Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH DAN MADRASAH
Khaerul Umam Noer 1 , Sipin Putra 2 , Ahmad Ghozi 3 , Ni Loh Gusti Madewanti 4 , Turisih Widiyowati 5 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta,
2 Universitas Kristen Indonesia,
3 Perguruan Attaqwa,
4 Daya Riset Advokasi Perempuan dan Anak di Indonesia,
5 Umah Ramah Email: umam.noer@umj.ac.id

## ABSTRACT
Violence in schools is a serious problem that has a broad impact on the quality of education and the welfare  of  students  and  teachers.  Violence  does  not  only  refer  to  physical  acts  but  also  includes psychological,  verbal  violence  and  cyberbullying.  Preventing  and  handling  violence  in  schools  is crucial  because  of  the  significant  negative  impact  on  children's  development  and  the  school environment. This article focuses on preventing and handling violence in schools, supported by data on violence in schools, its impact on teachers and students, as well as Indonesian government policies in dealing with the problem of violence. This article is an inseparable part of the collaborative work between University  of Muhammadiyah Jakarta and Perguruan Attaqwa,  with full support from  the Ministry  of  Education,  Culture,  Research  and  Technology.  By  using  mixed  research  methods,  and  a program  effectiveness  theory  approach,  research  shows  that  the  program  for  preventing  and handling  violence  in  schools  and  madrasah  carried  out  by  Perguruan  Attaqwa  has  proven  to  be effective in encouraging the presence of schools that are safe and free from violence. This condition arises  because  of  the  strict  regulations  and  standard  operational  procedures  used  to  handle  and prevent violence, but  also because  the mentoring process is carried out  continuously. On the other hand, schools that are safe from violence also exist because of a shared commitment from all parties, that violence in schools must be eradicated. This research shows that for a program to prevent and handle violence to be successful, it requires rules, understanding and commitment from all parties, so that it can achieve the expected results, namely schools that are safe and free from violence.
Keywords: Violence, Prevention, Handling, School, Child Rights

## PENDAHULUAN
Kekerasan  di  sekolah  merupakan  salah  satu  tantangan  serius  yang  dihadapi  oleh sistem  pendidikan  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia.  Kekerasan  tidak  hanya berdampak  negatif  pada  korban  langsung,  yakni  siswa,  tetapi  juga  merusak  lingkungan belajar  secara  keseluruhan,  yang  pada  akhirnya  mengganggu  proses  pendidikan  dan perkembangan  anak  (Ain  et  al.,  n.d.;  Noer,  2019;  Noer,  Hanafi,  et  al.,  2021).  Kekerasan  di sekolah  dapat  berbentuk  fisik,  verbal,  psikologis,  dan  bahkan  cyberbullying,  yang  masing- masing memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan mental dan fisik siswa. Oleh karena itu, menciptakan sekolah yang aman dari kekerasan menjadi sebuah kebutuhan mendesak.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Menurut  data  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  pada  tahun  2019, terdapat  279  kasus  kekerasan  di  sekolah  yang  dilaporkan.  Bentuk  kekerasan  ini  beragam, termasuk  kekerasan  fisik,  verbal,  dan  seksual.  Lebih  lanjut,  survei  dari  UNICEF  dan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  tahun  2015  mengungkapkan  bahwa  84% siswa  di  Indonesia  pernah  mengalami  kekerasan  di  sekolah,  baik  sebagai  korban  maupun saksi  (Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia, 2015;  MAMPU,  2015).  Data  ini  menunjukkan  bahwa  kekerasan  di  sekolah  merupakan masalah yang cukup umum dan perlu perhatian serius.
Survei  lain  yang  dilakukan  oleh  Plan  International  pada  tahun  2017  menyatakan bahwa  sekitar  40%  siswa  di  Indonesia  pernah  mengalami  kekerasan  fisik,  sementara  50% lainnya  mengalami  kekerasan  verbal  (Noer,  Aziz,  et  al.,  2021;  Noer  et  al.,  2024). Cyberbullying  juga  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  penggunaan  media  sosial  di kalangan  siswa.  Data-data  ini  menunjukkan  tingginya  prevalensi  kekerasan  di  sekolah  dan mendesaknya kebutuhan untuk intervensi yang efektif.
Sekolah  merupakan  tempat  di  mana  anak-anak  menghabiskan  sebagian  besar waktunya untuk belajar dan bersosialisasi. Lingkungan sekolah yang aman dan mendukung sangat  penting  bagi  perkembangan  akademis  dan  sosial-emosional  siswa.  Kekerasan  di sekolah  dapat  mengganggu  proses  belajar  mengajar  dan  menyebabkan  berbagai  dampak negatif.  Berbagai  penelitian  telah  menjelaskan  bagaimana  dampak  kekerasan  terhadap prestasi akademik. Kekerasan dapat menyebabkan siswa merasa tidak aman dan stres, yang pada  gilirannya  dapat  mengganggu  konsentrasi  dan  motivasi  belajar  mereka.  Siswa  yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami penurunan prestasi akademis.
Kekerasan  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  yang  mendalam,  seperti  gangguan kecemasan,  depresi,  dan  gangguan  stres  pasca-trauma)  (Ramadhani  &  Nurwati,  2023b, 2023a).  Kondisi  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  kesehatan  mental  siswa  tetapi  juga  dapat mengganggu  perkembangan  sosial  dan  emosional  mereka.  Di  sisi  lain,  berbagai  kajian menjelaskan  bahwa  siswa  yang  terpapar  kekerasan  cenderung  mengembangkan  perilaku agresif  dan  antisosial  (Ausrianti  &  Andayani,  2022;  Reni  Ranteallo  et  al.,  2020;  Sari  et  al., 2022).  Mereka  mungkin  juga  menarik  diri  dari  interaksi  sosial,  yang  dapat  mempengaruhi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
kemampuan  mereka  untuk  membangun  hubungan  yang  sehat  dengan  teman  sebaya  dan guru.
Kekerasan  menciptakan  atmosfer  ketakutan  dan  ketidakpercayaan  di  sekolah.  Ini dapat  menghambat  interaksi  positif  antara  siswa  dan  guru,  serta  mengurangi  partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah (Amalia, 2023; Candrawati & Setyawan, 2023; Karisma et al., 2024;  Pratama  et  al.,  2023).  Dampak  kekerasan  di  sekolah  tidak  berhenti  di  masa  sekolah saja.  Anak-anak  yang  mengalami  kekerasan  di  sekolah  berisiko  lebih  tinggi  untuk menghadapi masalah kesehatan mental dan perilaku negatif di masa dewasa. Oleh karena itu, menciptakan sekolah yang aman dari kekerasan bukan hanya penting untuk memastikan keamanan fisik siswa tetapi juga untuk mendukung perkembangan akademis dan emosional mereka.  Lingkungan  yang  aman  memungkinkan  siswa  untuk  belajar  dan  berkembang dengan  optimal,  yang  pada  akhirnya  berkontribusi  pada  terciptanya  generasi  yang  sehat, cerdas, dan berkarakter.
Pemerintah  telah  menyadari  pentingnya  menangani  kekerasan  di  sekolah  dan  telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Beberapa kebijakan penting yang telah diimplementasikan misalnya Peraturan Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan di  Satuan  Pendidikan.  Peraturan  ini  mengatur  langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, termasuk pembentukan tim pencegahan  kekerasan  di  setiap  sekolah,  mekanisme  pelaporan,  dan  sanksi  bagi  pelaku kekerasan. Sekolah diwajibkan memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menangani  kasus  kekerasan,  serta  memberikan  perlindungan  dan  bantuan  kepada  korban kekerasan.
Kebijakan  ini  direspon  secara  cepat  oleh  Perguruan  Attaqwa  dengan  mengeluarkan Peraturan Perguruan  Attaqwa Nomor 3  Tahun  2023  tentang  Sekolah/Madrasah/Pesantren Merdeka dari Kekerasan. Kebijakan ini juga langsung diturunkan menjadi delapan Prosedur Operasional  Standar  yang  mencakup  pencegahan,  Madrasah/Sekolah  Ramah  Anak, penerimaan  laporan,  penanganan  laporan,  dukungan  psikologis  awal,  sanksi  dan rekomendasi,  pemantauan  dan  evaluasi,  dan  kerjasama  lintas  sektor  (Noer  et  al.,  2023). Program  yang  dikembangkan  oleh  Perguruan  Attaqwa  melibatkan  berbagai  sektor,  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
mendapat  dukungan  sepenuhnya  dari  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi melalui skema Program Dana Padanan.
Sebagai tindaklanjut  dari  program,  maka  tim  melakukan  penelitian  terkait  efektivitas program  yang  telah  dijalankan  sejak  April-Desember  2023.  Tulisan  ini  berfokus  pada  dua pertanyaan  mendasar:  bagaimana  efektivitas  program  pencegahan  dan  penanganan kekerasan di sekolah di Perguruan Attaqwa, dan sejauhmana dampak dari program tersebut dalam upaya membentuk sekolah yang merdeka dari kekerasan. Penelitian mempergunakan pendekatan  efektivitas  program  dengan  melihat  pada  lima  indikator:  (1)  pemahaman program,  (2)  ketepatan  sasaran,  (3)  ketepatan  waktu,  dan  (4)  tercapainya  tujuan,  (5) perubahan nyata.
Penelitian  ini  menjadi  krusial  untuk  dilakukan,  untuk  memetakan  sejauhmana efektivitas program dilaksanakan, sebab pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah adalah  isu  yang  kompleks  dan  membutuhkan  pendekatan  yang  komprehensif  dan terintegrasi.  Menciptakan  sekolah  yang  aman  dari  kekerasan  sangat  penting  untuk mendukung  perkembangan  akademis  dan  sosial-emosional  siswa.  Pemerintah  Indonesia telah  mengembangkan  berbagai  kebijakan  dan  program  untuk  mengatasi  masalah  ini, namun  fokus  pada  efektivitas  pelaksanaan  program  menjadi  sangat  krusial.  Melalui implementasi  yang  konsisten,  keterlibatan  semua  pihak,  pengembangan  kapasitas berkelanjutan,  evaluasi  berbasis  bukti,  adaptasi  dan  inovasi,  serta  fokus  pada  dampak jangka panjang, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua  siswa.  Upaya  ini  tidak  hanya  akan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia tetapi juga menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mempergunakan metode penelitian campuran. Pada tahap pertama, tim melakukan  survei  pada  empat  level:  Kepala  Sekolah  dan  Madrasah,  anggota  Satuan  Tugas Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Sekolah  dan  Madrasah,  Guru  Wali  Kelas,  dan Siswa.  Dalam  program  pendampingan  yang  kami  lakukan,  kami  melakukan  pendampingan pada 63 Kepala Madrasah dan Sekolah, 184 anggota Satuan Tugas, 347 guru wali kelas, dan 440  orang  siswa.  Setelah  melewati  beberapa  pertimbangan,  tim  memutuskan  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
mengambil  sampel  jenuh,  dengan  menjadi  seluruh  unit  populasi  sebagai  responden.  Tim melakukan  dua  kali  survei,  survei  pra  pendampingan  yang  dilaksanakan  pada  Juni,  dan survei pasca pendampingan pada bulan Desember.
Selain  data  kuantitatif,  tim  juga  melakukan  diskusi  kelompok  terpumpun  sebanyak empat  belas  kali,  yang  dibagi  ke  dalam  lima  level:  Ketua  Yayasan  dan  Dinas  Pendidikan, Kepala  Sekolah  dan  Madrasah,  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di Sekolah dan Madrasah, Wali Kelas, dan Siswa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Dimensi Pemahaman Program
Dalam  dimensi  pemahaman  program,  tahap  paling  awal  adalah  pemetaan  mendasar tentang  apa,  bagaimana  kekerasan  di  sekolah  dan  madrasah  terjadi,  dan  apa  dampak kekerasan terhadap guru dan siswa di sekolah tersebut.
Kekerasan  di  sekolah  adalah  masalah  yang  serius  dan  kompleks  yang  terjadi  di berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Kekerasan  ini  dapat  berupa  fisik,  verbal, psikologis, hingga cyberbullying, dan berdampak negatif terhadap siswa, guru, dan seluruh komunitas  sekolah.  Untuk  memahami  secara  mendalam  masalah  ini,  analisis  yang komprehensif  diperlukan,  meliputi  data  kekerasan  di  sekolah,  penyebab  terjadinya kekerasan,  identifikasi  pelaku  dan  korban,  serta  dampak  kekerasan  terhadap  guru  dan siswa.
Dari hasil survei dan FGD diperoleh data bahwa penyebab kekerasan di sekolah dapat berasal dari berbagai faktor yang saling berinteraksi (Adib Nur Hudat et al., 2022; Ain et al., n.d.;  Fadhilah  &  Munjin,  2022;  Juhriati  et  al.,  2023;  Reswita  &  Bernadet  Buulolo,  2023). Beberapa  penyebab  utama  misalnya  lingkungan  keluarga  dan/atau  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Keluarga  yang  tidak  harmonis  atau  mengalami  kekerasan  domestik dapat  mempengaruhi  perilaku  anak  di  sekolah.  Anak-anak  yang  tumbuh  dalam  lingkungan yang penuh kekerasan cenderung meniru perilaku agresif tersebut ketika di sekolah. Selain itu,  kurangnya  pengawasan  dari  guru  dan  staf  sekolah  dapat  menyebabkan  meningkatnya insiden  kekerasan  (Adiyono  et  al.,  2022;  Liftiah  et  al.,  2018).  Siswa  yang  tidak  diawasi cenderung  terlibat  dalam  perilaku  negatif  tanpa  takut  akan  konsekuensi  (Candrawati  &
Setyawan,  2023;  Nurul  Hidayati  &  Amelia  Rizky  Idhartono,  2023;  Pratama  et  al.,  2023). Beberapa  kasus  lain  muncul  karena  adanya  tekanan  sosial  dan  akademis.  Tekanan  untuk berprestasi  atau  mendapatkan  pengakuan  sosial  di  sekolah  dapat  mendorong  siswa  untuk melakukan  kekerasan.  Bullying  sering  terjadi  sebagai  cara  untuk  menunjukkan  dominasi atau mengatasi rasa rendah diri siswa.
Faktor  determinan  lainnya  adalah  pengaruh  media  sosial  yang  mendorong  perilaku kekerasan. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi  generasi  muda.  Platform  seperti  Facebook,  Instagram,  Twitter,  dan  TikTok menyediakan  ruang  untuk  berbagi  pengalaman,  berinteraksi  dengan  teman,  dan membangun  identitas  digital.  Namun,  penggunaan  media  sosial  juga  dikaitkan  dengan berbagai perilaku negatif, termasuk kekerasan oleh siswa. Analisis sosial psikologis ini akan mengeksplorasi  bagaimana  media  sosial  mempengaruhi  perilaku  kekerasan  siswa,  faktor- faktor yang memperkuat hubungan tersebut, dan implikasi untuk intervensi.
Media  sosial  sering  kali  menyajikan  konten  yang  mengandung  kekerasan  secara eksplisit maupun implisit. Video perkelahian, penghinaan verbal, dan tindakan bullying yang viral dapat menyebabkan normalisasi kekerasan. Ketika siswa terus-menerus terpapar pada konten semacam ini, mereka mungkin mulai menganggap kekerasan sebagai perilaku yang dapat  diterima  dan  biasa  terjadi  dalam  interaksi  sosial  mereka.  Di  sisi  lain,  media  sosial memungkinkan  pengguna  untuk  berinteraksi  secara  anonim  atau  dengan  identitas  yang tidak  jelas.  Anonymitas  ini  dapat  mengurangi  rasa  tanggung  jawab  dan  memperkuat disinhibition  effect ,  di  mana  siswa  merasa  lebih  bebas  untuk  bertindak  agresif  atau  kasar tanpa  takut  akan  konsekuensi  langsung.  Fenomena  ini  sering  terlihat  dalam  kasus cyberbullying,  di  mana  pelaku  merasa  aman  karena  identitas  mereka  tersembunyi  (Nurul Hidayati & Amelia Rizky Idhartono, 2023; Oktaviany & Ramadan, 2023; Rahmat et al., 2023; Safitri  et  al.,  2023).  Cyberbullying  adalah  salah  satu  bentuk  kekerasan  yang  sangat dipengaruhi  oleh  media  sosial.  Berbeda  dengan  bullying  tradisional,  cyberbullying  dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, memperburuk dampak psikologis pada korban. Platform media  sosial  memungkinkan  penyebaran  konten  negatif  secara  luas  dan  cepat, memperparah efek merusak dari kekerasan digital.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Untuk  memahami  lebih  lanjut  tentang  kekerasan  di  sekolah,  penting  untuk mengidentifikasi  siapa  yang  paling  sering  menjadi  pelaku  dan  korban  kekerasan.  Sebagian besar  kekerasan  di  sekolah  dilakukan  oleh  siswa  itu  sendiri,  baik  terhadap  teman  sekelas, siswa lain, atau bahkan guru. Siswa yang menjadi pelaku kekerasan biasanya memiliki latar belakang masalah di rumah atau tekanan dari lingkungan sosial. Meskipun lebih jarang, ada kasus di mana guru atau staf sekolah menjadi pelaku kekerasan terhadap siswa. Kekerasan ini  bisa  berbentuk  fisik  atau  verbal  dan  sering  kali  terkait  dengan  upaya  disiplin  yang berlebihan atau tidak pantas.
Jika dilihat dari sisi korban, maka siswa adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan di sekolah. Anak-anak yang terlihat berbeda, baik dari segi fisik, perilaku, atau  latar  belakang  sosial  ekonomi,  cenderung  lebih  sering  menjadi  target  bullying.  Guru juga  bisa  menjadi  korban  kekerasan,  baik  dari  siswa  maupun  orang  tua  siswa.  Bentuk kekerasan yang dialami guru biasanya verbal, seperti ancaman atau penghinaan.
Kekerasan  di  sekolah  memiliki  dampak  yang  luas  dan  serius  terhadap  korban,  baik siswa  maupun  guru.  Dampak  ini  mencakup  aspek  psikologis,  akademis,  sosial,  dan kesehatan.  Kekerasan  dapat  menyebabkan  trauma  yang  mendalam  pada  siswa.  Dampak psikologis  termasuk  gangguan  kecemasan,  depresi,  dan  rendahnya  harga  diri.  Siswa  yang mengalami  kekerasan  sering  kali  merasa  tidak  aman  dan  cemas  di  sekolah.  Korban kekerasan  sering  mengalami  isolasi  sosial.  Mereka  mungkin  kesulitan  dalam  membangun hubungan dengan teman sekelas dan merasa terisolasi dari kelompok sosial. Selain dampak psikologis, kekerasan fisik juga dapat menyebabkan cedera fisik yang serius. Cedera ini bisa berupa luka, patah tulang, atau bahkan trauma fisik jangka panjang.
Selain pada siswa, kekerasan juga berdampak signifikan pada guru. Guru yang menjadi korban  atau  saksi  kekerasan  di  sekolah  dapat  mengalami  stres,  kecemasan,  dan  kelelahan emosional  .  Kondisi  ini  dapat  mengganggu  kemampuan  mereka  untuk  mengajar  dan berinteraksi dengan siswa. Kekerasan di sekolah dapat menurunkan semangat dan motivasi guru  dalam  bekerja.  Mereka  mungkin  merasa  tidak  dihargai  dan  kehilangan  minat  untuk mendidik dengan baik. Lebih jauh, hubungan antara guru dan siswa dapat memburuk akibat kekerasan. Guru mungkin menjadi lebih protektif atau kurang percaya terhadap siswa, yang bisa menghambat proses belajar mengajar.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Dengan memahami peta besar kekerasan di sekolah dan madrasah, maka tim beranjak pada  bagaimana  membentuk  program  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah dan  madrasah  di  lingkungan  Perguruan  Attaqwa.  Bersama  dengan  jejaring  lintas  kampus dan  organisasi,  tim  telah  menyusun  peraturan  dan  prosedur  operasional  standar,  yang kemudian  disahkan  menjadi  Peraturan  Perguruan  Attaqwa  Nomor  3  Tahun  2023  tentang Sekolah/Madrasah/Pesantren  Merdeka  dari  Kekerasan.  Kebijakan  ini  juga  langsung diturunkan  menjadi  delapan  Prosedur  Operasional  Standar  yang  mencakup  pencegahan, Madrasah/Sekolah  Ramah  Anak,  penerimaan  laporan,  penanganan  laporan,  dukungan psikologis  awal,  sanksi  dan  rekomendasi,  pemantauan  dan  evaluasi,  dan  kerjasama  lintas sektor.  Dengan  disahkannya  peraturan  dan  prosedur  standar,  dapat  disimpulkan  dalam dimensi pemahaman program, program ini berjalan efektif sesuai yang diinginkan.
Dimensi Ketepatan Sasaran
Setelah  regulasi  dan  prosedur  disahkan,  maka  tahap  berikutnya  adalah  melakukan pendampingan.  Tim  telah  melakukan  pendampingan  pada  empat  level  sekaligus:  level Kepala  Sekolah  dan  Madrasah  3  kali,  level  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan di Sekolah dan Madrasah 5 kali, level Wali Kelas 4 kali, dan level Siswa 4 kali.
Kepala sekolah memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah  yang  aman  dan  bebas  dari  kekerasan.  Sebagai  pemimpin  dan  pengelola  utama sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan anti- kekerasan diimplementasikan secara efektif dan bahwa semua anggota komunitas sekolah merasa  aman  dan  dihargai.  Kepala  sekolah  bertanggung  jawab  untuk  mengembangkan, menerapkan,  dan  mengawasi  kebijakan  dan  prosedur  anti-kekerasan  di  sekolah.  Hal  ini termasuk  menyusun  aturan  yang  jelas  tentang  perilaku  yang  dapat  diterima,  menetapkan konsekuensi  untuk  tindakan  kekerasan,  dan  memastikan  bahwa  seluruh  staf  dan  siswa memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.
Dalam  FGD  dan  pendampingan,  tim  menegaskan  bahwa  kepala  sekolah  harus mengatur  pelatihan  rutin  bagi  guru,  staf,  dan  siswa  tentang  bagaimana  mengenali, melaporkan,  dan  menangani  kekerasan.  Pendidikan  ini  juga  harus  mencakup  strategi pencegahan,  seperti  mengembangkan  keterampilan  sosial-emosional  dan  mempromosikan budaya  hormat  dan  empati.  Termasuk  pula  bagaimana  menciptakan  dan  memelihara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
budaya  sekolah  yang  positif  adalah  salah  satu  tanggung  jawab  utama  kepala  sekolah.  Ini dapat  dilakukan  dengan  mendorong  partisipasi  aktif  semua  anggota  komunitas  sekolah dalam  kegiatan  yang  membangun  hubungan  baik,  seperti  diskusi  kelompok,  kegiatan ekstrakurikuler, dan program mentoring.
Ketika insiden kekerasan terjadi, kepala sekolah harus memastikan bahwa tanggapan yang  cepat  dan  tepat  diberikan.  Ini  termasuk  menyediakan  dukungan  untuk  korban, menegakkan  konsekuensi  bagi  pelaku,  dan  mengevaluasi  insiden  untuk  mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Untuk mencapai hal itu, maka kepala sekolah harus  menjalin  kemitraan  dengan  orang  tua  dan  komunitas  untuk  mencegah  kekerasan. Melibatkan orang tua dalam dialog tentang kekerasan dan menciptakan saluran komunikasi yang  terbuka  dapat  membantu  mendeteksi dan  menangani  masalah  sebelum  berkembang lebih jauh. Secara keseluruhan, kepala sekolah adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang jelas, pendidikan  yang  berkelanjutan,  dan  kolaborasi  dengan  komunitas,  kepala  sekolah  dapat secara efektif mencegah kekerasan dan memastikan kesejahteraan semua siswa.
Tim  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  sekolah  memainkan peran  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  belajar  yang  aman  dan  nyaman  bagi  semua siswa.  Tim  ini  bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  anti-kekerasan, menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  kekerasan,  serta  memberikan  dukungan  bagi korban dan pelaku kekerasan. Tim Satuan Tugas bertanggung jawab untuk mengembangkan dan  menerapkan  program  pencegahan  kekerasan  yang  komprehensif.  Ini  termasuk mengadakan  kampanye  kesadaran  tentang  dampak  negatif  kekerasan,  memberikan pelatihan  keterampilan  sosial-emosional  kepada  siswa  dan  staf,  serta  mempromosikan budaya sekolah yang menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain.
Salah satu wewenang utama tim ini adalah menerima, meninjau, dan menindaklanjuti laporan  kekerasan  di  sekolah.  Tim  harus  menyediakan  mekanisme  pelaporan  yang  mudah diakses  dan  aman bagi  siswa  dan  staf  untuk  melaporkan  insiden  kekerasan.  Mereka  harus melakukan  investigasi  yang  menyeluruh  dan  objektif,  memastikan  bahwa  semua  laporan ditangani dengan serius dan kerahasiaan dijaga sepenuhnya. Setelah menerima laporan, tim ini  bertanggung  jawab  untuk  mengambil  tindakan  yang  tepat.  Ini  melibatkan  memberikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dukungan bagi korban kekerasan, seperti konseling atau bantuan medis, serta menerapkan sanksi  disipliner  bagi  pelaku  kekerasan  sesuai  dengan  kebijakan  sekolah.  Tim  juga  harus mengembangkan rencana intervensi untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memonitor pelaksanaan rencana tersebut.
Tim  Satuan  Tugas  harus  bekerja  sama  dengan  guru,  orang  tua,  dan  komunitas  lokal untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pencegahan  kekerasan.  Ini  termasuk mengadakan  pertemuan  rutin  untuk  membahas  isu-isu  kekerasan  dan  mengembangkan strategi  bersama  untuk mengatasi  masalah  ini.  Lebih jauh,  tim  ini  juga  bertanggung  jawab untuk  memantau  dan  mengevaluasi  efektivitas  program  dan  kebijakan  pencegahan kekerasan di sekolah. Mereka harus mengumpulkan data tentang insiden kekerasan, menilai dampak dari intervensi yang dilakukan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.
Guru wali kelas memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah kekerasan di  kelas  dan  di  sekolah.  Selain  mengajar,  mereka  berfungsi  sebagai  perpanjangan  tangan dari pihak sekolah dalam mengawasi dan membimbing peserta didik. Guru wali kelas sering kali  menjadi  figur  yang  paling  dekat  dengan  siswa,  memungkinkan  mereka  untuk mengidentifikasi  tanda-tanda  awal  kekerasan  atau  masalah  perilaku.  Guru  wali  kelas memiliki  kesempatan  untuk  berinteraksi  dengan  siswa  secara  rutin,  baik  dalam  kegiatan belajar  mengajar  maupun  aktivitas  harian  lainnya.  Ini  memberikan  mereka  kesempatan untuk  mengenali  perubahan  perilaku  atau  tanda-tanda  distress  pada  siswa  yang  mungkin menjadi indikasi kekerasan.
Guru  wali  kelas  juga  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan  dan  menjelaskan kebijakan  anti-kekerasan  sekolah  kepada  siswa.  Mereka  harus  memastikan  bahwa  setiap siswa  memahami  konsekuensi  dari  perilaku  kekerasan  dan  mendorong  perilaku  positif. Dengan  menjalin  hubungan  yang  dekat  dan  penuh  kepercayaan  dengan  siswa,  guru  wali kelas  dapat  memberikan  dukungan  emosional  dan  psikologis.  Mereka  dapat  menciptakan lingkungan  yang  aman  di  mana  siswa  merasa  nyaman  untuk  berbicara  tentang  masalah mereka.
Peran  teman  sebaya  dalam  mencegah  kekerasan  di  sekolah  tidak  bisa  diabaikan. Sebagai peer group, siswa memiliki pengaruh besar terhadap satu sama lain, dan dukungan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dari teman sebaya bisa menjadi kunci dalam mengatasi kekerasan. Teman sebaya sering kali menjadi  orang  pertama  yang  mengetahui  tentang  insiden  kekerasan.  Mereka  dapat mendeteksi  tanda-tanda  korban  kekerasan  lebih  cepat  daripada  guru  atau  orang  tua. Dukungan  dari  teman  sebaya  dapat  memberikan  kekuatan  bagi  korban  untuk  melaporkan insiden  kekerasan.  Rasa  solidaritas  dan  persahabatan  bisa  memberikan  keberanian  bagi korban untuk berbicara dan mencari bantuan.
Teman  sebaya  dapat  berperan  dalam  meningkatkan  kesadaran  tentang  dampak negatif  kekerasan.  Melalui  program  peer  counseling  atau  kelompok  diskusi,  siswa  dapat saling  mengedukasi  tentang  pentingnya  menghormati  satu  sama  lain  dan  menghindari kekerasan. Dengan demikian, siswa dapat mempengaruhi perilaku teman-temannya melalui contoh  positif.  Teman  sebaya  yang  menunjukkan  sikap  toleran,  empati,  dan  penolakan terhadap  kekerasan  dapat  menciptakan budaya yang  mendukung  lingkungan  sekolah  yang aman.
Kombinasi  peran  guru  wali  kelas  dan  teman  sebaya  sangat  efektif  dalam  mencegah kekerasan  di  sekolah.  Guru  wali  kelas  tidak  hanya  mengajar,  tetapi  juga  berfungsi  sebagai pengawas  dan  pendamping  yang  membantu  siswa  merasa  aman  dan  didukung.  Teman sebaya,  dengan  pengaruh  dan  dukungan  mereka,  dapat  membantu  mengidentifikasi  dan mendorong  pelaporan  insiden  kekerasan.  Melalui  kerjasama  yang  kuat  antara  guru  dan siswa,  sekolah  dapat  menjadi  tempat  yang  lebih  aman  dan  harmonis  bagi  semua  peserta didik.
Dengan menyasar pada empat level sekaligus, program ini sudah tepat sasaran, sebab keempat  sasaran  utama  program  saling  berkaitan  dan  komplementer  satu  sama  lain. Sehingga upaya membangun sekolah dan madrasah yang merdeka dari kekerasan, dilakukan dan  melibatkan  multipihak,  tidak  hanya  pemangku  kebijakan,  namun  juga  pelaksana  dan objek kebijakan.
Dimensi Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  merupakan  faktor  kunci  dalam  mencapai  efektivitas  berbagai program, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Manajemen waktu yang  tepat  tidak  hanya  memastikan  bahwa  program  berjalan  sesuai  rencana,  tetapi  juga meningkatkan kualitas hasil dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Dalam penelitian ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
ditemukan  beberap  faktor  strategis  tentang  betapa  pentingnya  dimensi  ketepatan  waktu, terutama dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan di sekolah dan madrasah.
Ketepatan  waktu  memungkinkan  penggunaan  sumber  daya,  baik  manusia,  finansial, maupun material, secara optimal. Ketika program dilaksanakan sesuai jadwal, setiap elemen dapat  berfungsi  dengan  maksimal  tanpa  ada  pemborosan.  Misalnya,  dalam  program pencegahan  kekerasan,  ketepatan  waktu  dalam  pelaksanaan  penyusunan  kurikulum memastikan  bahwa  siswa  mendapatkan  materi  yang  diperlukan  pada  saat  yang  tepat, sehingga  mereka  dapat  mengikuti  dan  memahami  dengan  baik  bentuk-bentuk  kekerasan dan  bagaimana  pencegahan  kekerasan.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  bagaimana memasukkan pencegahan dan penanganan kekerasan tidak hanya dalam bentuk kurikuler, namun juga ko kurikuler, intra kurikuler, dan ekstra kurikuler.
Program  yang  dijalankan  tepat  waktu  cenderung  menghasilkan  kualitas  yang  lebih baik.  Ketika  semua  kegiatan  dilakukan  sesuai  jadwal,  ada  cukup  waktu  untuk  evaluasi  dan penyesuaian yang diperlukan. Sebaliknya, keterlambatan sering kali memaksa pengambilan keputusan  yang  terburu-buru  dan  kurang  optimal,  mengurangi  kualitas  output.  Dalam program  ini  misalnya,  ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  instrumen  regulasi,  uji  publik, pendampingan,  hingga  uji  coba  terbatas  sangat  penting  untuk  memastikan  kualitas  dan keberlanjutan program yang dihasilkan.
Ketepatan  waktu  mencerminkan  profesionalisme  dan  komitmen  terhadap  tujuan program.  Hal  ini  meningkatkan  kepercayaan  dan  kredibilitas  di  mata  para  pemangku kepentingan, termasuk mitra kerja, donatur, dan penerima manfaat. Kepercayaan ini sangat penting  untuk  mendapatkan  dukungan  berkelanjutan  dan  membangun  reputasi  positif. Program  bantuan  kemanusiaan,  misalnya,  harus  dilaksanakan  tepat  waktu  untuk memastikan  bantuan  tiba  ketika  dibutuhkan,  meningkatkan  kepercayaan  dari  komunitas yang dilayani dan tentu saja mitra kerja, dalam hal ini Perguruan Attaqwa.
Manajemen  waktu  yang  baik  mengurangi  tekanan  dan  stres  pada  tim  pelaksana program. Ketika semua aktivitas dilakukan sesuai jadwal, tim dapat bekerja dalam suasana yang  lebih  tenang  dan  terorganisir.  Ini  juga  mengurangi  risiko  konflik  internal  yang  sering timbul  akibat  penundaan  atau  ketidaksesuaian  jadwal.  Dalam  organisasi,  ketepatan  waktu membantu  menjaga  moral  dan  motivasi,  dan  meningkatkan  produktivitas  secara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
keseluruhan.  Dalam  pelaksanaan  program  misalnya,  pendampingan  dilakukan  secara bertahap dan simultan. Lebih jauh, seluruh sekolah dan madrasah mempelajari sistem yang dibangun secara perlahan, sambil terus menerus dipantau dan dievaluasi, sehingga program dapat berjalan dengan maksimal.
Ketepatan  waktu  membantu  dalam  identifikasi  dan  mitigasi  risiko  lebih  awal. Penundaan  sering  kali  meningkatkan  biaya  karena  adanya  tambahan  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  menyelesaikan pekerjaan  yang  tertunda, terlebih program  ini dijalankan dengan waktu yang sangat terbatas. Dengan demikian, ketepatan waktu menjadi salah satu kunci  penting  dalam  melakukan  pengaturan,  mitigasi  risiko,  dan  pencarian  solusi  jangka pendek jika terjadi masalah dalam pelaksanaan lapangan.
Ketepatan  waktu  adalah  elemen  vital  dalam  memastikan  efektivitas  program.  Dalam dimensi ini, dapat dilihat bahwa program telah diatur dengan sangat cermat, terutama dari sisi waktu pelaksanaan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas hasil, membangun kepercayaan dan kredibilitas, mengurangi stres dan konflik, serta meminimalkan  risiko  dan  biaya,  manajemen  waktu  yang  baik  berkontribusi  langsung terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan waktu yang efektif harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pelaksanaan program.

## Dimensi Ketercapaian Tujuan
Dalam  dimensi  ketercapaian  tujuan,  hal  fundamental  yang  muncul  adalah  kesadaran bahwa  upaya  mencegah  dan  menangani  kekerasan  harus  melibatkan  semua  pihak. Kekerasan di sekolah merupakan masalah serius yang dapat mengganggu proses pendidikan dan  perkembangan  psikologis  siswa.  Pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi belajar dan tumbuh kembang  anak-anak.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  diperlukan  keterlibatan  berbagai  sektor dalam  upaya  kolaboratif  yang  komprehensif.  Analisis  ini  akan  membahas  bagaimana melibatkan  berbagai  sektor  dalam  upaya  membangun  sekolah  aman,  mendorong pemahaman  pentingnya  kolaborasi  lintas  sektor,  dan  membangun  konsensus  bersama bahwa  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah  adalah  tanggung  jawab  semua orang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Gambar 1. Outcome Pemahaman Kepala Sekolah dan Madrasah
Berdasarkan  survei  pra  pendampingan  dan  pasca  pendampingan,  ditemukan  bahwa program  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  yang  dilakukan  di  Perguruan  Attaqwa telah  terbukti  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  seluruh  pihak  tentang pentingnya  upaya  mencegah  dan  menangani  kekerasan.  Dari  hasil  survei  pra  dan  pasca pendampingan  pada  Kepala  Madrasah/Sekolah,  Satuan  Tugas,  Wali  Kelas  dan  Siswa, didapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman seluruh pihak terkait  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  sebesar  46,82%.  Gambar  1  menunjukkan bahwa  di  level  Kepala  Sekolah  dan  Madrasah  sesudah  dilakukan  pendampingan,  terdapat rata-rata  peningkatan  pemahaman  tentang  kekerasan  sebesar  48,5%.  Di  mana  sektor tertinggi  ada  pada  pengetahuan  baru  bahwa  Kementerian  Pendidikan  dan  Perguruan Attaqwa  telah  mengeluarkan  regulasi  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.

## Gambar 2. Peningkatan pemahaman Satuan Tugas
Gambar  2  menunjukkan  grafik  peningkatan  pemahaman  anggota  Satuan  Tugas  yang mengalami  peningkatan  rata-rata  sebesar  45,1%,  di  mana  yang  tertinggi  adalah  pada  tata cara pengumpulan informasi dan tindaklanjut rekomendasi. Dalam pengumpulan informasi misalnya, diketahui hampir seluruh anggota Satuan Tugas bukan berasal dari bidang hukum, dan  sangat  sedikit  yang  berlatarbelakang  psikologi,  sehingga  ketika  mengumpulkan informasi  tentang  kekerasan,  banyak  di  antara  mereka  yang  melanggar  hukum  acara, misalnya menyita ponsel siswa dan/atau membuka ponsel siswa tanpa izin. Perubahan yang paling  signifikan  adalah  pemahaman  bahwa  ketika  melakukan  pengumpulan  informasi laporan, tidak boleh mengumpulkan pelapor dan terlapor di waktu dan tempat saya, sebab yang  umumnya  dilakukan  adalah  mengkonfrontir  pelapor  dan  terlapor,  yang  justru membuat pelapor semakin enggan menceritakan pengalamannya.

## Gambar 3. Outcome Pendampingan Siswa

## Gambar 4. Outcome Pendampingan Guru Wali Kelas
Gambar  3  dan  Gambar  4  menunjukkan  peningkatan  yang  nyaris  sama  antara  siswa dan  guru  wali  kelas.  Siswa  mengalami  peningkatan  rata-rata  46,9%,  sedangkan  wali  kelas mengalami  peningkatan  rata-rata  46,7%.  Untuk  level  siswa,  peningkatan  pemahaman tertinggi  terjadi  pada  pemahaman  tentang  pelaporan  jika  mereka  mengalami  atau mengetahui adanya kasus ke Wali Kelas atau ke Satuan Tugas. Sedangkan untuk wali kelas, pemahaman  paling  tinggi  ada  pada  pelaporan  atau  meneruskan  laporan  dari  siswa  ke Satuan  Tugas.  Khusus  untuk  wali  kelas,  diketahui  bahwa  pada  awalnya  mereka  secara langsung  melakukan  intervensi  ketika  mendapatkan  laporan  kekerasan,  yang  dalam prakteknya,  ternyata  menjadikan  korban  mengalami  viktimisasi  berganda,  sebab  biasanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
para  wali  kelas  akan  memberikan  hukuman  langsung  kepada  pelaku  tanpa  memberikan kerahasiaan  laporan,  yang  berpotensi  menjadikan  pelapor  untuk  mengalami  kekerasan berulang.
Dari  hasil  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  program  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  di  Perguruan  Attaqwa  cukup  berhasil  dan  efektif  dalam  mencapai  tujuannya. Tujuan  utama  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah  dan  madrasah  adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Lingkungan yang aman adalah prasyarat utama bagi pembelajaran yang efektif. Siswa yang merasa aman secara fisik dan emosional dapat  fokus  pada  belajar  tanpa  rasa  takut  atau  cemas.  Upaya  pencegahan  kekerasan membantu  menjaga  kesehatan  mental  dan  emosional  siswa,  yang  berdampak  positif pada perkembangan sosial dan akademis mereka.
Dimensi Perubahan Nyata
Dalam dimensi  ini,  sejak  program digulirkan pada  Mei hingga  Desember 2023,  dapat dilihat banyak perubahan yang dapat diamati secara terbuka. Misalnya seluruh sekolah dan madrasah, total 63 sekolah dan madrasah dampingan, seluruhnya telah memiliki tim Satuan Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan.  Selain  itu,  perubahan  juga  dapat  terlihat dalam sistem Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perguruan Attaqwa. Sesuai dengan data Pusdatin  Perguruan  Attaqwa,  Satuan  Tugas  telah  mulai  melakukan  pencegahan  dan penanganan, di mana per-31 Desember, telah ada laporan dari 18 sekolah, dengan status 11 sekolah dalam proses pemeriksaan, 6 sekolah telah mengeluarkan rekomendasi (5 terbukti dan  1  tidak  terbukti),  dan  1  Kepala  Sekolah  telah  diberhentikan  sementara  karena dilaporkan. Lebih jauh, seluruh sekolah dan madrasah telah secara aktif memasang berbagai media  campaign  kit  yang  telah  didistribusikan,  bahkan  sebagian  besarnya  memperbanyak sendiri media campaign kit tersebut.
Harapan perubahan tentu saja tidak sebatas pada hadirnya regulasi dan perangkatnya, namun  yang  diharapkan  adalah  perubahan  jangka  panjang  berupa  hadirnya  sekolah  aman yang bebas dari kekerasan. Sekolah yang bebas dari kekerasan cenderung memiliki budaya yang  lebih  inklusif,  penuh  rasa  hormat,  dan  mendukung,  di  mana  setiap  individu  merasa dihargai  dan  diterima.  Hal  ini  didasarkan  pada  satu  fakta  mendasar,  bahwa  kekerasan  di sekolah  dapat  menyebabkan  trauma  jangka  panjang,  gangguan  mental,  dan  masalah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
perilaku.  Pencegahan  dan  penanganan  yang  efektif  membantu  mengurangi  risiko  ini  dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi siswa.
Menciptakan  sekolah  yang  aman  memerlukan  kerjasama  lintas  sektor,  termasuk pendidikan, kesehatan, kepolisian, masyarakat, dan keluarga. Sekolah harus menjadi pusat utama dalam upaya ini. Guru, staf, dan administrator sekolah perlu dilatih dalam mengenali dan  menangani  kekerasan.  Program  pencegahan  kekerasan  harus  diintegrasikan  ke  dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.
Layanan kesehatan, termasuk psikolog dan konselor, harus tersedia untuk mendukung siswa  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Intervensi  dini  dari  profesional  kesehatan  dapat membantu mengurangi dampak negatif kekerasan pada kesehatan mental siswa. Di sisi lain, kerjasama  dengan  kepolisian  lokal  dapat  membantu  dalam  menangani  insiden  kekerasan yang  serius.  Program  keamanan  sekolah,  termasuk  kehadiran  petugas  keamanan  yang terlatih, dapat meningkatkan rasa aman di lingkungan sekolah.
Sektor  yang  juga  penting  untuk  dilibatkan  adalah  masyarakat  dan  NGO/CSO. Masyarakat  dan  NGO/CSO  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mendukung  program pencegahan  kekerasan  melalui  kampanye  kesadaran,  pelatihan,  dan  dukungan  komunitas. Mereka  juga  dapat  menjadi  sumber  daya  bagi  keluarga  dan  siswa  yang  membutuhkan bantuan  tambahan.  Keterlibatan  orang  tua  sangat  penting  dalam  pencegahan  kekerasan. Sekolah harus mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mendiskusikan isu-isu kekerasan dan cara-cara untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung dan aman.
Pemahaman  akan  pentingnya  kolaborasi  lintas  sektor  dapat  didorong  melalui beberapa  cara,  misalnya  menyediakan  pelatihan  dan  workshop  bagi  semua  pemangku kepentingan  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang  pentingnya  kolaborasi dalam pencegahan kekerasan di sekolah. Tim juga mendorong sekolah dan madrasah untuk secara aktif mengadakan forum diskusi dan pertemuan rutin di mana berbagai sektor dapat berbagi  informasi,  pengalaman,  dan  strategi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membantu membangun hubungan kerja yang kuat dan pemahaman bersama.
Membangun  konsensus  bahwa  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah adalah  tanggung  jawab  bersama  memerlukan  pendekatan  yang  inklusif  dan  partisipatif, misalnya  mengajak  semua  pihak  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  program  pencegahan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
kekerasan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Setiap individu perlu merasa bahwa  mereka  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  aman. Termasuk  pula  bagaimana  mendorong  dialog  terbuka  tentang  kekerasan  di  sekolah  dan cara-cara  untuk  mengatasinya.  Komunikasi  yang  efektif  antara  sekolah,  keluarga,  dan masyarakat dapat membangun kesepahaman dan kerja sama yang erat.
Tantangan, peluang, dan apa yang bisa dipelajari
Meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan, masih terdapat sejumlah tantangan  dalam  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah.  Beberapa  tantangan menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama. Beberapa tantangan bersifat internal, seperti kurangnya sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang,  menghadapi  keterbatasan  anggaran.  Ini  menghambat  kemampuan  mereka untuk  mengimplementasikan  program  pencegahan  kekerasan  yang  komprehensif. Keterbatasan  juga  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia,  misalnya  tenaga  profesional seperti konselor, psikolog, dan petugas keamanan juga menjadi kendala signifikan.
Di sisi lain, tantangan bisa juga berupa masih rendahnya kesadaran tentang kekerasan, dan  masih  sangat  terbatasnya  upaya  edukasi  tentang  pencegahan  dan  penanganan kekerasan.  Banyak  guru  dan  staf  mungkin  tidak  memiliki  pelatihan  yang  memadai  untuk mengenali  tanda-tanda kekerasan  atau untuk  menangani  insiden  kekerasan  secara  efektif. Bahkan  di  kalangan  siswa  dan  orang,  kesadaran  yang  rendah  di  kalangan  siswa  dan  orang tua tentang pentingnya mencegah kekerasan dapat menghambat upaya yang dilakukan oleh sekolah.
Tantangan lain terletak pada budaya kekerasan dan stigma yang masih mengakar kuat. Di  beberapa  komunitas,  kekerasan  mungkin  sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  sehari- hari, sehingga sulit untuk mengubah perilaku dan sikap. Ada pula stigma yang terkait dengan melaporkan  kekerasan,  baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  saksi,  yang  bisa  membuat siswa takut atau enggan untuk melaporkan insiden kekerasan.
Tantangan  terakhir  ada  pada  sisi  komunikasi  dan  koordinasi.    Kurangnya  komunikasi dan koordinasi antara staf sekolah, guru, dan administrasi dapat menghambat respon yang cepat  dan  efektif  terhadap  kekerasan.  Di  sisi  lain,  banyak  sekolah  dan  madrasah  enggan menjalin kerjasama kolaboratif dengan pihak eksternal. Kurangnya koordinasi dengan pihak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
eksternal  seperti  polisi,  lembaga  kesehatan,  dan  NGO/CSO  juga  dapat  menghambat penanganan kekerasan yang holistik.
Tentu  saja  terdapat  peluang  besar  dalam  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di sekolah  dan  madrasah.  Dukungan  dari  pemerintah  melalui  kebijakan  nasional  yang  kuat dapat  memberikan  kerangka  kerja  yang  diperlukan  untuk  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  di  sekolah.  Pengembangan  program-program  sekolah  yang  inovatif  dan komprehensif  dapat  mencakup  pendidikan  karakter,  pelatihan  keterampilan  sosial- emosional, dan penguatan budaya positif di sekolah.
Keterlibatan komunitas juga menjadi peluang, terutama kolaborasi dengan komunitas, LSM, dan sektor swasta dapat membawa sumber daya tambahan, keahlian, dan dukungan untuk  program  pencegahan  kekerasan.  Melibatkan  orang  tua  secara  aktif  dalam  program sekolah dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan dengan dukungan dari rumah.
Pemanfaatan  teknologi,  seperti  platform  digital  untuk  pelaporan  kekerasan,  dapat memudahkan proses pelaporan dan pemantauan insiden kekerasan. Termasuk dalam hal ini adalah  program  pelatihan  dan  edukasi  online  bagi  guru,  staf,  siswa,  dan  orang  tua  dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mencegah dan menangani kekerasan.
Peluang  yang  juga  sangat  potensial  ada  pada  penguatan  kesehatan  mental.  Fokus pada  kesehatan  mental  melalui  layanan  konseling  dan  dukungan  psikologis  dapat membantu  mengatasi  akar  penyebab  kekerasan  dan  memberikan  dukungan  bagi  korban. Termasuk  juga  bagaimana  sekolah  dan  madrasah  mampu  mengintegrasikan  pendidikan karakter ke dalam kurikulum dapat membantu membangun budaya saling menghormati dan empati di antara siswa.

## KESIMPULAN
Pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah  adalah  tugas  kompleks  yang memerlukan  kerjasama  lintas  sektor  dan  komitmen  kolektif.  Program  ini  membuktikan bahwa  upaya  tersebut  adalah  upaya  multipihak.  Penelitian  ini  telah  membuktikan  bahwa program  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Perguruan  Attaqwa telah terbukti efektif dalam mendorong hadirnya pendidikan dan sekolah aman.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Dengan  melibatkan  berbagai  sektor  seperti  pendidikan,  kesehatan,  kepolisian, masyarakat, dan keluarga, serta mendorong pemahaman akan pentingnya kolaborasi, dapat menciptakan  lingkungan  sekolah  yang  aman  dan  mendukung.  Membangun  konsensus bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan adalah tanggung jawab semua orang adalah langkah  kunci  dalam  memastikan  keberhasilan  program  ini.  Dengan  demikian,  kita  dapat melindungi siswa dari dampak negatif kekerasan dan membantu mereka berkembang dalam lingkungan yang aman dan positif.
Meskipun  ada  berbagai  tantangan  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan kekerasan  di  sekolah,  banyak  peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengatasi  masalah ini.  Dukungan  kebijakan,  kolaborasi  lintas  sektor,  penggunaan  teknologi,  dan  pendekatan holistik dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Dengan upaya  bersama  dari  semua  pihak  terkait,  kita  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan keselamatan siswa, serta mendorong perkembangan akademis dan sosial yang positif.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  sekolah, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan  kapasitas  guru  dan  siswa.  Pemerintah  dan  sekolah  perlu  memperluas dan  memperdalam  program  pelatihan  bagi  guru  dan  staf  sekolah  tentang pencegahan kekerasan, manajemen konflik, dan keterampilan mediasi. Pelatihan ini harus  mencakup  teknik  praktis  dan  strategi  yang  dapat  langsung  diterapkan  di sekolah.
2. Pendidikan  karakter  harus  menjadi  bagian  integral  dari  kurikulum  sekolah,  dengan pendekatan  yang  holistik  dan  berkelanjutan.  Program  pendidikan  karakter  harus melibatkan  seluruh  komunitas  sekolah  dan  orang  tua,  serta  disesuaikan  dengan kebutuhan dan konteks lokal.
3. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap sekolah memiliki akses ke fasilitas dan layanan  pendukung  yang  memadai,  seperti  layanan  konseling,  pusat  bantuan,  dan sumber  daya  pendidikan  anti-kekerasan.  Penyediaan  dana  khusus  untuk  program pencegahan kekerasan juga sangat penting.
4. Kampanye  kesadaran  publik  tentang  dampak  kekerasan  di  sekolah  perlu  diperluas melalui  berbagai  media,  termasuk  media  sosial,  televisi,  dan  kegiatan  komunitas. Kampanye  ini  harus  menargetkan  berbagai  kelompok,  termasuk  siswa,  orang  tua, guru, dan masyarakat umum, untuk membangun kesadaran kolektif dan sikap yang mendukung pencegahan kekerasan.
5. Sistem  pelaporan  kekerasan  di  sekolah  harus  dibuat  lebih  mudah  diakses  dan terpercaya.  Sekolah  harus  memiliki  mekanisme  pelaporan  yang  anonim  dan prosedur  tindak  lanjut  yang  jelas  dan  transparan.  Korban  kekerasan  harus mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai selama proses ini.
6. Koordinasi  dan  kerjasama  antar  lembaga  pemerintah,  NGO/CSO,  dan  komunitas lokal  harus  ditingkatkan  untuk  menciptakan  pendekatan  yang  komprehensif  dan terpadu  dalam  menangani  kekerasan  di  sekolah.  Kerjasama  ini  dapat  mencakup berbagi  data,  sumber daya,  dan praktik  terbaik  sehingga upaya untuk  menciptakan sekolah aman dapat segera terwujud.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Program  ini  dapat  terwujud  atas  dukungan  penuh  dari  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  melalui  Skema  Program  Dana  Padanan  (Matching  Fund) Tahun 2023. Program ini merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Perguruan  Attaqwa,  Daya  Riset  Advokasi  untuk  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia (Droupadi),  dan  Atiqoh  Noer  Alie  Center.  Tim  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Rektor UMJ, Ketua LPPM UMJ, dan Ketua Umum Yayasan Attaqwa atas dukungan dan fasilitasinya. Tim  juga  menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  seluruh  fasilitator, seluruh  narasumber,  dan  seluruh  peserta  pendampingan  mulai  dari  Kepala  Sekolah  dan Madrasah,  tim  Satuan  Tugas,  Guru  Wali  Kelas,  dan  Siswa  yang  telah  semangat  hadir  dan berbagi pengetahuan. Semoga program ini membawa manfaat bagi banyak pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adib  Nur  Hudat,  M.,  Eko  Prasetio,  D.,  Ardin  Suwandi,  M.,  &  Bojonegoro,  K.  (2022). Penyadaran  Kekerasan  Seksual  di  Sekolah:  Implementasi  Moderasi  Beragama  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro A RTI CL E INFO ABS TRA  CT.  In Jurnal  Studi  Islam  Interdisipliner (Vol.  1,  Issue  Oktober). http://journal.amorfati.id/index.php/amorti||ISSN2962-9209
Adiyono,  A.,  Adiyono,  A.,  Irvan,  I.,  &  Rusanti,  R.  (2022).  Peran  Guru  Dalam  Mengatasi Perilaku  Bullying. Al-Madrasah:  Jurnal  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah , 6 (3). https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1050
Ain, N., Mahmudah, A. F., Maghfiroh, A., Susanto, P., Fauzi, I., & Penulis, K. (n.d.). ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH .
Amalia,  D.  O.  (2023).  Determinants  of  Violence  Against  Children  in  Indonesia:  A  Literature Review.
Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan , 8 (2). https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.1951
Ausrianti,  R.,  &  Andayani,  R.  P.  (2022).  Hubungan  Kekerasan  Emosional  Dengan  Perilaku Agresif  Pada  Anak  Usia  Sekolah. JURNAL  KESEHATAN  MERCUSUAR , 5 (1). https://doi.org/10.36984/jkm.v5i1.252
Candrawati, R., & Setyawan, A. (2023). ANALISIS PERILAKU BULLYING TERHADAP MOTIVASI BELAJAR  SISWA  SEKOLAH  DASAR. PANDU:  Jurnal  Pendidikan  Anak  Dan  Pendidikan Umum , 1 (2). https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127
Fadhilah,  A.  N.,  & Munjin.  (2022).  Kekerasan  dalam  Pendidikan  di  Sekolah:  Bentuk,  Sebab,
Dampak, dan Solusi. Jurnal Kependidikan , 10 (2). https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209
Juhriati, Amin, M., Ahmad, & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan  Di  Sekolah. SEWAGATI:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (2). https://doi.org/10.61461/sjpm.v2i2.32
Karisma, N., Rofiah, A., Afifah, S. N., & Manik, Y. M. (2024). Kesehatan Mental Remaja dan Tren  Bunuh  Diri:  Peran  Masyarakat  Mengatasi  Kasus  Bullying  di  Indonesia. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan , 3 (03). https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3439
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2015).
Panduan Sekolah Ramah Anak . 1 – 41. https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/juknis-final-3-2-16-1.pdf Liftiah, Mahanani, F. K., & Amawidyati, S. A. (2018). Violence Awareness dan Partisipasi Guru dalam Pengembangan Sekolah Ramah Anak. Intuisi , 10 (3), 284 – 292. MAMPU.  (2015). Literature  Review  Violence  Against  Women  in  Indonesia.  Policy  Oriented Research on Government Services and Law on Violence Against Women in Indonesia . Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 14 (1), 47. https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998
Noer, K. U., Aziz, A., Khairunnisa, D. A., & Putri, F. D. (2021). Discipline, Punishment, and the Question of Child Friendly School Policy. The 1st Virtual Conference on Social Science in Law, Political
Issue
and
Economic Development , 150 – 156. https://doi.org/10.2478/9788366675377-022
Noer, K. U., Ghozi, A., Madewanti, N. L. G., Putra, S., Shanti, T. I., Nurtjahyo, L. I., Sumarni, L., &  Kusumaningrum,  S.  (2023). Panduan  Untuk  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  di  Pondok  Pesantren,  Madrasah,  dan  Sekolah .  Daya  Riset Advokasi Perempuan dan Anak di Indonesia.
Noer, K. U., Hanafi, A., Khairunnisa, D. A., & Putri, F. D. (2021). Sekolah Ramah Anak, Disiplin, Dan  Budaya  Kekerasan  Di  Sekolah  Di  Indonesia. Kafa`ah:  Journal  of  Gender  Studies , 11 (1), 55. https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.393
Noer, K. U., Hendrastiti, T. K., Nurtjahyo, L. I., & Damaiyanti, V. P. (2024). Strengthening the Role  of  Communities  in  the  Prevention  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education: Opportunities and Challenges . https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_61
Nurul  Hidayati,  &  Amelia  Rizky  Idhartono.  (2023).  PERAN  SEKOLAH  DALAM  PENCEGAHAN BULLYING  TERHADAP  SISWA  BERKEBUTUHAN  KHUSUS  DI  SEKOLAH  INKLUSI  X  DI SURABAYA.
Devosi : Jurnal Teknologi
Pembelajaran , 13 (1). https://doi.org/10.36456/devosi.v13i1.7935
Oktaviany, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa
Sekolah Dasar. Jurnal Educatio FKIP UNMA , 9 (3). https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400
Pratama, A., Anggie Nauli, H., & Masitha Arsyati, A. (2023). Hubungan Sikap dengan Kejadian Bullying pada Siswa
SMPN X
Kota Bogor. PROMOTOR , 6 (4). https://doi.org/10.32832/pro.v6i4.261
Rahmat,  N.  isnaeni,  Hastuti,  I.  D.,  &  Nizaar,  M.  (2023).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Menyebabkan Bullying di Madrasah Ibtidaiyah. Jurnal Basicedu , 7 (6). https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6432
Ramadhani,  S.  R.,  &  Nurwati,  R.  N.  (2023a).  DAMPAK  TRAUMATIS  REMAJA  KORBAN TINDAKAN  KEKERASAN SEKSUAL  SERTA  PERAN DUKUNGAN  SOSIAL  KELUARGA. Share: Social Work Journal , 12 (2). https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462
Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023b). The Traumatic Impact Of Adolescent Victims Of Sexual  Violence  And  The  Role  Of  Social  Family  Support. Share:  Social  Work  Journal , 12 (2).
Reni Ranteallo, R., Mapandin, A., & Handayani, Y. (2020). HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN MENONTON  FILM  KEKERASAN  DENGAN  PERILAKU  AGRESIF  REMAJA  LAKI-LAKI  DI DUSUN  KARUNGANGA  KELURAHAN  TALLULOLO,  TORAJA  UTARA  TAHUN  2018. Jurnal Ilmiah Kesehatan Promotif , 5 (1). https://doi.org/10.56437/jikp.v5i1.34
Reswita,  &  Bernadet  Buulolo.  (2023).  Dampak  Kekerasan  Verbal  di  Lingkungan  Sekolah.
CERDAS - Jurnal Pendidikan , 2 (1). https://doi.org/10.58794/cerdas.v2i1.176
Safitri,  F.,  Nito  Joae  Brett,  P.,  &  Rahmayani,  D.  (2023).  Tipe  kepribadian  berhubungan dengan kejadian bullying pada remaja. Jurnal Keperawatan Jiwa , 11 (3).
Sari, C. A. P., Faridah, F., Kertapati, Y., & Chabibah, N. (2022). Hubungan Lingkungan Teman Sebaya  dan  Game  Online  dengan  Perilaku  Agresif  Anak. Jurnal  Obsesi :  Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (6). https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.1946