“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011

## TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA” Sadam Kholik, S.H dan Yatini, S.H., M.H

## ABSTRAK
Dinas  Pendapatan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  (UPTD)  Kota  Samarinda  sebagai  Instansi  yang  berwenang melaksanakan pemungutan  Pajak  kendaraan  bermotor  di  kota  Samarinda.  Penerimaan  pajak  daerah khususnya  yang  bersumber  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  seyogyanya mengalami peningkatan. Hal ini selain didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk, juga  pertumbuhan  atau  perkembangan  tingkat  perekonomiannya  yang dapat meningkatkan  daya  beli  masyarakat.  Jika  diamati  jumlah  kendaraan  bermotor  di  kota samarinda semakin lama semakin banyak. Namun Berbagai persoalan  muncul, seperti bagaimana  halnya  dengan  kendaraan  bermotor  yang  hilang  karena  dicuri,  bagaimana halnya  dengan  kendaraan  bermotor  yang  sudah  rusak  akibat  kecelakaan,  bagaimana halnya  dengan  kendaraan  bermotor  yang  dibeli  secara  kredit  tetapi  kemudian  ditarik kembali oleh pihak pemberi kredit karena yang bersangkutan tidak dapat membayar uang angsurannya. Untuk ini semua timbul permasalahan seperti siapa yang harus membayar pajaknya? Belum lagi jika terjadi penggantian kepemilikan, pidah alamat yang tidak jelas. Hal  ini  semua  dapat  menjadi  kendala  dalam  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB). Melihat begitu pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan oleh karenanya apakah impelentasi terhadap aturan tersebut berjalan sesuai dengan kondisi masyaraakat ataukah tidak.
Kata Kunci: Implementasi Perda tentang Pajak, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
Local  Revenue  Officer of Borneo,  through  the  Office  Technical  Implementation  Unit (UPTD) Samarinda as the authorized institutions carry out the collection of motor vehicle tax in Samarinda. Special local tax revenues originating from motor vehicle tax (PKB) should be increased. This is in addition based on population growth, as well as the growth or development of economic growth that can increase people's purchasing power. If the observed number of vehicles in the city of Samarinda gradually becoming more common. How ever Various problems arise, such as how well the motor vehicle is lost because of stolen, what about the motor vehicle that has been damaged by accident, what about the vehicles purchased on credit but then pulled back by the lender because he cannot pay cash  installments. For this, all  raised  issues  such  as  who  should  pay  the  tax?  Not  to mention any change of ownership, change of address that is not clear. It all can be an obstacle in the collection of motor vehicle tax (PKB). Seeing so important optimization of local revenues to support development therefore whether the application of those rules run in accordance with the condition of the people or not.
Keywords: Implementation Regulation on Taxes, Local Revenue

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Era Orde baru yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa telah berlalu, dan kini berada pada suatu era yang disebut era reformasi, yaitu suatu era pengganti era Orde Baru yang menghendaki tegaknya supremasi hukum, demokratisasi dan keterbukaan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government), pemerintahan yang baik (good  government)  dan  kepemerintahan  yang  baik  (good  governance)  serta kepemerintahan  yang  bersih  (clean  governance).  Era  reformasi  telah  memberikan peluang kepada seluruh rakyat, bangsa, pemerintah dan Negara Indonesia khususnya bagi  pemerintah  daerah  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  karena  di  era  reformasi daerah  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Era reformasi  muncul  sebagai  koreksi  terhadap  era  sebelumnya.  Era  reformasi  muncul sebagai  reaksi  masyarakat  terhadap  situasi  dan  kondisi  sebelumnya.  Era  reformasi merupakan  klimak  dari  kekecewaan  dan  ketidakpuasan  rakyat  terhadap  era  Orde Baru.Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah  (Pemerintah  Daerah)  diawali  dengan  dikeluarkannya  Ketetapan  MPR  RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan  Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini dilaksanakan dengan  melalui berbagai bentuk produk hukum  yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.
Produk hukum tersebut antara lain mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Diterbitkannya  atau  dikeluarkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan realisasi atau pelaksanaan dari Ketetapan MPR RI  Nomor  XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah. Undang- undang ini merupakan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia merupakan ne gara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi terdiri dari daerah kabupaten dan  kota  yang  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  Selanjutnya,  pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  pemerintah  daerah propinsi,  daerah  kabupaten  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  azas  otonomi  dan  tugas  perbantuan.  Dalam  menjalankan otonomi  dan  tugas  perbantuan,  kecuali  urusan  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  lain  sesuai  dengan ketentuan berlaku.
Tujuan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningatan,  pemberdayaandan  peran  serta masyarakat. 1 Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  pemerintahan  daerah  dalam meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan otonomi  daerah,  perlu memperhatikan  antar  susunan  pemerintahan  antar  pemerintahan  daerah,  potensi dan keanekaragaman  daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan RI.  Dalam berbagai
1 Penjelasan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, Publik CV. Jaya Jakarta, Cetakan Pertama, 2004. hal. 125.
aspek  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, mengatur  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah,  pelayanan  umum,  pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.
Dalam  menjalankan  perannya,  daerah  diberikan  kewenangan  yang  seluas- luasnya disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban  menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 2 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebutkan di dalam pasal 10 bahwa:
1. Pemerintahan  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya,  kecuali  urusan  pemerinmtahan  yang  oleh  undang-undang  ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
2. Dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan berdasakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadei urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Politik luar negeri;
b. Pertahanan;
c. Keamanan;
d. Yustisi;
e. Moneter dan Fkiskal Nasional; dan
f. Agama;
4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  Pemerintah  menyelenggarakan  sendiri  atau  dapat  melimpahkan  sebagian urusan pemeringtahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerinmtah di daerah  atau  dapat  menugaskan  kepada  pemerintah  daerah  dan/atau  pemerintah desa.
5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar  urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat:
a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku  wakil Pemerintah;
c. Menugaskan  sebagian  urusan  kepada  pemerintahan  daerah  dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Dari  ketentuan  Pasal  ini  nampak  jelas  bahwa  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun2004 tentang  Pemerintah  Daerah mengatur  pembagian  kekuasaan  atau kewenangan (power sharing / authority sharing) antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka  Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004    tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  mengatur  tentang  pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Dalam rangka  perimbangan  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  maka  sumber
2 Ibid, hal. 123, 124
pembiayaan pemerintah daerah didapat dari atau berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nonmor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dan Pemerintahan Daerah ini menimbulkan dampak atau konsekuensi  bahwa  daerah  otonom  (Pemerintah  daerah)  harus  mampu mengembangkan  dan  membangun  dirinya  sendiri.  Daerah  otonom  berhak,  berwe nang  dan  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Untuk  itu  Pemerintah  Daerah  diberi  sumber-sumber  keuangan untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Sumber-sumber keuangan ini diberikan secara proporsional dan diwujudkan dalam bentuk  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang berkeadilan  serta  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Untuk mendukung  menunjang  atau  mendukung  serta  memperlancar  keberhasilan  atau kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah maka faktor keuangan merupakan salah satu hal yang penting.
Dalam suatu negara pada umumnya terdapat berbagai macam sumber keuangan. Demikian juga di Indonesia, salah satu sumber-sumber keuangan tersebut adalah apa yang disebut dengan Pendapatan  Asli Daerah,  yang merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil penggalian atau pungutan yang berasal dari sumber-sumber yang  berada  di  dalam  wilayah  masing-masing  daerah  yang  dilakukan  berdasarkan Peraturan  Daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  karena  sebagian  dari  pembiayaan penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah.  Di dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dan Pemerintahan Daerah disebutkan pada Pasal 6 nya, bahwa, sumber-sumber PAD berasal dari:
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil retribusi daerah;
c. Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya  yang dipisahkan;
d. Serta lain-lain yang sah;
Dari keempat macam sumber  Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial adalah pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan pemasok Pendapatan Asli Daerah. Hal ini wajar karena dasar dan obyek pengenaan pajak daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau potensi masing-masing daerah serta keanekaragaman sumber pendapatan yang dimiliki masing-masing daerah. Setiap Pemerintah daerah memiliki  kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing,  termasuk  yang  bersumber  dari  pajak  daerah  yang  dipungut  dari masyarakat  sebagai  mana  diatur  dalam  Undang – Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Dan  Rretribusi  Daerah.  Hal  ini  sekaligus  merupakan  wujud  dari kesadaran  warga  Negara  akan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak.  Partisipasi masyarakat  dalam  bentuk  ketaatan  dan  ketepatan  membayar  pajak  ini  amat dibutuhkan  demi  kelancaran  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Penerimaan  pajak daerah berasal dari berbagai macam sumber,salah satunya  adalah Pajak  Kendaraan Bermotor yang merupakan pemasok Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk tingkat Propinsi, Kota maupun Kabupaten.
Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berasal  dari  sektor  Pajak yang  cukup penting  dan  potensial  adalah  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  karena  banyak menunjang pembiayaan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur dalam menggali potensi pendapatan Daerah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan di harapkan dengan adanya peraturan Daerah  ini  dapat  menunjang  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  Pajak kendaraan bermotor.

## B. Permasalahan
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang masalah  di  atas  maka  permasalahan  yang diangkat adalah:
1. Apa upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  bagaimana penanggulangannya?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui dan  menganalisa upaya-upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
b. Mengetahui dan  menganalisa faktor-faktor  penghambat  upaya  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan upaya penanggulangannya.
2. Manfaat Penulisan
a. Manfaat Teoritis
1) Untuk memberikan informasi  kepada  masyarakat  tentang  upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2) Sebagai  masukan  kepada  pemerintah  tentang  Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah.
b. Manfaat Praktis
Diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kepada  Mahasiswa  dan/atau instansi  yang  memerlukan  data  atau  informasi  terkait  dengan  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  yuridis  empiris.  Bahder  Johan  Nasution  dalam  buku  Metode  Penelitian Ilmu  Hukum  menjelaskan  bahwa  penelitian  Yuridis  Empiris  adalah Bahwa: Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris lebih menekankan  pada  segi  observasinya,  pengetahuan  ilmu  empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. 3
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
3 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 124-125.
Adalah  sumber  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan  yang meliputi keterangan atau data  yang diberikan oleh pejabat  yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
b. Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
3. Teknik Perolehan Data Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam  penelitian  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan diteliti dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Pengamatan / Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama.
b. Wawancara / Interview Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang akan diteliti.
c. Studi Dokumen
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang  berupa  buku-buku,  dokumen  atau  bahan  pustaka  lainnya  yang  ada hubungannya  dengan  obyek  yang  diteliti  yakni  yang  menyangkut pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menunjang kelengkapan penelitian.
4. Populasi dan sampel
Populasi dan Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  timur,  Kepala  Unit pelaksana  teknis  Dinas  Pendapatan  daerah  provinsi  Kalimantan  timur  Kota Samarinda.
5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara  kualitatif  adalah  suatu  cara  penelitian  yang  menggunakan  dan menghasilkan  data  deskriptif  analisis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 4

## 6. Lokasi Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini  agar  data  yang  diperoleh  sesuai dengan  masalah  yang  diangkat,  maka  penulis  mengambil  lokasi  penelitian  di Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur dan  juga pada  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) samarinda, sebagai instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Samarinda, sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini.
4 Soerjono Soekamto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 242

## BAB III PERMASALAHAN

## A. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di kota Samarinda.
Di atas telah penulis paparkan tentang pelaksanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  di Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD)  Kota  Samarinda  melalui  sistim administrasi  manunggal  satu  atap  sebagai  instansi  yang  berwenag  melaksanakan pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Samarinda. Peraturan  Daerah Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur sebagai payung  hukum  dalam  pelaksanaan  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di harapkan  mampu  memberi  kontribusi  yang  baik  terhadap  perolehan  Pajak Kendadaraan Bermotor , karena Pajak Kendadaraan Bermotor merupakan salah satu pemasok  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  bagian dari Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  merupakan  dasar  dan  modal  penyelenggaraan  otonomi  dan  pembangunan Daerah.  Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa  betapa  penting  posisi  dan  fungsi  Pajak Kendaraan  Bermotor  dalam  pelaksanaan  otonomi  dan  pembangunan  Daerah.  Oleh karenanya  upaya  peningkatan  Pendapatan  Aasli  Daerah  melalui  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  kota samarinda  ini  perlu  dilakukan,  terlebih-lebih  penyelenggaraan otonomi dan pembangunan Daerah memerlukan modal finansiil yang begitu banyak.
Berbicara  tentang  upaya  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah melalui  sektor Pajak Kendaraan Bermotor, berarti bicara soal upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor itu  sendiri.  Meningkatnya  perolehan  Pajak Kendaraan Bermotor menjadikan  meningkatnya  Pendapatan Asli Daerah,  dan  meningkatnya  Pendapatan Asli Daerah berarti  meningkatnya  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah. Demikian  juga  sebaliknya Menurunnya  perolehan  Pajak Kendaraan Bermotor mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah, dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah akan menurunkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada akhirnya masyarakat di kota samarinda juga yang akan menikmati hasilnya.
Sebagai  bentuk peningkatan  efektifitas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur, Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Kendaraan Bermotor maka ada beberapa hal yang harus di lakukan , antara lain:
1. Dengan membuat aturan yang dapat menunjang upaya peningkatan PKB;
2. Dengan menyiapkan petugas pelaksana yang handal;
3. Dengan melengkapi sarana dan prasarana (fasilitas) yang diperlukan untuk upaya peningkatan PKB;
4. Dengan  mendidik  masyarakat  wajib  PKB agar  taat dan  tepat  dalam  membayar PKB.
Untuk jelasnya berikut dibahas satu persatu sebagai berikut:
1. Aturan Hukum
Hukum  banyak  macam  dan  jenisnya.  Masing-masing  memiliki  ruang lingkup sendiri-sendiri. Demikian juga pembuat dan proses pembuatannya. Jika pihak, yaitu Presiden dan DPR. Disebutkan dalam amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1): ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang - undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Sedangkan dalam Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
1) Dewan  Perwakilan Rakyat  memegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang;
2) Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
4) Presiden  mengesahkan  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak  disahkan  oleh  Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh  hari  semenjak rancangan  undang-undang  tersebut  disetujui,  rancangan  undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Demikian  juga  halnya  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang pembuatannya  melibatkan  Kepala  Daerah  dan  DPRD  secara  bersama- sama.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pembuat Perda adalah  gabungan antara Kepala Daerah dengan DPRD, baik tingkat propinsi maupun tingkat Kabupatren/Kota. Hal ini dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 136 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: ”Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.” 5
Pasal 25 huruf (b) menyatakan bahwa: ”Kepala daerah mempunyai tugas dan  wewenang  mengajukan  rancangan  Perda .”  Huruf  (c) menyatakan bahwa: ”Kepala  daerah  mempunyai  tugas  dan  wewenang  menetapkan Perdayang  telah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD.”  Bahk an  huruf  (d) menyatakan  bahwa: ”Kepala  daerah  mempunayi  tugas  dan  wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.” 6
Pasal 42 antara lain menentukan bahwa (1) huruf a:”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk  mendapat  persetujuan  bersama,”  Sedangkan  yang  huruf (b) menentukan  bahwa  :  ”DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  memba has dan  menyetujui  rancangan  Perda  tentang  APBD  bersama  dengan  kepala daerah”.
Jika  yang  dimaksud  hukum  itu  berupa  peraturan  atau  keputusan  yang dibuat  sendiri  oleh  seorang  pejabat  tata  usaha  negara,  maka  ia  tidak memerlukan  persetujuan  dari  pihak  lain.  Seperti misalnya  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden  yang  dibuat  atas  dasar  wewenang Presiden sendiri. Demikian juga peraturan dan/atau keputusan kepala daerah yang dibuat atas dasar wewenang kepala daerah sendiri.
Berkaitan  dengan  implementasi  dari  Peraturan  Daerah  provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  pajak  Daerah  provinsi Kalimantan  Timur  yang  menjadi  Dasar  Hukum  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor  yang  gambaran  pelaksanaannya  sudah  Penulis  paparkan  dalam landasan  factual  di  atas  dapat  di  lihat  sudah  cukup  baik  dalam  menunjang
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
perolehan  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  seperti  dalam  pasal  8  dalam Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak  Daerah  provinsi  Kalimantan  Timur,  di atur  tenang  perlakuan  tarif progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya hal ini juga akan menunjang peninggkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.
Kemudian  juga  sebagai  bentuk  implementasi  dari  Peraturan  Daerah provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  pajak  Daerah provinsi  Kalimantan  Timur  didalam  pasal  9  ayat  3  disebutkan  bahwa pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dilakukan  oleh  dinas  pendapatan dan  dalam  pasal  4  disebutkan  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dilakukan  bersamaan  dengan  penerbitan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaran Bermotor  .  Hal  ini  pun  terepresentasikan  dalam  pelaksanaan  pemungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Kota samarinda  sebagai  instansi yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk melakukan  penarikan  atau  pungutan  Pajak Kendaraan Bermotor  Di  kota Samarinda melalui Kantor Bersama Samsat. Sebagai Institusi yang bertugas untuk  menangani  Pajak Kendaraan Bermotor,  maka  Kantor  Bersama SAMSAT  Kota Samarinda berusaha untuk meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dilakukan dengan cara:
1. Sosialisasi  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  khususnya  kepada wajib  Pajak Kendaraan Bermotor tentang  perlunya  membayar  Pajak Kendaraan Bermotor pada  waktunya.Sosialisasi  ini  dilakukan  melaui beberapa media informasi atau media komunikasi, yaitu:
a. melalui media masa (media cetak seperti koran);
b. melalui media elektronika;
c. penyuluhan langsung kepada masyarakat;
2. Melakukan penagihan secara langsung. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyampaian surat teguran kepada  wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  sudah  lewat  waktu pemabayarannya.
3. Melakukan operasi bersama lalu-lintas.
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengambil  tindakan  terhadap  para penunggak  Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  sekaligus  merupakan  cara untuk  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat.  Yang  dimaksud  sosialisasi disini  selain  sosialisasi  tentang  arti  pentingnya  membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  negara, khususnya pemerintah daerah, juga sekaligus sosialisasi tentang aktifitas layanan  yang  diberikan  Kantor  Bersama  Samsat    kepada  wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Mempersingkat waktu pembayaran PKB. Artinya bahwa proses pembayaran Pajak  Kendaraan Bermotor tidak lagi memerlukan  waktu  yang  lama  dan  membosankan.  Dalam  waktu  yang relatif  singkat  wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sudah  dapat menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.
5. Meningkatkan layanan (servis) kepada masyarakat pembayar PKB. Peningkatan servis ini berupa:
a. Layanan informasi yang berupa:
- E m a i l; dan
- website. b. Layan an SAMSAT link (on-line)
c. Layanan samsat keliling
Bentuk layanan Kantor Bersama SAMSAT berupa:
1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
4. Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
5. BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
6. Sumbangan Wajib DanaKecelakan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ). Sedangkan jenis layanan Kantor Bersama SAMSAT adalah:
1. Pengesahan STNK;
2. Perpanjangan STNK;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Intern;
4. Pengurusan surat-surat atau dokumen kendaraan bermotor yang masih baru;
5. Mutasi masuk dan mutasi keluar wilayah;
Semua yang di lakukan merupakan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Petugas Pelaksana Hukum
Hukum  itu  adalah  kumpulan  aturan  tentang  apa  yang  seharusnya  (das sollen), yang belum tentu cocok dengan kenyataannya (das sein) nya. Hukum itu merupakan rangkaian kata-kata (law in book) yang tidak akan bisa digunakan jika  tidak  ada  yang  menggunakannya.  Penggunaan  atau  penerapan  hukum memerlukan  petugas  pelaksana.  Petugas  pelaksana  merupakan  faktor  penting dalam  upaya  efektifitas  hukum.  Betapapun  baiknya  hukum  yang  dibuat  jika tidak  ditunjang  oleh  petugas  pelaksana  hukum  yang  baik,  maka  hukum  akan sulit  ditegak  kan.Betapaun  baiknya  aturan  hukum  tetapi  tidak  ditunjang  oleh petugas  pelaksana  yang  baik  maka  aturan  tersebut  sulit  untuk  bisa  berjalan dengan baik.
Oleh  karenanya  dalam  upaya meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah melalui  Pajak Kendaraan Bermotor di  kota  Samarinda  juga  di  lakukan penataan kualitas  dan  kuantitas  petugas  pelaksana.Dan  sesuai  dengan  hasil penelitian penulis hal tersebut di lakukan dengan cara pengadaan diklat dan jyga studi banding yang di lakukan samsat kota samarinda.
3. Fasilitas
Yang  dimaksud  fasilitas  disini  adalah  sarana  dan  prasarana  penunjang pelaksanaan tugas, baik berupa perangkat lunak (soft ware) maupun berupa perangkat keras (hard ware). Selain aturan hukum dan petugas pelaksananya, faktor fasilitas (sarana dan prasarana) juga ikut menentukan efektifitas hukum.
Dan berkaitan dengan hal tersebut di atas samsat samarinda melengkapi fasilitas sebagai penunjang antara lain berupa :
a. yang berupa perangkat lunak bisa berupa:
- peralatan  elektronik  (Computer,  internet,  CD,  toestel,  handycam,  dll sejenisnya
b. perangkat keras
- alat-alat tulis (kertas, fulpen/boolpoint, mesin ketik dll sejenisnya);
- Bangunan gedung;
- Peralatan kantor (meja, kursi, almari dll sejenisnya);
- Kendaraan (mobil, truk, sepedahmotor dll sejenisnya);
- Lahan parkir;
- Dan lain-lainnya.
Fasilitas  ini di  perlukan  sebagai  penujang petugas  pelaksana  dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika layanan petugas baik, maka wajib Pajak akan  merasa  puas  dan  senang  sehingga  hal ini  dapat  merangsang wajib  Pajak untuk  dapat  menepati  kewajibannya  membayar  Pajak Kendaraan Bermotor.

## 4. Kondisi Masyarakat
Yang dimaksud kondisi masyarakat di sini tidak hanya kondisi sosial ekonomi  atau  tingkat  pendapatannya  saja,  namun  juga  tingkat  pendidikan, kesibukan,  sifat  dan  kesadarannya terhadap  kewajibannya  membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitian penulis di dapatkan hal – hal mengapa seseorang yang memilki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota samarinda tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu atau bahkan ada yang menunggak:
a. Karena kondisi ekonominya yang pas-pasan.
b. Karena  uang  yang  semestinya  digunakan  untuk  membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor digunakan  untuk  keperluan  lain  yang  menurutnya lebih  penting,  seperti  biaya pengobatan  sakit,  membayar  uang  sekolah anak atau keluarganya dan lain lain.
c. Karena kesibukan sehingga lupa akan kewajibannya membayar PKB.
d. Karena malas lalu menunda pembayaran PKB.
e. Karena kendaraannya rusak atau hilang.
Kondisi  masyarakat  ini  juga merupakan  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  upaya  peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari  sektor  Pajak Kendaraan Bermotor. Betapapun baiknya aturan hukum, petugas pelaksana dan fasilitasnya, akan jika tidak ditunjang oleh kondisi masyarakat yang baik, maka akan  sulit  dapat  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah melalui  sektor  Pajak Kendaraan Bermotor.  Oleh  karena  itu  faktor  masyarakat  ini  perlu  mendapat perhatian yang serius. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa keempat faktor (aturan  hukum,  petugas  pelaksana,  fasilitas,  dan  kondisi  masyarakat)  tersebut merupakan kesatuan kompunen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan  upaya  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah melalui  Pajak Kendaraan Bermotor di kota samarinda.
B. faktor yang menjadi penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penanggulangannya.
1. Faktor  yang  dapat  menjadi  penghambat  upaya  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di muka telah dikemukakan bahwa upaya peningkatan PAD dari sektor PKB dapat dilakukan dengan melalui empat cara, yaitu dengan cara:
a. Memperbaiki aturan hukumnya;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pelaksana;
c. Melengkapi fasilitas (sarana dan prasarana);
d. Meningkatkan  kesadaran  wajib  PKB  agar  taat  dan  tepat  melaksanakan kewajibannya membayar PKB.
Akan tetapi walaupun demikian hambatan juga masih ada. Hal ini wajar karena  memang  kondisi  sosial  ekonomi,  tingkat  pendidikan,  watak sifat masyarakat  beraneka  ragam,  sehingga  dapat  mempengaruhi  ketaatan  mereka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Begitu pula yang terjadi di Kota Samarinda, implementasi dari Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun  2011 Tentang  Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga mengalami hambatan,  sebagaimana hasil penelitian penulis yang di lakukan di wilayah hukumKantor Bersama SAMSAT Kota samarinda adalah :
a. Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan. Hal ini menyulitkan petugas dalam mencarinya.
b. Kendaraan rusak atau hilang yang kemudian menyebabkan wajib Pajak tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.
c. Kendaraan yang dibeli secara kredit dengan menggunakan jasa leasing akan tetapi karena tidak dapat mengangsur cicilannya kemudian kendaraan ditarik kembali.  Hal  ini  menyebabkan  sipembeli  tidak  mau  membayar  Pajak Kendaraan Bermotornya.
d. Kendaraan sudah dipindahtangankan (dijual) kepada pihak lain tetapi masih belum  dibalik  nama.  Karena  merasa  sudah  menjual  kendaraannya  maka pemilik  pertama  tidak  mau  membayar  Pajak Kendaraan Bermotornya, sedangkan pemilik baru juga kurang memperhatikan kewajibannya membayar Pajak kendaraan Bermotornya.
e. Adanya  kebutuhan  lain  yang  dianggap  lebih  penting  daripada  Pajak Kendaraan Bermotor,  sehingga  uang  yang  semula  akan  digunakan  untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor terpaksa digunakan untuk kepentingan lain  tersebut.  Contoh  misalnya  untuk  keperluan  berobat  karena  sakit  yang amat mendesak, atau untuk kepentingan membayar sekolah atau ujian anak. Hal-hal tersebut di atas merupakan hambatan dalam upaya meningkatkan perolehan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penanggulangan  hambatan Dalam  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbicara penanggulangan hambatan maka harus diketahui lebih dahulu faktor  penghambatnya.  Tanpa  mengetahui  sebab-sebabnya  (penghambatnya) maka mustahil dapat mengatasinya. Jadi jika hendak menanggulangi hambatan, maka mutlak harus diketahui hambatannya.
Di  muka  secara  umum  telah  dikemukakan  beberapa  faktor  yang  dapat menjadi  hambatan  upaya peningkatan  Pendapatan Asli Daerah melalui  sektor Pajak Kendaraan Bermotor,  yaitu  biasa karena  aturan  hukumnya,  bisa  karena petugas pelaksananya, bisa karena fasilitas (sarana dan prasarana) nya, dan bisa juga  karena  masyarakatnya.  Oleh  karenanya  maka  upaya  penanggulangannya harus disesuaikan dengan hambatannya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa  hambatan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kantor  Bersama  SAMSAT Samarinda adalah  karena  faktor  masyarakatnya.  Oleh  karenanya  maka penanggulangannya  harus  difokuskan  pada  masyarakatnya.  Untuk  ini  telah dilakukan beberapa hal seperti:
a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak (PKB)  pada  khususnya  tentang  pentingnya  membayar  Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara:
1) Melalui media cetak
2) Melalui media elektronika dan
3) Face to face
b. Memberikan  peringatan  atau  teguran  secara  langsung  kepada  wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
c. Mengadakan  operasi  bersama  lalu-lintas.  Operasi  ini  selain  menindak  para penunggak  pajak  (PKB)  juga  sekaligus  merupakan  wahana  sosialisasi  arti pentingnya  membayar  pajak  dan  layanan  pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor.
Dengan  langkah-langkah  penanggulangan  seperti  ini  akhirnya  dapat menekan  jumlah  penunggak  pajak  (PKB),  sehingga  target  perolehan  yang ditetapkan dapat tercapai.

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari bahasan tersebut di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya Pemerintah daerah dalam Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor  Pajak Kendaraan Bermotor  telah  di  lakukan.    Peninggkatan  pendapatan Pajak  Kendaraan  Bermotor di kota  samarinda secara  umum  dapat  dilakukan dengan  cara melakukan  sosialisasi  kepada  Masyarakat, mempersingkat  waktu pembayaran dan  meningkatkan  pelayanan  dan  melakukan  oprasi  bersama  lalu lintas.
2. Secara  umum  dapat  diketahui  bahwa  yang menjadai hambatan dalam  upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  sektor  Pajak  Kendaraan  Bermotor di kota  samarinda sebagai  bentuk  im plementasi  dari  peraturan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Kendaran  Bermotoor adalah terletak pada factor kesadaran wajib pajak.
B. Saran
1. Melihat  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor    merupakan  salah  satu  pemasok Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  bagian  dari Anggararan Pendapatan dan Belanja Daerah  yang  merupakan dasar dan modal penyelenggaraan  otonomi  dan  pembangunan  Daerah, maka  meningkatkan peningkatkan  perolehan  pajak  kendaraan  bermotor  tentu harus  dilakukan. Kemudian  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  petugas  pelaksana dan  juga Memperbaiki  fasilitas  (sarana  dan  prasarana) serta  meningkatkan  kersadaran masyarakat.
2. Untuk dapat mengimplementasikan Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan baik juga perlu di lakukan peningkatan tingkat kesejahteraan petugas pelaksana. Hal ini selain dimaksudkan untuk memotivasi semangat kerja (pengabdian) mereka, juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada korupsi Demikian juga halnya dengan fasilitas (sarana dan prasarana)  harus  diperhatikan. Perlu  mengadakan  sosialisasi  pembayaran  pajak (PKB)  kepada  warga  masyarakat  pada  umumnya  dan  khususnya  wajib  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku - Buku
Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah, Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Apratur Pemda Dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar Harpan, Jakarta 2000.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,2008.
Djoko Prakoso,SH, Proses Pembuatan Peraturan Daerah .Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
Josef Riwu Koho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Persada, Jakarta,2002.
Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,2003.
K.J. Davey, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
Syukani HR, Afan Gafar Dan M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yokyakarta Tahun 2002 .
Soehino, Hukum Tata Negara, Perkembangan Otonomi Daerah. BPFE. Jokjakarta 1991.
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
Syamsuddin Haris, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.LIPI Pers, 2007.
B. Peraturan Perundang- Undangan
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor.  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  pusat dan perimbangan Keuangan Daerah.
- Undang – Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retibusi Daerah
- Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur.