## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
I Gede Sadia Dwi Ratmaja Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail : igedesadiadwiratmaja@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perlindungan  hukum  hak  asasi  manusia terhadap anak korban dan pelaku tindak pidana kekerasan. Jenis Penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan  konsep.  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hak  asasi  manusia  anak sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan. Korban harus mendapat perlindungan dalam setiap proses peradilan dengan memperhatikan kepentingan anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan,  wajib  didampingi,  diberi  kesempatan  oleh  hakim  untuk menyampaikan pendapat, berhak atas upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dan pemberitaan  identitas  untuk  menghindari  labelisasi,  pemberian  jaminan keselamatan  bagi  saksi  korban  dan  saksi  ahli  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial, serta  pemberian  aksebilitas  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan  perkara.  Selanjutnya,  perlindungan  hak  asasi  manusia  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dilakukan  melalui  pendekatan  keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.  Perlindungan  juga diberikan  melalui  proses  diversi  dan  proses  peradilan  yang  dilewati  oleh  anak sebagai pelaku tindak kekerasan.

## Kata  Kunci:  Perlindungan  Hukum,  Anak,  Kekerasan,  Peraturan  Perundang- Undangan

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  protection  of  human  rights  law  for  child  victims  and perpetrators  of  violent  crime.  The  type  of  research  used  in  this  paper  is  included  in normative legal research using the statutory approach and the concept approach. The legal material used consists of primary, secondary and tertiary legal materials using descriptive analysis  techniques.  The  results  of  this  research  show  that  the  protection  of  children's human rights as victims of violent crimes has been regulated in the law of the Republic of
Indonesia. Victims must receive protection in every judicial process by taking into account the interests of children and fostering a family atmosphere, must be accompanied, given the opportunity by judges to express their opinions, entitled to rehabilitation efforts, protection efforts and reporting of identity to avoid labeling, providing safety guarantees for victims and  witnesses  both  physical,  mental,  and  social  experts,  as  well  as  the  provision  of accessibility  to  obtain  information  on  case  developments.  Furthermore,  the  protection  of children's  human  rights  as  perpetrators  of  violent  crimes  is  carried  out  through  a restorative  justice  approach  which  is  the  settlement  of  criminal  cases  involving  the perpetrators,  victims,  families  of  the  perpetrators/victims,  and  other  related  parties  to jointly  seek  a  fair  solution  by  emphasizing  recovery  back  to  its  original  state,  and  not retaliation.  Protection  is  also  provided  through  diversion  and  justice  processes  that  are passed by children as perpetrators of violence.

## Keywords:  Legal  Protection,  Children,  Violence,  The  Law  of  The  Republic  of Indonesia

## Pendahuluan
Indonesia  telah  menerapkan perlindungan  terhadap  hak  yang dimiliki  oleh  setiap  masyarakatnya melalui  Undang-Undang  Nomor  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.  Undang-undang  tersebut telah  mengatur  dengan  tegas  bahwa hak-hak  yang  khususnya  dimiliki oleh  seorang  anak  harus  dilindungi. Hal  tersebut  sebagaimana  yang terdapat  pada  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, pada  prinsipnya  hak  asasi  manusia merupakan  seperangkat  hak  yang melekat  pada  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan. Pengaturan  lebih  lanjut  terkait dengan  hak  yang  dimiliki  oleh  anak sebagaimana  yang  terdapat  pada Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  39 tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan  negara.  Hak  anak  adalah  hak
asasi manusia dan untuk kepentingannya,  hak  anak  itu  diakui dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan sejak dalam kandungan.
Anak  merupakan  bagian  dari generasi muda dan salah satu sumber daya  manusia  yang  merupakan potensi serta penerus citacita perjuangan  bangsa.  Anak  memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan  sifat  yang  khusus  (Mohammad Taufik  Makarao,  dkk.,  2013:1). Perlindungan yang diberikan terhadap  anak  dapat  diartikan sebagai  upaya  perlindungan  hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009:1).  Setiap  anak  nantinya  akan memiliki  tanggung  jawab,  sehingga perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya  baik  secara  fisik maupun mental sosial untuk tumbuh dan  berkembang  secara  optimal, berakhlak mulia, serta perlu
dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan  kesejahteraan  anak dengan memberikan
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.
Seseorang  memiliki  hak  asasi manusia  yaitu  mulai  dari  saat  ia dilahirkan  dan  berakhir  pada  saat  ia meninggal  dunia,  bahkan  seorang anak  yang  masih  dalam  kandungan ibunya  dapat  dianggap  sebagai pembawa hak (C.S.T Kansil, 1989:117). Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2002  sebagaimana  yang  telah dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa,  perlindungan  anak  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak- hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan
dari kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya  anak  Indonesia  yang berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.
Kekerasan  yang  melibatkan anak  merupakan  salah  satu  kasus yang sering terjadi kapanpun, dimanapun,  dan  hampir  disetiap tempat (Romli Atmasasmita, 1995:165). Peraturan perundang- undangan  telah  mengatur  mengenai perlindungan  terhadap  anak  dari tindakan  kekerasan,  eksploitasi,  dan penyalahgunaan  kekuasaan,  namun kekerasan  terhadap  anak  masih sering  terjadi  yang  dipengaruhi  oleh berbagai faktor-faktor tertentu,
seperti
lingkungan, kurangnya pendidikan atau pengetahuan agama,
faktor  dari  dalam  diri  seorang  anak, keluarga, psikologis, dan lain sebagainya.  Kekerasan  secara  umum digunakan  untuk  menggambarkan perilaku,  baik  yang  terbuka  atau tertutup,  dan  baik  yang  bersifat menyerang  atau  bertahan,  yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan yang terjadi terhadap  anak-anak  tidak  hanya meliputi fisik, tetapi juga psikis yang tentunya akan menimbulkan berbagai dampak  negatif  bagi  anak-anak. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak banyak dilaporkan  kepada  pihak  kepolisian karena  pengetahuan  yang  kurang dari masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, tidak cukupnya  bukti-bukti  yang  dimiliki, perasaan  takut  akan  diketahui  oleh masyarakat, dan faktor-faktor lainnya.  Anak  pada  hakikatnya  tidak dapat  melindungi  diri  sendiri  dari berbagai  tindakan-tindakan  yang dapat  menimbulkan  kerugian  dalam kehidupannya, sehingga membutuhkan  perlindungan  dari berbagai  pihak.  Perlindungan  juga tidak  hanya  diberikan  kepada  anak yang  menjadi  korban  dari  tindak pidana  kekerasan,  tetapi  juga  harus diberikan kepada anak yang melakukan  perbuatan  menyimpang maupun  perbuatan  yang  melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan  peraturan  perundang- undangan
yang diberlakukan
terhadap dirinya yang dapat menimbulkan  kerugian  baik  dari  sisi mental,  fisik,  maupun  sosial  (Maidin Gultom, 2008:2). Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan  perlindungan  terhadap anak,  diperlukan  dukungan,  baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap  dan  memadai,  sehingga ketentuan  mengenai  penyelengaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara  khusus  (Mohammad  Taufik Makarao, dkk., 2013:1).
Pemerintah  kemudian  telah mengesahkan undang-undang khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana  yang  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Undang-undang tersebut menjelaskan  bahwa  anak  memiliki peran  strategis  yang  secara  tegas dinyatakan  bahwa  negara  menjamin hak  setiap  anak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik bagi  kelangsungan  hidup  umat manusia.
Melihat  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berupaya untuk melindungi anak dari berbagai tindak  kekerasan  dan  anak  yang notabennya  sebagai  penerus  bangsa seharusnya  mendapatkan  hak-hak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  harkat  dan  martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  justru  sering  menjadi pihak  yang  terlibat  dalam  kasus tersebut.

## Perumusan Masalah
1. Bagaimana  konsep  mengenai kekerasan, anak, dan perlindungan hukum? 2. Bagaimana perlindungan hukum  hak  asasi  manusia terhadap  anak  korban  tindak pidana kekerasan?
3. Bagaimana perlindungan hukum  hak  asasi  manusia terhadap  anak  pelaku  tindak pidana kekerasan?
Metode Penelitian Jenis Penelitian
yang digunakan  dalam  penulisan  ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif berarti  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma.  Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan  mengkaji  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  dan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban. Penelitian ini juga menggunakan  pendekatan  konsep yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum serta dimungkinkan  menggunakan  konsep hukum  dari  sistem  hukum  tertentu. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan tersier.
Teknik
analisis menggunakan  teknik  deskriptif  yang dianalisis secara sistematis kemudian dipaparkan  dalam  bentuk  uraian- uraian  yang  berhubungan  dengan teori yang ada, sehingga memperoleh suatu  kesimpulan  dan  gambaran yang jelas dalam pembahasan.

## Kekerasan, Anak, dan Perlindungan Hukum
Kekerasan  merupakan  padanan makna  dari  istilah violence yang secara etimologi merupakan gabungan dari vis yang mengandung makna  daya  atau  kekuatan  dan latus yang  berasal  dari  kata ferre yang mengandung makna membawa. Berdasarkan  hal  tersebut  maka,
violence merupakan  tindakan  yang membawa kekuatan
untuk melakukan  paksaan  atau  tekanan fisik  maupun  non  fisik  (Maidin Gultom,  2012:14).  Kekersan  tidak hanya  diartikan  secara  fisik,  tetapi juga  secara  mental  bahkan  secara pasif  atau  tidak  melakukan  apapun juga  dapat  menghasilkan  dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan  (Nyoman  Mas  Aryani, 2016:21).
Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak,  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  kekerasan  terhadap  anak adalah  diskriminasi,  eksploitasi  baik fisik  maupun  seksual,  penelantaran,
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,  ketidakadilan,  dan perlakuan  salah  lainnya.  Kekerasan terhadap anak merujuk pada perbuatan  terhadap  anak  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum. Istilah kekerasan juga berkonotasi  kecendurungan  agresif untuk  perilaku  yang  merusak  dan untuk  menyebabkan  penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan yang  terjadi  kepada  anak  dapat merusak, berbahaya dan menakutkan.  Anak  yang  menjadi korban kekerasan menderita kerugian yang  tidak  saja  bersifat  matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak (Renaldi P. Bahewa, 2016:21).
Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan  bahwa,  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan. Selanjutnya,  Pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan bahwa pengertian anak diperluas lagi dan  cenderung  kepada  penggunaan anak  dalam  sistem  peradilan,  yaitu anak  yang  berhadapan  dengan hukum, anak yang berkonflik dengan
hukum,  anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana,  dan  anak  yang menjadi saksi tindak pidana.
Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  adalah  anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi  saksi  tindak  pidana.  Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya,  anak  yang  menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya  disebut  anak  korban adalah  anak  yang  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang
mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana .
Perlindungan hukum merupakan  suatu  hal  atau  perbuatan untuk  melindungi  subyek  hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang
melakukan pelanggaran (Soedikno  Mertokusumo,  1991:9). Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan  dan  segala  peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya, kesepakatan tersebut digunakan untuk  mengatur  hubungan  perilaku antara  anggota-anggota  masyarakat dan  antara  perseorangan  dengan pemerintah  yang  dianggap  mewakili kepentingan  masyarakat  (Satjipto Raharjo, 2000:53).
Perlindungan
hukum merupakan  penyempitan  arti  dari perlindungan,  dalam  hal  ini  hanya perlindungan  oleh  hukum  saja. Perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum,  terkait  pula  dengan  adanya hak  dan  kewajiban,  dalam  hal  ini yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai subyek  hukum  dalam  interaksinya dengan sesame manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum  manusia  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan  suatu tindakan  hukum  (C.S.T  Kansil, 1989:102).
Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban menyebutkan  bahwa  perlindungan adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi dan/atau
Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau lembaga  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang.  Undang- undang  tersebut  menyatakan  bahwa suatu  perlindungan  telah  diberikan kepada  setiap  orang,  baik  orang dewasa  maupun  anak-anak  yang menjadi  saksi  dan/atau  korban dalam suatu tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  menyebutkan  bahwa  korban merupakan  orang  yang  mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Jika terkait dengan perlindungan terhadap anak,
diartikan  sebagai  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-hak  anak  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi (Irma Setyowati Soemitro,  1990:47).  Perlindungan hukum  bagi  anak  memiliki  ruang lingkup yang mencakup
perlindungan  terhadap  kebebasan anak,  perlindungan  terhadap  hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap  semua  kepentingan  anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya  (Barda  Nawawi Arief, 1998:153).
Perlindungan  Hukum  Hak  Asasi Manusia  Terhadap  Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan
Melihat dari konsepsi perlindungan  anak  yang  utuh, menyeluruh, dan komprehensif,
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak memiliki kewajiban untuk memberikan  perlindungan  kepada anak berdasarkan
asas-asas nondiskriminasi,  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup, kelangsungan  hidup,  perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.  Perlindungan  anak  merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan  kondisi  yang  memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.
Pasal 58 Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia menyebutkan perlindungan  yang  diberikan  kepada anak  bahwa,  setiap  anak  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan fisik  atau  mental,  penelantaran, perlakuan  buruk,  dan  pelecehan seksual  selama  dalam  pengasuhan orang  tua  atau  walinya,  atau  pihak lain manapun
yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan.
Dalam  hal  orang  tua,  wali,  atau pengasuh  anak  melakukan  segala bentuk  penganiayaan  fisik  atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk  pemerkosaan,  dan  atau pembunuhan  terhadap  anak  yang seharusnya  dilindungi  maka  harus dikenakan pemberatan hukuman.
Perlindungan  hukum  terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan  secara  langsung  dan  tidak langsung. Perlindungan secara langsung dimaksudkan bahwa kegiatan dilakukan dengan ditujukan kepada  anak  yang  menjadi  sasaran penanganan langsung. Kegiatan yang dilakukan  dengan  cara  melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, mendampingi anak, membina, mengusahakan kesehatanya,
menyediakan  sarana  pengembangan diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perlindungan  anak  secara  tidak langsung  dilakukan  dengan  kegiatan yang  tidak  langsung  ditujukan kepada  anak,  tetapi  orang  lain  yang melakukan/terlibat  dalam  usaha
perlindungan anak. Usaha
perlindungan  anak  yang  demikian misalnya  dilakukan  oleh  orang  tua atau orang yang terlibat dalam usaha- usaha  perlindungan  anak  terhadap berbagai  ancaman  dari  luar  ataupun dari  dalam  diri  anak  seperti membina,  mengasuh,  mendampingi anak dengan berbagai cara.
Pasal  64  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  telah menyebutkan  bahwa  anak  sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga,  upaya  perlindungan  dan pemberitaan  identitas  melalui  media massa  untuk  menghindari  labelisasi, pemberian  jaminan  keselamatan  bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik,
mental, maupun sosial, serta pemberian aksebilitas untuk mendapatkan  informasi  mengenai perkembangan  perkara  (Rena  Yulia,
2010:196).
Perlindungan  bagi  anak  korban tindak kekerasan diatur juga
sebagaimana  yang  terdapat  pada Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  menyebutkan bahwa korban berhak untuk :
a. memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari  Ancaman  yang  berkenaan dengan  kesaksian  yang  akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan  dan  dukungan keamanan;
c. memberikan  keterangan  tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas  dari  pertanyaan  yang menjerat;
f. mendapat  informasi  mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat  informasi  mengenai putusan pengadilan;
h. mendapat  informasi  dalam  hal terpidana dibebaskan;
i. dirahasiakan identitasnya;
j. mendapat identitas baru;
k. mendapat  tempat  kediaman sementara;
l. mendapat  tempat  kediaman baru;
m. memperoleh  penggantian  biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. mendapat nasihat hukum;
o. memperoleh  bantuan  biaya hidup  sementara  sampai  batas waktu  Perlindungan  berakhir; dan/atau
p. mendapat pendampingan. Korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat,  Korban  tindak pidana  terorisme,  Korban  tindak pidana  perdagangan  orang,  Korban tindak  pidana  penyiksaan,  Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban  penganiayaan  berat,  berhak juga  untuk  mendapatkan  bantuan medis  dan  bantuan  rehabilitasi psikososial  serta  psikologis  yang diberikan  berdasarkan  Keputusan Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Bantuan  medis  merupakan bantuan  yang  diberikan  untuk memulihkan  kesehatan  fisik  Korban, termasuk  melakukan  pengurusan
dalam  hal  Korban  meninggal  dunia misalnya  pengurusan  jenazah  hingga pemakaman. Rehabilitasi psikososial
merupakan  semua  bentuk  pelayanan dan  bantuan  psikologis  serta  sosial yang  ditujukan  untuk  membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial,  dan  spiritual  Korban  sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali  secara  wajar,  antara  lain Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban berupaya melakukan peningkatan  kualitas  hidup  Korban dengan  melakukan  kerja  sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan  memperoleh  pekerjaan,  atau bantuan  kelangsungan  pendidikan. Selanjutnya,  rehabilitasi  psikologis merupakan  bantuan  yang  diberikan oleh  psikolog  kepada  Korban  yang menderita  trauma  atau  masalah kejiwaan  lainnya  untuk  memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
Perlindungan  yang  diberikan bagi  anak  korban  tindak  pidana kekerasan  dalam  proses  peradilan bahwa, pembimbing kemasyarakatan, pekerja  sosial  profesional  dan  tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib  memperhatikan  kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.  Identitas  anak  korban wajib  untuk  dirahasiakan  dalam pemberitaan  di  media  cetak  ataupun elektronik.  Dalam  setiap  tingkat
pemeriksaan,  anak  korban  wajib didampingi  oleh  orang  tua  dan/atau orang  yang  dipercaya  oleh  anak korban  atau  pekerja  sosial.  Penyidik wajib  meminta  laporan  sosial  dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan  sosial  setelah  tindak pidana  dilaporkan  atau  diadukan dalam  hal  melakukan  pemeriksaan terhadap anak korban tindak kekerasan. Pasal 58 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa,  pada  saat  memeriksa  anak korban  tindak  kekerasan,  hakim dapat  memerintahkan  agar  pelaku dibawa  keluar  ruang  sidang.  Pada saat  pemeriksaan  tersebut,  orang tua/wali,  advokat  atau  pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing  kemasyarakatan  tetap hadir.  Dalam  hal  anak  korban  tidak dapat  hadir  untuk  memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban didengar  keterangannya  di  luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh  pembimbing  kemasyarakatan  di daerah  hukum  setempat  dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum  dan  advokat  atau  pemberi bantuan  hukum  lainnya.  Selanjutnya dapat  juga  melalui  pemeriksaan langsung  jarak  jauh  dengan  alat komunikasi audiovisual dengan didampingi  oleh  orang  tua/wali, pembimbing  kemasyarakatan  atau pendamping  lainnya.  Dalam  hal tertentu anak korban diberi
kesempatan  oleh  hakim  untuk menyampaikan  pendapat  tentang perkara yang bersangkutan. Pasal 91 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, anak korban tindak kekerasan juga  memiliki  hak  atas  perlindungan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  berhak atas  upaya  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial,  baik  di  dalam lembaga  maupun  di  luar  lembaga. Selain  itu,  berhak  atas  jaminan keselamatan,  baik  fisik,  mental, maupun  sosial,  serta  berhak  atas kemudahan  dalam  mendapatkan informasi  mengenai  perkembangan perkara.  Berdasarkan  pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja
sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial  atau  penyidik  dapat  merujuk anak korban ke instansi atau lembaga yang  menangani  perlindungan  anak atau  lembaga  kesejahteraan  sosial anak.
Dalam hal anak korban memerlukan  tindakan  pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari  pekerja  sosial  profesional,  dapat langsung  merujuk  anak  korban  ke rumah  sakit  atau  lembaga  yang menangani perlindungan anak sesuai dengan  kondisi  anak  korban.  Anak korban  tindak  kekerasan  yang memerlukan  perlindungan  dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan  saksi  dan  korban  atau rumah  perlindungan  sosial  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  Hukum  Hak  Asasi Manusia  Terhadap  Anak  Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Proses  peradilan  terhadap  anak seringkali
kehilangan makna esensinya,  yaitu  sebagai  mekanisme yang  harus  berakhir  dengan  upaya untuk melindungi kepentingan terbaik  bagi  anak.  Peradilan  pidana anak  sering  menjadi  proses  yang hanya  berorientasi  pada  penegakan hukum  secara  formal  dan  tidak berorientasi  pada  kepentingan  anak (Achmad Ratomi, 2013:395). Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  bertujuan  untuk  menjaga harkat  dan  martabat  anak  dengan pendekatan keadilan restoratif, seorang  anak  berhak  mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan  hukum  dalam  sistem peradilan  pidana.  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  menjelaskan  keadilan  restoratif adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka, sistem  peradilan  pidana  anak  tidak hanya  ditekankan  pada  penjatuhan sanksi  pidana  bagi  anak  pelaku tindak  pidana,  namun  difokuskan
juga pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan  anak  pelaku  tindak pidana.  Perlindungan  terhadap  anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan  telah  diatur  sebagaimana yang  terdapat  pada  Pasal  64  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak telah menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui : a. perlakuan  secara  manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian  bantuan  hukum  dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan
rekreasional;
e. pembebasan  dari  penyiksaan, penghukuman,  atau  perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi  serta  merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran  dari  penjatuhan pidana  mati  dan/atau  pidana seumur hidup;
g. penghindaran
dari penangkapan,  penahanan  atau penjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
h. pemberian  keadilan  di  muka pengadilan  Anak  yang  objektif, tidak  memihak,  dan  dalam sidang  yang  tertutup  untuk umum;
i. penghindaran  dari  publikasi atas identitasnya; j. pemberian pendampingan
Orang  Tua/Wali  dan  orang yang dipercaya oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian  hak  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak kekerasan  menurut  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dilakukan melalui  proses  diversi.  Pelaksanaan diversi  oleh  aparat  penegak  hukum didasari  oleh  kewenangan  diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum. Penerapan  konsep  diversi  bentuk peradilan
formal lebih mengutamakan  usaha  memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi  kepada  pelaku  sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Yati Sharfina Desiandri, dkk., 2017:150). Diversi bertujuan
untuk mencapai  perdamaian  antara  korban dan  anak  pelaku  tindak  kekerasan, menyelesaikan  perkara  anak  di  luar proses  peradilan,  menghindarkan anak  dari  perampasan  kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku  tindak  kekerasan.  Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan juga mendapatkan perlindungan terkait dengan hak-hak yang  dimiliki  sebagaimana  diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan  bahwa  setiap  anak dalam  proses  peradilan  pidana berhak:
a. diperlakukan  secara  manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh  bantuan  hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan
kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi,  serta  merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau pidana seumur hidup;
g. tidak  ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
h. memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan  Anak  yang  objektif, tidak  memihak,  dan  dalam sidang  yang  tertutup  untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh  hak  lain  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan Diversi  dilakukan  pada  tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana  yang  dilakukan  diancam dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana.  Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan  melibatkan anak  sebagai  pelau  dan  orang tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial profesional  berdasarkan  pendekatan keadilan restoratif.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, proses diversi wajib memperhatikan  kepentingan  korban, kesejahteraan  dan  tanggung  jawab anak  sebagai  pelau,  penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum. Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan
Hakim  dalam  melakukan  diversi harus  mempertimbangkan  kategori tindak  pidana,  umur  anak,  hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan  dukungan  lingkungan  keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban  dan/atau  keluarga  anak korban  serta  kesediaan  anak  dan keluarganya,  kecuali  untuk  tindak pidana  yang  berupa  pelanggaran, tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana tanpa  korban,  atau  nilai  kerugian korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah minimum provinsi setempat.
Proses  peradilan  pidana  anak akan  dilanjutkan  dalam  hal  proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak  dilaksanakan.  Perlindungan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana kekerasan tetap akan diberikan  dalam  proses  peradilan. Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa, dalam  menangani  perkara  anak sebagai  pelaku,  maka  Pembimbing Kemasyarakatan,
Pekerja
Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial,  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim,  dan  Advokat  atau  pemberi bantuan  hukum  lainnya  wajib memperhatikan  kepentingan  terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.  Identitas  anak  wajib dirahasiakan  dalam  pemberitaan  di media cetak ataupun elektronik. Dalam setiap tingkat
pemeriksaan,  anak  wajib  diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh
Pembimbing  Kemasyarakatan  atau pendamping  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Terkait  dengan  proses penyidikan  terhadap  perkara  anak, maka  Penyidik  wajib  meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak  pidana  dilaporkan  atau diadukan.  Penangkapan  terhadap anak  dilakukan  guna  kepentingan penyidikan  paling  lama  24  (dua puluh  empat)  jam.  Anak  yang ditangkap  wajib  ditempatkan  dalam ruang  pelayanan  khusus  Anak. Penangkapan  terhadap  Anak  wajib dilakukan  secara  manusiawi  dengan memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya.

## Kesimpulan
1. Kekerasan  terhadap  anak  adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun  seksual,  penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,  ketidakadilan,  dan perlakuan salah lainnya Perlindungan terhadap anak, diartikan  sebagai  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Perlindungan  hak  asasi  manusia anak  sebagai  korban  tindak pidana  kekerasan  telah  diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Anak
sebagai  korban  harus  mendapat perlindungan  secara  menyeluruh dalam  setiap  proses  peradilan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana
kekeluargaan  tetap  terpelihara, wajib  didampingi  oleh  orang  tua dan/atau  orang  yang  dipercaya oleh  anak  korban  atau  pekerja sosial,  diberi  kesempatan  oleh hakim untuk menyampaikan pendapat  tentang  perkara  yang bersangkutan,  memiliki  hak  atas perlindungan  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang- undangan serta berhak atas upaya rehabilitasi  baik  dalam  lembaga maupun  luar  lembaga,  upaya perlindungan  dan  pemberitaan identitas  melalui  media  massa untuk  menghindari  labelisasi, pemberian  jaminan  keselamatan bagi  saksi  korban  dan  saksi  ahli baik  fisik,  mental,  maupun  sosial, serta  pemberian  aksebilitas  untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
3. Perlindungan  hak  asasi  manusia anak  sebagai  pelaku  tindak pidana kekerasan dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.  Perlindungan  juga
diberikan  melalui  proses  diversi untuk mencapai perdamaian antara  korban  dan  anak  pelaku tindak  kekerasan,  menyelesaikan perkara  anak  di  luar  proses peradilan,  menghindarkan  anak dari  perampasan  kemerdekaan, mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi,  dan  menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak sebagai  pelaku  tindak  kekerasan. Meskipun  proses  diversi  gagal untuk  mencapai  kesepakatan, perlindungan  hak  asasi  manusia tetap  diberikan  dalam  setiap proses  peradilan  yang  dilewati oleh  anak  sebagai  pelaku  tindak kekerasan.

## Rekomendasi
1. Aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan  perkara  pada  sidang pengadilan hendaknya tetap memberikan  perlindungan  hak asasi  manusia  kepada  anak sebagai  korban  tindak  pidana kekerasan  dengan  memberikan apa  yang  menjadi  haknya  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Selain itu,  perlindungan  juga  harus diberikan  kepada  pelaku  tindak pidana  kekerasan  yang  dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif  dan  mengutamakan pelaksanaan  diversi  sebagai  salah satu  alternatif  dari  pelaksanaan pidana penjara.
2. Pemerintah,  masyarakat,  keluarga dan  orangtua  harus  turut  serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan  memenuhi  hak-hak  anak, melindungi  kepentingan  anak, serta  melakukan  pengawasan terhadap  lingkungan  anak  agar tidak  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan, norma, dan kesusilaan.

## Daftar Pustaka
Buku Atmasasmita,  Romli,  1995, Peradilan Anak  di  Indonesia ,  Mandar
Maju, Bandung. Arief,  Barda  Nawawi,  1998, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung. Gultom,  Maidi,  2008, Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  dalam Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia ,  Rafika  Aditama, Bandung
,  Maidin,  2012, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  dan Perempuan, Refika  Aditama,
Bandung. Kansil,  C.S.T.,  1989, Pengantar  Ilmu
Hukum  Dan  Tata  Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Mertokusumo, Soedikno, 1991, Mengenal hukum (Suatu Pengantar) , Liberty,
Yogyakarta.
Makarao,  Mohammad  Taufik,  dkk.,
2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekrasan dalam
Rumah  Tangga ,  Rineka  Cipta, Jakarta. Raharjo,  Satjipto,  2000, Ilmu  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum  Perlindungan  Anak , Bumi Aksara, Jakarta. Waluyadi,  2009, Hukum  Perlindungan Anak , Mandar Maju, Bandung.
Yulia, Rena, 2010, Viktimologi Perlindungan  Hukum  Terhadap
Korban  Kejahatan ,  Graha  Ilmu, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesiatahun  1999  Nomor 165. Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2012  Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5332 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak. Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5606.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan  Saksi Dan Korban.
Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  293. Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5602.
Jurnal Aryani,  Nyoman  Mas, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Kekerasan  Seksual  Di Provinsi  Bali ,  Kertha  Patrika , Vol. 38 No. 1, 18-30, April 2016. Bahewa,  Renaldi  P, Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia ,  Lex  Administratum, Vol.  IV  No.  4,  21-28,  April 2016. Desiandri,  Yati  Sharfina,  dkk, Diversi Terhadap  Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum  di  Tingkat Penyidikan, USU  Law  Journal, Vol.  5  No.  1,  147-157,  januari 2017. Ratomi,  Achmad, Konsep  Prosedur Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tahap Penyidikan  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Yang  dilakukan oleh anak , Jurnal Arena Hukum , Vol.  6  No.  3,  394-407, Desember 2013.