## OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Tumija,  Anwari F. Ramadhan, Dedi Kusmana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
tumija@ipdn.ac.id

## ABSTARCT
This article discusses the collection of waste service levies which is one of the original income areas. The locus of this research was in the Department of Environment and Forestry of Sumedang Regency, West Java Province. The purpose of this paper is to get an overview and ϔ ind out the optimization of waste/sanitation service levies, then the inhibiting factors and the efforts of the Department of Environment and Forestry in overcoming obstacles that occur.
The research method used is descriptive qualitative. Descriptive research is research conducted with the aim of making pecandraan systematically, factual, and accurate regarding the facts and characteristics of populations or speci ϔ ic regions. (Suryabrata, 2010: 75). While the data sources are in the form of person, place, and paper (3p). Whereas in the analysis of the data that the author did is data reduction, data display, and conclusion drawing/veri ϔ ication.
The results of the research based on Rahardjo Adisasmita’s theory show that the indicator of expanding the revenue base to increase revenue capacity through better planning is appropriate, while the indicator of increased supervision conducted by the Department of Environment and Forestry is still not appropriate so that the implementation of collection in the ϔ ield is indeed not in accordance with that in expect. The obstacles faced are the lack of facilities and infrastructure to support the levy collection process, the level of public awareness to pay mandatory waste/sanitation service levies is low, there are no strict sanctions for mandatory levies, and the lack of supervision.
Keywords: optimization, retribution of waste/cleanliness, and locally-generated revenue.

## ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang merupakan salah satu pendapaatan asli daerah. Lokus penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapat gambaran dan mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, kemudian faktor penghambat serta upaya  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam  mengatasi  hambatan  yang terjadi.
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  atau daerah  tertentu.  (Suryabrata,  2010:75).  Sedangkan  sumber  data  berupa  berupa person, place ,dan paper (3p).  Sedangkan  dalam  analisis  data  yang  penulis  lakukan yaitu data reduction , data display , dan conclusion drawing/veri ϔ ication .
Hasil  penelitian  berdasarkan  teori  Rahardjo  Adisasmita  menunjukkan  bahwa indikator memperluas basis penerimaan hingga meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik sudah sesuai, sementara indikator peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih belum sesuai sehingga pelaksanaan pemungutan di lapangan memang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran mayarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan.
Kata kunci: optimalisasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan pendapatan asli daerah.

## PENDAHULUAN
D aerah kabupaten/kota diberi kesempatan untuk menggali potensi  sumber-sumber  keuangannya dengan  menetapkan  jenis  pajak  dan retribusi.  Undang-Undang  Nomor  28 tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, Bab VI Pasal 108 ayat 1  menentukan  bahwa  objek  retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah antara  lain  :  1)  Retribusi  jasa  umum; 2)  Retribusi  jasa  usaha;  3)  Retribusi perizinan tertentu.
Pada saat ini daerah-daerah  sudah berkembang  mengikuti  perkembangan zaman  maka  semakin  tinggi  pula kebutuhan masyarakat di daerah untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  mulai dari  hal  yang  wajib  hingga  ke  hal  yang umum  dilakukan  oleh  masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat telah  menjadikan  kesempatan  bagi pemerintah  daerah  untuk  dapat meningkatkan  sumber  pendapatannya,
yaitu salah satunya dengan meningkatkan  sumber  pendapatan melalui retribusi jasa umum. Melihat potensi Kabupaten Sumedang  yang  di  bidang  pariwisata, dan kuliner maka tidaklah heran banyak terdapat jasa-jasa umum yang diusahakan baik  oleh  pemerintah  Kabupaten Sumedang  maupun  pihak  swasta.  Hal itu  terbukti  dengan  berkembangnya supermarket, dan pertokoan yang dapat menunjukan  bahwa  tingkat  daya  beli masyarakat  Kabupaten  Sumedang  juga meningkat.  Jumlah  jasa-jasa  umum yang  terdapat  di  Kabupaten  Sumedang tersebut  berpotensi  sekali  dalam mengembangkan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum sebagai bagian dari  retribusi  daerah  hal  tersebut dapat  direalisasi,  kemudian  retribusi jasa  umum  pun  menjadi  penyumbang kepada  penerimaan  retribusi  daerah selain retribusi jasa usaha dan rertribusi perijinan tertentu.
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....
Sesuai  dengan  strategi  Kabupaten Sumedang yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, berarti ada hubungan antara  pemerintah  daerah  Kabupaten Sumedang dengan suatu pelayanan yang dilakukan,  pelayanan  yang  dimaksud yaitu  pelayanan  kebersihan.  Untuk itu  diperlukan  usaha  dari  pemerintah kabupaten dalam menangani kebersihan khususnya sampah.
Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan  menurut  Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 112 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah,  meliputi  a)  Pengambilan/ pengumpulan  sampah  dari  sumbernya ke  lokasi  pembuangan  sementara;  b) Pengangkutan  sampah  dari  sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke  lokasi  pembuangan/pembuangan akhir  sampah;  dan  c)  Penyediaan lokasi  pembuangan/pemusnahan  akhir sampah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa  Umum,  Pasal  1  poin  35  bahwa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah  pelayanan  pengangkutan  dan pengelolaan  sampah  dari  Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS)  dengan  penyediaan  Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengelolaan  di  Tempat  Pembuangan
Akhir Sampah (TPAS).
Perkembangan  bidang  lingkungan hidup  telah  memberikan  banyak peluang  dalam  meningkatkan  kegiatan usaha  di  bidang  lingkungan  hidup,  hal ini  terbukti  dari  semakin  banyaknya lingkungan  yang  kian  menambah padatnya  pembangunan  di  Kabupaten
Sumedang, keadaan ini tidak terkontrol,
semakin padatnya kebutuhan masyarakat  di  Kabupaten  Sumedang, maka  akan  berdampak  pula  dengan sisa-sisa kebutuhan yang tidak terpakai atau dapat dikatakan sampah, sehingga mengundang pemerintah daerah untuk melakukan  pelayanan  dan  pengelolaan sampah  demi  menjamin  kenyamanan masyarakat dan kelestarian lingkungan .
Pelayanan  tersebut  di  samping memberi kenyamanan pada masyarakat juga  dapat  memberi  sumbangan  PAD Kabupaten  Sumedang,  sebagaimana tabel di bawah ini:

## Tabel 1
Terget dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Sumedang dalam Rupiah Tahun 2013-2017
No Tahun Pungut Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2013 344.000.000 290.500.000 84,44 2 2014 344.000.000 329.234.000 95,70 3 2015 459.264.000 463.483.000 100,91 4 2016 459.264.000 459.602.500 100,07 5 2017 631.228.480 513.066.000 80,64 Sumber: Dinas  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan Kabupaten Sumedang, 2017
Berdasarkan tabel 1 di atas tentang target dan realisasi pemungutan retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan, hasil  penerimaan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang  pada  tahun  2013    belum mecapai  target  yang  ditentukan,  yaitu dengan  target  Rp.344.000.000,-namun hanya  terealisasi  Rp.  290.500.000,-  di tahun kedua penerimaannya meningkat dan  mendekati  target  yang  ditentukan yaitu dari target Rp. 344.000.000,- dan terealisasi Rp. 329.234.000,-.
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 1, No. 1, Oktober 2019: 187–201
Seiring berjalannya waktu pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  mengalami peningkatan  target,  dari  target  yang ditentukan  di  tahun  2013  dan  2014 yaitu  Rp.  344.000.000,-  mengalami peningkatan  target  di  tahun  2015 dan  2016  yang  ditargetkan  sebesar Rp.459.264.000,-namun
dalam realisasinya  di  tahun  2015  dan  2016 telah  mencapai  target,  dan  di  tahun 2017  mengalami  kembali  peningkatan target sebesar Rp. 631.228.480,- namun dalam  realisasinya  masih  jauh  dengan target yang ditentukan.
Dari  data  yang  didapat  melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Kabupaten  Sumedang, ada  peningkatan  target  penerimaan retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan namun dengan terjadinya peningkatan target ini menyebabkan realisasi  di  tahun  2017  masih jauh  dari  target,  bahkan  di  tahun 2013  dan  2014  realisasinya  adalah 84,44% dan 95,70% belum mencapai 100%,  hal  ini  disebabkan  proses pemungutan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan masih belum terlepas dari berbagai hambatan  dan  permasalahan  baik itu permasalahan yang ada di dalam internal pemerintahan maupun masalah eksternal pemerintahan.
Hal  tersebut  selaras  dengan hasil  penelitian  (EkoYulianto  Widhi Hartono  dkk,  2018)  menyebutkan bahwa  kontribusi  sampah  terhadap PAD  masih  kecil  dan  justru  menurun. Tahun  2010  kontribusi  sebesar  1,2% tetapi  menjadi  0,5%  pada  tahun  2016 masuk  kategori  sangat  kurang  karena disebabkan tarif retribusi yang rendah,
keterbatasan SDM, keterbatasan
sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran mayarakat. Saat  ini  pemungutan  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya  optimal  dilaksanakan  oleh dinas  terkait,  mengingat  masih  adanya beberapa  faktor  penghambat  antara lain  seperti  contoh  kasus  banyaknya keterlambatan dan penunggakkan pembayaran  retribusi  oleh  para  wajib retribusi,  yang  sangat  parah  sampai dengan  diberikannya  Surat  Keterangan Retribusi  (SKR)  namun  tetap  belum juga ada pemasukan, hambatan lainnya  masyarakat  masih  menghindar dengan  pemungutan  retribusi  dengan membuang  sampah  di  sungai-sungai terdekat,  serta  masih  belum  adanya sanksi  yang  tegas  dalam  menangani masalah tersebut.
Pengelolan sampah sangat ditentukan  oleh  peraturan  yang mendukungnya.  Peraturan-peraturan tersebut  melibatkan  wewenang  dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta  partisipasi  masyarakat  dalam menjaga  kebersihan  dan  pembayaran retribusi  (Rizal,  2011).  Masyarakat sebagai  penghasil  sampah  perlu ditingkatkan  kesadarannya  melalui pendidikan  formal  maupun  informal. Peran  serta  masyarakat  yang  baik hanya  dapat  dicapai  bila  sistem  yang tersedia sudah baik. Hal ini merupakan hubungan  timbal  balik  yang  saling memengaruhi  apabila  sarana  fisik dan  peralatan  maupun  kegiatan  non fisik berupa penyuluhan, pengawasan, pemantauan  dan  peraturan  berjalan dengan  baik  secara  profesional  tidak hanya kualitatif saja.
Beberapa hambatan tersebut merupakan suatu tantangan yang harus
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....
di  hadapi  oleh  pemerintah  daerah khususnya  dinas  terkait  untuk  dapat melakukan  upaya-upaya  penanganan atau penyelesaian permasalahan tersebut guna mendukung terwujudnya pengoptimalisasian pemungutan retribusi pelayan persampahan/ kebersihan dan mendukung tercapainya target yang lebih maksimal dari  tahun  sebelumnya  yang  dapat menunjang  tercapinya  target  yang telah ditentukan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah mendapat gambaran tentang optimalisasi  pemungutan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan
dan  mengetahui  faktor  yang  menjadi penghambat  pemungutan  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan dalam  meningkatkan  pendapatan  asli daerah di Kabupaten Sumedang.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan tujuan untuk membuat pecandraan  secara  sistematis,  faktual, dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010:75).
Sedangkan  sumber  data  berupa berupa person, place ,dan paper (3p) dengan  data  primer  dan  skunder  yang diperoleh melalui wawancara, observasi pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Kabupaten  Sumedang  serta masyarakat  sebagai  pengguna  layanan penarikan  sampah.  Aktivitas  dalam analisis  data  yang  penulis  lakukan yaitu  data reduction ,  data display ,  dan conclusion drawing/veri ϔ ication .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang
Adisasmita (2011:110), mengemukakan,  upaya  yang  perlu dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensi ikasi  pemungutan  retribusi daerah/pajak  daerah  antara  lain  dapat dilakukan  pemungutan  dengan  cara- cara sebagai berikut.

## Memperluas basis penerimaan
Upaya  untuk  memperluas  basis penerimaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Kabupaten  Sumedang  yaitu  melalui pendataan  ulang  setiap  tahunnya terhadap  wajib  retribusi  yang  baru dengen  bekerja  sama  antar  SKPD  atau Instansi lain.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Ayuh selaku Kepala Bidang  Pengelolaan  Sampah  dan Kebersihan  mengenai  hal  memperluas basis penerimaan untuk retribusi :
Bahwa  dalam  mengidenti ikasi masyarakat dilakukan pendataan ulang secara  langsung  setiap  akhir  tahun atau  awal  tahun.  Kemudian  setelah proses  pendataan  berlangsung  maka tugas  DPKAD  Kabupaten  Sumedang melakukan updating data  secara keseluruhan  yang  nantinya  akan diterima  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan untuk menjadi perbaikan basis  data  objek  dan  masyarakat  yang telah  terdata.  Hal  ini  bertujuan  agar setiap  SKPD  yang  bertanggung  jawab
atas  pengelolaan  pajak  dan  retribusi bisa  mendapatkan  data  yang  telah diperbaharui  menjadi  data  yang  baru. (Wawancara 10 Januari 2018).
Sedangkan  menurut  Pak  Nana sebagai petugas pemungut bahwa:
Perluasan basis penerimaan dilakukan  dengan  mencari  potensi wilayah  penerimaan  yang  dapat dipungut  dan  jumlah  para  wajib retribusi  yang  selalu  di  lakukan updating oleh pihak Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan bekerja  sama  dengan  bagian  PLN Kabupaten Sumedang. (Wawancara
17 Januari 2018).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan  bahwa  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  sudah  berupaya untuk memperluas penerimaan retribusi melalui  kerjasama  antara  pihak-pihak terkait  demi  tercpainya  suatu  target yang  ditentukan,  mengevaluasi  tarif retribusi,  dan  melakukan  penilaian kembali  atas  objek  retribus.  Perluasan penerimaan  ini  merupakan  sebuah peluang  bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sumedang  untuk  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Cara  lain  untuk  peningkatan retribusi  sampah  yaitu  dengan  cara memungut  retribusi  dengan  lebih  giat, ketat dan teliti tehadap jenis penerimaan yang telah ada (Saefulah dkk, 2016)

## Memperkuat proses pemungutan
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  memiliki  langkah-langkah untuk memperkuat proses pemungutan yaitu dengan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD, adapun jumlah UPTD yang berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di  Kabupaten  Sumedang  yaitu  6  UPTD, namun  dalam  pelaksanaannya  UPTD tidak  memiliki  peran  dan  fungsi  yang sangat  berpengaruh  terhadap  proses pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, akhirnya proses  pemungutan  masih  belum  kuat dengan  adanya  UPTD  di  Kabupaten Sumedang  dan  Dinas  memutuskan untuk terjun langsung ke masyarakat.
Menurut  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa:
Sebenarnya  UPTD  yang  tersebar di  Kabupaten  Sumedang  sudah berjalan  sesuai  dengan  peran  dan fungsinya  masing-masing  namun yang menjadi perhatian kami disini yaitu tanggung jawab UPTD terhadap pemungutan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan masih kurang  terlaksana,  dikarenakan SDM  di  setiap  UPTD  itu  terbatas sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya  belum  optimal.
(Wawancara, 12 Januari 2018).
Hal  ini  dijelaskan  kembali  oleh Kepala  Seksi  Pengelolaan  Kebersihan bahwa:
Setiap UPTD sudah diberi kewenangan  untuk  membantu proses  pelaksanaan  pemungutan retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  agar  setiap  minggunya ada  laporan  mengenai  pemasukan retribusi  sampah  karena  sebelum- sebelumnya
laporan atas
pemasukan  retribusi  sampah  itu dilaporkan setiap sebulan sekali, dan sekarang  semua  dilaporkan  setiap seminggu  sekali  harus  dilaporkan kepada  Kasubag  Keuangan  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan untuk di rekap pencapian targetnya
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....
perbulan.  (Wawancara  10  Januari 2018).
Pelaksanaan  pemungutan  harus selalu  diperhatikan  karena  pemasukan akan  selalu  berjalan  tiap  bulannya sebagai  pemasukan  pendapatan  asli daerah  oleh  karena  itu  mulai  lah dari  suatu  pelayanan  yang  diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga  timbal  balik  dari  masyarakat atau  respon  kepada  pemerintah bisa  baik  terlaksana  dan  juga  dalam pencapaian  suatu  target  pun  bejalan optimal.
Sementara untuk peningkatan retribusi  antara  lain  dengan Sebagai upaya  kedua  dalam  melaksanakan intensi ikasi  PAD  adalah  meningkatkan penyuluhan   kepada   wajib pajak/wajib retribusi tentang hak   dan kewajibannya sebagai objek dan subjek pajak/retribusi daerah.  Kegiatan  penyuluhan  akan dilaksanakan dalam dua metode yaitu: 1. Penyuluhan  yang  dilakukan  pada  saat kegiatan  pendataan  dan  penagihan  di lapangan, dengan demikian wajib pajak/ wajib  retribusi  akan  mengerti  tentang hak dan kewajibannya. 2.   Penyuluhan dalam   bentuk   selebaran   dan   brosur- brosur   tentang   jenis   retribusi daerah yang  menjadi  kewajiban  wajib  pajak/ wajib  retribusi  dalam  Daerah  Kota Banda  Aceh  serta  manfaatnya  dalam pembangunan.
Melalui        kegialan        penyuluhan tersebut        diharapkan        masyarakat (wajibpajak/wajib  retribusi)  menge- tahui  lebih  jauh  tentang  hak  dan kewajibannya serta bagaimana manfaat pajak/retribusi  daerah  dalam  memacu pembangunan daerah, sehingga  secara bertahap  akan    menggugah    dirinya untuk    membayar    pajak/retribusi daerah yang dikenakan atasnya.

## Meningkatkan Pengawasan
Pengawasan  merupakan  suatu kontrol yang dilakukan pada kegiatan tertentu untuk meminimalisir adanya penyelewangan atau tindakan kecurangan. Dalam melakukan optimalisasi  pemngutan  Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu  adanya  peningkatan  dalam hal  pengawasan  secara  melekat karena  pengawasan  sangat  penting agar  tidak  terjadi  penyelewangan yang  tidak  diinginkan,  hal  ini  telah dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Kabupaten Sumedang dengan
melakukan pengecekan  setiap  4x  (empat  kali) setiap  bulannya  yang  dilakukan Kasubag Keuangan.
Hasil  wawancara  penulis    dengan Kasubag  Keuangan  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa:
Sebelumnya pengawasan ini belum dilakukan  secara  empat  kali  satu bulan, awalnya hanya dilakukan satu bulan sekali saja untuk mengawasi dari  pelaksanaan  pemungutan retribusi  hingga  hasil  penerimaan retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  yang  masuk  dalam bendahara  penerimaan,  upaya ini  cukup  mengatasi  masalah- masalah  yang  menghambat  proses pemungutan retribusi. (Wawancara 22 Januari 2018).
Sementara  itu  ketika  pengawasan sudah berlangsung sesuai aturan tetapi tetap  saja  masih  ada  hambatan  dalam pelaksanaan  pemungutan  dilapangan mengenai  penagihan.  Berdasarkan wawancara  penulis  dengan  petugas pemungut Pak Suryana:
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 1, No. 1, Oktober 2019: 187–201
Pelaksanaan pemungutan di lapangan  memang  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  oleh saya, sudah sering saya mengalami hal  -hal  yang  menghambat  dalam pemungutan, kalau kemarin tidak  ditemanin  ade  mungkin kebanyakan  masyarakat  tidak  mau membayar  kewajibannya,  syukur- syukur masyarakat bisa membayar sesuai  tarif  yang  ada  sesuai  kelas rumahnya,  makanya  pengawasan di lapangan perlu juga. (Wawancara 22 Januari 2018).
Maka  dapat  ditarik  garis  lurus bahwa  pengawasan  sangat  perlu ditingkatkan  dan  dilakukan  dalam proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  agar  setiap pelaksanaannya  bisa  terawasi  dengan baik  sesuai  aturan  yang  ada  dan pencapaian  suatu  target  bisa  berjalan optimal.

## Meningkatkan efesiensi administrasi dan biaya pemungutan
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Kabupaten Sumedang dalam melakukan optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tentunya  harus  selalu  meningkatkan dalam  hal  efesiensi  administrasi dan biaya pemungutan, dengan dikeluarkannya  perda  baru  yaitu  No
1  Tahun  2017  tentang  Retribusi  Jasa Umum maka efesiensi administrasi dan biaya  pemungutan  bisa  terjaga  dengan baik.
Bila diambil beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwa  efesiensi  administrasi  dan biaya  pemungutan  sudah    cukup  baik dilaksanakan.
Pelaksanaan  pemungutan  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah  dilakukan  dengan  seefesien mungkin  seperti  yang  dikemukakan oleh  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan:
Pengefesienan  dalam  melakukan pemungutan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan sudah dilakukan,  karena  dinas  ingin capaian pungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan  tidak  membebankan daerah dengan biaya yang dikeluarkan  untuk  pemungutan lebih besar dari hasil yang diterima oleh  pemda,  sehingga  hasil  yang dicapaipun  dapat  mengarah  pada titik  yang  optimal.  (Wawancara  12 Januari 2018).
Prosedur administrasi pemungutan yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang sangat memudahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit dengan prosedur  pemungutan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten
Sumedang. Penekanan  biaya  sudah  pernah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 sebelumnya  sekarang  dirubah  menjadi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 17.
Banyak upaya yang terus dilakukan oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten
Sumedang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan peningkatan penerimaan retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan, sesudah  mengalami  ketidak  optimalan penerimaannya.
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan  Pertamanan menjelaskan bahwa: Akan  adanya  rencana  strategis dalam upaya peningkatan pemungutan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan yaitu dengan menerapkan sanksi yang  tegas  terhadap  para  wajib retribusi  yang  terlambat  dalam melakukan pemabyaran atau yang  tidak  membayar  retribusi sama  sekalidan  yang  kedua  akan lebih  mengoptimalkan  pelayanan dengan  mengedepankan  program pelayanan  respon  cepat  sehingga para  wajib  retribusi  merasa nyaman  dengan  pelayanan  yang diberikan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanaan  dan  itu akan memunculkan semangat untuk  melakukan  pembayaran.  ( wawancara 10 Januari 2018). Oleh karenanya peningkatan efesiensi ini perlu ditingkatkan kembali dan  mengurangi  hambatan-hambatan yang  terjadi  di  lapangan  dengan menarapkan upaya yang sudah disusun sedemikian  rupa  untuk  mengatasi pemungutan  retribusi  yang  nantinya akan  memengaruhi  penerimaan  dan pencapaian  target  peertahunnya  bisa optimal atau tidak.
Meningkatkan kapasitas penerima- an melalui perencanaan yang lebih
baik
Visi,  misi,  dan  tujuan  suatu  Dinas bisa  tercapai  secara  baik    apabila  suatu perencanaan nya pun baik dan matang. Maka dari itu untuk meningkatkan suatu kapasitas penerimaan bisa dengan koordinasi kepada instansi  terkait  atau  bekerja  sama  dengan lembaga  yang  membantu  dalam  proses penerimaan retribusi.
Berdasarkan  teori  Terry  (2016) yaitu  manajemen  terbagi  menjadi 4  bagian  yang  disingkat  POAC
(Planing,Orginezing, Actuating, and Controlling). Perencanaan ialah menetapkan  pekerjaan  yang  harus dilakasnakan  oleh  kelompok  untuk mencapai tujuan yang digariskan.
Hasil  wawancara  penulis  dengan Sekretaris  Dinas  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  tentang  peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan dijelaskan bahwa:
Perencanaan  yang  baik  tentunya butuh  kerjasama  dan  kerjakeras dalam  mencapai  sebuah  tujuan dinas  ini,  hubungan  pimpinan dengan  bawahan  harus  selalu terjaga sehingga dalam pencapaian tujuan  bisa  terpenuhi.  Apabila semuanya sudah terstruktur
maka  kapasitas  penerimaan  dari retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  bisa  terpenuhi  bahkan mengalami  peningkatan  setiap bulannya.  (Wawancara  24  Januari 2018)
Perencanaan yang dilakukan tentunya  tidak  langsung  berhasil  pasti ada  yang  namanya  gagal  maka  suatu perencanaan  perlu  selalu  di  evaluasi agar  Dinas  bisa  mengukur  kelebihan dan kekurangannya.
Upaya  lain  untuk  meningkatkan kapasitass  penerimaan  adalah Upaya lainnya untuk mengintensi kan penerimaan  PAD  adalah  melalui pemberlakuan      sanksi      atau      denda bagi      wajib      pajak/wajib      retribusi yang   tidak membayar  pajak/retribusj daerah  dalam  batas  waktu  yang  telah ditentukan  atau  pada saat jatuh tempo, sehingga  wajib  pajak/wajib  retribusi
yang  selama  ini  hanya  mau  membayar pajak/retribusi      daerah      apabila ada    kaitannya    dengan    pengurusan perpanjangan  izin  usaha  atau  karena adanya  kepentingan  lain,  maka  dengan pemberlakuan    denda    tersebut    akan memotivasi    wajib    pajak/retribusi daerah    untuk  tetap  membayar kewajibannya  pada  tahun  berjalan (Saifulahh dkk, 2016).
Faktor Pendukung dan Pengham- bat Opti mali sasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampah- an/Kebersihan dalam Meningka- takan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa  realisasi  penerimaan  Retribusi Pelayanan
Persampahan/kebersihan mengalami  ketidakstabilan.  Kondisi tentang menurunya penerimaan realisai Retribusi  Pelayanan  Persampahan/
Kebersihan  merupakan  akibat  dari berbagai faktor yang memengaruhi.
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  Bapak  Suryana  sebagai
Pemungut bahwa:
Faktor  pendukung  ya  perda yang  baru  itu,  yang  menjadi hambatannya  yaitu  faktor  internal dan eksternalnya mulai dari sarana prasarana  yang  masih  terbatas, personil  atau  pegawai  pemungut yang  masih  kurang,  kesadaran masyarakat  yang  masih  rendah, banyak yang menunggak, kemudian tidak  ada  sanksi  yang  tegas  untuk masyarakat  yang  tidak  membayar retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan.  (Wawancara  8  Januari
2018) Informasi lainnya yang didapat oleh penulis bahwa, Kebanyakan warga kurang menyadari tentang retribusi padahal  sudah  jelas  setiap  bulan akan  selalu  ada  penarikan  untuk retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan,  mungkin  ini  salah satu  penyebab  realisasi  retribusi sampah  menurun  karena  ulah masyarakatnya sendiri yang menghindar  tidak  mau  membayar. (Wawancara dengan petugas pemungut  yaitu  Bapak  Isar,  20
Januari 2018).
Berdasarkan informasi di atas yang didapat  penulis  pada  saat  magang  di lapangan,  dapat  dikemukakan  atau diajabarkan  tentang  faktor  pendukung dan  faktor  penghambat  optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam
meningkatakan  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah ) sebagai berikut.

## Perombakan Pegawai di Bidang Keuangan
Para pegawai sangat penting untuk melaksanakan segala tupoksi dinas sehingga  apabila  di  salah  satu bidang terdapat masalah dalam SDM nya  maka  itu  akan  memengaruhi tujuan  dari  dinas  tersebut,  seperti hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  yaitu  :  “ memang  perubahan  mulai  dari dalam dulu, apabila di dalam terjadi suatu  masalah  maka  cepat  ambil tindakan  seperti  hal  nya  di  bagian keuangan salah satu pegawai harus dimutasikan  “.  (Wawancara,  24 Januari 2018)
Daripada  salah  satu  pegawai menjadi  penghambat  dalam  proses
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....
pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,  lebih  baik segera ambil tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

## Sarana dan prasarana yang terbatas
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  memiliki  sarana  dan prasarana  yang  terbatas  mulai  dari transportasi  pengangkut  sampah yang  masih  banyak  mengalami kerusakan bahkan bisa dibilang sudah tidak  layak  lagi  untuk  digunakan. Ini  dibuktikan  dengan  wawancara penulis  dengan  Bapak  Ayuh  sebagai Kepala  Bidang  Kebersihan  dan Pertamanan bahwa,
“Sebetulnya  anggaran  setiap  tahun ada  untuk  dana  operasional  dan untuk sarana/prasarana hanya yang menjadi hambatan itu ketika proses pelaksanaannya karena biaya untuk segala  sesuatu  yang  menyangkut dengan sarana/prasarana itu sangat mahal sedangkan anggaran cukup.” (Wawancara 10 Januari 2018)
Tabel  2  di  bawah  menjelaskan bahwa  sarana  prasarana  yang  ada  di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlahnya  ada  48  unit  terdiri  dari  2 unit  bangunan,  1  unit  laboraturium,  1 unit TPAS, 5 unit transfer depo, 14 unit truk  sampah,  20  unit  motor  roda  tiga pengangkut sampah, 2 unit alat berat, 2 unit tanki dan 1 unit intalasi pengelolaan limbah tinja.

## Tabel 2
Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Tahun 2017 No. Nama sarana prasarana Jum- lah 1. Gedung/Bangunan kantor 2 unit 2. Laboratorium LingkunganHidup 1 unit 3. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) 1 unit 4. Tempat Penampungan Sampah(TPS)/Transfer Depo 5 unit 5. Kendaraan Truk Pengangkut Sampah 1 4 unit 6. Kendaraan Motor RodaTigaPengangkut Sampah 2 0 unit 7. AlatBerat 2 unit 8. Kendaraan Tanki PenyedotTinja 1 unit 9. Kendaraan Tanki Penyiram 1 unit 10. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja(IPLT) 1 unit TOTAL 4 8 unit
Sumber: RPJMD  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, 2017
Bahwa  sarana  prasarana  yang dimiliki  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Kabupaten Sumedang masih banyak  yang  kurang,  seperti  halnya kendaraan  untuk  mengangkut  sampah padahal  setiap  tahunnya  kebutuhan selalu meningkat.
Untuk itu seharusnya aparat di dinas dan  yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan  sarana  dan  prasarana harus  bisa  lebih  mengatur  mulai  dari cara  penggunaan  hingga  perawatannya sehingga sarana dan prasarana yang ada bisa  terkelola  dengan  baik.  Kemudian
pengajuan  sarana  prasarana  harus ditambah  mengingat  kebutuhan  yang selalu  meningkat  tiap  tahunnya  di Kabupaten Sumedang.

## Jumlah petugas lapangan
Jumlah petugas lapangan merupakan  salah  satu  yang  sangat memengaruhi untuk mendukung optimalisasi  pemungutan  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di  Kabupaten  Sumedang.  Sedangkan di  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  jumlah  petugas  untuk memungut  retribusi  sangat  terbatas, ini menimbulkan terganggunya pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga  pemungutan  yang  di  lakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  masih  kurang  bekerja secara  optimal.  Petugas  pemungutpun kurang  personil  terkadang  1  (satu) orang  petugas  itu  mempunyai  2  (dua) tanggung jawab.
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  salah  satu  petugas pemungut  retribusi  yaitu  Bapak  Dudi bahwa:
Petugas  lapangan  memang  kurang de  di  dinas  lingkungan  hidup  ini, saya  saja  sangat  kewalahan  untuk memungut retribusi di dua rw tapi dengan  kerja  keras  saya  mampu menjalaninya. Saya rasa ini menjadi suatu  hambatan  dalam  proses pemungutan  retribusi  kedepannya, makanya  saya  selalu  memberikan saran  kepada  atasan  saya  untuk selalu  ditambah  untuk  petugas dilapangan  agar  bisa  terselesaikan dengan  cepat.  (Wawancara  18 Januari 2018) Petugas lapangan memang dibutuhkan  oleh  karenanya  di  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  kehutanan secara  bertahap  mampu  mengisi dan  menambah  petugas  lapangan untuk  membantu  pelaksanaan  proses pemungutan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan.

## Waktu pemungutan
Banyak  masyarakat  yang  tidak berada  di  tempat  ketika  waktu pelaksanaan  pemungutan  berlangsung, hal  ini  dakarenakan  karena  2  (dua) hal  yang  pertama  petugas  pemungut melaksanakan  pemungutan  di  saat jam  kerja,  dan  yang  kedua  karena masyarakat yang meghindar agar tidak membayar wajib retribusi.

## Rendahnya kesadaran masyarakat
Kesadaran masayarakat yang masih  kurang  sangat  memengaruhi terhadap  realisasi  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang.  Hal  ini  menunjukan  bahwa kesadaran  masyarakat  masih  kurang peduli  dalam  membayar  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Ini dibuktikan dengan hasil wawancara  penulis  dengan  petugas pemungut yaitu Bapak Nana (Wawancara 11  januari  2018)  bahwa,  saat  terjun dilapangan seringkali masyarakat yang  ditagih  untuk  membayar  selalu beralasan  agar  terhindar  dan  ujung- ujungnya  tidak  mau  membayar  karena sampahnya  merasa  tidak  di  angkat petugas.
Dari  hasil  wawancara  di  atas dibuktikan  kembali  dengan  hasil pengamatan  penulis  dilapangan  saat melakukan pemungutan retribusi
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....
pelayanan persampahan/kebersihan
tidak  sedikit  dari  masyarakat  dengan berbagai alasannya agar tidak membayar wajib  retribusi  yang  dipungut  secara rutin setiap sebulan sekali.

## Tidak ada sanksi yang tegas
Sanksi diperlukan agar menimbulkan  efek  jera  terhadap masyarakat  yang  melanggar,seperti halnya  dengan  masalah  pemungutan retribusi pelayan persampahan/ kebersihan  di  Kabupaten  Sumedang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  petugas  pemungut  yaitu  Bapak Suryana bahwa:
Masyarakat  yang  tidak  membayar wajib retribusi terkadang dibiarkan saja karena belum ada sanksi yang tegas yang dikeluarkan pihak Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, sebebnarnya  tidak  cukup  dengan hanya  denda  yang  sudah  di  atur dalam  perundang-undangan  harus ada sanksi tambahan yang memang bisa menyadarkan masyarakat agar selalu  membayar  wajib  retribus. (Wawancara 12 Januari 2018)
Dari  wawancara  di  atas  penulis memberikan pernyataan bahwa memang  benar  adanya  sanksi  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  terhadap wajib retribusi yang tidak mau mebayar belum  tegas,  sehingga  perlu  diadakan sanksi  yang  memberikan  efek  jera terhadap masyarakat.
Faktor-faktor  di  atas  merupakan faktor penghambat optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sesuai  hasil  pengamatan  penulis bahwa tidak sesuainya target dan realisasi
retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  disebabkan  oleh  faktor- faktor yang dijelaskan di atas terutama faktor  yang  menghambat  pemungutan bisa  memengaruhi  tidak  tercapainya target  yang  sudah  ditentukan  setiap tahunnya  kemudian  akan  mengganggu pemasukan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan  yang  dijelaskan  oleh penulis  pada  bab  di  atas  dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Sumedang melalui pemungutan retribusi  sampah  yang  dilakukan  oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi yaitu masih kurang sarana dan prasarana untuk  menunjang  proses  pemungutan retribusi,  tingkat  kesadaran  mayarakat untuk  membayar  wajib  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih  kurang,  tidak  ada  sanksi  yang tegas  bagi  wajib  retribusi,  masih minimnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  dalam  proses  pemungutan retribusi  dan  kurangnya  petugas pemungut di lapangan.
Berdasarkan simpulan di atas, saran yang  dapat  penulis  sampaikan  yaitu memberikan  sosialisasi,  meningkatkan sarana, mengadakan evaluasi
terhadap  hasil  pungutan,  menciptakan pemungutan online untuk memudahkan masyarakat dalam proses pemabayaran retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardjo.  2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah .
Yogyakarta: Graha Ilmu
_________. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah .  Yogyakarta: Graha Ilmu
Arikuntoro,  Suharsimi.  2010. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rhineka Cipta
Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian Kualitatif .
Rawamangun-jakarta: Kencana
Prenada Media Group Creswell,  John  W.2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.
Yogyakarta: Pustaka Belajar
Damanhuri,  Enri  dan  Tri  Fadni.2016. Pengelolaan Sampah Terpadu .
Bandung: Penerbit ITB
Djaenuri,  Aries.  2012. HubunganKeuangan Pusat dan Daerah .Jakarta : Ghalia Indonesia
Hertomo,  Eko  Y.  W.  dkk.  2018. Strategi
Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber
Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi .
Jurnal  Manajemen  Pembangunan
Daerah. Vol. 10 No. khusus
Indan,  Entjang.  1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat . Bandung: Citra Aditya Bhakti
Kurniawan,  Panca  dan  Agus  Purwanto.
2004. Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia .  Malang  :  Banyu Media Publishing
Mardiasmo.  2002. Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah .  Yogyakarta: Andi Ofset
Mashuri,  Zainudin.  2009. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis
dan Aplikatif .  Bandung:  Refrika Aditaman
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya
Noor, Juliansyah. 2010. Metodologi Penelitian
: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah . Jakarta : Kencana
Rizal M. 2011. Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ).
Jurnal Smartek. Vol 9 No.2
Saefulah, dkk. 2016. Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh . Jurnal Serambi Akademika. Vol. 4 No. 2
Siahaan,  Marihot    Pahala.  2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Jakarta : Rajawali Pers
_______.  2010. Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah .Jakarta: Rajawali Pers Sugiyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B .
Bandung:Alfabeta
Suryabrata, Sumadi. 2014. Metode Penelitian .
Jakarta: Rajawali Pers
Smith.  1991. Prinsip-Prinsip Manajemen . Jakarta: Radar Jaya Offset
R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
Williams, Chuck. 2001. Manajemen . Jakarta:
Selemba Empat
Winardi.  1999. Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem .
Bandung: Mandar Maju
Yani,  Ahmad.  2009. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Pers
Tumija dkk. — Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan ....

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 Tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang Nomor  1  Tahun  2017  Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2011 Tentang Retribusi Jasa Umum