## PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS PADA TAHUN 2017-2019 DI KABUPATEN GOWA
Muh. Hidhayat 1 , Erlina 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Muhhidhayat98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara lalu lintas dengan memakai  metode  mediasi  kususnya  untuk  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  bersifat  ringan  di  Kabupaten Gowa. Menyadari pentingnya peranan transportsi, kususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dpat  dijaminnya  lalu  lintas  yang  aman,  tertib,  lancar  dan  efesien  guna  menjamin  kelancaran  berbagai  aktifitas menuju  kesejahteraan  masyarakat.  dari  data  yang  saya  dapatkan  pada  laka  Lantas  Polres  Gowa  yang menunjukkan  adanya  peningkatan  setiap  tahunnya.  Mediasi  penal  atau  mediasi  pidana  juga  merupakan  salah satu  bentuk  alternatif peyelesaian sengketa diluar pengadilan, mediasi  penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menepuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan rasa tidak puas terhadap  pihak,  baik  korban  mupun  pelaku.  Adapun  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di  Kabupaten Gowa. (2) Apa hambatan yang dihadapi  pada saat  melakukan mediasi. Adapun jenis penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penilitian  empiris  yang  merupakan  salah  satu  metode  penelitia  yang menggunakan  data  deskriptif  berupa  perkataan  dari  para  pihak  atau  orang-orang  yang  dapat  diamati kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dan buku-buku,jurnal,artikel,skripsi dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi (1) Menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalmi kerugian meterial dengan mengedepankan musyawarah  untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal. (2) Hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu, faktor Internal  dan  faktor  Eksternal.  Adapun  implikasi  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah,  peyelesaian  perkara dengan  proses  mediasi  termasuk  dalam  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  harus  dipandang  sebagai  kebiasaan hukum  masyarakat  Indonesia  dan  harus  diakui  eksistensinya,  dan  memberikan  lgalitas  penyelesaian  perkara mediasi dalam penyelesaian perkara lalu lintas dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan dengan memberikan Standar Operating Prosedure(SOP).
Kata Kunci : Peranan Kepolisian, Kecelakaan lalu lintas, Mediasi penal.

## Abstrack
This  thesis  discusses  the  role  of  the  police  in  resolving  traffic  cases  by  using  the  mediation  method especially for cases of minor traffic accidents in Gowa Regency. Realizing the important role of transportation, especially  land  transportation,  it  is  necessary  to  regulate  how  to  ensure  safe,  orderly,  smooth  and  efficient traffic in order to ensure the smooth running of various activities towards the welfare of the community. From the data I got from the Gowa Police, it shows an increase every year. Penal mediation or criminal mediation is also an alternative form of settlement of disputes outside the court, penal mediation is an alternative to solving criminal  cases  outside  the  litigation  path.  In  the  settlement  of  criminal  cases,  if  the  litigation  line  is  ignored, there is always a sentence imposed by the judge against the perpetrator, this often creates  dissatisfaction with the parties, both the victim and the perpetrator. The main problems in this research are (1) How is the process of  resolving  traffic  cases  using  the  mediation  method  in  2017-2019  in  Gowa  Regency.  (2)  What  are  the obstacles faced when conducting mediation.
The  type  of  research  in  this  writing  is  empirical  research  which  is  a  research  method  that  uses descriptive  data  in  the  form  of  words  from  parties  or  people  who  can  be  observed  later  in  their  preparation supported by literature from books, journals, articles, theses and works. write another. The results of this study indicate  the  settlement  of  traffic  cases  using  the  mediation  method  (1)  Applying  the  settlement  of  traffic accidents that cause material losses by promoting deliberation to reach a consensus or agreement between the two  parties,  as  long  as  the  victim  does  not  sue  for  traffic  accident  cases  that  have  suffered  losses,  the investigator can just apply penal mediation. (2) The obstacles faced when conducting mediation can be divided into two factors, namely, internal factors and external factors.
The implications of this research are that the settlement of cases with the mediation process, including the settlement  of  traffic cases, must  be  seen as a  legal custom of  Indonesian  society and its existence must  be recognized, and provide the legality of settlement of mediation cases in the settlement of traffic cases by setting it in the form of legislation. by providing Standard Operating Procedure (SOP).
Keywords: Role of Police, Traffic accident, Penal mediation.

## PENDAHULAN
Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat berbagai macam budaya, ras, agama dan  berbagai  suku  bangsa.  Dengan  itu  kita  saling  menghormati  dan  saling  menghargai walaupun  banyaknya  perbedaan.  Kehidupan  kelompok  sangat  kuat  dikalangan  masyarakat. Hal  itu  terutama  disebabkan  karena  adanya  orientasi  bahwa  kehidupan  manusia  tergantung pada sesamanya. 1
Selain  itu  Indonesia  merupakan  negara  maju  dan  berkembang,  Indonesia  juga merupakan  negara  yang  saat  ini  mempunyai  banyak  permasalahan  sosial  akibat  dari pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Dalam  kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu  berat  maupun  ringan.  Pada  hakikatnya  semua  tindak  pidana  tersebut  merupakan  sebuah pelanggaran norma-norma hukum. 2
Di  Indonesia  dalam  perjalanan  sejarahnya  yang  relative  panjang,  pada  akhirnya disepakati  untuk  membangun  hukum  yang  berlaku  untuk  semua  anak  bangsa  tanpa memperhatikan  asal-usul  bahasa,  suku,  ras,  etnis,agama  dan  lainnya.  Hukum  dimaksud kemudian dikenal hukum nasional. Hukum nasional dibangun berdasarkan 3 sumber hukum yaitu hukum adat, hukumbarat dan hukum Islam. 3
Demikian  ditegaskan  dalam  UUD  Tahun  1945  pasal  1  ayat  3.  Sistem  pemerintahan daerah di indonesia, menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh daerah di indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Pada daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah yang bersifat administrasi semuanya berdasarkan dengan perundang-undangan. 4
Negara hukum yang disebut dengan konsep modern yaitu suatu Negara Kesejahteraan (walfare  state).  Dalam  konsep  negara  kesejahteraan  ini  dapat  betujuan  untuk  mewujudkan
1 Saharuddin,  Sri  Rahayu,  and  Hamzah  Hasan.  “Songkabala  di  Kalangan  Masyarakat  kelurahan Katimbang  Kecamatan  Biringkanaya  kota  makassar”.  Jurnal  Ilmiyah  Mahasiswa  Perbandingan  mazhab  dan Hukum 1.3(2020)
2 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia (Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2003), h. 1.
3 Andi Safriani. “positivisasi Syariat Islam di Indonesia”. Jurnal  Peradilan dan Hukum Keluarga Islam (2017):318
4 Andi  Safriani.  “Telaah  Terhadap  Asas  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa”. Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (2020): 60
suatu  kesejahteraan  umum,  negara  melalui  pemerintah  yan  dimana  sebagai  organ penyelenggara  kehidupan  bernegara  mempunyai  suatu  kewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. 5
Negara  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah  organisasi  kemasyarakatan  yang  berdiri diatas beberapa kesepakatan-kesepakatan dari bermacam golongan, suku bangsa, baik ras dan agama  untuk  bersamasama  bernaung  dalam  lingkungan  organisasi  masyarakat  yang  mereka dirikan, guna menuju suatu tujuan bersama. Isi kesepakatan itulah, baik yang tercapai sejak awal berdirinya negara maupun yang baru dalam perjalanan selanjutnya. 6
Permasalahan ataupun konflik memiliki cukup dimensi dan ruang lingkup yang luas, hal tersebut dapat terjadi dalam wilayah publik maupun privat, sehingga hal tersebutberkaitan erat dengan kepentingan umum. Kepentingan umum sudah tentu menjadi kepentingan negara yang  berkewajiban  untuk  menjaga  kestabilan  di  masyarakat  Indonesia. 7 Memasuki  era globalisasi  saat  ini,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  khususnya  dibidang transportasi  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  dalam melakukan segala aktifitasnya.
Manusia  sebagai  subjek  dari  terlaksananya  teknologi  iformasi  dan  komunikasi  serta berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berimbas pada akses dunia berlangsung tanpa batas dan terjadi perbuahan sosial secara signifikan di masyarakat 8 . Salah satunya ialah penggunaan handphone yang paling lazim di manfaatkan di berbagai kegiatan meskipun pada saat berkendara yang kita tau efek dari menggunakan handphone saat berkendara itu sangat besar bisa merukina diri sendiri dan orang sekitar.
Membicarakan  tentang  masyarakat  adalah  suatu  keharusan  yang  melekat  pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakay merupakan dua sisi satu mata uang. 9 Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Salah satunya pelayanan  hukum  dijalan.  Manusia  adalah  makhluk  sosial  yaitu  makhluk  yang  berkodrat hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  syariat  Islam  memerintahkan  untuk  saling  menolong  yang
5 Radjab,  syamsuddin.  “Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era  Pemerintahan Jokowi-JK.” Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018): 151-172
6 Radjab, syamsuddin. “Syariat Islam dalam Negara Hukum.” Cet.I(2011).
7 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum  Nasional (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 21
8 Kamaruddin,Aulia  Fajriani,and  Itiqamah  Istiqamah.  “Menilik  KeabsahanTransaksi  E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.” Alauddin Law Development Journal 2.3(2020):402
9 Pratiwi,  Ratih,  and  Hamzah  Hasan.  “Pungutan  Liar  di  Desa  Batuganda  Kabupaten  Kolaka  Utara Prespektif Hukum PidanaIslam”. Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 2.2:202-213
kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu. 10
Sistem  transportasi  adalah  sesuatu  yang  sangat  berguna  bagi  roda  kehidupan masyarakat  terkusus  pada  aktifitas  kehidupan  masyarakat  kota  yang  memiliki  jumlah penduduk  lebih  banyak  daripada  daerah.  Pada  realitanya,  pelanggaran  lalu  lintas  jalan didominasi oleh oleh pengguna jalan yang dampaknya pada kemacetan dan kecelakaan yang setiap harinya terjadi. 11
Menyadari  pentingnya  peranan  transportasi,  khususnya  transportasi  darat,  perlu  diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin  kelancaran  berbagai  aktifitas  menuju  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  Indonesia  telah  mengeluarkan  aturan  yang  mengatur  tentang  lalu lintas  di  jalan  raya  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ)  yang  menggantikan  Undang-Undang sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  1992  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. 12
Dalam  penjelasan  umum  tentang  UU  LLAJ  menyebutkan  bahwa  dalam  Undang- Undang  tersebut  pengaturan  dan  penerapan  sanksi  pidana  diatur  lebih  tegas.  Bagi pelanggaran  yang  sifatnya  ringan,  dikarenakan  sanksi  pidana    kurungan  atau  denda  yang relatif lebih ringan. Namun lain halnya dengan pelanggaran yang sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan, ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Dalam hal ini, Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  yang  berperan  penting  sebagai  penegak  hukum, pelindung,  pengayom,  dan  pelayanan  dala  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, yang  bertanggung  jawab  menangani  permasalahan  ini  harus  berupaya  untuk  mendamaikan para  pihak  yang  mengalami  kecelakaan  dengan  melalui  cara  mediasi  penal  atau  biasa  juga disebut dengan istilah mediasi pidana.
Mediasi  penal  atau  mediasi  pidana  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada umumnya, hukum di indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam yaitu: hukum publim dan hukum privat atau lebih dikenal dengan Hukum Perdata penyelesaian diluar pengadilan digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata tidak untuk kasus- kasus pidana yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
10 Sutriani,Sutriani,  and  Andi  Safriani,and  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Terjadinya  Wanprestasi Gadai Sawah.’ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 2.1 (2020):65-72.
11 Aditya,Sulis,and  Andi  Safriani.  ;Problematika  Penerapan  Tilang  Elektronik  Dalam  Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas.” Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020):74-80.
12 Diakses  dari https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang- nomor-22- tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ (6 Februari 2020).
di Indonesia saat ini yaitu hukum positif. 13
Instrumen penting yang yang tidak dapat terlepaskan dalam Negara yang sibut negara demokrasi  yakni  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Hanya  sayangnya  mulai  dari pemerintahan  Soekarno  hingga  beralhi  ke  pemerintahan  Orde  Baru  hungga  masuk  di  era Reformasi  ternyata  pembangunan  dan  penegakan  hukum  belumlah  memperoleh  tempat sebagaimana mestinya. 14
Mediasi  penal  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  diluar  jalur  litigasi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menempuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku,hal ini sering kali memunculkan rasa tidak puas terhadap pihak,baik  korban  maupun  pelaku. 15 Melihat  dari  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tingkat kriminalitas  di  Indonesia  pada  tahun  2017-2018  yaitu  ada  140  orang.  Dari  semua  kasus diseluruh  wilayah  Indonesia  baik  itu  pada  tindak  pidana  berat,  tindak  pidana  biasa,  hingga tindak pidana ringan. 16
Selain  itu,  faktor  fasilitas  yang  berupa  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga Pemasyarakatan  juga  harus  difikirkan  untuk  menampung  orang  sebnayak  itu  jika  semua melalui  jalur  litigasi.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  solusi  lain  bagi  mereka  yang  mempunyai perkara  yang  masih  memiliki  kemungkinan  untuk  berdamai  walaupun  dengan  beberapa syarat da kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu adanya opsi lain untuk menyelesaikan  perkara  pidana  yaitu  melalui  jalur  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution), berdasarkan  surat  Kapolri  No.  pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  desember  Tentang Penanganan  Kasus  Melalui  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR),  dalam  surat  kapolri  ini menekankan  bahwa  penyelesaian  kasus  pidana  dengan  menggunakan  ADR  meskipun sifatnya hanya sebagian saja artinya perkara pidana kususnya perkara lalulintas yang bisa di selesaikan  di  luar  pengadilan  atau  mediasi  itu  hanya  untuk  perkara  lalulintas  yang  sifatnya ringan,  ringan  dalam  arti  hanya  menimbulkan  kerugian  materil  seperti  kerusakan  pada kendaraan tidak merugikan pihak korban atau tidak sampai menghilangkan nyawa. 17
13 Istiqamah. “Hukum Perdata Hukum Orang dan keluarga”. Hal.1
14 Muchtar,Ichsan Ariansyah, and Andi Safriani. “Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar.” Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020):270-275.
15 Barda  Nawawi  Arief, Pemberdayaan  Court  Management  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Fungsi Mahkamah Agung: Kajian dari Aspek Sistem Perailan Pidana , Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajemen di Mahkamah Agung R.I dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung ( Salatiga: F,H., UKSW 2001), h. 7-8.
16 Diakses  dari  http:www.bps.go.id/publication/statistik-kriminal-2018  pada  tanggal  8  Oktober  2020, pukul 19:34.
17 Herry  Kandati, Penerapan  Mediasi  Oleh  Lembaga  Kepolisian  Republik  Indonesia  Dalam Penanganan  Tindak Pidana  Sebagai  Perwujudan  Restorasi  Justitia ,  Jurnal,  di  akses  pada  tanggal  10  Oktober 2020, Pukul 18:42.
Menurut konsep demokrasi modern kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cutusan pikiran atau pendapat para pejabat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama hal tercermin  di  kebijaksanaan  negara  yang  harus  berorientasi  pada  kepentingan  publik. 18 penyeleaian  perkara  yang  tidak  harus  di  selesaikan  melalui  kesepakatan  hakim  yang  bisa menguntungkan bagi pihak tersangka korabn yang tidak puas dengan keputusan hakim.
Mediasi  penal  sebagai  alternatif  dalam  sistem  pidana  pada  kasus  kecelakaan  lalu lintas sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:
1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat  dan  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dan  penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pemidanaan. 19
Oleh  karena  itu  ,  kepolisian  dalam  menjalankan  tugasnya  masih  selalu mengedepankan  aspek  peraturan rule dengan  berpegang  teguh  pada  asas  legalitas  formal dalam  setiap  penanganan  perkara  pidana.  Pengunan  asas  ini  membuat  kepolisian  bingung dalam menegakkan undang-undang karena penanganan perkara tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan  undang-undang,  maka  kepolisian  dianggap  telah  melakukan  penyimpangan walaupun  dilakukan  dengan  tujuan  keadilan  dan  kemanfaatan.  Anggapan-anggapan  yang demikian  mengakibatkan  kepolisian  cenderung  melanjutkan  proses  sistem  peradilan  pidana dibandingkan melakukan pemyelesaian perkara yang efektif dengan cara mediasi antara dua belah  pihak  untuk  medapat  keadilan.  Padahal  masyarakat  dalam  melaporkan permasalahannya  untuk  mendapat  keadilan  karena  kepolisian  memiliki  peran  yang  cukup besar dalam penyelesaian sebuah permasalahan.
Penyidik  polri  sebenarnya  memiliki  kewenangan  untuk  menghentikan  atau  tetap mlanjutkan  suatu  perkara  dalam  proses  peradilan  pidana  dengan  alasan-  alasan  tertentu. Payung  hukum  yang  digunakan  adalah  pasal  18  ayat  (1)  Undang-  undang  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia    yang  berbunyi  untuk  kepentingan umumdan masyarakat.
18 A  Safriani.  “Telaah  Terhadap  Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakulstas Syariah dan Hukum 4(1), 1-11, (2017).
19 DS  Dewi  dan  fatahillah  A.  Syukur,  Mediasi  Penal: Penerapan  Restorative  Justice  di  Pengadilan Anak Indonesia, (Jakarta: Publishing 2011). h. 80.
Pada awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 masalah lalulintas merupakan masalah yang  cukup  besar  yang  dialami  oleh  negara  Indonesia  khususnya  di  Kota  Makassar, Kabupaten Gowa. Di tahun 2017 terrdapat 148 kasuskecelakaan, di tahun 2018 terdapat 438 kasus  kecelakaan,  dan  ditahun  2019  terdapat  516  kasus  kecelakaan.  Bisa  dilihat  dari permasalahan  diatas  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  Di  Kabupaten  Gowa  meningkat  setiap tahunnya. 20 Tidak sedikit dari korban kecelakaan lalu lintas ini mengalami luka yang cukup parah dan ada juga korban yang meninggal akibat dari kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat menimbulkan kerugian yang cukup besar baik secara material maupun immaterial. 21

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penilitan  lapangan  ( field  research) yang akan meneliti tekait gelaja-gejala atau peristiwa yang terjadinya dalam masyarakat. Penelitian yang  dilakukan  merupakan  study  kasus  terkait  dengan  perkara  lalu-lintas  yang  berada  di KAB.GOWA.  Penelitian ini berangkat dari temuan fakta lapangan yang akan dikaji melalui pendekatan  perundang-undangan.Oleh  karena  itu,  peneliti  secaa  langsung  akan  melakukan interaksi  dengan  objek  penelitian  serta  informan  dan  menjadi  instrumen  utama  dalam pengumpulan  dan  pengolahan  data  hasil temuan  fakta  lapangan  dan  mengaitkannya  dengan aturan yang ada.
Adapun  sumber  data  primer  pada  pendekatan  kali  ini  adalah  hasil  wawancara  yang dilakukan peneliti sedangkan sumber data sekundernya adalah data pendukung yang sifatnya mengikat yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan serta artikel yang mempunyai  kaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses  Penyelesaian  Perkara  Lalu  Lintas    Dengan  Menggunakan  Metode  Mediasi Pada Tahun 2017-2019
Lalu Lintas didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan. Sedang  ruang  Lalu  Lintas  Jalan  adalah  prasarana  yang  diperuntukkan  bagi  gerak  pindah
20 Budiarto Arif, dkk, Rekayasa Lalu Lintas , (Solo : UNS Press, 2007), h. 3.
21 Nurhasan,  K ebijakan  Restorative  Justice  Dalam  Penanganan  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12, 2017. H. 1.
kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 22
Berdasarkan  surat  Kapolri  No  Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember 2009  dalam  surat  kapolri  ini  yaitu  mengupayakan  penyelesaian  kasus  pidana  yang mempunyai  kerugian  materil  kecil,  penyelesaiannya  dapat  diarahkan  melalui  mediasi  atau ADR.
Dalam  hasil  wawancara  saya  kepada  Penyidik  Pembantu  Laka  Lantas  Polres  Gowa mengenai penyelesaian perkara lalulintas yaitu.
Dalam  beberapa  kasus  kecelakaan  lau  lintas  yang  mengalami  kerugian  meterial  juga  telah melakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal.Menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu litas yang mengalami kerugian material dengan mengedepankan musyawarah untuk  mufakat  atau  kesepakatan  kedua  pihak,  selama  korban  tidak  menuntut  untuk  perkara kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengalami  kerugian  maka  penyidik  dapat  sajamenerapkan mediasi penal.
Kecelakaan  lalu  lintas  dimana  korban  mengalami  kerugian  material  dan  hanya mengalami luka ringan,maka mekanisme mediasi penal dikedepankan dengan syarat adanya kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Pelaksanaan  mediasi  penal  setelah  adanya  kesepakatan  dai kedua  belah  pihak  antara  korban  dan  tersangka  sangat  efektif  dilaksanakan  karena  masing- masing  pihak  telah  mendapatkan  keadilan  dan  kemanfaatan  dari  penyelesaian  perkaranya tersebut,penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  kerugian  materil  akan  lebih efektif  bila  di  selesaikan  pada  tingkat  penyidikan,  selain  memberi  manfaat  bagi  korban  dan tersangka,  penyelesaian  ini  juga  meringankan  tugas  penyidik  karena  kasus  tidk  dilanjut  ke tahap  selanjutnya.  Perdamaian  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  merupakan  syarat  utama dalam  penyelesaian  perkara  melalui  mediasi  penal  ini  selama  korban  tidak  melakukan tuntutan pidana kepada tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan diatas meterai serta diketahui  oleh  warga  setempat  atau  RT/RW  maka  perkara  tersebut  diupayakan  untuk diselesaikan melalui mediasi penal.
Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan  mengalami  kerugian  material  kemudian  diupayakan  untuk  dilakukan  mediasi  penal dengan permintaan korban. Alasan lain digunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkata kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian dengan menggunakan  mediasi  penal,  banyak  masyarakat  karena  cepat  selesai  tanpa  mengikuti
22 Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
persidangan  dikarenakan  memang  tidak  ingin  saling  menuntut  secara  hukum  sehingga  foku tenaga  dan  waktu  penyidik  bisa  digunakan  pada  kasu-kasus  yang  memerlukan  penanganan lebih.  Selain  itu  untuk  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang  tersangkanya  masih  anak-anak, maka penyidik mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi penal sehingga  akan  tercapai  kemanfaatan  bagi  anak  serta  mempertimbangkan  masa  depan  anak tersebut.
Mediasi penal dilakukan dengan langkh-langkah, antara lain: kesepakatan kedua belah pihak  dengan  pemberian  ganti  kerugian  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut,  kemudian pembuatan  surat  kesepakatankedua  belah  pihak,  penyidik  tetap  melaksanakan  pemeriksaan saksi-saksi  untuk  keperluan  kelengkapan  Berkas  Perkara  dan  kemudian  pencabutan  Lapoan Polisi.  Mediasi  penal  dilakukan  oleh  penyidik  Satlantas  Polres  Gowa  dilakukan  dengan memperhatikan berbagai  aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut  hanya  pada  tingkat  penyidikan  dan  tidak  melanjutkan pada tahapan selanjutnya.
Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegakan hukum dapat melakukan tindakan berupa  pengesampingan  perkara  atau  penyelesaian  tanpa  melanjutkan  ketahap  selajutnya (penyelesaian diluar pengadilan). Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan  kewenangan  kepada  polri  untuk  melakukan  diskresi  kepolisian.  Dikresi  adalah kebijakan  dari  pejabat  negara  dari  pusat  sampai  daerah  yang  intinya  membolehkan  pejabat publik  melakukan  sebuah  kebijakan  yang  melanggar  dengan  undang-undang,  dengan  tiga syarat yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Selain itu penyidik didalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat  1 huruf j Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
b. Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya  tindakan jabatan
c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
e. Menghormati hak asasi manusia.
Di  samping  itu,  dalam  rangka  menjalankan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia  berwenang  untuk  mengadakan  penghentian  penyelidikan.  Penyidik  karena kewajiban  mempunyai  wewenang  untuk  menghentikan  penyidikan.  Dalam  pasal  109 ayat  2  Udang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP)  disebutkan  bahwa  penyidik dapat menghentikan penyidikan karena (1)tidak dapat cukup bukti (2)peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (3)penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal  penyidik  menghentikan  penyidikn  karena  ketiga  alasan  yang  dimaksud  ,  maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya. 23
Sebagaimana uraian disebutkan diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tidak ada kejelasan  dan  ketegasan  mengenai  batasan  diskresi  kepolisian  dalam  kewenangan kepolisian  (pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002)  sehingga  apabila  polisi atau  penyidik  menggunakan  kewenangan    dikresinya  dalam  menyelesaikan  perkara pidana  melalui  mekanisme  mediasi  penal,  maka  setidaknya  polisi  atau  penyidik  itu telah  melanggar  ketentuan  kususnya.  Hal  ini  dikarenakan  kewenangan  diskresi  yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi yang belum ada payung hukumnya.

## B. Hambatan yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Mediasi
Pelaksanaan  mediasi  penal  yang  dilakukan  oleh  penyidikSatlantas  Polres  Gowa khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban mengalami luka ringan atau kerugian material, dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan keadilan dari para pihak  yang  telah  tercapai  pada  tahap  penyidikan  sehungga  tidak  perlu  dilanjutkan  ke  tahap selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Hambatan    yang  dihadapi  oleh  penyidik  Satlantas  Polres  Gowa  yaitu  dalam penggunaan  mediasi  penal  yakni  untuk  kepastian  hukumnya.  Disatu  sisi  mediasi  penal  ini dilakukan oelh penyidik dan masyarakat melalui lembaha adat atau lainnya, sedangkan disisi lainnya  mediasi  penal  ini  belum  diatur  secara  konkret  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia,  tetapi  hanya  dikenal  dalam  tataran  diskresi  pada  penegak  hukum  saja.  Selain  itu pelaksanaan  mediasi  penal  pada  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  terkadang  terhambat  dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah. Untuk hal seperti ini maka penyidik tiak dapat menyelesaikannya  melalui  mediasi  penal  karena  syarat  adanya  kesepakatan  kedua  pihak belum terpenuhi. Selainterhambat karena korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan, tidak  kooperatifnya tersangka misalnya tidak mengakui perbuatannya akan juga menghambat terjadinya  kesepakatan  kedua  pihak  melalui  mediasi  penal.  Selain  itu,  belum  adanya  aturan
23 Abdul Rahman Kadir, Penyidik laka lantas
yang  tegas  mengatur  mengenai  mediasi  penal  ini  juga  menjadi  hambatan  lain  dalam penerapannya  dikarenakan  mediasi  penal  hanya    berdasa  pada  kewenangan  diskresi  yang dimiliki  polisi,  maka  terkadang  dalam  pelaksanaan  gelar  perkara  yang  dilakukan  banyak perbedaan presepsi dari peserta gelar perkara yang disebabkan belum adanya peraturan yang mengaturnya secara jelas. 24
.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pengkajian  yang  telah  penulis  uraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut.
1. Pelaksanaan  Mediasi  Penal  sebagai  alternatif  penyeperkara  kecelakaan  lalu  lintas yang mengalami kerugian materil oleh Polres Gowa dilakukan dengan langkah-langka sebagai berikut:
a) Mediasi penal dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan adanya kerugian materil dan luka fisik ringan yang dialami oleh korban
b) Adanya  kesepakatan  bersama  kedua  pihak  yang  berperkara  yakni  korban  dan tersangka maupun  keluarganya terkait  kasus  kecelakaan lalu lintas  yang  dialami serta ganti kerugiannya.
c) Adanya  pernyataan  tidak  menuntut  dari  korban  terhadap  kasus  yang  dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke tahap berikutnya.
d) Penyidik  melakukan  gelar  perkara  terhadap  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang telah diselesaikan melalui mediasi penal tersebut.
2. Hambatan  dalam  pelaksanaan  Mediasi  Penal  sebagai  alternatif  penyelesian  perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polres Gowa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:
a) Faktor  Internal,  misalnya:  penyidik  ragu  dalam  menerapkan  mediasi  penal  pada perkara  tindak  pidana  dikarenakan  belum  adanya  aturan  yang  jelas  mengatur mngenai  mediasi  penal  tetapi  hanya  didasarkan  pada  kewenangan  diskresi  yang dimiliki  oleh  polisi  saja,belum  adanya  pemahaman  yang  sama  dari  penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP ( Standar Operating Procedure )  mengeni  mekanisme  mediasi  penal  pada  perkara  pidana  termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil.
b) Faktor  Ekstrenal,  misalnya:  korban  tidak  bersedia  diselesaikan    secara  mdiasi
24 Abdul Rahman Kadir, Penyidik Laka Lantas .
penal  dan  tetap  menuntut  agar  kasusnya  tetap  dilanjutkan  ke  tahap  selanjutnya, tersangka  tidak  kooperatif  dalam  pelaksanaan  penyidikan  sehingga  menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Istiqamah. “Hukum Perdata Hukum Orang dan keluarga”. Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2003).
Barda  Nawawi  Arief, Pemberdayaan  Court  Management  Dalam  Rangka  Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung: Kajian dari Aspek Sistem Perailan Pidana , Makalah Pada Seminar  Nasional  Pemberdayaan  Court  Manajemen  di  Mahkamah  Agung  R.I  dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung ( Salatiga: F,H., UKSW 2001). DS  Dewi  dan  fatahillah  A.  Syukur,  Mediasi  Penal: Penerapan  Restorative  Justice  di Pengadilan Anak Indonesia, (Jakarta: Publishing 2011). Budiarto Arif, dkk, Rekayasa Lalu Lintas , (Solo : UNS Press, 2007).
Andi  Safriani.  “positivisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia”.  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam (2017)
Andi  Safriani.  “Telaah  Terhadap  Asas  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa”.
Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (2020)
Radjab,  syamsuddin.  “Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era Pemerintahan Jokowi-JK.” Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018)
Radjab, syamsuddin. “Syariat Islam dalam Negara Hukum.” Cet.I(2011). Andi  Safriani.  “positivisasi  Syariat  Islam  di  Indonesia”.  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum
Keluarga Islam (2017)
Andi  Safriani.  “Telaah  Terhadap  Asas  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa”.
Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (2020)
Radjab,  syamsuddin.  “Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era Pemerintahan Jokowi-JK.” Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018) Radjab, syamsuddin. “Syariat Islam dalam Negara Hukum.” Cet.I(2011).
Diakses  dari  https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-  nomor-22- tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ (6 Februari 2020).
Muchtar,Ichsan Ariansyah, and Andi Safriani. “Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar.” Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020)
Herry  Kandati, Penerapan  Mediasi  Oleh  Lembaga  Kepolisian  Republik  Indonesia  Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Sebagai  Perwujudan  Restorasi  Justitia ,  Jurnal,  di  akses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 18:42.
A  Safriani.  “Telaah  Terhadap  Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakulstas Syariah dan Hukum 4(1), 1-11, (2017). Nurhasan, K ebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12, 2017.
Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.