Deotorisasi Otoritas Adat Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Hutan Yawila Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya
Fredirikus Bulu Ladi 1 , Pamerdi Giri Wiloso 2
1 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga *Email: fbululadi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  mengenai  sebab-sebab  melamahnya  peran otoritas adat di kawasan hutan Yawila di Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya. Jika ditelusuri  lebih  dalam,  sebab  utama  deotorisasi  ialah  kontraksi  internal  lembaga  adat  dan determinasi  lembaga  berikut  nilai  baru  yang  datang  dari  luar.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif,  dengan  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  mantan  kepala  dusun  II,  pemimpin suku  Lobo,  masyarakat  komunitas  adat  lokal,  dan  warga  dusun  II  yang  mengelola  lahan dikawan  hutan  Yawila.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  internal,  degradasi lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila  dapat  dipetakan  menurut  beberapa  sebab.  Salah  satu yang  dapat  dianalisis  ialah  masalah  melemahnya  peran  otoritas  dalam  dalam  pengelolaan lingkungan  termasuk  hutan.  Pelemahan  atau  dapat  disebut  deotorisasi  otoritas  adat  tentu disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Bagian  ini  akan  menjelaskan  beberapa  faktor  tersebut  dan implikasinya  bagi  proses  degradasi  lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila.  Masyarakat  Desa Eka Pata secara genologis merupakan satu rumpun keluarga yang tinggal di desa yang sama namun berbeda dusun. Warga di Dusun II merupakan warga komunitas adat yang merupakan mayoritas  pemilik  lahan  garapan  di  desa Eka  Pata.  Termasuk  warga  di  dusun  II  merupakan warga  yang  menjaga  dan  melestarikan  hutan.  Dalam  kepercayaan  masyarakat  adat  Marapu hutan  Yawila  mesti  dijaga  dan  ekosistem  alamnya  harus  selalu  dilindungi.  Sementara  itu Masyarakat  di  Dusun  III  merupakan  warga  yang  tidak  memiliki  lahan  yang  luas  untuk dikelola  menjadi  perkebunan.  Masyarakat  di  dusun  tersebut  hanya  mempunyai  ukuran seadanya  untuk  bangunan  rumah  dan  bercocok  tanam.  Warga  di  dusun  II  memiliki  lahan hingga  puluhan  hektar  per  kepala  keluarga,  memiliki  lahan  garapan  pertanian  ladang  dan pertanian  sawah.  Sementara  warga  di  dusun  III  hanya  memiliki  ukuran  kecil  tidak  sampai satu  hektar.    Dalam  kondisi  sosial  tersebut  munculnya  perbedaan  cara  pandang  terhadap menjaga dan melindungi hutan. Masyarakat di dusun II berupaya menjaga dan melestarikan hutan karena dalam tradisi tertentu hutan Yawila dikeramatkan karena berhubungan dengan kepercayaan  adat  Marapu.  Berbanding  terbalik  dengan  masyarakat  dusun  III  karena  kondisi lahan  yang  terbatas  akhirnya  ketika  diberikan  kesempatan  oleh  UPTD  Kehutanan  Sumba Barat  Daya  akhirnya  merambah  hutan  hingga  menyebabkan  ratusan  hektar  hutan  rusak  dan menyebabkan  degradasi.    Data  menunjukkan  konflik  manifes  berskala  besar  yang menyebabkan  jatuhnya  korban  jiwa  tidak  pernah  terjadi  di  Desa  Eka  Pata.  Konflik  kecil- kecilan antara masyarakat dusun II dan dusun III hampir saja terjadi namun mampu diredam oleh  tokoh  masyarakat  karena  secara  genologis  warga  tersebut  masih  memiliki  hubungan kekeluargaan.
Kata  Kunci: Lembaga  Adat,  Deotoritas  Adat,  Otoritas  Adat,  Degradasi,  Lingkungan, Konflik, Pembabatan Hutan,

## Abstract
This study aims to describe the causes of the weakening of the role of customary authorities in the Yawila forest area in Eka Pata Village, Southwest Sumba Regency.  If explored more deeply, the main cause of deauthorization is the internal contraction of customary institutions and  the  determination  of  institutions  along  with  new  values  that  come  from  outside.  This study  uses  a  qualitative  approach,  with  data  collection  techniques  through  interviews  and documentation. Informants in this study consisted of former heads of hamlet II, leaders of the Lobo tribe, local indigenous communities, and residents of hamlet II who manage land in the Yawila  forest  area.  The  results  of  this  study  indicate  that  internally,  environmental degradation in the Yawila forest area can be mapped according to several reasons. One thing that  can  be  analyzed  is  the  problem  of  the  weakening  of  the  role  of  authorities  in environmental  management,  including  forests.  The  weakening  or  what  can  be  called  the deauthorization  of  customary  authorities  is  certainly  caused  by  many  factors.  This  section will  explain  some  of  these  factors  and  their  implications  for  the  process  of  environmental degradation in the Yawila forest area. The people of Eka Pata Village are genologically one family  group  living  in  the  same  village  but  in  different  hamlets.  Residents  in  Dusun  II  are indigenous community members who make up the majority of arable land owners in Eka Pata village. Including residents in hamlet II are residents who maintain and preserve the forest. In the  belief  of  the  Marapu  indigenous  people,  the  Yawila  forest  must  be  protected  and  its natural  ecosystem  must  always  be  protected.  Meanwhile,  the  people  in  Dusun  III  are residents who do not have large areas of land to be managed into plantations. The people in the  hamlet  only  have  a  makeshift  size  for  building  houses  and  growing  crops.  Residents  in Dusun II own up to tens of hectares of land per head of the family, owning land for farming and paddy fields. Meanwhile, residents in Dusun III only have a small  size of less than one hectare.  In  these  social  conditions,  there  are  different  perspectives  on  protecting  and protecting forests. The community in Dusun II tries to protect and preserve the forest because in  certain  traditions  the  Yawila  forest  is  sacred  because  it  is  related  to  Marapu  traditional beliefs.  In  contrast  to  the  community  of  Dusun  III,  due  to  limited  land  conditions,  when finally  given  the  opportunity  by  the  Forestry  Unit  of  Southwest  Sumba,  they  eventually penetrated  the  forest,  causing  hundreds  of  hectares  of  forest  to  be  damaged  and  causing degradation.  The  data  shows  that  large-scale  manifest  conflicts  that  cause  casualties  have never  occurred  in  Eka  Pata  Village.  Minor  conflicts  between  the  people  of  hamlet  II  and hamlet  III  almost  occurred  but  were  able  to  be  suppressed  by  community  leaders  because genetically these residents still have family relationships.
Keywords: Customary  Institutions,  Customary  Authority,  Customary  Authority, Degradation, Environment, Conflict, Deforestation,

## Pendahuluan
Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Kabupaten  SBD  masih  tergolong  baru  dengan  karakter pembangunan  yang  masih  dinamis.  Dalam  beberapa  kasus,  pembangunan,  terutama pembangunan  pertanian  masih  belum  dilakukan  sebagai  mana  mestinya.  Hal  tersebut diungkap  dalam  sebuah  kajian  tentang  tantangan  kebijakan  pembangunan  pertanian  di Kabupaten  SBD  (Waskitojati,  Kameo,  dan  Wiloso,  2019).  Dalam  kajian  ini,  ditemukan
bahwa Kebijakan Revolusi Pertanian belum berhasil dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  karakteristik masyarakat yang subsisten dan kelembagaan kebijakan yang lemah.
Berkaitan  dengan  kondisi  hutan  di  Kawasan  Hutan  Tanaman  Industri  di  Kabupaten SBD total luas hutan sebesar 19.543,947 hektar. Dari luas total tersebut, Hutan Lindung (HL) seluas  11.046,845  hektar  dan  Hutan  Produksi  (HP)  seluas  8.497,102  hektar.  Sementara  itu, luas Kawasan Hutan Yawila sebesar 2.380,441 hektar. Dari total luas hutan di Yawila, yang menjadi  salah  satu  kawasan  hutan  terluas  di  Sumba,  total  kawasan  yang  rusak  seluas  20 hektar  (UPTD-KPH  Wilayah  Kabupaten  Sumba  Barata  DayaDinas  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021). Luas hutan yang rusak karena penebangan liar  tersebut  masih  belum  didata  semuanya  karena  keterbatasan  personil  dan  alat.  Kawasan Hutan Yaliwa terdegradasi sejak Januari 2021.
Dalam  Rencana  Terpadu  dan  Program  Investasi  Infrastruktur  Jangka  Menengah (RPI2-JM)  Tahun  2017-2021  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  (2016)  disebutkan  bahwa  saat ini, di hampir semua wilayah SBD terjadi penurunan fungsi kawasan dan degradasi kawasan kegiatan  ekonomi  produksi  masyarakat.  Dalam  dokumen  tersebut,  dikatakan  bahwa  salah satu sebab penurunan dan degradasi lingkungan ialah rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam  pembangunan  lingkungan  permukiman  yang  diindikasikan  dengan  masih  kecilnya alokasi  anggaran  daerah  untuk  peningkatan  kualitas  lingkungan  dalam  rangka  pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).
Peningkatan  aktivitas  warga  Desa  Ekapata  Kecamatan  Wewewa  Tengah  Kabupaten Sumba  Barat  Daya  di  Kawasan  Hutan  Yawila  dalam  enam  bulan  terakhir  sangat mengkhawatirkan.  Data  dari  UPT  Kehutanan  Sumba  Barat  Daya  menyebutkan,  luas  hutan yang ditebang untuk berbagai keperluan semakin tinggi. Faktanya, sudah banyak masyarakat yang  menggugat  penebangan  hutan  di  kawasan  tersebut.  Namun  demikian,  sampai  saat  ini, belum ada satu temuan dari pihak berwajib terkait aktor penebang hutan.
Banyak  riset  membuktikan  penebangan  hutan  secara  liar  berdampak  pada pengurangan  debit  air  untuk  berbagai  keperluan  masyarakat.  Disebutkan,  kawasan  hutan Yawila  merupakan  salah  satu  elemen  penyimpan  air  tanah  karena  kondisi  hutannya  masih lebat.  Fakta  tersebut  perlu  dikaji  terutama  karena  kebutuhan  air  minum  bersih  bagi masyarakat.  Menurut  data  capaian  akses  rumah  tangga  terhadap  air  minum  layak  air  di Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  sampai  dengan  tahun  2015  hanya  sebesar  35,70%  untuk 113.925  jiwa  atau  64,30%  rumah  tangga  di  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  belum mendapatkan/belum  mengakses  air  minum  layak.  Dari  data  BPS  Provinsi  tahun  2015 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih mengakses air minum yang berasal dari mata air baik yang terlindung maupun tidak terlindung (RPI2JM-SBD, 2016).
Seiring  dengan  penggundulan  dan  penebangan  hutan  baik  di  kawasan  hutan  Yawila maupun  di  tempat  lain  di  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  banyak  pihak  memberikan tanggapan.  Disebutkan,  salah  satu  penyebab  degradasinya  lingkungan  di  SBD  ialah  karena peran lembaga adat lokal di SBD semakin menurun. Argumen tersebut perlu didalami lebih serius merujuk posisi dan peran lembaga adat dan budaya yang masih sangat kental di SBD secara  keseluruhan.  Dalam  praksis  sosial,  lembaga  adat  masih  terlihat  sangat  berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Banyak  elemen  masyarakat  menggugat  peran  lembaga  adat  dalam  menjaga  dan melestarikan  hutan.  Hal  itu  merujuk  pada  urgensi  lembaga  adat  seperti lende  ura yang menjadi  filosofi  masyarakat  Sumba  secara  keseluruhan  dalam  menjaga  hutan.  Disebutkan, masyarakat SBD memandang hutan sebagai wadah mendatangkan hujan. Karena fungsi yang
demikian  urgen  tersebut,  lembaga  adat  melalui  lembaga lende  ura berupaya  perwujudan peran sosial dan budaya dalam bidang konservasi hutan (Njurumana & Prasetyo, 2010).
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  terdapat  satu  fakta  penting  penggundulan  di kawasan  hutan  Yawila  yakni  bahwa  hutannya  telah  ditebang  tetapi  aktor  penebang  hutan tidak diketahui. Hal tersebut menggugah  banyak pihak  untuk mengkaji variabel dan elemen penting  penyebab  menurunkan  kadar  kualitas  lingkungan  di  Kawasan  Hutan  Yawila,  Desa Ekapata.
Riset  tentang  hubungan  degradasi  lingkungan  dengan  pelemahan  otoritas  lembaga adat  Sumba  masih  minim  dilakukan  banyak  peneliti.  Bahkan  untuk  kategori  ini,  belum pernah  ada  penelitian  terkait  relasi  berkurangnya  daya  dukung  lingkungan  yang  dikaitkan dengan  pelemahan  otoritas  adat.  Njurumana  &  Prasetyo  (2010)  meneliti  tentang  urgensi tradisi lende ura bagi masyarakat Sumba dalam menjaga hutan. Sebelumnya, di tahun 2003, Keremata,  dkk  (2003)  meneliti  tentang  ekosistem  mangrove  di  Sumba  Barat.  Dalam penelitian  tersebut  dikatakan  bahwa  semua  pihak  didorong  bekerja  sama  untuk  menjaga lingkungan terutama lingkungan pantai.
Berkaitan dengan degradasi lingkungan, Zulfa, dkk (2016) meneliti tentang hubungan antara  pemahaman  kritis  masyarakat  tentang  lingkungan.dengan  perspektif  global.  Dalam penelitian  tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  relasi  negatif  antara  pemahaman  kritis masyarakat  tentang  lingkungan  dengan  perspektif  global  dan  berhubungan  positif  antara konsep ekopedagaogik dengan perpspektif global.
Ada satu penelitian tentang peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan dilakukan oleh Atanusa, dkk (2018). Penelitian yang dilakukan di Desa Tun‟noe, Kecamatan Miomaffo Timur,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  (TTU)  mengambil  fokus  pada  tradisi  Banul  dalam dalam  menjaga  dan  memelihara  lingkunga.  Dengan  demikian,  riset  Atanusa,  dkk  tersebut tidak meneliti tentang degradasi lingkungan tetapi tentang peran lembaga adat dalam menjaga lingkungan  pada  kondisi  normal.  Berkaitan  dengan  pembangunan  secara  keseluruhan, penelitian  pernah  dilakukan  oleh  Waskitojati,  Kameo,  dan  Wiloso  (2019)  di  Sumba  Barat Daya.  Ketiga  peneliti  ini  tidak  memfokuskan  penelitian  pada  aspek  lingkungan  tetapi  pada pembangunan pertanian.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  unsur  kebaruan  dari  penelitian  yang  akan  dilakukan ialah  degradasi  lingkungan  dihubungkan  dengan  pelemahan  peran  lembaga  adat  di  Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini memiliki fokus kajian pada dua aspek yakni  degradasi  lingkungan  dan  pelemahan  lembaga  adat  dalam  menjaga  dan  memelihara lingkungan.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dan  menganalisis  sebab-sebab  degradasi  hutan  yang dihubungkan  dengan  degradasi  peran  lembaga  adat  dalam  menjaga  dan  melestarikan  hutan Yawila  di  Desa  Ekapata  Kecamatan  Wewewa  Tengah.  Urgensi  penelitian  ini  ialah  relasi hutan  dan  manusia  yang  saling  membutuhkan  mengandaikan  adanya  mekanisme  saling menjaga dan melestarikan satu sama lain dalam wadah lembaga adat Sumba.
Kajian tentang relasi antara lingkungan dengan lembaga adat telah banyak dilakukan banyak penulis dan peneliti. Setiap kajian memiliki tema dan batasannya masing-masing. Hal tersebut  menunjukkan  banyaknya  perspektif  dalam  mengamati  dan  menganalisis  sebuah fenomena. Berkaitan dengan penelitian tentang degradasi lingkungan dan menurunnya peran sosial  lembaga  adat  Sumba,  beberapa  kajian  konseptual  akan  ditinjau  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  intens  tentang  subjek  yang  diteliti.  Beberapa  di  antaranya  ialah degradasi lingkungan dan lembaga adat. Selain itu, kajian ini, didalami menggunakan perspektif teoritis strukturalis-tindakan  generatif  Pierre  Bourdieu.  Pilihan  konsep  dan  penjelasan  teoritis  itu
bukan tanpa alasan. Kajian tentang degradasi lingkungan berkaitan dengan menurunnya daya dukung  lingkungan  hutan  di  kawasan  Yawila.  Kajian  tentang  lembaga  adat  berhubungan dengan  posisi  dan  peran  lembaga  adat  Sumba  dalam  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan. Sementara itu, pilihan teori strukturalis tindakan generatif Bourdieu disebabkan karena kajian degradasi lingkungan dianggap berhubungan dengan relasi struktur simbolis lembaga adat.
Diskusi  tentang  degradasi  lingkungan  tidak  bisa  diarahkan  hanya  pada  kemunduran kualitas lingkungan semata. Diskursus degradasi lingkungan minimal harus membahas aktor, struktur, sebab, dan implikasi sekaligus. Sejauh ini, belum ada kajian khusus yang membahas tentang degradasi lingkungan di Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, kajian tentang degradasi lingkungan  yang  dihubungkan  dengan  pelemahan  peran  lembaga  adat  lokal  Sumba  perlu ditelisik dengan berbagai kerangka berikut.
Dalam sebuah penelitian tentang ekosistem mangrove di Sumba Barat, Keremata, dkk (2003) menyebutkan bahwa menjaga dan memelihara lingkungan merupakan tugas bersama semua  pihak  terutama  wilayah  yang  berada  di  pinggir  pantai.  Disebutkan,  mangrove  tidak terlalu  cocok  dibudidayakan  di  Sumba  Barat,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hal  tersebut disebabkan  karena  iklim  dan  temperatur  suhu  di  Sumba  Barat  tidak  cocok  untuk  menjadi habitat hidup mangrove. Degradasi lingkungan dapat diatasi dengan menanam pohon lain di sana.  Berkaitan  dengan  itu,  Keremata  dan  teman-teman  tidak  menunjukkan  pohon  yang dimaksud.
Penyebab kerusakan atau degradasi lingkungan bermacam-macam. Adisukma, Dana, dkk  (2014)  menyebutkan  bahwa  faktor  utama  degradasi  lingkungan  tersebut,  yaitu  konversi lahan,  eksploitasi  migas.  Dua  hal  ini  memicu  terjadinya  pengurangan  daya  dukung lingkungan kepada ketersediaan tanah yang subur, ari tanah untuk kebutuhan air bersih, dan lain-lain.
Secara struktural, degradasi lingkungan disebabkan karena melemahnya kepemimpinan  nasional.  Menurut  Wahana  Lingkungan  Hidup  (2021),  lemahnya kepemimpinan  nasional  yang  tidak  menempatkan  kebijakan  secara  mendasar  pada  ilmu pengetahuan dan karena ketiadaan visi untuk menjamin keselamatan rakyat merupakan sebab utama  terjadinya  bencana,  tidak  hanya  virus  tetapi  juga  bencana  alam  dan  sosial  lainnya. Implikasinya, banyak aktor yang turut serta mengambil kesempatan dalam proses perusakan hutan  dan  lain-lain.  Fokus  kajian  Walhi  sesungguhnya  tertuju  pada  dominasi  modal  yang bergerak masif menguasai lahan-lahan kehutanan di seluruh Indonesia.
Di  aspek  yang  lain,  Zulfa,  dkk  (2016)  menyebutkan  bahwa  berkaitan  dengan degradasi  lingkungan,  terdapat  relasi  negatif  antara  pemahaman  kritis  masyarakat  tentang lingkungan  dengan  perspektif  global  dan  berhubungan  positif  antara  konsep  ekopedagaogik dengan  perpspektif  global.  Realitas  itu  menunjukkan  bahwa  kadar  pemikiran  kritis masyarakat  Indonesia  belum  cukup  mampu  menopang  dominasi  kekuasaan  baik  negara maupun  modal  dalam menjaga  dan  melestarikan  lingkungan.  Di  sisi  yang  lain,  peningkatan pengetahun  ekopedagogik  berhubungan  langsung  dengan  pengetahuan  tentang  lingkungan. Fakta  ini  menunjukkan  gejala  positif  meski  harus  terus  didorong  agar  pengetahuan ekopedagogik diejahwantakan ke dalam gerakan material pelestarian lingkungan.
Terkait  hal  ini,  diskusinya  tidak  hanya  menyangkut  pengetahuan  masyarakat  tetapi juga tentang dominasi negara dan modal dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Menurut Albertus  (2021),  salah  satu  gejala  umum  pada  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  kawasan Asia  ialah  menguatnya  dominasi  negara  dan  modal.  Dalam  pandangan  Albertus,  reformasi tanah  di  kawasan  Asia  memang  memberi  dampak  bagi  banyak  orang.  Namun  demikian, realitas menunjukkan di wilayah ini, terjadi kesenjangan hak milik.
“Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  land  reform  paling  sering  dilaksanakan  oleh pemerintah otoriter yang sengaja menahan hak milik dari penerima manfaat. Dengan demikian,  pemerintah  menghasilkan  pengaruh  paksa  atas  penduduk  pedesaan  dan melakukan  kontrol  sosial.  Ini  adalah  menguntungkan  secara  politik  bagi  pemerintah yang  berkuasa  tetapi  memiliki  dampak    negatif  konsekuensi  pembangunan: memperlambat  pertumbuhan  ekonomi,  produktivitas,  dan  urbanisasi  dan  itu memperburuk ketidaksetaraan (Albertus, 2021)”.
Fenomena seperti yang digambarkan Albertus di atas sedang terjadi di Asia termasuk Indonesia.  Yang  terjadi  ialah  kekuasaan  politik  dari  rezim  politik  bekerja  manipulatif bersama  modal  untuk  menekan  dan  melakukan  kontrol  penguasaan  sumber  daya  alam termasuk  hutan.  Implikasi  praktis  dari  kondisi  demikian  ialah  pelambatan  pertumbuhan ekonomi,  menurunnya  produktivitas,  gejala  urbanisasi,  dan  memperburuk  ketidaksetaraan sosial. Realitas itulah yang oleh Albertus sebagai „hak milik tanpa hak‟.
Dalam  berbagai  diskusi  banyak  pihak,  realitas  ketertindasan  masyarakat  oleh dominasi  negara  dan  modal  tidak  boleh  terjadi  lagi  di  masa  mendatang.  Dibutuhkan  arena bagi  para  aktor  untuk  dapat  menyampaikan  pendapat  dalam  rangka  mempromosikan  hak miliknya  sebagai  hak  utama  seperti  disampaikan  Albertus  di  atas.  Menurut  Sembiring,  dkk (2021),  salah  satu  isu  utama  Indonesia  ke  depan  ialah  pelemahan  instrumen  perlindungan lingkungan hidup dan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.
Mariano  (2021)  dalam  sebuah  studi  di  Filipina  menyebutkan,  semua  elemen transnasional,  negara,  dan  modal  harus  secara  bersama  merumuskan  model  pembangunan yang  memberi  kembali  apa  yang  sesungguhnya  menjadi  hak  masyarakat.  Orang  miskin  di Asia  telah  memberi  banyak  kepada  perusahan  transnasional.  Sekarang  saatnya mengembalikan  semua  yang  telah  diambil  itu  kepada  masyarakat.  Memberdayakan masyarakat  miskin  atau  rentan,  mengatasi  kekuatan  yang  mempertahankan  kemiskinan, kerentanan,  dan  hubungan  eksploitatif  merupakan  jalan  terbaik  pengembalian  hak-hak masyarakat.  Mekanisme  yang  ditawarkan  Mariano  ialah  pemberdayaan  masyarakat  lokal berbasis  adat  dan  budaya  lokal.  Tujuannya  agar  proyek  pembangunan  dapat  membongkar struktur  ketidaksetaraan  sosial  dengan  model  kontradiksi  program  tanggung  jawab  sosial perusahaan.
Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, degradasi lingkungan dalam penelitian ini merujuk  pada  kondisi  berkurangnya  fungsi  hutan  karena  penebangan  yang  dilakukan  oleh beberapa  aktor,  baik  perorangan,  lembaga,  perusahan,  atau  yang  lainnya  yang  berdampak pada kemiskinan atau kondisi lain yang berhubungan dengan hutan dan lingkungan. Merujuk logika  demikian,  degradasi  lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila,  Desa  Ekapata,  Kabupaten Sumba Barat Daya ialah kondisi di mana terjadi penebangan hutan yang dilakukan oleh aktor yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.
Sejauh  ini,  pengertian  lembaga  adat  masih  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Menurut regulasi  ini,    “Lembaga  Adat  adalah  Lembaga  kemasyarakatan  baik  yang  sengaja  dibentuk maupun  yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu  dengan  wilayah  hukum  dan  hak  atas  harta kekayaan  di  dalam  hukum  adat  tersebut,  serta  berhak  dan  berwenang  untuk  mengatur, mengurus  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kehidupan  yang  berkaitan  dengan  dan mengacu  pada  adat  istiadat  dan  hukum  adat  yang  berlaku”.  Batasan  lembaga  adat  di  atas memiliki beberapa konteks seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga yang sengaja dibentuk
atau  yang  tumbuh  secara  alamiah,  bertumbuh  sejalan  dengan  perjalanan  sejarah  sebuah masyarakat,  memiliki  hukum  adat,  aturan  itu  mengatur,  mengurus,  dan  menyelesaikan beragam masalah dalam masyarakat.
Dalam studi ilmu sosial dan budaya, definisi lembaga adat selalu berhubungan dengan konteks  sosial  dan  corak  lingkungan  keberadaan  masyarakat  dan  struktur  budaya  yang melingkupinya.  Masyarakat  dalam  sebuah  lembaga  adat  adalah  agensi  yang  selalu membentuk struktur antara manusia dan lingkungan secara terus menerus. Urgensi membahas relasi  manusia  dan  lingkungan  ialah  agar  masyarakat  dapat  menganalisis  aspek  sosial, budaya,  etika,  politik,  dan  epistemiknya  (aspek  nilai)  yang  dimiliki  manusia  pendukung kebudayaan, hubungan kekuasaan di mana tindakan dan konsekuensi yang terlibat dan makna tindakan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup (Devi, 2019).
Lembaga  adat  dan  struktur  lingkungan  di  sekitarnya  merupakan  sebuah  sistem  yang membangun  relasi  terus-menerus.  Dinamika  perkembangan  masyarakat  berimplikasi  pada perkembangan  lingkungannya.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  perubahan  struktur  sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Perubahan sistem kepemilikan tanah dari komunal ke sistem individu tidak saja berdampak pada legalitas tanah tersebut tetapi juga pada kekuatan otoritas  atas  tanah  (Ward  and  Kingdon,  1995).  Dengan  demikian,  kepemilikan  atas  lahan tertentu dengan segala isi di dalamnya sangat bergantung pada kepemilikan otoritas lembaga adat.  Perubahan  otoritas  lembaga  adat  jelas  berimplikasi  pada  perubahan  struktur  tidak  saja secara sosial tetapi juga secara fisik.
Persoalan utama semua kesatuan adat seluruh dunia, termasuk Indonesia, akhir-akhir ini  ialah  melemahnya  peran  otoritas  adat  dalam  konteks  kehidupan  sosial  termasuk  dalam upaya  menjaga  dan  memelihara  kelangsungan  lingkungan  sekitarnya  (Engel  and  Engel, 2010). Dalam sebuah riset di Thailand Utara, Engel dan Engel menemukan bahwa Kerusakan adat  dan  hukum  sekaligus  di  Thailand  Utara  disebabkan  karena  arus  deras  globalisasi. Pelemahan  otoritas  lembaga  adat  menyebabkan  generasi  muda  Thailand  Utara  kehilangan dasar sebagai fondasi kehidupan sosial. Implikasinya, struktur sosial dan budaya pun berubah seiring  dengan  perubahan  otoritas  adat  di  semua  wilayah.  Masalahnya,  globalisasi memiliki misi yang berbeda dengan misi otoritas adat di beberapa daerah.
Padahal,  lembaga  adat  dengan  berbagai  struktur  hukum adat memiliki  urgensi  peran dalam  menjaga  dan  menyelamatkan  masyarakat  dari  berbagai  tekanan  budaya  eksternal. Meskipun  berbeda  dalam  pandangan  tentang  hukum  adat,  yang  jelas,  lembaga  adat  berikut struktur  hukum  adat  merupakan  panduan  atau  cara  bertindak  dan  bertingkah  laku  warga seturut  pergerakan  masyarakat  dalam  bentangan  waktu  tertentu  (Bederman,  2010). Pengabaian  akan  posisi  dan  peran  lembaga  adat  tentu  berdampak  pada  banyak  hal.  Yang paling  nyata  ialah  ketiadaan  panduan  praksis  masyarakat  dalam  hidup  bermasyarakat. Degradasi  lingkungan  misalnya,  dapat  terjadi  karena  masyarakat  tidak  memiliki  pegangan utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Thamrin  (2013)  menyebutkan  sampai  saat  ini,  degradasi  lingkungan  merupakan  isu global  karena  menyebabkan  krisis  lingkungan  global.  Disebutkan,  kirisis  tersebut,  minimal terjadi  orientasi  hidup  masyarakat  yang  lebih  mengabdi  kepada  kepentingan  ekonomi  yang sangat  pragmatis  daripada  mempertahankan  nilai  yang  telah  lama  ada  di  masyarakat.  Yang terjadi  saat  ini,  menurut  Thamrin,  ialah  pergeseran  cara  pandang  masyarakat  tentang pentingnya  keutamaan  atau  kearifan.  Masyarakat  lebih  memilih  hal-hal  yang  serba materialisme,  pragmatis,  dan  kapitalisme.  Saat  ini,  kearifan  lokal  khususnya  dalam pelestarian lingkungan hampir tergerus dari masyarakat akibat kepentingan pragmatis.
Salah satu fungsi penting lembaga adat ialah menjaga agar kearifan lokal tetap terjaga untuk melindungi tidak saja masyarakat sebagai kesatuan sosial tetapi juga lingkungan fisik sebagai kesatuan alam. Menurut Alus (2014),
“kearifan  lokal  adalah  semua  bentuk  pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman,  atau wawasan  serta  adat  kebiasaan  atau  norma  yang  menuntun  prilaku  manusia  dalam kehidupan  komunitas,  ekologis  Kearifan  lokal  ini  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun  kebiasaan  yang  mempunyai  akhibat  hukum  pemuka  adat  sebagai  pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera (Alus, 2014)”.
Dalam pandangan Alus, kearifan lokal dan hukum adat merupakan produk dari fungsi lembaga  adat.  Disebutkan,  mekanisme  sosial  budaya  menuntut  agar  lembaga  adat menjalankan  fungsi  protektif  pada  kearifan  lokal  dan  fungsi  produksi  hukum  adat.  Karena fungsi  penting  tersebut,  eksistensi  lembaga  adat  seharusnya  dipertahankan.  Atanusa,  dkk (2018)  misalnya  menjelaskan  peran  lembaga  adat  dalam  menjaga  dan  memelihara  kearifan lokal. Dalam sebuah studi di Desa Tun‟noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ditemukan fakta bahwa tradisi Banul berperan penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi lembaga adat dibuktikan dengan dipeliharanya simbol adat dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan itu, lembaga adat masyarakat Sumba Tengah, misalnya, ditandai dengan adanya rumah adat, ritual marapu, dan tradisi  megalitik  (Arisanti,  2019).  Disebutkan,  keberadaan  kampung  adat  di  Sumba  Tengah didukung oleh nilai-nilai dalam agama marapu.
Urgensi  lembaga  adat  dalam  melindungi  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan  dinilai berkurang  saat  ini  (Indrawasih,  2017).  Menurut  studi  yang  dilakukan  Indrawasih,  kearifan lokal  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam  (laut)  mengalami  ancaman  kepunahan  yang disebabkan  oleh  melemahnya  peranan  lembaga  adat.  Kondisi  ini  memerlukan  upaya  nyata. Hal penting yang perlu dilakukan ialah revitalisasi lembaga adat agar dapat menguatkan lagi kearifan lokal pengelolaan sumberdaya laut, sehingga terbangun kembali budaya bahari yang terancam punah.
Berkaitan  dengan  degradasi  lingkungan  dengan  fenomena  penebangan  hutan  di wilayah  Yawila  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  riset  tentang  Lende  Ura  (Njurumana  & Prasetyo, 2010) harus disebut. Disebut karena Lende Ura , sebagai salah satu produk lembaga adat,  mampu  menjadi  penopang  dalam  Rehabilitasi  hutan  dan  lahan  di  Sumba  Barat  Daya. Refleksi  kritis  atas  teori  dan  konsep  degradasi  lingkungan  serta  lembaga  adat  serta  konsep- konsep penting lainnya diperlukan untuk memperkuat posisi lembaga adat (Rukhsana, dkk., 2021).  Seperti  dipaparkan  Pearson  (2011)  menemukan  kembali  lembaga  adat  adalah mekanisme utama agar kesatuan manusia dan alam tetap terjaga. Penemuan kembali lembaga adat dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah usaha menggali dan menemukan nilai-nalai penting lembaga adat dalam kesatuannya dengan lingkungan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  lembaga  adat  dalam  konteks  penelitian  ini  ialah institusi  adat  yang  berperan  menjaga  fungsi  sosial,  budaya,  adat,  dan  fungsi  lainnya  dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam. Fakta degradasi lingkungan yang ditandai dengan penebangan hutan secara liar dan masif di kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat  Daya  membutuhkan  penjelasan  empiris  dan  teoritik  sekaligus  agar  dapat  menjadi pijakan dalam proses reboisasi dan program pelestarian lingkungan selanjutnya.

## Teori Tindakan Generatif Pierre Bourdieu
Kajian  ini  dianalisis  menggunakan  skema  tindakan  generatif  Pierre  Bourdieu (Haryanto,  2014).  Ahli  lain  menyebut  teori  yang  dibangun  Bourdieu  disebut  sebagai  teori tentang praktik (Siregar, 2016). Disebut demikian karena teori tentang praktik atau tindakan generatif merupakan perpaduan teori yang fokus kajian berpusat agen atau aktor dengan teori yang  berpusat  pada  sistem  dan  struktur  kehidupan  sosial.  Seperti  dijelaskan  Krisdinanto (2014), pemikiran Bourdieu merupakan gabungan empat paradigma utama ilmu sosial, yakni positivisme  (analisis  tentang  hukum-hukum  yang  berlaku  dalam  suatu  ranah  berikut penggunaan  data  kuantitatif  dalam  konsepnya  tentang  kelas  sosial),  fenomenologi  (dalam analisis  konsep  habitus  sebagai  skema  kesadaran  tindakan  seorang  agen),  strukturalisme (sebagai  paradigma  maupun  metode  analisis),  dan  Marxisme  (tampak  pada  kepekaan terhadap relasi kuasa dalam struktur ranah dan mewujud dalam konsepnya tentang dominasi serta kekerasan simbolik).
Tiga konsep penting pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai  untuk  menganalisis  dinamika  degradasi  lingkungan  dan  proses  pelemahan  peran lembaga  adat.  Menurut  Mahar,  Harker,  dan  Wilkes  (1990),  gagasan  cerdas  Bourdieu tergambar  dalam  konsep  sosiologis  yakni  habitus,  ranah,  kekuasaan  simbolik,  dan  modal budaya. Menurut tiga ahli ini, konsep-konsep krusial ini ditopang oleh beberapa gagasan lain seperti  kekuasan  simbolik,  strategi  dan  perjuangan  (kekuasaan  simbolik  dan  material),  serta beragam jenis modal (modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik). Pertama ,  habitus  merupakan  sistem  disposisi  mental  karena  proses  internalisasi  nilai  ke dalam diri seseorang. Berdasarkan nilai yang dipelajarinya, seseorang berpeluang melakukan berbagai  tindakan  berdasarkan  nilai  yang  dipelajarinya  itu.  Dengan  demikian,  pertemuan seseorang dengan orang lain secara sosial bisa dijadikan media belajar bagi seseorang.
Kedua ,  disposisi  berlangsung  lama  dan  berubah-ubah.  Habitus  ada  selama  seseorang  hidup melalui proses belajar terus menerus. Di sana, manusia menghimpun sekumpulan skema nilai yang terinternalisasi dan melalui skema nilai itu manusia dapat memahami, menghargai serta mengevaluasi  realitas  sosial.  Itulah  alasan  mengapa  habitus  dianggap  bukan  merupakan pengetahuan bawaan atau kodrat. Habitus dibentuk dalam perjumpaan dengan manusia lain. Ketiga, habitus  berperan  sebagai  basis  generatif  bagi  praktik-praktik  yang  terstruktur  dan terpadu  secara  objektif.  Internalisasi  nilai  merupakan  proses terstruktur  dan  retstruktur  akan realitas sosial. Proses demikian memproduksi beragam tindakan baik dan buruk manusia.
Selain  habitus,  hal  penting  kedua  dalam  tindakan  generatif  adalah  modal.  Bourdieu (Haryanto,  2014)  mendefinisikan  modal  sebagai  keseluruhan  kekayaan  aktual  dan  potensial yang  terikat  pada  kepemilikan  suatu  jaringan  dari  relasi-relasi  pengenalan  dan  pengakuan yang sedikit banyaknya terstruktur. Modal merupakan sumber efektif yang dipakai seseorang melalui jaringannya  mendapatkan  keuntungan  dalam  setiap  arena  sosial. Empat jenis  modal di sana yakni modal ekonomi, modal kultural, modal sosial dan modal simbolik.
Selain  habitus  dan  modal,  Bourdieu  juga  menjelaskan  tentang  ranah  dalam  skema tindakan generatifnya. Bourdieu (dalam Haryanto, 2014) menyebut ranah sebagai sistem atau lingkup  terstruktur  posisi,  tempat  pelaku  bersaing  atau  berjuang.  Setiap  ranah  mempunyai aturannya yang khas. Setiap agen yang bertarung harus mengetahui sistem dan aturan ranah. Karena itu, ranah dapat pula disebut sebagai arena produksi, sirkulasi, bergeraknya berbagai barang,  pelayanan,  pengetahuan,  status  dan  persaingan  posisi  para  aktor  tindakan sosial.  Di sana,  para  aktor  berusaha  memperjuangkan  posisi  dengan  jalan  mengakumulasi  dan memonopoli berbagai jenis modal.

## Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Kawasan Hutan Yawila Desa Ekapata selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan penopang air tanah di Eka Tata secara khusus dan air di Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum.  Hutan  di  kawasan  Yawila  selama  ini  tidak  pernah  disentuh.  Semua  orang  menjaga dan  memelihara  kawasan  ini  dengan tidak  melakukan  upaya  penebangan  liar.  Selain  karena peran dan posisi lembaga adat yang masih kuat, kohesivitas masyarakat dalam menjaga serta memelihara  hutan  masih  sangat  tinggi.  Faktanya,  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  beberapa hutan  di  kawasan  hutan  lindung  di  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  seperti  hutan  Rokoraka perlahan-lahan ditebang secara liar dan masif. Analisis sporadis dilakukan masyarakat terkait kondisi ini. Sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat, Pemerintah Daerah menilai perubahan  orientasi  masyarakat  Sumba  dalam  memahami  dan  memperlakukan  hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya penebangan liar tersebut.
Berkaitan  dengan  itu,  hutan  di  Kawasan  Yawila  seluas  2.380,441  hektar  selama  ini dijaga  dan  dipelihara  dengan  melibatkan  lembaga  adat.  Sejak  Januari  2021,  kawasan  hutan mulai ditebang secara liar oleh masyarakat. Total luas lahan yang sudah digunduli sejauh ini sebesar  20  hektar  (UPTD-KPH  Wilayah  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  Dinas  Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  2021).  Faktanya,  sejak  awal  Januari 2021,  hutan  di  kawasan  ini  terlihat  gundul.  Proses  penebangan  hutan  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi.  Akibatnya,  masyarakat  tidak  mengetahui  aktor,  penebang  hutan. Masyarakat  Ekapata  berupaya  mencari  aktor  di  balik  penebangan  liar  puluhan  hektar  lahan dan kayu di wilayah ini.
Berdasarkan masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini ialah:
1. Mengapa  sampai  terjadi  degradasi  lingkungan  di  Kawasan  Hutan  Yawila  Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya?
2. Mengapa  peran  adat  melemah  dalam  menjaga  dan  memelihara  hutan  di  Kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya?
3. Bagaimanakah  proses  terjadinya  pelemahan  peran  lembaga  adat  dalam  menjaga  dan memelihara hutan di Kawasan Yawila Desa Ekapata Kabupaten Sumba Barat Daya ?

## Kerangka Berpikir
Merujuk  kerangka  berpikir  di  atas,  lingkungan  merupakan  variabel  yang  sangat penting  dalam  masyarakat  Sumba  Barat  Daya.  Lingkungan  dianggap  ibu  dan  karena  itu posisinya  sangat  penting.  Di  bagian  lain,  manusia  dan  lingkungan  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  dan  dalam  bentangan  saling  membutuhkan.  Manusia  membutuhkan  lingkungan, sebaliknya  lingkungan  membutuhkan  tangan  manusia  dalam  proses  pelestariannya.  Oleh karena itu, kerangka Bourdieu dipakai untuk menganalisis degradasi lingkungan. Disebutkan, habitus  masyarakat  dalam  menjaga  dan  memelihara  hutan  ternyata  berhubungan  dengan kebiasaan  menebas  dan  membakar  hutan  yang  sangat  masif  di  Sumba  Barat  Daya.  Di  sisi yang  lain,  degradasi  lingkungan  terjadi  dalam  ruang  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Ketiga elemen  ini  dianggap  paling  bertanggung  jawab  dalam  proses  menjaga  dan  memelihara lingkungan  atau  mendegradasi  lingkungan.  Sementara  itu,  aspek  modalitas  dalam  kerangka Bourdieu  dipahami  dalam  kerangka  kekuatan  atau  kekuasaan  berbasis  sumber  daya  yang dimiliki  oleh  siapa  pun  di  Sumba  Barat  Daya  dalam  memelihara  lingkungan  atau mendegradasi  lingkungan.  Dalam  kerangka  itu,  setiap  yang  memiliki  modal,  memiliki peluang untuk menjaga atau merusak lingkungan.
Merujuk  pandangan  Bourdieu,  habitus,  ranah  dan  modal    bekerja  simultan  dalam membangun  kerangka  pemeliharaan  lingkungan  dan  degradasi  lingkungan  sekaligus.  Pada kerangka  pemeliharaan  lingkungan,  lembaga  adat  sesungguhnya  berperan  penting  di  sana. Peran lembaga dapat dilihat dari beragam tradisi, syair, dan kebiasaan yang telah dilakukan selama  ini  dalam  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan.  Berkaitan  dengan  pelestarian lingkungan, masyarakat Ekapata, seperti masyarakat Sumba lainnya memiliki ritus dan tradisi lokal.  Upacara  adat  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  suku Lobo  Kalindaka yaitu melaksanakan ritual pemotongan ayam dan babi yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Ekapata  untuk  melaksanakan  sumpah  adat  untuk  tidak  memotong  kayu  dari  hutan  gunung yawila dan merusak air.
Sejak dulu kala, nenek moyang Orang  Humba sangat menghormati leluhur dan sang pencipta  alam  semesta.  Salah  satunya  dengan  melakukan  persembahyangan  di  pusat-pusat sumber  daya  air.  Dalam  bahasa  Humba  Wewewa  disebut Pa  Erri  Wee . Pa  Erri  Wee

## Habitus
Melemahnya kebiasaan menjaga dan memelihara lingkungan (Lembaga adat melalui tradisi sumpah
adat Pa Erri Wee ) vs budaya tebas bakar (masyarakat) dan penebangan liar (relasi antaraktor: kepala desa, BPD, Polisi hutan, pengusaha)
Modal modal politik, modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik Ranah struktur sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik Lingkungan
merupakan aktivitas religius aliran kepercayaan Marapu (Agama Asli Orang Humba). Hingga kini, aktivitas tersebut masih sering dilakukan oleh orang-orang tua di kampung yang masih beragama  Marapu.  Aktivitas  ini  selain  merupakan  ibadah  ucapan  syukur  juga  sekaligus ibadah  permohonan  kepada  pencipta  agar  senantiasa  melimpahkan  karunia  air  buat  orang Humba.  Tidak  boleh  ada  aktivitas  manusia  dalam  hal  pengrusakan,  khususnya  di  kawasan- kawasan mata air tempat persembahyangan.
Ritual  Kegiatan Pa  Erri  Wee dilakukan  dengan  cara  masuk  kedalam  hutan  gunung Yawila lalu para Rato melaksanakan ritual adat sumpah kepada leluhur marapu yang disebut dengan “ bahwa seluruh masyarakat penghuni lereng  gunung  Yawila tidak akan memotong kayu atau merusak hutan. Sumpah tersebut dihadiri oleh seluruh rato-rato dengan memotong ayam.  Selanjutnya  seluruh  para  rato-rato  adat  akan  menyusuri  sepanjang  kali  untuk melaksanakan  ritual  sumpah  untuk  merawat  air.  Sumpah  dilakukan  agar  para  keturunan masyarakat desa Ekapata tetap menjaga hutan dan air.
Di  sisi  yang  lain,  terdapat  aktor  lain  yang  berupaya  mendegradasi  lingkungan terutama  kawasan  hutan  di  Yawila.  Beberapa  aktor  yang  diidentifikasi  perusak  hutan  ialah kepala  desa,  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  Polisi  Kehutanan  (Polhut),  dan  pengusaha. Beberpa aktor ini membentuk sebuah struktur yang saling menguntungkan. Kepala desa dan BPD bekerja sama menebang hutan. Hal ini didukung oleh pengusaha di Sumba Barat Daya. Faktanya,  banyak  hotel  dibangun  menggunakan  kayu  dari  hutan  di  Sumba.  Uang  yang diterima dari pengusaha diberikan kepada polisi kehutanan agar tidak memproses perusakan hutan. Struktur tersebut dibangun secara rapi sehingga siapapun  yang menggugat kerusakan lingkungan tidak ada ditanggapi.
Penelitian ini memeriksa alasan pelemahan struktur sosial dan budaya masyarakat dan relasi elite sosial dengan elite lain di luar Ekapata. Selain itu, kajian ini meneliti struktur yang bersifat  hegemonik  tersebut  dalam  proses  perusakan  hutan  dan  degradasi  lingkungan  di kawasan  Yawila  Desa  Ekatata-Sumba  Barat  Daya  menurut  kerangka  Bourdieu  (Haryanto, 2014). Dalam kerangka ranah, pemeriksaan dilakukan agar dapat menganalisis peran, motif, tujuan serta bangunan besasr relasi antaraktor dalam proses degradasi lingkungan di Ekatata. Yang  dianalsis  ialah  tindakan  penebangan  liar  hutan  Yawila  oleh  kepada  desa  dan  diamnya BPD  serta  Polhut  dalam  kasus  penebangan  liar  tersebut.  Selain  itu,  dianalisis  pula  relasi struktur  antara  kepala  desa,  Polisi  Kehutanan  dan  pengusaha.  Selanjutnya,  modal  dilihat dalam praktik tindakan aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

## Metodologi
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  tepat digunakan  untuk  mengungkapkan  peran  para  aktor  tertentu  yang  melakukan  pelemahan terhadap Lembaga adat. Lembaga adat yang memiliki orotitas terhadap pelestarian hutan dan air  menjadi  melemah  akibat  adanya  tindakan  represi  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum aparat.    Hal ini selaras dengan tiga konsep penting Bourdieu pendukung tindakan generatif seperti habitus, ranah, dan modal dipakai untuk menganalisis dinamika degradasi lingkungan dan  proses  pelemahan  peran  lembaga  adat.  Menurut  Mahar,  Harker,  dan  Wilkes  (1990), gagasan cerdas Bourdieu tergambar dalam konsep sosiologis yakni habitus, ranah, kekuasaan simbolik, dan modal budaya di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  sebagainya  subjek  penelitian  secara  holistik  dan dalam  konteks  yang  alamiah.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara primer  melalui  wawancara.  Informan  dalam    penelitian    ini    diantaranya    adalah;    mantan kepala dusun II, Pimpinana adat suku Lobo, Masyarakat komunitas adat lokal dan masyarakat
dusun  II.    Agar  menguatkan  keabsahan  data  yang  digali,  maka  peneliti  pun  menggunakan data  sekunder  yaitu  dengan  studi    literatur    yang    didapat    dari    penelitian-penelitian terdahulu.

## Pembahasan Kondisi Kekinian Rato di Yawila Eka Pata
Sumba secara umum masih memegang teguh dengan kearifan lokal yaitu pa‟eri wee, pa‟eri we‟e ini merupakan ritual sumpah agar warga tidak melakukan pengrusakan terhadap hutan dan air. Kekuasaan melaksanakan ritual pa‟eri we‟e hanya bisa dilaksanakan oleh Rato Adat.
Dalam konteks Hutan Yawila di Desa Eka Pata yang bisa melaksanakan ritual pa‟eri we‟e  adalah  Rato  Ngongo  Gaddi.  Dia  adalah  salah  satu  Rato  yang  bersikeras  tetap mempertahankan  kearifan  lokal  di  Kawasan  hutan  Yawila.  Rato  Ngongo  Gaddi  dalam keseharianya  tidak  akan  pernah  lepas  dari  ritual  adat  menyembah  hutan  sebagai  tempat memperoleh sumber kehidupan.
Konteks Marapu sebagai sumber ritual yaitu mengharapkan agar Marapu menjaga dan terus  memberikan  sumber  hidup  yaitu  yang  berasal  dari  hutan  dan  air.  Dalam tradisi  Pa‟eri we‟e  Marapu  menjadi  tujuan  agar  apabila  ada  yang  merusaki  hutan  akan  mendapatkan musibah yang diberikan oleh Marapu. Inilah yang disebut tugas manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan termasuk hutan (Devi, 2019).
Tradisi  ini  kemudian  mendapatkan  penolakan  dari  warga  yang  terlibat  melakukan aktivitas  perambahan  hutan,  apalagi  diketahui ada  salah  satu  warga  yang  hampir meninggal karena diserang oleh monyet di Kawasan hutan Yawila. Dalam konteks tertentu warga yang menolak  sumpah  pa‟eri  we‟e  membaca  sebagai  bentuk  sumpah  yang  diberikan  kepada mereka  oleh  Rato  Ngongo  Gaddi.  Sementara  disisi  yang  lain  Rato  Ngongo  Gaddi  sudah mengingatkan  bahwa  siapa  yang  berani  merusaki  hutan  akan  mendapatkan  musibah  dari Marapu  sebagai  sumber  berpasrah  diri  akibat  ketidak  mampuan  rato  Ngongo  Gaddi  ketika diperhadapkan dengan tindakan Represi.
Rato  Ngongo  Gaddi  berkeyakinan  bahwa  Marapu  yang  diimani  yang  selama  ini disembah  pasti  akan  menjawab  semua  harapannya  agar  hutan  yang  dijaga  selama  ini  tidak lagi dirusaki oleh warga yang membabat hutan untuk lahan pertanian.
Konsistensi  Rato  Ngongo  Gaddi  sesungguhnya  menjadi  sempurna  jika  masyarakat mentaati semua perintah dan larangan terutama berkaitan dengan pelestarian hutan. Faktanya, banyak  masyarakat  yang  tidak  menghiraukan  keberadaan  Rato  dan  cenderung  mengambil jalan  lain  berhubungan  dengan  pemanfaatan  hutan.  Rato  Ngongo  kebingungan  terkait perilaku masyarakat. Berikut pendapat Rato Ngongo:
“papa,  masyarakat  kita  sudah  pintar  semua.  Hanya  sedikit  saja yang taat pada adat sekarang. Saya keras memang. Untuk jaga ini hutan  ini  saya  keras.  Karena  kita  hidup  dari  hutan  ini.  Tapi  papa bisa  lihat  sekarang.  Banyak  yang  tebang  hutan  tanpa  saya  atau pemerintah  tahu.  Asal  tebang  saja  selesai.  Atau  mungkin pemerintah terlibat di dalam juga saya tidak tahu. Tapi yang pasti, ada  begitu  banyak  hutan  dan  kayu  yang  ditebang.  Mereka  tebang dengan terang-terangan pake alat itu yang bunyi bunyi siang-siang itu papa. Kalau bertemu saya mereka seperti taat. Tapi kalau sudah di belakang, itu lain”.
Data  di  atas  menggambarkan  fakta  pelaksanaan  otoritas  adat  di  satu  sisi  dengan perilaku masyarakat di sisi yang lain. Jelas terlihat di sana bahwa saat ini, banyak masyarakat yang  tidak  terlampau  meenghiraukan  otoritas  adat.  Termasuk  di  dalamnya  ialah  ketika masyarakat menebang pohon di hutan Yawila untuk satu dua kepentingan.

## Deotorisasi Otoritas Adat: Sebab dan Dampaknya bagi Degradasi Lingkungan
Merujuk  pada  data  empirik,  dapat  dianalisis  mengenai  sebab-sebab  melamahnya peran otoritas adat di kawasan hutan Yawila di Desa Eka Pata Kabupaten Sumba Barat Daya. Jika ditelusuri lebih dalam, sebab utama deotorisasi ialah kontraksi internal lembaga adat dan determinasi lembaga berikut nilai baru yang datang dari luar.
Data  menunjukkan  secara  internal,  degradasi  lingkungan  di  kawasan  hutan  Yawila  dapat dipetakan  menurut  beberapa  sebab.  Salah  satu  yang  dapat  dianalisis  ialah  masalah melemahnya peran otoritas dalam dalam pengelolaan lingkungan termasuk hutan. Pelemahan atau  dapat  disebut  deotorisasi  otoritas  adat  tentu  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Bagian  ini akan  menjelaskan  beberapa  faktor  tersebut  dan  implikasinya  bagi  proses  degradasi lingkungan di kawasan hutan Yawila.
Masyarakat  Desa  Eka  Pata  secara  genologis  merupakan  satu  rumpun  keluarga  yang tinggal  di  desa  yang  sama  namun  berbeda  dusun.  Warga  di  Dusun  II  merupakan  warga komunitas  adat  yang  merupakan  mayoritas  pemilik  lahan  garapan  di  desa  Eka  Pata. Termasuk warga di dusun II merupakan warga yang menjaga dan melestarikan hutan. Dalam kepercayaan  masyarakat  adat  Marapu  hutan  Yawila  mesti  dijaga  dan  ekosistem  alamnya harus selalu dilindungi.
Masyarakat di Dusun III merupakan warga yang tidak memiliki lahan yang luas untuk dikelola  menjadi  perkebunan.  Masyarakat  di  dusun  tersebut  hanya  mempunyai  ukuran seadanya  untuk  bangunan  rumah  dan  bercocok  tanam.  Warga  di  dusun  II  memiliki  lahan hingga  puluhan  hektar  per  kepala  keluarga,  memiliki  lahan  garapan  pertanian  ladang  dan pertanian  sawah.  Sementara  warga  di  dusun  III  hanya  memiliki  ukuran  kecil  tidak  sampai satu hektar.
Dalam  kondisi  sosial tersebut munculnya  perbedaan  cara  pandang  terhadap  menjaga dan  melindungi  hutan.  Masyarakat  di  dusun  II  berupaya  menjaga  dan  melestarikan  hutan karena  dalam  tradisi  tertentu  hutan  Yawila  dikeramatkan  karena  berhubungan  dengan kepercayaan  adat  Marapu.  Berbanding  terbalik  dengan  masyarakat  dusun  III  karena  kondisi lahan  yang  terbatas  akhirnya  ketika  diberikan  kesempatan  oleh  UPTD  Kehutanan  Sumba Barat  Daya  akhirnya  merambah  hutan  hingga  menyebabkan  ratusan  hektar  hutan  rusak  dan menyebabkan degradasi.
Data  menunjukkan  konflik  manifes  berskala  besar  yang  menyebabkan  jatuhnya korban  jiwa  tidak  pernah  terjadi  di  Desa Eka  Pata.  Konflik  kecil-kecilan  antara  masyarakat dusun  II  dan  dusun  III  hampir  saja  terjadi  namun  mampu  diredam  oleh  tokoh  masyarakat karena secara genologis warga tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan.

## Penyebab konflik di antaranya:
Karena  ketiadaan  lahan,  masyarakat  dusun  III  memaksakan  kehendak  untuk membabatan  hutan  karena  sudah  mendapatkan  ijin  dari  UPTD  kehutanan  dengan  alasan memberdayakan masyarakat lokal sekitar gunung Yawila.
Sementara  warga  dusun  II  yang  menyembah  hutan  sebagai  tempat  sakral  menurut aliran  kepercayaan  marapu  melarang.  Hutan  tidak  boleh  di  rusak.  Penyebab  konflik  ini sebenarnya soal ketiadaan lahan yang luas bagi warga dusun III untuk lahan pertanian demi mencukup kebutuhan pangan keluarga.
Data  menunjukkan,  kerusakan  alam  yang  disebabkan  karena  perambahan  hutan menyebabkan  perubahan  pada  ekosistem  alam  dan  perubahan  rantai  makanan.  Hutan  yang rusak tersebut menyebabkan monyet, burung, ular dan tikus kehilangan ekosistemnya.
Tanaman  jagung  yang  ditanam  oleh  petani  dilokasi  perambahan  hutan  sejak  tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak pernah mendapatkan hasil pertanian akibat dimakan oleh tikus dan  monyet.  Bahkan  masyarakat  di  dusun  III  harus  membeli  makanan  lagi  di  pasar  karena tidak  memperoleh  hasil  pertanian.  Bahkan  diceritakan  informan  bahwa  pernah  terjadi serangan monyet kepada manusia yang sedang melakukan aktivitas pertanian di hutan Yawila namun beruntung tidak meninggal dunia.
Selain  kontraksi  internal  lembaga  adat,  fakta  lain  yang  mudah  dilihat  ialah melemahnya  peran  lembaga  adat  di  hampir  seluruh  Sumba  dan  juga  di  Desa  Eka  Pata.  Di Desa  Eka  Pata,  Rato  Ngongo  Gaddi  merupakan  rato  satu-satunya  yang  saat  ini  masih melanjutkan  tradisi  masyarakat  adat  yaitu  menjaga  dan  melestarikan  hutan.  Di  dalam  satu tahun  Rato  Ngongo  Gaddi  selalu  melaksanakan  upacara  adat  yaitu  ritual  sacral  untuk melarang siapapun untuk merusaki hutan dan merusak air. Tujuannya adalah agar hutan tidak rusak  sehingga  ekosistem  alam  terjaga  dan  harmonisasi  antara  manusia  dan  alam  tetap terjaga. Melarang merusaki air agar ekosistem air tetap terjaga, penyu di air kali, ikan air kali dan seluruhnya tetap terjaga.
Rato  Ngongo  Gaddi  sebagai  salah  satu  Rato  Adat  yang  diberikan  kekuasaan  khusus oleh  masyarakat  adat  di  lereng  Gunung  Yawila  untuk  menjaga  hutan.  Karena  Harmonisasi Alam  dengan  manusia,  manusia  dengan  alam  mesti  selalu  di  jaga  sehingga  alam  tidak menjadi  jahat  dengan  manusia.  Rato  Ngogo  Gaddi  mempercayai  takdir  dan  kehendak  alam sebagai  tokoh  adat  yang  bertugas  memberikan  perhatian  khusus  kepada  pelestarian  hutan Yawila.
Ketika  UPTD  mendapatkan  kesempatan  untuk  memperdayakan  masyarakat  Lokal untuk  mengelola  kaki  gunung  untuk  menanam  tanaman  umur  pendek  untuk  pemenuhan kebutuhan hidup, terjadilah gesekan antara masyarakat di dusun III yang tidak memiliki lahan untuk  mengambil  kesempatan  tersebut.  Ada  pelemahan  yang  terstruktur  dan  massif  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  Eka  Pata  dan  Polhut  UPTD  Kehutanan  Sumba  Barat  Daya untuk melemahkan Rato Ngongo Gaddi.
Di  beberapa  tempat  Rato  Ngongo  Gaddi  mengaku  didatangi  oleh  Polhut,  Kepala Desa,  politikus  dan  aparat  berseragam.  Bahkan  diancam  akan  disel  apabila  mempersoalkan perambahan  hutan.  Terjadi  hubungan  konglemerasi  antara  Pemilik  kekuasaan  dan  pemilik modal melakukan tindakan represi terhadap Rato Ngongo Gaddi. Proses pemelahan terhadap Lembaga adat terus dilakukan dengan cara yang represi.
Faktanya, hampir setiap masyarakat adat memiliki suatu tata cara bahkan ritual untuk menjaga  dan  melindungi  alam  semesta.  Ketika  dunia  dewasa  ini  menyerukan  dan mengkampanyekan secara radikal konservasi alam, para leluhur telah lebih dahulu memiliki cara  yang  lebih  ramah,  kuat  dan  mengakar  turun-temurun  tentang  bagaimana  merawat  dan bertanggung jawab pada semesta. Keyakinan spiritual bahwa bumi, alam semesta adalah ibu yang  memberikan  dan  menjamin  kehidupan,  menguat  dalam  tata  cara  ritual  masing-masing masyarakat adat.
Masalahnya,  saat  ini,  beragam  ritual  dan  tradisi  adat  tersebut  perlahan-lahan  hilang dan tergerus oleh dentuman modernitas. Habitus masyarakat adat dalam menjaga hutan tidak lagi didasarkan pada keutamaan azasi tetapi lebih karena kepentingan beberapa elite adat dan tokoh  masyarakat.  Akibanya,  otoritas  penjaga  hutan  seketika  hilang.  Hutan  dibasmi  untuk memenuhi  hasrat  manusia  modern  dalam  skema  pembangunan.  Seorang  informan  (A) menyampaikan pandangannya sebagai berikut:
“papa, kita harus jujur bilang kita sudah tidak kuat lagi di lembaga  adat.  Papa  bisa  liat  to.  Rato  tidak  lagi  dihargai. Masyarakat  seenaknya  buat  masalah.  Tidak  ada  takutnya  lagi masyarakat  sekarang  dengan  lembaga  adat  ini.  Apalagi  kalau  itu tentang  hutan.  Hutan  kita  padahal  sudah  ada  penjaga  adat.  Tapi lihat  sekarang.  Hutannya  habis  ditebang.  Mana  ada  yang  takut. Kita  bingung.  Apa  yang  salah.  Apa  karena  otoritas  adatnya  tidur atau  apa.  Saya  lihat  sudah  tidak ada  lagi  yang  takut  dengan  rato.
Mungkin  karena  ada  ada  gesekan  di  dalam  mereka.  Saya  tidak tahu itu. Atau ada mungkin rato yang terima uang dari yang mau ambil  kayu  itu.  ini  dugaan  saya  saja  papa.  Jangan  ditulis.  Belum lagi  anak-anak  sekolah  dong  sekarang  tidak  mau  tahu.  Sekolah bukannya  tambah  pintar  ini  malah  tambah  jadi  penghasut.  Habis sudah kita. Ini yang jadi masalah di kita ini papa” (Bapa A…).
Data di atas menarik dianalisis lebih jauh terkait posisi dan peran rato dalam konteks kehidupan  tradisi,  adat,  dan  budaya  masyarakat  Yawila.  Disebutkan,  saat  ini,  masyarakat kebanyakan  tidak  lagi  takut  pada  otoritas  adat.  Ketidaktakutan  ini  mengggambarkan  wajah otoritas  adat  (rato)  sesungguhnya.  Berkaitan  dengan  degradasi  lingkungan,  dapat  dipahami kondisi  degradasi  hutan  Yawila.  Menurut  data  di  atas,  terdapat  banyak  sebab  deotorisasi otoritas tradisional di Eka Pata. Beberapa di antaranya ialah kontraksi internal rato. Kontraksi internal  berhubungan  dengan  banyaknya  kepentingan  di  dalam  diri  rato.  Hal  tersebut dibuktinya  dengan  adanya  konflik.  Meskipun  konflik  sosial  secara  internal  bisa  disebabkan karena  variabel  eksternal,  dapat  dipastikan,  otoritas  rato  (di  Yawila  otoritas  rato  dipegang oleh  suku  Lobo).  Selain  itu,  determinasi lembaga  dan  nilai  dari  luar menyebabkan  lembaga adat  rato  menjadi  terpengaruh.  Gesekan  dengan  nilai luar  menyebabkan  banyak  masyarakat menganggap  otoritas  ada  tidak  terlalu  penting  dalam  hidup  keseharian.  Padahal,  semua  hal terkait kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat Eka Pata tidak bisa lepas dari keberadaan otoritas rato. Faktanya, sampai saat ini, kondisi hutan Yawila sangat memprihatinkan
Merujuk  pada  beberapa  diskusi  dengan  beberapa  informan,  diketahui  bahwa  di Komunitas  Adat  Suku  Lobo  Yawila  Desa  Eka  Pata  ada  sebuah  tata  cara  ritual  yang  dibuat untuk  mengingatkan  setiap makhluk tentang  alam  yang  harus  dirawat  dan  dijaga.  Ritual ini lazim disebut sebagai Eri / Weri .
Eri atau weri dalam  bahasa  setempat  (bahasa Sumba Wewewa )  berarti  hari,  saat, waktu. Ada dua jenis eri / weri yang ada di Lobo Yawila Desa Eka Pata, yakni eri / weri biasa dan eri / weri mara. Orang Wewewa pada umumnya mengenal weri. Pemaknaan terdalam dari ritual  weri  adalah  ritual  yang  dibuat  untuk  mengingatkan  kembali  akan  perlindungan  pada alam semesta dan segala isinya. Ritual perlindungan ini juga mengangkat kesadaran pribadi akan  batas-batas  hak  milik,  tahu  diri,  kesadaran  untuk  menghargai  hak  orang  lain. Konsekuensi  dari  pelanggaran  bermacam-macam.  Ada  yang  diberi  peringatan  dengan  sakit,
tetapi  ada  juga  sampai  kehilangan  nyawa.  Seorang  informan  B  memberikan  keterangan berikut ini:
“papa,  kalau  mau  jujur,  kalau  masyarakat  takut  sama  lembaga adat, mana ada orang yang berani menebang hutan. Orang takut. Ini saya tidak  tahu.  Lembaga  adat  diakui  memang  masih  ada  kaka.  Hanya  saya tidak  tahu  kenapa  masyarakat  tidak  takut.  Memang  betul  orang  tebang sembunyi-sembunyi. Tapi kalau benar mereka takut, kan tidak terjadi itu. ini  sama  saja  dengan  pemerintah  dong.  Mana  masyarakat  takut. Pemerintah  seperti  diam  begitu  pak.  Itu  juga  yang  bikin  kita  bingung. Kan  ada  desa.  Ada  unit  apa  begitu  yang  urus  ini  hutan.  Tapi  mereka seperti masa bodo saja ini”.
Masyarakat  tradisional  memiliki  relasi  yang  erat  dengan  semesta.  Mereka  memiliki cara  yang  khas  untuk  melindungi  diri,  melindungi  sesama,  dan  melindungi  alam  semesta. Perlindungan yang dibuat oleh masing-masing masyarakat tradisional dimaknai sebagai salah satu  bentuk  konservasi  kehidupan.  Konservasi  yang  dibuat  selalu  memiliki  konsekuensi langsung  dari  alam  yang  diterima  oleh  orang  yang  secara  sadar  melakukan  tindakan  yang melanggar  dan  merugikan  alam.  Artinya,  sebelum  adanya  hukum  positif  di  dunia  ini, masyarakat  tradisional  sudah  mengerti  dan  secara  sadar  melakukan  konservasi  pada  alam semesta yang diyakini sebagai 'ibu yang memberi hidup'. Weri mara yang melekat pada suku Lobo  Yawila  merupakan  cara  dan  tingkat  paling  luhur  menghormati  alam  semesta. Keyakinan akan mori (penjaga atau pemilik) memupuk spirit untuk men-tabu-kan alam dan segala peninggalan leluhur.
Keyakinan  yang  paling  kuat  di  balik  ritual  weri  mara  adalah  kehadiran  Yang  llahi dalam  sesuatu  yang  di- tabu -kan  yang  diyakini  membawa  berkat  atau  kutukan.  Berkat  yang berlimpah  akan  diberikan  kepada  mereka  yang  taat  dan  mengikuti  semua  proses  dan ketentuan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Sedangkan kutukan akan dialami oleh orang yang melanggar, merusak, tidak menghargai, dan melakukan tindakan yang merugikan banyak  orang  dan  alam  semesta.  Keyakinan  tentang  berkat  dan  kutukan  ini  sangat berpengaruh pada perilaku dan cara hidup masyarakat. Pada barang-barang dan hal-hal tabu, selalu ada konsep berkat dan kutukan. Konsep „ Mysterium tremendum etfascinosum ' (Rudolf Otto) dapat dibaca dalam ritual-ritual suci yang berkelindan dengan realitas kebahagiaan dan penderitaan,  sakit  dan  kepulihan,  nasib  baik  dan  kemalangan.  Wujud  Yang  llahi  itu mempesona tetapi sekaligus menakutkan. Kehadiran Yang llahi membawa pengalaman yang menyenangkan  tetapi  juga  menjadikan  mereka takut  dan  gentar.  Yang  llahi  yang  membawa berkat  dan  sekaligus  kutuk  ini  mengejawantahkan  diri-  Nya  dalam  setiap  pengalaman spiritual  mereka  bersama  alam  semesta,  tempat  dan  benda  keramat,  rumah,  serta  simbol- simbol magis spiritual.

## Degradasi Lingkungan Hutan Yawila
Berkaitan  dengan  kerusakan  hutan,  telah  dilakukan  analisis  berdasarkan  data  primer di  lapangan.  Penggunaan  data  primer  terutama  disebabkan  karena  otoritas  resmi  pengelola Taman Wisata Hutan Yawila, UPTD Kehutanan tidak memiliki data resmi terkait kerusakan hutan  ini.  Soal  ketiadaan  data  ini,  tidak  akan  dianalisis,  meskipun  ini  merupakan  fenomena menarik.  Adalah  keanehan  jika  otoritas  resmi  tidak  memiliki  data  kerusakan.  Padahal, pegawai UPTD  Kehutanan ada di sana setiap hari. Analisis fenomena ini akan dilakukan di bagian lain.
Kerusakan hutan Yawila memang bukan karena faktor tunggal. Banyak sebab dinilai sebagai  biang  kerok  degradasi  lingkungan  hutan.  Tulisan  ini  tidak  akan  membahas  semua faktor  tersebut.  Yang  dibahas  di  sini  ialah  variabel  determinan  yang  dinilai  dari  konteks kehidupan masyarakat Eka Pata dan Yawila. Karena alasan tersebut, variabel yang dibahas di sini ialah relasi deotorisasi lembaga adat dengan degradasi lingkungan hutan Yawila.
Peran  dan  posisi  lembaga  adat  di  hutan  Yawila  sejatinya  penting  dibahas.  Seperti yang  sudah  disinggung  sebelumnya,  untuk  konteks  masyarakat  Sumba,  terutama  Yawila, antara  masyarakat  adat  dan  hutan memang  tidak  bisa  dipisahkan.  Di  sana,  elemen fisik  dan sosial  sudah  diatur  dalam  skema  sosial  yang  rapid  dan  teratur.  Masalahnya,  dalam  kurun waktu beberapa tahun terakhit, peran dan posisi lembaga adat di sana semakin terdegradasi. Karena  banyak  sebab,  lembaga  adat,  rato,  misalnya  tidak  lagi  dianggap  sebagai  elemen penting  penjaga  keutuhan  masyarakat.  Demikian  pun,  karena  banyak  alasan,  rato  dan lembaga  adat  tidak  lagi  ditakuti  sebagai  elemen  penting  penjaga  hutan  dan  pelestarian lingkungan. Implikasinya, perambahan hutan dan penebangan kayu di kawasan hutan Yawila dilakukan secara masif dalam tiga tahun terakhir.
Hasil  olahan  data  primer  menunjukkan  luas  lahan  hutan  yang  dirusak  selama  tahun 2019-2021  sebesar  144  hektar.  Hal  ini  menyebabkan  kondisi  hutan  di  kawasan  Yawila menjadi  gundul.  Data  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (UPT  KPH) Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan pada tahun 2021, hutan yang gundul di Yawila sekitar 54 hektar.
Tabel Luas Kerusakan Hutan Yawila Tiga Tahun Terakhir No Tahun Estimasi Luas Kerusakan (Ha) 1 2019 67 2 2020 23 3 2021 54 Total 144
Sumber: Olahan Data Primer, 2022
Membaca  data  pada  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  kerusakan  hutan  Yawila  dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) begitu luas. Banyak pihak menilai sebab-sebab terjadinya kerusakan.
Data menunjukkan beberapa kayu berkelas seperti rimba persegi, masela, jati merah, lapae,  rundu,  rimba  indah,  dan  ulu  kataka  dipotong  menggunakan  alat  dan  mesin.  Proses penebangan kayu dilakukan secara masif siang dan malam.
Tabel Jenis Kayu di Hutan Yawila
Produksi  Hasil  Hutan  Dirinci  per  Jenis  Kayu  di  Hutan Yawila Kabupaten Sumba Barat Daya , 2021
Jenis Kayu Hutan Satuan  Jumlah Produksi 01. Kayu Rimba Persegi M 3 1.257.70 02. Kayu Masela M 3 823.25 03. Kayu Olahan (Jati Merah) M 3 226.40 04. Kayu Lapale Kg 243.00
05. Kayu Rundu M 3 138.23 06. Kayu Rimba Indah M 3 671.40 07 Ulu Kataka M 3 526.87
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten SBD, 2021
Berdasarkan data lapangan, jumlah produksi berbagai jenis kayu di atas saat ini tidak lagi sebanyak data itu. Menurut informan kayu  yang  sudah  ditebang  mencapai  50-60% dari  jumlah  total  produksi.  Yang  paling  banyak  ditebang  ialah  kayu  masela  dan  jati  merah. Dua  jenis  kayu  ini  bahkan  ditebang  hingga  70  persen  karena tergiur  harga  per  kubik.  Kayu masela biasa dijual 60 juta sampai ratusan juta per kubik.
Data dari beberapa informan mengatakan bahwa kerusakan hutan disebabkan karena perilaku  buruk  masyarakat.  Informan  lain  menyebut  kalau  kerusakan  hutan  terjadi  karena otoritas adat tradisional tidak lagi berfungsi efektif di Eka Pata.
“pak, ada juga unsur iri hati kita di sini. Kita yang di dusun II ini hampir  semua  ada  lahan.  Banyak  dan  luas.  Sementera  mereka  yang  di dusun III banyak yang tidak punya lahan pribadi. Itu satu. Lainnya kaka, sekarang  ini  masyarakat  kita  seperti  tidak  lagi  menghormati  rato.  Ini yang utama di sini. Lah kalau rato tidak dihiraukan mau apa lagi. Kita ini tanah dikasih rato. Tanah dimiliki rato. Termasuk hutan itu. mereka yang jaga. Hanya sekarang repot orang makin pintar. Mana mereka takut rato. Di depan mereka takut. Tapi kalau pergi potong kayu itu tidak ada takut- takutnya.  Potong  saja.  Bilang  mau  bikin  rumah.  Rato  kalau  bilang  mau bikin rumah itu diam. Kayu yang dipotong ini juga berkelas. Kayu bagus semua. Hanya itu tadi, dulu kalau mau potong, harus pergi minta izin di rato.  Kalau  mereka  setuju  baru  potong.  Sekarang  tidak.  Iya  aturannya begitu. Tapi yang saya lihat papa, masyarakat tebang saja”.
Data di atas memberikan gambaran penting tentang sebab-sebab degradasi lingkungan hutan  di  kawasan  hutan  Yawila.  Tiga  alasan  utama  yang  disebutkan  di  atas  yakni melemahnya otoritas adat di Yawila, pembukaan lahan baru untuk pertanian, dan kebutuhan kayu  untuk  pembangunan.  Tiga  variabel  ini  bekerja  simultan  dalam  proses  degradasi lingkungan.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  bagian  terdahulu  tulisan  ini,  soal  besar  di  Yawila ialah lemahnya peran otoritas adat di sana. Saat ini, otoritas adat tidak lagi dianggap sebagai elemen  yang  menjadi  penyokong  keutuhan  sosial  dan  fisik  termasuk  hutan.  Implikasinya, masyarakat seolah bertindak tanpa nilai dan norma. Yang terjadi, masyarakat seperti dibentuk dan membentuk habitus baru. Sebuah model habitus yang tidak lagi menghormati tetua adat dan  otoritas  adat.  Di  sudut  yang  lain,  ruang  kekosongan  nilai  dan  norma,  dianggap  sebagai arena  (ranah)  dalam  melakukan  tindakan  melawan  hukum  (adat)  dan  hukum  positif  dan karena  itu  masyarakat  menebang  pohon  semaunya  saja  (Mahar,  Harker,  dan  Wilkes,  1990). Dibutuhkan penelitian lain terkait intensitas melemahnya otoritas lembaga adat di Eka Pata. Kompleksitas  masalah  di  Sumba  secara  umum  dan  Sumba  Barat  Daya  secara  khusus membutuhkan kajian lain lagi dengan lebih komprehensif.

## Penutup
Deotorisasi  otoritas  lembaga  adat  di  Desa  Eka  Pata  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya ternyata  memberikan  implikasi  logis  atas  meningkatkan  degradasi  lingkungan  di  kawasan hutan  Yawila.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  degradasi  lingkungan  hutan  memang bukan  hanya  disebabkan  satu  dua  faktor  utama.  Kerusakan  hutan  Yawila  tidak  hanya disebabkan  karena  memudarnya  otoritas  adat  Sumba  di  Eka  Pata.  Masih  banyak  sebab  lain yang  memberikan  kontribusi  besar  bagi  degradasi  lingkungan.  Sebab  lain  itu  akan  dibahas dalam bagian lain.
Seperti  dibahas  di  bagian  analisis  di  atas,  masalah  degradasi  lingkungan  di  Yawila dan  beberapa  lokasi  hutan  lindung  lainnya  memang  menjadi  sangat  dinamis  karena banyaknya  kepentingan  di  sana.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  di  kawasan  hutan  Yawila, variabel  budaya  dan  tradisi  serta  otoritas  adat  perlu  mendapatkan  perhatian.  Perhatian diberikan  terutama  karena  realitas  otentifikasi  adat  secara  keseluruhan  di  Sumba.  Di  sana, rato memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Namun demikian, fakta menarik ditemukan di Eka Pata. Secara sosiologis, kawasan hutan Yawila berada dalam pengawasan budaya  kaum  Rato  Lobo.  Dalam  praksis  hidup  bermasyarakat  terkait  perlindungan  dan konservasi hutan sekarang, peran rato hampir diabaikan. Realitas ini menarik sebab di aspek lain, masyarakat justru masih menunjung tinggi peran lembaga adat ini.
Setelah dianalisis, dua sebab utama deotorisasi, yakni kontraksi internal kelembagaan dan  masuknya  nilai  baru  dengan  begitu  macam  kepentingan  ke  masyarakat  Eka  Pata. Masuknya negara dan modal juga menjadi variabel lain menurunnya otoritas adat tradisional di  sana.  Variabel  terakhir  ini  akan  dibaha  di  bagian  lain  nanti.  Implikasinya,  otoritas  adat berkaitan dengan konservasi hutan mulai tergerus perlahan-lahan. Masyarakat tidak menaruh rasa takut pada lembaga adat. Faktanya, proses penebangan kayu di hutan Yawila dilakukan secara masif.

## Daftar Pustaka
Achmaliadi,  Restu,  dkk.  2010. Memahami  Dimensi-Dimensi  Kemiskinan  Masyarakat  Adat . Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ICCO. Jakarta.
Adisukma,  Dana,  Emmy  Yuniarti  Rusadi,  dan  Nurvina  Hayuni.  2014.  Dampak  Degradasi Lingkungan  Terhadap  Potensi  Pengembangan  Ekowisata  Berkelanjutan  di  Delta  Mahakam: Suatu Tinjauan. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan . Volume 2 Nomor 1, April 2014, 11-24.
Albertus, Michael. 2021. Property without Rights: Origins and Consequences of the Property Rights Gap. Cambridge University Press, Year: 2021.
Alus, Christeward. 2014. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di  Desa  Balisoan  Kecamatan  Sahu  Kabupaten  Halmahera  Barat. Journal  “Acta  Diurna” Volume III. No.4. Tahun 2014.
Arisanti,  Nyoman.  2019.  Eksistensi  Kampung  Adat  Di  Sumba  Tengah,  The  Existence  of Traditional  Villages  in  Central  Sumba. Forum  Arkeologi .  Volume  32,  Nomor  2,  Oktober 2019 (117 - 132).
Atanusa,  Fidelis,  Theodorus  Monaldus  Yanuaris  Nabub,  dan  Medan  Yonathan  Mael.  2018. Eksistensi Banul sebagai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan oleh Lembaga Adat di Desa Tun‟noe Kecamatan Miomaffo Timur. Agrimor 3 (2) 34-35. Jurnal Agribisnis Lahan Kering – 2018. International Standard of Serial Number 2502-1710.
Baidhawy, Zakiyuddin. 2015. Kemiskinan Dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal . Penerbit: LP2M-Press. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
Bederman, David J. 2010. Custom As A Source Of Law . Cambridge University Press. Denzin,  Norman  K.  and  Lincoln,  Yvonna  S.,  2005. The  Sage  Handbooks  of  Qualitative Researh (Third Edition), Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi.
Devi,  Geetha  T.  V.  2019. Understanding  Human  Ecology,  Knowledge,  Ethics  and  Politics . Routledge.  Park  Square.  Milton  Park.  Abingdon,  Oxon  and  Routledge.  Vanderbilt  Avenue, New York.
Engel, David M. and Jaruwan S. Engel. 2010. Tort, Custom, and Karma, Globalization and Legal Consciousness in Thailand . Stanford University Press. Stanford, California.
Gerson  ND.  Njurumana  &  Budiyanto  Dwi  Prasetyo.  2010.  Lende  Ura,  Sebuah  Inisiatif Masyarakat  Dalam  Rehabilitasi  Hutan  Dan  Lahan  Di  Sumba  Barat  Daya. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 7 No. 2, Agustus 2010 :  97 – 110.
Haryanto,  Venan.  2014. Ranah  Politik,  Menurut  Pierre  Bourdieu .  Penerbit  Ledalero. Maumere.
Indrawasih,  Ratna.  2017.  Revitalisasi  Lembaga  Adat  Pengelolaan  Sumberdaya  Laut  Untuk Membangun Kembali Budaya Bahari. Jurnal Kebudayaan . Vol 12, No 1, Agustus 2017.
Keremata, Frimery Arlini Paila Bauka, Shalihuddin Djalal Tandjung. 2003. Kajian Ekosistem Mangrove Di Desa Letekonda Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. S2 Magister Pengelolaan Lingkungan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Krisdinanto, Nanang. 2014. Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. KANAL . Vol. 2, No. 2, Maret 2014, Hal. 107-206.
Mahar,  Cheleen,  Harker,  Richard,  dan  Wilkes,  Chris.  1990. An  Introduction to  the  Work  of Pierre Bourdieu: The Practice Theory , The Macmillan Press Ltd., London. Marco  Migliorelli  dan  Philippe  Dessertine  (Eds.).  2020. Sustainability  and Financial  Risks. Palgrave Macmillan-Springer Nature. Switzerland AG.
Mariano,  L.  Joyce  Zapanta.  2021. Giving  Back:  Filipino  America  and  the  Politics  of Diaspora Giving . Temple University Press.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
Moleong, Lexy J., 2006. Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Njurumana,  Gerson  ND.  dan  Prasetyo,  Budiyanto  Dwi.  2010.Lende  Ura,  Sebuah  Inisiatif Masyarakat  Dalam  Rehabilitasi  Hutan  Dan  Lahan  Di  Sumba  Barat  Daya. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan . Vol. 7, No 2 (2020).
Pani,  Padmini.  2020. Land  Degradation  and  Socio-Economic  Development,  A  Field-based Perspective . Springer Nature Switzerland AG 2020.
Pearson, Ellen Holmes. 2011. Remaking Custom : Law And Identity In The Early American Republic . University of Virginia Press.
RPI2JM.  2016. Rencana  Terpadu  dan  Program  Investasi  Infrastruktur  Jangka  Menengah (RPI2-JM) Tahun 2017-2021 Kabupaten Sumba Barat Daya . Bidang Cipta Karya.
Rukhsana,  Anwesha  Haldar,  Asraful  Alam  dan  Lakshminarayan  Satpati.  2021. Habitat, Ecology  and  Ekistics,  Case  Studies  of Human-Environment  Interactions  in India .  Springer Nature Switzerland AG.
Samsuddin,  Santi  Hendrayani,  dan  Suryawahyuni  Latief.  2020.  Peran  Lembaga  Adat  dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak,  Kecamatan Kumpeh Ulu  Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Tanah Pilih . Vol. 1 No. 1 (2021). E-ISSN 2777-1113.
Sembiring,  Raynaldo  G.  Grita  Anindarini,  Fajri  Fadhillah,  Adrianus  Eryan,  Difa  Shaﬁra, Etheldreda  E.L.T  Wongkar.  2021. Indonesia  Environmental  Outlook  2021:  Proyeksi Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi . Indonesian Center for Enviromental Law. Jakarta.
Siregar,  Mangihut.  2016.  Teori  Gado-Gado  Pierre  Felix  Bourdieu. Jurnal  Studi  Kultural . Volume I No.l2 Juli 2016.
Suhrke,  Astri  dan  Sanjoy  Azarika.  1993. Environment  Change  and  Acute  Conflict. Occasional Paper Series. American Academic and University of Toronto. Thamrin, Husni. 2013. Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). Kutubkhanah . Vol. 16 No. 1 Januari – Juni 2013. Walhi. 2021. Negara Gagal Atasi Krisis? . Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta.
Ward,  R.  Gerard  and  Kingdon,  Elizabeth.  1995. Land,  Custom  And  Practice  In  The  South Pacific . Cambridge University press.
Waskitojati,  Damar,  Daniel  Kameo,  dan  Pamerdi  G.  Wiloso.  2019.  Tantangan  Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Masyarakat Subsisten: Analisis Kebijakan Revolusi Pertanian Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  (SBD),  NTT. AGRIC. Vol.  31,  No.  2,  Desember  2019:  159- 176.
Zulfa,  Vania,  Milson  Max,  Iskar  Hukum,  Irfan  Ilyas.  2016.  Isu-Isu  Kritis  Lingkungan  Dan Perspektif Global. JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan . Vol.5 No.1 Juli 2016. p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020. DOI : doi.org/10.21009/jgg.051.03.