Agricola Vol. 14 (1): 44-50, Maret 2024 e-ISSN: 2354-7731; p-ISSN: 2088-1673 doi: 10.35724/ag.v14i1.5934
AFFILIASI ABSTRACT 1 Universitas Musamus Merauke, Indonesia
*Korespondensi:
amir_msp@unmus.ac.id
Diterima: 23-04-2024
Disetujui: 06-06-2024

## COPYRIGHT @ 2024 by
Agricola: Jurnal Pertanian. This work is licensed under a
Creative Commons Attributions 4.0 International License
Blorep  Swamp  is  one  of  the  swamps  in  Merauke  Regency,  with  the  status  of  a swamp being City Forest. Blorep Swamp is one of the swamps that has enormous potential for fish resources and can provide a decent life for the people living around Blorep Swamp. This study aims to analyze the social conditions of the community in  ecosystem-based  inland  fisheries  management  (EAFM),  where  the  indicators used  include  stakeholder  participation.  The  time  of  the  research  was  carried  out from March to May 2023. The data collection method used observation, interview and documentation techniques. The results showed that the social condition of the community in the management of Blorep Swamp on the stakeholder indicator was at a low status, this was because the existence of Blorep Swamp could be said to be very  secretive  which  resulted  in  several  government  agencies  not  knowing  the existence  of  the  swamp.  Meanwhile,  the  indicators  of  fisheries  conflict  and utilization of local knowledge are in good status.
KEYWORDS: Ecosystem  Approach  to  Fisheries  Management,  Stakeholder Participation, Blorep Swamps

## ABSTRAK
Rawa  Blorep  merupakan  salah  satu  rawa  yang  berada  di  Kabupaten  Merauke, dengan status rawa adalah Hutan Kota. Rawa Blorep menjadi salah satu rawa yang mempunyai  potensi  sumber  daya  ikan  yang  sangat  besar  dan  dapat  memberikan kehidupan  yang  layak  bagi  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  Rawa  Blorep. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  sosial  masyarakat  dalam pengelolaan  perikanan  darat  berbasis  ekosistem  (EAFM),  dimana  indikator  yang digunakan antara lain yaitu pasrtisipasi pemangku kepentingan. Waktu penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Maret  sampai  dengan  bulan  Mei  tahun  2023.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat dalam pengelolaan Rawa Blorep pada indikator pemangku kepentingan berada pada status rendah, hal ini  disebabkan  karena  keberadaan  dari  Rawa  Blorep  ini  dapat  dikatakan  masih sangat  tertutup  keberadaanya  yang  mengakibatkan  beberapa  dari  instansi pemerintahan tidak mengetahui adanya keberadaan rawa tersebut..
KATA KUNCI: Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem, Partisipasi Pemangku Kepentingan. Rawa Blorep

## 1. PENDAHULUAN
Merauke memiliki banyak sekali rawa yang berpotensi, salah satunya adalah rawa Blorep dimana lokasinya berada di dalam Kota Merauke, tepatnya di Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke.  Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang  dilakukan,  peneliti  mendapatkan  fakta  bahwa  rawa Blorep adalah salah satu rawa yang menjadi tempat untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat perikanan darat.
Namun, berbeda dengan rawa pada umumnya, Rawa Blorep ini hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdomisili disekitar rawa Blorep saja. Hal ini disebabkan karena konsepsi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dimana sumber daya yang ada tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luar dan menjadi sumber daya yang dimiliki secara komunal ( communaly owned resources). Sampai

## Partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  perikanan darat berbasis ekosistem di Rawa Blorep Kabupaten Merauke

## Stakeholder participation in ecosystem based inland fisheries management in Blorep Swamps Merauke District
Gita Grhichia Situmorang 1 , Astaman Amir 1, *, Chalvyn Silasa Pakidi 1
sejauh ini belum ada data akurat yang menjelaskan tentang topografi dari rawa yang selama ini diklaim sebagai  Rawa  Blorep,  hal  ini  dikarenakan  belum  pernah  dilakukan  pemetaan  baik  dari  pemerintah maupun  masyarakat.  Namun  berdasarkan  informasi  yang  di  dapat  oleh  peneliti  melalui  wawancara bahwa letak wilayah Rawa Blorep ini mulai dari jalan Cikombong sampai di belakang stadion maro kelapa lima.
Lokasi yang berada ditengah tengah pemukiman membuat masyarakat sekitar tidak perlu lagi pergi jauh  untuk  menangkap  ikan  dan  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  yang  banyak,  masyarakat  cukup menangkap ikan di rawa tersebut dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana dan mengeluarkan biaya yang sedikit, selain itu rawa Blorep juga berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat ekowisata rawa. Namun karena lokasinya yang berada di tengah -tengah pemukiman menjadikan rawa Blorep ini menjadi rentang akan terjadinya pencemaran antropogenik dan ancaman pembangunan. Sehingga dapat mengurangi kesejahteraan sosial masyarakat tingginya partisipasi pemangku kepentingan.
Adanya  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  memberikan  perhatian  bahwa  pengelolaan  perikanan diperlukan untuk keberlanjutan sumber daya ikan (Dwirastina, 2019). Pengelolaan tersebut bertujuan untuk  memastikan  bahwa  kapasitas  ekosistem  akuatik  dalam  menghasilkan  ikan,  keuntungan  dan manfaat,  kelangsungan  tenaga  kerja,  serta  yang  lebih  umum  lagi  jasa  penting  bahkan  kehidupan masyarakat secara tak terbatas dipelihara untuk manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Kartamihardja et al. , 2013).
Pengelolaan  perikanan  dengan  pendekatan  ekosistem  atau Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management (EAFM)  merupakan  suatu  pendekatan  yang  berusaha  menyeimbangkan  tujuan  sosial ekonomi  (kesejahteraan  nelayan  dan  keadilan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan)  dengan  tetap memperhatikan  pengetahuan,  informasi  dan  ketidak  pastian  yang  terdapat  pada  sumber  daya  biotik, abiotik  dan  interaksi  manusia  sebagai  komponen  ekosistem  perairan  melalui  sebuah  pengelolaan perikanan yang terpadu dan berkelanjutan (FAO, 2003).
Adanya  partisipasi  pemangku  kepentingan  sangat  penting  dikarenakan  tingkat  keberhasilan pengelolaan SDI dilihat dari keaktifan pemangku kepentingan (Adrianto, 2014; Muliawan, et. al .2014). Oleh karena itu, informasi terkait sumber daya perikanan, status pemanfaatan serta upaya pengelolaan perikanan  menjadi  penting,  dan  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan perikanan (Dwirastina, 2019). Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan kesadaran bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Rawa Blorep agar dapat menjamin kesejahteraan sosial masyarakat perikanan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan di Rawa Blorep, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

## 2.2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, alat tulis dan kamera

## 2.3. Desain Penelitian
Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara  dengan  para  pemangku  kepentingan,  data  hasil  kuesioner,  data  observasi  langsung  di lapangan, dan dokumentasi pada lokasi yang dilakukan di sekitar wilayah rawa Blorep. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh orang lain. Penentuan para pemangku kepentingan sebagai responden dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana teknik ini bertujuan sebagai pembatas untuk suatu kriteria responden yang di inginkan peneliti (Sugiono, 2015). Responden yang terpilih sebanyak 52 orang, dimana populasi yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan hasil identifikasi melalui model kolaboratif pentahelix yang melibatkan 5 (lima) unsur subjek atau stekolder yaitu: Pemerintah, Bisnis, masyarakat/Komunitas, Akademisi  dan  Media  (Aribowo et  al .,  2019).  Rampersad et.  al. (2010)  menyatakan  kolaborasi pentahelix mempunyai peranan penting   dalam mendukung tujuan inovasi bersama.

## 2.4. Analisis Data
Analisis indikator partisipasi pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan skala Likert berbasis  ordinal  3.  Dimana  pemberian  skor  1  diberikan  untuk  frekuensi  keikutsertaan  pemangku
kepentingan  dalam  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  ikan  yang  rendah  sedangkan  nilai  skor  2 frekuensi sedang, dan nilai skor 3 diberikan untuk frekuensi tinggi, dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu 1 untuk < 50%, 2 untuk 50 - 75%, dan 3 untuk > 75%. (Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No 18 tahun 2014).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi partisipasi pemangku kepentingan merupakan hal mendasar yang dilakukan dalam analisis  stekolder  (Alviya et  al .,  2016).  Berdasarkan  hasil  identifikasi,  terdapat  19  pemangku kepentingan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing  masing.  Berdasarkan  tugas  pokok  dan fungsinya, para pemangku kepentingan tersebut memiliki peranan masing-masing seperti tertera pada tabel di bawah ini
Tabel 1. Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Rawa Blorep
No Para Pemangku Kepentingan Peran 1 Direktorat  Jendral  Perikanan  Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan Berperan  dalam  merancang  tahapan implementasi dalam penyusunan profil perairan darat 2 Dinas  Pertanian,  Ketahanan  Pangan, Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi,  Papua Selatan Berperan dalam penerbitan izin /kewenangan serta pemberi dana kegiatan 3 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berperan  dalam  menjaga  dan  mengoptimalkan sumber daya ikan 4 Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Merauke Pencegahan,  penanggulangan  dan  pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota. 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Merauke Berperan dalam penyelenggarkan pemantauan dan pengawasan serta rehabilitas pada saluran air agar tidak terjadi peluapan 6 Balai  Wilayah  Pengelolaan  Sungai Kabupaten Merauke Berperan dalam pengelolaan perencanaan, pemeliharaan serta rehabilitas rawa 7 Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam Merauke Berperan  dalam  pengawasan  dan  perlindungan kawasan konservasi serta pelaksanaan TAHURA 8 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Berperan  dalam  memperdayakan  masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten Merauke Berperan sebagai koordinator/ fasillitator/
regulator/ supervisor/ penyelenggaraan/ pengelolaan  sumber  daya  rawa  sklala  kabupaten dan memberi pertimbangan teknis 10 Bidang Pemerintahan dalam wilayah Rawa Blorep (RT dan Kelurahan) Berperan sebagai pengawas kegiatan 11 Akademisi (Musamus dan Poltek) Berperan  dalam  melakukan  kajian/penelitian  dan advokasi 12 Tokoh masyarakat Berperan  sebagai  orang  yang  di  tuakan  yang mengetahui dan menyimpan informasi dari wilayah tersebut 13 Nelayan Berperan  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya perikanan 14 Pembudidaya Ikan Berperan  dalam  memanfaatkan  badan  air  untuk budidaya ikan selain kegiatan sebagai nelayan atau petani sawah 15 Petani Berperan  dalam  memanfaatkan  badan  air  untuk mengairi persawahan 16 Pemancing Berperan  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya perikanan 17 Pedagang ikan Berperan  dalam  mengambil  keuntungan  dengan menentukan harga beli dan jual
18 NGO Berperan  dalam  melakukan  pengabdian  ke masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan agar tidak rusak 19 Media Berperan untuk mempromosikan, memublikasikan dan  membuat  citra  kawasan  untuk  diperkenalkan kepada  masyarakat  luar  dan  wisatawan  sehingga tertarik akan pengembangan destinasi ini.

## Sumber: Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Kewenangan
Pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  perlu  diatur  dengan  baik sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam (Parera et al., 2022). Syahputra et al .  (2018)  menyebutkan  bahwa  konsep  manajemen  pemangku  kepentingan  adalah  bagaimana mengelola  para  pihak  secara  efektif  untuk  mewujudkan  tujuan  strategis.  Hal  ini  sangat  penting dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  terkait  dengan  keterlibatan  para  pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan sumber daya yang ada di Rawa Blorep. Penilaian dilakukan untuk  enam  tahapan  pengelolaan  yang  teridentifikasi  melalui  proses  tahapan  pengelolaan  rawa berbasis ekosistem. Enam tahapan pengelolaan yang dimaksudkan meliputi: (1) Pengumpulan data informasi,  (2)  FGD,  (3)  Pemetaan  lokasi,  (4)  Implementasi,  (5)  Penegakan  Hukum,  dan  (6) Evaluasi (Pasal 1 ayat 7, UU No. 45 tahun 2009).
Tabel 1. Partisipasi pemangku kepentingan menurut tahapan pengelolaan rawa berbasis ekosistem
Pemangku Kepentingan Tahapan Kegiatan Pengelolaan Jumlah % Pengumpulan data informasi FGD Pemetaanlokasi Implementasi Penegakan hukum evaluasi Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan - - - - - - 0 0 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi, Papua Selatan - - - - - - 0 0 Dinas Perikanan Kabuaten Merauke - - - 1 - - 1 1 Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Merauke - - - - - - 0 0 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Merauke - - - - - - 0 0 Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Holtikultura Kabupaten Merauke - - - - - - 0 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke - - - - - - 0 0 Balai Wilayah Sungai Kabupaten Merauke - - - - - - 0 0 Kelurahan kelapa lima - - - - - - 0 0 Ketua RT - - - - - - 0 0 Universitas Musamus - - - - - - 0 0 Politeknik Pertanian Yasanto - - - - - - 0 0 Nelayan - - - - - - 0 0 Pembudidaya Ikan - - - - - - 0 0 Tokoh Masyarakat - - - - - - 0 0 Pemancing - - - - - - 0 0 Petani - - - - - - 0 0 Pedagang Pasar - - - - - - 0 0 RRI - - - - - - 0 0 Info kejadian Merauke - - - - - - 0 0 Mapala - - - - - - 0 0
Pramuka - - - - - - 0 0 Jumlah 0 0 0 1 0 0 1 1,92 % 0 0 0 1,92 0 0 1,92 1,92 Rata rata 0 0 0
1,92 0 0 1,92 0
Sumber: Data Primer, 2023
Hasil penilaian secara  menyeluruh menunjukkan tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan rawa blorep sebesar 1.92%. Nilai ini termasuk dalam kriteria tingkat partisipasi antara  <50  yang  menunujukkan  bahwa  partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam  kegiatan pengelolaan Rawa Blorep tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi Rawa Blorep yang  masi  sangat  jarang  diketahui  keberadaanya  oleh  pemerintahan  bahkan  masyarakat  pada umumnya  sehingga  tidak  ada  keterlibatan  dari  lingkup  pemerintahan  maupun  NGO  dalam pengelolaan Rawa Blorep. Dikarenakan pengetahuan atau kebuayaan masyarakat setempat dalam konsepsi penguasaan sumber daya yang dimiliki secara komunal atau sumber daya yang tidak bisa di akses secara bebas oleh siapapun (Lubis, 2014).
Partisipasi pemangku kepentingan pada enam tahapan hanya Dinas Perikanan yang pernah berpartisipasi dalam pengelolaan Rawa Blorep. Alasan mengapa hanya Dinas Perikanan saja yang berpartisipasi  dikarenakan  lokasi  dari  kantor  Dinas  Perikanan  yang  lama  berada  bersebelahan dengan  Rawa  Blorep  tersebut,  sehingga  Dinas  Perikanan  tau  betul  tentang  keberadaan  Rawa Blorep.  Selain  itu,  berdasarkan  peranya  Dinas  Perikanan  berperan  dalam  menjaga  dan mengoptimalkan  sumber  daya  ikan  sehingga  Rawa  Blorep  masuk  dalam  pengelolaan  sumber  daya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Implementasi yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
No Bentuk Implementasi Sasaran Tahun bantuan Sumber bantuan yang di terima 1 Restocking ikan Rawa Blorep 2021 Benih ikan Nila ukuran 5 – 8 cm 2 Pencetakan kolam Masyarakat sekitar Rawa Blorep 2016 Pencetakan kolam ikan dibelakang rumah rumah masyarakat 3 Pemberian bibit ikan dan pakan ikan Kelompok Pembudidaya dan masyarakat sekitar rawa blorep 2016 – Sekarang Bibit ikan Nila dan pakan ikan 4 Bantuan prasarana Kelompok Pembudidaya 2016 pompa air, alat tangkap

## Sumber: Dinas Perikanan, 2023
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa partisipasi  dari  Dinas Perikanan sudah  dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Bentuk implementasi berupa restoking ikan atau penebaran bibit ikan ini bertujuan untuk menambah stok ikan yang ada di Rawa Blorep agar masyarakat lokal dapat  melakukan  penangkapan  di  rawa  dengan  stok  ikan  tetap  terjaga. Apabila  stok  ikan  tidak dijaga  maka  kemungkinan  akan  terjadi  eksploitasi  berlebih  terhadap  sumber  daya  ikan  dan  akan mengakibatkan  hasil  tangkapan  tidak  lagi  bias  lestari,  sehingga  penurunan  jumlah  ikan  terjadi (Kartamihardja,  2014).  Kegiatan restocking ini  dilakukan  dengan  melihat  adanya  potensi  dari perairan tersebut dan juga melihat adanya aktivitas penangkapan secara berkelanjutan di perairan tersebut. Sehingga Dinas Perikanan melakukan kegiatan restocking yang berlokasikan dikali Tamu yang dimana perairan tersebut terhubung langsung dengan Rawa Blorep.
Pencetakan kolam budidaya juga dilakukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan bibit ikan  dan  juga  bisa  menjadi  suatu  usaha  yang  bernilai  ekonomi  dimana  usaha  ini  dapat  menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat disekitar Rawa Blorep. Selain itu, pengembangan budidaya ikan  dapat  membantu  mengurangi  tekanan  terhadap  sumber  daya  perikanan  yang  ada  di  alam.
Bentuk usaha yang dilakukan adalah dengan membuka tempat pemancingan bagi masyarakat luar namun tempat pemancingan tersebut masih belum banyak orang yang tau sehingga hanya oarang- orang terdekat saja yang datang memancing di tempat tersebut. Dengan melakukan budidaya ikan, masyarakat dapat memperoleh sumber pendapatan dari hasil produksi ikan secara terkontrol dan berkualitas (Ramadian, 2023).
Selain  pencetakan  kolam-kolam  di  belakang  rumah  masyarakat  Dinas  Perikanan  juga memberikan  bibit  ikan  dan  pakan  yang  dilakukan  secara  kontinyu  atau  berkelanjutan  namun pemberian bantuan ini tidak di berikan secara bersamaan kepada masyarakat yang aktif mengelola kolam  budidaya ini  melainkan  secara  bergiliran  hal ini  dilakukan  dengan  melihat  dari  anggaran yang ada. Program kerja yang di lakukan terbagi dalam 5 kelompok binaan, namun dua diantaranya dengan status tidak aktif. Berdasarkan hasil survey, kelompok yang tidak aktif memiliki alasan yaitu mereka lebih mengarah ke bidang berkebun. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbengkalainya kolam yang telah dipenuhi dengan tumbuhan air atau yang biasa mereka sebut dengan kasim kasim.
Kondisi  lingkungan  yang  tercemar  akibat  masuknya  limbah  rumah  tangga  dan  penggunaan pupuk  pertanian  yang  terbawa  kedalam  bagan  rawa  memberikandampak  pada  ekosistem didalamnya. Pencemaran yang masuk kedalam perairan ini memberikan masalah yang kompleks yaitu  selain  merusak  ekosistem,  hal  ini  juga  berdampak  pada  aktifitas  masyarakat  dalam menangkap  ikan  (Purnomo,  2013).  Hal  ini  dikarenakan  perairan  yang  tertutup  oleh  sampah anorganik seperti kantong plastik, botol mineral, dan sampah lainya yang sulit teruai. Sebagaimana diketahui  bahwa  air  merupakan  sumber  daya  alam  terpenting  dalam  keberlangsungan  suatu makhluk hidup terutama yang berada di perairan tersebut. Air juga rentan sekali terhadap polusi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitar (Muklis, 2021). Sehingga dengan kondisi tersebut menuntut adanya perhatian khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan peranya dalam menanggulangi pencemaran air yang di akibatkan oleh limbah domestik, anorganik bahkan akumulasi residu peptisida (Pratama, 2021).
Selain  dipenuhi  dengan  limbah  rumah  tangga,  bagan  rawa  juga  tertutup  dengan  tumbuhan kiapu  ( Pistia  Stratiotes ).  Hal  ini  sangat  meresakahkan  masyarakat  karena  sangat  sulit  untuk membersihkan tumbuhan ini. Ditambah lagi dengan substrat dan bahan organik yang menumpuk di  dasar  perairan  disebabkan  oleh  adanya  pembusukan  gulma  perairan  serta  kontribusi  bahan organik  yang  berasal  dari  limbah  rumah  tangga,  hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  sedimentasi sehingga berkuranya kapasitas tampung dan mengecilnya luas perairan (Purnomo, 2013). Hal ini memberikan  perhatian  kepada  Balai  Wilayah  Sungai  Merauke  dalam  peranya  mulai  dari perencanaan,  pemeliharaan,  serta  rehabilitas  rawa.  Sementara  itu,  berdasarkan  peranya  Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan pupuk dan zat kimia lain yang baik dan benar agar tidak menyebabkan pencemaran limbah yang di sebabkan oleh para petani.
Pemangku kepentingan lain dari lingkup pemerintahan seperti Bappeda Kabupaten Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, juga Dinas Perikanan harus bisa mengkait Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pengelolaan  Perairan  Darat.  Para pemangku  kepentingan  tersebut  merupakan  perpanjangan  tangan  dalam  berpartisipasi  untuk melaksanakan program kerja yang telah di tetapkan (Alviya et al ., 2016). Sementara itu pada lingkup akademisi, tokoh Masyarakat serta NGO (Non-Governmental Organization) secara tidak langsung turut berkontribusi dalam kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada di Rawa Blorep.
Partisipasi  pemangku  kepentingan  sangat  diperlukan  dalam  pengambilan  keputusan  dan menentukan  kebijakan  (Reed et  al., 2009 ) .  Kebijakan  lingkungan  dan  pengambilan  keputusan seringkali  harus  menghadapi  interaksi  yang  kompleks  antara  aktor  dan  sektor  yang  berbeda pandangan dan seringkali bertentangan (Yavuz & Baycan, 2014). Dengan demikian pemahaman terhadap keberadan (eksitensi) pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memahami posisi dan peranan mereka yang terlibat (Alviya et al ., 2016).

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penilaian  secara  menyeluruh  menunjukkan  tingkat  partisipasi  pemangku  kepentingan dalam  pengelolaan  Rawa  Blorep  diberikan  skor  1.  Nilai  ini  termasuk  dalam  kriteria  tingkat partisipasi  antara  <50  yang  menunujukkan  bahwa  partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam kegiatan pengelolaan Rawa Blorep tergolong masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta
Alviya,  I.,  Suryandari,  E.  Y.,  Maryani,  R.,  Muttaqin,  Z.  (2016).  Meningkatkan  peran  pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah hulu daerah aliran sungai Ciliwung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 13.2 : 121-134.
Dwirastina, Mirna. (2019). Pengelolaan sumber daya Perikanan Di Sungai Kumbe Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Jurnal Ilmu Lingkungan 17(3): 435.
Kartamihardja,  E.  S.,  Purnomo,  K.,  Tjahjo,  D.  H.  W.,  &  Koeshendrajana,  S.  (2013).  Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumber daya ikan arwana irian, scleropages jardinii di Sungai Maro, Merauke Papua.J. Kebijak.Perikan.Ind. 5(2): 87-96.
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18/KEP-DJPT/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem.
Lubis,  Z.  (2014).  Menumbuhkan  (kembali)  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  di Tapanuli Selatan. Antropologi Indonesia .
Muliawan, Irwan. Analisis Stakeholders Pada Perikanan Tangkap Kerapu, Preliminary Study Menuju Implementasi  Ecosystem Approach  for  Fisheries  Management  Di Kepulauan  Spermonde  Kota Makassar. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 9.2 (2014): 233-246.
Mukhlis, M., Abdullah, B., & Setiawati, H. (2021). Dampak Restocking Terhadap Nilai Produksi Ikan Di Danau Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Ecosystem , 21 (2), 245-259.
Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan Dan  Peranan  Dalam  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Gunung  Sirimau,  Kota  Ambon,  Provinsi Maluku. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil , 6 (1), 34-43
Pratama,  I.  (2021).  Peran  dinas  lingkungan  hidup  dalam  pengendalian  pencemaran  air  di  perawang kabupaten  siak  tahun  2020. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 8 (2), 1-15.
Putri, M. N., Purnomo, P. W., & Soedarsono, P. (2013). Profil  vertikal bahan organik dasar perairan dengan latar belakang pemanfaatan berbeda di Rawa Pening. Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES) , 2 (3), 27-36.
Rampersad,  G,  P  Quester,  I  Troshani.  2010.  Managing  Innovation  Networks:  Exploratory  Evidence from  ICT,  Biotechnology  and  Nanotechnology  Networks.  Industrial  Marketing  Management, 39(5).
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:         Alfabeta.
Syahputra, H. O. K., Nugroho, B., Hartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community-based mangrove management: Case of a forest management unit in region 3 of Aceh province.
Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 24(3), 152–161.
https://doi.org/10.7226/jtfm.24.3.152.
Yavuz, F., & Baycan, T. (2014). Application of combined Analytic Hierarchy Process (AHP) and SWOT for  integrated  watershed  management. International  Journal  of  the  Analytic  Hierarchy Process , 6 (1).