## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI PROVINSI RIAU
Reski Lestari 1 Riant Nugroho 2 Juwandi 3 Syed Agung Afandi 4
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis 1,3 Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714
Universitas Jenderal Achmad Yani 2
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 4
Jl. UIN Suska, Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau 28293
Alamat email koresponden : reskilestari93@gmail.com

## ABSTRAK
This  research  is  motivated  by  the  lack  of  studies  that  review  watershed management  policies,  especially  in  Riau  Province,  studies  on  watershed management policies are minimal. In addressing  watershed problems in Riau Province,  a  watershed  management  policy  initiative  has  emerged. Stakeholders who propose the first watershed management policy by the Siak Watershed Forum regarding the Siak watershed management policy, and then present  the  policy  initiative  of  the  Riau  Province  DPRD  Commission  B regarding Watershed Management. The formulation of watershed management  policies  involves  several  stakeholders  related  to  watershed management,  namely  Commission  B  of  the  Riau  Provincial  DPRD,  Provincial and Regency / City SKPDs, the private sector and the Watershed Management Forum. This study aims to describe stakeholder analysis in the formulation of watershed  management policies in Riau Province. This study uses qualitative research  methods  in  order  to  gain  an  in-depth  understanding  of  the phenomenon  under  study.  Research  data  were  obtained  through  in-depth interviews, observation, documentation and active participation. This research begins  with  the  identification  and  formulation  of  problems,  determining relevant  data  and  subjects,  selecting  relevant  data,  collecting  relevant  data, analyzing  data,  drawing  temporary  conclusions  and  verification,  and  finally writing the research results.
Keywords: Stakeholder  Analysis,  Policy  Formulation,  Watershed  (DAS),

## Regional Regulations

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  minimnya  studi  yang  mengulas  tentang kebijakan  pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai,  terutama  di  Provinsi  Riau kajian tentang kebijakan pengelolaan DAS sangat minim. Dalam menyikapi

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
persoalan DAS di Provinsi Riau muncul inisiatif kebijakan pengelolaan DAS. Stakeholder yang  mengajukan  Kebijakan  pengelolaan  DAS  pertama  oleh Forum DAS Siak tentang kebijakan pengelolaan DAS Siak, dan selanjutnya hadir  kebijakan  inisiatif  Komisi  B  DPRD  Provinsi  Riau  tentang  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai.  Perumusan  kebijakan  Pengelolaan  DAS  melibatkan beberapa stakeholder terkait  Pengelolaan  DAS,  yaitu  Komisi  B  DPRD Provinsi  Riau,  SKPD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Swasta  dan  Forum Pengelolaan  DAS.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan stakeholder  analysis dalam  perumusan  kebijakan  pengelolaan  DAS  di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna memperoleh  pemahaman  mendalam  tentang  fenomena  yang  diteliti.  Data peneliti  diperoleh  melalui Indepth  Interview ,  observasi,  dokumentasi  dan pastisipasi  aktif.  Penelitian  ini  diawali  dengan  identifikasi  dan  perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, pemilihan data yang relevan, pengumpulan  data  yang  relevan,  analisis  data,  penarikan  kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terahir penulisan hasil penelitian.
Kata  Kunci: Stakeholder  Analysis ,  Perumusan  Kebijakan,  Daerah  Aliran Sungai (DAS), Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Daerah  Aliran  Sungai  yang  selanjutnya  disebut  dengan  DAS merupakan  satu  kesatuan  ekosistem  hidrologi  yang  didalamnya  terdapat keterkaitan dari bagian hulu dan hilir serta berbagai jenis sumberdaya alam yang saling mempengaruhi (C. Asdak.2010). Permasalahan DAS merupakan kesenjangan  antara  kondisi  yang  terjadi  dengan  kondisi  yang  seharusnya dalam  suatu  DAS  yang  meliputi  aspek  biofisik,  sosial,  ekonomi,  dan kelembagaan. Hal ini mengakibatkan penurunan kondisi DAS yang ditandai oleh  peningkatan  tanah  longsor,  erosi  dan  sedimentasi,  banjir,  dan kekeringan, sehingga sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Indonesia saat  ini  berada  dalam  keadaan  kritis.  Dengan  otonomi  daerah,  daerah memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri, termasuk  pengelolaan  DAS  dengan  memperhatikan  kesatuan  DAS  bagian hulu, tengah dan hilir.
Provinsi Riau memiliki empat Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Rokan, DAS Siak, DAS Kampar dan DAS Indragiri yang mencakup Provinsi Riau  dan  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  13  kabupaten/kota  dan  117 kecamatan (Laporan DPRD Provinsi Riau, 2014). Ekosistem wilayah DAS di Provinsi Riau dapat dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Beberapa

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
permasalahan yang menunjukkan adanya pencemaran dan perusakan DAS yang  berkaitan  dengan  DAS  Indragiri,  DAS  Kampar,  DAS  Rokan,  DAS  Siak maupun Sub-sub DAS antara lain (Laporan Panitia Khusus, 2017):
1. Meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  industri  yang  melakukan aktivitas  atau  kegiatan  usaha  dengan  mengahasilkan  limbah  di sepanjang DAS.
2. Berkurangnya  tutupan  hutan  di  DAS  yang  berfungsi  sebagai  daerah penyerap  air  karena  alih  fungsi  hutan  menjadi  perkebunan, pertaniah, perladangan, dan pemukiman.
3. Meningkatnya lahan kritis.
4. Serta meningkatnya erosi dan sedimentasi DAS.
Di Provinsi Riau perumusan kebijakan pengelolaan DAS tidak terlepas dari  peran stakeholder yang  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  terhadap DAS. Perumusan Kebijakan Pengelolaan DAS pertama diajukan pada tahun 2007 oleh forum DAS Siak yang mengajukan draft tentang pengelolaan DAS Siak.  Ketua  Forum  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Siak,  Prof.  Adnan  Kasry dipercaya  menyusun  draft  rancangan  Perda  DAS  Siak.  Tahun  2014  draft tentang pengelolaan DAS diajukan kembali atas inisiatif Komisi B, raft yang diajukan  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai.  Raperda  inisiatif  ini dipimpin  Ketua  Pansus  DAS  Riau  Ir.  Nurzaman.  Dalam  perumusan kebijakan  pengelolaan  DAS  di  Provinsi  Riau  terdapat  beberapa stakeholder terkait  pengelolaan  DAS, stakeholder masing-masing  berjalan  sendiri- sendiri, kurang adanya koordinasi, komunikasi, serta sinergitas. Rancangan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis stakeholder dalam perumusan kebijakan Pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Stakeholder terdiri dari Komisi B  DPRD  Provinsi  Riau,  SKPD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Swasta  dan Forum  Pengelolaan  DAS. Stakeholder  analysis memahami;  Tingkat Ketertarikan Stakeholders ,  Pengaruh  dan  Kepentingan Stakeholders ,  dan Identifikasi Stakeholder.

## STAKEHODER ANALYSIS
Perumusan  kebijakan  sosial  memiliki  pengaruh  secara  langsung terhadap  masyarakat,  karena  orang-orang  yang  terlibat  dalam  berbagai

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
tingkat  proses  perumusan  sangat  beragam.  Sekelompok  individu  atau kelompok yang memiliki perhatian langsung maupun tidak langsung dalam sebuah hasil keputusan sosial disebut sebagai komunitas atau stakeholders kebijakan  sosial  (P.  Edi  Suharto,  2012).  Aktor-aktor  kebijakan  berasal  dari berbagai  macam  Lembaga  yang  mencakup  dalam  suprastruktur  politik maupun  infrastruktur;  Legislator,  Eksekutif,  Lembaga  peradilan,  Kelompok penekan,  Partai  Politik,  Media  Massa,  Organisasi  Komunitas,  aparat administrasi atau birokrasi, NGO, kelompok swasta, kelompok think tanks, dan Kabinet bayangan. Para aktor masing-masing mempunyai karakteristik yang  menunjukkan  kekuatannya  mempengaruhi  suatu  kebijakan  (S. Kusumanegara. 2010).
Para aktor masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan  kekuatannya  mempengaruhi  proses  kebijakan.  Para  aktor yang  terlibat  “penting”  dalam  proses  kebijakan  disebut  pula  sebagai  elit kebijakan. Istilah elit menunjukkan pada pengaruh yang kuat dalam proses kebijakan.  Berdasarkan  pada  analisis  keputusan,  aktor  yang  berkuasa adalah yang paling berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul-usul keputusan. Aberbach et.al. (1981) (S. Kusumanegara. 2010).
Stakeholders analysis dilakukan untuk memahami lingkup kelembagaan  serta  aktor  yang  terkait  dan  pemegang  kunci  kebijakan,  yang menentukan  jalannya  suatu  kebijakan  pada  tingkat  formulasi.  Stakeholder analysis menelaah interest dari pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan  kebijakan  dan  memahami  mana  para  pemangku  kepentingan  yang akan  paling  berpengaruh.  Analisis  ini  berguna  dalam  memprioritaskan interaksi  mereka  dengan  kelompok  kepentingan  utama,  terutama  yang terkena  dampak  langsung  (Agustinus  Subarsono,  2016).  dalam  melakukan stakeholder  analysis digunakan  metode Power  Grid yang  mengelompokkan stakeholder sesuai tingkat interest masing-masing.
Tabel 1 Power Grid Pemetaan Kepentingan Interest Rendah Dikelola Power Rendah Dipuaskan Dikelola

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.421
Tinggi Dimonitor Dimonitor
Stakeholder  yang  memiliki  kepentingan  besar  tapi  memiliki  sedikit kekuasaan,  perlu  dikelola.  Kelompok  ini  apabila  digerakkan  akan  menjadi basis  kekuatan  dan  mampu  melakukan  lobi.  Mereka  yang  mempunyai kekuasaan besar, tapi memiliki kepentingan rendah, perlu dijaga agar puas dan  perlu  dijadikan  patron  atau  pendukung  kebijakan.  Analisis  power interest  grid  memberikan  informasi  tentang  pemangku  kepentingan  yang paling  kooperatif,  berpengaruh,  terlibat  dan  hanya  menerima  informasi, disamping  informasi  tentang  orang-orang  yang  mungkin  sulit  untuk mencapai,  menantang  dan  sulit  terlibat  (Agustinus  Subarsono,  2016). Pengklasifikasian  para  pemangku  kepentingan  dalam  penelitian  ini dilakukan  berdasarkan  tingkat  kepentingan (interest) dan  kekuatan  atau pengaruh seperti power dan influence dalam Bryson (2004), Ackermann dan
Eden (2011) dan
Reed. (2009). Interest merupakan minat/kepentingan/kepedulian  stakeholders  dalam  pengelolaan  SDA. Sedangkan  power  adalah  kekuatan/kemampuan/kewenangan/pengaruh stakeholders untuk melaksanakan (memengaruhi pelaksanaan) pengelolaan DAS (I. Alviya, dkk, 2017).
Dalam  Nur  tjahjawilasa  dijelaskan  salah  satu  strategi  yang  dapat diterapkan  untuk  mengoptimalkan  peran  para  pemangku  kepentingan dalam perumusan kebijakan adalah peningkatan integrasi dan kolaborasi di antara key  players,  subjects  dan  context  setters. Pemberdayaan  secara transparan  dan  berkeadilan  dari  para  pemangku  kepentingan  yang termasuk di dalam crowds juga penting untuk mengedepankan peran positif para pemangku kepentingan di kelompok tersebut (N. Nurtjahjawilasa, dkk, 2015).  Dalam  hal  in  Stakeholder  dikelompokkan  menjadi; High  Interest  – Low  Power  (subjeck) merupakan stakeholders yang  memiliki  kepentingan yang  tinggi  tetapi  pengaruhnya  rendah  walaupun  mereka  mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi  pengaruh  jika  membentuk  aliansi  dengan  stakeholders  lainnya. High  Interest  –  High  Power  (Player) merupakan stakeholders yang  aktif

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan  suatu  proyek. Low  Interest  –  Low  power  (Context  Setter) memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi  sedikit  kepentingan,  oleh  karena  itu, mereka  dapat  menjadi  resiko  yang  signifikan  untuk  harus  dipantau. Low Interest – Low power (Crowd ) merupakan stakeholders yang memiliki sedikit kepentingan  dan  pengaruh  terhadap  hasil  yang  diinginkan  dan  hal  ini menjadi  pertimbangan  untuk  mengikutsertakannya  dalam  pengambilan keputusan (A. Chairil Ichsan, 2017).
Analisis  Stakeholders menurut  Blackman  terdapat  beberapa  tahapan yaitu: (R. Blackman, 2003):
1. Tingkat Ketertarikan Stakeholders;
2. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders;
3. Identifikasi Stakeholder. Dalam Tsuraya Annisa Salsabila memaparkan analisis stakeholder pada;
a) Tingkat ketertarikan stakeholders; stakeholders dipisahkan berdasarkan stakeholders primer  dan stakeholders sekunder.
Stakeholders primer dan sekunder kemudian dijelaskan ketertarikannya dan juga diberi penilaian prioritas.
b) Pengaruh dan kepentingan stakeholder; pada tahap ini stakeholders dipisahkan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh dan kepentingan stakeholders mana yang lebih memiliki pengaruh dan kepentingan yang stabil.
c) Identifikasi stakeholder; pada  tahap  ini  yang  dilakukan  adalah mengidentifikasi bagaiamana setiap stakeholders berperan disetiap tahapan.

## Bagan 1.1 Diagram Berfikir
Perumusan Raperda tentang Pengelolaan DAS
Legislatif : Komisi B DPRD Prov. Riau Eksekutif : SKPD Prov Riau dan SKPD
Kab/Kota
Tingkat Ketertaritan
Stakeholder
Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja

## PEMBAHASAN
Formulasi  kebijakan  Raperda  Tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai  (DAS)  terdapat  beberapa  stakeholder,  diantaranya  Komisi  B  DPRD Provinsi  Riau,  Balai  Pengelolaan  DAS  Kemenhut,  Kemenkum  HAM  Provinsi Riau,  SKPD  Kabupaten/Kota,  Swasta  dalam  hal  ini  dihadiri  oleh  PT.  IKPP, dan  Forum  DAS  Riau.  Dalam  memahami  analisis stakeholder dalam formulasi  perumusan  Raperda  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  ketertarikan stakeholder, pengaruh kepentingan stakelder dan identifikasi stakeholder.
1. Tingkat ketertarikan stakeholder
Dalam  proses  perumusan  kebijakan  di  daerah  dalam  pengelolaan DAS harus melibatkan aktor-aktor terkait, hal ini didasari oleh cakupan DAS Riau yang meliputi DAS Siak, DAS Kampar, DAS Indragiri, dan DAS Rokan  dalam  proses  pembuatan  Peraturan  Daerah  dalam  Pengelolaan DAS harus melibatkan setiap aktor yang terkait dalam Pengelolaan DAS. Dilihat  dari  tingkat  ketertarikan  perumusan  kebijakan  Raperda  Tentang Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  sangat  kurang,  hal  ini  dapat dilihat dari stakeholder yang hadir dalam proses perumusan Raperda.
Proses  perumusan  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  DAS dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan pembahasan yang dilaksanakan pada  tanggal  24  Juni  2014  s/d  tanggal  17  Juli  2014,  adapun  kegiatan Panitia Khusus yaitu;
Tabel 1.2
Kegiatan Pembahasan Raperda Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS pada 24 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014
No Tanggal Kegiatan 1. Selasa, 24 Juni 2014 Persetujuan  Dewan  tentang  Raperda DAS  menjadi  Perda  DAS  dalam  Rapat Paripurna Dewan 2. Selasa, 24 Juni
Rapat  Komisi  B  tentang  Pembentukan

## Stakeholder Analysis

## Swasta/PT. IKPP
Forum DAS Riau
Identifikadi Stakeholders

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
2014 Pansus Pengelolaan DAS 3. Selasa, 24 Juni 2014 Rapat Interen I Pansus Pengelolaan DAS 4. Rabu s/d Jum’at, 25 s/d 27 Juni 2014 Studi  banding  ke  Provinsi  Sumatera Selatan dari tanggal 25 s/d 27 Juni 2014 5. Senin, 30 Juni 2014 Rapat  Interen  II  Membahas  hasil  dari kunjungan  studi  banding  ke  Provinsi sumatera Selatan bersama Tenaga Ahli 6. Kamis s/d sabtu, 3 s/d 5 Juli 2014 Studi banding ke Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 7. Jum’at, 4 Juli 2014 Rapat  Interen  III  membahas  hasil  dari kunjungan  studi  banding  ke  Provinsi Sulawesi Utara bersama Tenaga Ahli 8. Selasa, 8 Juli 2014 Pembahasan dengan Biro Hukum Provinsi  Riau,  SKPD  terkait,  dan  Balai Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan 9. Kamis, 10 Juli 2014 Pembahasan dengan beberapa Perusahaan,  Ormas,  LSM  terkait  dengan pengelolaan DAS 10.  Kamis, 10 Juli 2014 Pembahasan  dengan  SKPD  terkait  dari Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau 11.  Kamis, 14 Juli 2014 Rapat  kerja  dalam  rangka  harmonisasi draf Raperda dengan Kanwil Kemenkumham Riau 12.  Kamis, 17 Juli 2014 Rapat konsultasi Pansus dengan Pimpinan  dan  Ketua-ketua  Fraksi  DPRD Provinsri Riau 13.  Senin, 21 Juli 2014 Rapat  Paripurna  pengesahan  Raperda Pengelolaan DAS
Sumber: Laporan Panitia Khusus tentang Pengelolaan DAS tahun 2014
Ketertarikan stakeholder dalam  pembahasan  Raperda  yang  telah dilakukan  mendapat  respon  yang  kurang,  yang  dilihat  dari  kurangnya pasrtisipasi stakeholder dalam  mengahadiri  pembahasan  Raperda  yang dilakukan.  Pembahasan  yang  dilakukan  pada  8  Juli  2014  dalam pembahasan  ini  yang  diundang  yaitu  Biro  Hukum  Provinsi  Riau,  SKPD terkait, dan Balai Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan, stakeholder yang  hadir  meliputi  Dinas  PU  Prov.  Riau,  Disbun  Prov.  Riau,  Biro Hukum,  Pada  kamis  10  Juli  2014,  pembahasan  dilakukan  dengan beberapa  Perusahaan,  Ormas,  LSM  terkait  dengan  pengelolaan  DAS,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
yang  diundang  dalam  pembahasan  ini  yaitu  PT  IKPP,  PT  RAPP,  PT. Pertamina  EP  Asset  1  Field  Lirik,  PT  Medco  Energy  Persada,  PT  Madu Koro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani  Nusa  Sejati,  PT  Putra  Riau  Perkasa,  PT  Pusaka  Megah  Bumi Nusantara,  PT  Mema  Unggul.  Sedangkan  yang  ikut  menghadiri pembahasan  Raperda  hanya  dari  satu  perusahaan  yaitu  PT  Indah  Kiat Pulp and Paper (IKPP). Selanjutnya dihari yang sama pada kamis 10 Juli 2014,  dilakukan  pembahasan  dengan  SKPD  terkait  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau,  yang  diundang  dalam  pembahasan  ini yaitu Walikota/Bupati se Riau, namun yang menghadiri pembahasan ini yaitu  hanya  satu  Kabupaten  yaitu  Rokan  Hulu  dari  seluruh  Kabupaten se  Riau,  yang  hadir  dalam  pembahasan  yaitu  dari  BLH  Kabupaten Rokan hulu dan Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan hulu.
Rendahnya  partisipasi  dari  SKPD  terkait  dalam  mengahadiri pembahasan  Raperda  tentang  Pengelolaan  DAS  dikarenakan  kurang menganggap penting DAS bagi kehidupan. Di samping Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing SKPD dalam pengelolaan DAS, juga terdapat kewenangan  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam pengelolaan DAS yang termuat dalam Raperda tentang Pengelolaan DAS. Sehingga  sangat  penting  bagi  SKPD  dalam  mengahdiri  hearing  untuk memahami  serta  memberikan  masukan-masukan  terkait  pengelolaan DAS.
2. Pengaruh kepentingan stakeholder
Setiap stakeholder dalam  pengelolaan  DAS  tidak  terlepas  dari kepentingan  masing-masing  yaitu  terkait  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari masing-masing stakeholder .  Aktor  terkait  ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga yaitu  aktor  Negara  (eksekutif  dan  legislatif),  swasta  dan  masyarakat. Aktor  Negara  dalam  hal  ini  legislatif  kepentingannya  dalam  DAS  yaitu sebagai  inisiator  lahirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  dalam Pengelolaan  DAS.  Kepentingan  eksekutif  dalam  hal  ini  SKPD  terkait dalam DAS dapat dilihat pada; Kepentingan BLH dalam pengelolaan DAS yaitu  sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  12  Tahun  2003

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
tentang  Peruntukan  dan  Baku  Mutu  Air  Sungai  Siak  Provinsi  Riau. Dalam hal ini peran BLH yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap  kualitas  air  di  sungai.  Kepentingan  Bappeda  Provinsi  Riau dalam Pengelolaan DAS yaitu dalam membuat perencanaaan pembangunan Daerah Provinsi Riau yang terkait dengan persoalan DAS. Kepentingan  Dinas  Kehutanan  yaitu  pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas dibidang  kehutanan,  serta  melakukan  pengawasan  dan  pengendalian bidang  kehutanan.  Kepentingan  swasta  dalam  DAS  dapat  dilihat  pada keberadaan  perusahaan  disekitar  DAS  yang  membuat  kerusakan sumberdaya  DAS  akibat  kegiatan  usaha  yang  dilakukan.  Kepentingan masyarakat  dalam  hal  ini  dilihat  pada  keberadaan  masyarakat  yang tinggal di wilayah DAS. Aktor masyarakat dalam hal ini di fokuskan pada aktor-aktor  terkait  pengelolaan  DAS  yang  juga  memiliki  kepentingan terhadap  DAS.  Namun  dalam  pelaksanaannya  pembahasan  Raperda yang  dilakukan  kurang  dilibatkan,  salah  satunya  Forum  DAS  Siak  yang telah  lama  berdiri  jauh  sebelum  lahirnya  inisiatif  Raperda  DAS  dari Komisi  B  ini  juga  tidak  diikutsertakan  dalam  pembahasan  Raperda tentang Pengelolaan DAS.
Dalam  perumusan  Raperda  setiap stakeholder yang  hadir  dalam hearing pembahasan  dapat  memberikan  masukan-masukan  terhadap draft  Raperda.  Masukan-masukan  yang  diberikan  tidak  terlepas  dari kepentingan masing-masing stakeholder dalam pemanfaatan DAS. Untuk menjangkau  seluruh  aspirasi  masyarakat  di  DAS  Provinsi  Riau,  maka dalam  perumusan  kebijakan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  tentang Pengeloaan DAS harus melibatkan setiap stakeholder yang berkaitan dan kepentingan  dengan  DAS,  sehingga  Peraturan  Daerah  tersebut  dapat bersifat komprehensif.
3. Identifikasi stakeholder.
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus  kebijakan,  pada  akhirnya  salah  satu  dari  alternatif  kebijakan yang  diadopsi  dengan  dukungan  dari  mayoritas  legislatif,  dukungan mayoritas  ini  selanjutnya  akan  diadopsi  dalam  Raperda  tentang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
Pengelolaan  DAS  ini.  Dalam  menyusun  Raperda  tentang  Pengelolaan DAS  banyak  alternatif-alternatif  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh stakeholder saat hearing pembahasan  yang  dilaksanakan.  Setiap stakeholder yang  hadir  diberikan  ruang  untuk  memberikan  masukan terhadap  Raperda  tentang  Pengelolaan  DAS  baik  secara  langsung  atau secara  tidak  langsung,  dari  masukan-masukan  yang  diberikan  oleh stakeholder ,  masukan-masukan  yang  mendapat  dukungan  mayoritas akan diadopsi dalam Raperda tentang Pengelolaan DAS.
Identifikasi stakeholder dalam proses pembuatan Raperda tentang Pengelolaan  DAS  setiap stakeholder ini  dilibatkan  dalam  pembahasan hearing yang  dilaksanakan  di  DPRD  Komisi  B  Provinsi  Riau.  Pada pelaksanaannya  setiap  aktor  ini  sifatnya  memberikan  masukan- masukan  yang  berupa  catatan-catatan  saat hearing terhadap  draft Raperda. Masukan-masukan yang diberikan oleh stakeholder dilakukan secara  langsung  saat  pembahasan  dilaksanakan,  namun  tetap memberikan  ruang  diluar  pembahasan  apabila  dianggap  perlu memberikan  masukan  terhadap  Raperda.  Kurang  maksimalnya masukan-masukan  yang  diberikan stakeholder dalam  penyempurnaan draft  Raperda  tentang  Pengelolaan  DAS  ini  terkait  dengan  waktu  yang terlalu  cepat  karena  adanya  target  di  DPRD  untuk  menyelesaikan Raperda ini.

## SIMPULAN
Dalam  memahami  analisis stakeholder dalam  formulasi  perumusan Raperda  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  ketertarikan stakeholder, pengaruh kepentingan stakelder dan identifikasi stakeholder. Ketertarikan stakeholder dalam  pembahasan  Raperda  yang  telah  dilakukan  mendapat  respon  yang kurang,  yang  dilihat  dari  kurangnya  pasrtisipasi stakeholder dalam mengahadiri  pembahasan  Raperda  yang  dilakukan.  Pengaruh  kepentingan stakeholder dalam  formulasi  kebijakan  pengelolaan  DAS  dapat  dilihat  dari masukan-masukan  yang  diberikan  saat  pelaksanaan hearing,  hal ini  tidak terlepas  dari Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  masing-masing stakeholder .

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal -academia-praja
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.421
Identifikasi stakeholder dalam  proses  pembuatan  Raperda  tentang Pengelolaan  DAS  setiap stakeholder ini  dilibatkan  dalam  pembahasan hearing yang dilaksanakan di DPRD Komisi B Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
C.  Asdak,  “Hidrologi  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Air  Sungai,”  in  Gadjah Mada University Press Yogyakarta, no. Yogyakarta, 2010
Laporan  Akhir  Dewan  Perwakilan  Daerah  Provinsi  Riau,  “Draft  Rencana Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  tentang  Pengelolaan  Daerah  Aliran Sungai Terpadu,” 2014.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Riau,  “Laporan  Panitia  Khusus tentang Pengelolaan Dearah aliran Sungai,” 2017.
P.  Edi  suharto,  “Analisis  kebijakan  publik,”  in  Analisis  kebijakan  publik, bandung: Alfabeta, 2012.
S.  Kusumanegara,  “Model  dan  aktor  dalam  proses  kebijakan  publik,”  in Model  dan  aktor  dalam  proses  kebijakan  publik,  Yogyakarta:  Gava Media, 2010
Agustinus  subarsono,  “Kebijakan  publik  dan  pemerintahan  kolaboratif,”  in Kebijakan  publik  dan  pemerintahan  kolaboratif,  Yogyakarta:  Gava Media, 2016
Alviya,  E.  Yosefi  Suryandari,  R.  Maryani,  and  Z.  Muttaqin,  “Meningkatkan Peran  Pemangku  Kepentingan  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung,” J. Penelit. Sos. dan Ekon. Kehutan., vol. 13, no. 2
N.  Nurtjahjawilasa,  H.  Kartodihardjo,  D.  R.  Nurrochmat,  and  A.  Justianto, “Stakeholder Analysis on Forestry Human Resources Management and Development,” J. Anal. Kebijak. Kehutan., vol. 12, no. 3
A.  Chairil  Ichsan,  R.  Soekmadi,  S.  Adiwibowo,  and  C.  Kusmana,  “Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Model Desa Konservasi Di Taman Nasional Gunung Rinjani,” J. Anal. Kebijak. Kehutan., vol. 14, no.1
R. Blackman, “Peoject Cycle Management”. Roots : Resourcing Organizations with  Opportunities  for  Transformation  and  Sharing.  Tearfund.,” Peoject Cycle Manag. Roots Resourcing Organ. with Oppor. Transform. Sharing. Tearfund., 2003.
R.  S.  S.  Tsuraya  Annisa  Salsabila,  “Analisis  Stakeholder  (Aktor  Kebijakan) dalam  Pengembangan  Obyek  Wisata  Candi  Gedongsongo  di KAbupaten  Semarang,”  Anal.  Stakehold.  (Aktor  Kebijakan)  dalam Pengemb. Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang.