## UANG GIRAL DAN DUNIA BISNIS
Oleh Sri Retno Widyorini Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  sebagai  dampak  dari  perkembangan  jaman  berpengaruh signifikan  terhadap  perdagangan,  salah  satu  diantaranya  adalah  yang  berhubungan dengan alat bayarnya sebagai pemenuhan prestasi.,  yang tidak lagi menggunakan uang kartal akan tetapi beralih ke uang giral. Salah satu diantaranya adalah cek.
Pengaturan  cek  ada  di  dalam  KUHD  pada  pasal  178.  Cek  lebih  dipilih  oleh pengguna  karena  lebih  praktis.  Jangka  waktu  peredarannya  adalah  70  hari  sejak diterbitkan.  Namun  sering  terjadi  peredaran  cek  kosong.  Cek  kosong  adalah  cek  yang ketika  dimintakan  pembayarannya  di  bank  yang  ditunjuk  dananya  kosong  atau  tidak mencukupi sebesar yang tertera dalam surat cek tersebut.
Perbuatan  menerbitkan  cek  kosong  termasuk  perbuatan  yang  melawan  hukum yang  di  atur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Untuk  menghindari  kemungkinan terjadinya  peredaran  cek  kosong,  maka  solusi  penyelesaiannya  bisa  dilakukan  dengan dua  cara  yaitu  dengan  cara  preventif  dan  represif.  Metode  preventif  dilakukan  untuk mengantisipasi  supaya  tidak  terjadi  kasus  cek  kosong  yaitu  dengan  cara  meninjau kembali  dan  kemudian  menyempurnakan  ketentuan  yang  mengaturnya,  dalam  hal  ini Pasal 178 KUHD yang mungkin sudah tidak bisa menjangkau lagi karena perkembangan jaman.  Metode  yang  kedua  yaitu  dengan  cara  represif,  apabila  terjadi  peredaran  cek kosong  solusi  penyelesaiannya  adalah  dengan  cara  kekeluargaan  dan  bisa  melalui gugatan di pengadilan.
Kata kunci: Uang giral, dunia bisnis.

## ABTRACT
Advances  in  technology  as  a  result  of  the  development  of  times  have  the significant effect on trade. One of them is related to the payment method as the fulfillment of achievement by which no longer uses currency but switched to demand deposits; for example, cheque.
Cheque is set forth in article 178 of the Commercial Code. Cheque is chosen by the users  for  it  is  more  practical.  The  circulation  term  is  70  days  from  its  publication. However,  bad  cheque  circulations  frequently  occurrred.  Bad  cheque  is  a  cheque  with insufficient funds as stated in the letter of cheque when the payment is requested in the designated bank.
The act of issuing bad checks is included in the act against the law as regulated in Article  1365  of  the  Civil  Code.  To  avoid  the  possible  circulation  of  bad  cheques,  the solution can be performed in two ways; preventive and repressive. Preventive method is performed to anticipate in order that there is no case of bad check by reviewing and then enhancing the regulating provisions ; in this case, Article 178 of the Commercial Code which may have not been be able to reach it due to the development of times. The second
method is by means of repressive. When bad cheque circulation occurs, the solution is in amicable way and can go through a lawsuit in court.
Keywords: demand deposits, business world.

## A.  Pendahuluan
Pesatnya perkembangan teknologi sangat  berpengaruh  terhadap  kemajuan perdagangan.  Disisi  yang  berbeda kemajuan  perdagangan  juga  menuntut adanya kemajuan di berbagai aspek yang menyertainya  salah  satunya  adalah mengenai  alat  pembayarannya  Pelaku bisnis tentu tidak lagi menggunakan alat bayar  yang  sifatnya  tunai  tapi  sudah menggunakan  alat  bayar  yang  lebih praktis dan aman yaitu dengan menggunakan alat pembayaran giral.
Dalam dunia bisnis alat pembayaran  giral  ini  disebut  dengan surat berharga, dan salah satu jenis dari surat  berharga  adalah  cek.  Pengaturan cek  sebagai  surat  berharga  diatur  di dalam  KUHD  pada  Pasal  178.  Para pelaku  bisnis  lebih  menyukai  surat berharga  karena  surat  berharga  lebih aman dari kemungkinan perbuatan jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab jika pembayaran transaksi tersebut  dilakukan  dengan  uang  tunai karena uang tunai sangat besar resikonya terhadap  kemungkinan  hilang,  dicuri, dirampok dll. Surat berharga adalah alat pembayaran  yang  bisa  dipakai  untuk
melakukan  pembayaran  atas  transaksi yang  dilakukan  baik  secara  tunai maupun  dengan  Perbedaan  angaka waktu sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perungang-undangan.
Dalam pelaksanaannya pembayaran  dengan  surat  berharga selalu  melibatkan  lembaga  perbankan. Cek  sebagai  salah  satu  jenis  surat berharga  merupakan  surat  perintah  tak bersyarat  dari  nasabah  giro  (penarik) kepada  bank  (tertarik)  untuk  membayar sejumlah  uang  tertentu  kepada  orang yang  namanya  tertera  di  dalam  cek tersebut  (disebut  cek  atas  nama)  atau kepada  pembawa  cek  tersebut  (disebut cek atas bawa atau atas tunjuk). Seorang penerbit  surat  cek  haruslah  sebagai pemegang dari rekening giro yang harus mempunyai nominal dana yang mencukupi untuk menerbitkan cek , dan secara  administrasi  ia  juga  harus menandatanagani persyaratan yang telah ditentukan  oleh  bank  dimana  ia  akan membuka rekening giro.
Kelebihan  dari  cek  sebagai  alat pembayaran dibanding alat pembayaran giral lainnya adalah dengan mudah dapat dipindah tangankan kepada orang lain di
samping  juga  mempunyai  fungsi  yang sama dengan pembayaran tunai.
Mengapa  disebut  demikian  karena  cek bisa  diuangkan  sewaktu-waktu  dalam kurun  waktu  70  (tujuh  puluh)  hari  cek tersebut  diterbitkan.  Dengan  demikian setiap pembawa cek adalah sama dengan pemegang uang tunai, artinya apabila ia berbisnis ia dapat membayar dengan cek ybs.
Dari  apa  yang  tertulis  di  dalam latar belakang di atas bahwa pembayaran dengan  menggunakan  cek  lebih  simple dan  lebih  praktis  karena  fungsinya, namun  disisi  lain  penerima  cek  juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya cek yang dananya tidak mencukupi untuk dicairkan sesuai nominal  yang  tertera  dalam  surat  cek sampai  jatuh  tempo  berakhir.  Kondisi seperti ini disebut dengan penerbitan cek kosong.  Penerbitan  cek  kosong  secara bisnis  sangat  merugikan  penerima, namun di sisi lain penerbitan cek kosong seperti  ini  bila  terbukti  ada  unsur kesengajaan  dari  penerbit  bisa  masuk pada  ranah  pidana  karena  sudah melakukan penipuan.

## B. Permasalahan
1. Bagaimanakah tata cara
penggunaan  cek  sebagai  alat pembayaran  dalam  transaksi bisnis ?
2. Apakah  yang  dimaksud  dengan penerbitan  cek  kosong  dan bagaimanakah solusi
penyelesaiannya?

## C. Pembahasan
1. Tata  Cara  Penggunaan  Cek Sebagai  Alat  Pembayaran  Atas Transaksi  Pembayaran  Dalam Dunia Bisnis.
Sebelum  membahas  tentang  tata cara  penggunaan  cek  sebagai  alat pembayaran  atas  transaksi  pembayaran dalam dunia bisnis maupun kemungkinan  terbitnya  cek  kosong  dan solusi  penyelesaiannya  maka  terlebih dahulu  kita  akan  membahas  secara umum tentang surat berharga.
Hukum  perdata  secara  luas  juga meliputi  hukum  dagang  akan  tetapi pengaturannya  ada  dalam  kodifikasi yang  berbeda.  Materi  hukum  perdata diatur  di  dalam  ICU  H  Perdata  dan materi  hukum  dagang  (  hukum  bisnis) diatur  di  dalam  KUHD.  Pemisahan  ini menganut  pada  hukum  Perancis,  di Perancis materi hukum perdata diatur di dalam  Code  Civil  dan  materi  hukum dagang  diatur  di  dalam  Code  de
Comerce.  Berdasarkan  latar  belakang bahwa  Belanda  pernah  dijajah  oleh Perancis maka hukumnya juga dipengaruhi oleh hukum Perancis.
2. Pengertian Surat Berharga, Jenis  Surat  Berharga,  Fungsi Dari Surat Berharga Dan Klausula Dalam Surat Berharga  Serta  Dasar  Hukum
Yang  Mengikat  Penerbit  Dan Pemegang Surat Berharga. a. Pengertian Surat Berharga
Surat Berharga adalah surat yang oleh  penerbitnya  sengaja  diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, namun pembayaran  tersebut tidak dilakukan  dengan  menggunakan  uang tunai  akan  tetapi  menggunakan  alat bayar  lain.  Alat  bayar  ini  berupa  surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada  pihak  ketiga  atau  pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dengan diterbitkannya  surat  itu  maka  penerbit menyerahkan  hak  kepada  pemegang surat tersebut untuk memperoleh pembayaran  dengan  jalan  menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga  atau  yang menyanggupi.  Dengan kata  lain  pemegang  mempunyai  hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di
dalamnya. Hak tagih yang dimiliki oleh pemegang  bisa  dialihkan  kepada  pihak lain  dengan  cara  diendosemenkan  atau dengan  cara  dialihkan  secara  langsung kepada  penerima  berikutnya.  Surat berharga  bagi  pemegang  atau  penerima merupakan  bukti  bahwa  ia  berposisi sebagai  pihak  yang  berhak  untuk menikmati prestasi pembayaran sejumlah  nominal  yang  tertera  didalam surat  berharga  tersesebut,  disisi  lain pihak yang diperintahkan untuk membayar maupun menyanggupi
pembayaran tidak mempunyai kewajiban  untuk  menyelidiki  apakah pemegang surat berharga yang meminta pembayaran  tersebut  benar-benar  orang yang berhak menerima pembayaran atau tidak  kecuali  surat  berharga  yang  atas nama,  karena  hanya  orang  yang namanya  tertera  didalam  surat  berharga tersebut  yang  berhak  untuk  memerima pembayaran dibuktikan dengan identitas diri dari yang bersangkutan.
b. Jenis Surat Berharga
1. Surat  berharga  yang  diatur  di dalam  KUHD  yang  termasuk  di dalamnya  adalah  Surat  Wesel,
Surat Cek dan Surat Sanggup.
2. Surat berharga yang pengaturannya ada di luar KUHD yang termasuk di
dalamnya adalah Bilyet Giro dan dalam perkembangan berikutnya Kartu  Kredit  Juga  termasuk dalam  klasifikasi  surat  berharga karena  bisa  dipakai  sebagai  alat pembayaran dan balrkan saat ini berdasarkan  Undang  Undang Nomor  Resi  Gudang  juga  bisa dimasukkan  dalam  kriteria  surat berirarga karena resi gudang bisa dipakai  sebagai  jaminan  atas kredit bank.
c. Fungsi dari Surat Berharga.
1. Sebagi  alat  pembayaran  (alat tukar)
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjual
belikan  dengan  mudah  atau sederhana)
3. Sebagai  bukti  hak  tagih  (surat legitimasi).
d. Klausula dalam Surat Berharga.
Salah  satu  fungsi  dari  surat berharga  adalah  untuk  memindahkan hak  tagih,  artinya  dapat  dialihkan  atau dapat dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki  oleh  pemegangnya.  Cara mengalihkan hak tagih dapat dilihat dari klausula  yang  terdapat  dalam  surat berharga tersebut. Surat berharga mempunyai  dua  klausula  yaitu  klausula
atas pengganti (aan order) dan klausula atas tunjuk (aan toonder). Perbedaan di antara  kedua  klausula  tersebut  terletak pada cara pengalihannya Surat berharga dengan klausula atas tunjuk pengalihananya cukup dengan penyerahan  langsung  kepada  penerima berikutnya  akan  tetapi  klausul  atas pengganti peralihananya kepada penerima  berikutnya  harus  dengan endosemen  (  ada  peryataan  dari pemegang  sebelumnya  bahwa  surat berharga  tersebut  dialihkan  kepada pemegang  berikutnya  yang  namanya diterakan didalam surat tersebut kemudian  diikuti  dengan  penyerahan suratnya.
3.  Dasar  Hukum  Yang  Mengikat
Penerbit Dan Pemegang Surat Berharga.
Perikatan  dasar  adalah  latar belakang  yang  menyebabkan  terbitnya surat  berharga  oleh  penerbit  sebagai pemenuhan prestasi atas perjanjian yang dilakukan  dengan  pihak  lain.  Dalam kontruksi seperti ini tidak akan menimbulkan  persoalan  karena  antara penerbit dengan penerima surat berharga mempunyai hubungan langsung. Namun akan berbedadan mungkin akan menjadi persoalan kalau penerima surat berharga tersebut  memperalihkan  kepada  pihak
lain  dan  seterusnya.  Pertanyaan  yang timbul  adalah  dasar  hukum  apa  yang mengikat antara penerbit dengan pemegang  yang  notabene  adalah  bukan pemegang  pertama  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut  menurut  para  ahli hukum  ada  empat  teori  yang  bisa dijadikan landasan. Keempat teori  yang dimaksud adalah : 1
a. Teori  kreasi  atau penciptaan (creatie theori) b. Teori  kepantasan (redelijk  kheids theorie) c. Teori perjanjian (overeenkoms theorie)
d. Teori penunjukan (vertonings theohe)
a. Teori  kreasi  atau  teori  penciptaan
(creatietheorie).
Menurut  teori  ini  yang  menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dengan pemegang adalah
perbuatan “menandatangani”  surat  berharga  itu. Perbuatan  itulah  yang  menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang. Tokoh  dari  teori  ini  adalah  Einert seorang sarjana hukum dari jerman. b. Teori  Kepantasan (redelij  kheids
1 Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Dagang Tentang  Surat-Surat  Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung.halaman:1

## theorie)
Teori  ini  hampir  sama  dengan teori kreasi hanya ada pembatasan. Jika teori kreasi penerbit yang telah menandataangani  surat  berharga  terikat untuk melakukan pembayaran meskipun kepada pemegang yang tidak jujur maka pada  teori  kepantasan  tidak  menganut hal  yang  demikian  karena  teori  ini menganut  ajaran  bahwa  penerbit  yang telah  menandatangani  surat  berharga hanya terikat untuk melakukan pembayaran  kepada  pemegang  yang memperoleh  surat  berharga  secara pantas  (redelijk  reasonable).  Tokohnya dari  teori  kepantasan  adalah  Grunhut seorang Sarjana Hukum dari Jerman.
c. Teori  Perjanjian (overeenkoms theorie).
Menurut ini yang menjadi dasar hukum  mengikatnya  surat  berharga antara penerbit dengan pemegang adalah ”suatu  perjanjian”  yang  merupakan perbuatan  dua  pihak  yaitu  antara penerbit  yang  menandatangani  dan pemegang pertama yang menerima surat berharga  tersebut.  Dalam  perjanjian disetujui bahwa jika pemegang pertama memperalihkan surat berharga itu kepada  pemegang  berikutnya  maka penerbit tetap bertanggung jawab untuk membayarnya.  Tokoh  dari  teori  ini
adalah  Tokoh  seorang  Sarjana  Hukum dari Jerman.
d. Teori Penunjukan (vertonings theorie).
Dasar hukum mengikatnya surat
berharga antara penerbit dengan pemegang  menurut  teori  ini  adalah terletak  pada  penunjukan  surat  itu kepada debitur (penerbit) dan kepadanya akan  dipertunjukkan  surat  berharga tersebut  pada  hari  bayar.  Sejak  saat  itu timbul  perikatan,  dan  penerbit  selaku debitur wajib membayarnya. Tokoh dari teori  ini  adalah  Land  dan  Wittenwaall juga  seorang  Sarjana  Hukum  dari Jerman.

## 4. Cek Sebagai Alat Pembayaran
a. Pengertian Cek.
Istilah  cek  berasal  dari  bahasa Inggris Cheque yang pengaturannya
terdapat  pada  KUHD  Buku  I  Titel
7.Pengertian cheque
adalah mencocokkan  yang  dapat  juga  meliputi melihat  serta  memperhatikan  atau menunjukkan,  sehingga  dapat  ditarik pengertian bahwa seorang pembawa cek dapat sewaktu-waktu mendapatkan pembayaran  yang  dinamakan “Opzicht atau  Unjuk”  yang  berarti  bahwa  kalau cek  tersebut  diperlihatkan  kepada  bank untuk  dimintakan  pembayaran  maka
bank harus melakukan pembayaran tentu dengan penandatanganan oleh si pembawa.  Cek  yang  demikian  disebut dengan  cek  atas  unjuk.  Dilihat  dari beberapa  pengertian  cek  maka  dapat dirumuskan beberapa hal antara lain : 1. Cek  adalah  surat  berharga  yang berlainan  dengan  wesel,  jangka waktu  beredarnya  tidak  lama  (70 hari sejak diterbitkan) karena maksud  diterbitkannya  cek  adalah untuk  pembayaran  seketika  dan seringkali dalam jumlah yang besar.
2. Cek  adalah Zichwessel  (Bill  of Exchenge  Payable  and  Demand), yang  waktu  berlakunya  hanya sebentar, ditarik dari seorang bankir dan dapat ditetapkan baik atas nama atau atas tunjuk.
3. Cek adalah surat yang memuat tanda tangan  orang  yang  mengeluarkan surat cek tersebut.
4. Perkataan  cek  harus  dimuat  dalam teks  surat  cek  itu  sendiri  serta dinyatakan dalam satu bahasa dengan  bahasa  yang  dipergunakan memuat surat cek itu.
DR  Lucas  dalam  bukunya  yang berjudul cheque,  Giro  Enbinlandshe Clearing memberikan  definisi  tentang cek  sbb:  bahwa  cek  adalah  perintah pembayaran  (kepada  bank)  dari  orang
yang  membawanya  atau  orang  yang namanya  tersebut  diatas  cek  sejumlah uang tertentu yang tertera diatasnya.
KUHD  (Kitab  Undang-undang Hukum  Dagang)  menyebutkan  bahwa cek  adalah  perintah  tak  bersyarat  dari pemegang  rekening  (nasabah  giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang  tertentu.  Dari  kedua  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  cek adalah akte yang memuat klausula cek di dalam  kesatuan  teksnya  dan  ditulis dalam  bahasa  dimana  surat  cek  itu dituliskan  serta  merupakan  perintah pembayaran tanpa syarat kepada tertarik (bank),  kepada  orang  yang  namanya tercantum  di  dalam  surat  cek  itu  atau kepada  pembawa  surat  cek  yang menyerahkan kepada bank (tertarik).
b. Bentuk Surat Cek dan macam-macam Surat Cek.
1. Bentuk Surat Cek.
Suatu surat agar dapat dinamakan  surat  cek  harus  memenuhi syarat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 178 KUH Dagang, yaitu sbb:
1. Nama  cek  yang  dimuat  dalam teksnya sendiri, dinyatakan
dalam  bahasa  cek  tersebut diterbitkan. Syarat “Klausula cek
“  ini  adalah  merupakan  syarat mutlak sebab kalau tidak
dipenuhi maka tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai cek.
2. Perintah  tak  bersyarat  untuk membayar sejumlah uang tertentu dimana perintah membayar yang tercantum tidak boleh  digantungkan  pada  syarat tertentu.
3. Nama orang yang harus membayar  .  Syarat  ini  adalah mengenai penyebutan dari nama tertarik dan tertarik dari sepucuk cek  berdasarkan  Pasal  180 KUHD haruslah seorang banker yang  mempunyai  dana  untuk dapat dipergunakan penarik.
4. Penetapan tempat dimana pembayaran  dilakukan.  Hal  ini termuat di dalam Pasal 179 ayat 2 dan 3 KUHD yang menyebutkan  bahwa  bilamana tempat pembayaran tidak ditunjuk khusus disamping nama tertarik, maka cek dapat dibayar ditempat yang disebutkan pertama.  Bilamana  penunjukan itu tidak terdapat maka cek dapat dibayar ditempat dimana terdapat  Kantor  Pos  Pusat  si Tertarik.
5. Tenggang  waktu  pengunjukan untuk  pembayaran  lamanya  70
hari  (Pasal  206  ayat  1  KUHD). Tenggang  waktu  itu  mulai berlaku  sejak  hari  penenggalan penarikan  (Pasal  206  ayat  2
KUH Dagang)
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan  cek  itu  Syarat mengenai  tanda  tangan  penarik ini  merupakan  syarat  penting bagi syahnya suatu cek.
2. Macam-macam Surat Cek.
Menurut  tujuan  penggunaannya, terdiri dari:
1. Cek  Tunai,  yaitu  Cek  yang ditarik  oleh  penarik  dimana dimaksudkan  olehnya  dan  atau pemegangnya  untuk  dibayarkan secara  tunai  oleh  bank  selaku tertarik.  Jenis  Cek  seperti  ini tidak  diperlukan  tanda  khusus atau  tanda  tambahan  tertentu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Pasal 178 KUH Dagang.
2. Cek  Silang (Crossed  Cheque), yaitu Cek yang oleh penarik atau pemegangnya dimaksudkan
untuk diperhitungkan untuk
disetor  kedalam  salah  satu rekening  yang  dikehendaki  dari salah satu bank. Caranya adalah dengan  membubuhkan  tanda
silang  yang  berupa  dua  garis miring  pada  bagian  muka  cek yang bersangkutan. dalam praktek  biasanya  garisnya  tidak silang  namun  sejajar  secara horizontal  yang  ditarik  dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas.  Cek  silang  terdiri  dari  dua macam yaitu :
a. Cek  Silang  Umum  dan Cek Silang Khusus. Cek Silang  Umum  diatur  di dalam  Pasal  214  ayat  3 KUH  Dagang.  Akibat dari  cek  silang  umum diatur di dalam Pasal 215 ayat  1  KUH  Dagang yang menentukan bahwa cek tersebut dapat dibayar oleh tertarik hanya  kepada  seorang bankir atau kepada seorang tertarik . Dengan demikian pembayaran cek  seperti  itu  hanya terbatas  kepada  orang- orang tertentu saja sehingga tidak memungkinkan  jatuh  ke tangan orang-orang yang
tidak  berhak. 2 Dikatakan
sebagai cek silang umum apabila diantara dua garis sejajar tidak dimuat suatu petunjuk atau
perkataan  bankir  atau lainnya.
b. Cek silang khusus adalah apabila  nama  bankirnya disebutkan  diantara  dua garis  silang  itu.  Nama bankir  yang  disebutkan diantara  dua  garis  itu tidak  dapat  dicoret.  Jika terjadi pencoretan hal itu
dianggap tidak ada (Pasal  215  ayat  2KUH Dagang).  Tertarik  hanya bisa membayarkan kepada bankir yang disebut diantara dua garis silang tersebut.
3. Cek  untuk  diperhitungkan  (cek perhitungan).
UH Dagang, Dikatakan sebagai  cek perhitungan apabila di bagian muka dari surat cek tersebut diberi tulisan diam  bentuk  miring  yang  berbunyi
2 Emmy  Pangaribuan,  1983, Hukum  Dagang
Surat-Surat  Berharga, Seksi  Hukum Dagang, F.H UGM, Yohgyakarta.hal:172
untuk  diperhitungkan  atau  istilah lain yang sama maksudnya.
4. Cek Kosong.
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia  No.  SE.8/7  UPPB tertanggal  16  Mei  Tahun  1975 disebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  cek  kosong adalah cek yang diajukan kepada bank  namun  dana  dari  nasabah ybs  pada  bank  dimaksud  tidak mencukupi  untuk  membayar surat  cek  tersebut.  Seorang nasabah hanya
boleh menerbitkan  surat  cek  yang jumlahnya  sama  dengan  jumlah saldo giro  yang ada, jika jumlah cek  tersebut  melebihi  dari  saldo yang  ada  maka  cek  yang diterbitkan tersebut akan dikatakan sebagai cek kosong. 3
Dari  apa  yang  terurai  pada pembahasan tersebut diatas dapat diterik suatu  pengertian  bahwa  tata  cara penggunaan cek sebagai alat pembayaran  dalam  bisnis  harus  sesuai dengan  ketenturan  yang  berlatar  karena apabila  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  ada  maka  cek  tereebut  tidak
3 Imam  Prayogo  Suryohadibroto  dan  Djoko Prakoso, 1987، SuratBerharga Alat pembayaran Dalam
masyarakat Modern, Bina Aksara, hal:219
lagi bisa berfungsi sebagai alat pemenuhan atas prestasi dalam kegiatan bisnis  atau  kegiatan  perdagangan.  Alur terjadinya sirkulasi peredaran cek dimulai dari adanya transaksi antara para pihak, kemudian mereka sepakat bahwa pembayaran atas transaksi tersebut tidak dilatarkan  dengan  pembayaran  uang tunai  akan  tetapi  dengan  menggunakan selembar surat berharga yang dalam hal ini mereka memilih cek Alasan mengapa mereka lebih memilih cek daripada alat bayar giral yang lain adalah dikarenakan cek  lebih  praktis  penggunaannya  dan dapat dialihkan kepada pihak lain dalam jangka  watau  atau  sepanjang  belum jatuh  tempo  berlakunya  cek  tersebut  ( Pasal  206  ayat  1  KUHD  menyebutkan bahwa  jangka  waktu  berlakunya  cek adalah 70 hari sejak diterbitkan dihitung sesuai  hari  kerja),  Surat  cek  bisa diklasifikasikan  sebagai  surat  tagihan hutang  yang  bersifat  perintah  untuk membayar 4 Dikarenakan surat cek dipersamakan  dengan  surat  tagihan maka dasar terjadinya sebab diterbitkannya  adalah  karena  adanya perikatan dasar.
4 Emmy  Pangaribuan,  1983, Hukum  Dagang Surat-Surat  Berharga, Seksi  Hukum Dagang, F.H UGM, Yohgyakarta.hal:144
c. Penerbitan cek kosong dan solusi penyelesaiannya.
1. Penerbitan cek kosong.
Sebagaimana  yang  tertera  pada uraian  sebelumnya  tentang  pengertian dari  cek  kosong  yang  diatur  di  dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE.8/7 UPPB  tertanggal  16  Mei  Tahun  1975 menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  cek  kosong  adalah  cek  yang diajukan  kepada  bank  namun  dana  dari nasabah  ybs  pada  bank  dimaksud  tidak mencukupi  untuk  membayar  surat  cek tersebut,  cek  kosong.  Baik  disengaja ataupun  tidak  penerbitan  cek  kosong akan  sangat  merugikan  pihak  yang menerima  pembayaran  dengan  cek tersebut,  sehingga  penerbit  cek  kosong bisa  kehilangan  kepercayaan  dari  mitra bisnisnya.  Perbuatan  penerbitan  cek kosong  merupakan  perbuatan  yang  bisa diancam dengan pidana.
Perbuatan  penerbitan  cek  kosong termasuk  perbuatan  melawan  hukum yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata  yang  menyebutkan  :  “Tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut
Atas  dasar  pasal  ini  maka  pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Apabila pihak yang dirugikan mengajukan
gugatan berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata, maka ia harus membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut.
Unsur-unsur  yang  harus  ada apabila penerima cek kosong melakukan gugatan berdasarkan pasal 1365 adalah :
a. Perbuatan penerbitan cek
kosong  itu  adalah  melawan hukum,  artinya  bertentangan dengan hukum yang
seharusnya  ia  lakukan,  yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek itu.
b. Menimbulkan kerugian , artinya dengan ditolaknya surat  cek  oleh  bank  atau dengan  tidak  dilakukannya pembayaran oleh bank,
menghilangkan  hak  penerima atau  hak  bank  atas  dana  yang berupa sejumlah uang.
c. Penerbitan  surat  cek  kosong itu dilakukan dengan
kesalahan,  artinya  kesalahan dalam hukum perdata meliputi juga kelalaian artinya
walaupun  tidak  sengaja  tetapi
karena kelalaiannya itu
menimbulkan  kerugian  pada orang lain.
d. Ada  hubungan  kausal  antara kerugian  yang  timbul  dengan perbuatan  yang  dilakukan, artinya hilangnya hak penerima  atau  pemegang  cek atau  hak  bank  atas  dana, justeru karena perbuatan penerbit  dengan  penerbitan surat cek kosong tersebut.
2. Solusi  penyelesaian penerbitan  cek kosong.
Untuk mengantisipasi kemungkinan  terjadinya  penerbitan  cek kosong  oleh  penerbit  baik  atas  dasar kesengajaan  dengan  cara  berspekulasi maupun terjadi karena ketidaksengajaan, misalnya karena kurang telitinya penerbit  terhadap  saldo  terakhir  pada rekening  giro  yang  dimilikinya,  ada beberapa  langlah  yang  bisa  dilakukan oleh  pengambil  kebijakan,  khususnya yang berlaitan dengan masalah perbankan.
Upaya  yang  bisa  dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Upaya  preventif  dengan  cara melakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang terdapat  di  dalam  KUHD
sebagai dasar hukum terbitnya cek  dan  juga  bisa  dilakukan dengan cara peningkatan
efektifitas  administrasi  bank serta  dengan  cata  melakukan pengawasan yang lebih intensif.
b. Upaya  represif  yang  bisa dilakukan dengan cara perdamaian  antara  para  pihak yang terkait dengan penerbitan cek  kosong  yaitu  pihak  yang menerima pembayaran dengan cek kosong tersebut dan pihak yang menerbitkan cek kosong menutut ketentuan yang berlaku,serta kesepakatan para pihak  yang  berkepentingan secara perdata
melalui pengadilan. 5
Dengan  adanya  upaya  preventif maupun  Represif,  maka  pihak  bank harus  lebih  berhati-  hati  jangan  sampai ada  orang  yang  menerbitkan  surat  cek kosong, karena perbuatan penerbitan cek kosong bisa berkembang menjadi manipulasi  yang  dapat  mengacaukan dan  menggagalkan  usaha  pemerintah  di dalam melaksanakan stabilitas di bidang
5 Imam  Prayogo  Suryohadibroto  dan  Djoko Prakoso,
1987، SuratBerharga Alatpembayaran Dalam masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta.hal:224-225
moneter  dan  perekonomian.  Selain daripada itu penerbitan cek kosong akan mengakibatkan  hilangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  surat  berharga khususnya  cek  dalam  lalu  lintas pembayaran  secara  giral  dan  juga  bank sebagai  institusi  yang  berhubungan dengan  cek  tersebut.  Dan  perlu  sekali lagi  untuk  ditegaskan  bahwa  perbuatan ,menerbitkan  cek  kosong  merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana.

## D. Penutup
Kesimpulan.
Berdasarkan  pembahasan  untuk menjawab  perumusan  masalah  yang diajukan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Cek  adalah  merupakan  salah  satu bentuk  surat  berharga  sebagai  alat pembayaran giral  yang mempunyai fungsi  seperti  pembayaran  tunai atas  transaksi  yang  dilakukan khususnya
dalam dunia perdagangan. Tata cara penggunaan cek  sesuai  dengan  fungsinya  harus sesuai dengan persyaratan terbitnya surat cek sebagaimana yang termuat dalam Pasal 178 KUH Dagang. Para pihak  dalam  penerbitan  surat  cek adalah :
a  Penarik,  yaitu  pihak  yang
menyimpan  dananya  pada bank sebagai nasabah (kreditur),
b. Tertarik  dalam  hal  ini adalah bank,
c. Pemegang cek  yaitu pihak yang  tersangkut  harena adanya  perjanjian  timbal balik  di  dalam  suatu peredaran cek  yang dalam hal  ini  bisa  juga  disebut sebagai penarik.
2. Seorang  penarik  atau  penerbit  surat cek  harus  mempunyai  dana  yang cukup, minimal sebesar yang tertera di  dalam surat  cek tersebut,  namun adakalanya  seorang  penerbit  cek melakukan tindakan spekulasi
dengan menerbitkan surat cek untuk pembayaran transaksi yang
dilakukannya  dengan  pihak  ketiga padahal sebenarnya ia tahu pastibahwa  dana  yang  tersisa  di dalam  rekening  gironya  tidak mencukupi.  Kemungkinan  ini  bisa terjadi  karena  penerbit  berharap sebelum  jatuh  tempo  ia  akan  dapat menyetor  ke  rekening  giro  yang dimilikinya  atau  bisa  juga  terjadi seorang penerbit cek tidak menyadari  karena  tidak  melakukan pengecekan atas saldo yang
dimilikinya  Keadaan  seperti  ini dikatakan  bahwa  si  penerbit  tadi telah menerbitkan surat cek kosong baik  karena  kesengajaan  maupun karena ketidaksengajaan. Bila terjadi kondisi yang demikian maka si penerima bisa melakukan gugatan lewat  pengadilan  atau  bisa  juga diselesaikan dengan cara kekeluargaan.  Tentu  saja  cara penyelesaian dengan cara kekeluargaan akan lebih
diutamakan namun apabila ternyata cara  ini  tidak  bisa  menyelesaian masalah  maka  jalur  hukum  lewat pengadilan dengan melakukan gugatan untuk menyelesaikannya.
3. Solusi penyelesaian terhadap terbitnya cek kosong bisa dilakukan dengan  dua  cara  sebagai  upaya yaitu  secara  preventif  dan  represif. Upaya  preventif  dilakukan  dengan cara  menyempurnakan  peraturan yang menjadi dasar hukum terbitnya  surat  cek  dalam  hal  ini adalah  Pasal  178  KUHD  ataupun dengan  cara  represif  yaitu  dengan cara  kekeluargaan  dan  dengan melalui  gugatan  kepada  penerbit melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA.
Abdulkadir  Muhammad,  1998, Hukum
Dagang  Tentang  Surat-Surat Berharga, Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Emmy  Pangaribuan,  1983, Hukum
Dagang Surat-Surat Berharga,
Seksi  Hukum  Dagang,  F.H  UGM,
Yohgyakarta.
H.M.N.  Purwosutjipto,  2000, Hukum
Surat Berharga, Djambatan, Jakarta. Imam  Prayogo  Suryohadibroto  dan Djoko Prakoso, 1987، SuratBerharga Alat
pembayaran  Dalam  masyarakat
Modern, Bina Aksara, Jakarta.
Wiryono  Projodikoro,  1987, Hukum
Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia,
Sumur, Bandung.

## Peraturan Perundang-undangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum dagang.
Lain-lain.
Majalah Info Bank.