## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLAWANAN

## TEREKSEKUSI PARTIJ VERZET ATAS SITA EKSEKUSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN)
LEGAL PROTECTION AGAINST RESISTANCE TO EXECUTION PARTIJ VERZET REGARDING EXECUTION CONFISCATION (STUDY OF KUTACANE DISTRICT COURT DECISION NUMBER: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN)
Najuasah Putra 1 Manfarisyah 2 Ramziati 3
1. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Perlawanan  tereksekusi (partij  verzet) atas  sita  eksekusi  akan  menjadi  suatu  perkara  baru  yang harus  mendapatkan  penyelesaian,  sehingga  perkara  pokoknya  yang  sudah  selesai  menjadi berkepanjangan  dan  Putusan  Hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  juga dimungkinkan  untuk  penundaan  eksekusi,  berdasarkan  perlawanan  tereksekusi  tersebut  dan disesuaikan  dengan  asas kasuitis dan  asas eksepsional . Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  dan  bersifat  preskriptif,  sumber  data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan (library  research). Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  perlawanan  tereksekusi (partij verzet) yang  diatur  dalam  Pasal  207  HIR  dan  Pasal  225  RBg  dapat  dilakukan  sepanjang  pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. Perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan  eksekusi,  dan  perlawanan  juga  harus  diajukan  sebelum  eksekusi  dijalankan. Pertimbangan  hakim  terhadap  perlawanan  tereksekusi  atas  sita  eksekusi  (studi  putusan  nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) menyatakan dalam amar putusannya bahwa perlawanan tereksekusi para pelawan  dinyatakan  sebagai  pelawan  yang  tidak  benar;  maka  perlawanan  para  pelawan  harus dinyatakan  tidak  dapat  diterima (niet  ontvankelijk  verklaard) ;  maka  para  pelawan  harus  dihukum untuk membayar biaya perkara;
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlawanan Tereksekusi, Sita Eksekusi.

## Abstract
Execution resistance (partij verzet) regarding confiscation of execution will become a new case that must be resolved, so that the main case which has already been completed becomes prolonged and the  Judge's  Decision  which  has  permanent  legal  force  is  also  possible  for  the  execution  to  be postponed,  based  on  the  executed  resistance  and  adjusted  to  the  principles  casuitis  and  the principle of exceptionalism. This type of research is qualitative research, with a normative juridical approach,  and  is  prescriptive  in  nature,  data  sources  are  obtained  from  primary  legal  materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and data collection is carried out by means of  library  research.  The  results  of  this  research  explain  that  legal  protection  against  the executioner's resistance (partij verzet) as regulated in Article 207 HIR and Article 225 RBg can be carried out as long as the executed party can prove the basis of rights to the object of execution. Resistance does not essentially suspend the execution, and resistance must also be submitted before the execution is carried out. The judge's consideration of the executed resistance to the confiscation of  execution  (decision  study  number:  16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn)  stated  in  his  decision  that  the executed  resistance  of  the  opponents  was  declared  as  false  resistance;  then  the  resistance  of  the contrarians must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaard); then the opponents must be punished to pay court costs;
Keywords: Legal Protection, Executed Resistance, Confiscated Execution.

## A. PENDAHULUAN
Eksekusi  dalam  kamus  hukum  diartikan  sebagai  pelaksanaan  putusan  Pengadilan. Secara  terminologi  eksekusi  adalah  melaksanakan  putusan (vonis) Pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Akan  tetapi  tidak  semua  jenis  putusan  hakim  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat di eksekusi. 1
Putusan  hakim  yang  dapat  dieksekusi  adalah  putusan  hakim  yang  amar  atau diktumnya condemnatoir , yang artinya mengandung suatu penghukuman. Pada prinsipnya, eksekusi  sebagai  tindakan  paksa  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  hal  ini  merupakan  pilihan  hukum  apabila  pihak  yang  kalah  tidak  mau menjalankan  atau memenuhi isi putusan secara sukarela. sehingga harus  dibedakan  antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.
Dalam  praktiknya  sering  terjadi  bahwa  pihak  yang  kalah  dalam  keputusan  tersebut, ternyata  tidak  mau  melaksanakan  dan  memenuhi  isi  putusan  dengan  berbagai  alasan,
1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 16.
sehingga  tidak  semua  putusan  Hakim  dapat  dilaksanakan  dalam  arti  yang  sebenarnya dengan secara sukarela, karena para pihak juga masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya  hukum  baik  upaya  perlawanan,  banding,  maupun  kasasi  dari  para  pihak  sebelum adanya permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan terkait. 2
Tentu  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  mengecewakan  terhadap  pihak  yang  kalah dalam  sengketa  perdata  tersebut,  yang  sudah  mengorbankan  segala  tenaga,  pikirannya, biaya  dan  lain  sebagainya.  Menurut  M.  Yahya  Harahap  perlawanan  dari  tereksekusi terhadap  sita  eksekusi  juga  tidak  mutlak  menunda  pelaksanaan  eksekusi.  Penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihak tereksekusi berdasarkan Pasal 207 HIR dan  Pasal  225  RBg  disesuaikan  dengan  asas kasuistis dan  asas eksepsional . 3 Dengan timbulnya  perlawanan,  maka  perkara  pokoknya  yang  sudah  selesai  menjadi berkepanjangan,  karena  ada  kemungkinan  pelaksanaan  putusannya  menjadi  tertunda, dengan  demikian  masalah  perlawanannya  sendiri  akan  menjadi  suatu  perkara  baru  yang harus mendapat penyelesaian.
Dalam  menjalankan  eksekusi  sengketa  perdata  perlu  diperhatikan  aspek-aspek kemanusiannya  dari  para  pihak  yang  kalah  dalam  sengketa  perdata,  sebagaimana perlawanan  terhadap  penetapan  eksekusi  yang  diatur  dalam  Pasal  195  Ayat  (6)  HIR  : “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita  miliknya,  dihadapkan  serta  diadili  seperti  segala  perselisihan  tentang  upaya  paksa yang  diperintahkan  oleh  Pengadilan  Negeri,  yang  dalam  daerah  hukumnya  terjadi perjalanan keputusan itu.” 4
Salah satu yang menjadi materi penelitian disini adalah adanya perlawanan/bantahan dari pihak yang kalah dalam sengketa perdata (termohon eksekusi), dengan adanya hal ini maka  pihak  tersebut  meminta  proses  eksekusi  ditunda  terlebih  dahulu  sampai  selesainya proses  pemeriksaan  perlawanan  yang  diajukan  tersebut.  Sehingga  hakim  dalam  hal  ini
2 Andi  Tahir  Hamid, Hukum  Acara  Perdata  serta  Susunan  dan  Kekuasaan  Pengadilan, Bina  Ilmu, Surabaya, 1986, hlm. 141.
3 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.
4 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,  Sumur-Bandung,  Bandung,  1982,  hlm. 132.
dapat menunda pelaksanaan eksekusinya yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses tersebut  berdasarkan  Pasal  381  RV  bahwa  “Hakim  yang  memeriksa  perkara  perlawanan, jika  ada  alasan-alasannya  dapat  menunda  pelaksanaan  putusan  yang  dilawan  sampai  saat perlawanan itu diputus.” 5
Perlawanan  tereksekusi (partij  verzet) merupakan  upaya  hukum  yang  langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri. Pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak  lain  yang  ikut  dilibatkan,  persis  murni  seperti  perkara  semula,  hanya  dalilnya  saja yang  berbeda  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  207  HIR,  tujuan  perlawanan  terhadap eksekusi  yang  diajukan  pihak  tereksekusi,  pada  hakikatnya  untuk  menunda  eksekusi  dan membatalkan  eksekusi  dengan  jalan  menyatakan  putusan  yang  hendak  dieksekusi  tidak mengikat serta mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi. 6
Berdasarkan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang tereksekusi tersebut terdapat banyak hal yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu peneliti akan membahasnya dalam penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Tereksekusi (Partij Verzet) Atas Sita Eksekusi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn).

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan penelitian  yang  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dan  penelitian  ini bersifat  preskriptif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang harus  dilakukan.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  peneltian  hukum  normatif terbagi  menjadi  3  (tiga),  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier,  Prosedur  pengambilan  data  dan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara studi  kepustakaan (library  research) terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  peraturan
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 183.
6 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 11.
perundang-undangan serta buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. 7

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Perlawanan  Tereksekusi  Dalam  Perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/Pn Ktn.
a) Pokok Perkara
Pokok  perkara  oleh  Para  Pelawan  ialah  mengenai  keberatan  Para  Pelawan  terhadap pelaksanaan  eksekusi  berdasarkan  permohonan  eksekusi  Nomor  1/Pdt.Eks/2022/PN.Ktn tanggal  24  Agustus  2022  jo.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kutacane  Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn  tanggal  21  Mei  2019  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh Nomor  74/PDT/2019/PT.BNA  tanggal  29  Agustus  2019  jo.  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 1746/K/PDT/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

## b) Pertimbangan Hukum
1. Dalam Eksepsi
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  eksepsi Terlawan tersebut di atas sebagai berikut :
1) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  sudah  sewajarnya  Para  Pelawan  hanya menyertakan  pihak-pihak  yang  termasuk  dalam  perkara  gugatan  semula  yakni  gugatan perkara  perdata    Nomor  10/Pdt.G/2018/PN.Ktn  dan  tidak  menyertakan  pihak  lain  selain dari  pihak  dalam  perkara  semula  karena  perkara  yang  diajukan  oleh  Para  Pelawan  adalah perlawanan  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  atas  putusan  perkara  perdata  Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ktn yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan kasasi Nomor 1746/K/PDT/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
7 Yulis, S., Muksalmina, M., & Syahputra, M. R. (2023). KEBIJAKAN HUKUMAN QISHAS BAGI PELAKU  PEMBUNUHAN  DALAM  QANUN  JINAYAT  ACEH. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 531-547.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat komposisi para pihak dalam perkara perlawanan a  quo sudah  tepat  sehingga  Majelis  Hakim  memandang  eksepsi    gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Terlawan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

## 2) Ne Bis In Idem
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  eksepsi  Terlawan  yang menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Para Pelawan dalam perkara a quo berlaku asas ne  bis  in  idem menurut  Majelis  Hakim  adalah  tidak  beralasan  hukum,  karena sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  undang-undang,  perlawanan  terhadap  eksekusi bisa diajukan ke pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan dalam hal ini  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  upaya  perlawananannya  dan  dengan  demikian eksepsi Terlawan haruslah ditolak;
2. Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan pada pokoknya adalah mengenai  keberatan  Para  Pelawan  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  berdasarkan  penetapan eksekusi  Nomor  1/Pdt.Eks/2022/PN.Ktn  tanggal  24  Agustus  2022  jo.  Putusan  Pengadilan Negeri  Kutacane  Nomor  10/Pdt.G/2018/PN.Ktn  tanggal  21  Mei  2019  jo.  Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PDT/2019/PT.BNA tanggal 29 Agustus 2019 jo. Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1746/K/PDT/2020  tanggal  6 Agustus  2020  untuk  kemudian  dapat  dinyatakan  bahwa  putusan  tersebut  tidak  dapat dijalankan eksekusinya (non-eksekutabel);
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  uraian-uraian  pertimbangan  Majelis Hakim  berpendapat  perlawanan  yang  diajukan  oleh  Para  Pelawan  dalam  perkara a  quo tidak beralasan hukum;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perlawanan  Para  Pelawan  ternyata  tidak  berlasan hukum maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Pelawan  dikategorikan  sebagai  Pelawan  yang tidak  benar,  maka  perlawanan  Para  Pelawan  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  alat-alat  bukti  lainnya  yang  telah  diajukan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perlawanan  Para  Pelawan  dinyatakan  tidak  dapat diterima, maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan  Pasal  206  Ayat  (6)  RBg,  Pasal  225  RBg,  Pasal  227  RBg,  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
c) Amar Putusan Dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara
1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima;
3. Menghukum  Pelawan  I  dan  Pelawan  II  untuk  membayar  biaya  perkara  secara tanggung  renteng  sebesar  Rp4.634.500, 00  (empat  juta  enam  ratus  tiga  puluh empat ribu lima ratus rupiah);

## d) Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum bagi para pihak berperkara yang mengandung rasa keadilan (ex aequo et bono) , disamping itu  juga  mengandung  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan,  sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.
Penulis  berpendapat  dan  perlu  kiranya  untuk  melihat  kembali  Putusan  Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN  Ktn,  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  Permohonan  Pelawan  I  dan Pelawan II (untuk selanjutnya disebut Para Pelawan) adalah Pelawan yang benar, hal mana
secara sah dan berdasarkan undang-undang Pelawan I adalah selaku pemilik yang sah atas obyek  sengketa  dan  Pelawan  II  adalah  selaku  ahli  waris  dari  Unur  Sianipar  (Unur  Boru Sianipar).
Dalam  Hal  Ini  Unur  Sianipar  (Unur  Boru  Sianipar)  adalah  Pemilik  asal  objek sengketa,  sehingga  dalam  hal  ini  Para  Pelawan  sangat  dirugikan  dan  sangat  keberatan terhadap  adanya  Permohonan  Penetapan  Eksekusi  No.  1/Pdt.Eks/2022/PN.Ktn  tanggal  24 Agustus 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 10 /Pdt.G /2018 /PN KTN. Tanggal  21  Mei  2019  Jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Aceh  No.  74/PDT/2019/PT.BNA., Tanggal  29  Agustus  2019  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. 1746/K/Pdt/2020 tanggal 06 Agustus 2020.
Melihat  dari  permohonan  perlawanan  tereksekusi  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Kutacane Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn, penulis menilai bahwa hakim tidak seharusnya menyatakan  jika  Pelawan  I  dan  Pelawan  II  sebagai  Pelawan  yang  tidak  benar,  dan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  kejelian  dalam  menilai adanya  pembuktian,  dimana  hasil  dari  pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  yang  mendalam  untuk  memutuskan  perkara  sebagai  bentuk  perlidungan hukum  terhadap  para  pihak  yang  berperkara  dengan  menganut  asas Actori  in  Cumbit Probatio.
Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan  itu  benar-benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  dengan  kebenarannya,  hingga  terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak (Pelawan dan Terlawan).
Dalam  hal  ini  Terlawan  dengan  tegas  menolak  seluruh  dalil-dalil  yang  telah dikemukakan / disampaikan oleh Pelawan. Dan menyatakan jika Gugatan Pelawan Kurang Pihak (Plurium  Litis  Consortium), sehingga masih  ada  pihak  lain  yang  harus  ditarik kedalam  permasalahan  ini,  yakni  baik  dari  segi  Pelawan  maupun  dari  segi  Terlawan  dan
turut  Terlawan  agar  persoalan  ini  nantinya  dapat  diselesaikan  dengan  tuntas.  Dan  perkara yang  diajukan  oleh  Pelawan  tersebut  sedang  diperiksa  dan  disidangkan  saat  sekarang  ini, sebelumnya  telah  pernah  diputus  oleh  Majelis  Hakim  yang  lain  dan  telah  berkekuatan hukum  tetap,  dan  apa  yang  menjadi  materi  dalam  Gugatan  perlawanan  tersebut  tiada  lain bersumber dari materi perkara yang terdahulu (Nebis In Idem) .
Namun,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  sudah  sewajarnya  Para  Pelawan  hanya menyertakan  pihak-pihak  yang  termasuk  dalam  perkara  gugatan  semula  yakni  gugatan perkara  perdata    Nomor  10/Pdt.G/2018/PN  Ktn,  dan  tidak  menyertakan  pihak  lain  selain dari  pihak  dalam  perkara  semula  karena  perkara  yang  diajukan  oleh  Para  Pelawan  adalah perlawanan  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  atas  putusan  perkara  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap, sehingga komposisi para pihak dalam perkara perlawanan a quo sudah tepat sehingga  Majelis  Hakim  memandang  eksepsi    gugatan  kurang  pihak  yang  diajukan  oleh Terlawan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Dan  dalam  eksepsi  Terlawan  yang  menyatakan  bahwa  perlawanan  yang  diajukan  Para Pelawan  dalam  perkara a  quo berlaku  asas nebis  in  idem adalah  tidak  beralasan  hukum, sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  Para  Pelawan  dalam  hal  ini  mempunyai  hak  untuk mengajukan  upaya  perlawananannya  dan  dengan  demikian  eksepsi  Terlawan  haruslah ditolak.
Dalam hal ini Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Pelawan dalam perkara a quo ternyata tidak ada satupun dalil-dalil perlawanan yang mengacu  atau  merujuk  kepada  alasan  sebagaimana  pengajuan partij  verzet ,    dan menyatakan  bahwa  dalil-dalil  perlawanan  yang  diajukan  Para  Pelawan  ternyata  kembali membahas materi pokok terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara formil tidak  memenuhi  syarat  pada partij  verzet .  Seharusnya  Majelis  Hakim  perkara  ini  dapat mengabulkan  Eksepsi  Terlawan  dalam  perkara a  quo yang  di  dalamnya  berisi  muatan materi yang bersumber dari materi perkara terdahulu yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sama, sehingga perkara perlawanan a quo sepatutnyalah untuk ditolak atau setidak-tidaknya batal/gugur demi hukum.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  hakim  berdasarkan  undang-undang  kekuasaan kehakiman adalah untuk dapat memperlihatkan bahwa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu  perkara.  Dalam  hal  ini  adalah  hakim  dapat menunda  pelaksanaan  putusan  terhadap  perkara  perlawanan/bantahan  atas  sita  eksekusi tersebut, sebagai bentuk  perlindungan hukum dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 381 Reglement op de Rechtsvordering (RV) : “Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada  alasan-alasannya  dapat  menunda  pelaksanaan  putusan  yang  dilawan  sampai  saat perlawanan itu diputus.”
Mengenai  hak  dan  wewenang  yang  diberikan  kepada  Hakim,  dalam  hal  ini  Hakim juga  seharusnya  dapat  melaksanakan  penangguhan  atas  objek  eksekusi,  demi  terciptanya kepastian  hukum  terhadap  para  pihak  terhadap  upaya  pelawanan  tereksekusi,  sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelawan yang benar dan beralasan. Hal  ini  guna  menghindari  hal-hal  yang  bisa  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  terhadap pihak  yang  bersangkutan,  terutama  pihak  Pelawan  sebagai  pihak  yang  Tereksekusi  atas putusan Pengadilan.
1. Akibat Hukum Perlawanan Tereksekusi Partij Verzet Dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN Ktn.
Ada beberapa akibat hukum yang timbul dari putusan perlawanan tereksekusi dalam sengketa perdata tersebut, yang terdiri dari dua (2) yaitu :
a) Akibat yuridis yang timbul dari amar putusan perlawanan tereksekusi menyatakan bahwa  perlawanan  tidak  dapat  diterima  dan  atau  di  tolak (niet  ontvankelijk verklaard) ,  maka  akibat  yuridisnya  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kutacane  wajib menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo , yang kemudian akan dijalankan eksekusi oleh panitera dan jurusita.
b) Akibat bagi para pihak yaitu pihak pelawan (termohon eksekusi) akan kehilangan haknya  sehingga  harus  secara  sukarela  menyerahkan  obyek  sengketa  kepada terlawan  (pemohon  eksekusi),  ketika  pihak  Pelawan  tidak  mau  secara  sukarela untuk melepaskan obyek tersebut, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan.
Apabila amar putusan perlawanan menyatakan perlawanan untuk menunda eksekusi diterima  maka  akibat  yuridisnya  dilakukan  penundaan  terhadap  eksekusi  untuk  sementara waktu, sedangkan akibat bagi pihak pelawan dapat menguasai obyek sengketa, sedangkan terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi permohonan eksekusinya.
Dalam  sengketa  perdata  pada  sengketa  perdata  Nomor:  16/Pdt.Bth/  2022/PN  Ktn, amar  putusannya  dinyatakan  perlawanan  pelawan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (niet ontvankelijke  verklaard), sehingga  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kutacane  akan  menerbitkan Surat  Penetapan  Eksekusi  dan  memerintahkan  panitera  dan  jurusita  untuk  mengeksekusi obyek sengketa.
Penulis  berpendapat  pada  sengketa  perdata  ini  memang  seharusnya  tetap  dilakukan penundaan  eksekusi  terlebih  dahulu.  Eksekusi  tidak  perlu  dilakukan  dengan  segera. Dasarnya tidak hanya dengan melihat kondisi dilapangan ketika nanti akan terjadi eksekusi secara  paksa,  tetapi  juga  masih  adanya  proses  dan  upaya-upaya  hukum  lainnya.  Ketua Pengadilan  Negeri  dalam  ini    seakan  mengacuhkan  saja  atau  menolak  pengajuan  gugatan perlawanan  yang  dilakukan  oleh  pelawan  ke  Pengadilan  Negeri,  karena  alasannya  bahwa Para  Pelawan  sebagai  Pelawana  tidak  benar,  dimana  Pelawan  I  mempunyai  kepentingan atas objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut, sebagaimana yang diketahui dalam hal ini  Pelawan  I  /  Termohon  Eksekusi  adalah  pemilik  yang  sah  atas  objek  sengketa  dalam eksekusi  tersebut,  berdasarkan  Akta  Hibah  No.  403/2016  dan  Sertifikat  Hak  Milik  No. 15/2016 atas nama Pelawan I atas sebidang tanah dengan luas 13.278 m 2 yang diatas tanah tersebut  terdapat  objek a  quo ,  sehingga  Pelawan  I  memiliki  cukup  alasan  untuk mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap perkara a quo, sehingga menurut hemat penulis bahwa eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I tidak dapat dijalankan (non-executable) . Akan  tetapi  dalam  hal  ini  Ketua  Pengadilan  Negeri  juga  dapat  menentukan  sikap  untuk melaksanakan atau malah membatalkan eksekusi tersebut.
Ketelitian dan kecermatan seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan  dan  menentukan  sebagai  bagian  dari  penegak  hukum  dan  keadilan dituntut  untuk  mengenal,  mengadili,  merasakan  serta  memahami,  nilai-nilai  hukum  dan keadilan yang hidup bersama masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam Undang-undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat  agar  benar-benar  dapat  mewujudkan  fungsi  hukum  dalam  menegakkan keadilan.
Atas  dasar  peran  dan  kewenangan  kekuasaan  kehakiman  sebagai  katub  penekan dalam Negara hukum, maka Pengadilan Negeri dalam hal ini juga dapat menunda atau tetap melaksanakan upaya eksekusi yang harus dilakukan secara fair dalam menegakkan hukum, kebenaran,  dan  keadilan,  yang  timbul  dalam  perkara a  quo .  Karena  eksekusi  secara sukarela  itu  tentu  merupakan  proses  yang  cukup  sulit  terlebih  ketika  adanya  perlawanan fisik yang melibatkan massa.

## D. KESIMPULAN
Perlawanan  tereksekusi partij  verzet dapat  dilakukan  sepanjang  pihak  tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi  dijalankan,  sebab  jika  eksekusi  sudah  selesai  dijalankan  maka  pihak  yang  kalah tidak dapat mengajukan perlawanan, tetapi harus melalui gugat biasa. Pertimbangan hakim terhadap  perlawanan  tereksekusi  atas  sita  eksekusi  (Studi  Putusan  Nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN  Ktn)  menyatakan  bahwa  dalil  Para  Pelawan  dalam  perkara a  quo ternyata  tidak  mengacu  atau  merujuk  kepada  alasan  sebagaimana  pengajuan partij  verzet , dalil-dalil  Para  Pelawan  kembali  membahas  materi  pokok  perkara  terdahulu  yang  secara formil  tidak  memenuhi  syarat  pada partij  verzet ,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo tidak beralasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hamid,  Andi  Tahir,  1986, Hukum  Acara  Perdata  serta  Susunan  dan  Kekuasaan Pengadilan, Bina Ilmu, Surabaya.
Harahap, M. Yahya, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Sinar Grafika, Jakarta.
Makarao,  Moh.  Taufik,  2005, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata, CV.  Pustaka  Setia, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Muhammad,  Abdul  Kadir,  2008, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Prodjodikoro,  Wirjono,  1982, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,  Sumur-Bandung, Bandung.
Rambe, Ropuan, 2000, Hukum Acara Perdata Lengkap , Sinar Grafika, Jakarta.
Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1989, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung,

## B. Jurnal
Yulis,  S.,  Muksalmina,  M.,  &  Syahputra,  M.  R.  (2023).  KEBIJAKAN  HUKUMAN QISHAS  BAGI  PELAKU  PEMBUNUHAN  DALAM  QANUN  JINAYAT ACEH. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 11 (2), 531-547.
C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Yurisprudensi Mahkamah Agung SEMA Nomor: 7 Tahun 2012 Hasil Rapat Kamar Perdata. UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.