## ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur)
Gloria Henriette, Annathasia P. Erasashanti Akuntansi Perbanas Institute Jakarta gloriehenriette@gmail.com , erasashanti@perbanas.id

## ABSTRACT
This study aims to  analyze the effects of tax incentives, income levels, and  digitalization on MSME taxpayers’ compliance  in  the  era  of  the  COVID-19  pandemic  in  the  East  Jakarta  area.  This  study  used  a  quantitative method using a Likert measuring device and the data were primary data obtained from questionnaires filled out by  MSME  actors  in  the  East  Jakarta  area  which  has  in  total  population  of  240.512  MSMEs,  with  sampling techniques using the purposive sample method. The determination of the number of samples is determined using the Slovin formula and gets the results of 100 respondents. The data analysis technique in this study was multiple regression using the SPSS version 26 application. The results of this study indicate that: Tax Incentives, Income Levels, and Digitalization have a significant and positive impact on Taxpayer Compliance.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era pandemi Covid-19 di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan alat pengukur likert dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh  dari  kuesioner  yang  diisi  oleh  pelaku  UMKM  di  wilayah  Jakarta  Timur  yang  memiliki  populasi sebanyak  240.512  UMKM,  dengan  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode purposive  sample . Penentuan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dan mendapatkan hasil 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata kunci: insentif pajak;  tingkat pendapatan;  digitalisasi;  kepatuhan wajib pajak

## 1. PENDAHULUAN
Pada  seminar  “Meningkatkan  Kesadaran  Pajak” di Auditorium Gedung Direktorat Jendral Pajak 2018, Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  mengatakan  bahwa pajak  merupakan  tulang  punggung  penting  suatu negara (Satyagraha, 2018).
Berikut data penerimaan pajak yang tercantum dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 - 2021:
Tabel 1. Peranan Pajak bagi APBN 2017 – 2021
Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017-2021.
Berdasarkan data kontribusi penerimaan pajak di atas,  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan
pajak sangat dibutuhkan karena mayoritas pendapatan negara  berasal  dari  penerimaan  pajak.  Artinya  jika kepatuhan  wajib  pajak  rendah,  maka  pendapatan negara  pun ikut menurun yang juga  dapat menghambat  perkembangan  negara  dalam  berbagai bidang dikarenakan kurangnya dana untuk pembangunan.  Berikut  data  Rasio  Kepatuhan  Wajib Pajak Tahun 2017 – 2021: Tabel  2.  Rasio  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Tahun 2017 – 2021 Tahun Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Jumlah Wajib Pajak Tergolong Patuh Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2017 39.151.603  28.416.234 72.58% 2018 42.479.485  30.202.914 71.10% 2019 45.950.440  31.379.592 73.06% 2020 46.380.119  36.004.886 77.63% 2021 66.351.573  55.781.767 84.07% Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2017-2021
Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 1.2 di atas, terdapat peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak
Tahun
Jumlah (dalam triliun rupiah) Persentase Pajak Dalam Negeri Pendapatan Negara 2017 1.343,5 1.654,7 84.98% 2018 1.518,8 1.928,1 85.45% 2019 1.786,3 2.164,7 79.08% 2020 1.865,7 2.232,7 83.56% 2021 1.444,5 1.742,7 82.89%
selama  5  tahun  terakhir.  Namun  pada  tahun  2022, berdasarkan situs nasional kontan,  terdapat penurunan penerimaan  pajak  di  kuartal  3  di  angka  62% year  on year (yoy) pada bulan Juli 2022 yang dimana kembali menurun  di  bulan  September  2022  di  angka  28% yo . Oleh karena itu sangat diharapkan adanya peningkatan kontribusi  penerimaan  pajak  dari  para  wajib  pajak, khususnya pelaku UMKM, terlebih setelah pemerintah memberikan  kemudahan  dalam  pembayaran  pajak dalam bentuk insentif pajak. Penelitian ini penting dan harus  dilakukan  untuk  meneliti  perkembangan UMKM  untuk  menyokong  perkembangan  dan perbaikan ekonomi negara.
Menurut  data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM di  tahun  2020,  total  kontribusi  yang  diberikan  oleh UMKM  terhitung  signifikan  yaitu  sebesar  61  persen, dengan jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu  sebesar  1,67  persen  dan  menjadi  salah  satu penyumbang  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  terbesar mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang dapat  membantu  mengurangi  tingkat  pengangguran serta  membantu  mendongkrak  perekonomian  negara (Wardhani et al., 2020). Namun berdasarkan data yang dimiliki  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia, pada  tahun  2020  jumlah  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  memberikan  kontribusi penerimaan  pajak  hanya  sekitar  2,3  juta  dari  67  juta yang tersebar dan tidak semuanya rutin membayar.
Oleh  karena  itu  sangat  diharapkan  adanya peningkatan  kontribusi  penerimaan  pajak  dari  para wajib  pajak,  khususnya  pelaku  UMKM,  terlebih setelah  pemerintah  memberikan  kemudahan  dalam pembayaran  pajak  dalam  bentuk  insentif  pajak. Penelitian  ini  penting  dan  harus  dilakukan  untuk meneliti  perkembangan  UMKM  untuk  menyokong perkembangan dan perbaikan ekonomi negara.
Masalah penelitiannya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi  Covid-19.  Adapun  pertanyaan  penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Apakah  kebijakan  insentif  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang terdapat di wilayah Jakarta Timur di era pandemi Covid-19
2. Apakah  tingkat  pendapatan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang  terdapat  di wilayah Jakarta Timur di masa pandemi Covid-19?
3. Apakah  digitalisasi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  yang  terdapat  di wilayah Jakarta Timur di masa pandemi Covid-19?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior
Theory  of  Planned  Behavior diusung  oleh  Ajzen pada tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari Theory of Action (TRA). Theory of Planned Behavior menjabarkan  bahwa  sejatinya  penentu  individu hendak  berperilaku  adalah  niat  individu  itu  sendiri untuk  terlibat  pada  perilaku  tersebut.  Sikap  wajib pajak  dalam  pemenuhan  kewajibannya  dijelaskan melalui Theory  of  Planned  Behavior yaitu  ketika
wajib  pajak  memiliki  keyakinan  akan  pentingnya membayarkan  kewajiban  pajaknya.  Wajib  pajak  yang telah  sadar  akan  kewajibannya  dalam  membayarkan pajak  akan  mengambil  keputusan  apakah  wajib  pajak akan  melakukan  kewajibannya  atau  tidak  dengan menimbang apakah ada dampak atau hasil yang positif atau  negatif  jika  wajib  pajak  membayar  atau  tidak membayar  kewajiban  pajaknya  dengan  mengetahui adanya  sanksi  pajak  yang  memicu  wajib  pajak  untuk memenuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  yaitu dengan  membayarkan  kewajibannya  sebagai  wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 39/PMK.03/2018.,  kriteria  wajib  pajak  yang  patuh ditetapkan  oleh  DJP  adalah  sebagai  berikut:  “Tepat waktu  dalam  menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis pajak  dalam  3  tahun  terakhir;  tidak  mempunyai tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali telah  memperoleh  izin  untuk  mengangsur  atau menunda  pembayaran  pajak;  tidak  pernah  dijatuhi hukuman  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  dalam  jangka  waktu  5  tahun  terakhir; Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir  diaudit  oleh  akuntan  publik  dengan  pendapat wajar tanpa pengecualian”. Menurut (Dwi Cahyaningtyas,  2021),  Kepatuhan  wajib  pajak merupakan  suatu  kondisi  Ketika  wajib  pajak diharuskan  untuk  memenuhi  semua  kewajibannya menurut  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  yaitu membayar  pajak  tanpa  perlu  intervensi  dari  pihak otoritas pajak.

## UMKM
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) adalah  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri  atau dilakukan  perorangan  atau  badan  usaha  pada  semua sektor  ekonomi  yang  pada  dasarnya  pembeda  antara usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  biasanya  ada  pada nilai aset awal (Halim, 2020).

## Insentif Pajak
Insentif  pajak  merupakan  fasilitas  perpajakan yang  telah  dirancangkan  untuk  mendorong  kegiatan perekonomian  suatu  negara  dengan  mengurangi besaran  pembayaran  pajak  yang  dapat  berdampak positif atau  negatif terhadap perekonomian  negara  itu sendiri. (Islami, 2022). Insentif pajak UMKM di masa pandemi  Covid-19  mengalami  beberapa  perubahan seiring  dengan  perubahan  kondisi  ekonomi  yang  ada. Pelaku  UMKM  mendapat  insentif  pajak  dengan  tarif 0,5% untuk PPh Final sesuai PP Nomor 23 tahun 2018 yang  ditanggung  pemerintah.  Insentif  ini  tidak mengharuskan  UMKM  untuk  mengajukan  surat keterangan,  cukup  sampai  laporan  realisasi  insentif setiap bulannya.
Insentif pajak UMKM Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan perpajakan dalam bagian pajak penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang sebelumnya
diatur  dalam  PP  23  Tahun  2018.  Kini  wajib  pajak UMKM  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu sampai  dengan  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh.

## Tingkat Pendapatan
Dalam PSAK
Nomor 23, pendapatan didefinisikan  sebagai  penghasilan  yang  timbul  dari aktivitas  perusahaan  yang  biasa  dan  dikenal  dengan sebutan  yang  berbeda  seperti  bunga,  deviden,  royalti, penjualan, penghasilan jasa ( fees ), dan sewa. Pendapatan wajib pajak diartikan sebagai penghasilan  yang  diterima  wajib  pajak  yang  timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak melalui aktivitas atau pekerjaan  dalam  suatu  periode  tertentu.  (Wiguna, 2018)

## Digitalisasi
Dalam  melaksanakan  keberlangsungan  usaha yang  baik  di  masa  pandemi  COVID-19  ini,  UMKM perlu  mengubah  cara  maupun  strategi  dalam menciptakan  maupun  meningkatkan  nilai  mutu mereka  dengan  melakukan  transformasi  digital. Penerapan  transformasi  digital  ini  bisa  dilakukan dengan  pemilihan platform  digital  marketing di berbagai e-commerce . (Firmansyah et al., 2022) Digitalisasi  juga  merambah ke  layanan pajak dan diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak,  digitalisasi  pada  layanan  pajak  juga  memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat mengurangi kecurangan-kecurangan  yang  kerap  terjadi  seperti memanipulasi  data  yang  harus  diberikan  (Tambun  & Ananda, 2022).

## Kerangka Pemikiran
Sumber : Penulis, 2023
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Hipotesis
Pengaruh  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . 88888888Insentif  pajak  adalah  jenis  fitur peraturan  pajak  yang  disusun  demi  meningkatkan pendapatan  pemerintah  yang  umumnya  memiliki empat  jenis  yaitu  pengecualian  dari  pengenaan  pajak, pengurangan  basis  pajak,  penurunan  tarif  pajak,  dan penangguhan pajak, dan pembebasan pajak merupakan  bentuk  dari  insentif  pajak  yang  paling umum.(Suwandi,  2022).  Berdasarkan  hasil  penelitian (Suwandi,  2022)  dan  (Walidain,  2021),  insentif  pajak memiliki  pengaruh  posistif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Atas  dasar  uraian  di  atas,  maka  dapat  dibuat hipotesis sebagai berikut:
H1:  Insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Penghasilan  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  berupa barang atau uang merupakan balas jasa yang diterima dari  bekerja  dan  akhir  bulan  mendapat  gaji  disebut pendapatan.  Pada  era  pandemi  Covid-19,  pendapatan para  pelaku  usaha  terkhusus  UMKM  mengalami penurunan  yang  signifikan  yang  dapat  memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Penelitian  milik  (Florientina  &  Nugroho,  2021) dan  (Wiguna,  2018)  menyatakan  bahwa  tingkat pendapatan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H2  :  Tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Digitalisasi  pajak  merupakan  sebuah  program yang  dibentuk  agar  kinerja  dan  kelembagaan  dapat mengalami  perbaikan  ke  arah  yang  lebih  praktis, efisien, dan ekonomis. (Wardhani et al., 2020)
Penelitian milik (Priyanto, 2021) dan (Tambun & Ananda, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Atas  dasar  uraian  di  atas,  maka  dapat  dibuat hipotesis sebagai berikut:
H3 :6 Digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 3. METODOLOGI Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  240.512 wajib  pajak  yang  merupakan  pelaku  UMKM  di wilayah  Jakarta  Timur.  Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sampel non probabilitas yaitu purposive sampling . Berdasarkan  data  terbaru  Kementerian  Koperasi  dan UMKM  Republik  Indonesia,  terdapat  240.512  pelaku UMKM  yang  tersebar  di  wilayah  Jakarta  Timur. Melihat  banyaknya  jumlah  populasi,  maka  peneliti menentukan  jumlah  sampel  dengan  teori  slovin dengan hasil 100 responden.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakah penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung  dari  responden  melalui  kuesioner.  Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh  peneliti  langsung  dari  sumber  pertama  atau tempat  objek  penelitian  dilakukan(Sugiyono,  2018). Pada  penelitian  ini,  data  primer  diambil  dari  para pelaku UMKM di kawasan Jakarta Timur.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah: 1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Semua variabel dalam pengujian ini dikatakan  valid  dan  reliabel  karena  dalam pengujian  validitas r-hitung ≥ r-tabel (0,361) dan dalam pengujian keandalan nilai Alpha Cronbach ≥ 0,60.
2. Analisis Regresi Linear Berganda Analisis  regresi  linear  berganda  ditujukan untuk  memprediksi  bagaimana  keadaan  variabel dependen (terikat) apabila dua atau lebih variabel independen  sebagai  faktor  prediktif  dimanipulasi nilainya.
Y = ∝   + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝑒 Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta
𝛽 1,2,3 = Koefisien Regresi 1,2, dan 3 𝑋 1 = Insentif Pajak 𝑋 2 = Tingkat Pendapatan
𝑋 3 = Digitalisasi e = eror
3. Uji Asumsi Model Regresi
a. Uji Normalitas Uji  normalitas  digunakan  untuk  dapat mengetahui apakah populasi data terdistribusi secara normal atau tidak. Pada uji normalitas, jika  nilai  uji  Kolmogorov  –  Smirnow  Sig.  ≥ 0.05,  maka  data  dinyatakan  terdistribusi normal.  Namun  jika  nilai  uji  Kolmogorov  – Smirnow Sig. < 0.05, maka data terdistribusi tidak normal.
b. Uji Multikolinearitas Uji  multikolinearitas  dilakukan  dengan melihat  nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
1) Jika  nilai  VIF  <  10  maka  tidak  terjadi gejala multikolinearitas di antara variabel independen (bebas).
2) Jika  nilai  VIF  <  10  maka  terjadi gejala  multikolinearitas  di  antara variabel independen (bebas).
c. Uji Heterokedastisitas Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi suatu  ketidaksamaan  varian  dan  residu  satu pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Dalam melakukan  uji  heteroskedastisitas,  terdapat beberapa cara melakukan uji
heteroskedastisitas  dalam variance  error terms untuk model regresi yaitu metode chart (diagram scatterplot )  dan  uji  statistik  (uji glejser ).
d. Uji Autokorelasi Uji  autokorelasi  ini  dilakukan  untuk menganalisis  apakah  terdapat  autokorelasi pada  persamaan  regresi  penelitian  ini.  Jika
ditemukan adanya autokorelasi, maka persamaan yang digunakan tidak layak untuk dipakai  sebagai  prediksi.  Namun,  apabila tidak terjadi autokorelasi, maka pada persamaan  regresi  dapat  dikatakan  baik  dan layak  untuk  dipakai  sebagai  prediksi  dalam penelitian ini.
4. Pengujian Hipotesis
a. Uji t Uji  t  dilakukan  untuk  mengungkapkan bagaimana  satu  variabel  independen  (bebas) secara individual menjelaskan variabel independen.  Tahapan  dalam  uji  T  adalah sebagai berikut (Ghozali 2018:99):
1) H 1 ditolak  jika  probabilitas  signifikansi >  0.05.  Dapat  disimpulkan  bahwa variabel independen (bebas) tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel dependen (terikat).
2) H 1 diterima jika probabilitas signifikansi <  0.05.  Dapat  disimpulkan  bahwa variabel independen (bebas) berpengaruh secara  signifikan  terhadap  variabel dependen (terikat).
b. Uji Signifikansi Simultan (F) Uji  F  digunakan  untuk  menguji  model yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan  pengaruh  variabel  independen (bebas)  secara  bersama-sama  pada  variabel dependen  (terikat).  Pengujian  hipotesis  akan dilakukan  dengan  menggunakan  tingkat signifikansi  sebesar  5%  (α  =  0.05)  atau tingkat  keyakinan  sebesar  0.95.  F  hasil perhitungan  ini  selanjutnya  dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan  tingkat  risiko  atau  signifikan level  5%  (α  =  0.05)  atau  dengan degree freedom =  k  (n  –  k  –  1)  dengan  kriteria sebagai berikut:
1) H 0 ditolak  jika  F  hitung  >  F  tabel  atau nilai  sig.  <  α,  maka  insentif  pajak, tingkat  pendapatan,  dan  digitalisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) H 0 diterima  jika  F  hitung  <  F  tabel  atau nilai  sig.  >  α,  maka  insentif  pajak, tingkat  pendapatan,  dan  digitalisasi secara  bersama-sama  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
c. Uji Koefisien Determinasi Uji  koefisien  determinasi  diuji  untuk
mengungkapkan  kesesuaian  atau  ketetapan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Koefisien determinasi digunakan  untuk  mengukur  kemampuan variabel independen (bebas) terhadap variabel  dependen  (terikat).  Nilai  koefisien
determinasi  adalah  antara  nol  atau  satu dengan ketetapan sebagai berikut:
1) Nilai R 2 menjauhi  angka  1  atau mendekati  angka  0  berarti  variabel independen (bebas) tidak mampu menjelaskan  variasi  variabel  dependen (terikat) 2) Nilai R 2 mendekati  angka  1  berarti variabel  independen  (bebas)  mampu menjelaskan  hampir  semua  informasi yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi variabel dependen (terikat).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas Tabel 3. Analisis Validitas dan Reliabilitas Variabel Validitas Nilai Cronbach’s Alpha Insentif Pajak (X1) Valid 0,933 Tingkat Pendapatan (X2) Valid 0,844 Digitalisasi (X3) Valid 0,961 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Valid 0,951 Sumber : Diolah, 2023
Semua  variabel  dalam  pengujian  ini  dikatakan valid dan reliabel karena dalam  pengujian  validitas r- hitung  ≥  r-tabel  (0,361)  dan  dalam  pengujian keandalan nilai Alpha Cronbach ≥ 0,60.

## Analisis Regresi Linear Berganda

## Sumber : Diolah, 2023
Gambar 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Y = ∝   + 𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 + 𝛽 3 𝑋 3 + 𝑒 Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta 𝛽 1,2,3 = Koefisien Regresi 1,2, dan 3 𝑋 1 = Insentif Pajak
𝑋 3 = Digitalisasi
e = eror
Berikut penjelasan dari persamaan regresi di atas:
a) Konstanta  sebesar  -1,892  yang  berarti  jika variabel  Insentif  Pajak,  Tingkat  Pendapatan, dan  Digitalisasi  dianggap  nol,  maka  variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -1,892.
b) Koefisien  regresi  variabel  bebas  ( X 1 )  yaitu Insentif  pajak  sebesar  0,322  yang  jika dibandingkan  dengan  tingkat  signifikansi 0,000  (lebih  kecil  dari  tingkat alpha 0,05 ) berarti  jika  variabel  independen  (bebas) lainnya  bernilai  kontan  (0)  dan  variabel Insentif  Pajak  (X1)  meningkat  satu-satunya, maka  variabel  dependen  (Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y))  akan  mengalami  peningkatan sebesar 0,322. Nilai koefisien regresi variabel Insentif Pajak (X1) yang positif menunjukkan bahwa  pengaruh  Insentif  Pajak  terhadap Kepatuhan wajib pajak searah, dimana ketika Insentif Pajak semakin baik, maka Kepatuhan Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  di  wilayah Jakarta Timur akan ikut meningkat.
c) Nilai  koefisien  regresi  variabel  bebas  (X2) yaitu  Tingkat  Pendapatan  sebesar  0,238 dengan tingkat signifikansi 0,003 (lebih kecil dari  tingkat alpha 0,05 )  berarti  jika  variabel independen  (bebas)  lainnya  bernilai  kontan (0)  dan  variabel  Tingkat  Pendapatan  (X2) meningkat satu-satunya, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,238.  Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan (X2)  yang  positif  menunjukkan  bahwa pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan wajib pajak searah, dimana ketika Tingkat Pendapatan meningkat, maka Kepatuhan  Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  di wilayah Jakarta Timur akan ikut meningkat. d) Nilai  koefisien  regresi  variabel  bebas  (X3) yaitu  Digitalisasi  sebesar  0,378  dengan tingkat  signifikansi  0,000  (lebih  kecil  dari tingkat alpha 0,05 )  berarti  jika  variabel independen  (bebas)  lainnya  bernilai  kontan (0)  dan  variabel  Digitalisasi  (X3)  meningkat satu-satunya, maka variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak (Y)) akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,238.  Nilai koefisien  regresi  variabel  Digitalisasi  (X3) yang  positif  menunjukkan  bahwa  pengaruh Digitalisasi  terhadap  Kepatuhan  wajib  pajak searah, dimana ketika Digitalisasi meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di  wilayah Jakarta  Timur  akan ikut meningkat.

## Uji Asumsi Model Regresi
a. Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residu N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.65959486 Most Extreme Differences Absolute .080 Positive .051 Negative -.080 Test Statistic .080 Asymp. Sig. (2-tailed) .120 c
Sumber : diolah, 2023
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Berdasarkan  tabel  hasil  uji  normalitas  di  atas, output yang  diperoleh  adalah  nilai  signifikansi sebesar  0,120  yang  berarti  0,120  >  0,05.  Karena nilai  signifikan  lebih  dari  5%,  berarti  residu terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas

## Sumber : diolah, 2023
Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Dari  tabel    hasil  uji  multikolinearitas  di  atas menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  untuk  ketiga variabel  independen  (bebas)  tersebut  tidak melebihi 10 yaitu, variabel Insentif Pajak 2.015 < 10,  variabel  Tingkat  Pendapatan  1.673  <  10,  dan variabel Digitalisasi 1.980 < 10. Demikian halnya dengan  nilai tolerance pada  tiap  variabel  yaitu pada  variabel  Insentif  Pajak  0.496  >  0.01, variabel  Tingkat  Pendapatan  0.598  >  0.01,  dan untuk  variabel  Digitalisasi  0.505  >  0.01  yang berarti  semua  variabel  independen  (bebas)  tidak mengalami  multikolinearitas.  Sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  model  regresi  baik  untuk melihat  pengaruh  variabel  independen  (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).
c. Uji Heterokedastisitas

## Sumber : diolah, 2023

## Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Dari  gambar  hasil  uji  heterokedastisitas  di atas  terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara acak  dan  tidak  membentuk  suatu  pola  tertentu, titik-titik  yang  ada  pada  hasil  uji  tersebut menyebar  di  bawah  serta  di  atas  angka  nol  dari sumbu  Y.  Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.
d. Uji Autokorelasi
Sumber : diolah, 2023 Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan  tabel    hasil  uji  autokorelasi  di atas, diperoleh  nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,178  yang  kemudian  akan  dibandingkan  dengan Durbin-Watson dengan  signifikan  0,05  dengan jumlah  data  (n)  =  100  serta  variabel  independen (bebas)  (k)  =  3,  maka  diperoleh  dL  (batas  nilai bawah)  sebesar  1,6131  dan  dU  (batas  nilai  atas) sebesar  1,7364.  Diketahui  dari  hasil output pengolahan  diperoleh  nilai Durbin-Watson (DW)
sebesar  2,178  yang  lebih  besar  dari  dU  1,7364. Maka  dapat  dipastikan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi.
Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikansi Simultan (F)
Sumber : diolah, 2023

## Gambar 6. Hasil Uji F
Pada  tabel  hasil  uji  F  di  atas,  diperoleh  nilai Fhitung sebesar 61,369 dengan tingkat keyakinan 95% = alpha 0,05  dan  derajat  kebebasan  penyebut  (n  –  k) atau 100 – 3 = 97 dengan n adalah jumlah data dan k adalah  jumlah  variabel  X  (Insentif  Pajak,  Tingkat Pendapatan,  dan  Digitalisasi).  Dengan  demikian diperoleh hasil nilai F tabel 2,70, yang berarti F hitung 61,369 lebih besar dari F tabel 2,70. Juga dengan nilai signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,000. Oleh karena  itu, maka keputusan  yang diambil atas Uji Signifikansi Simultan (Uji F) adalah menolak H 0 dan  menerima H 1 yang  berarti  secara  simultan seluruh variabel independen atau bebas (Insentif Pajak (X1), Tingkat Pendapatan (X2), dan Digitalisasi (X3)) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel dependen  atau  terikat  (Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)). Hasil  Uji  F  ini  pun  menunjukkan  bahwa  model  yang digunakan  untuk  menjelaskan  variabel  Insentif  Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi dapat diterima.

## b. Uji Koefisien Determinasi

## Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .811 a .657 .647  3.71634 2.178 Sumber : diolah, 2023
a. Predictors : ( Constant ),
DIGITALISASI, TINGKAT PENDAPATAN, INSENTIF PAJAK
b. Dependen Variabel : KEPATUHAN WP
Berdasarkan  hasil  olah  data  pada  tabel    di  atas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,647 yang menunjukkan  bahwa  hubungan  di  antara  variabel
dependen  (terikat)  dengan  variabel  independen (bebas)  kuat  karena  mendekati  angka  sat  atau  lebih besar  dari  0,05.  Selanjutnya  untuk  angka  pada Adjusted  R  Square sebesar  0,647  atau  64,7%  berarti kemampuan  variabel  independen  (Insentif  Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi) dalam menjelaskan varian dari variabel dependen
(Kepatuhan  Wajib Pajak)  sebesar 64,7%, lalu sebesar 35,3%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  di  luar penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan rinci.

## 5. PENUTUP 5.1.  Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Insentif  Pajak  (X1),  Tingkat  Pendapatan  (X2),  dan Digitalisasi  (X3)  berpengaruh  secara  parsial  dan simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bagi  pelaku UMKM  di  wilayah  Jakarta  Timur.  Berdasarkan  hasil analisis  yang  telah  dilakukan  pada  Bab  IV sebelumnya,  maka  diperoleh  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara  parsial  Insentif  Pajak  (X1)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y)  pelaku  UMKM  di  wilayah  Jakarta Timur.  Semakin  tinggi  pemahaman  Wajib  Pajak mengenai  insentif  pajak,  maka  semakin  tinggi pula  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajibannya.
2. Secara parsial Tingkat Pendapatan (X2) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  pelaku  UMKM  di wilayah  Jakarta  Timur.  Semakin  tinggi  tingkat pendapatan  Wajib  Pajak,  maka  semakin  besar pula  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajibannya.
3. Secara  parsial  Digitalisasi  (X3)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Y)  pelaku  UMKM  di  wilayah  Jakarta Timur.  Semakin  tinggi  pemahaman  Wajib  Pajak mengenai  digitalisasi,  maka  semakin  tinggi  pula Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajibannya  dikarenakan  adanya  kemudahan berkat  kemajuan  digitalisasi  di  bidang  layanan pajak.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  di  atas, berikut  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  peneliti berikan.  Untuk  dunia  pendidikan,  penelitian  ini  dapat digunakan  untuk  memperluas  pengetahuan  para pembaca mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu sumber rujukan atau acuan  bagi peneliti  lain  yang  ini dan  akan  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  .Pada penelitian ini, hanya ada tiga variabel yang diuji untuk mengetahui faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu,  peneliti selanjutnya  dapat  lebih  menggali  dan  menggunakan variabel  independen  (bebas)  lain  sehingga  dapat diketahui  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi
kepatuhan  wajib  pajak.  Untuk  UMKM,  penelitian  ini juga  dapat  memberikan  rekomendasi  bagi  pelaku UMKM  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  mengenai peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  wajib  pajak disarankan  untuk  dapat  lebih  aktif  dalam  mencari informasi  mengenai  kebijakan  yang  pemerintah berikan  terhadap  pajak  yang  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Untuk  pemerintah,  penelitian ini  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  bahan evaluasi  dan  kajian  lebih  lanjut  mengenai  kepatuhan wajib  pajak  melalui  pengamatan  pada  bidang-bidang terkait  yang  memiliki  nilai  rata-rata  terendah  pada hasil kuesioner penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi Cahyaningtyas, A.,    2021, Pengaruh Kesadaran, Kualitas  Pelayanan,  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  di
KP2KP Magetan.
Firmansyah,  R.,  Hasanah,  N.,  &  Sumiati,  A.,  2022, Pemanfaatan  Insentif  Pajak  Dan  Pemilihan Platform  Digital   Terhadap  Keberlangsungan Usaha  UMKM  Di  Era  Pandemi  Covid-19 ,
Jurnal  Akuntansi,  Perpajakan  Dan  Auditing, 2(3), 517–536. Florientina,  &  Nugroho,  V.,  2021, Pengaruh  Usia,
Pendidikan,  Tingkat  Pendapatan,  Dan  Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Halim,  A.,  2020 ,    Pengaruh  Pertumbuhan  Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Mamuju . 1(2). Islami, F. N., 2022, Penerapan Kebijakan Insentif Pph Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  (DTP)  Di Masa  Covid-19  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Jawa Timur. Priyanto,  W.  E.,  2021, Pengaruh  Digitaliasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama Pangkalan Bun . Satyagraha.,  2018, Menkeu  Ingatkan  Pajak  Tulang Punggung Negara . Sugiyono., 2018, Metode Penelitian Kuantitatif . Suwandi,  E.  D.,  2022, Efektivitas  Insentif  Pajak  Dan Kebijakan  Di  Bidang  Perpajakan  Sehubungan Dengan  Pandemi  Covid-19 ,  Keunis,  10(1),  78. https://Doi.Org/10.32497/Keunis.V10i1.3175 Tambun,  S.,  &  Ananda,  N.  A.,  2022, Pengaruh Kewajiban  Moral  Dan  Digitalisasi  Layanan
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Nasionalisme  Sebagai  Pemoderasi , Owner, 6(3), 3158–3168.
https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i3.999 Walidain,  M.  B.,  2021, Pengaruh  Insentif  Pajak, Sosialisasi  Pajak  Dan  Self-Assesment  System Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Saat Pandemi  Covid-19, Muhamad,  Jurnal  Ilmiah
Indonesia, 6(1), 1–23. Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E., 2020, Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi
Pajak,  Dan  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah Terhadap  Penanganan  Dampak  Covid-19 , Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 1–17. Wiguna, Y. H., 2018, Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan  Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan  Membayar PBB  dengan  Religiositas Sebagai  Pemoderasi  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Klaten ).