Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 1891-1905
Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia
Nahlah 1*) ,  Siradjuddin 2) , Ahmad Efendi 3) , I Nyoman Budiono 4) , A. Ika Fahrika 5) 1 Adminitrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang
2,3 Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4 Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
5 Institut Agama Islam Negeri Bone *Email korespondensi: nahlah@poliupg.ac.id

## Abstract
Salah satu aturan dalam Islam adalah tidak mengkonsumsi atau menggunakan apapun yang diharamkan dalam Islam.  Sementara  dunia  ini  tidak  hanya  dihuni  oleh  orang-orang  yang  beragama  Islam.  Banyak  agama  dan kepercayaan selain Islam yang tidak mengharamkan beberapa makanan yang menurut umat Islam haram, seperti daging babi dan turunannya atau sembelihan daging dengan tidak menyebut nama Allah. Selain itu, tidak ada larangan  bagi  agama  lain  untuk  memasarkan  produknya  di  lingkungan  muslim.  Oleh  karena  itu,  umat  Islam membutuhkan  jaminan  halal  atas  produk  yang  ingin  mereka  beli.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  sejarah  perkembangan  penjaminan  halal  di  Indonesia  yang  bertujuan  memberikan perlindungan  konsumen  muslim  dari  produk  yang  tidak  halal.  Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  pendekatan  kualitatif.  Kajian  literatur  dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data sekunder dari jurnal dan website juga menjadi sumber kajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik pihak pemerintah maupun non pemerintah telah menunjukkan perhatian yang serius  dalam  upaya  perlindungan  jaminan  kehalalan  produk  bagi  konsumen  muslim  di  negara  ini  dengan penyusunan regulasi jaminan halal secara bertahap mulai dari pelabelan “tidak mengandung babi”, pelabelan halal sukarela hingga kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di negara ini.

## Keywords : sertifikat halal; jaminan produk halal; pemerintah; non pemerintah
Saran sitasi: Nahlah.,  Siradjuddin., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 1891-1905. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  di  bidang  komunikasi dan  transportasi  dalam  beberapa  dekade  terakhir mengakibatkan percepatan perkembangan globalisasi dalam  berbagai  sektor  barang  dan jasa.  Perdagangan internasional yang tidak membatasi jenis produk halal atau  haram,  dengan  aneka jenis  makanan,  minuman, obat-obatan ataupun kosmetik berkembang sedemikian rupa dan memasuki wilayah suatu negara akan  menjadi  tantangan  bagi  umat  muslim  dunia dalam    melindungi  dirinya  dari  mengonsumsi  atau menggunakan  produk  yang  tidak  halal.  Beberapa negara  telah  melakukan  labelisasi  halal  pada  produk yang  dipasarkan  di  masyarakat  dalam  upaya perlindungan  tersebut.  Di  antara  nya  adalah; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, negara Arab
dan  lai-lain.  Sedangkan  negara  dengan  penduduk minoritas Islam seperti Filiphina, Singapura, Taiwan, Thailand,  Perancis,  Jepang,  Australia  juga  telah menerapkan  labelisasi  halal  di  negaranya.  Hal  ini dikarenakan umat Islam adalah pasar potensial untuk negara  tersebut  (Ramadhan,  2022).  Malaysia memegang posisi khusus di pasar halal global sebagai negara pertama yang menugaskan lembaga pemerintah  untuk  mengatur  masalah  dan  sertifikasi halalnya  dan  memiliki  sistem  jaminan  halal  yang terdokumentasi  dan  sistematis(Sofiana  et  al.,  2021). Pemerintah secara aktif terlibat dalam sertifikasi halal, secara  hukum  melindungi  penggunaan  logo  halal untuk  pelabelan  produk,  dan  menunjuk  lembaga pemerintah  sebagai  badan  penetapan  standar  dan akreditasi.  Unsur-unsur  lain  yang  dianggap  sebagai
komponen  kunci  dalam  sistem  pengawasan  pangan nasional, dan dikembangkan dengan baik di Malaysia, termasuk  manajemen  pengawasan  pangan  halal, inspeksi,  laboratorium  dan  informasi,  pendidikan, komunikasi dan pelatihan Kesadaran akan kompleksitas rantai makanan global, dikombinasikan dengan beberapa masalah dan skandal makanan halal utama,  merupakan  dorongan  untuk  perubahan  besar dalam sistem kontrol makanan halal di Malaysia(Ahmad et al., 2018). Tidak ada kesungguhan yang sia-sia. Buah kerja keras Malaysia mencapai hasil dengan menempati peringkat 1 sebagai negara  produsen  produk  halal  di  dunia.  Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-5 setelah sebelumnya  berada  pada  peringkat  10.  Suatu  hasil yang cukup menggembirakan (Aula et al., 2023)
Populasi Muslim merupakan segmen yang cukup besar di pasar makanan saat ini, mewakili 23,4% dari perkiraan  populasi  dunia  sebesar  6,9  miliar.  Angka yang  mengejutkan  ini  menandakan  peluang  yang menarik  di  seluruh  dunia  karena  industri  makanan bergerak ke model bisnis yang lebih global(Ahmad et al., 2018)
Indonesia  sebagaimana  halnya  Malaysia  juga sangat peduli dengan jaminan produk halal ditambah lagi  dengan  populasi  penduduk  mayoritas  Islam. Dilansir dari data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021, jumlah penduduk Muslim indonesia sebesar  237,53  juta  jiwa  atau    86,9%  dari  total penduduk.  (Bayu,  2022).  Ini  berarti,  kebutuhan produk  halal  di  Indonesia  sangat  besar  karena  umat Islam  memiliki  kewajiban  memperhatikan  kehalalan dari  setiap  produk  yang  dikonsumsi  atau  dipakai. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah menyediakan produk halal sesuai kebutuhan rakyatnya sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945  pasal  29  ayat  2  yang  berbunyi  “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut  agama  dan  kepercayaannya”.  Kepastian produk  halal  akan  menentramkan  batin  bagi  umat Islam yang mengonsumsi atau menggunakannya(Hiya &  Nawawi,  2021)  karena  mereka  sudah  mematuhi perintah  Tuhannya,  yakni  mengonsumsi  atau menggunakan produk yang halal (Faridah, 2019).
Pada  tahun  1976,  pemerintah  Indonesia  telah melakukan  perlindungan  konsumen  dari  makanan haram  dengan  melakukan  labelisasi  makanan  dan minuman  yang  mengandung  unsur  makanan  haram seperti  babi.  Di  berbagai  toko,  restoran,  atau
perusahaan,  diberikan  label  yang  berisi  tulisan “mengandung  babi”.  Pertimbangan  saat  itu  adalah 99%  makanan  dan  minuman  yang  beredar  di Indonesia  adalah  halal  sehingga  lebih  mudah menangani  1%  yang  terindikasi  haram.  Menariknya peraturan  labelisasi  haram  tersebut  ditangani  oleh Kementerian  Kesehatan  dengan  menterinya  yang beragama  nasrani  yaitu  G.A.  Siwabessy(Faridah, 2019; Isnaeni, 2016). 10 tahun kemudian, pencantuman labelisasi halal mulai diatur secara resmi melalui  keputusan  bersama  menteri  agama  dan menteri kesehatan.
Sedemikian  pentingnya  kehalalan  setiap  produk baik  yang  akan  dikonsumsi  maupun  yang  dipakai menjadikan  pemerintah  dan  masyarakat  Islam  di Indonesia  secara  bersama-sama  mengembangkan perangkat  sertifikasi  halal.  Namun  penelitian  ini hanya dimaksudkan untuk menelusuri sejarah proses sertifikasi halal yang telah dilaksanakan di negara ini. Proses  yang  tentunya  memakan  energi  dan  jangka waktu yang tidak sedikit ini menarik untuk dikaji lebih lanjut  bagaimana  perkembangan  dan  regulasi  yang mengiringinya.  Untuk  itu,  dilakukan  penelitian literatur  review  dari  berbagai  dokumen  atau  jurnal untuk  mendapatkan  informasi  yang  valid.  Data  yang diperoleh  kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan periode  sebelum  dan  setelah  lahirnya  UUJPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) tahun 2014. Selanjutnya akan dideskripsikan sejarah perkembangan penjamin halal di Indonesia berdasarkan periode tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  penelitian  yuridis-normatif.    Yang dimaksud  dengan  kajian  yuridis  di  sini  adalah penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai hal yang berkaitan dengan  penjaminan  halal.  Sedangkan  pengertian normatif  disini  adalah  norma  peraturan  perundang- undangan  atau  substansi  hukum  dari  peraturan perundang-undangan tentang penjaminan halal(Yakub & Zein, 2022).
Penelitian  ini  juga  menggunakan  studi  literatur, yaitu  melalui  studi  dokumen  dengan  menggali  dari bahan-bahan  primer  berupa  peraturan-peraturan  dan penggalian  bahan  sekunder  dari  beberapa  literatur yang  relevan  meliputi  jurnal  ilmiah,  buku,    website dan    surat    kabar  online  yang    terkait  dengan permasalahan    penelitian.  Analisis  data  yang
digunakan  yakni  teknik  analisis  data  deskriptif kualitatif.  Data  yang  diperoleh  juga  akan  dipetakan berdasar  urutan  waktu,  peristiwa,  penentuan  subjek dan  tempat.  Gunanya  adalah  untuk  mendeskripsikan dengan  baik  kronologis  yang  terjadi  dalam perkembangan penjaminan halal di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah  Perkembangan  Penjaminan  Halal  di Indonesia
Konsep  “halal”  berasal  dari  bahasa  Arab  dan mengacu pada aqidah islam yang berarti diperbolehkan  atau  diterima  oleh  hukum  Islam. Sebaliknya adalah “haram” yang berarti terlarang(Addina  et  al.,  2020;  Aisyah  et  al.,  2019; Hudaefi  &  Jaswir,  2019).  Kesadaran  akan  produk halal oleh konsumen di Indonesia meningkat dengan pesat(Nur’Aini  Ihsan  et  al.,  2022).  Hal  ini  tentunya merupakan  berita  yang  menggembirakan  mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang  berarti  umat  Islam  telah  memiliki  kesadaran mengamalkan salah satu perintah agama sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah SWT berikut ini:
Q.S Al- Baqarah: 168.
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ ىمف اَّممِ ۟ او ُ ل ُ ك  ُساَّنل ٱ مت ََٰو ُط ُخ ۟او ُعمبَّتَت ا َ ل َو اًبم ي َط ا ًلََٰل َح  مض ْر َ أ ْ ل ٱ نيمبُّم  ٌّو ُدَع ْمُك َ ل ۥُهَّنمإ ۚ  من ََٰطْي َّشل
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi  baik  dari  apa  yang  terdapat  di  bumi,  dan janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
Q.S Al- Baqarah: 172.
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َني مذ َّ ل َو ْم ُ كََٰن ْ ق َز َر ا َم  متََٰبم ي َط نمم ۟اوُلُك ۟اوُنَماَء ٱ ۟ او ُر ُ ك ْش م َّ م لِل نمإ َ نو ُدُب ْعَت ُهاَّيمإ ْم ُتن ُ ك
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah,  jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah .
Q.S. Al-Baqarah ayat 173
ُم ُ كْي َ لَع  َم َّر َح اَمَّنمإ ٱ َةَتْي َم ْ ل َو ٱ َم َّدل
َمْح َ ل َو ٱ مريمزنمخ ْ ل مهمب َّ ل مه ُ أ ٓا َم َو
ۦ مرْي َغمل
ٱ م َّ لِل
منَم َ ف ٱ َّر ُط ْض َّ نمإ ۚ مهْي َ لَع َم ْ ثمإ ٓا َ ل َ ف  ٍداَع ا َ ل َو  ٍغاَب  َرْي َ غ ٱ

## َ َّ لِل
رو ُ ف َ غ
مي مح َّر
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan bagimu  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan binatang  yang  (ketika  disembelih)  disebut (nama)  selain  Allah.  Tetapi  barangsiapa  dalam keadaan  terpaksa  (memakannya)  sedang  dia tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang.
Q.S. Al-Baqarah ayat 219
من َع  َكَنوُلَٔـ ْسَي ٱ مرْم َخْل َو ٱ مر مس ْيَمْل ُع مفََٰن َم َو   ريمب َ ك  م ْ ث مإ ٓاَم مهيمف ْ ل ُ ق مه مع ْ فَّن ن مم  ُرَب ْ ك َ أ ٓاَم ُه ُم ْ ث مإ َو  مسا َّنلمل مل ُ ق َ نو ُ ق مفنُي ا َذاَم  َكَنوُلَٔـ ْسَيَو ۗ اَم
ٱ َو ْ ف َع ْ ل ۗ ُن م يَبُي َكمل ََٰذَك ٱ ُ َّ لِل ُم ُ ك َ ل ٱ متََٰياَء ْ ل َتَت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل َ نو ُر َّ ك َ ف
Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi manusia,  tetapi  dosa  keduanya lebih  besar  dari manfaatnya".  Dan  mereka  bertanya  kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih  dari  keperluan".  Demikianlah  Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepadamu  supaya kamu berfikir.
Q.S. Al-an’am ayat 121
مر َ ك ْ ذُي ْم َ ل اَّممِ ۟ او ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل َو ٱ ُم ْس ٱ م َّ لِل ُهَّنمإ َو مهْي َ لَع ۥ ق ْس مف َ ل ۗ َّ نمإ َو ٱ َني مطََٰي َّشل ْ نمإ َو   ْم ُ كو ُ ل مد ََٰجُيمل  ْم مهمئٓاَيمل ْو َ أ َٰٓى َ لمإ َ نو ُحوُي َ ل َ نو ُ كمر ْشُمَل ْمُكَّنمإ ْمُهوُمُتْع َط َ أ
Artinya:  Dan  janganlah  kamu  memakan  binatang- binatang  yang  tidak  disebut  nama  Allah  ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.
Sesungguhnya  syaitan  itu  membisikkan  kepada kawan-kawannya  agar  mereka  membantah kamu;  dan  jika  kamu  menuruti  mereka, sesungguhnya  kamu  tentulah  menjadi  orang- orang yang musyrik .
Q.S An Nahl ayat 114-115
ُم ُ ك َ ق َز َر اَّممِ ۟ او ُ ل ُ ك َ ف ٱ
َو اًبم ي َط ا ًلََٰل َح ُ َّلِل ٱ َت َم ْعمن ۟ او ُر ُ ك ْش ٱ ْمُتن ُ ك نمإ م َّ لِل
َ نو ُدُب ْعَت ُهاَّيمإ
ُم ُ كْي َ لَع  َم َّر َح اَمَّنمإ ٱ َو َةَتْي َم ْ ل ٱ َمْح َ ل َو  َم َّدل ٱ مرْي َغمل  َّلمه ُ أ ٓا َم َو  مريمزنمخ ْ ل ٱ م َّ لِل مهمب منَم َ ف   ۦ ٱ َّ ن مإ َ ف  ٍداَع ا َ ل َو  ٍغاَب  َرْي َ غ  َّر ُط ْض ٱ مي مح َّر   رو ُ ف َ غ َ َّ لِل
Artinya:  Maka  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah  nikmat  Allah,  jika  kamu  hanya kepada-Nya  saja  menyembah.  Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai,  darah,  daging  babi  dan  apa  yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi  barangsiapa  yang  terpaksa  memakannya dengan  tidak  menganiaya  dan  tidak  pula melampaui  batas,  maka  sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Serta Q.S. Al-Maidah ayat 88
ُم ُ ك َ ق َز َر اَّممِ ۟ او ُ ل ُ كَو ٱ ُ َّ لِل َو ۚ اًبم ي َط ا ًلََٰل َح ٱ ۟ او ُ قَّت ٱ َ َّ لِل ٱ ٓى مذ َّ ل مهمب م ُتن َ أ

## ۦ َ نوُن مم ْؤ ُم
Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari  apa  yang  Allah  telah  rezekikan  kepadamu, dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  kamu beriman kepada-Nya.
Q.S. Al-Maidah ayat 94
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َني مذ َّ ل ُم ُ كَّنَو ُ لْبَي َ ل ۟ اوُن َماَء ٱ ُ َّ لِل َن م م  ٍء ْى َشمب ٱ مدْي َّصل ُه ُ لاَن َ ت ٓۥ ْم ُ كي مدْي َ أ َم َ ل ْعَيمل ْم ُ ك ُحا َم مرَو ٱ ُ َّ لِل ُ فاَخ َ ي ن َم ُه ۥ مب ٱ مب ْي َغْل ۚ منَم َ ف ٱ َٰى َدَت ْع َد ْعَب ُه َ ل َ ف  َكمل ََٰذ ۥ ميمل َ أ   با َ ذَع
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu  dari  binatang  buruan  yang  mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui  orang  yang  takut  kepada-Nya, biarpun  ia  tidak  dapat  melihat-Nya.  Barang siapa  yang  melanggar  batas  sesudah  itu,  maka baginya azab yang pedih.
Kesadaran akan produk halal menjadi tantangan para pengusaha untuk bersiap-siap menjadi pengusaha halal  ( halalpreneur ).  Selain  pengusaha,  pemerintah pun juga terpanggil mengatur tata kelola produk halal dalam rangka menjamin kebutuhan produk halal bagi rakyatnya.    Peran  pemerintah  dalam  menjamin kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  rakyatnya  sudah dilakukan sejak tahun 1976 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal  10  November  1976  tentang  Ketentuan
Peredaran  dan  Penandaan  pada  Makanan  yang mengandung Bahan Berasal dari Babi.
Selanjutnya regulasi terkait produk halal ini terus mengalami  perubahan,  dari  satu  regulasi  ke  regulasi berikutnya  dan  meluas  hingga  ke  bidang  makanan, kosmetik, obat-obatan, fashion, wisata halal, dan lain- lain.  Namun,  regulasi  yang  diterapkan  hingga  kini adalah  Undang-Undang  (UU)  No.  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UUJPH)  yang diterbitkan  pada  tanggal  17  Oktober  2014.  Undang- undang  tersebut  mengubah  aturan  sertifikasi  halal yang sebelumnya bersifat opsional menjadi “diwajibkan”.  Undang-Undang  ini  merupakan undang-undang yang paling konkrit dan komprehensif mengenai    sertifikasi  produk  halal,  karena  memang dibuat  khusus mengenai masalah tersebut dan dapat dikatakan  sebagai  era  baru  penanganan  sertifikasi halal di Indonesia(Aminuddin, 2016). Sasaran produk halal juga  meluas  pada  enam  sektor  yakni: makanan dan  minuman  halal,  obat-obatan  dan kosmetik halal, fashion dan busana halal, lembaga keuangan syariah, media dan hiburan halal, serta pariwisata halal,
Rangkaian  peristiwa  regulasi  jaminan  halal  dari masa ke masa merupakan suatu sejarah yang penting diketahui.  Dengan  memahami  sejarah,  inovasi  dapat dicpitakan. Dengan belajar dari masa lalu, kesalahan yang  sama  dapat  dihindari.  Untuk  kemudahan memahami sejarah perkembangan penjaminan halal di Indonesia,  penjelasan  dalam  tulisan  ini  dibagi berdasarkan  periode  sebelum  lahirnya  UUJPH  tahun 2014  dan  setelah  lahirnya  undang-undang  tersebut. Selanjutnya akan dideskripsikan sejarah
perkembangan penjamin halal di Indonesia berdasarkan periode tersebut:

## a. Regulasi Penjaminan Halal sebelum Lahirnya UUJPH tahun 2014
Peraturan  penjaminan  halal  di  Indonesia secara  hukum  dimulai  pada  tahun  1976  dengan keluarnya  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor  280/Men.Kes/Per/XI/1976  tanggal  10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan  pada  Makanan  yang  mengandung Bahan  Berasal  dari  Babi.  Namun  sebelum  itu, kehati-hatian  masyarakat  akan  makanan  yang tidak halal telah terbangun sejak dini.
Pada awalnya, jauh sebelum masa kemerdekaan, atau tepatnya sebelum Islam masuk ke negeri ini di sekitar abad ke 7 M, masyarakat belum mengenal istilah halal dan haram. Mereka mengonsumsi  binatang-binatang  hasil  perburuan
seperti  babi  dan  anjing.  Namun,  setelah  Islam masuk  dan  beberapa  anggota  masyarakat memeluk  agama  Islam,  mereka  sudah  mulai memahami  bahwa  babi  dan  anjing  adalah  salah satu  makanan  yang  haram  dikonsumsi.  Akan tetapi  pemahaman  ini  terbatas  pada  pemeluk agama  Islam  sehingga  makanan  tersebut  masih dikonsumsi  oleh  masyarakat  yang  belum memeluk  agama  Islam  pada  waktu  itu  bahkan hingga kini. Selanjutnya, bangsa asing kemudian berdatangan  mendatangi  negeri  Indonesia  ini karena  negeri  ini  terkenal  dengan  tanaman rempah-rempahnya.  Sebutlah  misalnya  Portugis (1509-1595),  Spanyol  (1521-1692),  Belanda (1602-1942), dan Jepang (1942-1945).
Kedatangan  bangsa  tersebut  awalnya  untuk berdagang  namun  kemudian  sebagian  berlanjut membangun kekuatan dan melakukan penjajahan di  negeri  ini.    Perdagangan  yang  dilakukan meliputi  rempah-rempah,  teh,  marmer,  dan  kopi yang  mana  secara  syariat  diperbolehkan  atau halal(Munawiroh,  2022;  Puspaningrum,  2022). Oleh karena itu, belum ada tuntutan pemberlakuan produk halal pada masa itu.  Seiring waktu, jumlah pemeluk  agama  Islam  semakin  bertambah. Masyarakat  juga  semakin  mengenal  banyak aturan  dalam  agama  Islam,  termasuk  soal  halal dan haram.
Pada  tahun  1912,  masyarakat  yang  diketuai oleh K.H.  Ahmad  Dahlan  mendirikan  organisasi yang  dinamakan  Muhammadiyah  (Ulum  & Wahid,  2019),  (Jinan,  2015)  dan  menyusul  NU (Nahdhatul Ulama atau kebangkitan Ulama) oleh K.H.  Hasyim  Asy’ari  pada  tahun  1926(Ulum  & Wahid,  2019).    Organisasi  tersebut  didirikan sebagai wujud kepedulian Ulama terhadap gejolak dan  tantangan  yang  dihadapi  Umat  Islam  terkait pendidikan, agama, dan politik.
Setelah  berdirinya  organisasi  keislaman, beberapa  kepastian  hukum  Islam  sudah  mulai diterapkan.  Muktamar  NU  ke-2,  tanggal  9 Oktober  1927  mengeluarkan  keputusan  terkait produk halal misalnya haram menggunakan pena dari  emas,  larangan  memakai  celana,  dan  topi yang menyerupai kaum kafir, larangan mengonsumsi makanan  yang  mengandung  unsur khamr,  babi  dan  turunannya,  alkohol  haram  jika digunakan  untuk  mabuk  dan  dibolehkan  bila digunakan  sebagai  campuran  minyak  wangi  dan obat-obatan. Jaminan kehalalan produk pada masa
itu,  berdasarkan  pada  keputusan  muktamar Nahdatul  Ulama .  Pada  tahun  1932,  NU  kembali melaksanakan Muktamar ke-7 tentang kebolehan membeli  tas  dan  sepatu  yang  berasal  dari  bahan yang  haram  dikonsumsi  asalkan  melalui  proses penyamakan (Munawiroh, 2022).
Pada  tahun  1937  berdiri  Majelis  Islam  A’la Indonesia  (MIAI)  oleh  K.H.  Mas Mansur. MIAI nantinya membangun Baitul Mal yang berkembang pesat di berbagai daerah. Pada masa ini, hukum dan ekonomi Islam sudah diajarkan ke masyarakat.  Penyaluran  zakat  sudah  dilakukan melalui Baitul Mal hingga membuat perekonomian  rakyat  stabil.  Pendidikan  dan pengajaran  Islam  dari  pesantren  NU  dan Muhammadiyah semakin menguatkan pemahaman  umat  akan  hukum  Islam.  Namun, regulasi  hukum  ekonomi  Islam  belum  terbentuk (Munawiroh,  2022).  Tanggal  3  Januari  1946 lembaga  Kementerian  Agama  didirikan  dengan tugas  melayani  persoalan  pendidikan  dan    umat beragama  namun  belum  terlibat  dalam  regulasi jaminan halal.

## Regulasi  Penjaminan  Halal  Pertama  pada Tahun 1976
Babi  adalah  salah  satu  sumber  protein hewani  yang  cukup  terkenal  dan  digemari  oleh masyarakat Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan  hingga  kini.  Namun,  bagi  yang beragama  Islam,  termasuk  jenis  makanan  yang diharamkan(Putri,  2019).    Di  Indonesia,  agama yang  berkembang  bukan  hanya  Islam.  Terdapat agama  lain  semisal  Nasrani  kecuali  Kristen Advent  dan  Hindu  yang  membolehkan  umatnya memakan babi sehingga stok babi juga tersedia di mana-mana  seperti  pasar,  mall-mall,  restoran, hotel, dan lain-lain.  Hal ini membuat umat Islam memerlukan penanda atas produk makanan yang dijual secara bebas di pasaran agar mereka tidak melakukan  kesalahan  membeli  barang  yang diharamkan  atas  mereka.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  melalui  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor  280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal  10  November  1976  tentang  Ketentuan Peredaran  dan  Penandaan  pada  Makanan  yang mengandung Bahan Berasal dari Babi
mengharuskan kepada seluruh pengusaha memberikan  label  “mengandung  babi”  bagi seluruh makanan dan minuman yang mengandung unsur  babi  di  dalamnya  sehingga  konsumen
Muslim  dapat  terhindar  dari  membeli  atau mengonsumsi makanan tersebut.
Tanda Peringatan seperti pada gambar 1.
Untuk  mempercepat  sosialisasi,  Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan
Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber: Permenkes RI Pengusaha  Makanan  dan  Minuman  Seluruh Indonesia  (GAPMMI)  untuk  membagikan  label tersebut  kepada  perusahaan  yang  membutuhkan. Selain itu, perusahaan juga dibolehkan memberikan  label  “tidak  mengandung  bahan hewani atau alkohol” atas produknya yang tidak mengandung  bahan  tersebut.  Peraturan  jaminan halal  ini  adalah  regulasi  jaminan  halal  yang pertama  dari  pemerintah.  Dengan  kebijakan tersebut,  90%  permasalahan  telah  selesai  pada waktu itu seperti yang diungkapkan oleh Sunarto Prawirosujanto,  Dirjen  Pengawasan  Obat  dan Makanan  yang  pertama  (1974-1980)  (Faridah, 2019), sekarang bernama BPOM.

## Regulasi Penjaminan Halal pada tahun 1985
Setelah  10  tahun  berjalan  aturan  label “mengandung babi”, Menteri Kesehatan bersama
Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor: 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985  dan  No.  68  tahun
1985  tentang  Pencantuman  Tulisan  Halal  pada Label  Makanan.  Dengan  keputusan  tersebut,
produsen
produk pangan diharuskan mencantumkan label halal baik bahan, kandungan,  dan  proses  produksi  dari  setiap produk  yang  dijualnya.  Kelemahan  regulasi  ini adalah  justifikasi  halal  produk  pangan  tidak melalui  hasil  pengujian  baik  dari  Departemen Agama maupun Departemen Kesehatan. Produsen hanya    membuat  laporan  ke  Departemen Kesehatan  bahwa  produknya  tidak  mengandung bahan  yang  diharamkan  (Munawiroh,  2022). Namun  dengan  adanya  regulasi  ini,  penerapan labelisasi  halal  pada  produksi  makanan  di Indonesia semakin meluas dan menguat.

## Pendirian LPPOM MUI No: 018/MUI/1989
Pada  tahun  1988,  Tri  Sutrisno,  seorang peneliti  dari  Universitas  Brawijaya  (UB), melaporkan  bahwa  terdapat  34  jenis  produk makanan  dan  minuman  yang  beredar  di
masyarakat  terindikasi  mengandung  bahan  babi, seperti lard,  gelatin, dan shortenin.  Lard adalah lemak  ataatau  minyak  turunan  babi,  dan gelatin merupakan  protein  hewani  hasil  ekstraksi  dari bagian tubuh babi, dan Shortening atau margarin putih  merupakan  lemak  padat  plastis  yang  bisa berasal  dari  lemak  babi  dan  biasanya  digunakan dalam  pembuatan  kue,  (Faridah,  2019;  Hilda, 2014; Hilda & Si, 2013).
Laporan  ini  membuat  masyarakat  panik. Mereka kemudian sangat selektif memilih produk yang  berimbas  pada  penurunan  nilai  penjualan secara  drastis  di  beberapa  perusahaan  (Faridah, 2019;  Munawiroh,  2022).  Akhirnya  pemerintah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) turun tangan dan  menegaskan  pentingnya sertifikasi  halal . Sertifikasi  halal  adalah  upaya  antisipasi  segala bentuk  penipuan  atas  kandungan  halal  dalam suatu  produk(Afroniyati,  2014).  Sertifikat  halal merupakan  syarat  pencantuman  label  halal  pada produk  yang  memenuhi  syarat  halal  menurut syariat  Islam.  Sedangkan  label  halal  pada  suatu produk  dapat  meyakinkan  konsumen  khususnya umat  Islam  bahwa  produk  tersebut  diolah, diproduksi,  atau  disimpan  dengan  menggunakan alat  atau  bahan  yang  sesuai  dengan  syariat Islam(Sembiring, 2022).
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang berdiri  tanggal  26  Juli  1975  di  Jakarta mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan  ini.  Akhirnya  pada  tanggal  6 Januari  1989,  MUI  membentuk  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan Nomor  Kep./18/MUI/I/1989,  LPPOM  MUI bertugas  memeriksa produk  makanan,  minuman, obat-obatan dan kosmetik yang  dijual di pasaran kemudian mengeluarkan sertifikasi halal. Namun, sertifikat halal tersebut baru bisa diimplementasikan
setelah lima tahun terbentuknya  LPPOM(Faridah,  2019).  Hal  ini dikarenakan  proses  persiapan  sertifikasi  halal yang  tidak  sederhana.  MUI  sebagai  Lembaga Swadaya Masyarakat yang beranggotakan gabungan Ormas Islam se-Indonesia belum cukup memiliki  tenaga  ahli  yang  kompeten  dalam bidang  pangan,  obat-obatan,  dan  lain-lain.  Juga tidak  memiliki  fasilitas  laboratorium  yang dibutuhkan.  Karena  itu,  tanggal  3  November 1993,  MUI  (diwakili  oleh  Ketua  MUI  saat  itu,
K.H. Hasan Basri) membuat Perjanjian Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor yang merupakan Perguruan  Tinggi  terdekat  yang  memiliki kompetensi  pada  bidang  industri  makanan  dan minuman.  Alhasil,  tahun  1994  LPPOM  MUI melaksanakan  tugasnya  setelah  mendapatkan dukungan dan fasilitas dari IPB. Rektor IPB saat itu adalah Prof. Sitanala Arsyad(Yana, 2023).
Fakta  yang  berkembang  kemudian  adalah munculnya  pemalsuan  label  halal  oleh  beberapa produsen. Banyak produk yang belum disertifikasi  namun  telah  diberikan  label  halal. MUI  sebagai  lembaga  sertifikasi  halal  segera bertindak  dengan  menetapkan  label  halal  secara resmi.  Label  halal  sebelumnya  diubah  dan dilengkapi  dengan  simbol  resmi  berbentuk  bulat berwarna hijau dari MUI seperti gambar 2.
Pengubahan  ini  pun  belum  berpengaruh secara  signifikan.  Masih  ditemukan  beberapa sampel  berlogo  halal  namun  mengandung  unsur babi  di  dalamnya.  Dalam  hal  ini,  MUI  memang memiliki kelemahan. Fungsi kontrol dan pengawasan  LP  POM  MUI  tidak  maksimal disebabkan  tidak  adanya  perangkat  lain  yang menyertai.  Label  halal  secara  ilegal  dengan mudahnya  diperbanyak  oleh  pengusaha  dan  LP POM MUI tidak bisa berbuat lebih. LP POM MUI juga  tidak  bisa mewajibkan  sertifikasi  halal  bagi semua  produsen.  Belum  ada  aturan  yang memberikan  sanksi  bagi  produsen  yang  belum mengikuti sertifikasi halal(Afroniyati, 2014).
MUI  juga  belum  memiliki  kapasitas maksimal untuk menguji tingkat kehalalan bahan- bahan  dasar  yang  digunakan  dan  mengawasi jalannya  proses  produksi  dari  awal,  terutama produk  makanan  impor.  Polemik  tersebut akhirnya  melahirkan  berbagai  pertanyaan  dan stigma  negatif  pada  MUI.  MUI  dianggap  lemah dalam  mengontrol  kehalalan  produk  juga  dinilai tidak  memiliki  wewenang  atau  otoritas.  MUI dinilai  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dalam penetapan  sertifikasi  halal.  Terlebih,  sedikit banyak peran MUI tumpang tindih dengan tugas Kementerian  Agama,  BPOM,  dan  Kementerian Kesehatan. Akhirnya Kementerian Agama tergerak  mengusulkan  Rancangan  Undang- Undang Jaminan Produk Halal (RUUJPH) kepada DPR RI yang bertujuan meminta agar penerbitan sertifikasi halal dialihkan dari MUI ke Kementerian  Agama.  Namun,  MUI  tetap
mempertahankan posisinya sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal (Afroniyati, 2014).
Di sisi lain, Dirjen BPOM (Badan Pengawas Obat  dan  Makanan)  merasa  lebih  berhak menangani sertifikasi halal dibanding MUI karena merupakan  bagian  dari  pemerintah.  MUI  sendiri tidak  setuju  dengan  alasan  BPOM  bersifat birokrat,  pemahaman  halal  haram  belum  kuat sehingga kinerjanya dalam mengeluarkan sertifikasi  halal  masih  diragukan.  Dikhawatirkan akan  lebih  mempertimbangkan  aspek  kesehatan daripada  kepentingan  umat  Muslim.  Klaim kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal juga  terjadi  pada  Menteri  Koordinasi  dan Produksi (Menko Prodis) dan Menteri
Perindustrian  dan  Perdagangan  (Menperindag). Namun pada akhirnya, penerbitan sertifikasi halal tetap dipegang oleh MUI. Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 Menindaklanjuti keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor:
42/Men.Kes/SKB/VIII/1985,  pada  tanggal  24 Januari 1996 Depkes kembali mengeluarkan Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan  seperti  bumbu  masak,  minyak  goreng, biskuit,  goreng,  es  krim,  kecap,  mie,  susu, permen/coklat, daging dan hasil olahannya, serta produk yang mengandung minyak hewan, lecithi, gelatin, shortening , dan produk-produk tambahan lainnya yang dianggap perlu. Untuk memperoleh label  halal,  produsen  atau  importir  mengajukan permohonan. Produk yang akan diuji adalah yang telah terdaftar pada Dep. Kesehatan. Selanjutnya, Dirjen  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Dep. Kesehatan menunjuk tim penilai yang berasal dari Dep.  Kesehatan  dan  Dep.  Agama  untuk melakukan pengujian produk. Hasil penilaian Tim Penilai  diserahkan  kepada  Dewan  Fatwa  untuk disetujui  atau  ditolak.  Bila  Dewan  Fatwa  setuju, maka Pemohon mendapatkan “Surat Keterangan Halal” yang berlaku selama 2 tahun (Afroniyati, 2014).
Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Pada SK Menkes No. 82/MENKES/SK/I/1996, pemerintah telah
mengatur  label  halal  untuk  produk  yang  akan
dijual  di  toko-toko  pengecer,  namun  ijin  label diberikan  atas  dasar  keterangan  sepihak  dari perusahaan  terkait  dengan  kandungan  bahan- bahan  yang  digunakan,  sehingga  kebijakan  label halal  seperti  ini  tidak  bisa  efektif  memberikan jaminan halal pada masyarakat. Ketentuan inilah yang  kemudian  diubah  dengan  SK  Menkes  No. 924/MENKES/  SK/VIII/1996.  SK  ini  juga menetapkan Dirjen POM Dep.Kesehatan menetapkan “label halal” berdasarkan persetujuan Komisi Fatwa MUI.  Produsen dan Importir yang akan mengajukan “label halal” diperiksa oleh Tim gabungan  dari  Dirjen  POM  dan  MUI  (pasal  8). Hasil  pemeriksaan  ini  dievaluasi  lagi  oleh  Tim Ahli  MUI  (pasal  10).  Hasil  evaluasi  kemudian disampaikan  ke  Komisi  Fatwa  MUI  untuk mendapatkan  “Fatwa”.    SK  ini  adalah  hasil kesepakatan  tiga  lembaga  yakni  Depkes,  Depag,
dan  MUI  tentang  “labelisasi  halal”  dan merupakan  peraturan  pertama  yang  memiliki kekuatan hukum dari Pemerintah yang menetapkan  MUI  berwewenang  memberikan “ sertifikat  halal” sebagai  syarat  pencantuman “label  halal”  suatu  produk.  Pada  tahun  2000, dengan  Kepres  Nomor  166  Tahun  2000, Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan Makanan (Dirjen POM) dibubarkan dan digantikan  dengan  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (BPOM)  yang  bertanggung  jawab langsung kepada Presiden.
Undang-Undang  (UU)  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Melalui  Undang-Undang  ini,  konsumen mendapatkan  3  hak,  yakni:  hak  keselamatan dengan  makna  bahwa  produk  yang  dikonsumsi konsumen aman dan tidak membahayakan, hak keamanan yang bermakna produk tidak membahayakan jiwa, kesehatan, harta, dan benda, serta hak kenyamanan yang berarti produk  yang dikonsumsi memberikan rasa nyaman disebabkan tidak membahayakan bila dikonsumsi (Munawiroh, 2022)
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Bila  PP  ini  dicermati  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa setiap produk yang diperdagangkan  di  wilayah  indonesia  wajib dicantumkan  label  halal  dengan  memeriksakan terlebih  dahulu  pangan  tersebut  pada  lembaga pemeriksa  yang  telah  diakreditasi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Namun  dalam  PP  ini  tidak  dijelaskan siapa lembaga pemeriksa yang dimaksudkan. Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
KMA ini menetapkan pedoman pangan halal yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam, prosedur,  proses,  objek,  dan  pelaksanaan pemeriksaan  serta  pemberian  sertifikasi  halal. Selanjutnya pada tahun yang sama, 30 November 2001  keluar  Keputusan  Menteri  Agama  (KMA) 519  Tahun  2001  tentang  Lembaga  Pelaksana Pemeriksaan  Pangan  Halal  Menteri  Agama Republik  Indonesia  sebagai  penyempurnaan  dari KMA  518  tahun  2001  dan  menunjuk  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  lembaga  yang berwenang dalam pemeriksaan, pemrosesan, dan
penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan, mengenai penetapan logo halal, MUI bekerja sama dengan Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM). Regulasi tersebut berjalan beberapa tahun hingga ditetapkan  Undang-Undang  (UU)  No.  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)(Munawiroh, 2022).
b. Regulasi  Penjaminan  Halal  setelah  Lahirnya UUJPH tahun 2014
UUJPH  atau  Undang-undang  Jaminan Produk Halal ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014 . Pasal  1 angka 10 dari undang-undang tersbeut
menyebutkan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan  oleh  BPJPH  (Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal)  berdasarkan  fatwa  halal tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI”. Pasal  4 menyatakan  bahwa  Produk  yang  masuk,  beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat  halal.  Selanjutnya  Pasal  5  ayat  (1) UU  JPH  mengamanatkan  dibentuknya  Badan penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden(Aminuddin, 2016). Wewenang  BPJPH  antara  lain  merumuskan  dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan kriteria, norma,  standard,  dan  prosedur  JPH,  melakukan registrasi  sertifikat  halal,  menetapkan  dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab
menyelenggarakan  JPH  (Jaminan  Produk  Halal)
dengan membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Badan ini yang  bertugas  merumuskan  dan  menetapkan kebijakan  JPH,  menerbitkan  dan  mencabut sertifikat  halal  dan  label  halal  pada  produk, berkerjasama dengan MUI menetapkan kehalalan produk  dan  melakukan  kerja  sama  dengan lembaga  dalam  dan  luar  negeri  di  bidang penyelenggaraan  JPH.  Selain  itu,  pelaku  usaha memiliki  kewajiban  menjaga  kehalalan  produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Jika pelaku usaha  tidak  melaksanakan  kewajiban  tersebut maka akan dikenakan sanksi (Munawiroh, 2022). Dengan  UU  No  33  tahun  2014  ini,  pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia yang dipegang oleh MUI  sejak  tahun  1989  beralih  ke  tangan pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
Kementerian  Agama  RI  (Yakub  &  Zein,  2022). BPJPH  ini  kemudian  didirikan  pada  tanggal  17 Oktober  2017.  Namun  layanan  sertifikasi  halal oleh BPJPH baru dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019. Hal ini disebabkan pelaksanaan “sertifikasi halal”  membutuhkan  banyak  persiapan.  Selama kurun  waktu  2019-2022  tercatat 749.971  produk telah tersertifikasi halal oleh BPJPH(Indah, 2022) .
Perbedaan  Sertifikasi  sebelum  dan  Sesudah Terbitnya UUJPH
1) Sebelum terbitnya UUJPH
Lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:
a) MUI sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal
b) LPPOM MUI sebagai pemeriksa
kehalalan  produk  mulai  dari  bahan  baku sampai  proses  produksi.  Terkadang  ada produk yang berasal dari bahan yang halal namun  dalam  prosesnya  mendapatkan tambahan dari bahan yang tidak halal
c) BPOM  sebagai  pemberi  izin  dalam pemasangan label halal
d) Kementerian  Agama  sebagai  pembuat kebijakan  dan  melakukan  sosialisasi kepada  masyarakat,  dan  Kementerian terkait lainnya
2) Setelah terbitnya UUJPH
Lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:
a) Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  sebagai  lembaga  utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal.  BPJPH  telah  menetapkan  label halal  seperti  gambar  3  yang  berlaku secara nasional pada tanggal 10 Pebruari 2022  dan  berlaku  secara  efektif  pada tanggal  1  Maret  2022.    Ketetapan  ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 40 Tahun 2022.
b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan audit atau pemeriksaan  produk  halal.  Sedangkan LPPOM  MUI  menjadi  salah  satu  bagian dari LPH bersama dua LPH lain yaitu PT Sucopindo  dan  PT  Surveyor  Indonesia. Ketiga LPH ini memiliki lebih dari 1.400 auditor  halal.  LPH  ini  bisa  berasal  dari pemerintah atau pun masyarakat, dan saat ini sudah ada lebih dari 50 pemohon LPH (Yakub  &  Zein,  2022),  9  pemohon  dari institusi  telah  diverifikasi  menjadi  LPH karena  pengajuan  akreditasinya  sudah lengkap (Khoeron, 2022).
c) MUI tetap sebagai pemberi fatwa namun tidak  berwenang  penuh  dalam  proses Sertifikasi halal
d) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan  sertifikasi  terhadap  auditor halal dan akreditasi LPH.

## Gambar 3. Logo Halal BPJPH

## Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
Pengesahan  Undang-undang  ini  membuat peran  negara  dalam  proses  sertifikasi  halal menjadi  semakin  besar.  Dua  dari  3  kewenangan MUI dalam UUJPH dialihkan ke negara (BPJPH). Kewenangan  MUI  hanya  menetapkan  fatwa produk halal(Yakub & Zein, 2022).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang  Penyelenggaran  Bidang  Jaminan Produk Halal
Kewenangan negara melalui BPJPH lagi-lagi menjadi  semakin  besar  dengan  PP  ini.  Sekarang
BPJPH  sudah  ada  selama  5  tahun  dan  UU  JPH sudah  berjalan  selama  3  tahun.  Bagaimana  UU Jaminan Produk Halal diberlakukan oleh lembaga negara  ini?  Banyak  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam pelaksanaan JPH oleh Badan Penyelenggara  Negara  (BPJPH),  mulai  dari regulasi  teknis  sertifikasi,  manajemen  sertifikasi yang  dilakukan  oleh  BPJPH,  IT  dan  sistem informasi,  kelembagaan  struktur  di  daerah, sumber  daya  manusia,  dan  hal  lain  selain  teknis pelaksanaan  sertifikasi  halal(Yakub  &  Zein, 2022).

## Implementasi  Regulasi  Penjaminan  Halal  di Indonesia
Berdasarkan  uraian  di  atas,  implementasi Regulasi  Penjaminan  halal  di  Indonesia  diawali dengan labelisasi halal kemudian sertifikasi halal. Labelisasi dan sertifikasi halal adalah 2 hal yang berbeda.  Labelisasi  halal  adalah  pencantuman logo halal pada produk halal sedangkan sertifikasi halal  adalah  pengakuan  halal  setelah  melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa  bahan baku, proses produksi,  dan  sistem  jaminan  halal  produk  pada suatu  perusahaan  sudah  sesuai  dengan  standar yang ditetapkan(Faridah, 2019).
Secara  garis  besar,  implementasi  regulasi penjaminan halal dapat diringkas sebagai berikut:
1) Labelisasi “Mengandung Babi oleh Pemerintah”
Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran  dan  Penandaan  pada  Makanan yang  mengandung  Bahan  Berasal  dari  Babi mengharuskan  kepada  seluruh  pengusaha makanan  dan  minuman  untuk  memberikan label  “mengandung  babi”  bagi  seluruh makanan  dan  minuman  yang  mengandung unsur  babi  di  dalamnya  sehingga  konsumen muslim  dapat  terhindar  dari  mengonsumsi makanan  yang  haram  bagi  mereka.  Namun, Justifikasi  penanda  “mengandung  babi”  ini dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen  tanpa  pengujian  dan  pembuktian dari pihak pemerintah.
2) Labelisasi “Halal” oleh Pemerintah Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  dan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor: 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985  No.  68  tahun
1985  tentang  Pencantuman  Tulisan  Halal pada Label Makanan. Pengawasan dilakukan bersama  oleh  Departemen  Kesehatan  dan Departemen  Agama  melalui  Tim  Penilaian Pendaftaran  Makanan  Direktorat  Jenderal Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (POM) Depkes. Namun masih sama seperti sebelumnya,  justifikasi  kehalalan  masih dilakukan secara sepihak oleh produsen.
3) Sertifikasi halal oleh MUI Merespon  peredaran  makanan  dan  minuman yang tercemar dengan bahan tidak halal, MUI berinisiatif melakukan sertifikasi halal dengan membentuk  Lembaga  Pengkajian  Pangan,
Obat-obatan,  dan  Kosmetik  Majelis  Ulama Indonesia  (LPPOM  MUI)  tahun  1989. Namun, LPPOM MUI ini baru bertugas pada tahun 1994.
4) Sertifikasi halal oleh Departemen Kesehatan, Departemen  Agama,  dan  MUI.  Melaui  SK Nomor  924/Menkes/SK/VIII/1996  sebagai perubahan SK Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, untuk  pertama  kalinya  MUI  mendapatkan kewenangan  dari  pemerintah  mengeluarkan sertifikasi halal.
5) Sertifikasi  halal  oleh  MUI  atas  mandat  dari Pemerintah
Tanggal  30  November  2001  keluar Keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  519 Tahun  2001  tentang  Lembaga  Pelaksana Pemeriksaan  Pangan  Halal  Menteri  Agama Republik
Indonesia yang kembali menguatkan  posisi  MUI  sebagai  lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan  untuk  pencantuman  logo  halal, MUI  bekerja  sama  dengan  Badan  Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi halal MUI yang dijalankan oleh LPPOM MUI dari tahun ke tahun terus meningkatkan sistem dan tata  kelola  yang  terintegrasi,  sistemik  dan memenuhi standar kelembagaan, manajemen mutu dan manajemen dengan standar nasional dan  internasional  sehingga  sertifikasi  halal MUI  tidak  hanya  diakui  di  Indonesia  tetapi juga  di  dunia  internasional.  Bahkan  sistem dan  tata  kelola  sertifikasi  halal  MUI  telah diadopsi dan menjadi acuan model sertifikasi halal di berbagai negara di dunia dan diakui di lebih dari 60 negara di dunia.
Banyak  hal  yang  telah  dibangun  oleh MUI  terkait  penerapan  sertifikasi  halal, dimulai  dari  sistem  IT  yang  disebut  Cerol. Cerol-SS23000  merupakan  platform  online untuk  memudahkan  pelaku  usaha  dalam melakukan proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal. Platform  ini  dikeluarkan  oleh  Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sejak 11  tahun lalu, pada 24
Mei 2012. Sistem IT sudah terbukti dan teruji. Terbukti  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan  dalam  melakukan  sertifikasi  halal dan teruji karena sistem dapat menjaga aspek rahasia atau kerahasiaan data yang diberikan oleh pelaku usaha(Yakub & Zein, 2022).
Selain  itu  laboratorium  LPPOM  MUI juga  telah  tersertifikasi  ISO  17025  dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Pencapaian  LPPOM  MUI  terkait  perolehan sertifikat  ISO  17025  dan  ISO  17065 memberikan  manfaat  tidak  hanya  bagi LPPOM  MUI  tetapi  juga  bagi  pelaku  usaha dan  Indonesia  dalam  skala  besar.  Dengan ketiga sertifikasi tersebut, MUI  dan  LPPOM MUI dinyatakan telah menjalankan tugas dan fungsinya  di  bidang  sertifikasi  halal  sesuai dengan  standar  mutu  internasional.  Oleh karena  itu,  produk  yang  telah  tersertifikasi halal oleh MUI dapat masuk ke negara-negara Timur  Tengah  dan  Organisasi  Kerjasama Islam  (OKI)  yang  telah  menerapkan  standar sertifikasi ISO.
Selain  sistem  IT,  MUI  melalui  Komisi Fatwa  MUI  juga  telah  mengeluarkan  lebih dari 60 fatwa terkait undang-undang makanan, minuman, obat-obatan dan tata rias. Fatwa  ini  menjadi  acuan  dan  standar  audit (pemeriksaan)  dalam  proses  sertifikasi  halal. Fatwa ini tidak hanya menjadi acuan audit di Indonesia,  bahkan  menjadi  acuan  dan pedoman  bagi  lembaga  sertifikasi  halal  di berbagai negara di dunia.
Di  bawah  MUI,  juga  dilakukan Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu suatu sistem yang wajib  diterapkan  dan  dijalankan  oleh  setiap perusahaan yang ingin mensertifikasi kehalalan produknya. Sistem ini dimaksudkan untuk  menjaga  kesinambungan  kehalalan
dalam proses produksi perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal. Dengan perlunya  penerapan  sistem  ini  dalam manajemen  dan  SOP  perusahaan,  dipastikan kehalalan  produknya  akan  terjaga  dengan baik.  SJH  ini  juga  menjadi  acuan  bagi lembaga  sertifikasi  halal  di  berbagai  negara dunia.  Hal  lain  yang  dilakukan  MUI  dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengawasi  proses  sertifikasi  halal  agar berkualitas  dan  akuntabel  adalah  dengan melakukan sertifikasi kompetensi bagi auditor halal dan pengawas halal. Untuk itu LPPOM MUI  membentuk  sebuah  lembaga  yang disebut  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP) LPPOM  MUI.  Dengan  mendirikan  LSP LPPOM MUI, sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI tidak hanya sistem dan manajemen yang  berjalan  sesuai  standar  internasional, tetapi juga orang ( the man behind the gun) dan pelaku yang melakukan sertifikasi halal juga bersertifikat kompeten dan profesional berdasarkan  standar  kompetensi  kerja  yang diakui  negara  yang  diakui  internasional. masyarakat.
Hal  lain  yang  dibangun  MUI  untuk kemajuan sertifikasi halal di Indonesia adalah membuat  aplikasi  untuk  mengecek  status kehalalan  produk  melalui  aplikasi  MUI Prohalal.  Pengecekan  kehalalan  produk  ini dapat  dilakukan  dengan handphone dan berbagai  alat  komunikasi  baik  berbasis android  maupun  IOS  serta  aplikasi Quick Response Code restoran halal MUI di seluruh Indonesia.  Dengan  adanya  aplikasi  Prohalal dan  QR,  konsumen  muslim  dapat  langsung mengecek  kebenaran  dan  kepastian  produk yang  menggunakan  label  halal  MUI  apakah sudah  mendapat  sertifikat  halal  atau  label halal palsu.
Selain itu, MUI juga mendirikan LPPOM MUI di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk menjangkau  pelayanan  halal  khususnya  bagi pelaku  usaha  lokal  di  daerah,  di  setiap provinsi telah dibentuk LPPOM MUI Daerah. LPPOM dibentuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah. Dengan demikian proses  sertifikasi  halal  dapat  dilakukan  di daerah  dan    penetapan  fatwa  halal  juga
dilakukan oleh Komisi Fatwa di provinsi(Yakub & Zein, 2022).
6) Sertifikasi halal oleh BPJPH Dengan  UU  No  33  tahun  2014  tentang
Jaminan  Produk  Halal  ini,  mengubah pelaksanaan  sertifikasi  halal  di  Indonesia yang  dipegang  oleh  MUI  sejak  tahun  1989
beralih ke tangan pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dari Kementerian Agama RI (Yakub & Zein, 2022).
Undang-undang  ini  lahir  dari  proses perdebatan  dan  polemik  yang  panjang,  baik pada saat penyusunan RUU maupun pada
saat  diundangkan  di  DPR.  Ada  beberapa  isu yang menjadi topik perdebatan RUU tersebut, mulai  dari  isu  agama  dimana  RUU  JPH dianggap  sebagai  regulasi  eksklusif  suatu agama hingga perdebatan peran negara dalam proses sertifikasi halal. Apakah negara harus terlibat secara mendalam dalam isu sertifikasi halal  atau  tidak  menjadi  isu  hangat  selama pembentukan UU JPH ini Setelah RUU JPH disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, UU tersebut tidak bisa serta merta diimplementasikan. Pertama, harus disiapkan regulasi turunannya, yakni Peraturan Pemerintah  (PP)  tentang  JPH.  Namun penyusunan RPP JPH juga menemui kendala dalam  penyusunannya.  Rancangan  RPP  JPH baru selesai pada pertengahan tahun 2017 dan PP  JPH  baru  disahkan  pada  29  April  2019 yang  selanjutnya mewajibkan  sertifikasi halal pada  17  Oktober  2019.  Sementara  itu, BPJPH  (Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal)  sebagai  lembaga  yang mengemban amanah hukum untuk melaksanakan  sertifikasi  halal  baru  dibentuk pada  pertengahan  2017.  Badan  ini  ternyata tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  sampai undang-undang  tentang  JPH  (UU  dan  PP JPH)  disahkan.  Akibatnya,  hingga  UU  JPH berlaku pada 17 Oktober 2019, BPJPH belum siap menjalankan tugas dan fungsinya.  Untuk menghindari  kekosongan  hukum,  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  982  Tahun  2019 tentang  Jasa  Sertifikasi  Halal  diterbitkan, yang pada intinya berisi pengembalian proses sertifikasi  halal ke MUI mulai  dari pendaftaran  hingga  penerbitan  sertifikat. Peraturan  ini  merupakan  diskresi  undang- undang karena BPJPH belum siap menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai lembaga sertifikasi halal.
Kementerian  Agama  belum  selesai menyusun dan membuat regulasi operasional
penyelenggaraan  sertifikasi  halal,  tiba-tiba pemerintah  berencana  merevisi  sejumlah undang-undang  agar  iklim  investasi  di Indonesia  kompetitif  dengan  mengajukan RUU  Cipta  Kerja  dengan  konsep  omnibus law.  yang  akan  mengubah  sejumlah  pasal dalam 79 undang-undang yang ada. Salah satu undang-undang  yang  akan  direvisi  adalah Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  JPH.  Setelah  melalui  proses  yang penuh kontroversi dan di tengah penentangan sebagian  besar  masyarakat  terhadap  RUU Cipta  Kerja,  akhirnya  disahkan  Undang- Undang DPR Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berikutnya,  dalam  beberapa  bulan mendatang,  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk Halal  diterbitkan.  Dua  regulasi terakhir lahir prematur dan terburu-buru sehingga menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat.
Terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi,  dasar  dan  landasannya  untuk pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia saat ini  ada  tiga  peraturan  perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal,  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Bidang  Jaminan  Produk  Halal.  Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan  sertifikasi  halal  di  Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan mendasar. (1) Perubahan sertifikasi halal yang semula  bersifat  sukarela  atau  sukarela menjadi  kewajiban  atau  wajib/wajib,  (2) Penyelenggaraan sertifikasi halal berubah dari lembaga swadaya masyarakat (MUI) menjadi lembaga  pemerintah  (BPJPH).  ,  dan  (3) Dalam regulasi tersebut terdapat tiga lembaga
yang menjadi penggerak sertifikasi halal yaitu BPJPH, MUI dan LPH(Khoeron, 2022).
BPJPH merupakan leading sector dalam
pengelolaan sertifikasi halal. BPJPH diamanatkan undang-undang untuk
melaksanakan  sejumlah  fungsi,  tugas,  dan wewenang  dalam  sertifikasi  halal.  Fungsi tersebut  terdiri  dari  fungsi  administrasi, pengaturan, operator, akreditasi, pengawasan dan  penindakan  hukum.  Sedangkan  MUI memiliki  fungsi  tunggal  yaitu  menetapkan fatwa  kehalalan      produk.  LPH  merupakan organ  yang  membantu  BPJPH  dalam pemeriksaan  produk  dan  yang  menarik  dari legislasi  JPH  ini  adalah  LPH  tidak  lagi  satu melainkan  dapat  dibentuk  oleh  pemerintah dan  masyarakat.  Hal  lain  yang  diatur  dalam perundang-undangan  halal  terkait  dengan sejumlah  profesi  di  bidang  halal  seperti auditor  halal,  pengawas  halal,  penyembelih halal, pengawas halal dan pendamping proses produksi halal (PPH). Semua profesi tersebut diatur  mulai  dari  persyaratan,  pengangkatan hingga sanksi dan pemberhentian. Perundang- undangan  halal  juga  mengatur  keterlibatan sejumlah  kementerian  dan  lembaga  negara untuk  ikut  mendukung  kebijakan  halal  di Indonesia.  Undang-undang  mengamanatkan kerja  sama  BPJPH  dengan  kementerian  dan lembaga yang tugas dan fungsinya bersinggungan dengan isu kehalalan makanan,  minuman,  obat  dan  produk kosmetik  seperti  Kementerian  Kesehatan,
Kementerian Pertanian,
Kementerian
Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan, Kementerian  Koperasi  dan  UKM  serta lembaga  seperti  Badan  Standardisasi  Semua pekerjaan  ini  diatur  oleh  aturan  yang mencakup persyaratan, perekrutan, hukuman, dan pemecatan.
Undang-undang  halal  juga  mengatur bagaimana sejumlah kementerian dan lembaga negara dapat membantu mendukung kebijakan halal di Indonesia. Undang-undang mewajibkan  BPJPH  untuk  bekerja  sama dengan kementerian dan lembaga yang tugas dan  tanggung  jawabnya  tumpang  tindih dengan masalah kehalalan makanan, minuman,  obat-obatan,  dan  kosmetik  seperti
Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Koperasi  dan  UKM,  dan  lembaga-lembaga seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan  POM,  dan  lainnya(Yakub  &  Zein, 2022).

## 4. KESIMPULAN
Perkembangan  pengetahuan  dan  kecanggihan teknologi  memungkinkan  berbagai  unsur  atau senyawa  dari  Babi  dijadikan  bahan  dalam  industri makanan,  minuman,  obat-obatan  dan  kometik  dan tidak diketahui oleh konsumen. Untuk itu, umat Islam perlu waspada dalam berbelanja dan berhak mendapat jaminan  halal  atau  kepastian  hukum  apakah  produk yang  dibelinya  mengandung  unsur  babi  atau  tidak. Proses  penjaminan  halal  di  Indonesia  mengalami rangkaian  perjalanan  panjang  yang  ditangani  secara silih berganti dari lembaga keislaman seperti MUI dan Pemerintah. Sertifikasi halal yang awalnya ditangani oleh MUI sejak tahun 1989, kini tidak hanya ditangani oleh  MUI  tapi  bersinergi  dengan  BPJPH,  dan  LPH. BPJPH  merupakan  lembaga  resmi  pemerintah  di bawah  naungan  kementerian  Agama.    BPJPH menerima  dan  memverifikasi  pengajuan  produk  dari pelaku usaha. LPH kemudian melakukan pemeriksaan kehalalan  produk  yang  diajukan.  MUI  melakukan sidang  fatwa  halal  untuk  menetapkan  kehalalan produk yang diajukan berdasarkan hasil pemeriksaan LPH.  Jika  keputusan  MUI  bahwa  produk  tersebut halal  maka  BPJPH  menerbitkan  sertifikat  halal  dan memberikan  label  “halal  indonesia”  pada  produk tersebut.

## 5. SARAN
Kegiatan  labelisasi  produk  halal  di  Indonesia, khususnya  makanan,  minuman,  dan  obat-obatan bukan  perkara  yang  mudah  karena  banyaknya  jenis produk  yang  harus  diuji.  Manajemen  data  dan informasi perlu dirancang dengan sebaik-baiknya agar memudahkan petugas yang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Dari pengamatan di lapangan,  terdapat  kesulitan  bagi  LPH  dalam mengecek tanggal terakhir audit dari suatu jenis usaha. Disarankan  masing-masing  LPH  di  setiap  provinsi memiliki sistem informasi yang dapat mengelola dan memantau  perkembangan  perusahaan  yang  telah diauditnya  dan  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Akan lebih  bagus  jika  dibuat  satu  sistem  informasi  yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh LPH di
Indonesia.  Masing-masing  LPH  menginput  data perusahaan  yang  telah  diaudit  dan  mendapatkan sertifikasi  halal  sehingga  dari  sistem  ini  sapat diketahui  perkembangan  setiap  produk  dan  usaha, banyak  produk  yang  telah  disertifikasi  per  provinsi, kapan  suatu  produk  disertifikasi  ulang,  serta  dapat menjadi  sumber  informasi  bagi  pemerintah  dan masyarakat  terkait  produk-produk  yang  telah tersertifikasi.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  sedalam-dalamnya  kami  haturkan pada  anak-anak  dan  suami  yang  telah  memberikan waktu  dan  kesempatan  hingga  penelitian  ini  dapat terselesaikan.  Terima  kasih  yang  sebesar-sebesarnya kepada  Dosen/Ustadz  yang  telah  membagikan ilmunya  dan  menginspirasi  kami  dalam  melakukan penelitian  ini.  Semoga  menjadi  amal  jariah.  Dan  tak lupa  pula  kami  ucapkan  terima  kasih  sebesar- sebesarnya  kepada  Tim  Jurnal  yang  berkenan menerbitkan  artikel  kami.  Semoga  artikel  ini memberikan  manfaat  bagi  pembaca.  Dan  menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat dalam penulisan hingga penerbitannya.

## 7. REFERENSI
Addina, F. N., Santoso, I., & Sucipto. (2020). Concept of  halal  food  development  to  support  halal tourism: A review. IOP Conference Series: Earth and
Environmental
Science , 475 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/475/1/012053
Afroniyati,  L.  (2014).  Analisis  Ekonomi  Politik Sertifikasi  Halal  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik , 18 (1),
37–53.
Ahmad,  A.  N.,  Fatimah,  U.,  &  Otman,  M.  (2018).
Overview  of  the  halal  food  control  system  in Malaysia. Food Control , 90 , 352–363. https://www.sciencedirect.com/science/article/a bs/pii/S0956713518300811
Aisyah, M., Suzanawaty, L., & Said, M. (2019). The demand  for  halal  certified  restaurants  in Indonesia. International Journal of Supply Chain Management ,
8 (5).
https://doi.org/10.3390/su12030820
Aminuddin,  M.  Z.  (2016).  Sertifikasi  Produk  Halal: Studi  Perbandingan  Indonesia  dan  Thailand.
SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary , 1 (1), 27–39.
https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52
Aula,  A.  M.,  Halim,  R.  N.,  &  Azzahra,  S.  (2023).
Inustri  Halal  di  Negara  Berkembang  dan Dominasi  Malaysia  atas  Negara  di  Dalamnya . https://www.researchgate.net/publication/36699 0536_Industri_Halal_di_Negara_Berkembang_d an_Dominasi_Malaysia_Atas_Negara_di_Dala mnya#fullTextFileContent Bayu, D. (2022). Data Indonesia . https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak- 869-penduduk-indonesia-beragama-islam Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history,  development,  and  implementation. Journal of Halal Product and Research , 2 (2), 68– 78. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.2.68-78
Hilda,  L.  (2014).  Analisis  Kandungan  Lemak  Babi Dalam  Produk  Pangan  Di  Padangsidimpuan Secara  Kualitatif  Dengan  Menggunakan  Gas Kromatografi (GC). Tazkir , 9 , 1–15.
Hilda,  L.,  &  Si,  M.  (2013).  PANDANGAN  SAINS TERHADAP  HARAMNYA  LEMAK  BABI Oleh: Dr. Lelya Hilda, M.Si 1. Logaritma , I (01), 35–46.
Hiya, N., & Nawawi, Z. M. (2021). Literature Study of the Dynamics of Indonesian Halal
Certification. International Journal of Economic
… , 2 (2), 506–517. http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/injec ts/article/view/552%0Ahttp://jurnal.ceredindone sia.or.id/index.php/injects/article/download/552/ 582
Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal Governance in  Indonesia:  Theory,  Current  Practices,  and Related  Issues. Journal  of  Islamic  Monetary Economics and Finance , 5 (1), 89–116.
https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049
Indah.  (2022). Lima  tahun  BPJPH,  ini  Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia . Kementerian Agama RI. https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/lima-
tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal- di-indonesia-1y82qo#:~:text=%22BPJPH berdiri pada 11 Oktober,21%2F10%2F2022).
Isnaeni,  H.  F.  (2016). Sejarah  Awal  Label  Halal . https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal- label-halal-PNRMZ/page/1
Jinan, M. (2015). Muhammadiyah Studies:
Transformasi  Kajian  tentang  Gerakan  Islam  di Indonesia. Muhammadiyah  Studies:  Analisa Journal of Social Science and Religion , Volume 22 (Desember), 269–280. Khoeron,  M.  (2022). Bagaimana  Sinergi  BPJPH, LPH,  dan  MUI  dalam  Sertifikasi  Halal?  Ini Penjelasan Kemenag . Website Kemenag. https://www.kemenag.go.id/pers- rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui- dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-
t5j3dq
Munawiroh,  A.  (2022). Rethinking  Halal:  Telaah Konsep  dan  Pengaturan  Halal  di  Indonesia . https://www.google.co.id/books/edition/RETHI NKING_HALAL/ruOCEAAAQBAJ?hl=id&gb pv=1&dq=kosmetik+halal&pg=PA31&printsec =frontcover
Nur’Aini Ihsan, D., Ashuri, R. K., Al Arif, M. N. R.,
&  Zulpawati.  (2022).  the  Relationship  Between Human Capital, Halalpreneurs’ Desire, and Halal
Awareness: Empirical Evidence From Indonesia’S Micro-Entrepreneurs. Asian
Economic  and  Financial  Review , 12 (7),  450– 458. https://doi.org/10.55493/5002.V12I7.4524
Puspaningrum, B. A. (2022). 6 Negara yang Pernah
Menjajah
Indonesia .
https://internasional.kompas.com/read/2022/02/ 15/163000970/6-negara-yang-pernah-menjajah- indonesia?page=all
Putri, R. H. (2019). Babi dalam Masyarakt Nusantara . https://historia.id/kuno/articles/babi-dalam- masyarakat-nusantara-vXjA4/page/1 Ramadhan, M. (2022). Selain Indonesia, Ini Deretan Negara  yang  Juga  Memiliki  Label  Halal . https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/1 3/210600281/selain-indonesia-ini-deretan- negara-yang-juga-memiliki-label-halal?page=all
Sembiring, K. H. (2022). MUI LEGAL AUTHORITY TO  PROVIDE  HALAL  CERTIFICATES  ON MEDICINAL. The 5th International Conference And Call Paper , 131–144.
Sofiana,  R.,  Utama,  S.,  &  Rohim,  A.  (2021).  The Problems  of  Halal  Certification  Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia. Journal  of  Human  Rights,  Culture  and  Legal System , 1 (3), 180–193. https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16 Ulum, M., & Wahid, A. (2019). FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama  (NU)  Di  Indonesia). Al-Insyiroh:  Jurnal
Studi Keislaman , 5 (2), 54–75. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3517 Yakub,  A.,  &  Zein,  F.  (2022).  Halal  Certification  in Government
and
Non-Governmental
Organizations:  A  Comparative  Analysis  of Indonesia,  Malaysia,  and  Thailand. Jurnal  Cita
Hukum , 10 (1). https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747 Yana. (2023). Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis  Sertifikasi  Halal  Menuju  Wajib Sertifikasi Halal 2024 . Halalmui.Org. https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom- mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju- wajib-sertifikasi-halal-2024/