## Batasan untuk Keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme

## Jessica Angelina Anggraeni Purba
Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro
Abstrak
Penelitian ini menganalisis kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia, sebagai produsen terbesar nikel dunia yang memiliki nilai tukar rendah, dengan pendekatan poskolonialisme. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini pada 2019 dengan tujuan meningkatkan hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja untuk mempromosikan pengolahan dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk secara rinci menggambarkan dan menganalisis kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia. Pendekatan studi pustaka melibatkan telaah mendalam terhadap literatur-literatur terkait kebijakan ekspor nikel dan kerangka pemikiran postkolonialisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan poskolonialisme Fanon dan Said untuk menganalisis kepentingan Indonesia dan dampaknya. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembatasan ekspor nikel tidak hanya menjadi langkah strategis ekonomi, tetapi juga simbol perang kemerdekaan yang melibatkan perjuangan identitas dan pembebasan mental dari pengaruh kolonial.
Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan, Nikel, Pembatasan, Poskolonialisme.

## Abstract
This research analyzes Indonesia’s nickel export restriction policy, as the world’s largest nickel producer, using a postcolonialist approach. The government issued regulations in 2019 to increase downstreaming, investment and job creation as a way to promote domestic processing. The research method used in this research is a qualitative descriptive method with literature study. A qualitative descriptive method was used to describe and analyze Indonesia’s nickel export restriction policy in detail. The literature study approach involves an in-depth review of literature related to nickel export policy and the framework of postcolonialism. This research uses Fanon and Said’s postcolonial approach to analyze Indonesia’s interests and their impacts. The results of this research are that the policy of limiting nickel exports was not only a strategic economic step, but also a symbol of the war of independence which involved a struggle for identity and mental liberation fro m colonial influence.
Keywords: Indonesia, Policy, Nickel, Restrictions, Postcolonialism

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme

## Pendahuluan
Nikel merupakan sumber daya yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi non-ferrous alloy , stainless steel , electroplating , dan barang lainnya yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga bermanfaat bagi perekonomian nasional. Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam sudah masuk ke dalam Rencana Induk Pembesaran dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 hingga 2025. Tiga mineral logam utama yang masuk ke dalam rencana ini adalah nikel, bauksit, dan tembaga dari 22 program kegiatan utama multisektor (Soelistijo 2013). Menurut laporan dari United States Geological Survey (USGS), Indonesia menempati posisi sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia pada tahun 2019, dengan produksi mencapai 800 ribu ton dan cadangan sebanyak 21 juta ton. Dengan angka-angka ini, Indonesia dapat dianggap sebagai pemimpin utama dalam industri nikel secara global. Data yang dicatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa sebanyak 296 perusahaan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di sektor nikel, dan dari jumlah tersebut, 293 perusahaan telah aktif beroperasi (Media Nikel Indonesia 2020).

## Grafik 1. Negara Produsen Nikel Terbesar di Dunia
Sumber: Media Nikel Indonesia, 2020
Pada tahun 2023, jumlah sumber daya nikel di Indonesia mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam. Jumlah ini setara dengan 23% cadangan nikel yang ada di dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia 2023). Berdasarkan jumlah sumber daya nikel yang dimiliki, sudah bertahun-tahun lamanya Indonesia menjadi negara pengekspor nikel di dunia, namun sayangnya ekspor ini masih dalam bentuk raw material atau bahan mentah yang memiliki nilai jauh lebih rendah dibandingkan dalam bentuk setengah jadi. Ekspor yang dilakukan Indonesia pada akhirnya membuat cadangan nikel di Indonesia menipis dan hanya mampu menyokong kebutuhan dalam negeri selama 7 hingga 8 tahun ke depan (Ramadhana et al. 2024).
Melihat angka yang semakin mengkhawatirkan, pada 28 Agustus 2019, pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia akan membatasi ekspor sumber daya nikel dan akan dikelola menggunakan industri dalam negeri agar dapat memiliki nilai tambah yang lebih besar dan bermanfaat untuk devisa negara. Secara sederhana, Indonesia membatasi ekspor sumber daya nikel yang masih berbentuk bahan mentah dan mengubahnya menjadi bahan setengah jadi.
Dengan pembatasan ekspor ini, terdapat berbagai respons tidak baik dari berbagai pihak yang didapatkan oleh Indonesia, salah satunya adalah dari Uni Eropa. Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel Indonesia menyatakan ketidaksetujuan dan mengajukan gugatan pada Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Gugatan ini diberikan oleh Uni Eropa dengan tuduhan bahwa pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan untuk menguntungkan industri baja tahan kata dan pengecorannya. Poin utama dari gugatan Uni Eropa adalah kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia dinilai diskriminatif. Gugatan ini akhirnya dimenangkan oleh Uni Eropa, namun pada tahun 2022 Indonesia kembali mengajukan banding dan tetap melakukan pembatasan ekspor sumber daya nikel (Radhica dan Wibisana 2023).
Sihotang dan Suandika (2023) dalam penelitian berjudul “Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization” menjelaskan tentang kebijakan larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia, berujung pada gugatan Uni Eropa di WTO dengan argumen bahwa kebijakan tersebut dinilai merugikan Eropa. Ramadhana et al (2024) dalam penelitian berjudul “Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia” menjelaskan tentang gugatan yang dilakukan Uni Eropa dalam merespons kebijakan pembatasan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia. Di dalam penelitian ini, Ramadhana menjelaskan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme
Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel, peningkatan pembangunan nasional, kepentingan nasional, praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan, dan pembentukan lapangan kerja baru.
Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia melalui pendekatan Poskolonialisme. Pendekatan poskolonialisme merupakan kerangka pemikiran yang mengeksplorasi dampak sejarah kolonialisme dan imperialisme terhadap budaya, politik, dan identitas masyarakat yang pernah menjadi wilayah jajahan. Pendekatan ini menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan, penindasan budaya, dan konstruksi identitas dalam konteks pascakolonial. Fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana struktur kekuasaan kolonial telah membentuk hubungan global, serta bagaimana masyarakat dan individu pasca-kolonial berupaya mengatasi warisan kolonial dalam upaya membangun identitas yang otonom dan resisten terhadap dominasi budaya dan politik asing.
Pendekatan poskolonialisme juga dipilih karena memberikan perspektif yang kritis terhadap sejarah kolonialisme dan dampaknya terhadap kebijakan ekonomi dan politik saat ini. Dalam konteks Indonesia, masa lalu kolonialisme telah mempengaruhi pembentukan struktur kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi yang cenderung menguntungkan pihak kolonial. Dengan menganalisis kebijakan pembatasan ekspor nikel melalui lensa poskolonialisme, kita dapat memahami bagaimana Indonesia sebagai negara pasca-kolonial berusaha membangun kemandirian ekonomi dan mengatasi warisan kolonial dalam upaya memperoleh kontrol atas sumber daya alamnya.
Argumen atau hipotesis yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah bahwa kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia dapat dilihat sebagai upaya untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang telah dieksploitasi selama masa kolonial. Dengan membatasi ekspor nikel mentah dan mengarahkannya ke industri dalam negeri untuk pemrosesan lebih lanjut, Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah produk dan mengurangi ketergantungannya pada pasar global yang cenderung dikendalikan oleh negara-negara maju. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana analisis pendekatan Poskolonialisme terhadap kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia?”

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena tertentu secara rinci dan mendalam menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari sumber- sumber tertulis atau studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik, mengeksplorasi kompleksitasnya, dan menangkap berbagai nuansa dan konteks yang terlibat (Agustianti et al. 2022). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk secara rinci menggambarkan dan menganalisis kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia.
Pendekatan studi pustaka melibatkan telaah mendalam terhadap literatur-literatur terkait kebijakan ekspor nikel dan kerangka pemikiran postkolonialisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan analisis dokumen dan studi pustaka. Penulis mengakses dan meneliti berbagai dokumen terkait kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia, termasuk kebijakan resmi, laporan pemerintah, dan data statistik terkait ekspor nikel. Selain itu, penulis juga merinci literatur terkait postkolonialisme untuk memahami kerangka pemikiran teoritis yang mendasari analisis. Studi pustaka juga menjadi sumber data kunci, membantu dalam memahami penyebab kebijakan ekspor nikel dalam perspektif postkolonial. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan penelitian untuk menyusun analisis yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan tersebut tercermin dalam literatur dan dokumen resmi, serta bagaimana hal itu terkait dengan dimensi poskolonial dalam konteks sejarah dan dinamika hubungan internasional.

## Landasan Teoritis

## Poskolonialisme
Poskolonialisme adalah sebuah pendekatan akademis yang muncul sebagai warisan dari periode pasca-Perang Dunia II hingga saat ini. Fokus utamanya adalah pada konsekuensi yang meliputi aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari masa penjajahan Eropa. Pendekatan ini timbul dari dorongan negara-negara yang terjajah untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri setelah mengalami dominasi kolonial. Salah satu gagasan utama dalam poskolonialisme adalah upaya mendekolonisasi pandangan sejarah yang biasanya Eurosentris, serta menganalisis dengan cermat bagaimana kekuasaan beroperasi setelah masa kolonial (Wilkens 2017).

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme
Dalam pandangan Frantz Fanon, poskolonialisme diperluas ke ranah identitas, di mana kolonialisme diakui sebagai pemicu krisis identitas dalam masyarakat pasca-kolonial. Fanon menyoroti bagaimana masyarakat terjajah cenderung menginternalisasi pandangan dan norma penjajah, menciptakan  ketidaksetaraan  dan  konflik  identitas  yang  kompleks. Melalui karyanya seperti “Black Skin White Masks” dan “The Wretched of the Earth,” Fanon menggarisbawahi pentingnya perjuangan identitas dan pembebasan mental dari pengaruh kolonial, yang merupakan tahap penting dalam mencapai kemerdekaan yang otentik (Young 2020).
Fanon menyoroti bahwa norma-norma kolonial yang diinternalisasi oleh masyarakat terjajah menjadi penghambat utama dalam pencarian identitas yang otentik dan independen. Hal ini melibatkan penghapusan atau penolakan terhadap pandangan dan nilai-nilai yang diterapkan oleh penjajah, serta pembentukan kembali pola pikir masyarakat yang sesuai dengan realitas lokal mereka sendiri. Pembebasan dari norma- norma kolonial memungkinkan masyarakat untuk membentuk identitas yang lebih otentik, merdeka dari pengaruh luar yang merendahkan atau memaksa mereka untuk mengadopsi norma-norma yang tidak sesuai dengan realitas mereka.
Di sisi lain, Edward Said membawa kontribusi penting dalam poskolonialisme melalui karyanya “Orientalism,” yang mengungkap bagaimana pandangan Barat terhadap Timur tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga menjadi alat legitimasi untuk dominasi kolonial. Said mendorong untuk mengembangkan “ counter-narratives ” yang menantang pandangan kolonial yang dominan, memungkinkan masyarakat yang terpinggirkan untuk menyuarakan pengalaman dan pandangan mereka sendiri. Said sendiri, melalui karyanya, mempraktikkan konsep “ counter-narratives ” dengan menyoroti pengalaman Palestina dan menentang representasi yang dipaksakan oleh pihak-pihak penjajah. Dengan menggali dan menghidupkan kembali sejarah serta budaya yang terabaikan, Said menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan dan menghormati narasi-narasi alternatif untuk memahami kebenaran yang lebih utuh (Young 2020).
Penelitian ini mengambil dua pendekatan utama dari Fanon dan Said dalam memahami dan menganalisis poskolonialisme. Fokusnya adalah pada upaya “ counter-narratives ” yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi hegemoni Barat melalui kebijakan pembatasan ekspor nikel. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bagaimana Indonesia berupaya membentuk narasi alternatif yang menantang dominasi Barat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, serta bagaimana hal ini menjadi bagian dari perjuangan identitas dan pembebasan mental dari pengaruh kolonial yang masih berlangsung hingga kini.

## Hasil dan Diskusi
Kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia yang diterapkan pada tanggal 1 Desember 2020 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan pasokan bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Larangan ekspor ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri smelter nikel di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah industri pengolahan nikel di Indonesia serta menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat daya saing industri nikel Indonesia di pasar global.

## Kepentingan Indonesia dalam Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel
Kebijakan pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia yang tertuang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dengan adanya pembatasan ini, terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia.
Pertama, hilirisasi. Hilirisasi adalah suatu proses pengembangan ekonomi yang melibatkan peningkatan nilai tambah suatu produk atau sumber daya alam di tingkat hilir dari rantai produksi. Hilirisasi menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah dari produk nikel. Pemerintah telah menyepakati untuk membangun smelter dan bertindak lebih tegas dalam pelarangan ekspor bahan baku nikel. Hasil dari hilirisasi ini dapat terlihat dari peningkatan nilai ekspor produk nikel yang telah mencapai USD33,81 miliar atau Rp504,2 triliun pada tahun 2022. Angka ini jauh lebih besar 745% dibandingkan nilai ekspor sebelum hilirisasi pada tahun 2017 yang hanya berada di angka USD4 miliar (Indonesia 2023).
Hilirisasi dalam kebijakan pembatasan ekspor nikel di Indonesia telah membawa  dampak  positif  yang  signifikan  terutama  terkait  peningkatan nilai tambah ekspor, penciptaan nilai tambah bagi industri dalam negeri, dan penguatan kemandirian industri. Kebijakan pembatasan ekspor nikel berfokus pada pengembangan industri hulu, mengarah pada peningkatan nilai tambah produk atau sumber daya alam. Dengan membatasi ekspor nikel mentah, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan smelter yang lebih canggih dan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Permenko

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme
Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan 22 Smelter dalam Program Pembangunan Smelter untuk mendorong hilirisasi tambang (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2021). Langkah ini berhasil meningkatkan nilai ekspor produk nikel secara substansial. Peningkatan nilai ekspor tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Selain berdampak pada nilai ekspor, hilirisasi juga memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Proses pengolahan nikel menjadi produk jadi di dalam negeri menciptakan industri hulu yang lebih maju dan berkembang. Produk jadi yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan bahan mentah, meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Ini juga berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, hilirisasi meningkatkan kemandirian industri Indonesia. Dengan adanya smelter di dalam negeri, negara ini dapat lebih mandiri dalam memproses dan memanfaatkan sumber daya alamnya, khususnya nikel. Pemrosesan yang lebih mandiri mengurangi ketergantungan pada pemrosesan di luar negeri, meminimalkan risiko fluktuasi harga global, dan meningkatkan kontrol atas nilai tambah yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi nasional tetapi juga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam merespons perubahan pasar internasional.
Selanjutnya adalah peningkatan investasi. Peningkatan investasi merupakan aspek krusial dalam kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia, memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan keberlanjutan sektor pertambangan. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa tren investasi setelah hilirisasi dan pembatasan ekspor bahan baku mentah nikel menunjukan  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  dapat  dilihat nilai investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat menjadi Rp94,8 triliun pada 2020, Rp117,5 triliun pada 2021, dan meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Angka ini jauh lebih besar 177,9 persen dalam waktu 4 tahun terakhir (Ekonomi 2023).
Peningkatan investasi dalam konteks kebijakan pembatasan ekspor nikel di  Indonesia  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  berbagai aspek ekonomi dan industri. Pertama, peningkatan investasi memberikan dorongan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya nilai investasi dalam sektor-sektor terkait nikel, aktivitas ekonomi meningkat, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
Ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Kedua, peningkatan investasi berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing industri Indonesia. Dengan adanya smelter dan fasilitas pengolahan nikel, negara ini dapat memproduksi produk dengan nilai tambah lebih tinggi, meningkatkan daya saing produk-produk industri dalam negeri di pasar global. Ini membuka peluang ekspansi ekspor, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri logam dasar.
Selain itu, peningkatan investasi juga menciptakan keberlanjutan sektor pertambangan nikel di Indonesia. Dengan pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan, negara dapat memproses sumber daya alamnya secara  lebih  efisien,  mengurangi  ketergantungan  pada  pemrosesan  di luar negeri, dan meningkatkan kontrol atas nilai tambah yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya melindungi sektor pertambangan dari fluktuasi harga global, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja juga menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan pembatasan ekspor nikel di Indonesia, yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas kegiatan ekonomi dalam negeri. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas mencatat bahwa hingga 01 November 2021, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), salah satu perusahaan yang menjadi pihak pengelola bahan baku nikel, mencapai 6824 orang dengan proporsi 93% laki-laki dan 7% perempuan. Penyerapan tenaga kerja PT VDNI menyumbang 11,37% dari target serapan tenaga kerja di Kawasan Industri Morosi. Tenaga kerja yang bekerja di VDNI didominasi 42% dari Kabupaten Konawe, 16% dari luar Kabupaten Konawe tetapi masih dari Sulawesi Utara, dan 41% dari luar Provinsi Sulawesi Utara (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2021).
Melalui hilirisasi dan pembatasan ekspor bahan baku mentah nikel, pemerintah Indonesia telah menciptakan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, kebijakan pembatasan ekspor nikel mendorong pembangunan fasilitas pengolahan seperti smelter di dalam negeri. Proses pengolahan ini memerlukan tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil untuk mengoperasikan dan mendukung operasional fasilitas tersebut. Dengan demikian, pembangunan smelter secara langsung menciptakan lapangan kerja baru. Seiring dengan berkembangnya sektor hilir nikel, seperti industri logam dasar dan barang logam, permintaan tenaga kerja semakin meningkat, menciptakan peluang pekerjaan yang lebih luas.

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme
Selain itu, peningkatan nilai ekspor produk nikel yang telah mengalami hilirisasi juga membuka peluang pekerjaan di sektor ekspor dan perdagangan internasional. Dengan produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, perusahaan-perusahaan dapat mengakses pasar global dengan lebih baik, meningkatkan kebutuhan akan pekerjaan terkait ekspor dan distribusi. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih luas.
Selanjutnya, kepentingan Indonesia dalam kebijakan pembatasan ekspor nikel berdasarkan pendekatan poskolonialisme menggunakan perspektif dari Frantz Fanon dan Edward Said yang dikutip dari Dizayi (2019). Dengan menggabungkan pemikiran Fanon yang menyoroti aspek perjuangan identitas dalam hal perang kemerdekaan, dan konsep “ counter-narratives ” dari Said, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia bukan hanya sebagai tindakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai langkah untuk meraih kemerdekaan budaya dan pembebasan mental dari warisan kolonial yang masih tertinggal.
Dalam pemikiran Frantz Fanon (dalam Dizayi 2019), pertarungan untuk kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga melibatkan perjuangan identitas dan pembebasan mental dari pengaruh kolonial. Hal ini tercermin dalam kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia, yang menjadi bentuk perlawanan terhadap “ white mask ” atau topeng putih warisan masa kolonial. Fanon menyoroti bahwa norma-norma kolonial masih melekat dalam cara Indonesia memandang dan memanfaatkan sumber daya alamnya, seperti ekspor nikel. Indonesia, yang telah lama menjadi korban eksploitasi kolonialisme terhadap sumber daya alamnya, memutuskan untuk membatasi ekspor nikel sebagai langkah menuju kemerdekaan sejati.
Kebijakan pembatasan ekspor nikel tidak hanya diinterpretasikan sebagai langkah ekonomi semata, tetapi juga sebagai simbol perang kemerdekaan lanjutan. Fanon menekankan bahwa perjuangan identitas dan pembebasan mental adalah tahap penting setelah kemerdekaan politik tercapai. Dengan membatasi ekspor nikel, Indonesia berusaha membebaskan diri dari ketergantungan pada praktik kolonial yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memberikan nilai tambah yang memadai. Keputusan ini juga merupakan langkah awal untuk mengakhiri warisan kolonialisme yang masih relevan, di mana negara-negara barat seringkali memanfaatkan sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat ekonomi yang seimbang (Dizayi 2019).
Kebijakan pembatasan ekspor nikel memuat makna yang lebih dalam sebagai langkah untuk memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap kekayaan sumber daya alam negara ini. Dengan mengambil kontrol atas ekspor nikel, Indonesia tidak hanya menjalankan kontrol atas produksi dan perdagangan, tetapi juga mengamankan nilai tambah yang lebih besar dari produk ekspornya. Dalam hal ini, kebijakan tersebut menjadi respons terhadap sejarah eksploitasi yang melibatkan sumber daya alam Indonesia selama periode kolonial, di mana nilai tambah yang dihasilkan oleh produk ekspor seringkali dinikmati oleh pihak asing.
Selanjutnya, pendekatan poskolonialisme yang disampaikan oleh Edward Said juga memberikan pandangan yang menarik terhadap kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia. Kebijakan ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk “ counter-narratives” yang berusaha merombak narasi yang telah lama dikuasai oleh pandangan Barat tentang pengelolaan sumber daya ekonomi. Indonesia, dengan langkah ini, mencoba untuk menghadirkan suara dan perspektifnya sendiri dalam narasi global yang selama ini didominasi oleh kepentingan Barat (Burney 2012).
Pendekatan “ counter-narratives ” ini juga dapat dihubungkan dengan upaya Indonesia untuk membebaskan diri dari kerangka pikir kolonial yang masih terasa dalam tata kelola ekonomi global (Said dan Goytisolo 2003). Kebijakan pembatasan ekspor nikel tidak hanya sekedar langkah ekonomi, tetapi juga sebuah tindakan yang bermakna politis dan kultural. Indonesia, melalui tindakan ini, mencoba menghadirkan suara dan perspektifnya sendiri dalam narasi global yang selama ini cenderung didominasi oleh pandangan dan kebijakan Barat. Said menyoroti bahwa orientalisme tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis  dalam  pembentukan  kebijakan  dan  justifikasi  imperialisme. Dalam kebijakan ekspor nikel Indonesia, dapat dilihat bahwa keputusan ini tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga oleh keinginan untuk menentang dan melawan dominasi Barat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini menjadi suatu bentuk “counter-narratives” yang menggugat pandangan bahwa ekspor sumber daya alam harus mengikuti aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh kekuatan dominan, dalam hal ini, Barat.
Di dalam perang ekonomi global, kekuatan fisik saja tidak cukup, melainkan peran pemahaman dan narasi menjadi krusial. Dengan menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel, Indonesia tidak hanya mengejar tujuan ekonomi semata, tetapi juga mencoba mengubah keseimbangan kekuasaan dan merestrukturisasi pandangan yang telah lama dikuasai oleh perspektif Barat. Langkah ini sejalan dengan pemikiran Edward Said, yang menganjurkan pengembangan narasi alternatif yang mencerminkan pengalaman dan pandangan yang sering diabaikan atau direndahkan oleh dominasi narasi kolonial.

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme
Dengan demikian, kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga manifestasi dari perjuangan identitas dan pembebasan mental dari pengaruh kolonial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Frantz Fanon. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk merombak narasi yang telah lama dikuasai oleh pandangan Barat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Said. Dengan demikian, kebijakan pembatasan ekspor nikel menjadi langkah nyata dalam upaya Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sejati dan keadilan global.

## Kesimpulan
Dalam rangka menganalisis kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia melalui pendekatan poskolonialisme, baik Frantz Fanon maupun Edward Said memberikan wawasan yang mendalam terhadap perjuangan kemerdekaan dan perubahan narasi yang dilakukan oleh Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menjadi langkah strategis ekonomi, tetapi juga simbol perang kemerdekaan yang melibatkan perjuangan identitas dan pembebasan mental dari pengaruh kolonial. Melalui pendekatan Fanon, pembatasan ekspor nikel dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap “ white mask ” kolonial yang masih terus memengaruhi cara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam. Sementara itu, pendekatan Said menyoroti kebijakan ini sebagai bentuk “ counter-narratives ” yang menggugat pandangan dan dominasi Barat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi global. Dengan merangkum pandangan-pandangan ini, Indonesia mengambil peran aktif dalam mengubah dinamika kekuasaan dan mengukir identitasnya dalam dunia global. Kebijakan ini membawa dampak positif terutama dalam hilirisasi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja, serta menciptakan narasi alternatif yang menantang hegemoni Barat dalam orientasi ekonomi global.

## Referensi

## Buku
Agustianti, R. et al. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif . Makassar: Tohar Media.
Burney, Shehla, 2012. Pedagogy of the Other: Edward Said, Postcolonial Theory, and Strategies for Critique . New York: Peter Lang.
Gibson, Nigel C. 2017. Fanon: The postcolonial imagination . Cambridge: John Wiley & Sons.
Lopez, Alfred J, 2001. Posts and pasts : a theory of postcolonialism . New York: State University of New York Press.
McEwan, Cheryl, 2009. Postcolonialism and Development . London: Rou- tledge.
Said, Edward W dan Juan Goytisolo, 2003. Orientalismo . Barcelona: De- bolsillo.
Young, Robert J, C. 2020. Postcolonialism: A Very Short Introduction . N.p.: OUP Oxford.

## Artikel Jurnal
Dizayi, Saman A, 2019. “Locating Identity Crisis in Postcolonial Theory: Fanon And Said”, Journal of Advanced Research in Social Sciences , 2 (1): 79-86.
Praveen, Ambesange, 2016. “Postcolonialism: Edward Said & Gayatri Spivak”, Research Journal of Recent Sciences , 5 (8): 47-50.
Radhica, Dicky D., dan Raden A. Wibisana, 2023. “Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia”, Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies , 7 (1): 74-84.
Ramadhana, Muhammad A. et al. 2024. “Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia”, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik , 2 (2): 185-199.
Sawant, Datta, 2011. “Perspectives on Postcolonial Theory: Said, Spivak and Bhabha”, Literary Endeavor , 2:129-135.
Soelistijo, Ukar W, 2013. “Prospect of potential nickel added value development in Indonesia”, Earth Science , 2 (6): 129-138.

## Batasan untuk keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme
Wilkens, Jan, 2017. “Postcolonialism in International Relations”, Oxford Research Encyclopedia of International Studies .

## Publikasi Daring
Indonesia, 2023. “Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745%.” [Online].
Dalam https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ek- spor-hilirisasi-nikel-melonjak745?lang=1 [diakses pada 31 Januari 2024].
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023. “Potensi Menjan- jikan, Nikel RI Bakal Laris Manis Pikat Investor.” [Online]. Dalam https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/poten- si-menjanjikan-nikel-ri-bakal-laris-manis-pikat-investor- [diakses pada 31 Januari 2024].
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2021. “Hilirisasi Nikel untuk Penciptaan Lapangan Kerja di Daerah.” [Online]. Dalam https://kppip.go.id/berita/hilirisasi-nikel-untuk-penciptaan-lapa- ngan-kerja-di-daerah/ [diakses pada 31 Januari 2024].
Media Nikel Indonesia, 2020. “Asa Hilirisasi Sang Raja Nikel Dun- ia – Media Nikel Indonesia.” [Online]. Dalam https://nikel. co.id/2020/11/09/asa-hilirisasi-sang-raja-nikel-dunia/ [diakses pada 31 Januari 2024].
Meilanova, Denis, 2023. “Jokowi Setop Ekspor Nikel, Investasi Hilirisa- si Tembus Rp171 Triliun.” [Online]. Dalam https://ekonomi.bisnis. com/read/20230814/44/1684613/jokowi-setop-ekspor-nikel-in- vestasi-hilirisasi-tembus-rp171-triliun diakses pada 31 Januari 2024].