Effectiveness of the Implementation of Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 on Plastic Usage Control in Semarang City Area

## Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik Di Daerah Kota Semarang
Made Wipra Pratistita 1) ; Dino Riska Afdhali 2) ; Atik Winanti 3)
1,2,3) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 1) wipratistita@gmail.com ; 2) dinorizkaafdhali@gmail.com; 3) atikwinanti@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [30 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [07 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Artikel  ini  dilatarbekalangi  dengan  adanya  plastik  yang  merupakan  salah  satu  limbah  dari teknologi tepat guna yang selama ini sering dipergunakan oleh manusia.  Fokus dalam artikel ini adalah  mengenai  jumlah  peningkatan  sampah  plastik  di  Kota  Semarang  selama  3  tahun  dan implementasi  peraturan  untuk  semua  sasaran  usaha  di  Kota  Semarang.  Oleh  karena  itu, peraturan  ini  dibentuk  untuk  mengurangi  generasi  konsumsi  plastik  di  Kota  Semarang.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  implementasi  Peraturan  Walikota  Kota Semarang  Nomor  27  Tahun  2019  sebagai  upaya  pengurangan  konsumsi  plastik  untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Kota Semarang. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah  empiris  dengan  metode  analisis  data  hukum  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  implementasi  Peraturan  Walikota  Kota  Semarang  Nomor  27  Tahun  2019 berjalan buruk dilihat dari banyaknya peningkatan volume sampah plastik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan  belum  efektifnya  penerapan  Peraturan  Walikota  Semarang  No.  27  Tahun  2019 karena belum adanya penurunan jumlah timbulan sampah plastik di kota  Semarang pada tahun 2019 -2020.

## ABSTRACT
This  article  is  based  on  the  existence  of  plastic  which  is  one  of  the  wastes  from  appropriate technology  that  is  often  used  by  humans.Focus  in  this  article  about  amount  to  increase  plastic waste in Semarang city over 3 years and implementation of regulation for  all subyect bussiness targets  in  Semarang  City.  Therefore,  this  regulations  are  formed  to  reduce  the  generation  of consume plastics in Semarang City. The purpose of this study is to determine to effectiveness of implementation of the mayor regulation of the city of semarang number 27 of 2019 as an effort to reduce  consume  plastic  for  to  reduce  the  amount  plastic  waste  in  Semarang  City.    The  legal research  method  used  is  empirical  with  the  legal  data  analysis  method  that  is  descriptive qualitative.  The  results  of  this  research  are  the  conclusion  is  that  the  implementation  of Semarang Mayor Regulation no. 27 of 2019 because there has been no reduction in the amount of plastic waste generated in Semarang City in 2019 -2020.
KEYWORDS effectiveness, regulation, plastic, city of semarang
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Plastik  merupakan  salah  satu  bagian  teknologi  tepat  guna  yang  selama  ini  sering  dipergunakan oleh  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  aktifitas  kesehariannya.  Ketika  selesai  dipergunakan seringkali plastik ini menjadi salah satu limbah yang dapat menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan plastik merupakan bahan anorganik yang membutuhkan waktu yang lama sekitar 50-80 tahun  untuk  bisa  terurai.  (Zulkifli  Arif  :    2014  :  104)  Jangka  waktu  yang  sangat  lama  bagi  plastik  untuk dapat  terurai  seringkali  menimbulkan  dampak  pencemaran  lingkungan,  baik  pencemaran  air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah sehingga mengharuskan sampah plastik ini untuk dipilah dari jenis sampah-sampah yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr.Jenna Jambeck, Indonesia menempati urutan peringkat kedua setelah China dalam menghasilkan sampah plastik di laut. Jumlah  sampah  plastik  yang  dihasilkan  Indonesia  mencapai  187,2  juta  ton  yan  jumlah  tersebut  tidak terlalu  jauh  selisihnya  dengan  jumlah  sampah  plastik  yang  dihasilkan  China  yang  mencapai  262,9  juta ton. (Jambeck : 2015 : 764) Sampah plastik yang berasal dari produksi sampah rumah tangga sering kali gagal  dikelola  kembali  sehingga  terbuang  dan  terbawa  ke  laut  melalui  aliran  sungai.  Selain  itu  pula, pengguna yang terlalu sering berulang kali juga membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia dan juga merusak nilai tampilan estetika lingkungan.
Penggunaan  beberapa  alat  kebutuhan  berbahan  dasar  plastik  seperti  sedotan  plastik,  kantong belanja,  plastik  dan  pembungkus  makanan  berbahas  dasar  polysterina  (sterofoam)  tidak  dapat dipisahkan dari  kehidupan  masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang  terdapat  di  kota  semarang.  Sebagai kota yang sering disebut sebagai metropolitannya Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang saat ini tercatat memiliki  jumlah  penduduk  sekitar  2  juta  orang.  Dari  jumlah  yang  cukup  besar  tersebut  setiap  harinya
masyarakat kota Semarang tidak lepas dari penggunan alat kebutuhan berbahan dasar plastik sehingga tentu  dari  pengunaan  tersebut  juga  berdampak  makin  besarnya  sampah  berbahan  dasar  plastik  yang dihasilkan.  Sebelum  terjadinya  Pandemi  Covid  19,  data  yang  berhasil  tercatat  sekitar  1437  ton/hari sampah dihasilkan oleh masyarakat kota semarang. (semarangkota.go.id) Meski sempat dimasa pademi Covid-19  terdapat  prograam  PKKM  yang  dimana  terjadi  penurunan  aktivitas  masnyarakat  yang menyebabkan  penurunan  produksi  sampah  plastik  sekitar  900  ton  perharinya,  namun  diperkirakan sampai  detik  ini  diperkirakan  akan  terjadi  peningkatan  produksi  sampahplastik  yang  dihasilkan  oleh masyarakat  kota  semarang  yang  apabila  tidak  cepat  ada  pencegahan  maka  berdampak  muatan kapasitas sampah yang berlebih di TPA Jatibarang.
Adanya  peningkatan  jumlah  timbulan  sampah  khususnya  sampah  plastik  yang  ada  di  Kota Semarang  setelah  Pandemi  Covid  19  tentunya  perlu  ada  sebuah  perhatian  khusus  untuk  melakukan pengendalian  penggunaan  plastik  dalam  hal  ini  sebelumnya  Pemerintah  Kota  Semarang  telah mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik  di  Kota  Semarang  .  Dalam  Pasal  2  Peraturan  Walikota  ini  diatur  tujuan  dari  Peraturan Pengendalian  Penggunaan  Plastik  dengan  cara  yaitu  menjaga  kelestarian  ekosistem,  mengendalikan kerusakan  lingkungan,  mengendalikan  terjadinya  dampak  perubahan  iklim,  meningkatkan  partisipasi pengelolaan  lingkungan  hidup,  mengurangi  sampah  rumah  tangga,  serta  menjamin  pemenuhan  dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga. Berdasarkan pasal 2 ini Peraturan  Walikota  ini,  pengendalian  penggunaan  plastik  sebagai  bukti  Pemerintah  Kota  Semarang memiliki  perhatian  khusus  untuk  bisa  mengendalikan  jumlah  penggunaan  plastik  agar  nantinya  tidak mejadi sampah yang dapat merusak lingungan di Kota Semarang. Bahkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota  ini,  dalam  pengendalian  penggunaan  plastik  diperlukan  adanya  peran  serta  masyarakat  dan pelaku  usaha  yang  ada  di  Kota  semarang  dalam  membantu  upaya  pengendalian  penggunaan  plastik. Akan tetapi,  pada kenyataanya jumlah sampah plastik yang dihasilkan di Kota Semarang  masih cukup tinggi sehingga masih menimbulkan problema.

## LANDASAN TEORI

## Teori Kebijakan Publik
Bicara  mengenai  Teori  Kebijakan  atau  policy  theory  dapat  merujuk  kepada  suatu  perilaku seseorang  aktor  atau  subyek  yang  diberikan  suatu  kapasitas  atau  kedudukan  yang  bisa  dipahami misalnya  pejabat,  suatu  kelompok,  maupun  lembaga  pemerintah.  Kebijakan  merupakan  suatu  hasil keputusan yang sudah ditetapkan yang bersifat mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum  biasanya  diurus  dan  diselenggarakan  dengan  lembaga-lembaga  pemerintahan.  Dalam  struktur organisasi yang menggerakan lembaga-lembaga pemerintahan terdapat aktor pengendali atau pengatur yang  memiliki  kedudukan  atau  jabatan  yang  sering  disebut  sebagai  pejabat/penguasa.  (Maulid  Ilham Said, 2017)
Sedangkan  pembentukan  Kebijakan  publik  itu  sendiri  merupakan  cerminan  dari  keinginan penguasa  atau  pemerintah  yang  yang  berisifat  ideal  dalam  kacamata  masyarakat  demokratis  .Untuk mewujudkan  keinginan  tersebut  dan  menjadikan  kebijakan  terlaksanakan  dengan  baik maka  diperlukan sejumlah hal. Pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang undangan sehingga publik dapat  mengetahui  kepastian  tehadap  kebijakan  yang  telah  diputuskan.  Kedua,  kebijakan  ini  juga  harus terstruktur  dan  terkontrol  dalam  pembiayaanya.  Ketiga,  diperlukan  adanya  partisipasi  publik  dalam evaluasi,  yakni  mekanisme  yang  menungkinkan  publik  mengetahui  dan  menilai  kebijakan  ini  dalam implementasinya terjadi suatu penyimpangan atau tidak. (Sahya Anggara, 2018;38)
Menurut  James  E  Anderson  (Taufiqurakhman,  2014)  kebijakan  publik  dibagi  berdasarkan beberapa katagori sebagai berikut:
a.  Kebijakan Subtantif dan kebijakan prosedural
Kebijakan  subtantif  yaitu  kebijakan  yang  menyangkut  apa  yang  nantinya  akan  dilakukan  oleh pemerintah.  Sedangkan  kebijakan  prosedural  adalah  bagaimana  teknis  pelaksanaan  dari  kebijakan subtantif tersebut dapat berjalan dengan baik.
b.  Kebijakan regulatori dan Kebijakan distributif versus kebijakan redistributif Kebijakan  regulatori  merupakan  kebijakan  yang  berupa  pelarangan  atau  pembatasan  terhadap kebiasaan  individu  atau  perilaku  kelompok  masyarakat.  Kebijakan  distributif  menyangkut  distribusi kemanfaatan  atau  pelayanan  publik  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  atau  individu.  Sedangkan kebijakan  redistributif  adalah  kebijakan  yang  mengatur  pemerataan  kekayaan,  alokasi  pendapatan, pemilikan, atau pembagian hak-hak diantara kelompok masyarakat.
c.  Kebijakan material dan kebijakan simbolik
Kebijakan  material  adalah  kebijakan  yang  memberikan  keuntungan  terhadap  sumber  daya  yang dikelola  kepada  target  kelompok  tertentu.  Sedangkan  kebijakan  simbolik  adalah  kebijakan  yang memberikan manfaat yang bersifat simbolis pada target kelompok tentu.
d.  Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public good) dan barang privat (privat goods) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan bagi hajat hidup orang banyak. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk bisnis atau pasar bebas.
Terminologi  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  juga  sebagai  serangkaian  peralatan  pelaksanaan yang  lebih  luas  dari  peraturan  perundang-undangan,  mencakup  aspek  anggaran  negara  dan  struktur organisasi  pelaksana.  Siklus  dalam  kebijakan  publik  bisa  dikaitkan  dengan  perumusan  kebijakan, implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan.  Partisipasi  publik  dalam  setiap  tahapan  kebijakan  bisa menjadi  ukuran  tentang  tingkat  kepatuhan  negara pada  suara  rakyat  yang  berdaulat.    (Sahya  Anggara, 2018 : 38)
Berdasarkan pemaparan defini teori kebijakan publik diatas bahwasanya produk kebijakan hukum daerah  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  merupakan  suatu  produk  yang  termasuk  jenis  kebijakan publik  karena tujuan  yang  menyangkut  kepentingan  hajat hidup  masyarakat  di  daerahnya.  Penyusunan kebijakan  hukum  biasanya  dilakukan  dengan  menyelaraskan  perencanaan  daerah  terhadap  potensi sumber  daya  yang  dimiliki.  Sehingga  akan  tercapai  bentuk  pembangunan  yang  efektif,  efisien  dan memiliki kegunaan. Kebijakan daerah sendiri tentunya disusun dan dirancang dalam bentuk  Visi dan Misi dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  kualitas  pelayanan  publik,  serta  daya  saing pembangunan  sumber  daya  sebagaimana  amanat  otonomi  daerah,  serta  dapat  meningkatkan  rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan publik diharapkan mampu memelihara keutuhan bangsa dan integrasi nasional.

## Teori Pengelolaan Sampah
Teori  Pengelolaan  sampah  merupakan  suatu  teori  yang  menjelaskan  mengenai  kegiatan mengelola  sampah  yang bersifat  sistematis dan  berkelanjutan  yang meliputi  kegiatan  pengurangan dan penganganan  sampah. Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008  Tentang  Pengelolaan  Sampah memberikan definisi tentang sampah sebagai suatu sisa dari hasil kegiatan sehari-hari manusia dan atau ampas  dari  aktifitas  proses  alam  yang  berbentuk  padat.    Pengelolaan  sampah  dapat  diartikan  sebagai suatu  aktifitas  yang  berhubungan  dengan  pengendalian  terhadap  jenis  timbulan  sampah  dengan melakukan    pengumpulan,  penyimpanan  ,  pemindahan  hingga  pada  proses  pengangkutan  menuju pengolahan  dan  pembuangan  sampah  dengan  suatu  metode  atau  cara  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  terbaik  bagi  ekonomi,  teknik,  perlindungan  alam,  keindahan,  pertimbangan  budaya,  dan kesehatan masyarakat.
Pengelolaan  sampah  berbasis  partisipasi  masyarakat  sebagai  suatu  jenis  pendekatan  dalam melakukan  pengelolaan  sampah  yang didasarkan  pada  kebutuhan  dan  permintaan  masyarakat  dengan mekanisme  yang  direncanakan,  diimplementasikan,  dikontrol  dan  dievaluasi  bersama  oleh  masyarakat. Pemerintah  dan  lembaga  lain  hanya  bertindak  sebagai  fasilitator  dan  motivator.  Perannya  yaitu memberikan  dorongan  agar  masyarakat  terbangun  suatu  pemikiran  kritis  dan  mencari  solusi  terhadap persoalan  sampah  yang mereka  rasakan.  Apabila  dari masyarakat  nya  sendiri  belum  siap,  maka  peran dari  pemerintah  atau  lembaga  tersebut  adalah  membangun  kesiapan  masyarakat  terlebih  dahulu. Misalnya  saja  dapat  dilakukan  dengan  arahan  pendidikan,  penelitian,  atau  study  banding  dengan memperhatikan program-program yang telah sukses. (Sri Subekti, 2010)
Konsep  penyelenggaraan  pengendalian  sampah  berwawasan  lingkungan  adalah  suatu  langkah yang  dilakukan  dengan  cara  membangun  kesadaran  kepada  setiap  orang  dalam  mengurangi  dan menangani sampah baik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan serta bagi pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengelola kemasan dan/atau  barang  yang  diproduksinya  yang  memiliki  sifat  bahan  yang  tidak  dapat  atau  sulit  terurai  oleh proses  alam.  Sedangkan  bagi  pengelola  kawasan  permukiman,  kawasan  komersial,  kawasan  industri, kawasan  khusus,  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas  lainnya  memiliki  kewajiban  menyediakan fasilitas pemilahan sampah salah satunya seperti pembagian jenis tempat sampah yang berada didalam lingkungannya.    Selanjutnya  dalam  penegakkan  aturan  pengendalian  sampah  plastik  maka  ketentuan Peraturan  Walikota  tentang  pengendalian  penggunaan  plastik  telah  mengatur  dalam  pemberian  sanksi administratif.  Dimana  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Walikota  diberikan  kewenangan  mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan,  dalam  bentuk:  a.  a.  teguran  tertulis;  b.  paksaan  pemerintah;  c.  pembekuan  izin  usaha; dan/atau d. pencabutan sementara izin usaha.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  jenis  metodologi  penelitian  hukum  empiris. Metodologi penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.  Adapun  jenis  pendekatannya  yang  dilakukan  berupa  pendekatan  kualitatif  dengan menggunakan  sumber  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Dalam  memperoleh  data,  penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data  observasi  dan  wawancara.  Kedua  teknik  ini  digunakan  untuk mengamati kondisi masyarakat secara langsung, Wawancara digunakan untuk menggali informasi dan pandangan  subyektif  dari  informan  terkait  topik  yang  diteliti.  Data  kemudian  dianalisa  dan  disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektifitas  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  27  Tahun  2019  Dalam  Pengendalian  Plastik  di Kota Semarang
Bentuk pengendalian penggunaan plastik menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019  Pengendalian  Penggunaan  Plastik  di  Kota  Semarang  adalah  larangan  kepada  para pelaku  usaha atau  penyedia  plastik  dalam  menyediakan  alat-alat  kebutuhan  berbahan  dasar  plastik  seperti  kantong plastik,  pipet  atau  sedotan  minuman  plastik  atau  styrofoam.    Para  pelaku  usaha  atau  penyedia  plastik yang  dibatasi  dalam  penggunaan  plastik  yang  dimaksud  seperti  hotel,  restoran,  rumah  makan,  cafe, penjual makanan, dan toko modern. Sebagai pengganti dari alat-alat kebutuhan berbahan dasar plastik yang selama ini dipakai oleh para pelaku usaha dan penyedia plastik yaitu dengan menyediakan alat-alat kebutuhan  berbahan  dasar  yang  ramah  lingkungan  seperti  menyediakan  kantong  alternatif  ramah lingkungan, produk pengganti pipet atau sedotan minuman plastik dan penggantian styrofoam ke bahan yang ramah lingkungan.
Pengendalian  plastik  yang  diatur  dalam    Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  27  Tahun  2019 tentang  Pengendalian  Penggunaan  Plastik  di  Kota  Semarang  sebagai  suatu  cara untuk  meminimalisasi penyediaan  plastik  dan  ketergantungan  pengunaan  plastik  warga  kota  semarang  untuk  dengan mengunakan peralatan yang berbahan dasar ramah lingkungan.  Di  beberapa  tempat  seperti  retail modern  yang  ada  di  Kota  Semarang  sudah  ada  yang  menerapkan  sistem  penghapusan  dalam penggunaan  kantong  plastik  untuk  membawa  barang  belanjaannya  dan  menawarkan  alternatif  lain kepada konsumen seperti menggunakan tas yang terbuat dari kain ataupun dengan kantong kertas untuk dipergunaan  membawa  barang  belanjaan  sehingga  konsumen  dapat  mengurangi  penggunaan  kantong plastik  sekali  pakai.    Hal  ini  dibuktikan  berdasarkan  beberapa  perusahaan  ritel  modern  yang  telah mengirimkan  data  penggunaan  plastik  secara  rutin  dan  melaporkannya  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Semarang di Tahun 2020 :
No. Nama Perusahaan Jenis Ritel Jumlah Penggunaan Plastik (kg/tahun) 1. Lion Superindo Supermarket 1714,272 2. Pollux Mall Departement Store 78,372 3. Sumber Alfaria Trijaya Minimarket 0 4. Indomarco Prismatama Minimarket 0
Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020)
Adanya  sejumlah  perusahaan  ritel  di  Kota  Semarang  yang  telah  mengurangi  penggunaan  plastik dalam  pemberian  kantong  belanja  pasltik  ke  konsumen  tentunya  tidak  mengurangi  jumlah  timbulan sampah  plastik  yang  dihasilkan  oleh  warga  Kita  Semarang.  Jumlah  timbulan  sampah  plastik mengindikasikan  terhadap  jumlah  pada  penggunakan  produk berbahan  plastik.  Semakin banyak  jumlah timbulan  sampah  plastiknya  maka  penggunaan  produk-produk  berbahan  plastik  juga  tentunya  semakin banyak  juga.  Pengukuran  terhadap  jumlah  timbulan  sampah  berbahan  plastik  belum  pernah  dilakukan,
karena selama ini pengukuran jumlah timbulan sampah dilakukan tanpa ada pemilihan jenis sampah itu sendiri, sehingga kebanyakan perhitungan data terhadap timbulan sampah dilakukan secara umum oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Berdasarkan  hasil  riset  yang  telah  dilakukan,    setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Walikota  No.27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang bahwa jumlah volume sampah plastik di Kota Semarang dapat dipaparkan sebagai berikut :
Tahun Timbulan Harian Sampah (ton) Timbulan Sampah Tahunan (Ton) 2019 526.90 192,320.00 2020 1,276.74 466,010.79 2021 1,180.14 430,749.00 2022 1,181.06 431,085.22

## Sumber : (Data Timbulan SIPSN MENLHK)
Volume  timbulan  sampah  plastik  di  kota  semarang  pada  tahun  2019-2022  dirumuskan  dengan perhitungan sebagai berikut:
Total  timbulan  sampah  plastik  =Timbulan  total  sampah  perhari  x  Persentase  berat  komposisi sampah Persentase berat komposisi total sampah plastik  = 17,08% Total timbulan sampah harian kota semarang  di  tahun  2019  =  526.90  ton/hari Total  Timbulan  sampah  plastik  =  526.90  ton/hari  x  17,08%= 89,9 ton/hari Total timbulan sampah harian kota semarang di tahun 2022 = 1.181.06 ton/hari Total timbunan sampah plastik  = 1.181.06 ton/hari x 17,08% = 201,7 ton/hari Volume  sampah  plastik  di  Kota  Semarang  dalam  kurung  waktu  tahun  2019 –  2022  masih mengalami  peningkatan  yang  cukup  tinggi  walaupun  Pemerintah  Kota  Semarang  sudah  mengeluarkan Peraturan  Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik di Kota Semarang. Semangat dari adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 agar terjadinya pengendalian  peredaran  sampah  plastik  dari  sumber  penghasil  sampah  plastik.  Sehingga  hasil  yang diharapkan  dengan  dikeluarkannya  peraturan  walikota  tersebut  yaitu  berkurangnya  jumlah  volume timbulan sampah plastik di Kota Semarang namun dengan jumlah belum tercapainya penurunan jumlah tersebut masih ada pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan sebuah program strategi  khusus  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Walikota  Semarang  agar  para  pelaku  usaha  bisa menghilangkan  penggunaan  bahan  plastik  dan  beralih  ke  penggunaan  bahan  yang  ramah  lingkungan agar dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di kota semarang

## Hambatan Dalam Pengendalian Plastik di Kota Semarang
Masih  tingginya  jumlah  timbulan  sampah  plastik  di  Kota  Semarang  menandakan  perlu  ada sejumlah  strategis  khusus  dalam  pengendalian  plastik  di  Kota  Semarang  salah  satunya  dengan melakukan  proses  pemantauan  rutin  yang  berbasis  rules  oriented.  (Muchtar  Masrudi  :  2016)  Sehingga dalam  hal  ini  peraturan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  tentunya  perlu  dibuatkan  suatu pemantauan  terhadap  target  pelaksanaan  peraturan  yang  akan  dicapai.  Adanya  pemantauan  yang dilakukan  tentunya  untuk  mengukur  suatu  capaian  pelaksanaan  dari  peraturan  kebijakan  sudah dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Dibentuknya  Peraturan  Walikota  Walikota  Semarang  No.  27 Tahun  2019  tentunya  memiliki  suatu  target  tujuan  untuk  dicapai.  Target  tujuan  dibentuk  peraturan  ini mengurangi penggunaan plastik yang ada di Kota Semarang supaya terjadi penurunan jumlah timbulan sampah plastik. Namun, melihat perhitungan data jumlah timbulan sampah plastik yang tidak mengalami penurunan dari tahun 2019-2022 hal ini bisa saja terjadi dikarenakan adanya hambatan dari pelaksanaan Peraturan  Walikota  Semarang  No.  27  Tahun  2019.  Hambatan  pelaksanaan  Peraturan  Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan untuk faktor internal  dipengaruhi  oleh  belum  adanya  suatu  aturan  turunan  pelaksanaan  atau  petunjuk  teknis  dari Peraturan  Walikota  No.  27  tahun  2019  dalam  fungsi  pemantauanbaik  dalam  Compliance,  Auditing maupun Accounting.  (Dunn N. William : 1981 : 85)
Selain melakukan strategi monitoring, Pemerintah Kota Semarang juga perlu melakukan program jemput  bola  pengambilan  sampah  plastik  yang  dilakukan    serta  edukasi  secara  berkesinambungan
kepada  seluruh  warga  kota  semarang.  Sayangnya  proses  belum  ada  keseriusan  dari  Pemerintah  Kota Semarang, hal ini didasari pada penuturan dari beberapa warga yang ada di Kota Semarang dikatakan bahwa walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah menerbitkan Peraturam Walikota Semarang No. 27 Tahun  2019  namun  pelaksanaan  dari  peraturan  tersebut  belum  dirasakan  oleh  mereka  salah  satunya mengenai peran dari dinas lingkungan kota semarang yang tidak mendorong petugas kebersihan untuk melakukan  jemput  bola  ke  warga  dalam  hal  pemungutan  sampah.  (Hasil  Wawancara  pada  3  Agustus 2023 pukul 10.10) Tidak adanya suatu petugas kebersihan yang melakukan jemput bola ke warga untuk mengambil  sampah  plastik  tersebut  menunjukan  belum  adanya  aturan  petunjuk  teknis  atau  Standar Operational  Procedure  (SOP)  dalam  pelaksanaan  Peraturam  Walikota  Semarang  No.  27  Tahun  2019 yang  tentunya  memiliki  fungsi  sebagai  tolak  ukur  penilaian  terhadap  pelaksanaan  suatu  peraturan apakah sudah bermanfaat atau belum bagi masyarakat. Tidak adanya petunjuk teknis yang jelas dan rigit kepada  petugas  kebersihan  dalam  kegiatan  jemput  bola  pemungutan  sampah  plastik  kepada  warga dapat  disimpulkan  bahwa proses  pemantauan  pelaksanaan  peraturan  yang  dilakukan  selama  ini  belum maksimal. Sehingga kegiatan pemantau peraturan walikota hanya didasarkan pada yang suatu hal yang terlihat dilapangan.
Hambatan  berikutnya  yaitu  kurang  terserapnya  informasi  yang  diperoleh  oleh  masyarakat terhadap dampak timbulan sampah berbahan plastik dalam jangka pendek maupun jangka panjang baik kepada  masyarakat  baik  dari  segi  kesehatan  maupun  dari  segi  lingkungan.  Sehingga  perlu  adanya strategi  khusus dalam memberikan  pemahaman  mengenai  pengurangan penggunaan  berbahan  plastik. Edukasi dapat dikemas dalam bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan  cara  melalui  jemput  bola  dalam  pengangkutan  sampah  plastik  maupun  pemberian  edukasi secara  tidak  langsung  melalui  sosial  media.  Sosialisasi  dilakukan  dengan  memberikan  pemahaman mengenai  Peraturan  Walikota  Walikota  Semarang  No.  27  Tahun  2019  dan  juga  melakukan  nota komitmen  bersama  terhadap  pelaksanaanya  dan  siap  menerima  sanksi  apabila  melanggarnya.  terjadi disebabkan oleh faktor eksternal  yang berasal kesadaran hukum masyarakat.
Kesadaran  hukum  bisa  dapat  tertanamkan  secara  efektif  kepada  masyarakat  apabila  ada  suatu bentuk  aksi  nyata  yang  diperlihatkan.  Bentuk  aksi  nyata  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  pemerintah membuat  suatu  program-program  membangun  kebiasaan  baru  untuk  beralih  dari  sebelumya  memiliki kebiasaan penggunaan barang-barang berbahan plastik menjadi barang-barang yang ramah lingkungan. (Jateng.Suara.com:08/09/2021)    Dengan  terciptanya  suatu  kebiasaan  baru  tersebut  memungkinkan adanya  penurunan  permintaan  plastik  kepada  pelaku  usaha  yang  berdampak  pada  perubahan  pola bisnis  para  pelaku  usaha  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Perubahan  pola  bisnis  ke  arah  penggunaan bahan-bahan  yang    ramah  lingkungan  perlu  dilakukan  secara  bertahap  dan  terukur  dikarenakan  para pelaku usaha masih belum bisa  melepas dari ketergantungan dalam pemakaian plastik yang selama ini telah lama menjadi kebiasaan dalam menjalankan usahanya. (Ekonomi.bisnis.com: 24/02/2019)
Adanya  perilaku  pengabaiaan  oleh  para  pelaku  usaha  atau  penyedia  plastik  seringkali  didasari oleh perasaan ribet untuk melakukan peralihan kebiasaan yang sebelumnya dari bahan plastik ke bahan- bahan yang ramah lingkungan yang belum tentu cocok kepada target konsumen mereka yang selama ini sudah nyaman menggunaka peralatan berbahan dasar plastik. (Jamali Abdul : 1984 :112) Apalagi hingga saat  ini,  belum  ada  penjatuhan  sanksi  berat  kepada  para  pelaku  usaha  yang  melanggar,  yang berdampak  pada  kurangnya  rasa  kesadaran  hukum  bagi  pelaku  usaha/penyedia  plastik  untuk  menaati suatu  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang.  Jadi,  pelaksanaan  Peraturam Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik di Kota Semarang, dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dikarenakan belum adanya peraturan teknis dalam memonitoring pelakanaan peraturan,  penerapan  penjatuhan  sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  serta  pemberian  edukasi untuk membangun  kesadaran  para pelaku  usaha  dan  penyedia  plastik  untuk  beralih  ke  kebiasaan  baru dalam menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  efektifitas  dari  penerapan  Peraturan Walikota  Semarang  No.  27  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Plastik  di  Kota  Semarang  belum  efektif karena jumlah timbulan sampah plastik di Kota  Semarang yang sebelumnya berjumlah 89,9 ton/hari  di tahun  2019  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  di  tahun  2022  mencapai  jumlah  201,7  ton/hari. Adanya  jumlah  peningkatan  timbulan  sampah  plastik  yang  terjadi  tentunya  menjadi  sebuah  evaluasi dalam pelaksanaan Peraturam Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik di Kota  Semarang.  Bahwasanya  semangat  dari  dibentuknya  peraturan  walikota  tersebut  tujuannya  untu mengurangi  timbulan  sampah  plastik  di  Kota  Semarang  namun  kenyataanya  malah  terjadi  peningkatan
jumlah  peningkatan  timbulan  sampah  plastik  yang  tentunya  pelaksanaan  peraturan  ini  dilapangan mengalami  hambatan.  Hambatan  yang  dapat  terlihat  adalah  keluhan  dari  warga  atas  tidak  adanya petugas kebersihan yang datang ke tempat mereka untuk mengambil sampah plastik maupun melakukan sosialisasi  terhadap  peraturan  walikota  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini  terlihat  belum  adanya  proses pemantau  maksimal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  semarang  dalam  pelaksanaan  peraturan walikota  tersebut.  Solusi  yang  bisa  ditempuh  untuk  peraturan  walikota  tersebut  berjalan  efektif  adalah melakukan  proses  sosialisasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  terkait  adanya  Peraturan  Walikota Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan dalam bentuk delkarasi atau pernyataan  bersama  untuk  membangunkomitmen  bersama  terhadap  pelaksanaan    peraturan  walikota dan siap menerima sanksi apabila melanggarnya.

## Saran
1.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Semarang  dapat  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Kota  Semarang untuk  membentuk  tim  petugas  kebersihan  khusus  yang  melakukan  proses  pengambilan  dan pemilahan  sampah  plastik  secara  jemput  bola  ke  warga  kota  semarang  secara  rutin  dan berkesinambungan.
2.  Wali  Kota  Semarang  dapat  membentuk  satuan  tugas  khusus  daerah  dalam  pengendalian  plastik  di Kota  semarang  sebagai  fungsi  dari  pelaksanaan  peraturan  walikota  semarang  no.27  tahun  2019. Satuan tugas khusus daerah tersebut berfungsi untuk melakukan proses pemantauan dan pembinaan terhadap toko-toko yang masih menjual atau memberikan kantong plastik kepada konsumen.
3.  Pemerintah  Kota  Semarang  membentuk  program  sosialisasi  pengurangan  penggunaan  peralatan berbahan  plastik  ke  peralatan  yang  berbahan  ramah  lingkungan  secara  rutin  dengan  melibatkan kerjasama dengan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemuda karang taruna, dan beberapa  organisasi  kemasyarakatan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  dalam  mengurangi  sampah plastik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik, Bandung: Pustaka Setia.
Masrudi Muchtar, dkk. 2016. Hukum Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta:  PT.Pustaka Baru.
R.Abdul Jamali. (1984). Psikologi Hukum. Bandung : Armico.
Subekti,  Sri.  2008.  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  3R  Berbasis  Masyarakat,  Semarang:Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNPAD.
Taufiqurokhman.  2014.  Kebijakan  Publik:Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada  Presiden Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan,  Jakarta:Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Moestopo Beragama
William N Dunn. 1981. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Zulkifli Arif. 2014. Dasar-dasar ilmu lingkungan. Jakarta : Salemba Tehnika

## Jurnal
Jambeck, JR , Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law,
K. , (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, Vol. 347, Issue 6223: 768-771
Peraturan  Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019
https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan
https://semarangkota.go.id/p/3873/aktivitas_masyarakat_kembali_normal,_produksi_sampah_di_kota_se marang_kemba
https://jateng.suara.com/read/2021/09/08/144511/tenteng-bungkusan-wali-kota-semarang-disentil- warganet-kurangi-penggunaan-plastik-pak
296 | Made Wipra Pratistita, Dino Riska Afdhali, Atik Winanti; Effectiveness of the Implementation of Semarang Mayor...
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190224/12/892640/perda-larangan-kantong-plastik-rugikan- pengusaha-dan-konsumen.