## Praktek Curang  Dalam Yayasan Dihubungkan Dengan
Kajian Hukum Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum
Sugianto
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email : sugianto_lkbh@yahoo.co.id
Abstrak
Pendirian yayasan  sebagai Badan Hukum dan segala sesuatu yang  berkaitan  dengan  ruan  lingkup  gerak  yayasan  di  Indonesia harus  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-Undangan  yang ada  ,tentunya  tidak  lagi  pada  Hukum  Kebiasaan  aytau Yurisprudensi. Adapun  tujuan  penulisan  untuk  mengetahui sejauhmana  kedudukan  Yayasan  sebagaai  Badaan  Hukum  dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan menjauhkan dari perbuatan hukum  dan  perrnuatan  curang. Perbuatan  curang  dalam  sebuah Yayasan  yang  berbadan  Hukum  bisa  terjadi    dalam  dunia  usaha terutama  dikaitkan  dengan  hukum  kontrak  di  suatu  pihak  dan perbuatan melawan hukum di lain pihak.
Kata kunci: Yayasan, Badan Hukum dan  Non Profit Oriented)
A.Pendahuluan
Dalam kehidupan sosial tentunya terjadi perbedaan pendapat, perang opini, bentrok fisik, perebutan hak, dan bahkan pelanggaran- pelanggaran  lainnya. Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut tentunya dengan adanya sebuah  pelanggaran-pelanggaran, itulah di sebabkan alasan  kerena ada  Hukum.  Hukum  merupakan  aturan tentang  bagaimana  subjek  hukum  seharusnya  berpola  tingkah  laku dalam  masyarkat.  Hukum  ibarat  rel  (instrumen)  bagi  setiap  subjek hukum  untuk  melakukan  kegiatan,  sehingga  masing-masing  subjek hukum tidak melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Sehingga tidaklah  salah  apabila  dikatakan  hukum  merupakan  standar, patokan, ukuran ataupun pedoman bagi setiap subjek hukum untuk berprikelakuan atau berpola tingkah laku Keberadaan yayasan  merupakan  suatu  badan  hukum yang diamanatkan dalam Undang-undang no 16 tahun 2001 jo UU no 28 tahun  2004  pasal  1  ayat  1  “Bahwa  Yayasan  merupakan  Badan Hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…
280
diperuntukan  untuk  mencapai tujuan  tertentu  dibidang  sosial, keagamaan dan kemanusian yang tidak mempunyai anggota.
Hal ini bahwa problema lebih jauh dan mendasar, yaitu apakah sistem hukum Indonesia akan menganut sistem terbuka atau sistem tertutup  perihal  penentuan  suatu  organisasi  sebagai  badan  hukum. Sebagaimana  diketahui  ,  pada  umumnya  ditafsirkan  bahwa  sistem hukum  Belanda  (yang  diikuti  sistem  hukum  Indonesia)  menganut “de  gelsoten  sistem  van  rechtspersonen”.  Tidak  ada  badan  hukum lain,  selain  dari  pada  yang  disebutkan  dalam  undang-undang. Pengertian  sistem  tertutup  adalah  bahwa  sistem  ini  tidak memperbolehkan  suatu  perbuatan  hukum  perdata  semata-mata yang dilakukan seseorang dengan tujuan membentuk badan  hukum dapat menciptakan badan hukum.
Pada  saat  ini  yayasan  ingin  terjun  ke  dunia  usaha,  maka  cara yang  ditempuh  adalah  dengan  memasukan  nama-nama  pribadi untuk mewakili yayasan dalam suatu perusahaan. Sebenarnya sejak 1976  Departemen  Kehakiman  telah  merancang  undang-undang yayasan.  Pikiran-pikiran  yang  muncul  antara  lain  berapa  besar investasi  yayasan,  yang  diperkenankan  pada  suatu  perseroan. Sekarang yayasan diperkenankan melakukan investasi sebesar 20%, dimana  semula  hanya  diperkenankan  10%.  Dasar  pemikirannya adalah  agar  yayasan  hanya  menanam  modal  dan  tidak  mengatur ataupun mengekspolitasi perusahaan.
Yayasan  yang  seharusnya  hanya  merupakan badan  hukum sosial,  didalam  perkembangannya  menunjukkan  pada  yayasan dengan  tujuan  dapat  mendirikan berbagai  bidang  usaha  yang bertujuan mencari keuntungan atau laba . 1
Masalah  yayasan sebagai  badan  hukum dengan bidang usahanya sebagai  wujud  untuk mengejar  keuntungan  merupakan bahan  perdebatan  di  kalangan  ahli  hukum.  Jalan  keluarnya  tidak dicari dalam  unsur mengejar keuntungan atau tidak, tetapi di dalam penyalahgunaan bentuk yayasan. Dalam hubungan dengan mengejar keuntungan ini yayasan dapat melakukan atau terbuka kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 2 \ Di dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  yayasan  dapat  saja atau  mungkin  melakukan  berbagai  perbuatan  melawan/melanggar hukum ataupun berbuat curang. Dalam hubungan dengan perbuatan
1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 3 ayat 1
2 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987).
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…
281
melawan/melanggar  hukum  ini    pasal  1365  KUH-Perdata menyatakan bahwa : 3
Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Selanjutnya,  pasal  1366  KUH-Perdata  menyatakan  bahwa  : Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Dalam  hal  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum ataupun  perbuatan  curang  itu  adalah  suatu  badan  hukum,  maka disini  yang  dihadapi  adalah  suatu  organisasi  yang  kompleks,  yaitu sekelompok orang yang terkait dalam suatu sistem kerja tertentu.

## 1. Perbuatan  Curang  yang  Dilakukan  oleh  Suatau Badan Hukum
Perbuatan  curang  yang  dilakukan  dalam  dunia  usaha  terutama dikaitkan  dengan  hukum  kontrak  di  suatu  pihak  dan  perbuatan melawan  hukum  di  lain  pihak.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perbuatan curang  tersebut  sering  dimasukan  sebagai  suatu  klausula  di  dalam kontrak,  yang  terjadi  antara  para  pihak  yang  tidak  seimbang kedudukannya;  baik  secara  ekonomis,  sosial,  intelektual  maupun politis. 4
Beberapa  perbuatan  melawan  hukum  dalam  dunia  bisnis ( business tort ) dapat disebabkan atau berupa :
a. Negligence (=kealpaan/kelalaian)
Hal  kealpaan  atau  kelalaian  ini  dapat  dihubungkan  dengan pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.
b. Privity  of  Contract adalah  mengenai  hubungan  atau  ikatan antara para pihak dalam perikatan, dimana secara tradisional adalah  esensial  untuk  menjaga  kerahasiaan  dari  perikatan sampai  pada  tingkat  tertentu  dalam  suatu  perkara  antara
3 Ali Rido, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 2001).
4 Pasal 382 bis KUHP dan pasal 1365 KUH Perdata” persaingan usaha adalah persaingan  yang  dilakukan  secara  curang"  dengan  kata  lain  secara  tidak  jujur. Artinya,  ini  berkaitan  dengan  dengan  "perbuatan  penipuan  IDENTIK  DENGAN Perbuatan curang".
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
282
tergugat  dengan  penggugat  (Penggugat  dan  tergugat,  yang semula  atau  masih  terikat  dalam  perikatan  harus  menjaga kerahasiaan;  pelanggaran  merupakan  perbuatan  melanggar hukum).
c. Strict Liability Prinsip strict  liability ini  berbeda  dengan  prinsip  “ liability based on fault ” seperti yang dipergunakan pada pasal 1243 dan pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan prinsip “ liability based on  fault ”  penggugat  baru  akan  memperoleh  ganti  rugi  bila  ia berhasil  membuktikan  adanya  unsur  kesalahan  pada  pihak tergugat.

## 2. Badan Hukum Yayasan
Dalam  perundang-undangan  Indonesia  belum  ada  ketentuan hukum yang mengatur mengenai yayasan atau yang dapat dijadikan pegangan  tentang  kehidupan  yayasan.  Di  saat  Indonesia  masih menunggu lahirnya undang-undang yayasan, sejumlah negara sudah lebih dahulu membakukannya dalam undang-undang. 5
Yayasan amerupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri.
Ciri-ciri  pokok  yang  menggambarkan  hubungan  antara  tujuan yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan itu, antara lain :
a. Para pendiri menetapkan tujuan dan organisasi dari yayasan itu,  dan  untuk  selanjutnya  para  pendiri  berada  diluar organisasi atau  secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa para  pendiri  telah  dengan  sungguh-sungguh  memisahkan kekayaannya untuk kepentingan yayasan yang didirikannya;
b. Yayasan tidak memiliki organisasi anggotanya;
c. Para  pengurus  ditunjuk  oleh  para  pendiri  tidak  berhak mengadakan  perubahan  atas  tujuan  dan  organisasi  yayasan yang dapat berakibat jauh;
d. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal diperuntukkan bagi  tujuan  tersebut,  baik  dari  kekayaan  yang  dipisahkan maupun dari para donatur.

## B. Pertanggungjawaban  Yayasan  Intern  dan  Terhadap  Pihak Ketiga
Dengan  tidak  diragukan  lagi  bahwa  yayasan  merupakan  suatu badan  hukum,  maka  permasalahan  yang  timbul  adalah  mengenai kewenangan  bertindak  pengurusannya  serta  pertanggungjawaban
5 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 45-47.
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…
yayasan  sebagai  suatu  “LegalEntity”    atas  tindakan-tindakan  yang dilakukan pengurusnya terhadap pihak ketiga.
Dalam  hal  badan  hukum  yayasan,  maka  pengurus  yayasan berwenang  untuk  mewakili  badan  hukum  yayasan.  Sehubungan dengan  kewenangan  ini  ada  dua  istilah  yang  penting,  yaitu “vertegenwoordigingsmacht” dan “vertegenwoordigingsbevoegheid”. Dengan  “vertegenwoordigingsmacht”  dimaksudkan  kekuasaan pengurus  untuk  mewakili,  guna  bertindak  untuk  serta  atas  nama suatu  badan  hukum  (baca  :  yayasan)  pada  umumnya.  Sedangkan “vertegenwoordigingsbevoegheid” mencerminkan
kewenangan mewakili  ataupun kewenangan  bertindak  pengurus  dengan  segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan anggaran dasar.
Dengan  demikian,  pengurus  yayasan  menjalankan  apa-apa yang  dikenal  sebagai  perwakilan statuter, perwakilan  berdasarkan anggaran  dasar.  Masalah  pokok  dalam  hal  perwakilan  statuter  oleh para pengurus badan hukum termasuk yayasan di dalamnya, adalah masalah  sejauh  mana  keterikatan  yayasan  (sebagai  suatu  badan hukum)  terhadap  tindakan  para  pengurusnya,  dalam  hal  tindakan para  pengurusnya  tadi  bertentangan  dengan  ketentuan  anggaran dasar,  melampaui  batas-batas  kewenangan  bertindaknya  selaku pengurus sebagaimana ditentukan anggaran dasar.
Menarik  untuk  diperhatikan  Putusan  Hoge  Read  (NJ  1979 No.317) di negeri Belanda pada tanggal 5 Januari 1979 yang intinya berisi sebagaimana berikut : 6
Berdasarkan ketentuan anggaran dasar yang mewakili yayasan baik di dalam maupun di  luar  hokum, melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atas  nama yayasan,  yang  berkenaan  dengan  suatu  hubungan  hukum  antara  yayasan dengan pihak ketiga (dalam hal ini pemecatan seorang direktur yang bekerja pada badan usaha yang dibentuk oleh yayasan tersebut ), maka perbuatan itu berlaku  sebagai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  yayasan),  Satu-satunya perkecualian  adalah  apabila  mengingat  keadaan  yang  meliputinya, pelaksanaan  kewenangan  mereka  yang  dilakukan  tanpa  didasari  oleh suatu keputusan  (dewan)  pengurus  yang  sah  itu,  akan  merupakan  suatu penyalahgunaan, kewenangan terhadap pihak lain .
Putusan  diatas  berkenaan  dengan  jawaban  terhadap pertanyaan  apakah  tindakan  mewakili  suatu  badan  hukum  berlaku secara  sah,  dalam  hal  kemudian  ternyata  bahwa  tindakan  itu  tidak
6 Setiawan.  “Yayasan:    Citra  yang  sedang  berubah”.  Makalah  pada  temu karya ‘Yayasan : Status Hukum dan Sifat Usahanya’ ; Jakarta, 15 Desember 1989., hlm  67-68.
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…
284
dilandasi  oleh  putusan  (dewan)  pengurus  yang  sah  sebagaimana ditentukan anggaran dasar bagi pembatasan kewenangan mengadili oleh pengurusnya.
Sebaliknya, dalam kasus ini pihak mengendalikan perihak tidak adanya dasar kewenangan pengurus untuk bertindak bukanlah pihak badan  hukum  itu,  melainkan  justru  pihak  ketiga,  yakni  si  Direktur yang dipecat karena merasa dirugikan oleh tindakan pengurus itu.
Bedanya  hanya  dengan  pendapat  yang  didasarkan  atas perundang-undangan  yang  lama,  disini  Hoge  Read  berpendirian bahwa  perbuatan  hukum  (sepihak)  yang  dilakukan  pengurus sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar pada dasarnya adalah sah  menurut  hukum,  meskipun  perbuatan  itu  dilakukan bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku  intern dalam  badan hukum  itu,  yakni  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  semacam  itu hanya  dapat  dilakukan  secara  sah  apabila  dilandasi  oleh  keputusan (dewan) pengurus yang sah.
Dalam  Harrest  ini  Hoge  Raad  menerapkan  ajaran  tentang penyalagunaan kewenangan mewakili ( misbruik van vertegenwoordigingsbevoegheid ).  Sistem  ini  terutama  bertujuan memberikan perlindungan terhadap serta memperkuat posisi pihak ketiga (Setiawan, 1989 : 20-23).
1. Pengurus  diberi  wewenang  untuk  membina  yayasan  sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam anggaran dasar;
2 Pengurus  yayasan  tidak  berwenang  mengadakan  pengikatan harta  kekayaan  yayasan  mengadakan  pembelian,  membuat hutang,  mengikatkan  yayasan  sebagai  mitra  Debitur ( mendeschuldenaar ),  kecuali  jika  hal  ini  dimungkinkan  oleh Anggaran Dasar.
3 Pengurus  mewakili  yayasan  di  dalam  dan  diluar  pengadilan, kecuali jika undang-undang menentukan lain;
4 Pembatasan  wewenang  pengurus  yang  tidak  timbul  karena undang-undang, tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak lain
5 Suatu  sengketa  di  muka  pengadilan,  menurut  Ali  Rido  (Rido, 1986  :  117-118)  dimana  salah  satu  pihak  atau  pihak-pihak adalah  yayasan,  maka  kedudukan  badan  hukum  dari  yayasan yang  diperolehnya  bersama-sama  dengan  berdirinya  yayasan itu sepanjang ternyata bahwa yayasan itu didirikan memenuhi syarat  materil,  syarat  formil,  tidak  bertentangan  dengan hukum,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Dapat  terjadi
yayasan kehilangan kedudukan badan hukum, bila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum dan dalam mencapai  tujuannya  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan hukum.  Dalam  hal  ini  tentu  saja  Hakim  akan  menetapkan yayasan  itu  bukan  badan  hukum  dan  para  pengurus  dianggap bertindak  untuk  diri  pribadi  dan  bertanggung  jawab sepenuhnya  untuk  perbuatan  di  luar  batas  kewenangannya, sebagaimana telah diuraikan diatas. 7
1. Pengawasan Terhadap Yayasan
Tuntutan  terhadap  semakin  perlunya  pengawasan  terhadap badan hukum yayasan semakin sering terdengar akhir-akhir ini. Hal ini antara lain disebabkan semakin banyaknya yayasan yang melakukan  kegiatan  usaha  dan  semakin  seringnya  penipuan berkedok yayasan.
Yayasan  adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota,  tetapi  adanya  suatu  organisasi  merupakan  syarat  bagi pendirian  suatu  yayasan,  organisasi  suatu  yayasan  terdiri  dari pengurus.
Di sini  seharusnya  maksud  dan  tujuan  yayasan  harus  jelas bersifat  sosial/kemanusiaan,  pada  bidang  kegiatan  yang terperinci  seperti  umpamanya  pendidikan  kesehatan,  panti asuhan  bantuan  hukum  dan  sebagainya,  kalimat-kalimat  atau ungkapan  yang  samar-samar  atau  tiak  jelas  sebaik-baiknya dihindari.
Pada  umumnya, dianut  pendirian bahwa  para  pendiri yayasan  mempunyai  kebebasan  penuh  di  dalam  penentuan  dan penyusunan  organisasi  yayasan  menurut  yang  dikehendakinya, asal  saja  tidak  sedemikian  rupa  sehingga  yayasan  itu  menjadi suatu  perkumpulan.  Karena  yayasan  tidak  mempunyai  anggota, dengan  sendirinya  tidak  dikenal  rapat  anggota.  Yayasan  tidak terdiri dari anggota-anggota, sehingga tidak pula ada perbedaan antara  pengurus  dan  anggota-anggota  yang  mengangkat pengurus  itu  dan  kepada  siapa  pengurus  itu  bertanggung  jawab seperti halnya pada perkumpulan.
7 Ali Rido, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 87-88.
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…
286

## 2. Mekanisme Pengawasan
Dalam  hal  perkumpulan,  pengurus  perkumpulan bertanggung  jawab  kepada  anggotanya,  sedangkan  pengurus yayasan  tidak  demikian  halnya.  Karena  yayasan  tidak  memiliki anggota, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang sesuai.
Dalam  rangka  pengawasan  preventif  terhadap  yayasan, agar  yayasan  benar-benar  menjalankan  tugas  kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar, perlu adanya izin operasional dari pemerintah.  Sebuah  yayasan  yang  bergerak  dalam  bidang pendidikan harus memperoleh izin operasional/pendirianya dari Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  ,dan  Pendirian sebuah Yayasan sebagai Badan Hukum untuk legalitasnya harus dikeluarkan  oleh Kementrian Hukum dan HAM RI, dan yang bergerak  dalam
bidang  kesehatan  (Rumah  Sakit) harus memperoleh izin operasional dari dari Kementrian Kesehatan RI, dan yang  bergerak  dalam  bidang  sosial  (Panti  Asuhan)  dari Kementrian Sosial RI dan sebagainya.
Menurut Pasal 300 B.W., maka yayasan dapat dibubarkan: a. Dalam hal-hal yang ditentukan oleh anggaran dasar;
b. Jika  yayasan  nyata  dalam  keadaan  insolvensi,  setelah dinyatakan  pailit,  atau  jika  kepailitan  ditiadakan  karena keadaan boedelnya;
c. Oleh Hakim, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang- undang.
Pembubaran  yayasan  harus  didaftar  dalam  register  yang disediakan  di  kantor  kamer  van  Koophandel.  Yang  harus mendaftarkan pembubaran dalam hal (a) diatas ialah orang yang diserahi  penyelesaian,  dalam  hal  (b)  kurator  paillisemen,  dan dalam hal (c) ialah panitera pengadila yang bersangkutan.
Yayasan  dapat  dibubarkan  dengan  putusan  pengadilan dalam hal :
a. Apabila  anggaran  dasarnya  bertentangan  dengan ketentuan  bahwa  kepada  para  pendiri  tidak  dapat diberikan pembayaran uang;
b. Apabila  keuangan  yayasan  tidak  mencukupi  lagi  untuk mewujudkan  keuangannya  dan  tidak  dapat  dikumpulkan uang dalam waktu yang pendek dengan salah satu jalan;
c. Jika tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dapat dicapai lagi.
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…

## C. Penutup
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama,  bahwa  yayasan  merupakan  suatu  badan  hukum  adalah suatu kenyataan. Persoalannya apakah status badan hukum yayasan tersebut  akan  diberikan  oleh  atau  dalam  undang-undang  ataukah cukup diserahkan pada doktrin dan yudisprudensi.
Kedua,  pihak ketiga  ataupun  yayasan  itu  sendiri  tidak  dapat melakukan penyangkalan terhadap tindakan para pengurusnya yang tidak  didasarkan  pada  pembatasan  kewenangan  mewakili  yang berasal  dari  ketentuan  undang-undang,  yang  ditentukan  oleh anggaran dasar bagi pengurus tersebut;
Ketiga,  perbuatan curang  akibat  terjadinya  persaingan  yang tidak  sehat  sebagai  wujud    tindakan  penipuan  subjektif  yang  dapat dilakukan  oleh  setiap  pelaku  baik  dalam  sebuah  Yayasan  sendiri maupun dalam sebuah badan usaha.

## Daftar Pustaka
Chatamarrasjid, Badan  Hukum  Yayasan , edisi  Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Widjaya, G. Rai, Hukum Perusahaan , Jakarta; Megapoin, 2007. Raharjo, Hendri, Hukum Perusahaan , Yogyakarta : Pustaka Yustisia,
2009.
Rido, Ali. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,  Koperasi,  Yayasan,  Wakaf. Bandung  :  Alumni, 2001.
Setiawan.  “Yayasan:    Citra  yang  sedang  berubah”.  Makalah  pada temu  karya  ‘Yayasan:  Status  Hukum  dan  Sifat  Usahanya’  ; Jakarta, 15 Desember 1989.
Supramono,  Gatot, Hukum  Yayasan  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Tubun, Fred B.G. “Perseroan Terbatas dan Orang-orangnya (Sebuah Sketsa)”. Makalah pada  kursus  Penyegaran  ikatan  Notaris Indonesia, Surabaya : 30 Mei 1988.
UU  No.  28  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Undang    Nomor    28    Tahun    2004    Tentang    Perubahan    Atas Undang Undang no 15 tahun 2001 tentang Yayasan Peraturan    Pemerintah    No.    2    Tahun    2013    Tentang    Perubahan Atas    Peraturan  Pemerintah  no  63  tahun  2008  Tentang Pelaksanaan Undang-undang.
Sugianto: Praktek Curang  Dalam Yayasa Dihubungkan Dengan…
288
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum.