## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2577/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua
1 Edyanto, 2 Andi Agustang, 3 Andi Muhammad Idkhan, 4 Rifdan
1 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar.
2 Program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar.
3 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar.
4 Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar.
Article Info Abstrak Article history: Received 15 November 2021 Publish 16 November 2021 Pemberian  otonomi  khusus  bagi  rakyat  Papua  adalah  bentuk  perhatian  pemerintah NKRI  kepada  rakyat  Papua.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  Implementasi  kebijakan  otonomi  khusus  bagi  Papua  .Jenis  penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  berusaha  menggambarkan  realita  empiris dibalik  fenomena  yang  terjadi  dan  mencocokkan  dengan  teori  yang  ada  dengan pendekatan  studi  kajian  pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  adalah studi pustaka ( library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan  sebagai  suatu  tahapan  yang  terletak  diantara  perumusan  kebijakan  dan hasil  –  hasil  atau  konsekuensi  –  konsekuensi  (out  put  dan  out  comes)  yang ditimbulkan  oleh  kebijakan.  Edwards  menyebutkan“  ada  empat  (4)  faktor  yang saling  berinteraksi  dalam  implementasi  kebijakan,  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi.
Keywords:
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Edyanto
Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar Email: edypapua10@gamail.com

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang-undang  No.  21  Tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  bagi  Papua  yang merupakan  komitmen  pemerintah  dan  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  mengadopsi  perpektif  baru dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  mewarnai  kehidupan  Provinsi  Papua,  dimana dalam  penyelesaian  masalah  Papua  yang  semula  menggunakan  pendekatan  keamanan  menjadi pendekatan  sosial  kesejahteraan.  Kebijakan  otonomi  khusus  daerah  (Otsus)  diarahkan  kepada pelaksanaan  program-program  pembangunan  yang  merupakan  kebutuhan  mendasar  masyarakat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Ada empat (4) prioritas pemerintah provinsi  Papua,  yaitu  :  (1)  Pendidikan  terutama  untuk  masyarakat  pedalaman  dan  pesisir.  (2) Kesehatan,  dimana  pemerintah  menyediakan  paket-paket  obat  khusus  dengan  tulisan  otonomi khusus;  (3)  Ekonomi  berbasis  rakyat,  (4)  Strategi  ketahanan  nasional  yang  diharapkan mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat  papua,  mempertahankan  NKRI  dan  menjadi  penjaga perbatasan.
Otonomi khusus (Otsus) bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka  negara  kesatuan  republik  Indonesia.  Kewenangan  khusus  berarti  memberikan  tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat  papua  sebagai  bagian  dari  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang–undangan.
Kewenangan  ini  berarti  pula  kewenangan  untuk  memberdayakan  potensi  sosial  budaya  dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang–orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan dalam majelis rakyat Papua.
Pemberlakuan  otonomi  khusus  Papua  yang  ditetapkan  dengan  UU  nomor  21  tahun  2001, telah memberikan peran yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk perumusan kebijakan dan program  pembanguan  yang  berpihak  kepada  rakyat,  namun  dalam  implementasi  masih  terdapat masalah dan masih belum mencapai tujuan daripada Otsus karena masih banyak masyarakat yang belum  merasakan  keberhasilan  kesejahteraan  dalam  bidang  pendidikan  dan  segala  bidang pembangunan.  Menurut  [1]  undang-undang  No.21  tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  bagi provinsi  Papua,  yang  disahkan  pada  21  November  2001,  patut  dicatat  sebagai  suatu  monumental hasil  kemitraan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Undang-undang  ini  diharapkan  dapat  berperan sebagai  suatu  kebijakan  yang  bernilai  positif  dan  strategis  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan (service),  akselerasi  pembangunan  (development),  serta  pemberdayaan  (empowerment)  seluruh rakyat  di  Provinsi  Papua,  terutama  orang  asli  Papua.  Lebih  lanjut,  menurut  [2]  dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat asli Papua.
Menurut  Rumbiak  dalam  [3]  mengemukakan  bahwa  makna  daripada  pemberian  otonomi khusus bagi provinsi papua adalah sebagai siasat  untuk merajut tali persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai  alat  legitimasi  pengakuan  tentang  jati  diri  orang  asli  papua  untuk  menikmati  hasil-hasil pembangunan  secara  adil  dan  sebagai  suatu  peluang  bagi  orang  asli  papua  untuk  merubah  diri dalam  belenggu  keterbelakangan  dan  ketertinggalan  yang  menyebabkan  kemiskinan,  kebodohan, ketidaksehatan  dan  kemelaratan  untuk  meraih  perubahan  dalam  mencapai  kesejahteraan  yang berarti. Implementasi kebijakan sebagai suatu tahapan yang terletak diantara perumusan kebijakan dan  hasil-hasil  atau  konsekuensi-konsekuensi  (Out  put  dan  out  comes)  yang  ditimbulkan  oleh kebijakan. Dalam implementasi menurut George C.Edward III dalam [4] menyebutkan ada  empat (4)  faktor  yang  saling  berinteraksi  dalam  implementasi  kebijakan,  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur birokrasi”.
Hasil  penelitian  [5]  yang  berjudul  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Khusus  (Studi  Kasus Tentang  Pelayanan  Publik  Bidang  Pendidikan  )  Di  Kabupaten  Lanny  Jaya  menunjukkan  dalam implementasi  Kebijakan  Otonomi  Khusus  masih  terdapat  masalah  dan  masih  belum  mencapai tujuan  daripada  Otsus  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  merasakan  keberhasilan kesejahteraan  dalam  bidang  pendidikan  dan  segala  bidang  pembangunan.  Lebih  lanjut, implementasi  kebijakan  otonomi  khusus  bidang  pendidikan  secara  umum  di  Papua  mengalami beberapa  masalah  diantaranya:  ketersediaan  guru  yang  belum  memadai,  prasarana  dan  sarana pendidikan  yang  minim,  persebaran  pusat-pusat  pendidikan  yang  tidak  merata,  dan  masih langkahnya  buku-buku  pelajaran.  Lebih  lanjut,  seperti  halnya  yang  terjadi  dalam  implementasi otsus  Papua  di  kabupaten  Biak  Numfor  yaitu  terjadi  kekurangan  guru  hingga  900  orang  guru (nasional kontan.co.id). Penelitian ini sangat signifikan untuk dilakukan mengingat otonomi khusus Papua  di  kabupaten  Biak  Numfor  belum  diimbangi  dengan  adanya  regulasi  keberpihakan  kepada masyarakat  Papua  (suara  papua.com).  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  model  yang  tepat  dalam implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) di bidang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. METODE PENELITIAN Jenis dan Desain Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan otonomi khusus Papua di Kabupaten Biak Numfor.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka/ library  research yaitu mengumpulkan  data  atau  karya  tulis  ilmiah  yang  bertujuan  dengan  obyek  penelitian  atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

## Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  yaitu  hasil-hasil  penelitian  atau  tulisan-tulisan  karya  peneliti  atau teoritis  yang  orisinil,  dalam  hal  ini  sumber  data  primer  yang  digunakan  adalah  Undang- undang No 21 Tahun 2001.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  untuk  penelitian  ini  adalah  buku-buku  tentang  impementasi kebijakan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  suatu  cara  data  dikumpulkan  sesuai  dengan  sumber, metode  dan  instrumen  pengumpulan  data. Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang dipakai  adalah  studi  pustaka  ( library  research) .  Studi  pustaka  merupakan  suatu  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan  mengumpulkan  data-data  dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  ada  kemudian  memahami  dari  setiap kesimpulan  dan  mengambil  sumber-sumber  data  tersebut  untuk  dijadikan  literatur  dan  referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

## Analisis Data
Pekerjaan  analisis  data  dalam  hal  ini  ialah  mengatur,  mengurutkan,mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian yang penting karena dengan menganalisis suatu data dapat diberi arti dan makna yang  berguna untuk masalah  penelitian.  Dalam  proses  analisis  data  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang tersedia  dari  berbagai  sumber,  yaitu  dari  dokumen  pribadi,  dokumen  resmi,  dan  sebagainya. Untuk  dapat  merumuskan  masalah,  peneliti  harus  memahami  tentang  metode  analisis  data  serta mampu menginterpretasikan hasil dari analisis data tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  yang  dipakai  adalah  analisis  isi,  analisis  isi  adalah teknik  penelitian  untuk  membuat  inferensi-inferensi  yang  dapat  ditiru  dan  sahih  data  dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  tahapan  yang  terletak  diantara  perumusan  kebijakan dan  hasil-hasil  atau  konsekuensi-konsekuensi  ( Out  put dan out  comes )  yang  ditimbulkan  oleh kebijakan.  Edwars  III  dalam  [6]  menyebutkan  “  ada    empat  (4)  faktor  yang  saling  berinteraksi dalam implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi”.
Faktor-faktor  tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Komunikasi ( Communication )
Komunikasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  usaha  manusia  untuk  menyampaikan yang menjadi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor  yang  sangat  penting  karena  dalam  setiap  proses  kegiatan  yang  melibatkan  setiap  unsur manusia  dan  sumber  daya  akan  selalu  berusaha  dengan  permasalahan  “bagaimana  hubungan yang  dilakukannya’’.    Menurut    [7]  pencapaian  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  publik mensyaratkan  pelaksana  untuk  mengetahui  yang  harus  dilakukan  secara  jelas;  tujuan  dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.
Implementasi  menurut  Edward  III  dalam  [8],  komunikasi  mempunyai  peranan  penting, tidak  hanya  bagi  para  implementor  tetapi  juga  bagi  policy  maker.    Untuk  itu,  penting  adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah yang tegas dan jelas sehingga tidak ada kelonggaran bagi  pelaksana  untuk  menafsirkannya  berbeda,  perlunya  ketepatan  dan  keakuratan  informasi
kebijakan, informasi mengenai mekanisme dan aturan pelaksanaan kebijakan disampaikan pada orang yang tepat.
Komunikasi  adalah  suatu  proses  penyampaian  pesan  dari  satu  sumber  berita  kepada penerima melalui media tertentu dengan  tujuan untuk mendapatkan  tanggapan dari penerima. Komunikasi  merupakan  sarana  untuk  menyebarluaskan    informasi.  Untuk  menghindari terjadinya  gangguan  pada  komunikasi,  perlu  adanya  ketetapan  waktu  dalam  penyampaian informasi,  harus  jelas  informasi  yang  disampaikan  dan  memerlukan  ketelitian  dan  konsistensi dalam menyampaikan  informasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan manusia baik verbal maupun non verbal. Manusia berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain.
Komunikasi  memiliki  3  komponen  dasar  yang  penting  yaitu  pengirim  pesan,  pesan  dan penerima pesan. Dalam kebijakan beras miskin, komunikasi merupakan penyampaian informasi dari  pihak  pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan  dan  diteruskan  kepada    penerima kebijakan.  Penyampaian  informasi  dari  pihak  pembuat  kebijakan  kepada    pelaksana  kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat  satu arah yaitu hanya dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangat kecil. Sedangkan  penerusan penyampaian informasi  dari pelaksana kebijakan kepada  peserta  berupa    sosialisasi.  Komunikasi  ini  berjalan  dua  arah  baik  dari  pelaksana kebijakan    dalam  hal  ini  pemerintah  kabupaten  Biak  Numfor  dan  penerima  kebijakan  yaitu masyarakat asli Papua.

## 2. Faktor Sumber Daya ( Resources )
Sumber  daya  juga  mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Karena bagaimanapun  jelas  dan  konsistensinya  ketentuan  atau  aturan  serta  akuratnya  komunikasi, namun  jika  personil  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakann  kurang  memiliki sumber-sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka  implementasi  kebijakan tersebut  tidak  akan  bisa  efektif.  Menurut  [9]  pelaksanaan  kebijakan  harus  ditunjang  oleh ketersediaan  sumberdaya  (manusia,  materi,  dan  metoda).  Pelaksanaan  kebijakan  publik  perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa
Sumber-sumber  dalam  implementasi  kebijakan  yang  dimaksud  antara  lain  mencakup staf  yang  harus  mempunyai  keahlian  dan  kemampuan  melaksanakan  tugas,  perintah,  dan anjuran atasan (pimpinan). Disamping itu, ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan  dan  keahlian  yang  harus  dimiliki.  Termasuk  juga  fasilitas  yang  merupakan  sarana untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : gedung (kantor), peralatan, dan dana intensif yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan.  Tanpa  adanya  sumber  daya  yang    mencukupi  dan  memadai,  implementasi  sebuah kebijakan akan terganggu.  Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah  memadai  dan  mencukupi  sesuai  dengan  apa  yang  tertera  dalam  peraturan.  Pihak pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  haruslah  menggunakan  sumber  daya  secara    cermat  dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan.
Keberhasilan sebuah program di dukung oleh sumber daya yang  memadai, dalam hal kualitas  dan  kuantitas  sehingga  sumber  daya  manusia    yang  ada  mencukupi  bagi  pelaksanaan program.  Sumber  daya  pelaksana  kebijakan  otonomi  khusus  Papua  boleh  dikatakan  cukup berpendidikan  dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu  ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.
3. Faktor Disposisi
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para implementor untuk  melaksanakan  kebijakan.  Dalam  implementasi  kebijakan,  jika  ingin  berhasil  secara efektif dan efisien, para pelaksana harus mengetahui apa yang mesti dilakukan dan mempunyai kemampuan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  [10].  Disposisi  adalah  kepribadian  atau pandangan  pelaksanaan  dalam  implementasi  kebijakan  publik.    Disposisi  atau  sikap  dari  para pelaksana  kebijakan    berperan  penting  dalam  sukses  tidaknya  pelaksanaan  suatu  kebijakan. Sikap  dan    pandangan  tiap  orang  berbeda  akan  suatu  hal.  Oleh  karena  itu  penempatan  staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Staf- staf  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dipilih  karena  memiliki  sikap  dan    pandangan  yang  relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup.
Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas  dengan tanggung  jawab,  kesungguhan  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  patuh  terhadap  perintah atasannya  dalam  menjalankan  tugas.  Sedangkan  sifat  negatif  yang  tampak  adalah  malas- malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan  terhadap tugas dari atasan dan lain-lain. Jika pelaksana  implementasi  kebijakan    mempunyai  kecenderungan  sikap  positif  terhadap  suatu kebijakan,  maka  besar  kemungkinan  kebijakan  tersebut  akan  berhasil.  Namun  apabila  sikap pelaksana  kebijakan cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan terhambat  bahkan  gagal.  Pembuat  kebijakan  harus  menyusun  dan  menempatkan  staf-stafnya dengan  tepat  dan  selektif  dalam  organisasi.  Penempatan  staf  yang  tepat  akan  menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Manusia akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada  bagian    spesialisasinya.  Agar  pelaksanaan  kebijakan  berjalan  dengan  optimal,  staf  yang ada  pada  badan  implementor  harus  ditempatkan  pada  bagian  keahliannya  masing-  masing. Pandangan staf dalam melihat sisi suatu implementasi sebuah kebijakan  harus selaras dengan pandangan  pimpinan  dan  staf  lain  agar  staf  tersebut  dapat    termotivasi  dan  melakukan  hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya.
4. Faktor Struktur Birokrasi ( Bureaucratic Structure )
Suatu  kebijakan  cukup  dan  para  pelaksana  memahami  tujuan  dan  bagaimana  cara melaksanakannya,  serta  mereka  pun  mempunyai  keinginan  untuk  melakukannya,  namun implementasi  masih  belum  efektif  karena  ketidak  efektifan  struktur  birokrasi  (disefficiensies bureaucratic  structur)  yang  ada.  Sebab  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  kompleks perlu  adanya  fragmentasi  organisasi  (organisasi  yang  terpecah-pecah)  dapat  merintangi koordinasi  yang  diperlukan  untuk  mengimplementasikan  suatu    kebijakan  yang  kompleks. Inefisiensi  struktur  birokrasi  juga  dapat  memboroskan  sumber-sumber  daya  yang  langka, terjadinya  kekacauan  dan  kebingungan  yang  kesemuanya  akan  mengarah  pada  penyimpangan pelaksanaan  kebijakan  dari  tujuannya.  Menurut  [4]  kewenangan  ini  berkaitan  dengan  struktur birokrasi  yang  melekat  pada  posisi/  strata  kelembagaan  atau  individu  sebagai  pelaksana kebijakan.  Karakteristik  utama  dari  birokrasi  umumnya  tertuang  dalam  prosedur  kerja  atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.
Struktur  birokrasi  mencakup  aspek-aspek  seperti    struktur  organisasi,  pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Menurut  Edward III dalam  [6], variabel keempat yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  adalah  struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk  melaksanakan suatu kebijakan sudah tersedia atau para  pelaksana  kebijakan  sudah    mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan mempunyai keinginan  untuk  melaksanakan    suatu  kebijakan,  kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya  kerjasama  banyak  orang,  ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana  sebuah
kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah  diputuskan  dengan  jalan    melakukan koordinasi  dengan  baik.  Dalam  penelitian  ini,  struktur    birokrasi  standar  yang  dimaksudkan adalah  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  Fragmentasi.  SOP  mempunyai  fungsi menyamakan    kegiatan  yang  ada    dalam  struktur  birokrasi  dan  aturan-aturan.  Selain    itu  SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan  konsisten,  efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan  yang ada. Menurut Edward III dalam [11]  struktur  birokrasi  dibagi  menjadi  SOP  (  Standard    Operating    Prochedure)  dan  adanya fragmentation.    SOP  mempunyai  fungsi  menyamakan  kegiatan  yang  ada  dalam  struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain  itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan  dengan    konsisten,  efektif,  efisien  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  peraturan- peraturan  yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung  jawab.  SOP  merupakan  tata  laksana  dalam  melakukan  suatu  hal  yang  berisi  tentang petunjuk  dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksana implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP  yang  ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa ada empat (4)  faktor  yang  saling  berinteraksi  dalam  implementasi  kebijakan  otonomi  khusus  Papua  di kabupaten Biak Numfor, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi atau birokrasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. Uamang, C. Indra, and C. Sasmito, “Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika ( Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017 ),” Reformasi, vol. 8, no. 1, pp. 47–57, 2018.
[2]  K.  Edyanto,  “Leadership  Bupati  Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten  Tambrauw  (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw).,” Sosio e-kons, vol. 10, no. 2, pp. 143–149, 2018.
[3]  Edyanto  and  Karsiman,  “Leadership  Bupati  dalam  Pembangunan  di  Kabupaten  Tambrauw (Studi  Kepemimpinan  Bupati  Tambrauw),”  Sosio  e-kons,  vol.  10,  no.  2,  p.  143,  2018,  doi: 10.30998/sosioekons.v10i2.2693.
[4]  H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” Adm. Publik, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2010.
[5]  W. A. A. Depinus Tabuni, Patar Rumapea, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Kasus  Tentang  Pelayanan  Publik  Bidang  Pendidikan  )  Di  Kabupaten  Lanny  Jaya,”  J.  Adm. Publik, vol. 1, no. 43, pp. 3–12, 2016.
[6]  A.  Ramdhani  and  M.  A.  Ramdhani,  “Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik,”  J. Publik, vol. 11, no. 1, pp. 1–12, 2017.
[7]  N.  Hilda,  “Strategi  Inovasi  Layanan  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  di  Kantor Pertanahan Kota Surabaya II,” Kebijak. dan Manaj. Publik, vol. 2, no. 1, p. 10, 2014.
[8]  Anang  Sugeng  Cahyono,  “Implementasi  Model  Collaborative  Governance  Dalam Penyelesaian  Pandemi  Covid-19,”  J.  PUBLICIANA,  vol.  13,  no.  1,  pp.  83–88,  2021,  doi: 10.36563/p.v13i1.207.
[9]  R.  bin  R.  Sakban,  Ifnaldi  Nurmal,  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,”  J.  Adm.  Educ. Manag., vol. 5, no. 1, pp. 1–19, 2019, doi: 10.4324/9781315853178.
[10]  D.  R.  Rahadi,  Manajemen  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia,  1st  ed.  Malang:  Tunggal  Mandiri Publishing, 2010.
[11]  L.  Agustino,  “Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia Analysis  Of  Covid-19  Outbreak  Handling  Policy,”  J.  Borneo  Adm.,  vol.  16,  no.  2,  pp.  253–
270, 2020, doi: 10.24258/jba.v16i2.685.