ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN SIMALUNGUN NO.475/PID.SUS/2014/PN-SIM)
Lukis Setiani 1 , Levina Yustitianingtyas 1
1 Universitas Muhammadiyah Surabaya e-mail : levina.yusticia86@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan hakim ketua Melinda Aritonang, S.H. dan hakim anggota masing-masing Renni Pitua Ambarita, S.H.  dan  Sinta  Gabaria  Pasaribu,  S.H.,  M.H.  menyatakan  bahwa  terdakwa  ANDIY ARIYANTO  ALS.  ANDI  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan  membebaskan  terdakwa  dari  semua  dakwaan  penuntut  umum.  Hal  tersebut  diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak  saksi  korban  dengan  berjanji  untuk  bertanggung  jawab  dan  menikahi  saksi  korban. Putusan  hakim  ini  dapat  berdampak  negatif  terhadap  korban  dan  keluarga  serta  dapat menimbulkan  rasa  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  putusan  bebas  hakim  terhadap  terdakwa  dalam putusan  hakim  PN  Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim.  Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian aspek- aspek yang berkaitan dengan hukum baik hukum formil dan non-formil yang menjadi fungsi utama  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  perkosaan  serta  dengan pendekatan  ditinjau  dari  peraturan-peraturan  yang  merupakan  data  sekunder.  Hasil penelitian adalah pada Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, bahwasanya bentuk  dakwaan  alternatif  yang  dipergunakan  kurang  sesuai,  karena  dalam  hal  ini  jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (2),  dan  pasal  82  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dikarenakan  tidak  terpenuhinya  unsur  “Anak”  berdasarkan  keyakinan  Hakim  sehingga Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur “membujuk” dan berdasarkan keyakinan Hakim persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Hakim memberikan keputusan bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim  menjatuhkan  putusan  bebas  tidak  mencerminkan  perlindungan  hukum  terhadap korban.
Kata Kunci : Putusan bebas; perkosaan; anak; membujuk

## ABSTRACT
In the decision of the judge PN Simalungun No. 475/Pid.Sus/2014/PN-Sim with the presiding judge Melinda Aritonang, S.H. and member judges respectively Renni

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Pitua Ambarita, S.H. and Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. stated that the defendant ANDIY  ARIYANTO  ALS.  ANDI  was  not  legally  and  convincingly  proven  guilty  of committing a criminal act as charged in the first or second indictment and acquitted the defendant from all charges by the public prosecutor. This is believed to be contrary to  the  facts  of  the  trial  where  there  was  an  attempt  to  seduce  the  victim  witness  by promising to take responsibility and marry the victim witness. This judge's decision can have a negative impact on victims and their families and can create a sense of public distrust of law enforcement. The purpose of this study was to analyze the judge's free decision against the defendant in the verdict of the judge at the Simalungun District Court No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim. The method used in this research is a normative juridical approach by conducting research on aspects related to law, both formal and non-formal, which are the main function in efforts to protect victims of the crime of rape  and  with  an  approach  viewed  from  the  regulations  which  constitute  data secondary. The results of the research are in the Simalungun District Court Decision No.  475/Pid.Sus/2014/PN-Sim,  that  the  alternative  form  of  indictment  used  is inappropriate, because in this case the public prosecutor was hesitant in giving the accused article, article 81 paragraph 2), and Article 82 of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection due to the failure to fulfill the “Child” element based on the Judge's conviction so that the Judge gave an acquittal to the defendant. Then in Article 293 paragraph (1) of the Criminal Code based on the facts of the trial it is not proven that there is an element of "persuading" and based on the Judge's conviction the  intercourse  was  carried  out  on  a  consensual  basis  so  that  the  Judge  gave  an independent decision against the defendant. The basis for the judge's consideration of imposing an acquittal does not reflect legal protection for the victim.
Keywords : Free verdict; rape; child; persuade

## PENDAHULUAN
Secara historis, “ raptus ”, istilah umum perkosaan yang artinya pencurian dengan kekerasan yang penerapannya dapat diperuntukkan pada properti maupun manusia dalam budaya romawi, identik dengan penculikan atau kekerasan seksual yang terjadi pada wanita tanpa persetujuan wali atau orang-orang yang memiliki kekuasaan hukum atas korban 1 . Dalam hukum pidana, hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan apabila mengandung unsur kekerasaan.  Kekerasan  tersebut  merupakan  unsur  penting  sebagai  legitimasi  bagi  suatu  negara untuk  melakukan  tindakan  intervensi  dalam  ranah  pribadi  kehidupan  warga  negaranya,  dalam hubungan seksual dengan kekerasan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan
1 Natalie  Boymel  Kampen  and  Gillian  Clark,  “Women  in  Late  Antiquity:  Pagan  and  Christian  Lifestyles.,” The American Historical Review 100, no. 2 (1995): 502, https://doi.org/10.2307/2169037.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan tingkah laku seksual yang tidak wajar 2 , kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan merupakan suatu kejahatan serius dan merupakan pelanggaran atas HAM yang menyebabkan trauma fisik dan psikis pada korban dan keluarga. Menurut Rape Law Report tahun 2017 3 , Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup lemah terhadap pelaku perkosaan, bahkan pelaku seringkali dapat terbebas dari hukum dengan cara menikahi korbannya atau terjadi kecenderungan putusan hakim yang  tidak  berkeadilan.  Upaya  mendapatkan  keadilan  bagi  korban  perkosaan  cenderung diskriminatif dan terkadang mendapatkan perlakuan yang berbeda dari korban kejahatan lain, hal tersebut  terlihat  bagaimana  pada  saat  penyidikan  korban  seringkali  mendapatkan  pertanyaan terkait  kenyamanan  korban  pada  saat  terjadinya  perkosaan  atau  persetubuhan,  hal  tersebut dianggap sebagai diksi dan bahasa teknis yang digunakan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan untuk mengkonfirmasi ada tidaknya unsur persetujuan tanpa mempertimbangkan kondisi psikis korban. Yang perlu menjadi perhatian bagi penegak hukum adalah perlindungan anak merupakan tindakan untuk menciptakan suasana agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban anak demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial anak. Hal tersebut selaras dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 4 .
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  diketahui  menganut negatief  wettelijkbewijstheori dimana  menempatkan  keyakinan  Hakim  di  dalam  memutuskan  suatu  perkara  haruslah  timbul serangkaian  alat-alat  bukti  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  dan  hal  ini  kemudian memiliki  konsekuensi  yuridis  yaitu  kekuasaaan  hakim  yang  absolut  dan  terjadinya  diskresi subjektif  dalam  memutus  suatu  perkara  pidana 5 .  Seharusnya,  di  dalam  memutus  perkara perkosaaan yang dalam hal ini melibatkan anak sebagai korban, Hakim dapat mempertimbangkan eksistensi  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014 6 Pasal  59  Ayat  (2) huruf j bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual”. Undang- Undang  tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan seksual  atau  yang  berhadapan  dengan  hukum  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan dirahasiakan, oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu takut untuk melaporkan kepada penegak hukum sehingga pelaku kekerasan seksual tidak terus mengulangi  perbuatannya  terhadap  korban  seperti  halnya  yang  terjadi  di  dalam  putusan  PN Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim  dimana  menurut  keterangan  korban,  telah  terjadi persetubuhan oleh pelaku sebanyak sepuluh (10) kali karena adanya unsur bujukan, rayuan dan berjanji akan menikahi.
Menurut  Arif  Gosit 7 pengertian  perlindungan  anak  adalah  suatu  kegiatan  bersama  yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan
2 Abdul Wahid and Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).
3 Equality Now,
“The World’s Shame: The Global Rape Epidemic,” 2017,
https://www.equalitynow.org/sites/default/files/EqualityNowRapeLawReport2017_Single Pages_0.pdf.
4 Rani  Kusuma  Wardani  and  Levina  Yustitianingtyas,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Perempuan  Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia,” Perspektif Hukum Vol. 21 No (2021): 110–33.
5 Samsudi  Ohoiwutun,  Y.  A.  Triana,  “Penerapan  Prinsip  ‘Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak’  Dalam  Kasus  Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Yudisial 10, no. 1 (2017): 39, https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41.
6 “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014,” Undang-Undang Republik Indonesia , 2014.
7 Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak” (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 4.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
jasmaniah  anak  sesuai  dengan  kepentingan  hak  asasinya.  Dasar  hukum  penuntut  umum berdasarkan surat dakwaan pada putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual yaitu tertuang dalam pasal 81 ayat (2), pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 29 ayat (1) KUHP. Dimana Pasal 81 ayat (2) menyatakan: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Pasal 82 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Kemudian Pasal 293 Ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi  uang  atau  barang  dengan  salah  memakai  kekuasaan  yang  timbul  dari  pergaulan  atau dengan  memperdayakan,  dengan  sengaja  membujuk  orang  dibawah  umur  yang  tidak  bercacat kelakuannya,  yang  diketahuinya  atau  patut  disangkahnya  masih  dibawah  umur,  melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan atas dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.
Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan Hakim Ketua Melinda  Aritonang,  S.H.  dan  Hakim  Anggota  masing-masing  Renni  Pitua  Ambarita,  S.H.  dan Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang didakwakan  pada  dakwaan  kesatu  maupun  dakwaan  kedua  dan  membebaskan  terdakwa  dari semua  dakwaan  penuntut  umum.  Hal  tersebut  diyakini  bertolak  belakang  dengan  fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung  jawab  dan  menikahi  saksi  korban.  Putusan  hakim  ini  dapat  berdampak  negatif terhadap  korban  dan  keluarga  serta  dapat  menimbulkan  rasa  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  penegakan  hukum,  oleh  karena  itu  hakim  seharusnya  dapat  memutus  perkara  dengan cermat,  teliti  dan  berkeadilan  sehingga  tidak  terjadi  kesenjangan  antara  putusan  hakim  dan dakwaan jaksa penuntut umum.

## PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana proses pembuktian dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN- Sim disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa kaitannya dengan peraturan perundang-undangan?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dengan melakukan  penelitian  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  hukum  baik  hukum  formil  dan  non-
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
formil  yang  menjadi  fungsi  utama  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana perkosaan  serta  dengan  pendekatan  ditinjau  dari  peraturan-peraturan  yang  merupakan  data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan  informasi  atau  gambaran  objek  penelitian  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir 8 adalah perbuatan seseorang yang dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  wanita  untuk  melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah  unsur  yaitu  adanya  tindakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa  seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan) dan persetubuhan yang dilakukan  harus  di  luar  ikatan  perkawinan.  Ada  beberapa  bentuk  perbuatan  yang  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan, antara lain; Sadistic rape yaitu perkosaan yang dilakukan si pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh tetapi karena perbuatan  kekerasan  terhadap  Genitelia  dan  tubuh  si  korban; Anger  rape yakni  penganiayaan seksual yang bercirikan sensualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram serta marah yang tertahan; Domination Rape yakni perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba dengan gigih atas kekuatan dan superioritas terhadap korban; Seductive rape merupakan perkosaan  yang  terjadi  dalam  situasi  yang  merangsang,  yang  tercipta  oleh  kedua  belah  pihak; Victim  rape merupakan  perkosaan  yang  terjadi  (berlangsung)  dengan  menempatkan  korban sebagai pencetusnya; dan Exploitation rape merupakan jenis perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki yang mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bertanggung jawab padanya secara ekonomis  dan  sosial.  Kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan  PN  Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim atas terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi termasuk jenis perkosaan Victim rape , keterlibatan dan peranan korban yang secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius sebagai faktor penyebab terjadinya perkosaan.
Diketahui ada beberapa jenis korban, yaitu: (1) korban ganda, (2) korban murni, (3) korban semu, (4) korban lemah mental, (5) korban lemah ekonomi, (6) korban lemah fisik, (7) korban lemah  sosial,  (8)  korban  anak 9 .  Benjamin  Mendelsohn 10 membagi  korban  ke  dalam  6  tipologi, yaitu: (1) the completely innocent victim sebagai korban “ideal”, cenderung terjadi pada anak, (2) the victim with minor guilt and the victim due to his ignorance, (3) the victim as guilty as the offender and voluntary victim, (4) the victim more guilty than the offender, (5) the most guilty
8 PAF Lamintang and Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1983).
9 F Bey, “The Development of Victimology in Indonesia. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.,” 2013.
10 M  Constanzo, Aplikasi  Psikologi  Dalam  Sistem  Hukum.  (H.P.  Soetjipto  Dan  S.M.  Soetjipto,  Alih  Bahasa) (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
victim  and  the  victim  as  is  guilty  alone.  (6)  the  simulating  victim  and  the  image  as  victim 11 . Sedangkan kedudukan korban dalam terjadinya suatu kejahatan dalam analisa viktimologi baik dalam  tindak  kriminal  maupun  non-kriminal  menurut  Marvin  Wolfgang  adalah:  (1) Unrelated victims , yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku. (2) Provocative Victims , yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dan berperan hingga ada penimbulan korban, (3) Participating Victims , yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban, (4) Biologically Weak Victims , yaitu mereka yang  secara  fisik  memiliki  kelemahan  atau  potensi  untuk  menjadi  korban,  misalnya  orang  tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, (5) Socially Weak Victims , Yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya  korban  perdagangan  perempuan,  dan  sebagainya,  (6 )  Self  Victimizing  Victims ,  yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.
Pemerkosaan  merupakan  kejahatan  seksual  yang  dapat  disebabkan  oleh  banyak  faktor. Kejahatan  ini  cukup  kompleks  penyebabnya  dan  tidak  berdiri  sendiri  penyebabnya  karena dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  mendukung,  serta  keberadaan  korban  yang  secara  tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Terkait  pada  kedudukan  serta  peranan  korban  dalam  terciptanya  tindak  pidana  perkosaan  pada dasarnya dapat terbagi sebagai berikut; korban murni, korban ganda, dan korban semu. Korban perkosaan  dalam  kasus  ini  termasuk  korban  murni  sedangkan  kedudukan  korban  adalah provocative victim .

## A. Proses Pembuktian dalam Putusan PN Simalungan No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim
Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut  Umum  didakwa  berdasarkan  surat dakwaan 12 sebagai berikut:
Dakwaan Kesatu:

## Primair:
Bahwa  ia  terdakwa  Andiy  Ariyanto  Als.  Andi  pada  hari  Rabu  tanggal  09  Oktober  2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di dalam kamar orangtua korban (Nuraini Br. Nainggolan) di Jalan Medan Km. 8,5 Gang Keluarga Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun  atau  setidak-tidaknya  di  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  Hukum Pengadilan  Negeri  Simalungun,  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban Siti Aisyah Sinaga (17 tahun) melakukan
11 M O’Connel, “(Commissioner for Victims Rights. Government of South Australia). History of Victimology. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.,” 2013.
12 “Putusan  PN  Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim,” Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia , 2014.
persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  yang  dilakukan  dengan  cara-cara  sebagai berikut:
Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi datang ke rumah saksi korban Siti Aisyah Sinaga lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa dan saksi korban bercerita layaknya pacaran lalu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi mengatakan “Dek aku mau serius samamu” lalu korban menjawab “Maksudnya apa?” lalu terdakwa menjawab “Aku mau melamar kau, aku gak melihat kau sama laki-laki lain” dan korban  menjawab  “Buktikanlah  bang”  setelah  itu  terdakwa    memegang    kedua    tangan    saksi korban    sambil    mengatakan  “Nanti  abang  melamarmu  pada  saat  ulang  tahunmu”  kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan mengajak saksi korban ke dalam kamar sehingga terjadilah persetubuhan tersebut.
Bahwa  menurut  kesimpulan  hasil Visum  Et  Repertum dengan  Nomor 6931/VI/UPM/VER/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ferry M. Simatupang, Sp.OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput darah ( Hymen ) pada arah jam 5, 6,7 tidak sampai dasar.
Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi, karena telah dilalui oleh benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Subsidair:
Bahwa  ia  terdakwa  Andiy  Ariyanto  Als.  Andi  pada  hari  Rabu  tanggal  09  Oktober  2013 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar rumah orangtua korban (Nuraini  Br.  Nainggolan)  di  Jalan  Medan  Km.  8,5  Gang  Keluarga  Kel.  Sinaksak  Kec.  Tapian Dolok Kab. Simalungun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum  Pengadilan  Negeri  Simalungun,  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Siti Aisyah  Sinaga (17 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika itu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi datang ke rumah saksi korban Siti Aisyah Sinaga lalu duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa dan saksi korban bercerita layaknya pacaran lalu terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi mengatakan “Dek aku mau serius samamu” lalu korban menjawab “Maksudnya apa?” lalu terdakwa menjawab “Aku mau melamar kau, aku gak melihat kau sama laki-laki lain” dan korban menjawab “Buktikanlah bang” setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban sambil  mengatakan  “Nanti  abang  melamarmu  pada  saat  ulang  tahunmu”  kemudian  terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan mengajak saksi korban ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar terjadilah persetubuhan tersebut.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Bahwa  menurut  kesimpulan  hasil  Visum  Et  Repertum  dengan  Nomor 6931/VI/UPM/VER/IV/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter  Ferry M. Simatupang, Sp.OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka  robek  pada  selaput  darah  ( Hymen )  pada  arah  jam  5,  6  dan  7  tidak  sampai  dasar  dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi, karena telah dilalui oleh benda tumpul.
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Atau Kedua:
Bahwa ia terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar  pukul  20.00  WIB  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  lain  dalam  bulan  November tahun 2013 bertempat di dalam kamar rumah orangtua saksi korban Siti Aisyah Sinaga di Jalan Medan Km. 8,5 Gang Keluarga Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan mempergunakan  hadiah  atau  perjanjian  dan  memberi  uang  atau  barang,  dengan  salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya  ada  atau  dengan  tipu,  sengaja  membujuk  orang  yang  belum  dewasa  yang  tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa yaitu saksi korban Siti  Aisyah  Sinaga  (18  tahun),  akan  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  dia  atau  membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:
Bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi dengan saksi korban Siti Aisyah Sinaga sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan sekarang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 saksi korban berulangtahun dan pada hari yang sama juga saksi korban bertunangan dengan terdakwa dan oleh terdakwa memberikan cincin tunangan serta perlengkapan pakaian nikah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekitar pukul  20.00  WIB  terdakwa  Andiy  Ariyanto  Als.  Andi  kembali  menyetubuhi  saksi  korban  Siti Aisyah Sinaga (18 tahun) dengan cara yang sama yakni dengan menemui saksi korban di dalam rumah orangtua saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang berada dalam kamar dan sedang tidur  lalu  karena  terdakwa  datang  sehingga  saksi  korban  terbangun  dari  tidurnya  kemudian terdakwa mengajak saksi korban duduk-duduk sambil mengobrol, selanjutnya saksi korban Siti Aisyah Sinaga membuka baju dan celananya sehingga saksi korban dalam keadaan telanjang atau bugil kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk melepaskan seluruh pakaian terdakwa hingga bugil atau telanjang yang pada saat itu posisi saksi korban sudah di atas tempat tidur lalu terjadilah  persetubuhan  tersebut,  selanjutnya  saksi  korban  dan  terdakwa  memakai  pakaian masing-masing  lalu  terdakwa  pulang  ke  rumahnya,  yang  setidak-tidaknya  akibat  perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Siti Aisyah Sinaga mengalami luka robek pada arah jam 5, 6 dan 7 tidak sampai ke dasar, liang senggama dapat dilalui 2 (dua) jari dewasa longgar sesuai Visum Et Repertum No:  6931/VI/UPM/  VER/IV/2014  tanggal  30  April  2014  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  Dokter  Ferry  M.  Simatupang,  Sp.OG,  selaku  dokter  pada  Rumah  Sakit Djasamen Saragih, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa selaput dara tidak utuh lagi karena
telah dilalui oleh benda tumpul. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana.
Adapun alat-alat bukti dalam persidangan Putusan PN
Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim antara lain adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi Korban, Siti Aisyah Sinaga
Saksi  korban  bersaksi  bahwa  saksi  dan  terdakwa  sudah  melakukan  hubungan  layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali, 8 (delapan) kali di dalam kamar rumah saksi yang terletak di Jalan Medan KM 8,5 Gang Keluarga Kelurahan Sinaksak Kabupaten Simalungun dan 2 (dua) kali di dalam rumah terdakwa pada saat orangtua terdakwa sedang menjaga warung. Adapun umur saksi pada saat saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa untuk pertama kalinya adalah 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa dalam keterangannya saksi korban menyatakan telah menolak ajakan berhubungan intim dari terdakwa tetapi terdakwa terus merayu dan berjanji untuk melamar saksi korban.

## 2. Saksi Nuraini Nainggolan, Orang Tua korban
Saksi  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  anak  saksi  yang  bernama  Siti  Aisyah  Sinaga tersebut lahir di Sinaksak pada tanggal 27 November 1995. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara  anak  saksi  dan  terdakwa  adalah  berpacaran  dan  setelah  hampir  1  tahun  berpacaran, kemudian pada tanggal 27 November 2013 anak saksi bertunangan dengan terdakwa di hadapan keluarga saksi dan keluarga terdakwa. Bahwa berdasarkan cerita yang di dengar saksi dari anak saksi,  anak  saksi  dan  terdakwa  telah  10  (sepuluh)  kali  melakukan  persetubuhan  dimana persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan pada bulan oktober 2013 dengan tanggal yang telah tidak diingat lagi. Kemudian sejak bulan januari 2014, terdakwa sudah tidak pernah lagi dating ke rumah  saksi  untuk  menemui  anak  saksi  selanjutnya  terdakwa  tiba-tiba  memutuskan  hubungan pertunangan secara sepihak tanpa memberitahukan alasannya.

## 3. Saksi Fitriani
Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut setelah saksi  Siti Aisyah Sinaga memberitahukannya kepada saksi pada awal bulan April tahun 2014  sekitar  pukul  20.00  wib.  Bahwa  pada  saat  itu  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  memberitahukan kepada  saksi  bahwa  terdakwa  sudah  10  (sepuluh)  kali  menyetubuhi  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga, dimana  terdakwa  menyetubuhi  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  tersebut  untuk  pertama  kalinya  pada tanggal 09 Oktober 2013.

## 4. Saksi Purwati
Bahwa  sepengetahuan  saksi  hubungan  antara  terdakwa  dengan  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga selama ini adalah berpacaran dan sudah bertunangan. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  tersebut  dengan  terdakwa.  Bahwa saksi  mengetahui  tentang  persetubuhan  tersebut  setelah  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga memberitahukannya  kepada  saksi  pada  awal  bulan  April  tahun  2014  sekitar  pukul  20.00  wib.
Bahwa  pada  saat  itu  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  memberitahukan  kepada  saksi  bahwa  terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi saksi Siti Aisyah Sinaga, dimana terdakwa menyetubuhi saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 09 Oktober 2013.

## 5. Keterangan Ahli, Dr. Ferry M. Simatupang, Sp.OG
Bahwa  hasil  pemeriksaan  terhadap  Siti  Aisyah  Sinaga  tersebut  telah  ahli  tuangkan seluruhnya di dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 6931/VI/ UPM/VER/IV/2014 tertanggal 30  April  2014  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  ahli  lakukan  terhadap  Siti  Aisyah  Sinaga tersebut, ahli menemukan bahwa selaput dara Siti Aisyah Sinaga ada mengalami luka robek pada arah jarum jam 5, 6 dan 7 namun tidak sampai ke dasar dan liang senggama Siti Aisyah Sinaga sudah longgar sehingga dapat dilalui oleh 2 jari orang dewasa. Kesimpulannya adalah Selaput dara tidak utuh lagi, karena telah dilalui oleh benda tumpul.

## 6. Keterangan Terdakwa, Andiy Ariyanto Als. Andi
Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 terdakwa  tidak  pernah  melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  dengan  saksi  Siti  Aisyah Sinaga. Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Siti Aisyah Sinaga yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 00.30 wib di dalam kamar tidur saksi Siti Aisyah Sinaga yang terletak di Jalan Medan KM 8,5 Gang Keluarga Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. Berdasarkan keterangan terdakwa terjadinya hubungan suami isteri tersebut di awali dari saksi Siti Aisyah Sinaga yang sengaja membuka baju dan celananya sehingga saksi Siti Aisyah Sinaga dalam keadaan bugil atau telanjang,  kemudian  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  menyuruh  terdakwa  supaya  membuka  seluruh pakaian  terdakwa,  lalu  terdakwa  membuka  seluruh  pakaian  terdakwa  sehingga  terdakwa  juga dalam keadaan bugil/telanjang.

## 7. Barang Bukti Persidangan
Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa yaitu berupa:
1. 1 (satu) potong baju tidur warna biru muda corak bunga;
2. 1 (satu) potong baju celana warna biru muda corak bunga;
3. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah corak bola berwarna;
Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan ini adalah merupakan pakaian yang sering terdakwa lihat dipakai oleh saksi Siti Aisyah Sinaga sehari- hari, dan bukan merupakan pakaian yang dipakai oleh saksi Siti Aisyah Sinaga pada saat saksi Siti Aisyah Sinaga melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Majelis  hakim  dalam  putusan  PN  Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim  memutus bebas  terdakwa  karena  kurang  kuatnya  dakwaan  yang  diajukan  dalam  persidangan  dan  tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan. Menurut Majelis Hakim oleh karena di dalam dakwaan ini Penuntut  Umum  telah  mengajukan  terdakwa  ke  persidangan  dengan  menggunakan  ketentuan pasal  dari  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  maka  unsur “Anak”  menjadi  hal  pokok  yang  harus  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  pertimbangkan sebagaimana yang di atur di dalam ketentuan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pertimbangannya unsur ini dianggap tidak terpenuhi sehingga tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  di dakwakan dan Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak pernah berusaha dengan  mempergunakan  hadiah  atau  perjanjian  akan  memberikan  uang  dan  barang  sehingga apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan defenisi “Membujuk” sebagaimana yang dimaksud didakwakan, maka unsur ini pun tidak terpenuhi.

## B. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadao terdakwa dalam Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim
Surat  Dakwaan  dalam  Putusan  PN  Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim  telah memenuhi persyaratan formil namun secara materiil belum terbukti karena jaksa kurang cermat dalam  menggali  alat-alat  bukti.  Cermat  artinya  adalah  seksama,  teliti,  dan  hati-hati. Ketidakcermatan  jaksa  dalam  kasus  ini  adalah  terkait  lemahnya  bukti-bukti  yang  dibutuhkan dalam  persidangan  sehingga  dakwaan  yang  diberikan  jaksa  terhadap  terdakwa  tidak  dapat dibuktikan salah satunya adalah terkait usia saksi korban pada saat terjadinya persetubuhan yang pertama kali, selain itu jaksa juga kurang cermat dalam menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dalam kasus ini dimana saksi korban pada saat terjadinya hubungan seksual pertama kali diyakini oleh Majelis Hakim telah berumur 18 tahun sehingga tidak tepat apabila menggunakan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam  pertimbangannya,  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif kesatu  primer  Penuntut  Umum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 13 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perorangan atau korporasi  sebagai  subjek  delik  yang  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi yang telah menyatakan dalam keadaan
13 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.
sehat  jasmani  dan    rohaninya  serta  siap  mengikuti  persidangan  dan  terdakwa  juga  telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya sehingga unsur ini terpenuhi.

## Ad.2. Unsur “Dengan  sengaja  melakukan  tipu   muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain”.
Bahwa saksi Siti Aisyah Sinaga di persidangan menerangkan bahwa ia dan terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana saksi Siti Aisyah Sinaga  dan  terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  pertama  sekali  pada  hari  Rabu  tanggal  09 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar tidur saksi Siti Aisyah Sinaga yang terletak di Jalan Medan KM 8,5 Gang Keluarga Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap keterangan saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut  tidak  ada  satu  orang  saksipun  di  persidangan  yang  menguatkan  keterangan  saksi  Siti Aisyah  Sinaga  tersebut,  bahkan  terdakwa  di  persidangan  juga  telah  membantahnya,  sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Siti Aisyah Sinaga tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum karena keterangan tersebut berdiri sendiri.
Bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim memperoleh  keyakinan  bahwa  benar  ketika  terdakwa  dan  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  melakukan hubungan layaknya suami isteri, saksi Siti Aisyah Sinaga sudah berumur 18 (delapan) belas tahun, sehingga apabila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan definisi “Anak” sebagaimana yang  dimaksud  di  dalam  ketentuan  pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka saksi Siti Aisyah Sinaga bukan lagi termasuk anak, sehingga dengan demikian unsur “Anak” sebagaimana yang terdapat di dalam unsur kedua ini tidak terpenuhi.
Selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  kesatu  subsider Penuntut  Umum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;
2. Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Bahwa oleh karena unsur “Anak” juga adalah merupakan salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum, dan mengenai unsur tersebut Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya di dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum maka seluruh pertimbangan unsur di dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum tersebut di atas diambil  alih  sebagai  pertimbangan  unsur  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu  subsider  Penuntut Umum  tersebut.  Oleh  karena  di  dalam  pertimbangan  sebelumnya  Majelis  Hakim  telah mempertimbangkan  bahwa  unsur  “Anak”  di  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu  primer  Penuntut Umum tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa juga
secara  otomatis  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum.
Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana 14 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;
2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah  mempergunakan  pengaruh  yang  berkelebih-  lebihan  yang  ada  disebabkan  oleh perhubungan  yang  sesungguhnya  ada  atau  dengan  tipu,  sengaja  membujuk  orang  yang belum  dewasa  yang  tidak  bercacat  kelakuannya,  yang  diketahuinya  atau  patut  harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya;
Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”.
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang perorangan atau korporasi  sebagai  subjek  delik  yang  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa Andiy Ariyanto Als. Andi yang telah menyatakan dalam keadaan sehat  jasmani  dan    rohaninya  serta  siap  mengikuti  persidangan  dan  terdakwa  juga  telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya sehingga unsur ini terpenuhi.
Ad.2.  Unsur  “Dengan  mempergunakan  hadiah  atau  perjanjian  akan  memberi  uang  atau barang,  dengan  salah  mempergunakan  pengaruh  yang  berkelebih-lebihan  yang  ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus  disangkanya  belum  dewasa,  akan  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  dia  atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya”.
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Membujuk”  di  dalam  unsur  ini  adalah  berusaha  untuk membuat  orang  lain  menuruti  kehendak  dari  orang  yang  membujuk  tersebut  dengan mempergunakan:
• Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang dan barang;
• Pengaruh  yang  berlebih-lebihan  yang  disebabkan  oleh  perhubungan  yang sesungguhnya ada; atau
• Dengan tipu;
14 Solahuddin, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt,” 2008, 589.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Bahwa yang dimaksud dengan “Belum dewasa” di dalam unsur ini adalah belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya yang dimaksud dengan “Tidak bercacat  kelakuannya” di dalam unsur ini adalah tidak bercacat kelakuannya di dalam hal atau bidang seksual (bukan merupakan seorang pelacur) kemudian yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” di dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan  keji  yang  semuanya  itu  dalam  lingkungan  nafsu  berahi  kelamin  termasuk  juga bersetubuh.
Bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  dan  terdakwa  di  persidangan dimana  keterangan  tersebut  saling  bersesuaian  antara  satu  dengan  yang  lain,  Majelis  Hakim menemukan  fakta  hukum  bahwa  benar  terdakwa  dan  saksi  Siti  Aisyah  Sinaga  melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut atas dasar suka sama suka, dan hal tersebut juga didukung dengan keterangan ahli Dr. Ferry M. Simatupang, Sp.OG. dan bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum Nomor: 6931/VI/UPM/VER/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Siti Aisyah Sinaga, yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli tersebut yang menerangkan bahwa selaput dara saksi Siti Aisyah Sinaga ada mengalami luka robek pada arah jarum jam 5, 6 dan 7 namun tidak sampai ke dasar, dimana berdasarkan teori kedokteran, apabila selaput dara seorang perempuan mengalami luka robek pada arah jarum jam 5, 6 dan 7, maka senggama atau persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan dengan laki-laki tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
Bahwa saksi Siti Aisyah Sinaga di persidangan menerangkan bahwa ia mau diajak untuk melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  dengan  terdakwa  karena  terdakwa  merayu  saksi, namun di persidangan juga saksi Siti Aisyah Sinaga menerangkan bahwa ia tidak ada dipaksa ataupun  dibujuk  oleh  terdakwa  untuk  melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  dengan terdakwa, bahkan saksi Siti Aisyah Sinaga menerangkan bahwa yang bersangkutan merasakan enak dan nikmat ketika melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan terdakwa tersebut.
Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan  bahwa  benar  terdakwa  tidak  pernah  berusaha  dengan  mempergunakan  hadiah  atau perjanjian akan memberikan uang dan barang atau dengan pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu untuk membuat saksi Siti Aisyah  Sinaga  mau  menuruti  kehendak  terdakwa  melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri dengan  terdakwa,  sehingga  apabila  dihubungkan  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan  definisi “Membujuk” sebagaimana yang dimaksud di atas, maka unsur kedua inipun tidak terpenuhi. Oleh karena  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  sebagaimana  kita  ketahui  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (“UU  Perlindungan  Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (“UU  35/2014”)  dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu  1/2016”)  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  sebagai  undang-undang dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, seharusnya meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka,  posisi  anak  tetap  sebagai  korban  walaupun  anak  yang  memulai  inisiatif  terlebih  dahulu sehingga  terjadinya  persetubuhan  atau  dicabuli  oleh  orang  lain.  Menurut  Poerwandari 15 , “ pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak meski anak tidak menolaknya harus dilihat dalam kaitannya dengan motivasi atau alasan yang ada dibalik tindakan dan tanggung jawab  moral  dari  si  orang  dewasa  tersebut  (pelaku).  Dalam  hal  ini  pelaku  tersebut  jelas memperlakukan  anak  dibawah  umur  sebagai  sasaran  pelampiasan  pemenuhan  kebutuhannya. Artinya pelaku telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya tanpa  peduli  korban  belum  memiliki  kesiapan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi,  pelaku  juga tidak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya. Karenanya setiap kontak seksual yang dilakukan dengan orang dewasa (pelaku) terhadap anak dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan seksual”.
Sedangkan  di  dalam  KUHP  yang  ada  pada  saat  ini  tidak  memberikan  solusi  bagi  pihak korban yang telah dirugikan dengan bujuk rayu dan janji nikah dari pelaku untuk mengajaknya berhubungan seks diluar nikah kemudian tidak bertanggung jawab. Di dalam sistem hukum di Indonesia persoalan perkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHPidana adapun isi pasal tersebut adalah:  Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Berdasarkan  pasal  tersebut  bagi  pelaku  yang  melakukan  persetubuhan  diluar  pernikahan hanya  bisa  dituntut  dengan  pasal  285  KUHPidana  tersebut  jika  memaksa  seorang  wanita berhubungan  badan  dengannya  baik  dengan  kekerasan  maupun  ancaman  kekerasan,  namun apabila  jika  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  maka  pelakunya  tidak  dapat  dijerat  secara hukum, kecuali jika korbannya masih berusia dibawah 18 tahun dan masuk kategori anak sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2002 dimana pada kasus ini sulit dibuktikan kedudukan usia saksi korban pada saat pertama kali terjadinya persetubuhan sehingga terdapat perbedaan keyakinan antara penuntut umum dan Majelis Hakim terkait penerapan UU nomor 23 tahun 2002.
Hakim  sendiri  memiliki  kewenangan Rechtvinding atau  menemukan  hukum  jika  suatu permasalahan  belum  jelas  diatur  didalam  peraturan  perundang-undangan  maka  hakim  bisa melakukan hal tersebut dengan syarat memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Dalam penemuan hukum  sendiri  penafsiran  hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  berbagai  kasus, sehingga  Hakim  dalam  menegakkan  keadilan  seharusnya  memiliki  kemampuan  penafsiran tersebut dan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
15 Kristi Poerwandari, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Kehakiman 16 mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  perkara  Putusan  PN  Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim seharusnya penuntut umum dapat lebih cermat dalam menyusun dakwaan dengan mempertimbangkan fakta-fakta, alat-alat bukti yang ada dan terkait pemberian pasal yang didakwakan, sedangkan Majelis Hakim sendiri juga dapat melakukan penafsiran secara ekstensif apabila diperlukan terhadap pasal-pasal dalam perkara tersebut dikarenakan Hakim tentu harus  mempertimbangkan  kerugian  dari  sisi  korban,  keluarga  dan  masyarakat  pada  umumnya, bukan hanya mempertimbangkan dari sisi terdakwa saja.
Putusan bebas dalam perkara Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim oleh Majelis Hakim adalah atas dasar tidak terbuktinya segala dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan pelanggaran  Pasal  81  ayat  (2)  dan  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak tidak terbukti dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “Anak” dalam pasal-pasal tersebut dimana menurut keyakinan Hakim saksi korban telah berusia 18 tahun pada saat pertama kali terjadinya persetubuhan sehingga tidak sesuai dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor  23  tahun  2002.  Sedangkan  dalam  Pasal  293  ayat  (1)  KUHPidana  Majelis  Hakim mempertimbangkan kesaksian korban yang menyatakan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Membujuk” yang tercantum dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi.
Dalam tindak pidana perkosaan sulit sekali ditemui saksi yang melihat langsung kejadian perkara. Dalam kasus perkara Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan di persidangan yang menguatkan keterangan saksi korban karena tidak melihat langsung tindak pidana yang dilakukan sehingga waktu terjadinya perkara ( tempus delicti ) sebagai informasi kunci hanya diketahui oleh saksi korban saja, sedangkan satu saksi bukanlah saksi ( unus testis nullus testis ). Selain itu, adanya rentang waktu yang cukup lama antara  terjadinya  persetubuhan  tersebut  hingga  dilaporkannya  tindak  pidana  menyebabkan sulitnya proses pembuktian.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok  permasalahan  yang  ada,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu,  dikaitkan  dengan  kasus yang  dikaji  pada  Putusan  PN  Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim,  bahwasanya  bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan kurang sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu  dalam  memberikan  pasal  yang  didakwakan  yaitu  pasal  81  ayat  (2),  dan  pasal  82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga tidak terpenuhinya unsur  “Anak”  berdasarkan  keyakinan  Hakim  dan  Hakim  memberikan  putusan  bebas  terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak  terbukti  adanya  unsur  “membujuk”  dan  berdasarkan  keyakinan  Hakim  persetubuhan
16 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Undang-Undang Republik Indonesia , 2009.
tersebut  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  sehingga  Hakim  memberikan  keputusan  bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Putusan  PN  Simalungun  No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim jelas  merupakan  bukti  nyata  minimnya  jaminan  perlindungan  korban  kekerasan  seksual khususnya perkosaan dalam peradilan pidana Indonesia.

## Saran
Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Penuntut  umum  hendaknya  dapat  menggali  lebih  dalam  berkaitan  dengan  bukti-bukti dalam persidangan dan menyusun dakwaan dengan lebih cermat yaitu seksama, teliti dan hati-hati.
2. Hakim  hendaknya  bertindak  sebagai  penegak  keadilan  yang  arif  dan  bijaksana  dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana melalui keyakinan dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan  bagi  pelaku  tindak  pidana  dengan  hukuman  dan  sanksi  yang  setimpal  sesuai dengan  perbuatannya  dan  terhadap  korban  dapat  diberikan  keadilan  dan  perlindungan yang cukup memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bey,  F.  “The  Development  of  Victimology  in  Indonesia.  Materi  Training  of  Trainers  on Victimology and Victim Assistance.,” 2013.
Constanzo, M. Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum. (H.P. Soetjipto Dan S.M. Soetjipto, Alih Bahasa) . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
Equality  Now.  “The  World’s  Shame:  The  Global  Rape  Epidemic,”  2017. https://www.equalitynow.org/sites/default/files/EqualityNowRapeLawReport2017_Single Pages_0.pdf.
Gosita, Arif. “Masalah Perlindungan Anak,” 4. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
Kampen,  Natalie  Boymel,  dan  Gillian  Clark.  “Women  in  Late  Antiquity:  Pagan  and  Christian Lifestyles.” The  American  Historical  Review 100,  no.  2  (1995):  502. https://doi.org/10.2307/2169037.
Lamintang, PAF, dan Djisman Samosir. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru, 1983.
O’Connel, M. “(Commissioner for Victims Rights. Government of South Australia). History of Victimology. Materi Training of Trainers on Victimology and Victim Assistance.,” 2013.
Ohoiwutun, Y. A. Triana, Samsudi. “Penerapan Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika.” Jurnal  Yudisial 10,  no.  1  (2017):  39. https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.41.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Poerwandari,  Kristi. Anak  Perempuan  Korban  Kekerasan  Seksual .  Surabaya:  Lutfansah Mediatama, 2003.
“Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , 2014.
Solahuddin. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPdt,” 2008, 589.
“Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.” Undang-Undang Republik Indonesia , 2014.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”
Undang-Undang Republik Indonesia , 2009.
Wahid,  Abdul,  dan  Muhammad  Irfan. Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan . Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
Wardani,  Rani  Kusuma,  dan  Levina  Yustitianingtyas.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia.” Perspektif Hukum Vol. 21 No (2021): 110–33.