## PERAN PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Leida Pontoh 1 , J. H. Goni 1 , Ruindungan 1 , Johni Lumolos 1
1 Program Pasaca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  perempuan  pegawai  negeri  sipil  dalam  pemerintah daerah  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi empirik pemberdayaan peran perempuan  pns di kabupaten bolaang  mongondow  utara.  data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  focus  group  discussion.  data primer  diperoleh  dari  25  informan  pejabat  perempuan  yang  berperan  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  data sekunder berupa  dokumen tertulis dari instansi pemerintahan daerah kabupaten bolaang  mongondow  utara dan studi  kepustakaan.  teknik  analisis  yang  digunakan  lebih  menekankan  pada  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran  atau  keterwakilan  perempuan  pns  kabupaten  bolaang  mongondow  utara  sudah berjalan baik, buktinya penempatan disemua sektor dan optimalisasi dalam jabatan-jabatan strategis baik eselon II  III  IV  dijajaran  struktural  pemerintah  daerah  peran  perempuan  sudah  terwakilkan.  Dari  hasil  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  peran  perempuan  PNS  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  sudah  berjalan  baik, dibuktikan  jabatan  strategis  Eselon  II.III.IV  dijajaran  pemerintah  daerah  25%  peran  perempuan  sudah terwakilkan. Namun keseteraan gender masih perlu ditinjau kembali, melihat perbedaan jumlah pns perempuan dan  laki-laki  di  lembaga  pemerintah  daerah  kabupaten  bolaang  mongondow  utara  masih  di  bawah  harapan. Faktor  yang  menjadi  kendala  perempuan  PNS  dalam  pengambilan  kebijakan  dan  perumusan  kebijakan  publik ialah  faktor  internal  yang  melekat  pada  pribadi pegawai,  kualitas  SDM.  Disarankan  kepada  pemerintah  daerah perlu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peningkatan dan pengembangan kompetensi sdm perempuan  pns.  Memberikan  ruang/peluang  bagi  kaum  perempuan  minimal  30%  dalam  berkreasi  dan berinovasi,  agar  peran  perempuan  pns  dalam  administrasi  publik  di  kabupaten  bolaang  mongondow  utara memiliki nilai jual yang tinggi.
Kata Kunci: Peran perempuan, pegawai negeri sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow
PENDAHULUAN Konsep
kesetaraan gender yang digemakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan
mendorong munculnya berbagai isu tentang makna kesetaraan gender bagi kemajuan pembangunan.  Salah  satunya  ialah  isu  yang memperkaitkan  kesetaraan  gender  dengan penyelenggaraan  Negara  yang  baik,  sebuah konsep  yang  kemudian  diberi  label good governance . Kemajuan ini antara lain didorong keberhasilan  dari  kegiatan  pembangunan  yang meletakkan  perempuan  ”di  tengah”,  seperti kegiatan  Grameen  Bank  di  Bangladesh.  Latar belakang  tersebut  menggerakkan  Bank  Dunia untuk  melakukan  penelitian  secara  spesifik hendak memperkaitkan kualitas “ good governance” dengan  pembangunan  dimana “gender” diletakkan  sebagai  intinya.  Hasil penelitian  Bank  Dunia  pada  tahun  2000  yang berkaitan dengan gender tersebut mengemukakan  kesimpulan  bahwa  Negara-
negara  yang  mempunyai  derajat  kesetaraan gender  ( gender  equality )  yang  tinggi,  relative mempunyai  tingkat  kemajuan  kehidupan  (atau kemakmuran) yang tinggi pula.
Di dalam salah satu bagian buku tersebut membahas keterkaitan antara kesetaraan gender, kualitas pengelolaan administrasi publik  (atau governance ),  dengan  kualitas pembangunan berkesimpulan bahwa di Negara- negara  yang  kualitas  kesetaraan  gender  dalam administrasi  publiknya  tinggi  parallel  dengan tingginya  kualitas good  governance ,  yang ditunjukkan  oleh  indikator  rendahnya  tingkat korupsi.  Laporan  tersebut  juga  menyimpulkan bahwa  ada  korelasi  antara kualitas (kesetaraan) gender dengan tingkat korupsi. Pertama, karena gender  merupakan  salah  satu  ciri  masyarakat egaliter  dan  partisipatoris.  Dalam  masyarakat seperti  ini  terdapat  yang  menjadikan  korupsi merupakan kegiatan yang tidak
menguntungkan. Jadi kesetaraan gender berbanding  terbalik  dengan  tingkat  korupsi.
Kedua,  memang  ada  karakter  khas  perempuan yang cenderung mengarah kepada pemerintahan yang  lebih  bersih  tatkala  mereka  berada  di dalam  lingkungan  atau  posisi  pemerintahan. Buku  tersebut  mengemukakan  dua  penyebab yang  mendukung  kesetaraan  gender  dalam administrasi  publik  dengan  kualitas  governansi yang baik: pertama, karakter yang lebih egaliter dari  administrasi  yang  mampu  membangun kualitas  kontrol  yang  tinggi;  dan  kedua kecenderungan  perempuan  untuk  mendukung kondisi  pengelolaan  yang  bersih.  Sebagai akibatnya,  kualitas  good  governance  yang tinggi mempengaruhi tingginya kualitas pembangunan  yang  dicapai  oleh  Negara  yang bersangkutan.
Partisipasi perempuan dalam pembangunan  juga  semakin  ditingkatkan  yang dulunya semata-mata menjadi “obyek pembangunan”  kini  mereka  diikutsertakan menjadi  “subyek  pembangunan”  keterlibatan perempuan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan hingga  pengawasan  pembangunan  menjadi gagasan  baru.  Menurut  Saptari,  &  Holzner (1996)  seiring  dengan  semakin  meningkatnya kesadaran gender pada masyarakat, pengarusutamaan gender (gender
mainstreaming)  dalam  pembangunan  menjadi sebuah keharusan.
Ini  membuktikan  perlunya  peningkatan kesetaraan gender diantara perempuan dan laki- laki  di  dalam  sektor  publik,  atau  dalam  hal  ini sektor  Negara.  Sudibyo  (2001)  menjelaskan bahwa ada dua bentuk kesetaraan gender dalam kepemerintahan  yang  baik;  pertama  kebijakan publik yang sensitive gender dan representative perempuan  dalam  lembaga-lembaga  pembuat kebijakan publik tersebut.
Proses  pembangunan  di  Kabupaten Bolaang
Mongondow
Utara menuntut komitmen,  peran,  serta  kerja  sama  yang  baik antar  pemerintah  daerah  dengan  seluruh  SKPD dan  masyarakat  Bolaang  Mongondow  Utara, teristimewa peran gender itu sendiri.
Permasalahan  sekarang  dari  seluruh  SKPD yang  ada  di  kabupaten  ini  jumlah  Pegawai Negeri Sipil khusus perempuan berjumlah 1372 orang, namun hanya 101 orang perempuan PNS yang  berperan  dalam  pengambilan  keputusan. Ini menandakan kesetaraan gender di kabupaten ini  belum  maksimal,  hal  ini  dibuktikan  oleh data  perempuan  PNS  yang  berperan  dalam pengambilan  keputusan  kurang  dari  10%.  Pada hal pengarusutamaan gender dalam administrasi publik  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah. Artinya  pemerintah  berkewajiban  menjamin
terlaksananya  pengarusutamaan  gender  mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan program  kegiatan  pembangunan  sesuai  bidang tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing. Kurang seimbangnya peran perempuan pegawai negeri  sipil  dalam  eksekutif  skpd  ini  yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian seputar peran perempuan PNS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi empirik pemberdayaan peran perempuan pns di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Moleong  (2005)  menjelaskan  bahwa  tahapan analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan (verifikasi) . Dari fakta empiris tersebut peneliti akan melakukan analisis pustaka yang berkaitan dengan  kompotensi  peran  perempuan  pns tersebut.  Data  yang  diperoleh  akan  dicatat, diolah,  dan  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan sosiologis untuk mencermati karakteristik  sosiologis  perempuan  di  bidang eksekutif dalam pemerintah daerah yang secara cultural  yang  berbeda  dengan  daerah  lain  di kabupaten bolaang mongondow utara.
Pada  konteks  tertentu  juga  digunakan pendekatan  ilmu  pembangunan  untuk  melihat apakah pemerintahan daerah kabupaten bolaang mongondow  utara  telah  tersebut  sesuai  dengan tata  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah diamanatkan  dalam  undang-undang  otonomi daerah.  Sebagai  bagian  dari  masyarakat  maka peran perempuan merupakan sebuah keniscayaan  yang  tidak  dapat  diabaikan, sehingga  dapat  dipahami  bahwa  apakah  nilai peran  perempuan  pns  tersebut  memberi pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan  keputusan  (kebijakan  publik) dalam  pembangunan  sehingga  melahirkan konsep government inovative .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pegawai Negeri Sipil Perempuan
Berdasarkan data sekunder yang diperoleh bahwa dari 1372 pegawai negeri sipil perempuan  dan  950  pegawai  negeri  sipil  laki- laki di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bolaang  mongondow  utara,  berperan  dalam pengambilan  keputusan,  atau  pimpinan  unit kerja  jabatan  eselon  II,III,IV.    Pimpinan  unit
kerja  jabatan  eselon  menurut  jenis  kelamin perempuan  diketahui  bahwa,  dari  101  pejabat perempuan, 50 orang diantaranya ialah penjabat dan  pelaksana  tugas.  Artinya  dari  pejabat  yang ada hanya 51 pejabat tetap. Berikut berdasarkan
data yang ada di badan kepegawaian daerah dan diklat  bahwa  jumlah  pekerja  perempuan  dan laki-laki  di  lembaga  pemerintahan  daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dapat  dilihat pada Tabel 1 berikut di bawah ini:
Tabel  1.  Jumlah  PNS  Perempuan  dan  Laki-laki  di  Lembaga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara. 2012
Jabatan Eselon Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan Laki-Laki Eselon II 4 Orang 27 Orang Eselon III 36 Orang 107 Orang Eselon IV 61 Orang 102 Orang Jumlah 101 Orang 236 Orang
Sumber: Olahan Data, BKD, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012 . Peran PNS Perempuan dalam Pembangunan Daerah
Sesuai dengan fokus penelitian bagaimana  peran  perempuan  PNS  dalam Pembangunan Daerah:
a. Peran  atau  keterwakilan  perempuan  PNS Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara sudah  berjalan  baik,  buktinya  penempatan disemua  sektor  dan  optimalisasi  dalam jabatan-jabatan  strategis  baik  eselon  IIb dijajaran struktural pemerintah daerah peran perempuan  sudah  terwakilkan.  Indikator keterwakilan  dan  pemberdayaan  peran perempuan  dalam  pengambilan  keputusan sudah cukup, karena sudah 25%.
b. Rendahnya  kualitas  kesetaraan  gender  di Kabupaten  ini  disebabkan  oleh  faktor internal,  SDM  masih  kurang,  terutama  dari segi  skill  yang  belum  sesuai  tupoksi,  faktor pendidikan,  sosial  budaya,  dan  yang terutama  kurangnya  pengalaman  dalam berorganisasi.
c. Kualitas  kesetaraan  gender  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih membedakan  peran  antara  laki-laki  dan perempuan, 25 informan penelitian sebagian besar  20  informan    atau  80%  yang menyatakan tidak ada perbedaan, 4 informan menyatakan  masih  ada  perbedaan,  dan  1 informan mengatakan tidak nampak perlakuan  perbedaan  itu.  Alasan  sebagian besar informan bahwa karena target pemerintah  daerah  kedepan  agar  perempuan bisa  menduduki  posisi  seperti  pria.  Dan struktural  jabatan  layak  untuk  dijabat  oleh perempuan,  walau  pada  kenyataannya  ada yang  menyatakan  masih  ada  jabatan  yang
kurang pantas untuk dijabat oleh perempuan. Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  peran perempuan  dalam  program  dan  perumusan kebijakan praktiknya sudah berbasis gender, namun dalam pengambilan keputusan masih di bawah dari harapan.

## Hambatan  Peran  Perempuan  PNS  Dalam Pengambilan Keputusan
hambatan  peran  perempuan  pns  dalam pengambilan  keputusan  di  pemerintah  daerah kabupaten  bolaang  mongondow  utara  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Secara  umum  faktor  yang  menjadi penghambat  kesetaraan  gender  dalam pengambilan  keputusan  di  pemerintah daerah  kabupaten  bolaang  mongondow utara  ialah  faktor  kemampuan  dan kualitas  dan  kuantitas  sdm,  khususnya pengusaan secara teknis, pendidikan, dan faktor internal lainnya baik berupa sosial budaya,  peluang  bagi  pns  perempuan  itu sendiri. sedangkan yang menjadi kendala bagi  pns  perempuan  dalam  menduduki jabatan  struktural  atau  proses  perumusan kebijakan,  secara  dominan  lebih  karena faktor  eksternal,  tetapi  juga  masih dipengaruhi  oleh  faktor  internal  yang melekat pada diri pegawai itu sendiri.
b. Hambatan atas permasalahan yang dihadapi sesuai hasil penelitian, memberikan solusi agar senantiasa motivasi  kepada  perempuan  pns  untuk meningkatkan  sdm,  agar  tidak  kalah dengan laki-laki, mengoptimalkan persepsi stakeholder tentang pengarusutamaan  gender,  selanjutnya meningkatkan kualitas sdm kaum
perempuan  pns  diseluruh  aspek  untuk memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya bagi peningkatan sdm perempuan  pns  baik  secara  formal maupun secara informal,
dan memberikan  ruang/peluang  bagi  kaum perempuan minimal 30% dalam berkreasi dan  berinovasi.    rendahnya  keterwakilan pns  perempuan  dalam  pemerintahan daerah  kabupaten  bolaang  mongondow utara  ialah,  faktor  eksternal  dan  internal, kualitas  sdm,  kurangnya  motivasi  pns perempuan,  kurangnya  pengembangan karier.  dukungan  dari  pihak  suami  dan kaum laki-laki  khususnya dalam wilayah kerja masing-masing.
Peran  perempuan  pegawai  negeri  sipil seiring  dengan  pemekaran  daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  upaya  kesetaraan gender  mulai  dioptimalisasikan  dalam  struktur organisasi  pemerintah  daerah  kabupaten  ini, walaupun  anggapan  sebagian  besar  masyarakat bahwa  peran  perempuan  hanyalah  mengelola rumah  tangga  dan  menanggung  beban  kerja domestik  lebih  banyak  dan  lebih  lama dibanding  kaum  laki-laki.  Namun  setelah pergeseran  paradigma  administrasi  publik dengan  adanya  undang-undang  No.  22/1999 tentang  otonomi  daerah,  maka  secara  perlahan pembangunan  perspektif  gender  mulai  dikenali masyarakat  dan  berjalan  dengan  baik,  artinya kesetaraan  gender  ini  telah  terterima  di lingkungan  sosial  dan  kebudayaan  masyarakat kabupaten  bolaang  mongondow  utara.  hal  ini dapat  dibuktikan  dengan  25%  pejabat  di pemerintah  daerah  Bolaang  Mongondow  Utara eselon  Ii  eselon  Iv  sekarang  ini  dijabat  oleh perempuan.  ini  menandakan  peran  perempuan dalam jajaran jabatan struktural sudah terwakilkan,  bahkan  ada  beberapa  SKPD  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  ini  di bawah kepimpinan kaum perempuan.
Pada umumnya faktor penghambat kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di lingkungan  pemerintah  daerah  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ialah faktor internal seperti  kualitas  sdm,  khususnya  pengusaan secara  teknis,  pendidikan,  dan  faktor  eksternal berupa  sosial  budaya,  peluang  bagi  pns perempuan  untuk  dapat  menduduki  jabatan
struktural  atau  proses  perumusan  kebijakan secara dominan.
Sebagaimana  hasil  penelitian  diperoleh berdasarkan  pengalaman  organisasi  informan, 76%  menyatakan  ada  pengalaman  organisasi dan 24% menyatakan tidak memiliki pengalaman  dalam  berorganisasi.  sementara pengalaman  memimpin  atau  pernah  menjadi pemimpin  suatu  organisasi,  72  %  pernah menjadi pemimpin dan 28% tidak pernah sama sekali. dan terakhir pengalaman informan dalam hal  prestasi  kerja  yang  pernah  diraih  dari  25 informan  pejabat  perempuan  di  kabupaten bolaang  mongondow  utara  36%  yang  memiliki penghargaan atas prestasi kerja. dan selebihnya 64% tidak samasekali.

## KESIMPULAN
Peran perempuan PNS Kabupaten
Bolaang  Mongondow  Utara  sudah  berjalan baik,  dibuktikan  penempatan  struktural  jabatan strategis  eselon  II.III.IV.    dijajaran  Pemerintah Daerah 25% peran perempuan sudah terwakilkan.  Namun  keseteraan  gender  masih perlu  ditinjau  kembali,  melihat  perbedaan jumlah  PNS  perempuan  dan  Laki-laki  di lembaga pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  Utara  masih  di  bawah  harapan. Faktor  yang  menjadi  penghambat,  kendala perempuan  PNS  dalam  pengambilan  kebijakan dan  perumusan  kebijakan  publik  ialah  masih dipengaruhi  oleh  faktor  internal  yang  melekat pada pribadi pegawai, kualitas SDM, pendidikan dan faktor eksternal serta dukungan dari  pihak  suami  atau  kaum  laki-laki, khususnya di wilayah kerja masing-masing

## DAFTAR PUSTAKA
Saptari,  Ratna  &  Holzner,  Brigite,  1996,
Strategi Memperkecil Ketidakadilan
Gender, Kapal  Perempuan,  Pustaka Utama Graffiti & Karyanamitra, Jakarta. Moleong,  Lexy,    2005. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sudibyo,  Edy,    2001, Panduan  Pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  Nasional,  Kantor  Menteri Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.