Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079

## PERAN BUMDES DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG, BANTEN

## THE ROLE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISE IN STRENGHTENING THE ECONOMIC OF SUKARATU VILLAGE, SERANG REGENCY, BANTEN PROVINCE
(disubmit  28 September  2019, direvisi  20 November  2019, diterima  01 Desember  2019)
Yunia  Rahayuningsih 1 ,  Sofyan  Budiarto 2 ,  Sulastri  Isminingsih 3
1,2 Bappeda Provinsi  Banten
3 Universitas  Sultran  Ageng  Tirtayasa KP3B, Jl.  Syech  Nawawi  Al-Bantani,  Serang,  Banten Email:  yuniarahayuningsih@gmail.com

## ABSTRAK
BUMDes  lahir  sebagai  pendekatan  baru  dalam  usaha  peningkatan  ekonomi  desa  berdasarkan kebutuhan  dan  potensi  desa.  Desa  Sukaratu  Kecamatan  Cikeusal  Kabupaten  Serang  telah mempunyai  BUMDes  dan  juga  memiliki  potensi  besar  dalam  sektor  pariwisata.  Namun sampai  saat  ini  belum  tergali  dan  dikembangkan  secara  maksimal.  Oleh  karena  itu  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  BUMDes  dalam  penguatan  ekonomi  Desa  Sukaratu. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  desktiptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  pengamatan  langsung  dan  pengumpulan  data  sekunder lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan  BUMDes  Ratu  Harapan  berperan dalam  peningkatan  kreativitas,  inovasi  dan  variasi  usaha  BUMDes  yang  berbasis  pada pengelolaan  potensi  desa  di  sektor  wisata  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  peluang pasar.  Juga  telah  mampu  berkontribusi  terhadap  pendapatan  asli  desa  dan  membuka  lapangan kerja bagi  masyarakat  desa.
Kata Kunci:    Badan  Usaha  Milik  Desa,  Penguatan  Ekonomi,  Desa  Sukaratu,  Kabupaten Serang

## ABSTRACT
Village  Owned  Enterprise  was  born  as  a  new  approach  in  efforts  to  improve  the  village economy  based  on  the  needs  and  potential  of  the  village.  Sukaratu  Village,  Cikeusal  Sub district,  Serang  District  has  Village  Owned  Enterprise  and  also  has  great  potential  in  the tourism  sector.  But  until  now  it  has  not  been  fully  explored  and  developed.  Therefore,  this study aims to determine the role of Village Owned Enterprise in strengthening the economy of Sukaratu  Village.  The  method  used  in  the  study is desktiptif qualitative with data collection techniques  through  interviews,  observation  and  other  secondary data collection. The results showed  that  the  existence  of  the  Ratu  Harapan’s Village Owned Enterprise played a role in increasing  creativity,  innovation  and  variations  in  Village  Owned Enterprise business based on managing village potential in the tourism sector in accordance with community needs and market  opportunities. It has also been able to contribute to the village's original income and open employment opportunities for the village community.
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Keywords:  Village-Owned  Enterprise,  Economic  Strengthening,  Sukaratu  Village,  Serang District

## PENDAHULUAN
Kebijakan
otonomi daerah merupakan  kebijakan  yang  memberikan wewenang  kepada  daerah  untuk  mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat sesuai  dengan  karakteristik  daerahnya. Oleh  karena  itu,  konsep  pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan  berbasis  tingkatan  terendah dalam  suatu  struktur    pemerintahan,    yaitu desa    (Goma,    2015:    1).  Secara  historis, desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya masyarakat  politik  dan  pemerintahan  di Indonesia,  jauh  sebelum  negara-bangsa  ini terbentuk.  Struktur  sosial  sejenis  desa, masyarakat adat, dan lainnya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting  (Widjaja,  2004:  4).  Berkaitan dengan desa, pemerintah telah mengesahkan  peraturan  yang  mengatur khusus  tentang  pemerintahan  desa,  yaitu Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 (UU Desa).
Pertumbuhan ekonomi desa seringkali  dinilai  lambat dibandingkan
pembangunan ekonomi perkotaan.
Untuk meningkatkan hal tesebut dibutuhkan  dua  pendekatan  yaitu:  a)
Kebutuhan masyarakat
dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, dan  b) Political  will dan  kemampuan
pemerintah  desa    bersama  masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan  pembangunan  yang  sudah disusun  (Rutiadi,  2001  dalam  Bachrein, 2010).
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalu kewirausahaan desa, dimana
kewirausahaan desa menjadi strategi dalam  pengembangan  dan  pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan  desa  ini  dapat  diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)    yang  dikembangkan  oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014).
Desa  Sukaratu  merupakan  salah satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang yang memíliki  banyak  potensi  di  bidang  wisata, baik  wisata  alam  maupun  wisata  budaya. Jenis-jenis  wisata  tersebut  sangat  potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata  unggulan  dan  daya  tarik  wisata  ke Kabupaten Serang dan apabila dikembangkan  secara  profesional  akan sangat mungkin jika Desa Sukaratu menjadi  primadona  kunjungan  wisatawan baik secara lokal, domestik  maupun mancanegara.
Dengan  melihat  pada  potensi
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
yang ada dan didukung oleh  letak geografis  Desa  Sukaratu  yang  strategis dan  kondisi  alam  yang  indah  sangat memungkinkan pariwisata untuk berkembang pesat. Adapun proses pelaksanaan pengembangan pariwisata sebagai  suatu  kawasan  desa  wisata  tidak lepas  dari  peran  serta  pemerintah  dan  juga masyarakat  lokal  yang  ikut  serta  dalam pengembangan desa wisata melalui BUMDes. Selanjutnya, peran serta BUMdes akan sangat memungkinkan untuk penguatan ekonomi desa dan mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sebagaimana penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibawati (2015:  202)  menunjukkan  bahwa  BUM Desa telah  berhasil  menjadi  lembaga ekonomi    pedesaan    yang    mendukung terwujudnya  otonomi  desa,  mengangkat potensi  desa  dan  mendorong  peningkatan kesejahteraan  warga  masyarakat.  Temuan tersebut  juga  didukung  oleh  Rahmawati (2014:126) yang juga menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa bermanfaat  baik  secara  sosial  maupun ekonomi  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  fenomena  dan hasil  penelitian  terdahulu  tersebut,  perlu dilakukan penelitian terkait peran BUMDes  dalam  penguatan  ekonomi  Desa Sukaratu,  Kabupaten  Serang,  Banten.
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Mei  –  Juli  2019  di  Desa  Sukaratu, Kecamatan  Cikeusal,  Kabupaten  Serang, Provinsi
Banten. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  sedangkan  berdasarkan jenis pemaparannya yaitu bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu data  yang  mengandung  makna.  Kemudian, deskriptif  menurut  Nugroho  (2013)  adalah penelitian  dengan  tujuan  mengetahui  nilai variabel tanpa membuat pembandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.  Sehingga  penelitian  ini  bermaksud mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi berdasarkan hasil eksplorasi peran BUMDesa  dalam  penguatan  ekonomi  desa. Metode ini memungkinkan pendekatan yang  lebih  luwes,  tidak  terlalu  rinci,  tidak lazim  mendefinisikan  suatu  konsep,  serta memberi  kemungkinan  bagi  perubahan- perubahan  manakala  ditemukan  fakta  yang lebih mendasar, menarik, unik, dan bermakna di lapangan. (Aziz dalam Bungin,  2003:  39)
Dalam menggali informasi yang dibutuhkan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian,  maka  data  yang  dikumpulkan meliputi  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara dan pengamatan (observasi) terhadap situasi lingkungan dan situasi sosial.
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari buku, jurnal penelitian, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian  ini.  Subjek  penelitian  ditentukan dengan  teknik purposive  sampling yang terdiri  dari  Kepala  Desa  Sukaratu,  Direktur BUMDes Ratu Harapan, pengurus BUMDes  Ratu  Harapan,  dan  masyarakat Desa  Sukaratu.  Selanjutnya,  analisis  data dilakukan  sejak  awal  pengumpulan  data. Teknik  analisis  data  mengacu  pada  Miles dan Huberman (1992: 16-18) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus,  sehingga  datanya  sudah  jenuh. Aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu data reduction, data organization, dan interpretation.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Desa Sukaratu terletak di Kecamatan  Cikeusal,  Kabupaten  Serang, Provinsi  Banten.  Merupakan  salah  satu desa  di  Kecamatan  Cikeusal  dengan  luas wilayah  4,23  km 2 yang  terdiri  dari  5  dusun,
5  rukun  warga,  dan  11  rukun  tetangga. Desa  Sukaratu  telah  memiliki  Badan  Usaha Milik  Desa  yang  bernama  BUMDes  Ratu Harapan  yang  berdiri  atas  dasar  program pemerintah  dalam  upaya  membangun  dan mensejahterakan masyarakat desa sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  1,  ayat (6)  Undang-Undang    Nomor    6      Tahun
2014    yang    menjelaskan  bahwa  Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut BUM    Desa    adalah    badan    usaha    yang seluruh    atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan Desa  yang      dipisahkan  guna  mengelola aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun subtansi mengenai  BUM  Desa  bukanlah  sesuatu yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, BUM
Desa sesungguhnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah  (Ridlwan, 2014:  426).  Sebagaimana  tercantum  dalam visi  BUM  Desa  Ratu  Harapan,  yaitu mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui  pengembangan  usaha  ekonomi  dan pelayanan sosial.. Hal  tersebut sesuai dengan pendapat Lemieux (Wahab, 2014:15)  yang  menyatakan  bahwa  produk aktivitas-aktivitas  yang  dimaksudkan  untuk memecahkan masalah-masalah publik. Upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan tersebut  dilakukan  dengan  prinsip  dasar BUM Desa, salah satunya yaitu keterpaduan  kegiatan  BUM  Desa  yang dikembangkan  secara  utuh  dan  menyeluruh sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama  antar  masyarakat,  pemerintah, pengusaha,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
serta  pelaku  pembangunan  lainnya  secara sinergis.
BUM  Desa  Ratu  Harapan  dibentuk pada  tahun  2016  yang  pada  awalnya bergerak  di  lini  usaha  jasa  alat  pengolahan lahan  pertanian,  pengembang  dan  pemasok produk  pertanian  dan  perikanan,  namun kemudian  memfokuskan  pada  usaha  desa wisata.  Kegiatan  BUM  Desa  Ratu  Harapan tidak  lepas  oleh  peraturan  yang  digunakan sebagai  dasar  pelaksanaan    program    usaha BUM    Desa,    sebagaimana  pendapat Anderson  (Islamy  dalam  Widodo,  2013:14) menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  yang bersifat  positif  selalu  berdasarkan  peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa atau otoritatif. Pelaksanaan kegiatan  BUM  Desa  Ratu  Harapan  merujuk pada  peraturan  yang  berlaku,  yaitu  Perda Kabupaten  Serang  Nomor  15  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Pembentukan  BUMDes dan  Peraturan  Desa  Sukaratu    Nomor  1 tahun 2016 tentang Pengurusan,
Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik  Desa Ratu  Harapan.
Desa  Sukaratu  mewarisi  tradisi  dan budaya  Banten  yang  bercorak  agraris. Untuk  mempromosikan  dan  melestarikan budaya  Banten,  Desa  Sukaratu  bersama BUMDes Ratu Harapan menggagas pembangunan  ruang  terbuka  hijau  berupa taman  desa  yang  bernama  Taman  Mahkota Ratu yang menampilkan konsep ethnic dan agroculture .
Implementasi  gagasan  pembangunan  ruang publik  tersebut    sempat  mengalami  kendala karena  Desa  Sukaratu  tidak  memiliki  tanah desa yang representatif untuk pengembangan  taman  terbuka  hijau.  Lalu, pemerintah  desa  bersama  BUMDes  Ratu Harapan  membujuk  warga  yang  memiliki sawah di hamparan Sukaratu untuk melakukan kerjasama pengembangan wisata bertema agraris. Pembagian keuntungan  kerjasama  itu  terbagi  dengan pola  40%  untuk  pengurus,  10%  untuk PADes,  27%  untuk  BUMDes,  11%  untuk Kas  BUMDes,  5%  untuk  CSR  dan  2-5% untuk  pemilik  lahan.  Pembangunan  taman dimulai  pada  2016  dengan  pembiayaan dari  APBDesa  2016  dan  dana  swadaya (gotong-royong). Pembangunan Taman Mahkota
Ratu mengubah daerah pesawahan yang kotor dan dipenuhi semak-semak menjadi tempat yang menarik dan nyaman.
Selanjutnya,
BUMDes Ratu Harapan mendapat kewenangan  untuk  pengelolaan  taman  desa dengan  penyertaan  modal  dari  Dana  Desa sejumlah  Rp 50.000.000,-
Berkat  inovasi  itu,  Desa  Sukaratu dikenal  sebagai  desa  wisata  di  Kabupaten Serang.  Selain  itu,  dalam  perjalanan  BUM Desa  Ratu  Harapan  terdapat  fenomena positif  pelaksanaannya  yaitu  BUM  Desa Ratu  Harapan  berhasil  mengantarkan  Desa Sukaratu  meraih  juara  1  dalam  kategori Desa  Ketahanan  Pangan  di  Provinsi  Banten
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Tahun  2017.  Selanjutnya  pada    Tahun 2018  pendapatan  BUMDes  Ratu  Harapan dari  pengelolaan  Desa  Wisata  yaitu  sebesar Rp.  128.640.000,-  dan  menyumbang  Rp 16.263.000,-  untuk  pendapatan  asli  desa (PADes)  serta  setiap    bulannya  BUMD Ratu  Harapan  mengalokasikan  anggaran untuk bantuan sosial/CSR. Namun demikian, beberapa responden
menyatakan bahwa kontribusi BUMDes  tidak  dapat  dirasakan  langsung oleh  masyarakat,  keberadaan  BUMDes tidak  membawa  manfaat  signifikan  bagi peningkatan  kesejahteraan  warga.
Secara  rutin,  Taman  Mahkota  Ratu menjadi  ruang  untuk;  (1)  musyawarah kelembagaan  desa  (PKK,  Karang  Taruna,
RT  dan  RW);  (2)  musyawarah  terkait pertanian,  (3)  musyawarah  lainnya  yang bersifat  umum  atau  insidentil.  Pengunjung Taman  Mahkota  Ratu  juga  datang  dari berbagai daerah, seperti Cilegon,
Tangerang,  Pandeglang,  Lebak,  dan  juga dari DKI Jakarta. Sebagian besar pengunjung  adalah  anak-anak  muda  yang menyukai  swafoto  ( selfie ).
Berdasarkan  wawancara,  kekuatan BUMDes  Ratu  Harapan  adalah  sebagai berikut:  1)  Pengelola  BUMDes    memiliki komunikasi  yang  baik  dengan  Pemerintah Desa. Komunikasi yang baik ini menunjang kelancaran operasional BUMDes; 2) BUMDes
memiliki mekanisme akuntabilitas yang baik
dimana  BUMDes    melaporkan  program kerja  dan  juga  hasil  usaha  secara  tertib setiap tahunnya; 3) Dalam setiap pengambilan keputusan,
BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah yang  melibatkan  berbagai  elemen  seperti Pemerintah    Desa,  BPD,  PKK,  Karang Taruna,  dan  tokoh  masyarakat.  Walaupun menggunakan mekanisme musyawarah, BUMDes  merupakan  lembaga  independen sehingga  untuk hal-hal tertentu dapat mengambil  keputusan  secara  mandiri.  4) Adanya  kerjasama  dan  simbiosis  yang baik antara pengelola  BUMDes dan Pemerintah  Desa,  saling  mendukung  dan mempromosikan  desa.

## Permasalahan  yang  dihadapi  BUMDes
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes  Ratu  Harapan  adalah  sebagai berikut:
1. K o m u n i k a s i .  Sebagian  besar  warga desa sudah mengetahui keberadaan BUMDes  Ratu  Harapan.  Mereka  juga mengetahui adanya laporan tahunan yang diberikan oleh pengelola BUMDes,  namun  mereka  mengatakan tidak mengerti secara  rinci terkait BUMDes seperti jumlah aset, penghasilan, program kerja, dan s e b a ga inya . Permasalahan muncul dari    ketidakpahaman    mereka    tentang laporan    yang    diberikan,    sebagian  lagi
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
menyatakan bahwa mereka enggan membaca  laporan  yang  dibuat  oleh pengelola.  Dari  pihak  pemerintah  desa menuturkan  hambatan  komunikasi  ini juga  muncul  dari  masyarakat  yang  tidak berani  bicara  terbuka,  hanya  bersifat “grenengan”.
2. Transparansi  dan  Akuntabilitas .BUMDes
telah memiliki  mekanisme  pelaporan rutin  setiap  tahun.  Laporan  tersebut dibuat  tertulis  dan  diberikan  kepada pemangku kepentingan. Permasalahan yang muncul adalah warga tidak mengerti tentang isi  laporan,  tidak membacanya, atau tidak mengetahui apabila  ada laporan  tahunan.
Transparansi  yang  diminta  oleh  warga selain  keuangan  adalah  transparansi perekrutan karyawan.
Masyarakat meminta  adanya  transparansi  proses
perekrutan karyawan. Selama ini masyarakat  sekitar  BUMDes  merasa bahwa  BUMDes  kurang  transparan pada proses perekrutan  karyawan.
3.  Kapasitas    Manajerial. Permasalahan dalam  kapasitas  manajerial  terungkap dari pengelola BUMDes
serta
Pemerintah    Desa.  Kelemahan  utama baik  dari  BUMDES    dan  Pemerintah Desa adalah dalam hal administrasi/inventaris dan juga keuangan.  Pencatatan    yang  dilakukan masih sederhana.  Hal    ini sangat penting  terkait  dengan  nilai  aset,  omzet,
dan  juga  akuntabilitas.  Pengelola  juga memerlukan penguatan di bidang pengelolaan  SDM    dan  juga  pemasaran. Kemampuan  manajemen  strategi  juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes.

## KESIMPULAN
Keberadaan BUMDes Ratu
Harapan membawa perubahan yang signifikan  di  bidang  ekonomi  dan  juga sosial.  Keberadaan  BUMDes  berperan dalam  peningkatan  kreativitas,  inovasi  dan variasi  usaha  BUMDes  yang  berbasis  pada pengelolaan  potensi  desa  di  sektor  wisata sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan peluang pasar. Juga telah mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli desa  dan  membuka  lapangan  kerja  bagi masyarakat  desa.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ansari,  B., et  al .  (2013).  Sustainable Entrepreneurship    in  Rural  Areas.
Research    Journal  of Environmental and Earth Science  5(1):  26-31.
Bachrein,  S.  (2010).  Pendekatan  Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan
Perdesaan, Jurnal  Analisis  Kebijakan
Pertanian  8(2): 133-149.
Bungin, B. (2003). Analisis Data penelitian  Kualitatif:  Pemahaman Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah
Penguasaan
Model Aplikasi
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  80  – 87 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Cetakan  Pertama .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo  Persada.
Goma,  S.  (2015). Peran Pemerintah Desa
dalam  Meningkatkan  Pendapatan di Desa Bolangitag Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara .  Diakses  pada  26  Mei  2019, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/politico/article/download/10055/ 96).
Milles,  MB  &  Huberman,  MA.  (1992). Analisa  Data  Kualitatif .  Jakarta: UI Press.
Nugroho,  R.  (2013). Metode  Penelitian Kebijakan . Jakarta:  Pustaka Pelajar.
Prabowo, T.H.E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village  Community    Study    in Bleberan-Gunung Kidul- Indonesia. World  Applied  Sciences Journal    30  (Innovation  Challenges
in Multidiciplinary  Research  &
Practice):  19-26 .
Rahmawati.      (2014).      Peranan        Modal
Sosial        dalam  Pengelolaan Badan    Usaha    Milik   Desa   (BUM Desa) (Studi di    Desa Karangrejek  Kecamatan  Wonosari dan  Desa  Bleberan  Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)
[Thesis].  Yogyakarta:  Universitas
Gadjah  Mada.
Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  Badan  Usaha
Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangun Perekonomian Desa.
Jurnal Ilmu Hukum 8 (3): 424-440.
Sugiono. (2013). Metode Penelitian
Manajemen, Pendekatan:
Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi
(Mixed Methods), Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi . Bandung:  Alfabeta.
Wahab,  SA.  (2014). Analisis  Kebijakan: Dari  Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan  Publik Edisi  Kedua.
Jakarta:  PT. Bumi  Aksara.
Wibawati.  (2015).  Kapasitas    Badan
Usaha Milik    Desa  dalam Pengelolaan  Potensi  Desa  (Studi Pada  Bumdes      Desa      Bleberan Kecamatan      Playen  Kabupaten Gunungkidul Dalam Pengelolaan  Potensi  Wisata  Desa) [Thesis].  Yogyakarta:  Universitas
Gadjah  Mada.
Widjaja,  HAW.  (2004). Otonomi  Desa: Merupakan  Otonomi  yang  Asli, Bulat  dan  Utuh .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo  Persada.
Widodo,  J.  (2013). Analisis  Kebijakan
Publik: Konsep  dan  Aplikasi
Analisis  Proses  Kebijakan  Publik
Cetakan Sembilan. Malang: Bayumedia  Publishing.