## KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
Abdan Rahim
Dosen STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur abdan628@gmail.com

## ABSTRACT
Every organization and all organizations of any kind must have and need a leader and  the  highest  leader  (top  leader)  or  the  highest  manager  (top  manager)  who must  carry  out  leadership  activities  (leadership  action)  or  management (management)  for  the  whole  organization  as  a  whole.  The  leader  is  the  first person, like a ship captain who must direct the course of the ship, in a container called the organization.
Anti-corruption  education  can  be  interpreted  as  an  effort  to  minimize  and eradicate  corruption  through  education.  Education  is  chosen  as  one  of  the alternatives  to  eradicate  corruption  because  education  itself  has  two  essential functions, namely growing creativity and instilling and socializing noble values. Islam as a religion and a system of values plays an important role in providing enlightenment,  moral  awareness,  mental  improvement,  and  moral  improvement by utilizing existing potential. Therefore, existing Islamic leaders must be the main role  models  to  move  towards  moral  revolution  through  the  enlightenment  of religious thought which liberates human behaviors with a mentality of corruption.
Keywords:  Leadership,  Anti-Corruption  Education,  Islamic  Education Perspective

## ABSTRAK
Setiap organisasi dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan  seorang  pemimpin  dan  pimpinan  tertinggi  (pimpinan  puncak)  atau manajer tertinggi ( top manager ) yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan ( leadership  action )  atau  manajemen  ( management )  bagi  keseluruhan  organisasi
sebagai satu kesatuan. Pemimpin merupakan orang pertama, ibarat nahkoda kapal yang  harus  mengarahkan  jalannya  kapal,  dalam  sebuah  wadah  yang  disebut organisasi.
Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai  salah  satu  alternatif  pemberantasan  korupsi,  karena  pendidikan  sendiri memiliki dua fungsi essensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur.
Islam  sebagai  salah  satu  agama  dan  bersistem  nilai  memegang  peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental dan penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi yang ada. Oleh karena itu  pemimpin  Islam  yang  ada  harus  menjadi  teladan  utama  untuk  melangkah menuju  revolusi  (perubahan)  moral  melalui  pencerahan  pemikiran  keagamaan yang membebaskan perilaku-perilaku manusia yang bermental korupsi.
Keywords: Kepemimpinan,  Pendidikan  Anti  Korupsi,  Perspektif  Pendidikan Islam

## Pendahuluan
Keterkaitan antara kepemimpinan dan korupsi secara umum sulit rasanya untuk dipertemukan, karena dari keduanya tidak menunjukkan dalam satu masalah yang dapat dipersamakan. Namun apabila dicoba dihubungkan dengan pengertian bahwa kepemimpinan dapat saja dilahirkan, atau membiarkan terjadinya tindakan- tindakan korupsi, Kiranya relevan dari kedua istilah ini di posisikan sebagai dua persoalan yang dapat saling mendukung dan bahkan saling memenuhi. 1
Kepemimpinan  yang  baik  dan  berhasil  sudah  barang  tentu  akan  disebut sebagai  penyebab  terjadinya  akibat-akibat  baik  dalam  berbagai  hasil  sesuai lingkup kepemimpinan. Namun sebaliknya kepemimpinan yang buruk dan gagal akan  disebut  sebagai  penyebab  terjadinya  akibat-akibat  buruk  (jahat)  dalam berbagai  hal  pula.  Korupsi  adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan  atau  perbuatan curang,  oleh  agama  dan  bangsa  manapun  tidak  dibenarkan  dan  oleh  peraturan
1 M.  Fajar  Hidayanto,  “Kepemimpinan  dan  Korupsi  (Simbiosis  Mutualisme)”,  Al- Mawarid Volume XIII, (2005), hal. 34.
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 104
hukum di Indonesia jelas diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2
Suka tidak suka, korupsi (juga kolusi dan nepotisme) sudah menjadi trade mark negeri ini. Ibarat penyakit, kondisi sudah demikian kronis dan berdaya tular cepat,  sedangkan  terapi  penyembuhannya  masih  jauh  dari  harapan.  Begitu mengakarnya  korupsi,  ia  diyakini  merupakan  pemegang  saham  terbesar  bagi keruntuhan perekonomian Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, memang tidak sedikit  praktik  korupsi  yang  berhasil  dibongkar.  Kasusnya  pun,  dari  kelas  teri hingga kelas kakap, banyak yang sudah disidangkan. Di antara pelaku, bahkan ada yang sudah menghuni penjara kendati tetap masih lebih banyak yang berkeliaran di luar.

## Pengertian Kepemimpinan Pendidikan
Kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, ialah “pendidikan”  yang  mengandung,  sekaligus  menjelaskan  pula  sifat  atau  ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Sedangkan pengertian “kepemimpinan” bersifat universal, berlaku dan terdapat berbagai bidang kegiatan hidup manusia. Oleh  karena  itu,  maka  sebelum  dibahas  pengertian  kepemimpinan  yang  khusus menjurus  kepada  bidang  pendidikan,  maka  pengertian  kepemimpinan  yang bersifat universal harus dipahami terlebih dahulu.
Secara  umum  definisi  kepemimpinan  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut, kepemimpinan  berarti  kemampuan  dan  kesiapan  yang  dimiliki  oleh  seseorang untuk  mempengaruhi,  mendorong,  mengajak,  menuntun,  menggerakkan, mengarahkan,  dan  kalau  perlu  memaksa  orang  atau  kelompok  agar  menerima pengaruh  tersebut  dan  selanjutnya  berbuat  sesuatu  yang  dapat  membantu tercapainya suatu tujuan tertentu telah ditetapkan. 3
Imam  Mujiono  menjelaskan  didalam  bukunya  M.  Mas’ud  Said,  bahwa: Kepemimpinan atau leadership termasuk kelompok ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial,  sebab  prinsip-prinsip  dan  kesejahteraan  manusia.  Kepemimpinan  adalah
2 Undang-undang  Republik  Indoneisa,  Nomor  3  Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3 Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi…, hal. 132
kemampuan  untuk  mempengaruhi  suatu  kelompok  untuk  pencapaian  tujuan. 4 Bentuk  pengaruh  tersebut  dapat  secara  formal  seperti  tingkat  manajerial  pada suatu organisasi.
Kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias  dalam mencapai  tujuan.  Hal  ini tergantung pada  faktor manusia itu sendiri bagaimana dia mempertautkan kelompok dan memotivasinya untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Kepemimpinan  dapat  merubah  yang  pada awalnya  hanya  sebuah  kemungkinan  menjadi  sebuah  kenyataan.  Peran  utama seorang  pemimpin  adalah  mempengaruhi  atau  menggerakkan  orang  lain  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan antusias.
Dengan  demikian,  kepemimpinan  yang  berhasil  adalah  pemimpin  yang berprilaku,  berketerampilan,  dan  bertindak  tepat.  Para  pemimpin  menggunakan keterampilan  yang  berbeda,  keterampilan  yang  dimaksud  antara  lain: keterampilan  teknis,  keterampilan  manusiawi,  dan  keterampilan  konseptual. Keterampilan teknis adalah merupakan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam  salah  satu  jenis  proses  atau  teknis,  keterampilan  manusiawi  yaitu kemampuan bekerja secara efektif dengan orang lain dan membina kerja tim, dan keterampilan konseptual yaitu kemampuan untuk berfikir dalam kaitannya dengan model kerangka, hubungan yang luas seperti rencana jangka panjang.
Keberhasilan  dalam kepemimpinan  memerlukan  perilaku yang menyatukan  dan  merangsang  pengikut  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan dalam  situasi  tertentu.  Ada  tiga  unsur  variabel  yang  mempengaruhi  dan menentukan perilaku pemimpin yang efektif, yaitu Kepemimpinan, pengikut, dan situasi. 5 Kepemimpinan  termasuk  pengertian,  analisis,  memerintah  dan mengawasi sifat-sifat manusia. 6 Pemimpin yang mau terbuka selalu menemukan solusi  untuk  problem  yang  dihadapi  melalui  sumbang  pikir  dari  pengikutnya. Dalam waktu yang cepat atau lambat, para pemimpin organisasi akan menghadapi persaingan  yang kompetitif. Dengan demikian seorang pemimpin harus mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan guna untuk mencapai tujuan pendidikan.
4 M.  Mas’ud  Said, Kepemimpinan  Pengembangan  Organisasi  Team  Building  dan Perilaku Inovatif, (Malang: UIN -Maliki Press, 2010), hal. 283 5 Keith Davis dan John W. Newstrom, Perilaku Dalam Organisasi, Alih Bahasa  Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 152
6 Mar’at, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Yudhistira, 1984), hal. 50
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 106
Selain  hal  di  atas,  seorang  pemimpin  agar  bisa  menjadi  pemimpin  yang efektif  harus  memiliki  faktor-faktor  sebagai  berikut:  Karisma,  kepedulian, komitmen, kejelasan, komunikator, konsisten, kreatif, kompeten, keberanian dan kenekatan. 7
Seseorang pemimpin juga harus senantiasa merespon lingkungan yang ada di  sekitarnya  karena  seorang  pemimpin  harus  bertanggungjawab  oleh  anggota organisasi itu sendiri dan juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang ada  dilingkungannya.  Seorang  pemimpin  juga  harus  sebisa  mungkin  untuk memanfaatkan  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh  para  anggota.  Hal  ini dimaksudkan agar dapat mengatasi adanya persaingan antar organisasi. Selain itu pemimpin harus dapat  membina kerjasama  yang  baik  di  dalam maupun dengan organisasi  yang  lain,  dapat  mengintegrasikan  berbagai  macam  kegiatan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Tujuan  tersebut  bisa  tercapai  apabila seorang  pemimpin  mampu  menggunakan  berbagai  macam  teknologi  dalam organisasi  serta  mampu  melakukan  hubungan  manusiawi  dengan  anggota organisasi lainnya. 8
Dalam firman Allah SWT, surah al-Ankabut ayat 7 menyebutkan:
َ وٱ َ نيِذَّل َ َْاوُل ِم ع  وَْاوُن ما ء ٱ َِت َّٰ حِل ََّّٰصل َ َ َّن  رِ ف كُن ل َ ع َِ ي سَ ۡمُهۡن َ َ َ أَ ۡمُهَّن ي ِز ۡج ن ل  وَ ۡمِهِتا َ  ن س ۡح ٱ يِذَّل َ َ  نوُل مۡع يَْاوُنا ك ٧ ََ َ
Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri  mereka  balasan  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka  kerjakan. (Q.S  al- Ankabut: ayat 7)
Ayat  ini  menjelaskan,  bahwa  pemimpin  adalah  seorang  manusia,  yang memiliki  kepribadian,  yang  tercermin  di  dalam  sikap  dan  perilakunya  dalam melaksanakan kepemimpinan. Pemimpin yang di dalam kepribadiannya terdapat unsur keimanan yang tinggi sebagaimana firman Allah diatas akan selalu bersikap dan berprilaku untuk berbuat amal kebajikan. Pemimpin dengan kepribadian yang seperti itu merupakan orang berada dalam ridha Allah SWT yang akan menerima
7 Mike Pegg, Kepemimpinan Positif, (Jakarta: Pustaka Binama Presindo, 1994), hal. 6 8 Dalam  I.  Indrawijaya, Perubahan  dan  Pengembangan  Organisasi, (Bandung:  Sinar Baru, 2002), hal. 19
ganjaran  lebih  baik  dari  segala  sesuatu  yang  pernah  dikerjakannya  dalam memimpin. 9
Kepemimpinan  sebagai  proses  menggerakkan  orang  lain  pada  dasarnya merupakan rangkaian interaksi antar manusia. Interaksi itu bersumber dari seorang yang berani dan bersedia tampil mempelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerjasama dengan yang lain. Dengan berada di depan seseorang pemimpin  akan  menjadi  panutan,  yang  bersikap  dan  perilakunya  diteladani. Bersamaan  itu  pemimpin  juga  selalu  mampu  berada  di  tengah  orang  yang dipimpinnya  untuk  bekerjasama  dengan  mewujudkan  kegiatan  bersama. Demikian  pula  pada  saat  pemimpin  ada  dibelakang  orang  -orang  yang dipimpinnya, akan berusaha memfungsikan dirinya dalam memberikan dorongan untuk  berbuat  sesuatu.  Fungsi  kepemimpinan  seperti  yang  disebutkan  diatas, dikristalisasikan dalam pepatah bahasa jawa yang sangat terkenal, yang berbunyi: “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. 10

## Teori-teori Kepemimpinan
Sejumlah teori kepemimpinan yang terdapat pada berbagai literatur, tidak satu  pun  menunjukkan  keterkaitan  dengan  masalah  korupsi,  namun  jika hubungannya  dengan  keberhasilan  atau  kegagalan,  kesejahteraan  atau kesengsaraan  pada  masyarakat  yang  dipimpin,  maka  hampir  semua  teori mengarah pada hal tersebut, sehingga menempatkan terdapatnya tindakan korupsi dalam  suatu  komunitas  kepemimpinan  adalah  bagian  dari  kegagalan  pemimpin karena hakikatnya korupsi dapat merugikan kepentingan orang banyak, walaupun pelaku korupsi.koruptor akan dapat hidup enak dari hasil korupsinya, apalagi jika pemimpinnya membiarkan atau tidak membuat jera melalui penegakkan hukum dan tidak dapat membersihkan lingkungannya dari “kotoran sosial”
Teori Enviromental, menyatakan bahwa kepemimpinan itu terjadi karena faktor  lingkungan  sosial  yang  merupakan  tatanan  untuk  dapat  diatasi  atau diselesaikan  sehingga  kemampuan  dan  keterampilan  memimpin  adalah  syarat
9 Hadari  Nawawi, Kepemimpinan  Menurut  Islam, (Yogyakrta:  Gajahmada  University Press, 2001), hal. 97 10 Hadari Nawawi, Kepemimpinan…, hal. 138
utama  untuk  dapat  memecahkan  masalah  sosial  dalam  keadaan  tertekan  atau perubahan dan adaptasi. 11
Dari teori  Enviromental  ini relevan untuk  ditempatkan sebuah persoalan sosial yang sangat populer ditengah masyarakat, di satu sisi dianggap kejahatan, perbuatan sangat tercela, dan tidak pantas disandang oleh umat beragama, namun di sisi lain telah melekat erat bak budaya bahkan telah menjadi “prestasi buruk” dan spektakuler ditengah bangsa-bangsa lain di dunia. Sehingga sudah pasti sangat menekan  bagi  kepemimpinan  nasional  untuk  mampu  menyelesaikan  masalah sosial  yang  akut  ini.  Dari  teori  ini  dapat  ditegaskan  bahwa  keberhasilan  dalam memberantas  korupsi  adalah  termasuk  nilai  penentu  bagi  kesuksesan kepemimpinan secara keseluruhan.
Teori  Humanistik, teori  ini  menekankan  adanya  suatu  kelompok masyarakat atau organisasi, jika ada kelompok atau organisasi, maka akan muncul pemimpin dan fungsi kepemimpinan adalah mengatur kebebasan individu untuk dapat  merealisasikan  motivasi  dari  rakyat  agar  dapat  bersama-sama  mencapai tujuan. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah yang dapat menampung tuntutan kemanusiaan  berupa  kebutuhan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  untuk mengontrol  sebuah  kegiatan  besar  yaitu  bernegara  agar  benar-benar  menjadi terarah dan memiliki tanggungjawab. 12
Pemenuhan kebutuhan yang manusiawi apabila kelompok atau organisasi dalam bentuk apapun yang ada di negara ini tidak menjadi wadah yang terkotori oleh  tindakan-tindakan  individu  berupa  penyelewengan  atau  kecurangan  dalam kategori korupsi. Dan peran kepemimpinanlah yang dapat mengarahkan masing- masing  individu  ataupun  masyarakat  dengan  badan/lembaganya  yang  mungkin menjadi sumber korupsi untuk tidak terjangkit penyakit sosial dan sudah sangat membahayakan keselamatan negeri ini.
Teori  kekuasaan, kewibawaan  dan  kemampuan,  sebuah  teori kepemimpinan  yang  mensyaratkan  bahwa  ketiganya  harus  menyatu  saling memenuhi dan melengkapi. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberi  wewenang  kepada  pemimpin  untuk  mempengaruhi  dan  mengerahkan bawahan  untuk  berbuat  sesuatu.  Kewibawaan  adalah  kelebihan,  keunggulan,
11 Muhadi Zainuddin, Studi Kepemimpinan Islam, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002), hal. 4 12 M. Fajar Hidayanto, Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme), (Jurnal Al- Mawarid Edisi XIII, 2005), hal. 36
keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh  kepada  pemimpin  dan  berusaha  melakukan  perbuatan-perbuatan  tertentu. Kemampuan  yaitu  segala  daya,  kesanggupan,  kekuatan  dan  kecukupan  serta keterampilan  teknis  maupun  sosial  yang  dianggap  melebihi  dari  kemampuan anggota biasa. 13
Dari teori ini, kepemimpinan yang telah memiliki kekuasaan yaitu berupa kekuatan,  legalitas  dan  kewenangan  untuk  mempengaruhi  dan  mengerahkan orang-orang yang dipimpin agar tidak membiarkan dan atau melakukan korupsi, akan diabaikan oleh staff atau anak buahnya jika tidak memiliki kewibawaan, dan kewibawaannya juga belum tentun orang-orang dibawah kepemimpinannya akan patuh atau bersih dari korupsi, kecuali sang pemimpin melengkapi dirinya dengan kemampuan,  yaitu  mampu  dengan  segala  daya  dan  upaya,  kesanggupan, kecakapan,  serta  keterampilannya  dalam  memberantas  korupsi.  Termasuk kecakapan  dan  keterampilannya  adalah  keberhasilan  melakukan  perubahan  dari budaya korupsi menjadi budaya bersih diri, demikan juga keberhasilannya dalam penegakan hukum yang adil.

## Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin “corruptie” 14 atau corruptus” selanjutnya kata corruption berasal  dari kata corrumpore (suatu  kata latin  yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: corruption,  corrupt; Perancis: corruption; Belanda: corruptie ( korruptie ). 15 Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin corruptio= penyuapan;  dan corrumpore= merusak)  yaitu  gejala  bahwa  para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.
Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa: 16
13 M. Fajar Hidayanto, Kepemimpinan dan…, hal. 36-37 14 Foklema Andea, di dalam bukunya Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten  Korupsi  “Perspektif  Tegaknya  Keadilan  Melawan  Mafia  Hukum” ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), hal. 14 15 Andi Hamzah, di dalam bukunya Igm Nurdjana, Sistem Hukum Pidana …, hal. 14 16 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 78
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 110
1. Kejahatan,  kebusukan,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  kebejatan  dan  ketidak jujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Perbuatan  yang  kenyataannya  menimbulkan  keadaan  yang  bersifat  buruk; Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; Penyuapan dan bentuk- bentuk  ketidakjujuran;  Sesuatu  yang  dikorup,  seperti  kata  yang  diubah  atau diganti  secara  tidak  tepat  dalam  satu  kalimat;  Pengaruh-pengaruh  yang dikorup.
Istilah  “korupsi”  sering  kali  selalu  diikuti  dengan  istilah  kolusi  dan nepotisme  yang  dikenal  dengan  singkatan  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia,  yang harus diberantas dan  dijadikan  agenda  pemerintahan  untuk  di  tanggulangi  secara  serius  dan mendesak,  sebagai  bagian  dari  program  untuk  memulihkan  kepercayaan  rakyat dan  dunia  internasional  dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi negara  yang  bersangkutan. Transparency  International memberikan  definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. 17
Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:
1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan  yang dipercayakan (yaitu baik  di  sektor publik maupun di  sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
3. Keuntungan  pribadi  (tidak  selalu  berarti  hanya  untuk  pribadi  orang  yang menyalahgunakan  kekuasaan,  tetapi  juga  anggota  keluarganya  dan  teman- temannya).
Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa Arab “risywah”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan  korupsi. Risywah (suap)  secara  terminologis  berarti  pemberian  yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa
17 Pope, J., Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 6.
Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain dinyatakan di dalam Q. S. Al Maidah ayat 42:
َ نوُع ََّّٰم س َ َ  كوُءٓا جَنِإ فَ ِِۚت ۡحُّسلِلَ نوُل ََّّٰك أَِبِذ كۡلِل َ فٱ مُك ۡح َ َ ۡمُه ۡن عَ ۡض ِر ۡع أَ ۡو أَ ۡمُه نۡي ب َ Artinya: Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  suka  mendengar  berita bohong,  banyak  memakan  yang  haram.  Jika  mereka  (orang  Yahudi)  datang kepadamu  (untuk  meminta  putusan),  maka  putuskanlah  (perkara  itu)  diantara mereka.
Imam  al-Hasan  dan  Said  bin  Jubair  menginterpretasikan ‘akkaaluna lissuhti’ dengan risywah (Korupsi). 18
Sedangkan  pengertian  Anti  Korupsi,  ini  dilatar  belakangi  adanya kegelisahan sebagaian masyarakat yang merasa pesimis terhadap pemberantasan korupsi.  Pemberantadan  korupsi,  baik  melalui  jalur  Undang-undang,  hukum, partisipasi  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  maupun  instruksi  presiden, ternyata  belum  menuai  hasil  yang  memuaskan.  Dengan  memperhatikan  upaya pemberantasan korupsi ini, maka pendidikan anti korupsi termasuk salah satu dari sekian banyak metode yang ditempuh oleh pemerintah.
Secara  sederhana,  pendidikan  anti  korupsi  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  proses  belajar  yang  kritis  terhadap  nilai-nilai  anti korupsi. Sehingga dalam proses tersebut pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada  upaya  pembentukan  karakter  (afektif),  dan  kesadaran  moral  dalam melakukan perlawanan (psikomotrik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi. 19
Pendidikan  anti  korupsi  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  yang  dilakukan untuk  meminimalisir  dan  memberantas  korupsi  melalui  pendidikan.  Pendidikan dipilih  sebagai  salah  satu  alternatif  pemberantasan  korupsi,  karena  pendidikan sendiri  memiliki  dua  fungsi  essensial,  yakni  menumbuhkan  kreatifitas  dan menanamkan  serta  mensosialisasikan  nilai-nilai  luhur.  Diharapkan  dengan aktualisasi dua fungsi ini, dapat melahirkan pemimpin masa depan yang mampu melakukan pembinaan dan pembentukan moral, mental dan spirit anti korupsi.
18 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi,
Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, hal. 23 19 Agus Wibowo, Pendidikan Anti Korupsi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 38
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 112
Pendidikan anti korupsi  bukan Cuma berkutat  pada pemberian  wawasan dan  pemahaman  saja.  Tetapi  diharapkan  menyentuh  pada  ranah  afektif  dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan prilaku anti korupsi pada anak didik.
Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar  mengajar  yang  kritis  terhadap  nilai-nilai  dan  praktis  anti  korupsi  untuk meminimalisir dan memberantas korupsi.

## Bentuk-bentuk Korupsi
Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2006. 20
No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi 1. Kerugian Keuangan Negara  Secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau korporasi.  Dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 2. Suap Menyuap  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai  Negeri  atau  penyelenggara negara,  dengan  maksud  supaya  berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam jabatannya  Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau  penyelenggara  negara,  karena  atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dalam jabatannya.  Memberi  hadiah  atau  janji  kepada Pegawai Negeri dengan mengingat
20 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan…, hal. 25-27
kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi  hadiah/janji  dianggap  melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut  Bagi  Pegawai  Negeri atau penyelenggara negara  yang  menerima  pemberian  atau janji.  Bagi  Pegawai  Negeri atau penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya.  Bagi  Pegawai  Negeri atau penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah,  padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau disebabkan  karena  telah  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dalam  jabatannya,  yang  bertentangan dengan kewajibannya.  Bagi  Pegawai  Negeri atau penyelenggara negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubung-an  dengan  jabatannya,  atau yang  menurut  pikiran  orang  yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 114
 Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan
perkara.
 Hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memepengaruhi putusan perkara. 3. Penggelapan dalam Jabatan  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja menggelapkan  uang  atau  surat  berharga yang  disimpan  karena  jabatannya,  atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja memalsu  buku-buku  atau  daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminstrasi.  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat  atau  daftar  yang  digunakan  untuk meyakinkan  atau  membuktikan  di  muka
pejabat  yang  berwenang,  yang  dikuasai karena jabatannya.
 Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja membiarkan  orang  lain  menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja membantu  orang  lain  menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 4. Pemerasan  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan  sesuatu,  membayar,  atau menerima  pembayaran  dengan  potongan atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi dirinya sendiri.  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang  pada  waktu  menjalankan  tugas, meminta  atau  menerima  pekerjaan  atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan merupakan utang.
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 116
 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang  pada  waktu  menjalankan  tugas, meminta  atau  menerima  atau  memotong pembayaran  kepada  Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  lain  atau kepada  kas  umum,  seolah-olah  Pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  yang lain  atau  kas  umum  tersebut  mempunyai utang  kepadanya,  padahal  diketahui bahwa  hal  tersebut  bukan  merupakan utang. 5. Perbuatan Curang  Pemborong,  ahli  bangunan  yang  pada waktu  membuat  bangunan,  atau  penjual bahan  bangunan  yang  pada  waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan  perbuatan  curang  yang  dapat membahayakan  keamanan  orang  atau barang,  atau  keselamatan  negara  dalam keadaan perang.  Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi pembangunan  atau  menyerahkan  bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan
curang.  Setiap orang yang pada waktu menyerahkan  barang  keperluan  TNI  atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.  Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi penyerahan  barang  keperluan  TNI  atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja
membiarkan perbuatan curang.
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan  Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh  atau  sebagian  ditugaskan  untuk mengurus atau mengawasinya. 7. Gratifikasi  Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri atau  penyelenggara  dianggap  pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan kewajiban tugasnya.

## Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi
Upaya  memberantas  korupsi  secara  optimal  haruslah  dimulai  dari pemimpin, sekedar komitmen saja untuk memberantas tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas didalam menegakkan komitmen tersebut. Tidak cukup  hanya  dengan  berpidato  atau  mengeluarkan statement saja  untuk menegaskan komitmen tersebut, sementara minim tindakan tegas di lapangan. 21
Pentingnya  pemimpin  yang  tegas  juga  memberikan  koridor  yang  jelas bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar pemanis bibir semata atau menjaga image yang  bersih.  Tentunya  semua  ini  akan  tercipta  dengan  sendiri  apabila korupsi  betul-betul telah diberangus  dan para pelakunya dikenakan sanksi  yang berat.  Pemimpin  negeri  ini  perlu  belajar  dari  negara  lain  yang  telah  mampu memberantas korupsi dengan sangat baik.
Kekuasaan akan selalu memiliki kecenderungan untuk korup ( power tends to  corrupt ).  Namun,  bila  seorang  pemimpin  mampu  menunjukkan  ketegasan, minimal kekuasaan yang dipegang tidak disalahgunakan. Bangsa ini merindukan sesosok pemimpin yang demikian, bukan pemimpin yang menyuburkan transaksi politik, alih-alih untuk tetap melanggengkan kekuasaan.
21 Mohammad Ichlas El Qudsi, Pemimpin dan Pemberantasan Korupsi, https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/pemimpin-dan-pemberantasan- korupsi_5511940d813311c84cbc5fa5. Diakses pada tanggal, 7/4/2018 pukul 09.17 AM
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 118
Pemimpin  harus  menjadi  teladan  utama  dalam  mencegah  terjadinya korupsi  pada  masa  yang  akan  datang  dan  pemimpin  berkewajiban  mengurangi korupsi,  baik  secara  individual  maupun  secara  kolektif.  Ia  harus  mampu memberikan contoh yang baik, bahwa tindakan korupsi dalam berbagai bentuknya merupakan  perbuatan  hina  dan  diharamkan  oleh  Allah  SWT.  Hal  ini  tercermin dalam Al-Quran:
َ ل  و َ َِبَمُك نۡي بَمُك ل َّٰ و ۡم أَْا ٓوُلُكۡأ ت ٱ َِلِطَّٰ بۡل َ وُلۡدُت  و َٓا هِبَْا َ َى لِإ ٱ َِماَّكُح ۡل َ ي ِر فَْاوُلُكۡأ تِل َِل َّٰ و ۡم أَ ۡنِ مَاٗق ٱ َ ِساَّنل ََِب ٱ َِمۡثِ ۡلۡ َ َ  نوُم ل ۡع تَ ۡمُتن أ  و ١٨٨ َ
Artinya: Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian yang  lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa, padahal kamu mengetahui. 22
Berdasarkan  ayat  itu  dapatlah  kita  pahami  bahwa  tindakan mempergunakan  harta  orang  lain  dengan  jalan  yang  tidak  benar  merupakan perbuatan  yang  dilarang  dan  dibenci  oleh  Allah  SWT,  menurut  Islam  dilarang memakan  harta  yang  bukan  miliknya.  Selanjutnya  menurut  ayat  tersebut  maka pemimpin  harus  menyadari  dirinya  sebagai  pemimpin  yang  berani  mengatakan bahwa  yang  benar  adalah  benar  dan  yang  salah  adalah  salah.  Pemimpin  harus menjadi  teladan  utama  dalam  menanamkan  keyakinan  bahwa  pelaku  korupsi merupakan  pengkhianat  terhadap  agama.  Ia  menyalahgunakan  jabatan  dan kepemimpinan  yang  dibebankan  kepadanya.  Oleh  karena  itu  untuk  menjauhi korupsi pemimpin harus istiqomah terhadap prinsip-prinsip amanah. Allah SWT berfirman:
ا هُّي أَّٰٓ ي َٱ َ نيِذَّل َ َْاوُنوُخ تَ  لَْاوُن ما ء ٱ َ َّللّ َ َ وٱ ََّرل َ لوُس َ َ تَ ۡمُتن أ  وَ ۡمُكِتَّٰ ن َّٰ م أَْا ٓوُنوُخ ت  و َ  نوُم ل ۡع ٢٧ َ Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 23
Dari  ayat  tersebut  jelaslah  bahwa  mengkhianati  amanah  sama  halnya mengkhianati  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  korupsi  merupakan  slaah  satu  bentuk pengkhianatan  terhadap  amanah.  Fenomena  korupsi  apabila  dicermati  lebih mendalam maka akan nampak bahwa ia berpangkal pada sistem nilai yang dianut
22 Q. S. Al-Baqarah, ayat: 188.
23 Q. S. Al-Anfal, ayat: 27
dan  dipilih  oleh  setiap  individu.  Sistem  ini  mencakup  hal-hal  yang  bersifat kesadaran,  persepsi  dan  mental  spiritual,  dengan  demikian  tindakan  korupsi merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masaalah moral dan etika.
Islam  sebagai  salah  satu  agama  dan  bersistem  nilai  memegang  peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental dan penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi yang ada. Oleh karena itu  pemimpin  Islam  yang  ada  harus  menjadi  teladan  utama  untuk  melangkah menuju  revolusi  (perubahan)  moral  melalui  pencerahan  pemikiran  keagamaan yang  membebaskan  perilaku-perilaku  manusia  yang  bermental  korupsi.  Dan pemimipin  harus  berani  tampil  menjadi  teladan  dalam  menggemakan  suara pemberantasan korupsi dan menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama  dan  prioritas,  ia  harus  menempatkan  kitab  suci  sebagai  patokan  utama dalam melaksanakan kebajikan-kebajikannya. Allah SWT berfirman:
ا م  و َ َى ض قَا ذِإٍَة نِم ۡؤُمَ  ل  وَ ٖنِم ۡؤُمِلَ  نا ك ٱ ََُّللّ َ َ ر  و َُهُلوُس َٓۥَ َُمُه لَ  نوُك يَن أَا ًر ۡم أ ٱ َ ي ِخۡل َُة  ر َ َِه ِر ۡم أَ ۡنِم َ ِص ۡع يَن م  وَ ۡۗۡم ٱ َ َّللّ َ َُه لوُس  ر  و ۥَ ََّل ضَۡد ق ف َ ا ٗنيِبُّمَ ٗلَّٰٗ ل ض َ
Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi  perempuan  yang  mukmin,  apabila  Allah  dan  Rasul-Nya  telah  menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata 24
Berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan kepada pemimpin Islam dalam melaksanakan  keputusan-keputusannya  selalu  sesuai  dengan  pesan-pesan  Al- Quran  dan  sunnah  Rasul.  Dengan  demikian  pemimpin  harus  menjadi  pelopor utama dalam memberantas kebatilan dan kezaliman yang termasuk di dalamnya tindakan korupsi. Untuk mencapai sikap dan komitmen tersebut maka pemimpin harus melakukan beberapa hal: 25
1. Pemimpin  harus  selalu  menjalankan  kebenaran  dan  kesanggupan  dalam bersikap,  berucap  serta  berjuang  melaksanakan  tugasnya  secara  penuh tanggung  jawab.  Ia  harus  menyadari  bahwa  kepemimpinan  yang  embannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya.
24 Q. S. Al-Ahzab, ayat: 36
25 Adnan, Keteladanan Pemimpin Dalam Memberantas Korupsi Ditinjau Dari Sosiologi, http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/keteladanan-pemimpin-dalam-memberantas.html. Diakses pada tanggal 7/4/2018. Pukul 11.20 AM
Abdan Rahim, Kepemimpinan Pendidikan Anti… 120
2. Keteladanan yang harus diterapkan oleh pemimpin adalah menanamkan nilai- nilai tabliq dalam kehidupannya. Ia harus mampu menyampaiakan sesuatu hal dengan  bertanggungjawab,  jujur,  dan  bersikap  terbuka.  Rasulullah  SAW bersabda dalam hadist riwayat muslim yang artinya: “sesungguhnya kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga dan sesungguhnya kebohongan  membawa  kejahatan  dan  kejahatan  membawa  kepada  neraka. Orang  yang  selalu  berbohong  dan  mencari  kebohongan  akan  ditulis  Allah sebagai pembohong (HR Muslim)”.
Sebagai  calon-calon  pemimpin  pendidikan  anti  korupsi,  penulis  ingin menawarkan pendekatan penanaman nilai-nilai anti korupsi ke dalam kehidupan, yang mana pendekatan ini sebenarnya untuk pembelajaran PAI di sekolah, namun di dalam kehidupan pun tidak terlepas dengan Pendidikan Agama Islam, yaitu: 26
1. Pendekatan Pembiasaan
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  bawahan untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.
2. Pendekatan Emosional
Pendekatan  ini  merupakan  usaha  untuk  menggugah  perasaan  dan  emosi bawahan  dalam  meyakini,  memahami,  dan  menghayati  akidah  Islam  serta memberi  motivasi  agar  peserta  didik  ikhlas  mengamalkan  ajaran  agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlaqul karimah.
3. Pendekatan Rasional
Yakni usaha untuk memberikan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Informasi-informasi tentang nilai baik dan benar  akan  diolah  secara  psikologis  yang  melahirkan  sikap  efektif  terhadap obyek  nilai  tersebut.  Apabila  kesadaran  rasionalnya  menerima  suatu  obyek nilai  sebagai  kebenaran,  maka  sikap  efektifnya  akan  memberikan  dorongan untuk menyenangi, menyetujui, dan menghargai terhadap nilai tersebut.
4. Pendekatan Fungsional Yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya  bagi  bawahan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sesuai  dengan tingkat perkembangannya.
5. Pendekatan Keteladanan
26 Muhaimin,  dkk, Paradigma  Pendidikan  Islam  Upaya  Mengefektifkan  Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 174
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menyuguhkan  keteladanan,  baik  yang langsung  melalui  penciptaan  kondisi  pergaulan  yang  akrab  antara  lembaga, perilaku bawahan dan pemimpin yang mencerminkan akhlak terpuji maupun tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.
Dengan  melihat  dan  mengamati  kepribadian  seseorang  yang  memiliki konsistensi  dan  keteladanan  yang  dapat  diandalkan,  akan  tumbuh  kesadaran bawahan untuk menerima nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang baik dan benar.

## Penutup
Kepemimpinan  sebagai  proses  menggerakkan  orang  lain  pada  dasarnya merupakan rangkaian interaksi antar manusia. Interaksi itu bersumber dari seorang yang berani dan bersedia tampil mempelopori dan mengajak orang lain berbuat sesuatu melalui kerjasama dengan yang lain.
Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai  salah  satu  alternatif  pemberantasan  korupsi,  karena  pendidikan  sendiri memiliki dua fungsi essensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur.
Sebagai  calon-calon  pemimpin  pendidikan  anti  korupsi,  penulis  ingin menawarkan pendekatan penanaman nilai-nilai anti korupsi ke dalam kehidupan, yaitu: Pendekatan  Pembiasaan,  Pendekatan  Emosional,  Pendekatan  Rasional, Pendekatan Fungsional, dan Pendekatan Keteladanan.
DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur’an Terjemahan Kemenag RI.
Davis  Keith  dan  John  W.  Newstrom.  1999. Perilaku  Dalam  Organisasi,  Alih Bahasa Agus Dharma . Jakarta: Erlangga.
Hidayanto,  M.  Fajar.  2005.  “ Kepemimpinan  dan  Korupsi  (Simbiosis Mutualisme)” , Al-Mawarid Volume XIII.
Hidayanto, M. Fajar. 2005. Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme) . Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII.
Indrawijaya, I. 2002. Perubahan dan Pengembangan Organisasi . Bandung: Sinar Baru.
J., Pope. 2003. Strategi Memberantas Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Direktorat  Jendral  Pendidikan Tinggi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.
Mar’at. 1984. Pemimpin dan Kepemimpinan . Jakarta: Yudhistira.
Muhaimin,  dkk.  2001. Paradigma  Pendidikan  Islam  Upaya  Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mulyadi,  Lilik.  2007. Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Normatif,  Teoritis,
Praktik dan Masalahnya . Bandung: PT Alumni.
Nawawi,  Hadari.  2001. Kepemimpinan  Menurut  Islam .  Yogyakrta:  Gajahmada University Press. Nurdjana,  Igm.  2010. Sistem  Hukum  Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi “Perspektif  Tegaknya  Keadilan  Melawan  Mafia  Hukum ”.  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Pegg, Mike. 1994. Kepemimpinan Positif. Jakarta: Pustaka Binama Presindo.
Said,  M.  Mas’ud.  2010. Kepemimpinan  Pengembangan  Organisasi  Team Building dan Perilaku Inovatif. Malang: UIN -Maliki Press.
Undang-undang  Republik  Indoneisa,  Nomor  3  Tahun  1971  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Wahab, Abdul Aziz. 2008. Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Telaah  terhadap  organisasi  dan  pengelolaan  organisasi  pendidikan).
Bandung: Alfabeta.
Wibowo, Agus. 2013 . Pendidikan Anti Korupsi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zainuddin,  Muhadi.  2002. Studi  Kepemimpinan  Islam .  Yogyakarta:  Al  Muhsin Press
http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/keteladanan-pemimpin-dalam- memberantas.html .
https://www.kompasiana.com/www.michelelqudsi.com/pemimpin-dan- pemberantasan-korupsi_5511940d813311c84cbc5fa5