How to cite: Pangaribuan.  J.  et  al  (2022)  Penerapan  LPSE  (Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik)  Untuk  Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## PENERAPAN  LPSE  (LAYANAN  PENGADAAN  SECARA  ELEKTRONIK) UNTUK KEMUDAHAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Janson Pangaribuan, Safuan, Musa Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia Email: janson.pangrib@yahoo.co.id, safuan@jayabaya.ac.id, musa.dosen@jayabaya.ac.id

## Abstrak
Sekarang  ini  dunia  usaha  wiraswasta  cukup  diminati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  salah  satu  wiraswasta  yang  cukup  banyak  diminati  oleh  masyarakat umum  yaitu  wiraswasta  bidang  pengadaan  barang  dan  jasa  atau  sering  disebut kontraktor  atau  pemborong.  Salah  satu  alasan  yang  menguatkan  selain pendapatannya yang mengiurkan serta terutama dapat memiliki net working dengan pejabat-pejabat  baik  itu  di  Pemda,  BUMN  maupun  di  Pemerintahan  Pusat  seperti lurah,  camat,  kasudin,  walikota,  general  manager  bumn,  dirjen  bahkan  metri sekalipun  dan  sebagainya.  Dan  sekarang  ini  kemudahan-kemudahan  dalam mengikuti  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  sudah  dikembangkan  oleh  LKPP (lembaga  kebijakan  pengadaan  barang  jasa  pemerintah)  yaitu lembaga  pemerintah non  kementrian  yang  dibentuk  pada  tanggal  6  Desember  2007  berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  yang  bertanggung  jawab  langsung kepada  Presiden.    Melalui  penerapan  system e-procurutment dan e-catalog yang berada dalam satu system yaitu LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) yang mana system LPSE  ini  jika  penyedia  barang  atau  peserta  sudah  mendaftar  maka sudah  dipastikan  dapat  mengikuti  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  seluruh Indonesia.  Namun  dibalik  kemudahan-kemudahan  yang  di  berikan  ada  juga kekurangan-kekurangan dari sistem  LPSE ini salah satunya tingkat kelalaian yang sangat  tinggi,  dari  kekurangan  inilah  panitia  pengadaan  dapat  menciptakan fraud dalam  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  ini.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari penelitian  ini  secara  teoritis  adalah  salah  satunya    dapat  sebagai  bahan pertimbangan untuk dimiliki oleh penyedia dan panitia barang untuk bekerja lebih professional  menjalankan  peraturan-praturan  serta  prinsip-prinsip  LPSE  yang tertuang dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010, serta tujuan secara praktis diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Oleh karena itu untuk metode penelitian  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  dimana  menurut penulis  harus  ditegakkannya  peraturan  yang  sudah  dibuat.  Sehingga  kemudahan yang  diuraikan  dalam  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  sistem  LPSE  ini diharapkan  prinsip-prinsip  LPSE  dapat  berjalan  dan  tujuan  utama  LKPP  untuk menekan  angka  KKN  (korupsi,  kolusi,  nepotisme)  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.
Kata Kunci : sistem; LPSE; pengadaan barang dan jasa

## Abstract
Currently the entrepreneurial world is quite attractive to all levels of society. one of the  entrepreneurs  who  are  quite  in  demand  by  the  general  public,  namely entrepreneurs  in  the  field  of  procurement  of  goods  and  services  or  often  called contractors. One of the compelling reasons because of his meager income as well as  who  can  mainly  have  a  working  net  with  officials  whether  in  the  local government, BUMN or in the central government such as lurah, sub-district head, sub-district  head,  mayor,  general  manager  of  state-owned  enterprises,  director general even metrics and so on. And now there are conveniences in participating in the procurement of goods and services has been developed by LKPP (government goods and services procurement policy agency) namely non-ministerial government agencies which was formed on December 6, 2007 based on Presidential Regulation Number 106 of 2007 who reports directly to the President. Through the application of  e-procurutment  system  and  e-catalog  that  are  in  one  system  namely  LPSE (electronic procurement services) which LPSE system if already registered then it has  been  confirmed  can  participate  in  the  procurement  of  goods  and  services throughout  Indonesia.  But  behind  the  facilities  provided  there  are  also shortcomings of this LPSE system one of which is a very high level of negligence, From  this  shortcoming,  the  procurement  committee  can  create  fraud  in  the procurement  of  goods  and  services.  Therefore,  the  purpose  of  this  research theoretically  is  one  of  them  can  be  taken  into  consideration  to  be  owned  by providers and goods committee to work more professionally carry out the rules as well as the principles of LPSE derived from Presidential Regulation Number 18 of 2010,  and  practical  objectives  are  expected  to  reduce  the  occurrence  of  fraud. Therefore for the research method the author uses a normative juridical according to  the  author  where  the  rules  that  have  been  made  must  be  enforced.  Until  the facilities described in the procurement of goods and services in this LPSE system it is hoped that the principles of LPSE can work and the main objectives of LKPP to reduce the number of KKN (corruption, collusion, nepotism) can walk as it should.

## Keywords: system; LPSE; procurement of goods and services

## Pendahuluan
Sekarang  ini  dunia  usaha  wiraswasta  cukup  diminati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat, salah satu wiraswasta yang cukup banyak diminati oleh masyarakat umum yaitu wiraswasta bidang pengadaan barang dan jasa atau sering disebut kontraktor atau pemborong.  Salah  satu  alasan  yang  menguatkan  karena  pendapatannya  yang mengiurkan  sehingga  semakin  banyak  masyarakat  untuk  mencoba  usaha  bidang pengadaan  barang  dan  jasa  dan  yang  terutama  dapat  memiliki net  working dengan pejabat-pejabat baik itu di pemda, BUMN maupun di pemerintahan pusat seperti lurah, camat,  kasudin,  walikota,  general  manager,  dirjen  bahkan  mentri  sekalipu  dan sebagainya.
Dalam  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  menggunakan  LPSE  (layanan pengadaaan secara elektonik) ini memiliki kelebihan dan kelemahan.
a) Kelebihan sistem LPSE (layanan pengadaan secara electronik) :
1. On time registration,
2. Komunikasi online ,
3. Paperless ,
4. Menjamin kualitas barang dan jasa,
5. Penawaran dilengkapi dengan sistem IKP (Infrastruktur Kunci Publik),
6. Pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung.
b) Kekurangan system LPSE (layanan pengadaan secara elektronik)
1. Penyedia  barang/jasa  (vendor)  banyak  yang  belum  memahami  aplikasi  e- procurement,
2. Tingkat kelalaian yang sangat tinggi,
3. Range  jadwal state lelang  masih  belum  sepenuhnya  bisa  diiikuti  oleh  panitia pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan.
4. Ketersediaan  fasilitas  koneksi  internet  dan  fasilitas  pendukung  lainnya  masih sangat terbatas,
5. Terbatasnya bandwith. Kompasiana.com
Sistem LPSE ini merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh LKPP, dimana LKPP sendiri merupakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah yang merupakan  lembaga  pemerintah  Non  Departemen  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dan  dibentuk  berdasarkan  Perpres  Nomor  106 tahun  2007.  LKPP  adalah  lembaga  pemerintah  satu-satunya  yang  bertugas melaksanakan  pengembangan  dan  perumusan  kebijakan  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  LKPP  dikoordinasikan  oleh Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Dan  sekarang  ini  kemudahan- kemudahan dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dikembangkan oleh  LKPP  (lembaga  kebijakan  pengadaan  barang  jasa  pemerintah)  melalui  penerapan system e-procurutment dan e-catalog yang  berada  dalam  satu  system  yaitu  LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) yang mana system LPSE ini jika sudah mendaftar maka sudah dipastikan dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia.
LPSE  dibangun  dengan  sistem real-time dan  transparan  agar  dapat  dipantau  oleh masyarakat luas. Pengadaan barang/jasa secara elektronik seperti ini akan meningkatkan transparansi  dan akuntabilitas, akses  pasar,  serta  persaingan  usaha  yang  sehat. Tingkat efisiensi proses pengadaan pun membaik serta mendukung proses monitoring dan audit yang  transparan.  Dengan  LPSE,  proses  pengadaan  barang/jasa  di lingkungan  Pemprov DKI Jakarta sekaligus mewujudkan clean and good governance .
Menurut  Novitaningrum  (2014)  “Procurement  atau  Pengadaan  adalah  kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya”
Menurut Neef  (2001)  dalam Rahayu,  Saleh,  &  Prasetyo (2013) terdapat delapan manfaat e-procurement yaitu :
a) Biaya transaksi yang lebih rendah;
b) Pemesanan yang lebih cepat;
c) Pilihan terhadap vendor yang lebih luas;
d) Proses yang terstandarisasi sehingga pengadaan barang lebih efisien;
e) Kontrol  yang lebih  baik  terhadap  proses pengeluaran  pengadaan  barang  dan  tingkat kepatuhan pegawai yang lebih baik;
f) Menyediakan   akses   internet   yang   lebih   luas kepada pembeli;
g) Kertas    kerja    yang    lebih    sedikit    dan    mengurangi  pengulangan  prosedur administratif;
h) Membantu  penyusunan  ulang  terhadap proses pengadaan barang.
Dengan  munculnya  sistem  LPSE  dimana  semua  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa  dari  mulai  pendaftaran  perusahaan, anwizing ,  pemasukan  penawaran,  pembukaan penawaran,  pengumuman  pemenang  tender  dilakukan  dengan  cara  system online sehingga  sangat  lebih  efisien  waktu,  tenaga  dan  materi.  Berdasarkan  data  dari  SIKAP (sistem  informasi  kinerja  penyedia)  jumlah  pelaku  usaha  berdasarkan  data  dari web;sikap.lkpp.go.id jumlah pelaku usaha SIKAP sebesar 219.879, jumlah pelaku usaha sikap  umk  sebesar  119.195  dan  jumlah  pelaku  usaha  yang  terkualifikasi  sebanyak 37.681  perusahaan.  Perusahaan  sangat  besar  sebanyak  20.000  perusahaan  terdiri  dari 15.000  perusahaan  untuk  bidang  pengadaan  barang  dengan  klisifikasi  usaha  kecil menengah,  dan  5.000  perusahaan  untuk  usaha  non  kecil.  Untuk  bidang  kontruksi sebanyak  19.000  dengan  rincian  17.000  perusahaan  yang  klasifikasi  usaha  kecil menengah  dan  2.000  perusahaan  klasifikasi  non  usaha  kecil  menengah.  Dimana pertumbuhan tiap bulannya sangat fluktuatif.
Sikap.lkpp.go.id

## Sikap.lkpp.go.id

## Metode Penelitian
Dalam sisitem LPSE pengadaan barang dan jasa ini untuk metode penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  terhadap  asas-asas  hukum  serta  studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian  ini  menggunakan  spesifikasi  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  melukiskan sesuatu  kejadian  tertentu.  Metode  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  mengaji  norma- norma hukum dalam pengadaan barang dan jasa.

## Hasil dan Pembahasan
Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  ketentuan  teknis  operasionalnya  diatur  oleh Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Nomor  14 Tahun  2018  tentang  Layanan  Pengadaan Secara  Elektronik.  Dalam  menyelenggarakan sistem  pelayanan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik,  Peraturan    Presiden  No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa  Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya yaitu Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  LPSE  juga  wajib  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Jakarta.go.id.
Peraturan  Presiden  nomor  54  tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur masalah terkait etika yakni
1) Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai  rasa  tanggung  jawab  untuk  mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2) Bekerja  secara  profesional  dan  mandiri  serta  menjaga  kerahasiaan  dokumen pengadaan  barang/jasa  yang  menurut  sifatnya  harus  dirahasiakan  untuk  mencegah terjadinya penyimpangan.
3) Tidak  saling  mempengaruhi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4) Menerima  dan  bertanggung  jawab  atas  segala  keputusan  yang  ditetapkan  sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak,
5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait.
6) Menghindari  terjadinya  pemborosan  dan  kebocoran  keuangan  negara  dalam pengadaan barang/jasa.
7) Menghindari  dan  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kolusi  dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta.
8) Tidak  menerima,  tidak  menawarkan  atau  tidak  menjanjikan  untuk  memberi  atau menerma  hadiah,  imbalan,  komisi,  rabat  dan  berupa  apa  saja  dari  atau  kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitn dengan pengadaan barang/jasa.
Akan tetapi, cukup disayangkan karena etika-etika yang telah diatur oleh peraturan presiden di atas seakan-akan kerap kali dilanggar. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti terlihat dari  tren  penindakan  kasus  korupsi.  Pada  diujung  tahun  2019  KPK  mengaku  berhasil menyelamatkan  keuangan  negara  sebesar  Rp  63,9  Trilun  angka  yang  sangat  fantastis. Nilai  tersebut  merupakan  akumulasi  selama  lima  pimpinan  KPK  periode  2015-2019. KPK  mencatat  ada  sembilan  kepala  daerah  yang  terjerat  kasus  korupsi  melalui  OTT (operasi  tangkap  tangan)  di  tahun  2019  dan  satu  menteri  kabinet  Jokowi  menjadi tersangka. Yakni, Menpora Imam Nahrawi. Kumparan.com.
Ini  menandakan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  kegiatan  yang  sangat dekat dengan korupsi kolusi dan nepotisme. Meskipun kegiatan pengadaan barang dan
jasa sudah dilakukan secara online melalui system LPSE (layananan pengadaan barang dan  jasa)  tidak  menjadi  jaminan  bahwa  kegiatan  tersebut  bersih  dari  tindakan  korupsi namun  hanya  mengurangi  atau  menekan  angka  korupsi.  Adapun  modus  operandi keterlibatan pejabat publik dan perusahaan swasta dalam korupsi pengadaan barang/jasa antara  lain  adalah  suap  pihak  swasta  kepada  pejabat  publik,  pejabat  publik menggunakan perusahaan boneka/perusahaan tertentu untuk diajak kerjasama menjalani korupsi dan kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel, dan praktik yang tidak kompetitif (Aida Ratna Zulaiha, acch.kpk.go.id,21/2/18).
1. Tata Cara Daftar Lpse
Lpse.jakarta.go.id/eproc4/
Untuk masyarakat yang ingin menjalankan usaha bidang pengadaan barang dan jasa  salah  satu  syarat  utamanya  adalah  wajib  memiliki  perusahaan  yang  berbadan hukum  baik  itu  dalam  bentuk  PT  (perseroan  terbatas)  maupun  CV  ( Commanditaire Vennootschap) atau persekutuan komanditer dan sekarang wajib memiliki perizinan berusaha  yang  terintergrasi  secara  elektronik  melalui  system  OSS  ( online  sigle submission ) yang menerbitkan NIB (nomer induk berusaha) serta memiliki domisili kantor  yang  berzona  K1  (zona  perkantoran)  karena  sekarang  tidak  bisa  lagi  alamat atau  domisili  kantor    sama  dengan  alamat  rumah  tempat  tinggal  ini  berlaku  untuk seluruh perusahaan baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama.
Agar perusahaan dapat mengikuti tender di seluruh intansi pemerintah di seluruh indonesia  maka  penyedia  barang  harus  mendaftarkan  perusahaannya  ke  dalam system LPSE. Ada dua cara mendaftarkan perusahaan ke system LPSE yaitu secara online dan offline.

## a) Daftar LPSE Secara Online
Sebelum  Melakukan  Pendaftaran,  Perusahaan  Wajib  Memiliki  Email  Dan Menyalin  Kode  Aman  Pada  Kolom  Yang  Disediakan.  Setelah  Itu  Dapat Mengakses  Website  Lpse  Kota  Tersebut Atau  Kota  Terdekat.  Seperti  Contoh  Di Dki  Jakarta  Masuk  Ke  Melalui  Https://Lpse.Jakarta.Go.Id/Eproc4/    Lalu  Klik Kolom  Pendaftaran  Penyedia  Langkah  Selanjutnya  Masukkan  Email  Perusahaan Di  Halaman  Pendaftaran  Dan  Kode  Keamanan.  Setelah  Memasukkan  Email,
Maka  Pihak  Perusahaan  Harus  Mengisi Form  Pendaftaran  Online.  Berkas-berkas yang diperlukan diantaranya adalah :
1. Penyedia harus memiliki email
2. Akses website LPSE kota terdekat, contoh di DKI jakarta http://lpse.bantulkab.go.id  kemudian  klik  tulisan  ”mendaftar  sebagai  Penyedia barang/jasa”.
3. Masukan email perusahaan di halaman Pendaftaran,
4. Setelah  mengisi  form  pendaftaran  online,  siapkan  berkas-berkas  yang  harus dilengkapi, yaitu:
• KTP  direksi/direktur/pemilik  perusahaan/pejabat  yang  berwenang  di perusahaan (salinan)
• NPWP (asli dan salinan)
• Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)/Surat  Izin  Jasa  Konstruksi (SIUJK)/Izin usaha lain sesuai bidang masing-masing (asli dan salinan)
• Tanda daftar perusahaan (TDP) (asli dan salinan)
• Surat keterangan domisili usaha/SITU (asli dan salinan)
• Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (asli dan salinan)
• Untuk  badan  usaha  PT  (Perseroan  Terbatas)  melampirkan  pengesahan  akta yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (asli dan salinan).
• Print  formulir  keikutsertaan  yang  telah  diisi  dan  ditandatangani  di  atas materai.
• Print  formulir  pendaftaran  yang  telah  diisi  lengkap  (identitas  perusahaan, akta, izin usaha, pemilik, pengurus, dan staf ahli).
5. Berkas-berkas  yang  sudah  lengkap  dibawa  ke  kantor  unit LPSE  di mana  anda mendaftar, untuk dilakukan Verifikasi Perusahaan.
6. Setelah dilakukan verifikasi dan diterima, user id dan password akan diaktifkan dan  penyedia  barang/jasa  dapat  mengikuti  proses  Lelang  Elektronik  di  LPSE Kota /kabupaten tersebut.
Setelah  melakukan  proses  pendaftaran  secara  online,  calon  penyedia  barang melakukan  proses  pendaftaran  secara  offline  dengan  datang  langsung  ke  kantor LPSE yang bertempat di Lt. 19 gd. Balaikota dki jakarta. Dilakukan verifikasi oleh panitia  LPSE  maka  pantia LPSE  memberikan user  ID dan password dikirim  ke email  perushaan  sehingga  penyedia  barang  dapat  mengakses  sistem  LPSE  dan melihat seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta  mengikuti kegitan atau tender yang sesuai dengan bidang perusahaan tersebut.
b) Daftar LPSE Secara Offline
Selain  dengan  cara online melalui website ,  cara  daftar  LPSE  juga  dapat dilakukan dengan cara offline . Pendaftaran offline dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan  atau  orang  yang  diberi  kuasa  dengan  cara  datang  langsung  ke  kantor LPSE untuk daerah DKI Jakarta berada di Lt. 19 belakang Gd. balaikota. Namun
perlu diketahui jika penyedia ingin menggunakan cara ini, maka terdapat beberapa berkas pendukung yang harus dipenuhi.
Berkas pendukung yang harus dibawa, diantaranya:
1. KTP direksi / pemilik perusahaan / pejabat yang berwenang diperusahaan.
2. NPWP (fotokopi)
3. Surat  Izin  Usaha  Perusahaan  (SIUP)/Surat  Izin  Jasa  Konstruksi  (SIUJK)/Surat Izin usaha lainnya sesuai dengan bidang masing-masing (fotokopi)
4. Tanda daftar perusahaan (fotokopi)
5. Print out formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan yang telah diunduh di print dan diisi lengkap Indonesia.go.id.
Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan dengan  melampirkan  berkas  asli  pada  amplop  yang  berbeda.  Dokumen  tersebut akan  diperiksa  oleh  Verifikator  dan  dokumen  yang  asli  akan  dikembalikan.  Jika sudah lengkap dan sesuai, maka calon penyedia akan segera diberitahukan melalui email Indonesia.go.id.

## Kesimpulan
Terciptanya  LPSE  (layanan  pengadaan  secara  elektronik)  ini  sangat  menuntut penyedia barang dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk terus dapat mengikuti  perubahan  jaman  dari  yang  tertutup  menjadi  transparansi,  dari  yang  sulit menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online. Sistem LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat membantu bagi seluruh usahawan di Indonesia khususnya pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  dapat  berpatisapasi  dalam  kegiatan  E-Procurement. Penerapan-penerapan  E-Procurement  sebagai  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa memiliki  prinsip,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010, prinsip-prinsip tersebut adalah:
• Efisien,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  diusahakan  dengan  menggunakan  dana dan  daya  yang  minimum  untuk  mencapai  kualitas  dan  sasaran  dalam  waktu  yang ditetapkan atau menggunakan  dana  yang telah  ditetapkan  untuk  mencapai  hasil  dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
• Efektif,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya;
• Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat  jelas  dan  dapat  diketahui  secara  luas  oleh  penyedia  barang/jasa  yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
• Terbuka,  berarti  pengadaan  barang/jasa  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan/kriteria  tertentu  berdasarkan  ketentuan  dan prosedur yang jelas;
• Bersaing,  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  dilakukan  melalui  persaingan  yang sehat  diantara  sebanyak  mungkin  penyedia  barang/jasa  yang  setara  dan  memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif
dan  tidak  ada  intervensi  yang  mengganggu  terciptanya  mekanisme  pasar  dalam pengadaan barang/jasa;
• Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia  barang/jasa  dan  tidak  mengarah  untuk  member  keuntungan  kepada  pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
• Akuntable,  berarti  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  terkait  dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh penyedia barang dan panitia pengadaan barang dan jasa sepakat untuk dispilin  menjalankan  prinsip-prinsip e-procuretment  yang  sesuai  Perpres  no.  50 Tahun 2010 maka kecurangan-kecurangan dalam system LPSE tidak terjadi lagi.

## BIBLIOGRAFI
Peraturan  Kepala  LKPP  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
Adi  Susila,  Mencermati  Rancangan  Undang-undang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah, Jurnal AKP, 2012
Peraturan  Kepala  LKPP  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk Teknis Pengadaan barang/jasa.
Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  No.  01 (2015) tentang E-tendering
Peraturan  Lembaga  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Sertifikiasi  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Pergub  Prov  DKI  Jakarta  No.  50  Thn  2019  tentang  Pedoman  Pengadaan  Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomer  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang    Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Kepala  LKPP  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  E- tendering.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
https://lkpp.go.id

## Copyright holder:
Janson Pangaribuan, Safuan, Musa (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: