## DOI: 10.46730/japs.v4i1.96
Evaluasi Kebijakan Penaganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekabaru
Ahmad Hadi 1 , Hafzana Bedasari 2 , Masrul Ikhsan 3
1 Universitas Riau
Email: ahmad.h@lecturer.unri.ac.id Kata kunci Abstrak Evaluasi, Kebijakan, Permukiman Kumuh, KOTAKU Evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghapuskan sepenuhnya kawasan kumuh di Pekanbaru.  Dengan  melakukan  evaluasi,  pihak  terkait  dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai  dan  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  yang  mungkin terjadi selama implementasi program. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai target "nol persen kawasan kumuh" di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam artikel  ini  adalah  studi  pustaka,  yang  merupakan  pendekatan  untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memahami teori- teori  yang  terdapat  dalam  literatur  yang  relevan  dengan  penelitian. Evaluasi administratif  pelaksanaan  KOTAKU  di  kawasan  Kotalama Kota Pekanbaru, tidak ditemukan masalah serius dalam lima indikator yang  ditetapkan.  Namun,  kendala  yang  masih  terjadi  adalah kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pelaksanaan  dan pemantauan,  padahal  program  ini  berfokus  pada  kolaborasi  dan keaktifan masyarakat. Keywords Abstract Evaluation, Policy, Slum, KOTAKU Evaluation  becomes  highly  important  in  the  effort  to  achieve  the established  goal  of  eliminating  slum  areas  in  Pekanbaru.  Through evaluation, the relevant parties can gain a better understanding of the progress that has been made and identify any potential obstacles that may  arise  during  the  program  implementation.  This  will  help  guide further steps towards achieving the target of "zero percent slum areas" in Pekanbaru. The method used in this article is a literature review,
which  involves  gathering  data  by  studying  and  comprehending theories  found  in  relevant  research  literature.  In  the  administrative evaluation  of  the  implementation  of  the  KOTAKU  program  in  the Kotalama area of Pekanbaru, no serious issues were found in the five established  indicators.  However,  a  constraint  that  still  exists  is  the lack  of  community  participation  during  the  implementation  and monitoring phases, despite the program's emphasis on collaboration and community engagement.
Volume 4, Nomor 1 April 2023 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS
Pertumbuhan atau perkembangan pemukiman di wilayah perkotaan pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya serta urbanisasi yang tidak terkendali. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di perkotaan. Namun, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak sejalan  dengan  kemampuan  pelayanan  kota  serta  keterbatasan  ruang,  mengakibatkan harga  lahan  di  perkotaan  menjadi  mahal.  Situasi  ini  secara  langsung  mempengaruhi kemampuan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Keterbatasan  pelayanan  kota  dan  ruang  yang  terbatas  mendorong  masyarakat untuk  membentuk  pemukiman  di  lokasi  yang  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  tujuan aslinya,  seperti  di  tepi  sungai,  pinggiran  rel,  atau  daerah  permukiman  yang  padat. Akibatnya,  akses  masyarakat  terhadap  prasarana  dasar  menjadi  terbatas,  yang  pada akhirnya  menyebabkan  timbulnya  permukiman  kumuh.  Masalah  ini  umum  terjadi  di banyak wilayah  Indonesia, terutama di  perkotaan, dan menjadi  salah satu  fokus dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Permukiman  kumuh  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan  kualitas bangunan dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah harus dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh ini karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan  perumahan  dan  permukiman  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatakan  bahwa  setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Program "Kota Tanpa Kumuh" (KOTAKU) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Program ini didasarkan pada Surat Edaran  No  40/SE/DC/2016  yang  mengatur  pedoman  umum  pelaksanaan  KOTAKU. Program ini dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota yang terdistribusi di 34 provinsi. Dalam penanganan permukiman kumuh, program KOTAKU tidak hanya fokus pada  pemindahan  masyarakat  ke  tempat  yang  layak  huni,  tetapi  juga  berfokus  pada peningkatan  akses  terhadap  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di  permukiman  kumuh perkotaan.  Tujuannya  adalah  untuk  mendukung  pembangunan  permukiman  perkotaan yang memenuhi standar hunian yang layak.
Untuk  melaksanakan  KOTAKU  pemerintah  Kota  Pekanbaru  menetapkan  luasan permukiman  kumuh  di  8  kawasan  dengan  luas  113,56  Ha  yang  tertuang  dalam  Surat Keputusan Walikota Nomor 878 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Luas Permukiman Kumuh Pekanbaru
NO  LOKASI LUAS (Ha) 1 Kawasan Sago 24,06 2 Kawasan Kota Lama 15,5 3 Kawasan Pesisir 23 4 Kawasan Meranti 15 5 Kawasan Rumbai Pesisir 14,6
6 Kawasan Lembah Damai 13 7 Kawasan Padang Terubuk 5,3 8 Kawasan Sumahilang 3,10

## TOTAL
Sumber: Keputusan Walikota Nomor 878 Tahun 2017 Berdasarkan informasi tersebut, kawasan kota lama di Pekanbaru menjadi fokus utama  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  karena  memiliki  tingkat  kekumuhan yang  tinggi  dan  mendapatkan  dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat.  Data  capaian menunjukkan bahwa terdapat 2,72 hektar kawasan kumuh yang tersisa setelah dilakukan upaya pengurangan selama 6 tahun(Zaili Rusli, 2020). Oleh karena itu, evaluasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghapuskan sepenuhnya  kawasan  kumuh  di  Pekanbaru.  Dengan  melakukan  evaluasi,  pihak  terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi  hambatan-hambatan  yang  mungkin  terjadi  selama  implementasi program. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai target "nol persen kawasan kumuh" di Pekanbaru.

## Metode
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara  mempelajari  dan  memahami  teori- teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat tahap dalam  metode  studi  pustaka,  yaitu  persiapan  peralatan  yang  diperlukan,  penyusunan bibliografi,  pengaturan  waktu  dan  kegiatan  membaca  atau  mencatat  bahan  penelitian (Zed, 2004). Data dikumpulkan melalui pencarian dan konstruksi dari berbagai sumber, seperti  buku,  jurnal,  dan  penelitian  sebelumnya.  Bahan  pustaka  yang  diperoleh  dari berbagai  referensi  tersebut  dianalisis  secara  kritis  dan  mendalam  guna  mendukung proposisi dan gagasan yang diusulkan dalam penelitian tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Howlett  dan  Ramesh  dalam  Nugroho  (2012),  evaluasi  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  evaluasi  administratif,  evaluasi  yuridis- administratif,  dan  evaluasi  politik.  Dalam  penulisan  ini,  penulis  menggunakan pendekatan evaluasi administratif yang mencakup beberapa aspek, seperti evaluasi upaya (effort  evaluation),  evaluasi  kinerja  (performance  evaluation),  evaluasi  efektivitas (effectiveness evaluation), evaluasi efisiensi (efficiency evaluation), dan evaluasi proses (process  evaluation),  yang  menitikberatkan  pada  evaluasi  di  bidang  administrasi, anggaran, dan efisiensi.
Dengan  menggunakan  pendekatan  ini,  penulis  akan  menganalisis  dan mengevaluasi  berbagai  aspek  administratif  dalam  pelaksanaan  program  Kota  Tanpa Kumuh  di  Pekanbaru.  Melalui  evaluasi  administratif  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  program  ini  dijalankan,  sejauh
mana  capaian  yang  telah  dicapai,  dan  bagaimana  penggunaan  sumber  daya  dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal
1. Effort evaluation
Program  Kotaku  merupakan  salah  satu  program  yang  digagas  oleh Kementerian  PUPR  dalam  upaya  pengentasan  permukiman  kumuh  yangag tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Pemerintah kota Pekanbaru telah melakasanakan  Program  Kotaku  dari  tahun  2017  dengan  kawasan  kota  lama menjadi  prioritas  utama  dalam  pengentasan  permukiman  kumuh  di  pekanbaru, pada pendataan awal terdapat 113,56 Ha permukiman kumuh di Kota Pekanbaru dan di kawasan kotalama terdapat 15,5 dan pada tahun 2020 menyisahkan 2,72 ha permukiman  kumuh,  dari  rentang  waktu  2017  hingga  akhir  2020  KOTAKU  di Kota Pekanbaru permukiman kumuh berhasil berkuran sebesar 82%.
.   Pengentasan permukiman kumuh menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011, yaitu:
a) Pencegahan  untuk  mencegah  tumbuh  dan  kembangnya  perumahan  dan permukiman kumuh baru, tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuain terhadap perizinan.
b) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
c) Pengelolaan  untuk  mempertahankan  keadaan  permukiman  agar  tetap menjadi lingkungan yang layak.
Kotaku adalah pengentasan permukiman kumuh dengan cara peningkatan kualitas  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  agar  dapat  menjadi permukiman yang layak dengan menggunakan 8 indikator, yaitu:
• Bangunan Gedung
• Jalan Lingkungan
• Penyedian Air Minum
• Drainase Lingkungan
• Pengeloham Limbah
• Pengelohan Sampah
• Pengamanan Kebakaran
• Ruang Terbuka Publik

## 2. Performance evalution
Meskipun  Kota  Pekanbaru  memiliki  target  untuk  mencapai  0  persen kawasan permukiman kumuh, kawasan kota lama masih menyisakan 2,72 hektar hingga saat ini. Meskipun demikian, program Kotaku di kawasan kota lama telah berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 82%, meninggalkan hanya 18% dari luas awal. Upaya yang dilakukan oleh program Kotaku di kawasan ini
memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  masyarakat,  terutama  dalam pemberdayaan  mereka.  Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan  adalah  penataan penggiran sungai yang kemudian menjadi jalur pedestrian Siak Riverside. Hal ini telah  memberikan  manfaat  langsung  bagi  masyarakat  sekitar,  terutama  dalam menciptakan  lapangan  kerja.  Langkah  ini  sejalan  dengan  tujuan  utama  dari program  Kotaku,  yaitu  menciptakan  pemukiman  yang  produktif  dan berkelanjutan bagi masyarakat dan KOTAKU tidak hanya berusaha mengurangi luas permukiman kumuh, tetapi juga melakukan upaya pencegahan agar kawasan yang telah ditangani tetap terhindar dari keadaan kumuh (Saleh,2021).

## 3. Adequacy of performance evaluation
Indikator ini digunakan  untuk  mengevaluasi sejauh mana program  telah dijalankan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan,  dalam  realitanya.  Program KOTAKU  pada  dasarnya  memiliki  delapan  indikator  yang  bertujuan  untuk menciptakan  permukiman  yang  layak.  Dalam  pelaksanaannya  di  kawasan  kota lama  Pekanbaru,  indikator  yang  dipilih  berbeda  dengan  kawasan  lain  karena adaya perbedaan kebutuhan setiap permukiman kumuh. Pada kawasan kota lama, fokus utamanya adalah pada penataan drainase, pejalan kaki, dan ruang terbuka hijau.  Langkah  ini  diambil  untuk  mendukung  terwujudnya  kawasan  Pekanbaru City Waterfront Tourism Village.
Gambar 1: Penataan Pejalan Kaki Siak Riverside
Sumber: Instagram @infopku
4. Efficiency evaluation
Program  Kotaku  di  Kota  Pekanbaru  mendapatkan  pembiayaan  dari berbagai  sumber,  termasuk  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  swadaya  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Sumber pembiayaan ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program Kotaku  dan  memastikan  tersedianya  dana  yang  cukup  untuk  mencapai  tujuan pengentasan  permukiman  kumuh.  Pemerintah  memberika  Bantuan  Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2: Pencairan, Pemanfaatan Dana BPM dan Output Kegiatan BPM
Tahu n Pagu BPM (Rp) Pencaira n ke BKM (Rp) Pencaira n ke KSM (Rp) Pemanfaata n KSM (Rp) Pemanfaata n BOP (Rp) Progre s Fisik (%) 2017 5.500.00 0 5.500.000  5.445.000 5.445.000 55.000 100 2018 5.850.00 0 5.850.000  5.790.000 5.790.000 60.000 100 2019 8.500.00 0 8.500.000  8.457.500 8.457.500 42.500 100 2021 3.400.00 0 3.400.000  3.350.000 3.350.000 50.000 100 2022 1.000.00 0 1.000.000 995.000 995.000 5.000 100

## Sumber: Kotaku,2023
Dari  tabel  yang  diberikan,  tidak  terdapat  hambatan  atau  kendala  yang terkait dengan pencairan dana Bantuan Pembiayaan Masyarakat  (BPM) kepada Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM).  Setiap  tahun,  pencairan  dana  BKM dilakukan  sesuai  dengan  nilai  Pagu  BKM  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu, pemanfaatan  dana  tersebut  untuk  progres  fisik  selalu  mencapai  angka  100%, menunjukkan  bahwa  dana  tersebut  berhasil  digunakan  sepenuhnya  untuk pelaksanaan program.

## 5. Process evalution
Program  Kotaku  adalah  program  yang  melibatkan  kolaborasi  antara pelaksana  dan  pendanaan  dari  pemerintah,  donor,  dan  masyarakat.  Untuk mengevaluasi  metode  yang  digunakan  oleh  organisasi  dalam  melaksanakan program  ini,  ada  lima  tingkatan  pelaku  yang  terlibat  dalam  seluruh  tahapan penyelenggaraan program Kotaku, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah  kabupaten/kota,  kecamatan,  kelurahan/desa,  dan  masyarakat komunitas.  Dalam  pelaksanaannya  di  kawasan  kota  lama  Kota  Pekanbaru, terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bertanggung jawab dalam menjalankan program Kotaku dan berperan sebagai koordinator bersama dengan Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM).  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat kendala pada tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemantauan  yang  rendah.  Meskipun  demikian,  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam memanfaatkan hasil program Kota Tanpa Kumuh tetap tinggi (Reza dan Yoskar, 2023).

## Simpulan
Evaluasi  kebijakan  untuk  mengatasi  pemukiman  kumuh  melalui  program KOTAKU di Kawasan Kotalama Kota Pekanbaru telah berhasil mencapai tujuan program KOTAKU,  yaitu  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur  dengan  memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pada evaluasi administratif pelaksanaan KOTAKU di  kawasan  Kotalama  Kota  Pekanbaru,  tidak  ditemukan  masalah  serius  dalam  lima indikator  yang  ditetapkan.  Namun,  kendala  yang  masih  terjadi  adalah  kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pelaksanaan  dan  pemantauan,  padahal  program  ini berfokus pada kolaborasi dan keaktifan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

## Referensi
Mestika  Zed,  1955-  (pengarang).  (2004;  ©  2004). Metode  penelitian  kepustakaan  / pengarang, Mestika Zed . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Riant  Nugroho.  (2014.). Public  policy:  teori,  manajemen,  dinamika,  analisis, konvergensi  dan  kimia  kebijakan  /  Riant  Nugroho .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo,
Pirziliya,  R.,  &  Kadarisman,  Y.  (2023).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Implementasi Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kawasan  Kota  Lama  Kelurahan Tirtasiak  Kecamatan  Payung  Sekaki  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 9 (8), 498-506
Saleh,  D.  (2021).  EVALUASI  PROGRAM  KOTA  TANPA  KUMUH  (KOTAKU)  DI
KOTA SUKABUMI. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (5), 1557-1564. https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.934 Zaili  Rusli.  (2020).  Keberlanjutan  Program  Kota  tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kota Pekanbaru. JOM Fisip Unri , 7 (1), 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/27640
Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/2016 Tentang Pedoman Kota Tanpa Kumuh Dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)