## Jurnal Wacana Ekonomi

## Fakultas Ekonomi Universitas Garut
P-ISSN : 1412-5897;   E-ISSN : 2715-517X
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut
Ela Sulistiana 1 ; Muslim Alkautsar 2 ; Dida Farida Latipatul Hamdah 3
1 Universitas Garut 24022118063@fekon.uniga.ac.id
2 Universitas Garut malkautsar@uniga.ac.id
3 Universitas Garut didafaridalh@uniga.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P2)  dan  kontribusinya  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Garut.  Penelitian  ini  memanfaatkan  metode kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif,  data  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  teknik  penelitian  kepustakaan, penelitian lapangan dan studi internet. Teknik analisis data dalam Penelitian ini yaitu model  Miles  dan  Huberman  dengan  data reduction,  display,  conclusion  drawing/ verification .  Hasil  penelitian  ini  menampilkan  efektivitas  penerimaan  PBB-P2  di Kabupaten  Garut  periode  2016-2020  berada  dalam  kategori  sangat  efektif  yaitu sebesar 104,17%. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut periode 2016-2020 berada  dalam  kategori  sangat  kurang  yaitu  sebesar  7,83%.  Dan  penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun berfluktuasi dan tidak terealisasi dengan baik.
Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
This study aims to measure the effectiveness of rural and urban land and building tax revenue (PBB P2) and its contribution to local revenue in Garut Regency. This study utilizes qualitative methods and descriptive approaches, the research data are primary  and  secondary  data.    Data  collection  techniques  with  library  research techniques, field research and internet studies. The data analysis technique in this study  is  the  Miles  and  Huberman  model  with  data  reduction,  display,  conclusion drawing/verification. The results of this study show that the effectiveness of PBB-P2 receipts in Garut Regency for the 2016-2020 period is in the very effective category, which  is  104.17%.  The  contribution  of  rural  and  urban  land  and  building  tax revenues to local revenue in Garut Regency for the 2016-2020 period is in the very poor category, which is 7.83%. And local revenue receipts in Garut Regency from year to year fluctuate and are not realized properly.

## Keywords: Contribution, Effectiveness, Local Revenue

## 1 Pendahuluan
Otonomi  daerah  dapat  disebut  sebagai  daerah  yang  memiliki  hak  untuk  mengendalikan  rumah tangganya  secara  mandiri.  Ciri-ciri  daerah  ada  dua,  yaitu  dilihat  dari  segi  keuangannya  yang digunakan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  pemerintah  daerah,  dan  yang  kedua  yaitu meminimalkan  ketergantungan  terhadap  bantuan  pusat  (Khoirul  Fuad  &  Nadya  Nur  Hapsari, 2020).
Diberikannya  otonomi  kepada  daerah  disebabkan  oleh  adanya  reformasi.  Hal  tersebut  terjadi karena  adanya  harapan  agar  daerah  dapat  mengendalikan  rumah  tangganya  secara  mandiri. Pendapatan asli daerah akan meningkat apabila pemerintah daerah dapat mengendalikan rumah tangganya  secara  mandiri  dalam  melakukan  pembangunan  dan  mengoptimalkan  otonomi daerahnya.  Yang  disebut  dengan  pendapatan  asli  daerah  adalah  perolehan  didapat  dari pengambilan  iuran  kepada  masyarakat  yang  berada  pada  daerah  tersebut  dan  salah  satu pendapatannya adalah dari pajak daerah (Raudhatun Wardani & Wida Fadhlia, 2017).
Ada dua dampak yang mungkin akan terjadi dari otonomi daerah, yang pertama dampak positif yaitu  semakin  besarnya  tanggung  jawab  serta  wewenang  yang  daerah  dapatkan  dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, yang kedua kemungkinan munculnya dampak negatif yaitu terjadinya KKN yang berasal dari pusat (Eny Fahrati et al., 2017).
Kabupaten  Garut  merupakan  daerah  otonom.  Selain  itu  kekayaan  sumber  daya  alam  yang melimpah  dimiliki  oleh  Kabupaten  Garut,  maka  dari  itu  Kabupaten  Garut  diharapkan  mampu memaksimalkan  sumber  daya  alam  tersebut  dengan  mendorong  penduduk  lokal  agar  mampu menaati  kewajiban  menyetor  pajak  dengan  membayar  pajak  terkait  agar  mampu  menunjang optimalisasi pemasukan daerah.
Tabel 1: Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tahun 2016-2020
No Tahun Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2) Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2) 1 2016 25.585.778.100 26.148.983.974 2 2017 36.993.209.183 37.629.197.130 3 2018 42.512.208.440 41.063.475.219 4 2019 43.000.000.000 41.779.602.292 5 2020 33.086.887.400 40.751.055.177
Pada  tabel  1,  dapat  dipahami  umumnya  perolehan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan di Kabupaten Garut setiap periodenya terjadi kenaikan dan telah memenuhi ketetapan, kecuali  periode  2018  dan  2019  realisasinya  mengalami  pertumbuhan  namun  belum  mampu memenuhi  ketetapan  yang  telah  ditentukan.  Dan  pada  tahun  2020  target  perolehan  serta realisasinya mengalami penurunan.
Dikutip dari bapenda.garutkab.go.id, Bapenda Kabupaten Garut menegur 5 wajib pajak di daerah perkotaan  Kabupaten  Garut  selama  2  tahun  menunggak  pajak  bumi  dan  bangunan  sebesar  Rp 30.000.000.  Kepala  Bapenda  Kabupaten  Garut,  Basuki  Eko  mengatakan  terdapat  lima  potensi
pajak yang tidak taat membayar kewajibannya yaitu  pajak bangunan rumah, toko dan pabrik di wilayah perkotaan Garut. Potensi pajak tersebut merupakan potensi pajak yang besar, tetapi tidak mematuhi  aturan  membayar  pajak,  besaran  tunggakan  pajaknya  Rp  8.000.000-Rp  30.000.000. Seluruh  bangunan  yang  menunggak  diberi  sanksi  dengan  dipasang  stiker  peringatan  bahwa pemilik  bangunan  tersebut  belum  membayar  pajaknya  selama  dua  tahun.  Upaya  mediasi  telah dilakukan antara Dispenda dengan pemilik bangunan tapi pemilik bangunan tersebut masih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak hingga menunggak selama dua tahun. Sebelum dilakukan  mediasi  terdapat  15  objek  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  tapi  setelah dilakukan mediasi hanya lima bangunan yang dipasang stiker.
Kasus di atas tentunya mempengaruhi pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Garut, karena  PBB-P2  merupakan  sumber  penerimaan  pajak  yang  berpotensi  dan  kontribusinya berdampak  besar  bagi  pendapatan  asli  daerah.  Maka  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Garut sangat penting untuk dilakukan.

## 2        Tinjauan Pustaka

## 2.1 Pajak Daerah
Mardiasmo  (2016)  menjelaskan  bahwa  pajak  daerah  yaitu  pembayaran  wajib  untuk  wilayah tertagih baik pribadi atau badan dengan paksaan didasarkan regulasi pemerintah yang imbalannya diperoleh secara tidak langsung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

## 2.2   Efektivitas
Mardiasmo (2009) menjelaskan efektivitas adalah tolak ukur sukses tidaknya sebuah organisasi dalam  meraih  targetnya.  Jika  organisasi  sukses  meraih  target,  maka  organisasi  itu  dapat dikategorikan  telah  bekerja  secara  efektif.  Menurut  Halim  (2004)  untuk  mengetahui  tingkat efektivitas, maka digunakan rumus sebagai berikut:
Efektivitas = Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2) x 100% Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2)
Kemudian ditambahkan kriteria sebagai berikut:
Tabel 2: Interpretasi nilai efektivitas
Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

## 2.3 Kontribusi
Menurut  Mahmudi  (2011),  kontribusi  digunakan  sebagai  ukuran  seberapa  besar  pajak  daerah menyumbang pemasukan penerimaan daerah yang akan diketahui dengan melakukan pengkajian. Semakin besar pemasukan pajak tertentu maka semakin tinggi sokongan bagi  pemasukan daerah.
Menurut  Halim  (2004)  untuk  mengetahui  kontribusi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  maka  digunakan  rumus  sebagai berikut:
Kontribusi = Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P2) x 100% Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PBB P2)
Kemudian ditambahkan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3: Kriteria kontribusi
Persentase Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10-20% Kurang Efektif 20,10-30% Sedang 30,10-40% Cukup Baik 40,10-50% Baik Diatas 50% Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991

## 2.4   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa bumi adalah bagian bumi antara lain tanah, perairan pedalaman, laut di daerah. Lalu bangunan yaitu suatu kerangka konstruktif yang didirikan di atas tanah atau perairan. Dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pungutan atas pemilik, pemegang, penyewa yang memanfaatkan bumi dan bangunan, kecuali area yang ditujukan untuk tujuan pertanian, hutan dan tambang.

## 2.5 Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang didapat dan ditarik sesuai peundangan-undangan.

## 3 Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  sumbernya  yaitu data  primer  dan  sekunder.  Tekniknya  menerapkan  teknik  penelitian  kepustakaan,  penelitian lapangan dan studi internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model Miles-Huberman melalui data reduction, display, conclusion drawing/ verification .

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Garut
Tabel 4: Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)

## Tahun 2016-2020 di Kabupaten Garut
Tahun Target PBB P2 (Rp) (a) Realisasi PBB P2 (Rp) (b) Efektivitas (b/a)*100 Kriteria 2016 25.585.778.100 26.148.983.974 102,20% Sangat Efektif 2017 36.993.209.183 37.629.197.130 101,72% Sangat Efektif 2018 42.512.208.440 41.063.475.219 96,59% Efektif 2019 43.000.000.000 41.779.602.292 97,16% Efektif 2020 33.086.887.400 40.751.055.177 123,16% Sangat Efektif Rata-rata 104,17% Sangat Efektif
Gambar 1: Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
Dengan data di atas, efektivitas pada tahun 2016 yaitu 102,20% dan tahun 2017 yaitu 101,72% dikategorikan (sangat efektif), adapun tahun 2018 dan 2019 efektivitasnya mengalami penurunan yaitu  tahun  2018  efektivitasnya  96,59%  dan 2019  sebesar  97,16% dan  dikategorikan  (efektif). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Bapenda, penyebab dari penurunan efektivitas yaitu:
1. Kesulitan bagaimana meyakinkan wajib pajak agar disiplin membayar pajak.
2. Tidak ada insentif untuk petugas Bapenda karena sebagaimana di dalam Peraturan Bupati tentang tunjangan perbaikan penghasilan bahwa hal tersebut jadi pilihan apakah petugas memilih insentif atau lebih memilih untuk mengambil tunjangan PNS, sehingga tidak ada motivasi untuk petugas Bapenda dalam mengejar target.
3. Terdapat wajib pajak yang tidak ada objeknya artinya pada saat objek pajak mutasi kepada wajib  pajak  yang  lain  akan  tetapi  sppt  keluar  masih  atas  nama  wajib  pajak  pertama, sehingga wajib pajak enggan membayar pajaknya, hal ini disebabkan oleh lamanya proses perbaikan atau update data karena dalam penghapusan data membutuhkan  verifikasi dan validasi ke lapangan, tidak bisa semata-mata dihapuskan.
Meskipun pada tahun 2018-2019 efektivitasnya mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 efektivitasnya  mengalami  kenaikan  yaitu  menjadi  123,16%  dan  dapat  diklasifikasikan  (sangat efektif).  Hal  ini  dikarenakan  tahun  ini  pemerintah  menurunkan  target  yang  disebabkan  karena kekhawatiran  tidak  terealisasinya  target  karena  pandemi  covid,  akan  tetapi  realisasinya  justru
mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh terjadinya wabah covid-19 yang melanda Indonesia terutama di Kabupaten Garut yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat terhenti dan tidak sedikit perusahaan banyak yang merugi yang mengakibatkan banyak orang yang diberhentikan sementara akibat perekonomian yang tidak stabil.

## Pendapatan Asli Daerah
Tabel 5: Pendapatan asli daerah tahun 2016-2020 di Kabupaten Garut
Tahun Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) (a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) (b) Selisih Naik/ (Turun) (b-a) 2016 427.865.899.432 385.312.223.031 -42.553.676.401 2017 714.955.896.619 692.255.365.083 -22.700.531.536 2018 456.722.126.686 421.299.024.535 -35.423.102.151 2019 501.247.176.351 486.565.326.730 -14.681.849.621 2020 446.798.360.174 474.636.531.982 27.838.171.808
Gambar 2: Pendapatan asli daerah
Berdasarkan  data  di  atas,  periode  2016  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp 385.312.223.031  dan  target  pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp  427.865.899.432  artinya  pada tahun ini realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang ditentukan. Periode 2017 pendapatan asli daerah sebesar Rp 692.255.365.083 dari target sebesar Rp 714.955.896.619 atau selisih  Rp  22.700.531.536  yang  disebabkan  karena  pada  tahun  2017  pemerintah  daerah Kabupaten  Garut  terlalu  tinggi  dalam  menetapkan  target  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya,  tapi  dalam  realisasinya  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp 306.943.142.052  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya  Rp  385.312.223.031.  Periode  2018 pendapatan asli daerah sebesar Rp 421.299.024.535 dari target sebesar Rp 456.722.126.686 atau selisih Rp 35.423.102.151 dan realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp 270.956.340.548. Tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar Rp 486.565.326.730 dari target sebesar Rp 501.247.176.351 atau selisih Rp 14.681.849.621 dari target  yang  telah  ditentukan,  akan  tetapi  dalam  realisasinya  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp 65.266.302.195 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Garut terlalu  besar  dalam  menetapkan  target  pendapatan  asli  daerah,  sehingga  meskipun  realisasinya
meningkat dari periode sebelumnya akan tetapi secara APBD tidak tercapai. Tahun 2020 realisasi pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp  474.636.531.982  pendapatan  pada  tahun  ini  mengalami penurunan sebesar Rp 11.928.794.748 dari tahun sebelumnya, hal ini dampak dari wabah covid- 19 yang menyebabkan terjadinya penurunan dari beberapa komponen atau unsur pendapatan asli daerah yang signifikan. Yaitu disebabkan oleh adanya penurunan dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 15.266.645.178, selain itu disebabkan oleh penurunan dari pendapatan retribusi daerah sebesar  Rp  5.025.847.390.  Naik  turunnya  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  disebabkan  oleh komponen  atau  unsur  pendapatan  asli  daerah  itu  sendiri  yang  penerimaan  setiap  tahunnya berfluktuasi.

## Kontribusi Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bagi Penerimaan Daerah
Tabel  6:  Kontribusi  penerimaan  pajak  bumi dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  (PBB  P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut pada Tahun 2016-2020
Tahun Realisasi PBB P2 (a) Realisasi PAD (b) Kontribusi (a/b)*100 Kriteria 2016 26.148.983.974 385.312.223.031 6,79% Sangat Kurang 2017 37.629.197.130 692.255.365.083 5,44% Sangat Kurang 2018 41.063.475.219 421.299.024.535 9,75% Sangat Kurang 2019 41.779.602.292 486.565.326.730 8,59% Sangat Kurang 2020 40.751.055.177 474.636.531.982 8,59% Sangat Kurang Rata-rata 7,83% Sangat Kurang
Gambar 3: Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah
Data  di  atas  menjelaskan  bahwa  kontribusi  secara  keseluruhan  berkategori  sangat  kurang (7,83%),    hal  ini  dikarenakan  meskipun  realisasinya  selalu  tinggi  dan  relatif  selalu  mencapai target, akan tetapi tidak bisa menjadi acuan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun  akan  baik,  karena  komponen dari  pendapatan  asli  daerah  itu  banyak  dan  apabila  beberapa dari unsur pendapatan asli daerah memiliki nilai yang besar maka hal tersebut akan menyebabkan jumlah  pendapatan  asli  daerah  menjadi  tinggi  sehingga  kontribusinya  akan  kecil  meskipun
realisasi setiap tahunnya meningkat, sehingga realisasi penerimaannya memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan realisasi pendapatan asli daerah.
Bapenda telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalisasi kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan salah satunya yaitu memberi hukuman sosial kepada wajb pajak yang tidak taat berupa penempelan stiker pada objek pajak, selain itu jika objek pajak mutasi ke orang lain maka tunggakan tersebut harus di bayar. Jika tidak, maka apabila wajib pajak membuat  sertifikat  kepemilikan  maka  tidak  akan  diproses  oleh  petugas  Bapenda  karena kewajiban  dalam  membayar  pajak  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu,  dengan  memberikan  sanksi tersebut  diharapkan  wajib  pajak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dalam  menyetorkan  pajak. Selain itu, pemerintah juga memberikan alternatif atau mempermudah pembayaran PBB-P2 bagi wajib pajak yang bisa dilakukan lewat kolektor, bisa ke bjb,indomaret dan kantor pos atau laku pandai  (bumdes).  Selain  itu  pemerintah  juga  bekerja  sama  dengan  pihak  desa  dan  kecamatan, karena  dengan  adanya  sinergitas  dari  desa  dan  kecamatan  akan  sangat  membantu  dalam tercapainya target sehingga PBB-P2 dapat memberikan kontribusi yang baik.
Secara umum siklus penagihan PBB-P2 dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak terutang kurang dari  Rp  500.000  disebarkan  oleh  daftar  himpunan  ketetapan  pajak  untuk  disampaikan  ke  tiap kecamatan dan desa yang kemudian akan dikoordinasikan dari kolektor desa kepada pembayar terkait penagihan atau pemungutan, dan pembayaran tertagih di atas  Rp 500.000 penyampaian sppt akan dilakukan oleh petugas Bapenda. Maka dari itu sinergitas antara desa, kecamatan dan Bapenda sangat mempengaruhi tercapainya target.

## 5 Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan seperti berikut:
1. Efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  pada  tahun 2016, 2017 dan 2020 tercapai atau dapat dikategorikan (Sangat efektif), kecuali pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya tidak dapat mencapai target atau dapat dikategorikan (Efektif). Maka  rata-rata  efektivitas  dari  tahun  2016-2020  yaitu  sebesar  104,17%  dan  dapat  di kategorikan (Sangat Efektif).
2. Pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Garut  dalam  lima  periode  tidak  stabil  dan  tercapai dengan  baik  dikarenakan  terjadinya  penurunan  dari  beberapa  komponen  atau  unsur pendapatan asli daerah itu sendiri.
3. Kontribusi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  terhadap pendapatan asli daerah terbesar yaitu periode 2018 sebesar 9,75% dikategorikan (Sangat kurang), dan kontribusi terkecil yaitu tahun 2017 sebesar 5,44% (Sangat Kurang), rata-rata persentase kontribusi  periode 2016-2020 sebesar 7,83% dan dapat dikategorikan (Sangat kurang).
Dengan simpulan di atas, sehingga saran yang diberikan yaitu:
1. Bagi  Bapenda  Kabupaten  Garut,  diharapkan  dapat  melakukan  sosialisasi  rutin  kepada masyarakat  agar  masyarakat  lebih  memahami  seberapa  pentingnya  pajak  untuk kelangsungan  pembangunan  di  Kabupaten  Garut,  diharapkan  dengan  sosialisasi  tersebut dapat  meningkatkan  kesadaran  para  wajib  pajak  untuk  lebih  taat  dalam  memenuhi kewajibannya.  Selain  itu  diharapkan  pemerintah  setempat  dapat  meningkatkan  kinerja untuk  meningkatkan  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten  Garut  dengan  baik,  sebaiknya  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Garut melakukan  sensus  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  untuk  perbaikan/
updating  data  agar  tidak  terjadi  lagi  SPPT  keluar  double  atau  tidak  ada  objeknya  yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar kewajibannya.
2. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat membuka wawasan agar dapat mengetahui pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan daerah, dan diharapkan dapat menaati dan membayar pajak.
3. Bagi  masyarakat,  diharapkan  membantu  pemerintah  dan  ikut  serta  dalam  peningkatan pendapatan asli daerah seperti meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan akan pentingnya membayar pajak.
4. Bagi  peneliti  berikutnya,  diharapkan  tidak  terfokus  pada  satu  objek  akan  tetapi  dapat meneliti topik yang lebih luas.

## Daftar Pustaka
Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
Eny Fahrati, Dewi Rahayu, Ika Chandriyanti, Ahmad Yunani, Anshar Nur, & Na’imatul Aufa. (2017). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(1), 17–31.
Halim,  A.  (2004).  ManajemenKeuangan  Daerah  (Revisi  ed).  Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN
Bunga Rampai.
Khoirul  Fuad,  &  Nadya  Nur  Hapsari.  (2020).  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Semarang  dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 13(2), 191– 207.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. Mardiasmo. (2009). Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2016). Perpajakan, Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi. Raudhatun Wardani, & Wida Fadhlia. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA), 2(3), 10–17.
Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Kriteria Kontribusi.