## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Aprilia Gayatri 1* , Yuslim 2 , Muhammad Hasbi 3
1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Indonesia
1,3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author : aprilia.g@pu.go.id Info Artikel Abstrak Diterima, 18/05/2023 Tindakan  pemerintahan  yang  memiliki  segi  hukum  publik  dan  hukum  privat tergambar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahapan pengadaan  barang/jasa  dari  perencanaan,  persiapan  sampai  dengan  pemilihan, berada  dalam  ranah  hukum  publik,  dan  tunduk  pada  kaidah-kaidah  hukum administrasi  negara,  sedangkan  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak  pemerintah bertindak sebagai pihak dalam kontrak dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata.  Terbitnya  kontrak  dalam  pengadaan  barang/jasa  merupakan  hasil  dari keputusan  administrasi  negara,  sehingga  adanya kesalahan  prosedur  pemilihan dapat  berakibat  pada  pelaksanaan  kontrak.  Adanya  klausla  didalam  kontrak yang menyebutkan PPK dapat memutus kontrak dalam hal pengaduan terbukti benar,  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  kedua  belah  pihak  dan  tidak  sejalan dengan  prinsip  efisien  dan  efektif  dalam  penyelenggaraan  barang/jasa pemerintah.
Direvisi, 20/05/2023
Dipublikasi, 08/07/2023 Kata Kunci:
Tindakan Pemerintah; Pengadaan; Pemutusan Kontrak.

## Abstract
Keywords: Government Actions; Procurement; Contract Termination. The  actions  of  the  government  that  involve  aspects  of  public  law  and  private law  are  reflected  in  the  implementation  of  government  procurement  of goods/services.  The  procurement  stages,  from  planning  and  preparation  to selection, fall within the realm of public law, and acts as a public official and is subject  to  the  principles  of  administrative  law.  However,  during  the  contract implementation  stage,  the  government  acts  as  a  party  to  the  contract  and  is subject to the principles of civil law. The issuance of contracts in procurement of  goods/services  is  a  result  of  administrative  decisions,  so  any  procedural errors  in  the  selection  process  can  affect  the  contract  implementation.  The presence of a clause in the contract stating that the Procurement Implementing Team  can  terminate  the  contract  if  a  proven  complaint  arises  can  result  in losses  for  both  parties  and  is  not  in  line  with  the  principles  of  efficiency  and effectiveness  in  the  implementation  of  government  procurement  of goods/services.

## PENDAHULUAN
Dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara  yang  belandaskan  hukum,  pemerintah  atau administrasi negara merupakan subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pemerintah  dalam  kehidupan  bernegara,  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  administrasi pemerintahan  agar  dapat  terlaksananya  tugas  dan  fungsi  pemerintahan.  Bagir  Manan berpendapat bahwa tiada hari tanpa adanya perbuatan atau tindakan oleh negara dalam hal ini pemerintah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  atau  badan-
badan  publik  atau  badan-badan  yang  disertai  dengan  wewenang  publik. 1 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  Nomor  30  Tahun  2014) menjadi  dasar  hukum  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan,  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  dalam  menjalankan  wewenangnya  harus  berlandaskan  pada  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  (selanjutnya  disingkat  AUPB)  dan  peraturan  perundang-undangan. Berkenaan  dengan  tindakan  pemerintahan  ( bestuurhandeling ),  dinyatakan  dalam  Pasal  1 angka  8  UU  Nomor  30  Tahun  2014  bahwa  tindakan  administrasi  pemerintahan  yang selanjutnya  disebut  tindakan  sebagai  perbuatan  pejabat  pemerintahan  atau  penyelenggara negara lainnya untuk  melakukan dan/atau tidak  melakukan perbuatan konkret  dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
Tindakan  administrasi  pemerintahan  menurut  rumusan  pasal  ini  dapat  dimaknai perbuatan  pejabat  pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  dalam  melaksanakan fungsi  pemerintahan,  baik  di  lingkungan  pemerintah  maupun  penyelenggara  negara  lainya, dalam hal melakukan suatu tindakan (atau tidak melakukan tindakan) baik konkret/berwujud nyata  maupun  tidak  nyata. 2 Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat diklasifikasikan  menjadi  tindakan  pemerintah  berdasarkan  fakta  ( feitelijkhandelingen )  dan tindakan  pemerintahan  yang  berdasarkan  hukum  ( rechtshandelingen ).  Perbedaan  antara kedua  tindakan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  sebuah  tindakan  pemerintahan  yang berdasarkan  fakta  ( feitelijkhandelingen )  adalah  tindakan-tindakan  yang  tidak  menimbulkan akibat hukum. Sedangkan tindakan pemerintahan yang berdasarkan hukum ( rechtshandelingen )  sebagaimana  dikemukakan  oleh  R.J.H.M  Huisman  adalah  tindakan- tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. 3
Tindakan  pemerintah  yang  berdasarkan  hukum  terbagi  ini  menjadi  2  (dua)  golongan yaitu  tindakan  hukum  pemerintahan  dalam  hukum  publik  ( publiekrechtshandeligen )  dan tindakan  hukum  pemerintahan  dalam  hukum  privat  ( privaatrechtshandeligen ).  Tindakan hukum  pemerintahan  dalam  hukum  publik  berarti  tindakan  hukum  yang  dilakukan  tersebut didasarkan  pada  hukum  publik,  sedangkan  tindakan  hukum  pemerintahan  dalam  hukum privat  adalah  tindakan  hukum  yang  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  keperdataan.  Akibat- akibat  hukum  yang  diatur  dalam  bidang  hukum  publik  dan  privat  tersebut  akan  melahirkan tindakan hukum dengan akibat-akibat hukum yang juga berbeda. Pada prakteknya akan sulit membedakan kapan tindakan hukum pemerintah tersebut sedang berada dalam bidang hukum publik dan hukum privat.
Perwujudan  dari  tindakan  pemerintah  yang  memiliki  segi  hukum  publik  dan  hukum privat  salah  satunya  tergambar  dari  penyelenggaraan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah (selanjutnya  disingkat  PBJP).  Dasar  hukum  pelaksanaan  PBJP  diatur  dalam  Peraturan Presiden  RI  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  16  Tahun  2018    tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021). Menurut Pasal 1 angka 1  Perpres  Nomor  12  Tahun  2021,  PBJP  adalah  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  oleh
1 Suanro,  Mizan  Malik  S, Makna  Tindakan  Administrasi  Pemerintahan  dalam  Perspektif  Penafsiran  Hukum , Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Volume 6 Nomor 2, September 2021, hlm.173
2 Ibid, hlm 174.
3 Ridwan HR, 2007 Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 109-110.
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang prosesnya sejak  identifikasi  kebutuhan  sampai  dengan  serah  terima  pekerjaan.  Tujuan  diadakannya PBJP  tidak  lain  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  barang  dan  jasa  guna  menunjang penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh keuangan negara.
Kegiatan  PBJP  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (Kementerian  PUPR)  tidak  terlepas  dari  tugas  dan  fungsinya  untuk  menyediakan infrastruktur  secara  merata  ke  seluruh  pelosok  Indonesia,  dengan  total  APBN  yang dianggarkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 100,6 triliun.  Melihat besarnya anggaran yang  diterima  Kementerian  PUPR,  maka  harus  didukung  dengan  ketaatan  penyelenggara negara  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni dari para pelaku PBJP. Ketaatan para pelaku PBJP  merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada  masyarakat,  sehingga  dapat  menghindari  segala  bentuk  penyimpangan  dari administrasi  negara  maupun  penyalahgunaan  wewenang.  Adanya  penyimpangan  dan penyalahgunaan  wewenang  dalam  proses  PBJP,  akan  berdampak  pada  terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan data Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kementerian PUPR, untuk  tahun  2021  PBJP  yang  dilakukan  sebanyak  5.387  paket.  Dari  keseluruhan  paket tersebut  terdapat  sebanyak  1.241  tender  atau  sebesar  23%  yang  ditetapkan  sebagai  tender gagal.  Terhadap  banyaknya  tender  gagal,  UKPBJ  melakukan  evaluasi  penyebab  terjadinya tender  gagal  tersebut  yang  kemudian  diklasifikasikan  menjadi  3  (tiga)  kategori  penyebab tender gagal yaitu adanya kesalahan tata cara evaluasi, kesalahan dalam prosedur pelaksanaan pemilihan  penyedia,  dan  kesalahan  dokumen.  Jika  ketiga  penyebab  tender  gagal  tersebut dilihat  dari  prosentase,  maka  untuk  kesalahan  dalam  pelaksanaan  tata  cara  evaluasi  sebesar 50%, untuk kesalahan prosedur sebesar 38% serta kesalahan yang disebabkan oleh dokumen pemilihan  sebesar  12%.  Sebagian  besar  tender  gagal  adalah  pada  paket-paket  pekerjaan konstruksi.    Perlu  dilakukan  upaya  perbaikan  agar  kedepannya  dapat  dihindari  terjadinya kesalahan-kesalahan  dalam  proses  PBJP  yang  menyebabkan  tender  gagal  dan  menghambat pembangunan infrastruktur.
Tingginya  angka  tender  gagal  tidak  terlepas  dari  titik  kritis  pemilihan  penyedia  jasa seperti  Pokja  Pemilihan/Pejabat  Pengadaan  membocorkan  dokumen  penawaran  kepada peserta  lain,  KPA  tidak  menjawab  pertanyaan  peserta  sewaktu  pemberian  penjelasan ( aanwijzing ),  waktu  penyampaian  atau  pembukaan  dokumen  penawaran  sering  ditunda, dokumen penawaran tidak jelas atau tidak lengkap, perubahan prinsip tidak dituangkan dalam Adendum/Perubahan  jaminan  penawaran  tidak  diklarifikasi,  adanya post  bidding ,  pokja pemilihan melakukan kesalahan evaluasi sehingga meluluskan peserta yang tidak memenuhi syarat,  tidak  melakukan  pembuktian  kualifikasi  atau  dilakukan  terakhir,  pengumuman pemenang  tidak  terbuka,  jawaban  atas  sanggah  tidak  sesuai  substansi.  Kesalahan-kesalahan prosedur  administrasi  dalam  tahap  pemilihan  penyedia  jasa  inilah  yang  kemudian  dapat menimbulkan  permasalahan  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak  pengadaan  barang/jasa.  Akibat hukum  yang  timbul  terhadap  kontrak  yang  telah  ditandatangani  antara  Pejabat  Pembuat Komitmen  dengan  penyedia  jasa,  pada  akhirnya  dapat  dilakukan  pemutusan.  Pemutusan kontrak  kerja  konstruksi  ini  menyebabkan  adanya  ketidakpastian  hukum  dan  berpotensi
menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berkontrak. Bagi PPK selaku pengguna jasa,  kontrak  akan  terhenti  dan  penyelesaian  pekerjaan  dapat  tertunda.  Bagi  penyedia  jasa, akan dirugikan dengan diputusnya kontrak yang bukan disebabkan kesalahannya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  di  atas,  penelitian  ini  akan menganalisis  akibat  hukum  sebuah  kontrak  kerja  yang  dihasilkan  dari  adanya  kesalahan prosedur pada proses pemilihan barang/jasa pemerintah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  yang  didukung  dengan  data primer,  karena  secara  yuridis  penelitian  ini  didasarkan  pada  pendekatan  terhadap  asas-asas dan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan 4 yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata),  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (Perpres  Nomor  16  Tahun  2018)  sebagaimana  diubah  dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor  16  Tahun  2018    tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Perpres  Nomor  12 Tahun  2021),  serta  Peraturan  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021). Data  primer  dalam  penelitian  ini  antara  lain  data  lapangan  pada  Kontrak  Pembangunan Duplikasi  Jembatan  Pulau  Baai  2  Provinsi  Bengkulu,  APBN  Tahun  Anggaran  2020. Peraturan-peraturan  ini  menjadi  pedoman  yang  lebih  rinci  terkait  prosedur  pemilihan penyedia  khusus  untuk  PBJP  yang  bersumber  dari  APBN  dan  APBD.  Analisis  data  pada penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  normatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  dan  disusun secara  sistimatis  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan  terhadap masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  dan Kontrak Kerja Konstruksi
Perkembangan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  pada  mulanya  yaitu  sejak  terjadinya transaksi  pembelian/penjualan  barang  di  pasar  secara  tunai  atau  langsung,  kemudian berkembang  ke  arah  pembelian  berjangka  waktu  pembayaran  yang  dilengkapi  dengan membuat  dokumen  pertanggungjawaban  oleh  pengguna  dan  penjual,  dan  pada  akhirnya kegiatan ini dilakukan pengadaan dengan sistem pelelangan. Kegiatan pengadaan barang/jasa ini memerlukan adanya norma dan etika serta prinsip dalam pelaksanaannya, karena kegiatan ini melibatkan beberapa pihak sehingga memiliki dasar yang kuat untuk penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa. 5
Esensi  dari  pengadaan  barang/jasa  yakni  upaya  pihak  pengguna  untuk  mewujudkan atau  memperoleh  barang/jasa  yang  diinginkannya,  melalui  metode  dan  proses  yang  telah ditentukan  sehingga  tercapai  suatu  kesepakatan  jenis  barang/jasa,  waktu,  harga  dan kesepakatan lainnya. Dalam upaya untuk mewujudkan esensi pengadaan barang/jasa sebaik- baiknya, maka masing-masing pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah berpedoman pada
4 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Piliham Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.42
5 Y. Sogar Simamora, 2021, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa , Surabaya: Airlangga University Press hlm.2
filosofi pengadaan barang/jasa, mengikuti norma dan etika, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.
Secara  umum  diketahui  bahwa  lingkup  pengadaan  barang/jasa  berkaitan  erat  dan memiliki persinggungan dengan hubungan manajerial dan kontraktual. Oleh karena itu adalah wajar  jika  pengadaan  barang/jasa  dianalogikan  secara  sederhana  sebagai  hukum  yang mengatur hubungan kontraktual tentang pertanggungjawaban hukum antara pengguna dengan penyedia  jasa  sebagai  subjek  yang  melakukan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa.  Adanya hubungan “kontraktual” dalam kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan kaidah-kaidah hukum  perdata  (kontrak).    Dari  sisi  pengertian  “pengadaan  ( procurement )”  didefinisikan dalam The  Law  Dictionary:  “Procurement  is  the  entire  process  of  purchasing  goods  that includes  the  purchasing  decision,  the  selection  of  the  goods,  and  the  payment  made  by  the buyer  to  purchase  the  good s.”  Definisi  menurut  The  Law  Dictionary  “pengadaan ( procurement )”  sebagai  keseluruhan  proses  pembelian  barang  yang  meliputi  keputusan pembelian, pemilihan barang, dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli untuk membeli barang tersebut.
Dalam  menjalankan  penyelenggaraan  negara,  salah  satu  kegiatan  yang  dijalankan pemerintah  adalah  PBJP.  Di  dalam  PBJP  terdapat  dua  aspek  hukum  yang  secara  khusus mengatur  yaitu  hukum  administrasi  dan  hukum  perdata.  Hukum  administrasi  dalam  PBJP memiliki  peranan  penting,  utamanya  terkait  dengan  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara dalam  ranah  publik,  yaitu  tindakan  hukum  pemerintahan  dalam  hukum  publik  pada  saat pelaksanaan  PBJP  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  perbendaharaan  negara  dalam  hal membelanjakan  keuangan  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang/jasa  publik. Pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kewajiban untuk  memajukan kesejahteraan umum yang adil  bagi  seluruh rakyat  Indonesia. Agar dapat mewujudkannya,  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menyediakan  segala  kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik barang/jasa maupun pembangunan infrastruktur.
PBJP  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional,  dimana  PBJP dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan  daerah.    Prajudi  Atmosudirjo  berpendapat  bahwa  pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh Kementerian,  Lembaga,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Institusi  lainnya  yang  prosesnya diulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh  barang  dan  jasa.  Definisi  PBJP  menurut  Pasal  1  angka  1  Perpres  Nomor  12 Tahun  2021,  adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  (K/L/PD)  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi kebutuhan,  sampai  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan.      Berangkat  dari  pengertian  PBJP tersebut  dapat  diartikan  bahwa  PBJP  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh K/L/PD  untuk  mendapatkan  barang  dan  jasa,  yang  prosesnya  dimulai  sejak  perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya rangkaian kegiatan memperoleh barang dan jasa.
Pengadaan seharusnya juga ditujukan untuk mencapai value for money , sehingga tidak hanya terbatas pada mendapatkan barang/jasa. Value for Money adalah “perbesaran nilai dari uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang/jasa berkualitas guna memberikan manfaat nyata  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  dan  ekonomi  dengan  turut  serta  meminimalkan kerusakan  lingkungan.”  Dalam  prinsip-prinsip  PBJP, value  for  money terdapat  pada  prinsip
efisien dan efektif dengan memperhatikan adanya pengadaan yang berkelanjutan ( sustainable public procurement ). 6
Peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara Pengadaan Barang/Jasa,  yaitu  melalui  upaya  administratif  terlebih  dahulu  berupa  sanggah  dan  sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
h. Sanggah.
(2) Selain  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  pelaksanaan  pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
Ketepatan hasil dari kegiatan PBJP yang menggunakan APBN/APBD diukur dari aspek kualitas,  jumlah,  waktu,  biaya,  lokasi  dan  Penyedia.  Dalam  menentukan  kualitas/mutu  dan kuantitas  dari  barang/jasa  menjadi  kewajiban  dari  Pemerintah  untuk  melaksanakan  PBJP sesuai  dengan  anggaran  yang  tersedia  dan  telah  dianggarkan,  tidak  berlebihan  maupun kekurangan  dari  yang  dibutuhkan.  Begitu  juga  dengan  aspek  waktu  dan  biaya,  pelaksanaan PBJP  hendaknya  memperhatikan  jangka  waktu  sesuai  yang  telah  tentukan  baik  dalam  satu tahun anggaran atau dalam beberapa tahun anggaran dan dilaksanakan secara akuntabel dari sisi biaya yang dikeluarkan. Aspek lokasi PBJP harus tepat dalam perencanaan, agar sasaran sesuai  dengan  lokasi  yang  membutuhkan.  Selain  itu  dalam  melakukan  pemilihan  penyedia barang/jasa  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tahapan  dan  persyaratan  yang  telah  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Pada  prinsipnya,  kontrak  dari  aspek  namanya  dapat  digolongkan  menjadi  2  (dua) macam, yaitu:
1. Kontrak nominat , dan
2. Kontrak innominaat .
Kontrak nominat merupakan  kontrak-kontrak  atau  perjanjian  yang  dikenal  di  dalam KUHPerdata,  seperti  jual  beli,  tukar-menukar,  sewa-menyewa,  persekutuan  perdata,  hibah, penitipan  barang,  pinjam  pakai,  pinjam-meminjam,  pemberian  kuasa,  penanggungan  utang, perjanjian  untung-untungan  dan  perdamaian.  Kontrak innominaat merupakan  kontrak- kontrak  yang  timbul,  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  praktik.  Di  luar  KUHPerdata,  kini telah  berkembang  berbagai  kontrak-kontrak  baru,  seperti  kontrak production  sharing , joint venture, kontrak karya, kontrak konstruksi, dan lain-lain. 7
Dalam Blacklaws Dictionary , Construction Contract is type of contract in which plans and  specification  for  construction  are  made  a  part  of  the  contract  itself  and  commonly  it
6 Y. Sogar Simamora, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa , Op. Cit , hlm. 8
7 Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.1
secured  by  performance  and  payment  bonds  to  protect  both  subcontractor  and  party  for whom building is being constructed. Dapat diartikan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu tipe  perjanjian  atau  kontrak  yang  merencanakan  dan  khusus  untuk  konstruksi  yang  dibuat menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri. Kontrak konstruksi itu pada umumnya melindungi kedua subkontraktor dan para pihak sebagai pemilik bangunan sebagai dasar dari perjanjian tersebut. 8
Setiap  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  diatur  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi yang  mengikat  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  Konstruksi  secara  hukum.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  1  angka  8  UU  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  memberikan pengertian  Kontrak  Kerja  Konstruksi  yaitu  keseluruhan  dokumen  kontrak  yang  mengatur hubungan  hukum  antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam  penyelenggaraan  jasa konstruksi.
Pada dasarnya sektor Jasa Konstruksi memiliki dinamika yang bergerak sangat dinamis, hal  ini  dikarenakan  dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  dituntut  untuk  selalu  yang  tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Kondisi-kondisi dinamika sektor konstruksi yang dinamis tersebut  sering  kali  berdampak  dilakukannya  perubahan  Kontrak  Kerja  Konstruksi. Permasalahan yang sering terjadi dari pelaksanaan kontrak kerja konstruksi seperti dokumen kontrak  yang  multitafsir,  pengguna  jasa  maupun  penyedia  jasa  yang  masih  kurang  dalam memahami  isi  kontrak  dan  pengguna  jasa  yang  kurang  tepat  memilih  jenis  kontrak  serta kondisi-kondisi  teknis  di  lapangan  hingga  hal  lain  di  luar  kehendak  para  pihak  yang  terkait dalam  kontrak.  Tingginya  permasalahan  sektor  jasa  konstruksi  akan  berpengaruh  pada penyelesaian pembangunan konstruksi  secara signifikan bahkan juga dapat  berdampak pada pemutusan kontrak.
Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya pengadaan jasa  konstruksi  yang  seluruh  biayanya  dibebankan  kepada  Anggara  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mengacu pada Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diberikan pengertian dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  menurut  Pasal  1  angka  44, kontrak  pengadaan  barang/jasa  adalah  perjanjian  tertulis  antara  Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.  Kontrak  kerja  konstruksi  terjadi  setelah  Kelompok  Kerja  (Pokja)  Pemilihan selesai melakukan proses pemilihan penyedia jasa.
Kontrak  kerja  konstruksi  untuk  dapat  berlaku  dan  sah  sebagai  sebuah  kontrak  harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 9
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
8 Salim, H.S, ibid hlm 91.
9 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 75

## 3. mengenai hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal.
Dua  syarat  pertama,  kesepakatan  dan  kecakapan  merupakan  syarat  subyektif.  Dua syarat berikutnya yaitu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif. Apabila suatu  kontrak  yang  dibuat  tidak  memenuhi  syarat  subyektif  maka  kontrak  tersebut  dapat dibatalkan.  Sedangkan  kontrak  yang  tidak  memenuhi  syarat  objektif  maka  kontrak  tersebut akan batal demi hukum.
Asas-asas kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut: 1. Asas Konsesualisme;
2. Asas Pacta Sunt Servanda ;
3. Asas Kebebasan berkontrak;
4. Asas itikad baik
Dengan  telah  dipenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian,  maka  menurut  Pasal  1338 KUHPerdata  kontrak  tersebut  akan  berlaku  sebagai  hukum  bagi  kedua  belah  pihak,  yang disebut  dengan  “ Pacta  Sunt  Servanda ”. 10 Pengertian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. 11

## Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi
Pelaksanaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dilakukan  dengan  prinsip  persaingan  sehat setelah  melalui  tahap  pemilihan  penyedia  jasa  dengan  tender.  Dalam  pelaksanaannya seringkali  terjadi  permasalahan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berkontrak  sehingga  dapat berakibat  sampai  dengan  pemutusan  kontrak.  Masalah  yang  paling  sering  terjadi  dalam Kontrak Kerja  Konstruksi  seperti  keterlambatan  progres pekerjaan,  kelalaian dari salah satu pihak atau terjadinya wanprestasi, baik yang terjadi secara sengaja maupun dipengarui faktor di lapangan seperti keadaan memaksa ( force majeur/overmach ).
Sebuah perjanjian untuk dapat dikatakan sah secara hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu:
1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal
Kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perjanjian,  harus  mempunyai  kemauan  yang  bebas untuk  mengikatkan  diri  dan  kemauan  itu  harus  dinyatakan.  Kemauan  yang  bebas  sebagai syarat  pertama  untuk  suatu  perjanjian  yang  sah  dianggap  tidak  ada  jika  perjanjian  itu  telah terjadi  karena  paksaan  ( dwang ),  kekhilafan  ( dwaling )  atau  penipuan  ( bedrog ). 12 Perjanjian yang  dibuat  melanggar  syarat  subyektif  sahnya  perjanjian  sebagaimana  yang  diatur  dalam dalam  Pasal  1320  Ayat  1  dan  2  KUHPer,  sehingga  berakibat  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan.
Perjanjian  yang  sah  tidak  dapat  ditarik  kembali  secara  sepihak.  Perjanjian  tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja.
10 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17
11 Agus  Yudha  Hermoko, Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsional  dalam  Kontrak  Komersial (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008) hlm 127
12 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 134
Jika  ingin  menarik  kembali  atau  membatalkan  itu  harus  memperoleh  persetujuan  pihak lainnya,  jadi  diperjanjikan  lagi.  Namun,  apabila  ada  alasan-alasan  yang  cukup  menurut undang-undang,  suatu  perjanjian  dapat  ditarik  kembali  atau  dibatalkan  secara  sepihak. 13 Pembatalan  perjanjian  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  1446-1456  KUHPer.  Pembatalan perjanjian  yang  cacat  pada  syarat  subyektif  disebutkan  dalam  pasal  1449  KUHPer  yang berbunyi:  Perikatan-perikatan  yang  dibuat  dengan  paksaan,  kekhilafan  atau  penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.
Atas  pernyataan  batal  berdasarkan  paksaan,  kekhilafan  atau  penipuan  juga  berakibat bahwa  barang  dan  orang-orangnya  dipulihkan  dalam  keadaan  sewaktu  sebelum  perikatan dibuat.  Akibat  pembatalan  perjanjian  di  atur  dalam  Pasal  1451  dan  1452  KUHPer.  Akibat hukum  pada  pembatalan  perjanjian  adalah  pengembalian  pada  posisi  semula  sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama,  pembatalan  terhadap  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  subyektif  sahnya perjanjian  sehingga  perjanjian  dapat  dibatalkan,  dan  kedua  adalah  pembatalan  terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.
Akibat  hukum  dari  suatu  perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  karena  tidak  dipenuhinya syarat subyektif adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Selama belum adanya  permintaan  pembatalan  perjanjian  maka  perjanjian  yang  sudah  terjadi  akan  tetap mengikat  para  pihak.  Permintaan  pembatalan  yang  dimaksud  menurut  KUHPer  harusnya diajukan  melalui  hakim.  Hak  untuk  meminta  pembatalan  perjanjian,  menuntut  pemulihan bahkan  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan,  sedangkan  pihak lainnya  yang  telah  terlanjur  menerima  prestasi  dari  pihak  lain  wajib  mengembalikannya. Sementara  itu  akibat  hukum  dari  suatu  perjanjian  yang  batal  demi  hukum  karena  tidak dipenuhinya syarat obyektif adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.
Kontrak  yang  telah  terjadi  antara  PPK  Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah  II Bengkulu  dengan  PT  KMU  pada  paket  pekerjaan  Duplikasi  Jembatan  Pulau  Baai  2  Tahun Anggaran 2020, didasari adanya kesalahan atau  kekhilafan  yang dilakukan oleh PPK dalam menerima hasil evaluasi dari Pokja Pemilihan. Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai  barang yang  menjadi  tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.  Pada studi kasus ini, PPK berkontrak dengan PT KMU yang dimenangkan oleh Pokja Pemilihan, namun seharusnya  PT  KMU  tidak  lulus  atau  gugur.  Untuk  itu  sebagai  tindaklanjut  ditemukannya kekhilafan pada saat membuat kontrak, maka PPK dapat mengajukan pembatalan perjanjian, dalam hal ini dilakukannya pemutusan kontrak.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum  mengatur  secara  eksplisit  terkait  pemutusan  kontrak.  Adapun  pada  saat  Peraturan Presiden  tersebut  berlaku,  ketentuan  pemutusan  kontrak  kerja  konstruksi  khususnya  diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun  2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan melalui Penyedia yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020  tentang  Standar  Dokumen  Pemilihan  melalui  Penyedia.  Pada  saat  diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Nomor  14
13 Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata
Tahun 2020 tersebut tetap berlaku dan menjadi acuan untuk paket-paket pekerjaan konstruksi atau  pengadaan  jasa  konsultansi  konstruksi  hanya  sampai  dengan  diterbitkannya  Peraturan Kepala  Lembaga  mengenai  pengadaan  pekerjaan  konstruksi/pengadaan  jasa  konsultansi konstruksi/pekerjaan konstruksi teritegrasi.
Seiring  makin  meningkatnya  pengaduan  masyarakat  dalam  lingkup  pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  kemudian  berdampak  pada  pemutusan  kontrak,  klausul  dan mekanisme  pemutusan  kontrak  tidak  diatur  secara  rinci  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan  perubahannya  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Namun  diatur  pada  dokumen  kontrak khususnya  pada  bagian  Syarat-Syarat  Umum  Kontrak  (SSUK)  sebagaimana  yang  telah tercantum  sejak  diberlakukannya  lampiran  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  7  Tahun  2019 yang  dicabut  dengan  Permen  PUPR  Nomor  14  Tahun  2020  dan  terakhir  diubah  dengan Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK selaku pengguna jasa memang diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak yaitu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Klausul B.6 angka  40  dan  41  sesuai  ketentuan  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  7  Tahun  2019  tentang Standar  Dokumen  Pemilihan  melalui  Penyedia  yang  berlaku  pada  saat  kontrak  kerja konstruksi dalam studi kasus dalam makalah ini sebagai berikut:
Angka 40. Pemutusan Kontrak
40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. 40.2 Pemutusan  kontrak  dilakukan  sekurang-kurangnya  14  (empat  belas)  hari kalender  setelah  PPK/Penyedia  menyampaikan  pemberitahuan  rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal  dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu  pihak maka PPK membayar  kepada  Penyedia  sesuai  dengan  pencapaian  prestasi  pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada
PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
Angka 41 Pemutusan Kontrak oleh PPK
41.1 Mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
b. Pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  KKN  dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
Setelah  diubah  dengan  Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  melalui  Penyedia  ketentuan pemutusan  kontrak  kerja  konstruksi  diatur  dalam  Lampiran  2  klausal  7.18  Pemutusan Kontrak  yang  mendefinisikan  pemutusan  kontrak  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh pejabat penandatanganan kontrak atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu.
Pemutusan  kontrak  dalam  Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dapat dilakukan
oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  maupun  oleh  Penyedia  Jasa.  Pejabat  Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila: 14
a. Penyedia  terbukti  melakukan  korupsi,  kolusi  dat/atau  nepotisme,  kecurangan  dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
b. Pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  korupsi  kolusi  dan/atau  nepotisme dan/atau  pelanggaran  persaingan  sehat  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  yang dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan kontrak;
e. Penyedia  gagal  memperbaiki  kinerja  setelah  mendapat  surat  peringatan  sebanya  3  (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia  lalai/cidera  janji  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dan  tidak  memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. Berdasarkan Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan  pekerjaan  walaupun  diberikan  kesempatan  sampai  dengan  50  (lima  puluh) hari  kalender  sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan  untuk  menyelesaikan pekerjaan;
i. Setelah  diberikan  kesempatan  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  dengan  50  (lima  puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
j. Penyedia  Penyedia  menghentikan  pekerjaan  selama  waktu  yang  ditentukan  dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. Sisa  Uang  Muka  harus  dilunasi  oleh  Penyedia  atau  Jaminan  Uang  Muka  dicairkan (apabila diberikan); dan
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
Sesuai  dengan  Pasal  38  ayat  5  huruf  i  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/jasa  Pemerintah  sebagai  tindak  lanjut  atas  pemutusan  kontrak  maka  dilakukan penunjukan langsung dilaksanakan dalam pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  dalam  hal  terjadi  pemutusan  Kontrak.  Lebih lanjut  dalam  Lampiran  II  Klausal  7.18.1  Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  12  Tahun  2021 tentang Pedoman, diatur bahwa dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat  Penandatangan  Kontrak  karena  kesalahan  Penyedia,  maka  Pokja  Pemilihan  dapat menunjuk  pemenang  cadangan  berikutnya  pada  paket  pekerjaan  yang  sama  atau  Penyedia yang  mampu  dan  memenuhi  syarat.  Penunjukan  kepada  pemenang  cadangan  atau  penyedia yang  mampu  merupakan  pilihan  yang  dapat  dipilih  sesuai  dengan  hasil  analiss  Pokja Pemilihan.
14 Ibid, Lampiran II Klausal 7.18 Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  PBJP  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan  hukum  pemerintah  yang menempatkan  pemerintah  dalam  ranah  hukum  publik  dan  ranah  hukum  privat.  Tindakan pemerintahan dalam proses  PBJP pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan  pelaksanaan  pemilihan  pengadaan,  berada  dalam  ranah  Hukum  Administrasi  Negara. Dalam  proses  ini  pemerintah  sebagai  pengguna  jasa  (PA/KPA/PPK)  menjalankan tindakannya  mewakili  negara/daerah  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya.  Segala keputusan yang dikeluarkan dalam tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan  pemilihan  pengadaan  adalah  keputusannya  sebagai  pejabat  negara/daerah  atau publik.  Tindakan  pemerintahan  dalam  proses  PBJP  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak merupakan tindakan pemerintah dalam ranah Hukum Perdata. Hubungan hukum keperdataan dalam  proses  PBJP  yang  terjadi  antara  pengguna  barang/jasa  dengan  penyedia  barang/jasa dimulai  pada  tahap  pelaksanaan  kontrak  sampai  dengan  serah  terima  barang/jasa  atau berakhirnya  kontrak  PBJP.  Pada  saat  pemerintah  sebagai  pengguna  barang/jasa  bertindak dalam ranah hukum perdata dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata, maka tindakanya tersebut adalah sebagai wakil dari badan hukum dan bukan wakil dari pejabat publik.
Akibat  hukum  dari  suatu  perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  karena  tidak  dipenuhinya syarat subyektif adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Selama belum adanya  permintaan  pembatalan  perjanjian  maka  perjanjian  yang  sudah  terjadi  akan  tetap mengikat  para  pihak.  Permintaan  pembatalan  yang  dimaksud  menurut  KUHPer  harusnya diajukan  melalui  hakim.  Hak  untuk  meminta  pembatalan  perjanjian,  menuntut  pemulihan bahkan  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  bagi  pihak  yang  merasa  dirugikan,  sedangkan  pihak lainnya  yang  telah  terlanjur  menerima  prestasi  dari  pihak  lain  wajib  mengembalikannya. Sementara  itu  akibat  hukum  dari  suatu  perjanjian  yang  batal  demi  hukum  karena  tidak dipenuhinya syarat obyektif adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  dkk,  Kompilasi  Hukum  Perikatan,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2001.
Hermoko,  Agus  Yudha,  Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsional  dalam  Kontrak  Komersial, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008.
Irwansyah,  Penelitian  Hukum,  Piliham  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel,  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
Merry Tjoanda, Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal SASI Volume 26 No.3, Juli-September 2020.
Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Simamora,  Y.  Sogar,  Pengantar  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Surabaya:  Airlangga University Press, 2021.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994.
Suanro,  Mizan  Malik  S,  Makna  Tindakan  Administrasi  Pemerintahan  dalam  Perspektif Penafsiran  Hukum,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai  Volume  6  Nomor  2, September 2021.