## MENCIPAKAN SISTEM POLITIK BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN NASIONAL
Usman Arief *

## Abstrak
Setiap  bangsa  yang  merdeka  dan  berdaulat  tentu  mempunyai  kepentingan utama,  yaitu  terjaminnya  kelangsungan  hidup  bangsa  yang  dijiwai  oleh  niai-nilai ideologi yang dianutnya. Dalam upaya tersebut, setiap bangsa tentu menghadapi AGHT  (ancaman,  gangguan,  hambatan  dan  tantangan).    Demikian  pula  bangsa Idonesia,  dalam  upaya  mempertahankan  kelangsungan  hidup  berdasarkan  nilai- nilai  ideologi  Pancasila,  senantiasa  menghadapi  AGHT,  baik  yang  datang  dari dalam  maupun  luar  negeri,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Untuk keperluan  tersebut  perlu  diciptakan  kondisi  ketahanan  nasional  yang  kuat. Kondisi  ketahanan  nasional  yang  kuat  akan  terwujud  apabila  didukung  kondisi politik  yang  kuat.  Agar  tercipta  kondisi  Ketahanan  Nasional  Indonesia  di  bidang politik  yang  kuat,  maka  perlu  dibangun  suatu  sistem  politik  yang  kondusif  bagi terwujudnya  kondisi  politik  yang  kuat  berdasarkan  Pancasila.  Ada  strategi  atau cara  untuk  mencapai  tujuan  di  atas,  yaitu  berupa  tindakan-taindakan  yang  perlu dilakukan,  meliputi  :  (1)  Internalisasi  nilai-nilai  Ideologi  Pancasila,  melalui berbagai  jalur;  (2)  Pembangunan  dan  pemberdayaan  kelembagaan,  baik  supra struktur  politik,  maupun  infra  struktur  politik;  (3)  Peningkatan  partisipasi  politik masyarakat, dengan menyediakan ruang yang lebih lebar bagi masyarakat untuk terlibat  dalam  kegiatan  politik.  Apabila  ketiga  startegi  di  atas  dapat diimplementasikan  dengan  baik,  dalam  arti  dapat  terbentuk  sistem  politik berdasarkan  Pancasila,  maka  diduga  kuat  akan  dapat  meningkatkan  kondisi Ketahanan Nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi (ulet dan tangguh).
Kata Kunci : Sistem Politik, Ideologi Pancasila, Internalisasi, Partisipasi Politik dan

## Ketahanan  Nasional
Setiap  bangsa  dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  dan  menjamin kelangsungan  hidup  atau  eksistensinya,  yang  merupakan  kepentingan  utamanya, senantiasa dihadapkan pada ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT). Atas  dasar  kenyataan  di  atas,  timbul  pertanyaan  “  Strategi  apa  yang  dianut  oleh bangsa Indonesia agar tetap survive dalam menghadapi AGHT tersebut ? “ Dengan mempertimbangkan bentuk AGHT serta situasi dan kondisi bangsa kita, maka yang dipilih  adalah  Strategi  Ketahanan  Nasional,  yang  meliputi  ketahanan  nasional  di bidang  idelogi,  politik,  ekonomi,  sosial-budaya  dan  pertahanan  keamanan. Ketahanan  nasional  mempunyai  3  (tiga)  wujud,  yaitu  ketahanan  nasioanal  sebagai konsepsi,  kondisi,  maupun  sebagai  strategi.  Ketahanan  nasional  sebagai  strategi
* Dosen pada UPM Soshum ITS
berpokok  pangkal  pada  masalah  upaya  mempertahankan  kelangsungan  hidup bangsa.
Sesuai dengan judul kajian ini, maka akan dikaji hal-hal yang ada kaitannya dengan  ketahanan  nasional  di  bidang  politik.  Ketahanan  nasional  di  bidang  politik adalah  kondisi  dinamik  suatu  bangsa,  berisi  keuletan  dan  ketanguhan  yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT dari dalam maupun dari luar, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kehidupan politik bangsa dan negara (Winarno. 2005: 175) Agar  tercipta  kondisi  Ketahanan  Nasional  Indonesia  yang  kuat,  maka  perlu diciptakannya  sistem  politik  yang  kondusif  bagi  terciptanya  kondisi  tersebut, berdasarkan Pancasila.
Ketahanan  Nasional  Indonesia  di  bidang  politik  menghadapi  ancaman  yang bersumber  dari  dalam  negeri,  yaitu  berupa  kegiatan  subversi  untuk  merongrong idelogi Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan  kegiatan  politik  praktis  kelompok-kelompok  non  formal  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  menghalang-halangi  upaya  perwujudan  Pancasila  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dari  luar  negeri,  berupa kegiatan  subversi  asing  yang  merugikan  kepentingan  Indonesia  maupun  negara- negara ASEAN.
Dengan  latar  belakang  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  maka  di  bawah  ini disusun  rumusan  masalah  dalam  upaya  menciptakan  sistem  politik  yang  kondusif bagi  terciptanya  kondisi  Ketahanan  Nasional  Indonesia  yang  kuat,  yaitu  melalui strategi :
1. Bagaimana  melakukan  internalisasi  nilai-nilai  ideologi  Pancasila  guna mewujudkan sistem politik yang diharapkan?.
2. Bagaimana membangun kelembagaan, baik supra struktur politik, maupun infra struktur politik, serta memperdayakan lembaga-lembaga tersebut, agar terwujud sistem politik yang diharapkan?.
3. Bagaimana  membuka  ruang  yang  lebih  lebar/luas  bagi  terciptanya  partisipasi politik masyarakat, agar terwujud sistem politik yang diharapkan?.
Selanjutnya, guna menjawab tiga rumusan masalah di atas, maka berikut ini akan dipaparkan 3 (tiga) strategi yang dapat diimplementasikan, yaitu :

## Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila
Sudah  sejak  awal  kemerdekaan  Indonesia,  Pancasila  diterima  sebagai ideologi  nasional.  Namun  dalam  praktek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, pengamalan Pancasila sebagai ideologi nasional masih belum terwujud seperti yang diharapkan  .  Oleh  karena  itu  masih  diperlukan  upaya  berfikir  dan  bekerja  keras untuk mengembangkan Pancasila sebagai ideologi nasional yang mampu menjawab segala  tantangan  masa  depan.  Dalam  menghadapi  dinamika  perubahan  zaman, terdapat  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  konsisten  dengan  nilai-nilai  dasar kebangsaan  yang  tercantum  dalam  Pancasila,  serta  menerjemahkan  nilai-nilai tersebut  dalam  tahapan  yang  lebih  kongkrit  dalam  kehidupan  politik.  Urgensi  ini amat dirasakan oleh masyarakat majemuk seperti Indonesia  yang senantiasa berada dalam  suasana  perbenturan  berbagai  nilai  hidup    yang  berkembang,  baik  karena interaksi  budaya  dengan  dunia  luar,  maupun  karena  kemajemukan  nilai  di  dalam budaya bangsa.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Salah satu kecenderungan  yang  sangat  mungkin  terjadi  adalah  munculnya  problem  ideologis, yaitu  adanya  sikap  “deterministik”  atau  sikap  mutlak-mutlakan  dan  mau  benar sendiri.  Pada  gilirannya  sikap  deterministik  akan  melahirkan  sikap  dan  perilaku totaliter deterministik  dan liberal  anarkistik. Adanya sikap dan dan perilaku di  atas dapat  memunculkan  pertanyaan,  “Apakah  Pancasila  itu  ideologi  tertutup,  ataukah terbuka?”  Pengkajian  mendasar  mengenai  hakekat  Pancasila  menunjukkan  bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka karena Pancasila ada dan tumbuh, serta digali dari struktur  maupun  kultur  masyarkat  Indonesia.  Jadi  Pancasila  adalah  milik  bersama bangsa  Indonesia.  Pancasila  terbuka  dalam  arti  tidak  menutup  diri  terhadap  segala hal  yang  baik  dari  luar,  namun  keterbukaan  Pancasila  ini  tidak  berarti  keterbukaan tanpa  acuan,  yang  anarkistik  yang  justru  akan  menjadikan  masyarakat  Indonesia menjadi  bebas,  radikal  dan  lepas  dari  sifat  dasarnya,  seperti  sikap  dan  tindakan masyarakat yang mulai menggejala dewasa ini.
Ada beberapa jalur  yang dapat  digunakan untuk  menginternalisasikan nilai- nilai  ideologi  Pancasila,  yaitu  jalur  pendidikan,  keluarga,  sekolah,  lingkungan masyarakat,  jalur  media  masa,  jalur  organisasi  politik,  jalur  organisasi kemasyarakatan  dan  sebagainya.  Dari  pemaparan  di  atas,  dirasa  perlu  sekali menghidupkan  kembali  mata  kuliah  Pancasila  di  setiap  perguruan  tinggi,  dalam rangka  “ nation  character  building ”  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  ideologi Pancasila,  mengingat  posisi  startegis  mahasiswa  sebagai  kader  pimpinan  bangsa  di masa depan. Mata kuliah Pancasila yang dimaksud adalah mata kuliah yang berdiri sendiri.
Nilai-nilai  Pancasila  dapat  dikembangkan  dalam  suasana  kebersamaan sehingga  menjadi  hidup  dan  operasional  dalam  semua  bidang  kehidupan  bangsa. Jika  perkembangan  ideologis  dapat  berlangsung  dalam  pengertian  ini,  maka Pancasila  dapat  menjadi  acuan  kebangsaan  yang  kuat  dan  berakar.  Dewasa  ini terlihat gejala bahwa penerimaan pemikiran-pemikiran berdasarkan Pancasila dalam tingkatannya  yang  umum  dan  abstrak  relative  mudah.  Namun  jika  pemikiran- pemikiran  yang  berbobot  ideologis  sudah  sampai  kepada  hal-hal  yang  kongkrit, maka masih terlihat adanya perbedaan persepsi yang cukup besar.Adanya perbedaan persepsi yang besar mengenai hal-hal kongkrit, berbobot ideologis, serta menyentuh hal-hal  yang  asasi  tidak  bisa  dibiarkan  berlarut-larut,  karena  hal  ini  merupakan indikasi belum kuat dan belum berakarnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
Dalam  rangka  pelestarian  serta  pengembangan  nilai-nilai  Pancasila,  baik dalam  rangka  menjaga  konsistensi  pembangunan  nasional  sebagai  pembangunan manusia  seutuhnya,  maupun  dalam  menghadapi  berbagai  ancaman  ,  hambatan, tantangan  serta  gangguan  yang  timbul  dari  dalam  maupun  yang  muncul  dari  luar, diperlukan  internalisasi  nilai-nilai  ideologi  Pancasila.  Internalisasi  nilai-nilai  ialah suatu  proses  penanaman  nilai-nilai  tertentu  secara  sadar  ,  agar  nilai-nilai  tersebut tertanam  pada  jiwa  seseorang  atau  sekelompok  orang.  Selanjutnya  jiwa  yang mempunuyai  nilai-nilai  tersebut  akan  merefleksikan  nilai-nilai  tersebut  dalam  pola pikir,  pola  sikap,  dan  pola  tindaknya.  Jadi  tujuan  internalisasi  nilai-nilai  ideologi Pancasila  adalah  agar  terbentuk  manusia  Pancasila,  setelah  terbentuknya  manusia Pancasila,  pada  giliran  berikutnya  akan  terbentuk  masyarakat  Pancasila.  Kedua
tujuan ini saling berkaitan dan menunjang. Hanya manusia-manusia Pancasila yang dapat  membentuk  masyarakat  Pancasila.  Sebaliknya,  hanya  masyarakat  Pancasila yang dapat melahirkan manusia Pancasila.
Di samping itu, perubahan struktural di bidang perekonomian dunia sebagai akibat  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  dan  pergeseran  strategi  global  ideologi komunis  memerlukan  tanggapan  dalam  kerangka  ideologis.    Di  abad  modern  yang serba canggih dengan peranan iptek yang sedemikian besarnya, membawa  berbagai perubahan  nilai  maupun  struktural.  Kenyataan  ini  mengharuskan  kita  untuk menjadikan  Pancasila  sebagai  ideologi  modern,  di  mana  asas-asas  pikir  yang bersandarkan  penalaran  perlu  diberikan  tempat  dalam  perkembangan  pemikiran ideologis  kita. Menghadapi  semua itu, pragmatisme tidak cukup karena keputusan- keputusan  politik  tidak  bisa  diambil  dengan  sikap  bebas  nilai.  Komitmen  terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedaulatan politik, ekonomi dan budaya harus jelas dalam setiap keputusan politik yang  diambil.  Kepemimpinan politik di masa mendatang,    di  samping  harus  memliki  komitmen  yang  kuat  pada  modernisasi bangsa,    harus  pula  memiliki  integritas  ideologis  yang  tinggi.  Mengamati perkembangan  yang  ada,  dapat  diprediksi  bahwa  pada  tahun  2014,  Indonesia mengalami  krisis  kepemimpinan  di  berbagai  supra  struktur  politik.  Hal  ini  terihat dari  adanya  kecendrungan  semakin  melemahnya  komitmen  dan  integritas  para penyelenggara negara dewasa ini.

## Pembangunan Dan Pemberdayaan Kelembagaan
Masalah  kelembagaan  juga  akan  merupakan  masalah  penting  karena Pancasila  sebagai  ideologi  yang    terbuka  dan  demokratis  adalah  juga  sekaligus merupakan  ideologi  nasional  sehingga  dengan  demikian  gagasan-gagasan  apapun yang mengikat seluruh bangsa haruslah merupakan gagasan nasional Indonesia, baik yang  merupakan  suptra-stuktural  politik  yaitu  lembaga  tertinggi  dan  tinggi  negara, maupun  yang  merupakan  infrastruktur    politik,    terutama  kekuatan  sosial  politik serta  sosial  kemasyarakatan.  Dalam  pengertian  ini  maka  kehidupan  yang demokratis,  konstistusional  dan  berdasarkan  hokum  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari kehidupan kelembagan bangsa Indonesia dalam rangka pengamalan
Pancasila. Dalam hal ini,  membangun lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan yang mampu menjalankan fungsinya adalah suatu “ conditio sine quanon ”.
Ke  depan,  diharapkan  adanya  modernisasi  di  bidang  politik,    serta dimungkinkan  pula  terjadi  peningkatan  demokrasi  politik,    sesuai  dengan  hakekat Pancasila sebagai ideologi terbuka, demokratis, dan dinamis. Dengan demikian yang harus  dijadikan  titik  perhatian  adalah  pertumbuhan  serta  perkembangan kelembagaan  poltik  sehingga  mampu  mengemban  fungsinya  secara  penuh  serta mandiri.  Kewenangan  serta  fungsi  kelembagaan  politik  seperti  yang  tersurat  dalam konstitusi  dan  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  harus  benar-benar terwujud, bukan saja dalam pengertiannya yang formal, tetapi juga dalam substansi.
Dalam  konteks  modernisasi,  maka  setiap  lembaga,  apakah  itu  dalam tingkatan  suprastruktur  maupun  infrastruktur  harus  menata  fungsinya  masing- masing  sehingga  kejelasan  fungsi  yang  dituntut  oleh  pembaharuan  dapat  tercipta. Kejelasan fungsional amat diperlukan, sehingga proses pengambilan keputusan serta administrasi  dari  keputusan  mendatang  akan  terwujud  dengan  lancar,  tertib, berdisiplin  serta  taat  asas  terhadap  norma,  etika,  dan  mekanisme  politik.  Namun perlu  selalu  diingat  bahwa  kehidupan  kelembagaan  bukanlah  statis,  melainkan dinamis.  Semua  perangkat  kelembagan  dituntut  berperan  secara  efektif,  dalam memecahkan  segala  permasalahan  pembangunan  nasional,  baik  yang  merupakan pelaksanaan dari rencana pembangunan nasional maupun masalah lain  yang timbul secara  tidak  terduga  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  sistem  kelembagaan  harus  terus menumbuhkan  daya  penyesuaian    yang  tinggi  terhadap  kenyataan-kenyataan  baru, baik  yang  secara  sengaja  diciptakan  maupun  yang  muncul  dari  perkembangan masyarakat itu sendiri. Suatu sistem  politik yang secara efektif berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan  masyarakat  akan  merupakan  jaminan  yang  kuat  bagi terciptanya stabilitas yang dinamis di segala bidang kehidupan.
Tantangan  bagi  kepemimpinan  politik  di  masa  mendatang  ialah  bahwa masalah  kelembagaan  akan  berkembang  sebagai  masalah  modernisasi  politik  serta peningkatan  demokrasi  politik    yang  memerlukan  tingkat  kenegarawanan  serta tingkat  kecanggihan  politik  yang  cukup  tinggi  untuk  dapat  menanganinya.
Tantangan lainnya adalah jangan jadikan upaya pelestarian Pancasila sebagai upaya pelestarian “status quo”.

## Partisipasi Politik Masyarakat
Dalam  era  globalisasi,  negara  harus  dapat  memberikan  peranan  sebesar- besarnya  kepada  rakyatnya.    Pemberdayaan  masyarakat,  dalam  arti  memberikan peran  dalam  bentuk  aktivitas  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan nasional (Tim lemhanas : 95).
Terdapat  hubungan  langsung  dan  timbal  balik  antara  keharusan  untuk menata  kelembagaan  politik  dalam  pengertian  di  atas  dengan  masalah  partisipasi. Komitmen  bangsa  Indonesia  terhadap  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  demokratis dan terbuka, mengangkat partisipasi politik sebagai masalah pokok. Fungsionalisasi serta  peningkatan  demokrasi  dalam  kelembagaan  politik  menuntut  tumbuhnya partisipasinya  politik.  Sebaliknya  juga,  tuntuan  partisipasi  yang  meningkat  akan mengharuskan fungsionalisasi lebih lanjut dari lembaga-lembaga politik.
Peningkatan  partisipasi  akan  menjadi  kenyataan  masa  depan  karena  proses pembangunan  nasional  telah  mewujudkan  tuntutan  serta  harapan  yang  meningkat serta  juga  problema  yang  makin  kompleks.  Cara-cara  penyelesaian  persoalan  yang semata-mata  instruktif,  serta  penggunaan  manusia  dalam  dunia  politik  untuk dijadikan  obyek  mobilisasi  akan  makin  dirasakan  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila.
Penyesuaian-penyesuaian  dalam  pengorganisasian  intern  kekuatan  sosial plitik  perlu  ditempuh  untuk  menyediakan  ruang  partisipasi  yang  lebih  besar,  serta untuk  mempertinggi  drajad  keterlibatan  masyarakat  dalam  politik,  termasuk  dalam pengambilan  keputusan  sesuai  dengan  tuntutan  demokratisasi.  Pada  gilirannya partisipasi  kekuatan-kekuatan  sosial  politik  dalam  penentuan  kebijakan  nasional juga harus dapat tercermin secara fungsional serta semakin sesuai juga dengan asas- asas demokrasi.
Pentingnya  masalah  partisipasi  masyarakat  mengharuskan  untuk  meninjau masalah  politik  tersebut  dalam  kaitan  yang  lebih  luas.  Dalam  pengertian  ini,  maka
setiap  pengelompokan  politik,  termasuk  didalamnya  adalah  organisasi-organisasi kemasyarakatan  serta  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat.  Peningkatan  peranan mereka  mereka  akan  menumbuhkan  kelompok-kelompok  penekan  terhadap kehidupan politik, yang tidak perlu ditafsirkan secara negatif,  bahkan harus dilihat sebagai  potensi  partisipasi  serta  kontrol  sosial.  Banyak  sekali  prakarsa  serta  daya cipta  masyarakat  yang  dapat  diwujudkan  secara  konkrit  melalui  kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan baik, yang pada gilirannya akan memberikan rasa percaya diri  yang besar dalam masyarakat sehingga banyak manfaat  yang dapat ditarik dari situasi  semacam  itu,  seperti  kemampuan  masyarakat  yang  semakin  tinggi  untuk membangun dirinya  yang berarti pula bahwa beban serta tanggung jawab  nasional untuk  menciptakan  masyarakat  adil  dan  makmur  melalui  pembangunan  nasional tidak perlu semata-mata dipikul oleh besarnya peranan pemerintah belaka.
Terbukanya  partisipasi  merupakan  sarana  yang  paling  baik  bagi kepemimpinan  politik  yang  teruji.  Tanpa  dibukanya  kesempatan  partisipasi  maka rekrutmen  kepemimpinan  politk  akan  selalu  merupakan  upaya  yang  penuh  dengan resiko  kegagalan,  karena  kepemimpinan  yang  dihasilkan  semata-mata  melalui proses mobilisasi, kurang dapat menjamin kualitas intrinsiknya.

## Kesimpulan
1. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia di  bidang politik saat  ini memprihatinkan banyak pihak. Oleh  karena itu perlu diciptakan suatu sistem politik berlandaskan pancasila.
2. Untuk  menciptakan  sistem  tersebut,  harus  ada  upaya  internalisasi  nilai-nilai ideologi Pancasila, penataan kelembagaan dan partisipasi politik masyarakat.
3. Komunikasi  politik  serta keterbukaan  akan merupakan kebutuhan  dan  dengan demikian  suasana  demokratis  akan  tumbuh  dengan  sendirinya.  Hal  ini  amat bersesuaian dengan Pancasila sebagai ideologi yang demokratis dan terbuka dan sesuai  dengan  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  sesungguhnya  kedaulatan berada di tangan rakyat.
Bila  bangsa  Indonesia  berhasil  mengatasi  ketiga  masalah  dalam  kajian  ini secara gemilang, maka akan tercipta kondisi politik  yang dapat menjamin stabilitas keamanan  dan  mampu  mengarahkan  seluruh  kekuatan  dan  potensi  nasional  untuk menciptakan kondisi Ketahanan Nasional Indonesia yang tangguh dan ulet.

## Saran
1. Perlu  penyebarluasan  nilai-niai  ideologi  Pancasila  melalui  berbagai  jalur  dalam bentuk yang lebih kreatif, inovatif dan tidak indoktrinatif.
2. Perlu diciptakan kondisi yang kondusif bagi pengoperasionalan Pancasila dalam semua  aspek  kehidupan  dan  bagi  terciptanya  lembaga-lembaga  negara  yang mampu  berfungsi  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  oleh  UUD  1945  dan  bagi terciptanya suasana keterbukaan.
3. Perlu diciptakan suasana yang lebih memungkinkan timbulnya partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik rakyat.
4. Perlu  didorong  tumbuhnya  swadaya  masayarakat  agar  dapat  berperan  dalam upaya menciptakan kemungkinan yang relatif lebih baik.
5. Perlu  menghidupkan  kembali  mata  kuliah  Pancasila  sebagai  mata  kuliah  yang berdiri sendiri

## Daftar Pustaka
Hamdan  Mansoer.  2005. Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi, sebagai  dasar  nilai  dan  pedoman  berkarya  bagi  lulusan. Jakarta:  Dirjen Dikti.
HAN Sobana. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan (cetakan-4). Tanpa penerbit
Kaelan MS. 2004. Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma
Rahayu  Minto,  2009,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  cetakan  ke  2,  Jakarta  :

## Gramedia
Tim Lemhanas. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Lemhanas
Winarno  dan  Sri  Haryati.  2005.  Pendidikan  Pancasila  UPT  MKU  UNS.  Surakarta: Pustaka Cakra.