses  for  nations,  communities,  and  individuals.  The formulation  of  the  problem  from  this  paper  is  how  to  handle  motorcycle  theft  at  the  investigator level  of  the  Tangerang-Banten  Police  Station.  The  type  of  research  used  is  normative  juridical research,  which  is  research  that  focuses  on  examining  the  application  of  rules  and  norms  in positive  law.  The  results  revealed  that  although  the  Tangerang-Banteng  Police  Station  is gradually  improving,  there  are  still  many  shortcomings.  The  conclusion  of  this  letter  is  that  the crime  is  against  the  law,  and  the  act  does  not  violate  the  law. This article deals specifically with motorcycle  crime.  This  crime  is  very  heinous  and  always  occurs  in  the  surrounding  community, especially  in  Tangerang  City,  Banten  Province,  so  it  is  very  difficult  to  minimize  it.  The  efforts
made  by  the  police  here  have  gradually  improved,  although  many  things  have  been  improved, but  there  are  still  many  shortcomings,  such  as:  Facilities  and  infrastructure,  quality  membership, and this crime is increasingly  caused  by human  nature that  is never  sufficient to meet  its needs.
Keywords:  Motorcycle  Theft,  Criminal  Law

## PENDAHULUAN
Maraknya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  yang  terjadi  di Indonesia  mulai  dari  kawasan  perkotaan  hingga  kepelosok  pedesaan  yang disebabkan  oleh  berbagai  dampak.  Salah  satunya  dalam  bidang  hukum adalah  merebaknya  tindak  pidana  kejahatan  yang  memerlukan  tindakan segera  secara prefentif, persuasif, dan represif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  (Haerudin 2015).
Hukum  mencerminkan  kehidupan  sosial  di  masyarakat  dan  dibentuk sebagai  prasyarat  berdirinya    negara.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa hukum dapat  dianggap  sebagai  sejarah  sosial  suatu  masyarakat,  hukum  bukanlah suatu  konstruksi  sosial  yang  statis  dan  dapat  berubah.  Sebab,  fungsinya untuk  melayani  masyarakat  seiring  perkembangan    zaman.  Oleh  karena itu, undang-undang  yang  berkembang  di    masyarakat  tidak  serta  merta  menjadi penghambat  perubahan  sosial  (Abidin,  1996).  Dalam  mempertimbangkan undang-undang  mengenai  pertanggungjawaban  pelaku  atas    tindak  pidana yang  tergolong  tindak  pidana  hukum    pidana,  maka  kita  akan mempertimbangkan  asas-asas  hukum  pidana.  Kejahatan  tidak  dapat ditoleransi tanpa adanya peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2009).
Penegakan hukum sangat pending di Indonesia. Adagium mengatakan: “f ia t justitia ruat caelum”. Artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.  Penuntutan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan  nasional Indonesia,  yakni  terciptanya  masyarakat    adil  dan  Makmur.  Berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945  secara  materiil  dan  rohani  dalam kerangka  negara merdeka  dan  berdaulat.  Agar  semuanya  berjalan  lancar,  hukum  membantu mengatur  hubungan  antara  individu  dan  negara.  Maka  hukum  berfungsi menciptakan kedamaian dan keadilan dalam Masyarakat.
Kejahatan  sebagai  fenomena  sosial    erat  kaitannya  dengan  penegakan hukum.  Seiring  dengan  perubahan  kehidupan  sosial,  bentuk-bentuk kejahatan  pun  semakin  beragam.  Berbagai  aspek  kehidupan  sosial mempengaruhi  kejahatan  sebagai  fenomena  sosial,  Misalnya:  hal-hal  yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya, dan inisiatif keamanan dan ketertiban dalam neger (Utari, 2012). Kejahatan yang umum adalah pencurian. Kita  menyadari  dan  menyetujui  bahwa  kejahatan  pencurian  tidakan  yang tidak  manusiawi.  Pencurian  Adalah  perbuatan  menyimpang    dari  sudut pandang  hukum,  agama,    dan  konvensi  masyarakat,  sehingga  perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan baik.
Pencurian  bermotor  adalah  kejahatan  yang  sering  terjadi  di  masyarakat. Kabar  pencurian  bermotor  tidak  hanya  menarik    perhatian  aparat  penegak hukum, tetapi juga mengganggu rasa aman  masyarakat. Kendaraan bermotor adalah  alat  transportasi  dengan  mobilitas  tinggi.  Dengan  kata  lain,  pelaku kejahatan  ini    memiliki  mobilitas  yang  tinggi  dan  kejahatan  tersebut
memberikan  dampak  negatif  bagi  masyarakat.  Meski  begitu,  tindak  pidana pencurian bermtor sudah merupakan kejahatan terorganisir dan tersindikasi, dengan  pihak  di lapangan (pencuri) dan pihak yang menguasai barang curian (penandah). Bisa dibilang sama buruknya dengan mencuri, namun dalam hal ini  merupakan    kejahatan  tersendiri.  Kegiatan  Kejahatan  seperti  pencurian, penggelapan, dan penipuan sangat terkait dengan tindakan "penadahan". Saat  ini  sifat  pencurian  bermotor  sedang  mengalami  perubahan,  sifat kejahatannya  berpindah  dari  jenis  kejahatan  yang  menggunakan  kekuatan fisik  menjadi  kejahatan  yang  memerlukan  keterampilan  untuk  melancarkas aksi  kejahatan.  Hal  ini  merupakan  tugas  yang  berat  bagi  para  penegak hukum    terkait,  padahal  dalam    penegakan  hukum harus  diasumsikan  dan harus mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  faktor  - faktor apa saja yang dapat terjadinya pencurian dan untuk  mengetahui  bagaimana  penegak  hukum  mengatasi  kasus  pencurian motor.

## M ETODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normative  yaitu penelitian  hukum yang  berfokus  pada  ketentuan  hukum positif berdasarkan penelitian  kepustakaan  (Benuf  and  Azhar  2020).  Menurut  Marzuki  (2013), sumber hukum utama yang digunakan adalah hukum pidana, serta berbagai literatur seperti  majalah  dan  buku  referensi  yang  berkaitan dengan masalah tersebut.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Undang-undang (statute  approach)  , yaitu dilakukan dengan meneliti dan mengkaji  undang- undang  yang  mempunyai  permasalahan  hukum.  Selain  itu,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini mencakup pemahaman  tentang  konsep  hukum  yang  ditemukan  oleh  para  ahli  hukum melalui pendapat dan doktrin mereka, serta studi kasus dan pendekatan acara pidana  (Ibrahim,  2005).  tentang  pencurian  motor,  juga  dikenal  sebagai curnmor, yang terjadi di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seseorang dikatakan melakukan pencurian ketika orang tersebut melanggar hukum  dengan  niat  untuk  mengambil  barang  orang  lain.  Kata  mengambil (wegnemen)  berarti  menggerakan  tangan  dan  memindahkan  ke  tempat  lain. Sebelum KUHAP dibuat, penegakan hukum dilakukan melalui penangkapan, kemudian proses pengakuan, dan semua metode yang sah untuk memperoleh pengakuan.
Tindakan  pencurian  yaitu  tindakan  yang  menyimpang baik dalam hukum, agama, dan adat istiadat. Unsur subyektif tindak pidana pencurian terdiri atas perbuatan    “mengambil  benda”  dan  unsur  situasional  yang  berkaitan  yaitu “milik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain”. Sedangkan faktor obyektif meliputi  ada  tidaknya  kesengajaan,  ada  tidaknya  tujuan,  dan  ada  tidaknya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kedua unsur ini harus dipenuhi agar suatu pencurian dapat dianggap sebagai  pencurian kriminal.
Menurut  KUHP,  pencurian  dibagi  menjadi  lima  kategori:  yaitu  pencurian biasa,  pencurian  dengan  pemberatan,  pencurian  ringan,  pencurian  dengan kekerasan,  dan  pencurian  dalam keluarga.  Penegakan  hukum adalah proses mewujudkan  keinginan  hukum.  Penegakan  hukum  juga  dapat  diartikan sebagai pendamaian nilai-nilai  yang dituangkan dalam asas-asas  hukum yang tegas  dan  pembubaran  nilai-nilai  yang  menentukan  oleh  perasaan  dan tindakan  berupa  keadilan  dalam    upaya  menjaga  perdamaian.  Proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang terlibat dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor:
1) Tahap  Penyelidikan  dan  Penyidikan:  Sesuai  pada  Pasal  1  angka  5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pertama dilakukan adalah  Tim  investigasi  kepolisian  memulai  penyelidikan  ketika  mereka melihat  adanya  pengaduan  atau  informasi  dari  masyarakat,  atau  ketika mereka  menerima  suatu  kejahatan  langsung    di  tempat  kejadian, misalnya  dalam  kasus  pencurian  yang  ditemukan  langsung    di  tempat kejadian.  Pada  awalnya,  penyidik  membutuhkan  dua  bukti  untuk menaikkan status tersangka menjadi tersangka agar dapat dilanjutkan ke tahap  penyidikan.  Menurut  Pasal  1  Ayat  2  Kuhap,  proses  penyidikan dilakukan  terhadap  pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  di  lokasi pencurian.  Rangkaian  proses  penyidikan  dimulai  dengan  Penangkapan, Penyitaan,  pemeriksaan  Saksi-Saksi,    Pemeriksaan  Ahli,  Pemeriksaan Tersangka (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara  Menyeluruh  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  (Pasal 8 angka 3 KUHP).
2) Tahap  peradilan  umum:  Pada  Tingkat  Pertama  Peradilan  Umum, persidangan  pidana  biasanya  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan.  Ini termasuk dakwaan oleh Pengadilan Umum, Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa,  Tanggapan  Eksepsi  oleh  Pengadilan,  Putusan  Sela  (jika  ada Eksepsi),  Pembuktian,  Tuntutan,  Pengadilan,  Pledoi  (nota  pembelaan) oleh  Terdakwa,  Replik  (Jawaban  Pledoi)  oleh  Pengadilan,  dan  Vonis (Putusan Hakim).
Indonesia  menganut  prinsip  Equality  before  the  Law.  Artinya, Di hadapan hukum,  setiap  orang  harus  diperlakukan  dengan  sama,  tanpa  diskriminasi atau  hak  istimewa  apa  pun.  Dalam    penuntutan  pidana  yang  merupakan bagian  dari  persidangan  utama,  Jaksa  Penuntut  Umum memutuskan  bahwa terdakwa  dapat  dijerat  dengan  pasal  pencurian  berat  yang  diatur pada  Pasal 363  Ayat  1  KUHP  karena  melakukan  pencurian  setelah  menerima  ancaman pencurian  denan    pidana  penjara  paling  banyak  tujuh  (7).  Bahkan,  jika pencurian  motor  dilakukan    dengan  cara  membobol  atau  memanjat  rumah korban  atau  dengan  menggunakan  alat  yang  memudahkan  perbuatannya, maka  terdakwa    dapat  dituntut  berdasarkan  Pasal  363  ayat (2). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaran:
1. Faktor Internal
a. Faktor  Kelemahan  dalam  Berpikir:  Kapasitas  intelektual  seseorang dalam berpikir praksis. Artinya konflik  yang muncul dalam diri pelaku pencurian  bermotor  dihadapkan  pada  tindakan  yang  menimbulkan
akibat yang tidak diinginkan. Dimana ia merasa dengan mencuri motor untuk  mendapatkan  uang  banyak  dan    cepat  meningkatkan perekonomian,  akibatnya  ia  harus  melakukan  kejahatan.  Kemudian pelaku  juga  menghindari  kejahatan  yang  berakibat  selalu membutuhkan  banyak  usaha  dan  upaya  untuk  meningkatkan perekonomian  dan  mensejahterakannya.  Hal  ini  menyebabkan terciptanya  konflik  internal  dan  memaksa  pelaku  untuk  mengambil keputusan  tentang  apa    yang  harus  dilakukan  dalam  menghadapi masalah tersebut. Karena kurangnya pemikiran praktis dan kurangnya pengetahuan etika,  pelaku tidak dapat menemukan alternatif di antara pilihan ini.
b. Faktor  Pendidikan:  Pendidikan  menjadi  faktor  pendorong  seseorang untuk  melakukan  pelanggaran  properti.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena mereka  tidak  memahami  aturan  hidup  bermasyarakat.  Salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  kecenderungan  seseorang  untuk melakukan  kejahatan  (mencuri)  adalah  tingkat  pendidikan  mereka. Pendidikan  mengajarkan  kita tentang moralitas atau tentang hal yang baik dan buruk.
c. Faktor  Individu:  Seseorang  yang  tidak  bisa  mengendalikan kepribadiannya sendiri dan mudah terpengaruh oleh evolusi akan terus terpengaruh  oleh  saat  ini  kemanapun  mereka  pergi.Entah  perlakuan tersebut  baik  atau  buruk  mereka  akn  tetap  melakukan  hal  hal tersebut. Ada juga alasan mengapa orang melakukan kejahatan seperti disebutkan sebelumnya, keinginan manusia tidak pernah terbatas.
2. Faktor Eksternal
a. Faktor Ekonomi dan Finansial: Dalam hampir semua kasus pencurian, faktor  ekonomi  merupakan  yang  paling  penting.  Faktor  seperti kemiskinan,  banyaknya  pengangguran,    ketidakstabilan  ekonomi  dan sosial  dapat  meningkatkan  keinginan  melakukan  tindak  criminal seperti pencurian. Kebanyakan pelaku pencurian melakukan tindakan yang  melanggar  agar  mereka  dapat  memperbaiki  perekonomian mereka.  Plato  menjelaskan,  di  negara yang banyak penduduk miskin, biasanya  terdapat  banyak  penjahat,  pelanggar  agama,  dan  penjahat dengan berbagai tuduhan.
b. Faktor  keluarga:  Awal  mula  terbentuknya  kepribadian  seseorang adalah  keluarga.  Dimana  tugas  orang  tua  adalah  membesarkan  dan mengembangkan  anak-anaknya,  dan  mereka  memainkan  peran penting    dalam  tumbuh  kembangnya  seseorang.  Pengalaman  setiap anggota keluarga dalam interaksi dengan orang lain juga memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi. Ketika orang tua tidak berbuat banyak atau  tidak  melakukan  apa  pun  terkait  dengan  kedisiplinan  anaknya dan  membiarkan anaknya berkembang tanpa bimbingan, maka akibat seriusnya  adalah    anak  menjadi  patologis  dan  terlibat  dalam perilaku kriminal.
c. Faktor lingkungan: Salah satu faktor yang juga mempengaruhi tingkat
pencurian  adalah  lingkungan.  seseorang  yang  tinggal  di  tempat  yang mendukung  kegiatan  pencurian  juga  akan  melakukan  pencurian. Banyak  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  pencurian.  Misalnya seseorang yang bergaul dengan teman yang suka mencuri maka orang tersebut dapat terpengaruh dan melakukan hal yang melanggar hukum d. Kurangnya  penegakan  hukum:  Minimnya    sanksi  yang    diberikan kepada  pelaku kejahatan berarti tidak membuat jera pelaku pencurian motor,  sehingga    pelaku  kejahatan  yang  keluar  dari  penjara  tidak mempunyai  rasa  takut/ragu  untuk  melakukan  pencurian  lagi. Penerapan  hukum  pidana  yang  tidak  tepat  mengakibatkan berkurangnya efek jera bagi pelaku  pencurian. Sulitnya mendapatkan keadilan  bagi  korban  membuat  orang  berhenti  percaya  pada  negara sebagai  pelindung  hak-hak  sipil.  Masyarakat    cenderung  menyikapi kejahatan dengan caranya masing-masing jika terjadi di lingkungannya yang berartinya kita main hakim  sendiri.

## SIM PULAN
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor  terbagi dalam  dua  tahap,  yaitu  tahap  pra  persidangan  dan  tahap  persidangan. Pembuktian dan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan vonis yang  dibuat  oleh  Majelis  Hakim  dikenal  sebagai  tahap  persidangan. Pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencurian  bermotor akan  dikenakan  Pasal  363  Ayat  1  KUHP dan jika pencurian motor dilakukan dengan  cara  membobol  rumah  pencurian  motor  dilakukan    dengan  cara membobol atau memanjat rumah korban, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 363  ayat  (2).  Berkaitan  dengan  kasus  yang  telah  dibahas  di  atas,  adapun faktor penyebab yang membuat seseorang dapat mencuri yaitu terdapat faktor internal seperti kelemahan dalam berpikir, Pendidikan seseorang, individu dan faktor  eksternal  seperti  ekonomi  dan  finansial  seseorang  yang  tidak mencukupi,  keluarga,  lingkungan  dan  kurangna  ketegasan  penegak  hukum dalam menangani kasus pencurian.
Penulis menyarankan agar lembaga penegakan hukum, terutama kepolisian dan  kejaksaan,  meningkatkan  kapasitas  dan  independensi  mereka  untuk menangani  kasus curanmor. Berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti  kepolisian  dan  kejaksaan,  harus  bekerja  sama  dengan  baik  dalam penegakan  hukum  terhadap  curanmor.  Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat dan  kesadaran  masyarakat  juga  penting  dalam  upaya  penegakan  hukum pemberantasan  pencurian.  Masyarakat  harus  dididik  mengenai  tindakan pencegahan,  seperti  menggunakan  sistem  keamanan  kendaraan  yang  baik, melaporkan  pencurian  kendaraan  dengan  cepat,  dan  bekerja  sama  dengan polisi dalam penyelidikan pencurian.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”  Gema Keadilan 7(1): 20–33.
Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi. J.C.T Simorangkir Dkk, Kamus Hukum, Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Nurjaman,  A.,  &  Qomarudin,  H.  (2023).  KAJIAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA PENCURIAN  YANG  DILAKUKAN  SECARA  BERSAMA-SAMA.  Journal Evidence Of Law, 2(2), 247-258.
Ridwan  Hasibuan,  Ediwarman,  Asas-Asas  Kriminologi,  Penerbit  USU  Press, Medan, 1995.
Roeslan  Saleh,  Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggung  Jawab  Pidana,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Soekanto,  S.  (2005).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto,  Hartono,  Dan  Chimimah  Sutanto,  Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminilogi, Aksara, Jakarta, 2008.
Haerudin,  Mamang  Muhamad.  2015.  Berkah  Islam  Indonesia.  Elex  Media Komputindo.