## RAGAM BANGUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM KELUARGA DI NEGERA-NEGARA MUSLIM MODERN
(Kajian Tipologis)
Miftahul Huda
IAIN Ponorogo Jl. Pramuka 156 Ponorogo Email:elhoeda@yahoo.co.id.

## Abstrak
Realitas  perbedaan  dalam  menerapkan  hukum  Islam  dalam  konteks  perundang- undangan hukum perkawinan di negara muslim modern tak terbantahkan. Tunisia dan  Turki  misalnya,  telah  mempraktikkan  hukum  Islam  bernuansa  liberal. Berbeda halnya dengan Arab Saudi danUni Emirat Arab masih memakai aplikasi hukum  Islam  sebagaimana  yang  ada  dalam  kitab  fikih  anutan  mereka.  Di  antara dua arus  itu  muncul  banyak  negara  yang  mencoba  melakukan aplikasi  hukum di negara  masing-masing  dengan  mencoba  menjembatani  antara  kebutuhan  baru yang  mendesak  dan  kearifan  lokal.  Hal  ini  banyak  dianut  oleh  negara  muslim modern  pada  umumnya.  Tulisan  ini  mengkaji  secara  tipologis  keberagaman ( heterogeneous )  perundang-undangan  hukum  keluarga  negara-negara  muslim modern  ketika  merespon  isu-isu  modernisasi.  Bangunan  tipologis  yang  terlihat dari  pembaruan  hukum  keluarga  Negara  muslim  modern  dapat  diklasifikasikan menjadi empat tipe. Tipe pertama adalah progresif , pluralistik dan extradoctrinal reform ,  seperti  di  Turkian  Tunisia.  Tipe  kedua  adalah  adaptif,  unifikatif  dan intradoctrinal  reform ,  seperti  di  Indonesia,  Malaysia,  Maroko,  Aljazair  dan Pakistan.  Tipe  ketiga  adalah  adaptif,  unifikatif  dan intradoctrinal  reform ,  yang diwakili  olehIrak.  Sedangkan  tipe  yang  keempat  adalah  progresif,  unifikatif  dan extradoctrinal reform , yang dapat diwakili Somalia dan Aljazair.
Kata kunci: pembaruan  hukum,  undang-undang,  hokum  keluarga,  mazhab, negara muslim

## Abstract
The  reality  of  the  difference  in  applying  Islamic  law  in  the  context  of  marriage law legislation in modern Muslim countries is undeniable. Tunisia and Turkey, for example, have practiced Islamic law of liberal nuance. Unlike the case with Saudi Arabia and the United Arab Emirates that still use the application of Islamic law as  it  is  in  their  fiqh  books.  In  between  these  two  currents  many  countries  are trying to apply the law in their own countries by trying to bridge the urgent new needs and local wisdom. This is widely embraced by modern Muslim countries in general.  This  paper  reviews  typologically  the  heterogeneousness  of  family  law legislation of modern Muslim countries while responding to modernization issues. Typical buildings seen from modern family law reforms can be classified into four types. The  first type  is progressive, pluralistic and extradoctrinal reform, such as in  Turkey  and  Tunisia.  The  second  type  is  adaptive,  unified  and  intradoctrinal reform, as in Indonesia, Malaysia, Morocco, Algeria and Pakistan. The third type is  adaptive,  unified  and  intradoctrinal  reform,  represented  by  Iraq.  While  the fourth  type  is  progressive,  unifiied  and  extradoctrinal  reform,  which  can  be represented by Somalia and Algeria.
Keywords: law reform, laws, family laws, school of laws, muslim countries

## A. Pendahuluan
Realitas  reformasi  hukum  Islam yang  dilakukan  di  negara-negara  Islam di  Afrika  Utara,  Timur  Tengah,  Asia Tengah  dan  Asia  Tenggara  melahirkan perubahan  besar  yang  belum  pernah terjadi  sebelumnya  pada  satu  abad terakhir.  Perubahan  tersebut  terjadi  baik dalam  sistem  peradilan  maupun  dalam sistem  yang  diterapkan.  Perubahan hukum  keluarga  pertama  kali  dilakukan oleh Turki 1
ketika menerbitkan “Ottoman  Law  of  Family  Rights” ( Qa>nu>n  Qara>r  al-H{uqu>q  al-’A<ilah  al- ’Us\ma>niyyah ) pada tahun 1917, kemudian  disusul  oleh  Lebanon  pada tahun  1919,  Yordania  tahun  1951  dan Syiria pada tahun 1953. 2
Banyak perbedaan dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan  hukum keluarga di antara  negara  muslim  modern,  bahkan ada yang bertolak belakang. Tunisia dan Turki  misalnya,  telah  mempraktikkan hukum  Islam  dengan  sangat  liberal,  hal ini tidak bisa dipisahkan dengan konteks historis  perjalanan  sejarah  kedua  negara dalam  mengaplikasikan  hukum  dalam kehidupan masyarakat bangsa.
Berbanding  terbalik  dengan  dua  negara di  atas,  Arab  Saudi,  Emirat  Arab, Bahrain, masih memakai aplikasi hukum Islam sebagaimana yang ada dalam kitab fikih anutan mereka. 3 Di tengah di antara dua arus itu muncul banyak negara yang mencoba  melakukan  aplikasi  hukum  di negara  masing-masing  dengan  mencoba menjembatani  antara  kebutuhan  anyar yang  mendesak  dan  kekayaan  diri  yang masih  berfungsi,  dan  ini  banyak  dianut oleh negara bangsa muslim modern pada umumnya.  Belum  lagi  Iran  yang  nota bene  bermadhhab  Syi'ah  juga  punya karakteristik  sendiri  dalam  aplikasi hukum keluarganya.
Dari  bentangan  karakter  di  atas, masih  menjadi  lebih  menarik  apabila ditilik  dari  tema-tema  hukum  keluarga
yang  menjadi  pro  dan  kontra.  Misal pembagian waris antara pria dan wanita, poligami,  indepedensi  wanita  dalam nikah,  umur  dan  interval  menikah,
perceraian di depan pengadilan, ketentuan  warisan,  anak  angkat,  catatan nikah sampai ketentuan poligami. Kenyataan seperti ini tidak bisa dipahami  dan  dijelaskan  bila  tidak mengetahui  proses  penuangan  hukum keluarga  di  masing-masing  negara  yang memang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Perihal tradisi mayarakat,  hukum  adat,  anutan  mazhab baik heterogen maupun homogen, fenomena politik yang ada juga menjadi perhatian penting.  Begitu  juga pengaruh luar  atas  aplikasi  hukum  keluarga modern baik akibat wilayah jajahan yang masih tergantung dengan "negara kolonialnya",  respon  atas  faktadan  isu globalisasi dalam level sosiologis seperti status  wanita  dalam  gender  mainstream, maupun respon terhadap isu dan wacana global seperti human rights (HAM), dan isu global lainnya.
Adapun pemilihan undang- undang  hukum  keluarga  negara  muslim modern dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, pertama , kesengajaan melakukan alternasi terhadap  materi  pemberlakuan  hukum keluarga  di  negara  muslim  modern. Seperti  pembaruan  poligami,  eksistensi wali dalam perkawinan, batas dan selisih usia  perkawinan,  hukuman  bagi  pihak- pihak  yang  melanggar  dan  ketentuan pembagian warisan. Kedua , letak geografis ketika negara yang merupakan representasi negara di Afrika Utara (UU Hukum  Keluarga  Maroko,  Aljazair  dan Tunisia),  Afrika  Barat  (UU  Hukum Keluarga  Somalia),  Asia  Barat  dan Timur  Tengah  (UU  Hukum  Keluarga Turki  dan  Irak),  Asia  Tengah  (UU
Hukum  Keluarga  Pakistan)  dan  Asia Tenggara (UU Hukum Keluarga Malaysia  dan  Indonesia). Ketiga ,  secara kultur historis keagamaan, anutan
masyarakat  dalam  bermazhab  fikih klasik  dari  beberapa  negara  tersebut berbeda  yaitu  bermadhhab  Malikiyah (Maroko dan Aljazair), Hanafiyah (Turki dan  Tunisia)  dan  Syafi’iyah  (Malaysia dan Indonesia).
Wacana  kaidah  “hukum  berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasan”,  merupakan upaya  kerangka  pikir  yang  digunakan dalam  penelitian  ini.  Walaupun  masih bersifat  sangat  umum,  kerangka  pikir  di atas  akan  diusung  untuk  menjembatani antara  watak  dan  perilaku  manusia dalam  kehidupan  kolektif  pada  suatu waktu dan dalam kawasan tertentu, yang dapat  disebut  sebagai  interaksi  sosial. Karenanya  kerangka  pikir  yang  sangat makro  di  atas  dicoba  untuk  diturunkan dalam teori pengembangan atau transformasi  hukum  Islam,  yang  dalam asumsi peneliti ada semacam keberanjakan hukum Islam dalam konteks fikih menuju hukum Islam yang lain dalam konteks perundang-undangan ( qanun ) negara-negara muslim modern.
Secara  lebih  kongkrit  metode yang  digunakan  adalah  tiga  metode, yaitu:  metode talfi>q (mengabung  dari berbagai  pendapat  mazhab), takhyi>r (memilih dari pendapat-pendapat mazhab  yang  ada)  dan  yang  ketiga siya>sah  syar'iyyah .  Hal  ini  diupayakan sebagai usaha melihat proses keberanjakan  fikih  dalam  perundangan hukum  keluarga  modern. 4 Karenanya filosofi  hukum  yang  digunakan  adalah adanya  penafsiran  atas  term  fikih  yang bersifat  kontekstual  dan  bisa  berubah dengan  mencoba  menghubungkan  pada proses  penemuan  hukum  Islam  baik secara  metodologis  ( mas}lah}ah dan sadd az - zariah ) maupun secara integratif.
Dalam perspektif sosiologis, kerangka  penelitian  ini  menggambarkan upaya politis dalam melakukan unifikasi hukum  dan  juga  respon  atas  status wanita.  Hal  ini  penting  sebagai  upaya melihat proses perundang-undangan
hukum  keluarga  dalam  area  sosial kemasyarakatan  dan  bagaimana  hukum keluarga itu dapat merespon modernisasi yang  terus  masuk  dalam  kehidupan masyarakat.  Dari  berbagai  fenomena dalam  latar  belakang  di  atas,  maka muncul pertanyaan mendasar bagaimana tipologi  yang  dapat  dibangun  dari fenomena  keberagaman  ( heterogeneous ) perundang-undangan  hukum  keluarga negara-negara  muslim  modern  ketika dikaitkan  dengan  respon  atas  arus  atau isu-isu modernisasi.

## B. Anasir  Keragaman  Perundang- undangan  Hukum  Keluarga  di Negara-Negara Muslim Modern
Setidaknyaada tiga anasir keragaman  perundang-undangan  hukum keluarga  negara  modern  yaitu  dari  sisi tujuan, metode yang dipakai dan aplikasi penerapan  ketentuan  hukum  keluarga tersebut.
Adapun keragaman tujuan pembaruan  perundang-undangan  hukum keluarga  di  beberapa  negara  muslim misal  Indonesia  dan  Malaysia  untuk melakukan  unifikasi  dalam  konteks mazhab.  Mengingat  kedua  negara  pada dasarnya merespon adanya anutan mazhab  dalam  fikih  yang  tidak  hanya satu  mazhab  walaupun  Syafii  sebagai mazhab mayoritas, tetapi dalam perumusan hukumnya juga mengakomodasi pendapat mazhab lainnya. Kedua negara ini, juga melakukan  pembaharuan  hukum  untuk peningkatan  status  wanita  dalam  posisi mereka  khusunya  di  ranah  dan  peran domestik.
Undang-undang  Tunisa  tersebut berlaku  bagi  semua  warga  negara Tunisia,  khususnya  setelah  tercapai kesepakatan dengan Perancis pada 1 Juli 1957. 5 Dari  berbagai  pembaharuan  yang terdapat dalam UU baru ini, ada dua hal yang (awalnya) mendapat respon negatif dari  sejumlah  kalangan,  yaitu  larangan
poligami  dan  keharusan  perceraian  di pengadilan. 6 Dalam konteks dan substasi perundang-undangan,  Turki  juga  realtif sama  dengan  Tunisia  yang  melakukan pembaharuan hukum Islam dalam legislasi nasional untuk penyatuan hukum  secara  nasional  tanpa  melihat agama  masyarakat  dan  tentu  saja  tidak membedakan  peran  gender  yang  ada.
Ada  sejumlah  alasan  pembentukan  dan pemberlakuan UU baru Tunisia tersebut, yaitu: 1) Untuk menghindari pertentangan  antara  pemikir  mazhab Hanafi  dan  Maliki;  2)  Untuk  penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional,
sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri;  3)  Untuk  membentuk  undang- undang  modern,  sebagai  referensi  para hakim; 4) Untuk menyatukan pandangan masyarakat  secara  keseluruhan  yang diakibatkan  adanya  perbedaan  dari mazhab klasik; 5) Untuk memperkenalkan  undang-undang  baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas. 7 Begitu juga Aljazair dan Pakistan,  proses  tujuan  pembentukan legislasi  hukum  keluarga  dalam  UU bertujuan  untuk  mengakomodasi  dan melakukan unifikasi yang lintas mazhab. Khusus  untuk  Irak  ada  kekhususan dalam  konteks  unifikasi  aliran  antara Syiah  dan  Sunni  yang  memang  setting masyarakatnya  berasal  dari  kedua  belah aliran
tersebut.
Artinya dalam mengembangkan hukum keluarga dalam perundang-undangan Irak
mengakomodasi  dua  aliran  dalam  Islam tersebut.  Berbeda  juga  dengan  Somalia, selain  mengakomodasi  lintas  mazhab juga  mengakomodasi  secara  kultural tentang pemahaman dan aplikasi  hukum khususnya kewarisan.
Dalam  konteks  tujuan  untuk peningkatan status wanita,  tampak hukum  keluarga  Turki,  Tunisia  dan Somalia  bersifat  sensitive  gender.  Hal ini  diwujudkan  dalam  pemberlakuan
larangan poligami, kebolehan tanpa wali dan  pembagian  waris  yang  berimbang antara  anak  laki-laki  dan  perempuan. Berbeda halnya dengan beberapa negara muslim  lainnya  yang  masih  realatif problem gender.
Adapun  keragaman  dari  sisi metode pembaruan perundang-undangan hukum  keluarga    di  beberapa  negara muslim  modern  sekali  lagi  masih mendasarkan  secara  normatif  terhadap teks-teks  al-Qur’an  walaupun  dengan penafsiran sosiologis yang  relevan dengan konteks sekarang, kedua mendasarkan  pada siya>sah  syar'iyyah berupa  adanya  sanksi  denda  dan  pidana bagi  mereka  yang  melanggar  atau persyaratan  administratif  izin  poligami dengan  persetujuan  isteri  sebelumnya dan    anutan  mazhab  masyarakat  yang terus diikuti sebagai kasus wali nikah.
Adapun  metode  pembaharuan hukum  di  beberapa  negara  modern dengan  cara  1) takhs}i>s  al-qada>’/siya>sah syar'iyyah seperti  persyaratan  dalam poligami dengan izin dari istri sebelumnya 2) reinterpretasi teks dengan jalan  qiyas  seperti  kasus  poligami  dan asas  hukumnya  dan  3) takhayyur dan talfi>q ,  seperti  dalam  pengahapusan  hak ijba>r dengan  mengambil  pendapat  ibn Subrumah. 8
Esposito 9 yang  membandingkan metode  pembaharuan  yang  dilakukan  di Pakistan  dengan  Mesir  menyimpulkan bahwa pada dasarnya keduanya menggunakan metode yang hampir sama yaitu: 1) siya>sah syar'iyyah 2) takhayyur dan  3) talfi>q .  Namun  dalam  praktiknya berbeda, di mana Pakistan menggunakan ketiga  konsep  ini  lebih  bebas.  Pendapat Pearl  &  Manski  menyatakan, 10 selain ketiga  metode  di  atas  juga  ditambah dengan  aspek  murni  dalam  rangka memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa mendasarkan sama sekali terhadap  alasan  mazhab  yang  disebut dengan  reinterpretasi  terhadap  teks  nass sesuai dengan tuntutan zaman.
Contohnya  tentang  penafsiran  an-Nisa (4):  3  tentang  pelarangan  poligami bahwa  keadilan  yang  dibutuhkan  untuk bolehnya  poligami  bukan  hanya  nafkah tapi juga termasuk rasa cinta. Karenanya ada  keberanjakan  dari  esensi  hukun Islam. Tujuan penafsiran ulang terhadap teks  nass  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman.
Tampak  dari  beberapa  deskripsi di  atas  bahwa  menunjukkan  adanya keragaman  dalam  memakai  metode untuk  pemberlakukan  legislasi  hukum Islam dalam kancah perundang- undangan  seperti:  alternasi  mazhab dalam konteks tahyir dan talfiq, reinterpretasi  teks  al-Qur’an  dan  Sunah dalam  merespon  perubahan,  dan  adanya sisi siyasahsyar’iyyah yang  dilakukan oleh  otoritas  di  masing-masing  negara bangsa yang mayoritas beragama Islam. Adapun  keragaman  dari  sisi ketentuan  praksis  perundang-undangan hukum keluarga di negara modern dapat terlihat  dari  ketentuan  eksistensi  wali nikah dan persoalan kebebasan perempuan  dalam  memilih  jodohnya, poligami,  usia  perkawinan,  pencatatn perkawinan, proses talak, ketentuan anak angkat, dan pembagian kewarisan.

## C. Bangunan  Tipologis  Pembaruan Hukum Keluarga di Negara-negara
Muslim Modern
1. Tipe Progresif, Pluralistik dan Extradoctrinal Reform Progresif dimaknai
sebagai aplikasi  materi  hukum  keluarga  yang sangat  dinamis  dan  sensitif  gender seperti  larangan  poligami,  pernikahan mempelai  perempuan  tanpa  wali  dan pembagain warisan antara anak laki-laki dan  perempuan  yang  sama.  Pluralistik dimaknai  bahwa  tujuan  pemberlakuan hukum  keluarga  di  Tunisia  dan  Turki diperuntukkan bagi seluruh warga negara  tanpa  melihat  latar  belakang agama dan anutan mazhabnya.
Sedangkan extradoctrinal reform dimaknai  bahwa  metode  yang  dipakai adalah  dengan  melakukan  reinterpretasi teks al-Qur’an dan Sunah.
Pembaruan Hukum keluarga
Tunisia memang kontroversial. Sebagian ulama mengatakan hal itu sebagai upaya kontektualisasi  syariat  Islam  dalam kehidupan modern. Sebagian lain menganggap sebagai sekularisasi masyarakat  Islam.  Ada  beberapa  materi hukum keluarga
Tunisia yang diperdebatkan oleh para tokoh agama, di antaranya  masalah  perceraian  (talak). Dalam hukum Tunisia, talak hanya jatuh dan sah bila terjadi di  muka pengadilan. Ia bisa terjadi karena kesepakatan suami dan isteri, atau karena permohonan salah satunya.  Bila  talak  terjadi  karena  hal yang kedua, maka pemohon - baik suami maupun  isteri  -  diwajibkan  untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dimohon. Bila isteri menjadi pihak yang dirugikan  dalam  proses  perceraian, suami  diwajibkan  memberi  nafkah kepada  isteri  selama  hidupnya,  sampai isteri  yang dicerai  meninggal dunia  atau kawin  lagi.  Tetapi,  semua  itu  tetap ditentukan  atas  dasar  pertimbangan kondisi  suami  dan  kebutuhan  hidup layak isteri.
Sedangkan hukum keluarga
Negara  Turki,  berdasarkan the  Turkish Civil  Code  1926 ,  poligami  sama  sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan  tersebut  dinyatakan  tidak sah.  UU  Turki  tersebut  melarang perkawinan  lebih  dari  satu  selama perkawinan  pertama  masih  berlangsung. Pasal  93  menegaskan  bahwa  seorang tidak dapat menikah, jika dia tidak dapat membuktikan  bahwa  perkawinan  yang pertama bubar karena kematian, perceraian,  atau  pernyataan  pembatalan. Kemudian dalam pasal 112 (1)
dikemukakan  bahwa  perkawinan  yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan  atas  dasar  bahwa  orang tersebut  telah  berumah  tangga  saat
menikah.  Meskipun  Turki  tidak  secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya,
namun  secara implisit  UU  Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami  adalah  tidak  sah  dan  akan dikenai ancaman hukuman ( penalty ). 11
Dari ketentuan kriminalisasi praktik  poligami  di  atas  tampak  jelas bahwa  hukum  positif  yang  berlaku  di Turki  telah  mencitrakan  deviasi  yang signifikan dari ketentuan mazhab Hanafi bahkan hukum Islam (konvensional) dari berbagai mazhab yang ada.
Ketidaksahan  poligami  merupakan  hal baru  yang  belum  pernah  diwacanakan oleh kalangan ulama klasik. Pembolehan poligami  oleh  al-Qur’an  dalam  kondisi tertentu  telah  dirubah  oleh  Muslim
Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual  Turki,  bahwa  legalisasi  al- Qur’an atas poligami merupakan
“sebuah perbaikan besar terhadap praktik  poligami  tak  terbatas  pada  masa
Arab pra-Islam melalui cara monogami.” Perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Turki  telah  membuat  kondisi  Qurani poligami tidak dapat
direalisasikan. 12 Masuk  dalam  tipologi ini  adalah  hukum  keluarga  Tunisia  dan Turki.
2. Adaptif, Unifikasi Mazhab dan Intradoctrinal Reform Bertipe  adaptif  dimaknai  bahwa dalam aplikasi materi hukum keluarga di aturan perundangannya dilakukan sebagai  respon  atas  perkembangan zaman  sembari  masih  memberlakukan mayoritas  ketentuan  yang  diberlakukan dalam  materi  fikih  konvensional  artinya dalam  konteks  tertentu  masih  problem gender. Respon  adaptasi tersebut seperti pengetatan  dalam  izin  poligami,  adanya administrasi dalam perkawinan, pengucapan  talak  di  depan  pengadilan, aturan  minimal  usia  menikah  antar  15 sampai  20  tahun.  Sedangkan  bertipe unifikasi  mazhab  dimaksudkan  sebagai
model  tujuan  pemberlakukan  hokum keluarga  di  masing-masing  Negara muslim adalah untuk menyatukan perbedaan  pemberlakukan  yang  ada dalam  khazanah  perbandingan  mazhab fikih  khusunya  empat  mazhab  besar untuk  dilakukan  penyatuan.  Untuk  tipe intradoctrinal reform  dimaknai  bahwa metode  yang  dipakai  dalam  konteks alternasi  mazhabi  seperti  metode  talfiq, tahyir  dan  siyasah  syariyyah  untuk kemaslahtan warga. Dalam konteks Indonesia, Sebelum  pemberlakuan  UU  Perkawinan No.  1/1974,  seorang  laki-laki  muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan  poligami.  Ia  hanya  diminta untuk  melaporkan  perkawinan  barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap  adil  kepada  para  istrinya.
Secara  substansial  hukum  perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu  sisi,  prinsip  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  yang  merupakan institusi monogami  dianggap  telah mendasari  ketentuan-ketentuan  hukum tersebut  dan  memang  salah  satu  tujuan utama dari UU Perkawinan adalah untuk menekan  tingkat  perkawinan  poligami. Di sisi lain, UU tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai  lebih  dari  seorang  istri  jika ia  mampu  memenuhi  persyaratan  dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan  oleh  agamanya,  dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.  Meskipun  hak  tersebut  tetap dipertahankan,  namun  secara  prosedur administratifnya  tidaklah  mudah,  secara umum ia membatasi  kemungkinan terjadinya  penggunaan  hak  tersebut secara  sewenang-wenang.  Pasal  di  atas menegaskan  bahwa  seorang  pria  yang masih  terikat  dalam  suatu  perkawinan hanya  dapat  berpoligami  jika  telah mendapat  izin  tertulis  dari  pengadilan, bagi  mereka  yang  melanggar  ketentuan ini  akan  dijatuhi  hukuman  denda
maksimal  1000  ringgit;  atau  dipenjara maksimal 6 bulan; atau dijatuhi hukuman keduanya sekaligus.
Pemberian  izin  poligami  oleh pengadilan  amat  terkait  dengan  hasil pertimbangan  institusi  tersebut  terhadap keterangan yang diberikan pemohon dan para istri yang lebih dahulu dinikahinya. Dasar  pertimbangan  pengadilan  untuk memberikan  izin  poligami  berkaitan dengan  kondisi/prilaku  istri  dan  suami. Dari  sudut  istri  adalah:  1)  Kemandulan; 2)  Keuzuran  jasmani;  3)  Tidak  layak dari  segi  jasmani  untuk  bersetubuh;  4) Sengaja tidak  mau  memulihkan  hak-hak persetubuhan,  atau  5)  Sakit  jiwa/  gila. Sedangkan  pertimbangan  pada  sudut suami adalah: 1) Mampu secara ekonomi untuk  menanggung  istri-istri  dan  anak keturunan,  2)  Mampu  berlaku  adil kepada para istri 3) Perkawinan itu tidak menyebabkan  mudarat  (bahaya  bagi agama,  nyawa,  badan,  akal  pikiran  atau harta benda) istri yang telah lebih dahulu dinikahi,  4)  Perkawinan  itu  tidak  akan menyebabkan  turunnya  martabat  istri- istri  atau  orang-orang  yang  terkait dengan  perkawinan, langsung  atau tidak. 13
Secara  umum  Hukum  Keluarga Malaysia  tampaknya  masih  berpegang pada  konsepsi  mazhab-mazhab  Sunni, utamanya  mazhab  Syafi‘i,  dalam  hal kebolehan poligami. Ditetapkannya sejumlah alasan poligami terlihat diinspirasi oleh konsepsi fikih mengenai kewajiban  suami  atas  istri  dan  alasan terjadinya  fasakh.  Sementara  peran pengadilan dalam pemberian izin poligami  dan  kriminalisasi  poligami merupakan  bagian  dari  bentuk  siyasah syariah  yang  bertujuan  mengantisipasi dan memberi daya jera terhadap penyalahgunaan  poligami.  Di  samping itu  penafsiran  baru  terhadap  pesan  al- Qur’an  terkait  masalah  poligami  dan langkah perlindungan pada kaum wanita juga  menjadi  bagian  inheren  dari  alasan
dasar ditetapkankannya pasal-pasal tersebut.
Penetapan untuk usia perkawinan terdapat  dalam  UU  perkawinan  1974 pada  pasal  7(1)  Perkawinan  hanya diizinkan  bila  piha  pria  mencapai  umur 19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam belas) tahun. Akan tetapi, Apabila calon mempelai  itu  belum  cukup  umur  untuk melaksanakan  perkawinan,  Maka  dapat mengajukan dispensai nikah ke Pengadilan  sesuai  dengan  Pasal  7  (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal  ini  dapat  minta  dispensasi  kepada Pengadilan  atau  pejabat  lain  yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau  pihak  wanita.  Dalam  hal  ini dispensasi  nikah  berfungsi  sebagai penyelesain  kasus,  apabila  ditemukan sebelum  menikah  sudah  mengalami kecelakaan  yang  tak  pernah  diduga  (di zaman  sekarang)  atau  kultur  budaya pada  saat  pembuatan  KHI  timbul permasalahan  masih  bayak  perempuan atau  laki-laki  yang  menikah  pada  usia dini.  Undang-undang  KHI  sebagai  jalan solusi,  jika  ditemukan  agar  tidak  terjadi permasalahan yang lebih lanjut.
Pasal  15  angka  (1)  Kompilasi Hukum  Islam  yang  mengatur  calon mempelai  pula  menyatakan  sebagai berikut: (1) Untuk kemaslahatan keluarga  dan  rumah  tangga,  perkawinan hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan  dalam  pasal  7  Undang- undang  No.1  Tahun  1974  yakni  calon suami  sekurang-kurangnya  berumur  19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya  berumur  16  tahun,  menurut ketentuan  di  dalam  Pasal  15  ini,  secara jelas  KHI  telah  membatasi  umur  calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan  Undang-Undang  yang  berada  di atasnya  yaitu  UU  No.  1  Tahun  1974 Pasal 7 angka (1).
Di Pakistan, terhadap pria (berumur  di  atas  18  tahun)  yang
menikahi  anak  di  bawah  usia  nikah, dapat  dihukum  penjara  maksimal  1 bulan; atau denda maksimal 1000 rupee; atau  keduanya  sekaligus.  Sanksi  yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan; memerintahkan; atau memimpin
pernikahan  mempelai  di  bawah  umur (nikah). Demikian pula terhadap mereka
(setiap  pria  baik  sebagai  orang  tua  atau wali  atau  pihak  lain  yang  punya kapasitas/  berhak  menurut  hukum  atau tidak) yang menganjurkan; atau mengizinkan dilangsungkannya pernikahan; atau lalai mencegah terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur.
Sedangkan  terhadap  setiap  pihak  (pria) yang  enggan  mematuhi  keputusan  yang dikeluarkan Pengadilan (terkait pernikahan di bawah umur) sementara ia tahu keputusan tersebut melarang perbuatan  yang  dilakukannya  dapat dijatuhi  hukuman  penjara  maksimal  3 bulan. 14
Di  Indonesia,  sanksi  hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan  seorang  suami  yang  akan berpoligami  tanpa  izin  Pengadilan. Dalam  hal  ini  hukumannya  adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda  maksimal  Rp.  7.500.-  Sedangkan di  Iran  sanksi  hukum  diberlakukan dalam kasus perkawinan yang dilakukan tanpa  registrasi.  Pihak  bersangkutan (pria  yang  menikah)  diancam  hukuman penjara 1– 6 bulan. 15
Malaysia  mencantumkan  sanksi hukum dalam pasal-pasal hukum keluarga  mereka  terkait  persoalan  ini. Menurut  ketentuan  Hukum  Keluarga  di Malaysia,  penjatuhan  talak  di  luar  dan tanpa  izin  pengadilan  dapat  dikenakan denda  1000  ringgit;  atau  penjara maksimal  6  bulan;  atau  keduanya sekaligus. 16 Sedangkan di Mesir,
berdasarkan Law  on  Personal  Status 1929 yang  dipertegas  lagi  dalam amandemennya  UU  No.100  1985  Pasal
23  A,  suami  yang  tidak  melakukan pendaftaran  perceraian  dapat  dijatuhi hukuman  penjara  hingga  6  bulan;  atau denda  200  pound;  atau  keduanya sekaligus. Begitu pula petugas pencatatan  yang  menolak  atau  tidak melaksanakan tugas pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi
penjara  maksimal  1  bulan  &  denda minimal  50  pound  Mesir. 17 Di  Pakistan, menceraikan  istri  tanpa  mengajukan permohonan tertulis ke Pejabat ( chairman )  berwenang;  atau  dan  tanpa memberikan  salinannya  kepada  istri, dapat  dihukum  penjara  maksimal  1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau  keduanya  sekaligus. 18 Untuk  tipe kedua  ini  diberlakukan  di  beberapa
Negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Maroko, dan Pakistan. 3. Adaptif, Unifikasi Aliran dan Intradoctrinal Reform Makna adaptif dan intradoctrinal reform  dipersepsikan  sama  dengan kategori  tipe  nomor  dua,  akan  tetapi perbedaannya  dalam  konteks  tujuan pemberlakuan  hukum  adalah  untuk unifikasi  aliran  hukum  yaitu  aliran hukum  Sunni  dan  Syiah.  Hal  ini  terkait dengan  anatomi  ragam  anutan  aliran hukum  yang  di  Irak  yaitu  sunni  dan Syiah.
Dalam hubungannya dengan poligami sebagaimana yang diberlakukan  saat  ini  di  Irak  terdapat dalam the  Iraqi  Law  of  Personal  Status
1959 senada  dengan Amendment  Law 1963 yang  memodifikasi  pasal  13  dari Undang-Undang tersebut. Menurut pasal 4  dan  5,  seorang  pria  yang  ingin menikah  lagi  (bigami)  harus  meminta izin  dari  Pengadilan.  Pengadilan  akan memberikan izin kepadanya berdasarkan tiga  syarat:  pertama,  ia  harus  memiliki kemampuan  finansial  menafkahi  lebih dari  satu  orang  istri  sekaligus;  kedua, terdapat  kepentingan  yang  sah  secara hukum  (kemaslahatan  syar‘i)  melalui
perkawinan  kedua;  ketiga,  tidak  ada kekhawatiran  terjadinya  perlakuan  tidak adil  terhadap  para  istri. 19 Setiap  pria yang  berpoligami  namun  tidak  dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut  dapat  dijatuhi  hukuman  penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 dinar; atau kedua-duanya (pasal 6). ketentuan-ketentuan  pasal  4  dan  5 dipandang  tidak  berlaku  bagi  mereka yang  berpoligami  dimana  wanita  yang dinikahinya tersebut adalah janda. Sedangkan  dalam  pasal  7  ditegaskan bahwa  bagi  mereka  yang  menikah (berpoligami)  tanpa  ada  izin  dari pengadilan akan  dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. 20
Jika  diperhatikan  dari  ketentuan pasal  di  atas,  dapat  dikatakan  pada prinsipnya ketentuan tersebut merupakan pengembangan lebih jauh dari pemikiran mazhab-mazhab  Sunni  maupun  Syi‘i yang  dikombinasikan  dengan  hasil reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an seputar poligami.  Pengecualian  poligami  bagi para  janda,  contohnya,  didasari  pada tujuan  poligami  yang  dimaksud  al- Qur’an, yakni memelihara dan menjamin anak  yatim  dan  janda.  Untuk  tipologi yang  ketiga  ini  dialamatkan  untuk hukum keluarga negara Irak.
4. Progresif,  Unifikasi  Mazhab  dan Extradoctrinal Reform Pemaknaan  yang  tepat  untuk
Somalia adalah dalam ketentuan pembagian  warisan  yang  sama  antara anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Di Somalia  dalam  undang-undang  hukum keluarga  No.  23  tahun  1975  pasal  158 dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan  mempunyai  hak  yang  sama dalam  pembagian  warisan.  Pasal  169 UU itu secara rinci juga mengatur bahwa isteri  yang  ditinggal  mati  suaminya mendapat  separoh  harta  waris  jika  tidak ada  anak  atau  cucu,  dan  mendapatkan
seperempat  harta  bila  ada  anak  atau cucu. 21
Aturan  di  atas  berbeda  dengan aturan  dalam  al-Qur’an  yang  hanya memberikan  seperempat  harta  kepada isteri  jika  tidak  ada  anak  atau  cucu  dan mendapatkan seperdelapan harta jika ada anak atau cucu. Selain itu pasal 161 UU tersebut  menyebutkan  bahwa  jika  ahli waris itu hanya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, harta waris dibagi sama antara  keduanya  tanpa  membedakan jenis  kelamin.  Jika  ahli  waris  hanya seorang perempuan ia mengambil seluruh  harta.  Demikian  pula  bila  ahli waris  hanya  seorang  ibu,  maka  ia mengambil seluruh harta. 22
Secara umum dapat dilihat bahwa  hukum  waris  Somalia  di  atas selain  berbeda  dengan  aturan  dalam  al- Qur’an  juga  berbeda  dengan  aturan mazhab yang dianut oleh negara tersebut yakni  mazhab  Syafi'i  secara  khusus  dan mazhab  fikih  lainnya  secara  umum. Aturan  hukum  waris  selain  lebih didasarkan  kepada  hukum  adat  yang berlaku  turun  temurun  juga  nampak lebih dekat dengan hukum waris mazhab Imamiyah. Sebagia contoh, dalam kasus bagian  anak  laki-laki  dan  perempuan mazhab tersebut menyamakan kedudukan mereka dalam hak menerima waris yaitu masing-masing mendapatkan separoh. Selain itu, jika ahli waris hanya anak  perempuan  maka  menurut  mazhab Imamiyah  ia  mendapatkan  seluruh  harta warisan  meskipun  ada  saudara  laki-laki dan  ada  kakek  dari  pihak  ayah. Sementara menurut mazhab empat, anak perempuan tersebut mendapatkan separoh  jika  ada  saudara  laki-laki  atau kakek. 23 Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa hukum  waris  itu  dapat  berubah  karena struktur  sosial  tertentu  bahkan  lebih kecil  lagi  dari  itu  yakni  struktur keluarga.  Hal  inilah  yang  terjadi  di Somalia yang merupakan negara penganut sistem sosialis.
Begitu  juga  tentang  anak  angkat di  perundangan  Aljazair  masuk  dalam kategori progresif dan extraordinaryreform .  Aljazair  melalui
Undang-undang Keluarga ( Family Code ) 1984,  justru  melarang  suatu  perkawinan apabila kedua mempelai memiliki hubungan  angkat.  Di  dalam  pasal  24 disebutkan  bahwa  halangan  mutlak untuk  melangsungkan  perkawinan  ada tiga  yaitu  halangan  karena  hubungan keturunan ( consanguinity ), karena kekerabatan ( affinity ) dan karena hubungan angkat (fosterage). Kemudian  Aljazair  mempertegas larangan perkawinan berdasarkan hubungan  angkat  dalam  pasal  lain  yang menyebutkan  bahwa  hubungan  angkat sama dengan hubungan kandung. Hubungan  angkat  merupakan  salah  satu halangan  perkawinan  dalam  perundang- undangan Aljazair sehingga menyebabkan  perkawinan  berdasarkan hubungan angkat dilarang untuk dilaksanakan.  Disamping  disebabkan oleh  legislasi  parallel  dengan  negara Tunisia,  sebab  lain  yang  mendasari  hal tersebut  adalah  bentuk  pengangkatan anak yang diberlakukan di Aljazair.
Hubungan  angkat  merupakan hubungan yang lahir dari proses pengangkatan  anak.  Dalam  perundang- undangan  aljazair  pengangkatan  anak yang  diakui  disebut kafa>lah . Sedangkan adopsi  merupakan  bentuk  pengangkatan anak yang dilarang.
Aljazair  menjadi  negara  yang memberlakukannya.  Hal  yang  unik  dari Aljazair,  setelah  proses kafa>lah selesai, maka ka>fil berhak  memberikan  nama keluarganya  kepada makfu>l . Sehingga nama makfu>l akan dimasukkan ke dalam dokumen  keluarga ka>fil . Akan  tetapi makfu>l juga diberikan dokumen tersendiri  yang  isinya  mengingatkan identitas makfu>l yang sesungguhnya bahwa  ia  bukanlah  anak  kandung ka>fil , melainkan  anak  kandung  orang  tua kandungnya.  Hal  ini  berbeda  dengan
konsep  adopsi  yang  dilarang  yaitu memindahkan  nasab  anak  ke  orang  tua angkatnya sehingga anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkatnya. 24
Dari  keterangan  di  atas,  seakan- akan  anak angkat  menjadi anak  biologis dari orang tua angkatnya karena dimasukkan  dalam  dokumen  keluarga meskipun  anak  tersebut  tetap  diberikan dokumen  tersendiri  perihal  nasabnya yang  sebenarnya.  Sehingga  nasab  anak tersebut  tetap  terhadap  orang  tua kandungnya.  Dengan  demikian,  jelas bahwa  penyebab  lain  hubungan  angkat sebagai  salah  satu  halangan  perkawinan adalah pengaruh dari bentuk pengangkatan  anak  yang  diberlakukan dimana  anak  angkat  dimasukkan  ke dalam  dokumen  keluarga  orang  tua angkat  meskipun  nasab  angkat  tersebut tidak berpindah ke orang tua angkatnya.Untuk  tipologi  keempat  ini diperuntukkan  hukum  keluarga  Somalia dan Aljazair.

## D. Penutup
Bangunan  tipologis  yang  terlihat dari pembaruan  hukum keluarga Negara muslim modern dapat ditipekan menjadi empat tipe. Pentipean ini didasarkan dari tiga aspek yaitu aspek tujuan pembaruan,  metode  yang  dipakai  dan aplikasi  materi  hukumya.  Tipe  pertama adalah progresif, pluralistik dan extradoctrinal reform , yang dapat diwakili oleh perundang-undangan hukum  keluarga  Negara  Turki  dan
Tunisia.  Tipe  kedua  adalah  adaptif, unifikasi  mazhab  dan intradoctrinal reform ,  yang  dapat  diwakili  oleh perundang-undangan  hukum  keluarga Negara  Indonesia,  Malaysia,  Maroko, Aljazair dan Pakistan. Tipe ketiga adalah adaptif, unifikasi aliran
dan intradoctrinalreform , yang diwakili oleh Irak.  Sedangkan  tipe  yang  keempat adalah  progresif,  unifikasi  mazhab  dan extra  doctrinal  reform ,  yang  dapat diwakili oleh perundang-undangan
hukum  keluarga  Negara  Somalia  dan Aljazair.

## Catatan Akhir:
1 Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform in the Muslim World (Bombay: NM TRIPHATI PVT, 1972), hlm. 17. 2 Ibid ., hlm. 93.
3 Dawoud El Alamidan Doren Hinchcliffe, I slamic Marriage and Divorce Laws of  the  Arab  World (London:  Kluwer  Law International, 1996), hlm. 4. 4 John  L  Esposito, Women  in  Muslim Family Law (Syracuse: Syracuse University Law Press, 1982), hlm. 94-99.
5 HM.  Atho’  Mudzhar  &  Khairuddin Nasution, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 11. 6 Kiran  Gupta, “ Polygamy  Law  Reform in Modern Status”,Islamic Law and Comparative Law , vol XVIII, No. 2 Tahun 1992, hlm. 121. 7 J.N.D.  Anderson, “The  Tunisian  Law of Personal Status” , International and Comparative Law Quarterly , 7 April 1985, hlm.
262. 8 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia  Tenggara (Jakarta-Leiden:  INIS,  2002), hlm. 278. 9 John  L  Esposito, Women  in  Muslim Family , hlm. 96-99. 10 Pearl  dan  Werner  Menski , Muslim Family Law ( London: Sweet & Maxwell, 1998), hlm. 21-22. 11 Dawoud  El  Alami  dan  Doren Hinchcliffe, Islamic Marriage, hlm 267.
12 Tahir  Mahmood, Personal  law  in Islamic  Countries  (History,  Text,Comparative Analysis (New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987), hlm. 21. 13 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita , hlm. 112. 14 Tahir  Mahmood, Personal  law  in Islamic  Countries  (History,  Text,Comparative Analysis) , hlm. 242-244.
15 Ibid . , hlm. 215. 16 Ibid ., hlm. 224. 17 Ibid ., hlm. 45. 18 Ibid .,hlm. 246. 19 Tahir Mahmood, Family Law Reform ,
hlm. 138-139.
20 Ibid .,hlm. 56-59. 21 M.  Atho’  Mudzhar  &  Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga , hlm. 161.
22 Tahir  Mahmood, Personal  law , hlm. 262.
23 HM.  Atho’  Mudzhar  &  Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga , hlm. 162.
24 Ton  Liefaard  dan  Jaap  E.  Doek,
Litigating  the  Rights  of  the  Child (Dordrecht: Springer, 2015), hlm. 168.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Komplikasi Hukum Islam di  Indonesia. Jakarta:  Akapres, 1995.
Anderson,  J.N.D..“The Tunisian Law of
Personal Status”, dalam International  and  Comparative Law Quarterly , 7 April 1985. BLANC,Francois-Paul. Moudawana Code  de  Statut  Personnel  et  des Successions ,  Edition  Synoptique Franco-Arab.  t.n.p:  Sochepress- Universite,t.t.
Dhavamony,  Mariasusai. Fenomenologi Agama ,  terj.  Kelompok  Studi Agama  Driyakara.  Yogyakarta:
Kanisius, 1995.
El Alami, Dawoud dan Doren
Hinchcliffe. Islamic Marriage and Divorce  Laws  of  the  Arab  World . London: Kluwer Law International, 1996. Esposito,  John  L.  dan  John  J.  Donohue. Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah . Jakarta: Rajawali Press, 1994. ________. Women  in  Muslim  Family Law. Syracuse: Syracuse University Law Press, 1982.
Gupta, Kiran. “ Polygamy Law Reform in Modern Status”dalam Islamic Law and Comparative Law , vol. XVIII,
No. 2 Tahun 1992.
Al-Jaziry,  Abdurrahman . al-Fiqh  ‘Ala> al-Maz|a>hib  al-Arba’ah . Beirut:
Dar al-Fikr, 1996.
Johson,  Doyle  Paul. Teori  Sosiologi Klasik  dan  Modern ,  terj.  Robert
MZ  Lawang.  Jakarta:  Gramedia, 1986. Liefaard,Ton dan Jaap E. Doek.
Litigating  the  Rights  of  the  Child.
Dordrecht: Springer, 2015.
Mahmood,Tahir. Family  Law  reform  in the  Muslim  World ,  Bombay:  NM
TRIPHATI PVT,1972.
________. Personal  Law  in  Islamic Countries
(History, Text, Comparative Analysis . New Delhi: Academy  of  Law  and  Religion, 1987.
Mudzhar,  M.  Atho, Studi  Hukum  Islam dengan Pendekatan Sosiologi , PidatoPengukuhan  Guru  Besar Madya  Ilmu  Sosiologi  Hukum
Islam  dalam  rapat  senat  terbuka IAIN  Sunan  Kalijaga  tanggal  15 September 1999, Yogyakarta.
________.  dan  Khairuddin  Nasution. Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam Modern .  Jakarta:  Ciputat  Press,
2003. Nasution,  Khoiruddin. Status  Wanita  di
Asia  Tenggara ,  Jakarta-Leiden:
INIS, 2002. ________. Hukum  Perdata  (Keluarga) Islam Indonesia , Yogyakarta: Taffaza, 2009. Pearl  dan  Werner  Menski. Muslim
Family  Law .  London:  Sweet  & Maxwell, 1998.
Pearl,  David. A  Text  Book  on  Muslim Personal  Law .  London:  Crown Helm Ltd., 1987.