## PERANAN PEMERINTAH MENGHADAPI KETIDAKADILAN PERDAGANGAN GLOBAL

## THE GOVERNMENT’S ROLE IN FACING THE INJUSTICE OF GLOBAL TRADE

## Muhammad Sood
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email: muhammad_sood@yahoo.com
Naskah diterima : 01/02/2013; revisi : 16/02/2013; disetujui : 26/02/2013

## A bstrAct
Despite the controversy about the liberalization of trade, however the government of Indonesia has ratified the WTO provisions by the discharge of the Act Number 7 Year 1994 concerning the Agreement on establishment of the World Trade Organization. This is a fact of law that formed base on the political will of the Indonesian government to encourage the free trade system as an impact of the circulation of the vital flow of goods, services, capital and labor among countries in both the regional and global level. This change mainly supported by the development of science and technology is growing rapidly and broadly, therefore nations must work together in both the global and regional level. The benefits have been felt by Indonesia in the presence of trade between nations is successful in developing its exports, especially non-oil exports. Therefore, in international trade requires a system of international trade organization to promote the establishment of a free market, fair and open to all countries. In the world trading system, the Government of Indonesia has been struggling along with other countries actively participated success of multilateral trade negotiations within the framework of the GATT Uruguay Round in 1994, the main objective is not only focused on free trade but also fair trade. For the agenda, the Indonesian government has taken some steps of deregulation and de-bureaucratization to improve efficiency of the national economy. The program will continue to be struggled as a strategic step and is the increase of non- oil exports in order to achieve the goals of economic development in Indonesia.

## Keywords: Government role, trade globalization, international trade

## A bstrAk
Meskipun adanya kontroversi tentang liberalisasi perdagangan, namun pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan WTO dengan keluarnya UU. No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan berdirinya WTO. Hal ini merupakan suatu fakta hukum yang terbentuk atas dasar kemauan politik pemerintah untuk mendorong sistem perdagangan bebas sebagai akibat dari semakin lancarnya arus peredaran barang, jasa modal maupun tenaga kerja antar negara baik dalam tataran regional maupun global. Perubahan ini terutama didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan perubahan dalam sikap dan pikiran manusia yang semakin maju. Sebagai akibat dari proses perubahan tersebut, bangsa-bangsa harus bekerja sama baik dalam tataran global maupun regional. Manfaatnya telah dirasakan oleh Indonesia dengan adanya perdagangan antar bangsa adalah keberhasilan dalam mengembangkan ekspornya, terutama ekspor non-migas. Oleh sebab itu dalam perdagangan internasional diperlukan suatu sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa yang dapat mendorong terwujudnya pasar yang bebas, adil dan terbuka bagi semua negara. Dalam sistem perdagangan dunia, Pemerintah Indonesia telah berjuang bersama-sama dengan negara lain ikut serta secara aktif mensukseskan perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT Putaran
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
Uruguay tahun 1994, yang sasaran utamanya tidak hanya difokuskan pada perdagangan bebas melainkan perdagangan yang adil. Untuk itu Pemerintah telah mengambil serangkaian langkah deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian nasional. Program tersebut akan terus diperjuangkan sebagai suatu langkah  yang strategis dalam meningkatkan produk ekspor non migas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Kata Kunci: peranan pemerintah, globalisasi perdagangan, perdagangan inernasional

## PENDAHULUAN
Pe rdAgAngAn internAsionAl merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini meng alami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin ber kembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan   tenaga kerja antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, per- da gangan jasa, lisensi dan waralaba ( license and franchise ), hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya.
Keikutsertaan Indonesia dalam per da- gangan antar bangsa telah lama dilakukan oleh Suku Bugis, hal ini dinyatakan oleh PH.O.L. Tobing dalam Huala Adolf bah- wa bangsa Indonesia telah mengenal per- dagangan Internasional sejak abat ke 17. Salah  satunya adalah Amanna Gappa, ke- pala suku Bugis yang sadar akan penting- nya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahter- aan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar yang hanya menggunakan perahu- perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia). 1
Selanjutnya Indonesia mulai mengenal dunia Barat melalui perdagangan, sejak kedatangan Portugis dan kemudian zaman penjajahan  Belanda. Motivasi kedatan- gan bangsa Barat di negara-negara Asia ter masuk Indonesia pada mulanya untuk berdagang, seperti mencari rempah-rempah untuk di perdagangkan di Eropa. Namun
1 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional , RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2009, hlm. 3
kemudian, dengan motivasi komersial yang semula menjadi tujuan utama keberadaan bangsa  Eropa menjadi tergeser oleh ke- pentingan yang lebih luas, yakni kepentin- gan pen guasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai ekonomi yang lebih luas. Mereka berusaha untuk mengua- sai negara-negara di Asia dengan menerap- kan paham merkantilisme ( mercantilism ). 2 Kenyataan tersebut telah mempengaruhi sejarah bangsa- bangsa Asia termasuk Indo nesia, terutama pada awal priode kolo- nial hingga periode kemerdekaan.
Untuk mengantisipasi kemajuan di sektor perdagangan, baik di tingkat  nasional maupun internasional (global dan  regional), Indonesia  memerlukan   instrumen   hukum baru yang dapat menyelesaikan per- masalahan- permasalahan  hukum   dalam bidang ekonomi dan per dagangan yang berkembang dewasa ini. Hal ini diperlu- kan karena semakin banyaknya persoalan hukum yang menyangkut  masalah-masalah ekonomi/ bisnis yang belum diatur dalam kitab  undang undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kitab undang hukum dagang (KUHD) yang berlaku di Indonsia.
2 Paham merkantilisme ( mercantilism ) dikemukan oleh kaum merkantilistis yang menyatakan, bahwa da- lam melakukan perdagangan internasional, suatu negara harus lebih banyak melakukan ekspor dari pada meng- impor barang. Surplus perdagangan yang dialamai oleh suatu negara akan meningkatkan cadangan emas yang dimiliki negara tersebut. Pada masa itu alat tukar yang digunakan adalah emas dan perak. Agar surplus per- dagangan terjadi, maka negara harus membatasi impor dan mendorong ekspor. Untuk memberlakukan impor negara, memberlakukan berbagai hambatan hambatan perdagangan yan dikenakan pada barang dari luar ne- geri. (Lihat Hadi Prayitno dan Budi Santoso, Ekonomi Pembangunan , Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996, hlm. 260)
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 152 ~ 167
Kaidah-kaidah hukum baru yang me- rupakan hukum ekonomi untuk se baha gian besarnya tidak lagi berpegang pada asas- asas hukum perdata maupun hukum  publik yang konvensional. Akan tetapi dengan timbul nya kebutuhan-kebutuhan baru tim- bul pula  kaidah-kaidah baru dan pranata- paranata baru yang sulit sekali dikategori- kan ke  dalam sistem hukum perdata mau- pun  sistem  hukum publik konvensional. 3
Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi, hukum bukan saja dipandang sebagai salah satu obyek atau sarana pembangunan, akan tetapi juga ber- fungsi sebagai suatu penunjang bagi kelang- sungan pembangunan, baik dalam mem- berikan dasar kepastian, alat pengamanan maupun sebagai alat untuk mempercepat proses pem bangunan. Jelasnya bahwa hukum merupakan alat  untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, terutama  dalam mendukung pembangunan ekonomi   nasional.
Dengan diselenggarakannya pertemuan Double WTO , tidak terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan. Ber- bagai persetujuan hasil Putaran Uruguay yang disepakati di Marrakesh ( Maroco) yang berakhir tahun 1994, merupakan ke  sepakatan  untuk  memperbaiki   situasi hubungan  perdagangan  inter nasional   me  - lalui upaya mempertahankan akses pasar barang dan jasa, menyempurnakan ber- bagai peraturan perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan dan disiplin GATT, dan memperbaiki kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral antara berbagai bangsa.
Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Ta- hun 1994 tentang Pengesahan Agree- ment on Establishing The World Trade
3 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesaia , Cet. Pertama, Bina Cipta : Bandung, 1982, hlm. 38.
Organization/WTO (Persetujuan Pem- bentukan Organ i sasi Perdagangan Dunia) membawa   kon sekuensi  baik  eksternal maupun  internal.  Konsekuensi eksternal, Indonesia  harus memetuhi seluruh hasil kepakatan dalam forum WTO. Konsekuen- si internal  Indonesia harus melakukan har- monisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinya dalam melaku- kan harmonisasi hukum, Indonesia harus tetap me mikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar  rambu-rambu ke- tentuan WTO. Dengan demikian Indone- sia telah terikat untuk mematuhi segala kaidah- kaidah yang disepakati dalam per- setujuan perdagangan internasional, terma- suk melakukan per ubahan baik terhadap instrumen hukum maupun kebijaksanaan pembangunan di  bidang perdagangan
Bertitiktolak dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut. Bagaimanan peranan pemerintah  Indo nesia dalam Perdagangan Inter nasional. Serta Komitmen dan Lang- kah-langkah apa yang di lakukan oleh Pemer- intah Indonesia  dalam mendukung Liberal- isasi Perdagangan Internasional .
Timbulnya kebebasan dalam melak- sanakan perdagangan antar negara, atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham atau teori yang dikemuka kan oleh Adam Smith dalam bu- kunya  berjudul “ The Wealth of Nations ”, yang  disebut  dengan ”Teori Pasar Bebas”, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan se- makin meningkat, jika perdagangan inter- nasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan se minimal mungkin. 4
Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam
4 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesaia, Cet. Pertama, Bina Cipta : Bandung: 1982), hlm. 1
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
mem produksi barang atau komoditi  tentu, akan meng ekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keun- gulan absolut ( absoluth disadventage ). Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, di antara negara- negara mitra dagang tersebut akan memi- liki nilai ekspor yang sama dengan nilai im- pornya. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara lebih efisien,  sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan lebih optimal. Namun dalam kenyataannya justru yang terjadi di Eropa adalah ketidak adilan dan kesenjan- gan  sosial antara para pengusaha yang kaya raya  dengan kaum buru atau petani yang miskin. 5
Penelitian ini merupakan penelitian nor- matif dengan menggunakan pendekatan konseptual ( Conceptual approach ) adalah pendekatan yang beranjak dari pandan- gan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum perdaga ngan internasional. Dengan mempelajari pan- dangan-pandangan dan doktrin-doktrin peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep- konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin ter sebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam mambangun suatu argumen- tasi  hukum guna memecahkan isu yang dihadapi. Sumber data adalah data kepus- takaan yang dianalisis dengan menggunak- an teknik  dokumentasi yaitu mengkaji ber- bagai  referensi baik per aturan perundang- undangan maupun buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasala- han yang diangkat.

## PEMBAHASAN

## A. Peranan Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

## 1.  Pro dan Kontra Terhadap Perdagangan
Bebas
Dengan terbentuknya kawasan per- dagangan  bebas ASEAN ( ASEAN Free Trade Area ) merupakan tantangan besar bagi Indonesia terutama dalam mempo- sisikan para produsen atau pelaku usaha lokal atau domestik agar sejajar dengan para para pelaku usaha dari lainnya dalam meng   ha dapi pasar bebas, baik di kawasan regional ASEAN  maupun di luar ASEAN. Kemudian semenjak 1 Januari tahun 2010 terbentuk pula kawasan perdagangan  bebas China-ASEAN ( China-ASEAN Free trade Area/CAFTA ). Adanya kawasan pasar bebas tersebut diharapkan dapat meningkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama peningkatan ekspor non migas.
Sebaliknya pandangan yang pesimis ter hadap Persetujuan Putaran Uruguay di  Marrakech (Morocco) tahun 1994, tim- bul karena  adanya perbedaan kekuatan ekonomi antara negara di dunia. Negara- negara maju mempunyai kekuatan eko- nomi yang lebih besar dibandingkan den- gan negara berkembang di Selatan. Negara- negara maju me lalui kegiatan yang bersifat multinasi  onal  te lah  menguasai  teknologi, dana dan  jari  ngan  industri serta perdagan- gan dunia, sedangkan Negara berkembang relatif masih tergolong miskin. Kesepakatan Uruguay dihawatirkan akan dapat merugi- kan negara ber kembang terutama dalam masalah produksi dan perdagangan  komoditi per tanian,  industri dan jasa. Hal ini  dapat terjadi karena produk-produk tersebut di negara berkembang masih merupakan ma- salah  besar dan belum efisiensi, baik karena rendahnya kemampuan teknologi maupun karena kualitas sumber daya manusia ma- sih rendah. Di sisi lain perdagangan bebas akan menyebabkan penyerbuan produk- produk negara maju yang dipasarkan di negara ber kemb ang karena kualitasnya dan teknologi nya baik, harganya lebih murah. Lebih-lebih pemasaran tersebut dilakukan di Indonesia sebagai salah satu negara yang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 152 ~ 167
sangat padat penduduknya dengan perilaku yang sangat konsumtif, hal ini sangat pent- ing sebagai kawasan pemasaran yang poten- sial bagi produk-produk negara maju.
Tidak dapat dihindari bahwa kontro- versi tentang perdagangan bebas masih ada di  kalangan para ahli, baik yang ber - a s al dari negara lain maupun dari dalam negeri sendiri, antara lain Sri Edi Swasono dalam Nursalam Sianipar misalnya menilai bahwa” 6 .
a.  Pasar bebas akan menggagalkan cita-cita mencapai  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pasar bebas dapat mengganjal cita-cita Proklamasi Kemerdekaan untuk me- lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indo nesia.
c.  Pasar bebas tidak mampu memihak kepada bekas kaum Inlander (kaum terjajah) yang jauh di bawah martabat kaum Eropah dan Timur Asing.
d. Pasar bebas menutup hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli akan menjadi penonton belaka, berada di luar pagar pagar transaksi ekonomi.
e.  Pasar bebas melahirkan swastanisasi yang memberikan cabang-cabang produksi yang penting ba negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan par- tikelir dan asing.
f. Pasar bebas mencari keuntungan eko- nomi. Pasar bebas menggeser, dan meng- gusur rakyat dan tanah dan usaha-usaha ekonominya,
g. Pasar bebas memperkukuh ketimpan- gan struktural, lantas mendorong ter- bentuknya polarisasi sosial ekonomi, memperenggang persatuan nasional.
h.  Pasar bebas melihat sistem ekonomi sub- ordinasi yang ekploitatif dan diskriminatif terhadap yang lemah.
6 Nursalam Sianipar, Op.cit. , hlm. 66-67
i.  Kemudian pasar bebas mengacau pikiran kita, melumpuhkan misi-misi mulia dan mendorng lidah kita bicara palsu, memba- bi buta anti subsidi, anti proteksi demi efisiensi  yang jarang memberi manfaat bagi si lemah.
Pendapat tersebut tampaknya ter masuk ke dalam paham yang tidak menyetujui negara-negara berkembang terlalu terlibat dalam perdagangan bebas karena hanya akan lebih meny engsarakannya. Pendapat- nya juga sangat nasionalistik tanpa meng- hiraukan hasil-hasil konkret yang telah dicapai negara-negara di dunia yang telah mengikuti perdagangan bebas.
Kritikan terhadap kesepakatan Uru- guay juga dikemukakan oleh Martin Khor Kok Peng yang menyatakan, “bahwa me- lalui  Putaran Uruguay itu, negara-negara in dus tri berusaha untuk memperluas dan memperketat kontrol mereka terhadap ekonomi  dunia pada umumnya, maupun terhadap ekonomi nasional negara-negara dunia ketiga.  Dalam banyak bidang nego- siasi negara-negara industri berusaha untuk meremeh kan atau menggeser sama sekali seluruh prinsip pembangunan yang sam- pai saat ini telah diterima di lingkungan GATT”. 7
Selanjutnya Arief Budiman dalam Martin Khor Kok Peng mengemukakan bahwa, perundingan internasional yang dikenal dengan nama Putaran Uruguay, merupakan salah satu bentuk dari usaha memaksa prinsip pasar bebas ke negara- negara dunia ke tiga. Yang dirundingkan adalah supaya semua bentuk proteksi di- hilangkan, baik terhadap barang industri maupun terhadap jasa. Juga hak paten yang banyak dikuasai oleh  negara-negara indus- tri maju harus dihormati oleh negara-nega- ra Dunia Ketiga. Ini berarti bahwa pasar di
7 Martin Khor Kok Peng, Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay Dan Kedaulatan Dunia Ketiga , Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1993, hlm. 4
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
semua negara di dunia ini harus siap untuk diinternasionalisasikan”. 8
Perundingan GATT dalam Putaran Uruguay, merupakan agenda negara- negara industri yang secara radikal melakukan restukturisasi terhadap GATT, sehingga mereka dapat memperluas kekuasaan mereka terhadap dunia ketiga dalam bi- dang  ekonomi. Dengan demikian, mereka akan mampu memaksakan berbagai per- aturan baru untuk memaksimalkan ke- giatan perusahaan mereka berdasarkan prinsip  perdagangan bebas (tanpa ada cam- pur  tangan negara) di negara-negara Dunia Ketiga.
Penerapan liberalisasi ekonomi yang ter- cermin melalui perdagangan internasi onal, bagi negara-negara berkembang ternyata banyak mengundang masalah, terutama menyangkut kesiapan pelaku ekonomi dalam berkompetisi. Demikian pula dengan ke siapan perangkat hukum sebagai penun- jang atas berlakunya liberalisasi perdagan- gan  belum  menampakkan  supre ma  sinya. Hal ini merupakan persoalan yang paling krusial bagi negara berkembang terutama mengenai  eksistensi liberalisasi ekonomi yang di percaya mampu menciptakan ke- makmuran yang optimal bagi masyarakat.
Selogan pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi dan liberalisasi, ber- tujuan untuk memaksimalkan kebebasan dan sumber-sumber yang harus diberikan kepada berbagai perusahaan transnasion- al untuk beroperasi. Pada saat yang sama negara industri maju menuntut minima- lisasi  campur tangan pemerintah untuk ber- partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Upaya berbagai perusahaan untuk merebut pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi itu dimu- lai pada tingkat nasional dan seterusnya diperluas ke tingkat internasional dengan menggunakan konsep pasar bebas.
Oleh karena itu apabila usulan negara- negara industri diterima oleh negara-negara
8 Ibid , hlm. xvi
Dunia Ketiga yang umumnya sebagai negara berkembang, maka mereka akan kehilangan sebahagian besar dari hak mereka untuk mengatur ekonomi, lingkungan, kesehatan dan bahkan kebudayaan mereka. Hak ini akan beralih kepada perusahaan-perusahan yang diberi berbagai kebebasan dari  campur tangan dan intervensi negara di Negara Du- nia Ketiga.
Menurut Martin Khor Kok Peng, “dalam Perundingan Putaran Uruguay seharus nya yang diperjuangkan oleh negara- negara Dunia Ketiga adalah perda-gangan yang adil, bukan perdagangan bebas. Apa yang sangat dibutuhkan adalah tatanan ekonomi internasional yang mengakui serta melay- ani  berbagai kebutuhan pembangunannya, yaitu kebutuhan untuk memproduksi berb- agai produk yang dapat memenuhi kebutu- han dasar dan kebutuhan manusiawi  warga masyarakat, kebutuhan akan pembagian sumber daya yang semakin adil dan mer- ata, serta kebutuhan akan bentuk-bentuk pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis”. 9
Sehubungan dengan pendapat di atas, agar tata ekonomi dunia seperti itu dapat terwujud, seharusnya negara-negara Utara (negara-negara industri) mengakui bahwa mereka memiliki hutang historis yang  besar ter hadap Selatan (Dunia Ketiga) karena selama berabad-abad mereka melakukan eks ploitasi baik terhadap sumber daya manusia, finansial, maupun sumberdaya alam  negara-negara Selatan. Sebagai  akibat dari eksploitasi ter sebut, negara- negara Selatan secara ekonomis tidak mampu bersaing di bawah persyaratan yang sama dengan  negara-negara industri maju.  Itulah sebabnya negara-negara Dunia Ketiga menganggap prinsip pembangunan sebagai suatu konsep yang sangat penting untuk  di- ikuti  dalam Putaran Uruguay. Mereka  perlu diberi kesempatan untuk meng utamakan kebutuhan pembangunan mereka sebagai
9 Ibid , hlm. 48
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 152 ~ 167
prioritas dalam melakukan negosiasi me- ngenai syarat persetujuan dalam berbagai bidang di dalam Putaran Uruguay.
Menurut BM. Koentjoro Jakti, sebagai salah satu negara yang telah me nan datangani kesepakatan liberalisasi perdaga ngan inter- nasional (WTO) pada puta ran Uruguay di Marakesh (Marocco) tahun 1994, Indo nesia harus menerima risiko menghadapi per- saingan yang semakin  ketat, demikian pula dengan berlakunya AFTA semenjak tahun 2003. Kesepakatan ter sebut harus diterima oleh Indonesia jika tidak ingin terisolasi dari Negara ASEAN lainnya, lebih-lebih di kawasan ASEAN Indonesia adalah satu-sa- tunya negara yang yang dulunya merupak- an jajahan Belanda yang menganut sistem hukum Kontinental ( Civil Law ). Sementara sebahagian besar negara-anggota ASEAN lainnya merupa kan bekas jajahan Inggris yang me nganut sistem  hukum Anglo Saxon ( Common Law ). Sebagai negara bekas jaja- han Inggris, negara-negara tersebut tidak akan banyak memberikan harapan untuk mendukung Indonesia dalam bernegosiasi atau diplomasi guna memperjuangkan hak dan kepentingan nya dalam sidang WTO. Negara-negara tersebut secara emosional bahkan lebih cenderung untuk mendu- kung negara bekas penjajahnya, misalnya melalui Organisasi Negara Persemakmu- ran ( Commonwealth ). Hal ini merupakan problem bagi Indonesia untuk tidak dapat menolak WTO meskipun kemungkinan lebih  banyak merugikan Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu kapabilitas wakil  Indonesia di sidang WTO dalam ber- negosiasi masih lemah, meng ingat keadaan ekonomi Indonesia yang masih sangat ber- gantung pada bantuan luar negeri ter utama bantuan dari negara-negara maju yang me- nganut  sistem hukum Common Law. 10
Dalam menghadapi persaingan yang cenderung akan semakin ketat, Indo nesia
10 B. M. Kuntjoro Jakti, Materi Kuliah, Mata Kuliah Tertib Niaga , Program Ilmu Hukum Pascasarjana Uni- versitas Indonesia, 1999
memerlukan kesiapan, terutama upaya peningkatan sumber daya manusia, efe- siensi, teknologi, dan kualitas produk, serta per baikan sistem dan pranata hukum yang mampu mendukung kegiatan bisnis yang semakin modern dan global.
Menurut  Sunaryati Hartono, “segala perubahan dengan berbagai implikasi baik dalam lingkup nasional, regional maupun global perlu terus dipantau dengan sikap ter buka, agar kita mencari jalan bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan per - ubahan-perubahan tersebut, tanpa  me rugi- kan kepentingan nasional. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan di masa depan khususnya untuk menunjang pelaksanaan AFTA, GATT, dan Deklarasi Bogor, maka hukum  ekonomi nasionalpun perlu di up- date kan, baik  hukum nasional yang ber- bentuk per aturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan arbitrase, mau- pun hukum kebi asaan dagang, termasuk lembaga, mekanisme pranata maupun sarana hukum, fisik maupun non fisik”. 11
Kondisi interdependensi dan kebutuhan perdagangan antar bangsa memerlukan pengaturan sesuai dengan norma-norma hukum ekonomi internasional, agar kelan- caran perdagangan lebih terjamin guna memajukan kondisi ekonomi suatu negara. Banyak nya hambatan perdagangan yang se- lama ini  telah menyebabkan kelesuan eko- nomi, sehingga disadari perlunya kesepakat- an untuk memperlancar arus barang, jasa maupun modal antar negara. Dengan di- kuranginya atau dihapusnya hambatan perdagangan antar negara, maka masing- masing negara akan saling berkompetisi untuk merebut pasar negara lain, sekaligus juga mempertahankan pasar dalam negeri.
Adanya perdagangan internasional di- harapkan dapat meningkat pertumbuhan
11 Sunaryati Hartono , Pola Pikir Dan Kerangka Sistem hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I., hlm. 47
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
ekonomi dunia terutama bagi negara-nega- ra berkembang berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang tuangkan dalam GATT/WTO. Namun demikian, prinsip- prinsip tersebut masih dirasakan tidak adil oleh negara-negara berkembang, maupun lembaga swadaya masyarakat dan organ- isasi buruh di negara maju. Kebijaksanaan tersebut bahkan kurang memperhatikan masalah lingkungan dan nasib tenaga ker- ja, akan tetapi lebih memberikan peluang bagi negara maju untuk menguasai pasar dalam negeri negara-negara berkembang. Sementara negara-negara maju tetap ingin mempertahankan pasar dalam negerinya terhadap masuknya barang maupun jasa dari negara berkembang.
Meskipun perdagangan bebas tidak se lamanya memberikan dampak positif ter hadap kemajuan ekonomi negara ber- kembang, namun Indo nesia tidak dapat menutup diri dari arus globalisasi dengan cara melakukan kebijakan proteksionisme. Kepentingan bangsa dan negara kita ini tidak mungkin dapat dicapai dengan cara menutup diri dari dunia luar. Globalisasi harus diterima sebagai realitas masyarakat internasional kontemporer tidak dapat di- hindari. Oleh karena itu Indonesia harus ikut bermain di dalam perdagangan bebas untuk bersaing dengan negara-negara lain, sehingga dapat mengenal kelemahan dan kekuatan sendiri serta mampu memanfaat- kannya.
Demikian pula dengan para pembuat ke- bijakan hendaknya tidak lagi melihat dunia secara konfrontatif, memandang negara- negara maju sebagai penjajah dan negara berkembang sebagai terjajah, karena cara berpikir demikian tidak bermanfaat. Ke- cenderungan negara-negara di dunia me- nerima perdagangan bebas, hampir semua negara adalah anggota WTO atau tengah menunggu menjadi anggota. Negara-neg- ara berkembang telah menjadi anggota dari organisasi perdagangan internasi- onal, baik global  maupun regional karena
banyak manfaat yang dapat diperolehnya. Untuk  men jamin hak-hak dan kewajiban- nya yang sudah disepakati bersama, maka diperlukan instrumen hukum yang dapat menyelesaikan permasa-lahan hukum bagi terwujudnya sistem perdagangan yang be- bas, tertib dan adil.
2. Peran Indonesia Dalam Perdagangan Internasional
Terlepas dari masih adanya kontra versi tentang perdagangan bebas, dari sudut hu- kum bahwa ratifikasi yang dilakukan pemer- intah  Indonesia  terhadap  WTO   mer  u  pakan suatu fakta hukum yang ter bentuk atas dasar kemauan politik  pemerintah  untuk mendorong sistem perdagangan bebas yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini teru- tama disebab kan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan luas sejalan dengan perubahan dalam sikap dan pikiran manusia yang se- makin maju. Sebagai akibat dari proses perubahan tersebut, bangsa-bangsa harus bekerja sama baik dalam tataran global maupun regional.
Manfaat yang dirasakan oleh Indonesia dengan adanya perdagangan antar bangsa adalah keberhasilan dalam mengembang- kan ekspornya, terutama ekspor non-migas. Menurut Nursalam Sianipar, sampai  dewasa ini Indonesia telah menikmati fasilitas sistem proferensi umum ( generalized system of pref- erence/ GSP) yang  berupa pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor oleh beberapa negara maju seperti AS, MEE, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. 12
Menghadapi sikap diskriminatif dari negara-negara maju terhadap impor dari negara-negara berkembang, Pemerintah Indonesia hendaknya lebih berperan un- tuk menekankan adanya pengaturan multi-
12 Nursalam Sianipar, Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pasar Bebas . Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI., 2001, hlm. 63
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 152 ~ 167
lateral sebagaimana dimuat GATT yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan bangsa dapat ditingkat- kan melalui per dagangan bebas serta  ber- landaskan asas non-diskriminasi. Meskip- un ide tersebut masih jauh dari kenyataan- nya, namun sistem ini semakin berkembang yakni  melalui berbagai putaran perundin- gan perdagangan multi lateral, tidak saja mampu untuk meningkatkan keterbukaan dan kebebasan perdagangan dunia, melain- kan juga sistem perdagangan yang adil an- tar bangsa.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Soedradjat J. Djiwandono dalam Nursalan Sanipar, bahwa “ekonomi Indonesia telah makin beragam dan berdaya saing dalam keadaan seperti ini, kepentingan utama ekonomi nasional adalah tersedianya pasar yang bebas dan terbuka serta meluas. Oleh sebab itu dalam perdagangan internasi- onal diperlukan suatu sistem penyeleng- garaan perdagangan antar bangsa yang dapat mendorong terwujudnya pasar yang bebas, adil dan terbuka bagi semua pelaku- nya.  Dalam sistem perdagangan dunia. per- juangan  nasional harus dilakukan untuk bersama negara lain ikut serta secara ak- tif meng usahakan suksesnya perundingan per dagangan multilateral dalam kerangka GATT Putaran Uruguay tahun 1994, yang sasaran utamanya adalah untuk meningkat- kan kebutuhan dan kebebasan perdagangan dunia Inilah yang mendasari peningka- tan kegiatan Indonesia dalam perundang- undangan multilateral”. 13
Lebih Lanjut Soedradjat menegaskan keyakinannya bahwa, ”Kegagalan pencipta- an aturan main perdagangan antar bangsa yang lebih terbuka, bebas, dan adil untuk semua negara dan perekonomian akan be- rati merajalelanya proteksi dan  fragmentasi perdagangan dengan segala konsekuensinya perdagangan dunia akan menciut, pengang-
13 Ibid.
guran akan membengkak dan  kemakmuran akan menurun. Kiranya  semua negara di dunia tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena itu, segala upaya  harus dilakukan untuk tercapainya kesepakatan dunia ber- hasilnya Putaran Uruguay”. 14
Dukungan Indonesia terhadap sistem perdagangan yang terbuka telah ditun- jukkan oleh kebijakan deregulasi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Semenjak dua puluh tahun terakhir, eko- nomi  Indonesia dapat disebut sebagai dasa warsa reformasi. Paket demi paket deregu- lasi  diumumkan, bisnis-bisnis yang tertutup atau dibatasi bagi pendatang baru tinggal sedikit sekali.
Manfaat keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar interna-sional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik lagi kepentin- gan nasional dalam perdagangan internasi- onal, khususnya dalam menghadapi mitra dagang.
Dalam pelaksanaan pembangunan na- si   o nal, khususnya di bidang ekonomi di- bu tuhkan upaya-upaya untuk antara lain mampu meningkatkan, memperluas, me- ma ntapkan dan mengamankan  pas ar bagi segala produk, baik barang mau  pun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas ke- kayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta  meningkatkan  kemam- puan daya saing terutama dalam per- dagangan  internasional.  Untuk   men du kung tujuan tersebut, maka Pemerintah Indo- nesia memutuskan untuk mengesah kan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 ten- tang Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan berdirinya Organisai  Per  dag angan  Dunia)  pada  tanggal 2 November 1994.
Dengan diratifikasi persetujuan ber diri- nya WTO tersebut, artinya Indonesia telah
14 Ibid., hlm. 64.
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
resmi menerima kesepakatan WTO. Seb- agai tindak lanjutnya Pemerintah  Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan per- undang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional an- tara lain,  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Per- dagangan.
Keberadaan peraturan perundang-un- dangan ini diharapkan dapat memberi-kan manfaat bagi pembangunan  eko nomi, kuhu- susnya di dalam sektor-sektor  industri, per- tanian dan perdagangan.  Undang-undang ini sangat mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor non migas, yang merupakan pendukung utama pem- bangunan perekonomian nasi onal.  Melalui keanggotaannya di WTO, Indonesia ber - harap dapat berperan dalam mendorong perwujudan tatanan baru di bidang per- dagangan internasional.
Menurut H.S. Kartadjoemena, dengan melihat masalah dalam konteks yang  lebih fundamental lagi, dapat dikemukakan bahwa kepentingan dasar Indonesia untuk turut serta secara aktif dalam Perundingan Uruguay Round . Perundingan tersebut ti- dak terlepas dari kepentingan Indonesia, yakni sebagai berikut: 15
a. Pembangunan nasional secara menye- luruh merupakan tujuan utama Pemer- intah Indonesia.
b.  Di bidang ekonomi, tujuan pembangunan hanya dapat tercapai apabila Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, dengan
15 H.S. Kartadjoemena. GATT-WTO dan Hasil Uru- guay Round, UI-Press : Jakarta, 1997, hlm. 14-15
tingkat inflasi yang terkendali, serta tetap mempertahankan aspek pemerataan.
c.  Dalam upaya untuk mencapai laju per- tumbuhan yang cukup tinggi tersebut, sektor luar negeri telah memegang peranan penting. Hal ini akan tetap berlaku  sampai tahun-tahun mendatang, karena pasar dalam negeri dengan tingkat pendapatan nasional per kapita yang relatif masih ter- lalu rendah, tidak dapat menjadi motor pendorong laju pertumbuhan pendapatan nasional yang cukup tinggi.
d. Berbeda dengan tahun 1970-an, ketika penghasilan dari sektor migas menjadi andalan dari program pembangunan, dan sejak  tahun 1980-an, Indonesia me- musatkan perhatian terutama pada sektor non-migas.
e.  Agar ekspor non-migas dapat terus ber- kembang dengan pesat, maka Pemerin- tah telah mengambil serangkaian lang- kah  deregulasi dan debirokratisasi un- tuk meningkatkan efisiensi dalam per e- konomian. Program tersebut akan terus dilakukan, karena kepentingan nasional me nunjukkan bahwa langkah-langkah ter sebut  merupakan suatu hal yang strat- egis dan sangat tepat untuk mencapai tu- juan pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan oleh pihak Indonesia.
Keharusan Indonesia untuk berperan- serta secara aktif dalam sistem per dag a- ng an multilateral dilandasi oleh banyak alasan antara lain karena sebag ai suatu sistem ekonomi Indonesia tidak dapat me- lepaskan diri dari sistem-  sistem ekonomi negara lain yang kesemuanya memben- tuk sistem  ekonomi internasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa Indonesia merupak- an sub sistem dari sistem yang lebih besar yaitu sistem ekonomi  internasional. Guna mening katkan  sistem  perekonomian nya Indonesia sangat bergantung pada sistem perekonomian  negara lain dan sistem eko- nomi inter nasional oleh karena itu ha- rus terdapat keselarasan di antara sistem-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
152 ~ 167
sistem ekonomi ini. Suatu hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan kebijakan ekonomi internasional yakni terdapat nya kepentingan yang ber- beda beda di antara negara -negara pelaku per dagangan  internasional.  Sebagai  Ko n   se- kuensinya adalah  timbulnya con flic of inter- est sehingga diperlukan mekan isme peny- elesaian  konflik yang mampu memberikan hasil maksimal bagi semua pihak dan se- jauh mungkin dihindari adanya pihak yang dirugikan.
Pilihan Indonesia terhadap perdaga ngan bebas dapat dicari landasannya dari anali- sis tentang kekuatan, kelemahan, kesem- patan serta ancaman-ancaman yang dimil- iki yang dihadapi oleh Indonesia sendiri. Kekuatan Indonesia yang terletak dalam kekayaan  potensial baik dalam sumber daya alam  maupun manusia. Kekayaan poten- sial ini diefektifkan lewat kehendak poitik (politic will) pemerintah. Jika dilihat ke belakang, sejak tahun 1980-an pemerin- tah terus me lancarkan reformasi kebi j akan ekonomi guna memaksimalkan hasil-hasil pembangunan. Puluhan paket kebijaksa- naan  telah diberlakukan. Namun sebagai negara berkembang Indonesia memiliki banyak kelemahan yang harus disadari dan  diwaspadai dalam kancah perdagangan inter nasi onal. Di  samping itu, seperti  negara berkembang pada umumnya Indonesia ma- sih kekurangan tenaga ahli di berbagai bi- dang kegiatan ekonomi dan ter tinggal jauh dari negara-negara maju di  bidang teknolo- gi, maka melalui perdagangan internasional sebagaimana ingin diciptakan dalam sistem GATT dan WTO menawarkan kesempatan bagi semua negara untuk meningkatkan taraf hidup di bawah disiplin multi lateral. Kelemahan-kelemahan Indonesia jika dili- hat secara positif dapat merupakan peluang untuk terus meningkatkan pangsa pasar komoditi Indonesia dalam perdagangan in- ternasional sebagaimana di atur WTO yang sedemikian jauh telah mendatangkan hasil positif bagi semua anggotanya.
Dalam menyambut hasil-hasil Putaran Uruguay, delegasi Indonesia telah memberi- kan pernyataan yang antara lain berisikan pandangan-pandangan sebagai berikut: 16
a. Meskipun menyadari beban atas ke- wajiban-kewajiban baru yang berlaku, namun dapat diterima paket Putaran Uruguay karena berkeyakinan bahwa masa  depan pertumbuhan ekonomi  dunia dan ke makmuran global serta prospek pembangunan di negara- negara berkem- bang bergantung pada ke ter  bukaan dan sistem perdagangan internasional yang adil.
b.  Di antara kewajiban-kewajiban baru yang dipandang sebagai konsesi utama adalah perjanjian tentang hak milik intelektual. Guna melaksanakan perjanjian ter sebut se penuhnya, Indonesia memerlukan ba- n   tuan teknik dari mitra negara-negara maju. Dengan penyesuaian- penyesuaian yang akan dilakukan oleh Indonesia, maka yang paling dibutuhkan adalah kerja sama teknik dan bukan gangguan hukum (legal harassment).
c. Di bidang jasa, negara-negara ber- kembang, termasuk Indonesia telah me- nerima kewajiban sebagai bagian dari paket global, meskipun untuk itu harus berkorban. Kontribusi di bidang ini untuk sistem per dagangan multilateral haruslah diakui.
d.  Peluang akses pasar yang lebih besar bagi semua negara mitra dagang merupakan tujuan utama Putaran Uruguay. Nega- ra-negara berkembang mengharapkan dapat memperoleh akses lebih besar bagi ekspornya di tahun-tahun mendatang. In- donesia telah mengajukan 94% dari caku- pan produknya untuk impor dengan tarif yang diikat; angka tersebut merupakan kenaikan substansial di bidang konsesi sebelumnya.
16 Ibid., hlm 80-81
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
e.  Dalam paket Putaran Uruguay juga dis- epakati agar produk tekstil dan pertani- an secara bertahap dapat sejalan dengan disiplin multilateral. Indonesia berharap bahwa perjanjian yang baru pada giliran- nya akan menjadikan praktek-praktek dagang di sektor ini akan sejalan  dengan aturan GATT serta menghilangkan praktik- praktik diskriminasi terhadap negara-negara berkembang.
f.  Sistem perdagangan dunia yang terbuka dan dinamis juga membutuhkan ke sediaan dari semua pihak untuk menerima per- alihan dalam keuntungan komparatis serta untuk melaksanakan penyesuaian struktural apabila diperlukan; tidak men- galihkan beban penyesuaian kepada mitra dagang yang lemah.
g. Negara-negara berkembang menyadari keharusan untuk melakukan penyesuaian struktural. Negara-negara berkembang telah memberikan bagiannya dalam memperkuat sistem multilateral dengan melaksanakan reformasi domestiknya guna   menjadikan  perekonomian nya   le- bih  tanggap terhadap pasar, dan dengan meliberalisasikan rejim perdagangannya se mentara berlangsungnya Putara  Uru- guay. Negara-negara berkembang  telah melakukan perubahan-perubahan ter- sebut meskipun menghadapi risiko politik dan pengorbanan sosial.
h. Dalam kaitan ini, Indonesia mencatat dengan prihatin tentang adanya ten- densi baru di negara-negara maju, yaitu dengan menggunakan dalih kepedulian sosial dan lingkungan untuk membatasi per dagangan. Proteksi tersamar ini tidak hanya akan menghambat keuntungan komparatif negara-negara berkembang tetapi juga akan menimbulkan risiko dibukanya kembali keseimbangan yang telah susah payah di capai antara hak. ke- wajiban dan  kepentingan dari semua pihak se bagaimana tercakup dalam Final Act .
i. Menjadikan kewajiban semua pihak untuk tidak memperlemah WTO yang masih akan dibentuk dengan cara mem- bebaninya dengan isu-isu kontroversial. Sebaliknya, kita berharap agar organisasi baru ter sebut  dapat secara efektif bertin- dak sebagai ” penjaga” sistem perdagangan multilateral yang didasarkan atas aturan. dapat  diramalkan, dan non- diskriminasi. Demikian pula diharapkan agar organ- isasi baru tersebut dapat bertindak seb- agai ” penjamin” dari hak-hak para mitra dengan yang lemah terhadap tindakan sewenang-wenang dan multilateral dari pihak yang kuat.
B.  Komitmen dan Langkah-Langkah Peme- rintah Indonesia dalam Men dukung Liberalisasi Perdagangan Internasional
1. Komitmen Pemerintah dalam men- dukung Perdagangan Internasional
Sebagai tindak lanjut dari upaya pe ngem- bangan ekonomi nasional guna meningkat- kan kesejahteraan masyarakat, Pemerin- tah Indonesia telah menentukan ”arah ke- bijaksanaan di bidang hukum”  dalam men- dukung kegiatan ekonomi yang me rupakan bagian dari rencana pem bangunan jangka panjang (RPJP) nasional, diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana  Pemba- ngunan   Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025. Dalam Lampiran Bab IV. 1.2 Huruf A, tentang Reformasi Hukum dan Birokra- si”, khususnya pada angka 1 dinyatakan bahwa: ”Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujud-nya pertum- buhan ekonomi yang berkelanjutan; men- gatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan  ke pastian in- vestasi, terutama penegakan dan perlind- ungan hukum”.
Sehubungan dengan arah kebijakan yang terkandung dalam RPJP 2005- 2025 ter sebut, maka untuk mewujudkan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
152 ~ 167
pertumbuhan di bidang ekonomi, Indonesia perlu menggalang kerja sama  internasional, di segala bidang termasuk kerjasama di bidang  hukum dan ekonomi dalam upaya menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu sektor yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor perdagangan dan Industri, yang mengarah pada peningkatan ekspor non migas, peningkatan daya saing, serta per- luasan pasar luar negeri.
Dalam menghadapi perkembangan, per- ubahan, dan kecenderung global serta me- manfaatkan peluang yang ada, Indonesia terus berusaha ikut serta dalam upaya me- ningkatkan kerja sama antara negara untuk mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yakni melalui sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan tertib, serta bebas dari hambatan dan pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntung- kan perkembangan perdagangan inter- nasional. Hubungan kerja sama tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang merupakan tujuan pembangunan nasional.
Partisipasi aktif negara-negara ber- kembang dalam Putaran Uruguay termasuk Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya sudah lebih nyata daripada putaran- putaran perundingan sebelumnya. Beberapa unsur penting dari komitmen Indonesia terdiri dari: 17
a.  Tarifikasi hambatan-hambatan non-tarif dalam perdagangan hasil-hasil pertanian.
b. Pengikatan (binding) seluruh tarif dalam sektor pertanian, di aniaranya 1014 posisi pada tingkat 40%, 27 posisi pada tingkat di bawah 40%, dan 300 posisi pada tingkat di atas 40%.
17 Ibid., hlm.85
c. Pengikatan bagian terbesar tarif atas produk perindustrian, di antaranya 6848 posisi pada tingkat 40%, 688 posisi pada tingkat di bawah 40°..
d. Penghapusan selama masa transisi ham- batan non tarif dalam 98 posisi tarif dan penghapusan Bea masuk tambahan (sur- charge) dalam 172 posisi tarif.
2. Langkah-langkah yang harus diambil Pemerintah
Dalam rangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pem- bangunan nasional juga akan  tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi du- nia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan peny- usun ekonomi nasional terhadap perkem- bangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia adalah tatanan atau sistem yang merupak- an dasar dalam perkembangan perdagan- gan  antar negara. Tatanan yang dimaksud adalah General Agreement on Tariff and Trade (GATT).
Dalam menghadapi dan mendukung era gloabalisasi perdagangan internasional, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: 18
a. Dalam era perdagangan bebas dan era gl o   bal   isasi  setiap  pembuat  kebijakan di bidang perdagangan internasional, demikian juga para pelaksana di  lapangan dituntut untuk memiliki wa wa san inter- nasional. Dalam praktik, hal ini berarti penguasaan instrumen-instrumen   hu- kum internasional yang terkait dengan per umusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
b.  Dari kecenderungan-kecenderunga yang tengah  berlangsung  di arena inter nasional, haruslah disadari bahwa kepentingan nasional perlu diperjuangkan dengan
18 Ibid., hlm. 85-87
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
lebih baik dan aman dalam konteks saling ketergantungan yang menguntungkan semua bangsa, bukan dengan cara saling melemparkan masalah kepada bangsa lain.
c.  Dalam era globalisasi, konsep  kedaulat an harus dipergunakan dengan kearifan yang tinggi mengingat konsep ini telah mengalami perubahan yang substan- sial  argumentasi negara berdaulat tidak dapat digunakan hanya sebagai alat  untuk me nolak  kewajiban  internasional  yang timbul dari suatu kesepakatan multi - lateral, sebab jika dianut  secara ekstrim argu mentasi tersebut akan mencetuskan konflik bahkan anarki di arena interna- sional.
d. Keanggotaan Indonesia dalam WTO merupakan suatu kenyataan hukum yang membawa konsekuensi dalam hak dan kewajiban. Untuk mengamankan hak-hak yang diperoleh dari keanggotaan ini dalam jangka panjang adalah dengan cara mem- perkuat sistem perdagangan multilateral yang telah disepakati mayoritas bangsa- bangsa ini. Salah satu cara untuk mem- perkuat sistem ini adalah dengan bersikap konsisten terhadapnya.
e. Sebagai negara berkembang Indonesia sangat berkepentingan agar hukum yang mengatur lalu lintas perdagangan interna- sional benar-benar ditegakkan. Cara ter- baik  dalam menangkal tindakan sepihak negara maju yang sering merugikan negara lemah adalah dengan berlindung di balik norma-norma hukum. Namun  untuk  itu Indonesia sendiri harus terlebih dahulu menyiapkan norma-norma hukumnnya yang sangat mendasar bagi kegiatan  eko- nomi yaitu mengenai hak milik dan lain- lain hak kebendaan serta hukum kontrak di sampin g lain-lain bidang hukum  sektoral.
f.  Salah satu cara penegakan norma-norma hukum internasional adalah dengan men- goperasionalkan  meka nisme  penye lesai- an sengketa serta menerapkan putusan- putusan yang di cap ai secara efektif.
Jika  timbul perselisihan dagang dengan mitranya, adalah lebih tepat jika Indonesia memanfaatkan forum penyelesaian sen- gketa multilateral daripada penyelesaian secara bilateral, biasanya diwarnai dengan penekanan-penekanan pihak yang lebih kuat.
g. Setelah pemerintah meratifikasi Perjan- jian WTO, sikap yang diambil oleh para pembuat kebijakan sebaiknya diarahkan pada suatu situasi persamaan hak dan kewajiban sebagai sesama anggota WTO mengingat posisi Indonesia sebagai  negara berkembang yang terbiasa menerima perlakuan khusus akan segera berakhir sebagai  akibat keberhasilan program pem- bangunan ekonomi bangsa.
h. Usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan tertib menuntut pula penyesuaian- penyesuaian pada hukum dan peraturan perundang-undangan nasional setiap negara yang terkait dengannya.
Dengan berakhirnya perundingan Uruguay Round serta disetujui hasil per- undingan tersebut oleh para menteri dari negara-negara peserta di Marakesh April 1994, maka sistem perdagangan inter - nasional mengalami fase baru. GATT  telah berkembang dalam wujud baru sebagai World Trade Orga nization yang akan men- jadi organisasi internasional dengan atribut serta dengan wewenang yang jauh lebih luas daripada GATT. Dengan perkembangan ini maka sistem perdagangan inter nasional mengalami penegasan agar lebih dapat menghadapi tantangan baru. Demikian pula dengan berlakunya AFTA tahun 2003, dan ACFTA Tahun 2010, serta APECT yang akan berlaku bagi negara ber kembang tahun 2020, maka hendaknya Indonesia senantiasa berorientasi ke depan, serta berupaya mengadakan identifikasi tentang per kembangan ekonomi yang didukung ke- majuan di  sektor per dagangan internasion- al yang, yang ber orientasi pada peningkatan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
ekspor non  migas, peningkatan daya saing, serta per luasan pasar luar negeri.

## KESIMPULAN
Walaupun masih adanya kontroversi tentang perdagangan bebas, dari sudut hukum Pemerintah Indonesia telah melakaukan  ratifikasi terhadap ketentu- an WTO merupakan suatu fakta hukum yang ter bentuk atas dasar kemauan politik pemerintah  untuk mendorong sistem per- dagangan bebas yang tidak dapat dihindari. Keikut sertaan  Indonesia dalam melakukan per ubahan di bidang hukum guna meng- hadapi   era perdagangan bebas disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan luas sejalan dengan perubahan dalam sikap dan pikiran  manusia yang semakin maju. Sebagai akibat dari proses perubahan ter- sebut,  bangsa-bangsa di dunia telah bekerja sama dalam men dukung kemajuan di bi- dang ekonomi  melalui  sektor perdagangan baik dalam  tataran global  maupun regional.
Untuk  mendukung tujuan tersebut, maka Pemerintah Indonesia  memutuskan untuk mengesahkan UU No 7 Tahun
1994 tentang Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan berdirinya Organisai Perdagangan Dunia) pada  tanggal 2 November 1994. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mem- berikan  manfaat bagi pembangunan eko- nomi, kuhususnya di dalam sektor- sektor industri, pertanian dan perdagangan. Undang- undang ini sangat mendukung upaya   Indonesia   dalam  mengembangkan per dagangan luar negeri, khususnya ekspor non migas, yang merupakan pendukung utama pem bangunan perekonomian na- sional. Me lalui keanggotaannya di WTO, Indonesia berharap dapat berperan dalam mendorong perwujudan tatanan baru di bi- dang perdagangan internasional.
Oleh karena itu Indonesia harus melaku- kan langkah-langkah dengan membuat kebijakan di bidang perdagangan interna- sional, antara lain melakukan perubahan terhadap instrumen-instrumen hukum di bidang ekonomi internasional agar mampu me nyelesaikan masalah-masalah hukum di  sektor perdagangan baik pada tataran regonal maupun gloal.

## Daftar Pustaka
Adolf, Huala. 2009. Hukum Perdagangan Internasional . Jakarta: RajaGrafindo Persada
Jakti, B. M. Kuntjoro. 1999, Materi Kuliah, Mata Kuliah Tertib Niaga , Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia
Hartono, Sunaryati. 1982. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesaia, Cet. Pertama, (Bandung: Bina Cipta,
............., 1998. Pola Pikir Dan Kerangka Sistem hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I.
Kartadjoemena H.S. 1997. GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round.
Jakarta: UI-Press.
Khor Kok Peng. 1993.Martin Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay Dan Kedaulatan Dunia Ketiga, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,
Muhammad Sood  | Peranan Pemerintah Menghadapi Ketidakadilan Perdagangan ...........................
Prayitno, Hadi dan Budi Santoso. 1996. Ekonomi Pembangunan , Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sianipar, Nursalam, 2001. Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam Meng-antisipasi Pasar Bebas . Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
Widoyoko, Yoyok. 2000.‘ Kelicikan’ Negara Maju dalam Perdagangan Global, Republika, 18 Februari
Pola Pikir Dan Kerangka Sistem hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I.