Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember
Zainuri 1 , Moehammad Fathorrazi 2 , Fajar Wahyu Prianto 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember Email: 1 zainuri.feb@unej.ac.id, 2 rozi.feb@unej.ac.id, 3 fajar.prianto@unej.ac.id
ABSTRACT: This paper aims to provide an overview of the topic at hand. It explores various aspects, and The Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a crucial role in the  economic  success  of  rural  areas.  The  village  government  manages  the  Village- Owned Enterprises (BUMDes) and possesses legitimate legal status. The establishment process of BUMDes is regulated under the Village Regulation, with the management comprising representatives from the village government and residents. The BUMDes is not just a commercial institution but also a social institution. BUMDes implement good governance  to  fulfill  both  roles  by  adhering  to  cooperativeness,  participation, emancipation,  transparency,  accountability,  and  sustainability  principles.  The mechanisms of a professional and self-reliant member base and self-help are key to its success. This article reflects the training experiences experienced by the administrators of Village-Owned Enterprises (BUMDes) located in the villages of Gumukmas District, Jember Regency. The training session elicited enthusiasm from the participants, who eagerly  posed  questions  and  discussed  their  challenges  in  managing  capital  in BUMDes.  After  the  training  ends,  participants  gain  relevant  knowledge  regarding analytical  and  careful  management  skills  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes), which is the aim of this training.This study focuses on the role of BUMDes (Village- Owned  Enterprises)  in  promoting  good  governance  and  capacity  building  through training initiatives.
Keywords : BUMDes, Training, Good Governance, Capacity Building

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  yang  berfokus  pada  desa,  telah mengangkat desa sebagai elemen masyarakat hukum yang diakui dan dihormati di dalam  struktur  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 1 Desa,  yang
1 Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
mencakup  desa  konvensional  dan  desa  adat  atau  entitas  dengan  sebutan  lain, disebut  sebagai  entitas  hukum  yang  memiliki  wilayah  dengan  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  lokal.  Misi  utama  dari  pemerintahan  dan pembangunan  di  desa  adalah  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui program- program dan kegiatan yang mendukung kebutuhan prioritas masyarakat setempat. Undang-Undang tersebut memberikan status hukum yang kuat kepada desa sebagai unit pemerintahan yang sah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama  pemerintahan  desa  adalah  mengembangkan  kebijakan  yang  bertujuan meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  penduduk  desa  dengan mengutamakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan utama warga setempat. Selain itu, sebagai pemerintahan otonom, desa harus berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal dan aset desa, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat.
Salah satu upaya nyata dalam memperkuat perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini adalah langkah konkrit untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal serta aset yang dimiliki oleh desa. Dengan  keberadaan  BUMDes,  desa  dapat  memajukan  potensi  ekonomi  lokal  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui usaha-usaha yang didasarkan pada  kesepakatan  kolektif  di  tingkat  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dianggap  sebagai  entitas  ekonomi  yang  tumbuh  dan  berkembang  melalui kesepakatan  dalam  musyawarah  desa,  dengan  prinsip-prinsip  seperti  gotong royong, partisipasi, pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagai  landasan  utama.  Didasarkan  pada  pemikiran  ini,  pendirian  BUMDes diharapkan  dapat  mempromosikan  hubungan  sosial  yang  erat  antara  penduduk desa, yang berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan BUMDes.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  hadir  sebagai  entitas  yang  mendorong konsolidasi sosial di antara penduduk desa dan memacu perkembangan ekonomi.
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
Selain  itu,  BUMDes  juga  dapat  berfungsi  sebagai  platform  untuk  berbagi pengetahuan  dan  meningkatkan  kualitas  serta  kuantitas  produk  yang  dihasilkan oleh  kelompok  masyarakat  desa.  Ini  menjadi  wadah  untuk  membahas  strategi pemasaran  dan  pengembangan  produk.  Dengan  demikian,  BUMDes  mampu menggali  potensi  sumber  daya  manusia  dan  alam  di  desa,  serta  membangun jaringan  yang  kuat  untuk  memajukan  ekonomi  masyarakat  desa.  Peran  strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes  bukan  hanya  menjadi  sarana  ekonomi,  tetapi  juga  menjadi  alat  untuk mempererat hubungan sosial antara warga desa. Dengan mendorong kolaborasi dan partisipasi  aktif  dalam  pengembangan  produk  dan  strategi  pemasaran,  BUMDes membantu masyarakat desa mengoptimalkan potensi mereka, baik dari segi sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya  alam.  Selain  itu,  BUMDes  juga  memfasilitasi pembentukan  jaringan  yang  memungkinkan  koneksi  dan  kerjasama  yang  kuat dalam menggerakkan perekonomian desa.
Kecamatan Gumukmas merupakan wilayah yang terdiri dari 8 Desa, yaitu Desa Kepanjen, Desa Mayangan, Desa Menampu, Desa Bagorejo, Desa Gumukmas, Desa Purwoasri,  Desa  Tembokrejo,  dan  Desa  Karangrejo.  Penduduk  Kecamatan Gumukmas tersebar di ke-8 desa tersebut, dan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk sebanyak 87.724 jiwa. Desa Gumukmas menjadi desa dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai 14.768 jiwa, sementara Desa Bagorejo memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.172 jiwa. Mayoritas penduduk di kecamatan  ini  menggeluti  sektor  pertanian  dan  wiraswasta. 2 Pemerintah  Desa  di kecamatan Gumukmas telah aktif mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
BUMDes  berperan  dalam  beragam  sektor  usaha  untuk  memajukan  desa  di kecamatan ini. Namun, beberapa BUMDes belakangan ini mengalami kendala dalam pengelolaannya,  yang  telah  menarik  perhatian  masyarakat  dan  media.  Kendala pengelolaan  ini  memiliki  potensi  untuk  berdampak  secara  hukum,  sosial,  dan
2 Badan Pusat Statistik. Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2022.
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
ekonomi  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  BUMDes  tersebut.  Isu  terkait pengelolaan BUMDes ini menjadi sorotan. Meskipun BUMDes dimaksudkan untuk memberdayakan  desa  dan  masyarakatnya,  beberapa  di  antaranya  menghadapi permasalahan yang mungkin memiliki dampak yang signifikan seperti penerapan prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  kurang  sesuai  dengan  standar  operasional, pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  menghadapi  perubahan  multilevel yang belum maksimal dan pengelolaan fungsi manajemen dalam BUMDes yang perlu untuk disesuaikan dengan isu dan tantangan tata kelola terbaru. Isu-isu ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terlibat.
Mengacu  pada  konteks  permasalahan  pada  pengelolaan  BUMDes  terdapat beberapa  permasalahan  yang  dapat  diklasifikasi. Pertama ,  terdapat  kekurangan dalam  implementasi  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  pada  BUMDes.  Pada pengelolaan  BUMDes  di  Kecamatan  Gumukmas  Kabupaten  Jember,  enam  prinsip utama  dalam  pengelolaan  BUMDes  yaitu  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif, transparan, akuntabel dan berlanjutan belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum  sepenuhnya  terintegrasi  dalam  sistem  pengelolaan  BUMDes.  Adanya pemikiran  untuk  meninjau  dan  mengevaluasi  implementasi  prinsip good governance melalui  pelatihan  memungkinkan  dapat  membantu  para  pihak pengelola  untuk  memberi  solusi  dalam  menyelesaikan  salah  satu  bentuk permasalahan  pengelolaan  BUMDes  yang  umum  ini.  Peninjauan  dan  evaluasi masalah dapat dimulai dengan memberikan penegasan prinsip kooperatif dengan cara menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan  BUMDes.  Untuk  mendorong  keberhasilan  evaluasi  dalam  bentuk penegasan prinsip kooperatif diperlukan prinsip partisipatif yang melibatkan semua pihak  yang  terlibat  dalam  struktur  manajemen  dan  tata  kelola  BUMDes  untuk mendukung  dan  berkontribusi  sukarela  dalam  mengambil  keputusan.  Prinsip emansipatif  juga  menekankan  keseteraan  perlakuan  tanpa  memandang  latar belakang.  Bahkan  prinsip  akuntabel  memastikan  bahwa  semua  aktivitas  BUMDes dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun  administrative.  Diharapkan
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
dengan  adanya  pelatihan,  prinsip  berkelanjutan  yang  menekankan  pada pengembangan  dan  keberlangsungan  usaha  BUMDes  yang  diteruskan  oleh masyarakat  dalam  wadah  BUMDes  dapat  secara  berkelanjutan  terimplementasi dalam prinsip – prinsip good governance.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building) yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) diperlukan. Sumber daya  manusia (capacity  building) yang  baik  mencerminkan  pengelolaan  BUMDEs yang  baik  dan  akuntable.  Bentuk  –  bentuk  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia (capacity building) yang diperlukan dalam pengeloaan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDEs)  adalah  pengembangan  sumber  daya  manusia,  pengembangan organisasi  dna  transformasi  kelembagaan.  Dengan  diselenggarakannya  pelatihan implementasi  prinsip  good  governance,  pelatihan  pada  peningkatan  capacity building melalui peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi dan  peningkatan  kapasitas  system  diharapkan  dapat  mendorong  pengelolaan BUMDes  yang  lebih  baik  dan  sesuai  dengan  prosedur  ketentuan  yang  berlaku. Pelatihan  peningkatan  capacity  building  melibatkan  sumber  daya  organisasi (BUMDEs)  berhubungan  dengan  kerangka  kinerja  (regulasi)  yang  mempunyai tujuan  dalam  mengubah  kebijakan  atau  pengembangan  kapasitas  system  yang mendukung  kinerja  optimal  organisasi.  Bentuk  pelatihan  peningkatan  capacity building  yang  diperkenalkan  dalam  pelatihan  berupa  penyuluhan  atau  sosialisasi materi yang mencakup peningkatan, keterampilan, kompensasi dan etika individu. Bentuk  pengembangan  capacity  building  yang  disarankan  dari  hasil  pelatihan adalah  memungkinkan  dilakukannya  melalui  pendidikan,  pengajaran  dan pembelajaran yang mencakup metode pendidikan konvensional dengan pendekatan pedagogie  dan  pendekatan  andragogy  yang  melibatkan  pendidikan  formal  dan nonformal seperti kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan sebagainya.
Ketiga, pemanfaatan  sistem  informasi  untuk  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  BUMDes  belum  mencapai  potensi  maksimal.  Terdapat  bagian-bagian dari struktur manajemen yang bekerja kurang maksimal dalam menerapkan empat
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
fungsi  utama  dalam  manajemen  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Empat  fungsi utama  manajemen  diantaranya  perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating/directing) dan  pengawasan (controlling) . Dengan diselenggarakannya pelatihan pada implementasi tata kelola dan pelatihan pada peningkatan capacity building maka, system informasi pengelolaan BUMDes dapat  tercapai  melalui  penguatan  peran  empat  fungsi  utama  manajemen  dalam pengelolaan  yang  dapat  berbentuk  perluasan  wawasan,  pemahaman  dan pembentukan working  group serta  pendampingan  terhadap  pengelola  BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
Dengan  adanya  pelatihan  sekaligus  pendampingan  pada  implementasi  dan peningkatan  capacity  building  akan  mampu  membantu  pada  pengelola  BUMDes untuk berinovasi dan memperbaiki kinerja tata kelola yang mengedapankan prinsip good governance yang akuntable dan berkelanjutan.
Pelatihan  dan  pendampingan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia (capacity building) dalam implementasi prinsip good governance ditujukan kepada para  pemangku  kepentingan  BUMDes  Kecamatan  Gumukmas  Kabupaten  Jember yang mempunyai kewenangan dalam mengevaluasi serta membuat kebijakan dalam pengelolaan  BUMDes  sehingga  BUMDes  dapat  menjadi  sarana  dan  lembaga  yang membantu kesehjateraan masyarakat terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
Pelatihan dan pendampingan capacity building dan implementasi prinsip good governance diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  pada  pemangku  kepentingan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember agar mampu memahami penting dan  bermanfaatnya  terhadap  hadirnya  BUMDes  untuk  menunjang  kesehjateraan dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat  Kecamatan  Gumukmas.  Pelatihan  dan pendampingan ini diharapkan dapat membentuk kerangka berpikir maju, modern dan melihat ke depan terkait dengan ekonomi desa.
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023

## Metode
Kegiatan  pengabduan  masyarakat  yang  dibagi  dalam  bentuk  dua  agenda yakni kegiatan pelatihan  dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan  pelatihan  dan pendampingan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dilakukan  dalam  satu  hari  dengan  melibatkan  dua  agenda  yakni  pelatihan  dan pendampingan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan kegiatan ini melibatkan para pemangku  kepentingan  BUMDes  Kecamatan  Gumukmas  Kabupaten  Jember. Pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan ini difasilitasi oleh tiga dosen jurusan ilmu  ekonomi  fakultas  ekonomi  dan  bisnis  Universitas  Jember  yang  telah berpengalaman  dalam  memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan  yang  berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.
Metode  pelaksanaan  kegiatan  yang  diselenggarakan  dalam  pelatihan  dan pendampingan  pengelolaan  BUMDes  adalah  ceramah  mengenai  pengelolaan BUMDes secara professional, memberikan pemahaman untuk menjalankan semua kegiatan usaha, permodalan, menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai perlunya prinsip tata kelola yang baik dan kehati – hatian dalam mengelola BUMDes.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  dengan  cara  memberikan  ceramah mengenai  pengelolaan  BUMDes  pada  para  pemangku  kepentingan  BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Tahap  pemahaman  tentang  pentingnya  dan  manfaat  hadirnya  BUMDes. Pemahaman dan perluasan wawasan tentang pentingnya dan manfaat BUMDes sangat  diperlukan  untuk  menunjang  kesehjateraan  dan  peningkatan  ekonomi masyarakat Kecamatan Gumukmas. Pemahaman ini bertujuan untuk membentuk kerangka berpikir yang maju dan modern serta melihat ke depan terkait dengan ekonomi Desa.
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
2. Identifikasi  terhadap  permasalahan  permodalan  BUMDes  dan  pengembangan BUMDes. Melakukan identifikasi atas aturan dan regulasi yang terkait dengan pengelolaan  usaha,  pengembangan  usaha,  administrasi  dan  permodalan BUMDes di Kecamtan Gumukmas Kabupaten Jember. Informasi yang terkumpul harus benar – benar objektif, realistis dan secara detail. Informasi yang detail dan  lengkap  akan  memudahkan  pengembangan  dan  kebutuhan  terhadap BUMDes.
3. Membentuk  kelompok working  group terkait  BUMDes  dan  proses pendampingan terhadap pengelola BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
Gambar 1. Kegiatan  Pendampingan (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
Gambar 3. Diskusi Terkait Pendampingan BUMDes (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023)
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023

## Simpulan
Kegiatan pelatihan dan pembinaan pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan dengan baik  dan  lancar.  Pelatihan  ini  berhasil  menarik  antusiasme  peserta,  yang  dengan antusias  mengajukan  pertanyaan  dan  berdiskusi  tentang  tantangan  yang  mereka hadapi dalam mengelola BUMDes. Pada akhir pelatihan, peserta mengakui relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan mereka.

## Daftar Referensi
Anggraeni, M. Kesejahteraan masyarakat pedesaan. Modus Volume 28 No 2 (2016):
155–167.
Ball, A. S., & Ball, A. S. Social enterprise governance. Journal of Business Law Volume 18 No 4, (2016): 919–984.
Besley, T., & Ghatak, M. Profit with purpose? A theory of social enterprise. American Economic  Journal:  Economic  Policy  Volume  9  No  3,  (2017):  19–58. https://doi.org/10.1257/pol.20150495
Bielefeld, W. Issues in social enterprise and social entrepreneurship. Journal of Public Affairs Education Volume 15 No 1, (2009): 69–86.
https://doi.org/10.2307/40215838
Budiono, P. Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi  di  Desa  Ngringinrejo  Kecamatan  Kalitidu  dan  Desa  Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda Volume 4 No 1, (2015): 116–125.
Byerly, R. T. The social contract, social enterprise, and business model innovation. Social Business Volume 4 No 4, (2014): 325–343.
https://doi.org/10.1362/204440814X14185703122883
Child,  J.,  &  Rodrigues,  S.  B.  Repairing  the  breach  of  trust  in  corporate  governance. Corporate Governance: An International Review Volume 12 No 2, (2004): 143– 152. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2004.00353.x
Clarke,  T.  Accounting  for  Enron:  Shareholder  value  and  stakeholder  interests. Corporate Governance An International Review Volume 13 No 5, (2005): 598– 612.
C. Searching for social entrepreneurs: Who they might be, where they might be found what  they  do.  Association  for  Research  on  Nonprofit  and  Voluntary Associations. (2005). https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. The governance of social enterprises: Mission drift and  accountability  challenges  in  hybrid  organizations.  Research  in Organizational Behavior Volume 34 (2014): 81–100.
https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.09.001
Hamidi, H., Setijonegoro, N., Fujitriartanto, Sa’id, A., Harioso, Huda, … Mu’arofah, A. Indeks desa membangun. Jakarta Selatan, 2015.
Jaswadi, J. Analisis tingkat implementasi good corporate governance pada usaha kecil dan  menengah.  Jurnal  Siasat  Bisnis  Volume  20  No  2  (2016):  161–180. https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss2.art5
Light, P. C. Searching for social entrepreneurs: Who they might be, where they might be found what they do. Association for Research on Nonprofit and Voluntary Associations. (2005). https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Low, C. A framework for the governance of social enterprise. International Journal of Social Economics Volume 33 No 5–6, (2006): 376–385.
https://doi.org/10.1108/03068290610660652
Mswaka,  W.,  &  Aluko,  O.  Corporate  governance  practices  and  outcomes  in  social enterprise in the UK: A case study of South Yorkshire. International Journal of Public Sector Management Volume 28 No 1(2015): 57–71.
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MIP-05-2017-0088
Nasruddin, E., & Misaridin, N. A. Innovation for a social enterprise business model: An analysis  of  key  success  factors.  International  Journal  of  Organizational Innovation  No  7  (2014):  149–157.  https://doi.org/10.1016/S0022- 3913(12)00047-9
Nasrulhaq,  A.  Hingga  2018,  61  persen  desa  di  Indonesia  sudah  punya  BUMDes. DetikNews, 2019.
Nugroho,  D.  A.  Evaluasi  penerapan  dan  dampak  program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Jesp Volume 7 No 2 (2015): 79–84.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No  2 Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun. Indonesia, 2016.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  No  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan  prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Indonesia, 2016.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi
Implementasi Prinsip Good Governance Melalui Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Capacity Building Pada Pengelolaan BUMDes Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Zainuri, Moehammad Fathorrazi, Fajar Wahyu Prianto

## L O Y A L I T A S

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume I, Nomor 1, Mei 2018 ISSN : 2621-4679 (print) ISSN : 2621-4687 (online)
Volume VI Nomor 2 November 2023
Republik  Indonesia  No  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  pengurusan  dan pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Indonesia.  Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 22 No. 2 (Oktober 2019): 257 – 288.
Pestoff, V., & Hulgård, L. Participatory governance in social enterprise. International Journal  of  Voluntary  and  Nonprofit  Organizations,  27  No  4,  (2015):  1742– 1759. https://doi.org/10.1007/s11266-015-9662-3
Pramita, Y. D. The analysis of understanding Permendesa No. 4 year 2015 and use of information systems on Bumdes management accountability. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 16 No 4 (2018): 1–8.
Purnomo,  J.  Pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Yogyakarta: Infest, 2016.
Santos, F. M. A positive theory of social entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 111 No 3 (2012): 335–351. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1413-4
Suryanto, R.. Peta jalan BUMDES sukses. PT Syncore Indonesia, 2018.
Yunus,  M.  Creating  a  world  without  poverty:  Social  business  and  the  future  of capitalism. Global Urban Development, 4 No 2 (2008): 1–19.