Arbitrase Online di Masa Pandemi: Penguatan Peran Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Lintas Batas Negara
Dodik Setiawan Nur Heriyanto Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dodiksetiawan@uii.ac.id
Rahadian Diffaul Barraq Suwatono Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia rdbsuwartono@uii.ac.id
Akhiruddin Syahputra Lubis Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada akhiruddinsyahputralubis@mail.ugm.ac.id

## Abstract
In  this  pandemic  situation,  the  need  for  online  arbitration  services  is  very  urgent, especially  for  the  business  community.  As  a  country  with  a  majority  of  the  Muslim population,  Indonesia  has  established  Basyarnas  as  an  alternative  dispute  resolution institution  based  on  sharia  law.  In  the  era  of globalization,  business  disputes  that  occur today  are  not  on  disputes  between  citizens  or  legal  entities  originating  from  Indonesia only,  but  also,  include  disputes  that  have  a  cross-border  nature,  either  because  of  the differences in  the  domicile  of  the  parties  or  because  of  the  choice  of  foreign  law  clause. This  research  will  study  the  role  and  readiness  of  Basyarnas  in  resolving  cross-border disputes. Besides that, the implications of the arbitration award issued by Basyarnas will also be studied from disputes that contain foreign elements. These two problems will be studied  using  a  normative  legal  research  method  with  a  statutory  and  conceptual approach.  Through  this  research,  it  can  be  concluded  that:  first,  Basyarnas  as  a  sharia arbitral award in Indonesia should have competence and ability to handle sharia disputes that are cross-border; and second, because of the existence of foreign elements in sharia relationship  from  both  parties,  it  is  necessary  to  recognize  sharia  arbitral  award  in  the country where the assets are located.
Keywords : Recognition; Basyarnas Arbitral Award; Foreign Elements.

## Abstrak
Pada  situasi  pandemi  saat  ini,  kebutuhan  akan  pelayanan  arbitrase online sangat dibutuhkan,  khususnya  bagi  masyarakat  bisnis.  Sebagai  negara  dengan  mayoritas berpenduduk  muslim,  Indonesia  telah  membentuk  Basyarnas  sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  dengan  mendasarkan  pada  hukum  syariah.  Pada  era globalisasi, tentu sengketa bisnis yang terjadi saat ini bukan hanya sengketa antara warga negara  atau  badan  hukum  yang  berasal  dari  Indonesia  semata.  Namun,  meliputi  juga sengketa  yang  memiliki  sifat  lintas  batas  negara,  baik  karena  perbedaan  domisili  para pihak  maupun  karena  klausula  pilihan  hukum  asing  yang  dipilih.  Penelitian  ini  akan mengkaji  mengenai  peran  dan  kesiapan  Basyarnas  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang bersifat  lintas  batas  negara  tersebut.  Selain  itu,  juga  akan  dikaji  implikasi  terhadap Putusan  Arbitrase  yang  dikeluarkan  oleh  Basyarnas  yang  berasal  dari  sengketa  yang
Volume 4 Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 360 – 379
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
mengandung unsur-unsur asing. Kedua permasalahan tersebut akan dikaji menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual.  Melalui  penelitian  ini,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  bahwa:  pertama, Basyarnas  sebagai  lembaga  arbitrase  syariah  di  Indonesia  seharusnya  memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menangani sengketa syariah yang bersifat lintas batas negara;  dan,  kedua,  bahwa  akibat  dari  adanya  unsur-unsur  asing  di  dalam  hubungan syariah  dari  kedua  belah  pihak  menyebabkan  perlu  dilakukannya  pengakuan  terhadap Putusan Arbitrase Basyarnas di negara lokasi aset-aset tersebut berada.
Kata kunci : Pengakuan; Putusan Arbitrase Basyarnas; Unsur-unsur Asing.

## A. Pendahuluan
Arus  globalisasi  turut  mendorong  kemajuan  perekonomian  di  banyak  negara, 1 termasuk  Indonesia.  Semakin  berkembangnya  praktik  perdagangan  dan  ekonomi  lintas batas negara turut membawa ‘angin baru’ baru gejolak ekonomi lokal di Indonesia. 2 Hal ini akhirnya  semakin  mendorong  praktik-praktik  bisnis  dan  perekonomian  lintas  batas negara di Indonesia. Tak terkecuali, dalam kontrak-kontrak bisnis berbasis syariah. 3
Saat  ini,  sangat  dimungkinkan  kontrak-kontrak  syariah  yang  disepakati  para  pihak dapat mengandung unsur-unsur asing. Unsur-unsur asing tersebut bisa jadi dikarenakan perbedaan  domisili  atau  kewarganegaraan  para  pihak,  lokasi  penandatanganan  atau pelaksanaan kontrak, dan/atau pilihan hukum atau pilihan tempat penyelesaian sengketa yang  disepakati  para  pihak. 4 Menurut  hukum  perdata  internasional,  faktor-faktor  yang memengaruhi  unsur-unsur  asing  tersebut  dapat  berasal  dari  faktor  personal  atau teritorial. 5
Praktik  bisnis  syariah  lintas  batas  negara  salah  satunya  dikatalis  oleh  keberadaan lembaga perbankan syariah. 6 Lembaga perbankan syariah mulai berkembang pada akhir
1 Agus Suprijanto, “Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia,” Jurnal Ilmiah CIVIS 1, no. 2 (2011): 100, https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592.
2 Sinyo Gamma Timisela, “Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami),” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 7, no. 2 (2015): 35–50.
3 Iwan  Fahri  Cahyadi,  “Analisis  Prospek  Bank  Syariah  Dan  Lembaga  Keuangan  Islam  Dalam Memasuki  Pasar  Negara  Inggris,” MALIA:  Journal  of  Islamic  Banking  and  Finance 2,  no.  2  (25 Desember  2018),  https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4944;  Gemala  Dewi,  “The  Application  of Islamic  Business  Contract  in  the  National  Law  Regulations  (The  Comparison  Between  Countries with Civil Law Systems and Common Law Systems),” Journal of Islamic Law Studies 3, no. 1 (2020).
4 Ida Bagus Wyasa Putra et al., Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udaya Denpasar, 2016, hlm. 17-18. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2016), 17–18.
5 Ari Purwadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016), 66–67.
6 Abul  Bashar  Bhuiyan  et  al.,  “The  Issues  and  Challenges  of  Shariah  Harmonization  of  the  Cross Border  Transactioins:  Conceptual  Review  of  Islamic  Banking  Industries,” International  Journal  of Shari’ah and Corporate Governance Research 3, no. 2 (2020): 2.
abad ke-20. 7 Lembaga perbankan syariah ini menjadi sendi utama masyarakat bisnis yang menjalankan  bisnisnya  dengan  mendasarkan  pada  syariah  atau muamalat . 8 Sehingga, praktik  bisnis  syariah  pada  saat  ini  sudah  semakin  umum  dan  banyak  dilakukan  dalam pelbagai bentuk oleh masyarakat bisnis. 9
Keberadaan  perkembangan  masyarakat  bisnis  ini  turut  mendorong  kebutuhan  akan penyelesaian sengketa secara cepat. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat bisnis yang menilai  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  terlalu  menguras  tenaga  dan  biaya, sehingga  lebih  memilih  menggunakan  jalur  non  litigasi. 10 Menurut  Frank  dan  Etna Elkoury,  arbitrase  menjadi  suatu  proses  yang simple sebagai  pilihan  yang  diambil  oleh para  pihak  yang  bersengketa. 11 Tak  terkecuali  bagi  masyarakat  bisnis  yang  melakukan kegiatan ekonomi syariah.
Jauh  sebelum  terjadi  pandemi,  pelaksanaan  arbitrase  secara online telah  dipraktikan oleh  masyarakat  bisnis.  Pada  banyak  negara,  mekanisme  arbitrase  secara online telah diatur dengan memberikan kemudahan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara  cepat.  Misalnya  saja  pada  Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC), 12 American  International  Commercial  Arbitration  Court  (AICAC), 13 dan  London  Court  of International Arbitration (LCIA). 14
7 Maria Bhatti, Islamic Law and International Commercial Arbitration (New York: Routledge, 2019), https://doi.org/9780367496982.
8 Zulkifli  Rusby, Manajemen  Perbankan  Syariah ,  ed.  oleh  Nurman  (Pekanbaru:  Pusat  Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 4.
9 Rifqi Muhammad dan Rima Lanaula, “Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology  Industry,” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 10,  no.  2  (2019):  314, https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400.
10 Penyelesaian perkara perdata secara non litigasi sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Pertama kali, mekanisme perdamaian melalui arbitrase ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (UUKK  1970),  yang  diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (UUKK 1999). Selanjutnya pada tahun 2004 terbit Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  sebagai  pengganti  UUKK 1970  dan  UUKK  1999,  yang  juga  mengakui  penyelesaian  sengketa  di  non  litigasi  melalui perdamaian.  Kemudian  ketentuan  ini  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UUKK  2009),  yang  mengatur  lebih  rinci  mengenai  penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hingga saat ini, UUKK 2009 masih berlaku di Indonesia dan menjadi dasar  hukum  pelaksanaan  kewenangan  Arbitrase  di  Indonesia.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  58-61 UUKK 2009.
11 Anik  Entriani,  “Arbitrase  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia,” An-Nisbah 3,  no.  2  (2017):  280, https://doi.org/10.21274/an.2017.3.3.277-293.
12 Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC),  “Singapore  International  Arbitration  Centre (SIAC) Rules,” 2016, https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2016.
13 AICAC, “Rules of Participation of Persons Concerned in the Virtual Conference Hall of the AICAC,” diakses 19 Agustus 2021, http://hall.court-inter.us/ru/node/6.
14 London  Court  of  International  Arbitration  (LCIA),  “London  Court  of  International  Arbitration (LCIA)  Arbitration  Rules  (2014),”  2014,  https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia- arbitration-rules-2014.aspx.
Merespon  situasi  pandemi,  Basyarnas  telah  memberikan  opsi  pelaksanaan  arbitrase secara online .  Dengan  mekanisme  yang  dilaksanakan  secara  online  diharapkan  dapat memudahkan  para  pihak  baik  itu  pengusaha,  nasabah  bank  syariah,  termasuk  industri perbankan  dalam  menyelesaikan  sengketa  tidak  terbatas  ruang  dan  waktu.  Selain  itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat 15 juga harus diimbangi dengan  kompetensi  dan  kemampuan  Basyarnas  dalam  menangani  sengketa  terkait dengan  ekonomi  syariah.  Sengketa  yang  terjadi  bisa  saja  telah  berkembang  hingga melintasi  batas  negara.  Sehingga,  terdapat  kemungkinan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas harus diakui dan dilaksanakan di luar negeri dengan dasar unsur-unsur asing yang ada di dalam hubungan hukum para pihak.
Berdasarkan perkembangan-perkembangan yang disampaikan di atas, maka Penelitian ini  mengkaji  dua  rumusan  masalah,  yaitu:  Bagaimana  peran  dan  kesiapan  Basyarnas dalam menangani sengketa syariah yang memiliki unsur-unsur asing? Apa akibat hukum dari  adanya  unsur-unsur  asing  dalam  Putusan  Arbitrase  Basyarnas?  Kedua  rumusan masalah  ini  menjadi  poin  utama  kebaharuan  dalam  penelitian  ini.  Sebagian  besar penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  para  peneliti  sebelumnya  membahas  mengenai pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  di  Indonesia. 16 Sedangkan  pembahasan mengenai  adanya  unsur-unsur  asing  dalam  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  menjadi  ciri pembeda dan aspek novelty antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya.
Kedua  rumusan  masalah  tersebut  akan  dianalisis  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif. 17 Penelitian  hukum  normatif,  atau  dikenal  sebagai  penelitian  hukum doktrinal,  meneliti  hukum  dari  perspektif  internal  dengan  obyek  penelitiannya  adalah norma hukum. 18 Fungsi dari penelitian ini untuk memberikan argumentasi hukum ketika terjadi  kekosongan,  kekaburan,  dan  pertentangan  di  antara  norma  hukum. 19 Guna memeroleh  hasil  analisis  yang  komprehensif,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk
15 Agus  Marimin,  Abdul  Haris  Romdhoni,  dan  Tira  Nur  Fitria,  “Perkembangan  Bank  Syariah  Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (JIEI) 1, no. 2 (2015): 83,
https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30.
16 Ummi  Uzma,  “Pelaksanaan  atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  Sebagai  Kewenangan  Pengadilan  Agama,” Hukum  dan  Pembangunan 44,  no.  3 (2014), https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28.
17 Depri  Liber  Sonata,  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  dari Metode Meneliti Hukum,” Fiat Justicia 8, no. 1 (2014),
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283;  Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006).
18 I Made Pasek Diantha, Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , 2 ed. (Jakarta: Prenata Media Grup, 2017), 17.
19 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2000), 17.
menganalisis  peraturan  perundang-undangan  terkait  pelaksanaan  arbitrase  syariah  di Indonesia sehingga dapat diukur sejauh mana kesiapan dan kompetensi Basyarnas dalam menangani  kasus-kasus  yang  bersifat  lintas  batas  negara.  Sedangkan  pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pengakuan Putusan Basyarnas di luar negeri.
Adapun  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder,  yang  meliputi  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang  digunakan  antara  lain  terdiri  dari Konvensi  mengenai  Pengakuan  dan  Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Asing  Tahun  1958, 20 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan  perubahannya.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  berasal  dari  buku,  jurnal,  serta  laporan  ilmiah  dari lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah,  baik  cetak  maupun  elektronik.  Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus dan ensiklopedia. Keseluruhan bahan hukum tersebut didapatkan dari studi pustaka dan diolah secara deskriptif kualitatif.

## B. Sejarah, Dasar Hukum, dan Kiprah Basyarnas di Indonesia
Sejarah  berdirinya  Basyarnas,  atau  yang  sebelumnya  bernama  Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia  (BAMUI), 21 dilatar  belakangi  oleh  semakin  berkembangnya  sistem ekonomi  syariah,  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  dan/atau  perbankan  syariah  di Indonesia. 22 Perkembangan  ini  mulai  memunculkan  bayang-bayang  akan  terjadinya sengketa di bidang perbankan syariah yang harus pula diselesaikan secara syariah. 23 Para ulama  di  Indonesia  yang  merasa  perlu  adanya  suatu  lembaga  arbitrase  yang  berfungsi kemudian  turut  mendorong  lahirnya  lembaga  arbitrase  syariah  untuk  menyelesaikan sengketa secara cepat dan bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. 24
20 The  United  Nations,  “Convention  on  the  Recognition  and  enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards” (1958).
21 Putusan Dewan Pimpinan Pusat MUI Nomor: Kep-09 / MUI / XII / 2003 tanggal 30 Syawal 1442 H/ 24 Desember 2003 M, Poin (1).
22 Alifia  Annisaa,  Nurizal  Ismail,  dan  Iman  Nur  Hidayat,  “Sejarah  Hukum  Perbankan  Syariah  di Indonesia,” Ijtihad  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam 13,  no.  2  (2019):  255, https://doi.org/10.21111/ijtihad/v13i2.35.44.
23 Bismar  Siregar  dan  Mahmul  Siregar,  “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  Melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas),”  in Seminar  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  di Indonesia (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010), 2,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69851/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllo wed=y.
24 Yusna  Zaidah,  “Lembaga  Arbitrase  Islam  di  Indonesia,” Al’Adl VIII,  no.  3  (2016):  130, https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.679.
Selain  itu,  perkembangan  Basyarnas  tidak  lepas  dari  konteks  perkembangan  sosial ekonomi  umat  Islam  di  Indonesia. 25 Hal  ini  tidak  lepas  dari  semakin  berkembangnya lembaga keuangan syariah dan keberadaan Bank Muamalat Indonesia. 26 Pada tahun 1992, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 1992 dengan mengundang pihak Bank Muamalat Indonesia untuk memberikan masukan terkait rencana  pembentukan  badan  arbitrase  syariah  di  Indonesia. 27 Melalui  rapat  pleno Rakernas  1992  disepakati  urgensi  pendirian  badan  arbitrase  muamalat. 28 Setelah mengadakan beberapa  kali rapat, pada tanggal 23 Oktober 1993 diresmikanlah  lembaga arbitrase syariah dengan nama BAMUI. 29
Pada  awalnya,  BAMUI  didirikan  dengan  bentuk  badan  hukum  yayasan. 30 Namun, seiring  berjalannya  waktu,  bentuk  BAMUI  tidak  sesuai  lagi  dengan  definisi  yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 31 Karena BAMUI dinilai tidak  dapat  mengidentifikasikan  diri  sebagai  yayasan,  dilaksanakanlah  Rakernas  untuk membahas penyelesaian terbaik. Kemudian pada Rakernas MUI tanggal 23-26 Desember 2002  disepakatilah  pergantian  nama  BAMUI  menjadi  Basyarnas. 32 Sejak  saat  itu  juga, bentuk hukum Basyarnas beralih dari yayasan menjadi “badan yang berada di bawah MUI dan  merupakan  perangkat  organisasi  MUI.” 33 Basyarnas  kemudian  resmi menjadi  badan arbitrase syariah di Indonesia yang berada di bawah MUI. 34
25 Hal ini  dihubungkan dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia,  Asuransi  Tafakul,  dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah yang mempraktikkan metode bagi hasil. Lahirnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 sangat  mempengaruhi  perkembangan  kehidupan  sosial  ekonomi  umat  Islam.  Berkembangnya lembaga  keuangan  syariah  ini  kemudian  menciptakan  peluang  besar  terjadinya  suatu  sengketa antara  lembaga  keuangan  syariah  dan  dengan  nasabahnya.  Karimatul  Khasanah,  “Problematika Hukum  Implementasi  Sifat  Final  dan  Binding  Putusan  yang  Dibuat  oleh  Basyarnas  dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” Volksgeist , 2018, 39, https://doi.org/10.24090.VIII.1685. 26 Bismar  Siregar  dan  Siregar,  “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  Melalui  Badan  Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).”
27 Eko Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah,” Al- Amwal : Journal of Islamic Economic Law 3, no. 2 (2018): 4, https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.525. 28 Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah.”
29 Sampai dengan tahun 2003 BAMUI diketuai oleh Hartono Marjono, S.H. Lihat Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 164.
30 BASYARNAS-MUI, “Sejarah,” diakses 7 Juni 2021, https://basyarnas-mui.com/profile/2/sejarah-. 31 BASYARNAS-MUI; Zaidah, “Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia,” 132.
32 “Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (SK  MUI)  Nomor:  Kep-09/MUI/XII/2003  tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS,” 2013.
33 Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, Arbitrase Syariah, Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara  Non-Litigasi (Kota  Parepare:  Trust  Media Publishing, 2017), 116.
34 Berdasarkan akta notaris Yudo Paripurno, S.H., Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.
Pada  pelaksanaannya,  Basyarnas  bersifat  bebas  merdeka,  otonom  dan  independen, tidak  dicampuri,  serta  tidak  dipengaruhi  oleh  lembaga  kekuasaan  dan  pihak-pihak lainnya. 35 Basyarnas  bertujuan  untuk  menyelesaikan  kemungkinan  terjadinya  sengketa muamalat 36 yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain- lain  dalam  industri  keuangan. 37 Secara  struktural,  Basyaranas  pusat  berkedudukan  di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. 38
Payung hukum keberadaan Basyarnas di Indonesia tidak jauh berbeda dengan payung hukum lembaga arbitrase konvensional. 39 Kelembagaan arbitrase di Indonesia disebutkan melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  yang  kelahirannya  didasarkan  atau  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 40
Namun,  Basyarnas  memiliki  ketentuan  tersendiri  dalam  menyelesaikan  sengketa syariah. Sebab, mekanisme Basyarnas tidak hanya mengacu pada hukum nasional semata tetapi juga mengacu pada hukum Islam. Undang-Undang Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menjadi  peraturan  payung 41 bagi keberadaan  lembaga  arbitrase,  termasuk  yang  berkarakter  syariah. 42 Berkaitan  dengan proses  beracara  dan  kelembagaan,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  tidak  memberikan  pengaturan  secara khusus terhadap arbitrase syariah. Hanya saja yang membedakan dalam praktik arbitrase syariah  pada  umumnya  dilaksanakan  menggunakan  hukum  Islam.  Sehingga,  Basyarnas dapat memberlakukan dua sistem, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata nasional.  Maka,  pelaksanaan  keberadaan  hukum  Islam  dan  hukum  nasional  yang diterapkan di Basyarnas haruslah berjalan selaras. 43
35 Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-Lembaga  Terkait  (BAMUI,  Takaful  dan  Pasar Modal Syariah di Indonesia) .
36 Sengketa perdata Islam.
37 “Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (SK  MUI)  Nomor:  Kep-09/MUI/XII/2003  tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS.”
38 Diakses dari laman resmi Basyarnas. Lihat Basyarnas, “Kantor Perwakilan,” diakses 16 Agustus 2021, https://basyarnas-mui.com/profile/7/kantor-perwakilan.
39 Lembaga arbitrase konvensional yang dimaksud adalah BANI. Kata arbitrase konvensional di sini merujuk  pada  arbitrase  yang  mendasarkan  pada  hukum  perdata  Indonesia  dan  bukan  berdasar atas hukum Islam. Peristilahan ini sama  halnya  dengan istilah Bank Konvensional untuk merujuk pada perbankan umum sebagai pembanding dengan Bank Syariah.
40 Pada  perkembangannya  UUK  1970  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  1999 (UUKK  1999).  Lihat  Muhammad  Arifin, Arbitrase  Syariah  sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 295.
41 Umbrella act.
42 Rizki  Faza  Rinanda, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  Melalui  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS) (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2017), 150.
43 Rinanda, 150.
Basyarnas  memiliki  yurisdiksi  untuk  menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  sengketa muamalat 44 yang  timbul  dalam  bidang  perdagangan,  keuangan,  industri,  jasa,  dan  lain sebagainya,  yang  para  pihaknya  sepakat  mengikatkan  diri  pada  penyelesaian  melalui Basyarnas. 45 Basyarnas,  sebagai  lembaga  arbitrase  syariah,  memberikan  keuntungan tersendiri,  antara  lain  memberikan  rasa  aman  dan  keadilan  bagi  para  pihak  dengan prinsip win-win solution. 46
Secara umum, terdapat beberapa kesamaan mekanisme beracara antara Basyarnas dan arbitrase  konvensional.  Hal  tersebut  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Namun  pada perkembangannya,  Basyarnas memiliki ketentuan mekanisme dan prosedur tersendiri. 47
Prosedur  beracara  di  Basyarnas  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  tahapan,  yaitu:  pra persidangan, masa persidangan, dan pasca persidangan. 48
Suatu  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  Basyarnas  apabila  terjadi  dua  kondisi. 49 Pertama ,  apabila  terdapat  kesepakatan  yang  dicantumkan  dalam  akta  perjanjian  (akad) sejak awal hingga sebelum sengketa dicabut. 50 Kesepakatan tersebut tertuang dalam akad pokok  atau  tertuang  di  dalam  salah  satu  pasal  tertulis  dalam  kesepakatan.  Sehingga, disebutkan bahwa akad pokok atau salah satu pasal tertulis mengenai bisnis mereka telah mencantumkan  kesepakatan  memilih  forum  arbitrase  syariah. 51 Kedua ,  jika  tidak  ada kesepakatan  bahwa  para  pihak  akan  membawa  sengketa  ke  Basyarnas,  tetapi  ketika terjadi  sengketa  para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketanya  di  Basyarnas. 52
Ketika  terjadi  sengketa,  para  pihak  belum  menentukan  pilihan  penyelesaian  sengketa, hingga  akhirnya  para  pihak  bersepakat  memilih  forum  arbitrase  syariah. 53 Kesepakatan
44 Sengketa perdata Islam.
45 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional pada pasal 1 ayat (a) dan (b).
46 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1. 47 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 150–51.
48 Rinanda, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  Melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) , 151.
49 Kondisi ini bersifat fakultatif.
50 Dikenal  sebagai  konsep Pactum  de  Compromittendo .  Lihat  Eko  Priadi  dan  Mhd.  Erwin  Munthe, “Keabsahan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah Di Indonesia,” IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 2019, 9.
51 Khoirul Anwar, Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 89.
52 Prinsip ini dikenal sebagai akta kompromis. Lihat Anwar, 92–93.
53 Anwar, 92–93.
ini  kemudian  dituangkan  dalam  akta  atau  perjanjian  tertulis  di  luar  dari  perjanjian pokok . 54
Basyarnas dianggap sebagai lembaga yang berperan menjunjung prinsip islah 55 dalam perkara  sengketa muamalat di  Indonesia. 56 Menurut  beberapa  penelitian, 57 ditunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dari pelaku ekonomi syariah sangat memandang penting keberadaan  Basyarnas.  Hal  ini  menunjukkan  kepercayaan  masyarakat  bisnis  untuk menyelesaikan  sengketanya  melalui  Basyarnas  cukup  tinggi.  Basyarnas  berperan  aktif dalam  penyelesaian  sengketa muamalat di  Indonesia.  Hal  didorong  oleh  keinginan  dan harapan  besar  dari  komunitas  muslim  di  masyarakat  bisnis  Indonesia  yang  terus membutuhkan lembaga arbitrase yang berdasar pada hukum syariah.

## C. Penggunaan  Arbitrase  Online  oleh  Basyarnas  dan  Kesiapan  Basyarnas  dalam Mengatasi Sengketa Syariah Lintas Batas Negara
Situasi pandemi Covid-19 mengubah sistem dan tata cara penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di arbitrase. 58 Guna merespon penyelenggaraan persidangan secara online ,  Basyarnas  telah  memiliki mekanisme  dan  prosedur  penyelenggaraan  mekanisme penyelesaian  secara online .  Namun,  patut  disayangkan,  Basyarnas  baru  melaksanakan arbitrase secara online setelah terjadinya pandemi. Padahal di negara-negara lain proses penyelenggaraan perkara secara online sudah menjadi praktik bagi masyarakat bisnisnya. Penyelenggaraan  proses  arbitrase  secara online memiliki  manfaat  dan  keuntungan  bagi para  pelaku  bisnis,  khususnya  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Beberapa  keuntungan tersebut  antara  lain:  (1)  para  pihak  tidak  perlu  hadir  secara  fisik  di  persidangan, khususnya  dalam  konteks  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan;    (2)  seluruh  dokumen hukum  disajikan  dalam  bentuk soft  copy ;  (3)  proses  persidangan  tetap  dilaksanakan
54 Bentuk ini disebut juga dengan istilah agreement to submit exiting dispute to arbitration . Purwadi Purbacaraka  dan  Agus  Brotosusilo, Sendi-sendi  Hukum  Perdata  Internasional:  Orientasi (Jakarta: Radjawali, 1989), 177.
55 Usaha-usaha perdamaian.
56 Siswanto, “Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah,” 183.
57 M.  Nurul  Irfan,  Afwan  Faizin,  dan  Bukhori  Muslim,  “Peran  Basyarnas  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum  Islam 11, no.  2 (1 Desember 2017):
157,  https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289;  Jamaluddin,  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf melalui Basyarnas,” Misykat Al-Anwar 30, no. 1 (2019): 19–20,
https://doi.org/10.24853/ma.2.1.%25p;  Tri  Setiady,  “Arbitrase  Islam  dalam  Perspektif  Islam  dan Hukum Positif,” Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2015).
58 Ridwan  Anwar,  “Bagaimana  Pengadilan  Menghadapi  Pandemi  Covid19?  Diskusi  Virtual  Ditjen Badilag  dan  Family  Court  of  Australia,”  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2020, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana- pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of- australia.
secara tertutup dan terjamin keamanannya, khususnya ketika penyelenggaraan arbitrase online menggunakan  perangkat  lunak end-to-end  encryption ; 59 (4)  penyelenggaraan persidangan  secara online memudahkan  para  pihak  dan  arbiter  melakukan  persidangan tidak  terbatas  ruang  dan  waktu,  sehingga  pelaksanaan  persidangan  dapat  berlangsung dengan  lebih  mudah  dan  cepat;  serta,  (5)  para  pihak  dapat  dengan  mudah  memantau perkembangan  proses  persidangan  termasuk  mengakses  putusan  secara online melalui sistem yang telah dibangun oleh lembaga arbitrase.
Berdasarkan  fakta  di  Indonesia, 60 Basyarnas  baru  melaksanakan  penyelenggaraan arbitrase  secara online pada  tahun  2020  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  virus Covid-19.  Hanya  saja  kesiapan  dan  pemahaman  arbiter  dalam  menggunakan  sarana teknologi  masih  sangat  terbatas.  Selain  itu,  perangkat  lunak  yang  digunakan  juga  belum menggunakan  perangkat  lunak  yang  profesional  dan  secara  teknologi  dapat  melindungi hak privasi dan keamanan data. Sehingga, Basyarnas memerlukan sarana teknologi yang memadai dalam penyelenggaraan arbitrase online dan pelatihan khusus bagi arbiter serta sekretaris sidang  dalam memanfaatkan  sarana  teknologi  untuk mendukung  pelaksanaan persidangan arbitrase secara online .
Tantangan  Basyarnas  saat  ini  tidak  hanya  berkaitan  tentang  penyelenggaraan  proses arbitrase  secara online saja,  melainkan  Basyarnas  juga  harus  siap  menghadapi  sengketa syariah  yang  berasal  dari  hubungan  hukum  para  pihak  yang  mengandung  unsur-unsur asing.  Pada  kajian  hukum  perdata  internasional,  hubungan  hukum  para  pihak  dapat mengandung  unsur-unsur  asing  dikarenakan  dua  faktor.  Faktor  pertama  adalah  faktor personal,  yaitu  dapat  ditentukan  melalui  domisili,  kebangsaan,  atau  kewarganegaraan para  pihak. 61 Misalnya  saja  seorang  nasabah  yang  berkewarganegaraan  Malaysia melakukan investasi dengan dasar perjanjian musyarakah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI),  yang  merupakan  perusahan  yang  bergerak  di  bidang  perbankan  dan  didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Pada hubungan hukum tersebut, terdapat faktor personal dalam hubungan hukum tersebut yang ditandai dengan perbedaan domisili para pihak.
59 Pola  pelindungan  dalam  bentun end-to-end  encryption memeberikan  kepastian  bahwa  seluruh komunikasi  di  antara  para  peserta  dalam  pertemuan  virtual  telah  dilindungi  (terenkripsi) menggunakan metode cryptographic yang hanya dapat diketahui dan diakses oleh perangkat keras yang dimiliki oleh para peserta.
60 Wawancara dengan Agus Triyanta, Ketua Basyarnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 11 Agustus 2021.
61 Jürgen  Basedow  et  al., Encyclopedia  of  Private  International  Law (Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing, 2017), 100, https://doi.org/10.4337/9781782547235.
Faktor yang kedua untuk mengidentifikasi para pihak yang mengandung unsur-unsur asing  adalah faktor  teritorial. 62 Faktor ini mengidentifikasi  unsur asing dengan  mengacu pada  tempat  atau locus terjadinya  atau  dilaksanakannya  hubungan  hukum  para  pihak.
Misalnya  saja,  Bank  Muamalat  melakukan  akad mudharabah dengan  seorang  nasabah yang  berkewarganegaraan  Indonesia,  untuk  mendanai  usaha  restorannya  di  Singapura. Pada akad tersebut disepakati bahwa akad ditandatangani dan dilaksanakan di Singapura. Penandatanganan  dan  pelaksanaan  akad mudharabah di  Singapura  yang  dilakukan  oleh para  pihak,  yang  keduanya  berdomisili  di  Indonesia,  mengandung  unsur-unsur  asing dikarenakan adanya faktor teritorial.
Dengan  semakin  berkembangnya  industri  perbankan  syariah  saat  ini,  tidak  menutup kemungkinan  bagi  bank  syariah  untuk  berhadapan  dengan  investor  dari  luar  negeri. Sehingga, hubungan hukum yang terjadi sudah tentu mengandung unsur-unsur asing. Baik itu  dikarenakan oleh faktor  personal maupun teritorial.  Maka,  sangat  mungkin  sengketa yang  terjadi  juga  akan  mengandung  unsur-unsur  asing  yang  mengakibatkan  Putusan Arbitrase Basyarnas harus diakui dan dilaksnakan di luar negeri. 63
Praktik  bisnis  perbankan  syariah  yang  tumbuh  dan  semakin  berkembang  pesat  di Indonesia 64 menjadi pusat perhatian para investor termasuk costumer dari luar Indonesia untuk berinvestasi secara syar’i . 65 Perusahaan perbankan asing sudah mulai banyak yang membuka  usaha  bisnis  perbankan  bisnis  syariah  di  Indonesia.  Seperti  misalnya  Bank Maybank  Indonesia  Finance  yang  memiliki  afiliasi  dengan  MayBank  Islamic  dari Malaysia; 66 PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk., yang berafiliasi dengan Dubai Islamic Bank dari Uni Emirate Arab; 67 CIMB Niaga Syariah, yang berafiliasi dengan CIMB Islamic Bank dari Malaysia. 68
Selain itu, perbankan syariah yang ada di Indonesia juga telah memiliki kantor cabang atau kantor perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Seperti misalnya: Bank Muamalat
62 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional , Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 18.
63 Uzma,  “Pelaksanaan  atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama,” 397.
64 M.  Dliyaul  Muflihin,  “Perkembangan  Bank  Syariah  Di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Historis,” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 4, no. 1 (1 Maret 2019): 74, https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58.
65 Monica  Wareza,  “Ajib!  Merger  Belum  Usai,  Bank  Syariah  Indonesia  Dilirik  Asing,”  CNBC Indonesia,  2021,  https://www.cnbcindonesia.com/market/20210122180605-17-218134/ajib- merger-belum-usai-bank-syariah-indonesia-dilirik-asing.
66 Maybank  Indonesia,  “Profil  PT  Bank  Maybank  Indonesia  Tbk,”  Maybank  Indonesia,  2021, https://www.maybank.com.
67 Panin Bank Syariah, “Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Juli 2021,” Panin Bank Syariah, 2021, Komposisi Kepemilikan Saham PNBS per-31-07-2021.pdf (paninbanksyariah.co.id).
68 CIMB ISLAMIC, “CIMB Islamic,” CIMB NIAGA Syariah, 2021,
https://www.cimbislamic.com/en/who-we-are/our-presence/indonesia.html.
Indonesia yang membuka layanan kantor di Kuala Lumpur; 69 dan PT. May Bank Indonesia Tbk., yang membuka kantor cabang di Mumbai, India. 70 Pembukaan kantor cabang di luar negeri  tersebut  menandai  adanya  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  masyarakat internasional  di  Indonesia  yang  diberikan  terhadap  perbankan  syariah  nasional  di  luar negeri.  Sehingga,  tentu  saja  nasabah  perbankan  syariah  yang  dimiliki  oleh  bank-bank syariah di Indonesia bukan hanya orang-orang Indonesia saja tetapi juga meliputi nasabah berkewarganegaraan asing.
Dengan  menimbang  perkembangan  perbankan  syariah  yang  semakin  pesat,  maka Basyarnas  perlu  bersiap  diri  terhadap  kemungkinan  adanya  sengketa  yang  didasari adanya  unsur-unsur  asing  baik  karena  adanya  faktor  personal  maupun  faktor  teritorial. Terlebih  bagi  para  konsultan  hukum  yang  mendampingi  para  pihak  dalam  sengketa Basyarnas  juga  harus  bersiap  diri  bahwa  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  yang  memiliki unsur-unsur  asing  tersebut  perlu  adanya  pengakuan  dan  pelaksanaan  di  negara-negara dimana aset pihak yang kalah dalam proses arbitrase tersimpan.

## D. Akibat  Hukum  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  yang  Mengandung  Unsur-Unsur Asing
Basyarnas memiliki ciri khas putusannya yang bersifat final dan mengikat serta tidak mengenal  adanya  upaya  hukum  banding  atau  kasasi  seperti  lazimnya  pada  putusan pengadilan. 71 Sehingga, Putusan Arbitrase Basyarnas memiliki kekuatan eksekutorial yang secara  langsung  dapat  dilaksanakan  oleh  para  pihak. 72 Namun,  menurut  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Perkara  Ekonomi  Syariah,  Pengadilan  Agama  memiliki  wewenang  penuh  dalam melakukan  eksekusi  Putusan  Arbitrase  Basyarnas, jika  putusan  tersebut tidak  dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. 73
69 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Indonesia,  “Daftar  Jaringan  Kantor  Bank  Umum  dan  Syariah Indonesia di Luar Negeri,” Otoritas Jasa Keuangan, 2017, http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Jaringan-Kantor-
Bank-Umum-Indonesia-di-Luar-Negeri.aspx.
70 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.
71 Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase merupakan  putusan  final  dan  dengan  demikian  tidak  dapat  diajukan  banding,  kasasi  atau peninjauan kembali.
72 Sulfiayu dan Hasriadi, “Kajian Kritis tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah,” Jurnal  Al-Tsarwah 3,  no.  1  (2020):  110, https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.863.
73 Uzma,  “Pelaksanaan  atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama,” 369.
Secara  prosedural,  jika  para  pihak  tidak  melaksanakan  Putusan  Arbitrase  secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa.  Perintah  Ketua  Pengadilan  Agama tersebut diberikan dalam bentuk Penetapan Pengadilan, 74 yang dikeluarkan dalam jangka waktu  paling  lama  30  hari  setelah  permohonan  eksekusi  didaftarkan  kepada  Panitera Pengadilan Agama. 75
Apabila sengketa yang diajukan ke Basyarnas mengandung unsur-unsur asing, 76 maka dapat dimungkinkan Putusan Arbitrase Basyarnas harus diakui dan dilaksanakan di luar negeri.  Dasar  hukum  mengenai  pengakuan  dan  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Luar Negeri  diatur  dalam  Konvensi  New  York  1958.  Saat  ini,  Konvensi  New  York  1958  telah diratifikasi  oleh  168  negara, 77 salah  satunya  Indonesia. 78 Banyaknya  peserta  yang meratifikasi  Konvensi  New  York  1958  ini  menandakan  bahwa  Putusan  Arbitrase  dapat diakui  dan  dilaksanakan  di  luar  negeri  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan menurut  hukum  domestik  masing-masing  negara.  Pada  hukum  Indonesia,  prosedur pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri diatur secara khusus melalui Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Putusan  Arbitrase  Luar  Negeri  dapat  diartikan  sebagai  Putusan  Arbitrase  yang diputuskan  oleh  suatu  negara  dan  diupayakan  pelaksanaannya  di  luar  negeri.  Misalnya saja  dalam  kasus Astro  Group  v.  Lippo ,  kedua  belah  pihak 79 telah  menyepakati  dalam Subscription and Shareholder Agreement yang pada klausula Pasal 17.4 disepakati bahwa apabila terjadi sengketa maka akan diajukan ke SIAC. 80 Sehingga, ketika terjadi sengketa, para pihak mengajukan sengketanya ke SIAC, Singapura. Pihak Astro Group selaku pihak yang  menang  dalam  perkara  mengajukan  upaya  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  SIAC  ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Bagi  hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh SIAC merupakan Putusan Arbitrase Luar Negeri.
74 Melalui  Penetapan  Pengadilan  Agama.  Lihat  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  14 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (2); Pasal 61-64 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
75 Anwar, Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah , 104–5.; Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
76 Baik karena faktor personal maupun teritorial.
77 “Contacting States of New York Convention,” diakses 24 Juli 2021,
https://www.newyorkconvention.org/countries.
78 Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  34  Tahun  1981  tentang  Mengesahkan  "Convention  on  the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Awards"
79 Astro  Group,  badan  hukum  yang  didirikan  dengan  hukum  Malaysia,  dan  PT.  First  Media  Tbk. (Lippo Group), badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia.
80 Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012.
Pada dasarnya, Putusan Arbitrase  bersifat  final dan mengikat, namun, peran lembaga pengadilan masih tetap dibutuhkan. 81 Menurut Kovensi New York 1958, perlu dibedakan antara  Pengadilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  Putusan  Arbitrase Luar  Negeri,  dikenal  sebagai enforcement  court , 82 dengan  Pengadilan  yang  memiliki kewenangan  untuk  membatalkan  Putusan  Arbitrase,  atau  dikenal  sebagai annulment court . 83 Jika  melihat  kasus Astro  Group  v.  Lippo maka  pada  dasarnya  Pengadilan  yang memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  Putusan  Arbitrase  SIAC  adalah  Pengadilan dimana  aset  pihak  yang  kalah 84 tersimpan  (dapat  dilakukan  tidak  hanya  di  Pengadilan Negeri  Singapura  namun  dapat  juga  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat karena  aset  Lippo  sebagian  besar  berada  di  Indonesia).  Sedangkan  satu-satunya pengadilan  yang  berwenang  untuk  membatalkan  Putusan  Arbitrase  SIAC  adalah Pengadilan Negeri di Singapura, karena putusan a SIAC dikeluarkan di Singapura.
Putusan  Arbitrase  Basyarnas  dimungkinkan  pelaksanaannya  di  luar  Indonesia.  Pihak yang  menang  dalam  perkara  dapat  melaksanakan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  di pengadilan  di  mana  aset  pihak  yang  kalah  tersimpan.  Misalnya,  seorang  nasabah,  yang merupakan  suatu  perusahaan  didirikan  berdasarkan  hukum  Malaysia,  melakukan perjanjian mudharabah dengan  Bank  Muamalat  Indonesia  cabang  Jakarta  Pusat.
Berdasarkan kasus posisi tersebut, hubungan hukum antara keduanya mengandung unsur asing. 85 Sehingga,  apabila  berdasarkan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  nasabah  tersebut dinyatakan  kalah,  maka  Bank  Muamalat  sebagai  pihak  yang  dimenangkan  dapat melaksanakan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  di  Pengadilan  Malaysia,  mengigat  aset  dari nasabah sebagaian besar tersimpan di Malaysia.
Pemahaman terhadap pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Basyarnas di luar Indonesia  ini  belum  banyak  diketahui  pelaku  bisnis  syariah  di  Indonesia. 86 Sehingga, industri  perbankan  syariah,  nasabah,  dan  masyarakat  bisnis  syariah  perlu  diberikan pemahaman  yang  memadai  berkaitan  dengan  dimungkinkannya  Putusan  Arbitrase Basyarnas  untuk  dilaksanakan  di  luar  negeri.  Pembekalan  pengetahuan  tersebut  dapat dilakukan melalui sosialisasi secara intensif dan kontinu oleh Basyarnas.
81 Meskipun intervensi peran pengadilan tersebut sangat terbatas.
82 Pasal 4 “Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri” (1958).
83 Pasal 5 Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri.
84 Lippo Group.
85 Berdasarkan faktor personal.
86 Wawancara dengan Agus Triyanta, Ketua Basyarnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 11 Agustus 2021.
Arbiter  yang  ada  di  lingkungan  Basyarnas  juga  harus  memiliki  pengetahuan  yang mendalam  mengenai  keberadaan  unsur-unsur  asing  di  dalam  suatu  hubungan  hukum. Arbiter harus memahami peran hukum perdata internasional dalam menangani sengketa syariah yang mengandung unsur-unsur asing. Basyarnas, sesuai dengan kewenangannya, bertugas untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada para-arbiter dalam rangka kesiapan mereka dalam menghadapi sengketa.
Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, guna memperkuat perannya, Basyarnas perlu menyediakan  fasilitas  berupa  sistem  informasi  yang  lengkap  dan  tersedia  dalam  bahasa Inggris. Website yang selama ini digunakan oleh Basyarnas belum menyediakan informasi dalam  Bahasa  Inggris. 87 Hal  ini  sangat  penting  mengingat  pesatnya  bisnis  syariah  yang berkembang  hingga  lintas  batas  negara.  Sehingga  sangat  berpotensi  para  pihak  yang bersengketa  berasal  dari  individu  atau  badan  hukum  asing  yang  bergerak  di  bidang syariah.

## E. Kesimpulan
Patut disayangkan bahwa Basyarnas baru melaksanakan arbitrase secara online setelah terjadi  pandemi.  Padahal,  di  negara-negara  lain,  proses  penyelenggaraan  perkara secara online sudah  menjadi  praktik  bagi  masyarakat  bisnisnya.  Basyarnas  baru  melaksanakan arbitrase  secara online pada  tahun  2020.  Kesiapan  dan  pemahaman  arbiter  dalam menggunakan sarana teknologi juga masih sangat terbatas. Padahal di sisi lain, Basyarnas juga harus siap menghadapi sengketa syariah yang mengandung unsur-unsur asing. Sebab, semakin  berkembangnya  industri  perbankan  syariah  saat  ini,  tidak  menutup kemungkinan  bagi  bank  syariah  untuk  berhadapan  dengan  investor  dari  luar  negeri. Unsur-unsur  asing  ini  dapat  muncul  dari  faktor  personal  maupun  faktor  teritorial  dari para  pihak  dan  akad  atau  kontrak  yang  disepakati.  Dengan  menimbang  perkembangan perbankan  syariah  yang  semakin  pesat,  maka  Basyarnas  perlu  bersiap  diri  terhadap kemungkinan  adanya  sengketa  yang  didasari  adanya  unsur-unsur  asing  dan memungkinan pelaksanaannya melalui arbitrase secara online .
Keberadaan unsur-unsur asing dalam Putusan Arbitrase Basyarnas akan memberikan akibat hukum tersendiri. Pada dasarnya, Putusan Arbitrase Basyarnas memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan arbitrase dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak setelah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Namun,  agar  dapat  memiliki  kekuatan
87 Berdasarkan  hasil  pencermatan  Penulis  di  antara  rentang  waktu  tahun  2020-2021,  laman Basyarnas sepenuhnya belum menyajikan informasi dalam Bahasa Inggris. Lihat www.basyarnas- mui.com.
eksekutorial  di  wilayah  Indonesia,  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  perlu  dimohonkan pelaksanaannya  pada  Pengadilan  Agama.  Sedangkan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  juga dapat  dilaksanakan  di  Pengadilan  negara  lain  dimana  aset-aset  pihak  yang  kalah  dalam sengketa  tersimpan.  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Basyarnas  tersebut  dapat dimohonkan  pelaksanaan  eksekusinya  ke  Pengadilan  di  luar  negeri,  karena  hubungan hukum  para  pihak  yang  mengandung  unsur-unsur  asing,  baik  karena  faktor  personal maupun teritorial. Namun, pelaku bisnis syariah di Indonesia belum banyak mengetahui tentang peluang pelaksanaan Putusan Arbitrase Basyarnas di luar Indonesia.

## Daftar Pustaka
AICAC. “Rules of Participation of Persons Concerned in the Virtual Conference Hall of the
AICAC.” Diakses 19 Agustus 2021. http://hall.court-inter.us/ru/node/6.
Annisaa, Alifia, Nurizal Ismail, dan Iman Nur Hidayat. “Sejarah Hukum Perbankan Syariah di  Indonesia.” Ijtihad  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam 13,  no.  2  (2019):  255. https://doi.org/10.21111/ijtihad/v13i2.35.44.
Anwar, Khoirul. Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Ari  Purwadi. Dasar-Dasar  Hukum  Perdata  Internasional .  Surabaya:  Pusat  Pengkajian Hukum  dan  Pembangunan  (PPHP)  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma, 2016.
Arifin,  Muhammad. Arbitrase  Syariah  sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Basedow, Jürgen, Giesela Rühl, Franco Ferrari, dan Pedro de Miguel Asensio. Encyclopedia of  Private  International  Law .  Cheltenham:  Edward  Elgar  Publishing,  2017.
https://doi.org/10.4337/9781782547235. BASYARNAS-MUI. “Sejarah.” Diakses 7 Juni 2021. https://basyarnas-
mui.com/profile/2/sejarah-.
Basyarnas.  “Kantor  Perwakilan.”  Diakses  16  Agustus  2021.  https://basyarnas- mui.com/profile/7/kantor-perwakilan.
Bernard  Arief  Sidharta. Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Mandar  Maju, 2000.
Bhatti, Maria. Islamic Law and International Commercial Arbitration . New York: Routledge,
2019. https://doi.org/9780367496982.
Bhuiyan,  Abul  Bashar,  Jafor  Ali,  K.  M.  Anwarul  Islam,  Shahbub  Alam,  dan  Mohammad Solaiman. “The Issues and Challenges of Shariah Harmonization of the Cross Border
Transactioins:  Conceptual  Review  of  Islamic  Banking  Industries.” International Journal of Shari’ah and Corporate Governance Research 3, no. 2 (2020).
Bismar Siregar, dan Mahmul Siregar. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas).”  In Seminar  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis Syariah  di  Indonesia .  Medan:  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara,  2010.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69851/Fulltext.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y.
Cahyadi, Iwan Fahri. “Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam
Memasuki Pasar Negara Inggris.” MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance 2, no.
2 (25 Desember 2018). https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4944. CIMB ISLAMIC. “CIMB Islamic.” CIMB NIAGA Syariah, 2021. https://www.cimbislamic.com/en/who-we-are/our-presence/indonesia.html. “Contacting  States of  New  York  Convention.”  Diakses  24 Juli 2021.
https://www.newyorkconvention.org/countries.
Dewi,  Gemala.  “The  Application  of  Islamic  Business  Contract  in  the  National  Law Regulations  (The  Comparison  Between  Countries  with  Civil  Law  Systems  and Common Law Systems).” Journal of Islamic Law Studies 3, no. 1 (2020).
Diantha, I Made Pasek. Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . 2 ed. Jakarta: Prenata Media Grup, 2017.
Entriani, Anik. “Arbitrase  dalam Sistem Hukum di Indonesia.” An-Nisbah 3, no.  2  (2017):
280. https://doi.org/10.21274/an.2017.3.3.277-293.
Irfan, M. Nurul, Afwan Faizin, dan Bukhori Muslim. “Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah.” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 11,  no.  2  (1 Desember 2017): 145–60. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289.
Jamaluddin. “Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Basyarnas.” Misykat Al-Anwar 30, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24853/ma.2.1.%25p.
Khairandy, Ridwan. Pengantar Hukum Perdata Internasional . Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
Khasanah, Karimatul. “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah.” Volksgeist , 2018, 39. https://doi.org/10.24090.VIII.1685.
Konvensi New  York tentang  Pengakuan  dan  Pelaksanaan Putusan  Arbitrase  Luar Negeri (1958).
London  Court  of  International  Arbitration  (LCIA).  “London  Court  of  International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules (2014),” 2014.
https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx. Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria. “Perkembangan Bank Syariah
Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  (JIEI) 1,  no.  2  (2015):  83. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2006.
Maybank Indonesia. “Profil PT Bank Maybank Indonesia Tbk.” Maybank Indonesia, 2021. https://www.maybank.com.
Monica  Wareza.  “Ajib!  Merger  Belum  Usai,  Bank  Syariah  Indonesia  Dilirik  Asing.”  CNBC
Indonesia,  2021.  https://www.cnbcindonesia.com/market/20210122180605-17- 218134/ajib-merger-belum-usai-bank-syariah-indonesia-dilirik-asing.
Muflihin, M. Dliyaul. “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Sebuah Kajian Historis.”
JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 4, no. 1 (1 Maret 2019). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58.
Muhammad,  Rifqi,  dan  Rima  Lanaula.  “Challenges  of  Islamic  Supervisory  in  The  Islamic Financial  Technology  Industry.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 10,  no.  2  (2019): 311. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400.
Mujahidin,  Ahmad. Prosedur  Penyelesaian  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia .  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2010.
Munthe,  Eko  Priadi  dan  Mhd.  Erwin.  “Keabsahan  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia.” IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 2019, 9.
Nations, The United. Convention on the Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. “Daftar Jaringan Kantor Bank Umum dan Syariah
Indonesia di Luar Negeri.” Otoritas Jasa Keuangan, 2017. http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar- Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Indonesia-di-Luar-Negeri.aspx.
Panin Bank Syariah. “Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Juli 2021.” Panin Bank Syariah,
2021. Komposisi Kepemilikan Saham PNBS per-31-07-2021.pdf
(paninbanksyariah.co.id).
Purbacaraka,  Purwadi,  dan  Agus  Brotosusilo. Sendi-sendi  Hukum  Perdata  Internasional: Orientasi . Jakarta: Radjawali, 1989.
Putra, Ida Bagus Wyasa, Putu Tuny Cakabawa Landra, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made Maharta Yasa, Anak Agung Sri Utari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, et al. Buku Ajar Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum
Universitas Udaya Denpasar, 2016, hlm. 17-18. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2016.
Rahman  Ambo Masse dan  Muhammad  Rusli. Arbitrase  Syariah,  Formalisasi  Hukum  Islam Dalam  Ranah  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara  Non-Litigasi .  Kota Parepare: Trust Media Publishing, 2017.
Ridwan  Anwar.  “Bagaimana  Pengadilan  Menghadapi  Pandemi  Covid19?  Diskusi  Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.  https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen- badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual- ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia.
Rinanda, Rizki Faza. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) . Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2017.
Setiady,  Tri.  “Arbitrase  Islam  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif.” Jurnal  Ilmu Hukum 9, no. 3 (2015).
Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC).  “Singapore  International  Arbitration Centre  (SIAC)  Rules,”  2016.  https://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules- 2016.
Siswanto,  Eko.  “Peranan  Arbitrase  (Basyarnas)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis Syari’ah.” Al-Amwal :  Journal  of  Islamic  Economic  Law 3,  no.  2  (2018). https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.525.
Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justicia 8, no. 1 (2014).
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
Sulfiayu, dan Hasriadi. “Kajian Kritis tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Al-Tsarwah 3,  no.  1 (2020). https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i1.863.
Sumitro,  Warkum. Asas-Asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-Lembaga  Terkait  (BAMUI,
Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Suprijanto,  Agus.  “Dampak  Globalisasi  Ekonomi  Terhadap  Perekonomian  Indonesia.”
Jurnal Ilmiah CIVIS 1, no. 2 (2011): 100.
https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592.
“Surat  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  (SK  MUI)  Nomor:  Kep-09/MUI/XII/2003 tentang perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS,” 2013.
Timisela,  Sinyo  Gamma.  “Dampak  Perdagangan  Lintas  Batas  Terhadap  Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami).”
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 7, no. 2 (2015).
Uzma,  Ummi.  “Pelaksanaan  atau  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional
(BASYARNAS)  Sebagai  Kewenangan  Pengadilan  Agama.” Hukum  dan  Pembangunan 44, no. 3 (2014). https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28.
Widjaya,  Gunawan,  dan  Ahmad  Yani. Hukum  Arbitrase .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000.
Zaidah,  Yusna.  “Lembaga  Arbitrase  Islam  di  Indonesia.” Al’Adl VIII,  no.  3  (2016):  130. https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.679.
Zulkifli  Rusby. Manajemen  Perbankan  Syariah .  Diedit  oleh  Nurman.  Pekanbaru:  Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.