## PERSEPSI WÂQIF

## DALAM BERWAKAF TUNAI
Yuke Rahmawati 
Abstract: Perception  of Wâqif on  Cash Waqf. One  of  the  provision  con- tained in the Act 41 Year 2004 on Waqf is the permissibility of giving waqf in cash. This article describes various perceptions, taking into account of the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges of cash waqf . Oppor- tunity  factors  include  the  management  and  empowerment  opportunities cash waqf as a form of new investment. The concept of fiqh is flexible and dynamic, therefore the waqf as a great potential to be developed according to  the  needs  of  the  time.  Aside  of  that  is  disadvantage  factors  such  as absence of the of Muslim’s opinion on the issue.
Keywords : cash waqf , welfare, wâqif , philanthropy
Abstrak: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai. Salah satu ketentuan dan keputusan  penting  yang  terdapat  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  adalah  diperbolehkannya  memberikan  wakaf  dalam  bentuk  tunai. Artikel  ini  menggambarkan  pelbagai  persepsi  dengan  melihat  faktor  ke- kuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tantangan  wakaf  tunai.  Faktor  peluang meliputi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai sebagai bentuk inves- tasi  baru,  dan  konsep  fikih  yang  fleksibel  dan  dinamis,  sehingga  wakaf sebagai potensi  yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan ke- butuhan zaman. Sedangkan faktor hambatan berupa kebekuan umat Islam terhadap konsep wakaf. Selain itu, banyaknya nadzîr wakaf yang masih tra- disional,  pengaruh  krisis  ekonomi  politik  dalam  negeri,  dan  ekses  praktik korupsi pada dana-dana yang dimobilisasi secara masif.
Kata Kunci : wakaf tunai, kesejahteraan, wâqif , filantropi
Naskah diterima: 10 April 2012, direvisi: 21 Agustus 2012, disetujui: 30 Agustus 2012.
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat,
Jakarta. E-mail: uke_rahmawati@yahoo.com

## Mannan,  M.  Abdul,
Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta:  PT  Dana Bhakti Prima Yasa,  1997. Pontjowinoto,    Iwan  P., Kaya  &  Bahagia  Cara  Syariah ,  Jakarta:  Mizan  Media Utama, 2010.
Rivai,  Veitzal, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan ,  Jakarta:  Murai Kencana, 2005. Rivai,  Veitzal    dkk., Islamic  Financial  Manajement ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,
2010.
Sunariyah, Pengantar  Pengetahuan  Pasar  Modal ,  Yogyakarta:  UPP-STIM  YKPMs,
2011.
Tim  penyusun ,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Kontemporer ,  Jakarta:  Modern English Press, 2002. http://zelts-consulting.com/perencanaan-keuangan-syariah/ (29-03-2013)
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 98

## Pendahuluan
Keberadaan  sistem  wakaf  saat  ini  telah  membawa  pemikiran  dan  cara pandang  masyarakat  lebih  terbuka  dan  luas.  Pemahaman  bahwa  wakaf  itu hanya  terbatas  pada  barang  atau  benda  tidak  bergerak  telah  berubah,  bahwa paham  ‚asal  harta‛  yang  dikelola  oleh nadzîr tidak  boleh  hilang  atau  berubah ternyata tidak hanya terpaku pada benda yang diam saja.
Di  Indonesia, nadzîr wakaf  belum  banyak  yang  profesional,  karena  ke- banyakan nadzîr wakaf  hanya  kerja  sampingan.  Hasil  penelitian  Pusat  Bahasa dan  Budaya  (PBB)  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  tahun  2006,  terhadap  500 responden nadzîr di 11 Provinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat idle (77%)  daripada  yang  produktif  (23%).  Sedangkan  para nadzîr pun tidak  terfokus  dalam  mengelola,  mereka  mayoritas  bekerja  sambilan  dan  tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim  (16%).  Selain  itu,  wakaf  di  Indonesia  lebih  banyak  dikelola  oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). 1
Dengan  pelbagai  pengkajian  keilmuan  dan  ijtihad,  wakaf  juga  berlaku pada jenis uang, tanpa harus keluar dari prinsip pokok wakaf. Sistem wakaf yang mulai  berkembang  di  Indonesia,  memunculkan  pelbagai  perlakuan  ‚istimewa‛ dalam  peraturan  dan  aplikasinya.  Melalui  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  pemerintah  telah  menyempurnakan  pelbagai  ketentuan  tentang wakaf yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Salah satu ketentuan dan keputusan penting yang terdapat dalam undang- undang  tersebut  adalah  diperbolehkannya  memberikan  wakaf  dalam  bentuk tunai. Mengutip pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam Fatwa MUI  tanggal  11  Mei  2002,  disebut  bahwa  pengertian  wakaf  tunai  adalah  wakaf yang dilakukan atau dikeluarkan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain wakaf uang, surat-surat berharga juga termasuk dalam pengertian wakaf tunai. Dengan adanya wakaf tunai ini, masyarakat tidak harus  memiliki  kekayaan  yang  berlebih,  karena  ia  dapat  berwakaf  berapa  pun tanpa dibatasi.
Secara  umum,  pemahaman  seseorang  tentang  wakaf  tunai  terkadang hanya  didasarkan  pada  aspek  religiusitasnya  sebagai  seorang  Muslim.  Bahwa dengan berwakaf ia telah menjalankan syariah agama atau perintah Allah Swt. Ia akan  mendapatkan  pahala  yang  terus  mengalir  hingga  akhir  hayatnya.  Namun
1 M.  Cholil  Nafis,  ‛Potensi  Wakaf  Produktif  untuk  Kesejahteraan  Umat‛,  dalam  http// www.jhonmila.blogspot.com diunduh 1 Agustus 2002.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Pendahuluan
Keberadaan  sistem  wakaf  saat  ini  telah  membawa  pemikiran  dan  cara pandang  masyarakat  lebih  terbuka  dan  luas.  Pemahaman  bahwa  wakaf  itu hanya  terbatas  pada  barang  atau  benda  tidak  bergerak  telah  berubah,  bahwa paham  ‚asal  harta‛  yang  dikelola  oleh nadzîr tidak  boleh  hilang  atau  berubah ternyata tidak hanya terpaku pada benda yang diam saja.
Di  Indonesia, nadzîr wakaf  belum  banyak  yang  profesional,  karena  ke- banyakan nadzîr wakaf  hanya  kerja  sampingan.  Hasil  penelitian  Pusat  Bahasa dan  Budaya  (PBB)  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  tahun  2006,  terhadap  500 responden nadzîr di 11 Provinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat idle (77%)  daripada  yang  produktif  (23%).  Sedangkan  para nadzîr pun tidak  terfokus  dalam  mengelola,  mereka  mayoritas  bekerja  sambilan  dan  tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim  (16%).  Selain  itu,  wakaf  di  Indonesia  lebih  banyak  dikelola  oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). 1
Dengan  pelbagai  pengkajian  keilmuan  dan  ijtihad,  wakaf  juga  berlaku pada jenis uang, tanpa harus keluar dari prinsip pokok wakaf. Sistem wakaf yang mulai  berkembang  di  Indonesia,  memunculkan  pelbagai  perlakuan  ‚istimewa‛ dalam  peraturan  dan  aplikasinya.  Melalui  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  pemerintah  telah  menyempurnakan  pelbagai  ketentuan  tentang wakaf yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Salah satu ketentuan dan keputusan penting yang terdapat dalam undang- undang  tersebut  adalah  diperbolehkannya  memberikan  wakaf  dalam  bentuk tunai. Mengutip pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam Fatwa MUI  tanggal  11  Mei  2002,  disebut  bahwa  pengertian  wakaf  tunai  adalah  wakaf yang dilakukan atau dikeluarkan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain wakaf uang, surat-surat berharga juga termasuk dalam pengertian wakaf tunai. Dengan adanya wakaf tunai ini, masyarakat tidak harus  memiliki  kekayaan  yang  berlebih,  karena  ia  dapat  berwakaf  berapa  pun tanpa dibatasi.
Secara  umum,  pemahaman  seseorang  tentang  wakaf  tunai  terkadang hanya  didasarkan  pada  aspek  religiusitasnya  sebagai  seorang  Muslim.  Bahwa dengan berwakaf ia telah menjalankan syariah agama atau perintah Allah Swt. Ia akan  mendapatkan  pahala  yang  terus  mengalir  hingga  akhir  hayatnya.  Namun
1 M.  Cholil  Nafis,  ‛Potensi  Wakaf  Produktif  untuk  Kesejahteraan  Umat‛,  dalam  http// www.jhonmila.blogspot.com diunduh 1 Agustus 2002.
secara  spesifik,  seorang wâqif terdorong  untuk  melaksanakan  wakaf  tunai karena  banyak  faktor  yang  sifatnya  lebih  luas,  baik  aspek  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  kepercayaan  yang  dilatarbelakangi  pemahaman  dan  pengetahuan mereka tentang wakaf.
Di Indonesia, lembaga-lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas  yang  menghimpun  dana  wakaf  dari  masyarakat.  Seperti  Baitul  Mal Muamalat,  meluncurkan  Wakaf  Tunai  Muamalat  (Waqtumu),  Dompet  Dhuafa Republika  meluncurkan  Tabung  Wakaf  Indonesia  (TWI),  dan  Pos  Keadilan Peduli  Umat  (PKPU)  juga  meluncurkan  wakaf  uang.  Lembaga-lembaga  ini, sejatinya secara hukum masih terdaftar sebagai lembaga amil zakat. Namun di samping  mengelola  zakat,  lembaga-lembaga  ini  juga  melakukan  pengelolaan wakaf uang. Pengelola wakaf yang mapan telah dipelopori oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang basisnya adalah dari masyarakat. Adapun lembaga wakaf yang didukung pemerintah adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua lembaga  ini  telah  konsisten  melaksanakan,  mengembangkan,  dan  membina pengelolaan  barang  dan  dana  wakaf  yang  dimobilisasi.  Eksistensinya  patut diperhitungkan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan  pengertian, wâqif tidak  hanya  bersifat  perorangan,  namun dapat juga bersifat kelompok maupun badan hukum. Karena aspek kepemilikan akan objek wakaf tidak mesti dikuasai oleh perorangan, namun kelompok dan/ atau badan hukum pun dapat memilikinya. Dengan demikian karakteristik wâqif adalah beragam. Bisa sekelompok masyarakat yang memiliki dana bersama atau perusahaan  dari  hasil  keuntungannya.  Apabila  mereka  ingin  mewakafkan uangnya untuk suatu kepentingan sosial maka dapat dilaksanakan melalui wakaf tunai.  Pada  saat  ini  terdapat  dana  wakaf  yang  sudah  terhimpun    di  pelbagai lembaga wakaf maupun LKS PWU, namun belum mencapai target potensi. Hal ini  terjadi  karena  ada  pelbagai  persepsi  pada  diri  orang-orang  yang  ingin melaksanakan wakaf tunai, tetapi minim informasi.
Objek  penelitian  ini  akan  diarahkan  pada wâqif dan  lembaga  pengelola wakaf  tunai  yang  dianggap  representatif  di  wilayah  penelitian.  Adapun  sumber data yang digunakan adalah  data skunder, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf,  di  mana  pemerintah  telah  menyempurnakan  pelbagai ketentuan  tentang  wakaf  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  serta  mengobservasi langsung  di  lembaga-lembaga  pengelola  untuk  memahami  mekanisme operasional secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan SWOT Analysis dan Cross Impact Matrix yang di populerkan oleh Dereck F Channon.
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 100

## Konsep Wakaf Tunai
Secara  umum,  tidak  terdapat  ayat  Alquran  yang  menerangkan  konsep wakaf  secara  konkret  dan  tekstual.  Wakaf  termasuk  infak fî  sabîlil  Allâh ,  maka dasar  yang  digunakan  para  ulama  dalam  menerangkan  konsep  wakaf  ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang infak fî sabîlil Allâh . Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                    
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang  menaf- kahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir:  seratus  biji.  Allah  melipat- gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Allah  Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan harta- nya  di  jalan  Allah,  kemudian  mereka  tidak  mengiringi  apa  yang  dinafkah- kannya  itu  dengan  menyebut-nyebut  pemberiannya  dan  dengan  tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.s. al-Baqarah [2]: 261-262).
Sedangkan  Hadis  yang  menjelaskan  hal  itu  adalah,  ‚Apabila  seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan  yang bisa diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya.‛ (H.r. Muslim, al-Tirmidzî, al- Nasa' i, dan Abû Dâwûd).
Selain dasar dari Alquran dan Hadis di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariahkan dalam Islam. Tidak ada orang yang  dapat  menafikan  dan  menolak  amalan  wakaf  dalam  Islam  karena  telah menjadi  amalan  yang  senantiasa  dijalankan  dan  diamalkan  oleh  para  Sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. 2
2 Wakaf disyariatkan pada tahun II Hijriah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khaththâb terhadap tanahnya yang terletak di Khaybar,
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Konsep Wakaf Tunai
Secara  umum,  tidak  terdapat  ayat  Alquran  yang  menerangkan  konsep wakaf  secara  konkret  dan  tekstual.  Wakaf  termasuk  infak fî  sabîlil  Allâh ,  maka dasar  yang  digunakan  para  ulama  dalam  menerangkan  konsep  wakaf  ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang infak fî sabîlil Allâh . Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                           
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang  menaf- kahkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir:  seratus  biji.  Allah  melipat- gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Allah  Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan harta- nya  di  jalan  Allah,  kemudian  mereka  tidak  mengiringi  apa  yang  dinafkah- kannya  itu  dengan  menyebut-nyebut  pemberiannya  dan  dengan  tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.s. al-Baqarah [2]: 261-262).
Sedangkan  Hadis  yang  menjelaskan  hal  itu  adalah,  ‚Apabila  seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan  yang bisa diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakannya.‛ (H.r. Muslim, al-Tirmidzî, al- Nasa' i, dan Abû Dâwûd).
Selain dasar dari Alquran dan Hadis di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariahkan dalam Islam. Tidak ada orang yang  dapat  menafikan  dan  menolak  amalan  wakaf  dalam  Islam  karena  telah menjadi  amalan  yang  senantiasa  dijalankan  dan  diamalkan  oleh  para  Sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. 2
2 Wakaf disyariatkan pada tahun II Hijriah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khaththâb terhadap tanahnya yang terletak di Khaybar,
Pengertian  wakaf  menurut  Ibn  Qudâmah  adalah  ‚menahan  asal  dan mengalirkan  hasilnya‛ 3 . Sedangkan  dalam  bahasa  hukum  kontemporer,  wakaf berarti  pemberian,  yang  dilakukan  atas  kehendak  ahli  waris  dengan  satu  niat memenuhi panggilan ketakwaan. Atau sebagai harta yang disumbangkan untuk pelbagai  tujuan  kemanusiaan,  sekali  untuk  selamanya.  Atau  juga  didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan  aset tetap seseorang  sebagai  bentuk  menifestasi  kepatuhan  terhadap  agama,  di  mana orang lain dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang harta tersebut masih ada. 4
Kata  tunai  dalam  kamus  umum  bahasa  Indonesia  adalah  ‚kontan‛, membayar uang pada waktu itu juga, tidak mengutang atau mengangsur. Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf  tunai adalah  wakaf  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  sekelompok  orang  atau lembaga/badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai.  Juga  termasuk  ke  dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek, dan lainnya.
Dalam  catatan  sejarah  Islam,  sebagaimana  dijelaskan  M.  Syafii  Antonio yang mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî, bahwa Imam al- Zuhrî  (w.  124  H)  salah  seorang  ulama  terkemuka  dan  peletak  dasar tadwîn  al- hadîts memfatwakan  tentang  anjuran  wakaf  dinar  dan  dirham  untuk  pem- bangunan  sarana  dakwah,  sosial,  dan  pendidikan  umat  Islam.  Adapun  caranya adalah  dengan  menjadikan  uang  tersebut  sebagai  modal  usaha  kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 5
Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya  wakaf  tunai,  maka  akan  didapat  sejumlah  keunggulan. Pertama,  wakaf  uang  jumlahnya  bisa  bervariasi  sehingga  seseorang  yang memiliki  dana  terbatas  sudah  bisa  mulai  memberikan  dana  wakafnya  tanpa harus  menunggu  menjadi  orang  kaya  atau  tuan  tanah  terlebih  dahulu.  Dengan
sebagian lain berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah Saw. untuk dibangun masjid. Ismâ‘îl ibn ‘Umar ibn Katsîr, Tafsîr Ibn Katsîr , (Riyâdh: Dâr al-Salâm, 2001), Juz I, h. 381;  al-Sayyid  Sâbiq, Fiqh  al-Sunnah ,  (Bayrût:  Dâr  al-Fikr,  1983);  Imâm  Muhammad  ibn  Ismâ‘îl  al- Kahlanî, Subul al-Salâm, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 87. 3 M. Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf , (Jakarta: Ilman dan Dompet Dhu’afa Republika,
2004), cet. I, h. 61.
4 M. A. Mannan, Sertifika t Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam , (Jakarta: Ciber, PkttI-UI, 2001), h. 29.
5 Tim  Ditjen  Bimas  Islam, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai ,  (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.103.
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 102
demikian, program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wâqif untuk melakukan ibadah wakaf.
Kedua, melalui  wakaf  uang,  aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan  dengan  pembangunan  gedung  atau  diolah untuk lahan pertanian.  Ketiga, dana wakaf tunai juga  bisa membantu  sebagian lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang cash  flow -nya  kembang  kempis  dan menggaji sivitas  akademika ala  kadarnya.  Keempat,  umat  Islam  dapat  lebih mandiri  dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan  tanpa  harus  terlalu  ter- gantung pada anggaran pendidikan  dari negara. Kelima, dana wakaf tunai bisa memberdayakan  usaha  kecil  yang  masih  dominan  di  negeri  ini.  Dana  yang terkumpul dapat  disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan sebagainya. Keenam , dana wakaf tunai dapat  membantu  perkembangan  bank-bank  syariah  dan  lembaga-lembaga keuangan syariah 6 .

## Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
SK  Dir.BI  No.32/34/KEP/DIR  tanggal  19  Mei  1999  tentang  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 29 ayat (2) dinyatakan, ‚Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedeqah,  wakaf,  hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada yang  berhak  dalam  bentuk  santunan  dan/atau  pinjaman  kebajikan (qardhul hasan) .‛  Juga  berdasarkan  pada  Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  Pasal  4  ayat  (2)  dinyatakan,  ‚Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat‛. Bahkan, secara spesifik pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan, ‚Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat  menghimpun  dana  sosial  yang  berasal  dari  wakaf  uang  dan  menya- lurkannya  kepada  pengelola  wakaf (nadzîr) sesuai  dengan  kehendak  pemberi wakaf (wâqif)” .  Dengan  peraturan  inilah  kemudian  perbankan  syariah  disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
Dasar hukum LKS PWU ini disandarkan pada Rancangan Undang-Undang LKM  Pasal  14  yang  menyatakan,  ‚LKM  yang  melakukan  usaha  berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai lembaga amil zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku‛. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan mewakafkan uang terdapat pada Peraturan Pemerintah
6 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  ‚Cash  Wakaf  dan  Anggaran  Pendidikan  untuk  Umat‛,  dalam http//www. blog.re.or.id, diunduh 16 Februari 2010.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
demikian, program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wâqif untuk melakukan ibadah wakaf.
Kedua, melalui  wakaf  uang,  aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan  dengan  pembangunan  gedung  atau  diolah untuk lahan pertanian.  Ketiga, dana wakaf tunai juga  bisa membantu  sebagian lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  yang cash  flow -nya  kembang  kempis  dan menggaji sivitas  akademika ala  kadarnya.  Keempat,  umat  Islam  dapat  lebih mandiri  dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan  tanpa  harus  terlalu  ter- gantung pada anggaran pendidikan  dari negara. Kelima, dana wakaf tunai bisa memberdayakan  usaha  kecil  yang  masih  dominan  di  negeri  ini.  Dana  yang terkumpul dapat  disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan sebagainya. Keenam , dana wakaf tunai dapat  membantu  perkembangan  bank-bank  syariah  dan  lembaga-lembaga keuangan syariah 6 .

## Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
SK  Dir.BI  No.32/34/KEP/DIR  tanggal  19  Mei  1999  tentang  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 29 ayat (2) dinyatakan, ‚Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedeqah,  wakaf,  hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada yang  berhak  dalam  bentuk  santunan  dan/atau  pinjaman  kebajikan (qardhul hasan) .‛  Juga  berdasarkan  pada  Undang-undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  Pasal  4  ayat  (2)  dinyatakan,  ‚Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat‛. Bahkan, secara spesifik pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan, ‚Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat  menghimpun  dana  sosial  yang  berasal  dari  wakaf  uang  dan  menya- lurkannya  kepada  pengelola  wakaf (nadzîr) sesuai  dengan  kehendak  pemberi wakaf (wâqif)” .  Dengan  peraturan  inilah  kemudian  perbankan  syariah  disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
Dasar hukum LKS PWU ini disandarkan pada Rancangan Undang-Undang LKM  Pasal  14  yang  menyatakan,  ‚LKM  yang  melakukan  usaha  berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai lembaga amil zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku‛. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan mewakafkan uang terdapat pada Peraturan Pemerintah
6 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  ‚Cash  Wakaf  dan  Anggaran  Pendidikan  untuk  Umat‛,  dalam http//www. blog.re.or.id, diunduh 16 Februari 2010.
No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Wakaf  yang  mengungkapkan  bahwa wâqif dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga keuangan  syariah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  sebagai  LKS  Penerima Wakaf Uang.
Adapun  LKS  yang  ditunjuk  Menteri  tersebut  adalah  LKS  Penerima  Wakaf Uang  (PWU)  sebagaimana  terdapat  dalam  PP  No.  42  Tahun  2006  Pasal  23 tentang  Pelaksanaan  Wakaf.  Adapun  dasar  hukum  LKS  PWU  ini  disandarkan pada  Rancangan  Undang-undang  LKM  pasal  14  yang  menyatakan,  ‚LKM  yang melakukan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  dapat  melakukan  kegiatan tambahan  sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku‛.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  kegiatan  me- wakafkan uang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  Wakaf  yang  mengungkapkan  bahwa,  ‚ Wâqif dapat  mewakafkan benda  bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang  ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. 7
Sekalipun  menteri  berwenang  menunjuk  lembaga  keuangan  syariah  se- bagai penerima wakaf, namun tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf uang umat  Islam.  Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu  bagi  LKS  yang  dapat  menerima  dana  wakaf  uang  masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini meliputi:  (a) LKS harus menyampaikan permohonan secara  tertulis  kepada  menteri,  (b)  melampirkan  anggaran  dasar  dan pengesahan  sebagai  badan  hukum,  (c)  memiliki  kantor  operasional  di  wilayah Republik Indonesia, (d) bergerak di bidang keuangan syariah, dan (e) memiliki fungsi titipan (wadi’ah) . Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya.
Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia   terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga  ini.  Sebagian  besar  Lembaga  Keuangan  Syariah    memiliki  jaringan kantor  cabang  serta  fasilitas  ATM  yang  banyak, SMS  banking, internet  banking, phone banking , dan fasilitas auto debet . Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada  gilirannya  memudahkan  umat  Islam  di  seluruh  pelosok  Indonesia  untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf uang.
Selain  jaringan  yang  luas,  LKS  di  Indonesia  juga  memiliki  sumber  daya manusia  andal  yang  dapat  menunjang  tecapainya  pengumpulan  dana  wakaf umat  secara  optimal.  Selain  itu,  dana-dana  yang  terkumpul  dalam  lembaga
7 Yuke  Rahmawati, Efektivitas  Mekanisme  Funding  Wakaf  Uang  di  Perbankan  Syariah, Laporan Penelitian tidak diterbitkan, (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 31.
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 104
keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya. 8 Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa LKS-PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. Secara praktis, LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh wâqif kepada nadzîr . Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang  hanya  dapat  dilakukan  melalui  investasi  pada  produk-produk  LKS  atau instrumen keuangan syariah. Investasi di sini tentu saja dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada bank syariah atau UUS itu harus diinvestasikan berdasarkan  akad  syariah  seperti mudhârabah atau  akad  lainnya  yang  tidak bertentangan dengan syariah. Sementara,  pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan  cara  ini  dana  wakaf  uang  umat  yang  terkumpul  dapat  terjamin  kea- manannya serta memberikan rasa aman bagi para wâqif . 9

## Karakteristisk Wâqif
Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  41  Tahun  2004  ditentukan  bahwa 10 wâqif adalah  pihak  yang  mewakafkan  harta  benda  miliknya. Wâqif juga  harus mempunyai  kecakapan  melakukan tabarru’ yaitu  melepaskan  hak  milik  tanpa pertimbangan  material.  Artinya  mereka  telah  dewasa  (balig),  berakal,  sehat, tidak  di  bawah  pengampuan  dan  tidak  karena  terpaksa  berbuat.  Dapat  ber- sikap tabarru’ didasarkan  pada  pertimbangan  akal  yang  sempurna  pada  orang yang telah mencapai umur balig. Di dalam fikih Islam balig dititikberatkan pada umur,  sedangkan rasyîd mengacu kepada kematangan jiwa atau kemantangan akalnya. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004, wâqif meliputi: perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum.
Wâqif perseorangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 harus memenuhi  persyaratan,  sebagai  berikut: wâqif perseorangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila meme- nuhi persyaratan: dewasa,  berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (1) PP No. 28  Tahun  1977  sebagaimana  dikutip  di  atas.  Persyaratan wâqif perseorangan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh  penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 41 Tahun
8 Mulya E. Siregar, ‚Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang‛, dalam Al- Awqaf , Volume IV, Nomor 04, Januari 2011, h. 49-59.
9 Arif Zamhari, ‚Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia‛, dalam http//www. bwi.or.id , diunduh  07 Juni 2012. 10 Rochmat  Soemitro, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  (Jakarta:  Yayasan  dan  Wakaf    Eresco,
1999), h. 6.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya. 8 Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa LKS-PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. Secara praktis, LKS memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai yang diamanatkan oleh wâqif kepada nadzîr . Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang  hanya  dapat  dilakukan  melalui  investasi  pada  produk-produk  LKS  atau instrumen keuangan syariah. Investasi di sini tentu saja dalam pengertian bahwa dana yang dipercayakan kepada bank syariah atau UUS itu harus diinvestasikan berdasarkan  akad  syariah  seperti mudhârabah atau  akad  lainnya  yang  tidak bertentangan dengan syariah. Sementara,  pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
Dengan  cara  ini  dana  wakaf  uang  umat  yang  terkumpul  dapat  terjamin  kea- manannya serta memberikan rasa aman bagi para wâqif . 9

## Karakteristisk Wâqif
Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  41  Tahun  2004  ditentukan  bahwa 10 wâqif adalah  pihak  yang  mewakafkan  harta  benda  miliknya. Wâqif juga  harus mempunyai  kecakapan  melakukan tabarru’ yaitu  melepaskan  hak  milik  tanpa pertimbangan  material.  Artinya  mereka  telah  dewasa  (balig),  berakal,  sehat, tidak  di  bawah  pengampuan  dan  tidak  karena  terpaksa  berbuat.  Dapat  ber- sikap tabarru’ didasarkan  pada  pertimbangan  akal  yang  sempurna  pada  orang yang telah mencapai umur balig. Di dalam fikih Islam balig dititikberatkan pada umur,  sedangkan rasyîd mengacu kepada kematangan jiwa atau kemantangan akalnya. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004, wâqif meliputi: perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum.
Wâqif perseorangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 harus memenuhi  persyaratan,  sebagai  berikut: wâqif perseorangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila meme- nuhi persyaratan: dewasa,  berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (1) PP No.
28  Tahun  1977  sebagaimana  dikutip  di  atas.  Persyaratan wâqif perseorangan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh  penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 41 Tahun
8 Mulya E. Siregar, ‚Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang‛, dalam Al- Awqaf , Volume IV, Nomor 04, Januari 2011, h. 49-59.
9 Arif Zamhari, ‚Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia‛, dalam http//www. bwi.or.id , diunduh  07 Juni 2012. 10 Rochmat  Soemitro, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  (Jakarta:  Yayasan  dan  Wakaf    Eresco, 1999), h. 6.
2004  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perseorangan,  organisasi  dan/atau  badan hukum adalah  perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum, tidak ada penjelasan lebih lanjut, namun tentunya berhubungan dengan  syarat  sepakat  maupun  cakap  dalam  bertindak  hukum. Wâqif yang berbentuk  organisasi,  hanya  dapat  melakukan  wa-kaf  apabila  memenuhi  ke- tentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik  organisasi sesuai dengan  anggaran  dasar  organisasi  yang  bersang-kutan.  Sedangkan  jika wâqif berbentuk  badan  hukum  hanya  dapat  melakukan  wakaf  apabila  memenuhi ketentuan  badan  hukum  untuk  mewakafkan  harta  benda  wakaf  milik  badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 11

## Lembaga Wakaf di Indonesia
Ada dua lembaga yang fokus kepada pengembangan wakaf di Indonesia, yakni  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  dan  Tabung  Wakaf  Indonesia  (TWI). Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Kehadirannya,  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  47,  adalah  untuk  memajukan  dan  mengembangkan perwakafan  di  Indonesia.  Untuk  kali  pertama,  keanggotaan  BWI  diangkat  oleh Presiden  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  (Kepres)  No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga  independen  untuk  mengembangkan  perwakafan  di  Indonesia  yang dalam  melaksanakan  tugasnya  bersifat  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  mana- pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
BWI  berkedudukan  di  ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan dapat  membentuk  perwakilan  di  provinsi  dan/atau  kabupaten/kota  sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan  unsur  pelaksana  tugas,  sedangkan  Dewan  Pertimbangan  adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
Visi  BWI  adalah  terwujudnya  lembaga  independen  yang  dipercaya masyarakat,  mempunyai  kemampuan,  dan  integritas  untuk  mengembangkan perwakafan  nasional  dan  internasional.  Sedangkan  misinya  yaitu  menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.
11 Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta: Yayasan dan Wakaf  Eresco, 1999), h. 6.
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 106
Manajemen fundraising adalah  bagaimana  upaya  kita  memegaruhi  para donatur untuk mengeluarkan dananya. Dalam  melakukan penghimpunan dana BWI  melakukan  pendekatan  secara  intern  kepada  para  donator  dengan  cara terlebih dahulu mengindentifikasi donatur. Di antara langkah-langkahnya adalah: Pertama,  mendekati  dan  mencari  donatur  sekaligus  mengetahui  profil,  ke- biasaan, dan gaya hidup para donatur, agar kegiatan fundrasing berkerja secara efektif  dan  efisiensi.  Kedua,  memuaskan  kebutuhan  donatur.  Sebagai manager fundraising, BWI harus mengetahui keinginan, harapan, dan selera dari donator. Fungsinya    agar  para  donatur  bertahan  untuk  mengeluarkan  harta  ke  lembaga yang ditawarkan.
Terdapat  beberapa  pola  dalam fundrising dana  wakaf  uang  di  BWI. Pertama,  penghimpunan pola umum (general cash waqf) , yakin suatu program penghimpun dana wakaf yang dilakukan BWI secara umum tanpa dikaitkan atas suatu  proyek  investasi  tertentu.  Dalam  melakukan  penghimpunan  dana  wakaf uang  ini,  BWI  membuka  rekening  di  bank  syariah.  Dana  wakaf  yang  yang diperoleh  dari  program  ini  akan  dikumpulkan  dalam  satu  rekening  pe- nampungan  investasi  sebagai  bentuk pool  of  fund ,  untuk  selanjutnya  akan diinvestasikan ke dalam proyek investasi harta wakaf yang sesuai dengan kriteria investasi  wakaf.  Pertama,  penghimpunan  pola  khusus (special/restricted  cash waqf). Penghimpunan  dengan  pola  ini  dilakukan  secara  khusus  yakni  terkait pada proyek investasi harta wakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI, atau terkait pada aspek peruntukan harta wakaf, misalnya proyek pemberdayakan ekonomi masyarakat  dan  masalah  sosial  (kemiskinan,  pendidikan,  kesehatan,  pengang- guran) di suatu tempat melalui program wakaf produktif dapat mentapkan jenis investasi  wakaf  atau  bahkan  ikut  serta  mengolah  investasi  tersebut  dan/atau terlibat  pada  penyaluran  peruntukan  harta  wakaf.  Misalnya  BWI  bermaksud melaksanakan  proyek  pembangunan  apartemen  sehat  Islam  pada  suatu  tanah wakaf yang strategis. Penghimpunan dengan pola khusus ini akan dibentuk pula rekening  penampungan  khusus  di  Bank  Syariah  yang  dipisahkan  dari  rekening penghimpunan dana wakaf pola umum.
Kedua,    pembangunan  gedung  wakaf center yang  merupakan  bangunan komersial bertingkat yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wakaf Indonesia di mana pada gedung ini BWI berkantor.
Berikut ini alur layanan wakaf tunai untuk donatur/ muwâqif:
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Manajemen fundraising adalah  bagaimana  upaya  kita  memegaruhi  para donatur untuk mengeluarkan dananya. Dalam  melakukan penghimpunan dana BWI  melakukan  pendekatan  secara  intern  kepada  para  donator  dengan  cara terlebih dahulu mengindentifikasi donatur. Di antara langkah-langkahnya adalah:
Pertama,  mendekati  dan  mencari  donatur  sekaligus  mengetahui  profil,  ke- biasaan, dan gaya hidup para donatur, agar kegiatan fundrasing berkerja secara efektif  dan  efisiensi.  Kedua,  memuaskan  kebutuhan  donatur.  Sebagai manager fundraising, BWI harus mengetahui keinginan, harapan, dan selera dari donator. Fungsinya    agar  para  donatur  bertahan  untuk  mengeluarkan  harta  ke  lembaga yang ditawarkan.
Terdapat  beberapa  pola  dalam fundrising dana  wakaf  uang  di  BWI.
Pertama,  penghimpunan pola umum (general cash waqf) , yakin suatu program penghimpun dana wakaf yang dilakukan BWI secara umum tanpa dikaitkan atas suatu  proyek  investasi  tertentu.  Dalam  melakukan  penghimpunan  dana  wakaf uang  ini,  BWI  membuka  rekening  di  bank  syariah.  Dana  wakaf  yang  yang diperoleh  dari  program  ini  akan  dikumpulkan  dalam  satu  rekening  pe- nampungan  investasi  sebagai  bentuk pool  of  fund ,  untuk  selanjutnya  akan diinvestasikan ke dalam proyek investasi harta wakaf yang sesuai dengan kriteria investasi  wakaf.  Pertama,  penghimpunan  pola  khusus (special/restricted  cash waqf). Penghimpunan  dengan  pola  ini  dilakukan  secara  khusus  yakni  terkait pada proyek investasi harta wakaf yang akan dilaksanakan oleh BWI, atau terkait pada aspek peruntukan harta wakaf, misalnya proyek pemberdayakan ekonomi masyarakat  dan  masalah  sosial  (kemiskinan,  pendidikan,  kesehatan,  pengang- guran) di suatu tempat melalui program wakaf produktif dapat mentapkan jenis investasi  wakaf  atau  bahkan  ikut  serta  mengolah  investasi  tersebut  dan/atau terlibat  pada  penyaluran  peruntukan  harta  wakaf.  Misalnya  BWI  bermaksud melaksanakan  proyek  pembangunan  apartemen  sehat  Islam  pada  suatu  tanah wakaf yang strategis. Penghimpunan dengan pola khusus ini akan dibentuk pula rekening  penampungan  khusus  di  Bank  Syariah  yang  dipisahkan  dari  rekening penghimpunan dana wakaf pola umum.
Kedua,    pembangunan  gedung  wakaf center yang  merupakan  bangunan komersial bertingkat yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wakaf Indonesia di mana pada gedung ini BWI berkantor.
Berikut ini alur layanan wakaf tunai untuk donatur/ muwâqif:
Badan Wakaf Indonesia  dengan difasilitasi Kementerian Agama Republik Indonesia  telah  menyelenggarakan  pelatihan nadzîr secara  intensif,  baik nadzîr benda  tidak  bergerak  maupun  benda  bergerak.  Pembinaan nadzîr tampaknya tidak  bisa  hanya  bersifat  teoretis,  tetapi  juga  diiringi  dengan  pembinaan  dan pendampingan.  Sebagai  contoh,  seorang nadzîr dapat  konsultasi  kepada  BWI melalui  internet  atau  surat  mengenai  cara  mengembangkan  tanah  wakaf  yang dikelolanya.  Kemudian  BWI  membantu  mengkajinya,  sehingga  pengembang- annya sesuai dengan jenis tanah dan hasilnya dapat dipasarkan. Konsultasi dan pendampingan  ini  merupakan  bagian  penting  dan  masih  terus  dilaksanakan, karena  masih  ada nadzîr yang  belum  paham  benar  mengenai  tugas  dan kewajibannya.
Sedangkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah lembaga yang berkhid- mat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  menggalang  dan  menge- lola sumber daya wakaf secara produktif, profesional, dan amanah.
TWI  didirikan  oleh  Dompet  Dhuafa  pada  14  Juli  2005  sebagai  sebuah komitmen  dalam  mengembangkan  sumber  daya  wakaf  agar  mampu  produktif dan  mendukung  pengembangan  program-program  sosial  dan  pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumberdaya zakat, infak,  dan sedekah secara amanah dan profesional.
Adapun  visi  TWI  adalah  menjadi  lembaga  terdepan  yang  terpercaya  dan handal dalam menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional,  dan  amanah  sehingga  mampu  berperan  aktif  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  misi-misinya,  antara  lain:  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  potensi  dan  peran wakaf  dalam  berkontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  meng- galang  seluas-luasnya  dukungan  sumber  daya  masyarakat  dalam  mewujudkan peran wakaf untuk berkontribusi aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan  pengelolaan  yang  optimal  seluruh  harta  wakaf  yang  telah
Donatur/Muwakif
Publikasi/Fundrising TWI/BWI
Mengambil langsung dari Donatur a. Pembayaran melalui rekening bank /LKS
PWU
b. Pembayaran langsung
ke lembaga wakaf
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 108
diamanahkan  masyarakat  sehingga  dapat  memberikan  hasil,  surplus,  dan manfaat  nyata  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan   masyarakat.
Wakaf  produktif  adalah  sebuah  skema  pengelolaan  donasi  wakaf  dari umat,  yaitu  dengan  memproduktifkan  donasi  tersebut,  hingga  mampu  meng- hasilkan  surplus  yang  berkelanjutan.  Donasi  wakaf  dapat  berupa  benda  ber- gerak,  seperti  uang  dan  logam  mulia,  maupun  benda  tidak  bergerak,  seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi  bagi  pembiayaan  kebutuhan  umat,  seperti  pembiayaan  pendidikan  dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Termasuk  dalam  kategori  wakaf  produktif  adalah  wakaf  saham.  Saham sebagai  barang  yang  bergerak  yang  dipandang  mampu  menstimulus  hasil-hasil yang  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  umat.  Bahkan,  dengan  modal  yang besar, saham mampu memberikan konstribusi yang cukup besar dibandingkan jenis komoditas perdagangan yang lain.
Pengelolaan wakaf saham di TWI telah dimulai sejak tahun 2006. Di tahun tersebut  TWI  menerima  wakaf  saham  senilai  dua  ratus  juta  rupiah  yang bersumber dari 39 perusahaan. Serta wakaf tunai secara individu senilai tiga juta rupiah.
TWI  juga  melakukan  kerjasama  dengan  Permodalan  Baitul  Mal  Wat Tamwil Ventura (Ventura) melalui dua proyek, yakni Tabung Wakaf Ritel (TWR) dan  Tabung  Wakaf  Fund  (TWF).  Hal  ini  merupakan  gambaran  animo masyarakat  pengusaha  mikro  yang  ingin  berwakaf.  Di  antara  mekanismenya adalah mengeluarkan voucher wakaf tunai dengan nominal terkecil Rp 10.000,- sampai terbesar Rp 100.000,-. Dana wakaf yang terhimpun akan digunakan untuk memperkuat  permodalan  BMT.  Dengan  modal  dari  wakaf  tunai,  ini  akan memangkas  biaya  modal  para  pengusaha  mikro,  karena  modal  pinjaman  dari bank  jelas  lebih  mahal.  Ekuivalensinya  dapat  mencapai  16  hingga  17  persen. Kewajiban BMT Ventura dalam hal ini menjaga agar wakaf tunai yang ada tetap utuh  dan  menghasilkan  surplus  yang  dapat  disalurkan  untuk  program-program sosial yang ada. Proyek yang kedua adalah TWF. Secara sederhana adalah wakaf tunai yang didapat dari keuntungan investasi seorang pemilik dana. Misalkan dari investasi 100 juta, hasil investasi tersebut diwakafkan untuk dikelola oleh nadzîr . Uang  seratus  juta  dari  investasi  yang  sudah  ditanam  bisa  diambil  kapan  saja sesuai kesepakatan dalam keadaan utuh. 12
12 Sudirman  Hasan,  ‚Analisis  Hukum  tentang  Wakaf  Uang  pada  Tabung  Wakaf  Indonesia‛, dalam http//www.elzawa-uinmaliki.org  di unduh 1 Agustus 2012.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
diamanahkan  masyarakat  sehingga  dapat  memberikan  hasil,  surplus,  dan manfaat  nyata  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan   masyarakat.
Wakaf  produktif  adalah  sebuah  skema  pengelolaan  donasi  wakaf  dari umat,  yaitu  dengan  memproduktifkan  donasi  tersebut,  hingga  mampu  meng- hasilkan  surplus  yang  berkelanjutan.  Donasi  wakaf  dapat  berupa  benda  ber- gerak,  seperti  uang  dan  logam  mulia,  maupun  benda  tidak  bergerak,  seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi  bagi  pembiayaan  kebutuhan  umat,  seperti  pembiayaan  pendidikan  dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Termasuk  dalam  kategori  wakaf  produktif  adalah  wakaf  saham.  Saham sebagai  barang  yang  bergerak  yang  dipandang  mampu  menstimulus  hasil-hasil yang  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  umat.  Bahkan,  dengan  modal  yang besar, saham mampu memberikan konstribusi yang cukup besar dibandingkan jenis komoditas perdagangan yang lain.
Pengelolaan wakaf saham di TWI telah dimulai sejak tahun 2006. Di tahun tersebut  TWI  menerima  wakaf  saham  senilai  dua  ratus  juta  rupiah  yang bersumber dari 39 perusahaan. Serta wakaf tunai secara individu senilai tiga juta rupiah.
TWI  juga  melakukan  kerjasama  dengan  Permodalan  Baitul  Mal  Wat Tamwil Ventura (Ventura) melalui dua proyek, yakni Tabung Wakaf Ritel (TWR) dan  Tabung  Wakaf  Fund  (TWF).  Hal  ini  merupakan  gambaran  animo masyarakat  pengusaha  mikro  yang  ingin  berwakaf.  Di  antara  mekanismenya adalah mengeluarkan voucher wakaf tunai dengan nominal terkecil Rp 10.000,- sampai terbesar Rp 100.000,-. Dana wakaf yang terhimpun akan digunakan untuk memperkuat  permodalan  BMT.  Dengan  modal  dari  wakaf  tunai,  ini  akan memangkas  biaya  modal  para  pengusaha  mikro,  karena  modal  pinjaman  dari bank  jelas  lebih  mahal.  Ekuivalensinya  dapat  mencapai  16  hingga  17  persen.
Kewajiban BMT Ventura dalam hal ini menjaga agar wakaf tunai yang ada tetap utuh  dan  menghasilkan  surplus  yang  dapat  disalurkan  untuk  program-program sosial yang ada. Proyek yang kedua adalah TWF. Secara sederhana adalah wakaf tunai yang didapat dari keuntungan investasi seorang pemilik dana. Misalkan dari investasi 100 juta, hasil investasi tersebut diwakafkan untuk dikelola oleh nadzîr . Uang  seratus  juta  dari  investasi  yang  sudah  ditanam  bisa  diambil  kapan  saja sesuai kesepakatan dalam keadaan utuh. 12
12 Sudirman  Hasan,  ‚Analisis  Hukum  tentang  Wakaf  Uang  pada  Tabung  Wakaf  Indonesia‛, dalam http//www.elzawa-uinmaliki.org  di unduh 1 Agustus 2012.
Terdapat  beberapa  jenis  wakaf  yang  dikelola  oleh  TWI,  di  antaranya:  (1) Wakaf tunai, berupa uang yang akan diasetkan dalam usaha produktif; (2) Wakaf natura,  berupa  barang  bergerak  (laptop,  mobil,  motor,  dll.)  maupun  tidak bergerak  (tanah  dan  bangunan).  Wakaf  natura  ini  akan  dikelola  untuk diproduktifkan; (3) Wakaf surat berharga, berupa wakaf uang (uang sebagai aset yang  akan  diinvestasikan),  wakaf  saham,  dan  wakaf  obligasi.  Kategorisasi  ini dibuat  untuk  memudahkan  para wâqif menunaikan  wakafnya.  Harta  apapun dapat diwakafkan, dan wâqif tinggal memberikan arahan peruntukkan manfaat wakafnya,  apakah untuk pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan sosial dan ekonomi.
Di TWI terdapat prosedur penerimaan wakaf uang, yakni wâqif yang akan mewakafkan  uangnya  diwajibkan  untuk  hadir  di  lembaga  keuangan  syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Setelah itu menyetor  secara  tunai  sejumlah  uang  ke  LKS-PWU  dan  mengisi  formulir pernyataan kehendak wâqif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). 13
13 Sudirman Hasan, ‚Analisis Hukum tentang Wakaf Uang pada Tabung Wakaf Indonesia‛.
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 110

## Analisis SWOT
Substansi  wacana  wakaf  tunai  sebenarnya  telah  lama  muncul.  Bahkan, dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah  dalam  perspektif maqâshid al-syarî‘ah (filosofi  dan  tujuan  syariah) yang  dalam  pandangan  Umar  Chapra  bermuara  pada al-Mashâlih  al-mursalah (kemashlahatan  universal)  termasuk  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Wakaf uang dalam khazanah Islam telah berlangsung sejak lama, tetapi di beberapa  negara  Muslim  baru  disadari  akhir-akhir  ini.  Di  Indonesia  resmi menjadi  ketetapan  hukum  sejak  tahun  2002  ketika  Majelis  Ulama  Indonesia mengeluarkan  fatwa  tentang  bolehnya  wakaf  uang.  Kemudian  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disahkan yang secara khusus menetapkan mengenai tata cara  wakaf  uang  dan  cara  pengelolaannya.  Wakaf  uang  sudah  menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu penting dalam perwakafan Indonesia untuk memaksimalkan fungsi perwakafan dan menggerakkan ekonomi umat.
Wakaf  tunai  sekaligus  sebagai  tantangan  untuk  mengubah  pola  dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial. Sehingga,  tidak  berlaku  lagi  konsep pareto  optimum yang  tidak  mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin). 14
Pelaksanaan  wakaf  tunai  dalam  bentuk  uang  sebenarnya  lebih  memiliki banyak kelebihan sebagai wakaf produktif pada masa kini dibandingkan dengan wakaf  dalam  bentuk  barang  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  gedung. Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Wakil  Ketua  Badan  Pelaksana  BWI, Mustafa  Edwin  Nasution,  kelebihan  wakaf  tunai  antara  lain  memperluas  basis sumber  dana  wakaf  secara  signifikan  karena  nominal  wakaf  tunai  jauh  lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik misalnya tanah dan gedung. Selain itu, wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi antara lain sertifikat wakaf tunai,  wakaf investasi, wakaf saham, dan awqaf properties investment  fund atau  produk  Islamic  Development  Bank  untuk  membiayai pembangunan infrastruktur. 15
Teridentifikasi  kelebihan,  kelemahan,  peluang,  dan  hambatan  menurut persepsi wâqif terhadap  aplikasi  wakaf  tunai/uang.  Pertama,  faktor  kekuatan
14 Tim Dakwatuna, ‚Hukum Wakaf dengan Uang Tunai ”, dalam http//www.dakwatuna.com, diunduh 19 Desember 2006.
15 Badan  Wakaf  Indonesia,  ‚Wakaf  Tunai  Banyak  Kelebihan‛,  dalam  http//www.bwi.or.id, diunduh 2 Agustus 2012.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Analisis SWOT
Substansi  wacana  wakaf  tunai  sebenarnya  telah  lama  muncul.  Bahkan, dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah  dalam  perspektif maqâshid al-syarî‘ah (filosofi  dan  tujuan  syariah) yang  dalam  pandangan  Umar  Chapra  bermuara  pada al-Mashâlih  al-mursalah (kemashlahatan  universal)  termasuk  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Wakaf uang dalam khazanah Islam telah berlangsung sejak lama, tetapi di beberapa  negara  Muslim  baru  disadari  akhir-akhir  ini.  Di  Indonesia  resmi menjadi  ketetapan  hukum  sejak  tahun  2002  ketika  Majelis  Ulama  Indonesia mengeluarkan  fatwa  tentang  bolehnya  wakaf  uang.  Kemudian  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disahkan yang secara khusus menetapkan mengenai tata cara  wakaf  uang  dan  cara  pengelolaannya.  Wakaf  uang  sudah  menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu penting dalam perwakafan Indonesia untuk memaksimalkan fungsi perwakafan dan menggerakkan ekonomi umat.
Wakaf  tunai  sekaligus  sebagai  tantangan  untuk  mengubah  pola  dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial. Sehingga,  tidak  berlaku  lagi  konsep pareto  optimum yang  tidak  mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin). 14 Pelaksanaan  wakaf  tunai  dalam  bentuk  uang  sebenarnya  lebih  memiliki banyak kelebihan sebagai wakaf produktif pada masa kini dibandingkan dengan wakaf  dalam  bentuk  barang  tidak  bergerak  seperti  tanah  dan  gedung.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Wakil  Ketua  Badan  Pelaksana  BWI,
Mustafa  Edwin  Nasution,  kelebihan  wakaf  tunai  antara  lain  memperluas  basis sumber  dana  wakaf  secara  signifikan  karena  nominal  wakaf  tunai  jauh  lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik misalnya tanah dan gedung.
Selain itu, wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi antara lain sertifikat wakaf tunai,  wakaf investasi, wakaf saham, dan awqaf properties investment  fund atau  produk  Islamic  Development  Bank  untuk  membiayai pembangunan infrastruktur. 15
Teridentifikasi  kelebihan,  kelemahan,  peluang,  dan  hambatan  menurut persepsi wâqif terhadap  aplikasi  wakaf  tunai/uang.  Pertama,  faktor  kekuatan
14 Tim Dakwatuna, ‚Hukum Wakaf dengan Uang Tunai ”, dalam http//www.dakwatuna.com, diunduh 19 Desember 2006.
15 Badan  Wakaf  Indonesia,  ‚Wakaf  Tunai  Banyak  Kelebihan‛,  dalam  http//www.bwi.or.id, diunduh 2 Agustus 2012.
(strength) di  antaranya:  wakaf  uang  jumlahnya  bisa  bervariasi  sehingga seseorang  yang  memiliki  dana  terbatas  sudah  bisa  mulai  memberikan  dana wakafnya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  orang  kaya  atau  tuan  tanah  terlebih dahulu.  Program  wakaf  tunai  akan  memudahkan  si  pemberi  wakaf  atau wâqif untuk  melakukan  ibadah  wakaf.  Melalui  wakaf  uang,  aset-aset  wakaf  yang berupa  tanah-tanah  kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan  dengan  pembangunan gedung  atau  diolah  untuk  lahan  pertanian.  Umat  Islam  dapat  lebih  mandiri dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan  tanpa  harus  terlalu  tergantung  pada anggaran  pendidikan  negara  yang  memang  semakin  lama  semakin  terbatas. Dana  wakaf  tunai  bisa  memberdayakan  usaha  kecil  yang  masih  dominan  di negeri  ini.  Dana  yang  terkumpul  dapat  disalurkan  kepada  para  pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan sebagainya. Dana  wakaf  tunai  dapat  membantu  perkembangan  bank-bank  syariah  dan lembaga-lembaga keuangan syariah.
Kedua,  faktor  kelemahan (weakness) di  antaranya:  penyaluran  dana wakaf  kepada  mitra  binaannya,  tidak  menerapkan  adanya  lembaga  penjamin berupa asuransi syariah, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006  Pasal  48  bahwa  pengelolaan  dan  pengembangan  atas  harta  benda  wakaf uang  yang  dilakukan  dalam  bentuk  investasi  di  luar  bank  syariah  harus diasuransikan  pada  asuransi  syariah.  Wakaf  uang  yang  dialokasikan  untuk program  sosial,  seperti:  pembangunan  rumah  sakit  gratis,  sekolah  gratis seringkali  kurang  sesuai  dengan  asas  dasar  wakaf  yaitu  wakaf  yang  disalurkan harus  menahan aset, selain itu keswadayaan dan kemandirian menjadi kurang terpenuhi.  Dana  wakaf  yang  disalurkan  ke  sektor  riil  masih  sangat  terbatas.  Ini berarti  wakaf  uang  sebagai  modal  kerja  yang  menjadi  penggerak  sektor  riil belum  tercapai.  Pemahaman  masyarakat  terhadap  wakaf  uang  masih  relatif kurang,  dikarenakan  sudah  terpatrinya  pemahaman  bahwa  wakaf  itu  adalah pada  tanah  atau  bangunan.  Adanya  risiko return  of  invesment pada  aset  dana wakaf berkurang atau defisit karena terkait dengan kapital.
Ketiga,  faktor  peluang (opportunity) di  antaranya:  pengelolaan  dan pemberdayaan  wakaf  tunai  merupakan  bentuk  investasi  baru.  Konsep  fikih wakaf yang fleksibel yaitu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, sehingga  wakaf  merupakan  potensi  yang  cukup  besar  untuk  dikembangkan sesuai  dengan  kebutuhan  zaman.  Banyaknya  jumlah  penduduk  muslim  kelas menengah  ke  atas  di  Indonesia  merupakan  potensi  yang  sangat  besar  untuk merealisasikan  wakaf  tunai.  Tumbuhnya  minat  masyarakat  untuk  menggali potensi  sistem  ekonomi  syariah.  Banyaknya  bermunculan  lembaga-lembaga ekonomi  dan  keuangan  syariah  yang  mendidik  sumber  daya  manusia  yang
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 112
berkualitas  baik,  bersamaan  dengan  semangat  yang  tinggi  untuk  menerapkan sistem ekonomi syariah.
Keempat,  faktor  hambatan/tantangan (threath), di  antaranya:  kebekuan umat  Islam  terhadap  paham  wakaf,  seperti  keyakinan  sebagian  umat  Islam bahwa  harta  wakaf  tidak  boleh  ditukar  dengan  alasan  apapun.  Kebanyakan masyarakat  mempercayakan  harta  wakafnya  kepada  seseorang  yang  dianggap tokoh  dalam  lingkungannya  yang  tidak  diketahui  pasti  kemampuannya  sebagai nadzîr dan  harta  yang  diwakafkan  adalah  harta  yang  tidak  bergerak.  Lebih banyak nadzîr wakaf  yang  masih  tradisional.  Pengaruh  krisis  ekonomi  politik dalam  negeri  serta  ekses  praktik  korupsi  pada  dana-dana  yang  dimobilisasi secara masif (besar  dan  banyak)  memberikan  wacana  negatif  pada  sebagian masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Respons pemerintah terhadap aspek filantropi pun sangat lambat.
Faktor-faktor  SWOT  tersebut  di  atas  kemudian  dianalis  dalam  sebuah matrik  dampak  silang  yang  dikembangkan  oleh  Derek  F.  Channon. 16 Di  mana pada  faktor  kekuatan  yang  memiliki  dampak  dan  pengaruh  positif  pada kesempatan  atau  tantangan  diberi  nilai:  3  =  Dampak  Sangat  Kuat  (DSK),  2  = Dampak  Cukup  Kuat  (DCK),  1  =  Dampak  Lemah  (DL),  0  =  Tidak  Berdampak (TD).  Adapun  skor  yang  digunakan  pada  tabel  adalah:  Jumlah  skor  tertinggi (ideal) = 3 x 10 x 5 = 150. Jumlah skor rendah = 0.
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) Jumlah bobot +113. Dampaknya kekuatan terhadap peluang tersebut berada di daerah ‚sangat kuat‛. Dengan interpretasi skor: 0  – 50 = Dampak Lemah, 51  – 100 = Dampak Cukup Kuat,101 – 150 = Dampak Sangat Kuat. Secara kontinum (rangkaian) dapat dilihat sebagai berikut:
0 50 100        113 150

## TD          DL         DCK            DSK
Jadi berdasarkan data di atas, diperoleh hitungan: 113/150 x 100% = 75,3%. Yang  dinyatakan  dengan  nilai  ‘kuat’  secara  persentase.  Hal  ini  dapat  dilihat melalui gambaran sebagai berikut:
0%        33%            66%      75,3% 99(100%)
Lemah      Cukup      Kuat      Sangat Kuat
16 Sukristono, Perencanaan  Strategis  Bank ,  (Jakarta:  Lembaga  Pengembangan  Perbankan Indonesia, 1992), h. 237.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
berkualitas  baik,  bersamaan  dengan  semangat  yang  tinggi  untuk  menerapkan sistem ekonomi syariah.
Keempat,  faktor  hambatan/tantangan (threath), di  antaranya:  kebekuan umat  Islam  terhadap  paham  wakaf,  seperti  keyakinan  sebagian  umat  Islam bahwa  harta  wakaf  tidak  boleh  ditukar  dengan  alasan  apapun.  Kebanyakan masyarakat  mempercayakan  harta  wakafnya  kepada  seseorang  yang  dianggap tokoh  dalam  lingkungannya  yang  tidak  diketahui  pasti  kemampuannya  sebagai nadzîr dan  harta  yang  diwakafkan  adalah  harta  yang  tidak  bergerak.  Lebih banyak nadzîr wakaf  yang  masih  tradisional.  Pengaruh  krisis  ekonomi  politik dalam  negeri  serta  ekses  praktik  korupsi  pada  dana-dana  yang  dimobilisasi secara masif (besar  dan  banyak)  memberikan  wacana  negatif  pada  sebagian masyarakat yang ingin melaksanakan wakaf tunai. Respons pemerintah terhadap aspek filantropi pun sangat lambat.
Faktor-faktor  SWOT  tersebut  di  atas  kemudian  dianalis  dalam  sebuah matrik  dampak  silang  yang  dikembangkan  oleh  Derek  F.  Channon. 16 Di  mana pada  faktor  kekuatan  yang  memiliki  dampak  dan  pengaruh  positif  pada kesempatan  atau  tantangan  diberi  nilai:  3  =  Dampak  Sangat  Kuat  (DSK),  2  = Dampak  Cukup  Kuat  (DCK),  1  =  Dampak  Lemah  (DL),  0  =  Tidak  Berdampak (TD).  Adapun  skor  yang  digunakan  pada  tabel  adalah:  Jumlah  skor  tertinggi (ideal) = 3 x 10 x 5 = 150. Jumlah skor rendah = 0.
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) Jumlah bobot +113. Dampaknya kekuatan terhadap peluang tersebut berada di daerah ‚sangat kuat‛. Dengan interpretasi skor: 0  – 50 = Dampak Lemah, 51  – 100 = Dampak Cukup Kuat,101 – 150 = Dampak Sangat Kuat. Secara kontinum (rangkaian) dapat dilihat sebagai berikut:
0 50 100        113 150 TD          DL         DCK            DSK Jadi berdasarkan data di atas, diperoleh hitungan: 113/150 x 100% = 75,3%. Yang  dinyatakan  dengan  nilai  ‘kuat’  secara  persentase.  Hal  ini  dapat  dilihat melalui gambaran sebagai berikut: 0%        33%            66%      75,3% 99(100%)
Lemah      Cukup      Kuat      Sangat Kuat
16 Sukristono, Perencanaan  Strategis  Bank ,  (Jakarta:  Lembaga  Pengembangan  Perbankan Indonesia, 1992), h. 237.
Dengan interpretasi skornya : 0 – 33% = Cukup, 34% - 66% = Kuat, 67% - 99(100%)  =  Sangat  Kuat.  (2)  Jumlah  bobot  dampak  faktor-faktor  kelemahan pada  peluang  dan  tantangan  yang  ada  sebesar  –99.  Ini  memberikan  penilaian bahwa, faktor-faktor kelemahan mempunyai dampak yang ‘cukup kuat’ terhadap faktor peluang dan tantangan yang dihadapi lembaga distribusi syari’ah. Dengan interpretasi skor: 0 – -50 = Dampak Lemah, -51 – -100 = Dampak Cukup Kuat, - 101  –  -150  =  Dampak  Sangat  Kuat.  Secara  kontinum  dapat  dilihat  sebagai berikut:
-150               -100 -99 -50                 0

## DSK       DCK DL               TD
Berdasarkan  data  di  atas,  dibuat  hitungan:  -99/-150  x 100%  =  -66%.  Yang hasilnya  dinyatakan  dengan  nilai  ‘kuat’  secara  persentase.  Hal  ini  dapat  dilihat melalui gambaran sebagai berikut:
-99(100%)       -66% -33%            0
Sangat Kuat          Kuat            Cukup          Lemah
Dengan interpretasi skornya: 0 – -33% = Cukup, -34% - -66% = Kuat, -67% - -99(100%) = Sangat Kuat. Bila hal ini tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan menjadi faktor penghambat serius bagi pengembangan sistem dan mekanisme wakaf tunai tersebut. Oleh karena itu, pelbagai kelemahan ini harus diwaspadai dan  diatasi.  Hal  tersebut  dilakukan  pelbagai  usaha  seperti:  memanfaatan  dana wakaf  tunai  pada  sektor  riil,  memfungsikan  Lembaga  Penjamin  Syariah  untuk menghilangkan risiko dana wakaf tunai,   mengantisipasi pengaruh  krisis politik ekonomi dalam negeri, serta menghilangkan ekses korupsi pada dana-dana yang termobilisasi secara masif.
Adapun  jumlah  bobot  dampak  faktor-faktor  kekuatan  dan  faktor-faktor kelemahan  secara  keseluruhan  terhadap  faktor-faktor  peluang  dan  tantangan adalah  sebesar  14.  Hal  ini  memberi  pengertian,  bahwa  secara  keseluruhan sesungguhnya  faktor-faktor  kekuatan  sistem  dan  mekanisme  wakaf  tunai  yang berjalan  saat  ini  dapat  dikatakan  masih  ‘cukup’  dioptimalkan  bila  dihadapkan dengan  peluang  dan  tantangan  yang  ada.  Faktor  kelemahan  dan  tantangan dipandang sangat memengaruhi  secara negatif terhadap perkembangan wakaf tunai  dalam  rangka  membina  perekonomian  masyarakat  kalangan  bawah.  Hal
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 114
inilah  yang  kemudian  menuntut  semua  pihak  untuk  bekerja  sama  meng- upayakan  pelembagaan  sistem  wakaf  tunai  ini  seperti  yang  benar-benar diharapkan  dan  sesuai  dengan  tuntunan  syariah.  Jumlah  bobot  dampak  faktor kekuatan pada peluang dan tantangan semuanya positif, ini menunjukkan faktor- faktor  kekuatan  jika  dilaksanakan  dengan  optimal  masih  mampu  dan  dapat diandalkan  untuk  menghadapi  semua  tantangan  yang  ada.  Jumlah  bobot dampak faktor kelemahan pada peluang dan tantangan semuanya negatif. Hal ini menunjukkan  pelbagai  kelemahan  yang  ada  akan  selalu  menjadi  penghambat dan kendala serius yang memengaruhi perkembangan dan kelestarian lembaga- lembaga wakaf di Indonesia.

## Penutup
Salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dampak ekonomi yang masif  selain  zakat  adalah  wakaf.  Salah  satu  bentuk  wakaf  yang  dicoba dikembangkan  di  Indonesia  adalah  wakaf  tunai . Instrumen  ini  memberikan banyak  kelebihan  dalam  rangka  memobilisasi  pendanaan  masyarakat  untuk kemaslahatan  umat  Islam.  Potensi  wakaf  tunai  yang  ada  akan  mengarahkan pada kesejahteraan umat Islam apabila dikelola dan dimanfaat secara maksimal. Selain itu juga harus diwaspadai dan diatasi pelbagai kelemahan yang muncul. []

## Pustaka Acuan
Buku: Ali,  Muhammmad  Daud, Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf ,    Jakarta:  UI Press, 1988. Arindita, S., Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah , Skripsi Fakultas Psikologi, Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2003.
Azizy, Qodrie, Membangun Pondasi Ekonomi Umat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Gerungan, W. A., Psikologi Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 1996. Hamka,  Muhammad, Hubungan  Antara  Persepsi  Terhadap  Pengawasan  Kerja dengan  Motivasi  Berprestasi .  Skripsi  Fakultas  Psikologi,  Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002. Kabisi, al-, M. Abid Abdullah, Hukum Wakaf ,  Jakarta:  Ilman dan Dompet Dhuafa Republika, 2004. Kotler,  Philip, Marketing  Manajemen: Analysis,  Planning,  implementation,  and Control, 9th Edition, New Yersey: Prentice Hall International,  2000. Lubis, Suhrawardi, K. Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
inilah  yang  kemudian  menuntut  semua  pihak  untuk  bekerja  sama  meng- upayakan  pelembagaan  sistem  wakaf  tunai  ini  seperti  yang  benar-benar diharapkan  dan  sesuai  dengan  tuntunan  syariah.  Jumlah  bobot  dampak  faktor kekuatan pada peluang dan tantangan semuanya positif, ini menunjukkan faktor- faktor  kekuatan  jika  dilaksanakan  dengan  optimal  masih  mampu  dan  dapat diandalkan  untuk  menghadapi  semua  tantangan  yang  ada.  Jumlah  bobot dampak faktor kelemahan pada peluang dan tantangan semuanya negatif. Hal ini menunjukkan  pelbagai  kelemahan  yang  ada  akan  selalu  menjadi  penghambat dan kendala serius yang memengaruhi perkembangan dan kelestarian lembaga- lembaga wakaf di Indonesia.

## Penutup
Salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dampak ekonomi yang masif  selain  zakat  adalah  wakaf.  Salah  satu  bentuk  wakaf  yang  dicoba dikembangkan  di  Indonesia  adalah  wakaf  tunai . Instrumen  ini  memberikan banyak  kelebihan  dalam  rangka  memobilisasi  pendanaan  masyarakat  untuk kemaslahatan  umat  Islam.  Potensi  wakaf  tunai  yang  ada  akan  mengarahkan pada kesejahteraan umat Islam apabila dikelola dan dimanfaat secara maksimal.
Selain itu juga harus diwaspadai dan diatasi pelbagai kelemahan yang muncul. []

## Pustaka Acuan
Buku:
Ali,  Muhammmad  Daud, Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf ,    Jakarta:  UI Press, 1988.
Arindita, S., Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah , Skripsi Fakultas Psikologi, Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2003.
Azizy, Qodrie, Membangun Pondasi Ekonomi Umat , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004.
Gerungan, W. A., Psikologi Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 1996. Hamka,  Muhammad, Hubungan  Antara  Persepsi  Terhadap  Pengawasan  Kerja dengan  Motivasi  Berprestasi .  Skripsi  Fakultas  Psikologi,  Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002.
Kabisi, al-, M. Abid Abdullah, Hukum Wakaf ,  Jakarta:  Ilman dan Dompet Dhuafa Republika, 2004.
Kotler,  Philip, Marketing  Manajemen: Analysis,  Planning,  implementation,  and Control, 9th Edition, New Yersey: Prentice Hall International,  2000. Lubis, Suhrawardi, K. Hukum Ekonomi Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Mannan, M.A. Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam , Jakarta: Ciber, PkttI-UI, 2001. Mar’at, Sikap  Manusia  Perubahan  Serta  Pengukurannya ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1991. Merlin,  K  Lewis  &  Latifa  M  al-Gaoud, Perbankan  Syariah;  Prinsip,  Praktik  dan Prospek . Jakarta: Serambi, 2007. Mubarok,  Jaih, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008. Robbins, S.P., Perilaku Organisasi, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2003. Shan’anî, al-, Muhammad ibn Ismâ‘îl, Subul al- Salâm , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Soemitro,  Rochmat, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  Jakarta:  Yayasan  dan Wakaf   Eresco, 1996. Sukristono, Perencanaan  Strategis  Bank, Jakarta:  Lembaga  Pengembangan Perbankan Indonesia, 1992. Tim Ditjen Bimas Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
Artikel/Makalah:
Antonio,  Muhammad  Syafi’i,    ‚Cash  Wakaf  dan  Anggaran  Pendidikan  untuk Umat‛, dalam http//www. blog.re.or.id, diunduh 16 Februari 2010.
Badan  Wakaf  Indonesia,  ‚Wakaf  Tunai  Banyak  Kelebihan‛,  dalam http//www.bwi.or.id, diunduh 2 Agustus 2012.
Efrizon, A,  ‚Faktor-Faktor yang Memengaruhi  Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang‛, dalam www. lontar.ui.ac.id . , diunduh 20 April 2012. Hasan, Sudirman,  ‚Manajemen Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia: Studi Kasus‛,  Laporan  Penelitian,  dalam  hhtp//www.  sudirmansetiono. blogspot.com .
Kurniawan,  Aries,  ‚Bank  Syariah  Sebagai  Pengelola  Dana  Wakaf‛,  dalam hhtp//www.ylki.or.id, diunduh 2010.
Ma’shum,  Muhammad,  ‚Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia‛, dalam htpp//www. maxzhum7.blogspot.com., diunduh Maret 2010.
Nafis,  M.  Cholil,  ‛Potensi  Wakaf  Produktif  untuk  Kesejahteraan  Umat‛,  dalam http//www. jhonmila.blogspot.com, diunduh 1 Agustus 2002.
Rahmawati,  Yuke,    ‚Efektivitas  Mekanisme  Funding  wakaf  Uang  di  Perbankan
Syariah‛ , Laporan  Penelitian  di  FSH  Tidak  Diterbitkan,  Jakarta:  FSH  UIN
Syarif Hidayatullah,  2010.
Siregar,  Mulya  E.,    ‚Peranan  Perbankan  Syariah  dalam  Implementasi  Wakaf Uang‛, dalam Al-Awqaf , Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.
Yuke Rahmawati: Persepsi Wâqif dalam Berwakaf Tunai 116
Tim  Dakwatuna,  ‚Hukum  Wakaf  dengan  Uang  Tunai ”, dalam  http/ www.dakwatuna.com, diunduh 19 Desember 2006.
Zamhari,  Arif,  ‚Implementasi  LKS  dalam  Pengembangan  Wakaf  Uang  di Indonesia‛, dalam hhtp//www.bwi.or.id,  diunduh 07 Juni 2012.