PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PELAPORAN UMKM DAN POLA KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA
Ardiansah * , Silm Oktapani **
Jl. Yos Sudarso No.KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266 Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia E-mail: ardiansah@unilak.ac.id, silm@unilak.ac.id.

## Abstrak .
Keberadaan  Indomaret  dan  Alfamart  telah  merambah  sampai  ke  pemukiman  Kota Pekanbaru. Banyaknya Indomaret dan Alfamart ini belum sejalan dengan sikap para pelaku  usaha  dalam  menunaikan  kewajiban  melakukan  pelaporan  jumlah  UMKM yang  bermitra  serta  pola  kemitraannya.  Belum  terlaksananya  kewajiban  pelaku usaha untuk melakukan pelaporan pada setiap semesternya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana sebuah  penelitian  melihat  hukum  didalam masyarakat.  Dengan  menggunakan  cara pengumpulan data secara observasi, kuisioner, wawancara serta kajian pustaka. Dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  usaha  tidak melakukan  pelaporan  jumlah  UMKM  yang  bermitra  serta  pola  kemitraannya disebabkan  ketidaktahuannya  akan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Upaya yang perlu dilakukan ialah instansi terkait mensosialisasikan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 kepada para pelaku usaha dan menerapkan sanksi bila amanah dari Perda tidak terlaksana.
Kata Kunci: Pelaporan, UMKM, Pelaku Usaha

## Abstrak
Abstract. The existence of Indomaret and Alfamart has penetrated into the settlements of  Pekanbaru  City.  The  number  of  Indomaret  and  Alfamart  is  not  in  line  with  the attitudes of business actors in fulfilling their obligation to report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns. The obligation of business actors to report each semester is not fulfilled based on the Pekanbaru City Regional Regulation concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This research  uses  empirical  legal  research,  where  a  study  looks  at  the  law  in  society.  By
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
using data collection by observation, questionnaires, interviews and literature review. From the results of the research conducted, it can be concluded that business actors do not report the number of MSMEs that have partnered and their partnership patterns due to their ignorance of Pekanbaru City Regional Regulations concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related  agencies  to  socialize  the  Regional  Regulation  Number  9  of  2014  again  to business actors and apply sanctions if the mandate of the Perda is not implemented.
Keywords: Reporting, MSMEs, Business Actors

## A. Latar Belakang
Pembangunan  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang  yang senantiasa  mengarah  kepada  upaya  peningkatan  bagi  kesejahteraan  rakyatnya,  salah satu  langkah  yang  dilakukan  ialah  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. 1 Dalam pemberdayaan  ekonomi  rakyat  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  merupakan sektor  komponen  terpenting. 2 Dalam  suatu  negara  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) merupakan  salah  satu  bagian  penting,  dimana  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) adalah salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam aneka bidang usaha yang sangat  dekat  dengan  masyarakat.  Walaupun  dari  skala  ekonominya  terlihat  tidak seberapa  namun  jumlah  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  sangat  banyak  dan dominan. 3
Indonesia  telah  melakukan  berbagai  macam  upaya  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  salah  satunya  adalah  dengan  meningkatkan  daya  saing  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM). 4 UMKM  adalah  usaha  ekonomi  rakyat  yang sangat berperan dalam perkembangan  perekonomian. 5
UMKM mempunyai spesifikasi yang relatif mudah bila dibandingkan dengan usaha lainnya. UMKM ini membutuhkan persyaratan yang tidak banyak, karena teknologi yang
1 Tutut Adi Kusumadewi, Imam Hanafi,  Wima Yudo Prasetyo, ‘Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk, Corporate Social Responsbility (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang Dengan UMKM Olahan Apel Di Kota Batu)’, Jurnal Administrasi Publik , Vol. 1, No. 5, 2013, hlm.  953.
2 Mellya  Embun  Baining  dan  Nurhasanah,  ‘Pelaporan  Kewajiban  Perpajakan  Dilihat  Dari  Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Pemilik Umkm Di Kota Jambi’, Jurnal Riset Ekonomi Islam , Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 40.
3 Anggrainy Eka Putri Marpaung, ‘Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sikap Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Di Pekan Baru’, Jurnal J OM Fekon, Vol. 3, No.1, 2016, hlm. 1221.
4 Laurensius Arliman S, ‘Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat’, Jurnal RechtsVinding , Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 387.
5 Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto,  Sri Yuni Widowati, Ratna Wijayanti, ‘Pola Pengelolaan Program CSR Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM’, Jurnal Dinamika Sosial Budaya , Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 241.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
digunakan biasanya lebih sederhana, kebutuhan modal yang tidak terlalu besar, tingkat pendidikan serta keahlian yang tidak terlalu khusus. 6
UMKM  sangat  memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian  Indonesia. 7 Ketua Asosiasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  Indonesia  Muhammad  Ikhsan Ingratubun menyampaikan data bahwa pada tahun 2018 sektor UMKM menyumbang Rp 8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp 14.000 triliun PDB Indonesia tahun 2018. 8
UMKM  sangat  diharapkan  bisa  meningkatkan  perekonomian  lokal.  Namun, berbagai  permasalahan  klasik menjadi  kendala  yang  sering  dihadapi  UMKM. 9 Kondisi internal  yang  dirasakan  bagi  Pelaku  UMKM,  diantaranya:  permodalan,  minimnya jaringan  dalam  pengembangan  bisnis,  dan  sumber  daya  manusia. 10 UMKM  dapat melakukan pengembangan dengan cara pola kemitraan sebagai salah satu solusi. 11
Dalam  perkembangannya,  pola  kemitraan  yang  dirasakan  sangat  membantu Pelaku UMKM merupakan pemicu Pelaku UMKM untuk terus dapat melakukan upaya pengembangan dan berinovasi terhadap produk yang dihasilkan, sehingga tidak hanya dapat bersaing dengan produk domestik, akan tetapi dapat juga bersaing dengan produk internasional. 12
Kehadiran  toko  modern  sangat  diharapkan  dapat  bersinergi  dengan  UMKM dengan cara bermitra dan memberikan pembinaan serta pengembangan, namun tetap memperhatikan  prinsip-prinsip  saling  memperkuat,  saling  memerlukan,  dan  saling menguntungkan. 13
6 Qomariah  Lahamid,  Nurlasera,  ‘Hambatan  Dan  Upaya  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Kreatif Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru’, Sosial Budaya , Vol. 15, No.1, 2018, hlm. 27 7 Rizki Rudiantoro, Sylvia Veronica Siregar, ‘Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP’, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , Vol. 9, No. 1, 2012, hlm. 2.
8 Giri Hartomo, https://economy.okezone.com/read/2019/06/19/320/2068296/umkm-sumbang-rp8-400-triliun- ke-perekonomian-nasional-pada-2018, ‘UMKM Sumbang Rp. 8.400 Triliun Ke Perekonomian Nasional Pada 2018’, diakses 1Januari 2020
9 Dede Suryanto, et. al., ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dan Investasi Bagi UMKM Dalam Rangka Pengembangan Usaha Dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga’, Vol. 3, No.1, 2015, hlm. 32.
10 Abdul Rohim, Indra Kurniawan, ‘Manajemen Usaha Dan Produksi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Carang Wulung Wonosalam’, Journal of Community Service , Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23. 11 Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Niswatin; Imran R. Hambali; Ayu R. Wuryundini, ‘Perbaikan Manajemen Keuangan  Kelompok  Masyarakat/UMKM  Dalam  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BumDES)’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 2. 12 Wanda Marsa Widyani, ‘Pentingnya Pola Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Peran Dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Jawa Timur Periode 2006-2011’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 2.
13 Rahmat Kurniawan, ‘Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padang Sidimpuan’, Jurnal Ekonomi Islam , Vol. IV, No.1, 2019, hlm. 209.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  minimarket  yang  dikenal  masyarakat, diantaranya:  Alfamart,  Indomaret,  Circle  K,  CMI,  Ceriamart,  Starmart,  dan  lain-lain. Bisnis  minimarket  pertumbuhannya  didominasi  oleh  Alfamart  dan  Indomaret  yang menjamur dengan  cara pengelolaan sistem franchise (waralaba) ataupun dengan pola pengelolaan sendiri. 14
Dalam  perkembangannya,  Kota  Pekanbaru  senantiasa  melakukan  pembaharuan, perbaikan,  dan  berusaha  menunjukkan  jati  dirinya  sebagai  kota  yang  paling berpengaruh  dan  terbesar  di  Riau.  Dari  tahun  ke  tahun  Toko  Modern,    Supermarket, Alfamart,  Indomaret  serta  pusat  perbelanjaan  modern  lainnya  terus  bertambah jumlahnya. 15 Sebagai ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan UMKM yang cukup tinggi. 16
Keberadaan Alfamart dan Indomaret sangat berpengaruh bagi penjualan pedagang di  pasar  tradisional  dan  tokk-toko  kecil.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah  harus selektif  memberikan  izin  pendirian  minimarket  modern  agar  pasar  tradisional  atau toko-toko  kecil  tidak  kalah  bersaing.  Dalam  pemberian  izin  pendirian  minimarket modern, Pemerintah Daerah wajib mempunyai posisi tawar, minimarket modern harus menjalin kemitraan dengan  Pelaku UMKM dengan cara mau menjual  berbagai  barang yang diproduksi UMKM tempatan. 17
Ketua  Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru,  T.  Azwendi  Fajri  S.E.,  mengemukakan bahwa  terdapat  sebanyak  lebih  dari  200  ritel  Alfamart  dan  Indomaret  tahun  2018. 18 Banyaknya jumlah Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru sangat menguntungkan bagi  Pelaku  UMKM.  Alfamart  dan  Indomaret  bisa  menjadi  mitra  bagi  UMKM  dalam memasarkan  hasil  produksinya.  Ada  sekitar  123  UMKM  bidang  kuliner  yang  telah bermitra menjalin kerjasama, membuka tenant di halaman teras Alfamart dan Indomaret Kota Pekanbaru. 19
14 Zakayatus  Soliha,  Arif  Hoetan,  ‘Pengaruh  Modal,  Jam  Kerja,  Lokasi  Usaha  Dan  Pembinaan  Terhadap Pendapatan Mitra UMKM Indomaret Di Kota Malang’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , Vol. 4, No.2, 2015, hlm. 2. 15 Jun Ramadhani, ‘Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern’, JOM Fakultas Hukum , Vol. 2, No.1, 2015, hlm. 3. 16 Afred Suci, ‘Importance Performance Analysis Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Di Pekanbaru’, Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis , Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 1833.
17 Ghassan  Niko  Hasbi  et.  al.,  ‘Analisis  Perizinan  Pendirian  Alfamart  Dan  Dampak  Negatif  Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya’, Jurnal Varia Justicia , Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 69.
18 Syafruddin  Mirohi,  https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/07/jumlah-ritel-bertambah-di-pekanbaru- dprd-justru-pertanyakan-pengawasan-pemko,  ‘Jumlah  Ritel  Bertambah  Di  Pekanbaru  DPRD  Justru  Pertanyakan Pengawasan Pemko’,  diakses 1Januari 2020.
19 Haluan  Riau.co,  https://haluanriau.co/2019/07/25/alfamart-sinergi-dengan-umkm-pekanbaru/,  ‘Majukan Kuliner Lokal, Alfamart Sinergi Dengan UMKM Pekanbaru’,  diakses 1Januari 2020.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Banyaknya  UMKM  yang  bermitra  dengan  Alfamart  dan  Indomaret  telah  diatur sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  9  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah melaksanakan bunyi Pasal 52 ayat (1) butir c, yaitu Pelaku Usaha Wajib Menyampaikan Laporan Berupa UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.
Berdasarkan fakta dan data tersebut menjadi penting dan menarik untuk diteliti mengenai  implementasi  kewajiban  para  pelaku  usaha  di  Kota  Pekanbaru  dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut  dan  merumuskan  judul  sebagai  berikut:  “Implementasi  Kewajiban  Pelaku Usaha Pelaporan UMKM Mitra Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko Swalayan”.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Jenis  penelitian hukum  empiris  bertujuan  untuk  mencermati  efektivitas  hukum  didalam  masyarakat. Penelitian  hukum  empiris merupakan  kajian  yang  mengungkapkan  apa  adanya  fakta. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai masalah memgenai kewajiban pelaporan bagi pelaku  usaha  mengenai  jumlah  UMKM  yang  bermitra  dan  pola  kemitraannya  di  Kota Pekanbaru.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuisioner,  wawancara,  dan  kajian  pustaka.  Perbedaan  teknik  pengumpulan  data disebabkan  perbedaan  responden  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan metode  analisa  data  kualitatif,  yaitu  suatu  cara  analisis  yang  menghasilkan  data deskriptif analitis, yaitu apa yang dipaparkan oleh responden secara lisan atau tulisan, perilaku obyek yang diteliti, dan dipelajari secara utuh. 20
Penentuan  Kota  Pekanbaru  sebagai  lokasi  dalam  penelitian  ini  didasari  dua pertimbangan.  Pertama,  Kota  Pekanbaru  adalah  Ibu  Kota  Provinsi  Riau.  Kedua,  Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolitan menjadikan banyaknya pelaku usaha  mengembangkan  usaha  terutama  Indomaret  dan  Alfamart  yang  menjamur disetiap sudut Kota pekanbaru. Ketiga, Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolitan  masih  belum  melaksanakan  pasal  52  dari  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan .
Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini,  maka  para  responden  dalam penelitian ini sebagai berikut : Pelaku usaha Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru,
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press, 2008), hlm. 154.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Kepala  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota  Pekanbaru,  Kepala  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Pekanbaru,  Ketua  Komisi  IV  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Pekanbaru,  pemilihan  Kota  Pekanbaru  sebagai lokasi dalam penelitian ini dikarenakan Kota Pekanbaru dengan perkembanganya yang sangat maju dalam bidang UMKM.
Jenis penelitian hukum sosiologis yang digunakan pada penelitian ini adalah sesuatu bermula  dari  masyarakat  dan  prilaku  individu  di  dalam  masyarakat  terhadap  hukum. Dalam  penelitian  sosiologis  ini  biasanya  melihat  bagaimana  efektifitas  hukum  dalam prilaku tertentu, efek dari peraturan perundang-undangan dari suatu keadaan tertentu, pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  terhadap  sesuatu  atau  kepatuhan individu  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  akhir  yang  hendak  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  apa  yang  menjadi  penghambat  serta  upaya  dan  apakah norma hukum yang berlaku sudah dapat diimplementasikan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan observasi, wawancara, dan  kajian  pustaka.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisa  data  kualitatif,  yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dipaparkan oleh  responden  secara  lisan  atau  tulisan,  perilaku  obyek  yang  diteliti,  dan  dipelajari secara utuh.
Penelitian  ini  menggunakan  teknis  analisis  data  deskriptif  kualitatif  dimana menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan.  Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka para responden  yang  diperlukan  informasinya  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru,  Kepala  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  Kota Pekanbaru,  Ketua Komisi IV DPRD Kota  Pekanbaru,  Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Kota  Pekanbaru,  Pelaku  Usaha  Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru.

## C. Pembahasan

## 1. Pelaporan UMKM bagi Pelaku Usaha Kota Pekanbaru
Kota  Pekanbaru  adalah  Ibu  Kota  Provinsi  Riau  yang  terletak  di  Pulau Sumatera.  Perkembang  yang  sangat  pesat  sebagai  Kota  Metropolitan  menjadi incaran bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Sebutan sebagai Kota  Madani  menjadi  julukan  bagi  Kota  Pekanbaru,  dengan  luas  wilayah  sekitar
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
632,26  km².  Kota  Pekanbaru  mempunyai  12  Kecamatan  dan  83  Kelurahan.  Total penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 1.117.359 jiwa. 21
Dalam  beberapa  tahun  ini  Kota  Pekanbaru  dalam    perkembangan  toko modern  berjenis  minimarket  Indomaret  dan  Alfamart  sangat  luar  biasa  dengan menjamurnya  Indomaret  dan  Alfamart  di  Kota  Pekanbaru  tentu  saja  menjadi perhatian  bagi  pemerintah  untuk  menggandeng  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) untuk bermitra dengan Indomaret dan Alfamart.
Regional  Corporate  Communication  Manager  Alfamart  Firly  Firlandi, mengatakan  bahwa  upaya  menjalin  kerjasama  dengan  pelaku    Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian upaya sinergis pihaknya membantu promosi dan  mengangkat  produk  lokal,  ada  sekitar  123  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) bidang kuliner yang telah bermitra dengan Alfamart. 22
Dalam  merespon  kemajuan  kota  dan  meningkatnya  pertumbuhan  toko modern  Indomaret  dan  Alfamart  di  Kota  Pekanbaru,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru kemudian  memberlakukan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  09  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Swalayan. Salah  satu  catatan  yang  terpenting  dalam  Peraturan  Daerah  ini  adalah  mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha dalam melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya yang tercantum pada Pasal 52 ayat (1) huruf c.
Pelaksanaan  dari  Peraturan  Daerah  tersebut  belum  diterapkan  oleh  para pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart  di  Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  dari  hasil observasi yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha Indomaret dan Alfamart  belum  melakukan  pelaporan  jumlah  UMKM  yang  bermitra  dan  pola kemitraannya  setiap  semester  kepada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan disetiap semesternya.
Berkaitan dengan pelaporan tersebut Kasi Informasi Hukum dan Perdagangan mengatakan  bahwa  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  kota  Pekanbaru  terkait dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c ini kita dapat mengetahui berapa jumlah UMKM yang bermitra dan mengetahui juga seperti apa pola atau bentuk kemitraannya, apakah sudah terdaftar sesuai dengan laporan yang diberikan, sehingga disetiap semester
21 Data BPS Kota Pekanbaru “Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019”.
22 Eko  Faizin,  ‘Produk  UMKM  Kota  Pekanbaru  Di  Pasarkan  Di  Toko  Modern’, RiauPos.Co ,  2019, https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2019/204391/produk-umkm-kota-pekanbaru  dipasarkan-di-toko- modern.html .
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kita  dapat  mengetahui  jumlah  dan  perkembangan  dari    UMKM  yang  ada  di  Kota Pekanbaru. 23
Ketua  Assosiasi  Pengusaha  Kota  Pekanbaru  mengatakan  pelaporan  tentang jumlah UMKM selama ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak pernah dilakukan, malahan pihak Apindo sendiri yang sering berkomunikasi ke Dinas Tenaga Kerja untuk memberi laporan bagi setiap pelaku usaha yang hendak mengurus perizinan. 24
Anggota  Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru,  mengatakan  memang  seharusnya peraturan  ini  wajib  dijalankan  dikarenakan  adanya  peraturan  ini  adalah  untuk dijalankan.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  demikian,  tidak  ada  pelaku  usaha  yang melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya kepada dinas Perindustrian dan Perdagangan. 25
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  responden  tersebut  tampak  jelas bahwa implementasi dari pelaksanaan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola  kemitraannya  oleh  pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart  yang  merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 pada Pasal 52 ayat (1) huruf c tidak terlaksana.
Dari  pendapat  para  responden,  peneliti  menilai  bahwa  para  pelaku  usaha Indomaret  dan  Alfamart  yang  tidak  melakukan  pelaporan  jumlah  UMKM  yang bermitra  serta  pola  kemitraannya  adalah  suatu  sikap  ketidakpatuhan  terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  toko  Swalayan  dan  sikap  yang  tidak  kooperatif dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini tidak boleh terjadi dikarenakan pelaku usaha  dan  pemerintah  Kota  Pekanbaru  semestinya  saling  bersinergi  dalam  hal pelaksanaan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.

## 2. Kendala Pelaporan UMKM bagi Pelaku Usaha Kota Pekanbaru
Beragam  kendala  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pelaporan  jumlah  UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart di Kota  Pekanbaru.  Responden  yang  merupakan  pengelola  usaha  toko  swalayan Alfamart  tidak  memberikana  respon  apalagi  jawaban  atas  pertanyaan  yang  kami
23 Wawancara Dengan Said Helfin Syahyudi, S.H, M.H., selaku Kasi Informasi Hukum Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.00, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
24 Wawancara dengan Dr. Fahrial ME selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbar, pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 9.00 Wib, bertempat di Universitas Islam Riau.
25 Wawancara  dengan  Roem  Diani  Dewi,  S.E.,  M.M.,  selaku  Anggota  Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 11.40 Wib, bertempat di Gedung DPRD Kota Pekanbaru.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
sampaikan. Dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbaru salah satu yang  menjadi  hambatan  adalah  belum  pernah  ada  sosialisasi  tentang  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tersebut. 26
Menurut  Kasi  Informasi  Hukum  dan  Perdagangan  mengatakan  bahwa sebenarnya  apabila  para  pelaku  usaha  mengetahui  akan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  ini  seharusnya  tidak  ada  alasan  yang  menjadi  hambatan  untuk melaksanakan amanah dari pada Pasal 52 ayat (1) huruf c. 27
Dari responden yang lain mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadikan penyebab dari para pelaku usaha ini tidak melakukan pelaporan  jumlah  UMKM  yang  bermitra  dan  pola  kemitraannya  kepada  Dinas Perindustrisn dan Perdagangan disetiap semesternya.
Dari  beberapa  pendapat  yang  disampaikan  menunjukkan  bahwa  sangat kurangnya komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan perintah Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Ketidakpatuhan  dari  para  pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart dikarenakankan  tidak  diterapkannya  sanksi  yang  berlaku  terhadap  pelaku  usaha Indomaret  dan  Alfamart  yang  tidak  melakukan  pelaporan  jumlah  UMKM  yang bermitra dan pola kemitraannya pada setiap semester. Permasalahan dengan tidak diterapkannya  sanksi  terhadap  para  pelaku  usaha  disebabkan  tidak  adanya pengawasan  dari  instansi  terkait  mengenai  pemberlakuan  peraturan  daerah tersebut.

## 3. Upaya Pelaporan UMKM bagi Pelaku Usaha Kota Pekanbaru
Beragam pendapat yang disampaikan dari para responden mengenai upaya kewajiban  dari  para  pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart  dalam  melaksanakan kewajiban  pelaporan  jumlah  UMKM  yang  bermitra  dan  pola  kemitraannya  kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada setiap semester.
Dari  Kasi  Informasi  Hukum  dan  Perdagangan  mengatakan  bahwa mengatakan  solusi  untuk  ini  adalah,  yang  pertama  kita  mengundang  pihak Indomaret, Alfamart dan perwakilan dari UMKM untuk mengadakan sosialisasi dari Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  dimaksud.  Dan  juga  memberikan  surat  edaran
26 Wawancara dengan Dr. Fahrial ME selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbar, pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 9.00 Wib, bertempat di Universitas Islam Riau.
27 Wawancara Dengan Said Helfin Syahyudi, S.H, M.H., selaku Kasi Informasi Hukum Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 14.00, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kepada  Indomaret  dan  Alfamart  mengenai  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk melaporkan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya serta disampaikan juga mengenai sanksi administratif bila pelaporan tidak dilaksanakan. 28
Kasi  Pengembangan  Usaha  dan  Investasi/Kasi  Promosi  Kota  Pekanbaru menyebutkan  harus  dilakukan  kontrol  persemesternya  serta  penegasan  tentang pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut. 29
Ketua Asosiasi pengusaha Kota Pekanbaru mengatakan ada beberapa upaya yang  bisa  dilakukan  agar  Peraturan  Daerah  ini  dapat  terlaksana  diantaranya, Pertama,  sebaiknya  pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart  masuk  sebagai  anggota APINDO Kota Pekanbaru, kedua, Monitoring Indomaret dan Alfamart dilakukan oleh Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  bekerjasama  dengan  APINDO  sesuai  jadwal yang disepakati, Ketiga, Melakukan kembali sosialisasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Keempat, Pemberlakuan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan amanah Perda. 30
Upaya  disampaikan  oleh  Anggota  Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru  adalah harus  dilakukan  kontrol  yang  tegas  oleh  dinas  terkait  mengenai  pelaporan  ini selanjutnya sanksi yang ditelah ada pada perda tersebut juga wajib dijalankan, agar tujuan dari dikeluarkan perda ini dapat berjalan dengan semestinya. 31

## D. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat  dibuktikan  bahwa  pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart  belum  melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya setiap semester kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan disetiap semesternya. Pelaporan mengenai jumlah UMKM selama ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak pernah dilakukan, sehingga pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) huruf c tidak berjalan sesuai dengan harapan dari Peraturan Daerah no 9 Tahun 2014.
Tidak  ada  alasan  yang  menjadi  hambatan  untuk  tidak  melaksanakan  amanah dari pada Pasal 52 ayat (1) huruf c, dan sangat kurangnya komitmen Dinas Perindustrian
28 Wawancara Dengan Said Helfin Syahyudi, S.H, M.H., selaku Kasi Informasi Hukum Dan Perdagangan Kota  Pekanbaru,  pada  tanggal  18  Juni  2020,  pukul  14.00  Wib,  bertempat  di  Kantor  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
29 Wawancara dengan Sri Rahayu Fitri selaku Kasi Pengembangan Usaha Dan Investasi / Kasi Promosi Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 10.06 Wib bertempat di kantor Koperasi UKM Koata Pekanbaru.
30 Wawancara dengan Dr. Fahrial ME selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Pekanbar, pada tanggal 5 Juni 2020, pukul 9.00 Wib, bertempat di Universitas Islam Riau.
31 Wawancara  dengan  Roem  Diani  Dewi,  S.E.,  M.M.,  selaku  Anggota  Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 11.40 Wib, bertempat di Gedung DPRD Kota Pekanbaru.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan perintah Pasal 52 ayat (1) huruf c  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Pasar  Rakyat,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Tidak  diterapkannya  sanksi  terhadap  pelaku  usaha  Indomaret  dan  Alfamart yang tidak melakukan pelaporan jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya pada  setiap  semester.  Tidak  adanya  pengawasan  dari  instansi  terkait  mengenai pemberlakuan  peraturan  daerah  tersebut  sehingga  penerapan  sanksi  tidak  dapat dilaksanakan.
Beberapa upaya yang bisa dilakukan agar Peraturan Daerah ini dapat terlaksana yaitu Pertama, sebaiknya pelaku usaha Indomaret dan Alfamart masuk sebagai anggota APINDO  Kota  Pekanbaru,  kedua,  Monitoring  Indomaret  dan  Alfamart  dilakukan  oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan APINDO sesuai jadwal yang disepakati, Ketiga, Melakukan kembali sosialisasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,  Keempat,  Pemberlakuan  sanksi  bagi  para  pelaku  usaha  yang  tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan amanah Perda.

## E. Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kami Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lancang  Kuning.  Tim  Penelitian  Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning  yang diketuai oleh Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. mengucapkan banyak terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan kepada  kami  untuk  melakukan  penelitian  dan  juga  ucapan  terimakasih  kami  ucapkan kepada  ketua,  sekretaris  dan  koordinator  penelitian  Penelitian  dan  Pengabdian Universitas Lancang Kuning atas segala bantuan untuk terlaksananya kegiatan penelitian ini  dan  tak  lupa  kami  ucapkan  terimakasih  kepada  para  responden  yang  telah memberikan banyak informasi dari tema penelitian yang kami lakukan.

## F. Biodata Singkat Penulis
Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H .   (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning) alamat Universitas  Lancang  Kuning,  Jl.  Yos  Sudarso,  KM  8,    Umban  Sari,  Kec.  Rumbai  Kota Pekanbaru Riau 28266 Email : ardiansah@unilak.ac.id Silm  Oktapani,  S.H.,  M.H. (Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang  Kuning)  alamat Universitas  Lancang  Kuning,  Jl.  Yos  Sudarso,  KM  8    Umban  Sari,  Kec.  Rumbai  Kota Pekanbar
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman,  Laurensius  S,  ‘Perlindungan  Hukum  UMKM  Dari  Eksploitasi  Ekonomi  Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat’, Jurnal RechtsVinding , 6.3 (2017).
Baining, Mellya Embun, ‘Pelaporan Kewajiban Perpajakan Dilihat Dari Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Pemilik Umkm Di Kota Jambi’, Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM , 2.1 (2018).
Faizin, Eko, ‘Produk UMKM Kota Pekanbaru Di Pasarkan Di Toko Modern’, RiauPos.Co , 2019
Hasbi,  Ghassan  Niko;  Siti  Vickie  Dina  Maulaya  Adhisyah;  Achmat  Irmawan,  ‘Analisis Perizinan  Pendirian  Alfamart  Dan  Dampak  Negatif  Terhadap  Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya’, Jurnal Varia Justicia , 12.1 (2016).
Kurniawan,  Rahmat,  ‘Analisis  Dampak  Toko  Modern  Terhadap  Keberadaan  Usaha  Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padang Sidimpuan’, Jurnal Ekonomi Islam , IV.1 (2019).
Kusumadewi,  Tutut  Adi;  Imam  Hanafi;  Wima  Yudo  Prasetyo,  ‘Kemitraan  BUMN  Dengan UMKM Sebagai Bentuk, Corporate Social Responsbility (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM  Kandatel  Malang  Dengan  UMKM  Olahan  Apel  Di  Kota  Batu)’, Jurnal Administrasi Publik , 1.5 (2013).
Lahamid, Qomariah; Nurlasera, ‘Hambatan Dan Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kreatif Berbasis Syariah Di Kota Pekanbaru’, Sosial Budaya , 15.1 (2018).
Marpaung,  Anggrainy  Eka  Putri,  ‘Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran,  Sikap  Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Di Pekan Baru’, JOM Fekon, 3.1 (2016).
Ramadhani,  Jun,  ‘Kebijakan  Pemberian  Izin  Usaha  Toko  Modern  Alfamart  Dan  Indomaret Oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  112 Tahun  2007  Tentang  Penataan  Dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional  Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern’, JOM Fakultas Hukum , 2.1 (2015).
Rohim, Abdul; Indra Kurniawan, ‘Manajemen Usaha Dan Produksi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Carang Wulung Wonosalam’, Journal of Community
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 170-182 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## Service , 1.1 (2017).
Rudiantoro, Rizki; Sylvia Veronica Siregar, ‘Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP’, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 9.1 (2012).
Soliha,  Zakayatus;Arif  Hoetan,  ‘Pengaruh  Modal,  Jam  Kerja,  Lokasi  Usaha  Dan  Pembinaan Terhadap  Pendapatan  Mitra  UMKM  Indomaret  Di  Kota  Malang’, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB , 4.2 (2015).
Suci,  Afred,  ‘Importance  Performance  Analysis  Pelaku  Usaha  UMKM  Sektor  Kuliner  Di Pekanbaru’, Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis , 9.1 (2017).
Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas; Sri Yuni Widowati; Ratna Wijayanti, ‘Pola Pengelolaan Program  CSR  Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM’, Jurnal  Dinamika  Sosial Budaya , 19.2 (2017).
Suryanto, Dede; Fibria Indriati Dwi Liestiawati; Ixora Lundia Suwaryono; Pantius Drahen Soeling, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Perencanaan Pengelolaan Keuangan  Dan  Investasi  Bagi  UMKM  Dalam  Rangka  Pengembangan  Usaha  Dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga’, 3.1 (2015).
Widyani, Wanda Marsa, ‘Pentingnya Pola Kemitraan Dalam Rangka Meningkatkan Peran Dan Kinerja  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Jawa  Timur  Periode  2006-2011’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2.2 (2013).
Wuryundini,  Niswatin;  Imran  R.  Hambali;  Ayu  R.,  ‘Perbaikan  Manajemen  Keuangan Kelompok  Masyarakat/UMKM  Dalam  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BumDES)’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1.1 (2019).