## Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak

## ( Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for children in Indonesia in Child Protection Framework)
Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Fakultas Hukum Universitas Kartini Jl.MT.Haryono 169 Malang
Email:

## ABSTRAKSI
Pasal  18  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Hak Anak agar diberikan bantuan hukum juga diatur dalam dalam Article 37.d Convention on the Rights of the Child.  Namun demikian  setiap  tahun  tak  kurang  dari  7.000  (tujuh  ribu)  anak  menjalani  proses  hukum  karena melakukan  pelanggaran  atau  tindak  pidana  dan  sekitar  6.700  (enam  ribu  tujuh  ratus)  orang diantaranya  dikirim  ke  lembaga  permasyarakatan  dan  tidak  mendapatkan  pendampingan  Advokat selama  menjalani proses persidangan. Keadaan demikian membuktikan  bahwa belum terlaksananya secara maksimal pemberian bantuan hukum bagi Anak dalam rangka  perlindungan hukum bagi Anak. Untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  telah dibentuk  UU  11/2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  pengganti  dari  UU  3/1997 tentang  Pengadilan  Anak.  Dalam  UU  tersebut,  pemberian  bantuan  hukum  didasarkan  pada  UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang demi terwujudnya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip the  best  interest  of  the  child dan  prinsip  non  diskriminasi  sesuai  amanah  pembentukan  UU Perlindungan Anak.
Kata Kunci: anak, bantuan hukum, perlindungan anak

## ABSTRACT
Article  18  of  Children  protection  law  stae  that  “Every  children  who  become  the  victim  or  doer  of crime  has  the  right  to  have  legal  aid  and  others”.  Children  rights  to  have  legal  aid  also  been  set  in article 37d Convention on the Rights of the Child. Hovwever, every year, not less than 7.000 (seven thousands)  children  do  the  legal  process  because  of  vilation  or  Criminal  action  and  around  6.700 (Sixty thousand and seven hundred) among of those are sent to penitentiary and not having proper advokat  assist  while  doing  the  court  process.  That  situation  prove  that,  not  yet  happen  maximally implementation of legal aid for Children in order to legal protection for children. To realize the legal protection of children, in criminal child court, has been established Enactment No. 11/2012 about the Child  court  system  as  the  replacement  for  Enactment  No.  3/1997  about  Children  Court.  In  related regulation, the giving of legal aid is based on Enactment No 16 year 2011 about legal aid. However, the right of legal aid is given for poor people and not only for Childern (Article 1 number 2 Enactment
ISSN 021-969X
of Legal Aid). This rule need  to wisely considered and reset  for realization of legal aid which  shown the  principal  of the  best  interest  of  the  child and  non-discrimination  proper  to  mandate  of  child protection enactment.
Key Words: child, legal aid, and children protection

## PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  yang  harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang  menyadari  betapa  pentingnya  anak  bagi  nusa  dan  bangsa  di  kemudian  hari. Kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan  jahat  atau  perbuatan  tidak  terpuji  lainnya,  termasuk  juga melakukan tindak pidana.
PBB  mengesahkan  Konvensi  Hak-hak  Anak  (selanjutnya  disebut  KHA)  atau Convention on the Rights of The Child (selanjutnya disebut CRC) untuk memberikan perlindungan  terhadap  anak  dan  menegakkan  hak-hak  anak  di  seluruh  dunia  pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force)  pada  tanggal  2  September  1990.  Konvensi  ini  telah  diratifikasi  oleh  semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat.
Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25  Agustus  1990,  Indonesia  meratifikasi  KHA.  Konvensi  Hak  Anak  merupakan perjanjian  antara  beberapa  negara.  Ratifikasi  tersebut  menimbulkan  konsekuensi yuridis  dan  politis  bagi  Indonesia  untuk  melakukan  pemenuhan,  penegakan  dan perlindungan  serta  penghormatan  hak-hak  anak  di  Indonesia.  Sebagai  negara  yang telah  meratifikasi  KHA  meletakkan  KHA  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.  Ini berarti seluruh  anak  Indonesia  tanpa  terkecuali  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  dari  negara,  termasuk  di  dalamnya  anak  yang  berhadapan  dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban maupun saksi.
Sebagai  salah  satu  negara  peserta  yang  turut  menandatangani  KHA, sebelumnya Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1979  Nomor  32,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3143,  untuk  selanjutnya  disingkat  UU  Kesejahteraan  Anak).  Pada  Pasal  1  angka  1 huruf  a  UU  Kesejahteraan  Anak,  menyatakan  bahwa  “Kesejahteraan  anak  adalah suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  anak  yang  dapat  menjamin  pertumbuhan dan  perkembangannya  dengan  wajar,  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial. Kemudian  Pasal  1  angka  1  huruf  b  UU  Kesejahteraan  Anak  menyatakan  bahwa “Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  anak  terutama  terpenuhinya  kebutuhan pokok anak”.

## ISSN 021-969X
Perlindungan  terhadap  anak  terutama  yang  terlibat  dalam  tidak  pidana  juga melibatkan  lembaga  dan  perangkat  hukum  yang  lebih  memadai.  Untuk  itu,  pada tanggal  3  Januari  1997  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1997  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3668,  untuk  selanjutnya  disingkat  UU  Pengadilan  Anak).  Undang-undang Pengadilan Anak jika dilihat secara spesifik, sangat jelas mengacu pada KHA.
Article 2.2 CRC :
“ States  parties  shall  take  all  appropriate  measures  to  ensure  that  the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis  of  the  status,  activities,  expressed  opinions,  or  beliefs  of  the  child’s parents, legal guardians, or family members ”
(Terjemahan  bebas:  negara-negara  peserta  akan  mengambil  semua langkah  yang  layak  untuk  menjamin  bahwa  anak  dilindungi  terhadap semua  bentuk  diskriminasi  atau  hukuman  berdasarkan  kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak).
Undang-Undang  Pengadilan  Anak  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  dan  belum  secara  komprehensif memberikan perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Atas pertimbangan  tersebut,  pada  tanggal  30  Juli  2012,  Pemerintah  mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  UU  SPP  Anak)  sebagai  pengganti  UU  Pengadilan Anak, yang masih akan diberlakukan 2 (dua) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan.
Pembentukan  UU  SPP  Anak  juga  dilatarbelakangi  bahwa  setelah  melihat kenyataan  di  Indonesia  jumlah  anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  cukup  banyak. Perkara  tindak    pidana  yang  melibatkan  anak-anak  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan. Menurut data yang dihimpun suara merdeka, pada tahun 2010/2011, sekitar 7.000 lebih anak yang berhadapan dengan hukum, 6.726 anak sudah divonis, selebihnya  dalam  proses.  Sementara  pada  tahun  2008/2009,  ada  sekitar  4  ribu anak. 1
Kritik-kritik  terhadap  penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak  masih saja  terus  mengalir.  Kalangan  masyarakat  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana  anak  dalam  implementasinya  masih  jauh  tercapai  tujuan untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak (the  best  interest  of  the  child ).  Beberapa  penelitian  tentang  pelaksanaan  peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak.
1 Jazuli, “Perlindungan Anak Jangan Sekadar Teori”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/16/106930/Jazuli-Perlindungan- Anak-Jangan-Sekadar-Teori, diakses tanggal 16 Januari 2012

## ISSN 021-969X
Anak-anak  rentan  menjadi  korban  tindak  kekerasan  oleh  aparat  penegak hukum  manakala  ia  ditangkap  dan  ditahan,  seperti:  pemukulan,  penyiksaan,  atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi.  Nurkholis Hidayat mengemukakan, kematian  Faisal  (14  tahun)  dan  Budhri  M.Zen  (17  tahun)  yang  diduga  kuat  akibat penyiksaan  anggota  kepolisian  Polsek  Sijunjung  dan  kasus  sandal  jepit  AAL  di  Palu, seharusnya membuka mata Panitia Kerja (Panja) tentang begitu rentannya anak yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  menghadapi  proses  hukum. 2 Pada  titik  ini  pula anak  seringkali  tidak  didampingi  atau  tanpa  kehadiran  orang  tuanya,  pekerja  sosial atau pengacara sehingga risiko mengalami kekerasan dan intimidasi semakin tinggi. Lebih jauh mereka juga berpotensi menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang berada dalam institusi-institusi penegak hukum.
Suatu  hal  yang  menjadi  penting  mendapatkan  perhatian  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dalam  UU  SPP  Anak  adalah  mengenai  bantuan  hukum. Setiap tahun tak kurang dari 7.000 (tujuh ribu) anak menjalani proses hukum karena melakukan  pelanggaran  atau  tindak  pidana.  Sekitar  6.700  (enam  ribu  tujuh  ratus) orang  diantaranya  dikirim  ke  lembaga  permasyarakatan  dan  tidak  mendapatkan pendampingan  Advokat  selama  menjalani  proses  persidangandan  didampingi  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  atau  pendamping  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 3 Dalam  hal  ini  penting  untuk  dikaji  mengenai pengaturan  bantuan  hukum  bagi  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## Pengaturan  Bantuan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak
Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres  No.  36  Tahun  1990.  Sehingga  Indonesia  terikat  secara  hukum  untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak. 4
Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yakni:
1.  Prinsip non-diskriminasi.
Artinya  semua  hak  yang  diakui  dan  terkandung  dalam  Konvensi  Hak-Hak Anak  harus  diberlakukan  kepada  setiap  anak  tanpa  pembedaan  apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak.
2.  Prinsip yang terbaik bagi anak ( the best interest of the child ). Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 ayat 1Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip ini merupakan  penjabaran  dari  jiwa  Deklarasi  Hak  Anak  1959,  yaitu  bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak.
2 Rico  Afrido,  “Panja  RUU  SPPA  Dinilai  Tak  Peka”,  http://www.post.indah.web.id/panja-ruu-sppa- dinilai tak peka, diakses tanggal 31 Januari 2012.
3 Yayasan  Pemantau  Hak  Anak,  Childrens  Human  Rights  Foundation,  “Anak  Berhadapan  Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, http://www.ypha.or.id/web/wp- content/upsloads/2011/04/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-hukum-ham- internasional3.pdf, diakses tanggal 10 Januari 2013.
4 Eugenia  Liliawati  Muljono,  1998, Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Perlindungan  Anak, Harvarindo, Jakarta, hlm. 31.
ISSN 021-969X
3.  Prinsip  atas  hak  hidup,  kelangsungan  dan  perkembangan  ( the  rights  to life,survival and development ).
Yakni bahwa negara-negara pesertanegara-negara peserta akan menjamin sampai  batas  maksimal  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak (Pasal 6 ayat 2).
4.  Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ( respect for the views of the child ).
Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi  kehidupannya,  perlu  diperhatikan  dalam  setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak-Hak  Anak,  “Negara-negara  peserta  akan  menjamin  agar  anak-anak yang  mempunyai  pandangan  sendiri  akan  memperoleh  hak  untuk menyatakan  pandangan-pandangannya  secara  bebas  dalam  semua  hal yang  mempengaruhi  anak,  dan  pandangan  tersebut  akan  dihargai  sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.
Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak  yang  harus menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Konvensi  Hak-Hak  Anak  juga  mewajibkan  adanya  perhatian  khusus  bagi  anak  yang berada  dalam  situasi  tertentu,  misalnya  terhadap  anak  yang  terlibat  dalam  tindak pidana (children in conflict with the law).
Upaya  melakukan  perlindungan  anak  melalui  hukum  pidana  juga    harus memperhatikan  prinsip    yang  tertuang  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak,  khususnya yang dinyatakan dalam  Artikel 37 dan 40, hak anak agar diberikan bantuan hukum diatur dalam dalam Article 37.d CRC, bahwa:
“Every child deprived of his or her liberty shall have the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent,  independent  and  impartial  authority,  and  to  a  prompt decision on any such action”
(Terjemahan  bebas:  Setiap  anak  yang  dirampas  kemerdekaannya  berhak segera  mendapat  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  yang  layak,  dan  juga berhak  untuk  menggugat  keabsahan  perampasan  kemerdekaan  itu  di depan  pengadilan  atau  penguasa  lain  yang  berwenang,  independen  dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut).
Selanjutnya , The Beijing Rules sangat dikenal di kalangan para aktivis pembela hak-hak  anak  karena  untuk  pertama  kalinya  secara  detail  masyarakat  internasional memiliki  ketentuan  minimal  bagaimana  memperlakukan  anak-anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Oleh  sebab  itulah Beijing  Rules juga  disebut  sebagai “Peraturan-Peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Administrasi  Peradilan  Anak”.  Ketentuan  ini  disahkan  melalui  Resolusi  Majelis  PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.

## ISSN 021-969X
Hal  yang  paling  mendasar  dari The  Beijing  Rules salah  satunya  mengatur pentingnya  bantuan  hukum  untuk  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Hal  ini sebagaimana diatur dalam Rule 15.1 The Beijing Rules.
Rule 15.1:
“Throughout  the  proceedings  the  juvenile  shall  have  the  right  to  be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country “
(Terjemahan  bebas:  selama    proses,  remaja/anak  berhak  untuk  diwakili oleh  penasehat  hukum  atau  mengajukan  permohonan  bantuan  hukum gratis dimana ada ketentuan untuk bantuan tersebut di negara itu).
Sementara  hak  anak  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  di  Indonesia    diatur dalam  Pasal  18  UU  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 40, dan Pasal 23 UU SPP Anak. Pasal 3 UU SPP Anak menyatakan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan  pidana  berhak  memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara efektif”. Pasal 40 UU SPP Anak menyatakan bahwa:
(1)  Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau  penahanan  wajib memberitahukan  kepada  Anak  dan  orang  tua/wali  mengenai  hak memperoleh bantuan hukum;
(2)   Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  penangkapan  atau  penahanan  terhadap  Anak  batal  demi hukum.
Menurut  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  UU  SPP  Anak,  dalam  setiap  tingkat pemeriksaan Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan  atau  pendamping  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  atas  uraian  tersebut  di  atas,  maka  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dijamin  oleh  negara  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum,  meskipun  dari keluarga  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  karena  yang  menjadi  rujukan  bantuan hukum  untuk  anak  dalam  UU  SPP  Anak  adalah  Undang-Undang    Nomor  11  tahun 2011  tentang    Bantuan  Hukum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5248, selanjutnya disingkat UU Bantuan Hukum), selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  bantuan hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
UU  bantuan  hukum  dilahirkan  sebagai  upaya  pemenuhan  tanggung  jawab negara  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  warganya.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum, yang menyatakan sebagai berikut :
“….Penyelenggaraan  pemberian  Bantuan  Hukum  kepada  warga  negara merupakan  upaya  untuk  memenuhi  dan  sekaligus  sebagai  implementasi negara  hukum  yang  mengakui  dan  melindungi  serta  menjamin  hak  asasi
ISSN 021-969X
warga  negara  akan  kebutuhan  akses  terhadap  keadilan (access  to  justice) dan  kesamaan  di  hadapan  hukum (equality  before  the  law) .  Jaminan  atas hak  konstitusional  tersebut  belum  mendapatkan  perhatian  secara memadai, sehingga dibentuknya undang-udang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar  bagi  negara  untuk  menjamin  warga  negara  khususnya  bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan  di  hadapan  hukum.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  negara harus  diimplementasikan  melalui  pembentukan  Undang-Undang  Bantuan Hukum ini…”
Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia, sebuah katalog hak dasar yang  saat  ini  tengah  menguat  promosinya.  Bantuan  hukum  berkembang  tidak  saja dalam  konteks  pembelaan  korban  pelanggaran  hak-hak  sipil  dan  politik,  melainkan juga  menjadi  salah  satu  metode  dalam  promosi  dan  pembelaan  hak-hak  ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).
Hak atas bantuan hukum di  Indonesia memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai  tanggung  jawab  negara.  Namun  adanya  prinsip  persamaan  di  hadapan hukum  dan  pernyataan bahwa  Indonesia  sebagai  negara  hukum  seperti ditegaskan dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”, menunjukkan  bahwa  hak  atas  bantuan  hukum  adalah  hak  konstitusional.  Hak konstitusional  tersebut  juga  dijamin  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar tersebut, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Kemudian  Pasal  28  D  (1)  menyatakan  bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
UU  Bantuan  Hukum  juga    mengatur  tentang  larangan  dan  sanksi  apabila Pemberi  Bantuan  Hukum  menerima  atau  meminta  pembayaran  dari  Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  (mengatur  larangan)  dan  Pasal  21 (mengatur  tentang  ketentuan  pidana).  Pasal  20  UU  Bantuan  Hukum  menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima  Bantuan  Hukum  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait  dengan  perkara  yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”.
Selanjutnya, Pasal 21 menyatakan bahwa:
“Pemberi  Bantuan  Hukum  yang  terbukti  menerima  atau  meminta pembayaran  dari  Penerima  Bantuan  Hukum  dan/atau  pihak  lain  yang terkait  dengan  perkara  yang  sedang  ditangani  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
Sehubungan  dengan  pemberi  bantuan  hukum,  Penjelasan  Pasal  18  UU  SPP Anak menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya
adalah  paralegal,  dosen,  dan  mahasiswa  fakultas  hukum  sesuai  dengan  Undang- Undang tentang Bantuan Hukum”.
Dengan demikian, bantuan hukum dapat diperoleh dari dari Lembaga Bantuan Hukum  (LBH),  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan  bantuan  hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum, Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.  Paralegal  adalah  gambaran  pekerjaan  yang  membantu  pengacara  dalam pekerjaannya dan istilah  ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukan pengacara,  bukan  juga  petugas  pengadilan  dan  oleh  pemerintah  sendiri  paralegal tidak diijinkan untuk berpraktek hukum. Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktek  dalam  melayani  klien  dalam  masalah  hukum.  Untuk  beberapa  negara seperti  Amerika  Serikat,  para  ahli  hukum  mengakui  paralegal  adalah  profesi  yang berada  langsung  di  bawah supervise pengacara.  Negara  Inggris  Raya,  paralegal didefinisikan  dengan  profesi  bukan  pengacara  tetapi  mengerjakan  pekerjaan  legal terlepas  siapa  yang  mengerjakannya.  Tidak  ada  definisi  yang  konsisten  mengenai paralegal,  seperti  peranan  dan  pekerjaan,  status,  syarat  dan  kondisi  kerja,  training, peraturan-peraturan atau apapun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.
Selanjutnya,  menurut  Penjelasan  Pasal  9  huruf  a  UU  Bantuan  Hukum,  yang dimaksud dengan mahasiswa fakultas hukum termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara  dari  keluarga miskin  yang  tidak  mampu  membayar  Advokat,  di  Indonesia  didirikan  Lembaga Bantuan  Hukum  (selanjutnya  disingkat  LBH).  Atas  gagasan  Adnan  Buyung  Nasution dalam  Kongres  Peradin  ke  III  tahun  1969,  tanggal  28  Oktober  1970,  secara  resmi berdiri  LBH  Jakarta  diikuti  dengan  pendirian  LBH  di  kota-kota  lain. 5 Selanjutnya dibentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disingkat YLBHI), untuk  mengkoordinasikan  keseluruhan  kerja  LBH.    Kriteria  suatu  kasus  yang  dapat ditangani oleh LBH atau YLBHI, salah satunya adalah tidak mampu dan buta hukum. 6 Upaya  pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  meningkatkan  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  terus  dilakukan,  hal  ini terbukti dengan dikeluarkannya:
1.  Keputusan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2.  Keputusan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Panitia  Antar  Kementerian  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Presiden tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Perlindungan,  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik;
5 LBH,  “Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia”,  http://www.saepudinonline.wordpress.com/lbh, diakses tanggal 2 Februari 2013.
6 Ibid.

## ISSN 021-969X
3.  Kesepakatan  Bersama  antara  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  dengan  Perhimpunan  Advokat Indonesia  Nomor : 08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI- DPN/MOU/IV/2012  tentang  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum.
Kesepakatan  Bersama  antara  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  dengan  Perhimpunan  Advokat  Indonesia tersebut di atas, yang telah ditetapkan dalam hal “mempertimbangkan” adalah:
a.  Bahwa  setiap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  berhak  mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
b.  Bahwa  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum,  menyatakan  bahwa  setiap  orang  termasuk  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  berhak  memperoleh  konsultasi  hukum,  memberikan  kuasa diwakili,  didampingi,  dibela  untuk  kepentingan  hukum  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum. 7
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  hak  Anak  untuk memperoleh  bantuan  hukum  diatur  dalam  UU  Bantuan  Hukum.  Namun  demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk  Anak.  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  2  UU  Bantuan Hukum,  bahwa  “Penerima  bantuan  hukum  adalah  orang  atau  kelompok  orang miskin”. Selain itu, bentuk Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  dengan  Perhimpunan Advokat    Indonesia  sebagaimana  tersebut  di  atas,  juga  hanya  merupakan kesepakatan  yang  tidak  ada  akibat  hukumnya  bila  tidak  dilaksanakan.  Bagaimana implementasinya,  belum  dapat dibuktikan  apakah  dapat  memberikan perlindungan hukum terhadap Anak.

## PENUTUP
Pemberian  bantuan  hukum  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang diatur dalam UU SPP Anak mengacu pada  UU Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas  bantuan  hukum  tersebut  diperuntukkan  bagi  orang  miskin  dan  bukan  hanya untuk  Anak  saja  (Pasal  1  angka  2  UU  Bantuan  Hukum).  Pengaturan  ini  perlu dicermati dan ditata ulang, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya anak  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  saja.    Pengaturan  tetang  bantuan  hukum harus  memperhatikan  prinsip prinsip  the  best  interest  of  the  child dan  prinsip non diskriminasi sesuai amanah KHA dan  pembentukan UU Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
7 Kesepakatan  Bersama  antara  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat  Indonesia  Nomor:08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal “mempertimbangkan”.

## ISSN 021-969X

## Literatur
Eugenia  Liliawati  Muljono ,  1998, Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Perlindungan Anak , Harvarindo, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kesepakatan  Bersama  antara  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  dengan  Perhimpunan  Advokat Indonesia    Nomor:08/Set/MPP-PA/D.IV/04/2012  dan  Nomor  : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang  Penanganan  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum.
Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Standart Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beiing Rules).

## Artikel Internet
Jazuli , “Perlindungan Anak Jangan Sekadar Teori”,
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/16/106930/Jazul i-Perlindungan-Anak-Jangan-Sekadar-Teori . LBH , “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”, http://www.saepudinonline.wordpress.com/lbh. Rico Afrido , “Panja RUU SPPA Dinilai Tak Peka”,
http://www.post.indah.web.id/panja-ruu-sppa-dinilai tak peka.
Yayasan  Pemantau  Hak  Anak ,  Childrens  Human  Rights  Foundation,  “Anak Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia Internasional”, http://www.ypha.or.id/web/wp-content/upsloads/2011/04/anak- yang-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-hukum-ham-internasional3.pdf .