ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi

## TINJAUAN YURIDIS WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR JAKARTA)
Dinar Faolina dinarfaolina@gmail.com Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstract
After  the  enactment  of  Law  Number  41  of  2004  concerning  Endowments.  A  financial  product  was initiated  in  the  form  of  a  shari'ah  life  insurance  policy.  This  product  is  an  alternative  to  representation. Endowments Insurance policy is to partially accept the value if the insurance policy that has been held has been disbursed. The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued a fatwa regarding endowments for insurance benefits. Fatwa Number 106 of 2016 concerning Endowments Insurance Benefits and Benefits of Investment in Sharia Life Insurance by DSN-MUI allows endowments of insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance if in accordance with the terms and conditions  contained  in  the  fatwa.  This  study  aims  to  determine  the  mechanism  of  the  will  of  the  soul assumption  endowment  at  Al-Azhar.  As  a  legal  basis  as  a  waqf  object,  legislation  is  used  after  the enactment of Law  No. 41 of 2004 concerning Waqf and fatwa of the Indonesian Sharia Council (DSN- MUI)  Number  106  of  2016  concerning  Endowments  for  Insurance  Benefits  and  Investment  Benefits  in Sharia Life Insurance, and forms ideal legal arrangement in the will of the shariah life insurance policy. In analyzing  this  subject  matter,  the  author  uses  descriptive  methods.  This  research  concludes  that  the mechanism  of  Al  Azhar  Waqf  Institution  is  in  accordance  with  applicable  regulations.  After  the enactment  of  Law  Number  41  Year  2004  concerning  DSN-MUI  Waqf  and  fatwa  Number  106  of  2016 concerning  Endowments  Insurance  Benefits  and  Benefits  of  Investment  in  Sharia  Life  Insurance. Endowments for halal / mubah / sharia life insurance companies may be used as waqf objects. The ability of testamentary shari'a life insurance policies from sharia life insurance companies to become objects of waqf needs further regulation regarding the definition of waqf, types of waqf, productive management of waqf land assets, Nazir professionalism, availability of waqf data base, networking of empowerment and development of waqf development , so as to provide legal certainty to the community and the waqf is still valid.
Keyword : DSN-MUI Fatwa, Legislation, Sharia Life Insurance, Waqf

## Abstrak
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Sebuah  produk  keuangan digagas  berupa  wakaf  polis  asuransi  jiwa  syari’ah.  Produk  ini  merupakan  alternatif  untuk  berwakaf. Wakaf Polis Asuransi ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang telah dimiliki  telah  dicairkan.  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  telah mengeluarkan  fatwa  mengenai  wakaf  manfaat  asuransi.  Fatwa  Nomor  106  Tahun  2016  tentang  Wakaf Manfaat  Asuransi  dan  Manfaat  Investasi  pada  Asuransi  Jiwa  Syariah  oleh  DSN-MUI  membolehkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan  yang  termaktub  dalam  fatwa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  wakaf wasiat polis asurnasi jiwa di  Al-Azhar. Sebagai dasar  hukum  sebagai obyek  wakaf digunakan peraturan perundang-undangan  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan fatwa  Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) Nomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf  Manfaat Asuransi dan  Manfaat  Investasi  pada  Asuransi  Jiwa  Syariah,  serta  bentuk  ideal  pengaturan  hukum  pada  wakaf wasiat  polis  asuransi  jiwa  syariah.  Dalam  menganalisis  pokok  permasalahan  ini,  penulis  menggunakan
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme Lembaga Wakaf Al Azhar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf  dan  fatwa    DSN-MUI  Nomor  106  Tahun  2016  tentang  Wakaf    Manfaat  Asuransi  dan Manfaat  Investasi  pada  Asuransi  Jiwa  Syariah.    Wakaf  polis  asuransi  jiwa  syariah  perusahaan halal/mubah/boleh  dijadikan  obyek  wakaf.  Kebolehan  wakaf  wasiat  polis  asuransi  jiwa  syariah  dari perusahaan  asuransi  jiwa  syariah  untuk  dijadikan  obyek  wakaf  perlu  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai definisi  wakif,  jenis-jenis  wakaf,  pengelolaan  aset  tanah  wakaf  secara  produktif,  profesionalisme  nazir, ketersediaan  data  base  wakaf,  jejaring  pemberdayaan  dan  pengembangan  wakaf  uang,  sehingga memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan wakaf tersebut tetap sah.
Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Fatwa DSN-MUI, Peraturan perundang-undangan, Wakaf

## 1. PENDAHULUAN
Wakaf  Wasiat  adalah  suatu  perencanaan  wakaf  dengan  mewasiatkan secara  legal  sebagian  dari  kepemilikan  aset  wakif  ketika  yang  bersangkutan meninggal  dunia  namun  tetap  dapat  menikmati  manfaat  dari  aset  yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut hidup. 1 Wakaf Polis Asuransi ialah mewakafkan  sebagian  nilai  yang  akan  diterima  jika  polis  asuransi  yang  telah dimiliki  telah  dicairkan. 2 Sebagian  orang  masih  beranggapan  bahwa  asuransi tidak diajarkan pada era Rosulullah SAW. Hal inilah yang menjadikan polemik dan  problematika  pada  masyarakat  umum,  khususnya  bagi  masyarakat  yang memiliki  pengetahuan  sedikit  mengenai  agama  Islam.  Islam  tidak  melarang memiliki  asuransi.  Asuransi  diperbolehkan  asalkan  dana  yang  terkumpul dikelola  sesuai  dengan  syariat-syariat  Islam.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yang  telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf manfaat asuransi. Dalam fatwa bernomor 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi  Jiwa  Syariah  itu,  DSN-MUI  membolehkan  wakaf  manfaat  asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam fatwa. Lembaga wakaf Al-Azhar pertama kali  meluncurkan  wakaf  wasiat  polis  asuransi  pada  pertengahan  2012.  Wakaf polis  asuransi  ini  mewakafkan  sebagian  nilai  yang  akan  diterima  pemegang polis  ketika  polis  asuransi  telah  cair.  Dalam  halaman  resmi  wakaf  Al-Azhar disebutkan  wakaf  polis  asuransi  yang  diserahkan  ke  wakaf  Al-Azhar menggunakan  dua  akad,  yaitu  akad  wakaf  untuk  wakaf  produktif,  dan  akad amal  kebaikan  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  wakif,  keluarga  wakif,  dan kepentingan umum.  Masyarakat  yang memiliki  polis asuransi dari  perusahaan asuransi  yang  memiliki  produk  syariah  setelah  jadi  polis  dan  menjadi  surat berharga maka manfaatnya  atau uang pertanggungannya dan manfaat  lainnya, dan  mewakafkan  sebagian  nilai  yang  akan  diterima  jika  polis  asuransi  telah dicairkan  apakah  mau  seluruhnya  atau  sebagian  diwakafkan  ke  wakaf  Al- Azhar  berdasarkan  surat  persetujuan  akad  dari  pemegang  polis  dan  dijadikan
1 Sulistiani.  Siska  Lis, analisis  implementasi  wakaf  wasiat  polis  asuransi  syariah  di  lembaga  wakaf  al- Azhar Jakarta .Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol (17) Nomor 2, 2017 hlm 290
2 Ibid
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
akad wakaf dan itulah yang disebut dengan wakaf polis asuransi. 3
Hal  mendasar  dari  adanya  prinsip  ini  dalam  asuransi  yaitu  syarat  untuk menghindari  praktek  judi  dan  pertaruhan.  Jadi  keberadaannya  bukan  hanya sekedar justifikasi semata atau pelengkap saja. Kehalalan dan keharaman bisnis tidak  pada  barang  yang  dihasilkan,  melainkan  juga  pada  proses memperolehnya  atau  tidak  oleh syara’ .  Sebab  hal  inilah  yang  membedakan sitem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis yang dalam setiap kegiatan ekonomi  motivasinya  selalu  berdasarkan  pada  perolehan  keuntungan  semata. Hal  inilah  yang  akan  dikaji  lebih  lanjut  oleh  penulis  mengenai  Mekanisme Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Syariah  di  Lembaga  Wakaf  Al-Azhar  Jakarta, Dasar  Hukum  dari  Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Jiwa  Syariah  serta  bentuk ideal  pengaturan  hukum  Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Syariah.  Berdasarkan rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk Mendeskripsikan Mekanisme dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah, Dasar  Hukum  dan  Bentuk  ideal  pengaturan  hukum  Wakaf  Wasiat  Polis Asuransi Jiwa Syariah. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik  secara  teoritis  maupun  praktis  agar  dapat  memberikan  memberikan masukan,pemikiran  serta  manfaat  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan dibidang  ilmu  hukum  pada  umumnya,dan    hukum  asuransi  jiwa  syariah  pada khususnya.

## 2. METODE
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  empiris  yakni penelitian  dengan  berusaha  memecahkan  permasalahan  dengan  mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif merupakan  penelitian  yang  merupakan  prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta  yang  tampak. 4 Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Pengambilan  lokasi  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  sumber  data  di  lokasi tersebut tepat dengan penelitian yang akan dikaji, terkait dengan Kajian Wakaf Wasiat Polis Asuransi jiwa Syariah dalam Perspektif  Hukum Islam.

## 3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah di Lembaga Wakaf Al-Ahar Jakarta
Wakaf polis asuransi jiwa Syariah merupakan bentuk ibadah yang bersifat maliyah (harta).  Maksudnya  adalah  suatu  bentuk  ibadah  yang  mengharapkan ridha Allah dengan cara menggunakan harta  yang dimiliki. Bentuk harta yang dipakai dalam wakaf polis asuransi jiwa syariah adalah wakaf uang, yang mana wakaf  uang  merupakan  harta  bergerak  sehingga  disebut  wakaf  tunai.  Hal  ini
3 Ibid.
4 Soerjono dan Abdul Rahman, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
dibolehkan  dengan  alasan  harta  yang  dipakai  bersifat  tahan  lama  dan  tidak habis  sekali  pakai  karena  bisa  diolah  secara  langsung  tanpa  perlu  menunggu lama  dan  tidak  habis  sekali  pakai  karena  bisa  diolah  secara  langsung  tanpa perlu  menunggu  lama.  Adapun  keistimewaan  dan  keutamaan  orang  yang berwakaf, dalam hal ini mengacu pada salah satu ayar Al-Qur’an berikut ini: 5
                                                                                            
                                                                         
Yang  artinya:  Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang- orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S 2:261)
Berdasarkan  ayat  tersebut,  menerangkan  bahwa  nafkah  yang  dikeluarkan di  jalan  Allah    salah  satunya  ialah  wakaf.  Wakaf  merupakan  salah  satu instrumen terpenting di  dalam Islam, yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat dan  memiliki  pengaruh  pengganda  dalam  perekonomian.  Dari  gambaran tersebut bisa dimaknai dari frase “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan  tiap-tiap  bulir  seratus  biji”,  yang  berarti  berkali-kali  lipat  atau  bisa dikatakan  sebagai  pengganda.  Dilihat  dari  sudut  pandang  ilmu    ekonomi  efek pengganda ayat di atas bukan semata-mata dari aspek pahala saja namun juga mempunyai  dampak  ekonomi.  Berwakaf  merupakan  salah  satu  amal  jariyah yang  pahalanya  mengalir  terus  menerus  walaupun  yang  bersangkutan  sudah meninggal  dunia  selama  harta  tersebut  bermanfaat  untuk  orang  yang  banyak. Ketentuan  yang dipakai  dalam  Lembaga Wakaf  Al-Azhar berupa sistem  yang berbentuk  produk unit  link guna  memudahkan  peserta  mengumpulkan  dana wakaf  secara  berangsur-angsur  merupakan  solusi  perusahaan  asuransi  dalam membantu  masyarakat  yang  ingin  berwakaf  dengan  aman  tanpa  adanya  riba, ketidakpastian dan lain-lain yang dilarang dalam agama Islam. 6
Secara  umum,  pada  dasarnya  konsep  tersebut  seperti    konsep  takaful dengan model saving . Pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Contohnya    (pada  model  takaful  dengan  konsep mudharabah/  wakalah  bil ujrah )  ketika  nasabah  membayar  premi,  maka  premi  tersebut  akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:
a. 50% untuk ujrah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
b. 50%  untuk tabarru', untuk  dana  saling  menolong,  dialokasikan  untuk klaim nasabah (yang terkena musibah).
5 Al Arif M. Nur Rianto, Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, INDO-ISLAMIKA, Vol (02) Nomor 1, 2012: hlm 18
6 Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hlm.34
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
c. 50%  untuk saving ,  milik  nasabah(peserta)  dan  hasil  investasinya sepenuhnya akan diberikan kepada peserta.
Perbedaaan  dengan  konsep  wakaf wakalah ,  ada  pada  sisi  savingnya, pendistribusian preminya hampir sama, yaitu:
a. 50% untuk ujrah , yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
b. 50%  untuk tabarru', untuk  dana  saling  menolong,  dialokasikan  untuk klaim nasabah (yang terkena musibah).
c. 50%  untuk  wakaf,  yang  diwakafkan  untuk  kemaslahatan  umat  (tidak kembali kepada peserta/nasabah).
Dana  wakaf  yang  diwakafkan,  tidak  boleh  sama  sekali  digunakan  untuk biaya  klaim,  biaya  operasional  atau  apapun  terkait  dengan    operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf keberadaannya relatif abadi dan harus menjadi aset tetap. Karena konsep wakaf adalah bahwa harta yang diwakafkan, tidak  boleh  habis,  tidak  boleh  berkurang,  namun  bersifat  produktif  dan menghasilkan. Berbeda dengan hasil investasi dari dana wakaf , yang maksimal 12,5% dari hasil investasi boleh digunakan untuk operasional dan 87.5% juga bisa untuk menambah cadangan tabarru' .
Mengenai mekaninsme wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah ini, Bapak Chabib Sjamsudin selaku Bagian Keuangan dan Pengelolaan Lembaga Wakaf Al  Azhar  Jakarta    menyatakan  bahwa  pengajuan  wakaf  wasiat  polis  asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-azhar memunyai  mekanisme sebagai berikut: 7
“Calon  wakif  harus  memiliki  polis  asuransi  jiwa  syariah.  Setelah memastikan polis asurnasi jiwa syariahnya dalam keadaan aktif, kemudian menghubungi sahabat wakaf (agen marketing) Al –Azhar (orang yang bisa anda ajak berkonsultasi mengenai niat anda untuk berwakaf polis asuransi syariah). Setelah janji temu dengan pihak Lembaga Wakaf Al-Azhar, calon wakif harus datang bersama sahabat wakaf menemui resepsionis mengenai maksud  dan  tujuan  kedatangan  calon  wakif  ke  Lembaga  Wakaf  Al-Azhar. Resepsionis  akan  meminta  kepada  calon  wakif  untuk  mengisi  buku  tamu, barulah nanti akan dipertemukan kepada tim dari Lembaga Wakaf Al-azhar untuk  memproses  Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Jiwa.  Calon  Wakif  akan diberikan  form/  draft  perjanjian  Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Jiwa Lembaga  Wakaf  Al-azhar.  Di  dalam  isi  perjanjian  tersebut  calon  wakin dapat  menentukan  kepada  lembaga  sosial  mana  wakaf  polis  tersebut  akan disalurkan. Sampaikan niat calon wakif untuk berwakaf polis kepada semua ahli  waris.  Setelah  semuanya  dilaksanakan,  maka  melakukan  ikrar  wakaf. Ikrar wakaf biasanya seetiap hari Jumat dan dilakukan dihadapan Notaris, selaku  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW),  adapun  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  yaitu:  Turut  hadir  semua  ahli  waris  yang  namanya tercantum  di  polis.Membawa  saksi-saksi,  boleh  teman  atau  saudara  anda.
7 Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan) Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
Jumlah  saksi  adalah  2  orang  laki-laki,  atau  4  perempuan,  atau  1  laki-laki dan  2  perempuan.  Melengkapi  dokumen  dengan  mengisi  form-form  yang telah disediakan. Menyerahkan polis asuransi jiwa syariah asli ke Lembaga Wakaf LAZ Al- Azhar. Membaca dan menandatangani ikrar. Setelah selesai ikrar,  akan  mendapatkan  sertifikat  sebagai  tanda  telah  berwakaf  wasiat polis  asuransi  jiwa  syariah  melalui  LAZ  Al-  Azhar.  Selanjutnya  pewakif tinggal membayar premi polis secara rutin.”
Jika  polis  asuransi  syariah    telah  jatuh  tempo  atau  telah  mendapatkan klaim,  maka  wakaf  wasiat  ini  dinyatakan  berakhir.  Dan  benda-benda  yang dipertukarkan  seperti  itu  pula  harus  tertentu  jangka  waktunya.  Jika  waktu merupakan  bagian  dari  akad  maka  akad  itu  tidak  sah  jika  jangka  waktunya tidak  diketahui.  Dalam  hal  ini  termasuk  transaksi  yang  dipengaruhi  waktu, maka harus ditentukan jangka waktunya. Jika waktunya tidak ditentukan para ulama’  membagi  asuransi  ke  dalam  asuransi  atas  individu  dan  asuransi  atas benda.  Kadang-kadang  terdapat  bentuk  asuransi  yang  lain  yang  disebut asuransi pertanggung jawaban, dan ini  dengan  sendirinya  merupakan  masalah fiqh.

## 3.2 Dasar Hukum Islam Dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah
Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan)  Lembaga  Wakaf  Al-Azhar  Jakarta  pada  tanggal  22  Maret  2019 pukul 14.00,menyatakan bahwa dasar hukum dari wakaf wasiat polis Asuransi Jiwa  Syariah  yang  dipakai  dan  digunakan  oleh  Lembaga  Wakaf  Al-azhar adalah: 8
“ 1) Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 2) Peraturan Pemerintah  Nomor  42  tahun  2004  tentang  pelaksanaan  Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 3)Peraturan Menteri Agama Nomor 73  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Perwakafan  Benda  tidak  Bergerak Selain Uang. 4)Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. 5)Peraturan Badan Wakaf Nomor 1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Penyusunan  Rekomendasi  terhadap Permohonan  Penukaran/  Perubahan  Status  Harta  Benda  Wakaf. 6)Peraturan  Badan  Wakaf  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Tata  cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa  Tanah.  7)Peraturan  Badan  Wakaf  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  Berupa Uang. 8)Pedoman Akutansi Wakaf  yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia  Tahun  2016.  9)Fatwa  MUI  No.106/  DSN-MUI/X/  2016 Tentang:  Wakaf  Manfaat  Asuransi  dan  Manfaat  Investasi  pada  asuransi jiwa syariah.
8 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Chabib  Sjamsudin  (Bagian  keuangan  dan  pengelolaan)  Jakarta,22 Maret 2019
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
Pada  bagian  ini  penulis  akan  menyajikan  hasil  penelitian  yang  kemudian dikaitkan  dengan  konsep  wakaf  pada  Lembaga  Wakaf  Al-Azhar  dengan berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia No:106/DSN-MUI/X/2016  tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah.  Dalam  pembahasan  ini  akan  diketahui kesesuaian  antara  penerapan  wakaf  pada  Lembaga  Wakaf  Al-Azhar,  apakah data  dilapangan  telah  sesuai  dengan  aturan  Fatwa  No:106/DSN-MUI/X/2016 dan  agar  penerapan  wakaf  pada  polis  asuransi  Syariah  yang  ada  di  Lembaga Wakaf  Al-Azhar  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  syariah  islam  dan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang wakaf. Wakaf dalam produk asuransi Syariah berdasarkan Fatwa No:106/DSN- MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat  investasi pada  asuransi  jiwa syariah. Dalam masalah  ini tidak  ditemukan  pendapat  hukumnya  dikalangan madzhab ,  penetapan  fatwa wakaf  dalam  manfaat  asuransi  dan  manfaat  investasi  didasarkan  pada  hasil ijtihad  jama’iy (kolektif)  melalui  metode bayaniy , ta’lily  (qiyasiy)  istihsany, ilhaqy), istihlahy dan sad adz-dzariah. Dalam masalah wakaf manfaat asuransi dan  manfaat  investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah  yang  tidak  ditemukan pendapat  hukumnya  dikalangan  mazhab,  maka  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  menggunakan  pola istislahi yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum. Dalam pola ini, ayat-ayat umum  yang  dikumpulkan  guna  menciptakan  beberapa  prinsip  (umum),  yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahan tertentu. Prinsip- prinsip  tersebut  disusun  menjadi  tiga  tingkatan  ( daruruiyat ,  yakni  kebetulan esensial, hajiyat yakni  kebutuhan  sekunder  dan, tahsiniyat yakni  kebutuhan kemewahan).  Penetapan  fatwa  harus  senantiasa  memperhatikan  kemaslahan umum  ( mashalih  ‘ammah )  dan maqasid  asy-  syari’ah .      Dalam        hal      ini DSN-MUI      menggunakan      kemaslahatan  umum  ( mashalih  ‘ammah )  dan maqashid dan asy-syariah . Hal ini  dapat dilihat dari segi maqashid-nya yakni bertujuan  untuk  berjaga-jaga  atau  menghindarkan  adanya  penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak  terpenuhinya  tujuan  akad  itu    sendiri. 9 Terkait  dengan  inovasi  produk sangat  terkait  dengan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  berdasarkan  permintaan  Lembaga Keuangan  Syariah,  seperti  halnya  lembaga  asuransi  syariah  meminta  fatwa kepada  DSN-MUI  terkait  ketentuan  hukum  inovasi  mereka  dalam  asuransi syariah yakni wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.  Dalam  kesempatan  ini  Lembaga  Wakaf  Al-Azhar  yang  mengirimkan surat terkait permohonan ketentuan hukum program manfaat investasi asuransi jiwa  syariah  untuk  wakaf  dan  permohonan  aspek  syariah  atas  wakaf  wasiat polis asuransi.
Berdasarkan permintaan  lembaga wakaf Al-Azhar terkait ketentuan hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah maka  DSN-MUI  melalui  rapat  pleno  pada  1  Oktober  2016  mengelurkan keputusan  fatwa  DSN-MUI  Nomor106  Tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat
9 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh jilid 2 , (Jakarta: kencana prenada media group, 2014), hlm. 240.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada fatwa tersebut DSN-MUI mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
Pertama ,  dalam  Fatwa  No:106/DSN-MUI/X/2016  menyatakan  bahwa terkait Ketentuan Umum pada prinsipnya fatwa ini dimaksud dengan:
a. Wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  dan/atau diistimar- kan  tanpa  lenyap  bendanya,  dengan  tidak  menjual, menghibahkan,  dan/  atau  mewariskannya,  dan  hasilnya  disalurkan  pada sesuatu  yang  mubah  kepada  penerima  manfaat  wakaf  yang  ada.  Dalam hal  ini  wakaf  adalah  hukumnya  sunnah,  dana  wakaf  dikelola  oleh lembaga  wakaf  Al-azhar  ( Nazhir )  sehingga  kerjasama  antara  lembaga wakaf  Al-Azhar    dengan  perusahaan  Asuransi  Jiwa    produk  polis asuransi jiwa Syariah  memberikan manfaat sosial bagi banyak orang dan berlangsungnya  terus-menerus.  Adapun  dana  wakaf  yang  terkumpul lembaga  lembaga  wakaf  Al-Azhar    dengan  perusahaan  Asuransi  Jiwa produk  polis  asuransi  jiwa  Syariah    tidak  berkurang  sedikitpun.  Produk asuransi (polis) jiwa Syariah tidak ada produk khusus diwajibkan wakaf karena hukum wakaf sunnah, maka dalam hal penerapan fitur wakaf pada perusahaan  perusahaan  asuransi  jiwa  yang  mengeluarkan  polis  asuransi jiwa  syariah  dengan  Lembaga  Wakaf  sudah  sesuai  aplikasinya  dalam aturan hukum islam dan fatwa yang terkait dalam aturan wakaf.
b. Manfaat  Asuransi  adalah  sejumlah  dana  yang  bersumber  dari  Dana Tabarru' yang  diserahkan  kepada  pihak  yang  mengalami  musibah  atau pihak  yang  ditunjuk  untuk  menerimanya.  Untuk  pengelolaan  investasi Dana Tabarru ’ peserta polis asuransi jiwa syariah selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada perusahaan asuransi jiwa produk polis asuransi jiwa syariah selaku penerima kuasa berdasarkan Akad Wakalah Bil  Ujrah untuk  mengelola  investasi  Dana Tabarru’ dengan  mengacu kepada  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Pengelola.  Atas  tugas dan  tanggung  jawab  tersebut,  pengelola  tidak  mengenakan Ujrah dan hasil investasi dana tabarru’ (jika ada) akan dikembalikan oleh pengelola ke  rekening  Dana tabarru’ .  Berdasarkan  isi  dari  kontrak  polis  asuransi jiwa  syariah  bahwa  dana tabarru’ yang  nantinya  untuk  biaya penembusan polis terkait dana wakaf harus sesuai prinsip syariah, maka dalam  hal  ini  penerapan  dana  tabarru  untuk  wakaf  manfaat  asuransi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.
Fatwa  tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat  investasi  pada asuransi  jiwa  syariah  dapat  dipandang  sebagai  stimulus  bagi  lini perasuransian  agar  bisa  lebih  mengkreasikan  dan  mengembangkan produknya,  demikian  juga  dalam  pengembangan  wakaf  produktif  yang mana  kedua  instrument  tersebut  dapat  meningkatkan  ekonomi  umat kedepan untuk lebih baik.
Tugas  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  sangat penting untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga- lembaga keuangan
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
syariah  untuk  mendorong  penerapan  nilai-nilai  ajaran    Islam  dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. 10
3.3 Bentuk  Ideal  Pengaturan  Hukum  Kedepan  Mengenai  Wakaf  Wasiat  Polis Asuransi Jiwa Syariah.
Wakaf merupakan salah satu praktek ibadah yang diajarkan oleh Agama Islam.
Pada  tahun  2004  adalah  merupakan  hal  yang  bersejarah,yaitu  lahirnya  Undang- Undang  mengenai  perwakafan,  Undang-Undang  No  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf. Menurut peneliti Undang-Undang wakaf masih belum sempurna, dimana Undang-Undang Wakaf belum memiliki pengakuan tentang lembaga wakaf, yang penulis  maksud  adalah  lembaga  wakaf  yang  sejajar  dengan  yayasan,  mengapa tersebut  perlu  dibedakan?  Karena  yayasan  dan  wakaf  itu  berbeda  dalam pengaturan  mengenai  keorganisasian  atau  hal-hal  lainnya,  meskipun  memiliki kesamaan  dari  pemisahan  harta  kekayaan,  tapi  berbeda.    Pada  lembaga  wakaf terdapat  wakif    (orang  atau  badan  hukum  yang  berwakaf).  Dan  pengurus  yang diberi  tanggungjawab  untuk  mengelola  harta  wakaf  tersebut  disebut  dengan nadzir . Disaat undang-undang Wakaf tersebut disahkan namun didalamnnya tidak memiliki  pengakuan lembaga wakaf sebagai  subyek hukum atau entitas hukum, berbadan  hukum  ini  merupakan  suatu  kelemahan  atau  kekurangan,  karena mengingat  sejarah    ide-ide  tentang foundation,  stichting  &  stiftung di  negara- negara  eropa  yang  kemudian  diambil  dan  diaplikasikan oleh  Indonesia  dengan istilah  Yayasan  adalah  mencontoh  praktek  wakaf  dalam  sejarah  Islam  di  Timur Tengah  dan  Andalusia  (Spanyol).  Seharusnya  moment  lahirnya  Undang-Undang Wakaf  harus  menjadi  legitimasi  keberadaan  entitas  hukum  atau  subjek  hukum berbadan  hukum  lembaga  wakaf,  kenapa  terhadap  koperasi,  yayasan  atau  partai politik  hal  itu  bisa  dilakukan?  Seharusnya  terhadap  wakaf  juga  bisa  dilakukan, tradisi  wakaf  kita  yang  ditiru  kemudian  kita  tunduk  dengan  konsep  tradisi yayasan, maka ini salah besar.
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  wakaf  seolah-olah menyamakan  perbuatan  menghibahkan  dengan  mewakafkan.  Disaat  sudah terdaftar dan diserahkan maka selesai, sedangkan wakaf sangat berkaitan dengan peran nadzir .  Pada  Pasal  9  Undang-Undang  Wakaf    sudah  ditentukan  siapa  saja yang  bisa  menjadi  nadzir,  dan  dibagi  menjadi  tiga: Nadzir Perseorangan, Nadzir Organisasi, Nadzir Badan  Hukum.    Sedangkan  syarat  untuk  menjadi nadzir dijelaskan dalam  Pasal 10 Undang-Undang wakaf,sebagai berikut:
a. Perseorangan  yang  dimaksud  didalam  Pasal  9  huruf  a,  yang  hanya  bisa menjadi nadzir apabila  memenuhi  persyaratan;  1)  beragama  islam,
2)Warga Negara Indonesia (WNI), 3) mampu  baik secara jasmani maupun rohani,  4)dewasa,  5)tak  terhalang  melakukan  untuk  perbuatan  hukum, 6)Amanah
b. Organisasi  yang  dimaksud  didalam  Pasal  9  huruf  b,yang  hanya  bisa menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan; 1)organisasi yang bergerak di  bidang  pendidikan,  sosial,  kemasyarakatan,  dan/atau  keagamaan  2)
10 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI , (Jakarta: Erlangga, 2014)
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
pengurus  organisasi  yang  berhubungan,  memenuhi  persyaratan  sebagai nadzir perseorangan sebagai halnya yang dimaksud pada ayat 1.
c. Badan  hukum      yang  dimaksud  didalam  Pasal  9  huruf  c,  hanya  bisa menjadi nadzir bila  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut;  1)pengurus badan  hukum  yang  bersangkutan  telah    memenuhi  persyaratan nadzir perseorangan sebagai halnya yang dimaksud dalam ayat 1, 2)badan hukum Indonesia  yang  dibentuk  sesuai  dengan  aturan  undang-undangan  yang berlaku,  dan  3)badan  hukum  yang  berkecimpung  bergerak  dibidang, keagamaan Islam, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau sosial.
Di  dalam  Undang-Undang  Wakaf  pada  pasal  9  dan  10  inilah  baiknya  ada yang  mendefinisakn  secara  rinci  mengenai nadzir dalam  bentuk  entitas  hukum tersendiri  atau  sebagai  subjek  hukum  tersendiri  dengan  istilah  lembaga wakaf/badan  wakaf  maupun    istilah  yang  lain.  Untuk  pengelolan  wakaf  yang berupa bangunan masjid  mungkin  cukup dengan status nadzir perseorangan atau organisasi, tetapi untuk mengelola seperti pondok pesantren, lembaga pendidikan, wakaf  gedung/tower,  wakaf cash /tunai,  wakah  saham,  pasar/mall  tentunya membutuhkan Nadzir yang  terkualifikasi  sebagai  badan  hukum.  Dan  badan hukum  yang  diharapkan  merupakan  sebuah  entitas  hukum  tersendiri  lembaga wakaf/ badan wakaf maupun istilah yang lain. Terminologi “Wakaf.”
Lembaga  wakaf  yang  penulis  maksud  bukanlah  seperti  lembaga  biasa,  dia harus  memiliki  entitas  hukum  tersendiri  atau  yang  diakui  sebagai  subjek  hukum tersendiri,  karena  posisi  wakaf  sebetulnya    lebih  istimewa  dari  yayasan,  jadi  hal tersebut  sangat  tidak  cocok  dengan  yang  tertera  dalam  pasal  26  Ayat  2  Undang- Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa harta kekayaan yayasan salah satunya bisa  bersumber  dari  wakaf,  ataupun  pada  Pasal  15  ayat  3  Undang-Undang Yayasan menyebutkan :
(3)  Dalam  hal  kekayaan  Yayasan  berasal  dari  wakaf,  kata  “wakaf”  dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan.”
Kenapa  dikatakan  tidak  cocok?  Dikarenakan  wakaf  tidak  sama  dengan yayasan,  dan  wakaf  bukan  hanya  sekedar  peralihan  harta  ataupun  penyerahan harta  maupun  benda  dari  si  A  kemudian  diberikan  kapada  si  B.  Dan  bilamana Undang-Undang Yayasan yang ada dan berlaku saat ini, merupakan konsep wakaf maka,  Undang-Undang  Yayasan  harus  dijelaskan  secara  tegas  mengenai pengertian dari Yayasan Wakaf secara detail, bukan hanya sekedar penamaan kata wakaf saja, antara kata yayasan dengan  nama yayasan tersebut. 11
Selain  tidak  cocok  dengan  aturan  yang  sudah  ada,  juga  tidak  memberikan kepastian  hukum  dan  kelangsungan  manfaat  harta  benda  wakaf  yang  dapat menerima  harta  wakaf,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  3  Ayat  3 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (PP Yayasan) yang berbunyi:
(3)  Dalam  hal  kekayaan  Yayasan  berasal  dari  wakaf,  kata  “wakaf”  dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.
11 Ibid
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
Kata  “dapat” dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum serta memberikan  kepastian  mengenai  kelangsungan  manfaat  harta  benda  wakaf,  kata “dapat”  dalam  pasal  tersebut  memiliki  makna  tidak  wajib,  dengan  kata  lain  bisa dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan.  Kemudian  bagaimana  apabila  yayasannya lahir  dahulu  dan  berkembang  pesat,  lalu  dikemudian  hari  mendapatkan  harta kekayaan  yang  bersumber  dari  wakaf,  dan  dari  keseluruhan  harta  kekayaan yayasan tersebut hanya sebesar 1% saja? Dan bagaimana apabila harta kekayaan ketika  pendirian  yayasan  hanya  terdapat  harta  wakaf  saja,  apakah  tidak berbenturan  mengenai  konsep  pendirian  yayasan?  Di  Indonesia  sendiri,  dalam prakteknya wakaf sudah mengakar,membudaya dan kebanyakan dilakukan secara tradisional.  Dan  biasanya  tidak  terdaftar  atau  baru  terdaftar  setelah  berjalan berjalan puluhan tahun, yang diurus oleh kyai/ ustadz/ orang yang dipercaya, yang kemudian  berkembang  sehingga  dibutuhkan  status  badan  hukum  supaya  lebih mudah  mengembangkan,  mengelola,  dan  memanfaatkan  wakaf  tersebut  dengan semaksimal  mungkin,  dengan  keadaan  serta  kondisi  tersebut  tentu  diperlukan jalan keluarnya. Bahkan  terdapat sebuah pesantren  yang telah berjalan lebih  dari 20  tahun,  dan    berstatus  hukum  karena  dinas  terkait  baru  saat  ini  memintanya. Sedangkan    total  harta  kekayaan  yang  terdapat  dalam    pesantren  tersebut    lebih dari 89% berasal dari wakaf. Sehingga perlu diakomodir mengenai lembaga wakaf sebagai  entitas  hukum  tersendiri  atau  subyek  hukum  tersendiri  yang  diakui  dan setara dengan, yayasan, koperasi dll.
Adapun  tantangan-tantangan  mengenai  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia. Yaitu 12
pengelolaan  wakaf  juga  merupakan  tantangan  bagi  umat  Islam.  Hal tersebut antara lain disebabkan; Pertama: kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf,  di  mana  masih  banyak  masyarakat  yang  memahami  bahwa  wakaf  itu hanya  berupa  tanah,  bangunan,  pepohonan.  Sedangkan  uang,  hak  cipta,  hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari yang dapat diwakafkan; Kedua, Kebanyakan Nadzir. Wakaf belum profesional atau masih  belum  konvensional  /  tradisional  artinya  Nadzir  masih  bersifat  pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif. Belum dapat menjadikan wakaf secara produktif. Paling banter hanya memanfaatkan wakaf untuk masjid, dan pendidikan. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dan  sosial  untuk  umat  belum  dapat  dilaksanakan;  Ketiga:  kepercayaan  dan akuntabilitas  pengelolaan  harta  benda  wakaf  belum  maksimal,  artinya kepercayaan  masyarakat  terhadap  nadzir  belum  maksimal.  Sistem  pelaporan secara  berkala  juga  belum  banyak  dilakukan;  Keempat:  lamanya  waktu pensertifikatan  tanah  wakaf  juga  menjadi  kendala  tersendiri  bagi  Nadzir. Memang  banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  cepat  lambatnya pensertifikatan tanah wakaf diantaranya kelengkapan administrasi, komunikasi dengan BPN, keterlibatan Kemenag. Komunikasi antara pemerintah kabupaten, Kemenag  dan  BPN  juga  menentukan  dan  masih  banyak  lagi;  Kelima: kurangnya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di
12 Muslich. Ahmad, PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF , MUADDIB Vol (06), 2016: halaman 212
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
tingkat  kabupaten  dan  adanya  Badan  Wakaf  Indonesia  yang  sementara  masih ada  di  pusat  dan  di  propinsi  menjadi  tantangan  kenapa  lembaga  wakaf  di daerah jalannya juga masih belum optimal.
Setelah  diterbitkannya  Undang-Undang    Nomor  41  tahun  2004  tentang wakaf dan PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf. Di  antara  perkembangan  tersebut  ialah  mengenai  definisi nadzir .  Dahulu nadzir merupakan  perseorangan,  saat  ini  sudah  mengalami  perluasan  makna, bisa  yayasan,  organisasi  berbadan  hukum,  organisasi  kemasyarakatan,  dan bukan hanya perseorangan saja. Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka  tidak  bisa  sembarang  orang  dapat  ditunjuk  sebagai  nadzir.Meskipun mujtahid-mujtahid  tidak  menjadikan  nadzir  sebagai  salah  satu  rukun  wakaf, akan  tetapi  ulama-ulama  sependapat  yang  menerangkan  bahwa  waqif  harus menunjuk  nadzir  wakaf  yang  mampu,  baik  yang  bersifat  kelembagaan, berbadan hukum, organisasi  maupun perseorangan. 13
Dilain  pihak,  undang-undang  tersebut  juga  mengatur  harta  benda  wakaf. Jika  dahulu  hanya  berwujud  harta  tak  bergerak  (seperti  tanah),  saat  ini    harta bergerak pun bisa saja untuk diwakafkan, misalnya uang, surat berharga seperti saham, dan lain-lain. Kewenangan serta kedudukan nadzir sangat menentukan dalam  perkembangan  serta  pengelolaan  harta  benda  wakaf,  aturan  hukum mengenai nadzir yang  ada  pada  saat  ini,  masih  juga  belum  bisa  memberikan kepastian  hukum  yang  kuat,  khususnya  dalam  mewujudkan  lembaga  yang kredibel,  profesional,  dan  akuntabel  dalam  mengembangkan  dan  mengelola aset  wakaf  sesuai  tujuan  yang  diwakafkan.  Tentunya  dengan  menggunakan prinsip-prinsip syariah dan hal tersebut bukan sekedar simbol atau penyebutan kata “wakaf” seperti Undang-Undang Yayasan saat ini. tapi diperlukan entitas hukum  tersendiri  atau  diakui  sebagai  subjek  hukum  tersendiri,  dengan demikian  diharapkan  wakaf  menjadi  alternatif  pengembangan  umat  dan ekonomi.
Tantangan  mengenai  bagaimana  mengelola  sebuah  wakaf  ialah  bagaimana harta  benda  wakaf  tetap  abadi  namun  manfaatnya  dapat  dimanfaatkan  secara berkesinambunga bagi mauquf'alaih (si penerima). Oleh sebab itu pengembangan dan  pengelolaan  harta  benda  wakaf  harus  dilaksanakan  secara  profesional. Paradigma  lama  mengenai  wakaf  ialah  wakif  hanya  bisa  mewakafkan  harta bendanya  dengan  harta  yang  tidak  bergerak,  terbatas  tanpa  pengembangan. Sedangkan  paradigma  saat  ini,  wakaf  mengalami  perluasan,  yaitu  berbentuk produktif  dan  wakaf  tunai.  Dengan  demikian  wakaf  bisa  dimenejemen  dengan cara  profesional dan bisa melahirkan sesuatu produk yang berkembang, sehingga keuntunganny pun lebih besar. Hasilnya pun bisa lebih optimal untuk kepentingan yang  luas,  dalam  hal  ini  ialah  kepentingan  umat.  Dalam  hal  ini  umat  bisa merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.
Untuk  meningkatkan  pengembangan  dan  peranan  wakaf  dimasyarakat, reformasi ulang adalah suatu hal yang harus dilakukan,  terutama mengenai sistem pengelolaan wakaf, bagaimana bisa menjadi produktif, konsep pengenalan wakaf
13 Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  Al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif:  Sebuah  Upaya  Progresif untuk Kesejahteraan Umat , (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
terhadap  masyarakat  (sosialisasi)  wakaf  terhadap  masyarakat,  serta  bagaimana sistem pengelolaan profesionalisme nadzir .

## 4. PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan
Bapak  Chabib  Sjamsudin  selaku  Bagian  Keuangan  dan  Pengelolaan Lembaga Wakaf Al Azhar Jakarta  menyatakan bahwa pengajuan wakaf wasiat polis  asuransi  syariah  di  Lembaga  Wakaf  Al-azhar  mempunyai    mekanisme dengan syarat : Telah memiliki polis asuransi jiwa Syariah dalam keadaan aktif, kemudian  pergi  Ke  Lembaga  Wakaf  AL-Azhar  bersama  Sahabat  wakaf  (agen marketing)  dan  para  saksi-saksi.  Setelah  sampai  di  Al-Azhar  akan  dimintai menuliskan  buku  tamu  dan  diberikan  form  wakaf/  draft  perjanjian  yang kemudian  diisi  oleh  calon  wakif  dan  disaksikan  oleh  para  saksi.  Jangan  lupa untuk menyampaikan niat wakafnya, kemana akan disalurkan dan berapa persen yang akan diberikan. Setelah draft/ form wakaf tersebut telah terisi dan di tanda tangani  (baik  dari  calon  wakif  maupun  dari  para  saksi)  maka  dilakukan  ikrar wakaf  sebelum  dilegalisasi  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW). Setelah itu wakif hanya memastikan bahwa polis asuransi jiwa syariahnya aktif, dengan cara membayar premi secara rutin.
Dalam  masalah  ini  tidak  ditemukan  pendapat  hukumnya  dikalangan madzhab , penetapan fatwa wakaf dalam manfaat asuransi dan manfaat investasi didasarkan  pada  hasil ijtihad  jama’iy (kolektif)  melalui  metode bayaniy , ta’lily (qiyasiy) istihsany, ilhaqy), istihlahy dan sad adz-dzariah. Dalam masalah wakaf manfaat  asuransi  dan  manfaat  investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah  yang  tidak ditemukan  pendapat  hukumnya  dikalangan  mazhab,  maka  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  menggunakan  pola istislahi yakni  pertimbangan  kemaslahatan  berdasarkan nash umum.  Dalam  pola  ini, ayat-ayat umum yang dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang  digunakan  untuk  melindungi  atau  mendatangkan  kemaslahan  tertentu. Prinsip-prinsip  tersebut  disusun  menjadi  tiga  tingkatan  ( daruruiyat ,  yakni kebetulan  esensial, hajiyat yakni  kebutuhan  sekunder  dan, tahsiniyat yakni kebutuhan  kemewahan) . Bentuk  Ideal  Pengaturan  Hukum  Wakaf  Wasiat  Polis Asuransi Jiwa Syariah harus jelas untuk penjelasan dari nadzir , profesionalisme nadzir ,  jenis-jenis  wakaf,  pengelolaan  harta  benda  wakaf  secara  produktif, adanya  sebuah data  base wakaf,  jaringan-jaringan    pengembangan    dan pemberdayaan wakaf uang, yang harus diatur dalam pengaturan hukum. Hal ini mengingat  revolusi  industri  4.0  yang  mana  produk  juga  harus  mengikuti perkembangan zaman tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dan hukum islam.

## 4.2 Saran
Wakaf  wasiat  polis  asuransi  jiwa  syariah  merupakan  hal  baru  yang memberi sumbangan besar bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian,  pemerintah  seharusnya  membuat  peraturan  khusus  mengenai ketentuan hukumnya, sebab masih terjadi ketidak jelasan hukum menurut hukum Islam. Undang-Undang wakaf, khususnya yang berkenaan dengan wakaf wasiat
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
ini  hendaknya  dioptimalkan  secara  profesional  dan  porposional.  Sehingga diharapkan  dengan  adanya  undang-undang  ini  akan  dapat  menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  penyelewengan  dalam  pengolahan  harta wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Djunaidi  dan  Thobieb  Al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif:  Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat , (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)
Al Arif M. Nur Rianto, Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, INDO-ISLAMIKA, Vol (02) Nomor 1, 2012: halaman 18
Amir Syarifuddin, Ushul fiqh jilid 2 , (Jakarta: kencana prenada media group, 2014), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI , (Jakarta: Erlangga, 2014)
Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan) Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00
Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan)
Jakarta,22 Maret 2019
Hasil wawancara dengan Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan) Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00
Muhaimin  Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik , (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
Muslich.  Ahmad, PELUANG  DAN  TANTANGAN  DALAM  PENGELOLAAN  WAKAF , MUADDIB Vol (06), 2016
Soerjono dan Abdul Rahman, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Sulistiani.  Siska  Lis, analisis  implementasi  wakaf  wasiat  polis  asuransi  syariah  di lembaga  wakaf  al-Azhar  Jakarta .Ijtihad:  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  dan Kemanusiaan, Vol (17) Nomor 2, 2017
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
LAMPIRAN TRANSKRIPSI WAWANCARA Informan: Bapak Chabib Sjamsudin (Bagian keuangan dan pengelolaan Lembaga Wakaf Al- Azhar )
Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 14.00 Dengan durasi 14:55 Dinar :  Perkenalkn  Pak,  nama  saya  Dinar  Faolina  Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Hukum konsentrasi  hukum  ekonomi  syariah.  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. Akan melakukan penelitian dengan meode wawancara atau tanya jawab dengan pihak AL-Azhar. Namanya dengan Bapak siapa saya berbicara ? Chabib :  Saya Chabib Sjamsudin. Dinar :  Langsung  saja  pak,  Bagaimana  mekanisme  wakaf  wasiat  polis  asuransi  jiwa  syariah  di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta? Chabib :  Baik, jadi kalau bicara mengenai prosedur pengajuan wakaf asuransi syariah di Al-Azhar yaitu, yang pertama pewakif Harus memiliki polis asuransi jiwa syariah,kemudian pewakif menghubungi sahabat wakaf, sahabat wakaf itu agen marketing yang bekerjasama dengan wakaf Al-Azhar. Jadi mereka bisa konsultasi ke Sahabat wakaf itu , untuk kemudian bikin janji  dengan  wakaf  Al-azhar.  Dengan  janji  itu  dibuat  ikrar  wakaf.  Dalam  ikrar  wakaf tahapannya :
Pertama: Biasanya dilakukan pada hari Jumat dan hadapan Notaris selaku Pejabat pembuat ikrar wakaf untuk hadir selain sahabat wakaf, pewakaf, itu juga ada ahli warisnya, semua ikut  hadir  dalam  ikrar  wakaf  tersebut.  Kemudian  Juga  harus  ada  saksi-saksi,  saksinya kalau laki-laki 2 orang , perempuan semua 4 orang. Kalau laki-laki1 maka perempuannya 2  itu  saksinya.  Kemudian  setelah  mereka  yang  berkpentingan  ini  ngumpul,  maka melengkapi dokumen-dokumen yaitu, menyerahkan polis asuransi yang asli, terus mengisi form-form  yang  disiapkan  oleh  Wakaf  Al-Azhar.  Dan  itu  Formnya  berkaitan  dengan wakaf itu, kemudian si Wakif, harus  membaca  dan  menandatangani  ikrar. Setelah  semua ditandatangani,  baik  pewakif,  ahli  waris,  dari  pihak  Al-Azhar,  saksi-saksi  semua  tanda tangan.  Maka  itu  semua  sudah  selesai.  Selanjutnya,  pewakif  itu  tinggal  membayar  premi secara  rutin  tiap  bulan  ke  Pihak  Asuransi.  Adapun  kapan  wakaf  itu  cair,  maka  cairnya wakaf polis asuransi itu apabila terjadi Si Wakif itu  meninggal dunia.  Jadi selama Wakif itu hidup, maka tidak akan ada aliran ke Lembaga Wakaf. Gitu mbak, mungkin ada yang ditanyakan? Dinar :  Pak  tadi  kan  dicatatkan  dihadapan  Notaris  ya  pak,  itu  notarisnya  dari  Al-Azhar  atau mungkin dari luar ? Chabib :  Notarisnya kita kerjasma dengan Kantor Notaris yang sudah rekanan Al-Azhar. Jadi nanti dari Notaris, semacam ada legalisir dibelakangnya. Dinar :  Bagaimana dengan Dasar Hukum dari Wakaf wasiat polis Asuransi Jiwa Syariah? Chabib :  Ini  khusus  ya,  maksudnya  khusus  wakaf  polis  asuransi  dan  bukan  wakafnya  ya?  Jadi khusus untuk wakaf polis syariah. Kalau khusus untuk  wakaf polis asuransi jiwa syariah, itu  dasarnya  hukumnya  Fatwa  MUI  Nomer  106/DSN-MUI/X/2016  dimana  itu  tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Ini mengacunya ke itu.
Dinar :  Yang nomer tiga, bagaimana proyeksi kedepan  masalah  wakaf  wasiat polis asuransi jiwa syariah? Chabib :  Ya,  sebagaimana  diketahui  bahwa  masyarakat  sekarang  inisudah  asuransi minded jadi, terutama  yang  kota-kota  itu  sudah minded banget  lah  dengan  asuransi  jiwa.  Dengan adanya produk wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah, demikian tinggal pinter-pinternya marketing  asuransi  untuk  berpromosi,  karena  wakaf  wasiat  memiliki  kelebihan.  Itu  salah satunya  kelebihnnya  terhadap  masyarakat,  dengan  adanya  wakaf  itu  masyarakat  bisa mudah  untuk berwakaf,  yang  sebelumnya punya  harta dulu baru berwakaf,  kalau ini  kita belum  punya  harta,  dengan  polis  asuransi  yang  kita  punya,  kita  bisa  berwakaf.  Artinya niatnya  bisa    lebih  awal  dengan    dibandingkan  dengan  mengumpulkan  harta  kan  harus ngumpulan hartanya dulu. Kemudian yang kedua manfaat ke masyarakat tidak mengurangi aset  yang  telah  dimiliki.  Yang  ketiga  yaitu  semakin  banyak  program  sosial  keagamaan
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
yang  dibantu.  Dengan  banyaknya  masyarkat  yang  berwakaf,  otomatis  kan  program kemanusiaan  kan  dibantu,  itu  untuk  masyarakat.  Disamping  itu  terhadap  lembaga  AL- azhar  sebagai nadzir , itu  menjadai sumber dana  wakaf dalam bentuk uang, karena cairan dari  asuransi  kan  terima  uang  tunainya.  Akhirnya  dari  situ  kita  dapat  fleksibel  untuk menyalurkan  ke  masyarakat  daripada  kita  nggak  ada  uang  kan  kita  mau  menyalurkan pakai apa kan? Dengan adanya uang ini kita dapat menyalurkan ke program-program kita yang  tertata.  Apalagi  kalau  bisa  dikelola  kan  dapat  jadi  wakaf  produktif,  kalau  misalkan amanah dari pewakif itu untuk dialokasikan untuk wakaf produktif, maka itu akan semakin banyak  manfaatnya,  karena  kalau  ngumpul  uang  milyaran  ya  bisa  di  investasikan,  bisa untuk modal kerja, bisa untuk bantu UKM-UKM yang perlu bantuan. Kemudian efek bagi perekonomian ya ? Efek bagi perekonomian wakaf wasiat polis asuransi yang diamanhkan untuk  wakaf  produktif,  dapat  digunakan  yang  tadi  untuk  bantuk  UKM,  terus  kalau  scara nasional akan  kayak BPJS, akan ada aturannya/ regulasi  yang   mengharuskan, insyaallah bisa  untuk  bayar  utang  negara,  untuk  produktivitas.  Negara  bisa  semakin  berkembang.
Sebagai Jawaban dari proyeksi kedepannya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Dinar :  Baik pak, kan misalkan kegagalan yang tidak terbayar itu gimana? Chabib :  Kegagalan bayar preminya atau kegagalan apanya? Misalkan orang ikut polis asuransi itu terus  ditengah  jalan    tidak  mampu  lagi  membayar  premi,  atau  kegagalan  ada  orang meninggal tidak bisa cair dari asuransinya? Kegagalan mana yang dimaksud? Dinar
:  Kegagalan yang gak dikasih ke wakaf pak?
Chabib :  Berarti  si  wakifnya  sudah  meninggal  dunia  kita  klaim  ke  asuransi,  itu  tapi  ternyata  tidak dibayar gitu ? Ya selama ini memang belum ada yang cair ya, jadi belum ada yang gagal juga,  gitu.  Tapi  karena  ini  Prudential  sama  Takaful  kita  asuransinya,  insyaallah  mereka tidak  wanprestasilah.  Selama  ini  berkualitas.  Jadi  kita  sendiri  juga  sangat  hati-hati menerima  polis  asuransinya,diseleksi  dulu  polis  asuransi  perusahaan  asuransi  apa?  gitu mbak. Dinar :  Baik  pak.  Ini  yang  nomer  empat.  Seberapa  penting  wakaf  wasiat  polis  asuransi  jiwa syariah dalam berperan dalam kehidupan manusia? Chabib :  Menurut kami wakaf wasiat ini berperan penting dalam kehidupan manusia tidak hanya di dunia  aja  ya  bahkan  insyaallah  di  kehidupan  akhirat.  Karena  di  dunia  karena  membantu masyarakat yang tidak mampu yang tadi diceritakan maka itu manfaatnya bisa membantu UKM-UKM atau untuk bantu bencana itu di dunia. Kalau di akhirat kalau kita punya polis tidak  di  wakafkan  maka  polis  itu  akan  menjadi  warisan  anak,ya  nanti  cairnya  nggak  tau mau  dipakai  apa  sama  si  anak  tapi  kan  belum  jelas.  Kalau  di  depan  si  pemegang  polis sudah  mewakafkan  jadi  kan  itu  bisa  dipakai  untuk  bekal  akhirat  yang  sedekah  polis  itu.
Gitu ya,gitu ya mbak. Dinar :  Lanjut  pak,yang  terakhir.  Apakah  wakaf  wasiat  polis  asuransi  jiwa  syariah  dapat mengubah perekonomian masyarakat? Bahkan dalam sebuah Negara? Chabib :  Seperti  jawaban  saya  nomor  satu  mbak  ya.  Dan  mungkin  sekarang  sudah  ada  contohnya mesir ya, Mesir itu dia berkembang karena wakaf ya, Bahwa produk wakaf polis asuransi khususnya  yang amanahnya adalah  wakaf produktif, ini apabila  mendapat dukungan dari berbagai  pihak  dengan  jangka  panjang  dapat  menciptakan  kemandirian  ekonomi  mbak, seperti  contoh  pada  Negara  Mesir  itu.  Dia  semakin  makmur,contohnya  aja  misalkan sekarang  premi  satu  juta  setiap  bulan  itu  nilai  pertanggungannya  bisa  320  jutaan. Nah,kalau  misalkan  yang  kecilnya  ajalah  seratus  ribu  orang,  misalkan  satu  keluarga diwajibkan berasuransi seratus ribu setiap bulan. Nah itu, sumbangsihnya itu misalkan ada yang  meninggal  sekitar  tiga  puluh  juta  per  keluarga  itu,  kali  sekian  juta  keluarga  kan sangat  berarti  untuk  perekonomian  Indonesia,  kalau  memang  itu  bisa  diharuskan.  Jadi sangat  potensial  wakaf  polis  asuransi  ini,  terutama  yang  diamanahkan  untuk  wakaf produktif.  Sebab  wakaf  polis  asuransi  kan  tidak  semuanya  untuk  wakaf  produktif  ya? Mungkin  saya  pernah  cerita,  ada  yang  diamanahkan  untuk  sumbangan  masjid dilingkungannya, ada yang untuk pendidikan, ada yang untuk anak yatim, ada yang untuk wakaf  produktif.  Tapi  kalau  misalkan  dominan  yang  wakaf  produktif,  maka  kita  modal dan  investasinya  bisa  lebih  leluasa.  Ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan
Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi masyarakat. Mungkin ada yang diulangi? Dinar :  Menyambung  pertanyaan  yang  ketiga  pak,  kalau  misalkan  pewakif  itu  tidak  bisa membayar premi, itu bagaimana? Chabib :  Jadi  pengalaman  yang  sudah  ada  ya?  Pewakif  yangmana  dia  karena  faktor  ekonomi sehaingga  dia  tidak  lancar  bayar  preminya,  maka  biasanya  mengajukan  pembatalan  ke pihak  asuransi,  sehingga  asuransi  nanti  menginformasikan  ke  wakaf  untuk  dibatalkan. Karena batalny polis itu harus diserahkan ke perusahaan asuransi. Maka disitu, bikin surat pembatalan  dan  semua  yang  sudah  pernah  tanda  tangan  di  ikrar,  tinggal  tanda  tangan  ke surat pembatalan itu, dan setelah tanda tangan selesai, nanti polis asli dibalikin ke pewakif untuk  diserahkan  kembali  ke  pihk  asuransi.  Jadi  dengan  demikian,  akhirnya  si  pewakif batal  untuk  mewakafkan  apabila  terjadi  meninggal  dunia  gak  dapat  apa-apa.  Gitu,  yang sudah terjadi seperti itu mbak. Dinar :   Kalau dasar hukum yang wakaf polis asuransi jiwa syariah tadi pak. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam? Chabib :  Itu Fatwa MUI mbak, insyaallah sudah kalau MUI. Dinar :  Pak, terima kasih atas waktunya dan jawabannya semoga ini bermanfaat untuk pembuatan thesis saya. Chabib :  Aamiin, terima kasih..