Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung
Ahmad Fauzi
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ahmadfauzi9531@gmail.com

## Abstract
Community  economic  decline  as  a  result  of  commodity  prices  dropped  and  the depletion of land for mining and burdensome regulation miners negative impact on revenue Pacific Islands community where the majority of farmers and miners. This is the  reason  for  researchers  to  examineRole  of  People's  Bank  Syariah  Financing (SRB)  Economic  Empowerment  In  Bangka  Belitung.  Results  from  these  studies areBank  Financing  Sharia  (SRB)  Bangka  Belitung  in  developing  the  Micro,  Small and Medium Enterprises (SMEs) only to providers of financing for communities that need  capital  to  start  a  business  or  expand  it.  Constraints  Financing  Bank  Rakyat Syariah  (SRB)  Bangka  Belitung  in  developing  the  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  (SMEs)  which  are  internal  factors  such  as  the  collateral  for  the financing,  external  factors  such  as  Human  Resources  (HR)  is  not  much  and  the government policies that have not been aligned to the bank sharia.

## Keywords: SRB, Financing, SMEs

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan  pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau  perbankan  yang  operasional  dan  produknya  dikembangkan  berlandaskan  pada al-Qur’an  dan  Hadist  Nabi  SAW  (Muhammad,  2005:  1).    Bank  Syariah  atau  Bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution) yaitu mengerahkan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana  tersebut dalam  bentuk  pembiayaan.  Perbankan  syariah  juga  merespon  permintaan  nasabah dalam  rangka  memajukan  perusahaan  investasi  dan  bisnis  pengusaha,  selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam.
Jenis  produk  yang  ditawarkan  beraneka  ragam,  untuk  produk  funding  ada tabungan dan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008,  tabungan  adalah  simpanan  berdasarkan  akad wadi’ah atau  investasi  dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  dan  ketentuan tertentu  yang  disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan cek,bilyet  giro ,  dan  atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Wiroso, 2009: 143).
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Perkembangan  Bank  Syariah  yang  cukup  signifikan  terjadi  sejak dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan  bahwa  Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya,  dan  menurut jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2013: 31).
Dengan  berkembangnya  lembaga  keuangan  syariah  ini  diharapkan  membantu perkembangan  UMKM  masyarakat  agar  lebih  mandiri  dalam  perekonomiannya. Karena  sektor  UMKM  ini  penting  bagi  perekonomian  Indonesia  yang  dimana  pada masa krisis UMKM memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM juga  menjadi  penting  dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja  dan  peningkatan Gross Domestic  Product (GDP).  UMKM  adalah  salah  satu  cara  pemerintah  dalam pengentasan  kemiskinan  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  nomor  20  tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
Dibangka  belitung  masyarakat-masyarakat  kecil  dan  menengah  banyak berkerja  sebagai  petani,  baik  itu  petani  sawit,  lada,  karet  dan  pekerja  tambang inkonvensional  (TI).  Namun  kondisi  perekonomian  bangka  belitung  saat  ini mengalami  penurunan  dilihat  dari  harga-harga  komoditas  pertanian  seperti  sawit, lada,  dan  karet  yang  menurun  drastis  dan  pula  adanya  aturan-aturan  yang  dibuat pemerintah  terhadap  penambang  menyulitkan  para  penambang  serta  terbatasnya lahan  untuk  menambang.  Dari  hal  itu  pendapatan  masyarakat  juga  menurun  dan berdampak pada daya beli yang rendah. Tentunya harus ada solusi dari permasalahan tersebut untuk mengstabilkan kembali ekonomi yang ada dibangka belitung tersebut.
Saat  situasi  seperti  ini  dimana  harga-harga  komoditas  pertanian  masyarakat belum  kembali  normal  dan  juga  permasalahan-permasalahan  terkait  penambangan inkonvensional  ini  masyarakat  perlu  putar  otak  untuk  mencari  alternatif  perkerjaan lain  guna  melanjutkan  kehidupannya  agar  terus  bertahan.  Karena  dari  itu  perlunya peran  lembaga  keuangan  syariah  dalam  hal  ini  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) Bangka Belitung agar menjadi solusi permodalan dan pengembangan usaha masyarakat Bangka Belitung dalam hal pembiayaan untuk UMKM
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  perlunya  penelitian  terhadap  peran  Bank yaitu  perbankan  syariah  dalam  proses  penyaluran  pembiayaan  pada  usaha-usaha kecil  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dalam  mengembangkan  usaha  kecilnya. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  dapat  saya  simpulkan  tujuan  dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  Bangka  Belitung  dalam  mengembangkan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM).
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
2. Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  Kendala  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  Bangka  Belitung  dalam  mengembangkan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM).

## KAJIAN TEORI
Pada  bagian  berikut  ini  penulis  menelaah  dua  hasil  penelitian  yang  ada hubungannya dengan masalah penelitian yang penulis lakukan. Pertama adalah Citra Jaya pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul ” Peran Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah  Bangka  Belitung  Dalam  Menumbuh  kembangkan  Usaha  Kecil  di Kecamatan Lepar Pongok (Studi Analisis Terhadap Produk Pembiayaan Murabaha Di  Cabang  Toboali)”. Dapat  disimpulkan  bahwa  peran  BPR  Syariah  Bangka Belitung  cabang  Toboali  adalah  memberikan  atau  menyalurkan  pembiayaan  pada usaha-  usaha  masyarakat  yang  ada  di  kecamatan  Lepar  Pongok  dan  sebagai  sarana perantara ( intermediasi ) keuangan masyarakat dikecamatan lepar pongok. Kemudian dampak  dari  pembiayaan  yang  disalurkan  Bank  kepada  usaha-usaha  kecil dikecamatan  lepar  pongok  melalui  wawancara  dengan  nasabah  langsung  adalah pertama mereka mengatakan volume barang usaha mereka bertambah karena kedua kegiatan  bisnis  usaha  mereka  menjadi  lancar  dan  ketiga  mereka  mengatakan peralatan untuk pekerjaan mereka menjadi lengkap (Jaya, 2014).
Yang kedua adalah Fitra Ananda dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perkembangan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Setelah  Memperoleh  Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang” (Ananda, 2011) . Hasil penelitian menunjukan Untuk nilai variabel-p dari keuntungan yang diperoleh 0,000 (0,000 <0,05) yang berarti bahwa ada perbedaan keuntungan variabel sebelum dan  setelah  mendapat  pembiayaan  dari  BMT  At-Taqwa  Halmahera  kota,  yang merupakan  peningkatan  dari  65%  setelah  mendapat  pembiayaan  dari  BMT  At- Taqwa  Halmahera  Kota  Semarang.  Sehingga  dengan  pembiayaan  At-Taqwa  BMT Halmahera  di  kota  Semarang,  ibukota  bisnis,  omset  penjualan  dan  profitabilitas Mikro dan Kecil (UMK) telah meningkat secara signifikan.
Ketiga  adalah  Ninik  Haryanti  dalam  penelitian  yang  berjudul Peran  Bank Syariah  dalam  mengoptimalkan  UMKM  Kota  Yogyakarta (Haryati,  2010). Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  hambatan  dalam  mengoptimalkal  usaha adalah  manajemen  yang  tidak  teratur  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi perusahaan.  Faktor-faktor  kendala  yang  sering  timbul  adalah  modal  karena  usaha menengah sampai kecil terbentur modal yang ada dan mereka tidak dapat pinjaman karena  agunan  yang  diberikan  tidak  memenuhi  sarat.  Adanya  lembaga  keuangan syariah akan sangat membantu dalam perluasan usaha.
a. Peran Perbankan Syariah
Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkat yang  diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dalam  masyarakat.  Dan peranan  adalah  bagian  yang  dimainkan  oleh  seorang  pemain  atau  tindakan  yang
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
dilakukan  oleh  seorang  disuatu  tempat.36  Sejalan  dengan  itu  jelas  bahwa  bank memainkan peran yang sangat penting di masyarakat dalam menciptakan kestabilan ekonomi  masyarakat  melalui  pemberdayaan  usaha  kecil.  Kemudian  lembaga keuangan sangat berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan  yang merupakan proses  penyerapan  dana  dari  unit  surflus  ekonomi,  baik  sektorusaha,  lembaga pemerintah  ataupun  individu  (rumah  tangga)  untuk  penyediaan  dana  bagi  unit ekonomi lain  dan  juga  intermediasi  keuangan  merupakan  kegiatan  pengalihan  dana dari unit surflus ke unit defisit ekonomi.
Peranan  bank  dalam  negeri  atau  disuatu  daerah  sangat  penting  untuk mengetahui  kebutuhan  ekonomi  masyarakat  dalam  artian  bahwa  semua  kegiatan bank  yang  menyangkut  kegiatan-kegiatan  keuangan  yang  meliputi  administrasi keuangan,  pemungutan  uang,  penampungan  uang,  perdagangan,  pertukaran  uang, pengiriman  uang,  pengkreditan/pembiayaan  serta  pengawasan  uang.  Peran  bank dalam  negeri  atau  pun  bank  daerah  adalah  bank  sebagai  pembimbing  masyarakat artinya agar masyarakat itu selalu berhubungan atau berorientasi dengan bank  yang meliputi penggunaan jasa-jasa perbankan. Bimbingan bank tersebut misalnya terdiri dari upaya mendorong hasrat atau minat masyarakat untuk menabung di bank dalam betuk  deposito,  dan  bentuk  bimbingan  lainnya  adalah  pada  proses  pengambilan kredit/pembiayaan  oleh  masyarakat.  Dalam  hal  ini  bank  akan  menberikan  nasehat obyektif  dan  bantuan  berupa  kredit/pembiayaan  bagi  pengusaha  yang  berminat.38 Dalam  menyalurkan  dana  kepada  nasabah,  secara  garis  besar  produk  pembiayaan syariah  terbagi  kedalam  enam  kategori  yang  dibedakan  berdasarkan  tujuan penggunaannya:
1. Pembiayaan  berdasarkan  pola  jual-beli  dengan  akad murabahah,  salam dan istishna.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarokah.
3. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh.
4. Pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  kepada  nasabah berdasarkan akad ijarah ataupun dalam bentuk IMB
5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
6. Pembiayaan multi jasa.39
Peranan  perbankan  syariah  dalam  perekonomian  relatif  masih  kurang  dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini adalah (Muhammad, 2005): 40
a. Peraturan  perbankan  yang  berlaku  belum  sepenuhnya  mengakomodasi operasional bank syariah.
b. Pemahaman  masyarakat  yang  belum  tepat  terhadap  kegiatan  operasional  Bank Syariah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pandangan  yang  belum  tegas  mengenai  bunga bank dari para ulama, dan kurang perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
c. Frekuensi sosialisasi yang dilakukan belum optimal.
d. Jaringan kantor yang masih terbatas.
e. SDM yang ahli dibidang Bank Syariah masih terbatas.
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
f. Persaingan  produk  perbankan  konvensional  yang  ketat  sehingga  mempersulit Bank  Syariah  dalam  memasuki  segmen  pasar.  Upaya  mengatasi  permasalahan tersebut ternyata  Bank  Syariah  sudah  mempunyai  strategi  tertentu  yaitu  strategi pengembangan  perbankan  syariah  diarahkan  untuk  meningkatkan  kompetensi usaha  yang  sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah.  Upaya  pemerintah  untuk  merealisasikan  hal  tersebut  ditempuh  melalui empat langkah utama yaitu:
1) Penyempurnaan  ketentuan  dalam  hal  ini  bank  syariah  sudah  mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mengatur semua kegiatan bank syariah.
2) Pengembangan  jaringan  kantor  bank  syariah  dalam  hal  ini  bank  syariah dalam hal ini bank syariah sudah membuka kantor cabang diberbagai pelosok daerah  yang  memudahkan  akses  masyarakat  untuk  bertransaksi  pada  bank syariah.
3) Pengembangan piranti moneter, ini ditujukan untuk pengembangan keuangan dengan  jumlah  besar  atau  yang  dihubungkan  dengan  dana-dana  yang dialokasikan bank syariah.
4) Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  bank  syariah  yang  harus  dilakukan  secara kontinyu  (terus-menerus)  sehingga  bank  syariah  menjadi  bank  yang didambakan oleh masyarakat luas.
Secara  khusus  peranan  bank  syariah  secara  nyata  dapat  terwujud  dalam  aspek- aspek berikut.
a) Menjadi  perekat  Nasionalisme  baru,  artinya  bank  syariah  dapat  menjadi fasilitator  aktif  bagi  terbentuknya  jaringan  usah  ekonomi  kerakyatan.  Di samping  itu  bank  syariah  perlu  mencontohkan  keberhasilan  serikat  dagang islam,  kemudian  ditarik  keberhasilan  untuk  masa  kini  (Nasionalisme, Demokratis, Religius, Ekonomi).
b) Memberdayakaan  ekonomi  umat  dan  beroperasi  secara  transparan.  Artinya pengelolaan  bank  syariah  harus  didasarkan  pada  visi  ekonomi  kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasional yang transparan.
c) Memberikan return yaang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan  janji  yang  pasti  mengenai  return  (Keuntungan)  yang memberikan  return  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  bank konvensional.  Selain  itu  nasabah  pembiayaan  akan  memberikan  bagi  hasil sesuai  dengan  keuntungan  yang  diperolehnya.  Oleh  karena  itu  pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
d) Mendorong  penurunan  spekulasi  di  pasar  keuangan.  Artinya  bank  syariah mendorong  terjadinya  transaksi  produktif  dari  dana  masyarakat.  Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
e) Mendorong  pemerataan  pendapatan,  artinya  bank  syariah  bukan  hanya mengumpulkan  dana  pihak  ketiga  saja,  namun  dapat  mengumpulkan  dana zakat,  Infaq,  Shadaqah  (ZIS).  Dana  ZIS  dapat  disalurkan  melalui  Qardhul
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Hasan,  sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada akhirnya dapar terjadi pemerataan ekonomi.
f) Peningkatan efesiensi mobilisasi dana, artinya adanya produk al-mudharabah al-muqayyadah,  bearti  terjadi  kebebasan  bank  untuk  melakukan  investasi atas  dana  yang  diserahkan  oleh  investor,  maka  bank  syariah  sebagai finansial  arranger ,  bank  memperoleh  komisi  atau  bagi  hasil,  bukan  karena spread bunga.
g) Uswah hasanah implementasi moral dalam peyelenggaraan usaha bank.
h) Salah satu penyebab terjadinya krisis adanya korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Bank  syariah  karena  sifatnya  sebagai  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  wajib memposisikan  diri  sebagai  uswatun  hasanah  dalam  implementasi  moral  dan  etika bisnis  yang  benar  atau  melaksanakan  etika  dan  moral  agama  dalam  aktivitas ekonomi.
b. Peran Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  memiliki  18.000  lebih  pulau(sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni) yang menyebar sekitar katulistiwa. Luas seluruhnya 1.919.440  km2  dengan  panjang  hampir  sama  dengan  Benua  Eropa  atau  dari  pantai barat  ke  pantai  timur  Amerika  serikat.  Islam  adalah agama  mayoritas  yang  dipeluk oleh  sekitar  88,2%  penduduk  indonesia, yang  menjadikan indonesia  negara  dengan banyak penduduk muslim terbanyak di dunia (Karnaen & Hendri, 2007).
Potensi  yang  sangat  besar  adalah  Agrobisnis  dan  usaha  kecil  menengah (UKM).  Produk  Agrobisnis  yang cukup  berpotensi di daerah adalah produk-produk minyak  kelapa  sawit  dan  turunannya,  karet  dan  barang-barang  karet,  kayu  dan produk  kayu,  pulpen  dan  kertas,  ikan  dan  udang,  teh,  kopi,  lada,  pala,  kulit  dan barang  kulit,  serta  beragam  jenis  bumbu  dan  rempah-rempah.  Rata-rata  kredit  atau pembiayaan  dalam  prinsip  syariah  yang  diberikan  untuk  sektor  pertanian  dalam mengusahakan produk-produk agrobisnis di atas antara tahun 1996-2002 adalah 7,29 persen dari total kredit yang diberikan oleh perbankan.
Untuk sektor UKM sendiri saat ini terdapat lebih dari 39 juta unit usaha mikro dan  kecil  (99.8%  dari  seluruh  jumlah  perusahaan  di  Indonesia)  dan  55.000  unit berskala menengah (1,14% dari seluruh perusahaan). Dengan jumlah tersebut, UKM mampu menyerap 73,5 juta orang tenaga kerja (82% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia)  serta  memberikan  kontribusi  hingga  58%  dari  total  produk Domestik Bruto Nasional .
Berkaca  pada  data  dan  fakta  tersebut  di  atas  bahwa  bank  syariah  dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa peranan  perbankan  syariah  dalam  rangka  pertumbuhan  ekonomi  daerah  sangat besar.Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan  satu  asas  dari  tiga  asas  pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah  Penciptaan stabilitas, Penciptaan pertumbuhan, dan Penciptaan  pemerataan.  Penciptaan  pertumbuhan  ekonomi  akan  menciptakan lapangan  kerja-lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat.  Paling  tidak  dengan  adanya
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pertumbuhan ekonomi (khususnya di daerah) dapat menghilangkan atau mengurangi pengangguran di daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat  dicapai  jika  tercipta  peluang  usaha  yang sama  bagi  anggota  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  jika  sistem  usaha  yang diterapkan bagi hasil. Penyertaan bagi hasil dalam istilah perbankan syariah ada dua jenis yaitu Mudharabah dan Musyarakah dan penyertaan dan dalam bentuk jual beli ada  tiga  jenis  yaitu  murabahah,  salam,  istishna.  Jika  kedua  jenis  penyertaan  ini dilakukan  di  masyarakat  maka  Insya  Allah  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang diharapkan akan tercapai.
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  menyebutkan  jenis  bank  terdiri  dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Baik Bank Umum ataupun BPR sesuai dengan pasal 1 Undang-undang  yang sama dapat melaksakan kegiatan usaha berdasarkan  prinsip  syariah.  Berbeda  dengan  Bank  Umum,  pasal  37,  ayat  2  dari peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor:  6/17/PBI2004  menyebutkan  bahwa  Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat membuka kantor cabang di wilayah provinsi  yang  sama  dengan  kantor  pusatnya.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  UU  No. 21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah,  yang  mengisyaratkan  bahwa  BPRS adalah  Banknya  daerah  karena  wilayah  kerjanya  hanya  terbatas  disekitar  wilayah provinsi  saja.  Sesuai  pula  dengan  pasal  2  PBI  No.  6/17/PBI/2004  bentuk  badan hukum  BPRS  dapat  berupa  perseroan  Terbatas  (PT),  Koperasi,  atau  Perusahaan Daerah. BPRS adalah perusahaan daerah yang sebagian besar (mayoritas) sahamnya dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  tingkat  I/provinsi  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah.  BPRS  dapat  juga  berbentuk hukum  perusahaan  daerah  yang  sahamnya  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah,  baik pemerintah daerah tingkat I maupun daerah tingkat II.
Pemerintah  daerah  yang  ingin  perekonomian  di  wilayahnya  memberikan kemakmuran  terdidik  dan  terlatih,  dapat  disinergikan  untuk  meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu infrasruktur ekonomi yang telah teruji kinerjanya adalah perbankan syariah. Akan bisa dibuktikan nanti besarnya akselarasi pertumbuhan ekonomi di negara ini apabila disetiap daerah tingkat II telah berdiri  sebuah  BPRS.  Dengan  jumlah  kabupaten  dan  kota  di  seluruh  indonesia sebanyak  444  buah,  maka  apabila  terdapat  1  BPRS  di  setiap  kabupaten  dan  kota dengan  modal  disetor  1  miliar  rupiah,  maka  kegiatan  ekonomi  riil  telah  diinjeksi dengan  444  miliar  rupiah.  Suatau  dana  yang  tidak  besar  bagi  setiap  pemerintah daerah dan hal itu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah minimal 10 kali dan diseluruh negeri ini minimal 20 kali.
c. Usaha Kecil Mikro
Menurut  UU  No.  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  ini.  Sedangkan  usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai,atau  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro dapat dilihat pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:
1. Usaha  Mikro  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada pasal 6 ayat disebutkan bahwa:
1. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp 50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan tempat usaha
2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus juta rupiah)
Menurut  Rudjito  (2003:  40)  setidaknya  ada  empat  aspek  utama  yang  mejadi alasan mengapa UKM memiliki peran strategis, yaitu:
1. Aspek  majerial,  yaitu  meliputi:  peningkatan  produktivitas/omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yaitu meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN  dankewajiban  untuk  menyalurkan  kredit/pembiayaan  bagi  usaha  kecil minimum 20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit.
3. Pengembangan  program  kemitraan  dengan  usaha  besar  baik  lewat  sistem  hulu- hilir ( forward linkage ) keterkaitan hilir-hulu ( backward linkage ), modal ventura, atau subkontak.
4. Pengembangan  sistem  sentra  industri  kecil  dalam  suatu  kawasan  apakah berbentuk  PIK  (Permukiman  Industri  Kecil),  LIK  (Lingkungan  Industri  Kecil), SUIK  (Sarana  Usaha  Industri  Kecil),  yang  didukung  UPT  (Unit  Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan  untuk  bidang  usaha  dan  daerah  tertentu  lewat  KUB  (Kelompok Usaha  Bersama),  Kopinkra  (Koperasi  Industri  Kecil  dan  Kerajinan)  (Soemitra, 2009).
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## METODELOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  juga  berarti penelitian  yang  dilakukan  dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada (Moeleng,  2001:  5).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yakni  penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang  hubungan-hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan-pandangan serta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan  pengaruh  pada  suatu  fenomena (Hasan, 2002:14). Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status  kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988: 63).
2. Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  sumber  data  Primer  dan  sumber data Skunder.
a. Sumber data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2009: 122).
b. Sumber data Skunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data  yang  kita  butuhkan  (Arikunto,  1992:  107).  Data  ini  diperoleh  melalui dokumen-dokumen,  catatan-catatan,  buku-buku,  majalah,  dan  sumber  lain  yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun  tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan secara langsung atau tidak secara langsung atau objek  yang  diteliti  dengan  menggunakan  instrumen  penelitian.  Tehnik  ini memiliki  dua  cara  yaitu  pengamatan  terstruktur  dan  tidak  terstruktur (Muhammad, 2008: 18).
b. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus diteliti,  dan  juga  apabila  peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari  responden  yang lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/kecil.  Teknik  pengumpulan data  ini  mendasarkan  diri  pada  laporan  tentang  diri  sendiri atau self-report , atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2010: 194).
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebagian data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian,  cendera  mata,  laporan,  artefak  dan  foto  dan  bahan  dokumenter  terbagi beberapa  macam,  yaitu  autobiografi,  surat  pribadi,  buku  atau  catatan  harian,
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
memorikal,  klipping,  dokumen  pemerintah  atau  swasta,  data  di server dan flashdisk , dan data tersimpan di website (Sugiyono, 2010: 141).
4. Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mengatur  urutan  data  dan  mengorganisasikan kedalam  suatu  pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  lebih  mudah  dibaca dan  diinterpretasikan  (Moeleng,  2001:  7).  Menurut  Miles  dan  Huberman  dan  juga Yin  yang  dikutip  oleh  Imam  Suprayogo  dan  kawan-kawan  dalam  buku  Metedologi Penelitian  Sosial-Agama  2003  Menyebutkan,  tahap  analisis  data  dalam  penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak:
a. Peneliti  mengumpulkan  data  dari  penelitian  lapangan,  baik  primer  maupun skunder  pengumpulan  ini  dimaksudkan  untuk  mengklasifikasikan  data  yang relevan dengan tujuan penelitian.
b. Melakukan  pemilihan  data  (reduksi  data)  yang  memiliki  hubungan  antara yang  satu  dengan  yang  lain  dalam  hal  ini  ditujukan  untuk  mngetahui bagaimana peran bank dalam menumbuh kembangkan usaha kecil di Bangka Belitung.
c. Kemudian  melakukan  penyajian  data (display  data) yang  dapat  dicapai apabila telah memenuhi kriteria tertentu.
d. Terakhir  peneliti  menarik  kesimpulan/verifikasi  dan  memberikan  saran (Suprayono, 2003: 195).

## HASIL PENELITIAN
1. Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung  dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pembiayaan  pada  dasarnya  diberikan  atas  dasar  kepercayaan.  Dengan demikian,  pemberian  pembiayaan  adalah pemberian  kepercayaan.  Hal  ini  berarti prestasi  yang  diberikan  benar-benar  harus  diyakini  dapat  dikembalikan  oleh penerima  pembiayaan  sesuai  dengan  waktu  dan  syarat-syarat  yang  disepakati bersama.
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  menjadi  penting  dalam  perekonomian  di Indonesia  khususnya  di  Bangka  Belitung  dikarnakan  UMKM  adalah  salah  satu penyerap  tenaga  kerja  yang  besar  jika  dibandingkan  dengan  jenis  usaha  lain, membuat  masyarakat  menjadi  kreatif  dan  mandiri  dalam  hal  ekonomi  serta mengurangi  pengangguran  akibat  dampak  dari  permasalahan  ekonomi  yang dijelaskan dipendahuluan diatas.
a. Hasil wawancara
Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap narasumber yang dimana disini adalah Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung, Head  Financing dan Marketing  Financing membenarkan  bahwa  fakta dilapangan  saat  ini  seperti  merosotnya  perekonomian  masyarakat  akibat  dari harga-harga komoditas yang turun dan menipisnya lahan untuk menambang serta
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
regulasi  yang memberatkan penambang berdampak pada pendapatan masyarakat Bangka Belitung yang mayoritasnya petani dan penambang.
Mengenai pendanaan dan permodalan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung  kepada  para  masyarakat  yang memerlukan  dana  untuk  memulai  ataupun  meneruskan  UMKM  yang  telah  ada berhak  mendapatkan  pembiayaan  selama  itu  tidak  bertentangan  dengan  syariah Islam.  Dalam  hal  ini  peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka Belitung  adalah  pemberi  pembiayaan  dan  pengawasan,  saran  dan  nasehat  yang membangun.
Dalam  pemberian  pembiayaan  untuk  masyarakat  Bangka  Belitung  tentunya harus  melewati  proses-proses  yang  sudah  ditetapkan  diantaranya  analisa pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan.
Berikut ini dijelaskan secara singkat bahwa pelaksanaan produk pembiayaan usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Koba yaitu:
1) Permohonan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  calon  peminjam  dana  tersebut dianalisa  oleh  pihak  Bank.  Analisa  pembiayaan  dapat  dilakukan  dengan berbagai  metode  sesuai  kebijakan  bank.  Pada  umumnya  sering  digunakan metode analisa 5 C, yang meliputi :
a) Character (Karakter)
Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numeric.  Namun  demikian,  hal  ini  merupakan  pintu  gerbang  utama  proses persetujuan  pembiayaan.  Kesalahan  dalam  menilai  karakter  calon  nasabah dapat  berakibat  fatal  pada  kemungkinan  pembiayaan  terhadap  orang  yang beritikad  buruk  seperti  berniat  membobol  bank,  penipu,  pemalas,  pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.
b) Capacity (Kapasitas atau Kemampuan)
Kapasitas  calon  nasabah  sangat  penting  untuk  memahami  kemampuan seseorang  untuk  berbisnis.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  watak  yang  baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan  hal  ini  dapat  terindikasi  dari  referensi  atau  kurikulum  yang dimilikinya.  Untuk  perusahaan  hal  ini  dapat  terlihat  dari  laporan  keuangan dan past performance usaha.
c) Capital (Modal)
Analisa  modal  diarahkan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabahnya sendiri tidak  yakin  akan  usahanya,  maka  orang  lain  akan  lebih  tidak  yakin.  Untuk mengetahui  hal  ini,  maka  bank  harus  melakukan  analisa  neraca  sedikitnya dua  tahun  dan  melakukan  analisa  rasio  untuk  mengetahui  likuiditas, solvatbilitas dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud.
d) Condition (Kondisi)
Analisa  ini  diarahkan  pada  kondisi  sekitar  yang  secara  langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan usaha property,
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain- lain.  Kondisi  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank  adalah  keadaan  ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon  nasabah,  keadaan  pemasaran  dari  hasil  usaha  calon  nasabah,  prospek usaha  di  masa  yang  akan  datang  dan  kebijakan  pemerintah  yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.
e) Colleteral ( Jaminan)
Analisa  ini  diarahkan  terhadap  jaminan  yang  diberikan.  Jaminan  dimaksud  harus mampu  mengcover  resiko  bisnis  calon  nasabah.  Analisa  ini  dilakukan  dengan  (1) meneliti  kepemilikan  jaminan  yang  diserahkan  (2)  mengukur  dan  memperkirakan stabilitas  harga  jaminan  dimaksud  (3)  memperhatikan  kemampuan  untuk  dijadikan uang  dalam  waktu  relative  singkat  tanpa  harus  mengurangi  nilainya  (4) memperhatikan pengikatannya/akadnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi (5)  rasio  jaminan  terhadap  terhadap  jumlah  pembiayaan;  sehingga  semakin  tinggi rasionya  tersebut,  maka  semakin  tinggi  kepercayaan  bank  terhadap  kesungguhan calon  nasabah  (6)  marketabilitas  jaminan,  jenis  dan  alokasi  jaminan  sangat menentukan tingkat marketable. Rumah yang berharga mahal bisa jatuh nilai jualnya hanya karena terletak di lokasi yang sulit dijangkau.
2) Produk  pembiayaan  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka Belitung  sendiri  ada  10  produk  diantaranya  adalah  pembiayaan  Al- Murabahah,  Al-Mudharabah,  Al-Musyarakah,  Al-Ijarah,  Al-Qordhul  Hasan, Rhan, Kesehatan, Pendidikan, Umrah, Istishna.
3) Pelaksanaan  pemberian  pembiayaan  itu  sendiri  adalah  nasabah  harus memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  pembiayaan  UMKM  yang  telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia itu sendiri, diantaranya: Adapun persyaratan dan ketentuan pembiayaan UMKM
(a) Persyaratan pembiayaan pada sektor UMKM.
(1) Surat permohonan
(2) Foto berwarna suami istri 1 lembar (4x6 atau 3x2)
(3) Fotocopy KTP suami dan istri
(4) Fotocopy kartu keluarga
(5) Fotocopy surat nikah
(6) Slip gaji fotocoy 3 bulan terakhir atau data penghasilan
(7) Surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan atau SK terakhir
(8) Rekening 6 bulan terakhir
(b) Ketentuan umum
(1) Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
(2) Masa kerja minimum 1 tahun
(3) Permohonan diatas 1 juta wajib NPWP
(4) Jangka waktu pengembalian modal kerja 1-5 tahun
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
(c) Biaya-biaya diawal yang harus dikeluarkan
(1) Biaya administrasi bank
(2) Biaya asuransi jiwa dan kebakaran atau kerugian usaha
(3) Biaya notaris
(4) Cadangan angsuran
(d) Ketentuan lain-lain
(1) Fotocopy dokumen SHM/SHGB
(2) Surat keterangan usaha dari kelurahan
(3) Fotocopy NPWP
(4) Fotocopy TDP, SITU, SIUP atau izin domisili dan kelengkapan usaha lainnya
(5) Company profil pemilik usaha
(6) Akte pendirian dan perubahannya
(7) Surat pengesahan dari departeme kehakiman
(8) Fotocopy rekening koran 6 bulan terakhir
(9) Laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir
(10) Fotocopy dokumen PBB tahun terakhir
(11) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha.
2. Kendala  Bank  Pengkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung  dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pertumbuhan  ekonomi  syariah  diindonesia  yang  belum  begitu  maksimal  jika dibandingkan dengan malaysia dilatar belakangi banyak faktor-faktor diantaranya pengembangan struktur  yang inovatif, perlakuan hukum yang jelas, stratrgi  yang fokus  dalam  pengembangan  sistem  keuangan  Islam  yang  secara  komprehensif, framework syariah  yang  jelas,  serta  didukung  oleh  pemerintah  dan  kesadaran masyarakat yang tinggi akan ekonomi Islam.
a. Hasil wawancara
Dari  hasil  wawancara  terhadap  narasumber  yang  dimana  disini  adalah
Pimpinan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung, Head Financing dan Marketing  Financing sama-sama  membenarkan  bahwa  fakta dilapangan  saat ini  seperti  kesadaran  masyarakat  yang  kurang  untuk  memajukan perbankan syariah khususnya  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Bangka Belitung  sehingga  kurangnya  SDM  yang  ada  serta  regulasi-regulasi  yang  dibuat pemerintah belum berpihak kepada perbankan syariah itu sendiri.
Adapun  masalah  yang  dihadapi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Bangka Belitung diantaranya adalah:
1) Masalah permodalan, setiap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan  usahanya  tentu  memerlukan  modal,  dalam  hal  ini  bank berperan penting untuk memberikan pelaku usaha tersebut pembiayaan namun disisi  lain  pembiayaan  harus  menggunakan  jaminan  yang  sudah  menjadi
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
aturan  pihak  perbankan  dalam  menyalurkan  pembiayaannya.  Adanya  syarat jaminan  sedikit  besarnya  menjadi  kendala  bagi  pelaku  usaha  untuk mendapatkan modal usahanya. Dan bank tidak mau memberikan pembiayaan jika tidak adanya jaminan atas pembiayaan tersebut.
2) Masalah  SDM,  Ekonomi  Islam  khususnya  perbankan  syariah  di  Indonesia masih  tergolong  baru  sehingga  belum  banyaknya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  mampuni  dalam  melakukan  aktifitas  keuangan  ini  dan  masih banyak  bank  yang  merekrut  praktisi-praktisi  yang  bukan  dari  latar  belakang keuangan.
3) Kebijakan Pemerintah, dalam hal ini pemerintah masih berpihak kepada bank konvensional  dibandingkan  dengan  bank  syariah  sehingga  perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukunyan dari pemerintah secara maksimal.
4) Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM.  Mereka  hanya  membantu  memberi  pembiayaan  kepada  masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah  saja  tidak  membantu  mengembangkan  seperti  memberi  pelatihan- pelatihan  agar  nasabah  memiliki  keterampilan  agar  dapat  bersaing  dengan yang lain.

## PEMBAHASAN
Fakta dilapangan saat ini seperti merosotnya perekonomian masyarakat akibat dari  harga-harga  komoditas  yang  turun  dan  menipisnya  lahan  untuk  menambang serta  regulasi  yang  memberatkan  penambang  berdampak  pada  pendapatan masyarakat Bangka Belitung yang mayoritasnya petani dan penambang.
Disini  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung  sebagai pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada para masyarakat yang memerlukan dana  untuk  memulai  ataupun  meneruskan  UMKM  yang  telah  ada  dan  berhak mendapatkan  pembiayaan  selama  itu  tidak  bertentangan  dengan  syariah  Islam  dan telah  melengkapi  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  perbankan. Dalam  hal  ini  peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung adalah pemberi pembiayaan dan pengawasan, saran dan nasehat yang membangun.
Disisi lain apa saja yang menjadi kendala dilapangan Bank Pengkreditan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergambarkan sebagai berikut  diantaranya  adalah Pertama, adanya  syarat  jaminan  yang  harus  dipenuhi calon nasabah utuk melakukan pembiayaan dan ini menjadi kendala bagi yang tidak punya  jaminan. Kedua, Ekonomi  Islam  khususnya  perbankan  syariah  di  Indonesia masih  tergolong  baru  sehingga  belum  banyaknya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang mampuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut  praktisi-praktisi  yang  bukan  dari  latar  belakang  keuangan. Ketiga, Kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada bank konvensional dibandingkan dengan  bank  syariah  sehingga  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
menjadi  lambat  dan  susah  untuk  berkembang  jika  tidak  adanya  dukungannya  dari pemerintah secara maksimal. Keempat, Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya  dalam  mengembangkan  UMKM.  Mereka  hanya  membantu  memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang  sudah  dipenuhi  oleh  nasabah  saja  tidak  membantu  mengembangkan  seperti memberi  pelatihan-pelatihan  agar  nasabah  memiliki  keterampilan  agar  dapat bersaing dengan yang lain.

## KESIMPULAN
1. Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka  Belitung  dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dalam  pemberian  pembiayaan  untuk  masyarakat  Bangka  Belitung  tentunya harus  melewati  proses-proses  yang  sudah  ditetapkan  diantaranya  analisa pembiayaan,  nasabah  harus  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  pembiayaan tersebut diantaranya:
a. Permohonan pembiayaan  yang diajukan oleh calon peminjam dana tersebut dianalisa  oleh  pihak  Bank.  Analisa  pembiayaan  dapat  dilakukan  dengan berbagai  metode  sesuai  kebijakan  bank.  Pada  umumnya  sering  digunakan metode  analisa  5  C,  yang  meliputi  : Character (Karakter), Capacity (Kapasitas  atau  Kemampuan), Capital (Modal), Condition (Kondisi), Colleteral ( Jaminan).
b. Produk  pembiayaan  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka Belitung  sendiri  ada  10  produk  diantaranya  adalah  pembiayaan  Al- Murabahah,  Al-Mudharabah,  Al-Musyarakah,  Al-Ijarah,  Al-Qordhul  Hasan, Rhan, Kesehatan, Pendidikan, Umrah, Istishna.
c. Pelaksanaan  pemberian  pembiayaan  itu  sendiri  adalah  nasabah  harus memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  pembiayaan  UMKM  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  Bank  Muamalat  Indonesia  itu  sendiri,  diantaranya: Persyaratan  pembiayaan  pada  sektor  UMKM,  Ketentuan  umum,  Biaya-biaya diawal yang harus dikeluarkan, Ketentuan lain-lain.
2. Kendala  yang  dihadapi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Bangka Belitung dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
a. Masalah  pembiayaan  yang  harus  menggunakan  jaminan  menyulitkan masyarakat yang tidak punya jaminan.
b. Masalah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang  mampuni  dalam melakukan  aktifitas  keuangan  ini  dan  masih  banyak  bank  yang  merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan.
c. Kebijakan  pemerintah  masih  berpihak  kepada  bank  konvensional dibandingkan  dengan  bank  syariah  sehingga  perkembangan  perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukunyan dari pemerintah secara maksimal.
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
d. Bank  syariah  dalam  hal  ini  belum  maksimal  perannya  dalam mengembangkan  UMKM.  Mereka  hanya  membantu  memberi  pembiayaan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dengan  persyaratan-persyaratan yang  sudah  dipenuhi  oleh  nasabah  saja  tidak  membantu  mengembangkan seperti  memberi  pelatihan-pelatihan  agar  nasabah  memiliki  keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain.

## SARAN
1. Diharapkan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Bangka  Belitung tidak  hanya  memberikan  pembiayaan  kepada  masyarakat  namun  lebih  daripada itu  seperti  menyarankan,  mengarahkan  serta  memberi  pelatihan-pelatihan khususnya bagi pengusaha UMKM.
2. Adanya  regulasi  pembiayaan  yang  diterapkan  namun  tanpa  jaminan  agar masyarakat  yang  tidak  punya  jaminan  bisa  menjadi  nasabah  pembiayaan  untuk memulai usahanya ataupun melanjutkan usahanya.
3. Bagi  praktisi  keuangan  syaraiah  dan  mahasiswa  syariah  agar  terus mensosialisasikan  ekonomi  syariah  khususnya  perbankan  syariah  agar masyarakat kita lebih sadar bahwa pentingnya perbankan syariah ini.
4. Bagi  pemerintah  agar  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  tepat  dalam memajukan ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah agar menjadi sistem ekonomi yang unggul.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  F.  (2011).  Analisis  Usaha  Mikro  dan  Kecil  Setelah  Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Semarang. Skripsi. Universitas Diponogoro Semarang.
Arikunto,  S.  (1992).  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.    Jakarta:  PT. Rieneka Cipta.
Bungin,  B.  (2009).  Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainny. Jakarta: Kencana.
Haryanti,  N.  (2010).  Peran  Bank  Syariah  Dalam  Mengoptimalkan  Umkm  Kota Yogyakarta. Tesis. UIN Sunankalijaga.
Hasan,  I.  (2002).    Pokok-pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Media Group.
Jaya,  C.  (2014).  Peran  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Bangka  Belitung  dalam Menumbuh  Kembangkan  Usaha  Kecil  di  Kecamatan  Lepar  Pongok  (Studi Analisis  Terhadap  Produk  Pembiayaan  Murabahah  di  Cabang  Toboali). Skripsi. STAIN SAS Bangka Belitung.
Vol.5 / No.1: 36-52,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Karnaen A. Perwaatmadja & Hendri Tanjuang. (2007). Bank Syariah, Teori, Praktik,
Dan Peranannya. Jakarta: Celectial Publishing.
Moeleng,  ,  L,  J.  (2001).  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Mokhamad  Yanuar  Pradita.  (2010).  Pengaruh  Fuungsi  Intermediasi  Perbankan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia.  Skripsi.  Program  Studi  Ekonomi dan Studi Pemangunan.
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
Muhammad.  (2005).  Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah.  Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
Muhammad.  (2008).  Metodelogi  Penelitian  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Nazir, M. (1988). Metodologi Penelitian Cet Ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia
Soemitra, Andri. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Sugiyono. (2010).  Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suprayono,  I,  dkk.  (2003).  Metodelogi  Penelitian  Sosial-Agama.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Veitzhal Rivai dkk. (2007). Bank dan Financial Institution Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Wiroso. (2009). Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.