SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
MELAWAN ANCAMAN IMIGRAN ILEGAL DAN TERORISME:

## KEBIJAKAN IMIGRASI PRANCIS ERA EMMANUEL MACRON
TAHUN 2017-2021
Azrul Azis 1)* , Devita Prinanda 2) 1,2) Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
* Corresponding e-mail: azrulazis97@gmail.com

## ABSTRAK
Pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, Prancis menghadapi berbagai permasalahan imigran,  mulai  dari  adanya  kasus  kekerasan,  imigran  ilegal,  hingga  berkaitan  dengan  terorisme, sehingga  menimbulkan  instabilitas  di  masyarakat.  Merespon  adanya  permasalahan  tersebut, Presiden  Macron  mengabil  langkah  untuk  semakin  mengetatkan  kebijakan  imigrasi  Prancis. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menggambarkan  bagaimana  implementasi  kebijakan  imigran Prancis  pada  masa  Pemerintahan  Presiden  Emmanuel  Macron.  Metode  penelitian  yang  dipakai yaitu deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Konsep National Security dan Konsep Kebijakan Kontrol  Imigrasi  untuk  menggambarkan  kebijakan  imigrasi  era  Presiden  Macron.  Hasil  yang didapatkan  yaitu  kebijakan  imigrasi  pada  masa  Pemerintahan  Emmanuel  Macron  menjadi  lebih ketat seperti disahkan-nya Asylum and Immigration Act 2018 , menguatkan perbatasan Prancis, dan menggusur  kamp-kamp  imigran  ilegal  di  Prancis.  Berbagai  kebijakan  yang  diambil  tersebut dilatarbelakangi  oleh  adanya  tingkat  kasus  kekerasan  dan  terorisme  di  Prancis  yang  berkaitan dengan  imigran  ilegal,  sehingga  untuk  mencapai  kepentingan  stabilitas  kemaanan  dan  sosial  di Prancis, maka diperlukan kontrol kebijakan imigrasi yang ketat tersebut.
Kata  Kunci:  Emmanuel  Macron,  Imigran  Ilegal,  Kebijakan  Imigrasi  Prancis,  Keamanan Nasional, Terorisme.

## ABSTRACT
During  the  administration  of  President  Emmanuel  Macron,  France  faced  various  immigrant problems,  ranging  from  cases  of  violence,  illegal  immigrants,  to  those  related  to  terrorism, causing  instability  in  society.  Responding  to  these  problems,  President  Macron  took  steps  to further  tighten  France's  immigration  policy.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the implementation  of  the  French  immigrant  policy  during  the  government  of  President  Emmanuel Macron. The research method used is descriptive qualitative, using the National Security Concept and  the  Immigration  Control  Policy  Concept  to  describe  the  immigration  policy  of  President Macron's  era.  The  results  obtained  are  that  immigration  policies  during  the  Emmanuel  Macron government  have  become  more  stringent,  such  as  the  enactment  of  the  Asylum  and  Immigration Act 2018, strengthening French borders, and displacing illegal immigrant camps in France. The various policies taken were motivated by the high level of violence and terrorism cases in France related to illegal immigrants, so that in order to achieve the interests of French security and social stability, strict control of immigration policies was needed.
Keywords:  Emmanuel  Macron,  France  Immigration  Policy,  Illegal  Immigrant,  National Security, Terrorism.

## PENDAHULUAN
Tahun  2017  menjadi  waktu  dimana  Prancis  menyaksikan  bergantinya  era kepemimpinan yang sebelumnya dijabat oleh Francois Hollande menuju Presiden Emmanuel Macron. Hal  tersebut terjadi setelah  Macron bersama partainya yakni En Marche memenangkan pemilu melawan saingannya yakni Marine Le Pen yang berhaluan  sayap  kanan  konservatif.  Perlu  diketahui  bahwasanya  Macron merupakan  seorang  politisi  yang  berhaluan  sentral  dan  memiliki  visi  pro-Eropa, pro-integrasi,  dan  pro-keterbukaan.  Melalui  visi  dan  jargon  kampanye  yang dibawa mampu mengantarkannya menuju Istana Elysee untuk memimpin Prancis hingga tahun 2022 (Pujayanti, 2017).
Persepsi publik pada awal kepemimpinan Macron menilai bahwa ia mampu membawa  Prancis  menuju  ke  arah  yang  lebih  terbuka,  dinamis,  dan  menjadi pemain  sentral  dalam  Uni  Eropa.  Salah  satu  faktor  optimisme  tersebut dikarenakan Macron merupakan presiden Prancis termuda yang pernah menjabat, dan  dianggap  mampu  untuk  membawa  Prancis  menjadi  lebih  baik  (Ratnasari, 2017).    Negara  Eropa  lain  pun  juga  berekspektasi  bahwa  Prancis  akan  dapat mengatasi  permasalahan  internal  ataupun  eksternalnya,  semenjak  isu  mengenai ekonomi,  pergesekan  budaya,  dan  terorisme  menjadi  permasalahan  utama  bagi negara-negara  Eropa  (Leicester  &  Corbet,  2017).  Selain  itu  kepemimpinan Macron  ini  juga  menandakan  pergeseran  era  dari  dominasi  partai  sayap  kiri kepada partai yang berhaluan sentral.
Secara  keadaan,  pemerintahan  Macron  menghadapi  tantangan  yang  besar terutama  dalam  bidang  ekonomi  dan  sosial-keamanan.  Tuntutan  akan  adanya reformasi ekonomi di negara tersebut guna mengentaskan pengangguran menjadi salah  satu  urgensi  utama  yang  harus  diselesaikan.  Isu  sosial-keamanan  juga  tak kalah penting dimana Macron harus merespon secepat mungkin terhadap  adanya ancaman terorisme yang sulit untuk diprediksi. Agenda pemberantasan kelompok Islam  radikal  menjadi  agenda  prioritas  sembari  harus  menanggulangi  isu  sosial, dimana  pada  era  sebelumnya  Prancis  belum  berhasil  mengintegrasikan masyarakat  imigran  generasi  pertama  dan  kedua  kedalam  aspek  sosio-ekonomi negara tersebut (Hershco, 2017).
Permasalahan  tentang  imigran  sendiri  telah  menjadi  sebuah  kompleksitas
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
dalam kehidupan sosio-eko-politik di Prancis. Terdapat kurang lebih sebanyak 15 juta jiwa imigran muslim yang tinggal disana, atau sekitar 10% dari total populasi Prancis  (Wicaksono,  2017).    Mereka  kerap  mengalami  perlakuan  diskriminatif seperti sulitnya akses untuk memperoleh tempat tinggal bersubsidi dan hambatan untuk  memperoleh  jaminan  sosial  dan  kesehatan.  Faktor  lain  seperti  adanya superioritas  etnis  lokal  serta xenophobia yang  mengaitkan  para  imigran  dengan isu  terorisme  menyebabkan  mereka  semakin  sulit  untuk  terintegrasi  secara sempurna dalam tatanan sosial (Ayudia & Panggabean, 2009).
Masalah  tersebut  menimbulkan  dampak  negatif  baik  bagi  pemerintah maupun  masyarakat.  Berdasarkan  survei  oleh  lembaga  More  in  Common  pada tahun  2017,  sentimen  negatif  masyarakat  terhadap  para  imigran  terhitung  besar yaitu  sebanyak  56%  dan  hanya  16%  yang  berpendapat  bahwa  para  imigran membawa  dampak  positif  (More  in  Common,  2017).    Sentimen  negatif  ini didasari oleh anggapan  masyarakat bahwa para imigran gagal dalam berintegrasi baik  dalam  bidang  budaya  dan  ekonomi.  Selain  itu,  para  imigran  juga  dianggap menjadi  penyebab  dari  sulitnya  mencari  pekerjaan  bagi  penduduk  asli  Prancis, karena mereka bersedia bekerja di berbagai bidang dan dibayar dengan upah yang kecil (More in Common, 2017).  Permasalahan lainnya yakni adalah peningkatan jumlah  pencari  suaka  atau asylum  seeker tiap  tahunnya,  terhitung  di  tahun  2018 terdapat 124.000 pencari suaka di Prancis (Piser, 2019).
Berbagai  sentimen  negatif  terhadap  imigran  didasari  oleh  adanya  ancaman kekerasan  oleh  para  imigran  itu  sendiri.  Terdapat  beberapa  contoh  seperti  kasus penyerangan  Charlie  Hebdo  pada  Januari  2015  yang  menyebabkan  11  orang meninggal  dunia,  dan  pelaku  merupakan  imigran  yang  berafiliasi  dengan  Al- Qaeda  (Petrikowski,  2021).  Kemudian,  pada  Februari  2018,  terjadi  baku  tembak antar imigran di Kota Calais yang menyebabkan 4 orang kritis dan 11 orang luka- luka  (Masters,  2018).  Pada  Oktober  2020,  terdapat  dua  peristiwa  penyerangan yang  pertama  pembunuhan  seorang  guru  di  Conflans-Sainte-Honorine  bernama Samuel  Paty,  yang  mana  pelakunya  merupakan  seorang  imigran  muslim  asal Chechnya. Pada bulan yang sama juga terdapat penyerangan dengan pisau di Kota Nice  yang  merenggut  korban  jiwa  sebanyak  3  orang,  dengan  tersangka  imigran asal Tunisia (British Broadcasting Corporation, 2020).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Pada  masa  awal  pemerintahan  Emmanuel  Macron,  kebijakan  imigrasi Prancis lebih bersifat pro-imigran dan pencari suaka, sesuai dengan janji-janjinya saat  kampanye  pemilihan  presiden  Prancis  2017  (Wolf,  2017).  Akan  tetapi, adanya beberapa peristiwa penyerangan oleh imigran yang telah dijelaskan diatas membuat  Pemerintah  Prancis  pada  tahun  2018  mengambil  berbagai  kebijakan diantranya yaitu memperketat pencari suaka dan  imigran yang masuk ke  Prancis (Piser,  2019).  Hal  ini  kemudian  menuai  berbagai  kritik  di  kalangan  masyarakat, yang  mana  kebijakan  Macron  tersebut  bertentangan  dengan  salah  satu  janji kampanyenya  yaitu  akan  menyelesaikan  permasalahan  imigran  dengan menjunjung tradisi HAM (Beardsley, 2018).
Implementasi  kebijakan  imigrasi  tersebut  menjadi  penting  untuk  diketahui karena  kebijakan  tersebut  merupakan  respon  Pemerintah  Prancis  dalam menghadapi  ancaman  terorisme.  Kebijakan  ini  kemudian  berdampak  terhadap penurunan insiden terorisme di Prancis pada tahun 2018-2020 menjadi terdapat 19 insiden,  dibandingkan  pada  tahun  2015-2017  dengan  40  insiden  penyerangan terorisme  (Sharma,  2020).  Melihat  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  tindakan terorisme  yang  datang  dari  imigran  dapat  disebabkan  oleh  kebijakan  domestik yang  bersifat  diskriminatif.  Akan  tetapi  setelah  melakukan  reformasi  terhadap kebijakan imigrasi yang ada, tindakan tersebut mulai berkurang.
Penelitian  ini  mengambil  berbagai  studi  literatur  untuk  menjadi  bahan referensi  pembanding  guna  mendapatkan research  gap .  Elyana  Ade  dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa,  kebijakan  Macron  dalam  menangani gelombang migrasi yaitu melalui kebijakan Balance & Firmness yang merupakan suatu aspek pendekatan terhadap imigran dengan mengedepankan unsur humanis dalam  pelaksanaannya  (Pertiwi,  2018).  Zarra  Valmayrilla  menjelaskan  Prancis pada  masa  pemerintahan  Emmanuel  Macron  menerima  sebanyak  24.000 pengungsi Suriah, yang mana hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Prancis ingin  menunjukkan  kekuatannya  dalam  aspek  ekonomi,  politik,  dan  keamanan (Valmayrilla,  2018).  Noviarin  Cerahwati  menjelaskan  bahwa  salah  satu  faktor kemenangan  Emmanuel  Macron  pada  pemilu  2017  adalah  kebijakan-kebijakan yang  dikeluarkan  bersifat  pro-imigran  dan  mendapatkan  dukungan  dari  kaum imigran  lokal  (Cerahwati,  2018).  Dalam  analisis  individual  Emmanuel  Macron,
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Renny  Puspitarini  menjelaskan  bahwa,  Macron  secara  domestik  mengedepankan pendekatan  tegas  dan  kolaboratif  kepada  para  imigran  untuk  meminimalisir adanya  diskriminasi,  dan  secara  hubungan  luar  negeri  dia  mendukung  sanksi finansial kepada negara-negara anggota Uni Eropa yang tidak bersedia menerima imigran (Puspitarini & Afkarin, 2018).
Berdasarkan  studi  literatur  di  atas,  terdapat  persamaan  mengenai pembahasan  kebijakan  Pemerintahan  Emmanuel  Macron  dan  kebijakan  imigrasi dan suaka Prancis. Namun yang menjadi aspek pembeda dari penelitian ini adalah belum  adanya    pembahasan  secara  mendalam  mengenai  kebijakan  imigrasi Emmanuel  Macron  yang  mengaitkan  permasalahan  imigran  ilegal  dengan terorisme.  Hal  tersebut  menjadi research  gap yang  menarik  untuk  dikaji  lebih dalam.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk menggambarkan  bagaimana  implementasi  kebijakan  imigran  Prancis  pada  masa Pemerintahan Emmanuel Macron.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Kebijakan Kontrol Imigrasi
Eytan  Meyers  menjelaskan  bahwa  pemerintahan  dapat  memberikan keputusan serta mengendalikan jumlah imigran yang masuk kedalam satu wilayah suatu negara. Terdapat 3 (tiga) variabel yang melatarbelakangi terbentuknya suatu kebijakan  imigrasi,  yakni:  1)  Variabel  kuantitas:  Besaran  jumlah  imigran  yang masuk  dapat  dipengaruhi  oleh  jenis  kebijakan  imigrasi  suatu  negara,  peraturan yang  bersifat  liberal  akan  memberikan  banyak  peluang  bagi  para  imigran  untuk memasuki  wilayah  suatu  negara,  dan  begitupula  sebaliknya  jika  kebijakan restriktif  akan  berdampak  pada  sedikitnya  imigran  yang  masuk;  2)  Variabel kriteria  imigran:  Terdapat  beberapa  kriteria  tertentu  yang  digunakan  untuk menyaring  imigran  yang  akan  memasuki  suatu  negara  seperti:  ras,  etnis,  serta kebudayaan yang dimiliki; 3) Variabel tipe imigrasi: jenis imigrasi seperti pekerja migran  sementara,  imigrasi  permanen,  pengungsi,  dan  imigran  ilegal  dapat menentukan jenis dari kebijakan kontrol imigrasi (Meyers, 2004).
Selanjutnya, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan kontrol imigrasi, yakni: The State of The Economy (keadaan ekonomi suatu negara); The Volume  of  Immigration  of  Dissimilar  Composition (komposisi  berbeda  dari
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
jumlah  imigran); Wars  and  External  Threats (perang  dan  adanya  ancaman  dari luar); Foreign  Policy  Considerations (pertimbangan  kebijakan  luar  negeri);
Ideological  Cycles (siklus  ideologis)  (Meyers,  2004).  Pada  penelitian  ini, kebijakan  kontrol  imigrasi  pada  masa  Pemerintahan  Emmanuel  Macron dipengaruhi oleh wars and external threats (faktor perang dan ancaman dari luar). Hal ini berarti kebijakan imigrasi Prancis akan berubah jika dalam situasi perang / terdapat  ancaman  eksternal  salah  satunya  yaitu  ancaman  imigran  ilegal  dan terorisme,  sehingga  Prancis  dapat  membatasi  dan  menolak  imigran  yang  berasal dari negara sumber terorisme.

## Konsep National Security
Konsep national  security atau  keamanan  nasional  merupakan  konsep  yang berasal  dari  konsep  keamanan.  Terdapat  berbagai  pengertian  mengenai  konsep keamanan,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  konsep  yang  masih  diperdebatkan ( contested  concept ).  Berdasarkan  pengertiannya  itu  sendiri,  Arnold  Wolfers mengartikan  keamanan  sebagai  “ Security,  in  any  objective  sense,  measures  the absence of the threats to acquired values and in a subjective sense, the absence of fear  that  such  values  will  be  attacked ”  (Baylis  &  Smith,  2001).  Berdasarkan pengertian  tersebut,  keamanan  merupakan  suatu  kondisi  dimana  tidak  adanya ancaman  untuk  memperoleh  nilai  dan  tidak  adanya  ketakukan  diserangnya  nilai- nilai  tersebut,  yang  mana  nilai  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kepentingan  yang dilindungi. Kemudian muncul konsep keamanan nasional, yaitu merupakan upaya dari  negara  dalam  melindungi  kepentingan  nasionalnya  dari  ancaman  yang bersifat internal maupun eksternal. Ancaman internal yaitu ancaman yang berasal dari  dalam  negara  seperti  kejahatan  organisasi,  kemiskinan,  instabilitas  politik, terorisme.  Kemudian,  ancaman  eksternal  yaitu  ancaman  yang  datang  dari  luar negara  berupa  kejahatan  transnasional,  agresi  militer,  senjata  pemusnah  masal, bencana alam, dan lain-lain (Baylis & Smith, 2001).
Terdapat  sumber  dari  ancaman  keamanan  nasional,  yang  mana  Richar Ullman  menjelaskan  bahwa  ancaman  keamanan  nasional  yaitu  suatu  tindakan yang  dapat  mengancam  secara  drastis  penduduk  dan  pemerintahan  suatu  negara, serta bagian non-pemerintah di negara tersebut (Ullman, 1983). Disisi lain, Barry Buzan membagi keamanan menjadi berbagai bidang dan memiliki ancaman yang
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
berbeda-beda,  dimana  terdiri  dari  dimensi  militer,  politik,  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  (Stone,  2009).  Berdasarkan  berbagai  penjelasan  keamanan  nasional diatas, menjadi tepat untuk menggambarkan kebijakan imigrasi Prancis pada masa pemerintahan  Emmanuel  Macron,  yang  mana  kebijakan  tersebut  diambil  karena bertujuan melindungi kepentingan nasional Prancis dari adanya ancaman internal maupun eksternal.

## METODE
Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian dengan metode ini bertujuan untuk melihat perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci  dan  mendalam  (Sugiyono,  2008).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  penulis  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  studi  literatur  atau literature research dalam  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan.  Data-data  dalam  penelitian ini berasal dari pengumpulan data-data sekunder yang berupa buku, tesis, skripsi, jurnal, dan  artikel yang  berasal  dari sumber-sumber media terpercaya  (Sanapiah, 1992).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan diagram analisa model fishbone yang  berfungsi  untuk  mengkategorikan  berbagai  sebab  potensial  dan menganalisanya untuk mengetahui detil dari sebuah proses yang ada (Imamoto et al., 2002).
Gambar  1.  Pemetaan  model fishbone proses  kausalitas  dalam  terjadinya  pengetatan kebijakan imigrasi Prancis di masa Emmanuel Macron
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Melalui  pemetaan fishbone di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwasanya pengetatan  kebijakan  imigrasi  Prancis  bukanlah  tanpa  alasan.  Terdapat  proses kausalitas  yang  merupakan  gabungan  dari  beberapa  faktor  utama,  seperti  adanya kebijakan  imigrasi  yang  pro-imigran  sehingga  menyebabkan  keamanan  nasional yang  longgar  serta  riskan  terhadap  berbagai  ancaman.  Fleksibilitas  kebijakan tersebut  menyebabkan  adanya  peningkatan  laju  imigrasi  oleh  para  imigran  yang berdampak  pada  ketidak  sempurnaan  mereka  dalam  integrasi  sosio-ekonomi dengan  masyarakat  lokal  Prancis.  Adanya  segregasi  dan  diskriminasi  oleh masyarakat lokal menyebabkan terjadinya berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh  para  imigran,  dan  hal  tersebut  tentu  menjadi  ancaman  bagi  keamanan nasional  Prancis.  Sebagai  akibat  dari  proses  kausalitas  yang  ada,  maka  Prancis menerapkan  beberapa  langkah  strategis  guna  meningkatkan  keamanan nasionalnya  yakni  melalui  pengesahan Asylum  and  Immigration  Act  2018 ,  serta melakukan berbagai langkah keamanan yang bersifat preventif lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan Imigran di Prancis Sebelum Era Presiden Macron
Imigran sendiri telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sosial dan historis dari Prancis. Besaran imigran yang memiliki populasi paling banyak di Prancis berasal dari kaum muslim dimana banyak pendatang yang berasal dari negara-negara  Maghribi  seperti  Aljazair,  Tunisia,  dan  Maroko.  Terlebih  Prancis juga memiliki rekam jejak kolonialisme di kawasan Afrika Utara, terutama ketika adanya  rekonstruksi  Prancis  setelah  Perang  Dunia  I  &  II  yang  merekrut  sekitar 70.000  warga  Aljazair  dan  70.000  warga  Maroko  sebagai  tenaga  buruh. Pemerintah  Prancis  membuka  jalur  bagi  para  imigran  tersebut  agar  dapat berkontribusi  terhadap  pembangunan  negara  dengan  menyediakan  fasilitas  izin tinggal  permanen  dan  sementara  (Guiraudon,  2001).  Imigran  yang  telah  merasa sukses  akan  mengajak  sanak  keluarganya  untuk  turut  bergabung  ke  daratan Prancis. Sebagai dampaknya, pada saat ini kurang lebih terdapat sebanyak 15 juta jiwa  imigran  muslim  yang  tinggal  disana,  atau  sekitar  10%  dari  total  populasi Prancis (Wicaksono, 2017). Di antara angka tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 300.000-  400.000  imigran  ilegal  yang  memasuki  teritori  Prancis  tanpa  izin
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
ataupun memiliki visa yang telah overstayed (Pew Research Center, 2019).
Permasalahan  tentang  imigran  sendiri  telah  menjadi  cerita  lama  dalam kehidupan  sosio-eko-politik  di  Prancis.  Pasalnya,  Prancis  sendiri  dalam prakteknya  tidak  sepenuhnya  mengimplementasikan  nilai  dari  semboyan ‘Legalite-Egalite-Fraternite’ dalam kebijakan khususnya mengenai permasalahan imigran karena banyak terjadi diskriminasi yang  dialami oleh kelompok tersebut terutama  yang  berasal  dari  negara-negara  Maghribi.  Dalam  aspek  ekonomi,  ada ketidakadilan  yang  mana  terdapat  beberapa  perusahaan  yang  memberikan  tanda pembeda  ras  dalam  berkas  lamaran  pekerjaan.  Secara  sosial,  masyarakat  asli Prancis juga menaruh rasa curiga dan xenophobic (terutama pasca kejadian 9/11 di AS)  terhadap  keberadaan  para  imigran,  yang  menyebabkan  gagalnya  integrasi tatanan sosial (Ayudia & Panggabean, 2009).
Untuk  melawan  ketidakadilan  tersebut,  para  komunitas  imigran  di  Prancis pun sampai menggelar setidaknya 3 aksi besar dalam rangka untuk menyuarakan hak-hak  mereka  agar  setara  dengan  masyarakat  domestik  seperti  Sonacotra  Rent Strike  di  tahun  1970-an,  Gerakan  “Generasi  Kedua”  di  tahun  1980-an,  dan  juga Gerakan  Sans-Papier  di  tahun  1990-an  (Guiraudon,  2001).  Faktor  lain  yang mendasari  adanya  gerakan  tersebut  adalah  karena  para  politisi  serta policymaker di Prancis telah memainkan isu-isu sensitif ancaman mengenai terorisme sehingga membentuk xenofobia di  Masyarakat.  Hal  tersebut  juga  berdampak  pada keluarnya Kebijakan Pasqua dan Debré pada tahun 1990an yang bertujuan untuk mewujudkan  visi  ‘immigration  zéro’  dengan  target  untuk  membatalkan  semua prosedur  dan  hak-hak  sosial  para  imigran,  serta  mengontrol  jumlah  imigran  ber- etnis Afrika yang terdapat di Prancis (Hollifield, 2020).
Kegagalan  integrasi  tersebut  juga  diperparah  dengan  kebijakan  Prancis pasca  insiden  9/11  di  masa  Presiden  Chirac  yang  mulai  melembagakan Islamofobia  dalam  konstitusi  negara.  Dalam  artian  banyak  kebijakan  negara tersebut  bertujuan  untuk  mendiskreditkan  para  imigran  serta  masyarakat  muslim yang  tinggal  disana.  Sebagai  dampaknya,  kohesi  sosial  juga  meningkat  dimana pada  diantara  tahun  2003  hingga  2004  terdapat  182  kasus  Islamofobia.  Terlebih angka tersebut naik sebesar 110% semenjak adanya insiden Penembakan Charlie Hebdo di tahun 2015 yang menewaskan 12 korban jiwa (Gumilar, 2020).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Kaum  imigran  muslim  Prancis  juga  akrab  dengan  rendahnya  tingkat pendidikan dan sumber daya manusia, serta kemiskinan. Rata-rata mereka bekerja sebagai  buruh  kasar,  dan  rawan  diekploitasi  oleh  pengusaha-pengusaha  asli Prancis yang menginginkan tenaga kerja yang dapat dibayar murah. Hal tersebut semakin  menambah  jurang  disparitas  antara  imigran  dan  warga  asli  Prancis, belum  ditambah  oleh  stigma  negatif  yang  mengaitkan  mereka  dengan kriminalitas, dan lain sebagainya. Selain itu warga asli Prancis juga menganggap diri  mereka  lebih  superior  dari  kaum  imigran,  hal  tersebut  menyebabkan  adanya disintegrasi  sosial  yang  menjadi  penghambat  bagi  terwujudnya  asas  keadilan sosial di negara tersebut (Wicaksono, 2017).
Salah satu untuk mengurangi angka imigran yang termasuk dalam kategori ‘unskilled  labor’  adalah  dengan  memberlakukan Sarkozy  Law pada  tahun  2006, yang  secara  garis  besar  berisikan  tentang  kebijakan  Prancis  untuk  memperketat akses  masuk  imigran  asing  dengan  metode selective  immigration .  Peraturan  ini memprioritaskan  akses  masuk  bagi  para  imigran  yang  masuk  dalam  kategori ‘high-skilled  labor’  untuk  masuk  dalam  teritori  Prancis  serta  mendapatkan pekerjaan  dalam  10  bidang  yang  telah  ditentukan  seperti  teknologi  informasi, perbankan,  medis,  hingga  jasa  (Vickstrom,  2019).  Adanya  peraturan  tersebut merupakan  jawaban  Prancis  untuk  mengurangi  tingginya  angka  imigran  ilegal, dan  sekaligus  untuk  melindungi  ekonomi  dalam  negeri  agar  tidak  mengulangi kejadian  serupa  pada  tahun  1974  ketika  keberadaan  para  imigran  justru  menjadi ancaman  bagi  keamanan  dan  perekonomian  nasional  (Borrel,  1999).  Adanya berbagai  peristiwa  ini  yang  kemudian  menjadi  cikal  bakal  ancaman  internal  dari permasalahan  imigran  di  Prancis,  karena  menimbulkan  instabilitas  sosial, sehingga  menjadi  salah  satu  alasan  Emmanuel  Macron  menguatkan  kebijakan kontrol imigrasinya.

## Imigran Ilegal dan Terorisme di Prancis
Imigran  merupakan  seseorang  yang  berpindah  dari  suatu  negara  ke  negara lain,  dan  dalam  klasifikasinya  terdiri  dari  imigran  normal, forced (dipaksa),  dan ilegal.  Imigran forced merupakan  orang-orang  yang  melakukan  imigrasi  dengan paksaan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  para  kelompok  pemberontak,  organisasi teroris,  ataupun  suatu  kebijakan  negara.  Imigran forced juga  bisa  termasuk  ke
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
dalam imigran ilegal jika terdaftar ilegal. Secara jelas, Imigran ilegal merupakan seseorang yang memasuki dan hidup di suatu negara tanpa memenuhi persyaratan yang  telah  ditentukan  negara  tujuan,  yang  mana  didapatkan  melalui  jalur-jalur ilegal  seperti  penyelundupan.  Imigran  ilegal  kerap  memasuki  negara-negara  lain ketika  negaranya  mengalami  represi,  perang  saudara  atau  terorisme  di  dalam negeri  sehingga  menjadi  tempat  persekongkolan  dan  sarang  para  teroris. Fenomena  imigran  ilegal  yang  terhubung  ke  terorisme  ini  telah  dialami  oleh Prancis sejak lama, contohnya pada tahun 1990-an, ketika London menjadi pusat penting  bagi  teroris  jihadis  dan  menjadi  gerbang  imigran  ilegal,  sehingga memunculkan  stigma/label  "Londonistan"  karena  aksi  terorisnya  di  Prancis (Schmid, 2016).
Imigran  ilegal  bisa  menjadi  teroris  dan  sebaliknya,  teroris  bisa  menjadi imigran yang mana terjadi dalam berbagai cara sebagai berikut (Schmid, 2016): 1) Melalui  ajaran hijrah (berpindah  dari  satu  negara  ke  negara  lain),  kelompok teroris  dapat  memikat  penduduk  Eropa  terutama  diaspora  Islam,  dilakukan  cuci otak  sehingga  dijadikan  teroris  dengan  label foreign  terrorist  fighters (FTFs);  2) Para teroris jihadis yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka memutuskan untuk  ke  negara-negara  lain  untuk  melakukan  aksi  jihadis-nya,  termasuk  ke negara-negara  Timur  Tengah  dan  Eropa;  3)  Para  teroris  menculik  para  imigran pekerja  dan  dipaksa  untuk  bergabung  ke  kelompok  teroris  dan  dikirim menjalankan misi ke berbagai negara melalui jalur ilegal; 4) Para imigran pejuang jihadis yang  telah  terlibat  dalam  tindakan  terorisme,  termasuk  terorisme  bunuh diri,  melakukan  migrasi  kembali  ke  negara  asalnya  sebagai  pengungsi  dan melakukan aksi terorisme di negaranya.
Imigran  ilegal  maupun  praktik  cuci  otak  para  penduduk  Prancis  yang berpindah  ke  negara-negara  tempat  teroris,  menjadi  salah  satu  sumber  dari  aksi teroris  di  Prancis.  Terdapat  banyak  kasus  dimana  para  imigran  ilegal  menjadi pelaku  terorisme  di  Prancis,  misalnya  pada  kasus  Charlie  Hebdo  di  tahun  2015, dan yang terbaru yaitu dua serangan pisau yang terjadi di Paris dan Nice masing- masing pada bulan Oktober dan November 2020. Kemudian, untuk aksi cuci otak, pada  akhir  tahun  2016,  terdapat  2.000  warga  Prancis  yang  pindah  ke  negara- negara konflik (Suriah, Afganistan, Iraq, Iran, Lebanon, dll) yang mana 75% nya
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
telah  bergabung  ke  ISIS  dan  25%  nya  bergabung  ke  Jabhat  al-Nusra,  sehingga menjadi  bibit-bibit  teroris  (Sharma,  2020).  Hal  ini  kemudian  menjadi  faktor penyebab  berbagai  aksi  teroris  di  Prancis,  yang  mana  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gambar 2. Insiden/Korban Jiwa/Koran Luka-Luka dari Serangan Teroris-Islamist di Prancis Tahun 2015-2020

## Sumber: Sharma (2020)
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 hingga 2020,  Prancis  telah  mengalami  59  serangan  teroris  yang  mana  menelan  korban jiwa sebanyak 285 orang, dan lebih dari 900 orang luka-luka. Sekitar 40 dari total 59  serangan  terjadi  dari  2015  hingga  2017  yang  mana  merupakan  tahun  puncak dari  ISIS,  serta  para  pelaku  terdiri  dari  imigran  ilegal  dan  FFTs.  Akan  tetapi semenjak Emmanuel Macron menjabat pada tahun 2017, jumlah kasus dan korban dari  serangan  terorisme  di  Prancis  mengalami  pengurang  signifikan  terutama dalam  jatuhnya  korban  jiwa  dan  luka-luka.  Hal  ini  kemudian  menjadi  salah  satu hal  yang  menarik  pada  masa  pemerintahan  Emmanuel  Macron  yang  mana memberlakukan  kebijakan  kontrol  imigrasi  yang  ketat  dengan  tujuan memberantas para teroris yang masuk melawati jalur-jalur ilegal (imigran ilegal). Oleh karena itu, penelitian ini pada sub bab selanjutnya akan membahas kebijakan kontrol imigrasi Prancis pada masa Emmanuel Macron.

## Kebijakan Kontrol Imigrasi dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional Prancis
Berkaca dari Krisis Migran yang dialami oleh Prancis serta Uni Eropa (UE) yang  dialami  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  membuat  keputusan  untuk
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
memberlakukan  kontrol  imigrasi  dengan  cara  mengontrol  perbatasan  negara secara ketat merupakan solusi yang jauh lebih realistis. Hal tersebut dikarenakan cara-cara  lama  seperti  detensi  dan  deportasi  merupakan  solusi  yang  dapat dikatakan  kurang  membuahkan  kontribusi  untuk  mengurangi  angka  imigran secara signifikan. Adanya isu-isu terkait dengan imigran yang beredar selama ini menyebabkan  adanya  diskursus  diantara  para  politisi  dan policymaker, terlebih, adanya  Perjanjian  Schengen  yang  diratifikasi  oleh  negara-negara  anggota  UE termasuk  Prancis,  yang  mana  menitikberatkan  pada  kebebasan  arus  barang,  jasa, dan kebebasan bergerak bagi para individu (Bigo, 2009).
Semula  kebijakan  yang  berlandaskan  keterbukaan  tersebut  merupakan salah  satu  bentuk  dari  keberhasilan  regionalisme  dengan  berhasil  memadukan aspek  HAM.  Akan  tetapi,  semenjak  banyak  negara  anggota  UE  memiliki  rekam jejak  kolonialisme  (terutama  di  Afrika)  seperti  Prancis,  maka  imigrasi  yang dilakukan  oleh  individu  dari  negara  jajahan  pada  negara  induk  masih  kerap dilakukan  bahkan  hingga  keduanya  sudah  menjadi sovereign  states .  Contohnya yaitu relasi antara Prancis dengan Senegal yang merupakan eks-koloninya dalam bidang  imigrasi,  dimana  pada  awalnya  kedua  negara  saling  bekerjasama, kemudian menjadi perenggangan.
Perubahan hubungan Prancis dan Senegal tersebut terlihat pada tahun 1960- an, ketika perekonomian Senegal dilanda krisis yang membuat banyak warganya melakukan  imigrasi  ke  Prancis.  Adanya  eksodus  imigran  Senegal  pada  kurun 1960-1970an  membuat  Prancis  harus  memberlakukan  penutupan  perbatasan. Permasalahan  tersebut  berdampak  pada  munculnya  banyak  kebijakan  kontrol imigrasi  hingga  pada  beberapa  tahun  terakhir  agar  tetap  dapat  mempertahankan kepentingan serta keamanan nasionalnya (Mezger & González-Ferrer, 2013).
Hal  tersebut  juga  berimbas  pada  adanya  visi immigration  zéro ataupun berbagai kebijakan restriktif lain, yang mana semuanya mengarah pada prioritisasi kepentingan serta keamanan nasional daripada harus mendahulukan norma-norma internasional.  Pada  poin  ini,  negara  akan  menempatkan  perspektif  mereka kedalam perspektif mereka sendiri, yang mana menitikberatkan akan kepentingan akan keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang terancam oleh ancaman dari  para  imigran  (Appadurai,  1998).  Hal  tersebut  akan  membuat  suatu  keadaan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
yang  disebut  sebagai  ‘ insecurity  continuum ’  dimana  suatu  negara  merasa terancam  oleh  ketidakamanan  dalam  skala  global  sehingga  memaksa  polisi, tentara,  dan  dinas  intelijen  untuk  bekerja  sama  baik  di  tingkat  nasional  dan internasional  (Bigo,  2002).  Insekuritas  dapat  dilihat  melalui  gambaran  bahwa imigran  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mengancam  kepentingan  serta keamanan nasional suatu negara.
Selain  itu,  tak  bisa  dipungkiri  bahwa  kejadian  9/11  di  AS  juga  turut berkontribusi  pada  kontrol  imigrasi  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  UE termasuk  Prancis,  termasuk  dalam  pengembangan  teknologi  dalam  bidang imigrasi.  Adanya  sistem  biometrik  yang  dapat  melacak  serta  mengidentifikasi para pendatang yang akan masuk dalam kawasan Schengen yang bertujuan untuk mempermudah  proses  pemantauan  dan  pengendalian  para  imigran  (Bigo,  2009). Terlebih,  adanya  penyaringan  terhadap  ideologi  Islam  radikal  seperti  sertifikasi imam  juga  menjadi  salah  satu  justifikasi  atas  diberlakukannya  sistem  tersebut, yang juga menjadi langkah preventif untuk mencegah adanya doktrinisasi kepada masyarakat  domestik  (Deutsche  Welle,  2022).  Hal  tersebut  dipandang  sebagai langkah  yang  jauh  lebih  efektif  daripada  tindakan  konvensional  lain  yang dilakukan  oleh  Prancis  dalam  beberapa  tahun  belakangan  (British  Broadcasting Corporation, 2021; Reuters, 2018).
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  tersebut  membentuk  ‘Tembok  Eropa’ yang  bertujuan  untuk  melindungi  UE  dari  serbuan  migran.  Adanya  insekuritas terhadap para imigran tersebut juga mempengaruhi banyak partai politik, terutama yang  berhaluan  kiri,  untuk  mendukung  langkah  yang  lebih  restriktif  dalam menanggapi  permasalahan  imigran  yang  kian  mengkhawatirkan.  Terlebih  peran media  lokal  dan  internasional  yang  menggambarkan  imigran  sebagai  ‘kriminal’, ‘orang  ilegal’,  bahkan  hingga  ‘pengemis  yang  memanfaatkan  hak  sosial  negara dan  tidak  memiliki  kontribusi’  menjadi  mempengaruhi  cara  pandang  masyarakat domestik  terhadap  keberadaan  migran  (Valluy,  2008).  Rentetan  siklus  tersebut juga menandakan bahwa banyak negara-negara di kawasan UE masih mengalami ‘ post  11-September  syndrome’ yang  memunculkan  insekuritas  diberbagai  bidang vital  seperti  keamanan  dan  sosial  (Tsoukala,  2008).  Insekuritas  terhadap  para imigran  yang  berawal  dari  budaya  dan  keadaan  sosial  kemudian  mulai  berkaitan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
dengan  faktor  ancaman  eksternal  yaitu  kehadiran  teroris,  sehingga  para  imigran berpotensi  melakukan  tindakan  terorisme,  yang  mana  menjadi  salah  satu penyebab Emmanuel Macron menguatkan kontrol imigrasi Prancis.

## Kebijakan Imigrasi Prancis pada Masa Pemerintahan Emmanuel Macron
Kebijakan  imigrasi  Prancis  pada  masa  Presiden  Emmanuel  Macron  pada awalnya  bersifat  pro  imigran  dan  para  pencari  suaka.  Hal  tersebut,  dikarenakan janjinya  pada  masa  kampanye  pemilihan  presiden  Prancis  tahun  2017  (Wolf, 2017).  Macron  dalam  kampanyenya  juga  mengatakan  bahwa  ingin  membuat Prancis  lebih  globalis,  dalam  artian  kebijakan  internasional  Prancis  akan  lebih moderat, salah satunya yaitu dengan tetap menerima para imigran yang datang ke Prancis  (Sihite,  2017).  Pada  interview  dengan  Reforme,  Macron  mengatakan bahwa  imigrasi  merupakan  hal  yang  bagus  karena  akan  berdampak  positif  ke ekonomi, sosial, dan budaya (Bréville, 2017).
Macron  terbuka  terhadap  para  imigran,  dan  juga  berjanji  akan  membuat proses  permohonan  suaka  dan  mendapatkan  kewarganegaraan  menjadi  lebih cepat.  Dalam  pidatonya  pada  26  September  2017,  Macron  juga  menyerukan kepada  negara-negara  Eropa  untuk  menyambut  baik  para  imigran  dan memulangkan  para  imigran  yang  belum  memenuhi  syarat  untuk  meningkatkan kontrol imigran (ELYSEE, 2017). Emmanuel Macron aktif dalam memperjuangkan hak-hak para imigran dan pencari suaka, akan tetapi hal tersebut berubah seiring berjalannya tahun dengan ditandai adanya berbagai penyerangan oleh imigran di Prancis.
Terdapat  beberapa  peristiwa  penyerangan  oleh  imigran  di  Prancis  yang terlihat  kembali  di  rentan  akhir  tahun  2017  hingga  2018.  Berdasarkan  data  dari Statista  di  tahun  2018,  penyerangan  terorisme  di  Prancis  memiliki  keterkaitan dengan para imigran di Prancis, hal ini dilihat dari adanya persepsi warga Prancis sebanyak  53%  setuju  bahwa  imigran  berkaitan  dengan  penyerangan  teroris (Statista  Research  Department,  2021).  Data  tersebut  didukung  oleh  banyaknya kasus  penyerangan  dan  terorisme  yang  pelakunya  adalah  imigran  baik  legal maupun imigran ilegal, pada tahun 2017 terdapat 12 kasus penyerangan dan tahun 2018  terdapat  9  kasus  penyerangan  (Sharma,  France  &  Austria  Terror  Attacks 2020: The Looming Shadow of Islamic Terrorism over Europe, 2020).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Melihat kondisi tersebut, terdapat penguatan kebijakan terhadap imigran dan pencari  suaka  di  Prancis  oleh  Emmanuel  Macron,  meskipun  tidak  sesuai  dengan janji Macron pada kampanyenya yang akan menyelesaikan permasalahan imigran dengan  menjunjung  tradisi  hak  asasi  manusia  (Beardsley,  Macron's  Immigration Plan  For  France,  2018).  Terdapat  berbagai  kebijakan  imigrasi  yang  diambil  oleh Emmanuel  Macron  yaitu  mengesahkan Asylum  and  Immigration  Act  di  tahun 2018 ;  Memperkuat  perbatasan  Prancis;  dan  pembersihan  camp  para  imigran  di Prancis.
 Mengesahkan Asylum and Immigration Act 2018
Pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron terdapat pengetatan kebijakan imigrasi  dan  suaka  yaitu  dengan  disahkan-nya  undang-undang asylum  and imigration  act  2018. Terdapat  berbagai  perubahan  dari  undang-undang  tersebut dibandingkan  versi  sebelumnya,  yang  mana  salah  satu  perubahan  yang  paling terlihat  yaitu  mengenai  waktu  tunggu  deportasi  para  pencari  suaka  yang  gagal mengdapatkan suaka dapat ditahan hingga 90 hari, yang mana meningkat dua kali lipat  dari  versi  sebelumnya  yang  hanya  45  hari.  Kemudian  terdapat  perubahan batas  waktu  untuk  mengajukan  permintaan  suaka  atau  mengajukan  banding  atas penolakan yang dipersingkat hingga hanya 90 hari, yang mana versi sebelumnya memiliki  waktu  yang  lebih  lama  yaitu  120  hari  dan  dua  minggu  untuk mengajukan  banding  atas  penolakan  permintaan  suaka  (British  Broadcasting Corporation, 2018).
Pemerintah  Prancis  dalam  website  resminya  menjelaskan  bahwa disahkannya undang-undang ini merupakan bagian dari 5 fokus kebijakan imigrasi Prancis  yaitu:  1)  Lebih  mengontrol  arus  migrasi  di  tingkat  Eropa  dan internasional;  2)  Memastikan  bahwa  hak  suaka  sepenuhnya  efektif  kembali, dengan  meningkatkan  pemrosesan  permintaan  dan  kondisi  penerimaan;  3) Mengimplementasikan kebijakan yang kredibel dan efektif mengenai imigrasi dan deportasi  ilegal;  4)  Melaksanakan  reformasi  kebijakan  yang  terintegrasi  secara luas; 5) Menarik lebih banyak bakat dan keterampilan tenaga imigran(Gouvernement  France,  2018).  Berdasarkan  5  fokus  kebijakan  tersebut, juga  terdapat  tujuan  dari  disahkannya  undang-undang  ini  meningkatkan perlindungan  terhadap  individu,  menyesuaikan  dengan  prosedur  dan  praktik
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
hukum  Eropa,  dan  mengadaptasikan  hukum  dengan  realitas  operasional.  Lebih lanjut, alasan dari adanya undang-undang ini yaitu untuk mengurangi permintaan suaka yang melebihi kuota penerimaan hingga 100.000 permintaan, menghindari konflik  bersenjata  di  dalam  negeri,  dan  memberantas  imigran  ilegal (Gouvernement France, 2018).
Meskipun  tujuan  dari  disahkannya  undang-undang  ini  terkesan  positif, namun  tidak  terlepas  dari  adanya  berbagai  kritik  terhadapnya.  Misalnya  seperti respon  dari Human  Rights  Watch yang  mana  mengatakan  bahwa  kebijakan memperpendek batas waktu permohonan suaka dapat berdampak buruk terhadap para pencari suaka yang kemungkinan besar melewatkan batas waktu permohonan suaka. Direktur Kelompok Prancis Bénédicte Jeannerod juga mengatakan asylum and  imigration  act  201 8  memiliki  tujuan  sebenarnya  yaitu  pengurangan  akses terhadap  perlindungan  imigran  dan  pencari  suaka  (British  Broadcasting Corporation, 2018).
 Memperkuat Penjagaan Perbatasan
Selain mengesahkan asylum and immigration act 2018 , Presiden Emmanuel Macron  juga  mengambil  kebijakan  untuk  semakin  memperketat  garis  perbatasan Prancis  dengan  negara  lain,  serta  memperketat  penjagaan  terhadap  akses/jalur- jalur  masuknya  imigran  ilegal.  Presiden  Macron  telah  meningkatkan  penjagaan imigrasi dengan menggunakan polisi maupun tentara, diantaranya yaitu di Calais yang  mana  merupakan  wilayah  perbatasan  dengan  Inggris.  Presiden  Macron memutuskan untuk melipatgandakan jumlah polisi dan pasukan tentara di kontrol perbatasan  Prancis  dari  yang  awalnya  hanya  2.400  personil  kemudian  menjadi 4.800 personil (Corbet, 2020). Penambahan personil di perbatasan ini merupakan upaya  untuk  melawan  berbagai  kegiatan  imigrasi  ilegal  dan  penyelundupan  dari luar Prancis.
Kebijakan  ini  juga  diambil  karena  semakin  banyaknya  imigran  ilegal  yang menyebrangi  perbatasan  dan  ingin  masuk  ke  Prancis,  seperti  antara  perbatasan Prancis-Spanyol  pada  tahun  2020  menangkap  11.200  orang  imigran  ilegal,  yang mana meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 5.500 orang. Selain itu, adanya  kejahatan  terorisme  yang  berasal  dari  kegiatan  migrasi  ilegal  juga merupakan salah satu alasan diperkuatnya perbatasan Prancis (Corbet, 2020).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Prancis pada masa Emmanuel Macron juga melakukan kerjasama penguatan perbatasan  dengan  negara-negara  lain  untuk  memerangi  permasalahan  imigran ilegal. Pada agustus 2020 Prancis dan Italia membentuk kerjasama yang lebih erat di  bidang  penjagaan  perbatasan  yang  khusus  mengatasi  permasalahan  jaringan pengungsi,  imigran  ilegal  dan  penyelundup  manusia.  Kerjasama  ini  berfokus beroperasi pada jalur laut Mediterania dan laut Afrika utara yang mana menuju ke garis  pantai  Italia.  Menteri  Dalam  Negeri  Prancis  Gérald  Darman  menjelaskan bahwa  kerjasama  ini  menjadi  sangat  penting  karena  memerangi  penyeberangan perbatasan  populasi  imigran  ilegal  yang  berasal  dari  wilayah  Ventimiglia  di  sisi Italia hingga wilayah Menton di sisi Prancis (Bellamy, 2020).
 Pembersihan Kamp Imigran di Prancis
Pada  masa  pemerintahan  sebelumnya  di  tahun  2016,  sudah  dilakukan pembersihan  kamp-kamp  imigran  salah  satunya  yang  terbesar  yaitu  di  Calais. Kamp  imigran  di  Calais disebut  dengan  ‘Jungle’  karena  merupakan  daerah  yang kumuh  dan  penuh  dengan  kamp  para  imigran.  Selain  itu,  kamp Jungle di  Calais juga  telah  lama  menjadi  masalah  dalam  hubungan  dengan  Inggris  karena merupakan  titik  penghubung  para  migran  untuk  ke  Inggris.  Akan  tetapi  setelah pembersihan, masih terdapat ratusan imigran tetap berada di Calais dan berusaha membangun kembali kamp-kamp mereka (Voice of America, 2018).
Melihat permasalahan tersebut, pada masa Pemerintahan Emmanuel Macron menguatkan kebijakan imigrasi yang mana terlihat dari adanya pembersihan rutin kamp  para  imigran.  Hal  ini  bermula  dari  statement  Macron  dalam  pidatonya  di Calais, 16 Januari 2018, yang mana ia mengatakan bahwa Prancis tidak akan lagi mengizinkan  kamp-kamp  imigran.  Macron  menjanjikan  dibentuknya  kebijakan imigrasi  yang  lebih  tertib  tanpa  toleransi  (zero  tolerance)  terhadap  kamp-kamp imigran  seperti Jungle .  Macron  berkomitmen  menyelesaikan  masalah  imigran terutama kamp-kamp imigran ilegal yang menyebabkan banyak masalah di kota- kota  Prancis,  seperti  aksi  kejahatan,  seperti  halnya  terdapat  berbagai  kasus kekerasan  dan  pembajakan  dengan  senjata  di  kamp  imigran  di  Caen,  Prancis (Piotrowska-Pelka, 2018).
Berdasarkan  laporan  dari  Guardian  di  tahun  2019,  Pemerintahan  Macron dalam  4  tahun  terakhir  telah  membersihkan  30  kamp  imigran  di  Paris  dan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
sekitarnya,  meskipun  setelah  dilakukan  pembersihan,  sebanyak  ribuan  imigran tetap kembali dan tidur di jalanan (Chrisafis, 2019). Salah satu pembersihan kamp imigran  terbesar  di  tahun  2020  yaitu  pembersihan  kamp  imigran  baru  di  Calais yang dihuni oleh lebih dari 600 imigran, seperti pada gambar berikut:
Gambar 3. Pembersihan Kamp Imigran Baru di Calais
Sumber: Wallis (2020)
Lebih dari 30 bus digerakan untuk memindahkan kurang lebih 600 imigran di  kamp  Calais  ke welcome  center ,  serta  34  imigran  lainnya  ditahan  karena ketidaklengkapan  prosedur.  Pemebersihan  kamp  ini  rutin  dilakukan  sejak pembersihan ‘Jungle’ akan tetapi para imigran terus berjalan ke Calais dan garis pantai sekitarnya untuk mendirikan tenda sehingga dapat mencoba menyeberangi Selat menuju ke  Inggris  baik dengan perahu, bersembunyi di mobil, truk atau di kereta  api,  bahkan  berenang  (Wallis,  2020).  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat diketahui bahwa kebijakan imigrasi Prancis pada masa Macron semakin tegas dan ketat, dalam memberantas imigran ilegal yang membuat berbagai masalah.
National Security dalam Kebijakan Kontrol Imigrasi Era Emmanuel Macron Sebelum  masuk  ke  analisa  kebijakan  kontrol  imigrasi  Emmanuel  Macron, kita  harus  mengetahui  ancaman-ancaman  yang  dihadapi  Prancis  berdasarkan Konsep National Security. Terdapat ancaman internal dan  eksternal pada konsep national security, yang mana menjadi alasan pengambilan kebijakan suatu negara.
Emmanuel  Macron  mengambil  kebijakan  untuk  mempertahankan  negaranya dilatarbelakangi  dari  adanya  ancaman  internal  yaitu  instabilitas  sosial  yang disebabkan oleh adanya stigma negatif dan diskriminasi sosial antara masyarakat
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
asli  Prancis  dengan  imigran  yang  tinggal  disana(Wike,  Stokes,  &  Simmons, 2016).  Hal  ini  menyebabkan  Prancis  rawan  akan  gejolak  sosial  dan  berbagai ancaman lain yang dapat ditimbulkan seperti terorisme. Di sisi lain, Prancis juga menghadapi  ancaman  eksternal  yaitu  adanya  persebaran  imigran  ekstrimis terorisme di berbagai negara yang berpotensi menjadi asal dari aksi-aksi terorisme di Prancis (Bensman, 2019).
 Ancaman Internal
Krisis pengungsi yang berkaitan erat dengan imigran di Eropa menciptakan instabilitas  sosial  di  Prancis  yang  mana  menjadi  ancaman  internal  bagi  Prancis. Hal  tersebut  terlihat  dari  adanya  stigmatisasi  dan  diskriminasi  terhadap  imigran dan pengungsi di Prancis. Stigma negatif terhadap imigran dan pengungsi terdiri dari adanya ketakutan masyarakat Prancis akan tindakan terorisme dan kejahatan lainnya yang muncul dari keberadaan para imigran ilegal. Selain itu juga adanya ketakutan akan kekurangan lapangan pekerjaan bagi warga Prancis yang diambil oleh para imigran dan pengungsi. Lebih detail dapat dilihat dari survei oleh Pew Research Center di tahun 2016 berikut ini:
Gambar 4. Survei Pemikiran Masyarakat Eropa terhadap Pengungsi/Imigran
Sumber: Wike, Stokes, & Simmons (2016)
Pada  survei  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  hampir  setengah  dari  warga Prancis  yaitu  sebanyak  46%  berpendapat  bahwa  pengungsi  dan  imigran  akan mengingkatkan kemungkinan serangan teroris di Prancis. Selain itu, terdapat 53% warga Prancis berpendapat bahwa pengungsi dan imigran merupakan beban bagi ekonomi  masyarakat  karena  mengambil  lapangan  pekerjaan  dan  fasilitas  sosial
yang  seharusnya  dinikmati  oleh  warga  Prancis.  Kemudian,  terdapat  24% berpendapat  pengungsi  dan  imigran  merupakan  kelompok  yang  lebih  dapat disalahkan atas kejahatan lain yang terjadi di Prancis (Wike, Stokes, & Simmons, 2016).  Berdasarkan  data-data  tersebut,  meskipun  tidak  setinggi  negara-negara Eropa  yang  lainnya,  tetapi  warga  Prancis  terpecah  belah  dalam  menanggapi  isu imigran dan pengungsi, yang mana membuat disintegrasi sosial di Prancis.
Stigma  negatif  terhadap  imigran  dan  pengungsi/pencari  suaka  di  Prancis yang  telah  dijelaskan,  semakin  diperkuat  dengan  adanya  serangan-serangan, kejahatan, dan tindakan teroris yang dilakukan oleh para imigran dan pengungsi. Salah  satu  contohnya  yaitu  pada  Februari  2017,  imigran  asal  Mesir  melukai  dan menyerang  salah  satu  tentara  Prancis  dengan  menggunakan  parang  di  dekat Mueum  Louvre  di  Paris.  Kemudian,  adanya  penusukan  hingga  kematian  dua wanita  oleh  imigran  Tunisia  di  Marseille.  Berbagai  aksi  teroris  di  Prancis  yang dilakukan oleh imigran tersebut mayoritas berkaitan dengan kelompok ISIS (U.S. Embassy in France, 2017).
Stigma  negatif  terhadap  imigran  dan  pengungsi  diikuti  dengan  adanya tindakan diskriminasi warga Prancis terhadapnya. Berdasarkan data di tahun 2018, dari  300  imigran  di  Prancis,  sebanyak  75%  pernah  mengalami  pelecehan  secara verbal  oleh  warga  Prancis.  Kemudian,  terdapat  5%  yang  menyatakan  pernah mengalami  pelecehan  seksual  dari  warga  Prancis,  serta  sisanya  yaitu  kekerasan secara  fisik  lainnya  (Townsend,  2018).  Terdapat  juga  perilaku  diskriminasi  oleh polisi Prancis, yang mana pada tahun 2018, terdapat sepertiga dari 283 responden imigran  mengalami  kekerasan  oleh  polisi  (33,8%).  Mayoritas  responden menyatakan  bahwa  mereka  ditembak  dengan  gas  air  mata  oleh  polisi  (86%), kemudian  sebanyak  28%  mengalami  pelecehan  verbal  dan  lebih  dari  20% kekerasan fisik (Stanton, 2018).
Melihat berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat jurang pemisah  antara  imigran  dan  warga  Prancis,  sehingga  integrasi  sosial  susah dicapai.  Diskriminasi  dan  tindakan  kejahatan  oleh  imigran  di  berbagai  kota  di Paris  merupakan  ancaman  internal  yang  harus  segera  diselesaikan.  Hal  tersebut menjadi  penting  karena  mempengaruhi  keselamatan  warga  Prancis  itu  sendiri, serta  mengancam  hak  kemanusiaan  bagi  para  imigran.  Oleh  karena  itu,
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Pemerintah Emmanuel Macron merespon dengan mengeluarkan kebijakan kontrol imigrasi  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  Prancis  yaitu  menciptakan stabilitas sosial dan keamanan.
 Ancaman Eksternal
Prancis  sejak  lama  telah  menghadapi  ancaman  eksternal  yaitu  adanya migrasi terorisme yang datang dari perbatasan dengan negara-negara lain terutama dengan  negara-negara  yang  berpotensi  menjadi  asal  dari  teroris.  Migrasi  teroris yang  terjadi  ini  menjadi  ancaman  karena  para  teroris  masuk  ke  Prancis  sebagai imigran atau pengungsi/pencari suaka, yang kemudian melancarkan aksi serangan di  berbagai  kota  di  Prancis.  Migrasi  imigran  yang  berasal  dari  negara  tempat teroris secara lebih detail, dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 5. Peta Jalur Perpindahan Imigran dari Negara Tempat Teroris Beroperasi
Sumber: Bensman (2019)
Berdasarkan  gambar  di  atas,  Prancis  menjadi  salah  satu  negara  yang menjadi  tempat  persinggahan  imigran  yang  berasal  dari  negara-negara  tempat organisasi  teroris  seperti  Iraq,  Iran,  dan  negara  timur  tengah  lainnya.  Hal  ini semakin  menjadi  ancaman  dengan  banyaknya  persebaran  imigran  ekstrimis terorisme.  Terlihat  pada  data  antara  Januari  2014  hingga  Januari  2018,  terdapat 104 orang ekstremis Islam/Jihadis yang memasuki Eropa melalui jalur perbatasan laut  dan  darat  eksternal.  Dari  104  orang  tersebut  berpartisipasi  dalam  serangan terorisme  yang  diselesaikan,  digagalkan,  ataupun  ditangkap  karena  kejahatan
lainnya (Bensman, 2019).
Para imigran teroris ini masuk ke negara-negara melalui jalur migrasi gelap sehingga dapat dikatakan sebagai imigran ilegal. Selain itu, mayoritas dari teroris imigran  Islam  ini  berafiliasi  dengan  ISIS  dan  kelompok  teroris  lainnya  seperti Jabhat  al  Nusra,  Ahrar  al  Sham,  Taliban,  dan  lain-lain,  yang  mana  berasal  dari Suriah, Irak, Afrika Utara dan Asia Selatan (Bensman, 2019). Kaitan antara kasus terorisme, imigran ilegal, dan negara di timur tengah, menguatkan stigma di Eropa bahwa  terorisme  cenderung  dilakukan  oleh  imigran  dengan  latarbelakang ekstrimisme  islam  (Emmerson,  2016).  Prancis  yang  merupakan  negara  dengan populasi  muslim  yang  cukup  banyak  menjadi  lebih  berpotensi  menjadi  tempat tumbuhnya  jaringan  terorisme  (Bell,  2015).  Kondisi  tersebut  semakin menggambarkan ancaman eksternal yang dihadapi Prancis yang mana tidak hanya mengancam  keselamatan  tetapi  juga  merupakan  ancaman  terhadap  kedaulatan (stabilitas keamanan dan sosial) Prancis.
Setelah  mengetahui  ancaman  internal  dan  eksternal,  selanjutnya  yaitu memasuki  analisis  terhadap  proses  implementasi  kebijakan  penguatan  kontrol imigrasi  dari  Pemerintahan  Emmanuel  Macron.  Pada  penelitian  ini,  Konsep Kebijakan Kontrol Imigrasi dari Eytan Meyers akan mendukung Konsep National Security dalam  menjelaskan  proses  terbentuknya  kebijakan  imigrasi  Macron. Sesuai  dengan  penjelasan  Eytan  Meyers  (2004),  kebijakan  imigrasi  Macron termasuk  bersifat  restriktif  karena  membatasi  kuantitas/jumlah  imigran  dan pencari suaka yang masuk ke Prancis. Selain itu juga membatasi kriteria dan tipe imigran yang mana berasal dari negara-negara berkonflik atau merupakan sarang teroris,  sehingga  mengetatkan  pemeriksaan  terhadapnya  (Corbet,  2020). Terpenuhinya  kriteria  tersebut  menjadi  tanda  bahwa  Prancis  tidak  lagi menggunakan  kebijakan  imigrasi  yang  liberal,  seperti  pada  masa  awal Pemerintahan  Macron,  karena  adanya  ancaman  internal  dan  eksternal,  sehingga membuat  Macron  merubah  kebijakannya.  Secara  lebih  jelas,  pembentukan  dan implementasi kebijakan imigrasi Macron dapat dilihat pada gambar berikut:
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Gambar 6. Mapping Kebijakan Penguatan Kontrol Imigrasi Emmanuel Macron dalam Konsep National Security
Sumber: Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  gambar  6,  dapat  diketahui  bahwa  konsep  kebijakan  kontrol imigrasi  tercakup  dalam  penjelasan  ancaman  eksternal  dari  konsep national security , yang mana terdapat faktor Wars and  eksternal threats (Peperangan dan ancaman  dari  luar).  Faktor  ini    menjelaskan  bahwa  kebijakan  imigrasi  suatu negara  dapat  berubah  ketika  adanya  situasi  peperangan  atau  ancaman  berbahaya lainnya  yang  datang  dari  luar  (Meyers,  2004).  Dalam  kasus  Prancis,  terdapat berbagai  negara  luar  yang  berkonflik  seperti perang saudara dan  wilayah  teroris, seperti  Iraq,  Iran,  dan  negara-negara  timur  tengah  lainnya.  Hal  ini  menjadikan Prancis  lebih  menaruh  kewaspadaan  terhadap  imigran-imigran  yang  datang  dari negara  tersebut,  karena  merasa  terancam  dengan  adanya  potensi  terorisme  dari para  imigran  tersebut.  Selain  itu,  adanya  kehadiran  ISIS  dan  organisasi  teroris lainnya  juga  menjadi  ancaman  eksternal,  karena  ideologi-ideologi  yang disebarkan  kerap  masuk  ke  dalam  kalangan  imigran,  sehingga  dapat  melakukan
tindakan-tindakan kriminal di negara yang dimasukinya (U.S. Embassy in France, 2017).
Berbagai  ancaman  yang  dihadapi  Prancis  inilah  yang  kemudian  membuat Macron membentuk kebijakan kontrol imigrasi yang restriktif dengan terdiri dari peresmian  undang-undang asylum  and  immigration  act  2018 ,  penguatan penjagaan  perbatasan,  dan  pembersihan  kamp  imigran  ilegal.  Dibalik  kebijakan tersebut terdapat kepentingan nasional dari Prancis yaitu ingin mencapai stabilitas sosial  dan  keamanan.  Keadaan  sosial  di  Prancis  mengalami  guncangan  dengan adanya  berbagai  aksi  terorisme,  sehingga  menimbulkan  instabilitas  sosial  di Masyarakat, hal ini kemudian juga menyebabkan instabilitas keamanan di Prancis. Hal  tersebut  dikarenakan  Pemerintah  tidak  tahu  kapan  para  imigran  ekstremis teroris ini melakukan aksi kejahatan, sehingga masyarakat selalu dibebani dengan rasa  was-was  ketika  hidup  bersama  para  imigran  (Wike,  Stokes,  &  Simmons, 2016). Oleh karena itu, demi mencapai stabilitas sosial dan keamanan, Emmanuel Macron  memutuskan  menguatkan  kebijakan  kontrol  imigrasi  Prancis,  dengan harapan dapat menurunkan kasus kejahatan dan terorisme oleh para imigran.

## KESIMPULAN
Kebijakan  kontrol  imigrasi  pada  Pemerintahan  Emmanuel  Macron  yang restriktif  merupakan  upaya  preventif  untuk  mencapai  keamnan  nasional  dari ancaman  teroris  imigran  yang  muncul  melalui  jalur-jalur  migrasi  ilegal. Emmanuel  Macron  selaku  aktor  pengambil  kebijakan  Prancis,  telah  memahami dengan baik ancaman internal maupun eksternal dari krisis imigran yang dihadapi. Akan  tetapi,  meskipun  kebijakan  imigrasi  Macron  berdampak  positif  dalam mengurangi angka terorisme di Prancis, tetapi tidak terlepas dari kritik, yang mana diantaranya yaitu kritik terhadap kurangnya keprihatinan Pemerintah Prancis akan hak-hak asasi manusia dari para imigran. Selain itu, terdapat kritik dari banyaknya tindakan  diskriminatif  yang  diterima  imigran  di  Prancis,  serta  akses  terhadap kebutuhan sehari-hari, sehingga masih menyebabkan instabilitas sosial di Prancis. Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga peneliti memberikan saran untuk  penelitian  selanjutnya  agar  berfokus  mengkaji  dampak  dari  kebijakan kontrol  imigrasi  restriktif  Pemerintahan  Emmanuel  Macron  di  Prancis  hingga
periode kedua jabatannya, guna mendapatkan analisis yang lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex  P.  Schmid,  2016,  "Links  between  Terrorism  and  Migration:  An Exploration",  ICCT  Research  Paper,  International  Centre  for  Counter- Terrorism, diakses melalui Schmid, A. P. (2016). Links between Terrorism and  Migration:  An  Exploration.  ICCT  Research  Paper.  From https://icct.nl/app/uploads/2016/05/Alex-P.-Schmid-Links-between-
Terrorism-and-Migration-1.pdf
Appadurai,  A.  (1998).  Dead  Certainty:  Ethnic  Violence  in  the  Era  of
Globalization. Development and Change, 29(4), 905–925. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00103 Ayudia,  S.  D.,  &  Panggabean,  S.  R.  (2009).  Kegagalan  Model  Integrasi  Imigran Di Prancis. Universitas Gajah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121002.
Baylis,  J.,  &  Smith,  S.  (2001).  The  Globalization  of  World  Politics:  An
Introduction  to  International  Relations.  United  Kingdom:  Oxford University Press.
Beardsley,  E.  (2018,  Januari  27).  Macron's  Immigration  Plan  For  France. Retrieved from NPR: https://www.npr.org/2018/01/27/581268991/macrons-immigration-plan- for-france Bell,  D.  A.  (2015).  The  French  Dilemma.  Dissent,  62(2),  119–126.
https://doi.org/10.1353/dss.2015.0032
Bellamy,  D.  (2020,  Agustus  1).  France  and  Italy  agree  to  unify  border  forces  to combat people smuggling. Retrieved from Euronews:
https://www.euronews.com/2020/08/01/france-and-italy-agree-to-unify- border-forces-to-combat-people-smuggling
Bensman,  T.  (2019).  Data:  Terrorist  Migration  Over  European  Borders  (2014- 2018).  Washington  DC:  Center  for  Immigration  Studies.  Retrieved  from https://cis.org/Report/Terrorist-Migration-Over-European-Borders
Bigo,  D.  (2002).  Security  and  Immigration:  Toward  a  Critique  of  the Governmentality  of  Unease.  Alternatives:  Global,  Local,  Political, 27(1_suppl), 63–92. https://doi.org/10.1177/03043754020270S105
Bigo, D. (2009). Immigration controls and free movement in Europe. International Review of the Red Cross, 91(875), 579–591.
https://doi.org/10.1017/S1816383109990385
Borrel, C. (1999). Immigration, emploi et chômage : un état des lieux empirique et théorique. https://www.gisti.org/doc/presse/1999/cerc/dossier.pdf
Bréville, B. (2017, April 2). French left has no policy on immigration. Retrieved from  Le  Monde  diplomatique:  https://mondediplo.com/2017/04/02france- immigration
British Broadcasting Corporation. (2018, April 23). France approves controversial immigration bill. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/news/world- europe-43860880
British  Broadcasting  Corporation.  (2020,  November  7).  Serangan  di  Prancis: Macron menyerukan reformasi kebijakan perbatasan Uni Eropa. Retrieved
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
from British Broadcasting Corporation: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54835754
Cerahwati,  N.  (2018).  Keberhasilan  Emmanuel  Macron  Mengatasi  Isu  Imigran Dalam  Pemilihan  Presiden  Prancis  Tahun  2017.  Skripsi.  Retrieved  from http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20185
Chrisafis, A. (2019, November 7). French police begin clearing makeshift migrant camp in Paris. Retrieved from The Guardian:
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/french-police-begin- clearing-makeshift-migrantcamp-paris
Corbet,  S.  (2020,  November  5).  France  reinforcing  its  border  controls  following attacks. Retrieved from CTV News: https://www.ctvnews.ca/world/france- reinforcing-its-border-controls-following-attacks-1.5176181
Deutsche  Welle.  (2022).  Austria  calls  for  European  register  of  Muslim  imams.
DW. https://www.dw.com/en/austria-calls-for-european-register-of- muslim-imams/a-56114597
ELYSEE. (2017, September 26). President Macron gives speech on new initiative for Europe. Retrieved from ELYSEE: https://www.elysee.fr/en/emmanuel- macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for- europe
Emmerson, B. (2016). Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. New York: The United Nations.
Gouvernement  France.  (2018).  Asylum  and  Immigration.  Retrieved  from
Gouvernement France: https://www.gouvernement.fr/en/asylum-and- immigration
Guiraudon, V. (2001). Immigration Policy in France. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/immigration-policy-in-france/
Gumilar, D. (2020). Eksploitasi Ruang Ketakutan: Analisis Peran Elit Politik dan Kelompok  Penekan  Dalam  Upaya  Sekuritisasi  Islamofobia  Melalui Kebijakan Imigrasi Perancis. Journal of International Relations, 6(2), 199– 210.
Hershco, T. (2017). Macron’s Election and the Challenges He Faces. Begin-Sadat Center for Strategic Studies No.473. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/resrep04481?seq=1 Hollifield,  J.  F.  (2020).  Ideas,  Institutions,  and  Civil  Society:  On  the  Limits  of Immigration  Control  in  France.  In  G.  Brochmann  &  T.  Hammar  (Eds.), Mechanisms  of  Immigration  Control:  A  Comparative  Analysis  of European Regulation Policies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003086062 Imamoto,  T.,  Tobe,  T.,  Mizoguchi,  K.,  Ueda,  T.,  Igarashi,  T.,  &  Ito,  H.  (2002). Perivesical abscess caused by migration of a fish bone from the intestinal tract. International Journal of Urology,
9(7), 405–406. https://doi.org/10.1046/j.1442-2042.2002.00480.x Leicester, J., & Corbet, S. (2017). Pro-EU Macron Wins France’s Presidency, Le Pen Hopes Dashed. Retrieved from AP News:
https://apnews.com/article/europe-business-france-immigration-migration- 91f64d23a96d46098fe2e4c8eb7ca493
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Masters, J. (2018, Februari 2). Four shot and 18 injured in Calais migrants brawl.
Retrieved  from  CNN:  https://edition.cnn.com/2018/02/02/europe/calais- clashes-migrants-intl/index.html
Mcguinness, R. (2018, Agustus 8). France migrant crisis: Charities accuse police of  INTIMIDATING  Calais  aid  workers.  Retrieved  from  Express: https://www.express.co.uk/news/world/1000909/france-news-migrant- crisis-calais-french-police
Meyers,  E.  (2004).  International  Immigration  Policy.  New  York:  Palgrave Macmillan.
Mezger, C., & González-Ferrer, A. (2013). The ImPol Database: A New Tool to Measure  Immigration  Policies  in  France,  Italy  and  Spain  since  the  1960s
(Issue January). https://www.researchgate.net/publication/265395473_The_ImPol_Databas e_A_New_Tool_to_Measure_Immigration_Policies_in_France_Italy_and_ Spain_since_the_1960s More in Common. (2017). Attitudes Towards Refugee,  Immigrants, and  Identity in France. Retrieved from More in Common:
https://www.humandignity.foundation/wp- content/uploads/2018/11/Attitudes-towards-refugees-immigrants-and-
identity-in-France.pdf
Pertiwi,  E.  A.  (2018).  Analisis  Meningkatnya  Fenomena  Xenofobia  Terhadap Kebijakan  Pemerintah  Prancis  Pada  Era  Pemerintahan  Francois  Hollande dan Emmanuel Macron (2012-2018). Dspace UII. Retrieved from Diakses dalam https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10782
Petrikowski,  N.  P.  (2021,  Januari  1).  Charlie  Hebdo  Shooting.  Retrieved  from Britannica: https://www.britannica.com/event/Charlie-Hebdo-shooting Pew Research Center. (2019). Unauthorized Immigrants in France. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/global/fact-sheet/unauthorized- immigrants-in-france/
Piotrowska-Pelka, D. (2018, Juni 7). First Calais, now Caen. Armed with knives, refugees set up makeshift roadblocks to get into the trucks. Retrieved from Trans.Info:  https://trans.info/en/first-calais-now-caen-armed-with-knives- refugees-set-up-makeshift-roadblocks-to-get-into-the-trucks-95310
Piser, K. (2019). Migrants in France Are Paying the Price for Macron’s Hard Line on Immigration. World Politics Review.
https://www.worldpoliticsreview.com/in-macron-s-france-immigration- policy-is-getting-more-restrictive/
Pujayanti,  A.  (2017).  Terpilihnya  Macron  Sebagai  Presiden  Dan  Hubungan Bilateral Indonesia-Prancis. Info Singkat DPR RI(10).
Puspitarini,  R.  C.,  &  Afkarin,  S.  (2018).  Kajian  Kepribadian  Presien  Prancis Emmanuel  Macron  Menggunakan  Level  Analisis  Individu.  Journal POLITEA, 1(1). Retrieved from https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/4323 Ratnasari,  Y.  (2017).  Kemenangan  Macron  Menuai  Beragam  Komentar  Di Prancis.  Retrieved  from  Tirto.id:  https://tirto.id/kemenangan-macron- menuai-beragam-komentar-di-Prancis-cogT
Reuters. (2018). France expels radical imam to Algeria.  Reuters. https://www.reuters.com/article/us-france-imam-idUSKBN1HR1IF
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Sanapiah, F. (1992). Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Press. Sharma,  A.  (2020,  Desember  3).  France  &  Austria  Terror  Attacks  2020:  The
Looming  Shadow  of  Islamic  Terrorism  over  Europe.  Retrieved  from Vivekananda International Foundation: https://www.vifindia.org/article/2020/december/03/france-and-austria- terror-attacks-2020-the-looming-shadow-of-islamic-terrorism-over-europe Sihite, E. (2017, Mei 8). Emmanuel Macron Menang Pemilu, Keberuntungan atau Strategi? Retrieved from Viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/dunia/913094-emmanuel-macron-menang- pemilu-keberuntungan-atau-strategi Stanton,  N.  (2018).  Still  on  the  Streets—Documenting  the  situation  of  refugees and  displaced  people  in  Paris.  Paris:  Refugee  Rights  Europe.  Retrieved from Refugee Rights Europe: https://refugee-rights.eu/wp- content/uploads/2018/08/RRE_StillOnTheStreets.pdf
Statista Research Department. (2021, Juli 5). Reception of migrants and increase in  terrorism  according  to  French  people  in  2018.  Retrieved  from STATISTA: https://www.statista.com/statistics/1173136/terrorism- increase-immigration-france-opinion/
Stone, M. (2009). Jurnal Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis? GEEST, Security Paper Discussion Papers Series 1.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Townsend, M. (2018, Maret 17). Migrants tell of abuse and violence on the streets of Paris. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2018/mar/17/paris-uk-migrants- attacks-abuse-study Tsoukala, A. (2008). Defining the terrorist threat in the post-September 11 era. In D.  Bigo  &  A.  Tsoukala  (Eds.),  Terror,  Insecurity  and  Liberty:  Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203926765 U.S.  Embassy  in  France.  (2017).  2017  Country  Report  on  Terrorism  for  France. Paris: U.S. Embassy in France. Retrieved from
https://fr.usembassy.gov/2017-country-report-on-terrorism-for-france/ Ullman, R. (1983). Redefining Security. International Security, 8(1).
Valmayrilla,  Z.  (2018).  Analisis  Faktor  Kebijakan  Luar  Negeri  Prancis  dalam Penerimaan  Pengungsi  Suriah  Tahun  2015.  Skripsi.  Retrieved  from http://repository.ub.ac.id/10490/1/Zarra%20Valmayrilla.pdf
Valluy, J. (2008). Xénophobie de gouvernement, nationalisme d’Etat. Cultures & Conflicts, 63, 193. https://doi.org/10.4000/conflicts.10183
Vickstrom,  E.  R.  (2019).  Evolution  of  Immigration-Control  Policies  in  France,
Italy, and Spain. In Pathways and Consequences of Legal Irregularity (pp.
29–74). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12088-7_2
Voice of America. (2018, Januari 16). Macron Gets Tough on Migrants, Vowing 'No More Jungles'. Retrieved from VOA: https://www.voanews.com/a/france-calais-macron-asylum/4210043.html Wallis,  E.  (2020,  Oktober  3).  New  Calais  migrant  camp  dismantled  by  French authorities. Retrieved from Info Migrant: https://www.infomigrants.net/en/post/27661/new-calais-migrant-camp- dismantled-by-french-authorities
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Wicaksono, M. A. (2017). Dinamika Imigran Muslim Di Perancis Melalui Ruang Publik Pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy. Jurnal Transformasi Global, 4(2).
Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016). Europeans Fear Wave of Refugees Will  Mean  More  Terrorism,  Fewer  Jobs.  Washington:  Pew  Research Center. Retrieved from https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of- refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/ Wolf,  S.  (2017,  April  15).  Immigration,  a  consensual  issue  in  the  French presidential campaign? Retrieved from LSE: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/04/15/immigration-a-consensual- issue-in-the-french-presidential-campaign
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040