JURNAL DUNIA PENDIDIKAN https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP E-ISSN: 2746-8674
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Sadarman Hia 1 , Sehafati Hulu 2 , Khomaini 3 1,2,3 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, Indonesia Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214 Email: sadarmanhia55@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  menjamin  kebebasan  untuk  berpendapat sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  28  E  ayat  3  UUD  1945.  Kebebasan  berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Taun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya dilindungi sebagai hak  kontitusional.  Sehingga,  ada  beberapa  pasal  yang  belum  jelas  batasannya  sehingga menimbulkan multitafsir dan penerapannya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis penelitian tertulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif melalui studi kepustakaan bahwa restorative justice berperan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  melibatkan  Masyarakat. Sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat.
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Restorative justice, Tindak Pidana, UUITE.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik hal ini sesuai dengan  bunyi  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945.    Dengan  demikian,  segala  aspek kehidupan  di  masyarakat  dilindungi  oleh  konstitusi  negara.  Dalam  konsitusional  negara memuat  hak  konstitusional  warga  negara,  salah  satunya  yaitu  hak  kebebasan  untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD  1945.    Salah  satu  hak  mendasar  yang  diatur  oleh  konstitusi  adalah  hak  kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka publik.
Dengan perkembangan dunia teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi  pola  pikir  dan  perilaku  manusia  yang  memberikan  dampak  positif  juga negatif di berbagai negara. Indonesia telah berusaha merespon dampak Revolusi Industri
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
4.0 dengan membuat produk hukum dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Di era Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan media elektronik sebagai kehidupan  kedua  manusia  untuk  melakukan  segala  aktivitas  yang  tidak  terbatas  pada hiburan namun juga pekerjaan. Evolusi dan revolusi industry akan terus berjalan, society 5.0 atau  Revolusi  Industri  5.0  akan  segera  dicanangkan.  Dalam  era  society  5.0  masyarakat dihadapkan  dengan  teknologi  yang  memungkinkan  pengaksesan  dalam ruang maya  yang terasa seperti ruang fisik.
Kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat  yang  di  iringi  dengan  perkembangan teknologi menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam membuat inovasi dan beradu kreativitas dalam membuat konten di media sosial, sebab pada dasarnya media elektronik kini  tidak  saja  hanya  memberikan  manfaat  hiburan  namun  juga  dapat  di  yakini  sebagai pekerjaan  baru  yang  dapat  menghasilkan  dengan  menjadi  seorang  konten  kreator  atau influencer.
Kondisi  ini  disebabkan  oleh  persaingan  ekonomi  yang  semakin  kuat  akibatnya banyak di antarnya menjadikan media online sebagai tempat berinteraksi dan lebih memilih untuk  berartifitas  melalui  media  sosial,  sehingga  memberikan  dampak  terhadap peningkatan penggunaan media sosial.
Penduduk Indonesia di tahun 2020 tercatat separuh lebih telah menggunakan media sosial sebagai kebutuhan tersiernya, dari total 274,9 (dua  ratus tujuh puluh empat  koma Sembilan)  juta  penduduk  di  Indonesia  yang  menggunakan  media  sosial  secara  aktif mencapai angka 170 (seratus tujuh puluh) Juta dengan angka penetrasinya sebesar 61,8% (enam puluh satu koma delapan persen), terhitung januari hingga akhir September 2021 pengguna  media  sosial  mencapai  202  (dua  ratus  dua)  juta.    Jika  dilihat  dari  pengguna internet, penduduk Indonesia yang berselancar di dunia maya itu ada 212,9 (dua ratus dua belas koma Sembilan) juta pengguna yang mana itu mengalami kenaikan 5,2% (lima koma dua persen) atau 10 (sepuluh) juta dari 2022, dan di awal 2023 mencapai 212,9 juta. Angka
tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Dampak  perkembangan  dari  kebebasan  ini  mengakibatkan  berita  terbaru  secara hitungan detik mampu tersebar luas sampai ke pelosok negeri, kritik saran dan argumentasi dapat di sampaikan secara bebas dalam berbagai media elektronik. Situasi ini akan terus membuka  peluang  kemungkinan  terjadinya  pelonjakkan  konflik  terhadap  setiap  orang maupun  antar  lembaga.  Konflik  atau  pertentangan  yang  diiringi  dengan  rasa  iri,  dengki, ketidak  sukaan  serta  persaingan  merupakan  dasar  untuk  saling  menghina  dan mencemarkan nama baik.
Melihat  dari  data  Polisi  Siber  Indonesia  ada  beberapa  jumlah  laporan  kasus  yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terus bertambah dan didominasi oleh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menduduki peringkat kedua setelah perkara penipuan online. Pada tahun 2018 terdapat 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) laporan, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) laporan, pada tahun 2020 jumlah laporan terus meningkat hingga mencapai 1.794 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) laporan, di tahun 2021 terhitung dari  bulan  januari  hingga  desember  angka  kenaikan  laporan  cukup  tinggi  yaitu 4.080  (empat  ribu  delapan  puluh)  laporan,  pada  tahun  2022  kasus  pencemaran  atau penghinaan terdapat 843 (delapan ratus empat puluh tiga) laporan.
Jumlah laporan terkait kasus pencemaran nama baik terus mengalami peningkatan hal ini dipicu atas dinamika yang terus berkembang di masyarakat secara cepat mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya menjadi berbeda dari tujuan awal dibentuknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  dan  Informasi  Transaksi  Elektronik.  Undang-undang  sendiri  tidak memberikan  keterangan  apapun  tentang  istilah  penghinaan  (beleediging)  sebagai kualifikasi  kejahatan  dalam  Bab  XVI  Buku  II.  Begitu  juga  kedua  objek  hukum  kejahatan tersebut, yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, di karena istilah ini terlihat lebih
luas  dari  istilah  kehormatan,  walaupun  istilah  kehormatan  sering  juga  digunakan  oleh beberapa ahli hukum indonesia.
Untuk mencegah semakin banyaknya hal negative yang terjadi di media sosial maka perlu  memperhatikan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran Budaya  Beretika  untuk  Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan Produktif. Tujuan dari isi surat edaran tersebut ialah salah satunya meminta penyidik polisi untuk  mengedepankan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  perkar  dengan  laporan dugaan pelanggaran UU ITE.
Regulasi  ini  dibentuk  sebagai  kontrol  kebebasan  dalam  memyampaikan  pendapat yang  berujung  pada  perilaku  negative  sehingga  merugikan  pihak  lain,  namun  ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengenai pencemaran nama baik tidak cukup memberikan kejelasan mengenai delik dan penjelasannya,  karena  dapat  diartikan  secara  luas  dan  tidak  merujuk  pada  batasan pengecualian serta belum memiliki penjelasan yang dapat mengklasfikikasikan konten dan konteks yang dapat dikatakan pencemaran nama baik. Sehingga kerap kali isi dari Pasal 27 ayat  (3)  undang-undang  infirmasi  dan  transaksi  elektronik  dianggap  sebagai  pasal  yang mengkriminalisasi kebebasan untuk berpendapat karena pada dasarnya semua  konten dan konteks yang memiliki unsur argumen dan kritik dapat dianggap sebagai penghinaan karena penilaian  terhadap  tingkat  pencemaran  nama  baik  diberikan  kepada  korban,  sementara regulasi tentang pencemaran nama baik belum memiliki penjelasan untuk perbaikannya.
Contoh kasusnya yaitu  dugaan pencemaran terhadap Fatulusi , oleh salah seorang pengguna  media  social  dimana  kasus  yang  telah  terjadi  sebelumnya  tersebut  adalah perekaman  mengenai  kronologi  kejadian  yang  di  alami  dan  diselesaikan  secara mediasi/kekeluargaan,  namun  di  tuding  pihak  lain  menyalahgunakan  video  perekaman tersebut  dan  menyebar  luaskan  ke  media  social  facebook  dan  youtube,  sehingga  pihak fatulusi  merasa  tidak  nyaman  sehingga  melapokan  balik  kejadian  tersebut  sebagai pencemaran nama baik.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
Dengan  adanya  problem  seperti  yang  dialami  Fatulusi  akibat  belum  terdapat penjelasan secara komprehensif terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  maka  sangat  baiknya  urgensi  dari  perlindungan  atau  kontrol terhadap  kebebasan  berpendapat  yang  buruk  namun  perlu  adanya  pembedaan  konteks kritik, saran dan juga pencemaran nama baik terhadap seseorang.
Tanpa  dilakukannya  pembahasan  secara  komprehensif  terkait  perbedaan  kalimat kritik, saran dan penghinaan serta memperhatikan adanya delik aduan maka semua konteks yang  dirasa  pihak  terkait  merugikannya  akan  dianggap  suatu  penghinaan.  Pihak  yang merasa nama baiknya di cemarkan akan berupaya menuntut keadilan atas perbuatan yang merugikan dirinya, sebab pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik  telah  diatur  ketentuannya  dalam  Pasal  310  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana sebagai bahan yang akan memberikan efek jera terhadap seseorang atau badan hukum yang dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  seseorang  atau  menuduh  melakukan  perbuatan tertentu (Bepaal feit) dengan tujuan nyata (kennelijk doel) untuk menyiarkan pada khalayak ramai salah satunya didalam media sosial.
Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  2008  telah  menetapkan  8  (delapan)  pasal  ketentuan pidana namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik 2016 telah melakukan perubahan  Pasal  45  dan  penambahan  Pasal  45  A  dan  45  B  yang  kesemuanya  berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime).
Adapun  satu  diantaranya  adalah  Pasal  45  ayat  (3)  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  2016  yang  mengemukakan  demikian  "Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
Sistem  peradilan  di  Indonesia  memberikan  balasan  atas  perbuatan  tindak  pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara, termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang termasuk unsur delik aduan. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.  Perkembangan pola pikir manusia seharusnya memberikan pengertian bahwasanya penjara bukanlah balasan satu-satunya untuk menghukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, karena pada dasarnya korban juga tidak mendapat ganti rugi yang signifikan atas dipenjaranya pelaku yang ada hanya memberikan perasaan dendam  dan  puas  karena  telah  mengalahkan  pelaku  dengan  masuknya  pelaku  kedalam penjara.
Sebagai respon atas adanya kekhawatiran mengenai kriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang apabila dilihat dari aspek perumusannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari delik formil yang  pada dasarnya memerlukan akibat atas perbuatannya, dalam delik formil seseorang dapat dipidana apabila unsur pidananya terpenuhi tanpa perlu ada akibat tertentu. Selain itu, permasalahan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial tidak memberikan penjelasan dan batasan mengenai jenis konten dan konteks yang disebut sebagai  perbuatan  pencemaran  nama  baik,  karena  kriteria  perbuatan  yang  pencemaran nama baik seseorang dinilai berdasarkan pada persepsi subjektif.
Akibatnya  seseorang  harus  dipidana  yang  pada  dasarnya  secara  konteks    tidak memberikan  kerugian  secara  krusial  terhadap  korban.    Namu,  bila  di  tinjau  aspek  lain sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 yang menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  memberikan  kesimpulan  bahwa  nama  baik  dan  kehormatan
seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Upaya restorative justice dapat  menjadi  langkah      untuk      menyelaraskan      perlindungan      hukum      terhadap kehormatan seseorang dan menghindari adanya perbuatan mencemaran nama baik karena adanya prinsip pemulihan keadaan terhadap korban dan pelaku.
Keadilan  restoratif  dapat  dilaksanakan  melalui:  mediasi  korban  dengan  pelaku, musyawarah  kelompok  keluarga,  pelayanan  di  masyarakat  yang  pemulihannya  baik  bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka  tidak  bisa  dipaksakan  penerapan  Restorative  Justice  tersebut.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu  negara.  Walaupun  suatu  negara  tidak  menganutnya,  akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum.
Upaya  restorative  justice  merupakan  tindakan  penyelesaian  alternatif  di  luar pengadilan yang mengedepankan perdamaian serta pengembalian kerugian dan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
Restorative  justice  juga  dimuat  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang  mengatur  mengenai  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  dapat  dilakukan  pada semua tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tersangka baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana.    Upaya  Restorative  justice  juga  diatur ketentuannya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  dalam  regulasi  ini  memberikan  spekulasi bahwa  untuk  semua  tindakan  yang  termasuk  tindak  pidana  dapat  dilakukan  restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
Dalam  lingkup  peradilan,  keadilan  restoratif  diatur  dalam  Keputusan  Direktur
Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif  (Restorative  justice),  tindak  pidana  yang  dapat  diupayakan  restorasi  adalah tindak  pidana  ringan  atau  yang  diancam  pidana  paling  lama  (3)  bulan  atau  denda  Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga tindak pidana pencemaran nama baik  melalui  media  sosial  tidak  dapat  diupayakan  restorative  justice  dalam  lingkup peradilan.
Hal ini seluruh masalah yang terkait dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik  dapat  di  selesaikan  secara  mediasi  atau  Restorative  Justice.  Penerapan  keadilan restoratif  di  Indonesia  perlu  dituangkan  dalam  bentuk  Undang-Undang  atau  setidaknya dalam Peraturan Pemerintah. Pedoman yang diatur tidak saja terkait aspek prosedural tapi juga  tahapan  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  rekonsiliasi  dan  pemulihan  korban, pelaku,  dan  lingkungan  terdampak  tindak  pidana  di  perlukan  prosedur  yang mempromosikan  kemampuan  warga  untuk  menyelesaikan  persoalannya  sendiri.  Peran negara melalui penyidik, penuntut umum, dan hakim terbatas sebagai fasilitator dan mentor dalam  upaya  mewujudkan  rekonsiliasi  dan  pemulihan  korban,  pelaku,  dan  lingkungan terdampak tindak pidana.
Melindungi  kehormatan  seseorang  dari  pencemaran  nama  baik  dan  mencegah kriminalisasi pencemaran nama baik perlu diselaraskan dan dilakukan dengan penyelesian restorative  justice  sebagai  jalan  yang  dapat  ditempuh,  sehingga  kondisi  kerugian  yang diakibatkan  atas  pencemaran  nama  baik  tersebut  dapat  diupayakan  ganti  kerugian  serta dapat mengklarifikasi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan antara pihak tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  kuanlitatif  serta  dengan pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  (statute  approach)  dan  Pendekatan Konseptual  (conceptual  approach)  terutama  untuk  mengkaji  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan aturan hukum terhadap upaya Restorative justice dalam
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi ndan transaksi elektronik. Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian yang menempatkan hukum  sebagai  apa  yang  ditulis  dalam  peraturan  perundang  undangan  (law  in  books) merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normative.
Sumber  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  sebuah  tata  cara  penelitian  ilmiah yang bertujuan menemukan suatu kebenaran dengan melihat logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibentuk berdasarkan disiplin  ilmiah  dan  memperhatikan  tata  cara  kerja  ilmu  hukum  normatif  atau  dalam pengertian dari ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.
Penelitian  hukum  normatif  memberikan  hasil  yang  akan  menjadi  rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, membententuk hukum dalam arti sistem norma yang baik, sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, konseptual yang ilmiah, serta sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya penemuan teori ataupun asas  hukum  baru.    Penelitian  secara  normatif  dimaksudkan  untuk  meneliti  norma,  asas hukum  dan  implementasi  asas  ultimum  remedium  pada  perkara  pencemaran  nama  baik melalui media sosial melalui pendekatan restorative justice.
Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  bahas  (diteliti).  Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :
1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2) All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3)  Systematic  bahwa  di  samping  bertautan  antara  satu  dengan  yang  lain,  norma- norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian  perkara  pidana.  Model  pendekatan  restorative  justice  ini  sebenarnya  telah digunakan  dibeberapa  negara  dengan  fokus  pendekatannya  kepada  pelaku,  korban  dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka.  Selaian pengadilan, di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya  tidak  diakui  negara  atau  tidak  dikodifikasikan  dalam  hukum  nasional. Hukum  adat  bisa  menyelesaikan  konflik  yang  muncul  di  masyarakat  dan  memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan  sistem  peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan  dalam  penyelesaian  konflik.  Korban  tetap  saja  menjadi  korban,  pelaku  yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.
Untuk mencapapai upaya Restorative Justice pada dasarnya seorang pelaku tindak pidana  bersedia  bekerjasama  dengan  apparat  penegak  untuk  menyenyelesaikan  suatu kejahatan termotivasi oleh niat ingin bertobat untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  adapun  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang restoratif (restorative justice)
Penyelesaian perkara terhadap tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial telah menyumbang banyak pada peningkatan gelar perkara baik yang dilakukan di Kepolisian maupun Pengadilan. Seiring peningkatan tersebut, hal ini menjadi kontroversi pula di masyarakat yang merasa kebebasannya berekspresi telah semakin dikekang dengan penyelesaian  perkara  yang  tidak  adil.  Dari  banyaknya  kasus  yang  melibatkan  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  terutama  dalam  kasus pencemaran  nama  baik,  sehingga  Polri  mengeluarkan  Surat  Edaran  Polri  Nomor: SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk  mewujudkan  ruang  digital Indonesia  yang  bersih,  sehat,  dan  produktif.  Dalam  surat  edaran  tersebut,  Polri  memiliki prinsip  bahwa  penyelesaian  hukum  pidana  merupakan  solusi  terakhir  dalam  penegakan
hukum  serta  harus  mendahulukan  restorative  justice  dalam  setiap  perkara  mengenai dugaan pelanggaran UU ITE.
Surat  Edaran  Kapolri  SE/2/11/2021  dikeluarkan  pada  tanggal  19  Februari  2021, yang mana diperintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri  sebagai  pedoman  agar  dapat  mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih, Sehat,  dan  Produktif.  Dalam  hal  ini  Surat  Edaran  Kapolri  SE/2/11/2021  menjadi  dasar penerapan  restorative  justice  di  kedepankan  terlebih  dahulu  saat  penyidik  melakukan penyidikan terhadap kasus terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Perkara yang  diatur  terkait  penyelesaiannya  melalui  surat  edaran  nomor  SE/2/11/2021  di antaranya  adalah  fitnah,  penghinaan,  dan  pencemaran  nama  baik  di  ranah  ruang  digital. Khususnya penyelesaian pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam surat edaran tersebut.
Selain  itu,  Polri  juga  menjelaskan  bahwa  korban  yang  menginginkan  perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta  maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan  bahwa  pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik  dapat  diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/202. Selain itu, kajian Restorative justice merupakan  prinsip  penegakan  hukum  dalam  upaya  penyelesaian  perkara  yang  dijadikan instrument  pemulihan  dan  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.
Restorative  Justice  dijadikan  sebagai  alternatif  dalam  penyelesaian  tindak  pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga  pelaku  dan  korban  untuk  mewujudkan  kesepakatan  penyelesaian  perkara  yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Restorative
Justice  sebagai  upaya  untuk  mereformasi  criminal  justice  system  yang  masih mengedapankan pada hukuman penjara.
Tujuan  dari  adanya  keadilan  restoratif  yaitu  terciptanya  peradilan  yang  adil  dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan  melawan  hukum  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan untuk  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat.  Penyelesaian  perkara  pidana  yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:
1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  anak  di  pengadilan negeri wajib diupayakan diversi
3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi  Provinsi  Papua  bahwa  untuk  membebaskan  pelaku  pidana  dari  tuntutan  pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  mewilayahinya  yang  diperoleh  melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
Lebih  lanjut  lagi,  dalam  surat  edaran  tersebut  juga  menjelaskan  mengenai penyelidikan  dan/atau  penyidikan  tindak  pidana  oleh  Penyidik  polri  yang  menerapkan restorative justice pada metode penyidikan berdasarkan pada ketentuan berikut:
1)  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  bahwa  penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2)  Pasal  16  ayat  (1)  Huruf  L  dan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa  tindakan  lain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  L  adalah  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.
3)  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri.  Pasal  18  ayat  (2)  UndangUndang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  dinyatakan  bahwa  setiap  penggunaan  diskresi  pejabat pemerintahan  bertujuan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dan  memberikan  kepasstian hukum.  Berdasarkan  dasar  hukum  yang  telah  ada,  diharapkan  penerapan  keadilan restorative  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak pidana dengan melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga korban/pelaku serta pihak lain  yang  masih  terkait  dapat  menyelesaikan  perkara  dengan  adil  dan  bertujuan  untuk pemulihan bukan pembalasan dendam.
Dalam  penerapannya,  restorative  justice  melibatkan  masyarakat,  korban  serta pelaku  kejahatan.  Tujuan  dari  keterlibatan  itu  adalah  agar  tercapai  suatu  keadilan  bagi seluruh  pihak.  Sehingga  terciptanya  keadilan  bagi  pelaku  yang  menyatakan  kebebasan berpendapat.  Namun,  Restorative  justice  tidak  berlaku  dalam  perkara  yang  bersifat memecah  belah,  SARA,  radikalisme,  dan  separatisme.  Polri  dalam  penerapannya  harus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap  orang  yang  dilaporkan.  Sehingga  ruang  digital  yang  bersih,  sehat,  beretika,  dan produktif dapat terwujud.
Pelaksanaan  restorative  justice  di  dalam  lembaga  kepolisian  yang  dilakukan  oleh polisi  dilakukan  atas  dasar  kewenangan  diskresi.  Diskresi  dapat  digunakan  untuk  tujuan yang baik dan dengan itikad baik demi melindungi korban. Dalam pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, yang mana diskresi beranggapan bahwa penilaian pribadi
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
juga memiliki peranan yang penting. Terlebih dengan adanya diskresi apabila perundang- undangan  yang  ada  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas, dan/atau  adanya  stagnasi  pemerintahan,  maka  diskresi  dapat  digunakan  pejabat pemerintah  untuk  mengambil  keputusan  atau  tindakan  agar  dapat  menyelesaikan  suatu persoalan yang konkret.
Sebelum  adanya  surat  edaran  dengan  kewenangan  diskresi  yang  menerapkan restorative  justice  diatur  dalam  surat  edaran  nomor  SE/2/11/2021  terkait  penanganan perkara  di  ruang  digital,  telah  diterapkan  pula  penyelesaian  tindak  pidana  di  kepolisian dengan  restorative  justice  melalui  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran nomor SE/8/VII/2018 tersebut menjadi salah satu rujukan dari penerapan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021.
Dalam penerapan surat edaran tersebut apparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesian memiki beberapa pedoman untuk melaksankannya, yang mana dalam pedoman Surat Edaran tersebut ialah:
1)  Mengikuti  perkembangan  pemanfaatan  ruang  digital  yang  terus  mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya.
2) Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
3) Mengedepankan upaya pre-emtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert  yang  bertujuan  untuk  memonitor,  mengedukasi,  memberikan  peringatan,  serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
4)  Dalam  menerima  laporan  dari  masyarakat,  penyidik  harus  dapat  membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya.
5)  Sejak  penerimaan  laporan,  penyidik  harus  berkomunikasi  dengan  para  pihak, khususnya  pihak  korban  (tidak  diwakilkan)  dan  memfasilitasi  dengan  memberi  ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
6)  Penyidik  melakukan  kajian  dan  gelar  perkara  secara  komprehensif  terhadap perkara  yang  ditangani  dengan  melibatkan  unsur  Badan  Reserse  Kriminal
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
(Bareskrim)/Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  dapat  melalui  zoom  meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
7)  Penyidik  berprinsip  hukum  pidana  menjadi  upaya  terakhir  dalam  penegakan hukum atau ultimum remidium dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
8) Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice. Kecuali perkara yang  bersifat  berpotensi  memecah  belah,  SARA,  radikalisme,  dan  separatisme.  Terhadap korban  yang  tetap  ingin  perkaranya  diajukan  ke  pengadilan,  namun  tersangkanya  telah sadar  dan  meminta  maaf,  maka  tidak  dilakukan  penahanan.  Sebelum  berkas  diajukan  ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
9) Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
10) Penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
11)  Agar  dilakukan  pengawasan  secara  berjenjang  terhadap  setiap  langkah penyidikan  yang  diambil  yang  diambil  dan  memberikan  reward  serta  punishment  atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk  mewujudkan  ruang  digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, sudah banyak kasus-kasus yang dilaporkan oleh Polri dan diselesaikan menggunakan Restorative justice.
Surat  edaran  nomor  SE/8/VII/2018  ditujukan  agar  tidak  memunculkan  beragam administrasi  penyelidikan  atau  penyidikan,  serta  tidak  memunculkan  adanya  perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Tindak pidana yang termasuk di dalam surat edaran nomor SE/8/VII/2018 harus memenuhi syarat materiil  serta  formil.  Tidak  semua  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  secara  restorative justice menggunakan surat edaran nomor SE/8/VII/2018 sebagai penyelesaian.
Syarat  materiil  dan  formil  di  dalam  surat  edaran  nomor  SE/8/VII/2018  adalah sebagai berikut :
1.  Syarat  materiil  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  secara  restorative  justice sesuai surat edaran nomor SE/8/VII/2018 :
a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; b. Tidak berdampak konflik sosial;
c.  Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan  dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
d. Prinsip pembatas:
1) Pelaku :
Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mens rea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk).
Pelaku bukan residivis 2) Pada Tindak Pidana dalam proses:
Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mens rea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk).
Pelaku bukan residivis
3.  Syarat  formil  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  secara  restorative  justice sesuai surat edaran nomor SE/8/VII/2018.
1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
2)  Surat  Pernyataan  Perdamaian  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
3)  Berita  Acara  Pemeriksaan  Tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice).
4)  Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan restoratif (Restorative Justice).
5)  Pelaku  tidak  keberatan  atas  tanggung  jawab,  ganti  rugi,  atau  dilakukan  dengan sukarela.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
6)  Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan  Restorative  Justice  terhadap  kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
Dilihat dari syarat materiil serta formill, Surat edaran SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran nomor SE/8/VII/2018, bahwa pencemaran nama baik di ruang digital khususnya  media  sosial  yang  diatur  surat  edaran  SE/II/2021,  selama  kedua  belah  pihak yang berperkara memiliki niat untuk saling melakukan perdamaian, pelaku telah memenuhi persyaratan sebagai bukan residivis serta tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, serta dilakukan dengan sukarela, maka pencemaran nama baik di ruang digital khususnya media sosial telah memenuhi syarat materiil dan formil yang tercantum dalam surat edaran kapolri  nomor  SE/8/VII/2018.  Dengan  demikian,  pencemaran  nama baik  di  media  sosial dapat  diselesaikan  melalui  pendekatan  penyelesaian  perkara  pidana  restorative  justice sebagaimana telah diatur surat edaran  kapolri nomor SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018.
Pelaksanaan  restorative  justice  sebagai  pendekatan  penyelesaian  perkara  tindak pidana,  memiliki  ciri-ciri  melakukan  identifikasi  dan  mengambil  langkah  untuk memperbaiki  kerugian  yang  diciptakan,  lalu  melibatkan  seluruh  pihak  yang  terkait;  dan adanya  upaya  untuk  melakukan  transformasi  hubungan  yang  ada  selama  ini  antara masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  merespons  tindak  pidana.  Ciri-ciri  pelaksanaan restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana di atas, dapat ditinjau keberadaannya  melalui  pedoman  pelaksanaan  restorative  justice  melalui  surat  edaran kapolri nomor SE/2/11/2021.
Melalui pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui  media  sosial  dengan  pendekatan  restorative  justice  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa mediasi menjadi media penyelesaian yang dilakukan. Kesepakatan damai dengan kesadaran pengakuan kesalahan, penggantian kerugian serta tanggung jawab dari pelaku menjadi poin utama untuk  melanjutkan proses dalam restorative justice. Pihak korban akan diarahkan terlebih  dahulu  pada  proses  mediasi  dan  penerimaan  dengan  etikad  baik  penggantian kerugian serta pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku.
Dampak  Penerapan  Upaya  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
Penerapan  restorative  justice  dalam  penyelesaian  kasus  pencemaran  nama  baik melalui  media  sosial  dapat  memberikan  dampak,  baik  dampak  positif  maupun  negatif seperti yang diuraikan sebagai berikut:

## 1. Dampak Positif
Penerapan  upaya  restorative  justice  dalam  lingkungan  kehidupan  masyarakat memiliki beberapa aspek dalam penerapannya, yaitu:
a. Melibatkan partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban;
b.  Mampu  mengarahkan  orientasi  penyelesaian  dalam  bentuk  ganti  kerugian  dan pemulihan;
c. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;
d. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan. Restorative  justice  memiliki  dampak  positif  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Dampak positif dengan adanya penerapan Restorative Justice yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi:
a.  Keadilan  restoratif  hanya  memfokuskan  pada  keadilan  bagi  korban  sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan.
b. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.
c. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.
d.  Meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dan  kesadaran  publik  dalam  upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum.
e. Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya.
f. Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat.
g. Berusaha dalam memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku.
h.  Penerapan  dari  Restorative  Justice  memberikan  peluang  terhadap  pihak  yang berperkara  untuk  menyelesaikan  dengan  secara  cepat,  sederhana  dan  biaya  yang  ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku.
i.  Membantu  dalam  meminimalisir  tingkat  kejahatan  karena  tujuan  utama  dari restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
j.  Keadilan  restorative  justice  lebih  mengarah  pada  penyelesaian  perkara  yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena sering terjadi kasus yang melalui proses peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
Restorative Justice juga dikenal dengan penyelesaian perkara melalui proses mediasi (mediasi penal) karena menggunakan media dialog antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku  dan  korban  di  luar  dari  lembaga  peradilan  (non  litigasi)  ataupun  bisanya  dikenal dengan ADR (Alternative Dispute Resolution).
Dalam hal ini masyarakat dapat berturut serta berpartisipasi guna mewujudkan hasil kesepakatan  maupun  memantau  pelaksanaannya.  Selain  itu  juga,  restorative  justice membutuhkan  bantuan  dari  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral  dan  tidak  memihak  pihak manapun serta pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam proses mediator.
Hal itu dilakukan guna tercapainya sebuah kesepakatan dalam penyeselaian sebuah perkara yang sedang berlangsung tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dikalahkan. Di dalam restorative justice memuat sebuah prinsip yang meliputi atas:
1. Dalam melakukan restorative justice diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pihak mediator.  Akan  tetapi  pihak  ketiga  yang  berkedudukan  sebagai  mediator  itu  harus memberikan  keyanikan  terhadap  pihak  yang  berperkara  yaitu  pelaku,  korban,  keluarga pelaku dan korban. Selain itu mediator harus mengedepankan pada proses komunikasi guna mengembalikan  keadaan  sebelum  terjadinya  perkara  tersebut  melalui  perbaikan  dengan dasar saling pengertian.
2. Memprioritaskan pada kapasitas dari proses. Dalam hal ini restoratif.
3. Restorative justice harus mengutamakan pada proses yang memerlukan adanya kesadaran  dari  masingmasing  pihak  yang  berperkara  dan  diharapkan  tidak  melakukan pembahasan  yang  bersifat  terlalu  formal  guna  terciptanya  penyelesaian  perkara  yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.
Restorative  justice  sebagai  proses  yang  melibatkan  semua  pihak  yang  memiliki kepentingan  dalam  masalah  pelanggaran  tertentu  untuk  datang  bersama-sama menyelesaikan  secara  kolektif  dan  bersama  bagaimana  menyikapi  dan  menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). Restorative justice sebagai
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
upaya  untuk  mereformasi  criminal  justice  system  yang  masih  mengedapankan  pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil  dan  memberdayakan  antara  pihak  korban,  pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

## 2. Dampak Negatif
Adapun beberapa dampak negatif dari penerapan restorative justice dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Pada  tahap  proses  mediasi  Mediasi  sebagai  bentuk  dari  restorative  justice, melibatkan  pihak  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku  dan  korban,  serta  pihakpihak  yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku,  sehingga  tidak  ditempatkan  dalam  proses  peradilan  pidana  formal.  Kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut  membuat  terjadinya  tarik  menarik  kepentingan  dari  pihak  menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.
b.  Pada  tahap  proses  mediasi  gagal  Mediasi  merupakan  bagian  dari  restorative justice, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat  bukti  untuk  proses  peradilan  pidana  berikutnya.  Dan  akan  berpotensi  untuk memperberat  sanksi  terhadap  pelaku  jika  sampai  dibawa  sampai  pada  proses  peradilan pidana.
c.  Pada  tahap  proses  mediasi  berhasil  Ketika  proses  mediasi  berhasil  tetapi  pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka  dapat  dipastikan  hasil  mediasi  tersebut  cacat.  Dan  menyebabkan  para  pihak  yang bersangkutan  akan  kembali  mempermasalahkan  perkara,  dan  berpotensi  untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
1. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) ialah Proses penyelesaian perkara  pidana yang mengikat  pelaku  dan  korban  dengan  melibatkan  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain yang terkait untuk lebih mengedepankan keadilan bersama akibat tindak pidana. Upaya ini tidak  semata-mata  memberikan  pelaku  tindak  pidana  punishment  akan  tetapi  juga mengembalikan  situasi  korban  serta  memulihkan  hubungan  korban  dan  pelaku  tindak pidana secara sosial. Dalam mengupayakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) akan melibatkan korban didalam proses penyelesaian tindak pidana di lain sisi juga mewajibkan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya didasari dengan pengakuan terhadap tindak pidana dan kesadaran pelaku terhadap tindakannya.
2.  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  juga  merupakan  keadilan  yang  memposisikan pemulihan  para  pihak  korban  bersama  dengan  pelaku  terhadap  kerugian  yang  timbul karena perbuatan tindak pidana. Pelaksanaan upaya Restoratif (Restorative Justice) harus dilakukan  secara  terintegrasi.  Dengan  hal  ini  seluruh  komponen  sistem  peradilan  pidana seperti  pihak  kepolisian,  kehakiman,  kejaksaan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  harus mengerti terhadap konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
3.  Pelaksanaan  upaya  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  pada  perubatan  tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial dapat dilaksanakan semasih pihak korban dan pelaku tindak pidana menemukan titik terang untuk melaksanakan mediasi. Di sisi lain suatu perbuatan perkara yang melawan hukum yang bersifat untuk memecah belah, radikalisme, SARA,  dan  separatisme  belum  bisa  diterapkan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA
A, Rijali, Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), ((2019). 81-95. Artadi  I  Ketut,  et.  al,  Pengantar  Umum  Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan Perancangan Kontrak, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2009), 12. Candra,  S.  Restorative  Justice:  suatu  tinjauan  terhadap  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), (2013), 263-277.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
D. S Dewi., Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia, Depok: Indie-Publishing, (2011), 4.
Diyah Ayu Riyanti, Muslih Sodik, Mutiara Ramadhani, Muhammad Marizal, “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE”, Widya Pranata Hukum, Vol. 3. No. 2, (2021), 98-114.
Djamali R Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, (2011), 173.
H.,,  N.  Ambarsari.,  &  Arief,  PENERAPAN PRINSIP  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Al-Adl : Jurnal Hukum, 10(2), (2018), 173– 190. Haerul  Akmal,  Saepul  Rochman,  dan  Yaffi  Jananta  Andriansyah,  “Pencemaran  Nama  Baik Melalui  Media  Sosial:  Perbandingan  Hukum  Pidana  Positif  dan  Islam”,  DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 1, 32-42, (2021). 8.
https://patrolisiber.id.
Ibrahim  Ohnny,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang,  Bayumedia,
(2008). 57.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online), Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
Liebman  Miriam,  Restorative  Justice:  How  It  Works,  Jessica  Kingsley  Publisher,  London:
(2007), 27
M, Rahardjo. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
M. Arsyad Sanusi, Adji Oemar Seno dalam, Hukum dan Teknologi Informasi, Cet 3. Tim Kemas Buku, Jakarta, (2005),36.
M. H, Mezak, (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
Manan,  Bagir,  Restorative  Justice  (Suatu  Perkenalan)  dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, (2008),  36.
Ministry  of  Justice  United  Kingdom,  “Pre-sentence  restorative  justice  (RJ)” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att achment_data/file/312426/pre-sentence-restorative-justice.pdf  diakses  pada  07 Februari 2022.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, (2007), 114 Mudzakir,  Delik  Penghinaan  Dalam  Pemberitaan  Pers  Mengenai Pejabat  Publik  Dictum  3,
Atmajaya Pres, Yogyakarta, (2004), 17.
Munir Nudirman, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, (2017), 262.
Nastiti,  Faulinda  Ely,  Aghni  Rizqi  Ni‟mal,  and  Abdu,  ‘Kesiapan  Pendidikan  Indonesia Menghadapi  Era  Society  5.0’,  Edcomtech  Jurnal  Kajian  Teknologi  Pendidikan,  5.1 (2020), 64
Nawawi arda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2017), 28.
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016.
Penerapan  restorative  justice  di  lingkungan  peradilan  umum,  Lampiran  Surat  Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,Sumber:  Hukumonline.com.  diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 12.27 WIB
Putra Maharidiawan, “Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek  Kemajuan  Teknologi”,  Jurnal  Morality,  Vol.  4.  No.  1,  hal.  47-59,  2018.kasus penetapan Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik IDI di media  sosial,  Jerinx  ditahan  atas  dugaan  melakukan  pelanggaran  tindak  pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
Qamar  Nurul  dan  DKK,  Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods),  Makassar, CV.Social Politic Genius, (2017), 6.
R.  Soesilo.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  KUHP  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politesa. (1991).225.
Rahayu  Sri,  “Implikasi  Asas  Legalitas  Terhadap  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan”,  Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. III, (2014), 1-6.
Rijali, A. Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), ((2019). 81-95. Rosidah  Nikmah,  Budaya  Hukum  Hakim  Anak  Di  Indonesia,  Pustaka  Magister;  Semarang,
(2014), 103.
Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4. No. 5, (2011), 1-10.
Salman  Luthfan,  Kebijakan  Kriminalisasi  di  Bidang  Keuangan  (Yogyakarta:  FH  UII Press,(2014)), 14.
Setyowati, D. Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. Pandecta Research Law Journal, 15(1), (2020), 121-141. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandu ng: Sinar Baru, (1983),20. Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Jakarta (2017), 69.
Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika  untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
Surat  Edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Tambir I Made, Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No. P-ISSN:,2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, (2019), 555.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 21 Ayat (1)
Utomo Setyo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice,
Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01, 86. Waluyo  Bambang,  Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi,  Penerbit  Sinar  Grafika, Jakarta, (2017),77.
We Are Social, Dalam laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights IntoThe State of
Digital (https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights- into-the-state-ofdigital)  diakses  pada  24  September  2021,  10.30  WIB.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet- ri-tembus-2129- juta-di-awal-2023.
Wibowo  Ari,  Kebijakan  kriminalisasi  Delik  pencemaran  Nama  BAik  di  Indonesia,  Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta, Volume 7, Nomor1, Januari (2012), 9.
Wibowo Ari, Op Cit, pp. 5.
Wira  Prastya,  Shah  Rangga,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial”,  EJournal  Kertha  Wicara Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana  Fakultas  Hukum,  Vol.  05,  No.  02,  hal.  1-5, (2015). 9
Zainal  Asikin,  Amiruddin.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Rajawali  Pers,( 2014), 118.
Zehr Howard, Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice, Jurnal New Perspective on Crime & Justice Vol 4. (1985), 10.
Zulfa  Achjani  Eva,  Keadilan  Restoratif,  Badan  Penerbitan  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta: (2009), 65.