## PENDIDIKAN KARAKTER KAFFAH MELALUI PENGEMBANGAN BOARDING SCHOOL :

## SEBUAH ALTERNATIF
Singgih Tri Sulistiyono *

## Abstrak
Pembangunan karakter bangsa merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dalam rangka  untuk  memperbaiki  krisis  moralitas  kebangsaan  yang  terjadi  dewasa  ini.  Pendidikan karakter  di  sekolah  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  pembangunan  karakter  bangsa  secara keseluruhan.  Dengan  mengingat  bahwa  akar  persoalah  karakter  bangsa  bersumber  pada kepribadian yang terbelah yang bermula dari adanya gap antara dunia pendidikan di sekolah dan dunia  nyata  dalam  masyarakat  maka  diperlukan  suatu  sistem  pendidikan  yang  kaffah  yang mampu  menciptakan  manusia  dengan  kepribadian  dan  karakter  yang  utuh.  Di  samping  itu pendidikan  yang  kaffah  juga  perlu  diiringi  dengan  upaya  pemerintah  untuk  menciptakan  dan menegakkan hukum dalam masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai luhur budaya dan karakter bangsa  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  oleh  kemendikbud.  Model  sekolah  bording  dengan penerapan  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  secara  kaffah  dapat  dijadikan  sebagai alternatif  untuk  mencetak  generasi  muda  yang  memiliki  karakter  yang  diidealkan  berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

## Kata kunci: Pendidikan karakter, boarding school
Kemerosotan  kualitas  kehidupan bersama  sebagai  suatu  bangsa  yang dikeluhkan  oleh  berbagai  kalangan  pada saat  ini  sebetulnya  sudah  muncul  sejak tahun  1980-an.  Pada  waktu  itu,  berbagai sinyalemen  adanya  gejala  yang  akut mengenai  ‘merosotnya  nasionalisme  dan patriotisme’, ‘merosotnya sikap kepahlawanan’, ‘ancaman disintegrasi’, terjadinya  ‘dekadensi  moral’,  dan  berbagai persoalan  ‘pelanggaran  etika  dan  hukum’, sudah  mulai  menjadi  kekhawatiran  banyak pihak.  Adalah  sangat  ironis  bahwa kekhawatiran  tersebut  muncul  di  tengah- tengah  upaya  pemerintah  Orde  Baru  yang pada  waktu  itu  sedang  menggalakkan
pendidikan  moral  yang  berupa  penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila),  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan yang sedang gencar mengampanyekan    matapelajaran  PSPB (Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan dalam  kondisi  perekonomian  yang  sedang mengalami ‘ boom ’. Pada saat ini, sinyalemen-sinyalemen  tersebut  ternyata bukan  hanya  rangkaian  kata-kata  belaka tetapi  betul-betul  telah  menjadi  kenyataan. Republik  Indonesia  yang  belum  genap berusia tujuh dekade ini sedang mengalami berbagai  konflik.  Konflik-konflik  politik yang  mengancam  persatuan  dan  kesatuan
*  Singgih Tri Sulistiyono adalah Ketua DPW LDII Provisnsi Jawa Tengah, Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang
bangsa  Indonesia  saat  ini  adalah  masih belum  tuntasnya  persoalan  disintegrasi bangsa.  Apapun  alasannya,  konflik-konflik yang  berpotensi  meruntuhkan  integrasi bangsa  itu  merupakan  cermin  kerapuhan nasionalisme  dan  patriotisme  bangsa Indonesia.  Balum  lagi  adanya  berbagai konflik  sosial  yang  sewaktu-waktu  dapat mencuat ke permukaan.
Fenomena  yang  membuat  hati menjadi  ‘miris’  (tidak  sekedar  terusik) adalah  adanya  praktik-praktik  korupsi  dan ‘mafianisme’ hukum serta pelanggaran etika dan  moral  lainnya  dalam  kehidupan bersama  sebagai  sebuah  komunitas  bangsa yang  jika  tidak  segera  diantisipasi  akan betul-betul  menghacurkan  diri  sendiri. Belum  lagi  terjadinya  tawuran  antarpelajar yang menimbulkan kerusakan dan kematian juga  masih  sering  terjadi.  Krisis    yang melanda moral masyarakat mengindikasikan  bahwa  pendidikan  agama dan  moral  yang  didapat  di  bangku pendidikan  tidak  berdampak  terhadap perubahan  perilaku  manusia  Indonesia. Bahkan  yang  terlihat  adalah  begitu  banyak manusia  Indonesia  yang  tidak  koheren antara  ucapan  dan  tindakannya.  Hal  ini kemungkinan  besar  berawal  dari  produk dunia pendidikan (Zubaidi, 2011: 2).
Dalam  kondisi  yang  seperti  itu, pendidikan  moral  yang  kemudian  terkenal dengan istilah pendidikan karakter (termasuk di dalamnya antara lain pelajaran
Agama,  Sejarah,  PPKn)  diposisikan  sebagai ‘tertuduh’. Seringkali berbagai mata pelajaran  tersebut  dipandang  telah  gagal dalam  pembangunan  moral  dan  karakter bangsa.  Orang  sering  mencemooh  bahwa ‘kegagalan’  pendidikan  moral  dan  karakter pada  masa  Orde  Baru  disebabkan  oleh terlalu  banyaknya  kepentingan  penguasa yang  ‘dititipkan’  pada  berbagai  mata pelajaran yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
Sebagai  contoh  adalah:  hanya  buku sejarah yang ‘direstui’ pemerintah saja yang boleh diedarkan dalam masyarakat. Dengan demikian ketika orang menyaksikan sendiri adanya kesenjangan antara perilaku pemerintah  dengan  substansi  pendidikan karakter  (mata  pelajaran  Sejarah,  Agama, Pendidikan  Moral  Pancasila)  maka  yang terjadi  bukanlan  ‘pemupukan’  tetapi ‘pembusukan’  kehidupan  bersama  sebagai sebuah bangsa.
Ketika Orde Baru
runtuh,
‘kewibawaan’ berbagai mata pelajaran yang dapat  dikategorikan  sebagai  pendidikan karakter tersebut juga ikut merosot, karena semuanya  dianggap  bagian  kebobrokan rezim  itu.  Di  sini  tampak  dengan  jelas bahwa  materi  pendidikan  karakter  yang kurang  menyentuh  akar  kepribadian segenap  bangsa  kurang  efektif  untuk membangun  karakter  sebuah  bangsa. Demikian  juga  pelajaran  sejarah  yang disampaikan  dalam  suasana  kebohongan
PENDIDIKAN KARAKTER KAFFAH MELALUI ………| 3 tidak bisa sepenuhnya dapat
membangkitkan  kesadaran  sejarah  atau historical consciousness (Ballard, 1971).
Kini, banyak orang yang merasa risau ketika  berbagai  persoalan  internal  yang terkait  dengan national  and  character building mencuat  keluar dan  ternyata  tidak mudah untuk diselesaikan. Apalagi kekuatan eksternal yang berupa gelombang globalisasi  dan  neoliberalisme  semakin lama  semakin  agresif  dalam  mengikis karakter  bangsa.  Dalam  sambutan  pada peringatan  Hari  Pendidikan  Nasional tanggal  2  Mei  2010  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  mulai  mencanangkan pendidikan karakter. Ia  menyatakan pendidikan  di  Indonesia  memiliki  dua tujuan utama, yaitu: untuk mentransfer ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  dan  untuk membangun  karakter  bangsa  yang  kuat ( strong national character building ).
Presiden  juga  menyatakan  bahwa kemajuan pendidikan tidak boleh melupakan  pembangunan  karakter.  Oleh karena  itu  Presiden  melalui  Kementerian Pendidikan  Nasional  akan  meluncurkan 'Program Pendidikan Karakter'. Selanjutnya pemerintah  menyusun  Rencana  Aksi Nasional  (RAN)  Pembangunan  Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 dan  dan berbagai perangkat  aturan  lain  termasuk  Buku Pedoman  Pendidian  Karakter  dan  Budaya bangsa.  Masih  ada  sementara  orang  yang masih  pesimis  apakah  pendidikan  karakter
yang  akan  dan  sedang  dijalankan  ini  dapat mencapai  hasil  seperti  yang  diharapkan atau  tidak.  Jika  pendidikan  karakter diterapkan  dalam  kerangka  paradigma pendidikan  yang  sama  dengan  periode sebelumnya,  maka  kemungkinan  kegagalan akan di depan mata, sebab secara substansi, barangkali  tidak  ada  yang  baru  antara pendidikan moral yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebelum Reformasi dengan pendidikan karakter saat ini.  Paradigma  pendidikan  lama  itu  masih dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya keberhasilan  pendidikan  lebih  banyak diukur  dari  segi  kognitif  daripada  aspek afektif dan  psikomotorik. Dalam hal ini UTS, UAS,  UN,  masih  menjadi  tolok  ukur  utama keberhasilan pendidikan.
Dengan  demikian  sebagian  besar siswa dan orang tua siswa mengambil jalan pintas  untuk  mengambil  les  di  berbagai lembaga bimbingan belajar untuk mempelajari  soal  dan  jawabannya.  Bahkan akhirnya  guru  juga  menerapkan  metode yang  dugunakan  oleh  lembaga  bimbingan belajar dalam kegiatan kurikuler di sekolah. Akibatnya  adalah  aspek  pembinaan  watak dan  budi  pekerti  terabaikan  dalam  proses pendidikan.  Bahkan  secara  tidak  langsung siswa  dibiasakan  untuk  bersikap instant dalam  menyelesaikan  masalah.  Demikian juga  sistem  evaluasi  pendidikan  masih cenderung  memakai  instrumen  yang mengesampingkan pola berpikir konvergen.
Guru  lebih  menekankan  pada  kemampuan menguasai  pengetahuan  daripada  memberi motivasi  untuk  belajar  sehingga  hasil  akhir lebih  penting  daripada  proses.  Pada puncaknya, gelar kesarjanaan menjadi lebih penting daripada kompetensi untuk berinvensi dan berinovasi dalam memecahkan  persoalan  dalam  rangka mencapai kemajuan masyarakat bangsa.
Dalam hubungan itulah, makalah ini akan  mencoba  untuk  membahas  salah  satu alternatif  model  pendidikan  karakter  agar betul-betul  dapat  menghasilkan  generasi muda  Indonesia  yang  memiliki  karakter sebagaimana  yang  diharapkan.  Alternatif model  pendidikan  karakter  itu  adalah pendidikan  karakter kaaffah atau  yang dalam  literatur  Barat  kurang  lebih  dapat disebut sebagai pendidikan holistik ( holistic education ).  Untuk  itu  makalah  ini  akan mengawali pembahasannya terhadap sejarah  pendidikan  moral  dan  karakter  di Indonesia beserta kelemahan-
kelemahannya. Setelah itu, makalah ini akan membahas  tentang  konsep  pendidikan karakter kaffah atau  holistik  beserta kemungkinan  penerapannya  di  Indonesia sebagai sebuah alternatif.
Menilik  Sejarah  Pendidikan  Karakter  di Indonesia:  dari  Zaman  Bung  Karno hingga Pak Harto
Sebetulnya  pendidikan  karakter diperlukan  bukan  hanya  ketika  sebuah
bangsa sedang mengalami banyak persoalan moralitas  dan  persoalan-persoalan  krusial lainnya seperti yang dialami Indonesia pada saat  ini.  Pendidikan  karakter  secara kontinyu  mutlak  diperlukan  oleh  sebuah bangsa jika bangsa itu menginginkan untuk melanjutkan eksistensinya.
Politikus pertama  yang  menyadari  pentingnya pendidikan  karakter,  khususnya  karakter kebangsaan dan nasionalisme serta patriotisme  adalah  Maximilien  François Marie Isidore de Robespierre (6 May 1758 – 28  July  1794)  seorang  tokoh  garis  keras dalam Revolusi Perancis.
Ia  pernah  mengatakan: ‘The  nation has  the  right  to  bring  up  its  children;  we cannot confide this trust to family pride and individual  prejudice’ (Birch:  1989).  Jadi sesungguhnya  negara  atau  pemerintah  lah yang  memiliki  kewajiban  utama  untuk melaksanakan pendidikan karakter kebangsaan  dari  setiap  warga  negaranya, karena  hal  itu  akan  menentukan  masa dengan negara itu sendiri.
Sudah barang tentu corak pendidikan karakter bangsa yang dilakukan oleh negara bergantung terutama kepada dasar ideologi atau setidak-tidaknya kepentingan
pemerintah yang sedang berkuasa. Di dalam sejarah  Indonesia  sendiri,  ideologi  dan kepentingan  pemerintah  silih  berganti  dan memiliki  kecenderungan  dan  nuansa  yang berbeda-beda. Pada masa akhir pemerintahan  kolonial  Belanda  yang  mulai
dikendalikan  oleh  kaum  liberal,  pendidikan moral  ataupun  pendidikan  karakter  tidak diberikan secara khusus. Pendidikan agama Nasrani  yang  pada  masa  VOC  masih  sering dilaksanakan di sekolah, mulai dilarang.
Pemerintah kolonial menerapan kebijakan  untuk  melaksanakan  pendidikan yang  netral  dari  agama.  Pendidkan diarahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan pasar tenaga kerja dalam kaitannya dengan bisnis  kaum  kapitalis  di  Hindia  Belanda (Nasution:  1994).  Sementara  itu  praktik pembangunan  moral  dilakukan  melalui peraturan-peraturan sekolah yang mengatur  perilaku  siswa.  Peraturan- peraturan ini yang akan mampu membentuk  karakter  siswa  seperti  sikap disiplin, rasional, kritis, dan sebagainya.
Meskipun  pendidikan  model  Barat yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda  didasari  atas  filsafat  rasionalisme dengan semangat liberalisme yang mestinya juga  menghargai  hak  asasi  manusia  dan hak-hak  individu,  namun  dalam  praktiknya semangat  diskriminasi  dalam  masyarakat kolonial masih sangat menonjol.
Kesempatan  pendidikan  masih  didasarkan atas  status  dan  ras  sesuai  dengan  dasar hukum  Hindia  Belanda  yang  membagi warga  negaranya  menjadi  tiga  golongan besar yaitu golongan Eropa atau orang yang dipersamakan  dengannya  ( Europeanen  en gelijkgesteld ),  Timur  Asing  ( Vreemde Oosterlingen )  dan  Pribumi  ( Inlanders ).
Hanya  anak-anak  dari  golongan  tertentu yang diperbolehkan
mengenyam pendidikan formal dengan baik.
Sementara  itu  anak-anak  masyarakat biasa  tidak  memiliki  kesempatan  yang  luas untuk  memperoleh  pendidikan  yang  baik. Untuk  meneguhkan  perbedaan-perbedaan dalam masyarakat kolonial, pendidikan juga diselenggarakan  dengan  dasar  kebudayaan dari  masing-masing  golongan  penduduk, misalnya  sekolah-sekolah  di  Jawa  memiliki kurikulum  yang  mengajarkan  kebudayaan dan  bahasa  Jawa.  Demikian  juga  sekolah- sekolah  untuk  keturunan  orang  Cina  juga mengajarkan  bahasa  dan  budaya  Cina. Hanya  sebagian  kecil  saja  siswa-siswa pribumi (anak-anak amtenar) yang memiliki kesempatan  bersekolah  di  sekolah-sekolah untuk  orang  Eropa.  Pengajaran  budaya  ini akan  memperkuat  identitas  dan  kesadaran masing-masing  siswa  berdasarkan  status dan rasnya yang sangat diskriminatif.
Ini  juga  dimaksudkan  agar  orang- orang pribumi dapat menerima kedudukannya yang rendah sebagai inlanders , yang seolah-olah sudah ditakdirkan  untuk  melauani  kepentingan orang-orang Belanda. Demikian juga sistem ini  juga  memberikan  kesadaran  kepada siswa-siswa  Eropa  untuk  merasa  lebih tinggi  dari  orang-orang  pribumi  dan  timur asing. Jadi sistem pendidikan pada waktu itu memberikan kemungkinan
bagi
keberlanjutan struktur masyarakat kolonial yang diskriminatif.
Pada  masa  kolonial  Belanda  memang sudah  diajarkan  pelajaran  sejarah,  baik sejarah  Negeri  Belanda  sendiri  maupun sejarah  Nederland  Indie  (Hindia  Belanda) (Nasution,  1994:  131).  Pelajaran  sejarah juga  dimaksudkan  untuk  membangun kesadaran  bahwa  sejarah  Hindia  Belanda adalah bagian dari sejarah Belanda. Dengan demikian  akan  timbul  kesadaran  bagi masyarakat pribumi untuk menerima hal itu sebagai  sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari. Buku  sejarah  yang  sangat  penting  pada waktu  itu  adalah  karya  F.W.  Stapel  (1938) yang  berjudul Geschiedinis  van  Nederlands Indie.
Dengan melihat bahwa sistem pendidikan
yang diterapkan oleh pemerintah  kolonial  Belanda  yang  bersifat diskriminatif dan
bernuansa melanggengkan  dominasi  dan  hegemoni penjajahan,  maka  beberapa  organisasi pergerakan  nasional  berusaha  untuk mengembangkan pendidikan sendiri seperti Taman  Siswa,  Muhammadiyah,  NU,  dan sebagainya.  Di  samping  itu  juga  banyak tokoh  yang  berinisiatif  mengembangkan sekolah  seperti  Imam  Syafi’i  di  Kayutanam Sumatra,  Kartini  di  Rembang,  Dewi  Sartika di  Jawa  Barat  dan  sebagainya  (Djohan Makmur,  dkk,  1993:  84-99).  Dengan mengembangkan lembaga pendidikan itulah mereka  tidak  hanya  mengajarkan  ilmu
pengetahuan  dan  ketrampilan  modern tetapi  juga  membangun  karakter  sebagai kelompok  komunitas  yang  beradab  yang memiliki harga diri. Dengan kesadaran yang seperti  inilah  pendidikan  Barat  yang diberikan  kepada  beberapa  tokoh  nasional justru  menjadi  bumerang  bagi  pemerintah kolonial  Belanda.  Pelajaran  sejarah  Hindia Belanda  yang  diterima  Sukarno  akhirnya memberikan  kesadaran  kepadanya  bahwa bangsa  Indonesia  dulu  pernah  jaya,  dan sekarang  (zaman  kolonial)  dalam  keadaan terjajah,  serta  dia  memiliki  harapan  untuk berjaya kembali di masa yang akan datang.
Apa  yang  bisa  dikategorikan  sebagai pendidikan karakter banrangkali berkembang  dengan  pesat  pada  zaman pemerintahan  pendudukan  Jepang,  1942- 1945.  Oleh  karena  situasi  perang  Pasifik yang  menuntut  dukungan  dari  masyarakat pada  daerah-daerah  yang  direbutnya  dari kolonialis  Barat,  pemerintah  pendudukan Jepang berusaha untuk melakukan propaganda. Dalam  hal  ini  pedidikan  yang dikembangkan di daerah-daerah pendudukan  juga  dimanfaatkan  untuk propaganda  dengan  membangun  moralitas siswa.
Pendidikan karakter yang dikembangkan Jepang didasarkan atas basis filosofi Hakko  Ichi-u. Konsep  ini  mengacu kepada  gambaran  mengenai  dunia  yang berada  di  bawah  pimpinan  Jepang.  Dalam hal  ini  rakyat  Indonesia  harus  mendukung
saudara  tua  (Jepang)  untuk  membangun Asia  Timur  Raya  untuk  kemakmuran bersama.  Indonesia  baru  akan  tercapai  jika bekerjasama dengan Jepang.
Oleh  sebab  itu  masyarakat  Indoneia harus bersumpah untuk setia kepada Tenno Heika.  Aspek-aspek  pendidikan  karakter yang  sangat  membekas  bagi  para  siswa  di masa  selanjutnya  antara  lain  sikap egalitarian  (sistem  status  yang  hierarkhis zaman  Belanda  dihancurkan),  sikap  anti- budaya  Barat,  semakin  berkembangnya nasionalisme  dan  patriotisme  di  kalangan rakyat  secara  umum  melalui  penggunaan bahasa  Indonesia  di  sekolah  dan  kantor serta latihan semi militer untuk menghadapi tentara
Sekutu.
Beberapa
praktik pendidikan zaman Jepang yang masih ditiru dengan  berbagai  modifikasi  pada  masa setelah kemerdekaan Indonesia antara lain: setiap  pagi  sebelum  pelajaran  mulai diadakan upacara dengan menyanyikan lagu kebangsaan  ( Kimigayo ),  melakukan  senam pagi ( taisyo ), dan mengibarkan bendera dan menghormat
Tenno Heika serta mengucapkan  sumpah  setia  kepada  sang kaisar.  Pada  waktu  tertentu  siswa  juga melakukan kegiatan kinrohhosyi (atau kerja bakti untuk sekolah dan lingkungannya).
Pada  masa  kemerdekaan  corak pendidikan Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem
yang dikembangkan  Jepang  dalam  kaitannya dengan  pendidikan  karakter  sesuai  dengan
situasi  revolusi.  Basis  filosofi  dari  sistem pendidikan yang dikembangkan pada waktu itu  adalah  ideologi  negara  yaitu  Pancasila dengan sendi-sendi agama dan kebudayaan bangsa  (Sjamsuddin,  1993:  10).  Dalam suasana  revolusi,  kesempatan  memperoleh pendidikan  tidak  terjadi  lagi  sebagaimana zaman penjajahan Belanda, tetapi prinsipnya  seperti  zaman  Jepang  yaitu ‘pendidikan  untuk  semua’.  Selama  periode revolusi,  tujuan  utama  pendidikan  pada waktu  itu  adalah  untuk  mengembangkan semangat  nasionalisme  dan  patriotisme untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dari agresi  Belanda.  Hal  ini  terkait  dengan suasana revolusi di mana anak-anak sekolah sejak  usia  14  tahun  banyak  yang meninggalkan  sekolah  untuk  mengangkat senjata  yang  tergabung  dalam  TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar).
Perkembangan  yang  menarik  terjadi pada  periode  setelah  pasca  revolusi kemerdekaan.  Selama  periode  demokrasi liberal
(1950-1957)
pelaksanaan pendidikan  didasarkan  pada  Undang- undang  No.  4  Tahun  1950  yang  kemudian disempurnakan  dengan  UU  No.  12  Tahun 1954.  Dalam  undang-undang  itu  dijelaskan dasar-dasar filosofis dan moral pelaksanaan pendidian  di  Indonesia:  “Pendidikan  dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub  dalam  Pancasila,  UUD  Negara Republik  Indonesia  dan  atas  kebudayaan kebangsaan  Indonesia”.  Tujuan  pendidikan
dan pengajaran adalah membentuk manusia susila  yang  cakap  dan  warga  negara  yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan  masyarakat  dan  tanah  air (Sjamsuddin,  1993:  15).  Dalam  hal  ini pendidikan karakter ditumpukan antara lain dengan pendidikan agama yang pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan Bersama  antara  Menteri  Pendidikan, Pengajaran,  dan  Kebudayaan  dan  Menteri Agama pada tahun 1951. Selain itu sekolah- sekolah  juga  diberi  kesempatan  untuk mengajarkan budi pekerti kepada siswa.
Setelah  Indonesia  memasuki  periode Demokrasi Terpimpin (1957-1965), pengaruh  haluan  politik  pemerintah  sangat jelas memberikan pengaruh kepada pelaksanaan  pendidikan  karakter.  Seperti diketahui pelaksanaan Demokrasi
Terpimpin  memberikan  peran  yang  sangat aktif  kepada  Presiden  Sukarno  untuk mempimpin  dan  mengatur  pemerintahan.
Dalam hal ini Presiden Sukarno melontarkan  konsep  politik  yang  terkenal dengan nama Manipol/USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto politik / Undang-Undang  Dasar  1945,  Sosialisme Indonesia,  Demokrasi  Terpimpin,  Ekonomi Terpimpin,  dan  Kepribadian  Indonesia. Manipol/USDEK  dijadikan  sebagai  haluan negara  yang  harus  dijunjung  tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa.
Pada  waktu  itu  Pancasila  dan Manifesto Politik-USDEK dipandang
merupakan  satu  kesatuan.  Jika  Pancasila merupakan azas filosofis, maka Manipol/USDEK  ditempatkan  sebagai  azas operasional.  Haluan  politik  pemerintah  ini tentu  saja  juga  sangat  berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pada waktu itu rumusan  tujuan  pendidikan  adalah  untuk menanamkan jiwa yang memiliki kepeloporan dalam membela dan mengembangkan  Manipol/USDEK.  Berbeda dengan  periode  sebelumnya  (periode revolusi  kemerdekaan  dan  demokrasi liberal),  pada  periode  ini  pendidikan karakter mulai diterapkan secara progresif. Pada waktu itu diselenggarakan matapelajaran Civic yang menjadi salah satu matapelajaran  utama  di  setiap  jenjang pendidikan.  Ajaran-ajaran  Manipol/USDEK menjadi materi utama dalam matapelajaran ini.  Bahkan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi, pendidikan  ditujukan  untuk  membangun manusia  yang  memiliki  semangat  Pancasila dan  mendukung  pembentukan  masyarakat Indonesia yang sosialistik, adil, dan makmur baik  spiritual  maupun  material  (Undang- undang No 22/ 1961 (Law No. 22/1961)dalam:http://www.theceli.com/d okumen/produk/1961/22-1961.htm). Dengan terjadinya
pergantian pemerintahan  dari  Presiden  Sukarno  ke Presiden  Suharto  sejak  tahun  1966,  corak pendidikan  juga  mengalami  perubahan. Dalam  Tap  XXVII  /MPRS/1966  ditetapkan bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah
untuk  menghasilkan  manusia  Pancasila sejati.  Dalam  hal  ini  pendidikan  harus mampu:  a)  mempertinggi  mental-moral- budi  pekerti  dan  memperkuat  keyakinan agama,  b)  mempertinggi  kecerdasan  dan ketrampilan,  dan  c)  mengembangkan  fisik yang sehat dan kuat (Sjamsuddin, 1993: 82).
Perubahan  suasana  politik  juga mendorong perubahan di bidang kurikulum. Kurikulum  baru  telah  berhasil  ditetapkan pada  tahun  1968.  Matapelajaran  Civic diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan  yang  di  dalamnya mengandung  unsur  pengetahuan  sejarah, geografi, dan pengetahuan
kewarganegaraan.
Selanjutnya pada Kurikulum  1975,  matapelajaran  Civic dipecah menjadi dua yaitu PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan IPS (Ilmu Pengetahuan
Sosial). Pendidikan Kewarganegaraan masuk  ke  dalam  PMP,  sedangkan  sejarah dan  geografi  masuk  ke  dalam  IPS.  Untuk memperkuat pendidikan
karakter kebangsaan  maka  pemerintah  Presiden Suharto  menyelenggarakan  Penataran  P4 (Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila)  yang  wajib  diikuti  bukan  hanya para  siswa  tetapi  juga  segenap  elemen masyarakat.

## Menelisik  Konsep  Dasar  Pendidikan Karakter di Zaman Reformasi
Dengan runtuhnya pemerintah Presiden  Suharto,  mata  pelajaran  PMP  dan
Penataran  P4  pun  juga  runtuh.  Akibatnya Pemerintah  Reformasi  mengalami  krisis pendidikan  karakter.  Bahkan  Pancasila sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  juga sudah  jarang  disebut-sebut  lagi  oleh  para pejabat.  Berbagai  persoalan  moral  bangsa juga  belum  menunjukkan  perbaikan  yang signifikan.  Baru  tahun  2010  Presiden  SBY berkeinginan untuk menerapkan pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa atau  sering  disebut  pendidikan  karakter saja.
Pelaksanaan  pendidikan  karakter terutama  didasarkan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU Sisdiknas)  yang  yang  mengamanatkan bahwa:
“Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab”.
Tujuan  pendidikan  nasional  itu merupakan  rumusan  mengenai  kualitas

## 10   | JURNAL AGASTYA VOL  5 NO 2 JULI 2015
manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.  Oleh  karena  itu,  rumusan tujuan  pendidikan  nasional  menjadi  dasar dalam  pengembangan  pendidikan  budaya dan karakter bangsa.
Dalam  buku Pedoman  Pendidikan Budaya  dan  Karakter  Bangsa disebutkan bahwa  tujuan  pendidikan  budaya  dan karakter bangsa adalah: 1) mengembangkan potensi  kalbu/nurani/afektif  peserta  didik sebagai  manusia  dan  warganegara  yang memiliki  nilai-nilai  budaya  dan  karakter bangsa;  2)  mengembangkan  kebiasaan  dan perilaku  peserta  didik  yang  terpuji  dan sejalan  dengan  nilai-nilai  universal  dan tradisi  budaya  bangsa  yang  religius;  3) menanamkan  jiwa  kepemimpinan  dan tanggung  jawab  peserta  didik  sebagai generasi penerus bangsa; 4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi  manusia  yang  mandiri,  kreatif, berwawasan
kebangsaan; dan 5) mengembangkan  lingkungan  kehidupan sekolah  sebagai  lingkungan  belajar  yang aman,  jujur,  penuh  kreativitas  dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan
( dignity) . Adapun nilai-nilai yang dikembangkan  dalam Pendidikan  Budaya dan  Karakter  Bangsa terutama  bersumber dari  agama,  Pancasila,  budaya,  dan  UU Sisdiknas.  Dari  empat  sumber  nilai  itulah
kemudian Kemendiknas mengembangkannya  menjadi  18  nilai  yang diupayakan  dapat  diinnternalisasikan  ke dalam  diri  peserta  didik  sehingga  menjadi karakter  mereka.  Nilai  dan  deskripsi  nilai Pendidikan  Budaya  dan  Karakter  Bangsa yang  dikembangkan  oleh  Kemendiknas adalah sebagai berikut:
Apa  yang  membedakan  antara pendidikan  moral  dan  pendidikan  karakter pada  masa-masa  sebelumnya  dengan pendidikan  karakter  saat  ini  adalah  bahwa secara  prinsip  pendidikan  budaya  dan karakter  bangsa  tidak  dimasukkan  sebagai mata  pelajaran  atau  pun  pokok  bahasan tersendiri tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran  yang  ada,  penekanan  pada pengembangan diri, dan penciptaan budaya sekolah. Oleh sebab itu sangat penting bagi sekolah  untuk  mengintegrasikan  nilai-nilai yang ingin disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam pendidikan budaya dan  karakter  bangsa  ke  dalam  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  Silabus dan  Rencana  Program  Pembelajaran  (RPP), kegiatan  ekstra  kurikuler,  dan  penciptaan budaya sekolah yang kondusif.
Dalam  hal  ini  sekolah  harus mengembangkan  strategi  pembelajaran agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai  budaya  dan  karakter  bangsa sebagai  milik  mereka  dan  bertanggung jawab  atas  keputusan  yang  diambilnya melalui  tahapan  mengenal  pilihan,  menilai pilihan, menentukan pendirian, dan
selanjutnya  menjadikan  suatu  nilai  sesuai dengan  keyakinan  diri.  Dengan  demikian peserta  didik  belajar  melalui  proses berpikir,  bersikap,  dan  berbuat.  Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam  melakukan  kegiatan  sosial  dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.
Pemerintah  melalui  Kemendikbud juga  mengintroduksikan  beberapa  prinsip yang  digunakan  untuk  pengembangan pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  di lembaga
pendidikan, yaitu: 1) berkelanjutan,  2)  melalui  semua  mata pelajaran,  pengembangan  diri,  dan  budaya sekolah,  3)  Nilai  tidak  diajarkan  tetapi dikembangankan,  4)  proses  pendidikan dilakukan  peserta  didik  secara  aktif  dan menyenangkan.
Prinsip  berkelanjutan  mengandung makna  bahwa  pengembangan  nilai-nilai budaya  dan  karakter  bangsa  merupakan sebuah  proses  panjang,  dimulai  dari  awal peserta  didik  masuk  sampai  selesai  dari suatu satuan pendidikan. Sebetulnya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama  dan  berlangsung  paling  tidak sampai  kelas  9  atau  kelas  akhir  SMP. Pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  di SMA  adalah  kelanjutan  dari  proses  yang telah terjadi selama 9 tahun.
Sementara  itu  prinsip  ke  dua mensyaratkan bahwa proses
pengembangan  nilai-nilai  budaya  dan karakter  bangsa  dilakukan  melalui  setiap mata  pelajaran,  dan  dalam  setiap  kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
Prinsip ke tiga mengandung pengertian  bahwa  materi  nilai  budaya  dan karakter   bangsa  bukanlah  bahan  ajar  atau pun  pokok  bahasan  yang  diajarkan  secara khusus  kepada  peserta  didik.  Dalam  hal ini materi yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran  harus  digunakan  digunakan sebagai media untuk mengembangkan nilai- nilai  budaya  dan  karakter  bangsa.  Oleh karena  itu,  pendidik  tidak  perlu  mengubah pokok  bahasan  yang  sudah  ada,  tetapi menggunakan  materi  pokok  bahasan  itu untuk  mengembangkan  nilai-nilai  budaya dan  karakter  bangsa.  Demikian  juga pendidik    tidak  perlu  mengembangkan proses belajar khusus
untuk mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa.
Dalam  hal  ini  semua  kegiatan pembelajaran  dapat  digunakan  untuk mengembangkan  kemampuan  dalam  ranah kognitif,  afektif,  dan  psikomotor. Dalam konteks  prinsip  ini,  nilai-nilai  budaya  dan karakter  bangsa  tidak  perlu  ditanyakan dalam ujian. Namun demikian, peserta didik harus  memahami  dan  mengamalkan  nilai- nilai yang sedang mereka internalisasikan.
Prinsip  ke  empat  mensyaratkan bahwa  proses  pendidikan  nilai  budaya  dan
karakter  bangsa  dilakukan  oleh  peserta didik  sendiri  dan  bukan  oleh  pendidik. Dalam  hal  ini  prinsip ”tut  wuri  handayani” perlu  diterapkan  oleh  pendidik  dalam proses  pembelajaran.  Sudah  barang  tentu prinsip ini tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali  dalam  suasana  belajar  yang menyenangkan.
Media Internalisasi dan Sosialisasi Nilai- nilai Budaya dan

## Karakter Bangsa
Kemendikbud  telah  mencanangkan bahwa  perencanaan  dan  pelaksanaan pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa dilakukan oleh komunitas civitas academika sekolah  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah, pendidik,  tenaga  kependidikan  secara bersama-sama  sebagai  suatu  komunitas pendidikan.  Sebagaimana  telah  disinggung sebelumnya bahwa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa  ini  diterapkan  dalam  kurikulum melalui  kegiatan  kurikuker  dan  ekstra- kurikuler yang mencakup aspek pengembangan  diri,  aspek  kurikuler,  dan aspek budaya sekolah.

## 1. Aspek Pengembangan Diri
Dalam  Buku  Pedoman  Pendidikan Budaya  dan  karakter  bangsa  dijelaskan bahwa aspek pengembangan diri dilaksanakan  dalam  kegiatan  sehari-hari  di sekolah  melalui  kegiatan  rutin,  kegiatan spontan,  keteladanan,  dan  pengodisian. Contoh  kegiatan  rutin  antara  lain  berbagai upacara di sekolah, pemeriksaan kebersihan
badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap  hari  Senin,  beribadah  bersama  atau shalat  bersama  setiap  dhuhur  (bagi  yang beragama  Islam),  berdoa  waktu  mulai  dan selesai  pelajaran,  mengucap  salam  bila bertemu  pendidik,  tenaga  kependidikan, atau teman dan sebagainya.
Sementara  itu  kegiatan  spontan dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan  ini  berupa  tindakan  untuk mengingatkan  dan  mengoreksi  kepada siswa  yang  sedang  melakukan  pelanggaran peraturan  dan  etika  sekolah.  Dengan demikian  para  siswa  segera  mengetahui bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya merupakan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  karakter  moral  bangsa.  Sebaliknya perilaku  siswa  yang  sedang  melakukan perbuatan  baik  mendapatkan  pujian  dan apresiasi  seperti  ketika  siswa  mendapat nilai  yang  tinggi,  menolong  teman- temannya,  tekun  membaca  buku  di perpustakaan, berani menolak ajakan teman untuk melakukan perbuatan yang melanggar  norma  dan  etika  sekolah,  dan lain-lain.
Perilaku  sehari-hari  yang  juga  sangat penting  adalah  keteladanan  sikap  dan perilaku  yang  diberikan  oleh  pendidik  dan tenaga  kependidikan  sehingga  dapat menjadi  panutan  bagi  para  peserta  didik, misalnya  berbicara  sopan,  menghargai sesama  guru  dan  tenaga  kependidikan, disiplin,  berpakaian  rapi,  membuang
sampah  pada  tempatnya,  dan  sebagainya. Untuk  mempersiapkan  suasana  keseharian yang  kondusif  sesuai  dengan  tuntutan pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa maka  pihak  sekolah  juga  harus  melakukan pengondisian,  yaitu  menyediaan  prasarana dan  sarana  yang  memadai  misalnya ketersediaan tempat sampah yang memadai,  toilet  yang  higienis,  taman sekolah yang indah, dan sebagainya.

## 2.  Aspek Kurikuler
Dalam  pendidikan  budaya  dan karakter  bangsa,  posisi  semua  mata pelajaran  dalam  kurikum  sangat  penting karena pengembangan nilai-nilai pendidikan  budaya  dan  karakater  bangsa diintegrasikan  dalam  setiap  pokok  bahasan dari  setiap  mata  pelajaran.  Dengan demikian  nilai-nilai  budaya  dan  karakter bangsa  harus  tercantum  dalam  silabus  dan RPP. Demikian juga guru harus mengembangkan  strategi  pembelajaran yang  memungkinkan  nilai-nilai  budaya  dan karakter bangsa tersebut
bisa
disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam kegiatan krikuler.

## 3. Aspek Budaya Sekolah
Dalam  hal  ini  budaya  sekolah mencakup  pola  pikir  dan  pola  sikap  serta perilaku  yang  dianut  oleh  segenap  civitas akademika dalam kehidupan sekolah. Dalam hal ini budaya sekolah harus dikembangkan dengan dasar 18 nilai karakter sebagaimana yang  telah  dirumuskan  oleh  Kemendikbud. Pengembangan budaya sekolah dilakukan di
setiap  kesempatan  secara  terus-menerus dan  di  setiap  tempat  baik  di  kelas  maupun di  luar  kelas,  termasuk  di  luar  lingkungan sekolah  ketika  siswa  melakukan  kegiatan ekstra  kurikuler  di  luar  sekolah,  seperti  di museum,  lokasi  bencana  alam,    kampung kumuh, dan sebagainya.

## Akar  Persoalan  Pendidikan  Karakter Bangsa

## 1.   Lingkungan Belajar Ambivalen
Pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab adalah apakah sistem persekolahan yang  pada  umumnya  sekarang  berlaku  di Indonesia  bisa  mengondisikan  efektifitas pelaksanaan  pendidikan  karakter  secara kaffah?  Hal  ini  perlu  dipertanyakan mengingat  bahwa  pelaksanaan  pendidikan moral dan karakter bangsa selama ini telah menghiasi  masa-masa  sepanjang  sejarah pendidikan modern di Indonesia sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  pada bagian  sebelumnya.  Namun  demikian apabila  keberhasilan  upaya  pendidikan moral  dan  karakter  bangsa  itu  diukur  dari performance moral  dan  perilaku  orang- orang  yang  pernah  ‘makan  sekolahan’  atau kaum terdidik ketika memegang kekuasaan negara  maka  bisa  dikatakan  bahwa pendidikan  moral  dan  karakter  bangsa tersebut mengalami kegagalan. Hal itu dapat dengan  sederhana  dilihat  dari  perjalanan sejarah  bangsa  Indonesia  yang  diwarnai dengan konflik, pelanggaran etika moral dan hukum,  korupsi,  dekadensi  moral  dan  rasa

## 14   | JURNAL AGASTYA VOL  5 NO 2 JULI 2015
cinta  tanah  air  yang  menyebabkan image Indonesia  di  mata  pergaulan  internasional menjadi merosot.
Kegagalan  pendidikan  moral  dan karakter  selama  ini  tidak  terutama disebabkan oleh buruknya rumusan kristalisasi nilai-nilai moral yang
diajarkannya.
Substansi bahan ajar pendidikan  moral  dan  karakter  bangsa selama  ini  sudah  sangat  baik  sebagaimana yang  diajarkan  pada  Pendidikan  Moral Pancasila  pada  zaman  pemerintahan presiden Suharto. Dengan demikian
pertanyaannya  adalah  apa  yang  menjadi penyebab  utama  kegagalan  pendidikan moral dan karakter kebangsaan selama ini? Dalam  hal  ini  penyebab  utama  kegagalan tersebut  adalah  bahwa  anak  didik  hidup dalam  lingkungan  sosial  dan  budaya  yang berbeda antara di sekolah dengan di dalam masyarakat.  Di  sekolah  para  peserta  didik diajari  berbagai  nilai  ideal  yang  pada kenyataannya  berbeda  dengan  apa  yang terjadi dalam masyarakat.
Di dalam masyarakat seringkali siswa harus  melihat  kenyataan  yang  pahit mengenai  pelanggaran  etika,  susila,  moral, peraturan  negara  baik  dalam  kehidupan sosial  maupun  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  dengan  berbagai  bentuknya seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kriminalitas, prostitusi, ketidakadilan,
perlawanan terhadap pemerintah pusat, dan sebagainya.  Ini  berarti  bahwa  para  peserta
didik  menghadapi  lingkungan  pendidikan yang  ambivalen  antara  lingkungan  sekolah dan  lingkungan  sosial  budaya  dalam masyarakat.  Padahal  lingkungan  sosial budaya  dalam  masyarakat  merupakan unsur  yang  sangat  penting  dalam  proses pendidikan yang bersifat kaffah. Barangkali pertanyaan  yang  muncul  adalah  lebih  kuat manakah  antara  pengaruh  pendidikan  di sekolah  (yang  biasanya  lebih  banyak bersifat  teoritik)  dengan  pendidikan  yang berlangsung  di  dalam  masyarakat  yang biasaya lebih bersifat praksis.
Dalam  sistem  persekolahan  yang kovensional,  peserta  didik  menghabiskan waktu  di  lingkungan  sekolah  hanya  sekitar seperempatnya saja dari waktu 24 jam yang mereka  miliki  yaitu  dari  pukul  07.00  pagi hingga  13.00  siang.  Selebihnya  mereka menghabiskan waktu di lingkungan masyarakat  dan  sisanya  dalam  keluarga. Dengan  demikian  mudah  diperkirakan  jika pengaruh  lingkungan  masyarakat  lebih berperan  membentuk  kepribadian  peserta didik daripada lingkungan sekolah.
Bangunan  karakter  yang  hendak  didirikan oleh sekolah dalam diri peserta didik harus menghadapi  gempuran  badai  yang  lebih kuat  di  dalam  masyarakat.  Perkembangan teknologi  komunikasi  yang  sangat  pesat selama kurang lebih satu dekade terakhir ini juga  sangat  memperparah  keadaan  ketika pengaruh negatif dunia luar sekolah  masuk dengan  mudah  dalam  lingkungan  sekolah
melalui  hand  phone  dan  internet.  Dalam menghadapi tantangan ini terdapat beberapa  alternatif  pemecahannya,  antara lain:  memperpanjang  kehadiran  peserta didik  di  lingkungan  budaya  sekolah,  dan mengubah  carut-marut  budaya  dalam lingkungan masyarakat menjadi lingkungan yang  kondusif  bagi  pendidikan  budaya  dan karakter bangsa.

## 2. Kepribadian Terbelah
Salah  satu  sebab  muncul  dan berkembangnya  persoalan-persoalan  besar yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  saat ini  mulai  dari  pelanggaran  etika  dan  moral hingga  pelanggaran  hukum  serta  mulai membusuknya  rasa  keindonesiaan  adalah berkembangnya  kepribadian  yang  terbelah yang  dialami  oleh  sebagian  atau  bahkan mungkin  sebagian  besar  bangsa  Indonesia. Berbagai  peristiwa  yang  mencengangkan terjadi yang merefleksikan adanya
kepribadian  terbelah  atau  kepribadian ganda,  misalnya  seorang  penegak  hukum yang  justru  pada  saat  yang  sama memanfaatkan kedudukannya untuk korupsi,  seorang  yang  tampaknya  sebagai ahli ibadah namun ternyata juga melakukan korupsi dan perbuatan maksiat lainnya.
Kepribadian  ganda  atau  juga  sering disebut  juga  kepribadian  terbelah  ( Multiple Personality  Disorder )  merupakan  suatu keadaan  di  mana  kepribadian  individu terpecah sehingga muncul kepribadian lain.
Kepribadian  itu  biasanya  merupakan ekspresi  dari  kepribadian  utama  yang muncul  karena  kepribadian  utama  tidak dapat  mewujudkan  hal  yang  ingin dilakukannya. Bisa diartikan bahwa kepribadian  ganda  merupakan  kondisi ketika  beberapa  pribadi  yang  sepenuhnya berbeda  muncul  dalam  satu  tubuh.  Kondisi ini  juga  dikenal  sebagai  penyimpangan disasosiasi identitas.
Dalam term agama Islam kepribadian ganda  ini  merujuk  kepada  simptom  yang ditampilkan  oleh  seseorang  yang  memiliki beberapa  ciri  orang  munafik.  Ketika bersama  dengan  orang-orang  iman,  orang yang berkepribadian ganda akan menyatakan  diri  dan  menampilkan  diri sebagai orang iman, namun bila berkumpul dengan  orang  kafir,  dia  juga  akan  berpikir, bersikap  dan  berperilaku  sebagai  orang kafir  juga.  Hal  itu  sesuai  dengan  firman Allah SWT:
Artinya: “Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka
mengatakan: "Kami telah beriman". Dan bila mereka kembali kepada pemimpin- pemimpin  mereka,  mereka  mengatakan: "Sesungguhnya  kami  sependirian  dengan kamu,  kami  hanyalah  berolok-olok".  Dalam khasanah  budaya  Jawa  orang  seperti  ini sering  diberi  predikat  sebagai  orang  yang
16   | JURNAL AGASTYA VOL  5 NO 2 JULI 2015
bisa “mancala  putra,  mancala  putri” .
Mereka  bisa  menjadi  dermawan  untuk memberikan  amal  jariyah  pembangunan masjid, namun pada saat yang sama mereka juga seorang koruptor. Ada seseorang jika di rumah  sebagai  penyayang  keluarganya, namun  ketika  di  dalam  masyarakat  ia berubah  menjadi  orang  yang  kasar  dan sadis.  Demikian  juga  ada  seseorang  yang rajin beribadah namun juga melakukan apa yang  dalam  masyarakat  Jawa  disebut  “Mo Limo”  ( madat,  madon,  minum,  maling, main ).
Oleh karena kemunafikan dan kepribadian  ganda  lahir  dari  proses pendidikan  dan  pembiasaan  yang  bersifat parsial  (tidak  utuh) maka  diperlukan  suatu sistem  pendidikan  yang  bersifat  holistik yang  dalam  istilah  Islam  disebut  sebagai kaffah.  Pertanyaannnya:  benarkah  sistem pendidikan  yang  berlangsung  selama  ini masih  parsial?  Jawabannya  memang  tidak bisa  hitam-putih.  Jika  dicermati,  konsep pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa yang sedang diintroduksikan oleh pemerintah SBY saat ini sudah mencerminkan adanya upaya untuk mengintegrasikan  semua  determinan  yang menentukan  keberhasilan  pendidikan  baik dari  sisi  materi,  lingkungan,  maupun pelaksananya.
Dari  sisi  materi,  nilai-nilai  yang
hendak diinternalisasikan dan disosialisasikan  oleh  Pendidikan  Budaya
dan  Karakter  Bangsa  sudah  diintegrasikan ke  dalam  semua  mata  pelajaran  yang  ada. Dari  sisi  lingkungan  atau  pun  budaya sekolah  yang  hendak  dibangun  melalui Pendidikan  Buadaya  dan  Karakter  Bangsa sudah  mencerminkan  adanya  integrasi antara  budaya  di  dalam  kelas,  dan lingkungan  sekolah  serta  masyarakat  di mana  peserta  didik  akan  melakukan kegiatan  ekstra  kurikuler.  Demikian  juga, secara konseptual para pelaksana Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di sekolah juga sudah merupakan elemen yang komprehensif  antara  unsur  pendidik  dan tenaga kependidikan.
Namun  demikian  konsep  seperti  ini masih  mengkawatirkan  akan  menghasilkan insan  dengan  kepribadian  yang  terbelah. Karena  betapa  pun  komprehensifnya pendidikan  di  sekolah  namun  jika  para peserta  didik  menghadapi  suasana  lain dalam  masyarakat  maka pendidikan karakter dan moral di sekolah tidak banyak memberikan  dampak  yang  signifikan. Dengan  demikian  perlu  konsep  yang  betul- betul mencerminkan pelaksanaan pendidikan yang bersifat holistik atau kaffah dalam rangka membentuk insan kamil atau manusia paripurna.

## Pendidikan Karakter Kaffah
Untuk  membangun  insan  kamil  atau sering  disebut  sebagai  manusia  paripurna diperlukan pendidikan yang paripurna juga,
yaitu  pendidikan  seara  kaffah  atau menyeluruh.  Dalam  teori  pendidikan  Barat, pendidikan  yang  bersifat  kaffah  ini barangkali mirip dengan konsep pendidikan holistik  atau holistic  education yang merupakan  salah  satu  penjabaran  dari filsafat holism di dunia pendidikan.
Filsafat  holisme  memandang  bahwa sebuah  sistem  berfungsi  sebagai  sebuah keseluruhan  dan  fungsi  sistem  tersebut tidak  dapat  sepenuhnya  dipahami  semata- mata dari masing-masing bagian dari sistem itu.  Atau  sebaliknya  bagian-bagian  dari sebuah  sistem  tidak  dapat  dipahami  jika tidak  ditempatkan  dalam  keseluruhan sistem. Keseluruhan sistem bukan merupakan  penjumlahan  dari  bagaian- bagian dari sistem tersebut dan keseluruhan sistem  akan  menentukan  dinamika  dari bagian-bagiannya.
Dalam  filsafat  pendidikan  holisme
atau filsafat pendidikan holistik
dikembangkan  premis  bahwa  setiap  orang akan  menemukan  identitas,  makna,  dan tujuan hidupnya melalui interaksi di dengan lingkungannya  sebagai  sebuah  keseluruhan yaitu:  masyarakat,  alam,  dan  nilai-nilai kemanusiaan  seperti  kasih  sayang  dan perdamaian.  Pendidikan  holistik  bertujuan untuk  membangkitkan  kesalehan  hidup yang  intrinsik  dan  cinta  yang  penuh  gairah untuk belajar pada diri peserta didik. Robin Ann  Martin  menyatakan  bahwa  secara umum perbedaan umum antara pendidikan
holistik dari bentuk-bentuk pendidikan lain terletak  pada  tujuannya,  perhatiannya terhadap pengalaman belajar, dan pentingnya menempatkan pendidikan dalam konteks nilai-nilai dasar
kemanusiaan  dalam  lingkungan  belajar (http://en.wikipedia.org/wiki /Holistic_education).
Dengan  demikian  pendidikan  holistik merupakan  pendidikan  yang  menyeluruh untuk  membantu  peserta  didik  untuk berkembang  secara  optimal  sesuai  potensi yang  dimilikinya  baik  di bidang  intelektual, emosional, sosial, fisik, seni, kreatifitas, dan spiritual. Proses pendidikan juga mencakup pengembangan  ranah  kognitif,  afektif,  dan psikomotor  atau  yang  terkenal  dengan konsep  taksonomi  Bloom.  Dalam  hal  ini proses  pendidikan  akan  mengambangkan tanggung  jawab  peserta  didik  baik  secara personal maupun secara sosial.
Robin  Ann  Martin  dan  Scott  Forbes  ( 2004)  membagi  dua  capaian  dalam  proses pendidikan  holistik,  yaitu  ultimasi  dan kearifan.  Capaian  ultimasi  dapat  mencakup religiusitas, psikologis, dan ketakterbatasan. Capaian  religiusitas  atau  spiritualitas  anak didik  merupakan  komponen  penting  dalam pendidikan  holistik  karena  religiusitas menekankan  pada  interrelasi  antara semua makhluk  hidup  dan  penekanan  pada harmoni antara “the inner life and outer life” , antara  hati  dengan  sikap  dan  tindakan. Dengan demikian pendidikan dalam capaian
ini akan berfungsi untuk membuat individu menjadi tercerahkan atau “enlightened” .
Sementara  itu  capaian  psikologis mengacu  pada  aktualisasi  diri  ( self actualization )  di  mana  pendidikan  harus memberikan  kemungkinan  kepada  individu
untuk berkembang sesuai dengan potensinya.  Tidak  ada  kekurangan  dalam diri  anak  didik,  yang  ada  hanyalah perbedaan.  Aspek  capaian  ketakterbatasan mengacu kepada prinsip bahwa pendidikan harus  mengembangkan  individu  untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia yang tidak hanya mencakup  aspek  jasmaniah  tetapi  juga rohaniah.
Sementara  itu  capaian  kearifan mencakup  aspek freedom (kebebasan khususnya  secara  psikologis), Good- judgement/  self-governance (mandiri), meta learning (setiap  anak  didik  belajar  sesuai dengan  cara  mereka  sendiri), social  ability (tidak sekedar belajar mengenai ketrampilan sosial, tetapi
bisa mempraktekkan), refining  values (mampu mengembangkan karakter), dan self knowledge (mampu mengembangkan  aspek emosional diri) (http://en.wikipedia.org/wiki
/Holistic_education).
Dalam  Islam  misalnya  untuk  menjadi insan kamil harus memiliki komitmen untuk berislam  secara  kaffah. Dalam  hal  ini  Islam
mewajibkan  para  umatnya  untuk  memiliki kepribadian  yang  utuh  sebagai  orang  iman yang  melaksanakan  segala  sunatulloh seoptimal  kemampuannya    dan  menjauhi segala  larangan-Nya.  Hal  ini  sesuai  dengan perintah Alloh SWT:
Artinya: “Hai Orang beriman masuklah kamu ke  dalam  islam  secara  keseluruhan,  dan janganlah  kamu  turut  langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu (QS Albaqarah: 208).
Menurut  ayat  tersebut  orang  yang berkepribadian  utuh  adalah  orang  yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai luhur agama baik dalam pikir, sikap dan perilaku secara utuh dan konsisten. Sebaliknya orang yang  tidak  mampu  menjadikan  nilai-nilai agama  dalam  pikir,  sikap,  dan  perilaku secara utuh dan konsisten akan menghadapi persoalan kepribadian ganda sebab ia akan mengambil nilai-nilai lain yang bertentangan  dengan  kaidah  agama,  yang berarti  orang  tersebut  telah  mengambil jalan  syaitan  yaitu  jalan  yang  menyimpang dari grand narative dari kaidah agama.
Sudah  barang  tentu  pengertian totalitas dan konsistensi dalam
berkomitmen untuk berpola pikir, bersikap, dan  berperilaku  sesuai  dasar-dasar  agama memiliki pengertian yang luas. Dalam hal ini
ada  prinsip  yang menyatakan  bahwa  untuk urusan  keduniaan,  apapun  boleh  dilakukan kecuali  yang  dilarang  oleh  Alloh  SWT. Sebaliknya  untuk  urusan  ibadah  mahdoh berlaku  prinsip:  jangan  melakukan  apapun kecuali yang diperintahkan oleh Alloh SWT. Dengan  demikian  semua  nilai-nilai  budaya yang  ada  bisa  dijalankan  sejauh  tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang termaktub dalam dasar-dasar Agama Islam.
Para  Alim  Ulama  besar  sejak  dulu bersepakat  bahwa  yang  dimaksud  Islam secara  keseluruhan  berarti  Islam  secara lahir  dan  bathin.  Islam  secara  lahir  berarti seseorang harus mampu melaksanakan apa yang  tertuang  dalam  ketentuan  ilmu  Fiqih (Syari’at  Islam).  Pelaksanaan  ilmu  fiqih merupakan  bentuk-bentuk  peribadatan yang  kasat  mata  seperti  shalat,  zakat,  haji, tidak mencuri, tidak berzina dan sebagainya. Dari sini kemudian ditingkatkan kepada  bentuk  peribadatan  bathin  seperti ikhsan,  tawadlu,  mejaga  hati,  senantiasa berdzikir, dan sebagainya. Dengan memenuhi  dua  aspek  tersebut,  secara sederhana orang sudah bisa dikatakan Islam secara  kaffah.  Pengamalan  Islam  secara kaffah  juga  mencakup  komitmen  untuk menjalankan  hukum  dan  nilai-nilai  Islam secara  keseluruhan  baik  yang  mudah maupun yang sulit, baik yang mengenakkan maupun  yang  tidak  mengenakkan,  dan seterusnya.  Jika  orang  Islam  sudah  bisa menjalankan  nilai  dan  hukum  Islam  secara
kaffah maka ia akan menjadi manusia yang ‘sempurna’ atau yang oleh kaum sufi disebut sebagai insan kamil.
Insan  kamil  ialah  manusia  yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya.  Kesempurnaan  dari  segi wujudnya  ialah  karena  dia  merupakan manifestasi  sempurna  dari  citra  Tuhan, yang  pada  dirinya  tercermin  nama-nama dan  sifat  Tuhan  secara  utuh.  Adapun kesempurnaan  dari  segi  pengetahuannya terkait dengan pengetahuan dan pemahamannya mengenai ilmu agama yang bersumber  kepada  Al  Quran  dan  Al  Hadits. Bagi  para  sufi,  insan  kamil  merupakan manifestasi  dari  penampakan  ( madzhar ) diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama- nama  dan  sifat-sifat-Nya.  Allah  SWT memilih  manusia  sebagai  makhluk  yang memiliki keunggulan ( tafadhul ) atau ahsani taqwim (ciptaan paling sempurna) menurut istilah Alquran. Jadi jika kita ingin mencetak karakter  siswa  menjadi  insan  kamil/ manusia  paripurna  maka  diperlukan pendidikan yang kaffah.
Dalam konteks keindonesiaan Pendidikan Karakter Kaffah dapat didefinisikan  sebagai  upaya  terencana untuk  menanamkan  nilai-nilai  luhur  yang bersumber dari ajaran Islam (Al Qur’an dan Al  Hadits),  Pancasila,  dan  nilai-nilai  luhur dari  Kebudayaan  Nasional  dalam  rangka membangkitkan  kesadaran  hati  serta kemauan peserta didik untuk mengamalkan
nilai-nilai  luhur  tersebut  dalam  kehidupan nyata  sehari-hari.  Sementara  itu  tujuan
Pendidikan Karakter Kaffah dapat dirumuskan sebagai berikut:
mengembangkan  secara  optimal  potensi peserta  didik  menjadi  individu  berakhlakul karimah  yang  mampu  membuat  keputusan baik-buruk  berdasarkan  nilai-nilai  luhur tersebut,  memelihara  apa  yang  baik  dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan pribadi sehari-hari serta kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara dengan  ikhlas  untuk  mencari  ridhlo  Allah SWT.
Pendidikan kaffah adalah mendidikan yang  menyeluruh  (holistik)  dan  sekaligus terpadu  (integrated)  yang  mencakup:  1) keseluruhan  dan  keterpaduan  dalam pengembangan  secara  optimal  aspek kognitif  materi  pendidikan  dengan  praktik (afektif  dan  psikomotor)  kehidupan  sehari- hari  baik  di  lingkungan  sekolah,  keluarga, dan  masyarakat.  2)  Keseluruhan  dan keterpaduan  para  pemangku  kepentingan antara  civitas  akademika  sekolah,  orang tua/wali  peserta  didik,  dan  tokoh-tokoh masyarakat (ulama, umaro, tokoh masyarakat  dan  adat).  3)  Keseluruhan  dan keterpaduan  antara  pengembangan  budaya yang  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.
Sistem  Sekolah  Boarding  untuk  Proses Pendidikan Karakter Kaffah
Pada  bagian  sebelumnya  telah  diulas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pendidikan karakter di Indonesia bersumber  dari  adanya  ambivalensi  atau seringkali  bahkan  kontradiksi  antara  nilai yang  dikembangkan  di  sekolah  dengan  di dalam  masyarakat.  Nilai-nilai  yang  disemai dan  dikembangkan  di  sekolah  seringkali terkontaminasi dalam budaya yang berkembang  di  dalam  masyarakat.  Salah satu  upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut adalah  dengan  memperpanjang  kehadiran peserta didik dalam lingkungan pendidikan yang kondusif di sekolah melalui penerapan sistem boarding  school atau  sekolah bording. Boarding  school berasal  dari  dua kata  yaitu boarding dan school . Boarding bisa diartikan sebagai pemondokan sedangkan school berarti  sekolah.  Dengan demikian  secara  harafiah boarding  school dapat diartikan sebagai sekolah pemondokan.  Dalam  pengertian  yang  luas boarding school merupakan sekolah di mana semua  siswa  belajar  dan  tinggal  di lingkungan sekolah bersama dengan semua atau  sebagian  pendidik  dan/  atau  tenaga kependidikan. Dalam pengertian yang lebih luas,  pnegertian  sekolah  bording  ini direduksi  sebagai full-day  school ,  yaitu sekolah yang jam pelajarannya sehari penuh dari pagi hingga sore. Pada sore dan malam hari para siswa pulang ke rumah orang tua masing-masing.
Dalam sejarah pendidikan di Indonesia konsep boarding school
barangkali  dapat  diindentikkan  dengan padepokan yang merupakan tempat pendidikan  khusus  di  mana  para  siswa belajar  dan  tinggal  di  padepokan  atau asrama  bersama  guru  atau  pendeta  dan para cantrik yang  merupakan  semacam guru  magang.  Di  dalam  padepokan  atau asrama  inilah  para  siswa  digodog  untuk menjadi  cendekiawan  dan  pemimpin  di dalam  masyarakat  dan  negara.  Pada  masa pengaruh  agama  Hindu  di  Jawa,  para pejabat  tinggi  negara  yang  berasal  dari kelompok ksatria biasanya digembleng dulu di  dalam  padepokan.  Sistem  pendidikan padepokan ini juga ditemukan dalam cerita pewayangan. Semasa anak-anak dan remaja, ksatria  tangguh  seperti  Arjuna  digodhok dalam  pendidikan  berbagai  padepokan. Pada  masa  perkembangan  agama  Islam  di Nusantara, sistem pemondokan atau asrama ini tidak dihapuskan tetapi justru dilestarikan  dan  dikembangkan,  yaitu menjadi  apa  yang  hingga  sekarang  disebut sebagai  pondok  pesantren.  Di  pondok pesantren  ini,  para  siswa  (santri)  belajar dan tinggal bersama kyai dan ustad mereka.
Di Eropa, praktik mengirim anak-anak ke keluarga lain atau ke lembaga pendidikan sehingga mereka dapat belajar bersama juga sudah  ada  sejak  ribuan  tahun  yang  lalu. Setelah agama Nasrani berkembang di sana (terutama setelah memasuki Abad Pertengahan  sekitar  abad  VI  Masehi), banyak  keluarga  mengirim  anak  laki-laki untuk  diajar  oleh  para  pendeta  baik  di
dalam gereja maupun dalam sebuah rumah tangga  yang  besar.  Tradisi  ini  lah  yang kemudian  menjadi  lembaga  sekolah  dan universitas di Eropa yang merupakan salah satu  tenaga  penggerak  utama  kemajuan negara-negara Barat.
Kekuatan  sistem boarding  school terletak  pada  kemungkinannya  untuk mendidik para siswa secara kaffah, baik dari sisi  alokasi  waktu  maupun  dari  sisi substansi  kurikulum  berserta  strategi pembelajarannya.  Dari  sisi  alokasi  waktu, selama  24  jam  setiap  hari  sekolah  dapat menginternalisasikan dan menyosialisasikan  nilai-nilai  karakter  ideal kepada seluruh siswa. Dalam waktu 24 jam setiap  hari  selama  masa  studi  siswa  dapat hidup  dan  berlatih  serta  mempraktikkan hidup  dalam  lingkungan  budaya  sekolah yang  dirancang  untuk  kondusif  bagi pendidikan.  Dalam  hal  ini  sekolah  dapat merancang  jadual  yang  sistematis  dalam rentang  waktu  24  jam  sehari  semalam dalam  rangka  untuk  membentuk  karakter siswa  yang  ideal  baik  dari  sisi  kognitif, afektif,  dan  psikomotor.  Sekolah  bisa merancang everyday-life  activities para siswa mulai dari doa dan sholat malam (bagi sekolah  boarding  Islam),  sholat  subuh, pengajian,  dan  seterusnya  hingga  tidur malam setelah belajar.
Dari  sisi  substansi  kurikulum  dan strategi  pembelajarannya,  sekolah  bording juga memiliki keleluasaan untuk memasukkan kurikulum yang
diinginkannya  baik  kurikulum  yang  sejalan dengan kurikulum nasional maupun kurikulum  tambahan  yang  terkait  dengan pendidikan agama, moral, karakter, kepemimpinan,  dan  kompetensi soft  skill lain  sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh Kemendikbud melalui 18 nilai karakter yang ideal.  Ketersediaan  waktu  24  jam  juga memungkinkan  sekolah  untuk  menerapkan metode  dan  strategi  pembelajaran  yang efektif  dalam  rangka  melakukan  proses pembiasaan  yang  akan  menjadi  landasan bagi  terbentuknya  karakter  siswa.  Sudah barang  tentu  kunjungan  ke  keluarga  dan masyarakat  juga  harus  diagendakan  agar siswa  juga  memiliki  pemahaman  dan conscience atau nurani yang prihatin kepada kehidupan  masyarakat.  Pada  prinsipnya, pihak  sekolah  dapat  memanfaatkan  semua waktu  siswa  untuk  proses  pendidikan. Dengan  sistem  seperti  ini,  pendidikan  yang kaffah  dapat  dijalankan  dalam  rangka membentuk  manusia  paripurna,  manusia kaffah, atau pun manusia paripurna.

## 1. Peran Pemerintah
Untuk membangun dan mengembangkan sekolah bording tentu saja bukan  merupakan  usaha  yang  murah  dan
mudah.
Namun demikian apapun hambatannya,  pemerintah  pada  dasarnya merupakan pihak yang peling bertanggungjawab dalam pembinaan karakter
bangsa untuk menjamin
keberlangsungan  bangsa  dan  negara  itu
sendiri. Sebetulnya jika pemerintah memandang  perlu  bahwa  sistem  sekolah bording  dapat  dijadikan  sebagai  media untuk  mencetak  generasi  muda  yang berkarakter  kaffah  maka  tidak  ada  ruginya untuk  mengembangkan  sekolah-skolah konvensional  menjadi  sekolah  bording dalam rangka  menciptakan manusia Indonesia  yang  kaffah,  menjadi  insan Indonesia  yang  paripurna.  Melalui  sistem sekolah  bording  ini  lah  sosialisasi  dan internalisasi 18 nilai karakter bangsa dapat dilakukan dengan baik.
Untuk  memodifikasi  sekolah-sekolah konvensional  menjadi  sekolah  bording diperlukan  penyiapan  gedung  sekolah  dan asrama  dengan  segara  perangkat  dan fasilitas yang dibutuhkan, training guru dan tenaga  kependidikan,  kurikulum  dan strategi  pembelajaran,  dan  sebagainya. Upaya  ini  memang  tidak  ringan,  namun sesuai  dengan  konstitusi  bahwa  negara  lah yang  memiliki  kewajiban  utama  untuk menyelenggarakan  pendidikan.  Pendidikan yang  berkualitas  memang  sangat  mahal, namun  akan  sangat  mahal  lagi  jika pengabaian pendidikan telah mengakibatkan  keterbelakangan  sebuah bangsa.  Namun  demikian  jika  pemerintah dengan  berbagai  alasan  belum  bisa melakukan  hal  tersebut  maka  peran masyarakat yang peduli terhadap pendidikan  dan  kemajuan  bangsa  sangat
dibutuhkan. Oleh sebab itu perlu mendapatkan dukungan yang positif.

## 2. Peran Swasta
Selama  ini  sebagian  besar  sekolah bording  diusahakan  oleh  pihak  swasta. Memang  di  satu  sisi  memang  hal  ini  bisa dilihat  sebagai  manifestasi besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk membangun kualitas sumberdaya  manusia  baik  dari  sisi intelektual  maupun  emosional.  Namun demikian di sisi lain partisipasi yang sangat besar  dari  masyarakat  tersebut  juga menunjukkan  lemahnya  pemerintah  dalam melaksanakan tanggungjawabnya di bidang penyelenggaraan  pendidikan  yang  terbaik bagi  generasi  muda  sebagaimana  amanat konstitusi.
Salah  satu  faktor  mengapa  yayasan swasta justru bisa mengembangkan pendidikan  yang  holistik  melalui  sistem sekolah  bording  karena  mereka  memiliki keleluasaan dalam menarik dana dari orang tua  yang  menginginkan  anaknya  dididik dengan  baik.  Tidak  jarang  pula    yayasan swasta  menerima  dana  dari  donatur  tanpa melalui  pertanggunjawaban  yang  ketat sehingga  likuiditas  penggunakan  dana  bisa cepat  sesuai  dengan  tuntutan  dinamika pendidikan. Sementara itu, pemerintah yang belum  sepenuhnya  memberikan  prioritas utama  pembangunan  pendidikan  selalu merasa keberatan untuk membiayai
anggaran  pendidikan  yang  ideal  yang memang  membutuhkan  dana  yang  besar. Keterbatasan anggaran dan likuiditas sistem keuangan  akhirnya  menjadi  kendala  yang serius  bagi  penciptaan  sistem  pendidikan yang kaffah.

## 3.  Menciptakan  Lingkungan  Belajar dalam Masyarakat
Sebagaimana  dijelaskan  di  bagian depan  bahwa  lingkungan  masyarakat sebetulnya merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi siswa. Dengan belajar di dalam  masyarakat,  siswa  dapat  mengambil nilai-nilai  yang  akan  dapat  digunakan sebagai  bekal  untuk  menjadi  warga masyarakat  yang  baik.  Namun  demikian persoalan besar akan timbul jika masyarakat dinilai tidak lagi menjadi ruang belajar  yang  kondusif  untuk  mencetak generasi muda yang memiliki karakter yang diidealkan dalam dunia pendidikan. Bahkan banyak  yang  mengkawatirkan  bahwa kehidupan  nyata  dalam  masyarakat  akan memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada  generasi  muda  yang  berupa berbagai  pelanggaran  terhadap  nilai,  etika, norma,  dan  undang-undang  yang  ada. Pengaruh  masyarakat  ini  menjadi  sangat besar  ketika  kepribadian  siswa  sendiri belum  terbentuk melalui  pendidikan  dalam keluarga  dan  di  dalam  sekolah.  Ketika karakter  mereka  masih  labil,  pengaruh masyarakat  di  luar  sekolah  akan  mudah mempengaruhi  pikiran,  sikap  dan  perilaku
siswa.  Jika  hal  itu  terjadi,  pendidikan karakter ideal yang dilaksanakan di sekolah tidak  akan  memberikan  hasil  yang signifikan.  Jurang  yang  lebar  antara  kultur yang  dikembangkan  di  sekolah  dan kehidupan nyata di dalam masyarakat akan menciptakan  kepribadian  terbelah  dan hipokrit  bagi  para  generasi  muda.  Jika fenomena  ini  masih  berlangsung,  negara tidak  akan  mampu  mengatasi  berbagai persoalan  moral  dalam  masyarakat  dan pemerintahan sebab sumber persoalan yang berasal dari pendidikan tersebut tidak dapat diatasi.
Dalam  hubungan  ini,  pertanyaan selanjutnya  yang  perlu  dijawab  adalah: bagaimana  cara  menjadikan  lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai lingkungan  belajar  yang  kondusif.  Sudah barang  tentu  pertanyaan  ini  tidak  mudah untuk dijawab sebab menyangkut spektrum yang  sangat  luas  yang  berada  di  luar kewenangan manajemen sekolah. Atau lebih jelasnya  pemerintah  lah  yang  memiliki kewajiban  utama  untuk  membangun masyarakat  yang  kondusif  sebagai  ruang pendidikan yang ideal bagi siswa.
Pemerintah  sebagai  pemegang  otoritas semestinya mampu membuat dan
menegakkan peraturan perundangan sehingga  dapat  tercipta  masyarakat  yang diidamkan.  Hingga  sekarang  pemerintah belum  sepenuhnya  berhasil  menjadikan masyarakat  sebagai  sumber  dan  sekaligus
ruang belajar yang ideal bagi siswa. Bahkan seringkali  kehidupan  di  luar  sekolah dikhawatirkan justru mengontaminasi kepribadian siswa.
Ketika  lingkungan  di  luar  sekolah justru  menjadi  antesenden  terhadap  upaya pendidikan  di  sekolah,  maka  keberadaan sekolah bording untuk menerapkan pendidikan  karakter  yang  kaffah  sangat diperlukan.  Di  sekolah  bording  ini  para siswa  dapat  digembleng  secara  kaffah sehingga  menjadi  pemuda  yang  memiliki karakter  yang  kuat  sebagaimana  yang diidealkan dalam dunia pendidikan. Setelah lulusan mereka ditargetkan sudah memiliki kepribadian  yang  kuat  sehingga  ketika harus  terjun  ke  dalam  masyarakat  mereka tidak  terkontaminasi  oleh  berbagai  racun jiwa yang berkembang di dalam masyarakat. Bahkan  diharapkan  para  lulusan  sekolah bording ini dapat mewarnai dan memperbaiki
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Sudah barang tentu masyarakat tetap penting  untuk  dijadikan  sebagai  sumber pembelajaran untuk memberikan kesadaran kepada  siswa.  Di  sekolah,  para  siswa diinternasilasi  dan  disosialisasi  mengenai nilai-nilai  kecintaan  terhadap  sesama manusia,  penghormatan  kepada  orang  tua dan  orang  yang  lebih  tua,  penanaman  rasa cinta  kepada  tanah  air  dan  cinta  kepada bangsa  Indonesia,  keprihatinan  terhadap kesejahteraan dan keadilan dalam
masyarakat  dan  sebagainya  sehingga diharapkan  ketika  lulus  dari  sekolah bording  mereka  menjadi  pelita  dalam masyarakat.  Demikian  juga  sekolah  harus membangun  komunikasi  yang  baik  dengan orang  tua  siswa  melalui  berbagai  kegiatan yang  diagendakan.  Tidak  kalah  penting, sekolah  juga  bisa  menjadikan  masyarakat sebagai  laboratorium  untuk  peningkatan kualitas  karakter  siswa,  misalnya  dengan pemagangan pada masyarakat miskin, panti asuhan, museum, dan sebagainya.
Sudah  barang  tentu  perekayasaan masyarakat  agar  menjadi  lingungan  belajar yang  kondusif  tidak  harus  dilakukan  oleh pemerintah.  Ketika  pemerintah  belum sepenuhnya  mampu  melakukan  itu,  maka peran masyarakat melalui lembaga kemasyarakat  juga  sangat  diharapkan. Dalam  hal  ini  peran  lembaga  dakwah menjadi  sangat  penting.  Lembaga  dakwah seperti  NU,  Muhammadiyah,  LDII,  dan sebagainya  mestinya  bisa  mengambil tanggungjawab  ini.  lembaga  dakwah  perlu mengoptimalkan  perannya  untuk  menjadi benteng  moral  generasi  muda  dalam menghadapi  tantangan  dampak  destruktif dari globalisasi.
Melalui  jalinan  hubungan  baik  antara sekolah  bording  dengan  orang  tua masyarakat, pihak sekolah bisa menawarkan  program-program  kepada orang  tua  melalui  pengkajian  nilai-nilai moral  dan/  atau  keagamaan.  Dengan
demikian  sekolah  pewrlu  mengembangkan kegaitan  ‘pelayanan’  kepada  orang  tua murid.  Jika  keluarga  sebagai  inti  dari masyarakat sudah memahami dan memprakteknakan  nilai-nilai  luhur  secara kaffah,  maka  dengan  sendirinya  secara evolusioner  masyarakat  juga  akan  mampu membangun  budayanya  yang  sangat kondusif  untuk  lingkungan  pendidikan  dan sekaligus  menghilangkan  atau  setidaknya mengurasi  potensi  lahirnya  manusia  yang berkepribadian ganda atau manusia hipokrit.
Namun catatan yang harus digarisbawahi  adalah  bahwa  apapun  jenis lembaga  kemasyarakatan  itu  dan  apapun program  yang  dilaksanakan,  mereka  tetap harus  memiliki  kimitmen  total  dalam konteks NKRI dan keindonesiaan.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  beberapa poin penting, yaitu:
1. Pembangunan karakter bangsa merupakan  sesuatu  yang  tidak  bisa ditawar-tawar  dalam  rangka  untuk memperbaiki krisis moralitas kebangsaan  yang  terjadi  dewasa  ini. Pendidikan karakter di sekolah
merupakan  salah  satu  upaya  untuk pembangunan karakter keseluruhan.
2. Mengingat  akar  persoalah  karakter bangsa  bersumber  pada  kepribadian yang terbelah yang bermula dari adanya gap antara dunia pendidikan di sekolah
dan  dunia  nyata  dalam  masyarakat maka diperlukan suatu sistem pendidikan  yang  kaffah  yang  mampu menciptakan manusia dengan kepribadian dan karakter yang utuh.
3. Di  samping  itu  pendidikan  yang  kaffah juga  perlu  diiringi  dengan  upaya pemerintah  untuk  menciptakan  dan menegakkan  hukum  dalam  masyarakat yang  merefleksikan  nilai  luhur  budaya dan  karakter  bangsa  sebagaimana  yang telah dirumuskan oleh kemendikbud.
4. Model sekolah bording dengan
penerapan  pendidikan  budaya  dan karakter  bangsa  secara  kaffah  dapat dijadikan  sebagai  alternatif  untuk mencetak generasi muda yang memiliki karakter  yang  diidealkan  berdasarkan Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa.
Daftar Pustaka
Ballard, Martin. 1971. New Movements in the Study  and  Teaching  of  History.
Bloomingtob: Indiana University. Birc,  Anthony.  1989. Nationalism  and National  Integration, London:  Unwin Hyman.
http://www.theceli.com/dokumen/ produk/1961/22-1961.htm
(http://en.wikipedia.org/wiki
/Holistic_education)
Makmur,  Djohan.  1993. Sejarah  Pendidikan di  Indonesia  zaman  Penjajahan (Jakarta: Depdikbud, 1993).
Masruki,  2010.  “Model  Pembelajaran
Pendidikan Karakter”, makalah disampaikan  pada Seminar  Nasional “Aktualisasi  Fungsi  Arsip  sebagai Simpul  Integrasi  Nasional  dalam Pembangunan  Karakter  Bangsa”, Kerjasama  Arsip  Nasional  Republik Indonesia  (ANRI),  Magister  Ilmu
Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, dan Masyarakat  Sejarawan  Indonesia (MSI) Cabang Jawa Tengah (Semarang: 25 Mei 2010). Nasution,  S.  1983. Sejarah  Pendidikan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara). Sjamsuddin, Hellius. 1993. Sejarah
Pendidikan  di  Indoensia  Zaman Kemerdekaan  (1945-1966) (Jakarta: Depdikbud).
Stapel,  F.W.  1938. Geschiedenis  van Nederlandsch-Indië  V. Amsterdam: Joost van den Vondel.
Sulistiyono,  Singgih  Tri.  2012.  “Pendidikan Sejarah  dan  Pembangunan  Karakter
Bangsa”,  Makalah  disajikan  dalam Seminar nasional Pendidikan Karakter  Bangsa (Ternate:  Arsip Nasional republik indonesia- Pemerintah Provinsi Maluku Utara).
Zubaidi,  2011. Desain  Pendidikan  Karakter (Jakarta: Prenada Media, 2011).
Buku  pedoman   pengembangan  pendidikan budaya  dan  karakter  bangsa  kementerian pendidikan  nasional  badan  penelitian  dan pengembangan  pusat  kurikulum  jakarta,
2010 .