INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13784-13792 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Penanganan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Jaringan Terlarang yang Berencana Menggagalkan Pemilihan Umum 2024
Calvin Ido Ginetio 1 ✉ , Surya Nita 2 , Mulyadi 3
Universtias Indonesia
Email: ginetioo17@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penanganan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan beragam. Polri telah mengambil beberapa langkah dalam penanganan kasus-kasus terorisme, mulai dari pendekatan preventif dan persuasif hingga tindakan yang lebih tegas. Pendekatan soft approach yang melibatkan dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mendukung upaya deradikalisasi dan reintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan terorisme dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan literature review. Studi ini mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memahami strategi dan kebijakan yang dapat  diterapkan  dalam  menghadapi  ancaman  terorisme  yang  berpotensi  mengganggu  proses demokrasi  di  Indonesia.  Tantangan  dalam  implementasi  pendekatan  ini  adalah  memastikan  bahwa dialog benar-benar mencapai kelompok yang berisiko dan memiliki dampak nyata dalam mencegah radikalisasi. Penanganan tindak pidana terorisme juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan  dan transparansi,  serta  memperhatikan  hak  asasi  manusia.  Dalam  konteks  pemilihan  umum,  Polri meningkatkan  kegiatannya  dengan  penekanan  pada  kesiapan  dan  responsivitas  terhadap  ancaman terorisme.
Kata Kunci: Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Jaringan Terlarang, Pemilihan Umum 2024, Terorisme

## Abstract
Handling  terrorism  in  Indonesia  requires  a  comprehensive  and  diverse  approach.  The  Indonesian National Police (Polri) has taken several steps in addressing terrorism cases, ranging from  preventive and persuasive approaches to more decisive actions. The soft approach, which involves dialogue and cooperation with various parties, can support efforts for deradicalization and reintegration. This study aims to analyze counterterrorism efforts in the context of the 2024 General Election in Indonesia using qualitative methods and a literature review approach. The study examines various relevant literatures to understand  the  strategies  and  policies  that  can  be  implemented  to  address  the  potential  threat  of terrorism that may disrupt the democratic process in Indonesia. The challenge in implementing this approach is to ensure that dialogue genuinely reaches at-risk groups and has a tangible impact on preventing  radicalization.  Handling  terrorism  must  also  be  based  on  principles  of  justice  and transparency, with respect for human rights. In the context of the election, Polri is increasing its activities with an emphasis on preparedness and responsiveness to terrorism threats.
Keywords: Handling of Terrorism Crimes, Illegal Networks, The 2024 General Election, Terrorism

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan peristiwa politik yang sangat signifikan,  menandai  momen  penting  dalam  praktik  demokrasi  negara.  Pemilu  ini  tidak hanya  tentang  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  tetapi  juga  pemilihan  anggota legislatif  di  berbagai  tingkatan,  dari  pusat  hingga  daerah.  Sebagai  salah  satu  negara demokrasi  terbesar  di  dunia,  Indonesia  menghadapi  tantangan  besar  untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  bebas,  adil,  dan  aman.  Pemilu  2024  diharapkan  akan menjadi  manifestasi  dari  kedaulatan  rakyat,  di  mana  setiap  warga  negara  memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan kepemimpinan negara melalui hak pilihnya. Proses ini tidak hanya merupakan inti dari praktik demokrasi tetapi juga refleksi dari  stabilitas  politik  dan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  pemerintahan.  Namun, tantangan yang dihadapi bukan hanya dari segi logistik dan administrasi pemilu tetapi juga terkait dengan ancaman keamanan, termasuk potensi tindak pidana terorisme yang dapat mengganggu proses pemilu.
Terorisme dianggap sebagai suatu ideologi, strategi, taktik, atau metode perjuangan yang  memiliki  motivasi  politik,  bertujuan  untuk  memengaruhi  kekuasaan,  mengganggu pengambilan keputusan, dan melumpuhkan aparat negara. Definisi terbaik dari terorisme adalah  pencapaian  tujuan  politik,  ideologis,  ekonomi,  dan  agama  melalui  cara-cara kekerasan. Terorisme dilakukan dengan cara-cara yang direncanakan dan sistematis untuk menciptakan  ketidakstabilan,  menghambat  proses  pengambilan  keputusan  politik,  serta berupaya melumpuhkan struktur dan fungsi pemerintahan. Kepala Staf Kepresidenan, Jend
(Purn)  TNI  Moeldoko,  menekankan  pentingnya  kewaspadaan  masyarakat  Indonesia terhadap ancaman terorisme, terutama menjelang Pemilu 2024. Beliau menunjukkan bahwa meskipun  ada  perayaan  demokrasi,  risiko  gerakan  terorisme  masih  mengintai,  didukung oleh  jaringan  dan  ideologi  yang  persisten  di  Indonesia.  Densus  88  Antiteror  Polri  telah mengambil  langkah  preventif dengan  menangkap dua tersangka dari kelompok Jamaah Anshorut  Daulah  (JAD),  yang  memiliki  rencana  untuk  mengacaukan  dan  menggagalkan Pemilu 2024.
Indonesia,  sebagai  negara  yang  mendasarkan  diri  pada  prinsip  hukum,  telah menetapkan  bahwa  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  harus berlandaskan  pada  norma  dan  nilai  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  sistem  yuridis formal, atau yang dikenal dengan prinsip legalitas. Prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  yang  menyebutkan  bahwa  semua  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang sama  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi  hukum  serta pemerintahan tanpa ada pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan pelaku tindak pidana terorisme dan upaya pemulihan korban serangan terorisme di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam menjaga konsistensi dan menghindari pelanggaran konstitusional yang bisa terjadi akibat  tindakan  penegakan  hukum  yang  tidak  terkendali.  Dalam  penelitian  ini,  penulis berupaya untuk memberikan kontribusi pada diskusi tentang pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tapi juga memberikan perhatian serius pada pemulihan korban dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan  analisis  isi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan  sumber  informasi  yang  terkait  dengan  penanganan  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia, termasuk petugas keamanan, ahli hukum, dan korban serangan terorisme. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan keamanan, peraturan perundang- undangan, dan penelitian sebelumnya yang relevan, (Creswell, 2018)
Pada  Penelitian  ini  data  dikumpulkan  dan  dianalisis  secara  sistematis.  Data  yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif untuk memahami
pola  dan  hubungan  antara  variabel  yang  terkait  dengan  penanganan  tindak  pidana terorisme di Indonesia.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu mengumpulkan data dari  berbagai  sumber  dan  metode  untuk  memastikan  keakuratan  dan  reliabilitas  hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara sistematis, serta membandingkan hasil dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.
Penelitian  ini  mengedepankan  pendekatan  keamanan  yang  berfokus  pada  analisis risiko dan ancaman terorisme, serta strategi yang digunakan untuk menghadapi ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara sistematis, serta membandingkan hasil dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pendekatan  hukum  yang  berfokus  pada  analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya secara sistematis, serta membandingkan hasil dengan data yang dikumpulkan dari sumber lain untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan berbagai strategi penanggulangan terorisme yang telah diterapkan. Analisis ini mencakup perbandingan  antara  berbagai  studi  sebelumnya,  mengidentifikasi  persamaan  dan perbedaan dalam pendekatan serta temuan, dan menyoroti inovasi dan pembaruan yang relevan untuk konteks Pemilu 2024.
Penanganan terorisme di Indonesia menggunakan kombinasi pendekatan keras dan lunak. Pendekatan keras, atau tindakan represif, umumnya melibatkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Densus 88, dan TNI. Tindakan penegakan hukum ini mencakup penangkapan,  penahanan,  dan  proses  hukum  terhadap  individu  yang  terlibat  dalam aktivitas  terorisme.  Operasi  penegakan  hukum  sering  kali  disertai  dengan  penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi ancaman yang signifikan.
Sebaliknya,  pendekatan  lunak  berfokus  pada  program-program  deradikalisasi  dan kontra-radikalisasi.  Program  deradikalisasi  bertujuan  untuk  mengubah  pandangan  dan perilaku  individu  yang  terlibat  dalam  terorisme  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan reintegrasi ke masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama
dan  organisasi  komunitas,  untuk  mendukung  proses  pemulihan  dan  reintegrasi  para individu tersebut.
Keberhasilan dalam penanggulangan terorisme sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah. Kerjasama yang baik antara kepolisian, intelijen, dan militer sangat penting dalam menjalankan strategi penanggulangan terorisme. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan sinkronisasi kebijakan untuk  memastikan  respons  yang  cepat  dan  efektif  terhadap  ancaman  terorisme.  Selain kerjasama  antar  lembaga  pemerintah,  keterlibatan  komunitas  dan  organisasi  non- pemerintah  juga  sangat  penting.  Program-program  yang  melibatkan  masyarakat  lokal dalam pencegahan dan deteksi dini terhadap aktivitas terorisme telah menunjukkan hasil yang  positif  dalam  mengurangi  risiko  dan  meningkatkan  kesadaran  tentang  bahaya terorisme.
Dalam konteks Pemilu 2024, penelitian ini secara spesifik melihat ancaman terorisme terhadap proses pemilihan umum. Ancaman terorisme yang mengganggu proses pemilihan umum  dapat  berdampak  negatif  pada  stabilitas  demokrasi  dan  kepercayaan  publik terhadap sistem politik. Ancaman ini mencakup kemungkinan serangan terhadap kandidat, tempat pemungutan suara, dan infrastruktur pemilu. Teroris dapat menggunakan berbagai taktik untuk mengganggu pemilu, termasuk serangan bom, penembakan, penculikan, dan kampanye  disinformasi.  Taktik-taktik  ini  dirancang  untuk  menimbulkan  ketakutan, ketidakstabilan, dan mengurangi partisipasi pemilih.
Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi.  Pertama,  peningkatan  patroli  intelijen  sangat  penting  untuk  mendeteksi  dan mencegah aktivitas terorisme sebelum serangan terjadi. Ini mencakup  pengawasan ketat terhadap individu dan kelompok yang dicurigai terlibat dalam terorisme, serta pemantauan komunikasi  dan  aktivitas  mencurigakan.  Penguatan  kerangka  regulasi  yang  mendukung upaya penanggulangan terorisme juga sangat penting. Ini mencakup perbaikan undang- undang  yang  terkait  dengan  keamanan  nasional,  peningkatan  kewenangan  lembaga penegak  hukum,  dan  pembentukan  mekanisme  koordinasi  yang  lebih  efektif  antara lembaga terkait.
Edukasi  masyarakat  tentang  bahaya  terorisme  dan  cara-cara  pencegahannya  juga menjadi  bagian  penting  dari  strategi  pencegahan.  Program  edukasi  ini  dapat  dilakukan melalui  kampanye  publik,  pelatihan,  dan  sosialisasi  di  komunitas  lokal.  Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilu 2024, memerlukan pendekatan  yang  komprehensif  dan  beragam.  Koordinasi  yang  lebih  baik  antara  pihak kepolisian, militer, dan komunitas lokal sangat penting untuk mencegah dan menangani
ancaman terorisme secara efektif. Strategi yang disarankan melibatkan peningkatan patroli intelijen,  penguatan  kerangka  regulasi,  dan  program  deradikalisasi  yang  lebih  efektif. Edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme dan cara-cara pencegahannya juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi  untuk  menjaga  integritas  proses  demokrasi  dalam  Pemilu  2024  dan memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Penelitian  ini  membandingkan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang memiliki fokus pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia secara umum  atau  di  wilayah  tertentu.  Meskipun  penelitian-penelitian  tersebut  memberikan kontribusi  penting  dalam  memahami  dan  mengatasi  ancaman  terorisme,  penelitian  ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada pengaruh terorisme terhadap event politik besar seperti Pemilu 2024.
Penelitian  Roy  Fitriyanto  pada  tahun  2019  misalnya,  berfokus  pada  upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Riau dengan perspektif kriminologi, sementara penelitian ini lebih luas dengan fokus pada skenario nasional terkait Pemilu 2024 dan mengusulkan strategi yang lebih terfokus dan terstruktur untuk mencegah dan mengatasi ancaman terorisme yang dapat mengganggu pemilihan umum. Penelitian Adit Saputra pada tahun 2023 memfokuskan pada penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini mengkaji ancaman terorisme terhadap Pemilu 2024 secara nasional dan menawarkan strategi yang lebih luas untuk pencegahan dan penanganan ancaman terorisme dalam konteks pemilihan umum.
Selain  itu,  penelitian-penelitian  sebelumnya  seperti  yang  dilakukan  oleh  Joni Paamsyah  dkk  (2023),  Sulung  Bayu  Saputra  dan  Amsori  (2022),  Riad  Tia  Wardana  dan Dahlan Ali (2019), Tirta Mulya Wira Pradana dan Khoiril Huda (2018), Melia Dwi Putri Heni Hidayati dan Eko Soponyono (2022), Irwan Jaya Diwirya (2022), serta Mubdiul Rozaq dan Fahmiron (2023) juga memiliki fokus yang lebih umum pada upaya penanggulangan tindak pidana  terorisme  di  Indonesia.  Meskipun  memberikan  kontribusi  penting,  penelitian  ini memberikan analisis yang terfokus pada pengaruh terorisme terhadap event politik besar seperti  Pemilu  2024,  dan  mengusulkan  strategi  yang  khusus  untuk  mencegah  dan menangani ancaman terorisme dalam konteks pemilihan umum.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan  sudut  pandang  baru  dengan mengintegrasikan  penelitian  tentang  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  dengan event spesifik seperti Pemilu 2024. Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih relevan dengan kejadian aktual dan mendatang, serta memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk  meningkatkan  keamanan  selama  proses  demokrasi  seperti  pemilihan  umum,
memperluas  cakupan  analisis  untuk  meliputi  implikasi  terorisme  pada  proses  demokrasi yang sedang berlangsung.

## SIMPULAN
Penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  memerlukan  pendekatan yang komprehensif dan beragam, yang mencakup tindakan represif seperti penegakan hukum serta pendekatan persuasif melalui program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam konteks Pemilu 2024, ancaman terorisme terhadap proses pemilihan umum dapat berdampak buruk pada stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik. Untuk menghadapi ancaman ini, beberapa strategi direkomendasikan.
Peningkatan  patroli  intelijen  sangat  penting  untuk  deteksi  dini  dan  pencegahan aktivitas  terorisme.  Melalui  pemantauan  yang  intensif,  pihak  berwenang  dapat mengidentifikasi  potensi  ancaman  sebelum  berkembang  menjadi  tindakan  yang  lebih serius. Deteksi dini ini memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif dan tepat waktu.
Penguatan  kerangka  regulasi  juga  menjadi  faktor  kunci  dalam  upaya penanggulangan  terorisme.  Hal  ini  mencakup  revisi  dan  pembaruan  undang-undang terkait keamanan nasional serta penambahan kewenangan bagi lembaga penegak hukum untuk menangani kasus terorisme dengan lebih tegas. Regulasi yang kuat memberikan landasan  hukum  yang  jelas  bagi  tindakan  penegakan  hukum  yang  diperlukan  dalam situasi darurat.
Koordinasi  yang  lebih  baik  antara  kepolisian,  militer,  dan  komunitas  lokal  sangat diperlukan untuk membangun sistem respons yang efektif terhadap ancaman terorisme. Sinergi antar lembaga ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan respons yang lebih cepat terhadap insiden terorisme. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal  dalam  upaya  pencegahan  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan memperkuat jaringan deteksi dini.
Program  deradikalisasi  yang  lebih  efektif  juga  harus  diimplementasikan  untuk mengubah pandangan dan perilaku individu yang terlibat dalam terorisme. Pendekatan ini  mencakup  rehabilitasi  melalui  pendidikan,  konseling,  dan  pembinaan  sosial  untuk membantu individu tersebut kembali ke masyarakat dengan perspektif yang lebih positif. Efektivitas  program  ini  dapat  diukur  melalui  penurunan  tingkat  rekrutmen  dan keterlibatan  dalam  kegiatan  terorisme.  Selain  itu,  edukasi  masyarakat  tentang  bahaya terorisme  dan  cara  pencegahannya  harus  ditingkatkan  melalui  kampanye  publik  dan sosialisasi. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman terorisme,
masyarakat dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam upaya pencegahan. Kampanye edukasi  ini  juga  membantu  menghilangkan  stigma  dan  mendorong  keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Seluruh  upaya  ini  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  terkoordinasi  untuk menjaga integritas Pemilu 2024 dan memastikan proses demokrasi dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipasi aktif  dari  seluruh  elemen  masyarakat,  Indonesia  dapat  menghadapi  dan  mengatasi ancaman terorisme secara efektif..

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  E.,  &  Goffman,  E.  (1979).  Frame  analysis:  An  essay  on  the  organization  of experience.  Philosophy  and  Phenomenological  Research,  39(1),  601. https://doi.org/10.2307/2106908.
Ahmad, M., Tampubolon, R., & Prasetyo, K. (2020). PenalViz: A Web-Based Visualization Tool  for  the  Indonesian  Penal  Code.  2020  Fifth  International  Conference  on
Informatics and Computing (ICIC), 1-4. https://doi.org/10.1109/ICIC50835.2020.9288591.
Bjørgo, T. (2016). Counter -terrorism as crime prevention: a holistic approach. Behavioral Sciences  of  Terrorism  and  Political  Aggression,  8,  25 -  44. https://doi.org/10.1080/19434472.2015.1108352.
Boșcoianu, M., Cioaca, C., Rău, C., & Cîrciu, I. (2013). Concerted Systems for Increasing the Survivability  of  the  Aircraft  against  Terrorist  Threats.  Applied  Mechanics  and Materials, 325-326, 756 - 760. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.325- 326.756.
Bullock, J., Haddow, G., & Coppola, D. (2013). Mitigation, Prevention, and Preparedness. Introduction  to  Homeland  Security.  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415802- 3.00010-5.
Braber, I. (2016). The Thorny Nature of a Terrorism Definition in International Law. Journal of International Relations, 10, 40.
Chakhava, K. (2022). Terrorist psychology and its impact on international security. In World Politics and the Challenges for International Security. https://doi.org/10.4018/978-1- 7998-9586-2.ch007.
D’Angelo, P. (2002). News framing as a multiparadigmatic research program: A response to Entman. Journal of Communication, 52(4), 870-888. https://doi.org/10.1111/J.1460- 2466.2002.TB02578.X.
Diwirya, I. (2022). Analisis upaya hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).
Fitriyanto,  R.  (2019).  Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  di wilayah hukum POLDA Riau perspektif kriminologi. [Tesis, Universitas Islam Riau].
Foster,
M. (2014). Elements of a Crime. , 1-4.
https://doi.org/10.1002/9781118517383.WBECCJ289.
Hidayati, M., & Soponyomo, E. (2022). Kajian penanganan tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum internasional. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 6(2).
Heikkilä, M.,  & Pirjatanniemi, E. (2020). EU security and counter -terrorism policies and human rights. The European Union and Human Rights. https://doi.org/10.1093/oso/9780198814191.003.0021.
Izza, Y. (2020). Teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf. Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 41-55. https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v9i1.283.
Matusitz,  J.  (2020).  Defining  terrorism.  Communication  in  Global  Jihad. https://doi.org/10.4324/9781003106142-2.
McCauley,  C.,  &  Moskalenko,  S.  (2020).  Radicalization  to  terrorism. https://doi.org/10.1093/wentk/9780190862596.001.0001.
McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward  terrorism.  Terrorism  and  Political  Violence,  20,  415-433. https://doi.org/10.1080/09546550802073367.
Mcculloch, J., & Pickering, S. (2009). Pre-Crime and Counter-Terrorism Imagining Future Crime  in  the  ‘War  on  Terror’.  British  Journal  of  Criminology,  49,  628 -645. https://doi.org/10.1093/BJC/AZP023.
Paamsyah,  J.,  Irawan,  H.,  Feprizon,  H.,  Perdana,  M.,  &  Jainah,  Z.  (2023).  Upaya penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia.  INNOVATIVE.  Journal  of Social Science Research, 3(6).
Pavlović, T., Moskalenko, S., & McCauley, C. (2021). Bifactor analyses provide uncorrelated measures of activism intentions and radicalism intentions. Dynamics of Asymmetric Conflict, 15, 123-140. https://doi.org/10.1080/17467586.2021.1980220.
Poindexter, J., & Popp, R. (2006). Countering Terrorism through Information and Privacy
Protection Technologies. IEEE Security & Privacy, 4.
https://doi.org/10.1109/MSP.2006.147.
Pradana, T.  M.,  &  Huda, K. (2017). Penanganan pelaku tindak pidana terorisme dalam perlindungan hak asasi manusia. Lex Scientia Law Review, 1(1).