## DETERMINAN PENGUNGKAPAN LKPD PADA WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017

## DETERMINANT DISCLOSURE OF LKPD IN THE OFFICIAL WEBSITE OF THE PROVINCIAL
GOVERNMENT IN INDONESIA IN 2017
Rizqa Puspita Nurhidayati 1) ; Sri Rahayu 2) 1) Telkom University - Bandung
2) Telkom University – Bandung
Email : rizqa.puspita19@gmail.com dan srirahayu@telkomuniversity.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memuat  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  suatu  pemerintah  daerah  dalam mengungkapkan  laporan  keuangannya  pada website resmi  pemerintah  daerah,  tiga  faktor tersebut yaitu, kondisi keuangan, kekayaan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan  metode  kuantitatif  yaitu  metode  yang  menggambarkan  fenomena  atau  gejala sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Teknik  pengambilan sampelnya menggunakan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan dari  34  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  pada  tahun  2017.  Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan adalah  secara  simultan  semua  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.  Sedangkan  secara  parsial  hanya  variabel  kekayaan  daerah  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pada website resmi  pemerintah  daerah tahun 2017.
Kata  Kunci:  Kondisi  Keuangan,  Kekayaan  Daerah,  Kesejahteraan  Masyarakat  Pengungkapan Laporan Keuangan

## ABSTRACT
This  study  includes  three  factors  that  influence  a  local  government  in  disclosing    financial statements on the official website of a local government, four factors namely, financial conditions, regional wealth, and public welfare. This study uses a quantitative method that is a method that describes social phenomena or phenomena that occur in the community are interconnected with each  other.  The  sampling  technique  uses  saturated  samples.  This  study  uses  a  sample  of financial statements from 34 provinces in Indonesia in 2017. The results of the  research carried out simultaneously all independent variables significantly influence the dependent variable. While partially  only  the  regional  wealth  variable  has  a  significant  positive  effect  on  the  disclosure  of financial statements on the official website of the 2017 regional government.
Keywords  :  Financial  Condition,  Regional  Wealth,  Public  Welfare,  Disclosure  of  Financial Statement

## PENDAHULUAN
Transparansi  informasi  keuangan  sangatlah  penting  dalam  penyelengaraan  pemerintah daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Idris, Surasani, & Irawan, 2018).    Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  melakukan  pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada website resmi  pemerintah  daerah  (Idris,  Surasani,  &  Irawan, 2018)  .  Menurut  Undang-Undang  No.71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP), laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  terdiri dari tujuh komponen yaitu, Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (Perubahan  SAL), Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Catatan  atas Laporan  Keuangan  (CaLK).  Semakin  banyak  komponen  dari  LKPD  yang  diungkapkan  dalam website resmi  pemerintah  daerah  maka  dapat  menjadi  indikasi  semakin  transparan  daerah tersebut (Khasanah, Yuhertiana, & B, 2017).
Terdapat  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  suatu  pemerintah  daerah  melakukan pengungkapan  LKPD  pada website resminya.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  faktor  yang pengaruhnya  tidak  konsisten  dalam  setiap  penelitiannya  yaitu,  kondisi  keuangan,  kekayaan daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  antara variabel independen terhadap pengujian dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari ke-34 provinsi di Indonesia pada tahun 2017. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen.

## LANDASAN TEORI

## Pengungkapan LKPD Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah
Pengungkapan (disclosure) laporan keuangan merupakan langkah terakhir dalam proses akuntansi  berupa  penyajian  penyajian  informasi  yang  relevan  dalam  bentuk  laporan  keuangan (Suwarjono,  2014).  Pengungkapan  laporan  keuangan  ditujukan  untuk  memberikan  informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan seperti kreditor, investor, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan (Suwarjono, 2014).
Pengungkapan  laporan  keuangan  sendiri  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu  pengungkpan  wajib ( mandatory ) dan pengungkapan sukarela ( voluntary ) (Hendriyani & Tahar, 2015). Pengungkapan wajib  diatur  dalam  Undang-Undang  No.17  tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa  setiap  kepala instansi pemerintahan berkewajibann menyusun dan melaporkan laporan keuangan atas instansi yang dipimpinnya. Komponen yang harus disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  (Perubahan  SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keunagan (CaLK) sesuai dengan Undang- Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Sedangkan  pengungkapan  sukarela  adalah  pengungkapan  informasi yang dilakukan secara sukarela oleh pemerintah dilaur informasi yang telah diatur dalam undang- undang.
Variabel  ini  diukur  menggunkan  variable dummy yaitu  apabila  dalam website resmi pemerintah daerah terdapat satu atau lebih komponen LKPD maka akan diberi nilai 1, sedangkan apabila sama sekali tidak terdapat komponen LKPD maka diberi nilai 0 (Idris, Surasani, & Irawan, 2018).

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Kondisi  Keuangan  Terhadap  Pengungkapan  LKPD  pada Website Resmi  Milik Pemerintah Daerah
Kondisi  keuangan  adalah  kemampuan  yang  dimiliki  suatu  pemerintah  daerah  untuk memenuhi kewajibannya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengantisipasi kondisi tak terduga serta mengelola keuangan dengan efektif dan efisien (Rintoga, 2014). Dalam variable ini indikator yang digunkana dalah jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah.  Berikut ini rumus untuk menghitung kondisi keuangan suatu daerah:
Semakin tinggi kondisi keuangan suatu daerah maka semakin tinggi kemungkinan suatu pemerintah  daerah  melakukan  pengungkapan  laporan  keuangan  pada website resminya (Khasanah,  Yuhertiana,  &  B,  2017).  Daerah  yang  mempunyai  kondisi  keuangan  dengan  nilai lebih dari 0,1 dapat dikategorikan sebagai daerah dengan kondisi keuangan yang tinggi. Artinya, daerah  tersebut  sudah  mampu  mengelola  keuangannya  dengan  baik  yang  ditandai  dengan pendapatan daerah yang  lebih tinggi daripada  belanjanya. Hal ini diasumsikan bahwa semakin tinggi  kondisi  keuangan  maka  semakin  tinggi  pula  belanja    yang  dapat  dialokasikan  untuk mengelola website resmi pemerintah daerah (Khasanah, Yuhertiana, & B, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, et.al., (2017), Verawaty (2015) dan Rahim & Martani (2015) yang hasilnya menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD pada website resmi pemerintah daerah. Data dari variabel ini dapat diakses melalui website resmi dari Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id).
H2 : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD pada website resmi pemerintah daerah.
Pengaruh  Kekayaan  Daerah  Terhadap  Pengungkapan  LKPD  pada Website Resmi  Milik Pemerintah Daerah
Kekayaan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya milik  daerah  yang  bersangkutan  serta  pendapatan  lain  yang  sah  dari  daerah  tersebut  (Putri  & Azra, 2019). Indikator dari kekayaan daerah dalam penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) (Hendriyani & Tahar, 2015). PAD sendiri dari terdiri  dari pajak daerah,  retribusi, hasil  dari  daerah  yang  dipisahkan  dan  pendapatan  lain  yang  sah  (Ardiansyah,  2015).    Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung kekayaan daerah:
Semakin  tinggi  kekayaan  daerah  maka  akan  menyebabkan  keingintahuan  masyarakat mengenai pengelolaan kekayaan daerah meningkat, hal ini dikarenakan tingginya kekhawatiran masyarakat  akan  penyelewengan  dana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  (Verawaty, 2015).  Hal  ini  diindikasikan  menjadi  motivasi  pemerintah  daerah  dalam  mengungkapkan informasi mengenai kekayaan daerah dalam website resminya (Istikomah & Mutmainah, 2017). Semakin  tinggi  kekayaan  daerah  maka  semakin  tinggi  kemungkinan  daerah  untuk melakukan pengungkapan LKPD pada website resmi pemerintah daerah (Khasanah, Yuhertiana, & B, 2017). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, et.al., (2017), dan  Istiqomah  &  Mutmainah  (2017),  yang  menyatakan  bahwa  kekayaan  daerah  berpengaruh

## Kekayaan Daerah = Ln PAD
positif  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  melalui  website  resmi pemerintah daerah. Data dari variabel ini dapat diakses melalui website resmi dari Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id).
H3 :  Kekayaan daerah berpengaruh positif  terhadap pengungkapan  LKPD pada website resmi pemerintah daerah
Pengaruh  Kesejahteraan  Masyarakat  Terhadap  LKPD  pada Website Resmi  Milik Pemerintah Daerah Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita suatu daerah atau  disebut  PDRB (Produk  Domestik  Regional  Bruto) (Verawaty,  2015).  Sedangkan  PDRB sendiri merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Rahim & Martani, 2016). Semakin  tinggi  kekayaan  daerah  maka  semakin  tinggi  pengawasan  politik  ( political  monitoring ) dari  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah (Verawaty, 2015). Indikator yang digunkan untuk menghitung kesejahteraan masyarakat adalah PDRB  dan  jumlah  penduduk  Berikut  rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  kesejahteraan masyarakat:
Semakin  tinggi  kesejahteraan  masyarakat  berdampak  pada  semakin  tingginya pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada website resminy (Rahim & Martani, 2016). Tingginya kesejahteraan masyarakat mengindikasikan bahwa semakin tingginya  pengawasan  politik  ( political  monitoring )  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  (Rahim  & Martani,  2016).  Hal  ini  menjadi  motivasi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengungkapan LKPD  pada website resminya.  Selain  itu  hal ini  dilakukan  untuk  mengurangi  asimetri  informasi diantara  masyarakat  (Verawaty,  2015).  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rahim  dan  Martani  (2015),    Nainggolan  &  Purwanti  (2016),  Idris,  et.al.,  (2018)  yang menyatakan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap pengungkapan  LKPD  pada website pemerintah  daerah.  Data  dari  variabel  ini  dapat  diakses melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik  (bps.go.id).
H4 :  Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD pada website resmi pemerintah daerah

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah laporan  keuangan  ke-34  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  2017.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  pengambilan  sampel  jenuh.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS 20. Berikut persamaan dari regresi logistik:
Keterangan : Ln  p/(1-p) : pengungkapan informasi keuangan pada website resmi Pemerintah Daerah Ln  p/(1-p) = 1 : pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah
Kesejahteraan Penduduk =
Ln = ꞵ 0 + ꞵ X1 + ꞵ X2 + ꞵ X3 +
ꞵ X4 + e
Ln  p/(1-p) = 0 : pemerintah daerah tidak mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah
ꞵ X1 : kondisi keuangan ꞵ X2 : opini audit ꞵ X3 : kekayaan daerah ꞵ X4 : kesejahteraan masyarakat e : error/ kesalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1 Hasil  Pengujian Statistik Deskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation IFR 34 0 1 .44 .504 Kondisi Keuangan 34 -.10 .14 .0021 .04676 Kekayaan Daerah 34 26.95 31.24  28.8324 1.15252 Kesejahteraan Masyarakat 34 3.03 38.82 9.6906 7.27870

## Sumber: Data diolah SPSS 20
Berdasarkan Pengujian Analisis Deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:
a. Kondisi  keuangan  daerah  memiliki  rata-rata  sebesar  0,0021.  Nilai  maksimum  kondisi keuangan sebesar 0,14. Nilai minimum kondisi keuangan daerah sebesar -0,1.
b. Kekayaan  daerah  memiliki  rata-rata  sebesar  28,8324.  Nilai  maksimum  kekayaan  daerah sebesar 31,24. Nilai minimum kekayaan daerah daerah sebesar 26,95.
c. Kesejahteraan  masyarakat  memiliki  rata-rata  sebesar  9,6906.  Nilai  maksimum kesejahteraan  masyarakat  daerah  sebesar  38,82.  Nilai  minimum  kesejahteraan masyarakat sebesar 3,03.
d. Pengungkapan  LKPD  (IFR)  memiliki  rata-rata  sebesar  0,44.  Nilai  maksimum pengungkapan LKPD (IFR) sebesar 1. Nilai minimum pengungkapan LKPD (IFR) sebesar 0.

## Analisis Regresi Logistik
Analisis regresi logistik pada dasarnya sama dengan analisis diskriminan, perbedaan terletak pada  jenis  data  dari  variabel  dependen  (Ghozali,  2018).  Pada  analisis  ini  variabel  dependen menggunakan skala nominal (variabel dummy). Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  (Ghozali,  2018).  Dalam  analisis  ini  tidak  dibutuhkan  asumsi  normalitas  data  pada variabel  independennya,  regresi  logistik  umumnya  dipakai  jika  asumsi  multivariat  normal distribusi tidak terpenuhi (Ghozali, 2018).
Pengujian Kelayakan Regresi Tabel 2 Pengujian Kelayakan Model Step Chi-square df Sig. 1 5.947 8 .653
Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow dengan probabilitas signifikan menunjukkan angka 0,635.  Nilai  signifikansi  yang  diperoleh  lebih  dari  0,05  sehingga  H0  diterima  maka  model penelitian ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

## Pengujian Model Fit
Tabel 3 Pengujian Model Fit Langkah awal (block number = 0) 46,662 Langkah awal (block number = 1) 38,823
Nilai  -2LogL  pada  langkah  awal  (block  number  =  0),  dimana  nilai konstantanya  adalah sebesar 46,662 Sementara nilai -2LogL pada langkah selanjutnya  (block number = 1), dimana nilai konstanta sebesar 38,823. Hal ini menunjukkan penurunan -2LogL pada langkah awal dan - 2LogL pada langkah selanjutnya sebesar 7,839. Penurunan ini menunjukkan model regresi yang semakin baik. sehingga model regresi ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.
Pengujian Simultan ( Omnibus Test of Model Coefficient )

## Tabel 4 Pengujian Simultan
Chi-square df Sig. Step 1 Step 8.840 3 .032 Block 8.840 3 .032 Model 8.840 3 .032
Pengujian  secara  simultan  dalam  regresi  logistik  menunjukkan  nilai  dari  Chi-Square sebesar 16,811 dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan demikian H01 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti secara simultan variabel independen yaitu kondisi keuangan, kekayaan daerah dan kesejahteraan  masyarakat  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu  pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

## Koefisien Determinasi
Tabel 5 Koefisien Determinasi Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 37.823 a .229 .307
Hasil pengujian dengan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,307 (30,7%) menunjukkan bahwa  variabilitas  variabel  independen  yaitu,  kondisi  keuangan,  opini  audit,  kekayaan  daerah dan  kesejahteraan  masyarakat  mampu  menjelaskan  variabel  dependen  yaitu    pengungkapan informasi  keuangan  pada website resmi  pemerintah  daerah  sebesar  30,7%  sisanya  sebesar 69,3% dijelaskan oleh faktor  lain diluar model penelitian ini.
Pengujian Parsial ( Variabel in The Equation )
Tabel  6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) Step 1 a KondisiKeuangan -1.567 9.863 .025 1 .874 .209 KekayaanDaerah 1.029 .451 5.190 1 .023 2.797 KesejahteraanMasy arakat .031 .070 .201 1 .654 1.032 Constant -30.213  12.924 5.465 1 .019 .000
Sumber: Data diolah SPSS 20
Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh :
1. Nilai Sig. dari kondisi keuangan adalah 0,874, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan  nilai  signifikansi  (α)  =  5%  atau  0,05.  Maka  H02  diterima,  artinya  tidak  terdapat pengaruh antara kondisi keuangan dengan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
2. Nilai Sig. dari kekayaan daerah adalah 0,023, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan  nilai  signifikansi  (α)  =  5%  atau  0,05.  Maka  H03  diterima,  artinya  tidak  terdapat pengaruh antara opini audit dengan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
3. Nilai  Sig.  dari  kesejahteraan  masyarakat  adalah  0,654,  dimana  nilai  tersebut  lebih  kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi (α) = 5% atau 0,05. Maka H04 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara kekayaan daerah dengan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

## Pembahasan
Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Pengungkapan LKPD pada Website Resmi Pemerintah Daerah
Hasil uji regresi logistik menunjukkan nilai signifikansi 0,874 yang lebih besar dari α = 5% atau 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, variabel kondisi keuangan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan LKPD  pada website resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tidak  menjadi  acuan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengungkapan  informasi  keuangan pada website resmi  pemerintah  daerahnya.  Kondisi  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan  informasi  keuangan  pada website resmi  pemerintah  daerah  karena  kondisi keuangan yang baik apabila tidak dibarengi dengan kesadaran betapa pentingnya transparansi informasi  keuangan  untuk  mencegah  asimetri  informasi  pada  masyarakat  serta  kemampuan
pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi yang ada tidak akan mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan LKPD pada website resmi pemerintah daerah.
Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan LKPD pada Website Resmi Pemerintah Daerah
Hasil uji regresi logistik menunjukkan nilai signifikansi 0,023 yang lebih kecil dari α = 5% atau  0,05.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kekayaan  daerah  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD  pada website resmi pemerintah daerah. Artinya,  semakin  tinggi  kekayaan  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  pula  kemungkinan  suatu pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengungkapan  informasi  keuangan  pada website resmi pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  variabel  ini  sejalan  dengan  rumus  H3  yang  dibangun  oleh peneliti,  dimana  kekayaan  daerah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengungkapan informasi  keuangan  pada website resmi  pemerintah  daerahnya.  Pentingnya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  juga  harus  dibarengi dengan kesadaran dari pemerintah daerah mengenai keterbukaan LKPD. Hal ini sangat penting untuk  dilakukan  mengingat  sering  kali    terjadi  asimetri  informasi  diantara  masyarakat,  namun sayangnya kesadaran akan hal ini cenderung masih rendah sehingga pemerintah daerah memilih untuk tidak melakukan pengungkapan LKPD  pada website resminya.
Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pengungkapan LKPD pada Website Resmi Pemerintah Daerah
Hasil uji regresi logistik menunjukkan nilai signifikansi 0,654 yang lebih besar dari α = 5% atau  0,05.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kesejahteraan  masyarakat  secara parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  LKPD    pada website resmi pemerintah  daerah.  Artinya,  kesejahteraan  masyarakat  yang  tinggi  tidak  menjadi  acuan  suatu pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengungkapan  LKPD    pada website resmi  pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  variabel  ini  bertentangan  dengan    H4  yang  dibangun  oleh  peneliti, dimana kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan LKPD pada website resmi pemerintah daerahnya. Hal ini disebabkan tingkat political monitoring masih  relatif  rendah.  Sesuai  dengan  teori  terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi kesejahteraan masyarakat maka semakin tinggi pula pengungkapan LKPD  pada website resmi pemerintah  daerah,  hal  ini  dikarenakan  semakin  tinggi  pula political  monitoring yang  dilakukan masyarakat, begitu pula sebaliknya.

## REKOMENDASI DAN KEBIJAKAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  dari  variaberl  independen terhadap variabel dependen. Sampel dari penelitian ini adalah LKPD ke- 34 provinsi yang ada di Indonesia  pada  tahun  2017.  Selain  itu  tujuan  lain  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah  variabel  independen  memiliki  pengaruh  secara  simultan  dan  parsial  terhadap  variabel dependen.
Secara  simultan  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.  Secara  parsial  hanya  variabel  kondisi  keuangan  yang  berpengaruh  signifikan terhadap pengungkapan LKPD pada website resmi pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTKA
[1] Ardiansyah.  (2015).  Local  Sources  of  Income,  Capital  Expenditures  and  Human. The Indonesian Journal Of Accounting Research , 317-334.
[2] Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[3] Hendriyani,  A.,  &  Tahar,  A.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi. Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi (JBE) Vol 222, No1.
[4] Idris,  A.  L.,  Surasani,  N.  K.,  &  Irawan,  M.  (2018).  The  Determinan  Disclosure  of  Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. IJER - Internet J. Eco. Res .
[5] Istikomah,  &  Mutmainah,  K.  (2017).  Determinan  Publikasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Melalui Internet. FE UNISIQ Vol. 12 No.1 .
[6] Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., & B, G. S. (2017). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting  (IFR)  Pemerintah  Ibu  Kota  Provinsi  di  Indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi XX Jember .
[7] Pemerintah, R. (2003). Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Jakarta : Pemerintah RI.
[8] Pemerintah, R. I. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
[9] Putri,  W.  M.,  &  Azra,  F.  I.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Pengungkapan  Wajib  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada Kabupaten/  Kota  Se-Sumatera  Barat  Tahun  2015-2017). JEA  (Jurnal  Eksplorasi Akuntansi), Vol 1, No 3, Seri C .
[10 Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung . [11] Rintoga,  I.  T.  (2014,  Maret  06). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemda. Diambil  kembali  dari Direktorat  Jendral  Bina  Keuangan  Daerah  Kementrian  Dalam  Negeri: https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/download/46/78/
[12] Suwarjono.  (2014). Teori  Akuntansi  (Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan)  Edisi  Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
[13] Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah. eprints Binadarma .