## Stretegi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa
Dian Suluh Kusuma Dewi 1
 

## Abstrak
Pada tahun 2011, masyarakat Ponorogo dikejutkan dengan berita tentang terdapatnya “kampung gila” yang  terletak  di  Desa  Paringan  Kecamatan  Jenangan  Kabupaten  Ponorogo.  Tentu  stigma  negatif tersebut  menjadi  beban  berat  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  setempat.  Belum  lagi,  fakta yang  membuktikan  bahwa  di  kampung  gila  banyak  sekali  penderita  ODS  (Orang  Dengan Schizopheria)  mendapat  perlakuan  diskriminatif  dari  pihak  keluarga  dan  lingkungan  dalam  bentuk pemasungan.  Pada  penulisan  ini,  obyek  penelitian  adalah  langkah-langkah  strategis  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dalam  mengurangi  jumlah  ODS  yang  dipasung.  Hasil  dari penelitian  adalah  Pemerintah  Daerah  Ponorogo  bekerja  sama  dengan  beberapa  lembaga  melakukan pendekatan,  pengobatan  dan  pendampingan  bagi  penderita  ODS  yang  dipasung  dan  mantan  ODS yang sudah dinyatakan sembuh.
Kata Kunci: Reformasi; Ponorogo; Bebas Pasung; Kesehatan Jiwa

## Abstract
In 2011, People in Ponorogo were shocked by the news of the presence of “kampung gila” or “crazy village” located in the Paringan, District of Jenangan, Ponorogo-East Java. Negative stigma upon this issue is inevitably has created heavy burden for the people and the local government in the village. Not to mention the fact that the village has huge population of people with schizoperia and they are discriminated  by  their  family  and  their  surrounding  in  the  form  of  deprivation  using  stocks (prisoner‟s  stocks).  The  object  of  this  research  is  to  explore  strategic  steps  undertaken  by  the Government  of  Ponorogo  in  reducing  the  amount  of  people  with  schizophreniasuffering  from deprivation. The result this research finds that the government of Ponorogo has beenworking hand in hand  with  several  institutions  on  approaching,  giving  treatment,  and  assisting  people  with Schizopheria who suffer from deprivation and also the people who has been declared cured.
Keywords: Reformation; Ponorogo; free from deprivation using stocks; sanity
1 Korespondensi:
Universitas Muhammadiyah, Ponorogo Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo
E-mail : dhean.suluh@gmail.com

## Pendahuluan
Gangguan  jiwa  merupakan  manifestasi  dari  bentuk  penyimpangan  perilaku  akibat adanya  distorsi  emosi  sehingga  ditemukan  ketidakwajaran  dalam  bertingkah  laku.  Hal  ini terjadi  karena  menurunya  semua  fungsi  kejiwaan.  Dengan  demikian,  gangguan  jiwa  dapat didefinisikan  sebagai  keadaan  adanya  gangguan  pada  fungsi  kejiwaan.  Fungsi  kejiwaan  ini meliputi  proses  berfikir,  emosi,  kemauan,  dan  perilaku  psikomotorik,  termasuk  bicara  ( Undang-Undang No.3 Tahun 1966).
Ada  beberapa  faktor  umum  yang  membuat  seseorang  mengalami  gangguan  jiwa. Diantaranya  faktor  ekonomi,  budaya,  keturunan,  keluarga,  dan  juga  karena  faktor pendidikan. Pertama , faktor ekonomi sendiri biasanya terjadi karena adanya kesulitan dalam perekonomian keluarga maupun dirinya sendiri. Akibat pengangguran bisa juga menjadikan seseorang  mengalami  gangguan  jiwa. Kedua, faktor  budaya,  dengan  adanya  aturan-aturan dalam masyarakat  yang  tidak sesuai dengan pola pikirnya. Ketiga , faktor keturunan, hal  ini berawal dari adanya faktor genetik dari keluarganya yang akan menjadi pemicu terbentuknya gangguan jiwa. Keempat , faktor keluarga, yakni adanya konflik didalam keluarga itu sendiri, adanya diskriminasi yang dialaminya ketika berada didalam lingkup keluarganya juga dapat memicu  seseorang  mengalami  gangguan  jiwa.  Ironisnya  yang  terjadi  dimasyarakat,  apabila ada  anggota  keluarganya  yang  mengalami  gangguan  jiwa,  justru  penderita  gangguan  jiwa tersebut  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dari  keluarganya.  Seperti  halnya mereka yang bagi penderita gangguan jiwa tersebut.
Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan  (ODMK)  dan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  belum  dapat  diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan, baik secara sosial maupun hukum. Secara  sosial  masih  terdapat  stigma  di  masyarakat  sehingga  keluarga  menyembunyikan keberadaan  anggota  keluarga  yang  menderita  gangguan  jiwa.  Hal  ini  menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan. Sedangkan secara hukum, peraturan  perundang-undangan  yang  ada  belum  komprehensif  sehingga  menghambat pemenuhan hak ODMK dan ODGJ.
Selain  itu,  belum  optimalnya  pelayanan  Kesehatan  Jiwa  secara  tidak  langsung mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  pembangunan  kesehatan.  Sebagian  besar  ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam  bekerja  maupun  dalam  beraktivitas  sehari-hari.  Secara  keseluruhan  gangguan Kesehatan  Jiwa  memengaruhi  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat.
Tak terkecuali untuk wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur juga terdapat penderita ODMK dan ODGJ dengan jumlah yang cukup tinggi. Bahkan beberapa tahun lalu Kabupaten  Ponorogo  menjadi  Kabupaten  dengan  tingkat  tertinggi  penderita  ODMK  dan ODGJ  untuk  wilayah  seprovinsi  Jawa  Timur.  Ada  salah  satu  desa  di  wilayah  kabupaten Ponorogo,  yakni  Desa  Paringan  mendapatkan  sebutan  “kampung  gila”,  disebabkan  dengan banyaknya  penderita  ODMK  dan  ODGJ  yang  terdapat  di  desa  tersebut  dengan  penanganan ODMK  dan  ODGJ  yang  sangat  belum  maksimal  di  Desa  tersebut.  Mayoritas  penderita ODMK dan ODGJ di Desa Paringan tersebut mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pihak keluarganya maupun lingkungan di sekitar tempatnya tinggal.
Keberadaan Dinas Kesehatan dalam membantu memberikan pelayanan kesehatan jiwa sangat  dibutuhkan.  Kebijakan-kebijakan  yang  berupa  program  kesehatan  jiwa  yang  di  buat oleh Dinas Kesehatan tentu harus disertai dengan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  dengan  intansi-intasi  yang  terkait  dalam  upaya  penyelenggaraan kesehatan  jiwa.  Menyiapkan  Sumber  Daya  guna  menggerakkan  implementasi  termasuk  di dalamnya  menyiapkan  sarana  dan  prasarana,  sumber  daya  keuangan,  dan  tentu  saja  siapa yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  dan  bagaimana  mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

## Hakekat Reformasi
Reformasi  administrasi  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  usaha  sadar  dan  terencana untuk merubah (a) struktur dan prosedur birokrasi (aspek keorganisasian atau kelembagaan); (b) sikap dan perilaku birokrat (aspek prilaku) guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional (Zauhar, 1994).
Sebagai  suatu  proses,  reformasi  administrasi  memiliki  beberapa  tahap  dan  usaha. Adapun  untuk  menetapkan  tahap-tahap  itu,  Wallace  dan  Goodenough  yang  disitir  oleh Caiden  (1969)  dalam  Quah  (2010),  berpendapat  bahwa  tahap-tahap  tersebut  meliputi  : inspiration,  communication,  organization  of  convert,  adaption  of  resistance,  enacting program  dan  routinazation  (Quah,  2010).  Frederickson  (1988)  menyarankan  dalam pembaharuan  atau  perubahan  administrasi  yang  harus  dilakukan  adalah  (a)  melembagakan prosedur-prosedur perubahan (pengenalan bahwa yang dibetulkan tidak mungkin tetap benar dan membuat  kriteria dapat  dibenarkan sama pentingnya dengan kebenaran), (b) perubahan yang  cepat  harus  dipermudah  dan  harus  ditunjang  dengan  kepemimpinan  yang  dipermudah juga,  (c)  masalah  yang  terjadi  karena  ketidaktentuan  dan  ruwetnya  serta  lajunya  perubahan memerlukan  investasi  besar,  (d)  adanya  daya  tanggap  birokrat  terhadap  klien  dan  warga
serta, (e) masalah-masalah yang disebabkan oleh “teknologi” dapat dipecahkan dengan jalan politik.
Sementara  dalam  tulisan  Wahab  (2001)  berargumen  bahwa  suatu  pemerintahan  yang sentralistis, cenderung membentuk struktur yang verfikal, birokrasi yang kental dan berwatak intervensionis.  Model  pemerintahan  seperti  ini  terjadi  akibat  ketidak  mampuan  dalam beradaptasi  dengan  lingkungan  ekonomi,  sosial,  kultur  yang  sedang  dan  terus  mengalami perubahan (Abdul, 2001). Dengan demikian, akibatnya dalam konteks pelayanan publik akan menjadi  kurang  baik.  Pelayanan  publik  dalam  perspektif  teori  governance  (teori  yang mencoba  menjelaskan  secara  makro  proses-proses  perubahan  dan  kepemerintahan) dijelaskan  bahwa  krisis  yang  melanda  saat  ini  disebabkan  oleh  kuatnya  hegemoni  negara, dominannya  pengaruh  negara  atas  segala  aspek  kehidupan,  termasuk  urusan  pelayanan publik yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Dengan demikian, reformasi pelayanan publik  haruslah  diarahkan  untuk  mencermati  dan  membenahi  berbagai  kesalahan  kebijakan masa  lalu  maupun  kebijakan  yang  berlaku  sekarang  serta  mekanisme  pengaturan kelembagaan yang ada.
Sedangkan Islamy (2001) berpendapat bahwa salah satu dampak dari proses globalisasi dalam reformasi adalah munculnya tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  yang baik. Oleh karena itu, pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, dari yang semulanya sentralistis kekuasaan dan eksklusif, monopolistik, formal,  birokratik,  koersif,  nepolistik  dan  tidak  akuntabel  menuju  pola  dan  gaya pemerintahan  yang  lebih  demokratis,  desentralistik,  inklusif,  partisipatif,  transparan,  efisien dan  akuntabel.  Hal  ini  sesuai  dengan  kecenderungan  pola  pengembangan  kepemerintahan ( governance )  yang  dipengaruhi  oleh  semakin  kentalnya  nilai-nilai  demokrasi,  transparansi dan akuntabilitas (Islamy, 2003).
Uraian  di  atas  menjelaskan,  bahwa  reformasi  diarahkan  untuk  merubah  struktur  dan prosedur serta kompetensi dan perilaku baik individu maupun kelompok. Dengan berasumsi bahwa  dengan  reformasi  dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif,  ekonomis  dan  cepat. Sedangkan  Shang  Zhijan  dalam  De  Guzrmman  dan  Reforma,  (1992:2-4)  dalam  judul bukunya "Administrative  Reform  Towards  Promoting  productivity  In  Bereucratic Performance", mengatakan bahwa reformasi administrasi terdiri dari dua aspek utama yaitu: Pertama , reformasi dipandang sebagai perubahan struktural dan prosedural ( structures and  procedures )  dari  birokrasi  publik,  yang  menuntut  dilakukannya  penyesuaian- penyesuaian  dalam  hubungan  kewenangan  organisasi  birokrasi  baik  dengan  cara
penghapusan, penyatuan, penggabungan atau penambahan fungsi-fungsi dan tanggung jawab dinas,  begitu  juga  pengenalan  prosedur  baru  dan  pengaturan-pengaturan  di  dalam  urusan pemerintahan. Kedua ,  reformasi  dipandang  sebagai  perubahan  sikap  dan  perilaku  ( attitudes and  behavior )  aparatur  yang  didorong  untuk  meningkatkan  nilai  produktivitas  dan  juga responsivitas terhadap sistem klien yang ada. Reformasi sebagai perubahan perilaku aparatur yang: a) membangun partisipasi masyarakat; b) tidak netral, berorientasi kepada yang lemah atau tidak berdaya; c) perannya untuk memberdayakan masyarakat serta d) mengembangkan transparansi  dan  akuntabilitas.  Dalam  pandangan  ini,  reformasi  diarahkan  pada  perubahan struktur dan prosedur serta perubahan sikap dan perilaku (behaviour) dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Reformasi  ditujukan  untuk  mendorong  dan  meningkatkan  produktivitas aparatur dalam memberdayakan partisipasi masyarakat.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan,  ada  tiga  hal  yang  menjadi stressing  point dalam melakukan reformasi.  Hal  yang dimaksud  adalah reformasi  struktur dan  prosedur birokrasi, sikap  dan  perilaku  aparat,  serta  kultur  birokrasi  dalam  pelayanan  publik.  Dengan  harapan bahwa upaya mereformasi pelayanan publik dengan melakukan desentralisasi diyakini akan dapat  mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih  responsif,  lebih  akuntabel,  sehingga  akhirnya dapat  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas  namun  harus  dilakukan  secara terus menerus dan konsisten tanpa menafikan asas transparansi dan akuntabilitas.
Dengan  demikian,  dapat  kita  mengatakan  bahwa  reformasi  dalam  pelayanan  publik adalah suatu perubahan  yang  direncanakan dan  bersifat  adaptif untuk  merubah struktur dan prosedur birokrasi,  sikap dan perilaku aparat,  serta kultur birokrasi  dalam  pelayanan publik menuju administrasi yang sehat.
Program  reformasi  administrasi  jarang  yang  didesain  dengan  tujuan  tunggal.  Bahkan apabila  hanya  satu  tujuan  saja  yang  dinyatakan,  tujuan  lain,  sadar  atau  tidak,  pasti  ingin diraih  juga.  Seperti  contoh  misalnya,  efisiensi  administrasi  menjadi  satu  tujuan  yang dinyatakan  dengan  tegas.  Tetapi  dibalik  itu  semua,  mungkin  ada  tujuan  lain  yang  ingin dicapai, misalnya meningkatkan loyalitas birokrasi kepada rezim yang sedang berkuasa atau bisa juga memperkuat legitimasi posisi dalam suatu Departemen Pemerintah.

## Masalah – Masalah dalam Reformasi Administrasi
Dalam  reformasi  administrasi,  kendala  utama  yang  akan  dihadapi  adalah  masalah struktur  dan  manusia  dalam  organisasi.  Mendukungkah  struktur  yang  ada  tersebut  untuk mencapai  tujuan  reformasi?  Selanjutnya  apakah  manusia  (personalia)  yang  ada  dalam organisasi  juga  mendukung  untuk  itu,  padahal  manusia  dengan  segala  perilaku  dan keprofesionalan yang dimilikinya merupakan modal utama bagi sebuah organisasi.
Administrasi  negara  dalam  tataran  teoritis  telah  mengalami  pergeseran  yang  sangat berarti.  Hal  tersebut  terjadi  dalam  rangka  melakukan  perubahan  dan  penyempurnaan terhadap kinerja birokrat. Administrasi negara telah bergeser dari model administrasi negara kontemporer,  dimana  analisisnya  ditekankan  pada  efektivitas,  efisiensi  (bagaimana menyediakan  pelayanan  yang  lebih  baik  dengan  sumber-sumber  daya  yang  tersedia), ekonomi  (bagaimana  dapat  mempertahankan  tingkat  pelayanan  sembari  membelanjakan lebih  sedikit  uang),  produktivitas  dan  rasionalitas,  menuju  model  administrasi  negara  baru, dimana analisisnya tidak hanya ditekankan pada efisiensi, efektivitas, ekonomi, produktivitas dan  rasional.  Administrasi  negara  baru  telah  menambahkan  satu  pertanyaan  dalam administrasi  negara  yaitu;  adakah  pelayanan  tersebut  meningkatkan  keadilan  sosial? pertanyaan inilah yang tidak terjawab dalam administrasi klasik (Frederickson, 1988).
Perubahan  tersebut  membawa  implikasi  dalam  tataran  praktis.  Misalnya  dari  struktur yang  tersentralisasi  menuju  struktur  organisasi  yang  didesentralisasikan.  Dengan  adanya perubahan ini, diperlukan aparatur negara yang profesional, mempunyai daya tanggap tinggi dan bertanggungjawab. Namun di banyak negara yang sedang berkembang, aparatur negara lebih banyak yang tidak mempunyai daya tanggap tinggi, malah terkesan berbelit-belit, suka menunggu, formal, ritual, mediokritis dan mekanistis yang sering mengakibatkan timbulnya “ekonomi  biaya  tinggi”  (Islamy,  2000:  9).  Dalam  hal  pelayanan  publik,  telah  terjadi pergeseran  dari  perilaku  yang  provider  menuju  perilaku  yang  mementingkan pelanggan/klien.  Hal  ini  berhubungan  dengan  daya  tanggap  bertanggung  jawab  dan berkeadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Di Indonesia upaya untuk melakukan reformasi administrasi sebenarnya sudah dimulai sejak  kemerdekaan.  Langkah  reformasi  yang  paling  penting  adalah  penggunaan  nama Pamong  Praja  menggantikan  Pamong  Pangreh  yang  digunakan  oleh  pemerintah  kolonial. Pada masa Orde Baru, reformasi birokrasi terus dilakukan, namun karena terlalu menguatnya birokrasi pemerintah yang diikuti oleh melemahnya kekuatan politik, serta lembaga-lembaga politik telah menyalahkan tujuan dari reformasi itu sendiri yang akhirnya terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Effendi (1996) sebagai “birokratisasi politik”. Aliansi yang kuat antara birokrasi  dan  organisasi  politik  (terutama  pengaruh  partai  Golkar)  telah  menimbulkan politisasi  birokrasi  yang  berlebihan,  yang  menimbulkan  dorongan  yang  kuat  pada  birokrasi yang cenderung lebih mempertahankan status quo daripada reformasi.
Dalam  reformasi  administrasi  yang  berkaitan  dengan  struktur,  terdapat  beberapa dimensi yang melekat padanya antara lain: Kompleksitas/kerumitan adalah memperimbangkan  tingkat  diferensiasi  yang  ada  dalam  organisasi,  termasuk  di  dalamnya
adalah  tingkat  spesialisasi  atau  tingkat  pembagian  kerja,  jumlah  tingkatan  dalam  hirarki organisasi, serta sejauh mana tingkat unit-unit organisasi tersebut secara geografis (Robbins, 1994);  formalisasi  yaitu  sejauh  mana  aturan-aturan,  prosedur-prosedur,  perintah  dan komunikasi  itu  ditulis.  Namun  sering  aturan-aturan  tidak  tertulis  dapat  sering  sama mengikatnya  seperti  yang  tertulis,  karena  menunjukkan  adanya  penerimaan  kelompok terhadap norma-norma melalui praktek-praktek, nilai-nilai yang diterima.
Dengan mengikuti pengertian di atas, maka formulasi akan diukur dengan menentukan apakah  organisasi  tersebut  mempunyai  manual  mengenai  kebijakan  dan  prosedur,  menilai jumlah  dan  keistimewaan  peraturan-peraturannya,  melihat  kembali  uraian  pekerjaan  untuk menentukan tingkat kerumitan dan rincian, dan melihat dokumen resmi lainnya yang terdapat dalam  organisasi  (Robbins,  1994);  Sentralisasi,  dimana  secara  teoritis  menurut  Kochen  dan Deutsch,  organisasi-organisasi  yang  tersentralisasi  memiliki  kelebihan  dan  sekaligus kelemahan.  Kelebihannya  antara  lain,  memiliki  peluang  yang  bagus  untuk  mencapai  dan mempertahankan  konsentrasi  sumber-sumber,  cepat  dan  konsisten  dalam  pengambilan keputusan, berwawasan luas, memudahkan klien yang ingin memperoleh pelayanan. Adapun kelemahannya  adalah  saluran-saluran  dan  fasilitas-fasilitas  komunikasinya  seringkali  syarat beban  dan  tumpang  tindih.  Akibatnya,  seringkali  menimbulkan  tertundanya  implementasi kebijakan  atau  rusaknya  sebagian  atau  seluruh  sistem  itu  sendiri  (Dalam  Solichin,  1994). Dalam  kondisi  demikian  menurut  Solichin  (1994),  organisasi  pemerintahan  yang  sangat tersentralisasi lebih sering mempersubur berkembang biaknya masalah-masalah administrasi klasik,  misalnya  kebiasaan  aparatur  pemerintah  menunda  pekerjaan  atau  memelencengkan implementasi kebijakan.
Penilaian efektif atau tidaknya suatu organisasi tidak hanya dipandang dari derajat atau tingkat  suatu  organisasi  mencapai  tujuan  operasionalnya,  tetapi  juga  dilihat  sejauh  mana tujuan operasionalnya dapat tercapai. Tujuan operasional itu, menunjukkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan  yang  ada  dalam  organisasi  itu,  sebagaimana  prosedur  yang  telah ditentukan  dan  hanya  melalui  pelaksanaan  kegiatan  inilah  tujuan  organisasi  dapat  tercapai. Namun  perlu  disadari  bersama,  bahwa  reformasi  administrasi  ini  bukanlah  satu-satunya faktor dalam menciptakan administrasi yang sehat dan efektif.

## 1. Inovasi Pemerintahn Kabupaten Ponorogo Bebas Pasung
Bulan  Oktober  2013,  Kabupaten  Ponorogo  membangun  komitmen  bersama  Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya melakukan kampanye “ Lighting to Hope for Schizopheria ” dengan  melepaskan  salah  satu  penderita  schizopheria  yang  dipasung  keluarga.  Pelepasan Orang  Dengan  Schizopheria  (ODS)  dilakukan  oleh  wakil  Bupati  Ponorogo  Yuni
Widyaningsih dan disaksikan oleh seluruh keluarga ODS, dokter dari RSJ Menur Surabaya, Petugas  puskesmas  Desa  Paringan,  Persatuan  Dokter  Spesialis  Kedokteran  Jiwa  Indonesia (PDSKJI), Komunitas Peduli Schizopheria Indonesia (KPSI), dan Asosiasi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Indonesia (Humas Ponorogo, 2014).
Program  ini  rupanya  menjadi  sorotan  Provinsi  Jawa  Timur  karena  jumlah  penderita pasung  d  Kabupaten  Ponrogo  hingga  Mei  2014  menurun  dari  108  penderita  berkurang menjadi 52 penderita. Hal tersebut menjadikan Jawa Timur memilih Ponorogo sebagai lokasi Pencanangan  Jawa  Timur  Bebas  Pasung.  Selanjutnya,  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo memberikan pelatihan dan peningkatan kemaandirian bagi penderita yang sudah dinyatakan sembuh.  Pemerintah  memberikan  modal  usaha,  ini  adalah  upaya  kongkrit.  Selain  itu, membentuk  unit  pelaksana  teknis  (UPT)  atau  panti-panti  social  sebagai  wadah  rehabilitasi memiliki  dukungan  SDM  yang  handal,  pembiayaan  makanan,  pengobatan  serta mengembalikan penderita gangguan jiwa kepada keluarga.

## 2. Implementasi Program Ponorogo Bebas Pasung
Implementasi  atau  penerapan  dari  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo,  diantaranya  dengan  dibuatnya  Puskesmas  Pembantu  Kesehatan  Jiwa  Paringan tentunya  ini  sangat  membantu  masyarakat  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  jiwa. Puskesmas  yang semula hanya Puskesmas biasa, dijadikan Puskesmas Pembantu Kesehatan Jiwa. Hal ini dilakukan karena banyaknya temuan penderita kesehatan jiwa yang berasal dari Desa Paringan. Sebanyak 60 kasus penderita kesehatan jiwa dengan kategori ringan, sedang, hingga  berat.  Berawal  dari  hal  tersebut,  penanganan  penderita  gangguan  jiwa  dilaksanakan secara  intensif.  Mulai  dari  pendataan  data  dasar  penderita  dan  kasus  pemasungan  disetiap wilayah Dukuh Desa Paringan dan untuk selanjutnya dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Menur,  Rumah  Sakit  Jiwa  Lawang.  Selanjutnya  Puskesmas  Pembantu  Kesehatan  Jiwa  ini wewenangnya dilimpahkan ke Pemerintahan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012.
Pembangunan  fisik  Puskesmas  Pembantu  Kesehatan  Jiwa  terus  dilakukan.  Hal  ini karena  keberadaan  Puskesmas  Pembantu  Kesehatan  Jiwa  Paringan  ini  tidak  hanya menangani pasien dari Desa Paringan saja, melainkan banyak pasien dari luar Desa bahkan ada  juga  pasien  dari  luar  Kabupaten  yang  datang  untuk  mengobatkan  anggota  keluarganya yang mengalamami gangguan jiwa ke Puskesmas Pembantu Kesehatan Jiwa Paringan. Untuk kedepannya Puskesmas Pembantu Kesehatan Jiwa Paringan ini dipersiapkan sebagai tempat rawat inap pasien gangguan kesehatan jiwa.
Selain  itu  juga,  adanya  pembentukan  paguyuban  bagi  mantan  penderita  kesehatan  jiwa sangatlah membantu bagi si mantan penderita kesehatan dan juga bagi keluarganya. Adanya paguyuban  yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan ini, menjadi salah satu wadah bagi mantan penderita kesehatan jiwa untuk berbagi cerita kepada kader kesehatan jiwa. Hal ini dilakukan karena  proses  penyembuhan  penderita  kesehatan  jiwa  ini  tidak  hanya  cukup  dengan pengobatan saja. Butuh kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif dan diharapkan dapat mengurangi  beban  fikiran  si  mantan  penderita  agar  tidak  mengalami  gangguan  kesehatan jiwa lagi.
Dalam  pelaksanaan  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo, tentunya terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Kendala yang cukup mencolok yang dialami  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo,  yakni  masih  minimnya  kerjasama  lintas sektor.  Minimnya  kerjasama  ini  bisa  dirasakan  oleh  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam penanganan  penderita  kesehatan  jiwa.  Contohnya  ialah  belum  adanya  kerjasama  dengan Dinas  Sosial.  Padahal  dalam  penanganan  penderita  kesehatan  jiwa  ini,  keberadaan  Dinas Kesehatan  juga  dibutuhkan  sebagai  penyedia  tempat  rehabilitasi  bagi  mantan  penderita kesehatan jiwa yang sudah dinyatakan pulih oleh dokter. Sebenarnya di Desa Paringan sudah ada Yayasan Peduli Skizofrenia sebagai tempat rehabilitasi bagi mantan penderita kesehatan jiwa.  Akan  tetapi  kondisi  bangunan  Yayasan  ini  masih  sangat  belum  layak  sebagai  tempat rehabilitasi. Tetapi keberadaan Yayasan Peduli Kesehatan Jiwa  ini tentunya juga membantu masyarakat  dalam  proses  penyembuhan  penderita.  Keberadaan  dari  Yayasan  inilah selanjutnya  dijadikan  salah  satu  mitra  pelayanan  Dinas  Kesehatan  dalam  Penanganan Kesehatan Jiwa.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui langkah-langkah yang telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dalam  penanganan  penderita  Kesehatan Jiwa  yang  ada  di  Desa  Paringan.  Adapun  langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  yakni  : pertama ,  Pemkab  Ponorogo  telah  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  terkait  seperti puskesmas  pembantu  kesehatan  jiwa  (Pustu)  Paringan  dan  juga  yayasan  peduli  kesehatan jiwa  sebagai  mitra  pelayanan  dalam  proses  penyembuhan  pasien.  Hal  tersebut  dipertegas dengan  pernyataan  Hariyono  Setyowidodo  selaku  Kasi  Rujukan  dan  Khusus  Dinas Kesehatan  yang  mengatakan  bahwa  langkah-langkah  pihak  Dinas  Kesehatan  telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait dengan penanganan kesehatan jiwa.
Hal ini dilakukan karena mengingat proses penyembuhan pasien ini tidak hanya cukup dilakukan  dengan  pengobatan  saja.  Butuh  waktu  yang  lama  untuk  memulihkan  kesehatan jiwa  pasien. Kedua ,  pihak  Dinas  Kesehatan  telah  membentuk  Paguyuban  bagi  mantan penderita  kesehatan  jiwa.  Hal  ini  dilakukan  agar  mantan  penderita  kesehatan  jiwa
mempunyai  tempat  untuk  bercerita  tentang  masalah-masalah  yang  dialaminya.Selain  itu dengan  dibentuknya  paguyuban  ini  dapat  membantu  petugas  untuk  mengetahaui  masalah- masalah  yang  sedang  dialami  oleh  mantan  penderita. Ketiga ,  menjadikan  Puskesmas Pembantu  Kesehatan  Jiwa  Paringan  sebagai  Puskesmas  rawat  inap  Kesehatan  Jiwa.  Ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat apabila ada anggota keluarga yang mengalami  gangguan  jiwa.  Sesuai  dengan  pernyataan  Hariyono  Setyowidodo  selaku  Kasi Rujukan dan Khusus Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan telah mempersiapkan  Puskesmas  Pembantu  Kesehatan  Jiwa  (Pustu)  Paringan  sebagai  rawat  inap penderita Kesehatan Jiwa.

## 1. Sasaran dan Tujuan
Pelaku  dari  kebijakan  ini  ialah  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  melalui  Dinas Kesehatan  dan  juga  pihak-pihak  lainnya  yang  ikut  terlibat  dalam  proses  penanganan Kesehatan  Jiwa.  Seperti  halnya  Puskesmas  Pembantu  Kesehatan  Jiwa  Paringan  dan  juga Yayasan  Peduli  Penderita  Kesehatan  Jiwa.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  proses penyembuhan  penderita  kesehatan  jiwa  ini  memerlukan  waktu  yang  lama  dan  juga memerlukan kerjasama dari beberapa pihak terkait. Selanjutnya yang menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut ialah penderita kesehatan jiwa dan juga keluarga penderita kesehatan jiwa tersebut.
Tujuan  dari  pembuatan  kebijakan  dalam  penanganan  kesehatan  jiwa.  Yakni  untuk mengoptimalkan  pelayanan  terhadap  penderita  kesehatan  jiwa.  Mulai  dari  melakukan kunjungan  ke  rumah-rumah  penderita  gangguan  jiwa,  mendata,  dan  selanjutnya  merujuk pasien  ke  Rumah  Sakit  Jiwa  yang  memang  sudah  bekerjasama  dengan  pihak  Dinas Kesehatan.  Seperti  halnya  Rumah  Sakit  Jiwa  Lawang  Malang,  Rumah  Sakit  Jiwa  Menur Surabaya,  dan  Rumah  Sakit  Jiwa  Solo.  Dan  untuk  selanjutnya  setelah  dinyatakan  sembuh dari  Rumah  Sakit,  maka  penyembuhan  dilakukan  dengan  cara  mendirikan  paguyuba  bagi mantan  penderita  kesehatan  jiwa.  Ini  semua  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  kesembuhan bagi pasien penderita kesehatan jiwa.

## 2. Kendala yang dihadapi
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  tentunya  terdapat  beberapa  permasalahan  yang dialami  oleh  Dinas  Kesehatan  dan  juga  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  dalam  penanganan kesehatan  jiwa  ini.  Kendala  yang  dialami  diantaranya  masih  minimnya  kerjasama  lintas sektor. Yakni kerjasama antara pihak Dinas Kesehatan dan pihak Dinas Sosial yang sampai sekarang  belum  terjalin.  Dinas  Sosial  sebagai  salah  satu  pihak  yang  diharapkan  dapat menyediakan  tempat  rehabilitasi  bagi  mantan  penderita  kesehatan  jiwa.  Karena  mengingat
proses  penyembuhan  bagi  penderita  kesehatan  jiwa  tidak  hanya  cukup  dengan  obat  saja melainkan membutuhkan tahap selanjutnya.
Selain  itu  masih  kurangnya  tenaga  medis.  Yakni  belum  adanya  dokter  spesialis  yang menangani  langsung  masalah  ini.  Keberadaan  dokter  spesialis  gangguan  jiwa  di  perlukan keberadaannya, mengingat untuk mendiagnosa pasien lebih lanjut tidak cukup dengan dokter umum  saja.  Dan  juga  tindakan  pemasungan,  yang  biasa  dilakukan  masyarakat  menurutnya itu  adalah  hal  biasa.  Tak  jarang  juga,  mereka  yang  mempunyai  anggota  keluarga  dengan masalah  kejiwaan  sering  menutup  diri  dari  lingkungan.  Hal  ini  jelas  mempersulit  petugas untuk masuk dan mendeteksi dini pasien tersebut. Padahal jelas tindakan itu melanggar hak asasi manusia. Dibutuhkan pendidikan mengenai kesehatan jiwa untuk masyarakat. Kendala lain  yang  dirasa  masih  sering  terjadi  yakni  stigma  dari  masyarakat  tentang  penderita kesehatan jiwa yang sampai saat ini masih belum berubah.
Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kendala  sama  sekali.  Hanya  ada  salah  satu  keluarga  korban  yang  sampai  saat  ini  masih mengalami  kendala  dalam  proses  penyembuhan  anggota  keluarganya  yang  mengalami gangguan  jiwa.  Ini  yang  sampai  sekarang  masih  dialami  oleh  keluarga  Bapak  Sebi.  Adik kandung  Bapak  Sebi  sampai  saat  ini  tidak  mau  minum  obat.  Padahal  obat  tersebut  sudah dicampur dengan air mineral, tetapi tetap saja obat tersebut tidak diminumnya.
Selain itu juga masyarakat  menyatakan tidak adanya kendala  yang dialami selama ini karena dari keluarga korban itu sendiri tidak mengetahui persoalan yang dialami oleh pihak- pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ini.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan penggalian data secara langsung maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Menjalin  kerjasama  dengan  pihak  yayasan  peduli  kesehatan  jiwa  sebagai  mitra pelayanan,
2. Mendirikan paguyuban bagi mantan penderita kesehatan jiwa sebagai tempat sharing bagi  mantan  penderita  yang  bertujuan  agar  mantan  penderita  kesehatan  jiwa  tetap mempunyai tempat untuk bertukar fikiran, dan juga menjadikan Puskesmas Pembantu Kesehatan  Jiwa  Paringan  sebagai  Puskesmas  Rawat  Inap  Jiwa  paska  rujukan  balik dari Rumah Sakit Jiwa.
3. Permasalahan  yang  masih  dialami  dalam  penanganan  penderita  Kesehatan  Jiwa  ini diantaranya  adalah: pertama ,  masih  minimnya  kerjasama  lintas  sektor  seperti kerjasama  antara  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Ponorogo. Kedua
minimnya tenaga medis dan juga belum adanya dokter spesialis kesehatan jiwa untuk menanganai  langsung  pasien  kesehatan  jiwa. Ketiga masih  adanya  stigma  dari masyarakat  yang  menutup  nutupi  anggota  keluarga  yang  mengalami  gangguan kesehatan jiwa sehingga mempersulit petugas untuk memberikan pelayanan.
Adapun saran pada penulisan ini sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  Kabupaten  Ponorogo,  diharapkan  dengan  adanya  tulisan  tentang Implementasi  Kebijakan  Dinas  Kesehatan  Dalam  Penanganan  Penderita  Kesehatan Jiwa Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dapat menjadikan program  kesehatan  jiwa  ini  menjadi  program  unggulan  pemerintah.  Sehingga kedepannya  diharapkan  adanya  alokasi  dana  yang  maksimal  dalam  penanganan Kesehatan Jiwa.
2. Bagi  pembaca,  diharapkan  dengan  adanya  tulisan  tentang  Implementasi  Kebijakan Dinas  Kesehatan  Dalam  Penanganan  Penderita  Kesehatan  Jiwa,  diharapkan  adanya kesadaran dari masyarakat dan juga mahasiswa dalam ikut serta berperan aktiv dalam penanganan Kesehatan Jiwa. Peran aktif dari masyarakat dapat membantu pemulihan kesembuhan penderita kesehatan jiwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solochin. (2001). Analisi Keijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Islamy,  M  Irfan.  (2003). Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Quah,  John.  (2010). Public  Administration  Singapore-Style ,  chapter  7  Administrative Reform, D01:10.1108/S0732-1317
Khaerudin.  (2011). Naskah  Akademik  dan  Draft  Rancangan  Undang  Undang  Kesehatan Jiwa  (Tesis  diterbitkan). Jakarta  :  Program  Magister  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Nugroho, Riant. (2008). Public Policy . Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Nurcholis,  Hanif.  (2005). Pemerintah  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Purwanto, Erwin Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015
Soesilo Zauhar, 1994, Reformasi Administrasi dan Strategi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta Subarsono, AG. (2005). Analisisi Kebijakan Publik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Profil Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 www.humasponorogo.org/2014/06jawa-timur-bebas-pasung.html?=1