Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 145 - 164
Dasar Pertimbangan  Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk   Botol Minuman   Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Danu Heru Prakoso danuheruprakoso@gmail.com
M. Hosen m.hosen@unja.ac.id
Yenni Erwita
Fakultas Hukum Universitas Jambi Article History:
Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 18 Februari 2019; Published: 19 February 2020.

## Abstract
This article discusses to know and analyze the basis of the Judge's consideration in issuing a  Tupperware  beverage  bottle  dispute  decision  and  to  find  out  and  analyze  the  dispute resolution to the right holders of the beverage bottle shape Industrial Design Based on the Supreme Court Decision Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017 and Supreme Court Decision Number: 874K / Pdt .Sus.HKI / 2017 in terms of the Industrial Design Law. The research method is normative juridical, the results of this study are differences in the two decisions, the  Supreme  Court  Decree  Number:  594K  /  Pdt.Sus-HKI  /  2017,  granted  the  plaintiff's claim because the defendant is proven to produce and market the same product with the plaintiff's  product  which  has  owned  protection  from  the  Directorate  of  Intellectual Property  Rights  with  number:  ID-0024-152-D.  While  the  decision  of  the  Supreme  Court Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, rejected the plaintiff's request because the Judge was of  the  opinion  that  the  defendant's  product  was  not  the  same  as  the  plaintiff's  product because  there  was  novelty  both  in  terms  of  visible  appearance,  shape,  line  composition, color or configuration.
Keywords: Right Holder of Industrial Design.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  dasar  pertimbangan  Hakim dalam  menjatuhkan  putusan  sengketa  bentuk  botol  minuman  Tupperware  serta  untuk mengetahui  dan  menganalisis  penyelesaian  sengketa  terhadap  pemegang  hak  Desain Industri  bentuk  botol  minuman  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 ditinjau  dari    Undang-Undang  Desain  Industri.  Metode  penelitian  yaitu  yuridis  normatif,
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  perbedaan  dalam  kedua  putusan  tersebut  yaitu  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017,  mengabulkan  gugatan  penggugat karena  tergugat  terbukti  memproduksi  dan  memasarkan  produk  yang  sama  dengan produk  penggugat  yang  telah  memiliki  perlindungan  dari  Direktorat  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017,  menolak  permohonan  penggugat  karena  Hakim  berpendapat bahwa  produk  milik  tergugat  tidak  sama  dengan  produk  penggugat  karena  terdapat kebaruan  baik  dari  segi  tampilannya  secara  kasat  mata,  bentuk,  komposisi  garis,  warna atau konfigurasinya.
Kata Kunci: Pemegang Hak Desain Industri .

## A. Pendahuluan
Semakin berkembangnya kemajuan teknologi pada saat ini mendorong pelaku usaha untuk  dapat  membuat  inovasi  baru  terhadap  produk  yang  dihasilkan  dengan  ciri khas  tertentu  agar  lebih  mudah  dikenal  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  agar  dapat tetap  bertahan  dalam  dunia  usaha  yang  terus  berkembang  dan  bersaing  dengan pelaku usaha lainnya.
Berkembangnya  berbagai  bentuk  dunia  usaha  di  Indonesia  dan  semakin majunya  dunia  teknologi  pada  saat  ini  memunculkan  kekhawatiran  bagi  pelaku usaha  yang  menciptakan  suatu  produk  dengan  desain  industri  tersendiri  dari  hasil usahanya  karena  dapat  ditiru  oleh  pelaku  usaha  lainnya.  Untuk  melindungi  desain industri  tersebut  maka  pemerintah  telah  berupaya  memberikan  perlindungan terhadap desain industri dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desain Industri).
Undang-Undang  Desain  Industri  dibentuk  dengan  dasar  pertimbangan  untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional  sehingga  perlu  diciptakan  iklim  yang  mendorong  kreasi  dan  inovasi masyarakat  di  bidang  Desain  Industri  sebagai  bagian  dari  sistem  Hak  Kekayaan Intelektual.
Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  sumber  dari  Undang-Undang  Desain Industri  merupakan  suatu  upaya  untuk  melindungi  ide  dan  informasi  yang diterapkan dalam suatu karya dan memiliki nilai komesial. Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan pula sebagai kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. 1
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain
1 Tim  Lindsey,  Eddy  Damian,  Simon  Butt  dan  Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 3.
Industri, dijelaskan pengertian dari desain industri, yaitu:
Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi  tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan  dapat  diwujudkan  dalam  pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat dipakai  untuk  menghasilkan  suatu  produk,  barang,  komoditas  industri,  atau kerajinan tangan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dipahami  bahwa  dari  unsur-unsur  desain industri  terdapat  penekanan  bahwa  suatu  desain industri merupakan  suatu  kreasi, sehingga memberikan kesan estetis berupa suatu hal yang memiliki nilai ekonomi.
Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri berdasarkan Undang-Undang  Desain  Industri  terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  yang  mengatur bahwa:
Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk  melaksanakan Hak Desain  Industri  yang  dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain  yang  tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
Hak  eksklusif  dalam  penjelasan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Desain Industri  adalah  hak  yang  hanya  diberikan  kepada  pemegang  hak  desain  industri untuk  dalam  jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  atau  memberikan  izin kepada  pihak  lain. Dengan demikian, pihak  lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain. Dengan demikian apabila suatu desain industri dipergunakan oleh seseorang tanpa izin  dari  pemegang  hak,  maka  perbuatan  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran hukum.
Artikel  inimembahas  terhadap  sengketa  desain  industri  bentuk  botol minuman  yang  diselesaikan  melalui  gugatan  pengadilan  dan  diputus  oleh  Hakim berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017  dan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017.
Sengketa desain industri di atas merupakan sengketa dengan penggugat yaitu PT. Dart Industries yaituperusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara  resmi  memegang  produk  Tupperware  Brands  Corporation.  Tupperware Brands Corporation sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper yaitu  penemu  asli  dari  resin  plastik  yang  digunakan  dalam  pembuatan  bahan kemasan  dan  berbagai  produk  konsumen  termasuk  wadah  penyimpanan  makanan bersegel.
Dalam teori penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa pendapat mengenai defenisi dari sengketa, diantaranya yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang mengemukakan pengertian sengketa yaitu: “persepsi mengenai  perbedaan  kepentingan  ( perceived  divergence  of  interest ),  atau  suatu kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  bersengketa  tidak  dicapai  secara simultan (secara serentak)”. 2
Pandangan  dari  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  mengenai  sengketa tersebut lebih menekankan kepada tidak ditemuinya kesamaan terhadap kebutuhan masing-masing pihak.
Selanjutnya  terdapat  pendapat  lain  mengenai  sengketa  yang  dikemukakan oleh  Richard  L.  Abel  yang  mengatakan  bahwa  sengketa  adalah:  “pernyataan  publik mengenai  tuntutan  yang  tidak  selaras  ( inconsistent  claim )  terhadap  sesuatu  yang bernilai”. 3 Pandangan Richard L. Abel terhadap sengketa lebih menekankan kepada tuntutan  terhadap  sesuatu  yang  bernilai  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu yang berharga atau memiliki nilai ekonomis.
Pendapat selanjutnya mengenai sengketa yaitu dari Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, yang mengartikan sengketa sebagai:
Keadaan  di  mana  sengketa  tersebut  dinyatakan  di  muka  atau  dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konfik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik  itu  sendiri  adalah  keadaan  di  mana  para  pihak  menyadari  atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. 4
Berdasarkan  uraian  dan  defenisi  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  suatu pengertian  mengenai  defenisi  dari  teori  penyelesaian  sengketa.  Teori  penyelesaian sengketa  merupakan  teori  yang mengkaji  dan  menganalisis  tentang:  “kategori  atau penggolongan  sengketa  atau  pertentangan  yang  timbul  dalam  masyarakat,  faktor penyebab  terjadinya  sengketa  dan  cara-cara  atau  strategi  yang  digunakan  untuk mengakhiri sengketa tersebut”. 5
2 Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.9-10. Dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, hlm. 136.
3 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial  (A  Legal  Sistem  A  Social  Science Perspective), Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.11. Dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, hlm. 136. 4 Valerine J.L Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum), dalam Antropologi Hukum: Sebuah  Bunga  Rampai  oleh  T.O.  Ihromi, Yayasan  Obor,  Jakarta,  2001,  hlm.  225.  Dalam  Salim  HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, hlm. 136. 5 Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan  Disertasi, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 , hlm.137.
Adapun ruang lingkup dari teori penyelesauan sengketa, meliputi: 6
1. Jenis-jenis  sengketa,  yaitu  sengketa  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat seperti  sengketa  tanah,  sengketa  pilkada,  sengketa  saham,  sengketa  perkawinan, dan lainnya.
2. Faktor penyebab timbulnya sengketa, yaitu sebagai upaya mengungkat hal-hal yang menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi lantaran terjadinya sengketa.
Strategi  di  dalam  penyelesaian  sengketa,  yaitu  upaya  untuk  mencari  dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak melalui jalur non legitasi .
Sengketa desain industri di atas merupakan sengketa dengan penggugat yaitu PT. Dart Industries yaituperusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi  memegang  produk  Tupperware  Brands  Corporation.  Tupperware  Brands Corporation  sendiri  adalah  perusahaan  yang  didirikan  oleh  Earl  Silas  Tupper  yaitu penemu  asli  dari  resin  plastik  yang  digunakan  dalam  pembuatan  bahan  kemasan  dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel
Salah  satu  varian  produk  "Tupperware"  adalah  produk  botol  minum  yang lebih  dikenal  dengan  nama  “Eco  Bottle”  diproduksi  sejak  tahun  2011.  produk  “Eco Bottle”  milik  Penggugat  tersebut  adalah  salah  satu  aset  yang  paling  penting  bagi Penggugat dan telah memberikan sumbangsih finansial yang sangat signifikan bagi Penggugat. Sekedar untuk meggambarkan pentingnya produk “Eco Bottle” tersebut, maka  Penggugat  telah  memberikan  garansi  jaminan  seumur  hidup  atas  kualitas produknya.
Konfigurasi dari desain industri produk “Eco Bottle” telah didaftarkan dengan Hak  Prioritas  dari  Amerika  Serikat  pada  Direktorat  Hak  Cipta,  Desain  Industri, Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  dan  Rahasia  Dagang  pada  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  dengan  nomor:  ID  0024  152-D  Sehingga  PT.  Dart  Industries memiliki hak penuh atas desain industri dari produk botol minuman tersebut.
Berdasarkan  Pasal  46  Undang-Undang  Desain  Industri  diatur  bahwa: Pemegang  Hak  Desain  Industri  atau  penerima  Lisensi  dapat  menggugat  siapa  pun yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9,  berupa  gugatan  ganti  rugi  dan/atau  penghentian  semua  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan
6 HS,Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, hlm.137.
Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017  diketahui  bahwa  PT.  Dart  Industries  mengajukan gugatan  karena  para  tergugat  dalam  putusan  tersebut  telah  menggunakan  desain industri  bentuk  botol  minuman  Eco  Bottle  milik  penggugat  sehingga  penggugat merasa  dirugikan  dan  mengajukan  tuntutan  terhadap  perusahaan  yang menggunakan desain industri botol minuman Eco Bottle tersebut.
Penyelesaian  sengketa  terhadap  desain  industri  botol  minuman  Eco  Bottle berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017  dan Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017  merupakan  dua  gugatan  berbeda  yang  diajukan oleh PT. Dart Industries akan tetapi dengan isi gugatan yang sama, dengan demikian penulis  berpendapat  bahwa  penyelesaian  sengketa  desain  industri  botol  minuman Eco  Bottle  seharusnya  dijatuhi  amar  putusan  yang  sama  pula.  Akan  tetapi  Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Nomor:
874K/Pdt.Sus.HKI/2017 dijatuhkan dengan amar putusan berbeda.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017  mengadili perkara antara Penggugat PT. Dart Industries sebagai pemilik desain industri botol minumanEco  Bottle  dengan  tergugat  PT.  Srirara  Kanaka  Pratama,  PT.  Mega  Sakti Pratama dan PT. Nur Putra Pradana dengan produk botol minuman Biolife Borneo.
Gugatan  yang  diajukan  oleh  PT.  Dart  Industries  didasari  alasan  bahwa  para Tergugat  telah  mendistribusikan  botol  minuman yang  menggunakandesain  dengan konfigurasi  yang  sama  secara  signifikan  dengan  desain “Eco  Bottle” dengan  Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan. Perkara  ini  telah  diputus  oleh  Hakim  pada  tanggal  14  Agustus  2017  dengan  amar putusan menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  memiliki  persamaan  dengan  konfigurasi  desain  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
3. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  melanggar  hak  desain  industri  dari  Penggugat  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang  berkaitan  pelanggaran  atas  hak  desain  industri  dari  Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol- botol  milik  Para  Tergugat  yang  tersisa,  termasuk  setiap  kemasan  yang  ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas  produk-produk  yang  melanggar  desain  industri “Eco  Bottle” milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian  materiil  sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  perharinya  apabila  Para  Tergugat  tidak memenuhi isi putusan ini
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 mengadili perkara antara  Penggugat  PT.  Dart  Industries  sebagai  pemilik  desain  industri  botol minumanEco  Bottle  dengan  tergugat  PT  Cahaya  Mulia  Nusantara  dan  PT.  Cahaya Morialife  Niaga  dengan  produk  botol  minuman  Biolife  Borneo.  Gugatan  yang diajukan  oleh  PT.  Dart  Industries  didasari  alasan  bahwa  para  Tergugat  telah mendistribusikan  botol  minuman  yang  menggunakandesain  dengan  konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain “Eco Bottle” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024  152-D milik  Penggugat sehingga  Penggugat merasa dirugikan.  Perkara ini telah  diputus  oleh  Hakim  pada  tanggal  19  September  2017  dengan  amar  putusan menyatakan bahwa:
1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. Dart Industries.
2. Menghukum  Pemohon  Kasasi  dahulu  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara dalam  semua  tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  kasasi  ini  ditetapkan  sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  Desain  Industri  maka  terdapat kekaburan  norma  dalam  Undang-Undang  Desain  Industri  karena  tidak  mengatur secara  jelas  mengenai  pembuktian  terhadap  penjiplakan  suatu  produk  sehingga dalam  dua  putusan  tersebut  karena  terhadap  pokok  gugatan  sengketa  yang  sama Hakim menjatuhkan dua putusan berbeda, apabila Hakim konsisten untuk menetap pemegang Hak Desain Industri, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, seharusnya Hakim mengabulkan kedua gugatan yang diajukan oleh PT.  Dart  Industries  karena  Desain  Industri  terhadap  produk  botol  minuman tupperware milik Penggugat telah dijiplak oleh para Tergugat dan Hakim harus pula
menetapkan  ganti  rugi  pada  para  Tergugat  untuk  dibayarkan  pada  PT.  Dart Industries.
Sehingga  dengan  adanya  dua  putusan  berbeda  terhadap  gugatan  yang  sama maka  hakim  telah  menafsirkan  berbeda  terhadap  isi  Undang-Undang  Desain Industri,  dengan  ini  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  karena  telah  terjadi perbedaan  penjatuhan  putusan  oleh  Hakim  terhadap  sengketa  Desain  Industri dengan pokok perkara yang sama.

## B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Sengketa  Bentuk Botol Minuman Tupperware.
PT.  Dart  Industries  merupakan  perusahaan  yang  berasal  dari  Florida,  Amerika Serikat  yang  secara  resmi  menggunakan  nama  perusahaan  Dart  Industries,  Inc. sejak tahun 1969. PT. Dart Industries adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh  Tupperware  Brands  Corporation  yaitu  perusahaan  yang  didirikan  oleh  Earl Silas  Tupper,  penemu  asli  dari  resin  plastik  yang  digunakan  dalam  pembuatan bahan  kemasan  dan  berbagai  produk  konsumen  termasuk  wadah  penyimpanan makanan bersegel.
PT. Dart Industries didirikan sebagai hasil atas penelitian yang didedikasikan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran perusahaan, yang sepenuhnya juga digunakan  untuk  inovasi  produk-produk  pelanggan  dengan  brandworldwide Tupperware yang terkenal di dunia. Produk-produk Tupperware lainnya tersebut mencakup  berbagai  produk  konsumen,  kontainer  dan  botol  untuk  kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah  tangga yang kedap udara. Produk ini dipasarkan melalui  perantara  atau  agen  yang  menjual  produk  ke  pelanggan  dan  dikenal  di dunia sebagai metode " Tupperware party ".
Di  Indonesia,  produk  PT.  Dart  Industries  telah  terdaftar  dan  dilindungi melalui  sertifikat  pendaftaran  Merek  pada  Direktorat  Merek  dari  Direktorat  Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  dengan  nomor:  ID-0024-152-D.  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh PT.  Dart Industries  terhadap pihak-pihak yang menurut  tergugat  secara  melawan hukum  telah  menggunakan  desain  industri  milik  PT.  Dart  Industries  yaitu  botol minuman  Tupperware  dengan  nama  Ecco  Bottle  yang  dipasarkan  oleh  PT.  Dart Industries sejak tahun 2011 ke seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia.
Produk Ecco Bottle milik PT. Dart Industries merupakan salah satu aset yang paling penting bagi PT. Dart Industries dan telah memberikan sumbangsih finansial yang  sangat  signifikan  bagi  PT.  Dart  Industries.  Bahkan  terhadap  produk  “Eco Bottle”  tersebut,  PT.  Dart  Industries  memberikan  garansi  jaminan  seumur  hidup atas  kualitas  produknya.Sejak  tahun  pertama  diperkenalkan  kepada  masyarakat Indonesia  pada  tahun  2011  dan  hingga  tahun  2014,  produk  “Eco  Bottle”  telah terjual  kurang  lebih  sebanyak  33.500.000  buah.  Oleh  karena  itu,  produk  “Eco Bottle” adalah aset penting bagi industri dan bisnis PT. Dart Industries.
Perkara  yang  diajukan  PT.  Dart  Industries  bermula  saat  PT.  Dart  Industries mengetahui ada pihak-pihak yang menggunakan desain botol minuman yang sama dengan  desain  botol  minuman  “Eco  Bottle”  milik  PT.  Dart  Industries  yang diperdagangkan  dengan  nama  produk  Biolife  Borneo.  Dengan  adanya  kesamaan pada desain botol minuman tersebut maka PT. Dart Industries melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang memproduksi maupun menjual botol minuman Biolife Borneo tersebut.
Gugatan  pertama  yang  diajukan  oleh  PT.  Dart  Industries  diputus  oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, dalam gugatan ini pihak yang menjadi tergugat adalah Mariana, Retno Palupi Wahyuningtyas, Lie fang,  Yuni  Indrawati,  Riza  Yulina  Amry  dan  Kezia  Dina  Songtiana.  Adapun  pokok perkara dalam Putusan Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, tersebut yaitu Penggugat menemukan  adanya  peredaran  jenis  produk  botol  yang  didistribusikan  oleh  Para Tergugat,  dimana  jenis  produk  botol  tersebut  menggunakan  desain  dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain “Eco Bottle” dengan Nomor pendaftaran  ID  0  024  152-D  milik  Penggugat.  Adapun  produk  botol  minum  yang diedarkan  oleh  Para  Tergugat  tersebut  menggunakan  Merek  “Biolife”.  Merasa dirugikan  kemudian  Penggugat  mengajugan  gugatan  terhadap  para  tergugat dengan gugatan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  memiliki  persamaan  dengan  konfigurasi  desain  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat.
3. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  melanggar  hak  desain  industri  dari  Penggugat  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
4. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  untuk  menghentikan  semua perbuatan  yang  berkaitan  pelanggaran  atas  hak  desain  industri  dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
5. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  untuk  menyerahkan  persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada,  untuk  kemudian  dialihkan  kepada  Penggugat  untuk  keperluan penghancuran.
6. Memerintahkan kepada  Para  Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto  atas  produk-produk  yang  melanggar  desain  industri  “Eco Bottle”  milik  Penggugat  tersebut  termasuk  seluruh  iklan  penjualannya  di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar.
7. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian  baik  materiil sebesar  Rp125.000.000,00  (seratus  dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan immaterial  sebesar  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah)yang  total  keseluruhannya  sebesar  Rp375.000.000,00  (tiga  ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.
9. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  tunduk  dan  patuh  terhadap  putusan  ini; Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  maka  Penggugat  mohon  putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et a bono ).
Gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut kemudian di putus oleh oleh Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017,  dengan  amar putusan yaitu:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  memiliki  persamaan  dengan  konfigurasi  desain  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat.
3. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  melanggar  hak  desain  industri  dari  Penggugat  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan
semuaperbuatan  yang  berkaitan  pelanggaran  atas hak  desain  industri  dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152D.
5. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  untuk  menyerahkan  persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada,  untuk  kemudian  dialihkan  kepada  Penggugat  untuk  keperluan penghancuran.
6. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  untuk  menghapus  semua gambar/foto  atas  produk-produk  yang  melanggar  desain  industri  “Eco Bottle”  milik  Penggugat  tersebut  termasuk  seluruh  iklan  penjualannya  di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar.
7. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian  materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  (dwangsom) sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  perharinya  apabila  Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
Gugatan  kedua  yang  diajukan  oleh  PT.  Dart  Industries  diputus  oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, dalam gugatan ini  pihak  yang  menjadi  tergugat  adalah  PT.  Cahaya  Mulia  Nusantara,  PT.  Cahaya Morialife  Niaga,  Lukman  Wijaya,  Chandra  Puspita,  Fharoh  H.  Syarifa  dan  Shintya Lim.  Adapun  pokok  perkara  dalam  Putusan  Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017, tersebut  yaitu  Penggugat  menemukan  adanya  peredaran  jenis  produk  botol  yang didistribusikan  oleh  Para  Tergugat,  dimana  jenis  produk  botol  tersebut menggunakan  desain  dengan  konfigurasi  yang  sama  secara  signifikan  dengan desain  “Eco  Bottle”  dengan  Nomor  pendaftaran  ID  0  024  152-D  milik  Penggugat. Adapun  produk  botol  minum  yang  diedarkan  oleh  Para  Tergugat  tersebut menggunakan Merek “Biolife”. Merasa dirugikan kemudian Penggugat mengajugan gugatan terhadap para tergugat dengan gugatan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  memiliki  persamaan  dengan  konfigurasi  desain  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat.
3. Menyatakan  bahwa  konfigurasi  desain  botol  yang  dipasarkan  oleh  Para Tergugat  melanggar  hak  desain  industri  dari  Penggugat  berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
4. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  untuk  menghentikan  semua perbuatan  yang  berkaitan  pelanggaran  atas  hak  desain  industri  dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
5. Memerintahkan  kepada  Para  Tergugat  untuk  menyerahkan  persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada,  untuk  kemudian  dialihkan  kepada  Penggugat  untuk  keperluan penghancuran.
6. Memerintahkan kepada  Para  Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto  atas  produk-produk  yang  melanggar  desain  industri  “Eco Bottle”  milik  Penggugat  tersebut  termasuk  seluruh  iklan  penjualannya  di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar.
7. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian  baik  materiil sebesar  Rp125.000.000,00  (seratus  dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan immaterial  sebesar  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah)yang  total  keseluruhannya  sebesar  Rp375.000.000,00  (tiga  ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.
9. Menghukum  Para  Tergugat  untuk  tunduk  dan  patuh  terhadap  putusan  ini. Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  maka  Penggugat  mohon  putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et a bono ).
Gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut kemudian di putus oleh oleh Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017,  dengan  amar putusan yaitu:
1. Menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Berdasarkan  kedua  putusan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  maka  PT.  Dart Industries sebagai  pemilik desain industri, berhak  untuk mengajukan  permintaan
ganti  rugi  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Desain  Industri  sebagaimana diatur dalam Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri, yang mengatur bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri, berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian  semua  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  Undang- Undang Desain Industri.
Perbuatan  para  tergugat  yang  melakukan  penjualan,  pemasaran  dan pendistribusian produk-produk botol “Biolife” dan “Biolife Borneo” yang memiliki persamaan  dengan  desain  “Eco  Bottle”  yang  terdaftar  milik  PT.  Dart  Industries dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial  yang  signifikan  secara curang tentu telah menimbulkan kerugian bagi milik PT. Dart Industries.
PT.  Dart  Industries  juga  merasa  bahwa  perbuatan  para  tergugat  juga  telah menimbulkan  kerugian  material  bagi  PT.  Dart  Industries  yakni  berupa menurunnya  omzet  penjualan  produk.  Apabila  dipertimbangkan  dari  margin jumlah  produk  “Eco  Bottle”  yang  dijual  dalam  kurun  waktu  tahun  2012  hingga 2014  dengan  target  penjualan  produk  “Eco  Bottle”  Penggugat  tersebut  dalam kurun  waktu  2012  hingga  2014,  maka  kerugian  materiil  penggugat  yakni  kurang lebih sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
Selain  itu,  perbuatan  para  tergugat  telah  menimbulkan  kerugian  immateriil bagi PT. Dart Industries yakni tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia produk-produk  PT.  Dart  Industries  terkait  dengan  beredarnya  produk-produk yang menggunakan desain yang sama secara signifikan dengan desain produk “Eco Bottle”  milik  PT.  Dart  Industries.  Dalam  hal  ini,  para  konsumen  telah  mengalami kebingungan  dalam  membedakan  produk  botol  “Eco  Bottle”  milik  PT.  Dart Industries  dengan  produk  botol  “Biolife”  dan  “Biolife  Borneo”  yang  dipasarkan para tergugat.
Kerugian  immaterial  tersebut  tidaklah  dapat  dinilaikan  dengan  nominal tertentu,  namun  demi  tujuan  Gugatan  ini,  maka  PT.  Dart  Industries  dengan  ini menyampaikan  telah  mengalami  kerugian  immaterial  sebesar  Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
PT.  Dart  Industries  selain  mengajukan  upaya  hukum  berupa  Gugatan  Ganti Rugi ini, PT. Dart Industries selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi “Eco Bottle” dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152- D  juga  telah  mengajukan  upaya  hukum  Pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  54
(1) Undang-Undang Desain Industri kepada pihak yang berwajib.
PT. Dart Industries berkeyakinan bahwa hak Desain Industri adalah hak yang diberikan  oleh  Negara  dimana  pemilik  hak  Desain  Industri  tersebut  akan dilindungi  dari  setiap  tindakan  curang  pihak  ketiga.  Dalam  rangka  memastikan bahwa  penjualan  dan  pemasaran  yang  dilakukan  oleh  para  tergugat  berhenti  di kemudian  hari,  maka  adalah  pantas  dan  beralasan  untuk  meminta  atau  menyita persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang  ada,  untukkemudian  dialihkan  kepada  PT.  Dart  Industries  untuk  keperluan penghancuran.
PT.  Dart  Industries  dalam  gugatannya  juga  meminta  para  tergugat  untuk menghapus  semua  gambar  atau  foto  atas  produk-produk  yang  melanggar  desain industri  “Eco  Bottle”  milik  PT.  Dart  Industries  tersebut  termasuk  seluruh  iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog  yang  beredar untuk  kemudian  diganti  dengan  katalog  produk  baru  yang  tidak  mengandung produk-produk  yang  melanggar  tersebut.  Untuk  menjamin  Gugatan  PT.  Dart Industries  tidak  sia-sia,  maka  PT.  Dart  Industries  mohon  agar  diterapkan pembayaran  uang  paksa  ( dwangsom )  sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) kepada  para  tergugat  setiap  harinya  atas  keterlambatan  pembayaran  ganti  rugi berdasarkan putusan pengadilan.
Berdasarkan dua putusan tersebut tentu  telah  terjadi permasalahan  hukum serius  yang  berimbas  pada  keraguan  akan  kepastian  hukum  yang  dijatuhkan Hakim dalam perkara yang diajukan oleh PT. Dart Industries, karena berdasarkan asas  kepastian  hukum  dijelaskan  bahwa  sudah  seharusnya  suatu  aturan  hukum diterapkan  dan  dijatuhkan  terhadap  perkara  yang  sama  sehingga  tidak  timbul dugaan  adanya  ketidak  adilan  dalam  masyarakat.  Untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai  kedua  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  Mahkamah  Agung  tersebut  maka penulis  akan  menguraikan  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  kedua  putusan tersebut.
Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017,  yaitu  sebelum  perkara  sengketa  desain  industry  ini diajukan  ke  Mahkamah  Agung  terhadap  perkara  tersebut  telah  diputus  oleh Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Semarang  dalam  putusan  Nomor :02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg,  yang  amar  putusannya  menyatakan gugatan  PT.  Dart  Industries  tidak  dapat  diterima  dan  menghukum  PT.  Dart Industries  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah  Rp5.512.000,00  (lima  juta  lima
ratus dua belas ribu rupiah).
Adapun alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan PT. Dart Industries yaitu karena Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa gugatan PT. Dart Industries salah alamat dan tidak  sempurna  karena  para  tergugat  bukan  produsen  tetapi  pihak  yang  sekedar menjual produk botol yang didalilkan oleh PT. Dart Industries memiliki persamaan pada pokoknya dengan desain teredaftar atas nama PT. Dart Industries.
Terhadap alasan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  alasan  Hakim  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak tepat karena sesuai dengan ketentuan  Pasal  9  ayat  (1) juncto Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  diatur  bahwa  siapapun  tidak  terbatas  pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu para tergugat adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk  sehingga  meskipun  bukan  produsen  maka  para  tergugat  termasuk  pihak yang  menggunakan  desain  industri  tanpa  hak  dan  telah  melakukan  perbuatan melawan  hukum.  Oleh  karena  itu  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa gugatan PT. Dart Industries adalah sempurna sehingga beralasan untuk diterima.
Selain  itu  Hakim  Mahkamah  Agung  menyatakan  bahwa  setelah  memeriksa secara  saksama  fakta  persidangan  terbukti  para  tergugat  telah  menjual  produk dengan  konfigurasi  desain  yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan konfigurasi  desain  yangterdaftar  atas  nama  PT.  Dart  Industries,  oleh  karena tuntutan  ganti  rugi  yang  diajukan  PT.  Dart  Industries  dianggap  cukup  adil  untuk dikabulkan,  dan  persedian  botol-botol  milik  para  tergugat  agar  tidak disalahgunakan diserahkan kepada PT. Dart Industries.
Sedangkan  dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus. HKI/2017, yaitu sebelum perkara sengketa desain industry ini  diajukan  ke  Mahkamah  Agung  terhadap  perkara  tersebut  telah  diputus  oleh Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam  putusan  Nomor: 11/HKI/Desain  Industri/2016/PN.Niaga.Sby  yang  amar  putusannya  menyatakan gugatan  PT.  Dart  Industries  tidak  dapat  diterima  dan  menghukum  PT.  Dart Industries  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah  Rp.4.116.000,00  (empat  juta seratus enam belas ribu rupiah).
Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT. Dart Industries ternyata Hakim Mahkamah  Agung  menjatuhkan  putusan  yang  memperkuat  putusan  Pengadilan
Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dan  menolak  seluruh  gugatan  PT.  Dart Industries dengan dasar pertimbangan bahwa desain industri pada botol minuman yang dipasarkan  para tergugat  yaitu Biolife Borneo dan  Biolife  adalah tidak  sama dengan konfigurasi yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID0024152-D milik PT. Dart Industries baik tampak dari sisi kiri, kanan, tampak dari atas, tampak dari bawah,  tampak  dari  depan,  tampak  dari  belakang,  tampak  dengan  satu  lekukan maupun  dua  pola  lekukan  maupun  tampak  keseluruhannya  dan  apabila diperbandingkan  dengan  botol  produk  Eco  Bottle  milik  PT.  Dart  Industries  yang ada  sebelumnya  adalah  tidak  sama  pengungkapannya  karena  terdapat  kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  kemudian  Hakim  Mahkamah  Agung meyatakan  menolak  seluruh  gugatan  yang  diajukan  oleh  PT.  Dart  Industries, berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  cara pandang  Hakim  untuk  menafsirkan  isi  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa dalam menyelesaian perkara terkait dengan adanya kesamaan desain industri maka yang menjadi dasar penjatuhan putusan adalah keyakinan Hakim untuk menilai apakah produk  tersebut  sama  atau  tidak,  karena  Undang-Undang  Desain  Industri  tidak secara jelas mengatur mengenai ketentuan untuk menyatakan bahwa suatu produk dapat  dikatakan  sama.  Misalnya  dengan  menetapkan  minimum  berapa  persen kesamaan  terhadap  suatu  produk  sehingga  dapat  dikatakan  telah  melanggar ketentuan mengenai desain industry.
Dengan  hanya  mendasari  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  desain  industri dikatakan  sama  apabila  tidak  ada  pembaruan  dari  produk  tersebut,  maka ketentuan  tersebut  akan  menjadi  multitafsir  oleh  Hakim  sehingga  yang  menjadi dasar  untuk  menetapkan  suatu  putusan  adalah  keyakinan  Hakim  bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Pemegang  Hak  DesainIndustri  Bentuk Botol Minuman: Telah Sesuai atau Belum ? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri, secara  tegas  diatur  bahwa  desain  tidak  baru  atau  asli  jikamereka  tidak  secara
signifikan  berbeda  dari  desain  atau  kombinasi  dari  fitur  desain  dikenal.  Dengan demikian,  untuk  melihat  ada  tidaknya  persamaan  antara  dua  desain  industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan yang cukup  signifikan  pada  desain  yang  sudah  pernah  diungkapkan  sebelumnya  atau desain  terdaftar,  maka  desain  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  desain  yang memiliki persamaan dan tidak baru.
Secara  hukum  sudah  sangat  jelas  bahwa  botol  minuman  Tupperware  telah terdaftar  dan  dilindungi  melalui  sertifikat  pendaftaran  Merek  pada  Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152- D.  Dengan  demikian  maka  Hak  Desain Industri  terhadap  botol  minuman  tersebut adalah milik PT. Dart Industries.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanga  khususnya mengenai desain  industry  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2000  tentang  Desain  Industri,  secara  tegas  diatur  bahwa:  “Pemegang  hak  desain industri  memiliki  hak  eksklusif  untuk  melaksanakan  Hak  Desain  Industri  yang dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya  membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan  barang yang diberi Hak Desain Industri".
Hak  eksklusif  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri,    adalah  hak  yang  hanya  diberikan  kepada  pemegang  hak  desain industri  untuk  dalam  jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain.  Dengan  demikian,  pihak  lain  dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya.
Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan demikian tanpa  melalui  pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian,  atau  sebab-sebab  lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,  tidak  ada  seorangpun  yang  berhak  untuk  menggunakan  desain  industri pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang hak industri tersebut.
Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka jelas bahwa PT. Dart Industries.memiliki hak eksklusif untuk melarang  orang  lain  yang  tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai,  menjual, mengimpor,  mengekspor,  dan/atau  mengedarkan  barang  yang  diberi  hak desainindustri pada PT. Dart Industries, salah satunya yaitu produk botol minuman
Eco Bottle.
Selain  itu  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri, juga telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka PT. Dart Industries juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran  atas  hak  desain  industri  PT.  Dart  Industries  salah  satunya  yaitu produk botol minuman Eco Bottle.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri,  yang  mengatur  bahwa  Pemegang Hak  Desain  Industri  atau  penerima  Lisensi  dapat  menggugat  siapa  pun  yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Selain  daripada  ketentuan  mengenai  gugatan  ganti  rugi  tersebut  di  atas, maka  PT.  Dart  Industries  selaku  pengguna  pertama  dari  desain  konfigurasi  “Eco Bottle” dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152- D  berhak  untuk  mengajukan  upaya  hukum  berdasarkan  ketentuan  Pasal  54  ayat (1)  Undang-Undang  Desain  Industri  yang  mengatur  bahwa  barangsiapa  dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Hakim  dalam  menetapkan  putusan  terhadap  perkara  desain  industri haruslah  mempertimbangkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri yang  mengatur  bahwa  Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi  tentang  bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya  yang  berbentuk  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  yang  memberikan kesan  estetis  dan  dapat  diwujudkan  dalam  pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Dengan  demikian  maka  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  tersebut  di  atas  dan dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Desain  Industri  serta Pasal  46  ayat  (1)  dan  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri,  maka berdasarkan  hak  Desain  Industri  yang  telah  diberikan  oleh  Negara  melalui pendaftaran  desain  “Eco  Bottle”  dengan  Nomor  pendaftaran  ID  0  024  152-D,  PT. Dart  Industries  berhak  mengajukan  Gugatan  Ganti  Rugi  ataupun  Laporan  Pidana
terhadap  pihak-pihak  yang  menggunakan  konfigurasi  desain  tanpa  seijin  dari  PT. Dart Industries.
Produk  Biolife  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  telah  terbukti  menggunakan botol  dengan  konfigurasi  yang  sama  dengan  prodEco  Bottle  milik  PT.  Dart Industries,  sehingga  dengan  demikian  maka  putusan  yang  paling  tepat  yang seharusnya  dijatuhi  oleh  Hakim  adalah  mengabulkan  gugatan  dari  PT.  Dart Industries  dan  menyatakan  pihak-pihak  lain  yang  menggunakan  desain  industri milik PT. Dart Industries telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka diketahui bahwa penyelesaian sengketa  terhadap  pemegang  hak  Desain  Industri  bentuk  botol  minuman sebagaimana  dipersengketakan  di  atas  yang  paling  tepat  adalah  berdasarkan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017,  karena  Hakim  telah mempertimbangkan Hak Eksklusif yang dimiliki pemegang hak industri dari suatu produk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri sementara dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017  Hakim  telah  salah menerapkan  hukum  karena  tidak  mempertimbangkan  Hak  Eksklusif  pemegang desain  industri  sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000 tentang Desain Industri.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hakim  memiliki  perbedaan  dasar  pertimbangan  dalam  menjatuhkan  putusan sengketa  bentuk  botol  minuman  Tupperware  yaitu  dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, Hakim menyatakan bahwa benar bentuk botol  Biolife  Borneo  memiliki  kesamaan  desain  industri  dari  botol  Tupperware milik  PT.  Dart  Industries  sementara  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017,  menyatakan  bahwa  bentuk  botol  Biolife  Borneo tidak memiliki kesamaan desain industri dengan botol Tupperware milik PT. Dart Industries.  Dengan  demikian  maka  dasar  pertimbangan  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  desain  industri  tergantung  keyakinan  Hakim  dalam  melihat kesamaan  bentuk  desain  industri  bukan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Desain Industri.
2. Putusan yang paling tepat terhadap penyelesaian sengketa desain industri adalah Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  594K/Pdt.Sus-HKI/2017,  karena  Hakim mempertimbangkan  Hak  Eksklusif  pemegang  hak  desain  industri  sesuai  dengan
ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  Desain  Industri, sementara  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  874K/Pdt.Sus.HKI/2017, Hakim  tidak  mempertimbangkan  bahwa  desain  industri  milik  produk  PT.  Dart Industries telah terdaftar dan dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat  Merek  dari  Direktorat  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dengan  nomor: ID-0024-152-D.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Tim  Lindsey,  Eddy  Damian,  Simon  Butt  dan  Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri