____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |163

## MASA DEPAN DEMOKRASI ISLAM DI INDONESIA

## ABDUL ROHMAN, ASEP BADRUZAMAN, NURUL HUDA
Universitas Islam Bandung, Smk Bani Mahfud abe131185@gmail.com, abuzalfa792@gmail.com, nurulrahman123@gmail.com ___________________________________________

## Abstract
This  article  discusses  Islamic  democracy  in  Indonesian  democracy. Deliveries made by Islamic leaders have always been in the spotlight by the  government.  Apart  from  the  government,  the  spotlight  also  came from  foreign  media,  which  reported  that  the  Islamic  figure  incited  the community.  The  question  is,  what  is  the  ethical  foundation  of democracy in Indonesia? What is Islamic democracy like in Indonesian democracy?  This  research  was  conducted  with  a  normative  research method,  qualitatively  using  literature  study  to  obtain  answers  to  the topics discussed. The answer was obtained that democracy in Indonesia is  Pancasila  democracy  with  the  people  as  the  highest  authority. Furthermore, the values of democracy in Islam contribute to democracy in  Indonesia,  such  as  justice,  freedom  of  opinion,  human  rights,  and others.  This  can  be  seen  by  examining  the  Medina  Charter,  which  is  a legal  product  during  the  leadership  of  the  Prophet  Muhammad  SAW, where  the  Prophet  Muhammad  SAW  emphasized  deliberation  as  a means of resolving conflicts, both for believers and non-Muslims, and if they  did  not  find  common  ground,  the  Prophet  Muhammad  as  the messenger  of  Allah  is  the  final  decision  holder.  Likewise  Indonesian democracy,  prioritizing  agreement  in  decision-making,  through people's  representatives,  and  the  people  as  the  owner  of  supreme sovereignty, always guarding these decisions.
Keywords : Democracy, Islam, National.
___________________________________________
SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR VOLUME 2 NOMOR 2 JULI – DESEMBER 2020 (HALAMAN 163-182)
________________________________________________________________________________________
164 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  akan  membahas  mengenai  landasan  etis  dari demokrasi  di  Indonesia,  serta  bagaimana  demokrasi  Islam  dalam demokrasi  Indonesia.  Negara  Indonesia  dengan  kayanya  budaya, banyaknya  agama  serta  aliran  kepercayaan,  serta  eksistensi  para aktivis  yang  memiki  latar  belakang  ulama,  dalam  mengkritisi pemerintah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mengakibatkan Islam  menjadi  sorotan  yang  kurang  positif.  Padahal  mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam, demikian juga dengan pemimpinnya, jelas merupakan seorang muslim.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab merupakan  salah  satu  keturunan  Nabi  Muhammad  SAW.  Inilah yang  membuat  dirinya  begitu  dihormati  oleh  banyak  kalangan.  Ia pun memiliki banyak jamaah dan pengikut dari berbagai kalangan serta  usia. 1 Sejak  awal  didirikan,  organisasi  ini  mencanangkan Gerakan  nasional  anti  maksiat.  Anggota  FPI  kemudian  rutin melaksanakan  aksi sweeping di  tempat  hiburan  malam  untuk „menangkap’  mereka  yang  dianggap  melanggar  aturan  agama. karena aksinya, banyak pihak kemudian melontarkan kritik, hingga
1 Ida Ayu Novi, „Ini dia Profil Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI yang Masih Keturunan Nabi Muhammad SAW,’ Denpasarupdate.com , 2020 <https://denpasarupdate.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-711003121/ini-dia- profil-habib-rizieq-shihab-imam-besar-fpi-yang-masih-keturunan-nabi- muhammad- saw#:~:text=Habib%20Rizieq%20adalah%20anak%20kelima,Shihab%20dan% 20Syarifah%20Sidah%20Alatas.&text=Rizieq%20Shihab%20menikah%20denga n%20Syarifah,Yahya%20pada%2011%20September%201987> [accessed 26 November 2020].
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |165
kecaman pada organisasi ini. 2 FPI berhasil memelopori sebuah aksi massif yang berpusat di halaman Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi besar-besaran yang dihadiri ribuan umat Islam ini menuntut dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur Jakarta pada saat itu, pasca pidatonya yang kontroversial di  Kepulauan  Seribu.  Sejumlah  pihak  mengklaim  bahwa  aksi  yang dihadiri  oleh  2  juta  orang.  Tidak  ada  angka  pasti  terkait  jumlah demonstran  pada  saat  itu.  Namun,  masa  yang  menggunakan atrubut  serba  putih  itu  terlihat  memadati  halaman  Monas  hingga Bundaran  Hotel  Indonesia,  yang  terpisah  sejauh  hampir  3 kilometer.  Melihat  paparan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa kehadiran  ulama  mampu  memberikan  warna  tersendiri  pada demokrasi di Indonesia.
Pada  akhir  tahun  2020,  Habib  Rizieq  kembali  menghiasi panggung  pemberitaan  media  terkait  kepulangannya  di  Indonesia. Sebelum beliau mendarat di Indonesia, sempat adanya pemberitaan viral,  bahkan  muncul  tanggapan-tanggapan  dari  pemerintah. Seperti  yang  penulis  kutip  pada Tribunpalu.com, rencana kepulangan  imam  besar  Front  Pembela  Islam  (FPI)  Habib  Rizieq Shihab  menuai  sorotan  dari  berbagai  pihak.  Salah  satunya,  ketua Fraksi  PKS  DPR  RI  Jazuli  Juwaini.  Jazuli  meminta,  rencana kepulangan  Habib  Rizieq  Shihab  (HRS)  tidak  dipolemikan  agar
2 Ivan Antina, „Perjalanan Status Hukum FPI, Sempat Diakui Hingga Akhirnya Dibubarkan Pemerintah,’ Kompas.com, 2020 <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15271891/perjalanan- status-hukum-fpi-sempat-diakui-hingga-akhirnya-dibubarkan?page=all> [accessed 31 Desember 2020].
________________________________________________________________________________________
166 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020
suasana politik di dalam negeri tetap kondusif. Menurutnya, negara harus  melindungi  setiap  warga  negara,  termasuk  soal  kepulangan Habib  Rizieq  ke  tanah  air.  “Sebagai  warga  negara  yang  merdeka adalah  hak  beliau  untuk  kembali  ke  Indonesia.  Sebaliknya, pemerintah  berhak  melindungi  hak-hak  setiap  warga  negara  baik diminta ataupun tidak, sesuai konstitusi dan peraturan perundang- undangan,” kata Jazuli kepada wartawan, Minggu (8/11/2020). 3
Tidak  cukup  pemberitaan  di  media  nasional,  kepulangan Habib  Rizieq  Shihab  menjadi  sorotan  media  asing.  Sebagaimana penulis kutip pada akurat,co , kepulangan Habib Rizieq Shihab pada hari  ini  (10/11)  ternyata  ikut  mengundang  perhatian  media Internasional.  Salah  satu  yang  memberitakan  adalah  media Internasional  Associated  Press.  Dalam  kutipan  artikel  pada  selasa (10/11),  media  asal  internasional  ini  memberikan  judul  “Ulama Penghasut  Indonesia  pulang  usai  3  tahun  pengasingan  di  Arab Saudi”.  Ribuan  Jemaah  seorang  ulama  penghasut  menyambutnya dengan  gembira  di  bandara  Indonesia  pada  selasa  pagi,  ketika pulang  perasingan  selama  3  tahun  di  Arab  Saudi  setelah  tuntutan pidana,  termasuk  kasus  pornografi,  dibatalkan,”tulis  Associated Press. 4
3 Tribunpalu.com , „PKS Soroti Rencana Kepulangan Habib Rizieq Shihab: Kita Sambut Beliau Kembali Ke Tanah Air’, Tribunpalu.com , 2020 <https://palu.tribunnews.com/2020/11/08/pks-soroti-rencana-kepulangan- habib-rizieq-shihab-kita-sambut-beliau-kembali-ke-tanah-air> [accessed 27 November 2020].
4 Akurat.co,  „Media  Asing  Soroti  Kepulangan  Habib  Rizieq  ke  Indonesia’, Akurat.co ,  2020  <https://akurat.co/news/id-1234048-read-media-asing-soroti- kepulangan-habib-rizieq-di-indonesia>, [accessed 27 November 2020].
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |167
Melihat  tulisan  dari  media  internasional  di  atas,  konotasi penyampaian  aspirasi  yang  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia  itu adalah sebuah hasutan. Apakah benar kegiatan yang telah terjadi di monas  bukan  bentuk  dari  demokrasi  di  Indonesia?  Apabila  bukan maka  konsepsi  demokrasi  di  Indonesia  itu  seperti  apa?  Padahal, Indonesia  dilahirkan  dari  para  cendikiawan,  yang  di  dalamnya mayoritas ulama-ulama. Selain itu, musyawarah yang menjadi ciri demokrasi  dalam  Islam  senantiasa  mewarnai  perjuangan  dalam sidang-sidang  pra  kemerdekaan,  oleh  bung  karno  dan  kawan- kawan. Maka, selain ingin mengupas seperti apa konsep demokrasi Indonesia  yang  sebenarnya,  penulis  mencoba  menyajikan  sisi-sisi demokrasi  Islam  yang  juga  dapat  menjadi  ruh  demokrasi  di Indonesia.

## B. Metodologi
Pada  artikel  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian normatif, yaitu dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem, ajaran tentang kenyataan. 5
Pendekatan  dilakukan  oleh  penulis  secara  yuridis,  yaitu menggunakan  kegiatan  studi  pustaka,  berupa  peraturan perundang-undangan, maupun referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas secara kualitatif.
5 Defri  Liber  Sonata,  „Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, Fiat Justica: Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2014), 15-26.
________________________________________________________________________________________
168 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020

## C. Pembahasan

## 1. Demokrasi Indonesia
Dalam  sebuah  negara  demokrasi  penting  mengedepankan kepentingan  secara  universal  dibandingkan  dengan  kepentingan pribadi. Urgensi kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan dibandingkan  dengan  egoistis  kekuasaan  sangat  dibutuhkan. Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum,  sebagaimana disebutkan  pada  konstitusi  tertulis  yaitu  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  1  ayat  (3). 6 Negara hukum  adalah  negara  yang  berdiri    diatas  hukum  yang  menjamin keadilan  kepada  warga  negaranya. 7 Sehubungan  dengan  topik penelitian,  ditemuinya  ketidakadilan  terhadap  perlindungan hukum  warga  negara,  yang  mengarah  pada  kepentingan  politik, diantaranya  yaitu  perlindungan  warga  negara  Indonesia  di  luar negeri  (dalam  hal  ini  Habib  Riziek),  karena  dianggap  selalu memberikan  memberikan  kritik  keras  pada  pemerintah  selama berada di tanah air. Padahal, hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. 8
Berdasarkan  paparan  tersebut  maka  hak-hak  Habib  Rizieq sebagai  warga  negara,  meskipun  selalu  melakukan  hak-nya  untuk mengeluarkan  pendapat,  dengan  kritik  yang  tajam  kepada pemerintah  penting  tetap  mendapatkan  perlindungan  hukum
6 Lihat  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
7 Moh.  Kusnadi  dan  Harmaili  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia (Jakarta Selatan: PD. Budi Chaniago, 1988), 153.
8 Pipin  Syaripin, Pengantar  Ilmu  Hukum (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia, 1999), 20.
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |169
ketika yang bersangkutan berada di Arab Saudi. Begitu juga dengan Habib  Rizieq  dalam  memberikan  kritik  terhadap  pemerintah penting memperhatikan ketentuan hukum, agar tetap menjalankan kewajibannya  sebagai  warga  negara  yang  baik,  sehingga menciptakan  budaya  demokrasi  secara  sehat  antara  warga  negara dengan  negara.  Melihat  tujuan  dari  hukum  tersebut,  maka  segala tata  kehidupan  bernegara  penting  memperhatikan  hukum,  baik masyarakat  maupun  pemerintah. 9 Sehingga  terciptalah  tatanan pemerintahan  yang  berlandaskan  demokrasi  rakyat  berlandaskan pancasila, atau yang dikenal dengan demokrasi pancasila.
Secara  etimologis,  demokrasi  (dari  bahasa  Yunani)  adalah bentukan dua kata demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata demos dan cratos membentuk kata demokrasi  yang  memiliki  pengertian  umum  sebagai  bentuk pemerintahan rakyat ( government of the people ), dimana kekuasaan tertinggi  terletak  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan  secara  langsung oleh  rakyat,  atau  melalui  para  wakil  mereka  melalui  mekanisme pemilihan  yang  berlangsung  secara  bebas.  Secara  substansial, demokrasi  adalah  seperti  yang  pernah  dikatakan  oleh  Abraham Lincon,  suatu  pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat.  Jadi, secara  bahasa  demokrasi  adalah  keadaan  negara  dimana  dalam system  pemerintahannya  kedaulatan  di  tangan  rakyat.  Rakyat berkuasa,  pemerintahan  rakyat,  dan  kekuasaan  rakyat.  Sedangkan secara istilah, demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk atau
9 Abdul Rohman, „Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa’, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 18.1 (2020), 62-82.
________________________________________________________________________________________
170 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020
mekanisme  sistem  pemerintahan  suatu  negara  dalam  upaya mewujudkan  kedaulatan  rakyat  (kekuasaan  warga  negara)  atas negara  untuk  dijalankan  oleh  pemerintah  negara  tersebut. 10
Menurut  Aristoteles,  demokrasi  adalah  suatu  negara  dengan kebebasan  karean  melalui  kebebasan  setiap  warga  negara  bisa saling  berbagi  kekasaan  didalamnya. 11 Berdasarkan  definisi  dari para ahli di atas, baik menurut Abraham Lincon maupun Aistoteles memberikan gambaranm bahwa yang dilakukan oleh Habib Riziek selaku  ulama  yang  memiliki  hak  dalam  negara,  baik mengemukakan  pendapat  ataupun  perlakukan  yang  sama dihadapan hukum, maka penting dilindungi oleh konstitusi, hal ini dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem demokrasi.
Dalam  mengawal  terciptanya  penjaminan  terhadap demokrasi  di  Indonesia,  hukum  seharusnya  menjadi  panglima, artinya  harus  menjadi  pelindung  dan  pedoman  kehidupan  tatanan masyarakat. 12 Apabila  hukum  sudah  terealisasi  secara  baik  guna mengakomodasi  demokrasi  di  Indonesia,  maka  Indonesia  akan menjadi negara yang demokratis, sebagaimana cita-cita bersama di NKRI ini.
10 Asyhar Hidayat Dkk, Buku Ajar Pancasila (Bandung: LSIPK Unisba, 2018), 144. 11 Ika, „Materi Tes Wawasan Kebangsaan Demokrasi’, stanbrain.com , 2020 https://stanbrain.com/materi-demokrasi-di-stan-tes-wawasan-kebangsaan/ [acsesed 31 Desember 2020]
12 Abdul  Rohman,  „Implementasi  Perlindungan  Hukum  Jurnalis  Dalam Menjalankan  Profesinya  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tenang Pers’, Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3.1 (2020) 58-80.
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |171

## 2. Islam Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia
Islam  merupakan  ajaran  rahmatan  lil  alamin,  hal  ini ditunjukan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  revolusionernya, yang  merupakan  utusan  Allah  SWT  guna  memberikan  kabar gembira  serta  peringatan  kepada  seluruh  manusia.  Beliau  adalah sebaik-baiknya  pemimpin. 13 Nabi  Muhammad  SAW  yang  memiliki Bukti  nyata  bahwa  nabi  Muhammad  SAW  sebagai  sosok  terbaik dalam  memimpin  negara  adalah  adanya  demokrasi  serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), baik untuk umat muslim maupun  diluar  kaum  muslimin.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  butir- butir  piagam  Madinah,  seperti  untuk  demokrasi  sendiri sebagaimana pada Pasal (2) disebutkan bahwa piagam Madinah ini berlaku  bagi “Seluruh  orang  yang  berada  di  Madinah  adalah  umat yang  satu,  tanpa  kecuali” , 14 artinya  konstitusi  Islam  tepat memberikan  jaminan  bagi  siapapun  yang  berada  di  wilayah Madinah tersebut,
Untuk  konsepsi  hak  warga  negara,  dalam  piagam  Madinah tercantum pada Pasal Pasal 13, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 35, dan 46,  diantaranya: Pasal  13 ,  “Orang-orang  mukmin  yang  bertakwa memiliki  kekuasaan  untuk  menumpas  orang  yang  berontak diantara  mereka,  menganiaya  orang  lain  tanpa  hak,  menyatakan permusuhan,  dan  membuat  kekacauan  diantara  orang-orang
13 Kayis Hawari, „Sifat Kepemimpinan Rasulullah SAW’, Republika.co.id, 2016 <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/ogkrs27/sifat- kepemimpinan-rasulullah-saw> [accesed 31 Desember 2020]
14 Deddy  Ismatullah, Gagasan  Pemerintahan  Modern  Dalam  Konstitusi Madinah (Bandung: Pustaka Attadbir dan Shifa, 2006), 307-311.
________________________________________________________________________________________
172 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi.. JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020
mukmin,  semua  orang  mukmin  berhak  menumpasnya,  sekalipun pelakukunya  adalah  anak  mereka  sendiri.” Pasal  16 , “Siapa  saja diantara  orang  yahudi  yang  mengikuti  kita,  dia  berhak  ditolong  tidak boleh dizalimi dan dianiaya.” Pasal 25 , “Yahudi bani auf adalah umat yang  bergabung  dengan  orang-orang  mukmin.  Orang-orang  yahudi berhak  memegang  agama  mereka,  dan  orang  mukmin  berhak  penuh pada budak-budak, dan jiwa-jiwa mereka, kecuali yang berlaku zalim dan  membangkang.  Jika  berlaku  zalim  dan  membangkang,  dia menghancurkan jiwa dan keluargannya.” Pasal 26 , “Hak bagi yahudi dan bani najar sama dengan hak yahudi bani auf” . Pasal 27 , “Hak bagi bani  harits  sama  dengan  hak  yahudi  bani  auf.” Pasal  28 , “Hak  bagi bani sa’idah sama dengan hak yahudi bani auf.” Pasal 29 , “Hak bagi yahudi bani jusyam sama dengan hak yahudi bani auf.” Pasal 30 , “Hak bagi yahudi bani tsa’labah sama dengan hak yahudi bani auf, kecuali yang  berbuat  zalim  dan  membangkang.  Maka,  senyatanya  dia menghancurkan diri dan keluarganya.” Pasal 31, “Hak bagi yahudi dan bani  aos  sama  dengan  hak  yahudi  bani  auf.” Pasal  46 , “Yahudi  bani aos,  baik  budak-budaknya  atau  diri  mereka,  punya  hak  sama dengan orang-orang  yang  telah  menyepakati  isi  lembaran  ini  dan  mendapat perlakuan baik secara murni dari orang-orang yang telah menyepakati isi lembaran ini kebaikan berbeda-beda dengan kedurhakaan. Tidaklah seseorang  berbuat  sesuatu,  melainkan  kempali  pada  dirinya.  Allah berpihak kepada orang yang paling jujur dan baik dalam menepati isi lembaran  ini.” 15 Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  Islam  sangat
15 Ibid.
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |173
memperhatikan  hak-hak  warga  negaranya,  baik  kaum  muslim maupun non muslim.
Untuk  kewajiban  warga  negara,  berdasarkan  piagam Madinah dapat dillihat pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, dan 44, diantaranya: Pasal 3 , “Orang-orang muhajirin Quraisy tetap  berada  dalam  hukum  semula.  Mereka  berkewajiban  membayar diat  dan  berhak  mengambil  bayaran  diat.  Mereka  berkewajiban menebus  tawanannya  dengan  baik-baik  dan  adil  diantara  orang- orang mukmin.” Pasal 4 , “Bani auf tetap berada dalam hukum mereka yang  semula.  Mereka  berkewajiban  membayar  diat  dan  berhak mendapat  bayaran  diat.  Setiap  kelompok  harus  menebus  tawanannya secara  baik  dan  adil  diantara  orang-orang  mukmin.” Pasal  5 , “Bani Harits bin Al-Khazraj tetap berada dalam hukum mereka yang semula. Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat.  Mereka  berkewajiban  menebus  tawanannya  dengan  baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.” Pasal 6, “Bani sa’idah tetap berada  dalam  hukum  mereka  yang  semula,  Mereka  berkewajiban membayar  diat  dan  berhak  mengambil  bayaran  diat.  Mereka berkewajiban  menebus  tawanannya  dengan  baik-baik  dan  adil diantara  orang-orang  mukmin.” Pasal  7 , “Bani  Hutsm  tetap  berada dalam  hukum  mereka  yang  semula,  Mereka  berkewajiban  membayar diat  dan  berhak  mengambil  bayaran  diat.  Mereka  berkewajiban menebus  tawanannya  dengan  baik-baik  dan  adil  diantara  orang- orang  mukmin.” Pasal  8 , “Bani  Najar  tetap  berada  dalam  hukum mereka yang semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak
________________________________________________________________________________________
174 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi.. JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020
mengambil  bayaran diat.  Mereka  berkewajiban  menebus  tawanannya dengan  baik-baik  dan  adil  diantara  orang-orang  mukmin.” Pasal  9 ,
“Bani  Amar  nin  Auf tetap  berada  dalam hukum  mereka  yang  semula, Mereka berkewajiban membayar diat dan berhak mengambil bayaran diat.  Mereka  berkewajiban  menebus  tawanannya  dengan  baik-baik dan adil diantara orang-orang mukmin.” Pasal 10 , “Bani Nabit tetap berada  dalam  hukum  mereka  yang  semula,  Mereka  berkewajiban membayar  diat  dan  berhak  mengambil  bayaran  diat.  Mereka berkewajiban  menebus  tawanannya  dengan  baik-baik  dan  adil diantara  orang-orang  mukmin.” Pasal  11 , “Bani  Aus  tetap  berada dalam  hukum  mereka  yang  semula,  Mereka  berkewajiban  membayar diat  dan  berhak  mengambil  bayaran  diat.  Mereka  berkewajiban menebus  tawanannya  dengan  baik-baik  dan  adil  diantara  orang- orang mukmin.” Pasal 12, “Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh  meninggalkan  hutang  sedikitpun  diantara  mereka,  mereka berkewajiban  membayarkannya  secara  baik-baik  dalam  melunasi tebusan  dan  diyat;  (2)  dan  seorang  mukmin  tidak  boleh  membuat perjanjian  dengan  seorang  budak  belian  tanpa  persetujuan  tuannya.”
Pasal 14 , “Seorang mukmin tidak boleh diqisas gara-gara membunuh orang  kafir  dan  tidak  boleh  membela  orang  kafir  yang  menganiaya orang  mukmin.” Pasal  17 , “Perdamaian  kaum  mukmin  adalah  satu. Seorang mukmin tidak boleh melakukan perdamaian dalam perang di jalan  Allah  tanpa  melibatkan  mukmin  lainnya  secara  adil.” Pasal  19 ,
“Orang-orang  mukmin  harus  berbagi  adil  dengan  sesamanya  untuk saling menjaga darah mereka di jalan Allah.” Pasal 21 , “Barang siapa jelas-jelas membunuh orang mukmin tanpa alasan, dia harus dibunuh
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |175
lagi  kecuali  pihak  keluarga  terbunuh  rela  menerima  uang  tebus. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kaum mukmin. Tidak boleh salah seorang diantara mereka menyalahi ketentuan ini.” Pasal 44 , “Semua orang  yang  telah  sepakat  denga  nisi  lembaran  ini  berkewajiban melawan  orang  yang  menyerang  Yastrib  (Madinah).” 16 Sama  halnya dengan  konstitusi  berdasarkan  negara  Indonesia,  konstitusi  pada paparan di atas juga selain adanya hak, maka warga Madinah wajib menghormati  hak  orang  lain,  baik  kaum  muslim  maupun  non muslim.
Adapun  Demokrasi  berdasarkan  piagam  Madinah  ini berdasarkan  dengan  memperhatikan  ketentuan  tentang  hak  dan kewajiban  di  atas,  apabila  terjadi  perselisihan  diantara  mereka, maka penting memperhatikan Pasal 17, 42, 45, dan 47, yaitu: Pasal 17 , “Perdamaian  kaum  mukmin  adalah  satu.  Seorang  mukmin  tidak boleh  melakukan  perdamaian  dalam  perang  di  jalan  Allah  tanpa melibatkan  mukmin  lainnya  secara  adil.” Pasal  42 , “Jika  terjadi perselisihan diantara orang-orang yang  menyepakati isi lembaran ini hingga  dikhawatirkan  bisa  menimbulkan  konflik,  harus  dikembalikan kepada  Allah  dan  Muhammad  yang  menjadi  utusan  -Nya.  Allah berpihak kepada orang yang paling takwa dan paling baik.” Pasal 45 ,
“(1) Jika diajak untuk berdamai, semua orang yang sudah menyepakati isi  lembaran  ini harus  menerimanya  dan melaksanakan  isi  perjanjian damai tersebut. orang-orang mukmin harus menerima ajakan damai, kecuali  dengan  orang-orang  yang  memerangi  Islam;  (2)  setiap  orang
________________________________________________________________________________________
176 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi.. JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020
tetap  berhak  atas  bagian  (kekayaannya)  yang  telah  disepakati  sejak dulu.” Pasal 47 , “Tidak ada seorangpun yang mengubah isi lembaran ini, melainkan orang zalim dan durhaka. Barang siapa yang keluar dari Madinah,  dia  aman.  Barang  siapa  yang  tetap  diam  di  Madinah,  dia aman, kecuali orang zalim dan durhaka. Allah melindungi orang yang berbuat  baik  dan  bertakwa.  Dan  Muhammad  utusan  Allah.” 17
Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka  kedudukan  Nabi  Muhammad SAW  sebagai  pengadil  di  muka  bumi,  yang  menjalankan  perintah Allah  SWT,  guna  memberikan  rasa  keadilan  terhadap  penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun non muslim. Maka, keadilan benar-benar  terjaga,  karena  Allah  SWT  dan  Nabi  sekaligus Rassulullah  yang  menjadi  sumber  keadilan  hadir  di  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dihubungkan  dengan  stigma  terhadap  Habib  Rizieq sebagaimana yang dipaparkan oleh media Internasional Associated Press,  yang  menyebutkan  bahwa  beliau  sebagai  pembuat  rusuh, maka  tidak  tepat.    Pembuat  rusuh  apabila  melihat  kata  dasarnya adalah “rusuh”, sebagaimana dikutip dari arti kbbi.com (2017), arti kara “rusuh” yatiu tidak aman karena banyak gangguan keamanan, atau  dapat  diartikan  juga  kata  “rusuh  “ini,  yaitu  kacau,  rebut, huru-hara,  di  negara  itu  sering  timbul  pemberontakan. 18 Berarti Habib  Rizieq  dengan  pernyataan  media  internasional  tersebut adalah pembuat kacau atau kerusakan. Padahal, sebagaimana yang
17 Ibid.
18 Barb Dwer, „Arti Kata Rusuh, Makna, Pengertian dan Definisi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,’ artikbbi.com , 2017 <https://artikbbi.com/rusuh/> [accessed 4 Januari 2021]
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |177
disampaikan  sebelumnya  bahwa  di  negara  demokrasi  hak berpendapat itu dijamin oleh konstitusi.
Karakteristik  demokrasi  di  Indonesia  sebenarnya  memiliki kesamaan  dengan  Islam,  hal  ini  terlihat  dari  adanya  tata  cara penyelesaian  perselisihan  secara  musyawarah,  barulah  pemilik kedaulatan berkewajiban mengambil alihnya berdasarkan tata cara yang  menjadi  kewenangannya.  Apabila  pada  konstitusi  Madinah memakai  kedaulatan  Tuhan,  yaitu  Allah  SWT  sebagai  rujukan terakhir,  dan  Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  utusan  Allah  untuk mengambil keputusan.
Bagaimanapun  Islam  telah  melekat  pada  jiwa  bahkan budaya  pada  masyarakat  Indonesia,  sehingga  dapat  dikatakan budaya  maupun  karakteristik, serta  kebiasaan  masyarakat muslim menjadi  budaya  hukum.  Kebudayaan  mencakup  suatu  sistem tujuan-tujuan  dan  nilai-nilai  tertentu. 19 Apabila  melihat kebudayaan  Islam  yang  bertransformasi  pada  Demokrasi  di Indonesia, seharusnya pemerintah sebagai yang diamanati pemilik demokrasi (rakyat) ini mampu mengimplementasikan sebagaimana Nabi  Muhammad  SAW  yang  melindungi  serta  mendengarkan aspirasi  warga  non  mukmin.  Siapapun  pemerintahnya,  siapapun yang  menjabat,  Indonesia  yang  setiap  masa  kepemimpinan  selalu kepala pemerintahannya adalah seorang muslim, selayaknya dapat memberikan  perlindungan  serta  pengakuan  aspirasi  ulama,  untuk
19 Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosial (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2011), 88.
________________________________________________________________________________________
178 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..
JURNAL SOPHIST Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020
dihormati  serta  dijadikan  nasihat  ataupun  masukan  bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pada  awalnya,  manusia  hidup  dalam  kesatuan-kesatuan sosial  yang  disebut  masyarakat  ( Community) dan  bangsa.
Masyarakat  yang  melupakan  nilai  ajaran-ajaran  dari  agamanya, cenderung malalaikan norma, contohnya praktik korupsi, dan lain- lain. 20 Berdasarkan  teori Reclepie  in  Complexu, Gib  yang  mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Sristian van den Berg (1945-1927). Menurut  teori  ini,  bagi  orang  Islam  berlaku  penuh  hukum  Islam sebab  dia  telah  memeluk  Islam  walaupun  dalam  pelaksanaannya masih  terdapat  penyimpangan-penyimpangan. 21 Bisa  saja  teori  ini berlaku  bagi  para  pemerintah  yang  menganggap  bahwa  ulama sebagai  ancaman  dalam  berdemokrasi  di  Indonesia,  padahal pemerintah  itu  sendiri  seharusnya  mengetahui  bahwa  pada konstitusi Madinah sendiri bahwa nilai-nilai musyawarah tersebut wajib  dilaksanakan  pada  warga  Madinah  oleh  Nabi  Muhammad SAW, ketika terdapat perselisihan.
Berdasarkan pembahasan mengenai demokrasi dalam sudut pandang  konstitusi  nasional  maupun  Islam,  kedua-duanya memiliki  beberapa  kesamaan,  yaitu  penghormatan  terhadap  hak dan  kewajiban  terhadap  warga  negaranya,  terutama  jaminan terhadap  mengeluarkan  pendapat.  Maka,  sudah  sepatutnya  antara
20 Abdul  Rohman  dan  Nurul  Huda,  „Dampak  Penanaman  Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Semangat Kebangsaan Pada Siswa SMK Bani Mahfud’, Civitas: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic, 2.1 (2020), 20-30. 21 Juhaya  S.  Praja, Teori  Hukum  dan  Aplikasinya (Bandung:  Pustaka  Setia, 2011), 81.
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |179
ulama  dan  pemerintah  duduk  bersama  untuk  kemajuan  stabilitas nasional.  Sehingga,  tidak  lagi  terjadi  perselisihan,  bahkan  dengan hadirnya  ulama  mampu  menjadi  aset  yang  berharga,  yaitu memberikan  masukan-masukan  yang  membangun  untuk kemaslahatan umat, serta kemajuan bangsa dan negara.

## D. Penutup
Demokrasi  di  Indonesia  merupakan  model  dari  kedaulatan rakyat.  demokrasi  pancasila  yang  bercirikan  masyarakat  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, penting menjadi salah satu  media  penyampaian  aspirasi  masyarakat  yang  dilindungi konstitusi.  Hukum  harus  menjadi  panglima,  yang  mengawal demokrasi Pancasila dapat berjalan sebagaimana mestinya di NKRI.
Islam  memberikan  gambaran  bahwa  hidup  bernegara penting  senantiasa  bermusyawarah,  serta  adanya  perlindungan HAM  bagi  warganya.  Nabi  Muhammad  SAW  menjadi  pelopor lahirnya  demokrasi  pada  masyarakat  plural  dengan  konstitusi Madinah.  Terdapat  aspek-aspek  yang  mampu  berkontribusi efisiensi  demokrasi  di  Indonesia  dari  demokrasi  Islam,  hal  ini dikarenakan  pembentukan  pola  kebudayaan  yang  bersumber  dari kebudayaan  masyarakat  Islam  itu  sendiri,  karena  muslim  menjadi warga  mayoritas  di  Indonesia.  Selain  itu,  nilai-nilai  yang  terdapat pada  demokrasi  Islam  maupun  demokrasi  Indonesia  sama-sama menitikberatkan pada musyawarah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, guna kemaslahatan masyarakatnya.
________________________________________________________________________________________
180 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020

## DAFTAR PUSTAKA
Akurat.co ,  „Media  Asing  Soroti  Kepulangan  Habib  Rizieq  ke Indonesia’,  Akurat.co,  2020,  < https://akurat.co/news/id- 1234048-read-media-asing-soroti-kepulangan-habib- rizieq-di-indonesia > [accessed 27 November 2020]
Antina, Ivan, „Perjalanan Status Hukum FPI, Sempat Diakui Hingga Akhirnya  Dibubarkan  Pemerintah,’ Kompas.com, 2020
< https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/152718
91/perjalanan-status-hukum-fpi-sempat-diakui-hingga- akhirnya-dibubarkan?page=all >  [accessed  31  Desember
2020].
Dwer,  Barb,  „Arti  Kata  Rusuh,  Makna,  Pengertian  dan  Definisi  –
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’, artikbbi.com ,
2017  < https://artikbbi.com/rusuh/ >  [accessed  4  Januari
2021]
Hidayat, Asyhar, Dkk, Buku Ajar Pancasila (Bandung: LSIPK Unisba,
2018) Hawari, Kayis, „Sifat Kepemimpinan Rasulullah SAW’, Republika.co.id, 2016 < https://republika.co.id/berita/koran/news-
update/ogkrs27/sifat-kepemimpinan-rasulullah-saw >
[accesed 31 Desember 2020]
Ismatullah,  Deddy, Gagasan  Pemerintahan  Modern  Dalam  Konstitusi
Madinah (Bandung: Pustaka Attadbir dan Shifa, 2006)
____________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember 2020
Rohman, Badruzzaman,Huda
Masa Depan Demokrasi.. |181
Ika,  „Materi  Tes  Wawasan  Kebangsaan  Demokrasi’, stanbrain.com ,
2020 https://stanbrain.com/materi-demokrasi-di-stan- tes-wawasan-kebangsaan/ [acsesed 31 Desember 2020]
Kusnadi, Moh, and Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia (Jakarta Selatan: PD. Budi Chaniago, 1988)
Novi, IA. „Ini dia Profil Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI yang Masih Keturunan Nabi Muhammad SAW,’ Denpasarupdate.com , 2020
< https://denpasarupdate.pikiran-rakyat.com/nasional/pr- 711003121/ini-dia-profil-habib-rizieq-shihab-imam- besar-fpi-yang-masih-keturunan-nabi-muhammad- saw#:~:text=Habib%20Rizieq%20adalah%20anak%20keli ma,Shihab%20dan%20Syarifah%20Sidah%20Alatas.&text= Rizieq%20Shihab%20menikah%20dengan%20Syarifah,Yah ya%20pada%2011%20September%201987 >  [accessed  26
November 2020].
Praja,  JS, Teori  Hukum  dan  Aplikasinya (Bandung:  Pustaka  Setia,

## 2011)
Rohman,  Abdul,  „Implementasi  Perlindungan  Hukum  Jurnalis Dalam  Menjalankan  Profesinya  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tenang  Pers’, Aktualita  :
Jurnal Ilmu Hukum , 3.1 (2020), 58-80
Rohman,  Abdul,  „Kewenangan  Penjabat  Kepala  Desa  Dalam Mengangkat  Perangkat  Desa’, Syiar  Hukum  :  Jurnal  Ilmu Hukum, 18.1 (J2020), 62-82
________________________________________________________________________________________
182 | Rohman, Badruzzaman, Huda Masa Depan Demokrasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 2 No.2 Juli – Desember  2020

## Rohman, Abdul, and Nurul Huda, „Dampak Penanaman Nilai-Nilai
Pancasila Terhadap Semangat Kebangsaan Pada Siswa SMK Bani Mahfud’, Civitas : Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic, 2.1
(2020), 20-30
Sonata,  DL,  „Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:
Karakteristik  Khas  Dari  Metode  Meneliti  Hukum’, Fiat Justica: Jurnal Ilmu Hukum , 8.1 (2014), 15-26
Syaripin, Pipin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: CV. Pustaka Setia,
1999)
Tribunews.palu.com ,  „PKS  Soroti  Rencana  Kepulangan  Habib  Rizieq
Shihab:  Kita  Sambut  Beliau  Kembali  Ke  Tanah  Air’,
Tribunpalu.com,
2020,
< https://palu.tribunnews.com/2020/11/08/pks-soroti- rencana-kepulangan-habib-rizieq-shihab-kita-sambut- beliau-kembali-ke-tanah-air >  [accessed  27  November
2020]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Warrasih,  Esmi, Pranata  Hukum  Sebagai  Telaah  Sosial (Semarang:
Badan Penerbit Undip, 2011)