Pulau Komodo merupakan sebuah pulau yang terletak  di  Indonesia,  tepatnya  di  provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Pulau  ini,  dikenal karena menjadi habitat utamanya komodo dan tentunya  hal  tersebut  menjadi  ciri  khas  dari pulau Komodo ini. Selain komodo, pulau ini mendukung  berbagai  spesies  fauna  dan  flora endemik  lainnya,  seperti  burung,  mamalia, reptil, dan tumbuhan yang berkembang dalam berbagai ekosistem. Keanekaragaman Sumber Daya  Alam  yang  terdapat  di  Pulau  Komodo menggambarkan bahwasannya pentinya pelestarian alam dan upaya dalam pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah ini baik  dari  masyarakat  maupun  pemerintah setempat.
Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam  seharusnya  merujuk  pada  pasal  33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :  “  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  ”.    Pasal  ini menegaskan  bahwa  penggunaan  Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara harus ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran
rakyat dengan memperhatikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan  hidup.  Prinsip  ini  juga memberikan  makna  bahwasannya  negara memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan mengarahkan pengelolaan  dari  Sumber  Daya  Alam wilayahnya.
Seiring berjalannya waktu, perubahan  status  Pulau  Komodo  dari wilayah yang mungkin merupakan peluang Sumber  Daya  Alam  bagi  masyarakat adatnya  hingga  sekarang  menjadi  cagar alam,  hal  ini  menimbulkan  konflik  antara masyarakat  adat  dan  pemerintah  dalam pengelolaaan  wilayah  konservasi  dengan adanya  keterbatasan  hak  dari  masyarakat adat.  Adapun  sejumlah  usaha  yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan Pariwisata dan Konservasi Taman  Nasional  Pulau  Komodo  adalah pada  tahun  1980  s.d  2000  pemerintah menjadikan Pulau Komodo dan sekitarnya sebagai  taman  nasional  dengan  perluasan

## HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP SUMBER DAYA ALAM LOKAL PULAU KOMODO : QUO VADIS?
Meriza Elpha Darnia 1 ; Filza Amalia Hazra 2 ; Riau Dela Islami Putri 3 ;
Nur Hafizah Ahmad 4 ; Muhammad Akbar Hendrik 5
Fakultas Hukum Universitas Riau Jln. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 E-mail : meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id (Korespondensi)
Abstract : Natural resources are all types of components found in nature and can be utilized by humans to meet their living needs. In Indonesia, it consists of thousands of islands which are rich in natural resources, especially Komodo Island. The natural resources found on Komodo Island  include  biological  and  non-biological  resources,  where  the  main  biological  natural resource there is Komodo. However, along with the government's use of the Komodo Island area, this also has an impact on the indigenous people of Komodo Island, East Nusa Tenggara. This research aims to  determine the rights that indigenous peoples should  have in  managing natural resources in the Komodo Island region. The results obtained from this research are to ensure  whether  or  not  the  rights  of  the  indigenous  people  of  Komodo  Island  are  fulfilled  in addition to the development of the tourism sector on Komodo Island, East Nusa Tenggara. So the success of this research will provide solutions to communities affected by the management of the Komodo Island area
Keywords: Indigenous people; Komodo Island; Natural Resources
Hak Masyarakat Adat Terhadap Sumber Daya Alam Lokal Pulau Komodo : Quo Vadis ? (Meriza Elpha Darnia; Filza Amalia Hazra; Riau Dela Islami Putri; Nur Hafizah Ahmad; Muhammad Akbar Hendrik)
683
wilayah daratan dan lautan serta mempublikasikan  ekowisata  dan  wisata bawah  laut.    Kemudian,  dilanjutkan  pada tahun  2004  s.d  2022  wilayah  pariwisata tersebut dikembangkan lagi dengan program destinasi wisata superpioritas dengan menaikkan tarif wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo dan Pulau Radar menjadi sebesar  Rp.  3,75  juta  per  orang  disetiap tahunnya.
Sejak pemerintah menetapkan Pulau Komodo sebagai taman nasional, pengaturan  wilayah  tersebut  diambil  alih oleh pemerintah dalam pengelolaannya dari masyarakat  adat.  Pemerintah  melakukan zonasi  dan  melindungi  area-area  yang semestinya menjadi habitat penting Komodo.  Penduduk  yang  berada  disekitar lokasi direlokasi dan dikelompokkan.
Berubahnya  konsep  pengelolaan  Pulau Komodo berdampak pada mata pencaharian masyarakat.  Para  penduduk  awal  mulanya dilarang untuk berburu rusa yang berada di hutan  pulau  tersebut  sebagai  wujud  dari upaya  konservasi.  Penduduk  tersebut  taat pada  aturan  dan  memindahkan  rumah mereka  ke  pesisir  untuk  menjadi  nelayan, dan  berusaha  hidup  berdampingan  dengan alam. Namun, usaha mereka dalam mengganti mata pencaharian sebagai nelayan  akhirnya  mendapat  larangan  juga dari Pemerintah dikarenakan adanya peraturan mengenai Cagar Alam.
Mata  pencaharian  masyarakat  adat Pulau  Komodo  kini  berubah  ke  ranah pariwisata. Namun, jauh sebelum dilibatkan dalam  sektor  pariwisata,  masyarakat  pulau Komodo  kehilangan  hak  agraria  mereka dalam  mengelola  sumber  daya  lokalnya. Mereka kehilangan pencaharian berburu dan berdampak  pada  rencana  relokasi  tempat tinggalnya.  Meski  pada  akhirnya  tunduk pada  kebijakan  pemerintah,  masyarakat
Pulau Komodo sempat melakukan perlawanan  terhadap  rencana  relokasi mereka  di  tahun  2019,  hingga  akhirnya rencana relokasi tersebut dibatalkan.
Sehingga melalui penjabaran diatas,  pengakuan  hak  pengelolaan  SDA oleh masyarakat adat merupakan cerminan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia.  Hal ini  mencakup  hak  masyarakat  adat  untuk memiliki,  mengelola,  dan  menggunakan sumber  daya  alam  yang  ada  di  wilayah mereka. Pengakuan hak pengelolaan SDA oleh masyarakat adat dapat meningkatkan kesejahteraan  mereka  secara  ekonomi, sosial,  dan  budaya.  Ini  memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam  dengan  cara  yang  sesuai  dengan budaya  mereka,  menciptakan  peluang ekonomi, dan mempertahankan gaya hidup mereka.
Namun,  penegakan  hukum  untuk mengelola  SDA  di  Pulau  Komodo  belum sepenuhnya  ditegakkan,  dimana  masih terdapat hak-hak masyarakat yang diabaikan  sehingga  memicu  masyarakat adat  Pulau  Komodo  untuk  melakukan demo terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan  mereka.  Berdasarkan  latar belakang  permasalahan  tersebut,  maka judul penelitian yang diangkat adalah

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian  ini  mengkonsepkan  yang  telah tertulis dalam peraturan perundang- undangan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang harus di patuhi masyarakat dan pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konsep  dan  pendekatan  kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan hukum dan menelaah  peraturan  perundang-undangan dan  mengaitkankan  dengan  kasus  yang dibahas.
Hak Masyarakat Adat Terhadap Sumber Daya Alam Lokal Pulau Komodo : Quo Vadis ? (Meriza Elpha Darnia; Filza Amalia Hazra; Riau Dela Islami Putri; Nur Hafizah Ahmad; Muhammad Akbar Hendrik)
684

## HASIL
Keberadaan  masyarakat  adat  dalam mengelola  sumber  daya  alam  diakui  dalam hukum  Indonesia  seperti  dalam  Pasal  18B ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI Tahun  1945)  menyatakan  bahwa  :  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”  Melalui pasal  ini,  jelas  bahawasannya  negara mengakui  dan  melindungi  hak  masyarakat adat.  Hak  masyarakat  adat  ini  diantaranya juga merupakan hak untuk mengelola sumber daya lokal daerah nya.
Di  Indonesia  pengaturan  mengelola sumber  daya  memiliki  banyak  pengaturan seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  atau  UUPA  yang termuat  dalam  pasal  1.  UUPA  menjabarkan apa  yang  sudah  diatur terlebih  dahulu  dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang  menjelaskankan  bahwa  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai oleh negara dengan digunakan untuk kemakmuran rakyat . Melalui pasal ini, negara mempuyai  kewenangan  untuk  mengatur Sumber  daya  alam  dalam  mengelola,  namun tidak  berarti  negara  melarang  masyarakat untuk dapat mengelolanya. Negara mempunyai hak untuk membuat aturan yang akan diberlakukan dan dipatuhi oleh masyarakat nantinya.
Sumber  daya  alam  ini  sendiri  terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara  keselutuhan  membentuk  ekosistem. Sumber daya alam yang dikategorikan agaria dan menurut Sitorus, yaitu  :
1) Tanah/Permukaan Bumi Tanah meliputi unsur  utama  yang  menjadi  tempat tinggal masyarakat serta untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
2) Perairan  Air  merupakan  unsur  yang tidak  kalah  penting.  Air  merupakan sumber  kehidupan  masyarakat  untuk
memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup, makan  dan  minum,  serta  dibidang pencaharian nelayan dan sebagainya.
3) Hutan Hutan merupakan wilayah yang ditumbuhi  banyak  pepohonan  yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Hutan  menjadi  tempat  bagi  flora  dan fauna  untuk  hidup.  Hutan  memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem  dan  juga  pencaharian masyaraakat.
4) Bahan  Tambang  Bahan  tambang merupakan  bahan  yang  terdiri  dari besi, minyak, batu bara, intan dan lain- lain  yang  bermanfaat  bagi  manusia untuk kebrlangsungan hidupnya. Bahan tambang ini didapatkan
manusia melalui perut bumi.
Hukum  nasional  Indonesia  hak penguasaan atas sumber daya alam dijabarkan di masing-masing sectoral diantaranya  dalam  UU  No.  27  Tahun  2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  UU  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan jo. U No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan  Atas  UU  No.  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan,  UU  No.41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  UU  No.11  Tahun  1974 tentang  Pengairan,  UU  No.22  Tahun  2001 tenntang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi, dan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
Dalam pengaturan penguasaan sumber daya alam di atas, diketahui bahwa terdapat  hak  yang  melekat  pada  masyakat hukum adat, berupa mengurus dan mengatur sumber daya di wilayahnya atau disebut juga hak  ulayat  masyarakat  adat.  Hak  ulayat  ini meliputi hak untuk mengelola tanah, air, dan kekayaan alam lainnya untuk leberlangsungan hidup masyarakat. Namun, dalam  pengelolaan  sumber  daya  tersebut terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat seperti memastikan keberlanjutan  sumber  daya  alam  dan kelestarian  sumnber  daya  alam  tersebut. Sehingga  melalui  pengaturan  Undang- Undang  yang  telah  ada  masyarakat  adat dapat mengelola  sumber  daya  alam  dengan
Hak Masyarakat Adat Terhadap Sumber Daya Alam Lokal Pulau Komodo : Quo Vadis ? (Meriza Elpha Darnia; Filza Amalia Hazra; Riau Dela Islami Putri; Nur Hafizah Ahmad; Muhammad Akbar Hendrik)
baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Masyarakat  adat  adalah  sekumpulan penduduk  yang  telah  menempati  wilayah tertentu berdasarkan asal-usul leluhur, mempunyai  ciri  budaya  yang  tersendiri, mempunyai  kedaulatan  terhadap  tanah  dan sumber  daya  alamnya  serta  kelangsungan hidupnya  bertumpu  dengan  hukum  adat. Masyarakat adat memiliki hak yang mencakup  beragam  aspek  dimana,  hak tersebut  saling  terhubung  dengan  kehidupan, budaya  (culture),  tanah,  dan  sumber  daya alam  yang  mereka  kuasai.  Salah  satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yakni masyarakat  adat  disekitar  Pulau  Komodo dengan  suku  yang  mendiami  Pulau  tersebut adalah Suku Manggarai dan Suku Komodo.
Masyarakat  adat  yang  tinggal  di sekitar Pulau Komodo memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas tanah, hak  atas  sumber  daya  alam,  dan  hak  atas budaya.  Namun,  hak-hak  tersebut  belum sepenuhnya  diakui  dan  dilindungi  oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan masyarakat adat  sering  kali  mengalami  diskriminasi  dan pelanggaran  hak.    Pelanggaran  hak  tersebut berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  lokal yang  ada  di  Pulau  Komodo  seperti dilarangnya  penduduk  asli  Pulau  Komodo untuk  berburu  serta  dilarangnya  masyarakat untuk  menjadi  nelayan  dikarenakan  hal tersebut  merupakan  upaya  dari  konservasi. Berdasarkan  hal  tersebut,  tentunya  tidak memiliki  kesesuaian  dengan  pasal  18B  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menjelaskan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati  kesatuan  kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak  hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang”.
Pasal  18B  ayat  (2)  mengakui  bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki,  menguasai  dan  memanfaatkan tanah,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  dimiliki berdasarkan hukum adat. Pada ketentuan yang terdapat  dalam  pasal  19  ayat  (1)  UUPA menyatakan bahwasannya agar dapat
menjamin  kepastian  hukum  yang  diperoleh dari  pemerintah  diadakannya  pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah nomor 24 tahun 1997. Pada ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa “Hak menguasai  dari  negara  yang  dimaksudkan dalam ayat (1) memberi wewenang untuk  :
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan  pemeliharaan  bumi,air  dan  ruang angkasa tersebut;
b) Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c) Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.” Makna  “dikuasai”  oleh  negara  yang tertera  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UUPA  tidak sama dengan dimiliki, melainkan hak dalam memberikan  wewenang  kepada  negara untuk  mengelola  hak  tersebut.  Selanjutnya, dalam  ketentuan  pasal  14  ayat  (1)  UUPA, pemerintah merancang suatu regulasi hukum mengenai  persediaan,  peruntukan,  dan penggunaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa serta  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya. Dalam konteks penataan ruang atau  perencanaan  tata  ruang,  “wewenang” mengacu  pada  hak  atau  kewenangan  yang diberikan kepada pihak atau entitas tertentu untuk  mengatur,  mengendalikan,  atau mengelola  tata  ruang  suatu  wilayah.  Oleh karena  itu,  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  mencerminkan prinsip  desentralisasi  dalam  tata  kelola pemerintahan,  di  mana  setiap  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengelola  wilayahnya  sendiri,  termasuk dalam hal penataan ruang.
Hak  atas  sumber  daya  alam  juga menjadi  elemen  penting  dalam  kehidupan masyarakat  adat  di  Pulau  Komodo.  Hutan, lautan, dan sebagainya adalah sumber daya alam  yang  mereka  manfaatkan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,
Hak Masyarakat Adat Terhadap Sumber Daya Alam Lokal Pulau Komodo : Quo Vadis ? (Meriza Elpha Darnia; Filza Amalia Hazra; Riau Dela Islami Putri; Nur Hafizah Ahmad; Muhammad Akbar Hendrik)
686
seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan memenuhi  kebutuhan  rumah tangga.  Hak  ini mencakup hak untuk mengelola sumber daya alam  ini  dengan  bijak  dan  berkelanjutan, sesuai  dengan  tradisi  mereka.  Pengelolaan sumber  daya  alam  di  Pulau  Komodo  masih didominasi oleh pemerintah dan pihak swasta. Masyarakat  adat  sering  kali  tidak  dilibatkan dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait pengelolaan  sumber  daya  alam.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  adat  tidak  dapat memberikan  masukan  dan  aspirasinya  dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kurang  Adanya  Transparansi  dan Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Sumber Daya Alam, Pengelolaan sumber daya alam di Pulau  Komodo  sering  kali  tidak  transparan dan akuntabel. Hal ini menyebabkan masyarakat  adat  tidak  dapat  mengetahui secara jelas  bagaimana  sumber  daya  alam  di pulau tersebut dikelola. Akibatnya, masyarakat adat sering kali merasa dirugikan oleh  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dalam prakteknya, implementasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat memerlukan  kerja  sama  yang  erat  antara pemerintah,  masyarakat  adat,  dan  berbagai pihak  terkait.  Pengakuan  dan  penghormatan atas hak-hak ini adalah langkah penting dalam menjaga  keseimbangan  antara  pelestarian lingkungan, keberlanjutan budaya, dan kesejahteraan  masyarakat  adat  di  Pulau Komodo.
Pengaturan  hukum  yang  berkaitan dengan hak masyarakat adat di Pulau Komodo harus  mempertimbangkan  kelestarian  alam, keberlanjutan lingkungan, perlindungan keanekaragaman  hayati  serta  hak-hak  dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa solusi  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk memperoleh  keseimbangan  yang  adil  antara perlindungan  lingkungan  dan  kesejahteraan masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutan Pulau Komodo adalah :
a) Edukasi
lingkungan dalam
meningkatkan  kesadaran  lingkungan bagi masyarakat adat dan wisatawan.
b) Sumber  daya  dan  pendanaan  yang memadai ditujukan untuk pengimplementasian kebijakan konservasi dan program-program keberlanjutan.
c) Pengawasan  dan  penegakan  hukum untuk memastikan perlindungan terhadap Pulau Komodo dari aktivitas yang merusak lingkungan dan ilegal.
Hak  masyarakat  adat  terhadap sumber  daya  lokal  berkaitan  erat  dengan pelestarian  lingkungan  dan  kesejahteraan komunitas lokal. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan  untuk  mengatasi  adanya hak  masyarakat  adat  terhadap  sumber  daya lokal adalah :
a) Pengelolaan  sumber  daya  bersama yang melibatkan komunitas lokal dan pemerintah dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya.
b) Pendukungan  keberlanjutan  berupa memberikan pengetahuan kepada komunitas  lokal  untuk  mengelola sumber  daya  secara  berkelanjutan.
Termasuk praktik kelestarian lingkungan atau konservasi alam.
c) Pengakuan  hukum  yang  mendorong atas hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya lokal
d) Pengawasan  dan  penegakan  hukum untuk  memastikan  bahwa  hukum  dan peraturan yang berlaku telah dijalankan  dan  ada  prosedur  yang efektif untuk menangani pelanggaran.

## PEMBAHASAN
Adanya taman nasional pulau Komodo sebagai wilayah konsevasi membuat  Masyarakat  asli  Pulau  Komodo terbatas dalam memanfaatkam sumber daya alam  yang  terdapat  didaerahnya.  Upaya pemerintah  dalam  mempertahankan  dan melestarikan hewan Komodo ini di sisi lain nya  juga  seperti  tidak  memperhatikan  hak dan keinnginan masyarakat Pulau Komodo.
Pemberian hak eksklusif pengelolaan  konservasi  Taman  Nasional Komodo  kepada  BUMD  dan  PT  Flobamor
Hak Masyarakat Adat Terhadap Sumber Daya Alam Lokal Pulau Komodo : Quo Vadis ? (Meriza Elpha Darnia; Filza Amalia Hazra; Riau Dela Islami Putri; Nur Hafizah Ahmad; Muhammad Akbar Hendrik)
melalui  Peraturan  Gubernur  No.  82  Tahun 2022  menuai  kritik  karena  dianggap  tidak memperhatikan jaminan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pulau kecil. Meskipun peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan  konservasi  sumber  daya alam, masyarakat mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tidak mendapatkan  jaminan  yang  cukup  terkait pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  wilayah mereka.
Sebaliknya,  UU  No.  7  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Nelayan  memberikan  landasan  hukum  yang mengatur jaminan untuk masyarakat nelayan. Hal  ini  menciptakan  ketidaksesuaian  antara peraturan  yang  memberikan  hak  eksklusif pengelolaan  dan  UU  yang  seharusnya melindungi  hak  dan  kesejahteraan  nelayan. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  sinergi  antara aturan lokal dan perundang-undangan nasional untuk memastikan bahwa pemberian hak  eksklusif  tidak  merugikan  kelompok masyarakat tertentu.
Lebih  lanjut,  UU  No.  1  Tahun  2014 yang  mengubah  UU  No.  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil seharusnya menjadi pijakan  untuk  memastikan  kesejahteraan masyarakat  dalam  konteks  pengelolaan sumber  daya  alam  di  Taman  Nasional Komodo.
Kesejahteraan dan kebebasan masyarakat  Pulau  Komodo  dalam  mencari ikan  ternyata  tidak  terealisasi,  mengingat mereka  dilarang  dan  bahkan  ditangkap  saat mencari ikan. Kondisi ini memaksa masyarakat tersebut beralih menggantungkan hidupnya  pada  sektor  pariwisata.  Namun, harapan  mereka  terancam  ketika  beredar kabar bahwa Taman Nasional Pulau Komodo akan  diubah  menjadi  destinasi  pariwisata premium.  Dampaknya,  para  penduduk  Pulau Komodo  menghadapi  ancaman  kehilangan mata  pencaharian  karena  potensi  penurunan kunjungan akibat rencana pariwisata premium tersebut.
Dalam  konteks  ini,  peran  pemerintah sangat krusial. Pemerintah perlu memberikan perhatian  serius  terhadap  hak  dan  jaminan
kesejahteraan  masyarakat  Pulau  Komodo, sekaligus menjaga kelestarian pulau tersebut.  Diperlukan  perencanaan  regulasi yang cermat, yang tidak hanya memastikan keberlanjutan ekosistem namun juga melindungi  kepentingan  dan  kesejahteraan masyarakat  lokal.  Penting  bagi  pemerintah untuk  merancang  kebijakan  yang  tidak merugikan masyarakat, dengan mempertimbangkan  keseimbangan  antara pelestarian  alam  dan  kehidupan  ekonomi masyarakat setempat.
Selain  itu,  perlu  adanya  dialog  dan partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses pembuatan  kebijakan.  Masyarakat  yang telah  lama  tinggal  di  daerah  tersebut memiliki  pemahaman  mendalam  tentang lingkungan  dan  kebutuhan  hidup  mereka. Pemerintah  perlu  mendengarkan  aspirasi mereka  dan  mengintegrasikannya  ke  dalam regulasi yang diterapkan. Dengan pendekatan  ini,  dapat  tercipta  kebijakan yang  tidak  hanya  mendukung  pelestarian alam  tetapi  juga  memastikan  kesejahteraan masyarakat  Pulau  Komodo  dalam  jangka panjang.

## SIMPULAN
Keberadaan  Pulau  Komodo  sebagai salah  satu  kekayaaan  alam  yang  dimiliki Indonesia  memanglah  layak  untuk  dikelola dengan  baik  oleh  pemerintah.  Adanya konservasi  alam  yang  dilakukan  oleh pemerintah juga merupakan suatu Tindakan nyata yang baik untuk kemajuan pariwisata di Pulau Komodo dan pengembangan Pulau Komodo tersebut. Namun, dalam pengembangan  pulau  Komodo  tersebut pemerintah  juga  harus  memperhatikan  hak masyarakat adat daerah tersebut. Masyarakat juga  harus  diikut  sertakan  dalam  kegiatan pengembangan Pulau Komodo. Terlebih hak masayarakat  adat  untuk  ikut  andil  dalam pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam  Undang-Undang.  Pemerintah  tidak bisa  mengelola  dan  mengabaikan  hak masyarakat  adat  yang  sudah  jelas  tertera dalam peraturan yang berlaku. Hak masyarakat  diantaranya  untuk  mengelola sumber  daya  alam  untuk  dijadikan  mata
Hak Masyarakat Adat Terhadap Sumber Daya Alam Lokal Pulau Komodo : Quo Vadis ? (Meriza Elpha Darnia; Filza Amalia Hazra; Riau Dela Islami Putri; Nur Hafizah Ahmad; Muhammad Akbar Hendrik)
688
pencaharian atau untuk memenuhi kehidupannya.
Adanya  penolakan  dari  masyarakat mengenai relokasi dan rencana kenaikan tarif pariwisata yang sudah menjadi mata pencharian  masyarakat  Ketika  kegiatan mereka  yang  dulunya  berburu  sekarang dilarang  harusnnya  menjadi  hal  yang  perlu dipertimbangkan  Kembali  oleh  pemerintah Ketika  akan  membuat  regulasi  hukum  atau rancangan  pengembangan  Pulau  Komodo yang  baru.  Pemerintah  harus  memastikan bahwa  rancangan  yang  akan  dibuat  terhadap pengembangan  Pulau  Komodo  selanjutnya memperhatikan  hak  masyarakat  adat  pulau Komodo.

## DAFTAR RUJUKAN
Astiti,  Tjok  Istri  Putra,  Gusti  Ayu  Putri Kartika,  and  Anak  Agung  Istri  Ari Atu  Dewi.  “Implementasi  Pasal  33 Ayat  3  UUD  1945  Dalam  Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumber  Daya  Alam.” Magister Hukum Udayana 4, no. 1 (2015): 69.
Buana  Mirza  Satrya, Hak  Masyarakat  Adat Atas  Sumber  Daya  Alam  :  Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Chikmawati,  N.  F.  2013. Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum
bagi  Hak-hak  Ekonomi  Masyarakat
Tradisional) .  ADIL:  Jurnal  Hukum, 4(2), De Rooy, O. R., Salmon, H., & Nendissa, R.
H.  (2021). Hak  Atas  Tanah  Pada Kawasan  Konservasi ,  PAMALI:
Pattimura  Magister  Law  Review, Vol 1,Nomor 1. Saripa, Kepastian  Hukum  Hak  atas  Tanah bagi Masyarakat di Desa Komodo di Wilayah  Kawasan  Taman  Nasional ,
Malang 2021
Teguh,  M.  T.  2019. Pengawasan  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap kebijakan
pengelolaan  dan  pengembangan
sumber  daya  alam .  Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Yunia  Indah  Setiawan .  Harmonisasi  Hak
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam oleh  Masyarakat  Adat  dalam Sistem Hukum Indonesia . Indonesian State Law Vol. 1 No.1 Besse Sugiswati. 2020) Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat  Adat  di  Indonesia. Prespektif. Vol. XVII  No.1 Ziku  Rafael  Modestus,(2021) Partisipasi Masyarakat  Desa  Komodo  dalam Pengembangan Ekowisata di Pulau Komodo , Jumpa, Vol.2, Nomor 1
Baku  Peduli  Center.  (2019).Kronologi
Intervensi  ata  Tanah  Air  dan Kehidupan  Warga,    Diakses  09
November 2023 dari https://sunspiritforjusticeandpeace. org
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945,  Lembaran  Negara Republik Indonesia, No.75.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Pokok  Agraria  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)