## Research Article

## Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela
Negara
Shelvi Rusdiana Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam shelvi.rusdiana@uib.edu

## ABSTRACT
The  spirit  of  decentralization  essentially  aims  to  realize  regional  autonomy  and  equalize  prosperity throughout Indonesia's separate areas in the form of islands. In the context of defending the country, the government must ensure that there is room for participation for all citizens in efforts to defend the country,  especially  in  the  midst  of  the  accelerated  era  of  globalization  and  free  trade  which  further strengthens  the  urgency  of  increasing  efforts  to  defend  the  country.  The  purpose  of  this  study  is  to identify  and  analyze  problems  in  regulating  the  utilization  of  village  potential  and  resources  in  local government  at  the  context  of  defending  the  country,  and  to  propose  solutions  that  can  increase  the level  of  village  independence.  The  research  method  used  is  normative  research  method,  with secondary data and analyzed qualitatively. This research shows that there are many problems in the regulation  regarding  the  utilization  of  village  potential  and  resources  in  the  context  of  state  defense. There is normative blurring regarding the concrete forms of village roles and there are also conflicting arrangements,  particularly  regarding  the  roles  of  regional  and  village  governments,  with  the  central government, along with all forms of conflicts of interest that occur within them. The government needs to  expand  the  meaning  of  "defending  the  country"  and  developing  the  role  of  villages  through developing a legal framework, so that all elements of society can more actively participate in efforts to defend the country.

## Keywords: Village Autonomy; Decentralization; National Defense

## ABSTRAK
Semangat  desentralisasi  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  mewujudkan  otonomi  daerah  dan memeratakan  kesejahteraan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang  terpisah  dalam  bentuk  kepulauan. Dalam konteks bela negara, pemerintah harus menjamin adanya ruang partisipasi bagi semua warga negara dalam upaya bela negara, khususnya di tengah percepatan era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin memperkuat urgensi peningkatan upaya bela negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  permasalahan  dalam  pengaturan  pemanfaatan  potensi  dan sumber  daya  desa  yang  ada  di  pemerintah  daerah  dalam  konteks  bela  negara,  serta  mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan data sekunder dan dianalisa secara kualitatatif. Penelitian ini menunjukkan terdapat  banyak  permasalahan  dalam  pengaturan  mengenai  pemanfaatan  potensi  dan  sumber  daya desa dalam konteks bela negara. Terdapat kekaburan normatif mengenai bentuk konkret peran-peran desa dan juga terdapat pengaturan yang saling berbenturan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya.  Pemerintah  perlu  memperluas  makna  “bela  negara”  dan  mengembangkan  peran  desa melalui  pengembangan  kerangka  hukum,  agar  semua  elemen  masyarakat  dapat  lebih  aktif berpartisipasi dalam upaya bela negara.
Kata Kunci: Kemandirian Desa; Desentralisasi; Bela Negara

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di  dunia,  sekaligus  menjadi  negara  yang  dilalui oleh  dua  jalur  perdagangan  maritim  terpenting. Sebagai konsekuensinya, perekonomian Indonesia  bergantung  terhadap  lancarnya pemanfaatan jalur perairan dan berbagai macam potensi maritim yang terdapat di wilayah perairan Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jalannya sistem  perdagangan  di  Indonesia,  perdagangan domestik  dan  internasional,  yang  sebagian besarnya  ditangani  melalui  jalur  laut  (Sinaga, Mamahit, & Yusnaldi, 2020). Dengan garis pantai hampir 95.000km, Indonesia berambisi mewujudkan  visinya  sebagai  kekuatan  maritim. Infrastruktur  maritim  telah  menjadi  fokus  khusus dari  rencana  pemerintah  untuk  mengembangkan infrastruktur  dan  mata  pencaharian  di  Indonesia agar tidak hanya lebih kompetitif di ASEAN tetapi juga  secara  global.  Widodo  berusaha  untuk meningkatkan pelabuhan, memaksimalkan konektivitas  antar  pulau,  dan  mengubah Indonesia  menjadi  “Poros  Maritim  Dunia” (Indrayani, Pratita, & Halim, 2019).
Pemerintah  Indonesia  juga  berkeinginan untuk  membangun  kembali  budaya  maritim Indonesia  dan  meningkatkan  aset  angkatan lautnya  –  yang  dihasilkan  dari  peningkatan anggaran  militer  dari  kurang  dari  1  persen menjadi  1,5  persen  (Abke,  2020).  Ini  juga bertujuan  untuk  secara  signifikan  meningkatkan
kualitas  pelabuhan-pelabuhan  yang  ada  di Indonesia  dan  infrastruktur  pelayaran  lainnya, agar  Indonesia  dapat  menjadi  lebih  terintegrasi dalam  perdagangan  antara  samudra  Hindia  dan Pasifik. Hal yang sama juga dilakukan dalam sisi perdagangan melalui penerapan berbagai sistem teknologi terbaru terhadap ekosistem perdagangan Indonesia yang berorientasi kepada jalur laut, kemampuan logistik dan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan situasi geografisnya  yang  berupa  kepulauan  dengan lebih baik (Malisan dkk, 2021).
Tidak  hanya  di  bidang  maritim,  Indonesia juga  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  di wilayah  daratannya.  Sumber  daya  alam  seperti emas,  batu  bara,  dan  bahan  tambang  lainnya, juga  turut  berperan  penting  dalam  menopang sistem  perekonomian  Indonesia.  Indonesia  juga merupakan  salah  satu  produsen  minyak  kelapa sawit  dan  kopi  terbesar  di  dunia,  yang  juga memanfaatkan  bentang  alam  yang  terdapat  di wilayah  Indonesia.  Indonesia  juga  mempunyai sektor  agrikultur  yang  cukup  besar,  dengan menyumbang  13,3%  dari  total  PBD  negara  (The World  Bank,  2021).  Potensi  dan  sumber  daya alam yang ada di Indonesia ini tersebar di seluruh wilayah  Indonesia,  dan  tidak  semuanya  dapat dengan mudah dijangkau oleh pemerintah pusat. Berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia,  termasuk  sumber  daya  umum  yang belum  disebutkan,  seperti  sungai,  hutan, pegunungan,  dan  perkebunan,  terletak  di  desa,
sebagai  perpanjangan  tangan  terakhir  dari pemerintah.
Terdapat  asumsi  bahwa  perkembangan  di sektor  pemanfaatan  sumber  daya  alam  akan otomatis  mengembangkan  suatu  daerah  hingga dapat  menjadi  mandiri  layaknya  sebuah perkotaan,  namun  dalam  kenyataannya  hal  ini tidak selalu terjadi. Hal ini yang kerap disebut ahli ekonomi  sebagai “Dutch  Disease”, di  mana kemajuan suatu sektor menyebabkan  penurunan di  berbagai  sektor  lain  (Bresser-Pereira,  2020). Contoh  nyata  dari  fenomena  ini  adalah  kondisi ekonomi  yang  dialami  Nigeria  setelah  1970-an, ketika  perekonomian  global  baru  saja  melewati puncak pemanfaatan tambang minyak (oil boom) (Abdlaziz,  Naseem  & Slesman,  2018).  Indonesia pada  saat  itu  justru  menjadi  negara  yang  tidak terlalu merasakan  dampak dutch disease karena mampu  mengakumulasi  surplus  anggaran  dan mengalokasikannya  ke  bidang  manufaktur  untuk memperkuat output dari sistem perekonomiannya (Alssadek,  &  Benhin,  2021).  Langkah  yang dilakukan  Indonesia  ini,  meskipun  berada  di  era orde  baru  yang  identik  dengan  sentralisasi  kuat, tidak terpisahkan dari usaha-usaha terdesentralisasi  pemerintah  untuk  meningkatkan perekonomian daerah.
Meskipun  kebanyakan  permasalahan perekonomian kerap diarahkan kepada ketidakmampuan  pemerintah  pusat,  perspektif lain  juga  perlu  diperhatikan.  Dari  sisi ketatanegaraan,  dapat  diindikasikan  bahwa permasalahan  juga  terdapat  pada  lemahnya
desentralisasi  yang  ada,  sehingga  pemanfaatan sumber  daya  alam  menjadi  tidak  maksimal  dan tidak  efisien.  Berbagai  penelitian  telah menunjukkan  pentingnya  peran  desentralisasi dalam kemajuan daerah. Keberhasilan desentralisasi  dalam  pembangunan  masyarakat tergantung  pada  faktor-faktor  yang  kompleks, mulai  dari  desain  hingga  konteks  implementasi spesifik negara (Sutiyo, & Maharjan, 2017). Maka dari  itu,  harus  terdapat  kesinambungan  dalam perencanaan  pemerintah  untuk  mempercepat kemajuan desa melalui desentralisasi. Selanjutnya,  apabila  konsep  bela  negara  tidak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam perencanaan,  maka  dalam  penerapannya pemerintah  akan  kesulitan  untuk  meningkatkan peran desa dalam usaha bela negara.
Bagian  penting  lain  dari  perkembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang terdapat di Indonesia adalah konsep bela negara. Bela  negara  merupakan  sebuah  konsepsi patriotisme  yang  disusun  oleh  negara  dan mempunyai  pengaruh  di  level  individu,  suatu kelompok  atau  seluruh  komponen  dari  suatu negara  dalam  berbagai  macam  upaya  untuk mempertahankan  eksistensi  suatu  negara.  Bela negara  berkaitan  dengan  pemanfaatan  potensi dan  sumber  daya  di  Indonesia  karena  sama- sama berkaitan dengan kesejahteraan. Nasionalisme  dan  patriotisme  dapat  mendorong rakyat  untuk  bekerja  sama,  khususnya  di masyarakat Indonesia yang menjiwai asas gotong royong, untuk meningkatkan kesejahteraan umum
dan memajukan kehidupan bangsa sebagaimana yang  disebutkan  dalam  pembukaan  UUD  NRI 1945 (Soepandji, & Farid, 2018). Hal ini semakin relevan dalam kasus Indonesia, yang merupakan negara  kepulauan.  Bentuk  negara  kepulauan  ini memisahkan  masyarakat  Indonesia  secara geografis  ke  dalam  ribuan  pulau,  yang  dalam konteks  persatuan  bangsa  menempatkan Indonesia  ke  dalam  posisi  yang  rawan  akan perpecahan  (Supriyono,  Prakoso  &  Sianturi, 2021).  Maka  dari  itu,  semangat  desentralisasi sudah  sepatutnya  dikaitkan  tidak  hanya  dengan konsep  pemanfaatan  sumber  daya,  namun  juga ke  dalam  konsep  nasionalisme  dan  patriotisme, yang  berdampak  langsung  terhadap  upaya  bela negara.
Banyak  ditemukan  penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai kemandirian  desa  dan  otonomi  daerah,  yaitu kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan  kawasan  pedesaan  (Ermaya,
2015);  kajian  mengenai  revitalisasi  desa  dalam konstelasi  desentralisasi  menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa (Timotius,  2018);  kajian  mengenai  desentralisasi daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  desa (Abikusna,  2017);  kajian  mengenai  pengaruh dominasi pasar bebas dan otonomi daerah dalam penegakan  hukum  lingkungan  (Mahoro,  & Samekto, 2021); dan kajian mengenai hubungan hukum adat dengan pelaksanaan otonomi daerah di Maluku Utara (Bukido dkk, 2018).
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kemandirian desa dan  peran  desa  dalam  konsepsi  kerangka desentralisasi  kelembagaan  Indonesia,  serta hubungan  keduanya  dalam  berbagai  macam upaya bela negara. Penelitian ini berfokus kepada implikasi  hukum  yang  terdapat  dalam  berbagai macam  pengaturan  mengenai  kewenangan pemerintah  daerah,  khususnya  desa,  melalui peraturan  perundang-undangan  terkait,  untuk menelaah  efisiensi  kerangka  kelembagaan Negara Republik Indonesia dalam memanfaatkan potensi  dan  sumber  daya  yang  terdapat  di daerah.  Artikel  ini  akan  memaparkan  beberapa kajian yaitu, kemandirian desa dalam mengembangkan potensinya, pemanfaatan potensi  desa  dan  konflik  kepentingan  dengan pemerintah pusat, dan batasan normatif terhadap peran desa dalam konteks bela negara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Alasan  pemilihan metode  penelitian  ini  dikarenakan  karakteristik tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis hukum  berdasarkan  nilai  kepastian  hukum (Disemadi,  2022),  yaitu  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  desentralisasi dan otonomi daerah, untuk menelaah kemandirian  desa  dalam  konteks  bela  negara. Penelitian ini menganalisis fakta-fakta yang ada di tengah  masyarakat  daerah  di  Indonesia  beserta
implikasi-implikasi  hukum  ketatanegaraan  yang muncul  dari  fakta-fakta  tersebut.  Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,  dengan  menganalisis peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk menelaah  kemandirian  desa  dalam  konteks  bela negara.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  dengan  teknik  studi  pustaka  sebagai teknik  pengumpulan  datanya,  yang  kemudian dianalisis  menggunakan  metode  analisis  data kualitatif,  dengan  melakukan  penafsiran  menurut ilmu  hukum.  Data  sekunder  berbentuk  sumber hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2019  Tentang  Sumber Daya  Air,  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kemandirian  Desa  dalam  Mengembangkan

## Potensinya
Desa  merupakan  salah  satu  unit pemerintahan  terkecil  dalam  suatu  tatanan kelembagaan  negara.  Dengan  adanya  sifat multikultural  dalam  masyarakat  Indonesia,  unit kecil  seperti  desa  pun  dapat  memiliki  kumpulan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan  wilayah  yang  relatif  kecil  dan  jumlah penduduk  yang  jauh  lebih  sedikit  jika
dibandingkan  dengan  berbagai  macam  wilayah perkotaan yang ada di Indonesia, masing-masing desa  yang  terdapat  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia  memiliki  keunikan,  serta  potensi  dan sumber  daya  yang  berbeda-beda  (Dharmayanti dkk,  2019).  Potensi  dan  sumber  daya  yang berbeda di setiap wilayah pedesaan di Indonesia ini  harus  senantiasa  dimanfaatkan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah  pertama  dalam  pengembangan potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  desa adalah pemetaan potensi desa (Dharmayanti dkk, 2019).  Langkah  ini  sangat  penting  karena  akan memberikan gambaran terhadap potensi apa saja yang  dimiliki  desa,  dan  apa  saja  risiko  serta peluang yang terdapat di berbagai macam bentuk potensi  yang  ada  tersebut.  Konsep  penting  dari pengembangan  potensi  pedesaan  di  Indonesia adalah  konsep rural  development atau pengembangan pedesaan. Konsepsi ini mengedepankan  pengembangan  desa  pada umumnya sebagai salah satu unit pemerintahan, dengan  asumsi  bahwa  pengembangan  faktor- faktor  umum  tersebut  pada  akhirnya  akan berdampak  terhadap  kepada  pengembangan potensi dan sumber daya pedesaan pula.
Berbagai usaha dilakukan untuk pengembangan  potensi  dan  sumber  daya  desa sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep rural development ,  pemerintah  desa  perlu  mempunyai level  kemandirian  yang  baik,  agar  dapat  dengan cepat menanggapi berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu
perkembangan  desa  itu  sendiri.  Kemandirian  ini sekaligus  bermakna  bahwa  pemerintah  desa tidak  lagi  sepenuhnya  bergantung  kepada pemerintah  pusat  dalam  segala  proses peningkatan kemakmuran dan standar kehidupan.  Dalam  konteks  ketatanegaraan, kemandirian  ini  bermakna  bahwa  pemerintah desa  tidak  lagi  sepenuhnya  bergantung  kepada pemerintah  pusat  dalam  berbagai  bentuk  proses pembuatan  keputusan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dan  pemanfaatan  potensi  serta sumber  daya  yang  terdapat  di  desa  tersebut (Sutiyo, & Maharjan, 2017).
Kemandirian  desa  dalam  berbagai  bentuk proses  pembuatan  keputusan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  dan  pemanfaatan  potensi sumber  daya  harus  didukung  oleh  desentralisasi wewenang  pemerintah  yang  harmonis  dengan sistem  kelembagaan  negara.  Desentralisasi  ini penting,  mengingat  kondisi  geografis  Indonesia yang memunculkan berbagai macam tantangan di lapangan. Permasalahan lama seperti infrastruktur  umum  yang  belum  memadai  dan sistem  perekonomian  yang  tertinggal  dapat membuat suatu desa terpuruk jika sewaktu-waktu dilanda  bencana  alam.  Desentralisasi  dapat memacu  partisipasi  masyarakat  dan  kombinasi keduanya  dapat  meningkatkan  kemampuan daerah  dalam  menghadapi  berbagai  macam permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  desa, khususnya desa yang rawan akan bencana alam (Rahman,  2017).  Selain  itu,  desentralisasi  juga dapat berpengaruh terhadap desa dalam hal kerja
sama  dengan  desa  lain,  dengan  membentuk sebuah persatuan daerah pedesaan (united rural territory) , yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pengembangan infrastruktur unit- unit desa terkait (Khomiuk dkk, 2020).
Desentralisasi  wewenang  pemerintah secara  konseptual  harus  berorientasi  kepada otonomi  daerah  (Christia,  &  Ispriyarso,  2019). Sejak  era  reformasi,  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  kebijakan  otonomi  daerah. Otonomi  daerah  ini  menjadi  momentum keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah  untuk menentukan  peraturan  atau  kebijakan  yang sesuai  dengan  karakter  dan  potensi  daerahnya masing-masing  (Wahyono,  &  Illiyani,  2020). Otonomi  daerah  sangat  penting  untuk memastikan kebebasan dalam mengelola daerah dengan  cara  yang  sesuai  dengan  berbagai macam  unsur  unik  dan  kearifan  lokal  yang terdapat  pada  daerah  tersebut  (Lougheed, Metuzals, & Hird, 2018). Konsep otonomi daerah ini  sangat  penting  untuk  terus  dikembangkan  di wilayah Indonesia yang kaya akan keberagaman alam  dan  keberagaman  sosial  (Wibowo,  & Mariyam, 2021). Unsur-unsur penopang kehidupan  masyarakat  desa  yang  tidak bersentuhan dengan garis pantai tentunya sangat berbeda  dengan  desa  yang  berada  di  unsur- unsur  penopang  kehidupan  komunitas  yang terdapat  di  wilayah  pedesaan  yang  berada  di sekitar pesisir (Wahyono, & Illiyani, 2020).
Aspek  penting  lain  dari  desentralisasi adalah  desentralisasi  fiskal.  Desentralisasi  fiskal
dapat  membantu  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  potensinya  dan  memanfaatkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah, dengan alokasi  anggaran  yang  lebih  baik  dan pemanfaatan  sumber  daya  yang  lebih  akurat dalam  membangun  infrastruktur  dan  sektor penting penopang kehidupan masyarakat lainnya (Pradana  dkk,  2018).  Desentralisasi  juga  akan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  terhadap berbagai macam upaya pemanfaatan potensi dan sumber  daya  untuk  memajukan  suatu  daerah, sekaligus mendorong peningkatan level transparansi antara pemerintah dengan pemerintah (Arkorful dkk, 2021). Tidak hanya itu, sebagai dampak positif dari efek-efek desentralisasi di atas, kapasitas dan kemampuan sumber  daya  manusia  yang  ada  di  daerah  juga akan  terus  meningkat  karena  masyarakat  akan senantiasa  berpartisipasi  terhadap  berbagai bentuk  perkembangan  yang  ada  di  daerah tersebut (Sutiyo, & Maharjan, 2017).
Desentralisasi dalam hal ini dapat memiliki dampak  yang  sangat  besar  terhadap  bagaimana suatu  daerah  dapat  memanfaatkan  potensi  dan sumber  daya  yang  dimilikinya.  Hal  ini  akan menjadi  sangat  relevan  bagi  desa,  yang  selama ini masih kerap tertinggal jauh dengan perkotaan tidak  hanya  dalam  hal  infrastruktur,  namun  juga dalam  proses  serta  mekanisme  pemanfaatan potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  desa tersebut.  Maka  dari  itu,  segala  bentuk  normatif dari  konsep  desentralisasi  dan  otonomi  dapat
dikatakan sebagai faktor utama kesuksesan desa dalam meningkatkan level kemandiriannya.
2. Pemanfaatan Potensi  Desa  dan  Konflik

## Kepentingan dengan Pemerintah Pusat
Setiap  negara  mempunyai  potensi  yang berbeda-beda.  Perbedaan  potensi  ini  dapat dihasilkan dari berbagai macam unsur-unsur yang menyusun negara tersebut, dan juga unsur-unsur yang menyusun masyarakat yang hidup di negara tersebut. Indonesia dianugerahi dengan diversitas potensi  yang  sangat  tinggi,  baik  dari  unsur  yang menyusun negara seperti wilayah, maupun unsur- unsur  yang  menyusun  masyarakatnya  seperti latar  belakang  sejarah,  sosial,  ekonomi,  religius, dan budaya.
Secara  geografis,  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  tidak  hanya  memiliki  potensi yang  berkaitan  dengan  dunia  maritim,  namun juga potensi-potensi lain yang terdapat di daratan. Dengan wilayah daratan yang tidak kecil, daratan wilayah Indonesia juga kaya akan  berbagai jenis sumber  daya  alam.  Perbedaan  potensi  yang terdapat  di  Indonesia  ini  akan  semakin  terlihat ketika  melihat  potensi-potensi  yang  terdapat dalam  desa  di  Indonesia.  Karena  wilayah  desa yang  sangat  kecil,  perbedaan  topografi  lahan, kondisi  geografis  tertentu,  hingga  perbedaan budaya akan semakin jelas berbeda.
Pergeseran  dramatis  menuju  tata  kelola keuangan  dan  sumber  daya  alam  yang terdesentralisasi, ditambah dengan meningkatnya peran  petani  kecil  di  sektor  kelapa  sawit,  telah mengubah  secara  mental  lanskap  pedesaan
Indonesia sejak pergantian abad. Daerah-daerah di  Indonesia  yang  sebelumnya  tertinggal  karena tidak  terlalu  diperhatikan  oleh  pemerintah  pusat, mulai  mengalami  peningkatan  dalam  percepatan perkembangan  pemanfaatan  potensi  dan pembangunan infrastruktur (Naylor dkk, 2019). Di sisi  lain,  perkembangan  ini  juga  harus  diawasi agar  tidak  berdampak  negatif  terhadap  faktor- faktor  lain  yang  mendukung  kehidupan masyarakat,  seperti  faktor  lingkungan.  Contoh kasus yang terlihat jelas mengenai hal ini adalah perkembangan  dan  ledakan  industri  minyak kelapa  sawit  yang  berdampak  besar  dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan membantu Indonesia bangkit dari krisis moneter, namun menimbulkan dampak negatif yang besar pula,  seperti  penggundulan  hutan  secara  besar- besaran dan menurunnya biodiversitas yang ada di berbagai macam ekosistem hutan di Indonesia yang  diubah  menjadi  lahan  kelapa  sawit  (Naylor dkk,  2019).  Berdasarkan  contoh  ini,  dapat  dilihat betapa  pentingnya  pengaturan  mengenai pemanfaatan  sumber  daya  yang  terdapat  di daerah,  khususnya  di  desa,  yang  lebih terspesifikasi sesuai potensi dan kondisi masing- masing wilayah di Indonesia. Secara normatif hal ini  akan  berkaitan  langsung  dengan  wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, yang merupakan dampak  kolateral  dari  adanya  suatu  tugas  dan fungsi  tertentu  yang  ditujukan  untuk  ketertiban penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan agar  tetap  berada  dalam  batasan-batasan  yang
legal dan terkontrol, dan terspesifikasi (Laoepada, & Laoere, 2018).
Pengaturan  dalam  peraturan  perundang- undangan pertama dan yang paling dasar dalam mengatur  mengenai  otonomi  daerah  adalah Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah  (UU  Pemerintah  Daerah), yang  disahkan  pada  2  Oktober  2014.  Peraturan perundang-undangan ini secara normatif mencabut  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah, pertama  melalui  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2005  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah Menjadi  Undang-Undang,  dan  kedua  melalui Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang  merupakan  pengaturan  terbaru  mengenai Pemerintah Daerah sebelum peraturan perundang-undangan ini disahkan. UU Pemerintah  Daerah  membedakan  definisi “Pemerintahan  Daerah”  dengan  “Pemerintah Daerah”. Pemerintahan Daerah didefinisikan oleh UU  tersebut  melalui  Pasal  1  angka  2  sebagai “penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana
dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”. Sedangkan Pemerintah  Daerah  melalui  Pasal  1  angka  3 didefinisikan  sebagai  “kepala  daerah  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
Peraturan  perundang-undangan  ini  juga menyebutkan otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi.  Menurut  peraturan  perundang- undangan  ini,  otonomi  daerah  merupakan  asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara desentralisasi merupakan penyerahan urusan  pemerintah  kepada  pemerintah  daerah. Sedangkan  dekonsentrasi  diartikan  secara  lebih komprehensif,  yaitu  “pelimpahan  sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat,  kepada  instansi  vertikal  di wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab urusan  pemerintahan  umum”.  Meskipun  secara normatif  mengakui  adanya  desentralisasi  dan dekonsentrasi, peraturan perundang-undangan ini tetap  secara  normatif  membatasi  pengaturan mengenai  pemanfaatan  sumber  daya  alam. Contoh  pertama  dapat  dilihat  dalam  Pasal  14 yang  berbunyi  “Penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan  bidang  kehutanan,  kelautan,  serta energi  dan  sumber  daya  mineral  dibagi  antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.
Pengaturan ini membatasi desa-desa yang berada di lokasi yang tidak mudah diakses karena
keterbatasan  infrastruktur  untuk  membuat keputusannya  sendiri  dan  harus  menunggu pemerintah  provinsi  untuk  bergerak  terlebih dahulu.  Ini  artinya,  pihak  yang  ingin memanfaatkan  sumber  daya  yang  terdapat  di desa harus melalui birokrasi yang cukup panjang, yaitu  dari  desa  ke  level  kabupaten/kota,  lalu  ke level  provinsi,  yang  harus  memperoleh kesepakatan dengan pemerintah pusat.
Desa sebagai salah satu unit pemerintahan di  sistem  tatanan  kenegaraan  Indonesia,  diatur secara  spesifik  melalui  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Peraturan perundang-undangan  ini  mendefinisikan  desa melalui Pasal 1 angka 1, sebagai “desa dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia”. Sedangkan pemerintahan  desa  didefinisikan  melalui  Pasal  1 angka  2  sebagai  “penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam  tujuan  pengaturan,  dijelaskan bahwa  tujuan  dibentuknya  UU  Desa  adalah “ untuk “mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan  potensi  dan  Aset  Desa  guna kesejahteraan Bersama”. Namun secara normatif, tidak  dijelaskan  apa  saja  yang  menjadi kewenangan  Desa  dalam  mengelola  potensinya. Meskipun  potensi  secara  linguistik  tidak membutuhkan  pengaturan  normatif  dan  definisi yang  konkret,  perlu  ada  klasifikasi  potensi  apa saja yang dimaksud dalam tujuan pengaturan dari UU Desa ini. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting  karena  langsung  menyangkut  perihal kewenangan, yang secara konseptual didasarkan kepada  asas  otonomi,  desentralisasi,  dan dekonsentrasi (Irawan, 2019), sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pemerintah Daerah.
Kekaburan  normatif  terdapat  sepanjang semua  pengaturan  dalam  UU  Desa  yang menyebutkan  “sumber  daya”  dan  “sumber  daya alam”,  karena  tidak  menyebutkan  sumber  daya apa  saja  yang  dimaksud.  Pembedaan  antara potensi  dan  aset  desa  sebagaimana  dimaksud dalam  tujuan  pengaturan  juga  tidak  dijelaskan sedikit  pun,  di  mana  mata  air  yang  dapat digolongkan  sebagai  sumber  daya  alam  justru dimasukkan ke dalam pengaturan mengenai aset desa,  yaitu  melalui  Pasal  76  ayat  (1)  yang berbunyi  “Aset  Desa  dapat  berupa  tanah  kas Desa,  tanah  ulayat,  pasar  Desa,  pasar  hewan, tambatan  perahu,  bangunan  Desa,  pelelangan ikan,  pelelangan  hasil  pertanian,  hutan  milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.”
Kekaburan  normatif  yang  terdapat  dalam UU  Desa  kemudian  diperkeruh  dengan
pengaturan  yang  lebih  kompleks  dan  tidak terarah, seperti pengaturan mengenai pemanfaatan  sumber  daya  dan  pembangunan berkelanjutan,  yang  diatur  melalui  Pasal  78  ayat (1) yang berbunyi “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan”.
Pengaturan  normatif  yang  dijadikan  dasar untuk pengaturan yang lebih rinci hanya dipenuhi nilai-nilai  ideal  yang  dalam  pengaturan normatifnya justru tidak diindahkan. Hal ini terlihat jelas  di  pengaturan  mengenai  pembangunan desa, khususnya bagian perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  (sebagaimana yang  diatur  oleh  Pasal  78  ayat  (2).  Pengaturan mengenai  ketiga  hal  ini  diatur  dari  Pasal  79 hingga  Pasal  82,  yang  sebagian  besar  hanya membahas  pembagian  wewenang  antara pemerintah kabupaten/kota dan desa. Pengaturan  tidak  mencerminkan  nilai-nilai  idealis yang  didasarkan  kepada  Pasal  78  ayat  (3)  yang menyebutkan  bahwa  pembangunan  desa  harus “mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan, dan  kegotongroyongan  guna  mewujudkan pengarusutamaan  perdamaian  dan  keadilan sosial”. Tidak hanya itu, konsep kompleks seperti pemanfaatan  sumber  daya  dan  pembangunan berkelanjutan bahkan tidak disebutkan sekali pun
dalam UU Desa, selain dari pengaturan Pasal 78 ayat  (1)  di  atas.  Padahal,  penerapan  konsep kompleks  seperti  pembangunan  berkelanjutan membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan segala  unsurnya,  dan  tidak  bisa  dilakukan  jika hanya  mengharapkan  peran  dari  pemerintah pusat (Boy dkk, 2019).
Berdasarkan  analisis  normatif  mengenai UU  Desa  ini,  terlihat  bahwa  pemerintah  pusat melalui  badan  legislatif  tidak  mau  berbagi wewenang  dengan  pihak  lain  selain  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan mengorbankan kebebasan desa dalam mengembangkan  wilayahnya.  Hal  ini  akan merendahkan  level  kemandirian  desa  yang selama ini kerap menjadi unit pemerintahan yang jauh tertinggal dibandingkan unit-unit pemerintahan lainnya. Pembatasan ketat ini juga semakin  terlihat  dengan  adanya  pengaturan- pengaturan  yang  tidak  jelas  manfaatnya  dalam hal  penerapan,  karena  dipenuhi  oleh  kekaburan normatif.  Contoh  dari  pengaturan  ini  adalah pengaturan  Pasal  87  mengenai  Badan  Usaha Milik  Desa,  yang  berbunyi  “(1)  Desa  dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM  Desa;  (2)  BUM  Desa  dikelola  dengan semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan; (3)  BUM  Desa  dapat  menjalankan  usaha  di bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Selanjutnya, melalui penjelasan Pasal 87  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  “BUM  Desa dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa untuk
mendayagunakan  segala  potensi  ekonomi, kelembagaan  perekonomian,  serta  potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Desa.” Penekanan manfaat dari BUM melalui  penjelasan  ini  justru  tidak  didukung secara  normatif,  karena  pengaturan  tidak memberikan kepastian hukum kepada BUM untuk memanfaatkan  sumber  daya  apa  saja  yang terdapat di suatu desa.
Permasalahan  berikutnya  adalah  tidak diaturnya pemanfaatan sumber daya yang berada di wilayah perairan. Pengaturan mengenai hal ini sangat  penting  mengingat  kondisi  geografis Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  yang kehidupan  penduduknya  bergantung  kepada sumber  daya  yang  terdapat  di  wilayah  perairan. Dalam  susunan  sistem  hukum  Indonesia,  tidak ada  pengaturan  yang  menjelaskan  peran, wewenang,  serta  tanggung  jawab  desa  dalam memanfaatkan  berbagai  macam  sumber  daya yang  terdapat  di  wilayah  perairan.  Peran  desa dalam  hal  ini  hanya  terdapat  pengaturan mengenai  sumber  daya  air,  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  17  Tahun  2019  tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air), melalui Pasal  17  yang  berbunyi  “Pemerintah  desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  memiliki  tugas meliputi  membantu  Pemerintah  Pusat  dan/  atau Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  Sumber Daya  Air  di  wilayah  desa  berdasarkan  asas kemanfaatan  umum  dan  dengan  memperhatikan kepentingan  desa  lain;  mendorong  prakarsa  dan
partisipasi  masyarakat  desa  dalam  Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya; ikut serta dalam menjaga  efektivitas,  efisiensi,  kualitas,  dan ketertiban  pelaksanaan  Pengelolaan  Sumber Daya  Air;  dan  membantu  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota  dalam  memenuhi  kebutuhan pokok  minimal  sehari-hari  atas  Air  bagi  warga desa”.
Pengaturan ini hanya menyebutkan bahwa desa  membantu  dan  mendorong  segala  bentuk pengelolaan sumber daya air yang ada di wilayah desa.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  peran desa  yang  diindikasikan  oleh  UU  Desa  yang melalui  Pasal  1  angka  12  menyebutkan “Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan, sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya melalui  penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan, dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan  esensi masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat Desa”.
Permasalahan  normatif  mengenai  desa dalam  UU  Sumber  Daya  Air  ini  juga  terdapat dalam  kaitan  BUM  Desa  yang  menggunakan sumber  daya  air,  sebagaimana  disebutkan  oleh pasal-pasal lainnya. Pengaturan yang menyebutkan  BUM  Desa  harus  Kembali  kepada UU Desa di mana BUM Desa sebagai bagian dari pemerintahan yang ada di desa dijelaskan secara lebih  rinci.  Namun,  UU  Desa  tidak  menjelaskan secara  rinci  bagaimana  wewenang  dan  peran
BUM  Desa  dalam  memanfaatkan  sumber  daya yang  ada  di  desa.  Maka  dari  itu,  pengaturan mengenai  peran  desa  yang  terdapat  dalam  UU Sumber  Daya  Air  ini  tidak  mempunyai  dasar normatif  yang  kuat,  dan  tidak  mendukung kemandirian  desa,  sekaligus  menunjukkan pengaruh  pemerintah  pusat  yang  masih  terlalu besar,  serta  ketidakseriusan  dan  kecenderungan restriktif  pemerintah  pusat  dalam  menerapkan desentralisasi dan dekonsentrasi melalui peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan  dengan  sumber  daya.  Permasalahan normatif  ini  sangat  disayangkan  karena  dapat menghambat  peningkatan  proses  menuju kemandirian desa-desa tertinggal yang berada di wilayah  perairan  yang  ada  di  darat,  dan  yang berada di wilayah pesisir.
3. Batasan  Normatif  Terhadap  Peran  Desa dalam Konteks Bela Negara
Bela  Negara  didasarkan  kepada  Pasal  27 ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam  upaya  pembelaan  negara”  dan  Pasal  30 ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyebutkan  “tiap-tiap warga  negara  berhak  dan  ikut  serta  dalam pertahanan  dan  keamanan  negara”. Maka  dari itu, konsep bela negara perlu untuk diterapkan di segala  elemen  masyarakat,  bahkan  di  unit-unit pemerintahan  yang  lebih  kecil  (Suriata,  2019), Mengingat bela negara adalah hak dan kewajiban bagi  semua  warga  negara,  maka  diperlukan kontribusi  aktif  dari  setiap  warga  negara  dalam upaya-upaya  bela  negara  yang  ada  di  Indonesia
(Saragih,  Putri  &  Wardana,  2018).  Penerapan konsep  ini  harus  tercermin  dalam  segala  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di sistem  hukum  Indonesia,  karena  harus  sesuai dengan  UUD  1945  sebagai  konstitusi  negara. Penerapan  utama  dari  konsep  ini  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia  adalah  melalui berbagai  macam  proses  desentralisasi  dan dekonsentrasi  yang  mulai  gencar  dilakukan setelah  runtuhnya  pemerintahan  Orde  Baru, untuk  mendukung  terbentuknya  daerah-daerah otonom  yang  mampu  mandiri  dalam  mengurusi wilayahnya dan menyejahterakan penduduknya.
Bela  negara  adalah  tekad,  sikap,  dan perilaku  warga  negara  yang  dilakukan  secara teratur,  menyeluruh,  dan  terpadu.  Bela  Negara menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional Untuk  Pertahanan  Negara  adalah  “tekad,  sikap, dan  perilaku  serta  tindakan  warga  negara,  baik secara  perseorangan  maupun  kolektif  dalam menjaga  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh  kecintaannya  kepada  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  menjamin kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  dan Negara  dari  berbagai  Ancaman.” Pemanfaatan potensi  dan  sumber  daya  yang  terdapat  di seluruh  wilayah  suatu  negara  pada  hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan unsur bela negara. Hal ini didasarkan kepada konsep bela negara itu
sendiri,  yang  sebenarnya  lebih  luas  dari  makna harfiahnya.
Konsep  pemanfaatan  sumber  daya  dalam konteks bela negara dijelaskan bentuk konkretnya melalui  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Sumber  Daya Nasional  Untuk  Pertahanan  Negara,  yang berbunyi “ Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional untuk  Pertahanan  Negara  dilaksanakan  melalui usaha  Bela  Negara;  penataan  Komponen Pendukung; pembentukan Komponen Cadangan; penguatan Komponen Utama; dan Mobilisasi dan Demobilisasi”.  Selanjutnya,  UU  Sumber  Daya Nasional  Untuk  Pertahanan  Negara  juga mengatur  mengenai  pendanaan,  yang  diatur melalui Pasal 3 jo. Pasal 75 yang berbunyi Pasal 3:  “Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan  Sumber  Daya  Manusia, Sumber  Daya  Alam,  dan  Sumber  Daya  Buatan, serta  Sarana  dan  Prasarana  Nasional  menjadi kekuatan  Pertahanan  Negara  yang  siap digunakan  untuk  kepentingan  Pertahanan Negara”.  Pasal  75:  “Pendanaan  yang  diperlukan untuk  pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan  Negara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3  bersumber  dari  Anggaran pendapatan  dan  belanja  negara;  Anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah;  dan/atau Sumber  pendanaan  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat  yang  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan”.
Pengaturan  yang  terdapat  dalam  kedua pasal  ini  tidak  mengatur  secara  jelas  peran
pemerintah  daerah.  Permasalahan  mengenai pendanaan  ini  terlihat  dari  angka  anggaran belanja  untuk  kepentingan  militer  di  Indonesia yang  sangat  rendah  jika  dibandingkan  negara lain,  yaitu  0,9  persen  dari  total  PDB  (The  World Bank, 2020). Pendanaan yang terlalu bergantung kepada  pemerintah  pusat  menunjukkan  adanya ketidaksiapan  pemerintah  daerah  dan  terlalu besarnya  pengaruh  pemerintah  pusat  dalam mengendalikan anggaran yang ada  di Indonesia. Meskipun  permasalahan  mengenai  keamanan negara  pada  hakikatnya  akan  selalu  menjadi wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya unit kecil seperti desa juga  harus  mendapat  ruang  untuk  ikut berpartisipasi.
Mengenai  apakah  pemerintah  daerah, yang termasuk di dalamnya unit kecil seperti desa dapat atau tidak berpartisipasi dalam pendanaan atau upaya lain dalam rangka bela negara, harus Kembali kepada konsep dan realitas kemandirian desa yang ada di Indonesia. Selain itu, desa juga harus  diberi  ruang  secara  normatif  untuk  ikut berpartisipasi  terhadap  keamanan  negara, khususnya  wilayah  pedesaan  yang  terletak  di bagian-bagian terluar wilayah kedaulatan Negara Republik  Indonesia.  Kembali  kepada  UU  Desa, sayangnya  terdapat  batasan-batasan  normatif yang  menghalangi  partisipasi  desa  dalam  upaya bela  negara.  Batasan  normatif  terbesar  terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) huruf c  yang  berbunyi  Pasal  9  ayat  (2):  “Urusan pemerintahan  absolut  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya  menjadi  kewenangan  Pemerintah Pusat”  Pasal  10  ayat  (1):  “Urusan  pemerintahan absolut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat (2) meliputi: c. Keamanan”.
Batasan  normatif  ini  bahkan  diperjelas dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan  “Yang  dimaksud  dengan  “urusan keamanan” misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian  negara,  menetapkan  kebijakan keamanan  nasional,  menindak  setiap  orang, kelompok  atau  organisasi  yang  kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.”  Batasan  normatif  menyempitkan ruang pergerakan pemerintah daerah, khususnya dalam  segala  bentuk  bela  negara.  Bela  negara bukan merupakan konsep yang hanya mencakup pertahanan melawan upaya-upaya yang langsung mengancam  kedaulatan  negara,  namun  juga mencakup  berbagai  macam  upaya  untuk menciptakan komunitas yang aman dan tenteram agar  masyarakat  dapat  hidup  dalam  kondisi sejahtera.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  berbagai  analisis  normatif yang  telah  dilakukan,  terdapat  banyak permasalahan  dalam  pengaturan  mengenai pemanfaatan  potensi  dan  sumber  daya  desa dalam  konteks  bela  negara.  Terdapat  kekaburan normatif  mengenai  bentuk  konkret  peran-peran desa  dan  juga  terdapat  pengaturan  yang  saling berbenturan,  khususnya  mengenai  peran
pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Susunan normatif yang ada  ternyata  menunjukkan  bahwa  desentralisasi nyatanya  belum  sepenuhnya  terwujudkan  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan mempengaruhi  kemandirian  unit  terkecil  dari pemerintah  seperti  desa,  yang  selama  ini  kerap tertinggal  jauh  dengan  perkotaan.  Pengaturan dalam  konteks  bela  negara  yang  ada  juga nyatanya  tidak  sesuai  dengan  semangat konstitusi  UUD  1945,  yang  menyebutkan  bahwa setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk upaya  bela negara.  Permasalahan  ini  dapat  berakibat  fatal jika tidak segera diperbaiki, mengingat rawannya posisi  geografis  Indonesia,  yang  kerap  dilalui berbagai  macam  kekuatan  asing,  baik  itu  untuk tujuan  perdagangan  maupun  tujuan  lainnya. Berdasarkan analisis konseptual, ditemukan juga pentingnya penerapan konsep bela negara dalam pengembangan  desa,  yang  harus  dimulai  sejak tahap  perencanaan,  agar  tidak  terjadi  benturan dengan  pengaturan  lain  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah  serta  pelaksanaan  bela  negara. Selain  itu,  pemerintah  harus  menyadari pentingnya  perluasan  makna  bela  negara  yang tidak  hanya  mencakup  upaya  pertahanan terhadap  ancaman  kedaulatan  negara,  namun juga  mencakup  upaya  menciptakan  komunitas, termasuk  yang  berada  di  unit  terkecil  seperti desa,  yang  aman  dan  tentram.  Dengan menyelaraskan unsur normatif dengan
perkembangan  konseptual  dari  istilah  “bela negara”  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  pemerintah  diharapkan  dapat mengembangkan  desa  agar  tidak  hanya  mampu bersaing  secara  ekonomi  dengan  kota-kota  di Indonesia,  namun  juga  memiliki  peran  yang penting dalam upaya bela negara.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abdlaziz,  Rizgar  Abdlaziz.,  Naseem,  Nam.,  & Slesman, Ly. (2018). Dutch Disease effect of Oil Price on Agriculture Sector: Evidence from  Panel  Cointegration  of  Oil  Exporting Countries. International  Journal  of  Energy Economics  and  Policy , Vol.8, (No.5),  pp. 241-250.https://www.econjournals.com/
index.php/ijeep/article/download/6723/3948
Abikusna, R Agus. (2017). Desentralisasi Daerah Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Desa. SOSFILKOM:  Jurnal  Sosial,  Filsafat  Dan Komunikasi, Vol.11,(No.1),pp.42-48. https://doi.org/10.32534/jsfk.v11i01.1433 Alssadek, Marwan., & Benhin, James. (2021). Oil Boom,  Exchange  Rate  and  Sectoral Output:  An  Empirical  Analysis  of  Dutch Disease  in  Oil-Rich  Countries. Resources Policy, Vol.74.https://doi.org/10.1016/j.resou rpol.2021.102362
Arkorful, Vincent Ekow., Lugu, Benjamin Kweku.,
Hammond,  Anastasia.,  &  Basiru,  Ibrahim. (2021).  Decentralization  and  Citizens’ Participation  in  Local  Governance:  Does
Trust  and  Transparency  Matter?–An Empirical  Study. Forum  for  Development Studies ,Vol.48,(No.2),pp,99-223.https://doi. org/10.1080/ 08039410.2021.1872698
Boy,  Jayawibawa  Ketut  Ngurah.,  Djinar, Setiawina  Nyoman.,  Urmila,  Dewi  Made Henny.,  &  Marhaeni,  Anak  Agung  Istri Ngurah. (2019). The Effect Of Stakeholders On  Village  Community  Creativity  And Community  Welfare  Of  Coastal  Village  In The  Bali  Province,  Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, Vol.93, (No.9), pp.206- 215.https://doi.org/10.18551/rjoas.  2019- 09.22
Bresser-Pereira, Luiz Carlos. (2020). Neutralizing the  Dutch  disease. Journal  of  Post
KeynesianEconomics ,Vol.43,(No.2),pp.298
-316.https://doi.org/10.1080/01603477. 2020.1713004
Bukido, Rosdalina., Rumkel, Nam., Wekke, Ismail
Suardi.,  &  Palm,  Elin.  (2018).  Customary Law of Larwul Ngabal in the
Implementation  of  Regional  Autonomy  in
North Moluccas. Hasanuddin Law Review , Vol.4 , (No.2),pp.242-255.http://dx. doi.org/10.20956/ halrev.v4i2.1351
Christia,  Adissya  Mega.,  &  Ispriyarso,  Budi. (2019).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform ,  Vol.15 ,
(No.1),pp.149-163.
https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
Dharmayanti,  Agustin  Wulan  Suci.,  Handayani,
Baiq  Lily.,  Kurniawati,  Dini.,  Purbasari, Dian.,  Pradana,  Gagas  Hikmah.,  & Hanantara,  Aaqsha.  (2019).  Pemetaan potensi  desa  sebagai  model  untuk membangun desa sehat dan mandiri (studi kasus:  Desa  Bandilan,  Kecamatan Prajekan,  Kabupaten  Bondowoso). E- Prosiding SNasTekS, Vol.1, (No.1), pp. 67- 76.https://journal.unusida.ac.id/index.php/s nts/article/view/76
Disemadi,  Hari  S.  (2022).  Lenses  of  Legal Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal Research  Methodologies. Journal  of Judicial  Review, Vol.24,(No.2),pp.289-304.
http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280
Ermaya,  Berna  S.  (2015).  Kemandirian  desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan  pedesaan. LITIGASI, Vol.16, (No.2),pp.2835-2874.
https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36
Indrayani,  Irma.,  Pratita,  Chika  Kiran  Budi.,  &
Halim, Paisal. (2019). Indonesian Maritime Diplomacy,  through  the  Indian  Ocean  Rim Association,  in  Realising  the  Goal  to become  the  World  Maritime  Axis. International  Journal  of  Innovation, Creativity and Change , Vol.9,
(No.1),pp.116-134.
https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-
editions/2019/123-vol-9-iss-1
Irawan,  A.  (2019).  Pelaksanaan  Tugas  Dan
Fungsi Pemerintah Desa Dalam
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah  Kabupaten/Kota  Ditinjau  Dari
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal  Yuridis  Unaja ,  Vol.1,
(No.2),pp.55-67.
https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429
Khomiuk,  Nataliia.,  Bochko,  Olena.,  Pavlikha, Nataliia.,  Demchuk,  Anton.,  Stashchuk,
Olena., Shmatkovska, Titiana., & Naumenko,  Nataliya.  (2020).  Economic modeling  of  sustainable  rural  development under  the  conditions  of  decentralization:  a case  study  of  Ukraine. Scientific  Papers.
Series: Management, Economic Engineering  in  Agriculture  and  Rural Development, Vol.  20,  (No.  3),  pp.  317- 332.https://managementjournal.usamv.ro/in dex.php/scientific-papers/3134-economic- modeling-of-sustainable-rural- development-under-the-conditions-of- decentralization-a-case-study-of-ukraine.
Laoepada,  Setia  Budi.,  &  Laoere,  Christin Erviena.  (2018).  Izin  Sebagai  Intrumen
Yuridis Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Membangun Pariwisata  Di  Era  Otonomi  Daerah. e- Journal Universitas Tribuana Kalabahi , Vol.1 , (No.1),pp.187-187. http://ojs.untribkalabahi.ac.id/index.php/ejo urnal/article/view/46
Lougheed,  Scott  Cameron.,  Metuzals,  Jessica.,
Hird,  Myra  J.  (2018).  Modes  of  Governing Canadian  Waste  Management:  A  Case
Study  of  Metro  Vancouver’s  Energy-from- Waste Controversy. Journal of Environmental  Policy  and  Planning Vol.20,(No.2),pp.170-182.https://doi.org/10. 1080/1523908X.2017.1343137
Mahoro,  Jean  Claude  Geofrey.,  &  Samekto,  FX Adji (2021). Barriers to the Enforcement of Environmental  Law:  An  Effect  of  Free Market Domination and Regional Autonomy  in  Indonesia. Hasanuddin  Law Review , Vol. 7, (No.1),pp.31- 45.http://dx.doi.org/10.20956/ halrev.v7i1.1896
Malisan, Johny., Sujarwanto., Arief, Budi., Fadhil,
Dhimas  Nu’man.,  &  Rahardjo,  Sri.  (2021). Kajian  Pengembangan  Pelabuhan  Dalam Mendukung  Ibu  Kota  Baru  Berdasarkan Konsep  Smart  City,  Smart  Mobility. Jurnal Sistem  Transportasi  &  Logistik , Vol.1 , (No.1),pp.6-13.http://dx.doi.org/10.54324/j. stl.v1i1.628
Naylor,  Rosamond  L.,  Higgins,  Matthew  M.,
Edwards,  Ryan  B.,  &  Falcon,  Walter  P.
(2019). Decentralization and the Environment:  Assessing  Smallholder  Oil Palm  Development  in  Indonesia. Ambio,
Vol.48,(No.10),pp.1195-1208.
https://doi.org/10.1007/s13280-018-1135-7 Pradana,  Galih  Wahyu.,  Tauran.,  Rahaju,  Tjitjik.,
&  Raditya,  Ardhie.  (2018).  Fiscal Decentralization  and  Local  Potentials Improvement  in  Madura  Region, In  1st International  Conference  on  Social
Sciences  (ICSS  2018 ),  pp.169-174. https://doi.org/10.29 91/icss-18.2018.37 Rahman,  Amni  Z.  (2017).  Kapasitas  Daerah Banjarnegara  Dalam  Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. Jurnal Ilmu
Sosial, Vol.16,(No.1),pp.1-8. https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.1-8
Sinaga,  Mithun.,  Mamahit,  Desi  Albert.,  &
Yusnaldi. (2020). Pembangunan Infrastruktur  Maritim  Untuk  Mendukung Program  Tol  Laut  Dalam  Mewujudkan Poros  Maritim  Dunia  (PMD). Keamanan
Maritim , Vol.6 , (No.1),pp.1-16.
https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/ KM/article/view/512
Soepandji,  Kris  Wijoyo,  &  Farid,  Muhammad.
(2018).  Konsep  Bela  Negara  Dalam Perspektif  Ketahanan  Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol.48,
(No.3),pp.436-456.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741
Supriyono., Prakoso, Lukman Yudho., & Sianturi,
Dohar.  (2020).  Pentingnya  Penanaman Nilai-Nilai  Kebangsaan  Bagi  Masyarakat Pesisir  Pulau  Terdepan  Sebagai  Upaya Keikutsertaan  Warga  Negara  Dalam  Bela Negara. Strategi  Pertahanan  Laut ,  Vol.6,
(No.3),pp.257-272.
https://doi.org/10.33172/spl.v6i3.640
Suriata,  I  Nengah.  (2019).  Aktualisasi  kesadaran bela  negara  bagi  generasi  muda  dalam meningkatkan  ketahanan  nasional. Public Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik, Vol.
4,(No.1),pp.47-56.
https://doi.org/10.22225/pi.4. 1.2019.47-56
Sutiyo.,  &  Maharjan,  Keshav  Lall.  (2017).
Decentralization:  Potential  and  Challenges for  Rural  Development. Decentralization and  Rural  Development  in  Indonesia , pp.13-26.  https://doi.org/10.1007/978-981- 10-3208-0_2
Timotius,  R.  (2018).  Revitalisasi  Desa  Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol.
48,(No.2),pp.323-344.
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20496386&loka si=lokal
Wahyono, Agung, & Illiyani, Maulida. (2020). The Concept  of  the  Right  to  Management  of Coastal  Communities  in  the  Regional Autonomy Era: Experience from Community Assistance to Obtain the Right to Manage Sea Cucumbers in Sunsak Bay, East  Lombok, in  IOP  Conference  Series: Earth and Environmental Science, Vol.441. https://doi.  org/10.1088/1755-1315/441/1/
012005
Wibowo,  Agus.,  &  Mariyam,  Siti.  (2021).
Kontekstualisasi  Hukum  Agraria  Dibidang Pertanahan  Setelah  Otonomi  Daerah  Di Indonesia. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , Vol.3 , (No.3),pp.396-406. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.396-406

## CONFERENCE
Saragih,  Herlina  Juni  Risma.,  Putri,  Shinta
Rayana  Kartika.,  &  Wardana,  Aryo  Cahyo Kusuma.  (2018).  Implementation  of  Bela Negara Values To Develop A Good Public Service, In  2018  Annual  Conference  of Asian Association for Public Administration: Reinventing  Public  Administration  in  a
Globalized World: A Non-Western Persective  (AAPA  2018), pp.  285-294. https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.26

## SUMBER ONLINE
Abke,  T.  (2020).  Indonesia’s  Modernization
Efforts  Spur  Big  Increase  in  Defense Spending  –  Indo-Pacific  Defense  Forum, Indo  Pacific  Defense  Forum.  Retrieved from  https://ipdefenseforum.com/2020/01/ indonesias-modernization-efforts-spur-big- increase-in-defense-spending/
The World Bank. (2020). Military Expenditure (% of  GDP)  -  East  Asia  &  Pacific .  Retieved
from  https://data.worldbank.org/indicator/ MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=Z4 The  World  Bank.  (2021). Agriculture,  Forestry, and  Fishing,  Value  Added  (%  of  GDP)  - Indonesia | Data .  Retrieved  from
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AG
R.TOTL.ZS?locations=ID