INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2460-2468 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Resolusi Dan Rekonsiliasi Sebgai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba “Sapopparan” Di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir
Permai Yudi 1 ✉ , Berlian 2
Hukum Universitas Quality Email: permaiyudi1234@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Batak Toba merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi dan adat-istiadat serta hukum adat yang unik.  Salah  satunya  adalah  dalam  hukum  waris  pertanahan.  Sebagai  suku  yang  memiliki  sistem kekerabatan patrilineal,  masyarakat Batak  Toba  mengatur  kedudukan anak  laki-laki  dan  perempuan dengan tanggung jawab dan kedudukan yang berbeda. Dalam hal tanggung jawab, hal itu dapat dilihat dalam acara adat-istiadat, terutama setelah orangtua meninggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  dalam  pelaksanaan  pembagian  tanah  warisan  pada  umumnya  terjadi ketika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Dalam pembagian warisan, tapak rumah beserta bangunan yang ada diatasnya boleh diwariskan kepada anak laki-laki saja. Dari segi efektivitas, metode penyelesaian konflik tanah warisan dengan rekonsiliasi dan resolusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara dana dan waktu, metode rekonsiliasi lebih efektif, hanya saja sangat sulit untuk memastikan para pihak menerima perdamaian. Sedangkan metode resolusi lebih menjamin kepastian hukum, hanya saja butuh waktu, tenaga dan dana yang lebih besar.
Kata Kunci: Resolusi, Konflik, Tanah Warisan

## Abstract
Toba Batak is a tribe that has unique traditions, customs and customary laws. One of them is in land inheritance law. As a tribe that has a patrilineal kinship system, the Toba Batak community regulates the position of boys and girls with different responsibilities and positions. In terms of responsibility, this can be seen in traditional events, especially after a parent dies. This research uses a qualitative descriptive research method. In the implementation of inheritance land distribution generally occurs when both parents have died. In inheritance distribution, the site of the house and the buildings above it may be inherited only by sons. In terms of effectiveness, the method of resolving inherited land conflicts through reconciliation and resolution has advantages and disadvantages. In terms of funds and time, the reconciliation method is more effective, but it is very difficult to ensure that the parties accept  peace.  While  the  resolution  method  guarantees  legal  certainty,  it  just  requires  more  time, energy and funds.
Keywords: Resolution, Conflict, Land of Inheritance

## PENDAHULUAN
Batak Toba merupakan salah satu suku yang memiliki tradisi dan adat-istiadat serta hukum adat yang unik. Salah satunya adalah dalam hukum waris pertanahan. Sebagai suku yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat Batak Toba mengatur kedudukan anak  laki-laki  dan  perempuan  dengan  tanggung  jawab  dan  kedudukan  yang  berbeda. Dalam hal tanggung jawab, hal itu dapat dilihat dalam acara adat-istiadat, terutama setelah orangtua meninggal.
Tidak hanya itu, perbedaan kedudukan tersebut juga dapat dilihat dalam pembagian tanah  warisan.  Kedudukan  laki-laki  sangat  tinggi  dibandingkan  kedudukan  perempuan. Misalnya,  kendati  berbeda  pengaturannya  di  berbagai  daerah,  namun  pada  umumnya, rumah merupakan warisan untuk anak laki-laki. Baik anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki.  Sedangkan  untuk  warisan  tanah  biasanya  dibagi  bersama  antara  anak  laki-laki. Adapun anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil yang sesungguhnya bukan merupakan warisan, namun hanya semacam pemberian atau silehon-lehon dari orangtua kepada  anak  perempuannya.  Dalam  istilah  Batak  Toba,  tanah  pemberian  dari  orangtua kepada anak perempuan ini disebut sebagai ulos naso ra buruk, bukan sebagai warisan.
Praktik  seperti  ini  tak  jarang  pada  akhirnya  menimbulkan  konflik,  baik  antara  anak perempuan dengan orangtua, maupun antara anak laki-laki dan anak perempuan. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia semakin terbuka dan  informasi  makin  mudah  diakses.  Masyarakat  semakin  paham,  khususnya  kaum perempuan, bahwa di beberapa suku, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan
dalam  masalah  pewarisan.  Seiring  dengan  itu,  dalam  hukum  nasional  juga  tidak  ada perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Konflik  tanah  warisan  pada  keluarga  Batak  Toba  khususnya  yang  masih  satu ‘popparan’ semakin sering terjadi karena keberadaan tanah warisan bukan sekadar harta benda  yang  memiliki  nilai  ekonomis.  Lebih  dari  itu,  tanah  warisan  dipandang  sebagai eksistensi dan kehormatan seseorang atau sebuah keluarga. Sehingga nilai tanah itu sendiri tidak menjadi ukuran ketika terjadi konflik. Konflik bisa berkepanjangan dan menghabiskan banyak  biaya.  Hukum  waris  tanah  Batak  Toba  yang  tidak  tertulis  semakin  memperumit keadaan karena masing-masing pihak dapat berbeda paham dan konsep dalam pewarisan tanah.
Kondisi seperti ini juga terjadi dalam pewarisan tanah di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Keberadaan Kabupaten Samosir sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadikan nilai tanah di berbagai sudut Kabupaten Samosir semakin tinggi nilainya, termasuk di Desa Simarmata. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tanah warisan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Batak Toba yang tinggal  di  Desa  Simarmata,  seperti  status  sosial  dalam  masyarakat  batak  toba  juga dipengaruhi  seberapa  luas  tanah  yang  dimilikinya.  Apabila  seseorang  tersebut  memiliki tanah atau lahan yang cukup luas maka ia akan dipandang memiliki status sosial yang lebih tinggi di banding dengan masyarakat yang lain yang memiliki lahan taau tanah yang tidak cukup luas.
Sebagai  daerah  yang  masih  memegang  teguh  adat-istiadat,  proses  penyelesaian konflik tanah warisan di Desa SImarmata dilakukan dengan melibatkan para Raja Adat atau Tokoh adat dan difasilitasi oleh Kepala Desa. Pada umumnya, penyelesaian sengketa atau konflik tanah warisan di masyarakat Desa Simarmata dilakukan dengan dua bentuk yakni resolusi dan rekonsiliasi ini. Oleh karena mayoritas masyarakat yang ada di Desa Simarmata masih  terikat  dengan  kekerabatan,  maka  setiap  terjadi  konflik,  termasuk  konflik  tanah warisan, selalu diupayakan untuk melakukan rekonsiliasi. Penyelesaikan dilakukan dengan cara damai. Selain prosesnya sederhana, juga tidak membutuhkan biaya yang snagat besar. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa seringkali metode dan proses penyelesaian sengketa dengan model seperti ini tidak berhasil maksimal. Untuk beberapa kasus,  konflik berakhir dengan resolusi dan akibatnya sudah bisa ditebak yakni hubungan antarkeluarga terputus selamanya hingga masing-masing pihak yang bersengketa meninggal dunia. Dalam istilah Bahasa Batak sering disebut dengan mardomu di tano rara atau bertemu di tanah mereka. Ungkapan  ini  muncul  bagi  orang  yang  berperkara  dan  satu  pihak  merasa  sangat
menyakitkan  dengan  perbuatan  pihak  lain.  Dengan  fakta  ini,  lebih  banyak  kauss  yang akhirnya berujung di pengadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian  yang  bersifat  paparan  yang  ditujukan  untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya kekurangan dan kelebihan ( Short Over) setoran kasir kepada General Cashier di Natra Bintan a Tribute Portfolio Resort. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kasus, wawancara dan observasi langsung sebagai data primer, serta studi literasi baik melalui buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya sebagai data sekunder.
Metode  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  yang digunakan  untuk  mendeskripsikan  permasalahan  yang  ada  dalam  hotel  yang  berkaitan dengan Short  Over  setoran  kasir.  Analisis  deskriptif  juga  dapat  digunakan  untuk memberikan gambaran umum tentang proses setoran kasir di hotel, seperti total setoran, frekuensi kekurangan atau kelebihan, dan waktu kejadian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Konflik
Konflik  merupakan  sesuatu  hal  yang  alamiah.  Bahkan  dalam  hubungan  yang  erat sekalipun  konflik  dapat  terjadi.  Konflik  adalah  salah  satu  dasar  interaksi  yang  mana hubungannya  dapat  dilihat  dalam  suatu  hubungan  kelompak  dalam  (ingroup)  dan kelompok  luar  (out-group).  Konflik  memiliki  kekuatan  yang  diarahkan  untuk memperjuangkan kemenangan, begitu juga dengan suatu grup atau masyarakat cenderung mempunyai sumber yang dapat diarahkan serta solidaritasnya diperkuat jika kelompok itu terlibat dalam konflik dengan kelompok atau masyarakat lain.
Konflik terjadi sejak keberadaan manusia di dunia ini, seiring dengan semakin majunya pola  pikir  manusia  maka  semakin  hari  keberadaan  konflik  semakin  berkembang  dan kompleks. Perang telah terjadi berabad-abad yang lalu, baik perang dengan mengangkat senjata, perang bisnis maupun  perang urat syarat. Dengan  demikian dapat  disimpulkan bahwa tiada hari tanpa konflik dan stress.
Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Perbedaan tujuan dan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan konflik. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai.
Dalam  keluarga,  konflik  antar  anggota  keluarga  juga  tidak  dapat  terhindari.  Pada dasarnya,  konflik  bisa  terjadi  karena  kenyataan  dan  cita-cita  atau  harapan  yang  dimiliki seseorang tidak seiring sejalan. Tidak tercapainya harapan tersebut mungkin saja karena dihambat oleh orang lain yang memiliki cita-cita dan harapan yang sama. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi harapan dan cita-cita tersebut, memunculkan konflik antarpihak. Situasi dan kondisi yang sama juga terjadi pada keluarga Batak Toba yang berada di Desa Simarmata  Kecamatan  Simanindo  Kabupaten  Samosir.  Di  satu  sisi  ada  keluarga  yang menganggap bahwa suatu objek tanah tersebut merupakan hak yang menjadi warisannya, namun di sisi lain, ada pihak atau keluarga yang menginginkan obyek tanah warisan yang sama. Adanya kepentingan yang sama tersebut kemudian berujung kepada konflik.
Resolusi  Konflik  dan  Rekonsiliasi  Konflik  dalam  Penyelesaian  Tanah  Warisan  Masyarakat Batak Toba
Pada dasarnya, sistem pewarisan di Indonesia masih diatur secara plural ke dalam 3 (tiga) jenis hukum yaitu: menurut hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris KUH Perdata. Pluralitas hukum waris ini semakin nyata karena beranekaragamnya suku di Indonesia, dimana masing-masing suku memiliki sistem atau hukum pewarisan tersendiri. Adapun  hukum  waris  Islam  dijalankan  oleh  masyarakat  Muslin  yang  diselesaikan  di Pengadilan Agama, sedangkan untuk masyarakar non muslim dapat menggunakan hukum waris adat maupun hukum waris KUH Perdata. Pluralitas hukum ini kemudian menimbulkan beranekaragamnya  pilihan  hukum,  dimana  antara  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain memiliki sistem pembagian warisan yang berbeda.
Tidak bisa dipungkiri juga, bahwa adanya pilihan-pilihan hukum ini kemudian menjadi salah satu akar konflik dalam pembagian harta warisan masyarakat Batak Toba, khususnya yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dalam berbagai kasus, banyak anak perempuan tidak terima dengan system pembagian warisan menurut adat-istiadat Batak Toba karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tulisan ini, anak perempuan bukanlah menjadi ahli waris. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian kecil berupa pemberian (silehon-lehon) dari orangtua ataupun saudara laki-laki.
Tidak  hanya  itu,  pada  masyarakat  Batak  Toba  yang  tinggal  di  Desa  Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dalam pelaksanaan pembagian tanah warisan pada  umumnya  terjadi  ketika  kedua  orang  tua  mereka  telah  meninggal  dunia.  Dalam pembagian warisan, tapak rumah beserta bangunan yang ada diatasnya boleh diwariskan kepada anak laki-laki saja. Biasanya tapak rumah tersebut diberikan kepada anak tertua atau
anak  paling  bungsu.  Namun  adakalanya  semua  semua  anak  laki-laki  dalam  keluarga tersebut pemilik atas rumah dan bangunan diatasnya.
Di sisi lain, sistem pembagian hukum waris adat Batak Toba snagat berbeda dengan hukum waris KUH Perdata. Merujuk ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata, dikatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya  dalam  garis  lurus  ke  atas  dengan  tiada  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dulu. Dengan demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  sistem  pembagian  waris  hukum  perdata,  setiap  anak memiliki bagian yang sama. Tidak perduli anak laki-laki atau perempuan, anak sulung atau anak bungsu, bahkan anak tengah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata ini, maka potensi ketidakpuasan dalam  sistem  pembagian  warisan  masyarakat  Batak  Toba  adalah: pertama,  anak perempuan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, anak perempuan tidak memilih hak waris dalam  adat-istiadat  Batak  Toba.  Dengan  demikian,  anak  perempuan  sangat  dirugikan/ Kedua, anak tengah juga sangat dirugikan karena menurut adat-istiadat Batak Toba, rumah itu biasanya akan diwariskan ke anak sulung atau anak bungsu. Tergantung wilayah atau daerahnya. Padahal, menurut KUH Perdata, rumah sebagai harta warisan juga harus dibagi bersama antara anak sulung, anak bungsu, anak tengah maupun anak perempuan.
Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang tulisan ini, bahwa konflik tanah warisan yang terjadi di masyarakat Batak Toba pada umumnya sudah semakin marak. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi, informasi dan teknologi, sosial dan  adat-istiadat.  Kedua  belah  pihak  akhirnya  terlibat  dalam  konflik  yang  membuat hubungan keduanya menjadi menjauh. Kedua belah pihak berusaha mempertahankan apa yang mereka yakini dan kehendaki sebagai haknya.
Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, tepatnya pada pada hari Sabtu, 16 Otober 2021 sekitar  pukul  20.00  WIB,  polisi  mendapat  laporan  dari  Kepala  Desa  Sihusapi  Ramot Simarmata, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Dusun III, Desa Sihusapi ditemukan mayat tanpa kepala tergeletak di depan pintu rumah, terduga pelaku yang saat itu masih berada di dalam rumah, langsung ditangkap warga. Dimana seorang anak membunuh ayah kandungnya Sampe Raja Situmorang, dan juga menganiaya ibunya Kostaria Simarmata di Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Peristiwa ini  tentu  ada  konflik  atau  permasalahan  yang  terjadi  sebelumnya,  sehingga  peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.
Banyak kasus yang ditemui karena dilatarbelakangi dan atau karena perebutan tanah warisan di dalam masyarakat, namun dalam kasus konflik perebutan tanah yang terjadi di Desa  Simarmata  Kecamatan  Simanindo  Kabupaten  Samosir,  pihak-pihak  yang bersangkutan berasal dari satu keturunan atau sapopparan yang sama dan mereka juga merupakan bagian dari Suku Batak Toba yang menganut sistem Patrilinear.
Pada dasarnya, ketika terjadi konflik waris tanah di Suku Batak Toba, termasuk di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melalui mediasi  atau  rekonsiliasi  yang  melibatkan  tokoh-tokoh  adat  dan  kerabat  dalihan  natolu serta difasilitasi oleh Kepala Desa setempat. Seperti diketahui, bahwa sistem kekerabatan dalihan natolu masih sangat ketat dan diterima di masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, beberapa kali metode penyelesaian konflik ini berhasil.
Sayangnya, pada kasus tertentu, metode rekonsiliasi menemui jalan buntu. Hal ini bias terjadi jika masing-masing pihak tetap kukuh dengan pendiriannya. Jika rekonsiliasi gagal, maka  para  pihak  melakukan  metode  resolusi  dengan  mendeklarasikan  dan mempertahankan tanah warisan  yang  dianggap sebagai haknya. Di sisi  lain,  pihak yang merasa  dirugikan  berupaya  untuk  merebut  kembali  apa  yang  menjadi  haknya.  Konflik seperti ini kemudian dapat terjadi berkepanjangan.
Efektivitas Resolusi dan Rekonsiliasi sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Tanah Warisan pada Keluarga Batak Toba ‘Sapopparan’ di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir
Metode  rekonsiliasi  dan  resolusi  sebagai  solusi  dalam  penyelesaian  konflik  tanah dalam  masyarakat  Batak  Toba  memiliki  implikasi  positif  dan  negatif.  Oleh  karena  itu, alangkah baiknya jika para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya sebelum mengambil keputusan rekonsiliasi atau resolusi. Dengan metode rekonsiliasi, tentu proses penyelesaian konflik akan lebih sederhana, tidak membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif  kecil.  Selain  itu,  hubungan  kekerabatan  sebagai  satu  keturunan  atau  sapopparan masih potensial untuk tetap terjaga dengan baik. Bagaimanapun, hidup bukan hanya untuk sementara. Apalagi, para pihak yang berkonflik biasanya masih berdomisili di kampong atau desa  yang  sama.  Sehingga  keterlibatan  bersama  dalam  kehidupan  sehari-hari  maupun dalam  acara  adat-istiadat  masih  sangat  terbuka.  Hanya  saja,  proses  untuk  mencapai rekonsiliasi ini tentu sangat sulit karena membutuhkan kebesaran hati para pihak, terutama jika bagian dari para ahli waris berbeda.
Berbeda  halnya  jika  para  pihak  tidak  sepakat  dengan  metode  rekonsiliasi  dan kemudian berlanjut ke tahap resolusi. Konflik tanah tersebut bisa terjadi berkepanjangan
dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Terutama jika konflik tanah tersebut berlanjut di pengadilan. Kelebihannya, metode resolusi lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, namun seperti diketahui, proses berperkara di pengadilan akan menguras tenaga, fikiran,  waktu  dan  uang.  Termasuk  jika  para  pihak  menggunakan  upaya  hukum  biasa (banding dan kasasi) serta upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) jika tidak puas dengan putusan pengadilan. Kondisi seperti ini seringkali menyebabkan dana yang habis untuk perkara atau konflik lebih besar daripada nilai tanah warisan yang diperebutkan.
Yang  paling  disayangkan  dalam  penyelesaian  konflik  dengan  metode  resolusi  ini adalah  adanya  potensi  terjadinya  tindak  pidana.  Sebagaimana  contoh  yang  sudah dijelaskan di awal, tindakan penganiayaan dan pembunuhan bukan hal baru dalam konflik tanah warisan. Jika hal-hal seperti ini sampai terjadi, maka implikasinya kepada keluarga atau kerabat akan lebih besar dan sangat merugikan.
Oleh karena itu, para pihak sangat penting untuk memahami bahwa jika konflik tanah tersebut  berkepanjangan,  maka  dampak  negatifnya  jauh  lebih  besar.  Apalagi,  bagi masyarakat Batak Toba, konflik tanah warisan sangat sensitive sehingga seringkali bukan sekadar persoalan hukum dan ekonomi, namun juga masalah harga diri. Perlu diketahui, jika sebuah persoalan sudah menyangkut persoalan harga diri, maka segala upaya dan daya akan dilakukan dan apapun akan dikorbankan untuk memenangkan konflik tersebut. Untuk masa  depan  keluarga  yang  lebih  baik,  maka  tentu  metode  resolusi  ini  tidak  efektif  dan bukan pilihan tepat dan bijak untuk dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam pembahasan sebelumnya, maka adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Metode penyelesaian konflik tanah warisan di masyarakat Batak Toba yang masih satu  keturunan  atau  sapopparan,  khususnya  yang  tinggal  di  Desa  Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah dengan rekonsiliasi dan resolusi. Metode  rekonsiliasi  dilakukan  bila  para  pihak  yang  berkonflik  mau  dan  bersedia untuk  berdamai  yang  dihadiri  oleh  para  tokoh  adat,  kerabat  dalihan  natolu  dan difasilitasi oleh kepala desa setempat. Jika metode rekonsiliasi tidak tercapai, maka para pihak bias saja berlanjut dengan metode resolusi dengan membawa konflik tersebut ke pengadilan.
2. Dari segi efektivitas, metode penyelesaian konflik tanah warisan dengan rekonsiliasi dan resolusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara dana dan waktu, metode rekonsiliasi  lebih  efektif,  hanya  saja  sangat  sulit  untuk  memastikan  para  pihak
menerima  perdamaian.  Sedangkan  metode  resolusi  lebih  menjamin  kepastian hukum, hanya saja butuh waktu, tenaga dan dana yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Harian  Republika,  Anak  Bunuh  Ayah  dan  Aniaya  Ibu  di  Samosir,  Sumut, https://news.republika.co.id/berita/r15de3484/anak-bunuh-ayah-dan-aniaya-ibu- di-samosir-sumut, diakses 11 Oktober 2023.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kusworo, 2019, Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi, Alqaprint, Bandung, Nasrullah, Hukum Waris Mana Yang Digunakan, Islam, Adat atau KUH Perdata?, dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/pilihan-hukum-waris-cl1052/,  diakses  pada 11 Oktober 2023.
Ranti  Miranda  Uliaera  Manalu  dkk,  2022,  Penyelesaian  Konflik  Tanah  Warisan  pada Keluarga Batak Sapopparan di Kecamatan Pakkat, Social Issues Quanterly, Volume 1 Nomor 2.