licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ILMU KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Tia Ningsih 1 , Muhammad Rusli Arafat 2
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, email tianingsih470@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
The purpose of writing this article is to understand and identify the forms of the role of forensic medicine in assisting criminal law enforcement and to find out the legal consequences for forensic doctors who refuse to give their statements as expert witnesses in criminal justice. This study uses a normative juridical legal research  method  using  a  statue  approach  and  a  conceptual  approach.  The results of this study are forensic medical science in criminal law enforcement, which acts as an auxiliary science that can reveal facts about the existence or absence  of  criminal  events,  to  reveal  the  process  of  criminal  acts  and  their consequences, to determine the time of the crime, to find out the truth of how the crime occurred, the ways and signs that occur in a criminal event, as well as to reveal the identity of the perpetrator of the crime and the identity of the victim in the case of a mysterious corpse, in which the disclosure of these facts is carried out  by  a  forensic  doctor  in  the  form  of  expert  testimony  that  serves  as  legal evidence in criminal justice so that it can be considered by judges to decide and try a criminal case. If the authorized law enforcer requests assistance from a forensic  doctor  to  provide  his  testimony  as  an  expert  witness,  either  orally (directly in court) or in writing (in the form of a Visum et Repertum), the forensic doctor is obliged to do so If the forensic doctor refuses to give his testimony as an  expert  witness  in  criminal  justice,  he  can  be  subject  to  Article  224  of  the Criminal  Code  with  a  maximum  imprisonment  of  nine  months  (for  criminal cases)  or  a  maximum  imprisonment  of  six  months  (for  cases  other  than criminal). Article 522 of the Criminal Code with a maximum fine of nine hundred thousand rupiah.
Keywords :
Forensic Medicine; Criminal Law Enforcement; Legal Consequences If You Refuse As An Expert Witness
Cite this paper : Ningsih, T., & Arafat, M. R. (2022). Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  dalam  kaitannya  dengan  kejahatan  berusaha  untuk  memberikan jaminan  terhadap  masyarakat  agar  tidak  menjadi  korban  kejahatan. 1 Menurut  Satjipto Raharjo,  penegakan  hukum  merupakan  proses  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan hukum  menjadi  kenyataan,  yaitu  berupa  terwujudnya  ketertiban  dan  ketentraman masyarakat. 2 Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya
1 Harefa,  Safaruddin.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Indonesia  Melalui  Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. UBELAJ, 4(1), 35-58.
2 Raharjo, S. (1983). Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru. Hlm. 24.
untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  ada  di  masyarakat.  Penegakan  hukum  pidana  di Indonesia  diwujudkan  melalui  kebijakan  hukum  yang  melibatkan  berbagai  lapisan masyarakat dari mulai pembuat peraturan perundang-undangan,  aparat penegak hukum, sampai warga negara. 3
Berbicara  mengenai  penegakan  hukum  pidana  maka  berbicara  mengenai  sistem peradilan pidana, sebab sistem peradilan pidana merupakan serangkaian proses, tata cara, atau prosedur penyelenggaraan penegakan hukum pidana materiil oleh lembaga peradilan, yaitu meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana. Artinya, sistem peradilan  pidana  merupakan  upaya  dari  penegakan  hukum  pidana  itu  sendiri.  Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang telah dikodifikasi dan lazim disebut KUHAP.
Kompleksitas dalam peradilan pidana membuatnya membutuhkan disiplin ilmu lain guna membantu penyelesaian perkara pidana, salah satunya yaitu disiplin ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dalam hukum biasa disebut sebagai ilmu kedokteran forensik, yaitu ilmu kedokteran  yang  digunakan  dan  diperbantukan  untuk  kepentingan  penegakan  hukum, khususnya dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum. 4 Oleh karena itu, dokter forensik sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran turut memiliki peran dalam penegakan hukum pidana, khusunya pada perkara pidana yang menyangkut tubuh atau jiwa manusia.
Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “ Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter  dan  atau  ahli  lainnya ”.  Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dokter forensik berkewajiban untuk memberikan keterangannya sebagai  seorang  ahli  atas  suatu  perkara  pidana  berdasarkan  ilmu  yang  dimilikinya  guna membantu penegakan hukum pidana.
Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan  dibahas,  yaitu,  Bagaimana  peran  ilmu  kedokteran  forensik  dalam  membantu penegakan  hukum  pidana?  Bagaimana  akibat  hukum  bagi  dokter  forensik  yang  menolak memberikan  keterangannya  sebagai  saksi  ahli  pada  peradilan  pidana?  Berdasarkan rumusan  masalah  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  Dapat  memahami  serta mengidentifikasi  bentuk-bentuk  peran  ilmu  kedokteran  forensik  dalam  membantu penegakan hukum pidana dan Dapat mengetahui akibat hukum bagi dokter forensik yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi ahli pada peradilan pidana.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Pendekatan perundang-undangan  (Statue  approach),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012  Tentang  Rahasia  Kedokteran,  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian. Sedangkan pendekatan konseptual  (Conceptual  approach)  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisa  konsep-konsep  hukum  dalam  teori  maupun  praktik  hukum. 5 Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, serta
3 Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.
4 Asmadi, E. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman . Medan: Pustaka Prima. Hlm. 20.
5 Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Hlm. 119.
analisis  kajiannya  menggunakan  analisis  kualitatif.  Dalam  menghimpun  bahan  dan  data guna penelitian ini menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Membantu Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan merujuk pada satu disiplin ilmu saja sebab hal tersebut berkaitan dengan dapat terwujud atau tidaknya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang oleh Gustav Radbruch dinamai dengan  “Tiga  Nilai  Dasar  Hukum”.  Oleh  sebab  itu  dalam penegakan  hukum  pidana diperlukan  disiplin ilmu lain untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu  tindak  pidana, salah  satunya  adalah  disiplin  ilmu  kedokteran forensik  yaitu  ilmu  kedokteran  yang digunakan  dan  diperbantukan  untuk kepentingan  penegakan  hukum,  khususnya  dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum.
Ilmu  kedokteran forensik sangat berperan penting  dalam proses peradilan pidana dari  mulai  dilakukannya  penyelidikan  hingga  dijatuhkannya  putusan  hakim. Pada  proses peradilan pidana, ilmu kedokteran forensik bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya  peristiwa  pidana,  untuk  mengungkapkan proses  tindak  pidana  dan  akibatnya, untuk mentukan waktu terjadinya tindak pidana, untuk menemukan kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, serta untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana dan identitas korban pada kasus mayat misterius. 6
Peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penegakan hukum pidana tidak terlepas  dari  peran  dokter  forensik  sebagai  orang  yang  ahli  dibidang  ilmu kedokteran forensik.  Pasal  133  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa  “ Dalam  hal  penyidik  untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan  keterangan  ahli  kepada ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter  dan  atau  ahli lainnya ”.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut  maka  dokter  forensik  berkewajiban  untuk memberikan  keterangannya  sebagai  seorang  ahli  atas  suatu  perkara  pidana  berdasarkan ilmu yang dimilikinya guna membantu penegakan hukum pidana.
Keterangan  ahli  kedokteran  forensik  yang  dimaksud  dalam  pasal  133  ayat  (1) tersebut  dapat  berupa  tulisan  maupun  lisan  yang  berfungsi  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya ”. Kemudian di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang termasuk sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka keterangan ahli kedokteran  forensik  secara  lisan  termasuk  kedalam  alat  bukti  berupa  keterangan  ahli. Sedangkan keterangan ahli kedokteran forensik secara tulisan termasuk kedalam alat bukti berupa surat yang dikenal dengan istilah Visum et Repertum. Menurut Triana Ohoiwutun, Visum et Repertum merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana. 7
Selain dalam KUHAP, dasar hukum Visum et Repertum juga ditemukan pada Pasal 7 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2012  Tentang  Rahasia
6 Ohoiwutun, T.  (2016). Ilmu  Kedokteran  Forensik:  Interaksi  Dan  Dependensi  Hukum  Pada  Ilmu  Kedokteran . Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hlm. 13-15.
Kedokteran, ayat (1) Pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan ; ayat (2) Pembukaan  rahasia  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  melalui pemberian data dan informasi berupa Visum et Repertum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan/atau  ringkasan  medis ;  ayat  (3) Permohonan  untuk  pembukaan  rahasia  kedokteran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan  secara  tertulis  dari  pihak  yang berwenang . Dan juga ditemukan pada Pasal 6 huruf L Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian yang pada intinya menyebutkan  bahwa  kedokteran  kepolisian  harus  memiliki  kemampuan  untuk  membuat Visum et Repertum.
Peristiwa pidana yang memerlukan Visum et Repertum adalah yang  berhubungan dengan alat bukti berupa tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup maupun mati, misalnya kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, kejahatan kesusilaan, perbuatan alpa (Kelalaian) yang  menyebabkan  luka  atau  kematian,  dan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  penderita gangguan kejiwaan.
Visum  et  Repertum  dapat  dibedakan  berdasarkan  objek  atau  barang  bukti  yang diperiksa. Berikut ini merupakan beberapa jenis Visum et Repertum:
1. Visum et Repertum Korban Hidup
Visum et Repertum untuk korban hidup dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
a. Visum  et  Repertum  Sekaligus,  yaitu  dilakukan  apabila  korban  tidak  memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi yang disebabkan oleh tidak pidana tersebut.
b. Visum  et  Repertum  Sementara,  yaitu  dilakukan  apabila  korban  memerlukan perawatan lebih lanjut yang disebabkan dari tindak pidana tersebut.
c. Visum et Repertum Lanjutan, yaitu dilakukan apabila korban hendak meningalkan rumah sakit karena sudah sembuh, pindah ke rumah sakit lain, atau meninggal dunia.
2. Visum et Repertum Korban Mati Visum et Repertum untuk korban mati dibedakan menjadi:
a. Visum  et  Repertum  Mayat,  yaitu  dilakukan  apabila  korban  mati  dan  kematiannya duduga  karena  peristiwa  pidana.  Agar  Visum  et  Repertum  dapat  dibuat,  maka penyidik harus mengajukan permintaan tertulis terhadap pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (Otopsi).
b. Visum  et  Repertum  Penggalian  Mayat,  yaitu  dilakukan  apabila  mayat  telah dikuburkan  tetapi  kemudian  ada  pihak  yang  menginginkan  penggalian  kuburan (Ekshumasi) dikarenakan adanya kecurigaan bahwa kematian mayat tersebut tidak wajar atau di duga kematiannya disebabkan oleh tindak pidana.
3. Visum  et  Repertum  Psikiatri,  yaitu  dilakukan  pada  pelaku  tindak  pidana  dan  korban hidup  guna  mengetahui  ada  tidaknya  gejala  gangguan  kejiwaan  pada  pelaku  dan mengetahui kondisi psikologis korban yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Visum et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu dilakukan apabila dibutuhkan keterangan/pendapat dokter forensik pada TKP. 8
Penegak  hukum  yang  berwenang  meminta  Visum  et  Repertum  berdasarkan  Pasal 133 ayat (1) Jo. Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik dan penyidik pembantu polisi. Selain itu, jaksa  juga  dapat  meminta  Visum  et  Repertum  namun  khusus  pada  perkara  pelanggaran HAM,  dan  Hakim  juga  sesuai  pasal  180  Jo.  Pasal  187  KUHAP  dapat  meminta  Visum  et Repertum yang biasanya dilakukan melalui jaksa penuntut umum.
8 Mutia Isni Rahayu.  2020. Apa Itu Visum? Kenali Fungsi, Jenis, dan Bentuknya Berikut Ini!. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021 dari https://doktersehat.com/visum/ .
Akibat  Hukum  Bagi  Dokter  Forensik  Yang  Menolak  Memberikan  Keterangannya Sebagai Saksi Ahli Pada Peradilan Pidana
Dalam peradilan pidana, khususnya pada tahap pemeriksaan di persidangan, hakim melakukan pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan alat bukti. Jadi tanpa adanya alat  bukti  yang  sah  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  maka  hakim tidak  akan  dapat mengetahui  apakah  suatu  tindak  pidana  telah  terjadi  dan  apakah terdakwa  benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut serta dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang  diperbuatnya. 9 Oleh  karena  itu,  dokter  forensik  sangat  berperan  dalam  membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan dan meyakinkan hakim mengenai terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana dan benar atau tidaknya bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.
Dokter selain berwajiban sebagai tenaga medis, juga berkewajiban untuk membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. 10 Dokter forensik mempunyai peranan yang penting untuk membantu aparat  penegak hukum  dalam menegakan  kebenaran dan keadilan. Sehingga, sebenarnya hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka membuktikan suatu kebenaran karena  tidak  semua  ilmu  pengetahuan  dikuasai  oleh  hakim. 11 Seorang  dokter  mampu membantu  mengungkapkan  fakta-fakta  dari  tindak  pidana  yang  terjadi  dengan  cara melakukan  otopsi  pada  barang  bukti  berupa  tubuh  manusia,  yang  dimana  fakta-fakta tersebut dapat memberi gambaran kepada hakim sekaligus menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Peran dokter forensik dalam membantu penegakan hukum pidana dilakukan  dengan cara  memberikan  keterangannya  sebagai  seorang  ahli  yang  dimana  keterangan  tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dalam peradilan pidana.  Keterangan  dari  dokter  forensik  ini  dapat  diberikan  secara  tertulis  yaitu  dikenal dengan Visum et Repertum, atau bisa juga dengan cara memberikan keterangan secara lisan di dalam persidangan.  Bukti yang diberikan oleh dokter sebagai ahli dapat membantu hakim untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya.
Keterangan dokter forensik yang dijadikan sebagi alat bukti tidak dapat dibuat tanpa adanya  permintaan  dari  pihak  yang  berwenang.  Sebagaimana  pasal  7  ayat  (1)  KUHAP, bahwa  pada  proses  penyidikan  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana,  penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan. Menurut Yahya Harahap, Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dimata hukum Indonesia dan merupakan salah satu bentuk kemajuan dari hukum acara pidana di Indonesia. Beliau juga menuliskan bahwa analisa dari seorang ahli merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara tindak pidana. 12 Kehadiran dokter forensik sebagai saksi ahli dapat diminta  oleh  jaksa  penuntut  umum  ataupun  penasehat  hukum  atas  persetujuan  hakim. Dokter  dapat  menjadi  saksi  fakta  (Dokter  yang  merawat)  atau  saksi  pendapat  (Ahli independen)  tergantung  keterangan  yang  dibutuhkan  dalam  pengadilan.  Saksi  pendapat yaitu saksi ahli yang diminta untuk memberikan pendapat yang independen berdasarkan
9 Monita,  Yulia  dan  Wahyudi,  Dheny.  (2013).  Peranan  Dokter  Forensik  dalam  Pembuktian  Perkara  Pidana. INOVATIF|Jurnal Ilmu Hukum, 6(7), 127-141.
10 Kumean, Putri G. (2018). Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. Lex Crimen, 7(8), 47-54.
11 Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny, Loc. Cit .
12 Pambudi, Luthfi Arya Ravi dan Purwanto, Heri. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan. Media of Law and Sharia, 1(2), 95-105.
fakta-fakta  dari  suatu  kasus  pidana.  Dalam  hal  ini  dokter  forensik  akan  memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya yang relevan. 13
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, “ Saksi adalah orang yang dapat  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ”. Saksi ahli adalah orang yang  dapat  menyimpulkan  berdasarkan  pengalaman  keahliannya  tentang  fakta  atau  data dari suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun yang ditemukan oleh orang lain, serta  mampu  menyampaikan  pendapatnya  tersebut.  Saksi  ahli  merupakan  orang  yang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan pengalamannya untuk memberikan pendapat tentang suatu peristiwa tindak pidana. 14
Kewajiban dokter forensik untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133 dan 179 KUHAP. Apabila permintaan bantuan kepada dokter forensic sebagai ahli telah sesuai dengan prosedur  hukum maka  permintaan  tersebut wajib dipenuhi,  hal itu sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 179 KUHAP yang menyatakan bahwa ayat (1) “ Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya  wajib  memberikan  keterangan  ahli  demi  keadilan ”,  Ayat  (2)  “ Semua  ketentuan tersebut  di  atas  untuk  saksi  berlaku  juga  bagi  mereka  yang  memberikan  keterangan  ahli, dengan  ketentuan  bahwa  mereka  mengucapkan  sumpah  atau  janji  akan  memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya .”
Jadi,  apabila  dokter  forensik  dengan  sengaja  menolak  untuk  memberikan keterangannya sebagai seorang ahli kedokteran forensik pada peradilan pidana maka dapat dikenakan  pasal  224  KUHP  dan  pasal  522  KUHP.  Pasal  224  KUHP  menjelaskan  bahwa “ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  yang  harus  dipenuhinya, diancam: 1). dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan; 2). dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan .” Kemudian Pasal 522 KUHP menjelaskan bahwa “ Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. ”
Meski ketika seorang dokter forensik diminta sebagai saksi ahli atau diminta  untuk membuat  Visum  et  Repertum  guna  kepentingan  pembuktian  pada  proses  peradilan  itu bersifat  wajib,  namun  pasal  170  KUHAP  memberikan  hak  kepada  dokter  forensik  untuk menolak permintaan tersebut apabila terdapat alasan yang jelas dan alasan tersebut dapat diterima oleh hakim. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan “ Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka .” Dan ayat (2) nya menyatakan “ Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut .” Namun, permintaan memberikan keterangan ahli atau permintaan keterangan dalam pemeriksaan pada tahap sebelum persidangan dipengadilan tetap tidak dapat diabaikan dengan mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur diri sebab merujuk pada pasal 179 KUHAP yang telah dijelaskan diatas bahwa  apabila  permintaan  tersebut  telah  sesuai  dengan  prosedur  hukum  maka  wajib dipenuhi. 15
13 Susanti, Rika. (2013). Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan. Jurnal Kesehatan Andalas, 2(2), 101- 104.
14 Ingeten. Peranan  Dokter  dalam  Pembuktian  Perkara  Pidana .  Skripsi. Medan: Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara. 2008.
15 Susanti, Rika. Loc. Cit .

## PENUTUP
Ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum pidana yaitu berperan sebagai ilmu bantu yang dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana, untuk  mengungkapkan  proses  tindak  pidana  dan  akibatnya,  untuk  mentukan  waktu terjadinya  tindak  pidana,  untuk  menemukan  kebenaran  cara-cara  dan  tanda-tanda  yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, serta untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana dan identitas korban pada kasus mayat misterius, yang dimana pengungkapan fakta- fakta tersebut dilakukan oleh dokter forensik berupa keterangan ahli yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan pidana sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus serta mengadili suatu perkara pidana.
Apabila penegak hukum yang berwenang meminta bantuan kepada dokter forensik untuk memberikan keterangannya sebagai saksi ahli baik secara lisan (Langsung di dalam persidangan) maupun tulisan (Berupa Visum et Repertum) maka dokter forensik tersebut wajib melakukannya. Apabila dokter forensik menolak untuk memberikan keterangannya sebagai saksi ahli pada peradilan pidana maka ia dapat dikenakan pasal 224 KUHP dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan  bulan  (Bagi  perkara  pidana)  atau  pidana penjara paling lama enam bulan (Bagi perkara selain pidana) Jo. Pasal 522 KUHP dengan ancaman pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asmadi, E. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman . Medan: Pustaka Prima.
Hamzah, A. (2011). KUHP & KUHAP . Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Ohoiwutun, T. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Raharjo, S. (1983). Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru.

## Skripsi
Ingeten. Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana . Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2008.

## Artikel Jurnal
Ariyanti,  Vivi.  (2019).  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.
Harefa,  Safaruddin.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Di  Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. UBELAJ, 4(1), 35-58.
Kumean, Putri G. (2018). Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. Lex Crimen, 7(8), 47- 54.
Monita,  Yulia  dan  Wahyudi,  Dheny.  (2013).  Peranan  Dokter  Forensik  dalam  Pembuktian Perkara Pidana.  INOVATIF|Jurnal Ilmu Hukum, 6(7), 127-141.
Pambudi, Luthfi Arya Ravi dan Purwanto, Heri. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik  Dalam  Pembuktian  Perkara  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Pada  Tahap Penyidikan. Media of Law and Sharia, 1(2), 95-105.
Susanti,  Rika.  (2013).  Peran  Dokter  sebagai  Saksi  Ahli  Di  Persidangan.  Jurnal  Kesehatan Andalas, 2(2), 101-104.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Kedokteran Kepolisian.

## Website
Mutia Isni Rahayu.  2020. Apa Itu Visum? Kenali Fungsi, Jenis, dan Bentuknya Berikut Ini!. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021 dari https://doktersehat.com/visum/ .