## Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum Positif di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

## Meilisa
Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia, Email: meilisacikmat16@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 08-08-2023
Revised     : 27-11-2023 Accepted : 30-11-2023 Published  : 30-11-2023

## Keywords:
Children rights Positive law Responsible Children  are  the  main  asset  where  children's  growth  and  development from an early age is the responsibility of the family, community and state. In  this  research,  the  problem  examined  is  how  parents  carry  out  their obligations towards children in the Singaran Pati sub-district, Bengkulu City, then how to review the positive law regarding child care rights in the Singaran Pati sub-district, Bengkulu City. Meanwhile, the aim of this research is to find out how children's rights are maintained in positive legal  reviews  in  the  Singaran  Pati  sub-district,  Bengkulu  City.  The research  methodology  used  in  this  research  is  field  research.  The  data source  is  parent  research  in  Singaran  Pati  sub-district,  Bengkulu  City, using  observation,  interview  and  documentation  collection  techniques. The results of the research are that parents in Singaran Pati sub-district, Bengkulu  City  carry  out  their  obligations  with  the  problem  that  their children  are  sent  to  school,  given  a  living  and  given  pocket  money  or shopping without being monitored or taught what is good and what is bad when the child is away from home the parents. Because parents in the Singaran  Pati  sub-district,  Bengkulu  City,  are  more  likely  to  let  go  of responsibility for their children's lives. In fact, the law states that even though parents or husband and wife have their own activities or are busy with their work, as long as the child is still unable to stand alone or is not married and still needs supervision and care from his parents, then his parents are fully responsible. to the child. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 08-08-2023
Direvisi      : 27-11-2023 Disetujui : 30-11-2023 Diterbitkan : 30-11-2023
Kata Kunci: Hak anak
Hukum positif Tanggung jawab
Anak  merupakan  aset  utama  dimana  tumbuh  kembang  anak  sejak  dini adalah  tanggung  jawab  keluarga,  masyarakat  dan  negara.  Dalam penelitian  ini  permasalahan  yang  diteliti  adalah  bagaimana  orang  tua melaksanakan kewajiban terhadap anak di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu  kemudian  bagaimana  tinjauan  hukum  positif  terhadap  hak pemeliharaan  anak  di  kecamatan  Singaran  Pati  kota  Bengkulu. Sedangkan  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui bagaimana  pemeliharaan  hak  anak  dalam  tinjauan  hukum  positif  di kecamatan  Singaran  Pati  kota  Bengkulu.  Metodologi  penelitian  yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan ( field research ). Sumber  data  penelitian  orang  tua  di  kecamatan  Singaran  Pati  kota Bengkulu,  dengan  teknik  pengumpulan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah orang tua di di kecamatan Singaran Pati  kota  Bengkulu  melaksanakan  kewajiban  terhadap  anak  mereka dengan cukup disekolahkan, dikasih nafkah dan dikasih uang jajan atau belanja saja tanpa dipantau atau diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
ketika  anak  jauh  dari  orang  tuanya.  Karena  orang  tua  di  kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu ini lebih cenderung kepada lepas tanggung jawab  atas  kehidupan  anaknya.  Padahal  undang-undang  menyebutkan bahwa  meskipun  orang  tua  atau  suami  isteri  mempunyai  kesibukan masing-masing  atau  sibuk  dengan  pekerjaannya,  selama  anak  tersebut masih  belum  bisa  berdiri  sendiri  atau  belum  menikah  dan  masih membutuhkan  pengawasan  dan  pemeliharaan  dari  orang  tuanya,  maka orang tuanyalah yang sepenuhnya bertanggung jawab pada anak tersebut.

## PENDAHULUAN
Anak-anak adalah anugerah terbesar Tuhan kepada manusia dari konsekuensi hidup sebagai pasangan, anak yang merupakan keturunan kedua manusia, hasil dari perkawinan laki- laki dan perempuan. Pada hakikatnya, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia harus dijunjung tinggi. 1 Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasalah yang  menjadi  penentu  pada  cerah  atau  suramnya  nasib  dan  masa  depan  anak.  Dua  alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. 2
Pernikahan memberikan kewajiban bagi pasangan suami istri dari pernikahan yang sah dalam  melahirkan  keturunan  yaitu  membesarkan  anak-anak,  dan  menisbatkan  keturunan kepada mereka. Selain itu, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, memelihara kehormatannya. 3 Tidak boleh bagi salah satu dari suami dan isteri menghalang hak pasangannya, baik dalam keturunan, mendidik anak, dan menisbatkan keturunannya. 4 Tidak  hanya  mereka  dalam  hal  ini  orang  tua  saja  yang  berperan  dalam memenuhi hak anak, setidaknya ada lima subjek yang berperan dalam pemenuhan hak anak
1 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam Jilid I , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 141
2 Muchsin,  H.  "Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  (Tinjauan  Hukum  Administrasi  Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." Varia Peradilan–Majalah Hukum Tahun XXVI No 308 (2011) : 5-24.
3 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat I , (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 158
4 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak , (Jakarta: AMZAH Sinar Grafika Offset, 2009), 241-242
yaitu  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 5
Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 dan Pasal 26 menyatakan bahwa anak mempunyai hak. Hak anak adalah bagian dari hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian diperjelas dalam Pasal 22 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  negara,  pemerintah  dan pemerintah  daerah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  memberikan  dukungan  sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 6 Serta di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  juga  membahas  kewajiban  orang  tua merupakan hak anak.  Melalui hal tersebut dapat ditarik bahwa secara hukum positif, upaya pemenuhan hak anak telah digaungkan dalam hukum positif, bahkan hukum adat sendiri dapat memberikan peran dan memiliki fungsi dalam pemenuhan anak. 7
Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia ternyata masih memprihatinkan. Problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan  perilaku  kehidupan  masyarakat  masih  menyimpan  masalah  anak.  Tidak  hanya  dalam perlindungan,  pengakuan,  dan  keterjaminan,  bahkan  hak  terhadap  pendidikan  anak  masih menjadi problem yang terus dihadapi hingga saat ini. 8
Kaitannya  dengan  bagaimana  pemenuhan  hak-hak  anak  dapat  dilaksanakan  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  tentu  ia  bukan  hanya  tanggung  jawab individu  ( personal  responsibility ),  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  negara  ( state
5 Carmela,  Herlinda  Ragil  Feby,  dan  Suryaningsi  Suryaningsi.  "Penegakan  Hukum  dalam  Pendidikan  dan Perlindungan  Anak  di  Indonesia." Nomos:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum 1  no.  2  (2021):  58-65, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570.
6 Efren Nova,  "Model  Perlindungan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Ddn  Anak (P2TP2A)  terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Korban  Tindak  Kekerasan  Di  Sumatera." Riau  Law  Journal 6.no  2 (2022): 265-286, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7946
7 Elmayanti, Elmayanti. "Model Pendekatan Desa Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak." Riau Law Journal 5 no.2 (2021): 194-214, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7898.
8 Hernadi Affandi. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945." Jurnal Hukum Positum 1 no.2 (2017): 218-243, https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848.
responsibility ).  Karena  pada  prinsipnya,  tanggung  jawab  pemenuhan  hak-hak  anak  dalam hukum merupakan penjabaran dari hak manusia (individu sebagai makhluk) dan hak Allah yang diberikan kepada ulil amri . Salah satu cara untuk mengimplementasikan Undang-undang (UU) perlindungan  anak  adalah  melalui  pendekatan  politik  hukum,  dalam  arti  pemerintah mengarahkan  kesadaran  masyarakat  untuk  melaksanakan  UU  Perlindungan  Anak  tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  hukum  Eropa  Kontinental  atau Civil  Law dimana dalam melaksanakan aturan hukum harus ada undang-undang terlebih dahulu mengenai aturan  hukum  yang  berlaku,  salah  satu  aturan  yang  sudah  dilaksanakan  di  Indonesia  adalah meratifikasi  konvensi  hak-hak  anak  ( Convention  on  the  Right  of  Child )  yang  disetujui  oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Negara Indonesia merupakan salah satu yang  telah  meratifikasi  konvensi  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990. 9 Konvensi  ini  ada  karena  masyarakat  di  seluruh  dunia  bersepakat  bahwa  perlindungan  anak begitu penting, sehingga dengan adanya konvensi ini menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini terdapat dalam  Pasal  37  Konvensi  Hak-Hak  Anak. 10 Konvensi  hak  anak  sangat  bagus  sekali  ketika butiran ayat atau angka bisa dilaksanakan, sehingga anak tidak akan khawatir terhadap dirinya karena otomatis dia akan mendapatkan perlindungan.
Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan  serta  mendapat  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 11 serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 12 Sehingga perlu  dilakukan  perlindungan  hukum  bagi  anak  oleh  keluarga,  lingkungan  dan  masyarakat sekitar. Problematika mengenai hak anak cukup menjadi sorotan di Indonesia, banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak – hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak
9 Silvia Fatmah Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) 1 no.2 (2019) : 118-140, https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211.
10 Undang-undang Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 37
11 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), Pasal 1 ( 2)
12 A. Sholihul. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), 26-27.
ketika  mereka  bekerja  akan  mempengaruhi  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak tersebut. 13
Hak anak yang tidak terpenuhi pada akhirnya dapat memicu kenakalan anak, bahkan kenakalan yang tidak dapat dikontrol orang tua. 14 Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan  anak  telah  mengalami  berbagai  jenis  kenakalan  yang  bervariatif,  seperti penyalahgunaan komix (sejenis obat), narkotika, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Anak-anak nakal perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena anak tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Di lingkungan Peradilan Umum  dapat  diadakan  pengkhususan  yang  diatur  dengan  undang-undang”.  Peradilan  anak merupakan  salah  satu  peradilan  khusus  yang  menangani  perkara  pidana  anak,  disamping adanya beberapa peradilan khusus lain yang berlaku di Indonesia, yaitu Peradilan Lalu Lintas Jalan dan Peradilan Ekonomi (sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).
Indonesia  sudah  banyak  aturan  yang  mengatur  tentang  pemeliharaan  dan  mendidik anak, tetapi masih ada yang terjadi penelantaran anak dan anak tidak mendapat pendidikan atau pengajaran dari orang tua seperti halnya di kota Bengkulu tepatnya di kecamatan Singaran Pati. Di  kecamatan  Singaran  Pati  memiliki  pasar  panorama  yang  mana  banyak  orang  tua  yang mencari nafkah dari sana dari berjulan, angkat barang atau karung dari truk ke toko atau dari toko ke truk, tukang parkir dan lain sebagainya. Mereka pergi bekerja pada pukul 05:30 pagi dan ke rumah pada pukul 17:00 sore bahkan ada pulang saat sudah larut malam, sedangkan remaja atau anak-anak mereka tidak dapat dikontrol dengan baik. Hal ini menimbulkan dampak pada  remaja  atau  anak-anak  mereka,  kebanyakan  remaja  atau  anak-anak  di  daerah  tersebut sudah  berani  mencoba  yang  namanya  minuman  keras,  narkoba  salah  satunya  yaitu penyalahgunaan komix (obat batuk) atau menghirup lem yang bisa membuat mereka mabuk,
13 Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan  Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  anak." Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 2  no.  1 (2015) : 45-49, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235.
14 Oxys  Mardi,  dan  Fatmariza  Fatmariza.  "Faktor-Faktor  Penyebab  Keterabaian  Hak-Hak  Anak Pascaperceraian." Jurnal Ius Constituendum 6.1 (2021): 182-199, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.
yang  bisa  merusak  masa  depan  mereka,  sedangkan  orang  tua  mereka  tidak  tahu  apa  yang dilakukan remaja atau anak-anak mereka. 15
Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, upaya pemenuhan hak anak, terutama  dalam  hal  ini  pada  lokus  penelitian,  menemukan  berbagai  problematika,  dan implemantasi hukum positif dalam hal pemenuhan hak anak dan kewajiban orang tua yang tidak berjalan dengan semestinya, maka perlu diteliti tentang “Pemenuhan Hak Anak dalam Tinjauan Hukum  Positif  di  Kecamatan  Singaran  Pati  Kota  Bengkulu”.  Penelitian  ini  merupakan penelitian lapangan ( field research ) yang menelaah isu secara langsung ke lapangan, dengan model pengumpulan data, secara observasi dan wawancara kepada, pihak-pihak terkait, dalam hal ini orang tua, kemudian instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.

## PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak anak dalam memelihara dan mendidik anak  di  kecamatan  Singaran  Pati  kota  Bengkulu  yang  belum  sesuai  dengan  hukum.  Di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu dalam hal memelihara dan mendidik anak yang masih dalam  usia  pengasuhan/memelihara  dan  pengawasan/mendidik  orang  tuanya,  dapat  dilihat bahwa mereka hidup semaunya karena orang tuanya sibuk dengan aktifitas masing-masing atau bekerja. Padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah itu masih dalam tanggung jawab mereka. Seperti pernyataan bapak Bima yang  menjelaskan  bahwa  beliau  berpendapat  bahwa  melakukan  pemeliharaan  anak  dengan memberi  yang  terbaik  kepada  anak  salah  satunya  memberi  pendidikan  agama.  “Saya  harus berkewajiban  memantau  anak-anak  saya  apabila  ada  kejanggalan  pada  mereka,  saya  harus cepat-cepat menegur mereka. Kegiatan yang biasa dilakukan anak saya ketika ada acara, dia pergi  malam  pulangnya  juga  malam  dan  teman-temannya  sangat  banyak  ketika  mereka berangkat. Ketika anak saya keluar, saya tidak pernah memantau dia”. 16
Namun beberapa faktor yang mengakibatkan mereka tidak menghiraukan atau tidak memperdulikan  kehidupan  anaknya.  Seperti  yang  di  tuturkan  oleh  bapak  Nopran,  “Menurut saya pemeliharaan anak adalah cara orang tua mendidik anak dan mengarahkan ke arah  positif. Orang tua harus berkewajiban memberi pendidik yaitu dari PAUD sampai ke perguruan tinggi.
15 Hasil observasi dan wawancara pada pihak Satpol PP kota Bengkulu pada 20 Januari 2023.
16 Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.
Anak  saya  kegiatannya  palingan  dia  berteman  dengan  teman  sebayanya  teman  sekolah  dan teman  dusun  ini.  Saya  tidak  pernah  memantau  anak  saya  karena  saya  sibuk  dengan pekerjaan”. 17
Menurut pendapat bapak Edo, “Mengenai pemeliharaan hak anak saya tahu, tapi saya belum layak menjadi orang tua yang baik dan belum mampu mendidik dan memelihara anak saya sedangkan saya masih butuh bimbingan. Kewajiban saya sebagai orang tua menafkahkan. Aktifitas  atau  kegiatan  yang  yang  dilakukan  anak  saya  kalau  di  rumah  mungkin  terpantau sedangkan  kalau  di  luar  saya  tidak  tahu  apa  aktifitasnya.  Banyak  sekali  teman-teman  yang menjemputnya, apapun pergaulan anak saya di luar sana yang jelas kadang-kadang saya pantau. Saya akui kemarin-kemarin ada anak saya mabuk minum-minuman keras dan mabuk komix, saya hanya berkata kepada anak saya tidak ada gunanya kamu melakukan itu dan tidak ada akhirnya dan saya hanya memberi teguran saja, setelah itu saya tidak tahu apakah dia masih melakukan hal seperti itu”. 18 Demikian juga yang diungkapkan bapak Nas “Saya tidak mengerti tentang  pengertian  pemeliharaan  anak,  yang  saya  tahu  adapun  kewajiban  orang  tua  yaitu mendidik  dengan  jalan  yang  baik  dan  memberi  uang  belanja.  Kalau  masalah  aktifitas  yang dilakukan anak saya bebas kesana kemari, pagi sekolah dan pada malam hari bermain bersama teman sambil mabuk-mabukan. Saya sadar tidak ada saya pantau anak saya ketika keluar dan saya masa bodoh apa yang dilakukannya”. 19
Mengenai  usia  berapakah  anak-anak  mereka  masih  merupakan  tanggung  jawab mereka pun, banyak yang tidak mengetahui. Kebanyakan dari mereka hanya berpatokan sampai anak-anak mereka mampu mandiri atau setidaknya sesudah mereka lulus SD. Bahkan ada juga yang berpatokan sampai anak mereka mampu melakukan aktifitas yang umum seperti makan, minum, mandi, dan bermain-main tanpa ada pengawasan dari orang tuanya lagi, Dari beberapa jawaban  dan  pengakuan  yang  sama  dari  orang  tua  di  atas,  para  orang  tua  juga  tidak memperhatikan  perkembangan  anak  mereka  baik  perkembangan  kesehatan  ataupun memelihara dan mendidiknya.
Dapat di ketahui pemahaman seperti inilah yang salah dan sangat bertentangan dengan hukum positif. Karena dalam hukum positif pemeliharaan dan pendidikan itu menjadi tanggung jawab  kedua  orang  tua.  Lain  hal  nya  pada  ungkapan  bapak  Defri,  anak  mereka  memang
17 Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.
18 Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.
19 Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.
disekolahkan dan diberi nafkah tetapi tidak di pantau apa yang dilakukan anak-anaknya di luar dan tidak pernah untuk memantaunya, seharusnya hadhanah terkandung pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pendidikan terhadap anak. Pemeliharaan anak merupakan hak  dari  anak,  sedangkan  pendidikan  belum  tentu  merupakan  hak  dari  pendidikan. 20 Tidak hanya  pemahaman  yang  kurang,  sebagian  orang  tua  sebagaimana  yang  disampaikan  dalam wawancara telah mengabaikan perannya dalam hal memberikan kenyamanan dan kasih sayang. Hal  ini  sangat  berdampak  pada  tumbuh  kembang,  serta  perkembangan  mental  anak, sebagaimana  dalam  penelitian  Indriati  memberikan  sebuah  kesimpulan  bahwa kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. 21

## ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU DI TINJAU DALAM HUKUM POSITIF
Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber pada pembahasan sebelumnya, hal ini  dapat  ditarik  kesimpulan  terdapat  ketidakselarasan  antara  yang  terjadi  di  lapangan  dan sebagaimana seharusnya yang terjadi, sebagaimana dalam hukum positif kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Di dalam hukum positif, seorang anak masih  dalam  tanggung  jawab  orang  tuanya  sampai  ia  dewasa  atau  sampai  ia  mampu melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain.
Kenyataan yang ada di kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, banyak sekali anak- anak  yang  sudah  berani  mencoba  minuman  keras,  tuak,  narkoba  salah  satunya  yaitu penyalahgunaan komix, lem yang bisa membuat mereka mabuk, yang bisa merusak masa depan mereka,  dimana  orang  tua  mereka  tidak  tahu  apa  yang  dilakukan  oleh  anak-anaknya 22 .  Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif, seperti 23 :
20 Hasil wawancara pada orang tua di kecamatan Singgaran Pati 20 Januari 2023.
21 Noer Yuwanto Indriati, et al. "Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas)." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 29 no.3 (2017): 474-487, https://doi.org/10.22146/jmh.24315.
22 Hasil observasi, dan wawancara pada Satpol PP Kota Bengkulu mengenai aktivitas kenakalan remaja, Januari 2023.
23 Ocha Juliennelzky,  Hidayati  Fitri  dan  Dian  Pertiwi.  "Pemenuhan  Hak-Hak  Perlindungan  Anak  (Studi Perbandingan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Tata  Negara  Islam)." Jurnal  Integrasi  Ilmu  Syariah  (Jisrah) 4  no.1 (2023): 141-149, http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389.
1. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab X Pasal 1 ayat 1. Dimana kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baik mungkin;
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:
a. hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang;
b. hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri;
c. hak anak untuk beribadat menurut agamanya, berfikir dan berekspresi;
d. hak  anak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri;
e. hak anak atas pelayanan kesehatan;
f. hak anak atas pendidikan dan pengajaran.
3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 poin 3 yaitu: suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
Pada prinsipnya anak berhak untuk dipelihara oleh orang tuanya, karena orang tualah yang memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh siapapun. Jika ikatan batin tersebut dapat menorehkan hal yang positif bagi anak, maka anak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. 24 Dalam konteks merawat dan mendidik anak, tugas ini sebenarnya bukan semata tugas naluriah kemanusiaan, lebih dari sekedar apa pun, merawat anak dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan adalah manivestasi dari iman. Keterlibatan yang intensif seorang ibu dalam merawat dan mendidik anaknya sejak dini dengan tanganya sendiri akan memudahkan tugas-tugas berikutnya seorang ibu dan ayah dalam mengarahkan akhlak anak.
Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Kemudian orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Dan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
24 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak , (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 127.
Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam Undang- undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ini tercantum dalam Bab IV Pasal 26 yaitu:
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, intuk itu sebagai orang tua dituntut untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya untuk membentuk kepribadian yang baik dan untuk membentuk karakter anak kelak baik pula.
2. Dalam hal orang tua tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) atau karena suatu sebab,  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibanya  dan  tanggung  jawab  sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam hal ini hanya berlaku ketika orang tuanya tidak ada, tetapi selama orang tua itu masih ada maka kewajiban itu harus dilakukan oleh orang tua tersebut.
Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Pasal 45 menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu: 25
1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Dalam bab ini menjelaskan bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya ada yang bercerai.
Kemudian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan pada Bab 1 Pasal 1 yaitu:
1. Kesejahteraan  anak  adalah  suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  yang  dapat menjamin  pertumbuhan  dan  perkembanganya  dengan  wajar  baik  secara  rohani, jasmani, maupun sosial. Kesejahteraan itu harus diciptakan atau diberikan terhadap anak meskipun orang tua bekerja;
25 Media Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji , Cetakan Pertama, (Jakarta: ALIKA, 2016), 74.
2. Usaha  kesejahteraan  anak  adalah  usaha  kesejahteraan  sosial  yang  ditujukan  untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Misalnya dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak. Kemudian, memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk anak.
Dalam Undang-undang ini juga merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup maka kesejahteraan dan ketentraman anak akan tercipta;
2. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Orang tua diharapkan dapat mengerti potensi-potensi yang dimiliki oleh sang anak agar tidak salah dalam menentukan langkah untuk anak.
3. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan  dari  pihak  terkait,  baik  sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  wajar.  Untuk  pemenuhan hak  anak  ini  harus  diberikan  dari  orang  tua  dan  orang-orang  disekitarnya.  Sebagai orang tua untuk mengawasi semua yang dilakukan anak supaya tidak membahayakan.
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  di  atas,  dapat  disimpulkan,  bahwa  dalam konteks hukum positif, hak anak serta kewajiban orang tua telah diatur sedemikian rupa. Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak seorang anak. Akan tetapi sebagaimana  yang  telah  disampaikan,  fakta  di  lapangan  dalam  hal  ini  pada  lokus  penelitian yaitu kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu, masih banyak orang tua yang telah mengabaikan kewajiban terhadap anak, sehingga pemenuhan anak yang tidak terpenuhi, sehingga hal ini juga memicu  kenakalan  remaja  yang  semakin  marak.  Kemudian  dapat  disimpulkan  pula  bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam peraturan perundang-undangannya  maupun  pelaksanaannya,  baik  oleh  pemerintah  maupun  organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukan hasil yang maksimal sesuai kebutuhan dan perkembangan  masyarakat  Indonesia  khususnya  anak-anak.  Keadaan  ini  disebabkan  karena krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa kita. Berbagai konflik yang terjadi tak hanya melibatkan  orang  dewasa  tetapi  juga  anak-anak.  Sehingga  anak  semakin  rentan  dengan
masalah-masalah sosial dan juga kriminal. Karena tekanan ekonomi dan sosial, banyak anak- anak yang terjebak untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus berhadapan dengan hukum. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri telah terjadi di Singaran Pati kota Bengkulu, anak-anak yang tidak  mendapatkan  haknya,  kemudian  justru  terlibat  akan  hal-hal  negatif  dan  berbagai kenakalan remaja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang hak anak dalam tinjauan hukum positif di kota Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak pemeliharaan anak di kecamatan Singaran  Pati  kota  Bengkulu  belum  memenuhi  hak  anak,  ini  terbukti  dari  penelitian  yang dilakukan.  Di  mana  orang  tua  yang  menjadi  responden  masih  belum  memahami  tanggung jawab  sebagai  orang  tua  terhadap  pemeliharaan  anak.  Hal  ini  berakibat  buruk  dari  tumbuh, kembang  dan  perilaku  anak  di  kecamatan  Singaran  Pati  kota  Bengkulu.  Menurut  tinjauan hukum  positif  perbuatan  yang  mengabaikan  tanggung  jawab,  terkhusus  terhadap  hak pemeliharaan anak, merupakan pekerjaan yang sangat dilarang oleh undang-undang dan hukum Islam.  Karena  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  hukum.  Maka  perbuatan  orang  tua  yang memiliki anak dan menelantarkan atau mengabaikan aktivitas anaknya di luar sana dalam artian tidak  bertanggung  jawab  atas  kehidupan  anak-anaknya  pada  masa  yang  akan  datang  tidak dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. Fiqh Munakahat I . Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Menurut Undang-undang  Dasar  Tahun  1945." Jurnal  Hukum  Positum 1.2  (2017):  218-243. https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848.
Azra, Azyumardi. Ensiklopedi Islam Jilid I . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas. Fiqh  Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak . Jakarta: AMZAH Sinar Grafika Offset, 2009.
Carmela,  Herlinda  Ragil  Feby,  dan  Suryaningsi  Suryaningsi.  "Penegakan  Hukum  dalam Pendidikan  dan  Perlindungan  Anak  di  Indonesia." Nomos:  Jurnal  Penelitian  Ilmu Hukum 1 no.2 (2021): 58-65, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570.
Elmayanti,  Elmayanti.  "Model  Pendekatan  Desa  Adat  dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana Kekerasan  Pada  Anak  di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Siak." Riau  Law  Journal 5  no.2 (2021) : 194-214. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7898.
Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak- Hak  Anak  dalam  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Anak". Prosiding  Penelitian  Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat 2 no. 1 (2015) : 45-49.
https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235.
Indriati, Noer Yuwanto, et al. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di kabupaten Banyumas)." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 29 no.3 (2017): 474-487. https://doi.org/10.22146/jmh.24315. Juliennelzky, Ocha, Hidayati Fitri, dan Dian Pertiwi. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)." Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) 4.1 (2023): 141-149. http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389.
Ketentuan  Umum  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.
Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
Mardi, Oxys, and Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian." Jurnal
Ius Constituendum 6 no.1 (2021): 182-199. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282.
Muchsin,  H.  "Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  (Tinjauan  Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." Varia Peradilan–Majalah Hukum Tahun XXVI No 308 (2011) : 5-24.
Nova, Efren. "Model Perlindungan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan  Anak  (P2TP2A)  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Tindak  Kekerasan  di Sumatera." Riau Law Journal 6 no. 2 (2022): 265-286.
http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7946.
Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." Jurnal Ilmiah  Kebijakan  Dan  Pelayanan  Pekerjaan  Sosial  (Biyan) 1  no.2  (2019)  :  118-140, https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211.
Prakoso, Abintoro. Hukum Perlindungan Anak . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2016.
Rafeldi,  Media. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Wakaf,  & Penyelenggaraan Haji, Cetakan Pertama ,.Jakarta: ALIKA, 2016.
Sholihul, A. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surabaya: Rona Publishing.