## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 247-260 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz;
Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT *
Kamarusdiana, 1 Najla Nurul Aini, 2 Muhammad Ishar Helmi 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  considerations  and  basis for  the  decision  of  the  Panel of Judges  Number:  0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb  who  hadhanah  to  his  mother  and  Decision Number: 1476/Pdt.G/2017/PAJT which is the second child who is not yet mumayyiz under his father's upbringing This research is a qualitative research with a statute approach and a case  approach  which  refers  to  the  legal  norms  contained  in  the  legislation  and  court decisions  by  analyzing  two  decisions  relating  to  the  determination  of  hadanah  rights decisions.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  concluded  that  the  Panel  of  Judges  in deciding a hadhanah case solely prioritized the interests of the child, the Panel of Judges of the Marabahan Court gave hadhanah rights to the mother in accordance with the will of the law and the benefit of the child, as well as the judges of the East Jakarta Religious Court set the  child  who  has  not  mumayyiz  to  the  father  because  he  is  considered  capable  of  taking care of the child based on the benefit of the child..
Keywords: Hadhanah; Religious Court Decisions; Legal Theory in Judge Decisions
Abst rak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar putusan Majelis Hakim Nomor:  0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb  yang  hadhanah  kepada  ibunya  dan  Putusan  Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT  yang  mana  anak  kedua  yang  belum mumayyiz di  bawah  asuhan bapaknya    Penelitian  ini  merupakan    penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus (case  approach) yang  mengacu  pada norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan dengan menganalisis dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak  hadanah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  Majelis  Hakim  dalam memutuskan  sebuah  perkara  hadhanah  semata-mata  mendahulukan  kepentingan  sang anak, Majelis Hakim Pengadilan Marabahan memberikan hak hadhanah kepada ibu sesuai kehendak peraturan Undang-Undang dan kemaslahatan anak tersebut, begitu pula majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan anak yang belum mumayyiz kepada bapak  karena  dinilai  mampu  untuk  memelihara  anak  berdasarkan  kemaslahatan  anak tersebut.
Kata Kunci : Hadhanah Belum mumayyiz ; Putusan Pengadilan Agama; Teori Hukum dalam Putusan Hakim
* Manuscript  received  date:  January  12,  2021,  revised:  May  17,  2021,  approved  for  publication: August 28, 2021.
1 Kamarusdiana adalah  dosen  pada  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta. Email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id
2 Najla Nurul Aini adalah Peneliti di FSH UIN Jakarta. Email: najla96aininurul@gmail.com
3 Muhammad  Ishar  Helmi adalah  dosen  pada  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengasuhan ataupun pemeliharaan anak ( hadhanah) . Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu acuan dasar hukum oleh hakim  pengadilan  agama  dalam  memutuskan  suatu  perkara  termasuk  perkara hadhanah .  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  bahwasanya  pemeliharaan anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya. Kemudian bila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Selain itu dijelaskan kembali dalam pasal 156 KHI secara detail.
Hukum  Islam  juga  mewajibkan  orang  tua  untuk  melaksanakan hadhanah terhadap  anak  yang  masih  kecil.  Menurut  Al-Mawardi  pengasuhan  selesai  bilamana anak yang diasuh sudah telah tamyiz (pandai, biisa membedakan). 4 Dalam kitab fikih pula dijelaskan bahwa, pemeliharaan atau pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu anak, yakni usia, jenis kelamin anak dan juga kondisi dan karakter dari orang tua, termasuk agama, tempat dan lain-lain. 5
Ulama  menetapkan  sifat-sifat  atau  kondisi  yang  berbeda  antara  satu  dengan yang lainnya. Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki pengasuh.  Syarat-syaratnya  adalah  si  pengasuh  (suami/istri)  tidak  melakukan riddah, tidak  fasik,  ibu  si  anak  tidak  menikah  lagi  dengan  suai  baru  kecuali  suami  barunya mempunyai  sifat  penyayang,  tidak  meninggalkan  tempat  kediaman.  Selain  itu, kelompok  Syafi’iyah  menyebutkan  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pengasuh.  Persyaratan  tersebut  ialah  berakal,  merdeka,  muslim,  penyayang,  dapat dipercaya,  berada  di  tempat  kediaman  asal,  dan  tidak  menikah  lagi  dengan  suami baru, kecuali suami pertama rela. 6
Imam  Syafi’i  menetapkan  anak  yang  diasuh  oleh  ibunya,  di  bawah pengasuhannya  sampai  sang  anak bulugh (sudah  menjadi  baligh).  Imam  Ahmad  bin Hanbal  berpendapat  bahwasanya  anak  perempuan  yang  umurnya  masih  dibawah  7 tahun maka ibu berhak mengasuh sampai usianya lebih dari 7 tahun, setelah itu sang anak  dapat  memilih.  Imam  Malik  juga  berpendapat  batasan  anak  perempuan  yang asuh oleh ibunya ialah sampai sang anak melakukan pernikahan. 7
Penentuan batas usia anak laki-laki menurut Imam Abu Hanifah ialah umurnya kurang dari 7 atau 9 tahun maka ibu berhak mengasuh anak tesebut, ketika sang anak sudah dianggap mampu mandiri, maka ia boleh memilih pengasuhnya sendiri. Imam Malik menetapkan balighnya anak laki-laki menjadi penentu apakah anak masih harus besama  ibunya  atau  sudah  boleh  memilih  sendiri.  Sedangkan  Imam  Hanbali
4 Wahbah Zuhaili, Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Aziz, Cet Ke II , Al-Fiqhu Asy- Syafi’i Al-Muyassar , (Jakarta: Almahira, 2012), h.65 5 Asep  Saepudin  Jahar,  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis  Kajian  Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasiona l, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013 h.35
6 Asep  Saepudin  Jahar,  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis  Kajian  Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasiona l, h.35
7 Asep  Saepudin  Jahar,  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  dan  Bisnis  Kajian  Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasiona l, h.36
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT
menyamakan batasan usia anak laki-laki dengan anak perempuan yakni 7 tahun dalam masa pengasuhannya. 8
Di  Indonesia,  aturan  mengenai  pengasuhan  anak  telah  diatur,  bahwasanya orang  tua  bersama-sama  memiliki  kewajiban  untuk  memelihara  anak.  Hal  tersebut diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan 9 ,  Kompilasi Hukum  Islam 10 dan  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan dengan masalah tanggung jawab dan pengasuhan terhadap anak. Sesuai dengan pesan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak bilamana terjadi perceraian maka menjadi kewajiban bersama sang orang tua dalam mengasuh.
Namun,  jika  terdapat  perelisihan  dalam  mengasuh  anak  maka  sistem  hukum yang  digunakan  hakim  di  Indonesia  untuk  menyelesaikan  permasalahan pemeliharaan,  tanggung  jawab  dan  pengasuhan  terhadap  anak  tidak  hanya menggunakan  undang-undang  tertulis,  yakni  menggunakan  hukum  Islam  yang berkaitan  dan  menggunakan  berbagai  macam  pertimbangan  dengan  permasalahan tersebut.
Perselisihan  dalam  pengasuhan  anak  dapat  terjadi  bilamana  kedua  orang  tua tidak  sejalan  dalam  mengasuh.  Maka  dari  itu  Majelis  Hakim  dapat  memutuskan perselisihan  tersebut  kepada  siapakah  yang  paling  baik  untuk  mengasuh  anak. 11 Seperti  dalam  dua  perkara hadhanah yang  ingin  penulis  teliti  pada  putusan  di Pengadilan  Agama  Nomor:  0018/Pdt.G/2017/PA.  Mrb  diamana  hakim  memutuskan hak hadhanah anak  yang  belum  mumayiz  dalam  usia  5  tahun  kepada  ibu,  saat perceraian  orang  tua  terjadi.  Hal  tersebut  berjalan  sesuai  kehendak  undang-undang dan  pertimbangan  hakim.  Sedangkan  pada  putusan  di  Pengadilan  Agama  Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT,  hakim  memutuskan  untuk  memberi  izin  kepada  pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap termohon, dan memberikan pemeliharaan ( hadhanah )  kedua  anak  pemohon  kepada  bapak  (pemohon)  disaat  usia  anak  kedua belum mumayiz pada saat perceraian. Sebagaimana yang sudah sedikit dipaparkan di atas bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang ada mengenai permasalahan hak pemeliharaan atau hadhanah terhadap anak
Fokus penelitian ini  tentang ketentuan hak hadhanah bagi anak belum mumayyiz dalam  fiqh  dan  hukum  di  Indonesia  serta  pertimbangan  hukum  hakim  dalam menyelesaikan  perkara  di  Pengadilan  Agama  Nomor:  0018/Pdt.G/2017/Pa.  Mrb  dan pada  putusan  di  Pengadilan  Agama  Nomor:  1476/Pdt.G/2017/PAJT  dalam  memutus perkara hadhanah.
8 Asep  Saepudin  Jahar,  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  Dan  Bisnis  Kajian  Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasiona l, h.36-37
9 Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dapat dilihat dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
10 Permasalahan  Hak Hadhanah dan  Pemeliharaan  atau  Pengasuhan  Anak  Akibat  Terjadnya Perceraian dijelaskan dalam Pasaal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.
11 Lihat  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  156  Huruf  E  yang  menjelaskan  bilamana  terjadi perselisihan maka Pengadilan Agama dapat memutus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat. 12 Penelitian  ini berupa analisis terhadap dua putusan  yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadanah    di  Pengadilan  Agama  Nomor:  0018/Pdt.G/2017/PA.  Mrb  dan di  Pengadilan Agama Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT. Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  Peneltian  pendekatan  Perundang-undangan ( statute approach ) 13 , Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum  Islam  serta    pendekatan  kasus (case  approach) 14 ,  dengan  s umber  Data 0018/Pdt.G/2017/PA.  Mrb, beserta pertimbangan  hakim  pada  putusan  tersebut  dan putusan  di  Pengadilan  Agama Nomor:  1476/Pdt.G/2017/PAJT ,  beserta  Pertimbangan Hakim  pada  putusan  tersebut.  Sumber  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti rancangan  undang-undang, hasil- hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 15 Kegunaan dari sumber data sekunder ialah  memberikan  petunjuk  bagi  peneliti. 16 Sebagaimana  pendapat  paraahli  hukum yang  mempelajari  suatu  bidang  tertentu  secara  khusus  yang  akan  memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hadhanah Menurut Ajaran Islam
Hadhanah menurut  terminologis,  berarti  meletakkan  sesuatu  di  dekat  tulang rusuk  atau  dipangkuan  ibu  waktu  menyusukan  anaknya  meletakkan  anak  itu  di pangkuannya,  seakan-akan  ibu  di  saat  itu  melindungi  dan  memelihara  anaknya. Sehingga hadhanah dijadikan  istilah  yang  maksudnya  ialah  pendidikan  dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. 17
Menurut ahli fikih seperti Muhammad Ibnu Ismail San’ani mengatakan bahwa pemeliharaan  anak  atau hadhanah berasal  dari  kata  ( hadhn )  yang  memiliki  arti mengasuh  atau memelihara seperi dalam ungkapan ( hadn al-shabiiy )  yang mengasuh dan memelihara. 18
12 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, (Jakarta: SinarGrafika: 2010), h. 105 13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), h. 93
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. Ke-4, h. 94
15 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 119 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. Ke-4, h.155
17 Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  :  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2009), H. 215
18 Al-Imam  Muhammad  Ibnu  Ismail  San’ani, Subulussalam, Penerjemah:  Abu  Bakar  Muhammad, (Bandung: Dahlan), Juz 3, H. 227
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT
Kata  pengasuhan  anak  dalam  fikih  digunakan  dua  kata  namun  ditujukan untuk  maksud  yang  sama  yaitu kafalah dan hadhanah .  Dalam  arti  sederhana  ialah pemeliharaan  atau  pengasuhan. 19 Dalam  arti  yang  lebih  lengkap Hadhanah adalah pemeliharaan  anak  yang  masih  kecil  setelah  terjadinya  putus  perkawinan.  Ulama sepakat  hukum hadhanah ,  mendidik  dan  merawat  anak  adalah  wajib.  Tetapi  mereka berbeda dalam hal itu, apakah hak hadhanah itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak untuk memilih ikut bersama siapa. Ulama madzhab Hanafi dan  Maliki misalnya  berpendapat  bahwa  hak hadhanah itu menjadi  hak  ibu.  Sedangkan  menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak, bahkan menurut  Wahbah  Al-Zuhaily  hak hadhanah adalah  hak  bersyarikat  antara  ayah,  ibu dan  anak.  Jika  terjadi  pertengkaran  maka  yang  didahulukan  adalah  hak  atau kepentingan si anak. 20
Pengasuhan anak merupakan hak dasar dari seorang ibu, sebagaimana ulama menyimpulkan  bahwa  kerabat  ibu  lebih  didahulukan  daripada  kerabat  ayah.  Oleh karena itu, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak seperti berikut: 21 1). ibu, tapi jika ada faktor yanng membuatnya tidak layak menjadi pengasuh maka jatuh ke ibunya ibu (nenek) dan seterusnya 2).  Lalu jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan  maka  dialihkan  kepada  ibunya  ayah  (nenek),  setelah  itu  3).  saudara perempuan  kandung,  4).  saudara  perempuan  dari  ibu,    5).  saudara  perempuan  dari ayah, 6). putri saudara kandung, 7). putri saudara dari ibu, 8). bibi kandung dari ibu ( al-khalah asy-syaqiqah ), 9). bibi dari ibu ( al-khalah li-umm ).
Jika anak kecil tersebut tidak punya kerabat wanita diantara orang-orang di atas  atau  sekalipun  ada  tapi  tidak  layak  mengasuh,  maka  hak  asuh  dialihkan  pada kerabat  laki-lakinya  berdasarkan  urutan  hak  menerima  waris.  Dengan  demikian  hak asuh beralih kepada ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya. Berikut ini adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki dari ayah, putra saudara laki-laki kandung, putra saudara  putra  saudara  laki-laki  dari  ayah,  paman  kandung  dari  ayah,  paman  dari ayah, saudara laki-laki kakek dari ayah ( ‘amm abihi asy -syaqyiqah ) dan saudara laki-laki kakek dari ayah ( ‘amm abihi li -ab ). 22
Jika  tidak  terdapat  kerabat  laki-laki  ashabah,  atau  sekalipun  ada  tapi  tidak layak mengasuh, maka hak asuh dialihkan kepada mahram kerabat laki-lakinya yang bukan  ashabah.  Dengan  demikian  hak  asuh  diberikan  secara  berurut  kepada  kakek dari ibu, saudara laki-laki kakek dari ibu, saudara laki-laki kandung ibu, saudara laki- laki nenek dari ayah ( al-khal li-ab ) dan saudara laki-laki nenek dari ibu ( al-khal li-umm ). Jika  tidak  memiliki  kerabat  sama  sekali  maka  hakim  bertanggung  jawab  menunjuk orang yang layak mengasuh anak. 23
19 Amir  Syariffudin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan  Undang- Undang , (Jakarta: Prenada Media, 2007), H.327
20 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoepe, 1999), H.415
21 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, H. 340-341
22 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah ,Jilid 2, H. 341
23 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, H.341

## 2. Hadhanah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Permasalahan  pemeliharaan,  pengasuhan  dan  perlindungan  terhadap  anak ( hadhanah ) menjadi hal yang sangat penting, maka Negara berkewajiban menjamin hal tersebut  untuk  diatur  ke  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan yang  telah  dibuat  menjelaskan  akan  perihal hadhanah di  dalam  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  dalam Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam    UU  No.  1  tahun  1974    dijelaskan  pada    pasal  45,  pasal  47  mengenai kewajiban  kedua  orang  tua  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  sebaik mungkin sampai sang anak berumur 18 tahun atau sampai sang anak melangsungkan pekawinan. 24 Dan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  ditegaskan  kembali  tentang hadhanah  pada  pasal  98  bahwasanya  pengadilan  dapat  menunjuk  seseorang  kerabat terdekat  untuk  mengasuh  si  anak  bilamana  kedua  orang  tuanya  dianggap  tidak mampu.  Kemudian  pasal  104  KHI  dijelaskan  bahwa  dalam  pengasuhan  anak,  ayah adalah orang yang  bertanggung jawab dalam masalah pembiayaannya. 25
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  ayat  2  juga menjelaskan  tentang  perlindungan  terhadap  anak  ialah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  mendidik  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 26 Dan juga dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kuasa asuh terhadap anak yang masih belum dewasa. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. 27
Dijelaskan pula dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  bahwa  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  dan mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak. Sangat    jelas  peraturan perundang-undangan di atas dibuat bertujuan untuk menjamin pelindungan hak dan
24 Lihat Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 dan 47
25 Lihat  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  98-104- 105-106
26 Lihat  Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2
27 Lihat  Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT
kewajiban segenap rakyat Indonesia terutama dalam masalah anak yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 28

## 3. Putusan Hakim Tentang Hak Hadhanah
Putusan  Pengadilan  Agama  Marabahan  Nomor:  0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dapat disimpulkan bahwasanya Majelis Hakim yang menolak gugatan mantan suami (penggugat)  terhadap  mantan  istri  (tergugat)  yang  meminta  hak  asuh  anak  jatuh  di bawah  asuhannya  merupakan  bentuk  keinginan  seorang  ayah  untuk  memberikan kasih  sayang  terhadap  anaknya.  Ada  kekhawatiran  seorang  ayah  terhadap  anaknya akan  tumbuh  kembangnya  sang  anak  di  masa  depan.  Sang  ayah  merasa  khawatir mantan  istrinya  tidak  menjaga,  merawat  dan  mendidik  sang  anak  dengan  sebaik- baiknya.
Sehubungan  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  menetapkan  hak  asuh anak umur 6 tahun 9 bulan tetap berada di bawah ibunya diputuskan dengan berbagai pertimbangan,  bukan  hanya  karena  usia  anak  yang  diminta  hak  asuhnya  belum mumayyiz  atau  masih  di  bawah  12  tahun.  Majelis  Hakim  mengindikasikan  bahwa adanya  komunikasi  yang  tidak  lancar  antara  penggugat  dan  tergugat  dalam  hal pengasuhan anak. Majelis Hakim juga membebankan kepada pihak penggugat untuk membuktikan  apakah  sang  ibu  (mantan  istri/  ibu  dari  anak  Jena)  dalam  mengasuh anak Jena melakukan hal yang melanggar ketentuan pengasuhan anak.
Di  dalam  pertimbangan,  Majelis  Hakim  tidak  ditemukan  fakta  sang  ibu  telah melakukan  pelanggaran  dalam  mengasuh  anak.  Penggugatpun  tidak  memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta hak asuh anak Jena, maksudnya sang ayah tidak  memiliki  alasan  yang  kuat  untuk  mengalihkan  pengasuhan  anak  kepadanya karena  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  alasan  yang  kuat  dalam  hal  prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. 29
Sehubungan dengan itu dalam Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga  menjelaskan  tentang  perlindungan  terhadap  anak  ialah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  mendidik  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan    martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 30 Seperti dalam  putusan,  penulis  setuju  dengan  Majelis  Hakim  bahwa  tidak  ditemukan  fakta bahwa sang ibu melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa sang anak.
Penulis  setuju  dengan  putusan  Majelis  Hakim  untuk  menolak  gugatan  hak hadhanah ,  sesuai  dengan  amanah  dalam  Pasal  105  KHI  bilamana  terjadi  perceraian
28 Penjelasan  berdasarkan  pertimbangan  dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan  di dalam UU NO 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
29 Pertimbangan hukum dalam putuan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb. H. 16-17
30 Lihat  Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2
maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak  ibunya.  Dalam  pasal  Pasal  156  KHI  ditegaskan  kembali  bahwasanya  anak  yang belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan hadhanah dari  ibunya,  bilamana  ibunya meninggal dunia maka pengasuhan dapat digantikan.
Pasal  41  huruf  (a)  UU  No.1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan  baik ibu  ataupun  bapak  memiliki  kewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya  semata-mata  demi  kepentingan  sang  anak.  Kembali  lagi  dengan  pernyataan Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  bahwasanya  ada  norma  hukum 31 yang mewajibkan  ayah  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak.  Hal  tersebut  seharusnya  dimaknai  sebagai  sarana ayah  untuk  silaturahmi  dan  bercengkrama  dengan  anaknya,  bukan  hanya  dimaknai sekedar memenuhi kebutuhan materi saja.
Doktrin hukum Islam di dalam pendapat Wahbah al Zuhaily pada kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu dinyatakan: 32 dijelaskan bilamana terjadi perselisihan dalam hal hadhanah maka yang diutamakan adalah kepentingan anak.
قوقح ةثلاث ابه قلعتت  ةناضلحا نا ينققلمحا ءاملعلا ىدل رهاظلاو م ح اع ضلحا ق قح و ةنا لحا هذه ينب قيفوتلا نكما ناف هماقم موقي نم وا بلاا قح و نوضلمحا قوق ا بجو هب يرصلم نوضلمحا قح مدق تضراعت ناو
Menurut  pendapat  ulama  ahli  tahqiq  yang  paling  kuat,  bahwa  hadhanah  merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak.
Hadits riwayat Ahmad dan  Abu  Dawud  yang menyatakan  bahwa  ibu berhak dengan anak itu, selama engkau (ibu) belum atau tidak menikah lagi. Rasulullah SAW bersabda:
ِنَِثَّدَح ،َّيِعاَزْوَْلْا  ِنِْعَ ي وٍرْمَع  ِبَِأ ْنَع ،ُديِلَوْلا اَنَ ثَّدَح ،ُّيِمَلُّسلا ٍدِلاَخ ُنْب ُدوُمَْمَ اَنَ ثَّدَح وُرْمَع َّنِإ ،َِّللَّا َلوُسَر َيَ :ْتَلاَق ًةَأَرْما َّنَأ ،وٍرْمَع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ِهِ دَج ْنَع ،ِهيِبَأ ْنَع ، ٍبْيَعُش ُنْب اَذَه  ِنِْبا
َتْ نَ ي ْنَأ َداَرَأَو ، ِنَِقَّلَط ُهَبََأ َّنِإَو ،ًءاَوِح ُهَل يِرْجِحَو ،ًءاَقِس ُهَل يِيْدَثَو ،ًءاَعِو ُهَل  ِنِْطَب َناَك
ُهَعِز :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر اََلَ َلاَقَ ف ، ِ نِِم )) ِحِكْنَ ت َْلَ اَم ِهِب ُّقَحَأ  ِتْنَأ ي (( 33
Telah  meriwayatkan  hadis  Mahmud  bin  Khalid  al-Sulamiy,  telah  meriwayatkan  al- Walid dari Abi ‘Amr yakni al-Auza’i, telah meriwayatkan kepadaku Amr’ bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya Abdillah bin ‘Amr sesungguhnya seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-lakiku ini adalah yang
31 Norma hukum tersebut ialah pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahaun 1974 tentang Perkawinan.
32 Pertimbangan  Hukum  dalam  Putusan  Nomor  0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb,  dapat  dilihat  juga  di Wahbah al Zuhaily, Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu Juz VII, h. 719 33 Abi Daud Sulaiman Sajastani, Sunan Abu Daud , H. 529
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT
dahulu aku mengandungnya dan tetekku adalah untuk memberi minum dan buaianku adalah  tempat  tidurnya  dan  sesungguhnya  ayahnya  telah  menceraikanku  dan  ingin memisahkannya  dariku.  Maka  berkata  Rasulullah  berkata  kepada  wanita  tersebut  : “kamu lebih berhak terhadapnya (anak laki-laki) sebelum menikah lagi”.
Hadis  tersebut  harus  dimaknai  secara  kontekstual,  bahwa  adanya  batasan  ibu telah menikah lagi disebabkan adanya kekhawatiran bahwa suaminya yang baru tidak menyutujui  jika  istrinya  (ibu  sang  anak)  disibukkan  untuk  mengurus  dan  merawat anak, dari perkawinan yang terdahulu. 34
Setelah perceraian terjadi, sang ibu ialah pemegang hak asuh anak yang tidak pernah mengikuti persidangan dari awal hingga akhir putusan dibacakan oleh Majelis hakim.  Walaupun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  tetapi  gugatan  diterima, diperiksa dan diputuskan dengan putusan di luar hadir atau “ verstek ”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. 35
Prinsip putusan verstek adalah terletak pada kecermatan Majelis Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara dan tidak hanya didasarkan pada ketidakhadiran tergugat  dalam  pemenuhan  panggilan  persidangan.  Akan  tetapi,  bagaimana  majelis hakim  mampu  mempelajari  secara  cermat  dan  teliti  terhadap  setiap  berkas  perkara yang  diajukan  dalam  persidangan.  Oleh  karena  itu,  putusan verstek tidak  harus semuanya  mengabulkan  gugatan  penggugat  secara  keseluruhan,  namun  diperlukan hal seperti pembuktian. 36
Dalam  hal  ini  menurut  penulis,  Majelis  Hakim  sudah  objektif  dalam memutuskan  hak hadhanah tetap  berada  di  bawah  asuhan  sang  ibu,  bukan  hanya karena anak yang belum mumayyiz berada di bawah asuhan  ibunya. Karena, Majelis Hakim  memberikan  alasan-alasan  yang  menguatkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  aturan  dalam  hukum  Islam,  pendapat  ulama fikih dan paling mengutamakan kepentingan sang anak. Dan juga Majelis Hakim tidak menemukan  fakta  hukum  bahwa  sang  ibu  yang  memelihara,  mendidik  dan  menjaga sang anak telah mengancam kondisi jiwa dan mental sang anak.
Dalam hal ini  penulis  mengkorelasikan  putusan Majelis Hakim  dalam  perihal hak  asuh  anak  yang  tetap  di  bawah  asuhan  ibunya  ini  mengandung  unsur kepentingan  anak.  Hal  yang  diutamakan  ialah  agar  tercapainya  tujuan  peraturan perundang-undangan  untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang  belum  dewasa  hingga anak dewasa, mampu dan mandiri. Seperti dalam teori maslahat bilamana dilihat dari segi kepentingannya merupakan Al-Maslahah ad-Daruriyyah , yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat Islam di dunia dan di akhirat. 37 Seperti memelihara agama, memelihara jiwa, dan memelihara akal sang anak.
Bilamana  dilihat  dari  segi  kandungan mashlahah nya,  merupakan al-Mashlahah al-Khassah, yaitu  kemaslahatan  pribadi. 38 Karena  kemashlahatan  akan  berdampak
34 Pertimbangan hukum dalam putuan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb. H.14-15
35 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet Ke-2, H. 124
36 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata , H. 147
37 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 115
38 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 116
hanya  kepada  anak  Jena.  Kemudian  bila  dilihat  dari  segi  berubah  atau  tidaknya kepentingan  merupakan al-Mashlahah  al-Mutaghayirah ,  yaitu  kepentingan  yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. 39 Bilamana pemegang hadhanah (ibu/tergugat) anak Jena melalaikan tugasnya maka gugurlah ia sebagai pemegang hadhanah. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan kepentingannya merupakan al-Mashlahah  al- Mu’tabarah, yaitu  kemaslahatan  yang  didukung  oleh syarak. 40 Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa ibu berhak atas hadhanah anak yang  belum  mumayyiz  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  dalam hadis.
Sehubungan  dengan  ini  menurut  penulis,  Hakim  di  lingkungan  Pengadilan Agama juga dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan teori positivisme hukum untuk  menggambarkan  apa  yang  ada  pada  perselisahan  hadhanah,  kemudian sebagaimana kewenangan yang dimilikinya dapat menerapkan dan menginterpretasikan hukum yang ada mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak di Indonesia.

## 4. Analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
Adapun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dari  putusan  Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT dapat disimpulkan bahwasanya Majelis  Hakim  dapat  mengabulkan  permohonan  pemohon  (suami/sang  ayah) sebagian.  Putusan  memuat,  pemohon  dapat  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap termohon (istri/ sang ibu), memberikan hak asuh  kedua anaknya (anak ke-1 berusia 12 tahun 4 bulan, anak ke-2 berusia 6 tahun 8 bulan) kepada pemohon, dan menghukum pemohon untuk membayar mut’ah dan menghukum membayar biaya perkara.
Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara melalui banyak pertimbangan, mulai dari perkara perceraian kemudian perkara hak hadhanah dua anak dari kedua belah pihak, dan perkara uang mut’ah.
Pertama,  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  putusannya  membuat sebuah  hukum  baru  (putusan  yang  bersifat  constitutif),  yaitu  memutus  ikatan pemohon  dan  termohon  dengan  mengizinkan  pemohon  menjatuhkan  talak  satu  raj’i kepada termohon, kedua belah pihak sudah tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinan karena adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Hal ini sesuai dengan alasan perceraian pada pasal Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah terpenuhi.
Kedua,  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  hak hadhanah melalui  proses pembuktian  dengan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  dari  anak  pertama  yang telah  berusia  12  tahun  4  bulan  yang  menginginkan  ia  dan  adiknya  yang  berusia  6
39 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H.117 40 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 117
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT
tahun  8  bulan  ikut  bersama  dengan  ayahnya  (pemohon)  dalam  keterangannya,  sang anak selalu ditinggal bersama pembantu oleh ibunya hingga malam. Oleh karena itu, Majelis  Hakim  mendahulukan  kepentingan  anak  maka  kedua  anak  itu  ditetapkan berada  di  bawah  asuhan  ayahnya  (putusan  yang  bersifat  declaratoir),  walaupun adiknya belum mumayyiz.
Adapun  menurut  penulis,  pertimbangan  dalam  putusan  Majelis  Hakim  anak pertama  yang  jatuh  di  bawah  asuhan  pemohon,  seharusnya  ditambahkan  dengan dasar Pasal 105 KHI huruf (b) bahwasanya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak  pemeliharaan.  Dan  Pasal  156  KHI  huruf  (b)bahwasanya,  anak  yang  sudah mumayyiz  berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah dari  ayah  atau    ibunya. Namun kedua pasal tersebut tidak diisebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan.
Adapun menurut penulis, anak kedua berada dibawah asuhan pemohon tidak sejalan  dengan  amanah  peraturan  yang  berlaku.  Pasal  105  KHI  huruf  (a)  dalam  hal terjadi  perceraian  bahwa  pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 156 KHI huruf  (a)akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  ialah  anak  yang  belum mumayyiz  berhak  mendapatkan hadhanah dari  ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2). Ayah; 3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4).  Saudara  perempuan  dari  anak  yang  bersangkutan;  5).  wanita-wanita  kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6). 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
Dan  dijelaskan  dalam  kitab fiqh  al-Sunnah bahwasanya,  pengasuhan  anak merupakan  hak  dasar  dari  seorang  ibu,  sebagaimana  ulama  menyimpulkan  bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. 41
Adapun  menurut  penulis,  seharusnya Majelis Hakim  mencantumkan  Pasal  49 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan sebagai  dasar  hukum  bahwa  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  dapat  dicabut kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang  dengan  keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b). Ia berkelakuan buruk sekali.
Pasal tersebut seharusnya dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara  ini  bilamana  memang  benar  salah  satu  (yakni  pihak  ibu)  telah  lalai  dalam melaksanakan  kewajibannya  ataupun  memiliki  perilaku  yang  buruk  dalam  menjaga dan mendidik anaknya.
Sehubungan dengan hal kuasa asuh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  dijelaskan  bahwa  dalam  hal  orang  tua  sebagaimana  dimaksud
41 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, H. 340-341
dalam Pasal 26, bila melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Pada ayat (2) bahwa Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan  kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Selanjutnya,  penulis  mengkorelasikan  putusan  Majelis  Hakim  dalam  perihal hak  asuh  anak  di  bawah  asuhan  ayahnya  ini  mengandung  unsur  kepentingan  anak yang  didalamnya  diterapkan  teori  mashlahat.  Hal  yang  diutamakan  ialah  agar tercapainya  tujuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melindungi  hak-hak  anak yang belum dewasa hingga anak dewasa, mampu dan mandiri.
Di  dalam  teori  maslahat  bilamana  hadhanah  dilihat  dari  segi  kepentingannya merupakan Al-Maslahah ad-Daruriyyah , yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan  pokok  umat  Islam  di  dunia  dan  di  akhirat. 42 Seperti,  memelihara  agama, dan  memelihara  akal  sang  anak.  Bilamana  hadhanah  dilihat  dari  segi  kandungan kepentingannya  merupakan al-Mashlahah  al-Khassah, yaitu  kemaslahatan  pribadi. 43 Karena kemashlahatan akan berdampak hanya kepada anak AK (anak ke-1) dan anak MA (anak kedua).
Kemudian bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya kepentingan merupakan al-Mashlahah  al-Mutaghayirah ,  yaitu  kepentingan  yang  berubah-ubah  sesuai  dengan perubahan  tempat,  waktu,  dan  subjek  hukum. 44 Bilamana  pemegang  hadhanah (ayah/pemohon)  anak  AK  dan  anak  MA  melalaikan  tugasnya  maka  gugurlah  ia sebagai pemegang hadhanah.
Sedangkan  dilihat  dari  segi  keberadaan  kepentingannya  merupakan al- Mashlahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh syarak dan tidak pula ditolak oleh syarak. 45 Karena di usia anak ke-2 yang belum mumayyiz seharusnya berada  di  ibunya  sebagaimana  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Akan  tetapi  demi    kepentingan  sang  anak,  Majelis  Hakim  memberi  amanah  kepada pemohon  (ayah)  yang  untuk  memelihara,  menjaga,  mendidik  dan  merawat  kedua anaknya.
Sehubungan dengan ini menurut penulis, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta  Timur  dalam  menyelesaikan  perkara  ini  menggunakan  teori  penemuan hukum.  Karena  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur  menyelesaikan perkara  dengan  penemuan  hukum  yakni  dengan  proses  pembentukan  hukum  oleh hakim  yang  diberi  tugas  untuk  melaksanakan  hukum  terhadap  peristiwa-peristiwa hukum  yang  konkret.  Dalam  penemuan  hukum  Majelis  Hakim  juga  mencari  tahu kejelasan  tentang  fakta  dan  peristiwa  yang  ada  setelah  terungkap  berdasarkan  alat bukti  selanjutnya  hakim  mengkonstantir  dan  mengkualifisir  peristiwa  dan  fakta sehingga  menjadi  konkret  setelah  itu  majelis  hakim  dapat  memutus  secara  tepat  dan akurat  terhadap  peristiwa  yang  ada  bahwa  anak  pertama  dan  anak  kedua  dari pemohon (ayah/ EA) berada di bawah asuhannya.
42 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 115 43 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 116
44 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 117
45 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 , H. 119
Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT

## D. KESIMPULAN
Ketentuan  fiqh  atas  hadhanah  anak  yang  belum  mumayyiz  madzhab  Hanafi dan  Maliki  yaitu hadhanah menjadi  hak  ibu.  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama, hadhanah itu  menjadi  hak  bersama  antara  orang  tua  dan  anak,  bahkan  menurut Wahbah  Al-Zuhaily  hak hadhanah adalah  hak  bersyarikat  antara  ayah,  ibu  dan  anak. Jika  terjadi  pertengkaran  maka  yang  didahulukan  adalah  hak  atau  kepentingan  si anak. Dasar hukum hadhanah  (pemeliharaan anak) adalah firman Allah dalam surah At-Tahrim  (66:6)  dan  Surah  Al-Baqarah  (2:  233).  Syarat  pemegang  hadhanah:  islam, baligh,  berakal,  Mampu,  mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  untuk  memelihara, jujur, tidak/belum menikah lagi, akhlak terpercaya dan merdeka.
Ketentuan  Hukum  di  Indonesia  atas  hadhanah  anak  yang  belum  mumayyiz sesuai  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  terdapat  dalam Pasal 41  dan  Pasal  45  yang  menjelaskan  bahwa  baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban menjaga  dan  mendidik  anak-anaknya.  pula.  Pasal  47  menjelaskan  bahwa  anak  yang belum  mencapai  umur  18  tahun  berada  di  bawah  kuasa  orang  tuanya.  Pasal  49 menjelaskan  bilamana  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  melalaikan  kewajibannya dan  berkelakuan  buruk  maka  kekuasaan  terhadap  anaknya  dapat  dicabut  dengan keputusan pengadilan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  105  dijelaskan  bila  belum mumayyiz adalah  hak  ibu, dan bila sudah mumayyiz atau berumur 12 tahun dapat memilih ikut bersama ibu atau ayah. Dan Pasal 156 menjelaskan tentang urutan pemegang hadhanah , anak mumayyiz dapat memilih ikut bersama ibu atau ayah, hak hadhanah dapat gugur bila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan anak, ayah yang bertanggung jawab atas biaya hadhanah anak,  bilamana  terjadi  perselisihan  maka  pengadilan  agama  memberi putusannya atas hal tersebut.
Putusan  Pengadilan  Agama  Marabahan  terdapat  keadaan  yang  sah  menurut hukum  (menetapkan  hak  asuh  tetap  pada  ibunya).  Majelis  Hakim  dalam pertimbangan  hukumnya  menggunakan  Pasal  41  UU  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  Pasal  2  Huruf  B,  Pasal  7  ayat  (1),  Pasal  13,  dan  Pasal  14    UUNomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Dan  menggunakan  pendapat  Wahbah  al Zuhaily  pada  kitab  Al  Fiqhu  Al  Islami  Wa  Adilatuhu  Juz  VII  dijelaskan  bila  terjadi perselisihan  tentang  siapa  yang  memegang hadhanah ,  maka  yang  diutamakan  adalah hak  dan  kepentingan  anak.  Selanjutnya  menggunakan  Pasal  105  dan  pasal  156 Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dan menggunakan Hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang menyatakan bahwa ibu berhak dengan anak itu, selama engkau (ibu) menikah lagi.
Sementara  putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur  menentukan  suatu keadaan  hukum  yang  baru  (adanya  perceraian)  dan  menetapkan  suatu  keadaan menjadi  sah  menurut  hukum  (menetapkan  hak  asuh  kedua  anak  pemohon  kepada pemohon).  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  menerapkan  doktrin “ broken marriage ” bahwa tidaklah penting jika menitik beratkan dan mengetahui siapa yang  bersalah  yang  terpenting  adalah  mengetahui  fakta  yang  sebenarnya.  Alasan perceraian  juga  cukup  kuat  sesuai  Pasal  39  ayat  (2)  huruf  (f)  Undang-Undang
Perkawinan  dan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan Pasal  116  huruf  (f)  InPres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang telah terpenuhi. Dalam hal hadhanah Majelis Hakim menghadirkan anak ke-1 (AK, usia 12  tahun  4  bulan)  yang  telah  memilih  ikut  bersama  ayahnya  dan  meminta  adiknya (MA,  usia  6  tahun  7  bulan)  untuk  tetap  bersama  AK  dan  ayahnya  di  Lampung.  Dan Majelis Hakim memberikan amanah kepada pemohon (ayah dari AK dan MA)  yang dianggap mampu untuk memegang hak asuh/ hak hadhanah atas kedua anaknya.

## REFERENSI:
Amiruddin;  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2012.
Jahar,  Asep  Saepudin.  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana  Dan  Bisnis  Kajian  Perundang- Undangan  Indonesia,  Fikih  Dan  Hukum  Internasiona L.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2013.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum ,  Cet.  Ke-4,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group: 2008.
Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet Ke-2.
Sabiq, Al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1973.
Sajastani, Abi Daud Sulaiman. Sunan Abu Daud.
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009
Warson, Ahmad. Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
Zuhaili,  Wahbah.  Penerjemah  Muhammad  Afifi  Dan  Abdul  Aziz,  Cet  Ke  II ,  Al-Fiqhu Asy- Syafi’i Al -Muyassar , Jakarta: Almahira, 2012.