History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  420 - 427 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3827

## IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION TERHADAP PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

## Arie  Widjaya Chandra 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: arichandra@hotmail.co.id 1)

## Abstrak
Prinsip  Utama  dalam  perdagangan  internasional  adalah  Most  Favoured  Nation  (MFN),  yang  bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan menghindari diskriminasi dalam perlakuan terhadap negara - n ega r a anggota  World  Trase  Organization  (WTO).  Prinsip  ini  mewajibkan  negara  tuan  rumah  memberikan perlakuan  yang  sama  kepada  penanam  modal  dar i  negara  asing  dalam  situasi  yang  serupa.  Melalui pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi perjanjian GATT/WTO yang mengharuskannya  mematuhi  ketentuan-ketentuan  perjanjian  tersebut.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  implikasi  Prinsip  MFN  terhadap  perlakuan  terhadap  penanaman  modal  asing  di Indonesia  dan  implementasi  Prinsip  MFN  dalam  kerangka  regulasi  hukum  di  Indonesia  dengan menggunakan  metode  analisis  yuridis  normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pr insip MFN  memiliki  implikasi  positif  dan negatif pada Indonesia, dan meskipun pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan  Prinsip  MFN dalam undang-undang mengenai penanaman modal dan pasar modal, masih terdapat perbedaan dalam perlakuan terhadap penanaman modal asing dan domestik.

## Kata Kunci: Prinsip; Most  Favoured  Nation; Penanaman Modal; Indonesia

## Abstract
A  key  principle  in  international  trade  is  Most  Favored  Nation  (MFN),  which  aims  to  create  equality  and  avoid discrimination  in  the  treatment  of  World  Trase  Organization  (WTO)  member  countries.  This  principle  requires  the host  country  to  give  equal  treatment  to  foreign  investors  in  similar  situations.  Through  the  enactment  of  Law  No.  7 of  1994,  Indonesia  has  ratified  the  GATT/WTO  agreement  which  requires  it  to  comply  with  the  provisions  of  the agreement.  This  article  aims  to  explore  the  implications  of  the  MFN  Principle  on  the  treatment  of  foreign investment  in  Indonesia  and  the  implementation  of  the  MFN  Principle  in  Indonesia's  legal  regulatory  framework using  a  normative  juridical  analysis  method.  The  results  of  this  study  show  that  the  MFN  Principle  has  bo th positive  and  negative  implications  on  Indonesia,  and  although  the  Indonesian  government  has  integrated  the  MFN Principle  in  laws  regarding  investment  and  capital  markets,  there  are  still  differences  in  the  treatment  of  foreign  and domestic  investment.
Keywords: Principle;  Most Favoured  Nation;  Investment;  Indonesia

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk  menarik  investasi  asing  karena  menjadi salah  satu  negara  yang  aktif  dalam  perdagangan  internasional  (Chandrawulan  &  SH,
2022).  Indonesia  telah  berpartisipasi  dalam  berbagai  perjanjian  internasional  untuk meningkatkan  iklim  investasi,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  penanaman  modal asing.  Salah  satu  prinsip  yang  penting  dalam  konteks  ini  adalah  Prinsip  Most  Favoured

## Nation (MFN) atau Prinsip  Perlakuan  Paling  Dihargai.
Prinsip  MFN  adalah  standar  perlakuan  relatif  di  mana  host  country  harus memperlakukan  penanam  modal  dari  satu  negara  asing  dengan  perlakuan  yang  tidak kalah  menguntungkan  dibandingkan  dengan  yang  diberikan  kepada  penanam  modal dari  negara  asing  lainnya  dalam  "produk  sejenis"  (Chrysentia,  2023).  Tujuan  dari prinsip  ini  adalah  untuk  mencegah  diskriminasi  berdasarkan  kewarganegaraan terhadap  penanam  modal  asing,  sehingga  memungkinkan  pemasaran  dan  penjualan produk  serupa  di  antara  negara-negara  yang  menganut  Prinsip  MFN.  Menangani Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia  tidak  selalu  mudah  dengan  penerapan  Prinsip MFN.  Ada  beberapa  masalah  dan  konsekuensi  yang  harus  dipertimbangkan.  Pertama, negara  maju  dan  negara  berkembang  memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang  sangat berbeda  dalam  berbagai  sektor.  Negara-negara  maju  telah  berfokus  menjadi masyarakat  yang  berorientasi  pada  jasa,  sedangkan  negara-negara  berkembang  masih berfokus  pada  industri  dan  ekspor  mereka.  Perbedaan  ini  dapat  menghasilkan ketidaksetaraan  dalam  penerapan  Prinsip  MFN.
Kedua,  prinsip  MFN  dapat  menyebabkan  ketidakseimbangan  antara  perjanjian  yang telah  diratifikasi,  seperti  TRIMs  dalam  WTO  dan  ACIA.  Perjanjian-perjanjian  ini memiliki  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  cara-cara  yang  berbeda  untuk memperlakukan  penanam  modal  asing.  Konflik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  dapat terjadi  jika  ada  perbedaan  dalam  pengaturannya.  Selain  itu,  undang-undang  Indonesia juga  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan,  sehingga  dengan  terbaharuinya undang-undang  penanaman  modal,  penanaman  modal  domestik  dan  asing  sudah memiliki  persamaan  dalam  hak.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Penulis  akan  mengkaji  implikasi  dan  implementasi  Prinsip MFN  dalam  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  serta  dampaknya terhadap  investasi  asing  di  negara  Indonesia.  Melalui  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  cara  Indonesia  menjalankan  Prinsip  MFN  dalam  praktiknya,  Penulis dapat  mengidentifikasi  tantangan  yang  dihadapi  dan  peluang  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  iklim  investasi  di  Indonesia.  Karena  itu,  Penulis berminat  untuk  membahas  lebih  lanjut  pada  jurnal  ini  dengan  judul  “Implikasi  Dan Implementasi  Prinsip  Most  Favoured  Nation  Terhadap  Penanaman  Modal  Di Indonesia”
Jurnal  ini  akan  mengkaji  perihal  bagaimana  implikasi  prinsip  MFN  dalam  perlakuan terhadap  penanaman  modal  asing  di  indonesia  dan  bagaimana  implementasi  prinsip MFN dalam  regulasi  hukum di  indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif,  yang  merupakan  pendekatan analisis  regulasi  dan  hukum  yang  berlaku  atau  berkaitan  dengan  isu  hukum  tertentu. Pendekatan  normatif  ini  sering  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal,  dengan  fokus  pada analisis  dokumen  perundang-undangan  dan  literatur  yang  relevan.  Penelitian  ini bersifat  eksplanatoris,  yang  berarti  tujuannya  adalah  untuk  menjelaskan,  memperkuat, atau  menguji  teori,  hipotesis,  serta  temuan  penelitian  sebelumnya.  Dengan  kata  lain, tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  mendalam  atau menjelaskan  dengan  lebih  rinci  suatu  fenomena,  atau  memvalidasi  hipotesis  yang  telah ada.  Data  sekunder  dalam  studi  ini  didapat  dari  beragam  sumber,  seperti  buku, laporan,  dan  artikel  ilmiah.  Penelitian  ini  memanfaatkan  sumber-sumber  hukum  dalam tiga kategori,  yaitu  primer,  sekunder,  dan  tersier.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Hasil
Berdasarkan  prinsip  Most  Favoured  Nation  (MFN),  host  countryi  harus  memberikan perlakuan  yang  sama  kepada  penanam  modal  dari  negara  asing,  dengan  tingkat keuntungan  yang  juga  setara  dalam  "produk  sejenis."  Singkatnya,  MFN  bertujuan untuk mencegah  diskriminasi  terhadap  penanam  modal  asing  berdasarkan kewarganegaraan.  Dalam  hukum  investasi  dan  perdagangan  internasional,  prinsip MFN  adalah  prinsip  yang  tertua  dan  paling  penting.  Prinsip  MFN  memberikan kesetaraan  persaingan  antara  penanam  modal  dari  berbagai  negara.  Prinsip  MFN  telah bersejarah  panjang  dalam  perdagangan  internasional  dan  telah  ada  dalam  perjanjian perdagangan  bilateral  sejak  abad  ke  dua  belas.  Artikel  I  bagian  (1)  GATT  1947 mengatur  prinsip  MFN,  yang  menetapkan  bahwa  setiap  negara  anggota  wajib memperlakukan  negara-negara  lain  dengan  cara  yang  sama  dalam  pelaksanaan  dan biaya kebijakan impor  dan ekspor.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Perjanjian  Umum,  MFN  bertujuan  untuk memungkinkan  produk  serupa  dipromosikan  dan  dijual  di  negara-negara  yang menganut  WTO  yang  memenuhi  standar  hukum  (de  iure)  dan  praktis  (de  facto).    Salah satu  konsep  penting  yang  berkaitan  dengan  prinsip  MFN  ini  adalah  konsep  "produk sejenis",  yang  tercantum  dalam  Artikel  1  ayat  (1)  GATT,  yang  menetapkan  bahwa negara  anggota  diwajibkan  untuk  memperlakukan  "produk  sejenis"  dengan  cara  yang sama.  Semua  negara  harus  mendapatkan  keuntungan  dari  penerapan  prinsip  MFN. Beberapa  pasal  GATT  1994  menggunakan  istilah  "like  product",  seperti  Artikel  II,  VI, IX.XI,  XIII.XVI,  dan  XIX.  GATT  1994  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  untuk  istilah "like product".

## B. Pembahasan
Tujuan  utama  dari  prinsip  MFN  adalah  untuk  memungkinkan  produk  sejenis dipromosikan  dan  dijual  di  antara  negara  anggota  WTO  dari  sudut  pandang  hukum  (de
iure)  dan  praktis  (de  facto)  dan  mewujudkan  lingkungan perdagangan yang adil di mana setiap  anggota  WTO  memiliki  akses  ke  pasar  dan  kesempatan  investasi  yang  sama. Indonesia  telah  meratifikasi  GATT/WTO  melalui  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1994. Perjanjian  ini  menetapkan  bahwa  setiap  negara  yang  berpartisipasi  dalam  suatu perjanjian  internasional  wajib  mengikuti  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  perjanjian tersebut.
Indonesia  mendapat  implikasi  positif  dari  tindakan  ratifikasi  perjanjian  tersebut. Implikasi  positif  pertama  adalah  mendorong  perdagangan  yang  adil  antara  negara- negara.  Implikasi  positif  kedua  adalah  mencegah  distorsi  pasar  karena  standar perlindungan  yang  tidak  setara  yang  diberikan  kepada  penanam  modal  dari  berbagai negara  menyebabkan  biaya  transaksi  yang  tidak  setara.  Implikasi  positif  ketiga  adalah, nilai  konsesi  yang  dibuat  antara  pihak-pihak  yang  berkontrak  dalam  perjanjian  dasar dapat  terlindungi.
Dengan  menerapkan  perlakuan  yang  sama  di  antara  negara-negara,  implikasi  positif kelima  meluas  ke  struktur  hubungan  internasional.  Hal  ini  mencegah  negara  untuk bergabung  dalam  aliansi  ekonomi  yang  tidak  menguntungkan  dan  mengesampingkan negara  lain  sehingga  dapat  menyebabkan  ketegangan  atau  bahkan  konflik  militer. Dalam  konteks  ini,  prinsip  MFN  juga  melindungi  negara-negara  kecil  dari  pengaruh negara-negara  yang  lebih  kuat  karena  mencegah  negara  hegemonik  memaksakan  pola perlakuan  istimewa  dengan  mengesampingkan  negara lain.
Implikasi  positif  keenam  adalah  fungsi  konstitusional,  di  mana  fungsi  ini  mengikat negara-negara  ke  dalam  kerangka  kerja  multilateral  dan  membuat  lebih  sulit  untuk mengabaikan  standar  perlindungan  yang  telah  diadopsi  sebelumnya.  Oleh  karena  itu, klausul  MFN  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mendorong  tatanan  yang  bersifat multilateral,  meskipun  didasarkan  pada  perjanjian  yang  dibuat  antara  dua  negara. Menurut  prinsip  keunggulan  komparatif,  implikasi  positif  ketujuh  dari  prinsip  MFN adalah  memungkinkan  negara  untuk  mengimpor  barang  dari  pemasok  yang  paling efisien.
Meskipun  prinsip-prinsip  MFN  adalah  yang  paling  penting  dalam  GATT,  ketentuan- ketentuan  tersebut  juga  memperbolehkan  pengecualian  terhadap  prinsip-prinsip  MFN dalam  beberapa  kasus,  seperti:  (1)  Keuntungan  yang  berasal  dari  perbedaan  jarak  lalu lintas  tidak  boleh  dikenakan  kepada  anggota  GATT  lainnya  (sesuai  dengan  Artikel  VI GATT);  (2)  Preferensi  perlakuan  di  wilayah  tertentu  seperti  kerja  sama  ekonomi  tetap dapat  diberikan,  namun  batas  preferensi  tidak  boleh  ditingkatkan;  (3)  Anggota-anggota GATT  yang  mendirikan  suatu  Customs  Union  atau  Free  Trade  Area  tidak  boleh menggunakan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  jarak  lalu  lintas;  (4)  Pembatasan  untuk Menjaga  Keseimbangan  Pembayaran  (Aturan  XII  GATT);  (5)  Pengecualian  dari  Prinsip Umum  MFN  (Artikel  XIV  GATT);  (6)  Tindakan  darurat  atas  impor  produk  tertentu (Pasal  XIX  GATT);  (7)  Pengecualian  Umum  (Pasal  XX  GATT);  dan  (8)  Pengecualian Keamanan  (Aturan  XXI  GATT).
Prinsip  MFN  tidak  hanya  memiliki  implikasi  positif,  tetapi  juga  memiliki  implikasi negatif  terhadap  Indonesia.  Implikasi  negatif  pertama  adalah  bahwa  negara-negara maju  dan  negara-negara  berkembang  sangat  berbeda  dalam  hal  keterampilan  dan kemajuan  di  segala  bidang.  Sementara  negara  maju  berada  pada  posisi  "industri  yang dipimpin  oleh  jasa",  negara  berkembang  masih  berkonsentrasi  pada  sektor  industri  dan ekspor.  Implikasi  negatif  kedua  adalah  negara  maju  dapat  mengambil  keputusan  bisnis yang  dapat  menghambat  pertumbuhan  dan  kemajuan  perdagangan  negara berkembang  seperti  Indonesia.  Implikasi  negatif  ketiga  adalah  kemungkinan  bahwa perusahaan  asing dapat  menguasai  sektor  perdagangan  pokok  Indonesia.
Implikasi  negatif  keempat  adalah  ketidaksesuaian  antara  perjanjian  yang  telah diratifikasi.  Sebagai  contoh,  saat  ini  Indonesia  telah  menandatangani  beberapa perjanjian  perdagangan  internasional.  Beberapa  di  antaranya  termasuk  ACIA  dan TRIMs  yang  berada  dalam  kerangka  WTO.  Prinsip  MFN  di  dalam  TRIMs  memiliki ketentuan  yang  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  ACIA,  yang  merupakan  perjanjian internasional  regional.  Dalam  ACIA,  setiap  negara  yang  terlibat  di  dalamnya berkewajiban  untuk  tidak  mendiskriminasi  satu  sama  lain  dalam  transaksi perdagangan  dan  investasi,  termasuk  perlakuan  yang  adil  terhadap  penanam  modal lokal.  Karena  itu,  penerapan  prinsip  MFN  bervariasi  di  berbagai  negara,  terutama  di Indonesia.  Sebaliknya,  TRIMs  hanya  mengatur  langkah-langkah  investasi  yang  terkait dengan  perdagangan  barang  dan  tidak  mencakup  masalah  perlindungan  investasi asing.  Berbeda  dengan  ACIA,  ACIA  mengatur  kegiatan  penanaman  modal  di  ASEAN secara  sangat  rinci  karena  mencakup  langkah-langkah  investasi  yang  terkait  dengan perdagangan  barang  dan  jasa,  serta  hak  kekayaan  intelektual.  Oleh  karena  itu,  jika Indonesia  memutuskan  untuk  mengikuti  pengaturan  MFN  dalam  TRIMs,  dampaknya mungkin  kurang  menguntungkan.  Indonesia  akan  lebih  diuntungkan  jika  mengikuti pengaturan  MFN  dalam  ACIA,  karena  perjanjian  ini  memiliki  peraturan  yang  lebih lengkap  yang  secara  rinci  mengatur  tingkat  perlindungan  negara  terhadap  penanam modal  serta  tindakan  yang  dapat  diambil  oleh  penanam  modal  dalam  melaksanakan kegiatan  investasi.  Selain  itu,  pengaturan  prinsip  MFN  dalam  ACIA  mencakup berbagai  jenis  barang,  termasuk  barang,  jasa,  dan  hak  kekayaan  intelektual.  Namun, penting  untuk  diingat  bahwa  ACIA  adalah  perjanjian  multilateral  regional  yang  hanya berlaku  untuk  wilayah  ASEAN.
Implikasi  negatif  lainnya  dari  penerapan  prinsip  MFN  adalah  bahwa  semua  negara dianggap  memiliki  kemampuan  yang  setara  untuk  bersaing  satu  sama  lain.  Namun, dalam  dunia  yang  memiliki  perbedaan  signifikan  antara  negara-negara  kaya  dan miskin,  asumsi  ini  jelas  tidak  sesuai.  Ketidaksetaraan  kekuatan  antar  negara  pada akhirnya  akan  menciptakan  ketidakseimbangan  antara  negara  yang  kuat  dan  yang lemah.  Oleh  karena  itu,  negara-negara  maju,  dengan  semua  keunggulannya,  akan  lebih dominan  dalam  memengaruhi  transaksi  perdagangan  internasional,  yang  dapat menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  aliran  perdagangan  internasional.  Hal  ini
dapat  menguatkan  eksklusivitas  negara  maju  dan  memperbesar  kesenjangan  antara mereka  dan  negara-negara  berkembang.  Dalam  konteks  realita  perdagangan internasional,  pemerintah  Indonesia  harus  memperhatikan  fenomena  perdagangan  dan pembangunan  yang  tidak  merata  ini.  Mereka  perlu  mengkaji  potensi  pasar  untuk melindungi  produsen  domestik  dengan  menggunakan  celah  yang  diatur  dalam perjanjian  tersebut.
Prinsip  MFN  juga  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang Pasar  Modal  (UUPM)  Pasal  6  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  7,  Pasal  8  ayat  (5)  dan  Pasal  9. Namun,  peraturan  di  Indonesia  masih  menyisakan  perbedaan  perlakuan,  seperti  pada contohnya  adalah  ketentuan  mengenai  bentuk  badan  usaha  perseroan.  Penanam  modal asing  di  Indonesia  harus  berbentuk  perseroan  terbatas,  kecuali  ditetapkan  sebaliknya oleh  undang-undang.
Walaupun  pemerintah  telah  mengesahkan  prinsip  MFN  dan  memberikan  fasilitas yang  serupa  kepada  penanam  modal  asing  dan  domestik,  dalam  praktiknya pemerintah  masih  tetap  menjaga  kepentingan  pengusaha  domestik.  Hal  ini  tercermin dalam  Pasal  13  UUPM  dengan  memberikan  peraturan  berbeda  bagi  usaha  kecil  dan menengah  serta  mengimplementasikan  pola  kemitraan  antara  usaha  kecil  menengah dan  usaha  besar.  Selain  itu,  Pasal  6  ayat  (2)  UUPM  mengindikasikan  bahwa  penanam modal  dari  negara  tertentu  yang  memiliki  hak  khusus  mendapatkan  perlakuan  yang berbeda.  Contoh  hak  khusus  tersebut  termasuk  hal-hal  seperti  kesepakatan kepabeanan,  wilayah  perdagangan  bebas,  pasar  bersama,  kesepakatan  mata  uang, kesepakatan  kelembagaan  serupa,  dan  perjanjian  regional,  bilateral,  atau  multilateral yang melibatkan  hak istimewa  tertentu  dalam pengaturan  investasi.
Menurut  A.F.Elly  Erawati,  agar  penerapan  prinsip  MFN  dapat  berhasil  di  Indonesia, Indonesia  harus  memperhatikan  bahwa  kesuksesan  menciptakan  iklim  investasi  yang "favorable"  bergantung  pada  tingkat  faktor  determinan  yang  terdiri  dari:  (1)  Faktor institusional  dan  kebijakan;  (2)  Faktor  infrastruktur;  (3)  Faktor  yang  mencakup  jaringan komunikasi,  listrik,  telekomunikasi,  dan  air  bersih;  (4)  Faktor-faktor  yang  berkaitan dengan  hukum  dan perundang-undangan;  dan (5) Aspek  internasional.

## SIMPULAN
1. Implementasi  Prinsip  MFN  membawa  sejumlah  implikasi  positif  dan  negatif  bagi Indonesia.  Implikasi  positifnya  mendorong  perdagangan  yang  adil,  mencegah distorsi  pasar,  melindungi  nilai  konsesi  dalam  perjanjian,  dan  menciptakan  kerangka kerja  yang  lebih  transparan  untuk  investasi.  Prinsip  MFN  juga  memiliki  implikasi yang  lebih  luas  terhadap  hubungan  internasional  dengan  mendorong  kesetaraan perlakuan  di  antara  negara-negara  dan  melindungi  negara-negara  kecil  dari pengaruh  negara-negara  yang  lebih  besar.  Namun,  prinsip  MFN  juga  dapat membawa  implikasi  negatif  seperti  ketimpangan  antara  negara  maju  dan  negara berkembang,  potensi  pengaruh  negatif  terhadap  sektor  industri  domestik,  dan
ketidaksetaraan  dalam  perjanjian  perdagangan  internasional.  Oleh  karena  itu, Indonesia  perlu  mempertimbangkan  dengan  hati-hati  implementasi  Prinsip  MFN dalam  konteks  perlakuan  terhadap  penanaman  modal  asing;
2. Indonesia  telah  menerapkan  Prinsip  MFN  dalam  undang-undangnya,  khususnya dalam  Undang-Undang  Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang  Pasar  Modal. Melalui  undang-undang  tersebut,  pemerintah  Indonesia  memberikan  perlakuan yang  sama  kepada  semua  penanam  modal,  baik  domestik  maupun  asing,  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ini  mencerminkan  komitmen Indonesia  untuk  tidak  melakukan  diskriminasi  berdasarkan  kewarganegaraan  dalam perlakuan  terhadap  penanaman  modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah,  Abdul  Halim.  "Dampak  Penerapan  Prinsip  National  Treatment  Terhadap Iklim  Investasi  Di  Indonesia  Pasca  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal."  Al'Adl, Vol IX, No. 2 (2017). Halaman 180-190
Chandrawulan,  A.  A.,  &  SH,  L.  L.  M.  (2022).  HUKUM  PERUSAHAAN MULTINASIONAL;  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional  &  Hukum Penanaman Modal. Penerbit  Alumni.
Chrysentia,  P.  (2023).  Penerapan  Konsep  Keadaan  Serupa  dan  Pengaturannya  dalam Klausul  Perlakuan  Nasional.  Jurnal Relasi Publik, 1(2), 44–67.
Dewantari,  Nadia  Ayu,  Itok  Dwi  Kurniawan.  "Implementasi  Kebijakan  Pendataan Penduduk  Nonpermanen  Sebagai  Upaya  Tertib  Administrasi  Kependudukan  Di Kota  Surakarta." Vol.  2, No. 5 (2021), halaman  1413-1430.
Fajar,  Ni  Made  Anggia  Paramesthi.  "Implementasi  Prinsip  MFN  (Most  Favoured  Nation Treatment)  Dan  NT  (National  Treatment)  GATT  Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan Kepariwisataan  Di Provinsi  Bali."  Yustitia, Volume 13, No. 1 (2019). Halaman  1-12. Fithriah,  Nurhani.  "Penerapan  Prinsip  Non-Diskriminatif  Dan  National  Treatment  Oleh Indonesia  Dalam  Rangka  MEA  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal."  UBELAJ,  Volume  1, Number 1 (2017). Halaman 79-87.
GATT.  "The  Uruguay  Round:  A  Giant  Step  for  Trade  and  Development  and  A  Response to The  Challenge  of the  Modern  World."  Geneva:  GATT.  Halaman  1-6.
Ghaziani,  Mohammad  Akefi,  Vahid  Akefi  Ghaziani,  Moosa  Akefi  Ghaziani.  "Most Favoured  Nation  Clause:  Unleashing  its  Legal  Potential  in  Favour  of  Foreign Penanam  modals  in  Renewable  Energy."  Indonesia  Law  Review,  Volume  12, Number  2 (2023), halaman 60-69.
Lavdari,  Frans.  "Principle  of  Most  Favoured  Nation:  Description,  Modern  Evolution, and  Analysis  of  the  Exceptionality  of  the  Principle  in  A  Contemporary  World." Extensive Reviews, Volume  1, Issue  1, halaman  11-25.
Mahardika,  Robertus  Bima  Wahyu,  Emmy  Latifah.  "Varying  Application  Of  Most- Favoured-Nation  Principle  In  International  Investment  Treaty."  Yustisia,  Vol.  7, No. 2 (2018), halaman 390-411.
Pebrianto,  Dony  Yusra.  "Implikasi  Prinsip  Most  Favoured  Nation  Terhadap  Pengaturan Tarif  Impor  Di Indonesia."  halaman 25-46.
Priyono,  FX.  Joko,  MMH.  "Prinsip  Most  Favoured  Nations  Dan  Pengecualiannya  Dalam World  Trade  Organization  (WTO)." MMH, Vol.  42, No. 4 (2013), halaman  591-605. Riddle,  Dorothy  I.  "Services  –  Led  Growth:  The  Role  of  the  Services  Sector  in  World Development."  New York: Praeger Special Studies, 1986. Halaman 16-38.
Silalahi,  Wilma.  "Penataan  Regulasi  Berkualitas  Dalam  Rangka  Terjaminnya  Supremasi Hukum."  Jurnal Hukum Progresif, Vol.  8, No. 1 (2020), halaman 53-71.
Suhartini,  Andewi.  "Latar  Belakang,  Tujuan,  Dan  Implikasi."  Jurnal  Pendidikan  Belajar
Tuntas, Vol.  10, No. 1, halaman  35-65.
Suherman,  Muhamad  Dicky  Ryaldi,  dan  Oentoeng  Wahjoe.  "Comparison  of  Most Favoured  Nation  Principal  Regulation  in  Protection  toward  Penanam  modal according to Trade Related Investment Measures  (TRIMs)  to  Asean Comprehensive  Investment  Agreement  (ACIA)."  Prosiding  Ilmu  Hukum,  Volume  2, No. 2 (2016). Halaman 676-689.
Thalib,  Prawitra.  "Implikasi  Prinsip  Most  Favoured  Nation  Dalam  Upaya  Penghapusan Hambatan  Pedagangan  Internasional."  Yuridika,  Volume  27  No  1,  (2012), halaman 38-51
Winata,  Agung  Sudjati.  "Perlindungan  Penanam  modal  Asing  dalam  Kegiatan Penanaman  Modal  Asing  dan  Implikasinya  Terhadap  Negara."  AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum,  Vol.  2, No. 2 (2018), halaman  120-133.