## FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
Sunardi 1 1 Universitas Muria Kudus este_enje@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dari kinerja pemerintahan, serta  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  pengawasan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  DPR  tidak memuaskan.  Masalah  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terdiri  dari  1)  ketidak mampuan  Parlemen  untuk  membawa  pejabat  negara  berkenaan  dengan  hak  interpelasi  DPR,  2) kurangnya  anggaran  yang  memadai  untuk  fungsi  pengawasan  langsung  dari  pelaksanaan  kebijakan pemerintah,  3)  berkaitan  dengan  rekrutmen  internal  partai  politik  yang  merupakan  wadah  tempat  calon anggota legislatif dipersiapkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu legislatif., 4) akuntabilitas internal dari DPR yang membuat kinerja dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan menjadi terhambat.

## Kata kunci: Fungsi Pengawasan DPR, Good Governance dan Clean Government

## Abstract
This  research  aim  to  to  investigate  the  execution  of  function  of  observation  Parliament's  of  DPR  from governance  performance,  and  also  to  know  the  problems  faced  in  execution  of  observation  function. Result  of  research  indicate  that  the  performance  of  governance  observation  executed  by  dissatisfactory Parliament's  of  DPR.  Problem  faced  in  executing  observation  function  consisted  of  the  1)  disability Parliament to bring the functioner with reference to rights of interpellation Parliament's of DPR 2) lack of adequate budget for the function of direct observation from governmental policy execution 3)together the internal rekrutmen of politics party representing basin of drawn up legislative member candidate place to be  selected  by  people  in  legislative  general  election  4)  internal  akuntabilitas  from  Parliament's  of  DPR making performance from Parliament's of DPR to execute the observation function become pursued.
Keywords : Parliament's Oversight Function, Good Governance and Clean Gover

## PENDAHULUAN
Esensi  dari  fungsi  anggota  legislatif selaku wakil rakyat adalah memuaskan kehendak masyarakat.  Badan  legislatif  merupakan  salah satu  unit  dari  suatu  sistem  politik  sementara anggota  masyarakat  juga  merupakan  salah  satu aspek  jaringan  kekuasaan  disamping  eksekutif dan  lembaga  lainnya.  Maka  anggota  badan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai kehendak  atau  opini  yang  ada,  baik  yang  datang perorangan,  berbagai  kesatuan  individu  seperti kekuatan politik, kelompok kepentingan eksekutif dan  sebagainya.  Sehingga,  para  wakil  rakyat dituntut  untuk  menyelaraskan  berbagai  kehendak atau  opini  tersebut  dalam  proses  perumusan  dan pemutusan kebijakan.
DPR  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  berhak  meminta  pejabat  negara, pejabat  pemerintah,  badan  hukum,  atau  warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang  sesuatu  hal  yang  perlu  ditangani  demi kepentingan  bangsa  dan  negara.  Hal  tersebut disebut  sebagai  hak  interpelasi,  hak  ini  akan sangat  berpengaruh  dalam  menentukan  arah kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika kebijakan yang  dilakukan  pemerintah  berdampak  negatif bagi  proses  pembangunan,  itulah  gunanya  hak interplasi  ini  dipergunakan,  agar  kebijakan  yang dibuat  pemerintah  tersebut  dapat  di  crosscheck kembali.  Selain  Interpelasi,  DPR  juga  dapat melakukan  penyelidikan  terhadap  pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan, yang mana hal  tersebut
biasa  dikenal  sebagai  hak  angket.  DPR    juga dapat  menyatakan  pendapat  atas  kebijakan pemerintah  atau  mengenai  kejadian  luar  biasa, tindak  lanjut  pelaksanaan  hak  interplasi  dan  hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum Presiden dan  atau  Wakil  Presiden,  hak  tersebut  dikenal sebagai hak menyatakan pendapat.
Hak untuk interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan satu paket yang diwadahi  dalam  fungsi  pengawasan,  dimana penggunaan hak-hak tersebut dimaksudkan untuk dapat  memberikan  landasan  hukum  bagi  DPR dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan.
Sistem  politik  di  Indonesia  menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kekuasaan  eksekutif  dipilih  melalui  pemilu  dan terpisah  dari  kekuasaan  legislatif.  Dalam  prinsip pemerintahan  presidensial  kekuasaan  eksekutif tidak  bertanggungjawab  kepada  legislatif  dan oleh  karenanya  tidak  dapat  dijatuhkan  oleh legislatif.  Namun  demikian,  sesuai  dengan  azas demokrasi  yang  menganut  prinsip  trias  politika, maka  kekuasaan  eksekutif  dapat  dibatasi  dan dikendalikan  melalui  kekuatan  legislatif  yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi  legislasi, fungsi  pengawasan dan fungsi anggaran.
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep kedaulatan ini sangat menentukan  untuk  dijadikan  sebagai  parameter. Dalam  sistem  tersebut  dinyatakan  bahwa  tidak ada  kekuasaan  mutlak  dan  semua  keputusan politik harus mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem  perwakilan.(David;2015)  Usaha  untuk mengukur  peranan  DPR  dalam  sistem  politik Indonesia  melalui  pelaksanaan  fungsi  lembaga tersebut,  melibatkan  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhi  proses  fungsionalisasi  tersebut. Dua faktor utama yang mempengaruhi kemampuan  DPR  selaku  badan  Legislatif melaksanakan  fungsi-fungsinya  ialah  interaksi dengan  eksekutif  yang  wakili  oleh  Presiden  dan interaksi dengan masyarakat.
Dalam  hubungannya  pelaksanaan  fungsi DPR tidak terlepas dengan sistem kepartaian yang ada  dalam  suatu  negara,  dimana  partai-partailah yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan didalam lembaga legislatif. Hal inilah yang menyebabkan pembahasan  terkait  fungsi  pengawasan  DPR terhadap  jalannya  pemerintahan  masuk  dalam kajian pembahasan politik hukum.
Zulkarnain  Ridlwan  dalam  penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan cenderung diperkuat oleh politik hukum Undang- Undang  lembaga  perwakilan  tersebut  dengan jalan penambahan instrumen yang dapat digunakan  oleh  badan  legislatif  baik  sebagai institusi maupun sebagai individu dalam
melaksanakan fungsi
pengawasan tersebut.(Zulkarnain;2015) Namun demikian, hasil  penelitian  dari  Hana  Hariani  cenderung mengungkapkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif  atas  proses  pelaksanaan  kebijakan  oleh pemerintah  yang  mana  sebagai  hasilnya  adalah pengawasan yang bersifat formalitas tanpa
adanya  kemampuan  untuk  melakukan  check  and balance terhadap kekuasaan eksekutif.(Hana;2015)
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan  kajian dengan judul “Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean  Government  Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum”

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  sosiologis  atau  socio-legal  research. Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut  hubungan  antara  faktor  yuridis  dan faktor sosiologis. (Ronny;1990)
Sesuai dengan pendekatan yuridis sosiologis,  sumber  data  dalam  penelitian  ini hanya  berupa  data  sekunder,  yang  berupa  bahan hukum  primair.Untuk  memperoleh  bahan-bahan hukum  yang  diperlukan,  dilakukan  dengan  cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan- bahan kepustakaan, peraturan perundang- undangan,  karya-karya  ilmiah,  serta  dari  bahan hukum  yang  telah  dikumpulkan  sesuai  dengan permasalahan  yang  diteliti  kemudian  dianalisis secara  kualitataif,  sehingga  dapat  menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab masalah yang dibahas.
Pemerintah  Dalam  Mewujudkan  Good Governance dan Clean Government
Tuntutan  akan  pelaksanaan  fungsi  DPR secara  maksimal  yang  termasuk  di  dalamnya fungsi  legislasi  kembali  bergema  seiring  dengan kelahiran era reformasi, sebagaimana kita ketahui pelaksaaan  fungsi  legislasi  selama  Orde  Baru tidak berjalan secara maksimal, ini dapat kita lihat dari  jumlah  Undang-Undang  yang  dihasilkan sejak  Nopember  1966  sampai  September  1999 yaitu  dalam  waktu  33  Tahun,  hanya  mampu menghasilkan  347  Undang-Undang,  dan  sampai 1977  tidak  satupun  hasil  usul  inisiatif  DPR kecuali  DPR  periode  1997-1999  dengan  5 Undang-Undang  usul  inisiatif,  walau  DPR memiliki  fasilitas  dan  ketenagaan  kerja  yang relatif  lebih  baik  dari  DPR  sebelumnya. (Marbun;2002)
Menciptakan  tata  pemerintahan  yang bersih,  dan  berwibawa  merupakan  salah  satu agenda  penting  dalam  pembangunan  nasional. Oleh  karena  itu  diperlukan  langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan  dan  sistem  ketatalaksanaan  kualitas sumber  daya  manusia  aparatur  dan  sistem  fungsi pengawasan  dan  pemeriksaan  yang  efektif  dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi  pengawasan  atau  yang  lebih dikenal  dengan  Controlling  tidak  dapat  berdiri sendiri,  melainkan  selalu  terkait  dengan  fungsi- fungsi  manajemen  yang  lain  yang  paling sederhana  yaitu  Planning,  Organizing  dan Actuating. Fungsi pengawasan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah
kegiatan  operasional  dilapangan  sesuai  dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat disimak  dari  rencana  pembangunan  yang  terbagi dalam  Pembangunan  jangka  panjang  (dua  puluh lima  tahun),  jangka  menengah  (lima  tahun)  dan jangka  pendek  (satu  tahun)  yang  sering    di lakukan  oleh  pemerintah  dalam  mewujudkan pembangunan  nasional.  Dimana  yang  menjadi obyek  dari  kegiatan  pengawasan  adalah  adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran. Kesalahan  yang  terjadi  karena  miskomunikasi, penyimpangan  baik  terjadi  karena  kesengajaan dalam  menggunakan  sebagian  dana  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  pribadi.  Atau Pelanggaran  karena  disengaja  atau  tidak  sengaja, pelaksanaan  pembangunan  tidak  sesuai  dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.
Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  yang baik  fungsi  Pengawasan  dapat  di  golongkan menjadi  tiga  bagian  yaitu:  (1)  pengawasan menurut  sifat  yaitu  menurut  sifat  preventif  yang dilakukan  sebelum  suatu  kegiatan  dilakukan (tindakan  jaga-jaga)  dan  sifat  represif  di  mana merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  setelah suatu  kegiatan  di  laksanakan;  (2)  pengawasan menurut  objek  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  subjek/pemerintah  yang  tak  lain  adalah merupakan  pelaksana  tugas  pemrintahan  serta pengawasan  terhadap  produk  hukum  dan  sarana yang  di  gunakan.  (3).  pengawasan  menurut pelaku  yaitu pengawasan  yang dilakukan melalui lembaga  Negara  MPR,DPR,  dan  social  contol/ pengawasan  langsung  taupun  tidak  langsung  dari masyarakat, serta pengawasan  internal,
pengawasan lewat lembaga peradilan, pengawasan  melalui  lembaga  ombusmen  dan pengawasan melalui lembaga independen.
Controlling  sering  diterjemahkan  pula dengan  pengendalian,  termasuk  di  dalamnya pengertian  rencana-rencana  dan  norma-norma yang  mendasarkan  pada  maksud  dan  tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota,  target  maupun  pedoman  pengukuran  hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.
Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana  suatu  sistem  terselenggarakan  dalam kerangka  norma-norma  yang  ditetapkan  atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan  gambaran  mengenai  hal-hal  yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (control limit) merupakan  tingkat  nilai  atas  atau  bawah  suatu sistem  dapat  menerima  sebagai  batas  toleransi dan  tetap  memberikan  hasil  yang  cukup memuaskan.  Dalam  manajemen,  pengawasan (controlling)  merupakan  suatu  kegiatan  untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating)  di  lapangan  sesuai  dengan  rencana (planning)  yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan  (goal)  dari  organisasi.  Dengan  demikian yang  menjadi  obyek  dari  kegiatan  pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan  hal-hal  yang  bersifat  negatif  seperti  adanya kecurangan, serta pelanggaran dan korupsi kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
DPR sebagai lembaga legislatif merupakan  salah  satu  cabang  kekuasaan.  Dalam teori trias politika membagi cabang-cabang
kekuasaan  yang  terdiri  dari  legislatif,  eksekutif dan  federatif,  yang  kemudian  ditafsirkan  sebagai teori  pemisahan  kekuasaan  atau  separation  of power.  Ketiga  kekuasaan  itu  menurutnya  harus terpisah  sama  sekali,  baik  mengenai  tugasnya maupun mengenai alat perlengkapan penyelenggaranya. konsep trias politica Montesquieu sangat popular, namun banyak yang tidak  diperaktekan  secara  murni,  karena  tidak sesuai dengan kenyataan.
Setelah  adanya  perubahan  UUD  1945 sebanyak  empat  kali,  dapat  dikatakan  sistem konstitusi  Indonesia  telah  menganut  doktrin pemisahan  kekuasaan,  namun  tetap  adannya check  and  balances  antar  cabang  kekuasaan, sebagai  kontrol  terhadaap  kekuasaan  yang berlebihan.
Hal  tersebut  didasarkan  pada  beberapa faktor, yaitu:
1. adanya  pergeseran  kekuasaan  legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
2. diadopsinya sistem
pengujian konstitusional atas Undang-Undang sebagai  produk  legislatif  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Dimana  sebelumnya  Undang- Undang  tidak  dapat  diganggu  gugat, hakim  hanya  dapat  menerapkan  Undang- Undang  dan  tidak  boleh  menilai  Undang- Undang.
3. Diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan  rakyat  itu  tidak  hanya  MPR, melainkan  semua  lembaga  negara  baik secara  langsung  atau  tidak  langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
4. MPR  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai lembaga  tertinggi  negara,  namun  sebagai lembaga  negara  yang  sederajat  dengan lembaga negara lainnya.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga negara  itu  bersifat  saling  mengendalikan satu  sama  lain  sesuai  dengan  prinsip checks and balances.
Berdasarkan kelima alasan tersebut diatas, maka  UUD  NRI  1945  tidak  lagi  dapat  dikatakan menganut  prinsip  pembagian  kekuasaan  yang bersifat  vertikal,  maupun  menganut  ajaran  trias politica Montesquieu secara murni, yang memisahkan  cabang-cabang  kekuasaan  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  secara  mutlak  dan  tanpa diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan  satu  sama  lain.  Disimpulkan bahwa  sistem  baru  yang  dianut  oleh  UUD  NRI 1945  pasca  perubahan  keempat  adalah  sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip  checks and  balances,  sehingga  masih  ada  koordinasi antar lembaga negara.
DPR  dan  Presiden  mempunyai  hubungan yang  diatur  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  RI  1945,  hubungan  tersebut  berbentuk kerja sama, dan berbentuk pengawasan.
Hubungan dalam bentuk kerja sama adalah dalam membuat  Undang-Undang,  menetapkan  Undang- Undang  dan  bersama-sama  menyatakan  perang atau  membuat  perdamaian  dengan  Negara  lain. Hubungan  yang  bersifat  pengawasan  yaitu  DPR bertugas  mengawasi  atau  mengontrol  kebijakan Presiden.
Fungsi  pengawasan  DPR  merupakan bentuk  hubungan  dalam  konsep  checks  and balances,  sebagai  sebuah  konsep  pengawasan antar  lembaga  Negara  (Sanit;2004).  Dalam  kata lain, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang  dimiliki  DPR  terhadap  kekuasaan  legislatif, yaitu pemerintah, adalah sebagai kontrol kebijakan dari representatif DPR sebagai lembaga perwakilan.  Berbeda  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  RI  1945  sebelum  perubahan, Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  1945  setelah perubahan,  mengatur  secara  jelas  fungsi  DPR. Berdasarkan Pasal 20A ayat 1, fungsi DPR adalah fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan.  Fungsi  legislasi  adalah  fungsi  DPR dalam membentuk Undang-Undang, fungsi anggaran  adalah  fungsi  DPR  membahas  dan memberi  persetujuan  atau  tidak  memberikan persetujuan  terhadap  rancangan  Undang-Undang tentang  APBN  yang  diajukan  oleh  Presiden, sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang dan APBN.
Pemahaman  fungsi  pengawasan  DPR salah  satunya  adalah  berhubungan  dengan  hak DPR  yang  diatur  dalam  Pasal  20A  ayat  2  UUD NRI 1945, yang berbunyi
“ Dalam  melaksanakan  fungsinya,  selain hak  yang  diatur  dalam  Pasal-Pasal  lain  Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  1945  ini,  Dewan Perwakilan  Rakyat  mempunyai  hak  interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.
Lebih  lanjut  tentang  hak  DPR  ini  diatur dalam  Pasal  77  ayat  1 Undang-Undang Nomor: .27  Tahun  2009  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan
DPRD,  yang  berbunyi:  DPR  mempunyai  hak:  a) interpelasi;  b)  angket;  dan  c)  menyatakan pendapat;  Berdasarkan  bunyi  Pasal  20A  ayat  2 dan Pasal  77 ayat  1 Undang-Undang Nomor:  .27 Tahun  2009  diatas,  DPR  mempunyai  wewenang untuk  melakukan hak  Interpelasi,  hak angket  dan hak  menyatakan  pendapat,  sebagai  pengawasan terhadap  eksekutif  yaitu  pemerintah,  dalam menjalankan Undang-Undang dan APBN.
Hak  interpelasi,  hak  angket  dan  hak menyatakan  pendapat  yang  disebut  diatas,  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  (MD3)  dijelaskan:
Pasal  77  ayat  2:  Hak  interpelasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  adalah  hak  DPR untuk  meminta  keterangan  kepada  Pemerintah yang  penting  dan  strategis  dan  berdampak  luas pada  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  (Jimly;2005)  Pasal  77  ayat  3:  Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan  terhadap  pelaksanaan  Undang- Undang  dan/  atau  kebijakan  pemerintah  yang berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis  dan berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal  77  ayat  4:  Hak  menyatakan pendapat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  c  adalah  hak  DPR  untuk  menyatakan pendapat atas:
i. kebijakan  pemerintah  atau  mengenai  kejadian luar  biasa  yang  terjadi  di  tanah  air  atau  di dunia Internasional;
ii. tindak  lanjut  pelaksanaan  hak  interpelasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  hak angket  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat (3); atau
iii. dugaan  bahwa  Presiden  dan/  atau  Wakil Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum  baik berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya, maupun  perbuatan  tercela  dan/atau  Presiden dan/  atau Wakil Presiden tidak lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan/  atau  Wakil Presiden.
Peran  fungsi  pengawasan  DPR  terhadap pemerintah  mengalami  pasang  surut  kualitas  dan kekuatannya.  Pada  periode  sebelum  reformasi, peran  kontrol  legislatif  terhadap  eksekutif  sangat lemah,  sehingga  eksekutif  dapat  melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Keputusan Soekarno kembali ke UUD 1945 dapat dilihat  sebagai  usaha  mengurangi  pengaruh  DPR dan  memperkuat  posisi  Presiden.  Dibawah kepemimpinan  pemerintahan  Presiden  Orde  Baru selama  32  Tahun,  fungsi  eksekutif  begitu  kuat dan  dominan.  Fungsi  pengawasan  dari  lembaga legislatif menjadi artifisial belaka.
Pada  awal  reformasi,  legislatif  sangat kuat,  mampu memberikan fungsi  pengawasannya secara  maksimal,  bahkan  dalam  beberapa  kasus dianggap  berlebihan.  Hubungan  legislatif  dan eksekutif sering penuh konflik, parlemen beberapa kali berusaha menunujukkan otoritasnya,  misalnya  melalui  penggunaan  hak interpelasi  dan  hak  angket,  nominasi  kandidat untuk berbagai komisi  seperti Komnas HAM dan
impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid.
Pada perkembangannya, kekuatan pengawasan  legislatif  terhadap  eksekutif  kembali melemah,  faktanya  adalah  banyaknya  hak interpelasi  dan  hak  angket  yang  dilakukan  DPR terhadap  pemerintah  yang  kandas  dijalan,  dalam arti, pengawasan yang dilakukan tersebut terhenti tanpa  ada  tindak  lanjut  oleh  pemerintah  atas rekomendasi-rekomendasi dari pelaksanaaan interpelasi  dan  angket  yang  dilakukan  DPR. sebagai  contoh,  interplasi  terhadap  lumpur lapindo,  angket  BBM  dan  yang  terakhir  adalah angket  terhadap  kasus  Bank  Century.  Terkait fungsi  pengawasan  DPR  terhadap  Pemerintah yang  dinilai  tidak  menghasilkan  hal  yang  positif, dalam mewujudkan fungsi pengawasan pemerintahan  terhadap  pemerintah  yang  efektif, menimbulkan  tanda  tanya  dimasyarakat  tentang keseriusan  DPR  sebagai  representasi  rakyat dalam menjalankan fungsinya.
Pada  masa  pemerintahan  saat  ini,  kinerja dari fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan  kembali  dipertanyakan  seiring dengan kekurang mampuan DPR dalam menjalankan  fungsinya  untuk  mempertanyakan berbagai  kebijakan  pemerintahan  yang  dirasa kurang  populer  atau  diduga  kurang  memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Contoh  paling  aktual  terhadap  kondisi  ini adalah  pertanyaan  terhadap  fungsi  pengawasan DPR  terhadap  pemerintahan  terkait  dengan peninjauan  kembali  kontrak  perusahaan  tambang Amerika Serikat PT. Freeport. Masalah pembaharuan kontrak perusahaan tersebut sangat
krusial bagi Indonesia karena besarnya kemampuan  dari  aktivitas  penambangan  yang dilakukan  yang  memiliki  potensi  devisa  yang sangat  besar  bagi  Indonesia.  Seperti  telah diketahui  oleh  sebagian  besar  masyarakat Indonesia,  keberadaan  PT.  Freeport  nyata-nyata tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  disekitar perusahaan,  apalagi  dampaknya  bagi  kondisi negara Indonesia secara keseluruhan. Sampai saat ini,  tidak  ada  langkah  komprehensif  yang  telah dilakukan  oleh  DPR  untuk  menindaklanjuti ketidakpuasan  masyarakat  yang  berkeinginan untuk menghentikan kontrak perusahaan tersebut, dimana dengan kewenangannya sebagai penguasa negara  maka  selayaknya  pemerintah  dapat  secara sepihak  melakukan  pemutusan  hubungan  kontrak dengan  perusahaan  tersebut,  atau  memaksa perusahaan  untuk  memberikan  kontribusi  lebih bagi  perkembangan  perekonomian  kawasan sekitar  perusahaan  pada  khususnya  dan  tentunya bagi  perkembangan  ekonomi  Indonesia  pada umumnya.

## 2.  Permasalahan  Apa  Saja  Yang  Dihadapi Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah.
DPR  pada  dasarnya  adalah  sebuah organisasi  yang  tidak  akan  lepas  dari  startegi organisasi  yang  berfungsi  sebagai  "mercusuar epistemik"  dimana  para  anggota  organisasi bergantung  di  dalam  merancang  tindakan  sehari- hari.  Strategi  tersebut  berkutat  pada  misi organisasi,  tujuan  dan  penerapan  prinsip-prinsip umum yang kemudian menghasilkan kerangka
rencana  untuk  berinteraksi  dengan  lingkungan yang kompetitif demi mencapai tujuan organisasi. Strategi  ini  secara  substansial  dipengaruhi oleh:
(1) kondisi lingkungan yang terus  berubah  dan ambigu; (2) inersia organisasi dan  birokrasi  yang terlepas dari tantangan lingkungan  yang mencoba untuk menstabilkan kegiatan organisasi; dan  (3) sistem manajemen yang sudah mapan.(Sufi;2015)
Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kurun Tahun  Sidang  2014–2015,  Tahun  pertama  masa keanggotaan DPR periode 2014–2019, pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan sedikit mengalami perlambatan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan  DPR  harus  melakukan  kesepakatan pengutamaan  atas  kepentingan  nasional  di  antara dua  koalisi  yang  saat  itu  masih  mengemuka, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
Di  samping  itu,  sejumlah  Menteri  dan pejabat Esselon I yang diundang untuk melakukan  rapat-rapat  di  DPR  tidak  hadir.  DPR juga  dalam  hal  ini  harus  melakukan  penyesuaian mitra  kerja  di  beberapa  komisi  karena  adanya perubahan  nomenklatur  kementerian  di  Kabinet Kerja.
Dalam  Tahun  Sidang  2014-2015,  DPR membentuk  4  Tim  dan  38  Panitia  Kerja.  Tim dibentuk  di  Pimpinan  DPR  sedangkan  Panja dibentuk  di  AKD.  Adapun  tim  yang  dibentuk  di Pimpinan  DPR  yaitu  Tim  Pemantau  DPR terhadap  Pelaksanaan  Undang-Undang  terkait Otonomi  Daerah  Khusus  Aceh,  Papua,  Papua Barat,  dan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap
Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia;  Tim Implementasi  Reformasi  DPR  RI;  dan  Tim Mekanisme  Penyampaian  Hak  Mengusulkan  dan Memperjuangkan  Program  Pembangunan  Daerah Pemilihan.
Pada  praktiknya,  fungsi  pengawasan  itu dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah dan/ atau instansi terkait. Tidak ada  yang  tahu  bagaimana  kelanjutan  dari  fungsi pengawasan  yang  dilakukan  DPR  selama  ini. Namun  satu  hal  yang  pasti,  Tim  Implementasi Reformasi  DPR  telah  memetakan  ruang  lingkup reformasi untuk memperbaiki kinerja pengawasan mereka.
Didalam penelitiannya, M. Arsyad Mawardi  mengungkapkan  bahwa  permasalahan utama  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan legslatif  terhadap  kinerja  pemerintahan  adalah tidak  berimbangnya  kekuasaan  yang  dimiliki terutama  setelah  dibentuknya  Dewan  Perwakilan Daerah.  Sistem  dua  kamar  yang  ada  pada  badan legislatif tersebut (bikameral) telah mengakiibatkan  adanya  proses  double  check, yang  mengakibatkan  ketidak  efektif  dalam pelaksanaan  pengawasan  karena  DPR,  dan  DPR akan  disibukkan  untuk  saling  melakukan  check and balance antar masing-masing lembaga negara sebelum  kemudian  melakukan  proses  check  and balance dengan pemerintah.
Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh  Muh  Yusuf  terungkap  bahwa  permasalahan lain  yang  dapat  mengganggu  kinerja  fungsi pengawasan  dari  legislatif  terhadap  eksekutif adalah proses rekrutmen internal yang lemah dari badan legislatif itu sendiri, serta fasilitas anggaran
yang  belum  memadai  untuk  dapat  melakukan fungsi  pengawasan  secara  keseluruhan.  Seperti diketahui  bahwasannya  proses  rekrutmen  DPR adalah  berdasarkan  hasil  pemilu  legislatif,  maka daftar  calon  anggota  legislatif  dalam  pemilu adalah  mutlak  yang  kemudian  akan  menjadi anggota  DPR  pada  periode  berikutnya.  Mengacu pada  hal  tersebut,  maka  yang  dapat  dituding lemah  dalam  proses  rekrutmennya  adalah  partai politik  sebagai  wadah  untuk  menampung  para calon  legislatif  dan  kemudian  memberikan rekomendasi dan daftar resmi para calon legislatif yang dapat dipilih dalam pemilu.
Sebagai        perbandingan, Dalam prakteknya,  Pemerintah  Belanda  memainkan peran  utama  di  dalam  proses  legislatif.  Sebagian besar  putusan  Undang  Undang  Parlemen  adalah hasil  dari  inisiatif  Pemerintah.  Karena  banyak usulan  legislatif  melewati  Parlemen  tanpa mengalami  perubahan,  Pemerintah  menentukan isi dari Putusan Undang Undang Parlemen dalam kapasitas  yang  besar.  ini  juga  berlaku  untuk Undang-Undang  seperti  pajak  misalnya.  Di  sini, Sekretaris  Keuangan  Negara  memainkan  peran penting dalam kapasitasnya sebagai co-legislator, dia bertanggung jawab untuk  memantau aktivitas pengaturan Pemerintah dalam hal pajak .
Berdasarkan  hal  tersebut,  pelaksanaan fungsi  pengawasan  DPR  membutuhkan  adanya fasilitas anggaran yang besar karena dilakukannya  pengawasan  langsung  di  lapangan berupa  kunjungan  ke  daerah  maupun  instansi terkait  untuk  melihat  keberlangsungan  dari kebijakan  yang  pada  saat  itu  sedang  dijalankan oleh pemerintah. Fasilitas anggaran yang  tidak
memadai tidak akan dapat mendukung pelaksanaan  pengawasan  langsung  di  lapangan oleh  anggota  legislatif  dan  karenanya  fungsi pengawasan anggota DPR juga menjadi terhambat.
Menurut  Hana  Hariani,  berdasarkan  hasil penelitiannya  terdapat  beberapa  faktor  yang membuat  fungsi  pengawasan  legislatif  terhadap eksekutif menjadi bermasalah antara lain:
a. Faktor internal
Kurangnya  staf  ahli  yang  berkompeten  dalam mendampingi  anggota  DPR,  kedisiplinan anggota  DPR  yang  cukup  rendah  serta kurangnya pemahaman anggota DPR mengenai  batasan  dan  ruang  lingkup  fungsi pengawasan DPR
b. Faktor eksternal
Pemahaman  masyarakat  mengenai  fungsi  dan peran keberadaan DPR yang kurang baik serta peran  media  yang  mempengaruhi  penilaian masyarakat terhadap citra DPR.
c. Faktor administratif
Sistem  pemilu  yang  mengharuskan  anggota legislatif  bergabung  dengan  partai  politik menimbulkan  permasalahan  tersendiri  bagi partai  untuk  memilih  kader-kader  yang berkualitas  di  setiap  partainya.  Selain  itu  juga terbatasnya wewenang DPR yang
menimbulkan kelemahan DPR sebagai lembaga  legislatif  hanya  mampu  memberikan rekomendasi  sebagai  hasil  kerja  DPR,  bukan sebagai eksekutor.
Menurut Gorreth Griffith dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
akuntabilitas yang rendah  merupakan
permasalahan  yang  harus  diselesaikan  terlebih dahulu  agar  fungsi  pengawasan  legislatif  dapat dijalankan  dengan  lebih  baik.  Menurutnya permasalahan  utama  kinerja  fungsi  pengawasan legislatif terhadap eksekutif lebih pada permasalahan  internal  dari  legislatif  itu  sendiri. Pada  saat  sebuah  lembaga  sudah  bermasalah secara  internal,  maka  harapan  agar  lembaga tersebut  untuk  dapat  melaksanakan  fungsi  dan kewenangannya secara maksimal menjadi mustahil untuk dapat diwujudkan.

## Penutup

## 1.Simpulan
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.1. Fungsi  pengawasan  adalah  merupakan  suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan  operasional  dilapangan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Fungsi  pengawasan  DPR  merupakan  bentuk hubungan dalam konsep checks and balances, sebagai sebuah konsep pengawasan antar  lembaga  Negara.  Dalam  kata  lain, fungsi  pengawasan sebagai  salah satu  fungsi yang  dimiliki  DPR  terhadap  kekuasaan legislatif,  yaitu  pemerintah.  Pada  masa pemerintahan  saat  ini,  kinerja  dari  fungsi pengawasan  DPR  terhadap  pemerintahan kembali dipertanyakan seiring dengan kekurang mampuan DPR dalam menjalankan fungsinya  untuk  mempertanyakan  berbagai kebijakan  pemerintahan  yang  dirasa  kurang populer  atau  diduga  kurang  memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu
contoh  yang  dapat  diberikan  adalah  ketidak mampuan dari DPR dalam melakukan check and balance yang memadai terhadap kebijakan  pemerintah  dalam  menyikapi masalah  perpanjangan  kontrak  dari  PT. Freeport yang mendapatkan banyak pertentangan dari masyarakat luas.
1.2. Terdapat  berbagai  permasalahan  yang  telah ditemukan dalam penelitian ini terkait fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah.  Permasalahan  pertama  adalah ketidak  mampuan  DPR  untuk  menghadirkan pejabat negara berkaitan dengan hak interpelasi  dari  DPR.  Permasalahan  kedua adalah  ketiadaan  anggaran  yang  memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan langsung  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah. Permasalahan ketiga berkaitan dengan rekrutmen  internal  partai  politik  yang merupakan  wadah  tempat  calon  anggota legislatif  dipersiapkan  untuk  dipilih  rakyat dalam pemilu legislatif. Permasalahan terakhir  adalah  terkait  akuntabilitas  internal dari  DPR  yang  membuat  kinerja  dari  DPR untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan menjadi terhambat.

## 2.  Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan terkait temuan dalam penelitian ini antara lain :
2.1.Penguatan kemampuan dan kewenangan DPR dalam  melakukan  check
and  balance
terhadap pemerintah terutama untuk permasalahan-permasalahan besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas
2.2 Peningkatan besaran anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah, hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengefektifkan dan  meningkatkan  kemampuan  DPR  dalam melakukan pengawasan secara langsung
2.3.Peningkatan  akuntabilitas  DPR  yang  dapat
membuat  kondisi  internal  dari  DPR  tersebut menjadi  lebih  baik.  Dengan  kondisi  internal yang  lebih  baik  dan  tanpa  ada  permasalahan, maka  peningkatan  kinerja  dari  fungsi-fungsi DPR termasuk didalamnya fungsi pengawasan  terhadap  pemerintahan  dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
B.N.Marbun,  DPR  :  Pertumbuhan  dan  Cara Kerjanya,  Edisi  Revisi,Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama,2002.
David  E.  Apter,  Pengantar  Analisa  Politik,
Jakarta : LP3ES,2011.
Garreth  Griffith,  Parliament  and  Accountability:
The  Role  of  Parliamentary  Oversight Commitees,  Briefing  Paper  of  NSW Parliamentary Library Research Service,2005.
Jimly Ashidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945
terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional,
Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.
Ronny  Hanntijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian Hukum dan      jurumetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta,1990. Sanit,  Arbi,  Swadaya  Politik  Masyarakat:  Telaah tentang           Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan  Hukum  dan  Hak  Asasi, cetakan keenam,
Jakarta : CV. Rajawali,2004.
, Sistem Politik di Indonesia, cetakan
ketiga,  Jakarta  :  CV.  Raja  Grafindo Persada,2008.

## Journal
Hana  Hariani,  Implementasi  Fungsi  Pengawasan Legislatif dalam Perspektif Otonomi
Daerah,  Jurnal  Ilmu  Politik  Universitas Brawijaya, Malang,2014.
Hans  Gripnau,  Journal  :  Utrecht  Law  Review, Volume  9,  Issue  2  (March)  2013,  ISSN: 1871-515X, Equality, Legal Certainty and Tax  Legislation  in  the  Netherlands Fundamental  Legal  Principles  as  Checks on Legislative Power: A Case Study
M. Arsyad  Mawardi,  2008,  Pengawasan  dan Keseimbangan  antara  DPR  dan  Presiden dalam  Sistem  Ketatanegaraan  RI,  Jurnal Hukum Vol. 15, No. 1, Januari 2008.
Muh.  Yusuf,  Pengawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran  (Study  di  Kabupaten  Polewali Mandar, Sulawesi barat), Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012
Priit  Suve,  A  Journal  of  Vytautas  Magnus University,   VOLUME   8,   NUMBER  1 (2015),  ISSN  2029-0454,  Designing Multidimensional  Policing  Strategy  And Organization:  Towards  A  Synthesis  Of Professional  And  Community  Police
Models. Zulkarnain  Ridlwan,  2015,  Cita  Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum
Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat terhadap  Pemerintah,  Jurnal  Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.