Owen  Leonardy,  Rasji  (2023)  Analisis  Hukum  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  pada  Layanan  Keuangan Fintech Lending, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN KEUANGAN FINTECH LENDING
Owen Leonardy, Rasji Universitas Tarumananagara Email: owen.205200147@stu.untar.ac.id, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penyalahgunaan  dan  kebocoran  data  pribadi  telah  menjadi  perhatian  dalam masyarakat  indonesia  pada  saat  ini.  Fakta  menunjukan  bahwa  pada  tahun  2022 negara Indonesia telah menduduki nomor urutan ke 3 dengan kasus kebocoran data pribadi  terbanyak  di  dunia.  Sebanyak  12,74  juta  data  pribadi  telah  bocor  dalam penyelenggaraan  layanan fintech lending di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  bagaimana  analisis  hukum  akibat kebocoran  data  pribadi  dan  penyalahgunaan  data  pribadi  pada  penyelenggaraan layanan fintech lending di Indonesia. Hasil analisis dari pengolahan data penelitian adalah  data  pribadi  ini  sudah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  telah  disahkan  pada  tahun  2022 tepatnya  pada  tanggal  17  Oktober  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  sebagai Undang-Undang  Urgensi.  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  di  dalamnya sudah  termuat  secara  jelas  mengenai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap pentingnya data pribadi, sanksi dan juga perlindungan hukum yang diberikan yang bertujuan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
Kata kunci : Data Pribadi; Fintech Lending; Perlindungan Hukum.

## Abstract
Misuse and leakage of personal data has become a concern in Indonesian society today. Facts show that in 2022 Indonesia has been ranked number 3 with the most cases of personal data leakage in the world. A total of 12.74 million personal data has been leaked in the implementation of fintech lending services in Indonesia. This research aims to provide an explanation of the legal analysis resulting from leaks of  personal  data  and  misuse  of  personal  data  in  the  implementation  of  fintech lending  services  in  Indonesia.  The  results  of  the  analysis  from  research  data processing  are  that  this  personal  data  has  been  regulated  in  Law  Number  27  of 2022 concerning Personal Data Protection which was ratified in 2022 to be precise on October 17 by the President of the Republic of Indonesia as an Urgency Law. Law Number 27 of 2022 clearly contains legal protection efforts for the importance of  personal  data,  sanctions  and  also  legal  protection  provided  which  aims  to prevent misuse of personal data.
Keywords:  Personal Data; Fintech Lending; Legal Protection.

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  berkembang  dengan  tingginya  perkembangan dalam bidang teknologi di Asia Tenggara. Terkhususkan pada bidang teknologi internet. Perkembangan  digitalisasi  bersama  dengan  adanya  internet  meningkatkan  kebutuhan manusia dan juga telah menjadi faktor pendorong utama yang melahirkan sebuah inovasi baru  pada  bidang  teknologi  di  bidang  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan dan kepraktisan.
Pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  informasi  di  Indonesia  memberikan manfaat  bagi  kehidupan  manusia  (Cholik,  2021).  Perkembangan  teknologi  dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dalam berbagai bidang salah satuya pada layanan keuangan. Akan tetapi teknologi informasi saat ini juga telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, nyatanya juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum yang berbasis teknologi atau kejahatan dunia maya yang seringkali kita kenal dengan cybercrime (Dirdjosisworo, 2008).
Produk  di  bidang  ekonomi  yang  hadir  dan  memanfaatkan  perkembangan teknologi dan internet serta merupakan sebuah inovasi di bidang ekonomi tentang layanan keuangan adalah financial technology ( fintech ) yang hadir di tengah masyarakat dan turut menjadi perhatian masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai jenis fintech di Indonesia. Salah satunya adalah fintech peer to peer (P2P) lending. Fintech lending ini merupakan layanan pada jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi dan juga pihak penerima dana atau bisa disebut pinjam meminjam dalam sitem elektronik dan juga menggunakan internet (Zein, 2019).
Pada  dasarnya fintech  lending ini  akan  memberikan  syarat  untuk  mendaftarkan akun sebagai contoh seperti “Nomor Induk Kependudukan (NIK)” yang ada pada E-KTP, foto selfie dengan E-KTP, dan nama ibu kandung. Bisa dikatakan mendaftarkan akun di fintech lending ini mudah dan praktis, selain itu mudah dan praktisnya pencairan dana juga  membuat  masyarakat  tergiur  untuk menggunakan  aplikasi ini  yang  sering  disebut dengan  pinjaman  online.  Banyaknya  pengguna  aplikasi fintech  lending menimbulkan berbagai  masalah,  diantaranya  adalah  adanya  kebocoran  data  pada  aplikasi fintech lending dan juga penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online yang diduga menggunakan data pribadi tersebut secara illegal (Karo & Prasetyo, 2020).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  telah  mengalami  berbagai  kasus kebocoran  data.  Kebocoran  dan  penyalahgunaan  data  pribadi  pada  aplikasi  pinjaman online merupakan sebuah tindak pelanggaran akan hak privasi dan juga harkat sebagai manusia (Rosadi, 2023);(Wulansari, 2020). Hal ini dapat berujung pada kejahatan digital ( cybercrime ). Penyalahgunaan data pibradi yang diakibatkan oleh adanya kebocoran data pribadi  ini  merugikan  masyarakat  (Lesmana,  Elis,  &  Hamimah,  2021).  Berdasarkan uraian  tersebut  maka  peneliti  ingin  membahas  mengenai  analisis  hukum  akan penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pada layanan keuangan fintech lending .

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  penelitian  normatif  yang merupakan studi dokumen dengan mengacu pada sumber bahan hukum berupa peraturan, prinsip  hukum,  dan  pendapat  para ahli  hukum.  Penelitian  normatif  ini  bertujuan  untuk menjabarkan  sebuah  sistem  hukum  mengenai  topik  yang  akan  dibahas.  Lalu  sifat penelitian ini akan berbasis prespektif yang membahas peraturan yang berkaitan dengan teori hukum dan peraturan yang menjadi objek penelitian dengan menunjukan fakta-fakta dan  bertujuan  untuk  menggambarkan  sebuah  aturan  dan  perundang-undangan (Muhaimin, 2020).
Jenis data yang dipakai adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal, buku,  dan  hasil  penelitian  (Marzuki,  2013).  Disini  peneliti  akan  memakai  pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti dan teknik analisis data deduktif yang menempatkan aturan hukum sebagai premis mayor dan peristiwa hukum sebagai premis minor .

## Hasil dan Pembahasan
Fintech di  Indonesia  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI  Tahun  2017  Pasal  1  Ayat  (1)  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Keunagan Digital, di mana di dalamnya termuat bahwa teknologi finansial ini adalah pemanfaatan teknologi untuk sistem finansial yang memberikan komoditas, jasa, teknologi, ataupun sebuah  skema  usaha  terbaru  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kestabilan  finansial, efisiensi, stabilitas moneter dan kredibilitas sistem pembayaran. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur mengenai fintech lending ini. Di dalamnya termuat jelas statistik pengguna fintech lending setiap bulan dan tahunnya.
Layanan fintech  lending telah  menjadi trend yang  merupakan  sebuah  aplikasi pinjam meminjam dana (pinjaman onlin e) yang sama halnya dengan meminjam dana di bank  secara  konvensional,  namun  bedanya  ialah  para  pihak  tidak  perlu  bertatap  muka ataupun bertemu secara langsung karena adanya media penyelenggara secara virtual yang akan  mengatur  proses  peminjaman  dana  tersebut  (Aswandi,  Muchin,  &  Sultan,  2020). Pada umumnya pihak peminjam hanya perlu mengisi data pribadi yang diperlukan seperti Nomor  Induk  Kependudukan  pada  E-KTP, selfie dengan  E-KTP,  dan  juga  nama  ibu kandung.  Kemudahan  dan  kepraktisan  yang  diberikan  dalam  pencarian  dana  membuat masyarakat ingin menggunakan aplikasi pinjaman online tersebut.
Data pribadi sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Pasal  1  Ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  data pribadi  merupakan  setiap  data  seseorang  baik  yang  teridentifikasikan  dan/atau  dapat didentifikasikan  secara  tersendiri  atau  dikombinasikan  dengan  informasi  lainnya  baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronil dan/atau nonelektronik. Data pribadi ini haruslah dijaga oleh setiap orang serta dilindungi kerahasiaannya. Data
pribadi merupakan aset penting yang bernilai ekonomis dan melekat pada diri seseorang baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Priscyllia, 2019).
Perusahaan fintech lending harus melindungi data pribadi penggunanya. Di dalam Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Pasal  1 selanjutnya  disebut  UU  PDP,  sudah  diatur  pula  bahwa  pengendali  data  pribadi  adalah pihak  yang  menentukan  tujuan  dan  melakukan  kendali  pemrosesan  data  pribadi. Korporasi dan korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai dengan perundang- undangan. Dalam hal ini maka Perusahaan fintech lending wajib melindungi data pribadi para  penggunanya  agar  tidak  terjadi  adanya  penyalahgunaan  data  pribadi  para penggunanya.
Namun  seringkali  terjadi  penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  penyelenggaraan fintech lending ini. Salah satu contohnya adalah dengan adanya permainan pihak ketiga yang  menggunakan  data  pribadi  pengguna fintech  lending ini.  Minimnya  pengetahuan masyarakat akan pentingnya data pribadi membuat sering terjadinya hal ini. Pada aplikasi pinjaman online ada surat perjanjian pada saat awal mendaftar atau sering muncul sebuah kebijakan  yang  harus  kita  setujui  dan  merupakan  perjanjian  secara  elektronik  dimana didalamnya ada kebijakan jika adanya gagal bayar pengguna maka pihak penyelenggara dapat menyebarluaskan data pribadi pengguna tersebut (Makarim, Kom, & SH, 2021).
Pada  aplikasi fintech  lending sebenernya sama  halnya  dengan  bank,  dana  yang mereka  berikan  kepada  pemimjam  melalui  perantara  sedangkan fintech  lending tidak memiliki  syarat  pemimjaman  yang  ketat  seperti  bank,  dikarenakan  biaya  operasional fintech lending tidaklah sebesar biaya operasional bank sehingga fintech lending dapat lebih  memberikan  suatu  bunga  dalam  pendanaan  atau  pemimjaman  yang  lebih  besar daripada  bank.  Hal  ini  mendorong  terjadinya  penyalahgunaan  data  pribadi  seseorang yang digunakan secara illegal dalam penyelenggaraan fintech lending .
Seperti  yang  dikatakan  sebelumnya  bahwa  data  pribadi  merupakan  suatu  aset penting yang bernilai ekonomis sehingga jika ada penyalahgunaan data pribadi tersebut maka seseorang dapat menggunakannya sebagai pembelian barang illegal dan juga data pribadi  ini  dapat  diperjualbelikan  di  dalam  situs  gelap  atau dark  web yang  sangat merugikan pihak yang kena penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi sepihak  atau  tanpa  izin  dari  kedua  belah  pihak  merupakan  sebuah  tindak  pelanggaran privasi  atas  seseorang  karena  hak  atas  privasi  seseorang  disini  dilanggar  (Kusnadi  & Wijaya, 2021);(Antari, 2021).
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi selanjutnya disebut UU PDP merupakan Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Republik  Indonesia  pada  18  Oktober  2022  yang  disahkan  sebagai  Undang-Undang Urgensi  selanjutnya  disebut  UU  PDP.  UU  PDP  mengatur  bahwa  orang  perorangan termasuk  yang  melakukan  kegiatan  bisnis  ataupun e-commerce dikategorikan  sebagai pengendali data pribadi. Seperti yang kita ketahui kasus kebocoran data sudah semakin banyak dan bahkan Indonesia sempat menempati nomor urutan ke 3 di dunia pada tahun
2022. Oleh sebab itu hadirnya UU PDP  merupakan sebuah peraturan dan juga payung hukum akan hal ini, khususnya bagi para pengguna fintech lending .
Pada UU PDP dijelaskan bahwa bagi pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan public, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau Bersama- sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Disini pengendali data sebagai pihak pengelola fintech lending , pihak pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Dikatakan bahwa pengelola harus menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses atau juga memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
Dalam  Undang-Undang  ITE  Pasal  26  menjelaskan  bahwa  Masyarakat  dalam penggunaan  data  pribadi  dalam  sebuah  media  elektronik  seperti  yang  kita  kenal handphone atau sebagainya maka di dalamnya harus memuat persetujuan pemilik data. UU PDP Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara  spesifik,  sah  secara  hukum  dan  transparan.  Berarti  harus  sesuai  dengan  tujuan penggunaan data pribadi tersebut.
Maka  bila  memang  terjadi  sebuah  penyalahgunaan  data  pribadi  dari  pihak pengendali  data  pribadi  maka  ada  sanksi  administratif  yaitu  peringatan  tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data  pribadi,  dan  denda  administratif.  Sanksi  administrates  berupa  denda  administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variable pelanggaran.
Dalam hal kebocoran data bisa dilihat dari kasus akun paylater sebuah aplikasi fintech lending yang digunakan oleh pihak ketiga sehingga akun pemilik pengguna tetap di debankan biaya bulannya. Disini sudah jelas pada Pasal 65 UU PDP dikatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum, memperoleh, dan juga mengumpulkan data pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi tersebut.
Maka ada ketentuan pidana di dalam UU PDP tepatnya pada pasal 67 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi  yang  bukan  milikinya  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  yang mengakibatkan kerugian subjek data pribadi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
Dalam hal ini maka UU PDP sebagai payung hukum akan penyalahgunaan data pribadi sudah tepat dan sesuai. Dimana di dalam UU PDP sudah dijelaskan secara jelas mengenai  pengertian  data  pribadi,  pengendali  data  pribadi,  sanksi  administrative,  dan juga  ketentuan  pidana  di  dalamnya.  Perlu  diingat  bahwa  data  pribadi  merupakan  aset istimewa yang melekat pada diri seseorang yang bernilai tinggi dan perlu adanya sebuah perlindungan, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan bagi para pengguna.
Dalam hal perlindungan masyarakat perlu ingat bahwa fintech lending haruslah terdaftar  pada  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK)  jangan  sampai fintech  lending yang digunakan illegal dan tidak terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  pada  bab-bab  sebelumnya  maka  disini  penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :
Kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending sudah  memiliki  payung  hukum,  yaitu  sebagai  berikut:  a) Fintech di  Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Layanan Keunagan Digital. b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  c)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis Teknologi Informasi. d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Bahwa peraturan terkait diatas sudah memuat secara jelas dan lengkap mengenai kebocoran dan juga penyelahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending mulai dari pengertian data pribadi itu sendiri sampai sanksi-sanksi yang dikenakan bila terjadi suatu problem .
Minimnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  pentingnya  data  pribadi  sebagai aset  berharga  dan  kemudahan  serta  kepraktisan  yang  diberikan  oleh  pihak  pengelola fintech lending mendorong terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech  lending .  Masyarakat  lebih  teliti  dalam  menggunakan  aplikasi pinjaman  online  dengan  membaca  kebijakan  yang  diberikan  dan  juga  memperhatikan apakah  aplikasi fintech  lending tersebut  terdaftar  secara  legal  di  Indonesia  melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini yang mengatur dan juga sebagai lembaga perlindungan agar tidak terjadinya tindakan illegal .
Dalam  hal  melindungi  data  pribadi  maka  tidak  serta  merta  menjadi  tanggung jawab pemerintahan. Melindungi data pribadi merupakan hal yang harus dan didasarkan pada kesadaran tiap individu yang bersangkutan. Setiap orang perlu mengetahui secara benar  mengenai  apa  yang  menjadi  haknya  sebagai  pemilik  data  pribadi  itu  sendiri (Tektona, Setyawan, & Prima, 2023). Pemerintah juga harus melindungi masyarakatnya dari ancaman-ancaman yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi.
Dalam  Undang-Undang  ITE  Pasal  26  menjelaskan  bahwa  Masyarakat  dalam penggunaan  data  pribadi  dalam  sebuah  media  elektronik  seperti  yang  kita  kenal handphone atau sebagainya maka di dalamnya harus memuat persetujuan pemilik data yang bersangkutan dalam hal ini pengguna fintech lending . Setiap orang yang melanggar ketentuan  ini  maka  dapat  digugat  atas  kerugian  yang  terjadi  bagi  pengguna.Penerapan sanksi kebocoran data pribadi orang dalam fintech lending sudah ada dan sesuai dengan ketentuan peraturtan perundang-undangan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Antari,  Luh  Putu  Swandewi.  (2021).  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DALAM MENJAMIN  HAK  PRIVASI. Prosiding  Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 , 1 (1), 106–118.
Aswandi,  Ririn,  Muchin,  Purti  Rofifah  Nabilah,  &  Sultan,  Muhammad.  (2020). Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps). Legislatif , 167–190.
Cholik,  Cecep  Abdul.  (2021).  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang. Jurnal Fakultas Teknik Kuningan , 2 (2), 39–46.
Dirdjosisworo, Soedjono. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 25–43.
Karo,  Rizky  P.  P.  Karo,  &  Prasetyo,  Teguh.  (2020). Pengaturan  perlindungan  data pribadi di Indonesia: perspektif teori keadilan bermartabat . Nusa Media.
Kusnadi,  Sekaring  Ayumeida,  & Wijaya,  Andy  Usmina.  (2021).  Perlindungan  Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Al WASATH. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1).
Lesmana, C. S. A. Teddy, Elis, Eva, & Hamimah, Siti. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Menjamin  Keamanan  Data  Pribadi  Sebagai Pemenuhan  Hak  Atas  Privasi  Masyarakat  Indonesia. Jurnal  Rechten:  Riset  Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 3 (2), 1–6.
Makarim, Edmon, Kom, S., & SH, L. L. M. (2021). Pelindungan Privacy dan Personal Data. Bahan Paparan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dengan Komisi I DPR RI, Tanggal , 5 .
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian hukum .
Muhaimin,  Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Dalam  S.  Dr.  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram .
Priscyllia,  Fanny.  (2019).  Perlindungan  Privasi  Data  Pribadi  Perspektif  Perbandingan Hukum. Jatiswara , 34 (3), 239–249.
Rosadi, Sinta Dewi. (2023). Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022) . Sinar Grafika.
Tektona, Rahmadi Indra, Setyawan, Fendi, & Prima, Frederica. (2023). Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat .
Wulansari,  Eka  Martiana.  (2020).  Konsep  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  Aspek Fundamental  Norm  dalam  Perlindungan  terhadap  Hak  atas  Privasi  Seseorang  di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 7 , 265–289.
Zein, Subhan. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing/Crowfunding) Di Indonesia. Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya , 4 (2).

## Copyright holder:
Owen Leonardy, Rasji (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: