## POLITIK HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

## Muhammad Maksum
Dosen Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Abstract: Islam gives the roles to develop Indonesia since its establisment until now. Its  roles  include  gain  and  fill  independence.  The  relation  between  Islam  and  state occur  good  and  bad.  In  the  some  time,  state  accomodate  Islam  and  other  time  it marginalize Islam. Its relation appear clearly at the politic, economic, law, religion, and  social.  The  islamic  economic  sector  especially  the  islamic  financial  institution become  sign  most  relevan  about  the  harmonisation  between  Islam  and  state.  The two Islam and state support together to develop the economic based religion values.
Keywords: Islamic economic, China ethnic, political economy.
Abstrak: Umat Islam berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia sejak negara ini  berdiri  hingga  sekarang.  Peran  tersebut  termasuk  dalam  hal  memperjuangkan kemerdekaan  dan  mengisi  kemerdekaan.  Hubungan  Islam-negara  terjadi  secara pasang surut, ada kalanya Islam diakomodasi dan ada kalanya dipinggirkan. Bidang- bidang yang menonjol sebagai pertanda hubungan dua entitas tersebut adalah bidang politik,  ekonomi,  hukum,  agama,  dan  sosial.  Bidang  ekonomi,  terutama  dalam wujudnya  lembaga  keuangan  syariah  menjadi  bukti  paling  relevan  hubungan harmonis  antara  Islam  dan  negara.  Islam  dan  negara  sama-sama  mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai agama.
Kata Kunci: ekonomi Islam, etnik China, politik ekonomi.

## Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  syariah  menunjukkan  kenaikan  yang  signifikan. Hal  ini  ditandai  dengan  maraknya  pendirian  lembaga  keuangan  syariah  dan lembaga  bisnis  syariah.  Keberadaan  ekonomi  syariah  telah  direkognisi  melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Undang-Undang maupun peraturan teknis, seperti Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Otorias Jasa Keuangan. Proses rekognisi ekonomi syariah ini tentu berbeda  dengan  proses  rekognisi  hukum  Islam  lainnya,  seperti  perkawinan  dan pangan halal.
Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai terutama dengan banyak berdirinya bank  syariah.  Sejak  pertama  kali  berdiri  tahun  1991  dengan  lahirnya  Bank
Muamalat,  bank  syariah  terus  tumbuh  dari  tahun  ke  tahun.  Data  menunjukkan hingga  Desember  2014  sudah  berdiri  194  bank  syariah,  yang  terdiri  dari  11 (sebelas) Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Dilihat  dari  konteks  sejarah,  selama  tahun 1991 – 2000 hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat. 1 Kemudian pada Desember  2003,  bank  syariah  berkembang  menjadi  10  buah,  yang  terdiri  dari  2 bank umum syariah dan 8 unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka unit-unit syariah). Pada bulan yang sama tahun berikutnya telah ada 3 bank umum syariah  dan  15  unit  usaha  syariah.  Pada  bulan  Desember  setahun  selanjutnya sudah meningkat  menjadi  3  bank umum  syariah  dan 19  unit usaha  syariah.  Pada Januari  2006  ada  22  bank  syariah,  yang  terdiri  dari  tiga  bank  umum  syariah  dan 19  Unit  Usaha  Syariah.  Statistik  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia  menunjukkan bahwa  jumlah  kantor  bank  umum  syariah  mencapai  1.812  kantor,  unit  usaha syariah mencapai 529 kantor, dan BPRS sebanyak 399 kantor. 2
Pertumbuhan  ekonomi  syariah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  arah  kebijakan pemerintah  terhadap  pembangunan  ekonomi  bangsa.  Disahkannya  beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga  Negara  Syariah  dan  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan syariah, terjadi di era reformasi di mana aspirasi umat Islam mendapat perhatian dari pemerintah.

## Islam dan Politik Ekonomi Indonesia
Tidak diragukan  lagi  adanya  peran  umat  Islam  terhadap  berdirinya  negeri ini. Umat Islam juga memiliki jasa mendukung terbentuknya pemerintahan, sejak orde  lama,  orde  baru,  hingga  orde  reformasi.  Umat  Islam  terlibat  dalam penghancuran  komunisme  dan  mendukung  pendirian  orde  baru  dengan  Soeharto
1 Dari  sisi  kelembagaan  ekonomi  Islam  dimulai  sejak  tahun  1991  dengan  didirikannya bank Islam pertama, Bank Muamalat. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 22.
2 Muhammad  Maksum, Fatwa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Timur Tengah, (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kemenag  RI,  2003),  hlm.  2-3.  Otoritas  Jasa Keuangan, Statistik  Perbankan  Indonesia  Desember  2014, (Jakarta:  OJK,  2015),  hlm.  15. “Statistik Perbankan Indonesia Maret 2011”, Statistik Perbankan Indonesia , Vol. 4, No. 2 Januari 2006, hlm. 84.
sebagai presidennya. 3 Namun, sebagaimana catatan Hefner, umat Islam yang telah berjasa terhadap Soeharto ini dimarjinalkan dari posisi-posisi strategis dan dalam proses  pembangunan. 4 Dampak  dari  peminggiran  ini  membuat  sebagian  tokoh Islam  berkarya  di  bidang  sosial  pendidikan,  misalnya  dengan  mendirikan pesantren.  Karena  kebijakan  pemerintahan  orde  baru  yang  membatasi  gerak pendidikan Islam, maka tidak sedikit para kiai yang terdesak ke pedalaman untuk menghindari desakan pemerintah.
Umat  Islam  tidak  saja  terpojok  dalam  gerakannya,  tetapi  juga  politik  dan ekonominya.  Islam  dan  politik  serta  ekonomi  tidak  bisa  dipisahkan.  Meminjam istilah KH. Abdul Wahab Hasbullah, Islam dan politik seperti gula dan manisnya tidak bisa dipisahkan. 5 Kesadaran akan hadirnya Islam dalam politik selalu hadir dalam  politik  Islam  Indonesia, 6 bahkan  sejak  lahirnya  bangsa  ini.  Akan  tetapi, kebijakan orde baru dalam bidang politik telah memberangus aspirasi umat Islam dengan melakukan fusi partai Islam. Kebijakan ini melukai umat Islam, terutama terhadap partai politik berbasis agama. 7
Dalam  bidang  ekonomi  umat  Islam  juga  terpojokkan.  Etnis  China  justru mendapatkan peluang dan dukungan bisnis dari pemerintah. Tatkala pemerintahan orde baru membatasi  ruang  gerak etnis China di  ruang private dengan tidak  bisa menjadi pegawai di pemerintahan dan menjadi anggota militer, etnis ini memilih profesi  bisnis.  Kemudian  pada  tahun  1970-an  gelombang  pembangunan
3 Robert  W.  Hefner,  "Pasar  dan  Keadilan  bagi  Muslim  Indonesia",  dalam  Robert  W. Hefner (ed.), Budaya Pasar, Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru, Terj. Cet. Ke-1, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 332
4 Ibid. , hlm. 326 5 Haji Zainal  Abidin  Ahmad, (Membangun) Negara Islam, Cet. Ke-1, (Yakarta: Pustaka Iqra, 2001),  hlm.  vi.  Dalam  Muktamar  NU  ke  XX  di  Surabaya,  K.H.  Abdul  Wahab,  Rois  Akbar NU,  menyatakan:  "Bahwa  kalimat  "Islam"  telah  terkandung  di  dalamnya  soal-soal  politik  dan hukum tata negara. Kalau orang dapat memisahkan antara gula dengan manisnya, maka dapatlah ia memisahkan antara agama Islam dengan politik".
6 Beberapa  kelompok  umat  Islam  berupaya  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  landasan bernegara  di  Indonesia.  Meskipun,  seperti  dikatakan  Munawir  Syadzali,  Islam  tidak  memiliki preferensi sistem politik  yang mapan. Hal ini terlihat sesaat setelah  wafatnya Rasulullah, sahabat Nabi  terbelah  dalam  menentukan  sistem  peralihan  kekuasaan  dan  pengganti  Rasulullah.  Lihat Munawir  Syadzali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran, (Jakarta:  UI  Pres, 1990), hlm. 4-7.
7 Beberapa  kiai  akhirnya  meninggalkan  panggung  politik  karena  mereka  menganggap situasi  politik  tidak  kondusif  lagi  untuk  memperjuangkan  aspirasi  umat.  Partai  politik  telah terkooptasi oleh kekuasaan.
digalakkan.  Pemerintah  memberi  perhatian  besar  pada  pengembangan  sektor industri  dan  perdagangan  yang  mana  dihuni  oleh  etnis  China.  Dampaknya kebijakan ekonomi itu dinikmati oleh mayoritas etnis China dan sedikit kalangan pribumi  yang  dekat  dengan  kekuasaan. 8 Kebijakan  industrialisasi  itu  membawa pada  konglomerasi  di  tingkat  etnik  tertentu.  Dalam  catatan  Hill,  proses konglomerasi  itu  berlangsung  dalam  tiga  bentuk.  Pertama,  nonpribumi mendominasi  perekonomian.  Ada  tujuh  perusahaan  besar  di  Indonesia  dikuasai oleh etnis China, baik pribadi maupun keluarga. Hanya empat perusahaan pribumi dari  25  perusahaan  konglomerat,  dua  di  antaranya  dimiliki  oleh  keluarga Soeharto.  Kedua,  sejak  akhir  1992  kelompok  Salim  (Liem  Sioe  Liong) mempunyai  kelas  tersendiri  dan  sebagi  satu-satunya  konglomerat  yang  diakui secara internasional dan regional. Ketiga, semua kelompok sebenarnya merupakan new  money. Beberapa  pemilik  pada  era  orde  baru  menjadi  pengusaha  besar, terutama anak-anak pejabat tinggi. 9
Kebijakan privelege ekonomi terhadap China ini diwujudkan dalam bentuk pemberian  modal,  keterampilan  wirausaha,  dan  akses  kepada  jaringan  di  Asia Timur  dan  Tenggara. 10 Memang  kebijakan  ini  membuahkan  hasil  dengan tumbuhnya  perekonomian  Indonesia.  Hanya  saja,  pertumbuhan  ekonomi  ini menimbulkan  kesenjangan  ekonomi  di  antara  etnik  Indonesia.  Pribumi  yang beragam  etnik  dan  latar  belakang  agama  yang  mayoritas  Islam  berada  dalam ketidakberdayaan  ekonomi.  Ketidakseimbangan  antara  kaum  muslimin  dan  etnis China  sangat  parah.  Temuan  banyak  peneliti,  sebagaimana  dilansir  oleh  Hefner, membuktikan  pada  tahun  1980-an,  diperkirakan  70  –  75%  modal  swasta  dalam negeri  dimiliki  oleh  orang  China  Indonesia.  Ketimpangan  ini  makin  mencolok dengan  melihat  jumlah  etnis  China  yang  menguasai  ekonomi  itu  hanya berpopulaso  4%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia. 11 Ketimpangan  ini  tiada  lain
8 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 339
9 Hal  Hill, Transformasi  Ekonomi  Indonesia  Sejak  1966:  Sebuah  Studi  Kritis  dan Komprehensif, (Yogyakarta: UGM dan Tiara Wacana, 1996), hlm. 159 – 160
10 Richard  Robison, Indonesia:The  Rise  of  Capital, (Sydney:  Allen  dan  Unwen,  1986), hlm. 272
11 Ibid., hlm. 276.
merupakan  upaya  marjinalisasi  ekonomi  umat  untuk  menyingkirkan  organisasi- organisasi Islam dalam dua dasawarsa pertama orde baru. 12
Kondisi  ini  memicu  protes  dari  kalangan  umat  Islam.  Berbagai  respon diungkapkan  oleh  Islam.  Sebagian  pemimpin  Islam  terlibat  dalam  gerakan  anti- China,  yang  lainnya  berusaha  menarik  para  pengusaha  China  dalam  usaha-usaha patungan,  adapula  yang  menyerukan  penerapan  syariah  Islam  dalam  segala kegiatan  perekonomian,  dan  ada  yang  berpendapat  bahwa  Islam  tidak  memberi pandangan  yang  memadai  tentang  ilmu  ekonomi,  karenanya  umat  Islam  harus mempelajari  ilmu  ekonomi  modern. 13 Menurut  Hefner,  sikap  umat  Islam  dalam menyikapi  penguasaan  ekonomi  oleh  China  itu  terbelah  dalam  tiga  kelompok. Kelompok  pertama  beraliran  nasionalis  kenegaraan  yang  diidentikkan  dengan Habibie.  Aliran  ini  berpendapat  bahwa  faktor  negara  sangat  penting  dalam mendukung  kemajuan  ekonomi  umat  Islam  dan  liberalisasi  ekonomi  ditolak karena dapat memperuncing kesenjangan ekonomi Islam-China. Pendekatan yang dilakukan  aliran  ini  melalui affirmativ  action melalui  industri-industri berteknologi  tinggi  yang  dirancang  Habibie  untuk  mendukung  pembangunan perusahaan  milik  Islam.  Kelompok  kedua  mewakili  pihak  yang  menghendaki kebijakan ekonomi yang islami. Kelompok ini setuju perlunya membangun kelas bisnis  Islam,  tetapi  mereka  tidak  setuju  dengan  cara  bergantung  pada  negara. Mereka  menghendaki  penerapan  syariah  lebih  luas  dalam  kegiatan  ekonomi, terutama perbankan. Mereka menawarkan apa yang disebut sebagai tata ekonomi islami  yang  dapat  memberikan  suatu  alternatif  kepada  beberapa  ekses  yang ditimbulkan  oleh  kapitalisme  gaya  barat.  Sistem  ekonomi  ini  sebagai  alternatif dari situasi yang tidak memungkinkan bagi umat Islam bangkit dari ketertinggalan dari  etnis  China.  Kelompok  kedua  ini  didukung  oleh  kalangan  menengah  ICMI. Kelompok  ketiga  menghendaki  agar  umat  Islam  membangun  kerjasama  dengan etnis China. Kelompok ini berpendapat tidak ada alternatif Islam mengenai sistem ekonomi,  kecuali  mengenai  kejujuran  dan  keadilan  sosial.  Karena  itu,  lebih  baik membangun  kerjasama  dengan  kelompok  lain  yang  jelas-jelas  telah  berhasil
12 Robert W. Hefner, Op. Cit., hlm. 326.
13 Ibid. , hlm. 325-326.
membangun ekonominya. Kerjasama ini akan memudahkan kebangkitan ekonomi umat ketimbang harus membangun sendiri dari awal. Umat Islam perlu kerjasama dengan  China  dalam  hal  usaha-usaha  patungan,  pelatihan  manajemen,  dan perbankan. Pandangan ketiga ini diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid. 14
Respon  ini  dapat  dimaknai  pada  aras  paling  rendah  sebagai  kekecewaan atau  ketegangan  dan  pada  aras  yang  tinggi  adalah  konflik. 15 Ketegangan  ini membuktikan  wujud  kegagalan  dalam  kebijakan  pembangunan.  Orde  baru  sama sekali  tidak  memperhatikan  ragam  etnik  dan  etnisitas 16 yang  ada  di  Indonesia. Kebijakan ekonomi orde baru tidak bisa menjangkau khalayak yang beragam itu, karena alasan rasionalitas material yang dianggap China memiliki etos kerja lebih tinggi  sehingga  akan  lebih  menguntungkan.  Yustika  mencatat,  kebijakan pembangunan  yang  tidak  berprespektif  multietnik  tersebut  merupakan  kegagalan dari strategi pembangunan ekonomi yang digalakkan. Pembanguan ekonomi yang tidak  berpihak  pada  fenomena  etnis  hampir  dapat  dipastikan  akan  menjumpai persoalan  yang  akut  atau  mengalami  kegagalan. 17 Bahkan,  Storey  sebagaimana dikutip  Yustika,  menyimpulkan  kegagalan  pembangunan  ekonomi 18 yang  terjadi
14 Ibid. , hlm. 328 – 333 15 Konflik adalah sebuah proses di mana sebuah upaya sengaja dilakukan oleh seseorang untuk  menghalangi  usaha  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  dalam  berbagai  bentuk  hambatan ( blocking )  yang  menjadikan orang lain tersebut  merasa  frustasi dalam  usahanya  mancapai tujuan yang  diinginkan  atau  merealisasi  minatnya.  Konflik  adalah  persepsi  mengenai  perbedaan kepentingan  ( perceived  of  interest ),  atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik  tidak  dapat  dicapai  secara  simultan. 15 Kepentingan  di  sini  meliputi  nilai-nilai  ( values ) dan  kebutuhan  ( needs ).  Kepentingan  adalah  perasaan  orang  mengenai  apa  yang  sesungguhnya  ia inginkan.  Perasaan  itu  cenderung  bersifat  sentral  dalam  pikiran  dan  tindakan  orang,  yang membentuk  inti  dari  banyak  sikap,  tujuan,  dan  niat.  Kepentingan  bersifat  universal  dapat  berupa kebutuhan akan rasa aman, identitas, restu sosial ( social approval ), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik.
Ada  konflik  yang  hanya  dibayangkan  ada  sebagai  sebuah  persepsi  ternyata  tidak  riil. Sebaliknya,  dapat  terjadi  bahwa  ada  situasi-situasi  yang  sebenarnya  dapat  dianggap  sebagai „bernuansa  konflik‟  ternyata  tidak  dianggap  sebagai  konflik  karena  anggota-anggota  kelompok tidak menganggapnya sebagai konflik. Atau dalam kalimat yang sederhana, konflik adalah sebuah proses  mengekspresikan  ketidakpuasan,  ketidaksetujuan,  atau  harapan-harapan  yang  tidak terealisasi. Faktor ekonomi menjadi salah satu sebab timbulnya konflik. 15 Lihat Dean G. Pruit dan Jeffrey  Z.  Rubin, Teori  Konflik  Sosial, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2004),  hlm.  17;  dan  Alo Liliweri, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat  Multikultur, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 33.
16 Ahmad Erani Yustika, Op. Cit., hlm. 320.
17 Ibid., hlm. 324
18 Bandingkan  antara  kegagalan  ekonomi  dan  keberhasilan  ekonomi  di  dunia  Asia,  dan dunia  umumnya.  Negara-negara  yang  terdiri  satu  mayoritas  etnik  tertentu  lebih  sukses  dalam
secara  massif  di  negara-negara  berkembang  dapat  dianggap  sebagai  keteledoran para  ekonom  yang  tidak  melihat  hubungan  antara  ekonomi  dengan  faktor-faktor non-ekonomi (etnis). 19
Kegagalan  negara  mengelola  etnik  dalam  kebijakan  ekonomi  dapat dijelaskan  sebagai  pilihan  pemerintah  atas  berbagai  pertimbangan.  Pertama, perbedaan etnik menimbulkan perbedaan kemampuan dalam mengelola ekonomi. Etnik  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan  tentu  memiliki  kemampuan  pengelolaan ekonomi  lebih  rendah  dibanding  mereka  yang  memiliki  pengalaman  praktik ekonomi  terutama  di  perkotaan.  Untuk  konteks  Indonesia,  etnik  di  pedesaan kebanyakan  adalah  pribumi  yang  menjalankan  mayoritas  profesi  pertanian. Sementara  etnis  China  karena  menjalankan  bisnis,  umumnya  berada  di  daerah perkotaan.  Kedua,  negara/pemerintah  sebagai  regulator  ekonomi  memiliki kemampuan  terbatas  untuk  mengenali  kemampuan  masing-masing  etnis, khususnya  nilai-nilai  spesifik  yang  dipunyai  oleh  masing-masing  etnis  yang berimplikasi  positif  terhadap  pembangunan  ekonomi. 20 Sementara  pemerintah sendiri  membuat  kebijakan  ekonomi  yang  diberlakukan  secara  seragam  untuk semua  etnik.  Kebijakan  ini  jelas  mempengaruhi  etnis  yang  ada,  bagi  yang memiliki  kemampuan  adaptasi  akan  berhasil,  namun  bagi  etnis  yang  tidak memiliki kemampuang merespon kebijakan tersebut akan gagal dalam ekonomi. 21
kebijakan ekonominya. Berbeda dengan negara-negara yang memiliki multietnik cenderung gagal dalam  membangun  ekonominya.  Negara-negara  di  bagian  Eropa  membuktikan  keberhasilan ekonominya,  di  mana  etnisnya  terbatas.  Begitu  juga  dengan  negara-negara  di  Asia  yang  beretnis tunggal, seperti Korea Selatan, China, Hongkong, Taiwan, dan Singapura, menunjukkan kemajuan yang  luar  biasa.  Sementara  negara-negara  dengan  multietnis  seolah  tertatih  dalam  pembanguan ekonominya,  seperti  Indonesia,  Malaysia,  dan  India,  kecuali  Amerika  Serikat. Ibid. ,  hlm.  324  – 325.
19 Andy  Storey,  "Economics  and  Ethnic  Conflict:  Stuctural  Adjustment  in  Rwanda", Development Policy Review, Vol. 17, hlm. 43
20 Ahmad Erani Yustika, Op. Cit., hlm. 325 – 326 21 Kebijakan  pengelolaan  yang  bertumpu  pada  negara  dan  tidak  memperhatikan  kondisi social budaya masyarakat dapat memicu konflik. Sebagai contoh, dalam masalah irigasi pertanian di  pedesaan,  yang  zaman  dulu  dikelola  secara  khusus  oleh  petugas  pengairan  (ulu-ulu),  kini menjadi tanggung jawab kepal urusan pembangunan desa atau kecamatan. Akibatnya, pengelolaan irigasi tidak bersifat  maksimal karena pejabat tersebut tidak  menjalankan  fungsinya dengan baik. Kasus semacam ini sedang dialami masyarakat petani Beras Delanggu di Klaten yang akhir-akhir ini  mengalami  krisis  air  disebabkan  karena  pengaturan  irigasi  yang  tidak  baik,  juga  karena eksploitasi  air  oleh  perusahaan  air  minum.  Petani  yang  biasanya  panen  empat  kali  padi  setahun, kini  hanya  mampu  maksimal  dua  kali  panen.  Observasi  di  Kelurahan  Kepanjen  dan  wawancara dengan  bapak  Joko,  kelompok  tani  Kepanjen,  tanggal  15  Juni  2009.  Bandingkan  dengan  temuan

## Kebangkitan Ekonomi Islam
Kebangkitan ekonomi umat Islam pada taraf tertentu terwujud. Dilihat dari tiga  kelompok  di  atas,  kelompok  pertama  yang  didukung  oleh  Habibie  telah berhasil  di  era  orde  baru,  mengangkat  kelas  ekonomi  Islam,  yaitu  dengan dukungan  dari  kegiatan  industri-industri  teknologi  tinggi.  Industri  ini  dapat memfasilitasi  umat  Islam  mengembangkan  ekonominya.  Kelompok  kedua membuat  kajian,  penelitian,  dan  perumusan  tentang  sistem  ekonomi  berbasis agama.  Kelompok  menengah  di  jajaran  ICMI  bersama  dengan  Majelis  Ulama Indonesia,  merumuskan  gagasan  pendirian  ekonomi  Islam  yang  ditandai  dengan pendirian  bank  yang  bebas  dari  sistem  bunga.  Diawali  dengan  keluarnya  fatwa haram bunga bank oleh MUI, kelompok ini mencetuskan dan membidani lahirnya perbankan  yang  bebas  dari  bunga  pertama,  yaitu  Bank  Muamalat. 22 Kelompok ketiga  berjalan  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  etnis  China  dalam  bidang ekonomi.  NU  misalnya  mendirikan  bank-bank  konvensional  dengan  melakukan patungan dengan etnis China.
Usaha yang dilakukan kelompok pertama nampak berhasil terutama di era Soeharto.  Banyak  usahawan  muslim  yang  mendapat  keuntungan  dari  industri- industri  teknologi  tinggi,  seperti  PT.  Dirgantara  Indonesia.  Akan  tetapi,  pamor perusahaan  ini  semakin  lama  menurun  disebabkan  menyedot  APBN.  Sementara itu,  pendirian  bank  konvensional  dengan  patungan  pada  orang  China  tidak bertahan lama, karena pada akhirnya Bank Suma, banknya orang NU dan China,
Douglas  J.  Merrey  di  Negara  Nepal,  Sri  Lanka,  dan  Indonesia  yang  membuktikan  pengelolaan irigasi oleh kelompok masyarakat yang spesifik dan otonom lebih baik daripada yang dikelola oleh badan  atau  lembaga  yang  bertanggung  jawab  kepada  pemerintah.  Lihat  Douglas  J.  Merrey, “Institusional  Design  Principles  for  Accountability  in  Large  Irrigation  System” ,  International Irrigation  Management  Institute  (IIMI) ,  Research  Report  No.  8,  Colombo  Sri  Lanka,  1996,  hlm. 21.
22 Pada  tanggal  18  –  20  Agustus  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia  menyelenggarakan lokakarya  bunga  bank  dengan  menghadirkan  pejabat  pemerintahan,  otoritas  moneter,  ulama, cendekiawan  dan  lainnya.  Lokakarya  ini  mengeluarkan  keputusan  tentang  status  bunga  bank sebagai yang haram sebagaimana haramnya riba. Lokakarya juga merekomendasikan kepada MUI agar  menginisiasi  pendirian  bunga  bank  yang  terbebas  dari  bunga.  Paska  lokakarya  dibentuk  tim penyiapan  pendirian  bank  bebas  bunga,  yang  hasilnya  adalah  berdirinya  Bank  Muamalat  pada tanggal  1  November  1991.  Pada  tanggal  3  November  1993,  Presiden  Soeharto  mengumpulkan pejabat pemerintahan dan pengusaha di Istana Bogor untuk mendukung pendirian Bank Islam ini. Upaya Soeharto ini berhasil dengan terkumpulkannya modal lebih dari seratus miliar. Lihat Syafi'i Antonio, Op. Cit., 25.
bangkrut. Yang tampak sukses adalah gagasan kelompok yang ingin menerapkan sistem  ekonomi  Islam.  Setelah  berhasil  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat,  kini ekonomi  Islam  membuncah  dan  merambah  ke  berbagai  sektor  bisnis.  Penerapan syariah meluas di berbagai lembaga keuangan bank dan nonbank, seperti asuransi syariah,  pasar  modal  syariah,  pegadaian  syariah,  dan  sebagainya. 23 Pertumbuhan bisnis  syariah  ini  menunjukkan  optimisme  karena  dari  tahun  ke  tahun meningkat. 24
Kesuksesan  perbankan  syariah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  upaya kebangkitan  umat  Islam  ( survival  of  muslim  society ).  Gerakan  kebangkitan  ini
23 Data  perkembangan  bisnis  syariah  cukup  menggembirakan.  Jumlah  perusahaan asuransi syariah hingga Juli 2007 berjumlah 36 perusahaan, terdiri dari; perusahaan asuransi jiwa syariah  berjumlah  2  buah,  perusahaan  asuransi  kerugian  syariah  berjumlah  1  buah,  perusahaan asuransi  jiwa  yang  memiliki  kantor  cabang  syariah  sebanyak  18  buah,  perusahaan  asuransi kerugian yang memiliki kantor cabang syariah sebanyak 13 buah, dan perusahaan reasuransi yang memiliki kantor cabang syariah 3. Sumber Bapepam & LK, Biro Asuransi.
Jumlah  perusahaan  reksadana  syariah  mencapai  18  buah,  meliputi;  PT  Danareksa Investment  Management,  PT  PNM  (Persero),  PT  Batasa  Capital,  PT  BNI  Securities,  PT  AAA Sekuritas,  PT  IndoPremierSecurities,  PT  Bhakti  Asset  Management,  PT  Mandiri  Investment Management,  PT  Insight  Investment  Management,  PT  ReCapital  Asset  Management,  PT  Kresna Graha Securindo, Tbk (IPB Syariah). Perusahaan reksadana syariah lainnya adalah PT CIMB-GK Securities  Indonesia,  PT  Optima  Kharya  Capital  Management,  PT  Mega  Capital  Indonesia,  PT Eurocapital  Peregrine  Securities,  PT  Fortis  Investment,  PT  Trimegah  Securities  Tbk,  dan  PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.
Sementara perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah dan medium term notes (MTN), hingga  21  Agustus  2007,  mendapai  29  perusahaan,  yaitu:  PT  Indosat  Tbk  (Mudharabah),  Bank Bukopin Syariah, PT Berlian Laju Tanker (BLTA), Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Cyliandra, Bank Syariah Mandiri, PTPN VII, PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Citra Sari Makmur, PT Sona Topas,  PT  Pembangunan  Perumahan,  PT  Arpeni  Pratama  Ocean  Line  (APOL),  PT  Humpuss Intermoda  Transportasi  (HIT)  Tbk,  PT  Indorent,  PT  Berlina  Tbk,  PT  Eternal  Buana  Chemical Industries (EBCI). Juga perusahaan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Indosat Tbk (Ijarah), PT Polytama Propindo, PT Ricky Putra Globalindo (RPG), PT Logindo Samudramakmur, PT Credit Suisse  First  Boston  (CSFB),  PT  Indonesia  Comnet  Plus  (I  Comnet  +),  PT  PLN  (Persero),  PT Pembangunan  Perumahan  (Persero),  PT  Indosat,  Tbk  (Ijarah  II),  PT  Adhi  Karya  (Persero),  Tbk, PT.  Berlian  Laju  Tanker,  Tbk,  PT  PLN  (Persero).  http://mui.or.id/mui_in/product_2/ lks_lbs.php?id=69, akses 20 Nopember 2007.
24 Pertumbuhan yang cukup pesat ditunjukkan oleh bank syariah. Sampai Maret 2008 ada 145 bank syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank  Syariah  Mandiri,  dan  Bank  Syariah  Mega  Indonesia;  28  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  yaitu antara  lain  Bank  IFI,  Bank  Negara  Indonesia,  Bank  Jabar,  Bank  Rakyat  Indonesia,  Bank Danamon,  Bank  Bukopin,  Bank  Internasional  Indonesia,  HSBC,  dan  lain-lain;  dan  114  Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Bank  syariah  masih  akan  bertambah  lagi,  seiring  dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap bank syariah. Statistik yang dikeluarkan Bank Indonesia menunjukkan  bahwa  jumlah  kantor  bank  umum  syariah  (tidak  termasuk  Layanan  Syariah) mencapai  197  kantor  dan  unit  usaha  syariah  mencapai  180  kantor.  Lihat  Statistik  Perbankan Indonesia, Maret 2008, yang diterbitkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, hlm. 1.
merupakan bentuk  protes  melawan  kemerosotan internal  dan  serangan  internal. 25
Penguasaan  ekonomi  merupakan  salah  satu  faktor  eksternal  kebangkitan  Umat Islam, selain faktor marjinalisasi umat Islam secara umum. Krisis kepemimpinan umat  Islam  menjadi  faktor  internal  kebangkitan  Islam.  Kebangkitan  ekonomi Islam  merupakan  bentuk  perlawanan  terhadap  segala  sesuatu  yang  dianggap peneyebab frustasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal. 26
Gerakan  kebangkitan  ekonomi  Islam  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses perjuangan umat Islam menegakkan syariat Islam di Indonesia. Perdebatan syariat Islam dimulai sejak negara ini akan menentukan bentuk  negara. 27 Pancasila yang ada sekarang merupakan  bentuk  kompromi, yang  mana dalam draf  awal  di  pasal satunya  berbunyi  "Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya".  Umat  Islam  tidak  bisa  melupakan  sejarah  Piagam Jakartanya. 28 Meski  pada  zaman  orde  baru  Piagam  Jakarta  ini  telah  dianggap selesai,  ternyata  di  era  reformasi  kembali  bergulir.  Ini  adalah  bukti  perdebatan tentang syariat akan mewarnai atmosfir perpolitikan di Indonesia. 29
Di  era  orde  baru,  pada  tahun  1990-an,  pemerintah  bersikap  akomodatif terhadap  Islam. 30 Pada  dekade  ini,  Presiden  Soeharto  berupaya  mendekati  dan
25 M.  Imdadun  Rahmat,  "Jalan  Alternatif  Syariat  Islam", Jurnal  Tashwirul  Afkar ,  Edisi Nomor 12 Tahun 2002, hlm. 3 26 Ibid. 27 Ada  banyak  tulisan  dan  buku  yang  mengulas  perdebatan  penerapan  syariat  Islam  di Indonesia,  di  antaranya  "Surat-Menyurat  Muhammad  Roem  dan  Nurcholis  Madjid"  dan  "Syariat Islam  Yes,  Syariat  Islam  No:  Dilema  Piagam  Jakarta  dalam  Amandemen  1945",  keduanya diterbitkan oleh Paramadina.
28 Sidang  BUPKI  sepakat  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Awalnya  mereka juga  sepakat  dengan  bunyi  pasal  pertama  ini,  meskipun  pada  akhirnya  karena  ada  protes  dari warga  di  Indonesia  bagian  timur,  bunyi  pasal  satu  dirubah  menjadi  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dalam  sidang  ini  sebenarnya  terjadi  perdebatan  sengit  antara  kelompok  Islam  dan  nasionalis sekuler  terkait  dengan  dasar  negara  Indonesia.  Kelompok  Islam  diwakili  oleh  Abikusno Tjokrosujono  (bekas  PSII),  KH.  Ahmad  Sanusi  (PUI  Sukabumi),  KH.  Abdul  Halim  (PUI Majalengka),  Ki  Bagus  Hadikusumo  (Muhammadiyah),  KH.  Masykur  (NU),  Abdoel  Kahar Moezakkir  (Muhammadiyah),  Raden  Rooslan  Wongsokoesoemo  (Masyumi),  H.  Agus  Salim, Raden  Sjamsuddin  (PUI),  Sukiman  (PII),  KH.  Abdul  Wahid  Hasyim  (NU),  Ny.  Sunarjo Mangunpuspito (Aisiyah),  A.R. Baswedan (PAI), dan Abdul Rahim Pratalykrama (Kediri). Lihat Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945 – 1965, (Jakarta: Grafiti Pres, 1987), hlm. 30 – 32
29 Zuhairi  Misrawi,  "Dekonstruksi  Syariah:  Jalan  Menuju  Desakralisasi,  Reinterpretasi, dan Depolitisai", Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 12 Tahun 2002, hlm. 6
30 Aziz Thaba membuat periodesasi pola hubungan Islam dan negara pada era orde baru ke  dalam  tiga  model;  pertama,  hubungan  yang  bersifat  antagonistik  terjadi  pada  tahun  1966  – 1981; kedua, hubungan yang bersifat resiprosikal-kritis tahun 1982 – 1985; dan ketiga, hubungan
mengakomodasi  umat  Islam  dengan  tujuan  mendapatkan  dukungan  dari  umat Islam  pada  pemilu  1993. 31 Artinya,  kebangkitan  Islam  yang  ditunjukkan  dengan pembangunan  ekonomi  Islam  mendapatkan  momentumnya  saat  Soeharto membutuhkan  umat  Islam.  Bisa  dicatat  di  sini,  tahun  1989  keluar  rekomendasi pendirian bank  Islam,  kemudian tahun  1991  legalisasi  pendirian  Bank  Muamalat dikantongi,  dan  tahun  1992,  Soeharto  mendukung  penuh  pendirian  Bank Muamalat.  Peran  negara  dan  motivasi  umat  Islam  yang  diwakili  cendekiawan muslim (termasuk MUI dan ICMI) bersinergi dalam pembentukan bank Islam ini.
Kebangkitan perbankan Islam  di  atas menunjukkan  besarnya peran  ulama dalam  menyiapkan  gagasan  pendirian  bank  berbasis  agama  tersebut.  Bagi Nejatullah  Shiddiqie,  terumuskannya  sistem  ekonomi  Islam  secara  konseptual, termasuk  sistem  perbankan  syariah,  adalah  buah  dari  kerja  keras  para  ulama. 32
Ulama  bertugas  mengarahkan  kebijakan  ekonomi  kepada  arah  yang  benar  dan sesuai syariah. Ulama harus berani berpihak kepada kebenaran dan bersikap tegas menolak  kebijakan  penguasa  yang  korup.  Ulama  harus  punya  prinsip  yang  jelas terhadap kebenaran, tidak ABS (asal penguasa senang). 33 Nabi mengingatkan agar ulama tidak terjerumus pada kemunafikan. 34
Peran  ulama  ini  diapresiasi  negara  dalam  bentuk  pengakuan  negara terhadap  keberadaan  ulama  dalam  pengembangan  sistem  ekonomi  Islam. Pengkuan  itu  diwujudkan  dalam  penempatan  ulama  sebagai  pihak  yang  diberi wewenang  untuk  memastikan  kesyariahan  kegiatan  ekonomi.  Kedudukan  ulama ini  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia.  Untuk  setingkat undang-undang,  sedikitnya  ada  tiga  UU  yang  mengadopsinya,  yaitu  Undang-
yang  bersifat  akomodatif  sejak  tahun  1985.  Lihat  Abdul  Aziz  Thaba, Islam  dan  Negara  dalam Politik Orde Baru, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), hlm. 153 – 154
31 Robert W. Hefner, Op. Cit ., hlm. 328.
32 Muhammad  Nejatullah  Shiddiqi, Banking  Without  Interest, (Lahore:  SH.  Asraf Publication, 1954), hlm. 17.
33 Umer  Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi, Terj.,  Cet.  Ke-1,  (Jakarta:  Gema Insani Pres, 2000), hlm. 158
34 Hadis Nabi mengatakan: "Dari Auf bin Malik, Rasulullah bersabda: "Aku khawatir tiga perkara  akan  menimpamu;  hilangnya  para  ulama,  berperannya  penguasa  yang  zalim,  dan keinginan untuk mencari kesenangan dunia". (HR. Tabrani)
Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas 35 ,  Undang-Undang  No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) 36 , dan Undang- Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah 37 yang  merupakan ketentuan  organik  perubahan  syariah.  Pasal-pasal  di  atas  memberikan  mandat yang  besar  terhadap  ulama,  karena  mereka  berperan  untuk  memastikan  produk ekonomi  Islam  sesuai  dengan  syariah,  memastikan  pembiayaan  sesuai  dengan syariah, dan memastikan  operasional lembaga keuangan  berjalan pada ril  syariah Islam. 38 Pengakuan  dalam  UU  ini  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  "kemenangan politik  Islam"  dan  bentuk  konsesi  atas  saham  yang  diberikan  ulama  dalam membangun ekonomi Islam di Indonesia.

## Penutup
Ditilik  dari  teori  hubungan  agama  dan  negara,  konsep  ekonomi  Islam Indonesia  menunjukkan  adanya  integrasi  agama  dan  negara.  Kesimpulan  ini ditandari  dengan  diakuinya  ulama  (agama)  dalam  instrumen  kebijakan  ekonomi
35 Pada  Pasal  109  dijelaskan  secara  eksplisit  mengenai  kemungkinan  didirikannya perusahaan  berbasis  syariah  dan  kedudukan  ulama  sebagai  pengawas  kesyariahan  perusahaan tersebut.  Ayat (1) Perseroan yang  menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah; (2) Dewan Pengawas Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  seorang  ahli  syariah  atau  lebih  yang diangkat  oleh  RUPS  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia;  (3)  Dewan  Pengawas  Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  undang-undang  ini  mewajibkan  Perseroan  yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
36 Pasal 25 menyebutkan "Dalam rangka penerbitan SBSN,  Menteri  meminta  fatwa atau pernyataan  kesesuaian  SBSN  terhadap  prinsipprinsip  syariah  dari  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah".  Kemudian  penjelasannya  menjelaskan: "Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah".
37 Pada UU ini ulama dalam hal ini MUI memiliki peran sebagai pembuat fatwa ekonomi syariah  dan  berotoritas  merekomendasikan  dewan  pengawas  syariah.  Pasal  26  menyebutkan  (2) Prinsip  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  difatwakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia. Kemudian pasal 32 menyebutkan kedudukan DPS (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang  memiliki UUS; (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diangkat  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atas rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  Undang-undang  ini  khusus  mengatur  perbankan  syariah, yang  mengatur  masalah  kepatuhan  syariah (syariah  compliance) yang  kewenangannya  berada pada  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  direpresentasikan  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.
38 Sudin Haron, Islamic Banking, Rules and Regulation, (Malaysia: Pelanduk Publication, 1997), hlm. 103
Islam.  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  adalah  satu- satunya  entitas  sosial  yang  diakui  dan  disebut  secara  eksplisit  dalam  perundang- undangan.  Pengakuan  ini  menempatkan  MUI  sebagai  lembaga  yang  memiliki mandat dari undang-undang untuk mengeluarkan fatwa ekonomi syariah.
Ekonomi  Islam  menjadi  bidang  yang  paling  nyata  hubungan  harmonis antara  agama  dan  negara.  Agama  mendukung  berdiri  dan  berkembangnya ekonomi  Islam.  Begitu  juga  dengan  negara  mengeluarkan  kebijakan  yang mendukung berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia.

## Bibliografi
Abdul  Aziz  Thaba, Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru, Cet.  Ke-1,
Jakarta: Gema Insani Pres, 1996.
Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Alo  Liliweri, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat Multikultur, Yogyakarta: LkiS, 2005.
Andy Storey, "Economics and Ethnic Conflict: Stuctural Adjustment in Rwanda", Development Policy Review, Vol. 17.
Dean  G.  Pruit  dan  Jeffrey  Z.  Rubin, Teori  Konflik  Sosial, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004.
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945  – 1965, Jakarta: Grafiti Pres, 1987.
Douglas  J.  Merrey,  “Institusional  Design  Principles  for  Accountability  in  Large Irrigation  System” ,  International  Irrigation  Management  Institute  (IIMI) , Research Report No. 8, Colombo Sri Lanka, 1996.
Haji  Zainal  Abidin  Ahmad, (Membangun)  Negara  Islam, Cet.  Ke-1,  Yakarta: Pustaka Iqra, 2001.
Hal  Hill, Transformasi  Ekonomi  Indonesia  Sejak  1966:  Sebuah  Studi  Kritis  dan Komprehensif, Yogyakarta: UGM dan Tiara Wacana, 1996.
Muhammad Maksum, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur
Tengah, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2003.
Muhammad  Nejatullah  Shiddiqi, Banking  Without  Interest, Lahore:  SH.  Asraf Publication, 1954.
Muhammad  Syafi'i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Munawir  Syadzali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran, Jakarta: UI Pres, 1990.
M.  Imdadun  Rahmat,  "Jalan  Alternatif  Syariat  Islam", Jurnal  Tashwirul  Afkar , Edisi Nomor 12, Tahun 2002.
Otoritas  Jasa  Keuangan, Statistik  Perbankan  Indonesia  Desember  2014, Jakarta: OJK, 2015.
Richard  Robison, Indonesia:The  Rise  of  Capital, Sydney:  Allen  dan  Unwen, 1986.
Robert W. Hefner, "Pasar dan Keadilan bagi Muslim Indonesia", dalam Robert W. Hefner  (ed.), Budaya  Pasar,  Masyarakat  dan  Moralitas  dalam Kapitalisme Asia Baru, Terj. Cet. Ke-1, Jakarta: LP3ES, 2000.
“Statistik Perbankan Indonesia Maret 2011”, Statistik Perbankan Indonesia , Vol. 4, No. 2 Januari 2006.
Sudin  Haron, Islamic  Banking,  Rules  and  Regulation, Malaysia:  Pelanduk Publication, 1997.
Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Terj., Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2000.
Zuhairi  Misrawi,  "Dekonstruksi  Syariah:  Jalan  Menuju  Desakralisasi, Reinterpretasi,  dan Depolitisai", Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 12 Tahun 2002.
Website
Http://mui.or.id/mui_in/product_2/ lks_lbs.php?id=69.