## KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA

## Muhammad Fatahillah Akbar
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman E-mail: fatahillahakbar@ugm.ac.id

## Abstract
Pancasila is the ground fundamental norm as the ultimate source of law in Indonesia. Based on that concept, the establishment of National Legal System shall be based on values contained in the Pancasila. One of the reforms of legal system is the establishment of restorative justice. Restorative justice is the concept where in solving criminal law matters, all related parties shall be involved. Restorative justice is the implementation of Pancasila values in the criminal justice system. The problems discussed in this paper is the urgency restorative justice concept in criminal justice system in reflecting Pancasila values. In terms of existing regulation, restorative justice is merely regulated in The Act of Juvenile Justice System (UU SPPA), the Police Commissioner’s Regulation Number 6 of 2019, and the General Attorney Regulation Number 5 of 2020. However, the implementation in practices, restorative justice still has many weaknesses, including the diversion provision. By discussion restorative justice and Pancasila, it can be stated that restorative justice aims to create social justice for everyone involved in a criminal law case and form a cultural mediation in the system. In short, restorative justice is one of crucial concepts in implementing Pancasila values.
Keywords: Pancasila; Restorative Justice; Criminal Justice System.

## Intisari
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan konsep tersebut, pembentukan Sistem Hukum Nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satu perbaikan sistem hukum nasional adalah mengatur lebih lanjut mengenai Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan restoratif adalah bentuk perwujudan Pancasila dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah mengenai urgensi pengaturan Keadilan Restoratif dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional. Dalam kaitannya dengan ini, keadilan restoratif telah diatur dalam UU SPPA, Peraturan Kaporli Nomor 6 Tahun 2019, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020. Namun, pemberlakuan keadilan restoratif dalam UU SPPA masih memiliki banyak kekurangan, seperti batasan dilakukannya diversi. Dengan mengkaji keadilan restoratif dan Pancasila, dapat ditemukan bahwa Keadilan Restoratif bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat dan melalui konsep musyawarah. Dengan begitu, Keadilan Restoratif merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Pancasila; Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana.

## A. Pendahuluan
Pancasila adalah falsafah bernegara, dasar filosofis dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar Negara Hukum Republik Indonesia. 1 Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, menyampaikan bahwa Pancasila adalah lima pilar dasar filosofis ( philosophical groundslag ) yang berfungsi sebagai petunjuk arah dan dasar dari semua Warga Negara Indonesia. 2 Bis a disampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar bernegara tersebut menjadi dasar paling fundamental dalam pembentukan hukum di Indonesia. 3
S u d j i t o   At m o r e d j o ,   d a l a m bukunya Ideologi Hukum Indonesia , menyampaikan bahwa Sistem Hukum Nasional harus dibentuk sesuai dengan Ideologi Pancasila. 4 Pembentukan Sistem berbasis Pancasila tersebut akan membangun sistem yang kuat, kokoh, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. 5 Menurut Sudjito, pandangan pembangunan sistem tersebut akan sulit jika dihadapkan pada paham positivisme dan paham hukum murni. 6 Padahal dalam pembentukan sistem tidak akan pernah bisa lepas dari ideologi yang tersusun dari berbagai pikiran. Oleh
1 Sjafruddin Prawiranegara, “Pancasila as the Sole Foundation‖ in Indonesia”, Indonesia Journal, Vol. 38, Oktober 1994, hlm. 74-83.
2 E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang (1), 1989,  Pengantar dalam Hukum Indonesia [AnIntroduction to Indonesian Law], 11th print, Penerbit Ichtiar Baru dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 84.
3 Ibid, hlm. 192.
4 Sudjito Atmoredjo, 2016, Ideologi Hukum Indonesia , Dialektika, Yogyakarta, hlm. 4.
5 Ibid.
6 Ibid, hlm. 1.
karena itu, pembentukan Sistem Hukum berbasis Pancasila merupakan sebuah keniscayan.
Konteks Pancasila sebagai dasar bernegara hukum, juga dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari seluruh sumber hukum. Secara sosiologis hal ini juga didukung realitas bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap menjaga dan mewujudkan lima sila dalam Pancasila. 7 H a l   i n i   s e j a l a n   d e n g a n perkembangan teori hukum Pancasila, yang didahului perkembangan teori hukum pembangunan, progresif, dan integratif. Teori Hukum Pembangunan menekankan bahwa hukum harus berkembang untuk membantu akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh manusia. 8 Dengan teori hukum ini, maka hukum hanya menjadi alat bagi kepentingan tertentu saja. Konsep ini yang kemudian mendorong Satjipto Rahardjo mengembangka teori hukum progresif di mana pembentukan hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga bermakna Hukum ada untuk memberikan pelayanan untuk manusia bukan
7 I Nyoman Putu Budiartha, “ The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia” , Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 22, Issue. 2, 2019, hlm 3.
8 Any Farida, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa  Konvergensi  Teori-Teori  Hukum  Di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Volume XXI No. 1, 2016, hlm. 61.
sebaliknya. 9 Dalam perkembangannya, kemudian lahir teori hukum integratif. Teori Hukum Integratif ini terinspirasi oleh Posner dalam bukunya Frontiers of Legal Theory yang menyatakan bahwa teori hukum ini menggunakan perspektif eksternal disiplin hukum. 10 Teori Hukum Integratif, pada dasarnya, merupakan pengembangan dan penggabungan dari teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori Hukum Integratif menekankan bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandaskan pada sistem norma, perilaku, dan nilai. 11 Dalam konteks Indonesia, maka Teori Hukum Integratif bermakna pengembangan hukum di Indonesia harus dilandasi pada Pancasila. 12
Ko n s e p   t e r s e b u t   k e m u d i a n mendorong lahirnya konsep teori Hukum Pancasila di mana segala bentuk rekayasa kebijakan dan perilaku harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan konsep ini, perilaku dan norma hukum harus selalu direkayasa agar selalu berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila. 13 Dengan pembentukan sesuai nilai, maka perwujudan dari norma dan perilaku akan semakin sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman.
Dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, salah satu konsep yang paling relevan untuk dibangun adalah Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif
9 Ibid.
10 Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.
11 Any Farida, Loc.Cit.
12 Ibid.
13 Any Farida, Op.Cit., hlm. 67.
merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana. 14 Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dasar filosofis mediasi penal didasarkan pada filosofi dasar bernegara, Pancasila. Hal ini terlihat dari perwujudan mediasi penal yang sangat humanis. Dalam mediasi penal, jika terdapat orang yang dilanggar haknya, maka penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. 15 Konsep ini, mendekati bentuk keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Bahkan, bisa disampaikan bahwa konsep mediasi penal sudah berganti menjadi keadilan restoratif dengan moda diversi.
Keadilan restoratif membawa peranan untuk mengurangi biaya perkara. Konsep ini sejalan dengan prinsip Hukum Acara Pidana, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di Inggris, penelitian menemukan bahwa biaya sidang perkara pidana berkurang sekitar £ 6 ribu tiap kasus. 16 Di samping itu, dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa 85% korban puas dan residivisme menurun sebesar
14 Andrew von Hirsch, et all, 2003, Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable  Paradigms?,  Hart Publishing, Oregon, hlm. 44.
15 I Nyoman Putu Budiartha, Loc.Cit.
16 Garry Shewan, “A Business Case for Restorative Justice and Policing”, http://restorativejustice. org/rj-library/a-business-case-for-restorative- justice-and-policing/11642/#sthash.Dwy91YK2. dpbs, diakses 4 November 2020.
27% untuk pelaku dewasa. 17 Dapat dilihat bahwa di Inggris restorative justice berdampak positif. Hal tersebut disebabkan banyaknya penerapan restorative justice oleh aparat kepolisian dalam peradilan pidana. 18 Marshall sebagaimana dikutip dalam Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable Paradigm menyatakan bahwa restorative justice merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana. 19 Tujuan restorative justice adalah untuk memulihkan social security korban dan pelaku yang menyelesaikan konflik di antara mereka. 20 Di Inggris ditemukan tiga manfaat restorative justice , yaitu: mengurangi residivisme, meningkatkan efisiensi yang berujung pada biaya manfaat, dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. 21 Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya mekanisme baru dalam peradilan pidana. Penggunaan restorative justice bisa berbeda-beda.
Namun, asas ini berlawanan dengan asas hukum pidana kontinental. Dalam hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum Belanda, semua dugaan tindak pidana harus disidik dan berakhir dengan putusan hakim. Artinya, tidak terdapat ruang bagi korban dan pelaku untuk duduk bersama. Dalam konsep kontinental, negara akan mewakili
17 Ibid. 18 Ibid.
19 Andrew von Hirsch, Loc.Cit.
20 Ibid.
21 Garry Shewan, Loc.Cit.
korban dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, konsep ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Konsep tersebut mengenal adanya mekanisme yang dapat digunakan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dan mengambil keputusan untuk mengatasi dampak tindak pidana. Maka, konsep restorative justice tidak berkembang di Indonesia. Ditemukan pula bahwa dalam praktik restorative justice dengan beragam paradigma peradilan pidana, penerapan restorative justice mempunyai pijakan yang kuat dalam asas-asas fundamental hukum pidana. 22 Oleh karena itu, dalam aspek ini, sangat mungkin jika restorative justice berkaitan dengan asas ultimum remidium . Namun, perkembangan restorative justice di Indonesia berjalan sangat lambat. Restorative justice hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 ayat (6) UU tersebut mendefinisikan restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian terbaik dengan menekankan pada pemulihan kondisi. Untuk menerapkan restorative justice , Pasal 5 UU SPPA mengatur mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Walaupun restorative justice telah dianggap penting, hingga hari ini tidak ada penerapan restorative justice di
22 Zvi D. Gabbay , “ Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices”, Journal of Dispute Resolution, Vol. (2) 2015, hlm. 397.
bidang lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disampaikan bahwa kebutuhan Indonesia untuk memiliki aturan mengenai Keadilan Restoratif. Selain itu, bentuk Keadilan Restoratif juga sesuai dengan Ideologi Pancasila.
Dengan persoalan sebagaimana dijabarkan di atas, bahwa dalam perkembangannya keadilan restoratif dibutuhkan, terlebih untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan membedah secara komprehensif urgensi dibentuknya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mewujudkan Pancasila.

## B. Pembahasan
1.  Konsep Keadilan Restoratif
Dalam pandangan hukum pidana kontemporer, Keadilan Restoratif merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarganya dan pihak- pihak terkait lainnya untuk mencari viable justice dengan menekankan pada pemulihan situasi. 23 Istilah restorative justice diperkenalkan oleh Albert Eglash pada 1977 untuk mengklasifikasikan sistem peradilan pidana ke dalam tiga kelompok, yaitu retributive justice , distributive justice , dan restorative justice . 24 Retributive justice bertujuan
23 Eva Achjani Zulfa, 2014, “Basic Concept of Restorative Justice” , Paper, in the conference on the development of criminal law in Indonesia, 23-27 February 2014.
24 James Dignan, 2005, Understanding Victims and
untuk menghukum pelaku, distributive justice bertujuan untuk merehabilitasi, dan restorative justice bertujuan untuk memulihkan kondisi ke situasi sebelum dilakukannya tindak pidana. 25
Marshall, sebagaimana dikutip dalam Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable Paradigm , menyatakan bahwa restorative justice merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk memulihkan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk menangani tindak pidana. 26 Restorative justice bertujuan untuk memulihkan social security korban dan pelaku yang sudah menyelesaikan konflik di antara mereka. 27
Namun, asas ini berlawanan dengan asas hukum pidana kontinental. Dalam hukum pidana Indonesia yang berasal dari hukum Belanda, semua dugaan tindak pidana harus disidik dan akhirnya diputus oleh hakim. 28 Artinya, tidak ada ruang bagi korban dan pelaku untuk bertemu. Dalam konsep kontinental, negara mewakili korban dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, konsep ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana definisnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA dan penerapannya terdapat dalam sistem diversi pada UU SPPA. Dalam konsep tersebut terdapat
Restorative Justice , Open University Press, hlm. 94.
25 Ibid.
26 Andrew von Hirsch, et all, Loc.Cit.
27 Ibid.
28 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
mekanisme yang dapat digunakan oleh korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk duduk bersama dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan dampak tindak pidana. Di berbagai negara, penerapan restorative justice bisa berbeda-beda. Restorative justice dapat diterapkan pada tindak pidana lainnya, tidak hanya pidana anak. Oleh karena itu, sangat perlu untuk membahas bagaimana restorative justice diterapkan dalam tindak pidana lainnya, terutama tindak pidana ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi.
Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yakni: pertama, sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; kedua, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga proses keadilan restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakan dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya. 29
Konsep keadilan restoratif ini menyerupai praktik mediasi penal yang telah banyak diterapkan di Indonesia. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan kesepakatan antara pelaku dan korban. 30 Setelah
29 Ivo Aertsen, et, all , “Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment,” Journal TEMIDA, Volume 14 (1), 2011, hlm. 8-9.
30 I Nyoman Putu Budiartha, Loc.Cit.
adanya suatu pelanggaran, maka dicari penyelesaian terbaik terlebih dahulu antara pelaku dan korban. Proses pidana hanya digunakan jika penyelesaian tersebut tidak tercapai. 31 Keadilan restoratif dibentuk untuk menciptakan rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku dengan melibatkan pemerintah sebagai penegak hukum. 32 Menurut, Andri mediasi yang ada dalam konsep keadilan restoratif adalah gabungan dari victim offender mediation dan reparation negotiation program dimana peradilan tetap dilaksanakan sebagaimana sistem peradilan pidana, namun penegak hukum secara aktif mengambil posisi untuk mendamaikan para pihak. 33 Perbedaan keadilan restoratif dan mediasi penal adalah, keadilan restoratif dilaksanakan bersamaan dengan penegak hukum, sedangkan medias penal dapat dilakukan pelaku dan korban saja tanpa melibatkan pihak lainnya, termasuk penegak hukum. Namun, praktik mediasi penal ini tidak memiliki dasar hukum dalam pemberlakuannya. Konsep ini yang kemudian lahir dalam UU SPPA berupa diversi.

## 2.  Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia
Menurut Eva Achjani Zulfa dalam makalahnya yang berjudul “ Konsep Dasar Restorative Justice” mengartikan keadilan 31 Ibid . 32 Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2, Agustus 2012, hlm. 233.
33 Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No. 1, Januari 2017, hlm. 62.
restoratif sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 34 Menurut Eddy OS Hiariej, Tujuan Pidana di era kontemporer saat ini merujuk pada keadilan restoratif untuk mengembalikan keadilan yang dibutuhkan para korban. 35 Sehingga sejalan dengan putusan Pengadilan Mahkamah Agung dan teori hukum pidana, pengembalian kerugian pada perkara penggelapan telah menyelesaikan tujuan dari hukum itu sendiri.
Di Indonesia, Keadilan Restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan Perundang-undangan adalah dalam UU SPPA. Pasal 1 butir (6) U SPPA menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dalam upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban,
34 Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.
35 Eddy OS Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 39.
penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks, ini diversi merupakan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.
Pada dasarnya, pengaturan Keadilan Restoratif dan diversi dalam UU SPPA merupakan perwujudan dari United Nation Standard Minimum Rules for the Adminitrative of Juvenile Justice (SMRJJ) 1985 (Beijing Rules) . Angka 5 Beijing Rules menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang menekankan pada hak- hak anak dan kewajaran penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku. Konsep dalam Beijing Rules memastikan adanya sistem yang menjamin hak-hak anak, sekalipun merupakan pelaku tindak pidana.
Dalam praktiknya, pemberlakuan keadilan restoratif di Indonesia sendiri sejak diberlakukannya UU SPPA mulai mengalami perbaikan, sekalipun belum optimal. Sebelum diberlakukan UU SPPA, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pernah melakukan riset dan merujuk penelitian di Tahun 2009 yang menemukan fakta, bahwa dari Total 932 Perkara Anak yang terjadi di Purwokerto, 117 Perkara (11,55%) direkomendasikan oleh BAPAS untuk diselesaikan dengan cara perdamaian. 36 Praktik tersebut menunjukkan bahwa sebelum diberlakukannya UU SPPA,
36 M. Taufik Makarao, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, Laporan Penelitian, Desember 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. Cv.
perdamaian atau penyelesaian perkara di luar pengadilan sudah menjadi pilihan. Perbaikan sistem, kemudian mulai terlihat di Tahun 2015. Berdasarkan database pemasyarakatan akhir tahun 2015, jumlah anak yang berada mendapatkan sanksi penjara dan bermasalah dengan hukum sebanyak 2.993 anak. Hal ini terdapat penurunan jumlah angka yang sangat signifikan dari sebelumnya yaitu 5.358 (data 2012-2014), yang mendapatkan putusan pidana penjara. 37
Namun, masih terdapat permasalahan substansial di dalam diversi UU SPPA. Pasal 7 ayat (2) memberikan syarat bahwa diversi hanya dapat dilakukan bagi tindak pidana yang diberikan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Hal ini menjadikan diskriminasi terhadap tindak pidana di atas tujuh tahun penjara dan menjadi tidak optimalnya diversi untuk diterapkan pada semua tindak pidana yang dilakukan anak. 38 Kelemahan lainnya adalah, diversi hanya diupayakan, sehingga tidak timbul kewajiban untuk dilaksanakan, sehingga pelaksanaan di lapangan belum optimal. 39 Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, tentu ke depan dapat dipelajari bagaimana memperbaiki hukum ke depannya.
D e n g a n   d i at u r ny a   k e a d i l a n restoratif, maka juvenile justice system
37 Ditjen Kemenkumham, “Keadilan Restoratif bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum”, https:// itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index- berita-terkini/keadilan-restoratif-terhadap- anak-yang-bermasalah-dengan-hukum, diakses 4 November 2020.
38 Zenny Rezania Dewantary, “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Veritas et justisia, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 324.
39 Ibid.
tidak lagi menekankan pada konsep punitif dan retributif, sehingga bergeser menjadi restoratif yang melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, pemerintah, dan masyarakat. 40 Hal tersebut disadari semangat bahwa semua pihak tersebut juga merupakan klien dari sistem peradilan di Indonesia. 41 Selain dari UU SPPA, Keadilan Restoratif juga diatur dalam berbagai aturan penegakkan hukum, seperti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap Penyidikan) dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja Keadilan Restoratif. Pasal 12 Perkap Penyidikan menyatakan proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 12 Perkap Penyidikan mengatur:
Syarat penerapan keadilan restoratif pada penyidikan adalah: a.  materiel, meliputi:
1.  tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2.  tidak berdampak sosial
3.  adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4.  prinsip pembatas:
a)  pada pelaku:
40 Yul Ernis, “Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10, No 2, Juli 2016, hlm. 166.
41 Ibid, hlm. 166.
1)  tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
2)  pelaku bukan residivis;
b)  pada tindak pidana dalam proses:
1)  penyelidikan; dan 2)  penyidikan, sebelum S P D P   d i k i r i m   k e Penuntut Umum;
b.  formil, meliputi:
1.  s u r a t   p e r m o h o n a n perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2.  surat pernyataan perdamaian ( akte dading ) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3.  berita acara pemeriksaan t a m b a h a n   p i h a k   y a n g berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4.  rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui p e ny e l e s a i a n   k e a d i l a n restoratif ; dan 5.  pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
Keadilan restoratif secara spesifik disebut dalam peraturan ini. Namun, persyaratan yang diberikan cukup jauh berbeda dengan persyaratan yang ada di UU SPPA. Tidak terdapat pengaturan mengenai minimal atau maksimal sanksi pidana untuk mengikuti program
restoratif ini. Syarat yang cukup krusial di dalam Perkap Penyidikan adalah terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku yang dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana telah dijabarkan di atas.  Perbuatan tersebut juga tidak boleh menimbulkan keresahan dan tidak boleh berdampak sosial. Persyaratan- persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk mencapai kesepakatan. Perkap Penyidikan ini hanya dibentuk untuk memperbaiki sistem yang telah ada dalam praktik. Konsep yang digunakkan dalam Perkap Penyidikan memang sudah jauh lebih sejalan dengan konsep keadilan restoratif di mana korban dan pelaku dihubungkan untuk mencapai kesepakatan.
Selain Perkap Penyidikan, Perja Keadilan Restoratif juga mengatur secara rigid mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020 ini juga, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum. Ditutup “demi hukum” kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Menurut Eddy OS Hiariej, alasan penuntutan gugur didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP dan di luar KUHP. 42 Pengaturan
di luar KUHP terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Kewenangan Menjalankan Pidana. 43 Ditutup demi hukum berdasarkan KUHP berarti adalah jika perkara Ne Bis in Idem pada Pasal 76 KUHP, terdakwa meninggal dunia Pasal 77 KUHP, dan perkara daluwarsa pada Pasal 78-79 KUHP. Terlebih, Perja Keadilan Restoratif menambahkan alasan penghentian penuntutan pada Pasal 3 ayat (2) huruf Perja tersebut yakni “ telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process)” . Pengaturan dalam Perja tersebut menunjukkan semangat Mediasi Penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Afdoening buiten process diartikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan secara praktik telah dilakukan dalam berbagai perkara pidana melalui diskresi penegak hukum, musyawarah pelaku- korban, dan berbagai metode lainnya. 44 Konsep yang diperkenalkan Barda Nawawi Arief ini juga mendekati konsep keadilan restoratif yang telah berkembang di Indonesia. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut diperlukan dalam membantu Negara mengurangi biaya- biaya yang tidak perlu (unnecessary cost) pada proses peradilan. Untuk mencapai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, penyelesaian di luar pengadilan merupakan keniscayaan. 45
43 Ibid.
44 Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 1
45 Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande, Yogantara S, “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan
Selain, diversi diberlakukan pada anak yang bermasalah dengan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka dengan korban, tetapi juga untuk mengurangi biaya perkara yang cukup besar.
Pasal 3 ayat (3) huruf b pada Perja Keadilan Restoratif juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.”  Dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip restutio in integrum . Selain konsep yang ada dalam Perja, perlu juga diperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/ Pid.2009 seperti yang dijelaskan diatas dimana dalam putusan tersebut Ma h k a m a h   Ag u n g   m e l e p a s k a n Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perdamaian antara Korban dan Terdakwa memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus diapresiasi. Sehingga penggantian kerugian tersebut dan adanya pencabutan aduan harus dihormati pengadilan, sekalipun penggelapan dan penipuan dalam perkara tersebut bukan merupakan delik aduan. Perkap, Perja, dan Putusan Mahkamah Agung menjadi dasar pijakan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap dengan keadilan restoratif. Sehingga pemberlakuannya keadilan restoratif menjadi keniscayaan pada Undang- Undang perkara pidana lainnya, selain perkara pidana anak.
Ius Contituendum di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 13 No 1, 2019, hlm. 27.
Berdasarkan penelitian Rena Yulia terhadap putusan-putusan Hakim, perlu ditingkatkan penggunaan keadilan restoratif dalam penjatuhan putusan hakim untuk mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan semua pihak dan menjamin keadilan bagi pelaku, korban, dan para pihak yang terlibat. 46

## 3.  Per wujudan Pancasila dalam
Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan Negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum. 47 Pada sila ke-5, terkandung makna bahwa dalam penegakkan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak. 48
Dalam konteks ini, Sudjito Atmoredjo menyatakan bahwa intrepretasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang jauh lebih baik. 49 Untuk itu dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional,
46 Rena Yulia, Op.Cit., hlm. 239.
47 Constantinus Fatlolon, “Pancasila Democracy and the Play of the Good”, Filoracia, Volume 3, Number 1, February 2016, hlm. 76.
48 Ibid.
49 Sudjito Atmoredjo, 2016, Op.Cit., hlm. 101.
perlu melihat nilai-nilai kebangsaan dan keadilan yang terkandung pada Warga Negara Indonesia. 50 Purwanto dalam menjabarkan makna Keadilan Sosial dalam Pembukaan UUD dan juga isi dari UUD NRI Tahun 1945, dimakna bahwa harus ada manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian berwujud kesedian untuk berguna bagi orang lain. 51 Purwanto bahkan menegaskan bahwa diletakannya Keadilan Sosial sebagai kalimat aktif yang menutup SIla lain dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat adalah untuk menunjukkan bahwa perwujudan keadilan sosial merupakan penyempurna perwujudan dari Pancasila. 52
Salah satu nilai yang penting dan signifikan berpengaruh terhadap Keadilan Restoratif adalah konsep Musyawarah. Musyawarah dalam Keadilan Restoratif pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Sudjito Atmoredjo dalam Artikel Berjudul Keadilan dan Ganti Kerugian , pada Buku Berjudul Hukum di Tahun Politik menjelaskan bahwa Musyawarah merupakan perwujudan dari Falsafah Pancasila, terutama nilai “keadilan sosial” yang harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat. 53 Sekalipun dalam pembahasan tersebut
50 Ibid, hlm. 11.
51 Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bakti, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 13.
52 Ibid.
53 Sudjito Atmoredjo, 2019, Hukum di Tahun Politik, Dialektika, Yogyakarta, hlm. 101.
berkaitan dengan pengadaan tanah, namun nilai musyawarah di bidang hukum dapat diambil sebagai nilai yang dibutuhkan Keadilan Restoratif.
Dalam kaitannya dengan Mediasi Penal, I Nyoman Putu Budiartha menyampaikan bahwa Mediasi Penal merupakan perwujudan nilai Pancasila. 54
Kesimpulan ini didasari pada realitas sosial di Indonesia yang membuktikan b a hw a   d e n g a n   b e r a n e k a r a g a m budayanya, agama, suku, namun penerapan Pancasila masih diutamakan. Salah satu bentuk perwujudan Pancasila dalam konteks tersebut adalah adanya perdamaian antara para pihak yang dibangun. 55 Bentuk penyelesaian antar para pihak ini yang menjadi dasar Keadilan Restoratif dan juga Mediasi Penal.
Sudjito Atmoredjo kemudian memberikan Batasan mengenai syarat- syarat musyawarah yang harus dipenuhi agar sejalan dengan falsafah keadilan sosial, yakni: 56 1) jelas objeknya; 2) semua pihak dalam posisi yang setara; 3) tidak terdapat tekanan; dan 4) hasil kesepakatan menjadi tanggungjawab semua pihak. Dalam hal ini, maka sistem Diversi dalam UU SPPA, serta Keadilan Restoratif dalam Perkap Penyidikan serta Perja Keadilan Restoratif telah memenuhi syarat-syarat Musyawarah tersebut.
Objek yang dibahas dalam keadilan restoratif adalah pertanggungjawaban pelaku dan kerugian yang dialami
54 I Nyoman Putu Budiartha, Loc.Cit . 55 Ibid.
56 Sudjito Atmoredjo, 2019, Loc.Cit.
korban. Kedua hal tersebut harus menjadi dasar kesepakatan. Kemudian, pihak-pihak yang dilibatkan, sekalipun korban berhak langsung menolak diversi, namun penyetaraan posisi juga diperlukan sehingga baik pelaku dan korban tidak memiliki kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya. Setelah itu, penegak hukum yang terlibat juga tidak diperkenankan melakukan tekanan ke pihak manapun untuk mempengaruhi penyelesaian keadilan restoratif tersebut. Terakhir, hasil dari diversi dan konteks keadilan restoratif harus dihormati semua pihak. Sebagai contoh, pelaku harus menunjukkan efek jera dan tidak melakukan pengulangan. Hal ini sejalan dengan syarat keadilan restoratif yang tidak dapat berlaku jika terdapat pengulangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.  Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan sesuai syarat-syarat tersebut dan diberlakukan secara optimal kepada berbagai jenis tindak pidana.
Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. 57 Dalam pembentukan teori integrative ditekankan bahwa rule of recognition, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang. 58
57 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Re ko n s t r u k s i   t e r h a d a p   Te o r i   H u ku m Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66.
58 Any Farida, Op.Cit., hlm. 66.
Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integrative merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. 59
Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai tripartite character of Indonesia’s social engineering . 60 Berdasarkan falsafah Pancasila dan dikaitkan dengan teori hukum integratif, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam hukum pidana Indonesia. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, menjadi penting Menyusun aturan keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Terlebih, konsep keadilan restoratif menekan
Pada dasarnya dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan sebelumnya sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf c menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan
pemidanaan adalah “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. 61 Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan “pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia”. 62
D engan kons ep p emidanaan tersebut, hakim kemudian dibekali Pedoman Pemidanaan dengan salah satu amunisi berupaa rectherlijk pardon atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dengan kewenangan t e r s e b u t ,   s e k a l i p u n   r u m u s a n delik terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali.
Permaafan hakim atau rechterlijke pardon atau judicial pardon atau dipensa de pena merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. 63 KUHP
61 Pasal 51 huruf c Rancangan Undang-Undang KUHP, 2019.
62 Pasal 52 Rancangan Undang-Undang KUHP, 2019.
63 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan KUHP dan
Indonesia yang sekarang ini berlaku tidak mengatur mengenai rechterlijke pardon . KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yakni asas legalitas, asas kesalahan dan asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. 64 Dengan pembaharuan hukum pidana, maka pembangunan sistem hukum pidana berbasis restoratif akan semakin optimal.
Konsep restoratif juga tercermin dalam Pasal 70 RKUHP di mana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika “terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban”. 65 Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan.
KUHAP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP, makalah disampaikan dalam SEMNAS Mahupiki, tanggal 10 September 2013 di Solo, hlm. 2.
64 Sudarto, 1979, Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 29.
65 Pasal 70 Rancangan Undang-Undang KUHP,
2019.

## C. Penutup

## Dalam mewujudkan falsafah
Pancasila pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, gagasan penting yang perlu diwujudkan adalah membentuk kebijakan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Keadilan Sosial sebagaimana terdapat dalam sila kelima Pancasila memberikan makna bahwa permasalahan harus diselesaikan dengan memandang para pihak pada posisi yang sama. Selain itu, mekanisme musyawarah menjadi kunci dalam perwujdulan sila tersebut. Oleh karena itu, Penyelesaian perkara pidana di antara Pelaku, Korban, Masyarakat, dan Penegak Hukum dilakukan untuk menciptakan keadilan sosial di antara pihak. Selain daripada itu, kepentingan dan keadilan yang dibutuhkan pada forum tersebut juga dibahas dan berusaha dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama dari keadilan restoratif ini adalah mengembalikan keadaan kembali pada keadaan semula ( restutio in integrum ). Oleh karena itu, musyawarah dalam keadilan restoratif menggambarkan adanya perwujudan Pancasila dalam keseharian masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif ini memiliki banyak manfaat, seperti memberikan peran lebih kepada Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga memberikan proses peradilan yang jauh lebih efektif dan efisien. Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak akan lebih mencapai tujuan keadilan itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Buku Arief, Barda Nawawi, 2008, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan , Pustaka Magister, Semarang. Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif , Genta Publishing, Yogyakarta.
Atmoredjo, Sudjito, 2016, Idelogi Hukum Indonesia , Dialektika, Yogyakarta.
, Sudjito, 2019, Hukum di Tahun Politik , Dialektika,
Yogyakarta.
Dignan, James, 2005, Understanding Victims and Restorative Justice , Open University Press, Maidenhead, Berkshire, UK.
Hiariej, Eddy OS, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Hirsch, Andrew von, et all , 2003, Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, Hart Publishing,
Oregon .
Sudarto, 1979, Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Utrecht, E. and Moh. Saleh Djindang (1), 1989, Pengantar dalam Hukum Indonesia [An Introduction to Indonesian Law] , 11th print, Penerbit Ichtiar Baru dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
Zulfa, Eva Achjani, 2009, Keadilan Restoratif , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

## Jurnal
Aertsen, Ivo, et, al, “Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment,” Journal TEMIDA , 2011. Budiartha, I Nyoman Putu, “ The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia” , Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , Vol. 22, Issue. 2, 2019.
Dewantary, Zenny Rezania, “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Veritas et Justisia, Volume 2, Nomor 2, 2016. Ernis, Yul, “Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol 10, No 2, Juli 2016.
Fatlolon, Constantinus, “Pancasila Democracy and the Play of the Good”, Filoracia, Volume 3, Number 1, February 2016.
Farida, Any, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori- Teori Hukum Di Indonesia, Jurnal Perspektif , Volume XXI, No. 1, Januari 2016.
Gabbay, Zvi D., “ Justifying Restorative
Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices”, Journal of Dispute Resolution, Vol. (2) 2015 .
Hariyanto, Diah Ratna Sari dan Pande Yogantara S, “Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicaksana , Volume 13, No
1, 2019.
Laksana, Andri Winjaya, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. IV, No. 1, Januari 2017 Prawiranegara, Sjafruddin, “Pancasila as the Sole Foundation ‖ in Indonesia”, Indonesia Journal , Vol. 38, Oktober 1994.
Yulia, Rena, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial , Vol. 5, No. 2, Agustus 2012.

## Hasil Penelitian
Makarao, M. Taufik, 2013, Pengkajian Hu ku m   Te nt an g   Pe n e ra p an R e s t o r a t i v e   Ju s t i c e   D a l a m Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak , Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

## Paper
Arief, Barda Nawawi, “Pembaharuan KUHP dan KUHAP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP” , Makalah , disampaikan dalam SEMNAS Mahupiki, tanggal 10 September 2013 di Solo.
Zulfa, Eva Achjani, “Basic Concept of Restorative Justice” , Paper , in the conference on the development of criminal law in Indonesia, 23-27 February 2014.

## Internet
Itjen Kemenkumham, “Keadilan Restoratif bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum”, https://itjen.kemenkumham. go.id/index.php/index-berita-terkini/ keadilan-restoratif-terhadap-anak- yang-bermasalah-dengan-hukum, diakses 4 November 2020.
Shewan, Garry, “A Business Case for Restorative Justice and Policing”, h t t p : / / re s t o r a t i v e j u s t i c e . o rg / r j - l i b r a r y / a - b u s i n e s s - c a s e - f o r - re s t o r a t i v e - j u s t i c e - a n d - policing/11642/#sthash.Dwy91YK2. dpbs, diakses 4 November 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53).
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15

## Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan berdasarkan Keadilan
Restoratif.
United Nation Standard Minimum Rules for the Adminitrative of Juvenile Justice 1985
Rancangan Undang-Undang KUHP, 2019.