## POLITIK BHINNEKA TUNGGAL IKA

## DALAM KERAGAMAN BUDAYA INDONESIA
Irwan Abdullah 1

## Abstract
This article discusses the experience of maintaining a plural culture in Indonesia which has led to the birth of various resistance and conflicts in society. This maintaining process takes the form of cultural politics. While on one side this process has been a unifying one in developing national identity based on the principle of unity and on the other side it has limited the potential for political freedom in the expression of various local cultures. This practice of cultural politics is manifested in three forms: the denial of diverse cultural status; political uniformity which is oriented to the forming of similar points of view; and the creation of a gap between the power relationships of ethnicity in the form of controlling resources. These three processes have resulted in the creation of strict borders between ethnic groups, religion, races and between groups which have further led to various conflicts in society. This experience of maintaining cultural diversity has shown the danger in inaccurately conceptualizing the terms “one”, “oneness” and “unity” because the existence and power of various cultures has been misinterpreted.

## Pendahuluan
Semboyan ”berbeda-beda tetapi satu” (bhinneka tunggal ika) tidak lagi ramai dan keras disuarakan akhir-akhir ini, tetapi semboyan itu menyisakan banyak cerita tentang bagaimana kebudayaan diperlakukan selama kurang lebih setengah abad. Istilah bhinneka tunggal ika tidak hanya menunjukkan adanya suatu tujuan untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang menyatu, tetapi menyembunyikan sikap politik yang sangat tegas untuk menegakkan kesatuan dan persatuan secara total tanpa dapat digugat. Setiap gugatan atas gerakan nasional untuk mewujudkan kebhinnekatunggalikaan itu telah berarti suatu tindakan subversif. Sikap politik yang tanpa kompromi itu kemudian telah melahirkan sebuah drama tersendiri bagi keberadaan kebudayaan di Indonesia yang sangat beragam tersebar di seluruh nusantara. Kebudayaan di berbagai daerah tidak
1 Dr. Irwan Abdullah, Staf Pengajar Antropologi FIB dan Pascasarjana UGM, Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, dan Direktur Eksekutif Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM.
mendapatkan tempat yang layak dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk diekspresikan sehingga melahirkan berbagai akibat yang saat ini sedang dialami bersama: gerakan pemisahan diri dari pusat, konflik sosial yang meluas, kredibilitas negara yang rendah, dan teror. Bhinneka tunggal ika dibutuhkan untuk mengikat pluralisme budaya Indonesia, namun kesalahan pengelolaan keragaman budaya ini telah melahirkan akibat-akibat yang buruk.
Lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia merupakan pernyataan yang jelas untuk menunjukkan keragaman budayanya yang mencakup bahasa, agama, ilmu pengetahuan, kekerabatan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang dipraktekkan pada tingkat lokal. Gerakan ”persatuan dan kesatuan” yang dijalankan selama ini bukan sekadar menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam suatu wadah yang memungkinkan kebersamaan tercapai; lebih dari itu telah menjadi cerita buruk tentang pembatasan ekspresi budaya dalam berbagai bentuk. Kalau gejala tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya yang harus dibayar, maka biaya itu menjadi terlalu mahal karena akibat-akibat yang ditimbulkannya telah menjadi drama buruk bagi cita-cita persatuan itu sendiri. Dalam arti tertentu, lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka merupakan contoh yang paling jelas tentang kegagalan cita-cita tersebut. Gerakan kemerdekaan semacam itu belum juga selesai dihadapi Indonesia, karena di Riau atau di Aceh, dan di Papua kelompok yang menginginkan kemerdekaan masih belum berhenti berjuang. Pada skala yang lain, Ambon merupakan contoh lain tentang salah urus kebudayaan yang telah dan sedang terjadi di Indonesia. Konflik sosial yang melibatkan isu etnis atau agama tertentu masih juga berlangsung, yang menjadi perbendaharaan yang lengkap tentang bagaimana jalan panjang cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia berlangsung.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kegagalan menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang satu melalui semboyan bhinneka tunggal ika itu telah terjadi, khususnya dengan menganalisis tiga kecenderungan politik kebudayaan yang telah dipraktekkan di Indonesia. Berbagai kecenderungan ini dipaparkan secara rinci setelah bagian pemetaan keragaman budaya, dengan memperlihatkan bentuk-bentuknya dari berbagai kasus di Indonesia. Bagian berikut dari tulisan ini, memberikan gambaran tentang konflik-konflik sosial yang terjadi sebagai akibat langsung dari adanya suatu kecenderungan politik kebudayaan. Contoh dari berbagai kasus dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman tentang proses mengerasnya batas-batas kelompok ( group boundaries ) dalam berbagai parameter sebagai akibat langsung dari kesalahan sejarah dalam pengelolaan keragaman budaya.

## Manajemen Keragaman Budaya di Indonesia
Konsep ”bangsa yang satu” yang dipopulerkan sejak Soekarno dalam prakteknya telah berlangsung dengan strategi yang represif, yang pada masa Soeharto diterjemahkan melalui politik ”asas tunggal” menekankan homogenitas masyarakat. Prinsip asas tunggal selain memperlihatkan suatu proses penundukan berbagai kekuatan masyarakat kepada satu prinsip sosial politik, juga memperlihatkan konsepsi negara tentang hubungan kekuasaan antara negara dan rakyat. Rakyat dalam hal ini telah dilihat sebagai kekuatan yang perlu ditundukkan demi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan, sebagai basis kekuatan sosial, bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai suatu kesalahan. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalam Pancasila) telah dilakukan secara nasional untuk menyamakan persepsi dalam melihat diri setiap orang dan kelompok dalam suatu kerangka yang lebih luas. Butir-butir Pancasila yang berjumlah 45 itu berisi nilai peleburan individualitas ke dalam generalitas sebagai sebuah bangsa yang satu. Konseptualisasi negara tentang keberadaan budaya Indonesia yang beragam ini menemukan wujudnya dalam berbagai praktek kebijakan yang menyangkut berbagai keragaman budaya, seperti dalam etnis, bahasa, agama, kesenian, dan adat istiadat.
Keberadaan berbagai etnis yang berjumlah lebih dari 500 itu dapat menjadi gambaran tentang kompleksitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Persebaran etnis dalam wilayah geografis yang luas di seluruh Indonesia menjelaskan kesulitan komunikasi yang luar biasa yang dihadapi dalam berbagai proses sosial dan politik. Perbedaan etnis semacam ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal; memperlihatkan berlakunya sistem nilai yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lain; dan menegaskan adanya tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang berbeda juga. Keragaman etnis semacam ini telah dikesampingkan karena dinilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sahih bagi Orde Baru (Soedjatmoko, 1983).
Beberapa kecenderungan dapat ditemukan dalam politik penataan etnis ini, khususnya dari proses eksklusi dan inklusi sosial etnis tertentu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa etnis mayoritas mendapatkan privelese-privelese dalam berbagai bentuk, sementara etnis yang tidak memiliki back-up mengalami marginalisasi. Orang Jawa telah mendapatkan privelese pemerintah dalam program transmigrasi atau orang Madura telah mendapatkan privelese di Kalimantan. Pembagian sumber daya dalam berbagai bentuk mengikuti garis etnis atau garis agama yang muncul dalam berbagai bentuk. Demikian pula ethnic cleansing telah terjadi dalam berbagai peristiwa di Kalimantan, Aceh, maupun di Papua dan Timor Timur.  Sejalan dengan ini Parsudi Suparlan mengatakan:
”Penyeragaman kebudayaan-kebudayaan sukubangsa di daerah- daerah telah dilakukan antara lain dengan menyudutkan kebudayaan- kebudayaan tersebut sebagai terbelakang dan harus di-Indonesiakan. Peng-
Indonesia-an dilakukan dengan cara penataran P4..., yang dilakukan oleh Dep. Sosial R.I. ” (Suparlan, 2000: 44).
Proses serupa terjadi pada suku-suku lain yang tersebar di berbagai tempat yang dianggap masih terasing, seperti Kubu, Badui, Sakai, dll. Proses pengembangan suku-suku itu bukan sekadar memodernkan mereka dengan mengubah gaya hidup, tetapi juga menghilangkan sifat dan karakter dasar dari etnis yang bersangkutan sehingga melahirkan resistensi dari etnis yang bersangkutan.
Contoh lain dapat ditemukan pada kebijakan yang terkait dengan bahasa, yang pada saat bahasa nasional diberlakukan maka berbagai bahasa lokal mengalami nasib yang sangat parah. Sebanyak kira-kira 512 bahasa telah diingkari sebagai suatu variasi dan diversifikasi ekspresi yang menyimpan perbedaan logika dalam berpikir. Bahasa di sini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai kepribadian karena di dalam bahasa yang beragam itu tersimpan sopan santun dan tata kelakuan yang berbeda- beda. Bahasa yang kaya dengan ekspresi budaya ini mengalami kemunduran dalam jumlah penuturnya karena pengaruh bahasa Indonesia yang begitu kuat, dan karena penyempitan ruang bahasa yang tidak memungkinkan penggunaan bahasa terjadi.
Sekolah dalam hal ini merupakan instrumen politik yang signifikan yang menjauhkan generasi muda dari wilayah bahasa daerahnya, yang tidak hanya melalui bahasa resmi yang dipakai di sekolah tetapi juga dalam buku- buku pelajaran yang harus dibaca. Kebijakan penggunaan bahasa nasional bersifat sepihak karena menafikan keberadaan bahasa daerah yang masih fungsional, dan dapat menjadi alat komunikasi alternatif dalam proses pembangunan. Bahasa yang berfungsi memperkaya bahasa nasional dan turut membentuk kepribadian bangsa itu telah mengalami nasib yang memprihatinkan karena tidak ada komitmen yang besar untuk memelihara pluralitas dalam bentuk-bentuk yang jelas (Rosjidi, 1999; Abdullah, 1999). Sebagian bahasa mulai kehilangan penuturnya atau mulai tidak digunakan.
Penataan keagamaan merupakan contoh lain yang signifikan untuk memperlihatkan bagaimana visi pemerintah tentang pluralisme budaya. Kesalahan yang fatal telah dilakukan akibat kesalahan pemahaman dan salah tata perbedaan agama ketika terjadi peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Untuk membendung pengaruh paham komunisme, negara telah memaksakan kehendaknya dengan mendorong warga negaranya untuk memilih lima agama yang diakui di Indonesia. Dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun, proses tersebut telah membendung dan telah membunuh berbagai agama-agama lokal yang potensial berkembang. Ketakutan akan dicap sebagai komunis telah menjadi faktor penting dalam tindakan pemilihan agama dan perkembangan agama-agama suku. Keragaman agama dan kepercayaan di berbagai tempat di Indonesia telah diingkari yang kemudian berakibat punahnya agama-agama itu satu persatu. Termasuk agama Konghucu yang tidak dapat berkembang akibat tekanan politik.
Pada tingkat kepercayaan, di berbagai daerah dikenal Permalim, Pelbegu, Kaharingan, dll. yang tidak mendapatkan ruang ekspresi akibat kebijakan agama yang menekan adanya pluralitas. Pada saat kebijakan pengakuan atas lima agama diberlakukan, negara telah menggunakaan agama untuk mengendalikan rakyatnya, sehingga rakyat menjadi terdiferensiasi dalam kelompok keagamaan dan melupakan kelompok kesukuan. Kuatnya pengaruh agama dalam hal ini bahkan telah menghancurkan berbagai jenis kebudayaan daerah. Kebudayaan Jawa yang sangat kaya dengan berbagai aktivitas dan kebudayaan material perlahan- lahan berubah menjadi kebudayaan agama yang mengelompokkan masyarakat menjadi Jawa Islam atau Kristen (Abdullah dan Kutanegara, 2002).
Pengelompokan agama semacam ini pun telah melahirkan pertikaian yang dipicu oleh berbagai faktor.  Sejalan dengan itu Th. Sumartana mengatakan bahwa: “… sejarah sosial berabad-abad menunjukkan bahwa struktur internal dari agama-agama tersebut (baik institusi agama, kegiatan misi, dan kepemimpinan) telah melahirkan berbagai potensi konflik” (Sumartana, 2001: 79). Varian-varian dalam agama masih merupakan sumber pertikaian (seperti NU-Muhammadiyah atau Kristen-Katolik), seperti yang terjadi pada tingkat lokal di Mlangi, Yogyakarta:
”Masyarakat Mlangi menolak pluralisme yang ada dalam masyarakat mereka walaupun dalam kenyataannya masyarakat Mlangi memang plural. Dari segi agama, di sini ada Islam NU dan Islam Muhammadiyah, juga non-Muslim.... Penolakan ini terbukti dengan adanya upaya mereka untuk saling mengeksklusi.... Orang NU berupaya mengeksklusi orang Muhammadiyah. Orang Islam berupaya mengeksklusi orang non-Muslim” (Arrani, 2002: 159-160).
Konflik yang bersumber pada agama ini terjadi pada berbagai tingkat, baik di dalam agama itu sendiri maupun antara satu agama dengan agama lain. Namun demikian, dinamika sosial yang diperlihatkan melalui agama ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai parameter lainnya.
Pengelolaan keragaman budaya dengan cara yang serupa dapat juga dilihat pada ekspresi budaya berbagai etnis yang mengalami tekanan yang sangat kuat dari negara. Berbagai jenis tarian dari berbagai suku bangsa marginal (terutama Cina) telah dipasung. Kasus perijinan pementasan seni dan budaya di tahun 1980-an dan 1990-an menegaskan banyak hal tentang  bagaimana gerakan budaya dibaca oleh pemerintah. Kesadaran tentang hak kebudayaan lokal dan etnik baru berubah dalam batas-batas tertentu ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden dengan diberikannya kebebasan kepada etnik Cina untuk memeluk Konghucu dan mengembangkan tari-tarian Cina. Pementasan kesenian Cina pun kemudian mulai berlangsung.
Secara perlahan-lahan dalam bidang seni pun lahir citra tentang tari Bali yang agung yang pengakuan negara terhadap tari itu telah menyebabkan tari-tari dari daerah lain menjadi kurang diperhatikan. Tari Bali kemudian sering mewakili tari-tari lainnya dalam berbagai festival dan kesempatan baik nasional maupun internasional, sementara tari-tari pinggiran kurang diperhitungkan dan hanya mendapat tempat pada kelompoknya sendiri-sendiri.
Perubahan pranata sosial di berbagai tempat yang dilakukan oleh pemerintah memperlihatkan hal yang serupa, yakni tentang bagaimana nilai-nilai homogenitas itu diutamakan dan didorong sebagai kenyataan sosial di Indonesia. Pada saat restrukturasi sistem pemerintahan terjadi, desa diterapkan sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan pada tingkat lokal. Penerapan konsep desa di seluruh Indonesia kemudian mengharuskan adanya adaptasi yang luar biasa rumit di sejumlah daerah. Sumatera barat harus mengubah sistem nagari ke sistem desa yang melahirkan resistensi dan implikasi sosial budaya dan politik yang pelik. Sistem desa juga mendapat respons dari masyarakat Aceh yang bersandar pada sistem mukim sebagai unit pengaturan sosial politik pedesaan.
Di Jawa sendiri sejumlah desa mengalami penggabungan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang kompatibel di seluruh negeri. Proses perubahan semacam ini juga mempermudah penetrasi negara dan pasar ke dalam masyarakat desa yang pada gilirannya mengubah secara mendasar pranata sosial pedesaan. Program-program pemerintah dalam pembangunan pertanian, misalnya, telah mengubah hubungan kerja dan pranata sosial yang terkait dengan akses penduduk atas sumber-sumber daya lokal. Di Jawa misalnya, bawon yang berorientasi komunal kemudian berubah dengan sistem upah sejalan dengan berlakunya sistem tebasan dalam proses pemanenan. Penetrasi pasar melengkapi perubahan ini melalui proses komersialisasi yang berlangsung secara intensif dalam ekonomi pedesaan. Bukan hanya status ekonomi penduduk berubah, berbagai pola hubungan sosial dan konsep status mengalami redefinisi yang mengharuskan adaptasi secara signifikan. Sifat dan bentuk pranata lokal mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh tekanan yang begitu kuat yang datang dari luar (lihat, misalnya, Hart, 1989).
Proses penyatuan dan penyeragaman kebudayaan di Indonesia kemudian berimplikasi pada lahirnya pola hubungan sosial dan nilai-nilai baru dalam masyarakat yang menjadi dasar dari lahirnya berbagai persoalan sosial. Kebhinnekatunggalikaan telah melahirkan suatu politik budaya yang represif yang melahirkan berbagai bentuk resistensi dan konflik yang laten. Persoalan itu muncul akibat penataan ruang politik yang disusun dalam pengelolaan budaya yang bersifat majemuk.

## Masalah Ruang Politik bagi Keragaman Budaya
Proses nasionalisasi yang terjadi telah menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan kebudayaan yang beragam, baik berupa budaya materi
yang begitu kaya di berbagai tempat, institusi-institusi lokal yang berfungsi dengan baik sebagai bagian dari kemampuan penataan sosial, maupun ideologi dan nilai-nilai yang mengandung kearifan lokal. Dengan cara ini pemerintah bukan saja gagal menemukan kebudayaan nasional, tetapi juga telah melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah. Konflik di berbagai tempat sesungguhnya merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap berbagai tindakan kebijakan pusat. Resistensi ini bagaimanapun turut menyumbangkan pada proses reformasi sistem pemerintahan dewasa ini dengan memberi ruang yang lebih besar untuk demokrasi dan pembagian kekuasaan serta sumberdaya. Namun demikian, perubahan sistem pemerintahan itu akan gagal jika hakekat keragaman kebudayaan itu tidak dipahami dengan baik. Dari analisis tentang keberadaan etnis, bahasa, agama, dan pranata sosial yang memperlihatkan keragaman budaya dengan segala dinamikanya, dapat dipelajari tiga proses penting yang telah terjadi di Indonesia yang telah menentukan situasi dan kondisi Indonesia dewasa ini.
Pertama, pengingkaran atas status kebudayaan yang beragam itu yang terjadi dalam berbagai bentuk dan kemudian melahirkan berbagai persoalan yang menjauhkan Indonesia dari sifat bhinneka tunggal ika tersebut. Kebudayaan yang tersebar di berbagai tempat tidak mendapatkan pengakuan dan berada dalam posisi yang tidak diperhitungkan. Hal ini diakibatkan oleh ideologi pembangunan yang mementingkan homogenitas dan dengan prakondisi itu dianggap pembangunan akan berlangsung dengan baik. Namun, pengingkaran keragaman budaya telah menghasilkan beban tambahan untuk pembangunan itu sendiri, khususnya mengakibatkan terganggunya stabilitas politik dalam bentuk kerusuhan dan berbagai konflik.
Fakta pengingkaran kebudayaan daerah pada masa Orde Baru terjadi sebagai akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Pengingkaran tentang adanya budaya daerah dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Pengingkaran terjadi dalam bentuk tidak adanya status yang jelas untuk kebudayaan daerah/lokal dalam berbagai dimensinya. Apakah budaya daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum dan sumber dalam pembentukan tatanan sosial dan politik maupun ekonomi suatu daerah, masih menjadi sesuatu yang tidak terdefinisikan. Organisasi ekonomi yang dulunya dijiwai oleh semangat komunal dan juga pengaturan akses yang berbasis komunal, misalnya, apakah dapat menjadi sumber nilai dan aura bagi pembentukan sistem ekonomi daerah, tentu saja belum menjadi bahan perdebatan. Hal ini paling tidak mengembalikan kita pada diskusi ekonomi kerakyatan yang dalam pikiran Bung Hatta menjadi pilar penting membangun Indonesia.
Demikian pula dalam hak untuk hidup bagi kebudayaan daerah. Berbagai bentuk ekspresi kebudayaan daerah sesungguhnya berada dalam taraf survival atau bahkan cenderung punah karena tidak memiliki hak yang jelas untuk hidup, terutama karena proses marginalisasi yang terjadi secara sistematis. Bahasa daerah sebagian besar sedang mengalami kepunahan,
demikian juga pranata sosial lokal yang telah berfungsi menjamin akses dan keberadaan individu dan kelompok menghilang begitu saja tanpa ada usaha pelestarian yang sistematis. Iklim yang terbangun dalam era nasionalisasi dan globalisasi dewasa ini telah dengan sangat kuat menekan keberadaan budaya daerah sehingga daya pengaruh, apalagi daya paksa kebudayaan sudah mengalami pelemahan secara signifikan. Dalam bentuk yang sama kekuatan kebudayaan sebagai pengendali sosial yang didasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku telah pula melemah. Otoritas orang tua sebagai pusat orientasi, seperti juga pemimpin informal, telah melemah dan telah digantikan oleh pusat-pusat kekuatan baru yang lebih formal. Fakta ini kemudian menunjukkan tidak terlibatnya kekuatan sosial budaya dalam penataan sosial pada berbagai tingkat, sehingga ciri sistem sosial dan struktur sosial yang terbentuk memiliki orientasi yang berubah, terutama pada otoritas negara dan pasar.
Kesulitan lain yang dihadapi kebudayaan daerah adalah, ia harus mengalami akibat-akibat sampingan dari adanya gerakan modernisasi yang dibawa oleh negara dan pasar dalam berbagai bentuk. Kebudayaan harus menerima akibat-akibat dan bahkan harus ikut menanggung semua biaya yang diakibatkan oleh modernisasi dalam berbagai bentuk. Biaya kultural yang harus dipikul atas masuknya teknologi telah menjadi cerita usang tentang adaptasi yang harus dilakukan oleh kebudayaan setempat. Dan berbagai bentuk penjelasan kultural dan penanganan kultural harus dilakukan sebagai cara yang tersedia untuk merespons berbagai persoalan, yang ditimbulkan sejalan dengan proses perubahan sistem politik dan ekonomi yang berlangsung begitu cepat.
Kedua, politik uniformitas yang bertolak belakang dari keanekaragaman budaya karena penyeragaman terjadi pada skala yang sangat luas dan pada tingkatan yang bervariasi. Politik ini telah menyebabkan adanya suatu persepsi yang sama tentang pengelolaan kehidupan negara bangsa dan dalam berbagai tingkah laku sosial yang dicapai melalui berbagai proses pendidikan dan pelatihan. Media telah berfungsi dengan baik dalam proses semacam ini yang kekuasaannya berada di bawah kendali pemerintah. Uniformitas ini juga tampak pada tataran nilai, dimana berbagai kelompok masyarakat diharapkan untuk membagi nilai yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Ukuran- ukuran ditentukan oleh negara yang kemudian menegaskan mana yang boleh dan tidak boleh. Tingkah laku sosial dan politik pun mengikuti cara yang sama dalam pemilihan partai atau dalam seluruh proses kepemimpinan, mengikuti prinsip yang ditentukan secara langsung dari pusat dan menafikan variasi-variasi lokal. Kebijakan pemerintah tentu saja berlaku umum dari pusat sampai ke daerah tanpa memperhitungkan variasi dan diversifikasi budaya yang begitu besar. Reaksi terhadap politik uniformitas ini sekarang muncul, misalnya, dengan resistensi di berbagai tempat melalui usaha-usaha memberlakukan syariah Islam dan prinsip- prinsip lokal dalam penataan sosial.
Proses standardisasi yang dilakukan dalam kehidupan sosial politik telah melampaui batas-batas toleransi kultural, karena tindakan itu bukan lagi merupakan proses penyadaran etnis sebagai bagian dari satu kesatuan sistem sosial yang lebih besar dengan identitas bersama, tetapi sudah sampai pada pengingkaran eksistensi dan identitas kultural etnis. Nasionalisasi yang berlebihan telah menafikan eksistensi nilai-nilai dan pranata sosial lokal. Tokoh adat kehilangan peran dan legitimasi, institusi lokal telah digantikan dengan sistem organisasi yang standar yang dibentuk pemerintah, sehingga melahirkan tekanan kultural yang dahsyat. Chairil Effendi, seorang aktivis di Singkawang, pernah mengatakan bahwa pemerintah cenderung menutup ruang bagi kebebasan budaya lokal untuk berkembang sehingga nyaris punah. Krisis identitas dan keterasingan budaya ini katanya menimbulkan frustasi yang mendalam bagi penduduk lokal (Kompas, 11/4/1999).
Tekanan-tekanan struktural semacam ini telah melahirkan gerakan tandingan atau resistensi budaya yang akhir-akhir ini mengejawantah (manifest) dalam bentuk pertikaian. Pertikaian etnis di sini lebih merupakan protes sosial etnis terhadap dominasi pusat. Pertikaian kemudian menjadi alat politik etnis dalam menuntut terbukanya ruang kultural yang lebih luas, sehingga eksistensi kultural etnis mendapatkan pengakuan (lihat Jack Eller, 1999). Orang Dayak dalam konteks ini bukan memiliki persoalan kultural dengan orang Madura, tetapi memiliki persoalan dengan pendekatan pemerintah yang terlalu represif dan mengingkari kedayakan dengan segala identitas kulturalnya.
Ketiga, kegagalan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antar kelompok dalam masyarakat. Keseimbangan hubungan antar etnis memang tidak mungkin dicapai karena posisi ekonomi dan politik satu etnis dengan etnis lain sejak awal sudah berbeda. Masalah muncul ketika perbedaan itu semakin mencolok dan melahirkan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Etnis pendatang seringkali menjadi etnis yang lebih dominan dalam penguasaan sumber daya, walaupun dari sudut jumlah mereka tergolong minoritas. Ketimpangan penguasaan sumber daya ini kemudian meluas ke dalam ketimpangan akses politik yang menyebabkan lahirnya dominasi suatu etnis. Dua hal yang berbahaya di sini adalah ketika kelompok etnis dominan mendapatkan privilese dari berbagi agen sosial, khususnya pemerintah. Ketika kesadaran tentang batas-batas budaya (cultural boundaries) mulai muncul, etnis setempat mulai sadar bahwa wilayah itu merupakan tanah air mereka yang mulai dijajah oleh orang luar.
Dalam proses ini kelompok etnis yang mengalami subordinasi memiliki kesadaran kelompok dan identitas yang lebih besar dan mulai memperhitungkan batas-batas etnisitasnya. Penolakan masyarakat Dayak terhadap Madura dan menuntut mereka untuk meninggalkan wilayah Dayak (Kompas, 26/2/2001) dapat dilihat sebagai usaha mengembalikan cultural boundary itu pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Pengusiran orang Jawa dari Aceh, dari Timor Timur atau dari Papua merupakan bukti kongkret gerakan kultural ini. Pertikaian di sini bukan disebabkan oleh
perbedaan budaya dua etnis itu, tetapi oleh suatu sistem sosial politik yang tidak mampu menjamin keseimbangan kekuasaan ekonomi dan politik antar etnis. Pemerintah dalam hal ini gagal memainkan dua peran: gagal dalam mengendalikan dominasi etnis tertentu dalam penguasaan sumber daya yang seharusnya sangat perlu dilakukan melalui serangkaian kebijakan; dan gagal dalam meningkatkan human capital dan menjamin akses kelompok subordinat  terhadap public goods. Memecahkan pertikaian dengan pendekatan semacam ini, membutuhkan redefinisi sistem politik secara mendasar, khususnya menyangkut kacamata politik baru dalam melihat perbedaan etnis.
Ketiga faktor di atas menegaskan bahwa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia selama ini bukan semata-mata persoalan perbedaan budaya etnis, tetapi sudah lebih mengakar sebagai kesalahan berbagai pihak dalam mengelola perbedaan dan konflik itu sendiri. Edward Azar menegaskan faktor pengingkaran kepentingan identitas kelompok sebagai faktor sentral dalam pertikaian etnis (lihat H. Starr , 1999), yang kemudian membentuk kesadaran kelompok yang berlebihan dan eksklusi sosial. Kalau proses ini terjadi berkepanjangan dan menyebabkan konflik yang berlarut- larut maka apa yang terjadi di Yugoslavia patut dikaji. Konflik di daerah Balkan ini dimulai pada awal tahun 1980-an, saat protes-protes mulai terjadi di daerah ini, pada saat Yugoslavia masih terdiri dari Slovenia, Croatia, Bosnia, Vojvodina, Serbia, Montenegro, dan Macedonia, yang merupakan daerah bekas jajahan Turki. Pertikaian etnis di wilayah ini telah menghancurkan kesatuan dan akhirnya terpecah-belah pada tahun 1991. Pengalaman Yugoslavia merupakan pengalaman paling pahit jika dibandingkan dua kasus lain di Eropa Timur, Uni Soviet dan Chekoslovakia.

## Jalan Panjang Penataan Persatuan dalam Keragaman Budaya
Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini sesungguhnya telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi sekaligus. Perubahan awal ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah baru yang muncul dari berbagai latar belakang sosial. Sebagian kelompok ini memiliki orientasi agama atau etnis, seperti tumbuhnya kaum kapitalis lokal yang berorientasi agama dalam kasus pengusaha santri di Jawa atau kaum Cina yang melakukan ekspansi dagang, demikian juga pedagang-pedagang Minang yang berkembang di berbagai tempat. Sebagian yang lain memang tumbuh melewati batas-batas daerah dan etnis akibat mobilitas sosial ke berbagai tempat dan masuk ke dalam sektor-sektor pekerjaan. Profesi mempertemukan perbedaan-perbedaan ini yang memungkinkan kohesi sosial terbentuk.
Proses pembangunan yang berlangsung membentuk suatu mode produksi baru di mana tidak hanya memungkinkan pertemuan dan pencampuran berbagai etnis yang didasarkan pada kegiatan ekonomi yang sama, tetapi juga terbentuknya pemukiman yang berisi anggota dari latar
belakang etnis, bahasa, dan agama yang beragam. Dalam lingkungan semacam ini komunitas baru terbentuk di luar batas-batas budaya ( cultural boundaries ) mereka dan membangun satu sejarah baru dalam hidup bersama.
Kelompok yang hidup di luar wilayah kebudayaan masing-masing ini merupakan orang-orang yang kemudian mengembangkan suatu sistem nilai yang berbeda dengan sistem nilai lama yang tampak dari orientasi nilai yang lebih terbuka ( open minded ), mudah beradaptasi dan mengadopsi sistem nilai baru dan kemudian memiliki gaya hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Kelompok ini juga yang kemudian memiliki kesadaran baru melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Gerakan sipil di Indonesia kemudian lahir akibat adanya kelas menengah yang mobile dan berorientasi ke luar dari batas-batas budayanya ini. Sebagian gerakan sipil itu memang mereproduksi agama yang menunjukkan fragmentasi dalam berbagai bentuk karena kelompok semacam ini mempertanyakan keabsahan-keabsahan yang berlaku. Sebagian yang lain lebih general dengan berorientasi pada pembentukan masyarakat yang lebih terbuka dan maju.
Pada saat yang sama tumbuh minat dan bakat yang luar biasa dalam bidang pendidikan, hal ini sejalan dengan ekspansi bidang pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan, lembaga pemerintah, dan pasar. Tidak hanya sekolah-sekolah formal yang lahir, tetapi juga kursus-kursus dalam berbagai bentuknya membuka ruang sosial yang begitu luas bagi pertemuan kebudayaan yang beragam. Orientasi kehidupan lebih kepada nilai-nilai kepentingan individual menjadi dasar dari lahirnya komunitas terbayang seperti dikatakan Anderson (1991), yang keterlibatan anggotanya ke dalam komunitas lebih bersifat simbolis ketimbang emosional. Lahirnya masyarakat kota yang begitu pesat merupakan pembuktian tentang lepasnya keterlibatan personal individu dengan komunitas asalnya, yang kemudian membangun dunia bayangan dengan mereproduksi simbol-simbol budaya untuk menegaskan nilai-nilai otentik dari identitas individu.
Dalam konteks perubahan seperti dipaparkan di atas, proses penciptaan masyarakat dan sistem sosial yang bhinneka tunggal ika itu mengalami banyak kesulitan karena konsep ”satu” atau kesatuan dalam ”bhinneka tunggal ika” menunjuk pada sesuatu yang tidak terdefinisikan dengan jelas, karena sejauh ini istilah ”satu” itu lebih merupakan definisi politik yang diartikan dengan asas tunggal: bahasa yang satu dan orientasi nilai yang satu dan tentu saja tunduk pada satu pusat. Proses politik ini telah mengalami kegagalan karena pendefinisian secara lebih substansial tentang makna kesatuan itu tidak mendapatkan basis ekspresinya dan tidak terkomunikasikan dengan baik.
Untuk merespons cita-cita persatuan semacam ini, Parsudi Suparlan mengatakan bahwa bhinneka tunggal ika itu hanya dapat berlangsung dengan empat syarat, yakni harus didasarkan pada pembentukan masyarakat sipil, adanya demokrasi sebagai pedoman dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, memperlakukan hak satu dengan yang lain secara sama, dan harus ada penegakan hukum untuk menjamin keteraturan (Suparlan, 2000: 48). Syarat yang diberikan Parsudi sungguh suatu syarat yang berat untuk dilaksanakan, karena keempat hal itu justru menjadi bagian yang mengalami kerusakan yang paling parah di negeri ini. Mungkin kita harus menunggu cukup lama untuk dapat melihat tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil, terbentuknya sistem yang demokratis dan adil, serta menikmati adanya jaminan hukum di Indonesia. Sebelum semua itu dapat terjadi, kita telah kehilangan kekuatan untuk mewujudkannya karena pengingkaran terhadap keragaman budaya yang terus menerus telah melahirkan kerapuhan yang fundamental bagi pencapaian komitmen bersama dalam kerangka nilai yang lebih luas.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan. 1999. “Dari Bounded System ke Borderless Society : Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini”, Antropologi Indonesia , Vol. 60, hal. 11-18.
-----------. 2001. “Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan: Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia”, Antropologi Indonesia , Vol. 25, No. 66.
Abdullah, Irwan dan Pande Made Kutanegara. 2002. “Diversitas Budaya, Hak Budaya Daerah dan Governansi Lokal di Indonesia”, Makalah yang disampaikan dalam the 3 rd International Conference of the Journal Antropologi Indonesia, Bali, 16-19 Juli.
Anderson, Ben. 1991. Imagined Communities . Verso, London.
Arrani, Amirudin. 2002. ”Mlangi: Pluralitas, Konflik, Resistensi”, dalam M. Jadul Maula (ed.), Ngesuhi deso Sak kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi. LkiS, Yogyakarta.
Chua Beng Huat. 2002. “Multiculturalism in Island South-East Asian”, Keynote address pada the 3 rd International Conference of the Journal Antropologi Indonesia, Bali, 16-19 Juli.
Eller, J. 1999. From Culture to Ethnicity to Conflict, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
Hart, Gill et al. (ed.). 1989. Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia . University of California Press, Berkeley.
Govers, Cora dan Hans Vermeulen. 1997. The Politics of Ethnic Consciousness. MacMilland Press, New York.
Rosjidi, Ajip. 1999. Pemetaan Bahasa Nusantara . Balai Pustaka, Jakarta.
Soedjatmoko. 1983. “Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Masalah pembangunan”, dalam Masyarakat dan Kebudayaan . Penerbit Djambatan, Jakarta.
Starr, H. 1999. The Understanding and Management Global Violence, MacMillan, London.
Sumartana, Th. 2001. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia. Interfidei, Yogyakarta.
Suparlan, Parsudi. 2000. ”Masyarakat Majemuk dan Perawatannya”, dalam Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I, Makasar.
Surat Kabar
Kompas  11/4/1999
Kompas  26/2/2001