Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## PERMINTAAN PENGGANTIAN ATAS DASAR SUBROGASI OLEH PT. A SEBAGAI PENANGGUNG KEPADA PT. P SEBAGAI PENGANGKUT SEKALIGUS PEMILIK KAPAL
Oleh:
Rhezar Adinanda Putra Universitas Surabaya, Indonesia rhezaradinandaputra@gmail.com
Abstract –  The  purpose  of  the  study  is  as  a  graduation  requirement  to  earn  a  Bachelor Degree in Law of the Faculty of Law in University of Surabaya. The practical purpose of the thesis is to understand if PT. A as an insurer was entitled to get compensation from PT. P as a carrier and ship owner based on subrogation, eventhough PT. P was supposed to be free from any  claims  pursuant  to  transportation  agreement  between  PT.  P  and  HS.    After  that,  an accident occurred because of force majeure. HS did not ask PT. P for compensation, instead HS  filed  insurance  claims  to  PT.  A  as  an  insurer  based  on  insurance  agreement  between them.  After  that,  PT.  A  paid  compensation  to  HS  and  received  a  letter  of  subrogation  from HS. Based on that letter of subrogation, PT. A asked compensation to PT. P, eventhough PT. P was supposed to be free from any claims from accident caused by forced majeure pursuant to transportation agreement between PT. P and HS.
Keywords: Insurance Agreement, Compensation, Transportation Agreement, Subrogation

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
HS  membeli  barang  berupa  67.500  sak  (2.700  ton)  semen  untuk  memenuhi permintaan  konsumennya  di  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Setelah  itu,  HS  mengirim semen tersebut dari pelabuhan SULSEL menuju pelabuhan NTT menggunakan kapal milik PT.  P.,  dan  atas  pengangkutan  itu  dikeluarkanlah  Konosemen  No.  B/L  No.  C/E/IX. Pengangkutan  itu  sendiri  didasarkan  dari  perjanjian  pengangkutan  laut  nomor  243 tertanggal  13  September  2013.  Selain  itu,  terdapat  salah  satu  klausula  pembebasan tanggung jawab PT. P, yaitu Pasal 20 baris ketiga yang menyatakan : “Pihak Pemilik Kapal terlepas dari segala tuntutan apapun dari pihak pemilik barang apabila : kapal mengalami force majeure (Kapal Kandas, Karam, Tenggelam, Terbakar), yang dibuktikan dengan Berita Acara  dari  Laporan  Kecelakaan  Kapal  /  LKK  yang  disahkan  oleh  Syahbandar  setempat dan atau instansi yang berwenang.”
Untuk  mengalihkan  risiko  dan  kerugian  yang  mungkin  timbul,  HS mengasuransikan  semen  tersebut  kepada  PT.  A  berdasarkan  polis  nomor  07052012 tertanggal  20  September  2013.  PT.  A  sendiri  bergerak  di  bidang  industri  asuransi, sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan nomor : 196 tertanggal 28 Desember  1995  yang  didirikan  di  Indonesia  di  hadapan  Notaris  Ir.  Rusli,  S.H.  Objek asuransi dari perjanjian asuransi antara HS dan PT. A adalah 67.500 sak (2.700 ton) semen milik  HS  dengan  nilai  pertanggungan  Rp.2.929.500.000,-.  Dalam  polis  asuransi  yang  ada PT.  A  diposisikan  sebagai  penanggung  yang  akan  memberikan  ganti  kerugian  terhadap tertanggung  (HS)  dikarenakan  kehilangan  barang,  kerusakan,  serta  apabila  mengalima kerugian keuntungan.
Kemudian,  pada  25  September  2013  terjadi  kecelakaan  saat  kapal  milik  PT.  P mengangkut  barang  milik  HS.  Akibat  kejadian  di  atas,  semen-semen  milik  HS  menjadi rusak  semua  dan  tidak  dapat  dipakai  lagi.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Berita  Acara dari Laporan Kecelakaan Kapal / LKK tanggal 27 September 2013 yang sudah dibenarkan oleh  Sabandar  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Ende,  dinyatakan  “kecelakaan  yang  terjadi diakibatkan  oleh  alun  besar  yang  menghempas  kapal  dan  angin  kencang  sehingga  larat yang mengakibatkan kapal kandas di atas batu/karang sehingga robek dan bocor lalu air masuk kekamar mesin dan sampai mesin tidak bisa dihidupkan untuk olah gerak; dengan demikian kecelakaan tersebut merupakan peristiwa alam yang tidak dapat diduga.”
HS  kemudian  mengajukan  surat  tuntutan  ganti  rugi  kepada  PT.  A  karena  HS sebagai tertanggung telah mengasuransikan barang-barang tersebut kepada PT. A sebagai
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
penanggung, Setelah adanya surat tuntutan ganti rugi dari HS, PT. A langsung menunjuk PT.  C  sebagai  perusahaan  yang  akan  melalukan  penilaian  atas  suatu  kerugian  yang menimpa HS. PT. C kemudian menyelesaikan penilaiannya terhadap kejadian tersebut dan memberikan laporan akhir tertanggal 13 November 2013. Isi dari laporan tersebut adalah pada  pokoknya  merekomendasikan  PT.  A  untuk  melakukan  pembayaran  ganti  rugi kepada HS sebesar Rp. 2.929.500.000,-.
Pada  tanggal  23  Desember  2013  PT.  A  langsung  membayarkan  semua  kerugian yang di alami HS, sesuai dengan rekomendasi PT. C sebagai perusahaan penilai kerugian asuransi. Setelah PT. A membayarkan semua kerugian, HS memberikan surat pernyataan untuk melakukan pemindahan hak ( Letter of Subrogation ) yang sudah tandatangani diatas kertas bermaterai kepada PT. A.
Berdasarkan  surat  pemindahan  hak  ( Letter  of  Subrogation  /  LOS ) tersebut,  maka semua  hak yang dipunyai oleh HS atas semen-semen yang di asuransikan tersebut beralih kepada  PT.  A.  Atas  dasar  itu,  PT.  A  meminta  penggantian  kepada  PT.  P  atas  dasar subrogasi. 1

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  maka  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah:
1) Apakah PT. A sebagai penanggung berhak untuk mendapatkan penggantian dari PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal atas dasar subrogasi?

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis  normatif,  merupakan  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan literatur.  Masalah  dalam  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan Statute  Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach, yaitu pendekatan masalah yang dijelaskan dikaji dan dirumuskan  berdasarkan  pendekatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas.  Pendekatan  secara Conceptual  Approach, yaitu pendekatan  masalah  yang  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana yang meliputi obyek penulisan.
1 Salah Kaprah Hak Subrogasi Dalam Asuransi http://www.hukum-hukum.com/2016/10/salah-kaprah-subrogasi-asuransi.html,  diakses  tanggal  15  Oktober 2016.

## C. PEMBAHASAN
HS  dan  PT.  P  merupakan  pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  laut  nomor  243 tertanggal  13  September  2013.  Atas  dasar  perjanjian  pengangkutan  tersebut,  HS mengirimkan semen tersebut pelabuhan SULSEL menuju Pelabuhan NTT dengan kapal laut milik  PT.  P.  Atas  pengangkutan  tersebut,  dikeluarkan  Konosemen  No.  B/L  No.  C/E/IX. Dari  uraian  tersebut,  pengangkutan  semen  milik  HS  tersebut  dikategorikan  sebagai angkutan di perairan,  yang diatur Pasal 1 angka 3 UU 17 Thn 2008 bahwa, “Angkutan di perairan  adalah  kegiatan  mengangkut  dan/atau  memindahkan  penumpang  dan/atau barang  dengan  menggunakan  kapal.”  Selain  itu,  kedudukan  HS  di  dalam  perjanjian pengangkutan tersebut adalah pengirim barang ( consigner, shipper ) sekaligus pemilik barang, sementara kedudukan PT. P di dalam perjanjian pengangkutan tersebut adalah pengangkut ( carrier ) di perairan sekaligus sebagai pemilik kapal.
Perjanjian pengangkutan laut nomor 243 tertanggal 13 September 2013 antara HS dan PT.  P  telah  memenuhi  unsur  sahnya  perjanjian  yang  diatur  didalam  Pasal  1320  KUHPER:

## 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Telah  terjadi  kata  sepakat  antara  HS  dan  PT.  P  dalam  perjanjian  pengangkutan  laut nomor  243  tertanggal  13  September  2013,  yakni  HS  sebagai  pengirim  barang  sekaligus pemilik  barang  dan  PT.  P  sebagai  pengangkut  sekaligus  pemilik  kapal.  Kesepakatan tersebut  mencakup  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  HS  dan  PT.  P.    Dalam kesepakatan yang tercapai antara HS dan PT. A juga tidak terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  telah  terpenuhi  dimana  HS  dan  PT.  P sebagai  pihak-pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  laut  nomor  243  tertanggal  13 September 2013 yang mampu melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dan mampu bertanggungjawab atas segala akibat dari perbuatan tersebut.
3. Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  adalah  objek  dari  perjanjian.  Abdulkadir  Muhammad  menentukan bahwa : “Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk  menetapkan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak,  jika  prestasi  tersebut  kabur
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
dan  tidak  dapat  dilaksanakan  maka  dianggap  tidak  ada  objek  perjanjian”. 2 Terdapat prestasi yang tidak kabur dan dapat dilaksanakan dalam perjanjian pengangkutan laut nomor 243 tertanggal 13 September 2013 antara HS dan PT. P.
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu  sebab  yang  halal  artinya  suatu  sebab  atau  kausa  yang  boleh  dilakukan  dalam suatu perjanjian. Perjanjian pengangkutan laut nomor 243 tertanggal 13 September 2013 tidak dilarang oleh aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1337 KUHPER.
Karena  telah memenuhi  syarat  umum berlakunya  perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal 1320 KUHPER, perjanjian pengangkutan laut nomor 243 tertanggal 13 September 2013  antara  HS  sebagai  pengirim  barang  sekaligus  pemilik  barang  dan  PT.  P  sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal sah dan mengikat kedua belah pihak. Kewajiban HS adalah  membayar  biaya  angkutan  kepada  PT.  P,  sementara  PT.  P  berkewajiban  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  semen  milik  HS  dari  pelabuhan  SULSEL  menuju pelabuhan NTT dengan selamat.
Selain itu, terdapat klausula  pembebasan tanggung jawab PT. P dalam Pasal 20 baris  ketiga  perjanjian  pengangkutan  laut  nomor  243  tertanggal  13  September  2013, bahwa,  “Pihak  Pemilik  Kapal  terlepas  dari  segala  tuntutan  apapun  dari  pihak  pemilik barang  apabila  :  kapal  mengalami force  majeure (Kapal  Kandas,  Karam,  Tenggelam, Terbakar), yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Laporan Kecelakaan Kapal / LKK yang  disahkan  oleh  Syahbandar  setempat  dan  atau  instansi  yang  berwenang.” Berdasarkan  klausula  yang  telah  disepakati  tersebut,  PT.  P  sebagai  pengirim  barang sekaligus  pemilik  kapal  tidak  mempunyai  tanggungjawab  atas  untuk  menganti  rugi yang dialami oleh HS apabila kerugian tersebut disebabkan oleh force majeure . Klausula tersebut  mengikat  HS  dan  PT.  P,  sesuai  dengan  Pasal  1338  KUHPER  bahwa,  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.”
Setelah  adanya  perjanjian  pengangkutan  laut  nomor  243,  HS  mengasuransikan barang  yang  dikirim  tersebut  (semen)  kepada  PT.  A  melalui  perjanjian pertanggungan yang  dibuktikan  dengan  polis  nomor  07052012  tertanggal  20  September  2013.  Dalam
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, (selanjutnya disebut sebagai Abdulkadir Muhammad I), hlm. 93-94.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
perjanjian tersebut, PT. A diposisikan sebagai penanggungjawab yang akan memberikan ganti  rugi  kepada  HS  karena  kerugian,  rusaknya  barang,  serta  hilangnya  keuntungan. HS adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi kepada PT. A untuk kepentingan dirinya  sendiri,  kedudukan  HS  dalam  perjanjian  pertanggungan  tersebut  berdasarkan UU  40  tahun  2014  adalah  pemegang  polis  sekaligus  tertanggung,  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 1 angka 23 UU 40 Thn 2014.
Perjanjian  asuransi  atau  pertanggungan  berdasarkan  polis  nomor  07052012 tertanggal  20  September  2013  tersebut  memenuhi  syarat  umum  dan  syarat  khusus berlakunya perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 1320 KUHPER dan Pasal 251 KUHD, yakni :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Telah  terjadi  kesepakatan  antara  pihak  pihak  dalam  perjanjian  pertanggungan  dalam polis nomor 07052012 tertanggal 20 September 2013, yakni HS sebagai sebagai pemegang polis sekaligus tertanggung dan PT. A penanggung / perusahaan asuransi. Kesepakatan tersebut  mencakup  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  HS  dan  PT.  A.  Dalam kesepakatan yang tercapai antara HS dan PT. A juga tidak terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi dimana HS dan PT. A
PT. A sebagai penanggung secara hukum cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selain itu, HS memiliki hubungan yang sah dengan objek asuransi yang dipertanggungkan, di mana  HS  adalah  pemilik  dari  67.500  sak  (2.700  ton)  semen  yang  menjadi  objek pertanggungan sesuai dengan prinsip insurable interest dan Pasal 250 KUHD .

## 3. Suatu hal tertentu
“Objek  tertentu  dalam  perjanjian  asuransi  adalah  objek  yang  diasuransikan”. 3 Dalam kasus tersebut, uraian objek asuransi yang dipertanggungkan telah diuraikan secara jelas dan  pasti,  yakni  67.500  sak  (2.700  ton)  semen  dengan  nilai  pertanggungan Rp.2.929.500.000,- berdasarkan polis nomor 07052012 tertanggal 20 September 2013.
4. Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal artinya suatu sebab atau kausa yang diperbolehkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian pertanggungan yang telah disetujui oleh HS dan PT. A berdasarkan
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
(selanjutnya disebut sebagai Abdulkadir Muhammad II), hlm. 51.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
polis nomor 07052012 tertanggal 20 September 2013 memenuhi syarat suatu sebab yang halal  karena  telah  sesuai  dengan  pengaturan  KUHD  dan  UU  40  tahun  2014,  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  dan  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam 1337 KUHPER.
5. Kewajiban pemberitahuan
HS  telah  beritikad  baik  yakni  telah  menginformasikan  mengenai  semua  keadaan  yang diketahui oleh dirinya kepada PT. A sebagai penanggung sesuai dengan prinsip utmost goodfaith , dimana HS mengadakan perjanjian pertanggungan dengan tujuan untuk ingin mengalihkan risiko atas semen yang dimilikinya dan bukan untuk mencari keuntungan.
Karena  sudah  memenuhi  syarat  umum  dan  syarat  khusus  berlakunya  perjanjian asuransi, maka perjanjian asuransi antara HS sebagai pemegang polis sekaligus tertanggung dan PT. A sebagai penanggung yang dibuktikan dengan polis nomor 07052012 tertanggal 20 September  2013  sah  dan  mengikat  para  pihak,  sesuai  dengan  Pasal  1338  KUHPER.  HS berkewajiban  untuk  membayar  premi  kepada  PT.  A,  sementara  PT.  A  penanggungjawab yang  akan  memberikan  ganti  rugi  kepada  HS  karena  kerugian,  rusaknya  barang,  serta hilangnya keuntungan semen milik HS.
Pada tanggal 25 September 2013, terjadi kecelakaan yang dialami kapal milik PT. P pada saat mengangkut semen milik HS. Kecelakaan tersebut disebabkan akibat force majeure yang  dibuktikan  dengan  Berita  Acara  dari  Laporan  Kecelakaan  Kapal  /  LKK  tanggal  27 September  2013  yang  disahkan  oleh  Sahbandar  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Ende,  yang menyatakan “kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh alun besar yang menghempas kapal dan  angin  kencang  sehingga  larat  yang  mengakibatkan  kapal  kandas  di  atas  batu/karang sehingga  robek  dan  bocor  lalu  air  masuk  kekamar  mesin  dan  sampai  mesin  tidak  bisa dihidupkan  untuk  olah gerak;  dengan  demikian  kecelakaan  tersebut  merupakan  peristiwa alam  yang  tidak  dapat  diduga.”  Akibat  kejadian  di  atas,  semen-semen  milik  HS  menjadi rusak semua dan tidak dapat dipakai lagi
Pasal 41 ayat (2) UU 17 Thn 2008 bahwa, “Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya,  perusahaan  angkutan  di  perairan  dapat  dibebaskan  sebagian  atau  seluruh tanggung jawabnya.” Ketentuan Pasal 41 ayat (2) ini membuka adanya kemungkinan bahwa pengangkut  di  perairan  mempunyai  tanggungjawab  sebagian  untuk  mengganti  rugi  yang dialami oleh penumpang / pengirim barang meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya.  Hal  tersebut  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  181  ayat  (4)  PP Angkutan  di  Perairan  yang  menyatakan  bahwa:  “Batas  tanggung  jawab  untuk
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.”  Dengan  demikian,  dapat diketahui bahwa pengangkut benar-benar tidak akan bertanggungjawab sama sekali apabila terdapat kesepakatan bersama di dalam perjanjian angkutan di perairan yang menyatakan pengangkut  akan  dibebaskan  dari  seluruh  tanggungjawabnya  apabila  dapat  membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan dari kesalahannya.
Dalam  kasus  tersebut,  terdapat  klausula  pembebasan  tanggung  jawab PT. P  sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal di dalam Pasal 20 baris ketiga perjanjian pengangkutan laut  yang  dibuat  antara  HS  dan  PT.  P.  Selain  itu,  PT.  P  tidak  perlu  mengganti  kerugian berdasarkan Pasal 1245 KUHPER yang menentukan : “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang dirugikan, atau lantaran hal hal  yang  sama  telah  melakukan  perbuatan  yang  terlarang."  Abdulkadir  Muhammad  juga menjelaskan  Pasal  468  KUHD,  bahwa  pegangkut  tidak  mempunyai  tanggung  jawab terhadap suatu kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa ( force majeure ), cacat pada penumpang  atau  barang  itu  sendiri,  dan  kesalahan  atau  kelalaian  penumpang  atau pengirim.  Pengangkut  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  membayar  ganti  kerugian. Pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut disebut eksonerasi (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab) 4
Dengan  demikian, HS  tidak  berhak  untuk  meminta  pertanggungjawaban  dari  PT. P karena adanya klausula pembebasan tanggung jawab PT. P di  dalam Pasal  20 baris  ketiga perjanjian  tersebut,  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  HS  dan  PT.  P.  Klausula  tersebut mengikat  para-para  pihak  dan  harus  dipatuhi  bersama,    sebagaimana  diatur  Pasal  1338 KUHPER  yang  menyatakan  bahwa  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
HS sebagai tertanggung telah mengajukan surat permintaan ganti rugi kepada PT. A sebagai penanggung. PT. C sebagai perusahaan penilai kerugian asuransi langsung ditunjuk oleh PT. A untuk melakukan penilaian kerugian asuransi atas kejadian yang menimpa HS. PT.  C  kemudian  menyelesaikan  penilaiannya  terhadap  kejadian  tersebut  dan  memberikan laporan akhir tertanggal 13 November 2013. Isi dari laporan tersebut adalah pada pokoknya merekomendasikan  PT.  A  untuk  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  HS  sebesar
4 Abdulkadir Muhammad I, op.cit., hlm. 47.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Rp.2.929.500.000,-.  PT.  A  langsung  membayar  seluruh  ganti  rugi  /  klaim  secara  penuh kepada HS pada tanggal 23 Desember 2013. Dari uraian tersebut maka, perusahaan asuransi PT. A telah melakukan prestasi yang benar dan tidak melalaikan kewajibannya berdasarkan Polis No. 07052012 tertanggal 20 September 2013.
Setelah  HS  menerima  penggantian  dari  perusahaan  asuransi  PT.  A  atas  kerugian yang dialaminya, HS sebagai tertanggung tidak berhak lagi menuntut ganti rugi kepada PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal. Hal tersebut ditandai dengan adanya surat untuk  melimpahkan  hak  ( LOS )  yang  ditandatangani  diatas  materai  oleh  HS  selaku tertanggung kepada PT. A sebagai penanggung. Dengan adanya surat untuk melimpahkan hak  ( LOS ) tersebut,  PT.  A  sebagai  penanggung  telah  menggantikan  kedudukan  HS sebagaimana di atur di dalam Pasal 284 KUHD yang menentukan:
Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian  tersebut,  dan  tertanggung  bertanggungjawab  untuk  setiap  perbuatan  yang  dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.
Adanya  surat  melimpahkan  hak  ( LOS )  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  asas keseimbangan atau prinsip indemnitas ( principle of indemnity ) dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut  sesuai  dengan  tujuan  dan  prinsip  perjanjian  asuransi  antara  HS  dan  PT.  A,  yaitu mengembalikan  HS  ke  keadaan  semula  sebelum  mengalami  kerugian  akibat  kecelakaan kapal milik PT. P. Apabila HS masih dapat menuntut PT. P sebagai pihak ketiga, maka HS akan  mendapatkan  keuntungan  dari  adanya  evenemen  tersebut  karena  mendapatkan penggantian dua kali, yakni dari perusahaan asuransi PT. A sebagai penanggung  dan PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal. Radiks Purba kemudian menyatakan bahwa :
Surat  subrogasi  berfungsi  sebagai  bukti  tertulis  bahwa  penanggung  menggantikan  kedudukan tertanggung  untuk  melakukan  tuntutan  ganti  rugian  terhadap  pengangkut.    Dalam  rangka mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengangkut atau orang lain yang mempunyai kewajiban untuk menganti kerugian yang menimpa barang dan penumpang, diperlukan surat subrogasi. 5
Penggantian  kedudukan  oleh  PT.  A  sebagai  penanggung  kepada  HS  sebagai  tertanggung dibuktikan secara tertulis dengan surat pernyataan pelimpahan hak / surat subrogasi ( LOS ) yang diberikan oleh HS selaku tertanggung kepada PT. A sebagai penanggung di atas kertas bermaterai cukup.
5 Radiks Purba, Asuransi Angkutan Laut , Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 135-136.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Surat pernyataan pelimpahan hak ( LOS ) yang diberikan oleh HS kepada PT. A tidak serta  merta  mengakibatkan  PT.  P  sebagai  pengangkut  sekaligus  pemilik  kapal  harus memberikan penggantian atas dasar subrogasi kepada PT. A sebagai penanggung yang telah menggantikan kedudukan HS. Dalam kasus di atas, penggantian atas dasar subrogasi dari PT. P kepada PT. A hanya terjadi apabila :
1. HS  sebagai  tertanggung  sekaligus  pemegang  polis  mempunyai  hak  terhadap perusahaan  asuransi  PT.  A  sebagai  penanggung,  yakni  mengajukan  klaim penggantian atas kerugian, rusaknya barang serta hilangnya keuntungan atas 67.500 sak (2.700 ton) semen miliknya.
2. Perusahaan  asuransi  PT.  A  sebagai  penanggung  telah  memberikan  ganti  rugi terhadap  HS  sebagai  tertanggung  sekaligus  pemegang  polis  akibat  kerugian, rusaknya barang serta hilangnya keuntungan atas 67.500 sak (2.700 ton) semen yang dipertanggungkan dengan nilai pertanggungan maksimal Rp.2.929.500.000,-.
3. HS sebagai pengirim barang sekaligus pemilik barang mempunyai hak terhadap PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal, yakni memperoleh ganti rugi karena kerugian, rusaknya barang, serta hilangnya keuntungan atas 67.500 sak (2.700 ton) semen miliknya.
4. Ganti  rugi  atas  kerugian,  rusaknya  barang  serta  hilangnya  keuntungan  atas  67.500 sak atau 2.700 ton semen milik HS yang diberikan PT. P sebagai pengangkut kepada HS  sebagai  pengirim  barang  sekaligus  pemilik  barang  tersebut  harus  diakibatkan dari perbuatan dari PT. P. dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PT. P.
Keempat syarat yang disebutkan diatas harus dipenuhi secara kumulatif agar PT. A sebagai penanggung  berhak  mendapatkan  penggantian  dari  PT.  P  sebagai  pengangkut  sekaligus pemilik kapal atas dasar subrogasi.
Dalam kasus di atas, semen-semen milik HS mengalami kerusakan untuk seluruhnya dan  tidak  dapat  dipakai  lagi  karena  kecelakaan  kapal  milik  PT.  P  yang  diakibatkan  oleh suatu keadaan memaksa ( force majeure) .  Oleh karena itu, HS tidak berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari PT. P berdasarkan Pasal 20 baris ketiga perjanjian pengangkutan laut  nomor  243  yang  disepakati  HS  dan  PT.  P  yang  menyatakan:  “Pihak  Pemilik  Kapal terlepas dari segala tuntutan apapun dari pihak pemilik barang apabila : kapal mengalami force majeure (Kapal Kandas, Karam, Tenggelam, Terbakar), yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Laporan Kecelakaan Kapal / LKK yang disahkan oleh Syahbandar setempat dan atau instansi yang berwenang.”
PT.  A  sebagai  penanggung  memang  telah  menggantikan  kedudukan  HS  sebagai tertanggung dalam kedudukannya sebagai pengirim barang sekaligus pemilik barang, tetapi PT.  A  tidak  mempunyai  hak  untuk  meminta  ganti  kerugian  terhadap  PT.  P  sebagai pengangkut  sekaligus  pemilik  kapal  karena  memang  pada  awalnya  HS  juga  tidak  berhak meminta ganti rugi kepada PT. P berdasarkan klausula pembebasan tanggung jawab PT. P yang tercantum pada Pasal 20 baris ketiga perjanjian pengangkutan laut nomor 243.
Definisi  subrogasi  diatur  dalam  Pasal  1400  KUHPER,  yakni:  “Subrogasi  atau penggantian  hak-hak  si  berpiutang  oleh  seorang  pihak  ketiga,  yang  membayar  kepada  si berpiutang  itu,  terjadi  baik  dengan  persetujuan  maupun  demi  Undang-Undang.”  Dalam kasus  di  atas,  subrogasi  tidak  terjadi  akibat  tidak  ada  hak-hak  si  berpiutang  yang  dapat dituntut  kembali  karena  masing-masing  pihak  telah  melaksanakan  kewajibannya  dengan baik. Di dalam perjanjian pengangkutan laut antara HS sebagai pengirim barang dengan PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal, HS telah membayar biaya angkutan kepada PT.  P,  sementara PT.  P tidak  memiliki  kewajiban  apapun  meskipun  semen  milik  HS  yang diangkut kapal milik PT. P rusak karena adanya klausula pembebasan tanggung jawab PT. P dalam Pasal 20 baris ketiga perjanjian pengangkutan laut nomor 243 tertanggal 13 September 2013 yang mengikat HS dan PT. P. Para pihak yang terikat dalam perjanjian pertanggungan Polis  No.  07052012  tertanggal  20  September  2013  juga  telah  melaksanakan  kewajibannya masing-masing,  yakni  HS  telah  membayar  premi  kepada  PT.  A,  sementara  PT.  A  telah memberikan  penggantian  kepada  HS  akibat  rusaknya  semen  milik  HS  karena  kecelakaan kapal milik PT. P.
Dapat diketahui bahwa PT. A sebagai penanggung tidak berhak untuk mendapatkan penggantian  dari  PT.  P  sebagai  pengangkut  sekaligus  pemilik  kapal  atas  dasar  subrogasi. Dalam  kasus  di  atas,  surat  pernyataan  pelimpahan  hak  ( LOS )  yang  diberikan  HS  sebagai tertanggung  kepada  PT.  A  hanya  berfungsi  sebagai  bukti  tertulis  bahwa  PT.  A  telah menggantikan kedudukan HS, sehingga HS tidak berhak untuk menuntut siapapun karena berlaku asas keseimbangan atau prinsip indemnitas ( principle of indemnity ). Berlakunya asas ini  akan  mencegah  HS  untuk  menerima  penggantian  melebihi  kerugian  yang  dialaminya. Tanpa  adanya Letter  of  Subrogation itu,  sebenarnya  HS  juga  tidak  berhak  untuk  menuntut siapapun  karena  kecelakaan  kapal  yang  mengakibatkan  semen  miliknya  rusak  dikarekan oleh suatu kejadian yang tidak disengaja ( force majeure ). Selain itu, PT. P sebagai pengangkut sekaligus  pemilik  kapal  juga  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  HS dengan  adanya  klausula  pembebasan  tanggung  jawab  PT.  P  sesuai  dengan  Pasal  20  baris
ketiga  Perjanjian  pengangkutan  laut  Nomor  243  tertanggal  13  September  2013  yang  telah disepakati bersama oleh HS dan PT. P.

## D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
a. HS pemilik barang sekaligus pengirim barang telah mengadakan perjanjian angkutan di perairan  dengan  PT.  P  sebagai  pemilik  kapal  sekaligus  pengangkut  berdasarkan perjanjian  pengangkutan  laut  nomor  243  tertanggal  13  September  2013.  Di  dalam perjanjian yang telah disepakati, terdapat klausula  pembebasan tanggung jawab PT. P, yaitu Pasal 20 baris ketiga yang menyatakan : “Pihak Pemilik Kapal terlepas dari segala tuntutan  apapun  dari  pihak  pemilik  barang  apabila  :  kapal  mengalami Force  Majeure (Kapal Kandas, Karam, Tenggelam, Terbakar), yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Laporan  Kecelakaan  Kapal  /  LKK  yang  disahkan  oleh  Syahbandar  setempat  dan  atau instansi yang berwenang.”
b. HS  telah  mengadakan  perjanjian  asuransi  dengan  PT.  A  berdasarkan  polis  nomor 07052012 tertanggal 20 September 2013. Di dalam perjanjian tersebut, PT. A diposisikan sebagai  penanggung  yang  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  (HS)  karena kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  atas  barang  yang dipertanggungkan.
c. Pada  tanggal  25  September  2013,  terjadi  kecelakaan  ketika  kapal  PT.  P  mengangkut barang milik HS yang mengakibatkan kerugian bagi HS. Berdasarkan Berita Acara dari Laporan  Kecelakaan  Kapal  /  LKK  tanggal  27  September  2013  yang  disahkan  oleh Syahbandar  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Ende,  yang  dibuat  oleh  Syahbandar  Dan  Otoritas Pelabuhan  Ende,  kecelakaan  kapal  tersebut  mengakibatkan  kapal  kandas  dan merupakan peristiwa alam yang tidak dapat diduga ( Force Majeure )
d. PT. P tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita HS akibat Force Majeure tersebut berdasarkan Pasal 1245 KUHPER, Pasal 468 KUHD, dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU 17 Thn 2008. Selain itu, terdapat klausula pembebasan tanggung jawab PT. P yang telah disepakati oleh HS dan PT. P dalam Pasal 20 baris ketiga perjanjian pengangkutan laut nomor 243 tertanggal 13 September 2013.
e. PT. A sebagai penanggung telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada HS sebagai tertanggung  sehingga  PT.  A  telah  menjalankan  prestasina  dan  tidak  melalaikan kewajibannya,  tetapi  PT.  A  sebagai  penanggung  tidak  berhak  untuk  mendapatkan penggantian dari PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal atas dasar subrogasi.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Berdasarkan  Pasal  284  KUHD,  subrogasi  dalam  asuransi  hanya  terjadi  apabila penanggung telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi  yang  telah  disepakati  dan  terdapat  pihak  ketiga  yang  harus mempertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam kasus tersebut,  PT.  P  sebagai  pihak  ketiga  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  HS  sebagai  tertanggung karena  kerugian  yang  dialami  oleh  HS  diakibatkan  kecelakaan  kapal  milik  PT.  P  yang disebabkan  oleh  peristiwa  alam  yang  tidak  dapat  diduga  ( Force  Majeure )  sebagaimana disebutkan  dalam  Berita  Acara  dari  Laporan  Kecelakaan  Kapal  /  LKK  tanggal  27 September 2013 yang dibenarkan oleh Sahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Ende.
f. Surat  pernyataan  pelimpahan  hak  ( Letter  of  Subrogation )  yang  diberikan  HS  sebagai tertanggung kepada PT. A tidak serta merta mengakibatkan PT. P sebagai pengangkut sekaligus pemilik kapal harus memberikan penggantian atas dasar subrogasi kepada PT. A. Surat  untuk memindahkan  hak ( LOA ) hanya berfungsi  sebagai  bukti tertulis bahwa PT.  A  telah  membayar  ganti  kerugian  kepada  HS.  Dengan  adanya  surat  untuk memindahkan  hak ( LOA )  tersebut,  HS  tidak  berhak  untuk  menuntut  kepada  siapapun atas  kerugian  yang  dialaminya  karena  berlaku  asas  keseimbangan  atau  prinsip indemnitas  ( principle  of  indemnity )  yang  mencegah  HS  menerima  penggantian  melebihi kerugian yang dialaminya.
2. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran yaitu PT. A sebagai  penanggung  sebelum  meminta  penggantian  kepada  PT.  P  atas  dasar  subrogasi sebaiknya menyelidiki terlebih dahulu apakah PT. P bertanggung jawab atas kerugian yang dialami HS sebagai tertanggung atau tidak.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Hartati,  Endah.,  dan  Suharnoko, Doktrin  Novasi,  Subrogasi  dan  Cessie ,  Prenada  Media, Jakarta, 2006
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  Asuransi  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2011
_____________________, Hukum  Pengangkutan  Darat,  Laut,  dan  Udara ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
____________________, Hukum  Pengangkutan  Niaga ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2008
_____________________, Hukum Perikatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
Pati, Sakka., dan Ahmadi Miru, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW , Rajawali Pers, Jakarta, 2008
Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2000
Prawoto,  Agus, Hukum  Asuransi  dan  Kesehatan  Perusahaan  Asuransi ,  BPFE, Yogyakarta, 1995
Purba, Radiks, Asuransi Angkutan Laut , Rineka Cipta, Jakarta, 1998
___________, Memahami Asuransi di Indonesia , PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995
Purwosutjipto,  H.M.N., Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  3,  Hukum Pengangkutan , Penerbit Djembatan, Jakarta, 1984
Sastrawidjaja,  Man  Suparman, Aspek-Aspek  Hukum  Asuransi  dan  Surat  Berharga ,  PT. Alumni, Bandung, 2003
Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1983
Syahrani,  Riduan, Seluk-Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata ,  PT.  Alumni,  Bandung, 1989
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
B. INTERNET
http://www.hukum-hukum.com/2016/10/salah-kaprah-subrogasi-asuransi.html (diakses tanggal 15 Oktober 2016