Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 83-89

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
Bambang Supriyono
Universitas Brawijaya, Malang
Corespondence E-mail: aicobpa@ub.ac.id

## Abstract
Public policy issues are part of a very important stage of the policy process. The selection of the right issue among the existing  issues  will  determine  or  be  able  to  leverage  (leverage)  the  resolution  of  complex  public  problems  and  require systemic resolution. There are several dimensions for sorting out contemporary policy issues, namely issues concerning the policy substance and issues concerning the policy process; both can become strategic issues when studied based on the substance of policies, actors, resources, situation specifications, and actors' authority to set strategic issues into the policy agenda. One important approach in analyzing public policy issues is the deliberative policy approach, an approach that promotes dialogue between interested parties to obtain certainty about strategic policy issues.
Keywords: contemporary policy issues; policy deleberative approach; policy issues

## Abstrak
Isu-isu kebijakan publik merupakan bagian dari tahapan proses kebijakan yang sangat penting. Pemilihan isu yang tepat diantara isu-isu yang ada akan sangat  menentukan atau dapat menjadi pengungkit (leverage) penyelesaian permasalahan publik yang bersifat komplek dan memerlukan penyelesaian secara sistemik. Terdapat beberapa dimensi untuk memilah isu-isu kebijakan yang bersifat kontemporer, yaitu isu-isu tentang substansi kebijakan dan isu-isu tentang proses kebijakan; keduanya dapat menjadi isu strategis ketika dikaji berdasarkan substansi kebijakan, aktor, sumberdaya, spesifikasi situasi, dan  kewenangan  aktor  untuk  menetapkan  isu  strategis  menjadi  agenda  kebijakan.  Salah  satu  pendekatan  penting  dalam menganalisis  isu-isu  kebijakan  publik  adalah  policy  deliberative  approach,  sebuah  pendekatan  yang  mengedepankan dialog antar pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kepastian tentang isu kebijakan yang bersifat strategis. Kata kunci: isu-isu kebijakan kontemporer; policy deleberative approach; isu kebijakan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Supriyono, B. (2020). Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Pub- lik, 5 (2): 83 - 89

## 1. Pendahuluan
Kajian  administrasi  publik  ataupun  kebijakan  publik  sebagai  ilmu  terapan  (applied  science) adalah  berkaitan  dengan  kegiatan  pemerintah  dalam  mengatur  (regulatory)  dan  mengurus  (services function) kepentingan publik/masyarakat. Kepentingan pemerintah ataupun masyarakat yang beragam menjadikan beragam pula isu-isu kebijakan, menyangkut isu-isu politik, administrasi, ekonomi, sosial, kultural,  ataupun  isu-isu  lainnya.  Secara  umum,  isu-isu  tersebut  dapat  dipilah  menjadi  dua  bagian; pertama,  isu-isu  substansi  kebijakan  (policy  substantive),  yang  saat  ini  sedang  aktual  adalah  isu bidang kesehatan karena adanya wabah atau pandemi Covid 19 yang terjadi hampir di semua negara dalam berbagai belahan dunia.
Semula Pandemi Covid 19 terjadi di Wuhan China, tetapi karena mobilitas sosial yang berskala global maka pandemi ini merambah ke berbagai negara. Sebagai sebuah isu kebijakan, semula antar negara memiliki sikap yang berbeda. Sebagai  gambaran, Vietnam menyikapi isu pandemi Covid 19 segera  menjadikannya  sebagai  sebuah  agenda  kebijakan  penting  pemerintah,  isolasi  terhadap penyebaran virus segera dilakukan, jalur transportasi dari Wuhan Cina sementara dihentikan, segera

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 84
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
dilakukan lockdown dan berbagai kebijakan terkait lainnya. PM New Zealand menetapkan lockdown ketika ditemukan kasus 300 positif Corona; sementara PM Italy memutuskan lockdown ketika kasus positif  Corona  sudah  lebih  dari  9000.  Perbedaan  menyikapi  isu  ini  dapat  dilihat  bahwa  akhir  masa lockdown  di  New  Zaeland  jauh  lebih  cepat  dibanding  di  Italy  (The  Conversation,  2020).  Data  ini memberikan gambaran bahwa menyikapi sebuah isu menjadi agenda kebijakan merupakan hal  yang sangat  penting.  Kebijakan  yang  diformulasikan  pada  waktu  yang  tepat (based  on  golden  time) berdasarkan  isu-isu  yang  telah  dicermati  dan  dijadikan  agenda  kebijakan,  akan  sangat  berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.
Terkait dengan pandemi Covid 19, Pemerintah RI juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan; Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 19, Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020; dan beberapa kebijakan penting lainnya. Berbagai kebijakan tersebut merupakan respon  terhadap  isu-isu  dan  agenda  kebijakan  Pandemi  Covid  19  menyangkut  substandi  kebijakan bidang kesehatan; bidang sosial; bidang fiskal dan insentif pajak; bidang perdagangan ekspor impor; UMKM;  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB);  bidang  hukum;  dan  kebijakan  fasilitas  lainnya (Kebijakan Pemerintah RI Terkait Wabah Covid 19). Substansi kebijakan ini menggambarkan bahwa sebuah  isu  kebijakan  secara  sekuensial  (sequential)  dapat  memunculkan  isu  kebijakan  ikutan,  atau bahkan sebuah isu kebijakan muncul secara bersamaan dengan isu-isu kebijakan lainnya. Karena itu diperlukan  adanya  penetapan  isu-isu  kebijakan  berdasarkan  skala  prioritas,  kemudian  dijadikan agenda  kebijakan  berdasarkan  skala  prioritas  pula.  Hal  ini  akan  membantu  formulasi  kebijakan  dan implementasi kebijakan berdasarkan skala prioritas, sekaligus menentukan indikator kinerjanya.
Kedua,  isu-isu  proses  kebijakan  (policy  process),  secara  sistemik  isu-isu  ini  dapat  dijadikan dasar  untuk  penyusunan  tahap-tahap:  agenda-setting,  policy  formulation,  decision  making, implementation,  and  evaluation.  Antar  tahapan  satu  dengan  tahapan  lainnya  bersifat  sekuensial demikian  seterusnya  akan  memunculkan  isu-isu  berikutnya.  Isu-isu  yang  telah  ada  ataupun  isu-isu kontemporer  merupakan  keniscayaan  karena  keberadaan  kebijakan  publik  tidak  dapat  dipisahkan dengan lingkungannya. Kajian klasik dari David Easton (1957) mengungkapkan bahwa: environment includes  social,  economic  and  political  influences  on  inputs,  system  variables,  policy  outputs  and policy outcomes.
Kajian tentang isu-isu kebijakan dari dimensi proses diawali dari pentingnya mencermati isu-isu baik ditinjau dari urgensinya, periodisasinya, atau bahkan ekskalasinya; karenanya menuntut adanya keseriusan  dan  ketajaman  dalam  menggali  isu-isu  tersebut.  Sebagaimana  dikemukakan  Werner  and Wegrich (2007: 43-63) bahwa: The idea of modeling the policy process in terms of stages was first put forward by Lasswell. Lasswell introduced (in 1956) a model of the policy process comprised of seven stages: intelligence, promotion, prescription, invocation, application, termination, and appraisal. Intelligence,  bermakna  kemampuan  analis  dalam  memahami  isu-isu  baik  menyangkut  kemampuan menalar,  daya  tangkap  terhadap  isu  yang  berkembang,  merencanakan,  dan  kemampuan  orientasi untuk  memecahkan  masalah.  Promotion,  kemampuan  untuk  menawarkan  atau  menjelaskan  kepada stakeholder bahwa isu-isu yang digali adalah sangat strategis agar dapat berkembang menjadi agenda setting,  dan  segera  diformulasikan  dalam  sebuah  kebijakan.  Prescription,  kemampuan  dalam memberikan  resolusi  ataupun  rekomendasi  atas  penyelesaian  persoalan  yang  dihadapi.  Kendati resolusi  itu  bersifat  sementara  tetapi  sangat  diperlukan  untuk  memastikan  pentingnya  isu  tersebut menjadi  sebuah  agenda  kebijakan. Invocation, bermakna  seruan  ataupun  harapan  agar  isu-isu  yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai derajat ekskalasinya untuk segera diselesaikan. Application, adalah harapan agar usulan terhadap resolusi atas isu-isu yang telah dirumuskan dapat segera ditindaklanjuti. Termination, adalah  penghentian  yang  bersifat  sementara  atas  penetapan  isu-isu  yang  telah  dikaji agar dapat segera ditindaklanjuti. Appraisal , bermakna penilaian ataupun prediksi bahwa apabila isu- isu yang dihadapi segera diselesaikan maka dapat diwujudkan suatu efektivitas kebijakan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 85

## Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
Pemahaman di atas diantaranya dapat digambarkan dalam isu-isu proses kebijakan di Indonesia. Secara  periodik  anggota  DPR  ataupun  DPRD  selalu  berupaya  menjaring  aspirasi  masyarakat  untuk menggali  berbagai  persoalan  yang  dihadapi;  apabila  upaya  tersebut  dilakukan  sebagaimana  tahapan yang  disyaratkan  di  atas  maka  hampir  dapat  dipastikan  bahwa  isu-isu  yang  terjaring  memiliki kualifikasi yang benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah ataupun pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran selalu berupaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai program  dan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Apabila  proses  tersebut  dilakukan  secara  cermat dengan memperhatikan tahapan-tahapan di atas maka efektivitas dan efisiensi program/kegiatan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.
Perlu  dipahami  bahwa  antara  isu-isu  substansi  kebijakan  (menyangkut  bidang  tertentu)  saling berkaitan  dengan  isu-isu  proses  kebijakan.  Dalam  setiap  substansi  kebijakan  selalu  terdapat  proses kebijakan,  sebaliknya  dalam  setiap  proses  kebijakan  didalamnya  adalah  menyangkut  suatu  atau beberapa  substansi  kebijakan.  Karena  itu  hal  yang  perlu  dicermati  adalah:  apakah  dalam  proses kebijakan  yang  saling  terkait  dengan  substansi  kebijakan  atau  sebaliknya,  telah  didasarkan  isu-isu kebijakan  yang  berkualitas?  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  dapat  ditelusuri  dari  kualifikasi  yang seyogyanya dipenuhi dalam penetapan isu-isu kebijakan publik.

## 2. Kualifikasi Isu-isu Kebijakan Publik Kontemporer
Mewujudkan  ketajaman  isu-isu  kebijakan  publik  dapat  diawali  dengan  memahami  falsafah administrasi  sebagai  induk  dari  studi  kebijakan  publik.  Dalam  memahami  falsafah  administrasi sebagai ilmu terapan, Hodgkinson (1978) mengemukakan bahwa:
Administration (and policy) are philosophy in action Process of correct thinking and process of valuing: rationality or logic and values The essential raw material of administration and policy are men Rationality  applied  to  social  relations  and  simultaneously  as  an  artificial  system  and  therefore  always contentious.

## Domain simultaneously initiate values and practice ethics
Administrasi ataupun kebijakan adalah merupakan falsafah dalam tindakan, karena itu sebelum kebijakan  diformulasikan  perlu  benar-benar  mamahami  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial ataupun bidang-bidang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tindakan pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dengan bahasa lain pemerintah benar -benar  hadir  dalam  setiap  persoalan  masyarakat  dan  sekaligus  memberikan  solusinya.  Ia  juga merupakan proses berpikir kritis dan menghargai rasionalitas dan nilai-nilai yang ada pada birokrasi maupun  nilai-nilai  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat;  karena  itu  dalam  menggali  dan merumuskan isu-isu  kebijakan seyogyanya berbasis pada akurasi  data dan secara kualitatif memang benar-benar merupakan  persoalan  yang dihadapi kelompok ataupun masyarakat.  Sumberdaya utama administrasi  dan  kebijakan  adalah  manusia,  hal  ini  mengingatkan  bahwa  aspek  perilaku,  kerjasama, kebijakan  yang  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  adalah  merupakan  hal-hal  penting  yang harus  diperhatikan  dalam  menetapkan  isu-isu  kebijakan  publik.  Penerapan  nilai-nilai  rasionalitas sebuah  kebijakan  menyangkut  hubungan  sosial,  karena  itu  dalam  mengkaji  isu-isu  kebijakan seringkali  dijumpai  adanya  perdebatan  antar  kelompok  kepentingan;  hal  ini  memerlukan  titik  temu untuk  mencari  persamaan  dan  kebersamaan  dalam  memecahkan  permasalahan.  Di  samping  itu, perhatian administrasi dan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai etika; karena itu nilai- nilai demokrasi, efektifitas dan efisiensi, persamaan dan keadilan adalah merupakan landasan penting dalam menetapkan isu-isu kebijakan.
Relevan dengan pemahaman di atas, Moran and Rein (2006) menyitir pendapat William Jenkins bahwa: “public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those  decisions  should,  in  principle,  be  within  the  power  of  those  actors  to  achieve”.  Pendapat  ini
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 86
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
menegaskan  bahwa  menggali,  merumuskan,  dan  menetapkan  isu-isu  kebijakan  haruslah  berkaitan dengan  seperangkat  keputusan/kebijakan,  melibatkan  aktor  politik  ataupun  aktor-aktor  kelompok untuk memilih tujuan terbaik diantara pilihan tujuan yang ada, terkait dengan spesifikasi waktu atau situasi  tertentu, dan adanya kewenangan dari  aktor untuk  mencapai tujuan tersebut.  Pemahaman ini seringkali  juga  disebut  dengan  unsur-unsur  kebijakan  publik.  Jika  kita  mencermati  isu-isu kontemporer yang ada pada saat ini, misalnya tentang Pandemi Covid 19; untuk menilai apakah isu ini telah terakomodasikan dalam policy problem, agenda setting, policy formulation, atau bahkan policy evaluation maka dapat dianalisis dari apakah kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah tepat sasaran untuk  meminimalisasi  pengurangan  wabah,  bagaimana  efektivitas  kebujakan  PSBB,  bagaimana keterlibatan  tenaga  medis  dan  fasilitasi  yang  diperoleh,  kapan  prediksi  berakhirnya  situasi  Normal Baru  dan  kebijakan  terkait  lainnya.  Serangkaian  kebijakan  ini  melibatkan  aktor-aktor  politik, birokrasi,  kaum  profesional,  tokoh  masyarakat,  dan  bahkan  aktor-aktor  dunia  usaha  ataupun  aktor- aktor  lainnya.  Sejauh  mana  kewenangan  aktor-aktor  tersebut  untuk  mengendalikan  Pandemi,  kapan spesifikasi  situasi  yang  tepat  untuk  estimasi  efektivitas  pengendalian  pandemi,  bagaimanakah efektivitas  penerapan  nilai-nilai  etika  menyangkut  pemberlakuan  protokol  kesehatan,  jarak  sosial; kesemuanya  merupakan  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  derajat  efektivitas  isu-isu kebijakan pengendalian Pandemi Covid 19.
Isu-isu kontemporer mengenai persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia yang akan berlangsung  pada  tanggal  9  Desember  2020  untuk  270  daerah,  juga  dapat  dicermati  efektivitasnya tentang  isu  tersebut.  Bagaimanakah  kebijakan  dan  operasionalisasi  tahapan-tahapannya,  siapakah aktor-aktor  yang  terlibat  pada  setiap  tahapan,  sehubungan  dengan  masa  Pandemi  Covid  19 bagaimanakah  spesifikasi  kebijakan  yang  diimplementasikan  sesuai  dengan  kondisi  yang  dihadapi, bagaimanakah dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan di masa pandemi, dan seberapa besar kewenangan  aktor-aktor  untuk  menjamin  keberhasilan  penyelenggaraan  Pilkada  Serentak.  Weimer and Vining (1999) mengungkapkan dalam kajian policy analysis bahwa mendalami isu-isu kebijakan perlu  memperhatikan  tindak  lanjutnya  dalam  bentuk  agenda  setting.  Dikemukakan  bahwa:  agenda setting are problem recognition and issue selection, that is consist of:
Agenda-setting results in a selection between diverse problems and issues.
A process of structuring the policy issue
regarding potential strategies and instruments that shape the development of a policy The crucial step in this process of agenda-setting is the move of an issue from its recognition— frequently expressed by interested groups or affected actors—up to the formal political agenda.
Jika tahapan-tahapan ini dapat dilakukan dengan baik maka isu-isu yang telah tergali secara  mendalam  dapat  dinyatakan  sebagai  masalah  kebijakan (policy  problem), bahkan dapat  ditindaklanjuti  ke  proses agenda  setting ataupun  formulasi  kebijakan  yang  tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.
Isu-isu  kebijakan dapat  diidentifikasi  menjadi  masalah kebijakan jika dapat  terjawab beberapa pertanyaan  permasalahan,  hal  ini  disebabkan  karena  kebanyakan  permasalahan  dapat  dilihat  secara berbeda-beda  dan  dari  dimensi  yang  berbeda  pula.  Kendati  demikian  secara  umum  disebut permasalahan  kebijakan  jika  dapat  menjawab  tiga  pertanyaan  permasalahan.  Apakah  masalah  yang terjadi? Mengapa masalah itu terjadi?, dan Siapakah  yang terlibat didalamnya? Jawaban  yang dapat menjelaskan  ketiga  pertanyaan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  isu-isu  yang  terjadi  adalah merupakan  perhasalahan  kebijakan  dan  dapat  ditingkatkan  menjadi agenda  setting. Selanjutnya Weimer and Vining (1999) mengemukakan bahwa agenda kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu: periodisasi terjadinya isu-isu, sering-tidaknya terjadinya isu-isu, dasar krisis dari isu- isu,  dan  baru  atau  pilihan  isu-isu  (periodically  recurring  issues,  sporadically  recurring  issuescrisis- based issues, new or “chosen” issues).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 87

## Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
Kajian  isu-isu  kebijakan  kontemporer  terkini  yang  menarik  diantaranya  adalah  tinjauan  dari deliberasi kebijakan (deliberative policy). Mencermati isu-isu melalui pendekatan ini dimulai dengan memilih isu kebijakan dan kemudian dilakukan dialog publik (public dialogue). Hasil dari dialog ini adalah  berupa  konsensus  keputusan  tentang  penetapan  isu  untuk  selanjutnya  dijadikan  agenda kebijakan.  Kebijakan  publik  atas  proses  deliberasi  ini  tentu  menuntut  keseriusan  pemerintah  dalam melakukan  dialog  dan  benar-benar  dapat  diverifikasi  ataupun  dipertanggungjawabkan.  Secara  detil, proses dialog ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.

## Issues and Agenda Setting in the Deliberative Policy
Dapat  dijelaskan bahwa  penetapan isu  dalam kebijakan deliberatif dapat  dilakukan kedalam  3 (tiga)  tahap.  Pertama,  penetapan  karakteristik  partisipan.  Pada  tahap  ini  dipilah  partisipan  yang berbeda kepentingan dan kepentingan yang saling terkait (interdependence). Kedua, melakukan hasil dari  dialog  nyata.  Pada  tahap  ini  (authentic  dialogue)  dilakukan  dialog  melalui  proses  timbal  balik, saling  berhubungan  secara  mendalam,  pembelajaran,  dan  kreativitas  mendalami  isu-isu  secara komprehensif. Ketiga, adaptasi kedalam sistem. Pada tahap ini dilakukan pengenalan identitas masing -masing  partisipan,  menyamakan  persepsi,  pandangan  baru  memecahkan  permasalahan  (new heuristics),  dan  selanjutnya  melakukan  inovasi  untuk  rencana  pemecahan  masalahnya.  Prinsip merumuskan isu secara deliberative ini, Innes dan Booher (2000) menyingkat dengan akronim DIAD (Diversity, Interdependence, And Authentic Dialogue, Network Dynamics).
Khususnya  di  Indonesia,  isu-isu  kebijakan  publik  bersifat  multidimensional.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  wilayahnya  yang  luas,  jumlah  penduduknya  besar,  masyarakatnya  multikultural, masih  terjadi  ketimpangan  tingkat  kesejahteraan,  iklim  demokrasi  sedang  tumbuh  dan  berkembang, dan masih banyak lagi spesifikasi lainnya. Konsekuensi dari kondisi yang demikian, tantangan adanya isu-isu kebijakan publik juga bersifat komplek. Hal ini dapat disarikan pada Tabel 1
No Tantangan Isu-Isu Kebijakan 1 Structural dimension Checks-balances institusi pemerintahan 2 Political dimension Demokratisasi 3 Administrative dimension Efektivitas dan efisiensi pelayanan di berbagai bidang 4 Economic dimension Peningkatan kesejahteraan masyarakat 5 Socio-cultural dimension Harmonisasi dalam masyarakat multikultural 6 Spiritual dimension Meningkatnya derajat kehidupan beragama dan toleransi 7 E-inclusive dimension Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan 8 Globalization dimension Disminished democracy (open economy trilemma) Tabel 1.

## Tantangan Multidimensionaldan Isu Kebijakan Publik di Indonesia
Disarikan dari pemetaan Modacumura & Goktug Morcol (2014)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 88
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
Pemahaman open  economy  trilemma adalah  keterkaitan  antara fixed  exchange  rates,  capital mobility, dan monetary  authonomy dalam  dimensi  global.  Dalam  agenda  setting  pemerintah menghadapi trilema pilihan (Majone, Giandomenico: 128-250) :
Jika pemerintah memilih  fixed exchange  rates dan capital  mobility  maka  akan terjadi  give up monetary authonomy
Jika pemerintah memilih monetary authonomy dan capital mobility maka akan terjadi floating exchange rates
Jika  pemerintah  memilih  kombinasi  antara  fixed  exchange  rates  dengan  monetary  authonomy maka akan terjadi limit capital mobility

## 3. Simpulan
Isu-isu kebijakan publik kontemporer perlu dikaji secara seksama agar dapat dipilih isu strategis diantara  isu-isu  yang  dihadapi  untuk  diangkat  sebagai  masalah  kebijakan  (policy  problem)  dan selanjutnya  dapat  ditetapkan  sebagai  agenda  kebijakan  (agenda  setting).  Kajian  secara  seksama melalui  tahapan-tahapan  tersebut  akan  sangat  membantu  pemerintah  untuk  melakukan  formulasi kebijakan  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan  pengungkit  (leverage)  dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Berangkat dari penetapan isu kebijakan hingga  formulasi  kebijakan  yang  tepat,  akan  dapat  dioperasionalisasikan  berbagai  program  dan kegiatan  yang  tepat  sasaran.  Melalui  tahapan  ini  juga  akan  dapat  diwujudkan  penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J.E. 1966. Cases in Public Making . New Yor: Preager Publisher.
Birkland,  Thomas  A.  2007.  Agenda  Setting  in  Public  Policy.  In  Fischer,  Frank,  Gerald  J.  Miller,  Mara  S.
Sidney (eds.). Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods . New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Cochran, Charles L. and Eloise F. Malone. 1999. Public Policy: Perspectives and Choices . Boston: McGraw- Hill.
Farazmand,  Ali  (ed.).  2004.  Sound  Governance  in  the  Age  of  Globalization:  A  Conceptual  Framework,  in Farazmand,  Ali  (ed.).  2004. Sound  Governance:  Policy  and  Administrative  Innovations .  Conecticut: Praeger Publisher.
Fischer,  Frank,  Gerald  J.  Miller,  Mara  S.  Sidney  (eds.).  2007. Public  Policy  Analysis:  Theory,  Politics,  and Methods . New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Goodin, Robert E. 2008. Innovating Democracy: Democratic Theory and Practice After the Deliberative Turn.
New York: Oxford University Press.
Heinelt, Hubert. 2007. Do Policies Determine Politics? Dalam Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (eds.). 2007. Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods . New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Hodgkinson, Christopher. 1978. Towards a Philosophy of Administration. Palgrave Macmillan.
Jann, Werner and Kai Wegrich, T. 2007. Theories of the Policy Cycle. In Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (eds.). Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods . New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Lowi, T. (1972). Four Systems of Policy, Politics and Choice. Public Administration Review 33, 298–310.
Majone,  Giandomenico.  2006.  Agenda  Setting.  In  Michael  Moran,  Martin  Rein,  and  Robert  E  Goodin. The CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (2) (2020), 89
Isu-Isu Kebijakan Publik Kontemporer
Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press Inc.
Moran,  Michael,  Martin  Rein,  and  Robert  E.  Goodin.  2006. The  Oxford  Handbook  of  Public  Policy .  New York: Oxford University Press Inc.
Mudacumura,  Gedeon  M  and  Goktug  Morcol.2014. Challenges  to  Democratic  Governance  in  Developing Countries. Springer Cham Heidelberg.  New York.
Rondinelli,  Denis  A.  2007.  Governments  Serving  People:  The  Changing  Roles  of  Public  Administration  in Democratic  Governance.  Pp  1-28,  dalam Public  Administration  and  Democratic  Governance: Governments  Serving  Citizents ,  7th  Global  Forum  on  Reinventing  Government:  Building  Trust  in Government, 26-29 June 2007, Vienna, Austria.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975