## PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA

## Rio Christiawan
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jalan Sunter Permai Raya Nomor 36, Jakarta Utara, 14350 rchristiawan@gmail.com

## Abstract
The main obstacle in realizing the ease of doing business in Indonesia is the problem of licensing in  doing  business.  Government  has  issued  PP  Number  24  of  2018  concerning  Electronic Integrated  Business  Licensing  Services  and  also  Presidential  Instruction  Number  7  of  2019 concerning Acceleration of Ease of Doing Business. The purpose of this research is find solution for Online Single Submission (OSS) optimalization  which are important for business continuity considering that until now OSS can only be used to manage a small number of licenses. OSS will be able to encourage the level of ease of doing business in Indonesia if the OSS-based licensing process has fulfilled the essence of single submission itself, which is able to integrate licensing management and can fulfill data sharing functions.
Keywords : Licensing Obstacles; Bureaucracy; OSS; Ease of Doing Business.

## Abstrak
Kendala utama dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah masalah perizinan dalam  berusaha.  Pemerintah  telah  melahirkan  PP  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik.  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Tujuan penulisan ini adalah melihat persoalan bahwa Online Single Submission (OSS) masih belum dapat melayani perizinan teknis yang penting bagi kelangsungan usaha mengingat hingga saat ini OSS hanya dapat dipergunakan untuk mengurus sebagian  kecil  perizinan  yang  memang  mudah  dan  murah  untuk  diurus.  OSS  akan  dapat mendorong  tingkat  kemudahan  berusaha  di  Indonesia  apabila  dalam  pengurusan  perizinan berbasis  OSS  telah  memenuhi  hakikat single  submission itu  sendiri,  yakni  dapat mengintegrasikan pengurusan perizinan dan dapat memenuhi fungsi data sharing antar instansi sehingga pengurusan perizinan sederhana, mudah, dan cepat.
Kata Kunci : Kendala Perizinan; Birokrasi; OSS; Kemudahan Berusaha.

## A. Pendahuluan
Latar belakang dari penggunaan Online Single  Submission (OSS)  untuk  pengurusan perizinan  karena  hambatan  utama  dari investasi  di  Indonesia  adalah  rumitnya birokrasi pengurusan perizinan dan pengurusan  perizinan  yang  cenderung koruptif  (Osenboorg,  2020).  Demikian  juga perizinan  di  Indonesia  yang  merupakan bagian  dari  pelayanan  sektor  publik  selalu
memiliki  kendala  utama  yakni  persoalan panjangnya  pengurusan  birokrasi  dan persoalan  birokrasi  tersebut  pada  akhirnya akan melahirkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat  yang  akan  mengurus  perizinan (Sutedi,  2011).  Pada  akhirnya  dengan panjangnya birokrasi selain akan menyebabkan panjangnya jangka waktu juga akan  menyebabkan  perbuatan  menyimpang seperti  perilaku  koruptif  (Berger,  2013). Kondisi  tersebut  sama  dengan  apa  yang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 60-69
tertera  dalam  laporan  tahun  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan  bahwa  korupsi  di  sektor perizinan  masih  menduduki  5  besar  dalam modus perbuatan korupsi yang paling sering dilakukan  sepanjang  2015  – 2019  (Raharjo,
2019). Persoalan perizinan tersebut
menyebabkan  kendala  dalam  meningkatkan jumlah  investasi  di  Indonesia,  mengingat investor  akan  terkendala  oleh  birokrasi pengurusan  perizinan  yang  tidak  memiliki ukuran  yang  jelas.  Di  samping  itu  jumlah perizinan  yang  harus  diurus  untuk  memulai usaha di Indonesia termasuk yang terbanyak di  dunia  (Tim  Sosialisasi  BKPM,  2019). Kendala  pengurusan  perizinan  tersebut merupakan  persoalan  yang  serius  bagi investor maupun bagi persoalan kemudahan berusaha di Indonesia.
Keputusan  untuk  berinvestasi  dari investor akan sangat tergantung pada tingkat kemudahan  berusaha.  Persoalan  kemudahan berusaha  di  Indonesia  pada  2018  dan  2019 hanya  menyisakan  persoalan  perizinan  dan kepastian hukum. Dalam hal ini sulitnya dan tidak  adanya  ukuran  yang  pasti  dalam pengurusan  perizinan  akan  mempengaruhi minat  investor  untuk  berinvestasi.  Dalam perspektif  investor,  persoalan  sulitnya pengurusan  perizinan  dan  ketidakpastian hukum  akan  menyebabkan  pada  gangguan bisnis,  investor  berpandangan  persoalan kemudahan  berusaha  khususnya  terkait pengurusan  perizinan  sangatlah  penting karena  akan  dapat  berisiko  pada  gangguan bisnis  ( business  interruption )  (Lestari  & Djanggih, 2019).
Guna  mengatasi  persoalan  tersebut pemerintah menerbitkan
Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi secara  Elektronik  dan  Instruksi  Presiden Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Percepatan Kemudahan Berusaha. Tujuan dari penerbitan  kedua  instrumen hukum  tersebut adalah
menyederhanakan
pengurusan
perizinan  sehingga  dapat  mewujudkan kemudahan  berusaha.  Salah  satu  bentuk penyederhanaan pengurusan perizinan
adalah  melalui  perizinan  usaha  terintegrasi secara elektronik ( Online Single Submission / OSS).
Faktanya  saat  ini  setelah  pemerintah memberlakukan pengurusan perizinan melalui  OSS  namun  tingkat  kemudahan berusaha  di  Indonesia  tetap  stagnan  di peringkat  ke  73  di  tahun  2018  dan  2019. Bahkan  setelah  berlakunya  PP  Nomor  24 Tahun 2018 persoalan pengurusan perizinan di  Indonesia  masih  menjadi  pangkal persoalan  dalam  mewujudkan  kemudahan berusaha  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  pada laporan  kemudahan  berusaha  di  Indonesia tahun  2019  yang  justru  mengalami penurunan  pada  bagian  perizinan  dan kepastian hukum, dari tahun 2018 pada sub- perizinan dan kepastian hukum berada pada peringkat 118 dari 187 negara, namun pada tahun 2019 pada bidang tersebut justru turun pada peringkat 147 dari 187  negara (Lucas, 2020), sehingga meskipun pada bidang yang lain  di  Indonesia  mengalami  perbaikan namun peringkat Indonesia  tetap  stagnan di peringkat 73.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  melihat persoalan  bahwa  OSS  masih  belum  dapat melayani perizinan teknis yang penting bagi kelangsungan  usaha  mengingat  hingga  saat ini  OSS  hanya  dapat  dipergunakan  untuk mengurus  sebagian  kecil  perizinan  yang memang  mudah  dan  murah  untuk  diurus. Masalah  utama  yang  dianalisis  dan  diteliti adalah  persoalan  mengenai  bagaimanakah mewujudkan  OSS  yang  memiliki  fungsi data  sharing ?  Persoalan  ini  belum  pernah diteliti  sebelumnya,  mengingat  penelitian atau  artikel  ilmiah  yang  ada  sebelumnya hanya  meneliti  mekanisme  OSS  dan perbedaan  pengurusan  perizinan  melalui OSS  dan  secara  konvensional.  Demikian juga  kebaharuan  penulisan  ini  adalah analisis  mengenai data  sharing setelah berlakunya Omnibus  Law yakni  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja.
B. Pembahasan
1. Evaluasi Pelaksanaan OSS
Semangat untuk menyederhanakan perizinan  sebagai  bentuk  mewujudkan kemudahan  berusaha  di  Indonesia  pada awalnya  tercantum  di  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  91  Tahun  2017  tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi secara  Elektronik  dan  Instruksi  Presiden Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Percepatan Kemudahan  Berusaha  merupakan  bentuk landasan  secara  operasional  dari  Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Dalam hal ini  salah  satu  cara  untuk  mewujudkan kemudahan berusaha adalah dengan menggunakan  model  pelayanan  perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam  Pasal  1  ayat  (5)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018,  yang dimaksud  dengan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  secara  Elektronik  atau Online
Single Submission yang selanjutnya disingkat  OSS  adalah “perizinan  berusaha yang  diterbitkan  oleh  lembaga  OSS  untuk dan  atas nama  menteri, pimpinan  lembaga, gubernur,  atau  bupati/wali  kota  kepada Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik yang terintegrasi.”
Secara  hukum,  unsur  yang  terdapat  di dalam  definisi  OSS  tersebut  ada  dua  hal yakni  pengurusan  perizinan  melalui  sistem elektronik  dan  pengurusan  perizinan  secara terintegrasi.  Pengurusan  perizinan  secara elektronik dimaksudkan untuk mempersingkat birokrasi pengurusan perizinan sekaligus mengantisipasi kemungkinan  penyimpangan  pada  praktik pengurusan perizinan. Sedangkan terintegrasi  artinya  jumlah  perizinan  yang harus  diurus  pada  satu  bidang  usaha  dapat dikurangi karena adanya fungsi data sharing pada perizinan terintegrasi secara elektronik.
Singapura  yang  kini  memiliki  tingkat kemudahan  berusaha  terbaik  di  Asia Tenggara merupakan pionir model pengurusan  perizinan  secara  elektronik (OSS)  sejak  awal  tahun  2000  dan  hasilnya
pengurusan  perizinan  di  Singapura  saat  ini terbilang  sangat  cepat  dengan  jumlah perizinan yang tidak banyak. Hal  ini terjadi karena  fungsi  dari data  sharing sehingga investor  tidak  perlu  mengulang  pengurusan perizinan  yang  berbeda  dengan  syarat  dan tujuan yang sama (Yong, 2019).
Persoalan tidak optimalnya pelaksanaan pengurusan  perizinan  melalui  OSS  di Indonesia  disebabkan  karena  tidak  semua perizinan dapat diurus secara elektronik dan belum  adanya  fungsi  integrasi  dan data sharing pada  masing-masing  instansi  dalam pengurusan perizinan. Melalui Surat Edaran (SE)  Kepala  Badan  Koordinasi  dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor
5743/A.8/B.1/2019  tertanggal  17  Oktober 2019  tentang  Rencana  Penerapan  Sistem Online  Single  Submission (OSS)  versi  1.1, melalui  surat  tersebut  dinyatakan  bahwa OSS  masih  perlu  diperbaiki  karena  masih belum  dapat  menjalankan  fungsi data sharing dan  mewujudkan  perizinan  yang terintegrasi  untuk  kemudahan  berusaha sehingga  OSS  kembali  harus  ditingkatkan dari versi 1.0 menjadi versi 1.1.
Dua  hal  yang  menjadi  persoalan  utama dari  OSS  versi  1.0,  yang  pertama  yakni persoalan teknis dan persoalan kedua terkait sinkronisasi  perizinan  untuk  menuju  pada makna single  submission itu  sendiri.  Dua persoalan  tersebut  terjelma  dalam  makna online  single  submission itu  sendiri, persoalan  pertama,  terkait  hal  teknis  maka persoalan  tersebut  terkait  aspek  ( online ) yakni  terkait  teknis  pendaftaran,  pengisian, dan  pengklasifikasian  usaha  sehingga investor  dapat  melakukan  kegiatan  tersebut secara online .
Jika  menelaah  lampiran  I  Surat  Edaran (SE)  BKPM  bernomor  5743/A.8/B.1/2019 nampaknya  persoalan  teknis  (terkait  aspek online )  akan  mengalami  perbaikan  yang signifikan sehingga persoalan teknis penggunaan OSS sudah akan lebih baik pada versi  1.1.  Lampiran  I    SE  BKPM  tersebut memuat matriks perbedaan antara OSS versi 1.0  dan  versi  1.1.  Jika  menelaah  matriks tersebut  nampaknya  OSS  versi  1.1  hanya akan mengalami  perbaikan  di  sektor  teknis,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 60-69
yakni formalitas pengisian isian dalam OSS sehingga menghindari kesalahan teknis yang membuat akses pada OSS memakan waktu.
Persoalan  pengurusan  perizinan  yang belum  terselesaikan  hingga  saat  ini  adalah masalah  sinkronisasi  perizinan  untuk menuju  pada  makna single  submission itu sendiri,  hal  ini  nampaknya  belum  terjawab dalam  OSS  versi  1.1  jika  melihat  pada matriks  perbedaan  sebagaimana  diuraikan dalam  lampiran  I  SE  BKPM  tersebut.  OSS versi 1.1 hanya menyelesaikan sebagian saja persoalan  dari  OSS  versi  1.0,  namun  OSS versi 1.1 belum dapat dikatakan sepenuhnya menyelesaikan  kendala  perizinan  yang menjadi menghambat investasi.
Pengurusan  perizinan  melalui  model single  submission merupakan  insentif  yang menarik  bagi  investor  dan  akan  memiliki korelasi  yang  positif  terhadap  peringkat kemudahan berusaha. Model single submission akan mengurangi risiko gangguan  bisnis  ( business  interruption ) yang  disebabkan  oleh  sulitnya  pengurusan perizinan  (Ping,  2017).  Di  Indonesia sulitnya  menerapkan  pengurusan  perizinan model single  submission disebabkan  karena model pemerintahan otonomi daerah sehingga  kewenangan  pemberian  perizinan sebagian  besar  berada  pada  pemerintah daerah (Pudyatmoko, 2009).
Perizinan teknis tersebut biasanya diatur melalui  peraturan  daerah,  peraturan  bupati, maupun peraturan gubernur. Hampir seluruh pengurusan  perizinan  dilakukan  di  daerah dan  (bahkan) di  pusat  tidak memiliki acuan dan jangka waktu yang jelas dan disebutkan dalam undang-undang. Hal ini menyebabkan subjektivitas  pada  pengurusan  perizinan sangatlah  tinggi,  sebagaimana  disebutkan Pompey (2010) bahwa subjektivitas merupakan  awal  dari  praktik  koruptif. Situasi  demikian  ditunjang  dengan  adanya kewajiban pertimbangan teknis dan
rekomendasi teknis dari kepala dinas terkait sebelum kepala daerah menerbitkan perizinan teknis.
Pertimbangan  teknis  dan  rekomendasi teknis  tidak  semuanya  memiliki  payung hukum,  justru  sebagian  besar  merupakan
birokrasi  yang  diciptakan  oleh  masing- masing  daerah,  yang  akibatnya  menambah panjang  birokrasi  dan  lamanya  mengurus perizinan teknis. Misalnya sejak era otonomi daerah  seharusnya  kewenangan  pemberian izin  lokasi  merupakan  wewenang  kepala daerah  dan  tidak  ada  kewajiban  untuk memperoleh  pertimbangan  teknis  maupun rekomendasi  teknis  dari  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) setempat, namun kenyataan di lapangan rekomendasi tersebut disyaratkan  (Departemen  Dalam  Negeri Republik Indonesia, 2015).
Salah  satu  dampak  dari  berlakunya desentralisasi  tersebut  adalah  membuat BKPM hanya dapat menginventarisir jumlah investasi,  namun  BKPM  tidak  dapat berfungsi  sebagaimana  mestinya  karena wewenang perizinan dan pemberian fasilitas investasi  ada  pada  provinsi  maupun kabupaten/ kota. Penerbitan perizinan selalu terkait  dengan  kewenangan  yang  dimiliki oleh  badan/  instansi  berdasarkan  peraturan perundangan.  Adanya  kewenangan  daerah untuk menciptakan perizinan yang dipersyaratkan, maupun menerbitkan perizinan  banyak  berasal  dari  Peraturan Daerah  (Perda)  demikian  juga  dengan pengawasan  terhadap  pemenuhan  perizinan yang  dipersyaratkan.  Jika  dirunut  lebih lanjut  dalam  hal  ini  Perda  adalah  produk hukum yang dikenal setelah berlakunya UU Otonomi Daerah.
Saat ini tantangan utama BKPM sebagai instansi  yang  membidangi  pengurusan perizinan online  single  submission adalah mewujudkan  konsep single  submission itu sendiri.  Artinya  dalam  mewujudkan  konsep single  submission maka  pemerintah  pusat melalui  BKPM  harus  melakukan  penataan kewenangan penerbitan perizinan, dalam hal ini  termasuk  pada  penataan  di  tingkat pemerintah daerah. Faktanya hingga saat ini 80  persen  perizinan  masih  diurus  secara tatap  muka  dan  tidak  melalui  sistem  OSS, demikian  juga  hingga  saat  ini  belum  ada pengurusan  perizinan  yang  terintegrasi (Lahadila, 2019).
Guna mewujudkan kemudahan berusaha  maka  konsep single  submission
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 60-69
tersebut  harus  dapat  diterapkan,  sebaliknya jika  esensi single  submission belum  dapat diterapkan  maka  persoalan  perizinan  yang menjadi  kendala  bagi  kepastian  hukum berusaha  belum  dapat  diatasi  dan  hal  ini tentu  menjadi  faktor  yang  negatif  bagi kemudahan  berusaha  di  Indonesia.  Tanpa terpenuhinya faktor single submission dalam pengurusan  perizinan  maka  kemudahan berusaha  tetap  tidak  akan  dapat  dicapai, karena risiko ketidakpastian dalam pengurusan  perizinan  masih  sangat  tinggi dan hal tersebut akan menciptakan gangguan dalam  berusaha  ( business  interruption ) (Arrum, 2019).
Makna  dari single  submission yang harus
diwujudkan adalah
menuju pengurusan  perizinan  terpadu,  terintegrasi, dan mewujudkan data sharing antar instansi. Tanpa  adanya  pengurusan  perizinan  yang terintegrasi maka kemudahan berusaha tidak akan  dapat  diwujudkan  karena  investor masih harus berhadapan dengan panjangnya birokrasi  pengurusan  perizinan  yang  penuh ketidakpastian (Tim Sosialisasi OSS, 2018). Dalam  hal  ini  yang  dipandang  kontradiktif dengan  upaya  mewujudkan  kemudahan berusaha  adalah  faktor  tumpang  tindih  dan banyaknya perizinan yang harus diurus serta panjangnya prosedur pengurusan (birokrasi) pengurusan perizinan yang dimaksud.
Upaya untuk meringkas jumlah perizinan yang akan diurus tersebut maupun upaya  untuk  meringkas  prosedur  (lamanya) tahapan  pengurusan  perizinan  akan  dapat diwujudkan  jika  pengurusan  perizinan dengan  model  OSS  dapat  mengakomodir fungsi data  sharing antar  instansi  sehingga dapat  mengurai  birokrasi  yang  panjang dalam pengurusan perizinan. Demikian juga data  sharing juga  dipandang  dapat mewujudkan  kepastian  hukum  karena memberi  landasan  data  yang  sama  pada setiap instansi dalam pengurusan perizinan. Data  sharing antar  instansi  juga  dapat dipergunakan  untuk  mewujudkan  sifat pengurusan  perizinan  yang  terintegrasi artinya  investor  tidak  perlu  mengurus perizinan  yang  sifatnya  pengulangan  pada instansi yang berbeda, sehingga baik jumlah
perizinan  yang  harus  diurus  maupun prosedur tahapan pengurusan perizinan juga dapat diringkas dengan adanya data sharing antar instansi.
2. Penataan Kewenangan untuk Optimalisasi OSS Penggunaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tidak akan  optimal  jika  tanpa  disertai  dengan penataan kewenangan masing-masing instansi  yang  terkait  dengan  penerbitan perizinan.  Saat  ini  OSS  tidak  dapat berfungsi  optimal  karena  OSS  belum  dapat mewujudkan perizinan terpadu dan terintegrasi,  serta  OSS  belum  dapat menciptakan data  sharing antar  instansi yang  dapat  meringkas  jumlah  perizinan berusaha  maupun  meringkas  tahapan pengurusan perizinan berusaha.
Dalam  pandangan  investor  jika  jumlah perizinan  yang  diperlukan  dan  semakin sedikit  dan  waktu  pengurusan  serta tahapan untuk  pengurusan  semakin  pendek  maka akan semakin menunjukkan adanya kepastian  hukum  pada  investor  dan menunjukkan  tingkat  kemudahan  berusaha yang  lebih  baik  (Brigs,  2015).  Artinya mutlak  saat  ini  bagi  pemerintah  untuk kembali  memperbaiki  sistem  pelayanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara elektronik
(OSS) sehingga dapat mewujudkan perizinan yang terintegrasi dan data sharing antar instansi.
Penyebab utama tidak dapat berfungsinya  OSS  sebagai  pelayanan terintegrasi  dan  mewujudkan data  sharing (satu  kesatuan  data)  adalah  terbitnya  PP Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara Elektronik  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha  tidak  disertai  dengan  penataan kewenangan instansi yang memiliki kewenangan  dalam  penerbitan  perizinan yang diperlukan dalam berusaha. Akibatnya OSS  tidak  dapat  melayani  investor  secara optimal dan sebagian besar perizinan masih diurus  secara  manual  di  masing-masing instansi.
Sebagai tindak lanjut dari kedua produk hukum  tersebut  maka  saat  ini  pemerintah harus  mengadakan  penataan  kewenangan.
Penataan kewenangan dalam rangka penerbitan perizinan harus dibarengi dengan sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan karena kewenangan pemberian izin maupun rekomendasi terkait pemberian izin diberikan oleh perundang-undangan (Harun,  2014).  Tanpa  adanya  penataan kewenangan  penerbitan  perizinan  melalui sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan maka pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi  secara  elektronik  tidak  akan dapat diwujudkan dalam tataran praktik.
Penataan kewenangan penerbitan perizinan  harus  dilakukan  dengan  cara sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian  peraturan  perundangan yang melahirkan kewenangan yang tumpang tindih akan dapat disederhanakan. Dalam hal ini  semakin  sedikit  kewenangan  yang diberikan oleh peraturan perundangan maka akan  dapat  mengurai  persoalan  tumpang tindih  kewenangan.  Perlu  dipahami  dalam konsep administrasi negara bahwa banyaknya  perizinan,  lahir  dari  tumpang tindih kewenangan, demikian juga dalam hal ini  tumpang  tindih  kewenangan  bersumber dari  tumpang  tindih  peraturan  perundang- undangan.
Misalnya  peraturan  menteri  pertanian menyatakan  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP) diberikan  tanpa  adanya  batas  waktu,  yakni selama  investor  masih  menjalankan  usaha perkebunan kelapa sawit, namun nyatanya di beberapa  daerah  misalnya  Kalimantan Tengah  masih  terdapat  IUP  dengan  batasan masa  berlaku.  Hal  ini  terjadi  karena  setiap perizinan  teknis  yang  akan  terbit  selalu melewati  fase  persetujuan  rapat  koordinasi antar  -  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) yang tidak dibatasi jumlahnya.
Rapat  koordinasi  ini  di  satu  sisi memiliki  makna  positif  yakni  merupakan bentuk kehati-hatian dan check and recheck antar  instansi  terkait  sebelum  perizinan diterbitkan  kepala  daerah.  Sebagaimana diuraikan oleh Lotulung (2013) bahwa pada prinsipnya secara administrasi negara bahwa
penerbitan perizinan merupakan pembolehan hal  yang  dilarang.  Selain  itu  investor  juga masih  harus  berhadapan  dengan  budaya ‘paraf  koordinasi’  sebelum  izin  diberikan pada pemohon.
Sebaliknya  mengacu  pada  fakta  di  atas terbitnya  Inpres  moratorium  tidak  dapat mewujudkan  tata  guna  lahan  yang  ideal mengingat  lahan  perkebunan  kelapa  sawit yang  ada  akan  terinterupsi  pengurusan perizinannya,  padahal  sifat  perizinan  teknis perkebunan  kelapa  sawit  adalah  saling bersyarat  satu  sama  lain  ( condition precedence ).  Pengurusan  perizinan  dari investasi  yang  ada  justru  terhambat  dengan terbitnya  Inpres  moratorium  tersebut, mengingat  Inpres  moratorium  menyatakan menunda  penerbitan  perizinan  terkait perkebunan  maupun  pengolahan  kelapa sawit (Sipayung, 2017).
Satmaidi  (2015)  mengemukakan  sejak berlakunya otonomi daerah maka kewenangan terkait tata guna lahan tersebar ke  banyak  instansi  baik  di  tingkat kabupaten/kota  maupun  di  tingkat  provinsi oleh  sebab  itu  secara  tata  aturan perundangan  diperlukan  instruksi  setingkat presiden atau melalui peraturan perundangan yang  tingkatannya  lebih  tinggi  (peraturan pemerintah/ PP atau di atasnya.
Lingkungan yang ideal tidak akan lahir dari  lahan  terlantar  akibat  moratorium. Demikian  juga,  terkait  produktivitas  lahan, bahwa  guna  merealisasikan  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  1945,  pemerintah dalam  hal  ini  harus  berupaya  agar  lahan yang ada dapat bermanfaat  secara produktif khususnya  bagi  masyarakat  luas  (Saharjo, 2013).
Terkait  dengan  penataan  kewenangan dalam  pemberian  perizinan  dalam  hal  ini masing-masing  instansi  pemerintah  perlu mengesampingkan  ego  sektoral  masing- masing lembaga. Terkait dengan sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan untuk  menata  kewenangan  masing-masing instansi  dalam  penerbitan  izin  maka  dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui sinkronisasi secara kategorial, yakni masing- masing  jenis  perizinan  diuraikan  dan
diinventarisir  masing-masing  kementerian dan  lembaga  yang  terlibat.  Misalnya  dalam hal ini kategori izin atas lahan tentu berbeda instansi  yang  memiliki  kewenangan  dengan kategori  izin  yang  berkaitan  dengan lingkungan hidup seperti AMDAL.
Cara pertama ini mengandung kelebihan yakni  akan  dapat  menemukan  kompromi dan  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait dalam pembahasannya, sehingga risiko cacat hukum pada sinkronisasi kategorial ini akan dapat  diminimalisir  (Priscilia,  2018). Kekurangan  pada  sinkronisasi  kewenangan model  kategorial  ini  adalah  pembahasannya akan  sangat  lama  karena  akan  bergantung pada  kompromi  dan  kesepakatan  masing- masing instansi. Sinkronisasi secara
kategorial  ini  juga  cenderung  tidak  akan menghasilkan  perubahan  yang  signifikan karena menggunakan pendekatan kompromis (Yani, 2016).
Cara  sinkronisasi  yang  kedua  adalah dengan  menggunakan  model  aturan  payung dalam sinkronisasi kewenangan yang timbul dari  masing-masing  perundang-undangan (White.  S.,  2016).  Persoalannya  dalam  hal ini  adalah  OSS  lahir  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018, sedangkan  kewenangan  instansi  yang terlibat  dalam  pemberian  izin  bisa  saja bersumber dari aturan yang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, misalnya kewenangan penerbitan  izin  yang  tumpang  tindih bersumber dari Undang-Undang.
Sinkronisasi menggunakan aturan payung akan dipandang lebih cepat,  efektif,
dan  dapat  menimbulkan  dampak  yang signifikan jika dibanding dengan
sinkronisasi  secara  kategorial.  Sinkronisasi kewenangan penerbitan izin melalui pembuatan aturan  payung  sebagaimana  saat ini  dikenal  dengan  konsep Omnibus  Law. Omnibus  Law adalah  produk  hukum  yang merevisi  beberapa  aturan  hukum  sekaligus melalui  aturan  payung,  disebut  sebagai aturan  payung  karena Omnibus  Law secara hierarki  perundangan  akan  lebih  tinggi dibanding aturan yang disederhanakan (Yap,
2017).
Upaya Omnibus Law tidak saja sekedar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundangan melalui pembentukan  aturan  payung,  tetapi  juga harus disertai dengan penataan kewenangan. Konflik  antar  peraturan  perundangan  yang mengakibatkan tumpang tindih yang menghambat  investasi  bersumber  pada konflik  kewenangan. Omnibus  Law dalam hal ini akan dapat meringkas tumpang tindih peraturan  perundang-undangan  sehingga dengan  berkurangnya  jumlah  peraturan perundangan  maka  jumlah  kewenangan yang  diberikan  peraturan  perundangan tersebut  juga  akan  berkurang  secara signifikan.
Saat  ini  dengan  terbitnya  aturan Omnibus  Law (Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) diharapkan tentu  akan  berkorelasi  dengan  pelaksanaan PP  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi secara  Elektronik  dan  Instruksi  Presiden Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Percepatan Kemudahan  Berusaha.  Dengan  terbitnya Omnibus Law maka seharusnya pelaksanaan PP  Nomor  24  Tahun  2018  terkait pelaksanaan  OSS  tidak  terkendala  oleh tumpang tindih kewenangan yang bersumber dari  banyaknya  peraturan  perundang- undangan.
Momentum  terbitnya Omnibus  Law akan  berdampak  pada  lahirnya  perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  2018.  Tidak  adanya tumpang  tindih  kewenangan  dan  penataan kewenangan  yang  mengikuti  berkurangnya jumlah  peraturan  perundang-undangan  akan dapat mewujudkan makna ‘ single submission ’ sebagaimana dimaksudkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018,  oleh  sebab  itu  dalam  hal  ini mengingat  pentingnya  mewujudkan single submission untuk  kemudahan  berusaha maka  pemerintah  perlu  segera  melakukan penataan  kewenangan  khususnya  dengan dukungan Omnibus Law .
Terwujudnya single  submission akan dapat mewujudkan esensi data sharing yang
akan  dapat  secara  signifikan  mengurangi jumlah  perizinan  karena  pada  esensinya perizinan adalah alat
pengawasan pemerintah sebagai regulator untuk mendapatkan  atau  memiliki  data  dari investor  (Siswosoediro,  2018).  Dengan terwujudnya  sifat single  submission pada pengurusan  perizinan,  maka  pengurusan perizinan single submission akan dipandang dapat  memenuhi  kemudahan  berusaha karena bersifat terintegrasi.
Demikian  juga,  dalam  hal  ini  penataan kewenangan  akan  membuat  OSS  dapat melaksanakan  fungsinya  pada data  sharing sehingga  akan  menghindarkan  investor  dari birokrasi  yang  panjang  pada  tahapan pengurusan
perizinan maupun
menghindarkan  investor  dari  banyaknya jumlah  perizinan  yang  harus  diurus  oleh investor  (Burgos,  2017).  Tujuan  dari penataan  kewenangan  adalah  melakukan sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan yang  melahirkan  banyak  perizinan  yang harus diurus dengan banyaknya kewenangan instansi  penerbit  yang  bersifat  tumpang tindih.
Pada akhirnya penataan kewenangan ini harus  dapat berkorelasi  dengan  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2018.  Dengan  pengurusan  perizinan  yang murah,  cepat,  sederhana,  serta  tidak banyaknya  perizinan  yang  harus  diurus maka dengan pengurusan terintegrasi model single submission akan melahirkan kepastian hukum  bagi  investor.  Dengan  demikian maka OSS akan dapat dikatakan berkorelasi positif dengan tingkat kemudahan berusaha.

## C. Simpulan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  secara  Elektronik  atau  dikenal dengan Online  Single  Submission (OSS) sebagaimana  diatur  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  belum dapat  berkorelasi  positif  pada  upaya  untuk mewujudkan  kemudahan  berusaha  di Indonesia  meskipun  telah  mengalami perbaikan dari OSS versi 1.0 pada OSS versi 1.1.  Persoalan  belum  optimalnya  OSS disebabkan  karena  selain  OSS  hanya  dapat
dipergunakan  untuk  mengurus  sebagian kecil  izin  yang  memang  mudah  diurus, sebaliknya  untuk  mengurus  sebagian  besar perizinan dalam hal ini investor masih harus melakukan  secara  manual  melalui  tahapan dan birokrasi yang panjang.
Selain  itu,  meskipun  telah  adanya pengurusan  perizinan  berbasis  pada  OSS yang  seharusnya  memiliki  sifat single submission dan  dalam  hal  ini  OSS  masih belum memenuhi esensi pengurusan perizinan  secara single  submission itu sendiri.  Artinya  dalam  hal  ini  OSS  belum dapat dipergunakan sesuai yang
dimaksudkan  dalam  Pasal  1  ayat  (5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2018  karena  sifat  pengurusan  perizinan belum bersifat terintegrasi meskipun menggunakan OSS.
Demikian  juga  OSS  belum  dapat melakukan fungsi sebagai data sharing antar instansi  sehingga  menyebabkan  jumlah perizinan  yang  harus  diurus  masih  sangat banyak  (bahkan  yang  terbanyak  di  seluruh dunia).  Kondisi  inilah  yang  menyebabkan meskipun  pemerintah  telah  menggunakan OSS  sebagai  sarana  pengurusan  perizinan namun  keberadaan  OSS  itu  sendiri  belum berkorelasi  positif  terhadap  kemudahan berusaha di Indonesia.
Persoalan  banyaknya  perizinan  yang harus  diurus  oleh  investor,  panjangnya tahapan  pengurusan  perizinan,  hingga tingginya ketidakpastian pengurusan perizinan  disebabkan  oleh  tumpang  tindih kewenangan  pemberian  perizinan  yang bersumber  pada  peraturan  perundang- undangan. Hal inilah yang menghambat sifat single  submission dari  OSS  itu  sendiri.
Dalam  hal  ini  OSS  tidak  akan  berfungsi optimal tanpa disertai penataan kewenangan penerbitan  perizinan  oleh  instansi  yang terkait.
Penataan kewenangan untuk mendukung optimalisasi OSS harus
dilakukan dengan cara melakukan sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan, dalam  hal  ini  momentum  sinkronisasi  yang tepat  dalam  rangka  penataan  kewenangan penerbitan perizinan adalah melalui
pembentukan Omnibus  Law (Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja).  Dengan  adanya  penataan kewenangan  maka  pengurusan  perizinan akan  lebih  mudah  baik  karena  lebih ringkasnya  tahapan  birokrasi  pengurusan maupun  karena  lebih  sedikitnya  jumlah perizinan yang diurus.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrum,  D.  A.  (2019).  Kepastian  Hukum Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  (Online  Single
Submission)  di  Indonesia. Jurist- Diction , 2 (5), 1631–1654.
https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222
Berger, B. (2013). Constraints and Types of Business  Interruption  in  Developing Countries. Iowa  Law  Review  Journal ,
99 (3), 362.
Brigs, M. (2015). Easy Business Formulation and Regulation for
Investors  in  Southeast  Asia. Australian
Business Law Review Journals , 59 , 119.
Burgos,  P.  (2017).  Easy  of  Doing  Business in Southeast Asia. Ateneo Business Law Review Journals , 36 , 109. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.  (2015). Penyederhanaan Birokrasi  Perizinan:  Focus  Group
Discussion  (FGD)  Departemen  Dalam Negeri di Jakarta 4 Maret 2015 .
Harun.  (2014). Konstruksi  Perizinan  Usaha Masa Depan . Penerbit SI.
Lahadila, B. (2019). Hantu Berdasi Kendala Investasi  di  Daerah:  Materi  Paparan Kepala BKPM dalam Acara Sosialisasi Kemudahan Berusaha Jakarta:
Lestari,  S.  E.,  &  Djanggih,  H.  (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan Hidup. Masalah-Masalah Hukum , 48 (2), 147. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.201
9.147-163
Lucas, M. et. al. (2020). 2019 Ease of Doing Bussiness  Report  (South  East  Asean) EoDB Series Publishing .
Osenboorg,  D.  et.  al.  (2020). World  Bank Annual  Report  2019  (South  East Asean). World Bank .
Ping,  L.  H.  (2017).  Simple  Licensing  as  an Incentive  for  Investors. University  of Malaya Law Review Journal , 53 , 110.
Priscilia,  I.  M.  (2018).  Implementasi  OSS pada  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  (BP2T)  Kota  Manado. Jurnal Sam Ratulangi Law Review , 1 (1), 56.
Pudyatmoko,  Y.  S.  (2009). Perizinan  – Problem  dan  Upaya  Pembenahan . Grasindo.
Raharjo,  A.  dkk.  (2019). Laporan  Tahunan Kinerja KPK Tahun 2019 .
Saharjo,  B.  H.  (2013).  Pengendalian  Hutan dan  Lahan  yang  Lestari. Jurnal Biodiversitas , 17 (1), 18.
Sipayung,  T.  (2017).  Moratorium:  Sebuah Persoalan Baru. Jurnal Paspi , 2 (2), 165.
Siswosoediro,  H.  (2018). Pengurusan Perizinan dan Dokumen . Visi Media.
Sutedi,  A.  (2011). Hukum  Perizinan  dalam Sektor  Pelayanan  Publik.  Cetakan Kedua . Sinar Grafika.
Tim  Sosialisasi  BKPM.  (2019). Buku Panduan  Menuju  Perizinan  Berbasis OSS. Cetakan Pertama . Litbang BKPM.
Tim Sosialisasi OSS. (2018). Buku Panduan Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi  secara  Elektronik  (OSS) . Kementerian Koordinator
Perekonomian.
White.  S.  (2016).  Problem  of  Licensing Management  in  Developing  Countries.
Tamasat Law Review Journal , 49 , 172.
Yani,  A.  dkk.  (2016). Perizinan  Terpadu. Cetakan Pertama . Unmal Press.
Yap,  K.  (2017).  Comercial  Aspect  on Omnibus  Law. Hongkong  Babtist University Legal Journal , 34 , 83.
Yong,  D.  (2019).  Data  Sharing  as  a  Legal
Solution. Singapore  Law  Review Journal , 36 , 306.