JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK PERUSAHAAN TRANSPORTASI DARAT BUMN DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS PT KERETA API INDONESIA DALAM PENERAPAN PSBB JILID II
Auliarani Putri Audy
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran
E-mail: xsvsaputriaudy@gmail.com

## Maulana Irfan
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran E-mail: maulana.irfan@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Pembatasan  sosial  kembali  dilakukan  ketika laju pertumbuhan  virus  Corona atau Covid-19  dari hari-hari tidak menunjukkan  perlambatan  bahkan  malah  menunjukan  percepatan.  Dampak  dari  kurang  efektifnya  penangan tersebut memunculkan pandemi berkepanjangan yang berdampak luas pada kondisi ekonomi serta kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid dua ini  berdampak pula bagi perusahaan  transportasi  yang  kini  harus  siap  menghadapi  potensi  penurunan  jumlah  penumpang  secara  drastis akibat pembatasan mobilisasi masyarakat. Salah satu yang terkena dampak kebijakan tersebut diantaranya adalah perusahaan transportasi, dalam kasus ini PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI) penerapan bebas Covid-19 dengan mengharuskan melakukan Rapid Test Antigen bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api,  menjadi  kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  PT.  KAI.  Peluang  konflik  dapat  terjadi  ketika  masyarakat merasa berkeberatan jika persyaratan tersebut memberatkannya. Dengan menggunakan studi literature artikel ini bertujuan  untuk  melihat  pengelolaan  konflik  yang  dibahas  melalui  analisis  konflik,  yang  diharapkan  dapat memberikan  strategi  pengelolaan  konfliknya.  Hasilnya  menunjukkan  berbagai  persoalan  dihadapi  oleh PT.KAI,beriku  juga  dengan  berbagai  alternatif  solusi  tergambarkan  yang  menjadi  modal  dalam  menghindari konflik yang akan terjadi.
Kata Kunci: Konflik, Pandemi Covid-19, Kebijakan Pemerintah, PT KAI.

## PENDAHULUAN
Wacana  pembatasan  sosial  kembali mencuat  pasca  dilontarkannya  pernyataan oleh  (plt.)  Menteri  Perhubungan  Luhut Binsar  Panjaitan  pada  17  Desember  2020 (jawapos.com  ,  2020).  Wacana  ini  terjadi dikarenakan laju pertumbuhan virus Corona  atau  Covid-19  dari  hari-hari  tidak menunjukan  perlambatan  bahkan  malah menunjukkan  percepatan  (JHU  CSSE, 2020),  hingga  kini  sudah  terdapat 636.000 kasus  Covid-19  dan  tanggal  3  Desember 2020  lalu  adalah  tanggal  dimana  rekor penularan  dalam  kurun  perhari  mencapai puncaknya, dimana ada 8.369 kasus Covid- 19 baru  tercatat  hanya  dalam  kurun  waktu 24 jam saja (JHU CSSE, 2020).
Angka  tersebut  tentu  saja  sangat mengkhawatirkan terutama karena
Indonesia berbeda dengan beberapa negara
seperti  Korea  Selatan,  Singapura  atau bahkan Cina yang merupakan ground zero bagi  Covid-19  (WHO,  2020),  tidak menunjukan pelambatan dalam laju transmisi  Covid-19  yang  menandakan bahwa gelombang pertama Covid-19 belum rampung.  Disaat  negara  lain  sedang berkutat menangani gelombang kedua atau bahkan gelombang ketiga seperti ditunjukan lewat grafik 1.1 (Korea Selatan) serta  1.2  (Singapura),  1.3  (Cina)  dan  1.4 (Spanyol)  yang  menunjukan  angka  kasus baru  Covid-19  di  negara-negara  tersebut sudah mengalami pelambatan dalam waktu signifikan  sebelum  kembali  mengalami peningkatan  laju  penularan,  menunjukan adanya gelombang penularan yang berbeda-beda  dan  menunjukan  bahwa negara  tersebut  berhasil  menghentikan gelombang pertama Covidd-19 serta
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menunjukan efektifitas penanganan Covid- 19  di  negara  yang  bersangkutan  (JHU, CSSE, 2020).
Dampak dari kurang efektifnya penangan tersebut adalah pandemi berkepanjangan yang akibatnya berdampak luas  pada  kondisi  ekonomi  serta  kondisi sosial  masyarakat  di  Indonesia.  Disaat negara lain sedang mencanangkan pemulihan  ekonomi  serta  percepatan pembangunan  pasca  pandemi,  Indonesia masih harus berkutat dalam pelambatan laju pandemi  serta  perawatan  korban-korban Covid-19  yang  kian  hari  kian  bertambah. Akibatnya  terjadi  pemborosan  anggaran dari  APBN  dimana  anggaran  yang seharusnya  bisa  digunakan  untuk  sektor produktif malah dihabiskan untuk penanganan pandemi yang tidak memberikan  efek  nilai  tambah  pada sektorperekonomian,  yang  pada  jangka panjang akan
mengurangi serta
memperlambat kemampuan Indonesia
pulih  dari  pandemi  Covid-19  (Nasution, et.al, 2020).
Akibatnya, pemerintah
terpaksa mengambil  kebijakan  pembatasan  gerak masyarakat untuk benar-benar mengurangi penularan  Covid-19  menjelang  natal  dan tahun  baru  (CNN  Indonesia,  2020),  untuk mempercepat penyelesaian pandemi hingga vaksin  bisa  didistribusikan  dan  diberikan pada  mayoritas  populasi  Indonesia  untuk menciptakan herd  immunity dan  pada akhirnya bisa membuat masyarakat
kembali  pada  situasi  normal  dan  bukan hanya new  normal (WHO,  2020) . Namun, kebijakan  tersebut  akan  berdampak  besar terutama bagi perusahaan transportasi yang kini  harus  siap  menghadapi  potensi penurunan  jumlah  penumpang  secara drastis  akibat pembatasan mobilisasi masyarkaat (liputan 6, 2020).
Salah  satu  kebijakan  yang  membuat perusahaan transportasi dalam kasus ini PT
KAI terkena dampak besar adalah keharusan penggunaan Rapid-Test Antigen (CNBC  Indonesia,  2020)  yang  harganya bisa  beberapa  kali  lipat  dari  harga  tiket kereta serta hingga 4 kali lipat lebih mahal
dari  Rapid-Test  biasa  (PCR)  bahkan  lebih (Megapolitan.Kompas,  2020).  Kebijakan tersebut bisa sangat membebani pelanggan, terlebih  masa  berlaku  Rapid-Test  tersebut hanya  h-2  sebelum  keberangkatan,  dalam kata  lain  sangat  memberatkan  serta membuat  pelanggan  menjadi  semakin kesulitan untuk memenuhi syarat penggunaan  Kereta  Api  yang  sudah menyulitkan dan memberatkan.
Karena  kerumitan  persyaratan  dan ditambah  dengan  kesulitan  ekonomi  oleh sebagian besar masyarakat pengguna kereta api,  bukan  tidak  mungkin  masalah  sosial lain  akan  muncul.  Semisal  munculnya reaksi  konflik  yang  diakibatkan  adanya ketidakpuasan  dari  para  pengguna  kereta api,  Bahkan  secara  internal  PT.KAI  yang merasakan adanya kerugian dari menyusutnya jumlah penumpang. Reaksi konflik menjadi wajar mengingat  konflik  dapat  terjadi  karena adanya  ketidaknyaman  pihak  lain  atas situasi  yang  terjadi.  Konflik  dapat  pula terjadi karena adanya pihak lain yang ingin memiliki  kekuasaan  yang  lebih  luas. Konflik  muncul  sebagai  wujud  proses dinamika  manusia  dalam  berkehidupan. Pernyataan  ini  diperkuat  oleh  Galtung (2003:439) yang menyatakan bahwa kekerasan  adalah  perampasan  kebutuhan; perampasan  kebutuhan  adalah  suatu  hal yang  serius;  salah  satu  reaksinya  adalah kekerasan  langsung.  Kemudian  tindakan kekerasan  itu  dapat  dilakukan  secara langsung  (kekerasan langsung),  dapat juga tidak  langsung,  yakni  melalui  proses struktural (kekerasan struktural) dan kultural (kekerasan kultural). Kausal utama kekerasan ialah dari kekerasan kebudayaan yang  melalui  kekerasan  struktural  menuju pada kekerasan langsung.
Oleh  karena  itu,  peneliti  berusaha membahas masalah-masalah yang mungkin timbul  akibat  penerapan  PSBB  jilid  II  ini dengan    memberikan  gambaran  masalah apa  saja  yang  mungkin  timbul  dari kebijakan tersebut pada bidang transportasi, dampak  yang  akan  ditimbulkan,  serta berusaha memberikan solusi yang mungkin
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
diterapkan  menghadapi  hantaman  besar bagi  perusahaan  kedepannya  melalui analisa konflik

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilaksanakan pada  penelitian  ini  akan  menerapkan metode  hybrid,  yang  menggabungkan antara studi literatur dengan studi lapangan yang  melibatkan  wawancara  online  pada salah satu petinggi PT KAI, serta observasi lapangan yang melibatkan peneliti menaiki 3  moda  transportasi  berbeda  dari  dan menuju Jabodetabek, serta disekitar
Jabodetabek yang akan mengulas fenomena-fenomena seputar dampak penerapan  PSBB  jilid  II  pada  PT  Kereta Api  Indonesia  Persero.  Potensi  konflik yang ditimbulkan serta potensi konflik yang mungkin  terjadi  dalam  melaksanakan penelitian  ini,  dialkuakn  dengan    analisis ilmiah dari informasi berita faktual terbaru yang  menggambarkan  kondisi  lapangan, serta  merujuk  pada  jurnal  serta  data-data statistik  terpercaya  dari  berbagai  lembaga dan merujuk pada penelitian terdahulu dari lembaga kesehatan terpercaya.

## PEMBAHASAN
Dalam  memberikan  gambaran  tentang permasalahan  konflik,  maka  digunakan berbagai data yang dijadikan sebagai media analisis  konflik.  Karena  memahamai konflik,  perlu  juga  memahami  realita sosiologis  yang  terjadi  dalam  situasi tertentu.  Menurut  Fisher  (2000:  4)  konflik adalah  hubungan  antara  dua  pihak  atau lebih  (individu  atau  kelompok)  yang memiliki,  atau  yang  merasa  memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah  suatu  kenyataan  hidup,  tidak terhindarkan  yang  terjadi  ketika  kegiatan yang dilakukan tidak sejalan dengan tujuan dan  kepentingan  masyarakat  (Tadjudin, 2000:  35).  Konflik  dapat  disebut  juga dengan  pertentangan,  yaitu  suatu  proses sosial  dimana  individu  atau  kelompok berusaha  untuk  memenuhi  tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai  dengan  ancaman  dan  kekerasan
(Soekanto,  2001:  107).  Maka,  melalui analisa  konflik  berikut  ini  ditujukan  ntuk menggambarkan  masalah  konflik  yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan PSBB jilid II di PT.KAI

## Analisis Konflik
Dalam  melihat  kasus  PT  KAI  dari kacamata  pengelolaan  konflik,  terdapat sebuah  benang  merah  yang  menunjukan bahwa PT KAI dan perusahaan transportasi pada umumnya, dirugikan ketika diterapkannya  kebijakan  pemerintah  yang membatasi  ruang  gerak  masyarakat  lewat pengadaan Rapid-Test  Antigen,  Check- poin t  hingga  adanya  jam  malam  yang membatasi  waktu  operasional  tempat hiburan hingga maksimum pukul 7 malam.
Pembatasan tersebut sangat merugikan, terutama ketika peraturan tersebut dieluarkan  menjelang  tahun  baru  2021, yang merupakan masa liburan panjang yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk berlibur.  Pada kesempatan itu perusahaan transportasi, dalam kasus ini PT  KAI,  yang  seharusnya  bisa  meraup keuntungan  dalam  jumlah  besar,  namun karena    kebijakan  ini,  peluang  untuk memanfaatkan  potensi  tersebut  menjadi terhambat.
Pada sisi pemerintah sebagai pemangku kebijakan
mengeluarkan kebijakan pembatasan  sosial,  merasa  berkepentingan untuk  melakukan  kebijakan  tersebut, Mengingat  hari  libur  panjang  adalah  hari yang  dimungkinkan  terdapat  sejumlah besar  masyarakat  melakukan  mobilitas tinggi  dan  peluang  berkerumun  menjadi besar,  maka  ketegasan  untuk  membatasi ruang gerak perlu dilakukan. Kekhawatiran munculnya  cluster  baru,  menjadi  alasan utama  pemerintah  untu  menghindari  laju penularan  Covid-19  yang  semakin  hari semakin  mengkhawatirkan  dan  tidak menunjukan  tanda-tanda  akan  adanya pelambatan dalam penyebarannya.
Namun, disisi lain hal tersebut menimbulkan  konflik  dengan  perusahaan transportasi  yang  memang  dimiliki  oleh pemerintah  itu  sendiri,  yaitu  PT  KAI.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Disatu  sisi  pemerintah  ingin  membatasi ruang gerak masyarakat dengan persyaratan yang  berbelit,  sementara  PT  KAI  ingin masyarakat justru tidak dibatasi terlalu jauh ruang  geraknya  sehingga  masyarkat  tidak merasakan  disinsentif  untuk  menaiki Kereta Api.
Demikian  juga  jika  dilihat  dari kebutuhan masyarakat, yang ingin melakukan  aktifitas  yang  tidak  melulu untuk  melakukan  kegiatan  berlibur.  Libur panjang  digunakan  juga  sebagai  ajang silahturahmi ke sanak saudara.

## Alat  Bantu  Analisis  dan  Pengelolaan Konflik
Dalam  melihat  penyelesaian  konflik antara pemerintah dengan PT KAI, peneliti akan  menggunakan  model segitiga  konflik ( Conflict  Triangle ),  untuk  menjabarkan serta memberikan arahan mengenai apa saja variabel  yang  akan  terlibat  dalam  analisa serta penyelesaian konflik antara pemerintah  dan  PT  KAI.  Dalam  teori konflik  yang  dibawa  Galtung  (2000) terdapat  aspek-aspek  kunci  dalam  konflik, meliputi Attitude (sikap), Behavior (perilaku), dan Contradiction (kontradiksi) serta  dirumuskan  menjadi  : Conflict (konflik)  = Attitude (sikap)  + Behavior (perilaku)  + Contradiction (kontradiksi). Dari rumusan tersebut Galtung
menjelaskan bahwa konflik terjadi berdasarkan tiga aspek kunci, yaitu A yang diambil  sebagai  istilah  dari  aspek Attitude (sikap) menggambarkan perasaan dan cara berpikir  seseorang  dalam  konflik.  Lalu  B diambil  dari  istilah  aspek Behavior
(perilaku)  menggambarkan  ekspresi  atau perilaku seseorang ketika konflik
berlangsung.  Dan  C  yang  diambil  sebagai istilah dari aspek Contradiction (kontradiksi) yaitu pertentangan tajam yang muncul.  (dalam  Hendrastin  dan  Purwoko, 2014)
Gambar 1. Model Segitiga Konflik
Dalam metode segitiga konflik, sebuah konflik  bisa  dibelah  menjadi  3  bagian berdasarkan  latar  belakang  penyebab konflik  tersebut  terjadi.  Bagian  pertama adalah  A  ( Attitude )  yang  menunjukan bahwa  perasaan  dan  pemikiran  bisa berujung  pada  timbulnya  konflik  seperti perasan iri atau rasa benci pada sesuatu atau seseorang. Sementara B ( Behavior ) merujuk  pada  perilaku  atau  tindakan  yang bisa  memicu  adanya  konflik,  seperti pernyataan  atau  hinaan,  sementara  C (Contradiction ),  merujuk  pada  pengertian bahwa  kontradiksi  antar  pemikiran  bisa memunculkan  terjadinya  konflik,  seperti perbedaan ideologi atau perebutan wilayah (Galtung, J., 1969).
Adanya segitiga konflik sangat membantu dalam menjabarkan serta menyelesaikan  sebuah  konflik.  Selain karena  sifatnya  yang  aplikatif  dan  bisa diaplikasikan  pada  semua  jenis  konflik, metode  ini  sangatlah  sederhana  dan  bisa menyelesaikan permasalahan dengan berbagai  aktor  yang  terlibat,  hal  ini dikarenakan sifatnya yang membagi konflik  menjadi    3  kategori  dasar  yang mudah  dimengerti  serta  dipahami  bahkan oleh  orang  awam  sekalipun.  Sehingga, dengan metode ini, peneliti bisa menjabarkan  konflik  ini  secara  lebih  baik serta  lebih  sederhana  sehingga  bisa dipahami secara mudah oleh pembaca.
Setelah  adanya  penjabaran  mengenai sifat  konflik  yang  terjadi,  peneliti  bisa mengelola  konflik  secara  lebih  efektif,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
karena  dengan  alat  ini,  peneliti  bisa mengelola konflik
berdasarkan karakteristik  yang  terbagi  dalam  kategori A,B  dan  C.  Ketiga  varian  konflik  tersebut membutuhkan solusi yang berbeda juga dan pencarian  jawaban  tersebut  akan  menjadi lebih mudah dengan penerapan metode ini.
Sehingga  dengan  menggunakan  alat bantu  model  segitiga  konflik  dapat dikatakan bahwa dalam memahami konflik antara  PT  KAI  dengan  kebijakan  yang dibawa  oleh  pemerintah,  perlu  dipahami secara  lebih  detail  mengenai  jenis  konflik yang  mendera  kedua  belah  pihak  terlebih dahulu, sebelum mengajukan klausul solusi yang  efektif  untuk  menangani  masalah yang terjadi.
Berdasarkan  kasus  yang  terjadi  di lapangan  dengan  memanfaatkan  model segitiga  konflik  sebagai  alat  bantu  dalam menjabarkan  asal  usul  konflik,  dapat dikatakan  bahwa konflik antara pemerintah dan  PT  KAI  adalah  konflik  tipe  C  yang menunjukan  adanya  kontradiksi  antara kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah dengan kepentingan yang dimiliki oleh PT KAI.  Konflik  ini  bukan  konflik  yang  lahir dari  sikap  ataupun  perilaku  yang  tidak sejalan,  melainkan  dikarenakan  adanya perbedaan  prioritas  serta  kebijakan  yang dimiliki  kedua  lembaga  tersebut,  karena prioritas yang menjadi landasan berdirinya kedua lembaga tersebut pun sudah berbeda.
Pemerintah  adalah  lembaga  yang melandaskan  ideologinya  pada  pelayanan rakyat  dan  kepentingan  bersama  tanpa memikirkan  keuntungan,  sementara  PT KAI adalah perusahaan BUMN yang fokus utamanya  disamping  pelayanan  publik, adalah mencari keuntungan. Kedua ideologi  tersebut  sangatlah  sulit  untuk disatukan bersama, karena kubu satu ingin mencegah masyarakat bepergian menjelang tahun  baru,  sementara  yang  lain  ingin menarik  sebanyak-banyaknya  masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api.
Lesson  Learned:  Strategi  Mengelola Konflik  dengan  Alat  Bantu  (Segitiga- Konflik)
Dalam  mengelola  konflik  antara  PT KAI  dengan  pemerintah,  perlu  diingat bahwa kebanyakan kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah bersifat absolut  dan  tidak  bisa  diubah  atau ditentang. Hal ini terjadi karena pemerintah yang  sering  mengubah-ubah  kebijakan yang  sudah  ditetapkan  akan  memiliki perspektif  negatif  di  benak  masyarakat karena dianggap inkonsisten.
Oleh  karena  itu,  penanganan  yang sebagai alternatif dalam menangani konflik antara  PT  KAI  dan  pemerintah  adalah menggunakan  metode  akomodasi,  metode ini  membuat  PT  KAI  mengikuti  kebijakan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah tanpa berusaha mengubah kebijakan tersebut, untuk mencegah timbulnya konflik-konflik
baru yang akan memperumit masalah. Namun,  di  sisi  lain  PT  KAI  juga memanfaatkan
potensi-potensi yang muncul akibat adanya kebijakan PSBB jilid II  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Dengan  tetap  tunduk  sepenuhnya  pada aturan pemerintah terutama tentang Rapid- Test  Antigen,  PT  KAI  bisa  mengubah hambatan  tersebut  menjadi  keuntungan dengan  menggunakan  strategi  yang  tepat tanpa harus menimbulkan konflik tambahan  dengan  pemerintah.  Sehingga, kepentingan  kedua  belah  pihak  bisa terpenuhi  tanpa  harus  mengorbankan kepentingan pihak yang lain.
Wilayah yang terdampak kebijakan
antigen Dalam  penerapan  kebijakan  terkait Rapid-Test  berbasis  Antigen  tidak  semua wilayah di
Indonesia menerapkan kebijakan  tersebut.  Wilayah-wilayah  yang menerapkan  peraturan  tersebut  sejauh  ini semuanya  adalah  wilayah  yang  berada  di wilayah  Jawa-Bali,  sementara  di  wilayah lain  di  Indonesia,  kebijakan  tersebut  tidak diterapkan sama sekali (travel.detik, 2020). Selain itu, perlu digarisbawahi juga bahwa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
semua  yang  diwajibkan  untuk  melakukan Rapid-Test Antigen, adalah para pendatang yang  bepergian  dari  satu  provinsi  ke provinsi lainnya (Kompas, 2020), sementara masyarakat yang menjadi penduduk lokal di provinsi yang menerapkan  aturan  Rapid-Test  Antigen, sama  sekali  tidak  diharuskan  menyertakan persyaratan  tes antigen  untuk bepergian  di dalam Provinsi tersebut.
Dilansir dari berbagai sumber, hanya 6 wilayah  saja  yang  menerapkan  kebijakan Rapid-Test  berbasis  Antigen  hingga  hari ini,  20  Desember  2020  (Kompas,  2020). wilayah tersebut diantaranya:
1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Yogyakarta
5. Malang
6. Bali
Dari ke-6 wilayah tersebut, Banten dan Jawa Timur terkecuali Malang, merupakan dua  wilayah  di  pulau  Jawa  yang  tidak mewajibkan  tes  Antigen  bagi  masyarakat yang  ingin  bepergian  menuju  kedua provinsi tersbut. Namun, berdasarkan Surat Edaran  Satuan  Tugas  Penanganan  Covid- 19 No.3 tahun 2020, akan ada kemungkinan bahwa  seluruh  wilayah  Jawa  akan  terkena kewajiban perjalanan berdasarkan hasil test Antigen.
Namun,  info  terbaru  yang  telah  dirilis oleh  pemerintah  menunjukan  bahwa  kini seluruh wilayah Jawa dan Bali mewajibkan setiap orang yang ingin memasuki wilayah tersebut,  diwajibkan  untuk  melampirkan hasil Rapid-Test Antigen negatif (liputan 6, 2020),  bahkan  wilayah  diluar  Jawa-Bali seperti  Sumatera  Utara  sekalipun  sudah mulai menerapkan kebijakan untuk mewajibkan penggunaan Rapid-Test Antigen  bagi  masyarakat  yang  ingin memasuki wilayah provinsi tersebut
(Sumatera.bisnis,  2020),  adanya  kebijakan tersebut,  menunjukan  bahwa  saat  ini  ada tren  kenaikan  jumlah  wilayah  yang mewajibkan penggunaan Rapid-Test Antigen dan jumlah wilayah yang
mewajibkan Rapid-Test Antigen akan terus meningkat  seiring  mendekati  Tahun  Baru 2021.
Perbandingan aturan dengan transportasi darat  lain  (bus,  travel,  dan  kendaraan berbasis online)
Berkaca  pada  penerapan  PSBB  jilid  I hingga era new normal , peneliti melakukan komparasi hasil observasi antara PSBB jilid I dengan PSBB jilid II yang telah dilakukan pada  tanggal  18  Desember  hingga  21 Desember  2020,  dimana  peneliti  mencoba menaiki  moda  transportasi  yang  berbeda- beda yaitu bus, travel dan kendaraan pribadi selama  tanggal  tersebut,  serta  melakukan wawancara dengan PT KAI untuk klarifikasi,  dengan  tujuan  untuk  meneliti seketat apakah penerapan protokol kesehatan yang dilakssanakan oleh transportasi  kereta  api  (PT  KAI)  apabila dibandingkan  dengan  transportasi  darat seperti bus  dan  kendaraan berbasis  online.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, moda kereta api  mendapatkan penekanan  aturan  yang  cukup  ketat. Terbukti  dari  penerapan  kebijakan rapid- test untuk  syarat  perjalan  kereta  jarak menengah dan jauh selama masa pandemi. Apabila  tidak  melakukan rapid-test akan berakibat  penolakan  atau  pembatalan  tiket kereta jika pada hari keberangkaan hasil uji rapid-test  maksimal  h-7  keberangkatan tidak  dimiliki    penumpang.  Berdasarkan wawancara  dengan  Bapak  Seno  Aji Wibowo  manager  unit  CP  ( Customer  and Passenger ),  hal  tersebut  sudah  berlaku bahkan  sebelum  adanya  kebijakan  Rapid-
Test Antigen
diwajibkan pada
perkeretaapian.
Sementara  itu,  moda  transportasi  bus, travel  serta  transportasi  berbasis  online tidak  mendapatkan penekanan  sama  sekali terkait  lampiran rapid-test semasa  PSBB jilid  I  (oto.detik,  2020)  dan  hal  tersebut kembali terulang  lewat temuan  dilapangan pada  PSBB  jilid  II.  Hampir  disetiap kesempatan, moda transportasi bus, travel, serta  transportasi  online  sama  sekali  tidak mewajibkan  penumpang  untuk  mematuhi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kewajiban untuk melampirkan hasil Rapid- Test Antigen ataus setidaknya menanyakan hasil Rapid-Test biasa  pada  penumpang, bahkan  moda  transportasi  tersebut  bahkan tidak  repot  bertanya  apakah  penumpang memiliki  surat  keretangan bebas  Covid-19 sama sekali. Padahal, ketiganya merupakan moda transportasi yang sama-sama memungkinkan  adanya perpindahan  orang dalam jarak jauh serta tetap memungkinkan adanya cluster baru  sebagai  akibat berkumpulnya orang dalam ruangan tertutup  dalam  jarak  yang  relatif  dekat, bahkan memungkinkan transmisi airborne,
terutama  bila  sesama  penumpang  tidak menerapkan  protokol  kesehatan  terutama perihal penggunaan masker (WHO, 2020). Faktor tersebut bisa memungkinkan suspek bahkan  orang  yang  terjangkit  Covid-19 berpindah-pindah antar daerah secara bebas tanpa terdeteksi dan meningkatkan peluang adanya cluster baru  di  daerah  yang didatangi individu tersebut.
Kebijakan  ini  seharusnya  tidak  terjadi, mengingat semua moda transportasi berpeluang sama dalam menyebarkan virus Covid-19, bahkan moda transportasi online seperti Grab-car pun  masih  bisa  menjadi media  penyebaran  Covid-19,  dengan membantu  memindahkan  orang  yang terjangkit  virus  sejauh  100km  atau  jarak dari Yogyakarta – Semarang (tipkerja.com, 2020),  bahkan  dengan  sedikit  negosiasi, Bandung-Jakarta  pun  dengan  jarak  lebih dari  150  km  masih  bisa  ditempuh  oleh pengguna sarana transportasi tersbut.
Seharusnya,  realita  di  lapangan  tidak mengijinkan  adanya  celah  seperti  itu, apabila  ingin  mencegah  penyebaran  virus Covid-19,  semua  moda  transportasi  harus diwajibkan  setidaknya  memiliki  syarat adanya  hasil Rapid-test  PCR terutama moda  transportasi  darat  jarak  menengah dan jauh. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran  Covid-19  dari  wilayah  dengan tingkat  infeksi  tinggi  ke  wilayah  dengan tingkat  infeksi  rendah.  Disamping  itu, kebijakan  ini  terkesan  tebang  pilih  dan hanya  memberatkan  moda  transportasi kereta  api  saja,  padahal  semua  moda
transportasi tersebut memiliki peluang yang sama dalam menyebarkan Covid-19.
Apabila  pemerintah  beralasan  faktor ekonomi  sebagai  penyebab  kebijakan tebang  pilih  tersebut,  idealnya  pemerintah sudah memilih kebijakan berbasis kesehatan  dari  sejak  awal  pandemi  masuk ke  Indonesia,  untuk  mencegah  efek pandemi berkepanjangan, sehingga masyarakat  Indonesia  bisa  menikmati mobilitas  yang  lebih  tinggi  yang  akan berakibat  tidak  perlu  adanya  kebijakan yang merugikan PT KAI secara keseluruhan.
Meskipun  adanya  penekanan  bahwa kebijakan  saat  ini  akan  berdampak  bagi pengguna  semua jenis  transportasi,  namun celah  dalam  penerapan  kebijakan  tersebut masih  mungkin  untuk  ada.  Seperti  tidak adanya  Check  point  di  ruas  tol  Jagorawi pasca pelonggaran penerapan  PSBB jilid  I dan    pada  PSBB  jilid  II  kembali  ditemui celah Check point di ruas tol Jagorawi, serta hanya  ada  check  point  dari  Bandung menuju  Jakarta  dan  tidak  ada  check  point dari Jakarta menuju Bandung via Cipularang.  Hal  ini  berdasarkan  temuan peneliti yang menggunakan transportasi bis untuk  melakukan  perjalanan  Bandung Jakarta  via  Puncak,  kemudian  mencoba menggunakan  kendaraan  pribadi  untuk mencoba memasuki Jakarta via gerbang tol Bogor  dan  gerbang  tol  Jagorawi,  serta mencoba  melakukan  perjalanan  Jakarta menuju  Bandung  dengan  travel  via Cipularang.

## Efektifitas penerapan kebijakan PSBB dan dampaknya pada Perkeretapian
Penerapan kebijakan pembatasan gerak masyarakat  menjelang  Natal  dan  Tahun Baru bertujuan untuk membatasi pergerakan  manusia  dari  satu  wilayah  ke wilayah  lainnya  dalam  rangka  mencegah penyebaran virus Covid-19. Upaya ini tentu saja berupaya baik karena dengan persyaratan perpindahan orang yang dipersulit,  hal  tersebut  diharapkan  akan memberikan  disinsentif  bagi  orang-orang untuk  melakukan  mobilisasi,  terutama
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menjelang libur natal dan tahun baru, yang akan melihat orang dengan berbagai agenda mulai  dari  liburan,  mudik  atau  hanya melepas  penat  memanfaatkan  momentum long weekend dari natal hingga tahun baru, salah  satunya  dengan  adanya  kebijakan Rapid-Test  Antigen  yang  diharapkan  bisa menjadi  disinsentif  bagi  masyarakat  yang ingin  berlibur  atau  bepergian  saat  libur Natal dan Tahun Baru.
Kebijakan  tersebut  bisa  dikatakan efektif  apabila  memang  diterapkan  secara baik dan benar. Mengingat mahalnya harga rapid test antigen yang bisa berkisar hingga Rp  450.000  (Surabaya.tribunews,  2020), sebelum  ada  penerapan  kebijakan  Harga Ecerean  Tertinggi  yang  mematok  harga diangka  Rp  250.000  untuk  wilayah  Jawa dan  Rp.  275.000  untuk  wilayah  luar  Jawa (finance.detik,  2020).  Kendati  demikian, apabila  semua  orang  yang  ingin bepergian harus  menunjukan  hasil  test  antigen  hal tersebut  bisa  menjadi  disinsentif  besar mengingat  besarnya  biaya  yang  perlu dikeluarkan.  Sebuah  keluarga  berisikan  4 orang  bisa  mengeluarkan  uang  hingga Rp.1.000.000  untuk  melakukan  perjalanan dalam rangka memanfaatkan libur natal dan tahun  baru,  ditambah  ongkos  perjalanan serta biaya akomodasi, biaya rapid test bisa menelan  hingga  hampir  separuh  anggaran perjalanan dari keluarga berisikan 4 orang, biaya  tersebut  bisa  lebih  membengkak apabila perjalanan liburan tersebut berlangsung  lebih  dari  3  hari,  karena  hasil test  antigen  hanya  berlaku  selama  3  hari saja (megapolitan. Kompas. 2020). Dengan penjagaan yang optimal terutama di tempat- tempat wisata, perbatasan daerah serta kota besar, pergerakan manusia bisa dibatasi via disinsentif tersebut.
Hal  tersebut  memunculkan  konflik antara  PT  KAI  dengan  pemerintah, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Seno Aji Wibowo selaku  salah  satu  Manager  Unit  CP ( Customer and Passenger ), saat pemerintah ingin  membatasi  pergerakan  masyarakat dikala pandemi untuk membatasi penyebaran  virus  Covid-19,  PT  KAI  disisi
lain  harus  menjalankan  fungsi  utama sebagai  perusahaan  transportasi  yaitu mencari  penumpang  sebanyak-banykanya dan  menghasilkan  profit  dari  hal  tersebut. Dengan  adanya  kebijakan  PSBB  dan kebijakan Rapid-Test Antigen, PT KAI ada diposisi sulit karena harus melanggar fungsi utama  dari  perusahaan  yang  berharap  ada sebanyak  mungkin  orang  menaiki  kereta dengan mewajibakan semua orang menggunakan  Rapid-Test  Antigen  yang memang memiliki biaya yang cukup mahal.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Sebagai  perusahaan  BUMN  yang bertujuan  melayani  masyarakat,  meski peluang  konflik  dapat  terjadi  baik  dengan masyarakat dan bahkan dengan pemerintahan,  PT.KAI  tetap  menjadi dinamisator  bagi  salah  satu  altertanif kendaraan darat.
Meski  terjadi  peraturan  yang  tidak menguntungkan  bagi  seluruh  transportasi yang  dikelola  swasta  maupun  pemerintah, PT.KAI  tetap  menjadi  bagian  yang berpihak  kepada  peraturan  pemerintah demi  memberi  pelayanan    terbaik  bagi masyarakat  umum.  Maka,  seiring  dengan kebijakan yang mensyaratkan bebas Covid dengan  mengharuskan  calon  penumpang melakukan Rapid  Test  Antigen ,  PT.KAI tetap dpat emnajalnkannya, dengan mendapatkan  subsidi  dari  pemerintah  agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat

## Saran
Dalam  menangani  dampak  yang  akan ditimbulkan  dari  adanya  kebijakan  PSBB jilid II pada PT KAI, peneliti menyarankan 2 solusi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan  untuk  mencari  keuntungan ditengah kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan, tanpa perlu menciptakan  kegaduhan  terlebih  konflik dengan  pemerintah,  terutama  dengan menonjolkan  segi  Rapid-Test  Antigen dengan harga murah yang ditawarkan oleh PT KAI yang memang menjadi keunggulan terbesar yang saat ini dimiliki oleh PT KAI
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dibandingkan  perusahaan-perusahaan  lain bahkan lembaga kesehatan milik pemerintah. Selain itu, memberi pemahaman pentingnya  melawan  pandemi  Covid kepada masyarakat terutama calon penumpang  tetap  harus  dilakukan  tiada henti.  Hal  ini  ditujukan  agar  membangun kesadaran  bersama  untuk  menjalankan program PSBB jilid II secara disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Fisher,  Simon  dkk.  2001.  Mengelolah Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi untuk Bertindak. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
Galtung,  Johan.  2003.  Studi  Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan  Peradaban.  Terjemahan  Asnawi dan  Safruddin,  Surabaya:  Pustaka Eureka.
Soekanto,  Soerjono.  2001.  Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Surbakti,  Ramlan,  1992,  Memahami  Ilmu
Politik,  Gramedia  Widya  Sarana, Jakarta.
Tadjudin,  Djuhendi,  2000.  Manajemen Kolaborasi. Bogor: LATIN.
Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I.
2020.  Dampak  pandemi  Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Jurnal Benefita, 5(2), 212-224.

## Internet
https://www.jawapos.com/nasional/17/12/ 2020/gara-gara-syarat-rapid-antigen- refund-tiket-tembus-rp-317-miliar/
JHU  CSSE  COVID-19  Data.  (2020,  20
Desember). Indonesia Coronavirus data.  Diakses  pada  20  Desember  2020 Diakses dari https://www.google.com/search?q=ind onesia+coronavirus&oq=indonesia+co ron&aqs=chrome.1.0i131i433j0i433j6 9i57j0l5.3898j0j7&sourceid=chrome&
ie=UTF-8
JHU  CSSE  COVID-19  Data,  (2020,  20 Desember) Singapore Coronavirus
Data. Diakses pada 20 Desember 2020 Diakses dari https://www.google.com/search?q=sin gapore+coronavirus&oq=singapore+co ronavirus&aqs=chrome.0.69i59l2j0l6.9 271j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 JHU  CSSE  COVID-19  Data.  (2020,  20 Desember).  South  Korea  Coronavirus Data. Diakses pada 20 Desember 2020. Diakses dari https://www.google.com/search?q=sou th+korea+coronavirus&oq=south+kore a+coronavirus&aqs=chrome..69i57j35i 39j0l6.9375j0j9&sourceid=chrome&ie =UTF-8 WHO.  (2020.  27  April).  Archived  :  WHO Timeline.  Diakses  pada  21  Desember 2020. Diakses dari https://www.who.int/news/item/27-04- 2020-who-timeline---covid-19 JHU  CSSE  COVID-19  Data.  (2020,  20
Desember).  China  Coronavirus  Data. Diakses  pada  20  Desember  2020.
Diakses dari https://www.google.com/search?q=china+ coronavirus&oq=china+coronavirus&a qs=chrome..69i57j0l7.6142j0j9&sourc eid=chrome&ie=UTF-8
Cnnindonesia.com.  (2020.  19  Desember). VIDEO: Pengetatan PSBB Jelang Libur Natal dan Tahun Baru. Diakses pada 22 Desember 2020. Diambil dari https://www.cnnindonesia.com/tv/2020 1219214957-410-584267/video-
pengetatan-psbb-jelang-libur-natal- dan-tahun-baru WHO.  (2020.15  Oktober).  Coronavirus disease  (COVID-19):  Herd  immunity, lockdowns  and  COVID-19.  Diakses pada  19  Desember  2020.  Diambil  dari https://www.who.int/news-room/q-a- detail/herd-immunity-lockdowns-and- covid-19 Santia  Tira.  (2020.  21  Desember)  . Pengamat:  Kebijakan  Rapid  Test Antigen  Bikin  Bingung  Masyarakat. Diakses  pada  21  Desember  2020.
Diakses dari
https://www.liputan6.com/bisnis/read/
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
4438560/pengamat-kebijakan-rapid- test-antigen-bikin-bingung-masyarakat Atina  Ivany  Arby.  (2020,  18  Desember).
Daftar  Lokasi  dan  Biaya  Rapid  Test Antigen  Jabodetabek.  Diakses  pada  20 Desember 2020. Diakses dari
https://megapolitan.kompas.com/read/ 2020/12/18/09154991/daftar-lokasi- dan-biaya-rapid-test-antigen- jabodetabek?page=all Arnani Mela. (2020, 22 Desember 2020). 6 Daerah yang Terapkan Wajib Dokumen Rapid Test Antigen, Mana saja. Diakses pada  23  Desember  2020.  Diakses  dari https://www.kompas.com/tren/read/20 20/12/19/170500065/6-daerah-yang- terapkan-wajib-dokumen-rapid-test- antigen-mana-saja?page=all Cnnindonesia.com. (20 Desember 2020). 6 Wilayaj  Wajib  Rapid  Test  Antigen
Syarat  Perjalanan.    Diakses  pada.  20 Desember 2020. Diambil dari
https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20201220104612-20-584364/6- wilayah-wajib-rapid-test-antigen- syarat-perjalanan Puspita  Dyah  Wisnuwardani.  (2020,  20 Desember).  Wajib  Rapid  Test  Antigen
Mulai 19 Desember 2020 untuk Keluar Masuk Pulau Jawa, Kecuali Perjalanan Rutin  Jabodetabek.  Diakses  pada  24 Desember 2020. Diambil
dari https://www.liputan6.com/health/read/ 4438139/wajib-rapid-test-antigen- mulai-19-desember-2020-untuk- keluar-masuk-pulau-jawa-kecuali- perjalanan-rutin-jabodetabek Evifania  Christina  Manik.  (29  Desember 2020). Masuk ke Wilayah Sumut Wajib Rapid  Test  Antigen.  Diakses  pada  29
Desember 2020. Diambil dari
https://sumatra.bisnis.com/read/202012 29/533/1336543/masuk-ke-wilayah- sumut-wajib-rapid-test-antigen