DOI: https://doi.org/10.30762/realita.v20i1.99 Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam ISSN: (P-ISSN: 1829-9571, E-ISSN: 2502-860X) Vol. 20 No. 1 (Januari-Juni 2022); pp. 29-54
Submitted: Revised: Accepted: Published: 10 Juli 2022 3 Agustus 2022 10 Agustus 2022 17 Agustus 2022
Copyright © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditionsof the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

## Eksistensi Agama Dalam Politik PKB di Kabupaten Nganjuk
1 Mohammad Arif, 2 Yuli Darwati
12 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri E-mail Correspondent: mohammadarif99@iainkediri.ac.id

## Abstract:
The collapse of the Soviet Union in the early 1990s marked the collapse of the  communist  bloc  and  the  end  of  the  Cold  War  era.  From  the context  of  major  discourses  on  ideology,  communism  is  no  longer considered  relevant.  Francis  called  the  phenomenon  "the  end  of history",  namely  the  phenomenon  of  narrowing  the  ideology  of capitalism and liberalism. Then the discourse of globalization bubbled up, as if it were a continuation or a mere consequence of the glories of capitalism and liberalism. However, in the 21st century, with a different intensity  from  the  20th  century,  the  religious  factor  has  begun  to  be reckoned with in the global political treasures (The Economist (edition 3-9 November 2007) for example, tries to underline the "conclusion". Religion can no longer be underestimated. The rise of Islamic parties in Turkey's  secular  republic  to  Hindu  nationalist powers  in  India's upcoming  elections.  There  is  also  a  tendency  that  China may  be  the largest Christian country in the world, but it may also have the largest Muslim population. It may be that these days we are in the process of revival of religions on the global political  stage. As predicted by Samuel P Huntington, Islam will emerge as the dominant factor in "offsetting" the Western  ideological  discourse,  after  the  death  of  communism. Indonesia  is part  of  the  global  phenomenon  of  the  world.  Also experiencing  a  new phenomenon,  where  Islam  became  one  of  the drivers  of  the  birth  of  the party,  as  a  sign  of  the  increasingly  solid pillars of democracy, the party is one of the characteristics of the pillars of  democracy.  The  phenomenon  of the  reform  era  has  further strengthened  the  social  affiliation  of  parties to religions  in  Indonesia, especially  Islam  which  has  a  majority  adherents.    One  of  the  parties
affiliated  to  Islam,  especially  to  the  largest  religious  mass organization in Indonesia, namely Nahdlatul  Ulama  (NU). The  party called itself the National Awakening Party. The research that I did was to answer  the  religious  position  that  sparked  the  motivation  of  the Islamic community to establish the National  Awakening Party (PKB). Specifically, this  research  will  answer;  (1)  What  is  the  role  and function  of religion  in global  politics; (2) How is the implementation of Islamic religious values as the main basis in global politics for PKB in  Nganjuk  Regency;  (3)  Why the  existence  of  Islamic  values  as  the main basis and foundation in the National  Awakening  Party  (PKB)  in Nganjuk  Regency.  Meanwhile,  the method  we  use  is  descriptive qualitative research,  with a  case  study approach.  By  trying  to  dig  up data  naturally  in  the  National  Awakening Party  (PKB)  Nganjuk Regency.  By  conducting  in-depth  interviews  with the  chairman  of PKB,  and  the  Secretary  of  PKB.  Supported  by  data  from the documentation  of  party  activities.  The  data  that  we  have  dug  up  can give  results,  that  the  existence  of Islamic  values  is  the  basis  and  the main  basis  for  the  National  Awakening  Party  (PKB)  in  Nganjuk Regency. The role and function of religion in today's global politics, is collaborative and even mutualistic symbiosis.
Keywords: PKB; Politics; The Existence of Religion

## Abstrak:
Runtuhnya  Uni  Soviet  pada  awal  1990-an  menandai  hancurnya  blok komunis  dan  berakhirnya  era  perang  dingin.  Dari  konteks  wacana- wacana  besar  tentang  ideologi,  komunis  sudah  dianggap  tidak  lagi relevan.  Francis menyebut  fenomena  "the  end  of  history",  yaitu fenomena  pengerucutan  pada  ideologi  kapitalisme  dan  liberalisme. Kemudian  menggelembunglah  wacana  globalisasi,    seolah  sebagai kelanjutan atau konsekuensi semata dari kegemilangan kapitalisme dan liberalisme. Namun, di abad ke-21 ini, dengan intensitas yang berbeda dengan abad ke-20, faktor agama mulai marak diperhitungkan kembali dalam  khazanah  politik  global(The  Economist  (edisi  3-9  November 2007)  misalnya,  mencoba  menggarisbawahi  "kesimpulan"  tersebut. Faktor  agama  tidak  dapat dipandang  lagi  sebelah  mata.  Kebangkitan partai Islam di republik sekuler Turki hingga kekuatan nasionalis Hindu dalam  pemilu  India  yang  akan  datang.  Terdapat  pula  kecenderungan bahwa China mungkin  saja menjadi  negara Kristen terbesar sedunia, tetapi mungkin pula berpenduduk Islam terbesar pula. Boleh jadi, hari- hari ini kita tengah berada dalam proses kebangkitan agama-agama di pentas  politik  global.  Sebagaimana  sudah  diramalkan  Samuel  P Huntington,  Islam  akan  tampil  sebagai  faktor  dominan  di  dalam "mengimbangi"  wacana  ideologi  Barat,  sepeninggal  komunisme. Indonesia  adalah  bagian  darifenomena  dunia  secara  global.  Juga mengalami fenomena baru, di mana Agama Islam menjadi salah satu penggerak  lahirnya  partai,  sebagai  tanda  semakin  kokohnya  pilar demokrasi,  partai  merupakan  salah  ciri  pilar  demokrasi  tersebut.
Fenomena era reformasi, semakin memperkuat afiliasi sosial kepartaian kepada  agama  yang  ada  di  Indonesia,  terutama  agama  Islam  yang memiliki penganut secara mayoritas. Salah satu partai yang berafiliasi ke  Islam  terutama ke  ormas  keagamaan  terbesar  di  Indonesia  yaitu Nahdlatul  Ulama  (NU).  Penelitian  ini  dilakukan,  untuk  menjawab terkait posisi agama  yang menjadi  penyulut motivasi masyarakat  Islam untuk  mendirikan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB).  Secara  khusus penelitian ini akan menjawab ; (1) Bagaimana peran dan fungsi agama dalam politik global ; (2) Bagaimana implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global bagi PKB di Kabupaten Nganjuk ; (3) Mengapa eksistensi nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan utama dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nganjuk.  Sedangkan  metode  yang  kami  gunakan  adalah  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  pendekatan  studi  kasus. Implementasi  nilai  agama  Islam  sebagai  dasar  utama  dalam perpolitikan  global  bagi  PKB di  Kabupaten  Nganjuk  adalah  realistis historis.  Kelahirannya  dibidani  oleh  NU.  Eksistensi  nilai-nilai  Islam sebagai  dasar  dan  landasan  utama  PKB  di  Kabupaten  Nganjuk. Berdasarkan  PBNU,  berpedoman  pada  aqidah  ASWAJA,  selalu aspiratif terhadap prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Harga Mati. Islam  sebagai  dasar  dan  menjadi  landasan  utama  dalam  Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB)  di  Kabupaten  Nganjuk.  Peran  dan  fungsi agama  dalam  politik  global  saat  ini,  adalah  kolaboratif  dan  bahkan simbiosis mutualistis.
Kata kunci : Eksistensi Agama; Politik; PKB.

## PENDAHULUAN
Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an menandai hancurnya blok komunis dan berakhirnya  era  perang  dingin.  Dari  konteks  wacana-wacana  besar  tentang  ideologi, komunis  sudah  dianggap  tidak  lagi  relevan.  Francis  menyebut  fenomena  "the  end  of history",  yaitu  fenomena  pengerucutan  pada  ideologi  kapitalisme  dan  liberalisme. Kemudian  menggelembunglah  wacana  globalisasi,  seolah  sebagai  kelanjutan  atau konsekuensi semata dari kegemilangan kapitalisme dan liberalisme.
Namun, di abad ke-21 ini, dengan intensitas yang berbeda dengan abad ke-20, faktor agama  mulai  marak  diperhitungkan  kembali  dalam  khazanah  politik  global. Laporan khusus majalah The Economist (edisi 3-9 November 2007) misalnya, mencoba menggaris  bawahi  "kesimpulan"  tersebut.  Faktor  agama  tidak  dapat  dipandang  lagi sebelah  mata.  The  Economist  mencatat  beberapa  gejala  yang  mencuat  untuk memperkuat argumentasinya: kebangkitan partai Islam di republik sekuler Turki hingga
kekuatan nasionalis  Hindu  dalam  pemilu  India  yang  akan  datang. 1 Terdapat  pula kecenderungan  bahwa  China  mungkin  saja  menjadi  negara  Kristen  terbesar  sedunia, tetapi  mungkin  pula  berpenduduk  Islam  terbesar  pula.  Boleh  jadi,  hari-  hari  ini  kita tengah  berada  dalam  proses  kebangkitan  agama-agama  di  pentas  politik  global. Sebagaimana sudah diramalkan Samuel P Huntington, Islam akan tampil sebagai faktor dominan  di  dalam "mengimbangi"  wacana  ideologi  Barat,  sepeninggal komunisme.
Islam yang dimaksud ialah "Islam radikal" atau "fundamentalis" yang mengangkat senjata melawan  "musuh-musuhnya".  Mereka  dianggap  memusuhi  Barat.  Julukan  mereka  tambah lengkap  setelah  peristiwa  9/11-2001,  sebuah  serangan  ke  New  York  dan  Washington  yang menghebohkan itu: "Islam teroris". Perang melawan teroris yang dicanangkan Amerika Serikat (AS)  dan  diamini  oleh  para  sekutunya,  karenanya  menjadi  identik  dengan perang  melawan kelompok Islam radikal dan fundamentalis ini. 2 Era globalisasi adalah sebuah era atau dekade di  mana  terjadi  pertemuan  dan  gerakan  nilai-nilai  budaya  dan  agama  di  seluruh  dunia  yang memanfaatkan  jasa  komunikasi,  transformasi  dan  informasi  hasil  modernisasi  teknologi tersebut. 3 Penjajahan teknologi bisa kita rasakan sebagai fenomena baru dalam era globalisasi saat  ini.  Dengan  mengibarkan  bendera  ekonomi  pasar  bebas  sebagai sarana arogansi  negara maju  terhadap  negara-negara  berkembang.  Membentuk system  perekonomian  dan  marketing produk-produknya,  negara  produsen  memaksakan  arogansinya  ke  negara  konsumen,  yang mayoritas merupakan negara-negara berkembang dan memiliki daya saing yang rendah. Politik global saat ini semakin menjauh dari  prinsip  dan nilai agama, apalagi ketika elektabilitas saat tidak  mendasarkan  pada  kualitas  politisinya, tetapi  sudah  masuk  pada  domain  pembudayaan KKN  dan  materialisme.  Visi,  misi,  serta  personaliti  politisinya  tidak  menjadi  perhatian  dan sesuatu yang urgen bagi masyarakat. Yang paling menyedihkan, bahwa fenomena yang muncul adalah  seberapa  besar  calon  kepala  daerah,  calon  legislatif,  bahkan  calon  presiden  memberi sesuatu yang pragmatis bagi masyarakat calon pemilih.
Fenomena global yang muncul di masyarakat dunia, memberi dampak terhadap negara Indosia juga. Terutama terkait dengan kondisi dinamika pperpolitikan di tiap-tiap negara, tak terkecuali Indonesia. Isu agama menjadi kemasan penting dalam dinamika politik dunia. Sebagai dampak semangat beragama dalam lingkungan NKRI. Demikian juga  dalam  respon secara  politik,  di  Nganjuk  berdiri  semuapartai  yang  berafiliasi  ke
1 Agama  dan  Politik  Global  dalam  http://suar.okezone.com/read/2007/11/07/58/59069/agama-dan- politik-global, diakses 10-9- 2021.
2 Agama  Dan  Politik  Global  dalam  http://suar.okezone.com/read/2007/11/07/58/59069/agama-dan- politik-global, diakses 10-9- 2021.
3 Azizy, Qodri. 2004. Melawan Globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 20.
ormas  NU,  yang  memiliki  dinamika  yang  sangat  menarik.  Sehingga  peneliti  tertarik untuk  mengadakan  penelitian  tentang  EKSISTENSI  AGAMA  DALAM  POLITIK PKB  DI  KABUPATEN  NGANJUK, sebagai lokus dan subyek yang menjadi konsen penelitian ini.
Penelitian  ini  untuk  menjawab  beberapa  fenomena  yang  fundamental,  terkait berdirinya PKB serta upaya yang dilakukan untuk kemajuan demokrasi, khususnya di Nganjuk, yang meliputi; (1) Bagaimana peran dan fungsi agama dalam politik global; (2) Bagaimana implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global  bagi  PKB  di  Kabupaten  Nganjuk;  (3)  Mengapa  eksistensi  nilai-nilai  Islam sebagai  dasar  dan  landasan  utama  dalam  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di Kabupaten Nganjuk

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Merupakan  riset  yang  mengumpulkan  data  secara  deskriptif  tidak  berbentuk  angka- angka  sebagai  metode  utamanya.  Data-data  yang  digali  atau  yang  dikumpulkan merupakan  data  dalam  kata  teks,  kata-kata,  simbol,  gambar,  merskipun  juga  dapat dikumpulkan  data-data  kuantitatif. 4 Dengan  jenis  penelitian  studi  kasus.  Studi  kasus atau  penelitian  kasus  adalah  penelitian  tentang  subyek  penelitian  yang  berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian bisa  dari  individu,  kelompok,  lembaga  ataupun  masyarakat.  Dengan  melakukan penggalian  secara  wawancara  mendalam  ( indept  interview )  kepada  ketua  DPC  PKB Kabupaten Nganjuk. Juga kepada sekretaris DPC nya, yang didukung dengan data-data dari  dokumen  kegiatan  PKB.  Tujuan  dari  studi  kasus  adalah  untuk  memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau subyek yang kemudian dari sifat khas dijadikan sebagai hal yang  bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi dari unit-unit sosial yang menjadi subyek.
4 Kaelan.  2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Interdisipliner.Yogyakarta:  Paradigma, 20.

## PEMBAHASAN
Menjelang  berakhirnya  pemerintahan  orde  baru  sampai  awal  Reformasi,  kesadaran  kolektif sebagai  bangsa  Indonesia  yang  berdaulat  sebagaimana  ditanamkan  secara  gemilang  oleh  para founding fathers , seakan sirna. Di beberapa wilayah, konflik antar suku, ras, agama, kelompok,  dan antar  golongan  terus  berkobar  dan  tidak  sedikit  disertai  jatuhnya  korban  jiwa. 5 Lunturnya  rasa persatuan  dan  kesatuan  sebagai  bangsa  Indonesia  diakibatkan  oleh beberapa  sebab,  di  antaranya konflik antar partai politik.
Memasuki era reformasi setelah berakhirnya  kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998 ditandai dengan euforia politik yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. 6 Di tingkat pusat para elit politik yang ketika Orde Baru berkuasa merasa tersingkirkan, mulai merencanakan pembentukan partai-partai  baru  sebagai  bentuk  sikap  kebebasan  politik. 7 Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  teori  Briyan  S.  Turner  tentang  Agama  dan  Politik,  yang  menyatakan  “ Secara umum, hubungan agama dengan politik selalu diwarnai oleh sejarah hubungan tradisi religius mayoritas  dengan  tradisi  religius  minoritas” . 8 Oleh  sebab  itu,  kita  mendeskripsikan  adanya benang merah sosial yang menghubungkan kerangka religius  monopolistik  dengan keadaan plural di  mana tidak  ada  masjid  sebagai  simbul  agama  Islam  resmi  dan  baku  atau  mungkin  dengan agama lain hampir sama terhadap masyarakat atau pemeluknya.

## A. Sejarah  Berdirinya  DPC  PKB  Kabupaten  Nganjuk
Secara historis, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang lahir di Indonesia. Sejarah berdirinya Partai kebangkitan bangsa (PKB) tidak terlepas dari organisasi masa terbesar Nahdhlotul Ulama dan para Ulama yang ada  di  dalamnya  dan  menjadi  panutan  massa  yang  sangat  besar.  Khususnya  peran K.H Abdurahman Wahid selaku ketua PBNU dan umumnya tokoh-tokoh NU sangat penting  dalam  kelahiran  dan  penampilan Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dalam pemilu 1999. Didirikan oleh tokoh-tokoh utama Nahdatul Ulama (NU) seperti K. H Abdurahman Wahid (Gus dur), Kyai Musafa Bisri, Kyai Muchit Muzadi, Kyai Ilyas Ruschiyad, dan lainnya, PKB dideklarasikan di kediaman ketua umum PBNU K.H
5 Turmudi, E. (2000 ). Reformasi dan Konflik Politik antar Pendukung Partai Islam: StudiKasus di Jepara. Masyarakat Indonesia , 26 (1), 137–159.
6 Marijan, K. (2019). Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru . Kencana. Miall, H.  (2000). Resolusi  Damai  Konflik  Kontemporer :  Menyelesaikan,  Mencegah,
7 Humaedi, M. A. (2015). Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang Karya MC Ricklefs. Harmoni , 14 (1), 184–197.
8 West, Ricard & Lynn H. Turner. 2012. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Terjemahan dari Introducing Communication Theory: Analysis and Application. Jakarta: Salemba Humanika2012 : 395
Abdurahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 1998. Seperti dikatakan ketua  umum  PBNU  Abdurahman  Wahid  pada  pendeklarasian  partai  kebangkitan bangsa,  PKB  didirikan  untuk  menjawab  dua  permasalahan  pertama:  “NU  tidak berpolitik  praktis  seperti  digariskan  pada  muktamar  NU  ke-27  tahun  1984  di Situbondo, Jawa Timur.kedua memberi wadah bagi aspirasi politik setiap warga NU yang  di  perkirakan  sekitar 40  juta  jiwa”.Pada  periode  pertama  PKB  ini  didirikan. Ketua  umumnya sendiri adalah Matori Abdul Jalil yang dikenal sebagai tokoh PPP, bukan tokoh NU”. 9
Sebagai kekuatan politik potensi besar NU terlihat jelas pada pemilu 10 partai tahun 1971  dimana  NU  memiliki  posisi  ke-2  setelah Golkar.  Namun  pada  pemilu tahun  1999  dimana  NU  Sudah  tidak  menjadi  partai  politik  lagi,  namun  dengan melihat  gejala  politik saat itu maka NU sebagai organisasi masa islam terbesar di Indonesia  berinisiatif  untuk  mendirikan  sebuah  partai  politik  yang  di  beri  nama Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  namun pada  perjalananya  tidak  semua  warga  NU ikut PKB. Pada pertemuan pematangan di Bandung (Pertemuan Bandung), terdapat 39 usulan  nama  partai  atas  nama  NU,  walaupun  akhirnya  hanya  menjadi  tiga  saja: Nahdatul  Umah,  Kebangkitan  Umah,  dan  Kebangkitan  Bangsa.  Dengan  kata  lain, tak  lepas  dari  induknya,  basis  dukungan  PKB  adalah  warga  NU,  termasuk didalamnya Ansor, PMII, Fatayat, AMNU, GMNU, dan apa yang dinamakan Gus Dur fans klub yang tidak terbatas pada warga NU semata. Pangkal perjuangan PKB adalah humanisme religius dengan prioritas perjuangan saat itu adalah pengembalian kedaulatan  rakyat,  keadilan,  dan  persatuan.  Dengan  kata  lain,  konsisten  dengan negara  kesatuan,  tetapi  dengan  pembagian  kue  yang  adil.  Demikian  pula  dengan tatanan  kekuasaan  negara,  bagi  PKB  harus  ada  pemisahan  tegas  antara  eksekutif, yudikatif,  dan  legislatif.  Di  bidang  ekonomi,  PKB  memperjuangkan  transformasi ekonomi pertumbuhan menjadi ekonomi kerakyatan yang pengembangan bisnisnya sesuai  dengan  potensi  Negara  (pertanian).  Demikian  sekilas  gambaran  perjalanan partai PKB bahwa tidak di  pungkiri  partai ini  mendapatkan dukunganan dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU.
Dalam  sejarah  perjalanan  PKB  yang  demikian  penulis  bermaksud
9 Ibnu  Hamad,  Hamad  (2004) Konstruksi  realitas  politik  dalam  media  massa:  sebuah  studi  critical  discourse  analysis terhadap berita-berita politik. Yayasan Obor Indonesia, hal.  100-101 .
mendeskripsikan untuk membuktikan bahwa PKB merupakan sebuah partai politik yang  menjadi  salah  satu  kekuatan  politik  di  Indonesia,  jika  memang  demikian seberapa kuatkah PKB dalam upaya menjadi di Indonesia. Hal ini bisa di lihat dan di  buktikan  secara  lebih  detail  melalui  data  kuantitaf  membuktikan  secara  fakta objektif  tentang  keikut  sertaan  PKB  dalam  konstelasi  pemilihan  di  Indonesia, seberapa banyak suara yang di dapatkan hingga bisa disebut sebagai salah satu partai politik yang memiliki kekuatan memi dan menjadi kekuatan politik di Indonesia.

## B. Peran Dan Fungsi Agama Dalam Politik Global
Fenomena  yang  muncul  di  Kabupaten  Nganjuk  saat  menjelang  reformasi, tepatnya tahun  1998 adalah semangat  perubahan menuju kondisi negra  yang lebih baik,  setelah  berakhirnya  era  orde  baru.  Asa  yang  begitu  besar  dari  masyarakat tersebut,  memunculkan  semangat  mendirikan  partai,  dengan  dibentuknya  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di  Kabupaten  Nganjuk.  Sebagai  tindak  lanjut.  Partai tersebut  menjadi  harapan  besar  masyarakat, sebagai  kendaraan  perubahan  dan perbaikan di wilayah Nganjuk. Fenomena sosial berupa gerakan kolektif masyarakat sebagai respon dari situasi sosial  yang ada. Menurut Smelser, determinan- determinan yang  dapat  menimbulkan  tingkah  laku  kolektif  ( collective  behavior ),  yang  memunculkan suatu gerakan adalah:
Pertama, Structural  conduciveness ,  yaitu  situasi  yang  mendorong  atau  mempercepat timbulnya  gerakan  atau  suatu  keadaaan  dimana  ikatan-ikatan  struktur  sosial  tidak  begitu  kuat lagi, sehingga  banyak  orang  yang  dapat memperoleh apa yang  dikehendakinya kapan  saja  dia mau.  Tidak  adanya  kepastian  hukum,  tidak  ditaatinya  peraturan-peraturan  yang  berlaku, merupakan ciri-ciri  determinan  ini.  Kondisi  struktural  yang  dimaksud  adalah  situasi        negara Indonesia  pada  tahun  1998  mengalami  krisis  dalam  berbagai      bidang.      Namun  krisis menyebabkan terjadi gejolak di masyarakat adalah krisis kepercayaan. Masyarakat tidak percaya lagi  dengan  pemerintah  dan  elite  politik  dalam  upaya  mengatasi  krisis.  Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terjadi hampir di seluruh kota, tidak terkecuali  di  Kabupaten Nganjuk. Munculnya gerakan pro dan kontra terhadap pelarangan ceramah kyai merupakan akibat dari ketidakmampuan kontrol sosial pemerintah dan elit politik dalam mengakomodasi tuntutan warganya. Masyarakat tidak percaya dengan aparat pemerintah Kabupaten Nganjuk hal ini terjadi
akibat dari kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk yang sering bertindak diskriminatif terhadap warganya. 10
Kedua, Structuralstrain ,  yaitu  ketegangan  struktural  yang  muncul  dan  mendorong munculnya  suatu  gerakan.  Ketegangan  struktural  merupakan  hasil  kristalisasi  dari  kondisi struktural. Ketegangan struktural yang dimaksud adalah adanya kekawatiran sebagian warga NU yang  berafiliasi  dengan  PKB  terhadap  kemunculan  partai  baru  dari  kalangan  NU  sehingga dikhawatirkan dapat merebut basis massa PKB Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar berasal dari warga NU. Kemudian para elite PKB melakukan berbagai cara untuk menarik simpati massa dengan  menghadirkan  Kyai  yang  menurut  sebagian  masyarakat  Kabupaten  Nganjuk  sering melontarkan kata-kata kurang pantas sehingga  memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat Jepara yang diekspresikan dengan demonstrasi, sehingga muncul gesekan antar pendukung yang kemudian adanya ulah provokatif,  sehingga memicu kerusuhan.
Ketiga, Growthand spread of general belief (penyebaran keyakinan umum), yaitu sebelum suatu perilaku kolektif muncul, para pelaku perilaku kolektif harus mempunyai pandangan dan keyakinan umum yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaiaan jalan keluar tersebut. Dalam kasus kerusuhan pada 7 Juli 1998 di Kabupaten Nganjuk keyakinan umum yang  tersebar  di  masyarakat  yang  mendukung  PKB  bahwa  segala aktivitas mereka merupakan ibadah  yang  harus  dilaksanakan  termasuk  dalam  hal  berpolitik. Perkataan  Kyai  dijadikan semacam  fatwa  yang  menurut  keyakinan  mereka  berasal  dari  ajaran Quran dan Hadits . Masyarakat  Islam  Kabupaten  Nganjuk  belum  bisa  membedakan  antara  wilayah  politik  dan wilayah  agama  sehingga  ketika  ada  kelompok  masyarakat  yang  menolak  kehadiran  kyai  yang dianggap  provokatif  di  Jepara  yang  menurut  mereka  “kurang  pantas”  dalam  menyampaikan ceramah  di  tengah  masyarakat,  maka  oleh  para  pendukung  PKB  dan  para  kyai  tersebut melakukan protes balasan karena dianggap menghalangi dakwah Islam.
Keempat, Precipitating  factors atau  faktor  pencetus  yaitu  suatu  peristiwa  dramatis  atau desas-desus yang mempercepat munculnya perilaku kolektif atau gejolak sosial.
Kelima, Mobilization  of  participant  for  action ,  adalah  mobilisasi  pengikut  yang mengadakan aksi, termasuk didalamnya adalah adanya pemimpin yang menggerakkan massa itu sendiri. Demonstrasi yang dilakukakan pada 7 Juli 1998 yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya. Kontrol   sosial yang   dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten Nganjuk  dan pemimpin gerakan serta kelompok
10 Smelser, N. J. (2011). Theory of collective behavior . Quid Pro Books. Sukamto. (1999). Kepemimpinan Kyai dalam pesantren . Lp3es.
yang bertikai hanya berlangsung pada tingkat elite dan tidak berpengaruh terhadap massa yang merupakan  sumber  konflik  tersebut,  sehingga  ditingkat  bawah  konflik  terus  berlangsung. Misalnya, muncul sikap saling curiga dimasyarakat karena perbedaan pandangan politik.
Keenam, Lack of social control , atau mekanisme berlakunya kontrol sosial yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya.  Komunitas  pesantren      memiliki  fungsi  dan  peran  selama      ini,  sebagai      institusi transformasi sosial. Yang merupakan tuntutan masyarakat secara luas dalam era global saat ini. Karena  pesantren  memiliki  multi  fungsi,  diantaranya  sebagai  cagar  moral bangsa dan di sisi lain sebagai agent of change kemajuan serta perkembangan peradaban dan  sains sesuai dengan kondisi  sosial. 11 Kontrol  sosial  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  dan pemimpin gerakan serta kelompok yang bertikai hanya berlangsung pada tingkat elite dan tidak berpengaruh terhadap massa yang merupakan sumber konflik tersebut, sehingga di tingkat bawah konflik  terus  berlangsung.  Misalnya,  muncul  sikap  saling  curiga  di  masyarakat  karena perbedaan pandangan politik.

## C. Implementasi Nilai Agama Islam Sebagai Dasar Utama Dalam Perpolitikan Global Bagi  PKB Di Kabupaten Nganjuk
1. Menggali Akar Kontestasi
Dinamika  7  Juli  1998  di  Nganjuk  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  melatar belakangi timbulnya kerusuhan. Menurut Smelser, suatu gejolak sosial timbul  akibat adanya suatu  kondisi  struktural  yang  mendukung  atau structural  conduciviness sehingga  memberi kesempatan  terbentuknya  perilaku  kolektif  (massa)  yang  memicu  ketegangan  dalam masyarakat. 12 Dalam kasus di Nganjuk keberadaan seorang pemimpin sangat berperan untuk memobilisasi massa/kelompok masyarakat untuk bertindak sesuai keyakinan yang dibawa oleh pemimpin  tersebut  dan  sangat  berpengaruh  dalam  diri  pengikutnya.  Beberapa  faktor  yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Jepara pada 7 Juli 1998 dapat dijelaskan dibawah ini.

## 2. Politisasi Agama
Kerusuhan  7  Juli  1998  di  Nganjuk  merupakan  bentuk  konflik  warga nahdliyin yang bersifat  politis.  Agama  dimanfaatkan  oleh  partai  politik  sebagai  sarana  merekrut  dukungan
11 Arif, Mohammad, Urgensitas Pesantren Dalam Inovasi Pendidikan, Kediri :IAIN KEDIRI PRESS , 2019., 3.
12 Smelser, N. J. (2011). Theory of collective behavior . Quid Pro Books. Sukamto. (1999). Kepemimpinan Kyai dalam pesantren . Lp3es, Hal 28.
massa Islam. Aktivitas keagamaan seperti pengajian dijadikan sebagai media propaganda dan kampanye partai. Keberadaan tokoh kyai dalam partai politik semakin memperkuat politisasi agama  untuk  kepentingan partai politik.  Hal ini  bisa dilihat  dari  bahasa  agama yang  dipakai untuk melegitimasi  partai.  Misalnya,  pernyataan  “kalau  tidak  memilih  partai  A  atau  B  tidak masuk  surga”.  Politisasi  agama  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  massa  untuk melakukan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan.
Masyarakat Nganjuk sendiri secara realitas kehidupannya sangat terikat dengan agama. Agama dipahami sebagai  satu-satunya tolak ukur dalam perilaku sehari-hari. Dalam  kondisi seperti  itu,  agama  dijadikan  alat  oleh  elite  politik  untuk  memobilisasi  massa.  Sentimen- sentimen  yang  berasal  dari  agama  dijadikan  pengikat  untuk  berbuat  seakan-akan  “membela Tuhan” atau “ajaran Tuhan”, sehingga kekerasan atau kerusuhan seakan-akan dibenarkan dalam agama.  Massa  juga  menggunakan  simbol-simbol  agama  sebagai  alat  justifikasi  perilaku kekerasan. 13 Politisasi agama di masyarakat Nganjuk dilakukan secara sistematis oleh beberapa mubaligh  atau  kyai  dalam  pengajiannya.  Para  kyai  yang  bersimpati  terhadap  partai  politik tertentu memberi materi ceramah yang berisi ujaran kebencian dan provokasi terhadap massa untuk bertindak radikal terhadap kelompok lain di luar golongannya. 14

## 3. Keterlibatan Kyai dalam Politik
Keberadaan  kyai  dan  politik adalah  entitas   yang   tak   terpisahkan dalam konstelasi politik  Indonesia.  Kyai  telah  diakui  oleh  orang  Indonesia  atas  kontribusinya  di  bidang keagamaan dan politik. 15 Posisi kyai di Jepara dipandang istimewa   dan   dianggap    sebagai pewaris  Nabi.  Para  santri  menerima  kepemimpinan  kyai  karena  mempercayai  konsep barokah . 16 Persepsi  tersebut  berkembang  dimasyarakat  dan  kemudian  menjadi  tali  pengikat antara kyai, santri dan masyarakat. Pengaruh tersebut kemudian membawa sikap tersendiri di kalangan  masyarakat,  seperti  penghormatan  dan  kepatuhan  akan  perintah  dan  anjuran  dari seorang kyai. Dengan kata lain setiap anjuran perlu diikuti.
Merujuk pendapat Endang Turmudi, kyai dibedakan menjasi empat tipologi. Pertama , Kyai pesantren, yakni mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengajaran di pesantren.
13 Zazeri,  A.  (2007). Kerusuhan  Sosial  di  Desa  Dongos  Kecamatan  Kedung  Kabupaten  Jepara Tahun 1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial) . Universitas Negeri Semarang, 32.
14 Wawancara dengan Sekretaris DPC PKB Nganjuk, 2 September 2021
15 Syamsuddin, M. (2013). Kyai dan politik: keterlibatan Kyai madura dalam politik praktis. Jurnal Sosiologi Reflektif , 7 , 47–72.
16 Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif , LP3E5, 2004, 26 .
Kedua ,  Kyai  tarekat,  yakni  mereka  yang  memusatkan  perhatiannya  dalam  membangun kecerdasan  batin  umat  Islam. Ketiga ,  Kyai  politik,  yaitu  mereka  yang  mempunyai  perhatian untuk mengembangkan NU dan terlibat  politik praktis. Keempat , Kyai panggung, yaitu mereka yang menjadi juru dakwah ( Muballigh ) yang hampir setiap hari menyampaikan ceramah agama di  berbagai  tempat. 17 Tipe  kepemimpinan  kyai  di  Nganjuk  menempatkan  kyai  atau  ulama sebagai patron dan  kalangan  santri,  dan  masyarakat  sebagai klien -nya.  Pola  hubungan  kyai dalam  masyarakat  Jepara  ditentukan  oleh  kekuatan  kharisma  seorang  kyai.  Seorang  kyai bertindak  sebagai patron untuk  memecahkan  berbagai  persoalan  kehidupan  yang  berkaitan dengan agama, sosial, ekonomi  dan  politik. 18
4. Hubungan  Antara  Agama  dan Negara
Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul kepermukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ini. Perdebatan  ini  tampaknya  diawali  dengan  terjadinya  revolusi  kaum  muda  Turki  di bawah  pimpinan  Mustafa  Kemal  Pasya  tahun  20-  an.  Yang  berpuncak  dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan  dihapuskannya syariah sebagai sumber  hukum  tertinggi dalam negara. Turki lahir    sebagai    sebuah  republik  sekuler  yang  dengan  tegas  memisahkan  urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. 19
Tahun yang hampir bersamaan dengan revolusi di Turki itu, seorang  hakim Mahkamah Syariah di Mesir, Syeikh Ali Abd al-Raziq menulis buku dengan judul, al- Islam wa Usul al-hukmi 20 (Islam dan  Asas-asas Pemerintahan) yang tidak saja menimbulkan  kegaduhan  di  kalangan  ulama-ulama  al-Azhar,  tetapi  gaung perdebatannya terdengar pula di Indonesia. 21 Kesimpulan akhir dari kajian Abd. Al- Raziq  dalam  bukunya  itu,  tertera  dalam  bab  terkahir  dengan  menjelaskan  sebagai berikut:  Kenyataan  yang  sebenarnya  adalah  bahwa  agama  Islam  tidak  mengenal lembaga  kekhilafaan  (kenegaraan)  seperti  yang  selama  ini  dikenal  oleh  kaum muslimin.  Lembaga  kekhilafaan  sama  sekali  tidak ada sangkut  pautnya  dengan
17 Moesa,  A.  M.  (2007). Nasionalisme  Kyai;  Konstruksi  Sosial  Berbasis Agama .  LKIS  Pelangi Aksara.
18 Sahidin.  (2001). Konflik  Antar  Pendukung  Partai  Politik:  Studi  Kasus  Kekerasan  Massa  di Dongos Jepara . Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
19 Berkes, Niyazi. 1964. The Development of Secularism in Turkey, Montreal:McGill University Press, 23.
20 Muhammad, Afif. 1985. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Bandung: Pustaka, 54.
21 Sewang, M Ahmad dan Samsudduha. 2011. Hubungan Agama dan Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 62.
ajaran  agama.  Demikian  pula  halnya  dengan  masalah  pemerintahan  dan  fungsi- fungsi  kenegaraan.  Semua  itu  adalah  masalah-masalah  yang  berkenaan  dengan politik, dan sama sekali tidak ada kaitannya  dengan  agama. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tetapi juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan, dan tidak pula melarang. Semuanya terserah kepada kita untuk kita pertimbangkan dengan akal kita, dengan pengalaman-pengalaman dan  kaidah-kaidah politik  yang ada  di sekitar  kita. 22
Paham Ali Abd al-Raziq di Indonesia kelihatannya mendapat sambutan baik di  kalangan  kelompok  nasionalis  sekuler  terutama  dalam  tulisan-tulisan  Ir. Soekarno. Namun, paham  ini  mendapat  tantangan  keras  dari  kalangan  modernis muslim  terutama oleh Mohammad Natsir, karena raziqisme, menurut Natsir, tidak lain  adalah sekularisme dalam  kehidupan  kenegaraan  yang  tidak  sejalan  dengan asas-asas Islam. 23 Hamka sendiri menurut penuturannya telah menelaah sis buku Raziq pada tahun  1926, di  bawah  bimbingan  ayahnya Dr. Abdul Karim Amrullah yang memperoleh buku itu dalam perjalanannya ke Timur Tengah. 24 Namun begitu, barulah tahun 1970-an Hamka memberikan komentar tentang buku Raziq, setelah buku itu disalin oleh M. Tgk Ide dan dimuat bersambung oleh harian  Waspada  di  Medan.
Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan (wahyu Allah) yang menyatu dan kehadirannya  di muka bumi telah dinyatakan final dan sempurna hingga  akhir  zaman.  Ajaran  Islam  merupakan  satu  kesatuan  yang  terdiri  atas keimanan  dan  amal  yang  dibangun  di  atas  prinsip  ibadah  hanya  kepada  Allah, bahkan  ajaran  tentang  tauhid  (prinsip  ke-Esa-an  Tuhan)  merupakan  sistem kehidupan  ( manhaj  al-hayat )  bagi  setiap  muslim  kapan  dan  di  mana  pun.  Pendek kata, Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak  dapat dipecah-pecah, al-Islām kullu  lā yatajazā . 25
Konsepsi  tentang  negara  dan  pemerintahan  telah  menimbulkan  diskusi panjang  dikalangan  para  pemikir  muslim  dan  memunculkan  perbedaan  pendapat
22 Mahendra, Ihzah Yusril. Pemikiran Politik Buya Hamka. (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club al-Azhar di  Jakarta  pada tanggal  13-14  Nopember 1989), 16.
23 Anwar Harjono, Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir, (Jakarta: Pustaka Firdaus,  2001), hlm.17.
24 H. Rusydi. Studi Islam.1985, Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm 19.
25 Basyir, Azhar Ahmad. 1993. Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi ;  Bandung:  Mizan,hlm; 279.
serta  pandangan  yang  cukup  panjang,  yang  tidak  hanya  berhenti  pada  tataran teoritis konseptual, tetapi juga memasuki wilayah politik praktis, sehingga acapkali membawa  pertentangan  dan  perpecahan  dikalangan  umat  Islam. 26 Perbedaan pandangan selain disebabkan sosio-historis dan sosio kultural, juga disebabkan oleh faktor  yang  bersifat  teologis  yakni  tidak  adanya  keterangan  tegas  ( clear  cut explanation) tentang  negara  dan  pemerintahan  dalam  sumber-sumber  Islam (Alquran dan Sunnah). Memang terdapat beberapa istilah yang sering dihubungkan dengan konsep negara, seperti khalīfah, dawlah dan hukūmah, namun istilah tersebut berada dalam kategori ayat-ayat zanniyah yang memungkinkan penafsiran. Al-quran tidak  membawa  keterangan  yang  jelas  tentang  bentuk  negara,  konsepsi  tentang kekuasaan,  kedaulatan,  dan  ide tentang  konstitusi.
Perbedaan  tentang  negara  dan  pemerintahan,  dapat  dilacak  sejak  Nabi Muhammad  saw  wafat.  Dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan  pandangan  tentang masalah  suksesi  kepemimpinan  yang  terjadi  di      sekitar      kewafatan      Nabi Muhammad  saw.  walaupun  sebagain  kelompok  umat  Islam  (kelompok  syiah) meyakini  bahwa  Nabi Muhammad saw telah mewariskan kepemimpinannya kepada Ali  bin  Abi  Thalib  melalui  peristiwa Gahdir  Khum. Karya  Hamka  yang  pertama tentang Politik dan Revolusi Agama, menjelaskan “dengan menyebut nama Islam saja, kita teringat pada suatu agama, yang mengatur hidup dunia dan akhirat, diri dan masyarakat bersama. Pendeknya suatu agama-negara, suatu negara-agama. 27
Dalam  pemikiran  politik  Islam,  pembicaraan  tentang  negara  dan pemerintahan  oleh  para  ulama  politik  mengarah  kepada  dua  tujuan. Pertama menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan (menekankan aspek teoritis  dan  formal),  yaitu  mencoba  menjawab  pertanyaan  “apa  bentuk  negara menurut Islam?’. Kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan  negara  atau  pemerintahan  (menekankan  aspek  praksis  dan subtansial),  yaitu  mencoba  menjawab  pertanyaan  bagaimana  isi  negara  menurut Islam. 28
Jika  pendekatan  pertama  bertolak  dari  anggapan  bahwa  Islam  memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, maka pendekatan kedua bertolak
26 Hamid, Rosmaniah. 2011. Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara, 4.
27 Hamka. 1984. Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan  Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas, 89-90..
28 Hamid, Rosmaniah. 2011. Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara, 6.
dari  anggapan  bahwa  Islam  tidak  membawa  konsep  tertentu  tentang  negara  dan pemerintahan, tetapi hanya  membawa  prinsip-prinsip  dasar berupa nilai etika dan moral.  Islam,  menurut  Hamka,  bukanlah  sekadar  agama,  tetapi  juga  sebuah ideologi dan sebuah weltanschaung yang meliputi langit bumi, benda nyawa, dan dunia akhirat. Bila saja ajaran-ajaran Islam itu dipelajari dengan sungguh- sungguh dan disertai kecintaan, bukan dengan kebencian, nyatalah bahwa ajaran Islam tidak mengenal sama sekali apa yang disebut perpisahan  agama dan  negara.
Istilah  perpisahan  agama  dengan  negara  yang  dipergunakan  Hamka, tampaknya adalah terjemahan dari kata-kata separation of church and state dalam bahasa  Inggris sheiding  van  kerk  en  staat dalam  bahasa  Belanda.  Yang  seringkali menjadi  bahan  pertikaian  antara  golongan  modernis  muslim  di  Indonesia  dengan golongan kebangsaan yang sekuler. Gagasan pemisahan ini sebenarnya berhubungan erat dengan teori “dua pedang” atau “dua kekuasan” dari Paus Glasius pada abad kelima Masehi, yang menegaskan adanya pemisahan yang tajam antara  kekuasaan gereja  Katolik  yang  menangani urusan ruhaniah, dengan kekuasan kaisar (negara) yang  menangani  urusan  duniawiah.  Adanya  teori  pemisahan  ini  bukan  saja dikarenakan  adanya  kekuasaan  gereja  Katolik  bersifat  hierarkis,  tetapi  juga mendapatkan argumentasi berdasarkan ayat-ayat kitab Injil. Bila disimak baik-baik isitlah yang dipergunakan oleh bahasa Inggris dan Belanda di atas, jelaslah bahwa yang  dipisahkan dengan  negara  adalah church atau kerk (gereja),  dan sama sekali bukanlah religion atau goddienst agama). Pemikir-pemikir politik Kristen sendiri berpendapat tidaklah mungkin akan memisahkan etika dan nilai-nilai Kristen dari kehidupan bernegara. 29
Islam  sendiri,  tentulah  tidak  mengenal  adanya  hierarki  kekuasaan  rohaniah seperti  lembaga  gereja  yang  dimiliki  agama  Katolik.  Hamka  sendiri,  maupun Mohammad Natsir yang pernah berpolemik dengan Ir. Soekarno tentang masalah ini,  bukannya  tidak  menyadari  bahwa  Islam  tidaklah  mempunyai  institusi kegerejaan,  tetapi  kekeliruan  ini  nampaknya  timbul  dikalangan  golongan kebangsaan yang sekuler, yang dikarenakan pendidikan Barat yang mereka peroleh,
29 Sewang, M  Ahmad  dan  Samsudduha.  2011. Hubungan  Agama  dan  Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, hlm. 64.
mengira  bahwa  teori  pemisahan kerk dan staat seperti  dalam  agama  Kristendi Eropa, haruslah diartikan bahwa agama haruslah dipisahkan dari negara Indonesia yang  mereka  cita-citakan  pada  zaman  pergerakan  itu.  Jadi,  apa  yang  ditulis  oleh Hamka atau Natsir, tidaklah sia-sia walau seolah- olah membicarakan masalah yang tidak  relevan  dengan  Islam. 30 Tetapi  paling  tidak  mereka  ingin  mendudukkan masalah  ini  pada proporsi yang sebenarnya untuk menghilangkan kesalahpahaman golongan nasionalis sekuler di  Indonesia.
Sekalipun agama dengan negara haruslah disatukan, namun Hamka berulang kali  menegaskan  bahwa  penyatuan  itu  tidaklah  membawa  implikasi  berdirinya sebuah negara teokratis, sebuah istilah yang lagi-lagi dipergunakan oleh golongan nasionalis  sekuler  dalam  menentang  ide  negara  Islam  di  Indonesia.  Hamka menjelaskan,  “Agama  Islam  adalah  kepunyaan  tiap-tiap  orang  yang  beriman. Dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama. Tidak ada Bapak Domine yang harus menjadi  perantaraan  di  antara    manusia  dengan  Allah.  Golongan  yang  disebut ulama, tidaklah  diberi  hak  untuk  menguasai agama. Dan tidak ada satu kasta yang semata-mata  hanya    mengurus    agama,  sehingga  orang  banyak  harus  menuggu keputusan  beliau.  Kalau  suatu  agama  dikuasai  oleh  seseorang,  padahal  dia  tidak mendapat beslit (surat keputusan) dari Tuhan buat mengatur itu, maka orang lain berhak  merampas  agama  itu  dari  tangannya  dan  mendemokrasikannya  kembali. Suatu paham  dari seorang ulama  Islam,  boleh  ditolak  oleh ulama yang lain.  Arti sejati  dari  perkataan  ulama  ialah  orang  yang  berilmu.  Hanya  tradisi  buatan manusialah.
Dalam  kaitannya  dengan  masalah  negara  dan  pemerintahan,  serta  prinsip- prinsip  yang  mendasarinya,  maka  paling  tidak  terdapat  tiga  paradigma  tentang pandangan Islam tentang negara,  yaitu:
a. Paradigma Integratif
Paradigma  integratif,  yaitu  adanya  integrasi  antara  Islam  dan  negara, menurut paradigma  ini, konsep hubungan  agama dan  negara merupakan suatu kesatuan  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Keduanya  merupakan  dua  lembaga yang      menyatu  ( integrated ).  Ini  memberikan  pengertian  bahwa  negara
30 Noer, Deliar. 1965. Pengantar ke Pemikiran Politik (Medan: Dwipa), hlm. 114.
merupakan  lembaga  politik  dan  keagamaan  sekaligus.  Pemerintahan  negara didasarkan  atas  kedaulatan  Ilahi,  atau  dengan  kata  lain,  paradigma  ini meniscayakan  adanya  negara  bagi  umat  Islam  dalam  corak  negara  teokratis, biasanya  dengan  menegaskan  Islam  (syariah)  sebagai  konstitusi  negara  dan modus  suksesi kepemimpinan cenderung  bersifat  terbatas  dan  tertutup.
Paradigma  seperti  ini  dianut  oleh  kelompok  syi’ah,  yang  dalam  hal  ini bahwa  paradigma  pemikiran  syi’ah  memandang  bahwa  negara  (istilah  yang relevan  dengannya  adalah Imamah atau  kepemimpinan)  adalah    lembaga keagamaan    dan    mempunyai  fungsi  keagamaan.  Menurut  pandangan  syi’ah berhubung  legitimasi keagamaan berasal dari Tuhandan diturunkan  lewat garis keturunan  Nabi Muhammad  saw, legitimasi politik harus  berdasarkan keagamaan dan  hal itu hanya  dimiliki oleh keturunan  Nabi saw. Berbeda dengan paradigma pemikiran  politik  sunni  yang  menenkankan  ijma’  dan  baiat  kepada  kepala  negara ( khalīfah ),  paradigma  syi’ah  menekankan  wilayah  (kecintaan  dan  pengabdian Tuhan)  dan ‘ismah (kesucian  dan  dosa) yang hanya  dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak  dan  berabsah  untuk  menjadi  kepala  negara  ( imam ). 31
Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan  dan mempunyai  fungsi  menyelenggarakan  “kedaulatan  Tuhan”,  negara  dalam perspektif  Syi’ah  bersifat  teokrasi.  Negara  teokrasi  mengandung  unsur pengertian  bahwa  kekuasaan  mutlak  berada  di  tangan    Tuhan  dan  konstitusi negara  berdasarkan  pada wahyu Tuhan (syariah). Sifat teokrasi dapat ditemukan dalam  pemikiran  banyak  ulama  politik  Syi’ah,  Khomaeni  umpamanya mengatakan bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum  berada pada  Tuhan.  Tiada  seorang  pun    berhak  menetapkan    hukum  dan  yang  boleh berlaku  hanyalah  hukum  dari  Tuhan. 32
Kendati demikian, pemikiran  politik  Iran  kontemporer  penisbatan Republik Islam Iran dengan negara teokrasi. Sistem kenegaraan Iran memang menyiratkan watak demokratik seperti yang ditunjukkan oleh penerapan asas distribusi kekuasaan berdasarkan prinsip trias political dan  pemakaian  istilah republik  dari  Negara  itu sendiri.
31 Enayat, Hamid. 1992. Modern Islamic Political _ought Austin; 2.
32 Khomeni, Imam. t.th. Islam and Revolution, Writing and of Imam Khomeni Barkeley; t.p., 55.

## b. Paradigma simbiotik
Menurut  paradigma  simbiotik,  hubungan  agama  dan  negara  dipahami saling  membutuhkan  dan  bersifat  timbal  balik.  Agama  membutuhkan  negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya,  negara  memerlukan  agama,  karena  agama  juga  membantu  negara dalam  pembinaan  moral,  etika,  dan  spiritualitas.  Antara  agama  dan  negara merupakan  dua  identitas  yang  berbeda.  Tetapi  saling  membutuhkan  oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal  dari adanya social contract, tetapi  bisa  saja  diwarnai  oleh  hukum .
c. Paradigma sekularitas
Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan ( disparitas ) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua (2)  bentuk  yang  berbeda  dan  satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi  (campur tangan).
Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki  garapan  bidangnya  masing-masing.  Sehingga  keberadaannya  harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi berdasar pada pemahaman  yang  dikotomis  ini.  Maka  hukum  positif  yang  berlaku  adalah hukum yang  betul-betul  berasal  dari kesepakatan manusia. Berbicara mengenai hubungan  agama  dan negara  di  Indonesia merupakan persoalan  yang  menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas Islam tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan  dikalangan beberapa  ahli.
Keterangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan  yang  agak  canggung  antara  Islam.  Sebagai  agama  ( din )  dan  negara ( dawlah ),  agama  dan  negara  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan. Keduanya  merupakan  dua lembaga  politik  dan  sekaligus lembaga agama.  Untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  hal  tersebut,  maka  hubungan agama  dan negara  dapat  digolongkan  menjadi  dua:

## 1) Hubungan  agama  dan  negara yang bersifat antagonistik.
Hubungan  antagonistik  adalah  sifat  hubungan  yang  mencirikan adanya  ketegangan  antara  negara  dengan  Islam  sebagai  sebuah  agama. Contohnya  pada  masa  kemerdekaan  sampai  pada  masa  revolusi  politik Islam  pernah  dianggap  sebagai  pesaing  kekuasaan  yang  dapat  mengusik basis kebangsaan negara.  Sehingga  persepsi  tersebut  membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap  idiologi  politik  Islam.  Hal  ini  disebabkan  pada  tahun  1945  dan dekade  1950-an  ada  dua  kubu  idiologi  yang  memperebutkan  negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan nasionalis.
Di Indonesia, akar antagonisme  hubungan  politik antara  Islam dan negara  tak  dapat  dilepaskan  dari  konteks  kecenderungan  pemahaman keagamaan  yang  berbeda.  Awal  hubungan  yang  antagonistik  ini  dapat ditelusuri  dari  masa  pergerakan  kebangsaan  ketika  elit  politik  nasional terlibat dalam  perdebatan   tentang   kedudukan   Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis  yang memungkinkan antara  Islam  dan  negara  terus  bergulir  hingga  periode  kemerdekaan  dan pasca-revolusi.  Kendatipun  ada  upaya-upaya  untuk  mencarikan  jalan keluar  dari  ketegangan  ini  pada  awal  1970-an,  kecenderungan  legalistik, formalistik  dan  simbolistik  itu  masih  berkembang  pada  sebagian  aktivis Islam pada  dua  dasawarsa  pertama pemerintahan orde  baru. Hubungan agama  dan  negara  pada  masa  ini  dikenal  dengan  antagonistik,  di  mana negara  betul-betul  mencurigai  Islam  sebagai  kekuatan  potensial  dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.

## 2) Hubungan akomodatif.
Hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu  sama  lain  saling  mengisi  bahkan  ada  kecenderungan  memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam  merupakan  kekuatan  politik  yang  potensial,  sehingga  negara
mengakomodasi  Islam.  Jika  Islam  ditempatkan  sebagai out  side negara maka  konflik  akan  sulit  dihindari  yang  akhirnya  akan  mempengaruhi NKRI.  Sejak  pertengahan  tahun  1980-an,  ada  indikasi  bahwa  hubungan antara  Islam  dan  negara  mulai  mencair,  menjadi  lebih  akomodatif  dan integratif.
Sementara   itu,    wacana    intelektualisme    dan    aktivisme    politik Islam  yang  substansialistik,  sebagaimana  dikembangkan  oleh  generasi baru  Islam,  merupakan  modal  dasar  untuk  membangun  sebuah  sintesa antara  Islam. 33
5. Hubungan  Agama  dan Negara  Menurut  Islam
Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut  hingga  kini  di  antara  para  ahli.  Bahkan  menurut  Azzumardi  Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan (agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama ( din ) dan negara ( dawlah ).  Dalam  bahasa  lain,  hubungan  antara  agama  dengan  politik  ( siyasah ) dikalangan  umat Islam, terlebih- lebih dikalangan sunni  yang banyak diatur  oleh masyarakat  Indonesia,  pada  dasarnya  bersifat ambigous atau ambivalen .  Hal demikian  itu  karena  ulama  sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam  tidak  ada  pemisahan  antara  agama  dan  negara.  Sementara  terdapat  pula ketegangan  pada  tataran  konseptual  maupun  tataran  praktis  dalam  politik,  sebab seperti itu yang dilihat terdapat ketegangan dan tarik ulur dalam hubungan  agama dan politik.
Tentang hubungan antara agama dan negara  dalam  Islam,  menurut Munawir Sjadzali,  ada tiga  aliran yang menanggapinya.  Pertama,  aliran  yang menganggap bahwa  agama  Islam  adalah  agama  paripurna  yang  mencakup  segala-galanya, termasuk masalah- masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya.
33 Efendi,  Bachtiar.  1998. Islam  dan  Negara; Jakarta:  Paramadina.  Enayat,  Hamid. 1992. Modern  Islamic Political Thought Austin; t.p.
Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena  Islam  tidak  mengatur  kehidupan  bernegara  atau  pemerintahan.  Menurut aliran ini Nabi Muhammad saw tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala- gelanya, tapi  mencakup seperangkat    prinsip    dan  tata  nilai  etika  tentang  kehidupan  bermasyarakat termasuk  bernegara.  Oleh  karena  itu,  dalam  bernegara,  umat  Islam  harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.
Hussein  Muhammad,  menjelaskan  bahwa  dalam  Islam  ada  dua  model hubungan  antara  agama    dan    negara.    Model    pertama,    ia    disebut    sebagai hubungan integralistik, dan  yang kedua  disebut  hubungan  simbiosis mutualistik. Hubungan  integralistik  dapat  diartikan   sebagai  hubungan   totalitas, di  mana agama dan negara mempunyai  hubungan  yang merupakan  suatu kesatuan yang tidak  dapat dipisahkan. Kedua merupakan  dua lembaga  yang menyatu (integral). Ini juga memberikan  pengertian  bahwa  negara  merupakan suatu lembaga  politik dan  sekaligus  lembaga  agama.  Konsep  ini  menegaskan  kembali  dalalm  Islam bahwa  tidak  mengenal  pemisahan  agama,  politik  atu  negara.  Konsep  seperti  ini sama dengan konsep teokrasi.
Model  hubungan  kedua  adalah  hubungan  simbiosis-mutualistik.  Model hubungan agama dan negara model ini, menurut Hussein Muhammad, menegaskan bahwa  antara  agama  dan  negara  terdapat  hubungan  yang  saling  membutuhkan. Menurut  pandangan  ini,  agama  harus  dijalankan  dengan  baik  dan  tertib.  Hal  ini hanya terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama.  Sebab tanpa  agama,  akan  terjadi kekacauan  dan  amoral  dalam  bernegara.
6. Islam dan Demokrasi
Konsep  demokrasi  dewasa  ini  dipahami  secara  beragam  oleh  berbagai kelompok  kepentingan  yang  melakukan  teoritisasi  dan  perspektif  untuk  tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut meskipun terkadang juga sarat dengan aspek- aspek subjektif dari siapa  yang merumuskannya, sebenarnya  bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena hal itu sesungguhnya  mengisyaratkan esensi  demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.
Pada tataran praktis, rekonsiliasi tuntutan kelompok (mayoritas dan minoritas) ini seringkali tidak tercapai. Akibatnya, kualitas demokrasi itu sendiri menjadi tidak sejati. Abraham  Lincoln  (negarawan  Amerika)  mengistilahkan  demokrasi  sebagai “ government  of the people,  by  the  people,  for  the  people . 34 Ada dua problem tentang hubungan islam dan demokrasi. Pertama, problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap  pemeluknya  sedemikian  total,  maka  akan  menggeser    prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, problem  historis  sosiologis,  yakni  ketika  kenyataannya  peran agama  tidak  jarang  digunakan  oleh  penguasa  untuk  mendukung  kepentingan politiknya. 35
Bagi  kalangan  Neo-Modernis  Islam,  demokrasi  dan  agama  sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang  sebagai  aturan  politik  yang  paling layak,  sementara  agama  diposisikan      sebagai      wasit      moral      dalam mengaplikasikan  demokrasi.  Abdurrahman  Wahid  menyatakan  bahwa  nilai demokrasi  ada  yang  bersifat  pokok  dan  ada  yang  bersifat  derivasi  atau  lanjutan. Menurutnya,  ada  tiga  hal  pokok  demokrasi  yaitu  kebebasan,  keadilan,  dan musyawarah. 36
Nurcholis  Majid  mengatakan  bahwa  kita  memiliki  demokrasi  sebagai idiologi,  tidak  hanya  karena  pertimbangan-pertimbangan  prinsipil  yaitu  karena nilai-nilai  demokrasi  itu  dibenarkan  dan  didukung  semangat  ajaran  Islam,  tetapi juga  karena  fungsinya  sebagai  aturan  permainan  politik  yang  terbuka.  Analisi mengenai  seluk  beluk  demokrasi    ini,  banyak  berlandaskan  Alquran,  seperti tentang  kebebasan  dan  tanggung  jawab individual,  sikap kebijaksanaan,  tentang keadilan,  dan  tentang musyawarah.
Demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia,  sehingga  hak- hak  individu  dapat  dijamin  kebebasannya,  kata  kuncinya  adalah  adanya kesepakatan  dengan  tujuan  kebaikan  bersama.  Gagasan-gagasan  demokrasi  pada intinya  bahwa  agama  baik  secara  idiologi  maupun  sosiologis  sangat  mendukung proses  demokratisasi.  Agama  lahir  dan  berkembang  untuk  melindungi  dan
34 Ebenstein,  William , Great political thinkers : Plato to the present, Alan Ebenstein, 1998;7.
35 Muh.  Tahir  Azhary,  Negara  Hukum  ;  Suatu  studi  tentang  prinsip-prinsipnya  dilihat  dari segi  hukum  Islam,  Implementasinya  pada  periode  Negara  Madinah  dan  masa  kini,  Jakarta  :  Kencana, 2005, h 91-92.
36 Abdurrahman Wahid. 1993. Islam di Tengah Pergulatan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 90.
menjunjung  tinggi  harkat  manusia.  Karena  itu,  meskipun  agama  tidak  secara sistematis  mengajarkan  praktek  demokratis,  namun  agama  memberi spirit dan muatan doktrinal yang mendukung bagi terwujudnya kehidupan demokratis . 37
7. Hubungan  Antara  Agama  dan Hak  Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang melekat pada  diri  manusia sebagai hak  dasar  yang  diberikan  oleh  Tuhan  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukannya. Menghargai  hak  asasi  tersebut  adalah  suatu  kewajiban  bagi  yang lain untuk mendapatkan perlindungan,  sehingga memungkinkan terpenuhi hak-hak tersebut. Dalam Encyclopedia Internasional dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak- hak dasar dan kebebasan fundamental manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diakui di dunia, tanpa membedakan rasa dan seks.
Kebutuhan dasar manusia meliputi jiwa ( al-nafs ), akal ( al-aql ) , keturunan ( al- nasab ),  harta  benda  ( al-māl ),  dan  agama  ( al-dīn ).  Jadi  ajaran  Islam  di  sini melindungi kebutuhan dasar manusia dan melarang pelanggaran apapun terhadap kebutuhan  dasar  manusia  tersebut.  Agama  Islam  sebagai  salah  satu  norma meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Tuhan  dan prinsip-prinsip tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi karena Tuhan yang menciptakan manusia dan Dia juga yang memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, esensi berpendapat  dalam Islam bertujuan  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia,atau  dengan  kata  lain mengembankan  potensi  yang  ada  pada  setiap  orang.  Hal  ini  berarti  manusia berpartisipasi terhadap sesuatu  yang  dipandang  terbaik  baginya.
Begitu  pentingya  kebebasan  berpendapat  dalam  Islam,  sehingga  penguasa diwajibkan untuk bermusyawarah, agar setiap orang dapat memberi manfaat atas potensi  yang  mereka  miliki  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri dan  kepentingan orang  lain. Mengenai perlindungan harta, mengimplikasikan hak untuk memiliki. Salah satu hak asasi dalam Syariat Islam adalah hak memiliki, meskipun secara hakiki bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Namun dalam syariat Islam, Tuhan memberi hak kekuasaan pemilikan kepada manusia untuk memiliki sesuatu sebagai haknya dan  dapat  saja  berbeda  antara  seorang  dengan  orang  lain    sesuai  dengan
37 Darmadi, Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 23.
kemampuan      dan    rezekinya.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  Shaby  abd  Said menambahkan  bahwa  di  samping    ayat-ayat  menerangkan  tentang  hak-hak kepemilikan,  juga  diterangkan  dalam  hadis  seperti  tidak  dihalalkannya  harta seorang  muslim  diambil  oleh  seorang  muslim  lainnya,  kecuali  dengan  cara  yang baik dari  pemilik harta. 38
Dapatlah  dipahami  bahwa  pemilikan  dalam  Islam  adalah  pemilikan  yang seimbang antara  pemilikan  perorangan,  kelompok  dan  masyarakat.  Hal  tersebut dimaksudkan agar terjadi keseimbangan kepemilikan dalam suatu negara, sehingga dapat  menciptakan  keseimbangan  sosial  ekonomi  untuk  mencegah  kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat  atau  negara. Terakhir adalah perlindungan agama yang  mengimplikasikan  hak  kebebasan  beragama.  Salah  satu  kebutuhan  dasar manusia  adalah  kepercayaan,  sedangkan  agama  mengandung  kepercayaan didalamnya,  sehingga  agama  merupakan  tempat  perlindungan  terbaik  bagi  yang mempercayainya.

## PENUTUP
Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini, setelah finalisasi data yang telah dikaji secara  mendalam  dan  maksimal.  Dapat  peneliti  simpulkan,  sebagai  hasil  final  dalam penelitian ini. Sedangkan kesimpulannya sebagai berikut :
1. Peran dan fungsi agama dalam politik global saat ini, adalah kolaboratif dan bahkan simbiosis mutualistis.
2. Implementasi nilai agama Islam sebagai dasar utama dalam perpolitikan global bagi PKB di Kabupaten Nganjuk adalah realistis historis. Kelahirannya dibidani oleh NU.
3. Eksistensi  nilai-nilai  Islam  sebagai  dasar  dan  landasan  utama  dalam  Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di  Kabupaten  Nganjuk.  Berdasarkan  PBNU, berpedoman  pada  aqidah  ASWAJA,  selalu  aspiratif  terhadap  prinsip  Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Harga Mati.
38 Said, Abdu Shabhi. al-Sulthatu wa al-Huriyyah fi al-Nidhām al-Islāmiy, t.t: Daral- Fikr, hlm;157.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdurrahman Wahid. 1993. Islam di Tengah Pergulatan Sosial , Yogyakarta: Tiara Wacana.
Agama Dan Politik Global dalam http://suar.okezone.com/read/2007/11/07/58/59069/agama-dan-politik-global, diakses 10-9- 2021.
Anwar, Harjono. 2001. Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Arif, Mohammad. 2019 . Urgensitas Pesantren Dalam Inovasi Pendidikan. Kediri: IAIN KEDIRI PRESS .
Azizy, Qodri. 2004. Melawan Globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Basyir, Azhar Ahmad. 1993. Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan  Ekonomi .  Bandung:  Mizan.
Berkes, Niyazi. 1964. The Development of Secularism in Turkey. Montreal: McGill University Press.
Darmadi, Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Ebenstein, William. Great political thinkers : Plato to the present . Alan Ebenstein.
Efendi, Bachtiar. 1998. Islam dan Negara. Jakarta: Paramadina.
Enayat, Hamid. 1992. Modern Islamic Political Thought Austin.
Hamid, Rosmaniah. 2011. Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara.
Hamka. 1984. Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas.
Humaedi, M. A. 2015. Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan
Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang. Karya MC Ricklefs.
Ibnu Hamad, Hamad. 2004. Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik. Yayasan Obor Indonesia. Kaelan.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  Interdisipliner .Yogyakarta:  Paradigma.
Khomeni, Imam. t.th. Islam and Revolution, Writing and of Imam Khomeni. Barkeley.
Mahendra, Ihzah, Yusril. Pemikiran Politik Buya Hamka. (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Youth Islamic Study Club al-Azhar di Jakarta  pada tanggal  13-14  Nopember 1989).
Marijan, K. 2019. Sistem politik Indonesia: konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru .
Kencana.
Miall,  H.  2000. Resolusi  Damai  Konflik  Kontemporer .
Moesa,  A.  M.  2007. Nasionalisme Kyai;  Konstruksi  Sosial  Berbasis Agama .  LKIS Pelangi Aksara.
Muhammad, Afif. 1985. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Bandung: Pustaka.
Muh. Tahir Azhary . 2005. Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini , Jakarta : encana.
Muhtadi,  Asep Saeful. 2004. Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif , LP3E5
Natsir, Mohammad. 1968. Persatuan Agama dan Negara. Padang: Japi.
Noer, Deliar. 1965. Pengantar ke Pemikiran Politik. Medan: Dwipa.
Rusydi. 1985. Studi Islam . Jakarta: Pustaka Panjimas.
Sahidin. 2001. Konflik Antar Pendukung Partai Politik: Studi Kasus Kekerasan Massa di Dongos Jepara . Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Said, Abdu Shabhi. al-Sulthatu wa al-Huriyyah fi al-Nidhām al-Islāmiy, t.t: Daral- Fikr.
Sewang, M  Ahmad  dan  Samsudduha.  2011. Hubungan Agama dan  Negara, Studi Pemikiran Politik Buya Hamka, Cet. I; Makassar: Alauddin Press.
Smelser, N. J. (2011). Theory of collective behavior . Quid Pro Books. Sukamto. (1999). Kepemimpinan Kyai dalam pesantren . LP3ES.
Syamsuddin, M. (2013). Kyai dan politik: keterlibatan Kyai madura dalam politik praktis.
Jurnal Sosiologi Reflektif , 7 .
Turmudi, E. (2000). Reformasi dan Konflik Politik antar Pendukung Partai Islam: Studi Kasus di Jepara.
Wawancara dengan Sekretaris DPC PKB Nganjuk, 2 September 2021
West, Ricard & Lynn H. Turner. 2012. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Terjemahan dari Introducing Communication Theory: Analysis and Application . Jakarta: Salemba Humanika 2012 .
Zazeri,  A.  (2007). Kerusuhan  Sosial  di  Desa  Dongos  Kecamatan  Kedung  Kabupaten Jepara Tahun 1999 (Suatu Kajian Sejarah Sosial) . Universitas Negeri Semarang.