## ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA
Irfun Walid Sahamad 1 , Zainal Asikin 2 , Eduardus Bayo Sili 3 1,2,3 Universitas Mataram Email: Irfunwalid16@gmail.com , zainalasikin@unram.ac.id ,  dan eduardusbayosilli@unram.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Aset kripto, Investasi, Bitcoin Fenomena  aset  digital  di  Indonesia  sudah  tidak  dapat  dipungkiri  lagi.  Di  era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia  dan  karena  Indonesia  memiliki  penduduk  yang  relatif  lebih  muda dibandingkan  banyak  negara  lainnya,  adopsi  terhadap  tren  digital  sangat  cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin. Dengan adanya bitcoin, baik pemerintah  maupun  masyarakat  dapat  menyadari  bahwa  setiap  orang  atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengana cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Banyaknya permasalahan atau prokontra terkait penyebaran Kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai alat komoditi menjadi latar belakang pada penulisan ini, kemudian munculah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana aspek hukum terhadap  investasi  kripto  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap investasi kripto di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  Kasus.  Hasil  penelitian  menunjukan  dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek Hukum terhadap kripto di Indonesia. hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
ABSTRACT Keywords: Cryptocurrency, Investment, Bitcoin The  phenomenon  of  digital  assets  in  Indonesia  is  undeniable.  In  the  era  of globalization and digitalization, Indonesia has been following the trends in the world and since Indonesia has a relatively younger population compared to many other countries, the adoption of digital trends is fast and growing rapidly. The most recognized digital asset in Indonesia is the crypto asset, also widely known as  Bitcoin.  With  bitcoin,  both  the  government  and  the  public  can  realize  that everyone  or  anyone other  than  the  central  institution  can print  or  create  their own money, which means that the system can be done in a decentralized manner and not authorization. The number of problems or pros and cons related to the spread  of  crypto  as  a  means  of  payment  and  as  a  commodity  tool  is  the background for this paper, then several problem formulations arise, namely how the legal aspects of crypto investment in Indonesia. The purpose of this study is to analyze how the implementation of legal regulations on crypto investment in Indonesia. This research uses normative legal research methods using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that it can provide additional knowledge and understanding in the form of
concepts of thought or theory in legal science concerning legal aspects of crypto in Indonesia. The results of the research conducted by the author show that the legal aspects of crypto investment in Indonesia by regulation Crypto Assets have been recognized as commodities in the field of Digital Assets legally and can be used as Subjects of Futures Contracts.

## PENDAHULUAN
Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi,  Indonesia  sudah  mengikuti  tren  yang  berkembang  di  dunia  dan  karena  Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren  digital  sangat  cepat  dan  bertumbuh  dengan  pesat.  Aset  digital  yang  dikenal  di  Indonesia adalah  aset  kripto,  yang  juga  banyak  dikenal  sebagai bitcoin .  Disrupsi  teknologi  merupakan fenomena  yang  niscaya  terjadi  pada  era  modern  seperti  saat  ini.  Perkembangan  teknologi  yang cepat  dan  signifikan  ternyata  juga  mempengaruhi  kehidupan  dan  kondisi  sosial  di  masyarakat. Menurut Mathias  Klang  Disrupsi  teknologi  merupakan  hal  terus  menerus  terjadi.  Fase disrupsi teknologi yang saat ini terjadi yaitu revolusi industri (Muhammad , 2019).
Berbagai permasalahan yang timbul karena adanya mata uang virtual ini terkait kelegalitasan sampai  pernyataan  bahwasanya  bitcoin  itu  sendiri bukan merupakan uang resmi Indonesia. Hal ini karena adanya pendapat  yang menyatakan bahwa bitcoin itu sendiri berbeda dengan konsep uang  yang  dijelaskan  dalam  UU  tentang  keuangan  atau  alat  pembayaran  yang  berlaku  di Indonesia.  Tetapi  ada  pula  yang  menyatakan  bahwa  itu  sah-sah   saja, karena selama tidak merugikan  dan  tidak  bersifat  meninggalkan  atau  menggantikan  nilai  ataupun  mata  uang  yang seharusnya,  maka  bitcoin  boleh  dipergunakan  sebagai  alat  pembayaran  maupun  mata  uang subtitusi dari rupiah akibat perkembangan zaman.
Mulanya  bitcoin  ataupun  crypto  ini  dimunculkan  sebagai  antitesis  yang  mendobrak paradigma  bahwa  satu-satunya  yang  dapat  membuat  dan  mencetak  uang  adalah  bank  sentral. Sehingga  dengan  adanya  bitcoin,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  dapat  menyadari  bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengana cara desentralisasi dan bukan otorisasi.
Perkembangannya crypto terus mencari jalan bagaimana ia dapat menjadi suatu  penemuan baru  yang  membangun   paradigma   bahwa   semua   orang bisa membuat uang sendiri. Oleh karenanya, saat ini khususnya di Indonesia pihak  otoritas  keuangan  seperti  BI  dan  OJK   masih terus   mengamati   dan   membuat peraturan terkait bitcoin. Dari yang sebelumnya sangat ditentang, namun saat ini dikarenakan melonjaknya pengguna bitcoin di Indonesia,  maka pemerintah mulai turun tangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Sehingga dibuatlah peraturan dari Menteri  Perdagangan  No.  99  tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto (aset crypto) di Bursa Berjangka. Sehingga didapatkanlah analisa yang diperolah oleh peneliti bahwasanya, bitcoin tidak dilegalkan sebagai alat pembayaran namun diperbolehkan sebagai aset digital atau komoditi.
Cryptography memiliki suatu fungsi yang mengikat pada salah satu program virtual dengan standar keamanan tersendiri. Tingkat perkembangan mata uang digital ini setiap tahunnya dinilai
cukup  mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  salah  satu  yang  mempunyai  nilai  paling  besar belakangan ini yaitu bitcoin. Lebih dari 700 (tujuh ratus) jenis mata uang kripto dalam lima tahun terakhir sudah ada dalam  pasarnya (Sondakh, 2016). Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai  saat  ini  bank  sentral  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  di  Indonesia  masih  belum  dan cenderung  hanya  diam  dan  hanya  melakukan  pengembalian  risiko kepada  para  penggunanya. Kemudian Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang  dan  pencegahan  terorisme  bagi  Hal  tersebut,  menjelaskan  belum  adanya  kewajiban  bagi pelaksana digital currency untuk terdaftar maupun untuk memiliki persetujuan dari suatu otoritas keuangan  yang  ada  di  Indonesia  seiring  dengan  laju  perkembangan  digital,  Kemendag (Kementerian  Perdagangan)  melalui  BAPPEBTI  disebutkan  memberikan  kepastian  hukum terhadap nasib dan keberlangsungan Cryptocurrency dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Indonesia  melalui  otoritas  keuangan  yang  menaunginya  kemudian  mengupayakan  pengaturan mengenai cryptocurrency.
Sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto, Otoritas  Jasa Keuangan di Indonesia sebagai perwakilan pemerintah  yang menaungi permasalahan tersebut menyusun aturan sebagai mengakomodirkan  kepentingan,  kejelasan,  dan  pedoman  bagi  masyarakat  dalam  perdagangan kripto asset terkait pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kehadiran virtual currency maupun cryptocurrency melalui kebijakan KEMENDAG RI No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan umum penyelenggaraan  perdagangan  berjangka  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset ),  yang  menekankan  pada kebijakan  umum  penyelenggaraan  perdagangan  berjangka  aset  kripto  yang  intinya  mengatur bahwa  “aset  kripto  ( crypto  asset )  ditetapkan  sebagai  Komoditi  yang  dapat  dijadikan  Subjek Kontrak  Berjangka yang  diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka”,  yang  dimuat  sesuai  dengan Pasal  1 sesuai yang telah diatur di dalam peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut peraturan BAPPEBTI No, 5 Tahun 2019 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka,  yang  diperuntukkan sebagai  penjamin  kepastian  serta  perlindungan  terhadap  hukum bagi  investor cryptocurrency baik  dalam  sebuah  marketplace cryptocurrency yang  harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh         BAPPEBTI.
Tantangan  terberat  bagi  penegakan  hukum  terkait  asset  kripto  adalah  desentralisasi  dan anonimitas  yang  sebelumnya  di  manfaatkan  untuk  berbagai  tindakan  kejahatan  akan  tetapi sekarang  dengan  adanya  banyak  aplikasi  baru  yang  dapat  memonitor  gerakan  bitcoin  dan  aset kripto lainnya tindak kejahatan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme dapat dibatasi. Akan tetapi karena anonimitas yang adalah kondisi di mana identitas seseorang sama sekali tidak diketahui, baik itu nama, alamat, dan detail lainnya, ini akan tetap sulit apabila penegak hukum ingin membuktikan kepemilikan dan ketertarikan oknum tersebut dengan suatu transaksi tertentu (I Gusti, 2021).
Bank Indonesia menegaskan bahwa pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan  spekulasi  karena  tidak  ada  otoritas  yang  bertanggung  jawab,  tidak  terdapat  administrator resmi,  tidak  terdapat underlying  asset yang  mendasari  harga virtual  currency serta  nilai perdagangan  sangat  fluktuatif  sehingga  rentan  terhadap  risiko  penggelembungan  ( bubble )  serta rawan  digunakan sebagai sarana pencucian uang (Bank  Indonesia, 2023).  Dalam hal ini, bitcoin tidak  diakui  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah,  sehingga  dilarang  digunakan  sebagai  alat
pembayaran  di  Indonesia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No.  7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  setiap  transaksi  yang  mempunyai  tujuan pembayaran,  atau  kewajiban  lain  yang  harus  dipenuhi  dengan  uang,  atau  transaksi  keuangan lainnya  yang  dilakukan  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib  menggunakan uang.
Peneliti  melihat  adanya  urgensi  dimana  masyarakat  sudah  sangat  tergantung  kepada teknologi digital yang telah berkembang sangat pesat tanpa halangan dan dapat diadopsi dengan mudah, lebih khusus di dunia perbisnisan dimana masyarakat lebih cepat mengakses tanpa bertemu satu dengan yang lain dan tersaksipun tergolong lebih cepat di bandingan bertemu satu sama yang lain.  sehingga  pemerintah  harus  responsif  dengan  menunjukan  upaya  dalam  mengantisipasikan perkembangan  teknologi  kedepannya  sehingga  masalah-masalah  yang  akan  hadir  di  tengah masyarakat  dan  investor  nantinya  dapat  diselesaikan  dengan  mengadakan  suatu  hukum  yang komprehensif, mencakupi seluruh aspek teknologi yang ada dan secara berkala mengadakan revisi agar terus dapat mengikuti dan mengatur perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Aspek Hukum Terhadap investasi kripto dalam system Hukum di Indonesia.

## METODE
Penulisan ini menggunakan jenis penelitian  hukum  normatif yang merupakan salah  satu penelitian  untuk  kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Hukum Normatif atau Penelitian Hukum  Kepustakaan  merupakan  suatu  metodologi  atau  cara  yang  digunakan  pada  penelitian dengan  meneliti  bahan  Pustaka  atau  data  sekunder  yang  ada  (Soerjono,  2009).  Penelitian  ini kemudian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dan  Pendekatan Konsep ( conceptual approach ) dilakukan dengan cara mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli. Selanjutnya data-data yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan suatu  mekanisme  pemecahan  permasalahan  yang  mengacu  kepada  studio  kuantitatif,  studi komparatif, dan juga menjadi sebuah studi korelasional antara sebuah unsur menggunakan unsur- unsur lainnya (Bahder, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu negara hukum. Sebab dalam proses pembentukan       negara, undang-undang dibentuk dengan tujuan  mengatur  seluruh  warga  negara  agar  lahir  ketentraman  serta  ketertiban  di  tengah-tengah masyarakat  juga  ikut  terbentuk.  Hukum  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  kepentingan  umat manusia dengan bentuk norma dan aturan, yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk dokumen lisan dan tertulis yang  bersifat preventif dan represif (Sudikno, 2011). Berbicara tentang kripto,  dalam  peraturan  Bappebti  Nomor  13  tahun  2022  Pasal  1  Angka  7  menyebutkan  bahwa Crypto-Asset atau  Aset  Kripto  merupakan  komoditi  tidak  berwujud  yang  berbentuk  digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur  penciptaan  unit  baru,  memverifikasi  transaksi,  dan  mengamankan  transaksi  tanpa campur tangan pihak lain (peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2023).
Dalam  perkembangannya,  Aset  Kripto  lahir  pertama  kali  melalui  koin  bernama  bitcoin. Disarikan dari Legalitas Bitcoin, Menurut Hukum Indonesia, bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment  Method  berupa  virtual  currency,  dan  merupakan  uang  tunai  yang  disimpan  dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Aset  Kripto  awalnya  dirancang  sebagai  alat  pembayaran  yang  tidak  dapat  dikonversi ( non- convertible ) melalui  sistem peer-to-peer , dan  digunakan  tanpa  adanya  intervensi  bank  atau pemerintah.  Sistem  transaksi  Aset  Kripto  hadir  memberikan  solusi  yang  efisien  dan  mudah, khususnya  untuk cross  border  payment. Namun,  peningkatan  bagi  pedagang  yang  terus berinvestasi justru mengurangi intervensi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi  Aset  Kripto.  Sehingga  di  Indonesia,  dalam  perkembangannya,  pemerintah  melakukan beberapa  upaya  dalam  meningkatkan  legalitas bitcoin,  dan  menjadikan  Aset  Kripto  sebagai instrumen komoditi (Perkoppi, 2023).
Secara  spesifik  Aset  Kripto  dalam  hubungannya  dengan  teknologi  finansial,  dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  34 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023 dijelaskan  bahwa  Inovasi Teknologi  Sektor Keuangan (”ITSK”)  adalah inovasi berbasis teknologi  yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Pasal 213 huruf h menyebutkan satu ruang lingkup dari ITSK adalah aktivitas terkait jasa keuangan digital, termasuk aset kripto. Maka, apabila merujuk pada kriteria inovasi teknologi berbasis keuangan sebagaimana disebutkan di atas, model perdagangan Aset Kripto dapat dianggap sebagai suatu inovasi teknologi yang menggunakan teknologi blockchain .
Fokus  pada  pengertian  kripto  ini  adalah  pada  sistem  transaksi,  kripto  ( cryptocurrency ) menjalankan suatu pembayaran digital dapat dilakukan dengan aman dalam satu jam atau bahkan beberapa detik, tidak saja dapat digunakan hanya untuk tujuan transaksi bisnis tetapi juga untuk pengiriman uang dan pembayaran mikro (Perkoppi, 2023). Kendatipun demikian, secara global bnyak yang menyatakan bahwa kripto  ( ryptocurrency )  ini  adalah  sebuah  mata  uang  digital  yang dapat  dijadikan  alat pembayaran yang sah di beberapa negara yang sudah melegalkannya. Akan tetapi, untuk Indonesia sendiri telah konsisten menetapkan kripto sebagai  komoditas yang dapat diperdagangkan dengan istilah aset kripto.
Penggunaan  Kripto  ( Cryptocurrency )  dalam  transaksi  bisnis  lazimnya  sering  dilakukan secara  konvensional  saat  ini  sudah  mulai  jarang  dilakukan  karena  perkembangan  ilmu  dan teknologi. Hubungan-hubungan bisnis saat ini dibangun dalam suatu transaksi elektronik dengan berbagai  jenis.  Hubungan  bisnis  yang  dilakukan  lewat  internet  termasuk  didalamnya  kegiatan penawaran  maupun  pembelian.  Hubungan  tersebut  dapat dikategorikan  ke  dalam  beberapa  jenis sebagai berikut: (Frida, 2019)
1. Business to business , transaksi business to business disebut dengan B2B merupakan transaksi yang dilakukan antar perusahaan.
2. Business to customer , transaksi business to customer disebut dengan B2Cmerupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu.
3. Customer to customer , transaksi yang dilakukan antara sesama individu baik sebagai penjual ataupun pembeli yang menjual barang atau produk satu sama lain.
4. Government to public , transaksi di mana yang dilakukan oleh seseorang individu dengan pihak pemerintah.
Penggunaan  kripto  ( cryptocurrency )  seperti  bitcoin  menciptakan  sistem  transaksi  otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Meskipun demikian, keseluruham transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam  sistem  yang terdapat  pada jaringan cryptocurrency  ( Hardian, 2021). Kripto ( crypocurrency )  biasanya  menggunakan  platform blockchain agar  mata  uang  digital  dapat digunakan  untuk  kegiatan  transaksi.  Sebagai  perumpamaan, blockchain diibaratkan  seperti dokumen dalam ukuran  besar berisi  basis data dimana  siapa saja dapat  mengakses  platform  ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual.
Cryptocurrency adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya  terbatas  hanya  pada  pihak  yang  mengakuinya.  Bitcoin  tidak  sah  jika  dijadikan sebagai  alat  pembayaran  dalam  lingkup  nasional.  Sedangkan  keabsahan  penggunaan  bitcoin dengan tujuan investasi  adalah boleh. Dan juga Bitcoin dapat  diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis  komoditas  berjangka  sesuai  Undang-Undang.  Investasi cryptocurrency di  Indonesia  pun semakin  meningkat  pesat  karena  harga  Bitcoin  yang  terus  –terusan  mengalami  kenaikan menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini. Kedudukan hukum penggunaan Cryptocurrency sebagai alat  investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti  yang mengatur terkait  boleh tidaknya  investasi  itu diberlakukan,  selama  tidak  bertentangan  dengan  aturan  negara  maka  pada  hakikatnya  boleh digunakan.
Mata Uang sebagai bentuk alat pembayaran yang sah diperlukan dalam kegiatan ekonomi tingkat  nasional  maupun  internasional  dalam  mencapai kesejahteraan  sosial  bagi  segenap masyarakat Indonesia. Pengaturan berkenaan dengan macam dan harga Mata Uang sebagai halnya dicantumkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum maka ditetapkan undang-undang tersendiri yaitu  Undang-Undang  No  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang.  Dengan  majunya  teknologi  dan informasi di era modern memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek.
Hadirnya koin kripto sebagai salah satu hal yang baru di masyarakat tentu saja menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan koin  kripto yang mengalami perkembangan yang sangat  pesat  memberikan  gambaran bahwa  hukum terkesan bergerak lambat.  Semestinya hukum sebagai tumpuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Terkait persoalan  transaksi  pembayaran  digital,  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  pengatur  keuangan berkewajiban menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan aman.
Bank  Indonesia  (BI)  menyatakan  izin  terhadap  kripto  sebagai  alat  pembayaran  akan menyalahi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  dimana  menyebutkan bahwa di Indonesia satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Meski demikian, BI tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi sehingga BI akan terus mempelajari mengenai koin kripto ( cryptocurrency ) dan segala hal yang berkaitan dengannya.
Perbedaan  antara  uang  kripto  ini  dengan  subjek  komoditas  lainnya  adalah  masih ditemukannya  transaksi  jual  beli  (barang  dan  jasa)  online  menggunakan  bitcoin  sebagai  alat pembayarannya.  Dwifungsi  inilah  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  dari  pandangan  Pakar
Ekonomi,  Otoritas  Pemerintah  yang  berwenang  serta Ulama. Cryptocurrency pada  dasarnya muncul (Nakamoto).
Kepastian  hukum  merupakan  jaminan  mengenai  hukum  yang  berisi  keadilan.  Norma- norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav  Radbruch keadilan dan  kepastian  hukum merupakan bagian-bagian  yang  tetap dari  hukum.  Beliau  berpendapat  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  harus  diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai  yang ingin   dicapai   yaitu   nilai keadilan   dan   kebahagiaan, Pelarangan penggunaan virtual currency dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti menurut Gustav Radbruch.

## KESIMPULAN
secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.  Namun dari peraturan-peraturan tersebut belum memberikan  definisi  secara  jelas  mengenai  Aset  Digital,  sehingga  memunculkan  kekaburan norma.  Maka  dari  itu  diperlukan  pembaharuan  regulasi  yang  menambahkan  dan  menyatakan dengan jelas definisi Aset Digital. Dalam keberadaannya di Indonesia, aset kripto termasuk sebagai komoditi  yang  diatur  dalam  kewenangan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti). Dalam sistem hukum Indonesia, aset kripto tidak        dimaknai sebagai alat pembayaran yang sah ( means of payment ) serta tidak dapat dipersamakan dengan uang. Di Indonesia, hanya Rupiah yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan satu-satunya mata uang yang memiliki legal  tender .  Komoditi  aset  kripto  yang  dimaksudkan  peraturan  yang  berlaku  saat  ini hanyalah  aset  kripto  yang  dikeluarkan  oleh  publik  melalui distributed  ledger  technology atau blockchain serta tidak ada otoritas sentral yang menjamin fluktuasi harga aset kripto sehingga aset kripto tidak memiliki legal tender. Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan didukung oleh  asas–asas  yang  terkandung  dalam  BW  antara  lain  asas  kebebasan  benkontrak,  asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikat baik. Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan  menurut  Undang–Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang disebabkan oleh cyber crime dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan (bedrog) ..

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimitas adalah kondisi di mana identitas seseorang sama sekali tidak diketahui, baik itu nama, alamat,  dan  detail  lainnya.  Anonimitas  bisa  diartikan  positif,  namun  bisa  juga  negatif. Tergantung  dengan  bagaimana  penggunaannya.  (https://pintu.co.id/blog/anonimitas- artinya) di akses pada hari kamis 14 september 2023 pukul 15.27 wita
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hal.35.
Bank  Indonesia, Bank  Indonesia  Memperingatkan  Kepada  Seluruh  Pihak  Agar Tidak  Menjual,
Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency , diakses dari
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_200418.aspx#Bank%20Indonesia%20menegaskan%20b,sebagai%20di%20I ndonesia.pada Kamis 24 Juli 2023
Frida  Nur  Amalina  Wijaya ,  “Bitcoin  Sebagai  Digital  Aset  Pada  Transaksi  Elektronik di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2 No. 2, Agustus 2019 Hardian  Satria  Jati  dan  Ahmad  Arif  Zulfikar, “Transaksi  Cryptocurrency  Perspektif  Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, Juli 2021
I Gusti Kade Budhi H., Bitcoin , Rajawali Pers, Depok, 2021.
1 Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine , “Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 4 – Desember 2019.
Nakamoto Satoshi , A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jurnal www.bitcoin.org .
peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2023 tetang perubahan atas pertaruran Bappebti Nomor 11 tahun 2022 tetang penetapan daftar asset Kripto yang di perdagangkan di pasar fisik asset kripto
Perkoppi, Perkembangan Peraturan Terhadap Investasi UangKripto , https://www.perkoppi.or.id/qna/perkembangan-peraturan-terhadap-investasi-uang-kripto- di- indonesia (diakses pada 21 agustus 2023, pukul 19.10).
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan ke-11,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2009, hal. 13-14. Soerjono  Soekanto, dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
Sondakh  Alfred ,  Berburu  Bitcoin,  Bagaimana  Memanfaatkan  Peluang  Sukses  Melalui Mata Uang Global Ini. Grasindo, Jakarta, 2016 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengatar , Liberty, Yogyakarta, 2011

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License