## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## EVALUASI SATU DEKADE PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INDONESIA
Zahra Wanisa*, Roy Valiant Salomo
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  implementation  of  ZI  development  in Indonesian Central Government Agencies. The evaluation is carried out to see changes and the impact of policy implementation comprehensively. This study used qualitative methods through in-dept interviews and study documents. The  study  results  concluded  that  the  implementation  of  ZI  Development policies in Indonesian Central Government Agencies had been quite good to regard  ZI  development  as  a  series  of  implementations  of  Indonesian bureaucratic  reform.  New  values  have  been  formed  in  work  units  with  ZI predicate  WBK/WBBM.  The  Public  Service  Index  for  Central  Government Agencies increases yearly, above the national index value. However, several obstacles  are  encountered,  including  awareness  and  understanding  of  the meaning/essence  still  needs  to  be  optimized,  and  the  number  of  PANRB Ministry human resources as supervisors and evaluators considering a large number of work units of the Indonesian government agencies

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  kebijakan pembangunan  ZI  di  Instansi  Pemerintah  Pusat  Indonesia.  Evaluasi tersebut  dilakukan  untuk  melihat  perubahan  dan  dampak pelaksanaan  kebijakan  secara  menyeluruh.  Studi  ini  menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil studi disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia telah cukup bagus  untuk  memandang  pembangunan  ZI  sebagai  rangkaian implementasi  reformasi  birokrasi  Indonesia.  Nilai  baru  dari pembangunan  ZI  telah  terbentuk  di  unit  kerja  berpredikat  ZI WBK/WBBM. Adapun Indeks Pelayanan  Publik Instansi Pemerintah Pusat meningkat tiap tahun dan di atas nilai indeks nasional. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kesadaran dan pemahaman tentang makna/esensi pembangunan ZI yang masih perlu dioptimalkan  dan  jumlah  SDM  Kementerian  PANRB  sebagai pengawas  dan  evaluator  mengingat  banyaknya  unit  kerja  instansi pemerintah Indonesia.
Kata Kunci: Anti-Korupsi, Kebijakan Publik, Zona Integritas

## Keywords:
Anti-Corruption, Integrity Zones, Public Policy
Article history:
Submission April 11 2023 Revision May 10 2023 Accepted May 19 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: zahra.wanisa@ui.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## PENDAHULUAN
Korupsi  dipandang  berakar  dari  subjektivitas  moral  para  pejabat  penyelenggara negara  dalam  keputusannya  dalam  penyalahgunaan  keuangan  negara  untuk kepentingan  individu  (Baker  &  Milne,  2015).  Adanya  tindak  korupsi  menghambat pertumbuhan  negara,  karena  uang  haram  ( illicit  monies )  yang  didapatkan  oleh  para koruptor  tersebut  biasanya  merupakan  anggaran  untuk  pembangunan  negara  hingga terkait  pengadaan  barang  dan  jasa  publik  (Baker  &  Milne,  2015).  Di  banyak  negara, permasalahan  korupsi  bersifat  institusional  dan  diidentifikasi  sebagai  kendala  besar untuk  peningkatan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan nasional (Pramusinto, 2009).
Permasalahan korupsi telah menjadi permasalahan global (Brown & Heinrich, 2017; Egbeyong, 2018; Susanto, 2009). Beberapa bukti yang menggambarkan tindak korupsi di Indonesia,  pertama,  berdasarkan  penilaian  dari  Transparency  Internasional  terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/ Corruption Perceptions Indeks (CPI ) Indonesia sejak tahun 2012  hingga  tahun  2022  masih  rendah,  yaitu  34  dari  skala  0 – 100,  di  mana  angka  0 menunjukkan  tingkat  korupsi  sangat  tinggi  dan  angka  100  sangat  bersih  dari  korupsi (Transparency International, 2022). Menurun empat poin dibandingkan tahun 2021 dan penurunan ini signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa  tindak  korupsi  masih  tinggi  di  Indonesia  berdasarkan  penilaian Transparency International .
Kedua, Rekapitulasi data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menunjukkan tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  instansi  tahun  2004-2022  terdapat  1.351  tindak korupsi  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2022a).  Jenis  perkara  paling  banyak  yaitu tindak korupsi melalui penyuapan dengan jumlah 904 perkara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022a). Ditinjau berdasarkan wilayah, tindak pidana korupsi terbanyak yaitu 430 perkara terjadi di instansi pemerintah pusat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022b). Dalam studi yang dilakukan Suraji (2008) menunjukkan upaya penanggulangan tindak korupsi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak orde lama yang ditandai oleh adanya gerakan pemberantasan korupsi melalui berbagai upaya sejak tahun 1960-an.
Adapun cara yang efisien bagi pemerintah untuk menekan tingkat korupsi  yaitu dengan  meningkatkan  kualitas  kelembagaan  dan  pembuatan  kebijakan  pengendalian korupsi  agar  tata  kelola  pemerintahan  lebih  akuntabel  dan  transparan  (Santoso,  2007; Taylor  et  al.,  2022).  Di  Pemerintah  Indonesia  telah  membentuk  dan  melaksanakan kebijakan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bebas  dari  KKN  di  antaranya melalui Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR RI/1998, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1999,  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2006.  Selanjutnya  untuk  mewujudkan good  governance dan clean governance dengan  membentuk  dan  melaksanakan  kebijakan grand  design Reformasi Birokrasi Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 81

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Tahun  2010  dan  kebijakan  strategi  nasional  pencegahan  korupdi  melalui  Perpres Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 pengganti Perpres Republik Indonesia Nomor 55  Tahun  2012,  serta  sejalan  dengan  itu  untuk  peningkatan  integritas  sektor  publik pemerintah  Indonesia  membentuk  kebijakan  pembangunan  Zona  Integritas  melalui Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (PermenPANRB) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 yang diubah beberapa kali terakhir dengan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021.
Integritas  merupakan  aspek  penting  dalam  sektor  publik,  karena  permasalahan kritis  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan  dalam  tata  kelola  pemerintah, fraud , ketidakefektifan,  korupsi,  dan  lemahnya  pengelolaan  keuangan  berkaitan  dengan integritas (Alam et al., 2018). Adanya sistem integritas dalam penyelenggaraan organisasi sektor  publik  memastikan  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  (Alam  et  al.,  2018). Dengan  memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi  di  dalam  sebuah  organisasi  maka integritas berperan penting untuk membangun kepercayaan dari masyarakat (Said et al., 2016).  Adanya  sistem  integritas  yang  berkembang  baik  dapat  memunculkan  faktor- faktor  yang  mendukung good  governance serta  mendorong  tercapainya  tujuan  publik yang etis dan efisien yang tersebar di seluruh lembaga sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan  politik  dalam  suatu  negara  (Aulich,  2011).  Integritas  dari  institusi  pemerintah berperan  penting  terhadap  keberhasilan  program-program  pemberantasan  korupsi (Ssenyonga & Sulistyo, 2009). Menurut Said et al. (2016) terdapat hubungan positif dari good  governance dengan  sistem  integritas  di  sektor  publik.  Sehingga  dapat  diartikan bahwa dengan adanya sistem integritas di sektor publik yang berjalan dengan baik maka dapat membawa perbaikan pula terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Adapun  upaya  penanggulangan  korupsi  dan  peningkatan  kualitas  kelembagaan pemerintahan Indonesia telah tertuang dalam grand design reformasi birokrasi Indonesia, dengan  visinya  yakni  “terwujudnya  pemerintahan  berkelas  dunia”  yang  berkarakter tinggi integritas dan prima dalam pelayanan publik (Presiden Republik Indonesia, 2010). Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan penerapan prinsip- prinsip good  governance dan  transfer  kebijakan  menjadi  aspek  penting  dalam  proses pelaksanaannya (Anggraini, 2020). Lebih lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB) membentuk dan melaksanakan peraturan dalam rangka pembangunan zona integritas (ZI) di instansi pemerintahan  Indonesia  sejak  tahun  2012  (Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2012).
Peningkatan  integritas  di  instansi  pemerintah  Indonesia  dilaksanakan  melalui pembangunan  ZI  menuju  wilayah  bebas  dari  korupsi  (WBK)  dan  menuju  wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021b). Pembaruan kebijakan pembangunan ZI yang dilakukan pada tahun 2021 merupakan penyelarasan dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
yang  telah  masuki  fase  lima  tahun  terakhirnya  (2020-2025)  dan  strategi  pencegahan korupsi di Indonesia.
Konsep kebijakan pembangunan ZI terinspirasi dari konsep “ island of integrity ”, di mana unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM di instansi pemerintah dapat melaksanakan tata  kelola  terbaik  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  prima,  walaupun  di antaranya  masih  terdapat  unit  kerja  yang  buruk.  Harapannya  unit  kerja  ZI  yang berpredikat  WBK/WBBM  tersebut  dapat  menerapkan  tata  kelola  yang  sesuai  dengan tujuan kebijakan pembangunan ZI dan memberikan percontohan bagi unit kerja lainnya (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021b).

## Grafik 1. Data Jumlah Unit Kerja Pengusul dan Berpredikat ZI WBK/WBBM
Sumber : Data dari Kementerian PANRB RI diolah oleh Penulis (2023)
Berdasarkan  data  pelaksanaan  pembangunan  ZI  WBK/WBBM  di  Instansi Pemerintah  Indonesia  tahun  2016  hingga  2022  terdapat  2.044  unit  kerja  predikat  ZI WBK/WBBM dari 8.294 unit kerja yang diusulkan (lihat Grafik 1). Banyaknya jumlah unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM yang tersebar pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota/kabupaten menunjukkan keberhasilan dalam rangka melakukan perubahan penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  dengan  persyaratan  pembangunan  ZI WBK/WBBM  dan  mendorong  mewujudkan  reformasi  birokrasi  yang  utamanya pencegahan  tindak  korupsi.  Meskipun  tahun  2021  dan  2022  mengalami  penurunan drastis kuantitas unit kerja berpredikat ZI WBK/WBMM (lihat Gambar 1).
Menurut  Thomas  R.  Dye  (2017)  terdapat  enam  tahapan  dalam  proses  kebijakan publik,  yaitu  identifikasi  permasalahan, agenda  setting ,  formulasi  kebijakan,  legitimasi kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan.  Berbagai  kebijakan  dan
2016
2017
2018 2019 2020 2021 2022 Unit Kerja Pengusul 103 483 829 2165 3653 1061 ZI WBK 54 126 394 670 485 102 ZI WBBM 6 5 31 82 72 17 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Unit Kerja Pengusul ZI WBK ZI WBBM

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
program kebijakan yang disahkan oleh pemerintah telah melalui perencanaan dengan sangat  baik,  namun  ketika  diimplementasikan  hasil  perencanaan  tersebut  mungkin dapat  berbeda  bahkan  jauh  dari  yang  direncanakan  (Purwanto,  Erwan  Agus  & Sulistyastuti,  2015).  Kebijakan  pembangunan  ZI  telah  memasuk masa  satu  dekade  (10 tahun)  implementasi,  sehingga  perlu  evaluasi  terhadap  implementasi  kebijakan pembangunan ZI tersebut.
Evaluasi  didefinisikan  secara  sempit  sebagai  pertimbangan  nilai  atau  penilaian terhadap suatu kebijakan apakah efektif atau tidak dalam mencapai tujuan (Dye, 2017; Howlett et al., 2020).  Secara luas didefinisikan sebagai penilaian terhadap pengalaman pelaksanaan kebijakan yang berusaha menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apakah hasil yang diinginkan tercapai mencakup sejauh mana hasil dan dampaknya tercapai, serta menyimpulkan dari apa yang terjadi dan perbedaan yang telah dibuat oleh kebijakan (Dye, 2017; Howlett et al., 2020). Terdapat dua kategori dalam evaluasi yaitu evaluasi  proses  yang  berfokus  terhadap  apa  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh  suatu kebijakan dan evaluasi hasil yang berfokus terhadap pencapaian apa yang diperoleh dari suatu  kebijakan  (Smith  &  Larimer,  2009).  Evaluasi  dapat  dilakukan  melalui  studi perbandingan  antara  sebelum  dan  sesudah  ( before-and-after  study )  kebijakan dilaksanakan  untuk  mengetahui  perubahannya  dan  menunjukkan  dampaknya  (Dye, 2017).
Evaluasi digunakan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, serta menginformasikan dan membantu pengambilan keputusan kebijakan dan program publik (Wholey, 2010). Serta, evaluasi diperuntukkan  dalam  mengidentifikasikan  berbagai  kelemahan  pada  suatu  kebijakan secara menyeluruh, baik dari kelemahan strategi kebijakan maupun kelemahan dalam implementasi  (S.  Z.  Abidin,  2019).  Dari  penjelasan  permasalahan  tersebut  penelitian terdahulu  terkait  evaluasi  terhadap  implementasi  pembangunan  ZI    di  antaranya dilakukan  oleh  Wilujeng  dan  Pramudyastuti  (2020)  terhadap  unit  kerja  di  daerah Magelang,  Jawa  Tengah,  yang  menunjukkan  bahwa  pembangunan  ZI  memberikan dampak perbaikan pelayanan publik pada unit kerja berpredikat dengan memperkuat kualitas pelaksana kebijakan dan dukungan budaya kerja yang sesuai dengan kebijakan pembangunan  ZI.  Penelitian  terdahulu  kebijakan  pembangunan  ZI  lebih  banyak dilakukan  penelitian  terhadap  implementasi  pada  unit  kerja  (Agustina,  2019; Anggayudha  &  Rafsanjani,  2022;  Cahyono,  Dodik  Ari;  Suardana,  2021;  Deviyanti  & Bintoro, 2021; Jazuli et al., 2021; Julia et al., 2019; Putera, 2019; Wilujeng & Pramudyastuti, 2020)

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  primer melalui in-dept  interview dan  data  sekunder  melalui  studi  dokumen.  Wawancara

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
dilakukan secara semi-terstruktur, yakni peneliti mempersiapkan pertanyaan penelitian sesuai teori dan secara lebih terbuka mendengar dan mencatat informasi-informasi, ide, dan  pendapat  yang  dikemukakan  informan  (Sugiyono,  2021).  Wawancara  dilakukan pada Bulan November 2022 – Januari 2023. Penunjukan informan dari beberapa instansi dalam studi ini dilakukan secara bertujuan. Pertama, Kementerian PANRB dipilih karena merupakan  instansi  pembentuk  dan  pembina  pelaksanaan  pembangunan  ZI.  Kedua, unit kerja ZI berpredikat WBBM dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) telah dicapai sejak tahun 2016. Ketiga, unit kerja berpredikat WBK dari Sekretariat Kabinet yang diraih pada tahun 2020 dan masih menjadi satu-satunya unit kerja yang berhasil lolos. Terakhir, keempat yaitu unit kerja dari Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR)  yang  telah  berusaha  mengusulkan  tiga  kali  yaitu  tahun  2018,  2019,  dan  2020, namun belum pernah berhasil meloloskan unit kerja untuk meraih predikat ZI.
Selanjutnya, studi dokumen merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data kualitatif  dengan  memperoleh  fakta  yang  telah  tertulis  pada  dokumen  dalam  bentuk surat,  catatan,  arsip,  hasil  rapat,  laporan,  jurnal  kegiatan  dan  lainnya  (Hamzah,  2019). Peneliti menggunakan strategi pemilihan data sekunder dalam studi dokumen dengan langkah menggali informasi dari dokumen yang aktual, faktual dan kredibel dari laman website resmi  instansi  dari  informan  terpilih,  dokumen  resmi  pemerintah  dari  instansi informan  terpilih  dan  instansi  pemerintah  Indonesia  yang  memuat  informasi  terkait implementasi pembangunan ZI, serta dari jurnal administrasi publik yang terakreditasi. Hal  itu  dilakukan  untuk  melengkapi  data  terkait  pelaksanaan  pembangunan  ZI  di Instansi  Pemerintah  Pusat  Indonesia  sehingga  memperoleh  data  penelitian  yang komprehensif.
Data  penelitian  dilakukan  analisis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  yang meliputi  persiapan  dan  pengorganisasian  data,  reduksi  data  dengan  cara mengategorikan  dan  memadatkan  data  terkategori,  dan  penyajian  data  dalam  bentuk tulisan, tabel, maupun gambar (Creswell & Poth, 2018).

## HASIL DAN DISKUSI

## Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas
Pembentukan kebijakan pembangunan ZI yang memasuki masa satu dekade telah berupaya  secara  berkelanjutan  membawa  perubahan  unit  kerja  Instansi  Pemerintah Pusat Indonesia menjadi lebih baik melalui pemenuhan persyaratan pembentukan unit kerja menuju berpredikat WBK/WBBM. Melalui  implementasi kebijakan pembangunan ZI diharapkan setiap instansi memiliki unit kerja yang berintegritas tinggi, zero tolerance for  corruptions dan  berupaya  melakukan  pelayanan  prima  yang  ditandai  dengan penerimaan  predikat  WBK/WBBM.  Namun,  keberhasilan  implementasi  kebijakan pembangunan  ZI  ini  cukup  jauh  jika  dibandingkan  dengan  pencapaian  pada  Indeks Persepsi  Korupsi  dari  yang  terbitkan  dari Transparency  Internasional .  Oleh  karena

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
penilaian  tersebut  lebih  cenderung  ke  dunia  bisnis,  badan  usaha,  dan  pengguna  yang lebih  luas.  Sedangkan  keberhasilan  pembangunan  ZI  oleh  unit  kerja  yang  telah berpredikat ZI  WBK/WBBM memerlukan waktu untuk mereplikakan keberhasilannya kepada unit kerja lainnya dalam instansinya sendiri, terutama yang memiliki struktur organisasi  yang  besar  seperti  Kementerian  Keuangan,  Sekretariat  Mahkamah  Agung, Kepolisian Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya.
Inisiatif pembangunan unit kerja menuju berpredikat ZI WBK/WBBM dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda-beda. Namun, berdasarkan penilaian oleh Kementerian PANRB bahwa pemerintah pusat lebih cenderung banyak pergerakan dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI  dibandingkan  instansi  pemerintah daerah. Instansi pemerintah pusat lebih sadar dan peduli untuk membentuk unit kerja berpredikat ZI  WBK/WBBM  oleh  karena  pembangunan  ZI  merupakan  salah  satu  dari penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia.
Implementasi kebijakan pembangunan ZI memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah  terbentuknya  nilai-nilai  baru  yaitu  peningkatan  integritas  dan  perbaikan pelayanan publik yang prima pada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Unit  kerja  berpredikat  WBK  diharapkan  memiliki  nilai  jiwa  melayani  penggunanya, intoleransi terhadap gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyelesaian permasalahan yang ada di unit kerja. Sedangkan, unit  kerja  berpredikat  ZI  WBBM  sebagai  predikat  lebih  tinggi,  unit  kerja  diharapkan memiliki nilai berbeda yang lebih baik dibandingkan pada saat berpredikat WBK.
Pada unit kerja predikat ZI WBK lebih berfokus untuk menciptakan inovasi guna meningkatkan  pelayanan  prima,  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada,  mengurangi dan mencegah terjadinya praktik KKN yang ada pada unit kerja sendiri. Di unit kerja berpredikat  ZI  WBK  di  Sekretariat  Kabinet  RI,  merasakan  perbaikan  tata  kelola  dan pelayanan publik terhadap unit kerjanya yang diusulkan menuju WBK. Dengan melalui dukungan dan motivasi dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan ZI dan  komitmen  dari  pelaksana  pembangunan  ZI  setelah  unit  kerja  ditetapkan  menjadi unit  kerja  berpredikat  ZI  pun  tetap  bersemangat  untuk  melakukan  inovasi  dan mempersiapkan  persyaratan  unit  kerja  untuk  menuju  ZI  WBBM.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  kebijakan  pembangunan  ZI  telah  memberikan  pengaruh  kepada unit kerja Instansi Pemerintah Pusat untuk terdorong melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik yang prima, dan secara tidak  langsung  telah  berupaya  mencegah  terjadinya  korupsi  di  unit  kerjanya.  Namun demikian, semakin banyak unit kerja yang berhasil meraih predikat ZI WBK dan inovasi yang ada menjadi hal biasa akan meningkatkan standar layanan dan integritas.
Sedangkan unit kerja berpredikat ZI WBBM yang diharapkan tidak lagi berfokus kepada unit kerja sendiri diharapkan dapat menyebarluaskan, mempengaruhi, mengajak dan membina unit kerja lain untuk dapat berkembang, menyelesaikan permasalahannya,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
dan mencapai predikat ZI WBBM (menjadi role model ). Melalui wawancara bersama unit kerja  berpredikat  WBBM,  sebagai  unit  kerja  yang  telah  berhasil  mendapat  predikat tertinggi dalam pembangunan ZI maka unit kerja tersebut dijadikan percontohan untuk studi banding. Menurut Dali Mulkana, S.E.,M.Sc., Ak. selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, unit kerja  Badan  Penyelenggaraan  Diklat  PKN  dijadikan  unit  percontohan  juga.  Karena sudah lebih dulu berhasil lolos sebagai unit kerja berpredikat ZI WBBM, maka unit kerja menuju WBK/WBBM banyak yang benchmarking . Menurutnya, seharusnya seluruh unit kerja  yang  berpredikat  ZI  WBBM  sudah  memiliki  nilai-nilai  baru  seperti  semangat berubah  bersama,  kolaborasi,  kontribusi,  jiwa  melayani  dan  membantu  sesama  unit kerja,  keterbukaan  komunikasi,  dan  peka  terhadap  permasalahan  yang  perlu diselesaikan.  Nilai-nilai  baru  pada  unit  kerja  berpredikat  ZI  WBK/WBBM  diharapkan dapat berlangsung secara konsisten sehingga berkembang menjadi budaya baru untuk mencapai Good and Clean Governance .

## Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas
Implementasi  pembangunan  ZI  menuju  WBK/WBBM  oleh  unit  kerja  dilakukan melalui proses pemenuhan dokumen lembar kerja evaluasi untuk memenuhi penilaian terhadap komponen pengungkit yang terdiri dari enam area perubahan dan komponen hasil  yang  terdiri  dari  dua  aspek  penilaian.  Enam  area  perubahan  pelaksanaan pembangunan ZI: pertama, manajemen perubahan yang bertujuan mengubah pola pikir yang  memiliki  budaya  kerja  yang  bersih  dan  memberikan  pelayanan  prima;  kedua, perbaikan tatalaksana dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja, proses kerja, dan prosedur kerja serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; ketiga, pengelolaan  sistem  sumber  daya  manusia  yang  profesional;  keempat,  penguatan akuntabilitas  kinerja  untuk  peningkatan  kinerja  dan  akuntabilitas  dalam  unit  kerja; kelima, penguatan pengawasan internal serta berbagai sistem dan kebijakan pengawasan untuk  menjamin  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih;  serta  keenam, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Selanjutnya, dua aspek komponen hasil di antaranya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel diukur dari nilai indeks persepsi anti korupsi (IPAK) dan capaian kinerja, serta pelaksanaan pelayanan publik yang prima diukur dari nilai indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP).
Dengan demikian, pemberian predikat ZI WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja yang dapat memenuhi persyaratan dan menerapkan island of integrity. Keberhasilan unit kerja berpredikat ZI  WBK/WBBM dapat menjadi contoh ( role  model ) kepada unit kerja lainnya  sehingga  dengan  itu  masyarakat  dapat  merasakan  dampak  perubahannya. Sebaliknya, kurang berhasilnya penerapan itu juga akan dirasakan oleh masyarakat dan menambah  kekhawatiran  terhadap  integritas.  Untuk  membedakan  dari  unit  kerja lainnya,  Kementerian  PANRB  telah  memberikan  piagam  penghargaan  bagi  unit  kerja

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
berpredikat  ZI  WBK/WBBM.  Piagam  tersebut    dapat  dipasang  dan  mencantumkan peringatan  bahwa  apabila  ada  tindak  pungutan  liar,  calo,  dan  sebagainya  dapat dilaporkan  ke  Kementerian  PANRB.  Dalam  hal  ini,  partisipasi  dan  kesadaran  dari masyarakat  untuk  membuka  mata  dan  telinga  diperlukan  untuk  bersama-sama memantau  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI.  Dari  Kementerian  PANRB  juga menyatakan bahwa penilaian pembangunan ZI tidak hanya melihat dari dokumen dan hasil survei masyarakat saja, tetapi juga dari berbagai media dan sarana, antara lain dari berita, google review , dan media sosial lainnya untuk mengetahui penilaian langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan  pengalaman before  and  after unit  berpredikat  WBK  dari  Sekretariat Kabinet  RI.  Pencanangan  pembangunan  ZI  di  Sekretariat  Kabinet  telah  dilaksanakan sejak  tahun  2016  (Sekretariat  Kabinet  RI,  2020).  Kemudian  tahun  2017  berproses menentukan  dan  pengajuan  dan  tahun  2018  mengajukan  Deputi  Dukungan  Kerja Kabinet menuju ZI WBK, namun belum berhasil mendapatkan predikat. Pada tahun 2019 kembali dilakukan pengusulan Deputi Dukungan Kerja Kabinet dan melakukan  upaya peningkatan  pelayanan  prima  yang  dibuktikan  dengan  pencapaian  Predikat  A”  atau “Pelayanan Prima” sebagai unit penyelenggara pe layanan publik. Pencapaian tersebut merupakan  nilai  tambah  unit  kerja  untuk  kemudian  dapat  berhasil  lolos  dan mendapatkan predikat WBK di tahun 2020.
Adapun  dampak  perubahan  yang  dirasakan  dari  pembangunan  ZI  hingga mendapatkan predikat yaitu unit kerja menjadi memahami perlunya perubahan/inovasi untuk  memperbaiki  birokrasi  yang  ada  dan  termotivasi  untuk  terus  melakukan peningkatan  pelayanan  prima.  Oleh  karena  motivasi  itu,  Deputi  Dukungan  Kerja Kabinet kembali mengajukan pembangunan ZI menuju WBBM meskipun pada akhirnya masih terdapat beberapa dokumen yang belum dapat dipenuhi yang menjadikan belum lolos sebagai unit kerja berpredikat ZI WBBM.
Selanjutnya, sebagaimana pengalaman Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Pusdiklat BPK  RI,  (sekarang  dinamai  Badan  Penyelenggaraan  Diklat  PKN  BPK  RI)  yang berpredikat ZI WBBM dari pada waktu pengusulan menuju unit kerja berpredikat WBK membentuk suatu inovasi yang dimungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan  pelayanan  publik.  Inovasi  tersebut  dinamai  SIKENCUR  (Sistem  Kendali Kecurangan) sebagai media seperti whistleblowing sy stem saat ini, yaitu untuk menjaga integritas  unit  kerja  dalam  memberikan  pelayanan.  Pengguna  layanan  apabila menemukan segala bentuk kecurangan dapat melapor melalui SIKENCUR. Pada waktu itu  Pusdiklat  BPK  RI  merasakan  bagaimana  sulitnya  untuk  mendapatkan  predikat  ZI WBBM karena konsep WBBM lebih kepada peningkatan pelayanan prima.
Adapun langkah yang ditempuh untuk mendapat ZI WBBM yaitu melalui inovasi pada  evaluasi  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat).  Evaluasi  tersebut dikategorikan pada level 1, 2, 3 dan 4 yang dapat menjadi tolak ukur output dan outcome

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
pelaksanaan diklat. Evaluasi level 1 yaitu evaluasi setelah pelaksanaan diklat. Evaluasi level 2 yaitu evaluasi terkait materi melalui metode pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman  terhadap transfer  knowledge  management .  Evaluasi  level  1  dan  2  ini menghasilkan manfaat  kepada individu pengguna layanan. Selanjutnya, evaluasi level 3 dilakukan sekitar 12 bulan ke depan, yaitu untuk mengukur hasil yang didapatkan oleh peserta diklat dapat memberikan manfaat bagi unit kerjanya. Terakhir, evaluasi level 4 yaitu  evaluasi  yang  lebih  luas  lagi,  karena  mengukur  dampak  yang  dirasakan  dari pelatihan  tersebut  kepada  individu,  unit  kerjanya,  kepada  BPK  selaku  penyelenggara diklat, dan bahkan kepada stakeholders di luar BPK.

## Grafik 2. Indeks Pelayanan Publik Indonesia

## Sumber: Kementerian PANRB (2021a)
Selain itu, dampak positif dari implementasi kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah Pusat didukung dengan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dinilai oleh Kementerian PANRB. IPP merupakan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek, yaitu: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi Pelayanan  (Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, 2017). Hasil IPP Kementerian/Lembaga (Instansi Pemerintah Pusat) tahun 2021 sebesar 4 (Kategori Baik) dari skala 0 – 5. Pencapaian IPP Instansi Pemerintah Pusat hampir setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dan melebihi angka IPP  nasional,  meskipun  IPP  nasional  pada  tahun  2021  mengalami  sedikit  penurunan dibandingkan  tahun  2020.  Sehingga  dapat  simpulkan  bahwa  pembangunan  ZI WBK/WBBM  yang  termasuk  dalam  serangkaian  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  ini telah membawa dampak pada perbaikan-perbaikan guna peningkatan pelayanan publik yang prima.
2017 2018 2019 2020 2021 IPP Pemerintah Daerah 3,33 3,14 3,43 3,68 3,58 IPP Pemerintah Pusat 3,39 3,62 3,83 4 4 IPP Nasional 3,28 3,38
3,63 3,84 3,79 0 1 2 3 4 5 IPP Pemerintah Daerah IPP Pemerintah Pusat IPP Nasional

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## Kendala Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas
Berdasarkan  data  jumlah  unit  kerja  yang  berpredikat  ZI  WBK/WBBM  dari  awal pembentukan kebijakan cenderung mengalami peningkatan baik dari jumlah unit kerja pengusul dan penerima predikat ZI  WBK/WBBM setiap tahunnya. Namun, terjadinya penurunan  kuantitas  yang  signifikan  mulai  tahun  2021  dikarenakan  oleh  perubahan kebijakan  yang  ditetapkan  dari  hasil  introspeksi  internal  Kementerian  PANRB. Perubahan tersebut dilakukan dituangkan pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 yang  diterbitkan  pada  tanggal  31  Desember  2021,  dengan    memperketat  kriteria persyaratannya,  proses  evaluasi  dari  segi  penilaian  kualitasnya,  dan  terutama  terkait panel internal evaluator. Hal tersebut dilakukan agar predikat yang diberikan kepada unit kerja benar-benar sesuai/pantas. Oleh karena kewaspadaan terhadap kriteria unit kerja  yang  berkualitas,  sehingga  penilaian  kualitas-kualitas  dokumen  yang  masuk sebagai  eviden  dan  seleksinya  akan  lebih  ketat  daripada  sebelumnya.  Kementerian PANRB telah menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM tidak hanya menjaga kuantitas tetapi juga kualitas.
Konsep pembangunan ZI lebih banyak diserahkan kepada inisiatif dan kemauan dari  masing-masing  instansi  pemerintah.  Pelaksanaan workshop dan  seminar  terkait pembangunan ZI oleh Kementerian PANRB dilakukan secara terbatas dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, kendala pertama dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI  yaitu  didasari  oleh  kesadaran  dari masing-masing  unit  kerja  instansi  pemerintah.  Kesadaran  terhadap  pembangunan  ZI tersebut  juga  menentukan  yang  menjadikan unit  kerja  tidak  berhasil  lolos  pada  tahap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Karena apabila munculnya inisiatif pengusulan pembangunan  ZI  menuju  WBK/WBBM  berdasarkan  pengajuan  oleh  atasan  saja  tanpa mengetahui  secara  mendalam  makna/esensi  dari  konsep  WBK/WBBM,  maka pemenuhan  persyaratan  dan  usaha  diberikan  terhadap  pembangunan  ZI  kurang maksimal.  Hal  itu  dapat  terasa  sampai  pada  saat  penilaian  oleh  Tim  Penilai  Nasional Pembangunan ZI oleh Kementerian PANRB yang berhak dalam penilaian kelulusan unit kerja  mendapat  predikat  ZI  WBK/WBBM.  Adapun  yang  telah  dijelaskan  pada pembahasan  sebelumnya  bahwa  kesadaran  dari  Instansi  Pemerintah  Pusat  terhadap implementasi kebijakan pembangunan ZI cukup memadai.
Kedua, Kementerian PANRB menyatakan bahwa kendala implementasi kebijakan pembangunan  ZI  di  Instansi  Pemerintah  Pusat  yang  sering  dihadapi  oleh  unit  kerja menuju WBK/WBBM yaitu pelaksanaan pembangunan ZI sekedar melihat lembar kerja evaluasi dari PermenPANRB sehingga mereka terpaku terhadap pemenuhan dokumen- dokumen persyaratan. Kementerian PANRB menyarankan unit kerja menuju ZI  WBK yang telah melakukan studi banding kepada unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM tidak hanya  terpukau  terhadap  inovasinya  saja,  tetapi  juga  harus  melihat  bagaimana

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
perubahan mind setting , budaya kerja, pola kerja dan nilai baru dari pembangunan ZI. Dengan  pemahaman  terhadap  hal  tersebut  unit  kerja  menuju  WBK  dapat  mencapai persyaratan dan mendapati esensi dari penerimaan predikat ZI WBK.
Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  oleh  unit  kerja  menuju  ZI  WBBM  yaitu kecenderungan  memoles  dari  apa  yang  telah  dilaksanakan  dalam  pelaksanaan pembangunan  ZI  WBK,  sehingga  menjadi  nilai  yang  layak  mendapat  WBBM  sesuai dengan persyaratan lembar evaluasi dan dinilai pantas oleh Tim Penilai Internal akan tetapi  belum  memenuhi  syarat  predikat  WBBM  dari  Kementerian  PANRB.  Menurut Kementerian  PANRB  pemberian  predikat  WBBM  itu  paling  tinggi  dari  pelaksanaan pembangunan ZI,  sehingga pelaksanaannya tidak seperti hanya melanjutkan ZI WBK saja,  namun  perlu  memperlihatkan  secara  jelas  progres  perbedaan  inovasi  baru  yang tumbuh dalam pembangunan ZI WBBM dengan didukung datanya. Adanya perbedaan kedudukan  WBK  dan  WBBM  membuat  unit  kerja  menuju  WBBM  perlu  melewati beberapa  kriteria  yang  mungkin  tidak  tertulis  namun  selalu  digunakan  evaluasi penilaian pembangunan ZI WBBM yang berkualitas.
Ketiga, kendala implementasi kebijakan pembangunan ZI  di Instansi Pemerintah Pusat  yaitu  ketersediaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dari  Kementerian  PANRB. Ketersediaan  jumlah  dan  kualitas  SDM  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam implementasi  (Z.  Abidin  et  al.,  2021).  Pengusulan  unit  kerja  ZI  menuju  WBK/WBBM semakin  tahun  semakin  tinggi  hingga  pada  tahun  2020,  sebelum  diputuskannya PermenPANRB  terbaru.  Animo  besar  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  penambahan jumlah  SDM  dari  Kementerian  PANRB,  sehingga  Kementerian  PANRB  menjadi kewalahan  dalam  melakukan  evaluasi  dari  setiap  pengusulan  pembangunan  ZI  unit kerja menuju WBK/WBBM. Dulunya Kementerian PANRB memiliki cukup waktu yang lumayan  lama  sehingga  dapat  melihat  pembangunan  ZI  dari  semua  sisi  dan mengelaborasi,  namun  beberapa  tahun  belakangan  karena  begitu  banyak  pengusulan sehingga kurang sanggup.
Selanjutnya oleh karena kendala SDM dalam melakukan review dan evaluasi unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM, Kementerian PANRB meminta bantuan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) instansi masing-masing untuk melakukan tugas  tambahan.  Tentunya  dengan  tetap  ada  peran  dari    Kementerian  PANRB  dan pelaporan  dari  masyarakat  terhadap  unit  kerja  WBK/WBBM.  Pada  akhirnya,  untuk mengatasi  keterbatasan  SDM  tersebut,  perubahan  pada  peraturan  pembangunan  ZI terbaru  untuk  menjadi  solusi  dengan  cara  memperketat  dan  memberikan  kuota  serta membatasi  instansi  yang  30%  unit  kerja  sudah  mendapat  WBK/WBBM  untuk melaksanakan penilaian mandiri. Melalui perubahan-perubahan yang ada, Kementerian PANRB juga mengharapkan dari APIP dan/atau Tim Penilai Internal pembangunan ZI dapat berkomunikasi dan berkonsultasi, baik antar instansi dan ke Kementerian PANRB.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Menanggapi hal tersebut, dari sisi unit kerja menuju WBK/WBBM telah menyadari bahwa pada peraturan pembangunan ZI terbaru terdapat banyak perubahan dan lebih mendetail  persyaratannya.  Selain  itu,  terdapat  perbedaan  komponen  penilaiannya daripada  tahun  sebelumnya  yang  menjadi  keuntungan  sekaligus  tantangan. Keuntungannya  yaitu  semakin  ketatnya  seleksi  pembangunan  ZI  berpredikat WBK/WBBM,  maka  semakin  baik  nilai  kualitas  dari  unit  kerja  dari  instansi.  Selain  itu juga memberikan tantangan kepada unit kerja pengusul untuk memenuhi persyaratan dan seleksi untuk mendapat predikat ZI WBK/WBBM.
Sedangkan,  unit  kerja  berpredikat  ZI  WBBM  yang  telah  melalui  pencapaian predikat  ZI  WBK,  menyetujui  adanya  pembaruan  dari  peraturan  pembangunan  ZI dengan alasan sudah selayaknya pembangunan ZI WBK/WBBM mengarah ke outcome dan changes  management maupun impact yang  lebih  banyak  lagi  manfaatnya.  Dengan catatan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  pembangunan  ZI  dengan  perlu melibatkan  semua  pihak,  mulai  dari  pimpinan,  struktur  manajemen  pembangunan  ZI yang terdiri dari satuan tugas kecil/tim kecil, hingga sampai ke pengguna layanan yang memberikan  ulasan  terkait  unit  kerja.  Unit  kerja  berpredikat  ZI  WBBM  telah  lebih memahami  bahwa  pembangunan  ZI  merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah melaksanakan  reformasi  birokrasi  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
Selanjutnya,  Kementerian  PANRB  diharapkan  dapat  memberikan  arahan  dan memfasilitasi diskusi  untuk penyelarasan  pemahaman terhadap aturan pembangunan ZI  yang  terbaru  melalui  sosialisasi  dan  asistensi  kepada  Instansi  Pemerintah  Pusat, terutama  instansi  yang  belum  memiliki  unit  kerja  ZI  yang  lolos  berpredikat  ZI  WBK maupun instansi yang memiliki unit kerja berpredikat ZI WBK, namun belum memiliki unit kerja berpredikat ZI  WBBM. Dengan sosialisasi kebijakan dapat dijelaskan secara lengkap  sesuai  dengan  tujuan  dan  manfaat  kebijakan  (Nur  Asriansyah  et  al.,  2022). Implementasi pembangunan ZI WBK/WBBM ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi  Indonesia,  untuk  itu  Instansi  Pemerintah  Pusat  yang  belum  mendapat  ZI WBK/WBBM tidak perlu malu untuk melakukan benchmarking dan studi banding antar instansi Pemerintah Pusat yang telah berhasil memiliki inovasi reformasi birokrasi yang bagus.  Tidak  harus  dilihat  dan  diterapkan  secara  keseluruhan,  namun  jika  ada  yang inovasi dan perubahan manajemennya yang unggul dapat dielaborasikan kepada unit kerja  pembangunan  ZI  untuk  mendukung  tercapainya  predikat  ZI  WBK/WBBM  dan mendapatkan makna/esensi pembangunan ZI.

## Komitmen dan Strategi Implementasi
Kementerian  PANRB  sebagai  instansi  pembentuk  dan  pembina,  unit  kerja  yang telah  mendapat  predikat  WBK/WBBM,  dan  unit  kerja  pengusul  ZI  menuju WBK/WBWBM  menanggap  kebijakan  pembangunan  ZI  merupakan  aspek  penting

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
sebagai  harapan  untuk  mengurangi  dan  bahkan  menghilangkan  praktik  KKN,  serta memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  Kementerian  PANRB  memiliki beberapa  strategi  untuk  mempertahankan  keberlanjutan  dan  meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan ZI seperti peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan  instansi  pemerintah  lainnya.  Salah  satunya  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan kebijakan dan dukungan kepada unit kerja yang telah mendapat  predikat  ZI  WBK/WBBM.  Selanjutnya,  Kementerian  PANRB  bermaksud memperkuat peran dari APIP dan Tim Penilai Internal sebagai pembina, fasilitator, dan evaluator  internal.  Dengan  demikian,  Kementerian  PANRB  dapat  terbantu  dalam implementasi  kebijakan  dan  proses  evaluasi  pelaksanaan  pembangunan  ZI  melalui meningkatnya  unit  kerja  sebagai  bibit  unggul  WBK/WBBM  yang  tepat.  Kementerian PANRB pun mendorong peningkatan integritas dari evaluator dan memperbaiki kualitas evaluasi  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI  untuk  memelihara  kemajuan integritas  dan  memperluas  keberhasilan  pencapaian  unit  kerja  berpredikat  ZI WBK/WBBM.
Unit  kerja  ZI  berpredikat  WBK/WBBM  di  Instansi  Pemerintah  Pusat  memiliki beberapa  komitmen,  strategi  untuk  mempertahankan  kualitas  dan  pembangunan  ZI berkelanjutan.  Hal  itu  dapat  dilakukan  melalui  pertama,  peningkatan  dan  kesediaan benchmarking . Kedua, peningkatan keterlibatan semua pihak yang dimulai dari Pimpinan unit  kerja,  seluruh  anggota  tim  pembangunan  ZI.  Ketiga,  pelaksanaan  manajemen perubahan,  manajemen  risiko,  dan  manajemen  pengetahuan  yang  dikelola  melalui komunikasi  yang  baik.  Unit  kerja  memiliki  beberapa  harapan  kepada  Kementerian PANRB sebagai pembina agar menerapkan alat ukur dan indikator yang jelas, disepakati bersama  dan  mampu  beradaptasi  ( agile ),  serta  memberikan  sosialisasi  dan  pembinaan yang  bersifat  mendampingi  tidak  hanya  satu  arah.  Harapan  tersebut  muncul  tidak terlepas  oleh  kendala  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI  yang  dihadapi  oleh Instansi Pemerintah Pusat Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan ZI di Instansi Pemerintah  Pusat  Indonesia  selama  satu  dekade  cukup  optimal.  Pada  dasarnya pembangunan  ZI  ini  lebih  cenderung  bergantung  terhadap  inisiatif  dari  instansi pengusul. Unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia memiliki  pergerakan  implementasi  pembangunan  ZI  lebih  banyak  daripada  Instansi Pemerintah Daerah, karena lebih memahami bahwa pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja  sejalan  dengan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  Indonesia.  Namun  demikian, masih terdapat beberapa Instansi Pemerintah Pusat Indonesia yang belum memiliki unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM karena belum menyadari dan memahami secara penuh makna/esensi dari pelaksanaan kebijakan pembangunan ZI.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia telah memiliki nilai-nilai baru dalam meningkatkan integritas, menekan adanya tindak KKN, dan  meningkatkan  pelayanan  prima.  Namun  demikian,  unit  kerja  perlu  lebih  dapat memahami  konsep  dan  persyaratan  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI WBK/WBBM dalam peraturan terbaru secara utuh sehingga dapat membawa nilai baru dalam  unit  kerja  sendiri,  kepada  unit  kerja  lainnya  dalam  instansinya,  dan  kepada instansi  lainnya.  Selain  itu,  perbaikan  pelayanan  publik  prima  di  Instansi  Pemerintah Pusat  telah  berhasil  memberikan  dampak  pada  pencapaian  angka  indeks  pelayanan publik (IPP) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Secara  keseluruhan,  kebijakan  pembangunan  ZI  telah  berdampak  mengarahkan Instansi  Pemerintah  Pusat  Indonesia  menuju zero  tolerance for  corruptions. Tetapi,  akan lebih  optimal  apabila  kebijakan  ini  disinergikan  dengan  kerangka  kerja  lainnya  yang sejalan  dengan  tujuan  peningkatan  integritas  dan  pencegahan  korupsi.  Implementasi kebijakan  pembangunan  ZI  yang  optimal  dapat  memberikan  dampak  peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya anti korupsi yang mendorong percepatan reformasi birokrasi Indonesia. Keberhasilan pencapaian tujuan  kebijakan pembangunan ZI  yang optimal  dapat  menambah  kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan  kepercayaan publik terhadap Pemerintahan di Indonesia.
Saran  praktis  implementasi  kebijakan  pembangunan  ZI  di  instansi  Pemerintah Pusat  Indonesia  antara  lain:  1)  Penyelenggaraan  bimbingan  teknis/sosialisasi/seminar/ workshop dari Kementerian PANRB kepada unit kerja pembangunan ZI yang lebih tepat sasaran  dan  komprehensif,  serta  dimungkinkan  adanya  pembinaan/asistensi;  2) Peningkatan peran APIP melalui peningkatan kompetensi dari masing-masing instansi Pemerintah  Pusat  untuk  menjadi  pembina,  fasilitator  dan  evaluator  internal;  3) Pembentukan  kelompok  sektor  pembangunan  ZI  dan  penunjukan role  model dalam kelompok  sektor  untuk  memberikan  percontohan  dan  pembinaan  terhadap  unit kerja/satuan  kerja  yang  menuju  WBK/WBBM;  4)  Penerapan  manajemen  risiko, manajemen perubahan, dan manajemen kinerja yang dielaborasikan dalam komunikasi untuk  menjalankan  seluruh  kegiatan  terutama  terkait  pembangunan  ZI;  dan  5) Pengembangan  proses  pelaksanaan  evaluasi  pembangunan  ZI  dengan  memanfaatkan aplikasi yang terintegrasi, dan penyelarasan pembangunan ZI terhadap kerangka kerja pencegahan korupsi maupun lainnya melalui studi banding terhadap negara-negara lain yang sebanding dan telah berhasil memecahkan kerumitan permasalahan korupsi.
Studi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  sehingga  kurang memiliki  kemampuan  generalisasi.  Studi  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  metode kuantitatif  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  luas  terkait  kebijakan pembangunan ZI, mengingat banyaknya jumlah Instansi Pemerintah Indonesia. Dengan demikian bersama-sama dapat menambah dan melengkapi wawasan terkait kebijakan pembangunan ZI di Indonesia dalam rangka mewujudkan good and clean governance .

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023

## REFERENSI
Abidin, S. Z. (2019). Kebijakan Publik (Edisi 4). Salemba Humanika.
Abidin,  Z.,  Didi,  L.,  &  Yuharsi.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  E-Procurement  di Kabupaten Buton Selatan. Sawala : Jurnal Administrasi Negara , 9 (2), 155 – 167.
Agustina, I. S. (2019). Implementasi Kebijakan Zona Integritas dalam Mewujudkan Pelayanan Publik  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung .  http://etd.repository.ugm.ac.id /penelitian/detail/182206
Alam, M. M., Johari, R. J., & Said, J. (2018). An empirical assessment of employee integrity in the public sector of Malaysia. International Journal of Ethics and Systems , 34 (4), 458 – 471. https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2018-0006
Anggayudha, Z. H., & Rafsanjani, J. I. (2022). Information and Technology-Based Policy Strategy for Monitoring and Evaluation of Government Agencies with Corruption- Free  Zone/  Serving  and  Clean  Bureaucracy  Zone  Status. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum , 16 (1), 175 – 194.
Anggraini,  W.  (2020).  Good  Governance,  International  Organizations  and  Policy Transfer :  Case  of  Indonesian  Bureaucratic  Reform  Policy. Jurnal  Administrasi  dan Kebijakan  Publik , 26 (May),  33 – 46.  https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/68703/ 33863
Aulich, C. (2011). Integrity agencies as one pillar of integrity and good governance. Public Policy and Administration , 10 (1), 41 – 52. https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.10.1.227 Baker,  J.,  &  Milne,  S.  (2015).  Dirty  Money  States:  Illicit  Economies  and  the  State  in Southeast  Asia. Critical  Asian  Studies , 47 (2),  151 – 176.  https://doi.org/10.1080/ 14672715.2015.1041273
Brown, A. J., & Heinrich, F. (2017). National Integrity Systems – An evolving approach to anti-corruption  policy  evaluation. Crime,  Law  and  Social  Change , 68 (3),  283 – 292. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9707-1
Cahyono, Dodik Ari; Suardana, I. R. (2021). Strategi Pembangunan Zona Integritas . 10 (7), 574 – 589. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design (Fourth Edi). Sage Publications.
Deviyanti,  D.,  &  Bintoro,  K.  (2021).  Analisis  Penerapan  Good  Corporate  Governance (GCG)  Melalui  Reformasi  Birokrasi  Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (6), 2679. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3104
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In Understanding Public Policy .
Egbeyong,  B.  E.  (2018).  Corruption  in  Cameroon:  Public  Perception  on  the  Role  and Effectiveness  of  the  Different  Anti-Corruption  Agencies. Review  of  Public Administration and Management , 06 (01), 1 – 6.
Hamzah,  A.  (2019).  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Rekrontruksi  Pemikiran  Dasar  serta

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Contoh Penerapan pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. Literasi Nusantara. Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). Studying public policy : principles and processes (Fourth Edi). Oxford Univercity Press.
Jazuli, A., Penelitian, B., Hukum, K., & Indonesia, R. (2021). Komitmen Agen Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan (Commitment Agent of Change Ministry of Law and Human Rights in Development of Sustainable Integrity Zone). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (3), 415 – 430.
Julia,  H.,  Purnaweni,  H.,  &  Priyadi,  B.  P.  (2019).  Implementasi  Pembangunan  Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 , 25 – 42. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2012). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2017). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara  Pelayanan  Publik. Kemenpan  RB ,  61.  https://jdih.menpan.go.id/ data_puu/final 17.pdf
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021a). [LIVE] Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup K/L/D Tahun 2021. In Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . menpan.go.id. https://www.youtube.com/watch?v=x0fv3So5Rkc
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2021b). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah .
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022a). Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara . kpk.go.id. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2022b). Statistik  TPK  Berdasarkan  Wilayah .  kpk.go.id. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah Nur Asriansyah, M., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Sukabumi. Sawala : Jurnal Administrasi Negara , 10 (1), 98 – 111.
Pramusinto,  A.  (2009).  Mencari  Alternatif  Strategi  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 13 (1), 1 – 17.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023, Zahra Wanisa, Roy Valiant Salomo http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6428 Page 1-18 Volume 11 Issue 1 (June) 2023
Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. In Peraturan Presiden Republik Indonesia (No. 81).
Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Gava Media.
Putera, C. P. (2019). Optimalisasi Manajemen Perubahan Kasus Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta . http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/178589
Said, J., Alam, M. M., & Khalid, M. A. (2016). Relationship between good governance and integrity  system:  Empirical  study  on  the  public  sector  of  Malaysia. Humanomics , 32 (2), 151 – 171. https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0008
Santoso, A. (2007). Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya dalam Permasalahan Korupsi di Indonesia. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 11 (1), 87 – 98. https:// jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8555/6589
Sekretariat  Kabinet  RI.  (2020). Pencanangan .  setkab.go.id.  https://setkab.go.id/zona- integritas/pencanangan-wbbm/
Smith, Kevin B.; Larimer, C. W. (2009). The Public Policy Theory Primer . Westview Press. Ssenyonga,  M.,  &  Sulistyo,  S.  (2009).  An  Assesment  of  Various  Approaches  for Countering Corruption in Poor Economies. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 9 (2), 135 – 160. https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8323/6432 Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . CV Alfabeta.
Suraji,  S.  (2008).  Sejarah  Panjang  Korupsi  Di  Indonesia  &  Upaya  Pemberantasannya.
Jurnal  Administrasi  dan  Kebijakan  Publik , 6 (2),  135 – 148.  https://jurnal.ugm.ac.id/ jkap/article/view/8404/6495
Susanto,  E.  (2009).  Memahami  Korupsi  Dari  Perspektif  Perilaku  Organisasi:  Mengapa Seseorang Terjebak dalam Perilaku Korup? Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 13 (1), 18 – 30. https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8178/6350
Taylor,  I.  W.,  Ullah,  M.  A.,  Koul,  S.,  &  Ulloa,  M.  S.  (2022).  Evaluating  the  Impact  of Institutional  Improvement  on  Control  of  Corruption — A  System  Dynamics Approach. Systems , 10 (3), 1 – 26. https://doi.org/10.3390/systems10030064
Transparency  International.  (2022). Corruption  Perceptions  Index .  https://www. transparency.org/en/cpi/2022/index/idn
Wholey, J. S. . (2010). Handbook of Practical Program Evaluation (K. E. Wholey, Joseph S.; Hatry, Harry P.; Newcomer (ed.); Third Edit).
Wilujeng,  D.  S.,  &  Pramudyastuti,  O.  L.  (2020).  Evaluasi  Penerapan  Zona  Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan  Zona  Integritas  Rumah  Sakit  Jiwa  Prof.  Dr.  Soerojo  Magelang). Journal  of  Economic,  Management,  Accounting  and  Technology , 3 (2),  127 – 135.  https:// doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286