## PENERAPAN CLASS  ACTION DI  INDONESIA  STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1794 K/PDT/2004
CLASS ACTION IN INDONESIA CASE STUDY SUPREME COURT DECISION NUMBER 1794 K/PDT/2004
Nurasti Parlina a

## ABSTRAK
Gugatan  perwakilan  atau class  action dalam  penyelesaian  sengketa hukum  lingkungan  di  Indonesia  mengalami  tren  positif  pasca  adanya PERMA  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan Kelompok yang kemudian disusul dengan adanya gugatan perwakilan sebagaimana  Putusan  Nomor  1794  K/Pdt/2004  yang  merupakan preseden dalam hal penerapan gugatan perwakilan di Indonesia. Tulisan ini  hendak  mengkaji  bagaimana  penerapan  gugatan  perwakilan  yang diajukan  oleh  korban  longsor  Mandalawangi.  Metode  penelitian  ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penerapan gugatan perwakilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diterapkan oleh  Hakim  dengan  sangat  baik.  Kemudian  salah  satu  manfaat  dari adanya gugatan perwakilan dalam perkara ini adalah adanya kepastian atas  ganti  rugi  yang  akan  didapatkan  oleh  korban  longsor Mandalawangi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  gugatan  perwakilan  di Indonesia jika diterapkan secara benar akan memudahkan masyarakat yang mencari keadilan.
Kata kunci: ganti rugi; gugatan perwakilan; lingkungan hidup.

## ABSTRACT
Class action in the settlement of environmental legal disputes in Indonesia has experienced a positive trend after the existence of PERMA No.1 of 2002 about class action procedure which was then followed by a representative lawsuit in Decision Number 1794 K / Pdt / 2004 which is a precedent in the application of a representative lawsuit in Indonesia. This paper is reviewing the application of the  representative  lawsuit  filed  by  the  Mandalawangi  landslide  victims.  The research method uses normative juridical with a case study approach. The author then concluded that the application of the representative suit in this case was in accordance with the existing regulations and had been implemented by the Judge very well. Then one of the benefits of having a representative suit in this case is the  certainty  of  compensation  that  will  be  collected  by  the  victims  of  the Mandalawangi  landslide.  This  indicates  that  the  representative  suit  in Indonesia, if properly implemented, will make it easier for people seeking justice
Keywords: compensation; environment; representative lawsuit.
a Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, email: nurasti.parlina@ui.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.377 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Undang-undang  No.  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebenarnya telah memperkenalkan  asas  gugatan  perwakilan  kelompok  secara  terbuka  sebagai  jalan keluar permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat. Mulanya istilah class  action atau  gugatan  perwakilan  dan legal  standing atau  hak  gugat  seringkali digunakan  dalam  praktek  peradilan  di  Negara  barat,  khususnya  di  Negara  anglo amerika  yang  umumnya  menganut common  law  system ,  dimana  sistem  ini  banyak menitik beratkan pada penciptaan kaidah hukum melalui putusan putusan hakim.
Pada perkembangan selanjutnya, konsep gugatan perwakilan kelompok atau class action juga dipraktekkan di negara yang menganut civil law termasuk Indonesia. Pada kasus  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup,  korban  pencemaran  atau perusakan lingkungan bisa berjumlah sangat banyak. Sehingga bila masyarakat korban melakukan  gugatan  secara  individu  atau  bila  korban  pencemaran  menggugat  secara sendiri-sendiri  maka  prosesnya  akan  sangat  lama  dan  memakan  biaya  yang  besar akibatnya  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya  ringan  ( constante  justitie )  seperti yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak akan tercapai. Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup ternyata memberikan peluang baru yakni memungkinkan  masyarakat  korban  pencemaran  lingkungan  mengajukan  gugatan perwakilan ( class action ), secara bersama sama dengan diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas ( class representative ).
Mahkamah Agung pun turut menerbitkan PERMA No. 1 tahun 2002 yang hukum acara gugatan perwakilan kelompok ( class action ), tujuan hadirnya perma ini tentunya diharapkan dapat membuat memperjelas praktik gugatan kelompok atau class action . Walaupun nyatanya dalam praktek pengadilan, di lapangan masih terdapat penafsiran penafsiran yang rancu terhadap substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan  Perwakilan  Kelompok,  serta  masih  banyaknya  kebingungan  diantara  para hakim dalam menyelesaikan gugatan perwakilan. PERMA ini hadir dengan tujuan agar hakim dan para pencari keadilan memiliki persepsi yang sama tentang aspek teknis dari penerapan prosedur class action .

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
Tulisan ini akan mengulas bagaimana penerapan gugatan perwakilan atau class action dalam putusan nomor 1794/K/Pdt/2004. 1 Putusan ini merupakan putusan yang baik karena class action yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Putusan  ini  menceritakan  salah  satu  gugatan class  action yang  berhasil  dan  sering dirujuk.  Gugatan  diajukan  sejumlah  warga  korban  longsor  Gunung  Mandalawangi yang  dikelola  Perum  Perhutani.  Para  penggugat  mendalilkan  bahwa  longsor merupakan  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  para  Tergugat.  Pada  4  September 2003, PN Bandung mengabulkan gugatan class action Para Penggugat. Pengadilan Tinggi Bandung memperbaiki amar putusan, tetapi pada dasarnya tetap mengakui hak Para Penggugat mengajukan class action terhadap kerugian yang diderita para korban akibat longsor Gunung Mandalawangi.
Selain membahas mengenai penerapan class action pada putusan tersebut, penulis juga hendak menganalisis mengenai apakah class action pada perkara ini sudah sesuai dengan  tujuan  daripada class  action itu sendiri,  pada  bagian ini  penulis  akan  melihat apakah tujuan dari adanya pilihan mengajukan class action dalam penyelesaian kasus longsor mandalawangi ini memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan kepastian hukum  dan  perlindungan  terutama  ganti  kerugian  kepada  korban.  Mengingat gugatan class  action ini  bertujuan  memudahkan  akses  masyarakat  dalam  memperoleh keadilan dan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder.  Dengan  menginventarisasi,  mengkaji,  dan  meneliti  data  sekunder  berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Pengayaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004.
1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794K/PDT/2004 Tahun 2004, Direksi Perum. Perhutani cq. Kepala Unit Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat; Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat et.al vs. Dedi; Hayati et.al.

## PEMBAHASAN

## Penerapan Gugatan Perwakilan dalam Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004

## 1) Kronologis Perkara Nomor 1794 K/Pdt/2004
Putusan No. 1794 K/Pdt/2004 adalah sengketa antara Dedi, Hayati, Entin, Oded Sutisna, Ujang Ohim, Dindin Holidin, Aceng Elim, dan Mahmud. Mereka adalah warga dari  Kecamatan  Kadung  Ora,  Kabupaten  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat (Penggugat/Termohon  Kasasi)  yang  mengajukan  gugatan  lewat  gugatan  perwakilan ( class action ) di Pengadilan Negeri Bandung atas dasar Strict Liability (tanggung jawab mutlak) melawan:
1. Direksi  Perum  Perhutani  Cq.  Kepala  Unit  Perum  Perhutani  Unit  III  Jawa  Barat (Tergugat I/Pemohon Kasasi I)
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI (Tergugat II/Pemohon Kasasi II)
3. Pemerintah Daerah Tk. I Provinsi Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat (Tergugat III/Pemohon Kasasi III)
4. Pemerintah  Republik  Indonesia  Cq  Presiden  RI  Cq  Menteri  Kehutanan  RI (Tergugat IV/Pemohon Kasasi IV)
5. Pemerintah  Daerah  Tk.  II  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat  Cq  Bupati Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Tergugat V/Pemohon Kasasi V).
Pada tanggal 28 Januari 2003 terjadi bencana alam tanah longsor terjadi di kaki Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bencana longsor itu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan 408 keluarga atau 1.781 orang harus mengungsi. Selain itu, 70 hektar sawah dan 25 hektar kebun rusak serta 5.150 ternak mati tertimbun longsor. Pada tanggal 18 Februari  2003, sebanyak 275 korban longsor Gunung Mandalawangi, yang terbagi dalam sembilan kelompok, mengajukan gugatan perwakilan atas bencana longsor yang menimpa kampung halaman mereka. Gugatan perwakilan ( class action ) diajukan kepada Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan di Gunung Mandalawangi. Selain itu mereka juga didampingi oleh para advokat yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  para  korban  longsor  gunung  Mandalawangi, Garut.
Peristiwa ini disebabkan karena Perum Perhutani yaitu Pengelola kawasan hutan di jawa barat termasuk kawasan Rutan Gunung Mandaawangi yang statusnya adalah hutan lindung berdasarkan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 1999, kemudian diubah statusnya menjadi  hutan  produksi  terbatas  berdasarkan  SK  Menhut  No.  419/KPTS/II/1999.
Dikarenakan Perum Perhutani, kondisi alam sekitar Gunung Mandalawangi antara lain menjadi  kerusakan  ekosistem  lingkungan,  pengelolaan  atau  pengawasan  lingkungan yang  belum  optimal  dari  pihak  pengelola,  rawan  terjadi  longsor  dan  banjir  serta reboisasi  yang  gagal  dilaksanakan.  Selain  itu,  sebagaimana  diakui  oleh  pihak  Perum Perhutani  bahwa  Perum  Perhutani  telah  mengetahui  terdapat  8  titik  longsor  sejak  6 bulan silam di kawasan Mandalawangi tersebut.
Agar  lebih  runut,  penulis  akan  merangkum  putusan  pengadilan  dari  tingkat pertama sampai dengan kasasi dalam perkara ini dalam table dibawah ini
Putusan  PN  Bandung
Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg
Mengabulkan  gugatan  perwakilan  kelompok  ( class  action ); menyatakan Tergugat I s.d IV bertanggung jawab secara mutlak ( strict liability ) atas dampak yang ditimbulkan adanya kawasan hutan  gunung  mandalawang.  Menghukum  para  tergugat melakukan  pemulihan  lingkungan  dan  pembayaran  biaya pemulihan  lingkungan  dan  pembayaran  biaya  pemulihan sebesar 20 Milyar. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng  membayar  ganti  kerugian  kepada  korban  longsor Gunung  Mandalawangi  sebesar  10  Milyar  dan  menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Putusan Pengadilan Tinggi  Bandung  Nomor 507/PDT/2003/PT. Bdg Menguatkan putusan PN Bandung Putusan  MA  Nomor  1794 K/Pdt/2004 Perihal permohonan kasasi Perum Perhutani, MA memberikan pertimbangan bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Longsor terjadi karena pemanfaatan tanah tidak sesuai fungsi hutan lindung, dan memiliki hubungan  kausal dengan timbulnya  kerugian  korban  jiwa  dan  harta  dan  menimbulkan pertanggungjawaban strict liability .

## 2) Pengaturan Gugatan Perwakilan di Indonesia
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  melalui  instrumen  hukum  perdata  adalah untuk  menentukan  seseorang  atau  badan  hukum  yang  bertanggung  jawab  terhadap kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan,  penggugat dituntut  untuk  membuktikan  adanya  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan.  Di samping  itu  juga  harus  mempunyai  sebab  akibat  (hubungan  kausalitas)  antara pencemaran  dan  kerugian  yang  diderita  oleh  penggugat.  Pembuktian  dalam  kasus lingkungan  karena  terjadinya  pencemaran  seringkali  ditandai  oleh  sifat-sifat  khas, antara  lain:  (1)  penyebab  tidak  selalu  dari  sumber  tunggal,  akan  tetapi  berasal  dari berbagai  sumber  (multisources);  (2)  melibatkan  disiplin  ilmu  lainnya  serta  menuntut keterlibatan  pakar-pakar  di  luar  hukum  sebagai  saksi;  (3)  akibat  yang  ditimbulkan
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
seringkali tidak timbul seketika, akan tetapi berselang beberapa lama kemudian ( long period  of  latency ). 2 Salah  satu  penyelesaian  sengketa  lingkungan  adalah  melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilakukan dengan  mengajukan  “gugatan  lingkungan”  berdasarkan  Pasal 87  ayat  (1)  UU  No.  32 Tahun  2009  jo  Pasal  1365  KUH  Perdata  tentang  Ganti  Kerugian  Akibat  Perbuatan Melawan Hukum.
Gugatan Perwakilan atau class action diatur dalam Pasal 91 UU No. 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. 3 Sebelumnya,  konsep gugatan  perwakilan  sudah  diperkenalkan  oleh  UU  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur pada pasal 37. Menurut penjelasan Pasal 37 ayat (1)  UUPLH,  agar  kelompok  perwakilan  diakui  memiliki  hak  gugat  ada  beberapa persyaratan  yang  mesti  diperhatikan.  Persyaratan  yang  dimaksudkan  di  dalam  dan antara  kelompok  perwakilan  dengan  masyarakat  yang  diwakilinya,  meliputi  adanya kesamaan permasalahan, adanya kesamaan fakta hukum, adanya kesamaan tuntutan yang  ditimbulkan  berkaitan  dengan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup yang didugakan.
Kemudian  hukum  acara  yang  mengatur  gugatan  perwakilan  tersebut,  saat  ini telah  ditetapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA)  No.  1 Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan  Perwakilan  Kelompok.  Menurut  Perma  tersebut gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang  mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri  mereka  sendiri  dan  sekaligus  mewakili  sekelompok  orang  yang  jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Kemudian menurut Achmad Santosa, class actions adalah merupakan  suatu  prosedur  beracara  dalam  perkara  perdata  yang  memberikan  hak prosedural  bagi  satu  atau  sejumlah  orang  bertindak  sebagai  penggugat  untuk memperjuangkan  kepentingan  orang  lainnya  yang  mengalami  permasalahan  yang sama. 4
2 Santosa, Mas Achmad. (2001). Good Governance & Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL. hlm. 296.
3 Pasal 91 ayat (1) berbunyi: “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”, ayat (2) “gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya”.
4 Santosa, Mas Achmad et.al.  (1999). Pedoman  Penggunaan Gugatan  Perwakilan (Class Action). Jakarta: ICEL,  PIAC  dan YLBHI. hlm. 139.
Adapun  latar  belakang  lahirnya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara Perwakilan Kelompok antara lain karena Walaupun telah ada dasar hukum mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan tetapi belum ada hukum acara yang mengatur, selain itu terdapat alasan lainnya antara lain:
a.  Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
b.  Pelanggaran Hukum yang merugikan secara serentak terhadap orang banyak.
c.  Tidak  efektif  penyelesaian  pelanggaran  hukum  tersebut  huruf  b  diselesaikan sendiri-sendiri.
d.  Pelanggaran  hukum  pada  huruf  c  dapat  diajukan  dengan  gugatan  perwakilan kelompok.
e.  Undang-undang yang mengatur gugatan perwakilan kelompok seperti UU No.23 Tahun  1997  tentang  Lingkungan  hidup,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada hukum acaranya.
f.   Mengisi kekosongan hukum. 5
Achmad Santosa pun mengemukakan bahwa gugatan perwakilan atau class action memiliki tujuan antara lain:
1. Mengembangkan penyederhaan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan;
2. Dalam satu gugatan diberikan hak prosedural bagi beberapa orang yang bertindak sebagai  penggugat  untuk  memperjuangkan  kepentingan  penggugat  sekaligus kepentingan anggota kelompok;
3. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak 6
Formulasi  gugatan  dalam class  action harus  mengikuti  ketentuan  yang terdapat dalam HIR/R.Bg, namun terdapat kekhususan seperti yang diatur dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002 yaitu: (1) Indentitas jelas dan lengkap tentang wakil kelompok; (2) Definisi  kelompok  secara  rinci  dan  spesifik,  walaupun  tanpa  menyebutkan  nama anggota  kelompok  satu  persatu;  (3)  Keterangan  tentang  anggota  kelompok  yang diperlukan  dalam  kaitan  dengan  kewajiban  melakukan  pemberitahuan;  (4)  Posita tentang  anggota  kelompok  yang  diperlukan  dalam  kaitan  dengan  kewajiban
5 Safira, Martha Eri. (2017). Hukum Acara Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 29-30.
6 Ibid., hlm. 139.
pemberitahuan; (5) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggoa kelompok, yang terindifikasi maupun yang tidak terindifikasi di kemudian hari secara jelas dan rinci; (6) Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau sub kelompok; (7) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi. 7
Class  Action penting  dalam  kasus  pencemaran  (perusakan)  lingkungan  yang menyangkut kerugian terhadap a mass of people yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat  kuasa  atas  nama  semua  tentunya  dengan  memenuhi  persyaratan  gugatan perwakilan atau class action. 8
Sistem class action ini dikatakan efesien dan efektif karena proses melalui sistem ini dilakukan secara serempak dan massal yang menyangkut kepentingan kelompok. Dari beberapa definisi class action , maka didapatkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam  mengajukan  gugatan  perwakilan  kelompok,  yaitu  adanya  gugatan  secara perdata,  wakil  kelompok  ( class  representatives ),  anggota  kelompok  ( class  members ), adanya  kerugian  secara  nyata  yang  dialami  oleh  wakil  kelompok  maupun  anggota kelompok atau diistilahkan concrete injured parties, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. 9
Prosedur gugatan perwakilan atau class action efektif dan efisien untuk menangani gugatan  massal  dikarenakan  prosedur  ini  mampu  menyederhanakan  proses administrasi  dan  biaya yang  tidak dapat  dilakukan  dengan  prosedur acara  kumulasi subyektif.  Gugatan  perwakilan  tidak  perlu  disebutkan  satu  per  satu  identitas  pihak penggugat. Menurut pasal 3 PERMA No. 1 tahun 2002, gugatan perwakilan hanya perlu memuat  identitas  lengkap  wakil kelompok  dan  definisi  kelompok  secara  rinci,  tanpa perlu  menyebut  seluruh  anggota  kelompok  satu  per  satu.  Pasal  4  juga  menyebutkan bahwa  untuk  mewakili  kepentingan  anggota  kelompok,  wakil  kelompok  tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Tanpa adanya surat kuasa dari anggota kelompok, wakil kelompok tetap dapat membawa kepentingan anggota  kelompok,  sehingga  putusan  dari  gugatan  tersebut  akan  tetap  mengikat anggota kelompok. Surat kuasa khusus untuk menggunakan jasa kuasa hukum, maka
7 Syahrul Machmud. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 199.
8 Rangkuti, Siti Sundari. (1986). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia . Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 296-297.
9 Yuntho, Emerson. (2005). Class Action Sebuah Pengantar . Jakarta: ELSAM, hlm. 4.
yang perlu membubuhkan tanda tangan adalah para wakil kelompoknya saja. Masih banyak kemudahan lain yang didapat melalui prosedur class action . 10
Dalam permasalahan lingkungan, gugatan ganti kerugian yang sering diajukan kepada  pengadilan  adalah  gugatan  perwakilan  kelompok  atau class  action .  Hal  ini disebabkan karena pada permasalahan lingkungan, dampak dari pencemaran bersifat sangat  luas  dan  berkenaan  langsung  dengan  masyarakat  banyak.  Dengan  kata  lain, dampak  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  tidak  hanya  terjadi  pada  satu atau dua orang saja melainkan kerugian pada banyak orang. Dapat dikatakan bahwa class  action menganut  prinsip  sistem  terbuka,  karena  siapa  saja  dapat  mengajukan gugatan selama menjadi korban secara langsung dan berjumlah sangat banyak. Pihak yang dapat menggugat dalam class action adalah individu atau kelompok masyarakat. Tujuan dari class actions ini adalah mengembangkan penyederhanaan askes masyarakat dalam  memperoleh  kedilan  dan  mengefektifkan  efisiensi  penyelesaian  pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. 11
3) Class Action dalam Putusan 1794 K/Pdt/2004
Pada  surat  gugatannya  juga  secara  tegas  diajukan  Gugatan  Perwakilan  ( Class Action )  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  37  (1)  UU  No.  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Para penggugat tersebut bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan seluruh korban tanah longsor, yang terbagi  dalam  9  sub-sub  kelompok,  dan  mendapat  kuasa  dari  seluruh  warga  yang diwakili tersebut.
Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangan  putusan  ini  telah  menyatakan  bahwa judex facti telah tepat menerapkan hukum, sehingga gugatan class action pun telah tepat dan  benar  dipertimbangkan  oleh  judex  facti.  Oleh  karena  itu  penting  untuk  melihat pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Negeri  Bandung  Nomor  Putusan  PN  Bandung Nomor  49/Pdt.G/2003/PN.Bdg,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  gugatan  a  quo
10 Alfianto, Fajar Dwi. (2019). “Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002”. Jurnal Verstek, 7 (2). 82
11 Samosir, Priska Debora Samosir & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. (2016 ). “Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia” , Kertha Wicara Fakulas Hukum Universitas Udayana, 01 (05)
dalam  perkara  ini  sah  sebagai  gugatan  perwakilan  kelompok,  adalah  belum berlandaskan pada pertimbangan juridis formal yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok  perkara, melainkan hanya berlandaskan  pada  fakta notoir, antara  lain pada pokoknya berdasarkan kenyataan yakni
1. Benar telah terjadi longsor di gunung Mandalawangi Kabupaten Garut;
2. Benar telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda;
3. Benar  para  anggota  kelompok  selaku  Penggugat  dalam  perkara  ini  memiliki kepentingan yang sama untuk secara bersama mengajukan gugatan perwakilan kelompok.
Kemudian  mengutip  persyaratan  untuk  gugatan  Perwakilan  Kelompok  sama dengan persyaratan class action yang dimuat dalam Us Federal of Civil Procedure, yaitu:
a. Numerosity, artinya jumlah Penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan atau  bahkan  ribuan  orang),  sehingga  tidak  praktis  dan  tidak  efisien  apabila  gugatan diajukan  sendiri-sendiri,  dan  oleh  karenanya  dipandang  cukup  apabila  gugatan diajukan  oleh  satu  orang  atau  beberapa  orang  selaku  wakil  kelompok  ( class representatives ) yang mewakili selaku anggota kelompok ( class members ). b. Commonality, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum ( question of law ) antara  pihak  yang  mewakili  dan  pihak  yang  diwakili  dalam  pengajuan  gugatan.  c. Typicality, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili ( class members ). d. Adequacy of Representation, artinya harus ada kelayakan perwakilan yaitu mewajibkan perwakilan kelas ( class of representatives ) untuk menjamin  secara  jujur  dan  adil  serta  mampu  melindungi  kepentingan  mereka  yang diwakilkan. 12
Merujuk  pada  gugatan  perwakilan  atau class  action atas  longsornya  hutan mandalawangi,  didapat  beberapa  pointer  yang  memenuhi  persyaratan  gugatan perwakilan yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan PERMA No. 1 Tahun 2002  serta  pendapat  yang  dikemuakan  oleh  Mas  Achmad  Santosa,  yang  membuat gugatan perwakilan atau class action korban longsor mandalawangi SAH untuk diajukan sebagai berikut:
12 Santosa, Mas Achmad et.al.  (1999). Pedoman  Penggunaan Gugatan  Perwakilan (Class Action). Jakarta: ICEL,  PIAC  dan YLBHI. Hlm 77

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
1. Numerosity ,  yaitu  gugatan  tersebut  menyangkut  kepentingan  orang  banyak, sebaiknya  orang  banyak  itu  diartikan  dengan  lebih  dari  10  orang;  sehingga tidaklah  efektif  dan  efisien  apabila  gugatan  dilakukan  sendiri-sendiri  atau bersama-sama dalam satu gugatan. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 a.): “Jumlah  anggota  kelompok  sedemikian  banyak  sehingga  tidaklah  efektif  dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam  satu  gugata n”.  Dalam  kasus  gugatan class  action akibat  tanah  longsor  di Mandalawangi Garut, kepentingannya menyangkut 376 KK, yang terdiri dari 1769 jiwa  penduduk  yang  menjadi  korban  tanah  longsor.  Apabila  semua  korban mengajukan  gugatan  secara  sendiri-sendiri,  tentu  tidaklah  efektif,  selain  itu apabila  menggunakan  penyelesaian  sengketa  melalui  penggabungan  perkara (komulasi)  juga  tidaklah  efektif,  karena  dari  segi  administrasi  tidaklah  efektif apabila  pengadilan  harus  memberitahukan  dan  memanggil  seluruh  korban tersebut  secara  sendiri-sendiri.  Berdasar  uraian  diatas  sangatlah  tepat menggunakan penyelesaian melalui prosedur class action . Oleh karena itu dalam kasus  ini  penggugat  hanya  berjumlah  9  orang  dalam  surat  gugatannya  sebagai class representatif, dan tidak menyebutkan seruh class members, karena tidaklah efektif dan efisien.
2. Commonality , yaitu adanya kesamaan fakta ( question of fact ) dan kesamaan dasar hukum ( question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota  kelompok;  misalnya  pencemaran;  disebabkan  dari  sumber  yang  sama, berlangsung  dalam  waktu  yang  sama,  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll. Menurut PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.), “terdapat kesamaan fakta a tau peristiwa dan  kesamaan  dasar  hukum  yang  digunakan  yang  bersifat  substansial,  serta terdapat  kesamaan  jenis  tuntutan  di  antara  wakil  kelompok  dengan  anggota kelompoknya”. Dalam kasus ini question of fact adalah sama-sama menjadi korban tanah  longsor  yang  diduga  akibat  dari  kelalaian  pihak  tergugat,  baik  langsung ataupun  tidak  langsung.  Selain  itu  gugatan  didasarkan  karena  diduga  adanya pelanggaran terhadap UUPLH dan UUK.
3. Tipicality , yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis
tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana  setiap  orang  bisa  berbeda  nilainya  tergantung  tingkat  penyakit  yang dideritanya. Diatur dalam PERMA No. 1/2002 (Pasal 2 b.). dalam kasus ini pihak Penggugat  secara  keseluruhan  ( class  members  dan  class  representatif )  menggugat para  tergugat  yang  diduga  menyebabkan  secara  langsu  maupun  tak  langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat.
4. Adequacy  of  Representation ,  yaitu  perwakilan  kelompok  merupakan  perwakilan kelompok yang layak, yang diatur dalam PERMA No. 1 Th. 2002 Pasal 1 huruf c “Wakil  kelompok  memiliki  kejujuran  dan  kesungguhan  untuk  melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki  kejujuran  dan  kesungguhan  untuk  melindungi  kepentingan  anggota kelompok  yang  diwakili. Untuk  menentukan apakah  wakil  kelompok  memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok  tidak  diperyaratkan  memperoleh  surat  kuasa  khusus  dari  anggota kelompok.
Putusan  hakim  atas  gugatan  perwakilan  longsor  mandalawangi  ini  merupakan suatu  pembelajaran  bagi  hakim  lainnya  agar  dapat  memposisikan  dirinya  sebagai penemu  hukum  ( rechts  finding). Hakim  wajib  menggali  rasa  keadilan  yang  ada  di masyarakat, hakim wajib mengesampingkan Undang-Undang jika dirasa bahwa aturan tersebut menyalahi rasa keadilan. 13

## Kepastian Penggantian Kerugian sebagai Salah Satu Manfaat Class Action
Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. 14 Perselisihan tersebut timbul karena ada kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, bisa masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta. 15
13 Imammulhadi.  (2013).  “Perkembangan  Prinsip  Strict Liability  dan  Precautionary  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”. MIMBAR HUKUM, 25 (3), 426.
14 Abdurrahman et.al. (2001). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia . Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI. hlm 553-554.
15 Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. (2013). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus . Jakarta: United States Agency for International Development (USAID). hlm 543.
Tuntutan  dapat  berupa  tuntutan  ganti  rugi,  tuntutan  pemulihan  lingkungan  hidup menjadi seperti sediakala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang  dijamin  oleh  UU  No.  32  Tahun  2009  mengenai  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagaimana  sudah  disinggung  dalam  kronologi  kasus,  Gugatan  perbuatan melawan  hukum  ini  diajukan  akibat  longsor  di  Hutan  Mandalawangi  dan menghancurkan  area  pemukiman  penduduk  yang  berjarak  sekitar  2-3  km  dari  titik longsor. Penggugat dalam gugatannya mengajukan ganti kerugian atas kerugian materil dan  immateril  serta  pemulihan  keadaan  lingkungan  diareal  hutan  Gunung Mandalawangi tempat terjadinya longsor. Besaran nilai kerugian dihitung berdasarkan perhitungan yang ditentukan langsung nilai dan harganya yang didasarkan pada harga pasar terkait kepentingan manusia. Dalam gugatan perkara Mandalawangi ini sudah timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan dimintakannya pemulihan lingkungan  di  areal  Hutan  Gunung  Mandalawangi  kepada  Para  Tergugat.  Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab mutlak ( strict liability )  dan  menghukum  Para  Tergugat  untuk  melakukan  pemulihan  keadaan lingkungan  di  areal  hutan  Gunung  Mandalawangi,  serta  menghukum  Para  Tergugat untuk  membayar  ganti  kerugian  baik  materil  maupun  immateril  kepada  Pengugat. Hakim  masih  menggunakan  metode direct  used  value dalam  penghitungan  ganti kerugian materil dan immateril Penggugat. Walaupun dalam putusan tersebut hakim tidak  memberikan  besaran  yang  jelas  terhadap  kewajiban  Para  Tergugat  untuk pemulihan lingkungan hidup, namun dari putusan ini pandangan terhadap lingkungan hidup sebagai objek sudah mulai berubah menjadi subjek. Prinsip pencemar membayar ( poluter pay priciple ), sebagai asas yang dianut dan diterapkan secara konsekwen sebagai salah  satu  kebijaksanaan  lingkungan  sudah  mulai  diterapkan  untuk  kepentingan lingkungan hidup.
Sehubungan dengan ganti rugi, Pasal 9 PERMA 1/2002 telah memberi pedoman kepada hakim yaitu:
Dalam  hal  gugatan  ganti  rugi  dikabulkan, hakim  wajib  memutuskan  jumlah  ganti rugi  secara  rinci,  penentuan  kelompok  dan/atau  sub  kelompok  yang  berhak , mekanisme  pendistribusian  ganti  rugi  dan  langkah-langkah  yang  wajib  ditempuh  oleh
wakil  kelompok  dalam  proses  penetapan  dan  pendistribusian  seperti  halnya  kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.
Kemudian  Wakil  kelompok  menyampaikan  pemberitahuan  atas  pengabulan tuntutan ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok dengan cara mekanisme yang dituntutkan dalam putusan melalui media atau perangkat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)  PERMA 1/2002 yaitu melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah  seperti  kecamatan,  kelurahan  atau  desa,  kantor  pengadilan,  atau  secara langsung  kepada  anggota  kelompok  yang  bersangkutan  sepanjang  yang  dapat diidentifikasi  berdasarkan  persetujuan  hakim.  Jadi,  cara  pembagian  ganti  rugi  dalam gugatan  perwakilan  kelompok  yaitu  harus  ditentukan  oleh  hakim  jumlah  ganti  rugi secara rinci, serta siapa saja kelompok atau sub kelompok yang berhak.
Ganti rugi sebagai sanksi hukum perdata dapat dijatuhkan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di dalam peradilan melalui gugatan perwakilan kelompok ( Class Action atau Actio Popularis ). Terdapat beberapa keuntungan/manfaat yang dapat diperoleh apabila mengajukan gugatan menggunakan prosedur class action . John Basten Q. C melihat ada lima manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 1. Mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara individual. 2. Memastikan bahwa tuntutan untuk ganti kerugian yang kecil serta dana yang terbatas diperlukan  dengan  sepantasnya.  3.  Mencegah  putusan  yan  bertentangan  untuk permasalahan yang sama. 4. Penggunaan administrasi peradilan yang lebih efisien 5.

## Mengembangkan proses penegakan hukum
16
Merujuk  pada  putusan  longsor  mandalawangi,  Penulis  berpendapat  bahwa adanya gugatan perwakilan yang berlaku saat ini memang sangat dibutuhkan. Hal ini guna  untuk  mencapai  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Cepat  dan sederhana tentunya karena gugatan perwakilan akan menciptakan suasana peradilan yang efektif dan efisien dengan satu gugatan saja dapat memenuhi tuntutan sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Selain itu, dengan gugatan perwakilan kelompok biaya yang  akan  ditanggung  Penggugat  akan  semakin  ringan  dilain  sisi  apabila  terjadi penggantian  kerugian  oleh  Tergugat,  biaya  penggantiannya  akan  lebih  mudah  dan ringan.
16 Yuntho, Emerson. (2005). Class Action Sebuah Pengantar. Jakarta: ELSAM, hlm. 4.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Diterapkannya  prosedur class  action dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia merupakan  suatu  kemajuan  dalam  lapangan  hukum  acara  perdata  dan  penyelesaian sengketa  lingkungan,  kebutuhan  akan  suatu  prosedur  yang  dapat  membuka  akses dalam  mendapatkan  keadilan  yang  sebesar-besarnya  untuk  publik  adalah  tujuan utamanya. Dalam dictum pertimbangan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa  asas  penyelenggaraan  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  dan transparan  dimaksudkan  antara  lain  agar  akses  masyarakat  terhadap  keadilan  dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini diwujudkanlah suatu jalan keluar dengan Gugatan Perwakilan. Penerapan class action dalam kasus dengan nomor putusan 1794 K/Pdt/2004 telah menjadi salah satu contoh putusan yang baik dimana hakim dalam perkara ini paham dengan baik mengenai mekanisme gugatan perwakilan ataupun class action .  Pada  putusan  ini  pun  majelis  hakim  telah  menentukan  bahwa  harus  ada penggantian kerugian terhadap korban longsor mandalawangi yang dibayarkan oleh Tergugat. Kepastian mengenai ganti ini rugi ini turut memenuhi tujuan daripada class action itu  sendiri,  dimana  ganti  rugi  sebagai  sanksi  hukum  perdata  dapat  dijatuhkan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di dalam peradilan melalui gugatan perwakilan kelompok ( class action ).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman  et.al.  (2001). Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia. Jakarta:  Program
Pascasarjana Fakultas Hukum UI.
Rangkuti, Siti Sundari. (1986). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga.
Safira, Martha Eri. (2017). Hukum Acara Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
Santosa,  Mas  Achmad  et.al.  (1999). Pedoman  Penggunaan  Gugatan  Perwakilan  (Class Action) . Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI.
Santosa, Mas Achmad. (2001). Good Governance & Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL.
Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. (2013). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan
Studi  Kasus. Jakarta:  United  States  Agency  for  International  Development (USAID).
Syahrul Machmud. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yuntho, Emerson. (2005). Class Action Sebuah Pengantar. Jakarta: ELSAM.

## Jurnal
Alfianto,  Fajar  Dwi.  (2019). “Analisis  Gugatan  Class  Action  Dalam  Perkara  Nomor: 14/Pdt.G/2012/Pn.Sky  Terhadap  PERMA  RI  Nomor  1  Tahun  2002 ”.  Jurnal Verstek, 7 (2). 82.
Imammulhadi. (2013). “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”. Mimbar Hukum, 25 (3),
426.
Samosir,  Priska  Debora  Samosir  &  I  Gusti  Agung  Ayu  Dike  Widhyaastuti.  (2016 ).
“Tinjauan  dan  Manfaat  Serta  Kritik  yang  Timbul  Dari  Gugatan  Perwakilan Kelompok  (Class  Action)  Dalam  Suatu  Sengketa  Perdata  di  Indonesia”, Kertha Wicara Fakulas Hukum Universitas Udayana, 01 (05).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.