## ANALISIS KUALITAS DAN TINGKAT KETERBACAAN MATERI BAHAN AJAR CETAK MELALUI EVALUASI FORMATIF
Idha Farida (idha@ut.ac.id)
Diarsi Eka Yani Argadatta Sigit
FMIPA-UT, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15418, Tangerang Selatan

## ABSTRACT
UT printed learning materials is the main learning materials designed to be used independently by students as a substitute lecturer. This article was prepared with the aim to analyze the quality and readability printed learning materials for purposes such revision in order to achieve the goal of effective learning. The research underlying the writing of this article uses evaluative formative design research with qualitative approach. The object of research is the printed learning materials courses Administration of Agricultural Extension, Module 2 and Module 4. Data was collected through observation, in-depth interviews, and deployment evaluation form to the expert science, expert instructional design, and students. The results showed that most of the the quality of printed learning materials on Module 2 and Module 4 less valid and less advanced when compared with current scientific developments. Therefore, fundamental changes are required in order to produce enough more recent concept. The depth and breadth of the content of the module needs to be improved because the module is more directed to the technical aspects that may not be applicable in all regions in Indonesia. However, the competency that can be achieved by graduate students is sufficient. Limited use of reference associated with the latest policies led to the use of long term and terminology, which is not currently used. Instructional design analysis results indicate that need more improvement in terms of the relevance of the formulation of instructional objectives with the content material; systematic writing; uses illustrations; examples and non-examples; well as conformity exercises, summaries and formative tests. Based on the results of one-to-one and small group evaluation, the revision material accordance expert science input is generally can be understood by the students. Both modules can lead students to learn independently. However, examples and images can be added to increase the understanding of the students in learning the content of the module. In general, exercises, summaries and formative tests can be understood by the students.
Keywords: administration of agricultural extension, formative evaluation, printed learning materials

## ABSTRAK
Bahan ajar cetak UT merupakan bahan ajar utama yang didesain untuk dapat digunakan secara mandiri oleh mahasiswa sebagai pengganti dosen. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis kualitas dan tingkat keterbacaan materi bahan ajar cetak untuk keperluan revisi agar bahan ajar tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Penelitian yang mendasari penulisan artikel ini menggunakan rancangan formatif evaluatif research dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah bahan ajar cetak mata kuliah Administrasi Penyuluhan Pertanian (LUHT4343), Modul 2 dan 4. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran form evaluasi kepada ahli bidang ilmu (3 orang), ahli desain instruksional (1 orang), dan mahasiswa (13 orang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas
materi bahan ajar cetak pada Modul 2 dan 4 sebagian besar kurang valid dan kurang mutakhir jika dibandingkan dengan perkembangan keilmuan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang cukup mendasar agar dapat menghasilkan konsep yang lebih terkini. Kedalaman dan keluasan isi modul perlu ditingkatkan karena modul tersebut lebih mengarah pada aspek teknis yang belum tentu dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Namun, untuk kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa tingkat sarjana sudah cukup memadai. Penggunaan referensi yang terbatas terkait dengan kebijakan terbaru menyebabkan adanya penggunaan istilah dan terminologi lama, yang saat ini tidak digunakan. Hasil analisis desain instruksional menunjukkan bahwa perlu perbaikan dalam hal relevansi rumusan tujuan instruksional dengan isi materi; sistematika penulisan; penggunaan ilustrasi; contoh dan noncontoh; serta kesesuaian latihan, rangkuman dan tes formatif. Berdasarkan hasil evaluasi satu-satu dan kelompok kecil diperoleh bahwa materi yang telah direvisi sesuai masukan ahli materi, secara umum dapat dimengerti oleh mahasiswa. Kedua modul dapat menuntun mahasiswa untuk belajar mandiri. Namun, contoh dan gambar perlu ditambahkan untuk bisa menambah pemahaman mahasiswa dalam mempelajari isi modul. Secara umum, latihan, rangkuman dan tes formatif dapat dimengerti oleh mahasiswa.
Kata kunci: Evaluasi formatif, bahan ajar cetak, administrasi penyuluhan pertanian
Sistem belajar jarak jauh yang diterapkan oleh Universitas Terbuka (UT) menuntut mahasiswa dapat belajar secara mandiri atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Oleh karena itu, peran bahan ajar cetak (BAC) bagi pendidikan jarak jauh menjadi sangat penting karena BAC merupakan media pembelajaran sebagai pengganti dosen dalam proses belajar mahasiswa.
BAC merupakan bahan ajar utama dalam proses belajar mahasiswa UT yang didesain untuk dapat digunakan secara mandiri. Menurut Pribadi dan Sjarif (2010), BAC yang digunakan pada lembaga Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) seperti UT umumnya didesain dengan menggunakan struktur yang sangat ketat dan memuat informasi dan pengetahuan yang padat. Dengan desain tersebut mahasiswa dapat memanfaatkan bahan ajar cetak sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Dengan demikian, desain pembelajaran pada bahan ajar cetak UT sangat penting untuk dianalisis sehingga dapat mengarahkan mahasiswa dalam membangun pengetahuan dan keilmuan yang dipelajari.
Salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi (PS) Agribisnis FMIPA-UT adalah Administrasi Penyuluhan Pertanian (LUHT4343). Sejalan dengan tujuan PS Agribisnis untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka dibutuhkan BAC yang berkualitas. Kemutakhiran materi BAC, dalam arti substansinya relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penyuluhan pertanian, sangat diperlukan. Revisi materi BAC dilakukan oleh PS Agribisnis untuk BAC yang telah berumur lebih dari lima tahun. Dari beberapa mata kuliah yang ada, Administrasi Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu mata kuliah yang akan direvisi bahan ajarnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas BAC tersebut, perlu dilakukan evaluasi formatif untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada di BAC.
Evaluasi formatif dapat didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program instruksional (Suparman, 2001). Hasil evaluasi formatif akan digunakan untuk meningkatkan kualitas BAC pada saat revisi (Dick, Carey, & Carey, 2009).
Penelitian mengenai evaluasi bahan ajar sudah banyak dilakukan. Menurut temuan Ekawarna (2007), bahan ajar yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip instruksional yang baik ternyata dapat membantu mahasiswa dalam proses belajarnya, membantu
dosen untuk mengurangi waktu penyajian materi dan memperbanyak waktu pembimbingan dosen terhadap mahasiswa, membantu perguruan tinggi dalam menyelesaikan kurikulum dan mencapai tujuan instruksional dengan waktu yang tersedia. Pribadi, Puspitasari dan Hanafi (2005) menjelaskan upaya untuk menjaga kualitas bahan ajar cetak dilakukan dengan melibatkatkan staf akademik sebagai pengampu matakuliah dan staf teknis pada Pusat Produksi Bahan Ajar Cetak (PPBAC). Dalam mengembangkan BAC, proses penelaahan dan revisi dilakukan secara kontinu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas bahan ajar.
Tujuan penulisan artikel ini adalah: 1) menganalisis kualitas materi melalui analisis pakar bidang ilmu dan ahli desain instruksional, dan 2) menganalisis tingkat keterbacaan materi melalui evaluasi satu-satu dan kelompok kecil mahasiswa. Evaluasi bahan ajar yang dilakukan adalah evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada ada di modul dan menentukan materi yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk tersebut lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran.
Penelitian mendasari penulisan artikel menggunakan rancangan evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan mengkaji kualitas BAC Administrasi Penyuluhan Pertanian agar memperoleh masukan untuk perbaikan.
Objek penelitian adalah BAC Administrasi Penyuluhan Pertanian yang memiliki bobot 2 SKS. Dalam menyajikan materi, BAC dibagi menjadi beberapa modul. Modul yang dianalisis adalah Modul 2 mengenai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Modul 4 mengenai Perencanaan Penyuluhan Pertanian.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran form evaluasi kepada ahli bidang ilmu (3 orang) dan ahli desain instruksional (1 orang). Ahli bidang ilmu dipilih dua orang dosen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni Prof. Dr. Pang S. Asngari, M.Ed. dan Dr. Ir. Anna Fatchiya, M. Si. Ahli bidang ilmu lainnya dipilih dari praktisi yang berasal dari Kementerian Pertanian yakni Ir. Muhammad Ridha Ismail, M.M. Ahli desain instruksional yang dipilih adalah drh. Ida Malati Sadjati, M.Ed. dari UT.
Setelah memperoleh masukan dari ahli bidang ilmu dan ahli desain instruksional, maka dilakukan evaluasi satu-satu (one to one evaluation) untuk mengetahui tingkat keterbacaan materi. Pengumpulan data melalui evaluasi satu-satu ini dilakukan terhadap mahasiswa S1 Agribisnis Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Bogor sebanyak 3 orang. Setelah mendapatkan masukan, selanjutnya modul direvisi dan dievaluasi kembali melalui evaluasi kelompok kecil (small group evaluation). Evaluasi ini melibatkan mahasiswa S1 Agribisnis yang berasal dari UPBJJ-UT Serang sebanyak 9 orang. Modul pun kembali direvisi berdasarkan masukan dari evaluasi kelompok kecil tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kualitas Materi BAC
Kualitas materi dapat diketahui dari penelaahan oleh ahli bidang ilmu. Penelaahan ahli bertujuan untuk memperoleh pendapat pihak lain khususnya mengenai aspek kevalidan dan kemutakhiran materi serta keluasan dan kedalaman materi.

## Kevalidan dan Kemutakhiran Materi
Berdasarkan hasil analisis dari tiga ahli bidang ilmu diperoleh hasil bahwa materi pada Modul 2 dan 4 masih banyak yang kurang valid, terkait dengan sudah berlakunya Undang-undang (UU)
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang termasuk di dalamnya mengenai perencanaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Pada Modul 2, materi mengenai kelembagaan yakni (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP, (Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian) FKPP, dan FKPP I sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah, maka kelembagaan penyuluhan pertanian juga ikut mengalami perubahan. Perubahan konsep penyuluhan yaitu bergesernya paradigma pembangunan pertanian dari pendekatan sentralistik menjadi desentralistik, dan dari pendekatan produksi menjadi pendekatan agribisnis. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumardjo (2000) yang mengungkapkan bahwa terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia, otonomi daerah akan membawa dampak desentralisasi dalam banyak hal, termasuk dalam penyuluhan pertanian. Adanya potensi-potensi di daerah yang bisa menjalankan fungsi penyuluhan pertanian harus diperhitungkan dan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, LSM, organisasi bisnis, industri, dan media masa.
Menurut Iqbal (2008), sistem penyuluhan pertanian pada otonomi daerah adalah sistem penyuluhan pertanian yang digerakkan oleh petani. Dengan demikian, petani harus dimampukan, diberdayakan, sehingga petani memiliki keahlian-keahlian yang dapat menyumbangkan kegiatannya ke arah usahatani yang modern dan mampu bersaing, mampu menjalin jaringan kerja sama di antara sesama petani maupun dengan kelembagaan sumber ilmu/teknologi, serta mata rantai agribisnis yang peluangnya tersedia. Jadi, pada akhirnya petani akan menyelenggarakan sendiri kegiatan penyuluhan pertanian, dari petani, oleh petani dan untuk petani (konsep penyuluh swakarsa).
Terkait dengan perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, maka Sucihatiningsih dan Waridin (2010) mengungkapkan bahwa kelembagaan penyuluhan di Indonesia sejak Pelita I sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan. Pertama, pada tahun 1970-1990, yaitu secara kelembagaan penyuluh merupakan bagian dari program Bimbingan Massal (BIMAS). Kedua, pada tahun 1991 kelembagaan penyuluh ditata ulang, sehingga pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian yang semula di Bimas diserahkan ke dinas-dinas teknis lingkup pertanian. Masa ini ditandai dengan munculnya BPP dan PPL Tanaman Pangan, BPP Perkebunan, BPP Perikanan, BPP Peternakan. Ketiga, pada tahun 1996-2000, kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota disatukan dalam wadah baru dengan nomenklatur Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) dan di tingkat kecamatan BPP difungsikan kembali sebagai home base (tempat naungan) semua penyuluh pertanian yang bertugas di kecamatan. Pada model kelembagaan pertama sampai ketiga, penentuan dan pengelolaan penyuluhan dilakukan dengan sistem sentralisasi. Keempat, pada tahun 2001-2005, kelembagaan penyuluh diserahkan kepada pemerintah daerah. Era ini menjadi awal dilaksanakannya desentralisasi program-program penyuluhan. Kelima, pada tahun 2006-sekarang dilakukan revitalisasi penyuluhan pertanian, yaitu kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten dan kecamatan dihidupkan kembali yang dituangkan dalam UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (SP3K).  Kelembagaan di tingkat kabupaten dinamakan Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELLUH) dan di tingkat kecamatan dinamakan BPP.
Pada Modul 4, terminologi untuk istilah perencanaan penyuluhan yang digunakan saat ini adalah Programa Penyuluhan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Hal ini belum dijelaskan secara rinci di dalam modul. Pada Pendahuluan tidak ada penjelasan tentang konsep perencanaan, seperti definisi perencanaan, prinsip-prinsip perencanaan, manfaat perencanaan, dan perencanaan sebagai bagian dari suatu proses kegiatan. Tidak ada penjelasan tentang pendekatan perencanaan, yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu perencanaan
partisipatif dan nonpartisipatif. Judul kegiatan belajar sebaiknya tidak didasarkan pada klasifikasi tingkat perencanaan dari desa sampai pusat, karena bisa jadi kebijakan pemerintah terkait dengan perencanaan penyuluhan sebagaimana yang dijelaskan di modul ini bisa berubah. Disarankan isi modul ditekankan pada aspek yang lebih teoretis maupun praktis yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Misalnya modul bermateri tentang: (1) definisi, prinsip-prinsip, dan manfaat perencanaan penyuluhan; (2) perencanaan sebagai bagian dari suatu sistem penyuluhan; (3) pendekatan-pendekatan perencanaan penyuluhan; dan (4) tingkatan perencanaan penyuluhan. Tentu saja disertai contoh atau kenyataan empiris yang ada di Indonesia maupun di negara sedang berkembang lainnya di dunia.
Materi tingkatan perencanaan perlu dihubungkan dengan hierarki kelembagaan penyuluhan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Untuk itu pengembangan materi perlu mengacu pada referensi yang terkait di antaranya UU No. 16/2006. Pendekatan perencanaan yang partisipatif perlu ditekankan untuk membentuk paradigma penyuluhan yang baru. Selama ini penyuluhan masih dipahami sebagai bentuk indoktrinasi dari pemerintah kepada masyarakat petani dengan pola komunikasi searah dan top down, yang justru menyalahi filosofi dasar penyuluhan itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pada modul ini sejak pendahuluan sudah dihantarkan tentang perencanaan yang bersifat bottom up.
Perencanaan penyuluhan pertanian, tidak hanya dalam pengertian perencanaan penyuluhan pertanian dalam arti sempit, tetapi juga pertanian dalam arti luas yaitu masuk di dalamnya perikanan dan kehutanan. Untuk itu dalam memberikan contoh ataupun mendeskripsikan sebaiknya tidak hanya mengacu pada sektor pertanian saja.
Secara umum, materi yang disajikan pada modul ini tidak relevan dengan perkembangan keilmuan yang ada saat ini. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang cukup mendasar agar dapat menghasilkan konsep yang terkini atau up to date.

## Keluasan dan Kedalaman Materi
Keluasan materi pada Modul 2 secara umum sudah cukup baik, namun materi perlu lebih diperdalam lagi. Perlu disampaikan pengertian kelembagaan sebelum membahas jenis-jenis kelembagaan penyuluhan pertanian. Pada subbab Pendahuluan tidak dijelaskan konsep dasar tentang kelembagaan, termasuk definisi kelembagaan, dan kelembagaan penyuluhan. Dengan demikian perlu dijelaskan konsep dasar tentang kelembagaan, misalnya apa yang dimaksud dengan kelembagaan dalam modul ini. Kelembagaan bisa dimaknai sebagai tata aturan ataupun lembaga sebagai suatu organisasi. Untuk kelembagaan penyuluhan di sini batasan definisi apa yang digunakan juga perlu dijelaskan.
Pada Kegiatan Belajar 2 dijelaskan mengenai Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Pada dasarnya KTNA ini adalah kelompok tani juga, sehingga tidak perlu dibuat bab tersendiri. Lalu, pada Kegiatan Belajar 3 mengenai Peran, Fungsi, dan Kegiatan Lembaga Penyuluhan, materi yang ada dalam bagian ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sejak adanya UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K kelembagaan penyuluhan tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga dikenal kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau swadaya. Kelembagaan pemerintah pun sudah berbeda istilah maupun tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) di setiap tingkatan baik dari tingkat desa maupun sampai pusat seperti yang dijelaskan dalam Modul 2 tersebut.
Perlu disampaikan contoh-contoh sesuai realitas yang ada saat ini, misalnya sejauh mana kelompok tani telah membantu petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat sekitar hutan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sejauh mana efektivitas kelembagaan penyuluhan dalam
menjalankan perannya. Contoh bisa bersumber dari referensi hasil penelitian baik dari jurnal, thesis, disertasi, dan laporan penelitian. Penggunaan daftar pustaka perlu mengacu pada referensi yang mutakhir dan terbaru. Disarankan menggunakan jurnal ilmiah internasional atau bisa mengunduh dari e-jurnal gratis.
Secara keseluruhan Modul 2 perlu ada perubahan tentang topik orientasi penyuluhan pertanian yaitu tidak hanya mencakup pertanian dalam arti sempit yaitu sektor pertanian saja tetapi juga pertanian dalam arti luas, di mana selain pertanian itu sendiri juga ada sektor perikanan dan kehutanan. Begitu pula sasaran penyuluhan juga tidak hanya petani yang melakukan budidaya tanaman, tetapi juga nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dan pelaku usaha yang terkait dengan ketiga sektor tersebut.
Secara umum, keluasan materi pada Modul 4 lebih banyak membahas mengenai aspek teknis perencanaan yang diacu dari Kementerian Pertanian dengan tahun yang lama yakni tahun 2002 sebelum ada UU No. 16 Tahun 2006. Namun, kedalaman materi sudah cukup sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa untuk level sarjana (S1). Perlu pendalaman khususnya dari aspek teoretis perencanaan, karena kebanyakan materi lebih mengarah pada aspek teknis yang mungkin saja kurang tepat diterapkan di semua daerah di Indonesia.
Pada Kegiatan Belajar 1 lebih banyak dijelaskan tentang aspek teknik atau tools perencanaan, yang mungkin sekarang pada kenyataannya sulit diterapkan. Pada Kegiatan Belajar 2 belum dijelaskan hal yang melatarbelakangi perlunya penggunaan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) dan apa perbedaannya dengan teknik lain yang selama ini diterapkan dalam penyuluhan. Tidak ada penjelasan masing-masing teknik PRA; penyajiannya langsung berupa gambar, sehingga sulit dipahami apa makna setiap PRA dan bagaimana penggunaan dari masing- masing teknik tersebut. Pada Kegiatan Belajar 3 dan 4, hierarki perencanaan dari desa hingga pemerintah pusat belum mengacu pada perubahan sistem kelembagaan penyuluhan yang baru berdasarkan UU 16/2006.
Secara umum, keluasan dan kedalaman substansi materi pada Modul 2 dan 4 masih perlu perbaikan sehingga pemahaman pengguna tentang penyuluhan pertanian secara utuh kurang optimum. Selain itu terbatasnya pengunaan referensi yang bekaitan dengan kebijakan terbaru menyebabkan terjadinya penggunaan istilah dan terminologi lama yang sekarang sudah tidak dipakai lagi.

## Analisis Strategi Instruksional
Menurut Dick, Carey dan Carey (2009), istilah strategi instruksional meliputi berbagai aspek dalam memilih suatu sistem penyampaian, mengurutkan dan mengelompokkan sistem pembelajaran, menjelaskan komponen-komponen belajar yang akan dimasukkan dalam pembelajaran, menentukan cara mengelompokkan peserta didik selama pembelajaran, membuat struktur pelajaran dan memilih media untuk meluncurkan pembelajaran. Berdasarkan penelaahan ahli desain instruksional terhadap Modul 2, dapat disimpulkan sebagai berikut (Tabel 1).
Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa stategi instruksional pada Modul 2 dan 4 masih banyak kekurangan. Rumusan tujuan instruksional yang kurang sesuai dengan ruang lingkup materi sangat perlu untuk diperbaiki. Perlu ada relevansi antara tujuan instruksional dengan isi materi. Secara umum, sistematika penulisan perlu diperbaiki sehingga mencerminkan tuntutan tujuan instruksional. Penulisan ilustrasi contoh dan noncontoh perlu disesuaikan dengan sasaran dan bukan bersifat format baku. Adapun mengenai kesesuaian latihan, rangkuman dan tes formatif perlu diperbaiki karena tidak ada konsistensi dengan paparan materi.

## Tabel 1. Hasil Penelaahan Ahli Desain Instruksional
Modul 2 Modul 4 Rumusan tujuan instruksional Rumusan tujuan instruksional kurang sesuai dengan ruang lingkup materi. Rumusan tujuan instruksional kurang sesuai dengan ruang lingkup materi dan terlalu sulit untuk dipahami. Perlu diperbaiki sesuai dengan materi yang ada dan dibuat lebih sederhana. Relevansi tujuan instruksional dan isi materi Secara umum pemaparan materi kurang konsisten (untuk KB1 dan KB2) dengan rumusan tujuan. Untuk KB 3, pemaparan materi kurang sistematis, serta cenderung tumpang tindih dalam pemakaian istilah dan singkatan. Dengan demikian pemaparan materi perlu diperbaiki disesuaikan dengan rumusan tujuan. Relevansi pendahuluan KB dengan tujuan instruksional dan materi harus disesuaikan sehingga dapat tergambarkan keterkaitan di antara keduanya.
Isi materi diperbaiki menjadi lebih bersifat umum bukan pesanan lembaga atau instansi tertentu. Dengan demikian, penggunaan istilah-istilah yang digunakan di dalam Modul 4 ini lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa. Sistematika penulisan Sistematika penulisan perlu diperbaiki sehingga mencerminkan tuntutan tujuan instruksional. Sistematika penulisan perlu diperbaiki sehingga mencerminkan tuntutan tujuan instruksional. Penulisan ilustrasi contoh dan non contoh Ilustrasi yang digunakan sebaiknya yang sudah dikenal oleh mahasiswa sehingga memanfaatkan pengalaman mahasiswa dalam mencerna materi yang dijelaskan. Beberapa tabel yang ada sebaiknya ditekankan hanya sebagai contoh, bukan format baku yang harus dipakai, karena isi tabel sangat ditentukan oleh apa yang akan diisikan dan siapa yang menentukannya. Dalam tabel, yang perlu dijelaskan adalah komponen-komponen yang perlu diisikan serta penjelasan tentang pengertian dari komponen- komponen yang ada. Kesesuaian latihan, rangkuman dan tes formatif Latihan, rangkuman dan tes formatif untuk KB 1, 2 dan 3 tidak konsisten dengan paparan materi, sehingga perlu dilakukan perbaikan disesuaikan dengan paparan materi. Latihan dan rangkuman perlu diperbaiki menjadi lebih sistematis sesuai dengan uraian materi yang ada di dalam KB.

## Revisi Modul sesuai Masukan Ahli Bidang Ilmu dan Ahli Desain Instruksional
Berdasarkan masukan ahli bidang ilmu dan ahli desain instruksional, tahap berikutnya adalah merevisi Modul 2 dan Modul 4. Revisi yang dilakukan antara lain adalah: 1) memperbaiki rumusan tujuan instruksional, 2) memperbaiki lingkup materi berdasarkan rumusan tujuan instruksional yang terbaru, 3) memperbaiki isi materi sesuai dengan UU SP3K No. 16 Tahun 2006 yang terkait dengan perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia dan perencanaan penyuluhan pertanian, 4) memperbaiki istilah-istilah yang digunakan di dalam modul agar lebih mudah dimengerti mahasiswa, 5) memperbaiki penulisan ilustrasi seperti tabel dan contoh, serta 6) memperbaiki latihan, rangkuman, dan tes formatif sesuai dengan uraian materi baru yang ada di dalam KB.

## Tingkat Keterbacaan Materi melalui Evaluasi Satu-satu dan Kelompok Kecil

## Evaluasi Satu-satu
Berdasarkan masukan mahasiswa dapat disimpulkan bahwa materi Modul 2 revisi secara umum dapat dimengerti oleh mahasiswa. Terdapat beberapa kesalahan ketik dan jarak spasi yang harus diperbaiki, namun kesalahan tersebut tidak menimbulkan makna yang berbeda. Modul 2 ini
secara umum dapat menuntun mahasiswa untuk belajar mandiri. Selain itu, contoh dan gambar yang diberikan juga harus disesuaikan dengan kondisi lapangan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sasaran kegiatan penyuluhan pertanian. Pendapat mengenai latihan, rangkuman, maupun tes formatif yang ada pada Modul 2 dapat dipahami, namun diperlukan adanya kesesuaian antara materi, tes formatif, dan kunci jawaban. Kunci jawaban hendaknya disertai umpan balik untuk memperjelas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diujikan.
Tidak jauh berbeda dengan Modul 2, materi pada Modul 4 yang telah direvisi secara umum juga dapat dimengerti oleh mahasiswa. Contoh yang diberikan di dalam modul sudah memperjelas materi dengan baik. Materi yang sudah direvisi telah sesuai dengan perkembangan kelimuan saat ini. Modul telah dapat menuntun mahasiswa untuk belajar mandiri. Secara umum, latihan, rangkuman, dan tes formatif dapat dimengerti oleh mahasiswa. Saran untuk perbaikan adalah teknis penulisan yakni mengenai redaksi penulisan lebih dirapikan dan diperbanyak dengan contoh dan soal.

## Revisi Modul Sesuai Hasil Evaluasi Satu-Satu
Berdasarkan masukan dari evaluasi satu-satu dengan mahasiswa, dilakukan perbaikan terhadap materi modul yakni sebagai berikut: 1) memperbaiki redaksi penulisan seperti kesalahan ketik dan jarak spasi, 2) menyesuaikan materi, tes formatif, dan kunci jawaban, serta 2) memperbanyak contoh.

## Evaluasi Kelompok Kecil
Setelah direvisi berdasarkan masukan evaluasi satu-satu, Modul 2 dan 4 dievaluasi kembali pada tahap ketiga dengan menggunakan sekelompok kecil mahasiswa yang terdiri atas 9 mahasiswa. Tujuan dari evaluasi kelompok kecil ini adalah mengidentifikasi kekurangan kegiatan instruksional setelah direvisi berdasarkan evaluasi satu-satu. Setelah kegiatan evaluasi berlangsung, mahasiswa diberikan tes yakni berupa 10 butir soal terdiri atas 5 butir soal tiap modulnya. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pada kedua modul tersebut.
Materi yang disajikan pada Modul 2 secara umum menarik untuk dibaca dan juga dapat menuntun mahasiswa untuk belajar mandiri. Materi yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Materi dianggap menarik dan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan bila mahasiswa telah menyelesaikan studinya. Pada Modul 2 ditayangkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Gambar tersebut dianggap mahasiswa sudah sesuai dan memperjelas materi, namun perlu tambahan agar lebih jelas lagi. Mahasiswa menyarankan perlu ditambah foto-foto atau gambar tentang kegiatan petani di lapangan dan juga struktur organisasi dan koordinator dari pemerintah sampai ke kelompok tani agar dapat dipaparkan sejelas mungkin. Terkait dengan latihan, sebagian besar mahasiswa menyatakan latihan pada modul 2 mudah dipahami. Namun untuk komponen latihan dan tes formatif, mahasiswa mengharapkan tidak ada duplikasi agar ada variasi soal sehingga dapat membantu mahasiswa berlatih untuk soal ujian akhir semester. Rangkuman juga dinilai terlalu pendek, untuk itu hal-hal yang dianggap penting dapat ditampilkan kembali dalam rangkuman.
Secara umum materi Modul 4 revisi sudah cukup jelas dan dapat dimengerti oleh mahasiswa. Penggunaan kalimat yang masih asing harus disertakan dengan penjelasan lebih lanjut. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memaknai kata yang dianggap asing. Begitu pula dengan tokoh teori yang berasal dari luar negeri, sulit untuk diingat oleh mahasiswa. Materi yang disajikan dianggap sangat menarik karena sangat dibutuhkan oleh seorang penyuluh pada saat aplikasi di
lapangan. Gambar-gambar pada modul khususnya mengenai materi PRA dinilai mahasiswa sudah jelas sehingga menarik untuk dibaca. Rangkuman pada Modul 4 dinilai mahasiswa terlalu pendek, untuk itu hal-hal yang dianggap penting dapat ditampilkan kembali dalam rangkuman. Masukan lainnya adalah mengenai harga modul yang dinilai penting oleh mahasiswa yakni harga modul yang ekonomis sehingga terjangkau oleh mereka.
Untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa melalui kegiatan uji coba naskah bahan ajar dilakukan tes terhadap responden. Tes dilakukan pada akhir sesi kegiatan terhadap 9 orang mahasiswa peserta evaluasi kelompok kecil. Pertanyaan terdiri atas 10 butir soal yang memuat materi pada Modul 2 dan 4. Hasil yang dicapai untuk Modul 2 adalah sebanyak 6 orang mendapat nilai ≥ 80 (66,7%) dan 3 orang mendapat nilai < 80 (33,3%). Hasil tes untuk Modul 4 menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang responden (89%) memperoleh nilai ≥ 80 (A) dan 1 orang men dapat nilai < 80 (11%). Hasil ini menunjukkan bahwa materi revisi pada Modul 2 dan 4 sudah lebih baik dari pada sebelum kedua modul tersebut direvisi.

## Revisi Modul Sesuai Hasil Evaluasi Kelompok Kecil
Berdasarkan hasil evaluasi sekelompok kecil mahasiswa terhadap materi modul, dilakukan revisi modul tahap 2, yakni: 1) menambah gambar khususnya untuk lebih menperjelas isi materi, 2) memvariasikan soal latihan dan tes formatif, 3) memperjelas kata-kata asing, dan 4) menambah isi rangkuman untuk mengakomodasi bagian-bagian penting yang perlu diingat dengan cepat.

## PENUTUP
Kualitas materi BMP Administrasi Penyuluhan Pertanian pada Modul 2 dan 4 secara umum harus diperbaiki, terkait dengan: 1) rumusan tujuan instruksional, 2) lingkup materi berdasarkan rumusan tujuan instruksional yang terbaru, 3) isi materi sesuai dengan UU SP3K No. 16 Tahun 2006, 4) istilah-istilah yang digunakan di dalam modul, 5) penulisan ilustrasi seperti tabel dan contoh, serta 6) latihan, rangkuman, dan tes formatif yang disesuaikan dengan uraian materi baru yang ada di dalam KB.
Hasil yang diperoleh dari evaluasi satu-satu terhadap mahasiswa adalah: 1) memperbaiki redaksi penulisan seperti kesalahan ketik dan jarak spasi, 2) menyesuaikan materi, tes formatif, dan kunci jawaban, serta 2) memperbanyak contoh. Berdasarkan hasil evaluasi kelompok kecil terhadap mahasiswa dilakukan perubahan sebagai berikut: 1) menambah gambar untuk lebih memperjelas isi materi, 2) memvariasikan soal latihan dan tes formatif, 3) memperjelas kata-kata asing, dan 4) menambah isi rangkuman.

## REFERENSI
Dick, W., Carey. L & Carey, J.O (2009). The systematic design of instruction. New York: Pearson. Ekawarna. (2007). Mengembangkan bahan ajar mata kuliah permodalan koperasi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Jurnal Makara: Sosial Humaniora, 11 (1), 42-47.
Iqbal, M. (2008). Konstelasi institusi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam program PIDRA. Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UMS. Surakarta: BPPE Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 9 (1), 32-35.
Pribadi, B. A., Puspitasari, S., & Hanafi. (2005). Implementasi sistem jaringan kualitas dalam pengembangan bahan ajar di Universitas Terbuka. Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh,  6 (2), 92-102.
Pribadi, B., & E. Sjarif. (2010). Pendekatan konstruktivistik dan pengembangan bahan ajar pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, 11 (2), 117-128. Sumardjo. (2000). Kelembagaan dan koordinasi produksi tanaman pangan dan hortikultur dalam membangun ketahanan pangan dan agribisnis. Prosiding. Diskusi Pakar: Arah Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bogor: Kerjasama Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dengan Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian.
Suparman, M. A. (2001). Desain instruksional. Jakarta: Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Sucihatiningsih dan Waridin. (2010). Model penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian dalam meningkatkan kinerja usahatani melalui transaction cost: studi empiris di provinsi jawa tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11 (1), 13-29.