DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274

## Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor
Sri Afnitawati Rizky 1 , Alfian Prayoga Saputra 2 , Asropi 3
Fakultas Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN
* email: nengsri1509@gmail.com
Naskah diterima tanggal 27/01/2024, direvisi akhir tanggal 16/03/2024, disetujui tanggal 03/04/2024

## Abstrak
Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, permasalahan persampahan yaitu bertambahnya timbulan sampah menjadi isu kompleksitas perkotaan di Kabupaten Bogor. Pengelolaan persampahan tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi  perlu diselesaikan secara holistik dan berkelanjutan.  Penelitian ini  bertujuan  untuk menggambarkan proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, yang dikenal sebagai penta helix dalam mengurangi  jumlah  timbulan  sampah di  mulai dari  skala sumber, skala kawasan, dan skala perkotaan. Tujuan lainnya yaitu menganalisis Model Collaborative Governanve yang ideal  diterapkan dalam mengatasi  permasalahan sampah di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data melibatkan berbagai teknik, termasuk wawancara, observasi  langsung, studi lapangan, dan telaah dokumen. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probabilitas , terutama purposive sampling , yang digunakan untuk memilih narasumber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative Governance sudah berjalan cukup baik namun belum optimal, hal ini terlihat pada analisis aspek kolaboratif dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Setelah mengkaji secara deskriptif kualitatif dan melakukan observasi langsung di lapangan disimpulkan bahwa kolaborasi dan pembagian kerja antar peran pemangku kepentingan sudah terlaksana namun belum optimal. Permasalahan yang dihadapi dalam  proses  pengelolaan  sampah  masih  cukup  kompleks  sehingga  peneliti  merekomendasikan  penerapan  model  tata kelola  kolaboratif  pengelolaan  sampah  terpadu  yang  ideal  di  Kabupaten  Bogor  berdasarkan  sumber  daya  yang  ada. Peneliti menyarankan agar model tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bogor dibagi menjadi tiga tahapan pengelolaan: 1)  pengelolaan kolaboratif skala rumah tangga (sumber), 2) pengelolaan sampah kolaboratif skala kawasan (kecamatan), dan 3) pengelolaan sampah kolaboratif skala perkotaan.
Keywords: pengelolaan sampah, collaborative governance, penta helix .

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga utama ibukota negara memiliki peran strategis sebagai penyokong kegiatan pelayanan dalam skala regional (Rusmaya et al., 2018).  Letak Kabupaten Bogor juga menjadi penghubung beberapa kabupaten/kota seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan DKI Jakarta. Kondisi tersebut memunculkan berbagai dampak positif maupun negatif terhadap  kualitas  lingkungan  hidup  di  perkotaan,  seperti  persampahan  (Mahyudin,  2017). Pengelolaan  persampahan  di  Kabupaten  Bogor  terutama  pada  pusat-pusat  pertumbuhan  kota  ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi (Tampuyak et al., 2016).
Driving  force  atau  faktor  pendorong  perubahan  lingkungan  hidup  di  perkotaan,  dengan  isu kompleksitas  sampah  perkotaan  diantaranya  adalah  aspek  kependudukan  dan  perekonomian. Bagaimana  suatu  wilayah  perkotaan  melakukan  pengelolaan  lingkungan  akan  menggambarkan kualitas perkotaan tersebut. Pengelolaan lingkungan di wilayah perkotaan yang menjadi fokus utama adalah  dalam  pengelolaan  persampahan.  Bertambahnya  populasi  di  wilayah  perkotaan  akan menyebabkan  peningkatan  volume  timbulan  sampah  yang  dihasilkan,  maka  itu  harus  dibarengi
How to cite (APA Style) : Rizky, S. A., Saputra, A. P., & Asropi. (2024). Model Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Bogor. Jurnal Penelitian Pendidikan , 24(1), 12-29. doi: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
dengan strategi serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pengelolan persampahan (Tampuyak et al., 2016).
Permasalahan  sampah  perkotaan  merupakan  masalah  yang  belum  sepenuhnya  terselesaikan. Jumlah sampah di perkotaan semakin meningkat seiring dengan pesatnya urbanisasi akibat dampak pembangunan sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang
tidak terkendali dan pemekaran wilayah perkotaan (urban sprawl) semakin menambah timbulan sampah  di  perkotaan  (Rini  et  al.,  2021).  Faktor  sosial  seperti  perbedaan  struktural  kawasan pemukiman  mempengaruhi  laju  timbulan  sampah  domestik.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga mempengaruhi laju timbulan dan komposisi sampah. Gaya hidup yang berbeda pada tiap kawasan menyebabkan  perbedaan  jenis  sampah  dan  jumlah  sampah  makanan  yang  dihasilkan.  Hal  ini disebabkan oleh pendapatan yang berbeda antara pemukiman perkotaan dan perklampungan(Thoyyibah, 2023).
Tingkat kompleksitas persampahan perkotaan di Kabupaten Bogor  dianalisa dengan metode Analisa DPSIR (Driving Force – Pressure – State – Impact – Response), sebagimana digambarkan pada  Gambar  1.  Diagram  Analisa  DPSIR  permasalahan  Persampahan  Kabupaten  Bogor  2023. Diagram  analisa  DPSIR  masalah  pengelolaan  persampahan  di  Kabupaten  Bogor  menunjukkan pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Bogor  menjadi  faktor  utama  dalam  pengelolaan  persampahan. Faktor pendorong lainnya dalam perubahan lingkungan hidup di perkotaan dengan isu kompleksitas sampah perkotaan adalah kegiatan perekonomian kota tersebut.
Gambar 1. Diagram Analisa DPSIR Masalah Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bogor

## Sumber: Dokumen kajian IKPLHD Kabupaten Bogor, 2023
Kabupaten  Bogor  memiliki  karakteristik  tersendiri  sebagai  daerah  urban.  Dengan  jumlah penduduk  tahun  2022  mencapai  5.489.536  jiwa  yang  tersebar  di  40  kecamatan,  Oleh  karena  itu, penanganan masalah sampah menjadi prioritas utama yang perlu diatasi. Dengan banyaknya jumlah
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
penduduk yang dimiliki sekarang, maka jumlah timbulan sampah yang dihasilkan pun akan semakin banyak(Tampuyak et al., 2016).
Pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan dampak pada peningkatan jumlah dan variasi sampah yang dihasilkan. Pola konsumsi, gaya hidup, dan keadaan ekonomi masyarakat juga memiliki potensi untuk meningkatkan produksi sampah (Eka et al., 2023).
Aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang beragam merupakan salah satu tekanan yang dapat mempengaruhi  kualitas  lingkungan  hidup,  begitu  juga  pada  isu  kompleksitas  persampahan  ini. Keberagaman  masyarakat  dalam  bersosialisasi  dan  pemenuhan  kebutuhan  ekonominya  dapat berpengaruh  pada  pola  hidupnya  serta timbulan  dan  komposisi  sampah  yang  dihasilkan.  Aktivitas ekonomi yang tinggi tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sepanjang waktu, dengan penurunan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemic covid-19 (BPS, 2022).
Dengan  merujuk  pada  data  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten Bogor tahun 2022 terkait PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian, sektor pengelolaan sampah merupakan salah satu penyumbang PDRB terendah (Tabel 1).
Kategori PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Harga Berlaku 2017 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10,734.3 9 11,598.6 4 12,463.2 0 12,683.6 1 13,212.3 2 Pertambangan dan Penggalian 4,637.72 47,88.49 4,780.41 5,190.70 5,857.70 Industri Pengolahan 108,891. 1 118,670. 4 128,161. 9 126,763. 8 132,339. 4 Pengadaan Listrik dan Gas 330.35 353.54 363.47 347.02 380.75 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 235.48 267.31 295.6 327.1 356.46 Konstruksi 19,540.0 9 22,349.7 5 24,623.5 6 23,306.0 8 256,88.0 1 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 25,421.5 9 27,019.8 8 29,181.4 6 28,462.5 4 29,872.8 9 Transportasi dan Pergudangan 7,576.39 8,333.36 9,172.22 92,19.12 9,665.29 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,464.93 5,979.27 6,485.27 6,081.14 6,589.27 Informasi dan Komunikasi 3,628.25 3,861.62 4,116.63 5,452.47 6,002.02 Jasa Keuangan 1,052.77 1,166.59 1,306.08 1,326.91 1,444.90 Real Estate 1,596.75 1,776.07 1,961.85 2,069.75 2,293.68 Jasa Perusahaan 383.48 421.1 476.21 438.68 480 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3,214.32 3,447.09 3,603.64 3,589.47 3,677.34 Jasa Pendidikan 3,681 4,264.71 4,816.52 5,377.42 5,546.79 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,028.69 1,112.84 1,212.83 1,159.76 1,261.20 Jasa Lainnya 3,480.33 3,829.27 4,206.17 4,155.70 4,266.50 PDRB Kabupaten dengan Migas 200,897. 68 219,239. 9 237,227. 1 235,951. 3 248,934. 5
Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2022
Wilayah Kabupaten Bogor mengalami perkembangan di berbagai sektor. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) pada Tabel 1, periode 2017- 2021 di Kabupaten Bogor, sektor Industri Pengolahan mencatat nilai tertinggi, mencapai 132,339.36 miliar  rupiah  pada  tahun  2021,  diikuti  oleh  sektor  Perdagangan  Besar  dan  Eceran.  Sementara  itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mencatat nilai terendah pada
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
tahun 2021, sebesar 356.46 juta rupiah. Dari total timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 2022, sekitar 52% timbulan sampah telah tertangani dan terangkut ke Tempat  Pembuangan  Akhir/  (TPA)  (DLH  Kab.  Bogor,  2023).  Selanjutnya  sebagian  sampah  yang tidak tertangani oleh pemerintah biasanya dibakar atau dibuang ke sungai oleh masyarakat. Sebagian lagi diolah atau ditangani oleh Bank Sampah ataupun pengepul yaitu sebesar 13%. Namun demikian, terdapat resiko tinggi dibalik kegiatan pembakaran sampah, volume gas yang dihasilkan oleh sampah mencapai 20 kali lipat lebih banyak daripada emisi gas kendaraan bermotor di negara-negara maju (DLH Kab. Bogor, 2023).
Di  daerah  pedesaan,  manajemen  sampah  dilakukan  secara  tradisional  dengan  menggunakan sistem gali urug terkendali. Penyebab utamanya adalah ketersediaan lahan yang masih mencukupi untuk pembuangan sampah dengan metode ini.
Strategi  yang  efektif  dari  pemerintah  daerah  dan  stakeholder  dalam  mengembangkan  sistem pengelolaan  sampah  masih  harus  dirumuskan  agar  permasalahan  persampahan  ini  teratasi  secara optimal.  Sistem  pengelolaan  sampah  yang  baik  merupakan  upaya  dalam  mendukung  terciptanya lingkungan yang sehat (Cahya Mardhanita et al., 2021). Tingginya mobilisasi dan peningkatan jumlah penduduk serta laju pertumbuhan ekonomi tersebut mempengaruhi volume sampah yang dihasilkan setiap  hari  dan  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  kebersihan  lingkungan  di  wilayah perkotaan(Thoyyibah, 2023).

## Gambar 2. Hubungan Peningkatan Timbulan Sampah dan Jumlah Penduduk

## Sumber : DLH dan BPS Kabupaten Bogor, 2023
Berdasarkan  gambar  2.  Peningkatan  Timbulan  Sampah  terhadap  Jumlah  Penduduk  di Kabupaten  Bogor,  tercatat  perkiraan  jumlah  timbulan  sampah  per-hari  di  Kabupaten  Bogor.  Pada tahun 2020, terdapat jumlah penduduk sebanyak 4.790.247 jiwa dengan perkiraan timbulan sampah sebanyak 1.812,17 m3/hari.  Tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah penduduk sebanyak 5.427.068 jiwa dengan peningkatan perkiraan timbulan sampah dari tahun sebelumnya sebanyak 2714 m3/hari. Tahun 2022, terdapat penurunan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebanyak 5.034.287 jiwa dengan peningkatan perkiraan timbulan sampah dari tahun sebelumnya sebanyak 2.736,738 m3/hari.
Sampah adalah limbah padat sisa kegiatan manusia yang tidak dipergunakan lagi oleh manusia. Masalah sampah menjadi tanggung jawab semua masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah (Wijayanti et al., 2023). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Dalam kaitan ini,
2020 2021 2022 Jumlah Penduduk 4.790.247 5.427.068 5.034.287 Timbulan Sampah (M3/hari) 1.812,17 2.714,00 2.736,74 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 4.400.000 4.600.000 4.800.000 5.000.000 5.200.000 5.400.000 5.600.000
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
salah  satu  bentuk  penerimaan  masyarakat  untuk  berkolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah  dapat dilihat dari keberadaan bank sampah di tingkat desa atau kelurahan (Hertati & Arif, 2022).
Secara  teoritik,  isu  –  isu  terkait  persampahan  dan  pengelolaan  sampah  antara  lain  meliputi tingginya kuantitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, rendahnya tingkat pengelolaan sampah, dan terbatasnya ketersediaan tempat pembuangan akhir sampah (Wijayanti et al., 2023). Pengelolaan persampahan harus ditingkatkan, mulai dari sumbernya, dan dilakukan pengelolaan yang baik mulai dari  pembatasan  sampah,  penggunaan  kembali,  pemilahan  dan  penyediaan  tempat  sampah  yang memadai.  Isu  persampahan  merupakan  permasalahan  lingkungan  yang  seringkali  muncul.  Isu  ini tidak  dapat  diselesaikan  jika  hanya  pemerintah  saja  yang  menangani.  Banyak  pihak  yang  harus berperan dalam permasalahan persampahan ini (Indah et al., 2021).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor no. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan telah menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan persampahan. Dalam hal ini tidak  hanya  mengandalkan  pelayanan  sampah  namun  juga  ada  pengurangan  sampah.  Perubahan mendasar  dalam  berpikir  mengelola  sampah  dari  pemikiran  "mengumpulkan,  mengangkut,  dan membuang"  menjadi  pemikiran  baru  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  sampah.  Dari  sisi pengurangan sampah, sampah yang sudah dipilah dapat menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai  contoh,  sampah  dapat  dijadikan  sumber  energi,  bahan  baku  industri,  kompos,  dan  pupuk (Qodriyatun, 2014).
Salah  satu  pendekatan  yang  dapat  diterapkan  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah (Affandy et al., 2015). Pengeloaan sampah komprehensif menuju konsep Zero Waste dimulai dari hulu, di mana suatu barang yang bernilai ekonomis dapat dilihat sebagai produk potensial dari sampah yang akan dikelola. Selanjutnya pada fase hilir,  yaitu fase produk adalah fase dimana produk tersebut telah dimanfaatkan sampai pada titik di mana produk tersebut kembali menjadi sampah dan kemudian dikembalikan ke lingkungan dengan aman dan tidak menimbulkan dampak negatif (Suryani, 2014).
Peran  berbagai  pihak  dalam  pengelolaan  sampah,  juga  diatur  dalam  peraturan  daerah pengelolaan  sampah,  disebutkan  bahwa  dasar  dalam  pengelolaan  sampah  adalah  dengan membagi tugas dan peran semua pihak. Agar tercapai pengendalian dan pengelolaan sampah yang baik, maka diperlukan pihak-pihak yang terlibat, yaitu:
1. Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Non-pemerintah seperti pelaku usaha, organisasi atau lembaga swasta, LSM/Ormas media dan pelaku lingkungan.
3. Masyarakat luas.
(Devara et al., 2023)
Paradigma  pembangunan  saat  ini  tidak  lagi  bergantung  pada  peran  pemerintah  saja (government) tetapi  berkembang  menjadi  pembangunan  yang  melibatkan  para  pemangku kepentingan  (Rini et  al.,  2021) . Meskipun  pengelolaan  persampahan  merupakan wewenang  utama dari Dinas Lingkungan Hidup, namun seluruh Perangkat Daerah/Lembaga Masyarakat/ Organisasi Lingkungan Hidup, turut andil dalam pengelolaan persampahan. Dalam konteks ini tentunya konsep Collaborative  Governance dimana  pelibatan  partisipasi  dan  kolaborasi  masyarakat  serta  swasta dengan pembagian peran yang jelas dapat diterapkan (Devara et al., 2023).
Konsep Collaborative Governance saat ini merupakan kajian yang penting dan menarik dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan. Kompleksitas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dialami oleh pemerintah menuntut diterapkannya sebuah konsep yang dapat mengakomodasi integrasi  para  pemangku  kepentingan  yang  secara  bersama-sama  berkolaborasi  dan  berkelanjutan dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Ansell  &  Gash,  (2008)  menyatakan  bahwa  konsep collaborative governance merupakan respon dari kegagalan yang dialami oleh pemerintah, seperti kegagalan dalam hal implementasi dan juga munculnya politisasi dari suatu kebijakan akibat dominasi aktor tunggal
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
dalam perumusannya. Oleh karena itu pendekatan Collaborative Governance sangat relevan untuk di kembangkan.
Gambar 3. Model Collaborative Governance (Ansell And Gash, 2007)
Dalam  kerangka  collaborative  governance,  Ansell  dan  Gash  (2008)  menyoroti  bahwa kolaborasi  melibatkan  tiga  sektor  sekaligus,  meliputi  lembaga  publik  melalui  pemerintah,  sektor swasta yang mencakup bisnis, dan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dalam  konsep collaborative  governance, pemerintah  berperan  sebagai  inisiator. Collaborative governance merupakan  pelaksanaan  kebijakan  publik  melibatkan  berbagai  pihak  dari  lembaga pemerintah,  swasta,  hingga  masyarakat.  Tujuannya  adalah  untuk  mengelola  kepentingan  atau kebutuhan masyarakat secara efektif (Rini et al., 2021).
Ansell & Gash, (2008) memaparkan bahwa terdapat lima indikator dalam proses pembentukan collaborative governance yang melibatkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yaitu :
1. Face to face dialogue (dialog tatap muka)
Pada tahap dialog tatap muka, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi perencanaan dan implementasi harus menjalin kepercayaan, menghormati satu sama lain, saling memahami, dan berkomitmen pada kerjasama ini, sebagaimana disebutkan oleh Ansell & Gash, (2008). Tahap dialog tatap muka ini dianggap sebagai langkah awal yang sangat krusial dalam kerjasama tersebut.
2. Trust Building (membangun kepercayaan)
Kepercayaan memiliki peran krusial dalam kerjasama, karena tidak hanya melibatkan proses tawar-menawar, tetapi juga membangun kepercayaan antara setiap pemangku kepentingan terlibat. Terbentuknya kepercayaan tidaklah instan, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama, namun nilai  kepercayaan  ini  sangat  vital  dalam  membangun  kolaborasi  yang  berkelanjutan  dalam  jangka panjang.
3. Commitment to The Process (komitmen terhadap proses)
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
Langkah-langkah dalam proses membangun keyakinan bahwa negosiasi merupakan metode terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu diikuti  dengan  komitmen  yang  bersifat  transparan  dan  adil  dari  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam praktiknya.

## 4. SharedUnderstanding (saling memahami)
Dalam suatu proses kolaboratif, stakeholders pada suatu titik memerlukan pengembangan pada pemahaman bersama terkait pencapaian kolektif. Pemahaman bersama ini merupakan upaya untuk menyelaraskan pemahaman mengenai pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi.
5. Intermediate Outcome (hasil akhir yang dicapai)
Pada  fase  ini,  diinginkan  tercapainya  kesepakatan  mengenai  tujuan  akhir  dalam  kolaborasi. Proses perencanaan dan penentuan hasil akhir bertujuan membangun kepercayaan dan komitmen di antara stakeholders, sehingga setiap pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sungguh- sungguh untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
Sementara  itu  konsep  kolaborasi  dalam  model penta  helix merupakan  pengembangan  dari model sebelumnya. Konsep ABCGM, yang mencakup Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media, mulai diidentifikasi sebagai model penta helix (Kelvin et al., 2022). Kolaborasi dalam konsep penta  helix sendiri  juga  merupakan  salah  satu  kunci  untuk  membangun  sinergi  untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah terpadu (Kelvin  et  al.,  2022).  Hal  ini  dapat  menjadi  upaya  baru  bagi  pemerintah  Kabupaten  Bogor  untuk melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  sampah  di Kabupaten Bogor.

## Gambar 4. Model Collaborative Governance
Berdasarkan  latar  belakang,  teridentifikasi  permasalahan  yang  muncul  dalam  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Bogor.  Kondisi  menunjukkan  bahwa  permasalahan  sampah  di  Kabupaten Bogor  masih  sangat  perlu  perhatian  dalam  hal  pengelolaan  sampah  yang  sampai saat  ini  sebagian besar  masih  menggunakan  metode  penanganan  yaitu  kumpul,  angkut  dan  buang.  Dimana pengurangan  sampah  melalui  bank  sampah  atau  pengepul  belum  optimal.  Dengan  kata  lain pengelolaan  sampah  di  tingkat  rumah  tangga  belum  menggunakan  praktik  3R  (Reduce,  Reuse, Recycle).  Upaya-upaya  strategis  yang  dilakukan  dalam  mengintegrasikan  dan  mensinergikan
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
pengelolaan  sampah  dengan  para  pemangku  kepentingan  belum  menunjukkan  penyelesaian permasalahan yang signifikan. Sehingga dibutuhkan strategi yang lebih efektif dalam penyelesaian masalah pengelolaan persampahan ini
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan  masalah penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  Collaborative  Governance  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bogor pada saat ini?
2. Bagaimana  upaya  meningkatkan  implementasi  Collaborative  Governance  dalam  pengelolaan sampah  dan  konsep  ideal  dari  model  Collaborative  Governance  dalam  pengelolaan  sampah  di Kabupaten Bogor?
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Memahami  pelaksanaan  Collaborative  Governance  dalam  menerapkan  kebijakan  pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bogor.
2. Menyusun  strategi  untuk  meningkatkan  praktik  Collaborative  Governance  dalam  pengelolaan sampah, serta merancang model ideal Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah yang diimplementasikan di Kabupaten Bogor.

## METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Bogor,  yang  memiliki  wilayah  seluas  ±  298.620,26  ha, secara geografis terletak pada posisi 6º 18'0” Lintang Utara (LU) - 6º 47'10” Lintang Selatan (LS), serta  106º  23'  45”  -  107o13'30”  Bujur  Timur  (BT).  Telaah  dokumen  data  persampahan  di  SKPD terkait,  wawancara  mendalam  dan  kunjungan  ke  beberapa  Bank  Sampah  di  Kabupaten  Bogor dilaksanakan selama 15 hari pada Bulan Nopember 2023.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  didapatkan menggunakan teknik  wawancara,  observasi  langsung, studi lapangan dan telaah dokumen. Narasumber yang diwawancara adalah pemangku kepentingan dari  SKPD  terkait  (Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Bappedalitbang), stakeholder (Asosiasi  Bank Sampah  Indonesia  dan  Pelaku  Bank  Sampah) dan  masyarakat  (Kampung  Ramah  Lingkungan) . Metode pemilihan responden dalam penelitian ini adalah purposive sampling , karena peneliti perlu memilih  narasumber  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Metode Analisis Data
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran, deskripsi, atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian kualitatif, informasi atau data bersifat deskriptif dan dapat berupa gejala, peristiwa, dan kejadian yang dianalisis dalam bentuk kategori. Proses analisis data melibatkan tiga komponen  utama,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi. Adapun  uji  kredibilitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  meningkatkan  ketekunan, menggunakan triangulasi data, dan melibatkan member check (Augina, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara mendalam dengan stakeholder, observasi langsung, studi lapangan dan telaah  dokumen  terkait,  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Bogor masih berfokus utama pada bagaimana proses pendistribusian sampah dari sumber ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Pengelolaan sampah dari segi pengurangan residu sampah belum efektif pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  Dinas  Lingkungan  Hidup  mendorong  pengurangan  sampah  atau
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
reduksi  sampah  langsung  di  sumbernya      melalui  berbagai  metode  atau  mendaur  ulang  sampah menjadi barang bernilai ekonomis.
Dalam praktiknya kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor sudah terlaksana namun belum optimal. Salah satu optimalisasi yang terus dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi masyarakat, adalah kegiatan Bank Sampah. Bank  Sampah  ini  merupakan  elemen  yang  efektif  dalam  sistem  pengelolaan  sampah  untuk mengurangi residu sampah. Bentuk partisipasi yang ada saat ini berupa sedekah sampah, menabung sampah, atau mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Untuk peningkatan nilai  ekonomi  dari  sampah  yang  di  daur  ulang,  partisipasi  masyarakat  adalah  dalam  kegiatan Kampung Ramah Lingkungan (KRL).

## Collaborative Governance Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bogor
Dari hasil penelitian praktik kolaborasi pengelolaan sampah pemangku kepentingan yang telah dilakukan di Kabupaten Bogor, indikator yang di analisis yaitu partisipasi masyarakat, kemitraan, dan jejaring pemangku kepentingan.
a.  Analisis Aspek Partisipasi Masyarakat
Menurut  Koesrimardiyati  (2011),  sebagaimana  dikutip  oleh  (Suryani,  2014),  pengelolaan sampah  berbasis  masyarakat  dapat  berlanjut  secara  berkelanjutan  jika  terjadi  perubahan  perilaku warga  yang  secara  mandiri  mengelola  sampahnya.  Hal  ini  perlu  didukung  oleh  pengorganisasian masyarakat yang berfokus pada perempuan di tingkat komunitas, di mana salah satu unitnya adalah setingkat  Rukun  Warga  (RW).  Prinsip  kesetaraan  hak  dan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 6 Tahun 2016. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memiliki keterkaitan  yang  erat  dengan  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  yang lebih  efektif, yang  mencakup pengurangan timbulan sampah dan peningkatan daur ulang sampah(Indah et al., 2021).
Peran serta masyarakat terimplementasi dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran dan masukan, penyampaian informasi serta aksi nyata yang medukung pengelolan sampah. Masyarakat berperan dengan tujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
Upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  manajemen  sampah  secara  menyeluruh dilakukan  melalui  tindakan  sosialisasi,  bimbingan,  dan  pendampingan  dalam  praktik  pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengelolaan sampah berbasis 3R ini merupakan usaha untuk mereduksi sampah dari sumbernya sehingga sampah yang disalurkan ke TPS/TPA berkurang (Permana et al., 2022). Partisipasi masyarakat juga terlihat dari usaha dalam mendorong terbentuknya Bank Sampah pada tingkat RT/RW agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan terpadu. Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  ini,  terlihat  dari  aktifitas  pemilahan  dan pemanfaatan sampah serta berusaha mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPS/TPA.
Sebaran partisipasi masyarakat di Kabupaten Bogor terkait pengelolaan sampah yang ada saat ini dapat dikatakan sudah saat ini sudah memuaskan, tetapi masih belum mencapai tingkat optimal. Jumlah masyarakat yang berperan sebagai pengolah sampah domestik dengan praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle)  masih butuh pembinaan dari pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan  hasil  analisa  telaah  dokumen  pada  tahun  2021  lalu,  timbulan  sampah  di  Kabupaten Bogor mencapai kurang lebih 2.690 ton/hari. Dari jumlah tersebut,  tercatat sebanyak 1.041 ton/ hari terangkut ke TPA (aspek pelayanan sampah) dan 357 ton/ hari tertangani oleh Bank Sampah (aspek pengurangan sampah).
Dari aspek penanganan sampah, peningkatan jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan meskipun peningkatannya masih berskala kecil.  Penyebabnya  adalah  fokus  penanganan  sampah  utamanya  masih  di  wilayah  perkotaan,
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
terutama di ibu kota kecamatan, sementara itu sebagian besar sampah masih dikelola secara mandiri oleh  masyarakat,  baik  melalui  pengelolaan  Tempat  Pembuangan  Sampah  3R  (Reduce,  Reuse, Recycle) maupun Bank Sampah.
Bentuk  implementasi  dalam  pengurangan  sampah  yang  diwujudkan  oleh  masyarakat  dalam berbagai kegiatan pencegahan atau kegiatan reduksi sampah pada sumbernya. Upaya dimaksud antara lain  mengupayakan  habisnya  makanan  di  tingkat  rumah tangga,  mengurangi  kebiasaan  mengemas makanan, mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja,  melakukan kegiatan memungut sampah, serta melakukan kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya.

## b.  Analisis Aspek Kemitraan
Pemerintah  Kabupaten  Bogor  terus  berusaha  mendorong  masyarakat  untuk  aktif  dalam pengelolaan  sampah  dengan  teknik  reduksi  sampah  di  tingkat  domestik  melalui  sosialisasi pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui program – program kemitraan. Salah satu bentuk peran masyarakat terkait pengelolaan sampah ini adalah pembentukan Bank Sampah di dalam kelompok  -  kelompok  masyarakat  yang  teredukasi  dalam  program  Kampung  Ramah  Lingkungan (KRL).
Peran  serta  masyarakat  lainnya  yang  teridentifikasi  serta  mendukung  proses  pengelolaan sampah  yaitu  Satuan  Tugas  Lingkungan  Hidup,  Program  Kampung  Iklim  (Proklim),  dan  Sekolah Adiwiyata.
Data  inventarisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Bogor mengindikasikan bahwa jumlah unit Bank Sampah yang terbentuk telah mencapai 510. Dari jumlah tersebut,  sebanyak  312  unit  (61%)  Bank Sampah  masih aktif.  Keberadaan  Bank  Sampah  ini  telah memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  mengurangi  beban  produksi  sampah  di  wilayah tersebut.
Bentuk  kemitraan  lainnya  yang  telah  terbentuk  adalah  kesepakatan  mengenai  pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sistem pengolahan  sampah  di  TPA  Galuga.  Kerjasama  ini  melibatkan  Pemerintah  Kota  Bogor  terkait pengolahan sampah di lokasi yang sama, yaitu TPA Galuga. Aspek kerjasama mencakup perencanaan sistem  pengelolaan  sampah,  penanggung  jawab  pengolahan  sampah,  dan  aspek  teknis  lainnya. Kolaborasi  pengelolaan  sampah  bersama  Pemerintah  Kota  Bogor  diharapkan  dapat  mengatasi berbagai  jenis  sampah  di  wilayah  kota  dan  kabupaten  Bogor.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  dan Kabupaten Bogor bersama-sama bekerja sama dengan Plastic Energy untuk pengolahan sampah di TPA  Galuga.  Pemkab  Bogor  memberikan  dukungan  terhadap  rencana  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  untuk  mendirikan  fasilitas  pengolahan  sampah  plastik  menjadi  biodiesel  di  Tempat Penampungan Akhir (TPA) Galuga. Perlu kejasama dengan berbagai pihak agar rencana pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Pendampingan dari instansi pembina Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada anggota masyarakat secara masif mulai dilakukan di Kabupaten Bogor sekitar tahun  2021.  Pendampingan  dimaksud  adalah  sosialisasi  dalam  hal  penanganan,  pelayanan  dan pengurangan sampah.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  pemerintah,  yang  diwakili  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup,  bekerja  sama  dengan  Asosiasi  Bank  Sampah  Indonesia  (ASOBSI).  Asobsi merupakan  salah  satu LSM  di  bidang    lingkungan  hidup  yang  berfokus  pada  pengelolaan  sampah yang  di  kelola  pada level  rumah  tangga. Dimana  pengelolaan  sampah  dilakukan  pada  sumbernya. Dalam  praktiknya,  Asobsi  memberikan  saran  dan  masukan  kepada  pemerintah  Kabupaten/  kota tentang  pengelolaan  Bank  Sampah.  Asosiasi  Bank  Sampah  Indonesia  (ASOBSI)  berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. tentang tata kelola Bank Sampah. Bentuk kolaborasi yang dibangun dalam praktik pengurangan sampah dapat dilihat pada Gambar 5, dimana  Asobsi  berperan sebagai kolaborator.
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274

## Gambar 5 . Praktik Kolaborasi Pengurangan Sampah
Dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bogor  No.88  Tahun  2018  dijelaskan  bahwa  kebijakan  dan strategi  nasional  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  rumah  tangga  yang selanjutnya disebut Jakstrada, adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  rumah  tangga  tingkat  daerah  yang  terpadu  dan berkelanjutan.  Dalam  Jakstrada  termuat  target  pengurangan  sampah  di  Kabupaten  Bogor  adalah sebesar 30% dan penanganan sampah 70 % pada tahun 2025 (Indonesia Bersih). Selain itu, seperti telah dijelaskan sebelumnya program Bank Sampah merupakan bentuk kemitraan yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai sektor utama dalam pengelolaan sampah, baik dari segi regulasi maupun operasional.

## a. Analisis Aspek Jaringan
Sistem jaringan masyarakat terpadu dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan masyarakat yang memahami  program-program  pengelolaan  sampah,  di  Kabupaten  Bogor  adalah  program  Kampng Ramah  Lingkungan  (KRL).  Berkembangnya  kelompok-kelompok  pengelola  sampah  di  dalam program KRL memberikan harapan baru bagi keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor yang tidak hanya berfokus pada proses pengangkutan saja, namun lebih kepada proses pengurangan sampah dari sumbernya. Proses pengurangan sampah ini juga
Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup  dalam  membentuk  jejaring  pengelolaan  sampah  melalui  program  KRL.  Berdasarkan  hasil observasi  lapangan,  sosialisasi  dan  pendampingan  dalam  mengembangkan  jejaring  masih  belum optimal.  Pelaksanaan  kegiatan  masih  berjalan  secara  swadaya.  Oleh  karena  itu  proses  diseminasi program ini harus terus dilakukan baik melalui media online seperti facebook, twitter, instagram, dan website, dan juga  sosialisasi secara offline.
Banyak upaya dan strategi yang masih perlu dikembangkan untuk mewujudkan jaringan pengelolaan sampah  kolaboratif  di  Kabupaten  Bogor.  Diantaranya  optimalisasi  program  melalui  media  online, publikasi  offline,  pelaksanaan  Focus  Group  Discussion  (FGD)  pengelolaan  sampah,  pembentukan dan  pengembangan  komunitas  pengelola  sampah,  pengorganisasian  relawan  sampah/  Satgas Lingkungan Hidup.

## Strategi implementasi pengelolaan sampah terpadu dan model Collaborative

## Governance Pengelolaan sampah yang ideal diterapkan di Kabupaten Bogor.
Strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  menjadi  penghambat  dalam Collaborative  Governance  Pengeloaan  Sampah  di  Kabupaten  Bogor  adalah  dengan  pendekatan Ansell & Gash, (2008). Kegagalan dalam proses kolaborasi sebagian besar terlihat pada kondisi awal sebelum  kolaborasi  terjadi,  dimana  sering  terjadi  perbedaan  cara  pandang  atau  pemahaman  antar pemangku  kepentingan.  Seringkali  cara  pandang  ini  dipengaruhi  oleh  pengalaman  yang  dialami pelaku, sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
terdapat beberapa faktor yang dapat memotivasi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, yaitu insentif, saling ketergantungan, kepercayaan, dan tujuan kolaboratif (Ansell & Gash, 2008).
Pengembangan  serta  akselerasi  dalam  upaya  dan  strategi  pembangunan  jejaring  kolaboratif pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor masih harus terus dilakukan. Dengan mempertimbangkan bahwa kolaborasi yang sudah ada  masih belum optimal, serta masih tingginya volume sampah yang diangkut  dari  TPS  ke  TPA  di  Kabupaten  Bogor,  maka  penulis  mencoba  mengidentifikasi  model Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor sebagai berikut :
Gambar 6.  Model Collaborative Governance Pentahelix Pengelolaan Sampah di Kab. Bogor Salah  satu  strategi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pengelolaan  persampahan  adalah melalui pengelolaan sampah terpadu berbasis collaborative governance . Collaborative Governance dalam  pengelolaan  sampah  terpadu  menggunakan  model Penta  helix ,  artinya  unsur-unsur  yang terlibat  adalah  lintas  sektor,  mulai  dari  pemerintah,  masyarakat/komunitas,  dunia  usaha  (swasta), akademisi dan media.
Berdasarkan model Collaborative Governance pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa strategi dan kontribusi stakeholder dalam  berkolaborasi  merupakan  hal  yang  penting.  Tiga  Aspek  kolaborasi pentahelix partisipasi masyarakat, kemitraan dan jaringan (network) harus bersinergi dan terlaksana dalam  proses  implementasi Collaborative  Governance Pengelolaan  Persampahan  di  Kabupaten Bogor. Ketiga aspek tersebut terlaksana dan selaras dengan kelima aktor kolaborasi penta helix yaitu pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media.
Gambar 7. Model Kolaborasi Pengelolaan Sampah Skala Regional
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
Berdasarkan  model  pada  Gambar  7,  perumusan  strategi  dan  kontribusi  stakeholder  dalam berkolaborasi, terbagi dalam 3 (tiga) tahapan model kolaborasi. Tahapan kolaborasi dimaksud yaitu dengan penanganan sampah di awal pada skala sumber utama dan optimalisasi reduksi sampah pada skala  rumah  tangga/pemukiman,  menerapkan  model  pengelolaan  sampah  paradigma  baru  skala pemukiman untuk mengurangi sampah secara progresif melalui pengelolaan sampah yang benar dan pengurangan  sampah/  bank  sampah  untuk  mengendalikan  jumlah  sampah  yang  dikirim  ke  TPA (Permana et al., 2022). serta membangun atau mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kawasan/ kecamatan. Selanjutnya pengelolaan sampah skala perkotaan yang berfokus pada  sistem  pengolahan  sampah  menjadi  energi  terbarukan  di  TPST  dan  TPA.  Salah  satu  sistem pengolahan  sampah  di  TPST  ataupun  TPA  adalah  Pengolahan  sampah  menjadi  energi  terbarukan dengan menggunakan fasilitas RDF ( Refused Derrived Fuel ). Untuk membangun TPST ataupun TPA yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah yang menghasilkan energi terbarukan, tentunya juga dibutuhkan peran investor (swasta dan dunia usaha) untuk ikut berkolaborasi.
Metode lain yang dapat diadopsi dalam pengelolaan sampah adalah pendekatan Collaborative Governance  menurut  Ansell  &  Gash,  (2008).  Dalam  konteks  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten Bogor,  penelitian  ini  mengadopsi  model Collaborative  Governance Ansell  &  Gash,  (2008),  yang mencakup kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif.
Ansell  &  Gash,  (2008)  juga  menganalisis  bagaimana  kolaborasi  antar  pihak  termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM terbentuk. Tahapannya sangat bergantung pada bagaimana proses  kolaborasi  yang  dimulai  dengan  komunikasi,  pembangunan  kepercayaan,  komitmen,  dan berbagi pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai, menjadi elemen utama dalam model ini. Sementara itu, kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif diidentifikasi sebagai faktor pendukung yang dapat secara signifikan berkontribusi dalam memperkaya proses kolaboratif. (Setiawandari,  2023).  Model  kolaborasi  ini  juga  dipilih  dalam  analisa  pengelolaan  sampah  di Kabupaten Bogor karena memberikan gambaran rinci bagaimana proses kolaborasi dilakukan secara siklus  dan  berkelanjutan.  Model  ini  melibatkan  aktivitas  kepemimpinan,  kepercayaan  di  antara pemangku kepentingan, komitmen bersama, dan struktur kelembagaan sebagai komponen utamanya. sebelum melakukan kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah Hal ini merupakan ciri dari praktik tata kelola kolaboratif. Lebih lanjut, Kabupaten Bogor memerlukan kerja sama pemerintah dan non- pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan  pengelolaan  sampah  baik  dari  sisi  pelayanan, penangannan  dan  juga  pengurangan.  Pada  prinsipnya  praktik  kolaborasi  ini  bertujuan  untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. yang berkelanjutan.

## Kondisi Awal
Kondisi  ini  dapat  diartikan  sebagai  awal dari  kerjasama  dan  sebagai  jalan  terjalinnya  proses kerjasama antar pihak. Menurut Ansell & Gash, (2008), kondisi awal di atas didasarkan pada  tiga indikator  :  ketidakseimbangan  sumber  daya  dan  pengetahuan  di  antara  aktor  yang  berkolaborasi, keberadaan  dimensi  insentif  yang  terdefinisi  dengan  jelas,  dan  hambatan  kerjasama  pemangku kepentingan merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  stekholder  dan  pemangku  kepentingan  didapatkan informasi  bahwa  faktor  pendorong  keterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam  proses  kolaborasi adalah  karena  ketidakmampuan  masing-masing  peserta  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  ada. Pemerintah  Kabupaten  Bogor  tidak  bisa  mengatasi  permasalahan  persampahan  di  daerahnya  jika hanya  bergerak  sendiri.  Sampah  adalah  tanggung  jawab  bersama.  Hal  –  hal  yang  membuat permasalahan  persampahan  tidak  ideal  jika  diselesaikan  hanya  oleh  pemerintah  saja  diantaranya adalah bertambahnya kesulitan dalam pengelolaan sampah, peningkatan kecenderungan masyarakat untuk  membuang  sampah  secara  ilegal,  dan  kurangnya  lahan  hijau  di  kawasan  pemukiman merupakan  tantangan  yang  semakin  meningkat.  Hal  ini  menyebabkan  meningkatnya  polusi  udara (Gas Rumah Kaca/GRK dari sektor persampahan)  dan masalah banjir. Ketimpangan sumber daya
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
dan  pengetahuan  terlihat  dari  sangat  sedikitnya  masyarakat  yang    memiliki  keterampilan  dalam melakukan  pengelolaan  sampah.  Rendahnya  sumber  daya  manusia  dimana  belum  memiliki keterampilan dalam mengelola sampah, serta  ketersediaan sarana dan prasarananya masih kurang.
Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  sampah  melibatkan  peran  sebagai  pembuat  kebijakan, pengawas,  dan  penyedia  sarana  serta  prasarana  yang  diperlukan.  Untuk  menjalankan implementasinya, pemerintah memerlukan dukungan aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

## Design Kelembagaan
Desain kelembagaan mengacu pada peraturan yang ada. Pendekatan kemitraan Ansell & Gash, (2008) didasarkan pada seperangkat prinsip dan praktik, ditandai dengan manajemen yang transparan. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan yang menjadi dasar dalam kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor. Sesuai dengan  Molla  (2006)  dalam  (Eka  et  al.,  2023),  regulasi  merupakan  kewenangan  yang  diberikan kepada  suatu  lembaga  atau  organisasi  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  kegiatan  di  wilayah hukumnya.

## Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan  fasilitatif  merupakan  unsur  kunci  dalam  Collaborative  Governance.  Dalam buku  harian  mereka,  (Ansell  &  Gash,  2008)  menulis,  “Kepemimpinan  sangat  penting  untuk menetapkan dan memelihara aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, mendorong dialog,  dan  mengeksplorasi  kepentingan  bersama.”  Pemanfaatan  kepemimpinan  bertujuan  untuk memberdayakan  dan  menggerakkan  pemangku  kepentingan  agar  dapat  meningkatkan  proses kolaboratif.
Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab akan menghasilkan proses kolaborasi yang sukses.
Kepemimpinan fasilitatif di Kabupaten Bogor sudah menggadopsi prinsip – prinsip kolaborasi namun belum sepenuhnya terimplementasi dengan efektif. Hal ini dicirikan dengan adanya edukasi yang berkelanjutan dan pendampingan dari pemerintah pada peroses aktifitas Bank Sampah, KRL, Satuan Petugas Lingkungan Hidup, pengelola TPST dan lainnya di lingkup Kabupaten Bogor.

## Proses Kolaborasi
a) Face to face dialogue (dialog tatap muka)
Ansell  &  Gash,  (2008)  menyatakan  bahwa  langkah  awal  dalam  tata  kelola  kolaboratif melibatkan  interaksi  tatap  muka  antara  pemangku  kepentingan  yang  berbeda.  Tahap  ini  dianggap sebagai  elemen  paling  krusial  karena  membantu  membangun  kepercayaan,  saling  menghormati, pemahaman,  dan  komitmen  terhadap  seluruh  proses.  Tahapan  kolaborasi  meliputi  tahap  pra- negosiasi, tahap negosiasi dan pelaksanaan rencana.
Implementasi  interaksi  tatap  muka  dalam  tata  kelola  kolaboratif  pengelolaan  sampah  di Kabupaten Bogor dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti focus group discussion (FGD) terkait penjaringan isu – isu persampahan, sosialisasi pengurangan sampah dan oparasional Bank Sampah, Rapat Koodinasi ASOBSI, dan Rapat perumusan pembangunan TPST Zonasi per kecamatan. Dialog tatap  muka  ini  bertujuan  untuk  bertukar  informasi,  kesamaan  tujuan  dan  saling  pengertian  dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah.
Pertemuan  tatap  muka  disarankan  untuk  sering  diadakan  dengan  berbagai  pemangku kepentingan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Bogor.  Tata kelola  kolaboratif  yang  efektif  hanya  dapat  dicapai  dengan  mengadakan  pertemuan  tatap  muka. Rekomendasi ini didasarkan pada teori Meyer dan O'Toole Jr. (2002) yang disajikan dalam penelitian oleh (Idris, 2022). Menurut teori ini, kesuksesan program ditekankan pada proses kolaboratif antar organisasi yang memerlukan kerjasama.
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274

## b) Trust Building (Membangun Kepercayaan)
Proses membangun kepercayaan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dilakukan melalui  komunikasi  formal  dan  informal  yang  intensif.  Komunikasi  formal,  termasuk  dalam koordinasi  pelaksanaan  pengelolaan  sampah.  Format  komunikasi  informal  saat  ini  diatur  melalui media sosial. Komunikasi yang sering  ini memperkuat kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi.
Pelaksanaan koordinasi berupa sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah dengan metode 3R dilakukan oleh aktor-aktor kolaborasi yang bekerja sama dengan masyarakat lokal.  Membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan juga dapat dilakukan  melalui  penerapan  transparansi.  Bentuk    transparansi  ini  adalah  pelaporan  kinerja  yang dilakukan dalam kegiatan pertemuan tatap muka. Transparansi ini memfasilitasi kolaborasi.  Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Pratolo  (2008)  dalam  (Eka  et  al.,  2023),  bahwa  keterbukaan  informasi organisasi  kepada pemangku kepentingan memainkan peran penting, karena informasi ini merupakan sarana penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami kebijakan. organisasi yang memantau aktivitasnya.
c) Commitment to the Process (Komitmen terhadap Proses)
Keberhasilan  suatu  kegiatan  tidak  dapat  dicapai  tanpa  adanya  komitmen  yang  tinggi  dari pelakunya terhadap proses pelaksanaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi masalah ketika kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan Ansell & Gash, (2008). Selain itu, keterlibatan sebenarnya adalah keyakinan bahwa tata kelola kolaboratif menguntungkan setiap pihak dan kepentingan publik.
Inisiatif yang lahir dari proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah bermula dari kebutuhan    masing-masing  pemangku  kepentingan  yang  berkolaborasi.  Adanya  kepentingan  dari setiap actor kolaborasi tersebut menimbulkan upaya yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang  ada.  Dalam  upaya  mengurangi  jumlah  sampah  yang  berakhir  di  TPA  Galuga,  dilakukan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien serta menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sungai dan jalan agar bebas dari sampah. Dengan demikian, dalam kolaborasi ini, para pihak yang terlibat menunjukkan komitmen yang kuat berdasarkan kepentingan masing-masing.
d) Shared Understanding (saling memahami)
Ansell & Gash, (2008) menyatakan bahwa pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang  seragam  mengenai  kolaborasi,  termasuk  visi,  misi,  tujuan  yang  terdefinisi  dengan  jelas,  dan penyesuaian  terhadap  inti  permasalahan.  Bustomi  et  al.,  (2022)  menambahkan  bahwa  pada  tahap tertentu  dalam  proses  kolaborasi,  penting  bagi  pihak-pihak  terlibat  untuk  mengembangkan pemahaman bersama tentang pencapaian yang dapat diraih secara bersama-sama. DLH Kabupaten Bogor, ASOBSI, KRL, dan TJSL BUMN merupakan pemangku kepentingan yang telah mencapai pemahaman yang seragam, memahami visi dan misi kolaborasi, serta peran masing-masing dalam proses kolaborasi. Mereka juga memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kolaborasi, yaitu mengurangi volume sampah melalui praktik pengelolaan sampah yang efektif.
Upaya  yang  dilakukan  antar  aktor  adalah  menumbuhkan  rasa  saling  pengertian  melalui koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat mitra dan masyarakat yang belum memahami secara seragam mengenai pentingnya  pengelolaan sampah di sumbernya  dan  dampak membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam proses pengelolaan sampah kolaboratif di Kabupaten Bogor dalam mengubah pemahaman dan pola  pikir  masyarakat  setempat.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  disebabkan  masih  minimnya peran pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi.
e) Intermediate Outcome (hasil akhir yang dicapai)
Ansell & Gash, (2008) menegaskan bahwa kemajuan interim (progress) adalah bukti konkret dari kolaborasi yang berhasil. Tahap ini menjadi esensial untuk membangun momentum yang dapat menjaga berlanjutnya proses kolaborasi yang berhasil. Dengan merujuk pada teori dan hasil temuan lapangan  seputar  kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan,  terlihat  penurunan  signifikan  dalam volume sampah di Kabupaten Bogor, terbukti dengan berkurangnya pembuangan sampah ilegal yang
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
berpotensi  memperpanjang  umur  TPA  Galuga.  Meskipun  demikian,  sejumlah  keluhan  masih terdengar dari sektor swasta. Hal ini antara lain kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah yang tertunda, kurangnya edukasi mengenai sampah, dan kurangnya proses pengolahan sbelum ke TPA karena terbatasnya TPS dan TPST di Kabupaten Bogor.
Dampak  positif  dari  seringnya  koordinasi  dan  konsultasi  adalah  peningkatan  motivasi  para pelaku yang terlibat dalam kolaborasi. Hal ini meningkatkan produktivitas pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan. Proses kolaborasi yang efektif menghasilkan stabilitas. Seperti yang dikatakan Ansell & Gash, (2008), progress ini memberikan umpan balik terhadap proses kolaborasi dan  membantu  membangun  kepercayaan  dan  keterlibatan  yang  baik.  Selain  itu  terlihat  juga  dari semakin bertambahnya masyarakat yang teredukasi dan melakukan pengelolaan sampah 3R dan juga berpartisipasi dalam aktivitas Bank Sampah.
Jumlah  Bank  Sampah  di  Kabupaten  Bogor  dalam  6  tahun  terakhir  terus  mengalami peningkatan. Dari Gambar 7, tercatat jumlah bank sampah yang tersebar di Kabupaten Bogor. Pada ada tahun 2017 terdapat sejumlah 44 Bank Sampah, tahun 2018 bertambah menjadi 96 Bank Sampah, 2019 berkembang menjadi 195 dan pada tahun 2020 kembali bertambah menjadi 335 Bank Sampah. Pada  Pada  tahun  2021,  terdapat  jumlah  bank  sampah  sebanyak  399  bank  sampah.  Sementara  itu Tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah bank sampah yang sangat signifikan sebanyak 510 bank sampah. Jika jumlah Bank Sampah aktif ini di optimalisasi lagi dengan konsep kolaborasi, bukan hal yang tidak mungkin target 70% sampah tertangani dapat tercapai di tahun 2025.
Gambar 6. Perkembangan Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Bogor
Sumber : DLH Kabupaten Bogor, 2023

## KESIMPULAN
Permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat diatasi secara efektif hanya  melalui intervensi dan  peran  pemerintah  saja.  Hal  ini  memerlukan  keterlibatan  aktif  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya  yang  dapat  berkontribusi  terhadap  sistem  pengelolaan  sampah.  Para  peneliti telah mengembangkan model Collaborative Governance yang diadopsi didasarkan pada teori Ansell dan  Gash  (2008),  yang  menggabungkan  tiga  indikator  utama  partisipasi,  kemitraan,  dan  jaringan (network).  Model  ini  dikenal  dengan  nama  ABCGM,  yang  mewakili  kolaborasi  antara  pemangku kepentingan  Akademisi,  Bisnis,  Komunitas,  Pemerintah,  dan  Media.  Dengan  melibatkan  semua entitas ini, kita dapat berupaya mencapai solusi komprehensif terhadap masalah pengelolaan sampah.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif  kualitatif, ditemukan bahwa sistem pengelolaan sampah saat  ini  di  Kabupaten  Bogor  masih  mengikuti  pendekatan  tradisional  kumpulkan-angkut-buang.
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
Peneliti  merekomendasikan  model  tata  kelola  kolaboratif  pengelolaan  sampah  yang  dimulai  dari sumber  (rumah  tangga),  skala  kawasan  (kecamatan)  dan  juga  skala  perkotaan.  Dengan  demikian, berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat kecamatan dan kota akan  memiliki  peran  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  penanganan  sampah  di  Kabupaten Bogor.  Inisiatif  transformatif  dari  masyarakat  juga  cukup  nyata  dengan  adanya  partisipasi masyarakat,  kemitraan  dan  jaringan  kemitraan.  Ketiga  aspek  tersebut  menjadi  pendukung  model Collaborative  Governance  yang  di  analisa  menggunakan  pendekatan  (Ansell  &  Gash,  (2008)  dan pendekatan model penta helix.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandy, N. A., Isnaini, E., & Yulianti, C. H. (2015). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Zero Waste (1st ed., Vol. 1). Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032 Augina, M. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. In Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (Vol. 12).
Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung.
Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (1).
Cahya Mardhanita, D., Hilman, A., Ferdian, M., Fadhilah, N., & Fath, A. (2021). Sosialisasi Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Upaya Mengurangi Kebiasaan Membuang Sampah ke Sungai di Kampung Cilaku . https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings Devara, O. :, Fadjri, A., Adlin, & Pemerintahan, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 (Vol. 10).
Eka, N., Setiawandari, P., & Kriswibowo Prodi, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance In Waste Management. In Jurnal Kebijakan Publik (Vol. 14, Issue 2). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id
Hertati, D., & Arif, L. (2022). Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank. KnE Social Sciences . https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10923 Idris. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) , 6 , 1–10. https://doi.org/10.36312/ jisip.v6i1. 3269/
Indah, A. A. I., Gunanti, P., Putu, G., Permana, L., Wahyudi, A., & Gama, O. (2021). Kolaborasi Antara Bank Sampah Dan Masyarakat Desa Kedewatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bernilai Ekonomis. In Jurnal Pengabdian Masyarakat .
Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2022). Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) , 1–15. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2587
Mahyudin, R. P. (2017). Study Of Waste Problems And Landfill EnviromentalIMPACT. In Jukung Jurnal Teknik Lingkungan (Vol. 3, Issue 1).
Permana, T., Abdullah, & Mulyadi, D. (2022). Model Kerjasama Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Tpas) Regional Sarimukti (Studi Kasus Kota Bandung Dan Kabupaten Bandung). Journal of Regional Public Administration (JRPA) , 7 .
Qodriyatun, S. N. (2014). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2008. Aspirasi , 5 , 21–33. Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City .
Rusmaya, D., Rochaeni, A., & Mulyana, H. (2018). Perencanaan Jalur Pengangkutan Sampah Di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dan Kota Depok Menuju Stasiun Pengumpul Antara (Spa). In Journal of Community Based Environmental Engineering and Management (Vol. 2, Issue 1). Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) . http://www.tempo.co/read/news/2012/04/15/063397147/
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v24i1.69274
Tampuyak, S., Anwar, C., & Sangadji, N. (2016). Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Kota Palu 2015 - 2025. Jurnal Untad , 4 , 94–104.
Thoyyibah, S. (2023). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Laju Timbulan Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Jombang. Jurnal Teknik ITS , 12 (1).
Wijayanti, A. N., Dhokhikah, Y., & Rohman, A. (2023). Analisis partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management) , 28– 45. https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.28-45.