## IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PENGUKURAN DAN PENETAPAN BATAS TANAH
James Yoseph Palenewen,S.H.,M.H (Ketua) Email : jamesyosephpalenewen82@gmail.com Johan Rongalaha, S.H., M.Hum (anggota) Email : johanrongalaha@fh.uncen.ac.id Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

## Abstrak
Penelitian  ini  di  lakukan  dengan  judul  Implementasi  Asas  Kontradiktur  Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batas yang  bersebelahan  dengan  pemilik  hak  atas  tanah  yang  lain  untuk  menghindari  adanya sengketa  di  kemudian  hari.  Tetapi  kenyataannya  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Jayapura  di dalam  pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  belum  terlaksana  dengan  baik.  Banyak  hal yang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti pada saat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam  hal penetapan  batas tanah  yang  harus di saksikan  oleh  pihak  berbatasan  atau  aparat  pemerintah  setempat,  namun  terkadang  pihak berbatasan tidak hadir  sehingga dititipnya  lembar  isian gambar ukur kepada pemohon  yang megakibatkan  ketidakjujuran  pemohon  dan  dapat  menimbulkan  masalah  sengketa  batas meliputi  tumpang  tindih  atau  overlapping  bidang  tanah  antar  pihak  berbatasan.Tujuannya untuk  mengetahui  eksistensi  asas  kontradiktur  delimitasi  dalam  proses  pengukuran  dan penetapan batas hak atas tanah di  Kanto`r Pertanahan  Kota Jayapura dan untuk mengetahui penyelesaian  masalah  pertanahan  akibat  tidak  diterapkan  asas  kontradiktur  delimitasi  pada pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode  pendekatan  yang  di  gunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  empirik  yaitu menelaah  dari  peraturan  perundang-undangan,  bahan  kepustakaan  dan  mengkaji  konsep- konsep hukum terkait dengan Asas Kontradiktur Delimitasi dan juga melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dalam hal pengukuran dan penetapan batas tanah.
Hasil  dari  penelitian  ini  untuk  memberikan  sumbangsih  pemikiran  ilmu  hukum dalam  hal  pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  dan  memberikan  informasi  dan  solusi kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  hal  ini  masyarakat  dan  Badan  Petanahan Nasional  Kota  Jayapura  sehingga  dapat  bekerjasama  dalam  hal  pengukuran  dan  penetapan batas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari.
Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.

## PENDAHULUAN
Negara kesatuan Republik Indonesia yang  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar 1945  adalah  negara  hukum  (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan  atas  hak-hak  warga  negara, antara  lain  hak  warga  negara  untuk mendapatkan,  mempunyai,  dan  menikmati hak  atas  tanah  (Sutedi,2018:  1).  Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  Pokok Agraria.  bagi  kehidupan  manusia  tanah mempunyai  peranan  yang  sangat  penting terutama  pada  Bangsa  Indonesia  karena, Negara Indonesia merupakan Negara Agraris  sehingga  setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  rakyat  Indonesia  selalu melibatkan  soal  tanah  (Kurniati,2016:  1). Tanah  merupakan  sumber  daya  yang  dapat ditemui  secara  bebas  di  alam  terbuka, namun  pada  hakikatnya  tidak  semua  tanah dapat  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  seseorang begitu  saja.  Di  Indonesia  setiap  bidang tanah harus diakui kekuasan dan pemilikannya  agar  dapat  difungsikan  dan dimanfaatkan  sesuai  dengan  keinginan pemegang  hak.  Jadi  tidak  semerta-merta kepemilikan  tanah  didapati  oleh  seseorang begitu saja.
Tanah  sebagai  bagian  dari  bumi. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria yaitu atas dasar hak menguasai  dari  negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  Pasal  12 ditentukan adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan bumi  yang  disebut  tanah,  yang  dapat diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang- orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan  orang  lain,  serta  Badan  Hukum. Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan  hak atas  tanah adalah  hak atas  sebagian  tertentu  permukaan  bumi, yang  berbatas,  berdimensi  dua  dengan ukuran panjang dan lebar.
Objek  hukum  tanah  adalah  hak penguasaan  atas  tanah,  yang  dimaksud  hak penguasaan  atas  tanah  adalah  hak  yang berisi  serangkaian  wewenang,  kewajiban, atau  larangan-larangan  bagi  pemegang haknya  untuk  berbuat  sesuatu  mengenai tanah  yang  dihaki,  sesuatu  yang  boleh, wajib/dilarang untuk diperbuat yang merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  yang di atur dalam hukum tanah.
Mengingat  dalam  mengakui  bidang tanah yang dikuasai adalah milik individual.
Perlunya  dilakukan  pendaftaran  tanah  yang merupakan  awal  dari  proses lahirnya sebuah  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah. Sehingga  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria mengharuskan pemerintah melakukan pendaftaran  tanah  pada  seluruh  wilayah Indonesia pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “Untuk menjamin  kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur  dengan  peraturan pemerintah” ( Supriadi,2018:  152).  Sebagai  tindak  lanjut dari  perintah  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor.  5  Tahun 1960  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  No.10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran  Tanah  yang  kemudian  telah diperbaharui  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Sistem  pendaftaran  tanah  yang dipakai  di  suatu  negara  tergantung  pada asas  hukum  yang  dianut  negara  tersebut dalam  mengalihkan  hak  atas  tanahnya. Terdapat  dua  macam  asas  hukum,  yaitu asas iktikad baik dan asas nemo plus yuris .
Sekalipun  sesuatu  negara  menganut  salah satu  asas  hukum/sistem  pendaftaran  tanah,
tetapi  yang  secara  murni  berpegang  pada salah  satu  asas  hukum/sistem  pendaftaran tanah  tersebut  boleh  dikatakan  tidak  ada. Hal  ini  karena  kedua  asas  hukum/sistem pendaftaran tanah tersebut sama-sama mem punyai  kelebihan  dan  kekurangan  sehingga setiap  negara  mencari  jalan  keluar  sendiri- sendiri (Sutedi: 117).
Pendaftaran  hak  atas  tanah  adalah kegiatan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, dalam kegiatan Pendaftaran hak atas tanah harus dilengkapi dengan  data  yuridis  dan  data  fisik.  Dalam hal  ini  data  yuridis  yaitu  mengumpulkan berbagai  macam  alat  bukti  kepemilikan diantaranya  surat  pelepasan,  Letter  C,  akta tanah, dan sejenisnya. Sedangkan data fisik dalam  hal  ini  meliputi  kegiatan  proses pengukuran, sebelum dilakukanya pengukuran  pemohon  perlu  melakukan penetapan  batas  bidang  tanah  dengan menerapkan  asas  kontradiktur  delimitasi. Namun  masih  seringnya  penerapan  asas kontradiktur  delimitasi  ini  tidak  diterapkan pada  kegiatan  pendaftaran  hak  atas  tanah akibatnya  menimbulkan  beberapa  masalah pertanahan..
Secara  Normatif  didalam  Undang- Undang  nomor  5  tahun  1960,  selanjutnya disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria
mengatur tentang pendaftaran tanah sebagai dasar  untuk  menjamin  kepastian  hukum. Yang  kemudian  dikeluarkannya  ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  tanah.  Kegiatan pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  proses pengukuran.
Peraturan  Pemerintah  nomor  24 tahun  1997  dalam  menasfirkan  tentang penetapan  batas  dengan  penerapan  Asas Kontradiktur  Delimitasi  terkadang  tidak terlaksana  sehingga  menimbulkan  beberapa masalah  pertanahaan  mengenai  batas  tanah yakni overlapping atau tumpang tindih yang dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016 Pasal 11 ayat (3) huruf a disebut adanya  kesalahan  prosedur  pengukuran. Contoh  permasalahan  ini  dianggap  penting oleh  peneliti  karena  banyak  benang  merah yang  dapat  ditarik  dan  dapat  dijadikan referensi  jika  terjadi  permasalahan  yang sama  dalam  peneyelesaian  oleh  Badan Pertanahan Nasional.
Pengertian pendaftaran tanah menurut  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah Nomor.  24  Tahun  1997  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian
serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang- bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pelaksanaan pendaftaran tanah  yang dimaksud  untuk  menyelenggarakan  tertib administrasi  di  bidang  pertanahan  yaitu tertib  yuridis  yang  artinya  kepastian hukumnya  dijamin  dalam  kepemilikan  hak atas  tanah  dan  tertib  fisik  untuk  kepastian hukum  terhadap  status  bidang tanah. Namun  masih  ada hambatan-hambatan yang  terjadi  dalam  melaksanakan  proses pendaftaran  tanah,  sehingga  menimbulkan masalah-masalah  yang  membuat  proses pendaftaran  tanah  terhenti  dan  belum terselesaikan.
Masalah  pertanahan  dari dulu sampai  sekarang  merupakan  masalah  yang sering  terjadi  dan  penyelesaiannya  kadang berakhir  dengan  sengketa  yang  kadang disebabkan  oleh  masalah  atas  status  hak kepemilikan  maupun  sengketa  batas  tanah. Hal  tersebut  merupakan  dampak  dari perkembangan pembangunan yang membutuhkan  sebagian dari tanah  warga
dan  meningkatnya  jumlah  penduduk  yang tidak  seimbang  dengan  luas  tanah.  Untuk meminimalkan  timbulnya  permasalahan tersebut  maka  sangatlah  penting  untuk mewujudkan  tertib  dibidang  pertanahan yaitu  dengan  adanya  kepastian  hukum  hak atas tanah, khususnya terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau perorangan.
Sengketa  yang  sering  terjadi  pada pengukuran  yaitu  sengketa  penetapan  batas bidang  tanah.  Menurut  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Nomor.  24  Tahun  1997,  untuk mencegah  terjadinya  sengketa  penetapan batas bidang tanah, perlu adanya penetapan batas  bidang  tanah  atau  patok  yang dilakukan oleh badan yang berwenang yaitu oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam penetapan  batas  bidang  tanah  juga  perlu memperhatikan asas kontradiktur delimitasi.
Asas Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah  norma  yang  digunakan  dalam pendaftaran  tanah  dengan  mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur  atau  berdasarkan  kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan,  yang  dalam  hal  ini  adalah
pemilik  tanah  yang  berbatasan  dengan tanah  yang  dimilikinya.  penggunaan  asas ini  dilakukan  saat  kegiatan  pengukuran bidang  tanah  sehingga  adminstrasi  dalam penetapan batas bidang-bidang tanah berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  pendaftaran  tanah, sehingga  mengurangi  terjadinya  sengketa batas tanah.
Contradictoire Delimitatie atau dalam bahasa indonesia disebut Kontradiktur Delimitasi adalah asas pendaftaran  tanah  dalam  tahapan  proses permohonan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang wajib  dipenuhi,  dimana  pada  saat  proses pengukuran  dilakukan  wajib  menghadirkan pemilik  tanah  yang  bersebelahan  dengan bidang  tanah  yang  dimohonkan  untuk menetapkan  batas  bidang  tanah  yang bersebelahan  sesuai  kesepakatan  dengan pemilik  bidang  tanah  yang  dimohon penerbitan  sertifikat  dan  disaksikan  oleh aparat pemerintah setempat.
Dengan dijadikannya Asas Kontradiktur  Delimitasi  sebagai  tahap  awal pekerjaan pengukuran,  maka setiap pemilik tanah  harus  lebih  dulu  memasang  tanda- tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan  pihak-pihak  yang  berabatasan dengan  tanahnya.  Tanda-tanda  batas  ini
harus  disesuaikan  dan  memenuhi  syarat- syarat  menurut  Pasal  22  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah. Dengan  dipenuhinya  tanda-tanda  batas seperti disebutkan pada peraturan diatas dan ditempatkan  pada  tempat  yang  sebenarnya maka dapat dilanjutkan proses pengukuran.
Asas  Kontradiktur  Delimitasi  di pertegas pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan  Pemerintah  Nomor.  24 Tahun 1997 Tentang Proses Pengukuran pada Pendaftaran Tanah yang menetapkan bahwa  untuk  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah.  Penetapan  data  fisik  atau  penetapan batas  pemilikan  bidang  tanah  diatur  dalam Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  24 Tahun  1997  berdasarkan  kesepakatan  para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan  batas  sementara,  yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997.
Meskipun masalah kepemilikan atas tanah  telah  diatur  dengan  sedemikian  rupa, namun  masih  saja  terdapat  permasalahan-
permasalahan  yang  terjadi  pada  kenyataan dilapangan dalam penerapan asas Kontradiktur  Delimitasi  yang  belum  dapat berjalan  dengan  baik  berikut  beberapa masalah  yang  sering  terjadi.  Pertama, tumpang  tindih  atau overlapping batas bidang  tanah  sering  tejadi  akibat  tidak jelasnya  batas  bidang  tanah  atau  hilangnya batas bidang tanah. Kedua, adanya perselisihan  internal  antara  pemilik  tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Perselisihan  ini  mengakibatkan  pihak  yang berbatasan  menolak  untuk  hadir  pada  saat pelaksanaan  penetapan  batas  serta  menolak menandatangani  surat  pernyataan  batasan dan  Daftar  Isian  201  yang  diperoleh  dari Kantor  Pertanahan.  Dengan  terjadinya penolakan tersebut proses pengukuran tidak dapat  terlaksana  dengan  baik,  karena  tidak ditemukan  kata  sepakat  antara  kedua  belah pihak.  Ketidaksepakatan  terhadap  batas bidang tanah tersebut mengakibatkan proses pendaftaran  tanah menjadi  terhambat. Ketiga, disamping itu pada setiap penetapan batas  dilapangan  seharusnya  dihadiri  oleh pemilik  tanah  dan  para  pemilik  tanah  yang berbatasan.  Namun ada kalanya pihak  yang tanahnya  berbatasan  tidak  dapat  hadir karena  tinggal  diluar  kota  atau  bahkan diluar  negeri.  Pemilik  tanah  tidak  dapat menghubungi  pihak  yang  berbatasan,
sementara  aparat  desa  pun  juga  tidak mengetahui  secara  pasti  batas tanah tersebut.  Hal-hal  inilah  yang  menghalangi penerapan asas kontradiktur delimitasi.
Seperti  yang  terjadi  pada  Kantor Pertanahan  Kota  Jayapura  penerapan  asas kontradiktur  delimitasi  dalam  pendaftaran tanah  masih  belum  bisa  terlaksana  semua, hal  itu  terjadi  karena  masih  ada  penetapan batas bidang tanahnya yang tidak disaksikan  oleh  pihak  pemilik  tanah  yang berbatasan  langsung  dengan  tanah  yang akan  didaftarkan,  ada  juga  yang  berselisih pendapat  antara  pihak  pemilik  tanah  yang berbatasan  langsung  dengan  pemilik  tanah yang  akan  didaftarkan  mengenai  perbedaan hasil  penetapan  batas  bidang  tanah  yang dilakukan oleh perangkat desa dengan hasil penetapan batas bidang tanah yang dilakukan  oleh  pihak  Kantor  Pertanahan Kota Jayapura.
Penerapan asas kontradiktur delimitasi sangat penting dalam pendaftaran tanah  terutama  dalam  penetapan  batas bidang tanah, apabila tidak terlaksana dapat mengakibatkan  terjadinya  sengketa  tanah terutama  terjadinya  sengketa  batas  tanah dikemudian hari, hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian  tentang  pelaksanaan  dari  asas
kontradiktur  delimitasi  dalam  pengukuran dan  penetapan  batas  tanah  khususnya  di Kota Jayapura.

## METODE
Penelitian  yang  di  gunakan  adalah yuridis normatif dan empirik yaitu menelaah dari peraturan perundang- undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsep-konsep  hukum  terkait  dengan  Asas Kontradiktur  Delimitasi  dan  juga  melihat kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  dalam hal  pengukuran  dan  penetapan  batas  tanah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statute  approach), pendekatan konseptual (conceptual approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach).Bahan  hukum  yang  di  gunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## PEMBAHASAN
A. Ruang Lingkup Tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah
kementerian yang mengurusi Bidang Pertanahan.  Kementerian  Agraria  dan  Tata ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional  berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada  Presiden.  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional dipimpin  oleh  Menteri  yang  sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.  Merupakan  kementerian  yang baru di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia  Joko  Widodo  yaitu  dari  hasil penggabungan  antara  kelembagaan  Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintahan  yang  mengurusi  penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan,  serta  informasi  geospasial. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  berubah  menjadi  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional  berdasarkan  Peraturan  Presiden
Nomor 17 Tahun 2015
tentang
Kementerian  Agraria  yang  berfungsi  Tata Ruang  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  20 Tahun  2015  tentang  Badan  Pertanahan Nasional  yang  ditetapkan  pada  21  Januari 2015.
Dalam melaksanakan tugas keagrariaan  di  daerah-daerah  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  dibantu  oleh “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional” dan “Kantor
Pertanahan:  yang  tersebar  di  tiap-tiap daerah.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2016  Kantor  Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya  disebut  Kantor  Wilayah  adalah instansi  vertikal  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  di provinsi  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab kepada Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.  Kantor  Wilayah mempunyai tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  dan fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya  yang  kemudian  disebut  Kantor Pertanahan  adalah  kantor  yang  mempunyai tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  dan fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam wilayah Kabupaten / Kota.
Badan  Pertanahan  Nasional  yang kemudian  disingkat  menjadi  BPN  adalah lembaga  pemerintah  dibawah  Kementerian Agraria  dan  tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional  di  Indonesia  yang  mempunyai tugas  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di bidang Pertanahan terkait proses pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Sehubungan dengan itu Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,
dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum. Pendaftaran  tanah  tersebut  kemudian  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  tahun  1961  tentang  Pendaftaran Tanah  yang  sampai  saat  ini  menjadi  dasar kegiatan  pendaftaran  tanah  di  seluruh Indonesia.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  yang  menyempurnakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1961  tersebut,  tetap  dipertahankan  tujuan dan  sistem  yang  digunakan,  yang  pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang  Pokok  Agraria, yaitu bahwa  pendaftaran  tanah  diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  dan bahwa  sistem  publikasinya  adalah  sistem negatif,  tetapi  yang  mengandung  unsur positif  ,  karena  akan  menghasilkan  surat- surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat.
Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut di daerah-daerah Kementerian Agraria
dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dibantu
oleh “Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional”. Sesuai dengan Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2016,  yang selanjutnya  disebut  Kantor  Wilayah  adalah instansi  vertikal  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  di provinsi  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.  Kantor  Wilayah mempunyai tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  dan fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  di daerah  dibantu  oleh “Kantor Pertanahan: yang tersebar di tiap-tiap daerah.
B. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi  Dalam  Proses  Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah
Kegiatan
Pendaftaran Tanah
sebagaimana  yang  di  amanatkan  oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Pasal 19  ayat  (2) “Pendaftaran tersebut  dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
Penyelengaraan  pendaftaran hak atas  tanah  dilaksanakan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  tingkat  Kota  Jayapura dilaksanakan  melalui  pendaftaran  tanah secara  sistematik  dan  dilaksanakan  secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan berdasarkan rencana kerja  yang ditetapkan oleh Menteri sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik  dilaksanakan  atas permintaan pihak yang berkepentingan yang selanjutnya  disebut  sebagai  pemohon.
Peraturan
Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  RI  nomor  1  tahun 2010  Tentang  Standar  Pelayanan  dan Pengaturan Pertanahan.
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  dan  pemeliharaan data. Dimana  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Pasal  12  ayat  (1) menjelaskan tentang “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
c. Penerbitan sertifikat;
d. Penyajian data fisik dan datayuridis;
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian  terhadap  prosedur  pengukuran pada  proses  pendaftaran  tanah.  pada prosedur  pengukuran  atau  pengumpulan data  fisik,  pertama  pihak  BPN akan meneliti kelengkapan pada dokumen- dokumen  yuridis  yang  telah  diserahkan pemohon  kepada  Loket  pendaftaran  lalu pihak  BPN  melakukan  survey  ke  lapangan tempat objek berada. Survey lapangan yang dimaksud  dalam  hal  ini,  untuk  mengetahui apakah tanah yang hendak di daftarkan oleh pemohon  telah  terdaftar  sebelumnya  serta memastikan bahwa pemohon telah menentukan batas-batas tanah sesuai dengan  yang  dikuasai  seperti  yang  diatur dalam  Pertaturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  penetapan  batas-batas bidang  tanah  Pasal  17  ayat  (1)  bahwa “Untuk memperoleh  data  fisik  yang diperlukan  bagi  pendaftaran  tanah  bidang- bidang  tanah  yang  akan  dipetakan  diukur, setelah  ditetapkan  letaknya,  batas  batasnya dan  menurut  keperluan  ditempatkan  tanda- tanda  batas  di  setiap  sudut  bidang  tanah yang bersangkutan.”
Selanjutnya  petugar  ukur  dari  BPN sebelum  melakukan  pengukuran  membuat undangan  untuk  pihak  berbatasan  dan aparat pemerintah setempat yang mengatahui  kepemilikan  tanah  terhadap lokasi  tanah  setempat  sebagai  saksi.  Pada saat  pengukuran  dilakukan  petugas  ukur BPN  membawa  berkas  lembar  isian pendaftaran yaitu lembar gambar ukur yang akan  ditanda  tangan  oleh  pihak  berbatasan dan  aparat  pemerintah  setempat  sebagai tanda  bukti  bahwa  pihak  berbatasan  telah setuju  dengan  batas  bidang  tanah  tersebut. Untuk itu saat dilakukan pengukuran dalam menetapkan  batas  bidang  tanah  pemohon harus  menghadirkan  saksi  yang  terdiri  dari pihak  berbatasan  sebelah  utara,  selatan, barat,  dan  timur  serta  aparat  pemerintah setempat.dan  menyiapkan  patok  batas  yang sesuai  dengan  ketentuan  Peratutan  Menteri Agraria  /  Kepala  Badan  Pertanahan  RI Nasional nomor 3 tahun 1997.
Setelah dilakukan pengukuran  maka akan dilakukan pengolahan data pengukuran  dan  pemetaan  terhadap  peta pendaftaran. Berdasarkan rangkaian prosedur  tersebut,  maka  jelaslah  sangat penting  sebelum  pengukuran  dilakukan terlebih dahulu ditentukan batas-batas tanah yang akan diukur dengan pihak  berbatasan. Karena pada lembar isian pendaftaran yakni
lembar  gambar  ukur  ditanda  tangani  oleh pihak berbatasan sebagai tanda bukti bahwa Asas Kontradiktur Delimitasi dipenuhi pada saat  penetapan  batas  dan  pengukuran.  Jika tidak  demikian  maka  pengukuran  tidak dapat  dilaksanakan  dan  proses  pendaftaran tanah akan terhenti dan tidak  menghasilkan produk berupa sertifikat.
Dengan ini asas kontradiktur delimitasi  sebagai  tahap  awal  pekerjaan pengukuran,  maka  setiap  pemilik  tanah harus  lebih  dahulu  memasang  tanda-tanda batas  tanahnya  sesuai  dengan  persetujuan pihak tetangga berbatasan dengan tanahnya. Tanda-tanda batas ini harus disesuaikan dan memenuhi syarat menurut Peratutan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan RI  Nasional  nomor  3  tahun  1997,  tentang tanda-tanda batas tanah hak dalam pasal 21 bahwa  : “Tanda -tanda  batas  dipasang pada  setiap  sudut  batas  tanah,  apabila dianggap perlu oleh petuggas yang melaksanakan  pengukuran  juga  pada  titik- titik  tertentu  sepajang  garis  batas  bidang tanah tersebut”.
Dalam prakteknya dilapangan seringkali  Asas  Kontradiktur  Delimitasi tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya hal  tersebut  karena  tidak  ada  kesepakatan mengenai  batas  bidang  tanah  yang  hendak
didaftarkan dengan pihak berbatasan.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan Bapak  Rinus  Erari  Staff  Pengukuran  dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Jayapura Selasa, 23 Maret 2021 sebenarnya penerapan  asas  kontradiktur  delimitasi  bisa berjalan  dengan  baik,  namun  jika  dikaitkan dengan  masalah  teknis  pada  peta-peta terdahulu  peta  pendaftaran  yang  lama  yang sudah  hilang  atau  sudah  rusak  sehingga sering terjadi tumpang tindih serta overlapping  bidang  tanah  dan  juga  yang sering  terjadi  di  lapangan  yaitu  pihak berbatasan  tidak  hadir  sehingga  BPN menitipkan  lembar  isian  gambar  ukur  dan asas  kontradiktur  delimitasi  pun  tidak terpenuhi.
C. Penyelesaian  Masalah  Akibat  Dari Tidak Diterapkannya Asas Kontradiktur Delimitasi  Dalam  Proses  Pengukuran Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan dalam poin sebelumnya mengenai pendaftaran tanah dalam proses pengukuran dengan  mengikuti  prosedur  pengukuran yang  ada.  Ketika  tidak  terpenuhi  salah  satu dari semua prosedur pengukuran maka akan terjadi  masalah  sengketa  batas yang meliputi tumpang tindih atau overlapping.
Dalam  wawancara  peneliti  dengan Bapak  Rinus  Erari  Staff  Pengukuran  dan Pemetaan Kamis, 25 Maret 2021. Menjelaskan  penyebab  terjadinya  sengketa batas di lapangan yaitu :
1. Para  pihak  yang  bersangkutan  tidak  hadir dalam  penetapan  batas.  Baik  pemohon maupun  pemilik  tanah  yang  berbatasan tidak  bisa  hadir  pada  waktu  waktu penetapan  batas.ketidak  hadiran  pihak berbatasan  pada  saat  penetapan  batas dikarenakan  sedang  diluar  kota  atau  ada keperluan  yang  sangat  mendesak.  Namun hal  seperti  ini  biasanya  Pihak  BPN  akan menghadirkan aparat setempat yang menjadi saksi dan mengesahkan.
2. Tanah tidak terpasangi patok
Karena  kurang  kesadaran  masyarakat  dalm memelihara  tanda  batas  atau  patok  bidang tanah  yang  dimiliki  pemegang hak, sehingga  mengakibatkan kami para petugas ukur  kesulitan  karena  batas  tanahnya  tidak jelas.  Sebagagaimana  dijelaskan  diawal bahwa  ini  dapat  mengakibatkan  adanya pengakuan dari pihak lain yang berabatasan, kemudian mengakibatkan timbulnya masalah sengketa.
3. Kesalahan Prosedur dari
Petugas Ukur BPN
Dalam hal ini seringkali penyebabnya tidak diterapkan  asas  Kontradiktur  Delimitasi secara  benar,  dimana  petugas  ukur  menitip lembar  isian gambar ukur kepada pemohon karena  pihak  berbatasan  tidak  berada ditempat. Lalu ternyata batas yang ditentukan  dengan  pemohon  tidak  sesuai dan  pemohon  memalsukan  tanda  tangan pihak berbatasan. Inilah yang menyebabkan terjadinya  tumpang  tindih  batas  tanah  atau overlapping, serta sengketa batas tanah.
Seperti  poin  diatas  menyebutkan sengketa  batas  terjadi  juga  dikarenakan tidak diterapkanya asas Kontradiktur Delimitasi. Saat asas kontradiktur delimitasi tidak terpenuhi maka hal ini disebut dengan kesalahan  prosedur  pengukuran  atau  tidak terpenuhi  salah  satu  prosedur  pengukuran seperti  yang  disebutkan  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  RI  nomor  11 tahun  2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan  pada  Pasal  11  ayat  (3)  huruf  a menyatakan bahwa  “Sengketa atau Konflik yang  menjadi  kewenangan  kementrian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  92) meliputi:  (a)  Kesalahan  prosedur  dalam proses  pengukuran,  pemetaan  dan/atau perhitungan luas;”.
Maka dalam hal ini prosedur pengukuran tidak dapat terlewatkan satupun,  karena  hal  ini  dapat  menjadi  fatal dikemudian  hari  dan  menjadi  penyebab terjadinya  sengketa  atau  masalah  batas tanah. Ketika salah satu prosedur pengukuran  tidak  terpenuhi,  penyelesaian yang  terjadi  dapat  dilakukan  mediasi  oleh Pihak BPN dengan pengadu dan teradu jika sengketa  hal  ini  masih  dapat  dibicarakan dengan baik, namun jika naik ke pengadilan yang  perlu  diperhatikan  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  RI  nomor  9  tahun 1999  Tentang  tata  cara  pemberian  dan pembatalan  hak  atas  tanah  pada  Pasal  106 ayat (1) bahwa “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administrasi dalam  penerbitannya,  dapat  dilakukan karena  permohonan  yang  berkepentingan atau  oleh  Pejabat  yang  berwenang  tanpa permohonan.”
Pembatalan  hak  terjadi  karena  pada
Pasal 107 Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 9 tahun 1999 dijelaskan beberapa alasan dinyatakannya cacad hukum administratif  yakni  Kesalahan  Prosedur, Terdapat  tumpang  tindih  hak  atas  tanah, atau data yuridis atau data fisik tidak benar. Dalam  hal  tidak  diterapkannya  asas
Kontradiktur Delimitasi maka masuk kedalam  kategori  Kesalahan  Prosedur seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  11  ayat (3)  huruf  a  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  RI  nomor  11  tahun  2016  yaitu kategori Kesalahan prosedur pengukuran.
Dalam  wawancara  peneliti  dengan Bapak Ferdi Alfisnura Jumat 26 maret 2021 selaku  Kepala  Seksi  Sengketa,Konflik,  dan Perkara  Pertanahan  Penyelesaian  kasus yang  dilakukan  yaitu  didasarkan  pada  2 (dua)  hal  yaitu  Pengaduan  dan  Insiatif Kementrian,  namun  yang  sering  terjadi yaitu  Pengaduan  dari  pemohon.  Tahapan- tahapannya  meliputi  Badan  pertanahan memfasilitasi  adanya  mediasi  antara  kedua belah  pihak  ketimbang  harus  sampai  ke pengadilan.  Jika  masih  belum  terpecahkan, dibuatlah  suatu  tim  prosedural  yang anggotanya  dari  unit  kerja  struktural  sesuai dengan  prosedur  penanganan  masalah sengketa  pertanahan  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kbpn No 9 Tahun 1999. Tugas dari tim kerja tersebut adalah menerima dan menyelesaikan sengketa  pertanahan yang masuk  di lingkungan kerja daerah setempat. Sehingga penyelesaian  sengketa  pertanahan  tidak semerta-merta langsung secara litigasi.
Jika penyelesaian  masalah  ini berupa sengketa  batas  tanah  antara  lain  tumpang tindih  atau overlapping maka  hal-hal  yang dilakukan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional yakni :
1 Pengumpulan  data  dari  pengadu  dan dilakukan analisis pada data-data tersebut;
2 Memeriksa  dan  mengecek  kembali  Peta pada  bidangan  tersebut  dan  mencocokan dengan  sertifikat  serta  pengecekan  lapang kembali;
3 Dilakukan  Kembali  pengukuran  ulang  oleh Pihak Badan Pertanahan untuk  memastikan permasalahan sengketa batas tersebut;
4 Mengkaji  dan  melakukan  gelar  perkara untuk mengkaji lebih dalam, dan memutuskan hasil akhir permasalahan.

## PENUTUP
Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura  penerapan  Asas  Kontradiktur Delimitasi  belum  terlaksana  dengan  baik. Banyak hal  yang  menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi  dalam  proses  pengukuran  dan penetapan  batas  tanah,  masalah atau kendala  yang terjadi  yaitu seperti pada saat melakukan  kegiatan  proses  pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus di  saksikan  oleh  pihak  berbatasan  atau
aparat pemerintah setempat, namun terkadang  pihak  berbatasan  tidak  hadir sehingga  dititipnya  lembar  isian  gambar ukur  kepada  pemohon  yang  megakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah  sengketa  batas meliputi  tumpang  tindih  atau overlapping bidang  tanah  antar  pihak  berbatasan,  lalu tidak  terpeliharanya  patok  batas  oleh pemegang  hak  atas  tanah  sehingga  ketika dilakukan kegiatan pengukuran oleh petugas  ukur  BPN  kesulitan  hal  ini  juga dapat  mengakibatkan  pengakuan  dari  pihak berbatasan yang tidak sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia ,  Jakarta:Balai  Pustaka,
2003.
Iskandar Syah Mudakir, Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa
Tanah , Jakarta:Bhuana Ilmu
Populer, 2019.
Ilham Arisaputra Muhammad, Reforma Agraria  Di  Indonesia, Makassar: Sinar Grafika,.2015.
Kurniati  Nia, Hukum  Agraria  Sengketa Pertanahan  Penyelesaian  Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Refika Aditama,.2016.
Sutedi  Adrian, Pralihan  Hak  Atas  Tanah dan  Pendaftarannya ,  Jakarta:Sinar Grafika,2018.
Supriadi, Hukum  Agraria ,  Jakarta:Sinar Grafika,.2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia, Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945. Republik  Indonesia,  Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.