## El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman
P-ISSN: 2087-7854, E-ISSN: 2656-3126 https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh DOI: https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.628 Volume 21 No 2, September 2023, pp. 165-184

## POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL MENUJU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG IDEAL DI INDONESIA

## M. Iman Putra
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia imanputra531@gmail.com

## Abstrak
Article History Received  :27-08-2023 Revised   :19-09-2023 Accepted :20-09-2023 The  transformation  of  Islamic  education plays  an  important  role  in  responding  to the  personal  interests  of  decision  makers in  shaping  national  education  policy.  the political dimension of learning,
recognizing  the  authority  of  the  state  in educational  matters,  and  recognizing  the relationship  between  political  relations and Islamic education policy. The research  method  used  is  literature research  by  collecting  data  from  articles (knowledge) related to the topic discussed, namely the multicultural religious education  system.  The  data  researchers took  from  literature  in  the  form  of  books, research journals, and supporting articles. The results of research have a relationship between  learning  and  politics  that  is  a close and dynamic relationship, Education is  considered  an  important  field  for  the purpose  of  existence  of  the  creation  of programs  and  processes  that  formulate,
compile and  produce the expected results.
Then  there was  a  reform  period  policy on Islamic education, namely through Keywords : Politics, Policy,
Islamic Education, Multicultural

## Pendahuluan
Politik  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kepemimpinan,  oleh  karena itu  dalam  politik  perlu  adanya  pemimpin  Dipercaya  oleh  populasi umum  dan  individu,  politik  mencakup  kerangka  politik  di  mana komponen-komponen  tertentu  saling  berhubungan  dan  saling bergantung. Sebaliknya, politik berkaitan dengan berbagai upaya yang terjadi  dalam  suatu  bangsa.  dan  melibatkan  metode  penetapan  tujuan dan  cara  mencapainya.  Siswa  menguasai  keberagaman  dan menghargai perbandingan.(Maliki 2018, 104)
Menurut Ramlan Surbakti, ranah politik memerlukan pertukaran yang  dinamis  antara  otoritas  yang  berkuasa  dan  populasi  masyarakat tertentu  dalam  kerangka  menyusun  dan  melaksanakan  keputusan wajib  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  individu  yang  tinggal  di wilayah tertentu. Dalam kerangka ini, ada komponen yang mencakup domain  politik.  yaitu  interaksi,  pemerintahan  atau  kepemimpinan, masyarakat,  determinasi,  dan  kesejahteraan  kolektif.  Setiap  skenario politik mencakup dua komponen mendasar, yaitu badan pengatur dan masyarakat, bersama dengan struktur organisasi yang dihasilkan..(Surbakti t.t., 1–8) Pengejaran atau eksperimen untuk mengambil peran kepemimpinan  di  panggung  politik  terbuka  untuk  semua  individu, asalnya  mereka  memiliki  kapasitas  yang  diperlukan.  Politik  tidak secara  eksklusif  diatur  oleh  individu  dengan  kekuasaan,  melainkan
madrasah,  dayah,  surau,  and  pesantren educational  institutions.  The  politics  and policies  of  multicultural-based  Islamic religious  education  through  decision- making  processes  related  to  special education  are  shaped  by  the  formulation of  the  National  Education  System  Law, which  in  turn  takes  into  account  the practices  and  teachings  of  Islamic educational institutions. By putting forward realistic curricula, interpretations,  moral  values,  procedures and  skills  that  both  achieve  the  desired educational  goals  possessed  by  the younger generation.
terbuka untuk para sarjana juga. Ulama memiliki reservoir energi yang sangat  besar  yang  mampu  memberikan  pengaruh  atas  massa.  Politik berfungsi  sebagai  pemeriksaan  yang  secara  intrinsik  terkait  dengan pembentukan  badan  pemerintahan.  Bangsa  membutuhkan  seorang pemimpin untuk melindungi penduduknya. Al-Qur'an dan Hadis tidak mendukung  gagasan  perjudian  sebagai  sarana  untuk  mendefinisikan suatu  bangsa.  Ini  dapat  dipahami  karena  fakta  bahwa  konsep kontemporer  suatu  Negara  atau  bangsa  muncul  selama  abad  ke-16, seperti yang  diusulkan oleh  Nicolo  Machiavelli.  Meskipun  demikian, ini  tidak  berarti  bahwa  konsep  Negara  sama  sekali  tidak  ada  dalam Islam..(Abdillah  2015,  3)  Secara  substansif,  banyak  bagian  dari  Al- Qur'an  dan  hadis  memberikan  bukti  keberadaan  pemerintahan  dalam komunitas  Muslim.  Sejak diperkenalkannya Islam  di  Indonesia, telah terjadi  kemajuan  dan  kemajuan  yang  signifikan  dalam  pendidikan Islam.  Hal  ini  disebabkan  penerapan  pembelajaran  Islam,  yang  telah memfasilitasi  penyebaran  dan  asimilasi  ajaran  Islam,  menghasilkan hasil yang dapat diamati yang kita saksikan hari ini.(Maarif 1985, 52)
Banyak  lembaga  pendidikan  Islam  telah  muncul  dengan  tujuan utama  mempromosikan  ajaran  Islam  di  berbagai  daerah,  termasuk Sumatera  Barat,  Surau,  Rangkang,  Meunasah  di  Aceh,  Langgar  di Jakarta,  Tajuk  di  Jawa  Barat,  dan  pesantren  di  Jawa,  antara  lain, merupakan  berbagai  bangunan  tradisional.  Namun,  penting  untuk dicatat  bahwa  lembaga-lembaga  ini  tidak  selalu  diterima  secara universal  oleh  masyarakat.  Kurangnya  penerimaan  ini  muncul  dari adanya  keyakinan  agama  yang  mengakar  dalam  seperti  Hindu, Buddha, dan agama-agama adat setempat, yang mungkin tidak selalu selaras  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Akibatnya,  para  pendidik  dan pengkhotbah  telah  menggunakan  berbagai  strategi  dan  pendekatan untuk  mengatasi  keragaman  ini.,  termasuk  pertimbangan  budaya  dan politik,  serta  pemeriksaan  kebiasaan  perkawinan.  Pendekatan multifaset  ini  telah  berkontribusi  pada  tidak  adanya  pola  standar dalam  penyebaran  ajaran  Islam.  Kenyataan  ini  lebih  lanjut mencontohkan esensi Indonesia sebagai bangsa yang berlimpah dalam budaya,  agama,  adat,  dan  pendidikan.  Dalam  upaya  menyebarkan ajaran  Islam,  para  pendidik  telah  memainkan  peran  yang  sangat penting dengan menerapkan pendirian lembaga pendidikan, mencakup spektrum  yang  luas  mulai  dari  yang  melayani  anak-anak  hingga akademi  atau  universitas  yang  megah.  Secara  budaya,  pendidikan Islam,  yang  berbentuk  Pesantren  Jawa,  maunasah  Aceh,  Surau
Minangkabau,  dan  madrasah  terhormat,  yang  dianggap  sebagai lembaga  pendidikan  Islam,  telah  mengalami  perubahan  ilmiah  dan kelembagaan  yang  signifikan,  membuat  mereka  rentan  terhadap penjarahan.(Hakim 2019, 1–20)
Era  pendidikan  Islam  mendahului  berdirinya  Republik Indonesia,  oleh  karena  itu  terjalin  erat  dengan  jalinan  budaya  bangsa ini. Dari sudut pandang politik, jauh sebelum Indonesia merdeka, baik pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang memberikan pengaruh mereka atas organisasi pendidikan Islam yang dipimpin oleh individu Muslim. Pengaruh ini didorong oleh pengakuan bahwa umat Islam di
Nusantara merupakan komunitas yang signifikan, sehingga mengharuskan akomodasi kepentingan politik dan pendidikan mereka sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi otoritas.
Era  pendidikan  Islam  mendahului  berdirinya  Republik Indonesia,  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  dari  periode  setelah Indonesia  mencapai  kemerdekaan.  Pemerintah  menerapkan  beberapa kebijakan  pendidikan  dan  politik  yang  terutama  bertujuan  untuk memanfaatkan umat  Islam  di  ranah  politik,  terutama untuk  kemajuan dan  peningkatan  pendidikan  Islam.  Di  bawah  ini,  beragam  kebijakan publik  mengenai  sistem  pendidikan  nasional  diperkenalkan,  dengan fokus pada integrasi pendidikan Islam ke dalam kerangka pendidikan nasional  secara  keseluruhan.di  antara  lain  lahir  Undang-  Undang Nomor  4  tahun  1950  Jo.  No  12  tahun1954  tentang  Pendidikan  serta Pengajaran  di  Sekolah,  serta  Undang-  Undang  No  2  tahun  1989 tantang  Sistem  Pendidikan  Nasional  UU  Nomor.  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.(UU No. 12 Tahun 1954 t.t., 12) Era  keilmuan  Islam  mendahului  berdirinya  negara-bangsa.  Dalam kerangka  legislatif,  peran  pendidikan  Islam  telah  mengalami transformasi  dalam  menanggapi  kepentingan  pribadi  para  pembuat keputusan  dalam  membentuk  kebijakan  pendidikan  nasional. Berdasarkan faktor-faktor kontekstual tersebut, tujuan dari wacana ini adalah  untuk  mengakui  dimensi  politik  pembelajaran,  mengakui kewenangan  negara  dalam  masalah  pendidikan,  dan  mengenali hubungan antara hubungan politik dan kebijakan pendidikan  Islam di Indonesia.
Guna  menegaskan  penelitian  dan  menjadi  pembeda  bagi penelititan  yang  lain  maka  peneliti  melakukan  ulasan  penelitian terdahulu  yang  pertama  Oleh  (Munandar  2019).  dengan  judul
Kebijakan  politik  pendidikan  di  Indonesia  menurutnya  Pendidikan memberikan  kesempatan  untuk  pemeriksaan  kritis  terhadap  otoritas yang  merusak,  dan  sistem  politik  kita  harus  memperluas  perspektif kita bahwa politik adalah seni yang memungkinkan kemungkinan dan mewujudkan ide. Oleh karena itu, ketika niat, metode, atau tujuan kita dalam  politik  berbudi  luhur,  politik  tidak  lagi  menjadi  usaha  yang ternoda;  sebaliknya,  itu  menjadi  aspek  kemanusiaan  yang  terhormat, terpuji,  dan  melekat,  yang  berasal  dari  individu.  Ini  karena  setiap individu  yang  tinggal  di  dunia  kita  menyimpan  keinginan,  aspirasi, dan impian di bidang politik dan pendidikan. Kedua domain ini sama- sama  terkait  dengan  urusan  kemanusiaan,  berfungsi  sebagai  alat  atau jalan  yang  sangat  diperlukan  bagi  individu  untuk  mengejar  tujuan mereka.  Dengan  demikian,  tidak  ada  individu  yang  dapat  dianggap apolitis  atau  sama  sekali  tidak  berpendidikan.  Setiap  manusia,  tidak peduli  seberapa  kecil,  tetap  terlibat  secara  politik  dan  berpendidikan. Perbedaannya  terletak  pada  kenyataan  bahwa  politik  terutama menyangkut  pencapaian  status  individu  dalam  wilayah  atau  lingkup pengaruh  tertentu,  terlepas  dari  skalanya,  sementara  pendidikan terutama berfokus pada perolehan pengetahuan, kecakapan intelektual, dan  kompetensi  yang  diperlukan  untuk  persiapan  hidup  dan  integrasi ke dalam masyarakat.
Lalu  penelitian  selanjutnya  oleh  (Hartono  2016)  dengan  judul Pendidikan  dan  kebijakan  politik  kajian  Reformasi  pendidikan  di Indonesia  masa  orde  lama  hingga  reformasi,  menurut  penelitian  ini Pendidikan dan politik  mempertahankan  hubungan yang dinamis dan saling  tergantung.  Alam  pendidikan  dan  politik  memiliki  hubungan yang  erat  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Dimensi pendidikan  yang  beragam  secara  konsisten  mencakup  unsur-unsur politik,  dan  sebaliknya,  setiap  upaya  politik  secara  intrinsik  terkait dengan aspek pendidikan. Selama tahap-tahap kemerdekaan yang baru lahir,  kebijakan  pendidikan  era  Orde  Lama  diarahkan  untuk mendorong  sosialisme  Indonesia.  Pada  zaman  Orde  Baru,  kebijakan pendidikan  berorientasi  pada  menumbuhkan  keseragaman  dalam pemikiran  dan  tindakan.  Munculnya  era  reformasi  1999  membawa perubahan  transformatif  dalam  sistem  pendidikan  Indonesia  melalui pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  sehingga memberikan pendidikan status sektor desentralisasi untuk pembangunan.  Untuk  memahami  sepenuhnya  berbagai  masalah pendidikan  yang  lazim  dalam  masyarakat,  sangat  penting  untuk
memiliki tidak hanya dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi  juga  pemahaman  tentang  aspek  kontekstual  dan  dasar-dasar politik yang mengelilingi masalah pendidikan ini.
Lalu  penelitian  berikutnya  oleh  (Rasyidi,  Sukarno,  dan  Minna El Widdah 2021) Politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia hasilnya Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai proses di mana pengetahuan  dan  nilai-nilai  diinternalisasi  dan  terintegrasi  dalam individu, dengan tujuan mencapai keadaan harmoni dan kesempurnaan  dalam  semua  aspek  kehidupan.  Namun,  pelaksanaan pendidikan Islam sering terhalang oleh berbagai tantangan, yang dapat dikategorikan  menjadi  masalah  internal  dan  eksternal.  Untuk mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  pemerintah  telah  mengakui pentingnya  pendidikan  Islam  dan  telah  mengambil  langkah-langkah untuk  memberikan  kesempatan  yang  cukup  bagi  pengembangannya, seperti  yang  ditunjukkan  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Sebelum  didirikan,  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dicirikan oleh  sifat  dualistik,  mencerminkan  konteks  sejarah  umat  Islam  dan sejarah  bangsa  yang  lebih  luas.  Lebih  jauh  lagi,  wacana  seputar dualisme  ini  telah  diperkuat  di  tengah  gejolak  politik  dan  adanya perspektif  ideologis  tertentu.  Dari  situlah  menarik  pikiran  peneliti untuk  melakukan  peneltian  yang  berkenaan  dengan  politik  kebijakan terutama kepada pendidikan gama islam.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dan  deskriptif dengan  pendekatan  kepustakaan  dengan  sumber  data  yang  diperoleh melalui  dokumen,  bahan,  berupa  artikel,  buku  dan  bentuk  lain  yang berkaitan  dengan  penelitian  yang  perlu  dipelajari.(Zed  2008,  1), Kemudian,  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini meliputi  pengumpulan  semua  jenis  dokumen  baik  berupa  buku, artikel,  website,  berita  dan  lain-lain.  (Sugiyono  2008,  308), melakukan penelitian dan perbandingan untuk memperoleh informasi teoritis.  Setelah  data  terkumpul,  peneliti  akan  melakukan analisis(Sugiyono  2008,  370)  data,  langkah  pertama  adalah mereduksi  data,  setelah  selesai  reduksi  data,  menyajikan  atau menampilkan  data,  kemudian  dilanjutkan  dengan  interpretasi  data untuk menarik kesimpulan.

## Pembahasan

## Ikatan Politik serta Pendidikan
Negara  dalam  bidang  pendidikan,  yang  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  asumsi  dan keyakinan  yang  mendasari  berbagai  strategi  transformasi  pendidikan di  antara  warga  negara.(Hakim  2019).  Era  pendidikan  Islam mendahului  kemerdekaan.  Sebaliknya,  menurut  Nichols,  jika  kita menganggap  kebijakan  sebagai  subjek  studi  politik,  kebijakan  dapat menawarkan  penjelasan  yang  lebih  komprehensif  tentang  korelasi antara  beragam  persyaratan  politik  Negara  dan  masalah  langsung yang  dihadapi  dalam  lingkungan  pendidikan.  Isu-isu  ini  mencakup pemahaman  kelas,  serta  berbagai  dinamika  kekuasaan  dan  hierarki yang dibangun melalui proses memperoleh pengetahuan. Pembelajaran dan politik adalah dua komponen penting dalam sistem sosial-politik  setiap  bangsa,  baik  itu  negara  maju  atau  berkembang. Meskipun  mereka  sering  dipandang  sebagai  entitas  yang  berbeda tanpa  koneksi  yang  melekat,  mereka  bekerja  bersama-sama  untuk membentuk  karakteristik  warga  negara  suatu  negara.  Selain  itu, mereka  saling  mendukung  dan  memperkaya  institusi  dan  proses pendidikan,  sehingga  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pembentukan kecenderungan politik warga negara. Keterkaitan antara pembelajaran dan politik di setiap negara adalah hubungan yang erat dan  dinamis.  Ikatan  ini  merupakan  Kehadiran  realitas  empiris  telah terbukti  sejak  periode  awal  peradaban  manusia  dan  telah mengumpulkan  minat  yang  signifikan  di  antara  para  ilmuwan.  Di negara-negara Barat.

## Kontrol Negara terhadap Pendidikan
Era  pendidikan  Islam  mendahului  kemerdekaan.  Sebaliknya, menurut  Nichols,  kebijakan  merupakan  elemen.  Penyelidikan pendidikan  politik  dapat  menawarkan  penggambaran  yang  lebih akurat tentang korelasi antara beragam kebutuhan politik Negara dan masalah pendidikan sehari-hari langsung, pemahaman di dalam kelas, berbagai  manifestasi  dinamika  kekuasaan,  dan  hierarki  yang  sekali lagi  ditetapkan  melalui  proses  pendidikan,  yang  sering  digunakan sebagai  sarana  dan  wadah  untuk  memfasilitasi  berbagai  pola  dan meningkatkan kualitas hidup individu dan warga negara. Oleh karena itu,  tidak  mengherankan  bahwa  seluruh  partai  politik  menganggap Pendidikan  dianggap  sebagai  bidang  penting  untuk  tujuan  eksistensi
manusia,  sehingga  memungkinkan  terciptanya  program  dan  proses yang  dirumuskan  dengan  cermat  dalam  wilayahnya,  disusun,  dan disajikan  dengan  cara  yang  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan.  Ini adalah  salah  satu  alasan  di  balik  keprihatinan  mendalam  Negara  dan alokasi  sumber  daya  yang  substansif  ke  bidang  pendidikan.(Wathoni 2020).

## Kebijakan Pembelajaran Islam Nusantara Dini Kemerdekaan
Sebelum  kemerdekaan,  pengelolaan  urusan  agama  adalah tanggung  jawab  jabatan  keagamaan,  yang,  selama  periode pemerintahan  kolonial  Belanda,  secara  resmi  dikenal  sebagai  Kantor voor  Inlandshe  Zaken.  Setelah  penjajahan  Jepang,  itu  berganti  nama menjadi  Shumuka.  Namun,  setelah  Indonesia  mengubah  nama Kementerian  Agama,  secara  resmi  didirikan  pada  3  Januari  1946. Kementerian  ini  juga  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  aspek- aspek pendidikan yang berkaitan dengan agama. Proposal dan strategi untuk  kemajuan  lembaga  gerejawi  Islam,  baik  itu  dalam  bentuk lembaga  pendidikan  perumahan  atau  seminari,  diajukan  ke Kementerian. Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) oleh BP KNIP.
Salah satu proposal termasuk revisi kualitas sekolah asrama dan madrasah,  dengan  fokus  pada  modernisasi  metode  pengajaran  dan memberikan  dukungan.  Setelah  berdirinya  Kementerian  Agama,  di bawah  kepemimpinan  Menteri  K.  H.  Wahid  ha-Syim,  terjadi peningkatan perhatian yang signifikan terhadap pesantren. Akibatnya, jumlah  siswa,  kyai  (tokoh  agama),  dan  pesantren  mengalami pertumbuhan  yang  cukup  besar,  mencapai  total  8.376  pada  akhir periode Orde Baru.
Dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  1950,  terdapat  bagian yang  menjelaskan  perolehan  dan  penyebaran  pengetahuan  agama  di dalam lembaga pendidikan publik. Bagian khusus ini dapat ditemukan di  Bab  XII,  khususnya  Bab  20,  yang  menyatakan  Pertama,  kelas agama  dilakukan  di  sekolah  umum,  di  mana  orang  tua  memiliki wewenang  untuk  menentukan  apakah  anak  mereka  akan  mengambil bagian  dalam  eksplorasi  pendidikan  tersebut.  Kedua,  modalitas pemberian  pengajaran  agama  di  sekolah  negeri  diatur  oleh  peraturan yang  ditetapkan  bersama  oleh  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran,  dan Kebudayaan,  dan  Menteri  Agama.  Setelah  itu,  tahun  berikutnya
disaksikan  penegasan  kembali  Peraturan  Bersama  yang  dikeluarkan oleh  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran,  dan  Kebudayaan,  No:  1432/ kat.  Bertepatan  pada  tanggal  20  Januari  1951,  dan  Menteri  Agama, No:  K/  1/652,  juga  bertepatan  pada  tanggal  20  Januari  1951. Peraturan  ini  diterapkan  untuk  secara  efektif  mengatur  pengajaran Studi Agama di sekolah.(Hasbullah 2006, 20)

## Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Orde Baru
Pada tahun 1967 Menteri Agama menghasilkan kebijakan untuk menegerikan beberapa madrasah dalam seluruh tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah  hingga  Aliyah.  Beberapa  madrasah  jadi  negara  dengan rincian,  358  Madrasah  Ibtidaiyah  Negara(  MIN),  182  Madrasah Tsanawiyah Negeri ( MTsN) serta 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negara(  MAAIN).  Dengan  membagikan  status  negara,  tanggung jawab  pengelolaan  jadi  beban  pemerintah,  namun  pengaturan  serta control atas madrasah- madrasah itu menjadi lebih efisien.
Dalam dua tahun berikutnya, Keputusan Presiden ini diratifikasi dengan  Instruksi  Presiden  No.  15  Tahun  1974,  yang  mengatur pelaksanaannya.  Kebijakan  yang  disebutkan  di  atas  menimbulkan tanggapan  dari  komunitas  Muslim.  Khususnya,  Musyawarah  Kerja Majelis  Pertimbangan  Pembelajaran  dan  Pengajaran  Agama  (MP3A) berperan  dalam  wacana  ini.  MP3A  menekankan  bahwa  madrasah adalah  lembaga  pendidikan  yang  memberikan  kontribusi  signifikan bagi  pembangunan  nasional.  Mengacu  pada  madrasah,  MP3A menegaskan  bahwa  Kementerian  Agama  adalah  entitas  yang  paling cocok  untuk  memikul  tanggung  jawab,  mengingat  pengetahuan mereka  yang  luas  tentang  pendidikan  agama,  sebagai  lawan  dari Kementerian P&K atau kementerian lain.
Mengingat  aspirasi  tersebut,  pemerintah  Orde  Baru  secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Pada tahun  1975,  Surat Keputusan  Bersama dari  tiga  menteri  dikeluarkan, yang bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah”. Selanjutnya,  Presiden  mengeluarkan  petunjuk  penerapan  keputusan menteri  SKB  3  telah  membangun  integrasi  pendidikan  Islam  di akademi agama bersama sekolah sekuler. Pencapaian ijazah madrasah memiliki  bobot  yang  sama  dengan  ijazah  dari  sekolah  sekuler, memungkinkan  lulusan  madrasah  untuk  secara  mulus  beralih  atau pindah  ke  sekolah  sekuler  dari  tingkat  pendidikan  dasar  ke  tingkat pendidikan  tinggi.  Selanjutnya,  status  dan  fungsi  madrasah
mencerminkan  sekolah  konvensional.  SKB  3  Menteri  telah menghasilkan  implementasi  wajib  revisi  kurikulum  untuk  semua madrasah,  dengan  70%  kurikulum  mencakup  pengetahuan  sekuler dan  30%  fokus  pada  studi  agama.  Inisiatif  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  sistem  madrasah  agar  dapat  bersaing  dengan sekolah negeri, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan LPI.
Kesenjangan terletak pada penempatan madrasah, yang terletak dalam batas-batas Departemen Sekolah sekuler, di sisi lain, berada di bawah  lingkup  kementerian  pendidikan  nasional,  sementara  sekolah agama  mematuhi  prinsip-prinsip  agama.  Selain  itu,  ada  perbedaan penting dalam sejauh mana topik-topik agama Islam diintegrasikan ke dalam  kurikulum  masing-masing. Posisi  Madrasah merupakan  faktor yang  berkontribusi  terhadap  fenomena  ini.  ini  ditegaskan  kembali dalam  UUSPN  No.  2  Tahun  1989,  pasal  IV  pasal  11  ayat  6  tentang pembelajaran  agama,  yang  kemudian  diuraikan  dalam  peraturan pemerintah  dan  keputusan  menteri,  jika  MI,  MTs,  dan  MA  masing- masing  mencantumkan  sekolah  dasar,  SLTP,  SMU  yang  merupakan ciri  khas  agama  dan  diorganisir  oleh  Islam.  Departemen  Agama. Menteri  pendidikan  memberikan  tanggung  jawab  pengelolaan madrasah  kepada  menteri  agama,  dan  mahasiswa  juga  diberikan kesempatan  untuk  terlibat  dalam  pembelajaran  agama  sesuai  dengan agama masing-masing. Jika ada minimal 10 siswa dalam satu kelas di sekolah yang memilih untuk mengadopsi agama tertentu, maka perlu untuk  pendidikan  agama  siswa  yang  bersangkutan  disediakan  dalam kelas  itu.  Sebaliknya,  siswa  yang  tidak  masuk  agama  dan  diajar  di kelas  yang  sama  diberikan  kebebasan  untuk  menjauhkan  diri  dari pengajaran  agama.  Kurikulum  dan  bahan  studi  yang  ditawarkan  di madrasah  setara  dengan  yang  disediakan  di  sekolah,  dengan dimasukkannya  materi  tambahan  yang  diriwayatkan  di  madrasah. Dengan  menerapkan  pedoman  ini,  ketegangan  antara  pendidikan agama  dan  pendidikan  nasional  dapat  diselesaikan.  Instruksi implementasi  memiliki  kemiripan  yang  cukup  mendasar  dengan kepres  dan  inpres.  Secara  eksplisit  dinyatakan  di  dalamnya  bahwa tanggung jawab mengelola pendidikan agama selalu berada di tangan departemen agama.

## Kebijakan Pembelajaran Islam di Nusantara Masa Reformasi
Pada tahun 1994, penerapan kebijakan kurikulum pembelajaran agama  diperkenalkan  di  semua  tingkat  pendidikan,  mencakup  mata pelajaran  mulai  dari  sekolah  dasar  hingga  Akademi  Besar  yang terhormat. Pada tingkat pendidikan dasar, ada total 9 mata pelajaran, yang  semuanya  termasuk  dalam  kategori  pembelajaran  agama. Demikian  pula,  di  sekolah  menengah  pertama,  struktur  kurikulum tetap  tidak  berubah,  di  mana  pembelajaran  agama  tercakup  dalam payung yang lebih luas dari program pendidikan universal. Demikian juga  di  tingkat  SMU,  pembelajaran  agama  dimasukkan  ke  dalam kelompok  12  program  pengajaran  universal,  di  samping  Mata pelajaran yang ditawarkan untuk studi di lembaga akademik ini antara lain Pembelajaran dan Kewarganegaraan Pancasila, Bahasa dan Sastra Indonesia,  Sejarah  Nasional  dan  Sejarah  Universal,  Bahasa  Inggris, Pendidikan  Jasmani,  Kesehatan,  Matematika,  Sains  (Fisika, Biokimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi), dan Pendidikan Seni.
Dari  perspektif  pengajaran  agama,  Kurikulum  1994  dapat dilihat  sebagai  penyempurnaan  dan  perubahan  belaka  yang  tidak berdampak  pada  durasi  jam  belajar  atau  karakter  pendidikan  agama siswa,  seperti  yang  terjadi  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Menyusul jatuhnya  rezim  Ordo  Suharto  pada  tahun  1998,  sistem  pendidikan  di Indonesia  terus  bergantung  pada  Hukum  Pembelajaran  1989  dan Kurikulum  1994.  Penggulingan  rezim  Suharto  mendorong  gagasan reformasi,  yang  mencakup  keinginan  untuk  perubahan  dan peremajaan  di  bidang  pendidikan.  Aspirasi  ini  digaungkan  oleh  para kritikus dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang.
Pada  tahun  2003,  Undang-Undang  Sistem  Pembelajaran Nasional  diresmikan,  dilanjutkan  dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003.  Dalam  Undang-Undang Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003,  pasal  12  telah  memicu  perdebatan sengit. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan  Agama merupakan hak  dasar  yang  diberikan  kepada  semua  individu.  Setiap  individu, sebagai peserta, memegang hak ini, terlepas dari agama yang mereka pilih,  berhak  menerima  pendidikan  agama  dan  diinstruksikan  oleh pendidik  agama  yang  berkualifikasi,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  12  ayat  a.  Selain  itu,  bagian  uraian  menjelaskan  bahwa pemerintah atau otoritas lokal bertanggung jawab untuk menyediakan pendidik  agama  atau  guru  yang  memiliki  agama  yang  sama  dengan
siswa,  sesuai  dengan  kebutuhan  unit  pembelajaran  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat 3.
Ekspedisi  kebijakan  pembelajaran  Indonesia  belum  selesai; pada  tahun  2004,  pemerintah  menginisiasi  pembentukan  Kurikulum Berbasis  Kompetensi  (KBK).  Dimulainya  kurikulum  berdasarkan kompetensi  awalnya  menimbulkan  13  harapan  yang  bertujuan memberikan  keuntungan  bagi  siswa,  karena  diyakini  sebagai penyempurnaan  dari  prosedur  yang  dikenal  sebagai  Metode Pembelajaran  Siswa  Aktif  (CBSA).  Namun,  dalam  hal  mental  atau kapasitas  guru,  memenuhi  tuntutan  ini  terbukti  sangat  sulit. Pemerintah  yang  kewalahan  secara  konseptual,  dalam  desakannya pada  pelaksanaan  Tes  Nasional,  dengan  cepat  mengganti  KBK dengan  Tingkat  Kurikulum  Unit  Pembelajaran  (KTSP)  dan melakukan  perbaikan.  Pada periode 2010-2014,  Kementerian  Agama RI  menerapkan  lima  kebijakan,  yang  meliputi  kenaikan  mutu kehidupan  beragama,  kenaikan  mutu  kerukunan  umat  beragama, kenaikan  mutu  raudhatul  athfal,  madrasah,  akademi  besar  agama, pembelajaran  agama,  serta  pembelajaran  keagamaan,  kenaikan  mutu penyelenggaraan  ibadah  haji,  serta  perwujudan  tata  kelola kepemerintahan yang bersih serta berwibawa. (Na’im 2021, 98) Istilah “sekolah  asrama”  berasal  dari  istilah  “santri”  melalui  penambahan awalan  “pe-”  dan  akhiran  “-an”.  Istilah  ini  mengacu  pada  fasilitas perumahan di mana  siswa tinggal atau  memperoleh pengetahuan dan instruksi.  Istilah  “santri”  berasal  dari  bahasa  Tamil,  yang menunjukkan  guru  spiritual  atau  pembimbing.  Sebagai  alternatif, beberapa sumber mengusulkan bahwa istilah tersebut dapat ditelusuri kembali  ke  bahasa  Inda  Chasti,  di  mana  kata  “Shastra”  berfungsi sebagai fondasi, menandakan teks-teks suci atau agama, serta literatur ilmiah.Istilah  “sekolah  asrama”  sering  digunakan  dalam  bahasa sehari-hari,  dengan  tambahan  dimasukkannya  istilah  “pondok” sebagai  “pondok  pesantren”.  Dari  perspektif  linguistik,  tidak  ada perbandingan  mendasar  antara  istilah  “pondok”  dan  “sekolah asrama”, karena yang pertama berasal dari kata Arab “funduq”, yang berarti  hotel  dan  sekolah  asrama.  Dalam  konteks  masyarakat Indonesia,  dapat  dilambangkan  sebagai  lokasi  di  mana  pendidikan agama Islam telah dilembagakan sejak jaman dahulu. Oleh karena itu, pesantren  pada  dasarnya  berfungsi  sebagai  pendirian  pendidikan agama Islam.
Dalam  publikasi  berjudul  pedoman  pengembangan  pesantren pondok  pesantren,  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Agama,  bagian kesembilan  dari  dokumen  tersebut  memberikan  deskripsi  tentang pesantren.  Deskripsi  tersebut  menyatakan  bahwa  lembaga-lembaga pendidikan  ini,  yang  disebut  sebagai  lembaga  pembelajaran  dan pengajaran  Islam,  biasanya  menggunakan  metode  pengajaran  non- tradisional,  di  mana  seorang  individu  memberikan  pengetahuan kepada  siswa  menggunakan  teks-teks  Arab  yang  ditulis  oleh  para sarjana terkemuka dari era abad pertengahan. Selain itu, adalah umum bagi  siswa  yang  menghadiri  lembaga-lembaga  ini  untuk  tinggal  di dalam tempat sekolah asrama. (Maghfuri 2020)
Mengingat  keadaan  ini,  Instruksi  agama  menempati  peran penting dan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  Konsep  sekolah  asrama  sebagai  bagian  integral  dari pembelajaran agama, secara historis telah membuktikan kemampuannya untuk secara nyata membentuk iman dan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, (Nm  2019)  dari  sudut  pandang  filosofis,  historis,  dan  hukum, pesantren  secara  tegas  dicakup  oleh  ketentuan  yang  diuraikan  dalam Pasal 15  Undang-Undang  tentang Sistem  Pembelajaran  Nasional.  Ini dapat  dijelaskan  lebih  lanjut  dengan  memeriksa  rincian  yaitu  dalam hal  lintasan  pendidikan,  pesantren  dan  madrasah  diniyah  dapat diklasifikasikan dalam jalur resmi dan tidak resmi, karena ada sekolah asrama  dan  madrasah  diniyah  yang  menganut  pendekatan  yang kompak  dan  diperluas,  serta  yang  tidak.  Sekolah  asrama  dan madrasah diniyah yang mengikuti pendekatan hierarkis dan diperluas dikategorikan dalam lintasan pendidikan resmi, sedangkan yang non- hierarkis  dan  tidak  berkelanjutan  termasuk  dalam  jalur  pendidikan tidak resmi.
Selanjutnya,  sehubungan  dengan  sifat  pembelajaran,  pesantren dan  madrasah  diniyah  dikategorikan  sebagai  pendidikan  agama, karena  mereka  melayani  tujuan  membekali  siswa  untuk  menjadi individu  yang  mahir  yang  mewujudkan  dan  menerapkan  prinsip- prinsip  ajaran  agama,  dan  mencapai  keahlian  di  bidang  studi  agama. Terakhir,  dalam  hal  tahap  pendidikan,  dengan  berbagai  nama  dan format,  sekolah  asrama  berjenjang  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam tingkat  Pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tersier  merupakan komponen  integral  dari  sistem  pendidikan.  Peran  penting  yang dimainkan  oleh  pesantren  dan  diniyah  madrasah  dalam  kerangka
pembelajaran  nasional  juga  memberikan  kontribusi  yang  berarti  bagi penerapan  sistem  pembelajaran  nasional  yaitu pertama ,  fungsi instrumental  memainkan  peran  penting.  Inisiatif  pembelajaran  di tingkat nasional mau tidak mau mengharuskan pemanfaatan berbagai metode  dan  media  untuk  mengartikulasikan  tujuannya.  Pendirian, yang  mencakup  lembaga  pendidikan  yang  dibangun  secara  resmi seperti  sekolah,  juga  merupakan  entitas  yang  didirikan  secara informal  yang  berkembang  dan  berkembang  di  Indonesia.  Biasanya, entitas  ini  semata-mata  upaya  kreatif  kyaiulama  dengan  tujuan menyediakan  sumber  belajar  yang  memadai.  Pada  tahap  khusus  ini, peran  sekolah  asrama  sangat  penting,  berfungsi  sebagai  alat  atau instrumen  untuk  pendidikan  nasional. Kedua ,  Peran  agama  dalam pendidikan  asrama,  memang,  telah  berkembang  dan  berkembang sepenuhnya  karena  motif  keagamaan.  Lembaga  pendidikan  ini didirikan  untuk  merampingkan  penyebaran  ajaran  agama  serta meningkatkan  praktik  ritual  keagamaan.  Dalam  pelaksanaannya,
pendidikan pesantren berupaya menumbuhkan pengetahuan, perilaku, dan  keterampilan  yang  terkait  erat  dengan  ranah  agama.  Tujuan dasarnya  adalah  untuk  memelihara  perkembangan  individu-individu yang  berbudi  luhur  (al-akhlaqul  kariamah)  yang  secara  konsisten terlibat dalam praktik keagamaan (istiqomah). Pembelajaran Nasional sendiri  bertujuan  untuk  menghasilkan  individu  yang  memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, penghormatan yang mendalam, dan sopan  santun  yang  mulia.  Untuk  mencapai  tujuan  ini,  pendidikan agama dirancang secara terintegrasi, baik melalui sekolah arus utama maupun madrasah.
Mobilisasi warga memainkan peran penting. Dalam praktiknya, sektor pendidikan nasional yang diakui secara resmi sejauh ini belum mampu  mengakomodasi  semua  upaya  belajar  di  Indonesia  secara memadai.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  di antara  individu-individu  tertentu  mengenai  arti  pendidikan  (yaitu, sekolah),  serta  keterbatasan  sumber  daya  yang  tersedia,  terutama  di daerah pedesaan.  Beberapa  individu  masih  mematuhi kecenderungan mengirim hanya putra dan putri mereka ke sekolah asrama,  sehingga mengabaikan kesempatan pendidikan lainnya.
Fungsi  pembinaan  dan  keahlian  mental  sangat  penting  dalam kerangka  sistem  Pembelajaran  Nasional.  Tujuan  utamanya  adalah untuk  menumbuhkan  generasi  individu  Indonesia  yang  tidak  hanya
memiliki kompas moral yang kuat tetapi juga basis pengetahuan yang komprehensif.  Selain  itu,  sangat  penting  bahwa  individu-individu  ini memiliki  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  unggul  di  bidangnya masing-masing, sementara secara bersamaan mewujudkan kemandirian,  kreativitas,  dan  rasa  tanggung  jawab  sipil  yang mendalam. Pendekatan pedagogis yang digunakan di sekolah  asrama bertujuan  untuk  menanamkan  tidak  hanya  ajaran  agama  tetapi  juga untuk mendorong perkembangan mental dan perilaku di antara siswa, sehingga  melengkapi  mereka  dengan  alat  yang  diperlukan  untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, pendekatan ini berusaha untuk menumbuhkan  semangat  kewirausahaan  dan  inovasi,  mengakui pentingnya  kualitas  tersebut  di  era  kontemporer.  Dengan  mengatur unit  bisnis  dan  memberikan  kesempatan  pembinaan,  sekolah  asrama bertujuan  untuk  memenuhi  tuntutan  era  saat  ini  dan  memastikan bahwa  siswa,  setelah  menyelesaikan  studi  mereka,  memiliki keterampilan  yang  diperlukan  untuk  menavigasi  kompleksitas kehidupan secara mandiri.(Hoddin 2020)

## Politik  dan  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis Multikultural
Politik  adalah  disiplin  akademis  yang  secara  inheren  terkait dengan  pembentukan  negara-bangsa.  Negara,  dalam  upayanya menjaga  kesejahteraan  penduduknya,  berusaha  untuk  membentuk otoritas pemerintahan tunggal. Namun, konsep struktur kepemimpinan terpusat ini tidak secara eksplisit diuraikan dalam Al- Qur'an atau ajaran nabi, melainkan muncul sebagai konstruksi teoritis.
Dalam bidang studi politik, salah satu bidang fokus adalah kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Bidang  studi  ini mengakui  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan dengan pendidikan khusus dibentuk oleh perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada gilirannya memperhitungkan praktik dan ajaran lembaga pendidikan Islam. Akar pendidikan Islam mendahului kemerdekaan bangsa, sehingga tidak terlepas dari warisan budaya dan intelektual Indonesia yang lebih luas.(Yahya 2010)
Pendidikan  adalah  manifestasi  budaya  manusia  yang  dicirikan oleh dinamisme dan  sifat  perkembangannya. Akibatnya, evolusi atau perkembangan  pendidikan  harus  selaras  dengan  transformasi  budaya yang terjadi di masyarakat. Kurikulum mencakup beberapa komponen penting, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai. materi pelajaran
atau  materi,  yang  meliputi  kompilasi  pengetahuan,  prinsip-prinsip ilmiah, data, kegiatan,  dan pengalaman  yang berfungsi sebagai  dasar untuk  kurikulum.  Metode  pengajaran,  yang  mencakup  pendekatan pedagogis  dan  bimbingan  yang  diberikan  kepada  siswa  untuk mengarahkan  mereka  ke  arah  yang  diinginkan. Prosedur  evaluasi, yang  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menilai  hasil  dari  proses pendidikan.
Tujuan  dari  upaya  ini  adalah  untuk  mengukur  tuntutan  dan hambatan  masa  depan  dengan  menyelaraskan  dengan  pertumbuhan kebutuhan  bisnis  atau  industri,  kemajuan  pasar  tenaga  kerja,  dan kemajuan  dalam  sains,  teknologi,  dan  seni.  Gagasan  yang  saat  ini menerima  ketidaksetujuan  luas  dari  banyak  ahli  adalah  kurikulum yang berpusat pada pluralisme. Pendidikan Islam berbasis pluralisme mencakup  karakteristik  jika  sejauh  ini  setiap  siswa  telah  menerima pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  masing-masing,  diusulkan bahwa  pendekatan  yang  lebih  bermanfaat  bagi  setiap  siswa  untuk menerima  modul  agama  yang  sama,  dengan  fokus  pada perkembangan  sejarah  semua  agama  yang  telah  berkembang  di Indonesia. Serta  butuh  dikenal,  sesuatu  kurikulum  tidak  bisa diimplementasikan  tanpa  terdapatnya  keterlibatan,  pembuatan  serta kerjasama  secara  langsung  antara  para  pembentuk  kurikulum,  34 penulis text book serta guru.
Langkah-  langkah  yang  butuh  dicermati  buat  meningkatkan kurikulum  PAI  berbasis  multikultural  di  Indonesia,  (Yusuf 2019)merupakan  filosofi  kurikulum  harus  beralih  dari  pendekatan yang  berlaku  secara  universal  ke  pendekatan  yang  lebih  efektif dengan  tujuan,  misi,  dan  tingkat  dan  unit  pembelajaran  tertentu. Kurikulum  wajib  harus  mencakup  ranah  realitas,  teori,  generalisasi, dan  interpretasi,  menggabungkan  nilai-nilai,  moral,  prosedur,  dan keterampilan yang penting bagi generasi muda untuk memiliki. Teori pembelajaran  harus  digunakan  dalam  kurikulum  masa  depan  yang memperhitungkan  keragaman  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  politik. Proses  pembelajaran  harus  didasarkan  pada  mekanisme  yang menunjukkan  tingkat  kesesuaian  yang  signifikan  dengan  realitas sosial.  Termasuk  juga  pada  metode  evaluasi  yang  digunakan  harus mencakup  semua  dimensi  keahlian  dan  karakter  siswa,  dan  layak untuk  menggunakan  penilaian  alternatif  seperti  portofolio,  catatan, pengamatan,  dan  wawancara.    Dengan  kata  lain,  pendekatan
pembelajaran  individualistis  yang  digunakan  oleh  siswa  harus dibuang demi metode pembelajaran berbasis kelompok dan kompetisi dalam lingkungan yang positif.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa keadaan  pendidikan  Islam  selama  era  kolonial  mengalami  tekanan yang  signifikan  dari  penjajah.  Namun,  para  pejuang  Islam,  yang didukung oleh patriotisme mereka yang tak tergoyahkan dan dedikasi yang  kuat  untuk  jihad  di  jalan  Allah,  mampu  menahan  serangan melalui  Implementasi  lembaga  pendidikan  Islam  mencakup  beragam metodologi. selaras dengan organisasi keagamaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh  ilmiah  terkemuka.  Keterkaitan  antara  pembelajaran  dan politik  di  setiap  negara  adalah  hubungan  yang  erat  dan  dinamis. Pendidikan  dianggap  sebagai  bidang  penting  untuk  tujuan  eksistensi manusia,  sehingga  memungkinkan  terciptanya  program  dan  proses yang  dirumuskan  dengan  cermat  dalam  wilayahnya,  disusun,  dan disajikan  dengan  cara  yang  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan. Kebijakan pembelajaran Islam Nusantara yang diatur dalam  Undang- Undang  No.  12  tahun  1950,  terdapat  bagian  yang  menjelaskan perolehan  dan  penyebaran  pengetahuan  agama  di  dalam  lembaga pendidikan publik. modalitas pemberian pengajaran agama di sekolah negeri  diatur  oleh  peraturan  yang  ditetapkan  bersama  oleh  Menteri Pendidikan,  Pengajaran,  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Agama. Kebijakan di masa orde baru ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan  nasional  dapat  diselesaikan.  Instruksi  implementasi memiliki  kemiripan  yang  cukup  mendasar  dengan  kepres  dan  inpres. Secara  eksplisit  dinyatakan  di  dalamnya  bahwa  tanggung  jawab mengelola  pendidikan  agama  selalu  berada  di  tangan  departemen agama.
Kebijakan  masa  reformasi  pada  pendidikan  Islam  yaitu  melalui lembaga  pendidikan  madrasah,  dayah,  surau,  dan  pesantren,  yang dianggap  sebagai  manifestasi  pendidikan  paling  kuno  di  Indonesia. Trilogi  sistem  pembelajaran,  yang  terdiri  dari  aspek  substansif, operasional,  dan  mekanis,  berfungsi  sebagai  platform  fungsional untuk mendorong pengembangan intelektual dan etika, serta perolehan pengetahuan,  di  antara  individu  muda.  Tujuan  utamanya  adalah mempersiapkan  manusia  yang  berharga  yang  berkontribusi  pada agama,  kewarganegaraan,  dan  bangsa.  Politik  dan  kebijakan
pendidikan  agama  islam  berbasis  multikultural adalah  kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pendidikan.  Bidang  studi  ini mengakui  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan dengan pendidikan khusus dibentuk oleh perumusan Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional,  yang  pada  gilirannya  memperhitungkan praktik  dan  ajaran  lembaga  pendidikan  Islam.  Dalam  kurikulum  PAI berbasis multikultural di Indonesia Kurikulum wajib harus mencakup ranah  realitas,  teori,  generalisasi,  dan  interpretasi,  menggabungkan nilai-nilai,  moral,  prosedur,  dan  keterampilan  yang  penting  dimiliki bagi generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri.  2015. Islam  &  Dinamika  Sosial  Politik  Di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hakim, Abdul. 2019. “Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam.” An- Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4: 1. Hartono,  Yudi.  2016.  “Pendidikan  Dan  Kebijakan  Politik  (Kajian
Reformasi  Pendidikan  Di  Indonesia  Masa  Orde  Lama  Hingga Reformasi).” Agastya:  Jurnal  Sejarah  Dan  Pembelajarannya 6(01): 35–45.
Hasbullah.  2006. Otonomi  pendidikan:  kebijakan  otonomi  daerah dan  implikasinya  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan . RajaGrafindo Persada.
Hoddin,  Muhammad  Sholeh.  2020.  “Dinamika  Politik  Pendidikan Islam  Di  Indonesia;  Studi  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada Masa  Pra-Kemerdekaan  hingga  Reformasi.” Jurnal  Ilmiah Iqra’ 14(1): 15–30.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  1985. Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  studi tentang  percaturan  dalam  konstituante .  Lembaga  Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
Maghfuri,  Amin.  2020.  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada Awal Era Reformasi (1998-2004).” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8: 14–26. Maliki,  Zainuddin.  2018. Sosiologi  Politik:  Makna  Kekuasaan  Dan Transformasi Politik . UGM Press.
Munandar, Asep. 2019. “Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia.” An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4: 21. Na’im,  Zaedun.  2021. Dimensi  Manajemen  Pendidikan  Islam .
Penerbit NEM.
Nm,  Siti  Rahayu.  2019.  “Manajemen,  Politik  Dan  Kebijakan Pendidikan  Agama  Islam.” Dar  el-Ilmi :  jurnal  studi keagamaan, pendidikan dan humaniora 6(2): 418–34. Rasyidi,  Sukarno,  dan  Minna  El  Widdah.  2021.  “Politik  Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.” https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/a rticle/view/258 (September 28, 2023).
Sugiyono.  2008. Metode  penelitian  pendidikan:  (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) . Alfabeta.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik . Grasindo. “UU  No.  12  Tahun  1954.” Database  Peraturan  |  JDIH  BPK . http://peraturan.bpk.go.id/Details/47953/uu-no-12-tahun-1954
(September 19, 2023).
Wathoni,  Kharisul.  2020.  “Pesantren  Dalam  Politik  Dan  Kebijakan Pendidikan  Di  Indonesia.” Ma’alim:  Jurnal  Pendidikan  Islam 1(02): 128–40.
Yahya,  Muhammad.  2010.  “Pendidikan  Islam  Pluralis  Dan Multikultural.” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 13(2): 175–91.
Yusuf,  Achmad.  2019.  “Pengembangan  Kurikulum  PAI  Berbasis Multikultural  (Perspektif  Psikologi  Pembelajaran).” Jurnal  Al- Murabbi 4(2): 251–74. Zed,  Mestika.  2008. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.