## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 1 (1) (2017): 23-32
Keywords : Village Fund, Rural Development, Community Empowerment
Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

## *Korespondensi
Phone      : +62 852 270 01852 Email       : ar eef_so�iant@ yahoo.com
K ��������� D ��� D��� �������� P���������� ��� P����������� M ��������� �� K������ ��� P���������
Arif S o�ian to *
* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. Jl. Pemuda No 127 – 133 Semarang-50132
Dikirim: 15 Maret 2017; Direvisi: 20 Maret 2017; Diterbitkan: 30 Maret 2017

## Abstract
Law  Number  6  of  2014  aims  to  optimize  development  and community empowerment in villages. One of the main important change is the allocation of funds from the state budget in a village fund scheme. This research aims to study the contribution of the village fund for rural development and community empowerment. Conducted in Kebumen and Pekalongan regency, this research employs descriptive qualitative type of research. Informants were determined purposively by considering village typology  representation.  Data  collection  methods  in  this  study  consist of  interviews,  questionnaires,  focus  group  discussions,  and  observation. The method of data analysis in this research is conducted with interactive model  approach  in  the  form  of  data  reduction,  data  display,  and  data v eri�ication. The  conclusion  of  this  study  is  that  the  implementation  of village funds contributed to the society by increasing the accessibility of rural communities and community participation in development.

## Intisari
UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bertujuan  mengoptimalkan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  salah  satunya melalui  dana  langsung  dari  APBN  dalam  bentuk  skema  dana  desa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  kontribusi  dana  desa terhadap  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dan Pekalongan yang mewakili perbedaan  penggunaan  dana  desa  di  Jawa  Tengah.  Di  Kabupaten Kebumen dana desa bisa digunakan untuk rehab balai desa dengan izin Bupati,  sedangkan  di  Kabupaten  Pekalongan  tidak  diperbolehkan.  Di Kabupaten  Kebumen  dana  desa  dikelola  melalui  Badan  Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), sedangkan di Pekalongan dikelola melalui bagian  pemerintahan.  Tipe  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Subjek  penelitian  ini  ditentukan  secara  purposif  yang  menggambarkan keterwakilan tipologi desa (pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan). Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  wawancara,  kuesioner,  FGD,  dan pengamatan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan  pendekatan  model  interaktif  berupa  reduksi  data,  display  data, dan  v eri�i kasi  data.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  pelaksanaan dana  desa  memberikan  sumbangan  berupa  meningkatnya  aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450
© Arif So�ianto
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I. Pendahuluan
Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara-bangsa modern Indonesia terbentuk  (Santoso, 2006). Namun, kemudian menjadi tertekan setelah berkembangnya negara bangsa. Desa dipandang memiliki situasi problematik, di mana kemiskinan dan pengetahuan yang rendah berdampak pada eksploitasi sumber daya alam untuk bertahan hidup (2004). Keterbelakangan akses masyarakat dan kekurangan modal  menyebabkan  tingkat  produktifitas  rendah yang berimplikasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011). Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memosisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan (PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara, 2014). Dana desa mulai efektif berlaku pada 2015, sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri. Dana Desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, 2015), ditegaskan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan Desa, meliputi: a). pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana  fisik  untuk  penghidupan,  termasuk ketahanan pangan dan pembangunan, b). pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, c). pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/ atau d). pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Adapun pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat
dan desa. Sasaran penggunaan Dana Desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salahsatu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APBDesa. Jika masyarakat menginginkan penggunaan di luar ketentuan tersebut, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati (Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, 2015). Meskipun dianggap potensi, namun dana desa juga menyimpan beberapa masalah. Implementasi dana desa mengalami berbagai kendala baik dalam penyaluran, kelembagaan, tata laksana dan sasaran penggunaannya, serta kesiapan pelaksana di desa. Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi, setidaknya 12 problem terkait pencairan dana desa, antara lain problem di beberapa desa yang berbeda-beda, alokasi nasional yang tidak sesuai konstitusi, distribusi, hingga potensi penyimpangan. Sebagai contoh, di Jawa Timur ada kecenderungan dana desa ditumpangi kepentingan  “mafia”,  di  mana  desa  melakukan pengadaan barang meskipun dana belum cair dan dalam proses itu ada pengusaha yang menalangi pengadaan dengan kompensasi harga lebih tinggi. Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, rata-rata pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis penyusunan dokumen-dokumen desa (Qodar, 2015).
Hasil penelitian Ismail, dkk (2013) di Kabupaten Boyolali juga menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dimana mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa, serta diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisai dan bimbingan. Di sisi lain mereka juga memiliki semangat dalam pelaksanaan program dana desa karena sangat membantu  pembangunan  fisik.  Penelitian  Harning dan Amri (2016) di Banda Aceh juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan dana desa terhambat kurangnya sosialisasi, belum bakunya aturan pelaksanaan, serta dana yang terlambat dicairkan. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan di lapangan cukup baik dengan terselesaikannya kegiatan fisik  dan  pertanggungjawaban,  meskipun  masih minim partisipasi masyarakat luas, hanya kalangan tertentu saja.
Masalah lainnya yang terjadi pada penyaluran dana desa pada 2015 menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Marwan Jafar) adalah adanya keterlambatan penyaluran dana desa karena ada banyak
persyaratan yang belum bisa dipenuhi di tingkat kabupaten dan desa, misalnya belum adanya Peraturan Bupati (Humas Setkab, 2015).  Hal senada diungkapkan Kepala BPKP Sumut Mulyana (Harja & Sitanggang, 2015), beberapa kendala dana desa adalah belum adanya Perbup, belum adanya Anggaran Belanja Dana Desa (APBDes). Menurut direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng (“Dana Desa 2016 Akan Lebih Baik,” 2015) kendala penyaluran dana desa melalui kabupaten selain admnsitrastif juga politis, serta beberapa kepala daerah tidak segera mengeluarkan peraturan kepala daerah sebagai pelaksana teknisnya, sehingga dana desa tertahan di rekening kas umum kabupaten.
Beberapa masalah di atas perlu diperhatikan, mengingat tujuan dana desa adalah untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Implementasi PP No 60 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui dengan PP No 22 Tahun 2015 sebagai ketentuan pelaksana dalam penyaluran dana desa juga perlu menjadi perhatian (PP No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Dana desa yang dikucurkan pemerintah perlu diperhatikan penggunaannya di desa.
Di Jawa Tengah, implementasi dana desa berbeda di setiap daerah, terutama pada proses penyaluran dan penggunaan. Perbedaan tersebut contohnya dapat dilihat di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Kebumen dana desa dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), sedangkan di Kabupaten Pekalongan dana desa tersebut dikelola oleh Bagian Pemerintahan. Untuk penggunaan dana desa di Kabupaten Kebumen dapat digunakan untuk keperluan di luar ketentuan peraturan pemerintah, misalnya pembangunan balai desa dengan Surat Keputusan dari Bupati, adapun di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan ketentuan. Kabupaten Pekalongan juga mengadakan kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dan BPKP dalam pengawasan. Di Kabupaten Kebumen terdapat kecepatan pelaksanaan dan pelaporan administratif, namun kelemahannya terlalu berisiko terkait dengan izin penggunaan di luar ketentuan dan dana talangan dalam pelaksanaan. Di Kabupaten Pekalongan memiliki keunggulan konsisten sesuai dengan ketentuan penggunaan, namun lemah dalam kecepatan pelaksanaan dan pelaporan administrasi.
Sesuai dengan kondisi di atas, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk menggali lebih
dalam  mengenai kontribusi dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. II. Metode
Penelitian ini ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Whitney (dalam Nazir; 1988:34), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2006), adalah penelitian di mana data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif yang menggambarkan keterwakilan tipologi desa. Tipologi desa ini berdasarkan aspek topografi  meliputi:  (1)  desa  daerah  pegunungan, (2) desa dataran tinggi, (3) desa dataran rendah, dan (4)  desa pesisir atau pantai. Adapun tipologi desa berdasarkan kegiatan pokoknya meliputi : (1) desa agrobisnis, (2) desa agroindustri, (3) desa pariwisata, dan (4) desa nonpertanian (Adisasmita, 2006). Penentuan desa dilakukan secara bertingkat, yaitu melalui penentuan kecamatan kemudian penentuan desa. Untuk setiap kabupaten diambil dua kecamatan yang mewakili tipologi kewilayahan, dan untuk setiap kecamatan diambil dua desa sesuai dengan tipologi desa.
Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dari para pelaku kegiatan dan pihak terkait, serta data sekunder dari dokumen regulasi, perencanaan dan pelaporan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung, yaitu pejabat pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat dari kelompok-kelompok masyarakat, lembaga masyarakat di desa, ketua RW dan RT. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, kuesioner, FGD, dan pengamatan dokumen. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu model interaktif dengan adanya 3 kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008; 88).

## III. Hasil dan Pembahasan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang mengatur dana desa, yaitu: 1). Peraturan Bupati Pekalongan No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 2). Peraturan Bupati Pekalongan No 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, 3).
Peraturan Bupati Pekalongan No 13 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Pekalongan. Untuk tahun 2015 dikeluarakan Keputusan Bupati Pekalongan No 412.1/190 tentang Penetapan Dana Desa untuk Setiap Desa T.A 2015. Pada 2016 ditetapkan: 1). Keputusan Bupati Pekalongan No 142.6/45 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016, serta 2). Keputusan Bupati Pekalongan No 412.2/80 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dana desa, mulai tahun 2015 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015. Dalam pelaksanaan dibentuk tim dari kabupaten, kecamatan dan desa yang tediri dari pejabat setempat. Tim kabupaten berfungsi sebagai penyusun regulasi dan tim kecamatan berfungsi memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada desa. Adapun di desa terdiri dari dua tim, yaitu tim pelaksana dan tim pengelola. Tim Pelaksana merupakan pengguna anggaran dana desa secara keseluruhan yang terdiri dari unsur kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dua orang perangkat, serta ketua LPMD. Tim Pengelola merupakan pelaksana teknis/pengerjaan setiap proyek (kegiatan) dana desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa setempat dimana proyek dikerjakan.
Lokasi penelitian terdiri dari Kecamatan Kajen dan Kecamatan Paninggaran. Kecamatan Kajen merupakan pusat pemerintahan, termasuk wilayah perkotaan dan terletak di dataran rendah. Desa yang dikaji adalah Desa Nyamok dan Desa Tanjungsari yang terletak di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor jasa, perdagangan, pertukangan dan sektor informasl lainnya. Kecamatan Paninggaran terletak di dataran tinggi, merupakan wilayah pegunungan di bagian selatan yang berbatasan dengan  Kabupaten  Banjarnegara.  Secara  geografis aksesibilitas ke wilayah ini tergolong cukup sulit. Adapun lokasinya adalah Desa Paninggaran dan Desa Kaliombo. Desa Paninggaran berada di pusat kecamatan sehingga secara infrastruktur lebih baik dibandingkan dengan Desa Kaliombo yang lebih jauh dari pusat kecamatan. Kedua wilayah tersebut sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, pertukangan dan sektor informal lainnya.
Pelaksanaan dana desa di Kecamatan Kajen diarahkan untuk infrastruktur yang tujuannya memperlancar arus transportasi. Permintaan
masyarakat di Desa Nyamok dan Tangjungsari masih lebih fokus kepada infrastruktur, terutama jalan. Seperti disampaikan oleh Ahmad Harun Sekdes Tanjungsari dan Ciptoadi anggota BPD Tanjungsari, implementasi dana desa sangat membantu kelancaran lalu lintas lancar, lingkungan baik, harga lahan meningkat dan usaha perdagangan meningkat.
Adapun beberapa harapan terkait dengan implementasi dana desa di antaranya dana cair tepat waktu, alokasi dana ditambah serta alokasi penggunaan dana desa untuk keperluan yang lebih luas, terutama untuk rehab balai desa. Sebagaimana diungkapkan Agus Bowo Kades Tanjungsari, seharusnya dana desa bisa digunakan untuk pembangunan sarpras pemerintahan desa. Pasalnya saat ini banyak desa yang sarpras pemerintahannya kurang memadai, bahkan ada yang tidak memiliki balai desa.
Di sisi lain masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Menurut Eko Basuki perangkat Desa Tanjungsari, sosialisasi regulasi dana desa, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun kabupaten belum merata ke semua pihak. Banyak pihak belum mengetahui aturan-aturan implementasi dana desa dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten seperti sulitnya pembuatan SPJ. Di Desa Nyamok implementasi dana desa 2015 Rp 281.099 ribu dan 2016 Rp. 628.900 ribu difokuskan untuk infrastruktur. Hal ini dikarenakan masih adanya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Menurut Daryono Kades Nyamok secara umum dana desa sangat membantu dalam peningkatan infrastruktur, terutama jalan untuk kelancaran arus ekonomi. Kondisi jalan yang baik memudahkan akses pedagang menuju pasar. Pada 2015 hambatan dana desa terkait pembuatan APBDes, RKPDes dan SPJ. Sukarsono anggota BPD Nyamok mengatakan pelaksanaan dana desa selama ini selalu berdasarkan perencanaan yang telah melibatkan unsur desa. Namun demikian sebagian besar masyarakat masih awam dalam pelaksanaan, terutama untuk alokasinya. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi aturan main dana desa agar disampaikan ke BPD, LPMD dan tokoh masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahan.
Karena  kondisi  geografis  cukup  sulit, Kecamatan Paninggaran masih mengutamakan infrastruktur. Infrastruktur dibuat sebaik mungkin agar tahan lama. selain itu, dana desa diharapkan setelah 2-3 tahun ke depan dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan pertanian, peternakan, perbengkelan, kewirausahaan, dan kuliner. Pelaksanaan dana desa berpedoman pada regulasi yang berlaku serta petunjuk teknis dari
Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan dana desa melibatkan 2 tim, yaitu tim pelaksana dan tim pengelola, tenaga profesional yang dibayar, serta tenaga kerja lokal. Selain itu ada pengerahan tenaga kerja sukarela dari masyarakat (gotong royong) yang berswadaya memberikan bantuan berupa konsumsi atau sebagian material yang ada di pekarangan mereka. Dalam APBD Desa Paninggaran tercantum, swadaya masyarakat untuk biaya lansir, tenaga nontukang dan konsumsi total sebesar Rp 30.775 ribu.
Salah satu manfaat sosial Desa Paninggaran adalah tumbuhnya kembali semangat gotong royong dan swadaya masyarakat. Masyarakat bersama BPD selalu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Adapun suplai material untuk pembangunan berasal dari luar daerah, karena dari lokal desa tidak ada yang memadai secara kualitas dan kuantitas yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Adapun untuk Desa Kaliombo yang terletak jauh dari pusat kota dana difokuskan sepenuhnya pada infrastruktur sampai jangka waktu yang lama, terutama untuk jalan, jembatan, saluran air bersih dan drainase. Selama ini akses jalan dari desa ke pusat kota sangat buruk sehingga menghambat arus ekonomi yang terdiri dari peternakan dan perkebunan.
Dana desa pada 2015 juga difokuskan pada kegiatan pengaspalan jalan utama desa yang mengalami kerusakan parah. Begitu pun dana pada 2016 yang difokuskan untuk pengaspalan jalan meneruskan kegiatan pada 2015, dan pembuatan saluran air bersih. Dengan perbaikan jalan, masyarakat merasakan manfaat transportasi lancar baik bagi mereka yang mencari rumput untuk ternak maupun penjualan hasil ternak dan perkebunan. Di sisi lain, masyarakat juga mengusulkan peruntukkan bagi alat pertanian, namun saat ini belum bisa terlaksana.
Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan, lembaga desa seperti BPD, LPMD dan masyarakat sudah dilibatkan. Masyarakat dilibatkan sebagai tim pelaksana maupun tim pengelola di sekitar lokasi proyek. Pelaksanaan kegiatan pengaspalan dilakukan oleh tenaga ahli dengan peralatan yang disewa. Sebagian warga dilibatkan sebagai pekerja dengan upah tertentu sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah tersebut. Sementara warga lainnya terlibat sebagai tenaga sukarela atau gotong royong, sebagian juga menyediakan konsumsi untuk pekerja.
Berdasarkan penjelasan di atas, ada bebeapa catatan dari implementasi dana desa di Kabupaten Pekalongan. Dana desa di Kabupaten Pekalongan lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur. Beberapa desa di wilayah perkotaan berharap
dana desa bisa difokuskan untuk pemberdayaan jika kebutuhan infrastruktur sudah terpenuhi. Adapun beberapa desa di daerah tertinggal masih memfokuskan infrastruktur untuk jangka waktu tidak ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan dana desa, regulasi yang ada sudah dipatuhi. Para kepala desa bahkan tidak berani menjalankan pekerjaan terlebih dahulu sebelum dananya cair, meskipun banyak tawaran dari penyedia material. Selama ini pemerintah desa berharap agar pencairan dana dipermudah. Selain itu ada alokasi penggunaan dana desa bisa diperluas untuk pembangunan balai desa dan gedung pertemuan, serta pembelian sarana transportasi (mobil siaga) untuk keperluan warga (jika sakit). Dengan demikian masyarakat mendapatkan manfaat, misalnya ketika ada hajatan gedung bisa digunakan dan masyarakat tidak perlu menyewa gedung atau kendaraan.
Di Kabupaten Kebumen, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kebumen No 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Besaran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2015. Dalam pasal 8 disebutkan, desa diperkenankan menggunakan dana desa di luar ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan bupati. Dalam hal ini dapat juga digunakan untuk rehab gedung balai desa dengan catatan sudah melalui proses rembug dengan masyarakat. Hal ini dilakukan karena adanya desakan dari masyarakat dan memanfaatkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 yang salah satu ketentuannya mengatur jika ada penggunaan dana desa di luar ketentuan, dapat meminta ijin Bupati.
Dalam pelaksanaannya dana desa dibentuk tiga tim, yaitu tim pelaksana kegiatan, tim pengelola kegiatan, dan tim penerima hasil kegiatan yang semuanya terdiri dari pemerintah desa, lembaga desa dan perwakilan masyarakat sekitar kegiatan. Tim pelaksana merupakan pengguna anggaran yang terdiri dari wakil pemerintah desa (Kepala Desa), LPMD dan masyarakat. Tim pengelola adalah pelaksana setiap proyek yang terdiri dari wakil pemerintah desa, LPMD dan masyarakat setempat di lokasi kegiatan. Adapun tim penerima hasil kegiatan berasal dari perwakilan pemerintah desa, LPMD dan masyarakat setempat (tim lokal), serta BPD. Lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen difokuskan di Kecamatan Puring dan Kecamatan Padureso. Kecamatan Puring berada di sebelah barat daya, merupakan daerah pesisir pantai selatan. Desa yang dipilih adalah Desa Tambakmulya dan Desa Krandegan. Kecamatan Padureso berada di sebelah timur laut merupakan wilayah pegunungan, adapun lokasinya adalah Desa Pajengkolan dan
Desa Balingasal. Dana Desa 2015 di ke empat desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Tambakmulyo, krandegan, Desa Pajengkolan, serta Desa Balingasal penggunaan dana desa mengalami kemiripan, yaitu sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pengaspalan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan saluran, dan pembuatan talud.
Di Kecamatan Puring, dana desa digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Di Desa Tambakmulyo, pelaksanaan dana desa secara umum  melibatkan partisipasi masyarakat luas, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Musyawarah warga dari tingkat dusun sampai musyawarah desa (Musdes) benar-benar dimanfaatkan untuk merumuskan kebutuhan prioritas desa tersebut. Pemerintah desa mengupayakan adanya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan prosedur kegiatan melibatkan berbagai unsur seperti BPD dan tokoh masyarakat.
Di Desa Krandegan pelaksanaan dana desa juga sudah melibatkan masyarakat mulai dari musdus, musdes sampai dengan perencanaan penggunaan dana desa. Pelibatan masyarakat dalam bentuk musyawarah perencanaan, pelaksanaan pekerjaan melalui rekruitmen pekerja tukang, serta gotong royong. Swadaya masyarakat umumnya sama, selain tenaga juga memberikan konsumsi untuk pekerja. Pertanggungjawaban ke masyarakat dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan selalu dilakukan akhir tahun. Pada 2016, penggunaan dana desa selain untuk infrastruktur, untuk pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan, seperti pelayanan dasar dalam hal ini pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi gedung, serta bantuan kegiatan produktif.
Pelibatan masyarakat menjadi media kontrol yang sangat baik untuk memantau dan melaporkan masalah  di  lapangan.  Menurut  Hafid  Bustomi  dan Warsin, secara umum dana desa berdampak baik bagi pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air dan sarpras lainnya.
Adapun kendala yang dialami dalam implementasi  dana  desa  menurut  Hafid  Bustomi adalah adanya keterbatasan SDM, terutama aparat desa dalam implementasi anggaran pemerintah. Sebagaimana diungkapkan Warsin, desa mengalami keterbatasan SDM, terutama dalam penyusunan SPJ sehingga sering terlambat.
Di Kecamatan Padureso, dana desa digunakan untuk beberapa kegiatan, baik untuk infrastruktur, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Priyatini Kepala Desa Balingasal, pelaksanaan dana desa menggunakan acuan regulasi dari pusat serta pedoman teknis yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada penyusunan RPJMDes sudah terdapat prioritas pembangunan desa selama 5 tahun, kemudian akan dirinci setiap tahun melalui RKPDes sesuai dengan urutan prioritas yang kemudian dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes tersebut, setiap kegiatan kemudian dirinci dan ditentukan sumber dananya, salah satunya dari dana desa dengan memperhatikan regulasi yang ada. Semua proses tersebut melibatkan unsur perwakilan pemerintah desa, perwakilan lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dana desa 2015 di Desa Balingasal digunakan untuk kegiatan penyusunan rencana pembangunan, infrastruktur, fasilitasi kelompok masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi untuk infrastruktur seperti pengecoran jalan, pembuatan saluran irigasi, dan rehabilitasi gedung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyedia material/bahan bangunan adalah toko bangunan di desa setempat, sehingga kepala desa berani melaksanakan kegiatan dana desa sebelum dana cair. Begitu juga dengan biaya untuk tenaga kerja yang dicarikan alternatif lain. Setelah dana turun, kemudian biaya pembelian material dan tenaga akan dibayarkan. Adapun swadaya dari warga desa sekitar berupa gotong royong dan konsumsi, serta beberapa bahan seperti bambu, batu dan pasir.
Secara umum, masyarakat merasakan manfaat dana desa berupa lancarnya irigasi untuk persawahan dan transportasi hasil pertanian. Dengan lancarnya saluran irigasi dan transportasi maka kegiatan perekonomian warga menjadi lancar yang diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
Kendala yang dialami pemerintah desa adalah lambatnya pencairan dana. Pemerintah desa menyikapi keterlambatan menggunakan sistem bon material dari toko material setempat. Dengan demikian kegiatan bisa berjalan terlebih dahulu meskipun anggaran belum turun. Selain itu adanya batasan penggunaan juga menjadi keluhan karena banyak kebutuhan desa di luar ketentuan penggunaan dana desa, seperti misalnya untuk peralatan pertanian, gedung balai desa maupun fasilitas publik lainnya.
Pelaksanaan dana desa di Pajengkolan menurut kepala desa Pajengkolan Muslimah, telah melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Alokasi dana desa pada 2015 digunakan untuk infrastruktur berupa jalan pertanian, irigasi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan perencanaan pembangunan. Sama halnya dengan desa Balingasal, kegiatan dikerjakan terlebih dahulu sebelum dana cair, meminjam material dari toko material setempat, mencarikan sumber dana untuk membayar tenaga kerja, baru setelah dana turun
dibayarkan.
Secara umum implementasi dana desa di Kabupaten Kebumen berupaya improvisasi dari pemerintah desa dan masyarakat. Rata-rata para kepala desa berani melaksanakan proyek terlebih dahulu, kerjasama dengan penyedia barang dari desa setempat. Swadaya masyarakat berupa tenaga dan konsumsi serta material tambahan seperti bambu, kayu, batu, pasir dan sebagainya dalam jumlah kecil, yang sudah ada di pekarangan rumah mereka. Dalam segi alokasi terdapat kemajuan dimana tidak hanya untuk infrastruktur namun untuk pemberdayaan masyarakat juga.
Secara umum pelaksanaan dana desa menghadapi beberapa kendala. Sebagaimana diungkapkan oleh Sajiman anggota BPD Tambakmulyo. Ia mengatakan terkait dana desa permasalahan sosial kerap muncul. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor seperti wilayah desa yang luas dan tidak bisa menjangkau wilayah keseluruhan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar warga yang belum mendapat alokasi pembangunan. Pelaksanaan dana desa juga terkendala rendahnya kemampuan aparat desa dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan serta keterampilan teknis (komputer), ditambah waktu pencairan yang mepet serta tuntutan masyarakat yang sangat banyak dan minimnya pengetahuan terhadap dana desa. Dalam implementasi teknis, persoalan yang dihadapi adalah kenaikan harga material (semen) yang tidak diperkirakan pada saat pelaksanaan, sehingga berbeda penganggaran pada saat perencanaan yang menetapkan harga standar kabupaten.
Harapan masyarakat terhadap dana desa secara umum terkait dengan persoalan prosedur serta penggunaan. Prosedur diharapkan lebih mudah dan sederhana disertai dengan informasi dan bimbingan tentang dana desa dari pemerintah kabupaten serta adanya upaya dukungan terhadap keterbatasan SDM. Adapun terkait dengan penggunaan dana desa dihaarpkan dapat digunakan sesuai keinginan masyarakat, terutama sektor infrastruktur jalan dan pertanian secara lebih luas.
Pelaksanaan dana desa di kedua wilayah penelitian adalah adanya partisipasi masyarakat. Hampir di semua lokasi penelitian, pelaksanaan dana desa selalu diwarnai swadaya masyarakat. Keberadaan dana desa sanggup menggugah kembali semangat gotong royong masyarakat.
Dari aspek regulasi, secara umum implementasi dana desa di lokasi penelitian telah didukung dengan Peraturan Bupati sebagai syarat pencairan dan regulasi teknis pelaksanaan. Aturan-aturan tersebut telah dijadikan dasar untuk pencairan dana desa di masing-masing kabupaten. Perbedaan regulasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen terletak pada
alokasi yang dianjurkan. Di Kabupaten Pekalongan, dianjurkan untuk mengalokasikan paling banyak 5 persen dari anggaran dana desa untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan (operasional), untuk rapat-rapat, membayar honor dan ATK. Sedangkan di Kabupaten Kebumen diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Musrenbang, penyusunan RPJMD, RKPD dan APBD karena hal tersebut dipandang sebagai bagian dari proses pelaksanaan pembangunan/ penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dari aspek penggunaan, pada umumnya alokasi dana desa sebagian besar untuk pembangunan sarana  fisik  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten Pekalongan, sedangkan di Kabupaten Kebumen penggunaan lebih meluas yaitu untuk peningkatan fasilitas layanan dasar dan pemberdayaan, meskipun sebagian besar dana masih tetap untuk infrastruktur. Hampir semua pemerintah desa juga menginginkan agar alokasi penggunaan desa bisa untuk rehabilitasi balai desa atau pembangunan gedung serbaguna. Sedangkan masyarakat menginginkan adanya perluasan penggunaan terutama untuk bantuan peralatan bagi aktivitas ekonomi mereka.
Kasus di Kabupaten Kebumen ada beberapa desa yang menggunakan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati setempat, di samping itu ada desa yang telah melaksanakan kegiatan sebelum dana desa cair, dengan cara ditalangi terlebih dahulu agar tidak terlambat karena dana cairnya sangat mepet dengan waktu pelaksanaan. Beberapa informan juga melaporkan, proses pencairan dana desa menghadapi banyak kendala karena proses pencairan dana yang dinilai berbelit- belit. Keterlambatan terbitnya aturan pelaksana merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pencairan dana desa.
Dari segi kemanfaatan, meski belum semua segmen masyarakat menikmati dana desa, masyarakat cukup puas karena pembangunan desa dari dana desa didasarkan atas usulan atau gagasan yang berasal dari masyarakat. Implementasi dana desa memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Walaupun secara kuantitatif belum diperoleh data yang akurat, namun masyarakat menilai  pembangunan  fisik  telah  menyerap tenaga kerja lokal dan ini memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana desa, proses pengangkutan hasil panen menjadi semakin mudah, dan pemeliharaan irigasi menjadi semakin terkendali. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dari  pembangunan  fisik  adalah  membuka  akses ekonomi masyarakat dan peluang pekerjaan yang pada akhirnya memberikan peningkatan
pendapatan masyarakat.
Manfaat  langsung  secara  fisik  infrastruktur juga berdampak pada perekonomian, sosial, politik dan sosial budaya. Hanya saja menurut pelaku di lapangan ada beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian untuk kelancaran implementasi dana desa ke depan, yaitu dari aspek regulasi, prosedur dan mekanisme, alokasi penggunaan maupun pelaksanaan.
Adapun manfaat sosial dari dana desa adalah menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Berbeda dengan program bantuan seperti bantuan tunai, sembako atau tunjangan sejenis yang kadang menimbulkan ketergantungan, perselisihan dan kecurigaan, dana desa justru sebaliknya yakni menumbuhkan swadaya, kebersamaan dan keterbukaan. Hal ini dirasa mungkin karena hasilnya terlihat jelas dan manfaatnya dirasakan bersama. Masyarakat desa juga merasa bangga dengan pembangunan desanya apabila infrastruktur bagus dan memberikan dampak lebih baik bagi penampilan wajah desa. Dengan adanya dana desa dampaknya terhadap masyarakat desa setempat. Dari sisi sosial masyarakat bisa mudah berinteraksi dengan penuh kehangatan seperti bisa kemudahan menghadiri tetangga yang punya hajatan, kegiatan keagamaan, pertemuan bulanan seperti arisan RT/RW, dan rembuk desa.
Perhatian terhadap kepentingan desa melalui dana desa telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Gerakan sosial warga tumbuh kembali dalam bentuk kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Pembuatan jalan, jembatan dan perbaikan saluran irigasi dilandasi semangat gotong royong dan keswadayaan. Dengan kegiatan yang berbasis gotong royong, masyarakat semakin sadar, berbagai permasalahan desa dapat berjalan dengan lancar dan mudah diatasi. Tidak hanya yang bersifat fisik, berbagai kegiatan non fisik seperti pelatihan seni budaya juga mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Hal ini semua memberikan dampak terhadap semakin cintanya masyarakat untuk bertahan tinggal di desa. Lebih jauh, dampak sosial budaya yang terlihat adalah semangat anak-anak untuk bersekolah mengalami peningkatan karena sarana dan prasarana perhungan menjadi lebih baik.
Dalam bidang politik, dana desa memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan semakin meningkat. Selain itu, adanya transparansi juga menunjukkan semakin baiknya tingkat partisipasi politik. Dengan demikian secara tidak langsung dana desa turut menciptakan
demokrasi di kalangan bawah, peningkatan partisipasi serta suasana politk yang kondusif. Kondisi tersebut, sesuai dengan hasil penelitian Rosalina (2013), yang mengungkapkan keberhasilan kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur ialah mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka ( inclusion ) dan keikutsertaan ( involvement ). Partisipasi meliputi voice (suara), akses dan kontrol (Eko, 2004). Kemudian  Manolang (2005) yang menekankan pentingnya peran tokoh dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif. Selain partisipasi, dalam penggunaan dana desa juga harus diperhatikan mengenai kebutuhan desa.
Akan tetapi, dalam pembangunan desa, suara perempuan belum begitu diperhatikan. Sebagai contoh di dalam alokasi pembangunan selama ini lebih  banyak  ke  sektor  fisik  yang  diusulkan  oleh kelompok laki-laki sebagaimana dikemukakan Dasmiatun (Tim Penggerak PKK Desa Krandegan). Sedangkan usulan kelompok perempuan terkait pemberdayaan serta pelayanan pendidikan dan kesehatan masih kurang diperhatikan. Dalam penentuan prioritas pembangunan suara perempuan masih belum mendapat tempat sebagaimana laki-laki.
Beberapa kendala juga dialami terkait dengan kapasitas desa. Untuk itu demi kelancaran implementasi dan menanggapi kurangnya kualitas SDM diharapkan ada pembinaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat penggunaan dana desa rawan penyelewengan dan kesalahan prosedur, karena SDM yang belum terbiasa dan adanya tuntutan yang kuat dari masyarakat terkait penggunaan dana desa. Untuk ini pemerintah dapat mengoptimalkan aparat kecamatan dan pendamping desa agar lebih giat melakukan pendampingan.
Adapun usulan yang paling banyak disampaikan dan paling dominan adalah terkait dengan ketentuan agar penggunaan dana desa dapat diperluas. Ketentuan yang ada saat ini masih belum mengakamodosi keinginan pemerintah desa maupun masyarakat. Kebanyakan pemerintah desa menginginkan agar dana desa bisa digunakan untuk meningkatan sarana pemerintah desa. Kondisi di lapangan banyak balai desa yang tidak layak bahkan tidak punya sama sekali. Selain itu dibutuhkan gedung serbaguna untuk menyelengarakan berbagai acara seperti musrenbangdes atau acara lainnya. Gedung serbaguna atau aula atau gedung pertemuan juga dapat dimanfaatkan untuk hajatan warga disewakan sehingga menghasilkan pemasukan bagi desa. Ada juga usulan agar bisa
digunakan untuk pembelian kendaraan, seperti kendaraan ambulance atau kendaraan operasional bagi kepentingan penyelengraaan pemerintahan desa. Harapan lainnya yang cukup klasik adalah agar anggaran dana desa diperbesar. Dengan anggaran yang besar maka diharapkan dapat mencakup semua wilayah desa. Masyarakat di setiap dusun menuntut daerahnya dibangun, sementara ketersediaan dana sedikit sehingga sering muncul kecemburuan antar warga.

## IV. Kesimpulan
Pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu karena dana desa memberikan sumbangan yang cukup berarati bagi pembangunan desa, baik dari segi perekonomian, sosial dan politik. Dari segi ekonomi semakin terbukanya aksesibilitas dan meningkatnya efisiensi. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial, dengan menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Dalam bidang politik, memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi di kalangan bawah, peningkatan partisipasi serta suasana politk yang kondusif, hanya saja suara perempuan belum begitu diperhatikan.
Adapun beberapa kendala yang dialami terkait dengan kapasitas perangkat desa, masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa, ketentuan yang ada saat ini masih belum mengakomodasi keinginan pemerintah desa maupun masyarakat. Pendampingan dan pembinaan dari pemerintah juga perlu ditingkatkan. Pendampingan dan pembinaan sebagaimana dicontohkan oleh Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen dengan mengoptimalkan fungsi kecamatan dalam memberikan supervisi dan pendampingan mulai dari proses perencanaan sampai pelaporan. Usulan harus melalui kecamatan untuk dilakukan verifikasi,  baru  kemudian  diajukan  ke  tingkat kabupaten, begitu juga dalam proses pelaporan peran kecamatan adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan. Kemudian sebagaimaan di Kabupaten Pekalongan, bisa bekerjasama dengan Kejaksaan dan BPKP untuk pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan dana desa. Selain itu, terkait dengan minimnya kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah desa, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelatihan keterampilan pengelolaan anggaan pemerintah.
V. Daftar Pustaka Adisasmita, R. (2006). Membangun desa partisipatif .
Yogyakarta: Graha Ilmu. Daldjoeni, N., & Suyitno, A. (2004). Pedesaan, lingkungan dan pembangunan . Bandung: Alumni. Dana Desa 2016 Akan Lebih Baik. (2015). Kompas . Jakarta. Eko, S. (2004). Reformasi politik dan pemberdayaan masyarakat . Yogyakarta: APMD Press. Harja, R., & Sitanggang, R. (2015). Dana Desa Mengendap di Kabupaten/Kota - Berita Ekonomi - Harian Medan Bisnis - Membangun Indonesia yang Lebih Baik. Diambil 19 Juni 2015, dari http://www.medanbisnisdaily. com/news/read/2015/06/19/170468/ dana-desa-mengendap-di-kabupaten-kota/#.
WPcH4aIlG00 Harning, S. V., & Amri, A. (2016). Dana Desa dan
Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 254–261. Diambil dari http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/ view/699
Humas Setkab. (2015). Marwan: Problem Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Ada Di Kabupaten/Kota. Diambil 8 September 2015, dari http://setkab.go.id/marwan-problem- keterlambatan-penyaluran-dana-desa-ada-di- kabupatenkota/
Manolang, E. S. P. (2005). Peran Tokoh Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe). GOVERNANCE , 5 (1), 0–10.
Diambil dari https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/governance/article/view/1533
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (2015). Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (2015). Republik Indonesia.
PP No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014). Republik Indonesia.
PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (2014). Republik Indonesia. Qodar, N. (2015). Fitra: Program Dana Desa Potensial Ditunggangi Mafia - News Liputan6. com. Diambil 19 April 2017, dari http://news. liputan6.com/read/2226204/fitra-program- dana-desa-potensial-ditunggangi-mafia Rosalina, M., Kunci, K., & Kinerja, : (2013). Kinerja
Pemerintah Desa dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. eJournal Pemerintahan Integratif , 1 (1), 106–120. Diambil dari http://ejournal.pin. or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/02_ ejournal_Maya_Rosalina (02-28-13-12-07-23). pdf
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011).
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Santoso, P. (2006). Pembaharuan desa secara
partisipatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2006).
Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D (Qualitative and Quantitative Research Methods) . Bandung: Alfabeta. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Republik Indonesia.
Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2013). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 19 (2), 323–340. Diambil dari http://ejournal.uksw.edu/jeb/ article/view/336