## Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara

## Masmuni Mahatma
STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia Masmuni2004@yahoo.com

## Abstrak
NU  selalu  terlihat  politis.  Latar  sejarahnya  sendiri  sebagai  gejala  politis,  minimal,  dalam perspektif  politik  Islam,  baik  di  level  nasional  maupun  internasional.  Spirit  lahirnya  sebagai jam’iyyah berbasis simbol dan kekuatan ulama (kiai), senantiasa mengundang banyak tanya dan keterkaguman. Ibarat pedang, NU memiliki dua mata yang jernih dan tajam serta sangat berbahaya  kalau  dibiarkan  menusuk  sesuatu,  termasuk  menyangkut  perpolitikan  tanah  air. Paradigma politik NU serba unik, cair, tapi menggetarkan.

## Kata kunci: NU, Paradigma, Politik.
Received: 03-05-2017; accepted: 14-06-2017; published: 01-07-2017 Citation: Masmuni Mahatma, ‘Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara’, Mawa’izh , vol. 8, no. 1 (2017), pp. 31-54.

## A. Pendahuluan
erjalanan  bangsa  Indonesia  selama  kurang  lebih  enam  dasawarsa  dalam mengisi  kemerdekaan  ternyata  sedang  dihadapkan  dengan  berbagai permasalahan  yang  krusial,  seperti  tingginya  angka  kemiskinan,  praktik korupsi,  mafia  anggaran,  mafia  hukum,  dan  lain-lain.  Permasalahan  itu  ternyata memberi  dampak  terhadap  pelapukan  proses  keadaban  bangsa  kita,  terutama  dalam membangun  kesadaran  yang  berlandaskan  pada  moralitas.  Tak  heran,  jika  keadaban bangsa  ini  sedang  dipertaruhkan  dengan  himpitan  persoalan  sosial-ekonomi,  politik, dan agama.
Nahdlatul  Ulama  (NU),  sebagai  organisasi  Islam  terbesar  di  Indonesia  ikut bertanggung  jawab  untuk  memberikan  kontribusinya  dalam  mewujudkan  cita-cita keadaban  bangsa.  Sebab  NU  dilahirkan  tidak  hanya  ditujukan  kepada  jamaahnya, namun  bagaimana  NU  bisa  memberikan  sumbangsih  kepada  bangsa.  Dan  NU  telah berusaha  ikut  serta  dalam  menawarkan  jalan  keadaban  yang  bisa  diberikan  kepada umat maupun bangsa ini sedari awal sejarah kelahiran dan dinamika eksistensinya. 1
Pertama ,  NU  telah  merumuskan  konsep mabadi’  khoiro  ummat (prinsip  dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Pengukuhan moralitas tersebut bertumpu pada as-shidq (kejujuran) dan al- amanah (tanggung  jawab). Kedua ,  dalam  ranah  keagamaan,  NU  telah  berhasil merumuskan gagasan dasar tentang tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i’tidal (keadilan).
Ketiga , NU telah memelopori penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai asas bernegara  dan  bermasyarakat  yang  bisa  diterima  oleh  warga  negara  Indonesia  yang majemuk. 2 Atas dasar semua ini NU wajib memelihara dan mempertahankan asas-asas dasar  kenegaraan  yang  telah  dirumuskan  oleh  para  pendahulu,  melalui  darah  para syuhada dan tinta para ulama, selaku pewaris para Nabi Allah  .
Proses yang dinamis dalam tubuh NU di negara ini seperti sebuah perahu yang mendayung diantara dua pulau, yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dan keumatan
1 Simak juga “Kesetian NU Tak Pernah Luntur” (Surabaya: AULA, Agustus 2007), pp. 10-7. Sekadar taukid , bahwa AULA merupakan majalah NU yang dikelola oleh PW NU Jawa Timur dan sampai kini masih terus  mengada  untuk  pencerahan  kesejarahan  dan  fakta-fakta  keterlibatan  NU  dalam  kancak  sosial kebangsaan.
2 Lihat AULA, Agustus 2007, p. 12. Namun demikian, perlu juga dimafhumi bahwa penegasan ini sering dikutip oleh banyak penulis baik dari dalam maupun luar negeri.

## P
sekaligus  dan  kekuatan  politik  ( political  power )  berbasis  massa  atau  umat  yang  terus melekat  dalam  gerakan-gerakan  kultural,  nalar,  dan  aktualisasi  spirit  sosial kebangsaannya. Tak berlebihan jika seorang tokoh Dawam Rahardjo mensinyalir bahwa dalam  kenyataan  sejarah  perkembangan  politiknya,  NU  justru  tidak  menampakkan konservatismenya, terutama sekali menyangkut perilaku sosial politiknya. 3
Masa  depan  NU  ditentukan  oleh  kemampuannya  menggunakan  biduk  secara tepat  di  tengah  gelombang  politik  nasional  dan  tuntutan  sosial  sebagai  konsekuensi logis  gerakan  modernitas  politik.  Dan  di  sisi  lain  NU  senantiasa  dipandang  sebagai representasi  Islam  tradisional(is)  Indonesia  yang  sedemikian  mengakar  dan  memiliki paradigma sosial yang terbilang tangguh. Wajar kalau Dawam Rahardjo pun mengamini tesis Asep Saeful Muhtadi bahwa NU memang memiliki komunikasi  politik yang layak diperhitungkan.  NU,  tulisnya,  memang  bukan  partai  politik  tapi  harus  menjalankan komunikasi politik demi kemaslahatan umat yang dinaunginya. Sebab, kalau dicermati sedalam  mungkin,  walau  bukan  partai  politik,  NU  merupakan  organisasi  politik  atau organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang  mau  tak  mau  mesti  berpolitik.  Sehingga  dari rahim  NU  sendiri  lahir  partai-partai  politik,  baik  di  masa  awal  keberadaan  hingga belakangan  ini. 4 Bahkan,  NU  dulu  pernah  meresmikan  wajah  dan  napasnya  sebagai partai politik, dan menjadi pesaing dari PKI dan Masyumi.
Ilustrasi  singkat  di  atas  rasanya  cukup  dijadikan  salah  satu  media  untuk merefleksikan lebih jauh bagaimana peran ideal dan paradigma politik NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Dan tentu saja paradigma politik NU  terus  sejalan  dan  senafas  dengan  prinsip-prinsip  dasar Ahlussunnah  Wal  Jama’ah , yang telah lama diamalkan dan diajarkan para pendiri ( mu’assis ) Jam’iyyah ini sendiri dalam  kancah  perpolitikan  secara  makro.  Sehingga  soal  Khittah  1926  pun  tiada  henti didiskusikan,  baik  oleh  tokoh-tokoh  yang  menjadi  kekuatan-kekuatan  internal  NU,
3 Cermati  tulisan  M.  Dawam  Rahardjo,  “Nahdlatul  Ulama  dan  Politik”  dalam  buku  yang  ditulis oleh Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif ,  (Jakarta:  LP3ES,  November  2004),  p.  xxiv.  Bahkan  pada  halaman  berikutnya  Dawam Rahardjo  lebih  tegas  mengatakan  bahwa  NU  sendiri  sebenarnya  memang  lahir  sebagai  gejala  politik, paling tidak untuk menjaga otoritas politik Islam di era awal kebangkitan bangsa ini. (xxix). Dan karena itu sering kali perilaku politik NU kadang tampak dilematis atau tepatnya terlihat ambigu; menampilkan diri sebagai kekuatan kultur keumatan tapi juga memainkan citra dirinya selaku political power yang tak bisa diremehkan di kancah dunia.
4 Ibid., p. xxxii.
pengamat, akademisi, hatta sekian komunitas eksternal NU pada umumnya dari dalam maupun luar negeri. 5
Dari  penjabaran  latar  belakang  di  atas,  ada  beberapa  pertanyaan  yang  mesti dicarikan  analisa  dasarnya,  yakni  apa  saja  dasar-dasar  politik  Islam?  Apakah  yang menjadi konsep dasar politik Ahlussunnah Wal Jamaah ? Apa yang menjadi dasar paham keagamaan  NU?  Bagaimanakah  paradigma  politik  yang  dibangun  dalam  tubuh  NU? Bagaimana bentuk ideal peran NU dalam kancah politik di Indonesia?

## B. Dasar Etik Politik Islam Secara Umum
Dalam  tataran  historis  maupun  normatif  ajaran,  Islam  dan  politik  mempunyai keterkaitan  yang  sangat  kuat,  bila  keduanya  dipahami  sebagai  sarana  untuk  menata kehidupan  manusia.  Islam  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  “alat  legitimasi”  terhadap kekuasaan (legitimate  of  power) .  Politik  yang  dipahami  secara  parsial  dengan mengenyampingkan  pengertian  yang  lebih  komprehensif,  tentu  akan  mengaburkan makna  dan  menafikan  kontribusi  Islam  terhadap  dunia  politik  itu  sendiri.  Dengan demikian  Islam  perlu  dijadikan  sebagai  sumber  inspirasi  kultural  dan  kerangka paradigmatik yang bersifat dinamik dalam pemikiran politik. 6
Ajaran  dan  pemikiran  politik  Islam  sebagai  hasil  sistematisasi  kerangka  agama Islam  dan  tradisi-tradisi  kaum  muslimin  di  bidang  politik,  muncul  sejalan  dengan kecepatan ekspansi Islam keluar jazirah Arab. Hal ini menyebabkan problematika baru tentang cara pengaturan (kekuasaan) negara, disamping konsekuensi logis munculnya kelompok-kelompok  kepentingan.  Kelompok-kelompok  ini,  baik  yang  berbasis  sosial budaya atau sosial keagamaan tertentu merasa telah memberi kontribusi dalam proses jihad. 7 Rasanya  layak  pula  diapresiasi  apa  yang  dinyatakan  oleh  Abu  A’la  Al  Maududi bahwa agama dalam kekuasaan bisa bertambah kuat, adapun kekuasaan dalam agama itu  bisa  lebih  eksis  dan  paripurna. 8 Dan  menyangkut  kaitan  esensial-praktis  antara
5 Untuk  menyebut  beberapa  tokoh  dan  akademisi  yang  mengamati  NU  antara  lain:  Mahbub Djunadi,  Sudirman  Tebba,  Mahrus  Irsyam,  Ahmad  Mansur  Suryanegara,  Saifullah  Ma’shum,  Kacung Marijan, Usman Yatim, Masduki Baidlawi, Fachry Ali, Moeslim Abdurrahman, Aswab Mahasin, Denny J.A., A.  Gaffar  Karim,  As’ad  Said  Ali,  Ahmad  Baso,  Einar  Martahan  Sitompul,  J.  Cristiadi,  Dedi  Djamaluddin Malik, Greg Fealy, Greg Barton, Andree Fellard, Kang Young Soon, dan lain sebagainya.
6 Ridwan, Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), pp. 1-2.
7 Ibid ., p. 3. 8 Eko  Maulana  Ali  Suroso, Energi  Agama  dalam  Kuasa,  Merapikan  Nilai-Nilai  Agama  dalam Pemerintahan, (Bandung: Mutiara Press, 2008),  p.  182.  Perhatikan pula pengantar  M. Dawam Rahardjo
agama dan politik (kekuasaan) negara sebetulnya sudah lama dijabarkan oleh sejumlah tokoh besar seperti Ibn Sina, Al Farabi, Al Kindi, Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh di seberang jalur teologis macam Plato, Arestoteles, dan lain-lain.
Bisa pula dimaknai bahwa ikhtilaf atau perbedaan pemikiran politik dalam Islam ini tampaknya lebih disebabkan oleh cara dan semangat menafsirkan teks-teks normatif agama,  disamping  perbedaan-perbedaan  sosial  budaya  yang  melingkarinya.  Perhatian utama Alquran adalah memberikan landasan etik bagi terbangunnya sistem politik yang dilandasi  oleh  prinsip  tegaknya  masyarakat  adil  dan  bermoral  (berakhlak).  Dan  salah satu yang menjadi isu paling kontroversial dalam sejarah pemikiran politik Islam adalah masalah khilafah .  Setelah  Nabi  Muhammad ﷺ wafat,  masyarakat  Islam  yang  baru seketika  dihadapkan  pada  suatu  krisis  konstitusional  mengenai  prosedur  pemilihan kepala  negara  untuk  menggantikan  posisi  Nabi  Muhammad ﷺ .  sebagai  teladan pemimpin  terluhur  dari  segenap  komunitas  Islam.  Sebab  di  dalam  Alquran  dan  As- Sunnah tidak ada ketentuan yang benar-benar jelas, tuntas, final, tanpa terganggu lagi dengan  olah  pikiran  manusia  tentang  mekanisme,  bentuk  pemerintahan,  dan perwajahan lembaga politik-lembaga politik itu sendiri.
Gambaran  dinamis  di  atas  bisa  dimaknai  bahwa  diamnya  Alquran  menyangkut masalah  ini  memberikan  suatu  jaminan  dan  peluang  bagi  umat  Islam  untuk  terus menerus melakukan analisa, kajian, dan otokritik konstruktif dalam memformulasikan sistem  politiknya  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  mengkaji pemikiran politik dan sistem ketatanegaraannya dalam Islam harus diorientasikan pada upaya menerjemahkan cita-cita politik Islam dengan cara membuat format dan sistem politik yang sesuai dengan etika Alquran dan As-Sunnah. 9
Populasi  komunitas  muslim  yang  terbilang  sangat  luar  biasa  menyebabkan banyak  pihak  ingin  melirik  bahkan  mengusik  ketentraman  dan  keharmonisan  kaum muslimin  dalam  melaksanakan  rutinitas  kehidupan,  terutama  menyangkut  pergulatan sosial  politiknya.  Sehingga  lahir  banyak  pemikiran-pemikiran  baru  yang  seolah-olah ingin  memperbaiki  peradaban  Islam,  namun  pada  hakikatnya  berorientasi  juga  pada singgasana  kekuasan  yang  dengan  itu  mereka  bisa  menyalurkan  konsep-konsep  dan
dalam  buku  “Komunikasi  Politik  Nahdlatul  Ulama”  karya  Asep  Saeful  Muhtadi,  (Jakarta:  LP3ES,  2004), bahwa Islam sendiri, konon, adalah al-Din wa al-Dawlah . 9 Ibid ., p. 182.
buah  pemikirannya  tentang  Islam  itu  sendiri.  Inilah  yang  belakangan  mengemuka  di Indonesia.
Untuk mengantisipasi semua itu, diperlukan landasan politik yang strategis dan membawa maslahat kepada semua masyarakat muslim di seluruh dunia. Maka kajian- kajian  tentang  perpolitikan  Islam  yang  mendalam  dan  menyeluruh  demi  tercapainya kesepakatan  antar  golongan-golongan  Islam  dalam  hal  politik  adalah  keniscayaan. Tujuannya jelas, agar energi yang terlalu besar dan sangat potensial dalam tubuh Islam ini  tidak  terbuang  percuma  hanya  dengan  pertumpahan  darah  antar  saudara  sendiri dengan  dalih  klaim  kebenaran (truth  claim) dari  masing-masing  pihak.  Atau,  lantaran hanya  ingin  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  politik  demi  kepentingan  mereka sendiri  dan  menagacuhkan  esensi  keberadaan  Islam  yang  telah  diperjuangkan  oleh baginda Nabi Muhammad ﷺ sedemikian luhur.

## C. Konsep Dasar Politik dalam Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah
Secara literal, Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah pengikut  Sunnah Nabi dan para sahabat. Istilah ini pertama kali dipakai pada abad ke-2 Hijriyyah. Dan menurut sebuah hadis,  pengikut Ahlussunnah  Wal  Jama’ah merupakan  satu-satunya  “golongan  yang selamat” ( firqah al-Najiyah ) dari 73 golongan yang ada di dalam Islam. Selama berabad- abad Ahlussunnah  Wal  Jama’ah menjadi  sebuah  warisan  historis  yang  telah  pula memasuki arena politik. Sedangkan secara konstektual, para pengikut Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah para pengikut Sunnah Nabi dan ijma’ ulama’. 10
Prinsip  umum  ajaran  sosial  politik  Sunni  adalah  mengambil  sikap tawasuth, tawazun, ta’addul , dan tasamuh serta al-qiyam bi al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al- jadid  al-ashlah .  Dengan  prinsip  ini  Sunni  selalu  mengambil  sikap  akomodatif,  toleran, moderat, dan menghindari sikap ekstrim dalam menghadapi spektrum budaya apapun, tak terkecuali budaya politik kekuasaan. Dalam konteks politik, sikap-sikap seperti itu dijadikan framework dan  kerangka  paradigmatik  bagi  setiap  pemikiran  dan  tampilan politiknya. Menurut pandangan Sunni, mendirikan negara itu adalah wajib syar’i , karena syariah  tidak akan  bisa  ditegakkan  tanpa  ditopang  oleh kekuasaan.  Inilah hujjah awal yang  senantiasa  ditarik  oleh  mazhab  Sunni  atau  Ahlussunnah  Wa  al-Jamaah,  terlebih
10 Suaidi Asy’ari, Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris , (Yogyakarta: LKiS, 2009), p. 102.
ketika  menghadapi  krisis  sosial  politik  kemaslahatan  atau  politik  kebajikan  demi kelangsungan umat pada umumnya.
Oleh  karena  itu,  keberadaan  kepala  negara  tidak  hanya  berfungsi  menjamin keselamatan  warganya,  tetapi  untuk  kelangsungan  ajaran  agama.  Dalam  perspektif mazhab Sunni, negara adalah perwujudan dari kepemimpinan kenabian yang berfungsi meneruskan misi kenabian, yaitu memelihara agama dan mengatur pranata sosial. Dan kewajiban mendirikan negara merupakan tanggung jawab kolektif seluruh umat ( fardlu kifayah ).  Sedangkan  versi  al-Ghazali,  pemikir  politik  Sunni  umumnya  mencoba menguraikan  relasi  (hubungan)  agama  dan  negara  dengan  pola  nalar  simbiosis mutualistik pada kerangka hubungan yang saling bergantungan ( interdependent ). Model bangunan pemikiran politik Sunni seperti ini tentu dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti sosial keagamaan, budaya, dan setting politik yang melingkupi kehidupan para tokoh Sunni. 11
Begitu  melegendanya  paham Ahlussunnah  Wal  Jama’ah ,  telah  menyebabkan banyak  pihak  dalam  Islam  yang  menyandarkan  paham  keagamaan  maupun  kebijakan politiknya pada paham yang telah dianut mayoritas pemeluk  Islam tersebut. Sehingga diperlukan  kejelian  memilih  dan  mempertimbangkan  setiap  paham  yang  membawa label Ahlussunnah  Wal  Jama’ah ,  tentu  dengan  melakukan  diskusi-diskusi  ilmiah  yang beradab  dan  bertanggung  jawab  disertai  referensi-referensi  yang  lengkap  dan  kuat, agar  konsep  dasar  pemerintahan  Islam  yang rahmatan  lil  ‘alamin bisa  benar-benar terwujud.

## D. Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama
Nahdlatul  Ulama  (NU)  menganut  paham  Ahlussunah  wal  Jama’ah,  sebuah  jalur pikir yang mengambil jalan tengah ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis).  Karena  itu  sumber  pemikiran  bagi  NU  tidak  hanya  Alquran,  Sunnah, tetapi  juga  menggunakan  kemampuan  akal  ditambah  dengan  realitas  empirik.  Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu  Mansur  Al-Maturidi  dalam  bidang  teologi.  Sementara  dalam  bidang  tasawuf, mengembangkan  metode  Al-Ghazali  dan  Junaid  Al-Baghdadi,  yang  mengintegrasikan
11 Ridwan, Paradigma Politik NU, pp. 7-11.
antara  tasawuf  dengan  syariat. 12 Maka  selain  mengutamakan  dasar  paham keagamaannya  dari  Alquran  dan  Sunnah,  NU  juga  mengembangkan  pemikiran- pemkiran  terdahulu  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Menurut  Ahmad  Zahro,  NU mendasarkan  paham  keagamaannya  kepada  sumber  ajaran  Islam,  yaitu  Alquran,  as- Sunnah, al-ijma’ dan al-qiyas. 13
Berbeda  dengan  organisasi-organisasi  tradisional(is)  lain,  NU  tidak  hanya mengakui  sebagai  penganut  paham  Ahlus-Sunnah  Wal-Jama’ah,  tetapi  juga mengembangkannya  secara  lebih  komprehensif.  Bagi  ulama-ulama  NU,  Aswaja (kependekan  dari Ahlus  Sunnah  Wal-Jamaah )  adalah  corak  keberagaman  umat  Islam, baik pemahaman maupun praktik, yang didasarkan atas tradisionalisme mazhabiyah . Ia merupakan  sistem  ajaran  Islam  yang  dijajarkan  dan  dipraktikkan  Nabi  dan  para Sahabatnya. Untuk merinci lebih jelas rumusan Aswaja, ulama NU menempatkan kalam sebagai  sistem  kepercayaan,  fikih  sebagai  norma  yang  mengatur  kehidupan,  serta tasawuf  sebagai  tuntunan  dalam  membina  akhlak  dan  mencerahkan  rohani,  bukan sebagai ajaran yang terpisah-pisah melainkan sebagai tiga aspek yang menyatu sebagai ajaran  Islam.  Ulama  NU  telah  merumuskan  paham  Aswaja  secara  lebih  konkrit  untuk menjadi  pegangan  organisasi  dan  warga  Nahdliyin,  yakni  dalam i’tiqad menganut teologi  Al-Asy’ari  dan  Al-Maturidi,  dalam  fikih  mengikuti  salah  satu  dari  empat  Imam Mazhab:  Abu  Hanafi,  Maliki  Ibnu  Anas,  Muhammad  Idris  asy-Syafi’i,  dan  Ahmad  Ibnu Hanbal, sedangkan dalam tasawuf mengikuti ajaran Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. 14
Berdasarkan segi paham keagamaan, dapat dilihat dari jumlah orang mendukung dan  mengikuti  paham  keagaman  NU.  Dalam hal  ini  bisa  dirujuk  hasil  penelitian  Saiful Mujani  (2002),  yaitu  berkisar  48%  dan  Muslim  Santri  Indonesia.  Suaid  Asyari  (2009) memperkirakan  ada  sekitar  51  juta  dari  Muslim  Santri  dapat  dikatakan  pendukung Indonesia, disebut Muslim sampai 80 juta atau lebih merupakan paham keagamaannya yang sama dengan paham keagamaan NU. Meski demikian, belum tentu juga mereka ini
12 Situs  Resmi  Nahdlatul  Ulama,  “Paham  Keagamaan  NU”  16  Maret  2014.  (online),  sumber diakses  dari http://www.nu.or.id/lang,id-.phpx//paham keagamaan  NU.  htm.,  14  Maret  2015  dan  5 Agustus 2017. Lihat pula Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik, pp. 27-31.
13 Ahmad Zahro, Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999 , (Yogyakarta: LK i S , 2004), p. 19.
14 Djohan  Effendi, Pembauran  Tanpa  Membongkar  Tradisi,  Wacana  Keagamaan  di  Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), pp. 103-4.
semua  mau  disebut  atau  berafiliasi  dengan  NU,  baik  secara  keorganisasian  maupun gerakan politiknya. 15
Dalam perkembangan NU, munculnya gairah baru intelektualisme NU tidak lepas dari keputusan NU meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan politik praktis dengan konsep kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984. Keputusan itu, seakan menekan warga dan elit NU tidak lagi disibukkan urusan-urusan politik praktis sehingga mempunyai waktu lebih  banyak  untuk  memikirkan  dan  mengola-tumbuhkan  peradaban  kependidikan. Bahkan,  terpilihnya  kiai  Achmad  Siddiq  sebagai  Rais  ‘Aam  Syuriyah  dan  Abdurahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfiziyah PB NU pada Muktamar di Situbondo tahun 1984 cukup  memengaruhi  perkembangan  pemikiran  Islam  di  NU  dan  mempunyai  makna yang  strategis  untuk  terus  menjadikan  NU  sebagai  eksemplar  gerakan  intelektual, bukan semata-mata sebagai gerakan politik. 16
NU  harus  memberikan  pelayanan  yang  lebih  maksimal  dari  sekadar  pemenuh kebutuhan  warga  dan  pengikutnya  yang  semata-mata  bersifat  sosial-keagamaan, walaupun masih jauh dari adanya kebulatan pendapat tentang bagaimana kebutuhan- kebutuhan  lain  harus  didefinisikan.  Sebagian  kiai  berpikir  tentang  bagaimana mempermudah atau mengorganisir pelaksanaan haji secara lebih baik, atau bagaimana membuat orang beriman lebih mudah untuk mengetahui makanan kemasan yang halal atau  haram.  Tetapi  kebanyakan  anggota  muda  NU  lebih  berpikir  dalam  kerangka keadilan sosial dan pengembangan masyarakat tercerahkan berkemakmuran. 17
Tujuan  NU  sendiri  terhadap  paham  sosial  keagamaan  yang  melekat  adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan  tercapainya  rahmat  bagi  semseta.  Untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:
1)  Di  bidang  agama,  NU  mengupayakan  terlaksananya  ajaran  Islam  yang menganut  faham Ahlusunnah  Wal  Jama’ah ;  2)  Di  bidang  pendidikan,  pengajaran  dan kebudayaan,  NU  mengupayakan  terwujudnya  penyelenggaraan  pendidikan  dan pengajaran  serta  pengembangan  kebudayaan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  untuk
15 Ahmad Asep Hidayat dkk, Studi Islam di Asia Tenggara , (Bandung: Pustaka Setia, 2014), p. 247.
16 Ibid., p. 251.
17 Martin van Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LK i S 1994), p. 140.
membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan  terampil,  serta  berguna  bagi  agama,  bangsa  dan  Negara;  3)  Di  bidang  sosial,  NU mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan ( mutsadl’afin ); 4)  Di  bidang  ekonomi,  NU  mengupayakan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan lapangan  kerja  atau  usaha  untuk  kemakmuran  yang  merata;  5)  NU  juga mengembangkan  usaha-usaha  lain  melalui  kerjasama  dengan  pihak  dalam  dan  luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairah Ummah ; 6) NU  juga  bercita-cita  mewujudkan  hubungan  antar  bangsa  yang  adil,  damai,  dan manusiawi,  menuntut  saling  pengertian  dan  saling  memerlukan.  Guna  mewujudkan semua itu, NU bertekad mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukuwah Wathoniyah, dan ukhuwah  Insaniyah yang  mengemban  kepentingan  nasional  dan  internasional  dengan berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip al-ikhlas (ketulusan), al-‘adalah (keadilan), at- tawassuth (moderasi), at-tawazun (keseimbangan) dan at-tasamuh (toleransi), dengan tetap  menjungjung  tinggi  semangat  yang  melatarbelakangi  berdirinya  dan  prinsip- prinsip yang ada dalam Qanun Asasi . 18
Dalam  rangka  mengaplikasikan  pemahaman  sosial  keagamaannya,  NU  juga memiliki tujuan-tujuan tertentu agar menjadi tolak ukur terhadap pemahaman kepada kader-kadernya  dan  semua  masyarakat  untuk  menjadikan  NU  sebagai  organisasi tradisional  dengan  pemikiran,  pemahaman  sosial  keagamaan  yang  mengedepankan kemaslahatan umat (li maslahati al-ummati) .

## E. Paradigma Politik dalam Nahdlatul Ulama
Paradigma  adalah  kumpulan  tata  nilai  yang  membentuk  pola  pikir  seseorang atau  sebuah  kelompok  sebagai  titik  tolak  pandangannya  sehingga  akan  membentuk citra  subjektif  –  mengenai  realita  –  dan  akhirnya  akan  menentukan  bagaimana  ia menanggapi  realitas.  Dalam  bahasa  sederhana,  paradigma  adalah  cara  pandang,  pola pikir, cara berpikir. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir. 19
18 Ibnu  Manshur Dalam  ADRT  NU  Tahun  2010, (online)  sumber  diakses  dari http://www.muslimedianews.com/2013/10/tujuan-nu-berlakunya-ajaran-islam.html.  Diakses  14  Maret 2015 dan 5 Agustus 2017.
19 Perspektif  ini  juga  disarikan  salah  satunya  dari  cara  pandang  Thomas  Khun  dan  beberapa pemikir lain di bidang filsafat pengetahuan.
KH.  Sahal  Mahfudh  menegaskan  bahwa  di  dalam  NU  dikenal  ada  3  macam paradigma politik, yaitu politik kenegaraan, kerakyatan, dan kekuasaan. Bagi NU, tegas KH. Sahal, dari 3 macam politik itu, sebetulnya politik kekuasaan (praktis) menempati kedudukan paling rendah. Pernyataan ini implisit untuk mengingatkan para politisi NU yang sudah keluar dari Khittah 1926, termasuk belakangan politisi yang belakangan ini ada  menempa  diri  dalam  perahu  politik  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKNU, dan lain-lain.
Seiring kompleksitas perkembangan politik Indonesia, perjalanan politik NU juga menanjak-kencang.  NU  mulai  bersentuhan  dengan  politik  kenegaraan  (kebangsaan), terutama  masa-masa  sesudah  kemerdekaan.  Persentuhan  ini  merupakan  pengaruh gerakan  nasionalisme  di  beberapa  negara  yang  bergerak  menuju  kemerdekaan. Kontribusi  politik  kenegaraan  NU  yang  paling  jelas  adalah  dukungan  Wahid  Hasyim, wakil  NU  dalam  PPKI,  untuk  tidak  mencantumkan  Piagam  Jakarta  dengan  beberapa isinya dalam Dasar Negara kita. 20
Esensi  NU  didirikan  bukan  untuk  tujuan  politik  kekuasaan,  tetapi  politik (keagamaan)  yang  senantiasa  berbasis  kerakyatan.  Maka,  bagi  umat  Islam  Indonesia yang  menginginkan  pelaksanaan  praktik  dan  pemikiran  keagamaannya  dekat  dengan tradisi  lokalnya,  kehadiran  NU  dinilai  memberi  perlindungan.  Jika  ini  bisa  disebut tindakan politik kerakyatan dalam pengertian luas, maka politik jenis inilah yang patut disebut  tingkatan  politik  tertinggi  NU.  Adapun  dalam  politik  kekuasaan,  keterlibatan pertama  NU  ditandai  dengan  dukungannya  terhadap  pendirian  Masyumi.  Ketika menjadi organisasi penyangga Masyumi, tokoh-tokoh NU terlibat perebutan kekuasaan, baik  untuk  jabatan  dalam  tubuh  partai  maupun  di  luar  partai  (eksekutif).  Politik kekuasaan masa ini diakhiri dengan perpecahan, konflik politik yang terbilang kurang mengenakkan.  Keterlibatan  paling  pekat  dengan  politik  kekuasaan,  yaitu  saat  NU berdiri sebagai partai politik (1952) pasca pecah atau cerai dari Masyumi. 21
Sebagai organisasi besar yang telah lama berkiprah di kancah perpolitikan tanah air, tentu saja tidak ada salahnya jika NU memiliki wadah aspirasi politik bagi warganya. Hal  ini  untuk  menghindari  perpecahan  di  dalam  tubuh  NU  sendiri,  walaupun keterbukaan yang ada di dalam tubuh NU dalam menyalurkan aspirasi politik warganya
20 Khamami  Zada  &  A.  Fawaid  Sjadzili, Nahdlatul  Ulama:  Dinamika  Ideologi  dan  Politik Kenegaraan , (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), pp. 3-5.
21 Ibid., p. 5.
selama  ini  sudah  berjalan  baik. 22 Politik  NU  adalah  politik  kebangsaan,  bukan  politik kepentingan  sesaat.  Ia  bukan  politik  parsialistik,  melainkan  politik  paradigmatik- universalistik. Sehingga tidak mencederai cita-cita luhur para pendiri NU dan dapat ikut serta  membangun  masyarakat  berbasis  nilai-nilai  keislaman  yang  mempunyai  jiwa nasionalisme serta kepedulian sosial yang tinggi.
Dalam rangka mewujudkan semuanya, kekuasaan bukan jalan pintas yang harus ditempuh.  Ia  semata  salah  satu  media.  Akan  tetapi,  pendekatan  kultural  dan  sikap merakyatnya  organisasi  NU  bisa  menjadi  alternatif  sekaligus  menumbuhkan kewibawaan  tersendiri  bagi  NU,  meskipun  akhir-akhir  ini  NU  agak  terjebak  dalam situasi  sangat  dilematis  dan  krusial.  Di  satu  sisi  NU  tidak  ingin  terlibat  praktis  dalam perpolitikan tapi di pihak lain “syahwat politik” para tokoh NU sangat sulit dibendung. Sepertinya, karena jiwa politik dalam NU sudah mendarah daging, tampak NU tidak bisa meninggalkan  kancah  perpolitikan  yang  menawarkan  kemanisan  semu  itu  walau sejenak.  Inilah  yang  oleh  Asep  Saeful  Muhtadi  dilanggamkan  dengan  lugas  bahwa  NU mau tidak mau memang harus berpolitik untuk menyalurkan ghirah atau energy politik sebagian umat, elit, maupun kelembagaannya.
Sebenarnya, jauh sebelum NU didirikan, titik-titik embrio kekuatan politik Islam tradisional  dalam  tubuh  NU  telah  diproduksi  oleh  KH.  Wahab  Hasbullah.  Banyak aktifitas  gerakan  yang  dilakukan  KH  Wahab  Hasbullah  dalam  rangka  mewujudkan kekuatan politik. Hasilnya adalah tumbuh lembaga-lembaga dengan sebutan Nahdlatut Tujjar,  Nahdlatul  Wathan,  Subbanul  Wathan,  dan  Tashwirul  Afkar .  Ketiga  lembaga  ini kelak  melahirkan  banyak  gerakan  kebajikan  dengan  keunikannya  masing-masing. Kemudian pada tahun 1945, NU mengeluarkan Resolusi Jihad yang membakar semangat perjuangan para pembela Republik, khususnya di wilayah Jawa Timur. Melalui wakilnya di  PPKI,  KH.  A.  Wahid  Hasyim,  NU  tegas  menolak  “Piagam  Jakarta”  demi  persatuan bangsa.
Pada era 50-an, NU mengecam gerakan separatis berlabel agama seperti DI/TII di  Jawa  Barat,  PRRI/Permesta,  maupun  pemberontakan  Kahar  Muzakar  di  Sulawesi Selatan  yang  ingin  memecah  NKRI.  Hal  ini  jua  yang  dalam  fenomena  belakangan  ini, terutama di Indonesia, dilakukan oleh NU, dengan mengimbangi menjamurnya gerakan HTI. Demi menjaga legitimasi pemerintahan dalam keadaan darurat, pada tahun 1953
22 Mohammad Sobary, NU dan Keindonesiaan , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), pp. 15-6.
NU  memberikan  gelar  kepada  Soekarno  dengan  julukan waliyyul  amri  al-dlaruri  bi al- syaukah ,  sebuah  pengakuan  terhadap  keabsahan  kekuasaan  nasional  dalam  sudut pandang agama. 23
Keterikatan  dan  kedekatan  NU  dengan  politik  seperti  hubungan  orang  tua  dan anak. Kita tidak bisa menafikan bahwa para pendiri NU adalah tokoh-tokoh politik yang teramat  cerdas  dan  brilian.  Meskipun  mereka  tidak  secara  terang-terangan menggaungkan suara politiknya, namun sikap dan fatwa-fatwa mereka mengarah pada berlangsungnya pemerintahan yang adil. Sebab, sebagaimana telah disinggung di muka bahwa syariat tanpa ada pemerintahan yang berlaku maka tidak akan terlaksana.  Dan selama  menjadi  organisasi  sosial  dan  politik  keagamaan,  NU  tidak  pernah  terlibat kasus-kasus pemberontakan Islam. Komitmen terhadap negara dan  bangsa diletakkan di  atas  segala-galanya  karena  NU  menyadari,  eksistensi  negara  adalah  hal  utama  bagi kehidupan agama dan manusia sesuai dengan garis Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 24
NU  memiliki  beberapa  model  politik.  Dan  dua  model  politik  NU,  yakni  model politik kerakyatan dan kenegaraan, merupakan pengalaman paling ideal dalam sejarah NU.  Mengapa?  Dua  model  ini  menjadikan  NU  sebagai  organisasi  keagamaan  yang berorientasi  pada  kebaikan  dan  kepentingan  umum  ( mashlahatul  ‘ammah ).  Meski demikian,  NU  ternyata  relatif  dinamis  dalam  mempertahankan  dua  model  politik  ini karena godaan politik kekuasaan, baik dari tokoh NU sendiri maupun dari luar NU. Dan seperti  ditegaskan  di  awal  bahwa  keterlibatan  pertama  kali  NU  dengan  politik kekuasaan  adalah  ketika  memberikan  dukungan  secara  organisasi  terhadap  pendiri (an) Masyumi. 25
Keterlibatan  NU  terhadap  politik  kekuasaan  bukan  hanya  godaan  politik, melainkan  adanya  faktor-faktor  pendorong  lain  kepada  NU  untuk  memasuki  ranah perpolitikan. Keterlibatan itu dimulai dari bergabungnya NU ke dalam Al Majlisul Islami ‘Ala Indonesia (MIAI) bersama Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad dan beberapa organisasi  Islam  lainnya.  NU  juga  mendukung  berdirinya  Gabungan  Partai  Politik Indonesia  (GAPPI)  pada  tahun  1939.  Namun  demikian,  kiprah  NU,  terutama  dalam Masyumi tidak berlangsung lama. Persinggungan kepentingan dan konflik lama antara
23 Abu  Dzarrin  Al-Hamidy,  dkk , Sarung  &  Demokrasi:  Dari  NU  untuk  Peradaban  Keindonesiaan , (Surabaya: Khalista, 2008), pp. 69-70. Perhatikan pula dalam AULA, (Surabaya: Agustus, 2007), pp. 10-2.
24 Ibid., p. 5.
25 Abu Dzarrin Al-Hamidy, dkk, Sarung & Demokrasi, p. 5 .
kubu  tradisional  dengan  modern  kembali  mengemuka  dalam  tubuh  Masyumi. Pergusuran peran politik kader NU di Masyumi yang dilakukan oleh sekelompok Islam modernis dan intelektual Islam melahirkan kekecewaan politik pada kalangan NU. 26
Dengan  jantan  NU  memutuskan  cerai  dari  Masyumi.  Dan  untuk  menjawab keraguan dari sebagian kalangan politik kala itu, NU memutuskan menjadi partai politik dan beraksi pada pemilu 1955. NU berhasil membuktikan dirinya sebagai partai politik yang  harus  diperhitungkan  dalam  konstelasi  politik  nasional.  Dalam  pemilu  itu,  NU mampu  menempati  posisi  ketiga  setelah  PNI  dan  Masyumi  dengan  memperoleh  45 kursi  DPR  (18,4%  suara).  Satu  sisi,  hasil  itu  semakin  meneguhkan  kepercayaan  diri warga  NU,  namun  disisi  lain  semakin  menjadi  magnet  untuk  menyeret  NU  ke  dalam pergelutan  politik  yang  lebih  pragmatis  dan  mengakibatkan  khittah  awal  sebagai organisasi sosial keagamaan.
NU  menggabungkan  diri  dengan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982  bersama  PPP.  Pada  Muktamar  NU  di  Situbondo,  NU  menyatakan  diri  untuk kembali  ke  Khittah  1926,  yaitu  untuk  tidak  lagi  berpolitik  praktis.  Namun  demikian, setelah  reformasi  1998,  muncul  partai-partai  yang  mengatasnamakan  NU.  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dideklarasikan  oleh  Abdurahman  Wahid  (Gus  Dur)  yang menjadi  tokoh  fenomenal.  Pada  Pemilu  1999  PKB  memperoleh  51  kursi  di  DPR  dan mengantarkan Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Dalam pemilu 2004, PKB memperoleh 52 Kursi DPR. 27
Dengan  mendapatkan  peluang  memperoleh   kursi  di  DPR,  NU  semakin  jauh memasuki ranah perpolitikan dan tidak hanya menjadi ormas Islam akan tetapi menjadi organisasi  politik  atau  parpol.  Menurut  Greg  Fealy,  tujuan  politik  NU  saat  menjadi parpol  adalah  1)  penyaluran  dana  pemerintah  terhadap  NU,  2)  mendapat  peluang bisnis,  dan  3)  menduduki  jabatan  birokrasi. 28 Dengan  tiga  tujuan  politik  seperti  itu, disadari  atau  tidak,  tampaknya  justru  menyebabkan  NU  semakin  tertantang  dalam mewujudkan politik kerakyatan.
26 Bahrul  ‘Ulum, Bodohnya  NU  apa  NU  DI  Bodohi?  Jejak  Langkah  NU  Era  Reformasi;  Menguji Khittah, Meneropong Paradigma Politik, (Semarang: Ar-Ruzz Press & PWIPNU Jawa Tengah, 2002), pp. 55- 80.
27 Asep Ahmad Hidayat dkk, Studi Islam, p. 250. 28 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, (Yogyakarta: LKIS, 2011), p. 165.

## F. Doktrin dan Tujuan Politik Nahdlatul Ulama
Sebagaimana  ajaran  Islam  tradisional  lain,  NU  mengambil  gagasan- gagasan  politik Sunni  klasik sebagai rujukan  teoritis utama. Kutipan dari  karya-karya al-Mawardi,  al-Ghazali,  al-Baqillani,  dan  yang  lainnya  banyak  ditemukan  dalam  teks- teks  NU. 29 Itulah  dasar  formal  pendekatan  politik  NU  yang  mirip  seperti  di  dalam yurisprudensi  Abad  Pertengahan.  Kebanyakan  tokoh  NU  pada  1950-an  dan  1960-an adalah produk pendidikan pesantren, yang mata ajarannya adalah ilmu fikih. Dan bagi kaum tradisionalis, fikih merupakan ratu ilmu pengetahuan. 30
Prinsip-prinsip  yang  paling  sering  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan politik  NU  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori  utama:  kebijaksanaan,  keluwesan,  dan moderatisme.  Ketiga  kategori  ini  saling  berkaitan  dan  dalam  tingkatan  yang  berbeda berdasarkan pada prinsip-prinsip fikih. Istilah kebijakan dalam hal ini digunakan untuk pengertian yang netral, yaitu pengambilan tindakan yang kondusif bagi upaya manfaat atau menghindari kerugian. 31
Ciri  kedua  dari  pemikiran  politik  NU  adalah  sikap  luwes.  Keluwesan  dalam pengembalian keputusan itu sebagian merupakan wujud penerapan kaidah fikih. Suatu krisis  memerlukan  perhitungan-perhitungan  baru  tentang  keuntungan  dan kerugian sehingga  sikap  atau  posisi  sebelumnya  dapat  dipertimbangkan  kembali. Sedangkan moderatisme dapat diartikan sebagai suatu keinginan menghindari tindakan yang  ekstrim  dan  bersikap  hati-hati  dalam  bertindak  dan  menyatakan  pendapat.  Dan dalam  wacana  NU  secara  makro,  gagasan  tersebut  digambarkan  secara  jelas.  Perilaku moderat  terutama  kecenderungan  untuk  memilih  cara  yang  umum  disebut  sebagai ‘pendekatan jalan tengah’, ditemukan dalam pemikiran Islam maupun ciri ideal budaya Jawa. 32

## G. Tujuan Politik NU
Cara yang paling jelas bagaimana politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan Islam  adalah  melalui  penegakan  hukum  dan  pembuatan  undang-undang.  Tujuan utamanya  adalah  memastikan  agar  syariat  Islam  dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Dalam
29 Ibid., p. 65. 30 Martin  Van  Bruinessen, NU,  Tradisi:  Relasi-Relasi  Kuasa  dan  Pencarian  Wacana  Baru, (Yogyakarta: LKiS , 1994), p. 168. 31 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, pp. 66-7.
32 Ibid., pp. 73-7.
hal  ini,  mencakup  penerapan  aspek-aspek  hukum  pernikahan  dan  waris,  peraturan pembayaran  dan  penyaluran  zakat,  penetapan  waktu  pelaksanaan  shalat  Jumat  atau kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, dan sebagainya. 33
Tujuan  politik  NU  terdiri  dari  tiga  bagian  utama  yang  dalam  teorinya  sangat berhubungan  dengan  tujuan  keagamaannya,  seperti  telah  disinggung  oleh  Greg  Fealy. Pertama, menyalurkan  dana  pemerintah  kepada  masyarakat  NU,  terutama  untuk meningkatkan  fasilitas  pendidikan  dan  keagamaan,  seperti  pesantren,  madrasah,  dan masjid; dan juga membangun, merawat prasarana sosial, seperti klinik kesehatan, panti asuhan,  dan  balai  pertemuan. Kedua, berusaha  mendapatkan  peluang  bisnis  dari pemerintah  bagi  NU  dan  penduduknya.  Peluang  semacam  ini  akan  memberikan keuntungan  langsung   kepada  mereka  yang  mampu  mendapat  kedudukan   dan dianggap  dapat  membantu  Islam  maupun  umat  pada  umumnya.  Semakin  sejahtera anggota  masyarakat  kian  meningkat  pula  kemampuan  mereka  memenuhi  kewajiban sosial  dan  keagamaannya,  seperti  menunaikan  ibadah  haji,  membayar  zakat,  dan mendukung upaya peningkatan pendidikan Islam dan kesejahteraan. 34
Tujuan  politik ketiga adalah  mendapatkan  kedudukan  bagi  anggota  NU  dalam birokrasi.  Selama  masa  kolonial,  santri  tradisional  umumnya  menjauhkan  diri  dari lembaga pemerintahan dan mengembangkan usaha-usaha di sektor-sektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan, birokrasi dipandang sebagai jalan menuju mobilitas dan status sosial. Masuknya muslim tradisional dalam birokrasi diyakini akan meningkatkan kedudukan NU di masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat suara umat di kalangan pemerintah. 35 Tujuan  politik  lain  yang  sama  pentingnya  bagi  NU  adalah  menjamin peningkatan  kondisi  sosial-ekonomi  pendukung  tradisionalisnya.  Tujuan  ini  kadang- kadang  tersirat  dalam  literatur  NU,  namun  jarang  dibahas  secara  terang-terangan. Kurang  ditampakkan  dan  diseriusi.  Meski  demikian,  pentingnya  motivasi  politik  ini terlihat lebih jelas dalam forum-forum partai korespondensi internal partai. 36
Ternyata ketiga motivasi ini adalah asumsi bahwa kemajuan sosial dan ekonomi merupakan suatu hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan Islam. Krisis dalam aspek material  dan  ketidakberdayaan  politik  masyarakat  muslim  akan  menyulitkan
33 Ibid., p. 82. 34 Lik Arifin Mansurnoor, Islam in Indonesia World: Ulama of Madura, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), p. 261.
35 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, p. 84.
36 Ibid ., p. 82.
pelaksanaan  ibadah  dan  syiar  Islam.  Selain  itu,  muslim  yang  miskin  tidak  dapat diharapkan bisa melaksanakan rukun Islamnya, terutama menunaikan ibadah haji dan membayar  zakat.  Maka  kaitan  antara  kesejahteraan  masyarakat  dan  religiusitas terkandung  dalam  konsep Izzul  Islam  wal  Muslimin ,  yang  arti  harfiahnya  adalah ‘keagungan  Islam  dan  umatnya.’  Ini  didasarkan  pada  keyakinan  dalam  sikap  dan tindakan umat Islam. Mereka harus mempunyai kebanggaan akan agamanya, berjuang menegakkan dan menyebarkan ajarannya serta menciptakan umat yang adil, makmur, dan dinamis, yang pantas sebagai penganut keyakinan yang benar. 37
Konsep  lain  yang  serupa  adalah Mab’adi  Khaira  Umm’ah, prinsip-prinsip kebaikan bagi umat yang dirumuskan pertama kalinya oleh Machfoedz Shiddiq di akhir 1930-an.  Konsep  ini  difokuskan  pada  masalah  sosial-ekonomi  dan  bertujuan membangun kemampuan swadaya umat melalui usaha-usaha bersama. Yang melandasi konsep tersebut adalah keyakinan bahwa Islam tidak akan dapat mewujudkan aspirasi dan  keagamaannya  tanpa  landasan  ekonomi  yang  kuat. 38 Bukankah  sejak  awal  juga Islam  sebetulnya  telah  mengajarkan  bagaimana  menata  basis  perekonomian  demi kepentingan  dan  kemaslahatan  umat?  Spirit  luhur  zakat  dalam  Islam,  menirukan  alur pikir  Masdar  F.  Mas’udi,  sejatinya  dimaksudkan  untuk  mengaktualisasikan  keislaman jati-diri  manusia  pada dimensi  kesadaran  etis  dan  moralitas  yang peka  realitas  sosial. Disamping  terkait  dengan  amanah  Allah  SWT  yang  bersifat  transenden  juga berorientasi penuh pada pencarian Allah SWT sebagai realitas sosial yang obyektif dan imanen berbasis keadilan. 39
Sungguh  tidak  begitu  mengherankan  bilamana  NU  merasa  perlu  memberikan penekanan pada aspek-aspek sosial-ekonomi, mengingat kuatnya budaya wiraswasta di kalangan  umat  Islam  tradisional  dan  sudah  sejak  lama  perhatian  organisasi  tercurah pada kesejahteraan materiil anggotanya. Minimal kesadaran ini dibuktikan dengan lahir dan digerakkannya Nahdlatu al-Tujjar , sebagai embrio awal keberadaan NU di tanah air. Dan  menurut  Ali  Haidar,  walaupun  pada  awalnya  tujuan  NU  dicapai  melalui  kegiatan nonpolitik di sektor swasta, organisasi ini ternyata semakin tenggelam dalam kegiatan
37 Achmad Siddiq, Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama (fikiran Nahdliyah, (Jember: PMII Tjabang Djember, 1969), p. 12.
38 Lihat komentar Idham Chalid dalam Buku Kenang-Kenangan MU’tamar ke XXII, p. 101.
39 Lihat  Masdar  F.  Mas’udi, Agama  Keadilan,  Risalah  Zakat  (Pajak)  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  P3M, 1993), pp. 29-30.
politik  selama  1930-an  demi  melindungi  kepentingan  ekonominya  dalam  persaingan dengan orang-orang Belanda dan Cina. 40
Jelas  bahwa  pendekatan  politik  semacam  ini  berorientasi  pada  kepentingan, namun  apakah  berarti  oportunis,  seperti  begitu  sering  dinyatakan  para  pengikut  NU? Jawabnya  sangat  tergantung  pada  pendefinisian  istilah  ‘oportunis’  itu  sendiri,  dan  ini merupakan hal yang sering diabaikan para pengkritik. Jika istilah ‘oportunis’ digunakan dalam pengertian yang mengacu kepada seseorang atau organisasi yang memanfaatkan setiap  kesempatan,  maka  istilah  tersebut  cukup  sesuai  dalam  menggambarkan  NU. Padahal  kenyataannya,  istilah  itu  biasanya  dimaksudkan  untuk  menyatakan  secara halus  bahwa  NU  memanfaatkan  setiap  kesempatan  yang  ada  dengan  cara  yang  ‘tidak wajar.’ Tetapi pernyataan ini, masih dapat dipertanyakan. Asumsi lain yang melandasi kritik-kritik,  seperti  ‘tidak  berprinsip’  dan  ‘oportunis’,  yang  dilontarkan  terhadap  NU adalah  anggapan  bahwa  suatu  prinsip  lebih  bersifat  moral  daripada  praktis.  Dengan demikian,  penerapan  prinsip  moral  dipandang  sebagai  yang  membatasi  lingkup tindakan  pragmatis  atau  mementingkan  diri  sendiri. 41 Kalau  pun  pendekatan  politik seperti  itu  berorientasi  pada  kepentingan,  namun  tidak  bisa  serta  merta  NU dikategorikan  sebagai  oportunis,  melainkan  lebih  pada  bagaimana  ia  memaksimalkan kemaslahatan  bagi  jamaah  dan  umatnya.  Wabilkhusus,  semata  memaksimalkan thariqah atau  cara  dalam  mengaktualisasikan  diri  sebagai  elemen  sosial  kebangsaan yang tak boleh pasif. Ini adalah hal wajar, lumrah, dan (mungkin) layak melekat dalam tubuh institusi keumatan yang berada dan “mengada” demi kelangsungan umat secara makro dan dalam masa yang tak terbatas.

## H. Peranan Ideal NU dalam Kancah Perpolitikan Bangsa
Berkaitan dengan bentuk ideal politiknya, tentu tidak bisa lepas dari Khittah NU sendiri.  Sebab,  Khittah  NU  1926  selama  ini  sering  dipahami  sebagai  proses “depolitisasi”  NU  struktural.  NU  dituntut  seratus  persen  kembali  pada  gerakan  sosial kemasyarakatan tanpa sedikit pun bersentuhan apalagi masuk dalam politik praktis. NU harus jentel , berani ambil dan menerima risiko, tidak ogah-ogahan, dan ksatria dengan
40 Ali Haidar, Nahdhatul Ulama  dan Islam  di Indonesia:  Pendekatan  Fiqh  dalam Politik, (Jakarta: Geramedia, 1994), p. 98.
41 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, pp. 90-1.
kematangan  paradigma  sosial-etiknya.  Meski  sesungguhnya  tak  sedikit  kalangan  yang meragukan hal ini terjadi. Setidaknya dikarenakan beberapa faktor berikut:
Pertama , para elite NU suka berpolitik praktis. Ini memang dari sejarahnya, NU dilahirkan tidak lepas dari politik kekuasaan. Memisahkan NU dengan politik sama saja memutuskan  NU  dari  konstruksi  historisitasnya  sendiri. Kedua ,  NU  merupakan  satu- satunya  organisasi  yang  memiliki  basis  massa  terbesar  di  Indonesia.  Karena  itu,  NU mempunyai daya tarik cukup kuat terhadap berbagai pihak politis. Dan mengaca pada sejarah, daripada massa yang dimiliki dimanfaatkan kelompok-kelompok politik selain NU,  lebih  baik  kekuatan  massa  itu  dimobilisasi  sendiri.  Ketika  berfusi  ke  dalam Masyumi, NU hanya dimanfaatkan menjadi kantung-kantung suara, namun orang-orang NU dalam partai tersebut selalu menuai kekecewaan dan terpinggirkan.
Ketiga ,  NU  kultural  harus  memiliki  jalur  politik  secara  resmi  karena  ketidak- mandirian politik warganya. Warga NU yang pada umumnya adalah masyarakat awam, tidak  serta  merta  percaya  diri  mengambil  keputusan  politik  secara  otonom  dan independen,  kecuali  bertanya  terlebih  dahulu  kepada  tokoh  (kiai).  Tradisi  ini  cukup mengakar di kalangan konstituen NU. Sebab kiai, dalam istilah Asep Saeful Muhtadi, di kalangan  NU  itu  seperti  “makelar  simbol”  yang  dapat  menerjemahkan  tarikan  bahasa politik  yang  mudah  dipahami  oleh  konstituen  (umat)  dengan  sentuhan  nilai-nilai agama. 42 Disini  tampak  peran  politik  NU  sebagai  pendidik  politik  yang  mengajarkan kedewasaan  berpolitik  sesuai  dengan  ideologi  NU  yang  telah  ditetapkan founding father/mu’assis NU.
Keempat ,  jika  Khittah  NU  dipahami  sebagai  tidak  tahu  menahunya  NU  secara struktural terhadap politik masing-masing warganya, maka NU sendiri akan mendapat kerugian. Kekuatan NU akan tersebar dalam banyak partai. Kekuatan NU akan tercerai berai  dan  menjadi  kecil.  Sebab,  dalam  partai-partai  tersebut  ideologi  warga  NU  tidak akan  utuh  lagi,  bahkan  tergerus  oleh ideologi  partai-partai  politik  yang  diikutinya.  Ini akan  menyebabkan  menguapnya  ideologi  NU  dan  hilangnya  militansi  kader-kader  NU dalam perjuangan pembebasan. 43 Maka dibutuhkan usaha-usaha mereformulasi Khittah NU  1926.  Khittah  1926  harus  dipahami  sebagai  strategi  politik,  sebagaimana  yang sering  digunakan  Gus  Dur  ketika  kondisi  politik  waktu  itu  tidak  memungkinkan  NU
42 Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik, p. 44.
43 Abu Dzarrin Al-Hamidy dkk , Sarung & Demokrasi, pp. 77-8.
mengepakkan sayap dari alur politik praktis yang sangat sempit. Gus Dur sungguh lihai dan langkahnya selalu tepat serta lebih strategis untuk menghindari kebuntuan gerakan pada masa-masa tertentu. Inilah langkah non-politis dari (kiai) politik NU. Jauh di luar itu, Khittah NU 1926 juga harus dipahami sebagai upaya mengembalikan dunia politik praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan agenda besar politik kebangsaan yang digagas NU sejak awal.
Dilihat  dari  telisikan  di  atas,  berarti  politik  praktis  NU  harus  menjadi perpanjangan  tangan  tujuan  politik  kebangsaan  NU  dalam  rangka  pemberdayaan komunitas  NU.  Gerak  politik  praktis  tidak  boleh  keluar  dari  koridor  agenda  besar  ini. Jika orientasi parpol terlepas dari tujuan besar politik kebangsaan NU berarti parpol NU telah  mengingkari  semangat  khittahnya.  Untuk  itu,  tujuan  politik  praktis  juga merupakan  agenda  dalam  memberdayakan  masyarakat  dari  segi  ekonomi, intelektualitas, spiritualitas, dan semangat nasionalisme sebagaimana tercermin dalam pilar-pilar yang menjadi pendorong berdirinya NU.
Dalam konteks kekinian, khittah harus dipahami sebagai upaya membela bangsa Indonesia,  utamanya  warga  NU  dari  berbagai  ketertindasan.  Khittah  NU  harus terinternalisasi  dalam  sikap  konsisten  terhadap  ajaran  ASWAJA  NU  yang  dirumuskan sebagai manhajul  fikr yang tasamuh , tawasuth , tawazun ,  dan ta’adul . 44 Disamping  itu pula, untuk menghentikan terjadinya tarik menarik dan perbedaan interpretasi khittah maka diperlukan adanya pedoman berpolitik bagi warga NU sendiri. Pedoman tersebut dapat  dirumuskan  menjadi  sembilan  rumusan  politik  NU  yang  telah  disepakati  pada muktamar NU tahun 1989, sebagai berikut: 45
1. Berpolitik  bagi  NU  mengandung  arti  keterlibatan  warga  negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara secara menyeluruh sesuai Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi NU adalah politik kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama.
3. Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban,  dan tanggung jawab mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik  bagi  NU  haruslah  dilakukan  dengan  moral,  etika,  dan  budaya  yang  ber-Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  berkeperimanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  menjunjung  tinggi  persatuan  Indonesia, berkebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  dan  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai  dengan  peraturan  dan  norma-norma  yang  disepakati,  serta  dapat  mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
44 Ibid., pp. 78-9.
45 Bahrul ‘Ulum, Bodohnya NU apa NU Dibodohi?, pp. 174-5.
6. Berpolitik bagi NU  dilakukan untuk memperoleh  konsensus nasional, dan dilakukan sesuai  dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah .
7. Berpolitik bagi NU, dengan dalil apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan  pandangan  diantara  aspirasi-aspirasi  politik  warga  NU  harus  tetap  berjalan  dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ , dan saling menghargai satu sama lain sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.
9. Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional  untuk  menciptakan  iklim  yang  memungkinkan  perkembangan  organisasi  kemasyarakatan yang  lebih  mandiri  dan  mampu  melaksanakan  fungsinya  sebagai  sarana  masyarakat  untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Mengkaji  wacana  tentang  bentuk  ideal  peranan  NU  dalam  kancah  politik  tentu bukan hal yang sulit. Sebab NU sudah pernah merasakan bentuk paling idealnya, yakni ketika  masih  awal  berdirinya  di  era  awal  perjalanan  bangsa.  Meskipun,  dinamika sekarang adalah bentuk ideal dalam kancah politik pada yang berbeda dengan periode dulu. Sebuah tugas yang berat dan rumit jika harus menentukan bentuk paling idealnya NU  dalam  kancah  politik,  namun  bukan  tidak  mungkin  bentuk  ideal  itu  bisa  dicapai ketika semua elemen yang ada dalam diri NU bahu-membahu dan berupaya bersama- sama berbuat sesuatu mencapai bentuk ideal yang di cita-citakan. Lalu tawaran politik kenegaraan dan kerakyatan adalah tawaran yang patut diapresiasi dan didalami lebih jauh,  diamalkan  jika  itu  benar-benar  bisa  membawa  manfaat.  Jika  dilihat  dari  sudut pandang politik, politik kenegaraan dan kerakyatan adalah jalan keluar yang tepat serta tidak membatasi para warga Nahdliyin yang ingin tetap menyalurkan hasrat politiknya. Sebab  dalam  kedua  politik  tersebut  kita  masih  tetap  bisa  berpolitik  dengan memanfaatkan  suara  rakyat  serta  jiwa  nasionalisme  untuk  ikut  serta  berkontribusi membawa kemajuan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang.

## I. Penutup
Mari kita refleksikan kembali bagaimana politik dalam tubuh NU yang mencakup tiga jenis politik, yaitu politik kenegaraan, kerakyatan, dan praktis. Dari ketiga jenis itu, politik  kenegaraan  merupakan  suatu  hal  yang  harus  diprioritaskan.  Karena  menilik sejarah  berdirinya,  NU  merupakan  organisasi  yang  melahirkan  tokoh-tokoh  yang  ikut andil  dalam  merumuskan  prinsip-prinsip  dasar  kenegaraan.  Hal  ini  bisa  kita  lihat, misalnya,  kontribusi  KH.  Wahid  Hasyim  yang  menolak  pencantuman  piagam  Jakarta sebagai  dasar  negara.  Sudah  seyogianya  peranan  NU  yang  paling  ideal  dalam  kancah perpolitikan di Indonesia adalah bersikap netral terhadap kekuatan politik-politik lain sembari  menengok  sejenak  ke  bawah  betapa  warga  Nahdliyin  yang  menjadi  sumber
utama  eksistensi  NU  seolah  tak  mendapat  perhatian  dari  para  pembesarnya  karena disibukkan dengan keasyikan mereka dalam permainan politik praktis.
Oleh  karena  itu,  kerangka  ideal  NU  sebagai jam’iyyah  diniyah  ijtima’iyyah (organisasi  keagamaan  dan  kemasyarakatan)  harus  terus  diperkuat  sehingga  tidak terlemahkan oleh godaan politik praktis yang bisa melemahkan organisasi keagamaan. Semangat dan kerangka ini bisa terjadi bukan saja bagi NU namun pada ormas-ormas Islam lain yang terus mencari eksistensi dirinya dalam tataran sosial kebangsaan. Dari sinilah  artikulasi  sosio-politik  sebagai jam’iyyah  diniyah  ijtima’iyyah akan  bertumbuh dengan paradigmatik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hamidy,  Abu  Dzarrin,  dkk . Sarung  &  Demokrasi:  Dari  NU  untuk  Peradaban Keindonesiaan . Surabaya: Khalista, 2008.
Ali, As’ad Said. Pergolakan di Jantung Tradisi, NU yang Saya Amati . Jakarta: LP3ES, 2008. Asy’ari,  Suaidi. Nalar  Politik  NU  &  Muhammadiyah:  Over  Crossing  Java  Sentris . Yogyakarta: LKiS, 2009.
AULA, Agustus, 2007.
Baso, Ahmad, Civil Society versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia , Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
Bruinessen,  Martin  Van, NU  Tradisi:  Relasi-Relasi  Kuasa  dan  Pencarian  Wacana  Baru,
Yogyakarta: LKiS, 1994.
Chalid, Idham, dalam Buku Kenang-Kenangan Mu’tamar ke XXII
Chumaidy,  H.A.  Chozin, Etika  Politik  dan  Esensi  Demokrasi,  Jejak  Pemikiran Demokratisasi Politik Indonesia , Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006.
Effendi,  Djohan, Pembauran  Tanpa  Membongkar  Tradisi,  Wacana  Keagamaan  di Kalangan  Generasi  Muda  NU  Masa  Kepemimpinan  Gus  Dur, Jakarta;  PT  Kompas Media Nusantara, 2010.
Fealy, Greg, Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, Yogyakarta: LKIS, 2011.
Feillard, Andree, NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Yogyakarta: LKiS , 1999.
Haidar,  Ali, Nahdhatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia:  Pendekatan  Fiqh  dalam  Politik, Jakarta: Geramedia, 1994.
Hidayat,  Asep  Ahmad,  dkk., Studi  Islam  di  Asia  Tenggara ,  Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2014.
Karim,  A.  Gaffar, Metamorfosis  NU  dan  Politisasi  Islam  Indonesia, Yogyakarta  : LKiS , 1995.
Mahatma,  Masmuni, NU  2  Versi,  Dari  Pergulatan  Menuju  Kejayaan, Bandung:  Pusaka Publisher, 2008.
Mansurnoor, Lik Arifin, Islam in Indonesia World: Ulama of Madura, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
Manshur,  Ibnu, Dalam  ADRT  NU  Tahun  2010, (online)  sumber  diakses  dari http://www.muslimedianews.com/2013/10/tujuan-nu-berlakunya-ajaran- islam.html. Diakses 14 Maret 2015 dan 5 Agustus 2017.
Mas’udi, Masdar F, Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Jakarta : P3M, 1993.
Muhammad, Yusuf, Mudzarah Jam’iyyah, Dentuman Kritisisme-Ideologis, Bandung: Media Cendekia, 2003.
Muhtadi, Asep Saeful, Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif, Jakarta: LP3ES, 2004.
Ridwan, Paradigma  Politik  NU:  Relasi  Sunni-NU  dalam  Pemikiran  Politik ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Siddiq,  Achmad, Pedoman  Berpikir  Nahdlatul  Ulama  (fikiran  Nahdliyah), Jember:  PMII Tjacabg Djember, 1969.
Situs Resmi Nahdlatul Ulama, “Paham Keagamaan NU” 14 Maret 2015. (daring), sumber diakses  dari  http://www.nu.or.id/lang,id-.phpx//paham  keagamaan  NU.  htm. Diakses 14 Maret 2015 dan 5 Agustus 2017. ***
Sobary, Mohammad, NU dan Keindonesiaan , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Soon, Kang Young, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama, Jakarta: UI- Press, 2007.
Suroso,  Eko  Maulana  Ali, Energi  Agama  dalam  Kuasa,  Merapikan  Nilai-Nilai  Agama dalam Pemerintahan, Bandung: Mutiara Press, 2008.
Zada,  Khamami  &  A.  Fawaid  Sjadzili, Nahdlatul  Ulama:  Dinamika  Ideoligi  dan  Politik Kenegaraan , Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
Zahro, Ahmad, Tradisi Inteltual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999 , Yogyakarta: LK i S , 2004.
Wahid, Marzuki, dkk, Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999) , Jakarta : Kompas-Lakpesdam NU, 1999.