Volume 19, Nomor 1 (2024), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v19i1.64560
Faktor prioritas kesiapan penanganan kawasan permukiman kumuh (studi kasus: bantaran Sungai Kali Anyar, Kota

## Surakarta)
Priority factors in the readiness towards slum intervention (case study: Kali Anyar riverbank, Surakarta)
P Mahayati 1 , W Astuti 1 , dan G Yudana 1
1 Program  Studi  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : pmahayati@student.uns.ac.id
Abstrak. Permukiman  kumuh  kawasan  bantaran  Kali  Anyar  merupakan  kawasan permukiman  kumuh  terbesar  kedua  di  Kota  Surakarta  yang  ditetapkan  dalam  SK Walikota  Tahun  2016.  Pendirian  bangunan  ilegal,  kurang  memadainya  infrastruktur pendukung permukiman, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah adalah sejumlah  permasalahan  yang  ditemui  di  kawasan  tersebut.  Langkah  penanganan seperti  pemugaran  hingga  relokasi  telah  diambil  oleh  pemerintah  Kota  Surakarta, namun  kawasan  kumuh  tetap  belum  dapat  tertangani.  Terhambatnya  penanganan mengisyaratkan  bahwa  terdapat  beberapa  faktor  belum  diprioritaskan  dalam penanganan kumuh sehingga penanganan kumuh tidak merata. Penelitian ini berfokus untuk  mengetahui  faktor  prioritas  kesiapan  kawasan  untuk  memulai  penanganan permukiman  kumuh  di  Kawasan  Bantaran  Kali  Anyar.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  teknik  analisis  AHP  (Analytic  Hierarchy  Process)  yang dilengkapi  analisis  deskriptif  pada  masing-masing  faktor  kesiapan.  Temuan menunjukkan tujuh faktor prioritas yaitu: (1) alokasi anggaran pemerintah, (2) bentuk koordinasi  antar  institusi,  (3)  keterlibatan  masyarakat  dalam  penanganan,  (4) ketersediaan dokumen perencanaan penanganan, (5) peraturan pemerintah daerah,
(6)  bantuan  dana  swasta,  dan  (7)  struktur  kelembagaan  yang  berperan.  Walaupun regulasi secara jelas mengatur prioritas penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Anyar, fakta di lapangan menunjukkan beberapa faktor kesiapan penanganan kumuh masih terhambat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian penentuan upaya penanganan kumuh  bantaran  Kali  Anyar.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  inisiasi  serius
pemerintah dalam merencanakan upaya pelaksanaan penanganan kumuh di bantaran Kali Anyar secara komprehensif dan terintegasi.
Kata  Kunci:  Bantaran  Sungai;  Kesiapan  Penanganan  Permukiman  Kumuh;  Prioritas Faktor
Abstract. The  Kali  Anyar  riverbank  slum  area  is  the  second  largest  slum  area  in Surakarta designated in the 2016 Mayor's Decree. The construction of illegal buildings, inadequate residential support infrastructure, low socio-economic conditions of the community  were  several  problems  encountered  in  this  area.  Interventions  such  as restoration  and  relocation  had  been  taken  by  the  Surakarta  City  government,  but problems persisted. This indicated that there are factors not been prioritized in slum intervention. This research focused on finding out priorities of factors in intervention readiness in the Kali Anyar riverbank area. This research used a quantitative method in AHP (Analytic Hierarchy Process) technique, equipped with descriptive analysis of each  readiness  factor.  The  findings  showed  seven  priority  factors,  namely:  (1) government  budget  allocation,  (2)  forms  of  coordination  between  institutions,  (3) community involvement in intervention, (4) availability of planning documents of the intervention, (5) regional government regulations, (6) financial assistance from private sector, and (7) working institutional structure. Even though regulations clearly regulate priorities for intervention in Kali Anyar riverbank slum, findings showed that several factors in readiness for handling slums were still hampered. This caused uncertainty in determining  efforts  to  intervene  the  problems  of  the  Kali  Anyar  riverbank  slum. Therefore,  there  is  a  need  for  serious  government  initiative  in  planning  efforts  to implement  slum  management  in  Kali  Anyar  riverbank  in  a  comprehensive  and integrated manner.
Keywords: Priority Factor; Readiness to Intervene; Slum; Riverbank

## 1. Pendahuluan
Kawasan perkotaan identik dengan pertumbuhan jumlah penduduknya yang tinggi. Tingginya jumlah  penduduk  belum  diimbangi  oleh  ketersediaan  lahan  bermukim  yang  mencukupi. Keterbatasan  lahan  dan  kondisi  sosial  ekonomi  yang  rendah  membuat  masyarakat  tidak mampu  mengakses  fasilitas  permukiman  layak.  Akibatnya,  masyarakat  terpaksa  tinggal  di hunian  ilegal  atau  kawasan  permukiman  yang  mengalami  penurunan  kualitas  lingkungan sehingga  memunculkan  kawasan  permukiman  kumuh  [1].  Permukiman  kumuh  diartikan sebagai kawasan permukiman tak layak huni dikarenakan kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan  dan  infrastruktur  permukiman  kumuh  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis, penduduknya mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas, serta kesadaran yang minim dalam menjaga kesehatan kebersihan lingkungan [2].
Permukiman  kumuh  diklasifikasikan  sesuai  tipologinya  masing-masing.  Salah  satu  kawasan permukiman kumuh yang sering dijumpai adalah kumuh bantaran sungai. Daerah sempadan sungai  yang  mencakup  daerah  bantaran  sungai  ditambah  kemungkinan  longsoran  tebing
sungai  memiliki  fungsi  ekologis  untuk  menjaga  kelembaban  serta  kesuburan  tanah  [3]. Sempadan sungai merupakan daerah konservasi sungai sehingga tindakan yang mengganggu perlindungan  badan  sungai  seperti  kegiatan  mendirikan  bangunan  jelas  dilarang  dalam peraturan  [4].  Kemunculan  kantong-kantong  permukiman  pada  daerah  sempadan  sungai tidak  sesuai  dengan  fungsi  aslinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  ruang  terbuka  hijau  dan sebagai kawasan perlindungan daerah Sungai [5].
Kali Anyar sebagai hasil rekayasa teknik sodetan semasa PB X merupakan salah satu jaringan drainase  perkotaan  di  Kota  Surakarta  yang  melintasi  kawasan  Tirtonadi  hingga  muara Bengawan Solo. Kawasan ini termasuk dalam kawasan permukiman kumuh dengan prioritas penanganan tinggi yang ditetapkan melalui SK Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.5/1/2016 [5].  Kawasan bantaran  Kali  Anyar  memiliki  luas  36,65  ha  yang  meliputi  Kelurahan  Gilingan, Kelurahan  Nusukan,  Kelurahan  Manahan,  Kelurahan  Mojosongo,  dan  Kelurahan  Sumber. Upaya  penanganan  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2016  melalui  kegiatan  relokasi  dan pemugaran.  Namun,  hingga  saat  ini  penanganan  permukiman  kumuh  bantaran  Kali  Anyar belum  optimal  yang  ditunjukkan  dengan  ketidakmerataan  penanganan  kumuh  antar kelurahan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan perbedaan antara kawasan  yang  belum  dan  telah  memperoleh  penataan  apabila  dilihat  dari  posisi  orientasi bangunan di tepi Sungai Kali Anyar [6]. Faktor kesiapan dalam penanganan kawasan kumuh yang  berbeda-beda  berkontribusi  pada  kurang  meratanya  penanganan  kumuh  sehingga menjadi kendala terwujudnya capaian target bebas kumuh 0%.
Keberadaan readiness  criteria merupakan  pedoman  pemerintah  dalam  menilai  kesiapan peningkatan  kualitas  kumuh  suatu  kawasan  demi  tercapainya  kawasan  bebas  kumuh  [7]. Pelaksanaan  penanganan  kumuh  diatur  melalui  kebijakan  atau  peraturan  yang  dibuat pemerintah  pusat  hingga  daerah  dengan  maksud  memaksimalkan  alokasi  anggaran  dan mempercepat  pengentasan  kumuh  [8]  Pendanaan  merupakan  faktor  penting  yang dipersiapkan  dalam  penanganan  kumuh.  Selain  anggaran  pemerintah,  pembiayaan penanganan kumuh diperoleh melalui swadaya masyarakat dan sektor swasta [9,10]. Dari segi koordinasi  penanganan  kumuh,  antar  pemangku  kepentingan  lintas  sektoral  saling berkoordinasi  dan  berkomunikasi  secara  vertikal  dan  horizontal  [10].  Masyarakat  yang menjadi objek sekaligus subjek pembangunan turut berkontribusi memberikan aspirasi dan berperan dalam mendukung penanganan kumuh [11].
Kegiatan  pembangunan  perencanaan  penanganan  permukiman  kumuh  dikoordinasikan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan bottom up dan top down [11] Dalam merencanakan penanganan  kumuh,  pola  penanganan  yang  nantinya  diambil  akan  diputuskan  dengan memuat  rencana  perbaikan  pada  aspek  fisik  dan  non  fisik  [5].  Seluruh  aspek  perencanaan tersebut  tertuang  dalam  dokumen  perencanaan  ( master  plan )  penanganan  kumuh  yang disusun  secara  komprehensif  dan  terintegratif  [7].  Faktor  kesiapan  lainnya  yang  dihadapi sebagai  tantangan  yaitu  kelengkapan  data  yang  akurat  (informasi  karakteristik  kawasan kumuh dan kebutuhan penanganan kumuh) dan kesiapan lahan (meliputi status kepemilikan lahan, harga lahan dan ketidaksesuaian dengan tata ruang) [12,13].
Faktor  kesiapan  merupakan  faktor  yang  menjadi  pendorong  terwujudnya  kawasan permukiman layak. Ketidakmerataan penanganan mengindikasikan adanya beberapa faktor kesiapan penting yang belum diprioritaskan dalam penanganan kumuh di bantaran Kali Anyar. Beberapa penelitian penanganan kumuh yang telah ada sebelumnya, peneliti belum melihat adanya kajian yang membahas mengenai faktor kesiapan penanganan permukiman kumuh. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  prioritas  kesiapan penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Anyar.

## 2. Metode

## 2.1. Jenis dan pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan model deduktif dimana penelitian dilakukan untuk menguji teori yang bersifat umum lalu dianalisis guna memperoleh  penyelesaian fenomena khusus. Pendekatan deduktif biasanya digunakan penelitian berjenis kuantitatif dikarenakan penelitian telah memiliki hipotesis serta instrumen pengolahan data yang jelas [14]. Alasan penggunaan kuantitatif dikarenakan peneliti ingin menguji indikator yang diperoleh dari hasil sintesis teori untuk kemudian diteliti guna menjawab tujuan penelitian.

## 2.2. Variabel penelitian
Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang memiliki variasi serta ditentukan peneliti untuk kemudian diolah sehingga memperoleh informasi untuk mencapai kesimpulan penelitian [15]. Variabel penelitian merupakan hasil turunan sintesis teori yang diperoleh dari kajian literatur. Perolehan  faktor  kesiapan  penanganan  permukiman  kumuh  didapatkan  melalui  proses sintesis teori yang menghasilkan tujuh kriteria dan 21 faktor (lihat Tabel 1).

## 2.3. Teknik pengumpulan data
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  diperoleh  melalui data primer dan data  sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  survei  instansi  dan  studi  pustaka  berupa  data instansi, kajian dokumen pemerintah serta sumber lainnya yang berasal dari internet. Khusus untuk kuesioner diberikan kepada narasumber ahli yang memahami  penanganan kumuh di bantaran  Kali  Anyar.  Narasumber  ahli  terpilih  melalui  metode purposive  sampling berjenis expert sampling yang digunakan ketika penelitian membutuhkan pengetahuan atau informasi dari individu yang mempunyai keahlian tertentu [16]. Oleh karena itu, peneliti memerlukan stakeholder ahli  yang  mempunyai  keahlian,  pengalaman  serta  pengetahuan  yang memadai terkait kesiapan penanganan permukiman kumuh Kota Surakarta khususnya daerah bantaran Kali Anyar. Pada penelitian ini, stakeholder terdiri atas 16 orang yang diklasifikasikan menjadi tiga  golongan  yaitu  pemerintah,  akademisi,  dan  komunitas.  Berikut  merupakan  rincian stakeholder yang terpilih.
a) Pemerintah:  BAPPEDA  (1  orang),  Disperum  KPP  (2  orang),  DPUPR  (2  orang),  BBWS Bengawan Solo (2 orang), KOTAKU (1 orang)
b) Akademisi: Dosen PWK FT UNS (2 orang)
c) Komunitas/LSM:  Ngrekso  Lepen  (1  orang),  LKM  (5  orang,  perwakilan  masing-masing kelurahan)
Tabel 1. Perbandingan kapasitas dan kinerja ruas Jalan Mayor Achmad saat PPKM dan saat new normal tanpa kendaraan angkutan sampah.
Kriteria Faktor Ketersediaan anggaran [9,10] Alokasi anggaran pemerintah Bantuan dana swasta Swadaya masyarakat Koordinasi antar pemangku kepentingan [9,10,17] Struktur kelembagaan yang berperan Bentuk koordinasi antar institusi Jaringan kemitraan Ketersediaan lahan [12] Kepemilikan lahan Harga lahan Kesesuaian tata ruang Perencanaan penanganan kawasan kumuh [5,7,11,18] Pemilihan pola penanganan Ketersediaan dokumen perencanaan penanganan Pendekatan penanganan yang dilakukan Komponen penanganan Ketersediaan data kawasan kumuh [13] Karakteristik kawasan kumuh Penyebab kemunculan kawasan kumuh Kebutuhan masyarakat kawasan kumuh Kesiapan masyarakat [11,19] Keterlibatan masyarakat dalam penanganan Kesediaan masyarakat untuk ditangani Pemahaman tentang permukiman layak Peraturan pemerintah terkait penanganan [8] Peraturan pemerintah pusat Peraturan pemerintah daerah

## 2.4. Teknik analisis data
Setelah  melakukan  kompilasi,  data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  AHP  (Analytical Hierarchy  Process)  dan  analisis  deskriptif.  Teknik  AHP  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor prioritas  kesiapan  penanganan  permukiman  kumuh  di  bantaran  Kali  Anyar  yang  dibantu dengan software Expert Choice  11.  AHP  adalah model  teknik  pengambilan  keputusan  yang didasarkan  pada  penggabungan  penilaian  individu  terhadap  suatu  permasalahan  untuk menyederhanakan permasalahan multi kriteria menjadi susunan permasalahan yang hierarkis [20].  Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  maka  permasalahan  penelitian  harus  diuraikan menjadi tingkatan yang sederhana. Penyusunan model hierarki dalam penelitian ini dilakukan dengan  mengurutkan  level  hierarki  yaitu  tujuan  (tujuan  penelitian),  kriteria  (variabel penelitian),  dan  faktor  (sub  variabel  penelitian).  Analisis  deskriptif  bertujuan  untuk mengidentifikasi  penanganan  kumuh  dan  mendeskripsikan  faktor-faktor  kesiapan penanganan permukiman kumuh berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui dua teknik pengumpulan data yang dijelaskan sebelumnya.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
3.1. Gambaran umum penanganan permukiman kumuh kawasan bantaran Kali Anyar
Bantaran  Kali  Anyar  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  kumuh  pada  tahun  2016  telah mengalami  berbagai  peningkatan.  Menurut  hasil  perbandingan  antara  dokumen  Rencana
Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)  Kota Surakarta tahun 2016 dengan dokumen RP2KPKP Kota Surakarta tahun 2020 diketahui bahwa luasan kumuh di bantaran Kali Anyar berkurang cukup signifikan.
Gambar 1. Diagram perbandingan luas kumuh (ha) tahun 2016 dan 2020.
Gambar 1 memperlihatkan pengurangan luas kumuh yang terjadi di setiap kelurahan dengan luasan yang berbeda. Dari lima kelurahan yang masuk kawasan kumuh bantaran Kali Anyar, tiga kelurahan dikategorikan kumuh. Sedangkan untuk Kelurahan Sumber dan Manahan tidak lagi dikategorikan sebagai kawasan kumuh menurut pembaruan lokasi kawasan kumuh dalam SK Walikota Surakarta No. 640/60.9 Tahun 2020.
Pengurangan  luas  kumuh  bantaran  Kali  Anyar  tidak  lepas  dari  upaya  penanganan  yang dilakukan  pemerintah.  Penanganan  permukiman  kumuh  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  permukiman  kumuh  menjadi  layak  huni.  Terdapat  dua  pola  penanganan  yang diintervensi  yaitu  relokasi  dan pemugaran.  Lebih  lanjut,  status penanganan  kumuh beserta persebaran lokasinya dapat dilihat pada Gambar 2.
Hasil observasi dan wawancara kemudian digambarkan dalam  Gambar 2 yang menjelaskan status penanganan kumuh setiap daerah. Status tersebut terbagi menjadi tiga yaitu relokasi, pemugaran,  dan  belum  tertangani.  Akan  tetapi,  jika  melihat  lebih  detail  di  lapangan ditemukan  perbedaan  antara  data  kumuh  terbaru  dengan  implementasi  penanganan  yang terlaksana.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  3  RW  (Kelurahan  Gilingan)  dan  2  RW  (Kelurahan Sumber) yang tidak dikategorikan kawasan kumuh, namun masih memerlukan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah. Melalui hasil wawancara dan observasi yang dihimpun peneliti, ditemukan fakta bahwa beberapa lokasi kumuh tersebut memperoleh intervensi penanganan kumuh yang minim.
Copyright © 2024, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. Peta penanganan kumuh bantaran Kali Anyar.

## 3.2. Faktor prioritas kesiapan penanganan permukiman kumuh kawasan bantaran Kali Anyar
Analisis  AHP  dilakukan  pada  dua  tingkatan  yaitu  tingkat  kedua  (kriteria)  dan  tingkat  ketiga (faktor).  Analisis  AHP  pada  tingkat  kedua  bertujuan  untuk  menghitung  bobot  nilai  setiap kriteria yang akan digunakan sebagai input untuk menentukan peringkat faktor prioritas yang terletak  pada  hierarki  tiga  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Analisis  pada  tingkat  ketiga diperoleh  melalui  sintesis  dengan  mengalikan  bobot  nilai  kriteria  dan  bobot  nilai  faktor sehingga  mendapatkan  bobot  final  yang  menjadi  penentu  terpilihnya  faktor  prioritas  yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 3. Bobot nilai kriteria kesiapan penanganan kumuh.
Gambar 4. Hasil sintesis AHP bobot faktor prioritas kesiapan penanganan permukiman kumuh.
Metode  AHP  tidak  memberikan  peneliti  suatu  batasan  pengambilan  alternatif  prioritas. Peneliti menggunakan asumsi setiap faktor bernilai sama penting apabila bobot nilai prioritas sama besar. Faktor dikategorikan prioritas jika bobot nilai minimum faktor mempunyai bobot ≥0,0476. Perhitungan rata -rata nilai faktor dihasilkan dari pembagian total bobot nilai faktor keseluruhan dibagi banyaknya faktor (1/21=0,0476). Penilaian terhadap 21 faktor dilakukan berdasarkan  pertimbangan  batas  minimum  rata-rata  nilai  setiap  faktor  sehingga menghasilkan tujuh faktor prioritas yang tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Faktor prioritas kesiapan penanganan permukiman kumuh kawasan bantaran
Kali Anyar. Peringkat Nama Faktor Nilai Faktor Bobot Faktor (%) 1 Alokasi anggaran pemerintah 0.196 19,6% 2 Bentuk koordinasi antar institusi 0.094 9,4% 3 Keterlibatan masyarakat dalam penanganan 0.074 7,4% 4 Ketersediaan dokumen perencanaan penanganan 0.066 6,6% 5 Peraturan pemerintah daerah 0.057 5,7% 6 Bantuan dana swasta 0.050 5% 7 Struktur kelembagaan yang berperan 0.048 4,8%
3.2.1.  Alokasi  anggaran  pemerintah .    Faktor  prioritas  pertama  kesiapan  penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Anyar adalah alokasi anggaran pemerintah. Seperti yang dijelaskan  oleh  Kementerian  PUPR  bahwa  alokasi  anggaran  pemerintah  pusat  dan  daerah menjadi komponen yang diperhatikan dalam kesiapan penanganan. Kawasan kumuh bantaran Kali  Anyar  mempunyai  luas  36,65  ha  atau  >15  ha  sehingga  kawasan  kumuh  masuk  ranah kewenangan pemerintah pusat yang diatur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 [21] . Akan tetapi dana APBN yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan kumuh
yang  tinggi.  Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Kota  Surakarta  turut  memengaruhi  alokasi anggaran  penanganan  kumuh  yang  menurun  karena  pengalihan  alokasi  dana  untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.
Keterbatasan  anggaran  pemerintah  inilah  yang  menyebabkan  beberapa  program  belum terlaksana. Anggaran pemerintah yang terbatas diakui oleh Mungkasa [12] sebagai kendala pemerintah  dalam  penyelenggaraan  penanganan  permukiman  kumuh.  Faktor  alokasi anggaran  pemerintah  merupakan  faktor  prioritas  utama  yang  dipersiapkan  dikarenakan anggaran pemerintah berperan besar dalam pembiayaan setiap program penanganan kumuh bantaran  Kali  Anyar.  Pembiayaan  yang  dialokasikan  pemerintah  di  kawasan  bantaran  Kali Anyar  difungsikan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kumuh  sekaligus  pembangunan infrastruktur pendukung bendungan sehingga alokasi anggaran pemerintah yang dibutuhkan bernilai tinggi. Kesiapan pendanaan dari pemerintah untuk kegiatan penanganan kumuh harus dipersiapkan  karena  berdampak  pada  cepat  lambatnya  pengentasan  kawasan  kumuh  di bantaran Kali Anyar.
3.2.2.  Bentuk  koordinasi  antar  institusi .    Bentuk  koordinasi  antar  institusi  memiliki  urutan faktor  prioritas  kedua  dalam  kesiapan  penanganan  permukiman  kumuh  kawasan  bantaran Kali Anyar. Dalam penanganan kumuh bantaran Kali Anyar, koordinasi dibedakan menjadi dua bentuk yang bagan koordinasinya digambarkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Bagan koordinasi stakeholder penanganan kumuh kawasan bantaran Kali Anyar.
Berdasarkan  Gambar  5  terdapat  dua  bentuk  koordinasi  yaitu  horizontal  dan  vertikal. Koordinasi horizontal melibatkan koordinasi antara instansi pemerintahan yang sejajar seperti BAPPEDA,  DisperumKPP,  DPUPR,  DLH,  dan  Dinkop  UMKM.  Kelima  instansi  pemerintah  ini bersinergi  bersama  untuk  memenuhi  kebutuhan  penanganan  infrastruktur  fisik  serta
pembinaan atau pelatihan bidang sosial ekonomi (PBHS dan UMKM). Sedangkan koordinasi vertikal  menempatkan  koordinasi  pada  struktur  hierarkis  antara  pemerintah  pusat,  badan wilayah  sungai,  pemerintah  kota,  kelurahan,  dan  masyarakat.  Koordinasi  yang  dilakukan meliputi penganggaran penanganan dari pusat dan pelaksanaan implementasi program dari pemerintah ke masyarakat.
Meskipun kedua bentuk koordinasi tersebut ditemukan dalam penanganan kumuh bantaran Kali  Anyar,  akan  tetapi  upaya  menyelaraskan  perbedaan  kepentingan  setiap  institusi khususnya  pemerintah  inilah  yang  menjadi  tantangan  [17].  Faktor  bentuk  koordinasi  antar institusi menjadi faktor prioritas karena koordinasi penanganan yang terlaksana belum selaras satu sama lain sehingga pencapaian tujuan percepatan kumuh kumuh di bantaran Kali Anyar sulit  tercapai.  Koordinasi  dan  kolaborasi  sangat  penting  dilakukan  untuk  memaksimalkan pencapaian  target  pengurangan  kumuh.  Penanganan  yang  dikerjakan  pemerintah  lebih berfokus terhadap penanganan kawasan sungai dibandingkan kawasan permukiman kumuh. Penyiapan  koordinasi  dipersiapkan  dengan  dasar  komitmen  penuh  pemerintah  dan pemahaman memadukan berbagai kepentingan yang berbeda tersebut.
3.2.3.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  penanganan .    Faktor  keterlibatan  masyarakat  dalam penanganan  menduduki  prioritas  ketiga  dalam  kesiapan  penanganan  permukiman  kumuh kawasan  bantaran  Kali  Anyar.  Peran  masyarakat  yang  dilibatkan  aktif  akan  membuat masyarakat  bersedia  berkontribusi  dan  mengambil  peran  guna  mendukung  kegiatan penataan  kumuh  [11].  Berdasarkan  hasil  lapangan,  bentuk  keterlibatan  masyarakat  yang didokumentasikan  pada  Gambar  6  cukup  bervariasi  seperti  mengikuti  sosialisasi  dan membangun sarpras permukiman.
Gambar 6. Keterlibatan masyarakat berupa mengikuti sosialisasi program dan pembangunan infrastruktur permukiman.
Keragaman  bentuk  keterlibatan  masyarakat  tersebut  tidak  seimbang  dengan  tingkat partisipasi masyarakat yang tergolong minim. Penanganan kawasan bantaran Kali Anyar yang dilakukan secara top down berakibat pada minimnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat  yang  kurang  aktif  disebabkan  oleh  pemahaman  minim  sebagian  masyarakat terkait kebutuhan pembangunan atau perencanaan kumuh di kawasannya sehingga aspirasi yang  disampaikan  kurang  maksimal  dan  terbatas.  Seperti  yang  telah  disampaikan  oleh Sumardjo dan Saharudin dalam Ramadani et al. [19] bahwa selain kemauan dan kemampuan
masyarakat, proses partisipasi dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan yang kondusif guna memberikan mereka kesempatan terlibat dalam proses tersebut. Masyarakat sebagai salah satu subjek utama pembangunan sangat dibutuhkan dalam kesiapan penanganan kumuh yang membuat  tingkat  kepentingan  faktor  ini  tinggi.  Perwujudan  peran  tersebut  belum  mampu tercapai karena terbatasnya ruang partisipasi masyarakat yang tersedia.
3.2.4.  Ketersediaan  dokumen  perencanaan  penanganan .    Ketersediaan  dokumen perencanaan  penanganan  kumuh  merupakan  faktor  prioritas  kesiapan  penanganan permukiman kumuh yang keempat. Kementerian PUPR[7] menjelaskan komitmen pemerintah untuk  mencapai  keteraturan  pembangunan  kawasan  kumuh  tertuang  dalam  instrumen rencana  seperti master  plan kawasan  kumuh.  Komitmen  tersebut  diwujudkan  melalui keberadaan  dokumen  RP2KPKP  Kota  Surakarta  dan  dokumen  RPLP  kelurahan  terkait. Dokumen  RP2KPKP  adalah  dokumen  yang  memuat perencanaan  kumuh  skala  kota  dimana kawasan  bantaran  Kali  Anyar  memperoleh  prioritas  penanganan  tinggi  dengan  konsep penataan kawasan permukiman dan pengembalian fungsi kawasan lindung. Dokumen RPLP menjabarkan  program-program  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  pada  kelurahan- kelurahan yang masuk kawasan permukiman kumuh bantaran Kali Anyar. Namun, kawasan bantaran Kali Anyar belum dilengkapi instrumen perencanaan master plan kawasan kumuh (RTBL kumuh) yang menggambarkan detail rencana penanganan yang terintegrasi dalam skala kawasan.
Menurut  Franca,  dokumen  penanganan  permukiman  kumuh  tidak  dapat  direncanakan terpisah, melainkan disusun atas pemahaman karakteristik kawasan yang menyeluruh  [18]. Kedua dokumen perencanaan kumuh yaitu RP2KPKP dan RPLP mempunyai skala penanganan yang  berbeda.  RP2KPKP  menjabarkan  kebijakan  makro  penanganan  kumuh  perkotaan  dan gambaran umum rencana penanganan kawasan prioritas, sedangkan RPLP mempunyai skala penanganan  lingkungan  kelurahan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  dokumen  yang  mampu menguraikan  konsep  penanganan  kumuh  kawasan  yang  diwujudkan  melalui  setiap perencanaan kumuh yang terintegrasi dalam lingkup kawasan bantaran Kali Anyar.
Faktor  ketersediaan  dokumen  perencanaan  penanganan  kumuh  menjadi  faktor  prioritas karena keberadaan dokumen perencanaan penanganan digunakan sebagai acuan pemerintah untuk  mencapai  kawasan  bebas  kumuh.  Rencana  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas permukiman  kumuh  diturunkan  dalam  dokumen  perencanaan  yang  memuat  penjabaran skenario,  konsep,  strategi,  hingga  detail  rencana  kegiatan.  Kawasan  kumuh  bantaran  Kali Anyar yang merupakan kawasan kumuh terbesar kedua di Kota Surakarta patut memperoleh penanganan  serius  dari  pemerintah.  Kesiapan  dokumen  perencanaan  kumuh  yang sebelumnya diakomodir melalui RP2KPKP dan RPLP dapat dilengkapi dengan dokumen RTBL agar penanganan kumuh kawasan bantaran Kali Anyar segera terimplementasikan.
3.2.5. Peraturan pemerintah daerah .  Faktor peraturan pemerintah daerah menempati faktor prioritas  kesiapan  penanganan  permukiman  kumuh  yang  kelima.  Tujuan  keberadaan peraturan  daerah  terkait  penanganan  kumuh  dimaksudkan  agar  memaksimalkan  alokasi anggaran kumuh dan implementasi penataan permukiman kumuh [8]. Kota Surakarta sebagai
pilot project penanganan kumuh Jawa Tengah telah menyusun beberapa instrumen normatif yang menjadi pedoman penyelenggaraan penanganan kumuh.
Tabel 3. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta terkait penanganan kumuh [4,22 – 24].
Peraturan Tentang Substansi terkait Penanganan Kumuh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2016 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pedoman terkait tahapan penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh SK Walikota Surakarta No 413.21/38.3/1/2016 Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta Penetapan Lokasi kawasan permukiman kumuh sebagai dasar dalam penanganan kumuh di Kota Surakarta.  Terbagi menjadi 28 kawasan kumuh. SK Walikota Surakarta No 640/69.9 Tahun 2020 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta Penetapan Lokasi kawasan permukiman kumuh sebagai dasar dalam penanganan kumuh di Kota Surakarta.  Terbagi menjadi 8 kawasan kumuh. SK Walikota Surakarta No 467.1/128/1 Tahun 2020 Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pedoman penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Melalui  keberadaan  peraturan  daerah  dan  surat  keterangan  walikota  menunjukkan  bahwa kelengkapan peraturan guna mendukung kesiapan penanganan kumuh Kota Surakarta cukup baik  dan  memadai.  Peraturan  daerah  menjadi  faktor  prioritas  dikarenakan  keberadaan keempat  peraturan  tersebut  menjadi  dasar  tindak  lanjut  penanganan  kumuh  di  kawasan bantaran Kali Anyar. Penentuan kawasan permukiman kumuh didasarkan atas pertimbangan kriteria kekumuhan yang sistem penilaiannya terdapat di dalam peraturan daerah. Penilaian tersebut  yang  menghasilkan  titik  lokasi  kumuh  serta  tingkat  prioritas  penanganan  suatu kawasan yang tertulis dalam SK Walikota. Hal ini menjelaskan seberapa besar kedudukan serta fungsi  peraturan  pemerintah  daerah  sebagai  dasar  pemerintah  untuk  menetapkan  dan melaksanakan upaya penanganan di Kota Surakarta terkhusus kawasan bantaran Kali Anyar.
3.2.6. Bantuan dana swasta .  Prioritas faktor kesiapan penanganan permukiman kumuh yang keenam  adalah  bantuan  dana  swasta.  Anggaran penanganan  kumuh  tidak  hanya diperoleh dari pemerintah, melainkan dengan melibatkan pendanaan pihak lain seperti sektor privat. Ketersediaan dana pemerintah yang terbatas membuat pemerintah mendorong keterlibatan swasta[9].  Dana  swasta  seperti  CSR  (Corporate  Social  Responsibility)  merupakan  bentuk perwujudan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  dimanfaatkan  pemerintah  untuk mendukung kegiatan penanganan kumuh [4].
Berdasarkan  fakta  lapangan  jika  pendanaan  swasta  tidak  nampak  dalam  penanganan permukiman kumuh kawasan bantaran Kali Anyar. Pembiayaan program-program didominasi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang diketahui jika kawasan kumuh bantaran Kali Anyar merupakan kawasan kumuh terbesar kedua di Kota Surakarta sehingga anggaran penanganan yang dibutuhkan tergolong tinggi. Tidak adanya kontribusi pembiayaan swasta
turut mempengaruhi implementasi kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman  yang  menjadi  terhambat.  Pentingnya  peran  dana  swasta  sebagai  pendukung skema  pembiayaan  program  pemerintah  menyebabkan  faktor  ini  harus  ikut  dipersiapkan dalam upaya penanganan kumuh.
3.2.7.  Struktur  kelembagaan  yang  berperan .  Faktor  prioritas  yang  terakhir  adalah  struktur kelembagaan  yang  berperan.  Penanganan  kumuh  tidak  dapat  berjalan  tanpa  keterlibatan berbagai pemangku kepentingan karena menyangkut ranah lintas sektoral [9]. Tabel 4 berikut merupakan gambaran peran masing-masing stakeholder dalam menangani kawasan bantaran Kali Anyar.
Tabel 4. Peran keterlibatan stakeholder . Stakeholder Peran BAPPEDA Pelaksanaan koordinasi terkait perencanaan penanganan permukiman dengan institusi daerah lainnya Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Penyediaan kebutuhan hunian serta sarana prasarana (layak huni) Rehabilitasi hunian akibat bencana sosial (terdampak program pemerintah – Proyek Bendung Tirtonadi) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan penanganan kumuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penataan kawasan Solo Utara (Bantaran Kali Anyar/ Kali Pepe hulu) Peningkatan pembangunan PSU perkotaan Peningkatan pengendalian banjir dan genangan pada daerah rawan (Kali Anyar) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Pengendalian banjir di Kota Surakarta melalui upaya normalisasi dan pembangunan infrastruktur Sungai Kali Anyar (Kali Pepe Hulu) Dinas Lingkungan Hidup Sosialisasi dan Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga PHBS dan kebersihan sungai Peningkatan, penataan dan pemeliharaan RTH Dinas Koperasi dan UMKM Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan penanganan kumuh Mendorong partisipasi masyarakat KOTAKU Kelurahan dan masyarakat Melakukan pendataan dan merumuskan rencana penanganan kumuh

## Mengikuti kegiatan sosialisasi dan rembug warga
Dari Tabel 4, diketahui bahwa pihak yang terlibat telah mempunyai tanggung jawab berbeda yang disesuaikan kebutuhan penanganan kumuh. Faktor struktur kelembagaan yang berperan tidak berada pada posisi teratas dikarenakan unsur instansi yang berperan sudah mempunyai pembagian peran yang jelas. Kejelasan peran tersebut ditunjukkan dengan pembagian tupoksi mulai perencanaan hingga intervensi pembangunan yang meliputi penanganan fisik-non fisik kumuh serta pengelolaan bantaran sungai beserta infrastruktur pendukungnya.
Keberhasilan penanganan kumuh ditentukan oleh interaksi aktor yang berbeda di dalamnya yang  tidak  hanya  terbatas  pada  pemerintah  dan  masyarakat,  melainkan  kelompok sukarelawan yang memiliki keterkaitan di bidang kumuh [25]. Banyak kelompok sukarelawan yang  dapat  dilibatkan  seperti  komunitas  peduli  sungai  atau  komunitas  sukarela  lain  yang memiliki  fokus  terhadap  penyelesaian  permasalahan  kumuh  bantaran  sungai.  Kelompok sukarelawan seringkali banyak berperan terhadap upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam bidang pembangunan seperti penanganan kumuh. Semakin banyak pihak yang  terlibat  maka  sudut  pandang  dan  usulan  masing-masing stakeholder menjadi  lebih bervariasi.  Hal  ini  akan  membantu  pemangku  kepentingan  untuk  menyusun  penanganan kumuh yang sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat.

## 3.3.  Keterkaitan  faktor  kesiapan  penanganan  permukiman  kumuh  kawasan  bantaran  Kali Anyar
Kesiapan  penanganan  kumuh  merupakan  pedoman  untuk  mewujudkan  kawasan  bebas kumuh. Selain terdapat tujuh faktor prioritas kesiapan penanganan, beberapa faktor prioritas dan faktor lainnya saling memiliki keterkaitan yang berdampak terhadap kurang maksimalnya implementasi  penanganan  kumuh.  Beberapa  titik  lokasi  kawasan  permukiman  kumuh ditemukan  berdiri  tepat  di  atas  bantaran  sungai.  Berdasarkan  dokumen  Laporan  Akhir RP2KPKP Kota Surakarta, penyelesaian kumuh dalam upaya penanganan banjir genangan akan ditindaklanjuti melalui pola permukiman kembali dan peremajaan kawasan [5]. Akan tetapi, kedua pola tersebut membutuhkan pembiayaan besar dan lahan yang mencukupi. Maka dari itu,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  pola  penanganan  yang  memungkinkan  diambil pemerintah  adalah  pemugaran  di  mana  pernyataan  ini  sesuai  dengan  data  yang  dihimpun peneliti.
Kawasan kumuh bantaran Kali Anyar mempunyai luas diatas 15 ha sehingga tanggung jawab penanganan masuk kewenangan pemerintah pusat. Pendekatan top down yang lebih banyak mendominasi membuat partisipasi masyarakat menjadi terbatas. Selain itu, penanganan yang sejauh  ini  dilaksanakan  berfokus  terhadap  pengelolaan  wilayah  sungai  Kali  Anyar  sebagai kelanjutan  proyek  penanganan  banjir  Solo  Utara.  Kepemilikan  lahan  bantaran  Sungai  Kali Anyar  yang  merupakan  aset  BBWS  menyebabkan  pemerintah  tak  mampu  mengintervensi penanganan (penataan kawasan) tanpa persetujuan pihak terkait. Tantangan koordinasi dari berbagai  instansi  tersebut  berpengaruh  terhadap  kesiapan  kawasan  dalam  menangani permasalahan kumuh.
Komitmen  pemerintah  dalam  mengentaskan  kumuh  tercermin  melalui  keberadaan  data kumuh  sebagai  dasar  penyusunan  rencana  penanganan  dan  penentuan  lokasi  kumuh. Beberapa titik kumuh yang secara eksisting membutuhkan penanganan lebih lanjut, walaupun lokasi  tidak  tergolong  kumuh  juga  harus  memperoleh  perhatian  pemerintah.  Lebih  lanjut, keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan penanganan kumuh turut diwujudkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan (Dokumen RP2KPKP dan RPLP) dan instrumen normatif (Peraturan  Daerah  dan  SK  Walikota).  Namun,  kawasan  kumuh  bantaran  Kali  Anyar  masih memerlukan dokumen perencanaan pendukung seperti RTBL untuk mewadahi perencanaan
penanganan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam lingkup skala kawasan. Hal ini dimaksudkan agar beberapa permasalahan seperti permukiman kumuh dan tata kelola sungai dapat teratasi serta mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh.
Kota  Surakarta  menargetkan  kawasan  kumuh  di  tahun  2022-2024  hanya  akan  menyisakan kawasan  kumuh  bantaran  rel  kereta  api.  Akan  tetapi,  penanganan  kumuh  bantaran  sungai termasuk kawasan kumuh bantaran Kali Anyar masih menjadi masalah yang sulit terselesaikan. Kali  Anyar  yang  masuk  daerah  perlindungan  sempadan  sungai  jelas  melarang  kegiatan pendirian hunian karena dikhawatirkan kawasan permukiman yang berada di pinggiran sungai berisiko  tinggi  terdampak  banjir.  Terdapat  banyak  faktor  yang  harus  dipersiapkan  agar penanganan kumuh bantaran Kali Anyar berjalan optimal. Faktor kesiapan yang teridentifikasi diperlukan  sebagai  bahan  evaluasi  penanganan  permukiman  kumuh  bantaran  Kali  Anyar bahkan  Kota  Surakarta.  Kedepannya,  Kali  Anyar  akan  direncanakan  sebagai  spot  baru transportasi wisata air di Kota Surakarta. Adanya daya tarik tersebut menjadikan penanganan kumuh  sebagai  solusi  guna  mendongkrak  produktivitas  kawasan  bersamaan  dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh setempat.

## 4. Kesimpulan
Serangkaian  upaya  pemerintah  dalam  menangani  kumuh  bantaran  Kali  Anyar  belum sepenuhnya optimal dikarenakan ketidakmerataan penanganan pada beberapa lokasi. Hal ini menunjukkan  bahwa  faktor  kesiapan  yang  merupakan  faktor  pendorong  terwujudnya keberhasilan  penanganan  kumuh  masih  terkendala  sehingga  berpengaruh  terhadap terhambatnya  kegiatan  penanganan.  Dari  21  faktor  kesiapan,  studi  ini  telah  melihat  faktor apakah yang paling diprioritaskan dalam kesiapan penanganan kumuh di kawasan bantaran Kali  Anyar.  Faktor  prioritas  tersebut  yaitu  1)  alokasi  anggaran  pemerintah;  2)  bentuk koordinasi  antar  institusi;  3)  keterlibatan  masyarakat  dalam  penanganan;  4)  ketersediaan dokumen  perencanaan  penanganan;  5)  peraturan  pemerintah  daerah;  6)  bantuan  dana swasta;  dan  7)  struktur  kelembagaan  yang  berperan.  Faktor  kesiapan  yang  saling  terkait secara  tidak  langsung berpengaruh  terhadap  ketidakpastian penentuan upaya  penanganan kumuh kawasan.
Penelitian ini yang mengangkat faktor prioritas dalam kesiapan penanganan kumuh bantaran Kali Anyar diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penanganan permukiman kumuh tidak hanya  di  bantaran  Kali  Anyar,  melainkan  Kota  Surakarta.  Apabila  melihat  prospek pertumbuhan  kawasan  kedepan  yang  dikembangkan  sebagai  daya  tarik  wisata  baru,  maka pemerintah harus memberikan perhatian penuh untuk menyelesaikan permasalahan kumuh di kawasan bantaran Kali Anyar. Maka dari itu, pemerintah dapat memulai inisiasi koordinasi dengan  berbagai stakeholder untuk  menyusun  perencanaan  penanganan  kumuh  yang komprehensif  dengan  disesuaikan  karakteristik  kawasan  setempat.  Bagi  penelitian selanjutnya  diharapkan  terdapat  penelitian  berbasis  evaluasi  yang  melihat  ketercapaian program  penanganan  kumuh  sesuai  dengan  target  dan  sasaran  awal  penanganan  kumuh. Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  digunakan  untuk  menunjang  hasil  penelitian  evaluasi
penanganan permukiman kumuh terutama penjelasan mengenai kemungkinan adanya faktor penghambat penyelenggaraan penanganan kumuh.

## Ucapan terima kasih
Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada instansi pemerintah dan masyarakat kawasan bantaran  Kali  Anyar  sebagai  narasumber  yang  telah  bersedia  diwawancara  dan  membantu memberikan data yang dibutuhkan.

## Referensi
[1] Rindarjono MG. Slum Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial. Yogyakarta: Media Perkasa; 2012.
[2] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2011.
[3] Poedjioetami E. Penataan Ulang Kawasan Bantaran Sungai dengan Menghadirkan Sentra Ekonomi  dan  Rekreasi  Kota  Studi  Kasus  Kawasan  Dinoyo  Tenun,  Surabaya.  Jurnal Rekayasa Perencanaan 2008;4:191 – 200.
[4] Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2016  tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh dan Permukiman Kumuh 2016.
[5] Pemerintah  Kota  Surakarta.  Laporan  Akhir  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surakarta 2016.
[6] Ismadi,  Yuuwono  AB.  Posisi  Orientasi  Bangunan  Permukiman  Tepi  Sungai  Pada Pengembangan Potensi Pariwisata Kota. Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur 2020;25:1 – 7. https://doi.org/10.36728/jtsa.v25i2.1068.
[7] Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Buku  Panduan  Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan 2016.
[8] Ridwan, Rusli B, Saefullah AD, Nurasa H. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Cilegon.
Jurnal Administrasi Publik 2019;10:225 – 38. https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6790.
[9] Santosa B. Kesiapan dan Kesediaan Pemangku Kepentingan untuk Peremajaan Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Rumah Susun: Studi Kasus di Kota Semarang. Jurnal Perkotaan 2012;4:118 – 37.
[10]  Setligt  AG,  Paselle  E,  Rande  S.  Implementasi  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) dalam Rangka Pengentasan Permukiman Kumuh di Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). EJournal Administrasi Negara 2020;8:9428 – 40.
[11]  Kholqi  A,  Alfirdaus  LK.  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (Kotaku)  dalam  Perspektif Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  di  Kelurahan Karangwaru). Journal of Politic and Government Studies 2020;9:1 – 15.
[12]  Mungkasa  O.  Peluang  dan  Tantangan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  melalui Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. 2013.
[13]  Danso-Wiredu EY, Midheme E. Slum Upgrading in Developing Countries: Lessons from Ghana and Kenya. Ghana Journal of Geography 2017;9:88 – 108.
[14]  Mulyadi  M.  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  Serta  Pemikiran  Dasar Menggabungkannya.  Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media  2011;15:127 – 38. https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106.
[15]  Rosyada  ND,  Hardiana  A,  Rahayu  P.  Faktor  Prioritas  dalam  Pola  Penanganan Permukiman  Kumuh  di  Bantaran  Sungai  (Studi  Kasus:  Kali  Pepe,  Kota  Surakarta). Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif 2021;16:45 – 57. https://doi.org/10.20961/region.v16i1.24904.
[16]  Rai N, Thapa B. A Study on Purposive Sampling Method in Research. Kathmandu: 2015.
[17]  Bathari AM, Limba RS, Mustafa LO. Implementation of the KOTAKU Program: Case Study in Kendari. Journal Publicuho 2018;1:18 – 33. https://doi.org/10.35817/jpu.v1i2.5827.
[18]  França E. Slum Upgrading: A Challenge as Big as the City of São Paulo, Brazil Elisabete França.  Focus:  The  Journal  of  Planning  Practice  &  Education  2013;10:74 – 82. https://doi.org/10.15368/focus.2013v10n1.10.
[19]  Ramadani  AK.  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Permukiman  Kumuh  di Kelurahan Kotalama, Kota Malang. Skripsi. Institut Teknologi Nasional Malang, 2018.
[20]  Saaty TL. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Services Sciences 2008;1:83 – 98. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590.
[21]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah 2014.
[22]  Pemerintah  Kota  Surakarta.  Keputusan  Walikota  Surakarta  No.  413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta 2016.
[23]  Pemerintah  Kota  Surakarta.  Keputusan  Walikota  Surakarta  No.  640/69.9  Tahun  2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta 2020.
[24]  Pemerintah  Kota  Surakarta.  Keputusan  Walikota  Surakarta  No.  467.1/128.1  tentang Dokumen  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh Kota Surakarta 2020.
[25]  Sticzay  N,  Koch  L.  Global  Sustainable  Development  Report  (GSDR)  2015  Brief:  Slum Upgrading. 2015.