Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 45-58.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pengabaian Penerapan Sanksi oleh Pejabat Berwenang terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil

## Waiver of Sanctions Implementation by Authorized Officers to Serious Disciplinary Offenses of Civil Servants

## Fahrudin Rasyid
Universitas Halu Oleo E-mail: Fahrudin_rasyid@yahoo.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: Kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: This  study  examines  the  neglect  of  the  application  of  sanctions  by competent authorities for civil servants who violate the rules of staffing discipline can  be  considered  as  violations  of  law,  as  well  as  knowing  legal  sanctions  for authorized  officials  who  ignore  the  application  of  sanctions  for  gross  disciplinary violations of Civil Servants.
This  study  is  Normative  or  doctrinal  Legal  research  in  the  nature  of  prescriptive research. The approach used is the Law approach and the historical approach with legal materials used in the form of secondary data consisting of primary, secondary and non-legal legal materials. Legal material collection techniques are carried out by library research and analyzed using deductive logic.
Based on this research, it was obtained the result that the neglect of the application of sanctions by competent authorities against violations of severe discipline of Civil Servants  could  be  qualified  for  violations  of  law.  Because  it  has  violated  legal provisions  in  Article  21  paragraph  (1),  (2),  (3),  and  (4)  Government  Regulation Number 53 of 2010 and does not carry out legal norms in Article 87 paragraph (4) letter  b  of  the  5-year  Law  2014  and  Article  250  letter  b  Government  Regulation Number 11 of 2017.
Sanctions of officials who ignore the application of sanctions against violations of severe  discipline  of  Civil  Servants,  these  officials  are  sentenced  to  disciplinary superiors  that  are  similar  to  the  types  of  disciplinary  penalties  that  should  be imposed on civil servants who commit disciplinary violations and if the imposition of
severe disciplinary sanctions on civil servants as the authority of the regional head as a staffing official who does not carry out disciplinary sanctions can be qualified for violations of the law and given legal sanctions, namely dismissal from his office.
Keyword: abandonment; violation of law; civil servants
Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pengabaian penerapan sanksi oleh pejabat berwenang  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  melanggar  peraturan  disiplin kepegawaian  dapat  dinilai  sebagai  pelanggaran  hukum,  serta  mengetahui  sanksi hukum  bagi  pejabat  berwenang  yang  mengabaikan  penerapan  sanksi  terhadap pelanggaran disiplin berat Pegawai Negeri Sipil.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum  Normatif  atau  doktrinal  dalam  sifat penelitian  preskriptif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Undang- Undang dan pendekatan historis dengan bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan logika deduktif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengabaian penerapan sanksi oleh pejabat berwenang terhadap pelanggaran disiplin berat Pegawai Negeri Sipil dapat dikualifikasi  perbuatan  pelanggaran  hukum.  Karena  telah  menyalahi  ketentuan hukum  pada  pasal  21  ayat  (1),  (2),  (3),  dan  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 tahun 2010 serta tidak menjalankan norma hukum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.
Sanksi pejabat yang mengabaikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Disiplin berat  Pegawai  Negeri  Sipil,  pejabat  tersebut  dijatuhi  hukuman  disiplin  atasannya yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan apabila penjatuhan sanksi disiplin berat PNS menjadi kewenangan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian tidak melaksanakan penjatuhan sanksi disiplin dapat dikualifikasi perbuatan pelanggaran hukum serta diberikan sanksi hukum yaitu diberhentikan dari jabatannya.
Kata kunci: Pengabaian; pelanggaran hukum; pegawai negeri sipil

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  menempatkan  landasan  yuridis  bagi  warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan ” .  Isi  pasal  tersebut,  Negara menyadari akan arti penting  dan mendasarnya masalah  pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia.
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  abdi  Negara  dan  abdi  masyarakat yang dengan penuh  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada  Pancasila,  Undang-  Undang  Dasar  1945.  Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan  dapat  menunjang  kelancaran  pembangunan  Nasional,  maka  setiap  Pegawai  Negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang
tinggi  pula.  Hal  tersebut  tidak  hanya  kemampuan  dalam  bidang  keterampilannya  saja, akan tetapi harus  didukung  dengan  tingkat  kualitas  diri  secara  total,  karena  kualitas manusia  itu  ditentukan  oleh  pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental (Knowledge, Skill,  and  Attitude) . 1 Intinya  jelas  terlihat  bahwa  suatu  keterampilan  yang  dimiliki seseorang tidak cukup untuk bisa dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai kualitas diri yang baik. F.X. Oerip S. Poerwopoespito mengatakan bahwa pada dasarnya kualitas manusia  secara  total  ditentukan  oleh 2 ,  Kualitas  Teknis,  Kualitas  Fisik,  Kualitas  Sikap Mental.
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin. Sebagaimana dimaksud di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 86 ayat  (3).  Untuk  mewujudkan  Pegawai  Profesional  (bebas  dari  intervensi  politik)  dan bermoral  (bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  mutlak  diperlukan  peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga  dapat  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan  kelancaran  pelaksanaan  tugas serta dapat  mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan  sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Peraturan  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah peraturan  yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau  dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. 3 dengan maksud untuk  mendidik dan  membina  Pegawai  Negeri  Sipil,  bagi  mereka  yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. 4
Solusinya  yaitu  dengan  adanya  sanksi/tindakan  secara  tegas  bilamana  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  terbukti  melakukan  pelanggaran  disiplin  yang  tujuan  untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri  Sipil  yang  lain  tidak  meniru atau melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. 5
1 F.  X.  Oerip  S.  Poerwopoespito  dan  T.A.  Tatag  Utomo, Mengatasi  Krisis  Manusia  di  Perusahaan,  Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental , Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 26.
2 Ibid ., hlm. 27.
3 Moh. Mahfud MD, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 121.
4 M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, Jakarta: PT. Purel Mundial, 1992, hlm. 85.
5 Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Pertja, 1987, hlm. 23.
Permasalahan  kemudian  terdapat  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  pemerintah  kota Kendari  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  57 K/Pid.Sus/2013  An.  NBL  yang  menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan NBL  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Maka  berdasarkan Pasal 13 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.  PNS  yang  dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi.
Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  di  atas  perbuatan  korupsi  adalah merupakan  pelanggaran  disiplin  berat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sanksinya  adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang pemberhentiannya ditetapkan oleh Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (kepala  daerah)  namun  kenyataannya  pejabat  pembina kepegawaian  yang  seharusnya  berkewajiban  dan  berwenang  menjatuhkan  sanksi terhadap  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  Pegawai  Negeri  Sipil  justru  melakukan pengabaian (Pengabaian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu tindakan atau perbuatan  yang  melalaikan  kewajiban,  tugas  dan  pekerjaan) .  Dengan  demikian berdasarkan rumusan norma peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa Pejabat yang  berwenang  menghukum  wajib  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana  diatur  dalam Pasal 21 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 67 huruf b kewajiban kepala daerah yaitu: “menaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan”
Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan menganalisis terhadap Pengabaian Penerapan Sanksi Oleh Pejabat Berwenang Terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri  Sipil.  Rumusan  masalah  dalam  pembahasan  ini  yaitu:  1)  apakah  pengabaian penerapan  sanksi  Disiplin  oleh  pejabat  berwenang  terhadap  pelanggaran  disiplin  berat Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran hukum? Dan 2) apakah sanksi Hukum dapat dikenakan  terhadap  Pejabat  yang  mengabaikan  penerapan  sanksi  atas  pelanggaran disiplin berat Pegawai Negeri Sipil?

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( normative legal research ), yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian normatif  sering  kali  disebut  dengan  penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat  beberapa  pendekatan  penelitian  hukum  antara  lain  pendekatan  Undang- Undang/Peraturan  Perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ),  pendekatan  historis (historical  approach) ,  pendekatan  perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). 6
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 7 Sedangkan bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 8 Bahan  hukum  sekunder  berupa  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi. 9 Dan  bahan  hukum  tersier  Bahan  hukum  tersier  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  maupun  situs internet/ensiklopedia yang relevan dengan sanksi disiplin.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan Pasal 1 angka 3 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005 , hlm. 93.
7 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67.
8 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat Cetakan  ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 13.
9 Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 43.
PNS  adalah  warga  Negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hal-hal yang dilarang seperti yang ditentukan  dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara dan  atau  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  pelanggaran  disiplin.  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  diatur  bahwa  PNS  yang  tidak  menaati  ketentuan  sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS)  tidak  menaati  kewajiban  dan  larangan  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan pemerintah tersebut, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Adapun  Larangan  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  di  dalam  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 Pasal 4 antara lain yaitu Menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya atau biasa disebut  sebagai  perbuatan korupsi  yang  merupakan  pelanggaran  disiplin  berat  pegawai negeri sipil.
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri  Sipil karena  melanggar  peraturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hukum  disiplin  diberikan tujuan  untuk  memperbaiki  dan  mendidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan pelanggaran  disiplin.  Dalam  menentukan  jenis  hukuman  disiplin  yang  akan  dijatuhkan haruslah  dipertimbangkan  dengan  seksama  bahwa  hukuman  disiplin  yang  akan dijatuhkan  itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin tersebut dapat diterima oleh keadilan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  pada  pasal  5  menjelaskan  bahwa, Apabila  seorang  PNS  tidak  menaati  ketentuan  pada  Pasal  3  dan  4  maka  dijatuhi hukuman  disiplin.  Adapun  hukuman bagi PNS yang melakukan tindak pidana khusus seperti  korupsi  maka  sesuai  Undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan diberikan sanksi disiplin berat atau Diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS
Dengan demikian penjatuhan sanksi yang tegas wajib dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. .
Dalam  konstitusi  kita  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “ Negara Indonesia negara hukum ” . Negara  hukum  dimaksud  adalah  negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  untuk menegakkan  kebenaran  dan  keadilan  dan  tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak dipertanggungjawabkan. 10

## Pengabaian Penerapan sanksi ditinjau dari Aspek Hukum
Prinsip  negara  hukum  bahwa  setiap  tindakan  haruslah  dilandasi  dengan  hukum atau dengan kata lain peraturan perundangan-undangan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat yang berwenang menghukum PNS yang melanggar disiplin dalam lingkungan pemerintahannya wajib berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga tindakan pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil merupakan tindakan yang legal secara hukum karena didasarkan oleh perintah peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  kewenangan  tersebut  pejabat  yang  berwenang  memberikan  sanksi tidak dapat mengabaikan karena memiliki kewenangan secara defacto dan dejure . Setiap tindakan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga  sumber,  yaitu:  atribusi,  delegasi  dan  mandat.  Kewenangan  delegasi  dan  mandat adalah  kewenangan  yang  berasal dari pelimpahan. Maka telah jelas menurut pendapat Philipus  M  Hadjon  bahwa  pejabat  yang  berwenang  memberi  sanksi  telah  ada pendelegasian kewenangan serta mandat dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk menguatkan argumentasi bahwa PNS dalam melaksanakan tugasnya wajib selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan telah pula dijelaskan dalam pasal 3 angka 4 dimana secara tegas dirumuskan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  wajib  menaati  segala  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rumusan norma peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa Pejabat yang  berwenang  menghukum  wajib  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana  diatur  dalam Pasal 21 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun 2010. Selanjutnya apabila dalam pelaksanaan pemberian sanksi disiplin berat merupakan kewenangan kepala daerah maka kepala daerah wajib
10 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2010, hlm. 46.
melaksanakan  keputusan  tersebut  untuk  melaksanakan  amanah  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  kewajiban  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  meliputi:  menaati  seluruh ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dari  uraian  di  atas  peneliti  berpendapat bahwa kewenangan pejabat tertuang dalam peraturan, sebagaimana dalam teori atribusi sebagai teori wewenang dimana tindakan pejabat berdasarkan wewenang yang ada pada peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  secara  atribusi  jika  tindakan  pejabat  tidak sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  maka pejabat  tersebut  dapat  dinilai  tidak  melaksanakan  wewenang,  jika  kewenangan  dalam ketentuan perundang-undangan tidak dijalankan maka pejabat tersebut menyalahgunakan wewenang, sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan pelanggaran hukum sebagaimana tertuang pada pasal 21 yaitu:
1) Pejabat  yang  berwenang  menghukum  wajib  menjatuhkan  hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
2) Apabila  Pejabat  yang  berwenang  menghukum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin atasannya.
3) Hukuman  disiplin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sama  dengan  jenis hukuman  disiplin  yang  seharusnya  dijatuhkan  kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
4) Atasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  juga  menjatuhkan  hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Pengabaian  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  adalah suatu  tindakan  atau perbuatan  yang  melalaikan  kewajiban,  tugas  dan  pekerjaan. Berangkat  dari  definisi tersebut  peneliti  berpendapat  bahwa  pengabaian  penerapan  sanksi  dapat  dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hukum karena tidak menaati norma tertulis  yang  termuat  dalam  Undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mana  telah  diatur  dalam  undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 53 Ayat (6) bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak  putusan  Pengadilan  ditetapkan,  undang-undang  nomor  23  tahun  2014  pasal  67 huruf  b  bahwa  kepala  daerah  wajib  menaati  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan serta menjalankan norma hukum yang telah diatur dalam hukum  positif dan telah pula diatur dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  53  tahun 2010  pasal  21  Ayat (1),  (2),  ( 3),  dan  ( 4)  serta  diatur  dalam  teori  wewenang  atribusi.  Berdasarkan wewenang  atribusi  tersebut  pejabat  yang  berwenang  memberikan  sanksi  tidak  dapat mengabaikan karena memiliki kewenangan secara dejure.

## Sanksi Hukum Pejabat Administrasi Negara yang mengabaikan penerapan Sanksi Disiplin
Seseorang  yang  memangku  jabatan  berhak  menggunakan  jabatan  itu  di  dalam  tugas, kedudukan  dan  kewenangannya.  Atas  penggunaan  jabatan  itu  pada  gilirannya  ia berkewajiban bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dalam jabatannya.  Jabatan itu melekat pada diri seseorang, maka orang yang memangku jabatan disebut pejabat. Dan kontinuitas jabatan dapatlah dilihat pada bergantinya pejabat terhadap sesuatu jabatan. Jabatan bersifat tetap sedangkan pejabat dapat berganti orang yang mendudukinya.
Jabatan sebagai subyek hukum dalam lapangan HAN adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karena itu jabatan juga memiliki kewenangan hukum sebagaimana pegawai negeri. Karena kewenangannya itu ia berhak melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban.
Wewenang  mengandung  arti  hak  dan  kewajiban.  Hak  berisi  kebebasan  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan  tindakan  tertentu. 11 Dalam  hukum  administrasi  negara  wewenang pemerintahan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  diperoleh  melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
Prinsip  negara  hukum  bahwa  setiap  tindakan  haruslah  dilandasi  dengan  hukum atau dengan kata lain peraturan perundangan-undangan sehingga dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya  Pejabat  yang  berwenang  menghukum  wajib  berpedoman  pada peraturan perundang-undangan sehingga tindakan pemberian sanksi oleh pejabat yang mengabaikan  penerapan  sanksi  bagi  pelanggar  disiplin  berat  pegawai  negeri  sipil merupakan tindakan yang legal secara hukum karena didasarkan oleh perintah peraturan perundang-undangan.
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Dalam rumusan norma peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa Pejabat yang  berwenang  menghukum  wajib  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin apabila dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja wajib mendapatkan hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk  memperbaiki  dan  mendidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelanggaran disiplin.  Karena  itu  setiap  pejabat  yang  berwenang  menghukum  sebelum  menjatuhkan hukuman  disiplin  harus  memeriksa  lebih  dahulu  Pegawai  Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
Bahwa  dalam  peraturan  pemerintah  nomor  53  tahun  2010  telah  secara  jelas dirumuskan dalam Pasal 21 bahwa:
1) Pejabat  yang  berwenang  menghukum  wajib  menjatuhkan  hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
2) Apabila  Pejabat  yang  berwenang  menghukum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin atasannya.
3) Hukuman  disiplin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sama  dengan  jenis hukuman  disiplin  yang  seharusnya  dijatuhkan  kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
4) Atasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  juga  menjatuhkan  hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Berdasarkan uraian di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar  disiplin  hal  ini  wajib  dilakukan  untuk  menumbuhkan  integritas  dan  disiplin dalam diri Pegawai Negeri sipil sehingga tercipta budaya kerja yang siap melayani bukan dilayani.  Hal  ini  untuk  menunjukkan  bahwa  aparatur  sipil  negara  merupakan  pelayan masyarakat  yang  wajib  menunjukkan  jati  dirinya  bahwa  dalam  bertindak  harus menjunjung  asas-asas  umum  pemerintahan  (AAUP)  yang  baik  khususnya  asas kemanfaatan, kecermatan dan pelayanan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.
Bahwa  pada  prinsipnya,  sesuai  dengan  teori  kewenangan  Atribusi,  menegaskan bahwa pertama, wewenang  pejabat  ada  pada  peraturan  perundang-undangan, kedua bahwa tindakan pejabat harus sesuai wewenang dalam peraturan perundang-undangan, ketiga bahwa kalau tindakan pejabat tidak sesuai dengan wewenang yang terdapat dalam
perundang-undangan  maka  dapat  dikualifikasi  sebagai  pelanggaran  hukum,  alasannya bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  penyalahgunaan  wewenang,  oleh  karena  telah menyimpang dari wewenang yang ditegaskan dalam ketentuan hukum yang mengaturnya.
Problemnya  bahwa  kewajiban  penerapan  sanksi  tersebut  tidak  sejalan  dengan pelaksanaan atau pelaksanaannya tidak sesuai Law in the book and law in action dimana terdapat  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  pemerintah  kota  Kendari  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  57K/Pid.Sus/2013  An.  NBL  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  berdasarkan  perundang-undangan  pejabat  yang  berwenang memberhentikan tidak dengan hormat bagi PNS yang telah diputus pengadilan melakukan perbuatan tindak  pidana korupsi. Apabila pejabat yang berwenang tidak melaksanakan maka sesuai perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi.
Pengenaan  Sanksi  administrasi  berupa  Pemberhentian  sementara  oleh  atasan pejabat  yang  membuat  keputusan  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (1),  ayat  (2)  huruf  b  dan huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada pejabat  pemerintahan  karena  tidak  melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang  telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-undang nomor 30 tahun 2014.
Apabila wewenang penjatuhan sanksi disiplin menjadi kewenangan kepala daerah selaku  pembina  kepegawaian.  Maka  wajib  dilaksanakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan karena salah satu kewajiban kepala daerah yaitu menaati seluruh ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Apabila  kepala  daerah  tidak  melaksanakan penjatuhan sanksi dapat dikualifikasi pelanggaran hukum dan dapat diberhentikan dari jabatannya karena tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah yang dinormakan dalam Undang – Undang.
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
Diberhentikan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  karena  tidak  melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf  b  yaitu: “menaati  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang - undangan” .  yang pemberhentiannya diusulkan kepada presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau  Walikota dan/atau wakil Walikota  berdasarkan  putusan  mahkamah  agung  atas  pendapat  DPRD  bahwa  kepala
daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  tidak  melaksanakan  kewajiban  kepala  daerah dan/atau wakil kepala daerah.
Berdasarkan  teori  dan  norma  dalam  Undang-undang  dan  Peraturan  perundang- undangan  penulis  berpendapat  sanksi  hukum  apabila  Pejabat  yang  berwenang menghukum,  tidak  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  PNS  yang  melakukan pelanggaran  disiplin,  pejabat  tersebut  dijatuhi  hukuman  disiplin  atasannya  yang  sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran  disiplin  dan  apabila  wewenang  penjatuhan  sanksi  disiplin  menjadi kewenangan kepala daerah selaku pembina kepegawaian tidak melaksanakan penjatuhan sanksi dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum dan dapat diberhentikan dari jabatannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dijelaskan  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa Pengabaian  penerapan  sanksi  oleh  pejabat  berwenang  terhadap pelanggaran disiplin  berat  pegawai  negeri  sipil  dapat  dinyatakan  sebagai  perbuatan  pelanggaran hukum. Karena tidak menaati norma hukum yang diwajibkan dalam undang-undang dan peraturan  perundang-undangan  yang  mana  telah  menyalahi  ketentuan  hukum  dalam pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang 5 tahun 2014, Pasal 53 ayat (6) Undang-undang 30 tahun 2014, Pasal  67  huruf  b  Undang-undang  23  tahun  2014  dan  Pasal  250  huruf  b  Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.
Adapun  pejabat  berwenang  yang  mengabaikan  penerapan  sanksi  terhadap pelanggaran  disiplin  berat  PNS  dikualifikasi  sebagai  pelanggaran  hukum  karena  tidak melaksanakan kewajiban norma hukum yang diperintahkan dalam Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) PP 53 tahun 2010 apabila  Pejabat  yang  berwenang  menghukum  tidak  menjatuhkan  hukuman  disiplin kepada  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin,  pejabat  tersebut  dijatuhi  hukuman disiplin atasannya yang sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan apabila penjatuhan sanksi disiplin berat  PNS  menjadi  kewenangan  kepala  daerah  selaku  pejabat  pembina  kepegawaian mengabaikan  penjatuhan  sanksi  disiplin  maka  dapat  dikualifikasi  sebagai  pelanggaran
hukum serta dapat diberhentikan sementara dan/atau tetap dari jabatannya oleh pejabat di atasnya.
Saran yang bisa diberikan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. bahwa  usaha  dalam  mencapai  tujuan  nasional  diperlukan  adanya  pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar  1945,  bermental  baik,  berwibawa,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, berkualitas  tinggi,  mempunyai  kesadaran  tinggi  akan  tanggung  jawabnya sebagai  aparatur  negara,  abdi  negara,  serta  abdi  masyarakat  untuk  itu  agar Pegawai  Negeri  sipil  tetap  pada  marwahnya  sebagai  Abdi  negara  maka pemberian sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang diharapkan tegas sesuai dengan ketentuan yang normakan dalam peraturan Perundang-undangan.
2. pejabat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya wajib berpedoman pada ketentuan  Peraturan  Perundangan-undangan  untuk  itu  Pejabat  yang berwewenang ketika tidak  memberi  sanksi atau memberi sanksi tetapi tidak sesuai dengan jenis sanksi maka pejabat tersebut seharusnya diberikan sanksi berat agar tidak menyalahi kewenangannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hanitijo, Ronny, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. MD, Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988.
Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Pertja, 1987.
Poerwopoespito,  F.  X.  Oerip  S.  dan  T.A.  Tatag  Utomo, Mengatasi  Krisis  Manusia  di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental , Jakarta: Grasindo, 2000. Soekanto,  Soerjono,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Suparno, M., Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, Jakarta: PT. Purel Mundial, 1992.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setara Press, 2013.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  74,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  tahun  2017  tentang  Menajemen  Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);