## EKSISTENSI GRASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Chaerul Risal Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Email : chaerulrisal@gmail.com

## Abstract
Pardon is a form of amnesty in the form of change, mitigation, abolition or elimination  of  criminal  practice  to  the  convict  provided  by  the  President.  The powers  of  the  President  grant  pardons  related  to  criminal  law  in  a  subjective sense. The subjective criminal law discusses the right of the state to impose and execute  the  criminal.  The  right  of  such  a  state  is  a  great  state  right,  so  it  is necessary to find the basis of its foothold through the theory of punishment. The President in granting pardons should be based on the theory of punishment.

## Keywords: Grasi, Authority of the President

## Abstrak
Grasi  merupakan  suatu  bentuk  pengampunan  berupa  perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang  diberikan  oleh  Presiden.  Kewenangan  Presiden  memberikan  grasi  terkait dengan  hukum  pidana  dalam  arti  subyektif.  Hukum  pidana  subyektif  membahas mengenai  hak  negara  untuk  menjatuhkan  dan  menjalankan  pidana.  Hak  negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya  melalui  teori  pemidanaan.  Presiden  dalam  memberikan  grasi  harus didasarkan pada teori pemidanaan.
Kata kunci : Grasi, Kewenangan Presiden

## PENDAHULUAN
istem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidensial. Itu berarti  Presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih  langsung  oleh  rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  dan  tidak  lagi  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) 1 .  Dalam  sistem  Pemerintahan  Presidensial  ini terdapat  hak  prerogatif  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala Pemerintahan.  Namun,  karena  kuatnya  otoritas  yang  dimiliki  Presiden,  timbul persoalan  sehingga  kecenderungan  terlalu  kuatnya  otoritas  dan  kekuasaan  di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.
Pembatasan  kekuasaan  Presiden  tersebut  dilakukan  dengan  adanya Perubahan  terhadap  UUD  NRI  1945,  dimana  salah  satu  perubahan  itu  terjadi pada  kekuasaan  Presiden  di  bidang  yudisial,  berkaitan  dengan  kewenangan Presiden  dalam  pemberian  Grasi.  Grasi  sebenarnya  bukanlah  upaya  hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku  Kepala  Negara  bukan  sebagai  Kepala  Pemerintahan  (eksekutif)  atau yudikatif,  tetapi  merupakan  hak  prerogatif  Presiden  untuk  memberikan pengampunan.
Di  negara  dengan  tingkat  keanekaragaman  penduduknya  yang  luas seperti  Indonesia,  sistem  presidensial  ini  efektif  untuk  menjamin  sistem pemerintahan  yang  kuat  dan  efektif.  Kuatnya  otoritas  yang  dimilikinya,  timbul persoalan  berkenaan  dengan  dinamika  demokrasi 2 .  Perubahan  Undang-undang Dasar  1945,  kelemahan  sistem  presidensial  seperti  kecenderungan  terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi.
Ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan  untuk  memberikan  Grasi,  Amnesti,  Abolisi,  dan  Rehabilitasi. Setelah  perubahan  UUD  1945  yang  pertama,  ketentuan  tersebut  sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung  dan  dalam  hal  memberi Amnesti  dan  Abolisi,  Presiden  memperhatikan  pertimbangan  DPR 3 .”  Setiap
1 Sahetapy J.E, 2007, Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, hlm 320
2 Ibid, h.164
3 Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju , Jakarta: kencana, 2009, h. 104
S
permohonan Grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim. 4
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang  dibentuk  pada  masa  pemerintahan  Republik  Indonesia  Serikat,  sehingga saat  ini  tidak  sesuai  lagi  dengan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dan substansinya  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  tata hukum Indonesia. 5
Pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi: “Grasi  adalah  pengampunan  berupa  perubahan,  peringanan,  pengurangan, atau  penghapusan  pelaksanaan  pidana  kepada  terpidana  yang  diberikan  oleh Presiden.” Penjelasan undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah,  meringankan,  mengurangi  atau  menghapuskan  kewajiban  menjalani pidana  yang  dijatuhkan  pengadilan.  Hal  ini  tidak  berarti  menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.
Kewenangan  Presiden  memberikan  grasi  terkait  dengan  hukum  pidana dalam arti  subyektif.  Hukum  pidana  subyektif  membahas  mengenai  hak  negara untuk  menjatuhkan  dan  menjalankan  pidana.  Hak  negara  yang  demikian  ini merupakan  hak  negara  yang  besar,  sehingga  perlu  dicari  dasar  pijakannya melalui  teori  pemidanaan.  Presiden  dalam  memberikan  grasi  harus  didasarkan pada teori  pemidanaan.
Terkait  dengan  masalah  grasi  ini,  sejak  pertengahan  tahun  2003  lalu presiden  Megawati  Soekarnoputri  menolak  permohonan  grasi  enam  terpidana mati.  Mereka  adalah  lima  orang  terlibat  pembunuhan,  dan  satu  orang  dalam kasus narkoba. Pemberian grasi pada masa Orde Baru bukan suatu hal yang baru. Grasi  berupa  perubahan  status  terpidana  mati  menjadi  seumur  hidup,  pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana  lain  (1980),  setelah  itu,  tidak  kurang  dari  101  permohonan  grasi diberikan  oleh  presiden  Soeharto.  Tentu  saja  hal  ini  bukanlah  jumlah  yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.
Beberapa  resiko  yang  dikhawatirkan  sebagai  akibat  dari  vonis  yang dijatuhkan  oleh  hakim,  khususnya  untuk  pidana  maksimal  seperti  pidana  mati, yaitu  adanya  kemungkinan  terjadi  eksekusi  terhadap innocent  people. Adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah,  atau  keterangan  dari  saksi  yang  tidak  dapat  dipercaya,  bisa  saja  terjadi.
4 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm 161
5 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.
Kata  lain,  grasi  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  bisa  mengkoreksi  dan mengatasi resiko tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan  pidana.  Hal  ini  memberikan  indikasi  bahwa,  meskipun  grasi merupakan  kewenangan  presiden  yang  berada  dalam  lingkup  Hukum  Tata Negara,  hukum  pidana  juga  memandang  tentang  keberadaan  grasi  dalam  hal upaya dari terpidana untuk menghindarkan dari eksekusi putusan.

## PEMBAHASAN

## A. Aturan Hukum Pemberian Grasi di Indonesia
Permohonan  grasi  ini  diajukan  oleh  yang  dihukum  bersalah  kepada kepala  negara  atau  presiden  yang  kedudukannya  sebagai  Kepala  Negara  yang mempunyai hak prerogatif. Pemberian grasi merupakan suatu hak, maka kepala negara  tidak  berkewajiban  untuk  mengabulkan  semua  permohonan  grasi  yang ditujukan  kepadanya.  Kedudukannya  sebagai  Kepala  Negara,  maka  walaupun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada dasarnya  adalah  bukan  suatu  tindakan  hukum,  melainkan  suatu  tindakan  non- hukum  berdasarkan  hak  preogratif  seorang  Kepala  Negara.  Dengan  demikian Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana ( starfverminderend ) atau memperingan  pidana  atau  penghapusan  pelaksanaan  pidana  yang  telah diputuskan  oleh  Mahkamah  Agung.  Bisa  juga  Grasi  itu  ditolak  oleh  Presiden. Pemberian  grasi  oleh  kepala  negara  kepada  si  terhukum  pada  umumnya dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut;
a. Seandainya dipandang adanya kekuranglayakan dalam penerapan hukum, maka  pemberian  grasi  dalam  hal  ini  adalah  untuk  memperbaiki penerapan hukum;
b. Seandainya  dipandang  bahwa  para  terhukum  sangat  dibutuhkan  negara atau  pada  mereka  terdapat  penyesalan  yang  sangat  mendalam,  maka dalam hal ini pemberian grasi adalah demi kepentingan negara.
Pertimbangan  pemberian  grasi  kepada  si  terhukum  lebih  dititikberatkan pada  memberi  penilaian  kembali  terhadap  putusan  hakim.  Putusan  tersebut dinilai  kembali  apakah  putusan  tersebut  telah  sesuai  dengan  kesalahan  yang terbukti dilakukan oleh si terhukum atau apakah putusan tersebut ternyata  terlalu berat  dibandingkan  dengan  keadaan  atau  situasi  pada  saat  putusan  tersebut dijatuhkan. Pemberian grasi merupakan suatu koreksi atas putusan hakim dengan dasar alasan-alasan yang telah diketahui setelah hakim menjatuhkan putusannya.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1950  tentang  Permohonan  Grasi  (UU Permohonan  Grasi),  tidak  disebutkan  secara  jelas  mengenai  pengertian  grasi.
Namun,  pengertian  grasi  dapat  kita  simpulkan  dari  pasal  1  UU  Permohonan Grasi yang berbunyi; “Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman,  baik  militer  maupun  sipil  yang  tidak  dapat  diubah  lagi,  orang  yang dihukum  atau  pihak  lain  dapat          memajukan  permohonan  grasi  kepada Presiden.”    Sebelum  tahun  2002,  pemberian  grasi  didasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1950  tentang  Permohonan  Grasi  (Lembaran  Negara Tahun 1950 Nomor 40) yang dikeluarkan pada masa Republik Indonesia Serikat, mengatur  prosedur  yang  melibatkan  beberapa  instansi  terkait,  termasuk Mahkamah  Agung  yang  diberi  kewenangan  untuk  memberikan  pertimbangan permohonan grasi.
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  grasi merupakan  pengampunan  yang  dapat  diajukan  kepada  Presiden  atas  hukuman- hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  si  terhukum.  Pasal  1  Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) memberikan pengertian mengenai grasi yaitu  sebagai  pengampunan  berupa  perubahan,  peringanan,  pengurangan,  atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pada  penjelasan  pasal  2  UU  Grasi  dinyatakan  bahwa  putusan  pengadilan  yang dapat dimintakan grasi adalah putusan pengadilan sipil atau putusan pengadilan militer. Dengan demikian tidak ada perubahan yang menonjol dalam pengertian grasi menurut kedua UU tersebut. Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam  bentuk  pengampunan  yang  berupa  perubahan,  peringanan,  pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan.
Pengajuan  Grasi  telah  diatur  prosedurnya  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  2002  Tentang  Grasi,  prosedur  permohonan grasi yaitu sebagai berikut 6 ;
1. Hakim  atau  hakim  ketua  sidang  yang  memutus  perkara  pada  tingkat pertama  memberitahukan  hak  mengajukan  grasi  kepada  terpidana sesaat  setelah  putusan  dibacakan.  Namun,  apabila  terpidana  tidak hadir,  hak  terpidana  diberitahukan  secara  tertulis  oleh  panitera  dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
2. Surat  permohonan  yang  diajukan  oleh  terpidana  atau  orang  lain dengan  persetujuan  terpidana  (dalam  hal  terpidana  dijatuhi  pidana mati,  dapat  diajukan  tanpa  persetujuan  terpidana)  harus  diajukan kepada  Presiden  setelah  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada Pengadilan yang memutus pada
6 Pasal 5 s.d. 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
tingkat  pertama  untuk  diteruskan  kepada  Mahkamah  Agung. Permohonan  grasi  ini  (dan  salinannya)  dapat  pula  disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana  yang  nantinya  akan  disampaikan  oleh  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan  tersebut  kepada  Presiden  dan  salinannya  kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu;
4. Setelah  menerima  permohonan  yang  diajukan,  dalam  jangka  waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan  permohonan  grasi,  Panitera  Pengadilan  mengirimkan  surat permohonan tersebut beserta berita-berita acara sidang, surat putusan yang  bersangkutan  atau  salinannya,  dan  banding  serta  kasasi  (bila ada)  kepada  Ketua  Pengadilan  yang  memutus  pada  tingkat  pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung; 5. Mahkamah Agung (MA) memberikan pertimbangan- pertimbangannya terhadap grasi yang diajukan terpidana;
6. Dalam  jangka  paling  lama  tiga  bulan  terhitung  sejak  tanggal diterimanya  salinan  permohonan  dan  berkas  perkara,  MA  segera meneruskan  berkas-berkas  tersebut  beserta  pertimbangan  yang tertulis kepada Presiden;
7. Presiden  kemudian  memberikan  keputusannya,  apakah  mengabulkan permohonan  grasi  atau  menolaknya.  Jangka  waktu  pemberian  atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Kemudian  Keputusan  Presiden megenai  grasi  tersebut  disampaikan  kepada  terpidana  paling  lambat empat  belas  hari  terhitung  sejak  ditetapkannya  Keputusan  Presiden;
dan
8. Salinan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut disampaikan kepada:
a. Mahkamah Agung;
b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
c. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
d. Lembaga  Pemasyarakatan  tempat  terpidana  menjalani  pidana terkait.
Prosedur  pengajuan  grasi  sebagaimana  telah  dipaparkan  diatas merupakan  prosedur  pengajuan  grasi  yang  baku  yang  harus  dilakukan  oleh terpidana  maupun  kuasa  hukumnya  baik  pada  pengajuan  grasi  yang  pertama maupun  pengajuan  grasi  yang  kedua.  Namun  untuk  dapat  mengajukan
permohonan grasi yang kedua, terpidana harus menunggu waktu dua tahun sejak pengajuan grasi yang pertama ditolak oleh Presiden.

## B. Eksistensi Pemberian Grasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana
1. Alasan Pemberian Grasi
Undang- undang tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan  dari  pemberian  grasi.  Jan  Remmelink mengemukakan  alasan-alasan pemberian grasi sebagai berikut 7 :
a. Jika  setelah  vonis  berkekuatan  hukum  pasti  terpidana  menghadapi  suatu keadaan  khusus  yang  sangat  tidak  menguntungkan  baginya.  Misalnya terpidana  menderita  penyakit  tidak  tersembuhkan  atau  keluarganya terancam akan tercerai berai;
b. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, ternyata bahwa hakim secara tidak  layak  telah  tidak  memberi  perhatian  pada  keadaan,  yang  bila  ia ketahui  sebelumnya,  akan  mengakibatkan  penjatuhan  pidana  yang  jauh lebih  rendah.  Patut  dicermati  bahwa  hal  ini  bukanlah  alasan  untuk memohonkan  peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah kesalahan hakim  lainnya    yang  tidak  membuka  peluang  bagi  permohonan peninjauan kembali;
c. Jika  semenjak  putusan  berkekuatan  hukum  pasti,  ternyata  situasi kemasyarakatan  telah  berubah  total,  misalnya  deklarasi  perihal  situasi darurat sipil karena tiadanya pangan telah dicabut atau pandangan politik yang dulu berlaku telah mengalami perubahan mendasar;
d. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. Terbayangkan di sini putusan-putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang usai. Melalui grasi , putusan- putusan yang nyata sangat tidak adil masih dapat diluruskan.
Grasi  dalam  hukum  pidana,  tidak  hanya  mengenai  ampunan  atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, yakni grasi sebagai hak warga negara 8 .
Seperti  telah  dijelaskan  sebelumnya,  pemberian  grasi  merupakan pencabutan  atau  upaya  meringankan  sanksi  yang  dijatuhkan  melalui  putusan pengadilan pidana. Dahulu kala, penguasa beranjak dari kekuasaan mutlak yang
7 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia , Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
8 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1991
dimilikinya  menganugerahkan  grasi  sebagai  wujud  kebajikan  hatinya.  Sekarang kita  tak  lagi  mengenal  grasi  dalam  bentuk  seperti  itu,  terutama  karena  hak prerogatif  (hak  istemewa)  telah  diserahkan  kepada  pemerintah  dan pelaksanaannya  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Negara  atau  dalam  sistem pemerintahan  presidensial ada di tangan presiden. Kewenangan presiden di luar lingkup  eksekutif  tersebut,  misalnya  kewenangan  di  bidang  judisial. Kewenangan  ini  mencakup  pemulihan  yang  terkait  dengan  putusan  pengadilan, yaitu  untuk  mengurangi  hukuman,  memberikan  pengampunan,  ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.
Mengenai pemberian ampunan atau grasi, perlu diketahui konsep bahwa terpidana  yang  mengajukan  permohonan  grasi  ini  bukan  sebagai  terpidana, melainkan  sebagai  warga  negara.  Sebagai  seorang  warga  negara,  seseorang berhak  meminta  ampun  kepada  presiden  sebagai  pemimpin  negara.  Pasal  28  D ayat  (1)  Amandemen  Undang-undang  Dasar  1945  dalam  sub  mengenai  Hak Asasi Manusia, diatur mengenai “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum”. Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.
Pemberian  grasi  bukan  isu  kepastian  hukum,  tetapi  cerminan  tingkat kearifan  hukum  presiden  dan  juga  masyarakat.  Dengan  adanya  pertimbangan dari  Mahkamah  Agung,  dan  berbagai  faktor  sosial  serta  respon  dari  kelompok tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari presiden. Mungkin kita  lupa  bahwa  pemberian  grasi  adalah  juga  tempat  dimana  kita  memberikan tempat bagi hati nurani kemanusiaan kita.
Bagi  pemohon  yang  dijatuhi  pidana  mati,  grasi  merupakan  persoalan hidup dan mati. Melalui pemberian grasi, mungkin saja seseorang yang dijatuhi pidana  mati  dapat  menjadi  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  dalam waktu  tertentu.  Hal  seperti  ini  akan  terasa  lebih  arif.  Karena  terpidana  akan mempunyai  kesempatan  untuk  memperbaiki  dirinya.      Berbeda  dengan  pidana mati  yang  tidak  memberikan  kesempatan  bagi  terpidana  untuk  memperbaiki kesalahannya 9 .
9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
2. Kewenangan Pemberian Grasi
Pemberian  grasi  oleh  Presiden  kepada  terpidana  adalah  kewenangan konstitusional  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  14  ayat  (1)  dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Peraturan perundang-undangan memberikan sejumlah  kewenangan  kepada  Mahkamah  Agung. Pertama ,  wewenang  untuk memeriksa  dan  memutus  permohonan  kasasi,  sengketa  kewenangan  mengadili, dan  permohonan  peninjauan  kembali  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap. Kedua , wewenang menguji peraturan  perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketiga ,  memberikan  pertimbangan  terhadap  permohonan  grasi dan rehabilitasi.
Wewenang  Mahkamah  Agung  memberikan  pertimbangan  dalam permohonan  grasi  sebenarnya  amanat  konstitusi.  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  1945 merumuskan  “ Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan  Mahkamah  Agung” .  Dalam  penjelasan  rumusan  Pasal  14  UUD 1945  sebelum  amandemen,  wewenang  itu  dijalankan  presiden  selaku  kepala negara.  Pemberian  grasi  dianggap  sebagai  hak  prerogatif  presiden  yang  tak  bisa diganggu gugat.
Pemberian  grasi  oleh  presiden  dapat  berupa  peringanan  atau  perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana 10 . Namun  sebelum  membuat  keputusan  tentang  pemberian  grasi,  presiden  harus memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung.  Persetujuan  atau  penolakan permohonan grasi sepenuhnya berada di tangan presiden. Norma ini tertuang jelas dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun  2002  tentang  Grasi  (terakhir  diubah dengan  UU  No.  5  Tahun  2010).  Jadi,  Mahkamah  Agung  sebatas  memberikan pertimbangan hukum.
Mahkamah Agung dimaksudkan agar presiden mendapatkan masukan dari lembaga  yang  tepat  sesuai  fungsinya.  Sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi, Mahkamah Agung adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada  presiden  mengenai  hal  itu  (grasi).  Pertimbangan  itu  juga  dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi antar lembaga negara.
Kewenangan  Presiden  dalam  pemberian  Grasi  perlu  memperhatikan pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yudikatif,  agar  terjalin saling  mengawasi  dan  saling  mengimbangi  antara  Presiden  dan  kedua  lembaga
10 Sahetapy J.E, Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik, Jakarta, 2007
negara  tersebut  dalam  hal  pelaksanaan  tugas  kenegaraan.  Adanya  peran  serta pertimbangan  Mahkamah  Agung  kepada  Presiden  dalam  pemberian  Grasi, memberikan  batasan  kepada  Presiden  dalam  mengunakan  kekuasaannnya sehingga  dapat  menghindari  pemberian  Grasi  yang  berlebihan  kepada  pelaku kejahatan  yang  berat.  Kriteria  yang  dijadikan  pertimbangan  bagi  Presiden  dalam pemberian Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  lain  diluar  hukum,  termasuk  yang menyangkut  pertimbangan  kemanusiaan  dan  tetap  menjunjung  tinggi  rasa keadilan  dan  kepastian  hukum.  Pemberian  Grasi  oleh  Presiden  menimbulkan implikasi  hukum  terhadap  terpidana  yang  mengajukan  permohonan  Grasi. Keputusan  yang  diambil  oleh  Presiden,  baik  yang  bersifat  menolak  maupun mengabulkan  permohonan  Grasi,  tidak  akan  memperberat  pidana  yang  diputus oleh pengadilan 11 .
Beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang  Grasi  yang  ada  dirasa  lebih  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemohon Grasi, ternyata ada satu hal yang pengaturannya tidak tegas, yaitu mengenai tidak ada  pembatasan  waktu  bagi  pemohon  Grasi.  Untuk  putusan  yang  berupa  pidana penjara  seumur  hidup,  pidana  penjara  sementara  waktu,  dengan  tidak  adanya pembatasan  waktu  tersebut  tidak  akan  berpengaruh  pada  pelaksanaan  putusan, tetapi untuk terpidana mati eksekusinya harus menunggu putusan penolakan Grasi dari  Presiden.  Ketidakjelasan  pengaturan  tersebut  dapat  dimamfaatkan  oleh terpidana mati untuk menunda eksekusi hukuman.
3. Keberadaan Atau Eksistensi Pemberian Grasi di Indonesia
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945, pemberian  grasi  merupakan  wewenang  Presiden  setelah  mendapatkan pertimbangan  MA.  Pengaturan  kewenangan  ini  selanjutnya  diatur  dalam  UU Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi.  Bila  ditinjau  dari  segi  hukum  tata  negara, pemberian grasi merupakan kewenangan yang melekat dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Kewenangan ini secara umum dimiliki oleh kepala negara di  berbagai  negara.  Grasi  sendiri  merupakan  pengampunan  dalam  bentuk perubahan,  peringanan,  pengurangan  atau  penghapusan  pelaksanaan  hukuman yang diberikan oleh Presiden. Ditinjau dari segi produce of law , pemberian grasi ini tidak berarti Presiden mencampuri proses penegakan hukum karena pemberian grasi  tidak  berarti  menghapuskan  kesalahan  terpidana.  Pengampunan  diberikan terhadap  terpidana  dengan  alasan  subjektivitas  Presiden  (biasanya  karena  alasan
11 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II , Universitas, Bandung, 1965
kemanusiaan).  Kata  lain,  pemberian  grasi  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum positif  yang  ada  di  negara  ini  alias  konstitusional.  Memang  benar,  bahwa  secara hukum,  pemberian  grasi  tersebut  konstitusional.  Presiden  sebagai  pengayom  dan pelindung  masyarakat  harus  lebih  peka  dengan  masyarakatnya  sendiri.  Presiden seharusnya  bisa  lebih  bijak  dan tidak  mengobral  pengampunan  tersebut  terhadap kasus yang sangat berpengaruh negatif dalam regenerasi bangsa ini.
Pemberian  grasi  ini  pun  menjadi  salah  satu  bukti  inkonsistensi  dan kealpaan  Presiden  terdahulu.  Bahkan  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  sepertinya  sudah  lupa  dengan  janjinya  ketika memperingati  hari  Anti  Narkotika  Internasional  yang  diselenggarakan  di  Istana Negara,  30  Juni  2006  lalu.  SBY  berjanji  akan  berdiri  paling  depan  dalam  usaha pemberantasan  narkoba  dan  tidak  akan  memberikan  pengampunan  berupa  grasi terhadap pelaku kejahatan narkoba. Setidaknya ada dua kelalaian Presiden dalam memberikan  grasi  terhadap  pelaku  kejahatan  narkoba. Pertama ,  pemberian  grasi tersebut bertentangan dengan rekomendasi maupun pertimbangan yang diberikan MA  sebagai  yudikatif  tertinggi  di  negeri  ini.  Pasal  14  UUD  NRI  Tahun  1945 dikatakan  bahwa  pemberian  grasi  harus  memperhatikan  pertimbangan  MA. Memang,  secara  prosedural  Presiden  telah  melakukan  itu,  namun  secara substansial,  Presiden  gagal  menangkap  pesan  yang  diberikan  MA  lewat putusannya.  Kendati  pertimbangan  MA  tidak  mengikat,  penjatuhan  pidana  mati pada tingkat kasasi dan  PK harusnya menjadi pertimbangan bahwa tidak ada hal meringankan  yang  patut  dialamatkan  terhadap  kedua  terpidana  tersebut.  Kedua, UU  Grasi  tidak  mengatur  pengecualian  terhadap  pelaku  tindak  pidana  apa  grasi bisa  dilakukan.  Artinya,  pemberian  grasi  bisa  saja  dilakukan  terhadap  terpidana dalam  kasus  apa  pun.  Presiden  seharusnya  paham  bahwa  kejahatan  narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan bersifat transnasional.
Pemberian  Grasi  oleh  Presiden  menimbulkan  implikasi  hukum  terhadap terpidana  yang  mengajukan  permohonan  Grasi.  Keputusan  yang  diambil  oleh Presiden,  baik  yang  bersifat  menolak  maupun  mengabulkan  permohonan  Grasi, tidak  akan  memperberat  pidana  yang  diputus  oleh  pengadilan.  Terpidana  yang mendapatkan  Grasi  akan  merasakan  kebebasan  karena  dapat  keluar  secepatnya dan  bebas  dari  segala  kewajiban  menjalani  pidana  yang  dijatuhkan  padanya. Implikasi  hukum  yang  paling  berat  diterima  oleh  terpidana  adalah  Grasinya ditolak  oleh  Presiden,  sehingga  terpidana  tetap  harus  menjalani  pidana  sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Alasan  hak  asasi  manusia  yang  dikemukakan  pemerintah  patut dipertanyakan,  karena  dampak  yang  dilakukan  para  terpidana  narkoba  itu  sangat hebat  dalam  menghancurkan  dan  membunuh  masa  depan  kemanusiaan.  Oleh
karena  itu,  ketentuan  pasal  14 ayat  (1)  UUD  1945  tersebut  tidak  dapat  dimaknai sebagai hak prerogatif, namun hanya sebatas hak konstitusional. Pemberian  grasi kepada  pengedar  narkoba,  tentu  saja  akan  menimbulkan  pertanyaan  di masyarakat.  Letak  konsistensi  dari  pemerintah  untuk  memberantas  peredaran narkoba di negeri  ini. Tentu saja ini akan berdampak besar terhadap penanganan masalah narkoba di tanah air. Langkah yang diambil oleh pemerintah saya anggap merupakan  suatu  langkah  mundur.  Berbagai  upaya  yang  pernah  dilakukan pemerintah dalam pemberantasan  narkoba  seolah-olah  harus  terhenti  sampai  di sini.  Ini  telah  menjadi  simbol  adanya  ruang  gerak  bagi  pengedar  narkoba  baik yang berskala nasional maupun internasional.
Lembaga  grasi  yang  menjadi  ruang  istimewa  bagi  presiden,  tidak  lagi dapat  menafsirkan  penilaian  masyarakat,  terutama  ketika  grasi  dianggap mencederai kepentingan yang lebih tinggi. Pertimbangan MA andai diperhatikan oleh  presiden  dalam  pemberian  grasi  ternyata  tidak  cukup,  lebih-lebih  apabila pertimbangan  MA  tidak  diperhatikan.  Kepentingan  sosial,  baik  kesejahteraan, keamanan,  ketertiban,  dan  kemanusiaan  menjadi  tuntutan  untuk  memaknai kembali lembaga grasi, juga rehabilitasi yang sama-sama disebut dalam pasal 14 ayat (1) UUD RI 1945. Derajat rasionalitas grasi membutuhkan aras  yang lebih tinggi.  Artinya,  secara  prosedural  meskipun  grasi  merupakan  kekuasaan presiden,  tampaknya  pertimbangan  yang  dibutuhkan  tidak  cukup  dari  MA, apalagi  hanya  lembaga  negara  di  bawah  kekuasan  presiden.  Dibutuhkan keterlibatan  lembaga  lain  yang  merepresentasikan  kepentingan  masyarakat sebagai sasaran kasus kejahatan.

## PENUTUP
Grasi  bukan  merupakan  upaya  hukum.  Meskipun  grasi  dapat  merubah status  hukuman  seseorang,  grasi  dipandang  sebagai  hak  prerogatif  yang  hanya ada di tangan Presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan di dalam KUHAP. Eksistensi  grasi  dalam  perspektif  hukum  pidana,  pemohon  yang  mengajukan grasi  tidak  sebagai  terpidana  melainkan  sebagai  warga  negara  yang  berhak meminta  ampun  atas  kesalahannya  kepada  Presiden  sebagai  pemimpin  negara. Grasi  tidak  terkait  dengan  penilaian  terhadap  putusan  hakim  dan  tidak  dapat menghilangkan kesalahan terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  II ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002
Andi  Hamzah, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 1991
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , Yogyakarta: FH UII Press, 2003
Bambang  Purnomo, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Ghalia  Indonesia,  Terbitan Ketujuh, Jakarta,1994
E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II , Universitas, Bandung, 1965  Ismail  Suny, Mekanisme  Demokrasi  Pancasila ,  Aksara  Baru, Jakarta, 1981
Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan  Padanannya  dalam  KUHP  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka,  Jakarta, 2003
Jimly  Ashiddiqe, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme ,  Sekjen  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Pompe dalam P.A.F  Lamintang , Hukum Penitentier Indonesia , CV. Armico, Bandung, 1984.
Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati , Aksara Baru, Jakarta, 1978
Sahetapy J.E, Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik,
Jakarta, 2007