Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: kamilkebo@gmail.com

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
Sri Rachmawati Rachman 1 ,  Alkamil 2
1, 2 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received  July      10 th ,  2020 Accepted  Agust   11 th , 2020 Published Dese   22 th ,  2020
Keyword:
Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi
Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  dan menganalisis  Kontribusi  Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Metode analisis data yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwaPendapatan  pajak  restoran,  pajak  hotel  dan pajak hiburan dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari  Tahun  2015-2019  dengan  rata-rata persentase  kontribusi  sebesar  5,61%  untuk  Pajak  restoran dan pajak hotel sebesar 4,33% sedangkan rata-rata persentase kontribusi pajak hiburan  sebesar 3,19%.
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Rachman,  S.R.,  Alkamil.  Analisis  Kontribusi Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah kota Kendari.
Sigma: Journal of Economic and Business, 3(2).
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 42-55

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang  Dasar  1945  dan  berazaskan Pancasila.  Sekarang  ini  setiap  negara  sedang melakukan  pembangunan  secara  menyeluruh  baik dari  segi  infrastruktur  maupun  pada  sektor pelayanan  masyarakat  tak  terkecuali  bangsa Indonesia.  Untuk  melaksanakan  pembangunan yang  pesat  dan  menyeluruh  dalam  kehidupan nasional  diperlukan  dukungan  dan  peran  serta seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga  dibutuhkan  penerimaan  yang  cukup besar, salah satunya dari pajak.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.
Pemerintahan
daerah adalah
penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintahan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  Tugas Pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
Kebijakan
otonomi daerah dan
desentralisasi  fiscal  memberikan  implikasi  adanya pembagian  kewenangan  urusan  pemerintahan pusat  dan pemerintah  daerah  yang  disertai  dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai  urusan  yang  telah  diserahkan  kepada daerah.  Tujuan  dari  kebijakan  otonomi  daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  dan efisien,  yaitu  dengan  peningkatan  peran  serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  dari sekian  banyak  sumber  penerimaan  pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan  di  daerah  yang  bertujuan  untuk dapat  membiayai  dan  memajukan  daerah  yang ditempuh dengan
kebijakan pada pengoptimalisasian  penerimaan  pajak,  di  mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.  Salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah yaitu  berasal  dari  Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan  rumah  tangga  pemerintah  daerah tersebut.
Pajak  daerah  sebagai  salah  satu  komponen pendapatan  asli  daerah  memiliki  prospek  yang
sangat  baik  untuk  dikembangkan.  Oleh  sebab  itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan  dalam  rangka  optimalisasi  dan  usaha meningkatkan  kontribusinya  terhadap  anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi  pemungutannya  dan  ektensifikasi subyek  dan  obyek  pajak  daerah.  Kontribusi  pajak daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  sangat besar.  Semakin  besar  pajak  daerah  maka pendapatan  asli  daerah  juga  semakin  besar  ( Halim, 2004).
Pendapatan  asli  daerah  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  daerah  mempunyai  peranan penting  dalam  pembangunan.  Hal  ini  dapat dilihat dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dimana peranan pendapatan asli daerah (PAD)
diharapkan dan diupayakan dapat  menjadi penyangga  utama  dalam  membiayai  kegiatan pembangunan didaerah. Oleh karena itu pemerintah  daerah  harus  dapat  mengupayakan peningkatan  penerimaan  yang  berasal  dari  daerah sendiri.  Dengan  demikian  akan  memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan  untuk  berbagai  kegiatan  pembangunan yang bersifat mandiri (Febrian, 2015).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari sumber  ekonomi  asli  daerah.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber  dari  dalam  daerah  sendiri,  yang pemungutannya  berdasarkan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sumber  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah.
Kota  Kendari  merupakan  Ibukota  Provinsi Sulawesi  Tenggara  dimana  sektor  perdagangan dan  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor potensial  bagi  peningkatan  pendapatan  daerah. Apalagi jika kita melihat potret pembangunan kota Kendari  kini  yang  terus  berbenah  membangun infrastruktur kota menjadi daya tarik tersendiri dan diharapkan  memiliki  kontribusi  yang  signifikan bagi pendapatan asli daerah Kota Kendari. Sebagai Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap  peningkatan  pembangunan  di  Kota Kendari.  Meningkatnya  pembangunan  di  Kota Kendari  memungkinkan  akan  menjadi  faktor- faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan  pertumbuhan  dan  perkembangan suatu daerah. Kota Kendari juga diyakini memiliki tingkat  potensi  yang  sangat  besar  pada  sektor hotel,  restoran  maupun  hiburan  karena  Kota Kendari yang begitu padat penduduknya. Pembangunan  pusat  perbelanjaan  yang  mayoritas
44 Rachman dan Alkamil . / Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel.....
para  pengusaha  tertarik  menanamkan  saham  atau berinvestasi  berlomba-lomba  untuk  membuka usaha  restoran,  perhotelan,  dan  hiburan  yang cukup  potensial  untuk  dikembangkan  lebih  pesat sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari.
Ketersediaan  hotel,  restoran  dan  hiburan pada Kota Kendari menunjukkan tingkat daya tarik investasi  Kota  Kendari.  Banyaknya  hotel  dan restoran dapat menunjukan perkembangan kegiatan  ekonomi  Kota  Kendari  dan  peluang- peluang  yang  ditimbulkannya.  Setiap  balas  jasa yang  diberikan  oleh  konsumen  kepada  hotel, tentunya  akan  mendatangkan  penghasilan  bagi pemerintah  Kota  Kendari  dalam  bentuk  Pajak Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Kendari  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pajak daerah,  yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  pemerintah  daerah  berusaha  untuk memperbaiki  pemerintahannya  agar  lebih  baik lagi. Usaha tersebut berupa meningkatan penggalian  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari daerah  sendiri.  Pajak  merupakan  faktor  paling penting  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  dapat  digunakan  pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Menurut  Julastiana  dan  Suartana (2013)  upaya yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan  PAD,  seperti  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Efektivitas  berfokus  kepada outcome  (hasil)  satu  organisasi,  program  atau kegiatan  dinilai  efektif  apabila  output  yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
Pajak  restoran,  pajak  hotel,  dan  pajak hiburan  merupakan  jenis  pajak  daerah  yang potensinya  semakin  berkembang  seiring  dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung  yaitu  sektor  jasa,  pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata  dan  sektor  perpajakan  adalah  didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu  objek  wisata,  hotel  dan  restoran,  sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya.  Dari  setiap  penggunaan  sarana  wisata
tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya,  semakin  banyak  masyarakat  yang melakukan  kegiatan  pariwisata  di  Kota  Kendari, maka  semakin  besar  pula  potensi  pendapatan  bagi sektor pajak.Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul  “Analisis  Kontribusi  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel  Dan  Pajak  Hiburan  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan  Pendapatan Daerah Kota Kendari”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Pajak  adalah  iuran  yang  dikumpulkan  dari masyarakat  kepada  Negara  yang  terutang  oleh yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan  umum  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemitro (1990: 5)
mendefinisikan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum.
Berdasarkan  definisi  diatas,  pajak  adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga Negara  atas  sebagian  harta  yang  dimiliki  yang dipungut berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yang  bersifat  memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.

## Asas-asas Pemungutan Pajak
Asas-asas  pemungutan  pajak  sebagaimana dikemukakan  oleh  Adam  Smith  menyatakan bahwa  pemungutan  pajak  hendaknya  didasarkan pada asas-asas berikut : 1. Equality
Pemungutan  pajak  harus  bersifat  adil  dan merata,  yaitu  pajak  dikenakan  kepada  orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan  membayar  pajak  dan  sesuai dengan manfaat yang diterima. 2. Certainly
Pemungutan pajak ditentukan sewenang- wenang.  Oleh  karena  itu,  wajib  pajak  harus mengetahui  secara  jelas  dan  pasti  besarnya pajak yang terutang.
3. Conveniece
Kapan  wajib  pajak  harus  membayar  pajak sebaiknya  sesuai  dengan  saat-saat  uang  tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Economy
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 42-55
Secara  ekonomi  bahwa  biaya  pemungutan  dan pemenuhan  kewajiban  pajak  bagi  wajib  pajak diharapkan  seminim  mungkin.  Demikian  pula yang ditanggung wajib pajak.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak  pusat  maupun  pajak  daerah  menganut  tiga sistem pemungutan antara lain:
1. Official  Assesment  System adalah  sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang  kepada  petugas  pajak  atau  aparatur perpajakan  untuk  menentukan  jumlah  pajak tentang  yang  harus  dibayar  wajib  pajak. Setelah  era  reformasi  perpajakan  pada  tahun 1984,  sistem  pemungutan  ini  sudah  tidak  lagi dipergunakan.  Ciri-ciri  sistem  pemungutan pajak ini adalah:
a.  Penentu  pajak  terutang  adalah  petugas pajak atau aparatur perpajakan.
b.  Hutang  pajak  baru  akan  timbul  setelah petugas  pajak  atau  aparatur  perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
c.  Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif  ketika  melakukan  penyetoran  pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.
2. Self Assesment System adalah sistem pemungutan  yang  memberikan  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri besarnya  pajak  yang  terutang,  sehingga  wajib pajak  harus  aktif  untuk  menghitung,  menyetor dan  melaporkan  pajak  terutangnya  kepada Kantor  Pelayanan  Pajak,  sedangkan  petugas pajak  atau  aparatur  perpajakan  hanya  bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan.  System  ini  mulai  diterapkan bersama  dengan  reformasi  perpajakan  pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang  mulai  berlaku tanggal  1  Januari  1984.  Ciri-ciri  system peungutan pajak ini, yaitu:
a.  Wajib  pajak  menghitung  sendiri  besarnya pajak terutang.
b.  Surat  Ketetapan  Pajak  hanya  dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib  pajak  terlambat  melaporkan  atau membayar  pajak  terhutang  atau  terdapat pajak  yang  seharusnya  dibayar  tetapi  tidak dibayar.
c.  Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung,  menyetor  dan  melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.
3. Witholding  System adalah  system  pemungutan pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada pihak  lain  atau  pihak  ketiga  untuk  membantu memotong  atau  memungut  besarnya  pajak yang  terutang  oleh  wajib  pajak.  Pihak  ketiga
yang  dimaksud  disini  adalah  pihak  lain  selain pemerintah dan wajib pajak.

## Tarif Pajak
Pemungutan  pajak  tidak  terlepas  dari keadilan.  Dengan  keadilan  dapat  diciptakan keseimbangan  sosial  yang  sangat  penting  bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk penetapan  tarif  pajak  harus  sesuai  dengan  prinsip keadilan.  Tarif  pajak  adalah  tarif  yang  digunakan untuk  menghitung  besarnya  pajak  yang  terhutang. Tarif pajak memiliki 4 macam, yakni :
1.  Tarif  Sebanding  adalah  tarif  yang  berupa persentase  tetap  terhadap  berapapun  jumlah yang  dikenai  pajak  sehingga  besarnya  pajak yang  terutang  sebanding  terhadap  besarnya nilai yang dikenai pajak.
2.  Tarif  Tetap  adalah  tarif  berupa  jumlah  yang tetap  (sama)  terhadap  berapapun  jumlah  yang dikenai  pajak  sehingga  besarnya  pajak  yang terutang tetap.
3.  Tarif  Progresif  adalah  tarif  yang  digunakan semakin  besar  bila  jumlah  yang  dikenai  pajak semakin besar.
4.  Tarif  Degresif  adalah  persentase  tarif  yang digunakan  semakin  kecil  bila  jumlah  yang dikenai pajak semakin kecil.

## Syarat Pemungutan Pajak
1. Pemungutan Pajak Harus Adil Pajak  pengenaannya  harus  adil  serta  diatur dalam perundangundangan. Adil adalah memberikan  hak  bagi  wajib  pajak  untuk mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam pembayaran dan pengajuan banding.
2.  Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang- undang (syarat yudiris)
Di  Indonesia  Pajak  diatur  dalam  Undang- undang 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan  hukum  untuk  menyatakan  keadilan, bagi Negara maupun warganya.
3.  Tidak  mengganggu  perekonomian  (Syarat Ekonomi)
Pajak  dipungut  dengan  tidak  mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.
4.  Pungutan Harus Efektif (syarat finansial) Biaya  pungutan  pajak  harus  dapat  ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
5.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem  pemungutan  yang  sederhana  akan memudahkan  dan  mendorong  masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Pajak Restoran
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009  Pasal  1  Ayat  22  menyatakan  bahwa  pajak restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang
46 Rachman dan Alkamil . / Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel.....
dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering . Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan  oleh  restoran  meliputi  pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi ditempat  pelayanan  maupun  ditempat  lain.  Objek pajak  restoran  meliputi  rumah  makan,  cafe,  bar dan sejenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  objek  pajak  restoran  adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh  restoran  yang dipungut bayaran dimana pelayanan yang diberikan  bukan  merupakan  jasa  boga  atau catering dan  bukan  restoran  dengan  jumlah peredaran  usaha  dibawah  Rp.  2.000.000(dua  juta rupiah).
Subjek  pajak  restoran  adalah  orang  pribadi atau  badan  yang  melakukan  pembayaran  kepada restoran/  rumah  makan,  cafe,  bar  dan  sejenisnya. Maka  dapat  dikatakan  bahwa  subjek  pajak restoranl  adalah  konsumen  yang  menikmati  dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha  restoran.  Adapun  yang  menjadi  wajib pajak  restoran  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  mengusahakan  restoran/rumah  makan,  cafe, bar dan sejenisnya.
Dasar  pengenaan  pajak  restoran  adalah pembayaran yang dilakukan pada restoran. Dengan kata  lain  dasar  pengenaan  dari  pajak  restoran  ini adalah  jumlah  pembayaran  yang  dibayarkan  oleh konsumen  kepada  pihak  restoran  atas  pelayanan- pelayanan  yang  telah  dinikmati  oleh  konsumen. Perhitungan  pajak  restoran  ini  dilakukan  dengan mengalikan  tarif  dengan  dasar  pengenaan  pajak yaitu  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan  kepada restoran.

## Pajak Hotel
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  pengertian pajak  hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  hotel.  Pengertian  hotel  adalah fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran  yang  mencangkup  juga  motel,  losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah  penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  pajak hotel  yang  telah  dipaparkan  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  hotel  merupakan  pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pihak  hotel  termasuk  pelayanan  lain  yang  masih menyatu kepemilikannya.
Objek  dan  subjek  pajak  menyatakan  bahwa yang  merupakan  objek  pajak  adalah  pelayanan
yang  disediakan  hotel  dengan  pembayaran, termasuk :
1.   Gubuk  pariwisata,  motel,  wisma  pariwisata, pesanggrahan,  losmen  dan  rumah  penginapan termasuk  apartemen  yang  menyatu  dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau  lebih  yang  menyediakan  fasilitas  seperti rumah penginapan, pelayanan penunjang sebagai  kelengkapan  fasilitas  penginapan  atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan seperti  telepon,  faksimil,  teleks,  fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel
2.  Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus  untuk  tamu  hotel,  bukan  untuk  umum seperti  pusat  kebugaran,  kolam  renang,  tenis, golf,  karaoke,  diskotik,  yang  disediakan  atau dikelola  hotel,  dan  jasa  persewaan  ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel. Sementara  yang  tidak  termasuk  objek  pajak hotel adalah :
1.  Penyewaan  rumah  atau  kamar,  apartemen dan/atau  fasilitas  tempat  tinggal  lainnya  yang tidak menyatu dengan hotel.
2.  Pelayanan  tinggal  di  asrama  dan  pondok pesantren.
3.  Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di  hotel  yang  dipergunakan  oleh  bukan  tamu hotel dengan pembayaran.
4.  Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum dihotel.
5.  Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan  oleh  hotel  dan  dimanfaatkan oleh umum.
Dasar  pengenaan  dari  pajak  hotel  adalah jumlah  pembayaran  yang  dilakukan  kepada  hotel. Dengan  demikian  setiap  pembayaran  yang  terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan  pajak  dari  pajak  hotel  dan  tarif  pajak hotel  ditetapkan  paling  tinggi  10%.  Dengan  kata lain  perhitungan  pajak  hotel  ini  dilakukan  dengan mengalikan  tarif  dengan  dasar  pengenaan  pajak yaitu  jumlah  pembayaran  yang  dilakukan  kepada hotel.

## Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud  dengan  hiburan  adalah  semua  jenis tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan  pajak  hiburan  tidak  mutlak  ada  pada seluruh  daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang  ada  di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara otonom sehingga daerah
mempunyai  kewenangan  untuk  mengenakan  atau
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 42-55
tidak  mengenakan  suatu  jenis  pajak  Kabupaten atau Kota.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  menurut  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah  pasal  1  angka  18  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Menurut  Halim  (2004:96)  Pendapatan  Asli Daerah  adalah  semua  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kusuma  dan  Solihin (2012:171)  mengemukakan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  dan  wilayahnya  sendiri  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  diatas  dapat disiimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  dari  daerah  tertentu yang  dipungut  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan berlaku dan dikelola secara transparansi serta digunakan hanya untuk kebutuhan daerah dan kemakmuran rakyat.

## Sumber Pendapatan asli Daerah
BerdasarkanUU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuanganantara  Pemerintah    Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  PAD  bersumber  dari:

## Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Retribusi Daerah
Menurut Mardiasmo (2016) retribusi adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Menurut
Ahmad  Yani  (2009)  retribusi  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Menurut Saragih  (2003)  retribusi  adalah  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh  Pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
Berdasarkan  definisi  diatas  maka  retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah  atas  jasa  yang  disediakan  oleh pemerintah  daerah  dalam  bentuk  iuran  yang dipungut  dan  langsung  mendapatkan  imbalan langsung atas pembayaran retribusi tersebut.

## Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  adalah  hasil  yang  diperoleh  dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN  dan  bagian  laba  atas  penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau kelompok masyarakat.

## Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang Sah
Menurut  Undang-undang  No.  34  tahun 2004  menjelaskan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan  daerah  yang  tidak  termasuk  dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah  yang  tidak  dipisahkan,  hasil  pemanfaatan atau  pendayagunaan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  tuntutan ganti  rugi,  keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang  asing,  dan  komisi,  potongan ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan dan/atau  pengadaan  barang  dan  atau  jasa  oleh daerah .

## Kendala  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal,  pemerintah  daerah  diharapkan  memiliki kemandirian  yang  lebih  besar.  Akan  tetapi  masih banyak  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain ( Mardiasmo, 2016) :
48 Rachman dan Alkamil . / Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel.....
1.  Tingginya  tingkat  kebutuhan  daerah  ( fiscal need )  yang  tidak  seimbang  dengan  kapasitas fiskal  ( fiscal  capacity )  yang  dimiliki  daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
2.  Kualitas layanan publik yang masih
memprihatinkan  menyebabkan  produk  layanan publik  yang  sebenarnya  dapat  dijual  ke masyarakat,  direspon  secara  negatif.  Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat  untuk  taat  membayar  pajak  dan retribusi daerah.
3.  Lemahnya  infrastruktur  prasarana  dan  sarana umum.
4.  Berkurangnya  dana  bantuan  dari  Pemerintah Pusat  (  Dana  Alokasi  Umum  dari  pusat  yang tidak mencukupi).
5.  Belum  diketahui  potensi  Pendapatan  Asli Daerah yang mendekati kondisi riil. Upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD),  pemerintah  daerah  berusaha  untuk memperbaiki  pemerintahannya  agar  lebih  baik lagi. Usaha tersebut berupa meningkatan penggalian  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari daerah  sendiri.  Pajak  merupakan  faktor  paling penting  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  dapat  digunakan  pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Menurut  Julastiana  dan  Suartana (2013)  upaya yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan  PAD,  seperti  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Efektivitas  berfokus  kepada outcome  (hasil)  satu  organisasi,  program  atau kegiatan  dinilai  efektif  apabila  output  yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. ObjekPenelitian
Objek dalam penelitian ini adalah data realisasi Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan serta  data  tentang  target  dan  realisasi  Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2015- 2019.

## Sumber Data
Data  yang  dipakai  atau  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  bersifat time  series  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun 2019.  Data  tersebut  meliputi  dokumen  data penerimaan  Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel,  Pajak Hiburan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah,  yang diperoleh  dari  Badan  Pendapatan  DaerahKota Kendari.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:
1. Dokumentasi
digunakanuntukmengumpulkandatatentang penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah,  yang diperoleh  dari  Badan  Pendapatan  DaerahKota Kendari Tahun 2015- 2019.
2.  Studi  Pustaka  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mendapatkan  landasan  teori  guna mendukung  data  yang  diperoleh  selama penelitian.  Studi  pustaka  dilakukan  dengan mempelajari  dan  mengambil  data  dari  literatur terkait  dan  sumber-sumber  lain  seperti  buku, catatan,  maupun  laporan  hasil  penelitian terdahulu  yang  dianggap  dapat  memberikan informasi mengenai penelitian ini.

## 3.3. Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis  deskriptif  yaitu  analisis  dengan  merinci dan  menjelaskan  secara  panjang  lebar  keterkaitan data penelitian dalam bentuk kalimat (Sugiyono,2016). Langkah-langkah yang dilakukan  untuk  menjawab  rumusan  masalah adalah: 1.  Membuat Data Target dan Realisasi
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  Tahun 2015-2019.
2.  Membuat  Data  Target  dan  Realisasi  Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari Tahun 2015-2019.
3. Melakukan Perhitungan KontribusiPajak Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah
Kota Kendari Tahun 2015-2019. 4.  Melakukan  Perhitungan  KontribusiPajak  Hotel Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota
Kendari Tahun 2015-2019.
5.  Melakukan Perhitungan KontribusiPajak
Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019.
Untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  Pajak Restoran,  Pajak  HotelDanPajak  Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari selama satu tahun,  dapat  dihitung  dengan  mengunakan  rumus (Abdul Halim:2001) sebagai berikut:
Klasifikasi Kriteria Kontribusi untuk menilai kontribusi Pajak Restoran, Pajak HotelDanPajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Kendariselama  satu  tahun,  dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut ini:
Pendapatan Asli Daerah Kontribusi = Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan x 100 %

## Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Persentase Kriteria 0,00 % - 10 % Sangat Kurang 10,10 % - 20 % Kurang 20,10 % - 30 % Sedang 30,10 % - 40 % Cukup Baik 40,10 % - 50 % Baik Diatas 50 % Sangat Baik Sumber:  Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol  UGM  1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

## 3.4. Definisi Operasional Variabel
Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  empat variabel  yaitu variabel Pajak restoran,  Pajak Hotel dan  Pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah. Untuk menjelaskan lingkup penelitian dan mencapai  obyektifitas  penelitian  khususnya  yang berkaitan dengan pengukuran variabel, maka perlu dikemukakan  definisi  operasional  dari  variabel yang  diteliti  terlebih  dahulu.  Pengukuran  dari masing-masing  variabel  dapat  dikemukan  sebagai berikut:
1.  Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan yang  disediakan  oleh  restoran  sebagai  fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga/ catering . 2.   Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  hotel  hotel  sebagai  fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan.
3.  Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan  hiburan.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  hiburan  adalah  semua  jenis tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian  yang  dinikmati  dengan  dipungut bayaran. 4.  Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil Pajak  daerah,  hasil  Retribusi  daerah,  hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5.  Pajak  adalah  iuran  yang  dibayarkan  oleh masyarakat  atau  warga  Negara  atas  sebagian harta  yang  dimiliki  yang dipungut  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.
6.  Retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  pemberian  izin  tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
7.  Kontribusi  adalah  besaran  sumbangan  yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## Target  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019.
Untuk  mengetahui  kenaikan  atau  penurunan Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota  Kendari  peneliti membuat  tabel  perbandingan  pada  tiap  tahunnya mulai  tahun  2015-2019.  Target  dan  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Kendari  dapat dilihat dari tabel 4.1.1 sebagai berikut :
Tabel  4.1.1  Target  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Kendari    Tahun  2015- 2019

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020 (Data diolah )
Berdasarkan  tabel  4.1.1  diatas  dapat diketahui  bahwa  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Kendari untuk target pada tahun 2015 sebesar Rp 269.064.250.823 sedangkan realisasinya sebesar  Rp  170.624.038.881.  Sehingga  jika  kita buat  sesuai  dengan  cara  perhitungan  diatas  maka akan memperoleh hasil persentase realisasi sebesar 63,41%.  Pada  tahun  2016  mengalami  Kenaikan untuk  target  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  Rp 284.968.935.797.  Pendapatan  Asli  Daerah  pada tahun  2016  ini mengalami  kenaikan  pada realisasi kenyataan  yang  ada  bahwa  Pendapatan  Asli Daerahnya  sebesar  179.062.775.226.  Sehingga  ini dapat  dilihat  menjadi  62,84%.  Pada  kenyataannya Persentase  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  pada tahun  2016  mengalami  penurunan  sebesar  0,57%. Target  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Kendari pada  tahun  2017  sebesar  Rp  408.475.410.745. Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 218.340.628.965. Sehingga dapat diperoleh 53,45%.
Berdasarkan  data  pada  tahun  2017  ini mengalami penurunan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,39%. Pada tahun 2018 target  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Kendari sebesar  Rp  312.801.078.549.  Sedangkan  pada kenyataan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerahnya sebesar  Rp  175.882.949.073.  Sehingga  dapat diperoleh  56,23%.  Seperti  yang  terdapat  pada tahun  sebelumnya  Pendapatan  Asli  Daerah mengalami  kenaikan  sebesar  2,78%.  Kenaikan  ini belum  juga  dapat  dikatakan  mampu  membantu untuk kesejahteraan masyarakat dalam Pendapatan Asli  Daerah.  Pada  tahun  2019  target  Pendapatan Asli  Daerah  Rp  460.227.752.940.  Realisasi
50 Rachman dan Alkamil . / Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel.....
Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun  2019  sebesar Rp  215.315.107.625.  Sehingga  dapat  diperoleh 46,78%.  Pada  tahun  2019  realisasi  Pendapatan Asli  Daerah  kembali  mengalami  penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan Pendapatan  Asli  Daerah pada  tahun  2019 menjadi 9,45%.

## Target dan Realisasi Pajak Restoran, Pajak
Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Kota  Kendari
Tahun 2015-2019.
Target  dan  realisasi  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Kota  Kendari  dapat dilihat dari tabel 4.1.2 sebagai berikut :
Tabel 4.1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020  (Data diolah )
Berdasarkan  tabel  4.1.2    diatas  dapat diketahui bahwa pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Kota  Kendari  untuk target  pada  tahun  2015  sebesar  Rp  8.200.000.000, Rp 5.375.000.000 dan Rp 2.850.000.000 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 7.881.416.106 Rp 5.780.004.811 Rp 3.714.290.672.  Sehingga  jika  kita  buat  sesuai dengan  cara  perhitungan  diatas  maka  akan memperoleh  hasil  persentase  realisasi  sebesar 96,11%  untuk  pajak  Restoran  dan  realisasi persentase pajak hotel sebesar 107,53% sedangkan unuk  persentase  pajak  hiburan  sebesar  130,33%. Pada  tahun  2016  target  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari mengalami kenaikan sebesar Rp 8.350.000.000, Rp 6.375.000.000  dan  Rp  3.782.000.000  untuk  pajak Hiburan  sedangkan  untuk  realisasinya  pendapatan Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan Kota  Kendari  pada  tahun  2016  juga  mengalami kenaikan  dibanding  dengan  tahun  sebelumnya dengan  nilai  realisasi  sebesar  Rp  8.793.420.353, Rp 6.993.708.411 dan Rp 4.641.547.513. Sehingga dapat  diperoleh  persentase  realisasi  pendapatan Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan Kota  Kendari  pada  tahun  2016  menjadi  105,3%, 109,71%  dan  122,73%.  Persentase  realisasi  Pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2016  mengalami  kenaikan  sebesar  9,19%  untuk Pajak  Restoran  dan  2,18%  untuk  Pajak  Hotel namun  pada  Persentase  realisasi  Pajak  Hiburan justru mengalami penurunan sebesar 7,6%.
Target  pendapatan  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 2017 sebesar Rp
10.000.000.000, Rp 6.975.000.000  dan  Rp  6.573.000.000.  Untuk realisasi  pendapatan  pendapatan  Pajak  Restoran,
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun  2017  sebesar  Rp  10.342.154.333,  Rp
7.609.948.349  dan  Rp  6.879.500.021.  Sehingga dapat diperoleh Persentase realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 103,4 %, 109,10%  dan  104,66%.  Dari  data  persentase realisasi  Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak Hiburan  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan dibanding  tahun  sebelumnya  yaitu  menurun sebesar  1,9%  untuk  Pajak  Restoran  dan  0,61% untuk  Pajak  Hotel  serta  untuk  penurunan  Pajak Hiburan sebesar 18,07%.
Persentase  realisasi  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 2018  yaitu  sebesar  93,50%,  103,43%  dan  82,08% dan target Pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan  Pajak  Hiburan  Kota  Kendari  sebesar  Rp 12.000.000.000,  Rp  8.475.000.000  dan  untuk target  Pendapatan  Pajak  Hiburan  sebesar  Rp 8.800.000.000. Sedangkan pada kenyataan realisasi  Pendapatan  Pajak  Restoran,  Pajak  Hotel dan  Pajak  Hiburan  Kota  Kendari  tahun  2018 sebesar  Rp  11.220.062.819  dan  Rp  8.766.048.368 untuk  realisasi  Pendapatan  Pajak  Hiburan  sebesar Rp  7.223.069.710.  Persentase  realisasi  Pajak Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Kota Kendari  pada  tahun  2018  dibanding dengan tahun sebelumnya  mengalami  penurunan  sebesar  9,9%, 5,67%  dan  penurunan  sebesar  22,58%  untuk persentase realisasi Pajak Hiburan.
Realisasi pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 2019  yaitu  sebesar  Rp  16.017.182.670,  Rp 12.774.290.506  dan  Rp  8.530.691.226  untuk realisasi  Pajak  Hiburan  dengan  masing-masing target pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak  Hiburan  sebesar  Rp  18.000.000.000  dan  Rp 14.180.695.600  untuk  target  Pendapatan  Pajak Hotel  sedangkan  untuk  target  Pendapatan  Pajak Hiburan  yaitu  sebesar  Rp  8.930.054.088  sehingga memeroleh  Persentase  Realisasi  pendapatan  Pajak
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 42-55
Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan  sebesar 88,98%,  90,08%  dan  95,53%  untuk  Persentase Realisasi  pendapatan  Pajak  Hiburan.  Persentase realisasi  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hotel  Kota Kendari  pada  tahun  2019  kembali  mengalami penurunan yaitu sebesar 4,52% dan 13,35% untuk persentase  ralisasi  pendapatan  Pajak  Hotel, sedangkan  untuk  persentase  ralisasi  pendapatan Pajak  Hiburan  justru  mengalami  peningkatan sebesar  13,45%.  Dalam hal  ini melihat dari  target dan  realisasi  pendapatan  Pajak  Restoran,  Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kota Kendari pada tahun 2015-2019 menunjukan rata-rata pendapatan Pajak Restoran,  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Hiburan  Kota Kendari  pada  tahun  2015-2019  yaitu  sebesar 97,47%  dan  103,97%  untuk  rata-rata  persentase pajak  Hotel  sedangkan  untuk  rata-rata  persentase pendapatan pajak hiburan yaitu sebesar 107,06%.
Analisis  Perhitungan  Kontribusi  Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019.
Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari  peneliti  menghitung  analisis  kontribusi pajak  Restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah Kota Kendari dapat dilihat dari tabel 4.1.3 sebagai berikut:
Tabel 4.1.3.Analisis KontribusiPajak Restoran
Terhadap  Pendapatan  Asli  DaerahKota Kendari Tahun 2015-2019

## Sumber  :  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Kendari 2020 ( Data diolah )
Dilihat  dari  tabel  4.2.3  yang  dijelaskan diatas  bahwa  kontribusi  pajak  Restoran  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  sangat kurang  dengan  rata-rata  persentase  kontribusi Pajak  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota  Kendari  tahun  2015-2019  yaitu  sebesar 5,61%  .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tahun  2015 bahwa  presentasi  kontribusi  pajak  Restoran  di Kota  Kendari  hanya  sebesar  4,61%.  Pada  tahun 2016  kontribusi  pajak  Restoran  mengalami peningkatan  sebesar  4,91%.  Kontribusi  pajak Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  kota Kendari  terus  mengalami  kenaikan  hingga  tahun 2019,  dimana  kontribusi  pajak  Restoran  tahun 2019 sebesar 7,43%, tahun 2018 6,37% dan tahun 2017 sebesar 4,73%.
Kontribusi pajak Restoran terhadap pendapatan  asli  daerah  Kota  Kendari  tahun  2015- 2019 rata-rata 5,61%. Angka tersebut menggambarkan  bahwa  pajak  restoran  masih masuk  kriteria  sangat  kurang  dalam  memberikan kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari  sehingga  kontribusi  pajak  Restoran  ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari.  Keadaan  ini  menuntut adanya  perhatian  pemerintah  yang  sungguh- sungguh terkait dengan pemungutan pajak restoran dengan  harus  tetap  terus  menggali  potensi  yang ada  dengan  melaksanakan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  terhadap  pajak  restoran  sehingga pajak  restoran  dapat  lebih  basar  lagi  memberikan kontribusinya  untuk  mewujudkan  kemandirian daerah.

## Analisis  KontribusiPajak  Hotel  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari Tahun 2015-2019
Analisis  Kontribusi  merupakan  analisis yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar kontribusi yang bisa disumbangkan  dari pemungutan  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari.  Perhitungan kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari  tahun  2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.2.4 berikut.
Tabel  4.1.4.  Analisis  KontribusiPajak  Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Kendari  Tahun 2015-2019

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020 ( Data diolah )
Berdasarkan  Tabel  4.2.4  dapat  diketahui bahwa  pencapaian  tingkat  kontribusi  pajak  hotel terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari tahun  2015-2019  jika  dilihat  secara  keseluruhan, rata-rata  tingkat  kontribusi  pajak  hotel  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari selama lima tahun  terakhir  dalam  kategori  sangat  kurang dengan  persentase  4,33%.  Persentase  tertinggi kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  yaitu  pada  tahun  2019  dengan  persentase kontribusi  5,93%  dan  kontribusi  terendah  pajak hotel  yaitu  tahun  2015  dengan  nilai  persentase
52 Rachman dan Alkamil . / Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel.....
3,38%.  Persentase  kontribusi  pajak  hotel  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari mengalami peningkatan  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar 0,52% dengan  persentase  kontribusi  sebesar  3,90% sementara  itu  kontribusi  pajak  hotel  tahun  2017 menurun  sebesar  0,42%  dengan  persentase kontribusi  sebesar  3,48%.  Kontribusi  pajak  hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 kembali  meningkat  dengan  nilai  persentase kontribusi  sebesar  4,98% namun  pada  tahun  2019 kembali  mengalami  penurunan  kontribusi  sebesar 0,95%,  hal  ini  berarti  bahwa  Kota  Kendari  perlu mengefektifkan pemungutan pajak hotel dan sesuai potensi  riil  yang  ada,  sehingga  kontribusinya  bisa meningkat  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari Tahun 2015-2019
Perhitungan  Kontribusi  pajak  hiburan dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah  Kota  Kendari.  Perhitungan  kontribusi pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota  Kendari  tahun  2015-2019  dapat  dilihat  pada tabel 4.2.5 berikut.

## Tabel 4.1.5. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Kendari  Tahun 2015-2019

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2020 ( Data diolah )
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah disajikan  pada  tabel  4.2.5  diatas  menunjukan bahwa kontribusi pajak Hiburan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berkisar antara 2,17% - 3,96%.  Pada  tahun  2016  kontribusi  pajak  hiburan mengalami  peningkatan  hingga  pada  tahun  2018 dengan  persentase  kontribusi  sebesar  2,59%, 3,15%  dan  4,10  dengan  peningkatan  persentase pada tahun 2016 sebesar 0,42%, tahun 2017 0,56% dan  tahun  2018  persentase  peningkatan  kontribusi pajak  hiburan  sebesar  0,5%.  Pada  tahun  2019 pajak  hiburan  mengalami  peningkatan  dalam realisasinya namun pada kontribusi yang diberikan mengalami  penurunan  atau  lebih  kecil  dari  tahun sebelumnya dimana kontribusi pajak hiburan tahun 2019  sebesar  3,96%.  Hal  ini  disebabkan  karena
realisasi  pajak  hiburan  diikuti  pula  kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  dari  tahun 2015  sampai  dengan  tahun  2019  yaitu  sebesar 3,19%.  Angka  tersebut  menggambarkan  bahwa pajak hiburan masih masuk  kriteria  sangat  kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  sehingga kontribusi pajak Restoran ini tidak dapat dijadikan tolak  ukur  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari.Keadaan  ini  menuntut  adanya  perhatian pemerintah  yang  sungguh-sungguh  terkait  dengan pemungutan  pajak  restoran  dengan  harus  tetap terus menggali potensi yang  ada dengan melaksanakan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi terhadap  pajak  hiburan  sehingga  pajak  hiburan dapat  lebih  basar  lagi  memberikan  kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

## Pembahasan
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  kontribusi  pajak restoran,  pajak  hotel  dan  pajak  hiburan  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.Selanjutnya dilakukan  interpretasi  atas  temuan  yang  ada dengan  teori/konsep  yang  mendukung  hasil penelitian.  Adapun  Pembahasan  dapat  diuraikan sebagai berikut:
4.2.1  Analisis  KontribusiPajak  Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah

## Kota Kendari Tahun 2015-2019
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun
2009  Pasal  1  Ayat  22  menyatakan  bahwa  pajak restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan sejenisnya  termasuk  jasa  boga/ catering .  Objek pajak  restoran  adalah  pelayanan  yang  disediakan oleh  restoran.  Pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran  meliputi  pelayanan  penjualan  makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi  ditempat  pelayanan  maupun  ditempat lain.  Objek  pajak  restoran  meliputi  rumah  makan, cafe,  bar  dan  sejenisnya.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  objek  pajak  restoran  adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh  restoran  yang dipungut bayarandimana pelayanan yang diberikan bukan  merupakan  jasa  boga  atau catering dan bukan  restoran  dengan  jumlah  peredaran  usaha dibawah Rp. 2.000.000(dua juta rupiah).
Berdasarkan  hasil  Analisis  data  yang  telah dilakukan  peneliti  terkait  dengan  kontribusi  pajak
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 42-55
restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari Tahun 2015-2019 bahwa kontribusi pajak Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari sangat kurang dengan rata-rata persentase kontribusi Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota  Kendari  tahun  2015-2019  yaitu sebesar  5,61%  .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tahun 2015  bahwa  presentasi  kontribusi  pajak  Restoran di Kota Kendari hanya sebesar 4,61%. Pada tahun 2016  kontribusi  pajak  Restoran  mengalami peningkatan  sebesar  4,91%.  Kontribusi  pajak Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  kota Kendari  terus  mengalami  kenaikan  hingga  tahun 2019,  dimana  kontribusi  pajak  Restoran  tahun 2019 sebesar 7,43%, tahun 2018 6,37% dan tahun 2017 sebesar 4,73%. Kontribusi pajak Restoran terhadap pendapatan  asli  daerah  Kota  Kendari  tahun  2015- 2019 rata-rata 5,61%. Angka tersebut menggambarkan  bahwa  pajak  restoran  masih masuk  kriteria  sangat  kurang  dalam  memberikan kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari  sehingga  kontribusi  pajak  Restoran  ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari.  Keadaan  ini  menuntut adanya  perhatian  pemerintah  yang  sungguh- sungguh terkait dengan pemungutan pajak restoran dengan  harus  tetap  terus  menggali  potensi  yang ada  dengan  melaksanakan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  terhadap  pajak  restoran  sehingga pajak  restoran  dapat  lebih  basar  lagi  memberikan kontribusinya  untuk  mewujudkan  kemandirian daerah.  Dampak  pemungutan  pajak  restoran terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu  semakin tinggi  jumlah  penerimaan  pajak  restoran  maka semakin  tinggi  pula  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah, begitupun sebaliknya jika kontribusi pajak restoran sangat rendah maka penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  akan  menurun.  Hal  ini memiliki  dampak  terhadap  pembangunan  daerah karena pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang  digunakan  untuk  membangun  daerah  seperti pembangunan  desa,  peningkatan  investasi  dan penciptaan peluang kerja, peningkatan kualitas dan pemerataan  penyelenggaraan  pendidikan  dan kesehatan.
4.2.2  Analisis KontribusiPajak Hotel terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  pengertian pajak  hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang disediakan  oleh  hotel.  Pengertian  hotel  adalah fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran  yang  mencangkup  juga  motel,  losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan
dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.
Berdasarkan  hasil  Analisis  data  yang  telah dilakukan  peneliti  terkait  dengan  kontribusi  pajak hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari  Tahun  2015-2019  bahwa  pencapaian tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari  tahun  2015-2019  jika dilihat  secara  keseluruhan,  rata-rata  tingkat kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Kendari  selama  lima  tahun  terakhir dalam  kategori  sangat  kurang  dengan  persentase 4,33%.  Persentase  tertinggi  kontribusi  pajak  hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2019  dengan  persentase  kontribusi  5,93%  dan kontribusi  terendah  pajak  hotel  yaitu  tahun  2015 dengan  nilai  persentase 3,38%. Persentase kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Kendari mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,52% dengan persentase kontribusi  sebesar  3,90%  sementara  itu  kontribusi pajak  hotel  tahun  2017  menurun  sebesar  0,42% dengan  persentase  kontribusi  sebesar  3,48%. Kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  pada  tahun  2018  kembali  meningkat dengan  nilai  persentase  kontribusi  sebesar  4,98% namun  pada  tahun  2019  kembali  mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,95%, hal ini berarti bahwa  Kota  Kendari  perlu  mengefektifkan pemungutan  pajak  hotel  dan  sesuai  potensi  riil yang  ada,  sehingga  kontribusinya  bisa  meningkat pada  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  rangka melaksanakan otonomi daerah.

## 4.2.3  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hiburan Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud  dengan  hiburan  adalah  semua  jenis tontonan, pertunjukkan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
Pengenaan  pajak  hiburan  tidak  mutlak  ada  pada seluruh  daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang  ada  di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai  kewenangan  untuk  mengenakan  atau tidak  mengenakan  suatu  jenis  pajak  Kabupaten atau Kota. Objek pajak hiburan adalah penyelenggara  hiburan  dengan  dipungut  bayaran. Hiburan sebagaimana  dimaksud  meliputi  : Tontonan film, pagelaran kesenian, music, tari dan busana,  kontes  kecantikan,  kontes  binaraga  dan sejenisnya,  pameran,  diskotik,  karaoke,  klab malam  dan  sejenisnya,  sirkus,  akrobat  dan  sulap, permainan  bilyar,  golf  dan  booling,  pacuan  kuda dan  kendaraan  bermotor,  permainan  ketangkasan,
54 Rachman dan Alkamil . / Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel.....
panti  pijat  dan  mandi  uap/spa,  refleksi  dan  pusat kebugaran, pertandingan olahraga.
Berdasarkan  hasil  Analisis  data  yang  telah dilakukan  peneliti  terkait  dengan  kontribusi  pajak hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari Tahun 2015-2019 bahwa kontribusi pajak Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019 berkisar  antara  2,17%  -  3,96%.  Pada  tahun  2016 kontribusi  pajak  hiburan  mengalami  peningkatan hingga  pada  tahun  2018  dengan  persentase kontribusi  sebesar  2,59%,  3,15%  dan 4,10  dengan peningkatan  persentase  pada  tahun  2016  sebesar 0,42%,  tahun  2017  0,56%  dan  tahun  2018 persentase  peningkatan  kontribusi  pajak  hiburan sebesar  0,5%.  Pada  tahun  2019  pajak  hiburan mengalami peningkatan dalam realisasinya namun pada  kontribusi  yang  diberikan  mengalami penurunan  atau  lebih  kecil  dari  tahun  sebelumnya dimana  kontribusi  pajak  hiburan  tahun  2019 sebesar 3,96%. Hal ini disebabkan karena realisasi pajak  hiburan  diikuti  pula  kenaikan  Pendapatan Asli Daerah.
Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  dari  tahun 2015  sampai  dengan  tahun  2019  yaitu  sebesar 3,19%.  Angka  tersebut  menggambarkan  bahwa pajak hiburan masih masuk  kriteria  sangat  kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  sehingga kontribusi pajak Restoran ini tidak dapat dijadikan tolak  ukur  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Kendari.Keadaan  ini  menuntut  adanya  perhatian pemerintah  yang  sungguh-sungguh  terkait  dengan pemungutan  pajak  restoran  dengan  harus  tetap terus menggali potensi yang  ada dengan melaksanakan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi terhadap  pajak  hiburan  sehingga  pajak  hiburan dapat  lebih  basar  lagi  memberikan  kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maupun hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulanyaitu sebagai berikut:
1.  Berdasarkan  hasil  Analisis  data  yang  telah dilakukan  peneliti  terkait  dengan  kontribusi pajak  restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2019 bahwa kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendarisangat  kurang dengan  rata-rata  persentase  kontribusi  Pajak restoransebesar 5,61%.
2.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  realisasi penerimaan  pajak  hotel  sejak  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2019    mengalami peningkatan  namun  kontribusinya  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari  masih masuk  kriteria  sangat  kurang  dengan  rata-rata persentase kontribusi sebesar 4,33%.
3.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  rata-rata kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Kendari  dari  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2019  yaitu  sebesar 3,19%. Angka tersebut menggambarkan bahwa pajak  hiburan  masih  masuk  kriteria  sangat kurang  dalam  memberikan  kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sehingga  kontribusi  pajak  Restoran  ini  tidak dapat  dijadikan  tolak  ukur  dalam  Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

## 5.2 Saran
Sehubungan  dengan  kesimpulan  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  diberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  Kota  Kendariterkait  dengan pemungutan  pajak  restoran,  pajak  hotel dan  pajak  hiburan  harus  tetap  terus menggali potensi yang ada dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasiserta  hendaknya  mengawasi pemungutan yang dilakukansehingga pajak restoran,  pajak  hotel  dan  pajak  hiburan dapat lebih basar lagi memberikan kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  Kota  Kendari  untuk  mewujudkan kemandirian daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Peneliti
selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel- variabel bebas lainnya yang terkait dengan
Pajak  Daerah  agar  dapat  memberikan kontribusi  yang  lebih  besar  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kendari, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Destarika  Isnaani  Latifah  Setyo  Budi  (2017),
Analisis  Penerimaan  Pajak  Restoran  Dan Pajak  Hotel  Sebagai  Sumber  Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan  Kekayaan  Asli  Daerah  Kota Surakarta) .  Skripsi.  Surakarta:  Universitas Muhammadyah.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 42-55
Julastiana,  Yaneka  dan  I  Wayan  Suartana.2013.
A nalisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah
Kabupaten  Klungkung .Volume  2  No.  1,  E. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, Bali.
Kusuma  dan  Dadang  Solihin.  2012. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Jakarta : Sinar Grafika.
Mardiasmo.  (2016), Perpajakan:  Edisi  Terbaru 2016 . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Melinda, Cahaya. 2017. Analisis Kontribusi Pajak
Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Studi  Kasus  Di  Kabupaten Bantul Tahun 2013- 2015 . Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma
Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  2  Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah , Kota Kendari. Rizki  Eka  Putra(2019). Analisis  Kontribusi  Pajak Hotel,  Pajak  Restoran  Dan  Pajak  Hiburan Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Batam  Tahun  2014- 2018. Skripsi.  Batam:  Universitas  Riau Kepulauan.
Smith, Adam (1994), Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanan  dan  Pembangunan ,  Jakarta: PT.Raja Grafindo Pustaka.
Sugiyono.  (2016), Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009 Tentang  Pajak  DaerahDan Retribusi Daerah . Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeunagan Antara Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.
Yani, Ahmad (2009), Hubungan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers.