## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019): Agustus 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Birokrasi Weberian: “Proportional Approach”

## Midkholus Surur
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan midkholussurur@gmail.com

## Abstract
Weberian  bureaucracy theory  is  a  bureaucratic  theory  that  is  very  influential  on all countries  both  those  who  embrace  democracy  and  authoritarianism.  Weber  sees  that bureaucratic  performance  can  be  approached  from  social  behavior  theory.  To  know  and explain  human  behavior,  it  must  first  know  the  intent  and  purpose  of  the  behavior.  Weber distinguishes the motives behind human behavior, namely affective, traditional, value rational and  instrumentally  rational.  Instrumentally  rational  is  the  guideline  in  the  behavior  of Weber's  bureaucracy.  Weber  further  stated,  authority  is  not  formed  and  implemented  by itself. In order to create a legal authority there are five creeds that must be used as guidelines. The five creeds are as follows: Legitimate rules, law is an abstract, impersonal system of rules, which obeys the law only as members of the bureaucracy, obedience not to the person holding authority but to the impersonal rule of law. Based on the five conceptions, Weber formulated eight  propositions  regarding  the  formulation  of  legal  authority  namely:  official  duty regulation,  task  specialization,  hierarchical,  technical-legal,  impersonal,  written, administrative-bureaucratic  staff.  This  theory  is  considered  by  many  political  experts  and governments  to  have  a  number  of  weaknesses.  These  weaknesses  are  a  hierarchical bureaucratic structure, a military-like organizational system, excessive emphasis on the legal- formal  aspect,  unit  specialization,  bureaucratic  employees  who  are  not  neutral  and bureaucratic  employees  who  are  less  representative.  Besides  these  weaknesses,  Weber's bureaucratic  theory  has  made  a  positive  contribution  in  the  process  of  implementing governance  today,  namely  the  impersonal  system,  the  contract  system  for  employees,  the career system and the focus on one position.

## Keywords: Bureaucracy, Weberian, Political Science and Government

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019

## Pendahuluan
Diskursus tentang birokrasi merupakan  tema  yang  cukup  menarik, disamping  perannya  yang  sangat  besar dalam  pemerintahan,  birokrasi  juga merupakan institusi yang paling dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Anehnya, meski  memiliki  posisi  yang  strategis birokrasi  juga  mendapat  predikat sebagai institusi yang paling dibenci oleh masyarakat.  Kalau  kita  bertanya  kepada setiap  orang,  mereka  pasti  menjawab enggan berhubungan dengan birokrasi.
Kelahiran  birokrasi  sejak  awal abad  XIX  lebih  banyak  mendapat kecaman  dari  sejumlah  ahli  politik  dan pemerintahan daripada pujian terhadapnya.  Seperti  yang  disampaikan oleh  Gournay  birokrasi  merupakan penyakit  yang  merusak  kehidupan masyarakat, mereka bukannya menguntungkan  kepentingan  umum tetapi  justru  melahirkan  permasalahan umum  (Albrow,  1996:  1-6).  Dalam perspektif  teori-teori  Inggris  kehadiran birokrasi  juga  mendapat  kritik  yang tajam dari ahli politik dan pemerintahan.
Mereka mengatakan birokrasi merupakan institusi yang sangat berbahaya karena intervensi yang besar, sehingga  makin  monopoli  bakat  bangsa. Birokrasi  merupakan  puncak  ambisi, sedang yang berada di luar (masyarakat)
tidak  berdaya  mengontrol  apalagi mengecamnya.  Mereka  menjadi  budak- budak  yang  tidak  mungkin  ada perbaikan.  Mereka  tidak  pernah  “pecus” menyelesaikan pekerjaan secara maksimal.  Dalam  teori  kontinental seperti  yang  dikemukakan  oleh  Heinzen birokrasi merupakan pemerintahan pejabat  dengan  watak  budak,  angkuh yang  kekuasaannya  cenderung  tidak terbatas (Albrow, 1996: 1-16).
Kemunculan birokrasi dalam praktisnya ternyata bertentangan
dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Budaya sentralisme, sewenang-wenang, diskriminatif, vested interest ,  penuh kerahasiaan,  eksploitatif,  nepotisme selalu  mewarnai  kegiatan  birokrasi. Birokrasi  menjadi  mesin  yang  jauh  dari semangat kemanusiaan dan keadilan.
Pada  kondisi  tahun  1922  Weber menawarkan  gagasan  birokrasi  yang kemudian  dikenal  dengan  birokrasi rasional.  Yaitu  konsepsi  birokrasi  yang berdasar  pada  otoritas  hukum  bukan pada  otoritas  tradisional  dan  otoritas karismatis.  Otoritas  hukum  inilah menjadi  dasar  operasinya  birokrasi weberian.  Pejabat  menjalankan  tugas berdasar otoritas hukum ini dan ketaatan pegawai  bukan  kepada  pemimpinnya tetapi pada aturan yang ditetapkan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Birokasi  weberian  inilah  yang kemudian  dianut  oleh  hampir  seluruh negara  modern  baik  yang  menganut faham  demokrasi  maupun  otokrasi. Fenomena  adanya  spesialisasi  kerja, sistem  hirarkhi,  pegawai  yang  digaji, uang  pensiun  dan  lain-lain  adalah bentuk-bentuk konsep birokrasi weberian.
Konsep  birokrasi  Weber  ini  oleh banyak  ahli  politik,  pemerintahan  dan administrasi  dalam  implementasinya justru  memunculkan  problem  baru, dianggap  kurang  efisien  dan  efektif, lebih-lebih  bagi  negara-negara  yang menjalankan  sistem  negara  demokratis. Teori  birokrasi  Weber  dianggap  gagal menciptakan  sistem  administrasi  yang berpihak kepada rakyat. Birokrasi Weber ternyata  melahirkan  oligarkhi  pejabat yang sulit dikontrol oleh rakyat (Albrow, 1996:  41-46).  Lebih  pedas  lagi  kritik disampaikan oleh Andreski (1996: 1-12) teori  birokrasi  Weber  tidaklah  penting dan  berguna,  tidak  memiliki  kontribusi yang  substansial  bagi  efektifitas  dan efisiensi  bagi  pemerintahan,  yang berguna  dari  teori  birokrasi  Weber adalah  gagasannya  telah  menimbulkan diskusi  karena  analisisnya  yang  selalu menjadi  kajian  semua  orang  dari pertama teori diciptakan sampai saat ini.
Persoalannya  sekarang  adalah benarkah teori Weber justru menghasilkan  sistem  administrasi  dan pemerintahan yang semakin tidak efektif dan  efisien  atau  dengan  kata  lain benarkah gagasan-gagasan Weber bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.  Terhadap  persoalan  ini penulis  berkepentingan  menawarkan teori birokrasi Weber secara proporsional.  Meski  birokrasi  Weber banyak  mendapat  kecaman  penulis meyakini teori birokrasi Weber memiliki sejumlah  kelebihan-kelebihan  dan  itu jarang  sekali  disampaikan  oleh  para pengkritiknya.

## Teori Birokrasi Weber
Secara  eksplisit  Weber  tidak pernah  mendefisikan  birokrasi,  tetapi kalau ditelusuri dari pemikiran- pemikirannya sebenarnya Weber melihat birokrasi  sebagai  badan  administratif tentang pejabat  yang  diangkat.  Birokrasi adalah  hubungan  kolektif  bagi  golongan pejabat,  suatu  kelompok  yang  terbentuk yang  pekerjaan  dan  pengaruhnya  dalam semua  jenis  organisasi  (Albrow,  1996: 31).  Ini  berarti  birokrasi  adalah sekelompok  orang  yang  melaksanakan pekerjaan  dan  tindakan  yang  berdasar pada  prosedur  dan  aturan-aturan  yang ditetapkan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Weber  melihat  bahwa  kinerja birokrasi  bisa  didekati  dari  teori social action (perilaku  sosial).  Menurut  teori perilaku  sosial  semua  aktifitas  manusia digerakan  oleh meanings (maksud- maksud  dan  tujuan-tujuan  tertentu). Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan perilaku  manusia  maka  harus  terlebih dulu mengetahui maksud dan tujuan dari perilaku  tersebut.  Weber  membedakan motif  dibalik  perilaku  manusia  yaitu affective,  traditional,  value  rational  and instrumentally  rational. (Setiyono,  2004:
47-49)
Affective merupakan perilaku atau tindakan  yang  dilatarbelakangi  karena emosi.  Tindakan  ini  dibawah  kontrol nalar  akal  sehat  dan  logika.  Maka  jika manusia  berperilaku  karena  emosi  dan menjadi  motif  maka  kemungkinan  besar tindakannya adalah sesat. Manusia sering dihadapkan  pada  problem,  maka  luapan kemarahan,  emosi,  kesedihan  seringkali menjadi pilihan tindakannya.
Traditional action adalah tindakan yang  dilakukan  karena  mengikuti  tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan  oleh  orang-orang  terdahulu. Kebiasaan  dalam  kehidupan  masyarakat secara tidak langsung seringkali menjadi pedoman  yang  kurang  disadari.  Apalagi kebiasaan-kebiasaan
itu sudah
melembaga, sudah diyakini
dan
dijalankan secara rutin oleh masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan itu mungkin berguna  tetapi  yang  banyak  adalah manusia melakukan itu bukan didasarkan kepada nalar akal sehat.
Value rational action adalah tindakan  yang  timbul  akibat  ada  nilai- nilai  yang  dituju  dan  diharapkan  dari tindakannya.  Belajar  dengan  giat  supaya pandai, bekerja keras untuk mendapatkan  uang  banyak,  olahraga yang  rajin  supaya  terjaga  tindakannya adalah  contoh  tindakan value  rational action .  Tetapi  tindakan  ini  dalam pengertian  logika  bukanlah  tindakan rasional  tetapi  tindakan  yang reasonable yaitu  tindakan  yang  didasarkan  pada akal  sehat  tetapi  kecenderungannya pragmatis.
Instrumentally  rational  action adalah  aktifitas  yang  latarbelakang didasarkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu.  Untuk  mencapai  tujuan- tujuan  itu  tersedia  instrumen  yang terukur  sebagai  alat  untuk  mencapai tujuan  itu.  Dalam  konteks  ini  tindakan benar-benar  didasarkan  hasil  analisa logika  dan  kenyataan  yang  terjadi. Perhitungan  rasional  itu  dari  aturan- aturan, metode-metode, tujuan, instrumen-instrumen  dan  konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan itu.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Instrumentally  rational  action inilah  yang  menjadi  pedoman  dalam perilaku  birokrasi  Weber.  Berarti perilaku birokrasi Weber tidak didasarkan  pada value  rational  action , traditional  action apalagi  berdasar  pada affective action . Menurut Weber birokrasi rasional merupakan fenomena yang tidak terelakkan  dalam  masyarakat  modern. Masyarakat modern bercirikan industrialisasi  dan    rasionalisasi  dalam industrialisasi adalah keniscayaan
Lebih spesifik lagi, weber menyatakan  bahwa  birokrasi  rasional adalah  birokrasi  yang  berdasar  pada aturan-aturan  formal,  legalistik  dan bukan didasarkan pada otoritas tradisional  dan  kharismatis  (setiyono, 2004  :  49-50).  Konsekuensi  dari  konsep ini  adalah  pejabat  bekerja  bukan  karena seorang  pimpinan  tetapi  pada  aturan- aturan  main  (hukum)  yang  ditetapkan. Hukumlah yang menjadi panutan pegawai,  loyalitas  pegawai  hanya  pada hukum  bukan  pada  siapapun.  Dengan begitu seorang pemimpin birokrasi akan memiliki  otoritas  hanya  sesuai  amanat hukum,  dan  ketaatan  pegawai  juga didasarkan pada hukum.ketika pemimpin  berganti,  maka  tidak  ada masalah dalam birokrasi, karena prinsipnya  siapapun  tidak  dipersoalkan karena  ketaatan  hanyalah  pada  hukum
yang  ditetapkan  bukan  hanya  pada seorang  pemimpin.  Ini  jelas  berbeda dengan model kepemimpinan tradisional dan  kharismatis.  Kedua  model  ini biasanya  menempatkan  pemimpin  di atas  segala-galanya  termasuk  diatas hukum yang dibuat.
Lebih  lanjut  dinyatakan  Weber, otoritas  tidak  terbentuk  dan  terlaksana dengan sendirinya. Agar tercipta otoritas yang  legal  ada  lima  kredo  yang  harus dijadikan  pedoman  (Albrow  1996  :32- 34).  Lima  kredo  itu  adalah  sebagai berikut :
1. Peraturan  yang legitimate akan melahirkan ketaatan organisasi birokrasi.
2. Hukum  merupakan  sistem  aturan- aturan yang abstrak, dalam pelaksanaanya dibutuhkan administrasi  yang  mengurus  aturan- aturan  itu  dalam  batas-batas  hukum abstrak.
3. Impersonal  artinya  seseorang  yang menjalankan otoritas harus membedakan  kepentingan  birokrasi dan kepentingan individu.
Kepentingan  dan  sarana  birokrasi tidak diperkenankan untuk kegiatan- kegiatan pribadi. Kepentingan pribadi  juga  harus  dipisah  dengan kepentingan  birokrasi.  Maka  urusan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
birokrasi  tidak  etis  di  bawah kerumah juga sebaliknya.
4. Yang  mematuhi  hukum  hanyalah anggota birokrasi.
5. Ketaatan  bukan  pada  person  yang memegang otoritas melainkan
kepada aturan hukum yang impersonal  yang  menjamin  dan memberikan  otoritas  kepada  orang itu. Berdasarkan kepada lima konsepsi  tersebut,  weber  merumuskan delapan  proposisi  tentang  penyusunan otoritas legal yakni:
1. Tugas-tugas pejabat diorganisir berdasarkan  aturan  (regulasi  tugas pejabat)
2. Spesialisasi  tugas/ job  diskription/ devision  of  work (pembagian  tugas pegawai yang didasarkan pada fungsi yang masung masing disertai otoritas dan sanksi).
3. Hirarchis,  jabatan-jabatan  pegawai disusun hirarkhi yang masing-masing disertai  sistem  pengawasan  dan teknis komplain antar mereka
4. Teknis-legal,  aturan  yang  terkait pekerjaan  bersifat  teknis  dan  sah sehingga  dibutuhkan  pegawai  yang memiliki skill dan terlatih
5. Sumber-sumber  daya  organisasi birokrasi  yang  berupa  otoritas  dan fasilitas dipisah secatra tegas dengan
sumber-sumber daya pribadi
(impersonal).
6. Pemegang jabatan tidak bisa mengambil  jabatan  sebagai  milik prbadi,  sehingga  otoritas  pegawai hanya  berkaitan  dengan  urusan- urusan birokrasi.
7. Tertulis,  segala  bentuk  kegiatan dinyatakan  dalam  bentuk  dokumen tertulis  bukan  didasarkan  pada retorika dan kesepakatan lisan saja.
8. Staf  administratif-birokratis  artinya sistem-sistem  otoritas  legal  banyak mengambil  bentuk  seperti  bentuk kolegial  atau  bentuk  honorer  tetapi yang  paling  asli  adalah  berupa  staf administratis-birokratis yakni kekuasaan birokrasi dimanifestasikan melalui staf
administrasi.
Proposisi  yang  nomor  delapan inilah  yang  menjadi  pijakan  teori birokrasi  weberian  yang  menurutnya sebuah  birokrasi  yang  paling  rasional.
Staff
admnistratif-birokratis mensyaratkan
proposisi-proposisi menurut  legitimasi  dan  otoritas  serta memiliki karakter sebagai berikut :
Pertama ,  para  staf  administratif adalah insan yang bebas artinya pegawai birokrasi  bebas  melakukan  pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan organisasi  birokrasi.  Di  luar  peraturan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
birokrasi  tidak  dibebankan  tanggung jawab,  kepatuhan  hanya  pada  aturan birokrasi  bukan  pada  pimpinan  atau yang  lain.  Dengan  begitu,  pegawai tampak  sebagai  unit  mesin  yang  bekerja sesuai  dengan  fungsi  unit  masing- masing,  akan  kurang  efektif  bila  unit yang  satu  berfungsi  sebagai  fungsi  yang lain.
Kedua ,  hirarki  jabatan  yang  jelas, setiap  hirarkhi  melekat  tugas-tugas  dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.  Hirarkhi  yang  paling  atas memiliki otoritas tertinggi untuk mengambil  kebijakan.  Memiliki  otoritas untuk  memberi  intruksi  pada  hirarkhi bawahannya, tanpa harus mendiskusikan pada  hirarkhi    bawahnya  apalagi pegawai  dalam  birokrasi.  Hirarkhi  yang paling  bawah  harus  selalu  siap menjalankan  perintah  dari  atasannya lebih-lebih para staf pegawai.
Ketiga , fungsi-fungsi jabatan dinyatakan  secara  tegas.  Menghindari tumpang  tindih  otoritas  dan  pekerjaan maka  ditentukan job discription atau division of work yang  menjadi  tugas utama  masing-masing  jabatan  dalam birokrasi.  Ini  sebuah  instrumen  yang mutlak  dilakukan  demi  efektifitas, efisiensi  dan  tegaknya aturan  yang  telah ditetapkan.
Keempat ,  para  pejabat  diangkat berdasarkan  sistem  kontrak.  Pejabat birokrasi  tidak  serta  merta  selalu  dan seterusnya  menjadi  pegawai  birokrasi tetapi  didasarkan  pada  sistem  kontrak yang  ditetapkan.  Mungkin  saja  kontrak akan  diperpanjang  dengan  kontrak  baru lagi  apabila  dinilai  pegawai  tersebut telah  berprestasi  dan  berhasil,  tetapi mungkin kontrak pegawai akan berakhir kalau  dinilai  pegawai  tersebut  kurang produktif apalagi melanggar aturan yang telah ditentukan.
Kelima , rekruitmen pegawai didasarkan  kualifikasi  profesional  dan kualifikasi  akademik.  Pegawai  diangkat karena semata-mata memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas- tugas birokrasi bukan pengangkatan atas dasar  nepotisme  dan  representasi  dari suatu  wilayah  dan  golongan.  Pegawai- pegawai inilah yang diyakini weber akan mampu  menghantarkan  tujuan-tujuan birokrasi  karena  dianggap  mampu memecahkan  masalah-masalah  bukan menjadi masalah itu sendiri.
Keenam ,  para  pejabat  digaji  dan mendapatkan  uang  pensiun.  Gaji  dan uang pensiun itu sesuai dengan tingkatan hirarki dalam birokrasi. Pejabat birokrasi agar  bekerja  secara  profesional  mereka bekerja bukan didasarkan pada pengabdian  belaka  atau  gaji  yang  tidak

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
proporsional  tetapi  mereka  digaji  yang lebih dari yang layak, gaji diatas rata-rata pegawai  privat,  karena  tugas  dan tanggung jawab mereka yang amat berat. Menurut  weber  gaji  yang  tidak proporsional  merupakan  akar  dari inefektifitas  dan  inefisiensi  birokrasi serta  menjadi  penyebab  timbulnya penyelewengan pegawai.
Ketujuh , pekerjaan pegawai adalah satu-satunya dan utama. Pegawai dilarang merangkap jabatan baik dibirokrasi  maupun  disektor  privat. Ketentuan  ini  untuk  memfokuskan pegawai  terhadap  tugas  yang  diemban sebagai pegawai negara. Konsekuensinya, tugas
yang diamanatkan  dapat  diselesaikan  secara benar  dan  tepat.  Berbeda  dengan pegawai  yang  memiliki  jabatan  rangkap, bekerja  kemumgkinan  besar  tidak  fokus dan pasti hanya sebatas memenuhi tugas. Tentu saja akibat dilarangnya jabatan ini gaji pegawai harus lebih dari culup ntuk memenuhi keebutuhan sehari-hari pegawai tersebut.
Kedelapan ,  ada  struktur  karir pegawai  akan  mengalami  kenaikan pangkat  berdasarkan  pada  lamanya bekerja (senioritas), prestasi dan menurut  pertimbangan  dan  keputusan atasan.  Ini  sebagai  langkah  motivasi,
peningkatan kualitas kerja dan penghargaan terhadap pegawai.
Kesembilan, pegawai harus bersikap  impersonal.  Pegawai  birokrasi tidak  diperkenankan  kedudukan  sebagai milik  pribadi.  Sumber-sumber  yang melekat pada jabatan seperti fasilitas dan otoritas  tidak  bisa  digunakan  untuk kepentingan  pribadi.  Inpersonalitas  ini sebagai  bentuk  profesionalisme  kerja dan tanggungjawab pegawai untuk tidak bertindak  dan  berperilaku  sebagai pegawai negara.
Kesepuluh ,  pegawai  tunduk  pada aturan  yang  disipliner  dan  taat  pada suatu  pengendalian.  Ada  instrumen- instrumen  yang  terukur  untuk  menilai pegawai  yang  kurang  disiplin  dan melanggar aturan yang berlaku, sehingga terjadi  penyelewengan  yang  dilakukan pegawai birokrasi maka konsekuensinya jelas  dapat  dibaca  oleh  semua  tingkatan pegawai.  Sikap  sinis,  marah,  benci kepada  atasan  jelas  bisa  diminimalisir karena  keputusan  bukan  didasarkan pada  keputusan  pribadi  pimpina    tetapi berdasar  pada  konsekuensi  logis  dari peraturan yang ada.
Untuk
mengeliminasi kecendrungan  birokrasi  yang  akan mengakumulasikan  dan  inkonsistensi terhadap tugas yang diembannya Weber menekankan    mekanisme-mekanisme

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
yang  dapat  dikelompokkan  dalam  lima katagori utama yaitu kolegialitas, sparation of power ,  administrasi  amatir, demokrasi langung dan representation .
Telaah Kritis Terhadap Teori

## Birokrasi Weber
Konsep-konsep  birokrasi  rasional diyakini  Weber  yang  paling  tepat  untuk menghantarkan  tujuan-tujuan  birokrasi pada khususnya  dan tujuan negara pada umumnya.  Tetapi  setelah  konsep  ini ditawarkan Weber banyak mendapatkan kritikan tajam dari ahli politik, sosial dan pemerintahan,  mereka  menilai  konsep birokrasi  Weber  tidak  akan  mampu mewujudkan  birokrasi  yang  efektif  dan efisien. Justru konsep birokrasi weber ini sebagai  akar  masalah  birokrasi  yang Rigid  (kaku)  manipulatif,  sewenag- wenang dan lain-lain. Birokrasi weberian dinilai  meninggalkan  humanisme  pada pegawai  dan  bertentangan  dengan  nilai- nilai demokrasi.
Adapun kelemahan–kelemahan birokrasi Weber adalah berpangkal pada masalah  sebagai  berikut;  struktur  yang hirarkhis, birokrasi mirip bentuk militer, spesialisasi  unit,  penekanan  aspek  legal formal  (Albrow,  1996:  44-52,  Setiyono, 2004:  54-57),  problem    netralitas birokrasi dan representatif pegawai.
Pertama ,  struktur  yang  hirarkhis.
Makna birokrasi rasional yang
dikehendaki  Weber  ternyata  adalah sebuah  organisasi  yang  terorganisir, formal  dan  besar.  Dalam  istilah  lain sebagai  organisasi  yang  maju,  lengkap, formal dan luas (Andreski, 1996 : 9). Dari sinilah  kemudian  struktur  birokrasi weberian  tanpak  luas  dan  besar,  karena besar  dan  luas  strukturnya  menjadi hirarkis.  Organisasi  yang  besar  dan struktur  yang  hirarkis  ini  mempunyai implikasi minimal lima hal : 1). Birokrasi akan sangat lambat mengambil keputusan-keputusan.  2).  Panjangnya pelayanan  birokrasi  terhadap  rakyat.  3). Memungkinkan  disorientasi  pegawai.  4). Timbulnya  solidaritas  antar  pegawai  5). Birokrat akan menghindar dari tanggungjawab dari apa yang dilakukan. Kelambatan dalam mengambil keputusan .
Kelambatan  dalam  memutuskan masalah  adalah  karakter  implisit  dan melekat  ketika  truktur  birokrasi  itu hirarkhis.  Pejabat  tingkat  bawah  hanya memiliki  kewenangan  yntk  menjalanan perintah  atasan.  Keputusan  merupakan hak penuh dari pejabat pada tingkat atas ketika pegawai ditingkat bawah memiliki problem-problem yang dihadapi masyarakat,  secara  otomatis  keputusan tidak  serta  merta  dapat  dibuat.  Harus menunggu  keputusan  dari  pegawai tingkat atas dan itu membutuhkan waktu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
yang relatif lama. Problem yang dihadapi belum  terjawab,  sudah  timbul  masalah- maslah  baru  lagi.  Konsekuensinya birokrasi  menjadi  “sampah“  masalah. Pelayanan terhadap masyarakat terhambat. Model ini tentunya bertentangan  dengan  prinsip  pelayanan prima  dan  modern  dan  menekannkan kecepatan dalam menghadapi persoalan. Panjangnya terhadap masyarakat .
Struktur  hirarkhis  melahirkan kepatuhan  yang  berlebihan  kepada pejabat  atasannya,  sehingga  seharusnya pegawai  berorientasi  pada  pelayanan rakyat  berpindah  kepada  atasan  yang memimpinnya.  Dalam  benak  mereka yang  terpenting  baik  di  mata  atasannya, persoalan apakah rakyat tersinggung apa puas  tidak  akan  menjadi  beban. Persoalannya  adalah  bukankah  lahirnya birokrasi  adalah  sebagai  abdi  negara untuk  melayani  kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Solidaritas kelompok antar pegawai .
Seperti  yang  disampakan  oleh Merton  dalam  Setiyono  (2004;  54) struktur yang hirarkhis akan menimbulkan  solidaritas  kelompok  di antara  pegawai  untuk  mengamankan posisinya masing-masing sehingga menjadikan  institusi  birokrasi  bukan sebagai pelayan dan pengayom
masyarakat tetapi menjadi institusi yang paling dibenci oleh rakyat.
Birokrasi  menghindar  dari  tanggung jawab.
Menurut  Bendix  dalam  Setiyono (2004;  45)    sistem  hirarkhi  melahirkan aparat birokrasi mengelak dari tanggungjawab  apa  yang  dikerjakan, meskipun  yang  dikerjakan  itu  jelas-jelas bertentangan  dengan  dengan  nilai-nilai kemenusiaan. Alasannya mereka semata- mata  menjalankan  perintah  dari  atasan, mereka menganggap diperintah atasannya  bukan  oleh  rakyat.  Mereka tidak  pernah  mau  dipersalahkan  karena itu  merupakan  perintah  normatif  yang jelas. Mereka baru merasa bersalah tidak mendengarkan  perintah  dan  petunjuk atasanya.  Soal  mendengarkan  aspirasi rakyat  tidak  pernah  terbesit  dalam hatinya  apalagi  dijalankan.    Lebih-lebih jika  dikaitkan  dengan  penilaian  hasil kerja,  secara  legal  formal  mereka  dinilai atasanya  bukan  oleh  rakyat.  Fenomena inilah  birokrasi  menjadi  “makhluk  aneh” dihadapan rakyat.
Kedua, bentuk  birokrasi  yang mirip militer. Bentuk birokrasi weberian dinilai  oleh  banyak  ahli  politik, administrasi  dan  pemerintahan  sebagai organisasi  yang  mengadobsi  militer. Konsekuensi  dari  bentuk  militer  ini disamping rigid (kaku), karena

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
menggunakan  sistem  komando,  juga menghasilkan sistem yang tertutup. Pada sisi lain hilangnya kreativitas pegawai.
Sistem yang kaku.
Kaku  adalah  sikap  yang  tegas melaksanakan  tugas  sesuai  dengan petunjuk  formal  yang  tertera  dalam aturan. Selain yang dimuat dalam aturan formal  itu  pegawai  tidak  memiliki keberanian dan tidak mau melaksanakan. Persoaalannya  sekarang  adalah  apakah peraturan-peraturan  formal  yang  dibuat oleh  elit  birokrasi  mampu  merespons dan  menjawab  semua  permasalahan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  yang cenderung berkembang?. Akhirnya pegawai  birokrasi  mirip  seperti  “robot- robot”  yang  siap  digerakkan  dan dihentikan  kapan  saja  sesuai  dengan intruksi  atasannya  (Sholikin,  2018b).  Ini jelas-jelas  sangat  bertentangan  dengan nilai-nilai  dasar  manusia,  karena  ciri permanen  yang  membedakan  manusia dengan  makhluk  lain  adalah  bekerja berdasar pikiran. Kalau manusia bekerja semata-mata  komando  atasannya,  lalu apa  bedanya  dengan  hewan?  Pada  sisi lain  menurut  Kuntowijoyo  (1994;  176- 182)  model  ini  sangat  bertetangan dengan  karakter  negara  moderen  yang mengedepankan  inisiasi  pegawai,  sikap kritis dan perilaku demokratis.
Sistem yang tertutup .
Logikanya kalau pagawai birokrasi diposisikan sebagai obyek yang harus  melaksanakan  seluruh  perintah atasannya  tanpa  ada  ruang  untuk mendiskusikannya,  mungkinkah  ada transparansi sistem? Jangankan “mengobok-mengobok”  isi  dapur  atasan, menolak  perintah  yang  jelas-jelas  tidak masuk  akal,  bertentangan  dengan  nilai- nilai kemanusiaan dan menyesatkan saja tidak  ada  keberanian.  Kasus-kasus penggusuran  pedagang  kaki  lima  oleh petugas  Satpol  polisi  pamong  praja diperbagai kota adalah contoh yang tidak terbantahkan.
Menurut  Caiden  dalam  Hariandja (1999;  35-37)  sebuah  institusi  apapun lebih-lebih  birokrasi  menjadi  tidak  akan memiliki  makna  dan  daya  guna  ketika institusi  (birokrasi)  itu  berjalan  dengan penuh  kerahasiaan  dan  tetutup.  Ketika birokrasi berjalan dengan penuh kerahasiaan  maka  konsekuensinya  di samping  menyuburkan  praktek  korupsi, juga  manjadikan  pegawai  birokrasi menjadi sewenang-sewenang.
Ketiga ,  spesialisasi  unit.  Menurut Merton  dan  Selznick  birokrasi  yang memiliki  struktur  yang  berjenjang  akan memiliki  unit-unit  yang  sangat  banyak. Unit-unit  yang  sangat  banyak  itu menyebabkan  pertentangan  unit  dalam

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
birokrasi  dan  pelencengan  tujuan birokrasi.
Pertentangan antar unit .
Ini  disebabkan  oleh  setiap  unit birokrasi  memiliki  ego  sendiri-sendiri sehingga  kemungkinan  mementingkan unitnya  masing-masing.  Demi  mendapat penghargaan  dan  pujian  formal  pegawai akan melakukan apapun demi
mendapatkan  nilai  yang  unggul  dan berprestasi di mata atasannya mengesampingkan  kerjasama  dengan unit-unit  yang  lain.  Maka  dari  sinilah benih-benih konflik lahir.
Pelencengan tujuan birokrasi.
Ini disebabkan unit-unit birokrasi lebih  terfokus  pada  masing-masing sehingga tujuan umum birokrasi menjadi kurang diperhatikan. Kalau hanya tujuan unit  birokrasi  yang  menjadi  konsentrasi agenda maka model birokrasi seperti  ini justru menghambat tujuan negara secara umum.
Keempat ,    penekanan  pada  aspek legal-formal. Peraturan dalam organisasi merupakan sebuah keniscayaan.
Peraturan  di  samping  landasan  operasi organisasi juga merupakan penentu arah organisasi.  Kalau  ditelusuri  mendalam peraturan  merupakan  pimpinan  sebuah organisasi karena pemimpin juga tunduk pada  peraturan.  Tanpa  peraturan organisasi  akan  kehilangan  arah  dan
tidak pernah pada tujuan yang diinginkan.  Signifikansi  peraturan  itu lebih-lebih peraturan formal.
Tetapi  perlu  dicatat,  ketika birokrasi  lebih  menekankan  pada  aspek peraturan  yang  legal  formal,  maka implikasi  yang  ditimbulkan  birokrasi akan rigid ,  kehilangan  esensi  dari  apa yang  dikerjakan,  pegawai  birokrasi  akan seperti robot, hilangnya inovasi pegawai dan  peraturan  itu  sendiri  yang  akan menjadi tujuan organisasi.
Sikap rigid.
Dalam hal ini pegawai hanya akan mau  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan aturan  formal  yang  ada.  Berbuat  di  luar aturan  formal  yang  ditetapkan  dinilai bukan  otoritas  dan  tanggungjawab mereka,  bahkan  dianggap  melampaui batas-batas kewenangan dan itu merupakan  sebuah  pelanggaran.  Kalau sikap rigid ini  berlanjut  lahirnya birokrasi  justru  menambah  masalah bukan  menyelesaikan  masalah.  Karena sesunggunya tidak semua masalah rakyat itu  terwadahi  dalam  peraturan  legal- formal  birokrasi.  Maka  dari  itu  bukan sikap rigid  yang  dibutuhkan tetapi sikap diskresi  yang  diperlukan,  yaitu  sikap pegawai untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan  masyarakat  yang  tidak tercantum  dalam  aturan-aturan  formal (Dwiyanto,  2006;  144).  Sikap rigid

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
sebenarnya  sikap  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  rasionalitas  itu sendiri.
Kehilangan  esensi  dari  apa  yang dikerjakan .
Kalau  legal-formal  yang  semata- mata  menjadi  ukuran  maka  pegawai birokrasi akan menjalankan tugas secara formal  terpenuhi.  Apakah  pekerjaan mereka  telah  sesuai  dengan  misi  dan tujuan birokrasi secara umum tidak akan pernah menjadikan pertimbangan.
Apakah  hasil  kerja  mereke  telah  sesuai dengan  kebutuhan  riil  masyarakat  tentu bukan  menjadi  urusannya.  Fenomena inilah  yang  merupakan  benih-benih masalah-masalah  baru  karena  esensi masalah  dan  kebutuhan  masyarakat belum terjawab secara tuntas.
Sikap  seperti  robot  dan  hilangnya inovasi .
Siapapun  yang  masuk  dalam kubangan  sistem  birokrasi  yang  legal- formal  itu  maka  akan  menjadi  makhluk yang taat pada aturan itu sehingga nalar dan inovasi tidak dibutuhkan. Ini artinya pegawai akan kehilangan karakter  dasar sebagai insan yang berbudaya.
Peraturan akan menjadi tujuan.
Ketika peraturan menjadi prioritas  utama  dalam  birokrasi  maka semula  peraturan  yang  diciptakan sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan
birokrasi    akan  menjadi  tujuan  itu sendiri.  Birokrasi  yang  digerakkan  oleh peraturan akan terkuras waktunya untuk mengurusi  apakah  peraturan-peraturan itu    sudah  dijalankan  secara  konsisten atau  birokrasi    disibukkan  apakah  ada pelanggaran terhadap peraturan- peraturan  yang  ada.  Padahal  peraturan hanyalah alat bukan tujuan.Kalau seperti ini kemudian bagaimana dengan orientasi  pelayanan  masyarakat  tidak terabaikan? Legal-formal memang penting,  sepanjang  sesuai  dengan  misi dan  tujuan  birokrasi,  tetapi  peraturan bisa diabaikan sepanjang tidak melanggar tujuan birokrasi dan itu harus dinilai sebagi tindakan yang rasional.
Kelima , problem netralitas birokrasi.  Struktur  birokrasi  yang hirarchis menuntut pegawai akan tunduk dan  patuh  pada  atasaanyadalam  segala hal.  Inilah  akar  masalah  munculnya birokrasi  tidak  akan  pernah  bersikap netral.  Pejabat  birokrasi  pada  level  atas adalah  dipilih  oleh  penguasa  yang memenangkan pertarungan dalam pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala daerah.  Pejabat  birokrasi  ini  memiliki kohesi  yang  kuat  dengan  penguasa, karena  dalam  benaknya  nasibnya ditangannya.  Tidak    pilihan  lain  kecuali taat  pada  intruksi  dan  kemauan penguasa.  Maka  disinilah  politisasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
birokrasi sulit dihindarkan. Ada beberapa dampak negatif ketika birokrasi  tidak  bersikap  netral  yaitu sistem rekuitmen pegawai yang tertutup, keengganan  pegawai  untuk  bekerjasama dengan bukan golongannya, anmeritokrasi,  kebijakan  yang  berpihak pada golongan (Adham Putro, 2000), dan diskriminasi pelayanan publik.
Sistem rekruitmen yang tertutup .
Sistem ini hanya akan menghasilkan  pejabat  birokrasi  yang tidak  kompeten,  tidak  berkualitas  dan tidak  profesional.  Pegawai  birokrasi hanya loyal pada atasan tapi tidak cakap menjalankan tugas apalagi menyelesaikan  masalah.  Di  samping  itu sistem  rekruitmen  yang  tertutup  akan menghasilkan  sistem  promosi  jabatan yang tida sehat dan sistem karir pegawai yang  diskrminatif.  Adalah  seperti  di neraka  bagi  pegawai  yang  tidak mendukung  partai  politik  penguasa, tetapi seperti di surga bagi pegawai yang loyal  kepadanya.  Pada  sisi  lain  sistem rekruitmen  ini  juga  menyuburkan praktik  kolusi, money politic dan kesewenang-wenangan.
Faktor keengganan bekerjasama dengan pegawai di luar golongannya .
Kerjasama  adalah  salah  satu  kata kunci  pegawai  dalam  setiap  organisasi. Jika pegawai birokrasi enggan
bekerjasama  maka  pelayanan  publik yang  merupakan  tugas  utama  menjadi lamban.  Rakyat  jadi  bola pingpong pegawai,  akhirnya  bingung  karena  tidak ada  kejelasan  untuk  menyelesaikan masalahnya.
Anmeritokrasi. Meritokrasi adalah prinsip  yang  menemptkan  pegawai sesuai    bidang  keahliaannya  dalam bidang intelegence (intelektual), education (pendidikan), personal skill (ketrampilan  personil)  dan  tehnical knowledge (pengetahuan teknis). Mungkinkah  pegawai  birokrasi  diisi dengan  prinsip  meritokrasi  ketika  yang menempati jabatan-jabatan adalah orang-orang  yang  telah  mendukungnya? Bukankah orang-orang yang mendukung adalah  aktivis  partai  politik  yang kebanyakan  kemampuan  intelektual  dan kemampuan teknisnya diragukan? Akhirnya  birokrasi  akan  menjadi  sarang orang-oarang  yang  buta  akan  tugasnya. Konsekuensinya kinerja birokrasi menjadi  lamban,  bebal,  boros,  acuh  tak acuh,  sok  berkuasa,  anti  kritik  dan menyebalkan.
Diskriminasi kebijakan .
Lahirnya demokrasi adalah untuk
membuat, menafsirkan dan melaksanakan kebijakan untuk kepentingan  semua  rakyat,  bukan  untuk golongan  tertentu.  Maka  dari  itu  suatu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
kebijakan  akan  dinilai  benar  ketika kebijakan itu berfihak dan menguntungkan  semua  rakyat.  Semakin banyak rakyat yang diuntungkan dengan lahirnya  kebijakan  tersebut  maka  suatu kebijakan  akan  semakain  benar,  tetapi jika  kebijakan  banyak  merugikan  rakyat maka  bisa  dinilai  kebijakan  itu  tidak benar.  Kebijakan  birokrasi  yang  hanya menguntungkan golongan tertentu adalah  kebijakan  yang  diilhami  dari faham  marxsisme  (Thoha,  1991;  54  – 55). Tentunya kebijakan ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Diskriminasi pelayanan publik .
Birokrasi diciptakan untuk melayani  masyarakat  secara  adil  dan tidak  pilih  kasih.  Birokrasi  adalah institusi  milik  rakyat  bukan  golongan tertentu.  Kalau  birokrasi  tidak  netral mungkinkah  pelayanan  publik  akan berjalan adil? pelayanan yang diskriminatif  hanya  cocok  bagi  negara yang  menganut  faham  komunisme, dimana  penguasa  hanya  bertugas  untuk melayani golongan yang mendukungnya. Bagi  negara  yang  menganut  faham demokrasi diskriminasi pelayanan adalah praktek yang harus dieleminasi.
Keenam ,  representasi  pegawai pegawai  birokrasi  weberian  adalah semata-mata diseleksi berdasar intelektualitas, education,  personal  skill
dan  tecnical  knowled .  Dilihat  dari persepektif  efektifitas  dan  efesiensi adalah  sebuah  keniscayaan.  Tetapi  jika dilihat dari aspek representative bureucray yang  merupakan  tuntutan negara yang menganut faham demokrasi adalah  sebuah  penyelewengan.  Menurut Mill  dalam  Setiyono  (2004  ;  43-44) pemerintahan  yang  baik  selain  memiliki pegawai  yang  kompeten  juga  harus mampu mengkoordinir partisipasi. Partisipasi  akan  berjalan  maksimal apabila  komposisi  birokrasi  dapat mempresentasikan  seluruh  kelompok masyarakat.  Maka  dari  itu,  komposisi birokrasi  yang  terdiri  dari  berbagai lapisan  masyarakat  sama  pentingnya dengan kemampuan manajemen. Komposisi birokrasi yang hanya dikuasai oleh  kelompok-kelompok  tertentu  yang biasanya  berjenis  laki-laki,  ada  di wilayah  perkotaan,  latar  belakang keluarga  yang  menengah  atas,  dan kelompo  yang  mendukung  penguasa akan  berakibat  hanya  memperhatikan kelompok-kelompok  tersebut  dalam bidang kebijakan dan pelayanan- pelayanan. Selain itu birokrasi akan gagal memahami  permasalahan  yang  dihadapi rakyat  diluar  kelompoknya  seperti rakyat  pingiran,  pedesaan,  orang-orang miskin dan kelompok minoritas.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Menirut  Mill  dalam  Setiyono (2004  ;  45)  birokrasi  yang  baik  tidak hanya bisa dilihat dari aspek administrasi (seperti transparansi anggaran,  tepatnya  laporan  keuangan, pegawai  dan  kegiatan),  kinerja  pegawai (kopentensi pegawai, kerjasama, soliditas,  kinerja  dan  lain-lain)  dan moralitas  pegawai    (seperti  kejujuran pegawai, bersihnya pegawai dan lain-lain tetapi  harus  dilihat  bagaimana  mereka memperlakukan  secara  adil  terhadap semua lapisan masyarakat, maningkatkan  kesejahteraan  seluruh rakayat  terutama  yang  miskin  dan mengikut  sertakana  rakyat  (miskin, pedesaan,  pingiran  dan  kelompok minoritas) dalam proses penyelengaraan birokrasi. Minimal ada sebelas sisi positif ketika  rakyat  diberi  kesempatan  untuk terlibat  dalam  proses  penyelengaraan birokrasi.  (1)  rakyat  tidak  akan  lagi curiga  terhadap  apa  yang  dilakukan birokrasi  selama  ini.  (2)  rakyat  akan belajar  mengelola  negara.  (3)  rakyat akan  memiliki  rasa  tangung  jawab.  (4) rakyat  akan  memilik sense of belonging (rasa memiliki). (5) rakyat akan memiliki self esteem (kepuasan) (6) melatih rakyat untuk  disiplin  (7)  rakyat  akan  mengerti proses  pengambilan,  implementasi  dan evaluasi  kebijakan.  (8)  menghilangkan kecemburuan antar golongan. (9) kinerja
pelayanan birokrasi akan semakin efektif karena  yang  dilayani  sama-sama  dari kelompoknya.  (10)  kelompok  birokrasi yang variatif  dari semua golongan dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan (11) sesuai  dengan  semangat  demokrasi, bukankah demokrasi adalah pemerintahan  yang  bukan  hanya  untuk rakyat  tetapi  dari  dan  oleh  rakyat.  Oleh rakyat  inilah  dasar  kuat  mengapa birokrasi  harus  memperesentasikan seluruh lapisan rakyat.
Keunggulan-keunggulan Teori

## Birokrasi Weberian
Sebagian  besar  para  ahli  politik dan pemerintahan menilai teori birokrasi weberian  dari  sisi  negatifnya  tanpa melihat  sisi-sisi  yang  lain.  Jika  diamati sebenarnya  teori  birokrasi  weberian mengandung  sejumlah  keuanggulan- keunggulan. Keunggulan-keunggulan antara  lain  adalah  tatanan  impersonal, sistem  kontrak,  sistem  karier  dan  fokus satu jabatan.
Pertama ,  tatanan  impersonal. Weber meyakini birokrasi yang profesional harus menempatkan
pegawainya  dalam  bidang  otoritas, anggaran dan fasilitas sebagai suatu yang terpisah dengan pegawai sebagai individu.  Otoritas,  anggaran  dan  fasilitas hanya  milik  instansi  birokrasi  bukan sesuatu  yang  dimiliki  sebagai  milik

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
pribadi. Tatanan impersonal ini memiliki
konsekuensi-konsekuensi
positif
diantaranya adalah menghindari
kesewenang-wenangan
pegawai, menghindari  arogansi  dan  efisiensi anggaran. Birokrasi dalam tatanan impersonal, pegawai menggunakan otoritasnya  sesuai  dengan  aturan  dan kepentingan  dan  institusi  birokrasi  itu sendiri.  Selain  itu  sebenarnya  pegawai birokrasi  tidak  memiliki  kewenangan, oleh  karena  itu  pegawai  birokrasi  akan terbatas kewenangannya, itu paling tidak secara  konseptual.  Pada  praktiknya harus  disertai  dengan  mekanisme  yang detail dan terukur agar otoritas itu tidak sesukanya  dipakai  untuk  kepentingan pribadi (Sholikin, 2018a).
Pada sisi lain, tatanan impersonal menyebabkan  pegawai  tidak  sesukanya memakai  anggaran  dan  fasilitas  institusi birokrasi  demi  kepentingan  golongan dan pribadi. Anggaran dan fasilitas hanya mungkin  digunakan  dalam  waktu menjalankan  tugas,  selain  itu  bisa dianggap  sebagai  penyimpangan.  Kalau fasilitas  institusi  birokrasi  digunakan hanya untuk kepentingan publik, birokrasi akan terhindar dari pemborosan  anggaran  karena  mungkin fasilitas akan relatif tidak mudah rusak.
Kedua ,  sistem  kontrak.  Pegawai birokrasi  dalam  teori  weberian  adalah pegawai  yang  diangkat  untuk  waktu tertentu,  bukan  untuk  selamanya. Kontrak  akan  diperpanjang  kalau  dinilai kinerja  pegawai  tersebut  memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tetapi jika kinerja  pegawai  itu  dinilai  kurang  baik maka  pegawai  bekerja  sesuai  dengan kesepakatan awal kontrak.
Sistem  ini  mengandung  sejumlah kelebihan, disamping menghindari kesewenang-wenangan  dalam  melayani rakyat  juga  membuat  kinerja  pegawai menjadi  profesional.  Seorang  yang  tetap ingin  menjadi  pegawai,  harus  bekerja secara maksimal. Implikasinya efektifitas birokrasi memungkinkan dapat terlaksana. Pegawai yang kurang maksimal  dalam  bekerja,  secara  legal akan  diganti  dengan  pegawai  baru sehingga  kemacetan  birokrasi  bisa tertolong.  Berbeda  dengan  sistem rekruitmen  yang  permanen,  sistem  ini banyak  memiliki  kelemahan  disamping menghasilkan kinerja yang lamban, asal- asalan, sewenang-wenang, tidak bersemangat karena dalam hatinya tidak mungkin  dipecat.  Implikasinya  birokrasi dipenuhi  segerombolan  orang-orang pemalas dan tidak ada dasar hukum yang legal untuk mengeluarkan mereka, paling “banter” dipindah.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
Ketiga ,  struktur  karier.  Pegawai birokrasi  tidaklah  sama  kedudukannya tetapi kedudukan itu tidaklah suatu yang permanen.  Ada  struktur  karier  yang harus  dilewati  semua  pegawai.  Pegawai yang  berkeinginan  untuk  meningkatkan karier,  sangat  dimungkinkan  tetapi dengan  persyaratan  yang  sudah  diatur secara  terukur.  Aturan  persyaratan  itu meliputi kualitas (pendidikan, pengetahuan  teknis)  pegawai.  Mengenai lama  kerja  pegawai  bukan  merupakan satu-satunya  dasar  untuk  meningkatkan karier karena pegawai yang bekerja lama belum tentu memiliki kompetensi.
Ada  beberapa  kelebihan  sistem karier  weberian  antara  lain  (1)  struktur birokrasi  akan  diisi  oleh  orang-orang yang tepat, efektifitas organisasi birokrasi memungkinkan dapat dilaksanakan  sehingga  tujuan  birokrasi dapat  secepatnya  diwujudkan.  Orang- orang cakap yang mengisi sesuai jabatan dengan  sigap,  cepat  dan  benar  dalam menyelesaikan masalah. Berbeda dengan struktur  birokrasi  yang  diisi  oleh pegawai  yang  menggunakan  sistem permanen,  yang  terjadi  justru  menjadi bagian  masalah  itu  sendiri.  (2)  motivasi kerja  pegawai  akan  selalu  tinggi,  karena mereka berkepentingan terhadap tambahan  penghasilan  yang  lebih  besar, disamping itu penghargaan etos prestasi
merupakan  kebanggaan  sendiri  bagi pegawai.  (3)  proporsionalitas  tugas pegawai.  Penghargaan  hanya  diberikan kepada pegawai yang memiliki kompetensi  bukan  hanya  yang  sekedar loyal tetapi kurang “pecus” menyelesaikan pekerjaan.
Keempat ,  fokus  jabatan.  Aturan birokrasi weberian mengharuskan pegawai  yang  bekerja  dalam  birokrasi tidak diperkenankan memiliki pekerjaan lain  selain  di  birokrasi  itu sendiri.  Kalau terbukti  pegawai  memiliki  jabatan rangkap  maka  secara  otomatis  pegawai tersebut dikeluarkan. Keunggulan sistem ini  memungkinkan  pegawai  tidak terpecah  pikiran  dan  tenaganya  dalam bekerja  sehingga  produktifitas  bisa maksimal. Bukankah salahsatu kesuksesan  bekerja  itu  ditentukan terfokusnya  pikiran  dan  tenaga?  Ketika pegawai  terpecah  pikiran  dan  tenaga, konsekuensinya  hasil  pekerjaan  akan setengah-setengah  dan  tidak  maksimal. Inilah  sebenarnya  salahsatu  sumber masalah.

## Simpulan
Birokrasi weberian dirasakan dan diyakini  oleh  ahli  politik,  pemerintahan dan  praktisi  pemerintahan  memiliki pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap pelaksanaan  hampir  di  dalam  negara- negara  modern,  demokratis  ataupun

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2 (2019) : Agustus 2019
otoriter.  Tetapi  birokrasi  weberian secara  teoritis  dan  praktisnya  dinilai memiliki sejumlah kelemahan- kelemahan.  Kelemahan-kelemahan  itu adalah struktur birokrasi yang hirarkhis, sistem  organisasi  yang  mirip  militer, penekanan  yang  berlebihan  pada  aspek legal-formal,  spesialisasi  unit,  pegawai birokrasi  yang  tidak  netral  dan  pegawai birokrasi yang kurang representatif.
Disamping sisi kelemahan- kelemahan  tersebut  teori  birokrasi Weber  telah  memberikan  konstribusi yang  positif  dalam  proses  pelaksanaan tata  pemerintahan  dewasa  ini  yaitu sistem  impersonal,  sistem  kontrak terhadap  pegawai,  sistem  karier  dan fokus pada satu jabatan.
Daftar Pustaka
Albrow,  Martin.  1996. Birokrasi .  Tiara
Wacana. Jakarta.
Andreski,  Stanilav.  1996. Max  Weber:
Kapitalisme,  Birokrasi  dan  Agama .
PT Tiara Wacana. Yogyakarta.
Adham  Putro,  Aur.  2000. Bahaya Politisasi  Birokrasi .  Bernas  Tunggal
24 Maret 2000.
Budi,  Setiyono.  2004. Birokrasi  dalam
Prespektif  Politik  dan  Administrasi .
Puskodak Undip. Semarang.
Hariandja, Denni BC. 1999. Birokrasi Nan
Pongah, Belajar dari Kegagalan Orde
Baru . Kanisius. Yogyakarta.
Kuntowijoyo.  1994. Demokrasi  dan Budaya  Birokrasi .  Yayasan  Bintang Jaya. Yogyakarta.
Sholikin,  A.  (2018a).  Islamic  Political Movement  in  Indonesia  After  “Aksi Bela  Islam  Jilid  I,  II  and  III. Madani Jurnal Politik Dan Sosial
Kemasyarakatan , 10 (1), 12–33.
Sholikin,  A.  (2018b).  The  Future  Of
Decentralization Politics In
Indonesia. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (3), 1–13.
Thoha, Miftah. 1991. Beberapa Kebijakan Birokrasi .  Media  Widya  Mandala.
Yogyakarta.