## NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UNREGISTERED MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## Fatri Sagita
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene filsyafahri16@yahoo.co.id
Dwi Utami Hudaya Nur Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
hudayanur16@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  adalah  mengetahui  pandangan  Hukum  Islam  terhadap  praktik  nikah  dibawah  tangan. Penelitian ini lahir dari masih banyaknya masyarakat melakukan praktik nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan  kepercayaan  masing-masing.  Sedangkan  nikah  sirri  adalah  nikah  yang  sembunyi-sembunyi  tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Dalam perspektif hukum Islam, ulama terkemuka di dunia Islam yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa nikah siri sah selama ada ijab qabul dan saksi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 berpendapat tentang nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi  haram  jika  terdapat  mudharat.  Namun  kita  ketahui  bersama pernikahan  di  bawah  tangan  maupun  pernikahan  sirri  keduanya  memiliki  lebih  banyak  dampak  negatif terutama untuk kaum wanita dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapat ketidakadilan. Karena setiap pernikahan yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu diperlukan pernikahan yang tercatat secara resmi untuk bisa mendapatkan kepastian hukum dalam pernikahan.
Keyword : Nikah dibawah tangan, Nikah Siri, Hukum Islam

## Abstract
The purpose of the study is to find out the views of Islamic Law on the practice of unregistered marriage. This research was born from the fact that many people still practice unregistered marriage. unregistered marriages are marriages that are not registered with the relevant agencies, but are carried out according to their respective religions and beliefs. Meanwhile, unregistered marriage is a marriage that is secretly unknown to people in the surrounding environment. From the perspective of Islamic law, the leading cleric in the Islamic world, Yusuf Qardawi, argues that siri marriage is valid as long as there is a qabul ijab and witness. Meanwhile, the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1980 argued that unregistered marriage of the  law  is  valid  because  it  has  met  the  conditions  and  pillars  of  marriage,  but  it  is  haram  if  there  is  a madharat. However, we know that both unregistered marriage and sirri marriages both have more negative impacts, especially for women and children born from these marriages. Because any marriage that is not recorded  in  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  has  no  legal  force,  therefore  an  officially  recorded marriage is needed to be able to obtain legal certainty in marriage.
Keyword : unregistered marriage, Nikah Sirri, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  suatu  jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga  serta  keturunan  dan  saling  mengenal  antara  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  akan membuka  jalan  untuk  saling  tolong-menolong.  Pernikahan  menimbulkan  Hak  dan  kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.  Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami-istri  diatur  pula  bagaimana  cara mengatasinya.  Ditentukan  pula  adat  sopan  santun  pergaualan  dalam  keluarga  dengan  sebaik- baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. 1
Selain  itu,  pernikahan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai  pilar  penyokong  kehidupan  bermasyarakat.  Melalui  pernikahan  akan  menimbulkan beberapa  konsekuensi,  maka  dibuat  aturan  dan  prosedur  guna  menghindari  kemungkinan- kemungkinan negatif yang merugikan.
Dalam syariat Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al- Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat yang  dalam  situasi  tertentu  diperintahkan  untuk  mencatatkan.  Namun,  sesuai  perkembangan zaman  dengan  berbagai  pertimbangan  kemaslahatan,  Islam  mengatur  pencatatan  perkawinan melalui  perundang-  undangan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.
Pada  kenyataannya,  tidak  semua  masyarakat  Islam  mengikuti  prosedur  atau  aturan  yang berlaku.  Hal  ini  terbukti  bahwa  sebagian  masyarakat  masih  melaksanakan  praktik  nikah  yang tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian  ulama  dan  masyarakat  umumnya  masih  belum  memiliki  kesamaan  rumusan  yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah dibawah tangan.
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, ( Universitas Indonesia, Yogyakarta: 1989), h. 1
Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah dibawah tangan itu sah dan dapat menimbulkan  hikmah  positif,  sebaliknya  ada  yang  menilai  tidak  sah  dan  dapat  menimbulkan implikasi  negatif.  Dan  apabila  dilihat  dari  perspektif  hukum  positif  dan  norma  sosial,  nikah dibawah tangan dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.
Sedangkan menurut Mahmud Syalthut yang dikutip oleh Dadi Nurhaedi, Nikah dibawah tangan merupakan jenis pernikahan di mana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan  (I'lanu  nikah),  tidak  tercatat  secara  resmi  dan  suami  istri  tersebut  hidup  secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.
Perkawinan  adalah  sebagai  fitrah  manusia,  karena  manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri,  ia memiliki  ketergantungan  dan  saling  membutuhkan.  Demikian  halnya  pria  dan  wanita,  agar membentuk hubungan berupa lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan ajaran.
Rasulullah SAW telah bersabda
“ Siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka hendaklah ia memelihara diri pada setengah sisanya” (HR. Al Tabrani dari Anas)
Kehadiran  syariat  Islam  di  tengah-tengah  uamt  Islam  adalah  dalam  rangka  menuntun kemaslahatan hidup manusia serta mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci.  Termasuk  satu  diantaranya  ialah  menuntun  dan  membimbing  umat  manusia  dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih dan suci,  damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT.
Syariat Islam telah mengangkat motif dan tujuan perkawinan  ketingkat yang lebih luhur dan  lebih  mulia.  Kalau  sebelum  dituntun  oleh  ajaran  Islam  tujuan  perkawinan  adalah  semata- mata  karena  didorong  oleh  kebutuhan  biologis  serta  meneruskan  kelangsungan  hidup,  oleh syariat  Islam  ia  diangkat  dengan  motif  melaksanakan  sunnatullah  dengan  didasari  oleh  tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. 2

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( normative  law  research )  menggunakan studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang
2 Mustafa  Kamal,  dkk, Fikih  Islam  (Sesuai  Putusan  Majelis  Tarjih),  ( Citra  Karsa  Mandiri,  Yogyakarta  : 2002), h. 245
dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan perilaku  setiap  orang.  Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto ,  sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 3

## PEMBAHASAN
Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakikat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath’u (hubungan seksual), menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah SWT kecuali untuk makna at-tazwij (perkawinan). Apakah sama pernikahan dibawah tangan dengan nikah sirri?.
Nikah di bawah tangan itu adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah  semacam  dibawah  tangan  jelas-jelas  bertentangan  dengan  Hadits  Nabi  yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan).
Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-  undangan.  Hukumnya  sah menurut  hukum  Islam  sepanjang  tidak  ada  motif  “sembunyi”,  tentunya  juga  telah memenuhi ketentuan syariah yang benar.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tahun  1980  tentang  Nikah  dibawah  tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat  dan  rukun nikah, tetapi  haram  jika terdapat mudharat . Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ mudharat (saddan lidz-dzari’ah) . 4
Terdapat  tiga  pandangan  perdebatan  tentang  nikah  di  bawah  tangan,  yaitu  sebagai berikut:
1. Kelompok  pertama  memandang  bahwa  nikah  dibawah  tangan  tidak  dilarang  atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) Nikah  dibawah  tangan  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  timbulnya
3 Abdul Kadir , Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52.
4 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa , (Sekretariat MUI, Jakarta : 2010), h. 528
pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
b) Nikah  dibawah  tangan  dilakukan  dengan  mematuhi  syarat  dan  rukun  yang digariskan dalam hukum Islam.
c) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan  agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah  dibawah  tangan  lebih  ditentukan  karena  urusan  keluarga  masing-masing pelaku.
2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah dibawah tangan dilarang karena mudharat- nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut:
a) Nikah  dibawah  tangan  dilarang  karena  hukum  yang  dianut  seharusnya  adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
b) Nikah  tangan  dibawah  menimbulkan  dualisme  dalam  penerapan  hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
c) Nikah  dibawah  tangan  menimbulkan  masalah,  seperti  proses  perceraian  yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya pernikahan secara resmi.
d) Dalam  nikah  dibawah  tangan,  suami  tidak  mempunyai  tanggung  jawab  yang besar  dan  mengikat  karena  kecenderungan  yang  kerap  terjadi  bahwa  ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
e) Nikah  dibawah  tangan  menjadi  lahan  empuk  yang  sering  dipraktekkan  oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.
3. Kelompok  ketiga  kecenderungannya  berada  ditengah,  yaitu  memperbolehkannya asalkan  disesuaikan  dengan  ketentuan  hukum  positif,  yaitu  mencatatkannya  secara resmi  melalui  pejabat  yang  berwenang,  meski  tanpa  harus  segera  melaksanakan walimah .  Pandangan  ketiga  ini  berusaha  menjembatani  kebuntuan  antara  pro  dan kontra terhadap nikah siri. Pandangan ketiga ini, selain bermuatan kepentingan agar umat  Islam  mematuhi  dan  memiliki  kesadaran  hukum  yang  tinggi  (baik  terhadap hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga terlibat. 5
5 Happy Susanto, “ Nikah Siri Apa Untungnya” , (Visimedia, Jakarta : 2007), h. 26-28
Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi  tidak  didaftarkan  di  Pejabat  Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya, yaitu tidak dicatatkan di  Pejabat  Pencatat Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.
Nikah  yang  dilakukan  tidak  menurut  hukum  dianggap  Nikah  liar,  sehingga  tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.“Dalam Undang- undang  perkawinan  disebutkan    bahwa  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  itu  adalah  sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”. 6
Pencatatan pernikahan itu cukup penting . Terutama untuk  pihak wanitanya. Untuk jual beli/hutang piutang saja, Islam menyuruh kita melakukan pencatatan, apalagi untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lebih penting lagi. Ini untuk perlindungan hukum  semua  pihak,  terutama  istri  dan  anak-anak.  Sebenarnya  dalam  ajaran  Islam, pencatatan nikah itu, diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan mu’amalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:
آْ ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ْ أَي ا َ ل َو ِِۖل ْد َعْلاِب ٌۢ  بِتاَك ْم ُ كَنْيَّب  ْب ُ ت ْ ك َي ْ ل َو ُُۗه ْوُب ُ ت ْ كا َ ف ى ًّم َس ُّم  ٍل َجَا ىٰٓلِا  ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِا
ْ ن َ ا   بِتا َ ك  َب
هَّبَر َ ه للّٰا  ِق َّتَيْلَو  ُّقَح ْ لا ِهْي َ لَع  ْي ِذ َّ لا  ِلِل ْمُي ْ ل َو ْۚ ْب ُ ت ْ ك َي ْ ل َ ف ُ ه للّٰا ُه َم َّ لَع اَم َ ك  َب ُ ت ْ كَّي
ِهْي َ لَع  ْي ِذ َّ لا َ نا َ ك ْ نِا َ ف ُۗأًـْي َش ُهْن ِم  ْس َ خْبَي ا َ ل َو ْو ُد ِه ْشَت ْساَو ُِۗلْدَع ْ لاِب  هُّيِل َو ْ لِل ْمُي ْ ل َ ف  َو ُه َّ ل ِمُّي ْ ن َ ا  ُعْي ِطَت ْس َي اَل ْوَا اًفْي ِع َض ْو َ ا ا ًهْي ِف َس  ُّق َحْلا
ْ نِا َ ف ْْۚم ُ كِلا َج ِ ر  ْن ِم  ِنْي َدْي ِه َش ا
ْي َ ل ُج َر اَن ْو ُ كَي ْم َّ ل ٰر ْخ ُ ا ْ لا اَم ُهى ٰد ْح ِا  َر ِ ك َ ذُت َ ف اَم ُهى ٰد ْح ِا َّ ل ِض َت  ْنَا ِءا َۤدَه ُّشلا  َنِم  َنْو َض ْرَت  ْنَِّمِ  ِنٰت َ ا َر ْما َّو ل ُج َر َ ف  ِن َب ْ أَي ا َ ل َو ُۗى
ٰذ ُۗ هِل َج َ ا ىٰٓل ِا ا ًرْيِب َ ك  ْو َ ا ا ًرْي ِغ َص ُه ْوُب ُ ت ْ كَت ْ ن َ ا آْ ْو ُم َٔـ ْس َ ت ا َ ل َو ُۗ ا ْو ُع ُد ا َم ا َذ ِا ُءا َۤد َه ُّشلا
ِة َداَه َّشلِل  ُمَوْقَاَو ِ هللّٰا  َدْن ِع  ُط َسْقَا ْمُكِل
6 Rahmi Meldayati, “ Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A’RABI” , Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015, h. 126
َن ُج ْم ُ كْي َ لَع  َسْي َ ل َ ف ْم ُ كَنْيَب ا َهَن ْو ُرْي ِدُت ًة َر ِضا َح ًة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا آْ ْوُباَت ْرَت ا َّ ل َ ا ْٓىٰن ْد َ ا َو ا َذ ِا آْْو ُد ِه ْشَاَو ُۗاَهْوُبُتْكَت ا َّ ل َ ا   حا
ا َضُي ا َ ل َو ِۖ ْمُت ْعَياَب َ ت دْي ِه َش اَلَّو   بِتاَك  َّر ُۗە ٍء ْي َ ش  ِ ل ُ كِب ُ ه للّٰا َو ُۗ ُ ه للّٰا ُم ُ ك ُمِ ل َعُي َو ُۗ َ ه للّٰا او ُ قَّتا َو ُۗ ْم ُ كِب ٌۢ قْو ُسُف  هَّنِاَف اْو ُ ل َع ْ فَت ْ ن ِا َو

## مْيِلَع
Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  mencatatnya.  Hendaklah  seorang  pencatat  di antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  pencatat  menolak  untuk menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajar-kan  kepadanya.  Hendaklah  dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu  orang  yang  kurang  akalnya,  lemah  (keadaannya),  atau  tidak  mampu  mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang  ada)  sehingga  jika  salah  seorang  (saksi  perempuan)  lupa,  yang  lain mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  menolak  apabila  dipanggil.  Janganlah  kamu bosan  mencatatnya  sampai  batas  waktunya,  baik  (utang  itu)  kecil  maupun  besar.  Yang demikian  itu  lebih  adil  di  sisi  Allah,  lebih  dapat  menguatkan  kesaksian,  dan  lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu.  Maka,  tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika  kamu  tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Pencatatan tersebut dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai  antisipasi  adanya  ketidakjelasan  di  kemudian  hari  (syarat tawsiqy ).  Misalnya mengenai asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah iddah, atau nafkah  anak  (jika  terjadi  perceraian),  juga  untuk  menghindarkan  kesewenang-wenangan suami. Dalam peraturan hukum di Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur keharusan mencatatkan pernikahan (yang dengan pencatatan ini akan dikeluarkan bukti Akta Nikah), ada pula ketentuan yang mengatur mengenai isbat nikah (permohonan pengakuan  secara  administratif).  Pasal  7  ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan, dalam hal  perkawinan tidak dapat  dibuktikan dengan akta nikah, dapat  dimintakan isbat nikahnya  ke  Pengadilan  Agama.  Permintaan  isbat  nikah  ini  sangat  terbatas,  yaitu  yang berkenaan  dengan  adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perkawinan,  adanya keraguan  terhadap  sahnya  salah  satu  syarat  perkawinan,  perkawinan  terjadi  sebelum
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.
Bagaimana jika terjadi perceraian dalam kondisi nikah di bawah tangan? Bagi si istri, dalam  rangka  menyelesaikan  perceraiannya  agar  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  istri (misalnya hak atas nafkah iddah, hak atas nafkah anak, ataupun hak atas harta bersama), maka ia bisa mengajukan permohonan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di wilayah  tempat  tinggalnya.  Setelah  itu  baru  ia  mengurus  perceraiannya  dan memperjuangkan hak-haknya sebagai istri (yang di talak oleh suami).
Nah, jika tidak ada alasan yang jelas yang dapat menghalangi pernikahan, sebaiknya segeralah  mencatatkan  pernikahan.  Ada  banyak  faktor  penghalang  untuk  mencatatkan pernikahan.  Ada  yang  karena  alasan  kontrak  mensyaratkan  tidak  boleh  menikah  selama mengikuti pendidikan atau ikatan dinas. Tapi tidak jarang karena salah satu pihak  (biasanya suami) pada saat yang sama masih terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak/belum mendapatkan  izin  untuk  melakukan  pernikahan  berikutnya,  Kalau  harus  dicatatkan  juga sementara tidak mendapatkan izin untuk menikah lagi, maka kemungkinan yang dilakukan adalah penggelapan data. Hal ini justru akan memperberat masalah.  Ini bisa kena tindak pidana.

## Tujuan Pernikahan.
Tujuan perkawinan dalam Islam, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan  antara  pria  dengan  wanita  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  keluarga  yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur syari’ah. 7
Imam Al Ghazali filosof Islam membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima Mewujudkan  anak  yang  akan  mengekalkan  keturunan  serta  memperkembangkan  suku manusia.
a. Memenuhi tuntutan naluri manusia.
b. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
7 Soemiyati, “ Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan”, Leberty, Yogyakarta : 1986, h. 12
c. Membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  yang  menjadi  basis  pertama  dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
d. Menimbulkan  kesungguhan  berusaha  mencari  rezeki  penghidupan  yang  halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
Tujuan  utama  pernikahan  yang  diajarkan  dalam  Islam  adalah  membangun  sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah , yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketenteraman, kecintaan, dan penuh rasa kasih sayang. Tuntunan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum : 21:
ًة َّدَو َّم ْم ُ كَنْيَب َ ل َع َج َو ا َهْي َ ل ِا آْ ْوُن ُ ك ْس َ تِ ل ا ًجا َو ْز َ ا ْم ُ ك ِس ُ فْن َ ا  ْن ِ م ْم ُ ك َ ل  َق َ ل َخ ْ ن َ ا ْٓ هِتٰي ٰ ا  ْن ِم َو
ٍم ْو َ قِ ل  ٍتٰي ٰ ا َ ل  َكِل ٰذ  ْيِف َّ ن ِاُۗ ًةَمْح َرَّو َ ن ْو ُر َّ ك َ فَتَّي
Terjemahannya:  Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan pasangan-pasangan  untukmu  dari  (jenis)  dirimu  sendiri  agar  kamu  merasa  tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang berpikir.
Dengan  mendasari  tuntunan  ayat  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  3 juga  menegaskan  hal  yang  sama  bahwa “perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.
Menurut Huzaemah T Yanggo mengatakan bahwa salah satu ciri rumah yang sakinah adalah kemampuan menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam keluarga. Semua keluarga dapat mengalami konflik, baik konflik priabadi maupun konflik antara anggota keluarga. Ini  adalah  hal  yang  wajar,  lebih-lebih  antara  dua  orang  yang  berbeda  adat  kepribadian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera masing-masing harus berupaya untuk menyelesaikan  konflik  dengan  baik,  atau  setidak-tidaknya  memperkecil  konflik  itu sehingga  tidak  meluas.  Dari  sini  kemampuan  menyelesaikan  perbedaan  pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya rumah yang sakinah. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda berkata kepada istrinya “ Kalau engkau melihatku marah, diamlah dan akupun akan diam jika melihat engkau marah” . 8
8 Huzemah  T.  Yanggo,  “ Hukum  Keluarga  Dalam  Islam”,  ( Yayasan  Masyarakat  Indonesia  Baru  Palu, Yogyakarta : 2013), h. 123
Jadi,  sebuah  keluarga  baru  bisa  dianggap  sukses  apabila  telah  mencapai  dan memenuhi tujuan yang dimaksud.

## Awal Munculnya Perkawinan Dibawah Tangan .
Menurut  Masjfuk  Zuhdi,  nikah  di  bawah  tangan  muncul  sejak  diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan  tidak  menurut  undang-undang  perkawinan,  dan  nikah  yang  dilakukan  tidak menurut  hukum  dianggap  nikah  liar,  sehingga  tidak  mempunyai  akibat  hukum  berupa pengakuan  dan  perlindungan  hukum.  Dan  pada  dasarnya  nikah  di  bawah  tangan  adalah kebalikan  dari  nikah  yang  dilakukan  menurut  hukum,  dan  nikah  menurut  hukum  adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. 9
Pernikahan  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  mempunyai  akibat-akibat  hukum  bagi suami istri dan anak yang dilahirkan. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut antara  lain  mengenai  penyelesaian  harta  bersama,  sah  atau  tidaknya  seorang  anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal-usul anak, penguasaan anak, biaya pendidikan anak, kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, dan kewarisan.
Untuk  terlaksana  dan  sahnya  perkawinan,  maka  pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun 1974 menyebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu".  Dan  sebagai  perbuatan  hukum  diperlukan adanya  kepastian  hukum,  maka  pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  :  "Tiap-Tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". dilakukan menurut hukum Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-  undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan".
Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa  sahnya  suatu  perkawinan  semata-mata  hanya  harus  memenuhi  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang
9 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Haji Masagung, Jakarta : 1988), h. 2
lain,  bahwa  sahnya  suatu  akad  nikah  harus  memenuhi  ketentuan  Undang-Undang perkawinan  Pasal  2  ayat  (1)  mengenai  tata  cara  agama  dan  Pasal  2  ayat  (2)  mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu  bahwa  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  syari'at  Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".
Namun, mengapa nikah di bawah tangan masih banyak dipraktikkan?, apakah motif yang  melatarbelakanginya  sehingga  merahasiakan  pernikahannya?  Untuk  mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, karena persoalan ini merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis.

## Faktor-faktor Menyebabkan Nikah Dibawah Tangan
Berbicara tentang nikah dibawah tangan, sebenarnya apa yang menjadi alasan atau latar  belakang  marak  terjadinya  nikah  dibawah  tangan?  Jawabannya  cukup  beragam.  Di antara sejumlah alasan umum yang kerap terlontar, sebagai berikut:
a. Alasan kesulitan ekonomi.
Alasan ini merupakan alasan paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar  alasan  inilah,  biasanya  masyarakat  golongan  bawah  (miskin)  yang  tidak memiliki  harta  sehingga  tidak  sanggup  untuk  mengurus  proses  pernikahan  secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang.
Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila Bagi mereka, yang penting pernikahan secara syariat agama bisa dilangsungkan dan mereka  bisa  hidup  bersama,  tidak  lagi  dianggap  sebagai  pasangan  kumpul  kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum Negara. Kita  sering  mendengar  dan  melihat  pemberitaan  tentang  kenyataan  semacam  ini, pasangan suami-istri yang menikah dibawah tangan tidak terlalu pusing apakah status pernikahan mereka secara hukum Negara bisa dianggap sah atau tidak, yang penting bagi mereka hidup berkeluarga itu harus terus berjalan.
b. Kurangnya Kesadaran hukum.
Masyarakat  Indonesia  saat  ini  memang  masih  kurang  kesadaran  kepatuhan
kepada  hukum.  Banyak  hal  yang  dapat  membuktikan  pernyataan  tersebut.  Salah satunya  yaitu  ketidakpatuhan  masyarakat  untuk  mencatatkan  perkawinan  atau pernikahan  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  pasal  2  (2)  UU  No.  1/1974. Pelanggaran  tersebut  memiliki  banyak  sekali  hal  yang  menjadi  alasan,  misalnya seperti  keinginan  menikah  yang  kedua  kalinya  bagi  seorang  suami  yang  masih beristri, lebih patuh kepada adat sehingga menyepelekan hukum yang ditetapkan oleh negara,  niat  untuk  pernikahannya  tidak  diketahui  oleh  pihak  tertentu  yang bersangkutan, dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang, dan itupun karena beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang  masih  kurang  ilmu  pengetahuannya,  pola  berpikir  dangkal  yang  disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.
Kurangnya  Pengamalan  Nilai-Nilai  Ajaran  Agama . Mayoritas  masyarakat Indonesia  adalah  pemeluk  agama  Islam.  Dengan  demikian,  perkawinan  sering dilakukan  secara  aturan  agama  Islam  oleh  masyarakat  yang  beragama  Islam. Sedangkan dalam syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam sudah terpenuhi, maka menganggap sudah sah, dan tidak dicantumkan secara spesifik mengenai keharusan pencatatan perkawinan/ pernikahan. Sehingga beberapa orang yang beragama Islam tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.
c. Adat Istiadat
Sebagaimana  faktor  agama  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  faktor adat  istiadat  tidak  jauh  berbeda  dengan  faktor  agama.  Karena,  dalam  suatu  adat istiadat  itu,  yang  mana  peraturan-peraturannya  tidak  tertulis  dan  diturunkan  atau dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang, maka dalam hal perkawinan atau pernikahan seringkali dilaksanakan secara adat yang dianut di daerahnya. Dan dalam  pernikahan  itu  pun  tidak  ada  syarat  untuk  melakukan  pencatatan  nikah, sehingga  mereka  tidak  mencatatkan  pernikahan  ke  Kantor  Urusan  Agama.Tetapi dalam  hal  ini,  tetap  harus  kembali  pada  kesadaran  masyarakat  sebagai  masyarakat yang  bernegara  sehingga  harus  tetap  tunduk  patuh  pada  peraturan  yang  telah ditetapkan oleh negara.
Ada  sebagian  masyarakat  yang  berlandaskan  mempunyai  kepercayaan  yang
tidak pada tuntutan syariat yang kadang menjadi penghalang seseorang melakukan nikah  seperti  umumnya.  Misalnya,  ada  kepercayaan khurafat  dan  takhayul bahwa barangsiapa  melakukan  pernikahan  pada  bulan  muharram  akan  tertimpa  bencana, atau kepercayaan lain bahwa seseorang tidak boleh menikahkan dua anaknya dalam waktu  kurun  satu  tahun.  Disebabkan  adanya  kepercayaan-kepercayaan  seperti  itu, nikah dibawah tangan menjadi pilihan agar tidak mendapat celaan dari masyarakat. 10
Kamal Muchtar menambahkan bahwa nikah dibawah tangan, dilakukan karena calon istri terlanjur hamil di luar nikah. Nikah ini akhirnya terpaksa dilakukan sebagai jalan untuk  menutupi  rasa  malu  terhadap  orang-  orang  (masyarakat)  sekitarnya.  Juga Nikah ini dilakukan bagi calon mempelai yang sudah bertunangan cukup lama, agar terjauh dari kemungkinan perbuatan dosa, maka dilakukan akad nikah tanpa disertai pencatatan pernikahan. 11

## Dampak Mudharat Pernikahan Dibawah Tangan
Dampak  mudarat  yang  ditimbulkan  dari  pernikahan  dibawah  tangan  perkawinan yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  wanita  dan  anak  dilahirkannya.  Jika  terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian, istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki payung  hukum  yang  kuat  karena  mereka  tidak  tercatat  dalam  administrasi  pemerintah. Artinya  suami  bisa  menceraikan  istri  begitu  saja?  Suami  memang  punya  hak  prerogatif untuk  menceraikan  istrinya.  Maka  dari  itu,  pernikahan  di  bawah  tangan  bisa  berdampak mudarat karena negara tidak mencatat pernikahan mereka.
Beberapa  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  bisa  jadi  diakibatkan  oleh  faktor ekonomi,  tidak  terjangkaunya  Kantor  Urusan  Agama  akibat  lokasi  domisili  yang  jauh, maupun  pertimbangan  rumit  lainnya  yang  memaksa  pasangan  merahasiakan pernikahannya.  Ada  banyak  alasan  yang  melatarbelakangi  pasangan  memilih  untuk menjalankan nikah dibawah tangan. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya  secara  utuh.  Jangan  sampai  muncul  anasir  yang  menyimpulkan  kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatarbelakanginya. Pernikahan yang tercatat oleh
10 Happy Susanto, h. 30
11 Kamal  Muchtar,  “ Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan” ,  (Cet  ke  III,  Bulan  Bintang,  Jakarta: 1994), h. 13-14
negara  tetap  merupakan  sebuah  pilihan  yang  wajib  diprioritaskan  oleh  pasangan  yang hendak  menikah.  Saya  tidak  setuju  dengan  keberadaan  jasa  nikah  siri  yang  marak bermunculan di kota-kota besar. Selama masih ada KUA, sebaiknya pasangan mencatatkan pernikahannya.

## Kesimpulan
Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi. Nikah dibawah  tangan  juga  disebut  nikah misyar atau  nikah uruf (kebiasaan)  dan  menurut  Undang- undang  Perkawinan  disebut  nikah  dibawah  tangan.  Faktor  yang  menyebabkan  nikah  dibawah tangan  antara  lain  :faktor  ekonomi,  kegerahan  menikah  untuk  terhindar  dari  perbuatan perzinahan. Di samping itu, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, kurangnya kesadaran pengamalan  nilai-nilai  ajaran  ajaran  Islam  dan  masyarakat  kuat  ketaatan  pada  adat  kebiasaan. Nikah dibawah tangan dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sah atau tidak. Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hanafi tidak membolehkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat .
Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Hukum nikah dibawah tangan secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang  sah  secara  syariat  tekstual,  tetapi  melanggar  kemaslahatan  umum  yang  menjadi maksud syariat itu sendiri.
Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk  menolak  dampak  negatif/ mudharat  (saddan  lidz-dzari’ah). Nikah  dibawah  tangan  lebih banyak  dampak  negatifnya  dibanding  dampak  positifnya,  terutama  terhadap  wanita  menjadi korban ketidakadilan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’an dan Terjemahnya : Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, Jakarta, 1983.
Ahmad Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan Islam, Yogyakarta : Universitas Indonesia, 1989. Abdul Wahab Khallaf “ Ilm Ushul al Fiqh, Jakarta : Al-Majlis al-A’la al-Indunisiy li al-Da’wat al- Islamiyah, 1972.
Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, al-Muwafaqat, T.tp.; Dar al-Ma’rifah,    t.t.
Husain Hamid Hasan, Nazariyat al-Maslahatfi al-Fiqh al-Islamiy , Qahirah : Dar al- Nahdat al- Arabiyah, tth.
Hamka Haq, Syariat Islam (Wacana dan Penerapannya) , Makassar: Al-Ahkam,2003.
Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya , Visimedia, 2007.
Huzemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
Mustafa Zayd, Al-Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin al-Tufiy , TTp.: Dar al-Fikr al- ‘Arabiy, 1384 H.