Program Master Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email: mahpudin95@mail.ugm.ac.id

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7737
Konflik  Pemilu:  Dinamika  Sengketa  Calon  Perseorangan  dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak
Mahpudin Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
Dikirimkan: 5 April 2020 Direvisi: 2 Juni 2020 Diterbitkan: 30 September 2020
Pendahuluan onflik dalam pemilu merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan pemilu  adalah  arena  kontestasi  para  aktor  untuk  memperebutkan kekuasaan. Karena itu, konflik pemilu tidak mungkin dapat dihilangkan.
Sebab,  pemilu  itu  sendiri  adalah  mekanisme  menajemen  konflik  yang  mengatur  dan mengelola  bagaimana  kekuasaan  dikontestasikan  agar  lebih  terlembaga,  legal,  dan mendapat  legitimasi  publik.  Tulisan  ini  membahas  tentang  konflik  pemilu  khususnya dinamika sengketa bakal calon perseorangan dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal dengan  mengambil  lokus  penelitian  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di Kabupaten Lebak tahun 2018.

## K

## KATA KUNCI
calon perseorangan; konflik; KPU lebak; sengketa

## INTISARI
Artikel ini membahas sengketa konflik antara calon perseorangan dan penyelengaraa pemilu dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018. Mengapa terjadi sengketa pemilu antara calon perseorangan dengan lembaga penyelenggara pemilu dan Bagaimana resolusi konflik sengketa calon perseorangan dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak merupakan dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan berita online. Hasil penelitian mengungkap bahwa sengketa terjadi karena adanya ketidakpuasan bakal calon perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terkait keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon kandidat. Penolakan tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut adalah dengan metode adjudikasi. Hal ini dipilih sebab pihak yang berkonflik tidak pernah menemui kesepakatan bersama ketika dihadapkan melalui proses musyawarah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak. Mekanisme adjudikasi dapat dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak karena undang-undang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengadilan khususnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu.
Kajian  ini  menjadi  penting  untuk  dibahas  dengan  beberapa  pertimbangan: pertama, isu mengenai calon perseorangan belakangan menjadi diskursus baru dalam politik elektoral menyusul dikeluarkannya regulasi yang memberi kesempatan kepada masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  kontestasi  elektoral  tanpa  harus  melalui jalur  partai  politik.  Kebijakan  ini  tidak  lepas  sebagai  upaya  melawan  dominasi  dan hegemoni  partai  politik  yang  cenderung  elitis  dan  oligarkis  dalam  proses  rekrutmen politik  sehingga  menutup  ruang  politik  bagi  masyarakat  (Robison  &  Hadiz,  2004; Winters, 2014). Selain itu kebijakan ini berangkat dari fakta empiris yang menunjukkan lemahnya kepercayaan publik ( public distrust ) terhadap institusi partai politik (Efriza, 2019).
Kedua, kendati  regulasi  pemilu  memberikan  kesempatan  kepada  calon perseorangan,  namun  dinamika  politik  yang  berkembang  dalam  kontestasi  elektoral, eksistensi  calon  perseorangan  selalu  lemah  disebabkan  oleh  banyak  faktor  terutama sulitnya  memenuhi  syarat  dukungan  minimal  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh regulasi pemilu. Tidak jarang hal tersebut sering bermuara pada terjadinya konflik politik antara calon perseorangan dengan lembaga pemilu karena didasari oleh ketidakpuasan atau kekecewaan calon perseorangan terhadap keputusan politik yang dikeluarkan oleh lembaga pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana teknis kepemiluan. Karena itu penting untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana dinamika resolusi konflik terkait sengketa calon perseorangan dalam Pilkada.
Awalnya,  partai  politik  menjadi  salah  satu  aktor  utama  dalam  pemilu.  Hal  ini tidak  lepas  sebab  eksistensi  partai  politik  tidak  lain  sebagai  sebuah  organisasi  politik yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  melalui  pemilu  (Lowery  et  al.,  2013). Kendati demikian, permasalahan mulai muncul ketika partai tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam menjaga dan mengawal marwah demokrasi. Di Indonesia, keberadaan partai politik sejak era reformasi tahun 1999 sampai sekarang terus mengalami degradasi kepercayaan publik (Efriza, 2019).  Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada tahun 2019 mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai sangat rendah yaitu hanya mencapai 53 persen dalam empat tahun terkakhir (Katadata.co.id, 2019). Partai saat ini mengarah pada praktik yang tidak demokratis. Banyak para ahli menilai bahwa partai-partai yang ada di Indonesia saat ini dikendalikan oleh logika kartel Roth (2009) dan Slater (2004) mencerminkan wajah yang elitis dan oligarkis (Robison & Hadiz, 2004; Winters, 2014).
Oleh karena itu, sejak diperkenalkannya sistem pemilihan langsung di Indonesia, partai  politik  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  aktor  dalam  politik  elektoral  terutama dalam  konteks  pemilu  di  tingkat  lokal.  Pasca  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  5/PUU-V/2007  tanggal  23  Juli  2007  tentang  Calon  Perseorangan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kontestasi elektoral tanpa melalui dukungan dari partai  politik.  Keputusan  MK  ini  mendapat legal  standing yang  sangat  kuat  dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah
yang salah satu pokok pembahasannya mengatur bahwa calon kandidat kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dapat  berasal dari partai politik atau jalur perseorangan. Dari  sini  pula  terdapat  pergeseran  paradigma  kekuasaan  yang  semula  kompetisi kekuasaan hanya berkelindan ditangan partai politik namun sekarang kekuasaan dapat terbagi ke kandidat lain di luar partai politik. Hingga saat ini, calon kandidat dari jalur perseorangan  masih  dipertahankan  dalam  Pilkada.  Sehingga  secara  tidak  langsung, calon perseorangan menjadi bagian penting dalam dinamika politik lokal.
Meskipun calon perseorangan memiliki kesempatan politik untuk berkompetisi dalam arena elektoral, tetapi eksistensinya masih belum signifikan. Pada banyak kasus, calon  perseorangan  sering  kali  menemukan  kegagalan  sebelum  berperang  karena terhambat  oleh  regulasi  terkait  persyaratan  pencalonan.  Undang-Undang  Nomor  10 tahun 2016 mewajibkan calon perseorangan untuk untuk memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap. Syarat  dukungan  tersebut  dibuktikan  dengan  fotokopi  kartu  tanda  kependudukan. Besaran jumlah dukungan berbeda tergantung pada besaran jumlah penduduk di suatu daerah. Persyaratan dukungan ini kerap kali membuat calon perseorangan menemukan kesulitan  sehingga  tidak  sedikit  yang  berusaha  melakukan  berbagai  cara  untuk mendapatkan dukungan pemilih demi memenuhi persyaratan administratif sekalipun dengan tindakan manipulasi data dukungan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  calon  perseorangan  harus  berjuang  menghadapi dua  aktor  atau  lembaga  yang  berbeda  dalam  proses  kandidasi  elektoral. Pertama, sebelum pemilu dimulai, calon perseorangan harus berhadapan dengan KPU di tingkat daerah terkait dengan persyaratan pencalonan. Tahap ini menjadi penting sebab KPU daerah memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pendaftaran bakal calon kandidat  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Jika  pada  tahap  pendaftaran  saja  tidak lolos, maka dapat dipastikan langkah calon perseorangan untuk maju dalam kontestasi elektoral  akan  terhenti. Kedua, calon  perseorangan  akan  berhadapan  dengan  calon kandidat yang diusung oleh partai. Tentu hal ini memberi hambatan politik yang cukup berarti sebab calon kandidat yang berasal dari partai memiliki modal politik yang lebih besar  seperti  basis  massa  dan  modal  material  terkait  dengan  dana  kampanye dibandingkan  dengan  calon  perseorangan  yang  harus  memiliki  strategi  politik  lebih ampuh dalam mengalahkan dominasi calon kandidat dari jalur partai.
Berdasarkan  kajian  literatur  yang  ada,  konflik  pemilu  yang  melibatkan  calon perseorangan  belum  banyak  dibahas.  Kajian  sebelumnya  lebih  banyak  membahas konflik pemilu yang melibatkan aktor atau institusi partai politik maupun calon kandidat yang  diusung  oleh  partai  dalam  proses  pendaftaran,  kampanye,  maupun  tahapan pemilu  lainnya  (Armunanto,  2015;  Devi,  2019;  Ramadlan  &  Wahyudi,  2016). Implikasinya, resolusi konflik yang dijalankan oleh Bawaslu mengarah pada aktor yang spesifik yaitu partai atau calon kandidat yang berasal dari partai politik (Aermadepa, 2019;  Firdaus,  2014).  Sementara,  kajian  yang  secara  spesifik  membahas  isu  tentang
calon perseorangan cenderung hanya memotret dari sudut pandang bekerjanya logika politik  elektoral  dan  implikasinya  terhadap  konsolidasi  demokrasi  (Pratikno,  2007; Santoso, 2018; Warjiyati, 2014).
Warjiyati  (2014)  meletakkan  diskursus  tentang  calon  perseorangan  sebagai sebuah pilihan yang dilematis sebab dalam kenyataanya menghadapi berbagai problem misalnya, hambatan modal ekonomi dan  politik, persyaratan yang sulit dipenuhi dan relasi kekuasaan eksekutif dan legisltaif yang rumit apabila calon perseorangan berhasil memenangkan kontestasi elektoral karena tidak memiliki dukungan politik di parlemen. Hal  ini  didukung  dari  hasil  kajian  Santoso  (2018)  yang  menyebut  bahwa  kendati keberadaan  calon  perseorangan  sebagai  bentuk  terbuknya  politik  yang  lebih  inklusif, tetapi sepak terjang calon perseorangan masih memiliki banyak hambatan.  Pratikno (2007) melihat keberadaan calon perseorangan yang awalnya digadang-gadang dapat memberi efek terhadap proses reformasi elektoral dan institusionalisasi partai politik, tetapi  dalam  praktiknya  hal,  hal  tersebut  sulit  dicapai  sebab  konflik  internal  yang mengakar  kuat  dan  pragmatisme  partai  menjadi  hambatan  yang  sangat  signifikan terhadap proses reformasi politik.
Melalui  telaah  literatur,  dapat  dilihat  bahwa  kajian  yang  secara  spesifik membahas tentang isu calon perseorangan yang dikaitkan dengan sengketa atau konflik pemilu  belum  muncul.  Karena  itu,  tulisan  ini  mencoba  mengisi  kekosongan  kajian dengan  spesifik  membahas  sengketa  calon  perseorangan  pada  kontestasi  elektoral. Pilkada  Lebak  tahun  2018  menjadi  lokus  dalam  tulisan  ini.  Pemilihan  lokus  kajian  ini dikarenakan  pada  Pilkada  Kabupaten  Lebak  terdapat  dua  pasangan  bakal  calon perseorangan  yang  menggugat  KPU  Kabupaten  Lebak  terkait  dengan  keputusan  KPU Kabupaten  Lebak  yang  menyatakan  bahwa  dua  pasangan  calon  perseorangan  tidak memenuhi persyaratan administratif dukungan minimal.
Menariknya, konflik terus memuncak dengan melibatkan pihak lain yaitu Dewan Kehormatan  Lembaga  Pemilu  (DKPP)  yang  berujung  pada  diberikannya  sanksi administratif dari DKPP kepada KPU Kabupaten Lebak karena melakukan pelanggaran kode  etik  sebagaimana  yang  dilaporkan  oleh  bakal  calon  perseorangan  sebagai Pemohon.  Mengapa  terjadi  sengketa  pemilu  antara  calon  perseorangan  dengan lembaga  penyelenggara  pemilu  dan  Bagaimana  resolusi  konflik  sengketa  calon perseorangan dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak merupakan dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Penulis berargumen bahwa sengketa pemilu  terjadi  karena  dilatarbelakangi  oleh  ketidakpuasan  bakal  pasangan  calon terhadap keputusan KPU Lebak terkait dengan syarat dukungan pencalonan. Sementara resolusi  konflik  dalam  penanganan  sengketa  di  Bawaslu  melalui  jalur  adjudikasi. Kekalahan  bakal  pasangan  calon  dalam  sengketa  di  Bawaslu  Lebak  mempertegas temuan  sebelumnya  bahwa  eksistensi  calon  perseorangan  masih  lemah  untuk  ikut berpartisipasi dalam kontestasi elektoral.
Artikel  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif-deskriptif  dengan pendekatan studi kasus. Secara spesifik kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa  calon  perseorangan  pada  Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun  2018.    Artikel  ini menggunkan data sekunder melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel yang dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber berita di media online  yang  secara  spesifik  membahas  tentang  sengketa  calon  perseorangan  pada Pilkada Lebak.

## Konflik, Resolusi Konflik, dan Sengketa Pemilu
Konflik  merupakan  sebuah  keniscyaan  dalam  hubungan  sesama  manusia (Cressey, 1950). Karena itu konflik tidak dapat dihilangkan justru konflik harus dikelola agar dapat diminimalisir dan tidak memberikan efek destruktif terhadap tatanan sosial dan politik. Pemilu sendiri merupakan manajemen konflik yang mengelola persaingan diantara calon kandidat atau partai politik dalam memperebutkan jabatan dan akses terhadap  kekuasaan  yang  terbatas.  Dengan  demikian,  konflik  atau  sengketa  dalam pemilu sangat mungkin terjadi ketika terdapat benturan kepentingan diantara berbagai aktor. Konflik pemilu dapat terjadi antar peserta pemilu atau antara perserta pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu khususnya KPU terkait dengan keputusan yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak.
Menurut Wallensteen (2018) konflik didefiniskan sebagai situasi dimana minimal terdapa  dua  aktor  atau  pihak  yang  berusaha  memperoleh  sumber  daya  yang  langka pada  saat  yang  bersamaan.  Karena  itu  paling  tidak  terdapat  tiga  komponen  penting dalam konflik, yaitu tindakan ( action ), kontradiksi ( incompatibility ) dan aktor ( actors ). Hal ini senada dengan argumen Dahlerup (2002) bahwa distribusi sumber kekuasaan yang  langka  dan  tidak  merata  menjadi  salah  satu  sumber  dasar  terjadinya  konflik. Menurut  Levien  (2000)  seseorang  atau  kelompok  dapat  terlibat  dalam  konflik dilaterbelakangi  oleh  dua  faktor.  Pertama,  adanya  anggapan  bahwa  kebutuhan  dan tujuan dari pihak yang berkonflik akan direalisasikan melalui konflik. Kedua, pihak yang berkonflik merasa bahwa kebutuhan antara pihak yang berkonflik tidaklah sama.
Fisher et al., (2001: 7-8) memaparkan lebih detail teori penyebab konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Pertama, teori hubungan dalam masyarakat, yaitu konflik yang  terjadi  karena  adanya  ketidakpercayaan,  polarisasi,  dan  permusuhan  diantara individu  maupun  kelompok.  Kedua,  teori  negosiasi  prinsip,  yaitu  konflik  yang diakibatkan  oleh  adanya  perbedaan  pandangan  diantara  orang  yang  terlibat  dalam konflik.  Ketiga,  teori  kebutuhan  manusia,  yaitu  konflik  yang  muncul  karena  adanya perebutan  terhadap  kebutuhan  dasar  manusia  yang  langka.  Ketika  kebutuhan  suatu kelompok tidak terpenuhi maka akan memicu konflik. Keempat, teori identitas, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan  identitas yang hilang atau memudar dari sebuah  tatanan  sosial.  Kelima,  teori  transformasi  konflik,  yaitu  konflik  yang  muncul
karena  adanya  masalah  ketidakadilan  dan  ketidaksertaraan  dalam  berbagai  aspek kehidupan mencakup ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan sehingga menimbulkan kesenjangan.
Dalam konteks politik, kekuasaan menjadi salah satu sumber daya yang terbatas dimana  hanya  segelintir  individu  atau  kelompok  yang  akan  memegang  kekuasaan. Karena  itu,  kekuasaan  selalu  berkaitan  dengan  dua  komponen  yaitu  orang  yang berkuasa  dan  orang  yang  dikuasai.  Pakulski  (2018)  menyebut  bahwa  orang  yang berkuasa  lebih  sedikit  dibandingkan  orang  yang  dikuasai.  Karena  kekuasaan  yang terbatas  sementara  banyak  pihak  yang  memperebutkan,  maka  kekuasaan  rawan menjadi sumber konflik. Logika ini relevan jika dikaitkan dalam pemilu, sebab pemilu adalah mekanisme mengatur perebutan dan pergantian kekuasaan yang dilembagakan.
Konflik  dalam  pemilu  secara  institusional  didesain  sedemikian  rupa  untuk menjamin  berjalannya  prinsip free and fair dalam  pemilu.  Pihak  atau  kandidat  yang merasa  dirugikan  selama  proses  pemilu  dapat  mengajukan  sengketa  untuk  merebut hak-hak politiknya. Dalam konteks pemilu, sengketa adalah bagian dari konflik sebab adanya pertentangan kepentingan dari berbagai aktor yang berbeda. Oleh karena itu, seni dalam mengelola konflik atau sengketa dalam pemilu menjadi penting. Lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) atau lembaga yudisial (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) bertanggungjawab untuk memiliki keterampilan dalam mencari solusi atau jalan keluar dalam menangani konflik dalam pemilu.
Upaya dalam menemukan jalan keluar untuk mengatasi konflik atau sengketa dalam  pemilu  adalah  bagian  dari  diskursurs  mengenai  resolusi  konflik  ( conflict resolution ). Wallensteen (2018: 8) memahami resolusi konflik sebagai situasi di mana pihak-pihak  yang  berkonflik  mengadakan  perjanjian  yang  menyelesaikan  perdebatan diantara mereka, saling menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan semua tindakan  kekerasan  terhadap  satu  sama  lain.  Setarikan  nafas  dengan  Nicholson  & Wallensteen  (1991:  59;  2018)  menempatkan  resolusi  konflik  sebagai  proses  yang memfasilitasi solusi di mana para pelaku yang berkonflik tidak lagi merasa perlu untuk terlibat dalam kegiatan konflik dan merasa bahwa distribusi manfaat dalam sistem sosial dapat diterima. Dari pendapat dua ahli ini dapat dilihat bahwa resolusi konflik adalah sesuatu yang perlu muncul setelah konflik.
Rahmadi  (2010:  12-20)  merumuskan  beberapa  bentuk  resolusi  konflik  antara lain: pertama, Negosiasi,  yaitu  penyelesaian  konflik  dimana  semua  pihak  berunding, berdiskusi  dan  berdebat  secara  langsung  dan  setara  tanpa  adanya  pihak  yang mendominasi pihak lain untuk mencapai konsensus bersama. Negosiasi dilakukan tanpa adanya bantuan atau intervensi dari pihak lain. Kedua, Mediasi, yaitu suatu penyelesaian konflik atau sengketa untuk mencari kesepatakan diantara pihak yang bertikai dengan menghadirkan  bantuan  dari  pihak  atau  lembaga  ketiga  yang  netral  dan  dianggap memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  khusus  terkait  permasalahan  yang  dihadapi  oleh
pihak yang berkonflik. Pendapat, nasihat atau masukan dari mediator tidak mengikat karena ia hanya berperan sebagai fasilitator.
Ketiga, Arbitrasi, yaitu strategi penyelesaian konflik dengan meminta bantuan pada pihak ketiga yang dianggap netral yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Hasil dari keputusan dikeluarkan oleh piha ketiga ini dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Pemilihan pihak yang menjadi arbitrator berdasarkan pada kesepakatan bersama  diantara  pihak  yang  berkonflik. Keempat, Adjudikasi  yaitu  penyelesian sengketa atau konflik di pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugutan ke  lembaga  pengadilan.  Keputusan  dari  lembaga  pengadilan  ini  bersifat  mengikat sedangkan pihak yang berkonflik tidak memiliki kewenangan untuk memilih hakim yang akan memutuskan perkara.
Menurut Surbakti, Supriyanto, & Santoso (2011)) membagi lima jenis sengketa hukum  dan  pelanggaran  pemilu  yaitu: pertama, pelanggaran  pidana  pemilu  yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang  penyelesaiannya  dilaksanakan  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum. Kedua, sengketa  dalam  proses  pemilu  yaitu  sengketa  yang  ditangani  oleh lembaga  pengawas  pemilu  (Bawaslu  atau  Panwaslu)  terkait  dengan  adanya ketidakpuasan  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  melalui  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  KPU. Ketiga, pelanggaran  administrasi  pemilu  yaitu  pelanggaran pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu, melainkan pelanggaran yang sifatnya lebih pada hal teknis atau administratif.
Keempat, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu pelanggaran kode etik atau moral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penyelenggaraan pemilu berasarkan dengan prinsip, asas, dan nilai yang ditetapkan  oleh  peraturan. Kelima, perselisihan  atau  sengketa  hasil  pemilu  yang diselesikan di Mahkamah Konstritusi (MK). Hasil keputusan dari MK bersifat final dan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu oleh KPU. Terakhir, sengketa hukum lainnya.
Tulisan  ini  secara  spesifik  akan  menyoroti  dua  jenis  sengketa  pemilu  yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa kode etik penyelenggara pemilu. Sengketa proses pemilu  yang  dimaksud  adalah  sengketa  antara  bakal  calon  perseorangan  menggugat KPU  Kabupaten  Lebak  perihal  keputusan  KPU  Kabupaten  Lebak  yang  menyatakan gugurnya  bakal  calon  perseorangan  karena  dinilai  tidak  memenuhi  syarat  dukungan. Sementara sengketa kode etik pemilu adalah terkait dengan anggota Komisioner KPU Kabupaten  Lebak  dengan  DKPP  yang  berujung  pada  dikeluarkannya  keputusan  DKPP yang  memberikan  sanksi  administratif  kepada  anggota  Komisioner  KPU  Kabupaten
Lebak  karena  dinilai  kurang  profesional  dalam  menangani  proses  pendaftaran  bakal calon perseorangan.

## Eksistensi Calon Perseorangan Pada Pilkada Lebak
Tahun 2018 menjadi salah satu pesta demokrasi di tingkat lokal yang ditandai dengan  dilaksanakannya  Pilkada  Serentak  di  171  daerah  terdiri  dari  17  provinsi,  39 kota  dan  115  kabupaten  melalui  sistem  pemilihan  secara  langsung.  Masyarakat memiliki hak politik untuk menentukan calon kandidat. Pilkada Lebak menjadi salah satu daerah di Provinsi Banten yang menyelenggaran pemilihan calon bupati dan wakil bupati  Kabupaten  Lebak  di  tahun  2018.  Namun  Pilkada  di  Kabupaten  Lebak  hanya diikuti oleh calon tunggal. Akibatnya kontestasi elektoral bersifat semu karena hanya mengkontestasikan antara pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.
Pada dasarnya, pemilu di daerah yang memiliki calon tunggal melawan kotak kosong  sejatinya  tidak  benar-benar  berada  dalam  payung  kontestasi  politik  yang sesungguhnya.  Dominasi  kekuasaan  dan  hegemoni  calon incumbent yang  ditopang oleh  modal  ekonomi  dan  politik  yang  besar  membuat  partai  berbondong-bondong mengusung calon incumbent tanpa memunculkan calon alternatif untuk berlaga dalam panggung pilkada (Bawaslu, 2018). Begitupula, calon independen yang difasilitasi oleh regulasi  dengan  membuka  kesempatan  menjadi  calon  kandidat  tanpa  harus memperoleh  dukungan  partai,  juga  tidak  mempunyai  modal  yang  cukup  untuk melawan  calon incumbent .  Partai  dan  elit  politik  sebagai  aktor  rasional  tentu  tidak akan membuang tenaga dan biaya yang sia-sia tanpa didasari kalkulasi kemungkinan menang  dalam  kontetasi  politik.  Akibatnya  calon  tunggal  tidak  memiliki  hambatan yang berarti dalam dimensi persaingan dengan aktor lain dalam berebut kekuasaan apalagi bersaing dengan kotak kosong (Lay, 2017).
Pilkada  Kabupaten  Lebak  tahun  2018  mengkontestasikan  antara  pasangan calon tunggal yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi melawan kotak kosong. Iti Octavia  Jayabaya  merupakan  calon incumbent yang  sebelumnya  menjabat  sebagai bupati Lebak. Ia merupakan putri dari Mulyadi Jayabaya yang juga pernah menjabat sebagai  bupati  Lebak  selama  dua  periode  (2003-2013).  Sementara  Ade  Sumardi merupakan  calon incumbent yang  sebelumnya  menjadi  wakil  bupati  Lebak  periode 2013-2018 mendampingi Iti Octavia Jayabaya. Proses rotasi kepemimpinan yang hanya berkelindan di keluarga Jayabaya pada akhirnya membentuk dinasti politik Jayabaya. Kumunculan  calon  tunggal  pada  Pilkada  Lebak  tahun  2018  dapat  dibaca  sebagai hadirnya dominasi keluarga Jayabaya sebagai orang kuat lokal ( local strongmen ) yang menguasi panggung politik lokal dengan modal politik dan ekonomi yang besar disertai jejaring patronase yang memadai dalam relasi antar elit maupun dengan masyarakat (Nur’aini, 2018). Kondisi ini didukung oleh kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi  rekrutmen  politik  dan  pragmatisme  partai  dalam  merespon  dinamika  politik elektoral sehingga tidak ada calon alternatif yang diusung oleh partai (Romli, 2018).
Meskipun  demikian,  sebelum  KPU  Kabupaten  Lebak  secara  sah  menetapkan bahwa  hanya  ada  satu  pasangan  calon  yang  mengikuti  kontestasi  elektoral, sebenarnya  ada  potensi  bakal  calon  yang  maju  dari  jalur  perseorangan.  Hanya  saja dalam  proses  perjalanan  pada  masa  sebelum  pemilu  ( pra  election ),  bakal  calon perseorangan  gugur  terlebih  dahulu  sebelum  berperang  di  medan  pemilu  karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan. Walau bagaimanapun, eksistensi calon perseorangan  tetap  menarik  perhatian  karena  dibalik  kegagalan  mereka  dalam kontestasi elektoral, terdapat konflik atau sengketa yang penting dibahas pada bagian ini.
Terdapat  dua  pasangan  bakal  calon  dari  jalur  perseoragan  yang  berusaha menjadi bagian dari peserta pemilu pada Pilkada Lebak tahun 2018. Kedua pasangan tersebut yaitu Ahmad Jajuli-Sopiyan dan Cecep Sumarno-Didin Safrudin. Kedua bakal calon perseorangan ini telah melakukan safari politik ke berbagai partai untuk meraih dukungan. Namun, semua partai politik di wilayah Kabupaten Lebak serempak kembali mendukung incumbent yaitu  pasangan  Iti  Octavia  Jayabaya  dan  Ade  Sumardi. Konsekuensinya,  mereka  kemudian  memutuskan  untuk  berjuang  melalui  jalur perseorangan. Keputusan politik untuk maju di jalur perseorangan mewajibkan Ahmad Jajuli-Sopiyan dan Cecep Sumarno-Didin Safrudin harus bergerilya turun langsung ke masyarakat  untuk  mencari  dukungan  pemilih  melalui  pengumpulan  fotokopi  KTP.
Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor: 174/Pl.03.2-
Pu/3602/Kpu.Kab/Xi/2017  tentang  Penyerahan  Syarat  Dukungan  Bakal  Pasangan Calon  Perseorangan  Dalam  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Lebak  Tahun  2018 menyatakan  bahwa  jumlah  dukungan  fotokopi  KTP  untuk  jalur  perseorangan berjumlah 70.233 yang tersebar minimal di 15 kecamatan di Kabupaten Lebak.
Penyerahan  syarat dukungan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu berbentuk hardcopy yang disususun berdasarkan desa atau kelurahan sesuai dengan kategori pengelompokkan kecamatan. Selain itu, persyaratan dukungan juga dalam bentuk softcopy dengan menggunakan form excel untuk selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). KPU Kabupaten Lebak sendiri sudah menetapkan jadwal terkait dengan penyerahan dukungan yaitu dimulai pada 25 sampai 29 November 2017 pukul 08.00 WIB-24.00 WIB.  Kedua  bakal  pasangan  calon  yaitu  Ahmad  Jajuli-Sopiyan  dan  Cecep  Sumarno- Didin Safrudin mengklaim sudah memenuhi jumlah syarat minimal dukungan. Bakal pasangan calon Cecep Sumarno-Didin Safrudin mendaftarkan diri ke KPU Lebak pada tanggal 29 November pukul 23.30 WIB.
Tim  Cecep  Sumarno-Didin  Safrudin  mengklaim  telah  memiliki  jumlah  syarat dukungan  sebanyak  71.111,  melebihi  batas  minimal  yang  disyaratkan  oleh  KPU Kabupaten Lebak. Sementara, berkas pendaftaran bakal pasangan calon Ahmad Jajuli- Sopiyan dinyatakan ditolak oleh KPU Kabupaten Lebak dengan alasan melebihi batas waktu  pendaftaran  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh  KPU  Lebak.  Sebagaimana
diketahui,  bakal  pasangan  calon  Ahmad  Jajuli-Sopiyan  datang  ke  KPU  Lebak  pada tanggal  29  November  pukul  24.05  WIB  yang  berarti  telah  berganti  hari.  Selain  itu, alasan  KPU  Lebak  menolak  berkas  dukungan  yang  diserahkan  oleh  Ahmad  Jajuli- Sopiyan  karena  dianggap  tidak  memenuhi  syarat  pencalonan.  Hal  tersebut  senada dengan keterangan dari Ketua Divisi Teknis Pencalonan KPU Lebak: “Kita tolak atau kita kembalikan, karena data yang ditunjukkan oleh pasangan pada berkas B.1-KWK juga kosong dan data yang di Silon juga kosang, nilainya masih nol” (Radarbanten.co.id, 2017). Merespon keputusan KPU Lebak, Ahmad Jajuli-Sopiyan mengajukan gugutan ke Bawaslu karena merasa dirugikan dengan keputusan KPU Lebak.

## Dinamika dan Polemik Sengketa Calon Perseorangan
Ditolaknya  berkas  administrasi  persyaratan  bakal  calon  perseorangan  milik Ahmad  Jajuli-Sopiyan  oleh  KPU  Kabupaten  Lebak  membuat  pihak  Ahmad  Jajuli- Sopiyan merasa kecewa dan dirugikan dengan keputusan KPU Kabupaten Lebak. Pihak Ahmad  Jajuli-Sopiyan  mengklaim  bahwa  semua  berkas  persyaratan  sudah  dipenuhi sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku.  Akhirnya,  Ahmad  Jajuli-Sopiyan melakukan gugatan ke Bawaslu Kabupaten Lebak terkait sengketa pendaftaran bakal calon  perseorangan.  Di  sisi  lain,  berkas  syarat  pendaftaran  yang  telah  dikumpulkan oleh bakal pasangan calon milik Cecep Sumarno-Didin Safrudin juga dinyatakan ditolak oleh  KPU  Kabupaten  Lebak    setelah  diperiksa  kelengkapan  persyaratan  dukungan. Sehingga  KPU  Kebupaten  Lebak  mengeluarkan  keputusan  bahwa  kedua  bakal pasangan  calon  dari  jalur  perseorangan  baik  Ahmad  Jajuli-Sopiyan  maupun  Cecep Sumarno-Didin Safrudin sama-sama tidak memenuhi syarat dukungan.
Pihak  Cecep  Sumarno-Didin  Safrudin  mengambil  langkah  yang  sama  dengan Ahmad  Jajuli-Sopiyan  yaitu  mengajukan  gugatan  ke  Bawaslu  Kabupaten  Lebak. Implikasinya, Bawaslu Kabupaten Lebak menerima dua laporan permohonan dengan kasus yang sama yaitu terkait keberatan atas keputusan KPU Kabupeten Lebak terkait penetapan bakal pasangan calon jalur perseorangan. Kedua bakal pasangan calon jalur perseorangan  menggugat  KPU  Kabupaten  Lebak  dengan  tuduhan  bahwa  KPU Kabupaten Lebak tidak profesional dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dukungan fotocopy KTP sehingga menyebabkan mereka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Bawaslu  Kabupaten  Lebak  dalam  mengelola  sengketa  terlebih  dahulu mengedepankan  aspek  musyawarah  dimana  pihak  Pemohon  dalam  hal  ini  bakal pasangan  calon  perseorangan  dan  pihak  Termohon  yaitu  KPU  Kabupaten  Lebak didorong untuk musyawarah dan bertukar pendapat dengan menghadirkan saksi dan bukti-bukti  yang  meyakinkan.  Sementara  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  lebih  banyak berperan  sebagai  pihak  yang  mendengarkan  pemaparan  dari  masing-masing  pihak yang  bersengketa.  Apabila  proses  musyawarah  tidak  bisa  ditemukan  jalan  keluar, maka langkah selanjutnya akan dinaikkan pada tingkat yang lebih serius yaitu upaya
mediasi dan adjudikasi. Sayangnya, dalam proses persidangan di Bawaslu, pihak dari Ahmad  Jajuli-Sopiyan  tidak  menghadiri  persidangan  di  Bawaslu  sebanyak  dua  kali secara berturut-turut. Hal ini yang menyebabkan guguatan dari pihak Ahmad Jajuli- Sopiyan dinyatakan gugur oleh Bawaslu Kabupaten Lebak (Radarbanten.co.id, 2017). Keputusan Bawaslu ini terlegitimasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor  15  tahun  2017  Pasal  21  bahwa  apabila  pemohon  dua  kali  tidak  menghadiri sidang sengketa maka dinyatakan gugur.
Sementara, proses sidang sengketa pihak Cecep Sumarno-Didin Safrudin masih berlanjut  di  Bawaslu  Kabupaten  Lebak.  Untuk  diketahui,  proses  penyelesian  sidang sengketa melalui musyawarah ini sudah dilakukan sejak tanggal 11 Desember 2017. Meskipun  demikian,  antara  Pemohon  dan  Termohon  belum  menemukan  kata mufakat. Masing-masing pihak masih bertahan dengan argumennya masing-masing. Pihak  Cecep  Sumarno-Didin  Safrudin  menilai  bahwa  KPU  Kabupaten  Lebak  tidak profesional  dan  teliti  dalam  memeriksa  dan  menghitung  berkas  syarat  dukungan. Sedangkan pihak KPU Kabupaten Lebak masih komitmen dengan pendiriannya bahwa bakal pasangan calon Cecep Sumarno-Didin Safrudin tidak memenuhi syarat dukungan minimal yaitu sebanyak 70.000 dukungan. Akibatnya, proses persidangan menemukan jalan buntu (Titiknol.co.id, 2017). Oleh karena itu, keputusan sidang akan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak sebab belum ada mufakat diantara kedua belah pihak. Bawaslu  Kabupaten  Lebak  sebagai  pimpinan  sidang  akan  mengambil  keputusan berdasarkan pada keterangan para saksi dan bukti-bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sesuai dengan yang ada di persidangan.
Proses persidangan di Bawaslu Kabupaten Lebak kurang lebih memakan waktu 6  hari  untuk  menentukan  hasil  sidang  sengketa.  Pada  tanggal  16  Desember  2017, Bawaslu  Kabupaten  Lebak  mengabulkan  permohonan  bakal  calon  dari  jalur perseorangan    Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin.  Bawaslu  Kabupaten  Lebak memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang berkas formulir dukungan bakal pasangan calon milik Cecep Sumarno-Didin Saprudin. Proses penghitungan kembali ini dilakukan paling lambat dalam waktu tiga hari kerja setelah  putusan  sidang  dikeluarkan  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Lebak (Chanelbanten.com, 2017). Meskipun demikian, setelah putusan Bawaslu dikeluarkan, ternyata KPU Kabupaten Lebak tidak dengan segera menjalankan dan menindaklanjuti putusan dari Bawaslu Kabupaten Lebak. Hal tersebut membuat bakal pasangan calon Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  kembali  mengajukan  permohonan  kepada  Bawaslu Kabupaten Lebak. Tidak hanya itu, Cecep Sumarno-Didin Saprudin juga melaporkan permohonan kepada DKPP terkait dengan aduan pelanggaran kode ektik penyelenggra pemilu  bahwa  KPU  Kabupaten  Lebak  tidak  profesional  sebagai  lembaga  yang menjalankan pelaksanaan pemilu (Mediabanten.com, 2017).
Gugatan  ke  dua  ke  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  kembali  memenangkan  pihak Pemohon  yaitu  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin.  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  dalam
putusan penyelesaian sengketa Pilkada Lebak yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor  03/PS.Pilkada/Panwaslu/LBK/I/2018  pada  tanggal  23  Januari  2018 menyebutkan paling tidak ada empat point: pertama, membatalkan Surat Keputusan KPU  Kabupaten  Lebak  terkait  dengan  penatapan  bakal  pasangan  calon  bupati  dan wakil bupati dari jalur perseorangan atas nama Cecep Sumarno-Didin Saprudin yang menyatakan bahwa Cecep Sumarno-Didin Saprudin tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Kedua, memerintahkan  kepada  KPU  Kabupaten  Lebak  untuk  menertibkan Surat Keputusan terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak dari jalur perseorangan atas nama Cecep Sumarno-Didin Saprudin bahwa Cecep Sumarno-Didin Saprudin telah memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah 77.642 berdasarkan pada BA Nomor. 05/PL.03.2-BA/3602/KPU-Kab/I2018. Angka 3  huruf b Tanggal 06 Janauri 2018.
Ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk mengikutsertakan pemohon dalam hal ini tim Cecep Sumarno-Didin Saprudin dalam tahapan verifikasi administrasi  calon  persorangan  dan  tahapan  selanjutnya.  Hal  ini  tidak  lepas  dari adanya temuan bahwa pada saat verifikasi administrasi awal, KPU Kabupaten Lebak tidak mengikutsertakan pihak Cecep Sumarno-Didin Saprudin. Ihwal ini yang kemudian menjadi  pemicu  awal  terjadinya  sengketa  di  Bawaslu  Kabupaten  Lebak.  Selain  itu, putusan Bawaslu Kabupaten Lebak juga memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk  membuat  jadwal  dan  tahapan  susulan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  proses persidangan sengketa sehingga berdampak pada jadwal tahapan pemilu yang sudah dibuat sebelumnya. Keempat, Bawaslu Kabupaten Lebak memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lebak untuk menindaklanjuti keputusan tersebut paling lambat tiga hari kerja setelah keputusan tersebut dikeluarkan.
Setelah  KPU  Kabupaten  Lebak  meinindaklanjuti  putusan  Bawaslu  Kabupaten Lebak  dan  melakukan  kembali  verfikasi  dokumen  syarat  dukungan  bakal  pasangan calon  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin,  akhirnya  KPU  Kabupaten  Lebak  menyatakan bahwa bakal pasangan calon dari jalur perseorangan atas nama Cecep Sumarno-Didin Saprudin  dinyatakan  memenuhi  syarat.  Hal  tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam Surat  Keputusan  dengan  nomor  19/HK.03/1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018  yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2018 dan ditandatangi oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak,  Ahmad  Saparudin  (Mediabanten.com,  2018).  Meskipun  demikian,  perjalanan Cecep Sumarno-Didin Saprudin berlum berakhir sebab masih ada proses dan tahapan pemilu  lainnya  yang  harus  dilewati  mengingat  keputusan  KPU  Kabupaten  Lebak tersebut hanya sebatas pada penetapan syarat dukungan melalui verifikasi bukti fisik.
Dengan  kata  lain,  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  harus  melalui  tahapan verifikasi  faktual  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Lebak  sebelum  kemudian dinyatakan secara sah menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Lebak. Verifikasi faktual adalah kegiatan mencocokkan dokumen fotokopi dukungan yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Lebak dengan data sesungguhnya
di  lapangan.  Hal  ini  untuk  menguji  keakuratan  dan  kebenaran  bukti  dokumen dukungan  serta  untuk  meminimalisir  potensi  terjadinya  manipulasi  dukungan  yang dilakukan oleh tim Cecep Sumarno-Didin Saprudin.

## Sengketa Kode Etik di DKPP: Sanksi untuk KPU Lebak
Di  sela-sela  proses  verifikasi  faktual,  sebagaimana  telah  disinggung sebelumnya,  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  juga  melaporkan  permohonan  kepada DKPP  terkait  dengan  aduan  bahwa  KPU  Kabupaten  Lebak  tidak  profesional  dalam kapasitasnya  sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  khususnya  terkait  dengan penghitungan dan verfikiasi dokumen fisik syarat dukungan bakal calon perseorangan yang  menyebabkan  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  merasa  dirugikan  karena  KPU Kebupaten  Lebak  mengeluarkan  surat  keputusan  bahwa  Cecep  Sumarno-Didin Saprudin  tidak  memenuhi  syarat  dukungan.  DKPP  memiliki  wewenang  dalam menyelesaikan  permohonan  tersebut  karena  fungsi  lembaga  ini  sebagai  pengawas kote etik lembaga penyelenggara pemilu.
Dalam  permohonan  tersebut,  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  mengajukan gugutan secara tertulis ke DKPP pada tanggal 26 Januari 2018 dan 9 Februari 2018 dengan  menyampaikan  empat  pokok  aduan    (Dkpp.go.id,  2018)  : pertama, pada tanggal  29  November  2017  KPU  Kabupaten  Lebak  tidak  mau  menandatangani  tanda terima  dari  Pengadu,  sebagai  bukti  bahwa  Pengadu  telah  menyerahkan  dokumen- dokumen  yang  merupakan  persyaratan  wajib  untuk  menjadi  bakal  calon  Bupati  dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Selain itu KPU Kabupaten Lebak dalam melaksanakan proses verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran berlangsung tidak tertib dan rapi dengan tidak memakai seragam, ruangan dimana berlangsungnya proses verifikasi tidak steril dan siapapun bisa masuk, pintu kantor tidak dikunci dan dijaga ketat dan Para Teradu tidak membuat catatan tertulis dalam verifikasi serta banyak tumpukan berkas yang berantakan dan berserakan dimana kemudian tidak adanya pembagian meja yang jelas untuk Pengadu dan Para Teradu.
Kedua, KPU  Kabupaten  Lebak  melakukan  verifikasi  jumlah  minimal  dukungan dan sebaran tidak profesional serta KPU Kabupaten Lebak telah salah dalam melakukan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran. Ketiga, pada tanggal 1 Desember 2017 KPU  Kabupaten  Lebak  salah  dalam  mengeluarkan  penetapan  hasil  verifikasi  jumlah minimal  dukungan  dan  sebaran  terhadap  Pengadu  tidak  memenuhi  syarat,  sehingga Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2018. Keempat, KPU Kabupaten Lebak tidak melaksanakan isi Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Lebak Nomor Register Permohonan : 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017.
Dalam proses persidangan di DKPP, KPU Kabupaten Lebak sebagai pihak teradu menyanggah pokok aduan yang diajukan oleh tim Cecep Sumarno-Didin Saprudin. Dari sudut pandang KPU Kabupaten Lebak bahwa: pertama, KPU Kabupaten Lebak telah
menunjuk  petugas  khusus  KPU  untuk  menerima  dan  menghitung  berkas  syarat dukungan  milik  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  dan  ruangan  verifikasi  telah  dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian sehingga proses verifikasi steril dan aman. Hal ini membantah  pihak  Pengadu  yang  mengklaim  bahwa  KPU  Kabupaten  Lebak  tidak menerima  tanda  terima  dan  ruang  verifikasi  tidak  steril. Kedua, KPU  tetap melaksanakan  putusan  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  untuk  melakukan  verifikasi administrasi  dokumen  milik  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin.  KPU  juga  membantah aduan  dari  Pengadu  bahwa  KPU  tidak  profesional.  Berdasarkan  keterangan  KPU, seluruh proses pendaftaran bakal pasangan calon termasuk dari jalur perseorangan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan yang berlaku ( Dkpp.go.id, 2018).
DKPP  sebagai  lembaga  yang  memimpin  persidangan  menghadirkan  semua pihak yang terkait dengan sengketa ini berserta para saksi yaitu pihak pengadu dalam hal  ini  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  dan  saksi,  pihak  teradu  dalam  hal  ini  KPU Kabupaten  Lebak,  dan  pihak  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  sebagai  lembaga  pengawas pemilu, Pihak KPU Provinsi Banten sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi yang dalam kasus sengketa ini kapasitasnya sebagai institusi yang membawahi KPU  Kabupaten  Lebak  terkait  dengan  fungsi  koordinasi  dan  konsultasi  mengani penanganan sengketa calon perseorangan. Semua pihak tersebut dimintai keterangan disertai  dengan  alat  bukti  yang  dapat  memperkuat  dan  mendukung  argumen  dari masing-masing pihak.
Setelah melalui proses persidangan sengketa kode etik, pada tanggal 19 Maret 2018, DKPP mengeluarkan surat keputusan Nomor: 15/DKPP-PKE-VII/2018t. Terdapat empat  pokok  dalam  surat  keputusan  tersebut. Pertama, mengabulkan  pengaduan Pengadu  untuk  sebagian. Kedua, Menjatuhkan  sanksi  berupa  Peringatan  kepada Teradu yaitu Komisioner KPU Kabupaten Lebak. Ketiga, Memerintahkan KPU Provinsi Banten  untuk  melaksanakan  Putusan  tersebut  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak dibacakan. Keempat, Memerintahkan  Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia untuk  mengawasi  pelaksanaan  Putusan  ini  (  Dkpp.go.id,  2018).  Dari  putusan  DKPP tersebut dapat dikatakan bahwa pihak Cecep Sumarno-Didin Saprudin memenangkan persidangan  sebab  sebagian  dari  materi  aduan  dikabulkan  oleh  DKPP.  Artinya, berdasarkan keputusan DKPP, KPU Kabupaten Lebak dinilai terbukti melanggar kode etik  dalam  hal  kurang  profesional  dan  teliti  dalam  melaksanakan  proses  verifikasi persyaratan  dukungan  bakal  calon  perseorangan  meskipun  dengan  tingkat pelanggaran kecil.

## Episode Akhir Perjuangan Calon Perseorangan
Meskipun pihak Cecep Sumarno-Didin Saprudin memenangkan gugutan kode etik  di  DKPP,  tetapi  perjuangan  sengketa  di  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  nampaknya menemukan jalan terjal. Setelah Bawaslu Kabupaten Lebak menyatakan bahwa KPU Kabupaten  Lebak  harus  meneruskan  proses  verifikasi  syarat  dukungan  bakal  calon
perseorangan,  namun  pihak  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  kembali  mengajukan gugutan  ke  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  sebab  pada  saat  proses  verifikasi  faktual  di lapangan,  KPU  Kabupaten  Lebak  menemukan  ketidakcocokkan  antara  bukti  fisik dukungan dengan yang ditemukan di lapangan. Pihak Cecep Sumarno-Didin Saprudin masih  dengan  laporan  yang  sama  bahwa  KPU  Kabupaten  Lebak  dianggap  tidak profesional.
Persidangan sengketa bakal pasangan calon perseorangan diselenggarakan di kantor Bawaslu Lebak. Pada tanggal 3 Maret 2018, Bawaslu mengeluarkan keputusan akhir  yang  langsung  dibacakan  oleh  Ketua  Panwaslu  Lebak  Ade  Jurkoni  dengan disaksikan oleh Ketua KPU Lebak, Ahmad Saprudin dan anggota komisioner lainnya (Termohon)  serta  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  sebagai  bakal  pasangan  calon perseorangan (Pemohon). Bawaslu Kabupaten Lebak memutuskan menolak gugutan bakal  pasangan  calon  perseorangan  Cecep  Sumarno-Didin  Saprudin  dengan pertimbangan  bahwa  berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  dari  para  saksi, pasangan Cecep Sumarno-Didin tidak memenuhi berkas persyaatan pencalonan untuk jalur perseorangan sebagaimana yang tertuang dalam keputusan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Faktabanten.co.id, 2018). Dengan ditolaknya gugutan tersebut, maka Cecep Sumarno-Didin dinyatakan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan pilkada berikutnya.
Kendati  demikian,  sebenarnya  pihak  Cecep  Sumarno-Didin  masih  dapat mengajukan banding ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) apabila keputusan dari Bawaslu  Kabupaten  Lebak  dianggap  merugikan.  Tetapi  pihak  Cecep  Sumarno-Didin tidak  mengambil  opsi  tersebut.  Implikasinya,  kontestasi  elektoral  pada  Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 secara resmi hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi yang notabene -nya adalah calon incumbent dan didukung oleh semua partai politik yang ada di Lebak. Hal tersebut membuat langkah pasangan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi memiliki peluang yang sangat besar untuk  tampil  sebagai  pemenang  karena  hanya  melawan  kotak  kosong.  Hasil  akhir perolehan suara Pilkada Lebak menunjukkan pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi  memperoleh  suara  sebanyak  453.938  (76.96%)  sedangkan  kotak  kosong hanya memperoleh 135.879 (23,04%). Ini berarti pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi  secara  sah  terpilih  kembali  menjadi  bupati  dan  wakil  bupati  untuk  kedua kalinya.

## Adjudikasi Sebagai Pilihan Resolusi Konflik
Berdasarkan  ulasan  yang  telah  dipaparkan  pada  pembahasan  sebelumnya mengenai  dinamika  dan  polemik  sengketa  calon  perseorangan  pada  Pilkada  Lebak tahun  2018,  dapat  dilihat  bahwa  subjek  yang  berkonflik  adalah  bakal  calon perseorangan  dan  KPU  Kabupaten  Lebak.  Adapun  substansi  permasalahan  yang menjadi  sumber  konflik  adalah  terkait  dengan  persyaratan  bakal  calon  jalur
perseorangan. Konflik muncul lebih disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang  berbeda  antara  bakal  calon  perseorangan  dan  KPU  Kabupaten  Lebak.  Dimana bakal calon perseorangan akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengikuti kontestasi  elektoral  dengan  menjadi  calon  kandidat.  Namun  di  sisi  lain,  terdapat aturan  main  yang  tertuang  dalam  regulasi  pemilu  untuk  menentukan  apakah seseorang  layak  untuk  dinyatakan  sebagai  calon  kandidat.  KPU  Kabupaten  Lebak bertanggungjawab untuk memastikan bahwa siapa pun bakal calon yang mendaftar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan main.
Konflik  hadir  ketika  KPU  Kabupaten  Lebak  menyatakan  bahwa  berkas pendaftaran yang dikumpulkan oleh bakal calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan.  Sehingga  secara  tidak  langung,  KPU  Kabupaten  Lebak  sudah  menutup langkah  bakal  calon  perseorangan  untuk  maju  ke  tahap  selanjutnya.  Adanya ketidakpuasan,  kekecewaan  dan  merasa  dirugikan  atas  keputusan  KPU  Lebak membuat  bakal  calon  perseorangan  mengajukan  gugutan.  Dari  sinilah  konflik  terus berlanjut hingga ke tahap pengadilan di Bawaslu Kabupaten Lebak. Artinya, apabila bakal calon perseorangan merasa puas dengan keputusan KPU Kabupaten Lebak, maka tidak  akan  terjadi  sengketa.  Masalah  dianggap  selesai.  Apabila  mengacu  pada pendapat  Levien  (2000)  maka  dalam  konteks  ini,  sengketa  antara  bakal  calon perseorangan dengan KPU Kabupaten Lebak dikarenakan sengketa dibutuhkan oleh bakal  calon  perseorangan  karena  dengan  bersengketa  ada  peluang  tujuan  mereka akan tercapai yaitu maju ke tahapan selanjutnya dalam proses pemilu. Sebab apabila pihak  bakal  calon  perseorangan  tidak  mengajukan  sengketa  maka  saat  itu  pula perjuangan mereka terhenti.
Bawaslu  Kabupaten  Lebak  menjadi  aktor  penting  dalam  menyelesaikan sengketa tersebut sebab substansi masalah yang disengketakan masuk pada bentuk sengketa  proses  pemilu.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  memberi wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu adanya kewenangan menjadi pengadil dalam memutus perkara kepemiluan khususnya terkait dengan Penyelesian Sengketa Proses Pemilu (PSPP). Pada UU tersebut di pasal 466 menyebut bahwa yang dimaksud sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antara  calon  maupun  peserta  pemilu  dengan  keputusan  KPU  selaku  penyelenggara pemilu.  Artinya,  peran  Bawaslu  di  sini  sangat  sentral  dalam  menyelesaikan  konflik antara bakal calon perseorangan dan KPU Kabupaten Lebak.
Ketika  sebuah  konflik  sudah  melibatkan  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  Bawaslu Kabupaten  Lebak,  maka  pilihan  resolusi  konflik  sudah  tidak  memungkinkan  untuk menggunakan  jalur  negosiasi.  Sebab  negosiasi  adalah  penyelesian  konflik  dilakukan oleh pihak yang berkonflik tanpa adanya bantuan atau intervensi dari pihak lain. Artinya, pilihan  resolusi  konflik  yang  mungkin  adalah  melalui  jalur  mediasi,  arbitrasi  atau adjudikasi.  Dalam  konteks  sengketa  antara  bakal  calon  perseorangan  dengan  KPU
Kabupaten  Lebak,  pilihan  resolusi  konflik  lebih  banyak  menggunakan  jalur  adjudikasi yaitu penyelesian sengketa atau konflik di pengadilan.
Bawaslu  berwenang    menjadi  hakim  yang  akan  memutuskan  perkara. Sebenarnya,  sebelum  ke  tingkat  adjudikasi,  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  sudah mengadakan  jalur  mediasi  melalui  musyawarah  untuk  mufakat  diantara  pihak  yang berkonflik  karena  bisa  jadi  konflik  dikarenakan  adanya  perbedaan  pendapat  atau kesalahan  teknis.  Tetapi  upaya  tesebut  tidak  ampuh  dalam  meredam  konflik  sebab diantara kedua belah pihak saling berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, jalur adjudikasi menjadi pihan terakhir. Bawaslu Kabupaten Lebak dianggap sah dalam menjalankan  fungsi  pengadilan  meskipun  secara  tata  kelembagaan  negara,  Bawaslu bukan termasuk dalam lembaga pengadilan (yudisial). Mengutip pendapat Asshidiqie dalam  Bawaslu.go.id  (2019)  bahwa  Bawaslu  dapat  disebut  sebagai    lembaga  quasi pengadilan,  yaitu  dapat  menjalankan  fungsi  pengadilan  terkait  dengan  memutuskan Penyelesian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) meski bukan lembaga yudisial.
Konsekuensi dari pilihan adjudikasi sebagai resolusi konflik adalah pihak yang bersengketa  harus  menerima  hasil  keputusan  Bawaslu  Kabupaten  Lebak  sebab keputusan  bersifat  final  dan  mengikat.  Meskipun  ada  pengecualian  untuk  sengketa calon atau peserta pemilu yaitu dapat mengajukan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) apabila keputusan Bawaslu tidak memuaskan. Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak,  bakal  pasangan  calon  tidak  melakukan  banding  ke  PTUN,  artinya  keputusan Bawaslu  Kabupaten Lebak yang menolak gugutan bakal pasangan calon perseorangan dianggap diterima.

## Penutup
Sengketa pemilu antara bakal calon perseorangan dengan KPU Lebak terjadi karena adanya ketidakpuasan bakal calon perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terkait keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon kandidat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 karena dianggap tidak memenuhi syarat dukungan minimal berupa fotokopi KTP elektronik dari  masyarakat  Lebak.  Sengketa  tersebut  ditangani  secara  langsung  oleh  Bawaslu Kabupaten Lebak karena substansi sengketa masuk pada jenis sengketa proses pemilu. Sedangkan Resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut adalah dengan  metode  adjudikasi.  Hal  ini  dipilih  sebab  pihak  yang  berkonflik  tidak  pernah menemui kesepakatan bersama ketika dihadapkan melalui proses musyawarah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak.
Dalam putusan hasil sengketa, bakal calon perseorangan kalah di persidangan sehingga langkah mereka untuk maju dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Lebak terhenti. Kegagalan bakal calon perseorangan untuk tampil dalam pentas kontestasi elektoral  mengonfirmasi  temuan-temuan  sebelumnya  bahwa  eksistensi  calon perseorangan  sebagai  antitesa  terhadap  kekuasaan  partai  politik  masih  lemah.
Padahal,  semangat  awal  dibukanya  peluang  calon  perseorangan  tanpa  dukungan partai  adalah  untuk  memberi  peluang  politik  yang  lebar  kepada  masyarakat  untuk memilih  dan  dipilih.  Namun,  calon  perseorangan  kerap  menemukan  kendala. Terutama dalam hal memenuhi syarat dukungan pencalonan.

## Ucapan terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bambang Eka Cahya Widodo & Azka Abdi Amrurabbi yang telah memberi banyak masukan terhadap tulisan ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 1 (2), 1–14.
Armunanto, A. A. (2015). Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar  Tahun  2013. The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin , 1 (1), 23–36.
Bawaslu.go.id.  (2019).  Upaya  Cepat  Bawaslu  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilu.  Retrieved  from  https://bawaslu.go.id/id/berita/upaya-cepat-bawaslu- dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu
Bawaslu.  (2018). Fenomena  Calon  Tunggal,  Studi  Kasus  Pada  Pilkada  2018  di  16 Kabupaten/Kota . Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
Chanelbanten.com.  (2017).  Panwaslu  Kabulkan  Permohonan  Cecep  Sumarno Disengketa Pilkada Lebak. Retrieved from https://www.chanelbanten.com/panwaslu-kabulkan-permohonan-cecep- sumarno-disengketa-pilkada-lebak/ Cressey, D. R. (1950). The criminal Violation of Financial Trust. American Sociological
Review , 15 (6), 738–743.
Dahlerup,  D.  (2002).  Menggunakan  Kuota  untuk  Meningkatkan  Representasi  Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. IDEA . Devi, P. G. (2019). Sengketa Verifikasi Partai Politik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jurist-Diction , 2 (5), 1787–1798.
Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik (The Existence of The Political Parties in Public Perception). Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 10 (1), 17–38.
Faktabanten.co.id. (2018). Panwaslu Lebak Tolak Gugatan Bakal Calon Perseorangan CS- DS.  Retrieved  from  https://faktabanten.co.id/blog/2018/03/03/panwaslu-lebak- tolak-gugatan-bakal-calon-perseorangan-cs-ds/
Firdaus. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. Fiat Justitia , 8 (2), 208–220. Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak . Jakarta: The British Council.
Katadata.co.id.  (2019).  Survei  LSI,  KPK  Paling  Dipercaya  Rakyat,  Parpol  Rendah. Retrieved  from  https://katadata.co.id/berita/2019/08/29/survei-lsi-kpk-paling- dipercaya-rakyat-parpol-terendah
Keadilan,  D.,  Kehormatan,  D.  A.  N.,  &  Pemilu,  P.  (2018).  Salinan  Putusan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Lay, C. (2017). Tautan Politik antara Pengrajin Batik, Parlemen, dan Masyarakat Sipil di Yogyakarta. Prisma Jurnal , 36 (1), 83–99. Levien, M. (2000). pecial Economic Zone and Accumulation by Dispossession. Journal of Agrarian Change , 11 , 454–483.
Lowery, D., van Witteloostuijn, A., Peli, G., Brasher, H., Otjes, S., & Gherghina, S. (2013). Policy Agendas and Births and Deaths of Political Parties. Party Politics , 19 (3), 381– 407.
Mediabanten.com.  (2017).  Ketua  Bawaslu  Banten:  KPU  Lebak  Abaikan  Putusan Panwaslu  Soal  Cecep-Didin.  Retrieved  from  https://mediabanten.com/ketua- bawaslu-banten-kpu-lebak-abaikan-putusan-panwaslu-soal-cecep-didin/
Mediabanten.com.  (2018).  KPU  Lebak  Terbitkan  SK  Penetapan  Bapaslon  Cecep-Didin Penuhi Syarat.
Nicholson, M. (1991). Resolution: The Role of Rational Approaches and Their Criticism.
New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation , 57.
Pakulski, J. (2018). Classical Elite theory: Pareto and Weber. In The Palgrave Handbook of Political Elites (pp. 17–24). Springer. Pratikno, P. (2007). Calon Independery Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 10 (3), 37712.
Radarbanten.co.id. (2017). Daftar Jalur Perseorangan Bakal Paslon Ini Ditolak KPU Lebak. Retrieved  from  https://www.radarbanten.co.id/daftar-jalur-perseorangan-bakal- paslon-ini-ditolak-kpu-lebak/ Rahmadi,  T.  (2010). Mediasi:  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat . Rajawali Pers.
Ramadlan,  M.  F.  S.,  &  Wahyudi,  T.  H.  (2016).  Pembiaran  pada  Potensi  Konflik  dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 (2), 136–153. Robison,  R.,  &  Hadiz,  V.  R.  (2004). Reorganising  Power  in  Indonesia:  The  Politics  of Oligarchy in an Age of Markets (Vol. 3). Psychology Press. Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. Jurnal Penelitian Politik , 15 (2), 143–160. Roth, D. (2009). Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode (terj) . (D. Ambardi, Ed.). Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung dan LSI.
Santoso, P. (2018). Lokalitas Sebagai Konteks untuk Berdemokrasi. In P. Santoso, L. N. Bayo,  &  W.  P.  Samadhi  (Eds.), Rezim  Lokal  di  Indonesia:  Memaknai  Ulang Demokrasi  Kita.  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia .  Yogyakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Slater, D. (2004). Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition. Indonesia , (78), 61–92.
Surbakti,  R.,  Supriyanto,  D.,  &  Santoso,  T.  (2011). Penanganan  Pelanggaran  Pemilu .
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Titiknol.co.id.  (2017).  Musyawarah  Putusan  Panwaslu  Lebak  Temui  Jalan  Buntu. Retrieved  from  https://titiknol.co.id/politik/musyawarah-putusan-panwaslu- lebak-temui-jalan-buntu/
Wallensteen, P. (2018). Understanding Conflict Resolution . SAGE Publications Limited. Warjiyati,  S.  (2014).  Calon  Perseorangan  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah. Al- Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 4 (01), 112–135.
Winters, J. (2014). Understanding Conflict Resolution War, Peace And The Global System . California: Sage Publication.

## Tentang Penulis
Mahpudin adalah  mahasiswa  Master  Politik  dan  Pemerintahan,  Universitas  Gadjah Mada. Penulis memiliki minat riset seputar partai dan kepemiluan.