## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan Asas Pencemar Membayar
Aryanto Renaldi Sahala 1 , Fatma Ulfatun Najicha 2
1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: renaldi.sahala45@student.uns.ac.id
2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id
Abstract: Pencemaran Lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian serius untuk setiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan juga mencegah dan mengantisipasi akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dalam UUPLH terdapat satu asas yang mengatur terkait pencemaran beserta tanggung jawab pelaku pencemaran tersebut, yaitu asas pencemar membayar.Asas pencemar membayar secara resmi dikenal sebagai Polutter Pays Principle pada Deklarasi Rio  1992,  adalah  bagian  dari  serangkaian  prinsip  yang  lebih  luas  untuk  menuju  pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau menghasilkan  polusi  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan  hidup,  harus menanggung  biaya  pengelolaannya  dengan  cara  mengganti  kerugian  dan/atau  melakukan  tindakan tertentu  terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kegiatan  usaha  tersebut  untuk  mencegah  kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan.
Keywords: Asas Pencemar Membayar; Hukum; Penerapan.
How to Site: Sahala, A. R., & Najicha, F. U. . (2022). Penerapan Asas Pencemar Membayar. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 209 – 216. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.146

## Introduction
Sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  merupakan  penunjang  keberlangsungan kehidupan manusia. Seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi dan jasa secara langsung  dan  tidak  langsung  akan  memanfaatkan  unsur-unsur  sumber  daya  dan lingkungan  hidup  dalam  kegiatannya.  Sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  juga merupakan modal utama bagi pembangunan.
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  yang  kemudian  menjadi  tidak  terkendali  serta mengakibatkan  menurunnya  kualitas  Sumber  Daya  Alam  dan  fungsi  lingkungan  hidup yang disebabkan karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha  atau  proses  produksi.  Oleh  karena  itulah,  akibat  komulatifnya  juga  dapat menimbulkan  ketidakadilan  bagi  masyarakat,  yang  juga  bergantung  terhadap  kualitas sumber daya alam atau lingkungan hidup.
Dalam  memanfaatkan  lingkungan  biasanya  tidak  jarang  terjadi  adanya  pencemaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  pihak  yang  melakukan  kegiatan  usahanya namun  membuang  limbah-limbah  hasil  usahanya  di  lingkungan  setempat  sehingga lingkungan hidup di tempat tersebut menjadi tercemar baik dilakukan sengaja maupun
tidak  sengaja  oleh  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut  tetap  saja  harus bertanggung jawab menanggung segala kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat dan  juga  harus  bertanggung  jawab  melestarikan  kembali  lingkungan  yang  telah dicemarinya sebelumnya
Dalam Hukum lingkungan terdapat salah satunya asas pencemar membayar yaitu setiap orang  maupun  badan  hukum  atau  badan  usaha  yang  dalam  melakukan  kegiatannya secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja  mencemarkan  lingkungan  hidup  sekitar  wajib membayar  segala  kerugian  yang  dialami  masyarakat  setempat  dan  juga  wajib  untuk melestarikan kembali lingkungan hidup yang telah dicemarinya.
Sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia Pasal 28H UUD 1945 mengamanatkan  bahwa “Masyarakat  Indonesia  berhak  atas  lingkungan  hidup  baik    dan    sehat”.  Bahwa  setiap masyarakat  berhak  untuk  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  maka  dari  itu  sudah semestinya  tiap  pihak  yang  dalam  menjalankan  kegiatannya  bersinggungan  dengan lingkungan  hidup  disekitar  masyarakat  maka  wajib  hukumnya  menjaga  kesehatan lingkungan hidup sekitar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pencemar membayar di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran dan tanggung jawab pelaku pencemaran.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  penerapan  asas  pencemar  membayar  di indonesia dan mengetahui hukuman serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## Discussion
Bagaimana Penerapan Asas Pencemar Membayar di Indonesia
Prinsip  pencemar  membayar  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  OECD  (Organization  for Economic  Cooperation      and      Development)  pada  tahun  1972.  OECD  mengeluarkan rekomendasi  bernama “Guiding  Principles  Concerningnthe  International  Economic Aspects of Environmental polluter pays principle ” (prinsip pencemar membayar). 1 Prinsip pencemar membayar dalam Rekomendasi OECD 1972 memiliki makna sebagai berikut.
1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council on Guiding    Principles    concerning    Internasional    Economics    Aspects    of    Environmental    Policies, OECD/LEGAL/0102, https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf,  diakses  15  Maret 2022, Annex, Introduction 1
Pencemar wajib menanggung  beban  biaya  pencegahan dengan tolak ukur jelas yang ditetapkan pejabat berwenang dengan tujuan memastikan lingkungan pulih.
Biaya    tersebut    harus  direfleksikan    sebagai    biaya    barang    dan  jasa    penyebab pencemaran  dan  tidak dapat disertai subsidi yang menimbulkan    penyimpangan    dalam perdagangan internasional dan investasi.Rekomendasi OECD 1972 merupakan soft law turunan dari Konvensi OECD 1960. 2 Meskipun demikian,  Indonesia  tidak  terikat  baik dengan  Konvensi OECD  1960 maupun Rekomendasi OECD 1972 karena bukan negara anggota Konvensi OECD 1960. 3
Kemudian,  prinsip  pencemar  membayar    kembali    diterapkan    dalam  Prinsip  16  Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Deklarasi Rio 1992). 4 Prinsip    16 Deklarasi  Rio  1992  menyatakan  pencemar  pada  hakikatnya  wajib  menanggung  biaya pencemaran  dengan  memperhatikan  kepentingan  publik  serta  tanpa    menyimpangi perdagangan internasional dan investasi, berdasarkan standar  biaya  lingkungan  yang wajib  dikembangkan  oleh  pejabat  berwewenang.    Biaya    pencemaran    yang  dimaksud merupakan biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran.
Indonesia  menerapkan  prinsip  pencemar  membayar  sebagai  salah  satuasas perlindungan        dan  pengelolaan    lingkungan    hidup.    Prinsip  pencemar        membayar pertama kali diterapkan sebagai asas dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang   Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU23/1997).  Penjelasan  Pasal  34  ayat  (1)  UU  23  tahun  1997 menjelaskan  bahwa  pencemar  harus  membayar    ganti    rugi    dan    hakim    dapat membebani pencemar untuk melakukan  tindakan  hukum  tertentu. Tindakan    hukum tertentu  tersebut  berupa  pemasangan  atau  perbaikan  unit  pengolahan  limbah  supaya limbah sesuai  baku  mutu lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup hingga, perintah untuk menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran. 5 asas pencemar membayar  kembali  diterapkan  dalam UU32/2009 yang mencabut    UU 23/1997.  asal  2  huruf  j  UU      32/2009      memuat      asas      pencemar  membayar.  Bunyi penjelasan Pasal 2 huruf j UU32/2009 adalah sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”
Asas  pencemar  membayar  ini  diterapkan  pada  berbagai  instrumen  dalam UU32/2009.Dikarenakan,asas dalam suatu peraturan perundang-undangan   diterapkan dalam  batang  tubuh    peraturan  tersebut.  Penerapan  asas    pencemar    membayar    di
2 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council on Guiding ... Op.Cit.,Preambule
3 “ List of OECD Member Countries –Ratificatio of the Convention on the OECD”,oecd.org,  2022 , https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm, diakses 15 Maret 2022.
4 PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa), Report  of  the  United  Nations  Conference  on  Environment  and Development(Deklarasi Rio) 1992,
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/ A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf, diakses 15 Maret 2022, Prinsip 16
5 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penjelasan,Pasal 34 Ayat (1)
antaranya instrumen pencegahan, penanggulangan,  dan  pemulihan,  serta penegakan hukum.
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH), ketentuan pertanggunjawaban atas pencemaran lingkungan hidup , diatur dalam pasal 87 ayat 1, dimana setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 6
Secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi  dalam  rangka  pengalokasian  biayabiaya  bagi  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan,  tetapi  kemudian  memiliki  implikasi  bagi  perkembangan  hukum  lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik. 7

## Dasar Hukum Terkait Pencemar Membayar
Dalam  Pasal  3  Huruf  A  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dijelaskan  bahwa  Tujuan  dari  undang-Undang  PPLH tersebu adalah Menjaga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan  kerusakan  lingkungan  hidup.  Disamping  itu  UUPLH  juga  bertujuan  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan  sehingga  lingkungan  hidup  sekitar  dapat  lestari  dan  juga berkelanjutan hingga masa mendatang.
Bagian Ketiga dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan hidup menjabarkan terkait penanggulangan  ketika  terjadinya  pencemaran.  Pada  Pasal  53  Undang-Undang  No.32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan    Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menjelaskan tentang  bentuk-bentuk  tanggung  jawab  yang  perlu  dilakukan  oleh  pencemar  ketika kegiatannya  mencemari  lingkungan  hidup  sekitar.  Seperti  bunyi  ayat  (1)  dan  (2)  pada pasal tersebut
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib  melakukan  penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemberian  informasi  peringatan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87
7 Laode M Syarif, Andri G Wibisana (ed), Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, (Jakarta: USAID), hal. 54
d. cara  lain  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi
Bagian Keempat dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan  terkait  cara  pemulihan  lingkungan  yang  telah  tercemar  akibat  kegiatan pencemar  lingkungan.  Pasal  54  Pada  Undang-Undang  ini  juga  terkait  dengan  asas pencemar  membayar  yang  dimana  dalam  artiannya  para  pencemar  wajib  untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan olehnya. Isi Pasal 54 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah:
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara  lain  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Walaupun UU No.32 tahun  2014  ttg  Kelautan  tidak  menelaskan  arti  prinsip  pencemar  membayar,  namun dalam Pasal 52 Ayat (3) menyatakan Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran  Laut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  pencemar  membayar  dan  prinsip  kehati-hatian.  Namun  karena menyangkut  penyelesaian  sengketa,  dapat  ditafsirkan  bahwa  prinsip  pencemar membayar di sini merujuk pada pertanggungjawaban perdata untuk pencemaran di laut. Hal lain yang juga diatur dalam UU 32 tahun 2004 ini adalah mengenai :
a. Insentif & Disinsentif:
(1) Pasal  46:  Pengendalian  pemanfaatan ruang  Laut  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  42  ayat  (2)  dilakukan  melalui  perizinan,  pemberian  insentif,  dan  pengenaan sanksi.
(2) Pasal 48: Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Undang-Undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan insentif. Karena  terkait  pemanfaatan  ruang,  maka  kita  bisa  merujuk  pada  berbagai  ketentuan mengenai insentif pemanfaatan ruang.
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga mengatur terkait asas Pencemar Membayar, tertera pada pasal
35:  Pengendalian  pemanfaatan  ruang  dilakukan  melalui  penetapan  peraturan  zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
38(2):  insentif  adalah  perangkat  atau  upaya  untuk  memberikan  imbalan  terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
a.  keringanan  pajak,  pemberian  kompensasi,  subsidi  silang,  imbalan,  sewa  ruang,  dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat,
e. swasta dan/atau pemerintah daerah.
38(3): disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. 38(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
c. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
d. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
e. pemerintah kepada masyarakat.
Ketentuan-ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 169-181 PP No. 15/2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pengaturan  mengenai  Pencemar  Membayar  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  dapat dilihat pada UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam UU tersebut diatur mengenai (1) Insentif: Pemberian bantuan program yang dapat  diarahkan  untuk  mengoptimalkan  program  akreditasi;  dan  bantuan  teknis  bagi pengelola  program  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  telah mendapat akreditasi (Pasal 40 ayat 4); Perdata: pengaturan tentang PMH (pasal 66) dan Strict Liability (Pasal 67); Sanksi Administrasi (pasal 71 dan 72), serta sanksi Pidana (pasal 73-74).

## Conclusion
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  tulisan  ini  ialah  indonesia  telah  menerapkan  asas pencemar  membayar  ke  beberapa  instrumen  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  dengan adanya  penerapan  asas  ini  diharapkan  pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup  dapat berkurang  dan  juga  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  korban pencemaran  dan  juga  tanggung  jawab  hukum  kepada  pelaku  pencemaran  agar mendapatkan efek jera terhadap pelaku pencemaran.

## References
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council onGuiding Principles concerning Internasional Economics Aspects of Environmental Policies OECD/LEGAL/0102,
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),Recommendation of the Council on Guiding ... Op.Cit.,Preambule
“List of OECD Member Countries –Ratificatio of the Convention on the OECD”,oecd.org, 2022, https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm,
PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa), Report  of  the  United  Nations  Conference  on Environment and Development(Deklarasi Rio) 1992,
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly /docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration
Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87
Laode  M  Syarif,  Andri G Wibisana  (ed),  Hukum  Lingkungan  Teori,  Legislasi  dan  Studi Kasus, (Jakarta: USAID), hal. 54
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan