## KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU

## Rinaldy Amrullah
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : rinaldy.amrulllah@fh.unil.ac.id

## Abstrak
Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil  dan Kepolisian Negara Republik  Indonesia (Polri). Kondisi tersebut tentunya  membawa  implikasi  bagi  Polri  yaitu  dianggap  kurang  memiliki kemampuan  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  kasus pidana.Ketidaklengkapan  pengaturan  mekanisme  penangkapan  oleh  PPNS kehutanan  dan  polisi  kehutanan  dalam  undang-undang  kehutanan  menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga  dalam  hal  tidak  tertangkap  tangan,  PPNS  masih  meminta  bantuan POLRI  untuk  mengeluarkan  surat  perintah  penangkapan  dengan  membuat permintaan  bantuan  penangkapan  ke  kepolisian  terdekat  meskipun  polisi kehutanan  dan  PPNS  kehutanan  sudah  memiliki  kewenangan  itu  berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
Kata kunci : Kewenangan, penyidik, pencurian kayu.

## I.   Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah satu  negara  yang  memiliki  hutan tropis  yang  cukup  luas.  Dari  data yang ada, luas hutan tropis Indonesia menduduki  tempat  ke-3  (ketiga)  di dunia  setelah  Kongo  dan  Brazil. Kondisi tersebut tentunya menjadikan  hutan  indonesia  sebagai oksigen  sekaligus  memiliki  sumber plasma nutfah yang sangat bermanfaat. Luasnya hutan Indonesia pada  dasarnya  telah  memberikan kontribusi  yang  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan lebih dari tiga dekade sektor kehutanan  telah  menjadi  modal utama pembangunan nasional. Namun,  di  sisi  lain  kerusakan  hutan sebagai  akibat  pencurian  kayu  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang mencari  keuntungan  dari  hasil  hutan semakin  memperihatinkan.  Salah
satu contoh kerusakan hutan ( Deforestasi ) di  5 (lima) pulau besar sudah  mencapai  2,83  juta  hektar pertahun.
Sebagai contoh adalah gambaran kerusakan hutan di wilayah Lampung Barat. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan mengenai kerusakan hutandi  wilayah  Lampung  Barat akibat praktik pencurian kayu diperkirakan  mencapai  triliunan  per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis seperti musnahnya spesies langka, terganggunya  daerah  aliran  sungai yang  berimbas  pada  kehidupan manusia dan sekitarnya yang berpotensi  menimbulkan  bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan  serta  kebakaran  hutan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditreskrim  Polda  Lampung,  selama
tahun  2012  kasus  pencurian  kayu yang  menonjol  di  wilayah  Polres Lampung  Barat  sebanyak  9  kasus. Semakin  maraknya  tindak  pidana pencurian  kayu  melibatkan  peran aktif  pelaku  dalam  memfasilitasi perdagangan  kayu  hasil  pencurian yang  dilakukan  oleh  pelaku-pelaku baik  WNI  maupun  WNA  dari beberapa  negara  tetangga,  sehingga sudah merupakan kejahatan transnasional. (Bappenas, 2009). Selain  hal  tersebut,  berkembanganya kegiatan  tindak  pidana  pencurian kayu ditenggarai oleh adanya oknum petugas  kehutanan  dalam  pemberian perizinan dan manipulasi isi dokumen  kayu  yang  berhubungan dengan Administrasi Kayu (Penatausahaan  Hasil  Hutan  Kayu) untuk  bisa  sampai  di  Industri maupun untuk di pasarkan di wilayah maupun negara lain. Dengan demikian,  tingginya  tindak  pidana pencurian kayu di  wilayah  Lampung Barat  telah  mengurangi  penutupan lahan hutan dan membawa pencitraan  buruk  di  mata  dunia internasional  atas  ketidakmampuan pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pengelolaan hutan serta ketidakpedulian  pemerintahan  pusat dan daerah akan pentingnya hutan. Melihat fenomena tersebut diatas,  pemerintah  secara  yuridis melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang  Pemberantasan  Penebangan
Kayu secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik  Indonesia,  bertekad  untuk memberantas Illegal Logging sampai keakar-akarnya melalui kerjasama komprehensif dari berbagai Instansi Pemerintah. Polri sebagai salah satu institusi  dalam the  criminal  justice system yang  diberi  kewenangan untuk  melakukan law  enforcement
terhadap  tindak  pidana  pencurian kayu  tentu  saja  memainkan  peranan yang sangat penting guna melakukan investigasi dalam rangka mengungkap  suatu  tindak  pidana illegal  loging yang  terjadi  secara tuntas.  Hal  tersebut  tentu  saja bukanlah  persoalan  mudah,  para pelaku  pada  umumnya  telah  sangat matang memperhitungkan resiko yang akan dihadapi bila perbuatannya  terungkap.  Melarikan diri  dan  menyembunyikan  hasil curiannya adalah hal-hal yang biasanya akan mereka lakukan untuk menghindari diri dari jeratan hukum. Kewenangan dalam pelaksanaan penanganan  tindak  pidana  pencurian kayu  terjadi  tarik  menarik  antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dengan penyidik kepolisian.
Menurut  KUHP  dan  Undang-
Undang  No.  8  Tahun  1981,  jelas tercantum  Polri  merupakan  satu- satunya  lembaga  yang  diberi  tugas sebagai  penyidik  tindak  pidana termasuk illegal  logging. Selain  hal tersebut,  Polri  pun  khususnya  Polres Lampung  Barat  masih  dihadapkan dengan beberapa kendala baik kuantitas  maupun  sumber  daya manusia/personel  yang  masih  belum memadai,  sarana  prasarana  dan anggaran  yang  masih  minim  serta sistem  dan  metode/HTCK  yang belum optimal, sehingga kewenangan  Polri  khususnya  dalam penanggulangan tindak pidana
pencurian kayu belum sesuai dengan harapan.  Oleh  karena  itu,  guna menunjang  kewenangan  Polri  dalam penanggulangan pencurian kayu,
perlu  meningkatkan  sumber  Daya manusia/personel, kelengkapan
sarana  dan  prasarana,  meningkatkan anggaran,  meningkatkan  sistem  dan metode/HTCK  serta  meningkatkan kerjasama  antar  instansi  terkait  guna
mendukung  kebijakan  pemerintah dalam  pemberantasan  tindak  pidana illegal logging, sehingga diharapkan terjalin  hubungan  yang  baik  yang pada gilirannya dapat sangat bermanfaat dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian  kayu  terkait  dengan  tugas pencarian,    pengangkapan  bahkan melacak  aset-aset  para  tersangka sehingga  kamtibmas  dapat  terwujud dengan aman, tertib dan kondusif. Berdasarkan hal tersebut bagaimana  kewenangan  penanganan tindak pidana pencurian kayu ( illegal
logging)”?

## II.   Pembahasan
Penegakan hukum yang berkaitan  dengan  kasus  perusakan lingkungan, pencemaran limbah industri,  pencemaran  udara  dan sebagainya  masih  jauh  dari  harapan.
Ironisnya  lagi,  kasus  pencemaran dan/atau  pengrusakan  lingkungan lingkungan  yang  dilakukan  terus menerus terutama pengrusakan kawasan  hutan  tanpa  tindakan  yang berarti  dari  aparat  penegak  hukum sehingga  menambah  catatan  “hitam” kejahatan  lingkungan.  Terlebih  lagi masyarakat  kurang  perduli  terhadap kasus  kejahatan  lingkungan  tersebut, karena dampaknya baru disadari oleh masyarakat  setelah  terjadi  musibah terhadap  diri  mereka,  misalnya  : banjir,  longsor,  kekeringan  sesak napas, demam berdarah dan sebagainya. Meningkat sangat besarnya kerugian yang di timbulkan oleh  pencemaran  atau  pengrusakan kawasan hutan, maka terhadap pelakunya  perlu  diambil  tindakan tegas  yang  berupa  penuntutan  dan pengadilan  atau  dengan  kata  lain perlu  di  adakan  penegakan  hukum pidana  secara  tegas  kepada  mereka yang  melanggar  ketentuan-ketentuan
yang   diatur dalam Undang-Undang
Nomor    23    Tahun    1997      tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(selanjutnya  di  sebut  UUPLH) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009. Penegakan hukum disini diharapkan  sebagai  salah  satu  upaya penanggulangan terhadap tindak pidana illegal  logging berdasarkan hukum  yang  telah  ada,  yang  mana sebagai akibat dari illegal logging ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, hutan berserta lingkungan  hidup  dan  ekosistemnya, masyarakat  juga  segala  kehidupan yang mulai langka baik flora maupun faunanya.
Kewenangan  Anggota  Polhut apabila  tertangkap  tangan  dalam tindak  pidana  kehutanan  hanya sampai  penangkapan  tersangka  dan pengamanan  barang  bukti.  Tugas  ini selanjutnya  harus  segera  diserahkan kepada  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  selanjutnya  disingkat  (PPNS) untuk  diproses  pemeriksaan  lebih lanjut.  PPNS  Kehutanan  berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak kejahatan kehutanan (Pasal 78 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999). Selanjutnya PPNS Kehutanandan penyidik Polri melakukan  tugas lex  specialist ,
karena itu PPNS harus lebih menguasai  bidangnya  dibandingkan dengan Penyidik Polri. Untuk  menjamin  kelancaran penyidikan dibidang pidana kehutanan,  seharusnya  penyidikan dilakukan  oleh  PPNS  bekerjasama dengan  Penyidik  Polri.  Pengalaman menunjukkan bahwa penyidikan yang  dilakukan  sendiri  lebih  cepat, murah  dan  tepat.  Secara  informal PPNS harus memonitor
perkembangan kasus apa yang sudah divonis dan berapa lama vonisnya.
Selain  itu,  saksi  ahli  sedapat mungkin harus dari instansi kehutanan  karena  secara  keilmuan dan pengalaman dia lebih menguasai dibidangnya  dibandingkan  dengan institusi  lain.  Koordinasi  formal  dan informal harus dibina dan ditingkatkan diantara penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan). Pengalaman menunjukkan bahwa hubungan informal  jauh  lebih  efektif  daripada formal. Untuk lebih meningkatkan kewenangan penyidik, perlu dilakukan  penyempurnaan  terhadap KUHAP  terutama  yang  berkaitan dengan  tugas  dan  wewenang  PPNS antara lain meliputi penangkapan dan penahanan  tersangka,  penyampaian berkas kepada penuntut umum
”melalui”  penyidik  Polri.  Kata-kata penangkapan, penahanan dan melalui sering menghambat kelancaran tugas-tugas  PPNS  terutama  apabila ada  ”interest  tertentu”  oleh  Penyidik Polri.  Padahal  Pasal  6  ayat  1  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  selanjutnya  disingkat  dengan (KUHAP)  menyebutkan  kedudukan PPNS  dan  Penyidik  Polri  adalah sama.PPNS Kehutanan adalah pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu dalam  lingkup  instansi  kehutanan pusat  dan  daerah  yang  oleh  undang- undang  diberi  wewenang  khusus penyidikan  di  bidang  kehutanan  dan konservasi  sumber  daya  alam  hayati dan ekosistemnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004) Pegawai  Negeri  Sipil  untuk dapat  menjadi  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memenuhi  syarat  kepangkatan  dan pengangkatan sesuai ketentuian Pasal 2  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  27
tahun 1983 yaitu:
1. Pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu yang sekurang- kurangnya  berpangkat  Pengatur Muda  Tingkat  I  (golongan  II/b) atau yang disamakan dengan itu. 2. Diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum  melaksanakan  terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan KaPolri.
KUHAP  tidak  memberikan wewenang secara rinci kepada PPNS sebagaimana  penyidik  Polri  di  atas, Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Kewenangan  PPNS  kehutanan disebutkan  secara  limitatif  dalam Pasal  77  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999,  yaitu  bahwa PPNS berwenang untuk:
1. Melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap  orang  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang  yang  berada  dalam kawasan  hutan  atau  wilayah hukumnya;
4. Melakukan  penggeledahan  dan penyitaan  barang  bukti  tindak pidana  yang  menyangkut  hutan,
kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan sesuai
dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku; 5. Meminta  keterangan  dan  barang bukti  dari  orang  atau  badan hukum sehubungan dengan tindak  pidana  yang  menyangkut hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil hutan;
6. Menangkap  dan  menahan  dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP;
7. Membuat  dan  menandatangani berita acara;
8. Menghentikan
penyidikan apabila  tidak  terdapat  cukup bukti  tentang  adanya  tindak pidana  yang  menyangkut  hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan.
Penulis  berpendapat  bahwa kewenangan PPNS Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang  kehutanan  kurang lengkap  karena  tidak  mengadopsi ketentuan-ketentuan  yang  mendasar bagi  penyidik  untuk  melakukan penyidikan  yaitu  tidak  diberikannya kewenangan secara tegas oleh undang-undang  untuk  melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian  perkara;  menyuruh  berhenti seorang  tersangka  dan  memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;  dan  mendatangkan  orang  ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. PPNS Kehutanan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai  penyidik  tidak  menjadi subordinasi dari penyidik Polri tetapi hanya  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan  penyidik  Polri,  adapun bentuk koordinasi dan pengawasannya  telah  diatur  dalam Pasal 107 KUHAP yaitu: 1. Untuk  kepentingan  penyidikan penyidik Polri memberi petunjuk dan  bantuan  penyidikan  kepada
PPNS (Pasal 107 ayat (1)); 2. Dalam  hal  suatu  peristiwa  yang patut  diduga  merupakan  tindak pidana sedang dilakukan penyidikan oleh PPNS kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum maka  PPNS  melaporkan  hal  ini kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2)), dalam ketentuan KUHAP tidak disebutkan bahwa PPNS  harus  memberitahukan (melaporkan) dimulainya penyidikan kepada penuntut umum hal ini diatur dalam Pasal
77  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
3. Dalam  hal  perkara  pidana  telah selesai  disidik  oleh PPNS, maka hasil  penyidikannya  diserahkan kepada  penuntut  umum  melalui penyidik  Polri  (Pasal  107  ayat (3)),  untuk  penyerahan  berkas perkara  ini  juga  diatur  dalam ketentuan  Pasal  77  ayat  (3) undang-undang  kehutanan  yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan  dan  menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHAP;
4. Dalam  hal  PPNS  menghentikan penyidikan  maka  penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan  kepada  penyidik Polri dan penuntut umum. (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tidak pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam
undang-undang  ini  (Pasal  1  angka  5 KUHAP),  penyelidik  adalah  pejabat polisi  negara  Republik  Indonesia yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang ini untuk melakukan penyelidikan  (Pasal  1  angka  4
KUHAP).  Menurut  Pasal  4  KUHAP penyelidik  adalah  setiap  pejabat polisi  negara  Republik  Indonesia. dari  ketentuan  ini  maka  dapat diartikan bahwa:
1. Penyelidik  adalah  setiap  pejabat polisi negara Republik Indonesia, dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi; 2. Tidak  ada  pejabat  lain  yang berkedudukan sebagai penyelidik dan berwenang melakukan penyelidikan. Wewenang penyelidik menurut ketentuan  Pasal  5  KUHAP  adalah: a.   Karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan dan pengaduan  tentang  tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri; 4. Mengadakan  tindakan  lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b.   Atas  perintah  penyidik  dapat melakukan tindakan berupa:
1.  Penangkapan, larangan meninggalkan  tempat,  peng- geledahan dan penyitaan;
2.   Pemeriksaan  dan  penyitaan surat;
3.   Mengambil  sidik  jari  dan memotret seseorang;
4.   Membawa  dan  menghadap- kan seseorang kepada penyidik. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan,
dalam  ketentuan  Pasal  51  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999, pejabat  kehutanan  tertentu  diberi wewenang  kepolisian  khusus  yang kewenangannya mirip dengan
kewenangan  penyelidik  Polri.  Pasal 32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
Nomor  45  Tahun  2004  tentang Perlindungan  Hutan  menyebutkan bahwa  pejabat  kehutanan  tertentu yang  diberi  wewenang  kepolisian khusus meliputi :
1. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan; 2. Pegawai perusahaan umum
kehutanan Indonesia (perum perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan; 3. Pejabat struktural instansi kehutanan  pusat  maupun  daerah yang  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya berwenang dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan. Pejabat  yang  diberi  wewenang
kepolisian  khusus  tersebut  di  atas dalam  ketentuan  Pasal  51  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004 diberi wewenang untuk:
1. Mengadakan  patroli/perondaan di  dalam  kawasan  hutan  atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau
dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan  hasil  hutan  di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima  laporan  tentang  telah terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. Mencari  keterangan  dan  barang bukti  terjadinya  tindak  pidana
yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
5. Dalam  hal  tertangkap  tangan, wajib menangkap tersangka untuk  diserahkan  kepada  yang berwenang; dan 6. Membuat laporan dan menandatangani  laporan  tentang terjadinya  tindak  pidana  yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Pasal  36  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004 menyebutkan  bahwa  atas  perintah pimpinan polisi kehutanan berwenang untuk melakukan penyelidikan,  dalam  rangka  mencari dan  menangkap  tersangka.  Dengan demikian  walaupun  undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksananya  tidak  secara  inplisit memberi  wewenang  kepada  pejabat kehutanan  tertentu  untuk  dapat menjadi  penyelidik  dan  melakukan tugas-tugas penyelidikan sebagaimana penyelidik Polri, kewenangan  tersebut  melekat  pada tugas dan kewenangan polisi kehutanan,  yang  membedakannya yaitu: 1. Kewenangan tugas polisi kehutanan  terbatas  hanya  pada tindak pidana dibidang kehutanan  sedangkan  penyelidik Polri untuk semua tindak pidana; 2. Polisi  kehutanan  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai  dan  menanyakan  serta memeriksa  tanda  pengenal  diri sebagaimana  penyelidik  Polri, menurut  saya  seharusnya  polisi kehutanan memiliki kewenangan ini,  karena  merupakan  langkah awal  melaksanakan  kewenangan berikutnya untuk memeriksa surat-surat  atau  dokumen  yang berkaitan  dengan  pengangkutan
hasil  hutan  di  dalam  kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Polisi  kehutanan  tidak  memiliki kewenangan  untuk  mengadakan tindakan  lain  menurut  hukum yang bertanggung jawab sebagaimana  penyelidik  Polri, menurut  saya  ketentuan  ini seolah-olah memberikan keleluasaan bertindak bagi penyelidik namun jika diselaraskan  dengan  persyaratan sebagaimana  yang  disebutkan dalam  penjelasan  ayat  tersebut, sulit  menemukan  bentuk  konkrit dari  tindakan  lain menurut hukum  yang  bertanggungjawab yang memenuhi standar persyaratan, sehingga tidak memberi  kepastian  hukum  bagi penyelidik, hal ini dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang penyelidik, namun bisa juga menjadi bumerang  bagi  penyelidik  jika tindakannya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, untuk  itu  ketentuan  ini  tidak perlu  diadopsi  oleh  undang- undang kehutanan.
4. Polisi kehutanan kecuali tertangkap tangan untuk melakukan  penangkapan  harus ada perintah pimpinan, sedangkan penyelidik Polri perintah berasal dari penyidik.
5. Polisi  kehutanan  tidak  memiliki kewenangan  untuk  melakukan penyitaan  dan  penggeledahan sebagaimana  penyelidik  Polri atas  perintah  penyidik,  menurut saya  atas  perintah  pimpinan selain memiliki kewenangan untuk  melakukan  penangkapan Polisi kehutanan seharusnya juga  diberi  wewenang  untuk melakukan penyitaan dan
penggeledahan  dalam  rangka membantu tugas PPNS.
6. Polisi  kehutanan  tidak  memiliki kewenangan membawa dan menghadapkan seseorang kepada  penyidik  sebagaimana penyelidik Polri yang atas perintah penyidik dapat membawa  dan  menghadapkan seseorang kepada penyidik. Penyelidikan merupakan tahapan  awal  proses  perkara  pidana yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan penyidikan,  dengan  penyelidikan penyelidik dapat memberikan informasi data dan fakta yang akurat kepada  penyidik  sehingga  penyidik dapat  segera  menentukan  sikap apakah  dapat  dilakukan  penyidikan, ditunda  atau  tidak  perlu  dilakukan penyidikan,  kemudian  dari  hasil penyelidikan penyidik telah memiliki persiapan yang matang untuk melakukan tindakan penyidikan,
sehingga  semaksimal  mungkin  akan dapat  dihindari  kesalahan  dalam penggunaan  tindakan  upaya  paksa yang berakibat proses praperadilan.
Penulis  berpendapat  bahwa khusus  untuk  tindak  pidana  yang menyangkut  hutan,  kawasan  hutan dan  hasil  hutan  selain  penyelidik Polri  pejabat  kehutanan  tertentu hendaknya  diberikan  kewenangan khusus oleh undang-undang kehutanan  secara  tegas  untuk  dapat menjadi  penyelidik  dan  melakukan penyelidikan sebagaimana penyelidik  Polri,  hanya  dibatasi  saja lingkup  tugas  dan  wewenangnya dalam ketentuan undang- undang.Untuk kepentingan penyidikan  perkara  tindak  pidana Kehutanan: 1. Penyidik  Polri  (Pasal  7  ayat  (1) huruf  d  jo.  Pasal  16  ayat  (2)
KUHAP);
2. Penyidik  pembantu  (Pasal  16
ayat (2) KUHAP),
3. Penyelidik atas perintah penyidik  (Pasal  5  ayat  (1)  huruf b  angka  1  jo.  Pasal  16  ayat  (1) KUHAP),
4. PPNS  Kehutanan  (Pasal  77  ayat (2)  huruf  f  Undang-Undang  No. 41 Tahun 1999,
5. Polisi  Kehutanan  atas  perintah pimpinan  (Pasal  36  ayat  (3)  PP No. 45 Tahun 2004, dan
6. setiap  orang  (Pasal  111  ayat  (1) KUHAP (tertangkap tangan). Banyaknya orang yang memiliki  kewenangan  melakukan penangkapan,  tidak  sejalan  dengan pengertian penangkapan
sebagaimana  yang  tertuang  dalam Pasal  1  butir  20  KUHAP  bahwa penangkapan  merupakan  monopoli tindakan  penyidik.Pasal  1  butir  20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan  adalah  suatu  tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal  serta  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini.
Harahap  (2005)  menyatakan bahwa  pengertian  bukti  permulaan yang  cukup  hampir  serupa  dengan apa  yang  dirumuskan  Pasal  183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas  minimal  pembuktian”  yang terdiri  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau  saksi  ditambah  satu  alat  bukti lain.
Ketentuan pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka tindak  pidana  kehutanan  adalah sebagai berikut:
1. Dilaksanakan oleh petugas kepolisian negara Republik
Indonesia dengan memperlihatkan  surat  tugas  dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan  penangkapan  serta  uraian singkat  perkara  kejahatan  yang dipersangkakan  serta  tempat  ia diperiksa  (Pasal  18  ayat  (1)
KUHAP);
2. Jika  PPNS  kehutanan  ingin melakukan  penangkapan  (dalam hal  bukan  tertangkap  tangan) maka mengirimkan surat permohonan bantuan penangkapan kepada Polri; 3. Dalam  hal  tertangkap  tangan
penangkapan  dilakukan  tanpa surat  perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera  menyerahkan  tersangka beserta  barang  bukti  yang  ada kepada  penyidik  atau  penyidik pembantu  terdekat  (Pasal  18 ayat (2) KUHAP);
4. Tembusan surat perintah penangkapan  harus  diberikan kepada keluarganya segera setelah  penangkapan  dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP);
5. Penangkapan  dapat  dilakukan paling  lama  satu  hari  (Pasal  19 ayat (1) KUHAP).
Undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksananya telah memberikan wewenang kepada PPNS  dan  polisi  kehutanan  atas perintah pimpinan untuk dapat melakukan penangkapan, namun tidak  diatur  mekanismenya  dan menyerahkannya  kepada  KUHAP, sedangkan  menurut  KUHAP  selain tertangkap  tangan  yang  memiliki kewenangan melakukan penangkapan hanyalah petugas
kepolisian negara republik indonesia.
Ketidaklengkapan  pengaturan mekanisme  penangkapan  oleh  PPNS kehutanan  dan  polisi  kehutanan dalam  undang-undang  kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya  bahkan  menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga  dalam  hal  tidak  tertangkap tangan PPNS masih meminta bantuan  Polri  untuk  mengeluarkan surat  perintah  penangkapan  dengan membuat permintaan bantuan penangkapan  ke  kepolisian  terdekat meskipun  polisi  kehutanan  dan PPNS  kehutanan  sudah  memiliki kewenangan itu berdasarkan undang- undang.

## III. Penutup
Undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksananya telah memberikan wewenang kepada PPNS  dan  polisi  kehutanan  atas perintah pimpinan untuk dapat
melakukan penangkapan, namun tidak  diatur  mekanismenya  dan menyerahkannya  kepada  KUHAP, sedangkan  menurut  KUHAP  selain tertangkap  tangan  yang  memiliki kewenangan melakukan penangkapan hanyalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketidaklengkapan pengaturan  mekanisme  penangkapan oleh  PPNS  kehutanan  dan  polisi kehutanan  dalam  undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan  kewenangan  tersebut
“mandul”  sehingga  dalam  hal  tidak tertangkap  tangan  PPNS  masih meminta  bantuan  POLRI  untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan  bantuan  penangkapan  ke kepolisian  terdekat  meskipun  polisi kehutanan  dan  PPNS  kehutanan sudah  memiliki  kewenangan  itu
berdasarkan undang-undang. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyelidikan, dan penahanan pada kasus illegal logging antara  Polhut,  PPNS,  dan  Penyidik Polri  ada  tumpang  tindih  dan ketidakjelasan
pengaturannya sehingga  menimbulkan  persepsi  atau penafsiran-penafsiran  yang  berbeda antar penegak hukum sendiri.

## Daftar Pustaka
Absori.  2000. Penegakan  Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Pembangunan Bebas . Muhammadiyah University Press. Amsyari, Fuad. 1981. Prinsip-
Prinsip  Masalah  Pencemaran Lingkungan .  Cetakan  kedua.
Ghalia Indonesia, Jakarta. Ariman,  M.  Rasyid.  1988. Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup . Ghalia Indonesia, Jakarta. Danusaputro, Munadjad. 1985. Hukum  Lingkungan ,  Buku  I
Umum. Bina Cipta, Bandung. Hardjasoemantri, Koesnadi.1992. Menjelang Sepuluh Tahun Undang-Undang Hukum Lingkungan  Hidup .  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. ---------------------------,1999. Hukum Tata Lingkungan . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hamdan,  M.  1997. Politik  Hukum
Pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hamid,  Hamrat.  1991. Pedoman
Penegakan Hukum Lingkungan
Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
Husein, M. Harun. 1995. Lingkungan Hidup:  Masalah,  Pengelolaan, dan  Penegakan  Hukum .  Bina
Aksara, Jakarta. Rangkuti,  Siti  Sundari.  1984. Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan . FH-Universitas Airlangga, Surabaya. Silalahi,  M.  Daud.  1992. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Alumni, Bandung. Soekanto,  Soerjono.  1986. Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum .  Rajawali, Jakarta. Soemarwoto,  Otto.  1989. Analisis Dampak  Lingkungan .  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Subagyo,  P.  Joko.  1999. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya . Rineka Cipta, Jakarta.
Sudarto.  1986. Hukum  dan  Hukum Pidana . Alumni, Bandung. Usman, Rachmadi. 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan  Nasional .  Citra Aditya Bakti, Bandung. Wahjono, Padmo. Pembangunan Hukum  di  Indonesia .  Ind.-Hill Co., Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun
1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun
1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.