## DISKURSUS PEMBANGUNAN POROS MARITIM DUNIA: TELAAH KRITIS KEBIJAKAN
Development Discourse of The World maritime  Axis: Study on Critical Policy
Ema 1 , Amiruddin Saleh 2 , Heri Budianto 3
1 Institut Pertanian Bogor
2 Institut Pertanian Bogor
3 Universitas Mercu Buana e-mail : ramma.production@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  reveal  the  development  discourses  about  the  vision  of  Jokowi-JK World  Maritime  Axis.  Discourse  is  a  public  communication  in  which  power  generates knowledge through discourses, systems thinking and ideas that then establish the concept that binds a country to the planned changes. Through the discussion of Regulation No. 16 of the year 2017 on maritime policy in Indonesia, it is linked to the context of the social, cultural,  economic  and  political  aspects  that  influenced  it.  By  analysing  critical discourses  about  disclosure  and  disinformation  over  injustice  and  supremacy  in  the discussion.  Research  carried  out  by  government  agencies  regulation-makers,  observers and the public. Research using a basic data source, a Regulation 16/2017 document, an interview with an author, observers and the public. Results of the analysis show that the micro level, Corpus text regulation, represents the vision of the power of the ' Neoliberal ' ideology  and  of  open  foreign  political  systems.  Communicate  relationships  using  the data, symbols, promise and purpose of the power. In the communication entity, a symbol of power used to give emphasis, doctrine, appeal, orders, and supporting policies. As for the  level  of  meso,  discursive  events  in  the  production  process,  there  is  institutional interest as the existence of the new ministership. To help realize the axis of vision of the World Maritime Jokowi-JK with distribution to foreign countries and international fora, hence the introduction of government capital investment projects. At the macro level, in the maritime limits that conflict with the Circumpolar Sea Indonesia poses a threat to the security  and  safety  of  our  becomes  territorial  integrity.  Institutionally  the  role  of  the maritime  Coordinator's  dominance  to  prevent  the  other  wing  of  the  Maritime Administration. While socially poor marine infrastructure leads to disparity between the West and East of Indonesia.
Keywords :  ideology,  public  policy  communication,  power  and  symbol  relations,  power text

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ingin  mengungkap  diskursus  pembangunan  tentang  visi  Poros  Maritim Dunia  Jokowi-JK.  Diskursus  adalah  sebuah  komunikasi  publik  di  mana  kekuasaan memproduksi  pengetahuan  melalui  wacana,  sistem  berpikir  dan  ide-ide  yang  kemudian membangun  konsep  yang  mengikat  di  sebuah  negara  untuk  menggapai  perubahan. Melalui  wacana  Perpres  No.16  tahun  2017  tentang  Kebijakan  Kelautan  Indonesia,  lalu dihubungkan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi nya.  Melalui  analisis  wacana  kritis  ingin  mengungkap  dan  mengurai  atas  ketidakadilan serta  dominasi  dalam  wacana.  Penelitian  dilakukan  di  instansi  Pemerintah  pembuat Perpres,  pengamat  dan  masyarakat.  Penelitian  menggunakan  sumber  data  primer, dokumen Perpres 16/ 2017, wawancara dengan pembuat, pengamat dan masyarakat. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  pada  level  mikro,  Korpus  teks  Perpres  merepresentasikan visi kekuasaan tentang ideologi ‘Neoliberal’ dan sistem politik luar negeri terbuka. Relasi komunikasi  menggunakan  data,  simbol,  janji  dan  tujuan  kekuasaan.  Secara  entitas,
komunikasi  simbol  kekuasaan  dipakai  untuk  memberikan  penekanan,  doktrin,  seruan, perintah,  dan  pendukung  kebijakan.  Pada  level  meso,  peristiwa  diskursif  pada  proses produksi,  terdapat  kepentingan  institusional sebagai  eksistensi  Kementerian  baru.  Untuk membantu  mewujudkan  visi  Poros  Maritim  Dunia  Jokowi-JK  dengan  mendistribusikan kepada negara sahabat dan forum internasional, sehingga mendatangkan modal investasi projek pemerintah. Di level makro, secara situasional konflik batas maritim laut Indonesia menjadi  ancaman  bagi  keamanan  dan  keselamatan  keutuhan  wilayah  NKRI.  Secara institusional  dominasi  peran  Kementerian  Koordinator  Maritim  menindas  Kementerian lain  yang  membidangi  kelautan.  Secara  sosial  buruknya  infrastruktur  maritim menyebabkan disparitas antar wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Kata kunci: ideologi,  komunikasi  kebijakan  publik,  kuasa  dan  relasi  simbol  teks kekuasaan

## PENDAHULUAN
Diskursus  Poros  Maritim  Dunia  hadir  sebagai  manifestasi  dari  kebijakan pembangunan  Jokowi-JK.  Cita-cita  Indonesia  menjadi  Poros  Maritim  Dunia merupakan  perubahan  aktivitas  pembangunan  negara  dari  darat  ke  laut.  Jokowi- JK  melihat  bahwa  posisi  strategis  laut  Indonesia  menjadi  jalur  utama  pelayaran dunia.  Laut  Indonesia  yang  menjadi  jalur  pelayaran  dunia  yaitu,  laut  segitiga Semenanjung Arab, Indocina, dan Samudera Hindia. Untuk itu, secara geografis, sosial, dan ekonomi Indonesia menempatkan pada posisi penting di tingkat global. Terutama, dalam memengaruhi kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan dunia.
Adagium  Kebijakan  Kelautan  Indonesia  (KKI)  Jokowi-JK  yang  terpilih pada  Pilpres  2014  lalu,  mengusung  visi  untuk  “Mewujudkan  Indonesia  menjadi Poros  Maritim  Dunia  yang  kuat  dan  mandiri,”  menuntaskan  jati  diri  bangsa  dari konsep kontinental-agraris ke konsep kemaritiman. Visi ini digadang-gadang akan mampu  menjawab  tantangan  pembangunan  Indonesia  di  tahun  2014-2019. Melalui  tujuh  pilar  KKI  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  RI  No.  16  tahun 2017,  yaitu;  (1)  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan  pengembangan  sumber daya manusia; (2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;  (3)  tata  kelola  dan  kelembagaan  di  laut:  (4)  ekonomi  infrastruktur,  dan peningkatan  kesejahteraan;  (5)  pengelolaan  ruang  laut  dan  perlindungan lingkungan  laut;  (6)  budaya  bahari;  (7)  diplomasi  maritim.  Cita-cita  ini  menjadi jargon  Jokowi-JK  dalam  mewujudkan  mimpi  sebuah  Negara  maritim  yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, dan memberikan kontribusi positif bagi keamanan, perdamaian kawasan serta dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
Kebijakan  publik  tidak  terlepas  dari  komunikasi  publik,  di  mana  gagasan- gagasan  hadir  sebagai  proporsi,  pedoman  dan  arah  menuju  perubahan.  Wacana tidak muncul tanpa makna dan tujuan, melainkan merepresentasikan kepentingan dan kekuasaan pembuatnya. Oleh karen itu, narasi-narasi besar yang sebelumnya menjadi  wacana  kebijakan  publik,  kini  dipertanyakan  secara  kritis  dalam  kajian wacana  kritis.  Oleh  karenanya,  tidak  sedikit  yang  menganggap  bahwa  era sekarang  ini  sebagai  abad  ilmiah  yang  ditandai  oleh  nihilisme,  anarkisme  dan pluralisme  permainan  bahasa  (Gabriel  1999:206-219).  Narasi  Perpres  16/2017 hadir  bukan  sekadar  konstruksi  peristiwa,  namun  merepresentasikan  dan mengkomunikasikan  perubahan  yang  ada.  Pola  narasi  yang  sama  belum  tentu menonjolkan  makna  yang  sama.  Itulah  sebabnya,  narasi  selalu  terikat  ruang  dan waktu serta budaya di mana narasi itu dihasilkan (Saleh 2015:3).
Februari 2018, Volume 16, No.1
Bahasa  memiliki  arti  yang  penting  dalam  dunia  politik.  Bahasa  menjadi media yang ampuh untuk menanamkan ideologi, merebut atau mendapatkan, dan mempertahankan kekuasaan (Asmara 2016:379). Untuk itu, tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  Perpres  16/2017  KKI  sinergi  visi  Poros  Maritim Dunia diantaranya; (1) Level Mikro, representasi, relasi dan identitas komunikasi pada  wacana  Perpres  16/2017  KKI  sinergi  visi  Poros  Maritim  Dunia;  (2)  Level Meso , proses  produksi  dan  konsumsi  Perpres  16/2017  KKI  sinergi  visi  Poros Maritim  Dunia; (3)  Level  Makro , situasional,  institusional  dan  sosial  ketika Perpres 16/2017 KKI sinergi visi Poros Maritim Dunia diproduksi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Komunikasi  dan  pembangunan  merupakan  dua  indicator  yang  tidak  dapat dipisahkan  `antar  satu  dengan  lainya.  Indikator  pesan,  isi  pesan  dan  saluran menjadi penting ketika ingin terjadinya proses komunikasi yang efektif. Terlebih, komunikasi  pembangunan  yang  mencangkup  upaya  untuk  menyampaikan inovasi-inovasi  yang  bermanfaat  bagi  publik.  Sebagaimana  pernyataan  Garbner (1967)  menyebutkan  bahwa  komunikasi  merupakan  interaksi  sosial  melalui pesan-pesan.  Lebih  ditegsakan  bahwa,  komunikasi  merupakan  sebuah  proses transfer  pikiran,  atau  perasaan  oleh  seseorang  (komunikator)  melalui  saluran (media) kepada orang lain (komunikan). Komunikasi pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lainnya yang muncul dari kegiatan berpikir (Bungin 2006:30- 31).
Diskursus  atau  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  wacana  diambil  dari terjemahan  bahasa  Inggris  ‘ discourse’ .  Kata  ‘ discourse’ sebetulnya  berasal  dari kata Latin ‘discursus’ yang berarti lari kian kemari (diturunkan dari yang berbeda dan currere terjemahan  bahasa  Inggris ‘discourse’ ).  Kata discourse sebetulnya berasal  dari  ide-ide  atau  gagasan-gagasan;  konversi  atau  percakapan.  Kedua, komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subyek studi atau pokok telaah. Ketiga, risalat tulis, disertasi formal, kuliah, ceramah, dan khutbah (Sobur 2012:9- 10).  Istilah  Diskursus  dipopulerkan  oleh  Foucault  (2012:106)  lebih  menekankan pada  konsep  kekuasaan  dan  pengetahuan,  dimana  kekuasaan  itu  memproduksi pengetahuan  melalui  wacana  yang  mengandung  ide,  gagasan,  ataupun  konsep. Sebuah  sistem  berpikir,  ide-ide,  pemikiran,  dan  gambaran  yang  kemudian membangun  konsep  yang  mengikat  dari  semua  lapisan  di  sebuah  negara  untuk menggapai perubahan yang direncanakan.
Teks merupakan salah satu bentuk praktek ideologi, bahasa, tulisan, pilihan kata maupun struktur gramatika  yang dipilih dengan ungkapan membawa makna ideologi tertentu dalam taraf memenangkan dukungan publik (Eriyanto 2005:13). Berkenaan  dengan  titik  perhatian  kajian  yang  terletak  pada  analisis  wacana, terdapat tiga hal penting yang saling berkaitan: teks, konteks dan wacana. Analisis wacana  yang  dimaksud  di  sini  adalah  mendeskripsikan  teks  dan  konteks  secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi (Halwati 2013:149).
Tujuan  teori  kritis  hadir  sebagai  penekanan  dan  implikasi  praktis  terhadap masyarakat.  Dengan  kata  lain,  ada  penekanan  hubungan  antar  teori  dan  praksis atau  harus  diterjemahkan  dalam  sebuah  tindakan.  Menurut  ilmuan  sosial,  teori kritis  bukan  hanya  memberikan  pengetahuan  perihal  fenomena  sosial  atau menjelaskan kondisi sosial semata, melainkan juga mesti memberikan penerangan atau  pencerahan  kepada  para  pelaku  (Lubis  2015:13).  Teori  kritis  atau  disebut
juga tradisi kritis, memiliki tiga keistimewaan pokok (Littlejohn & Foss 2014:89): Pertama, mencoba  memahami  sistem  yang  sudah  dianggap  benar,  struktur kekuatan,  dan  keyakinan  atau  ideologi  yang  mendominasi  masyarakat  dengan pandangan  tertentu. Kedua, memperjuangkan  suara  kaum  minoritas  atau  kaum tertindas  dari  sebuah  sistem  yang  membelenggunya  untuk  pembebasan. Ketiga, menciptakan  kesadaran  untuk  menggabungkan  teori  dan  tindakan.  Teori digunakan  untuk  mencapai  perubahan  terutama  mengusahakan  posisi  setara terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan.
Secara  implisit,  menegaskan  bahwa  rezim  wacana  merupakan  bentuk  dari kekuasaan.  Wacana  dapat  berwujud  sebagai  praktik-praktik  yang  mengorgani- sasikan dan terorganisasikan, mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan. Wacana  sebagai  yang  memiliki  otonomi  dan  klaim  atas  kebenaran  dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault, tidak  ada  suatu  kebenaran  atau  pengetahuan  benar  yang  final  dan  bersifat universal.  Kebenaran  tidak  lain  merupakan  kasus-kasus  khusus  mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritasi dan legitimasi belaka.
Klaim kebenaran merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana  yang  memengaruhi  institusi-institusi  dan  praktik-praktik  sosial. Kekuasaan  itu  tidak  beroperasi  secara  negatif  melalui  apparatus  yang  koersif, menekan,  dan  menindas.  Pada  konteks  ini,  kekuasaan  beroperasi  secara  positif dan  produktif.  Artinya,  bahwa  wujud  kekuasaan  itu  tidak  nampak,  maka keberadaanya  menjadi  tidak  disadari  dan  memang  tidak  dirasakan  oleh  individu sebagai  praktik  kekuasaan  yang  sebenarnya  mengendalikan  individu  lain. Kekuasaan  dapat  diketahui  dan  dirasakan  melalui  efek-efeknya.  Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan dari aparatus yang dapat mengendalikan nya.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada,  dikaitkan  dengan  diskursus pembangunan  Poros  Maritim  Dunia  melalui  kebijakan  dalam  bentuk  Perpres. Konstruksi  teori  yang  dibangun  berdasarkan  CDA  Fairclough,  di  mana  tradisi kritis  selalu  menaruh  kecurigaan  atas  sebuah  fenomena.  Menitikberatkan  pada permainan bahasa, peristiwa diskursif dan fenomena sosial-budaya di mana suatu teks kebijakan publik dibuat. Sebuah kebijakan lahir tidak begitu saja, namun ada kepentingan  yang  melatarbelakangi  pembuatan  kebijakan  tersebut.  Akhirnya terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  melalui  permainan  bahasa  dan  proses produksinya.

## METODE PENELITIAN
Waktu  penelitian  dilakukan  pada  Bulan  Juni  sampai  dengan  September 2018, termasuk survey dan analisis data. Penelitian dilakukan di instansi pembuat kebijakan  yaitu,  Setkab  RI, Menko Maritim,  Indonesia Maritim Ceter  (IMC-UI), pengamat  dari  Pusat  Kajian  Sumber  daya  Pesisir  dan  Laut  (PKSPL-IPB)  dan penerima kebijakan di level masyarakat di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Sorong,  Papua.  Informan  penelitian  ini  sebanyak  50  Orang  yang  terdiri  dari perumus  Perpres  lima  orang,  lembaga  kajian  dan  akademisi  tiga  orang,    serta pelaksana  dan  masayarakt  di  Pelabuhan  Bitung  dan  Sorong  Papua  sebanyak  42 orang.  Informan  dipilih  berdasarkan  kapasitasnya  dalam  merumuskan,  meneliti, pelaksana dan penerima Kebijakan Kelautan Indonesia.
Metode  penelitian  menggunakan Critical  Discour  Analysis (CDA) Fairclough  (Haryatmoko  2016:13),  tradisi  kritis  peneliti  berada  dalam  posisi berpihak.  Semata-mata  untuk  membongkar  dan  mendemistifikasi  dominasi  yang terdapat dalam wacana. Ada tanggung jawab moral dan politik pada mereka yang melakukan CDA.  Model ini menggabungkan analisis wacana yang menggunakan dasar linguistik dan  pemikiran  sosial-politik,  yang  kemudian  diintegrasikan  pada perubahan sosial. Berikut Gambar 1 dimensi CDA menurut Fairclough.
Gambar 1  CDA Fairclough (Hariayatmoko 2016:23)
Data  yang  digunakan  sekunder  yaitu  data  berupa  hasil  kajian,  majalah ilmiah,  jurnal  penelitian,  prosiding,  buku,  dokumen  peraturan-peraturan,  dan artikel pemberitaan melalui internet dan catatan-catatan harian yang sipatnya tidak resmi.  Juga,  tahap  penelusuran  pustaka  melalui  berita-berita  di  internet  melalui tanggapan-tanggapan yang saling bersiteru.
Analisis data teks buku satu Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia/Perpres  16/2017  sinergi  visi  Indonesia  Poros  Maritim  Dunia. Pertama analisis mikro, dikategorisasi berdasarkan representasi, relasi dan identitas simbol komunikasi kekuasaan. Kedua level meso, analisis proses produksi dan konsumsi teks, melalui wawancara dengan imforman kunci untuk mengungkap pemrosesan wacana  yang  meliputi  aspek  penghasilan,  penyebaran,  dan  penggunaan  teks. Ketiga level  makro,  yaitu  situasional,  institusional  dan  sosial  kondisi  ketika diproduksi dengan wawancara dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Level Mikro
Proses analisis pada level mikro menekankan pada praktek kebahasaan yang ada  pada  dokumen  Perppres  16/2017  KKI,  bertujuan  untuk  melihat  penekanan ideologi  dan  tujuan  kekuasaan  pengarang.  Kekuasaan  yang  membentuk  dan mentranmisikan pengetahuan untuk mengorganisir relasi teks yang berkepentingan, maupun praktik kuasa simbol kekuasaan. Untuk itu berikut Tabel 3 analisis teks sebagai berikut:
TEKS ( Proses Produksi) PRAKTIK DISKURSIF (Proses Interpretasi)

## PRAKSI SOSIO-BUDAYA
(Situasional, Institusional & Sosial)
(Mikro)
ANALISIS TEKS
(Meso)
PROSES PRODUKSI &

## KONSUMSI
(Makro)
ANALISIS SOSIAL
Tabel 1    Analisis  tek  Perpres  16/2017  untuk  mengungkap  simbol  komunikasi kekuasaan
No Unit Analisis Unsur Uraian 01. Konsideran,  Menimbang:  a) bahwa Indonesia memiliki wilayah  perairan  yang sangat luas dengan potensi  sumber daya kelautan  yang melimpah
sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan . representasi Sebagai  dasar  pertimbangan dalam pengambilan keputusan. relasi Peran  kekuasaan  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber daya. identits Sangat  luas,  potensi  sumber daya, melimpah, dikelola, Optimal dan berkelanjutan. 02. Konsideran b) bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim  Dunia dan  dalam upaya  memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. representasi Kekuasaan  dalam  mengelola sumber daya untuk mewujudkan  cita-cita  Poros Maritim Dunia. relasi Tujuan dan janji kekuasaan identitas Pengelolaan, mewujudkan, Poros Maritim Dunia,  manfaat sebesar-besarnya, dan kemakmuran rakyat. 03. Pasal  1  Ayat  (1).  Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaanya melalui program dan kegiatan kementrian/ lembaga di bidang kelautan  yang  disusun  dalam rangka percepatan implementasi Poros  Maritim Dunia. representasi Pedoman umum kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan  Poros  Maritim Dunia. relasi Pedoman  kekuasaan  dalam menjalankan pembangunan. identitas Pedoman  umum  kebijakan, pelaksanaannya,  program  dan kegiatan, percepatan, dan Poros Maritim Dunia.
04. Pasal  1  Ayat  (2). Poros
Maritim  Dunia adalah  suatu visi Indonesia untuk  menjadi sebuah negara  maritim yang
berdaulat, maju, mandiri, kuat,
serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan perdamaian kawasan  dan  dunia  sesuai dengan kepentingan nasional. representasi Janji  kekuasaan  melalui  visi kemaritiman. relasi Tujuan,  kepentingan  dan  janji kekuasaan. identitas Poros  Maritim  Dunia,  visi Indonesia,  negara  maritim, berdaulat, maju, mandiri, kuat, kintribusi  positif,  keamanan, perdamaian  dan  kepentingan nasional.
05. Bab  I  Pendahuluan  alinea  ke- 13: Visi  Poros  Maritim  Dunia juga perlu memperhatikan s ecara komprehensif konstelasi hubungan  antarnegara  di  Asia serta  berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti ASEAN
Community, One  Belt  One Road  (OBOR)  Republik  akyat
Tiongkok  (RRT) , Act  East  dari dia dan  RE-Balance dari
Amerika. representasi Memiliki  kekuasaan  untuk menjalin hubungan antar kekuasaan  untuk  mencapai tujuan. relasi Kerjasama antar kekuasaan. identitas Visi  Poros  Maritim  Dunia, inisiatif,  ASEAN  Community, OBOR RRT, Act East dan RE-
Balance.
eISSN 2442-4102
No Unit Analisis Unsur Uraian 06. Bab  V  5.4.2  Infrastruktur Kelautan alinea pertama: Konektivitas harus  menjadi tulang punggung pembangunan yang Indonesiasentris, bukan Jawasentris. representasi Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan wilayah geografis Indonesia. relasi Prioritas kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur identitas Konektivitas, tulang punggung pembangunan, Indonesiasentris dan Jawasentris. 07. Bab VI 6.1 Kerangka Pendanaan, Alinea ke-3: Pengembanagan potensi pembiayaan pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja  sama pemerintah  dan swasta/organisasi non Pemerintah. representasi Kerjasama  antar  kekuasaan utuk  mendapatkan  dukungan pendanaan pembangunan. relasi Kekuasaan ekonomi pembangunan identitas Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan, pemanfataan, Public Private Partnership  (PPP)  dan  kerja sama pemerintah dan swasta.
Konsideran  pertama,  ‘menimbang’  representasi  dari dasar  pengambilan keputusan,  yang  berhubungan  dengan  relasi  komunikasi  atas  peran  kekuasaan dalam mengelola sumber daya laut. Penguatan bahsa seperti: sangat luas, potensi sumber daya kelautan, melimpah, dikelola, optimal dan berkelanjutan, digunakan sebagai identitas komunikasi kekuasan. Kata ‘dikelola’ tentu memiliki arti sebagai kata  kerja  yang  dialakukan  subyek,  sehingga  memiliki  kekauatan  untuk dijalankan, sedangkan kata ‘sangat luas’, ‘melimpah’, merupakan kata sifat  yang memperjelas  kata  benda.  Dipertegas  dengan  keterangan  kata  kerja  subyek ‘optimal dan berkelanjutan’ akan menguatkan kata ‘dikelola.’ Konsideran kedua, representasi kekuasaan  dalam  mengelola  sumber  daya  laut,  sebagai  upaya  untuk mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia, dengan relasi komunikasi kekuasaan, untuk  membuktikan  usaha  perwujudan  visi  dan  janji  kekuasaan.  Dibuktikan dengan  identitas  komunikasi  kekuasaan:  pengelolaan,  mewujudkan,  Poros Maritim  Dunia,  manfaat  sebesar-besarnya,  dan  kemakmuran  rakyat,  yang memiliki  arti  dalam  kelas  nomina  atau  kata  benda,  sehingga  dapat  menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
Penjelasan  di  Bab  I  (satu)  pada  Pendahuluan  di  alinea  ke-13:  yaitu  “Visi Poros  Maritim  Dunia  juga  perlu  memperhatikan  secara  komprehensif  konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti ASEAN  Community,  One  Belt  One  Road  (OBOR)  Republik  akyat  Tiongkok (RRT),  Act  East  dari  dia  dan  RE-Balance  dari  Amerika.”  Hal  ini  menunjukan bahwa,  visi  Poros  Maritim  Dunia  memiliki  hubungan  dengan  berbagai  inisiatif antarnegara,  kerena  jika  diamatai  perkembangan  global  dipengaruhi  oleh  ambisi Negara-negara  yang  memiliki  kekuatan  ekonomi  besar  untuk  peningkatkan pengaruh  dengan  kerjasama  antarnegara.  Inisatif  tersebut  tentu  akan  membawa dampak  bagi  kedua  belah  pihak,  OBOR  Tiongkok  dengan  Poros  Maritim Indonesia  sama-sama  ingin  mengembangun  jalur  infrastruktur  kemaritiman  bagi perdagangan. Sementara di Bab V (lima) poin 5.4.2 “Infrastruktur Kelautan alinea pertama:  Konektivitas  harus  menjadi  tulang  punggung  pembangunan  yang
Bulan Februari, Volume 16, No. 1
Indonesiasentris,  bukan  Jawasentris.”    Pembangunan  infrastruktur  kemaritiman untuk pemerataan ekonomi bukan pembangunan di Pulau Jawa, sehingga konflik sosial  akibat  ketimpangan  dan  disparitas  antar  wilayah  bisa  diatasi.    Bab  VI (enam)  poin  6.1  Kerangka  Pendanaan,  Alinea  ke-3:  Pengembanagan  potensi pembiayaan  pembangunan  kelautan  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan pemanfaatan skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan  swasta/organisasi non Pemerintah.  Untuk  menuntupi  kebutuhan  biaya pembangunan  yang  bear,  pemerintah  menarik  investor  dengan  skema  pinjaman lunak  dengan  kerjasama  antarnegara  atau  swasta  asing.  Model  ini  menunjukkan bahwa  pemerintah  menggunakan  politik  terbuka,  dimana  peran  swasta  lebih berperan  dalam  pengelolaan  usaha  badan  publik,  sementara  pemerintah  hanya menjadi pengawas.

## Level Meso (Peristiwa Diskursif)
Teks  sangat  dipengaruhi oleh nilai  pada proses produksi, pola kerja, bagan kerja dan  rutinitas dalam  menghasilkan teks, serta proses konsusmsi  teks (tujuan dan  sasaran),  sangat  berpengaruh  terhadap  tujuan  serta  arah  kebijakan.  Adapun, proses  produksi  Perpres  16/2017  KKI  diawali  dengan  pembentukan  Kelompok Kerja  (Pokja)  penyususnan  draf  Perpres  melalui SK/03/DI/Maritim/II2016  yang dikeluarkan  oleh  Deputi  Bidang  Kerjasama  Maritim  Kemenko  Kemaritiman. Terbentuk  sebanyak  16  orang  tim Pokja, yang  terdiri  dari  perwakilan  tim  antar departemen/kementerian/lembaga  yaitu: 11 orang perwakilan staf Deputi, Kabiro dan  Assdep  dari  Kemenko  Maritim,  satu  orang  Kasubdit  dan  satu  orang  Assdep dari  Setkab,  satu  orang  dari  Kementerian  Bappenas,  satu  orang  dari  biro  hukum KKP dan satu orang Kabid dari Sesneg.
//Kemenko  Maritim  selaku  Kementerian  Koordinator  tidak  punya kewenangan  untuk mengusulkan  suatu  produk  hukum//  Yang  bisa melakukan itu adalah pemrakarsa yaitu KKP/ (IPP0104).
Jika dilihat dari Perpres  65 Tahun 2015 tentang  Tugas dan  Fungsi  KKP  di Pasal  2  bahwa,  “Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  mempunyai  tugas  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang kelautan dan perikanan dalam membantu  tugas  Presiden  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  negara.”  Oleh karena itu, KKP yang seharusnya memiliki hak menyusun dan merumuskan KKI. Sementara, Perpres 10 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Kemenko Maritim di  Pasal  2  ditegaskan  bahwa,  “Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman mempunyai  tugas  menyelenggarakan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.
//Pada saat penyusunannya kita/ baru mereka yang akan mengharmonisasi
//Jadi prosedur pemrakarsa KKP// (IPP0101).
Peran  KKP dalam hal  ini menjadi  pemrakarsa, lead penyususnan draf  KKI oleh    Kemenko  Maritim.  Eksistenis  peran  Menko  Maritim  lebih  kuat  kedekatan dan  pengaruhnya  dengan  Presiden  dibandingkan  dengan  KKP,  sehingga  proses penyususnan  draf  KKI  dikuasai  Kemenko  Maritim. Perumusan  naskah dirumuskan  berdasarkan  ide  dan  arahan  dari  Menko  Maritime  dan  disetujui  oleh Presiden.
Proses  konsumsi  dilakukan  kepada  perwakilan  Negara-negara  sahabat  dan forum-forum internasional. Sasarannya untuk menjaring investasi dan kerja sama anatarnegara  dalam  pembanguanan  proyek  kemaritiman.  Proyek  kemaritiman
Februari 2018, Volume 16, No.1
untuk mendukung konsep konektivitas laut untuk memperlancar distribusi barang dan  jasa  dari  luar  dan  dalam  negeri.  Melalui  kerjasama  antar  negara,  menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mendukung pembangunan maritim.  Kerjasama investasi  pemerintah  Cina  dan  Indonesia  contohnya,  memiliki  kesamaan  visi terkait proyek infrastruktur maritim. Selain itu juga, dengan melakukan presentasi dan  pendistribusian  buku  dalam  Bahasa  Inggris,  media  pidato,  jejaring  media sosial  dan  Website  KSP  dan  kementerian/lembaga  yang  menangani  bidang kemaritiman.

## Level Makro (Aspek Sosial-budaya)
Aspek  situasional  dipengaruhi  oleh  wilayah  perairan  Indonesia  yang  luas dengan  potensi  sumber  daya  laut  yang  melimpah,  sehingga  menjadi  rawan terjadinya  konflik  batas  maritim.  Seperti  yang  terjadi  konflik  antarnegara  di wilayah  Laut  Cina  Selatan,  karena  Laut  Cina  Selatan  adalah  jalur  utama perdagangan  dunia  dari  dan  menuju  Asia-Pasifik.  Juga  lanjutan  dari  Alur  Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, erat  kaitannya  dengan  posisi  Natuna  dan  Kepulauan  Spartly  yang  banyak mengandung  migas  dan  mineral  (Maksum  2015:12).  Indonesia  berada  di  daerah ekuator,  antara  benua  Asia  dan  Australia  yang  secara  langsung  menghubungkan ekonomi  negara-negara  maju.  Selain  itu,  beberapa  selat  strategis  Indonesia menjadi  lalu  lintas  maritime  dunia,  yakni  Selat  Malaka,  Selat  Sunda,  Selat Lombok dan Selat Makasar (Chen in et al 2014: 68). Sementara, kebijakan ALKI menjadikan Indonesia sebagai negara menganut sistem terbuka, sehingga berbagai pelayaran  dan  penerbangan  asing  bebas  melintasi  wilayah  Indonesia.  Untuk  itu, berbagai  ancaman  keamanan  pada  jalur  ALKI  menjadi  ancaman  bagi  Poros Maritim (Rustam 2016:1). Laut berfungsi untuk mewujudkan integrasi bangsa dan sebagai ruang juang bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negara (Sautma et al 2014:1).
Secara  Institusional  dalam  rangka  penguatan  kelembagaan  ditetapkan Perpres  No.  178  Tahun  2014  tentang  Badan  Keamanan  Laut  dan  membentuk Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  melalui  Perpres  No.  10  Tahun 2015.  Implementasi  praktis  dari  kebijakan  dan  program  melalui  proses transformasi  struktural,  Menko  Maritim  LBP  (Indonesia  Maritim  2016:1), persoalan  regulasi  yang  saling  tumpang  tindih  antar  satu  sektor  dengan  lainya menjadi  permasalahan  utama  dalam  mewujudkan  Indonesia  sebagai  Poros Maritim  Dunia.  Selain  itu,  juga  akibat  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang, kurangnya informasi kebijakan ekspor dan impor serta maraknya penyelundupan. Diperlukan  adanya  perubahan  birokrasi  perizinan  perdagangan  dan  kepabeanan. Menurut  Kepala  BPEN  Deperdag  (Soegiri  2008:  90),  lambatnya  penanganan perizinan  disebabkan  oleh  banyaknya  instansi  pemerintah  dan  swasta  yang terlibat,  sehingga  perlu  adanya  penyederhanaan  sistem  birokrasi  untuk peningkatan  transparansi  dan  komunikasi  antar  instansi  pemerintah.  Sementara, konflik  pengelolaan  wilayah  laut,  mencakup  wilayah  pengelolaan,  substansi wewenang pengelolaan, dan pola pengaturan pengelolaan wilayah tata ruang laut (Lekipiouw & Sherlock 2014: 28-29).
Secara  sosial  berkaitan  dengan  nilai  dan  norma  budaya  masyarakat  yang mempengaruhi kebijakan. Nilai dan norma dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh  faktor  ekonomi  dan  penegakan  hukum.  Aspek  sosial  menurut  Durkheim (Suhardi  2009:  107),  juga  bersifat represif,  yakni  memaksa  individu .  Individu dalam konteks ini dipaksa, dibimbing, diyakinkan dan didorong untuk berperilaku
sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  nilai  dan  norma  yang  sudah  ada  dalam masyarakat.  Menurut  hasil  penelitian  Lumintang  (2015:7),  faktor-faktor  sikap masyarakat  yang rendah akibat sikap mental  yang suka menerobos, sikap mental yang  tidak  percaya  kepada  diri  sendiri,  sikap  mental  yang  tidak  berdisiplin  yang murni  dan  sikap  mental  yang  mengabaikan  tanggung  jawab.  Sementara  kondisi ekonomi, menurut hasil survei SMRC menunjukkan, Indonesia di bawah Jokowi- JK  memburuk.  Sejak  dilantik  menjadi  Presiden  pada  Oktober  2014  hingga menjelang  setahun,  kondisi  ekonomi  nasional  cenderung  berubah  dari  positif menjadi negatif (Prabowo 2015:1).

## SIMPULAN DAN SARAN
Level Mikro, Korpus teks dikuasakan untuk merepresentasikan peran dan potensi kekuasaan  usaha  peningkatan  pembangunan.  Sejarah  dan  hak  yurisdiksi  laut menjadi  modal  kekuasaan  untuk  mendapat  dukungan  politik  pada  pokok  isi kebijakan.  Peningkatan  kekuasan  dengan  hubungan  luar  negeri  bertujuan  untuk peningkatan  investasi  untuk  mendukung  visi  Poros  Maritim  Dunia  melalui investasi  projek  infrastruktur.  Melalui  ideologi  ‘Neoliberal’  dan  politik  terbuka pembangunan  diarahkan  kepada  Publik  Private  Partnership,  sehingga  dominasi ranah publik dikuasai oleh swasta asing. Identitas komunikasi dimainkan melalui simbol  komunikasi  kekuasaan  melalui  dokrinasi,  ajakan,  seruan,  dan  dominasi entitas seperti; sangat luas, melimpah, dan posisi strategis, serta penggunaan janji dan  harapan  melalui;  kesejahteraan  rakyat,  menyejahterakan  seluruh  rakyat Indonesia,  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya,  dan  kemakmuran  rakyat,  juga terdapat  upaya  untuk  penanaman  ideologi  melalui  pengulangan  kata  Poros Maritim Dunia.
Level  Meso,  peristiwa  diskursif  dapat  diketahui  dengan  proses  produksi Prepres secara personal menunjukkan dominasi kekuasaan Kemenko Maritim atas perumusan  Perpres.  Dominasi  anggota  yang  bekerja  merumuskan  Perpres menunjukkan  pelemahan  kekuatan  ide  dan  kekuasaan  pada  sistem  produksi kebijakan.  Proses  konsumsi  dilakukan  sebagai  eksistensi  Kemenko  Maritim kepada  Presiden  ditunjukan  dengan  penyebaran  teks  kepada  Negara  sahabat  dan forum-forum  internasional  sebagai  pencarian  dukungan  investasi  projek kekuasaan untuk mendukung visi Poros Maritim Dunia.
Level Makro, situasi batas perairan Indonesia menjadi konflik di Laut Cina Selatan. Selat strategis Indonesia menjadi perlintasan perdagangan dunia. Namun, sistem terbuka pada ALKI menjadi ancaman terhadap konflik perbatasan maritim. Secara  institusional,  peran  penguatan  kelembagaan  atas  pembentukan Kementerina  Koordinator  Kemaritiman  dan  Bakalma  tidak  membuat  proses birokrasi  menjadi  mudah.  Pengelolaan  laut,  dikuasakan  oleh  Kemenko  Maritim selaku  Kementerian  Koordinator  yang  menangani  kemaritiman,  namun  KKP selaku  Kementerian  yang  lama  menangani  kelautan,  tidak  singkron  dengan keberadaan  Kemenko  Maritim.  Aspek  sosial  berkaitan  dengan  dampak  kondisi perekonomian  satu  tahun  menjabat  Jokowi-JK  menjadi  Presiden  menurun, sehingga kinerja Pemerintah dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan yang ada. Projek infrastruktur pemerintah sebagai sektor vital dalam proses pencapaian pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  diyakini  akan  menghilangkan  disparitas  antar wilayah Barat dan Timur Indonesia, yang berdampak pada disintegritas bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara  R.  2016.  Strategi  kebahasaan  Presiden  Jokowi  dalam  menanamkan ideologi dan manifesto pemerintahan. Jurnal Litera.12(2):379-388.
Bungin  B.  2006. Sosiologi  Komunikasi:  Teori,  Paradigma  dan  Diskursus Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat. Jakarta  [ID]:  Kencana  Prenada Media Group.
Chen  in. et  al. 2014.  New  Perspectives  on  Indonesia:  Understanding  Australia’s Closest Asian Neighbour. Perth: Perth US Asia Centre.
Eriyanto.  2005. Analisis  Wacana,  Pengantar  Analisis  Teks  Media. Yogyakarta [ID]: LKiS.
Foucault M. 2012. Arkeologi Pengetahuan. Yogyakarta [ID]: IRCiSoD. Gabriel  L.  1999.  Posmodernisme  dalam  pengembangan  wacana  formulasi kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisipol. 3(2):206-219. Halwati  U.  2013.  Analisis  Folcoult  dalam  membedah  wacana  teks  dakwah  di media  massa. At-Tabsyir  Jurnal  Komunikasi  Penyiaran  Islam .  1(1):145- 158.
Haryatmoko.  2016. Analisis  Wacana  Kritis:  Landasan  Teori,  Metodologi  dan Penerapan. Jakarta [ID]: Raja Grafindo Persada.
Indonesia  Maritim.  2016.  Regulasi  tumpang  tindih  hambatan  utama  Indonesia sebagai  Poros  Maritim  Dunia.  [internet].  (diunggah  2018  Desember  25). https://maritim  indonesia.co.id/2016/09/regulasi-tumpang-tindih-hambatan- utama-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/.
Lekipiouw  and  Sherlock  H.  2014.  Pengaturan  wewenang  dalam  pengelolaan wilayah laut. Jurnal Sasi. 20(2): 28-35. Littlejohn  Stephen  W  dan  Foss  Karen  A.  2014. Teori  Komunikasi  Theories  of Human Communication. Edisi 9. Jakarta [ID]: Salemba Humanika. Lubis  A.  Y.  2015. Pemikiran  Kritis  Kontemporer:  Dari  Teori  Kritis,  Culture Studies,  Feminisme,  Postkolonial  Hingga  Multikulturalisme. Jakarta  [ID]: Raja Grafindo Persada.
Lumintang J. 2015. Pengaruh perubahan sosial terhadap kemajuan pembangunan masyarakat di Desa Tara-Tara 1 . e-journal Acta Diurna. 4(2): 1-9. Maksum A. 2015. Poros maritim dan politik luar negeri Jokowi. Andalas Journal of International Studies. 4(1):1-26.
Rustam I. 2016. Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita ‐ cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesian Perspective. 1(1):1-21.
Saleh  T.  M.  2015.  Konstruksi  pesan  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam  film: Java Heat. Jurnal E-Komunikasi . 3(1):1-12. Sautma H. Ronny, Hantoro M. Novianto, Dwi K. Shanti, et al. 2014. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Laut. P2DI Sekjen DPR-RI. 1-9. Sobur  A.  2012. Analisis  Teks  Media:  Suatu  Pengantar  untuk  Analisis  Wacana, Analisis  Semiotik,  dan  Analisis  Freming. Bandung  [ID]:  Remaja Rosdakarya.
Soegiri H. 2008. Peran Ekspor-Impor terhadap perekonomian Jawa Timur dengan pembenahan  fungsi  pelabuhan  di  jawa  Timur. DIE  Jurnal  Ilmu  Ekonomi dan Manajemen. 5 (1): 87-120. Suhardi.  2009. Pengembangan  Inovasi  Pertanian. Cianjur  [ID]:  Balai  Penelitian Tanaman Hias.