Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 86-90| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional belum memperoleh perlindungan  yang  memadai.  Padahal  dalam  konsep  negara  hukum  selayaknya  wujud  perlindungan  terhadap korban kejahatan harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gugatan ganti kerugian yang dilakukan korban pencemaran nama  baik berdasarkan  KUH Perdata dan proses ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama baik.  Mengacu pada tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum yaitu metode analisis data deskriptif analitis. Penggantian kerugian yang ditimbulkan atas  pencemaran  nama  baik  di  atur  dalam  KUHPerdata  Pasal  1372-1380  sebagai  bentuk  perbuatan  melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ada tempo kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ganti  rugi  karena  penghinaan  yaitu  gugatan  harus  diajukan  dalam  tempo  satu  tahun  sejak  hari  dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan/penghinaan itu oleh penggugat. Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan korban agar ia berada dalam atau kembali pada keadaan seperti seandainya tidak ada penghinaan dengan kata lain dimaksudkan untuk menggantikan yang hilang atau berkurang dari korban penghinaan.
Kata Kunci: Gugatan Ganti Kerugian; KUHP; Pencemaran Nama Baik

## Abstract
Legal  protection  for  victims  of  defamation  in  the  national  legal  system  has  not  received  adequate  protection. Whereas in the concept of the rule of law, the form of protection for victims of crime must obtain a large portion as a form of state protection for the community. This study aims to determine the claim for compensation made by victims of defamation based on the Civil Code and the process of compensation against victims of defamation. Referring  to  the  research  objectives,  the  type  of  research  used  is  normative  research.  The  method  used  in processing  legal  material  is  descriptive  analytical  data  analysis  method.  The  compensation  resulting  from defamation is regulated in the Civil Code Article 1372-1380 as a form of unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code. There is an expiry time for filing a claim for compensation due to an insult that is the suit must  be  filed  within  one  year  from  the  day  the  act  was  carried  out  and  the  plaintiff  knew  the  act  /  insult. Compensation is intended to restore the victim's condition so that he is in or return to the state as if there were no insults in other words intended to replace the lost or reduced victims of insults.

## Keywords: Criminal Code; Defamation; Lawsuit for Compensation

## I. PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan bentuk kejahatan jenis pencemaran nama baik terus  saja  meningkat  termasuk dengan  adanya  perkembangan  teknologi  yang  mana  menyebabkan  kejahatan  tersebut  semakin  saja meningkat  (Anggara  2016). Dilihat  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya disebut KUHP)  pencemaran  nama  baik  diistilahkan  sebagai  penghinaan  atau  penistaan  terhadap  seseorang (Soesilo 1995).
Saat ini sangat banyak diberitakan di media-media mengenai bentuk pidana pencemaran nama baik oleh berbagai orang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal seperti pembuatan e- mail dan meneruskan e-mail pelaporan tindak pidana korupsi, menyiarkan berita atau peristiwa melalui media sosial, menyampaikan  hasil  penelitian  dan  beberapa  hal  lainnya.  Melihat  penyebab-penyebab
tersebut  tentunya  cukup  mengkhawatirkan  masyarakat.  Bentuk  tindak  pidana  penghinaan  dapat menimbulkan kerugian yang tentunya bukan saja materiil namun juga non-materiil.
Macam-macam kerugian yang bisa saja diderita oleh korban penghinaan tidak saja dalam bentuk fisik namun juga berkaitan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan guna menyembuhkan luka fisik tersebut dan adanya kemungkinan hilangnya kepercayaan banyak pihak yang mempengaruhi pendapatan korban dalam  pekerjaan  dan  bukan  saja  materiil  kerugian  juga  dapat  berupa  non-materiil  yang  tidak  dapat dinilai  dengan      materi  atau  uang  (Lamintang  1997).  Tidak  seimbangnya  jiwa  yang  dikarenakan hilangnya semangat untuk hidup dan kepercayaan dari orang lainnya yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan  akan  bayang-bayang  bentuk  tindak  pidana  yang  menghantui  korban  yaitu  salah  satunya bentuk kerugian non-fisik yang timbul akibatnya (Djojodierdjo 2009).
Setiap  warga  negara  yang  mana  hak  keperdataannya  dilanggar  oleh  individu  lainnya  dapat mempergunakan  haknya  untuk  menggugat  orang  tersebut  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  dengan bentuk tuntutan  ganti  kerugian.  Tuntutan  hak  yang dilakukan berupa gugatan perbuatan melawan hukum  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1365  KUHperdata.  Hak  untuk  melakukan  ganti kerugian  atas  perbuatan  penghinaan  yang  dilakukan  pelaku  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1372 KUHPerdata (Setiawan 2007). Selain itu, harus diperhatikan mengenai kerugian yang bersifat materiil atau  non-materiil.  Dengan  adanya  penggantian  kerugian  yang  memiliki  sifat  materiil  tidak  banyak menimbulkan masalah tidak saja demikian akibat kerugian non-materiil yang bisa berupa kecemasan kesusahan rasa malu dan lainnya (Suparman 2007).
Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyat namun dalam implementasinya, adanya  kesan  bahwa  korban  masih  sering  disampingkan  dalam  pencarian  keadilan.  Restitusi  yaitu bentuk perbaikan atas kerugian yang diterima
korban  dari  pelaku  baik  kerugian  fisik  moril  maupun  materiil  kedudukan  atau jabatan serta hak-hak lainnya (Sapardjaja 2012).
Berkaitan  dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan, yaitu  bagaimanakah gugatan ganti kerugian yang dilakukan korban pencemaran  nama baik berdasarkan KUHPerdata? Dan bagaimanakah proses ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama  baik?  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yang  didasarkan  atas  rumusan  masalah  yaitu  untuk mengetahui   gugatan   ganti   kerugian   yang   dilakukan   korban pencemaran nama baik berdasarkan KUHPerdata dan proses rehabilitasi terhadap korban pencemaran nama baik.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif didasarkan kepada penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder lainnya (Soekanto  and  Mamudji  1995).  Dalam  melakukan  penelitian  hukum  normatif,  bahan  hukum  yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan  catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dikumpulkan dengan referensi buku teks bahan hukum lainnya  yang  dalamnya  mengandung  pandangan-  pandangan  hukum  apra  yuris.  Penggunaan  bahan hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini mempergunakan  buku  dan jurnal  hukum serta  lain  sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Sedarmayanti and Hidayat 2002). Bahan hukum tersier adalah  bahan  hukum  yang dipergunakan  dengan mempelajari kamus hukum ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Hukum dan media lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  studi dokumen  dipergunakan  untuk  melakukan  bentuk  catatan  terhadap  sumber  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan  isu  hukum  yang  dibahas,  studi  Kepustakaan  merupakan  teknik  yang  dipergunakan  guna menemukan  data  mempergunakan  penelaah  terhadap  catatan  buku  yang  berkaitan  dan  berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, dan studi     Internet     suatu     teknik     yang     dipergunakan dengan mengumpulkan bahan atau data yang dicar dengan pertanyaan- pertanyaan atau kata-kata yang berkaitan dengan isu hukum di internet.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengolahan  bahan  hukum  yaitu  metode  analisis dengan bahan hukum yang dideskripsikan mengacu pada masalah yang diteliti serta dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penggunaan  analisis  deskriptif adalah dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gugatan  Ganti  Kerugian  yang  Dilakukan  Korban  Pencemaran  Nama  Baik  Berdasarkan KUHPerdata
Tindak pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukun ini yaitu dengan  pencemaran  nama  baik.  Pada  prinsipnya  yang  dipergunakan  sebagai  ukuran  atau  indikator mengenai pencemaran nama baik seseorang masihlah belum jelas dan terang diatur dalam ketentuan hukum pidana bahkan perdata hal tersebut karena pencemaran nama baik sangat subjektif dan banyak faktor yang harus diuraikan kembali. Dalam pencemaran nama baik yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati oleh orang lain dari pandangan kehormatan tersebut maka nama baik dimata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat.
Bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan yang disiarkan baik secara tertulis dikenal dengan nama libel dan penghinaan yang diucapkan dikenal dengan  slander.  Bentuk  penghinaan  yang  dibagi menjadi  5  (lima)  kategori  yakni  pencemaran  tertulis  pencemaran  penghinaan  ringan  fitnah  fitnah tuduhan dan fitnah pengaduan. Prinsip perbuatan penghinaan yaitu menyerang korban dengan melukai kehormatan  dan/atau  nama  baiknya  golongan  agama  lembaga  dan  termasuk  pula  orang  yang  telah meninggal (Agustina 2003). Umumnya bentuk penghinaan masuk sebagai kasus delik aduan. Seseorang yang  dihina  bisa  saja  melakukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  menuntut  kerugian  dan mendapatkan ganti rugi.
Tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan atau pencemaran nama baik selain diatur dalam  KUHP  juga  disinggung  dalam  UU  ITE  mengenai  media  pencemaran    nama    baik.    Tetapi bentuk   penggantian   yang   dilakukan kerugian yang timbul dari kejahatan pencemaran nama baik dalam  ketentuan  hukum  perdata  diatur  dalam  Pasal 1372-1380  KUHPerdata  yang  selanjutnya  dapat digabungkan dengan bentuk perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata.
Dalam konstruksi Pasal 1376 KUHPerdata memang ada pernyataan yang bersifat menghina tetapi oleh  undang-undang  maksud  untuk  menghina  dianggap  tidak  ada  kalau  pernyataan  yang  bersifat menghina itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk bela diri. Padahal untuk berhasilnya gugat perdata berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata harus dibuktikan adanya maksud untuk menghina.  Dengan  demikian  orang  yang  memberikan  pernyataan  yang  isinya  objektif  bersifat menghina orang lain dapat membebaskan diri dari tuntutan kalau pemberitaan itu dimaksudkan untuk mengingatkan  kepada  masyarakat  akan  adanya  peristiwa  yang  merugikan  masyarakat  atau mengingatkan anggota masyarakat akan adanya bahaya yang mengancam kepentingan mereka.

## Ganti Kerugian terhadap Korban Pencemaran Nama Baik
Kasus Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara   keduanya memiliki perbedaan.  Ketentuan  dalam  wilayah  hukum  pidana  bentuk  pemberian  ganti  kerugian  lebih  sempit daripada pemberian ganti kerugian dalam wilayah hukum perdata. Mengenai hal tersebut ganti kerugian dalam ranah perdata memang lebih luas dari pada ranah hukum pidana. Hal tersebut diakibatkan  karena ganti  kerugian  dalam  ranah  hukum  perdata  (Pasal  1365 KUHPerdata)  yaitu  pengembalian  kondisi dalam  keadaan  semula  sebagaimana  sebelum  timbulnya  kerugian.  Dalam  hukum  perdata  ganti kerugian  bisa  dimintakan  setinggi  tingginya (tidak  ada  jumlah minimum  dan  maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial.
Berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata tuntutan perdata tentang penghinaan bertujuan     untuk mendapatkan     penggantian     kerugian     serta     pemulihan
kehormatan  dan  nama  baik.  Walaupun  di  dalam  KUHPerdata  terdapat  ketentuan  mengenai tuntutan ganti kerugian tetapi tidak terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang dinamakan  ganti  rugi  apa  unsur-unsurnya  dan  besarnya  ganti  rugi  sehingga  orang  biasanya  akan
menerapkan  secara  analogi  ketentuan  ganti  rugi  yang  ada  dalam  Bab  I  dari  Buku  III  KUHPerdata tersebut.
Masyarakat membedakan kerugian menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril). Kerugian materiil adalah kerugian-kerugian yang bisa dinilai dalam sejumlah uang tertentu sedangkan kerugian immateriil (atau moril) adalah kerugian-kerugian yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Pada umumnya orang menerima bahwa yang dinamakan ganti kerugian adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang walaupun kerugian yang dirasakan merupakan kerugian immateriil (moril) yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan korban.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  gugatan    ganti    kerugian    yang dilakukan  korban  pencemaran  nama  baik berdasarkan   KUHPerdata   diatur   dalam   KUHPerdata Pasal   1372-1380 KUHPerdata. Tindak pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejahatan khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukun ini yaitu dengan pencemaan nama baik. Pada prinsipnya yang dipergunakan sebagai ukuran atau indikator mengenai pencemaran nama baik seseorang masihlah belum jelas dan terang diatur dalam ketentuan hukum pidana bahkan perdata hal  tersebut  karena  pencemaran  nama baik  sangat  subjektif dan banyak faktor yang harus diuraikan kembali. Dalam pencemaran nama baik yang diberikan perlindungan yaitu kewajiban seseorang yang dihormati oleh orang lain dari pandangan kehormatan tersebut maka nama baik dimata seseorang adalah bentuk dari kejahatan yang berat
Proses ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama baik diselesaikan melalui jalur perkara perdata di pengadilan yang telah diatur dalam hukum acara  perdata.  Kasus  Ganti  kerugian  terdapat dalam  hukum  perdata  dan pidana. Namun antara   keduanya memiliki perbedaan. Ketentuan dalam wilayah hukum pidana bentuk pemberian ganti kerugian lebih sempit daripada pemberian ganti kerugian dalam wilayah hukum perdata. Mengenai hal tersbut ganti kerugian dalam ranah perdata memang lebih luas dari pada ranah hukum pidana. Mengenai penyelesaian yang lebih baik ditempuh oleh pihak-pihak yang  berperkara  adalah  melalui  bentuk  penyelesaian  non-litigasi  yang  didasarkan  akan  asas musyawarah mufakat. Selain itu dalam proses penyelesaian melalui non-litigasi lebih singkat dan tidak memerlukan biaya yang banyak dan dapat memperbaiki kembali hubungan-hubungan antara para pihak.

## 2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan di atas adalah pemerintah selaku regulator harus dapat mengkonkritkan kembali mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan hal ini penting agar terdapat pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut. Hal ini juga akan mempermudah apabila ada masyarakat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Masyarakat agar dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan   hal lainnya   mengingat   banyak   sekali   kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang berakhir di jalur  pidana.  Sehingga  jalur  perdata  melalui  gugatan  ganti  kerugian  merupakan  solusi  yang  dapat ditempuh apalagi jika dapat diselesaikan secara win-win solution.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Rosa. 2003. Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. Anggara, Komarudin. 2016. Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Dalam Putusan Pengadilan . Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
Djojodierdjo, MA Moegni. 2009. Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Lamintang, P. A. F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakti. Sapardjaja, Komariah Emong. 2012. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Alumni.
Sedarmayanti and Syarifuddin Hidayat. 2002. Metodelogi Penelitian . Bandung: Mandar Maju. Setiawan, Rachmat. 2007. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum . Bandung: Alumni. Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia. Suparman. 2007. “Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi.” Majalah Hukum FH-UI Tahun Ke-XXII No. 26 0 Juli 2007 .