Al Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2, No. 1, 2017 STAIN Curup|E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah

## Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan
(Perspektif Ekonomi Islam)

## Kuni Zakiyah
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga E-mail: kunzak05@gmail.com

## Tika Widiastuti

## Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

## Abstrak:
Tujuan  dasar  Islam  adalah  mewujudkan  kebahagiaan  (falah)  para  pemeluknya  di  dunia  dan  di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan diantara anggota masyarakat muslim. Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan diantara para anggota masyarakat berlangsung tidak adil,  jurang  antara  si  kaya  dan  si  miskin  sangat  lebar  serta  konflik  antar  kelas  terjadi  di masyarakat.  Guna  mewujudkan  distribusi  kekayaan  yang  adil,  jujur,  dan  merata,  dapat diberlakukan dengan cara mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi diarahkan  kepada  sektor  produktif,  sedangkan  mekanisme  non  ekonomi  tidak  melalui  aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non produktif mislanya zakat, waris, dan sedekah sunnah.
Kata kunci : Distribusi kekayaan, Ekonomi Islam, Negara

## Abstract:
One of the most fundamental objective of Islam is to bring happiness (Falah) for all Moslems both in the  world  and  in  the  Hereafter,  and  to  realize  the  brotherhood  among  members  of  the  Moslems community. This objective cannot be achieved if there is inequality and injustice in the distribution of wealth  among  society,  the  gap  between  the  rich  and  the  poor  is  still  widening  and  there  is  class conflict/class struggle in society. In order to realize a fair distribution of wealth, fair and equitable, enforceable  by  means  of  the  mechanisms  of  economic  and  non-economic  mechanisms.  Economic mechanism  directed  towards  the  productive  sector,  whereas  non-economic  mechanism  is  not  through productive economic activity, but through non-productive activities for example zakat, inheritance, and shodaqoh sunnah.
Keywords : wealth distribution, Islamic economic, government
38 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017

## Pendahuluan
Kajian tentang distribusi kekayaan dan pendapatan merupakan salah satu isu  yang  paling  kontroversial  dalam  ilmu  ekonomi.  Kontroversial  ini  muncul, karena biasanya dalam ilmu ekonomi yang menjadi kajian utama adalah masalah produksi,  bukan  distribusi.  Hal  ini  disebabkan  karena  biasanya  secara  alami setiap  individu  akan  terus  meningkatkan  agregat  pendapatan  dibandingkan mendistribusikannya. 1
Distribusi  kekayaan  dalam  masa  sekarang  ini  merupakan  suatu permasalahan  yang  sangat  penting  dan  rumit  dilihat  dari  keadilannya  dan pemecahannya  yang  tepat  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  seluruh masyarakat.  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  pendapatan  sangat  penting  dan  perlu, namun yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara, akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan  masuk  kedalam  kantong  para  kapitalis,  sehingga  akibatnya  banyak masyarakat  yang  menderita  kemiskinan  dan  kelebihan  kekayaan  negara  tidak mereka nikmati.
Bahkan  dalam  masyarakat  modern  yang  makmur,  dimana  terdapat kekayaan  yang  melimpah,  pembagian  kekayaan  itu  sendiri  belum  merata sehingga  banyak  warga  negara  yang  menderita  kemiskinan.  Semua  itu disebabkan  karena  distribusi  kekayaan  yang  tidak  tepat,  yaitu  ada  sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menyebabkan kesedihan dan kemarahan. 2
Realitas  kemiskinan  di  Indonesia  saat  ini  adalah  suatu  hal  yang  nyata. Tingginya  angka  pengangguran  dan  makin  meningkatnya  jumlah  angka kemiskinan, merupakan problem yang sulit dipecahkan. Tentu saja hal ini antara lain disebabkan oleh distribusi kekayaan/ pendapatan yang tidak seimbang dan tidak merata diantara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Kebijakan negara  yang  hanya  menitikberatkan  pada  pengumpulan  modal  secara  besar- besaran,  telah  menyebabkan  adanya  monopoli  kekayaan,  sehingga  hanya
1 Munawar  Iqbal,  Distributive  Justice  and  Need  Fulfilment  in  an  Islamic Economic, (Leicester: The Islamic Foundation, 1976), 11
2 Afzalurrahman,  Doktrin  Ekonomi  Islam  Jilid  II,  alih  bahasa  Suroyo  dan Nastangin, cet II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 92
Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |39
dikuasai  oleh  beberapa  orang  saja,  dan  melupakan  kepentingan  sosial masyarakat.
Sampai  saat  ini  kekacauan  sirkulasi  kekayaan  merupakan  masalah tersendiri dan memunculkan berbagai macam persepsi. Dalam pandangan sistem kapitalisme,  sebagaiamana  dinyatakan  Heilbroner,  cara  utama  dalam pendistribusian  kekayaan  adalah  melalui  persaingan  pasar. 3 Dalam  pandangan kapitalisme,  yang  paling  berperan  dalam  persaingan  pasar  adalah  harga.  Harga dianggap  sebagai  salah  satu  penentu  distribusi  kekayaan  kepada  anggota masyarakat.
Kenyataanya,  distribusi  kekayaan  ternyata  semakin  terabaikan  selama bertahun-tahun  belakangan  ini.  Banyak  orang  yang  mulai  merasa  bahwa pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  telah  gagal  memberantas,  atau  bahkan mengurangi kemiskinan absolut yang cenderung semakin parah.
Kesenjangan ekonomi harus segera diatasi. Jika tidak, kesenjangan akan memicu munculnya berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kesehatan,  bahkan  juga  mengancam keselamatan  akidah.  Rasulullah  dalam  sebuah  hadits  mengingatkan  bahwa kesenjangan ekonomi adalah pangkal kejahatan dan kekacauan masyarakat yang akhirnya akan membawa kehancuran.
Sistem  ekonomi  Islam  memiliki  solusi  tersendiri  dalam  mengatasi kesenjangan  ekonomi  dan  mewujudkan  kesejahteraan  bersama  ditengah masyarakat. Prinsip utama dari sistem ini adalah tetap  mendorong peningkatan produktivitas  individu  dalam  mencapai  kekayaan  bagi  kesejahteraan  pribadi disertai  dengan  penjagaan  terhadap  berlangsungnya  sistem  ekonomi  yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan bersama serta berjalannya mekanisme distribusi  kekayaan  diantara  manusia  secara  baik.  Peran  individu  dengan demikian  tetap  bersifat  central,  tetapi  juga  tanpa  mengabaikan  uluran  tangan negara  dan  peran  serta  masyarakat.  Sebab  kesenjangan  ekonomi  tidak  dapat diatasi  dengan  sekedar  terus  mendorong  produktivitas  individu  dengan mengabaikan  peran  sistem  dan  instrumen-instrumen  non  ekonomi  tetapi berdampak  secara  ekonomi,  juga  tidak  bisa  diatasi  dengan  sekedar  membatasi hak milik individu dan memutlakkan peran negara.
3 Robert  Heilbroner,  Runtuhnya  Peradaban  Kapitalisme,  alih  bahasa:  Yep Sujana, cet 1. (Jakarta: Bumi Angkasa, 1984), 17
40 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017
Adanya  pemerintah  sebenarnya  bisa  hadir  secara  aktif  dan  dinamis didalam  sistem  ekonomi  tanpa  merusak  kekuatan  pasar  yang  positif.  Peran pemerintah  bisa  datang  dengan  kekuatannya  yang  memaksa,  menentukan aturan-aturan, mengarahkan proses distribusi dan produksi, bahkan memberikan lisensi  dan  hak  monopoli  kepada  lembaga-lembaga  didalam  atau  diluar pemerintah  sendiri.  Hal-hal  yang  tersebut  diatas  merupakan  kenyataan  peran pemerintah.
Masalah-masalah  kebutuhan,  produksi,  konsumsi,  pemasaran,  dan distribusi itulah yang dipandang sebagai kunci persoalan ekonomi. Sejauh mana hukum Islam memberikan pedoman dalam masalah ekonomi ini, terutama yang berkaitan dengan masalah peran negara dalam distribusi kekayaan.
Dengan  demikian,  perlu  mengkaji  secara  komprehensif  tawaran  bagi penyelesaian permasalahan distribusi, khususnya pada kebijakan distribusi serta peran negara dalam perekonomian. Tawaran yang diajukan merupakan konsep yang terlahir dari ekonomi Islam yang saat ini diharapkan mampu menciptakan keadilan ekonomi  negara.  Hasil  kajian  diharapkan dapat  memberikan alternatif kebijakan untuk mengatasi persoalan distribusi yang saat ini sedang bermasalah.

## Metode Penelitian
Metode penulisan makalah ini adalah mengkaji kepustakaan ( review ) dari berbagai sumber seperti buku-buku dan tulisan lain, majalah, surat kabar, hasil- hasil pengkajian dan lain-lain.

## Negara Menurut Islam dan Perannya dalam Perekonomian
Islam  memiliki  konsep  negara,  pemerintahan,  dan  kesejahteraan ekonomi  yang  komprehensif.  Imam  Al-Ghazali  menyebutkan  bahwa  agama adalah  pondasi  atau  asas,  sementara  kekuasaan  dalam  hal  ini  negara  adalah penjaga  pondasi  atau  asas  tadi.  Sehingga  terdapat  hubungan  yang  saling menguntungkan  dan  menguatkan.  Agama  menjadi  pondasi  bagi  negara  untuk berbuat  bagi  rakyatnya  menuju  kesejahteraan,  sedangkan  negara  menjadi  alat agama agar tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien.
Negara  menurut  Taqiyuddin  An-Nabhani  adalah  negara  yang didalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan  Islam.  Setiap  warga  negara  (Khilafah)  Islam  mendapatkan  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  syara’.  Negara  tidak
Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |41
membeda-bedakan  individu  rakyat  dalam  aspek  hukum,  peradilan,  maupun dalam  jaminan  kebutuhan  rakyat  dan  semisalnya.  Seluruh  rakyat  diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit, dan lain-lain. Pemberlakuan syariah  Islam  atas  seluruh  rakyat  yang  berkewarganegaraan  (Khilafah)  Islam, baik muslim maupun non muslim. 4
Negara  menurut  Hasan  Al-Banna  adalah  negara  yang  merdeka,  tegak diatas  syari’at  Islam,  bekerja  dalam  rangka  menerapkan  sistem  sosialnya, memproklamirkan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke  segenap  umat  manusia.  Negara  Islam  berbentuk  Khilafah.  Khilafah  adalah kekuasaan  umum  yang  paling  tinggi  dalam  agama  Islam.  Khilafah  Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di negara-negara Islam.
Negara  menurut  Afzalur  Rahman  adalah  negara  yang  didirikan  atau dihuni  oleh  umat  Islam  dalam  rangka  memenuhi  keinginan  mereka  untuk melaksanakan  perintah  Allah  melalui  wahyu-Nya,  Implementasi  negara  tidak ditentukan  secara  khusus,  Tetapi  yang  paling  penting  harus  memiliki syuro/musyawarah.
Kedudukan negara dalam Islam sangat penting, karena negara yang akan menegakkan  hukum  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  secara  sempurna  dan efektif.  Banyak  dalil-dalil  untuk  menegakkan  dan  menetapkan  suatu  perkara dengan  hukum  Allah  diantaranya  QS.Al-Maidah  ayat  48-49,  QS.  An-Nur  ayat 55, QS. An-Nisa’ ayat 59. Hal tersebut menunjukkan bahwa menerapkan hukum Allah dalam kehidupan manusia membutuhkan alat kekuasaan, yaitu negara.
Secara  historis,  peran  negara  dapat  dilihat  dalam  catatan  sejarah  yang mengungkapkan  bagaimana  sistem  Islam  (Khilafah),  termasuk  sistem  ekonomi Islam,  bisa  diterapkan  selama  berabad-abad.  Hal  itu  pulalah  yang  membawa masyarakat  Islam  mencapai  puncak  kejayaannya.  Bahkan  secara  empirik  masih terdapat  bukti  peninggalan  pelaksanaan  sistem  Islam  saat  ini,  meskipun  secara parsial,  misalnya  dalam  bentuk  keindahan  tata  kota  dan  bangunan-bangunan yang ada didalamnya, artefak, atau juga manuskrip.
Peran  negara  yang  paling  utama  sangat  erat  kaitannya  dengan  politik ekonomi Islam. Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-
4 Taqiyuddin  An-Nabhani,  Peraturan  Hidup  dalam  Islam,  Terjemahan:  Abu Amin, dkk, Tim HTI Press, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013), 153
42 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017
hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan  manusia.  Politik  ekonomi  dalam  Islam  adalah  menjamin  terealisasinya pemenuhan  semua  kebutuhan  primer  ( basic  needs )  setiap  orang  secara menyeluruh,  berikut  kemungkinan  dirinya  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  sekunder  dan  tersiernya,  sesuai  dengan  kadar  kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup ( life style ) tertentu. 5
Dengan  demikian,  Islam  memandang  setiap  orang  secara  individual, bukan  secara  kolektif  sebagai  komunitas  yang  hidup  dalam  sebuah  negara. Pertama ,  Islam  memandang  setiap  orang  sebagai  manusia  yang  harus  dipenuhi semua  kebutuhan  primernya  secara  menyeluruh. Kedua ,  Islam  memandang manusia sebagai individu tertentu yang berpeluang untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan  sekundernya  sesuai  dengan  kadar  kemampuannya.  Pada  saat  yang sama Islam memandang manusia sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam  suatu  interaksi  yang  berlangsung  secara  khas  sesuai  dengan  gaya  hidup yang juga khas. 6
Atas dasar itu, politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup  dalam  sebuah  negara  semata,  tanpa  memperhatikan  terjamin  tidaknya setiap  orang  untuk  menikmati  kehidupan  tersebut.  Politik  ekonomi  Islam  juga bukan  hanya  bertujuan  untuk  mengupayakan  kemakmuran  individu  dengan membiarkan  mereka  sebebas-bebasnya  untuk  memperoleh  kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya hak hidup setiap  orang.  Akan  tetapi,  politik  ekonomi  Islam  semata-mata  bertujuan memecahkan  masalah  utama  yang  dihadapi  setiap  orang  sebagai  manusia  yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu, mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengupayakan kemakmuran bagi dirinya didalam gaya hidup tertentu.
Politik  ekonomi  Islam  ditujukan  untuk  menjamin  pendistribusian kekayaan  negara  didalam  maupun  diluar  negeri,  bagi  seluruh  individu masyarakat,  secara  orang-perorang,  sehingga  terjamin  pemenuhan  kebutuhan-
5 Taqiyuddin  An-Nabhani,  Sistem  Ekonomi  Islam,  Terjemahan:  Hafidz  Abd. Rahman, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), 69
6 Abdurrahman  Al-Maliki,  Politik  Ekonomi  Islam,  Terjemahan:  Ibnu  Sholah, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 43-44
Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |43
kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh serta bertujuan menjamin setiap  individu  memenuhi  semua  kebutuhan  sekundernya  sebesar  kadar kemampuannya.
Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilakukan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang,  dan  memindahkan  keindahan  etika  menjadi  tindakan  sehari- hari.  Disamping  itu,  pemerintah  juga  berperan  sebagai  penjamin  terciptanya distribusi  yang  adil  serta  menjadi  fasilitator  pembangunan  manusia  dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha. 7

## Distribusi Kekayaan Menurut Islam
Secara  lebih  eksplisit,  telah  dijelaskan  dalam  al-Qur'an  akan  maksud distribusi, sebagaimana firman Allah, yang artinya:
“(yaitu)  mereka  yang  beriman  kepada  yang  ghaib,  yang  mendirikan  shalat  dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Al-Baqarah ayat 3)
“ Apa saja  harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,-untuk Rasul, kaum kerabatnya. anak-anak yatim. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah  dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu  maka  tinggalkanlah;  dan  bertaqwalah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (AI-Hasyr ayat 7)
Selain itu dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada dilangit ataupun dibumi  adalah  milik  Allah,  akan  tetapi  kesemuanya  kembali  pada  bagaimana manusia  mengelola  “sumber  daya”  tersebut,  lebih  jauh  lagi  yang  dimaksudkan adalah  bagaimana  sebuah  negara  mampu  mengelolanya  untuk  selanjutnya  di mendistribusikannya  kembali  pada  masyarakat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan firman  Allah  dalam  surat  Al-Hud  ayat  61  yang  artinya:  Dia  telah  menciptakan kamu  dari  bumi  dan  menjadikan  kamu  pemakmurnya.  Kiranya  jelas,  bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang
7 Quth Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 36
44 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017
ada  maka  negarapun  memiliki  peranan  yang  penting  mengalokasi  dan mendistribusi kekayaan yang ada pada masyarakatnya. 8
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Afzalur Rahman bahwa, untuk mencapai  keadilan  ekonomi  yang  ideal  dalam  masyarakat,  maka  Islam menawarkan  suatu  gagasan  dimana  nilai  atau  usaha  untuk  menumbuhkan semangat  diantara  penganutnya  berupa  kesadaran/keyakinan  bahwa  bantuan ekonomi  kepada  sesama  (dengan  niat  mencari  keridlaan  Allah  semata) merupakan  tabungan  yang  nyata  dan  kekal  yang  akan  "dipetik"  hasilnya  dihari akhirat kelak. 9 Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa adalah Proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara.
Prinsip  utama  dalam  konsep  "distribusi"  menurut  pandangan  Islam adalah  peningkatan  dan  pembagian  bagi  hasil  kekayaan  agar  sirkulasi  kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu  saja. 10
Menurut  Anas  Zarqa’,  distribusi  adalah  transfer  dari  pendapatan kekayaan  antara  individu  dengan  cara  pertukaran  (melalui  pasar)  atau  dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah , wakaf dan zakat. 11 Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya (dan secara tidak langsung), ketika berbicara tentang aktifitas ekonomi dibidang distribusi,  maka  akan  berbicara  pula  tentang  konsep  "ekonomi"  yang "ditawarkan"  oleh  Islam.  Hal  ini  lebih  melihat  pada  bagaimana  Islam mengenalkan  konsep  pemerataan  pembagian  hasil  kekayaan  negara  melalui distribusi  tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari ajaran- ajaran syari'ah islam, seperti: zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya.
8 Adiwarman  Karim,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  Pustaka Pelajar, 2000), 42
9 Afzalurrahman,  Doktrin  Ekonomi  Islam  Jilid  II,  alih  bahasa  Suroyo  dan Nastangin, cet II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 63
10 Afzalurrahman,  Doktrin  Ekonomi  Islam  Jilid  II,  alih  bahasa  Suroyo  dan Nastangin, cet II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 63
11 Taqiyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Altematif: Perspektif Islam , Terjemahan: Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |45
Sistem  ekonomi  Islam  menghendaki  bahwa  dalam  hal  pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan. 12 Kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti  pemahaman  kapitalis  yang  menyatakan  sebagai  tindakan  membebaskan manusia  untuk  berbuat  dan  bertindak  tanpa  campur  tangan  pihak  manapun, tetapi  sebagai  keseimbangan  antara  individu  dengan  unsur  materi  dan  spiritual yang  dimilikinya,  keseimbangan  antara  individu  dan  masyarakat  serta  antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Sendi kebebasan  dalam ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang  sama  dan  memberikan  hak  alami  kepada  semua  orang.  Kepemilikan individu  dilindungi  tetapi  perlu  diimbangi  dengan  asa  tanggung  jawab  dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan  yang  sama  untuk  berusaha  dan  mengalokasikan  pendapatannya secara  efisien  tanpa  mengganggu  keseimbangan  ekonomi  masyarakat.  Melalui prinsip  ekonomi  Islam,  individu  dimungkinkan  tidak  menumpuk  kekayaan secara  berlebihan  sementara  mayoritas  masyarakat  berada  pada  kondisi  miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Al-Qur’an  menyebutkan  keadilan  adalah  tujuan  universal  yang  ingin dicapai  dalam keseimbangan  yang  sempurna.  Pengertian  lain  disampaikan  oleh Al-Farabi dalam Jusmaliani, dkk 13 yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan  keseimbangan.  Tafsir  Al-Qur’an  menyebutkan  perinah  adil  adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS.  Ar-Rahman  ayat  7-9  yang menekankan  tentang  keadilan  dibidang  ekonomi.  Lebih  lanjut  nash  Al-Qur’an surat  Al-Hujurat  ayat  49,  At-Taubah  ayat  9,  Al-Mmtahanah  ayat  8,  Al-Maidah ayat 42, dan Al-Fajr ayat 20 menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya  mencakup  keadilan  dalam  membagi  kekayaan  individu  melainkan  juga kekayaan  negara,  memberikan  kepada  pekerja  upah  yang  sesuai  dengan  jerih payahnya.  Keadilan  sosial  juga  berarti  mempersempit  jurang  pemisah  antara individu  maupun  golongan  satu  sama  lain  dengan  membatasi  keserakahan orang-orang  kaya  disatu  sisi  dan  meningkatkan  taraf  hidup  orang  fakir  miskin
12 Yusuf  Al-Qardhawi,  Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 1997), 201
13 Jusmaliani,  dkk,  Kebijakan  Ekonomi  dalam  Islam,  (Yogyakarta:  Kreasi Wacana, 2005), 98-99
46 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017
disisi lain. 14 Dengan demikian sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya adalah kebebasan  individu,  adanya  jaminan  sosial,  larangan  menumpuk  harta  dan distribusi kekayaan yang adil.

## Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam
Pemerintah  berperan  secara  aktif  dalam  sistem  distribusi  ekonomi didalam mekanisme pasar islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai “wasit” atas permintaan pasar saja, tetapi akan berperan aktif  bersama-sama  pelaku  pasar  yang  lain.  Pemerintah  akan  bertindak  sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.
Mekanisme  sistem  distribusi  ekonomi  Islam  dapat  dibagi  menjadi  dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi  aktivitas  ekonomi  yang  bersifat  produktif,  berupa  berbagai  kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya  bagi  berlangsungnya  sebab-sebab  kepemilikan  individu  dan pengembangan  harta  melalui  investai,  larangan  menimbun  harta,  mengatasi peredaran  dan  pemusatan  kekayaan  disegelintir  golongan,  larangan  kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba korupsi dan pemberian suap. 15
Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian  yaitu pertama ,  peran  yang  berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua , peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; ketiga , peran ini mengacu pada konsep al- hisbah pada  masa  Rasulullah  sebagai  lembaga  khusus  yang  berfungsi  untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yan menyimpang. 16 Dengan ketiga peran ini  diharapkan  akan  mampu  mengatasi  berbagai  persoalan  ekonomi  karena
14 Jusmaliani,  dkk,  Kebijakan  Ekonomi  dalam  Islam,  (Yogyakarta:  Kreasi Wacana, 2005), 99-100
15 Muhammad Shiddiq Al-jawi, Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam. Http://www.khilafah1924.org., diakses 05 Desember 2016
16 Munrokhim  Misanam,  dkk,  Ekonomi  Islam,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo, 2008), 84
Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |47
posisi  pemerintah  tidak  hanya  sekedar  sebagai  perangkat  ekonomi,  tetapi  juga memiliki fungsi religius dan sosial.
Mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti pemberian hibah,  shodaqoh,  zakat  dan  warisan.  Mekanisme  non  ekonmi  dimaksudkan untuk  melengkapi  mekanisme  ekonomi,  yaitu  untuk  mengatasi  distribusi kekayaan  yang  tidak  berjalan  semua,  jika  hanya  mengandalkan  mekanisme ekonomi semata 17 .
Mekanisme  non  ekonomi  juga  diperlukan  karena  adanya  faktor-faktor penyebab  non  alamiah,  seperti  adanya  penyimpangan  mekanisme  ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan,  dan  sebaainya  dapat  menimbulkan  ketimpangan  distribusi kekayaan.  Untuk  itu  diperlukan  peran  pemerintah  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan ekonomi.
Bentuk-bentuk  pendistribusian  harta  dengan  mekanisme  non  ekonomi ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jawi antara lain: 18
1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
3. Pemberian  infaq,  shodaqoh,  wakaf,  hiabh,  dan  haidah  dari  orang  yang mampu kepada yang memerlukan
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain
Dengan  demikian,  terdapat  instrumen  yang  mampu  mewujudkan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam diantaranya adalah:
Pertama , implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan  esensial  yang  tidak  terdapat  dalam  sistem  kapitalisme  maupun  sosialisme. Secara  ekonomi,  zakat  berfungsi  distributif  yaitu  pendistribusian  kembali ( redistribusi )  pendapatan  muzakki  kepada  mustahik  serta  zakat  memungkinkan adanya  alokasi  konsumsi  dan  investasi.  Penyaluran  zakat  akan  menimbulkan terjadinya multiplier effect ekonomi pada masyarakat tidak mampu ( dhu’afa ) berupa
17 Muhammad  Shiddiq  Al-jawi,  Asas-Asas  Sistem  Ekonomi  Islam. Http://www.khilafah1924.org., diakses 05 Desember 2016
18 Muhammad  Shiddiq  Al-Jawi  Asas-Asas  Sistem  Ekonomi  Islam. Http://www.khilafah1924.org., diakses 05 Desember 2016
48 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017
peningkatan  pendapatan  dan  daya  beli.  Sedangkan  bagi  muzakki  akan mendorong  motivasi  ekonomi  yang  tinggi  untuk  senantiasa  meningkatkan produktivitasnya  agar  memperoleh  laba  dan  penghasilan  yang  tinggi  sehingga dapat  terus  meningkatkan  kemampuannya  dalam  membayar  zakat  lebih  besar lagi dari sebelumnya. Selain itu, zakat memiliki fungsi kontrol bagi muzakki dari sifat tamak, keserakahan, rakus, dan sifat hedonis yang mengedepankan materi dan kemewahan. 19
Dengan  demikian  pada  dasarnya,  zakat  merupakan  sebuah  sistem  yang berfungsi  untuk  menjamin  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  masyarakat secara  lebih  baik.  Zakat  merupakan  sebuah  sistem  yang  akan  menjaga keseimbangan  dan  harmoni  sosial  diantara  kelompok  kaya  (muzakki)  dan kelompok  miskin  (mustahik).  Implementasi  zakat  merupakan  komitmen  yang kuat dan langkah yang kongkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu  sistem  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan  secara  sistematik  dan permanen. Upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam. 20
Kedua ,  implementasi  sistem  bagi  hasil  dan  pengembangan  institusional baitul mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil ( profit and loss sharing system ). Sistem ini dapat membangun pola kerja sama dan persaudaraan anatar pemilik modal ( shohib al-mal ) dan pihak yang memiliki skill ( mudhorib ) sehingga terdapat transfer kekayaann dan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan, dan profesional, terutama dalam hal biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan. 21
Ketiga ,  kerja  sama  dalam  struktur  pasar  bebas.  Ekonomi  Islam mengedepankan  asas  kebebasan,  termasuk  dalam  struktur  pasar  dianut  sistem
19 Euis  Amalia,  Potensi  dan  Persoalan  LKMS/BMT  bagi  penguatan  UKM dalam  Kerangka  Keadilan  Distributif  Ekonomi  Islam:  Studi  LKMS/BMT  di  6  Kota Pulau Jawa, (Surabaya: UNAIR, 2008), 23
20
Munrokhim Misanam, dkk, Ekonomi Islam, (Jakarta:PT.
RajaGrafindo,2008), 71
21 Euis  Amalia,  Potensi  dan  Persoalan  LKMS/BMT  bagi  penguatan  UKM dalam  Kerangka  Keadilan  Distributif  Ekonomi  Islam:  Studi  LKMS/BMT  di  6  Kota Pulau Jawa, (Surabaya: UNAIR, 2008), 25
Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |49
kerja  sama  yang  bebas.  Selama  kekuatan  penawaran  dan  permintaan  berjalan secara  alamiah  maka  harga  ditentukan  berdasarkan  mekanisme  pasar  sehingga tidak  diperkenankan  intervensi  dari  pihak  manapun,  termasuk  pemerintah. Semua  orang  sesuai  dengan  potensinya  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk melakukan transaksi secara legal sesuai syariah. Untuk itu perlu pengaturan dan pengawasan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menghasilkan harga yang  adil. 22 Namun,  keadaan  pasar  yang  ideal  tersebut  sering  kali  tidak  sesuai dengan apa yang diharapkan karena seringkali adanya gangguan-gangguan dalam realita  lapangan  yang  menjadikan  kondisi  tersebut  tidak  efisien  dan  merusak mekanisme  pasar  yang  sudah  tersusun  rapi.  Gangguan-gangguan  inilah  yang disebut distorsi pasar.
Beberapa bentuk distorsi pasar tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Karim 23 dapat  disebabkan  oleh:  1)  rekayasa  permintaan  ( false  demand )  dikenal sebagai ba’i an-najasy, sedangkan rekayasa dari sisi penawaran ( false supply ) dikenal sebagai ikhtikar dan tallaqi rukban ,  2) tadlis (penipuan),  3) taghrir (ketidakpastian). Dalam kodisi seperti ini, peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi  dan  kebijakan  yang  mengakomodir  kepentingan  para  pihak.  Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil. Dalam  konteks  Indonesia,  kasus-kasus  kejahatan  pasar  ini  sering  terjadi penyelundupan  barang,  pemalsuan  dan  monopoli  yang  berujung  pada penimbunan  yang  mengakibatkan  kerugian  dibanyak  pihak,  terutama masyarakat.
Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran  distribusi  dalam  merealisasikan  kesejahteraan  dan  keadilan.  Peran pemerintah  ini,  sebenarnya  telah  dirumuskan  oleh  Ibnu  Khaldun  yang selanjutnya  dikembangkan  oleh  Capra, 24 yang  terkenal  dalam  kebijaksanaan politik pembangunan “Teori Daur Keadilan ( circle of equity )” atau sering disebut dengan “ dynamic model of islam (model dinamika)”. Model dinamika adalah sebuah
22 Euis  Amalia,  Potensi  dan  Persoalan  LKMS/BMT  bagi  penguatan  UKM dalam  Kerangka  Keadilan  Distributif  Ekonomi  Islam:  Studi  LKMS/BMT  di  6  Kota Pulau Jawa, (Surabaya: UNAIR,  2008), 26
23 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2007), 181
24 M.  Umer  Chapra,  The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, Terjemahan: Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press,  2001), 127
50 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017
rumusan  yang  terdiri  dari  delapan  prinsip  kebijaksanaan  politik  “ eight  wise principles ”  yang  terkait  dengan  prinsip  yang  lain  secara  interdisipliner  dalam bentuk  kekuatan  bersama  dalam  satu  lingkaran.  Rumusan  ini  mencerminkan karakter  interdisipliner  dan  dinamis  dari  analisis  Ibnu  Khaldun  yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi, dan politik, termasuk syariah  (S),  kekuasaan  politik  atau governance (G),  masyarakat  atau  nation  (N), kekayaan/sumber  daya  atau wealth (W),  pembangunan  atau growth (G)  dan keadilan  atau justice (J).  Variabel-variabel  tersebut  berada  dalam  satu  lingkaran yang  paling  tergantung  karena  satu  sama  lain  mempengaruhi. 25 Analisis  Ibnu Khaldun  dapat  ditetapkan  dalam  bentuk  relasi  fungsional  melalui  persamaan yang dinyatakan oleh Capra sebagai berikut: 26
Sementara  itu,  rumusan  tersebut  dikembangkan  oleh  Umer  Chapra dengan model dinamika sosio ekonomi syariah sebagai berikut :
Sumber : Chapra (2001) Gambar 1. Lingkaran Model Dinamika Sosio Ekonomi Syariah
25 M.  Umer  Chapra,  The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, Terjemahan: Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 126-127
26 M.  Umer  Chapra,  The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, Terjemahan: Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press,  2001), 128
G = f (S, N, W, g & j)

## Kuni Zakiyah & Tika Widiastuti— Peran Negara Dalam |51
Dengan  demikian,  meskipun  negara  memegang  peran  penting  dalam teori  “daur  keadilan”  Ibnu  Khaldun,  namun  hal  ini  tidak  berarti  menuntut karakter  pemerintahan  monolitik.  Negara  tidak  boleh  menjalankan  otoritasnya secara  semena-mena,  tetapi  justru  negara  harus  menggunakan  kekuasaannya untuk  memungkinkan  pasar  berfungsi  dengan  baik  dan  menciptakan  suatu lingkaran yang tepat bagi relasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi  lembaga  yang  berorientasi  kepada  kesejahteraan,  moderat  dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain dan menghindari perpajakan yang membebani.  Gagasan  Ibnu  Khaldun  tentang  negara  yang  berperan  sebagai fasilitator pembangunan manusia dan kesejahteraan. 27

## Penutup
Kebijakan  distribusi  yang  ditawarkan  ekonomi  Islam  tidak  berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas  memberikan  arahan  bahwa  keadilan  ekonomi  harus  ditegakkan.  Namun, menciptakan keadilan ekonomi akan sulit  terwujud jika tidak melibatkan peran institusi  yang  ada  seperti  halnya  pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, peran kedua instrumen tersebut  sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasi dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.
Pemilik  mutlak  dari  harta  dan  jabatan  pada  dasarnya  adalah  Allah  Swt. Sedangkan manusia hanyalah diberi kuasa oleh Allah Swt untuk mengelola harta tersebut  setelah  berusaha  mencarinya.  Islam  mengakui  hak-hak  individu  dan tidak melarang individu memiliki segala jenis harta atau kekayaan, asalkan harta atau kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang halal.
Mekanisme distribusi harta dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme  ekonomi  dan  non  ekonomi.  Mekanisme  ekonomi  lebih  diarahkan kepada sektor produktif, mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui  aktivitas  ekonomi  yang  produktif,  melainkan  melalui  aktivitas  non- produktif.  Diantaranya  melalui  pola  baitul  mal,  pajak,  pertanggungan  ( takaful ), dorongan qardh  hasan ,  waris,  zakat,  sedekah  sunnah,  program  kemitraan ( syarikah ). ■
27 Masyhuri, Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 2005), 33-34

## 52 | Al-Falah: Journal of Islamic Economics , Vol. 2,  No. 1, 2017

## Daftar Pustaka
Afzalurrahman. 2002. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa Al-Maliki,  Abdurrahman.  2009.  Politik  Ekonomi  Islam,  Terjemahan:  Ibnu Sholah. Bogor: Al-Azhar Press
Amalia, Euis. 2008. Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa, Makalah Disajikan dalam International Seminar and Symposium  on  Implementation  of  Islamic  Economics  to  Positive Economics in The World. Surabaya: Universitas Airlangga An-Nabhani,  Taqiyuddin.  1996.  Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam, Terjemahan: Maghfur Wahid . Surabaya: Risalah Gusti An-Nabhani,  Taqiyuddin.  2012.  Sistem  Ekonomi  Islam,  Terjemahan  Hafidz Abd. Rahman. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia An-Nabhani, Taqiyuddin. 2013. Peraturan Hidup dalam Islam, Terjemahan Abu Amin, dkk, Tim HTI Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Chapra,  M.  Umer.  2001.  The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, Terjemahan: Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press Heilbroner, Robert. 1984. Runtuhnya Peradaban Kapitalisme, Terjemahan: Yep
Sujana, cet 1. Jakarta: Bumi Angkasa
Iqbal,  Munawar.  1976.  Distributive  Justice  and  Need  Fulfilment  in  an  Islamic
Economic. Leicester: The Islamic Foundation
Jusmaliani,  dkk.  2005.  Kebijakan  Ekonomi  dalam  Islam.  Yogyakarta:  Kreasi Wacana
Karim, Adiwarman.  2000. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar
Karim, Adiwarman. 2007. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo M.A  Manan,  Muhammad  Abdul.  1993. Islamic  Economic  :  Theory  and  Practice (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek ), terj. Nastangin. Yogyakarta Masyhuri.  2005.  Peran  Pemerintah  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Misanam, Munrokhim, dkk. 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Muhammad,  Quth  Ibrahim.  2002.  Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin  Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam
Qordowi,  Yusuf.  1997.  Daurul  Qiyam  wa  al-Akhlaq  fi  al-Iqdshad  al-Islami (Peran  Nilai  dan  Moral  dalam  Perekonomian  Islam ), terj.  Didin Hafidhuddin dkk. Jakarta: Robbani Press
Shiddiq  Al-jawi,  Muhammad.  Asas-Asas  Sistem  Ekonomi  Islam. Http://www.khilafah1924.org., diakses 05 Desember 2016