## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BENGKALIS

## Heru Maruta, Ayu Apriliani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis herumrt5@gmail.com, ayu.apriliani03@gmail.com
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.217 Received: Mei 08, 2020 Revised: Mei 30, 2020 Accepted: Jun 17, 2020 Published: Jun 26, 2020

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  was  to  determine  the  effect  of  the  internal  control system  on  the  accuracy  of  land  and  building  tax  reporting  at  the  Bengkalis Regency  Regional  Revenue  Agency.  The  populations  in  this  research  are employees of the Bengkalis Regency Revenue Agency whose job is to examine the Earth  and  Building  Tax  report  where  the  total  population  is  30  people.  The sample  in  this  research  used  a  saturated  sample  of  30  people.  Data  collection techniques  used  were  interviews,  documentation,  questionnaires  and  literature study. The results of this  research are that the internal control system influences the accuracy of land and building tax reporting with a percentage of influence of 62.9%,  while  the  remaining  37.1%  is  influenced  by  other  variables  that  are  not included in this research model.
Keywords: Internal Control Systems, Reporting Accuracy, Taxes.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  pengendalian internal  terhadap  ketepatan  pelaporan  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  Badan  Pendapatan  Kabupaten  Bengkalis  yang  bertugas  memeriksa laporan Pajak Bumi dan Bangunanan dimana jumlah populasinya yaitu 30 orang. Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh  yaitu  30  orang.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  dokumentasi,  kuesioner dan  studi  pustaka.  Hasil  dari  penelitian  ini  dengan  adalah  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  terhadap  ketepatan  pelaporan  pajak  bumi  dan  bangunan dengan  persentase  pengaruh  sebesar  62,9%,  sedangkan  sisanya  37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Ketepatan Pelaporan, Pajak.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 pasal  2  dengan  nama  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan dipungut  pajak  atas  Bumi  dan  atau  Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  atau
dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  (Bupati  Bengkalis  2013).  Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas  yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah  Daerah  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dibidang Pendapatan  Daerah  dan  menyelenggarakan  fungsi  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan.
Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sudah memiliki suatu program tersendiri untuk mengatasi permasalahan pada pajak Bumi dan  Bangunan, yakni Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI).  Dimana  SPI  tidak  ada  permasalahan  hanya ada  beberapa  permasalahan  dari  wajib  pajak  itu  sendiri  seperti:  kesadaran  wajib pajak,  pembayaran  pajak  dan  pelaporan  pajak  terutang  (SPPT).  Ada  beberapa permasalahan  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Bengkalis pada  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Yaitu,  seperti  surat  permberitahuan pajak  terutang  (SPPT)  yang  disampaikan  ke  daerah-daerah  khususnya  didaerah perdesaan  yang  sudah  dilaporkan  tetapi    tidak  sampai  ke  Kantor  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan kepemerintahan  yang baik, upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang  baik  secara  lokal,  nasional  maupun  internasional  terhadap  pemerintah indonesia,  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengambil  langkah-langkah  strategi dengan adanya pengendalian internal.
Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk  memberikan  keamanan  terhadap assets dari  pemborosan,  kecurangan  dan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan  dalam  laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  otonomi daerah  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  daerah  akan  memperoleh dana  perimbangan,  tetapi  hal  tersebut  harus  diimbangi  dengan  sejauh  mana instrumen atau  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah mampu  memberikan  nuansa manajemen  keuangan  yang  adil,  rasional  dan  transparan  untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik.
Selanjutnya  permasalahan  terletak  pada  wajib  pajak  yang  masih  belum mempunyai  kesadaran  untuk  membayar  pajak  bumi  dan  bangunannya.  Sehingga Badan  Pendapatan  Daerah  harus  membuat  suatu  peraturan  tentang    ketepatan pelaporan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dan  untuk  sistem  pembayarannya  ini melalui pihak Bank Riau Kepri, bagi daerah yang tidak terjangkau seperti daerah Rupat  Utara  yang  belum  ada  Bank  Riau  Kepri  masih  susah  untuk  melakukan transaksi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dan  untuk  daerah  yang  sudah ada ATM Bank Riau Kepri atau sudah ada Bank Riau Kepri itu jadi  lebih mudah untuk  membayar  pajak  Bumi  dan  Bangunan  karena  prosedur  pembayarannya melalui Bank Riau Kepri.
Ketepatan  pelaporan  pajak  dirancang  untuk  menjadikan  bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Dengan  kata  lain,  ketepatan pelaporan pajak ini mengandung arti bahwa informasi perpajakan yang digunakan harus  dapat  tepat  saat  pembuatan  prediksi  dan  keputusan.  Pajak  adalah  iuran rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara  yakni pengeluaran-pengeluaran  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas  (Mardiasmo 2011, 331). Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun
dari beberapa diantaranya Pajak Bumi Dan Bangunan yang merupakan jenis-jenis pajak  sangat  potensial  dan  strategis  sebagai  sumber  penghasilan  Negara  dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Strategisnya  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  tersebut  tidak  lain  karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh  masyarakat  Indonesia.  Pentingnya  pajak  tersebut  terutama  untuk pembiayaan  pembangunan,  hal  ini  tidak  lain  karena  warga  Negara  sebagai manusia  biasa  selain  mempunyai  kebutuhan  sehari-hari  berupa  sandang  dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman  untuk  hiburan  atau  rekreasi,  bahkan  keinginan  merasakan  aman  dan terlindung.  Saran  dan  prasarana  berupa  fasilitas  umum  tersebut  untuk ketersediaannya  hanya  pemerintahlah yang  bertanggung  jawab  untuk memenuhinya.
Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi  dan  bangunan  yang  diatur  pengenaannya  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1994  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan  (Tjahjono  dan  Triyono  2005, 345).  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  negara  yang  sebagian  besar penerimaannya  merupakan  pendapatan  daerah  yang  antara  lain  dipergunakan untuk  penyediaan  fasilitas  yang  juga  dinikmati  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  (Widari  dan Sutjipto  2016).  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap ketepatan  pelaporan  pajak  bumi  dan  bangunan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bengkalis.

## TELAAH LITERATUR

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan  yang meliputi struktur  organisasi  dan  semua  metode  dan  alat-alat  yang  di  koordinasikan  yang digunakan  di  dalam  perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keamanan  harta milik  perusahaan, memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data  akutansi,  mendorong efesiensi,  dan  membantu  mendorong  dipatuhinya  kebijakan  manajemen  yang telah ditetapkan (Romney 2006, 229).
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun 2008  pasal  2  ayat  3  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  adalah bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan (Yuniati 2017).

## Pajak
Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  hasilnya  digunakan untuk  pembiayaan  pengeluaran  umum  pemerintah  yang  balas  jasanya  tidak langsung  dirasakan  oleh  rakyat.  Pajak  adalah  iuran  kepada  Negara  (  yang  dapat
dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung  dengan  tugas  Negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan (Pudyatmoko 2008).
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  Negara  yang  sangat  penting  dalam menopang  pembiayaa  pembangunan  yang  bersumber  dari  dalam  negeri.  Besar kecilnya  pajak  akan  menentukan  kapasitas  anggaran  Negara  dalam  membiayai pengeluaran  Negara,  baik  untuk  pembiayaan  pembangunan  maupun  untuk pembiayaan rutin (Simanjuntak et.al. 2012, 9).
Menurut  mangkoesabroto    pajak  adalah  suatu  pungutan  yang  merupakan hak  preogratif  pemerintah,  pungutan  tersebut  didasarkan  pada  undang-undang, pemungutannya  dapat  dipaksakan  kepada  subjek-subjek  pajak  yang  mana  tidak ada  balas  jasa  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  penggunaanya.  Dari  definisi tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  berhak  memungut  pajak  adalah  Negara (pemerintah).  Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang  dan  aturan pelaksanaanya, yang dapat dipaksakan ada subjek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak  dpat  ditunjukan  adanya  kotraprestasi  individual  dari  pemerintah (Simanjuntak et.al. 2012, 9).

## Ketepatan Pelaporan
Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membantu  dalam  pengambilan keputusan-keputusan  ekonomi  dan  untuk  menghindari  tertundanya  pengambilan keputusan  tersebut.  Ketepatan  waktu  tidak  menjamin  relevansi,  tetapi  relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan  posisi  perusahaan  harus  secara  cepat  dan  tepat  waktu  sampai  ke  pemakai laporan  keuangan.  Chamber  dan  Penman  mendefinisikan  ketepatan  waktu  dalam dua  cara  yaitu:  (a)  Ketepatan  waktu  didefenisikan  sebagai  keterlambatan  wsktu pelaporan  dari  tanggal  laporan  keuangan  sampai  tanggal  melaporkan.  (b) Ketepatan  waktu  ditentukan  dengan  ketepatan  waktu  pelaporam  relatif  atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

## Pelaporan Pajak
Tahapan ketiga dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak(WP) adalah pelaporan  pajak.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  perpajakan  (KUP),  WP  menggunakan  Surat  Permeritahuan  (SPT) sebagai  suatu  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak  yang terutang.
Selain  itu,  SPT  berfungsi  sebagai  sarana  melaporkan  pembayaran  atau pelunasan  pajak  baik  yang  dilakukan  WP  sendiri  maupun  melalui  mekanisme pemotongan/pemungutan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemotong/pemungut, melaporkan  harta  dan  kewajiban,  dan  penyetoran  pajak  dari  pemotong  atau pemungut  yang  bersumber  dari  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  yang  telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  kantor  Badan  Pendapatan  Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dan Pegawai BPKAD yang bertugas memeriksa laporan Pajak Bumi dan Bangunanan dimana jumlah populasinya yaitu 30 orang. Sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh sebanyak jumlah populasi  yaitu  30  orang.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  dokumentasi,  kuesioner  dan  studi  pustaka.  Sedangkan  untuk  analisa data  menggunakan  uji  kualitas  data,  uji  normalitas  data,  uji  hipotesis  uji determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Uji Validitas Data
Perhitungan  validitas  angket  pada  pengaruh  sistem  pengendalian  internal terhadap  ketepatan  pelaporan  pajak  bumi  dan  bangunan  terdiri  dari  12  butir pernyataan. Dasar pengambilan yang dinyatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel dengan taraf signifikan α = 0,05. Dari hasil uji validitas dapat dilihat korelasi antara tiap butir soal dengan skor total df=n-2=28 diperoleh r tabel sebesar 0,361. Ini berarti bahwa jika nilai validitas lebih dari 0,361 maka butir pernyataan dianggap  valid. Sedangkan  jika  kurang  dari  0,361  maka  pernyataan  dianggap  tidak  valid.  Butir pernyataan  yang  akan  digunakan  pada  saat  uji  hipotesis  adalah  butir  pernyataan yang  valid  saja,  sedangkan  item  yang  tidak  valid  tidak  dapat  digunakan  dalam penelitian.
Tabel 1 Uji Validitas Data Kuesioner Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 1 0,362 0,361 Valid 2 0,489 0,361 Valid 3 0,436 0,361 Valid 4 0,690 0,361 Valid 5 0,787 0,361 Valid 6 0,562 0,361 Valid 7 0,366 0,361 Valid 8 0,574 0,361 Valid 9 0,596 0,361 Valid 10 0,729 0,361 Valid 11 0,409 0,361 Valid 12 0,549 0,361 Valid Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  1  uji  validitas  yang  peneliti  lakukan,  dapat  dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel sistem pengendalian internal (X) terhadap variabel  ketetapan  pelaporan  PBB  (Y)  mempunyai  nilai  r hitung yang  lebih  besar dari  r tabel (0,361)  yang  artinya  semua  butir  pernyataan  dapat  dikatakan  valid  dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## Uji Reliabilitas
Tabel 2 Reliability Statistics

## Cronbach's Alpha  N of Items
0,855 12 Sumber: Ouput SPSS
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  menunjukkan  hasil  pengujian  reliabilitas dilihat  dari  nilai cronbach’s  alpha 0,855  >  0,60.  Sehingga  dikatakan  bahwa seluruh instrumen reliabel untuk digunakan.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  pada  model  regresi  digunakan  untuk menguji  apakah  nilai residual  yang  dihasilkan  dari  regresi  terdistribusi  secara  normal  atau  tidak.  Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji One Sample Kolmogorov- Smirnov .
Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 30 Normal Parameters a,,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,01226288 Most Extreme Differences  Absolute ,124 Positive ,065 Negative -,124 Kolmogorov-Smirnov Z ,682 Asymp. Sig. (2-tailed) ,741 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Ouput SPSS
Hasil uji normalitas pada tabel 3 di atas dapat dilihat nilai Asym. Sig. 0,741 >  0,05.  Dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  memenuhi  asumsi  normalitas. Untuk  lebih  memperjelas  tentang  sebaran  data  dalam  penelitian  ini  maka  akan disajikan  dalam  gambar Normal  P-Plot .  Jika  titik  menyebar  disekitar  garis  dan mengikuti garis diagonal, maka residual pada model regresi tersebut berdistribusi normal. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa titik tersebar disekitar garis diagonal yang berarti distribusi data adalah normal.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
Gambar 1 Normal P-Plot

## Sumber: Ouput SPSS

## Uji Regresi Sederhana
Uji  regresi  linier  sederhana  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar pengaruh antara variabel X dan Y yang menjadi objek dalam penelitian.
Tabel 4 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 2,417 1,235 1,957 ,060 Sistem Pengendalian Internal ,279 ,040 ,793 6,895 ,000
a. Dependent Variable: Ketepatan Pelaporan Pajak
Sumber: Ouput SPSS
Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  didapat  persamaan  regresi    linier  sederhana sebagai  berikut:  Y=  a  +  b.X  =  2,417  +  0,279X,  dari  persamaan  regresi  tersebut dapat    dikatakan  bahwa  nilai  konstanta  sebesar  2,417  menyatakan  bahwa  jika tidak ada nilai sistem pengendalian internal maka nilai ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan sebesar 2,417. Koefisien regresi X sebesar 0,279 menyatakan bahwa  setiap  penambahan  1  nilai  sistem  pengendalian  internal , maka  nilai ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan bertambah sebesar 0,279.

## Uji t
Uji parsial dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Diketahui nilai t tabel  pada  taraf  signifikansi  5%  dan  df  (derajat  kebebasan)  atau  t tabel n-k-1  =  28 adalah 2,048.
Pada uji t nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (2 sisi) didapat persamaan t tabel =  n-k-1:  alpha/2  =  30-1-1  :  0,05/2  =  28:  0,025  =  2,048,  n  =  jumlah,  k  = jumlah  variabel  bebas,  1  =  konstan.  Berdasarkan  tabel  4  diatas,  diketahui  t hitung
(6,895)  >  t tabel (2,048)  dengan  signifikan  (0,000)  <  (0,05).  Sehingga  hipotesis diterima dan dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal (X) berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan (Y).

## Uji Determinasi
Uji  determinasi  ( R  Square )  dapat  dipakai  untuk  memprediksi  seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat  hasil  uji  t  dalam  analisis  regresi  bernilai  signifikan.  Sebaliknya,  jika  hasil dalam uji t tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi (R Square) ini tidak dapat  digunakan  untuk  memprediksi  kontribusi  pengaruh  variabel  X  terhadap variabel Y.
Tabel 5 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,793 a ,629 ,616 1,030
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal Sumber: Ouput SPSS
Nilai R dalam tabel 5 di atas menjelaskan besarnya korelasi atau hubungan sebesar  0,793.  Kuatnya  hubungan  suatu  variabel  berkisar  antara  0-1.  Semakin mendekati  1,  variabel  tersebut  memiliki  hubungan  yang  kuat  diantara  kedua variabel.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  sistem  pengendalian  internal mempunyai  hubungan  yang  kuat  terhadap  ketepatan  pelaporan  PBB  sebesar 0,793.
Nilai R Square dalam tabel 5 di atas sebesar 0,629. R Square disebut juga sebagai koefisien  determinasi. Besarnya  angka  koefisien  determinasi  0,629  atau sama dengan 62,9%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 62,9% variabel sistem pengendalian  internal  mempengaruhi  variabel  ketepatan  pelaporan  PBB. Sementara sisanya, yaitu 37,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.
Besarnya pengaruh faktor lain disebut sebagai error (e). Untuk menghitung nilai error dapat  digunakan rumus e= 1-r 2 . Nilai Standard Error of the Estimate (SEE)  pada  tabel  5  di  atas  ialah  1,030.  Nilai  ini  akan  digunakan  untuk  menilai kelayakan prediktor (variabel bebas) dalam kaitannya dengan variabel tergantung. Jika  nilai  SEE  <  nilai  standard  deviasi,  maka  prediktor  yang  digunakan  untuk memprediksi variabel tergantung sudah layak. Pada tabel hasil output diatas, nilai SEE < nilai standard deviasi untuk variabel tergantung ketepatan pelaporan pajak bumi  dan  bangunan  (1,030  <  1,663).  Ini  artinya  variabel  bebas  sistem pengendalian  internal  sudah  layak  dijadikan  prediktor  untuk  variabel  tergantung ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan.

## KESIMPULAN
Uji  regresi  linier  sederhana  menyatakan  bahwa  terjadi  hubungan  positif antara  sistem  pengendalian  internal  (X)  dan  ketepatan  pelaporan  pajak  bumi  dan bangunan (Y), sedangkan hasil uji t (parsial) menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar  t tabel sebesar  (6,895  >2,048),  dengan  signifikan  <  0,05.  Maka  hipotesis diterima, artinya  variabel sistem pengendalian internal (X) berpengaruh terhadap
ketepatan  pelaporan  PBB  (Y).  Dengan  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel independen  sebesar  62,9%,  sedangkan  sisanya  sebesar  37,1%    dipengaruhi  atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Isnanto. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan . Yogyakarta: Bahari Press.
Bugin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial& Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Bupati Bengkalis. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 Pasal 2 . Bupati  Bengkalis.  2014. Peraturan  Bupati  Bengkalis  Nomor  14  Tahun  2014 tentang Pembentukan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Bupati Bengkalis. 2016. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016.
Dariana, and Fadli Agus. 2017. “Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  Perorangan  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bengkalis”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 1 (1), 98-133. Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  2005. Al-Hikmah  Al-Quran  dan Terjemahannya . Bandung: Penerbit Diponegoro. Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Hamidi.  2010. Metodologi  Penelitian  dan  Teori  Komunikasi. Malang:  UMM Press.
Maruta, Heru. 2016. “Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5 (1), 16-28.
Homenta,  Priska  C.  dan  Dhullo  Afandi.  2015.  “Analisis  Sistem  Pengendalian Internal  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara”. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 3 (3).
Irawati, Ni Made Ade. “Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pengendalian Internal  Dan  Komitmen  Organisasi  Pada  Kualita  Laporan  Keuangan”. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 21 (1), 1186-1205. Isnanto, Amin. 2014. Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan. Yogyakarta: Bahari Press.
Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akutansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah . Bandung: Sutra Benta. Mudamarkus.  2005. Perpajakan  Indonesia  Suatu  Pengantar. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Noor,  Juliansyah.  2011. Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan Karya Imiah . Jakarta: Kencana. Muri,  Yusuf.  2014. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Penelitian Gabungan . Jakarta: Prenadamedia Group. Pandiangan,  Liberti.  2014. Administrasi  Perpajakan .  Jakarta:  PT  Gelora  Aksara Pratama.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari. 2015. “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Serta  Efektivitas Penerimaannya  di  Pemerintahan  Kota  Denpasar”. Jurnal  Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha 3 (1). Pudyatmoko, Y. Sri. 2008. Hukum Pajak . Yogyakarta: CV. Andi. Purnawan,  Herman  dkk.  2008. Undang-undang  Perpajakan  2007  Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Putri,  Septiany  Amanda.  2012.  “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Pemungutan  Pajak  Restoran  Terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak Daerah  Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi” . Skripsi . Rahmany,  Sri.  2017.  “Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Sistem  Manajemen Resiko  Pembiayaan  Pada  Bank  Syariah”. IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Kita 6 (2), 193-222. Republik  Indonesia.  2007. Undang-Udang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tantang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Romney,  Marshall  B.  2006. Accounting  Information  System  Edisi  Sembilan . Jakarta: Salemba Empat.
Rusjdi,  Muhammad.  2007. KUP  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan Edisi Keempat. Jakarta: PT. Indeks. Rustami,  Santi.  2015 .  “ Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Efektivitas Penerimanaan Pajak Parkir”. Skripsi. Sarwono,  Jonathan.  2015. Rumus-Rumus  Populer  dalam  SPSS  22  untuk  Riset Skripsi. Yogyakarta: Andi.
Senuk,  Abdurahman  dan  Sun’an  Muammil . 2015. Ekonomi  Pembangunan Daerah . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Siahaan,  Matdio.  2018.  “Penerapan  Penghitungan  Pajak  dan  Pencatatan  Serta Pelaporan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Apartemen  X”. Jurnal  Riset Manajemen dan Bisnis 3 (1). Simanjuntak,  Timbul  Hamonangan,  et.al.  2012. Dimensi  Ekonomi  Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penebar Swadaya Grup. Siregar,  Syofian.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Perhitungan  Manual  dan Spss. Jakarta: Prenadamedia.
Sugiyono . 2014. Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta. Sumantoro. 1986. Hukum Ekonomi . Jakarta: Universitas Indonesia.
Suryanto, Tulus. 2014. “Internal Control, Dicipline of  Its  Impack On Employee Performance; Case Study On Islam Institute State  Raden Intan Lampung, Indonesia”. Proseding Seminar Bisnis & Teknologi . Tjahjono,  Achmad  dan  Triyono  Wahyudi.  2005. Perpajakan  Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tomisa,  Muhammad  Elsa,  and  Rosy  Rosy.  2018.  “Analisis  Sistem  Akuntansi Pelunasan  BPIH  (Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji)  Dan  Pengendalian Internal  Keberangkatan  Haji  Menurut  Perspektif  Syariah  Pada  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bengkalis”. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 7 (1), 96-110.
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
Umar,  Husein.  2008. Metodologi  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Widari,  Berliana  Esti  dan Sutjipto  Ngumar.  2016.  “Analisis  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Pemerintah  Kota Surabaya”. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM) 5 (10).
Wiratna,  Sujarweni  V.  2015. Akuntansi  Desa  Panduan  Tata  Kelola  Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Yuniati.  2017.  “Pengaruh  Pengendalian  Intern  terhadap    Efektivitas  Penerimaan Pajak Penghasilan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. STAR-Study & Accounting Research 14 (2), 46-61.