Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)
Hefis Kurnia Sandhi hefiskurnia@gmail.com Politeknik Keuangan Negara STAN
Iskandar iskandar@pknstan.ac.id Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRAK
This research specifically examines the practice of managing the Village Fund for handling the COVID-19 pandemic. The research objective was to analyze the management practices of the Village Fund in handling the  COVID-19  pandemic  compared  to  applicable  policies  /  regulations.  Data  mining  was  carried  out  by interviewing related parties and documentation study. This study takes the object of Bendo Village, Ponggok District, Blitar Regency. The findings of this study are that in general the practice of managing village funds for  handling  the  COVID-15  pandemic  is  in  accordance  with  applicable  regulations.  The  procedure  for allocating  the  use  of  the  Village  Fund  follows  the  village  planning  and  budgeting  process.  The  change  in focus of activities for handling the COVID-19 pandemic was carried out through the Village Deliberation in the Village RKP. Changes to the Village RKP are followed by changes to the Village APBD by maximizing the fields of Disaster Management, Emergency Situations, and Urgent Village. The Village Fund Budget is allocated for activities in the field of Village Development Implementation and the field of Village Disaster Management,  Emergency and Urgent.  Priority for  using  Village  Funds  for handling COVID-19 is through the CPID-19 Emergency Response Program, Direct Cash Assistance (BLT), and Cash For Work (PKT).
Keywords: Management Practices, Village Funds, Handling Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  telah  dinyatakan  oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi  dan  Indonesia  telah  menyatakan COVID-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit  yang  wajib dilakukan upaya penanggulangan.  Untuk  menangani  pandemi COVID-19,  Pemerintah  telah  menetapkan berbagai  kebijakan,  antara  lain  penetapan PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar), Penetapan
Gugus Tugas
Percepatan Penanganan  Covid-19, karantina,  isolasi, karantina  rumah,  karantina  rumah  sakit,  dan karantina  wilayah. Melalui  Keputusan Presiden  nomor  12  tahun  2020  tanggal 13 April  2O2O ,  Pemerintah  m enyatakan  bahwa bencana  nonalam  yang  diakibatkan  oleh penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
Penyebaran  COVID-19  berdampak pada  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2020,  Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk kegiatan  penanganan  pandemi  COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Prioritas penggunaan  Dana  Desa  termasuk  kegiatan dalam  rangka  menanggulangi  dampak ekonomi  atas  pandemi  COVID-19,  antara lain  berupa  kegiatan  penanganan  pandemi COVID-19  dan/atau  jaring  pengaman  sosial di  Desa.  Berdasarkan  Instruksi  Menteri Dalam  Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan  Corona  Virus  Disease (COVID-19)  di  Desa  melalui  APBDesa, Pemerintah Desa diwajibkan untuk menggunakan  anggaran  kegiatan  belanja  tak terduga  pada  Bidang  Penanggulangan Bencana,  Darurat  Dan  Mendesak  Desa dengan  melakukan  re-focusing  kegiatan  dan APBD  Desa  untuk  penanganan  COVID-19. Berdasarkan  realokasi  penggunaan  Dana Desa,  Kepala  Desa  menetapkan  peraturan desa  mengenai  perubahan  APBDesa.  Dalam hal  perubahan  APBDesa  belum  dapat ditetapkan,  Pemerintah  Desa  dapat  terlebih dahulu  melakukan  perubahan  penjabaran APBDesa.  Pemerintah  Desa  harus  sigap
merespon  situasi  tersebut  dalam  mengelola Keuangan Desa, terutama Dana Desa.
Studi tentang
penanganan penyebaran  COVID-19  telah  dilakukan  oleh beberapa  peneliti.    Yasa  (2020)  meneliti kebijakan  penanganan  penyebaran  COVID- 19 berbasis adat dengan menerapkan kearifan lokal  di  Bali,  yang  dapat  dijadikan  sebagai role  model  bagi  pengendalian    pandemic COVID-19.  Bentuk  implementasi    dari kebijakan    itu  dilaksanakan    berdasarkan konsep Tri  Hita  Karana yang  terdiri  dari parhyangan dengan melakukan  ritual  agama seperti  membatasi  kegiatan    adat    dan pendekatan    religius.  Pawongan  dengan melakukan  pengawasan  keluar  masuknya masyarakat dan pembagian  masker  melalui pecalang  (polisi  adat),    dan  palemahan melakukan  penyediaan  tempat  cuci  tangan dan penyemprotan disinfektan di lingkungan desa adat. Aspek pendanaan telah disingung, tetapi tidak dieksplorasi lebih jauh. Penelitian Pamungkas,  dkk.  (2020),  mendiskripsikan penggunaan    dana    desa    tahun    anggaran 2020 dalam   penanganan covid-19 pada 157 desa  di    Kabupaten    Sumbawa.  Melalui metode statistik deskripsi, dianalisis gambaran  kondisi  penggunaan  dana    desa untuk  pencegahan  dan    penanganan    Covid- 19,  Padat    Karya    Tunai    Desa,  Bantuan Langsung  Tunai  Desa  pada  masing-masing desa,  wilayah  berdasarkan  geografis,  dan seluruh kabupaten.
Berbeda dengan
penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  secara  spesifik mengkaji  praktik  pengelolaan  Dana  Desa yang  digunakan  untuk  penanganan  pandemi COVID-19.  Tulisan  ini  mengkaji  bagaimana praktik  pengelolaan  Dana  Desa,  terutama dalam melakukan perubahan APBDesa untuk kegiatan  penanganan  pandemic  COVID-19 dan jaring pengaman sosial di Desa. Studi ini mengambil Desa Bendo, Kecamatan
Ponggok,  Kabupaten  Blitar  sebagai  obyek dalam  penelitian  praktik  pengelolaan  Dana
Desa  yang  digunakan  untuk  penanganan pandemi
COVID-19. Penelitian ini bermanfaat  memberikan  gambaran  praktik pengelolaan  Dana  Desa  untuk  penanganan pandemi  COVID-19,  terutama  pada  awal terjadinya kasus tersebut.

## B. PERTANYAAN PENELITIAN
Pertanyaan  penelitian  yang  akan dijawab  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana praktik  pengelolaan  Dana  Desa  dalam penanganan pandemic COVID-19?

## C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan
penelitian adalah
menganalisis praktik pengelolaan Dana Desa dalam  penanganan  pandemi  COVID-19, dibandingkan dengan ketentuan peraturan.

## D. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  kualitatif deskriptif. Objek  yang diteliti adalah praktik pengelolaan  Dana  Desa  untuk  penanganan pandemi COVID-19 Desa Bendo, Kecamatan Ponggok,  Kabupaten  Blitar.  Data  yang dikumpulkan  meliputi  data  periode  di  awal penanganan  COVID-19.  Penggalian  data informasi  dilakukan  dengan  wawancara Sekretaris  Desa,  dan  studi  dokumentasi terhadap  APBDesa  dan  perubahaannya, beserta  dokumen  terkait.  Hasil  praktik tersebut  dianalisis  kesesuaiannya  dengan ketentuan peraturan terkait.

## E. TINJAUAN LITERATUR
1. Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa untuk  Penanganan  Pandemi  COVID- 19 Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam  rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan,  Dana  Desa  dapat digunakan  untuk  kegiatan  penanganan pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  dan  Bantuan  Langsung  Tunai Desa.
Berdasarkan
PMK Nomor 40/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Atas PMK  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang Pengelolaan  Dana  Desa,  penggunaan  Dana Desa  diprioritaskan  untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa,  peningkatan  kualitas  hidup manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan dan  dituangkan  dalam  rencana  kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana
Desa  sebagaimana  dimaksud  termasuk kegiatan  dalam  rangka  menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID-19),  antara  lain berupa:  (a).  kegiatan  penanganan  pandemi Corona  Vims  Disease  2019  (COVID-19); dan/atau (b). jaring pengaman sosial di Desa.
Penggunaan  Dana  Desa  berpedoman pada  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan  Permendesa    Nomor  6  Tahun 2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka  penanganan  pandemi  COVID-19 antara lain berupa kegiatan pengadaan bahan kebutuhan  pokok  bagi  penduduk  Desa terdampak,  pengadaan  bahan-bahan  alat kesehatan,  dan  kegiatan  lainnya  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pemerintah desa  juga  wajib  mengadakan  jaring pengaman  sosial  di  Desa  berupa  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin  atau  keluarga  tidak  mampu  di  desa. Berdasarkan  realokasi  penggunaan  Dana Desa,  Kepala  Desa  menetapkan  peraturan desa  mengenai  perubahan  APBDesa.  Dalam hal  perubahan  APBDesa  belum  dapat ditetapkan,  Pemerintah  Desa  dapat  terlebih dahulu  melakukan  perubahan  penjabaran APBDesa
2. Anggaran Penanggulangan COVID-19 di Desa dalam APBDesa Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Penanggulangan  Corona  Virus  Disease (COVID-19)  di  Desa  melalui  APBDesa, Pemerintah
Desa diwajibkan untuk menggunakan  anggaran  kegiatan  belanja  tak terduga pada BidangPenanggulangan
Bencana,  Darurat  Dan  Mendesak  Desa dengan  melakukan re-focusing kegiatan  dan APBD Desa untuk penanganan COVID-19.
Bagi desa yang telah menganggarkan dalam
APBDesa untuk
kegiatan Penanggulangan  Bencana  maka  Pemerintah Desa  membuat  RAB  pelaksanaan  kegiatan belanja  tak  terduga.  Sementara,  bagi  desa yang  belum  menganggarkan  dalam  Bidang Penanggulangan  Bencana,  Darurat  Dan Mendesak  Desa  dalam  APBDesa  dan/atau anggarannya  terbatas  (tidak  mencukupi),
maka Pemerintah Desa melakukan perubahan Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  dalam rangka perubahan
kegiatan yang berhubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan sosial  dasar  masyarakat.  Proses  perubahan RKP  Desa  juga  sekaligus  diikuti  Perubahan APBDesa.  Kegiatan  yang  berhubungan dengan  pemenuhan  kegiatan  sosial  dasar masyarakat yang dianggarkan dalam Perubahan  APBDesa  yang  merupakan kewenangan lokal berskala desa.
Dalam  rangka  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  dalam  pandemi  virus  corona, maka Dana Desa dapat digunakan untuk BLT kepada  keluarga  miskin  di  desa.  Beberapa ketentuan pelaksanaan BLT dalam pengelolaan keuangan desa :
a. BLT  dianggarkan  dalam  Belanja  Tak Terduga  pada  Sub  Bidang  Keadaan
Mendesak Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan
Mendesak   Desa dengan mengacu kepada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
b. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.101
c. Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran  Dana  Desa  ke  APBDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu pemberian,  dan  besaran  nominal  BLT yang bersumber  dari  Dana  Desa berpedoman  kepada  ketentuan  yang diatur  oleh  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
d. Penyaluran  BLT  dari  APBDesa  dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai ke penerima  BLT  yang  diatur  lebih  lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. BLT Desa Berdasarkan PMK Nomor
40/PMK.07/2020,  jaring  pengaman  sosial  di desa untuk  menanggulangi dampak ekonomi atas  pandemi  COVID-19,  berupa  BLT  Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa  sebagai  keluarga  penerima  manfaat. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling  sedikit  memenuhi  kriteria  sebagai keluarga  miskin  atau  tidak  mampu  yang berdomisili  di  desa  bersangkutan;  dan  tidak termasuk penerima bantuan Program
Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako, dan  Kartu  Pra  Kerja.  Menurut  Permendasa Nomor  6  Tahun  2020,  Penanganan  dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa  kepada  keluarga  miskin  di  desa  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Keluarga  miskin  yang  menerima BLT-Dana  Desa  merupakan  keluarga  yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum  terdata  menerima  Program  Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),  dan  kartu  pra  kerja,  serta  yang mempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan sakit menahun/kronis.
Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian  Sosial.  Besaran  BLT  Desa ditetapkan sebesar Rp600.000,00 per keluarga  penerima  manfaat  per  bulan, dibayarkan  setiap  bulan  selama  3  (tiga) bulan.
Pemerintah Desa wajib
menganggarkan  dan  melaksanakan  kegiatan BLT Desa. BLT Desa dimaksud, dianggarkan dalam  APBDesa paling banyak sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan. Dalam hal besaran  Dana  Desa  untuk  BLT  Desa)  tidak mencukupi,  kepala  desa  dapat  menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat  persetujuan  dari  bupati/wali  kota atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Apabila Pemerintah  Desa  tidak  menganggarkan  dan tidak  melaksanakan  kegiatan  BLT  Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran  Dana  Desa  tahap  III  tahun anggaran  berjalan.  Dalam  pengelolaan  Dana Desa,  Pemerintah  Desa  membuat  laporan realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran Dana Desa. Secara khusus, Pemerintah Desa juga  diminta  membuat  laporan  pelaksanaan BLT Desa. Format laporan pelaksanaan BLT Desa:  NIK,  Nama  Kepala  Keluarga Penerima,  Jumlah  Penerimaan,  Tanggal penerimaan, Tanda tangan/cap Jempol.
4. Program Padat Karya Tunai (PKT)
Penggunaan Dana
Desa
diprioritaskan  untuk  membiayai  padat  karya tunai  di  Desa.  Berdasarkan  Permendesa Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa,  Padat  Karya  Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat  Desa,  khususnya  yang  miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan  pemanfaatan  sumber  daya, tenaga  kerja,  dan  teknologi  lokal  untuk memberikan tambahan  upah/pendapatan sebagai  upaya  mengurangi  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Padat Karya Tunai Desa
diprioritaskan  bagi  anggota  keluarga  miskin, penganggur,  setengah  penganggur,  dan anggota  keluarga  dengan  balita  gizi  buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
a. memberikan kesempatan kerja sementara;
b. menciptakan  kegiatan  yang  berdampak pada  peningkatan  pendapatan  tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
c. mekanisme  dalam  penentuan  upah  dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
d. berdasarkan  rencana  kerja  yang  disusun sendiri  oleh  Desa  sesuai  dengan kebutuhan lokal; dan
e. difokuskan  pada  pembangunan  sarana prasarana  perdesaan  atau  pendayagunaan sumberdaya  alam  secara  lestari  berbasis pemberdayaan masyarakat.

## Manfaat Padat Karya Tunai Desa
a.  menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga  miskin,  dan  keluarga  dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
b.  menguatkan
rasa kebersamaan,
keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
c.  mengelola  potensi  sumberdaya  lokal secara optimal;
d.  meningkatkan  produktivitas,  pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
e.  mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan  balita  gizi  buruk  dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).
PDT diharapkan memberikan dampak  pada  terjangkaunya  (aksesibilitas) masyarakat  Desa  terhadap  pelayanan  dasar dan  kegiatan  sosial-ekonomi;  turunnya tingkat  kemiskinan  perdesaan,  tingkat pengangguran,  jumlah  balita  kurang  gizi  di perdesaan;  dan  turunnya  arus  migrasi  dan urbanisasi.
Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa diatur sebagai berikut:
a.  swakelola,  yaitu  kegiatan  padat  karya tunai  di  Desa  dilaksanakan  melalui mekanisme  swakelola,  sedangkan  sub kegiatan  untuk  penyediaan  barang  dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi  melalui  kontrak  sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
b.  mengutamakan  tenaga  kerja  dan  material lokal  Desa  yang  berasal  dari  Desa setempat,  sehingga  mampu  menyerap tenaga  kerja  lokal  dan  meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
c.  upah  tenaga  kerja  dibayarkan  secara langsung  secara  harian,  dan  jika  tidak memungkinkan  maka  dibayarkan  secara mingguan.

## F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Perubahan APBDesa Bendo
Prosedur  penetapan  penggunaan  Dana  Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran  Desa.  Berdasarkan  APBDesa tahun  2020,  anggaran  pendapatan  yang dikelola  Pemerintah  Desa  Bendo  sebesar 1.479.623.574,-.  Dalam  prosesnya,  terdapat Perubahan APBDesa menjadi 1.496.544.224,- atau terdapat sedikit kenaikan  yang  berasal  pendapatan  transfer Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  yaitu  sebesar Rp.16.920.650,-. Dari total anggaran tersebut,  anggaran  pendapatan  terbesar berasal  dari  pendapatan  transfer  Dana  Desa (DD), sebesar Rp.805.780.000,-.

## Tabel 1. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Desa 2020
No Jenis Pendapatan Semula Menjadi Tambah (Kurang) 1 Pendapatan Asli daerah 69.000.000 69.000.000 0 2 Pendapatan Transfer 1.410.623.574  1.427.544.224 16.920.650 - Dana Desa 805.780.000 805.780.000 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 48.670.574 48.670.574 0 - Alokasi Dana Desa 556.173.000 573.093.650 16.920.650 3 Pendapatan Lain-lain 0 0 0 Jumlah total 1.479.623.574 1.496.544.224 16.920.650 Sumber: Perubahan APBDesa Bendo
Dari sisi belanja, dalam APBDesa 2020 awal, Desa  Bendo  termasuk  desa  yang  telah mengalokasikan  anggaran  belanja  pada Bidang  Penanggulangan  Bencana,  Keadaan Darurat,  dan  Mendesak  Desa,  tetapi anggarannya  terbatas  atau  tidak  memenuhi kebutuhan.  Sehingga,  berdasarkan  Instruksi Menteri Dalam  Negeri nomor 3 tahun 2020, untuk  menangani  COVID-19,  Pemerintah Desa Bendo melakukan percepatan perubahan  RKP  Desa  melalui  Musyawarah Desa.  Musyawarah  tersebut  dilaksanakan pada  tanggal  3  Mei  2020,  dihadiri  oleh Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara Desa, dan perangkat lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan penanggulangan COVID- 19.  Jumlah  peserta  yang  hadir  dalam Musbangdes tersebut kurang lebih berjumlah 30 orang termasuk para ketua RT dari setiap Rukun Tetangga. Musyawarah Desa tersebut membahas  perubahan  fokus  kegiatan  untuk penanganan penyebaran wabah Virus Corona di  Desa  Bendo.  Fokus  kegiatan  tersebut
ditampung  dalam  Perubahan  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKP).
Selanjutnya,  Perubahan  RKP  Desa diikuti Perubahan APBDesa dengan maksimalisasi  pada  Bidang  Penanggulangan Bencana,  Keadaan  Darurat,  dan  Mendesak Desa,  serta  pendataan  dan  finalisasi  calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bendo. Musbangdes tersebut menghasilkan  perubahan  dan  penyesuaian APB  Desa  Bendo  untuk  Tahun  Anggaran 2020 berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa  dan re-focusing anggaran  untuk percepatan penanganan COVID-19.
Tabel 2. Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Desa 2020 per Bidang No Bidang Belanja Semula Menjadi Tambah (Kurang) 1 Penyelenggaraan pemerintahan desa 524.000.994  540.921.644 16.920.650 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 797.890.000  548.730.000 (249.159.400) 3 Pembinaan Kemasyarakatan 136.863.500  136.863.500 - 4 Pemberdayaan Masyarakat 30.500.000 30.500.000 - 5 Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 10.000.000  259.159.400 249.159.400 Jumah Sumber: Perubahan APBDesa Bendo Dalam Perubahan APBDesa terdapat pergeseran dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ke Bidang Penggulangan Bencana,  Darurat,  dan  Mendesak  Desa sebesar Rp249.159.400. Rincian dari perubahan tersebut disajikan pada tabel 3.
Tabel 3.Rincian Perubahan Anggaran Belanja Desa Bendo untuk Penanganan COVID-19
URAIAN SEMULA MENJADI BERTAMBAH (BERKURANG) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 797.890.000 548.730.000 (249.159.400) Penyelenggaraan Posyandu 103.054.200 53.000.000 (50.054.200) Pemeliharaan Jalan Desa 489.637.800 327.632.600 (162.005.200) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/rehab rumah tidak layak 19.000.000 0 (19.000.000) Pembangunan/rehabilitasi Jamban Umum/MCK Umum 18.100.000 0 (18.000.000) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 10.000.000 259.159.400 249.159.400 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.000.000 0 0 Sub Bidang Keadaan Darurat 0 50.054.200 50.054.200 Sub Bidang Keadaan Mendesak 0 199.105.200 199.105.200 Sumber: Perubahan APBDesa Bendo
Pada APBDesa Bendo awalnya tidak terdapat alokasi  anggaran  Subbidang  Keadaan Darurat.  Setelah  penyesuaian  APBDesa, alokasi  anggaran  pada  Subbidang  Keadaan Darurat  sebesar  Rp.50.054.200.  Jumlah tersebut  berasal  realokasi/pergeseran  dari Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan  dan Subbidang
Kesehatan, subbidang Penyelenggaraan Posyandu.
Subbidang
Keadaan  Mendesak  terdapat  anggaran perubahan sebesar Rp. 199.105.200.
2. Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 di Desa Bendo Dalam Perubahan APBDesa, anggaran Dana Desa sebesar
Rp.805.780.000,-.  Dari  jumlah  tersebut, dialokasikan  untuk  kegiatan-kegiatan  pada bidang  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa sebesar  Rp548.730.600  (sekitar  68%)  dan bidang  Penanggulangan  Bencana,  Darurat dan Mendesak Desa Rp.259.159.400 (sekitar 32%). Perbedaan antara anggaran pendapatan Dana  Desa  dengan  alokasi  kedua  bidang tersebut  sebesar  Rp.2.110.000,  dipenuhi  dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan PMK No 40/PMK.07/2020, Instruksi Mendagri no 3 th 2020,  dan  Permendes  no  6  th  2020, penggunaan  Dana  Desa  yang  terkait  dengan
penanganan  COVID-19  dalam  Perubahan APBDesa Bendo adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk penanganan COVID-19
No Prioritas Penggunaan Nilai Dialokasi pada Kegiatan 1 Program  Tanggap  Darurat  COVID- 19 10.000.000  Penanggulanan Bencana 2 Program  Tanggap  Darurat  COVID- 19 50.054.200  Penanganan Keadaan Darurat 3 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 199.105.200  Penanganan Keadaan Mendesak 4 Padat Karya  Tunai (PKT) 61.200.000  Pembangunan PAUD Jumlah 320.359.400 Sumber: Diolah dari Perubahan APBDesa Bendo
a. Program Tanggap Darurat COVID-19 Alokasi  anggaran  Belanja  Tak Terduga  pada  Penanggulangan  Bencana, Darurat  Dan  Mendesak  Desa  Bidang untukkegiatan  Penanggulanan  Bencana,  dan kegiatan  Penanganan  Keadaan  Darurat masing  masing  sebesar  Rp.10.000.000  dan Rp.50.054.200  digunakan  oleh  Pemerintah Desa Bendo untuk melakukan kegiatan Gerak Cepat  Gugus  Tugas  Cegah  COVID-19
Tingkat Desa. Rincian  kegiatan  tersebut  antara  lain melakukan  beberapa  upaya  pencegahan penyebaran wabah
COVID-19 dan melakukan  beberapa  pengadaan  barang, semacam  alat  dan  bahan  penyeprotan,  alat pelindung  diri  (APD),  masker,  dan  lainnya. Rincian  untuk  pengadaan  barang  terkait pencegahan penyebaran wabah virus corona, disajikan pada tabel 5.

## Tabel 5: Rincian Pengadaan Barang Terkait Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona
No Uraian Volume Harga Satuan Jumlah 1 Cairan disinfektan 55 liter 130.000 7.150.000 2 Makan minum petugas semprot 46 kali 200.000 9.200.000 3 Pengadaan alat semprot 23 unit 850.000 19.550.000 4 Pengadaan masker 5 dos 450.000 2.250.000 5 Pembuatan banner cegah covid 5 buah 100.000 500.000 6 Pembuatan leflet anjuran hidup sehat 100 exp 500 500.000 7 Pengadaan APD 10 set 230.000 2.300.000 8 Thermogun 2 unit 2.185.00 4.370.000 9 Sarung tangan 2 box 103.500 207.000 10 Kaca mata 10 unit 161.000 1.610.000 11 Sepatu boot 10 unit 120.000 1.200.000 12 Masker N95 10 Biji 120.000 1.200.000 13 Handscan genekologi 1 unit 200.000 200.000 14 ATK 1 set 267.200 267.200 Total 50.054.200 Sumber: Pemerintah Desa Desa Bendo
Penjelasan rincian kebutuhan
kegiatan  Gerak  Cepat  Gugus  Tugas  Cegah COVID-19 diuraikan sebagai berikut:
a) Pengadaan  alat  semprot  dan  cairan disinfektan  Pengadaan  alat  semprot dianggarkan  sebanyak  23  unit  dengan harga  per  unit  nya  yaitu  Rp.850.000, sehingga total anggaran untuk pengadaan alat semprot yaitu
sebesar
Rp.19.550.000.  Kegiatan  penyemprotan akan  dilakukan  kepada  setiap  rumah yang  ada  di  Desa  Bendo  dan diprioritaskan  untuk  rumah  yang  rawan terdampak  virus  corona,  misalnya  ada keluarga  yang  ada  di  rumah  tersebut bekerja  di  luar  kota  dan  sering  pulang- pergi  setiap  akhir  pekan.  Cairan disinfektan akan digunakan oleh pemerintah  Bendo  untuk  kegiatan penyemprotan di setiap rumah.
Pemerintah  Desa  menganggarkan    untuk pengadaan  cairan  disinfektan  tersebut sejumlah  55  liter  dengan  harga  per  liter nya  Rp.130.000  sehingga  total  anggaran senilai  Rp.7.150.000.  Cairan  disinfektan tersebut  berfungsi  untuk  mencegah penyebaran wabah virus corona
b) Makan minum petugas penyemprotan Anggaran makan minum ditujukan untuk pemberian  konsumsi  para  petugas semprot.  Pemberian  konsumsi  tersebut dianggarkan  sebanyak  46  kali  dengan asumsi  setiap  pelaksanaan  kegiatan penyemprotan Pemerintah
Desa menyediakan  makanan  dan  minuman  10 bungkus,  dengan  harga  per  bungkus sekitar  Rp.10.000.  Sisa  dari  anggaran tersebut  digunakan  untuk  insentif  bagi petugas  atau  relawan  yang  melakukan kegiatan penyemprotan.
c) Pembuatan banner dan leflet hidup sehat Pembuatan banner dianggarkan sebanyak 5 buah dengan total anggaran Rp.500.000 dimana  perkiraan  harga  per  buah  yaitu sebesar  Rp.100.000.  Banner  cegah COVID-19  dipasang  di  tempat-tempat tertentu,  antara  lain  kantor  desa,  gapura jalan,  atau  di  pertigaan  maupun perempatan.  Sementara  itu,  untuk  leflet dianggarkan  sebanyak  100  exp  dengan anggaran  Rp.50.000  dimana  leflet tersebut akan dibagikan kepada masyarakat  agar  masyarakat  desa  ikut
berpartisipasi  dalam  penanggulangan wabah COVID-19.
d) Pengadaan APD dan masker Anggaran untuk pengadaan masker yaitu sebesar  Rp.2.250.000.  Jumlah  masker yang  direncanakan  sebanyak  5  dos dengan harga per dos sebesar Rp.450.000.  Masker  ini  akan  digunakan oleh  perangkat  desa  untuk  melakukan kegiatan  sehari-hari  di  kantor  desa. Kemudian, untuk masker N95 dianggarkan  sebanyak  10  buah  dengan harga per buah Rp.120.000 sehingga total anggaran  untuk  masker  N95  sebesar Rp.1.200.000. Masker N95 akan digunakan  untuk  para  pekerja  dan relawan  gugus  COVID-19  misalnya  saat melakukan  penyemprotan.  Sementara untuk  pengadaan  APD  sebanyak  10  set dengan  harga  setiap  set  Rp.230.000  dan total anggaran sebesar Rp.2.300.000.
e) Thermogun
Pengadaan  untuk  thermogun  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  Bendo dalam  pelaksanaan  kegiatan  sehari-hari ataupun  untuk  cek  suhu  tubuh  untuk setiap  pegawai  ketika  datang  ke  kantor. Pengadaan thermogun direncanakan sebanyak 2 buah dengan harga per buah sebesar  Rp.2.185.000  sehingga  total anggaran  untuk  thermogun  yaitu  sebesar Rp.4.370.000.
f) Sarung  tangan,  kaca  mata,  sepatu  boot, handscan ,  dan  ATK  Sarung  tangan, kacamata,  dan  sepatu  boot  digunakan oleh  petugas  dan  relawan  gugus  tugas cegah  COVID-19.  Anggaran  total  dari ketiga  barang  tersebut  yaitu  sebesar Rp.3.017.000.  Sementara  itu,  untuk handscan dan  ATK  digunakan  oleh kantor  desa  untuk  kegiatan  operasional kantor dalam Pandemi COVID-19.
b. Program  Bantuan  Langsung  Tunai Desa (BLT)

## Kriteria  dan  Mekanisme  Pendataan Penerima BLT
Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan untuk  percepatan  penanganan  COVID-19, maka  Pemerintah  Desa  Bendo  memberikan program  bantuan  berupa  Bantuan  Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan,  besaran  anggaran  BLT  yang berasal  dari  Dana  Desa  adalah  sebesar Rp.600.000 untuk setiap KK selama 3 (tiga) bulan.  BLT  ditujukan  kepada  masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak  mampu;  domisili  berada  di  desa  yang bersangkutan; tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan Kartu Pra-kerja.
Dalam
melakukan
pendataan penerima  BLT,  Pemerintah  Desa  Bendo dibantu masing-masing Ketua RT. Pendataan tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan kriteria  dan  jumlah  anggaran  yang  tersedia. Finalisasi  calon  penerima  BLT  dilakukan pada saat Musrenbangdes pada tanggal 3 Mei 2020.  Calon  penerima  Bantuan  Langsung Tunai  berjumlah  110  keluarga.  Daftar
Penerima  BLT  ditetapkan  dalam  Peraturan Kepala  Desa  mengenai  penetapan  keluarga penerima  manfaat  BLT  Desa.  Sebelum adanya  BLT  dari  Dana  Desa,  berdasarkan informasi  dari  Perangkat  Desa  Bendo  telah terdapat  keluarga  penerima  PKH  sebanyak 143  keluarga  dan  Bantuan  Sembako sebanyak 75 keluarga.

## Penyaluran BLT
Berdasarkan  Perubahan  APBDesa 2020,  anggaran  belanja  untuk  BLT  terdapat dalam  Sub  Bidang  Keadaan  Mendesak Kegiatan  Keadaan  Mendesan  pada  pos
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.199.105.200
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 maksimal untuk anggaran BLT sebesar  35%  dari  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  desa  atau  apabila  melebihi  35%  harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota. Bila dihitung, porsi BLT terhadap total Dana  Desa  Bendo  (Rp.199.105.200  dari  Rp.805.780.000)  adalah  sebesar  24,7%.  Berdasarkan perhitungan  tersebut,  maka  Pemerintah  Desa  Bendo  tidak  perlu  persetujuan  dari  pemerintah kabupaten Blitar.
Dari alokasi anggaran BLT sebesar Rp.199.105.200,- tersebut bila dibagi dengan besaran BLT per  KK  per  bulan,dan  untuk  penyaluran  selama  3  bulan,  maka  anggaran  tersebut  dapat disalurkan kepada 110 KK (110 orang x 3 bulan x Rp600.000= RP.198.000.000). Desa Bendo telah  menyalurkan  BLT  untuk  3  bulan,  yaitu  pada  bulan  Mei,  Juni,  dan  Juli  2020.  Sesuai Instruksi  Mendagri,  penyaluran  BLT  kepada  masyarakat  terdapat  2  jenis/acara  penyaluran, yaitu  penyaluran  secara  tunai  dan  penyaluran  non-tunai.  Non-tunai  yang  dimaksud  adalah penyaluran BLT dengan menggunakan jasa transfer antar bank maupun jasa keuangan lainnya. Transfer  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  melalui  rekening  desa  kepada  penerima. Penyaluran BLT Desa Bendo dilakukan secara tunai. Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Desa di Kantor Desa.

## c. Program Padat Karya Tunai (PKT)
Padat  karya  tunai  di  Desa  merupakan  kegiatan  pemberdayaan  keluarga  miskin, pengangguran,  dan  keluarga  dengan  balita  gizi  buruk  yang  bersifat  produktif  berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
Program PKT dianggarkan Desa Bendo melalui kegiatan Pembangunan PAUD. Kegiatan tersebut  telah  dianggarkan  pada  APBDesa  awal  dan  tetap  dialokasikan  pada  Perubahan APBDesa. Program tersebut sejalan dengan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak  Pendemi  COVID-19.  Sesuai  dengan  sifat  PKT,  kegiatan  pembangunan  PAUD tersebut  dilaksanakan  dengan  mekanisme  swakelola.  Tenaga  kerja  dan  material  berasal  dari Desa  Bendo,  sehingga  mampu  menyerap  tenaga  kerja  lokal  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat setempat. Tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut berdasarkan KTP setempat.    Upah  tenaga  kerja  dibayarkan  secara  langsung  secara  harian,  dan  jika  tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

## 3. Pelaporan
Dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  Pemerintah  Desa  membuat  laporan  realisasi  penyerapan dan  capaian  keluaran  Dana  Desa.  Secara  khusus,  Pemerintah  Desa  juga  membuat  laporan
pelaksanaan  BLT  Desa.  Format  laporan  pelaksanaan  BLT  Desa:  NIK,  mama  kepala  keluarga penerima, jumlah penerimaan, tanggal penerimaan, tanda tangan/cap Jempol.

## KESIMPULAN
Dana  Desa  Bendo  telah  dikelola  untuk  penanganan  pandemi  COVID-19.  Secara  umum, praktik  pengelolaan  dana  desa  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Prosedur  penetapan penggunaan  Dana  Desa  mengikuti  proses  perencanaan  dan  penganggaran  Keuangan  Desa. Perubahan fokus kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam RKP Desa.  Perubahan RKP Desa diikuti Perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada  Bidang  Penanggulangan  Bencana,  Keadaan  Darurat,  dan  Mendesak  Desa.  Anggaran  Dana Desa  dialokasikan  untuk  kegiatan-kegiatan  pada  bidang  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa  dan bidang  Penanggulangan  Bencana,  Darurat  dan  Mendesak  Desa.  Penggunaan  Dana  Desa  untuk penanganan  COVID-19  diprioritasnya  melalui  Program  Tanggap  Darurat  CPID-19,  Bantuan Langsung Tunai (BLT),  dan Padat Karya Tunai (PKT)
- Program  Tanggap  Darurat  COVID-19  dialokasikan  pada  Belanja  Tak  Terduga  pada Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Bidang untuk kegiatan Penanggulanan Bencana,  dan  kegiatan  Penanganan  Keadaan  Darurat.  Anggaran  tersebut  digunakan  oleh Pemerintah Desa Bendo untuk melakukan kegiatan Gerak Cepat Gugus Tugas Cegah COVID- 19 Tingkat Desa. Rincian kegiatan tersebut antara lain melakukan beberapa upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan pengadaan peralatan dan bahan penyeprotan, alat pelindung diri (APD), masker, dan lainnya.
- Program  bantuan  berupa  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  oleh  Pemerintah  Desa  Bendo  . Besaran anggaran BLT yang berasal dari Dana Desa adalah sebesar Rp.600.000 untuk setiap KK selama 3 (tiga) bulan. BLT ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dalam melakukan pendataan penerima BLT, Pemerintah Desa Bendo dibantu  masing-masing Ketua RT.  Pendataan  tersebut  dilakukan  dengan  memperhatikan  kriteria  dan  jumlah  anggaran  yang tersedia. Finalisasi calon penerima BLT dilakukan pada saat Musbangdes. Porsi BLT terhadap total Dana Desa Bendo adalah sebesar 24,7% (dibawah 35%), sehingga tidak perlu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Penyaluran BLT Desa Bendo dilakukan secara tunai.
- Program  PKT  dianggarkan  Desa  Bendo  melalui  kegiatan  Pembangunan  PAUD.  Kegiatan tersebut  telah  dianggarkan  pada  APBDesa  awal  dan  tetap  dialokasikan  pada  Perubahan APBDesa. Program tersebut sejalan dengan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Sesuai dengan sifat PKT, kegiatan pembangunan PAUD tersebut dilaksanakan  dengan  mekanisme  swakelola.  Tenaga  kerja  dan  material  berasal  dari  Desa Bendo,  sehingga  mampu  menyerap  tenaga  kerja  lokal  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat setempat.

## G. SARAN DAN REKOMENDASI
Mengingat  masa  pendemi  masih  berlangsung  relatif  lama,  disarankan  program  PKT  perlu ditambah.  Secara  teknis,  diupayakan  agar  kegiatan  pembangunan  yang  telah  direncanakan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan memberdayakan sumber daya  (bahan/material dan tenaga kerja) lokal.
Penelitian ini dilakukan pada periode di awal (bulan Mei) penanganan pandemi COVID- 19.  Sehingga,  untuk  mengkaji  kebijakan  dan  praktik  pengelolaan  Dana  Desa  untuk  penanganan pandemi  COVID-19  secara  utuh,  terbuka  peluang  untuk  dilanjutkan  dengan  periode  data berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam  rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020

## Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  40  /PMK.07/  2020  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/  PMK.07/  2019  Tentang  Pengelolaan  Dana Desa
Permendes  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Permendes  Nomor  11  Tahun  2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Corona  Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDesa
Pamungkas,  Binar  Dwiyanto.,  Suprianto,  Usman,  Roos  Nana  Sucihati,  Vivin  Fitryani.,  2020,
Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities , Vol. 1 No. 2, 2020: 96-108.Fakultas Ekonomi & Manajemen, Ekonomi Pembangunan,  UniversitasSamawa, Mei 2020 Yasa, I Wayan Putra, 2020, Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education . Vol.7, No.1, Th. 2019. ISSN: Online 2442-86