## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum

## Nurjannah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 80500222048@uin-alauddin.ac.id

## Ita Rukmanasari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 80500222051@uin-alauddin.ac.id

## Prades Ariato Silondae
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 80500222045@uin-alauddin.ac.id

## Rahmawati Muin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

## Abdul Wahid Haddade
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ibnuhaddade@gmail.com

## Abstract
This research aims to outline things that are prohibited in business practices both in formal law and Islamic law. This research includes library research, which uses a form of descriptive analysis. The research results show that in the law the things that are not permitted are monopoly, monopsony, market control and conspiracy. In the Islamic economic system, the cause of a transaction being haram is due to three factors, namely haram substances / haram li-dzatihi (pork, khamr, carrion, blood); haram apart from the substance / haram  li-ghairihi  (tadlis,  gharar,  ikhtikar,  bai'najasy,  usury,  maysir,  risywah);  and  the  contract  is invalid/complete (the pillars and conditions are not fulfilled, ta'alluq occurs, two in one occurs).
Keywords: Business, Law, Islamic Sharia

## A. PENDAHULUAN
Transaksi  bisnis  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aktivitas  manusia.  Namun demikian, dalam Islam, tidak semua transaksi bisnis diperbolehkan. Terdapat sejumlah larangan yang ditetapkan dalam ajaran Islam terkait dengan jenis-jenis transaksi bisnis tertentu, sebagaimana hukum dasar muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang dalam syariat Islam (Karim, 2016). Larangan-larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan moralitas dalam kegiatan ekonomi.

## Volume 20 Nomor 1, Juni 2024

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
Transaksi bisnis merupakan salah satu aspek utama kehidupan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip etika dan  hukum  yang  diatur  dalam  ajaran  agama  memainkan  peran  penting  dalam  mengatur  transaksi bisnis. Tujuan utama dari ajaran Islam dalam konteks ekonomi adalah untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. (Baikuna et al., 2024)
Pentingnya  mengenal  dan  memahami  transaksi  bisnis  yang  dilarang  dalam  Islam  memiliki relevansi yang besar dalam konteks global saat ini. Dengan adanya integrasi ekonomi yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia, umat Muslim dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip  Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang larangan-larangan dalam transaksi bisnis menjadi penting untuk menghindari  pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  agama.  Apalgi  transaksi  bisnis  sangat  sering dilakukan dalam kehidupan sehari-sehari, jika tidak memahami mengenai paraktik-praktik transaksi yang dilarang dalam Islam tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberkahan dari transaksi yang dilakukan.
Penelitian ini akan mencoba menelaah mengenai transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam. Pendekatan  ini  akan  melibatkan  penjelasan  tentang  latar  belakang  hukum  dan  etika  Islam  yang mendasari larangan-larangan  tersebut,  serta  implikasinya  dalam  praktik  ekonomi modern.  Dengan pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  larangan-larangan  ini,  diharapkan  kita  dapat memperkuat fondasi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan keberkahan dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh umat Muslim. Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  hal-hal  yang  dilarang dalam praktik bisnis baik secara hukum formal maupun syariat Islam.

## B. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian library  research ,  yang  menggunakan  bentuk  analisis deskriptif.  Studi  pustaka  ( library  research )  merupakan  bentuk  memperoleh  data  penelitian  dari Kumpulan  beberapa  sumber  seperti  buku,  jurnal,  dan  riset-riset  yang  sudah  ada  (Fadli,  2021). Penelitian ini bertujuan untuk pemahaman mengenai hal-hal yang dilarang dalam praktik bisnis baik secara  hukum  formal  maupun  syariat  Islam.  Tahapan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mendeskripsikan  mengenai  perilaku  bisnis  yang  dilarang,  perilaku  bisnis  yang  dilarang  dalam Undang-Undang, serta perilaku bisnis yang dilarang dalam syariat Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Definisi Bisnis Terlarang
Islam  adalah  agama  yang  mengatur  semua  aspek  kehidupan  untuk  mewujudkan kemashlahatan.  Ajarannya  selain  yang  bersifat  ilahiyah  juga  bersifat  insaniyah.  Mengatur  cara menjalin hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur cara berinteraksi antar sesama.  Ajaran  yang  bersifat  vertikal  berupa  ibadah  dan  ajaran  yang  bersifat  horizontal  bernama muamalah.  Ibadah  dan  muamalah  dua  hal  yang  mesti  menjadi  perhatian  dalam  rangka  meraih kehidupan yang bahagia dan sejahtera dari dunia sampai akhirat kelak.
Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas  dapat  bernilai  ibadah  jika  dilandasi  dengan  aturan-  aturan  yang  telah  disyariatkan  Allah SWT.  Dalam  dimensi  inilah  konsep  keseimbangan  kehidupan  manusia  mestinya  terjadi  yakni menempatkan  aktivitas  keduniaan  dan  keakhiratan  dalam  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan, termasuk dalam kegiatan bisnis pun harus dilandasi dengan pendangan etis/etika yang menjadi dasar transaksional antara pelaku bisnis dan customer guna mewujukan nilai ibadah dalam kehidupan dunia dan  akhirat.(Muis,  2021)  Kreteria  hukum  antara  ibadah  dan  muamalah  berbeda  dalam  hal  boleh tidaknya untuk dikerjakan. Dalam hukum ibadah orang tidak serta merta boleh melakukan kecuali ada  perintah  yang  mendasarinya.  Seperti  shalat,  puasa,  zakat  dan  haji,  umat  Islam  mengerjakanya karena  telah  jelas  adanya  perintah  agar  mengerjakan  ibadah  tersebut.  Sebaliknya  dalam  hukum bermuamalah,  semua  boleh  umat  Islam  mengerjakannya  kecuali  terdapat  larangan  ketidak bolehannya. Apabila terdapat larangan terhadap suatu bentuk interaksi, maka umat Islam tidak boleh mengerjakannya.(Karim,  2016)Mengenai  hukum  muamalah,  para  ahli  mendefinisikannya  sebagai hukum keperdataan Islam. Sekumpulan aturan Allah dan Rasul yang mengatur hubungan manusia dengan  manusia  serta  memuat  pula  tatacara  memperoleh  dan  mengembangkan  harta  benda. Ketentuan  muamalah  bersumber  pada  Al-Qur’an,  Hadits,  Ijma’  dan  Qias  serta  dengan memperhatikan  pula  metodologi  penetuan  hukum  dari  para  ulama.  Melalui  sumber  ini  terjamin kebenarannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.(Habibullah, 2018)
Melihat defenisi di atas, hukum muamalah cakupannya sangat luas sekali. Mengatur hak dan kepentingan  antar  individu  dalam  masyarakat.  Mencakup  aturan  hukum  pada  semua  sektor  usaha masyarakat. Di antara sektor tersebut termasuk bisnis pengelolaan dan pengembangan harta benda dalam  bentuk  transaksi  keuangan.  Individu  atau  organisasi  melakukan  kegiatan  bisnis  dalam menciptakan nilai produk barang dan jasa. Hasil bisnis untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin hari tuntutan kebutuhan manusia semakin meningkat. Dalam kondisi ini bermunculan bentuk dan jenis bisnis di masyarakat seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
seperti  tersebut  di  atas  mengenai  muamalah,  semua  bisnis  boleh  kecuali  ada  larangan  yang  tidak membolehkannya.  Seorang  muslim  tentu  harus  mengetahui  jenis  bisnis  yang  terlarang  agar  bisa menghindarinya.  Tidak  ada  gunanya  berpenghasilan  tetapi  bersumber  dari  bisnis  yang  tidak  halal. Akibatnya akan merugikan dan merusak keberkahan hidup sendiri.
Dalam  fiqih  muamalah  atau  yang  spesifik  buku-buku  bernuansa  ekonome  syariah  terdapat penjelasan  mengenai  bisnis  terlarang.  Ahli  fiqih  tidak  menyebutkan  secara  langsung  bentuk  dan jenisnya. Mereka menyebutkan kaedah atau rumus umum saja dan apabila salah satu unsurnya ada maka bisnis itu tergolong terlarang. Pelaku bisnis terlarang tentu saja berdosa di sisi Allah. Secara pribadi  mungkin  saja  untung,  tetapi  merugikan  pihak  lain.  Lima  hal  yang  membuat  suatu  bisnis menjadi terlarang yaitu ; Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil.
Dalam  perekonomian  Islam  telah  memaparkan  tentang  etika  yang  harus  dilaksanakan  oleh pedagang dalam melakukan aktivitas jual beli. Etika ini diharapkan menjadi pedoman bagi pedagang selain  untuk  mendapatkan  keuntungan  dunia,  juga  mendapatkan  keuntungan  akhirat.  Etika  bisnis Islam  memastikan,  baik  penjual  maupun  pembeli  akan  sama-sama  diuntungkan.  Islam  melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan aktivitas terlarang lainnya. Tetapi Islam memberikan suatu batasan hal apa saja  yang  halal  dan  haram  dilakukan  yang  dinamakan  dengan  etika.  Aktivitas  dalam  dunia perdagangan  juga  dikenal  adanya  konsep  moral  atau  konsep  etika  bisnis.  Para  pedagangn  harus menerapkan konsep moral ke semua ruang lingkup perdaganganya.
B. Perilaku Bisnis yang dilarang dalam Undang-Undang.
Negara  demokrasi  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  warga  negaranya  untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, setiap pelaku usaha harus mewujudkan persaingan  yang  sehat  dan  wajar.  Iklim  usaha  yang  sehat  dapat  mencegah  munculnya  pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Pemerintah pun mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang  tersebut  memuat  kegiatan-kegiatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku usaha.  Larangan  ini  tercantum  dalam  Pasal  17  sampai  28.  Pada  Pasal  17  hingga  24,  ada  empat kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.(Syaputra & Wahyudi, 2023)
a. Monopoli
Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 17, pelaku usaha diduga atau dianggap  menguasai  produksi  atau  pemasaran  barang  dan/atau  jasa  jika:  produk  yang

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
bersangkutan  belum  ada  substansinya  mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen dari satu pangsa pasar.
b. Monopsoni
Monopsoni merupakan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 18, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi  pembeli  tunggal  jika  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai lebih dari 50 persen dari satu pangsa pasar.
c. Penguasaan Pasar
Penguasaan pasar merupakan penguasaan satu atau beberapa kegiatan oleh satu pelaku usaha  maupun  bersama  pelaku  usaha  lain.  Dalam  Pasal  19,  kegiatan  yang  dilarang,  yaitu: menolak  dan/atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang sama  pada  pasar  yang  bersangkutan  menghalangi  konsumen  atau  pelanggan  pelaku  usaha pesaingnya  untuk  melakukan  hubungan  usaha  dengan  pesaingnya  itu  membatasi  peredaran dan/atau  penjualan  barang  dan/atau  jasa  pada  pasar  yang  bersangkutan  melakukan  praktik monopoli  terhadap  pelaku  usaha  tertentu.  Terkait  penguasaan  pasar  ini,  pelaku  usaha  juga dilarang  melakukan  pemasokan  barang  dan/atau  jasa  dengan  cara  melakukan  jual  rugi  atau menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Para pelaku usaha pun dilarang curang dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lain yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.
d. Persekongkolan
Persekongkolan merupakan usaha bersekongkol antara pelaku usaha dan pihak lain untuk mengatur  dan/atau  menentukan  pemenang  tender.  Pelaku  usaha  juga  dilarang  bersekongkol dengan  pihak  lain  untuk  mendapatkan  informasi  rahasia  terkait  kegiatan  usaha  pesaingnya. Selain itu, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan  pemasaran  produk  pesaingnya  dengan  maksud  agar  produk  tersebut  berkurang,  baik  dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu.
Tak hanya itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk menggunakan posisi  dominannya  untuk:  menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk menghalangi konsumen memperoleh produk yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas membatasi pasar dan pengembangan teknologi menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi  pesaing  untuk  memasuki  pasar  bersangkutan.  Seorang  yang  menjabat  direksi  atau

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
komisaris suatu perusahaan juga dilarang merangkap jabatan sama pada perusahaan lain. Aturan ini  berlaku  jika  perusahaan-perusahaan  tersebut  berada  dalam  pasar  yang  sama  dan  secara bersama  dapat  menguasai  pangsa  pasar  tertentu.  Pelaku  usaha  pun  dilarang  memiliki  saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama.
Terakhir,  UU  ini  juga  mengatur  larangan  terkait  penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan badan usaha. Pelaku usaha dilarang melakukan tindakan-tindakan ini jika dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## C. Perilaku Transaksi yang Dilarang dalam Islam
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  transaksi  harus  dilandasi  oleh  aturan  hukum-hukum  Islam (syariah) karena  transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakn menjadi dua yaitu transaksi halal dan haram. Hukum dasar ibadah adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang, sedangkan hukum dasar muamalah adalah segala sesuatunya dilarang kecuali yang diperolehkan.(Karim, 2016) Sehingga, sebagai umat muslim sangat penting untuk mengetahui apasaja yang dilarang dalam suatu transaksi bisnis, sehingga kita dapat melakukan transaksi bisnis sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini kita diperbolehkan untuk melakukan inovasi untuk pengembangan bisnis selam tidak melanggar aturan syariat. Dalam sistem ekonomi Islam penyebab haramnya suatu  transaksi dikarenakan oleh tiga faktor yakni haram zatnya / haram li-dzatihi , haram selain zatnya / haram li-ghairihi , dan tidak sah/lengkap akadnya.
1. Haram Zatnya
Transaksi dilarang karena objek (barang/jasa) yang ditransaksikan juga terlarang. Misalnya : minuman keras, daging babi, bangkai,  dan lainnya, jadi transaksi jual beli tersebut adalah haram, walaupun akad jual- belinya sah.(Cahyono, 2020)
﴿ اَمَّنِا َم َّرَح ُمُكْيَلَع َةَتْيَمْلا َمَّدلا َو َمْحَل َو ِرْي ِزْن ِخْلا اَم َو َّلِهُا ِرْيَغِل ِٰاللّ هِب ِنَمَف َّرُطْضا َرْيَغ غاَب َل َّو داَع َّنِاَف َٰاللّ ر ْوُفَغ َّر مْي ِح ١١٥ ﴾
Terjemahannya:
“Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  atasmu  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.” (An-Nahl/16:115)  (Al- Qur’an dan Terjemahan, 2010)

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum

## 2. Haram Selain Zatnya
a. Melanggar Prinsip “ An Taraddin Minkum ” maksudnya adalah transaksi dalam Islam harus berdasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).(Robinson, 2014) Sebagian dari ulama mengatakan “antaradin minkum” (kalian saling ridha), yang dimaksud disini  adalah  jual  beli  itu  harus  dilandasi  dengan  keikhlasan  dan  keridhaan,  artinya  tidak boleh  ada  kedhaliman,  penipuan,  pemaksaan  dan  hal-hal  lain  yang  merugikan  salah  satu pihak.(Ardhinata & Fanani, 2015)
﴿ اَهُّيَا  ي َنْيِذَّلا ا ْوُنَم ا َل ا  ْوُلُكْأَت ْمُكَلا َوْمَا ْمُكَنْيَب ِلِطاَبْلاِب َّلِا ْنَا َن ْوُكَت ة َراَجِت ْنَع ضا َرَت ْمُكْنِ م ۗ َل َو ا  ْوُلُتْقَت ُفْنَا ْمُكَسَ ۗ َّنِا َٰاللّ َناَك ْمُكِب ا مْي ِح َر ٢٩ ﴾
Terjemahannya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)(Al-Qur’an dan Terjemahan, 2010)
Para  pihak  harus  mempunyai  informasi  yang  seimbang  ( complete  information ) Assymetric information atau unknown to one party yang dalam bahasa fiqih disebut TADLIS adalah transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yakni :
1) Kuantitas, contohnya pedagang mengurangi takaran
2) Kualitas, contohnya pedagang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya
3) Harga  (ghaban),  contohnya  pedagang  menaikkan  harga  barang  di  atas  harga  pasar karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar
4) Waktu  penyerahan,  contohnya  pedagang  yang  berjanji  akan  mengirimkan  barangnya dalam dua hari padahal dia tahu bahwa hal tersebut tidak mungkin bisa dipenuhinya.
b. Melanggar Prinsip “ La Tazhlimuna Wa La Tuzhlamun ” maksudnya jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya:(Robinson, 2014) 1) Rekayasa Pasar dalam supply (Ikhtikar) , terjadi bila produsen mengambil keuntungan di atas normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk  yang dijualnya naik. Ikhtikar  terjadi  bila  syarat  di  ini  terpenuhi  yakni:  Mengupayakan  adanya  kelangkaan barang baik dengan menimbun stock atau mengenakan entry-bariers ; Menjual dengan

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
harga  yang  lebih  tinggi  pada  saat  terjadi kelangkaan  barang;  Mengambil  keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan.
2) Rekayasa  Pasar  dalam Demand  (Ba’i  Najasy), terjadi  bila  produsen  menciptakan permintaan  palsu  seolah-olah  ada  banyak  permintaan  sehingga  harga  jual  produk tersebut akan naik. Contohnya: dalam bursa saham, bursa valas, dan lainnya. Rekayasa permintan  dilakukan  dengan  menciptakan  permintaan  palsu  secara  terus  menerus seolah-olah  ada  banyak  permintaan  terhadap  suatu  produk  sehingga  harga  jual produknya  naik.  Rekayasa  permintaan  akan  mengakibatkan  harga  saham  akan  naik secara tidak normal sehingga mempengaruhi orang lain untuk membeli saham, sebab saham  yang  naik  dianggap  investor  sebagai  saham  yang  diminati  dan  likuid  (aman). Investor  yang  tadinya  tidak  mau  membeli  saham  tersebut,  akan  tertarik mengambil.(Siregar, 2017)
3) Taghrir (Gharar), adalah situasi dimana terjadi  incomplete information karena adanya ketidakpastian  dari  kedua  belah  pihak  yang bertransaksi.  Gharar  ini  terjadi  bila  kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti. Gharar juga dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu : Kuantitas, contohnya ijon; Kualitas, contohnya membeli anak sapi yang  masih  dalam  kandungan  induknya;  Harga,  contohnya  pembiayaan  murabahah rumah 1 tahun margin 20%, 2 tahun margin  40%  yang kemudian disepakati nasabah tanpa menentukan pilihannya 1  atau  2  tahun;  Waktu  penyerahan,  contohnya  menjual barang  yang 40% yang kemudian disepakati nasabah tanpa menentukan pilihannya 1 atau  2  tahun;  Waktu  penyerahan,  contohnya  menjual  barang  yang hilang yang belum jelas kapan akan diketemukan dan kapan  akan dapat diserahkan
4) Riba, dalam ilmu fiqih dikenal 3 jenis riba, yaitu :(Robinson, 2014)
a) Riba Fadl (riba buyu), yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria  kualitasnya ( mistlan  bi  mistlin ),  sama  kuantitasnya  ( sawa- an  bi  sawa-in ), dan sama waktu penyerahannya ( yadan bi yadin ). Contoh riba fadl dalam perbankan adalah dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot)
b) Riba  Nasi’ah  (riba  duyun),  yaitu  riba  yang  timbul  akibat  transaksi  yang  tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko ( al ghunmu bil ghurmi ) dan hasil usaha  muncul  bersama  biaya  ( al  kharaj  bi  dhaman ).  Riba  Nasi’ah  muncul  karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan heari ini dengan barang  yang diserahkan kemudian. Jadi al ghunmu (untung) muncul tanpa

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
adanya  al  ghurmi  (resiko),  al  kharaj  (hasil  usaha)  muncul  tanpa  adanya  dhaman (biaya); yang mana al ghunmu dan kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Contoh riba nasi’ah yaitu pembayaran bunga kredit, bunga deposito, tabungan, giro, dan lainnya.
c) Riba Jahiliyah, adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam  tidak  mampu  mengembalikan  dana  pinjaman  pada  waktu  yang  telah ditetapkan. Hal ini dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “ Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba ” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat  adalah  riba).
Contoh  riba  jahiliyah  adalah  dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.
5) Maysir (Judi). Menurut  Muhammad  Ayub,  kata  yang  identik  dengan  maisir  adalah qimar, yaitu permainan untung-untungan (game of cance) atau dapat dikatakan maisir adalah  perjudian.  Juga  dengan  Siddiqi  mendefinisikan  Judi  disebut  maisir.  Menurut Prespektif Islam maisir juga didefinisikan sebagai spekulasi atau untunguntungan, ada tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau maisir yaitu:
a) Ada taruhan harta/atau materi yang bersumber dari kedua pihak yang berjudi;
b) Terdapat  suatu  permainan  yang  digunakan  untuk  menetukan  pemenang  dan  yang kalah;
c) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.
Sehingga, maysir dapat  diartikan  dengan  memperoleh  sesuatu  dengan  mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu  yang  mengandung  unsur  taruhan,  atau  permainan  beresiko atau  biasa  disebut spekulasi.(Zulfaa, 2018)
6) Risywah (Suap-Menyuap). Risywah adalah  pekerjaan  yang  dilarang  dan  pelaku  dan penerimanya  adalah  dilaknat.  Walaupun  kadang  tampak  pemberian  suap  ini  seperti hadiah tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan permasalahan hukum atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang memberi dan yang diberi. Dalam hal pemberian hadiah adalah pekerjaan mubah yang dibolehkan, akan tetapi jika pekerjaan yang  bersifat  mubah  ini  menyebabkan  ke  arah  penyuapan  atau  menyebabkan  tidak adilnya  seseorang  dalam  menetapkan  hakhak  dan  kewajiban  atau  tidak  adil  dalam menetapkan hukum, maka hukum pemberian ini bias menjadi haram.

## Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
3. Tidak Sah/Lengkap Akadnya
Transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak  lengkap akadnya bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:(Faizal, 2017)
a. Rukun dan Syarat tidak terpenuhi
Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, yang terdiri dari 3 hal, yaitu  :  Pelaku,  bisa  berupa  penjual-pembeli,  penyewa-  pemberi  sewa,  penerima  upah- pemberi  upah.  Objek,  bisa  berupa  barang  dan  jasa.  Ijab-Kabul,  dalam  terminologi  fiqih maksudnya  adalah  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi. Berkaitan dengan kesepakatan, akad akan batal apabila terdapat:
1) Kesalahan/kekeliruan objek
2) Paksaan (ikrah)

## 3) Penipuan (tadlis)
Syarat  adalah  sesuatu  yang  keberadaannya  melengkapi  rukun.  Contohnya  adalah bahwa  pelaku  transaksi  haruslah  orang  yang  cakap  hukum  ( mukallaf ).  Bila  rukun  telah terpenuhi,  tetapi  syarat  tidak  dipenuhi,  rukun  menjadi  tidak  lengkap  sehingga  transaksi tersebut menjadi fasid (rusak) Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Keberadaan syarat juga tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, dan mencegah berlakunya rukun.
b. Terjadi Ta’alluq
Ta’aluq terjadi  bila  kita  dihadapkan  pada  dua  akad  yang  saling  dikaitkan,  dimana berlakunya akad 1 tergantung pada akad  2. Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan. Penerapan  syarat  ini  mencegah  terpenuhinya  rukun.  Dalam  terminologi  fiqih,  kasus  ini disebut dengan bai’ al-’inah.
c. Terjadi “two in One”
Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan/berlaku. Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan shafqatain fi al-shafqah, Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi: objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama. Bila salah satu saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka two in one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Contoh dari two in one adalah transaksi
Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum
lease and purchase (sewa-beli). Dalam transaksi ini terjadi gharar dalam akad, kareda ada ketidakjelasan  akad  mana  yang  berlaku:  akad  beli  atau  akad  sewa.  Karena  itulah  maka transaksi sewa-beli ini diharamkan.

## D. KESIMPULAN
Dalam  perekonomian  Islam  telah  memaparkan  tentang  etika  yang  harus  dilaksanakan  oleh pedagang dalam melakukan aktivitas jual beli. Etika ini diharapkan menjadi pedoman bagi pedagang selain  untuk  mendapatkan  keuntungan  dunia,  juga  mendapatkan  keuntungan  akhirat.  Etika  bisnis Islam  memastikan,  baik  penjual  maupun  pembeli  akan  sama-sama  diuntungkan.  Islam  melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu,  riba,  menyuap  dan  aktivitas  terlarang  lainnya.  Dalam  Undang-Undang  hal  yang  tidak diperbolehkan adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Dalam sistem ekonomi Islam penyebab haramnya suatu  transaksi dikarenakan oleh tiga faktor yakni haram zatnya / haram  li-dzatihi (babi,  khamr,  bangkai,  darah);  haram  selain  zatnya  / haram  li-ghairihi ( tadlis, gharar,  ikhtikar,  bai’najasy,  riba,  maysir,  risywah );  dan  tidak  sah/lengkap  akadnya  (tidak terpenuhinya rukun dan syarat, terjadi ta’alluq, terjadi two in one ).
Sebagai  umat  muslim  sangat  penting  untuk  mengetahui  apasaja  yang  dilarang  dalam  suatu transaksi bisnis, sehingga kita dapat melakukan transaksi bisnis sesuai dengan syariat Islam, dalam hal  ini  kita  diperbolehkan  untuk  melakukan  inovasi  untuk  pengembangan  bisnis  selama  tidak melanggar aturan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahan. (2010). Departemen Agama RI . CV Diponegoro.
Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online. JESTT , 13 (1), 47–60.
Baikuna, L., Rohmah, N. A., Yati, H. F., Anjelina, N. U., & Sujianto, A. E. (2024). Studi Kajian Uang dan Monoter dalam Sistem Keuangan Islam. Musytari , 5 (6).
Cahyono,  H.  (2020).  Konsep  Pasar  Syariah  Dalam  Perspektif  Etika  Bisnis  Islam. Ecobankers : Journal of Economy and Banking , 1 (2), 14–27. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.171 Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif. Humanika , 21 (1),  33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syari’ah. Islamic Banking :
Jurnal
Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 2 (2), 56–79. https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/32
Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis Islam , 2 (01), 25–48. https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237
Karim, A. A. (2016). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (ke-5). CV Pustaka Setia.
Muis,  B.  (2021).  Etika  Bisnis  Dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam. TAJDID:  Jurnal  Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan , 5 (1), 32–44. https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.628
Robinson.  (2014).  Dekonstruksi  Makna  Transaksi  Dalam  Akuntansi:  Suatu  Pendekatan  Idealisme Syariah Islam. BISNIS :  Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen  Islam , 2 (2), 27. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5265
Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal. Yurisprudentia , 3 (2), 70–80.
Syaputra,  F., &  Wahyudi, M. (2023).  Kegiatan  yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. At-Tabayyun , 6 (1), 12–24.
Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
, 2 (1), 1–15.