## MEMERANGI PENCUCIAN UANG PEJABAT KORUP DENGAN MELAKUKAN PERAMPASAN ASET DAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
Agus Sugiyatmo 1) ; Ermania Widjajanti 2)
1) agus.sugiyatmo08@gmail.com, Universitas Trisakti
2) ermania@trisakti.ac.id , Universitas Trisakti

## Abstract
Money laundering involving corrupt officials is one of the main challenges in eradicating corruption in Indonesia. In order to combat this practice, an effective and comprehensive strategy is needed. This article explores asset forfeiture and reverse corroboration approaches as part of legal reforms to address money laundering committed by corrupt officials. The concept of asset confiscation as a mechanism to eliminate financial incentives for officials involved  in  criminal  acts  of  corruption.  Evidence  theory  and  legal  studies,  especially  the  concept  of  the presumption  of  innocence,  are  used  as  a  basis  for  evaluating  the  effectiveness  and  fairness  of  this  approach. Analyze relevant theories of evidence and legal studies to understand the conceptual framework underlying asset forfeiture and reverse evidence. Through theoretical analysis and case studies, this research is normative research with  a  conceptual  and  regulatory  approach.  By  highlighting  a  number  of  challenges  in  implementing  asset confiscation and reverse evidence, including legal limitations, evidence constraints, human rights protection, and corruption in law enforcement. However, this research also shows the great potential of these two approaches in eradicating money laundering by corrupt officials if supported by appropriate legal reforms and strengthening the capacity of law enforcement institutions.
Keywords: Asset forfeiture, Corruption, Money Laundering, Reverse proof

## Abstrak
Pencucian uang yang melibatkan pejabat korup menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam upaya memerangi praktik ini, strategi yang efektif dan komprehensif diperlukan. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan perampasan aset dan pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaruan hukum untuk mengatasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat korup. Konsep perampasan aset sebagai mekanisme untuk menghilangkan insentif keuangan bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Teori pembuktian dan legal studi, khususnya konsep praduga tak bersalah, digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan  keadilan  dari  pendekatan  ini.  Menganalisis  teori-teori  pembuktian  dan  legal  studi  yang  relevan  untuk memahami  kerangka  konseptual  yang  mendasari  perampasan  aset  dan  pembuktian  terbalik .  Melalui  analisis teoritis dan studi kasus, Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan. Dengan menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi perampasan aset dan pembuktian terbalik, termasuk keterbatasan hukum, kendala bukti, perlindungan hak asasi manusia, serta korupsi dalam penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan potensi besar dari kedua pendekatan ini dalam memberantas pencucian uang pejabat korup jika didukung oleh pembaruan hukum yang tepat dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.
Kata kunci : Korupsi, Pencucian uang, Pembuktian terbalik, Perampasan aset

## PENDAHULUAN
Kejahatan  korupsi,  telah  mengenal  sanksi  pidana  perampasan  harta  benda,  yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset berbasis non pidana telah menjadi prioritas  utama  dari  persyaratan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  konsep perampasan  aset  berbasis  non  pidana  dapat  menghasilkan  jalan  pintas  untuk  mendapatkan kembali  kekayaan  negara  yang  telah  diambil  sebagai  akibat  dari  perbuatan  kriminal  yang berhubungan  dengan  ekonomi  negara  (Suprayitno  et  al.,  2023).  Di  Indonesia  sendiri perampasan aset dalam pencucian uang sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkara tindak  pidana  korupsi  terkait  dengan  harta  atau  aset  hasil  korupsi  dikenal  Tindak  Pidana Pencucian Uang.
Kejahatan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem pere konomian dan keuangan negara, namun juga membahayakan kehidupan dan keselamatan mas
yarakat, bangsa, dan negara Indonesia.  Dalam  perkembangannya,  perkara  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  semakin  meluas  dan  kompleks  ke  berbagai  sektor.  Jika  suatu  kegiatan tergolong tindak pidana, maka uang yang diterima dari kegiatan tersebut akan tergolong tindak pidana  pencucian  uang  (Sudut  Hukum,  2017).    Pelaku  kejahatan  tersebut  menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset, salah satunya dengan memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya perbankan. Oleh karena itu, penegak hukum  sulit  menelusuri  sumber  aset  tersebut. Pencucian uang merupakan proses di mana  pejabat  korup  mencoba  menyembunyikan  asal-usul  dana  ilegal  dengan  mengubahnya menjadi aset yang tampaknya legal. Ini tidak hanya jejak uang yang dicuci namun juga merusak integritas sistem keuangan global. Dampak dari pencucian uang sangat luas, antara lain:  (a). Mengurangi  pendapatan  pajak  yang  seharusnya  masuk  ke  kas  negara.  (b).  Meningkatkan volatilitas pasar karena aliran uang yang tidak dapat diprediksi. (c). Melemahkan kepercayaan publik  terhadap  institusi  keuangan  dan  pemerintahan.  (d).  Memfasilitasi  aktivitas  kriminal lainnya dengan menyediakan cara untuk menyembunyikan pendapatan ilegal.
Keseriusan  masalah  ini  memerlukan  tindakan  yang  tegas  dan  terkoordinasi  untuk mengatasi  pengaruh  buruk  pencucian  uang  terhadap  ekonomi  dan  masyarakat.  Keterlibatan pejabat  korup  dalam  pencucian  uang  merupakan  salah  satu  tantangan  terbesar  dalam memerangi kejahatan finansial. Pejabat korup memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang  memudahkan  mereka  untuk  menyembunyikan  asal  usul  dana  ilegal.  Contohnya  Kasus Muhammad  Nazaruddin,  menunjukkan  betapa  rumitnya  proses  pembuktian  dalam  kasus pencucian  uang  yang  melibatkan  pejabat  korup  (Lasmadi  &  Sudarti,  2021).  Pejabat  tersebut seringkali  menggunakan  jaringan  kompleks  perusahaan  dan  transaksi  internasional  untuk menyembunyikan jejak uang, membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, melacak  dan  mengidentifikasi  aset  yang  dicuci  menjadi  sangat  krusial  dalam  upaya menghancurkan pencucian uang oleh pejabat korup. Mengatasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat korup adalah hal yang penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan  dan  keadilan  ekonomi  suatu  negara.  Salah  satu  metode  yang  efektif  dalam memerangi pencucian uang adalah dengan melakukan penyertaan aset dan menerapkan bukti hukum terbalik.
Dalam  konteks  hukum  bukti  terbalik,  beban  pembuktian  dialihkan  kepada  penipu, dimana mereka harus membuktikan bahwa aset mereka diperoleh melalui sumber pendapatan yang sah (PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 UU NO.8 Thn 2010 TPPU ditolak, 2014). Hal ini merupakan langkah signifikan dalam menyaring ruang gerak para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan aset ilegal mereka. Penerapan metode ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memberantas korupsi dan pencucian uang, serta memulihkan keadilan  dan  integritas  sistem  keuangan.  Penyitaan  aset  merupakan  alat  penting  dalam menghentikan operasi pencucian uang yang dilakukan pejabat korup. Strategi ini melibatkan proses hukum penyitaan aset yang diyakini diperoleh melalui cara-cara terlarang, khususnya kegiatan korupsi dan pencucian uang. Hal ini secara langsung menyasar manfaat ekonomi yang diperoleh  dari  tindak  pidana  tersebut,  sehingga  memberikan  efek  jera  yang  signifikan. Efektivitas penyitaan aset  dalam memberantas pencucian uang terletak pada kemampuannya untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh para penjahat, sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Kerjasama internasional memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan penyitaan aset, karena pencucian uang sering kali melibatkan transaksi lintas batas (Lasmadi & Sudarti, 2021). Dengan mengganggu infrastruktur keuangan yang mendukung pencucian uang, penyitaan aset melemahkan kekuatan ekonomi pejabat korup dan jaringan mereka.
Dengan menggunakan pembuktian terbalik, bebannya beralih kepada terdakwa untuk menunjukkan  keabsahan  harta  kekayaannya,  bukan  kepada  penuntut  untuk  membuktikan
bahwa  harta  kekayaan  tersebut  diperoleh  dengan  cara  yang  tidak  sah.  Pendekatan  ini  secara signifikan  mempersulit  proses  pembuktian  dalam  kasus-kasus  pencucian  uang,  seperti  yang terlihat  pada kasus-kasus penting seperti yang terjadi pada Muhammad Nazaruddin, seorang terdakwa dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Rumitnya kasus-kasus tersebut seringkali berasal dari skema rumit yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana haram, sehingga metode pembuktian terbalik menjadi alat yang penting bagi jaksa, termasuk dari KPK, untuk membongkar operasi ini secara efektif. Manfaat pembuktian terbalik dalam reformasi hukum mempunyai banyak aspek, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan pencucian uang (Sukarno, 2018):  (1) Melengkapi  proses pembuktian kesalahan dalam kasus pencucian  uang,  dimana  bukti  langsung  dari  kejahatan  aslinya  mungkin  sulit  diperoleh.  (2). Membantu  penyitaan  aset  yang  diyakini  sebagai  hasil  kejahatan  secara  efektif,  sehingga merugikan pejabat korup di bagian yang paling dirugikan, yaitu dompet mereka.
Pembuktian  terbalik  berfungsi  sebagai  efek  jera,  memberikan  sinyal  kepada  calon pelanggar  bahwa  sistem  hukum  mampu  melacak,  membekukan,  dan  menyita  aset  yang diperoleh secara tidak sah tanpa memerlukan bukti kejahatan konvensional (Raharjanto, 2022). Reformasi ini tidak hanya memperkuat kerangka hukum melawan korupsi dan pencucian uang namun  juga  memastikan  bahwa  aset-aset  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengkompensasi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan-kejahatan tersebut. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik terhadap aset terdakwa, termasuk dalam konteks narkotika yang asetnya berasal dari kegiatan kriminal, menggarisbawahi penerapan metode ini secara luas dan potensi memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan berbagai bentuk kejahatan terorganisir (Lasmadi & Sudarti, 2021).
Pencucian uang banyak sekali modus operandinya. Berikut tiga model pencucian uang yang  paling  terkenal  adalah  konversi  beli  dan  jual  ( buy  and  sell  conversions), konversi  luar negeri (offshore conversions) dan konversi bisnis yang sah (legitimate business conversions) (Husein, 2007) . Meskipun tindak pidana pencucian uang ditetapkan sebagai tindak pidana yang berdiri  sendiri,  namun  dalam  praktiknya  belum  dapat  dilaksanakan  secara  murni.  Kasus  ini menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  masih  memerlukan  tindak  pidana  yang mengakibatkan perampasan seluruh atau sebagian harta kekayaan. Selain itu, sangat mungkin terdakwa  menggunakan  bukti-bukti  yang  bertentangan.  Terdapat  indikasi  bahwa  penerapan pembuktian terbalik sebenarnya dapat berdampak buruk pada proses penuntutan, karena pelaku mungkin  dapat  membuktikan  bahwa  sumber  perolehan  kekayaan  yang  tidak  masuk  akal tersebut adalah komersial. Padahal usaha ini merupakan hasil rekayasa dengan bantuan pihak lain/penjaga pintu (Haris, 2016).
Peneliti akan Menggabungkan Teori Pembuktian ( Theory of Evidence ) dan Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) oleh Lawrence M. Friedman yang dapat memberikan kerangka kerja  yang  komprehensif  untuk  memerangi  pencucian  uang  oleh  pejabat  korup  melalui perampasan  aset  dan  pembuktian  terbalik  dalam  pembaruan  hukum.  Teori  Pembuktian mencakup  aturan  dan  prosedur  yang  mengatur  pengumpulan,  presentasi,  dan  evaluasi  bukti dalam proses peradilan. Teori pembuktian juga mempunyai beberapa prisip penting antara lain :  Pembuktian  terbalik,  beban  pembuktian  dan  tingkat  pembuktian.  Dan  teori  sistem  hukum terdiri  dari  tiga  elemen  penting  yaitu  :  struktur  hukum,  subtansi  hukum  dan  budaya  hukum. Dengan  mengintegrasikan  kedua  teori  tersebut  (teori  pembuktian  dan  teori  hukum)  dapat menciptakan  pendekatan    yang  holistik  dalam  memerangi  pencucian  uang  dan  korupsi  oleh pejabat  korup.  Ada  dua  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini:  (1)  Bagaimana  efektivitas mekanisme  perampasan  aset  dalam  kasus  pencucian  uang  yang  melibatkan  pejabat  korup  di Indonesia?  (2)  Pembaharuan  hukum  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas perampasan  aset  dan  pembuktian  terbalik  dalam  memerangi  pencucian  uang  oleh  pejabat korup?.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  membahas  penerapan
perampasan aset bagi para koruptor dengan judul “Memerangi Pencucian Uang Pejabat Korup dangan Melakukan Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik Dalam Pembaharuan Hukum”.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam mengkaji pencucian uang dangan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik,  penting  untuk  menggunakan  teori  hukum  yang  dapat  memberikan  landasan  yang kokoh  untuk  memahami,  menganalisis,  dan  mengkritisi  hak-hak  tersebut.  Beberapa  teori hukum  yang  relevan  untuk  kajian  ini  Penulis  akan  menggunakan  teori  Ilmu  hukum  kritis  / Critical Legal Study dalam Teori hukum kritis menganggap hukum bukan sebagai sistem aturan yang  netral  dan  obyektif,  tetapi  sebagai  alat  kekuasaan  yang  dapat  merefleksikan  dan mempertahankan  kepentingan  tertentu.  Teori  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis bagaimana hak-hak ini mungkin memperkuat atau menantang struktur kekuasaan dalam sistem peradilan.  Dan  teori  fungsionalisme  hukum/ Functionalist  Theory  of  Law dalam  teori fungsionalisme  hukum  melihat  hukum  sebagai  sistem  sosial  yang  bertujuan  untuk  menjaga ketertiban dan mempromosikan kepentingan umum. Teori ini membantu memahami fungsi dan tujuan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik tersebut dalam sistem hukum.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan peraturan (Marzuki, 2005). Bahan hukum diklasifikasi menjadi dua yaitu bahan hukum primer berupa berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan topik studi dan bahan hukum sekunder yang berupa pandangan para ahli atau doktrin yang diperoleh dari literatur atau artikel hukum dari jurnal hukum atau prosiding atau buku-buku  dan  hasil  penelitian  terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat  (Mukti  Fajar  & Achmad, 2010). Melakukan tinjauan terhadap literatur hukum, jurnal akademik, laporan riset, dan dokumen kebijakan terkait dengan pencucian uang, korupsi, perampasan aset, pembuktian terbalik, dan pembaruan hukum di Indonesia. Menganalisis teori-teori pembuktian dan legal studi yang relevan untuk memahami kerangka konseptual yang mendasari perampasan aset dan  pembuktian  terbalik.  Metode  penelitian  yang  komprehensif  ini,  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  yang  mendalam  dan  beragam  tentang  efektivitas,  tantangan,  dan implikasi  dari  perampasan  aset  dan  pembuktian  terbalik  dalam  pembaruan  hukum  untuk memerangi pencucian uang oleh pejabat korup di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas mekanisme perampasan aset dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat korup di Indonesia
Mekanisme  perampasan  aset  dalam  kasus  pencucian  uang  yang  melibatkan  pejabat korup menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum terhadap pejabat korup, dengan mengurangi insentif untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Efektivitas mekanisme ini diukur dari seberapa sering dan berhasil penegak hukum dapat menyita aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, negara  dapat  memulihkan  sebagian  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  korupsi.  Ini  membantu memperbaiki keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Implementasi  yang  efektif  dari  perampasan  aset  dapat  menciptakan  efek  jera  bagi  pejabat lainnya yang mungkin mempertimbangkan melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  berisiko  hukuman  penjara  tetapi  juga  kehilangan  keuntungan finansial  yang  diperoleh  secara  ilegal.  Efektivitas  perampasan  aset  juga  bergantung  pada kemampuan  institusi  penegak  hukum,  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),
Kejaksaan, Polri dan Hakim untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset serta memutus. Pelatihan dan sumber daya yang memadai diperlukan untuk mendukung operasi ini.
Hambatan  dalam  Implementasi  perampasan  aset  pada  kasus  pencucian  uang  pejabat korup terletak pada (1). keterbatasan hukum dan peraturan dimana dalam kerangka hukum yang mengatur perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan, seperti peraturan yang belum sepenuhnya  terintegrasi  atau  jelas  dalam  mengatur  proses  penyitaan  dan  perampasan  aset. Revisi dan pembaruan hukum diperlukan untuk mengatasi celah hukum ini. (2). Kendala bukti dan pembuktian Membuktikan bahwa aset tertentu berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang memerlukan bukti  yang kuat  dan spesifik.  Hambatan ini sering kali menjadi  tantangan besar  karena  pejabat  korup  biasanya  menggunakan  skema  yang  kompleks  untuk menyembunyikan  asal-usul  aset  mereka.  (3).  Perlindungan  hak  asasi  manusia,  penerapan pembuktian terbalik harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak asasi  manusia,  khususnya  prinsip  praduga  tak  bersalah.  Pengadilan  sering  kali  harus menyeimbangkan  antara  kepentingan  negara  dalam  memberantas  korupsi  dan  hak-hak terdakwa.  (4).  Korupsi  di  dalam  tubuh  penegak  hukum  sendiri  dapat  menjadi  hambatan signifikan. Pejabat  korup mungkin memiliki  jaringan dan pengaruh yang  dapat  menghambat penyelidikan  dan  penuntutan  yang  efektif.  (5).  Keberhasilan  perampasan  aset  membutuhkan koordinasi  yang  baik  antara  berbagai  lembaga  penegak  hukum,  termasuk  KPK,  kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan.  Kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  dapat  menghambat  proses penyitaan dan perampasan aset. (6). Setelah aset disita, tantangan lain adalah pengelolaan dan penggunaan  aset  tersebut.  Tanpa  sistem  yang  transparan  dan  efisien,  aset  yang  disita  bisa disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan publik. (7). Kesadaran dan dukungan publik terhadap pentingnya perampasan aset dalam memerangi korupsi sering kali  masih  kurang.  Ini  bisa  mempengaruhi  tekanan  terhadap  lembaga  penegak  hukum  untuk bertindak tegas. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen  utama:  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Dengan  memperkuat struktur  hukum,  mengembangkan  substansi  hukum  yang  relevan,  dan  mengubah  budaya hukum, pembaruan hukum ini dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan keadilan di masyarakat.

## Pembaharuan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup
Pencucian  uang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  yang  kemudian  beberapa ketentuannya dicabut dengan Kitap Undang – Undang Hukum Pidana Pembaharuan Indonesia (Pemerintah Republik  Indonesia, 2023). Perbuatan kriminal  seperti korupsi,  penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, perdagangan ilegal, suap, penggelapan merupakan core crime yang mengawali pencucian uang (Pakpahan & Firdaus, 2019). Merampas aset secara pidana, perdata, dan administratif untuk pencucian uang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun  demikian,  dalam  regulasi  dan  pelaksanaannya  masih  terdapat  rekahan  hukum  yang dapat  dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal  ini  berakibat tujuan pemidanaan yang bukan terbatas  pada  pelaku  secara  represif  melalui  maksimal  ancaman  pidana,  tetapi  juga  untuk preventif tindak pidana melalui penelusuran dan pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana  belum  tercapai  (Denniagi,  2021).  Dengan  belum  tercapainya  tujuan  pemidanaan terhadap pencucian uang, maka keadilan hukum  bagi negara dan masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan pencucian uang belum terwujud.
Teori pembuktian adalah cabang penting dalam ilmu hukum yang mengkaji bagaimana bukti  dikumpulkan,  disajikan,  dan  dievaluasi  dalam  proses  peradilan.  Dalam  konteks memerangi  pencucian uang oleh pejabat  korup, teori ini sangat  relevan, terutama ketika kita mempertimbangkan  mekanisme  perampasan  aset  dan  pembuktian  terbalik.  Dan  Perampasan
aset adalah langkah hukum untuk menyita harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dalam konteks  pencucian  uang  dan  korupsi,  perampasan  aset  memainkan  peran  penting  dalam mengurangi  insentif  keuangan  bagi  pelaku.  Perluasan  jangkauan  perampasan  aset  dapat dilakukan dengan reformulasi ketentuan perampasan aset baik dalam UU PPTPPU atau diatur tersendiri secara khusus.
Perlu  diatur  suatu  mekanisme  baru  sehingga  barang  atau  uang  yang  dihasilkan  dari kejahatan,  serta  alat  melakukan  kejahatan  dapat  diambil  tanpa  harus  berhubungan  dengan hukuman  terhadap  penjahat  atau  pelaku  kejahatannya.  Untuk  meningkatkan  efektivitas perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup, berikut  adalah  beberapa  pembaharuan  hukum  yang  diperlukan  beserta  dasar  hukumnya:  (1) Memperkuat  Undang-Undang  Perampasan  Aset  (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan terkait prosedur  identifikasi,  penyitaan,  dan  pengelolaan  aset  yang  disita,  Memperluas  lingkup  aset yang dapat disita untuk mencakup aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan Menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terkait perampasan aset, termasuk bagi pejabat  yang  menghalangi  proses  perampasan.  (2).  Revisi  Peraturan  Pembuktian  Terbalik Menetapkan standar yang lebih jelas dan objektif mengenai bukti awal yang memadai untuk mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa. Memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik  tidak  melanggar  prinsip  praduga  tak  bersalah  dan  hak  asasi  manusia  lainnya. Menyediakan  mekanisme  yang  memadai  untuk  terdakwa  agar  dapat  membuktikan  sumber- sumber legal dari aset-asetnya. Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi dua pasal, yakni Pasal 37 dan Pasal 37A UU Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 21 Tahun 2001. Perubahan ini  tidak  banyak  mengubah  Pasal  37.  Dalam  penjelasan  Pasal  37  disebutkan  bahwa  pasal tersebut  merupakan  hasil  berimbang  dari  penerapan  bukti-bukti  yang  bertentangan  kepada terdakwa.  Para  terdakwa  tetap  memerlukan  perlindungan  hukum  yang  berimbang  terhadap pelanggaran hak-hak dasar terkait asas praduga tak bersalah dan asas self incrimination (Dewi &  Puspawati,  2022).  (3).  Penetapan  sanksi  yang  lebih  berat  dengan  Meningkatkan  sanksi finansial dan hukuman pidana bagi pelaku korupsi dan pencucian uang, termasuk bagi pejabat yang terlibat dan Memperluas ketentuan sanksi untuk mencakup penjatuhan sanksi yang lebih tegas terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. (4). Peningkatan kerjasama antar  lembaga  penegak  hukum  dengan  cara  mendorong  kerjasama  yang  lebih  erat  antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan memfasilitasi pertukaran  informasi  yang  lebih  efektif  dan  meningkatkan  koordinasi  dalam  penyelidikan, penuntutan,  dan  penegakan  hukum.  (5).  Peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  dengan memperkuat  tata  kelola  dalam  pengelolaan  aset  yang  disita,  termasuk  dengan  menerapkan mekanisme yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset tersebut. Membentuk lembaga pengawasan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi  pelaksanaan  perampasan  aset  dan  pembuktian  terbalik.  Pembaharuan- pembaharuan tersebut akan membantu memperkuat instrumen hukum yang digunakan dalam memerangi  pencucian  uang  oleh  pejabat  korup,  serta  meningkatkan  efektivitas  penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana tersebut.

## PENUTUP
Mekanisme  perampasan  aset  dalam  kasus  pencucian  uang  yang  melibatkan  pejabat korup di Indonesia dapat efektif dalam menegakkan hukum, memulihkan kerugian negara, dan menciptakan efek jera. Namun, efektivitas ini sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk keterbatasan hukum, kendala bukti, korupsi dalam penegak hukum, koordinasi antar
lembaga, serta pengelolaan dan dukungan publik. Pembaruan hukum yang komprehensif dan penguatan  kapasitas  institusi  penegak  hukum  sangat  diperlukan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  ini  dan  meningkatkan  efektivitas  perampasan  aset  dalam  memerangi  korupsi. Pembaharuan  hukum  harus  memperkuat  undang-undang  yang  mengatur  perampasan  aset, termasuk prosedur identifikasi, penyitaan, dan pengelolaan aset yang disita. Hal ini bertujuan untuk  memperluas  lingkup  aset  yang  dapat  disita,  meningkatkan  efisiensi  dalam  proses perampasan, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terkait. Pembaharuan hukum  perlu  meninjau  kembali  ketentuan  pembuktian  terbalik  agar  lebih  jelas  dan  objektif. Standar  bukti  awal  yang  memadai  harus  ditetapkan  untuk  mengalihkan  beban  pembuktian kepada terdakwa, sambil memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah.
Pembaharuan hukum juga harus mempertimbangkan peningkatan sanksi finansial dan hukuman  pidana  bagi  pelaku  korupsi  dan  pencucian  uang,  khususnya  pejabat  yang  terlibat. Langkah  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  afsu  penindakan  hukum  serta memberikan  efek  jera  yang  lebih  kuat.  Koordinasi  yang  lebih  erat  antara  lembaga  penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu ditingkatkan. Kerjasama ini  akan  memfasilitasi  pertukaran  informasi  yang  lebih  efektif  dan  meningkatkan  koordinasi dalam penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum. Dalam pengelolaan aset yang disita, transparansi  dan akuntabilitas  harus ditingkatkan. Mekanisme yang memastikan transparansi dalam  penggunaan  aset  tersebut  serta  pembentukan  lembaga  pengawasan  independen  akan mendukung upaya memastikan pengelolaan aset yang efisien dan mencegah penyalahgunaan. Dengan  melakukan  pembaharuan  hukum  yang  mencakup  aspek-aspek  tersebut,  diharapkan penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya memberantas korupsi dan menjaga integritas sistem hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Denniagi,  E.  (2021).  Analisis  Ke-Ekonomian  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Renaissance , 6 (2), 246–264. Dewi,  A.  K.  S.  M.,  &  Puspawati,  I.  G.  A.  (2022). PENERAPAN  SISTEM  PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI . Haris, B. S. (2016). Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 2 (1), 91–112. Husein, Y. (2007). Bunga rampai anti pencucian uang . Books Terrace & Library.
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 199–2018. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana . Jakarta. Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris . Pustaka pelajar.
Pakpahan,  R.  H.,  &  Firdaus,  A.  (2019).  Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Asset  Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 369– 378.
PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 UU NO.8 Thn 2010 TPPU ditolak. (2014). PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 UU NO.8 Thn 2010 TPPU ditolak diambil May 8, 2024, dari . www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2128
Raharjanto, T. (2022). Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi . Azka Pustaka.
Sudut Hukum. (2017). Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). Sudut Hukum  Portal  Hukum  Indonesia. https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-
tentang-tindak-pidana.html.
Sukarno. (2018). PENERAPAN PERAMPASAN ASET DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN  KERUGIAN  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF  KEUANGAN NEGARA. Indonesian Treasury Review , 3 (4), 296–311.
Suprayitno,  W.,  Kurniawan,  K.  D.,  &  Borsa,  M.  Ö.  (2023).  Asset  Forfeiture  of  Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights. Indonesia Law Reform Journal , 3 (1), 15–25.