## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong)
Asri Novia Dewi 1 , Wiwit Irawati 2 1,2 Universitas Pamulang Email: asrinoviadewi@gmail.com 1 , dosen00869@unpam.ac.id 2

## ABSTRACT
This study aims to determine whether there is an influence on understanding of taxation, justice and taxation technology on tax evasion behavior at the Serpong Pratama Tax Service Office. The type of data used in this research is the type of quantitative data with primary data sources. The population in this study  are  individual  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  Serpong.  This  study  uses  the  convenience sampling  method,  while  the  data  collection  technique  is  by  distributing  questionnaires  to  100 respondents who have been calculated using the slovin formula. And data processing using SPSS 25. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) Partially, understanding of taxation has an effect on tax evasion behavior, (2) partially, justice has no effect on tax evasion behavior, (3) partially, tax technology has an effect on tax evasion behavior, (4) Simultaneously, understanding of taxation, justice and taxation technology affect tax evasion behavior. Keywords : Understanding of Taxation, Justice, Tax Technology and Tax Evasion Behavior .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Penelitian ini menggunakan metode Convenience sampling , sedangkan teknik pengumpulan data  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  kepada  100  orang  responden  yang  telah  dihitung  dengan menggunakan  rumus  slovin.  Dan  pengolahan  data  menggunakan  spss  25.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  Secara parsial, Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, (2) Secara parsial, Keadilan  tidak  berpengaruh  terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak,  (3)  Secara  parsial,  Teknologi Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Perilaku  Penggelapan  Pajak,  (4)  Secara  simultan,  Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
Keywords : Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Teknologi Perpajakan dan Perilaku Penggelapan Pajak.

## PENDAHULUAN
Tidak tercapainya target penerimaan pajak mungkin menjadi salah satu penyebab dari adanya penggelapan pajak. Satu kasus penggelapan pajak di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak pada  tahun  2015  yang  dilakukan  oleh  Djoko  Prangggono  alias  Andry  Kurniawan.  Djoko Prangggono  alias  Andry  Kurniawan  merupakan  komisaris  PT  Sawitri  Era  Plasmasindo yang beralamat  di  Kabupaten  Tangerang,  disangkakan  menerbitkan  faktur  pajak  yang  tidak berdasarkan  transaksi  yang  sebenarnya  dan  menggunakannya  dengan  maksud  mengurangi
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut.
Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar.  Penerbitan  dan  penggunaan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang sebenarnya merupakan pelanggaran atas Undang-Undang di bidang perpajakan dan diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak (Utama, 2015 ).
Negara  berkembang  seperti  Indonesia  sangat  membutuhkan  dana  untuk  membiayai pembangunan  negara.Salah  satu  pemasukan  negara  yaitu  berasal  dari  pajak.  Menurut Setiawan dan Agustina (2018), pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi  kembali,  yang  langsung dapat ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah memahami akan pentingnya pajak terhadap Negara. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.
Karena  Indonesia  menganut self  assessment  system ,  Yakni  sistem  pemungutan  pajak  yang memberikan  kewenangan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung/memperhitungkan, menyetor  dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutangnya.  Jadi  dengan  sistem  ini,  wajib  pajak bersifat  aktif,  pemerintah  berperan  sebagai  fasilitator  untuk  memberikan  pelayanan, pembinaan, pengawas dan penerapan sanksi perpajakan. Misal : perhitungan pajak dalam SPT Masa  dan  Tahunan  (Irawati,  dkk  (2020)).  Wajib  pajak  dituntut  untuk  berperan  aktif  dalam kegiatan  pajaknya,  maka  perlunya  ada  pemahaman  yang  baik  dari  wajib  pajak  terhadap peraturan-peraturan  perpajakan  yang  ada.  Kurangnya  kesadaran  dalam  perpajakan  pada masyarakat menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini. Belum optimalnya penerimaan  pajak  di  Indonesia  dipengaruhi  dari  buruknya  administrasi  perpajakan. Administrasi  perpajakan  berkorelasi  langsung  dengan  tingkat  penghindaran  pajak, penggelapan pajak dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap , yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan.
Keadilan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  siapa  saja  sesuai  dengan  haknya,  karena keadilan  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  seseorang  (Chaironisyah,  2018).  Wajib  pajak
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
selalu memastikan agar diperlakukan dengan adil oleh negara, jika tidak maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan perlawanan pajak dan hal tersebut tentunya akan merugikan negara. Menurut Paramita dan Budiasih (2016) pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama.
Berkembangnya  teknologi  dan informasi  dalam era  globalisasi  saat  ini dapat  dirasakan pada seluruh  aspek  kehidupan.  Perkembangan  teknologi  dan  informasi  memiliki  peranan  penting dalam  perkembangan  perpajakan  di  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan  adanya E-system perpajakan. Pemerintah Indonesia sedang melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk mensosialisasikan E-system perpajakan kepada seluruh masyarakat. Menurut Paramita Dan  Budiasih  (2016)  pembentukan  administrasi E-system perpajakan  harus  didukung  oleh pemerintah  agar  dapat  mulai  memperoleh  manfaat  dari  tingginya  tingkat  kepatuhan  wajib pajak dan E-system perpajakan harus  dilaksanakan untuk  mengurangi penyalahgunaan uang pajak.
Menurut  Dharma  (2016)  bahwa  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  bisa  dilakukan  oleh  orang pribadi, faktornya yaitu kurang memahami tentang ketentuan perpajakan, meliputi Undang- Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (loopholes), sehingga dapat disalah gunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur  dalam  memberikan  data  keuangan  maupun  menyembunyikan  data  keuangan.  Maka, seharusnya  seorang  yang  lebih  memahami  pajak  akan  mengetahui  aturan  perpajakan  yang lebih baik, perbedaan antara penelitian – penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian  ini  menambahkan  variabel  Pemahaman  Perpajakan,  Keadilan  dan  Teknologi Perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel bebas seperti  pemahaman  perpajakan,  keadilan  dan  teknologi  perpajakan  dapat  mempengaruhi perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chaironisyah  (2018)  tentang  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Etika  Atas  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion),  hasilnya  menunjukan  bahwa  Keadilan  Pajak  Berpengaruh  Terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak.  Sedangkan  menurut  Maghfiroh  dan Fajarwati  (2016)  dengan  penelitian  yang  berjudul  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Pengaruh Keadilan,  Sistem  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Penggelapan  Pajak  hasilnya
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
menunjukan  bahwa  persepsi  wajib  pajak  mengenai  keadilan  tidak  berpengaruh  negatif terhadap penggelapan pajak.
Berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Serpong, pada tahun 2021 pencapaian pajak melebihi target sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di KPP Pratama Serpong. Dan karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dan perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ” Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak ”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori
1. Teori Persepsi
Menurut Cahyono (2016) “ Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap  orang  dalam  memahami  informasi  tentang  lingkungannya,  baik  lewat  penglihatan, penghayatan,  perasaan  dan  penciuman”.  Dengan  persepsi  Wajib  Pajak  yang  baik  terhadap kewajiban  perpajakannya  maka  dengan  sendirinya  Wajib  Pajak  akan  patuh.  Sebaliknya  jika persepsi Wajib Pajak buruk terhadap kewajiban perpajakannya maka kemungkinan besar Wajib Pajak  tidak  akan  patuh.  “Perilaku  sesorang  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  persepsi  orang tersebut”,
Sedangkan menurut Yuridika (2020) yaitu, “ We human beings have five senses through which experience  the  world  around  us:  sight,  heraing,  touch,  smell  and  taste ” . Menurutnya,  setiap manusia dianugerahi dengan 5 indera yang mana dengan kelima-limanya anda bisa merasakan dunia  yang  ada  di  sekitar.  Mulai  dari  penglihatan,  pendengaran,  penciuman,  perasa,  serta pengecap.  Definisi  persepsi  menurut  Wagner  dan  Hollenbeck  sendiri  adalah  sebuah  proses yang  mana  seseorang  tersebut  dapat  memilih,  mengelola,  menyimpan,  serta menginterpretasikan  informasi-informasi  yang  telah  dikumpulkan  melalui  kelima  indera tersebut.
Keterkaitan antara teori persepsi dengan perilaku penggelapan pajak yaitu suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepi penggelapan pajak
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan  pajakterhadap  perpajakan  Indonesia  yang  membuat  persepsi  tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar.

## 2. Teori Atribusi
Menurut Heider (1958), Teori atribusi adalah dimana tingkah lalu seseorang dipengaruhi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti usaha atau kemampuan, serta kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti keberuntungan atau kesulitan dalam pekerjaan.
Sedangkan menurut Weiner (1992) Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi  perilaku  dalam  arti  bahwa  ia  menekankan  gagasan  bahwa  peserta  didik  sangat termotivasi  dengan hasil  yang  menyenangkan  untuk  dapat  merasa  baik  tentang  diri  mereka sendiri.
Atribusi dapat dibedakan menjadi:

## 1) Atribusi Internal
Jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misal sikap, sifat- sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain.

## 2) Atribusi Eksternal
Jka  perilaku  sosial  yang  diamati  disebabkan  oleh  keadaan  atau  lingkungan  di  luar  diri  orang yang bersangkutan.
Keterkaitan  antara  teori  atribusi  dengan  perilaku  penggelapan  pajak  yaitu  proses  individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Teori atribusi adalah sebuah tahap bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan perilakunya (Paramita dan Budiasih,  2016).

## Pengembangan Hipotesis
Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (Irawati, 2015)
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui  tentang  peraturandan  undang-undang  serta  tata  cara  perpajakan  dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dalam teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan dapat menjadi sebab  dalam  terjadinya  perilaku  penggelapan  pajak  karena  semakin  rendah  tingkat pemahaman  peraturan  perpajakan  akan  memungkinkan  tidak  dilakukan  pelaporan  spt  atau tidak dibayarnya pajak, dimana hal tersebut merujuk ke penggelapan pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dharma  (2016)  tentang  Pengaruh Gender ,  Pemahaman Perpajakan  Dan  Religiusitas  Terhadap  Persepsi  Penggelapan  Pajak.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap  persepsi  penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakintinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah.
Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga Dan Pratiwi (2017) tentang  Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self  Assessment  System ,  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak ( Tax Evasion ). Hasil penelitian nya menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.
H 1 : Diduga Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

## Pengaruh Keadilan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Keadilan  adalah  pajak  dikenakan  kepada  orang  pribadi  yang  seharusnya  sebanding  dengan kemampuan  membayar  pajak  atau ability  to  pay dan  sesuai  dengan  manfaat  yang  diterima (Pulungan,  2015).  Dikarenakan  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  menggunakan self assesment system , prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan- perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion (Pulungan, 2015).  Dalam teori persepsi  keadilan  sangat  berpengaruh  terhadap  perilaku  penggelapan  pajak.  Jika  tidak  ada system keadilan maka banyak pengusaha besar yang sengaja menutupi penghasilannya untuk membayar  dan  melaporkan  pajak  tidak  sesuai  dengan  harta  yang  dipunya  sehingga  dapat memperkecil pajak yang di bayar dan hal tersebut bisa dikatakan sebagai penggelapan pajak.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Paramita Dan Budiasih (2016) tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan  Pajak.  Hasil  penelitian  nya  menunjukan  bahwa  Keadilan  Berpengaruh  Negatif Pada Persepsi Wajib Pajak Tentang Perilaku Penggelapan Pajak
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Pulungan (2015) tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,  dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion). Didapatkan  hasil  bahwa  Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
H 2 :  Diduga  Keadilan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Perilaku  Penggelapan Pajak.

## Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak
Dalam  teori  atribusi  teknologi  perpajakan,  modernisasi  layanan  perpajakan  yang  dilakukan pemerintah  saat  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan,  sehingga  diharapkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  terhutangnya  meningkat  dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efesien. Ketika wajib pajak semakin dipermudahkan dengan fasilitas yang diberikan,  diharapkan  wajib  pajak  dapat  memenuhi  kewajibannya  dan  dapat  menghindari tindakan penggelapan pajak ( tax evasion ).
Teknologi  informasi  adalah  suatu  teknologi  yang  digunakan  untuk  mengolah  data  dalam berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi  yang  relevan, akurat,  dan  tepat  waktu  yang  digunakan  untuk  keperluan  pribadi,  bisnis  dan  pemerintahan danmerupakan  informasi  yang  strategis  untuk  pengambilan  keputusan  dengan  adanya modernisasi  administrasi  perpajakan  diharapkan  dapat  memudahkan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Penggunaan  teknologi  dalam  pencarian  informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya tax evasion.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita Dan Budiasih (2016) mengenai Pengaruh
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Paramita Dan Budiasih (2016) menunjukkan bahwa Teknologi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.
Menurut  penelitian  terdahulu  oleh  Utami  Dan  Helmi  (2016)  tentang  Pengaruh  Tarif  Pajak, Teknologi  Informasi  Perpajakan,  dan  Keadilan  Sistem  Terhadap  Penggelapan  Pajak.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  Pemanfaatanteknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang H 3 :  Diduga  Teknologi  Perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Perilaku Penggelapan Pajak
Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan,  Keadilan  dan  Teknologi  Perpajakan  terhadap  Perilaku Penggelapan Pajak
Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga Dan Pratiwi (2017) tentang  Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self  Assessment  System ,  Dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Tindakan  Penggelapan  Pajak ( Tax Evasion ). Hasil penelitian nya menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Pulungan (2015) tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,  dan  kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion). Didapatkan  hasil  bahwa  Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
Menurut  penelitian  terdahulu  oleh  Utami  Dan  Helmi  (2016)  tentang  Pengaruh  Tarif  Pajak, Teknologi  Informasi  Perpajakan,  dan  Keadilan  Sistem  Terhadap  Penggelapan  Pajak.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa  Pemanfaatanteknologi  dan  informasi  perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang H ⁴ :  Diduga  Pemahaman  Perpajakan,  Keadilan  dan  Teknologi  Perpajakan  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  asosiatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian asosiatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  ataupun  hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan jenis data yang
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
berbentuk data kuantitatif yang bersumber dari data kualitatif, dimana data kualitatif tersebut dikuantitatifkan  dengan  bantuan  skala likert .  Penelitian  Kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postivisme , digunakan untuk meneliti pada populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  biasanya  random,  penelitian menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Chaironisyah, 2018) .
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Perilaku Penggelapan Pajak, sedangkan variabel independen nya adalah Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan.

## Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dengan alamat di Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor VIII, Jl. Komp BSD No 4 Lengkong Gudang Kec. Serpong Tangerang. Lokasi  penelitian  ini  di  pilih  karena  lokasinya  terjangkau  dan  dengan  menggunakan  daerah tersebut  sebagai  lokasi  penelitian,  penulis  dapat  memperoleh  responden  yang  lebih  banyak dan membagikan kuisioner kepada WPOP di KPP Pratama Serpong

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik deskriptif
Tabel 4.6

## Statistik Deskriptif
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 100. Dari 100 responden ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Variabel independen pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 45, nilai mean 35,10 ,dengan standar deviasi 5,873, artinya standar deviasi < rata-rata atau
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
data sebarannya bagus. Nilai rata-rata 35,10 menunjukkan responden penelitian rata-rata menjawab setuju bahwa mereka memahami perpajakan
2. Variabel  independen  Keadilan memiliki  nilai  minimum  10,  nilai  maksimum  25, nilai  mean 17,85,  dengan  standar  deviasi  3,092.  artinya  standar  deviasi  <  rata-rata  atau  data sebarannya  bagus.  Nilai  rata-rata  17,85  menunjukkan  responden  penelitian  rata-rata menjawab setuju bahwa mereka merasakan adil dalam pajak
3. Variabel independen Teknologi Perpajakan memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 25, nilai mean 19,24 dengan standar deviasi 3,111. artinya standar deviasi < rata-rata atau data sebarannya  bagus.  Nilai  rata-rata  19,24  menunjukkan  responden  penelitian  rata-rata menjawab setuju bahwa mereka sudah memanfaatkan tekonologi perpajakan dengan baik. 4. Variabel dependen Perilaku Penggelapan Pajak nilai minimum 12, nilai maksimum 44, nilai mean  27,19  dengan  standar  deviasi  6,548.  Nilai  rata-rata  27,19  menunjukkan  responden penelitian rata-rata menjawab tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang di ajukan pada variabel Perilaku Penggelapan Pajak

## Uji Kualitas Data

## Uji validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Sebuah instrumen  atau  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  instrumen  atau  kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r table mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r table berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan.
Pada  penelitian  ini  jumlah  sampel  (n)  yang  akan  diuji  adalah  100  responden  dengan  taraf signifikan  (a)  5%,  maka  ketentuan  df=(n-2)  atau  df=100-2=98  maka  dapat  r  table  sebesar 0,1966. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS versi 25 semua pertanyaan dikatakan valid, karena koefisien korelasi r hitung>r tabel.
Uji Reliabilitas
Tabel 4.8
Uji Reliabilitas
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Tabel menunjukan nilai Cronbach’s Alpha atas variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,939, variabel  Keadilan  sebesar  0,757,  variabel  Teknologi  Perpajakan  sebesar  0,885,  dan  Perilaku Penggelapan  Pajak  sebesar  0,882.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pernyataan  dalam kuesioner semua variabel ini reliable karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
P-P Plot

## Gambar 4.1

## Hasil Uji Normalitas
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Dari  Analisis  kurva  norma  probability  plot  pada  gambar  diatas  menunjukan  model  regresi memenuhi  asumsi  normalitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  data  menyebar  disekitar  garis diagonal atau menyebar mengikuti garis diagonal dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
normalitas terpenuhi.
Kolmogorov-Smirnov
Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar ,123. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan syarat uji normalitas dapat dikatakan semua data telah terdistribusi secara normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 4.10

## Hasil Uji Multikolineritas
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada table di atas diketahui bahwa
1. Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,643 dan nilai variance Inflation factor (VIF) sebesar 1,555.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
2. Variabel  Keadilan  memiliki  nilai tolerance 0,516  dan  nilai variance  Inflatio    factor (VIF) sebesar 1,936.
3. Variabel  Teknologi  Perpajakan  memiliki  nilai tolerance sebesar  0,481  dan  nilai variance Inflation factor (VIF) sebesar 2,078.
Hasil  perhitungan  nilai tolerance menunjukan  bahwa  variabel  independen  memiliki  nilai tolerance > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Perhitungan nilai variance Inflation factor (VIF) menunjukan bahwa variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa Uji Multikoliniearitas terpenuhi.
Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.11

## Hasil Uji Park
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya Pemahaman Perpajakan 0,512  >  0,05,  Keadilan  0,308  >  0,05,  Teknologi  Perpajakan  0,072  >  0,05  hasil  regresi  antar variabel independent dengan absolute residualnya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

## Uji Heterokedastisitas
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan hasil scatterplot gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan membentuk pola yang tidak teratur diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.12

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan 4.12 diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : Y= 51,732 -0,300 X1  -0,048 X2 -0,683 X3 + e Y= 51,732 -0,300 PP -0,048 K -0,683 TP + 3,993
Keterangan :
Y = Perilaku Penggelapan Pajak
A
= Konstanta
ß1…ß3 = Koefisien Regresi
X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Keadilan X3 = Teknologi Perpajakan e = Eror
1. Koefisien  regresi  variabel  Pemahaman  Perpajakan  (X1)  sebesar  -30%  menunjukan  bahwa jika variabel Pemahaman Perpajakan  meningkat 1 point, maka, akan menurunkan Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar -30% dengan ketentuan variabel lain tetap.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
2. Koefisien  regresi  variabel  Keadilan  (X2)  sebesar  -0,48  menunjukan  bahwa  jika  variabel Keadilan meningkat 1 point maka, akan menurunkan Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar -4,8% dengan ketentuan Variabel lain tetap.
Koefisien  regresi  variabel  Teknologi Perpajakan  (X3) sebesar -68,3%  menunjukan bahwa  jika variabel Teknologi Perpajakan menurun 1 point maka, akan menurunkan Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar -68,3% dengan ketentuan variabel tetap.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Hasil  Uji  Koefisien  Determinasi  pada  Tabel  4.13  menunjukan  nilai  koefisien  determinasi Adjusted  R  Square yang  diperoleh  adalah  sebesar  0,272  atau  sebesar  27,2%  hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  Pemahaman  Perpajakan,  Keadilan  dan  Teknologi  Perpajakan terhadap variabel dependen Perilaku Penggelapan Pajak sedangkan sisanya 72,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan penelitian ini.
Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)
Tabel 4.14
Hasil Uji t (Parsial)
Berdasarkan hasil pengujian dari tabel  diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
1. Berdasarkan analisis regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X1) diperoleh nilai signifikansi (Sig) 0,014< 0,05 dan nilai t hitung -2,517 < t tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak  dan  H1  diterima  yang  artinya  Pemahaman  Perpajakan  berpengaruh  terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
2. Berdasarkan analisis regresi variabel Keadilan (X2) diperoleh nilai signifikansi (Sig) 0,849 > 0,05 dan nilai t hitung -0,191 < t tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan  H2  ditolak  yang  artinya  Keadilan  tidak  berpengaruh  terhadap  Perilaku  Penggelapan Pajak.
3. Berdasarkanan alisis regresi variabel Teknologi Perpajakan (X3) diperoleh nilai signifikansi (Sig) 0,010 < 0,05 dan nilai t hitung -2,626 <t tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima yang artinya Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

## Uji F (Simultan)
Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha.
Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25
Berdasarkan  tabel  4.15  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  hasil  uji  F  diperoleh  nilai  F  hitung sebesar 13,313 > F table sebesar 2,70 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Karena tingkat signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka  H4  diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa Pemahaman  Perpajakan,  keadilan  dan  Teknologi  Perpajakan  terhadap  Perilaku  Penggelapan Pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

## KESIMPULAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  meneliti  tentang  Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan, Keadilan dan  Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku  Penggelapan Pajak.  Responden dalam penelitian  ini  berjumlah  100  orang  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Pratama  Serpong.  Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diuji,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil Penelitian menunjukan Variabel (X1) Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu 0,014<0,05. Jadi semakin baik pemahaman perpajakan maka dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak ( tax evasion ).
2. Hasil  Penelitian  menunjukan  Variabel  (X2)  Keadilan  tidak  berpengaruh  terhadap  Perilaku Penggelapan  Pajak.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  uji  t  lebih  besar  dari taraf signifikansi 5% yaitu 0,849 > 0,05. Artinya, jika semakin baik keadilan pada perpajakan maka  semakin  banyak  wajib  pajak  yang  berpenghasilan  tinggi  tidak  jujur  atas penghasilannya  agar  tidak  dikenakan  pajak  yang  tinggi,  sehingga  dapat  menimbulkan penggelapan pajak.
3. Hasil  Penelitian  menunjukan  Variabel  (X3)  Teknologi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t lebih kecil dari  taraf  signifikansi 5%  yaitu  0,010 <  0,05.  Berarti  dengan  semakin tinggi  teknologi dan informasi perpajakan semakin berkurang perilaku penggelapan pajak.
4. Hasil  penelitian  berdasarkan  uji  F  menunjukan  variabel  Independent  adalah  Pemahaman Perpajakan,  Keadilan  dan  Teknologi  Perpajakan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap variabel dependent yaitu Perilaku Penggelapan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu 0,000< 0,05

## DAFTAR PUSTAKA
Adisty dkk, 2017. “ Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal”. Vol. IX No. 1 Agustus 2017
Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
Ardyaksa,  Dan  Kiswanto.,  2014.  Pengaruh  Keadilan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. Jurnal, Semarang : Universitas Negeri Semarang
Cahyono, 2016. Persepsi Tentang Metode Service Learning, Konsep Diri dan Perilak Prososial Mahasiswa. Jurnal, Surabaya:  Universitas Kristen Petra Surabaya
Chaironisyah, 2018. Faktor-faktor Yang  Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas  Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi,  Malang : UIN Maulana Mali Ibrahim
Dharma.,  2016.  Pengaruh  Gender,  Pemahaman  Perpajakan  Dan  Religiusitas  Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Jurnal, Pekanbaru : Universitas Riau
Friskianti,  Dan  Handayani.,  2014.  Pengaruh  Self  Assessment  System,  Keadilan,  Teknologi Perpajakan,  Dan  Ketidakpercayaan  Kepada  Pihak  Fiskus  Terhadap  Tindakan  Tax Evasion. Jurnal,  Semarang : Universitas Negeri Semarang
Ghozali,  Imam.  2018.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro:  Semarang
Gibson, dkk, (1989). Organisasi Edisi Kelima. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Heider, Fritz. 1958. The Ppsychology of Interpersonal Relations, New York: Wiley Irawati, 2015. Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Pada PT Hero Supermarket, Tbk.  Jurnal Ilmiah Akuntansi, Pamulang : Universitas Pamulang Irawati, Sari, 2019.  Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal, Pamulang : Universitas Pamulang Irawati, Barli dkk. PERPAJAKAN 1. ISBN : 978-623-7833-16-1
Khanza Savitra . “ 10  Pengertian  Persepsi  Menurut  Para  Ahli ”  Diakses  pada https://dosenpsikologi.com/pengertianpersepsi-menurut-para-ahli Pada 02 Oktober 2021
Kurniawati,  Dan  Toly.,  2014.  Analisis  Keadilan  Pajak,  Biaya  Kepatuhan,  Dan  Tarif  Pajak Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  Di  Surabaya  Barat.  Jurnal, Surabaya : Universitas Kristen Petra
Kwick,  Robert.  1974.  Notoatmodjo,  Soekidjo.  2003,  Pendidikan  Dan  Perilaku  Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta