## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENGAKUAN  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR
Mutia  Evi  Kristhy,  Harry,  Suriansyah  murhaini,  Thea  Farina,  Heriamariaty, Sangking Mahar, Kiki Kristanto

## Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
E-mail: mutiaevi@law.upr.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Legal Protection, Traditional Rights, Customary Law The  purpose  of  this  research  is  to  study  and  analyze  The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang  Sub  Regency  East  Barito  Regency  which  has  not  yet acquired recognition and protection and Analyzing The  Legal Recognition and Protection of the Ma’anyan Dayak Indigenous Law Society when there is an event of legal actions occurs. This Research  is  Empirical  Research  which  obtained  through  legal identification (Oral) in form of habits that are still valid in the Ma’ayan Dayak Indigenous Society unit in Awang Sub Regency
East Barito Regency which is then analyzed using an objective and  relevant  theory  about  The  Traditional  Rights  Indigenous Law Society, therefore accurate results can be discovered about types of rights analyze The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak  Indigenous  Society  in  Awang  Sub  Regency  East  Barito Regency which must be given recognition and protection. This Research concludes that The Traditional Rights of the Ma’anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency have not been protected since the regional government of east barito regency until now has  not implemented and follow up The Minister of Affairs Regulation  Number 52 of 2014 and from the Decree the Governor  of  Central  Kalimantan  Number  188.44/360/2020 about establishment the Central Kalimantan Province. Legally, there has been legal recognition of the indigenous law society and traditional rights attached to The Traditional Rights of the Ma’anyan  Dayak  Indigenous  Society  in  Awang  Sub  Regency, which  is  Article 18 B paragraph (1)  of the 1945 Constitution, however,  there  has  not  been  further  regulated  in  form  of legislation and the desired legal recognition is not just de jure, limited  to  limited  verbal  legal  recognition  which  coming  first from the indigenous society itself and the surrounding society, but demand on embodiment in the true sense. Therefore when
there is an event of legal actions occurring over The Traditional Rights  of  the  Ma’anyan  Dayak  Indigenous  Society  prefers  to resolve legal actions outside the court with their mechanism to resolve legal actions that occur in their territory according to the  customary  law  through  deliberation  and  consensus. Therefore, the Regional Government of East Barito Regency is expected to form a regional regulation as legal protection for protecting  the  rights  of  indigenous  society  in  the  various development  process,  the  rights  of  indigenous  society  are  not ignored. Abstrak Kata kunci:
Perlindungan Hukum, Hak Tradisional, Hukum Adat
Corresponding Author: Mutia Evi Kristy, E-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  Untuk  Mengkaji  dan Menganalisis  Hak-Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat
Dayak  Ma’anyan  Di Kecamatan  Awang  Kabupaten  Barito
Timur  yang  belum  mendapatkan  pengakuan  dan perlindungan dan Menganalisis Pengakuan dan Perlindungan Hukum  yang  dimiliki  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Ma’anyan  bilamana  terjadi  sengketa.  Penelitian  ini  ialah penelitian Empiris yang diperoleh melalui identifikasi hukum (tidak  tertulis)  berupa  kebiasaan-kebiasaan  yang  masih berlaku  dalam  kesatuan  masyarakat  hukum  Adat  Dayak Ma’anyan  Kecamatan  Awang  Kabupaten  Barito  Timur,  yang kemudian  dianalisis  menggunakan  teori  yang  objektif  dan relevan  mengenai  Hak-Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum Adat, sehingga dapat ditemukan hasil yang akurat mengenai jenis-jenis  Hak-Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat Dayak Ma’anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan. Penelitian ini  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  Hak-hak  Tradisonal Masyarakat  Adat  Dayak  Maanyan  Kecamatan  Awang  belum dilindungi karena pemerintah daerah kabupaten barito timur sampai  saat  ini  belum  mengimplementasikan  dan menindaklanjuti  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah  Nomor  188.44/360/2020  tentang  Pembentukan Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah. Secara hukum telah ada pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak  tradisional  yang  melekat  pada  masyarakat  hukum adat dayak maanyan kencamatan awang yaitu Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, tetapi  belum diatur lebih lanjut  dalam bentuk undang-undang  dan  pengakuan  hukum  yang  diinginkan bukanlah sekedar de jure, sebatas pengakuan terbatas secara lisan saja pertama datang dari masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sekitar, namun menuntut pada perwujudan dalam arti  yang  sebenarnya.  Sehingga  bilamana  terjadi  sengketa terhadap hak-hak tradisional Masyarakat adat dayak Maanyan lebih  memilih  menyelesaikan  setiap  sengketa  di  luar pengadilan dengan mekanisme sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya berdasarkan hukum adat yang dianutnya melalui musyawarah dan mufakat. Yang oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur  membentuk  suatu  peraturan  daerah  sebagai  payung hukum  untuk  perlindungan  Hak  Masyarakat  adat,  sehingga
dalam  berbagai  proses  pembangunan,  hak-hak  masyarakat adat tidak terabaikan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah secara nyata dan tegas diakui pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan menyatakan bahwa Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang. Kenyataan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat pun juga dibuktikan dengan salah satu persoalan hukum sebagaimana termuat pada Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  35/PUU-X/2012,  terkait  uji  materi  terhadap ketentuan  Pasal  4  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Dan selain itu juga kehadiran Negara untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi sebagaimana amanat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi  manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
Pentingnya Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat ialah tidak terlepas dari adanya hak-hak tradisional yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat yang secara turun  temurun  masih  hidup  dan  diakui  keberadaannya.  Akan  tetapi  walaupun diakui, namun masih sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum  Adat  khususnya  yang  dihadapi  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Maanyan  di  Kabupaten  Barito  Timur  Propinsi  Kalimantan  Tengah.  Sehingga persoalan tersebut menunjukkan bahwa Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat masih belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk menyikapi tuntutan perlindungan terhadap hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, telah dibuat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Selanjutnya  disebut  Permendagri)  Nomor  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat  yang  merupakan  sebuah  aturan  yang  digunakan  bagi  Pemerintah  untuk memberikan  Pengakuan  dan  Perlindungan  bagi  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia sebelum adanya aturan hukum yang lebih tinggi yaitu berupa Undang- Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
Lahirnya  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014  telah  menempatkan  sikap pemerintah  bahwa  Negara  akan  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  Hak-Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat  melalui  cara  penerapan peraturan perundang-undangan. Kenyataan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA juga termuat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Bab  XIII  Pasal  96  dan  Pasal  97  ayat  (1)  dengan  persyaratan  yakni  kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang  bersifat  teritorial,  genealogis,  maupun  yang  bersifat  fungsional.  Dengan demikian persoalan untuk melindungi hak-hak tradisional MHA saat ini merupakan ranah kewenangan dari Pemerintah Daerah itu sendiri bukan hanya sekedar sifat
haknya yang turun temurun sehingga tidak sejalan dan tidak sepaham dengan ruh bahwa  hak-hak  tradisional  MHA  didasarkan  pada  kenyataan  yang  hidup  dalam suatu  masyarakat  (sifat  turun  temurun),  sehingga  apabila  terdapat  Hak-Hak Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Maanyan,  patut  untuk  diakui  dan diberikan perlindungan hukum, walaupun saat ini Masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan  belum  mendapatkan  status  sebagai  Subjek  Hukum  dengan  berbentuk Surat  Keputusan  Bupati  Barito  Timur  Propinsi  Kalimantan  Tengah  sebagaimana mekanisme Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tersebut. Sehingga kenyataannya, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, yang terjadi saat  ini  bahwa  keberadaan  hak-hak  tradisional  MHA  Dayak  Maanyan  Kabupaten Barito  Timur  yang  sudah  ada  secara  turun  temurun  dalam  kesatuannya  masih sangat rentan dirugikan bilamana dihadapkan dengan terjadinya persoalan hukum. Yang oleh karena itu menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap hak-hak tradisional MHA Dayak Maanyan Kabupaten Barito Timur yang masih ada dan diakui namun belum mendapatkan perlindungan hukum.

## LANDASAN KONSPTUAL DAN TEORI
Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok  orang  yang  hidup  dalam  suatu  wilayah  (ulayat)  tempat  tinggal  dan lingkungan  kehidupan  tertentu,  memiliki  kekayaan  dan  pemimpin  yang  bertugas menjaga  kepentingan  kelompok  (keluar  dan  kedalam),  dan  memiliki  tata  aturan (sistem)  hukum  dan  pemerintahan. 1 Ter  Haar  mengartikan  Masyarakat  Hukum Adat  adalah  segerombolan  yang  teratur  bersifat  tetap  dengan  mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. 2 Taqwaddin mengartikan masyarakat hukum adat yakni Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat territorial atau  geneologis  yang  memiliki  kekayaan  sendiri,  memiliki  warga  yang  dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke  luar  sebagai  satu  kesatuan  yang  mendiri  dan  memerintah  diri  mereka sendiri. 3
Penggunaan istilah masyarakat hukum adat dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA).  Penggunaan  istilah  masyarakat  hukum  adat  pertama  kali diperkenalkan  oleh Cornelius  Van  Vollenhoven. 4 C.  Van  Vollenhoven  menyatakan bahwa walaupun hukum adat bangsa Indonesia itu sendiri telah berumur panjang, namun adanya hukum tersebut dan nilainya merupakan hal yang baru saja disadari.
5 Sedangkan  menurut  Ronald  Z.  Titahelu  mengemukakan  tentang  masyarakat
1 Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh , (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.
2 I Ketut Sudantra, Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman , Bali, Swasta Nulus, 2016, Hlm. 45
3 Husein Ating, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah , Yogyakarta, LaksBang PRESSIndo 2010, Hlm. 31
4 Ibid . Hlm. 30
5 C.  Van  Vollenhoven  diterjemahkan  Koninklijk  Instituut  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde  (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penemuan Masyarakat Adat (De ontdekking van het adatrecht) , Djambatan, Cetakan Kedua 1987, Hlm.1
hukum adat mencakup dua hal yakni Hukum adat yang dalam wilayah tertentu dan Pemberlakuan  hukum  adat  diwilayah  tertentu  darimana  seseorang  atau sekelompok orang berasal. 6
Letak  penekanan  untuk  memahami  masyarakat  hukum  adat  ialah  pada pemberlakuan  kaidah-kaidah  hukum  adat  maupun  nilai  nilai  yang  hidup  dalam lingkup  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  satu  wilayah  ( territory  based ). 7 Prespektif lain soal pergertian masyarakat hukum adat dikemukakan oleh Sukirno menyatakan  pengertian  masyarakat  hukum  adat  dari  kalangan  permerhati masyarakat  hukum  adat  maupun  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang mengadvokasi  masyarakat  hukum  adat,  lebih  memilih  istilah Tribal  People atau Indigenous  People yang  berasal  dari  konvensi International  Labour  Organization (ILO) Nomor  169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di negara-negara  merdeka.  Konvensi  tersebut  menentukan  bahwa  yang  disebut dengan Indigenous  People adalah  suku-suku  bangsa  yang  berdiam  dinegara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak  masa  kolonial  yang  memiliki  kelembagaan  ekonomi,  budaya  dan  politik sendiri. 8 Sementara  itu  Jose  Martinez  Cobo  yang  diterjemahkan  oleh  Dr  Sukirno memberikan pengertian tentang Indigenous People dengan menyatakan 9 : “Indigenous communities, people dan nations are those which, ha ving a historical continuity with pre-invansion and pre-colonial societies that developed on their territories,  consider  themselves  distinct  from  other  sectors  of  societies  now prevailing in those territories, or parts og them ”. ( Pengertian Indigenous People disini diartikan sebagai kelompok masyarakat dan suku bangsa yang memiliki kelanjutan  sejarah  dengan  masa  sebelum  invasi  dan  setelah  invasi  yang berkembang  di  wilayah  mereka,  menganggap  diri  mereka  berbeda  dari kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat)
Sedangkan  mengenai  Tribal  people,  Cobo  menyatakan  sebagai  sebagaimana dikutip oleh Sukirno menyatakan bahwa:
“Tribal  Poeple  in  independent  state  whose  social,  cultural  and  economic conditions distinguish  then  from  other  sections  of  the  national  community  and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by  special  laws  or  regulations”. ( Tribal  People pada  konsep  diatas  diartikan sebagai  kelompok  masyarakat  di  suatu  negara  merdeka  yang  kondisi  sosial, budaya  dan  ekonomi  berbeda  dengan  kelompok  masyarakat  lain  dan  status kelompok itu diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh kebiasaan mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus.)
6 Ronald  Z.  Titahelu, Aneka  Masalah  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pembangunan ,  Sleman , Deepublish, 2014, Hlm. 42.
7 Ibid. Hlm. 43
8 Sukirno, Politik  Hukum  Pengakuan  Negara  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Hak-Hak Tradisionalnya ,  dimuat  dalam https://media.neliti.com/media/publications/154317-ID-none.pdf ,  diakses pada 7 Februari 2021
9 Ibid .
F.D  Hollemen  menyatakan  bahwa  secara  umum  terdapat  empat  corak masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai berikut 10 :
1. Magisch  Religieus diartikan  sebagai  pola  fikir  yang  didasarkan  pada keyakinan  masyarakat  tentang  adanya  sesuatu  yang  bersifat  sakral.  Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara  dunia  lahir  dengan  dunia  ghaib  yang  keduanya  berjalan  secara seimbang.
2. Comunal artinya Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Prinsip comunal dalam masyarakat hukum adat menghendaki agar  anggota-anggota  masyarakat  hukum  adat  mempertahankan  prinsip- prinsip  kerukunan,  kekeluargaan  dan  gotong  royong  serta  tidak menonjolkan kepentingan pribadi, namun lebih mengutamakan kehidupan bersama.
3. Kongkrit  diartikan  sebagai  prinsip  yang  serba  jelas  atau  nyata  yang menunjukkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dalam  masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam.
4. Konstan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan prestasi. Setiap  pemenuhan  prestasi  selalu  diiringi  dengan  kontra  prestasi  yang diberikan secara serta merta atau langsung.
Sebagaimana  keberadaan  MHA  dalam  Negara  Republik  Indonesia  yakni Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945,  Pasal  18  B  Ayat  (2)  memuat ketentuan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang ”,  merupaka n  bukti  bahwa  sebagai Negara  Hukum,  Pemerintah  Republik  Indonesia  pun  telah  mengatur  mengenai keberadaan MHA, sehingga hal ini jelas bermakna bahwa sebagai Negara Hukum MHA  harus  tunduk  pada  Pemerintah  sebagaimana  Teori  Negara  Hukum  bahwa ketika  Negara  melaksanakan  kekuasaannya  maka  negara  tunduk  terhadap pengawasan  hukum. 11 Negara  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. 12
Keberadaan MHA wajib diakui dan dilindungi ialah dikarenakan terdapat hak- hak tradisional yang melekat secara turun temurun. Maka Hak-hak tradisional inilah yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  pada hakekatnya  lahir  dimulai  dari  pemikiran  Plato  yang  memuat  bahwa  kaum  arif bijaksana  yang  dapat  diandalkan  sebagai  mitra  bestari  dalam  menghadirkan keadilan. 13 Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  Segala  daya  upaya  yang  di
10 Jawahir  Thontowi, Pengaturan  Hukum  Adat  dan  Implementasi  Perlindungan  hak-hak Tradisionalnya , Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, 2015, Hlm.4.
11 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 55
12 https://info-hukum.com/ diakses tanggal 13 Maret 2021
13 Bernard  L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , CV KITA, Surabaya, 2007, Hlm. Hlm. 49
lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan  hidup. 14 Maka  dengan  demikian  perlindungan  hukum  dapat dimaknai  sebagai  fungsi  hukum,  untuk  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Sebagaimana  ketentuan  yang  mengatur  terkait  dengan  Keberadaan  MHA  di Indonesia  saat  ini  diatur  pada  PERMENDAGRI  Nomor  52  Tahun  2014  tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan didahului bahwa diakui sebagai Subjek Hukum terlebih dahulu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala  Daerah,  hal  ini  menunjukkan  terjadi  perbedaan  hukum  dikarenakan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan yang sifatnya turun temurun yang sudah lama  ada  sebelum  Negara  Indonesia  merdeka,  sehingga  hal  inilah  yang  disebut sebagai bentuk pluralism hukum yakni keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang  berbeda  di  dalam  suatu  masyarakat. 15 John  Griffiths mengemukakan  konsep pluralisme hukum yakni 16
Pluralisme Hukum yang lemah (weak pluralism) dan pluralisme hukum yang kuat (strong pluralism). Pluralisme hukum disebut sebagai pluralisme hukum yang lemah ketika negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum  negara,  tetapi  sistem-sistem  hukum  non  negara  tersebut  tunduk keberlakuannya  di  bawah  hukum  negara.  Sementara  itu,  pluralisme  hukum yang kuat hadir ketika  Negara mengakui keberadaan hukum non negara dan sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakuan yang sama dengan hukum Negara.
Mengenai Hak-hak tradisional MHA adalah lahir dari sifat turun temurun yang demikian merupakan bentuk hukum yang hidup yang dilahirkan karena kebiasaan turun temurun bukan lahir dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum yang hidup  atau  yang  dikenal  sebutan  Living  Law,  menurut  Eugen  Ehrlich  dinamakan hukum yang hidup dikarenakan hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara a historis, ia justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat. 17 Mengenai ajaran living law, Eugen Ehrlich menekankan pada  kenyataan-kenyataan  yang  melahirkan  hukum  menyangkut  hidup bermasyarakat. 18 Mengenai pemahaman hukum yang hidup pada hakekatnya ialah memiliki kesamaan dengan pemahaman tentang hukum adat. Hal ini dapat dianasir dari ketentuan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dengan frase “sepanjang masih hidup” yang artinya melalui Konstitusi Dasar tersebut pengakuan terhadap hak-hak adat dengan bukti bahwa masih diakui dan masih berlaku dalam suatu masyarakat. Maka oleh karena itu tidak dapat dimunafikkan bahwa ketentuan mengenai Masyarakat Hukum Adat adalah bagian dari pengaturan mengenai hukum yang hidup dan masih diakui serta berlaku dalam suatu masyarakat.
14 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 2 Maret  2021
15 Ilham  Fajar, Teori  Pluralisme  (Antropologi  Hukum), Artikel Hukum,  Universitas  Eka  Sakti, diakses pada tanggal 13 Maret 2021
16 Ibid .
17 Bernard  L. Tanya, Op.Cit . Hlm. 165
18 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Yogyakarta, Kanisius, Cetakan Ke tujuh, 1993, Hlm. 213

## METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris dengan Pendekatan kualitatif terhadap Hak Tradisional yang masih hidup dan diakui dalam kesatuan masyarakat hukum Adat Dayak Ma’anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito  Timur.  Penelitian  ini  meneliti  terhadap  identifikasi  hukum  (tidak  tertulis) berupa  kebiasaan-kebiasaan  yang  masih  berlaku  dalam  kesatuan  masyarakat hukum  Adat  Dayak  Ma’anyan Kecamatan  Awang  Kabupaten  Barito  Timur,  yang kemudian hasil identifikasi tersebut dianalisis menggunakan teori yang objektif dan relevan  mengenai  Hak-Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat,  sehingga  dapat ditemukan hasil yang akurat mengenai jenis-jenis Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum  Adat  Dayak  Ma’anyan  Kecamatan  Awang  Kabupaten  Barito  Timur  yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

## PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN
Hak-hak tradisional yang bersifat materil/ kebendaan yang masih melekat pada MHA berupa tanah pekarangan/pakarang yang awalnya dibuka dengan membuka lahan  secara  bersama  dalam  masyarakat  Dayak  Maanyan,  pembukaan  lahan diistilahkan “panganraw/ipangandaru ”. Selain itu panganraw juga dilakukan dalam pembukaan  tempat  betani  dan  beladang,  dalam  pengelolaan  tanah  tidak  secara langsung  pada  suatu  tempat,  tetapi  dengan  dengan  cara  peladangan  berpindah, ketempat tanah yang subur masyarakat secara umum masayarakat dayak maanyan mengenai beberapa jenis pembagian lahan yakni: 19
a. Jawuk  merupakan jenis  hutan/ subur lebih disenangi untuk berladang.
b. Janah merupakan ada jenis hutan/lahan kering tetapi bersifat asam Lahan janah dianggap lahan tidak subur.
c. lahan luwaw adalah pengusaan hutan atau tanah berair (luau).
Kepercayaan  inilah  masih  dilestarikan  oleh  masyarakat  sehingga  setiap tahunnya mereka melakukan berbagai upacara dan ritual adat atas hasil tanam yang baik.  Setelah  gotong  royong  bekerja  di ume/ladang salah  satu  warga,  pada  hari berikutnya warga akan bersama-sama mengerjakan ladang di ume/ladang warga lainnya. Proses ini biasanya bergantian sehingga tanpa disadari semua padi akan tertanam sampai masa tanam selesai. Tradisi gotong royong menanam padi di lahan pertanian secara bersama-sama ini menjadi tradisi suku Dayak Ma'anyan.
MHA  dayak  ma’anyan  sekarang  hanya  sebagian  kecil    masih  hidup  secara berpindah-pindah dengan mendekati lahan pertaniannya “nyanturui” setelah lahan sudah tidak menghasilkan. Lahan yang tak menghasilkan tersebut mereka gantikan dengan  perkebunan  karet  skala  kecil.  Selain  tradisi  dalam  mengelola  pertanian, masyarakat  suku Dayak  Ma'anyan  memiliki  tradisi  lain  dalam mengelola  sumber daya alamnya pada wilayah hutan/jumpun  yang berada di pemukimannya seperti menangkap  ikan  “kenah”.  Biasanya  mereka  lakukan  di  musim  hujan  saat  air memenuhi sungai-sungai kecil Mereka menggunakan wuwu, makarang, nangkala.
19 Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Pangulu Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021
Di wilayah kecamatan awang juga ada salah satu kawasan hutan  yang menurut masyarakat  desa  apar  batu,  dusun  gunung  karasik    yaitu  hutan  adat  yang  sudah turun-temurun  yang  mereka  jaga  dan  di  pertahankan  oleh  masyarakat  yang dinamakan hutan adat garunggung yang merupakan hutan alami yang secara umum di maanfaatkan oleh masyarakat hanya boleh diambil untuk  keperluan hidup secara turun  temurun,  mereka  melakukan  kegiatan  ipaluh,  manjipah,  musi,  nampaleng, sekarang mulai berkurang luasannya dengan masuknya investor perusahaan batu bara, Sungai mabayoi dan sungai lain di sekitar tempat hutan adat tersebut sekarang pun mulai tercemar akibat pekerjaan tambang 20 .
Masyarakat  di  Dusun  Gunung  Karasik  dan  desa  sekitarnya  telah  kehilangan banyak  sungai.  Saat  ini  Sungai  Garunggung  menjadi  satu-satunya  sumber  air masyarakat.  Sungai  Garunggung  mengalir  ke  beberapa  wilayah  masyarakat  dari Desa Janah Mansiwui dan Desa Danau. Masyarakat saat ini terancam akan kesulitan mencari  air  bersih.  Masuknya  investasi  pertambangan  ke  wilayah  masyarakat Dusun Gunung Karasik dan desa sekitar telah meresahkan masyarakat. Masyarakat harus  menghadapi  akibat  dari  berkurangnya  tutupan  hutan,  pendangkalan  dan pencemaran  sungai,  kerusakan  jalan,  polusi  udara  dan  polusi  suara.  Dampak- dampak ini tidak sebanding dengan beberapa orang masyarakat yang dipekerjakan di perusahaan sebagai buruh. 21
Hak-hak tradisional yang bersifat imateril yang masih hidup dan dilestarikan oleh  MHA  dayak  maanyan  yang  sering  terlihat  seperti  melakukan  ritual  adat, merupakan salah satu tradisi atau kebiasan yang dilakukan masyarakat tradisional karena hal tersebut dianggap  memiliki  nilai-nilai  yang masih  cukup  relevan  dalam kehidupan.   Selain   sebagai   usaha   manusia   untuk   menghormati dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan dalam menyesuaikan diri terhadap alam atau lingkungannya. dan merupakan  bagian  dari  kehidupan  sehari-hari  sebagian besar  masyarakat  karena  telah  diwariskan  secara  turun-temurun  oleh  nenek moyang mereka kepada generasi berikutnya.
Secara  umum  masyarakat  adat  ma’anyan  di kecamatan  Awang  seringkali mengadakan ritual-ritual dalam penyelenggaraan upacara adat seperti : 22
a. Ritual Ipaket yang secara tutur lisan merupakan bentuk terima kasih kepada alam dan leluhur yang telah memberikan keamanan, kedamaian, hasil panen melimpah, dan juga telah menjaga kampung dari marabahaya.
b. Ritual  wadian/  Maempu  dimana  hal  ini  juga  merupakan  keyakinan  orang tua-tua  dulu  dalam  memohon  kesembuhan  bagi  orang  sakit  yang  sifatnya luar biasa kepada para leluhur/ nenek moyang sehingga bisa pulih seperti sedia kala.
20 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hariyapu,  S.Ap,  Pj.  Kepala  Desa  Apar  Batu  kecamatan  awang, Tanggal 6 maret 2022.
21 http://walhikalteng.org/2019/04/19/aksi-damai-dari-hati-yang-tak-kunjung-damai-dari-mimpi- buruk-tambang-batubara-kembalikan-hak-masyarakat-adat-dayak-maanyan-dusun-gunung-karasik-atas- lingkungan-yang-baik-dan-sehat/
22 Hasil wawancara dengan Bapak Pak Rodek Udir Tokoh Mayarakat Adat/ Mantan Damang Paju Sepuluh Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021.
c. Ritual Bontang merupakan ritual tertinggi dalam suku dayak maanyan paju sepuluh merupakan suatu bentuk upacara syukuran dan bayar Nazar bukan saja hanya diperuntukkan bagi penganut agama hidu kaharingan, tetapi bisa dilakukan siapapun sepanjan g dia masih orang Dayak Ma’anyan.
Dalam  perkawinan  adat  sampai  hari  ini  masih  menerapkan  tata  cara  dari leluhur  kami  yaitu  berupa,  Natas  Banyang  (potong  pantan),  keagungan  mantir, kabanaran pamania, pamakaian tutup huban (jika ada masih hidup itak/nenek dari mempelai wanita) kalakar, taliwakas, turus tajak dan pilah saki tetap dilaksanakan, hanya  sekarang  mempelai  pria  dalam prosesinya  duduk  di  pelaminan  gong  yang sudah  mulai  di  tinggalkan.  Biasanya  bila  perkawinan  dilakukan  secara  besar- besaran (adu hante) tata perkawinan pemenuhan hukum adat di  tambah dengan acara 'wurung jue' dan 'gunung perak'.
Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat Dayak Maanyan di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur saat ini merupakan persoalan yang sangat penting sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 18 B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yakni Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Maanyan  di  Kecamatan  Awang  berkaitan  erat dengan  wilayah  adatnya  sebagian  besar  dalam  menopang  kehidupannya  masih bergantung pada alam, baik secara kolektif maupun individu keberadaan nya tidak terlepas  dari  sumber  daya  alam  yang  berada  di  daerah  adat  nya.  Pada  saat  ini pengakuan  Masyarakat  hukum  adat  dayak  maannyan  hanya  pengakuan  terbatas secara lisan saja pertama datang dari masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sekitar,  yang  kemudian  memperoleh pengakuan  dari  komunitas  masyarakat  lain, yang  pada  akhirnya  dibutuhkan  pengakuan  secara de  jure .  Pengakuan de  jure dibutuhkan  dalam memperoleh perlindungan  atas  hak-hak  masyarakat  adat.  Jika terjadi pengrusakan maupun perampasan maka pasti menerima “s anksi adat bali ” pelakunya yang diberikan sesuai dengan kesalahan (secara umum), secara Khusus biasanya  diadakan  ngabarasis  desa  (pembersihan  desa),  dan  sangsi  berupa  saki pilah, utang angung, patei iwek/manu (korban binatang) dan lain yang disesuaikan dengan  kesalahan. 23 Senada  dengan  pangulu  Masyarakat  sampai  sekarang  masih mengakui, melindungi serta melestarikan hak tradisional tersebut dan dapat dilihat dalam hal yang sederhana seperti perkawinan, datangnya tamu, miwit alah (ritual ngasih  makan  penjaga  kampung),  pemalasan  (meminta  izin ) jika  ada  kegiatan pertambangan, perkebunan dan lain-lain. 24
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  secara  yuridis  mengakui  hak tradisional MHA. Pengakuan tersebut sebatas pengaturan mengenai kelembagaan adat  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur
23 Hasil  wawancara dengan Bapak  Pak  Rodek Udir Tokoh  Mayarakat  Adat/ Mantan Damang Paju Sepuluh Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021
24 Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Pangulu Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021
Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Kelembagaan  Adat..  Keberadaan  Permendagri  52 Tahun  2014  kecenderungannya  mempersulit,  dan  tidak  sinkron  dengan kelembagaan yang telah ada, sebelum Permendagri tersebut muncul, di Kalimantan Tengah sudah  ada  MADN (Majelis  Adat  Dayak  Nasional)  dan  turunan  nya  adalah DAD  (Dewan  Adat  Dayak)  baik  di  provinsi  maupun  di  kabupaten  ditambah  lagi dengan harus dibentuknya Panitia dan parameter untuk mengidentifikasi terhadap masyarakat adat yang tidak jelas, apakah panitia turun langsung kelapangan atau masyarakat adat mendaftar terlebih dahulu . 25 Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka diperoleh kenyataan bahwa saat ini hak-hak tradisional MHA Dayak Ma’anyan  hanya  sebatas  diakui  akan  tetapi  belum  mendapatkan  perlindungan hukum  dikarenakan  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  maka  hak-hak tradisional  tersebut  haruslah  didasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku  yakni  Permendagri  52/2015  tentang  Pedoman  Pengakuan  Dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Maka  dengan  demikian  perlindungan terhadap  hak-hak  tradisional  MHA  ialah  dimulai  dari  sikap  Pemerintah  Daerah dimana hak-hak tradisional MHA itu berada. Sehingga walaupun hak-hak tradisional MHA  masih  ada  dan  hidup  dalam  masyarakat  adat  tidak  secara  otomatis  dapat dilindungi oleh hukum.
Pembatasan  pengakuan  hukum  berupa  persyaratan-persyaratan  yang  harus ditempuh  masyarakat  hukum  adat  agar  hak-haknya  dapat  diakui  oleh  negara. Alasan politis dan alasan ekonomis disinyalir menjadi penyebab yang mengganjal mereka. Tidak sedikit wilayah adat yang peruntukannya sudah berpindah tangan, seperti  sudah  diberikan  kepada  pemegang  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  atau  kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). contohnya seperti yang terdapat dalam UU Kehutanan, UU Pemerintahan Daerah dan UU perkebunan, kebijakan di masing- masing  instansi  pemerintah  belum  sinergis  sehingga  menciptakan  sektoralisasi. Sektoralisasi  ini  pada  akhirnya  telah  menjadikan  banyak  instansi  pemerintah mengurusi Masyarakat Hukum Adat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang keberadaan  dan hak-hak masyarakat hukum adat, yang berakibat pada kondisi masyarakat hukum adat yang terbelah-belah mengikuti pola-pola sektoralisasi instansi pemerintah.
Hambatan  pelaksanaan  Pengakuan  dan  Perlindungan  hak-hak  tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak maanyan di Kecamatan Awang jika dilihat dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  yaitu  belum  tersedianya payung  hukum  berupa  Peraturan  Daerah  Provinsi/peraturan  daerah  Kabupaten Barito  Timur.  Tahun  pada  Tahun  2018  sudah  adakan  pembahasan  mengenai peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masayarakat hukum adat di barito timur, tetapi akan kita cari lagi dimana kendala-kendala sehingga peraturan daerah yang di rencanakan tersebut tidak terealisasi . 26
25 Hasil wawancara dengan Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 November 2021
26 Hasil wawancara dengan Bapak Nursulistio selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Tanggal 26 November 2021.
Menindak  lanjuti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014 Pemerintah  provinsi  kalimantan  tengah  mengeluarkan  Buku  Pedoman  Tata  Cara Pengakuan  Keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  Provinsi  Kalimantan Tengah  (Kalteng) 27 .  Yang  merupakan  upaya  lanjutan  dari  Surat  Keputusan Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  188.44/360/2020  tentang  Pembentukan Panitia  MHA  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  untuk  panitia  mayarakat  hukum  adat pada tingkat kabupaten sebenarnya sudah ada rencana agar dibentuk, tetapi belum bisa  dilaksanakan  karena  terbentur  dengan  anggaran,  lebih  di  fokuskan  pada pembangunan  dan  keadaan  yang  sekarang  terkena  pandemi  covid-19. 28 Hal tersebut  mengakibatkan  sampai  sekarang  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah kabupaten barito timur belum ada satupun yang di inventarisasi, dan tidak ada nya pengakuan terhadap masayarakat hukum adat yang ada. Masayarakat adat dayak maanyan  kecamatan  awang  juga  kesulitan  dalam  mengupayakan  pengakuannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena kurang nya sosialisasi/ supervisi untuk bisa mempercepat pengakuan mereka.
Hambatan  yang  menjadi  terbatasnya  ruang  gerak  masyarakat  hukum  adat adalah : 29 Pertama , secara umum ruang hidup/ruang gerak  masyarakat hukum adat kini  sudah  berbenturan  dengan  berbagai  penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber daya alam yang izinnya diatur oleh undang-undang lain yang sudah berlaku. Dalam hal ini mendudukan masyarakat hukum adat di urutan untuk mendapat pelayanan setara  dengan  kelompok  masyarakat  lainnya.  terlepas  ada  atau  tidak  pengakuan legal atas keberadaannya dari benturan dengan korporasi/perusahaan yang pelan- pelan menggusur ruang hidup mereka. Kedua , syarat pengakuan terhadap wilayah adat akan kian memberatkan masyarakat adat, hambatan administrasi proses yang dimulai  dengan  identifikasi,  verifikasi,  dan  validasi  juga  dapat  menjadi  kendala apabila pemerintah daerah maupun pusat tidak memberikan petunjuk teknis yang memadai.
Berbagai permasalahan yang berkenaan dengan hak    masyarakat adat dayak maanyan tersebut sering mengalami hambatan dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini  dikarenakan  secara  external  beragamnya/perbedaan  peraturan  yang  di keluarkan  oleh  pemerintah  pusat  selain  itu  kabupaten  barito  timur  belum memberikan  pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  adat  dalam  bentuk Perda,  maupun  surat  keputusan  bupati  sehingga  masyarakat  adat  sulit melaksanakan hak ulayat yang dimilikinya, selain itu Adanya kebijakan Pemerintah yang  membuka  peluang  untuk  membuka  wilayah  perkebunan  sawit,  karet, pertambangandan  lain-lain  bagi  investor  baik  dari  Luar  Negeri  maupun  Dalam Negeri,  di  sekitar  hutan  adat  tersebut  sebenarnya  adalah  merupakan  wilayah masyarakat hukum adat yang tidak menutup kemungkinan hak atas tanah/ sungai/ hutan adat akan lenyap. tahapan pengukuhan atau penetapan keberadaan juga bisa
27 https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/pemprov-kalteng-luncurkan-pedoman-tata-cara- pengakuan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat.
28 Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Aprianto, S.H selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Tanggal 15 November 2021
29 Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Aprianto, S.H selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Tanggal 15 November 2021.
dibedakan berdasarkan cara mengaitkannya dengan tahapan kedua. Permendagri No.  52  Tahun  2014  tidak  menghubungkannya  pengukuhan  atau  penetapan keberadaan dengan tahapan pengakuan atas kewenangan. Hal ini berbeda dengan Perarturan  Menteri  Agraria  &  Tata  Ruang/Kepala  BPN  No.  9/2015  yang menempatkan  pengukuhan  atau  penetapan  keberadaan  sebagai  syarat  untuk mengakui  hak  komunal  atas  tanah.  Sedangkankan  hambatan  dari  intern  dalam pengakuan  masyarakat  hukum  adat  yaitu  sering  nya  alasan  politis  dan  alasan ekonomis  disinyalir  menjadi  penyebab  yang  mengganjal  masyarakat  hukum  adat dayak  maanyan  di  aparbatu  kecamatan  awang  dalam  memperjuangkan  hak-hak mereka, baik dari masing-masing individu maupun kelopmpok masyarakat, dengan membawa  masing  kepentingan  serta  tidak  adanya  pendampingan  agar  tidak  ada adu  domba  dan  memastikan  mereka  dapat  mengelola  hak  ulayatnya 30 Kultur masyarakat mulai berubah dengan adanya pengaruh globalisasi saat ini, masyarakat sudah  mulai  meninggalkan  cara-cara  lama  yang  bersifat  kepentin  bersama  (hak komunal) dalam mempertahankan hak atas tanah dan hutan adat, dengan demikian pengakuan  terhadap ini sudah cendrung mulai melemah. Menurut Nova Yarsina, Pemahaman  masyarakat  mengenai  hak  ulayat  belum  merata  dipahamai  oleh sebagian  masyarakat    dan  pejabat  pemerintah,  sehingga  sering  menimbulkan perbedaan pendapat mengenai status tanah ulayat. 31
Kenyataan  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tradisional  MHA pada  masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Ma’anyan  di  Kabupaten  Barito  Timur  juga menjadi sangat penting untuk dianalisis dan diteliti. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan,  Pangulu    bapak  Sugeng  (sebutan  perangkat  adat  Dayak  Maanyan) menjelaskan bahwa, saat ini masih terdapat Hak-hak tradisional dan masih diakui seperti  Tanah  Kebun,  Tanah  Tempat  Tinggal,  dan  yang  bukan  kebendaan  masih masih ada seni budaya, tari-tarian (tari giring-giring, dadas, bahalai) dan lain-lain. 32 Adapun  hak-hak  tradisional  tersebut  saat  ini  masih  dihormati  dan  diakui  oleh masyarakat  hukum  adat  Dayak  Maanyan.  Akan  tetapi  Pengulu  pun  menjelaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan sampai saat ini belum  pernah  ada  di  teliti  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  secara  yuridis  guna  mengakui  hak tradisional  MHA  masih  sebatas  pengaturan  mengenai  kelembagaan  adat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang kelembagaan adat. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang kelembagaan adat mengatur mengenai hubungan  antara  Dewan  Adat  Daerah  sampai  dengan  desa,  secara  khusus  juga mengatur 4 Kedamangan sampai dengan Pangulu dan Mantir.
Bagi masyarakat hukum adat dayak maanyan bahwa hak-hak tradisional yang melekat tidak serta merta dapat diakui dan dilindungi sebelum adanya sikap jelas
30 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hariyapu,  S.Ap,  Pj.  Kepala  Desa  Apar  Batu  kecamatan  awang, Tanggal 6 maret 2022.
31 Nova Yarsina, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukit Tinggi, Jurnal Cendiaka Hukum, 2018.
32 Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Pangulu Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021
dari pemerintah daerah-nya, Namun perlu nyata sikap pengakuan dan perlindungan hukum  terhadap  hak-hak  tradisional  MHA  ialah  berasal  dari  sikap  pemerintah daerahnya, maka dalam hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten  Barito  Timur  untuk  memperhatikannya.  Bapak  Fredy  Tangkasiang selaku  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Setda  Kabupaten  Barito  Timur  mengatakan bahwa, “ Berhubungan dengan masyarakat masyarakat hukum adat, sepengetahuan saya  yang  ada  hanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  Nomor  1  tahun 2013  tentang  kelembagaan  adat,  yang  mengatur  hubungan  Dewan  Adat  Daerah sampai  dengan  desa,  secara  khusus  juga  mengatur  4  Kedemangan  sama  dengan Pangulu  dan  Mantir. 33 Senada  dengan  ungkapan  di  atas,  Bapak  Sapta  Aprianto selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur mengatakan  bahwa,  “ Peraturan  pemerintah  daerah  yang  berhubungan dengan  masyarakat  hukum  adat  adalah  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak  Di  Kabupaten  Barito  Timur,  untuk  aturan  lain belum  ada”. 34 Tidak  berbeda,  Bapak  Forty  Rickyannou  selaku  Sekretaris  Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur mengatakan bahwa, “ ketentuan yang mengatur tentang masyarakat adat dayak maanyan yang saya ketahui, yaitu Peraturan Daerah Kalimantan  Tengah  Nomor  16  Tahun  20018  tentang  Kelembagaan  Adat  Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk  Kabupaten Barito Timur juga ada Peraturan Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  Nomor  1  Tahun  2013  yang  mengatur  mengenai Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur”. Untuk Dewan Adat Dayak juga menggunakan peraturan DAD Nomor 13 tahun 2009  yang mengatur tanah-tanah adat  dan  hak  adat  diatas  tanah  di  provinsi  kalimantan  tengah  dan  selanjut  nya diubah dengan peraturan DAD nomor 4 Tahun 2012. Peraturan DAD nomor 1 tahun 2015  tentang  pedoman  peradilan  adat  dayak  di  provinsi  kalimantan  tengah,  hal tersebut untuk kabupaten barito timur menggunakan para pemangku adat jika ada dilaksanakan sida ng adat (gamungan)”. 35 Berbeda dengan ungkapan-ungkapan di atas,  Bapak  Marinus  selaku  Ketua  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  kabupaten Barito  Timur  mengatakan  bahwa,  “ Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  di  Kabupaten Barito Timur jelas ada yang mengatur  yaitu hukum adat itu sendiri. Sebab, hukum adat  tersebut  merupakan  suatu  kesepakatan  dari  hasil  pertemuan  rapat-rapat (kajian) bersama mantir dan pangulu serta bersandar pada aturan-aturan yang baik yang turunkan oleh leluhur”. 36
Sengketa atau peselisihan terkait dengan hak masyarakat adat merupakan salah satu  persoalan  banyak  dialami  oleh  masyarakat  adat  dan  sering  terjadi  di  dalam masyarakat  adat  itu  sendiri,  antar  sesama  masyarakat  adat,  dengan  perusahaan maupun  instansi  pemerintah.  Masyarakat  adat  sangat  berkaitan  erat  dengan sumber daya alam di wilayah adatnya yang terpenting dalam hal ini berupa hutan
33 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Fredy  Tangkasiang,  S.STP  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Setda Kabupaten Barito Timur, Tanggal 12 November 2021
34 Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Aprianto, S.H selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Tanggal 15 November 2021
35 Hasil wawancara dengan Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 November 2021
36 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Marinus  selaku  Ketua  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 november 2021
adat, tanah, dan sungai yang menghidupi mereka dalam kesehariannya. Masyarakat adat  dayak  maanyan  seperti  pada  umumnya  masyarakat  adat  yang  ada  di dindonesial lebih memilih menyelesaikan setiap sengketa di luar pengadilan sebab sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu dan proses penyelesaian yang lama disamping memungkinkan terjadinya penumpukan perkara, memakan biaya yang  dikeluarkan  relatif  besar  serta  birokrasi  pengadilan  yang  berbelit-belit. Masyarakat adat dayak maanyan punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  di  wilayahnya  berdasarkan  hukum  adat  yang  dianutnya melalui musyawarah dan mufakat dan biasa nya diawali melalui pangulu maupun mantir adat. Jika dalam hal tersebut salah satu pihak tidak merasa puas/adil maka di  persilahkan  kepada  jenjang  yang  lebih  tinggi  yaitu  Damang  Kepala  Adat, Keputusan  Damang  adalah  final  dan  tidak  ada  upaya  hukum  lagi,  pada  sistem penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat  adat  maanyan,  damang  paju  sepuluh dibantu  oleh  para  pembantu  damang  (sekretaris  damang,  dan  anggota kedamangan) berkewenangan menyelesaikan sengketa diwilayah hukum adatnya. Sengketa dan perkara yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat maanyan paju sepuluh  sangat  bervariasi,  demikian  pula  dengan  sanksi  dan  putusan  yang dijatuhkan juga bervariasi. Secara umum perkara-perkara yang sering terjadi dalam masyarakat  hukum  adat  seperti  perbatasan  batas  tanah  (puruwian)    dalam masyarakat,  menambah  istri  (Ngapat  bayu  Ngamuan  Wuwungan  Rueh), perkelahian yang mengakibatkan luka/babak  belur (Bali Welum), kesalahan dalam memotong  padi  milik  orang  lain  (Nyiru Parei).    pelanggaran  hukum/Sanksi  yang dijatuhkan yang dinamakan bayar bali dan bisa juga hingga melakukan upacara adat untuk  memulihkan  keadaan  dan  keseimbangan  jika  berhubungan  dengan keseluruhan  masyarakat  adat  seperti  ngabarasih  kampung.  Dalam  menegakan hukum  adat  pada  dasarnya  perangkat  adat  menjalankan  peran  yang  mendidik, penegakan hukum didasarkan pada prinsip bahwa adanya hukum itu bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati.  Penjatuhan sanksi kepada si pelanggar bukanlah dimaksudkan  untuk  menghukumnya,  melainkan  sebagai  upaya  membuat menyadari  bahwa  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  tersebut  merupakan ”keberatan  batin”.  Penerapan  sanksi  pada  prinsipnya  dilakukan  dimuka  umum dengan  maksud  menekan  masyarakat  yang  lainnya  supaya  tidak  ikut  melakukan perbuatan melanggar hukum. 37
Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum memiliki tiga alasan utama yaitu ketaatan  karena  takut  terkena  sanksi  (compliance),  karena  takut  merusak hubungan  baiknya  dengan  pihak  penegak  hukum  (identification),  dan  keyakinan bahwa aturan-aturan hukum sesuai dengan nilai yang dianutnya (internalization). 38 Terkait  dengan  ketaatan  masyarakat  adat  dayak  maanyan    Kecamatan  Awang sampai saat ini jarang terjadi penolakan/tidak mengindahkan terhadap sanksi dan putusan yang dijatuhkan atau ditetapkan oleh Damang Paju Sepuluh.
37 Astiti. Tjok Istri Putra, Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Di  Luar  Pengadilan,  Orasi  Ilmiah,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam  Bidang  Ilmu  Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1997
38 Ali,  Ahmad.  Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori  Peradilan  (Volume  I),  Prenada  Media  Grup. Jakarta,2009
Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur  bahwa  Pernah  ada  sengketa  masyarakat  dengan  perkebunan/ pertambangan, dimana pada aat itu perusahaan memiliki HGU dan mencaplok tanah masyarakat, sehingga lahan masyarakat di kalahkan. Seperti contoh kejadian di desa janah jari ± 250 Ha tanah masyarakat tergarap. 39 Dan belum teselesaikan sampai sekarang “ konflik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta (PBS) juga terjadi  di  Kabupaten  Barito  Timur  (Bartim),  tepatnya  di  Desa  Bentot,  Kecamatan Pantangkep  Tutui  dan  Desa  Janah Jari,  Kecamatan  Awang.  Sengketa  lahan  antara warga  setempat  dengan  PT  Ketapang  Subur  Lestari  (KSL)  tak  kunjung  selesai. Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Bartim Broelalano memberikan masukan, agar  sengketa  lahan  itu  bisa  diselesaikan  secara  musyawarah,  tanpa  menempuh jalur  hukum.  Jika  pun  tidak  bisa  diselesaikan,  lanjut  dia,  alternatif  hukum  bisa ditempuh yakni melalui adat ”. 40 Hal tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mampu membuktikan dirinya sebagai entitas yang mampu menjalankan tata  negara  dan  pengurusan  sumber-sumber  agraria  di  dalam  wilayah  adatnya secara  berkelanjutan. 41 Dengan  demikian,  diperoleh  kesimpulan  dari  hasil penelitian bahwa Hak-hak Tradisonal Masyarakat Adat Dayak Maanyan Kecamatan Awang  Di  Kabupaten  Barito  Timur  belum  dilindungi  karena  pemerintah  daerah khususnya  pemerintah  daerah  kabupaten  barito  timur  sampai  saat  ini  belum mengimplementasikan  dan  menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  52  Tahun  2014  dan  dari  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah Nomor 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah  sehingga  belum  bisa  dilakukan  inventarisasi  terhadap  keberadaan Masyarakat  Hukum  adat  serta  hak-hak  tradisional  yang  melekat.  Secara  hukum telah  ada  pengakuan  hukum  terhadap  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat dayak maanyan kencamatan awang yaitu Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, tetapi  belum diatur lebih lanjut  dalam bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang diinginkan bukanlah sekedar de  jure,  sebatas  pengakuan  terbatas  secara  lisan  saja  pertama  datang  dari masyarakat  adat  itu  sendiri  dan  masyarakat  sekitar,  namun  menuntut  pada perwujudan dalam arti yang sebenarnya.
Masyarakat  adat  dayak  Maanyan  Kecamatan  Awang  seperti  pada  umumnya masyarakat  adat  yang  ada  di  dindonesia  lebih  memilih  menyelesaikan  setiap sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  mekanisme  sendiri  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  di  wilayahnya  berdasarkan  hukum  adat  yang  dianutnya melalui musyawarah dan mufakat. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## SARAN
39 Hasil wawancara dengan Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 November 2021.
40 https://kalteng.prokal.co/read/news/48222-selesaikan-sengketa-pt-ksl-lewat-peradilan-adat
41 Armansyah Dore. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan  Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Adat. Hal 31.
Melalui tulisan ini Penulis memberikan beberapa masukan yang terkait dengan Judul  mengenai  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Ma’anyan  Di  Kecamatan  Awang Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:
1.   Hendaknya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  membentuk  suatu peraturan daerah sebagai payung hukum untuk perlindungan Hak Masyarakat adat, sehingga dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.
2.   Hendaknya  Pemerintah  daerah  Kabupaten  bartim    secepatnya  melakukan sosialisasi  dan  membentuk  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat  untuk mengidentifikasi berdasarkan permohonan dari masyarakat hukum adat atau turun  langsung  kewilayah  adat  yang  ada  di  kabupaten  barito  timur  untuk kemudian  rekomendasi  diberikan  kepada  Bupati/Walikota  untuk  diterbitkan Surat  keputusan  kepala  daerah  tentang  pengakuan,perlindungan  masyarakat hukum adat beserta wilayahnya termasuk hutan adat dan hak tradisonal lain yang melekat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006 Bernard  L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , CV KITA, Surabaya, 2007
Husein Ating, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah , Yogyakarta, LaksBang PRESSIndo 2010 I  Ketut  Sudantra, Pengakuan  Peradilan  Adat  Dalam  Politik  Hukum  Kekuasaan Kehakiman , Bali, Swasta Nulus, 2016 Ronald  Z.  Titahelu, Aneka  Masalah  masyarakat  hukum  adat  dalam  pembangunan , Sleman, Deepublish, 2014 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah ,  Yogyakarta,  Kanisius, Cetakan Ke tujuh, 1993
Taqwaddin, Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh , (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.
Jawahir  Thontowi,  2013, Perlindungan  dan  Pengakuan  Masyarakat  Adat  dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
F.D  Hollemen  dalam  Jawahir  Thontowi, Pengaturan  Hukum  Adat  dan  Iplementasi Perlindungan  hak-hak  Tradisionalnya ,  Jurnal  Pandecta,  Volume  10,  Nomor  1,
Universitas Islam Indonesia, 2015
Sukirno, Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya , dimuat dalam https://media.neliti.com/media/publications/154317-ID-none.pdf
.