Vol. 7, No. 1, Januari 2020, 113 – 128 https://doi.org/10.32477/jrm.v7i2.203

## PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## Sulastiningsih Sulastiningsih
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha email: sulastiningsih@stieww.ac.id
Zaenab Alboneh Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha

## Abstract
This research aimed to analyze the influence of budgetary goal characteristics of  participation,  clarity,  feedback  and  difficulty  on  the  performance accountability  of  Sleman  government.    The  samples  used  were  98 respondents. Data collection was carried out by the methods of questionnaire. The questionnaires results were processed by using SPSS Statisctics 18. The result  showed  that  budgetary  participation  and  budgetary  goal  clarity  have positive  effect  on  the  performance  accountability  of  Sleman  government. Meanwhile,  the  results  of  budgetary  goal  difficulty  were  found  that  have  no effect on the performance accountability of Sleman government.
Keywords :  Budgetary  Goal  Characteristics,  Budgetary  Participation, Budgetary Goal Clarity, Budgetary Goal Difficulty, Government Performance Accountability.

## PENDAHULUAN
Untuk  dapat  mewujudkan  pemerintah yang  baik  ( good  governance )  diperlukan akuntansi sektor publik untuk dapat mewujudkannya.  Sebagai  organisasi  sektor publik,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk memiliki  kinerja  yang  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat  dan  mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap  linkungannya,  dengan  berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan  dan  berkualitas.  Dengan  adanya tunutan  yang  semakin  tinggi  tersebut,  maka untuk  dapat  mewujudkan good  governance setiap  instansi  pemerintah  diwajibkan  untuk membuat sebuah laporan pertanggung jawaban  atas  pencapaian  kinerja  dalam  satu tahun untuk membuat sebuah laporan pertanggungjawaban  atas  pencapaian  kinerja dalam  satu  tahun  anggaran  yang  disebut Laporan Akuntanbilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat  atas  pencapaian  kinerja  dalam jangka  waktu  satu  tahun  dalam  menjalankan program  atau  kegiatan.  Di  Indonesia,  praktik pengukuran  kinerja  instansi  pemerintah  telah dilakukan  setelah  dikeluarkannya  Inpres  No.7 tahun  1999  tentang  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Instruksi  ini  menugaskan kepada  para  pemimpin  instansi  pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada masing-masing  instansi  untuk  meningkatkan kinerja  instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai  dengan  program,  kebijakan,  untuk mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi organisasi.  Kinerja  merupakan  gambaran pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi organisasi.

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
Meskipun  perwujudan  dari  akuntabilitas kinerja  masih  jauh  dari  kata  berhasil,  namun pemerintah  daerah  se  Indonesia,  khususnya pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan akuntabilitas
kinerja pemerintahannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meraih penghargaan dari KemenPAN-RB atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja dengan predikat  sangat  baik  pada  tahun  2016  dan menempati  peringkat  ke-8  hasil  evaluasi kinerja  pemerintah  daerah  tahun  2011  dan diraih  2  (dua)  kali  secara  berturut-turut. Dengan  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Sleman  merupakan salah  satu  contoh  Pemerintah  Daerah  yang memiliki  kinerja  pemerintahan  yang  baik  di Indonesia.
Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintah yang  berakuntabilitas,  hal  ini  tidak  bisa  lepas dari  anggaran  pemerintah  daerah.  Anggaran merupakan elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan
pengendalian dalam mencapai tujuan. Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan  financial  (Mardiasmo,  2006).  Dalam akuntansi sektor publik anggaran dipresentasikan dalam APBN dan APBD yang menggambarkan tentang rencana keuangan di masa  datang  mengenai  jumlah  pendapatan, belanja,  surplus/defisit,  pembiayaan,  serta program  kerja  dan  aktivitas  yang  akan dilakukan (Mahmudi, 2016). Anggaran merupakan  elemen  penting  dalam  sistem pengendalian  manajemen  karena  anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.
Karakteristik tujuan
anggaran diharapkan  dapat  menjadi  faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  peningkatan  kerja individu  pada  institusi  pemerintah  daerah. Menurut (Kenis, 1979) bahwa dalam membuat anggaran  pada  pemerintah  daerah  terdapat beberapa karakteristik tujuan anggaran diantaranya  partisipasi  anggaran,  kejelasan sasaran  anggaran,  umpan  balik  anggaran,
evaluasi  anggaran,  dan  kesulitan  tujuan anggaran.
Beberapa  peneliti  telah  melakukan penelitian mengenai karakteristik tujuan
anggaran yang mempengaruhi kinerja manajerial  seperti  penelitian  terdahulu  yang (Ismalia, 2015), (Antara &  Rini, 2017) tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara partisipasi  anggaran  terhadap  kinerja  aparat Pemda, hal ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi  aparat  Pemda  dalam  pembuatan anggaran  akan  meningkatkan  kinerja  aparat Pemda. Sedangkan penelitian yang sama juga dilakukan  (Ningsih,  2017)  yang  menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah. Hal  ini  berarti  jika  partisipasi  aparat  Pemda dalam  pembuatan  anggaran  turun  maka kinerja  aparat  Pemda  juga  akan  turun. Semakin tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah  dalam  menyusun  anggaran  tersebut akan mendorong para aparat untuk bertanggung  jawab  tugasnya  sehingga  dapat meningkatkan  kinerja  agar  target  yang  telah ditetapkan dapat tercapai.
Penelitian  yang  dilakukan  (Ningsih, 2017), (Saukanil, Rasuli dan Darlis 2015), dan (Apriani,  Rasuli,  dan  Taufik,  2016)  mengenai karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  kinerja aparat  Pemda,  hal  ini  berarti  bahwa  semakin jelas  kejelasan  sasaran  anggaran  dalam penyusunan  anggaran  maka  semakin  tinggi kinerja  aparat  pemda  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggungjawabnya.  Seangkan penelitian  yang  dilakukan  (Ismalia,  2015)  dan (Antara  dan  Rini,  2017)  menunjukkan  hasil yang  tidak  signifikan.  Hal  ini  berarti  bahwa kejelasan sasaran anggaran yang kurang jelas maka  kinerja  aparat  Pemda  juga  akan  turun. Kejelasan  sasaran  anggaran  menyebabkan aparat  pemerintah  daerah  semakin  mengerti target-target yang akan dicapai dimasa datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.
Dibandingkan dengan penelitian- penelitian  terdahulu,  penelitian  ini  mengacu
Sulastiningsih Zaenab Alboneh pada penelitian sebelumnya sekaligus
mengembangkan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Kenis, 1979) dengan mengganti variabel dependen kinerja manajerial menjadi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan  pengaruh  partisipasi  anggaran, kejelasan  sasaran  anggaran,  dan  kesulitan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## LANDASAN TEORI

## Teori Agensi
Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan  antara  pihak  principal  dan  agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau  organisasi.  Dalam  penelitian  ini  yang dimaksud  sebagai  agen  adalah  masyarakat dan  principal  adalah  pemerintah.  Hubungan agensi  terjadi  ketika  ada  pihak  principal  yang menggunakan pihak lain (agen) dengan tujuan untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada  agen.  Hal  ini  menyebabkan  terjadi adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Pemerintah yang bertindak sebagai  agen  memiliki  lebih  banyak  informasi mengenai  sumbar  daya  dan  potensi  daerah yang dimiliki dalam bentuk APBD dibandingkan dengan  masyarakat  yang  bertindak  sebagai principal.  Karena  adanya  perbedaan  ini  maka pihak agen berkewajiban untuk menyampaikan infromasi  kepada  masyarakat  sebagai  pihak principal  dengan  membuat  sebuah  laporan pertanggungjawaban  atas  pencapaian  kinerja dalam  jangka  waktu  satu  tahun  yang  disebut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinstansi Pemerintah (LAKIP). Dalam akuntansi
manajemen (mekanisme pengganggaran) teori agensi juga menjelaskan  hubungan  antara  atasan  dan bawahan.  Atasan  menggunakan  anggaran sebagai  alat  untuk  melakukan  pengendalian terhadap bawahannya.

## Pengertian Akuntabilitas
Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas adalah
kewajiban pihak pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan laporan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala
aktivitas  dan  kegiatan  kepada  pihak  pemberi amanah  ( principal) yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Pernyataan  ini mendukung  pernyataan  (Mahmudi,  2016) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban
pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :
1.  Pertanggungjawaban vertical ( vertical accountability )
merupakan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi, misalnya  pertanggungjawaban  unit-unit kerja  (dinas)  kepada  pemerintah  daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2.  Pertanggungjawaban
horizontal ( horizontal accountability ) merupakan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat luas.
Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas  merupakan  kewajiban  untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menyampaikan  hasil  kinerja  suatu  organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau wewenang
untuk
meminta pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan  atau  program-program  pemerintah karena akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut  (Abdul  Halim,  2008)  kinerja adalah  suatu  prestasi  kerja  dan  proses penyelenggaraan  di  mana  tujuan  organisasi ingin dicapai. Kinerja merupakan prestasi yang berhasil  dicapai  atau  kemampuan  kerja seseorang. Dalam organisasi kinerja digunakan  untuk  dapat  melihat  berhasil  atau

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
tidaknya  tujuan  organisasi.  Untuk mengetahui pencapaian  hasil  kinerja  harus  diketahui  oleh pihak  tertentu  untuk  mengetahui  bagaimana dampak  positif  dan  negatif  dari  suatu kebijakan.
Pengukuran  kinerja  tentunya  tidak sebatas  pada  masalah  pemakaian  anggaran. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang efisien  dan  efektif  dalam  pencapaian  kinerja tersebut.  Kinerja  pemerintah  daerah  dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.  Akuntabilitas  Kinerja  merupakan perwujudan kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan  pelaksanaan  misi  Unit  Organisasi dalam  mencapai  Sasaran  dan  Tujuan  yang telah ditetapkan
melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik.

## Anggaran
Anggaran  merupakan  elemen  penting dalam  perencanaan  agar  dapat  melakukan pengendalian dalam mencapai tujuan. Menurut Mardiasmo  (2006)  anggaran  merupakan pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentuyang
dinyatakan dalam satuan financial.  Dalam  akuntansi  sektor  publik anggaran  dipresentasikan  dalam  APBN  dan APBD yang menggambarkan tentang rencana keuangan  di  masa  datang  mengenai  jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2016).

## Tahap Penyusunan Anggaran
Menurut (Mardiasmo, 2009) menjelaskan  tahap  anggaran  sektor  publik sebagai berikut:
1.  Tahap Persiapan Anggaran
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan  taksiran  pengeluaran  atas  dasar taksiran  pendapatan  yang  tersedia.  Yang didasari oleh  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran
pengeluaran,  hendaknya terlebih  dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
2.  Tahap Ratifikasi Dalam  tahap  ini  pimpinan  eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk
menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional  atas  segala  pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
3.  Tahap Pelaksanaan Anggaran
Dalam  tahap  ini  yang  paling  penting adalah  dimilikinya  sistem  informasi  akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab  untuk  menciptakan  sistem akuntansi  yang  memadai  dan  handal  untuk perencanaan  dan  pengendalian  anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk  tahap  penyusunan  anggaran  periode berikutnya.
4.  Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Tahap  pelaporan  dan  evaluasi  terkait dengan  aspek  akuntabilitas.  Jika  tahap implementasi  telah  didukung  dengan  sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

## Karakteristik Tujuan Anggaran
a.  Partisipasi Anggaran
Menurut (Kenis, 1979) partisipasi anggaran  mengacu  pada  sejauh  mana manajer  berpartisipasi  dalam  menyiapkan anggaran  dan  dapat  mempengaruhi  tujuan pusat pertanggungjawaban mereka.
Partisipasi  anggaran  menunjukkan  tingkat pengaruh  dan  keterlibatan  individu  dalam proses penyusunan anggaran. Definisi partisipasi  dalam  anggaran  secara  terperinci yaitu  (1)  Sejauh  mana  anggaran  dipengaruhi oleh  keterlibatan  para  pengurus,  (2)  Alasan- alasan  pihak  manajer  pada  saat  anggaran diproses, (3) Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta, (4) Sejauh mana manajer mempunyai
pengaruh dalam anggaran akhir, (5)
Kepentingan  manajer  dalam  partisipasinya terhadap anggaran, (6) Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.
Sulastiningsih Zaenab Alboneh

## b.   Kejelasan Sasaran Anggaran
Menurut (Kenis, 1979) kejelasan sasaran  anggaran  menunjukkan  luasnya tujuan  anggaran  yang  dinyatakan  secara spesifik  dan  jelas,  dan  dapat  dimengerti  oleh orang-orang  yang  bertanggungjawab  atas pencapaiannya.  Menurut  (Locke  &  Lathan, 1984)  sasaran  adalah  apa  yang  akan  dicapai oleh  manajer.  Sehingga  kejelasan  sasaran anggaran  akan  mendorong  seorang  manajer untuk  melakukan  yang  terbaik  dibandingkan dengan  sasaran  anggaran  yang  tidak  jelas. Tujuan  yang  dinyatakan  tidak  jelas  dapat menyebabkan  kebingungan,  ketegangan,  dan ketidakpuasan  para  karyawan.  Kejelasan sasaran anggaran
diharapkan
dapat membantu  manajer  untuk  mencapai  tujuan perusahaan  sebagaimana  yang  tercantum dalam  perencanaan  anggaran,  sehingga kinerja dapat tercapai.
(Kenis, 1979) menemukan bahwa manajer  memberi  reaksi  positif  dan  secara relatif  sangat  kuat  untuk  meningkatkan kepuasan  kerja,  menurunkan  ketegangan kerja, dan  dapat  memperbaiki  anggaran  yang dihubungkan  dengan  sikap,  kinerja  anggaran dan  efisiensi  biaya  manajer  tingkat  bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.
c.  Kesulitan Tujuan Anggaran
Menurut  (Kenis,  1979)  kesulitan  tujuan anggaran  menunjukkan  seberapa  ketat  atau seberapa  sulit  tujuan  dapat  dicapai.  Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit  pengaruh  motivasi.  Sedangkan  tujuan yang  sangat  ketat  dan  tidak  dapat  dicapai, dapat  mengarah  pada  perasaan  gagal, frustasi,  tingkat  aspirasi  yang  rendah,  dan tujuan yang partisipan. (Kenis, 1979) mengungkapkan dalam manajer yang memiliki tujuan  anggaran  yang  terlalu  ketat  secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi  kerja  rendah,  kinerja  anggaran  dan efisiensi  biaya  dibandingkan  untuk  anggaran memiliki tujuan anggaran tepat atau ketat tetapi dapat  dicapai.  Hal  ini  mengidentifikasikan bahwa  ketat  tapi  dapat  dicapai  adalah  tingkat kesulitan tujuan anggaran.

## HIPOTESIS PENELITIAN
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam landasan teori, menurut perspektif teori agensi, anggaran  digunakan  untuk  mengendalikan perilaku  bawahan  termasuk  dalam  membuat laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan kegiatan  atau  program.  Dari  teori  agensi tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek- aspek penganggaran juga
akan mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan  hubungan  antara  atasan  dan bawahan, partisipasi anggaran dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja,  apabila aparat  pemerintah  daerah  mengerti  tentang sejauh  mana  anggaran  dibuat  dan  sejauh mana aparat tersebut terlibat dalam penyusunan  anggaran  maka  diharapkan aparat  tersebut  memiliki  kinerja  yang  baik. Dalam penelitian yang dilakukan (Kenis, 1979) mengemukakan bahwa partisipasi penganggaran  dapat  menyelaraskan  tujuan pusat  pertanggungjawaban  dengan  tujuan organisasi  secara  keseluruhan.  (Kenis,  1979) juga  menemukan  bukti  bahwa  partisipasi penganggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial.
H1:  Partisipasi  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah Kabupaten Sleman.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman
Berdasarkan teori agensi yang
menjelaskan  hubungan  antara  atasan  dan bawahan,  kejelasan  sasaran  anggaran  dapat mempermudah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  program  atau  kegiatan  yang dilakukan  oleh  organisasi  sehingga  akan mendorong  orang-orang  dalam  organisasi untuk  melakukan  yang  terbaik  untuk  dapat mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
(Kenis, 1979)

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
menyatakan  kejelasan  sasaran  anggaran menunjukkan  luasnya  tujuan  anggaran  yang dinyatakan  secara  spesifik  dan  jelas,  serta dapat  dimengerti  oleh  orang-orang  yang bertanggungjawab atas pencapaiannya.
H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Kabupaten
Sleman.
Pengaruh  Kesulitan  Tujuan  Anggaran terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah
Berdasarkan pada teori agensi, kesulitan  tujuan  anggaran  digunakan  oleh atasan  untuk  untuk  menunjukkan  seberapa ketat atau seberapa sulit tujuan dapat dicapai. (Kenis,1979)  menyatakan  bahwa  tujuan  yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan  untuk  partisipan,  dan  memiliki sedikit  pengaruh  motivasi.  Sedangkan  tujuan yang sulit dicapai dapat menimbulkan
perasaan gagal dan frustasi.
H3: Kesulitan Tujuan
Anggaran berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang  berasal  dari  hasil  pengisian  kuesioner oleh  responden.  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi data primer yaitu data yang berkaitan dengan Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja  instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini meliputi 29 Dinas, Badan dan Inspektorat yang terdapat di  wilayah  Kabupaten  Sleman.  Seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam
penelitian yaitu sebanyak 29 SKPD.
Responden dalam sampel penelitian terdiri dari kepala  sub  bagian  perencanaan,  staff  bagian perencanaan,  kepala  sub  bagian  keuangan, dan  staff  bagian  keuangan  dari  setiap  SKPD. Mereka  dipilih  karena  merupakan  aparat pemerintah  daerah  yang  kompeten  dalam perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban terhadap anggaran.

## Analisis Data

## Statistik Deskriptif
Metode  analisis  data  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  Statistik  Deskriptif. Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan  untuk  mendefinisikan  variabel- variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Alat analisis yang akan digunakan meliputi rata-rata (mean),  maksimum  dan  minimum,  serta standar deviasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel.

## Uji Kualitas Data
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda.  Ada tiga  uji  asumsi  klasik  yang  harus  dipenuhi dalam  uji  regresi  ini,  yaitu  uji  normalitas,  uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.
Untuk  pengujian  instrument  penelitian digunakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas  digunakan  untuk  mengetahui  sah tidaknya  suatu  kuesioner.  Menurut  Ghozali (2011)  uji  validitas  dapat  dilakukan  dengan melakukan  korelasi  bivariate  antara  masing- masing  skor  indikator  dengan  total  skor konstruk.  Apabila  koefisien  r  hitung  <  r  table dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%  atau 0,05  maka  dapat  dikatan  bahwa  butir pernyataan  tersebut  tidak  valid.  Sedangkan apabila  r  hitung  >  r  table  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur keandalan suatu kuesioner.
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji  normalitas,  uji  multikolinieritas  dan  uji heteroskedastisitas.  Uji  normalitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi variable  pengganggu  atau  residual  memiliki data yang terdistribusi normal. Uji multikolonieritas betujuan untuk menguji
apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antara  variabel  bebas.  Model  regresi yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi diantara  variabel  independen.  Sedangkan,  Uji heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain.  Jika  variance  dari  residual suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap, maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Metode analisis  data  menggunakan  analisis  regresi linear  berganda  yang  di  uji  dengan  tingkat signifikan 0,05. Model regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b1 X1 +b2 X2 + b3 X3 + e
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah a = Konstanta b1, b2, b3= Koefisien Regresi X1 = Partisipasi Anggaran X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran X3
= Kesulitan Tujuan Anggaran
e
= standar error

## Uji Hipotesis
Pengujian uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  variabel  independen  (X) dengan  variabel  dependen  (Y).  Uji  t  statistik dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  antara variabel  bebas  terhadap  variabel  tidak  bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel  lain  dianggap  konstan.  Tingkat ketepatan  suatu  garis  regresi  dapat  diketahui melalui  besar  kecilnya  koefisien  determinasi atau koefisien R-Square.
Untuk  melakukan  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  uji  parsial  (uji  t).  Uji  t dilakukan untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran,  kejealasan  sasaran  anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
Indikator  yang  akan  dibahas  dalam variabel ini yaitu  : keterkaitan antara pencapaian  kinerja  dengan  program  dan kebijakan,  kejelasan  sasaran  anggaran  suatu
program,  penetapan  visi  misi  sesuai  rencana strategic  organisasi,  indikator  kinerja  setiap kegiatan, analisis keuangan kegiatan, pembuatan  laporam,  pengecekan  jalannya program,  kegiatan  dikontrol  dengan  indikator kinerja  yang  jelas,  kegiatan  disusun  untuk megakomodasi  masyarakat,  dan  menyusun LAKIP  dan  menggunakannya  sebagai  bahan evaluasi. Variabel ini diukur dengan instrument dari  Anjarwati  (2012)  dengan  pengukuran skala  likert  5  (lima)  point  dari  sangat  tidak setuju sampai sangat setuju.

## Identifikasi Variabel
Di bawah ini dijabarkan tentang variabel yang ada, yaitu :
1. Variabel terikat (dependen) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Variabel  bebas  1  (independen)  adalah Partispasi anggaran
3. Variable  bebas  2  (independen)  adalah kejelasan sasaran anggaran
4. Variable  bebas  3  (independen)  adalah kesulitan tujuan anggaran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Sleman.  Hasil  dari  penelitian  yang  diperoleh melalui  pengumpulan  data  dari  penyebaran kuisioner menghasilkan data sebagai berikut:

## Tabel 1.

## Jumlah Kuisioner
Keterangan Jumlah Kuisioner Kuisioner yang dikirim 105 Kuisioner yang tidak direspon 5 Kuisioner yang tidak dapat digunakan 2 Kuisioner yang dapat digunakan 98
Sumber: data primer diolah 2019
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kuisioner yang dikirim sebanyak 105 kuisioner. Kuisioner  yang  tidak  direspon  sebanyak  5 kuisioner dan 2 kuisoner tidak dapat digunakan karena kuisioner tidak diisi secara lengkap oleh

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
responden sehingga data tidak dapat digunakan  untuk  penelitian.  Sehingga  total kuisioner yang dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut hanya sebesar 98 kuisioner. Dari 98 kuisioner tersebut, terdapat rincian dinas-dinas dimana responden tersebut bekerja sebagai berikut:

## Tabel 2.

## Karakteristik Dinas tempat Bekerja
No Dinas Jumlah 1 Sekertariat Daerah 3
2 Sekerariat DPRD 4 3 Inspektorat Kabupaten 4 4 Dinas Pendidikan 4 5 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 6 Dinas Kesehatan 4 7 Dinas Pekerjaan Umum 4
8 Dinas Pertanahan & Tata Ruang 4 9 Satpol PP 3 10 Dinas Sosial 4 11 Dinas Tenaga Kerja 4 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan 2 13 Dinas Pertanian 4 14 Dinas Lingkungan Hidup 3 15 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 3 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 3 17 Dinas Perhubungan 2 18 Dinas Komunikasi & informatika 4 19 Dinas Penanaman Modal 3 20 Dinas Kebudayaan 4 21 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 3 22 Dinas Pariwisata 4 23 Dinas Perindustrian & Perdagangan 4 24 Dinas Kesatuan Bangsa & Politik 2 25 Dinas UMKM 2 26 BKPP 4 27 BKAD 4 28 BAPPEDA 4 29 BPBD 3
Jumlah 98

## Sumber: Data primer diolah 2019

## Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  yang  dianalisis dalam  penelitian  ini  meliputi  Pendidikan responden, pengalaman kerja, dan jabatan.
Tabel 3.

## Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir Pendidikan terakhir Frekuensi Presentase SLTA 5 5% D3 12 12% S1 61 62% S2 20 20% Jumlah 98 100%
Sumber: data primer diolah 2019
Dari  data  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa  dari  98  responden  62%  responden memiliki tingkat pendidikan strata 1 (S1), 20% responden memiliki tingkat pendidikan strata 2 (S2),  12%  berpendidikan  D3  dan  5%  SLTA. Dari  data  tersebut  mayoritas  responden memiliki  pendidikan  S1,  hal  ini  dapat menunjukkan bahwa sebagian besar responden berkompeten dan bisa diandalkan.
Tabel 4.

## Karakteristik Responden Berdasarkan
Lama Bekerja Pengalaman Kerja Frekuensi  Presentase 3-5 tahun 3 3% 6-10 tahun 17 17% 11-15 tahun 25 26% > 15 tahun 53 54% Jumlah 98 100%
Sumber: Data primer diolah 2019
Dari  data  yang  diperoleh  table  4.5 menunjukkan  bahwa  dari  98  responden  54% responden  memiliki  pengalaman  kerja  >15 tahun,  26%  responden  memiliki  pengalaman kerja  11-15  tahun,  17%  responden  memiliki pengalaman  kerja  6-10  tahun  dan  3% responden  memiliki  pengalaman  kerja  3-5 tahun. Dari data tersebut mayoritas responden memiliki pengalaman kerja diatas 15 tahun dan hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki
Sulastiningsih Zaenab Alboneh pengalaman yang cukup lama dalam menyusun anggaran.
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Jabatan Frekuensi Presentase Eselon 1 0 0% Eselon 2 4 4% Eselon 3 20 20% Eselon 4 45 46% Lainnya 29 30% Jumlah 98 100%
Sumber: data primer diolah 2019 Dari  data  yang  diperoleh  tabel  5 menunjukkan  bahwa  dari  98  responden  46% responden  memiliki  jabatan  eselon  4,  30% responden  memiliki  jabatan  eselon  5,  20% responden memiliki jabatan eselon 3, dan 4% responden  memiliki  jabatan  eselon  2.  Hal  ini menunjukkan bahwa responden yang berperam  dalam  penelitian  ini  memiliki  cukup andil  dalam  proses  pengambilan  keputusan dalam penganggaran.
Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
N Minim um Maxi mum  Mean
Std. Deviatio n X1 98 15.00 25.00 18.5408  2.10139 X2 98 9.00  15.00 11.8265  1.27648 X3 98 14.00 23.00 18.2755  1.66083 Y 98 32.00 50.00 41.1939  3.28903 Valid  N (listwise) 98

## Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS
Berdasarkan  pada  tabel  6  dapat dipaparkan  hasil  statistik  variabel  penelitian sebagai berikut:
1. Pada variabel partisipasi anggaran menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  15. Nilai  maksimum  sebesar  25.  Nilai  rata- rata  sebesar  18.5408  dan  nilai  standar deviasi  sebesar  2.10139  yang  berarti bahwa ukuran dari penyebaran data pada variabel  partisipasi  anggaran  sebesar 2.10139 dari 98 responden.
2. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran  menunjukkan  nilai  minimum
sebesar  9.  Nilai  maksimum  sebesar  15. Nilai  rata-rata  sebesar  11.8265  dan  nilai standar  deviasi  sebesar  1.27648  yang berarti  bahwa  ukuran  dari  penyebaran data  pada  variabel  partisipasi  anggaran sebesar 1.27648 dari 98 responden.
3. Pada  variabel  kesulitan  tujuan  anggaran menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  14.
Nilai  maksimum  sebesar  23.  Nilai  rata- rata  sebesar  18.2755  dan  nilai  standar deviasi  sebesar  1.66083  yang  berarti bahwa ukuran dari penyebaran data pada variabel  partisipasi  anggaran  sebesar 1.66083 dari 98 responden.
4. Pada variabel akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  menunjukkan  nilai minimum  sebesar  32.  Nilai  maksimum sebesar  50.  Nilai  rata-rata  sebesar 41.1939 dan nilai standar deviasi sebesar 3.28903  yang  berarti  bahwa  ukuran  dari penyebaran data pada variabel partisipasi anggaran  sebesar  3.28903  dari  98 responden.

## Hasil Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Indik ator Koefisi en Korela si Nilai Signifi kansi r tabel Kesim pulan X1 (Partisip asi Angaran ) P1 0.746 0.000 0.1986 VALID P2 0.639 0.000 0.1986 VALID P3 0.793 0.000 0.1986 VALID P4 0.684 0.000 0.1986 VALID P5 0.659 0.005 0.1986 VALID X2 (Kejelas an Sasaran Anggara n) P1 0.833 0.000 0.1986 VALID P2 0.741 0.000 0.1986 VALID P3 0.801 0.000 0.1986 VALID X4 (Kesulita n Tujuan Anggara n) P1 0.723 0.000 0.1986 VALID P2 0.586 0.000 0.1986 VALID P3 0.798 0.000 0.1986 VALID P4 0.567 0.000 0.1986 VALID P5 0.502 0.000 0.1986 VALID Y (Akunta bilitas Kinerja Instansi P1 0.707 0.000 0.1986 VALID P2 0.697 0.000 0.1986 VALID P3 0.661 0.000 0.1986 VALID P4 0.728 0.000 0.1986 VALID

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
Pemerin tah) P5 0.642 0.000 0.1986 VALID P6 0.713 0.000 0.1986 VALID P7 0.785 0.000 0.1986 VALID P8 0.855 0.000 0.1986 VALID P9 0.585 0.000 0.1986 VALID P10 0.791 0.000 0.1986 VALID

## Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS
Berdasarkan  tabel  4.8  diatas  dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument penelitian > r tabel. Hal ini membuktikan bahwa seluruh instrument penelitian ini valid.

## Uji Reliabilitas
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Jumlah Item Cronbach's Alpha Kesimpulan X1 (Partisipasi Anggaran) 5 0.742 Reliable X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran) 3 0.672 Reliable X4  (kesulitan Tujuan Anggaran) 5 0.637 Reliable Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 10 0.894 Reliable Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS Berdasarkan  table  8  yang  telah  diolah, menghasilkan Cronbach’s Alpha untuk masing-masing  sebagai  berikut:  variabel partisipasi anggaran 0.742, variabel kejelasan sasaran anggaran 0.672, variabel umpan balik anggaran  0.656,  variabel  kesulitan  tujuan anggaran  0.637  dan  variabel  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.894. Dari data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh instrumen penelitian memiliki cronbach’s alpha >  0.60  yang  berarti  seluruh  instrument penelitian reliable.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  adalah  bentuk  pengujian untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi  normal  atau  tidak.  Model persamaan  regresi  yang  baik  adalah  memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk
mendeteksi data terdistribusi normal
menggunakan  uji  normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual Kolmogorov-Smirnov Z 1.008 Asymp. Sig. (2-tailed) .261 Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS
Berdasarkan pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Asymp. sig sebesar 0,261 > 0,05, sehingga  menunjukkan  data  terdistribusi normal.

## Uji Multikolieritas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk mengetahui adanya keterkaitan antara variabel independen dimana variabel independen dapat dijelaskan  oleh  variabel  independen  lainnya. Untuk  mengetahui  adanya  kolinearitas  di dalam penelitian, dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance. Regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai  toleransi  >  0,1.  Hasil  uji  multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini yaitu sebagai berikut:

## Tabel 10.
Hasil Uji Multikolieritas Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Partisipasi Anggaran 0.870 1.149 Tidak  terdapat multikolinearitas Kejelasan Sasaran Anggaran 0.948 1.055  Tidak  terdapat multikolinearitas Kesulitan Tujuan Anggaran 0.905 1.105  Tidak  terdapat multikolinearitas
Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS
Berdasarkan  data  pada  tabel  10  dapat diketahui  bahwa  semua  variabel  independen yaitu  partisipasi  anggaran,  kejelasan  sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan  tujuan  anggaran  memiliki  nilai tolerance lebih besar daripada 0,1 ( tolerance > 0,1 ).  Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa keempat variabel independen memiliki nilai VIF
lebih kecil daripada 10,0 (VIF < 10,0). Dimana partisipasi  anggaran  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,870  >  0,1  dan  nilai  VIF  sebesar 1,149  <  10.  Kejelasan  sasaran  anggaran memiliki  nilai tolerance sebesar  0,948  >  0,1 dan  nilai  VIF  sebesar  1,055  <  10.  Kesulitan Tujuan  Anggaran memiliki  nilai tolerance sebesar  0,905  >  0,1  dan  nilai  VIF  sebesar 1.105  <  10.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa hasil pengujian telah memenuhi asumsi klasik dan  tidak  terdapat  multikolinearitas  di  antara variabel independen di dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Dalam  penelitian  ini,  untuk  menguji adanya  heteroskedastisitas  menggunakan  uji Glejser dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan  keputusan  dalam  uji  ini  adalah jika nilai signifikansi > 0,05 (sig > 0,05), maka tidak  terdapat  heteroskedastisitas.  Hasil  uji Glejser adalah sebagai berikut:

## Tabel 11.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS
Berdasarkan  dari  tabel  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  data  tidak  terindikasi adanya  heteroskedastisitas  pada  variabel independen.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Pada penelitian ini menggunakan model regresi  linier  berganda  untuk  mengetahui pengaruh  dari  partisipasi  anggaran,  kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan
kesulitan tujuan anggaran terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan nilai α = 5%.
Persamaan  regresi  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
AKIP=  22.296  +  0.397  PA  +  0.885  KSA  + 0.058 KTA + e
Keterangan: AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA : Partisipasi Anggaran KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran KTA : Kesulitan Tujuan Anggaran e : Error
Dari  persamaan  model  regresi  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar 22.296 menunjukkan bahwa jika variabel
partisipasi  anggaran, kejelasasn sasaran anggaran,  umpan  balik  anggaran,  dan kesulitan  tujuan  anggaran  diasumsikan tidak  mengalami  perubahan  (konstan) maka nilai Y sebesar 22.296.
2. Partisipasi  anggaran  mempunyai  nilai koefisien  regresi  sebesar  0.397.  Dapat diasumsikan bahwa
jika variabel independen lain konstan, hal ini menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan partisipasi anggaran sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.397. 3. Kejelasan sassaran anggaran
mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.885.  Dapat  diasumsikan  bahwa  jika variabel  independen  lain  konstan,  hal  ini menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan partisipasi anggaran sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.885.
4. Kesulitan  tujuan  anggaran  mempunyai nilai  koefisien  regresi  sebesar  0.058.
Dapat  diasumsikan  bahwa  jika  variabel independen lain konstan, hal ini menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan kesulitan  tujuan  anggaran  sebesar  satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi
Variabel t Sig Keterangan Partisipa si Anggara n 1.02 4 0.30 8 Tidak terdapat heteroskedastisit as Kejelasa n Sasaran Anggara n 0.54 7 0.58 6 Tidak terdapat heteroskedastisit as Kesulitan Tujuan Anggara n 0.77 5 0.44 0 Tidak terdapat heteroskedastisit as Dependent Variable: RES2

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.058.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel  independen  yaitu  pengaruh  dari partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,  dan  kesulitan  tujuan  anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk
mengetahui  hasil  uji  koefisien  determinasi, dapat dilihat pada nilai koefisiennya. Jika nilai adjusted R 2 sama  dengan/atau  semakin mendekati  angka  nol,  maka  variasi  variabel independen  yang  digunakan  dalam  model regresi semakin sedikit memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Namun
sebaliknya,  apabila  nilai adjusted R 2 sama dengan/atau mendekati angka 1, maka variasi variabel  independen  yang  digunakan  dalam model  regresi  memberikan  kontribusi  yang besar  dalam  menjelaskan  variabel  dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:
Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Mod el R R Square Adjusted R Square 1 0.479 0.229 0.204
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada table  diatas,  hasil  uji  koefisien  determinasi menunjukkan  bahwa Adjusted  R 2 mempunyai nilai  sebesar  0.204.  Hal  ini  berarti  bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini  yaitu  partisipasi  anggaran,  kejelasan sasaran  anggaran,  dan  kesulitan  tujuan anggaran  dapat  menjelaskan  sebesar  20,4  % terhadap  variabel  konservatisme  akuntansi. Selebihnya  sebesar  79,6  %  dijelaskan  oleh variabel-variabel  lain  diluar  model  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis

## Uji Parsial (Uji t)
Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  variabel independen  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  dependen  yaitu  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
Tabel 13.

## Hasil Uji Parsial (UJI t)
Deskripsi B Sig Keput usan H1 Partisipasi  anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sleman 0.397 0.010 Diteri ma H2 Kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sleman 0.885 0.000 Diteri ma H3 Kesulitan tujuan
anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sleman 0.058 0.758 Tidak Diteri ma

## Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

## Analisis dan Intepretasi Hasil Penelitian
1)  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah daerah Kabupaten Sleman
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada tabel 13, variabel partisipasi anggaran mempunyai  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0.310 dengan nilai signifikansi sebesar 0.041. Koefisien  regresi  pada  variabel  partisipasi anggaran signifikan pada tingkat signifikansi α = 5% karena nilai signifikansi sebesar 0,041 < 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi anggaran  memiliki  arah  positif  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau H1 diterima.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif partisipasi  anggaran  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  daerah,  hal  ini berarti  bahwa  peningkatan  atas  partisipasi aparat  Pemda  Sleman  dalam  peyusunan anggaran akan meningkat akuntabilitas kinerja
instansi  pemerintah  daerah,  sebaliknya  jika partisipasi  aparat  Pemda  dalam  peyusunan anggaran  turun  maka  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  daerah  juga  akan  turun. Semakin tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah  dalam  menyusun  anggaran  tersebut akan mendorong para aparat untuk bertanggung  jawab  terhadap  masing-masing tugas  yang  diembanya  sehingga  dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  Kenis  (1979),  yang  menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran mampu meningkatkan kinerja manajer dalam pelaksanaan anggarannya.
2)  Pengaruh  Kejelasan  sasaran  anggaran terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada tabel  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran mempunyai  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0.768 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Koefisien  regresi  pada  variabel  kejelasan sasaran  anggaran  signifikan  pada  tingkat signifikansi α  =  5%  karena  nilai  signifikansi sebesar  0.001  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kejelasan  ssasaran  anggaran  memiliki arah  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau H2 diterima .
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif
kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah,  hal  ini  berarti  bahwa  semakin  jelas kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan  anggaran  makan  semakin  tinggi akuntabilitas  kinerja  aparat  pemda  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya, sebaliknya  jika  kejelasan  sasaran  anggaran kurang jelas maka akuntabilitas kinerja aparat Pemda  juga  akan  turun.  Sasaran  anggaran yang  dinyatakan  secara  jelas,  spesifik,  dan mudah  dipahami  dapat  meningkatkan  kinerja aparat  karena  aparat  pemerintah  daerah semakin  mengerti  target-target  yang  akan dicapai sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian  yang  dilakukan  Kenis  (1979)  yang menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kinerja manajerial.
3)  Pengaruh  kesulitan  tujuan  anggaran terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada tabel  4.15  variabel  partisipasi  anggaran mempunyai  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0.058 dengan nilai signifikansi sebesar 0.758. Koefisien regresi pada variabel kesulitan tujuan anggaran tidak signifikan pada tingkat signifikansi  α  =  5%  karena  nilai  signifikansi sebesar  0.758  >  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  peningkatan  atau  penurunan  tingkat kesulitan  tujuan  anggaran tidak  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau H3 tidak diterima.
Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah
dikarenakan rendahnya persepsi aparat pemerintah  daerah  tentang  kesulitan  tujuan anggaran,  sehingga  sulit  atau  tidaknya  tujuan anggaran tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan anggaran.  Semakin  tinggi  kesulitan  tujuan anggaran yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah maka akan semakin susah untuk  mencapai  kinerja  aparat  pemerintah daerah  yang  ingin  dituju  dan  sebaliknya  jika terlalu  rendah  kesulitan  yang  dihadapi  aparat daerah tersebut mereka tidak merasa tertantang untuk mencapai hasilnya.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian  Kenis  (1979)  yang  menyimpulkan bahwa  kesulitan  tujuan  anggaran  tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajer.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda yang  terdiri  dari  uji  t,  dan  uji  koefisien determinasi (R 2 ) serta pembahasan yang telah

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR
dilakukan,  maka  peneliti  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa partisipasi  anggaran  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  daerah  Kabupaten  Sleman.
Semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah daerah.
2.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  daerah  Kabupaten Sleman.  Semakin  jelas  suatu  anggaran akan  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah daerah.
3.  Hasil  penelitian  ini  gagal  membuktikan bahwa kesulitan tujuan anggaran
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten  Sleman.  Hal  ini  dikarenakan rendahnya  persepsi  aparat  pemerintah daerah tentang kesulitan tujuan anggaran, sehingga  sulit  atau  tidaknya  tujuan anggaran  tidak  dapat  mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah daerah.

## Keterbatasan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat beberapa  keterbatasan  yang  mungkin  dapat mempengaruhi hasil penelitian ini antara lain:
1.  Responden  dalam  penelitian  ini  hanya terbatas  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman
2.  Berdasarkan  model  penelitian,  faktor dalam  penelitian  ini  yang  mempengaruhi hubungan  antara  karakteristik  tujuan anggaran  dengan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  daerah  hanya  21,6% sehingga  terdapat  78,4%  faktor  lain  yang dapat  mempengaruhi  hubungan  tersebut diluar penelitian ini.

## Saran
1.  Jumlah sampel dalam penelitian
berikutnya dapat diperluas untuk mendapat  hasil  yang  lebih  digenrelisasi.
Misalnya dengan memperluas objek
penelitian.
2.  Pembuatan  instrument  penelitian  dapat dikembangkan  lagi  supaya  instrument tersebut dapat mewakili data responden.

## DAFTAR REFERENSI
Anjarwati,  Mei.  (2012).  Pengaruh  Kejelasan
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.
Accounting Analysis Journal 3 (1): 1-7.
Apriani,  Aulia  dan  Taufik.  (2016).  Pengaruh Karakteristik  Tujuan  Anggaran  Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel  Intervening. Jurnal  Akuntansi , Vol.4, No.2.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi  Analisis Multivariat Dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro. Semarang. Halim,  Abdul.  2008. Akuntansi  Sektor  Publik : Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Salemba Empat.
Inpres  Nomor  7  Tahun  1999  Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ismalia, Haryanti. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengendalian  Internal  terhadap  Kinerja
Aparat  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada  SKPD  Kabupaten  Kampar). Jurnal FEKON .
Jansen & Meckling. (1976). The Theory of The Firm:  Manajerial  Behaviour,  Agency  Cost, and  Ownership  Structure. Journal  of Financial and Economics . 3:305-360.
Kenis,  Izettin.  (1979).  Effects  of  Budgetary
Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review .
Locke,  E.,  Lathan.  (1984). Goal  Setting  A Motivational Technique That Works.
Practice Hall . Inc Englewood, New Jersey Mahmudi.  (2016). Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: UII Press.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta: Andi offset
Ningsih,  Y.I.  (2017).  Pengaruh  Karakteristik
Penganggaran, Penerapan Sistem
Informasi  Akuntansi  dan  Akuntabilitas Publik terhadaop Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten  Batanghari. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Saukani,  Rasuli.  M.  dan  Edfan.  (2015). Pengaruh  Karakteristik  Tujuan  Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Merangin. Jurnal SOROT, Volume 10 hal 179 – 193.
Sugiyono.
(2011). Metode
Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR