## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN PASCA TERJADINYA PERCERAIAN
Oleh Dedi Rolina Br Tarigan Universitas Darma Agung, Medan E-mail : dedirolina@gmail.com

## ABSTRACT
When the marriage is held , all forms of property will be declared Joint property. But if the property before marriage must be regulated by applicable law as long as it does not conflict with legal norms in people's lives, because the property we have will become a problem in marriage when a divorce occurs. The main problem is how to regulate the law on property before and after marriage after the occurrence of a dispute according to Law No. 1 of 1974, How  is  the  legal  protection  and procedures  for  controlling  property  before  and  after marriage  after  the  occurrence  of  divorce  and  how  to  divide  property  Together  after  the occurrence of divorce according to Law No. 1 of 1974? This type of research uses Normative research.  The  data  source  performed  is  secondary  data  ,  which  consists  of  secondary  and primary data . Data collection is carried out by means of library research, namely choosing library  materials.  The  method  used  in  data  analysis  is  descriptive  qualitative,  namely deciphering  quality  data  in  the  form  of  regular  sentences .  Marital  property  is  property  in marriage  in  the  form  of  joint  property  ,  inherited  property,  and  acquired  property.  Where inherited property and acquired property are categorized as property before the occurrence of marriage which is controlled by each party , both husband and wife , while Joint property is called property after the occurrence of marriage.
Keywords : Wealth, Marriage,Divorce.

## ABSTRAK
Pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  maka  segala  bentuk  harta  akan  dinyatakan  harta Bersama.  Melainkan jika  harta  sebelum perkawinan  harus  di atur oleh  hukum  yang  berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  norma  hukum  di  dalam  kehidupan  masyarkat,  karena harta  yang  kita  miliki  akan  menjadi  suatu  masalah  dalam  perkawinan  Ketika  terjadinya sebuah  perceraian..  Pokok  permasalahannya  ialah  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap harta  sebelum  dan  sesudah  perkawinan  pasca  terjadinya  percerian menurut  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bagaimana perlindungan hukum dan tata cara penguasaan harta sebelum dan  sesudah  perkawinan  pasca  terjadinya  perceraian  dan  bagaimana  cara  pembagian  harta Bersama  setelah  terjadinya  perceraian  menurut  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974?  Jenis penelitian  menggunakan  penelitian  Normative.  Sumber  data  yang  dilakukan  adalah  data sekunder,  yang  terdiri  dari  data  sekunder  dan  primer.  Pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan cara studi kepustakaan ( library research) yaitu memilih bahan pustaka. Metode yang digunakan  dalam  analisa  data  adalah  diskriptif  kualitatif  yaitu  menguraikan  data  secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur. Harta perkawinan adalah harta kekayaan dalam perkawinan  yang  berupa  harta  Bersama,  harta  bawaan,  dan  harta  perolehan.  Dimana  harta bawaan dan harta perolehan dikategorikan sebagai harta sebelum terjadinya perkawinan yang di  kuasai  oleh  masing-masing  pihak  baik  suami  atau  pun  istri  sedangkan  harta  Bersama disebut dengan harta sesudah terjadinya perkawinan.
Kata kunci: Harta kekayaan, Pernikahan,Perceraian.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  indonesia  merupakan  negara yang  kompleks  dan  flural  yang  terdiri dari  berbagai  etnis,  suku,  ras,  dan  agama. indonesia juga dikenal sebagai negara yang memegang  teguh  adat  ketimurannya  yang terkenal  sopan  dan  sifat  kekeluargaan yang  tinggi,  indonesia  adalah  negara hukum  maka,  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat  diatur  oleh  hukum  termasuk mengenai  perkawinan,  perceraian,  serta pewarisannya.  dengan  lahirnya  Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  yang  merupakan  salah  satu bentuk  hukum  di  indonesia  tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
Dalam  kasus    si  wanita  meninggal dunia  dan  meninggalkan  anak  satu,  tetapi anak  tersebut  di  asuh  oleh  pihak  wanita, akan  tetapi  si  suami  menguasai  semua harta  yang  di  tinggalkan,  tanpa  perlu berkonsultasi kepada  pihak wanita tentang harta  yang  ditinggalkan  oleh  istrinya. Padahal  si  suami  tau  bahwa  Sebagian harta  yang  di  tinggalkan  adalah  harta bawaan  si  istri.  Sehingga  kita  juga  tau pentingnya  untuk  memperoleh  kejelasan bagaimana  kedudukan  harta  tersebut.  jika terjadi  kematian  salah  satu  dari  suami ataupun      istri,  mana  yang  merupakan harta peninggalan yang akan di warisi ahli waris masing-masing.
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pada  pasal  35-  37  telah  diatur  masalah harta  benda  dalam  perkawinan  sebagai berikut:
Pasal  35  ayat  (1)  Harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi harta  bersama.  (2)  Harta  bawaan  dari masing  masing  suami  dan  istri  dan  harta benda  yang  di  peroleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain.
Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami  atau  istri  dapat  bertindak  atas perjanjian kedua belah pihak. (2)
mengenai  harta  bawaan  mereka  masing- masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing.
Dari  pengertian  pasal  35  diatas  dapat  di pahami  bahwa  segala  harta  yang  di peroleh  selama  dalam  ikatan  perkawinan di  luar  dari  harta  warisan  atau  pun  hibah adalah  harta  bersama.  Lain  halnya  harta yang  diperoleh  masing-masing  suami  dan istri  sebelum  akat  nikah  yaitu  harta  asal serta  harta  bawaan.  harta  asal  itu  akan diwarisi  oleh  masing-masing  keluarganya bila  pasangan  suami  istri  itu  meninggal dan tidak mempunyai anak. Menurut pasal 126  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa harta bersama bubar demi hukum karena:
1. kematian
2. perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada
3. perceraian
4. pisah meja dan ranjang
5. pemisahan harta
Berdasarkan  pasal  126  KUHPerdata jika  terjadi  suatu  perceraian  dalam hubungan  rumah  tangga  maka  perceraian juga  salah  satu  yang  mengakibatkan bubarnya  harta  bersama  sehingga  harta bersama  tersebut  harus  dibagi  diantara pasangan  suami  dan  istri.  Dan  didalam kompilasi  hukum  islam  juga  mengatur pengertian  tentang  harta  bersama  yang sama  seperti  dianut  dalam  Undang- Undang  No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata  di  atas.  harta  bersama perkawinan dalam kompilasi hukum islam di  istilahkan  dengan  kata  “syirkah”  yang berarti harta yang di peroleh baik sendiri- sendiri  maupun  bersama  suami  istri selama  dalam  perkawinan  berlangsung tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapa.
Bagi  orang  beragama  islam,  ada ketentuan  mengenai  pembagian  harta bersama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam
(KHI)  yang  terdapat  dalam  pasal  97  KHI mengatur  “janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama  sepanjang  tidak  di  tentukan  lain dalam  perjanjian  perkawinan.  Maka  dari latar  belakang  diatas  penulis  tertarik mengangkat judul skripsi tentang “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Harta Kekayaan Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Pasca Terjandinya Perceraian”. 2. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian perkawinan
Menurut Undang-Undang Perkawinan  No.1  Tahun  1974  tentang perkawinan  yaitu  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.
Didalam  sebuah  perkawinan  juga  perlu adanya  perjanjian,  dimana perjanjian  itu salah satu bentuk perikatan untuk mengikat seseorang yang ingin mengikatkan  diri  dari  sebuah  janji  atau kesepakatan  bersama  untuk  kepentingan bersama  di  kemudian  hari.  Perjanjian perkawinan  yang  tertuang  dalam  pasal  29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.  Di  indonesia  pengertian  perjanjian perkawinan pada umumnya adalah perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon  suami istri  yang  dimuat  sebelum  perkawinan berlangsung  dan  di  sahkan  oleh  pegawai pencatat nikah(PPN). dan hukum perjanjian  perkawinan  tersebut bersumber dari KUHPerdata,
Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  dan kompilasi hukum islam.
B. Pengertian Harta perkawinan
Harta  perkawinan  adalah  harta  kekayaan dalam  perkawinan  yang  dapat  berupa harta  bersama,  harta  bawaan,  dan  harta perolehan, dimana harta bawaan dan harta
perolehan  yang  dikategorikan  sebagai harta  sebelum  terjadinya  perkawinan  dan harta  bersama  disebut  harta  sesudah terjadinya  perkawinan.  Ada  beberapa pengertian  harta  perkawinan  diantaranya adalah:
1. Harta  perkawinan  menurut  hukum adalah semua harta yang di kuasai, suami  istri  selama  mereka  terikat dalam  perkawinan.  Baik  harta kerabat  yang  dikuasai  maupun harta perorangan yang berasal dari harta  warisan,  harta  hibah,  harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri dan barang – barang hadiah. Harta bersama  merefleksikan  adanya benda yang dimiliki secara bersama  atau  dimiliki  oleh  lebih dari  satu  orang.  Secara  yuridis, kepemilikan atas  suatu  benda  oleh lebih  dari  satu  orang  dapat ditemukan  pengaturan  hukumnya dalam  pasal  526  dan  pasal  527 KUHPerdata yang esensinya bahwa  milik  bersama  dibedakan menjadi milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas.
2. Harta  perkawinan  menurut  hukum adat  adalah  semua  harta  yang dikuasai  suami  dan  istri  selama mereka  terikat  dalam  perkawinan, baik  harta  kerabat  yang  dikuasai, maupun  harta  perseorangan  yang berasal  dari  harta  warisan,  hibah, harta  penghasilan  sendiri,  harta pencarian bersama suami dan istri, dan  barang-barang  hadiah.  Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari hari  suami  istri  dan  anak-anaknya dalam  satu  rumah.  Pemisahan antara  harta  perkawinan  yang disebut  “harta  keluarga”  dengan “harta kerabat” tidak dapat dilakukan begitu saja karna masyarakat  adat  itu  ada  yang
bersendikan kekerabatan kebapakan  (patrilineal),  keibuan
(matrilineal),  dan  keibubapakan (parental  atau  bilateral).  Hukum adat  mengatur  harta  kekayaan suami dan istri menjadi 2
kelompok  hartayang  dapat  dirinci sebagai berikut yaitu :
a. Harta asal
Harta  asal  ialah  harta  yang  dibawa kedalam  perkawinan  oleh  masing-masing suami  dan  istri.  Harta  ini  adakalanya berasal  dari  orang  tua  atau  kerabat  dan nenek moyang masing-masing pihak.
b. Harta bersama
Harta  bersama  ialah  harta  yang  diperoleh dalam  perkawinan.harta  semacam  ini disebut  harta  suarang  (minangkabau), barang  perpantangan(kalimantan),  gono  - gini  (jawa  tengan  dan  jawa  timur),  guna kaya atau campur kaya (jawa barat).
3. Menurut Hukum islam harta
adalah  merupakan  sistem  yang peraturannya  sangat  sederhana, dari tiga sistem antara hukum BW dan  hukum  Adat  dimana  hukum islam  tidak  terdapat  suatu  ikatan barang antara kekayaan  suami dan kekayaan  istri.  Hukum  islam menganggap  bahwa  harta  benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain adalah terpisah. dengan  kata  lain  bahwa  harta benda  yang  mereka  miliki,  yang masing-  masing  dibawa  pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing- masing.
C. Pengertian Perceraian
Pengertian  Perceraian  menurut  pasal 38  UU  No.1  tahun  1974  adalah  putusnya perkawinan.  Adapun  yang  dimaksud dengan  perkawina  menurut  pasal  1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan  lahir  batin  sorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  istri dengan  tujuan membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa. Jadi  perceraian  adalah  putusnya  ikatan
lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang mengkibatkan lahirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.
Perceraian  menurut  Hukum  Islam yang  telah  di  positifkan  dalam  pasal  38 dan pasal 39
Undang-Undang Perkawinan.  Perceraian  adalah  putusnya ikatan  perkawinan  antara  suami  istri dengan  kepuusan  pengadilan  dan  ada cukup  alasan  bahwa  diantara  suami  istri tidak  akan  dapat  hidup  rukun  lagi sebagai suami istri.
Pada prinsipnya undang–undang perkawinan  adalah  mempersulit  adanya perceraian  tetapi  tidak  berarti  undang– undang  perkawinan  tidak  mengatur  sama sekali  tentang  tata  cara  perceraian  bagi para  suami  istri  yang  akan  mengakhri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku  hukum  acara  khusus  yaitu  di  atur dalam :
a) Undang  no  1  tahun  1974  tentang perkawinan
b) Undang  –  Udang  Nomor  3  tahun 2006  jo  Undang  –Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ( pasal 54-91)
c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
d) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
e) peraturan peraturan  – peraturan yang lain  yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
f) Kitab – Kitab Fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.
g) Yurisprudensi  Sebagai  Sumber Hukum.
Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap  harta  bawaan,  harta  bersama, maupun  harta  perolehan  berdasarkan hukumnya  masing-masing  bagi  orang
yang beragama islam, pengaturan  tersebut dilakukan  berdasarkan  hukum  islam  yang
telah di akomodir dalam kompilasi hukum islam  (KHI).  secara  umum  apabila  tidak diadakan  perjanjian  perkawinan  terhadap harta perkawinan maka sebuah perceraian akan mengakibatkan terhadap harta bersama,  terhadap  harta  bawaan  dan terhadap  harta  perolehan.  Di  dalam  Pasal 39  ayat  (2)  Undang  –  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  menyatakan  bahwa  untuk melakukan  perceraian  harus  ada  cukup alasan,  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami istri. Lebih lanjut mengenai alasan –alasan perceraian  ditentukan  dalam  pasal  52 Stbld.1933-74  yang  menyatakan  bahwa perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan- alasan yaitu :
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi  dan  lain sebagainya  yang sukar disembuhkan.
2) Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  lain  selama  dua  (2)  tahun berturut  –turut  tanpa  izin  pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya.
3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang  membahayakan  pihak yang lain.
4) Salah satu pihak mendapat hukuman  penjara  5  tahun  atau hukuman  yang  lebih  berat  setelah perkawinan berlangsung.
5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat
badan atau  penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai suami istri.
6) antara  suami  dan  istri  terus menerus  terjadi  pertengkaran  dan perselisihan dan  tidak ada harapan akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga.
7) suami melanggar taklik talak.
8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan    dalam  rumah
tangga.

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan  yang telah dirumuskan dan dibatasi
sebagaimana  yang  diatas,  maka  dalam metode    penyusunan  dan  penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan ialah penelitian hukum normatif,  Langkah  pertama  dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder yaitu  peraturan  yang  berkaitan  dengan tinjauan  yuridis  terhadap  harta  kekayaan sebelum  dan  sesudah  perkawinan  pasca terjadinya  perceraian.  sumber  data  yang digunakan  Data  primer  adalah  bahan atau sumber  berupa  peraturan  perundang  – undangan dan buku – buku yang ada. Data sekunder  adalah  bahan  atau  sumber berupa bahan acuan lainnya yang berisikan  informasi  yang  mendukung skripsi  ini,  seperti  tulisan  –  tulisan,  situs internet  dan  lainnya.Teknik  Pengumpulan Data  dilakukan  dengan  cara  penelitian kepustakaan  ( liberary  research) yaitu memilih  bahan  pustaka.  Analisis  Data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu  menguraikan  data  secara  bermutu dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur  logis dan efektif sehingga memudahkan interprestasi  data  dan  pemahaman  hasil guna  menjawab  permasalahan  yang  ada dan dapat menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Harta Sebelum dan Sesudah Perkawinan  Pasca  Terjadinya

## Perceraian
Pengaturan  hukum  harta  kekayaan  yaitu peraturan peraturan hukum yang mengatur tentang  hak  dan  kewajiban  manusia  yang bernilai  uang.  Dimana  hukum  harta kekayaan  meliputi  2(dua)  lapangan  yaitu harta  benda  dan  harta  perikatan.  Harta
benda  yaitu  peraturan-peraturan  hukum yang  meliputi  hak  kebendaan  yang
bersifat  mutlak  artinya  hak  terhadap benda  yang  oleh  setiap  orang  wajib  di
hormati  dan  diakui.  Sedangkan  harta perikatan  yaitu  peraturan-peraturan  yang mengatur  perhubungan  yang  bersifat kehartaan  antara  2  orang  atau  lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi atau suatu pemenuhan sesuatu dan pihak  yang  satu  wajib  memenuhi  sesuatu prestasi.
Perkawinan  menurut  KUHPerdata dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974. Dalam  asas  hukum  perkawinan  yang dianut  dalam  KUHPerdata  pasal  119 burgelijk  wetboek  (BW)  mengatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan,  demi  hukum  berlakulah persatuan  harta  secara  bulat  antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai Hal itu dengan perjanjian kawin tidak ditentukan lain.
Dapat  ditinjau  asas  yang  menyangkut masalah  harta  perkawinan  yang  terdapat dalam  bab  VII  Undang-Undang  No.  1 tahun  1974  pasal  35  ayat  (1)  menentukan harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama sementara  dalam  ayat  (2)  menyatakan bahwa  harta  bawaan  masing-  masing suami  dan  istri  serta  harta  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan  hal  yang  lain.  Sama  halnya dengan  Udang-Undang  No  39  tahun 1999 tentang  hak  asasi  manusia  pasal  36  ayat (1)  menyatakan  setiap  orang  berhak mempunyai  milik,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang  lain  demi pengembangan  dirinya,  keluarga,  bangsa, dan  masyarakat  dengan  cara  yang  tidak melanggar  hukum  (2)  tidak  seorang  pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenangdan  secara  melawan hukum  (3)  hak  milik  mempunyai  fungsi sosial.  Oleh  Sebab  itu  karena  hak  milik secara  pribadi  maupun  Bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan. pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik suami istri selama dalam
perkawinan.  Dalam  ketentuan  Undang- Undang  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan terdapat  3  (tiga)  macam harta yang  pertama  harta  bersama,  kedua  harta bawaan dan ketiga harta perolehan setelah terjadinya  perkawinn,  Yang  diatur  dalam pasal  35  jo,  pasal  36  jo  dan  pasal  37  jo Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Berdasarkan ketentuan diatas maka penggolongan terhadap harta benda dalam perkawinan adalah:
1) Harta  Bersama  dalam  pasal  35 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1 tahun 1974 tentang perkawinan
2) Harta  bawaan  yang  dibedakan harta bawaan masing-masing suami  istri  dan  harta  bawaan  yang diperoleh dari hadiah atau warisan pada  pasal  35  ayat  2)  Undang- Undang No. 1 tahun 1974
3) Harta  yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta
masing=masing  suami  istri  yang diperoleh  bukan  karena  usaha Bersama-sama  tetapi  diperoleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan
Perlindungan  hukum  terhadap harta  dalam  perkawinan  adalah  perjanjian perkawinan dimana perjanjian perkawinan adalah  berlaku  saat  perkawinan  di langsungkan yang bertujuan untuk melakukan  perlindugan  terhadap  harta para  suami–istri  dimana  para  pihak  dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah  sejak  awal  ada  pemisahan  harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun  diatur  cara  pembagiannya  bila terjadi  perceraian.  Harta  bawaan  dari masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain.
Secara teoritis  perjanjian perkawinan bisa dibuatbermacam-macam mulai dari aturan
yang  tercantum  dalam  BW , Undang- Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974.
Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji  yang berhubungan dengan janji yang pertama,  maka  terjadilah  perikatan  dua buah janji dari dua orang yang mempunyai  hubungan  antara  yang  satu dengan  yang  lain.3  Dengan  demikian perjanjian  atau  kontrak  tersebut  adalah sumber  hukum  formal,  selama  kontrak perjanjian  tersebut  adalah  kontrak  yang sah atau legal.
Maka  pengertian  perjanjian  perkawinan dapat diklasifikasikan menurut
Undangundang  perkawinan,  Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:
a) Pengertian  Perjanjian  Perkawinan
Menurut
Undang-undang
perkawinan  No.1  tahun  1974  dan Kompilasi  hukum  Islam.  Dalam
Undang-undang Perkawinan  No.  1 tahun  1974  pasal  29  menjelaskan bahwa:
1) Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh Pegawai pencatat perkawinan,  setelah  mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga
tersangkut.
2) Perjanjian  tersebut  tidak dapat  disahkan  bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
3) Perjanjian  tersebut  mulai berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan. 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali  bila  dari  kedua belah pihak ada persetujuan  untuk  merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
b) Dalam  Kompilasi  hukum  Islam pasal 47 menyatakan bahwa:
a. Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan
kedua calon mempelai dapat  membuat  perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai  Pencatat  Nikah mengenai  kedudukan  harta dalam perkawinan.
b. Perjanjian  tersebut  dalam ayat  (1)  dapat  meliputi percampuran  harta  pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing- masing  sepanjang  hal  itu tidak  bertentangan  dengan hukum Islam.
c. Di samping ketentuan dalam  ayat  (1)  dan  (2)  di atas, boleh juga isi perjanjian  itu  menetapkan kewenangan masing-
masing  untuk  mengadakan ikatan  hipotik  atas  harta pribadi  dan  harta  bersama atau harta syarikat.
Perlindungan  hukum  terhadap  harta dalam  perkawinan  menurut  KUHPerdata diberikan  kebebasan  dalam  menentukan isi  perjanjian  kawin  untuk  membuat penyimpangan  dari  peraturan KUHPerdata  tentang  persatuan  harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:
Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan  dengan kesusilaan  dan ketertiban  umum  yang  terdapat  dalam Pasal 139 KUHPerdata.
1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
a) Hak-hak  yang  timbul  dari kekuasaan  suami  (maritale macht): misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan
harta perkawinan.
b) Hak-hak  yang  timbul  dari kekuasaan orang tua (ouderlijk  macht)  misalnya hak untuk mengurus kekayaan anakanak atau pendidikan anak.
c) Hak yang ditentukan undang- undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi  wali  atau  menunjuk wali  terdapat  dalam  Pasal
140 KUHPerdata.
2. Tidak dibuat janji yang
mengandung  pelepasan  hak  atas harta  peninggalan orang-orang yang menurunkannya tertuang dalam Pasal 141 KUHPerdata. 3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus
membayar  sebahagian hutang  yang lebih besar dalam pasal
142KUHPerdata.
4. Tidak  boleh  dibuat  janji  bahwa perkawinan  mereka  akan  diatur oleh  hukum  asing  yang  tertuang dalam pasal 143 KUHPerdata.
Sedangkan menurut undang-undang KUHPerdata menyatakan
bahwa
memberikan  kebebasan  menentukan  isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan
dari peraturan
KUHPerdata  terhadap  penyatuan  harta kekayaan  akan  tetapi  adanya  pembatasan antara lain:
a. ketertiban  umum  yang  tertuang dalam  pasal  139  KUHPerdata diantaranya.  Dalam  perjanjian  iu tidak dibuat janji
yang menyimpang dari:
1) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan  suami  atau  (Maritale macht)  contohnya  hak-hak  yang timbul  dari  kekuasaan  dalam menentukan  kediaman  ataupun mengurus harta perkawinan.
2) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan  orang  tua  (ouderlijk
macht)  contonya  yaitu  mengurus kekayaan anak-anak dan Pendidikan anak
3) Hak  yang  ditentukan  undang- undang  untuk  suami  istri  yang hidup  Bersama  yang  begitu  lama contohnya  yaitu menjadi wali atau menunjuk wali.
b. Tidak dibuat janji yang mengandung  pelepasan  ha  katas peninggalan orang-orang yang menurunkannya yang terdapat dalam pasal 141 KUHPerdata
c. Tidak  boleh  mereka  menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian  utang  yang  lebih  besar dari  pada  bagiannya  dalam  laba persatuan  yang  terdapat  dalam pasal 142 KUHPerdata
d. Tidak  boleh  dibuat  janji  bahwa perkawinan  mereka  akan  diatur oleh  hukum  asing  yang  tertuang dalam pasal 143 KUHPerdata.

## C. Penguasaan  Harta  Perkawinan Pasca Terjadinya Perceraian
Undang-Undang  perkawinan  menyatakan bahwa  harta  Bersama  adalah  harta  benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi  harta  Bersama  sedangkan  dalam pasal  36  ayat  (2)  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan  bahwa  harta  bawaan  adalah harta  yang  di  kuasai  masing-masing  atau istri  berhak  seutuhnya  untuk  melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.  Maka  dalam  hal  tersebut  bagi setiap  orang  termasuk  suami  istri  harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama  terhadap  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan  serta KUHPerdata  tersebut.  Sesuai  dengan pasal 29 ayat (1) tentang harta bawaan.
Apa bila terjadi suatu perceraian  terhadap  suami istri maka harta bawaan yang kita miliki, jika  tidak  adanya  suatu  perjanjian perkawinan  di  dalamnya  akan
menimbulkan suatu kesulitan dalam menguasai serta membuktikan harta
tersebut.  Maka  sangat  penting adanya  suatu  perjanjian  dalam
sebuah  perkawinan.  Agar  dapat memudahkan untuk penguasaan harta para pihak terutama suami dan istri  dalam  sebuah  perkawinan. Sehingga  ada  pun  harta  bawaan yang dimiliki masing- masing suami istri,  akan  tetap  menjadi  hak masing-masing  pihak  atau  bisa disebut  dengan  masih  dibawah penguasaan  masing-masing  sesuai dengan  pasal  35  ayat
(1) Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974. tentang perkawinan dan pasal
86  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyatakan  bahwa  harta  suami akan  tetap menjadi harta suami dan dikuasai  sepenuhnya  oleh  suami sendiri begitu pula dengan harta istri akan  tetap  menjadi  harta  istri  dan dikuasai  sepenuhnya  dari  masing- masing.
Didalam ketentuan pasal 119 KUHPerdarta  menetapkan  secara hukum  berlaku  secara  kesatuan bulat  antara  kekayaan  suami-istri kecuali  adanya  sebuah  perjanjian kawin  atau  sering  disebut  Pranikah dan  Ketika  terjadi  putusnya  sebuah perkawinan  akan  merujuk  pada pasal  128  KUHPerdata  sampai dengan  129  KUHPerdata  yang menyatakan  bahwa  apabila  terjadi putusnya  sebuah  perkawinan maka harta  Bersama  akan  dibagi  menjadi 2 (dua) antara suam-istri tanpa harus melihat  dari  mana  asal  usul  harta kekayaan  tersebut  diperoleh.  Maka oleh  sebab  itu  dapat  kita  uraikan secara  umum  bahwa  apabila  tidak dilakukan sebuah perjanjian perkawinan  terhadap  harta  sebelum parkawinan  atau  disebut  harta bawaan  maka  harta  itu  akan  masuk kedalam  harta  Bersama,  yang  akan mengakibatkan  timbulnya  akibat hukum atau adanya keributan terhadap  harta  tersebut.  Akan  tetapi jika terjadi adanya perjanjian
perkawinan terhadap harta perkawinan  maka  Ketika  terjadinya perceraian,  harta  Bersama  akan dibagi  dua  sma  rata  diantara  suami istriyang  sering  disebut  dengan harta  gono-gini,  dan  harta  bawaan akan  tetap  menjadi  harta  masing- masing  (hak  masing-masing)  pihak diantara  suami  atau  istri  terkecuali ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan  Begitu  juga  dengan harta perolehan masing-masing pihak  antara  suami  istri  akan tetap menjadi  hak  suami  atau  istri  yang memperolehnya.

## 5. SIMPULAN
1) Pengaturan harta perkawinan
Didalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan pasal 35 ayat (1) menentukan harta benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta Bersama  akan  tetapi  didalam  ayat (2)  menyatakan  bahwa  Harta bawaan dari  masing masing suami dan  istri  dan  harta  benda  yang  di peroleh  masing-  masing  sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2) Perlindungan dan tata cara penguasaan  hukum  terhadap  harta sebelum dan  sesudah  perkawianan pasca  terjadinya  perceraian  yaitu dimana perlindungan hukum dilakukan adanya sebuah perjanjian  perkawinan  (Pranikah) untuk  menghindari  keributan  atau kegaduhan  dalam pembagian  harta kekayaan. Sedangkan untuk penguasaan harta itu tetap menjadi harta  milik  masing-masing  suami dan  istri.  Sesuai  dengan  pasal  35 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan dan  pasal  86  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) dimana harta istri tetap menjadi  hak  istri  dan  dikuasai
sepenunnya,  begitu  pula  dengan harta  suami  tetap  menjadi  hak
suami  dan  dikuasai  sepenuhnya olehnya.  Beda  halnya  dengan halnya  dengan  penguasaan  harta menurut  hukum  adat  dimana  harta Bersama  yang  sering  dikenal dengan  sebutan  harta  gono-gini.
Yang  dianggap hampir  sama
disetiap daerah.
3) Pembagian  harta  Bersama  dalam sebuah perkawinan harus berdasarkan  keadilan  untuk  semua pihak dimana pembagian itu harus dibagi  sesuai  menurut  undang- undang  yang  berlaku.  agar  tidak berat sebelah dari pihak mana pun. Itu  sebabnya  bahwa  dilakukanya perjanjian  perkawinan  agar  suami atau istri bebas melakukan Tindakan  hukum  yang  berguna bagi  masing-masing  pihak  antara suami  dan  istri  dalam  mendaptkan haknya Saran
a. untuk  pengaturan  hukum  dalam suatu  permasalahan  harta  sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan  terjadi  konflik  maka harus adanya melakukan perjanjian perkawinan  sebelum  terjadinya perkawinan
b. untuk mengantisipasi tidak terjadinya  sebuah  keributan  maka harta  tersebut  jangan  di  cmpur adukkan  dan  juga  kedua  belah pihak mempelai harus mengadakan perjanjian  pranikah  di  kantor notaris atau pun dikantor pencatatan perkawinan sehingga di kemudian  hari  tidak  terjadinya akibat  hukum  apabila  terjadinya sebuah perceraian.
c. Sebaiknya pemerintah dapat
mensosialisasikan pentingnya perjanjian perkawinan kepada masyarakat,  agar  dikemudian  hari dapat  mengantisipasi  terjadinya permasalahan mengenai
pembagian harta Bersama.
6.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku - Buku
Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional , Penerbit Pt MeltonPutra, Jakarta,1991 Judiasih, Dewi, Sonny, Harta  Benda  Perkawinan, PT. Refika Aditama, Bandung,2015
HR.  Damanhuri  H.A, Dan  Harta  Segi- Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Bersama ,  CV.  Mandar Maju, Jakarta 2007 Hadikusuma H. Hilman, Hukum Perkawinan  Di  Indonesia ,  CV. Mandar  Maju, bandung, 2007
Fakultas Hukum Sumatera Utara,2014
Muhammad  Abdulkadir, Hukum  Perdata Indonesia, PT  Citra  Adiya  Bakti, Bandung, 2011
C.S.T.  Cansil, Pengantar  Ilmu  Hukum Dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
Simbolon  Nanci  Yosepin, Hukum  Dan HAM ,  Fakultas  Hukum  Darma Agung, 2019
Satrio.  J, Hukum  Perikatan ,  Alumni,
Bandung, 1999
Satrio, J, Hukum Harta Perkawinan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
Amanat  Anisitus,  Membagi  Warisan
Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum Perdata BW, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Hamid, Zahri, Pokok-Pokok Hukum
Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia , Bina Cipta, 1978

## Undang-Undang
Kitab  undang-undang  hukum  perdata (BW)
Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  &  Kompilasi
Hukum Islam Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999

## Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

## B. Jurnal
Zulfiani, „‟Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian  Menurut  UU  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Berbasis Keadilan‟‟, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.II no.3,2015 Evi  djuniarti,  „‟Hukum  Harta  Bersama Ditinjau  Dari  Prespektif  Undang- Undang Perkawinan
Dan
KUHPerdata‟‟,  Jurnal  Penelitian Hukum DEJURE Vol.17 No.4,2017

## Internet
www.legalakses.com/harta-kekayaan- dalam-perkawinan-dan-perceraian/ m.hukumonline.com/klinik/detail/ula san/lt537c47d00be1f/apakah-hasil- penge mbangan-harta-bawaaan-menjadi-harta- gono-gini.html Eprints.ums.ac.id tentang  harta  bawaan  dan  harta bersama