Model  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  di  Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Ferawati a , Davit Rahmadan b a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ferawati @lecturer.unri.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit. rahmadan@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 19-10-2020
Revised     : 09-11-2020 Accepted : 18-11-2020 Published  : 30-11-2020

## Keywords
Mangrove Customary Law Deforestation Illegal Logging
The purpose of this study is to find a model for resolving violations of natural  resource  use  (forest)  in  the  form  of  logging  and  destruction  of mangrove  forests  through  the  customary  law  mechanism  "Malay Indragiri  Hilir  Riau".  Actually,  there  are  quite  a  lot  of  regulations  and legal  products  related  to  the  proper  management  and  utilization  of natural  resources,  but  the  state  through  its  institutions  still  has limitations in providing justice quickly to its community members, this is because most of the peatlands are remote areas far from formal justice access, high costs (means of transportation using sea transportation) and lack of public understanding of formal justice, and  the limited reach of police  services.  This  research  can  be  grouped  into  observational research by means of a survey, using interview data. While the nature of this  research  is  descriptive  research  which  aims  to  provide  a  detailed and clear description of the problems to be studied. The research found a  model for resolving violations of  natural resources (Forest) using the local wisdom of the "Malay Indragiri Hilir, Riau" community.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 19-10-2020
Direvisi      : 09-11-2020 Disetujui : 18-11-2020 Diterbitkan : 30-11-2020

## Kata Kunci:
Mangrove Hukum Adat
Penebangan Hutan Penebangan Liar
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  model  penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan) berupa penebangan dan perusakan hutan mangrove melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri  Hilir  Riau.Sebenarnya  sudah  cukup  banyak  peraturan  dan produk  hukum  yang  terkait  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber daya alam secara baik namun negara melalui lembaganya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan secara cepat kepada masyarakatnya,  hal  ini  dikarenakan  sebagian  besar  lahan  gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses peradilan formal, biaya tinggi  (alat  transportasi  dengan  menggunakan  transportasi  laut)  dan kurangnya pemahaman publik tentang peradilan formal, dan jangkauan terbatas  layanan  polisi.  Penelitian  ini  dapat  dikelompokkan  menjadi penelitian  observasional  dengan  cara  survei  dengan  menggunakan  data wawancara.  Sedangkan  sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  rinci  dan  jelas tentang  masalah  yang akan diteliti. Hasil penelitian  menemukan  model penyelesaian  pelanggaran  sumber  daya  alam  (hutan)  dengan menggunakan  kearifan  lokal  masyarakat  Melayu  Indragiri  Hilir  Riau.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Salah satu kekayaan alam  yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia  adalah  hutan  mangrove.  Hutan  mangrove  sebagai  salah  satu  kekayaan  alam  dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari sehingga dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 1
Hutan mangrove  adalah  sebuah ekosistem hutan  yang terdapat  di  daerah  pantai  yang selalu  tergenang  air  laut  dan  terpengaruh  oleh  pasang  surut  air  laut  tetapi  tidak  terpengaruh oleh iklim 2 . Dari 79 jenis  mangrove, 60 jenis diperkirakan ada di  Kabupaten  Indragiri Hilir. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir luas hutan mangrove yang ada di Kabupaten  Indragiri  Hilir  lebih  kurang  80.000  Hektar  (Ha),  lahan  mangrove  yang  terluas berada  di  daerah  Selatan  dan  Utara  Indragiri  Hilir,  yang  terlebat  ada  di  Pulau  Cawan Kecamatan  Mandah.
Hutan  mangrove  merupakan  kekayaan  Indragiri  Hilir,  ini  terlihat  pada  semua  jalur sungai  selalu  dipenuhi  tumbuhan  kayu  bakau  (mangrove).  Ekosistem  mangrove  berperan penting  dalam  pengembangan  perikanan  pantai, 3 karena  merupkan  tempat  berkembang  biak dan  tempat  membesarkan  anak  bagi  beberapa  jenis  ikan,  kerang,  kepiting  dan  udang. 4 Jenis plankton  diperairan  mangrove  lebih  banyak  dibandingkan  diperaian  terbuka. 5 Hamparan bakau  dibibir  pantai  ini  menjadi  keuntungan  bagi  biota    laut    karena  lumpur  yang  tebal  di kawasan  bakau  saat  terjadi  pasang  surut  menjadi  sumber  bahan  makanan  bagi  aneka  jenis spesies  laut  seperti  kerang,  udang,  dan  aneka  ikan  langka  termasuk  pesut  dan  ikan senonggang yang beratnya bisa mencapai enam kilogram per ekor dan ikan pari berukuran 15 kilogram.
Sejak  era  reformasi  dan  otonomi  daerah,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  termasuk hutan  mangrove  semakin  tidak  beraturan.  Saat  ini  sebagian  besar  kawasan  hutan  mangrove
1 Raden  Mohamad  Mulyadin,  “Kajian  Hutan  Kemasyarakatan  Sebagai  Sumber  Pendapatan  :  Kasus  Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta”, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 13 no.1(2016): 13
2 Ahmad  Fitriansyah,  “Penentuan  Status  Kerusakan  Ekosistem  Hutan  Mangrove  di  Kecamatan  Concong Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Riau Biologia 2 no. 2 (2017): 101
3 N.M.  Heriyanto,dan  Subiandono,  E,”Komposisi  dan  Struktur  Tegakan,  Biomasa,  dan  Potensi  Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 9 no. 1 (2012): 023-032
4 T.M. Kariada,dan Andin, I., “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”, Jurnal Manusia dan Lingkungan 21 no. 2 (2014): 188-194
5 M. Qiptiyah, Halidah, dan Rakman, M.A.,  “Struktur Komunitas Plankton di Perairan  Mangrove dan Perairan Terbuka di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan”, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 5 no. 2 (2008): 137-143
berada  dalam  kondisi  rusak,  bahkan  beberapa  daerah  kondisinya  sangat  memprihatinkan. 6 Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, eksploitasi terhadap sumber daya alam,  seperti  pembalakan  liar  ( illegal  logging )  semakin  meningkat,  perambahan  dan penyalahgunaan  kewenangan  penerbitan  izin  pemanfaatan  kayu,  baik  skala  kecil  maupun skala  besar  dengan  pengorganisasin  yang  cukup  rapi.  Dampak  dari  pembalakan  liar  ( illegal logging ) dapat dilihat dari aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi dan kekeringan  yang  mempengaruhi  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  serta  mengganggu perekonomian negara.
Kegiatan  eksploitasi  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hutan  mangrove  yang mengakibatkan kerusakan,disebabkan oleh penebangan pohon mangrove yang berdiameter 10 cm (sering disebut dengan kayu teki) untuk kepentingan pondasi seluruh bangunan yang ada di Indragir Hilir, karena daerah daratan di Indragiri Hilir merupakan rawa, gambut dan hutan payau,  maka  untuk  membangun  rumah  atau  bangunan  lain  harus  menggunakan  sistem pancang  (cerucuk),  rata-rata  bahan  cerucuk  itu  berasal  dari  kayu  bakau,  kayu  ini  diyakini paling kuat untuk dasar (pondasi) bangunan.
Meskipun  jika  dilihat  secara  formal  kegiatan  eksploitasi  terhadap  sumber  daya  alam ini merupakan kegiatan yang sah, namun seringkali kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam ini tidak menghiraukan masyarakat serta lingkungan setempat. Dampak dari kekeliruan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengabaikan pelestarian lingkungan ternyata harus dibayar mahal dan beban atau dampak negatif ini tidak hanya ditanggung oleh pihak yang membuat kesalahan, tetapi juga justru masyarakat  yang tidak tahu apa-apa justru ikut merasakan dampak negatifnya.
Sebagai  sebuah negara hukum ( rechstaate ) konstitusi  menjamin perlindungan hukum bagi  setiap  warga  negara.  Oleh  karenanya  setiap  warga  negara  berhak  untuk  memperoleh pemulihan  ( remedy )  atas  pelanggaran  hak  yang  telah  dideritanya  dan  negara  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  dan  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  tersebut,sehingga  akses atas  keadilan  yang  merupakan  satu  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dihormati  dan  dijamin pemenuhannya.
Sebenarnya  sudah  cukup  banyak  peraturan  dan  produk  hukum  yang  terkait  dengan pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  baik,  namun  harus  diakui  bahwa
6 Bekti Utomo,Sri Budiastuti, dan Chatarina Muryani, “Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, Jurnal Ilmu Lingkungan 15 no 2 (2017): 118
negara  melalui  instansinya  masih  mempunyai  keterbatasan  dalam  menyediakan  keadilan secara  cepat  bagi  anggota  masyarakatnya,temasuk  bagi  warga  masyarakat  di  daerah  lahan gambut  Indragiri  Hilir,  hal  ini  disebabkan  oleh  karena  sebagian  besar  lahan  gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses  ke peradilan formal, biaya yang tinggi (alat transportasi  menggunakan  transportasi  laut)  dan  kurangnya  pemahan  masyarakat  mengenai peradilan formal, serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.
Dengan  demikian  dibutuhkan  pemikiran  untuk  mencari  alternatif  lain  dalam  rangka memperoleh keadilan diluar pengadilan formal. Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan kembali  peradilan  informal,  dengan  berbagai  model  misalnya  melalui  jalur  mediasi  dan penyelesaian  konflik  melalui  lembaga  peradilan  adat.  Penelitian  ini  mencoba  menemukan model  penyelesaian  perkara  pelanggaran  pemanfaatan  sumberdaya  alam  di  lahan  gambut Kabupaten  Indragiri  Hilir  Riau  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  miskin  dan  marginal  yang menjadi  korban dari pihak-pihak  yang memanfaatkan sumber daya alam secara tidak benar.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi mendasar pada bidang Ilmu Hukum khususnya  Hukum  Pidana  Lingkungan  tentang  Model  penyelesaian  perkara  pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) pada lahan gambut dalam  rangka menjaga kelestarian sumberdaya  alam  yang  ada  di  Riau,  khususnya  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir,dan  untuk kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  masyarakat  Kabupaten  Indragiri Hilir Riau pada khususnya.

## MODEL PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (HUTAN) MENURUT  HUKUM ADAT MELAYU INDRAGIRI HILIR RIAU
Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah hutan mangrove,  hal  ini  terlihat  dari  luasnya  bentangan  hutan  mangrove  disepanjang  bibir  sungai Indragiri  Hilir.  Penurunan  kualitas  dan  kuantitas  hutan  mangrove  pada  saat  ini,  menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah. Fungsi utama hutan mangrove sebagai pengendali banjir,  pasang  musiman  dan  sebagai  pelindung  wilayah  pesisir.  Produksi  primer  mangrove berperan  mendukung  sejumlah  kehidupan  seperti  satwa  yang  hidup  dalam  hutan  mangrove, maka ketika terjadi kerusakan terus menerus pada hutan mangrove juga akan berakibat pada
punahnya  satwa  tersebut,  selain  itu  dampak  dari  kerusakan  hutan  mangrove  adalah  dapat menyebabkan penurunan jumlah biota air misalnya ikan, udang dan kepiting.
Pemanfaatan  hutan  magrove  sudah  lama  berlangsung,secara  tradisional  masyarakat memanfaatkan hutan mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan. Bahkan pemanfaatan hutan magrove dewasa ini juga ada untuk tujuan komersial seperti ekspor kayu, kulit (untuk tanin), dan cerucup (pondasi rumah), kertas, obat-obatan serta arang. 7
Pengeksploitasian  hutan  mangrove  saat  ini  sudah  sangat  mengkhawatirkan  dan merusak  fungsi  alamiah  dari  ekosistem  mangrove  tersebut.  Menurut  data  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Indragiri  Hilir tahun 2019,  Kecamatan  yang memiliki hutan mangrove terbanyak di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yaitu  Kecamatan  Mandah  dengan  luas  hutan  mangrove  sebesar 31.007  hektar,  kemudian  Kecamatan  Kuala  Indragiri  sebesar  26.222  hektar,  dan  Kecamatan Tanah  Merah  sebesar  11.776  hektar,  sehingga  Kecamatan  Mandah  memiliki  potensi  besar mengalami  kerusakan  akibat  pemanfaatan  yang  dilakukan  secara  berlebihan  terutama  untuk digunakan  sebagai  bahan  pondasi  disamping  pemanfaatan  lainnya  dikarenakan  memiliki jumlah hutan mangrove yang paling luas.
Sebenarnya  sudah  cukup  banyak  peraturan  dan  produk  hukum  yang  terkait  dengan pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (hutan)  secara  baik,  namun  harus  diakui bahwa  negara  melalui  instansinya  masih  mempunyai  keterbatasan  dalam  menyediakan keadilan secara cepat bagi anggota masyarakatnya,temasuk bagi warga masyarakat di daerah lahan  gambut  Indragiri  Hilir,  hal  ini  disebabkan  oleh  karena  sebagian  besar  lahan  gambut merupakan  daerah  terpencil  yang  jauh  dari  akses    ke  peradilan  formal,  biaya  yang  tinggi (menggunakan transportasi  laut)  dan kurangnya  pemahaman masyarakat  mengenai  peradilan formal, serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  pemikiran  untuk  mencari  alternatif  lain  dalam  rangka memperoleh keadilan di luar peradilan  formal. Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan peradilan informal,  dengan berbagai  model misalnya melalui jalur mediasi  dan penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan adat.
Kecamatan  Mandah  adalah  salah  satu  daerah  yang  mana  kehidupan  sehari-hari masyarakat masih kental dengan adat istiadat melayunya, termasuk dalam urusan pengelolaan
7 Nurhenu Karuniastuti,  “Peranan Hutan Mangrove bagi  Lingkungan Hidup”, Jurnal Forum Mangemen 6 no.1 (2015): 1
lingkungan  dan  sumber  daya  alam,  sistem  budaya  melayu  di  Mandah  mempunyai  muatan yang cukup baik untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara harmonis.
Dalam  sistem  budaya  melayu  bisa  terlihat  jelas  bagaimana  nilai-nilai  budaya  melayu memberikan pedoman dan arah agar lingkungan dan sumber daya alam terpelihara. Semuanya terkandung  dalam  aspek  budaya  baik  secara  lisan  maupun  dalam  tindakan  perbuatan  yang nyata. Hal ini tergambar dalam perumpamaan melayu yang berbunyi ” bagaikan aur dengan tebing ” makna perumpamaan ini adalah menggambarkan eratnya hubungan antara aur dengan tebing. 8 Aur  memerlukan  tebing  untuk  tumbuh,  tetapi  tebing  jadi  selamat  (tidak  longsong) karena  aur.  Dari  perumpamaan  itu  dapat  diketahui  bahwa  orang  melayu  mempunyai kebiasaan yang baik dalam menjaga tebing sungai, mereka telah lama menyadari betapa besar bahaya  kalau  tebing  sungai  longsong,  untuk  itulah  mereka  menjaga  aur  ditebing  sehingga akar-akarnya yang halus dan lentur akan memegang dan menahan tanah dari longsong.
Orang  melayu  mengatur  hidup  mereka  dengan  adat  demi  memperoleh  keteraturan, kerukunan,  dan  kesejahteraan  bersama  di  dalam  masyarakat. 9 Berbagai  kearifan  lokal mengenai pengelolaan mangrove dapat dilihat di Kecamatan Mandah yaitu antara lain melalui ritual  ”bele  kampung”,  yakni  ritual  tahunan  yang  di  dalamnya  diselingi  dengan  kegiatan penanaman  hutan  mangrove  yang  dilakukan  oleh  warga  desa. 10 Menurut  tokoh  masyarakat Kecamatan  Mandah,  untuk  mempertahankan  dan  melestarikan  hutan  mangrove  dan  fauna yang terdapat disekitarnya, maka dibuatlah aturan terkait dengan tata cara dalam mengambil manfaat sumber daya alam disekitar kawasan hutan mangrove. Aturan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini :
8 Syamsuri Latif, Selayang Pandang Pantun dan Bidal-bidal Melayu ,(Pekanbaru: Pancang Jermal, 2011), 45
9 Yusmar  Yusuf,  “Kearifan  dan  kepiawaian  Lokal:Sumbu  Hukum  Komunal  (Kosmologi  Melayu,  Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, Jurnal Republica 8 no.1 (2008): 120
10 May Dayanti (Warga Masyarakat) Wawancara dengan Peneliti di Desa Khairiah Mandah, 08 Juni 2020
Tabel .1
Aturan /Kearifan Lokal terkait dengan Tata Cara Pemanfaatan Sumber Daya Alam di
Kawasan Hutan Mangrove No Jenis Aturan /Kearifan Lokal
1. Mangrove yang dapat ditebang adalah mangrove dengan diameter 6 inchi
2. Tidak  dibenarkan  menangkap  udang,  kepiting,  ikan  dengan  menggunakan racun atau obat bius
3. Melakukan pembibitan mangrove secara berkelompok
4. Melakukan  penanaman  mangrove  secara  berkelompok  untuk  jangka  waktu tertentu. Misalnya saat melakukan ritual bele kampung
5. Menetapkan zonasi konservasi
6. Melakukan tebang pilih dan penyulaman terhadap bakau
7. Melakukan  penyadaran,  dalam  bentuk  sosialisasi  terkait  dengan  bahaya penebangan bakau melalaui pendekatan kekeluargaan
8. Larangan  menangkap  kepiting  yang  masih  kecil  dan  pelarangan  terhadap penangkapan kepiting betina yang sedang bertelur
9. Menanam mangrove dan memberinya pagar pelindung khususnya yang dekat dengan pemukiman warga
10. Adanya  kewajiban  melapor  kepada  tokoh  masyarakat  bagi  yang  ingin melakukan penebangan atau penjarangan mangrove

## Sumber : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Mandah pada  09 Juni 2020
Meskipun  telah  dibuat  aturan  terkait  dengan  tatacara  pemanfaatan  sumber  daya  alam dikawasan mangrove tersebut, kadang kala tetap ditemukan pelanggaran atas aturan tersebut, adapun  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  pelakunya  adalah  dengan  menjatuhkan  dam  atau denda  terhadap  pelaku  dengan  ketentuan  jika  menebang  satu  pohon  maka  harus  menanam sepuluh  pohon.  Selain  membayar  dam  atau  denda  maka  pelaku  juga  dibebankan  biaya membeli perlengkapann untuk acara kegiatan tolak bala atau ritual bertih pisang . 11 Ritual ini dilakukan  karena  masyarakat  melayu  percaya  bahwa  hutan  dihuni  oleh  mambang  (roh penunggu) 12 yang  akan  marah  jika  keseimbangan  kawasan  hutan  diganggu,  oleh  karenanya perlu  dilakukan  upaya  pembersihan  dan  pengembalian  keseimbangan  alam  yang  telah dirusak.
Tahapan penyelesaian konflik menurut hukum adat masyarakat melayu Indragiri Hilir (Mandah) adalah sebagai berikut: 13
11 Badrun (Warga Masyarakat) Wawancara dengan Peneliti,di  Desa  Khairiah Mandah, 08 Juni 2020
12 UU. Hamidy, Riau Doeloe- Kini dan Bayangan Masa Depan (Pekanbaru:UIR Press, 2002) , 137
13 Syamsuri  Latief,  (Tokoh  Masyarakat/Adat  dan    Ketua  LAM  Mandah)  Wawancara  dengan  Peneliti  di  Desa Khairiah Mandah, 09 Juni 2020
1. Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan ke Sri Amanat atau Datuk Penghulu  Adat  (pihak  Lembaga  Adat  Melayu).  Lalu  Datuk  Penghulu  melakukan penggalian  informasi  dari  pihak  pengadu/pelapor,  atau  orang  yang  diketahui  mengetahui kasus pelanggaran;
2. Penggalian informasi dari pihak lainnya atau pihak terlapor dilakukan selang satu sampai tiga hari, kemudian pihak  Lembaga Adat  Melayu (mediator) mengundang pihak terlapor untuk didengar keterangan serta informasinya. ;
3. Penggalian  informasi  dari  saksi  bilamana  terdapat  saksi  atau  pihak-pihak  lain  yang  bisa menguatkan posisi  kasus  yang sedang ditangani,  maka para saksi  itupun diundang untuk didengar keterangannya;
4. Langkah  berikutnya  adalah  mempertemukan  para  pihak  yakni  pihak  pelapor  maupun pihak terlapor. Dalam pertemuan ini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengkonfirmasi dan bahkan kadang terjadi silang pendapat. Pada pertemuan ini  ini juga dihadirkan  saksi, dan saksi diminta mengemukakan apa yang disaksikannya. Pada pertemuan ini para pihak juga bisa menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat argumen mereka;
5. Jika  terbukti  telah  terjadi  pelanggaran  maka  selanjutnya  Datuk  Penghulu  Adat menjatuhkan putusan. Isi putusan berupa penetapan besarnya dam atau denda, penetapan waktu  penyerahan/pembayaran    dam/denda,  serta  penetapan  pelaksaanan  ritual bertih pisang , dimana segala biaya ritual ini dibebankan pada si pelanggar.

## HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PEMANFAATAN  SUMBER  DAYA  ALAM  (HUTAN)  PADA  LAHAN  GAMBUT MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT MELAYU INDRAGIRI HILIR RIAU
Keberadaan  hukum  adat  diakui  secara  tegas  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisonal sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-undang.
Dengan  demikian  konstitusi  memberikan  jaminan  pengakuan  dan  penghormatan kepada hukum adat sepanjang memenuhi syarat:
a. Realitas yakni hukum adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
b. Idealitas,  yaitu  sesuai  dengan  prinsip  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  dan
keberlakuannya diatur dalam Undang-undang.
Eksistensi  berlakunya  hukum  adat  selain  dikenal  dalam  instrumen  hukum  nasional juga  diatur  di  dalam  Instrumen  Internasional,  yakni  Pada  Pasal  15  Ayat  (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 14 . Praktik penyelesaian perkara pidana diluar sistem  peradilan  pidana  oleh  lembaga  pengadilan  adat  masih  berlaku  didaerah–daerah tepencil, hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain: 15
1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
2) Masyarakat  tradisional  di  daerah  terisolasi  pada  dasarnya  masih  memiliki  tradisi  yang kuat  berdasarkan  hukum  tradisionalnya  dalam  memecahkan  permasalahan  hukum  yang terjadi;
3) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem peradilan formal terkadang memperoleh pandangan  yang  berbeda  dan  dianggap  kurang  memadai  dan  kurang  memenuhi  rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
4) Kurang  memadainya  infrastruktur  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  sistem  hukum formal  menyebabkan  kurangnya  daya  adaptasi  dalam  menyerap  kebutuhan  rasa  keadilan masyarakat setempat.
Kadangkala penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataanya  kerap  dibenturkan  dengan  hukum  formal.  Posisi  peradilan  adat  dalam  sistem hukum  formal  sering  dipertanyakan,  bukan  hanya  terkait  dengan  pola  hubungannya  bila keduanya  akan  diterapkan,  akan  tetapi  juga  mencakup  sejumlah  keraguan  berkaitan  dengan keberadaan institusi peradilan adat ini antara lain: 16
1. Hukum  adat  kebanyakan  tidak  tertulis,  sehingga  tidak  jarang  ketika  ketua  adat menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku,  pelaku  dapat  menuntut  balik  ketua  adat  melalui lembaga hukum formal;
2. Kekuatan memaksa dari hukum adat masih diragukan, tidak jarang para pelaku yang telah dijatuhi sanksi atau hukuman, tidak memenuhi kewajiban atau saksi yang telah diputuskan;
3. Institusi peradilan adat hanya efektif dan mengikat masyarakat tradisional yang homogen, akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup urban-area;
4. Hukum adat sangat sulit diterapkan, terutama untuk pelanggar  (pelaku) yang berasal dari
14 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum , (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018) , 7
15 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran paradigm Pemidanaan, (Bandung :Lubuk Agung, 2011) , 137
16 Syamsuri  Latief  (  Tokoh  Mayarakat/Adat  dan  Ketua  LAM  Mandah)  Wawancara  dengan  Peneliti,  di  Desa Khairiah  Mandah, Indragiri Hilir, Riau,10 Juni 2020
luar daerah/desa;
5. Hukum  adat  juga  tidak  dapat  diterapkan  kepada  korporasi,  karena  hanya  diperuntukkan bagi  individu,  padahal  pelaku  pelanggaran  pemanfaatan  sumber  daya  alam  juga  tidak sedikit yang dilakukan oleh kelompok atau korporasi.

## POLA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PELANGGARAN PEMANFAATAN  SUMBER  DAYA  ALAM  DALAM    RANGKA  MENJAGA KELESTARIAN  SUMBERDAYA  ALAM  PADA  LAHAN  GAMBUT  KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU
Pelanggaran  pemanfaatan  sumber  daya  alam  berupa  kegiatan  penebangan  hutan mangrove  (khususnya  bakau)  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata,  karena  lambat  laun kegiatan  penebangan  hutan  mangrove  ini  akan  menimbulkan  dampak  serius  yang  akan merugikan  masyarakat  sekitar,  bahkan  akan  meluas  ke  masyarakat  dunia.  Kerugian  akibat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya  alam  tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, namun juga berdampak sebagai berikut:
a. Ketika  musim  hujan  datang,  daerah  sekitar  hutan  mangrove  dilanda  banjir  dan  tanah longsor;
b. Sumber  mata  air  didaerah  perhutanan  mulai  berkurang,  karena  pohon-pohon  yang biasanya menyerap air, sudah banyak yang ditebang;
c. Mulai  musnahnya  berbagai  biota  laut  yang  biasanya  bertempat  tinggal  (hidup)  diakar hutan mangrove;
d. Dampak  yang  paling  konfleks  dari  adanya  illegal  logging  adalah  global  warming  yang saat ini sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan mendalam; 17
e. Kasus illegal  loging yang  terjadi  dimana-mana,  mengakibatkan  tidak  saja  kerugian  bagi negara,  tetapi  juga  mengakibatkan  kerugian  bagi  kelangsungan  makhluk  hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam. 18
Melihat  seriusnya  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  pelanggaran  pemanfaatan sumberdaya  alam  dalam  bentuk  penebangan  hutan  mangrove  maka  ada  beberapa  pola penegakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  antara lain:
17 Al Gore, An Incoveinet Truth: The Crisis of Global Warming, (Great Britain, London: Bloomsbury Publishing Plc, 2007), 11
18 Mukhlis dkk, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Malang: SetaraPress, 2010), 3

## 1. Upaya Pencegahan (Preventif)
Upaya  preventif  adalah  upaya  atau  tindakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya  Tindak  pidana  (kejahatan/pelanggaran). 19 Kegiatan  preventif  yang  dapat dilakukan terkait dengan penebangan dan pengrusakan hutan mangrove antara lain:
a. Pemberdayaan  masyarakat,  seperti  pemberian  akses  terhadap  pemanfaatan  sumber daya  alam  (hutan)agar  masyarakat  dapat  ikut  menjaga  hutan  dan  merasa  memiliki hutan;
b. Sosialaisasi  terkait  dengan  manfaat  hutan  dan  dampak  buruk  yang  dapat  terjadi  bila hutan mangrove rusak atau punah;
c. Melakukan usaha pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya menciptakan  pekerjaan  dengan  tingkat  upah  /  pendapatan  yang  melebihi  penghasilan mereka jika melakukan penebangan kayu (bakau);
d. Pemberian  reward  atau  insentif  kepada  warga  masyarakat  yang  dapat  memeberi informasi terkait adanya pelaku penebangan kayu;
e. Penegasan penataan batas kawasan hutan.
2. Upaya Penanggulangan (Represif)
Tindakan  represif  adalah  tindakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  para pelanggar  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (hutan),  mulai  dari  tingkat  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  hingga  ke  pengadilan.  Agar  bisa  mencapai  hasil  maksimal sehingga  proses  penegakan  hukum  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkankan  maka  hal terpenting  yang  harus  dilakukan  adalah  menyamakan  persepsi  antar  masing-masing  sub sistem  peradilan  pidana  (Polri/PPNS,  Jaksa,  Hakim),  setiap  sub  sistem  peradilan  pidana harus  punya  pandangan  yang  sama  bahwa  masalah  illegal  logging  adalah  masalah  besar yang  harus  dihadapi  bersama,  sehingga  para  pelaku  harus  diberikan  sanksi  yang  tepat dengan tujuan akan menimbulkan efek jera.
3. Upaya Monitoring (Deteksi)
Aksi  atau  kegiatan-kegiatan  deteksi  terhadap  adanya  kegiatan  pelanggaran  pemanfaatan sumberdaya  alam  (hutan)  harus  terus  dilakukan,  tindakan  –tindakan  deteksi  antara  lain sebagai berikut:
a. Deteksi  secara  makro  dapat  ditempuh  dengan  melakukan  potret  udara  sehingga
19 Setya Wahyudi , Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), 31
diketahui  adanya  indikator  penebangan  liar.  Misalnya  diketahui  jalur logging,  base camp dll;
b. Inspeksi ditempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar;
c. Deteksi disepanjang jalur-jalur pengangkutan;
d. Ground checking dan patroli;
e. Melakukan timber tracking ;
f. Menerima dan menindak lanjuti adanya informasi yang datang dari warga masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran;
g. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan, dan laporan).
Untuk  memaksimalkan  langkah  penegakan  hukum  maka  harus  ada  komitmen  untuk menindak  lanjuti  hasil  temuan  dari  kegiatan-kegiatan  deteksi  dengan  penegakan  hukum yang tegas dan nyata.

## KESIMPULAN
Mengingat seriusnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas perusakan sumber daya  alam  (hutan  mangrove),  maka  salah  satu  solusi  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan menghidupkan kembali kearifan lokal terkait dengan tata cara pemanfaatan sumber daya alam dan  model  penyelesaian  perkara  pelanggaran  pemanfaatan  sumber  daya  alam  (hutan). Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau dapat juga dijadikan alternatif lain dalam upaya  penyelesaian  pelanggaran  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  khususnya  untuk pelanggaran  yang terjadi didaerah terpencil  yang jauh dari akses  ke peradilan formal, biaya yang  tinggi  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  peradilan  formal,  serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achjani Zulfa, Eva, Pergeseran Paradigm Pemidanaan . Bandung: Lubuk Agung, 2011.
Al  Gore, An  Incoveinet  Truth:  The  Crisis  of  Global  Warming .  London  :  Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, 2007.
Effendi,Erdianto, Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan
Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum . Bandung : PT. Refika Aditama,
2018.
Hamidy, UU, Riau Doeloe- Kini dan Bayangan Masa Depan . Pekanbaru : UIR Press, 2002. Latif,Syamsuri, Selayang  Pandang  Pantun  dan  Bidal-bidal  Melayu .  Pekanbaru:  Pancang Jermal, 2011.
Mukhlis  dkk, Hukum  Administrasi  Lingkungan  Kontempore. Malang:  SetaraPress,  Malang, 2010.
Wahyudi,  Setya ,  Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

## Jurnal
Fitriansyah,  Ahmad,    “Penentuan  Status  Kerusakan  Ekosistem  Hutan  Mangrove  di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Riau Biologia 2 no.2 (2017):
101
Heriyanto,  N.M.,dan  Subiandono,  E  ,”Komposisi  dan  Struktur  Tegakan,  Biomasa,  dan Potensi  Kandungan  Karbon  Huktan  Mangrove  di  Taman  Nasional  Alas  Purwo”, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 9 no. 1 (2012): 023-032
Kariada, T.M., dan Andin, I., “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”, Jurnal Manusia dan Lingkungan 21 no. 2 (2014): 188-194
Karuniastuti,  Nurhenu  ,”Peranan  Hutan  Mangrove  bagi  Lingkungan  Hidup”, Jurnal  Forum Mangemen 6 no.1 (2015): 1
Mulyadin,  Raden  Mohamad,  “Kajian  Hutan  Kemasyarakatan  Sebagai  Sumber  Pendapatan  : Kasus  Di  Kabupaten  Gunung  Kidul”,  Yogyakarta, Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi Kehutanan 13 no. 1 (2016): 13
Utomo, Bekti, dan Sri Budiastuti, Chatarina Muryani, “Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di  Desa  Tanggul  Tlare  Kecamatan  Kedung  Kabupaten  Jepara”, Jurnal  Ilmu Lingkungan 15 no. 2 (2017): 118
Qiptiyah,  M.,  Halidah,  dan  Rakman,  M.A.,  “Struktur  Komunitas  Plankton  di  Perairan Mangrove  dan  Perairan  Terbuka  di  Kabupaten  Sinjai,  Sulawesi  Selatan”, Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 5 no. 2 (2008): 137-143
Yusuf,  Yusmar,  “Kearifan  dan  Kepiawaian  Lokal:  Sumbu  Hukum  Komunal  (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, Jurnal Republica 8  no.1 (2008): 120