Malia: Jurnal Ekonomi Islam Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 13 Number 2, June 2022, Pages 193-212 Print : 2087-9636 Online : 2549-2578
PERAN PENDIDIKAN VOKASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

## Muhammad Iqbal
Universitas Airlangga muhammad.iqbal-2019@feb.unair.ac.id
Article Info
ABSTRACT
Article History:
Received Mar 02 th, 2022 Revised Jun 01 th, 2022 Accepted Jun 28 th, 2022
Available onlineon Jul 07, 2022
This study aims to analyze the role of vocational education institutions  in  providing  skilled  workers  who  are  ready  to work in Islamic industries. The current development of the Islamic economy is encouraged to further promote Islamic economic practices through a number of industries such as the  Islamic  finance  industry,  halal  food,  halal  pharmacy, and  halal  tourism.  This  research  is  a  qualitative  research with  content  analysis.  Using  secondary  data  from  various documents and websites collected from various sources, we describe  the  role  of  vocational  education  in  the development  of  the  Islamic  economy.  The  conclusion  is that vocational education as applied education that uses a link  and  match approach, the author views that its  role is very  strategic  in  bridging  the  need  for  skilled  workers  in the sharia industry. This research is expected to encourage the  implementation  of  vocational  education  to  further contribute  to  the  implementation  of  applied  Islamic economics education.
Keyword:
Vocational Education, Islamic Economics
DOI: 10.35891/ml.v13i2.2965
Corresponding Author: Muhammad Iqbal, email: muhammad.iqbal- 2019@feb.unair.ac.id
Paper type : Literature review
MALIA CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  peran  serta  lembaga  pendidikan  vokasi dalam  penyediaan  tenaga-tenaga  terampil  yang  siap  kerja  di  industri-industri  syariah. Perkembangan  ekonomi  Islam  saat  ini  didorong  untuk  lebih  memasyarakatkan  praktik ekonomi  Islam  melalui  sejumlah  industri  seperti  industri  keuangan  syariah,  makanan halal,  farmasi  halal,  dan  pariwisata  halal.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan konten analisis. Menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen dan website yang dikumpulkan dari berbagai sumber kami mendeskripsikan peran pendidikan vokasi dalam  pengembangan  ekonomi  Islam.  Kesimpulannya  adalah  pendidikan  vokasi sebaagai  pendidikan  terapan  yang  menggunakan  pendekatan  link  and  match  penulis pandang sangat strategis perannya dalam menjembatani kebutuhan tenaga kerja terampil di  bidang  industri  syariah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mendorong  penyelenggaran pendidikan  vokasi  untuk  lebih  berkontribusi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan ekonomi Islam terapan.
Kata Kunci : Pendidikan Vokasi, Ekonomi Islam

## A. PENDAHULUAN
Dalam  tiga  dekade  terakhir,  ilmu  ekonomi  Islam  menunjukkan perkembangan yang pesat di dunia terutama di kawasan Asia. Ribuan riset telah dilahirkan  oleh  para  sarjana  ekonomi  Islam  semakin  menguatkan  ekonomi Islam  sebagai  sebuah  ilmu  pengetahuan.  Hanya  saja,  sebagai  sebuah  sistem yang  diharapkan  menjadi  solusi  bagi  kemaslahatan,  praktik  ekonomi  Islam dalam  kehidupan  masyarakat  belum  mampu  secara  optimal  mengimbangi praktik ekonomi konvensional yang telah berkembang sejak beberapa abad lalu.
Sebagai  sebuah  sistem  yang  dapat  diaplikasikan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  ekonomi  Islam  tumbuh  secara  parsial.  Penerapan  ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat muslim masih didominasi sektor keuangan. Sektor  keuangan  menjadi  sektor  yang  paling  tumbuh  dalam  praktik  ekonomi Islam, sementara sektor lain belum optimal menunjukkan eksistensinya.
Sekalipun sektor keuangan Islam tumbuh pesat dengan kehadiran bank- bank  syariah  di  dunia,  namun  juga  masih  belum  mampu  merebut  pasar konvensional.  Hal  ini  juga  berlaku  di  negara-negara  yang  mayoritas penduduknya  muslim.  Pasar  keuangan  masih  di  dominasi  oleh  bank-bank konvensional.  Tabel  berikut  menunjukkan  gap  yang  masih  sangat  lebar  antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia:
Tabel 1. Perbandingan Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah
Perbandingan Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah (Miliar) Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah Penyaluran Kredit 5.315.600 212.990 1 Kepada Pihak Ketiga 5.255.085 212.560 1a Rupiah 4.459.814 206.284 1b Valas 795.271 6.277 2 Kepada Bank Lain 60.514 429 2a Rupiah 38.180 429 2b Valas 22.334 - Sumber Dana Pihak Ketiga 5.532.926 266.568 1 Rupiah 4.735.498 255.727 1a Giro 1.042.343 34.250 1b Tabungan 1.602.371 88.996 1c Simpanan Berjangka 2.090.785 132.481 2 Valas 797.428 10.840 2a Giro 325.012 4.931 2b Tabungan 134.470 365 2c Simpanan Berjangka 337.946 5.545 Sumber: OJK (diolah)
Tabel  di  atas  menunjukkan  ketimpangan  yang  masih  lebar  antara  bank konvensional  dan  bank  syariah  di  Indonesia.  Ketimpangan  ini  Nampak  baik pada  sisi  penerimaan  dana  maupun  pada  sisi  penyaluran  dana.  Padahal, masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  harusnya  menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk bisa merebut pasar bank konvensional.
Di  sektor  yang  lain  seperti  industri  makanan  halal,  pariwisata  halal, fashion  muslim,  media  dan  rekreasi  halal,  farmasi  dan  komestik  halal,  dan energi terbarukan masih jauh panggang dari api. Dibutuhkan upaya keras untuk bisa  mewujudkan  visi  ekonomi  syariah  Indonesia:  menjadikan  Indonesia  yang mandiri,  makmur,  dan  madani  dengan  menjadi  pusat  ekonomi  syariah tertemuka  di  Indonasia.  Pencapaian  visi  tersebut  melalui  target  capaian  utama yaitu peningkatan skala usaha ekonomi syariah, peningkatan peringkatan dalam Islam ic  Economic  Index, peningkatan  kemandirian  ekonomi,  dan  peningkatan indeks  kesejahteraan  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, 2018).
Dalam  upaya  untuk  pencapaian  visi  dan  target  tersebut,  perlu  untuk segera  memetakan  persoalan  yang  menghambat  perkembangan  praktik ekonomi  syariah.  Sejumlah  faktor  yang  diidentifikasi  menghambat  industri keuangan  syariah  di  Indonesia  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2016) antara lain:
1. Kurangnya visi dan koordinasi diantara pemangku kepentingan.
2. Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat umum dan sektor bisnis.
4. Relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
5. Konsentrasi pada industri keuangan pada pasar ritel.
6. Isu  kapasitas  dalam  hal  variasi  produk,  persaingan  harga,  system  IT, tingkat pelayanan, dan distribusi.
7. Kurangnya likuiditas.
8. Sumber pendanaan terbatas.
9. Kurangnya pengawasan.
10. Kurangnya transparansi dan tata kelola.
Dari  uraian  faktor  penghambat  tersebut  di  atas,  fokus  penelitian  ini adalah  keterbatasan SDM  dan  rendahnya  kesadaran  masyarakat.  Dua  hal  ini bertalian  yang  menurut  penulis merupakan  faktor  penting  yang  harus  segera diselesaikan dalam upaya memasyarakatkan ekonomi syariah.
Harus  diakui  bahwa  saat  ini,  Indonesia  masih  mengalami  keterbatasan SDM  yang  menekuni  ekonomi  Islam.  Jumlah  institusi  pendidikan  tinggi  yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam masih sangat sedikit. Pendidikan
ekonomi  Islam  umumnya  diselenggarakan  oleh  universitas.  Masih  sangat sedikit  lembaga  pendidikan  vokasi  (politeknik) yang  membuka  prodi  terkait dengan  ekonomi  Islam.  Maka  dapat  dipahami  kenapa  pengembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin jauh lebih pesat dibandingkan penerapan ekonomi  Islam  itu  sendiri,  Harusnya,  ekonomi  Islam  sebagai  sebuah  praktik perlu ditopang oleh tenaga terampul yang tidak lain merupakan sarjana terapan lulusan pendidikan vokasi.
Hasil  observasi  di  sejumlah  kantor  bank  syariah,  posisi-posisi  yang membutuhkan  keterampilan  teknis  semisal front  line di  bank-bank  syariah seperti  teller, customer  service masih  diisi  oleh  pegawai  yang  bukan  sarjana ekonomi  Islam.  Posisi front  line sangat  penting  kedudukannya  dalam mengedukasi  masyarakat  terkait  layanan  keuagan  syariah.  Hal  ini  sangat berhubungan dengan faktor penghambat lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas  yaitu  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menggunakan  jasa  keungan syariah.  Sebagian  masyarakat  masih  menganggap  keuangan  syariah  tidak  ada bedanya dengan keuangan konvensional dikarenakan kegagalan para front liner dan  tenaga  marketing  dalam  menjelaskan kepada  masyarakat  (nasabah  dan calon nasabah).
Demikian  halnya  di  sektor  lain,  semisal  industri  halal,  farmasi  halal, fesyen halal masih sangat minim tenaga terampil yang memahami Islam ic world view. Padahal  peran  mereka  tidak hanya  sebagai  pekerja  tapi  juga  sebagai barisan  terdepan  dalam  mensosialisasikan  ekonomi  Islam.  Oleh  karena  itu, sangat  dibutuhkan  lembaga  pendidikan  vokasi  yang  menyelenggarakan pendidikan  ekonomi  Islam.  Dengan  adanya  lembaga  pendidikan  vokasi  yang menyelenggarakan  pendidikan  ekonomi  Islam  baik  itu  perbankan  syariah, makanan  halal,  pariwisata  halal,  fesyen  Islami  maka  ketersediaan  tenaga terampil  untuk  mengisi  pekerjaan  di  industri  syariah  akan  membantu memsyaratkan ekonomi Islam.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Human Investment Theory
Pengembangan  ekonomi  Islam  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek pembangunan  manusia. Human  capital merupakan  variabel  penting  yang harus mendapat  perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena  itu,  penguatan  ekonomi  Islam  ke  depan  memerlukan  pengorbanan ekonomi berupa investasi di bidang pembangunan manusia
Jika  ingin  bersaing  dan  merebut  pasar  yang  telah  dikuasai  oleh dengan  industri  konvensional,  maka  industri  keuangan  syariah,  makanan
halal, pariwisata halal dan sektor industri syariah lainnya harus berinvestasi pada  pembangunan  manusia  yang  benar-benar  menguasai  landasan  dan praktik  ekonomi  Islam.  Investasi  pada  intellectual  capital  akan  membantu industri  dalam  proses  penciptaan  nilai  ( value  creation )  atau  meningkatkan kemampuan  manajemen  dalam  mengkonversi potential  value menjadi  real value bagi perusahaan (Costa & Santos, 2016).
Investasi intellectual capital dapat dilakukan dalam skala mikro oleh perusahaan  melalui  serangkaian  pelatihan  bagi  karyawan  dan  dapat  juga dilakukan  dalam  skala  makro  oleh  negara  melalui  penyediaan  pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Dalam lingkup mikro, industri yang berinvestasi pada pada intellectual capital baik melalui  pelatihan  akan  memperbaiki  kinerja  keuangan  perusahaan  (Kwon, 2019).  Dalam  skala  makro,  hasil  penelitian  menunjukkan  pengaruh intellectual  capital  terhadap  pembangunan  dan  progres  berbagai  sektor ekonomi (Noonejad, 2009).

## 2. Pendidikan Vokasi
Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyajikan peserta didik penguasaan keterampilan atau keahlian terapan. Berbeda dengan pendidikan akademik  yang  menekankan  pada  pengusaaan  pengetahuan,  pendidikan vokasi  lebih  menekankan  pada  penguasaan  keahlian  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  industri.  Jenjang  pendidikan  vokasi  di  Indonesia  mulai dari program Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4) atau Sarjana Terapan, dan Magister Terapan.
Pada  negara  yang  memiliki  populasi  penduduk  yang  besar  dan berdampak pada ketersediaan tenaga kerja yang melimpah maka pendidikan vokasi  sangat  dibutuhkan  untuk  mmeberikan  keahlian  pada  tenaga  kerja agar  diterima  di  lingkungan  industri.  Berbagai  riset  menunjukkan  peran besar  pendidikan  vokasi  terhadap  kemajuan  ekonomian  sebuah  negara seperti  yang  terjadi  di  Pakistan  (Nooruddin,  2015),  Liberia  (Omata  & Takahashi,  2018),  dan  beberapa  negara  di  Eropa  seperti  Austria, Switzerland (Schmillen, 2018).
Dalam  perkembangannya,  model  pendidikan  vokasi  Jerman  yang popular  di  dunia.  Model  pendidikan  vokasi  Jerman  mengguanakan  sistem dual  system  yang  mengkombinasikan  antara  magang  di  industri  dan instruksi  di  kelas.  Kombinasi  antara  pemagangan  di  industri  dengan pembelajaran  di  kelas  akan  mengahasilkan  sarjana  terapan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  industri.  Hal  inilah  yang  menjadikan  Jerman  sebagai benchmark penyelenggaraan pendidikan vokasi.
Namun  demikian,  perjalanan  pendidika  vokasi  di  beberapa  negara bervariasi.  Ada  yang  berhasil  menerapkan  ada  pula  yang  masih  kesulitan dalam  mencari  format  terbaik.  Di  Kuwait,  sekalipun  pendidikan  vokasi memberi  dampak  positif  dalam  pengurangan  pengangguran  namun masyarakat  masih  memandang  pendidikan  vokasi  sebagai  ”a  second-best education system” (Bilboe, 2011). Demikian juga pada beberapa negara di Asia,  sebagian  menunjukkan  hasil  positif  sebagian  lainnya,  pendidikan vokasi  tidak  mendapat  respon  yang  cukup  baik  (Agrawal,  2013).  Jepang, Singapura,  dan  Korea  Selatan  adalah  contoh  negara  yang  berhasil menerapkan  sistem  pendidikan  vokasi.  Sementara  Indonesia  Malaysia, Filiphina,  Thailand,  dan  Srilanka  cukup  baik,  Yang  cukup  buruk  dalam penerapannya  adalah  Bangladesh,  China,  India,  Myanmar,  Nepal,  dan Pakistan (Agrawal, 2013).
Pendidikan  vokasi  di  Indonesia  dijalankan  dengan  mengadopsi pendekatan  pendidikan  berbasis  kompetensi  (competence-based  education/ CBE).  Pendidikan  berbasis  kompetensi  sebagai  kontra  dari  pendidikan berorientasi  pengetahuan  (knowledge-oriented  education)  bertujuan  untuk meningkatkan  pengetahuan,  skill,  pengembangan  perilaku  pofesional mahasiswa  melalui  pendidikan  yang  menggunakan  konteks  dunia  kerja (Biemans et al., 2009; Misbah, Gulikers, Dharma, & Mulder, 2019)
Dalam  perkembangannya  pendidikan  vokasi  di  Indonesia  terus direvitalisasi agar dapat berperan optimal dalam menopang revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, politeknik sebegai institusi pendidikan penyelenggara pendidikan vokasi diharapkan mengembangkan tiga hal berikut (Direktorat Pembelajaran Kemristekdikti, 2016):
1. Pendidikan  vokasi  politeknik  selaras  dengan  program  pengembangan ekonomi nasional.
2. Pendidikan  vokasi  politeknik  menghasilkan  lulusan  yang  mampu merespon dinamika kebutuhan pasar kerja.
3. Pendidikan  vokasi  politeknik  mampu  menghasilkan  karya  nyata  yang bernilai atau berkontribusi ekonomis.

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Kami  menggunakan analisis konten terhadap berbagai data sekunder yang kami peroleh dari berbagai sumber.  Data-data  tersebut  berupa  laporan  instansi  terkait,  website  dari kampus,  serta  dokumen  lainnya  yang  kami  pandang  penting  untuk  dijadikan sebagai data penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peta Kebutuhan Industri Berbagai Sektor Dalam Ekonomi Islam
Kebutuhan  Sumber  daya  manusia  untuk  pengembangan  ekonomi
Islam  masih  sangat  besar  hingga  saat.  Sementara  supply  tenaga  kerja  dari lembaga  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pedidikan  ekonomi  Islam masih  sangat  terbatas.  Ketidakseimbangan  supply  dan  permintaan  tenaga kerja  di  sektor  ekonomi  syariah  baik  di  sektor  keuangan,  makanan  halal, fesyen  syariah,  pariwisata  halal  menyebabkan  masuknya  lulusan  sarjana ilmu  konvensional  untuk  mengisi  kekosongan  kebutuhan  kerja  tersebut. Misalnya  saja,  di  sektor  keuangan  syariah,  sebagian  besar  pegawai perbankan syariah adalah lulusan non ekonomi Islam.
Subbab ini akan menguraikan peta kebutuhan sumber daya manusia ekonomi  Islam.  Karena  cakupan  praktik  ekonomi  Islam  yang  sangat  luas, maka  penelitian  ini  membatasi  hanya  menyajika  3  sektor  industri  syariah, yaitu perbankan syariah, makanan halal, dan pariwisata halal.
1. Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga  keuangan  syariah  meliputi  perbankan  syariah,  asuransi syariah,  pasar  modal  syariah,  koperasi  syariah  (BMT),  dan  lembaga keuangan  syariah  lainnya.  Bank  Syariah  di  Indonesia  terdiri  dari  Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Berikut  data  Bank  Syariah  yang  disadur  dari  Statistik  Perbankan  Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tabel 2. Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia Bank Umum Syariah KP/KPO/KK KCP KK 1  PT. Bank Aceh Syariah 26 89 27 2  PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 13 22 4 3  PT. Bank Muamalat Indonesia 82 152 57 4  PT. Bank Victoria Syariah 9 5 0 5  PT. Bank BRISyariah 50 205 12 6  PT. Bank Jabar Banten Syariah 9 55 2 7  PT. Bank BNI Syariah 68 203 16 8  PT. Bank Syariah Mandiri 129 426 55 9  PT. Bank Mega Syariah 27 33 8 10  PT. Bank Panin Dubai Syariah 14 4 0 11  PT. Bank Syariah Bukopin 12 7 4 12  PT. BCA Syariah 14 11 17 13  PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 24 2 0 14  PT. Maybank Syariah Indonesia 1 0 0
Unit Usaha Syariah 15  PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 9 1 0 16  PT Bank Permata, Tbk 11 2 1 17  PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 13 2 0 18  PT Bank CIMB Niaga, Tbk 15 0 3 19  PT Bank OCBC NISP, Tbk 10 0 0
Keterangan:  KP  (Kantor  Pusat),  KPO  (Kantor  Pusat  Operasi),  KC  (Kantor Cabang), KK (Kantor Kas); Sumber: OJK (Diolah)
Tabel  di  atas  menunjukkan  jumlah  kantor  bank  syariah  di  seluruh Indonesia. Jika membandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia  saat  ini  yang  berjumlah  514  kabupaten/kota  maka  hanya  Bank Mandiri  Syariah  yang  memiliki  129  kantor  pusat/kantor  pusat  operasi/ kantor cabang, 426 kantor cabang pembantu dan 55 kantor kas. Atau dapat dikatakan  jangkauan  layananya  telah  sampai  ke  seluruh  kabupaten/kota. Selain itu, belum ada kantor bank umum syariah maupun unit usaha syariah yang mampu membuka kantor ke setiap kabupaten/kota.
Ke depan, dibutuhkan langkah ekspansif untuk memberikan layanan perbankan  syariah  ke  seluruh  pelosok  negeri  agar  masyarakat  semakin familiar  dengan  bank  syariah.  Langkah  ekspansif  tersebut  tentunya mmebutuhkan  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  cukup.  Oleh  karena itu,  pasar  kerja  keuangan  syariah  masih  akan  terus  tumbuh  seiring  dengan upaya  untuk  menggalakkan  memasyarakatkan  bank  syariah  ke  seluruh penjuru negeri.
Data per juni 2019, jumlah tenaga kerja  Bank Syariah di  Indonesia meliputi 53.089 orang di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta 5.085 orang yang bekerja pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
2. Industri Makanan Halal ( Halal Food industry )
Industri  makanan  halal  saat  ini  berkembang  pesat  di  beberapa negara. Populasi penduduk muslim yang terus bertambah dan menyebar ke berbagai  penjuru  bumi  adalah  peluang  besar  tumbuh  kembang  industri makanan  halal.  Pada  beberapa  negara  seperti  Malaysia,  industri  makanan halal  terus  dipacu  untuk  beranak  melalui  sejumlah  paket  kebijakan  dan ditopang berbagai riset ilmiah.
Populasi  umat  Islam  yang  terus  bertumbuh  dan  kesadaran religiusitas  yang  semakin  berkembang  mendorong  mereka  untuk  selalu mempertimbangkan  aspek  haram  dan  halal  dalam  setiap  aktivitas  mereka termasuk dengan konsumsi makanan. Industri makanan halal menyediakan
alternatif  bagi  umat  muslim  yang  ingin  mengkonsumsi  makanan  halal ditengah maraknya penawaran secara terbuka akan makanan haram.
Hanya  saja  industri  makanan  halal  membutuhkan  transparansi tentang  kehalalan  makanan  tersebut.  Baik  dari  sisi  kandungan  makanan maupun  dari  proses  penyajian  makanan  tersebut.  Karena  makanan  halal bukan  hanya  soal  kandungannya  tapi  juga  soal  prosesnya.  Seekor  ayam yang halal bisa menjadi  haram jika disembelih tidak dengan mengucapkan “Basmalah”.
Oleh karena itu, industri makanan halal tidak tumbuh secara parsial. Integrasi  rantai  nilai  (supply  chain  integration)  industrri  makanan  halal dibutuhkan untuk menghubungkan supplier bahan baku, penyedia makanan halal dan konsumen. Tuntutan transparansi supplier dan proses penyediaan makanan  oleh  industri  hingga  sampai  ke  konsumen  menjadi  landasan  kuat dibutuhkan  integrase  rantai  nilai  pada  industri  makanan  halal.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Chandra,  Liaqat,  &  Sharma,  2019  yang  meneliti supply chain integaration industri makanan halal di Malaysia.
“ Firms  nowadays  competing  for  intra-supply  chain  rather  than between companies, it is a prime time for the managers to seriously consider  the  SCI  as  the  strategy  of  going  forward.  The  halal  food industry  is  relatively  new  compared  to  other  industry  such  as manufacturing, electrical, etc. The trends have shown how SCI may play  an  important  role  for  the  firm  in  improving  performance .” (Chandra, Liaqat, & Sharma, 2019)
Oleh  karena  itu,  rantai  nilai  industri  makanan  halal  tidak  hanya  di seputar  perusahaan  produsen  makanan  melainkan  sebuah  ekosistem  bisnis yang terdiri  dari berabagai  industri pendukung. Berikut ini disajikan rantai nilai  dan  industri  pendukung  yang  dibutuhkan  dalam  ekosistem  makanan halal:
Tabel 3. Rantai Nilai Industri Makan Halal Rantai Nilai Industri Utama Industri Pendukung Bahan Baku  Industri Pertanian Halal
 Industri Peternakan Halal
 Industri Perkebunan Halal
 Industri Perikanan dan
Hasil Laut  Industri Riset dan Pengembangan Produk
Halal
 Asosiasi
202 | Peran Pendidikan Vokasi dalam Pengembangan Ekonomi Islam
Teknologi  Teknologi Pengolahan
Bahan Pangan
 Rumah Potong Hewan
 Teknologi Pertanian
Bioindustri  Industri Riset dan Pengembangan  Lembaga Pendidikan Manufaktur  Industri Makanan Kemasan
 Industri Minuman Kemasan
 Pengolahan daging dan Makanan Laut
 Pengolahan Sereal, Tepung,
Kakao
 Pengolahan Sayuran,
Kacang, Buah
 Residu Limbah Industri
Makanan
 Industri Perlengkapan dan Peralatan Pengendali Mutu
 Industri Riset dan Pengembangan
 Asosiasi
 Lembaga Pendidikan Saluran Distribusi  Industri Pengemasan  Industri Pengangkutan
Darat
 Jasa Pengiriman Barang Retailer
 E-Commerce
 Retail Store
 Pameran
 Media
 Restoran
Pembiayaan  Industri Perbankan Syariah
 IKNB Syariah
Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)
Tabel  di  atas  menunjukkan  rantai  nilai  industri  makanan  halal membuka  peluang  tumbuh  dan  lahirnya  industri-industri  utama  dan pendukung.  Kesemua  industri  tersbeut  membutuhkan  ketersediaan  sumber daya  manusia  yang  memiliki  pengetahuan  keterampilan  di  masing-masing industri juga ditopang oleh pemahaman akan syariah Islam yang baik.
3. Industri Farmasi Halal
Kebutuhan  jaminan  produk  halal  selain  sektor  makanan,  juga  yang menjadi  perhatian  publik  saat  ini  adalah  sektor  farmasi.  Beberapa  waktu lalu  terjadi  polemik  terkait  dengan  salah  satu  produk  vaksin  yang
direkomendasi  pemerintah  ditengarai  memiliki  kandungan  bahan  haram. Kontroversi  ini  semakin  menguatkan  tuntutan  untuk  mengadakan  produk obat-obatan halal.
Mengingat  industri  ini  belum  sepenuhnya  diterapkan  di  Indonesia dan  peluang  tumbuhnya  sangat  sebanding  dengan  potensi  pasar  Indonesia yang  mayoritas  beragam  muslim,  maka  perlu  untuk  mengkaji  potensi industri  dan  kebutuhan  tenaga  kerja  sektor  farmasi  halal.  Sebagaimana sektor  makanan  halal,  sektor  farmasi  halal  juga  berdiri  dengan  rantai  nilai ( value  chain )  yang  terintegrasinya  berbagai  industri.  Berikut  ini  disajikan ratai  nilai  farmasi  halal  beserta  industri  yang  dibutuhkan  (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018):
Tabel 3. Rantai Nilai Industri Makan Halal Rantai Nilai Industri Utama Industri Pendukung Bahan Baku  Industri Kimia Hulu
 Industri Kimia Organik
 Industri Kimia Anorganik
 Industri Riset dan
Pengembangan  Asosiasi Teknologi  Teknologi Pendeteksi Unsur/ Kandungan Hewani
 Industri Riset dan Pengembangan  Lembaga Pendidikan Manufaktur  Industri Kimia Hilir  Industri Riset dan Pengembangan  Asosiasi  Lembaga Pendidikan Saluran Distribusi  Industri Pengemasan
 Industri Pengangkutan
Darat
 Jasa Pengiriman Barang Retailer
 E-Commerce
 Retail Store
 Apotek
 Media
Pembiayaan
 Industri Perbankan Syariah
 IKNB Syariah
Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

## 4. Industri Pariwisata Halal
Konsep  pariwisata  halal  mengemuka  seiring  dengan  semakin tingginya  minat  berwisata  umat  muslim.  Kebutuhan  akan  pariwisata  halal dilandasi produk layanan berbagai lokasi pariwisata yang bertolak belakang
204 | Peran Pendidikan Vokasi dalam Pengembangan Ekonomi Islam
dengan  nilai-nilai  Islam.  Lantas,  apa  yang  dimaksud  dengan  pariwisata halal? Berikut beberapa kutipan pengertian pariwisata halal.
“ Halal  tourism  refers  to  the  provision  of  a  tourism  product  and service  that  meets  the  needs  of  Muslim  travelers  to  facilitate worship  and  die-  tary  requirement  that  conform  to  Islamic teachings.  Halal  tourism  is  therefore  the  type  of  tourism  that adheres to the values of Islam, and in that sense comparisons might be  made  with  the  growth  of  Islamic  banking  practices  in  that  both permit  members  of  the  faith  to  success-  fully  be  part  of  the contemporary  world  in  ways  consistent  with  their  values  and practices.” (Mohsin, Ramli, & Alkhulayfi, 2016)
“ Halal tourism is considered as a subcategory of religious tourism. The  word  Halal  comes  originally  from  Arabic  language  meaning: allowable,  acceptable,  permitted,  and/or  permissible.  This  word  is the main source for the concept of Halal which is not only related to food  or  food  products  (as  most  people  will  expect  or  think),  but  it goes  beyond  food  to  cover  all  the  aspects  of  a  Muslim  person  life (male or fe- male) ” (El- Gohary, 2016)
Berdasarkan dua kutipan di atas, dapat disimpulkan pariwisata halal merupakan  sebuah  konsep  pariwisata  yang  diterima  atau  bersesuaian dengan  nilai-nilai  Islam.  Pariwisata  halal  di  Indonesia  merupakan  sesuatu yang  baru  dan  masih  membutuhkan  pengembangan  baik  dari  sisi  konsep maupun implementasinya. Sekalipun masih baru namun sejumlah riset yang dihasilkan  oleh  para  peneliti  dapat  menjadi  acuan  dalam  pengembangan industri pariwisata halal.
Penyediaan pariwisata halal tidak hanya dapat dilakukan oleh entitas swasata  namun  juga  dapat  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah.  Berikut  ini rantai nilai industri pariwisata halal beserta kebutuhan industri/aktor utama dan pendukungnya:
Tabel 4. Rantai Nilai Industri Pariwisata Halal Rantai Nilai Industri Utama Pendukung Distributor  Rumah Produksi Film
 TV dan Radio
 Penerbitan
 Provider aplikasi
 Industri Musik dan Seni
 SDM
 Research and Development
 HaKI
 Royalti Distribusi
 Teknologi
 Marketing
Pembiayaan  Perbankan Syariah  IKNB Syariah  Shariah Compliant Investor  Swasta  Waqaf, sukuk, crowd funding, modal ventura syariah Inkubator  Jasa Inkubasi Bisnis  Jasa Inkubasi Teknologi
 Jasa Inkubasi Campuran
 Inkubator Universitas
 Inkubator Perusahaan  Corporate University Festival Kebuda yaan  Pagelaran Seni Budaya  Departemen  Seni  dan Budaya  Asosiasi Seni Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018) (diolah)
2. Link and Match Pasar  Tenaga  Kerja  Sektor-Sektor  Industri  Ekonomi
Islam
Pada  bagian  sebelumnya  telah  diuraikan  kebutuhan  industri  di beberapa  sektor  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam.  Pengembangan industri-industri  tersebut  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  tidak hanya  memiliki  pengetahuan  tentang  hukum-hukum  Islam  tetapi  juga keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang yang ditekuni.
Persoalan  yang  ada  saat  ini  adalah  sebagian  besar  yang  mengisi pasar  kerja  di  industri-  industri  syariah  adalah  tenaga  kerja  yang  berlatar belakang pendidikan konvensional bahkan ada juga yang menempati posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Hal ini tentu menjadi kendala  dalam  proses  pengembangan  industri  syariah  ke  depannya.  Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam harus didukung oleh ketersediaan pasokan  tenaga  kerja  yang  memiliki  keterampilan  dan  skill  sesuai  dengan kebutuhan industri.
Perguruan tinggi memiliki peran besar untuk menjamin ketersediaan tenaga  kerja  tersebut,  terutama  perguruan  tinggi  vokasi.  Konsep  yang ditawarkan oleh pendidikan vokasi adalah link and match antara kebutuhan tenaga kerja industri dan supply calon tenaga kerja dari institusi pendidikan. Konsep  ini  sangat  ideal  untuk  menjadi  solusi  permasalahan  keterbatasan sumber daya manusia di industri-industri syariah.
Di era bonus demografi saat ini dimana ketersediaan angkatan kerja melimpah  seharusnya  berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Termasuk  diantaranya  pertumbuhan  sektor  industri  syariah.  Namun, faktanya  kontribusi  sektor  industri  syariah  masih  kecil  bila  dibandingkan dengan ekonomi industri konvensional.
Sejumlah  riset  menguraikan  beberapa  faktor  yang  menghambat pertumbuhan  industri  syariah  adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia (SDM).  Demikian  juga  dengan  laporan  yang  terdapat  dalam  Masterplan Arsitektur  Keuangan  Syariah,  keterbatasan  kinerja  SDM  menjadi  variabel penghambat  pertumbuhan  keuangan  syariah.  Sementara  data  statisik menunjukkan jumlah pengangguran kita masih sangat tinggi.
Anomali  ini  ditengarai  karena  tidak  adanya  keterbuhungan (mismatch)  antara  industri  dan  lembaga  pendidikan.  Lulusan  perguruan tinggi  banyak  yang  mengalami  pengangguran  karena  skill  mereka  bukan yang  dibutuhkan  oleh  industri.  Kinerja  industri  syariah  juga  tidak  optimal karena  keterbatasan  SDM  yang  memiliki  skill  sesuai  yang  dibutuhkan memaksa  mereka  untuk  menerima  saja  lulusan  perguruan  tinggi  yang sekalipun  latar  belakang  keilmuannya  jauh  dari  industri  syariah. Konsekuensinya  mereka  harus  mengeluarkan  investasi  yang  tidak  sedikit untuk  biaya  pelatihan  agar  dapat  bekerja  di  sesuai  dengan  pekerjaan  di industri syariah.
Dengan  kata  lain,  jika  ingin  memacu  kinerja  industri  syariah  di Indonesia  maka  perlu  disiapkan  institusi  pendidikan  yang  mendukung  hal tersebut.  Industri  pendidikan  yang  menyediakan  lulusan  yang  memiliki keterampilan  sesuai  dengan  kebutuhan  industri  syariah.  Bukan  sekedar pemahaman teoretis, tapi keterampilan teknis atau skill yang siap digunakan dalam industri syariah.
Ketidaksesuai antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan di industri  syariah  bisa  menyebabkan  pekerja  di  industri  keuangan  syariah banyak  yang  mengundurkan  diri  dari  pekerjaan  mereka  bila  menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan keilmuan dan ekspektasinya.
Oleh  karena  itu,  sangat  mendesak  bagi  penrguruan  tinggi  vokasi untuk  menyediakan  program  studi  yang  dapat  menopang  keberlanjutan industri syariah. Jika kemampuan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan vokasi  bersesuaian  dengan  jenis  pekerjaan  yang  mereka  geluti  di  dunia kerja  nantinya,  para  pekerja  bekerja  jauh  lebih  professional  dengan motivasi. Penelitian Bol, Ciocca Eller, van de Werfhorst, & DiPrete (2019) menemukan  adanya  korelasi  antara  penghasilan  seorang  dengan  kekuatan linkage pendidikan dengan pekerjaan mereka.
“ We  find  a  (modest)  positive  association  between  the  linkage strength  of  an  educational  program  and  the  earnings  of  full-time workers  who  finish  school  in  that  program.  On  average,  workers with  tertiary  educational  credentials  providing  clear  pathways  to the  labor  market  receive  higher  wages.  Second,  we  find  that
graduates  who  end  up  working  in  a  “matching”  occupation  do particularly  well.  Or,  put  differently,  our  models  predict  that workers who end up in an occupation that has no clear match with their  educational  credential  obtain,  on  average,  lower  earnings .”
(Bol et al., 2019)
Temuan  penelitian  Bol  et  al  (2019)  menegaskan  bahwa profesionalisme sangat ditopang oleh hubungan yang kuat antara pekerjaan dengan keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan. Islam sangat menekankan  profesionalisme  dalam  bekerja  sebagai  hadits  Rasulullah SAW: “Jika suatu urusan diserah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”.
Setelah kita memahami pentingnya link and match antara kebutuhan industri  dengan  supply  tenaga  kerja  dari  lembaga  pendidikan.  Maka pertanyaan  berikutnya,  kompetensi  seperti  yang  diharapkan  oleh  industri- industri  syariah? Muhammad (2003) dalam  artikelnya menguraikan bahwa pengembangan  SDM  dalam  industri  syariah  harus  dibangun  dalam  ruang manajemen yang disebutnya dengan istilah “manajemen ihsan”. Tiga fokus manajemen ihsan yang dijelaskan oleh adalah (Muhammad, 2003):
a. Aturan yang sederhana untuk menciptakan kemudahan dan focus dalam bekerja.
b. Ketepatan waktu.
c. Ditangani oleh orang yang professional.
Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  nilai-nilai  dasar  yang  harus dimiliki  oleh  orang  yang  bekerja  dalam  industri  syariah  adalah  sidiiq, tabliqh,  amanah,  fathonah  (Karim  2002  dalam  Muhammad,  2003).  Tiga nilai dasar tersebut menjadi prasyarat awal bagi mereka yang ingin berkerja di  lingkup  industri  syariah.  Selanjutnya,  pekerja  di  bidang  industri  Islam harus memiliki minimal dua pengetahuan/keahlian berikut:
a. Pemahaman terhadap hukum Islam (ilmu syariah)
b. Keterampilan/keahlian  terkait  dengan  bidang  industri  yang  digelutinya (ekonomi, lembaga keuangan, pariwisata, farmasi, makanan).
Dua  keahlian  ini  harus  ada  dalam  diri  setiap  pekerja  di  lingkup industri  syariah.  Problemnya,  sangat  sedikit  orang  yang  menguasai  ini. Tenaga  kerja  kita  yang  tersedia,  sebagian  besar  hanya  menguasai  ilmu syariah karena berlatar belakang sarjana agama atau hanya menguasai ilmu ekonomi, keuangan, pariwisata, dan makanan saja karena mereka keluaran program studi ilmu konvensional.
Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  memajukan  industri  syariah  harus ditopang  dengan  hadirnya  lembaga  pendidikan  yang  mampu  menyatukan dua  keahlian  tersebut  dalam  diri  setiap  lulusannya.  Sehingga  kita  akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja professional di bidang industri syariah.

## 3. Peran Pendidikan Vokasi
Pada  level  perguruan  tinggi,  pendidikan  vokasi  di  Indonesia diselengarakan  oleh  Politeknik.  Peran  politeknik  dalam  menopang kebutuhan  tenaga  kerja  di  industri  selama  ini  cukup  signifikan.  Bahkan beberapa  BUMN  ternama  di  Indonesia  membuka  formasi  khusus  untuk lulusan  politeknik,  Salah  satu  contohnya,  PT  PLN  (PERSERO)  yang membuka kelas kerja sama dengan beberapa politeknik di  Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka.
Namun,  di  sektor  industri-industri  syariah  masih  belum  nampak peran  besar  pendidikan  vokasi  membantu  pemenuhan  kebutuhan  tenaga kerja  industri  syariah.  Saat  ini,  masih  bisa  dihitung  jari  jumlah  politeknik yang  membuka  program  studi  yang  berhubungan  dengan  industri  syariah. Berikut ini data program studi ekonomi syariah jenjang pendidikan vokasi:
Tabel 5. Jumlah Program Studi Lingkup Ekonomi Syariah di Indonesia Nama Prodi Jenjang Jumlah Perbankan Syariah/ Manajemen Keuangan Syariah D3 41 Perbankan Syariah/ Manajemen Keuangan Syariah/ Akuntansi Syariah D4 4 Perbankan Syariah/ Manajemen Keuangan Syariah/ Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah S1 411 Pariwisata Syariah D3 0 Sumber: (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019)
Penyelenggaraan  pendidikan  ekonomi  Islam  berdasarkan  tabel  di atas  masih  sangat  minim  dilaksanakan  di  jenjang  pendidikan  vokasi. Sebagian  besar  pendidikan  ekonomi  Islam/  syariah  dilaksanakan  oleh lembaga  pendidikan  akademik  (universitas/institut/sekolah  tinggi).  Bahkan program studi keuangan/perbankan/manajemen keuangan syariah pada level D3  bukan  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  vokasi  murni (politeknik)  melainkan  diselenggarakan  oleh  lemabaga  pendidikan
akademik  (universitas/institut/sekolah  tinggi).  Pada  lembaga  pendidikan vokasi murni (politeknik) hanya terdapat tiga (3) program studi jenjang D4 yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah, yaitu:
a. Program Studi D4 Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Bandung.
b. Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
c. Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Medan.
d. Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Banjarmasin.
Khusus  untuk  program  studi  pariwisata  syariah  jumlah  program studi  yang  menyelenggarakan  ini  masih  kecil.  Penyelenggaraannya  pun masih dilaksanakan oleh lembaga pendidikan  akademik di  bawah naungan kementerian  agama  padahal  kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pengembangan pariwisata halal sangat besar ke depannya.
Sementara  itu  khusus  untuk  pengembangan  industri  farmasi  halal dan  industri  makanan  halal  belum  ada  saat  ini  lembaga  pendidikan  yang secara  spesifik  menyelenggarakan  pendidikan  farmasi  maupun  tata  boga yang berbasis syariah. Tuntutan pasar untuk penyediaan produk farmasi dan makanan  yang  halal  adalah  keharusan  untuk  menyediakan  sumber  daya manusia yang ahli di di kedua bidang tersebut (farmasi dan tata boga) juga pemahaman yang baik tentang hukum Islam.
Oleh  karena  itu,  ke  depan  masih  sangat  diharapkan  peran  besar lembaga  pendidikan  vokasi  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  keahlian berbasis  syariah.  Dengan  demikian,  harapan  untuk  membangun  ekosistem halal dalam masyarakat ekonomi kita dapat segera terwujud.

## E. KESIMPULAN
Pengembangan ekonomi Islam ke depan sudah mulai harus bergeser ke upaya  memasyarakatkan  ekonomi  Islam.  Penguatan  kapasitas  dan  skala industri-industri  yang  berkenaan  dengan  ekonomi  Islam  masih  harus  terus dipacu  dalam  rangka  mewujudkan  ekosistem  halal  di  tengah  masyarakat. Mengacu pada berbagai  temuan riset sebelumnya yang mengemukakan bahwa keterbatasan  sumber  daya  manusia  adalah  variabel  yang  turut  menghambat pengembangan  industri-industri  syariah  di  berbagai  sektor  (keuangan  syariah, makanan  halal,  farmasi  halal,  dan  pariwisata  halal),  penelitian  ini  berupaya untuk  menyajikan  solusi  permasalahan  keterbatasan  SDM  di  industri-industri syariah dengan mendorong peran serta lembaga pendidikan vokasi.
Pendidikan  vokasi  memiliki  kekhasan  tersendiri  bila  dibandingkan dengan  lembaga  pendidikan  akademik  karena  tujuan  penyelenggaraan pendidikan  vokasi  adalah  menyediakan  lulusan  yang  terampil  dan  siap  kerja sesuai  kebutuhan  industri.  Konsep  link  and  match  pada  lembaga  pendidikan vokasi sangat tepat untuk menjembatani kebutuhan industri syariah akan tenaga professional yang ahli dibidangnya dan paham akan ilmu Islam.
Temuan  penelitian  ini  masih  sangat  rendah  kontribusi  lembaga pendidikan  vokasi  terhadap  ekonomi  Islam.  Politeknik  sebagai  lembaga pendidikan  belum  banyak  yang  membuka  program  studi  yang  berhubungan dengan  ekonomi  Islam.  Saat  ini  baru  empat  (4)  politeknik  yang  membuka program studi yang berhubungan dengan ekonomi  Islam dan semuanya adalah masih seputar keuangan, akuntansi, dan perbankan syariah.
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan  pendidikan  vokasi  di  Indonesia  untuk  lebih  berperan  aktif  dalam menyediakan  sumber  daya  manusia  yang  terampil  dengan  keahliannya, berakhlak mulia, dan paham akan syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2016). Masterplan  Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia . Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2018). Masterplan  Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 .
Kementerian  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi.  (2019).  Pangkalan  Data Pendidikan Tinggi. Retrieved from https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi
Kwon, K. (2019). The long-term effect of training and development investment on financial  performance  in  Korean  companies. International  Journal  of Manpower .
Misbah,  Z.,  Gulikers,  J.,  Dharma,  S.,  &  Mulder,  M.  (2019).  Evaluating competence-based  vocational  education  in  Indonesia. Journal  of Vocational Education and Training , 00 (00), 1–29.
Mohsin,  A.,  Ramli,  N.,  &  Alkhulayfi,  B.  A.  (2016).  Halal  tourism:  Emerging opportunities. Tourism Management Perspectives , 19 (2016), 137–143.
Muhammad.  (2003).  Kualifikasi  Sumber  Daya  Manusia  di  Lembaga  Keuangan Syari’ah. Al- Mawarid , 10 .
Noonejad, M. E. and M. (2009). The Role of Human Capital on The Development and  Progress of  Various  Sectors  in  Iran  Economy. Research  Journal  of Environmental Toxicology , 3 (3), 113–123.
Nooruddin,  S.  (2015).  Technical  and  Vocational  Education  and  Training  for Economic  Growth in  Pakistan. Journal  of  Education  and  Educational Development , 2 (2), 191–201.
Omata,  N.,  &  Takahashi,  N.  (2018).  Promoting  the  economic  reintegration  of returnees through vocational training: lessons from Liberia. Development in Practice , 28 (8), 1022–1033.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019).  Statistik  Perbankan  Indonesia.  In Otoritas  Jasa Keuangan (Vol. 17).
Schmillen,  A.  (2018).  Vocational  education,  occupational  choice  and unemployment over the professional career. Empirical Economics , 1–34.
212 | Peran Pendidikan Vokasi dalam Pengembangan Ekonomi Islam