Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 143-156 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276

## Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan

## Return Of State Financial Corruption Cases Through Integral Executions By
The Prosecution
Lutfy Resli
lutfi@gmail.com Kejaksaan Metro Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Ekesekusi;  Keuangan  Negara; Korupsi.
Keywords: Execution;  State  finances; Corruption.
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2100
Kejaksaan memiliki kendala dan hambatan  dalam  melakukan  eksekusi pidana  tambahan  pembayaran  uang pengganti perkara korupsi yang mengakibatkan  banyaknya  tunggakan eksekusi  perkara  korupsi.  Kejaksaan melakukan upaya pengembalian keuangan  negara  melalui  kebijakan secara integral sehingga dapat melakukan eksekusi pidana uang pengganti. Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya  ditarik  kesimpulan  yang bersifat  induktif.  Berdasarkan  hasil penelitian, pengembalian keuangan negara  dalam  perkara  korupsi  dilakukan melalui kebijakan eksekusi secara integral  Kejaksaan  secara  hukum  pidana tidak  dapat  dilaksanakan  eksekusinya dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Terjadinya hambatan pengembalian keuangan negara Submitted: August 14, 2020; Reviewed: Sept 15, 2020; Accepted: Okt 19, 2020
perkara  korupsi  melalui  eksekusi  secara integral  oleh  Kejaksaan  pada  undang- undang sebelumnya karena tidak diaturnya  tata  cara  pelaksanaan  eksekusi pidana  tambahan  berupa  pembayaran uang  pengganti.  Saran  dalam  penelitian ini  yaitu  upaya  pengembalian  keuangan negara melalui eksekusi pidana tambahan uang  pengganti  disarankan  menempuh jalur  perdata  lalu  pemerintah  segera mengundangkan  RUU  perampasan  aset guna  mempermudah  jaksa  melakukan eksekusi  pidana  uang  pengganti  perkara korupsi serta membuat kebijakan pengampunan melakukan pemutihan pembayaran uang pengganti bagi terpidana.

## Abstract
The  Prosecutor's  Office  has  obstacles and  obstacles  in  carrying  out  additional criminal  executions  in  the  payment  of money  in  lieu  of  corruption  cases  which resulted  in  many  arrears  in  corruption case  executions.  The  Prosecutor's  Office made  efforts  to  recover  state  finances through policies in an integrated manner so  that  they  could  carry  out  criminal executions  of  replacement  money.  This research  uses  the  normative  juridical approach and empirical juridical approach. Then the data analysis is done qualitatively which then draws conclusions  that  are  inductive.  Based  on the results of the study, the return of state finances  in  corruption  cases  is  carried out  through  an  integral  execution  policy of the Prosecutor's Office in criminal law which  cannot  be  carried  out  using  the provisions of Article 18 of the Corruption Law.  Constraints  on  the  financial  return of  the  state  of  corruption  cases  through integral  execution  by  the  Prosecutor's Office in the previous law due to the non- stipulation of procedures for carrying out additional  criminal  executions  in  the form  of  payment  of  replacement  money. Suggestions in this research are efforts to recover  state  finances  through  the

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  adalah  suatu  perbuatan  yang  tidak  jujur  dengan  maksud  untuk memperkaya  diri  sendiri  dan/atau  orang  lain  dengann  cara  menyelewengkan  atau menggelapkan  keuangan  negara  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap  keuangan negara. 1 Korupsi  di  Indonesia  seperti  tidak  ada  habis-habisnya,  semakin  ditindak  makin meluas,  bahkan  perkembangannya  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik  dalam  jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. 2 Masalah korupsi, bukan sebagai masalah baru  dalam  persoalan  hukum  dan  ekonomi  bagi  suatu  negara.  Sebab  masalah  korupsi  telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk Indonesia,  bahkan  perkembangan  masalah  korupsi  di  Indonesia  saat  ini  sudah  menjadi masalah  yang  sangat  besar  dan  menjadi  masalah  yang  sangat  luar  biasa  karena  sudah meningkat  dan  berkembang  ke    seluruh  lapisan  masyarakat. 3 Suatu  tindak  pidana  korupsi tidak  akan  lepas  dari  uang  yang  menyangkut  Negara,  dan  salah  satu  unsur  dalam  tindak pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan  Negara. 4 Uang  tersebut  adalah  uang  milik negara  yang  diambil  oleh  para  koruptor  yang  digunakan  secara  pribadi  ataupun  bersama- sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara.  Korupsi  tidak  hanya  sekedar  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  berpotensi merusak  sendi-sendi  kehidupan  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  rakyat. 5 Keberadaan  unsur kerugian Negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya
1 Yuda  Musatajab,  Mulyadi  A.  Tajuddin.  "  Uang  Pengganti  Sebagai  Alternatif  Pengembalian  Kerugian  Negara  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Restorative Justice. Vol. 2 No 1, (Mei 2018): 52-66
, http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1924/1148. hlm 53.
2 Marwan  Effendi. Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah .  (Disampaikan  pada  Kuliah  Umum  di Universitas Tanjungpura Pontianak, 2012). hlm. 2.
3 Abvianto  Syaifulloh,  "Peran  Kejaksaan  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi,” Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL). Vol. 1, No. 1, (Juni 2019): 47-64, https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147, http://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/147/128. hlm 48.
44 Michael Julnius and Christhopher Siahaya, “Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” LEX CRIMEN . Vol.
IV, no. 2 (May 1,
2015): 13-22, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7781. hlm 14.
5 Mulyadi  Alrianto Tajuddin Jurisprudentie and Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai  Premium  Remedium  Dalam  Rangka  Pengembalian  Kerugian  Negara,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum . Vol. 2, no. 2 (December 7, 2015): 53-64 , http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6848. hlm 54.
execution of additional substitute penalties  suggested  by  taking  the  civil route  then  the  government  immediately enacted  the  asset  seizure  bill  in  order  to facilitate prosecutors carrying out criminal  executions  in  the  case  of corruption and make forgiveness policies to bleach payment of replacement money for convicted persons..
perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia. Pengembalian ganti rugi  keuangan  negara  yang  ditimbulkan  dari  hasil  korupsi  yang  merupakan  sistem  dari penegakan  hukum  yang  mengharuskan  memang  adanya  suatu  proses  penghapusan  hak  atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan. 6
Korupsi,  selain  telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime), juga  telah menjadi kejahatan internasional (international crime). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan  bentuk-bentuk  lain  kejahatan  seperti  kejahatan-kejahatan  terorganisasi  dan  kejahatan ekonomi,  termasuk  kejahatan  money  laundering.  Korupsi  pun  sudah  menjadi  perilaku sistematik dan mengakar. 7 Kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan  oleh  korporasi  diwujudkan  dengan  memaksimalkan  pengembalian  kerugian keuangan negara sebagai konsekuensi hukum telah terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara.” 8 Teori dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial, memberikan justifikasi  moral  bagi  negara  untuk  melakukan  upaya-upaya  pengembalian  aset  hasil  tindak pidana  korupsi. 9 Menentukan  adanya  kerugian  keuangan  negara,  maka  perlu  ada  kejelasan definisi  secara  yuridis  pengertian  keuangan  negara.  Undang-Undang  Keuangan  Negara mendefinisikan:  “Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 10
Melihat kondisi itu, tidak heran jika dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset Political and Economic Risk Consultancy (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di  Asia.  Predikat  serupa  datang  pula  dari  Transparency  International  yang  selalu menempatkan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  terkorup  di  dunia. 11 Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata  yang  pasti  akan  terjadi,  yaitu  dampak  dari  kejahatan  ini,  maka  tindak  pidana  korupsi dapat  dikategorikan  sebagai  permasalahan  nasional  yang  harus  dihadapi  secara  sungguh- sungguh  melalui  keseimbangan  langkah-langkah  yang  tegas  dan  jelas  dengan  melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan para penegak hukum. 12 Tindak pidana korupsi harus diberantas, sebab salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi  di  Indonesia  adalah  pengembalian  kerugian  keuangan  negara. 13 Pemberantasan
6 Yayan  Indriana  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  et  al.,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara Tindak Pidana Korupsi Repayment Of Compensation For State Finances In Corruption Cases,” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2018): 123–30, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486 . hlm 123.
7 Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda,” DE  LEGA  LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum .  Vol.  ,  no.  1I  (Januari-Juni,  March  4,  2016):  137-157, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/785/720. hlm 140
8 Lambok Marisi et al., “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti,” Jurnal  Antikorupsi  Integritas.  Vol. 05,  no.  2  (December  17,  2019):  75–86,  https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/474 . hlm 76.
9 Ade  Mahmud,  “Problematika  Asset  Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara.” Jurnal  Yudisial. Vol.  11,  no.  3 (December 26, 2018): 347–66, https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/262/pdf . hlm 351.
10 Karel Antonius Paeh, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Katalogis . Vol. 5, no. 2 (July 14, 2017): 49-56, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8490. hlm 49.
11 Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej. Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia . Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab,  Akibat,  dan  Prospek  Pemberantasan.  Ed.  Wijayanto  dan  Ridwan  Zachrie.  (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2009). hlm. 554.
12 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi . (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 2
13 Budi  Suhariyanto,  “Restoratif  Justice  Dalam  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Korupsi   Demi  Optimalisasi  Pengembalian Kerugian Negara,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 5, no. 3 (November 25, 2016): 421–38, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153/88. hlm 422.
korupsi  secara  hukum  adalah  dengan  mengandalkan  diperlakukannya  secara  konsisten UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang  bersifat  represif. 14 dalam  sistem  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  ini  tentunya memilki  tujuan  diharapkan  yakni  kemampuan  memenuhi  dan  mengantisipasi  perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  sangat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  pada  khususnya  serta  masyarakat  pada  umumnya. 15 Pelaku  tindak pidana  korupsi  melihat  bahwa  akibat  suatu  pelanggaran  hukum  adalah  sebagai  risiko, bukannya  melihat  dari  sisi  akibat  hukum  yang  harus  diterima,  dengan  demikian  sisi  untung ruginya  secara  matematis  ekonomis  menjadi  pertimbangan  utama  untuk  melakukan  tindak pidana korupsi. 16
Pelaku  kejahatan  korupsi  baik  secara  personal  maupun  koorporasi  semakin  banyak  silih berganti  walaupun  sudah  sering  ditangani  sehingga  perlu  dicermati  bahwa  sesungguhnya tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001    tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah pengembalian kerugian keuangan negara dengan tujuan pemulihan  kerugian  negara  yang  telah  terjadi  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi tersebut,  walaupun  dalam  Pasal  4  UU  Tipikor  menyatakan  bahwa  pengembalian  kerugian keuangan  negara  tidak  menghapuskan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan korupsi.  Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian  keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, 17 kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di bidang pemberantasan korupsi, disamping Kepolisian, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan  lembaga  peradilan  serta  lembaga pemasyarakatan, harus mampu mengambil peran strategis untuk melakukan penindakan atas terjadinya tindak pidana korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah, agar penindakan yang dilakukan  dapat  memiliki  kekuatan  daya  tangkal,  sekaligus  melakukan  beragai  upaya pencegahan untuk menghindari terulangnya kejadian serupa dimasa mendatang. 18 Oleh karena itu,  keberadaan  Kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak  hukum,  mempunyai  kedudukan  yang sentral  dan  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam  suatu  negara  hukum  karena  kejaksaan menjadi  filter  antara  proses  penyidikan  dan  proses  pemeriksaan  di  persidangan,  serta Kejaksaan  juga  merupakan  eksekutor  pelaksana  baik  sebagai  pelaksana  penetapan  hakim maupun  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  termasuk dalam hal pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan dalam penindakan  tindak  pidana  korupsi,  baik  berupa  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, eksekusi dan eksaminasi maupun tugas lainnya, kewenangan tersebut dijalankan oleh bidang tindak  pidana  khusus.Untuk  tingkat  Kejaksaan  Agung  di  bawah  kendali  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Khusus,  sebagai  salah  satu  Unsur  Pembantu  Pimpinan  di  Kejaksaan  Agung
14 Zainudin  Hasan,  “Implikasi  Pengembalian  Keuangan  Negara  Terhadap  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung,” KEADILAN PROGRESIF. Vol. 9, no. 2 (September 30, 2018): 135-144, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/. hlm 136.
15 Budi Suhariyanto Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jl Jend Ahmad Yani Kav and Jakarta Pusat,  “Penerapan  Pidana  Uang  Pengganti  Kepada  Korporasi  Dalam  Perkara  Korupsi,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional . Vol. 7, no. 1 (April 30, 2018): 113-130,
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/213. hlm 144.
16 Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr, and dan Sukendar, “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang  Pengganti  Dalam  Rangka  Melindungi  Hak  Ekonomis  Negara  Dan  Kepastian  Hukum.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM . Vol. 22, no. 1 (Kesebandingan Pidana, 2015): 25-53, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4606. hlm 27.
17 Lukas,  "Efektivitas  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Tindak  Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)."Jurnal Dinamika Hukum. Vol 10, no. 2 (2010), http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/142/166. hlm 82.
18 R. Widyo Pramono. Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar . (Buku Kompas. Jakarta. 2016). Hlm. 113
yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. 19 Dengan kata lain, di tingkat daerah provinsi atau Kejaksaan Tinggi berada di bawah Asisten Tindak Pidana Khusus (ASPIDSUS) dan di tingkat Kabupaten/Kota atau Kejaksaan Negeri berada di bawah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus  (KASI  PIDSUS).  Andi  Nirwanto  selaku  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus (JAMPIDSUS) pernah menyampaikan, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak  pidana  pencucian  uang,  rentang  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  dimulai  sejak penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan,  upaya  hukum  dan eksekusi ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. 20
Undang-undang Tipikor memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana  penjara,  pidana  denda  dan  pembayaran  uang  pengganti.  Tujuan  adanya  pidana  uang pengganti  guna  mempidana  seberat  mungkin  para  koruptor  agar  jera  serta  dalam  rangka pengembalian  keuangan  negara  yang  melayang  akibat  suatu  perbuatan  korupsi.  Maksud dibentuknya  pengaturan  tersebut  untuk  pemulihan  keuangan  negara  sehingga  kerugian keuangan negara yang pernah terjadi dapat dipulihkan atau dikembalikan melalui pembayaran uang  pengganti  yang  nantinya  berguna  bagi  pembangunan,  perekonomian  dan  kepentingan negara lainnya. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi juga di samping untuk pemidanaan  tetapi  agar  dapat  memberikan  efek  jera  baik  kepada  pelaku  maupun  kepada masyarakat luas secara masif, serta aspek penyelamatan kerugian negara juga harus menjadi tujuan.  Kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  sangat  menganggu  jalannya perekonomian,  maka  diharapkan  dapat  dipulihkan  dengan  menyalurkan  kembali  keuangan negara yang berhasil diselamatkan.
Sehubungan dengan kerugian negara dalam prinsip gap-filling yang memberi penekanan kepada  peran  serta  aparat  penegak  hukum  dan  para  pengguna  hukum  di  dalam merealisasikannya, 21 eksekusi  perkara  korupsi  yang  ditangani  bidang  tindak  pidana  khusus (pidsus) seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti atau  ganti  rugi,  terhadap  barang  bukti,  dan  biaya  perkara.  Namun  adanya  beberapa  kendala untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti atau ganti rugi kerugian keuangan negara dalam  perkara  korupsi  mengakibatkan  terhadap  perkara  tersebut  menjadi  tunggakan  yang belum  selesai  dilaksanakan  eksekusinya  dan  diangap  sebagai  piutang  negara  yang  sampai kapanpun harus dibayar. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya jumlah tunggakan uang pengganti  di  Kejaksaan  RI  sebagaimana  berdasarkan  data  yang  diterima  ICW  dari  hasil verifikasi  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  jumlah  uang  pengganti yang harus segera dieksekusi sebesar Rp. 8,5 triliun dan US$189,5 juta. Sedangkan yang baru berhasil  dieksekusi  mencapai  Rp.  2,6  triliun  dan  sebesar  Rp.  5,8  triliun  belum  tertagih, 22 selain  itu  berdasarkan  data  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  RI  Tahun  2014,  Kejaksaan Republik Indonesia masih memiliki piutang uang pengganti sebesar Rp11.880.833.623.374,80,  US$  215,762,042.30,  dan  Sin$  34,951.6  yang  belum  dieksekusi dari putusan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi. 23
Pada Kejaksaan Negeri Metro Lampng hingga Tahun 2016 terdapat sejumlah tunggakan uang  pengganti  perkara  korupsi  yang  belum  di  eksekusi  oleh  satuan  Pidsus  maupun  Datun Kejaksaan Negeri Metro yaitu sejumlah 14 perkara dengan jumlah total kerugian negara yang
19 Ibid , hlm 117
20 D. Andhi Nirwanto. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Khususnya dalam Pemberantasan Korupsi . (Makalah disampaikan dalam Ceramah kepada Peserta PPPJ Angkatan LXIX Kelas I s/d IX Jakarta. 2012). Hlm. 9.
21 Intan  Munirah  and  Mohd  Din,  “Pembayaran  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi  Criminal  Sanction Compensation  Payment  As  Liability  For  States  Financial  Lost  In  The  Case  Of  Corruption,” Mohd.  Din,  Efendi 19,  no.  2 (August 27, 2311): 345–66, http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6627/6831 hlm 350.
22 http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan- uang-pengganti- koruptor/0/ diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 14.00 WIB
23 http://www.beritasatu.com/pelangi-ramadan/hukum/323155-icw-kinerja-jaksa-agung-tak-  memuaskan.html  diakses  pada tanggal 05 september 2016 pukul 10.49 WIB
belum dieksekusi uang penggantinya sejumlah Rp 1.144.316.206,- (satu milyar seratus empat puluh  empat  juta  tiga  ratus  enam  belas  ribu  dua  ratus  enam  rupiah),  dan  terdapat  2  perkara yang  sudah  dilakukan  pemulihan  keuangan  negara  atau  pengembalian  kerugian  negaranya dengan total sejumlah Rp. 134.347.667,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh  ribu enam  ratus  enam  puluh tujuh  rupiah)  berdasarkan  data  dari  Sistem  Informasi  dan Manajemen  Kejaksaan  RI  (SIMKARI)  yang  terdapat  pada  Kejaksaan  Negeri  Metro.  Pada Kejaksaan  Negeri  Metro  terdapat  beberapa  tunggakan  perkara  uang  pengganti  yang  belum dieksekusi  oleh  bidang  pidsus  itu  sendiri  dikarenakan  beberapa  kendala  diantaranya terpidananya  telah  meninggal  dunia,  terdakwa  tidak  mau  membayar  uang  pengganti  dengan alasan  tidak  memiliki  harta  benda,  atau  harta  bendanya  telah  dialihnamanakan. 24 Sehingga dengan demikian seharusnya tunggakan perkara pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam  perkara  korupsi  baik  di  tingkat  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  dan  Kejaksaan Negeri  seharusnya  dapat  terselesaikan  dan  diharapkan  tidak  ada  tunggakan  walaupun nyatanya tidak demikian.

## B. Rumusan Masalah
Pemulihan  keuangan  negara  dalam  perkara  korupsi  melalui  kerjasama  bidang  intelijen dan bidang datun, dengan pertanyaan penelitian ( research questions ) sebagai berikut:
a. Bagaimanakah  pelaksanaan  kebijakan  eksekusi  secara  integral  oleh  lembaga  Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?
b. Mengapa  terjadi  hambatan  pada  pelaksanaan  kebijakan  eksekusi  secara  integral  oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?

## C. Tujuan Penelitian
Sementara itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk  mengetahui  pelaksanaan  kebijakan  eksekusi  secara  integral  oleh  lembaga Kejaksaan  untuk  pengembalian  keuangan  negara  dalam  perkara  korupsi  di  Kejaksaan Negeri Metro.
2) Untuk  mengetahui  mengapa  terjadi  hambatan  pada  pelaksanaan  kebijakan  eksekusi secara  integral  oleh  lembaga  Kejaksaan  untuk  pengembalian  keuangan  negara  dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Metro.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  mengenai  hambatan  eksekusi  integral  Kejaksaan  Negeri  Metro  Lampung dalam  pengembalian  kerugian  negara,  merupakan  penelitian  yuridis  normative  serta  yuridis empiris  yaitu  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  yang  dilakukan  dengan cara  menelaah  kaidah-kaidah,  norma-norma,  aturan-aturan  dengan  jalan  mempelajari  buku- buku,  bahan-bahan  bacaan  literatur  peraturan  perundang-  undangan  yang  menunjang  dan berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Pendekatan  tersebut  dimaksud  untuk mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  dan  literatur- literatur  yang  erat  hubungannya  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Pendekatan  yuridis empiris  adalah  upaya  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dari  permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.
Bahan  atau  materi  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  dua  sumber  yaitu  sumber  data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil
24 http://10.1.0.32/simkari/index.php?msk=1&app=BmI=  diakses  pada  hari  senin  tanggal  05  September  2016  Pukul  11.18 WIB.
penelitian  dilapangan,  baik  melalui  pengamatan  atau  wawancara  dengan  para  responden, dalam  hal  ini  adalah  pihak-pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan  masalah  dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pencarian data  sekunder  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  diantaranya  melalui  studi kepustakaan, artikel-artikel dimedia masa baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan penelitian ini.
Proses  analisa  data  merupakan  usaha  menemukan  jawaban  atas  pertanyaan  mengenai perihal  di  dalam  rumusan  masalah  serta  hal-hal  yang  diperoleh  dari  suatu  penelitian pendahuluan.  Dalam  proses  analisa  data  ini,  rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara sistematis  menurut  klasifikasinya  kemudian  diuraikan  dan  dianalisis  secara  kualitatif,  yakni dengan  memberikan  pengertian  terhadap  data  yang  diperoleh  dilapangan  dan  disusun  serta diuraikan  dalam  bentuk  perkalimat.  Kemudian  dari  hasil  analisa  tersebut  diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## E. Hasil Penelitian
Kerugian  keuangan  negara  adalah  hal  utama  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  korupsi yang  dapat  merugikan  masyarakat  secara  umum.  Faktor  demikian  yang  menjadikan  dasar diatur  adanya  kewajibkan  pelaku  korupsi  mengganti  kerugian  keuangan  negara  yang  telah diperbuat.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971    telah  diatur  mengenai  hukuman tambahan di dalam Pasal 34 yakni perampasan barang- barang  yang berkaitan maupun  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut serta adanya pembayaran uang pengganti  yang diwajibkan  kepada terpidana,  namun tidak  mengatur  secara  lengkap  dan  jelas  mengenai  tata cara  melaksanakan  eksekusi  pidana  tambahan  tersebut.  Sehingga  dalam  perbaharuannya, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur  lebih lengkap  dan  jelas  mengenai  pidana  tambahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  tertuang dalam  Pasal  18.  Pada  Kejaksaan  Negeri  Metro  yang  masih  banyak  tunggakan  perkara pembayaran  uang  pengganti  adalah  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Hal tersebut seharusnya tidaklah terjadi karena jika merujuk kepada isi salah  satu  penjelasan  Pasal  34  itu  sendiri  yang  menyatakan  “apabila  pembayaran  uang pengganti  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  terdakwa  maka  berlakulah  ketentuan-  ketentuan mengenai  pelaksanaan  pembayaran  hukuman  denda”.  Artinya  jika  merujuk  pada penjelasan Pasal  tersebut  semestinya  pada  saat  dilakukan  penuntutan  dalam  Requisitoir  selain  tuntutan uang  pengganti  juga  dimintakan  pidana  kurungan  atau  pidana  penjara  sebagai  pengganti apabila  kewajiban  pembayaran  uang  pengganti  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  terpidana. Pembayaran  uang  pengganti  oleh  terpidana  korupsi  tersebut  mau  tidak  mau  haruslah dilakukan  eksekusi  oleh  Jaksa  selaku  eksekutor  karena  merupakan  merupakan  sanksi  yang harus  dieksekusi.  Namun  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1971  tersebut  tidak mengatur tata cara pelaksanaan putusan pidananya sehingga terjadi kendala dalam melakukan penerapannya.
Penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  merupakan  tugas  utama  bidang  Pidsus  pada lembaga Kejaksaan. Sementara pelaksanaan eksekusi pidana merupakan tugas Jaksa, sehingga dalam  pelaksanaannya  bukanlah  atas  nama  bidang  Pidsus  namun  dilaksanakan  atas  nama Kejaksaan. Dalam melaksanakan eksekusi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,  Kejaksaan  memberdayakan  bidang  –  bidang  tugas  yang  ada  pada  lembaga  Kejaksaan antara  lain  bidang  Intelijen  dan  Bidang  Datun.  Pada  Kejaksaan  Negeri  Metro,  tunggakan perkara  uang  pengganti  perkara  korupsi  yang  ada  tersebut  merupakan  perkara  yang  diputus dengan  Undag-Undang  Nomor  3  tahun  1971,  yang  terhambat  pelaksanaan  eksekusi
pembayaran  uang  penggantinya  sehingga  dilakukan  upaya  penyelesaiannya  oleh  Kepala Kejaksaan Negeri Metro  melalui jaksa pengacara negara (JPN) guna pengembalian kerugian keuangan  negara.  Jaksa  dalam  peranannya  melakukan  eksekusi  pidana  uang  pengganti perkara  korupsi  tersebut  dibantu  dengan  agen  Intelijen  dalam  rangka  pelacakan  asset terpidana  dan  ahli  warisnya.  Sehingga  Jaksa  nantinya  akan  dapat  mengupayakan  untuk melakukan perampasan terhadap aset terpidana dan ahli warisnya tersebut guna dilelang untuk menutupi uang pengganti terpidana tersebut.
Menurut Bobi, pada prinsipnya Intelijen dapat masuk segala lini dalam kaitannya dengan fungsi  Intelijen  sebagaimana  Intelijen  Kejaksaan  termasuk  dalam  fungsi  intelijen penegakan hukum yang datur didalam Pasal 9 huruf d Jo. Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, namun untuk perkara atas nama terpidana TAJUDDIN, Bsc tersebut dikarenakan telah lama berlalu dan divonis dengan UUTPK 3 Tahun 1971 pada Tahun  2000  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  :  55/Pid.B/2000/PN.M  tanggal  05  Juli 2000,  sehingga  bidang  Intelijen  tidak  dapat  serta  merta  proaktif  dalam  penanganannya sebelum  adanya  permintaan  dari  bidang  yang  saat  ini  tengah  memproses  perkaranya  guna pemulihan  keuangan  negara.  Bahwa  pelaksaannya  tersebut  dilakukan  dengan  cara sebelumnya  bidang  Pidsus  menerima  berkas  perkara  inkraht  dari  bidang  Pidsus  selanjutnya bidang  Datun  mengirimkan  permintaan  untuk  dilakukan  pelacakan  aset  terlebih  dahulu melalui  Nota  Dinas  Nomor  ND  –  01/Gs/08/2015  tanggal  07  Agustus  2015  kepada  bidang Intelijen,  kemudian  Kepala  Seksi  Intelijen  (Kasi  Intel)  menunjuk  seorang  Jaksa  untuk membuat telaahan intelijen guna menindaklanjuti permintaan bidang Datun tersebut. Setelah itu Jaksa Penelaah berpendapat untuk menindaklanjuti permintaan bidang Datun tersebut agar diterbitkan  Surat  Perintah  Operasi  Intelijen  Penyelidikan  untuk  melakukan  pelacakan  aset terhadap terpidana tersebut.
Setelah  surat  perintah  operasi  intelijen  nomor  :  PRINOPS-  05/N.8.12/Dek.3/08/2015 tanggal  21  Agustus  2015  terbit,  selanjutnya  tim  yang  ditunjuk  melakukan  operasi  intelijen tersebut  melakukan  ekspose  guna  menentukan  rencana  penyelidikan,  melakukan  analisa sasaran dan menentukan target operasi intelijen sebelum melakukan operasi intelijen. Setelah ditentukan rencana penyelidikan dan target operasi maka tim dapat segera turun ke lapangan melakukan  koordinasi  dengan  instansi  lain  yang  dapat  berperan  penting  mengetahui  ada tidaknya suatu aset milik terpidana dan ahli warisnya. Sebelum melakukan koordinasi dengan instansi  lain  yang  terkait,  tim  melakukan  verifikasi  data  ke  Pemerintah  Daerah  Kota  Metro dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait data kependudukan milik terpidana yang didapat dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga data yang dimiliki oleh tim pelacakan aset valid dan dapat digunakan dengan mempunyai  kekuatan  hukum  pembuktian.  Adapun  data  yang  diperlukan  antara  lain  nama terpidana  dan  ahli  warisnya  (dengan  ejaan  yang  benar)  termasuk  yang  sudah  terpisah  dari kartu  keluarga  terpidana,  alamat  terpidana  dan  ahli  warisnya  serta  tempat  dan  tanggal  lahir terpidana dan ahli warisnya. Hal tersebut untuk memastikan keberadaan dan kepemilikan aset terpidana  nantinya  yang  akan  di  kroscek  dengan  Instansi  terkait.  Instansi  terkait  yang  dapat membantu melakukan pelacakan aset terpidana antara lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk  mengetahui  aset  berupa  barang  tidak  bergerak,  dan  Kantor  Bersama  Samsat  untuk mengetahui aset berupa kendaraan bermotor atas nama terpidana atau istri dan anaknya yang sesuai dengan identitas terpidana (KTP dan KK) yang didapat Disdukcapil Kota Metro.
Permintaan  data-data  tersebut  selanjutnya  dilakukan  secara  resmi  melalui  surat  nomor  : B-889/N.8.12/Dek.3/09/2015  tanggal  16  September  2015  yang  ditujukan  kepada  Kepala Kantor Bersama Samsat Kota Metro, dan surat nomor : B- 890/N.8.12/Dek.3/09/2015 tanggal 16  September  2015  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Metro  agar  data  yang  didapat  tersebut  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam peradilan  perdata  yang  berguna  bagi  bidang  Datun  untuk  melakukan  gugatan  nantinya.
Setelah mendapatkan data dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Metro melalui surat nomor  :  311/300-18-72/IX/2015  tanggal  29  September  2015  menerangkan  pada  intinya terpidana TAJUDDIN, B.Sc tidak tercatat memiliki aset berupa tanah yang sudah bersertiikat di  Kota  Metro,  sedangkan  data  dari  Kantor  Bersama  Samsat  berdasarkan  surat  nomor  : 800.008/III.08/02/2015  tanggal  28  September  2015  menerangkan  bahwa  terpidana TAJUDDIN, B.Sc memiliki aset berupa kendaraan bermotor roda dua Merk Suzuki / RC 110 warna  Hitam  Tahun  1995  nopol  BE  6772  FB  atas  nama  TAJUDDIN,  dan  Kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha / 54P warna Putih Tahun 2012 nopol BE 6389 FS atas nama PRAGMA SANDY WIRAWAN yang merupakan anak terpidana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor  187210403080008.  Selain  itu  tim  Intelijen  melakukan  pelacakan  aset  dengan  cara menelusuri langsung ke lapangan atau alamat tempat tinggal terpidana Jl. AR Prawira Negara Gg.  Al-Aqsa  II  No.3  RT.35  RW.06  Kelurahan  Metro  Kecamatan  Metro  Pusat  Kota  Metro, dengan melihat secara utuh rumah tempat tinggal dan harta yang bernilai ekonomis yang ada dirumah  terpidana  tersebut  dan  dibandingkan  dengan  75  data  yang  didapat  dari  Kantor bersama Samsat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Metro  untuk pembayaran uang pengganti.
Dalam  perkara  atas  nama  TAJUDDIN,  B.Sc  tim  Intelijen  menelusuri  kepemilikan  aset terpidana  tersebut  hingga  kepada  tetangga  terpidana  dengan  cara  melakukan  wawancara dengan  sdr.  DWI  DARMAWAN  yang  merupakan  Ketua  RT.  35  dimana  tempat  terpidana tinggal,  dan  juga  merupakan  penduduk  lama  yang  dapat  memastikan  bahwa  rumah  tempat tinggal  terpidana  adalah  milik  terpidana  secara  sah  berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (SPPT  PBB)  no.  02056468  dengan  NOP.  18.72.040. 001.014-0054.0  yang  mana  keterangan  sdr.  DWI  DARMAWAN  tersebut  diperkuat  dengan keterangan  sdr.  ROBI  SAPUTRA,  SP.,Msi  yang  merupakan  Lurah  Metro  dimana  terpidana TAJUDDIN,  B.Sc  merupakan  warga  Kelurahan  Metro  dan  sdr.  ROBI  SAPUTRA,  SP.,Msi selaku lurah mengetahui bahwa TAJUDDIN, B.Sc pernah terlibat korupsi dan sepengetahuan Sdr. ROBI SAPUTRA tempat tinggal terpidana TAJUDDIN, B.Sc tersebut merupakan tanah milik  orangtua  terpidana  yang  bernama  Hi.  MAHADUN  (Alm)  dan  tanah  tersebut  masih berupa  satu  surat,  jika  sudah  terpecah-pecah  maka  pasti  diketahui  oleh  RT,  RW  atau  Lurah setempat. Dalam perkara atas nama terpidana TAJUDDIN, B.Sc hanya terdapat beberapa aset yang  dapat  dibuktikan  secara  nyata  karena  terdaftar  pada  Kantor  Bersama  Samsat  berupa  1 (satu) Unit kendaraan roda dua Tahun 1995 atas nama terpidana dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua tahun 2012 atas nama anak terdakwa. Dari aset tersebut tidaklah mencukupi untuk membayar uang pengganti terpidana sebesar Rp. 163.665.200,- (seratus enam puluh tiga juta enam  ratus  enam  puluh  lima  ribu  dua  ratus  rupiah),  namun  tim  Intelijen  memiliki  seorang ketua RT 76 dimana tempat tinggal terpidana tersebut yang memang penduduk lama daerah tersebut dan mengetahui dan dapat menerangkan bahwa rumah tersebut milik terpidana yang diperoleh dari warisan orangtua terpidana yang mana keterangan ketua RT tersebut diperkuat dengan  keterangan  Lurah  Metro  dimana  terpidana  merupakan  warga  kelurahan  Metro,  dan lurah  tersebut  pun  mengetehui  sejarah  rumah  tersebut  dan  selama  lurah  tersebut  menjabat sudah  beberapa  kali  terpidana  menjadi  target  mediasi  dari  tim  Datun  Kejari  Metro  untuk menagih pembayaran uang pengganti terhadap terpidana.
Secara umum aset tanah dan rumah yang menjadi tempat tinggal terpidana TAJUDDIN, B.Sc  yang  terletak  di Jl.  AR  Prawira  Negara  Gg.  Al-Aqsa  II  No.3  RT.35  RW.06  Kelurahan Metro  Kecamatan  Metro  Pusat  Kota  Metro  dapat  terlihat  mempunyai  nilai  ekonomis  yang lebih tinggi  daripada  nilai  uang  pengganti  yang  harus  dibayar  oleh  terpidana,  sehingga  akan dapat menutupi uang pengganti terpidana tersebut. Menurut Qori, dalam pemulihan keuangan negara pada perkara korupsi yang diputus dengan UUTPK Nomor 3 Tahun 1971 yakni dalam perkara  atas  nama  terpidana  TAJUDDIN,  BSc  peran  bidang  Intelijen  sebatas  pada penelusuran dan pelacakan, penggalangan terhadap orang-orang yang mengetahui keberadaan
aset  terpidana  yang  dapat  menjadi  saksi  dipersidangan  nantinya,  serta  pengamanan  baik terhadap  aset  terpidana  yang  telah  diketahui  keberadaannya  maupun  terhadap  personil Jaksa Pengacara Negara (JPN) nantinya dalam proses persidangan perdata. Dari hasil pelacakan aset mantan  terpidana  atas  nama  TAJUDDIN,  B.Sc  tersebut  kemudian  hasilnya  diserahkan  ke bidang  Datun  selaku  bidang  yang  meminta  bantuan  pelacakan  aset  dengan  Berita  Acara kemudian  diserahkan  melalui  Nota  Dinas  Nomor  ND-07/N.10.12.7.3/Dek.1/10/2015  tanggal 07 Oktober 2015 guna dilakukan gugatan secara perdata untuk selanjutnya dilakukan eksekusi guna pengembalian keuangan negara.
Hasil  pelacakan  aset  yang  didapat  oleh  bidang  Intelijen  tersebut  hanya  sebagai  acuan yang  tidak  mengikat  bagi  JPN  dalam  melakukan  gugatan,  JPN  nantinya  berhak  dan berwenang  untuk  melakukan  gugatan  terhadap  aset-aset  terpidana  sesuai  dengan kepentingannya  guna  pemulihan  keuangan  negara.115  Setelah  menerima  berkas  hasil pelacakan  aset,  bidang  Datun  memulai  action  dengan  melakukan  pemanggilan  terhadap TAJUDDIN, B.Sc untuk negosiasi terhadap pembayaran uang pengganti yang belum dibayar sdr.  TAJUDDIN  tersebut  dengan  menggunakan  berkas  hasil  pelacakan  aset  sebagai  nilai tawar  (bargaining),  namun  negosiasi  tersebut  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya  karena pihak terpidana tidak pernah hadir memenuhi undangan dari bidang Datun Kejaksaan Negeri Metro. Setelah upaya secara non litigasi tidak membuahkan hasil, selanjutnya bidang Datung langsung  bertindak  memulihkan  keuangan  negara  terhadap  uang  pengganti  perkara  korupsi yang  dilakukan  oleh  terpidana  TAJUDDIN,B.Sc  tersebut  secara  litigasi  dengan  meminta Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Metro untuk melakukan gugatan terhadap Mantan Terpidana Korupsi atas nama TAJUDDIN, B.Sc di Pengadilan Negeri Metro dengan cara  Gugatan  Sederhana  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  115 Wawancara dengan Bobi Heryanto pada tanggal 19 Desember 2016. 78 Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  (Perma  No.  02  Tahun  2015).  Bahwa pelacakan  aset  yang  dilakukan  bidang  Intelijen  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dalam rangka  pemulihan  keuangan  negara  dalam  perkara  korupsi,  walaupun  sesungguhnya pemulihan  keuangan  negara  tersebut  dimulai  pada  saat  bidang  Datun  melakukan  action setelah  mendapatkan  hasil  dari  pelacakan  aset  yang  dilakukan  oleh  Bidang  Intelijen,  yaitu dengan  cara  mulai  dari  non  litigasi  (negosiasi  dan  mediasi)  hingga  dengan  cara  litigasi (menjalani persidangan sebagai penggugat).
Dalam  rangka  penyelesaian  eksekusi  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  muaranya  pengembalian  keuangan  negara melalui  kebijakan  eksekusi  secara  integral  oleh lembaga  Kejaksaan  khususnya  di  Kejaksaan Negeri  Metro  antara  lain  terdapat  dua  jenis  kegiatan  yaitu  yang  dilakukan  bidang  Intelijen berupa pelacakan aset dan  yang dilakukan oleh JPN baik secara litigasi maupun non litigasi yang  berujung  pada  pengembalian  keuangan  negara  kepada  kas  negara  melalui  PNBP Kejaksaan  RI.  Pada  pelaksanaan  eksekusi  pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti  pidana korupsi  UUTPK  3  tahun  1971  tersebut  di  Kejaksaan  Negeri  Metro  tentunya  mengalami kendala  baik  yang  dialami  bidang  Intelijen  maupun  bidang  Datun  yang  dapat  menghambat proses  dilakukannya  eksekusi  terhadap  pembayaran  uang  penganti  tersebut.  Adapun  dalam rangka pencarian harta kekayaan maupun aset lainnya baik hasil korupsi ataupun bukan hasil korupsi,  baik  milik  tersangka,  terdakwa,  maupun  milik  terpidana  korupsi  misalnya,  peranan bidang  Intelijen  sangatlah  penting  guna  memudahkan  dalam  pelaksanaan  eksekusi  untuk pengembalian keuangan negara.
Dalam  pelaksanaan  di  lapangan  tentunya  bidang  Intelijen  harus  memahami  terlebih dahulu  permasalahan  atau  duduk  perkara  yang  dialami  oleh  target  yang  akan  dilakukan pelacakan  aset  sehingga  nantinya  dapat  bidang  Intelijen  dapat  melakukan  pemetaan  harta guna  disita,  dirampas,  maupun  digugat  guna  pengembalian  keuangan  negara.  Selanjutnya apabila  hasil  pencarian  harta  atau  pelacakan  aset  dari  bidang  Intelijen  telah  selesai
dilaksanakan dengan menyajikan 95 data yang valid, maka hasil pelacakan aset tersebut dapat digunakan untuk memudahkan bidang lain (misal bidang Pidsus untuk melakukan penyitaan, dan  perampasan,  ataupun  untuk  bidang  Datun  dalam  melakukan  gugatan)  yang  nantinya berguna  untuk  pembayaran  uang  pengganti  perkara  korupsi  yang  telah  terjadi.  Sehingga eksekusi pidana uang pengganti nantinya dapat terlaksana dengan terpidana membayar uang pengganti  tersebut.  Bahwa  pelaksanaan  pengembalian  keuangan  negara  dalam  perkara korupsi  atas  nama  TAJUDDIN,  B.Sc  tersebut  yang  sebelumnya  telah  diputus  berdasarkan putusan  nomor  :  53/Pid.B/2000/PN.M  tanggal  05  Juli  tahun  2000  dan  perkara tersebut  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  serta  terpidana  juga  sudah  menjalani  pidananya  namun belum  membayar  uang  pengganti  sejumlah  Rp163.665.200,00  (seratus  enam  puluh  tiga  juta enam  ratus  enam  puluh  lima  ribu  dua  ratus  rupiah),  sehingga  Kejaksaan  Negeri  Metro melakukan  upaya  dengan  kebijakan  eksekusi  secara  integral  yang  dilakukan  bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Metro itu sendiri yaitu bidang Intelijen dan bidang Datun.
Bahwa  dalam  rangka  melakukan  upaya  pelaksanaan  eksekusi  pembayaran  uang pengganti  tersebut  bidang  Intelijen  melakukan  kegiatan  pelacakan  aset  mantan  terpidana maupun ahli warisnya. Hal mana tersebut tentunya dalam melakukan pelacakan aset tidaklah semudah  membalikkan  telapak  tangan,  banyak  kendala  yang  dihadapi  baik  kendala  teknis maupun  kendala  dari  segi  administrasi.  Hambatan  yang  dialami  tersebut  berupa  kendala- kendala antara lain: 1. Kendala Teknis Beberapa kendala teknis antara lain ; 121 Wawancara dengan  Indria  Qori  Safitri  pada  tanggal  19  Desember  2016  96  -  Kurangnya  tenaga  agen intelijen  dilapangan  yang  mumpuni;  -  Kurangnya  peralatan  Intelijen  yang  memadai;  - Kecilnya  anggaran  bagi  kegiatan  pelacakan  aset  di  Kejaksaan  Negeri  Metro  dibandingkan dengan  jumlah  permintaan  pelacakan  aset  yang  ada  dari  bidang  Datun  Kejaksaan  Negeri Metro.  2.  Kendala  Non  Teknis  -  Minimnya  Data  yang  ada  dari  Bidang  lain  tersebut  dalam melakukan  permintaan  pelacakan  aset  (hanya  selembar  petikan  putusan  yang  sudah  tidak terbaca  lagi  nomor  dan  tanggalnya);  -  Terpidana  sudah  tidak  tinggal  di  alamat  yang  tertera pada  identitas  terdakwa  dalam  putusan  Pengadilan  atau  sudah  tidak  ada  ditempat tersebut;  - Banyaknya  aset  berupa  tanah  yang  belum  memiliki  sertifikat  ataupun  berupa  kendaraan bermotor  belum  beratas  namakan  terpidana  atau  ahli  warisnya  (pada  saat  peralihan  aset sampai  sekarang  masih  atas  nama  penjual  atau  belum  baik  nama)  3.  Kendala  Administratif Adapun kendala administrasi disini maksudnya antara lain:  Wilayah administratif yang telah pecah  menjadi  kabupaten  sendiri  sehingga  untuk  melakukan  pelacakan  aset  diluar  wilayah hukum  Kejaksaan  Negeri  Metro  atau  diluar  wilayah  administratif  Pemerintahan Kota  Metro akan menjadi kendala yang dapat menghambat kegiatan pelacakan aset tersebut karena harus melalui  birokrasi  Pemerintahan  dan  administratif  pada  Kabupaten  Lain;  97  Nomenklatur nama-nama  daerah  yang  sudah  berganti  nama  (yang  sebelumnya  desa/dusun/kampung berubah menjadi kelurahan atau nama kelurahan tersebut telah berganti nama).
Disamping  kendala-kendala  tersebut,  menurut  Bobi  kendala  yang  prinsip  justru  terjadi manakala  terpidana  tersebut  sudah  tidak  mampu  lagi  secara  finansial  untuk  melakukan pembayaran  uang  pengganti  yang  seharusnya  dibayar  oleh  terpidana.  Misalnya  terpidana tersebut  merupakan  pensiunan  yang  baru  sembuh  dari  sakit  stroke  ringan  yang  diderita dimana istri terpidana telah meninggal dunia dan terpidana beserta kedua anaknya yang belum menikah  masih  tinggal  di  sebuah  kontrakan  yang  posisinya  saat  itu  sedang  menunggak beberapa bulan, dan terpidana tersebut hanya memilki sebuah aset berupa 1 (satu) unit sepeda motor  yang  hanya  bernilai  rendah  sementara  aset  tersebut  hanya  mampu  menutupi  sebagian kecil  dari  nilai  uang  pengganti  yang  harus  dibayar  terpidana  tersebut.  Selain  itu  tugas  agen Intelijen sangatlah beragam tidak hanya melakukan pencarian aset terpidana namun ada tugas pokok  lainnya  yang  harus  dilakukan  agen  intelijen  sementara  jumlah  agen  intelijen  pada Kejaksaan  Negeri  Metro  sangat  terbatas,  sehingga  diperlukan  kemauan  dan  kemampuan dalam pelaksanaannya.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pengembalian  keuangan  negara  dalam  perkara  korupsi  khususnya  yang  telah  melanggar UUTPK  3  Tahun  1971  melalui  kebijakan  eksekusi  secara  Integral  oleh  lembaga Kejaksaan  secara  hukum  pidana  tidak  dapat  dilaksanakan  eksekusinya  dengan menggunakan  ketentuan  Pasal  18  UUTPK  31  tahun  1999  Jo.  UUTPK  20  tahun  2001 karena  UUTPK  3  tahun  1971  tidak  mengatur  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  eksekusi pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, serta berdasarkan asas subsideritas maka aturan yang menguntungkan terpidana adalah yang dipakai yaitu UUTPK 3 tahun 1971. Untuk dapat melaksanakan  eksekusi  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  tindak pidana  korupsi  yang  melanggar  UUTPK  3  tahun  1971  tersebut  seharusnya  diatur tersendiri  dengan  instrumen  Undang-undang.  Pelaksanaan  eksekusi  pidana  tambahan berupa  pembayaran  uang  pengganti  tindak  pidana  korupsi  khususnya  yang  melanggar UUTPK 3 tahun 1971 dapat terlaksana dengan baik apabila RUU perampasan aset segera diundangkan  dengan  memasukkan  aturan  mengenai  adanya  kewenangan  Jaksa  selaku eksekutor untuk melakukan perampasan aset terpidana korupsi maupun ahli warisnya 104 termasuk terpidana korupsi maupun ahli warisnya yang diputus dengan UUTPK 3 Tahun 1971.
2. Terjadinya  hambatan  dalam  pelaksanaan  pengembalian  keuangan  negara  dalam  perkara korupsi  melalui  kebijakan  eksekusi  secara  integral  oleh  lembaga  Kejaksaan  khususnya yang  diputus  berdasarkan  UUTPK  3  tahun  1971  dikarenakan  tidak  adanya  pengaturan yang  mengatur  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  eksekusi  pidana  tambahan  berupa pembayaran  uang  pengganti  didalam  UUTPK  3  tahun  1971  sehingga  Jaksa  selaku Eksekutor tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti  tersebut  menggunakan  instrumen  Pasal  18  UUTPK  saat  ini.  Ditambah  lagi dengan tidak adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan bagi Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan  eksekusi  terhadap  terpidana  maupun  ahli  warisnya  yang  secara  nyata  tidak mampu melakukan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi tersebut.

## Daftar Pustaka

## A. Jurnal

## Alrianto  Tajuddin  Jurisprudentie,  Mulyadi,  and  Mulyadi  Alrianto  Tajuddin.  “Penerapan  Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PREMIUM REMEDIUM DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah Dan Hukum . Vol. 2, December 7, 2015. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6848.
“EFEKTIVITAS  PIDANA  PEMBAYARAN  UANG  PENGGANTI  DALAM  TINDAK  PIDANA KORUPSI  (Studi  Putusan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Pengadilan  Negeri  Purwokerto)  |  Lukas  |
Jurnal Dinamika Hukum.” Accessed August 11, 2020.
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/142/166.
Indriana  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung,  Yayan,  Kata  Kunci,  Pengembalian  Ganti  Rugi Keuangan  Negara,  and  Tindakan  Pidana  Korupsi.  “PENGEMBALIAN  GANTI  RUGI KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI REPAYMENT OF COMPENSATION  FOR  STATE  FINANCES  IN  CORRUPTION  CASES.” Cepalo 2,  no.  2 (September 12, 2018): 123–30. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1769.
Julnius,  Michael,  and  Christhopher  Siahaya.  “PENGEMBALIAN  KERUGIAN  KEUANGAN NEGARA  DALAM  TAHAP  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI.” LEX  CRIMEN . Vol. IV, May 1, 2015. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7781.
Jurnal Keadilan Progresif Keadilan Progresif, Jurnal, and Optimalisasi Nilai Kearifan  Lokal Rembug Pekon  Dalam  Pengelolaan  Taman  Hutan  Raya  Wan  Abdurahman  Propinsi  Lampung  Sebagai Kawasan  Hutan  Konservasi  Berbasis  Masyarakat.  “Implikasi  Pengembalian  Keuangan  Negara Terhadap  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Bantuan  Program Nasional  Pembangunan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  Di  Provinsi  Lampung.” KEADILAN PROGRESIF 9, no. 2 (September 30, 2018). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/. Mahmud,  Ade.  “Problematika  Asset  Recovery  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Negara  (Ade Mahmud).” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (December 26, 2018): 347–66.
https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.
Marisi,  Lambok,  Jakobus  Sidabutar,  Kejaksaan  Tinggi,  and  Kalimatan  Barat.  “Hukum  Kepailitan Dalam  Eksekusi  Harta  Benda  Korporasi  Sebagai  Pembayaran  Uang  Pengganti.” Jurnal Antikorupsi Integritas
05,
no. 2 (December 17, 2019): 75–86.
https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474.
Munirah,  Intan,  and  Mohd  Din.  “PEMBAYARAN  PIDANA  UANG  PENGGANTI  DALAM PERKARA  KORUPSI  CRIMINAL  SANCTION  COMPENSATION  PAYMENT  AS LIABILITY  FOR  STATES  FINANCIAL  LOST  IN  THE  CASE  OF  CORRUPTION.” Mohd. Din, Efendi 19, no. 2 (August 27, 2311): 345–66. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun. Munzil,  Fontian,  Imas  Rosidawati  Wr,  and  dan  Sukendar.  “Kesebandingan  Pidana  Uang  Pengganti Dan  Pengganti  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam  Rangka  Melindungi  Hak  Ekonomis  Negara  Dan Kepastian Hukum 1.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM . Vol. 22. Kesebandingan Pidana, 2015. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4606.
Paeh, Karel Antonius. “PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN REKOMENDASI  BADAN  PEMERIKSA  KEUANGAN  (BPK)  HUBUNGAN  DENGAN UNSUR  KERUGIAN  NEGARA  DALAM  TINDAK  PIDANA  KORUPSI.” Katalogis .  Vol.  5,
July 14, 2017. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8490.
Rambey,  Guntur.  “PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DALAM  TINDAK  PIDANA KORUPSI  MELALUI  PEMBAYARAN  UANG  PENGGANTI  DAN  DENDA.” DE  LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum . Vol. I. Januari-Juni, March 4, 2016. www.ejournal.unp. Suhariyanto,  Budi.  “RESTORATIF  JUSTICE  DALAM  PEMIDANAAN  KORPORASI  PELAKU KORUPSI  DEMI OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA.” Jurnal Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 5,  no.  3  (November  25,  2016):  421–38. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153/88.
Suhariyanto  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  MA-RI  Jl  Jend  Ahmad  Yani Kav,  Budi,  and  Jakarta  Pusat.  “Penerapan  Pidana  Uang  Pengganti  Kepada  Korporasi  Dalam Perkara Korupsi.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional . Vol. 7, April 30,
2018. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/213.
“View  of  Peran  Kejaksaan  Dalam  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak
Pidana Korupsi.” Accessed August 11, 2020.
http://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/147/128.
“View  of  UANG  PENGGANTI  SEBAGAI  ALTERNATIF  PENGEMBALIAN  KERUGIAN NEGARA  DALAM  PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI.”  Accessed  August  11,  2020. http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1924/1148.