## HAPUSNYA HAK WARIS ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT WASIAT
Sulastri Yasim 1 , M. Fadhlan Fadhil Bahri 2 , Muh. Chaerul Anwar 3 1,2,3 Universitas Sulawesi Barat
Correspondent Email: sulastriyasim@unsulbar.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, bagaimana sistem pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Kedua,  untuk  mengetahui  bagaimana  hapusnya  hak  waris  atas  tindak  pidana pemalsuan  surat  wasiat.  Jenis    penelitian    ini    adalah    penelitian    kepustakaan (library    research) serta pendekatan  penelitian    yang    digunakan    adalah    pendekatan    normatif    yuridis.    Adapun    sumber    data penelitian    ini    adalah  sumber  data  primer,  sekunder  dan  tersier  rmelalui  perundang-undangan,  buku-buku, jurnal  dan  putusan.  Analisis  data    yang    digunakan    yaitu    dengan    cara    mengadakan    identifikasi    dan klasifikasi  terhadap  data  yang  ada  dan menyusunnya  secara  sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  dalam  sistem  pewarisan  menurut  KUHPerdata  terdapat  dua  cara  memperoleh  warisan  yaitu  pertama, memperoleh  warisan  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  dan  kedua,  memperoleh  warisan  berdasarkan wasiat.  Adanya  pembatasan  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  berakibat  hapusnya  hak  untuk  mewaris  yang mana salah satu alasannya karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat wasiat.
Kata Kunci: Hapusnya Hak Waris, Legitime Portie, Pemalsuan Surat Wasiat

## Abstract
This study  aims at finding out how the inheritance system in the Civil Code (KUHPerdata) is. Second, to find out how the inheritance rights for the crime of forgery will be unforced. This type of research is library research and the research approach used is a juridical normative approach. The data sources for this research are primary, secondary and tertiary data sources through legislation, books, journals and decisions. The data analysis used are through identifying and classifying the existing data and arranging them systematically. The results of this study indicate that in the inheritance system according to the Civil Code there are two ways of obtaining inheritance, namely: first, obtaining an inheritance based on statutory provisions and second, obtaining an inheritance based on a will. There are restrictions on certain parties which result in the abolition  of the right to  inherit, which is one of the reasons for committing the crime of forging a will.
Keywords: Deletion of inheritance rights, Legitime portie, Will forgery

## PENDAHULUAN
Perkawinan  memberikan  makna  sebagai  suatu  hubungan  hukum  atau  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Mahaesa.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  secara  jelas menguraikan  bahwa  perkawinan  meupakan  hubungan  yang  hukum  memiliki  akibat  hukum, baik  terhadap  para  pihak  atau  suami  istri,  terhadap  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan, maupun terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan.
Pengertian suatu hubungan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap para pihak atau suami istri yaitu hak dan kedudukan isteri dan suami adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Bersama-sama memilih tempat kediaman, antara suami dan isteri wajib saling cinta- mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. Seorang suami  juga  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya.  Jika  suami  atau  isteri  melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan.
Suatu  hubungan  hukum  yang  memiliki  akibat  hukum  terhadap  anak  yaitu  hubungan yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak.  Kedua  orang  tua  wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya.  Kewajiban  sebagai  seorang anak adalah menghormati kedua orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
Dalam hal suatu hubungan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap harta benda memiliki  makna  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing mengingat perkawinan dapat putus karena perceraian, putusan pengadilan dan kematian.
Berbicara  mengenai  kematian  akan  bersinggungan  dengan  hak  waris.  Dalam  hak waris, terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan  harta  kekayaan 1 .  Ahli  waris  adalah  anggota  keluarga  yang  meninggal  dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Sedangkan, harta warisan merupakan kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan
1 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Rajawali Pers, 2013, h. 303
pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris ( boedel ). Namun, Undang- Undang memberi pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak berhak mewaris yang berakibat pada hapusnya hak untuk mewaris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ). Library Research adalah  sebuah  jenis  penelitian  yang  fokus  terhadap  kegiatan  mempelajari, mendalami,  dan  mengutip  teori-teori  atau  konsep-konsep  dari  sejumlah  literatur  baik  buku, jurnal, majalah, koran  atau  karya  tulis  ilmiah  lainnya  yang relavan dengan topik, fokus dan  variabel  penelitian. 2 Penelitian  yang    menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu suatu  penelitian  yang  mengkaji    hukum    yang    dikonsepkan    sebagai    norma    atau    kaidah yang    berlaku    di    masyarakat  dan    menjadi    acuan    perilaku    setiap    orang 3 .  Sehingga pendekatan  penelitian  yang  peneliti  gunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  serta  pendekatan  KUHPerdata  .  Adapun    sumber    data    penelitian    ini yaitu    sumber    data    primer,    sekunder,    dan    tersier  yang    bersumber    dari    kepustakaan. Untuk    teknik    pengolahan        dan    analisis    data    yaitu    dengan  cara    kepustakaan  dengan meneliti    dan    menelaah    data-data    atau literatur  yang      berhubungan     dengan     penelitian Penulis.      Data      yang      sudah      terkumpul  selanjutnya    diolah    dengan    mengadakan identifikasi  dan  klasifikasi  terhadap  data  yang  ada dan menyusunnya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Mewaris  berarti  menggantikan  hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal,  yang mana  pada  umumnya  yang  digantikan  adalah  hanya  hak  dan  kewajiban  dibidang  hukum kekayaan  saja.  Dalam  sistematika  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk Wetboek )  hak  dan  kewajiban  yang  demikian  adalah  hak  dan  kewajban  yang  diatur  dalam buku  ke-11  KUHPerdata  tentang  Benda  dan  buku  ke-II  KUHPerdata  tentang  Perikatan. Dengan  demikian  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  Buku  1  tentang  Orang  tidak  dapat diwariskan, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010,h 93
3 Johnny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2005, h 306
Lebih lanjut, hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris  beserta  akibat  hukumnya.  Hukum  waris  perdata  menekankan  sesama  ahli  waris memiliki  hak  yang  sama,  tanpa  memperhatikan  jenis  kelamin,  baik  laki-laki  maupun perempuan 4 . Dalam hukum waris, mengatur juga mengenai 2 (dua) syarat umum pewarisan yaitu yang pertama, adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata);
a. pewarisan hanya berlangsung karena kematian, 5
b. untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal,  termasuk  bayi  yang  masih  di  dalam  kandungan  sepanjang dilahirkan dalam keadaan hidup (Pasal 836 KUHPerdata).
Terdapat  2  (dua)  unsur  dalam  hukum  waris  yaitu  unsur  individual  dan  unsur  sosial. Pada unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang 6 . Artinya, pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja atas  benda  yang  dimilikinya,  termasuk  kebebasan  untuk  menghibahkan  atau  memberikan harta  kekayaannya  kepada  orang  lain.  Unsur  yang  kedua  yaitu  unsur  sosial  yang  memiliki makna  bahwa  perbuatan  dalam  unsur  individual  yakni  kebebasan  melakukan  apa  saja terhadap  harta  benda  yang  dimilikinya  dengan  menghibahkan  kepada  orang  lain  akan menimbulkan  kerugian  kepada  ahli  warisnya.  Oleh  karena  itu,  undang-undang  memberikan pembatasan-pembatasan  terhadap  kebebasan  pewaris  demi  kepentingan  ahli  waris  yang sangat  dekat  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  mereka.  Pembatasan  tersebut antara  lain  dalam  bentuk  bagian  tertentu,  yakni  bagian  mutlak  bagi ahli  waris  tertentu  yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris yang dikenal dengan nama Legitime Portie .
Legitime  Portie ialah  bagian  tertentu  bagi  ahli  waris  tertentu  yakni ahli  waris  dalam garis  lurus  yang  tidak  boleh  dikesampingkan  oleh  pewaris.  Oleh  karena  bagian  mutlak tersebut  erat  kaitannya  dengan  pemberian  atau  hibah  yang  diberikan  oleh  pewaris,  yaitu pembatasan  atas  kebebasan  pewaris  dalam  membuat  wasiat,  maka legiteme  portie diatur dalam bagian yang mengatur bagian testament . Dalam pasal 913 KUHPerdata menyebutkan Legitime  Portie atau  bagian  warisan  menurut  undang-undang  dan  harta  benda  yang  harus diberikan  kepada  ahli  waris  dalam  garis  lurus  menurut  undang-undang,  yang  terhadapnya
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 267
5 Nina Ismaya, Andi Safrani, Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islamdan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia , (Makassar,  Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2022) , h. 763
6 Anistus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal  Hukum  Perdata  BW ,  (Jakarta  : Raja Grafindo, 2000), h. 45
orang  yang  meninggal  dunia  tidak  boleh  menetapkan  sesuatu,  baik  sebagai  hibah  antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat. 7
Menurut  KUHPerdata  terdapat  dua  cara  memperoleh  warisan,  yaitu,  pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan  wasiat. 8 Mewaris  berdasarkan  undang-undang  adalah  suatu  bentuk  pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan  ahli  waris.  Dalam  mewaris  berdasarkan  Undang-Undang  terdapat  2  (dua) cara  mewaris yaitu, yang pertama, mewaris berdasarkan kedudukan sendiri ( uit eigen hoofed ). Mereka yang yang  terpanggil  untuk  mewaris  berdasarkan  haknya/kedudukannya  sendiri  atau  mewaris kepala  demi  kepala  dengan  bagian  yang  sama  besarnya    (Pasal  852  Ayat  (2)  KUHPerdata). Cara  memperoleh  warisan  yang  kedua  adalah  dengan  mewaris  berdasarkan  penggantian dimana  ahli  waris  menggantikan  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan  yang  telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris bersarkan penggantian tempat ahli  waris,  artinya  mereka  yang  mewaris  pancang  demi  pancang  (Pasal  852  Ayat  (2) KUHPerdata).  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  841  KUHPerdata  menentukan  bahwa  penggantian tempat memberikan hak kepada seseorang seorang yang mengganti dalam derajat dan dalam segala  hak  dan  orang  yang  digantikan  asal  memenuhi  syarat  harus  keturunan  sah  dari  yang digantikan,  hidup  pada  saat  warisan  terbuka  dan  bukan  orang  yang  dinyatakan  tidak  patut mewaris.  Para  ahli  waris  yang  sah  karena  kematian,  terpanggil  untuk  mewaris  menurut urutan. Urutan tersebut ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris.  Adapun 4 golongan ahli waris 9 tersebut adalah:
a. Golongan pertama, anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri.
b. Golongan  kedua,  orang  tua,  saudara  laki-laki,  saudara  perempuan  dan keturunannya.
c. Golongan ketiga, keluarga sedarah dalam garis lurus di atas, sesudah orang tua.
d. Golongan  keempat,  keluarga  sedarah  lainnya  dalam  garis  lurus  menyamping sebagai derajat ke enam.
7 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata ,(Yogyakarta  :  Pustaka  Mahardika, 2016), h.190
8 Darmabrata, Wahyono . Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2004) h. 41
9 Rosa Agustina, Surini Mangundihardjo, Akhmad Budi Cahyono, Endah Hartati, Abdul Salam, Hukum Perdata , (Tanggerang Selatan, Universitas Terbuka, 2022), h. 99
Cara  memperoleh  warisan  yang  kedua  adalah  berdasarkan  wasiat.  Pewarisan berdasarkan  wasiat (testamen) adalah  suatu  akta  yang  dapat  memuat  penyataan  seseorang tentang  apa  yang  dikehendaki  setelah  ia meninggal  dunia  dan  oleh  karenanya  dapat  dicabut kembali  (Pasal  875  KUHPerdata).  Berdasarkan  Pasal  931  KUHPerdata  dapat  disimpulkan mengenai  bentuk testamen .  4 macam  bentuk  testamen,  sebagaimana  dapat  disimpulkan  dari pasal tersebut ialah:

## a. Surat wasiat olographis
Surat Wasiat Olographis Surat adalah wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pembuat  testamen.  Surat  testamen  demikian  harus  ditulis  sendiri  oleh  pembuat wasiat  dan  ditandatangani  olehnya  (Pasal  932  KUHPerdarta).  Surat  wasiat tersebut  dibawa  ke  Notaris.  Notaris  menerima  surat  wasiat  olographis  tersebut, wajib dihadiri oleh 2 orang saksi, dan membuat akta penyimpanan, ditandatangani oleh  pembuat  testamen  ( testateur ),  saksi  dan  notaris  (  Pasal  932  Ayat  3 KUHPerdata).  Surat  wasiat  tersebut  mempunyai  kekuatan  yang  sama  dengan wasiat yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 932 KUHPerdata).
b. Surat wasiat umum
Surat wasiat umum ialah surat wasiat yang dibuat oleh pembuat wasiat di hadapan notaris.  Surat  wasiat  ini  merupakan  bentuk  yang  paling  umum,  dan  dianjurkan karena  notaris  berkesempatan  dan  wajib  memberikan  bimbingan  dan  petunjuk agar  wasiat  tersebut  dapat  terlaksana  sedapat  mungkin  mendekati  kehendak  si pembuat wasiat.
c. Surat wasiat rahasia
Surat  Wasiat  Rahasia  merupakan  Wasiat  yang  dibuat  oleh  pembuat  pewasiat sendiri  dan  kemudian  diserahkan  kepada notaris  dalam  keadaan  tertutup.  Notaris yang menerima surat wasiat harus membuat akta penyerahan dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.
d. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat
Yang dimaksud dengan Surat Wasiat yang dibuat dalam Keadaan Darurat adalah terkait apa yang termaktub dalam Pasal (Pasal 946,947, 948 KUHPerdata).
1) Pasal  946  KUHPerdata.  Dalam  waktu  perang,  para  prajurit  dan  mereka yang termasuk golongan tentara dan berada dalam pertempuran, berada di suatu  tempat  dalam  peperangan musuh  diperbolehkan  membuat  wasiat  di hadapan  seorang  perwira  yang  serendah-rendahnya  berpangkat  Letnan,
atau  jika  tidak  ada,  dihadapan  seseorang  yang  di  tempat  itu  memangku kekuasaan tertinggi dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.
2) Pasal  947  KUHPerdata.  Mereka  yang  dalam  perjalanan  melalui  lautan, diperbolehkan  membuat  surat  wasiat  di  hadapan  nakhoda  atau  mualim kapal  atau  jika  tidak  ada  di  hadapan  seseorang  yang  menggantikannya, dengan dihadiri 2 orang saksi.
3) Pasal  948  KUHPerdata.  Mereka  yang  berada  di  suatu  tempat  karena adanya  penyakit  menular,  pertimbangan  antara  tempat  itu  dan  tempat terlarang,  diperbolehkan  membuat  surat  wasiat,  di  hadapan  pegawai umum, dengan dihadiri 2 orang saksi.

## 2. Hapusnya Hak Waris atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat
Pada prinsipnya, setiap orang berhak atau cakap menerima warisan.  Hanya saja undang-undang  memberi  pembatasan  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak  berhak mewaris.  Mereka  antara  lain  yang  disebutkan  dalam  Pasal  838  KUHPerdata.  Orang yang  tidak  pantas  atau  terhalang  menjadi  ahli  waris  dan  dengan  demikian  tidak mungkin mendapat warisan, ialah:
a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
b. dia  yang  dengan  putusan  Hakim  pernah  dipersalahkan  karena  dengan  fitnah telah  mengajukan  tuduhan  terhadap  pewaris,  bahwa  pewaris  pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
c. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
d. dia  yang  telah  menggelapkan,  memusnahkan  atau  memalsukan  wasiat  orang yang meninggal itu.
Dalam  Pasal  838  KUHPerdata  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa  “dia  yang  telah menggelapkan,  memusnahkan  atau  memalsukan  wasiat  orang  yang  meninggal  itu”  menjadi salah  satu  penghalang  ahli  waris  dalam  menerima  warisan  yang  berakibat  hapusnya  hak waris.  Hal  tersebut  menjadi  senada  jika  dikaitkan  dalam  unsur testamen atau  wasiat    yang merupakan suatu “akta”  yang harus dibuat dalam dalam bentuk tertulis.
Pemalsuan  surat  wasiat  merupakan  suatu  tindak  pidana.  Perbuatan  pemalsuan  surat merupakan  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  kebenaran  dan  kepercayaan,  dengan  tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur  di  masyarakat  yang  teratur  dan  maju  tidak  dapat  berlangsung  tanpa  adanya  jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi  kelangsungan  hidup  dari masyarakat  tersebut. 10 Dalam Tindak  pidana  Pemalsuan  surat diatur  dalam  Bab  XII,  Buku  II  tentang  Kejahatan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Perbuatan  pemalsuan  tergolong  kelompok  kejahatan  penipuan  apabila  seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terperdaya dan mempercayai  bahwa  keadaan  yang  digambarkan  atas  barang  (surat)  tersebut  adalah  benar atau asli. 11 Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.
Dalam KUHP terdapat dua bentuk tindak pidana tentang surat yaitu bentuk pemalsuan surat  serta  membuat  surat  palsu.  Kedua  tindak  pidana  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  263 KUHP yang menjelaskan bahwa:
a. Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Selanjutnya  pada  pasal  264  KUHP  sanksi  pidana  yang  diberikan  diperberat  dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur yang tertera pada pasal tersebut:
a. Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
10 Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II),( Alumni Bandung, 1980), h. 23
11 Ibid, h 23
1) akta-akta otentik;
2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4) talon,  tanda  bukti  dividen  atau  bunga  dari  salah  satu  surat  yang  diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
b. Diancam  dengan  pidana  yang  sama  barang  siapa  dengan  sengaja  memakai surat  tersebut  dalam  ayat  pertama,  yang  isinya  tidak  sejati  atau  yang  dipalsukan seolah-olah  benar  dan  tidak  dipalsu,  jika  pemalsuan  surat  itu  dapat  menimbulkan kerugian
Pasal  263  KUHP  jika  diurai  unsur-unsur  berdasakan  teori  hukum  pidana  maka  dapat dilihat dua unsur bersarnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
Adapun unsur objektif, meliputi perbuatan:
a. membuat surat palsu,
b. memalsu surat.
Untuk unsur objeknya yakni surat:
a. yang dapat menimbulkan hak,
b. yang menimbulkan suatu perikatan,
c. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
d. yang  diperuntukan  sebagai  bukti  dari  pada  suatu  hal,  dapat  menimbulkan  akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.
Dalam  penjelasan  tersebut  diatas,  pemalsuan  surat  harus  dilakukan  dengan  sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut  yang  seolah-olah  asli.  Dengan  demikian  orang  yang  menggunakan  surat  palsu tersebut  harus  mengetahui  benar-benar  bahwa  surat  itu  palsu,  jika  tidak  mengetahui  maka tidak  dapat  dihukum.  Pengetahuan  ini  penting  karena  unsur  kesengajaan  menghendeki pengetahuan  dan  keinginan  ( willen  en  wetten ).  Dengan  demikian  harus  ada  unsur
pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan  bukan  palsu.  Akibat  hukum  selain  pelaku  pemalsuan  surat  wasiat  dapat terjerat  dengan tindak  pidana,  berakibat  pula  hilangnya  hak  waris  dari  segi  aspek  keperdataan  bagi  pelaku pemalsuan surat wasiat.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  sistem  pewarisan  menurut KUHPerdata  terdapat  dua  cara  memperoleh  warisan  yaitu pertama ,  memperoleh  warisan berdasarkan  ketentuan  undang-undang  dan kedua ,  memperoleh  warisan  berdasarkan  wasiat. Adanya  pembatasan  terhadap  pihak-pihak  tertentu  yang  berakibat  hapusnya  hak  untuk mewaris  yang  mana  salah  satu  alasannya  karena  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina  Rosa,  Surini  Mangundihardjo,  Akhmad  Budi  Cahyono,  Endah  Hartati,  Abdul Salam, Hukum Perdata , Tanggerang Selatan, Universitas Terbuka, 2022
Amanat Anasitus, Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
Anwar Moc, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni Bandung, 1980
Darmabrata, Wahyono, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris . Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004.
Efendi Perangin, Hukum Waris , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Ibrahim  Johnny ,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media,  Malang,
2005
Indonesia      Republik, Kitab      Undang-Undang      Hukum      Perdata ,  Yogyakarta:      Pustaka Mahardika, 2016
Ismaya Nina, Andi Safrani. Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan  Islamdan  Hukum  Kewarisan  Perdata  di  Indonesia ,  Alauddin  Law Development Journal (ALDEV), 2022
Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010,
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum ,  Cet.  VI,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta. 2010
Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Rajawali Pers, Semarang. 2013
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1998
Triwulan  Titik  Tutik, Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta:  Prenada Media Grup, 2008