## Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partispasi Imigran

## Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda

## Gusnelly
2

## Abstract
This  article  focuses  on  transnational  migration  in  Europe, primarily  on  the  Turkish  migrants  diaspora  and  their citizenship participation in the Netherlands.  Their migration history  and  its  patterns  are  unique,  thus  interesting  to  be explored. The presence of the Turkish migrants has enriched the  ethnic  diversity  in  the  European  Society,  including  the Dutch. They seek for acknowledgement in their host country through citizenship, to gain various accesses from the local government to the European society in general. The basic analyses  of  the  paper  based  on  empirical  studies  on  the Turkish  migrants.  The  questions  posed  in  this  article  are  (1) what  is  the  importance  of  being  “European”  citizen  and why are they applying the Dutch citizenship? (2)  How is the relationship  between  the  Turkish  migrants  and  the  Dutch government especially to gain various accesses from local government?  To  answer  these  questions,  the  article  will explore the history and motivation of the Turkish, interaction between the Turkish migrants and the native society, and how they interact with other ethnic groups, local institution and government. These would lead to the discussion about the participation of the Turkish migrants on the public spheres.
Keywords: transnational  migration,  Turkish  migrants,  integration,  Dutch citizenship
1 Informasi dan data dalam artikel ini berasal dari kegiatan penelitian selama 5 tahun yang Informasi dan data dalam artikel ini berasal dari kegiatan penelitian selama 5 tahun yang dilakukan oleh   tim peneliti divisi Eropa PSDR-LIPI, sekaligus menjadi refleksi singkat dari hasil studi tentang  migrasi etnik dan pembentukan masyarakat diaspora di Eropa (Belanda dan Jerman).
2 Peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI. Dia bisa dihubungi di nellylipi@yahoo.com
Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 1, No. 1, 2010, Hal. 59-78 © 2010 PSDR LIPI

## Pendahuluan
Migrasi  transnasional  merupakan  suatu  konsekuensi  langsung  dari  proses internasionalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Aktifitas ini akan terus berlanjut  di  masa  yang  akan  datang.  Batas-batas  lintas  negara  tampaknya juga  akan  semakin  tipis  karena  terdorong  oleh  mobilitas  manusia  yang semakin sulit untuk dihentikan. Arus masuk manusia ke Eropa tidak hanya berasal dari negara-negara Eropa , tetapi juga dari luar Eropa. Pada tahun 1990 jumlah keseluruhan migran yang berdomosili di 12 negara Eropa adalah sekitar 13 juta orang. Sekitar 3 juta di antaranya datang dari beberapa  negara berkembang  dari  luar  kawasan  Eropa.  Bahkan  migrasi  transnasional  pada masa  yang  akan  datang,  diperkirakan  akan  didominasi  oleh  para  imigran yang berasal dari bukan negara-negara Eropa.
Negara-negara Eropa, sebagai penerima imigran sudah sejak lama dan terbiasa dengan dinamika masuknya orang-orang asing ke wilayah mereka. Bagaimanapun,  migrasi  telah  berperan  penting  dalam  proses  transisi  dan pertumbuhan  penduduk  di  Eropa  sejak  dahulu. 3 Jumlah  penduduk  Eropa yang mencapai lebih dari 680 juta merupakan hasil dari aktifitas migrasi dari masa ke masa. 4 Diperkirakan pada tahun 1970-1971, terdapat sekitar 15 juta jumlah orang asing di Eropa dan kemudian meningkat menjadi 19 juta orang pada tahun 1992-1993. Pada tahun 2000 sudah ada sebanyak 21.16 juta orang asing di Eropa. Jumlah populasi orang asing tersebut berkisar  2.6 persen dari total penduduk Eropa pada tahun 2000. Bahkan jumlah imigran ini akan terus bertambah sekitar  13 juta setiap tahunnya mulai tahun 2000-2050 (Salt, John, 2001; 5-6).
Migrasi  ke  negara-negara  Eropa,  seperti  Belanda  terjadi  karena kebutuhan akan tenaga kerja asing untuk membantu program restrukturisasi dan sebagai alat  ekspansi perekonomian pasca PD II.  Berkembangnya industri di  beberapa  negara  Eropa  termasuk  Belanda,  pemerintah  Eropa  melalui asosiasi Common Nordic Labour Market dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) memfasilitasi  arus  masuk  tenaga  kerja  migran  ( guest  workers )  ke  beberapa negara di Eropa Barat (Ohliger, and  Schönwalder, 2002; p.4-5). Tidak hanya itu saja, mobilitas manusia dalam hal ini pengungsi menjadi bagian penting dalam perkembangan arus migrasi di Eropa, termasuk  Belanda di kemudian hari.
3 Walaupun menerima aliran migrasi yang besar, sebagian besar negara di kawasan ini tidak Walaupun menerima aliran migrasi yang besar, sebagian besar negara di kawasan ini tidak menyatakan dirinya sebagai negara imigrasi untuk menghindari adanya aliran migrasi yang berlanjut. Di abad ke-20-an di beberapa negara, seperti Belanda, dan Perancis mengalami perubahan  status,  jika  sebelumnya  negara  ini  menjadi  negara  pengirim  migran  dalam seketika setelah berakhirnya Perang Dunia ke II berubah menjadi negara penerima imigran. (Amersfoort dalam Bocker et al, 1998: 119)
4 Ostergren. Robert.C. 2004, The European: A Geography of People, Culture,and Environment (New York- The Guilford Press), hal 67.
Ada dua  hal penting yang mengubah tren dan pola  migrasi di negara- negara Eropa Barat seperti Belanda. Pertama, terjadinya proses restrukturisasi perekonomian  negara  setelah  PD  II  yang  menjembatani  masuknya  tenaga kerja migran ke Belanda (Eropa). Kedua, terjadinya  perubahan konfigurasi dan struktur perekonomian di kawasan Eropa yang disebabkan terbentuknya Uni Eropa (UE).
Migrasi yang terjadi pada masa restrukturisasi ekonomi setelah PD II ditandai oleh masuknya tenaga kerja migran ke beberapa negara Eropa Barat (Jerman, dan Belanda). Migrasi tenaga kerja asing ( guest workers ) dilakukan melalui  mekanisme  perjanjian  bilateral  dengan  beberapa  negara  pengirim. Arus  tenaga  kerja  pada  awalnya  berasal  dari  beberapa  negara  di  kawasan Eropa  Selatan,  seperti  Spanyol,  Italia  dan  Yunani.  Berikutnya,  pada  tahun 1960-an,  perekrutan tenaga kerja di arahkan ke negara-negara di kawasan Mediteranian,  seperti  Turki 5 ,  Tunisia  dan  Maroko.  Ketika  terjadi  resesi ekonomi  tahun  1966,  pemerintah  memulangkan  sebagian  tenaga  kerja  ke negara asalnya.Setelah perekonomian Belanda mulai membaik pada tahun 1968, arus masuk tenaga kerja mulai kembali sampai terjadinya krisis minyak tahun 1973 (Vermeulen, 2000: 54).
Tren  migrasi  berikutnya  terjadi  dalam  bentuk  perpindahan  keluarga ( family  reunification  dan  family  formation) yang  sekaligus  menjadi  awal terbentuknya proses resettling imigran bersama keluarganya di Belanda. Tren migrasi  kelompok  pencari  suaka  politik  dan  pengungsi  merupakan  arus migrasi selanjutnya yang ikut menambah jumlah orang asing atau pendatang ke Belanda. Gelombang migrasi lanjutan ini yang selanjutnya memberikan beban pada sistem integrasi sosial pada negara di kawasan ini, di mana salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat integrasi dalam pasar tenaga kerja (White, B. Jenny, 1997; 755-756). Bagaimanapun, imigran membutuhkan tempat  untuk  membangun  sebuah  komunitas  yang  baru.  Oleh  karena  itu, penting bagi mereka untuk melakukan penyesuaian dan mengintegrasikan diri dengan kultur setempat. Menurut Penninx, integrasi adalah sebuah proses untuk menjadi anggota yang diakui, diterima dan menjadi satu bagian dalam sebuah masyarakat (Penninx, 2004).  Dengan kata lain integrasi menekankan bahwa  pendatang  ( new  comers )  harus  mampu  beradaptasi  dengan  budaya setempat  dan    membuat  keberadaan  mereka  diterima  oleh  masyarakat setempat. Apabila didefinisikan secara lengkap maka integrasi adalah sebuah
5 Para imigran Turki pada awalnya hanya bermaksud mencari pekerjaan tanpa menetap lama (sebagai guest workers ) di negara tempat mereka bermigrasi. Kebanyakan dari para pria yang Kebanyakan dari para pria yang pergi  migrasi,  semula  hanya  ingin  mencari  uang  kemudian  membawanya  pulang  untuk diserahkan kepada keluarganya. Namun kenyataan yang mereka temui adalah mahalnya biaya hidup di negara yang mereka datangi sehingga mereka harus menggunakan strategi agar dapat bertahan hidup. Para tenaga kerja migran ini biasanya tinggal di tempat-tempat Para tenaga kerja migran ini biasanya tinggal di tempat-tempat yang kurang memadai. Uang yang dihasilkan sebisa mungkin disimpan . .
proses adaptasi yang dilakukan oleh pendatang yang meliputi dua hal yaitu individu dan kelompok masyarakat di mana para pendatang harus membuat dirinya berada pada posisi yang dapat diterima oleh komunitas dimana dia berada . Dalam hal ini pendatang harus berasimilasi dan  menerima ketentuan yang berlaku dalam komunitas yang dimasukinya. Proses integrasi harus berjalan perlahan-lahan dan  setiap  individu  harus  memahami  di  mana  dan  seperti  apa  budaya  di tempat mereka berada.

## Negara dan Imigran
Aktifitas  migrasi  transnasional  memperlihatkan  betapa  negara  sangat berperan  sekali  terutama  dalam  proses  pengiriman  dan  penerimaan. Negara  tidak  hanya  sebagai  fasilitator  yang  mempermudah  akses  untuk individu  atau  kelompok  untuk  bermigrasi.  Akan  tetapi,  negara  juga mempunyai  kepentingan  secara  politik.  Perjanjian  bilateral  antara  negara penerima dan pengirim merupakan salah satu strategi yang dibuat  untuk memenuhi harapan dan kepentingan negara. Imigran berangkat ke tempat yang baru dengan membawa harapan bahwa pemerintah dan masyarakat di negara tujuan dapat menerima keberadaan mereka yang membawa serta prinsip-prinsip dasar atau budaya leluhurnya. Imigran berharap identitas budaya mereka sebagai sebuah kelompok etnik dilindungi di negara yang baru.    Imigran  juga  menginginkan  untuk  memiliki  identitas  formal  yaitu pengakuan dalam hukum sebagai warganegara untuk mempermudah akses dalam aktifitas keseharian sebagai sebagai kelompok pendatang.
Hampir semua negara-negara di Eropa Barat menjadi negara penerima imigran.  Beberapa  negara,  seperti  Perancis,  Inggris  dan  Belanda  menjadi negara  penerima  imigran  sejak  tahun  1960-an.    Penempatan  imigran secara  berkelompok  dalam  satu  lokasi  dengan  karakteristik  yang  sama merupakan  kebijakan  yang  telah  disepakati  oleh  negara  penerima  dan pengirim. Misalnya, imigran dari wilayah Mediterania seperti orang Turki dan Maroko tinggal bersama atau berdekatan dalam satu lokasi. Imigran dari India tinggal satu lokasi atau berdekatan dengan imigran dari Pakistan (Kastoryano,  2003;  5).  Lokasi  tempat  tinggal  pekerja  tamu  ini  berada  di kawasan  pedesaan  ( suburb )  dan  tidak  jauh  dari  lokasi  pekerjaan  kerja mereka.
Para migran  termasuk imigran Turki dipekerjakan dengan sietem kerja kontrak di sektor-sektor industri. Mereka tinggal di asrama-asrama khusus (barak) yang sudah disediakan oleh pemerintah dan tidak diperkenankan untuk membawa serta istri atau keluarganya. Namun sistem ini dianggap tidak  efektif  karena  jumlah  migran  atau  pengunjung  ilegal  (tanpa  izin) menjadi besar. Masuknya para pekerja ilegal ke negara Eropa Barat melalui daerah perbatasan menjadi sebuah isu yang cukup kuat pada awal tahun
1970-an terutama ketika resesi ekonomi dunia tahun 1973. 6 Kondisi yang sama  sebenarnya  juga  dialami  oleh  Amerika Serikat yang juga banyak Serikat  yang  juga  banyak didatangi  oleh  migran  dari  negara-negara  tetangganya  dengan  tujuan utama mencari kerja. Sehingga pemerintah Amerika Serikat waktu itu pun mencoba memperketat arus masuk migran ke negaranya (Roodenburg,dkk, 2004:381).
Pada  masa  lalu  pengelompokan  tempat  tinggal  imigran  ini  ditujukan untuk  mempermudah  kontrol  negara  atas  segala  aktifitas  imigran.  Selain itu  juga  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  antara  pendatang  dengan penduduk  lokal,  karena  adanya  perbedaan  prinsip  di  antara  mereka. Pemerintah  di  beberapa  negara  penerima  imigran  menyadari  bahwa kedatangan dan masuknya orang asing memunculkan reaksi pro dan kontra dari penduduk lokal. Mereka hanya diakui sebagai pekerja tamu saja. Akses untuk  menjadi  warga  negara  juga  diperketat  oleh  negara,  namun  secara bertahap dari masa ke masa masyarakat di beberapa negara penerima mulai mencoba untuk menerima keberadaan orang asing. Pemerintah negara yang bersangkutan membuka peluang untuk itu, misalnya di Jerman. Masyarakat di sana menerima dan mengakui keberadaan orang asing sebagai bagian dari masyarakat Jerman semenjak tahun 1990-an. Sikap ini diwujudkan dengan memberikan  kesempatan  kepada  pendatang  (terutama  generasi  pertama) yang sudah menetap lama di Jerman untuk mendapatkan akses naturalisasi. (Rhoades, 1978 ). 7
Masyarakat Belanda, lebih cepat menerima keberadaan imigran. Pada tahun  1980-an,  pemerintah  Belanda  mempermudah  akses  untuk  imigran mengajukan  permohonan  naturalisasi  (Ching  Lin  Pang,  2002;  Muskens, George,  2005;  5). 8 Sisi  lain,  pada  periode  tahun  1980-an  kebijakan  imigrasi diberlakukan lebih ketat terhadap orang asing. Melalui kontrol negara, orang asing yang bekerja dan berasal dari luar kawasan Eropa, menurut European Economic Area (EEA), hanya diperkenankan untuk bekerja dengan kontrak kerja yang singkat. Melalui pembatasan masa kerja ( shortage ) pemerintah
6 Krisis minyak tahun 1973 menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi beberapa Krisis minyak tahun 1973 menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi beberapa negara. Pada akhirnya tenaga kerja atau kaum imigran dari beberapa negara yang terkena dampak krisis adalah mencari kerja  ke negara-negara yang lebih makmur, terutama negara di kawasan Eropa.
7 Jerman  sudah  cukup  lama  dan  terbiasa  dengan  foreign  workers,  namun  istilah  tehadap pendatang ini seringkali berbeda-beda. Pada masa para pekerja dari Polandia masuk maka mereka lebih dikenal dengan sebutan Aussiedler , ketika foreign workers dari Mediteranian seperti orang Turki, dikenal dengan sebutan pekerja tamu (guest workers).  Hal ini tidak Hal ini tidak lain karena pemerintah Jerman tidak menginginkan orang asing menjadi warga negaranya karena  bukan  berasal  dari  keturunan  bangsa  Jerman.  Lain  halnya  jika  orang  baru  (new comers) yang masuk ke Jerman memiliki darah Jerman (Germany descent).
8 Permohonan naturalisasi oleh imigran merupakan implementasi dari kebijakan Permohonan  naturalisasi  oleh  imigran    merupakan  implementasi  dari  kebijakan Allochtonenbeleid’ ( allochthoneous  policy  or  minorities  policy )  tahun  1987    yang  menetapkan siapa yang disebut immigran di Belanda dan harus berintegrasi dan akan difasilitasi oleh pemerintah. Kebijakan  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  draft  minorities  memorandum ( Ontwerp-minderhedennota ). yang dibuat oleh parlemen di tahun 1981 lihat dalam Siedenburg, Anton W. 2004, 5-6
Belanda  mencoba  untuk  secara  bertahap  mengurangi  jumlah  orang asing.  Setidaknya  upaya  tersebut  berguna  membantu  proses    recovery perekonomian pasca krisis minyak 1973 dan 1983 (Roodenburg, Euwals dan Terrele; 2004; 378). Berikutnya pemerintah Belanda mulai membuat kebijakan- kebijakan  integrasi.  Secara  bertahap  pula  pemerintah  mendorong  imigran untuk berintegrasi dengan budaya dan masyarakat setempat. Kebijakan ini merupakan piranti yang penting untuk membantu berjalannya program yang telah disusun oleh negara.
Pada  tahun  1981,  pemerintah  menyusun draft minorities  memorandum ( Ontwerp-minderhedennota ) dan menetapkan draft tersebut menjadi undang- undang ( minorities act ) pada tahun 1983. Sejak keluarnya peraturan tersebut, kelompok  minoritas  dianjurkan  belajar  bahasa  dan  budaya  Belanda  sesuai dengan  motto  yang  dikeluarkan    “ integration  while  preserving  one’s  own identity ”. 9 Secara  bertahap  pula  kebijakan  integrasi  diperbaharui  oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1987 pemerintah mengeluarkan kebijakan integrasi  yang  baru  yaitu Minorities  Policy ( allochthoneous  policy),  dan menetapkan  bahwa  imigran  harus  berintegrasi  dan  akan  difasilitasi  oleh pemerintah 10 .  Kemudian  pada  tahun  1994,  pemerintah  memperkenalkan kebijakan  integrasi    yang  baru  yaitu New  Integration  Policy� Pemerintah menganjurkan kepada semua pendatang untuk  kursus  bahasa dan  budaya Belanda  dan  melaporkan  setiap  perkembangan  dari  kemajuan  yang  sudah dicapai selama proses belajar berjalan. Program integrasi ini juga merupakan tindak  lanjut  dari  kesepakatan  bersama  dari  bab  5  perjanjian  Maastricht tahun 1991 ( the Maastricht Treaty 1991) yang menetapkan bahwa pemerintah di negara-negara nasional harus mulai memberikan perhatian kepada para imigran.  Upaya  pembatasan  izin  masuk  terus  dilakukan  oleh  pemerintah Belanda  dan  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  kebijakan the  Linkage Act  (1998) .  Kebijakan  yang  lebih  ketat  terhadap  pendatang  ini  sekaligus ditujukan untuk melakukan kontrol terhadap arus masuk imigran. Kebijakan integrasi pemerintah seharusnya mengikuti strategi dan taktik yang dipakai dalam proses integrasi pada level yang berbeda. Strategi yang dimaksudkan adalah kombinasi antara strategi  kebijakan dari aktivitas mobilisasi tingkat “ top down ” dan “ bottom up ”.
Pembaharuan kebijakan oleh pemerintah Belanda, tidak hanya karena adanya  dorongan  dari  dalam  negaranya  semata,  akan  tetapi  juga  terjadi karena  perubahan  struktur  dan  konfigurasi  secara  politik  dan  ekonomi  di kawasan Eropa. Konfigurasi politik itu  terwujud dengan terbentuknya Uni Eropa. Kebijakan UE yang baru menuntut setiap negara anggotanya
9 Siedenburg,  Anton W. 2004,  “The Facts, Figures and Adjustments of the Dutch Newcomer Integration Act” see in  Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany, p 2-3.
10  Ching Lin Pang, lihat pada http://www.ces.boun.edu akses tanggal 5 Mei 2006.
untuk membuat kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan UE. Masing- masing  negara  anggota  diperkenankan  untuk  membuat  kebijakan  sendiri selama masih berada dalam kerangka integrasi UE. Sejak Amsterdam Treaty 1997,  kebijakan  itu  disepakati  secara  bersama  oleh  negara-negara  anggota. Pada  saat  itu  pula  disetujui  bahwa  kebijakan  migrasi  dari  negara-negara anggota merujuk pada kebijakan migrasi pemerintah UE, termasuk kebijakan perekrutan tenaga kerja asing.
Pemerintah  UE  menetapkan  bahwa  perekrutan  tenaga  kerja  asing untuk tenaga kerja tidak terampil lebih diperioritaskan untuk mereka yang berasal  dari  negara-negara  dalam  satu  kawasan.  Jika  melihat  tren  migrasi UE berdasarkan negara asal, maka dari beberapa informasi diketahui bahwa negara pemasok tenaga kerja berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet atau CEECs  ( Central and Eastern European Countries ), seperti Andorra, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia dan Polandia. Kebijakan imigrasi UE untuk negara-negara  bekas  Uni  Soviet  agak  berbeda  dengan  perjanjian  imigrasi pada  masa  lampau.  Kebijakan  untuk  pekerjaan  kasar  dan  professional berbeda. Yang lebih diharapkan dari pekerja asing yang masuk adalah yang professional,  karena  untuk  memenuhi  tuntutan World  Trade  Organizations General  Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  (Jansen,  Milan,  dkk,  2003; p.102).
Negara  Belanda,  sebagai  salah  satu  negara  anggota  UE,  menjadikan kebijakan imigrasi Uni Eropa sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan di negaranya. Misalnya dalam masalah kebijakan imigrasi untuk pendatang yang berasal dari bekas negara satelit Uni Sovyet. Negara-negara anggota UE menyepakati bahwa masyarakat dari negara-negara tersebut dapat memasuki kawasan Eropa. Bahkan pemerintah UE memberikan prioritas kepada mereka untuk memasuki pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan ( unskilled labour ).  Belanda menerima sekitar 130,600 imigran dari negara CEECs pada tahun 1999.  UE secara tidak langsung menawarkan konsep identitas yang plural kepada warganegara, yaitu identitas sebagai orang Eropa dan identitas sebagai  orang  Belanda.  Dengan  identitas  yang  plural  maka  peran  yang dilakoni pun beragam. Identitas sebagai imigran, kemudian “ foreigner ” dan “ black ”, pada akhirnya menjadi strategi bagi politik identitas dan partisipasi bagi pendatang. Para pendatang membangun strategi politik identitas mereka berdasarkan kultur, etnik, nasionalitas atau agamanya. Bagaimanapun tetap ada  sebuah  identitas  yang  dipilih  untuk  diakui  secara  formal  oleh  negara, merupakan  sebuah  hasil  dari  interaksi  dengan  negara,  kemudian  publik menerima pengakuan tersebut (Kastoryano, 2003).
Interaksi  yang  dibangun  dengan  negara  bukan  tanpa  alasan,  adanya kepentingan  yang  besar  terkandung  di  dalamnya.  Selain  pengakuan akan  keberadaan  sebagai  imigran,  juga  menjadi  alat  untuk  menjalin kerjasama  dengan  berbagai  institusi  baik  pada  level  pemerintah  maupun level  nonpemerintah.  Strategi  yang  dibangun  melalui    interaksi  dengan
negara  menunjukkan  solidaritas  mereka  terhadap  jaringan  lintas  negara (transnasional) berdasarkan identitas atau kepentingan tertentu. Jika interaksi dengan  negara  gagal  dilakukan,  maka  individu  tersebut  akan  dihadapkan pada  pilihan  untuk  menjadi  bagian  dari  sebuah  komunitas  dari  mana  dia berasal.

## Diaspora Orang Turki di Belanda
Belanda, sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 42.000 km dan biasa disebut  sebagai  ” small  country,  think  big ”.  Pada  masa  lalu,  Belanda  hanya negara  kecil  yang  belum  terlalu  diminati  oleh  kaum  immigran,  termasuk orang  Turki.  Negara-negara  yang  memiliki  industri  besar  saat  itu  adalah Perancis, Inggris dan Jerman, sehingga tujuan migrasi  mereka cenderung ke sana.  Sebelum Perang Dunia II, negara-negara seperti Perancis,  Inggris dan Jerman merupakan negara tujuan yang lebih menjanjikan bagi para imigran di sektor ekonomi, karena perkembangan dunia industri yang begitu cepat di Eropa kala itu dikendalikan oleh ketiga negara ini. Secara garis besar dalam grafik di bawah ini (Schoorl, 200) mencoba menjelaskan tingkat ketertarikan orang Turki bermigrasi.

## Grafik. 1
Negara Tujuan yang paling diminati oleh Migran Turki

## Sumber : Schoorl, 2001
Belanda  memiliki  jumlah  penduduk  hampir  16,3  juta  orang  dalam setiap satu kilo meter terdapat sekitar 460 orang, dan inilah yang membuat padatnya  negara  kincir  angin  ini.  Kepadatan  penduduk  di  kota-kota  ini sekaligus memperlihatkan kebhinekaan negara Belanda (Andeweg, R.B and
Germany 47% Austria 11% France 10% Switzerland 8% Netherlands 5% Other EU 6%
Other non-EU 13% Turkey Netherlands Other EU 6% Other non-EU 13% Turkey Germany 47% Austria 11% France 10% Switzerland 8% 5%

## Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partispasi Imigran
Galen  A.  Irwin,  2005;  1-2 ). Sebagai  negara  plural,  pemerintah    mengakui representasi  kultural  dan  keagamaaan  serta  mengakui  keberadaannya  di ruang  publik.    Keberagaman  etnik  pendatang  yang  hidup  berkembang, menciptakan  masyarakat  diaspora.  Demikian  pula  halnya  dengan  etnik Turki.    Pembentukan  komunitas  diaspora  terjadi  karena  adanya  migrasi yang menjadi awal dari proses perpindahan budaya atau disebut ” travelling cultures ” (Crammer, 2002;23).
Sejarah  diaspora  orang  Turki    dimulai  ketika  pemerintah  Belanda memerlukan tenaga kerja untuk menjadi alat ekspansi ekonomi pada tahun 1960-an.  Pemerintah belum berpikir tentang asal usul tenaga kerja yang masuk apalagi memikirkan bahwa kelak pekerja tamu tersebut akan  menjadi imigran di  negaranya.  Kebijakan  pemerintah  lebih  fokus  hanya  untuk  medapatkan tenaga  kerja  murah,  berbadan  sehat,  bersedia  dipekerjakan  sebagai  tenaga kerja kasar, dan mereka hanya bekerja untuk sementara ( shortage workers ) atau disebut pekerja tamu.  Melalui perjanjian bilateral Labour Export Agreement pada  tanggal  19  Agustus  tahun  1964  dan  lebih  dikenal  dengan Treaty  of Recruitment, arus migrasi pekerja tamu dari Turki pun dimulai. 11
Pada tahun 1966, sejumlah orang Turki datang ke Belanda secara ilegal ( unofficial channels ). Ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 1966, pemerintah memulangkan sebagian tenaga kerja ke Turki. Setelah perekonomian Belanda mulai membaik pada tahun 1968, arus masuk tenaga kerja dimulai kembali sampai terjadinya krisis minyak pada tahun 1973 (Vermeulen, 2000, p.154). Pada tahun 1970-an terdapat 36.000 imigran Turki, kemudian menjadi 142.106  pada  tahun  1980-an  dan  menjadi  dua  kali  lipat  jumlahnya pada tahun 1990-an. Pada tahun 2007 sudah terdapat sekitar 740.000 orang Turki di Belanda dan merupakan kelompok imigran terbesar saat ini.  Jika di Belanda saja jumlah imigran Turki sudah menjadi kelompok etnik terbesar, maka  sudah  pasti  jumlah  mereka  juga  mendominasi  di  beberapa  negara Eropa lainnya 12 .
Jumlah kelompok imigran  yang semakin membesar dan makin besar pula  peranan mereka  dalam perekonomian, pada akhirnya memunculkan tanggapan  negatif  dari  sebagian  kalangan  di  Belanda.  Padahal  tujuan dikeluarkannya kebijakan minoritas adalah untuk memerkecil jarak di
11  Orang Turki merupakan salah satu etnis penyumbang terbesar para imigran di kawasan Eropa. Data dari SOPEMI ( Continues Reporting System on Migration ) menyebutkan bahwa jumlah  orang  Turki  di  Eropa  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun 1980, jumlah orang Turki hanya 1.845 ribu orang kemudian meningkat menjadi 2.333 ribu orang pada tahun 1990 dan tercatat 2.606 ribu orang pada tahun 2001. Data lain dari World Economic and Social Survey tahun 2004, menyebutkan bahwa pada tahun 2000 proporsi Turki adalah 73.4�� dari semua imigran di Jerman. Sedangkan pada tahun yang sama proporsi Turki di Perancis hanya sebesar 8.1�� ( World Economic and Social Survey , 2004:46).
12  Siedenburg.  Anton.W.  2004,  “The  Fact,  Figures  and  Adjusment  of  the  Dutch  Newcomer Integration Act”, paper dalam workshop tentang Integrasi Orang Turki di Austria, Belanda dan Jerman, dilaksanakan oleh Universitas Bogazici, Jerman.
antara keduanya. Pada satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas untuk berpartisipasi (berrintegrasi) ke  dalam  semua  sisi  kehidupan.  Sisi  lain,  hal  ini  juga  membuka  peluang kepada kelompok imigran  yang tidak mampu berintegrasi untuk kembali ke negara asal (Siedenburg,  Anton W. 2004;5-6). Persoalan integrasi kelompok minoritas bukan hanya sekedar persoalan kebijakan legal formal, akan tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan yang mendasari relasi mayoritas-minoritas dalam masyarakat Belanda (Muzakir, 2007, 45).
Persoalan ekonomi dan latar belakang budaya kaum imigran tampaknya menjadi  masalah  yang  rumit  di  Belanda.  Jika  tanah  Belanda  merupakan ruang sosial, maka ia terdiri atas berbagai macam pelaku-pelaku sosial yang beraneka  ragam  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yaitu  politik,  ekonomi dan sosial budaya. Masing-masing pelaku memiliki relasinya sendiri-sendiri. Para pelaku sosial itu memilki keunikan dan nilai budaya sendiri yang masih memiliki keterikatan yang kuat dengan negara asalnya. Etnik  imigran juga memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi habitus mereka. Pengakuan akan habitus mereka yang unik dan khas adalah hasil dari interaksi atau dialektika dengan yang lain, dan bagaimana orang-orang tesebut melihat dirinya dan bagaimana  yang  lain  melihat  mereka  (Barth,  1988).  Identitas  mereka  yang unik, menandai dan sekaligus menjadi simbol etnik mereka.
Ketika pertama kali datang ke Belanda, orang Turki masih diakategorikan sebagai masyarakat yang homogen yaitu generasi pertama yang didominasi oleh  kaum  laki-laki.  Setelah  gelombang  generasi  pertama  masuk,  disusul oleh    generasi  kedua,  ketiga  dan  seterusnya.  Selanjutnya  mereka  sudah bersifat  heterogen.  Kelompok  generasi  berikutnya  ini  sudah  lebih  baik daripada generasi sebelumnya terutama dalam adaptasi dengan kehidupan sosial,  ekonomi  bahkan  politik.  Generasi  ketiga  muncul  sebagai  pembawa perubahan dalam dunia pendidikan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Eropa. Artinya bahwa imigran Turki di Eropa khususnya di Belanda sudah menjadi komunitas  diasporik  yang  telah  terfragmentasi  sedemikian  rupa,  sehingga batas-batas identitas tradisional yang menjadi karakteristik yang khas dari kelompok mereka  mengalami peleburan dan dikontruksi kembali ke dalam format yang baru.  Fragmentasi ini tidak hanya berlangsung dalam konteks relasi  antara  kaum  imigran  dengan  masyarakat host  country ,  tetapi  juga  di dalam internal kaum imigran sendiri.
Generasi  pertama  lebih  cenderung  memilih  identitas  sebagai  oang Turki,  sementara  generasi  berikutnya  terutama  generasi  ketiga  lebih memilih  untuk  mejadi  warga  negara  Belanda.  Alasannya  karena  mereka lahir,  tinggal  dan  mendapatkan  pendidikan  di  Belanda  maka  identitas sebagai orang Turki sudah tidak diperlukan lagi. Anak-anak dari kelompok imigran  Turki  generasi-generasi  selanjutnya  sudah  tidak  menganggap  lagi kultur Turki sebagai satu-satunya sumber acuan bagi pembentukan identitas dirinya.  Generasi  sebelumnya  selalu  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk
pulang,  dan  mereka  menabung  untuk  bisa  pulang  ke  Turki.  Namun  bagi anak-anak keturunannya, pulang ke negara asal sudah tidak menarik lagi. Mereka  tumbuh  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Belanda  (Eropa) pada  umumnya,  menonton  program  televisi  yang  sama  dengan  mereka, dan memakai pakaian atau mengonsumsi makanan yang juga dipakai dan dikonsumsi oleh orang Eropa pada umumnya (White, 1997).
Generasi pertama yang datang ke Belanda tahun 1960-an dan 1970-an murni  karena  adanya  dorongan  ekonomi  dan  tidak  memerlukan  integrasi dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonomi.    Kelompok  generasi  kedua  yang datang di tahun 1980-an, terdorong oleh kondisi  dan situasi politik yang tidak kondusif  di  Turki.  Sisi  lain,  kelompok  generasi  ketiga  yang  lebih  terbuka, meminta  untuk  diperlakukan  sama  dengan  masyarakat  pribumi,  memiliki toleransi sosial, bersedia terlibat dalam partai politik dan sering melakukan dialog lintas budaya (Sen;2004;3-4). Kelompok ketiga inilah yang kemudian menjadi  perwakilan  yang  utuh  dari  diaspora  etnik  Turki  di  Belanda  baik dalam bidang politik dan ekonomi.

## Partisipasi Kewarganegaraan Orang Turki di Belanda
Adanya  fenomena  masuknya  orang-orang  Turki  sebagai  pekerja  tamu, kemudian berganti bentuk menjadi reunifikasi keluarga, membuat Belanda disebut  sebagai  negaranya  para  imigran.  Belanda  memberikan  banyak harapan karena pemerintahnya menerima orang asing secara terbuka. Secara bertahap pemerintah mulai membuka peluang kepada imigran untuk memulai aktifitas  meraih  harapan  yang  telah  mereka  impikan.  Jika  pertama  datang mereka hanya dijadikan sebagai alat ekonomi semata, namun pada periode pertengahan tahun 1980-an mereka mulai dipandang sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan warga lokal.
Kedatangan  imigran,  bagaimanapun  tetap  memunculkan  persoalan bagi  pemerintah  Belanda.  Meskipun  jumlah  mereka  terbatas  (minoritas), namun pemerintah mengakui bahwa belakangan kelompok allochtonous ini mulai ditekan oleh kelompok tertentu. Istilah allochtonous pun belakangan dikonotasikan secara negatif  yaitu disebut  sebagai kelompok  “ black people ”. Istilah “ black ” kemudian dilekatkan pula pada “ black school ”, “ black street ” dan “ black  market ”.  Penyebutan allochtonous untuk  kelompok  pendatang,  baik imigran Turki maupun etnik lainnya sebenarnya ditujukan untuk membantu mempermudah  akses  imigran  berintegrasi  dengan    masyarakat  setempat ( autochtonous)� Kepada  semua  etnik  pendatang  yang  disebut allochtonous pemerintah  memberikan  kemudahan  untuk  akses  naturalisasi  menjadi warganegara Belanda.
Dengan  keberagaman  imigran  maka  dibutuhkan  solusi  guna menghindarkan  diri  dari  ancaman  perpecahan  yang  dapat  timbul  karena pergesekan  di  antara  mereka  maupun  dengan  warga  lokal  di  negara tujuan.  Guna  mengurangi  konflik  di  negara  penerima  imigran,  hal  yang
harus  dilakukan  adalah  memfasilitasi  imigran  untuk  berintegrasi  dengan masyarakat di mana mereka tinggal (Carmon,1996:23). Integrasi juga dapat mendorong  imigran  untuk    mengajukan  permohonan  naturalisasi  atau mengajukan diri menjadi warga negara di tempat yang baru. Bagaimanapun status kewarganegaraan berada di dalam sebuah posisi  yang penting dalam masyarakat.
Konsep  dari citizenship (kewarganegaraan)  memang  agak  sulit  untuk didefinisikan.  Pendefinisian yang umum atas konsep citizenship cenderung melihat  pada    hubungan  antara  kewenangan  atau  hak  warganegara. Sementara  itu  kewarganegaraan  itu  sendiri  adalah  gabungan  antara pengetahuan,  kemampuan  dan  keinginan  untuk  berpartisipasi  dalam masyarakat.  Persoalan integrasi dan wacana citizenship adalah salah satu hal yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Menurut Musembi (2002) yang disitir  ulang  oleh  Gaventa  (2002) 13 ,  konsep citizenship menurut  pemikiran Barat secara tradisional terkait dengan persamaan hukum bagi perorangan yang dilengkapi oleh seperangkat hak dan kewajiban yang dilimpahkan oleh negara kepada individu.
Pendekatan  baru  yang  lebih  plural  mengkonseptualisasikan  kembali dan  menjadikan  konsep  tersebut  lebih  berorientasi  kepada  negara  ( state centred  approach )  dan  lebih  berorientasi  pada  pelakunya  ( actor  oriented approach ). Pendekatan baru ini berpendapat bahwa kewarganegaraan dapat dicapai melalui agen ( agency )  kewarganegaraan yang memiliki identitas yang berbeda-beda. Sebagai sebuah pendekatan, hak-hak yang dimaksudkan juga dikembangkan dari hak-hak sipil dan politik, hingga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk pula hak untuk berpartisipasi secara nasional dan global (Gaventa, 2002, 5). Dengan demikian, konsep citizenship terkait erat dengan persoalan politik dalam masyarakat.  Saat ini kekuasaan politik  yang  banyak  memberikan  pengaruh  dan  kontribusi  terhadap kebijakan  kewarganeraan.  Bahkan  politik  ikut  menentukan  pendefinisian kewarganegaran sebagai sebuah wujud nyata dari keanggotaan komunitas politik.
Kesempatan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Belanda  bagi  para imigran untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi tampaknya direspon dengan  baik  oleh  imigran  Turki.  Keterlibatan  dan  ketertarikan  sebagian besar imigran Turki dalam kegiatan kewirausahaan tidaklah semata-mata karena keterdesakan ekonomi, akan tetapi juga untuk meraih peluang untuk diterima dan diakui eksistensi mereka oleh warga lokal sebagai kelompok
13  Tulisan Gaventa tentang citizenship ini sudah disadur ulang oleh Yando Zakaria dari judul aslinya “Introduction Exploring Citizenship, Participation and Accountability” dalam IDS Bulletin  Vo  l.33.  No.  2,  2002.  Dalam  naskah  aslinya  yang  disebut  dengan  warga  adalah citizen� Sementara untuk kewarganegaraan ditulis dalam bentuk citizenship�
mayoritas (Pecoud, 2000). Pada tahun 1992 terdapat sekitar 5385 orang yang terlibat dalam kewirausahaan. Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 7453 orang pada tahun 1997. Jumlah ini diprediksi terus bertambah mengingat etnik Turki adalah salah kelompok imigran yang memiliki minat yang besar pada sektor ini.  Tidak hanya itu, mereka yang terlibat dalam dunia usaha sebagian  besar  adalah  kaum  perempuan.  Perempuan  Turki  sangat  jarang yang diperkenankan bekerja di luar rumah, terutama sektor formal dan terikat oleh jam kerja yang ketat, karena proporsi kerja mereka lebih banyak untuk keluarga. Oleh karena itu menjadi pedagang atau membuka usaha restoran menjadi salah satu pilihan. (Jansen, Milan, dkk, 2003).
Grafik. 2 Imigran Usia 15-65 tahun yang bekerja  berdasarkan Kelompok Etnik Periode tahun 1987-2003
Sumber: CBS (EBB’87-’03) dalam Gijsbert Merrove, 2004
Dalam dunia usaha, imigran Turki berada di posisi kedua setelah warga Belanda. Akan tetapi, dalam dunia pendidikan kelompok etnik Turki tidaklah lebih  baik  daripada  orang  Suriname  dan  Antilan.  Rendahnya  partisipasi orang Turki dalam dunia pendidikan salah satunya disebabkan oleh adanya larangan bagi perempuan Turki untuk sekolah lebih tinggi. Anak perempuan Turki hanya diperkenankan untuk sekolah sampai usia 18 tahun saja dan itu pada  umumnya  adalah  lulusan  sekolah  menengah  pertama. 14 Pada  tahun 1991, CBS melaporkan bahwa sekitar 97 �� perempuan Turki berusia 15-24 tahun adalah lulusan menengah pertama (ISEO Report, 1991).
14  Wawancara dengan bapak  Santo Koesobjono pada tanggal 31 Mei tahun 2006. Santo Koesobjono pada tanggal 31 Mei  tahun 2006.
Grafik. 2 Imigran Usia 15-65 tahun yang bekerja  berdasarkan Kelompok Etnik Periode tahun 1987-2003
Sumber: CBS (EBB’87-’03) dalam Gijsbert Merrove, 2004
Dalam dunia usaha, imigran Turki berada di posisi kedua setelah warga Belanda.
Akan tetapi, dalam dunia pendidikan kelompok etnik Turki tidaklah lebih baik daripada orang Suriname dan Antilan. Rendahnya partisipasi orang Turki dalam dunia pendidikan salah  satunya  disebabkan  oleh  adanya  larangan  bagi  perempuan  Turki  untuk  sekolah lebih tinggi. Anak perempuan Turki hanya diperkenankan untuk sekolah sampai usia 18 tahun  saja  dan  itu  pada  umumnya  adalah  lulusan  sekolah  menengah  pertama. 14 Pada tahun 1991, CBS melaporkan bahwa sekitar 97 % perempuan Turki berusia 15-24 tahun adalah lulusan menengah pertama ( ISEO Report, 1991).
14 Wawancara dengan bapak  Santo Koesobjono pada tanggal 31 Mei  tahun 2006.
Tabel.
Persentase etnik minoritas yang menamatkan pendidikan berdasarkan level pendidi- kan yang berlaku di Belanda tahun 1998.
Budaya Turki masih sulit menerima kaum perempuan menghabiskan usia  untuk  bersekolah.  Bagi  penganut  nilai-nilai  tradisional,  terutama generasi-generasi  tua,  hal  ini  berbenturan  dengan  nilai-nilai  yang  telah disosialisasikan  di  dalam  keluarga  dan  itu  berarti  menentang  keluarga. Dalam  struktur  masyarakat  tradisional,  kaum  perempuan  ditempatkan  di area  domestik atau rumah tangga 15 . Artinya, perempuan Turki sulit untuk bersaing  dan  mendapatkan  pekerjaan  di  sektor  formal  atau  sektor  yang membutuhkan  keterampilan  di  Belanda.  Ini  dikatakan  sebagai  salah  satu bentuk perlindungan dan antisipasi  terhadap kaum perempuan agar tidak terlalu banyak bergaul dengan warga lokal, terutama kaum laki-laki Belanda (Eropa).
Secara  perlahan,  seiring  dengan  berbagai  perubahan  yang  terjadi, media-media  massa  atau  pendidikan  modern  juga  dijadikan  alat  yang efektif    untuk  menyuarakan  kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki dalam berbagai hal. Kultur Turki yang membatasi kesempatan pendidikan untuk  perempuan  mulai  mendapat  perlawanan  dari  kaum  perempuan itu  sendiri.  Menurut  mereka,  dunia  modern  menuntut  kaum  perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi sebagai tuntutan dari modernisasi. Sementara modernisasi itu bukanlah sebuah westernisasi. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam pemaknaannya. Modernisasi terkait erat dengan partisipasi  perempuan  dalam  berbagai  hal  sedangkan  westernisasi  adalah menampatkan perempuan dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Barat (Belanda).  Menjadi  modern  bukanlah  harus  mengikuti  budaya  Barat  atau meninggalkan ke Turki-an (ke-Islam-an) mereka (Timmerman, 2000). Tugas dan perjuangan kaum perempuan Turki tersebut pada dekade belakangan mendapatkan  dukungan  dari  organisasi Diyanet  Isleri  Turk  Islam  Birligi
15  The Country Studies Series by Federal Research Division of the Library of Congress, 1995, “The  Status  of  Women”,  dalam http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13954. html , akses 25 Juli 2006
Highest Educational Attainment Turkish Moroccan  Dutch Primary school at the most 34% 40% 10% Lower vocation education (Vbo), Lower genera; secondary education (Mavo) 37% 28% 22% Senior secondary vocational education (Mbo), Senior general secondary education (Havo), Preparatory university education (Vwo) 23% 27% 36% Higher professional education (Hbo), university (WO) 5% 5% 32% Source: SPVA 1998, ISEO/EUR
Note: The top row of Table 2 represents individual who finished primary school only (normal age 12), Mbo is equivalent to Havo, because both diplomas give access to higher vocation school (Hbo)
/DITIB. 16 Dari  perjuangan  untuk  partisipasi  tersebut,  perempuan  Turki berharap ikut memberikan kontribusi secara ekonomi kepada keluarganya 17 . Pada kenyataannya secara umum etnik Turki bukanlah penyumbang utama angka pengangguran di Belanda yang posisi teratasnya dipegang oleh etnik Maroko (lihat grafik 2).
Grafik 3.
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kelompok Etnik (1994-2003)
Sumber: SOPEMI dalam Ellie Vasta, 2006
Tingginya  tingkat  pengangguran  di  kalangan  etnik  Turki  antara  lain disebabkan  oleh  rendahnya  partisipasi  mereka  dalam  dunia  pendidikan. Persoalan  yang  kerapkali  menjadi  kendala  adalah  mereka  sulit  untuk beradaptasi  dengan  anak-anak  Belanda.  Dibandingkan  dengan  orang Suriname,  maka  etnik  Turki  masih  sulit    menerima  kebudayaan  Eropa (Belanda)  dan  memilih  sekolah  yang  sama  dengan  anak-anak  Belanda.
Meskipun demikian anak-anak Turki yang menamatkan sekolah menengah sudah  mengalami  peningkatan.  Anak-anak  Maroko  dan  anak-anak  Turki yang tidak bersedia bergabung di sekolah umum (Belanda) akan diperlakukan diskriminatif    dan  sekolah  mereka  disebut  “ black  school ”  .Kecenderungan orang tua Turki memasukan anak-anaknya ke sekolah khusus adalah untuk mendapatkan  pengajaran  tentang  budaya  Turki  yang  dekat  dengan  kultur Islam. Orang tua merasa agak sedikit kawatir karena kecenderungan yang
16 Diyanet Isleri Turk Islam Birligi (DITIB) salah satu organisasi keagamaan yang dibentuk tahun 1985 sebagai bentuk dari perlawanan terhadap  Milli Görüs  yang sangat konservatif.
17   Toker, Umut And Zeynep Toker, 2003, Family Structure and Spatial Configuration in Turkish House Form in Anatolia From Late Nineteenth Century to Late Twentieth Century , Proceedings 4th International Space Syntax Symposium London dalam http://www.spacesyntax.net/ symposia/SSS4/fullpapers/55Toker-Tokerpaper.pdf , akses tanggal 14 Agustus 2006
17
dalam  pemaknaannya.  Modernisasi  terkait  erat  dengan  partisipasi  perempuan  dalam berbagai hal sedangkan westernisasi adalah menampatkan perempuan dalam bagian yang tidak  terpisahkan  dari  Barat  (Belanda).  Menjadi  modern  bukanlah  harus  mengikuti budaya Barat atau meninggalkan ke Turki-an (ke-Islam-an) mereka (Timmerman, 2000).
Tugas  dan  perjuangan  kaum  perempuan  Turki  tersebut  pada  dekade  belakangan mendapatkan dukungan dari organisasi Diyanet Isleri Turk Islam Birligi /DITIB. 16 Dari perjuangan  untuk  partisipasi  tersebut,  perempuan  Turki  berharap  ikut  memberikan kontribusi secara ekonomi kepada keluarganya 17 . Pada kenyataannya secara umum etnik Turki  bukanlah  penyumbang  utama  angka  pengangguran  di  Belanda  yang  posisi teratasnya dipegang oleh etnik Maroko (lihat grafik 2).

## Grafik 3. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kelompok Etnik (1994-2003)

## Sumber : SOPEMI dalam Ellie Vasta, 2006
Tingginya tingkat pengangguran di kalangan etnik Turki antara lain disebabkan oleh  rendahnya  partisipasi  mereka  dalam  dunia  pendidikan.  Persoalan  yang  kerapkali menjadi  kendala  adalah  mereka  sulit  untuk  beradaptasi  dengan  anak-anak  Belanda.
Dibandingkan  dengan  orang  Suriname,  maka  etnik  Turki  masih  sulit    menerima
16 Diyanet Isleri Turk Islam Birligi (DITIB) salah satu organisasi  keagamaan yang  dibentuk tahun  1985 sebagai bentuk dari perlawanan terhadap  Milli Görüs  yang sangat konservatif.
17 Toker,  Umut  And  Zeynep  Toker,  2003, Family  Structure  and  Spatial  Configuration  in  Turkish  House  Form  in Anatolia  From  Late  Nineteenth  Century  to  Late  Twentieth  Century ,  Proceedings  4th  International  Space  Syntax Symposium  London  dalam  http://www.spacesyntax.net/symposia/SSS4/fullpapers/55Toker-Tokerpaper.pdf,  akses tanggal 14 Agustus 2006
terjadi pada anak-anak mereka adalah menolak mencari tahu dan mengenal tentang  budaya  Turki.  Pada  akhirnya  anak-anak  yang  sudah  memasuki sekolah  menengah  enggan  melanjutkan  sekolah,  karena  apa  yang  mereka ingin dapatkan terutama pengetahuan tenntang dunia modern tidak diperoleh di sekolah. Bahkan seringkali mereka merasa bahwa sebutan “ black school ” atas  sekolah  yang  dimasuki  oleh  imigran  memperlihatkan  perlakuan  yang diskriminatif (Vasta, 2006).
Tabel 2.
Tingkat Pendidikan Anak-Anak Imigran Berdasarkan Etnik
Pendidikan  menjadi  jembatan  bagi  setiap  orang  untuk  menjadi  apa yang  diharapkan  dan  membuat  seseorang  mampu  membangun  potensi yang  ada  dalam  dirinya.  Pemerintah  Belanda  menyadari  akan  pentingnya pendidikan  untuk  warga  negaranya,  terutama  anak-anak  imigran  karena mereka  memerlukannya  ketika  akan  memasuki  dunia  kerja  dan  ketika mereka  berbaur  bersama  masyarakat.  Melalui  pendidikan,  seseorang  akan memperoleh  pengetahuan,  keahlian  dan  prinsip  yang  menjadi  unsur  dari kompetensi seseorang. Kompetensi yang dimiliki akan membantu seseorang agar sukses dalam melakukan integrasi terutama integrasi dengan lingkungan di mana pun dia berada. Oleh karena itu, imigran perlu untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di tempat yang baru. Perlakuan yang diskriminatif pun akan tereliminasi ketika salah satu imigran yang mewakili kelompok minoritas tertentu mampu menunjukan bahwa dirinya berpendidikan dan memiliki kemampuan.
Bagi imigran Turki yang kebanyakan berkemampuan rendah, mendirikan bisnis sendiri merupakan alternatif lain dalam mencari penghidupan. Dengan menjadi wirausahawan para imigran ini memperoleh peran lain  yang sedikit agak  berbeda  dari  mereka  yang  menjadi  kelas  pekerja  (Rath  et  al,  2002:2).
18
kebudayaan Eropa (Belanda) dan memilih sekolah yang sama dengan anak-anak Belanda. Meskipun  demikian  anak-anak  Turki  yang  menamatkan  sekolah  menengah  sudah mengalami  peningkatan.  Anak-anak  Maroko  dan  anak-anak  Turki  yang  tidak  bersedia bergabung  di  sekolah  umum  (Belanda)  akan  diperlakukan  diskriminatif    dan  sekolah mereka  disebut  “ black  school ”  .Kecenderungan  orang  tua  Turki  memasukan  anak- anaknya ke sekolah khusus adalah untuk mendapatkan pengajaran tentang budaya Turki yang  dekat  dengan  kultur  Islam.  Orang  tua  merasa  agak  sedikit  kawatir  karena kecenderungan  yang  terjadi  pada  anak-anak  mereka  adalah  menolak  mencari  tahu  dan mengenal tentang budaya Turki. Pada akhirnya anak-anak yang sudah memasuki sekolah menengah enggan melanjutkan sekolah, karena apa yang mereka ingin dapatkan terutama pengetahuan  tenntang  dunia  modern  tidak  diperoleh  di  sekolah.  Bahkan  seringkali mereka merasa bahwa sebutan “ black school ” atas sekolah yang dimasuki oleh imigran memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif (Vasta, 2006).
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Anak-Anak Imigran Berdasarkan Etnik
Pendidikan  menjadi  jembatan  bagi  setiap  orang  untuk  menjadi  apa  yang diharapkan dan membuat seseorang mampu membangun potensi yang ada dalam dirinya.
Pemerintah  Belanda  menyadari  akan  pentingnya  pendidikan  untuk  warga  negaranya, terutama anak-anak imigran karena mereka memerlukannya ketika akan memasuki dunia kerja  dan  ketika  mereka  berbaur  bersama  masyarakat.  Melalui  pendidikan,  seseorang
Memiliki bisnisnya sendiri bagi mereka selain berarti menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri juga menyediakan lapangan kerja untuk orang lain. Lebih  jauh  lagi  Rath  menjelaskan  bahwa  di  tengah-tengah  komunitasnya, para imigran Turki yang berkecimpung di dunia wirausaha acapkali ditunjuk menjadi pemimpin.
Membuka  usaha  juga  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  untuk dapat  beradaptasi  dan  berinteraksi  dengan  bebas  dengan  konsumen yang  merupakan  warga  lokal  atau  etnik  lainnya.  Batas-batas  budaya  dan pengetahun tentang budaya Turki yang sejak kecil ditanamkan oleh orang tua mereka, secara perlahan mulai melebur. Identitas budaya sebagai orang Turki akan dipakai ketika  seorang imigran untuk pertama kalinya terjun ke dalam dunia usaha. Bantuan saudara-saudara, termasuk di dalamnya bantuan finansial, sangat dibutuhkan.  Etnik Turki memiliki network yang sangat kuat dalam hal ini. Akan tetapi, dalam perkembangannya, faktor etnisitas tersebut belum cukup, karena dunia wirausaha tetaplah membutuhkan kemampuan manajerial, termasuk di dalamnya kemampuan menganalisis tren dan selera pasar.  Tanpa  itu,  seorang  wirausahawan  akan  segera  berhadapan  dengan kegagalan.  Komunikasi  dengan  etnik  lain,  terutama  dengan  orang-orang Belanda  merupakan  akses  untuk  mendapatkan  informasi  penting  dalam mengelola usaha. Pada situasi seperti ini, identitas menjadi  cair.
Identitas  kultural  berperan  sebagai  penjaga  hubungan  baik  dengan keluarga,  kerabat  atau  teman  dari  etnik  sesama  (Turki).  Identitas  sebagai orang  Belanda,  berperan  untuk  menjaring  konsumen,  relasi  dan  untuk mendapatkan  kemudahan  dalam  berwirausaha.  Pada  periode  belakangan, terutama  pasca  peristiwa  11  September,  memburuknya  pandangan  warga lokal terhadap kelompok pendatang (terutama yang memiliki latar belakang Islam),  membuat  etnik  Turki  menjadi  lebih  liberal.  Identitas  sebagai  orang Belanda  lebih  ditonjolkan  daripada  identitas  yang  lainnya.  Bahkan  ketika generasi pertama cenderung tertutup terhadap dunia politik, maka generasi selajutnya mulai mencoba untuk memasukinya. Mereka yang sukses sebagai pengusaha dan yang  memiliki pendidikan tinggi akan diperhitungkan untuk menjadi penentu kebijakan di Belanda. Hal yang sama juga terjadi di Jerman. Para imigran Turki memilih untuk berintegrasi dan menjadi warga negara di negara penerima mereka dengan tujuan untuk mendapatkan akses yang mudah  pasar  tenaga  kerja.  Dengan  kata  lain,  dengan  berintegrasi  secara politik,  sosial  dan  ekonomi,  imigran  Turki  akan  memperoleh  kesempatan yang lebih baik dan kesuksesan ekonomi.

## Kesimpulan
Migrasi  tidak  hanya  menciptakan  masyarakat  diaspora  dan  ras  baru, tetapi  ikut  memberikan  perubahan  yang  mendorong  terjadinya  peralihan masyarakat dalam satu wilayah yang tradisional ke arah masyarakat modern atau masuknya pengaruh asing ke dalam unsur budaya lain, yang dapat juga
disebut sebagai budaya Hibriditas (Luhulima, 1992, p.23-24). Dalam wacana pascakolonial,  konsep  hibriditas  mengacu  pada  suatu  penciptaan  format- format  transkultural  baru  dalam  zona  hubungan  kolonialisasi.  Konsep inilah  yang  banyak  diasosiasikan  dengan  Homi  Bhaba  dalam  tulisannya “ The Location of Culture ” (1994) yang menganalisis relasi antara penjajah dan terjajah  yang  saling  memiliki  ketergantungan    di  mana  konstruksi  budaya tidak akan mungkin dihindari, misalnya lahirnya musik Rap dan Hip-Hop, yang  merupakan  musik  campuran  Karibia-Amerika,  telah  menjadi  bentuk musik diaspora kulit hitam.
Peralihan  dari  masyarakat  tradisional  menuju  masyarakat  modern membutuhkan  kemampuan  mengekpresikan  pengetahuan,  keahlian  dan prinsip  yang  dimiliki.  Semua  akan  diperoleh  melalui  dunia  pendidikan. Keterlibatan  seseorang  individu  sebagai  warga  negara  dalam  dunia pendidikan merupakan bentuk dari partisipasi dalam kehidupan bernegara. Pendidikan  penting  bagi  imigran  karena  hal  itu  akan  membantu  mereka untuk  dapat  beradaptasi  dalam  upaya  mereka  untuk  berintegrasi  ke dalam struktur masyarakat di negara penerima. Berintegrasi bukan berarti akan  kehilangan  jati  diri  sebagai  etnik  pendatang.  Akan  tetapi,  hal  itu justru  membantu  menciptakan  identitas  yang  baru  tanpa  menghilangkan identitas  yang  lama.  Idintitas  bersifat  cair.  Ketika  seseorang  menunjukan identitas formal, maka idenititas nasional yang ditonjolkan. Untuk menjalin harmonisasi  dan  hubungan  dengan  komunitas  etnik,  maka  yang  dipakai adalah identitas kultural. Begitu banyak peran yang dapat dimainkan dengan identitas  yang  plural.  Semua  itu  tegantung  kepada  kemampuan  seseorang menggunakannya. l
Referensi Andeweg,  R.B  and  Galen  A.  Irwin.  2005. Governance  and  Politics  of  The Netherlands . Palgrave Macmillan. Barth, Frederick. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nining I. Susilo). Jakarta: UI Press.
Crammer, John. 2002. Diaspora and Identity: The Sociology of Culture in Southeast Asia . Malaysia: Pelanduk Publication.
Ching Lin Pang. 2002. “Migration Policies in the Netherlands” http://www. ces.boun.edu akses tanggal 5 Mei 2006 Gijsbert, Merove. 2004. Ethnic Minorities and Integration: Outlook for the Future, Social Cultural Planning . The Hague, Netherlands. Jansen,  Milan,  dkk.  2003. Immigrant  Entrepreneurship  in  the  Netherlands: Demografic  Determinants  of  Entrepreneurship  of  Immigrants  from  non- western countries . Belanda: SCALES and SMEs Press.
Kastoryano,  Riva.  2003.  “Transnational  Participation  and  Citizenship: Immigrants in the European Union”, National Europe Centre Paper No.
64, dipresentasikan dalam seminar The Challenges of Immigration and
Integration in the European Union, University of Sydney. Luhulima,  CPF.  1992. Eropa    Sebagai  Kekuatan  Dunia .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama. Muskens, George. 2005. Integration Policies in the Netherlands: Data and Policy Documents . Florence: Doca Bureaus. Ostergren. Robert.C. 2004. The bert.C. 2004. The European: A Geography of People, Culture, and Environment . New York: The Guilford Press. Ohliger, Rainer, Karen Schönwalder and Triaadafilos Triadafilopoulos (ed).
2002. European Encounters, Migrants, Migration and European Societes since
1945 . England: Ashgate Publishing Limited.
Penninx,  Rinus.  2004. Integration  of  Migrant:  Economic,Social,  Cultural  and Political Dimension� Amsterdam: European Commission. Pecoud, Antoine. 2000. Weltoffenheit Schafftjobs : Turkish Entrepreneurship and Multiculturalism in Berlin , University of Oxford (UK) Rhoades, Robert. E. 1978. “Foreign  Labor and  German Industrial Capitalism
1871-1978: The Evolution of  a Migratory  System ” , American Ethnologist
, Vol. 5. No 3,
Penninx,  Rinus.  2004. Integration  of  Migrants:  Economic,  Social,  Cultural  and Political Dimension . European Commision Report.
Salt, John. 2001. Current Trends in International Migration in Europe� Brussels :
Council of the Europe.
Schoorl,    Jeannette  and  Liesbeth  Heering,.2001. Push  and  Pull  Factors International Migration . Denhaag: Lange Houtstraat.
Rath,  Jan  dkk.  2002.  “Working  on  the  Fringes:  Immigrant  Businesses,
Economic  Integration  and  Informal  Practices ” , http://users.fmg.uva. nl/jrath/downloads/ akses 15 Februari 2008 Roodenburg, Hans, Rob Euwals dan Harry Terrele. 2004.  “Effect of Immigrant on Labour Market and Government Budgets: The Case of Netherlands ” , European Review , Vol 12. No 3, Academia Europea, United Kingdom. Siedenburg,  Anton  W.  2004.  “The  Facts,  Figures  and  Adjustments  of  the Dutch Newcomer Integration Act” discussion Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany,
Bogaziçi University. Sen, Faruk. 2004. “Turkish Diaspora in Germany: Magazine for Development and Cooperation”, http://www.qantara.de/webcom/show_article. php/_c-478/_nr-171/i.html
Timmerman, “Who to Marry? Marriage and Migration in the Turkish Migrant
Community in Flanders/Belgium”, University of Antwerp 2000, http:// www.migrationonline.cz , diakses  12 Mei 2006. Vermeulen,  Hans  and  Rinus  Penninx  (ed).  2000. Immigrant  Integration:  The Dutch Case . Amsterdam: Het Spinhuis.
Vasta, Ellie. 2006. “From Ethnic Minorities to Ethnic Majority Policy: Changing Identities and the Shift to Assimilationism  in the Netherlands” Working
Paper No. 26 of Centre on Migration, Policy and Society , University of Oxford.
World Bank Report, tahun 2001 dan 2004.
White, B. Jenny. 1997. “Turks in the New Germany in American Anthropolgist ” New Series, vol. 99. No.4 .