p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran PPKn Sebagai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula
Esty Rahmayanti 1
Prodi Film dan Televisi, ISI Surakarta E-mail: estyrahmayanti1411@gmail.com

## Abstract
This research aims to describe the role and obstacles faced by teachers in implementing PPKn learning as political education for beginner voters at public high schools in Yogyakarta City. This research is descriptive research with a qualitative approach. The data analysis used includes data collection, data reduction, presentation and conclusions. The results of this research are as follows. 1) The role of teachers as instructors is to provide understanding and direction regarding the form of active participation of novice voters as citizens in casting their right to vote correctly. 2) The role of teachers as educators is to instill political values ​ ​ and try to influence the political orientation of novice voters so that they have political awareness, political concern and political participation. 3) The role of the teacher as a guide is to guide and direct students to have knowledge, skills and independence in carrying out national and state life. 2) The obstacles faced by teachers are as follows. (a) There are still students who are less interested in politics, they are less enthusiastic and pay less attention to the teacher's explanations, so that the instillation of political values ​ ​ is less than optimal. (b) There are still students who have a negative view of politics and think that politics only prioritizes the interests of certain groups. (c) The voting behavior of novice voter students still depends very much on their parents' choices, not on their political awareness.
Keywords: The Role of Teachers, Civic Education Learning, Political Education, Beginner Voters.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian serta kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Peran guru sebagai pengajar adalah memberikan pemahaman dan arahan tentang bentuk partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya dengan benar. 2) Peran guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai politik dan berupaya mempengaruhi orientasi politik pemilih pemula supaya memiliki kesadaran politik, kepedulian politik, dan partisipasi politik. 3) Peran guru sebagai pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Kendala yang dihadapi guru adalah sebagai berikut. (a) Masih ada peserta didik yang kurang tertarik dengan politik, mereka kurang antusias dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dalam penanaman nilai-nilai politik menjadi kurang maksimal. (b) Masih ada peserta didik yang berpandangan negatif terhadap politik dan menganggap politik hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu. (c) Perilaku memilih peserta didik pemilih pemula masih sangat bergantung pada pilihan orang tua, bukan atas kesadaran politiknya.
Kata Kunci : Peran Guru, Pembelajaran PPKn, Pendidikan Politik, Pemilih Pemula.
PENDAHULUAN
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang keterlibatan mereka dimanifestasikan dalam pesta demokrasi atau Pemilu. Tingginya tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah mengindikasikan rakyat kurang menaruh apresiasi dan minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan politik, apatisme telah terjadi di kalangan masyarakat. Fenomena apatisme politik yang dikenal dengan Golongan Putih (Golput) cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas (Soeprapto, 2014). Meningkatnya angka golput dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia bisa disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah kualitas
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
pendidikan politik kepada para pemilih pemula masih kurang. Tingginya angka golput mengindikasikan pelaksanaan demokrasi politik berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Indikasinya terlihat dari rendahnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada sistem politik yang berlaku. Kualitas demokrasi menjadi kurang dan hal ini tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu golput sedapat mungkin sebaiknya diminimalkan. Krisis kepercayaan yang dialami masyarakat Indonesia yang diperlihatkan dengan meningkatnya angka golput dialami oleh berbagai kalangan pemilih, tidak terkecuali oleh kalangan para remaja atau para pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang berada pada kisaran usia 17 sampai dengan 20 tahun atau peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) yang untuk pertama kalinya mengikuti pemilu. Pemilih pemula diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, mengerti pentingnya peranan atau pemberian hak pilih mereka dalam bentuk suara pilih dalam pelaksanaan pemilu yang akan menentukan masa depan bangsa atas terpilihnya wakil-wakil rakyat dari pilihan mereka. Namun pada kenyataannya, banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu juga perlunya pemilu. Bahkan banyak dari pemilih pemula yang terkesan memiliki persepsi negatif dan tidak tertarik dengan pemilu, sehingga acuh dan mengabaikan perannya untuk ikut berpartisipasi politik. Padahal jumlah pemilih muda usia 21 hingga 30 tahun mencapai 6.061.778 atau 20 persen dari DPT (Daftar Pemilih Tetap). Bila ditotal, jumlah pemilih pemula dan muda dalam pemilu 2019 mencapai sekitar 48 persen. Jumlah ini sangat signifikan, mengingat potensi yang dimilikinya sebagaimana yang dikatakan Rika Rubiyanti (2009) bahwa mereka : 1) akan membuat partai baru bisa lolos parlementary threshold ; 2) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden; 3) berpeluang menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Indonesia. Karena posisi tersebut, mereka menjadi sasaran bidik partai politik, salah satunya yaitu saat kampanye mereka harap hanya dimobilisasi oleh partai politik untuk mengikuti kampanye. Namun terkadang partai politik lupa memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula.
Pemilih pemula merupakan pemberi suara yang masih mengambang atau swing-voter , ada sekitar 33,9 % yang masih belum menentukan partai politik mana yang akan dipilih dan hanya 1,5 % saja yang mengetahui keberadaan partai baru. Padahal pemilih pemilu memiliki kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum, mengingat : 1) alasan kuantitatif yaitu mempunyai jumlah yang secara kuantitatif relatif banyak; 2) merupakan segmen pemilih yang mempunyai pola yang sulit untuk diatur atau diprediksi; 3) kekhawatiran lebih condong golput; 4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula. Kekhawatiran krusial dari perilaku politik pemilih pemula adalah soal golput yang secara konseptual sering dikaitkan dengan persoalan politik (Setiajid, 2011). Oleh karena itu, pemilih pemula patut untuk dipertimbangkan.
Pemilih pemula secara psikologis masih rentan, perilaku memilih mereka masih belum rasional dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal. Jennings dan Niemi (1990) mengungkapkan bahwa anak usia SMA cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orang tua mereka. Pilihan akan dipengaruhi oleh pilihan keluarga. Nilai-nilai dari keluarga akan menjadi panduan dalam memilih dan pilihan juga turut dipengaruhi oleh peer group /kelompok teman sebayanya. Padahal idealnya seorang pemilih itu memilih berdasarkan landasan-landasan rasionalitas dan didasarkan atas kemampuan partai politik/kontestan untuk menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, baik diatas lokal maupun nasional.
Selain permasalahan golput, kekeliruan pandangan umum tentang politik di kalangan peserta didik pun terjadi. Dalam pandangan pemilih pemula kekaburan tentang pandangan politik menjadi besar karena pengalaman-pengalaman dimasa lalu dan praktek dikehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif, sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula. Selain itu juga masih adanya fenomena poltik uang (money politic) atau politik praktis yang memaksakan kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu (Soeprapto, 2014).
Dalam pandangan pemilih pemula, banyak situasi tertentu yang dikondisikan secara instan mengesankan sebagai sesuatu yang baik. Pemilih pemula menilai bahwa politik yang bersifat transaksional dipicu oleh adanya asumsi dan budaya politik yang memang dikembangkan oleh elit politik yang ada dalam partai politik. Menurut J.W Batawi (2013) aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih dipengaruhi dalam pembentukan persepsi kesadaran pemilih pemula
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
tentang budaya politik yang kurang benar.
Fenomena apatisme terhadap kehidupan politik, meningkatnya angka golput, adanya sikap skeptis terhadap pemerintah dan permasalahan lain disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik masih rendah. Oleh karena itu, membentuk dan mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi politik atau melek politik menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat yang melek politik adalah orang-orang yang memiliki kesadaran politik dan tidak hanya fokus pada kepentingan dan tanggung jawab pribadinya seperti yang tergolong dalam tipe-tipe warga negara yang salah satunya yaitu “personal responsible citizen ”. Namun dalam konsep melek politik untuk ikut serta berpartisipasi aktif sebagai “justice oriented citizen” yang mampu melakukan pergerakan dengan mengeksplorasi, menganalisa, dan menyumbangkan pemikiran kritis melalui adanya komunikasi yang dilakukan guna sebagai kritik yang membangun bagi setiap kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah (Westheimer dan Khane, 2004).
Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik, salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan politik dijalur persekolahan. Karena pada dasarnya tujuan PKn adalah menciptakan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik ditingkat lokal maupun nasional (Branson, 1999). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi fokus utama PKn adalah mengembangkan pemahaman dan praktek tentang tingkah laku, keyakinan, dan nilai-nilai yang akan mempengaruhi para peserta didik untuk berpartisipasi dan tetap menyatu serta merupakan bagian dari masyarakat sosial kultural. Guru PPKn memiliki peranan penting dalam pendidikan politik di persekolahan. Guru PPKn dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan wawasannya dalam mengembangkan kurikulum melalui berbagai kegiatan peningkatan profesionalisme guru, baik dalam pengembangan materi, metode, model, maupun media ajar, karena fenomena politik dan ketatanegaraan sangat dinamis, sehingga pembelajaran PKn harus mampu menarik peserta didik dalam belajar. Guru PPKn dituntut mampu memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik tentang tingkah laku sosial dan perannya sebagai individu yang berperan penting didalam perkembangan negara, salah satu peran tersebut adalah sebagai pemilih pemula. Guru PPKn diharapkan mampu memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik tentang kesadaran politik, kepedulian politik, dan partisipasi politik sehingga lebih memantapkan kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Azyumardi Azra (2002), PKn merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia karena : pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy , tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan Lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya apatis politik (political apathism) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Dengan mempelajari pendidikan politik peserta didik mampu memahami secara kritis dan objektif terkait setiap informasi politik yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika peserta didik memiliki literasi politik atau melek politik, maka mereka akan dengan mudah menanggapi atau merespon setiap ragam isu-isu politik yang sedang berkembang. Mereka akan selalu berupaya untuk menyuarakan aspirasinya yang didasarkan atas pemikiran kritisnya serta bukti maupun fakta yang ada.
Pendidikan politik pada dasarnya adalah melakukan rekonstruksi atas nilai-nilai yang selama ini ada dan membangun nilai-nilai baru. Pendidikan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Perpaduan ketiga aspek tersebut menurut Crick (2004) disebut melek politik “political literacy” , sehingga generasi muda menggunakan pengetahuannya untuk berpolitik secara bertanggung jawab dan turut berpartisipasi secara aktif. Pendapat ini sejalan dengan Brownhill (1984) yang mengungkapkan bahwa : The aim of political education should therefore be to develop the professional interst and to point them toward their political responsibilities, while at the sometimes endeavouring to give them the necessary knowledge and skills to carry aout those responsibilities . Dengan demikian pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara (khususnya pemilih pemula). Selain itu memberikan pemahaman mengenai pengetahuan politik, sehingga warga negara berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Pelaksanaan pendidikan politik harus
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
dilaksanakan secara sistematis, sadar, dan terencana melalui proses pendidikan untuk menumbuhkan iklim demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan latar belakang tersebut kiranya kajian tentang pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi kajian yang menarik.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hemafitria (2015) yang meneliti tentang pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik pemilih pemula mengambil kesimpulan bahwa peran pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan mengembangkan pembinaan terhadap partisipasi pemilih pemula melalui kegiatan pembelajaran. Penelitian ini mengkaji mulai dari fenomena nyata pembinaan partisipasi pemilih pemula melalui partisipasi pembelajaran PPKn serta pembinaan pemilih pemula dalam menghadapi pemilu. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan partisipasi pemilih pemula secara nyata di sekolah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan arahan tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara, membangun sikap demokratis dan kebersamaan, dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses pembelajaran pembinaan partisipasi politik pemilih pemula dilaksanakan dengan menyelenggarakan diskusi kelas dengan tema politik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan politik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk turut serta dalam aksi politik. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah sama-sama pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik pemilih pemula, Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah mengkaji mulai dari fenomena nyata pembinaan partisipasi pemilih pemula melalui partisipasi pembelajaran PKn serta pembinaan pemilih pemula dalam menghadapi pemilu, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran guru dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula.
Berdasarkan jurnal Wilda Hamisa dan Mukhamad Murdiono (2018) dalam penelitiannya yang berjudul peran PKn sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi di SMA. Penelitian ini bertujuan mengungkap peran PKn sebagai pendidikan politik untuk: (1) membangun sikap demokratis siswa (2) membangun partisipasi siswa dalam organisasi (3) mengetahui hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dan (4) upaya untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Membangun sikap demokratis siswa melalui sikap interaktif guru di kelas, pemberian materi PKn pada pertemuan dikelas menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok (2) Membangun partisipasi siswa dilakukan melalui pembelajaran dikelas. Sikap interaktif guru PKn dalam proses pembelajaran mendorong siswa ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapatnya, dukungan sekolah melalui kegiatan forum diskusi sangat membantu siswa dalam berpikir dan bersikap aktif (3) Hambatan terjadi karena adanya faktor lingkungan sekitar yang kurang baik membawa dampak negatif bagi siswa, adanya rasa malas. (4) Upaya dengan mengupayakan pembelajaran yang menarik untuk siswa, memberikan motivasi agar mampu mengambil setiap keputusan, serta mengontrol tingkah laku siswa melalui kerjasama antara guru dan orang tua. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peran PKn sebagai pendidikan politik. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Penelitian ini bertujuan mengungkap peran PKn sebagai pendidikan politik untuk: (1) membangun sikap demokratis siswa (2) membangun partisipasi siswa dalam organisasi (3) mengetahui hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dan (4) upaya untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa. sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran guru dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula.
Dalam jurnal yang berjudul konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan oleh Asmika Rahman, politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para gerasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik.
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian. sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah peran guru dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula. Beberapa penelitian fokus pada peran PKn sebagai pendidikan politik sedangkan penelitian ini fokus pada peran guru dan kendala yang dihadapi guru PKn dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik. Tujuan kajian artikel ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana peran guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula dan untuk mengungkapkan apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula.
METODE
Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode p enelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana menganalisis fenomena yang ada dilapangan dan mencari sebuah solusi dengan cara menganalisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Subjek yang diteliti adalah guru dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula SMA Negeri di Kota Yogyakarta.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dipetakan beberapa peran guru yang sangat dominan dalam penunjang memberikan kesadaran ke siswa-siswi pentingnya ikut andil dalam pesta demokrasi, adapun peranannya antara lain peran guru dalam menerapkan pembelajaran PPKn, peran guru sebagai pengajar, Peran guru sebagai pendidik, pembahasan lebih rincinya sebagai berikut :
A. Peran guru dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang peran guru dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula. Pada hasil penelitian ini lebih difokuskan pada peran guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula SMA Negeri di Kota Yogyakarta (SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan SMA Negeri 3 Yogyakarta).
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
B. Peran guru sebagai pengajar Peran guru sebagai pengajar dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah guru memberikan pemahaman dan arahan tentang bagaimana bentuk partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya dengan benar. Pelaksanaan pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran politik siswa, khususnya siswa SMA di Kota Yogyakarta. Guru PPKn mengajarkan materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan politik, contohnya seperti yang tertera dalam standar kompetensi 1 dan standar kompetensi 2 pada kelas XI semester satu, yaitu menganalisis budaya politik di Indonesia dan menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Berdasarkan standar kompetensi 1, guru mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, dan menampilkan peran serta budaya politik partisipan. Berdasarkan standar kompetensi 2, guru mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi, mengidentifikasi ciri ciri masyarakat madani, menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi, serta menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru PPKn memberikan motivasi untuk aktif dalam bersosialisasi di masyarakat, ikut keorganisasian siswa, berperan aktif dalam kegiatan sekolah, dan juga memberikan edukasi tentang keharusan warga negara berperan aktif dalam kehidupan politik, ikut serta dalam pemilu jika sudah cukup umur, mencegah golongan putih, serta bersikap dan bertindak bijak dalam menanggapi isu negatif tentang politik. Kesadaran politik yang ada di SMA di Kota Yogyakarta sudah cukup baik, dibuktikan dengan aktifnya siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah, mentaati peraturan sekolah, aktif dalam keorganisasian siswa yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA di Kota Yogyakarta dan Forum Komunikasi Pengurus OSIS se-Kota Yogyakarta, dan lain- lain.
Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan bahwa guru PPKn SMA di kota Yogyakarta mempersiapkan kegiatan peningkatan kesadaran politik melalui kegiatan belajar mengajar secara terencana dan terstruktur. Guru PPKn menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap antara lain: membuat program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang menjadi acuan dan pedoman pembelajaran di SMA di Kota Yogyakarta. Silabus dan RPP yang dibuat memuat nilai-nilai pendidikan politik. Rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri atas identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, pertemuan, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sumber pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Peserta didik diberikan pemahaman politik pada materi pokok menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bekal untuk mengikuti pemilu agar peserta didik mengerti bagaimana cara memilik wakil rakyat secara selektif dan bukan karena paksaan dari pihak lain. Guru menjelaskan konsep demokrasi terlihat dalam kompetensi dasar (KD) 3.3. yaitu menganalisis perkembangan demokrasi yang memiliki indicator pencapaian kompetensi adalah peserta didik dapat menjelaskan makna demokrasi, menguraikan macam-macam demokrasi, menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Peran guru sebagai pengajar dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik sangat besar, melalui pembelajaran peserta didik diberikan pengetahuan tentang politik, sehingga dapat menerapkan politik minimal di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk partisipasi dalam bidang politik seperti kegiatan pemilihan ketua OSIS.
C. Peran guru sebagai pendidik Guru sebagai pendidik merupakan guru yang menjadi tokoh, panutan bagi peserta didik dan lingkungan. Selain itu juga peran guru bukan hanya transfer informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi menstransformasikan nilai-nilai politik kepada peserta didik, serta menjadi panutan artinya guru mampu memberikan ataupun meyakinkan peserta didik mengenai nilai-nilai yang
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
baik yang harus peserta didik peroleh supaya mempunyai kesadaran politik, kepedulian politik, dan partisipasi politik.
Peserta didik sebagai pemilih pemula diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, dalam halini guru berperan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mereka mengerti peranan atau pemberian hak pilih mereka dalam pemilu yang akan menentukan masa depan bangsa. Selain memberikan pemahaman tentang partisipasi aktif pemilih pemula sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya dengan benar, guru juga berupaya menanamkan nilai-nilai demokratis dan membangun sikap demokratis. Sekolah merupakan sarana sosialisasi politik yang tepat bagi pemilih pemula mendapatkan informasi dan pengalaman sebagai pemilih pemula, karena sekolah memiliki metode penyampaian sosialisasi politik yang sistematis dan jelas dalam upaya menerapkan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Melalui peran guru peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang dunia politik dan peranan mereka didalamnya.
Peran guru sebagai pendidikan dalam menerapkan PKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat besar, karena melalui pembelajaran PKn pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan, seperti membentuk pola piker peserta didik sebagai pemilih pemula supaya tidak terkena residu politik seperti money politic dan kampanye hitam. Selain itu guru juga dapat meluruskan pandangan peserta didik tentang politik yang sebenarnya dan memotivasi peserta didik agar memiliki ketertarikan terhadap politik.
D. Peran guru sebagai pembimbing Guru sebagai pembimbing artinya kehadiran guru di sekolah bukan hanya mengajar dan mendidik, melainkan juga membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa yang cakap, cerdas, dan mandiri. Tanpa bimbingan seorang guru, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan bangsa dan negara. Sebagai pembimbing, guru PKn berupaya membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemaparan dari narasumber tentang guru PPKn sebagai pembimbing dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah guru memberikan pengarahan kepada peserta didik bagaimana cara menyeleksi dan menentukan calon pemimpin. Peserta didik diminta untuk menganalisis permasalahan tentang politik, sehingga peserta didik memperoleh indikator calon pemimpin yang layak untuk dipilih.
Kendala yang dihadapi guru PPKn SMA Negeri di Kota Yogyakarta dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik Pelaksanaan peningkatan kesadaran politik siswa di SMA di Kota Yogyakarta belum berjalan maksimal karena mendapat kendala. Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik di SMA di Kota Yogyakarta sebagai berikut :
1) Masih ada peserta didik yang kurang tertarik dengan politik, kurang antusias dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dalam penanaman nilai-nilai politik menjadi kurang maksimal. Hal ini disebabkan kondisi perpolitikan yang kurang kondusif. Kondisi perpolitikan di Indonesia tidak mendukung dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Sekolah mengajarkan konsep dan teori politik sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan, sedangkan keadaan nyata perpolitikan di Indonesia secara umum tidak mendukung terhadap kompetensi tersebut.
2) Masih ada peserta didik yang berpandangan negatif terhadap politik. Masih ada yang beranggapan bahwa politik sebagai sesuatu yang menakutkan dan hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu. Hal ini karena keteladanan elit politik nasional yang sangat minim. Kondisi perpolitikan di Indonesia yang banyak diwarnai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) membuat kesan buruk bagi kehidupan politik di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan kurang adanya figure politik yang dapat dijadikan contoh sehingga siswa enggan untuk mencari tahu politik secara lebih mendalam.
3) Peserta didik kurang aktif dalam mengikuti dinamika perpolitikan yang sedang berkembang karena kurangnya sosialisasi politik dari instansi terkait. Pentingnya pendidikan politik tidak diiringi dengan peran instansi terkait dalam melakukan sosialisasi politik kepada para siswa yang notabene harus mendapatkan pengetahuan tentang politik.
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
4) Pemilih pemula saat menentukan hak pilihnya dalam pemilu mayoritas masih mengikuti pilihan orang tua mereka, bukan atas kesadaran politik. Ketika pemilih pemilu mereka sekedar memilih karena mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Hal ini terjadi karena pelajar belum banyak memiliki referensi dan pemahamannya terbatas, sehingga cenderung lebih mempercayai yang ada di lingkungan terdekatnya.
5) Memberikan pemahaman tentang politik kepada peserta didik relative mudah, tetapi untuk mengajak peserta didik supaya tertarik dan turut berpartisipasi terjun di dunia politik merupakan kesulitan tersendiri karena Sebagian besar peserta didik berpandangan bahwa dunia politik adalah dunia yang rumit dan identik dengan kekuasaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan menganai peran guru dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik dapat diambil kesimpulan bahwa peran guru dalam menerapkan pendidikan politik sangat penting supaya peserta didik mempunyai kesadaran politik, kepedulian politik, dan partisipasi politik. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik yaitu Masih ada peserta didik yang kurang tertarik dengan politik Masih ada peserta didik yang berpandangan negatif terhadap politik Peserta didik kurang aktif dalam mengikuti dinamika perpolitikan yang sedang berkembang, Pemilih pemula saat menentukan hak pilihnya dalam pemilu mayoritas masih mengikuti pilihan orang tua mereka, bukan atas kesadaran politik. Beberapa saran yang berhubungan dengan peran guru dalam menerapkan pembelajaran PPKn sebagai pendidikan politik pemilih pemula yaitu guru diharapkan agar selalu meningkatkan pemahaman secara komprehensif tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula secara mendalam. Selain itu guru perlu memberikan keteladanan supaya peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik, kepedulian politik, dan partisipasi politik. Sekolah juga perlu menyediakan wahana bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula seperti seminar, workshop seperti menghadirkan tokoh politik ke sekolah.
UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah berjudul "Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran PPKn Sebagai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula" dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kemajuan karya tulis ilmiah ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Almond, Gabriel A., & Verba. (1984). Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Di Lima Negara). Diterjemahkan oleh: Sahat Simamora. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. Bronson, M.S. (1998). The Role of Civic Education. Calabases: CCE. Crick, Bernard. (2004). Essays on Citizenship. London: Continuum.
Hamisa, Wilda., & Murdiono, Mukhamad. (2018). Peran PKn sebagai Pendidikan Politik dalam Membangun Sikap Demokratis dan Partisipasi Siswa dalam Organisasi di SMA. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, 5, 192-201.
Hemafitria., & Rianto. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. Jurnal Edukasi, 13, 175-189.
J. W. Batawi. (2013). Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada: Suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010). Jurnal UNIERA, 2.
Jennings S, M.K., and Niemi. (1990). The Political Character of Adolesvence, N. J: Princeleton University Press.
Rahman, Asmika. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10, 44-51.
p-ISSN 2355-0236 e-ISSN 2684-6985 Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Desember 2023 (15) Special-1:414-422 Available online at http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Rika Rubyanti. (2009). Pengaruh Popularitas terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Artis dalam Pilkada). Tesis magister, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Setiajid. (2011). Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010. Jurnal Integralistik, 1, 18-33.
Soeprapto, Adi. (2014). Komunikasi dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. Jurnal Ilmu Komunikasi, 12, 39-54.
Westheimer & Khane. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Education for Democracy. American Educational Research Journal, Volume 41 Nomor 2, pp. 237-269.