## A b s t r a k
Dalam  sistem  kewarisan  Islam,  cucu  mempunyai  kedudukan  yang sangat lemah dalam hal mewarisi, meskipun di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan. Sedangkan di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  belum  menjadi standar  baku  dalam  membuat  keputusan  tentang  hak  kewarisan cucu  yang  ditinggal  mati  oleh  orang  tuanya.  Namun  ijtihad  yang dilakukan untuk memformulasikan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyakarat sangatlah tepat sehingga hukum kewarisan yang  bersifat  universal  akan  dapat  diteruskan  tanpa  mengenal batas  teritorial  dan  lingkungan  sosial  serta  memiliki  fleksibilitas dan daya adaptasi dengan baik pada perubahan sosial yang sedang terjadi  dalam  masyarakat. Penetapan  hukum  dalam  KHI  tentang kewarisan  cucu  merupakan  bentuk  ijtihad  dengan  pola  maslahah karena bertujuan untuk menetapkan suatu aturan yang berdasarkan pada kemaslahatan umum dan telah memenuhi kualifikasi istinbath hukum.
Kata Kunci: Ijtihad, Kewarisan, Hukum Islam

## Azwarfajri
Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

## IJTIHAD TENTANG KEWARISAN CUCU DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## IJTIHAD TENTANG KEWARISAN CUCU DAL AM HUKUM ISL AM DI INDONESIA

## A. Pendahuluan
Ijtihad merupakan metode istinbath hukum yang dibenarkan da- lam kajian Hukum Islam yang sangat diperlukan bagi perkembangan hukum  Islam  masa  kini  dan  mendatang  selama  masih  bermunculan peristiwa dan kejadian baru. Hal ini, bukan berarti menafikan terha- dap keagungan fiqih mazhab yang telah tumbuh dan berkembang sejak awal abad ke-2 Hijriah. Namun demikian tidak dianggap salah apabila tidak memproteksi diri dalam bingkai fanatisme yang berlebihan terha- dap produk fiqih mazhab, jika akhirnya akan mem-bawa manfaat dan kemaslahatan  bagi  umat  Islam  khususnya  dan  umumnya  bagi  umat manusia. Meskipun demikian bukan berarti ada kebebasan mengeks- presikan pendapatnya secara frontal dengan mengatasnamakan “taj- did” jika pemikiran dan pembaruan hukum yang diusungnya kurang atau  bahkan  tidak  mengindahkan  kaidah-kaidah  yang  dibenarkan dalam ber- istinbath , karena jika demikian fiqih bisa jadi resisten terha- dap berbagai bentuk konsep dan pemikiran yang muncul kemudian. Dewasa ini ada yang menyatakan bahwa fiqh mazhab dianggap sudah tidak  mampu  lagi  menampung  perkembangan  kebutuhan  manusia modern. 1 Dengan demikian, maka dapat dibenar-kan adanya perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam, bahkan merupakan suatu kebutuhan bagi umat Islam seperti di Indonesia, yang memiliki kondisi dan budaya yang berbeda dengan Arab. Mereka berdalih adanya ke- ragaman konsep dan pemikiran para imam mazhab yang dengan co- raknya masing-masing pada belasan abad yang lalu juga telah berupaya menginterpretasikan terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Alquran dan Sunnah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat saat itu, yang dianggapnya sebagai konsekuensi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang. 2
Hukum Islam 3 merupakan tata aturan yang mencakup dan mem-
1 Agus  Hasan  Bashori, Koreksi  Total  Buku  Fikih  Lintas  Agama  :  Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis , Cet. II(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004),  9.
2 Farouq Abu Zaid, Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis , alih bahasa Husein Muhammad, Cet. II, (Jakarta: P3M, 1986),  6.
3 Hukum Islam merupakan istilah yang dipakai di Indonesia sebagai terjemahan dari kata “ al-fiqh al-Islami ”. Kata “fiqh” secara harfiah berarti pengetahuan dan pemahaman ( al-Ilm wa al-Fah}m ). Sedangkan di kalangan ulama terminologi  “ al-fiqh ” diartikan dengan beberapa
berikan ketentuan aturan terhadap perbuatan manusia dalam segala situasi dan kondisi,  baik secara individual maupun sosial (secara ber- kelompok). Konteks hukum Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, yang mana terjadi interaksi antar berbagai budaya dengan hukum Islam, sehingga terbentuk wacana hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. 4 Sistem tata hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia bercorak Islami dengan unsur hukum  adat  yang  sangat  kuat,  terutama  dalam  hukum  muamalah seperti hukum waris dan lainnya. Hukum waris merupakan ketentuan hukum  yang  sangat  penting  sebagai  intisari  syariat 5 yang  banyak dibicarakan dalam Alquran. 6
Hukum  waris  merupakan  bagian  dari  hukum  keluarga  yang mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masya- rakat serta menjadi ciri khas umat Islam, namun dalam prakteknya sering  menimbulkan  polemik  dalam  pelaksanaannya,  hal  ini  dise- babkan oleh budaya masyarakat yang plural. Menurut Hazairin per-
pemaknaan yaitu pertama fiqh merupakan keseluruhan aturan syara’ baik yang ditetapkan secara langsung oleh Alqur’an dan Sunnah maupun yang ditetapkan oleh para ahli fiqh melalui ijtihad mereka. Dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ praktis yang ditetapkan melalui dalil-dalilnya yang khusus. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Fiqh al-Islami Fi Saubihi al-Jadid , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),  54 – 55.
4 K.  H  Abdurrahman  Wahid, “Menjadikan  Hukum  Islam  Sebagai  Penunjang Pembangunan” dalam Eddi Rudiana Arief, Dkk, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Cet. II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994),  1- 5.
5 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern , terj. Machnun Husein, Surabaya : Amer Press, 1991, Hlm. 65. Menurut Coulson kedudukan hukum waris menjadi penting karena  dua  hal  yaitu pertama tidak  ada  topik  dalam  hukum  Islam  yang  berciri  individu yang lebih tegas daripada topik hukum kewarisan. Kedua hukum waris merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga dan dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai  titik pusatnya karena sistem prioritas dan nilai kuantitatif telah ditetapkannya hak dari masing- masing sanak famili pewaris berdasarkan derajat kekerabatan dalam skema dan tanggung jawab keluarga. Dan hak-hak waris tersebut merupakan kewajiban yang sudah diberikan kepada pewaris pada waktu masih hidup,  karena itu sistem tersebut mencerminkan konsep Islam tentang nilai sosial dan struktur keluarga. Noel J. Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam , terj. H. Fuad, (Yogyakarta: Navilla, 2001),  9 – 10.
6 Al-Qur’an  menggunakan  4  kata  jadian  dari  22  istilah  waris  yang  terulang  di dalamnya, baik dalam bentuk fi’il madi (sulasi ataupun ruba’i), fi’il mud}ari, mas}dar maupun bentuk isim fa’il. Al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat li Alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),  555 – 556.
masalahan  tersebut  disebabkan  sistem  kekeluargaan  dalam  suatu masyarakat, dimana banyak peraturan adat yang telah berlaku secara turun temurun memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Dan  sumber persoalan tersebut bukan timbul  dari Alquran, melainkan interpretasi dan friksi di kalangan masyarakat itu sendiri. 7 Perbedaan pendapat dalam hukum waris terjadi ketika hukum Islam bersentuhan dengan sistem hukum adat yang menganut tiga sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan  individual,  kewarisan  kolektif  dan  kewarisan  mayorat, 8 konsekuensinya  ketika  sistem  hukum  waris  Islam  diterapkan  akan berakibat tertutupnya pihak tertentu untuk memperoleh hak warisnya menurut  sistem  waris  yang  telah  dilaksanakan  dalam  masyarakat tersebut.
Sistem kewarisan yang telah ada selama ini dalam batas-batas tertentu  ternyata  masih  menimbulkan  banyak  permasalahan  dan tidak dapat membumi dengan masyarakat setempat. Hal ini disebab- kan  antara  lain  karena  hukum  waris  merupakan  ekspresi  langsung dari  teks  suci  (ayat  atau  nas)  sehingga  dianggap  sebagai  hukum yang berlaku mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang, sedangkan kondisi sosial masyarakat membutuhkan suatu bentuk hukum yang dapat mengakomodasikan semua persoalan
7 Hazairin, Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith (Jakarta: Tintamas, 1976),  1 – 2.
8 Sistem kewarisan individual cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi- bagikan pemiliknya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat  patrilineal  di  Tanah-Batak.  Dan  sistem  kewarisan  kolektif  bercirikan  harta peninggalan  itu  diwariskan  oleh  sekumpulan  ahli  waris  yang  merupakan  bentuk  badan hukum dimana harta itu disebut harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara  ahli  waris  dan  hanya  boleh  dibagi-bagikan  pemakaiannya  saja  seperti  dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Sedangkan sistem kewarisan mayorat bercirikan bahwa anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris. Ketiga sistem pewarisan tersebut tidak perlu langsung menunjukkan pada bentuk masyarakat dimana hukum waris tersebut berlaku, sebab semua sistem tersebut dapat ditemui dalam berbagai macam bentuk masyarakat seperti sistem individual  bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral tetapi dapat ditemui pula dalam masyarakat patrilineal di Tanah-Batak, dan disana dapat ditemui juga sistem kolektif dan sistem mayorat yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat dapat ditemukan juga dalam masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan selain dalam masyarakat  patrilineal  di  Tanah  Semendo.  Sedangkan  sistem  kolektif  dalam  batas-batas tertentu dapat ditemukan dalam masyarakat bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara. Lihat dalam Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, 15 – 16.
yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi sedemikian pesat. Ketika dilakukan penelusuran ulang terhadap teks-teks ayat kewarisan yang selama ini dianggap sudah baku, dengan penafsiran  yang tidak terikat dan tanpa memaksakan diri menganut pola tertentu, ternyata ditemukan  banyak  permasalahan  yang  belum  terselesaikan  dalam hukum  kewarisan.  Salah  satu  problem  yang  timbul  dalam  masalah kewarisan  adalah  tentang  hak  waris  cucu  yang  berlaku  dalam sistem hukum Islam yang sering menimbulkan friksi dalam berbagai kalangan. Persoalan ini tidak diatur secara jelas dalam Alquran dan Sunnah sehingga timbul berbagai macam pendapat dalam hal ini. 9
Dalam sistem hukum Islam di Indonesia ketentuan hukum diatur melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari lokakarya para ula- ma yang dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan upaya untuk mengakomodasikan perkembangan hukum di Indonesia, yang mana dapat ditemukan refleksi-refleksi pemikiran baru untuk mengisi ruang kosong dalam rangka penyesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian KHI bukan merupakan peraturan un- dang-undang yang harus menjadi rujukan pokok dalam sistem peradi- lan di Indonesia sehingga dalam perjalanannya menimbulkan penafsi- ran yang berbeda terhadap penggunaannya sebagai sumber rujukan. 10

## B. Pendahuluan
a. Sistem Hukum Waris di Indonesia
Di  Indonesia  dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir  telah  ter- jadi reformasi  terhadap  ketentuan  hukum  Islam  (fiqih)  yang  telah disesuaikan  dengan  konteks  keindonesiaan.  Khusus  dalam  bidang hukum  kewarisan,  ide  dan  pemikiran  pembaharuan  belum  banyak memengaruhi  praktek  kewarisan  dalam  masyarakat  akibat  masih kuatnya pengaruh hukum adat dan mazhab syafi’iyah yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian dalam praktek implementasi  hukum  masih  terjadi  keaneka-ragaman  penggunaan materi hukum, hal ini dipengaruhi oleh keaneka-ragaman suku bangsa
9 Ismuha, Penggantian  Tempat  Dalam  Hukum  Waris  Menurut  KUH  Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),  80.
10 A.  Sukris  Sarmadi, Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),  3.
di Indonesia dengan hukum adat yang berbeda-beda dan juga agama yang berbeda. Adapun sistem tata hukum yang berlaku adalah:

## 1.  Hukum Waris Islam
Hukum  kewarisan  Islam  digali  dari  keseluruhan  ayat  hukum tentang  kewarisan  dalam  Alquran  dan  penjelasan  tambahan  yang diberikan oleh Rasulullah saw dalam sunnahnya. Dalam hal ini ada lima  azas  yang  berkaitan  dengan  sifat  peralihan  harta  kepada  ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang  diterima  dan  waktu  terjadinya  peralihan  harta  itu. 11 Adapun azas-azas tersebut adalah:
1) Azas ijbari yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tan-pa usaha  dari  yang  akan  meninggal  atau  kehendak  yang  akan  me- nerima. 12 Dijalankan  azas  ijbari  dalam  hukum  kewarisan  Islam mengandung  arti  bahwa  peralihan  harta  dari  seseorang  yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak pewaris atau permintaan ahli waris. Sementara itu pewaris hanya diberi- kan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. 13
2) Azas bilateral yaitu bahwa harta warisan beralih kepada atau mela- lui dua arah artinya bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis ketu- runan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. 14
3) Azas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi untuk di- miliki secara perorangan, dan masing-masing ahli waris menerima bagian sendiri-sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin untuk dibagi-bagi. 15
11 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. II  (Jakarta: Kencana, 2004),  17.
12 Ibid., 17 – 19.
13 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Eksistensi  dan Adaptabilitas, Cet. I   (Yogyakarta: Ekonisia, 2005),  17.
14 Ibid ,  19 – 20.
15 Ibid, 21.

## A z W A R F A J R I
4) Azas keadilan berimbang yaitu adanya keseimbangan antara hak  dan  kewajiban  dan  keseimbangan  antara  yang  diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dan secara mendasar perbedaan gender  tidak  menentukan  hak  kewarisan  dalam  Islam,  antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan warisan. 16
5) Azas  semata  akibat  kematian yaitu  peralihan  harta  hanya terjadi  setelah  yang  memiliki  harta  meninggal  artinya  harta seseorang  tidak  dapat  beralih  kepada  orang  lain  selama  yang bersangkutan masih hidup. 17
Dalam hukum waris Islam ada beberapa aspek yang dapat di- proyeksikan dalam memahami ketentuan syariat secara spesifik ber- kaitan dengan proses dan prinsip dasar dalam pembagian waris yaitu:
1)  Ide dasar sebagai asas tujuan dalam pewarisan adalah mengkonfir- masikan pentingnya harta seseorang yang nantinya sepeninggalnya dapat dimanfaatkan bagi anak-anaknya untuk kepentingan sosial- ekonomi,  pendidikan  dan  lainnya  agar  mereka  tidak  menjadi  ke- lompok orang lemah dan miskin (Q.S An-Nisa’: 9). 18
2) Proyeksi  sistem  Kewarisan  yang  paling  mendasar  mengenai pembagian  warisan  dalam  Islam  adalah  kesamaan  derajat  bagi kaum  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan  memperoleh  harta warisan dari kedua orang tuanya tanpa membuka kemungkinan mereka  terhijab  sehingga  tidak  memperoleh  harta  waris  dalam kondisi  apapun,  hal  inilah  yang  disebut  sistem  kewarisan individual bilateral (Q.S An-Nisa’: 7).

## Formulasi Bagian Kewarisan dalam Alquran secara umum yang
dijelaskan dalam Surat An-Nisa’: 11, 12 dan 176 adalah:
1) Cara pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan adalah berbanding 2:1 (Permulaan Q.S An-Nisa’: 11).
2) Anak  perempuan  yang  berjumlah  lebih  dari  dua  orang,  secara kolektif memperoleh bagian dua pertiga dan jika ia hanya seorang
16 Ibid, 24.
17 Ibid, 28.
18 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris, 12 – 13.
saja akan mendapatkan bagian seperdua (Q.S An-Nisa’: 11).
3) Ayah dan ibu mendapat seperenam bagian jika pewaris memilki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga kecuali jika pewaris walaupun tidak mempunyai anak tetapi  punya  saudara-saudara,  maka  ibu  tetap  mendapatkan seperenam (Q.S An-Nisa’: 11).
4) Harta warisan adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris  dibayarkan  untuk  wasiat  dan  segala  hutangnya  jika mempunyai hutang (Q.S An-Nisa’: 11).
5) Suami memperoleh seperdua dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak memiliki anak dan jika mereka me- miliki  anak,  maka  bagian  suami  menjadi  seperempat  (Q.S  An- Nisa’: 12).
6) Istri  memperoleh  seperempat  dari  suaminya  yang  meninggal jika  tidak  memiliki  anak,  tetapi  jika  mereka  memiliki  anak  ia memperoleh bagian seperdelapan (Q.S An-Nisa’: 12).
7) Ahli  waris,  apabila  hanya  ada  seorang  saudara  laki-laki  atau saudara perempuan saja tanpa adanya ayah dan anak dari pewaris, maka  masing-masing  mendapatkan  seperenam  bagian  dan  jika lebih dari satu orang atau kolektif, mereka mendapatkan bagian sepertiga (Q.S An-Nisa’: 12).
8)  Pewaris  yang  meninggal  dunia  tanpa  meninggalkan  anak,  tetapi mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi  saudara  perempuan tersebut memperoleh bagian seperdua. Apabila mereka dua orang maka  akan  memperoleh  dua  pertiga.  Teknis  ini  terjadi  juga  jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh bagian dari harta peninggalan saudaranya, jika mereka berjumlah lebih dari satu, maka bagiannya kolektif dengan perbandingan satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (Q.S An-Nisa’: 176). 19
Pola  pembagian  yang  tersebut  di  atas  merupakan  pola  pem- bagian  yang  disebutkan  langsung  dalam  Alquran  yang  menjadi  pe- doman dasar dalam perkembangan hukum waris dari masa ke masa yang dalam perjalanan selanjutnya mengalami perkembangan sesuai
19 Ibid., 14 – 18.
dengan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

## 2. Hukum Waris Adat
Dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat, ternyata banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang telah berkembang menjadi bagian kehidupan dalam bermasyarakat sehingga baik disadari ataupun tidak, prinsip pembagian warisan dalam hukum Islam telah digunakan dalam hal kewarisan adat.
Hukum  waris  adat  merupakan  hukum  yang  memuat  garis- garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu  dialihkan  dari  pewaris  kepada  waris.  hukum  waris  ini  menurut ketentuan-ketentuan yang mengatur cara meneruskan dan peralihan cara kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia.
Dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) pewarisan diantaranya sebagai berikut :
1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan  ini  dilakukan  secara  ke  atas  atau  ke  samping.  Artinya yang  menjadi  ahli  waris  ialah  anak  laki  atau  perempuan  dan keturunan mereka, kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara- saudara pewaris dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut  garis  kesamping,  dengan  pengertian  bahwa  keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2) Menurut  hukum  adat  tidaklah  selalu  harta  peninggalan seseorang  itu  langsung  dibagi  diantara  para  ahli  waris  setelah pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta  tersebut  tidak  tetap  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. 20
20 Datuk Usman, Diktat Hukum Adat II ,Medan : ttp, 1992,  157 – 160.
Pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak menentu- kan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan apabila warisan dibagikan setelah meninggalnya pewaris, waktu pembagian dapat dilaksanakan setelah upacara penguburan tanpa ditentukan harinya dan biasanya dilaksanakan pada upacara memperingati hari kematian pewaris, sebab pada waktu-waktu tersebut para ahli waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:
1) Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris).
2) Anak laki-laki tertua atau perempuan.
3) Anggota  keluarga  tertua  yang  dipandang  jujur,  adil  dan bijaksana.
4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris. 21
Dalam  sistem  hukum  adat  ketentuan  tentang  pewarisan  yang berhubungan dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan secara umum menganut sistem yang telah berkembang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun dalam prakteknya berkembang sesuai dengan  tradisi  yang  ada  dalam  masyarakat  tersebut. 22 Akan  tetapi dalam  pembagian  tetap  memiliki  golongan  yang  harus  didahulukan dalam  pembagian  warisan.  Adapun  garis-garis  pokok  keutamaan dalam kewarisan adat adalah sebagai berikut:
1) Golongan  pertama  yaitu  kelompok  yang  terdiri  dari  semua  ke- turunan pewaris yang masih hidup pada saat berbagi harta pe- ninggalan dalam sistem kewarisan individual atau pada saat me- ninggalnya pewaris dalam sistem kewarisan kolektif.
2) Golongan  kedua  yaitu  orang  tua  dari  pewaris  yang  berhak menerima pembagian apabila tidak adanya pewaris dari golongan pertama.
3) Golongan ketiga yaitu semua saudara yang masih hidup bersama-
21 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 104 – 105.
22 Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris, 39 – 44.
sama  dengan  semua  keturunan  yang  masih  hidup  dari  semua saudara  pewaris  yaitu  masih  hidup  pada  saat  berbagi  harta peninggalan  dalam  sistem  kewarisan  individual  atau  pada  saat meninggalnya pewaris dalam sistem kewarisan kolektif.
4) Golongan keempat yang terdiri dari kakek atau nenek dari pewaris yang masih hidup. 23
Apabila di lihat pada pola pewarisan dalam sistem kewarisan adat, maka terlihat bahwa dalam proses pembagian hak waris berlangsung secara  bertingkat  yaitu  adanya  pola  penggantian  dalam  penerimaan dalam tingkatan golongan yang berhak menerima apabila tidak ada ahli warisnya,  maka  digantikan  oleh  golongan  di  bawahnya  sampai  pada tingkatan golongan yang paling bawah apabila dalam tahapan-tahapan tersebut tidak terdapat ahli waris yang dapat menerima warisan.
Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka) tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan meng- ingat  wujud  benda  dan  kebutuhan  ahli  waris  yang  bersangkutan. Jadi  meskipun  hukum  waris  adat  mengenal  azas  kesamaan  hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. Tatacara pembagian itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu: pertama, dengan cara segendong sepikul artinya  bagian  anak  lelaki  dua  kali  lipat  bagian  anak  perempuan. Kedua, dengan cara Dum Dum Kupat artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang (sama). 24 Meskipun dalam praktek masyarakat menggunakan hukum kewarisan adat, namun dalam pe- laksanaannya tetap mengacu pada hukum Islam yang telah menjadi hukum dasar yang berlaku secara umum bagi umat Islam .
Di Indonesia terdapat tiga pola pewarisan dalam hukum waris adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  sebagian  besarnya  telah dipengaruhi oleh hukum Islam yaitu:
1) Sistem  kewarisan  individual yang  bercirikan  bahwa  harta peninggalan  dapat  dibagi-bagi  pemiliknya  di  antara  ahli  waris,
23 Hazairin, Kewarisan Bilateral, 20 – 21.
24 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Hlm. 106.

## IJTIHAD TENTANG KEWARISAN CUCU DAL AM HUKUM ISL AM DI INDONESIA
seperti  dalam  masyarakat bilateral di  Jawa  dan  masyarakat patrilineal di Batak. 25 Dalam sistem kewarisan ini di setiap daerah memiliki pola pembagian tersendiri sesuai dengan karakteristik kebudayaan dan adat setempat. Di daerah  Batak, anak perempuan yang  sudah  kawin  secara  jujuran    berarti  sudah  terlepas  dari keluarga  ayahnya,  tidak  akan  menerima  warisan  dari  orang tuanya yang meninggal setelah ia menikah. Namun anak laki-laki yang  termuda  dapat  mewarisi  seluruh  harta  peninggalan  yaitu ahli waris yang paling lama tinggal bersama orang tuanya. 26
2) Sistem  kewarisan  kolektif yang  bercirikan  bahwa  harta  pe- ninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, dimana harta yang disebut dengan pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris dan hanya dibagikan pemakaiannya kepada mereka seperti dalam ma- syarakat matrilineal di  Minangkabau.  Harta  pusaka  ini  diurus oleh  kepala  famili  atau  mamak  kepala  waris.  Hasil  dari  harta pusaka tersebut dipergunakan untuk keperluan seluruh anggota famili.  Jika  kompleks  famili  yang  memiliki  harta  pusaka  sudah terlalu besar jumlahnya sehingga terjadi pemecahan famili, maka harta  pusaka  tersebut  juga  dipecah  sesuai  dengan  jumlah  famili hasil  dari  pemecahan  tersebut  dan  masing-masing  diurus  oleh kepala famili baru tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah gadang menyimpang . 27
3) Sistem kewarisan mayorat yaitu bercirikan bahwa anak tertua berhak secara tunggal mewarisi seluruh harta peninggalan dan se- jumlah harta pokok dari satu keluarga seperti dalam masyarakat patrilineal di Bali yang memberikan hak mayorat pada anak laki- laki  dan  masyarakat  di  Tanah  Semendo  yang  memberikan  hak mayorat pada anak perempuan. 28
25 Suparman  Usman  dan  Yusuf    Somawinata, Fiqh  Mawaris:  Hukum  Kewarisan Islam, Cet. II  (Jakarta: Gaya Media, 2002),  190.
26 Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris, 39.
27 Ibid . , 37.
28 Suparman Usman dan Yusuf  Somawinata, Fiqh Mawaris ,  190.

## b. Kedudukan Cucu Dalam Kewarisan
Keistimewaan ketentuan bagian ahli waris dalam hukum Islam sering  tidak  tetap,  berubah-ubah  sesuai  dengan  keadaan  ahli  waris pada waktu pewaris meninggal.
Cucu sebagai penerus keturunan dari seseorang merupakan ahli waris yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kedudukan mereka  dalam  hukum  waris  yang  sangat  lemah  akibat  belum  ter- akomodasinya kebutuhan mereka dalam pewarisan di saat orang tua- nya meninggal terlebih dahulu dari kakek.
Dalam  hukum  waris  Islam  yang  berdasarkan  mazhab  Sunni sampai  pada  saat  ini  ada  beberapa  ketentuan  mengenai  kewarisan cucu dari garis keturunan laki-laki yaitu:

## 1.  Cucu laki-laki
Cucu laki-laki merupakan garis keturunan dari orang yang me- ninggal. Dalam hal pewarisan ada empat macam ketentuan mengenai hak dari cucu laki-laki yaitu:
1) Tidak dapat menarik menjadi ‘ asabah anak perempuan.
2) Menarik  menjadi  ‘ asabah cucu  perempuan  dengan  ketentuan bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan.
3) Cucu  laki-laki  yang  lebih  bawah  tingkatannya  dapat  menarik men-jadi ‘ asabah cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya apabila cucu perempuan tersebut terhalang oleh ahli waris yang lain.
4) Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, maka cucu laki-laki yang tingkatannya lebih bawah terhalang oleh cucu laki-laki yang tingkatannya lebih atas. 29

## 2.  Cucu perempuan
Para ulama bersepakat bahwa cucu perempuan berkedudukan seperti anak perempuan. Selain itu apabila ada dua anak perempuan, maka  cucu  perempuan  tidak  mendapatkan  bagian  kecuali  ditarik oleh cucu laki-laki. Adapun bagian ketentuan cucu perempuan adalah sebagai berikut:
1) Seperdua (1/2) harta warisan, apabila hanya seorang, tidak ada
29 Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , Cet. XIV (Yogyakarta: UII Press, 2001),  69 – 70.
anak dan tidak ada yang menariknya menjadi ‘ as{abah .
2) Dua pertiga (2/3) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi ‘ as{abah .
3) Satu  perenam  (1/6)  harta  warisan  untuk  seorang  atau  lebih apabila  bersama-sama  dengan  seorang  anak  perempuan  guna menyempurnakan bagian dua pertiga (2/3) harta warisan.
4) Tertarik  menjadi  ‘ as{abah oleh  cucu  laki-laki  yang  setingkat dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik menjadi ‘ asabah oleh  piyut,  laki-laki  yang  lebih  bawah  tingkatnya  apabila  tidak mendapat bagian karena terhalang ahli waris yang lain.
5) Terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki dan dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menarik menjadi ‘ as{abah. 30
Sedangkan cucu dari pancar perempuan termasuk dalam golong- an z\awil arha>m dalam pembagian warisan dan mereka menduduki golongan pertama dalam z\awil arha>m bersama dengan anak cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. 31

## c.  Pola penyelesaian kewarisan cucu
Dalam sistem kewarisan yang telah dijalankan dalam kehidup- an  umat  Islam  di  seluruh  dunia,  cucu  mempunyai  kedudukan  yang sangat lemah dalam hal mewarisi, meskipun di beberapa negara yang memggunakan sistem hukum waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan.
Secara  umum  para  ulama  bersepakat  bahwa  keturunan  yang berhak  mewarisi  hanyalah  keturunan  melalui  garis  laki-laki,  tanpa mempertimbangkan  kemungkinan  bahwa  keturunan  melalui  garis perempuan mempunyai hak yang sama seperti yang diberikan kepada keturunan garis laki-laki. 32
Meskipun  demikian,  dalam  mengantisipasi  agar  tidak  terjadi
30 Ibid .,  50 – 51.
31 Ibid., 87.
32 Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998) , 143.
keluhan dari cucu-cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, maka di berbagai negara yang menganut sistem kewarisan yang bersumber dari hukum Islam membuat aturan-aturan agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi cucu-cucu yang terhalang mendapatkan warisan  karena  adanya  saudara  dari  ayahnya.  Dalam  perundang- undangan Mesir diatur tentang pemberian hak untuk cucu-cucu yang terhalang mendapatkan hak ayahnya dengan diberikan hak melalui wasiat  yang  disebut  wasiat  wajibah 33 .  Dalam  peraturan  perundang- undangan Mesir disebutkan bahwa sekiranya pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anaknya yang telah meninggal, maka anak dapat menerima bagian saham orang tuanya melalui wasiat dalam batasan sepertiga harta. 34
Dalam  perundang-undangan  Tunisia,  prinsip  wasiat  wajibah hampir  serupa  dengan  Mesir.  Dalam Qanun  al-Ahwal  al-Syakhs}iyyah ( Tunisia  Law  Personal Status)  disebutkan  perbedaannya  terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu atau para cucu, baik laki-laki maupun perempuan  dari  anak  laki-laki  atau  anak  perempuan  dalam  tingkat pertama. 35 Disamping  menerima  bentuk  wasiat  wajibah  ditetapkan juga bahwa anak perempuan menghijab kerabat garis sisi dan berhak mengambil sisa pembagian melalui radd (pengembalian). Sedangkan dalam Perundang-undangan Irak (1961) menjadikan keturunan secara mutlak berhak menghijab kerabat garis sisi dan mengembalikan sisa warisan kepada semua ahli waris yang ada secara berimbang. Dan dalam perundang-undangan Pakistan (1961) menerima ahli waris pengganti, tetapi hanya dalam kelompok keturunan yang diperkenalkan dengan istilah inheritance by right . 36
Pola wasiat wajibah ini juga dipakai di beberapa negara Islam lain  seperti  Sudan,  Maroko,  Suriah  dengan  berbagai  variasi  sesuai dengan paham mazhab yang berkembang di negara tersebut.
33 Ketentuan tentang wasiat wajibah termuat dalam “ Qanun al-Wasiat “ atau Egyption Law of  Bequest dalam Undang-undang No. 71 tahun 1946 pasal 76 – 78.
34 Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, 194.
35 Suparman Usman dan Yusuf  Somawinata, Fiqh Mawaris, 179.
36 Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, 3.
Di  Indonesia  terkait  dengan  kewarisan  cucu  masih  belum memiliki  standar  yang  baku  dalam  penyelesaian  perkara  kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  belum  menjadi standar baku dalam membuat keputusan tentang hak kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan kewarisan cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris,
maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali mereka yang tersebut dalam pasal  173. 37
2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 38
Meskipun kedua pasal di atas oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pasal yang tidak jelas karena dalam perkara kewarisan yang muncul dalam masyarakat menimbulkan problema terhadap keputus- an  pengadilan  yang  telah  dilaksanakan,  namun  pasal  185  KHI  me- rupakan salah satu bentuk atau upaya untuk memberikan keadilan dalam hal pembagian warisan, dan pada prinsipnya tidak menempati kedudukan penuh seperti ahli waris yang digantikan serta tidak akan merugikan ahli waris yang sejajar atau seperingkat dengan ahli waris yang  digantikan  dan  jumlah  maksimal  harta  warisan  sama  dengan jumlah  harta  warisan  ahli  waris  yang  seperingkat,  bahkan  dalam beberapa hal ahli waris pengganti menerima bagian lebih kecil. 39
37 Pasal 173 KHI berbunyi:  Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diancam  dengan  hukuman    5  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat.
38 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan  (2).
39 Amrullah  Ahmad  (Ed.),  dkk, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin S.H, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),  64.
Namun  demikian  dalam  putusan  pengadilan  tidak  semuanya menggunakan  dasar  KHI  sebagai  landasan  hukum  pengambilan putusan sehingga dari beberapa kasus yang terjadi dalam kurun waktu sebelum ataupun sesudah ditetapkan KHI, tampaknya pelembagaan waris  pengganti  sebagai  implementasi  hak  kewarisan  cucu  telah dilaksanakan  dalam  putusan  pengadilan  agama,  dengan  mengambil beberapa  pendapat  yang  telah  berkembang  dalam  sistem  pewarisan yang telah berjalan dalam kehidupan masyarakat, meskipun demikian masih ada juga yang mempertanyakan keabsahan dan kejelasan ten- tang  konsep  waris  pengganti  tersebut.  Namun  yang  perlu  digaris- bawahi  bahwa  penetapan  putusan-putusan  peradilan  tersebut  tidak menggunakan  dasar  rujukan  yang  sama  untuk  kasus-kasus  yang serupa, dan juga tidak ada kesamaan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti. Hal ini terjadi disebabkan proses penetapan bagian dilaksanakan dengan proses perdamaian dan musyawarah.

## c.  Ijtihad Sebagai Instrumen Adaptasi Hukum Waris Islam
Dengan dijadikannya hukum kewarisan Islam sebagai acuan da- lam  legislasi  hukum  kewarisan  di  Indonesia,  memberikan  gambaran bahwa hukum kewarisan yang ada dalam tata hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, yang memberikan makna bahwa hukum kewarisan Islam bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat, tetapi bersumber dari ke- tentuan Allah dan manusia hanya sebagai pelaksana ketetapan terse- but. Sistem hukum kewarisan Islam bergerak pada dataran horizontal- vertikal atau antar manusia dan dengan Allah, karena itu hukum Islam dalam standar baik dan tidaknya, ditentukan berdasarkan standar dari ketentuan Allah yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah.
Berbicara persoalan standar hukum tidak terlepas dari persoalan etika  yang  melekat  padanya,  karena  antara  etika  dan  hukum  tidak memiliki  batasan,  bahkan  sistem  hukum  sendiri  merupakan  sistem etika yang terformulasikan dalam lima alternatif penilaian yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Kelima alternatif ini mengandung makna  pahala, pujian, celaan, hukuman dan pembicaraan. 40
40 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: Bina Aksara, 1981),  85.
Adanya sifat sakralitas dan formulasi lima alternatif penilaian dengan  pengertian  yang  terkandung  dan  telah  ditetapkan  dalam Alquran dan Sunnah menjadikan hukum Islam tidak dapat diubah oleh manusia  sehingga  tampak  tidak  adanya  unsur  dinamika.  Berkaitan dengan hukum kewarisan, hanya ketetapan yang bersifat qat}’i > yang tidak dapat diubah, namun pada ketetapan yang belum diatur dapat digunakan ijtihad  dengan menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk mengeluarkan ketentuan hukum. 41
Dengan  ijtihad  akan  memungkinkan  untuk  memformulasikan hukum  baru  yang  relevan  dengan  kebutuhan  masyakarat  yang mengalami  perubahan  sosial,  dengan  demikian  hukum  kewarisan yang bersifat universal akan dapat diteruskan tanpa mengenal batas teritorial  dan  lingkungan  sosial,  sehingga  hukum  kewarisan  akan memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi dengan baik pada perubahan sosial  yang  sedang  terjadi  dalam  masyarakat. Dari  segi  fungsinya, ijtihad memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penafsir terhadap nas} yang bersifat d}anni >, penjelas terhadap nas} yang bersifat d}anni > , baik yang ada dalam  Alquran maupun Sunnah dan sebagai sumber yang membentuk  hukum  sendiri  jika  tidak  ada nas dalam  Alquran  dan Sunnah. 42 Adapun pola ijtihad yang berkembang adalah:
1) Ijtihad terhadap nas} d}anni yaitu Ijtihad dalam persoalan yang sudah ada aturan tetapi masih bersifat dhanni (pengertian ganda), akal  masih  diberi  kebebasan  yang  terbatas  dalam  menetapkan hukum. Penafsiran sifatnya terbatas pada usaha memilih hukum yang paling relevan dengan kandungan nas , karena itu penafsiran harus tetap dapat memberlakukan hukum yang ada dalam nas tersebut. 43
2) Ijtihad terhadap persoalan yang tidak terdapat di dalam nas yaitu pola  ijtihad  jenis  ini  diberikan  keleluasaan,  tapi  harus  dengan bimbingan syariat yaitu dengan mengembalikan pada dasar dan petunjuk    yang  terdapat  dalam al-Qur’a>n dan  Sunnah.  Ijtihad
41 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam, 63 – 64.
42 Ibid., 64.
43 Abdul  Wahab  Khallaf, Masadir  al-Tasyari’il  Islami  Fima  La  Nassa  Fihi, Terj. Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi (Bandung: Risalah, 1984),  4.
dalam  bidang  kewarisan  lebih  leluasa  untuk  dapat  disesuaikan dengan kondisi masyarakat akibat adanya perubahan sosial. 44
Semua jenis ijtihad tersebut menjadi pedoman hukum bagi ma- syarakat tertentu dan pada waktu tertentu tanpa ada kewajiban bagi masyarakat yang lain pada waktu dan tempat yang berbeda, namun bukan  berarti  ijtihad  yang  sudah  dilakukan  tidak  dapat  dijadikan pedoman oleh kalangan masyarakat yang lain. 45
Ijtihad dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan alur metodologis  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  ketentuan  hukum. Pola-pola  ijtihad  yang  dapat  dilakukan  dalam  persoalan  kewarisan adalah melalui metode ijma’, qiyas (deduksi analogis), adat istiadat, dan maslahah. 46
Penetapan hukum dalam KHI tentang kewarisan cucu merupa- kan bentuk ijtihad dengan pola maslahah karena bertujuan untuk me- netapkan suatu aturan yang berdasar pada kemaslahatan umum, dan untuk mendapatkan bentuk ijtihad yang valid, maka harus me-menuhi kualifikasi tertentu terkait dengan metode maslahah yaitu:
1) Penetapannya  dilakukan  setelah  diadakan  penelitian  tentang persoalan yang dihadapi sehingga dapat diketahui tentang benar dan tidaknya sesuatu serta mengandung manfaat atau mudharat dengan cara membandingkan diantara keduanya.
2) Bersifat  umum,  bukan  individual  yaitu  jika  diterapkan  hukum dalam  suatu  persoalan  akan  bermanfaat  bagi  seluruh  atau  se- bagaian besar umat dan masyarakat.
3) Tidak bertentangan dengan nas} .
Proses  ijtihad  terhadap  kewarisan  cucu  dalam  pasal  185  KHI merupakan bentuk ijtihad terhadap persoalan yang tidak terdapat di dalam nas, karena dalam  Alquran tidak ada yang menjelaskan tentang bagian kewarisan cucu seperti hak bagian ahli waris yang lain, hanya saja ada pendapat yang menafsirkan kata “mawali” dalam Surat an-
44 Ibid.
45 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984),  17.
46 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam, 66.

## IJTIHAD TENTANG KEWARISAN CUCU DAL AM HUKUM ISL AM DI INDONESIA
Nisa’ ayat 33 sebagai waris pengganti, namun demikian secara umum tidak ada ayat lain yang dapat dijadikan landasan tentang persoalan ini. Hazairin menyimpulkan bahwa makna lafaz al-mawali dalam surat an- Nisa’ ayat 33 adalah ahli waris karena penggantian sedangkan ulama mutaqaddimin  menafsirkan  sebagai  ahli  waris  biasa  atau asabah . Perbedaan ini bersumber pada perbedaan pilihan i’rab struktur ayat. Menurut  ulama  mutaqaddimin  lafaz likullin yang  terletak  di  awal ayat di- idafat- kan kepada mal (warisan) atau insan (pewaris), sedang lafaz al-mawali ditafsirkan sebagai ahli waris atau asabah. Sedangkan Hazairin lafaz likullin di- idafat- kan kepada insan yang bermakna ahli waris dan lafaz al-mawali pun bermakna ahli waris. Dengan adanya dua lafaz ini, maka yang pertama bermakna ahli waris biasa (utama) dan  yang  kedua  bermakna  ahli  waris  pengganti,  hal  di  atas  sejalan dengan kaidah tafsir yaitu apabila ada dua lafaz nakirah yang sama atau semakna dalam satu kalimat, maka isi lafaz yang pertama berbeda dengan yang kedua. 47
Pandangan Hazairin tentang persoalan waris pengganti ini yang menggunakan kerangka acuan ilmu antropologi dalam menalar ulang aturan-aturan  fiqh  tidak  dapat  dikatakan  memiliki  validitas  yang tinggi, hal ini disebabkan tidak meneliti secara langsung kehidupan dan pola kewarisan suku atau masyarakat Arab yang dijadikan dasar pandangan  tentang  fiqh  yang  berkembang.  Namun  demikian  hal ini  merupakan  satu  terobosan  yang  dapat  menjadi  pedoman  untuk pengembangan  hukum  waris  mengingat  tidak  adanya  dasar  aturan yang tercantum dalam nas terkait dengan kewarisan cucu atau hak waris pengganti.
Dalam penetapan hukum mengenai kewarisan cucu juga tidak terlepas  dari  pengaruh  prinsip  adat  yang  menganut  empat  prinsip dasar yaitu:
1) Hukum Islam melegalisir hukum adat jika tidak bertentangan.
2) Hukum  Islam  menerima  hukum  adat  pada  persoalan  yang prinsipil  kendatipun  dalam  pelaksanaan  akan  berbeda  karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
3) Lebih diutamakan hukum Islam daripada hukum adat jika terjadi
47 Alyasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, 208.
perbedaan yang prinsipil.
4) Islam menolak hukum adat yang membawa kemadharatan.

## C. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan kewarisan  cucu,  untuk  dapat  terbentuknya  ketentuan  seperti  yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses pergulatan yang cukup panjang hingga terbentuknya legislasi formal. Dan khusus untuk sistem kewarisan Islam yang diformulasikan dalam  sistem  hukum  waris  KHI  agar  dapat  lebih  relevan  dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka dilakukan dengan cara meluaskan formulasi di luar nas qat’i dengan memperhatikan aspek metodologis dalam berijtihad, karenanya pertimbangan seperti adat istiadat dalam pewarisan  sangat  diperhatikan  untuk  melihat  kemaslahatan  dan kemudharatan, serta hukum itu sendiri harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

## Daftar Pustaka
Abubakar,  Alyasa. Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab. Jakarta: INIS, 1998.
al-Ashfahany, Al-Raghib. Mu’jam  Mufradat  Li  Alfaz al-Qur’an.
Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
al-Zarqa,  Mustafa  Ahmad. Al-Fiqh  al-Islami  Fi  Saubihi  al-Jadid . Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
Anderson,  J.N.D. Hukum  Islam  di  Dunia  Modern ,  diterjemahkan oleh Machnun Husein. Surabaya: Amer Press, 1991.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia: Eksistensi  dan  Adaptabilitas, Cet.  I  Yogyakarta:  Ekonisia,
2005.
Bashori,  Agus  Hasan. Koreksi  Total  Buku  Fikih  Lintas  Agama  : Membongkar  Kepalsuan  Paham  Inklusif-Pluralis .  Cet.  II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
Basyir,  Azhar. Hukum Waris Islam, Cet. XIV.  Yogyakarta : UII Press,
2001.
Coulson, Noel J. Konflik Dalam Yurisprudensi Islam, Terj.  Fuad.
Yogyakarta: Navilla, 2001.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Hazairin. Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Qur’an  dan  Hadith.
Jakarta: Tintamas, 1976.
Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Jakarta: Bina Aksara,
1981.
Ismuha. Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam Jakarta:  Bulan Bintang, 1978.
Khallaf, Abdul Wahab. Masadir al-Tasyari’il Islami Fima La Nassa Fihi, Terj Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi. Bandung: Risalah, 1984.
Sarmadi,  A.  Sukris. Transendensi  Keadilan  Hukum  Waris    Islam
Transformatif. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Kewarisan  Islam, Cet.  II.    Jakarta:
Kencana, 2004.
Syarifuddin,  Amir. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam
Adat Minangkabau . Jakarta : Gunung Agung, 1984.
Usman, Datuk. Diktat Hukum Adat II. Medan, 1992.
Usman, Suparman dan Yusuf  Somawinata. Fiqh Mawaris: Hukum
Kewarisan Islam, Cet. II.  Jakarta: Gaya Media, 2002.
Wahid,  K.H  Abdurrahman. “Menjadikan  Hukum  Islam  Sebagai Penunjang Pembangunan” dalam Eddi Rudiana Arief, Dkk,
Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
Zaid, Farouq Abu. Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis , alih bahasa oleh Husein Muhammad, Cet. II. Jakarta: P3M, 1986.