## PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Solikin, Helmi, Salom Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia solikin@stih-awanglong.ac.id, helmi@stih-awanglong.ac.id, saljusalom@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2020 Accepted: Nov 30, 2020 In Indonesia, there are 3 (three) types of transportation, namely land transportation,  sea  transportation,  and  air  transportation.5  Of  the three types of transportation, road transportation is the medium most often  used  by  passengers  when  compared  to  other  transportation.
The  characteristics  of  people's  transportation  can  be  divided  into private  transportation  and  public  transportation.  Paratransit  public transportation  is  transportation  that  does  not  have  a  fixed  route  and schedule  in  operation  along  its  route,  while  mass-transit  public transportation  is  transportation  that  has  a  fixed  route  and  schedule, as  well  as  a  clear  stopping  place.  Motorcycles  are  included  in  the classification  of  types  of  private  vehicles,  but  nowadays  motorbikes also perform the function of public transportation, namely transporting people  and/or  goods  and  collecting  agreed  fees.  This  kind  of transportation  is  known  as  ojek.  Ojek  Online,  one  of  the  online application-based  transportation,  plays  a  very  important  role  in delivering goods within the city. The author uses the library research method  or  literature  review.  This  literature  review  research  is conducting  research  from  library  books, magazines,  journals  and articles  and  sources  from  the  internet  that  are  relevant  to  the problems discussed. Keywords:
online motorcycle taxis, lost goods, damaged goods

## Abstrak
Di  Indonesia  jenis  transportasi  ada  3  (tiga),  yaitu  transportasi  darat,  transportasi  laut,  dan transportasi  udara.5  Dari  ketiga  jenis  transportasi  tersebut,  transportasi  angkutan  jalan  darat merupakan  media  yang  paling  sering  digunakan  oleh  penumpang  bila  dibandingkan  dengan transportasi  lainnya.  Karakateristik  transportasi  orang  dapat  dibedakan  menjadi  angkutan pribadi  dan  angkutan  umum.  Angkutan  umum  paratransit  merupakan  angkutan  yang  tidak memiliki  rute  dan  jadwal  yang  tetap  dalam  beroperasi  disepanjang  rutenya,  sedangkan angkutan  umum  masstransit  merupakan  angkutan  yang  memiliki  rute  dan  jadwal  yang  tetap, serta  tempat  pemberhentian  yang  jelas.  Sepeda  motor  termasuk  dalam  klasifikasi  jenis kendaraan  pribadi  namun  dewasa  ini  sepeda  motor  juga  melakukan  fungsi  angkutan  umum yaitu  mengangkut  orang  dan/atau  barang  dan  memungut  biaya  yang  telah  disepakati. Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek. Ojek Online salah satu angkutan berbasis aplikasi  online  sangat  berperan  dalam  layanan  jasa  pengiriman  barang  dalam  kota.  Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Kata Kunci: ojek online, kehilangan barang, kerusakan barang.

## LATAR BELAKANG
Dilihat  Pengertian  ojek  dalam  Kamus  Umum  Bahassa  Indonesia,  adalah sepeda  motor  yang  dibuat  menjadi  kendaraan  umum  untuk  memboncengi penumpang  ketempat  tujuannya.  Menurut  pendapat  para  sarjana,  ojek  adalah sepeda  atau  sepeda  motor  yang  disewakan  dengan  cara  memboncengkan penyewanya.
Berdasarkan  Pasal  1 ayat  (20)  UULLAJ  menyatakan  bahwa  “Sepeda  motor adalah  kendaraan  bermotor  beroda  dua  dengan  atau  tanpa  rumah-rumah  dan dengan  atau  tanpa  kereta  samping  atau  kendaraan  beroda  tiga  tanpa  rumah- rumah”.  Ojek  merupakan  sarana  transportasi  darat  yang  menggunakan kendaraan  roda  dua  (sepeda  motor)  untuk  mengangkut  penumpang  dari  satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.
Ojek  online  merupakan  angkutan  umum  yang  sama  dengan  ojek  pada umumnya,  yang  menggunakan  sepeda  motor  sebagai  sarana  pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan  teknologi.  Ojek  online  merupakan  ojek  sepeda  motor  yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan  pengguna  jasa  untuk  memanggil  pengemudi  ojek  tidak  hanya dalam  hal  sebagai  sarana  pengangkutan  orang  dan/atau  barang  namun  juga dapat  dimanfaatkan  untuk  membeli  barang  bahkan  memesan  makanan sehingga  dalam  masyarakat  global  terutama  di  kota-kota  besar  dengan kegiatan  yang  sangat  padat  dan  tidak  dapat  dipungkiri  masalah  kemacetan selalu  menjadi  polemik,  ojek  online  ini  hadir  untuk  memudahkan  masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju. 1

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di era modern seperti saat ini, tidak ada yang tidak pernah menggunakan jasa transportasi  ojek  online.    Hampir  setiap  orang  yang  tinggal  di  perkotaan  telah menggunakan layanan berbasis online ini. Entah untuk kebutuhan antar jemput ke suatu tempat, belanja hingga pesan antar makanan.
Layanan  transportasi  online  memang  sudah  menjadi  trend  yang  banyak  di gandrungi  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Mempermudah  segala  bentuk aktivitas  terutama  dalam  urusan  perjalanan,  layanan  ojek  online  atau  sering
1 https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html
disebut  ojol  pun  terus  di  kembangkan.  Selain  menjadi  alternatif  dalam  sarana transportasi  antar  jemput.  Sekarang  ojek  online  bukan  hanya  terpaku  pada sektor  tersebut.  Melainkan  juga  dikembangkan  untuk  menjadi  layanan multifungsi.  Karena  banyak  perusahaan  ojol  yang  menawarkan  berbagai macam  jenis  layanan.  Sebut  saja  salah  satunya  adalah  Gojek.  Perusahaan karya anak bangsa ini  mungkin  sudah tidak lagi asing ditelinga. Banyak sekali jenis layanan yang ditawarkan Gojek mulai dari antar jemput, pesan makanan, jasa  ekspedisi,  serta  pembayaran  dan  juga  hiburan.  Gojek  menjadi  urutan paling atas nama ojek online terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan Gojek bisa dibilang  menjadi  pencetus  layanan  transportasi  online  berbasis  aplikasi  lain  di tanah air. Sampai saat ini banyak sekali jenis layanan yang ditawarkan seperti GoRide, GOCAR, GoFood, GoSend serta yang lainnya.
Kendaraan bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan mekanik  berupa  mesin  selain  kenadaraan  yang  berjalan  di  atas  rel  (pasal  1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan jo pasal 1  angka  3  PP  No.  74  Tahun 2014  tentang  angkutan  jalan).  Dalam  UU  No.  22 Tahun  2009  khusus  untuk  pengangkutan  barang  dalam  pasal  137  ayat  (3) disebutkan  bahwa  angkutan  barang  dengan  kendaraan  bermotor  wajib menggunakan  mobil  barang  dalam  pasal  160  disebutkan  angkutan  barang dengan kendaraan bermotor umum, adapun kendaraan bermotor umum adalah setiap  kendaraan  yang  digunakan  untuk  angkutan  barang  dan/atau  orang dengan  dipungut  bayaran  (pasal  1  angka  10).  Sehingga  ketentuan  ini  tidak berlaku  bagi  kendaraan  tidak  bermotor,  seperti  sepeda,  becak,  atau  delman, tetapi  berlaku  untuk  sepeda  motor.109  Akan  tetapi  ketentuan  untuk  sepeda motor ini tidak diatur apakah berlaku untuk angkutan orang saja atau angkutan orang dan barang.
Disamping  itu  dalam  Peraturan  Pelaksanaan  undang-undang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  tahun  2014  tentang Angkutan Jalan, di dalamnya juga memuat ketentuan mengenai pengangkutan barang, sebagai berikut:
1.  Pasal 10 Ayat (1) diatur bahwa Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan  Bermotor  sebagaimanadimaksud  dalam  Pasal  3  Ayat  (1) huruf a wajib menggunakan mobil barang.
2.  Pasal  10  Ayat  (2)  dalam  hal  memenuhi  persyaratan  teknis,  angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1)  dapat  menggunakan  mobil  penumpang,  mobil  bus,  atau  sepeda motor.
3.  Pasal  10  Ayat  (4),  diatur  bahwa  persyaratn  teknis  untuk  sepeda  motor, meliputi:
a.  Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi.
b.   Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembillan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
c.  Barang muatan diletakkan di belakang pengemudi.
4.  Pasal  11,  diatur  bahwa:  Angkutan  barang  dengan  menggunakan  mobil penumpang,  mobil  bus,  atau  sepeda  motor  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan factor keselamatan.
Salah satu layanan pengangkutan barang adalah Go- Send.  Go-Send adalah layanan  kurir  instan  untuk  kirim  barang,  dan  dokumen  dengan  cepat  tanpa
batasan jarak, batasan jarak dalam hal ini hanya untukpengiriman dalam satu area  yang  dapat  digunakan  melalui  aplikasi  Go-jek.  Sebelum  pengirim melakukan  pemeanan  pelayanan  Go-  Send,  pastikan  barang  yang  dikirim, telah sesuai dengan ketemtuan dan syarat dibawah ini.:
a.  Dimensi  70x50x50  cm  (sesuai  dengan  ketentuan  PP  Nomor  74  Tahun 2014;
b.  Bukan barang pecah belah;
c.  Tidak mudah hancur:
d.  Bukan hewan;
e.  Tidak termasuk dalam Barang Terlarang (Narkoba);
f.  Berat maksimal 20 kg;
g.  Pengiriman barang dari dan ke penjara.
Ojek  online  ini  memang  menawarkan  kemudahan  dan  kecepatan  dalam pelayanan,  tidak  heran  kalau  kini  ojek  online  jadi  primadona  di  kalangan milenial. Pernahkan terpikirkan oleh kita jika barang yang kita beli terjadi suatu kehilangan atau kerusakan.
Kasus  pencurian  barang  di  platform  dagang  elektronik  sudah  sering  terjadi. Tanggal 23 November 2021 lalu, terdapat kasus laptop seharga Rp67 juta yang dibawa  lari  oleh  pengemudi  ojek  online  hal  dinilai  sebagai  fenomena  gunung es,  karena  di  karena  di  luar  kasus  tersebut  sudah  banyak  barang  yang  tidak sampai  ke  pembeli.  Ketua  Umum  Indonesian  Digital  Empowering  Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengatakan, kasus hilangnya barang yang dibeli di  platform  dagang  el  bukanlah  hal  yang  baru.  Sebelum  kasus  di  Tokopedia, perusahaan  dagang  el  lain  juga  pernah  mengalami  kasus  yang  sama. Perusahaan  dagang  elektronik,  baik  yang  masih  kecil  atau  dengan  status unicorn,  tidak  pernah  dapat  menyelesaikan  permasalahan  barang  pesanan yang gagal sampai ke tujuan. Dampak dari permasalahan tersebut adalah citra perusahaan yang menjadi buruk. Walaupun mendapat penggantian uang, tetap citranya  Tokopedia  menjadi  tidak  baik,  dan  secara  umum  market  place berbahaya untuk membeli produk-produk yang mahal. 2
Pencurian  yang  dilakukan  oleh  oknum  ojek  online  membuat  kepercayaan masyarakat turun terhadap aplikasi berbasis online ini.  Selain mitra, kesalahan dalam pengiriman barang juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Menghadapi  kasus  diatas  bagaimana  pertanggungjawaban  perusahaan transrportasi berbasis online terhadap kehilangan barang konsumen. Dari perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen pada skema kegiatan jual beli barang  dan/atau  jasa  melalui  teknologi  aplikasi  dengan  sistem  elektronik, tanggung jawab pelaku usaha dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: 1)  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  penyedia  barang  dan/atau  jasa, 2)  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  teknologi  aplikasi  yang  menghubungkan kegiatan jual beli tersebut
Pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa tunduk kepada kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan  Konsumen  dan  ketentuan  UU  Perdagangan  mengenai  e-
2 https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/12/1469706/idiec-pencurian-macbook-rp67-juta- oleh-ojol-adalah-fenomena-gunung-es
commerce, karena ia memperjual belikan barang dan/atau jasa melalui system elektronik.  Dasar  yang  digunakan  untuk  melindungi  para  konsumen  tertuang pada  pasal  16  yang  berbunyi  Para  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan jasa melalui pesanan dilarang dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang  dijanjikan dan juga dilarang  untuk  tidak  menepati  janji  atas  suatu  pelayanan  dan  atau  prestasi. 3 Diharapkan  para  konsumen  untuk  lebih  pro  aktif  melaporkn  manakala  terjadi wan  prestasi  atau  tidak  terlaksananya  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  pelaku usaha jual beli online tersebut.
Dalam kasus kehilangan diatas Hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  bertanggungjawab  tidak  saja  untuk kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan  kelalaian  atau  kurang  hati-hatiannya.  Tanggung  Jawab  mengganti kerugian  ini  diperjelas  kembali  dalam  Pasal  188  UU  No.22  Tahun  2009,  yang menyatakan  bahwa  Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengganti  kerugian yang  diderita  oleh  Penumpang  atau  pengirim  barang  karena  lalai  dalam pelaksanaan  pengangkutan.  Perihal  ganti  kerugian  atas  barang  yang  hilang tersebut diperjelas dalam Pasal 193UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  yang  menyatakanbahwa  Perusahaan  Angkutan  Umum bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pengirim  barang  karena barang  musnah,  hilang,  atau  rusak  akibat  penyelenggaraan  angkutan,  kecuali terbukti  bahwa  musnah,  hilang,  atau  rusaknya  barang  disebabkan  oleh  suatu kejadian  yang  tidak  dapat  dicegah  atau  dihindar  atau  kesalahan  pengirim. Perihal  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  angkutan  berbasis  aplikasi online.ada  pembatasan  yang  tertera  pada  perjanjian  kerja  antara  perusahan angkutan  berbasis  aplikasi  online  dengan  konsumen  dengan  driver  atau mitranya  yang  menyatakan  bahwa  semua  resiko  maupun  kewajiban  yang disebabkan  oleh  kelalaian mitra,  perusahaan  tetap  bertanggung  jawab  selama proses  penyelidikan  barang  yang  hilang  karena  mitranya.  Salah  satu  Contoh adalah  PT  Gojek  Indonesia  memberikan  biaya  ganti  rugi  sampai  dengan  Rp. 10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah)  untuk  barang  yang  hilang  atau  rusak  saat menggunakan  layanan  dari  penyedia  layanan  sepanjang  barang  tersebut memenuhi ketentuan penggunaan dan selama barang tersebut  sesuai dengan informasi  yang  diberikan.  Jika  dikaitkan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  ada namanya  pembatasan  tanggung  jawab  (limitation  of  liability)  karena  PT  Gojek Indonesia telah membatasi jumlah ganti rugi barang yang hilang sesuai dengan informasi  yang diberikan dan  nominal  penggantian  akan didasarkan  atas  bukti pembelian atau mengacu pada nilai wajar barang.
Adanya  pembatasan  ganti  rugi  sebesar  Rp.  10.000.000  (sepuluh  juta  rupiah) hal  ini  disesuaikan  dengan  ketentuan  bahwa  konsumen  atau  pengguna  jasa layanan  dilarang  mengirimkan  barang-barang  berharga  atau  barang  yang bernilai lebih dari Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal ini tidak ada asuransi barang, jika konsumen menginginkan barangnya diasuransikan maka konsumen bisa menghubungi penyedia asuransi.
Adanya tanggung jawab dari layanan angkutan berbasis aplikasi online apabila terjadi  kerusakan  atau  kehilangan  barang  memberikan  kepada  pengguna  jasa
3 Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen.
yaitu  ganti  rugi  yang  layak  atas  kesalahan  ataupun  kegagalan  dalam menggunakan jasa tersebut.  Pada Pasal 4 huruf  (h) Undang-Undang nomor 8 tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang berbunyi  “hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana  mestinya”,  pada  pasal  ini  menegaskan  ganti  rugi  yang  wajib diberikan kepada konsumen dari pelaku usaha.
Bentuk  ganti  rugi  yang  harus  diberikan  kepada  konsumen  yang  mengalami kerugian  atas  penggunaan  jasa  angkutan  berbasis  aplikasi  online  mengacu pada  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
(2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
(3)  Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi;
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
(5)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;
Pada  pasal  19  undang –  undang  nomor  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen pada ayat (1) bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang di alami oleh konsumen, dan pada ayat (2) di atur tentang bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh pelaku usaha kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian santunan

## KESIMPULAN
Adanya tanggung jawab dari layanan angkutan berbasis aplikasi online apabila terjadi  kerusakan  atau  kehilangan  barang  memberikan  kepada  pengguna  jasa yaitu  ganti  rugi  yang  layak  atas  kesalahan  ataupun  kegagalan  dalam menggunakan jasa tersebut.  Pada Pasal 4 huruf  (h) Undang-Undang nomor 8 tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi  “hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana  mestinya”,  pada  pasal  ini  menegaskan  ganti  rugi  yang  wajib diberikan kepada konsumen dari pelaku usaha.
Bentuk  ganti  rugi  yang  harus  diberikan  kepada  konsumen  yang  mengalami kerugian  atas  penggunaan  jasa  angkutan  berbasis  aplikasi  online  mengacu
pada  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
(1)  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
(2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
(3)  Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
(4)  Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2)  tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; (5)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;
Pada  pasal  19  undang –  undang  nomor  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen pada ayat (1) bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang di alami oleh konsumen, dan pada ayat (2) di atur tentang bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh pelaku usaha kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian santunan.

## REFERENSI
Latif Widagdo, Setiawan.2012. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka. Basri,  Hasnil.  2002.  Hukum  Pengangkutan.  Medan:  Kelompok  Studi  Hukum Fakultas Hukum USU.
Purwosutjipto.  1987.  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia.  Jakarta:
Djambatan
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen. Undang-Undang  RI  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Linta  dan  Angkutan
Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html diunggah  tanggal  21  januari 2022 pukul 20.30 wita.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/12/1469706/idiec-pencurian- macbook-rp67-juta-oleh-ojol-adalah-fenomena-gunung-es.diunggah tanggal 21 Januari 2022 pukul 20.40 wita.