## AKSELERASI PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN SYARI’AH MELALUI PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN BERBASIS KOPERASI

## Endang Tyasmaning 1)
1) Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
1) endang@gmail.com
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran tentang  strategi  pengembangan  sektor  keuangan  syariah  melalui pemberdayaan  pondok  pesantren  berbasis  koperasi.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualititatif  dengan  pendekatan  kepustakaan.  Data  yang  diambul adalah  data  sekunder  dan  teknik  pengambilan  data  dengan  menggunakan dokumentasi  dan  studi  pustaka. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa pengembangan  sektor  keuangan  syariah  melalui  pondok  pesantrean diantaranya  bisa  dilakukan  dengan:  (1)  Membentuk  lembaga  koperasi  di Pondok  Pesantren sebagai  inkubator  ekonomi  syari’ah dan  pondasi perputaran  keuangan  Pondok  Pesantren  (2)  Peran  koperasi  sebagai intermediasi dan pendorong ekonomi Pondok Pesantren dengan mekanisme pembiayaan  berbasis  bagi  hasil (mudhorobah, musyarokah) , ijaroh ,  maupun murobahah (3)  Membentuk  mata  rantai  kegiatan  produksi,  distribusi  dan konsumsi  secara  terpadu dan  tersistem dalam Pondok  Pesantren  dan  antar Pondok  Pesantren  (4)  Melakukan  sinergitas  antara  Koperasi  Pondok Pesantren ,  Perbankan  Syari’ah  dan  lembaga  keuangan  syari’ ah  lainnya  (5) Menciptakan  produk  unggulan  dari  masing-masing  Pondok  Pesantren berbasis  kearifan  lokal  (6)  Mengadakan  penyuluhan,  seminar,  pelatihan berbasis skill ,  pendampingan  dan  pengawasan  kepada  para  santri  secara terpadu,  bertahap  dan  berkelanjutan  sehingga  terbentuk santripreneur (7) Diperlukan  kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong  kemandirian  ekonomi Pondok Pesantren secara masif.
Kata kunci. Keuangan syari’ah, P emberdayaan Pondok Pesantren, Koperasi
Abstract. The  purpose  of  this  study  is to  provide  an  overview  of  strategies for  developing  the  Islamic  financial  sector  through  the  empowerment  of cooperative boarding schools. This research is a qualitative research with a literature approach. The collected data is secondary data and data collection techniques  using  documentation  and  literature  study.  The  results  of  this study are that the development of the Islamic financial sector through Islamic boarding schools can be done among others by: (1) Establishing cooperative institutions in Islamic boarding schools as Islamic economic incubators and foundations of financial turnover of Islamic Boarding Schools (2) The role of cooperatives  as  intermediation  and  driving the  Pondok  economy  Pesantren
with profit-sharing based financing mechanisms (mudhorobah, musyarokah), ijaroh,  and  murobahah  (3)  Establish  an  integrated  and  systematic  chain  of production,  distribution  and  consumption  activities  in  Islamic  boarding schools  and  between  Islamic  boarding  schools  (4)  Conducting  synergy between  Islamic  boarding schools  cooperatives,  Syari'ah  Banking  and  other syari'ah  financial  institutions  (5)  Creating  superior  products  from  each Islamic  boarding  school  based  on  local  wisdom  (6)  Conducting  counseling, seminars,  skill-based  training,  mentoring  and  supervision  to  students  in  an integrated,  gradual  and  sustainable  manner  resulting  in  santripreneur  (7) Dipe Necessary government policy to encourage economic independence in a massive Islamic boarding school.
Keywords .  Islamic  finance,  Empowering  Islamic  Boarding  Schools, Cooperatives

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  telah  berjalan  masih  meninggalkan  beberapa ketimpangan  di  berbagai  sektor,  diantaranya  ketimpangan  regional,  ketimpangan spatial,  ketimpangan  sektoral  dll.  Berbagai  formula  kebijakan  fiskal  dan  moneter telah digunakan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi, namun sektor  keuangan  syariah  yang  mayoritas  masih  didominasi  oleh  perbankan  syariah sampai saat ini masih mempunyai market share 5%. Aset keuangan syariah yang ada saat  ini  masih  didominasi  oleh  sektor  perbankan  syariah  dan  pasar  modal  syariah. Sedangkan  sektor  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Syariah  masih  mempunyai  peran yang kecil dalam komposisi aset keuangan syariah.
Pondok  Pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  memiliki  metode pembelajaran  dan  sistem  yang  khas  di  Indonesia.  Bahkan  keberadaan  Pesantren  di Indonesia  telah  ada  sekitar  3  Abad  yang  lalu.  Populasi  Pondok  Pesantren  terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia.
Seiring  dengan  perkembangannya,    Pesantren  juga  memiliki  fungsi  sebagai lembaga  dakwah,  lembaga  pendidikan,  dan  pengkaderan  ulama  serta  pusat perjuangan  umat  sebagai  pusat  pemberdayaan  masyarakat.  Keberadaan  pesantren memang  sangat  dibutuhkan  dalam  mensosialisakan  ekonomi  syariah  di  kalangan santri  dan  masyarakat.  Diperlukan  terobosan-terobosan  baru  agar  pengembangan
ekonomi  syariah  di  kalangan  pesantren  tidak stagnan dan  bisa  berkembang  secara massif.
Pondok  pesantren  mempunyai  modal  sosial  yang  sangat  bagus  karena didalamnya  terdapat  Ketokohan  dan  prinsip-prinsip  serta  nilai-nilai  yang  khas  dari pondok  pesantren  seperti  gotong  royong,  kebersamaan,  saling  percaya  dan kerjasama. Dengan modal sosial tersebut, pesantren bisa melakukan pemberdayaan melalui  program  permberdayaan SantriPreneur yang  berguna  untuk  meningkatkan skill wirausaha  para  santri  serta  meningkatkan  perekonomian.  Untuk  mendorong agar proses pemberdayaan berjalan secara optimal maka diperlukan sebuah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi. Dengan karakter dan ciri khas yang dimiliki pesantren maka lembaga keuangan syariah yang mempunyai kesamaan prinsip adalah koperasi.
Dari  uraian  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran tentang  strategi  pengembangan  sektor  keuangan  syariah  melalui  pemberdayaan pondok pesantren berbasis koperasi.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  dalam  artikel ini  adalah  metode    kualitatif  dengan pendekatan  kajian  pustaka.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data sekunder  yang  dilakukan  dengan  pengambilan  data  pada  berbagai  buku  dan  jurnal ilmiah  yang  terkait  dengan  tulisan  ini.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  adalah menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Keuangan Syariah di Indonesia
Pengembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia  yang  lebih  bersifat market driven dan  dorongan bottom  up dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sehingga lebih  bertumpu  pada  sektor  riil  juga  menjadi  keunggulan  tersendiri 1 .    Keunggulan struktur  pengembangan  keuangan  syariah  di  Indonesia  diantaranya  adalah
1 Halim  Alamsyah, “Perkembangan  Dan  Prospek  Perbankan Syariah  Indonesia:  Tantangan  Dalam Menyongsong MEA 2015,” Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) , no. April 2012 (2012): 1 – 8.
regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan  mengeluarkan  fatwa  keuangan  syariah  bersifat  terpusat  oleh  Dewan Syariah  Nasional  (DSN) – Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  merupakan  institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama  sehingga  peluang  terjadinya  perbedaan  sangat  besar.  Di  Malaysia,  struktur organisasi  lembaga  fatwa  ini  berada  di  bawah  Bank  Negara  Malaysia  (BNM),  tidak berdiri sendiri secara independen 2 .
Sektor keuangan syariah yang ada di Indonesia lebih didominasi oleh sektor perbankan  syariah  dan  pasar  modal  syaraiah  jika  dibandingan  dengan  lembaga keuangan  syariah  Non  Bank  Syariah  lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  : Pertama, bank  syariah  lebih  dekat  dengan  sektor  riil  karena  produk  yang  ditawarkan, khususnya  dalam  pembiayaan,  senantiasa  menggunakan  underlying  transaksi  di sektor  riil  sehingga  dampaknya  lebih  nyata  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak  terdapat  produk-produk  yang  bersifat  spekulatif  (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis  keuangan  global.  Secara  makro,  perbankan  syariah  dapat  memberikan  daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem  bagi  hasil (profit-loss  sharing) yang  menjadi  ruh  perbankan  syariah akan  membawa  manfaat  yang  lebih  adil  bagi  semua  pihak,  baik  bagi  pemilik  dana selaku  deposan,  pengusaha  selaku  debitur  maupun  pihak  bank  selaku  pengelola dana 3 .
Sementara  itu  sektor  Jasa  Keuangan  Syariah  Indonesia  sendiri  terdiri  atas  3 sub-sektor,  yaitu  Perbankan  Syariah,  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah (terdiri  atas  Asuransi,  Perusahaan  Pembiayaan,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Syariah  Khusus),  dan  Pasar  Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Selain itu, di bidang Pasar Modal Syariah juga terdapat Saham Syariah yang kapitalisasinya terus meningkat 4 . Per Desember 2018, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak
2 Ibid
3 Ibid
4 www.ojk.go.id
termasuk  Saham  Syariah)  mencapai  Rp.  1.287,65  triliun  atau  USD  88,91  miliar 5 . Berikut  ini  adalah  kompisisi  aset  keuangan  syariah  di  Indonesia  pada  tahun  2014- 2018 6 :
Tabel 3.1 Aset Keuangan Syariah di Indonesia (Triliun Rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 Perbankan Syariah 279,8 304.0 365.7 435.02 489.69 LKNB Syariah  58,39 64.89 88.69 99.13 97.02 Pasar Modal Syariah 224,5 318.5 439.4 595.61 700.84 Total 561,79 687,39 893,77 1.129,77 1.287,65

## Sumber: www.ojk.go.id
Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa sektor keuangan  syariah di Indonesia  mayoritas  didominasi  oleh  perbankan  syariah.  Sedangkan  LKNB  syariah yang termasuk didalamnya adalah koperasi syariah masih relatif kecil kontribusinya terhadap komposisi dari keseluruhan aset keuangan syariah di Indonesia.

## 3.2 Pemberdayaan
Menurut    Wuradji  pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses  penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transpormatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui  peningkatan  kemampuan  dan  bertujuan  untuk  menangani  berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapakan 7 .
Menurut  beberapa  ahli  langsung menjelaskan  konsep  definisi pemberdayaan ekonomi  ketika  menjelaskan  tentang  pemberdayaan.  Beberapa  definisi pemberdayaan menurut para ahli diantaranya:
1) Hutomo  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  ekonomi  adalah  penguatan kepemilikan  faktor-faktor  produksi,  penguatan  penguasaan  distribusi  dan pemasaran,  penguatan  masyarakat  untuk  mendapatkan  gaji/upah  yang memadai,  dan  penguatan  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi,
5 ibid
6 OJK, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia,” Ojk , 2018, 1 – 106.
7 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). hal 2
pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya .
2) Sumodiningrat  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  ekonomi  adalah  usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi  dalam  mekanisme  pasar  yang  benar.  Karena  kendala  pengembangan ekonomi  rakyat  adalah  kendala  struktural,  maka  pemberdayaan  ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
Tujuan dasar dilakukannya pemberdayaan diantaranya :
a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan ( freedom )
b) Menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan  kelompok lemah/rentan  untuk  meningkatkan  pendapatannya,  dan  memperoleh  barang dan jasa yang dibutuhkan.
c) Berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan  proses  pengambilan  keputusan- keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.

## 3.3 Pondok Pesantren

## 3.3.1 Pengertian Pondok Pesantren
Beberapa  pendapat  tentang  pengertian  pondok  pesantren,  antara  lain  sebagai Berikut:
1. Pondok  berasal  dari  Bahasa  Arab funduuq ( قودنف )  yang  berarti  penginapan. asrama  atau  wisma  sederhana,  karena  pondok  memang  sebagai  tempat penampungan  sederhana  dari  para  pelajar/santri  yang  jauh  dari  tempat asalnya.
2. Pesantren  merupakan  lembaga  dan  wahana  agama  sekaligus  sebagai komunitas santri yang “ngaji” ilmu agama  Islam. Pondok pesantren sebagai lembaga  tidak  hanya  identik  dengan  makna  keislaman,  tetapi  juga mengandung  makna  keaslian (indigenous) Indonesia,  sebab  keberadaannya mulai dikenal pada periode abad ke 13-17 M, dan di jawa pada abad ke 15-16 M.
3. Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  yang  mempunyai kekhasan  tersendiri  dan  berbeda  dengan  lembaga  pendidikan  lainnya.
Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatandan  pendidikan  lainnya  yang  sejenis.  Para  peserta  didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap di pesantren. Tempat dimana para santri menetap, di lingkungan pesantren, disebut dengan istilah pondok. Dari snilah timbul istilah pondok pesantren.
4. Pesantren  merupakan  subkultur  pendidikan  di  Indonesia  sehingga  dalam menghadapi pembaharuan akan memberikan warna yang unik 8 .
Dari  beberapa  pendapat  diatas  tidak  dijumpai  perbedaan  dengan  kata  lain pandangan tokoh-tokoh terhadap pondok pesantren memiliki kesamaan yang mana persamaan  ini  merujuk  pada  pendidikan  agama  Islam  yang  berciri  khas  pengajian kitab kuning, pengajian syariat Islam, dan ilmu agama.

## 3.3.2 Unsur-Unsur dalam Pesantren
Secara  umum  Pondok  Pesantren  didefinisikan  sebagai  lembagapendidikan yang memiliki 5 elemen pokok yaitu:
1) Pondok/Asrama:adalah  tempat  tinggal  bagi  para  santri.  Pondok  inilah  yang menjadiciri  khas  dan  tradisi  pondok  pesantren  dan  membedakannya dengansistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia,
2) Masjid:merupakan  tempat  untuk  mendidik  para  santri  terutama dalampraktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dll,
3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utamapendidikan di pondok pesantren,
4) Santri:  merupakan  sebutanuntuk  siswa/murid  yang  belajar  di  pondok pesantren, dan
5) Kyai:merupakan  pimpinan  pondok  pesantren.  Kata  kyai  sendiri  adalahgelar yang  diberikan  masyarakat  kepada  seorang  ahli  agama  Islamyang  menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitabklasik.
3.4 Koperasi
3.4.1 Pengertian Koperasi
8 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Angkasa, 2003).
Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  atau  badan  hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi  merupakan  penjabaran  dari  UUD  1945  pasal  33  ayat  (1).  Dengan  adanya penjelasan  UUD  1945  Pasal  33  ayat  (1)  koperasi  berkedudukan  sebagai  soko  guru perekonomian  nasional  dan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  sistem perekonomian nasional.

## 3.4.2  Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia
Berdasarkan  UU  No.  25  tahun  1992  tentang  perkoperasian  Indonesi  prinsip- prinsip koperasi Indonesia antara lain:
1. Keanggotaanya  bersifat  sukarela  terbuka  bagi  semua  orang  yang  bersedia mengunakan  jasa  jasanya,  dan  bersedia  menerima  tanggung  jawab keanggotaan.
2. Pengawasan  oleh  anggota  secara  demokratis.  Anggota  yang  secara  aktif menetapkan  kebijakan  dan  membuat  keputusan.  Laki  laki  dan  perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota  satu  suara).  Pada  tingkatan  lain  koperasi  juga  dikelola  secara demokratis.
3. Partisipasi  anggota  dalam  kegiatan  ekonomi.  Anggota  menyetorkan  modal mereka  secara  adil  dan  melakukan  pengawasan  secara  demokratis.  Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas.

## 3.5 Pemberdayaan Pesantren Berbasis Koperasi
Pemberdayaan  di  Pesantren  menjadi  sangat  penting  karena  pada  dasarnya pesantren memiliki empat fungsi utama, yaitu:
1. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama ( Center of Excellence );
2. Institusi yang mencetak sumber daya manusia ( Human Resource );
3. Lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat ( Agent of Development ); dan,
4. Ponpes sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial ( Social Change )
Pemberdayaan  di  lingkungan  pesantren  termasuk  dalam  pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan Pesantren dinilai menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya  terdapat  banyak  potensi  yang  bisa  dikembangkan.  Selain  potensi keilmuan  keaagamaan  yang  bisa  menjadi  basis  yang  kuat  dalam  mendorong berkembangnya  ekonomi  syari’ah,  Pesantren  juga  sebuah  lembaga  yang  memiliki modal  sosial  yang  sangat  kuat.  Di  dalam  teori  pemberdayaan,  keberadaan  modal sosial (SDM) menjadi hal yang sangat penting karena modal sosial ini juga yang akan menjadi  objek  dan  subjek  dalam  pemberdayaan.  Peran  modal  sosial  dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

## Gambar 3.1

## Peran Modal Sosial dalam Mensejahterakan Masyarakat

## Sumber: Data diolah peneliti
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  di  dalam  institusi  Pondok  Pesantren, modal sosial yang terdiri dari SDM yang berupa jejaring sosial, adanya karakter saling percaya  dan  kebersamaan  secara  tidak  langsung  telah  membuat  efisien  biaya transaksi  dan  biaya  kendali  sehingga  sumber  daya  yang  ada  bisa  digunakan  secara optimal. Dengan budaya yang ada di Pesantren dimana kehidupan para Santri relatif stabil dan terkendali karena Basis Ketokohan sangat kuat, hal ini sudah menjadi poin
Modal Sosial Jejaring sosial Gotong Royong Saling Percaya Kerjasama Biaya Transaksi Biaya Kendali Sumber Daya Optiman Masyarakat Sejahtera
tersendiri  karena  kita  tidak  perlu  lagi  mengkondisikan  keadaan  subjek  dan  objek yang aka diberdayakan.

## 4.2 Pengembangan Keuangan Syari’ah Berbasis Koperasi di Pesantren
Pada  proses  tapahan  pemberdayaan,  khususnya  pada  fase  integrasi  sumber daya  finansial  diarahkan  pada  pengelolaan  modal  yang  telah  terkumpul    yang digunakan untuk pemberian pembiayaan kepada para Santri dengan skema bagi hasil diantaranya  adalah mudhorobah dan musyarokah .  Pada  fase  inilah  kesempatan pengembangan  ekonomi  dan  keuangan syari’ah  bisa digulirkan  melalui  Pondok Pesantren yang bisa diduplikasikan dari Pesantren yang satu kepada Pesantren yang lain.
Dengan  adanya  lembaga  intermediasi  berupa  koperasi  syariah  yang  ada  di pondok pesantren maka bisa menjadi instrumen untuk mendorong ekonomi riil para santri  melalui  program SantriPreneur. Program  pemberdayaan SantriPreneur tersebut  bisa  berisi  berbagai  macam  kegiatan  ekonomi  berbasis  kearifan  lokal  di masing-masing  pesantren.  Hal  tersebut  juga  diperlukan  untuk  mengasah skill dari masing-masing  santri  dalam  berwirausaha.  Koperasi  Syariah  dalam  program SantriPreneur mempunyai  peranan  penting  dalam  mengatur  sirkulasi  keuangan usaha  dari  para  santri.  Dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  usaha  para  santri maka  secara  langsung  juga  berdampak  pada  perkembangan  koperasi  syariah  yang pada akhirnya bisa meningkatkan aset keuangan syariah secara umum.
Koperasi  Syariah  juga  berperan  dalam pemberian  pembiayaan  kepada  santri dengan  skema  bagi  hasil.  Salah  satu  faktor  yang  membuat  skim  bagi  hasil  bisa berhasil  adalah  adanya  saling  percaya  antara shohibul maal dan mudhorib .  Dengan demikian modal sosial yang dimiliki di lingkungan pesantren yang mempunyai nafas gotong  royong,  saling  percaya  dan  kebersamaan  akan  mendorong  berhasilnya program  santripreneur di  lingkungan  pesantren dengan  koperasi  syariah  sebagai intermediasinya.  Banyak  dari  pelaku  bisnis  yang  memudar  sebelum  berkembang pada tingkat optimal karena kurangnya akses pembiayaan. Sehingga pada dasarnya, disinilah  peran  dari  Koperasi  Pesantren  untuk  mengawal  para  Santri  agar  jiwa wirausahanya semakin berkembang.
Konsep  Bagi  hasil (mudhorobah  dan  musyarokah), dalam  menghadapi ketidakpastian  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  sangat  mendasar  dari  ekonomi Islam,  yang  dianggap  dapat  mendukung  aspek keadilan.  Keadilan  merupakan  aspek mendasar dalam perekonomian  Islam 9 .  Penetapan  suatu  hasil  usaha didepan  dalam suatu  kegiatan  usaha  dianggap  sebagai  sesuatu  hal  yang  dapat  memberatkan  salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.
Filosofi  dasar  dari mudharabah adalah  untuk  menyatukan capital dengan labour  (Skill  and  enterpreneur) yang  selama  ini  senantiasa  terpisah  dalam  sistem konvensional.  Dalam  mudharabah  akan  tampak  jelas  sifat  dan  semangat kebersamaan dan keadilan, Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko  kerugian  yang  dialami  proyek  dan  membagikan  keuntungan  pada  waktu ekonomi sedang booming .
“ Mudarabah ”  adalah  jenis  khusus  kemitraan  di  mana  salah  satu  pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk dikelola dan hasilnya dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.  Investasi berasal dari mitra pertama  yang  disebut  “ Shohibul- mal”, sementara  pengelolaan  dan  bekerja  adalah tanggung  jawab  eksklusif  yang  lai n,  yang  disebut  “ mudharib ”. Ayat  yang membolehkan mudhorobah :
Al- Qur’an Surat Al -maidah ayat 1
Artinya: “Hai orang -orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1)
9 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , 27th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2017).
Dengan adanya Koperasi Pesantren yang mengaplikasikan pembiayaan dengan skema-skema  bagi  hasil  dan  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkelanjutan,  maka perkembangan aset keuangan syari’ah
khususnya di Jawa Timur bisa menjadi lebih cepat dan massif.
Dengan pengembangan Koperasi Syari’ah di Pesantren, maka para Santri akan menjadi lebih berdaya dan mandiri dan bisa terwujud kestabilan ekonomi Pesantren. Model  kestabilan  ekonomi  Pesantren  berbasis  koperasi  bisa  dilihat  dalam  gambar dibawah ini:

## Gambar 3.2

## Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Pesantren
Sumber: Diolah
Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pengembangan ekonomi dengan model koperasi  bisa  mewujudkan  kestabilan  ekonomi  dalam  lingkup  komunitas  karena didalamnya terdapat kepastian  produksi, konsumsi, dan distribusi dari anggota dan oleh anggota. Permintaan dan penawaran barang dan jasa yang terjadi dalam siklus tersebut juga terjadi secara alamiah mengikuti dinamika permintaan barang dan jasa yang  dibutuhkan  oleh  anggota  di  Koperasi  Pondok  Pesantren  tersebut.  Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan pemberdayaan berbasis koperasi syari’ah di Pondok Pesantren diantaranya adalah:
Koperasi Pesantre n Produksi Distribusi Konsumsi Dinamisasi dan kestabilan harga Permintaan dan penawaran barang dan jasa
1. Pesantren  bisa  menjadi  basis pengembangan  ekonomi  syari’ah  secara terstruktur, sistematis, dan massif .
2. Secara  tidak  langsung  bisa  mengedukasi  masyarakat  tentang  ekonomi syari’ah  karena Pesantren  masih  menjadi  contoh  bagi  sebagian  besar masyarakat di Indonesia.
3. Mudah diduplikasi pada Pondok Pesantren yang lain karena setiap Pesantren hampir memiliki culture yang sama dan bertipe sejenis.
4. Menjadikan  Santri  lebih  berdaya  dan  mandiri  secara  ekonomi  yang  pada akhirnya bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
5. Terwujudnya kestabilan ekonomi dalam skala komunitas.
6. Sebagai sarana bagi para Santri dalam mengembangkan skill dan mendorong terbentuknya Santri-Santri yang berjiwa Wirausaha.
7. Dengan  hidup  berkoperasi  berarti  ikut  melesterikan  nilai-nilai  luhur  yaitu gotong royong, saling membantu, setiakawan, saling menghargai dll.
8. Ikut serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Namun,  secara  umum  dalam  pengelolaan  unit  usaha/  Koperasi  pondok pesantren memiliki berbagai kendala incumbent , seperti permasalahan sumber daya manusia, manajemen bisnis, legalitas formal dan permodalan. Dari sisi sumber daya manusia  permasalahan  yang  terjadi  adalah perlunya  peningkatan  kualitas  dan  daya saing  SDM  pengelola  Unit-Unit  Usaha  Ponpes  dibanding  unit  usaha  yang  lain, kurangnya dukungan pelatihan sehingga analisa kelayakan usaha dan pengembangan bisnis masih tertinggal dan mayoritas belum memikirkan peluang untuk melakukan aliansi dengan unit usaha di ponpes yang lain (pembentukan asosiasi – incorporated).
Di  dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  pesantren  berteguh pada lima asas yaitu:
1) Menempatkan  Santri  dan  masyarakat  di  lingkungan  Pondok  Pesantren sebagai pelaku aktif bukan sasaran pasif.
2) Penguatan  potensi  lokal  baik  yang  berupa  karakteristik,  tokoh,  pranata dan jejaring.
3) Peran  serta  warga  masyarakat  mulai  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, refleksi dan evaluasi.
4) Terjadinya  peningkatan  kesadaran,  dari  kesadaran  semu  dan  kesadaran naif, ke kesadaran kritis.
5) Kesinambungan setelah program berakhir.
Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pesantren harus dilakukan secara bertahap berkelanjutan dan bisa diduplikasikan kepada Pondok Pesantren yang lain. Sebagai  lembaga  pendidikan,  pesantren  percaya  bahwa  manusia  akan  meningkat martabatnya seiring dengan pengetahuan nilai-nilai didalam dirinya. Penanaman atau penumbuhan  nilai-nilai  dalam  pribadi  dan  masyarakat  membutuhkan  waktu penyemaian  yang  tidak  sebentar.  Menurut  Ahmad  Mahmudi  ada  15  prinsip  untuk diperhatikan dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu:
1) Pendekatan  untuk  meningkatkan  kehidupan  sosial  dengan  cara mengubahnya.
2) Keseluruhan bentuk partisipasi dalam arti yang murni
3) Kerjasama untuk perubahan
4) Membangun mekanisme kritik dari komunitas
5) Proses membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis
6) Melibatkan  sebanyak  mungkin  orang  dalam  teoritisasi  kehidupan  sosial mereka
7) Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu maupun kelompok untuk diuji
8) Semua orang dimudahkan untuk menjadikan pengalamannya sebagai objek riset
9) Tindakan warga dirancang sebagai proses politik alam arti luas
10) Program mensyaratkan adanya analisis relasi sosial kritis
11) Memulai isu kecil dan mengaitkannya dengan relasi-relasi yang lebih luas 12) Memulai dengan siklus proses yang kecil
13) Memulai  dengan  kelompok  sosial  yang  kecil  untuk  berkolaborasi  dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain
14) Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman proses.
15) Mensyaratkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja sosial mereka.
Pesantren sangat berpotensi untuk berperan dalam pengembangan keilmuan dan  sosialisasi  ekonomi  syariah  ke  masyarakat.  Hal  ini  karena  pesantren  diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan da’i yang diakui masyarakat. Ulama produk pesantren  sangat  berpotensi  menjadi  ulama  ekonomi  Islam  yang  sangat  diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syari ’ ah. Disamping itu, mereka juga dapat berperan sebagai contoh dalam sosialisasi ekonomi  syariah  di  masyarakat,  karena  mereka  adalah  panutan  dan  suara  mereka lebih  didengar  daripada  ulama dan  da’i  produk  lembaga  non -pesantren.  Kelebihan lainnya,  mereka  lebih  menguasai fiqih  muamalah ,  sehingga  memiliki  kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari’ah kepada masyarakat dengan lebih baik.
Pada  sisi  lain,  dunia  pesantren  juga  membutuhkan  optimalisasi  pendidikan mereka  di  bidang  ekonomi  syariah.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  pendidikan pesantren  tetap  eksis, up-to-date, dan  mempunyai  kekuatan  adaptif  terhadap kebutuhan  masyarakat.  Pesantren  perlu  mengembangkan  sistem  pendidikannya, termasuk  metodologi  pengajaran  dan  muatan  kurikulum,  salah  satunya  dengan mengakomodasi  muatan  fiqih  muamalah ashriyyah yang  lebih  mengarah  pada aktivitas ekonomi kontemporer.

## IV. KESIMPULAN
Akselerasi pengembangan keuangan syariah melalui pondok pesantren bisa dilakukan dengan cara:
1. Membentuk  lembaga  koperasi  di  Pondok  Pesantren  sebagai  inkubator  ekonomi syari’ah dan pondasi perputaran keuangan Pondok Pesantren
2. Peran koperasi sebagai intermediasi dan pendorong ekonomi Pondok Pesantren dengan  mekanisme  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil (mudhorobah, musyarokah) , ijaroh , maupun murobahah
3. Membentuk  mata  rantai  kegiatan  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  secara terpadu dan tersistem dalam Pondok Pesantren dan antar Pondok Pesantren
4. Melakukan sinergitas antara Koperasi Pondok Pesantren, Perbankan Syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya
5. Menciptakan  produk  unggulan  dari  masing-masing  Pondok  Pesantren  berbasis kearifan lokal
6. Mengadakan  penyuluhan,  seminar,  pelatihan  berbasis skill ,  pendampingan  dan pengawasan  kepada  para  santri  secara  terpadu,  bertahap  dan  berkelanjutan sehingga terbentuk santripreneur
7. Diperlukan  kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong  kemandirian  ekonomi Pondok Pesantren secara massif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Halim.  “Perkembangan  Dan  Prospek  Perbankan  Syariah  Indonesia: Tantangan  Dalam  Menyongsong  MEA  2015.” Milad  Ke-8  Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam (IAEI) , no. April 2012 (2012): 1 – 8.
Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik .  27th  ed.  Jakarta: Gema Insani, 2017.
Aziz Muslim. Metodologi Pengembangan Masyarakat . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Nata, Abudin. Kapita Selekta Pendidikan Islam . Bandung: Angkasa, 2003.
OJK. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.” Ojk , 2018, 1 – 106.