Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KATEGORI TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA SEBAGAI DELIK ADUAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004
Dewi Mulyati 1 dan M.Adi Saputra 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : dewimulyati1963@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail : muhamadadisaputra99@gmail.com

## Abstract
This  research  focuses  on  how  the  category  of  crime  in  the  family  as  a  complaint  offense  in Law  No.    23  of  2004.  The  type  of  research  is  a  type  of  normative  juridical  research.  The results of the research are to be able to carry out a process of investigation,prosecution and proceedings to court in criminal cases within the family as a complaint handling based on the prosecution requirements in complain offenses. So that for criminal acts in the family that are committed   outside the provisions of the article it is not a complaint offense but the criminal acts  is  an  ordinary  complaint  offense  and  will  be  processed  whether  or  not  there  is  a complaint from the victim, thus to be categorized as a complaint offense in Law No.23 of 2004 is a provision that is expreely regulated in chapter 7 of Article 44 paragraph 1 of  Article 45 paragraph 2 and Article 46 of Law No. 23 of 2004.
Keywords: category; complaint offense

## Abstrak
Penelitian ini difokuskan bagaimanakah  kategori tindak pidana dalam keluarga sebagai delik aduan  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004.Tipe  penelitian  adalah  jenis  penelitian yuridis  normative.  Hasil  penelitian  adalah  untuk  dapat  dilaksanakan  suatu  proses penyidikan,penuntutan  serta  proses  ke  pengadilan  pada  kasus  tindak  pidana  dalam  keluarga sebagai delik aduan berdasarkan syarat penuntutan dalam delik aduan, maka Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  secara  tegas mengaturnya  pada  ketentuan  pidananya,  sehingga  untuk perbuatan-perbuatan  tindak  pidana  dalam  keluarga  yang  dilakukan  diluar  ketentuan  pasal tersebut  bukan  merupakan  delik  aduan  akan  tetapi  perbuatan  tindak  pidana  tersebut merupakan  delik  biasa  dan  akan  di  proses  baik  ada  atau  tidak  nya  pengaduan  dari  pihak korban,  dengan  demikian  untuk  dikategorikan  sebagai  delik  aduan  pada  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  adalah  ketentuan  yang  secara  tegas  diatur  dalam  Bab  ke  tujuh  pada pasal 44 ayat 1,pasal 45 ayat 2 serta pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kata kunci : kategori; delik aduan

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Bahagian yang paling awal dari masyarakat  adalah  keluarga,dimana perkembangan sosial serta
perkembangan kepribadian tiap anggota keluarga memerlukan
pemimpin  dalam  rumah  tangganya tersebut. Pemimpin keluarga harus bisa sebagai panutan dari anggota keluarganya agar harmonis yaitu dengan  terjaganya  rasa  keamananan
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
dan kenyamanan dalam keluarga tersebut. 1
Suatu  keluarga  yang  selalu berkonflik  dalam  rumah  tangganya akan  menimbulkan  ketidak  nyamanan dalam  keluarga  tersebut,  akan  tetapi seorang  pemimpin  keluarga  dapat bersikap bijaksana maka hal seperti itu dapat  diatasi  dan  diselesaikan  secara baik-baik.Selain itu penyelesaian konflik  secara  baik  bila  tiap  anggota keluarga  dapat    dapat  menyikapi konflik  tersebut  secara  sabar  dan mencari penyelesaian secara baik,tetapi bila tiap anggota keluarga mengedepankan  egonya  maka  konflik tersebut akan berlarut-larut.
Selanjutnya dalam hal timbulnya kejahatan maka akan timbul yang  namanya  pelaku  dan  korban, Viktimologi  yang  mempelajari  tentang korban  terutama  terhadap  perempuan yang  banyak  menjadi  sasaran  pada tindak  pidana,  hal  ini  disebabkan perempuan dianggap lemah serta sebagai  makhluk  yang  tidak  berdaya apabila  mendapatkan  kekerasan  baik fisik  maupun  mental,  seringkali  tidak mampu  untuk  membela  dirinya  sendiri sehingga  padanya  umumnya  mereka
1 Midwifejaniezt.blogspot.com/2012/makalah kdrt.html.
jadi  sasaran  empuk  untuk  suatu kejahatan 2 .
Dikarenakan  Kelemahan  dari seorang  perempuan  ini,  maka  memang sudah  seharusnya  pemerintah  dalam hal  ini  pihak  yang  terkait  memberikan perlindungan  terhadap  harkat  dan martabatnya,  Hal  ini  juga  sudah direalisasi pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan tentang  perlindungan  terhadap  Hak asasi manusia terutama terhadap perempuan  serta  yang  lebih  spesifik lagi  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  yang bertujuan untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Dengan
diundangkannya
Undang-Undang  sebagai  perlindungan terhadap perempuan ini maka pemerintah mempunyai kekuatan sebagai dasar hukum dalam melindungai para korban tindak pidana dalam  keluarga,  baik  terhadap  suami, istri  atau  anggota  keluarga  yang  lain dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
Diberlakukan  nya  aturan-aturan hukum  dalam  hal  terjadinya  tindak pidana dalam keluarga, maka
2 Shecynd.Blogspot co.id/2013/makalah kdrt.html.
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
sebenarnya ini merupakan cara pemerintah  untuk  melindungi  korban dari  perbuatan-perbuatan  yang  tidak baik  tersebut  dalam  suatu  keluarga, akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya banyak  terdapat  hambatan-hambatan yang disebabkan oleh ketidak mengertian dan ketidaktahuan
masyarakat tentang adanya perlindungan  untuk  individu  yang terkena  perbuatan-perbuatan  tindak pidana dalam keluarga tersebut, seperti yang  telah  diatur  dalam  peraturan- peraturan  pada  perlindungan  hak  asasi manusia.hal  ini  disebabkan  budaya masyarakat  yang  masih  sangat  kental menganggap  bahwa  konflik  yang menjurus  kepada  tindak  pidana  dalam keluarga  tersebut  merupakan  hal  yang pribadi dan aib bila diumbar.
Adapun yang dimaksudkan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga didalam  Undang-Undang  mengenai perlindungan  terhadap  tindak  pidana dalam  keluarga  ini  adalah  apabila seseorang  itu  menyebabkan  salah-satu atau lebih anggota keluarganya menjadi  menderita  baik  secara  pisik yang menyebabkan antara lain luka dan lain-lain maupun psikis yaitu menyebabkan kegoncangan mental
atau  taruma    yang  disebabkan  oleh perbuatan pelaku. 3
Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut  diatas,  maka  peneliti  mencoba untuk  menuangkan  nya  dalam  bentuk penelitian  dengan  permasalahan  yaitu bagaimanakah    kategori  tindak  pidana dalam  keluarga  sebagai  delik  aduan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimanakah  kategori tindak  pidana  dalam  keluarga  sebagai delik  aduan  pada  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004.  Adapun manfaat  penelitan  diharapkan  akan berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis yakni berguna untuk memberikan  gambaran  yang  terjadi terhadap  masalah  tindak  pidana  dalam keluarga sebagai delik aduan.
C. Metode Penelitian
Suatu Metode di dalam penelitian sangat berguna dalam rangka menghasilkan  penelitian  yang  benar dan  hasil  yang  baik.  Adapun  jenis penelitian  yang  digunakan  penelitian yuridis normatif yaitu melalui pengkajian  terhadap  Undang-Undang
3 Fiki Warobay, Blokspot.co.id/2021/10/penegakan Hukum Undang-Undang kdrt
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
Nomor 23 Tahun 2004,disertai
pengumpulan data-data penunjang yang  ada  di  perpustakaan.Selain  itu juga  mengkaji  beberapa  karya  ilmiah yang  mempunyai  hubungan  dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
Tindak pidana di dalam keluarga  sesuatu  yang  biasa  ditelinga kita dan selalu ada tanpa sadar, kata itu bermakna  bila  kita  telah  mengalami nya  sendiri.  Tindak  pidana  berupa kekerasan terhadap seseorang merupakan  perbuatan  tercela  dan pelanggaran yang dapat berupa penyiksaan,pemukulan  ,  pemerkosaan dan lain-lain, perbuatan ini menjadikan korban  menderita.  Kadangkala  dalam melakukan  perbuatan  ini  si  pembuat menganggap  apa  yang  dilakukan  nya tidak  berarti  apa-apa  terhadap  orang lain yang terkena perbuatannya.
Selanjutnya  kekerasan  dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan  yang  berdampak  kecil  yang sebelum nya tidak direncanakan oleh si pembuat dan adapula perbuatan kekerasan  yang  sebelumnya  memang sudah direncanakan dan sifatnya terkoordinir, dan biasa nya ini dilakukan  oleh  goup-group    yang
kadangkala  memang  terhadap  mereka diberi  kewenangan  untuk  itu  dan  ada juga tidak, dalam hal ini dapat kita lihat misalanya pada saat terjadinya peperangan, yang menimbulkan kekerasan  sesama  masyarakat  atau terorisme. 4
Dimasa  sekarang  banyak  para pelaku perbuatan-perbuatan yang menyebabkan anggota keluarganya atau  pun  orang  lain  yang  dibawah perwaliannya yang seharusnya dilindungi  akan  tetapi  justeru  menjadi sasaran  perbuatan  yang  menyakiti keluarganya tersebut, perbuatan tersebut  dikatakan  kekerasan  dalam keluarga  dan  saat  ini  semakin  semarak terliput di media-media massa.
Pada prinsipnya tidak seorangpun berhak melakukan kekerasan  terhadap  siapapun  baik  itu suami  atau  istri  atau  anggota  keluarga lainnya. Perbuatan tindak pidana seperti  ini  merupakan  suatu  perbuatan melanggar  hukum  yang  bertentangan dengan hak-hak seseorang seperti yang diatur  dalam  ketentuan  mengenai  Hak asasi  manusia.Dalam  hal  ini  bila seorang suami melakukan tindak pidana berupa kekerasan pada sang istri
4 https://asisual  ra09  Gunawan  wibisono wordpress.com/2009/07/05/pengertian kekerasan.
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
maka si istri dapat menuntut suami nya di muka hukum. 5
Perbuatan Pidana berupa tindak kekerasan  terhadap  istri  bukan  hanya persoalan pribadi  didalam  suatu  rumah tangga  dimana  orang  lain  tidak  boleh ikut  campur  akan  tetapi  hal  ini  adalah persoalan masyarakat,karenanya
masyarakat  memiliki  tanggung  jawab terhadap
persoalan tersebut.Kebanyakan istri sebagai korban  kekerasan  biasanya  berpikiran perbuatan  yang  menyakiti  dirinya tersebut  apalagi  diperbuat  oleh  suami selaku  kepala  keluarga  hanyalah  hal ketidaksengajaan  saja.Lebih  lagi  si suami  setelah  melakukan  kekerasan tersebut biasanya meminta maaf kepada  istri  dan  bersikap  mesra  lagi terhadap  istrinya,  dan  biasanya  istri yang  menjadi  korban  kekerasan  suami tersebut merupakan tipe istri pendiam,penurut dan suka mengalah.
Adapun  biasanya  korban  suatu kejahatan bermacam-macam, tergantung  dari  keadaan  dalam  hal  ini dapat saja terkena terhadap perorangan bisa  juga  terhadap  beberapa  orang sekaligus,  Dimana  terhadap  perbuatan tersebut
yang
mengakibatkan
5 Elly Nurhayati, Kekerasan Terhadap
Istri ,Rika Anisa,WCC, Desember 1999.
penderitaan  baik  secara  pisik,psikis ataupun sosial biasanya ini dikarenakan pihak  yang  terkena  perbuatan  tersebut secara  moral  atau  moril  lemah  dan tidak  mampu  untuk  melawan  terhadap perlakuan dari pelaku,juga atas perbuatan tersebut biasa nya mengalami  trauma  sehingga  apabila kasus  ini  sampai  ke  pengadilan  akan menjadikan  masalah  baru  bagi  si korban perbuatan tersebut. 6
Selanjutnya ada beberapa pengertian  dari  korban  ini  antara  lain untuk dikatakan korban adalah seseorang  yang  mendapatkan  suatu perbuatan tindak pidana berupa kekerasan  atau  ancaman  kekerasan didalam  suatu  keluarga,  ini  selaras dengan  apa  yang  dimaksud  oleh Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004,  selain  itu  korban  juga  adalah seorang  atau  lebih  yang  mengalami penderitaan  baik  secara  lahir  maupun batin  yang  disebabkan  oleh  perbuatan seseorang yang mana pelaku melakukan hal tersebut yang bertentangan  dengan  hak  asasi  dari  si korban.  pengertian  korban  ini  juga
6 Didik  M  dan  Elisataris  Gultom ,Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma  dan  Realita (Bandung:  Rajawali  Pers, 2006).
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
bersesuaian  dengan  pendapat  dari  Arif Gosita. 7
Lebih  lanjut  untuk  dikatakan sebagai  korban  juga  apabila  terjadinya perbuatan  yang  melanggar  Hak  asasi manusia  dari  suatu  individu  atau kelompok yang menyebabkan penderitaan bagi yang terkena perbuatan  tersebut,  dimana  terhadap mereka  baik  secara  pisik  atau  psikis harusnya  dilindungi  oleh  peraturan- peraturan yang ada, seperti yang diatur dalam  peraturan  pemerintah  tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi.
Dari beberapa penjelasan mengenai korban, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk dikategorikan sebagai  korban  tidak  hanya  individu atau kelompok masyarakat yang terkena secara langsung  dari perbuatan tersebut  melainkan  terhadap  individu atau kelompok yang mempunyai hubungan dengan keluarga yang terdampak  atas  perbuatan  tersebut dalam hal ikut menyelesaikan penderitaan  si  korban  atau  untuk menanggulangi viktimisasi. 8
Adanya tindakan kekerasan terutama  terhadap  Kekerasan  Dalam
7 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Korban,Akademik (Jakarta: Presindo, 1985). 8 Didik m dan Elisataris Gultom
Rumah tangga ini antara lain merupakan  penyebab  diterbitkannya aturan tentang perlindungan dari perbuatan yang menyebabkan terjadinya  penderitaan  dalam  keluarga, dengan  demikian  ada  kekhususan prihal  tindak  pidana  kekerasan  yang sebenarnya sudah diatur dalam beberapa  pasal  kitab  Undang-Undang hukum  pidana,namun  kekhususannya dalam lingkup dalam rumah tangga itu, sehingga  tindak  pidana  kekerasan disini  ruang lingkup nya menjadi  lebih sempit. 9
Berbagai  kategori  untuk  dapat dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan kekerasan rumah tangga yaitu perbuatan  yang  sifatnya  menyakiti pisik  serta  juga  suatu  perbuatan  yang menyebabkan  ketergoncangan  mental atau psikis, adanya perbuatan menyakiti pisik yaitu dengan menyakiti tubuh  seseorang  dengan  berbagai  cara baik  itu  dengan  menggunakan  tangan atau  alat-alat  lain  yang  menyebabkan seseorang menderita karenanya.
Bentuk  tindak  pidana  dalam keluarga  selanjutnya  adalah  menyakiti secara  mental  ini  biasanya  berbentuk
9 Azwar Zamroddin Hakim, Kebijakan Aplikasi Ketentuan  Pidana  UU  No.23  Tahun  2004 Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam  Rumah  tangga  Di  Palembang ,Tesis, 2008.
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
menanamkan  perasaan  takut  melalui intimidasi mengancam untuk menyakiti dan  lain  sebagainya.  Akibat    dari gangguan  psikologis  ini  bukan  saja menghilangkan kepercayaan diri, sehingga tidak dapat melakukan pembelaan  diri  terhadap  perbuatan orang  lain  pada  dirinya,  perbuatan tersebut  dapat  berupa  penghinaan dengan  mengeluarkan  kata-kata  yang menyakiti  hati  istri  serta  mengekang segala aktifitasyang seharusnya dilakukan  oleh  si  istri  disertai  dengan ancaman  perceraian  dan  memisahkan istri  dengan  buah  hati  mereka  bila  si istri  melanggar  yang  diperintah  si pelaku.
Selanjutnya  perbuatan  dengan tindak  pidana  secara  seksual  yaitu suatu  pemaksaan  hubungan  seks  tanpa persetujuan,  biasa  dalam  melakukan tindakan tersebut si korban mendapatkan suatu penganiayaan. Dalam  hal ini  si istri  sebagai pendamping hidup harusnya mendapatkan  haknya  secara  lahir  dan batin,  tetapi  tidak  dipenuhi  kebutuhan batin  nya,  juga  sang  suami  harusnya menghormati  keinginan  dan  kesiapan seorang  istri  untuk  melayani  suaminya akan  tetapi  tidak  dihargai  melainkan melakukan pemaksaan untuk
memenuhi  kebutuhan  seksualnya,  dan bisa  juga  pemaksaan  oleh  suami terhadap istri untuk melakukan perbuatan suami istri dengan orang lain, memaksa si istri untuk menjajakan diri kepada  laki-laki  lain  serta  memaksa  si istri  menggugurkan  janin  yang  di kandung nya.
Dan tindak pidana dalam keluarga  terakhir  adalah  kekerasan dalam  bidang  ekonomi  dimana  suami dalam  keluarga  menjadikan  si  istri sebagai  pihak  yang  lemah  dengan membatasi  keadaan  finansialnya  dan menjadi  kan  keterikatan  finansial  dari seorang istri terhadap suaminya, sehingga suami benar-benar memegang kendali  atas  ekonomi  keluarga,hal  ini menyebabkan  secara  ekonomi  benar- benar mengharapkan penghasilan suami  untuk  membiayai  kehidupan keluarganya.  Disinilah  si  suami  dapat sekehendaknya hatinya untuk mengatur serta memaksakan segala keinginannya terhadap  istri  yang  tidak  berdaya karena  ketergantungan  ekonominya pada sang suami.
Selain itu ada beberapa hal juga yang  termasuk  dalam  tindak  pidana  di keluarga  dalam  bidang  ekonomi  ini yaitu  dimana  si  suami  yang  tidak berupaya mencari nafkah bagi
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
keluarganya, akan tetapi dia menjadikan istri sebagai sumber pencari  nafkah  bagi  keluarga  serta  dia harus  bertanggung  jawab  terhadap kebutuhan hidup keluarganya tersebut.
Dari  hal-hal  tindak  pidana dalam  keluarga  selain  diatur  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004, juga lebih jauh telah diatur dalam undang-undag  menngenai  hak  asasi manusia,  dalam  hal  ini  seseorang mempunyai hak mutlak atas kehidupannya,  yaitu  hak-hak  untuk mendapatkan  ketenangan,  kenyamanan dan  tidak  diganggu  kesehatannya  serta mendapatkan  jaminan  atas  ekonomi  di dalam  keluarganya  dengan  kata  lain adanya  perlindungan  hukum  di  dalam keluarga  baik  secara  pisik  maupun mentalnya.
Selanjutnya
perlindungan hukum terhadap seseorang yang mengalami  tindakan  kekerasan  oleh suami  bertujuan  untuk  mendapatkan perasaan diayomi, yang dapat dilakukan baik oleh keluarganya sendiri  ataupun  oleh  petugas  yang terkait serta berwenang yang membidangi    hal  kekerasan  dalam keluarga  ini,  sesuai  dengan  apa  yang telah  diatur  didalam  pasal  1  ayat  4 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2004.Adapun  perlindungan  hukum  ini dapat  bersifat  sementara  ataupun  tetap yaitu dengan adanya penetapan pengadilan sebagai jaminan bagi seseorang    untuk  tidak  mengalami  hal yang sama di dalam keluarganya.
Ada beberapa hal dapat mempengaruhi pelaku-pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini yaitu  faktor-faktor  yang  berasal  dari dalam  dirinya  sendiri  serta  faktor  dari luar  yang  berpengaruh  pada  diri  si pelaku hingga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga.Dalam rangka  mengatasi  perbuatan-perbuatan tindak  kekerasan  dalam  keluarga  ini, maka bukan hanya tanggung jawab dari keluarga tertentu saja melainkan seluruh masyarakat hendaknya mempunyai  kesadaran  untuk  peduli pada lingkungannya,baik dengan upaya peningkatan silaturahmi sesama tetangga    maupun  melalui  secara bersama-sama  mengembangkan  usaha yang bisa saling meningkatkan ekonomi keluarga dalam hal ini dengan melalui  berkoordinasi  dengan  aparat desa  setempat.  Selain  itu  perlunya saling  mengingatkan  sesama  warga dalam  rangka  peningkatan  nilai-nilai keimanan  berdasarkan  agama  yang dimulai  dari  keluarga  masing-masing
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
sehingga pada saat anak-anak memulai kehidupan  berumahtangga  ,  mereka mengerti  arti  dari  suatu  perkawinan sehingga  dapat  meningkatkan  nilai- nilai keharmonisan dalam rumah tangga.
Suatu  tindak  pidana  dalam keluarga  baik  kekerasan  secara  pisik ataupun  secara  psikis  ataupun  mental adalah  suatu  perbuatan  yang  secara hukum  dilarang  sehingga  apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  aturan- atauran  ini  maka  sanksinya  berupa hukuman  atau  pidana,  hal  ini  sesuai dengan aturan yang salah satunya telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004,  dimana  secara  tegas mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal pada Undang-Undang tersebut.
Banyaknya pelanggaran terhadap  pasal-pasal  tersebut  dapat dilihat  dengan  meningkatnya  kasus- kasus  tindak  pidana  dalam  keluarga sehingga  hal  inimemancing  reaksi keras masyarakat.Pada penegakan hukum  terutama  dalam  kekerasan dalam keluarga ini tidak hanya sekedar melaksanakan Undang-Undang, melainkan  untuk  penyerasian  suatu nilai  didalam  kaidah  agar  terciptanya
suatu kedamaian dalam bermasyarakat. 10 Ketentuan
Undang-Undang yang menyatakan bahwa suatu tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  si pelaku  didalam  suatu  keluarga  baru dapat  diterima  serta  dilanjutkan  proses pemeriksaan nya apabila adanya pengaduan  dari  pihak  korban  yang terkena perbuatan tersebut, maka dalam hal  ini  sesuai  ketentuan  yang  ada bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan dalam keluarga ini di  masukkan dalam katagori  delik  aduan,  dengan  demikian bila  terjadi  tindak  pidana  dalam keluarga  ini,  maka  pihak  berwenang yaitu  penyidik  baru  akan  memproses tindak pidana kekerasan dalam keluarga  tersebut,  yaitu  berdasarkan pengaduan  dari  pihak  korban  yang mengalami tindak pidana itu, semua ini juga  yang  menyebabkan  sering  suatu tindak  pidana  dalam  keluarga  ini  tidak sampai pada proses dipengadilan.
Adanya persoalan-persoalan kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga ini  yang  timbul  pada  pelaksanaannya sehingga  tidak  dapat  di  proses  atau sampai ke pengadilan disebabkan pihak yang mengalami tindak pidana tersebut
10 Zainuddin  Ali ,  Mewujudkan  Penegakan Hukum  Yang  Bermartabat (Universitas  Islam Jakarta, 2009).
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
terutama  bila  yang  menjadi  korban adalah  istri  ,  maka  sering  dia  merasa tidak berdaya untuk melaporkan perbuatan terhadap dirinya,dikarenakan pemikiran akan dampak dari pelaporannya tersebut bagaimana kalau terjadi perceraian yang akan menghancurkan  ekonomi  dari  pelapor yang juga berkaitan dengan kesejahteraan  keluarga  terutama  masa depan anak-anaknya kelak.
Berdasarkan alasan-alasan yang ada  bila  di  lihat  dari  pandangan sosiologi  hukum,  untuk  keberhasilan tegak nya suatu hukum yang menyangkut  tindak  pidana  dalam keluarga  ini  akan  sulit  untuk  tercapai  , apalagi  bila  dikaitkan  dengan  teori sistem Friedman, bahwa untuk berhasilnya  suatu  Undang-Undang  itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukungnya    yaitu  faktor  hukumnya sendiri  serta  adanya  faktor  budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi dalam  hal  ini  bila  dikaitkan  dengan keberhasilan pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  maka faktor  budaya  yang  sangat  menjadi penhambat  dari  keberhasilan  tersebut, hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang  menganggap  suatu  aib  apabila suatu  konflik  di  dalam  keluarga
menyebar  dan  menjadi  isu  dalam masyarakat. Dengan demikian permasalahan  yang  timbul  dalam  hal pengaduan  si  istri  ke  pihak  yang berwajib  apa  lagi  bila  si  istri  akan berhadapan  dengan  ruang  pengadilan maka  ini  akan  menjadikan  si  istri mengalami  perasaan  ketakutan  yang sangat  berat,  sehingga  pengaduan  dan pemidaan  terhadap  pelaku  tidak  akan mencapai  tujuan  yang  diinginkan  oleh diadakan Undang-Undang tersebut.
Selanjutnya  untuk  delik  aduan yang  menjadikan  syarat  pengaduan sebagai  syarat  untuk  dapat  dilakukan proses  penyidikan  dan  pembuatan Berita  Acara  Pemeriksaan,penuntutan untuk  tindak  pidana  dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  ternyata  ada beberapa pasal  yang mengatur secara tegas perbuatan tindak pidana dalam keluarga yang dikategorikan sebagai delik aduan.
Lebih  lanjut  dengan  merujuk pada  bab  ketujuh  tentang  ketentuan pidana  pada  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  yang  tindak  pidana dalam  keluarga  yang  dikategorikan sebagai  delik  aduan  adalah  perbuatan- perbuatan  yang  secara  fisik  tidak menyebabkan penyakit ataupun halangan bagi korban untuk melakukan
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
aktifitasnya  seperti  untuk  mencari nafkah, hal ini seperti yang dicantumkan  pada  pasal  44  ayat  1, selanjutnya  yang  termasuk  juga  delik aduan  ialah  apabila  tindak  pidana dalam  keluarga  tersebut  secara  psikis baik  yang  dilakukan  suami  atau  istri tidak  menimbulkan  penyakit  ataupun menjadi halangan untuk mereka mencari  nafkah  serta  kegiatan  lainnya, ini  sesuai  dengan  yang  dicantumkan dalam pasal 45 ayat 2, lebih lanjut juga yang dapat dikategorikan sebagai delik aduan  ialah  apabila  tindak  pidana dalam keluarga tersebut yang dilakukan  suami  atau  istri  yang berhubungan dengan kekerasan sexual.

## KESIMPULAN
Untuk dapat dilaksanakan suatu proses penyidikan,penuntutan serta proses ke pengadilan pada kasus tindak pidana  dalam  keluarga    sebagai  delik aduan  berdasarkan  syarat  penuntutan dalam  delik  aduan,  maka  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  secara tegas  mengaturnya  pada  ketentuan pidananya,  sehingga  untuk  perbuatan- perbuatan tindak pidana dalam keluarga yang dilakukan diluar
ketentuan pasal tersebut bukan merupakan  delik  aduan  akan  tetapi
perbuatan tindak pidana tersebut merupakan  delik  biasa  dan  akan  di proses  baik  ada  atau  tidak  nya pengaduan  dari  pihak  korban,  dengan demikian  untuk  dikategorikan  sebagai delik  aduan  pada  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah ketentuan  yang  secara  tegas  diatur dalam Bab ke tujuh pada pasal 44 ayat 1,pasal  45  ayat  2  serta  pasal  46 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan Korban, Akademik , akarta:
Presindo, 1985.
Azwar  Zamroddin  Hakim, Kebijakan Aplikasi  Ketentuan  Pidana  UU
No.23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah tangga Di
Palembang ,Tesis,  2008.
Didik M dan Elisataris Gultom ,Urgensi Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara  Norma  dan  Realita, Bandung: Rajawali Pers,  2006. Elly  Nurhayati, Kekerasan  Terhadap Istri ,Rika Anisa,WCC, Desember 1999.
Dewi Mulyati dan M Adi Saputra, Tinjauan Yuridis Kategori Tindak Pidana dalam Kelaurga Sebagai Delik Aduan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Halaman 90-101
Fiki Warobay, http:
//Blokspot.co.id/2021/10/penega kan Hukum Undang-Undang kdr. http://Midwifejaniezt.blogspot.com/20 12/makalah kdrt.html. http://Shecynd.Blogspot co.id/2013/makalah kdrt.html. https://asisual  ra09  Gunawan  wibisono wordpress.com/2009/07/05/peng ertian kekerasan.
Zainuddin Ali , Mewujudkan Penegakan Hukum Yang
Bermartabat ,  Universitas  Islam
Jakarta, 2009.