## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Abstract: Implementation of Protect and Ecosystem Management and Fire Control of Forest and Field . Land and forest fires occurring every year in Riau Province until 2016 reaches 3,218 hectares with the highest number of fires in Rokan Hilir Regency with 32 points. Other fire spots are also spread in Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, and Inhu districts. Meanwhile, forest fires and peatlands in the eastern coastal region also continue. Until now, it was recorded that 310.25 hectares of peatland had been burned in Meranti Regency. This research aims to find out the Implementation of Protection and Management of Peat Ecosystem and Forest and Land Fire Control in Meranti District, Riau Province. The type of this research is qualitative with explorative method. In Implementation of Protection and Management of Peatland Ecosystem and Forest and Land Fire Control in Meranti District has been done This can be seen from the management indicators used in analyzing the Implementation of Peatland Protection and Management and Forest and Land Fire Control in Meranti District. Evident with the occurrence of decrease of fire spots in some villages even in 2016 not found the hotspots. In addition, Meranti District is also an international laboratory for the management of peat ecosystems. Efforts to protect and manage peatlands are back in order to return to their function.
Abstrak: Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Riau hingga tahun 2016 mencapai mencapai  3.218 hektar dengan jumlah titik api terbanyak yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 32 titik. Titik api yang lain juga tersebar di Kabupaten Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, dan Inhu. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah pesisir timur juga terus berlanjut. Hingga kini, tercatat sudah 310,25 hektar lahan gambut sudah terbakar di Kabupaten Meranti.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif. Implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Meranti telah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari indikator pengelolaan yang digunakan dan terbukti dengan terjadinya penurunan titik api di beberapa desa bahkan pada tahun 2016 tidak ditemukan titik api. Selain itu Kabupaten Me- ranti juga menjadi laboraturium internasional untuk pengelolaan ekositem gambut. Upaya per- lindungan dan penge-lolaan lahan gambut ini kembali di tata agar dapat kembali pada fungsinya.
Kata Kunci : implementasi kebijakan, ekosistem gambut, kebakaran lahan dan hutan
.

## Febri Yuliani
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

## PENDAHULUAN
Lahan gambut di Indonesia memberi ba- nyak manfaat karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, menyimpan dan men- suplai air, menyimpan karbon, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka yang hanya ada dijumpai pada ekosistem ini.
Luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau hingga tahun 2016 sudah mencapai 3.218 hektar dengan jumlah titik api terbanyak yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 32 titik. Titik api yang lain juga tersebar di Kabu-
paten Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Beng- kalis, Inhil, dan Inhu. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah pesisir timur juga terus berlanjut.
Perubahan lingkungan akibat tindakan ma- nusia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yang tidak hanya meniadakan daya dukung ling- kungan, tapi juga memberi resiko bagi kehidu- pan manusia. Kerusakan lingkungan hidup me- rupakan masalah perikehidupan, dalam konteks hutan dan lahan, kerusakan lingkungan yang terjadi seperti; deforestasi, pembalakan, keba- karan, erosi, longsor, kekeringan, banjir, yang
berdampak pada; menurunnya kondisi hutan, rusaknya daerah aliran sungai, rusaknya habitat ekosistem, punahnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan menurunya kualitas udara, dan pada akhirnya akan menimbulkan potensi bencana. Dalam konteks, Riau kerusakan ling- kungan yang kerap terjadi disebabkan oleh ke- bakaran lahan dan hutan. Kondisi lahan Riau yang sebagaian berada di dataran rendah dan bergambut menyebabkan Bencana kebakaran dan asap tidak hanya merugikan lingkungan dan ekosistem, kontribusi emisi karbon, tapi juga me- nimbulkan masalah kesehatan, sosial dan ke- rugian ekonomi.
Kerusakan fungsi ekosistem gambut terjadi akibat pengelolaan lahan yang salah dengan pemilihan komoditas bisnis yang tidak sesuai de- ngan karakteristik lahan gambut. Hal ini diper- parah dengan pengurasan air gambut yang ber- akibat kekeringan pada gambut yang saat ini sebagai pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Fakta dilapangan menunjukkan kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun dengan luasan yang selalu bertambah merupakan kenyataan bahwa gambut tidak lagi dalam kondisi alaminya atau sudah mengalami kerusakan. Restorasi ekosistem gambut dapat dilakukan melalui pe- nataan kembali fungsi hidrologi dimana kubah gambut sebagai penyimpan air jangka panjang ( long storage of water ), sehingga gambut tetap basah dan sulit terbakar dan bencana yang terjadi memiliki implikasi secara langsung terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
P residen Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) guna untuk mengkoor- dinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di berbagai Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kali- mantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Pro- vinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
Untuk melihat suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan tersebut benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang
menjadi sasaran program. Implementasi meru- pakan proses interaksi antara tujuan dan tinda- kan ( implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieving them). Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa implementasi adalah menghubungkanantara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah.
Menurut Lane dalam Nugroho (2015), implementasi dapat dinyatakan dalam formula formal sebagai berikut: (DF 1) Implementation = F (Intention, Output, Outcome), dimana im- plementasi mengacu kepada meghasilkan output dan outcome yang kongruen dengan maksud awalnya. Dengan demikian, implementasi me- miliki pengertian ganda, yaitu : (1) “eksekusi” di satu sisi dan, (2) “fulfil” atau penyelesaian (ac- complishment) disisi lain.
Konsep implementasi mencakup dua hal pokok yaitu program kebijakan ( policy ) yang kemudian akan menghasilkan outcomes . Tujuan- tujuan dari kebijakan dirumuskan oleh berbagai aktor dalam proses politik, sehingga definisi implementasi harus mengemukakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses. Dengan mengem- bangkan formula awal, maka implementasi dapat dikemukakan dalam formula berikut (Lane, 1993): (DF2) Implementation = F (Policy, Outcome, Formator, Implementor, Initiator, Time).
Berdasarkan definisi implementasi tersebut, maka terdapat dua konsep dalam implementasi yang memiliki fokus yang berbeda, yaitu (Lane, 1993):
1. Implementasi sebagai tujuan akhir atau pen- capaian kebijakan (policy achievement),
Fokus dalam konsep ini adalah evaluasi, yaitu menilai (implementation judgment) sampai sejauh mana keberhasilan implementasi (fungsi penyelesaian/ accomplishment function).
2. Implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan fokus pada pro- sesnya (fungsi sebab akibat / causal function)
Dengan demikian, dalam  proses imple- mentasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilak-
sanakan; (2) kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharap- kan akan menerima rnanfaat dari program ter- sebut, perubahan atau peningkatan; dan (3) adanya pelaksana (implementor), baik orga- nisasi atau peroranian, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun penga- wasan dari proses implementasi tersebut.
Dalam suatu proses implementasi kebija- kan, menurut Dunsire (Wahab, 2002) terdapat apa yang dinamakan implementation gap, yaitu: “suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelas- kan suatu keadaan di mana dalam proses ke- bijakan selalu akan terbuka kemutigkinan ter- jadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuatan kebijakan de- ngan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).
Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Wil- liams disebut sebagai (Wahab, 2002): “imple- mentation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban togas mengimplementasikan ke- bijakan tersebut. Implementation capacity ialah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melak- sanakan keputusan kebijakan scdemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijana dapat dicapai.
Berkaitan dengan kegagalan implementasi kebijakan (policy failure), menurut Hogwood dan Gunn (1984) dapat dibagi pengertian dalam dua kategori, yaitu non-implementation (tidak terimplementasi) dan unsuccessful imple- mentation (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak rnau bekerja sama, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan per- masalahan yang digarap diluar jangkauan kekua- saannya, sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sa- nggup mereka tanggulangi. Akibatnya imple- mentasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.
Implementasi yang tidak berhasil biasanya
terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian, kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) ke- bijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujud- kan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.
Kebakaran hutan dan lahan bukan semata- mata karena faktor alam berupa kekeringan. Faktor alam menyediakan kondisi untuk terjadi- nya kebakaran, tetapi manusia juga memegang peranan penting. Kebakaran hutan yang dise- babkan oleh manusia terjadi karena adanya akti- vitas masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. Aktivitas masyarakat di luar kawasan hutan pada saat musim kemarau adalah dengan melakukan pembakaran untuk pernbersihan lahan atau untuk membuka lahan baru bagi kegiatan pertanian dan perkebunan. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adalah seperti:
1. Pembalakan liar; sisa-sisa kayo setelah pem- balakan yang dibiarkan berserakan di lantai hutan menjadi bahan bakar yang dapat me- ngobarkan api dan membakar hutan (Ruchiat dan Suyanto, 2001).
2. Pencarian ikan; saat musirn kemarau sungai kering masyarakat membakar semak dan re- rumputan rawa yang telah mengering untuk menghentikan cekungan lebak atau rawa ya- ng masih ada air tempat ikan terjebak, (Setijono, 2001).
3. Pengambilan getah jelutung dan pengambilan rotan dan perburuan satwa liar, misalnya dari percikan senjata api yang digunakan dan pembakaran untuk kegiatan memasak di dalam hutan.
Dengan merusak hutan dan meninggalkan limbah pembakaran dihutan, manusia menye- diakan bahan bakar untuk dapat terjadinya ke- bakaran. Kekeringan dan bahan bakar menye- diakan potensi untuk terjadinya kebakaran. Maka pada waktu diadakan pembukaan lahan untuk perladangan, perkebunan dan HTI dengan api mudahlah tejadi kebakaran. Jadi jelas ter- jadinya kebakaran hutan adalah antropogenik, yaitu karena ulah manusia dan bukan semata- mata faktor alam (Soemarwoto, 2001).
Untuk memahami sumber api, perlu di- bedakan jenis kebakarannya. Ada tiga sumber api, yaitu :
1. Api dari pembukaan lahan. Para pengusaha yang mengelola lahan dan petani kecil meng- gunakan cara pembukaan lahan yang murah dan cepat dengan membakar biomassa. Abu sisa pembakaran bisa menjadi pupuk.
2. Api dari kebakaran yang tidak disengaja. Api muncul akibat tindakan tidak hati-hati, misal- nya membuang puntung rokok sembarangan, dari pembakaran sampah dan sisa-sisa per- kemahan atau pembakaran untuk pembukaan lahan yang tidak terkendalisehingga kemudian menyebar.
3. Pembakaran yang disengaja, seseorang de- ngan sengaja membakar lahan orang lain karena dendam, marah atau agar bisa mem- peroleh hak atas tanah tanpa membayar ganti rugi.
Kebakaran hutan yang relatif luas disebab- kan karena banyaknya benda yang umumnya mudah terbakar. T ipenya dibedakan atas (1) ground fire ( 2) surface fire (3) crown fire dan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Indo- nesia adalah faktor alam dan faktor manusia.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif. Kegiatan penelitian ini me- nggunakan dua sumber data, yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah dokumen dari berbagai sumber yang relevan dalam kegiatan ini. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) di wilayah-wilayah penelitian, Observasi pada persepsi dan prilaku, dan wawancara de- ngan menggunakan daftar pertanyaan. data sekunder penelitian ini adalah laporan penelitian, jurnal, laporan tahunan, laporan evaluasi, do- kumen peraturan dan perundang-undangan, notulensi rapat, dan dokumen relevan lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertang- gung jawab kepada Presiden. Tujuannya adalah
meujudkan  percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilakukan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. serta mengkoordinasikan dan mem- fasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Badan Restorasi Gambut wajib me- nyusun rencana dan pelaksanaan restorasi eko- sistem gambut untuk jangka waktu lima tahun seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta hektar).
Kegiatan restorasi lahan gambut ini tentunya melibatkan banyak pihak agar benar-benar te- realisasi, bersama Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) untuk program restorasi rambut di Pro- vinsi Riau terdapat rencana kegiatan yang be- rupa:
1. Program Rewetting Kegiatan rewetting merupakan proses pem- basahan secara berkelanjutan. Kegiatan re- wetting terdiri atas: Pembangunan sumur bor artesis,  pembangunan sekat kanal, pemba- ngunan water management (pada perusaha- an), dan pembentukan dan diklat tim water management
2. Program Revegetasi
Program revegetasi merupakan kegiatan pe- nghijauan yang dilakukan kembali terutama pada lahan bekas terbakar. Program revege- tasi yang dirancang BRG antara lain:  Pem- buatan kebun bibit desa gambut, Pembuatan tanaman hasil kebun bibit desa gambut,  Pem- buatan bibit tanaman holtikultura,  Pembuatan tanaman hasil pembibitan hasil tanaman hol- tikultuta.
3. Program Revitalisasi Sosial Ekonomi, meli- puti : Pengembangan usaha perikanan darat, pengembangan usaha peternakan, Pengem- bangan usaha budidaya lebah madu, Pe- ngembangan ekowisata lahan gambut, budi- daya tanaman kehidupa, pemanfaatan dan pengolahan ampas sagu, budidaya kepiting bakau, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, pembangunan desa peduli gambut. Dalam hal program restorasi lahan gambut, banyak stakeholder yang dilibatkan dari ber- bagai jenis kepentingan untuk mensukseskan program restorasi lahan gambut.
Terdapat tiga sistem utama yang mengalami kerugian akibat bencana yaitu lingkungan fisik ( physical environment ), sosial kependudukan ( socio-demographic ), dan lingkungan terbangun ( built environment ). Karakteristik dari ketiga sistem tersebut menentukan derajat atau tingkat kerugian dari sebuah bencana alam (Mileti dan Gottschlich, 2001).
1. Lingkungan fisik: Sistem ini berkaitan dengan proses fisik alami bumi yang selalu berubah dan dinamis, seperti perubahan iklim dan proses geologi. Kedinamisan pada sistem ini berimplikasi pada kondisi yang tidak menentu pada suatu lingkungan hidup.
2. Sosial kependudukan: Sistem ini berkaitan dengan distribusi dan komposisi penduduk yang mempengaruhi jumlah dan karakteristik penduduk yang terkena bencana.
3. Lingkungan terbangun: Sistem ini berkaitan dengan kepadatan bangunan dan fasilitas umum yang menentukan besarnya kerusakan yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa alam. Kerugian bencana akan semakin besar oleh kerentanan yang disebabkan oleh peru- bahan demografi, kondisi sosial ekonomi dan teknologi, pembangunan pada zona bahaya tinggi, degradasi lingkungan, perubahan iklim, bahaya geologi, kelangkaan sumberdaya, dan dampak epidemi.
Kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu permasalahan bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Bencana yang selalu terjadi di musim kemarau ini telah menyebabkan kerusakan ekologis, me- nurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, pence- maran kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, gangguan transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Tiga masalah utama akibat terjadinya Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut), yaitu (1) pencemaran kabut asap, emisi karbon dan dampak terkait lainnya; (2) degradasi hutan, deforestasi dan hilangnya hasil hutan; dan (3)  kerugian  di  sektor pedesaan  akibat kebakaran  hutan  dan  lahan.
Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki tanah gambut terluas di Indonesia.
Luas lahan gambut Prov. Riau mencapai + 3.859.522 ha. Sebagian besar lahan gambut tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai peruntukkan seperti perkebunan, HTI, permu- kiman dan lain-lain. Hal tersebut diperparah dengan pengelolaan tata air ( water mana- gement ) yang belum baik sehingga kondisi lahan menjadi kering serta potensi terjadinya Karlahut semakin besar.
Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi dengan bencana Karlahut terbesar di Indonesia. Puncak Karlahut terluas di Prov. Riau terjadi ta- hun 2014 yang mencapai 6.301,10 Ha (Sipongi- Karlahut Monitoring Sistem, 2016). Titik dan luas area Karlahut di Provinsi Riau tersebar di beberapa kabupaten/kota. Diantaranya adalah Kabupaten Siak dan Pelalawan. Meskipun ter- jadi penurunan luas lahan yang terbakar tahun 2016 (menjadi seluas 1.1.928,26 ha), namun hal ini mengindikasikan bahwa Karlahut masih men- jadi permasalahan lingkungan yang belum teratasi secara tuntas hingga saat ini.

## Sumber: Sipongi-kebakaran lahan dan hutan monitoring, 2016
Secara umum, penyebab kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau dan terutama di Ka- bupaten Meranti dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebakaran lahan dan hutan yang di- sebabkan oleh faktor alam dan kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh faktor manusia. Kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak dan Pelalawan yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.
Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan dengan kebakaran pada lahan kering (tanah mineral). Api kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik selain dapat
menghasilkan api tajuk dan permukaan, juga dapat menimbulkan api bawah tanah gambut yang menghasilkan asap tebal sehingga banyak merugikan berbagai pihak. Selain kebakaran vegetasi dipermukaan, lapisan gambut juga ter- bakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan asap tebal akibat pembakaran yang tidak sem- purna.
Dampak asap terhadap lingkungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat lokal, yaitu menghalangi pemandangan sampai dengan yang memungkinkan terjadinya pemanasan iklim global. Dampak buruk yang terjadi akibat keba- karan lahan meliputi berbagai sektor kehidupan, mulai dari gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, hambatan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan tingkat kunjungan pari- wisata, dampak politik, ekonomi sampai pada gangguan terhadap kesehatan.
Kebakaran hutan gambut Sungai Tohor pada awal tahun 2014 berhasil dipadamkan setelah dilakukannya rekayasa hujan buatan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta berhasil menurunkan hujan deras selama tiga hari dalam rangka operasi pemadaman api. Namun pada pertengahan Januari 2015, api kembali membakar hutan di sejumlah titik di konsesi perusahaan sagu di Pulau Tebingtinggi, tak jauh dari Sungaitohor Kabupaten Meranti. Konsesi perusahaan itu merupakan satu hampa- ran dengan areal milik PT. LUM yang sudah rusak. Di perusahaan sagu tersebut, kanal besar juga dibangun, yang artinya pengeringan gambut juga sedang berlangsung dan kerusakan gambut semakin membuat hamparan itu rentan terbakar.
Melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016 Pemerintah pusat membentuk Badan Restorasi Gambut. Perpres  ini yang mengatur pengelolaan lahan gambut dengan restorasi lahan gambut salah satunya dengan membangun sekat kanal ( canal blocking ). Canal blocking menjadi agenda nasional dalam merestorasi gambut dengan tujuan utamanya mengatasi kebakaran lahan akibat kerusakan ekosistem gambut. Men- cegah kebakaran lahan gambut dengan menjaga lahan gambut tetap basah dianggap merupakan langkah yang lebih bijaksana dari pada pena- nggulangan yang menghabiskan tenaga.
Desa Sungai Tohor dipilih karena pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 lalu Presiden RI menerima sebuah petisi dari masya- rakat daerah tersebut yang mengundang orang nomor satu di RI tersebut untuk blusukan guna melihat dampak luas pascakarhutla terbesar se- panjang sejarah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sungaitohor sendiri dipilih selain men- jawab petisi masyarakat di sana, juga meru- pakan barometer penanganan di daerah lainnya di Riau serta sebagai contoh penanganan di ta- nah air.
Dengan memanfaatkan momentum per- tama Presiden yang memiliki perhatian terhadap penanganan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melihat daerah-daerah yang memang masyarakatnya punya keinginan untuk keluar dari problem-prob- lem gambut rusak dan kebakaran. Itulah sebab- nya dipilih Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebing tinggi Timur. Presiden diberikan alternatif atau pilihan terhadap kegiatan-kegiatan perbaikan gambut, salah satunya yang paling mudah di- pahami masyarakat dan yang paling simple dilihat oleh Presiden yaitu sekat kanal (canal blocking) . Apabila kita lihat sebelumnya, ternyata pembangunan canal blocking ini telah dilakukan yaitu sejak tahun 2000 sudah ada di Kalimantan dan beberapa daerah lain di Indonesia. Sekat kanal tersebut sebelumnya dibangun berbasiskan inisiatif local masyarakat dan inisiatif NGO. Namun pada kenyataannya, canal blocking ya- ng dibangun di Sungai Tohor  ini lah yang ber- hasil menarik perhatian pemerintah bahkan Pre- siden sehingga dianggap bagus dan berhasil dalam menjawab solusi dari maslah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Terbukti de- ngan berkurangnya kebakaran yang terjadi di Desa Sungai Tohor bahkan berhasil mencapai Zero Hotspot pada tahun 2016.
Prosedur yang perlu diperhatikan dalam pembangunan cannal blocking adalah yang pertama, mempertimbangkan topografi letak sekat kanal yang akan dibangun. Dengan me- ngutamakan daerah-daerah yang topografinya tinggi dan daerah kubah yang gambutnya dalam agar air tidak terkuras habis,mengalir kebawah dan meyebabkangambut menjadi kering sehingga
mudah terbakar. Maka program yang dilakukan sebelum melakukan pembangunan adalah surve ke lapangan terlebih dahulu, menentukan dimana tempat akan dibangunnya sekat kanal yang tepat.
Yang kedua adalah mempertimbangkan dari aspek dampaknya kepada masyarakat dikaitkan dengan kegiatan masyarakat.Dalam hal ini diusahakan masyarakat-masyarakat yang memang paralel dengan maunya gambut itu basah, lebih kepada dampak komoditi yang sudah menghidupkan mereka seperti sagu. Untuk itu dilakukan komunikasi dan diskusi dengan masyarakat,kemudian ditentukan dan disepakati pengerjaan sekat kanal yang idealnya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bantuan supervise atau pengawasan dan pemdampingan dari ahlinya misalnya bisa dari universitas, dari lembaga-lembaga pemerintah ataupun dari NGO. Agar pembangunan sekat kanal itu dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Hal inidianggap lebih penting, bagaimana masyarakat itu menjadi lebih memiliki, dan membangun kepedulian masyarakat.
Pada pembangunan canal blocking se- bagai upaya restorasi Gambut dan solusi pence- gahan kebakaran lahan gambut di Desa Sungai tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat juga diketahui bahwa terdapat beberapa halpenguatan pada pembangunan canal blocking sebagai upaya restorasi gambut yaitu antara lain : (1). Regulasi Pemerintah. Regulasi yang dilakukan melalui kebijakan BRG merupakan langkah strategis sebagai pendorong pembangunan canal blocking sebagai solusi pencegahan kebakaran lahan gambut di Desa Sungaitohor Kabupaten Kepulauan Meranti. (2). Partisipasi Masyarakat. pembangunan canal blocking sebagai upaya restorasi gambut dibuktikan dengan keikut- sertaan dan kepedulian masyarakat dalam pem- bangunan canal blocking . Selain itu, bentuk par- tisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami kebu- tuhan masyarakat akan keberadaan canal blocking. keberhasilan pembangunan canal blocking tidak terlepas dari peran serta masya- rakat yang merupakan subjek yang merasakan manfaat dari adanya canal blocking . Oleh
karena itu, semua anggota masyarakat sudah se- harusnya berpartisipasi juga dalam pemeliharaan dan pengawasan canal blocking di desa ter- sebut. (3). Kearifan Lokal Masyarakat terhadap Gambut. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wa- wasan serta adat kebiasaan atau etika yang me- nuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis.Kearifan lokal me- rupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat local dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif.
Kabupaten Meranti merupakan salah satu daerah yang menghasilkan Sagu terbesar di Su- matera dengan tanaman sagu organik berbeda dengan pohon sagu yang ada di Indonesia Ba- gian Timur. Kebanyakan pekerjaan masyarakat Kabupaten Meranti adalah petani sagu. Mem- budidaya, menghasilkan sagu dan mengolah sagu menjadi makanan pokok ciri khas mereka seperti lumping sagu, simpolek sagu, telor sagu, minuman laksamana raja mengamuk, ongol-ongol dan lain- nya. Ini telah dilakukan secara turun temurun. Sagu menjadi sumber penghidupan dan kebang- gaan masyarakat.
Sagu yang berasal dari pohon sagu atau biasa disebut pohon rumbia merupakan makanan pokok masyarakat Sungaitohor.Ini merupakan suatu bentuk bahwa masyarakat desa Sungai- tohor telah memiliki mindset ekonomi berbasis kearifan lokal untuk menjaga kelestarian hutan rawa gambut. Selain budidaya sagu, masyarakat juga telah berupaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang meluas dengan pembuatan kanal yang diberikan sekat agar tidak terjadinya erosi tanah yang membuat kanal tidak berfungsi dengan baik.
Masyarakat Kabupaten Meranti sangat antusias dengan pertanian sagu yang memang sudah turun temurun dan merupakan kearifan lo- kal masyarakat setempat. Masyarakat menduga, bahwa kebakaran di Kabupaten Meranti akibat kanalisasi oleh perusahaan sehingga menyebab- kan kekeringan pada gambut. Selain gambut kering mudah terbakar, ini juga mempengaruhi pertumbuhan sagu yang merupakan sumber pe- nghidupan dan perekonomian masyarakat. De- ngan adanya canal blocking ini akan menjaga
gambut tetap dalam kondisi basah sehingga tidak mudah terbakar dan gambut yang basah sangat cocok dengan tanaman sagu yang karakternya memang suka hidup di lahan basah.

## SIMPULAN
Program restorasi lahan gambut merupa- kan kegiatan memulihkan kembali lahan gambut yang terdegradasi hingga kembali pada fungsinya seperti semula. Upaya program restorasi lahan gambut masih berupa realisasi dari program rewetting (pembasahan), yakni pembangunan sekat kanal ( canal blocking ).  Sedangkan untuk program revegetasi, Badan Restorasi Gambut bekerjasama dengan WALHI dengan mendam- pingi masyarakat telah melakukan kegiatan penanaman bibit kayu pendampin tanaman sagu seperti kayu alam, Untuk Program revegetasi, belum terealisasi dikarenakan implementasi secara besar-besaran untuk program restorasi lahan gambut.
Permasalahan lingkungan dan potensi ke- bakaran lahan dan hutan merupakan bencana ekologis yang disebabkan oleh manusia dan ber- dampak besar pada lingkungan. Aktor kebijakan dalam tata kelola lahan dan hutan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah (b) Masyarakat Bisnis (c) Masyarakat sipil. Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan canal blocking ada- lah untuk membasahi kembali lahan gambut yang
kering akibat galian kanal sehingga dapat mencegah terjadinya bencana kebakaran dilahan gambut. Dalam pembangunan sekat kanal di- butuhkan perencanaan yang matang yang tentu- nya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai prosedur yang dijadikan pertimbangan sebelum akhirnya dilakukan pembangunan agar tujuan ini dapat tercapai secara efektif.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus Erwan dan Dyah., 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Gava Media, Yogyakarta. Dunn, William N., 2003, Analisis Kebijakan Publik , Hanindita, Yogyakarta. Nawawi, Ismail., 2009, Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek ,
Surabaya, PMN.
Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 Tentang
Badan Restorasi Gambut.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Riant Nugroho., 20015, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi , PT. Alex Media Komputindo, Jakarta. Wahab, Solihin Abdul, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik , Bumi Aksara, Jakarta.