ISSN:2746-0576, Vol 4 No 1, 2023, 137-143
Peningkatan  Bumdes  Berdasarkan  Aspek  Metodologi Melalui  PKM  (Improvement  of  Bumdes  Based  on

## Methodological Aspects Through PKM)
Falimu Falimu 1* , Hasrat A Aimang 2 , Karmila P Lamadang 3 Universitas Muhammadiyah Luwuk, Sulawesi Tengah 1,2,3

## falimuimu77@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 Oktober 2023 Revisi 1 pada 30 Oktober 2023 Revisi 2 pada 2 November 2023 Revisi 3 pada 14 November 2023 Disetujui pada 20 November 2023

## Abstract
Purpose: The purpose of establishing BUMDesa is regulated in the Village  Head  Regulation,  Regulation  of  the  Minister  of  Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic  of  Indonesia  Number  4  of  2015  concerning  the Establishment, Management, and Dissolution of BUMDes. Village- owned enterprises were established with the aim of accommodating all  economic  activities,  public  services  handled  by  the  village, and/or  collaboration  between  villages.  The  aim  of  BUMDes  is  to enable long-term economic improvement in rural areas.
Methodology/approach: The  stages  of  community  service activities begin with outreach to the target community in Lauwon village,  East  Luwuk  District.  The  method  of  implementing  the activity is the socialization of BUMDes organizational management and BUMDes management training.
Results/findings: As  managers  and  members  of  BUMDes  in villages,  the  community  has  an  important  role  in  the  growth  and progress of its economy through BUMDes. The problem that occurs is  that  the  BUMDes  established  in  Lauwon  Village  are  not developing well. There are many factors that cause this, including irregular  management  of  the  BUMDes  organization  and inconsistent  management  and  administration,  as  well  as  a  lack  of understanding  of  the  BUMDes  management  itself,  so  that  the village's potential is difficult to implement. Lauwon Village is one of the villages in the East Luwuk District, Banggai Regency, which has a BUMDes, but the management is not in accordance with the expectations of the village government and the community. This is due  to  the  integrity  of  institutional  management,  as  well  as  the absence  of  Articles  of  Association  (AD)  and  Bylaws  (ART), infrastructure, and no mapping of village potential.
Contribution: This  service  is  expected  to  improve  the  ability  of village officials to manage business entities owned by the village. Limitation: Focuses on maximizing financial profits and improving the welfare of village communities Keywords: Improvement of BumDes, Methodology, PKM. How to cite: Falimu, F., Aimang, H, A., Lamadang, K, P. (2023). Peningkatan  Bumdes  Berdasarkan  Aspek  Metodologi  Melalui PKM. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4(1), 137-143.

## 1. Pendahuluan
Desa Lauwon merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Luwuk Timur hasil dari pemekaran dari Desa Kayutanyo pada tahun 1989. Desa Lauwon memiliki jarak tempuh 33 km dari ibu kota Kabupaten Banggai dan berjarak sekitar 10 Km dari ibu kota kecamatan. Secara administratif desa Lauwon terdiri dari 3 dusun sesuai RPJM Desa Lauwon, 2020. Penduduk Desa Lauwon terdiri dari 223 KK  berjumlah  649  jiwa,  dengan  perincian  325  laki-laki  dan  324  perempuan.  Mata  pencaharian penduduk yang mendominasi yaitu petani, dimana ada 12 kelompok tani tani. Pada umumnya kelompok tani  Desa  Lauwon  adalah  petani  dimana  pada  musim-musim  tertentu  hasil  tanam.  Berdasarkan
(Presiden  Republik  Indonesia,  2016)  BUMDes  yang  merupakan  lembaga  ekonomi  desa  yang menggunakan sumber daya dan aset lokal yang dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kesempatan kepada  desa  untuk  membangun  desa  sesuai  dengan  potensinya  dengan  mengutamakan  peran  serta masyarakat.  Tujuan  didirikannya  BUM  Desa  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Desa, (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013) "pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah  untuk  menampung  seluruh  kegiatan  ekonomi  dan/atau  pelayanan  publik  yang  dikelola  desa, dan/atau kerja sama antar desa," menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015.  Dimulai  sebagai  model  untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, sehingga didirikanlah BUMDes.
UU Desa memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada  desa disertai    dengan    pemberian kewenangan,    hak    dan    kewajiban    menyelenggarakan    otonomi    desa  2023 (Khomsin, 2023) dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Indonesia  guna  menggarap  potensi, keanekaragaman  desa, peluang dan  tantangan  persaingan  global (Widadi & Eldo, 2023). Pengelolaan keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel,  maka  penatausahaan  keuagan  desa  wajib    dilaksanakan dengan  baik  yang  merupakan  tanggung  jawab  dari  bendahara  desa.  (Andni & Hidayah, 2023). System pengelolaan keuangan desa seperti laporan pertanggung jawaban akan menjadikan  pelaporan keuangan  desa  yang  lebih  akuntabel.  (Andni  &  Hidayah,  2023).  Upaya  pemerintah  yang  dilakukan dalam  peningkatan  ekonomi  masyarakat  desa  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Hal  ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes adalah  lembaga  keuangan  yang  menawarkan  pinjaman  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan sehingga mereka dapat menjalankan usaha untuk masyarakat setempat. BUMDes melibatkan kegiatan ekonomi  masyarakat  dalam  bentuk  kelembagaan  yang  dijalankan  secara  profesional,  namun  tetap berpegang teguh pada produktifitas dan efektif dan dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif. (Lestari, 2021).
Sejak  berdiri  pada  tahun  2013  sesuai  dengan  SK  kepala  desa,  BUMDes  Desa  Lauwon  Kecamatan Luwuk  Timur,  Kabupaten  Banggai,  telah  melakukan  aktivitasnya.  BUMDes  Lauwon  mengalami kefakuman  yang  di  sebabkan  pengelolaan  organisasi  BUMDes  yang  kurang  baik  dan  pengelolaan manajemen administrasi dan potensi desa sampai saat ini BUMDes tidak berjalan. Kesalahan dalam pengelolaan organisasi BUMDes dan Pengelolaan Manajemen Administrasi menghambat pelaksanaan kegiatan  BUMDes  itu  sendiri.  BUMDes  Lauwon  memiliki  beberapa  kendala  atau  hambatan  yang dijalankan belum mengarah kepada apa yang harus dilakukan masih belum jelas diantaranya potensi desa melalui jenis usaha melalui ruang gerak BUMDes Lauwon yang sulit untuk berkembang. Usaha yang dikenal dengan BUMDes memiliki seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa itu sendiri,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  kekayaan  dan  potensi  desa  yang  ada. Menyelenggarakan  sumber  daya,  dan  potensi  desa  serta  memberikan  layanan  yang  baik  pada Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Desa adalah cabang pemerintahan yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat. Integrasi desa ke dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat adalah hal terdekat yang dimaksudkan dalam hal  interaksi  sosial.  Sementara  itu,  penduduk  setempat  dapat  dengan  mudah  mengakses  posisi pemerintah  desa  baik  secara  administratif  maupun  geografis.  Pembentukan  BUMDes  dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan, memaksimalkan sumber daya desa, dan memanfaatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Hal  ini  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  upaya  lokal  dalam mengelola potensi desa, mengembangkan rencana bisnis untuk kerjasama desa, membuka pintu untuk mendukung  kebutuhan layanan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa. (Suparji, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inovasi penting dan layak diapresiasi di tengah kondisi dalam waktu yang lama desa selalu ditinggalkan  (Sahdan, 2005). Dengan terobosan model usaha BUMDes, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan  tidak  berpusat  di  perkotaan  saja.  BUMDes  dirancang  untuk  meningkatkan  dan  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  desa.  Penduduk  desa  sendiri  mengelola  sumber  daya  desa  untuk
meningkatkan pendapatan awal masyarakat dan meningkatkan tingkat kemandirian desa. Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau sebagai badan usaha yang dikelola secara profesional, BUMDes mempertahankan ketergantungannya pada potensi yang ada desa (Zulkarnaen, 2016).
Diantara  permasalahan  yang  dialami  BUMDes  adalah  pertama,  lemahnya  pengelolaan  organisasi BUMDes serta di bidang manajemen administrasi BUMDes, kedua, Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kelembagaan BUMDes dan fasilitas sarana prasarana kegiatan serta jenis unit  usaha  yang  akan  dijalankanbelum  jelas,  ketiga  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang keuangan  mikro  BUMDes.  Kelemahan  ini  yang  membuat  kemampuan  pengurus  dalam  mengelola organisasi serta aktivitas dan mengembangkan prosedur dan tugas-tugasnya. Dalam wawancara yang dilakukan  pada  tanggal  24  Januari  2022  bertempat  dibalai  desa  Lauwon  dengan  kaur  pemerintahan bapak Lauba bahwa, BUMDes yang didirikan di Desa Lauwon tidak berkembang dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti manajemen administrasi dalam pengelolaan organisasi BUMDes yang tidak teratur serta tidak ada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), dan tidak adanya infrastruktur serta pemetaan potensi desa. Pengelolaan organisasi BUMDes tersebut belum  sesuai  dengan  harapan  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  PKM ini  dilakukan  untuk  perbaikan pengelolaan organisasi BUMDes melaui pengelolaan manajemen untuk memperbaiki masalah tersebut. Pertama, Peningkatan  pengetahuan  pengelolaan  organisasi  pengurus  BUMDes  Lauwon  dalam pengelolaan  potensi  desa  melalui  lembaga  BUMDes. Kedua, peningkatan  pengelolaan  manajemen administrasi BUMDes yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes serta pengelolaan keuangan mikro BUMDes.
Dalam  kegiatannya,  BUMDes  dimaksudkan  untuk  membangun  unit-unit  usaha  yang  memanfaatkan potensi  desa  dan  tidak  hanya  berfokus  pada  memaksimalkan  keuntungan  finansial  tetapi  juga  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  (Andriani  &  Meiwanda,  2021).  Berdasarkan  analisis situasi di atas, maka dirumuskan permasalahan mitra sebagai pengetahuan pengelolaan organisasi dan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai.

## 2. Metodologi
Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini pada dasarnya dilakukan dengan metode partisipastif sebagai suatu  metode  yang  sangat  dekat  dengan  metode  pembelajaran  pemberdayaan  masyarakat.  Langkah- langkah pelaksanaan metode tersebut diuraikan sebagai berikut.

## 2.1 Rancangan Pengabdian
Pembuatan  program  untuk  mengatasi  masalah  ini  didasarkan  pada  pemeriksaan  keadaan,  keadaan obyektif mitra, dan jawaban yang dapat diterima Bersama yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Rancangan Program Pengabdian
1. Masalah
- Metode  pengelolaan  organisasi  BUMDes  dan  pengelolaan manajemen administrasi dan potensi desa tidak sesuai 2. Solusi - melakukan  sosialisasi  tentang  pengelolaan  organisasi  BUMDes dan pengelolaan manajemen administrasi dan potensi desa Metode - Sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan manajemen organisasi BUMdes Output - Terselenggaranya pengelolaan BUMDes yang professional - Peningkatan perekonomian masyarakat melalui BUMDes

## 2.2 Pentahapan Pengabdian
Pada pentahapan kegiatan Pengabdian dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat sasaran di desa Lauwon  Kecamatan  Luwuk  Timur.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  yaitu  pelatihan  dan  sosialisasi. Adapun tahapan-tahapan dalam metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Tahap sosialisasi
Sosialisasi  dilakukan  pada  awal  kegiatan  pengabdian,  berupa  pemberian  informasi  kepada mitra/masyarakat tentang kegiatan PKM yang akan dilakukan, tujuan kegiatan, tahapan pelaksanaan kegiatan,  dan  jadwal  pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  kesepakatan  antara  tim  pengusul  dengan mitra.  Dengan  sosialisasi  diharapkan  mitra  memahami  kegiatan  PKM  yang  akan  dilakukan  dan termotivasi untuk melaksanakan setiap program kerja yang telah disepakati dengan penuh semangat, ikhlas, atau tidak terpaksa demi terwujudnya tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kapasitas alam pengelolaan melaui perbaikan manajemen dan sarana dan prasarana BUMDes
b. Tahap pelaksanaan
1)  Melakukan  pengumpulan,  pemilahan  masalah  dan  edukasi  untuk  masyarakat  agar  memahami pengorganisasian dalam pengelolaan manajemen BUMDes
2)  Pemanfaatan  BUMDes  guna  meningkatkan  ekonomi  warga  masyarakat  Desa  Lauwon  dimulai dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan manajemen administrasi, dan pendampingan hingga pengurus BUMDes dapat mengolah BUMDes dengan baik dan profesional.
c. Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi ini dilakukan dengan:
1) Evaluasi pengelolaan administrasi BUMDes
Dalam kegiatan ini, tim akan melakukan evaluasi kepada pengurus BUMDes dalam pengelolaan manajemen administrasi BUMDes yang dilakukan.
2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas organisasi BUMDes Kegiatan  evaluasi  kegiatan  pengatan  kapasitas  organisasi  dilakukan  secara  periodic  untuk mengetahui  kegiatan  telah  sesuai  dengan  target  atau  belum,  jika  belum  akan  dilakukan pendampingan agar sesuai dengan harapan.
3) Dalam  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  organisasi  BUMDes  dan  pengelolaan manajemen BUMDes, serta mencatat kendala-kendala yang terjadi dalam penelolaan manajmen administrasi yang ada di Desa Lauwon menjadi lebih baik.

## 3. Hasil dan pembahasan
Sesuai  jadwal  pelaksanaan  pengabdian  yang  disepakati  bersama,  sosialisasi  pengelolaan  organisasi BUMDes  dan  pengelolaan  manajemen  administrasi  BUMDes  di  Desa  Lauwon,  Kecamatan  Luwuk Timur,  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Penduduk  local  khususnya  pengelolaan  administrasi  BUMDes sangat  antusias  untuk  mempelajari  dan  menerapkan  informasi  tersebut.  Pengelolaan  organisasi BUMDes dan pengelolaan manajemen administrasi ini sangat menekankan pada mengelola organisasi serta pendampingan pengelolaan manajemen administrasi BUMDes.

## 3.1  Sosialisasi Pengelolaan organisasi BUMDes
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat desa Lauwon untuk menyebarluaskan informasi tentang pengelolaan BUMDes. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam pengelolaan BUMDes adalah  sistem  kegiatan  ekonomi  mikro  desa  yang  dijalankan  masyarakat.  Pengelolaan  BUMDes berbeda dengan operasional pemerintah desa di luar struktur organisasi pemerintah desa. Pemerintah Desa membentuk BUMDes untuk memanfaatkan sebaik-baiknya semua potensi desa melalui peluang ekonomi  serta  potensi  sumber  daya  manusia  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa. Di tengah keadaan ketika desa secara konsisten ditinggalkan untuk waktu yang lama, Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  adalah perkembangan  yang  signifikan  dan  patut  diapresiasi.  (Sahdan,  2005). Dengan keberhasilan model bisnis BUMDes, ada antisipasi bahwa pertumbuhan sektor ekonomi akan lebih  luas  tersebar  dan  tidak  berpusat  di  kota.  BUMDes  dirancang  untuk  meningkatkan  dan menggerakkan ekonomi lokal. Penduduk desa sendiri mengelola sumber daya desa untuk meningkatkan pendapatan awal masyarakat dan meningkatkan tingkat kemandirian desa. BUMDes berfungsi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui organisasi atau badan usaha yang dijalankan secara profesional namun tetap mengandalkan potensi yang melekat pada desa. (Zulkarnaen, 2016).
Dengan cara ini, Desa Lauwon, Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai mengelola sumber daya yang  menjadi  potensi  desa  untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  desa  Lauwon.  Namun menurut pengamatan penulis, pengelolaan BUMDes di desa Lauwon belum seefektif yang seharusnya, dan akibatnya program-program yang telah dilaksanakan tidak dapat direalisasikan secara efektif. Hal ini disebabkan sejumlah hambatan, termasuk manajemen organisasi BUMDes yang kurang profesional. Maka  dengan  demikian  dilakukan  pendekatan  melalui  sosialisasi  pengelolaan  organisasi  BUMDes kepada Masyarakat.
Pelaksanaan program kegiatan pada msyarakat ini dimulai pada bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023. Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan mitra untuk menyusun rencana kegiatan, penjadwalan dan mendapatkan izin dengan kepala Desa Lauwon, koordinasi dan rapat pendahuluan dengan ketua dan pengurus  BUMDes  untuk  mengetahui  keadaan  pengelolaan  BUMDes.  Pada  13  Juli,  aparat  Desa Lauwon  dan  Kepala  Desa  menghadiri  sosialisasi  bersama  pengurus  organisasi  BUMDes.  Karena banyak  masalah  yang  muncul  ketika  mengelola  organisasi  BUMDes,  maka  sosialisasi  manajemen organisasi dilakukan untuk membantu pengurus BUMDes untuk lebih memahami tata kelola BUMDes. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai  lembaga  sosial  dan  komersial.  Sementara  BUMDes  sebagai  lembaga  komersial  berusaha mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat mengelola struktur Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan BUMDes dengan melibatkan masyarakat akan mampu mendukung perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  yang  ada  di  masyarakat  ini,  setiap bisnis desa memiliki manfaat yang unik.

## 3.2 Pengelolaan Manajemen Administrasi BUMDes
Hasil  yang  diharapkan  dari  sosialisasi  pengelolaan  administrasi  BUMDes  adalah  agar  manajemen BUMDes mampu membuat laporan keuangan BUMDES dalam bentuk administrasi sederhana, seperti buku  kas  harian,  neraca,  laporan  laba  rugi,  dan  laporan  perubahan  modal,  manajemen  harus disosialisasikan  ke  sistem  administrasi  BUMDes.  Untuk  mendukung  pemenuhan  kemandirian  desa dalam mengelola potensinya.
Pemaparan  materi  pada  kegiatan pengelolaan  manajemen  BUMDes  berlandaskan      prinsip  koperasi, partisipatif,  emansipatoris,  transparan,  akuntabel,  dan  berkelanjutan,  pemaparan  materi  tentang pengelolaan  BUMDes  mencakup  mekanisme  swadaya  berbasis  anggota  yang  dilakukan  secara kompeten dan independen. Dalam konteks ini, informasi yang tepat dan ringkas mengenai ciri-ciri desa, termasuk kekhasan sosial budaya masyarakat, diperlukan untuk pembangunan BUMDes. Administrasi BUMDes  yang  akan  dilaksanakan  harus  dapat  menyusun  rencana  operasional  BUMDes.  Mengelola organisasi,  BUMDes  menumbuhkan  lingkungan    kerja    yang    positif,    dan    memberikan    gambaran tentang  bagaimana  memecahkan  masalah yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi BUMDes serta bagaimana komunikasi dan lingkungan tempat kerja mempengaruhi kepuasan kerja. (Luthfiana & Rianto, 2023).
Secara  umum,  pelaksana  organisasi  BUMDes  hanya  membuat  laporan  pertanggungjawaban  untuk menggugurkan  kewajiban  manajerial.  Pedoman  baku  yang  tidak  memadai  dari  pemerintah  desa mengenai  pencatatan  keuangan  BUMDes,  kurangnya  pelatihan  yang  memberikan  pengetahuan  dan keterampilan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  pengelolaan  keuangan  BUMDes,  serta  rendahnya kualitas  SDM  yang  digunakan  oleh  organisasi  BUMDes,  semuanya  merupakan  faktor  penyebabnya. (Malik,  2023).  Dalam  hal  ini,  prinsip  tata  kelola  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelaporan keuangan  dan  pada  akhirnya  meningkatkan  kepercayaan  pengguna  pelaporan  keuangan  karena meningkatkan kinerja (Utama et al., 2023). Pengelolaan administrasi desa sangat penting untuk kinerja BUMDes. Karena administrasi BUMDes dikelola melalui tugas-tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,  memimpin,  mengkoordinasikan,  dan  mengawasi.  Pelaksanaan  pengelolaan manajemen administrasi harus mampu menyusun rencana strategis BUMDes sesuai dengan tugas yang dihadapi. Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan strategi  sebagai  alat  untuk  pengambilan  keputusan,  organisasi,  dan  BUMDes  khususnya,  dapat membuat  keputusan  yang  terikat  secara  kohesif  satu  sama  lain.  Selanjutnya,  pelaksana  operasional BUMDes  wajib  membuat  laporan  keuangan  BUMDes  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas penggunaan dana operasional.

## 4. Kesimpulan
Pengetahuan  dan  wawasan  tentang  pengelolaan  organisasi  dan  pengelolaan  manajemen  administrasi BUMDes dapat diperoleh melalui kegiatan PKM. Maka dapat di simpulkan bahwa BUMDes akan dapat dicapai  dari  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan.  Kegiatan  sosialisasi  manajemen  administrasi  yang dilakukan  selama  sehari  oleh  tim  PKM  guna  memberikan  efek  positif  dalam  manajemen  BUMDes, serta membantu mereka untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan menerapkan manajemen administrasi untuk BUMDes. Isi materi terutama berkaitan dengan pengelolaan oragisasi BUMDes serta konsep manajemen BUMDes dapat dipahami dengan baik. Dengan adanya pengabdian ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  aparat  desa  dalam  mengelola  Badan  Usaha  yang dimiliki oleh desa.

## Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Risetmuh dan LP3M Universitas Muhammadiyah Luwuk atas dukungan moril dan materiilnya dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini sehingga kegiatan ini  berjalan  sesuai  rencana.  Ucapan  terima  kasih  juga  kami  ucapkan  kepada  Kepala  Desa  Lauwon, masyarakat, dan pengurus Bumdes dan mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan PKM ini.

## Referensi
Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Goverment of Village. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 2 (2), 93–98.
Andriani, 1Widia, & Meiwanda, 2Geovani. (2021). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Taiba Smart di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Journal of Public Administration and Local Governance , 5 (2), 115–123. https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4804 Khomsin, M. A. (2023). Analisis Yuridis Perlu Tidaknya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM  Desa:  Studi  Kasus  di  Kabupaten  Kudus. Jurnal  Studi  Pemerintahan  Dan  Akuntabilitas , 3 (1), 31–39. Lestari,  K.  E.  S.  (2021). Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pengawasan  Keuangan,  Dan Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada BUMDes Se-Kecamatan Gerokgak) . Universitas Pendidikan Ganesha. Luthfiana,  H.,  &  Rianto,  M.  R.  (2023).  Literature  Review  terhadap  Kepuasan  Kerja:  Pengaruh Komunikasi dan Lingkungan Kerja. Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi , 4 (1), 27–37. Malik, E. (2023). Pelatihan manajemen pengelolaan bumdes . 02 , 329–333.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2013). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Presiden  Republik  Indonesia.  (2016). UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  6 TAHUN 2014 . https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Sahdan, G. (2005). Menanggulangi kemiskinan desa. Artikel-Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan . Suparji,  S.  (2019).  Eksistensi  Hukum  Islam  dan  Kearifan  Lokal. JURNAL  Al-AZHAR  INDONESIA SERI HUMANIORA , 5 (1), 21. https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327
Utama, B. P., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Non Consumer Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia Periode 2019-2021. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen , 4 (4), 249–261.
Widadi,  T.,  &  Eldo,  D.  H.  A.  P.  (2023).  Urgensi  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 2 (2), 109–120.
Zulkarnaen,  R.  M.  (2016).  Pengembangan  potensi  ekonomi  desa  melalui  badan  usaha  milik  desa (Bumdes)  Pondok  Salam  Kabupaten  Purwakarta. Dharmakarya:  Jurnal  Aplikasi  Ipteks  Untuk Masyarakat , 5 (1).