## SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
Muhammad Rijal Fadli a , Dyah Kumalasari b exfadhlie@gmail.com, dyah_kumalasari@uny.ac.id.
a Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.
b Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 18 November 2019 Revised: 30 December 2019 Accepted: 30 December 2019 Published: 31 December 2019

## Permalink/DOI

## 10.17977/um020v13i22019p189

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  system  of  government  during  the  Japanese  occupation  in Indonesia.  The  research  method  uses  historical  methods  with  four  stages,  namely heuristics,  source  criticism,  interpretation  and  historiography.  The  result  is  that during  the  three  and  a  half  years  of  Japanese  rule  it  was  an  important  period  for Indonesian  history.  After  being  able  to  conquer  the  Netherlands,  Japan  directly replaced the position of the Dutch East Indies government. On March 8, 1942 Japan had officially occupied Indonesia which immediately made changes to remove Western dominance. The system of government adopted by Japan in Indonesia is using a system of military government, so that those in power are army commanders. In contrast to the Dutch colonial period the system of government used by the civil administration became the ruling governor general. Policies carried out by Japanese government in various fields including politics, social-economy, education and the military.

## KEYWORDS
Military Government, Japan, Indonesia.

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  tentang  sistem  pemerintahan  masa  pendudukan  Jepang  di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode sejarah (history) dengan empat tahapan  yakni  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi  dan  historiografi.  Hasilnya bahwa  Pada  masa  pemerintahan  Jepang  selama  tiga  setengah  tahun  merupakan priode penting bagi sejarah Indonesia. Setelah mampu menaklukan Belanda Jepang secara  langsung  menggantikan  kedudukan  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Pada tanggal  8  Maret  1942  Jepang  telah  resmi  menduduki  Indonesia  yang  langsung melakukan  perubahan  untuk  menghapus  dominansi  Barat.  Sistem  pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer,  sehingga  yang  berkuasa  adalah  panglima  tentara.  Berbeda  dengan  masa kolonial Belanda sistem pemerintahan yang digunakan pemerintahan sipil jadi yang berkuasa  gubernur  Jendral.  Kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  pemerintahan Jepang  diberbagai  bidang  diantaranya  bidang  politik,  ekonomi-sosial,  pendidikan dan militer.

## KATA KUNCI
Pemerintahan Militer, Jepang, Indonesia .
Copyright © 2019, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## PENDAHULUAN
Peralihan  masa  kolonial  Belanda  ke  masa  pendudukan  Jepang  merupakan lembaran  sejarah  kelam  bagi  bangsa  Indonesia.  Penderitaan  yang  dialami  bangsa Indonesia  terus  berlanjut.  Walaupun  terdapat  perbedaan  corak  perlakuan  antara Belanda dan Jepang, tetapi keduanya meninggalkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dengan mudahnya, Jepang mampu merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Satu per-satu tempat strategis yang ada di Nusantara berhasil direbut Jepang dari tangan Belanda. Tarakan merupakan wilayah Nusantara yang pertama kali jatuh ke tangan  Jepang,  yakni  pada  tanggal  12  Januari  1942.  Akhirnya  perlawanan  Belanda terhadap serangan Jepang pun berakhir dengan  ditanda-tanganinya perjanjian Kalijati oleh  pihak  Belanda  dan  Jepang  pada  tanggal  9  Maret  1942  yang  juga  menandakan dimulainya masa pendudukan Jepang.
Pada  tanggal  8  Maret  1942  Jepang  telah  resmi  menduduki  Indonesia  yang langsung  melakukan  perubahan  untuk  menghapus  dominansi  Barat.  Jepang  memiliki bentuk  fisik  yang  hampir  sama  dengan  orang  Indonesia  dan  inilah  yang  menjadi keuntungan  tersendiri  buat  Jepang.  Oleh  karean  itu,  Jepang  dapat  dengan  mudah menyebarkan  semboyan  tiga  A  mereka,  yaitu  (1)  Jepang  Cahaya  Asia;  (2)  Jepang Pemimpin Asia; dan (3) Jepang Pelindung Asia. Dari semboyan ini berhasil mendapatkan simpati  dan  dukungan  dari  rakyat  Indonesia.  Rakyat  Indonesia  menganggap  Jepang sebagai pembebas mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Selanjutnya Jepang sendiri menyadari  bahwa  besarnya  pengaruh  barat  yang  masih  melekat  pada  diri  rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa barat telah lama menjajah Indonesia. Perubahan tersebut  dilakukan  Jepang  secara  berkala.  Pertama  yang  mereka  lakukan  adalah melepaskan  para  pejabat  Belanda  yang  mereka  tangkap  untuk  melatih  orang-orang Indonesia  yang  nantinya  dapat  mengambil  alih  tugas  pemerintahan  yang  selama  ini mereka  kerjakan.  Orang  Jepang  sendiri  berkeinginan  untuk    mempekerjakan  orang Indonesia sebagai bentuk untuk merealisasikan cita-cita “Asia untuk Asia” seperti yang selama ini didengungkan (Frederick, 1989: 128).
Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara  ekspedisi  Jepang  di  bawah  pimpinan  Letnan  Jenderal  Hitoshi  Imamura.  Maka berakhirlah pemerintahan  Hindia Belanda di  Indonesia, dan dengan resmi  ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan  militer  Jepang.  Berbeda  dengan  zaman  Hindia  Belanda  di  mana  hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu: Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh lima) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, Pemerintahan militer Angkatan Darat  (Tentara  Keenambelas)  untuk  Jawa-Madura  dengan  pusatnya  di  Jakarta, Pemerintahan  militer  Angkatan  Laut  (Armada  Selatan  Kedua)  untuk  daerah  yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makasar (Poesponegoro, M.D, dan Notosusanto, 2008: 5).
Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, pemerintahan melakukan berbagai persiapan-persiapan untuk melaksanakan pemerintahan selanjutnya dibawah komando militer  Jepang.  Pemerintahan  Jepang  segera  mendirikan  badan-badan  dalam  sistem pemerintahannya,  untuk  menjalankan  tugasnya  sebagai  administrasi  pemerintahan.
Dengan  begitu,  Jepang  mendatangkan  pegawai  sipil  dari  Jepang  untuk  membantu melaksanakan  tugas  tersebut.  Tetapi  pegawainya  tidak  mencukupi  jumlahnya,  maka pemerintahan Jepang mengangkat orang-orang pribumi yang sudah terdidik untuk dapat mengisi  kekosongan  jabatan-jabatan  yang  telah  ditinggalkan  oleh  Belanda  (Ricklefs, 2008: 411).
Masa  pemerintahan  Jepang  selama  tiga  setengah  tahun  ini  merupakan  masa pemerintahan yang singkat jika dibanding dengan pemerintahan sebelumnya (Belanda). Artinya rakyat Indonesia dulu mempunyai harapan besar terhadap pemerintahan Jepang untuk  menentukan  perjuangan  bangsa  Indonesia,  sebab  rakyat  Indonesia  telah  lama menginginkan kemerdekaan, sehingga simpati kepada Jepang disambut dengan baik atas kedatangannya  (Notosusanto,  1979:  41).  Kedatangan  Jepang  ke  Indonesia  awalnya  di sambut  hangat  dengan  baik  oleh  rakyat  Indonesia.  Pada  akhirnya  Sambutan  tersebut segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui tujuan Jepang datang ke Indonesia tidak lebih baik dari Belanda. Kenyataannya Jepang justru bertindak kejam, brutal, dan tidak segan-segan menghukum rakyat Indonesia yang dianggapnya membangkang dan melawan (Aprilia, Sugiyanto, dan Handayani, 2017: 261). Inilah yang dimaksud penulis bahwa  Jepang  selalu  bersikap  manis  terhadap  bangsa  Indonesia  dengan  mencari simpatinya,  untuk  merencanakan  tujuannya  menduduki  Indonesia.  Dengan  begitu, Jepang menjalankan misinya menggunakan sistem pemerintahan militer dan kebijakan- kebijakannya, serta berbagai cara untuk mendapatkan simpati kepada bangsa Indonesia.
Pada  saat  Jepang  sudah  menaklukan  kolonial  Belanda,  Jepang  melangsungkan mengambil  alih  pemerintahan  di  Indonesia  dengan  sikap-sikap  manis  untuk  mencari simpati  rakyat  Indonesia.  Kemudian  Jepang  langsung  membuat  kebijakan  tentang pemerintahan Jepang di Indonesia. Menurut Yasmis (2007: 24) Kebijakan Jepang yang dilaksanakan di Indonesia ternyata ada terkaitannya dengan kemenangan peperangan di Asia  Pasifik.  Kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Jepang  memiliki  dua  misi.  Pertama,  misi menghapuskan  pengaruh  Barat.  Kedua,  misi  memobilisasikan  rakyat  Indonesia  demi kemajuan perang Jepang. Dengan demikian, Jepang menerapkan pemerintahan militer Jepang  di  Indonesia.  Tujuannya  untuk  membantu  Jepang  dalam  memenangkan  dalam perang Pasifik. Kebijakan Jepang tersebut dilaksanakan melalui tiga prinsip, diantaranya mencari  dukungan  rakyat,  memanfaatkan  struktur  pemerintahan  yang  telah  ada,  dan penerapan sistem autarki. Maksud sistem autarki Hariyono (2008: 86) untuk memenuhi kebutuhan  daerah  sendiri  dan  menunjang  kegiatan  perang.  Tetapi  penerapan  sistem autarki ini memunculkan konsekuensi yang menyengsarakan rakyat Indonesia baik dari fisik maupun material, dimana tugas rakyat Indonesia dan hasil kekayaan alamnya hanya dikorbankan untuk kepentingan perang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dalam  kajian  ini  membahas  sistem pemerintahan  atau  ketatanegaraan  masa  pendudukan  Jepang  di  Indonesia,  mulai  dari awal menguasainya sampai kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Artikel ini menurut peniliti  menarik  dengan  alasan  bahwa  pada  masa  Jepang  Indonesia  terlihat  begitu simpati,  sebab  Jepang  mampu  mengusir  Belanda  dari  Indonesia.  Karena,  pada  saat diduduki  pemerintahan  Hindia  Belanda  Indonesia  begitu  sengsara,  semua  para  tokoh nasionalis Indonesia tidak bisa bergerak leluasa. Inilah kecerdikan pemerintahan Jepang
pada saat itu mampu membaca situasi dan kondisi Indonesia sehingga Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia dan dapat mendudukinya.

## METODE
Metode  dalam  penulisan  kajian  ini  menggunakan  metode  sejarah  ( History ). Metode  sejarah  merupakan  cara  atau  teknik  dalam  merekonstruksi  peristiwa  masa lampau,  melalui  empat  tahapan  kerja,  yaitu  heuristik  (pengumpulan  sumber),  kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah) (Hamid, dan Madjid 2011: 43). Pada tahapan heuristik peneliti mengumpulkan  dan  mencari  sumber-sumber  baik  primer  maupun  skunder.  Sumber primer  didapatkan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah-sudah  seperti  sejarah  tata  negara Indonesia,  romusha  sejarah  yang  terlupakan  dan  sebagainya.  Adapun  sumber  lainnya baik  skunder  atau  tersier  berupa  dari  hasil  penelitian  yang  serupa  atau  berkaitan misalnya  penelitian  yang  ditulis  oleh  Notosusanto,  Ricklefs,  Suhartono  dan  lain-lain. Berbagai sumber dikumpulkan dari perpustakaan di UNY, UGM dan jurnal-jurnal.
Tahap kedua kritik sumber dilakukan untuk menguji data yang sudah terkumpul apakah itu sudah otentik, asli atau tidak serta kerelevanannya, hal itu dilakukan dengan cara  kritik  intern  dan  ekstern,  menurut  Zed  (2004)  kritik  intern  berkenaan  dengan proses pegujian kebenaran isi ( content ), yaitu menguji kesahihan pernyataan-pernyataan dalam teks, sedangkan kritik ekstern berkenaan dengan proses pengujian keaslian bahan atau  material  (asli  atau  palsu  atau  merupakan  salinan  atau copy ).  Tahapan  ketiga interpretasi  yaitu  peneliti  melakukan  penafsiran,  interpretasi  ini  ada  2  macam  yaitu analisis dan sintesis. Analisis data dilakukan setelah melalui proses uji kelayakan, data- data  yang sudah dianalisis kemudian  ke proses sintesis. Data yang telah disintesiskan digabungkan  sehingga  menjadi  informasi  sesuai  fakta  yang  ada  (Kuntowijoyo,  2013). Tahapan terakhir yaitu historiografi atau membuat penulisan sejarah, dilakukan setelah semua data dan informasi terkumpul supaya bukti nyata atau fakta yang tersusun dalam bentuk tulisan sejarah. Penulisan ini dilakukan agar menjadi sumber-sumber penelitian selanjutnya dengan referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Awal Masa Pendudukan Jepang
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Jepang pernah memerintah Hindia-Belanda (nama  Indonesia  dulu  ketika  masa  kolonial).  Selanjutnya  setelah  jatuhnya  daerah kekuasaan  Hindia  Belanda  di  daerah  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  dan  Maluku, memudahkan Jepang untuk menaklukan pusat kekuasaan Hindia Belanda yang berada di Batavia  (Jakarta).  Kemudian  divisi  ke-2  tentara  Jepang  yang  mendarat  untuk  pertama kalinya di Jawa Barat dan Divisi ke-48 di Jawa Tengah. Tentara Jepang itu dipimpin oleh letnan  jendral  Hitoshi  Imamura  yang  nantinya  akan  bertugas  melawan  sekutu  dalam memperebutkan Jawa. Pada akhirnya kekuatan Jepang ditambah dengan Divisi ke-38 di bawah Kolonil Shoji. Pasukan Jepang yang baru menaklukan daerah Indonesia utara juga
akan  bergabung.  Ditambah  angkatan  udara  Jepang  sangat  kuat,  sedangkan  angkatan udara Belanda sudah dihancurkan pada pangkalan-pangkalan sebelumnya.
Meluasnya  militer  Jepang  yang  disebarkan  di  seluruh  daerah  Jawa  sekaligus menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan Sekutu. Membuat kekalahan dari pihak Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Setelah pendaratan itu, ibukota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942  diumumkan  oleh  Jepang  sebagai  “kota  terbuka”  dan  tidak  lagi  berada  dalam genggaman Belanda. Setelah itu tentara Jepang langsung menguasai daerah sekitar, yaitu Bogor.
Setelah  penyerahan  kekuasaan  dari  Pemerintah  Kolonial  Belanda  kepada pemerintah  militer  Jepang,  ekspedisi  selanjutnya,  pada  tanggal  1  Maret  Jepang  telah mendarat dan menyerbu kota Bandung dengan dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan pasukan 5.000 orang yang sudah siap berada di Eretan, sebelah barat Cirebon. Pada hari itu juga berhasil membekukan daerah Subang. tentara Jepang mulai memasuki Kota Bandung, mereka masuk dari arah Lembang dan Sumedang dengan berjalan kaki. Di  sepanjang  jalan  rakyat  Kota  Bandung  menyambut  tentara  Jepang  dengan banzai . Masyarakat  Kota  Bandung  menyambut  kedatangan  tentara  Jepang  dengan  penuh kegembiraan,  karena  tentara  Jepang  dianggap  sebagai  saudara  tua  yang  akan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda (Sofianto, 2014: 53).  Maka  Momentum  seperti  ini  mereka  gunakan  untuk  terus  berusaha  menekan Belanda dan sekutunya dengan merebut lapangan terbang Kalijati yang berjarak sekitar 40 km dari Bandung. Perebutan kembali daerah tersebut oleh Belanda terus dilakukan sampai tanggal 4 Maret 1942, pada akhirnya Jepang berhasil menguasai daerah tersebut.
Operasi kilat Detasemen Shoji telah mengakibatkan tentara KNIL kritis. Pada 6 Maret 1942 keluarlah perintah dari panglima KNIL, letnan jendral Ter Poorten kepada panglima  di  Jawa  Barat,  Mayor  Jendral  J.J.  Pesman  tentang  tidak  diperbolehkannya melakukan pertempuran. Hal itu dikarenakan Bandung menjadi kota mati yang penuh sesak  dan  banyak  penduduk  sipil,  wanita,  dan  anak-anak.  Tak  lama  sesudah keberhasilannya Jepang mendudukan KNIL di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret 1942 tepat  petang  hari  pasukan-pasukan  Belanda  di  sekitar  Bandung  menyerahkan  diri (Poesponegoro dan Notosusanto 2008: 4).
Dengan  demikian,  pada  7  Maret  1942  pasukan  Belanda  di  sekitar  Bandung meminta untuk penyerahan lokal. Kolonil Shoji menyampaikan usulan tersebut kepada jendral Imamura, namun tuntutannya penyerahan lokal itu harus semua pasukan Serikat di Jawa. Jìka pihak Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka kota Bandung akan  dibom  melalui  jalur  udara.  Jenderal  Imamura  pun  mengajukan  tuntutan  lainnya supaya Gubernur Jenderal Belanda ikut serta dalam perundingan di Kalijati. Jika tuntutan ini dilanggar, maka pemboman atas kota Bandung akan segera dilakukan. Namun pada akhirnya  pihak  Belanda  memenuhi  tuntutan  Jepang.  Gubernur  Jenderal  Tjarda  van Starkenborgh  Stachouwer  maupun  Panglima  Tentara  Hindia  Belanda  serta  beberapa pejabat tinggi militer dan seorang penerjemah pergi ke Kalijati. Di sana mereka kemudian
berhadapan dengan Letnan Jenderal Imamura yang datang dari Batavia (Jakarta). Hasil pertemuan  antara  kedua  belah  pihak  adalah  kapitulasi  tanpa  syarat  Angkatan  Perang Hindia Belanda kepada Jepang.

## Sistem Pemerintahan Militer Pendudukan Jepang
Dengan  penyerahan  tanpa  syarat  oleh  Letnan  Jenderal  Ter  Poorten,  Panglima Angkatan  Perang  Hindia  Belanda  atas  nama  Angkatan  Perang  Serikat  di  Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan  resmi  ditegakkan  kekuatan  Kemaharajaan  Jepang.  Indonesia  memasuki  suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda  di  mana  hanya  terdapat  satu  pemerintahan  sipil,  maka  pada  zaman  Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaìtu: Pemerintahan militer Angkatan Darat  (Tentara  Keduapuluh  lima)  untuk  Sumatera  dengan  pusatnya  di  Bukittinggi, Pemerintahan  militer  Angkatan  Darat  (Tentara  Keenambelas)  untuk  Jawa-Madura dengan  pusatnya  di  Jakarta,  Pemerintahan  militer  Angkatan  Laut  (Armada  Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makassar (Poesponegoro dan Notosusanto 2008: 5).
Pendudukan  Militer  Jepang  di  Jawa  sifatnya  hanyalah  sementara,  yang  sesuai dengan Osamu Seirei No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima tentara  keenam  belas.  Undang-Undang  ini  menjadi  pokok  dari  peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa pendudukan Jepang. Kekuasaan tertinggi yang sebelumnya di bawah kendali Gubernur Jenderal dipindahtangankan kepada panglima tentara Jepang di Jawa. Undang-Undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang  berkeinginan  untuk  terus  menggunakan  aparat  pemerintah  sipil  yang sebelumnya  pro  pada  pemerintah  Belanda  beserta  para  pegawainya.  Hal  ini dimaksudkan agar pemerintah terus berjalan dan kekacauan dapat dicegah, sedangkan pimpinan pusat tetap dikendalikan sepenuhnya oleh tentara Jepang (Zulkarnain, 2012: 86). Undang-Undang tersebut berisi diantaranya:
a. Pasal  1:  Balatentara  Nippon  melangsungkan  pemerintahan  militer  sementara waktu  di  daerah-daerah  yang  telah  ditempati  agar  supaya  mendatangkan keamanan yang sentosa.
b. Pasal 2: Pembesar balatentara memegang kekuasaan pemerintahan  militer yang tertinggi  dan  juga  segala  kekuasaan  yang  dahulu  berada  di  tangan  Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
c. Pasal  3:  Semua  badan-badan  pemerintah  dan  kekuasaan  hukum  dan  undang- undang dan pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.
d. Pasal 4: Bahwa balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang (Poesponegoro dan Notosusanto 2008: 8).
Dari  Undang-Undang  tersebut,  bahwa  jabatan  Gubernur  Jenderal  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda  telah  dihapuskan  dan  segala  kekuasaan  yang  dahulu  di tangan Gubernur Jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara Jepang yang berada di  Jawa.  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  ini  bisa  disimpulkan  bahwa pemerintahan  militer  Jepang  menggunakan  aparat  pemerintahan  sipil  yang  lama  dan para pegawainya. Tindakan Jepang ini bermaksud supaya pemerintahan dapat berjalan dengan  terus  bisa  mencegah  kekacauan.  Perbedaannya  terletak  bahwa  pimpinan dipegang oleh tentara Jepang, baik di pusat maupun di daerah.
Dengan Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri atas: Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saikõ Shikikan (panglima tertinggi) merupakan Pimpinannya, di bawah Saikõ Shikikan terdapat Gunseikan (kepala pemerintah militer) yang dirangkap oleh  kepala  staf  Tentara. Gunshireikan menetapkan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Gunseikan , namanya Osamu Kanrei . Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam Kan Põ (berita  pemerintah),  sebuah  penerbitan  resmi  yang  dikeluarkan  oleh Gunseikanbu . Panglima  Tentara  Keenambelas  di  pulau  Jawa  yang  pertama,  ialah  Letnan  Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan kepala stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Dia diberi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa dan kemudian di angkat menjadi Gunseikan . Staf pemerintahan militer pusat dinamakan Gunseikanbu , yang terdiri dan  4  macam bu (semacam  departemen)  yaitu Sõmubu (Departemen  Urusan  Umum), Zaimubu (Departemen  Keuangan), Sangyobu (Departemen  Perusahaan,  Industri  dan Kerajinan  Tangan)  dan Kotsubu (Departemen  Lalulintas),  yang  kemudian  ditambah dengan bu yang  kelima,  yaitu Shihõbu (Departemen  Kehakiman).  Selanjutnya, koordinator  pemerintahan  militer  setempat  disebut Gunseibu ,  yang  dibentuk  di  Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, di Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang, dan di Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Di samping itu dibentuk dua daerah istimewa ( kõci ) Surakarta dan Yogyakarta (Poesponegoro dan Notosusanto 2008: 7).
Pada setiap Gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer setempat, semuanya ditugaskan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan juga menanamkan kekuasaan yang sementara ini kosong. Selanjutnya, mereka juga diberi wewenang untuk memecat para  pegawai  kolonial  Belanda  yang  kurang  bagus  dalam  membentuk  pemerintahan setempat.  Namun,  usaha  dalam  membentuk  pemerintahan  setempat  ternyata  tidak berjalan dengan lancar. Sehingga Jepang mengalami kekurangan tenaga pemerintahan, sebenarnya  sudah  dikirimkan  tetapi  kapalnya  tenggelam  karena  ketarkam  torpedo Serikat. Jadi terpaksa diangkat pegawai-pegawai dari bangsa lndonesia. Dengan kejadian itu  (tanpa  dikehendaki  oleh  pihak  Jepang  pada  waktu  itu)  sehingga  menguntungkan pihak Indonesia yang dengan demikian memperoleh pengalaman dalam pemerintahan.
Selanjutnya, dibentuklah pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan No.27, berisi peraturan yang mengenai perubahan tata pemerintahan daerah yang disebutkan di seluruh Jawa dan Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Peraturan ini membagi pemerintahan  daerah  dalam syu (karesidenan), syi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan kun (desa). Para pemimpinnya ( co ) disebut dengan syico (residen), kenco (bupati dan walikota), gunco (wedana), sonco (camat), dan kunco (kepala desa). Terbitnya peraturan tersebut maka sistem pembagian yang lama di masa pemerintahan  Hindia  Belanda,  dalam  lingkup  pemerintahan  militer  di  Jawa,  telah
menghapuskan status provinsi atas Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Bizawie, 2014: 113).
Sebagai ganti untuk jabatan setingkat gubernur, pada 8 Agustus 1942 dikeluarkan ketetapan  bahwa pemerintahan tertinggi ialah syu (keresidenan). Di Jawa dan di Madura terdapat 18 syu yaitu Banten, Jakarta, Bogor, Priangan Cirebon, Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu, Bojonegoro, Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, Dan Madura. Didalam peraturan ini fungsi keresidenan bukan lagi pembantu gubernur, tetapi seorang syucokan (pejabat  residen)  sebagai  penguasa  tertinggi  di  wilayah  karesidenan  yang  memiliki otonomi sehingga jabatan syucokan dapat dikatakan sama dengan jabatan gubernur di masa sebelumnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 10).
Melihat situasi di medan pertempuran di Asia Pasifik masih bergolak, pemerintahan militer  Tentara  ke-16  di  Jawa  terus  mereshuffle  beberapa  peraturan  yang  telah  di buatnya.  Dengan  motif  untuk  mendapatkan  dukungan  lebih  besar  lagi  dari  rakyat Indonesia serta berdasarkan pidato PM Hideki Tojo pada 16 Juni 1943, yang mengenai upaya  memberi  kesempatan  bagi  pihak  Indonesia  untuk  ambil  bagian  dalam pemerintahan. Maka pada 1 Agustus 1943 Saiko Shikikan mengumumkan mengenai garis besar rencana partisipasi pihak Indonesia dengan meliputi keterlibatannya dalam badan pertimbangan  daerah  dan  pusat  serta  jabatan-jabatan  tinggi  untuk  orang  Indonesia. Rencana  ini  diwujudkan  dengan  diangkatnya  beberapa  tokoh  Indonesia  untuk menduduki jabatan ketua departemen ( bu ), residen ( shucokan ), dan penasehat di enam departemen (Bizawie, 2014: 113).
Dengan demikian,  pada masa-masa awal Jepang mendarat  mendapat  sambutan yang  baik  dari  pihak  Indonesia.  Keadaan  ini  ditunjukan  dengan  kesediaan  beberapa tokoh  utama  Indonesia,  seperti  Soekarno  dan  Mohammad  Hatta,  yang  bersedia  untuk bekerjsama  dengan  Jepang.  Sikap  seperti  ini  sangat  berbeda  dengan  sikap  yang ditunjukan keduanya  pada masa Hindia Belanda di mana mereka dan beberapa tokoh lainnya  dengan  tegas  menempuh  sikap  menolak  bekerjasama  dengan  pemerintahan Hindia Belanda.  Kesediaan kerjasama ini muncul dengan alasan adanya keyakinan pada mereka, bahwa Jepang akan mendukung upaya mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.  Setidaknya  berkeinginan  mendukung  Indonesia  untuk  memiliki pemerintahan sendiri,  dan dapat berdiri sendiri dengan sejajar seperti bangsa-bangsa merdeka lainnya.

## Kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang
Pada  dasarnya,  kebijakan  pemerintahan  Jepang  terhadap  rakyat  Indonesia mempunyai  dua  prioritas:  yakni  menghapus  pengaruh  barat  di  kalangan  rakyat,  dan memobilisasi  mereka  demi  kemenangan  tentara  Jepang.  Seperti  halnya  pemerintah Kolonial  Belanda,  pemerintah  militer  Jepang  bermaksud  menguasai  Indonesia  untuk kepentingan  mereka  sendiri.  Mereka  banyak  menghadapi  masalah  yang  sama  dengan yang  dihadapi  pemerintah  Kolonial  Belanda,  dengan  menggunakan  banyak  cara pemecahan  yang  sama.  Namun,  di  tengah  suatu  perang  besar  yang  melakukan pemanfaatan  maksimum  atas  sumber-sumber,  pihak  jepang  memutuskan  untuk berkuasa melalui mobilisasi (khususnya Jawa dan Sumatera). Dengan berkembangnya suatu  peperangan,  maka  usaha-usaha  mereka  semakin  menggelora  untuk memobilisasikan rakyat Indonesia (Ricklefs, 2008: 425-426).
Untuk  memusnahkan  pengaruh  Barat,  maka  dari  pihak  Jepang  melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Tetapi, memajukan  pemakaian bahasa Jepang.  Pelarangan  pemakaian  buku-buku  yang  berbahasa  Belanda  dan  Inggris,  serta membuat  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Kalender  Jepang  diperkenalkan  untuk  tujuan- tujuan resmi, patung-patung Belanda diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, begitu pula sekolah-sekolah diberi model baru.
Jepang menerapkan politik bahasa yang berupa kebijakan Language Planning di  Indonesia.  Jepang  melarang  penggunaan  bahasa  Belanda  serta  memperluas penggunaan  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Jepang  di  Indonesia.  Usaha  Jepang  untuk memastikan kebijakannya ini dapat berjalan dengan lancar juga tidak main-main. Jepang mengumumkan  satu-persatu  hal-hal  apa  saja  yang  diharuskan  untuk  menggunakan bahasa  Jepang  dan  bahasa  Indonesia,  seperti  merek,  nama  toko,  surat,  dan  lain–lain (Permadi dan Purwaningsih, 2015: 593).
Suatu kampanye propaganda yang intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia. Para petani pun diberi pesan ini melalui pengeras-pengeras suara radio yang dipasang ditiang-tiang di tiap desa. Akan tetapi,  upaya  propaganda  ini  sering  mengalami  kegagalan  karena  adanya  kenyataan- kenyataan pendudukan Jepang, yakni adanya kekacauan ekonomi, teror, kerja paksa, dan penyerahan  padi,  kesombongan,  dan  kekejaman  orang-orang  Jepang  pada  umumnya. Pemukulan  dan  pemerkosaan,  serta  kewajiban  memberi  hormat  kepada  setiap  orang Jepang. Oarng-orang yang telah menyambut baik orang-orang Jepang, sebagai pembebas sering kali dengan cepat menjadi kecil hati (Aman, 2015: 50).
Untuk  memobilisasi  rakyat  pihak  pemerintahan  Jepang  mencari  pemimpin- pemimpin  politik  baru  di  Jawa.  Pertama-pertama  mereka  menghapuskan  semua organisasi  politik,  pada  Maret  1942  semua  kegiatan  politik  dilarang  kemudian  semua perkumpulan  yang  ada  secara  resmi  dibubarkan  dan  pihak  Jepang  mulai  membentuk organisasi-organisasi baru sejak mula pertama. Islam terlihat menawarkan suatu jalan utama bagi mobilisasi. Pada akhir Maret 1942, pihak Jepang di Jawa  sudah mendirikan sebuah Kantor Urusan Agama ( Shumubu : dalam bahasa Jepang) (Ricklefs, 2008: 428). Jepang  pada  saat  memerintah  Indonesia  memperlakukan  rakyat  Indonesia berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat kedatangan Jepang yang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda. Pada awalnya Jepang memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik, mengingat Indonesia dari Jepang sama-sama dari bangsa Asia. Berbeda dengan Belanda mendekonstruksi Islam menggantikannya dengan hukum adat,  disini  ulama  dikontrol  ketat  sampai  kehilangan  basis  kekuasaannya  sehingga perjuangan  yang  terjadi  anti  Belanda.  Tetapi,  Jepang  berusaha  belajar  dari  kebijakan Belanda  sehingga  relatif  berdamai  dengan  Islam.  Kemudian  Jepang  berusaha  menarik keterlibatan tokoh-tokoh umat Islam untuk meredam gerakan perlawanan umat Islam.
Ricklefs  (2012:  119)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  perbedaan  paling penting  yang  dapat  dilacak  pada  periode  Jepang  adalah  pendidikan  politik  dan keterlibatan para kiai NU. Sebelum masa pendudukan Jepang, kalangan Modernis yang berbasis di perkotaan  yang paling  dimungkinkan untuk aktif secara  politik,  walaupun Muhammadiyah sendiri senantiasa mencoba rnenghindari politik anti-kolonial dan tetap menjalin kerja sama dengan rezim kolonial dalam karya pendidikan dan kesejahteraan yang dilaksanakannya.
Kebijakan  Jepang  kepada  Islam  Indonesia  menciptakan  pesona  dengan Nippon’s Islamic Grass-root policy . Bahkan, Jepang Iebih dekat memenuhi aspirasi Islam
daripada  nasionalis  sekuler  dengan  tujuan  untuk  memobilisasi  Islam  dalam  rangka mendukung tujuan-tujuan perang yang cepat dan mendesak (Fadli dan Hidayat, 2018: 35). Jepang telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat dan para pemimpin Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a. Jepang  menyatakan  diri  sebagai  saudara  tua,  sedangkan  Indonesia  sebagal saudara  muda.  Jepang  menyatakan  bahwa  kedatangan-nya  untuk membebaskan  bangsa  Indonesia  dan  belenggu  penjajah  asing.  Selain  itu, Jepang bermaksud mencapai kemakmuran bersama seluruh bangsa di bawah pimpinan  Jepang  sehingga  sederajat  dengan  bangsa-bangsa  lain  yang  telah maju.  Untuk  tujuan  tersebut  bangsa  Indonesia  diharuskan  memberikan bantuan berupa tenaga dan hash kekayaan alam kepada Jepang.
b. Jepang  mendirikan  Gerakan  Tiga  A,  yaitu  Nippon  Cahaya  Asia,  Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dijadikan semboyan oleh  bangsa  Jepang  dalam  usaha  membujuk  bangsa  Indonesia  untuk membantu Jepang. Untuk memimpin Gerakan Tiga A ditunjuk Mr. Syamsudin, bekas  anggota  Parindra  yang  kurang  dikenal.  Melalui  Gerakan  Tiga  A  ini, Jepang memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia, terutama para pemuda dalam menghadapi bangsa asing, khususnya tentara Sekutu yang sedang berperang dengan Jepang. Para pemuda itu diberi berbagai pendidikan dan latihan militer dengan maksud agar tertanam semangat mendukung Jepang.
c. Jepang membebaskan  para  pemimpin  bangsa Indonesia  yang ditawan masa penjajahan Belanda, seperti Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta.
d. Pemerintah  Jepang  memberi  kesempatan  bagi  para  pemimpin  bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting yang sebelumnya hanya dikuasai orang Belanda (Fadli dan Hidayat, 2018: 36).
Pada tanggal 8 September  1942 Jepang telah mengluarkan UU No. 2, Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Karena kebijakan Jepang melarang kegiatan politik  dan  semua  bentuk  perkumpulan.  Keluarnya  Uudang-Undang  tersebut,  praktis menjadikan organisasi nasional yang pada saat itu sedang giat-giatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia harus dilumpuhkan. Misalnya, perjuangan yang dilakukan oleh Parindra dan GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Dalam rangka menancapkan kekuasaan di  Indonesia,  pemerintah  militer  Jepang  melancarkan  strategi  dengan  membentuk Gerakan Tiga A. Gerakan ini merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam perang Asia Timur Raya. Gerakan Tiga A dalam realisasinya, tidak mampu bertahan lama, karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi  kekejaman  militer  Jepang  dan  berbagai  bentuk  eksploitasi  yang dilakukannya.  Kemudian  Jepang  membentuk  organisasi  lain  untuk  menarik  simpati rakyat.  Upaya  Jepang  yaitu  menawarkan  kerjasama  dengan  para  pemimpin  Indonesia untuk membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) (Insneini dan Apid, 2008: 31-32).
Jepang berharap melalui PUTERA para pemimpin Indonesia mampu membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaga dalam rangka  perang  melawan  Sekutu.  Selanjutnya  PUTERA  dalam  pergerakannya  tidak menghasilkan karya konkret. Namun setidaknya, mampu membangun mentalitas bangsa dalam  perisapan  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia.  Berkembangnya  PUTERA  ke seluruh plosok  Indonesia membuat para pemuda  Indonesia melakukan perkumpulan- perkumpulan yang disitu bertujuan untuk memperjuangkan serta merain kemerdekaan
yang telah didamba-dambakan oleh bangsa Indonesia sebab Jepang telah memberi janji ingin membantu cita-cita tersebut.
Selanjutnya  perkumpulan  pemuda  dari  berbagai  daerah  pun  mulai  tumbuh seperti berdirinya Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan lain-lain yang aktif  pada  masa  penjajahan  Belanda.  Kemudian  mulai  berdiri  beberapa  partai  politik ketika masa penjajahan Jepang karena janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi  Indonesia,  kemudian  pergerakan  kemerdekaan  lainnya  seperti  BPUPKI  (Badan Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia),  serta  PPKI  (Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (Nugraha  dan  Utomo,  2018:  83).  Dengan  demikian  inilah strategi Jepang dalam mendapatkan simpatik terhadap rakyat Indonesia agar Indonesia dapat membantu Jepang pada saat itu, akan tetapi semuanya hanya janji-janji manis yang diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia.
Melihat situasi suasana  perang, pada saat itu badan-badan  propaganda yang telah  didirikan  sebelumnya,  seperti  Gerakan  Tiga  A  dan  PUTERA  tidak  lagi  efektif menjalankan tugasnya. Kemudian muncul sebuah gerakan baru, yakni Jawa Hokokai yang dibentuk 29 April 1944. Gerakan baru ini yang disebut Jawa Hokokai, merupakan wadah perhimpunan  semua  organisasi  yang  bersifat  multirasial,  tidak  hanya  terbatas  pada organisasi eksklusif para pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Tetapi organ bagian  semua  kalangan  termasuk  perkumpulan  pemuda,  perempuan,  dan  kelompok etnik nonpribumi. Dan juga beberapa organisasi terpenting yang berdiri jauh sebelum Jawa Hokakai dibentuk (Imran, 2012: 52).
Pada  bulan  Oktober  1943,  pihak  Jepang  membentuk  organisasi  pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu Peta (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu  tentara  sukarela  bangsa  Indonesia.  Pada  akhir  perang  anggotanya  berjumlah 37.000  orang  di  Jawa,  1.600  di  Bali,  dan  sekitar  20.000  orang  di  Sumaera  (dimana organisasi  ini  biasanya  dikenal  dengan  nama  Jepangnya Giyugun prajurit-prajurit sukarela). Tidak seperti Heiho, Peta tidak secara resmi menjadi bagian dan balatentara Jepang tetapi dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak  Sekutu.    Anggota  perwiranya  meliputi  para  pejabat,  para  guru,  para    kyai,  dan orang-orang  Indonesia  yang  sebelumnya  menjadi  serdadu  kolonial  Belanda.  Di  antara mereka adalah seorang bekas guru sekolah Muhammadiyah yang bernama Soedirman (Ricklefs, 2008: 435).
Usaha  Jepang  semaksimal  mungkin  dalam  melibatkan  bangsa  Indonesia dilakukan dengan cara memberi wadah pada umat Islam Indonesia dalam satu organisasi sehingga memudahkan pemerintahan Jepang untuk memobilisasikannya dalam perang Asia Timur Raya yang makin memanas. Kemudian, organisasi Islam yang sudah ada yakni MIAI  telah  diubah  menjadi  Majelis  Syuro  Muslim  Indonesia  (Masyumi).  Pada  Oktober 1943  organisasi  ini  masuk  dalam  orbit  propadanda  Jepang  dengan  meningkatkan fanatismenya untuk melakukan jihad melawan musuh. Masyumi sudah dilibatkan dalam politik Jepang, meskipun tetap mempertahankan dirinya sebagai organisasi keagamaan. Tetapi, semuanya itu hanya untuk kemenangan Jepang (Suhartono, 2001: 127).
Berdasarkan  uraian  diatas,  sebelum  Masyumi  didirikan  sudah  jelas  bahwa Jepang telah berupaya bagaimana  cara mendekati umat  Islam di  Indonesia. Cara yang paling  lazim  telah  mengadakan  propaganda  keliling  jawa  yang  dilakukan  oleh  Kolonil Hory, kepala departemen Agama, yang mengadakan pertemuan dengan para kiyai dan ulama.  Agar  menambah  kepercayaan  terhadap  apa  yang  telah  dilakukan  pemerintah, maka  mendatangkan  orang  Islam  dari  Jepang  untuk  menciptakan  solidaritas  dan semangat kerja sama terhadap pemerintahan militer, pemerintah mengadakan latihan
para tokoh Islam. Jadi, bisa dikatakan pemerintah telah mengadakan indoktrinasi perang suci yang diadakan tujuhbelas kali sejak bulan Juli 1943 sampai Mei 1945.  Kemudian, pemerintah  juga  merekrut  pemuda  Islam  sebagai  basis  kekuatan  maka  didirikanlah organisasi  militer  berbasis  Islam  yakni  Hizbullah  pada  tahun  1944.  Hizbullah  ini merupakan  organisasi  pemuda  yang  didukung  oleh  Jepang,  disamping  organisasi pemuda  lain  yang  mendapat  latihan  militer  seperti Keibodan (pertahan  sipil)  dan Seinendan (barisan  pemuda)  yang  anggota  pengikutnya  pemuda  Islam  maupun  non- Islam.
Keibodan adalah organisasi pemuda umur 20-35 tahun yang mempunyai tugas kepolisian, bertugas penjagaan kepolisian, keamanan desa, dan lain-lain. Organisasi ini ada  di  bawah  binaan Keimubu (departemen  kepolisian)  dan  anggotanya  berjumlah sekitar satu juta orang, yang menarik dari organisasi ini bahwa Keibodan dijauhkan dari pengaruh  kaum  nasionalis  (Suhartono,  2001:  127).  Sedangkan Seinendan adalah organisasi  barisan  pemuda  untuk  memperkuat  pertahanan  garis  belakang.  Melalui S einendan Jepang  berusaha  mengobarkan  semangat  rakyat  untuk  pembangunan  Jawa Baru. Yaitu dengan cara melatih para pemuda tentang kedisiplinan dan meningkatkan produksi hasil bumi, dengan cara menumbuhkan rasa patriotisme dalam kepahlawanan Jepang ( Bushido ) (Imran, 2012: 52).
Kebijakan Jepang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan yang telah mereka buat, yaitu menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan upaya-upayanya bagi mendominasi jangka panjang terhadap  Asia  Timur  dan  Tenggara.  Setelah  menduduki  Indonesia,  Jepang  mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi diberbagai bidang diantaranya:

## 1. Bidang Politik
Dalam  bidang  politik,  tindakan  pertama  kali  yang  dilakukan  oleh  pihak  Jepang adalah  membekukan  segala  kegiatan  politik.  Semua  pergerakan  rakyat  yang  berbau politik dilarang. Seolah-olah pemerintah militer Jepang menerapkan sistern fasisrne dan menetapkan  garis  politik  pemerintah  sebagai  satu-satunya  aliran  yang  harus  ditaati. Rakyat  tidak  diberi  kebebasan  untuk  mengeluarkan  pendapat.  Kemenangan  gemilang yang diperoleh tentara Jepang dalam waktu yang sangat singkat, memang menakjubkan, menimbulkan kepercayaan orang terhadap keunggulan dan kemampuan tentara Jepang dan  meningkatkan  martabat  Jepang  pada  taraf  yang  sangat  tinggi.  Keunggulannya merupakan  faktor  yang  menentukan  kepemimpinan  Jepang  di  antara  bangsa  Asia (Muljana, 2008: 7).
Sebenarnya  pemerintahan  militer  Jepang  merupakan  pemerintahan  yang diktator.  Untuk  mengendalikan  keadaan,  pemerintah  dibagi  menjadi  beberapa  bagian Jawa  dan  Madura  diperintah  oleh  tentara  ke-  16  dengan  pusatnya  di  Jakarta  (dulu Batavia).  Sumatera  diperintah  oleh  tentara  ke-25  dengan  pusatnya  di  Bukittinggi (Sumbar).  Sedangkan  Indonesia  bagian  Timur  diperintah  oleh  tentara  ke-2  (angkatan laut) dengan pusatnya di Makasar (Sulsel). Pemerintah angkatan darat disebut Gunseibu , dan pemerintah angkatan laut disebut Minseibu . Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), serta dua daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapus. Akhirnya Jawa dibagi
menjadi  17  Karesidenan  ( Syu )  dan  diperintah  oleh  seorang  Residen  ( Syucokan ). Karesidenan terdiri dan Kotapraja ( Syi ), Kabupaten ( Ken ), Kawedanan atau distrik ( Gun ), Kecamatan ( Son ), dan Desa ( Ku ) (Muttaqin, dkk, 2011: 83). Kebijakan dibidang politik yang dapat ketahui diantaranya:
a. Pelarangan menggunakan bahasa Belanda dan Inggris, tetapi memakai bahasa Jepang
b. Membentuk gerakan tiga A
c. Membagi tiga bagian kekuatan militer Jepang di Indonesia
d. Mengubah  sistem  struktur  birokrasi  pemerintahan  menjadi  pemerintahan militer dan pemerintahan sipil
e. Merangkul umat Islam Indonesia
f. Membentuk  organisasi-organisasi  politik  buatan  Jepang  dan  melakukan  kerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis.

## 2. Bidang Ekonomi dan Sosial
Kebijakan pemerintahan Jepang dalam melakukan sistem pengaturan di bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan pengumpulan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan  tujuan  tersebut,  yaitu  tahap  penguasaan  dan  tahap  menyusun  kembali struktur.  Pada  tahap  penguasaan,  Jepang  mengambil  alih  pabrik-pabrik  gula  milik Belanda  untuk  dikelola  oleh  pihak  swasta  Jepang,  misalnya,  Meiji  Seilyo  Kaisya  dan Okinawa Sello Kaisya. Dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-kebijakan di antaramya sebagai berikut. 1) Sistem autarki (rakyat dan  pemerintah  memenuhi  kebutuhan  sendiri  untuk  menunjang  kepentingan  perang Jepang);  2)  Sistem  tonarigumi  (organisasi  rukun  tetangga  yang  terdiri  atas  10-20  KK untuk  mengumpulkan  setoran  kepada  Jepang);  3)  Memonopoli  hasil  perkebunan  oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan; 4) Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang (Zulkarnain, 2012: 87).
Dalam  bidang  sosial  diberlakukannya Romusha ,  karena  melihat  dari  praktek- praktek  eksploitasi  ekonomi  masa  pendudukan  Jepang,  yang  telah  banyak menghancurkan  sumber  daya  alam,  sehingga  menimbulkannya  krisis  ekonomi. Pergerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa hanya untuk kepentingan perang. Kemudian semakin  luasnya  daerah  pendudukan  Jepang,  memerlukan  tenaga  kerja  yang  banyak untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu, lapangan udara, jalan raya dan gudang bawah tanah. Tenaga yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya, sehingga kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa istilah terkenalnya Romusha . Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, lambat laun  terdesak  oleh  perang  pasifik  sehingga  pengerahan  tenaga  diserahkan  kepada Romukyokai yang ada disetiap desa. Banyak tenaga Romusha yang tidak kembali dalam tugas seab meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak diimbangi oleh gizi serta kesehatan yang mencukupi (Isnaeni dan Apid, 2008: 39).
Melihat kondisi sosial yang memprihatinkan tersebut ternyata telah memicu rasa semangat nasionalisme para pejuang Peta untuk mencoba melakukan pemberontakan. Karena tidak tahan menyaksikan Penyiksaan terhadap para Romusha . Praktik eksploitasi pergerakan sosial lainnya adalah bentuk penipuan terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur ( jugun lanfu ) dan disekap dalam tempat tertutup. Awalnya para gadis dibujuk dengan iming-imingan pekerjaan seperti perawat, pelayan toko, dan disekolahkan. Tetapi pada akhirnya hanya dijadikan pemuas nafsu oleh prajurit-prajurit Jepang  ditempat  tertentu  seperti  Solo,  Semarang  dan  Jakarta.  Peruhahan  sosial  dalam masyarakat  Indonesia  yang  terjadi  pada  masa  pemerintahan  Jepang  adalah diterapkannya  sistem  birokrasi  Jepang  dalam  pemerintahan  di  Indonesia  sehingga terjadi perubahan dalam institusi/lembaga sosial di berbagai daerah.

## 3. Bidang Pendidikan
Kebijakan  yang  diterapkan  pernerintah  Jepang  di  bidang  pendidikan  adalah menghilangkan  diskriminasi dalam mengenyam pendidikan. Pada masa Belanda, yang dapat merasakan pendidikan formal hanya rakyat pribumi untuk kalangan mengeah ke atas, sementara rakyat kecil tidak bisa memiliki kesempatan. Sehingga pada masa Jepang mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan manapun berhak untuk mengenyam  pendidikan  formal.  Jepang  juga  menerapkan  jenjang  pendidikan  formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun, Sistem ini masih diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  sampai  saat  ini  sebagai  satu  bentuk  warisan Jepang (Isnaeni dan Apid, 2008: 40).
Satu  hal  yang  melemahkan  dari  aspek  pendidikan  adalah  penerapan  sistem pendidikan  militer.  Karena  sistem  pengajaran  dan  kurikulum  disesuaikan  untuk kepentingan  perang.  Sehingga  siswa  memiliki  kewajiban  mengikuti  latihan  dasar kemiliteran  dan  mampu  menghafal  lagu  kebangsaan  Jepang.  Begitu  pula  dengan  para gurunya,  diwajibkan  untuk  rnenggunakan  bahasa  Jepang  dan  Indonesia  sebagai pcngantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.
Selanjutnya,  hal  yang  menarik  adalah  sebuah  pemaksaan  yang  dilakukan  oleh Jepang  terhadap  rakyat  Indonesia  untuk  melakukan  penghormatan  kepada  Dewa Matahari  ( Seikerei ).  Penghormatan  ini  biasanya  diikuti  dengan  menyanyikan  lagu kebangsaan Jepang ( Kimigoyo ). Jadi, tidak semua rakyat Indonesia menerima kebiasaan akan  hal  ini  terutama  dari  kalangan  umat  Islam.  Sehinggan  penerapan Seikerei ini ditentang oleh kalangan umat Islam, salah satunya perlawanan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Zainal Mustafa pengasuh Pesantren Sukamanah, Jawa Barat.

## 4. Bidang Militer
Dalam  bidang  militer  Jepang  telah  mendirikan  organisasi  pergerakan  berbasis militer semata-mata untuk kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Pada tahun 1943 Jepang semakin intensif dalam mendidik dan melatih pemuda- pemuda Indonesia di bidang militer. Karena situasi di medan perang Asia-Pasifik semakin menyulitkan Jepang. Dari situasi tersebut, maka Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan  menghimpun  kekuatan  dari  kalangan  pemuda  dan  pelajar  Indonesia  sebagai
tenaga  potensial  yang  bisa  diikutsertakan  dalam  pertempuran  dalam  menghadapi Sekutu.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Jepang  mempersiapkan  barisan  militer  dengan  mendirikan gerakan-gerakan berbasis militer, sebagai berikut: 1) Seinendan , yaitu barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun; 2) Losyi Seinendan , yaitu barisan  cadangan  tau seinendan putri; 3) Bakutai , yaitu pasukan berani mati; 4) Keibodan , yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya  berusia  23-35  tahun.  Barisan  ini  di  Sumatera  disebut  Bogodan  dan  di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan; 5) Hizbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam; 6) Heiho , yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18 –  25  tahun;  7) Jawa  Sentotai/Hokokai ,  yaitu  barisan  benteng  perjuangan  Jawa;  8) Suisyintai, yaitu barisan pelopor; 9) Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang  dibentuk  oleh  Kumakichi  Harada  berdasarkan Osamu  Serei No.  44  tanggal  23 Oktober 1943; 10 ) Gokutokai , yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944; 11) Fujinkai , yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943 (Zulkarnain, 2012: 87).

## KESIMPULAN
Pada  masa  pemerintahan  Jepang  selama  tiga  setengah  tahun  merupakan  priode penting  bagi  sejarah  Indonesia.  Setelah  Jepang  mampu  menaklukan  Belanda  Jepang secara langsung menggantikan kedudukan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret  1942  Jepang  telah  resmi  menduduki  Indonesia  yang  langsung  melakukan perubahan untuk menghapus dominansi Barat. Jepang memiliki bentuk fisik yang hampir sama  dengan  orang  Indonesia  dan  inilah  yang  menjadi  keuntungan  tersendiri  buat Jepang.  Oleh  karean  itu,  Jepang  dapat  dengan  mudah  menyebarkan  semboyan  tiga  A mereka,  yaitu  (1)  Jepang  Cahaya  Asia;  (2)  Jepang  Pemimpin  Asia;  dan  (3)  Jepang Pelindung  Asia.  Dari  semboyan  ini  berhasil  mendapatkan  simpati  dan  dukungan  dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap Jepang sebagai pembebas mereka dari belenggu penjajahan Belanda.
Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda di mana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka  pada  zaman  Jepang  terdapat  tiga  pemerintahan  militer  pendudukan,  yaìtu: Pemerintahan  militer  Angkatan  Darat  (Tentara  Keduapuluh  lima)  untuk  Sumatera dengan  pusatnya  di  Bukittinggi,  Pemerintahan  militer  Angkatan  Darat  (Tentara Keenambelas)  untuk  Jawa-Madura  dengan  pusatnya  di  Jakarta,  Pemerintahan  militer Angkatan  Laut  (Armada  Selatan  Kedua)  untuk  daerah  yang  meliputi  Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.
Pada  dasarnya,  kebijakan  pemerintahan  Jepang  terhadap  rakyat  Indonesia mempunyai  dua  prioritas:  yakni  menghapus  pengaruh  barat  di  kalangan  rakyat,  dan memobilisasi  mereka  demi  kemenangan  tentara  Jepang.  Kebijakan  Jepang  dibentuk untuk  mencapai  sebuah  tujuan  yang  telah  mereka  buat,  yaitu  menyusun  dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan upaya-upayanya bagi mendominasi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara.  Setelah  menduduki  Indonesia,  Jepang  mengambil  berbagai  kebijakan diantaranya: di bidang Politik, bidang Ekonomi dan Sosial, bidang pendidikan dan bidang Militer.  Semua  yang  dilakukan  merupakan  dari  strategi  Jepang  untuk  mendapatkan
dukungan  dari Indonesia, disni bangsa Indonesia hanya diberikan sikap manis Jepang yang berujung kesengsaraan bagi Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Aman. (2015). Revolusi Sosial Di Brebes . Yogyakarta: Ombak.
Anisatul Khoir Aprilia, Sugiyanto, Sri Handayani. (2017). “The Role Of Nahdlatul Ulama On  Indonesian  National  Movement  On  1926  -  1945.” Jurnal  Historica 1  (2). https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/6438.
Bizawie,  Zainul  Milal.  (2014). Laskar  Ulama  -Santri  &  Resolusi  Jihad  Garda  Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949) . Jakarta: Pustaka Compas.
Fadli, M. Rijal dan Hidayat, Bobi.  (2018). KH. Hasyim Asy’ari Dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 . Lampung: Laduny Alifatama.
Frederick,  H.  William.  (1989). Pandangan  Dan  Gejolak  Masyarakat  Kota  Dan  Lahirnya Revolusi Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Hamid,  Abd  Rahman  dan  Madjid,  Muhammad  Saleh.  (2011). Pengantar  Ilmu  Sejarah . Yogyakarta: Ombak.
Hariyono.  (2008). Penerapan  Status  Bahaya  Di  Indonesia  Sejak  Pemerintahan  Kolonial Belanda Hingga Pemerintahan Orde Baru . Jakarta: Pensil.
Imran, Amrin. (2012). Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid VI. Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve
Insneini  F.  Hendri  dan  Apid.  (2008). Romusha  Sejarah  Yang  Terlupakan  (1942-1945) . Yogyakarta: Ombak.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Muljana, Slamet. (2008). Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Jilid II . Yogyakarta: LKiS.
Muttaqin, Dkk. (2011). Sejarah Pergerakan Nasional . Bandung: Humaniora.
Notosusanto, Nugroho. (1979). Tentara PETA Pada Zaman Pendudukan Jepang . Jakarta: Gramedia.
Nugraha, Adhi Wahyu dan Utomo, Cahyo Budi.  (2018). “Peristiwa 03 Oktober 1945 Di Kota  Pekalongan  (Analisis  Dampak  Sosial  &  Dampak  Politik).” Journal  of Indonesian History,
7 (1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/25377.
Permadi,  Edo  Galih  dan  Purwaningsih,  Sri  Mastuti.  (2015).  “Politik  Bahasa  Pada  Masa Pendudukan  Jepang.” AVATARA,  e-Journal  Pendidikan  Sejarah 3  (3). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/viewFile/1292 0/11899.
Poesponegoro, M.D, dan Notosusanto, Nugroho. (2008). Sejarah Indonesia Jilid VI . Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 . Jakarta: Serambi Ilmu.
———. (2012). Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Di Jawa Dan Penentangnya Dari 1930 Sampai Sekarang . Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
Sofianto,  Kunto.  (2014).  “Garut  Pada  Masa  Pemerintahan  Pendudukan  Jepang  1942-
1945.” Jurnal Sosiohumaniora 16, (1).
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5684.
Suhartono. (2001). Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Boedi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yasmis. (2007). “Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.” Jurnal Sejarah Lontar, 4 (2). http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/issue/view/366.
Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan . Yogyakarta: Yayasan Obor.
Zulkarnain. (2012). Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia . Yogyakarta: Pujangga Press.