## PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI

## Doni A.R
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: donianasrasyid@yahoo.com

## ABSTRACT
Online  prostitution  that  has  been  troubling  many  people,  this  has  been  regulated  by the  criminal  code,  the  criminal  code  bill,  law  no.  11/2008  on  information  and  electronic transactions  and  law  no.  44  of  2008  on  pornography  in  more  depth  online  online institutions  which  have  troubled  many  people,  this  has  been  regulated  by  the  criminal code,  the  criminal  code  bill,  law  no.  11  of  2008  concerning  information  and  electronic transactions  and  law  no.  44  of  2008  concerning  pornography  in  more  depth.  This  research is  a  legal  research  with  analytical  descriptive  specifications.  The  approach  used  is  the Normative  Juridical  approach  which  is  supported  by  the  Empirical  Juridical  approach. The  data  used  are  secondary  data,  primary  data,  and  tertiary  data  collected  through literature  and  field  studies  in  the  form  of  interviews.  The  collected  data  is  then  analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.
Keywords: Online Prostitution, Investigations, Women and Children

## ABSTRAK
Prostitusi  online  yang  telah  meresahkan  banyak  kalangan  masyarakat,  hal  ini  telah  diatur  oleh KUH  Pidana,  RUU  KUH  Pidana,  UU  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  serta  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  secara  lebih  mendalam.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris . Data yang dipergunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi  kepustakaan  dan  lapangan  berupa  wawancara.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Kata Kunci: Prostitusi Online, Penyidikan, Perempuan dan Anak

## PENDAHULUAN
Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal  yang berhubungan  disana oleh  karena  itu  masalah  ini  sangat  perlu  perhatian  khusus  oleh  masyarakat.  Prostitusi,  sebuah
bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa  sulit.  Prostitusi  bukan  hanya  berdampak  pada  mereka  yang  melakukannya  yaitu  perlaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan  membahayakan  bagi  kehidupan  rumah  tangga  yang  terjalin  sampai  bisa  menimbulkan tindak  pidana  kejahatan  dan  lain  sebagainya  (Aji  Kresno,  Siswanto  Denny  dan  Wiratama Chandra, 2002).
Berbagai  alasan  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  menggunakan  media internet ini sebagai sarana mempromosikan prostusi, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang  lebih  aman  jika  dibandingkan  dengan  langsung  menjajakan  di  pinggir  jalan  ataupun tempat  lokalisasi.  Dengan  adanya  media  ini  seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam  bertransaksi, tidak  harus  saling  bertemu  langsung  antara  seorang  pelaku  prostitusi  dengan  orang  yang  ingin memakai jasanya.
Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi  melalui  dunia  maya  ini  (Bagir  Manan,  2005).  Namun  sayangnya  dengan  kendala keterbatasan  yang  ada  pemerintah  belum  mampu  untuk  menutup  situs-situs  dunia  maya  yang jelas-jelas  berbau  praktek  protitusi.  kelemahan  yang  paling  mendasar  dalam  hukum  positif  di Indonesia terkait dengan prostitusi online adalah rumusan aturan yang bersifat parsial (cenderung terpisah-pisah).  Misalnya  saja  dalam  KUHP  yang  merupakan  warisan  kolonial  Belanda  tidak mengatur  sama  sekali  secara  spesifik  tentang  prostitusi  menggunakan  media  social  (Hamrat Hamid,  1991).  Sedangkan  dalam  UU  Pornografi  memberikan  muatan  tentang  dilarangnya content-content pornografi tetapi tidak spesifik memberikan unsur terkait prostitusinya sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang bisa dikenakan pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  prostitusi  secara  online  oleh  Unit perlindung-an perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam  penyidikkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  prostitusi  online  pada  oleh  unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis , yaitu  penelitian  yang  hanya  akan  menggambarkan  tentang  pelaksanaan  penyidikan  terhadap pelaku  tindak  pidana  prostitusi online .  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  usulan penelitian  tesis  ini  adalah yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan pendekatan yuridis empiris .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyidikan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Prostitusi  Secara  Online  oleh  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi
Polri  melaksanakan  tugasnya  dengan  konsep  dan  pola  pembinaan  dalam  wujud pemberian  pengayoman,  perlindungan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat merasa  aman,  tertib  dan  tentram  dalam  menjalankan  aktifitasnya  sehari-hari.  Sedangkan tindakan  represif  yang  dilakukan  Polri  dapat  berupa  dengan  mengadakan  penyidikan  atas kejahatan  dan  pelanggaran  menurut  ketentuan  dalam  undang-undang.  Suatu  peran  dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:
1. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
2. Peran  yang  seharusnya  yaitu  peran  yang  memang  seharusnya  dijalankan  oleh  individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
3. Peran  yang  dianggap  diri  sendiri  yaitu  peran  yang  di  jalankan  oleh  diri  sendiri  karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
Peran  yang  sebenarnya  di  lakukan  yaitu  peran  dimana  individu  mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.  Ada  beberapa upaya yang dilaku-kan oleh pihak Polres Bukittinggi dalam menaggulangi Prostitusi Online. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi yaitu :
1. Upaya non-penal
Upaya non-penal bersifat preventif yaitu, segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  memelihara  keselamatan  orang- orang  dan  harta  bendanya  termasui  member  perlindungan  dan  pertolongan,  khususnya mencegah  dilakukannya  perbuatan-perbuatan  lain  yang  hakekatnya  dapat  mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Upaya Penal
Upaya penal berupa tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesai-an dalam bentuk  memeriksa  seorang  atau  orang-orang  yang  disangka  melakukan  perbuatan  itu. Setelah  penyelesaian  pemeriksaan  oleh  kepolisian  sudah  dianggap  selesai  maka  akan diserahkan kepada kejaksaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa:  penanganan  yang  dilakukan Polisi atau Penyidik dalam memberantas tindak pidana prostitusi online di Polres Bukittinggi ada dua, yaitu:
1. Upaya Pencegahan (Preventif)
Ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  terutama  dalam  upaya pencegahan yaitu:
a) Mengadakan Patroli
Upaya  ini  merupakan  suatu  upaya  monitoring  yang  dilaku-kan  Kepolisian  Resor Bukit-tinggi  dengan  mengadakan  patroli  merupakan  salah  satu  upaya  yang  efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat
b) Dibentuknya Polisi Masya-rakat (Polmas)
Hal  tersebut  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resor Bukittinggi  sebelum  adanya  tindak  pidana.  Responden  tersebut  mengata-kan  bahwa dalam menang-gulangi tindak pidana prostitusi pihaknya telah melakukan pendekatan kepada  masyarakat  yang  di  lakukan  dengan  dibentuknya  Polmas  (Polisi  Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana.
c) Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.
2. Upaya Represif
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  dalam  menanggulangi  tindak pidana prostitusi yaitu:
a. Membentuk Tim Khusus Untuk Memata-Matai Tempat
b. Penyelidikan,penyidikan dan penyergapan
c. Menangkap dan Meningkatkan
d. Memberikan Hukuman atau Menjatuhkan Pidana Bagi Pelanggarnya.
B. Kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Unit  PPA  Satreskrim  Polres  Bukittinggi dalam penyidikkan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online
Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai pertanggungjawaban pidana pekerja seks komesial berdasarkan wawancara langsung dari pihak Satreskrim Polresta Bukittinggi, kendala tersebut antara lain :
1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.
2. Identitas Pelaku sering Dipalsu-kan
Penanganan pihak kepolisian ter-hadap beberapa kasus prostitusi online sedikit terganggu dengan  masalah  identitas  pelaku  maupun  korban,  karena  setiap  kali  mereka  beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.
3. Dalam Bidang Teknologi Infor-masi Terbatas Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas. Pihak Polresta Bukittinggi  telah  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  Polda  Sumbar  untuk  melakukan penyelidikan  dan  melakukan  penangkapan  sebelum  adanya  koordinasi  dari  pihak  Polda khususnya dalam kasus tindak pidana cybercrime.
4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat
Dalam  kasus  prostitusi  melalui  media  sosial  online,  pihak  Polresta  Bukittinggi  sedikit kesulitan  dalam  melakukan  proses  penyidikan  untuk  menentukan  mana  korban  yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:
1. Penyidikan  pelaku  tindak  pidana  prostitusi  secara  online  Unit  PPA  Satreskrim  Polres Bukittinggi  dilaksanakan  dengan  mekanisme  sebagai  berikut:  adanya  laporan  polisi, tahap penyidikan; Pemerik-saan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, olah tempat kejadian perkara  (tkp),  pengumpulan  barang  bukti,  penyitaan  barang  bukti,  gelar  perkara,  dan pember-kasan.
2. Kendala dalam pelaksanaan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bukit- tinggi terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.
B. Saran-Saran
1. Polres  Bukittinggi  dalam  menang-gulangi  tindak  pidana  prostitusi  perdagangan  orang lebih melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini peran dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam memberantas prostitusi

## DAFTAR PUSTAKA
Aji Kresno, Siswanto Denny dan Wiratama Chandra, Kejahatan Internet ; Tips Aplikasi dan Trik Penanggulangannya, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2002.
Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 2005.
Hamrat Hamid, Pembahasan Per-masalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Sinar Grafika, Jakarta, 1991.