INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1111-1122 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran dalam Konteks Pemilihan Umum
Fusia Meidiawaty 1 ✉ , Evita Isretno Israhadi 2
Universitas Borobudur Email: meiuchie23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sistem demokrasi didasarkan pada  pemilihan umum. Namun, proses  ini  sering kali rentan terhadap pelanggaran  yang  membahayakan  integritas  dan  legitimasi  demokrasi.  Penelitian  ini  mengkaji pelanggaran  metafisika  UU  Pemilu  dan  kualitas  demokrasi.  Pelanggaran  dan  dampaknya  terhadap demokrasi  diformulasikan  dalam  metafisika  UU  Pemilu.  Penelitian  ini  mengkaji  literatur  UU  Pemilu, filsafat hukum, dan teori demokrasi dengan menggunakan metodologi kualitatif-filosofis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik untuk menyelidiki makna, pelaksanaan, dan konsekuensi filosofis dari pelanggaran  pemilu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  merupakan  penyimpangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang rumit dari norma-norma hukum. Topik ini juga mencakup klasifikasi  pelanggaran  pemilu,  interpretasi  dan  pembuktian  hukum,  serta  peran  dan  kewajiban penyelenggara,  peserta,  dan  pengawas  pemilu.  Pelanggaran  pemilu  merusak  legitimasi  pemilu  dan kepercayaan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, tindakan yang terkoordinasi dan terfokus sangat penting  untuk  mengurangi  pelanggaran  dan  memajukan  demokrasi.  Kesimpulan  ini  menekankan perlunya  memperkuat  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  kesadaran  masyarakat,  partisipasi masyarakat sipil dan media independen, serta mekanisme pengawasan internal untuk  meningkatkan integritas dan legitimasi pemilu dan membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pelanggaran, Metafisika Hukum, Integritas, Legitimasi
Abstract
Democratic  systems  are  based  on  elections.  However,  this  process  is  often  prone  to  abuses  that jeopardise  democracy's  integrity  and  legitimacy.  This  study  examines  Election  Law  metaphysics violations and democracy quality. Violation and its effects on democracy are formulated under Election Law metaphysics. This study reviews Election Law literature, legal philosophy, and democratic theory using  a  qualitative,  philosophical  methodology.  Data  analysis  is  descriptive-analytic  to  investigate election breaches' meaning, execution, and philosophical ramifications. The results show that violations are complicated ontological, epistemological, and axiological deviations from legal norms. The topic also  covers  election  infraction  classification,  legal  interpretation  and  proof,  and  election  organiser, participant, and supervisor roles and obligations. Election violations damage election legitimacy and democracy  trust.  Therefore,  coordinated and  focused  actions  are  essential  to  reduce  violations  and promote  democracy.  The  conclusion  emphasises  the  need  to  strengthen  supervision  and  law enforcement,  public  awareness,  civil  society  and  independent  media  participation,  and  internal monitoring  mechanisms  to  improve  election  integrity  and  legitimacy  and  build  public  trust  in democracy.
Keywords: General Elections, Violations, Metaphysics of Law, Integrity, Legitimacy

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan  mekanisme  demokrasi  untuk  memilih pemimpin dan wakil rakyat (Amal, 2019). Di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu diatur oleh Hukum Pemilu yang memuat berbagai ketentuan, termasuk tentang pelanggaran. Konsep pelanggaran ini memiliki dimensi metafisika yang perlu digali lebih dalam untuk memahami hakikatnya dan implikasinya terhadap demokrasi.
Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), Hukum Pemilu berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur proses demokrasi, memastikan keadilan, integritas, dan legitimasi. Pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia, di mana hak rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat diwujudkan. Namun, dalam pelaksanaannya,  Pemilu  tidak  jarang  diwarnai  oleh  berbagai  kontroversi  dan  tantangan, salah satunya adalah masalah pelanggaran.
Pelanggaran  dalam  konteks  Pemilu  menjadi  isu  yang  krusial  karena  dapat mengganggu  integritas  proses  demokrasi  dan  melemahkan  kepercayaan  masyarakat terhadap institusi Pemilu itu sendiri (Andiraharja, 2020). Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam terhadap hakikat pelanggaran dalam ranah metafisika Hukum Pemilu menjadi sangat penting. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana konsep pelanggaran
tersebut  dipahami,  diimplementasikan,  dan  akhirnya  bagaimana  implikasi  metafisika pelanggaran terhadap kualitas demokrasi.
Pemahaman filosofis terhadap pelanggaran dalam konteks Hukum Pemilu melibatkan penelaahan  terhadap  aspek-aspek  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologisnya.  Esensi pelanggaran  sebagai  penyimpangan  dari  norma  hukum  menjadi  fokus  utama  dalam pembahasan ini. Selain itu, penting juga untuk mengklasifikasikan dan memahami tipologi pelanggaran  dalam  konteks  Pemilu,  serta  menafsirkan  dan  membuktikan  pelanggaran dalam proses hukum.
Peran serta tanggung jawab dari berbagai pihak seperti penyelenggara, peserta, dan pengawas  Pemilu  juga  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  penanganan pelanggaran  (Andrizal,  2017).  Bagaimana  cara  mereka  menghadapi  dan  menanggapi pelanggaran  akan  berdampak  langsung  pada  integritas  dan  legitimasi  Pemilu  tersebut. Selain  itu,  dalam  refleksi  filosofis  terhadap  konsep  pelanggaran,  penting  untuk mempertimbangkan  hubungan  antara  pelanggaran  dan  konsep  keadilan  dalam  konteks Pemilu.
Implikasi metafisika pelanggaran terhadap kualitas demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis. Bagaimana pelanggaran tersebut memengaruhi integritas proses demokrasi,  dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi  Pemilu, dan upaya-upaya  untuk  meminimalisir  pelanggaran  guna  meningkatkan  kualitas  demokrasi adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan secara serius.
Dalam rangka membangun sistem Pemilu yang adil, berintegritas, dan berlegitimasi, pemahaman  yang  mendalam  tentang  hakikat,  makna,  dan  implementasi  konsep pelanggaran menjadi sangat penting (Anwar, 2019). Oleh karena itu, rekomendasi seperti melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  yang  berkelanjutan,  penguatan  kelembagaan  dan kapasitas penyelenggara, peserta, dan pengawas Pemilu, serta reformasi regulasi Hukum Pemilu  menjadi  langkah-langkah  yang  sangat  relevan  untuk  meningkatkan  kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  akan  dibahas  bagaimana  konsep  pelanggaran  dalam metafisika Hukum Pemilu memengaruhi dinamika politik dan demokrasi secara lebih luas. Selain  itu,  akan  dianalisis  pula  bagaimana  penanganan  pelanggaran  tersebut  dapat memberikan  kontribusi  dalam  memperkuat  institusi  demokrasi  dan  meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Diskusi ini akan membuka wawasan terhadap hubungan yang kompleks  antara  pelanggaran,  demokrasi,  dan  stabilitas  politik  dalam  konteks  Indonesia yang pluralistik. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pelanggaran dalam
Hukum  Pemilu,  diharapkan  dapat  ditemukan  solusi-solusi  konstruktif  untuk  menjaga integritas demokrasi dan kestabilan politik di negara ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti  merumuskan  beberapa  pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  hakikat  pelanggaran  dalam  ranah  metafisika Hukum Pemilu? (2) Bagaimana konsep pelanggaran ini dimaknai dan diimplementasikan dalam realitas penyelenggaraan Pemilu? (3) Bagaimana implikasi metafisika pelanggaran Pemilu terhadap kualitas demokrasi?
Dengan  tujuan  nya  yaitu  untuk:  (a)  Memahami  hakikat  pelanggaran  dalam  ranah metafisika Hukum Pemilu. (b) Menganalisis makna dan implementasi konsep pelanggaran dalam  realitas  penyelenggaraan  Pemilu.  (c)  Mengkaji  implikasi  metafisika  pelanggaran Pemilu terhadap kualitas demokrasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  filosofis  dalam menganalisis  konsep  pelanggaran  dalam  Hukum  Pemilu.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui kajian pustaka yang melibatkan literatur terkait Hukum Pemilu, filsafat hukum, dan teori  demokrasi.  Data  yang  digunakan  adalah  teks-teks  dan  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan aspek hukum dan filosofis dalam konteks pemilihan umum. Penggunaan sumber  data  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mengakses  pemikiran  dan  pandangan berbagai  ahli  dalam  bidang  hukum  dan  filsafat  yang  relevan  dengan  objek  penelitian. Pemilihan  sumber  data  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  untuk  memperoleh  pemahaman yang komprehensif tentang konsep pelanggaran dalam Hukum Pemilu serta implikasinya terhadap demokrasi.
Proses  analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif-analitis,  dimana  data-data  yang diperoleh dari kajian pustaka akan dianalisis secara mendalam untuk memahami hakikat, makna, implementasi, dan implikasi metafisika pelanggaran Pemilu. Pendekatan deskriptif memungkinkan  peneliti  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  secara  rinci  tentang fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan analitis membantu dalam membedah dan memahami konsep-konsep serta argumen-argumen yang terkandung dalam data. Melalui analisis  ini,  peneliti  akan  mencari  pola-pola,  hubungan-hubungan,  dan  interpretasi- intepretasi yang muncul dari data yang dianalisis.
Dalam hal sampling, penelitian ini tidak menggunakan sampel secara khusus karena fokusnya  adalah  pada  analisis  terhadap  teks-teks  dan  dokumen-dokumen  yang  relevan dengan  topik  penelitian.  Sebagai  gantinya,  penelitian  ini  akan  melibatkan  seleksi  yang
cermat terhadap literatur-literatur yang memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian  memiliki  kedalaman  dan  keberagaman  yang  mencukupi  untuk  mendukung analisis filosofis yang dilakukan.
Selain  itu,  dalam  proses  analisis  data,  peneliti  akan  menggunakan  pendekatan hermeneutik untuk memahami teks-teks yang dianalisis dengan lebih baik. Pendekatan ini memungkinkan  peneliti  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang makna-makna yang tersirat dalam teks-teks tersebut, serta konteks-konteks budaya dan historis  yang  mempengaruhi  pemahaman  terhadap  konsep  pelanggaran  dalam  Hukum Pemilu. Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif yang holistik dan mendalam ini, diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam  pemahaman terhadap  hakikat  dan  implikasi  metafisika  pelanggaran  dalam  konteks  Pemilu,  serta memberikan wawasan yang relevan bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  umum  (Pemilu)  merupakan  salah  satu  aspek  kunci  dalam  menjalankan sistem  demokrasi  di  suatu  negara.  Ini  adalah  proses  di  mana  warga  negara  memiliki kesempatan  untuk  memilih  pemimpin  mereka  dan  mewakili  kepentingan  mereka  dalam pemerintahan (Benuf, 2019). Namun, seperti halnya dalam semua aspek kehidupan sosial, Pemilu  juga  rentan  terhadap  berbagai  bentuk  pelanggaran  yang  dapat  mengancam integritas dan legitimasi proses demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara mendalam tentang pelanggaran dalam pemilihan umum dan upaya untuk mencegah serta menanganinya.
Pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  bisa  beragam,  mulai  dari  pelanggaran administratif  seperti  kesalahan  dalam  administrasi  surat  suara  hingga  pelanggaran  yang lebih serius seperti kecurangan dalam perhitungan suara atau intimidasi terhadap pemilih. Pelanggaran  semacam  ini  dapat  merugikan  proses  demokrasi  dengan  mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan transparansi pemilihan umum.
Pembahasan tentang pelanggaran dalam pemilihan umum juga melibatkan analisis tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  (Din  et  al.,  2020).  Misalnya,  faktor  politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memainkan peran dalam meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Misalnya, ambisi politik, persaingan yang ketat, atau kepentingan ekonomi dapat  mendorong  pihak-pihak  tertentu  untuk  melakukan  pelanggaran  demi  mencapai
tujuan politik mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran politik dan pendidikan pemilih, serta kurangnya pengawasan yang efektif, juga dapat mempermudah terjadinya pelanggaran.
Pentingnya  penanganan  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  tidak  bisa  dilebih- lebihkan.  Penanganan  yang  tepat  dan  adil  terhadap  pelanggaran  adalah  kunci  untuk memastikan  integritas  dan  legitimasi  proses  demokrasi  (Herawati  et  al.,  2018).  Hal  ini melibatkan upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran sejak awal dengan meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mengadili pelanggaran dengan cepat dan adil.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  penting  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  tentang bagaimana konsep pelanggaran dalam Hukum Pemilu tercermin dalam praktik pemilihan umum  di  Indonesia  (Pakaya  et  al.,  2024).  Hal  ini  melibatkan  studi  mendalam  tentang berbagai kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya, serta analisis terhadap  respon  dan  penanganan  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  terkait  dan masyarakat  secara  umum.  Dengan  memahami  secara  mendalam  tentang  pelanggaran dalam pemilihan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran, serta memperkuat fondasi demokrasi yang sehat di Indonesia.

## Hakikat Pelanggaran dalam Metafisika Hukum Pemilu
Pembahasan  tentang  hakikat  pelanggaran  dalam  metafisika  Hukum  Pemilu merupakan aspek yang penting untuk dipahami dalam rangka merumuskan konsep yang lebih jelas dan mendalam terkait dengan pelanggaran dalam konteks proses demokrasi. Pertama-tama,  esensi  pelanggaran  sebagai  penyimpangan  dari  norma  hukum  perlu ditekankan. Pelanggaran dalam konteks Pemilu mengacu pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Pemilu. Hal ini bisa mencakup  berbagai  bentuk  pelanggaran,  mulai  dari  pelanggaran  administratif  hingga pelanggaran yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pelanggaran dalam konteks Hukum Pemilu. Secara ontologis, pelanggaran merupakan manifestasi dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur hukum dan proses demokrasi (Syafriadi & Santri,  2023).  Epistemologis  mengacu  pada  cara  kita  memahami  dan  mengenali pelanggaran,  baik  melalui  pengamatan  langsung,  pengumpulan  data,  atau  interpretasi terhadap  informasi  yang  tersedia  (Tahe  et  al.,  2021).  Sementara  itu,  dimensi  aksiologis
menyoroti  nilai-nilai  moral  dan  etika  yang  terkait  dengan  pelanggaran,  termasuk pertimbangan tentang keadilan, kebenaran, dan kebaikan dalam konteks pemilihan umum.
Relasi  antara  pelanggaran  dan  keadilan  juga  merupakan  titik  fokus  penting  dalam pembahasan ini (Junaidi & Maulana, 2020). Pelanggaran dalam konteks Pemilu sering kali memunculkan  pertanyaan  tentang  keadilan  dalam  proses  demokrasi.  Misalnya,  apakah tindakan pelanggaran tersebut merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain secara tidak adil? Apakah penanganan terhadap pelanggaran tersebut dilakukan dengan adil dan proporsional?  Pertanyaan-pertanyaan  ini  menyoroti  kompleksitas  hubungan  antara pelanggaran dan keadilan dalam konteks pemilihan umum.
Pentingnya  memahami  hakikat  pelanggaran  dalam  metafisika  Hukum  Pemilu  tidak hanya  terletak  pada  penegakan  hukum  yang  efektif,  tetapi  juga  dalam  memastikan integritas dan  legitimasi proses demokrasi  secara keseluruhan. Tanpa  pemahaman yang mendalam  tentang  esensi  pelanggaran,  risiko  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan, manipulasi, dan ketidakadilan dalam pemilihan umum dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, analisis filosofis tentang hakikat pelanggaran dalam konteks Hukum Pemilu memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dalam menangani pelanggaran dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

## Makna dan Implementasi Konsep Pelanggaran
Pembahasan  tentang  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  juga  memperhatikan klasifikasi  dan  tipologi  pelanggaran  yang  dapat  terjadi.  Klasifikasi  ini  penting  karena membantu untuk memahami berbagai jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, mulai dari pelanggaran  administratif  hingga  pelanggaran  criminal  (Kania,  2020).  Dalam  konteks pemilihan umum, pelanggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis pelanggaran (misalnya, pemalsuan surat suara, intimidasi pemilih), tingkat seriusnya (misalnya,  pelanggaran  minor  versus  pelanggaran  mayor),  atau  pihak  yang  terlibat (misalnya, pelanggaran oleh penyelenggara, peserta, atau pihak ketiga).
Interpretasi dan pembuktian pelanggaran dalam proses hukum juga menjadi hal yang krusial. Interpretasi tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan bagaimana hal itu diidentifikasi memainkan peran penting dalam menentukan langkah-langkah penegakan hukum  selanjutnya.  Begitu  pelanggaran  terdeteksi  atau  dilaporkan,  langkah-langkah pembuktian  harus  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  pelanggaran  tersebut  dapat diperbaiki dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Proses ini  melibatkan  pengumpulan  bukti-bukti  yang  memadai  dan  analisis  yang  cermat  untuk memastikan keabsahan tuduhan pelanggaran.
Selain  itu,  peran  dan  tanggung  jawab  dari  penyelenggara,  peserta,  dan  pengawas Pemilu  juga  menjadi  fokus  dalam  pembahasan  tentang  penanganan  pelanggaran. Penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga harus bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan  mencegahnya  di  masa  depan.  Peserta  Pemilu  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk mematuhi  aturan  yang  ada  dan  tidak  terlibat  dalam  praktik-praktik  yang  tidak  fair  atau melanggar hukum. Sementara pengawas Pemilu memiliki peran penting dalam memantau proses pemilihan umum, mendeteksi pelanggaran, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.
Dengan  memahami  klasifikasi  dan  tipologi  pelanggaran,  proses  interpretasi  dan pembuktian  pelanggaran  dalam  proses  hukum,  serta  peran  dan  tanggung  jawab  dari berbagai pihak terkait, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran dalam pemilihan umum. Upaya ini penting untuk memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi, serta untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

## Implikasi Metafisika Pelanggaran terhadap Kualitas Demokrasi
Pembahasan  mengenai  pengaruh  pelanggaran  terhadap  integritas  dan  legitimasi Pemilu menyoroti dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap keseluruhan proses demokrasi (Nasir, 2020). Pelanggaran dalam pemilihan umum dapat merusak citra Pemilu sebagai proses yang adil, transparan, dan berintegritas. Ketika pelanggaran terjadi dan tidak ditangani dengan tegas, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan kecurigaan terhadap hasil pemilihan umum, bahkan memicu konflik politik yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki potensi untuk menggerus integritas dan legitimasi Pemilu secara keseluruhan.
Dampak  pelanggaran  terhadap  kepercayaan  publik  terhadap  demokrasi  juga  tidak boleh  diabaikan.  Kepercayaan  publik  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam mempertahankan  kestabilan  dan  keberlanjutan  demokrasi  (Kinanti  et  al.,  2023).  Ketika masyarakat  kehilangan  kepercayaan  terhadap  proses  pemilihan  umum  dan  institusi demokrasi,  hal  ini  dapat  mengarah  pada  penurunan  partisipasi  politik,  meningkatkan polarisasi politik, dan bahkan melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan  pelanggaran  dengan  tegas  dan  transparan  sangat  penting  untuk  menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Upaya  untuk  meminimalisir  pelanggaran  dan  meningkatkan  kualitas  demokrasi membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  terkoordinasi  dari  berbagai  pihak terkait. Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelanggaran dengan cepat dan adil (Purba, 2021). Selain itu, upaya pencegahan juga sangat penting, termasuk peningkatan kesadaran publik tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum, serta  penguatan  mekanisme  pengawasan  internal  di  dalam  penyelenggara  Pemilu. Reformasi regulasi Hukum Pemilu juga dapat diperlukan untuk memperkuat aturan yang mengatur pelanggaran dan sanksinya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum.
Selain  itu,  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  sipil,  media  independen,  dan  lembaga- lembaga  demokratis  lainnya  juga  dapat  berperan  penting  dalam  memonitor  dan melaporkan pelanggaran serta memperkuat kualitas demokrasi secara keseluruhan (Risnain, 2019). Dengan upaya-upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, diharapkan bahwa pelanggaran dalam pemilihan umum dapat diminimalisir, kepercayaan publik terhadap demokrasi  dapat dipulihkan, dan kualitas  demokrasi secara  keseluruhan dapat ditingkatkan.

## SIMPULAN
Dalam konteks pemilihan umum, pemahaman yang mendalam terhadap hakikat, dampak,  dan  upaya  penanganan  pelanggaran  sangat  penting  untuk  memastikan integritas  dan  legitimasi  proses  demokrasi.  Pembahasan  tentang  pelanggaran  dalam pemilihan  umum  telah  menyoroti  berbagai  aspek  yang  relevan,  mulai  dari  esensi pelanggaran  sebagai  penyimpangan  dari  norma  hukum  hingga  implikasi  pelanggaran terhadap kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Dalam  pembahasan  mengenai  hakikat  pelanggaran  dalam  metafisika  Hukum Pemilu,  telah  ditekankan  bahwa  pelanggaran  merupakan  tindakan  yang  bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dapat merusak struktur hukum dan proses demokrasi  secara  keseluruhan  (Wijaya,  2020).  Dimensi  ontologis,  epistemologis,  dan aksiologis dari pelanggaran juga telah diperhatikan, menyoroti kompleksitas hubungan antara pelanggaran dan keadilan dalam konteks pemilihan umum.
Klasifikasi  dan  tipologi  pelanggaran  Pemilu,  interpretasi  dan  pembuktian pelanggaran dalam proses hukum, serta peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait juga menjadi fokus dalam pembahasan ini (Seac, 2022). Analisis tentang faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  pelanggaran,  serta  upaya-upaya  untuk  mencegah  dan menangani pelanggaran, telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pelanggaran dapat mempengaruhi  integritas  dan  legitimasi Pemilu, serta kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Dalam  upaya  untuk  memperkuat  integritas  dan  legitimasi  Pemilu  serta meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  demokrasi,  beberapa  saran  praktis  dapat diusulkan:
Penguatan  Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum:  Diperlukan  langkah-langkah konkret  untuk  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  penegakan  hukum  dalam mendeteksi,  menginvestigasi,  dan  menindak  pelanggaran  dengan  cepat  dan  adil.  Ini mencakup  peningkatan  kapasitas  lembaga-lembaga  terkait,  serta  reformasi  regulasi untuk memperkuat aturan tentang pelanggaran dan sanksinya.
Peningkatan  Kesadaran  Publik:  Penting  untuk  melakukan  edukasi  dan  sosialisasi yang  berkelanjutan  kepada  masyarakat  tentang  konsep  pelanggaran  dalam  pemilihan umum, serta hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, penyuluhan, dan pendidikan politik yang terstruktur.
Partisipasi Masyarakat Sipil dan Media Independen: Peran aktif dari masyarakat sipil dan media independen sangat penting dalam memantau, melaporkan, dan memperkuat kualitas  demokrasi.  Mereka  dapat  berperan  sebagai  pengawas  independen  yang membantu  dalam  mendeteksi  pelanggaran  serta  memperjuangkan  transparansi  dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum.
Penguatan  Mekanisme  Pengawasan  Internal:  Penyelenggara  Pemilu  perlu meningkatkan  mekanisme  pengawasan  internal  di  dalam  lembaga  mereka  untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran sejak dini. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas internal, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga- lembaga pengawasan eksternal.
Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  ini  secara  berkelanjutan  dan terkoordinasi,  diharapkan  bahwa  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  dapat diminimalisir,  kepercayaan  publik  terhadap  demokrasi  dapat  dipulihkan,  dan  kualitas demokrasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, proses pemilihan umum  akan  menjadi  lebih  adil,  transparan,  dan  berintegritas,  sehingga  mampu mewujudkan kehendak rakyat secara lebih efektif dan menyeluruh.
DAFTAR PUSTAKA
Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili oleh BAWASLU atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Masalah-Masalah Hukum, 48(3),
306 – 311. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.48.3.2019.306-311
Andiraharja,  D.  G.  (2020).  Politik  Hukum  pada  Penanganan  Tindak  Pidana  Pemilu.
Khazanah Hukum, 2(1), 24 – 31. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.15575/Kh.V2i1.7681
Andrizal,  A.  (2017).  Penyelesaian  Hukum  Pelanggaran  Pemilu  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jurnal Hukum Respublica, 17(1), 151 – 169. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.31849/Respublica.V17i1.1454
Anwar, A. H. (2019). Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 3(2), 73 – 89.
Benuf,  K.  (2019).  Harmonisasi  Hukum:  Pemilu  Serentak  dan  Ketenagakerjaan,  Analisis Yuridis  terhadap  Kematian  KPPS  Tahun  2019. Gema  Keadilan,  6(2),  196 – 216. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.14710/Gk.2019.5871
Din, M., Rizanizarli, R., & Jalil, A. (2020). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 289 – 300. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.30641/Dejure.2020.V20.289-300
Herawati,  R.,  Hananto,  U.  D.,  &  Sukma,  N.  M.  (2018). Kepastian  Hukum  Pemilu  dalam Pemilu  Serentak  2019  Melalui  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia.
Junaidi,  V.,  &  Maulana,  M.  I.  (2020).  Menata  Kelembagaan  Penegakan  Hukum  Pemilu Serentak  Tahun  2024. Jurnal  Bawaslu  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2(2),  41 – 60. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.55108/Jbk.V2i2.240
Kania,  D.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pemilu  Berbasis  Teknologi  Informasi. Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi, 1.
https://doi.org/Https://Doi.Org/10.55108/Jkp.V1i1.152
Kinanti,  K.,  Desafira,  S.  A.,  &  Febriyanti,  D.  (2023).  Pro:  Election  2024  Harus  Ditunda.
Perdebatan Perdebatan Isu Pembangunan Isu Pembangunan, 132.
Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan.
Khazanah Hukum, 2(1), 41 – 50. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.15575/Kh.V2i1.7689
Pakaya, S., Hadi, I., Mohamad, I. R., Suslianto, S., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2024).
Bawaslu’s Authority to Resolve Disputes on Elected Candidates Internal to Political
Parties in the 2024 Legislative Election. Journal La Sociale, 5(1), 29 – 34.
Purba,  A.  M.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Prosedur  Pemilu  yang  Bermutu  dan Berintegritas. Publik  Reform:  Jurnal  Administrasi  Publik,  8(2),  36 – 44. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.46576/Jpr.V8i2.1660
Risnain, M. (2019). Development Of Integrated Election Laws. Jurnal Etika Dan Pemilu, 5(1),
28 – 38.
Seac, A. E. F. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. Fianosa
Publishing.
Syafriadi,  S.,  &  Santri,  S.  H.  (2023).  Analisis  Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  Dalam
Penegakan Hukum Pemilu. Reformasi, 13(1).
https://doi.org/Https://Doi.Org/10.33366/Rfr.V13i1.3845
Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas  Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), 126 – 142. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V24i1.63
Wijaya,  H.  (2020).  Menakar  Derajat  Kepastian  Hukum  Dalam  Pemilu  Pada  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2017. Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial,  4(1),  82 – 104. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.38043/Jids.V4i1.2276.