Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 10 No. 2 (2024), hal. 402-412
p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Tantangan Kritis dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ketapang
Mauliani Harva Yanti 1 , Ibrahim 2 , Luqman 3
1,2,3 IAIN Pontianak
e-mail: 1 liaharva@gmail.com Histori Naskah ABSTRACT
Diserahkan:
06-01-2024 Direvisi: 29-05-2024 Diterima: 30-05-2024
The  swallow's  nest  tax  in  Ketapang  Regency  holds  substantial  potential  for  boosting regional income, yet faces obstacles. This research identifies and analyzes issues in tax collection,  focusing  on  the  local  government's  efforts  to  maximize  revenue.  Using qualitative  methods  with  a  case  study  approach,  primary  data  was  collected  through interviews,  complemented  by  secondary  data  on  local  regulations,  tax  policies,  and swallow's nest production statistics. Findings reveal: 1) Tax collection, as per Law No. 28 of 2009 (10% of selling price), is not burdensome but faces a Rp. 173 million leakage due  to  inadequate  supervision  by  Bapenda  during  shipping.  2)  Swallow's  nest  tax contributes 12.5% to Regional Revenue (PAD), ranking third in 2023 after BPHTB and MBLB. 3) Collection challenges include insufficient socialization, taxpayer awareness, ineffective supervision, and human resource competence. 4) Government efforts involve socialization,  education,  improved  supervision during  shipping, and  enhanced  human resource  competence,  especially  in  production  estimation.  Swallow's  nest  tax  has regional development and community welfare potential, viewed positively in Ketapang Regency,  with  an  Islamic  perspective  considering  it  mandatory  charity  (shodaqoh), indicating a significant contribution to regional development .
Keywords
: Swallow’s nest Tax, Locally Generate Revenue, Ketapang

## ABSTRAK
Pajak sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah.  Namun,  realisasinya  masih  menghadapi  beberapa kendala.  Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  dan  menganalisis  masalah pemungutan  pajak  sarang  serta  memahami  upaya  pemerintah  daerah  dalam memaksimalkan  pendapatan  asli  daerah.  Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara dengan  pihak  terkait.  Data  sekunder  berupa  dokumen  peraturan  daerah,  kebijakan perpajakan,  dan  data  statistik  produksi  serta  penerimaan  pajak  sarang  walet.  Hasil penelitian menunjukkan.1) Pemungutan pajak sarang walet sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun  2009,  tarif  10%  dari  nilai  jual  tidak  memberatkan.  Namun,  terjadi  kebocoran Rp.173  juta  karena  Bapenda  tidak  mengawasi  dalam  proses  pengiriman.2)Kontribusi pajak  sarang  walet  sebesar  12,5%  terhadap  PAD,menempati  posisi  ketiga  setelah BPHTB  dan  MBLB  pada  tahun  2023.3)Kendala  penagihan  meliputi  kurangnya sosialisasi  dan  kesadaran  wajib  pajak,  pengawasan  tidak  efektif,  serta  kompetensi sumber  daya  manusia.4)Upaya  pemerintah  mengatasi  kendala  penagihan  antara  lain sosialisasi  dan  edukasi  pajak  sarang  walet,pengawasan  lebih  efektif  terutama  pada pengiriman, peningkatan kompetensi SDM khususnya estimasi produksi. Pajak sarang walet  berpotensi  menjadi  sumber  pendapatan  Pemda  untuk  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Dari  sudut  pandang  Islam,  pungutan  pajak  ini termasuk shodaqoh yang diwajibkan. Oleh karena itu, pemungutan pajak sarang walet di Kabupaten Ketapang dinilai positif dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Kata Kunci : Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah, Ketapang

## Corresponding
Author
: Mauliani Harva Yanti, IAIN Pontianak, email: liaharva@gmail.com
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621

## PENDAHULUAN
This Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan otonomi  daerah adalah  pemberian  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahannya  sendiri.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  daya  saing  daerah, memberdayakan  masyarakat,  dan  meningkatkan  pelayanan  publik.  Otonomi  daerah memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menentukan  kegiatannya  untuk  memajukan daerah. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum  kepada  masyarakat.  Agar  otonomi  daerah  dapat  berjalan  dengan  baik,  daerah  perlu memiliki sumber keuangan yang memadai. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari pajak, retribusi,  hasil  kekayaan  daerah,  dan  dana  perimbangan.  Pemerintah  daerah  harus  bertindak efektif dan efisien dalam mengelola daerahnya. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah. Pemerintah daerah  harus  mulai  mencari  sumber  lain  yang  ada  di  wilayahnya  untuk  diandalkan  sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sumber-sumber  PAD  terdiri  dari,  Pajak daerahdan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Peningkatan PAD menjadi tuntutan seiring dengan semakin banyaknya  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  kepada  daerah.  Menurut  Zubair (2020)  PAD  relatif  terprediksi  dan  lebih  stabil  dibandingkan  dengan  sektor  bisnis.  Untuk meningkatkan  akuntabilitas  dan  keleluasaan  dalam  pembelanjaan  APBD,  sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial  harus digali  secara maksimal,  termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.
Seperti yang dijelaskan oleh Komarudin (2020) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pendanaan pemerintah daerah, sehingga mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Salah satu cara meningkatkan PAD adalah dengan menggali potensi pajak daerah yang ada di masing-masing daerah. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.
Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Ketapang. Pajak ini memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang, mengingat banyaknya usaha penangkaran burung walet di  daerah  tersebut.  Berdasarkan  data  target  dan  realisasi  pajak  sarang  burung  walet  di Kabupaten  Ketapang  tahun  2018-2022,  terlihat  bahwa  target  dan  realisasi  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2022, realisasi  pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang mengalami penurunan sebesar 21,85% dari target yang ditetapkan.
Usaha  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang  memiliki  prospek  yang  cerah  di masa mendatang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak sarang burung walet di  setiap  kecamatan  di  Kabupaten  Ketapang.  Pada  tahun  2022,  jumlah  wajib  pajak  sarang burung walet di Kabupaten Ketapang mencapai 2.030 wajib pajak. Kecamatan Benua Kayong
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621
merupakan  kecamatan  dengan  jumlah  wajib  pajak  sarang  burung  walet  terbanyak,  yaitu sebanyak 400 wajib pajak.
Sarang  burung  walet  merupakan  usaha  yang  menjanjikan  di  Kabupaten  Ketapang, Kalimantan  Barat.  Nilai  sarang  burung  walet  di  pasaran  internasional  cukup  tinggi,  yaitu mencapai Rp 20 juta per kilogram. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan  Karantina  Wilker  Kabupaten  Ketapang,  hasil  sarang  burung  walet  di  Ketapang mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2018,  hasil  sarang  burung  walet mencapai  550,5kilogram  dan  meningkat  menjadi  130  kilogram  pada  tahun  2022.  Namun, jumlah pajak yang diterima oleh Bapenda tidak sebanding dengan jumlah hasil sarang burung walet yang ada di Badan Karantina. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran dalam pemungutan pajak sarang burung walet.
Perbedaan data yang dilaporkan oleh kedua instansi tersebut disebabkan oleh adanya regulasi  yang  berbeda.  Badan  Karantina  Pertanian  bertugas  untuk  mencegah  masuknya, tersebarnya,  dan  keluarnya  hama  dan  penyakit  hewan  dan  tumbuhan  dari  dan  ke  wilayah Indonesia.  Badan  Karantina  Pertanian  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  memungut  pajak. Sementara itu, Bapenda bertugas untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Dalam hal sarang burung walet, Bapenda bertugas untuk memungut pajak ekspor sarang burung walet.
Pemerintah  Kabupaten  Ketapang  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak sarang burung walet. Namun, potensi tersebut belum teroptimalkan, b erdasarkan observasi peneliti dan temuan penelitian sebelumnya (Muhammad Fadli  dan  M.  Arief  Setiawan,  2022) terdapat  beberapa  faktor  penghambat.  Pertama  kendala administrasi,  pencatatan  dan  pelaporan  pajak  sarang  burung  walet  masih  belum  berjalan dengan baik. Kemudian, kurang optimalnya pengawasan: Pengawasan terhadap pajak sarang burung walet masih belum maksimal, sehingga berpotensi terjadinya kebocoran pajak. Serta terakhir kurangnya kesadaran wajib pajak: Wajib pajak masih belum memahami kewajibannya untuk membayar pajak sarang burung walet.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  menurut  Sugiyono (2019) pendekatan kualitatif  menekankan  pada  pemahaman  dan  interpretasi  terhadap  fenomena  yang  diteliti, dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam (Sugiyono,  2019) .  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mempelajari  fenomena pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang.  Data  dikumpulkan  melalui observasi,  wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2014) . Data kemudian dianalisis dengan teknik  tipologi  untuk  menemukan  pola  atau  makna  yang  ada  dalam  kasus  tersebut (Afrizal, 2016) . Model analisis Miles dan Huberman juga diterapkan dalam penelitian ini yang terdiri tahapan  reduksi,  penyajian  data,  dan  verifikasi/penarikan  kesimpulan (Miles  &  Huberman, 1994) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang
Menurut  Djajadiningrat,  dalam  Suandy  (2011) Pajak  adalah  iuran  wajib  yang dibayarkan  oleh  masyarakat  kepada  negara.  Dalam Undang-undang  (UU)  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber  penerimaan  utama  negara,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah (P.  P. Indonesia, 2009) . Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil  dan  makmur.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  diperlukan  anggaran  yang  besar. Anggaran tersebut diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak. Pajak penting
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621
bagi pembangunan negara karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, seperti  pembangunan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  dan  sosial.  Pajak  juga  digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat wajib membayar pajak secara tertib. Pembayaran pajak yang tertib akan membantu  pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pajak  daerah  adalah  iuran  atau  kontribusi  wajib  pajak  yang  dipungut  oleh  daerah berdasarkan  Undang-Undang  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak Sarang Burung Walet  adalah  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  berlaku  di  Kabupaten  Ketapang.  Pajak  ini berperan  penting  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Ketapang, mengingat  banyaknya  rumah  sarang  burung  walet  yang  disediakan  oleh  pengusaha  burung walet  di  Kabupaten  Ketapang.  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Kabupaten  Ketapang  diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2012. Masa pembayaran pajak sarang  burung  walet  dilakukan  6  bulan  sekali  waktunya  mulai  masa  panen  sampai  dengan jangka  waktu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Tarif  pajak  sarang  burung  walet ditetapkan  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari  nilai  pasaran  sarang  burung  walet (P.  K.  K. Indonesia,  2012) .  Berikut  adalah  indikator  implementasi  pemungutan  pajak  sarang  burung walet di Kabupaten Ketapang:
1. Penetapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang
Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet  adalah  pemilik  pengusahaan  sarang  burung  walet.  Pajak  ini  diterapkan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Implementasi  kebijakan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten Ketapang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  tersebut,  Wajib Pajak  Sarang  Burung  Walet  adalah  Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  melakukan pengambilan  dan/atau  pengusahaan  sarang  burung  walet.  Besaran  pajak  yang  harus dibayarkan  oleh  Wajib  Pajak  dihitung  berdasarkan  omzet  penjualan  sarang  burung walet  yang  dihasilkan.  Pajak  ini  dikenakan  sebesar  10%  dari  nilai  penjualan  sarang burung  walet.  Namun,  berdasarkan  informasi  yang  ditemukan,  nilai  penjualan  yang digunakan  sebagai  dasar  pengenaan  pajak  tidak  mengikuti  harga  asli  penjualan  di pasaran melainkan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp. 3.000.000.
2. Mekanisme Penarikan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang Mekanisme  penarikan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012. Pajak  ini  dikenakan  atas  kegiatan  pengambilan  dan/atau  pengusahaan  sarang  burung walet, dengan tarif sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Masa pajak terutang untuk  pajak  sarang  burung  walet  adalah  1  (satu)  bulan  kalender.  Namun,  BApenda memberikan keringanan waktu menjadi 6 (enam) bulan sekali. Mekanisme penarikan pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang  telah  diatur  secara  rinci  dan terstruktur. Mekanisme tersebut terdiri dari lima tahapan yang sudah berjalan dengan baik. Prosedur yang ditetapkan sudah jelas dan mudah untuk diikuti oleh wajib pajak. Selain  itu,  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  petugas  Bapenda  Kabupaten  Ketapang juga cukup memadai untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak sarang burung walet.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621

## 3. Proses Penarikan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang
Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Perda tersebut mengatur tentang tata cara  pengenaan,  pemungutan,  dan  penetapan  pajak  sarang  burung  walet.  Proses penarikan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang  sudah  berjalan  dengan baik. Pemerintah juga memberi masa pajak atau jangka waktu cukup panjang selama enam  bulan  yang  menjadi  dasar  bagi  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan melaporkan pajak yang terutang.
4. Instansi yang Berwenang dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang Berdasarkan  Perda  Kabupaten  Ketapang  No.  12  Tahun  2012,  instansi  yang berwenang  dalam  pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Kabupaten  Ketapang adalah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Ketapang.  Namun,  pemerintah  daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan kewenangan pemungutan pajak ini kepada badan atau instansi tertentu.
5. Proses Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang Proses pengawasan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
a. Pendataan  wajib  pajak.  Tahap  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  jumlah  dan identitas  wajib  pajak  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Ketapang.  Pendataan dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap objek pajak yang diawasi.
b. Penentuan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet ditetapkan oleh Bupati Ketapang setiap enam bulan sekali.
c. Penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan kepada wajib pajak melalui surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan surat yang diterbitkan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang yang berisi penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
d. Pemeriksaan  pajak  secara  preventif.  Pemeriksaan  pajak  ini  dilakukan  untuk memastikan kebenaran data dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Bapenda Kabupaten Ketapang.
e. Penindakan  Pada  tahapan  ini,  Bapenda  Kabupaten  Ketapang  melakukan penindakan  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak  atau  tidak membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Penindakan  yang dilakukan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.
6. Proses Pengiriman Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang Sarang  burung  walet  merupakan  komoditas  ekspor  yang  bernilai  tinggi.
Kabupaten Ketapang merupakan salah satu penghasil sarang burung walet terbesar di Indonesia. Proses pengiriman sarang burung walet di Kabupaten Ketapang diatur oleh Badan Karantina Pertanian. Prosesnya meliputi:
a. Persiapan.  Eksportir  harus  mempersiapkan  dokumen-dokumen  persyaratan ekspor, yaitu surat permohonan ekspor, surat keterangan asal (SKA), sertifikat kesehatan  hewan  (SKKH),  dan  surat  keterangan  karantina  (SK).  Dokumen- dokumen tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang lengkap dan benar oleh pengguna jasa.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621
b. Pemeriksaan. Petugas karantina akan melakukan pemeriksaan terhadap sarang burung walet yang akan diekspor. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium.
c. Pengiriman.  Sarang  burung  walet  yang  telah  memenuhi  persyaratan  dapat dikirim  ke  negara  tujuan.  Pengiriman  harus  dilakukan  melalui  Bandar  Udara Rahadi Usman Ketapang.
d. Pelepasan.  Petugas  karantina  di  negara  tujuan  akan  melakukan  pemeriksaan terhadap sarang burung walet.
Proses  pengiriman  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang  dilakukan langsung oleh pengguna jasa atau pihak kedua pada Badan Karantina Indonesia yang berada  di  Bandar  Udara  Rahadi  Usman.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2012, instansi yang berwenang dalam pemungutan Pajak Sarang  Burung  Walet  di  Kabupaten  Ketapang  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Ketapang.  Namun  hasil  observasi  peneliti,  dalam  proses  pengiriman, petugas  Badan  Pendapatan  Daerah  tidak  pernah  ikut  mengawasi.  Kurangnya pengawasan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  pada  proses  pengiriman  menyebabkan perbedaan data hasil sarang burung walet selama lima tahun terakhir. Perbedaan data tersebut  terjadi  karena  kurangnya  pengawasan  dan  koordinasi  antara  instansi  terkait. Dari  data  tersebut  jelas  adanya  kebocoran  dalam  pemungutan  pajak  sarang  burung walet sehingga merugikan pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang.

## B. Kontribusi PajakSarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang
Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu sentra produksi sarang burung walet di  Indonesia. Pada tahun 2022, produksi  sarang burung walet  di  Kabupaten Ketapang mencapai 1880 kg.Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Ketapang.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ketapang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  tarif  pajak  sarang  burung  walet ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet.
Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Ketapang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Ketapang mencapai  12,5%.  Pajak  sarang  burung  walet  berada  pada  posisi  ketiga  dalam  berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  setelah  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPTHP) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
C. Kendala dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang
1. Kurangnya Sosialisasi Pajak dan Peraturan Daerah
Pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kabupaten  Ketapang  memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi peraturan daerah terkait pajak.  Hal  ini  menyebabkan  para  wajib  pajak,  baik  pengusaha  maupun  petani,  tidak mengetahui kewajiban mereka untuk membayar pajak. Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya secara tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.  Sosialisasi  peraturan  daerah  terkait  pajak  hanya  dilakukan  secara  insidental, yaitu ketika petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pendataan atau ketika  wajib  pajak  tertangkap  tangan  melakukan  pelanggaran.  Sosialisasi  yang dilakukan  secara  insidental  seperti  ini  tentu  tidak  efektif  untuk  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.
2. Tidak Dilakukan Pengawasan Pengiriman
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621
Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Namun,  pengawasan  terhadap proses  pengiriman  sarang  burung  walet  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda) Kabupaten Ketapang tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, terjadi perbedaan data hasil  sarang  burung  walet  selama  lima  tahun  terakhir.  Perbedaan  data  tersebut disebabkan oleh dua faktor utama. Kurangnya pengawasan oleh Bapenda pada proses pengiriman.  Bapenda  hanya  melakukan  pengawasan  pada  saat  wajib  pajak menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD).  Sementara  itu,  pintu keluar akhir semua sarang burung walet yang dikirim adalah melalui Badan Karantina Indonesia  yang  berada  di  Bandar  Udara  Rahadi  Usman  dan  kurang  efektifnya pengawasan terhadap pengusaha sarang burung walet. Banyak pengusaha yang tidak membayar pajak secara penuh, sehingga menyebabkan kerugian pendapatan asli daerah Kabupaten  Ketapang  sebesar  Rp.  2.850.000  sampai  dengan  Rp.  173.400.000  pada tahun 2022.
3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  masih  rendah.  Hal  ini  dapat menyebabkan  selisih  antara  jumlah  pajak  yang  dibayar  dengan  jumlah  pajak  yang seharusnya  dibayar.  Menurut  Dzulhidayat (2022) kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  membayar  pajak  dapat  disebabkan  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal  meliputi  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  pajak  dan  kurangnya pengetahuan tentang pajak. Faktor eksternal meliputi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pendataan dan pengawasan.
Berdasarkan pernyataan informan, faktor eksternal yang juga menjadi penyebab rendahnya  kesadaran  Wajib  Pajak  adalah  akses  jalan  yang  masih  rusak  dan  sulitnya menemui Wajib Pajak karena mereka berkebun dari pagi sampai sore. Selain itu, tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan hasil produksi sarang burung walet mereka ketika petugas pajak melakukan pemeriksaan.
4. Sumber Daya Manusia yang Kompeten
Keahlian  estimasi  produksi  sarang  burung  walet  penting  untuk  dimiliki  oleh petugas penarikan pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurut Nuryanto (2021) hal ini karena kompetensi tersebut dapat membantu petugas dalam menentukan jumlah  sarang  burung  walet  yang  dapat  dihasilkan  dari  bangunan  penangkarannya. Kompetensi  tersebut  dapat  mengatasi  ketidakjujuran  wajib  pajak  yang  seringkali melaporkan  jumlah  produksi  sarang  burung  walet  yang  lebih  rendah  dari  jumlah sebenarnya.

## D. Upaya  Pemerintah  dalam  Mengatasi  Masalah  Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung Walet di Kabupaten Ketapang
(Sinaga, 2014) menjelaskan Pemerintah harus terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers' compliance)  dengan  menggalakkan  penyuluhan-penyuliuhan  di  bidang  perpajakan.  Hal  ini dilakukan  untuk  menambah  wawasan  dari  wajib  Pajak.  Dengan  bertambahnya  pengetahuan diharapkan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak.
Pajak  sarang  burung  walet  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Ketapang.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  pemungutan  pajak  ini  masih menghadapi  beberapa  kendala,  seperti  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak,  lemahnya pengawasan,  dan  belum  optimalnya  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Untuk  mengatasi
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621
kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan beberapa upaya, antara lain:
1. Sosialisasi  peraturan  daerah  terkait  pajak.  Pemerintah  akan  melakukan  sosialisasi peraturan daerah terkait pajak secara lebih terencana dan berkelanjutan. Kedepannya, akan dibentuk tim  sosialisasi  pajak sarang  burung walet yang terdiri dari perwakilan Bapenda, asosiasi petani/pengusaha sarang burung walet, dan tokoh masyarakat.
2. Reformasi pajak. Pemerintah Kabupaten akan melakukan upaya reformasi pajak dalam hal  pajak  sarang  burung  walet.  Upaya  ini  akan  dilakukan  dengan  mengeluarkan Peraturan  Bupati  (Perbub)  tentang  pajak  sarang  burung  walet.  Perbub  tersebut  akan menyesuaikan  proses  pengolahan  usaha  sarang  burung  walet  dan  regulasi  dengan instansi terkait.
3. Pengawasan. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman sarang burung walet. Pengawasan ini akan dilakukan dengan menempatkan petugas Bapenda di  Bandar  Udara  Rahadi  Usman  dan  bekerja  sama  dengan  pihak  Badan  Karantina Indonesia.
4. Peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia.  Bapenda  akan  meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam hal kemampuan menilai estimasi produksi sarang burung walet.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dapat teratasi dan berdampak positif terhadap peningkatan PAD.

## E. Evaluasi  Implementasi  Pemungutan  Pajak  Sarang  Burung  Walet  di  Kabupaten Ketapang
Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Ketapang.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ketapang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  tarif  pajak  sarang  burung  walet ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet.
Kontribusi  pajak  sarang  burung  walet  terhadap  PAD  Kabupaten  Ketapang  terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD  Kabupaten  Ketapang  mencapai  12,5%.  Pajak  sarang  burung  walet  berada  pada  posisi ketiga dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHP) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang.  Beberapa  kendala  tersebut  antara  lain.  Kurangnya  sosialisasi  peraturan  daerah tentang  pajak  sarang  burung  walet.  Tidak  dilakukan  pengawasan  pengiriman  oleh  Bapenda pada  proses  pengiriman.  Rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  dan  sumber  daya  manusia  yang kurang kompeten
Dalam  menghadapi  kendala-kendala  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Ketapang  telah melakukan  beberapa  upaya,  antara  lain.  Pembentukan  tim  sosialisasi  pajak  sarang  burung walet. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pajak sarang burung walet. Peningkatan pengawasan  pada  proses  pengiriman  dan  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia. Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan,  evaluasi  implementasi  pemungutan  pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dapat ditinjau dalam beberapa perspektif, yaitu:
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621

## 1. Perspektif Ekonomi
Implementasi pajak sarang burung walet dalam perspektif ekonomi dapat dilihat dari  dua  sisi,  yaitu  kontribusi  pajak  terhadap  perekonomian  daerah  dan  dampaknya pada pelaku usaha dan masyarakat setempat. Dari segi kontribusi pajak, implementasi pajak  ini  diatur  oleh  Undang-Undang  No  28  tahun  2009  Pajak  Daerah,  yang menetapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang digunakan untuk keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Artinya,  pajak  ini diharapkan  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah  daerah  untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut  Supramono  dan  Theresia  Woro  Damayanti  (2010) untuk  menjaga keseimbangan  antara  kontribusi  pajak  dan  dampaknya  pada  pelaku  usaha  dan masyarakat  setempat.  Maka  pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  harus memperhatikan  asas-asas  pemungutan  pajak  dan  teori  pemungutan  pajak  agar  tidak memberatkan pelaku usaha dan masyarakat setempat.
2. Perspektif Islam
Pajak  merupakan  salah  satu  kewajiban  warga  negara  dalam  rangka  ikut  serta dalam  pembangunan  negara.  Pajak  juga  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam perspektif Islam, pajak merupakan salah satu bentuk shadaqah. Shadaqah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271:
"
ُر ِ ف َ كُي َو ۗ ْم ُ ك َّ ل  ٌرْي َخ  َو ُه َ ف  َءۤا َر َ ق ُ ف ْ لا ا َه ْوُت ْؤُت َو ا َه ْو ُ فْخ ُ ت ْ ن ِا َو َۚ َي ِه اَّم ِعِن َ ف  ِت ٰ ق َد َّ صلا او ُدْبُت ْ ن ِا ْم ُ كْن َع َت اَمِب ُ ه للّٰا َو ۗ ْم ُ كِت ٰ ا ِ ي َس  ْن ِ م ٌرْيِب َخ  َنْوُلَم ْع "
Terjemahannya:
Jika  kamu  menampakkan  sedekahmu,  itu  baik.  (Akan  tetapi,)  jika  kamu menyembunyikannya  dan  memberikannya  kepada  orang-orang  fakir,  itu  lebih  baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Pajak  merupakan  kewajiban  warga  negara  untuk  membayar  iuran  atas penghasilan  yang  didapat  untuk  membiayai  pembangunan  suatu  negara.  Selain  itu, pajak  juga  merupakan  salah  satu  penyumbang  penerimaan  negara  yang  dapat digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  Islam,  shadaqah  merupakan  salah  satu bentuk  ibadah  yang  dapat  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT  dan  dapat  menjadi sebab  turunnya  rezeki  dan  berkah  dari  Allah  SWT,  bahwa  membayar  pajak  dapat dianggap sebagai bentuk shadaqah dalam perspektif Islam.
Pemungutan  pajak  sarang  burung  walet  merupakan  hal  yang  diperbolehkan dalam  perspektif  Islam.  Pajak  merupakan  salah  satu  bentuk  shadaqah,  yaitu  sedekah yang diwajibkan oleh penguasa. Shadaqah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang dapat dinilai sebagai hal yang positif. Hal ini karena pajak tersebut dapat  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  daerah.  Pembangunan  daerah merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Dalam  melakukan  pemungutan  pajak  sarang  burung  walet,  Pemerintah  harus melakukan secara adil dan transparan. Pajak harus dipungut sesuai dengan ketentuan
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang yang dapat menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan tersebut meliputi:
1. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah terkait pajak. Hal ini menyebabkan para wajib pajak,  baik  pengusaha  maupun  petani,  tidak  mengetahui  kewajiban  mereka  untuk membayar  pajak.  Akibatnya,  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  melaporkan  pajaknya secara tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan sama sekali.
2. Rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  disebabkan  oleh faktor  internal,  seperti  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  pajak  dan  kurangnya pengetahuan  tentang  pajak  sarang  burung  walet,  serta  faktor  eksternal,  seperti  akses jalan yang masih rusak dan sulitnya menemui Wajib Pajak.
3. Belum  efektifnya  pengawasan  terhadap  pengiriman  sarang  burung  walet.  Hal  ini menyebabkan adanya potensi kebocoran pajak.
4. Tidak  ada  pegawai  Pemungutan  pajak  yang  memilik  kompetensi  Estimasi  Produksi Sarang Burung Walet.
Kontribusi  pajak  sarang  burung  walet  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Ketapang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kontribusi pajak sarang  burung  walet  mencapai  12,5%,  dan  berada  pada  posisi  ketiga  dalam  berkontribusi terhadap  PAD  Kabupaten  Ketapang.  Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:
1. Melakukan  sosialisasi  pajak  sarang  burung  walet  secara  lebih  terencana  dan berkelanjutan.
2. Mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pajak sarang burung walet.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman sarang burung walet.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mengenai Estimasi Produksi Sarang Burung Walet.
Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, peneliti berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD Kabupaten Ketapang melalui pemungutan pajak sarang burung walet secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2621

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  A.  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada. Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches  (4th ed.). SAGE Publications, Inc. https://www.pdfdrive.com/qualitative- quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html
Dzulhidayat.  (2022).  ANALISIS  POTENSI  PAJAK  SARANG  BURUNG  WALET DIKECAMATAN  TEMBILAHAN  KABUPATEN  INDRAGIRI  HILIR.  ץראה, 8.5.2017, 2003–2005.
Indonesia, P. K. K. (2012). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa perigi, Desa Bayam Raya dan Desa Pangkalan Paket Kecamatan Jelai
Hulu. Database Peraturan
| JDIH BPK.
http://peraturan.bpk.go.id/Details/46056/perda-kab-ketapang-no-12-tahun-2012 Indonesia, P. P. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Database Peraturan
| JDIH
BPK.
http://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009
Komarudin,  I.  (2020).  Singkronisasi  Penaguran  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Pemerintah Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Kehutanan  di  Daerah  (Studi  Penerapan  Pasal  14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. 615–632.
Miles, M. B., &  Huberman, A. M.  (1994).  Qualitative Data Analysis (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
Muhammad Fadli dan M. Arief Setiawan. (2022). Permasalahan dan Solusi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang. Ilmu Administrasi (JA), Vol. 16(2), 6.
Muhammad  Kamal  Zubair.  (2020).  Pajak  Sarang  Burung  Walet  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2).
Nuryanto, A. (2021). Cara Menghitung Kapasitas Sarang Burung Walet. Agro Indonesia, 129. Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 142–157. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128 Suandy, E. (2011). Hukum Pajak. Salemba Empat. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dsan R&D (edisi revi). Alfabeta. Supramono  dan  Theresia  Woro  Damayanti.  (2010).  Perpajakan  Indonesia-Mekanisme  dan Perhitungan. Cv Andy Offset.