## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Nimrod Basna 2 basnanimrod@gmail.com Elita Bharanti 3 ebonifasia@yahoo.com Juliana Waromi 4 julianwr@gmail.com

## Abstract
This paper studied the effect of human resources, regional budgeting planning and  delays  of  third  parties  financial  reporting  to  regional  letters  of  financial accountability  postponement.  The  study  was  conducted  in  Government  Work Units  in  Boven  Digoel  Regency.  There  were  23  Work  Units  which  involved  in the study. There were 97 respondents using purposive sampling technique. An empirical  test  was  run  using  Multiple  Regression  Model  to  test  research hypotheses.
The  study  found  that  human  resources  and  regional  budgeting  planning significantly impacted on the delays of letter of financial accountability in Boven Digoel Regency. In addition, the delays of third parties financial reporting were not  supported  to  have  impact  on  regional  letters  of  financial  accountability postponement in the Regency.
Key  words: Human  Resources,  Regional  Budgeting  Planning,  Delays  of third parties financial reporting

## PENDAHULUAN
Perubahan  paradigma  yang  terjadi  di  Indonesia  melahirkan,  Undang- undang  (UU)  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  yang direvisi  menjadi  UU  No.  32  Tahun  2004  dan  diubah  dengan  Peraturan Perundang-undangan  (Perpu)  No.  3  Tahun  2005  serta  UU  No.  25 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah
2 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
4 Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  merupakan  upaya  pemberdayaan daerah  dalam  pengambilan  keputusan  daerah  berkaitan  dengan pengelolaan  sumber  daya  yang  dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan, prioritas,  dan  potensi  daerah  tersebut.  Dengan  pemberian  otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah.
Beberapa  peraturan  terkait  dengan  implementasi  otonomi  daerah  yang telah  dikeluarkan  adalah  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan daerah  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No  58  tahun  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut  PP  No. 58 tahun 2005,  Menteri  Dalam  Negeri  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  No  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  terakhir  telah  direvisi  dengan Permendagri  No.  59/2007  tentang  Perubahan  Atas  Permendagri  No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  ini  khusus  mengatur  mengenai  pedoman  pengelolaan keuangan  daerah  yang  baru,  sesuai  arah  reformasi  tata  kelola keuangan  negara/daerah.  Perubahan  yang  sangat  mendasar  dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi Ordonancering  dari Badan/bagian/biro Keuangan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  dan  SKPD  sebagai  accounting  entity  berkewajiban  untuk membuat  laporan keuangan SKPD serta penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional.
Untuk  melaksanakan  itu  semua  maka  semangat  desentralisasi, demokratisasi,  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  sangat  penting dalam  rangka  mewarnai  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.
Untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  daerah  seperti  yang
disyaratkan  tersebut  di  atas,  maka  sebagai  penanggung  jawab keuangan  daerah  atau    pemegang  kekuasaan  umum  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dijabat  oleh  Kepala  Daerah  mempunyai kewajiban  menyampaikan  pertanggungjawaban  keuangan  sebegai salah  satu  bentuk  akuntabilitas  publik.  Pelaksanaan  pengelolaan Keuangan  Daerah,  seorang  kepala  daerah  tidak  dapat  dengan  mudah dan  tepat  waktu  menyampaikan  pertanggungjawaban  tentang  keadaan keuangan daerah. Yang menjadi  hambatan utama  dalam penyampaian laporan  keuangan  seperti  yang  ditentukan  dalam  peraturan  tersebut adalah keterlambatan laporan realisasi anggaran penggunaan dana dari setiap  unit  kerja.  Keterlambatan  pertanggungjawaban  salah  satu instansi berarti akan membawa akibat pada keterlambatan pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah.
Data  yang  ada  tentang  keterlambatan  para  bendaharawan  tersebut  di Kabupaten  Boven  Digoel  selama  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun,  yaitu Tahun  Anggaran  2010  s/d  2012    bahwa  jumlah  bendaharawan  yang terlambat  membuat  surat  pertanggungjawaban  (SPJ)  baik  untuk bendahara  penerimaan  maupun  bendahara  pengeluaran    menunjukan angka cukup besar.  Jumlah keterlambatan ini semakin besar dari tahun ke  tahun.  Dengan  demikian  perlu    dicarikan  jalan  keluarnya  sehingga tidak mengalami keterlambatan.
Jumlah bendaharawan yang mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut bila dibandingkan dengan jumlah bendaharawan  yang  ada  di  Kabupaten  Boven  Digoel  pada  tahun 2010 sampai  tahun  2012  mengalami  kenaikan  jumlah  bendahara  yang mengalami keterlambatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun hal  ini bisa  dilihat dari  tahun 2010  sebanyak  29  orang  bendahara  atau sebesar  29.90  %.  Sedangkan  dari  tahun  2010  ke  tahun  2011  terjadi peningkatan  menjadi  33  orang bendahara atau sebesar         34,02%, dan  selanjutnya  terjadi  peningkatan  lagi  pada  tahun  2012  menjadi  35
orang  bendahara  atau  sebesar  36,08%.  Secara  kumulatif  selama  3 (tiga) tahun terakhir keterlambatan pada bendahara di Kabupaten Boven Digoel cukup besar yaitu 49%.
Kajian  yang  dilakukan Indrijawati (2008) tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan  surat  pertanggungjawaban  belanja  dipemerintah  daerah menemukan  bahwa faktor  penyebab  keterlambatan  penyampaian  surat pertanggungjawaban  (SPJ) pada dasarnya terkait  2  aspek yaitu: aspek sumber  daya  manusia  dan  aspek  teknis  yang  terdiri  dari  aspek perencanaan APBD dan aspek  rekanan  yang  terlambat menyampaikan bukti pengeluaran.
Realita yang terjadi pada  Kabupaten Boven Digoel dimana faktor yang menjadi  pemicu  keterlambatan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ) dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya  yaitu: kurangnya  sumber daya  manusia  yang  dimiliki,  selanjutnya  kurangnya  pelatihan  dan pendidikan  terkait  keuangan    yang  mendukung  dalam  penyelesaian tupoksi  pegawai,    penempatan  pegawai  yang  kurang  sesuai  dengan latar  belakang  pendidikan  yang  mendukung  dalam  penyelesaian tupoksi, faktor  sangat  dominan  juga  adalah  politik,  system  pengelolaan keuangan yang belum memadai dan sarana dan prasarana yang belum memadai juga sebagai pemicu keterlambatan surat pertanggungjawaban (SPJ) di daerah Kabupaten Boven Digoel.
Realita  diatas  sejalan  dengan  kajian  yang  dilakukan  oleh    Indrijawati (2010)  yang  mengkaji  faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  surat pertanggungjawaban  (SPJ)  Belanja  di  Pemerintah  Daerah,  hasil  kajian menunjukan  bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan penyampaian surat  pertanggungjawaban  terkait  atas  dua  aspek  yaitu:  aspek sumberdaya  manusia,  dan  aspek  teknis  yang  terdiri  dari:  aspek perencanaan APBD dan aspek  rekanan  yang  terlambat menyampaikan bukti  pengeluaran.  Hal  ini  didukung  oleh  kajian-kajian  yang  dilakukan
Halim (2006).
Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  penulis  termotivasi  melakukan penelitian  ini  yang  dilakukan  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD)  yang  berada  di  Kabupaten  Boven  Digoel,  untuk  menguji  dan menganalisis  apakah  faktor  SDM,  perencanaan  ABPD  dan  rekanan mempengaruhi  keterlambatan  penyampaian  surat  pertanggungjawaban (SPJ).  Dengan  tuisan  ini  diharapkan  dapat  disusun    rekomendasi  dan langkah-langkah  yang  diperlukan  bagi  para  perencana  di  bidang keuangan  dan  pelaksana  kegiatan  keuangan  daerah,  dalam  upaya mengatasi keterlambatan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Boven  Digoel,  dan    dapat  dijadikan  sebagai bahan masukan bagi setiap instansi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  Boven  Digoel  dalam  memahami  tentang  arti  pentingnya suatu  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  yang  dibuat  dan disampaikan  tepat  pada  waktunya  bagi  proses  penyusunan  Laporan Pertang-gungjawaban  Keuangan  Kepala  Daerah  kepada  masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. .

## TINJAUAN PUSTAKA
Hubungan  keagenan  dalam  teori  agensi  muncul  ketika  ada penugasan dari individu (prinsipal) kepada individu lain (agen). Menurut Jensen  &  Meckling  (1976)  masalah  keagenan  dapat  muncul  karena setiap  individu  diasumsikan  akan  mempunyai  preferensi  untuk memaksimalkan  utilitas  pribadi  yang  kemungkinan  besar  berlawanan dengan kepentingan individu lain. Berdasarkan asumsi ini kemungkinan akan  terjadi  kegagalan  oleh  agen  dalam  melaksanakan  tugas dikarenakan  agen  lebih  memilih  untuk  memaksimalkan  kepentingan pribadi.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 partisipan
pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, bupati atau walikota, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut, bupati dan walikota mempunyai tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban  program  pemerintah  sehingga  berperan  sebagai eksekutif.  Mekanisme  pemilihan  bupati  dan  walikota  oleh  rakyat menunjukkan adanya pelimpahan wewenang  dari rakyat  kepada  bupati dan walikota. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati dan Walikota berperan sebagai  agen  dan  rakyat  merupakan  prinsipal  dalam  rerangka hubungan  keagenan.  Dalam  UU  Nomor  32  tahun  2004  DPRD merupakan  mitra  kerja bupati dan  walikota yang berperan dalam fungsi pengawasan dan legislasi.
Sesuai dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SPAP)  No.  1, dalam  rangka  untuk  memenuhi  tujuan  umum  atas  laporan  keuangan daerah,  maka  dalam  penyajian  laporan  keuangan  harus  menyediakan informasi  mengenai  entitas  pelaporan  yang  terdiri  dari:  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Memesah  (1995:16)  mengemukakan  bahwa  keuangan  daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai  oleh  negara  atau  daerah  yang  lebih tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Yuwono  dkk.  (2008:42)  mengatakan  bahwa keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Peraturan  pemerintah  No.  58  tahun  2005  disebutkan  bahwa
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatuhan,  dan  manfaat untuk  masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pertanggungjawaban  dapat  diartikan  secara  sempit  maupun secara  luas  mengemukakan  bahwa  pertanggungjawaban  keuangan dalam  arti  sempit  yaitu  pertanggungjawaban  keuangan  (disebut  SPJ) yang  disampaikan  Bendaharawan  setiap  bulannya  kepada  Daerah dalam hal ini kepada kepala Biro/Bagian Keuangan selambat-lambatnya tanggal  10  bulan  berikutnya,  sedang  pengertian  secara  luas  yaitu pertanggungjawaban  keuangan  oleh  Pemerintah  (eksekutif)  kepada rakyat  melalui  wakil-wakilnya  di  DPRD  serta  kepada  Pemerintah  atau Pemerintah yang lebih tinggi,  pengertian  surat tersebut  di  atas sebatas dalam  konteks  pertanggungjawaban  keuangan  Pemerintah  Daerah (Mamesah 1995:155).
Dalam Permendari No. 55 Tahun 2008 membedkan bendahara menjadi 2 bagian yaitu:
a.  Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional  yang ditunjuk untuk  menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan  uang  pendapatan  asli  daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
b.  Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,  menyimpan,  membayarkan,  menata-usahakan,  dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Dalam  pengajuan  laporan,  khususnya  laporan  pertanggungjawaban keuangan  ini  pengadministrasiannya  diatur  berdasarkan  suatu
ketentuan  perundang-undangan  yang  diatur  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  55  tahun  2008  tentang  pertanggungjawaban  tata administrasif.

## 1.  Kerangka Berpikir
Sumber:diolah, penulis 2014

## 2.  Hipotesis Penelitian
a.  (H1)  Diduga  bahwa  aspek  sumberdaya  manusia  (SDM) berpengaruh  terhadap  keterlambatan  surat  pertanggungjawaban
(SPJ).
Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan
Analisis GAB Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) SatuanKerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kab. Boven Digoel Harapan: Surat Pertanggunggjawaban Tepat Waktu Fakta:  Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penting untuk dilakukan penelitian/kajian yang membahas tentang mengapa terjadi keterlambatan penyampaian Surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara SKPD Kabupaten Boven Digoel Hasil Penelitian F e e d b a c k
b.  (H2)  Diduga  bahwa  aspek  teknis  (perencanaan  APBD) berpengaruh  terhadap  keterlambatan  surat  pertanggungjawaban (SPJ).
c.  (H3)  Diduga  bahwa  aspek  teknis  (rekanan  yang  terlambat) berpengaruh dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).

## METODE PENELITIAN

## 1.  Populasi dan Sampel
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian jalur empiris dan pengukuran  berdasarkan teori yang  ada.  Model penelitian  ini adalah model penelitian survei dengan menggunakan instrument kuesioner.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  SKPD dipemerintah  Kabupaten  Boven  Digoel  yaitu  sebanyak  19  SKPD. Desain  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan metode  nonprobabilitas,  teknik  sampling  menggunakan  teknik pengambilan  sampel  bertujuan  (purposive  sampling),  yang  terdiri dari:
a.  Pegawai  SKPD  yang  terlibat  dalam  pertanggungjawaban
keuangan
b.  Bendahara SKPD
Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada orang tertentu yang  dapat  memberikan  informasi  yang  diinginkan  yaitu    bendahara yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban  keuangan  Kabupaten Boven Digoel sebanyak 97 Responden.

## 2.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Terdapat  3  variabel  yang  diteliti  yaitu  aspek  Sumberdaya Manusia  (SDM),  Perencanaan  APBD  dan  Rekanan  yang  terlambat.
Kuesioner  aspek  SDM  dimodifikasi  dari  Anzar  (2007).  Variabel  ini diukur  melalui  3  indikator  yaitu  pendidikan,  pelatihan  dan pengalaman.  Indikator  ini  terwakili  melalui  5  pernyataan.  Kuesioner Aspek  Perencanaan  APBD  dimodifikasi  dari  Indrijawati  (2010). Variabel  ini  diukur  melalui  3  indikator  yaitu  disiplin  anggaran, pelaksanaan  anggaran  yang  terarah.  Indikator  ini  terwakili  melalui  4 pernyataan.  Sedangkan  kuesioner  aspek  rekanan  yang  terlambat dimodifikasi  dari  Nilawati  (2009).  Variabel  ini  diukur  melalui  2 indikator  yaitu  ketidaksesuaian  Dik/Dip  dan  keterbatasan  anggaran. Indikator  ini  terwakili  melalui  3  pernyataan.  Skala  likert  yang digunakan  dalam  mengukur  ketiga  aspek  diatas  dimulai  dari  sangat tidak setuju dengan skor 1 sampai dengan sangat setuju dengan skor 5.

## 3.  Jenis dan Sumber Data
Data  primer  secara  khusus  dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  berdasarkan  kuesioner  yang diedarkan  kepada  responden.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder diperoleh  dari  SKPD  Kabupaten  Boven  Digoel,  jurnal,  laporan- laporan,  dokumen-dokumen,  buku-buku  dan  literatur-literatur  lain yang  membahas  mengenai  materi  penelitian  dan  data  pendukung lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

## 4.  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dilakukan  dengan metode  penelitian lapangan  ( field  research )  dengan  teknik  pengumpulan  data  sebagai berikut:
1.  Penyebaran  dan pengisian kuesioner,  sistim penyampaian kuesioner  atau  daftar  pertanyaan  terstruktur  dilakukan secara langsung (tidak melalui pos atau e-mail).
2.  Kuesioner  yang  disampaikan  kepada  responden  berisikan pertanyaan tertutup.
3.  Kuesioner  diisi  sendiri  oleh  responden,  dan  akan dikumpulkan pada saat itu juga.

## 5.  Uji Kualitas Instrument
Pengujian  kualitas  instrument  penelitian  dilakukan  melalui  uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini.

## 6.  Uji Asumsi Klasik
Menurut  Sekaran  (2006),  untuk  dapat  melakukan  analisis regresi  berganda,  maka  perlu  dilakukan  pengujian  terhadap  asumsi analisis,  yaitu:  normalitas,  multikolinieritas,  dan  heteroskedastisitas. Agar data yang terkumpul dapat bermakna dan bermanfaat sehingga menghasilkan BLUE ( Best Linear Unbiased Estimator ).

## 7.  Analisa Data
Untuk  menguji hipotesis  penelitian  ini  menggunakan Analisis  regresi linier  berganda  ( Regression  Multiple  Analysis ).Variabel  independent dalam  penelitian  ini  yaitu:  Aspek  SDM,  aspek  perencanaan  APBD dan  aspek  rekanan  yang  terlambat.  Sedangkan  variabel  dependent yaitu  keterlambatan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ).  Dengan persamaan sebagai berikut:
Y = a + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e
Keterangan: Y : Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) X1  : Aspek SDM X2  : Aspek Perencanaan APBD X3  : Aspek Rekanan yang terlambat
β : Koefisien Regresi
a : Konstanta
e : Error

## 8.  Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan  menggunakan  Software  SPSS  Statistics  versi  21  dilakukan dengan  melakukan  Uji  Koefisien  Determinasi  (R),  Uji  Signifikansi Simultan  (Uji  Statistik  F),  dan  Uji  Signifikansi  Parameter  Individual (Uji Statistik t) (Ghozali, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Karakteristik Repsonden
Dari kuesioner yang disebarkan ke 162 responden yang berada pada  SKPD  di  Kabupaten  Boven  Digoel,  kuesioner  yang  kembali berjumlah 135 yang terdiri dari 11 Dinas, 6 Badan dan 2 Kantor serta 17 Distrik. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 35 sedangkan 13 kuesioner  tidak  lengkap  sehingga  tidak  dimasukan  dan  digunakan. Total  kuesioner  yang  dapat  diolah  sebesar    97  responden  atau  71. 85%  yang  kemudian  dianalisis.  Mayoritas  responden  bendahara berjenis  kelamin  perempuan  yaitu  sebanyak  79  orang  atau  81.44% sedang responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang atau 18.56%.
Hasil  uji  validitas  dan  realibilitas  keseluruhan  instrument menunjukan  bahwa  hasil  uji  kolerasi  untuk  item  memiliki  nilai koefisien alpha cronbach’s diatas 0,60  (Tabel 4.1) sehingga  variabel pada  tiap  item  pertanyaan  dikatakan  valid  dan  reliabel  untuk  dapat digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.
Tabel 1

## 2.  Analisa
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda dengan  menggunakan  SPSS  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  2 dibawah ini.
Tabel 2. Hasil  Analisis Regresi Variabel Standardized Coefficients t hitung Sig Keterangan Constant 2.056 Aspek SDM 0.399 9.942 0.000 Signifikan Aspek Perencanaan APBD 0.162 2.973 0.000 Signifikan Aspek Rekanan Yang Terlambat -0.013 -463 0.645 Tidak berpengaruh R Square 0.871 Ajusted R Square 0.866 t tabel 1.660 Sumber : data diolah, (2014) Pengujian Instrumen Penelitian (Uji Validitas & Reliabilitas) Variabel Item Korelasi Ket Alpha Cronbach Ket Aspek SDM (X 1 ) X1.1 0.875 Valid 0.922 Realibel X1.2 0.850 Valid X1.3 0.794 Valid X1.4 0.774 Valid X1.5 0.704 Valid Aspek perencanaan APBD (X 2 ) X2.1 0.644 Valid 0.829 Realibel X2.2 0.668 Valid X2.3 0.640 Valid X2.4 0.678 Valid Aspek rekanan yang terlambat (X 3 ) X3.1 0.897 Valid 0.953 Realibel X3.2 0.900 Valid X3.3 0.912 Valid Keterlambatan SPJ (Y) Y1.1 0.808 Valid 0.917 Realibel Y1.2 0.865 Valid Y1.3 0.876 Valid Sumber; Data diolah, (2014)
Dari data diatas menunjukan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 2.056 + 0.399 + 0.162 - 0.13 + e
Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Nilai  yang digunakan  adalah  adjusted  R2  karena  variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  lebih  dari  dua  variabel.  Adapun  nilai adjusted R2 dari hasil perhitungan terlihat pada tabel 3.
Tabel 3.

## Nilai Koefisien Determinasi R2
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .933 a .871 .866 .8186 1.872
a.  Predictors: (Constant), Aspek Rekanan Yang Terlambat, Aspek SDM, Aspek Perencanaan APBD
b. Dependent Variable: Keterlambatan SPJ
Sumber : data diolah, (2014)
Dari tabel 3 diatas menunjukan besarnya pengaruh aspek rekanan SDM (X1),  Aspek  perencanaan  APBD  (X2)  dan  Aspek  rekanan  yang terlambat (X3) sebagai variabel independen terhadap variabel dependen keterlambatan  SPJ  (Y)  yang  dapat  diterangkan oleh  model  persamaan ini adalah sebesar  86,6% dan sisanya sebesar 13,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  dapat  diketahui  bahwa    variabel independen  aspek  rekanan  SDM  (X1),  Aspek  perencanaan  APBD  (X2) dan  Aspek  rekanan  yang  terlambat  (X3)  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  keterlambatan  SPJ  (Y).  Hal  ini  dapat dibuktikan  dari  nilai    F  sebesar  208,657    yang  lebih  besar  dari  tingkat
signifikasinya yakni nilai probalitas  alfa (α)= 0.005)  seperti ditunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut.
Tabel 4.
Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 419.437 3 139.812 208.657 .000 b Residual 62.315 93 .670 Total 481.753 96 a. Dependent Variable: Keterlambatan SPJ
b. Predictors: (Constant), Aspek Rekanan Yang Terlambat, Aspek SDM, Aspek Perencanaan APBD
Sumber : data diolah, (2014)
Pengujian  parsial  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  signifikansi  t yang ditunjukkan oleh Sig dari t pada Tabel 4 dengan tingkat signifikansi yang  diambil,  dalam  hal  ini  0,05.  Jika  nilai  Sig  dari  t  <  0,05  maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
Tabel 5.
Uji t Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2.056 .543 3.787  .000 Aspek SDM .399 .040 .737  9.942  .000 .253  3.954 Aspek Perencanaan APBD .162 .054 .221  2.973  .004 .253  3.957 Aspek Rekanan Yang Terlambat -.013 .028 -.017  -.463  .645 .992  1.008
a. Dependent Variable: Keterlambatan SPJ Sumber : data diolah, (2014)
Pada  persamaan  tersebut  menunjukan  angka  yang  signifikan  pada variabel  aspek  SDM  (X1),  aspek  perencanaan  APBD  (X2).  Dan  aspek rekanan yang terlambat (X3).

## 3.  Pengujian Hipotesis Penelitian
Adapun pengujian hipotesis dalam kajian ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut;  H a diterima  jika t hitung >  t tabel ,  dengan  kata lain  ada  pengaruh  variabel  independen  terhadap  keterlambatan SPJ  dan  H 0 diterima  jika  t hitung <  t tabel ,  dengan  kata  lain  variabel independen tidak mempengaruhi keterlambatan SPJ.
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  variabel  aspek SDM  terbukti  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap keterlambatan  SPJ.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  besarnya  nilai  t hitung sebesar 9.942 sedangkan t tabel 1.660 sehingga t hitung > t tabel (9.942 > 1.660)  dengan  nilai  koefisien  regresi  adalah  sebesar  0.399.  Hasil pengujian  ini  menunjukan  bahwa  hipotesis  penelitian  pertama diterima.
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa aspek perencanaan  APBD  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif terhadap  keterlambatan  SPJ.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  besarnya nilai t hitung sebesar 2.973 sedangkan t tabel 1.660 sehingga t hitung > t tabel
(2.973 > 1.660) dengan nilai koefisien regresi adalah sebesar 0.162. Hasil  pengujian  ini  menunjukan  bahwa  hipotesis  penelitian  kedua diterima.
Berdasarkan  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  aspek  rekanan yang  terlambat  tidak  berpengaruh  secara    terhadap  keterlambatan SPJ.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  besarnya  nilai  t hitung sebesar  -0.463 sedangkan t tabel 1.660 sehingga t hitung > t tabel (-0.463 < 1.660) dengan nilai  koefisien  regresi  adalah  sebesar  -0.013.  Hasil  pengujian  ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian ketiga ditolak.
Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  seluruh  variabel  independen yang  terdiri  dari;  aspek  SDM,  aspek  perencanaan  APBD  dan  aspek rekanan  yang  terlambat  terbukti  mempengaruhi  keterlambatan  surat
pertanggungjawaban  keuangan  di  Kabupaten  Boven  Digoel  terbukti berpengaruh secara positif  dan signifikan  terhadap  keterlambatan surat pertanggungjawabab  keuangan artinya bahwa   dua hipotesis penelitian yang  diuji  diterima  yaitu  aspek  SDM  dan  aspek  perencanaan  APBD, sedangkan  aspek  rekanan  yang  terlambat  terbukti  tidak  berpengaruh terhadap keterlambatan surat pertanggungjawaban keuangan.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  diatas  terbukti  aspek  SDM berpengaruh secara positif  dan signifikan  terhadap  keterlambatan surat pertanggungjawaban.  Hal  ini  dapat  dinterprestasikan  bahwa  rendahnya kualitas SDM, hal yang menjadi titik lemah atas surat pertanggungjawaban  di  SKPD  adalah  realita  yang  terjadi  pada kabupaten  Boven  Digoel  penunjukkan  bendahara  hanya  didasarkan pada  loyalitas  kepada  atasan  semata  tanpa  memperhatikan  spesifikasi kemampuan  yang  dimiliki  dan  persyaratan  khusus  seperti  harus mengikuti kursus atau pelatihan terkait perbendaharaan terlebih dahulu, hal  ini  dapat  mengakibatkan  kualitas  bendahara  di  SKPD  Kabupaten Boven  Digoel  mengalami  keterlambatan  dalam  menyampaikan  surat pertanggungjawaban  (SPJ)  yang  diakibatkan  karena  rendahnya  SDM yang dimiliki SKPD.
Keterlambatan  penyampaian  surat  pertanggungjawaban  juga disebabkan  karena  masih  terdapatnya  beberapa  kesalahan  dalam penyampaian  pertanggungjawaban  atas  laporan  kegiatan  dari  PPTK kepada  bendahara  disebabkan  karena  sebagai  petugas  teknis,  PPTK kurang menguasai ketentuan administrasi keuangan.
Disisi  lain  PPK-SKPD    tidak  mampunya  PPK-SKPD  dalam melakukan  tugasnya  disebabkan  karena  kebijakan  penunjukkan  PPK- SKPD yang hanya
berdasarkan pertimbangan jabatan struktural (Sekretaris
SKPD/Kasubbag Keuangan) sementara hanya sedikit dari mereka yang
memiliki  latar  belakang  tugas  sebagai  bendahara  dan  juga  berlatar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi.
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  terbukti  aspek  perencanaan APBD  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keterlambatan  SPJ hal  ini  dapat  dijustifikasi  bahwa  perencanaan  yang  kurang  baik  akan mengganggu  menghambat  proses  perencanaan  secara  keseluruhan, dimana  secara  otomatis  akan  menghambat  arah  dan  kebijakan  yang akan  diambil  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  rencana  kerja pemerinatah daerah (RKPD) yang telah ditentukan baik melalui RPJMD maupun  RPJP  dan  hal  ini  juga  akan  membawa  dapak  terhadap  surat pertanggung jawaban akan mengalami keterlambatan.
Hasil  penelitian  diatas  terbukti  bahwa  aspek  rekanan  yang terlambat  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan    terhadap keterlambatan  SPJ.  Rekanan  yang  terlambat    belum  memberikan umpan balik yang substansial untuk mencegah terjadinya penyimpangan  keterlambatan  surat  pertanggungjawaban.  Akibat keterbatasan  SDM  yang  belum  profesional  dan  perencanaan  APBD yang  belum    tersusun  secara optimal dalam  menjalankan  pengawasan terhadap  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilakukan  sehingga keterlambatan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilakukan  oleh rekanan  yang  terlambat  menyampaikan  bukti  kurang  memberikan dampak atas pertanggungjawaban keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  maka  kesimpulan penelitian yang dapat disampaikan antara lain;
a.  Aspek sumber daya manusia (SDM) terbukti berpengaruh secara positif terhadap  keterlambatan surat  pertanggungjawaban  (SPJ) pada Kebupaten Boven Digoel.  Hal ini berarti bahwa jika sumber
daya  manusia  meningkat  atau  semakin  baik  maka  tingkat keterlambatan  surat  pertanggungjawaban  keuangan    pada Kebupaten  Boven  Digoel  juga  akan  semakin  baik  atau  dapat dikatakan    dorongan  peningkatan  sumberdaya  manusia  akan mengurangi  keterlambatan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ) pada Kebupaten Boven Digoel
b.  Aspek  perencanaan  APBD  terbukti  berpengaruh  secara  positif
dan signifikan terhadap keterlambatan
surat
pertanggungjawaban  (SPJ) pada Kebupaten  Boven Digoel.   Hal ini berarti bahwa  jika aspek perencanaan APBD meningkat atau semakin baik maka tingkat keterlambatan surat pertanggungjawaban (SPJ)  pada Kebupaten Boven Digoel juga akan  semakin  menurun  atau  bahwa  dorongan  peningkatan perencanaan  APBD  akan  meningkatkan  pula  dan  mampu mengatasi keterlambatan surat pertanggungjawaban (SPJ)  pada Kebupaten Boven Digoel
c.  Aspek  rekanan  yang  terlambat  terbukti  tidak  memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlambatan surat pertanggungjawaban  keuangan  pada Kebupaten Boven Digoel. Rekanan  yang  terlambat   belum  memberikan  umpan  balik  yang substansial untuk mencegah terjadinya penyimpangan keterlambatan surat pertanggungjawaban keuangan.

## 2.  Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini adalah;
a.  Perlunya  adanya  perhatian  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah
Kabupaten  Boven  Digoel  menyangkut  aspek  sumber  daya manusia (SDM), kerena kemampuan SDM merupakan salah salu factor  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, khususnya  terkait  keterlambatan  SPJ    pemerintah  daerah    di
Kabupaten Boven Digoel, sehingga keterlambatan SPJ diharapkan  tidak  terjadi  lagi  karena  hal  ini  didukung  oleh  SDM manusia  yang  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dengan baik.
b.  Perlunya  adanya  perhatian  yang  lebih  baik  dari  Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel menyangkut aspek perencanaan APBD, hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  daerah Kabupaten Boven Digoel karena tanpa perencanaan APBD yang baik  maka  akan  menghambat  pada  semua  proses  kegiatan pemerintah  daerah  kabupaten  Boven  Digoel  sehingga  dengan sendirinya akan berdampak pada keterlambatan SPJ  pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
c.  Pihak ketiga yang melakukan belanja langsung dari setiap SKPD berkaitan dengan perencanaan pertanggungjawaban berpedoman  pada  DPA  dan  APBD  yang  telah  disusun  sering mengalami  keterlambatan  pelaporan  yang  terjadi  karenatidak sesuai dengan realita pelaksanaan di lapangan yang diantaran:
a)  SKPD  belum  mampu  melaksanakan  tugas  dengan  baik
sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.
b)  SKPD belum mampu melaksanakan pertanggungjawaban dengan  baik  dalam  menyelesaikan  pertanggungjawaban keuangan.
c)  SKPD  belum  taat  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthoni  Robert  N  dan  Hermanson  Roger  H.  1990. Akuntansi Manajemen, Program Belajar Mandiri , Rineka Cipta, Jakarta.
Arikunto,  S.  2002. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V. Jakarta : Rineka Cipta
Azhar, 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan
Penerapan  Permendagri  No.13  pada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Tesis. Program Pasca Sari ana USU : Medan.
Bastian,  Indra.  2001. Akuntansi  Sektor  Publik  di  Indonesia, Penerbit  : BPFE Yoyakarta.
Choirunisah, 2008. Faktor -faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan  keuangan  yang  di  hasilkan  oleh  system  akuntansi instansi  (studi  Kasus  KPPN  Malang) .  Tesis  Progam Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
Dadang  Solihin,  Putut  Maryati.  2002. PanduanLengkap  Otonomi Daerah, ISMEE. Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis  Mulivariate  dengan  Program SPSS, Edisi  3,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Jones,  Rowan  and  Maurice  Pendlebury.  2000. Public  Sector Accounting, 5 th Ed, London: Pitman Publishing
Halim,  Abdul.  2004. Akutansi  Sektor  Publik  (  Akuntansi  Keuangan Daerah), edisi revisi, Salemba Empat.
Hartono,  Jogiyanto.  2008. Metodologi  Penelitian  Bisnis,  Salah  Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. BPFE Univ. Gadjah Mada, Edisi
2007, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
Jurnal Akuntansi  dan Auditing Indonesia (JAAI) Vol 4  No 1  Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sehor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2000. Reformasi Pengelolaan Keuangan daerah,
Implemetasi  value  formoney  audit  sebagai  antisipasi  terhadap tuntutan akuntabilitas public .
Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah,  1999,  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia, Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 1998. Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1998,  Tentang  Penyelenggaran  Negara  Yang  Bersih  dan Bebas Koropsi, Kolusi dan Nepotisme.
...................................................  1999a.  Undang-Undang  RI  No.  22 Tahun 1999. tentang Pemerintah Daerah.
...................................................  1999b.  Undang-Undang  RI  No.  25
Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ...................................................  2000a.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ...................................................  2000b.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
................................................... 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  29  Tahun  2002  Tentang  Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
...................................................  2003.  Undang-undang  RI  Nomor  17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
...................................................  2004a.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
...................................................  2004b.  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah.  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
...................................................  2004c.  Peraturan  Pemeintah  No.  21 tahun 2004  tentang  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementrian Negara/Lembaga.
...................................................  2004d.  Peraturan  Pemerintah  No.  20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
...................................................  2004e.  Peraturan  Pemerintah  No.  24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
...................................................  2004f.  Undang-undang  RI  No.  1  tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
...................................................  2004g.  Undang-undang  RI  No.  15 tahun  2004 tentang  Pemeriksanaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
...................................................  2005a.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
...................................................  2005b.  Peraturan  Pemerintah  No  58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
...................................................  2008.  Nomor  55  Tahun  2008  tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara.
Ruchiyat,  Kosasih.  1991. pentingnya  pengukuran  Prestasi  BUMN untukpenyehatan  dan  penyempurnaan  pengelolaan "  majalah Akuntansi No 2, Pebruari, Jakarta: PT. Gramedia.
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP) , 1999, Lembaga  Administrasi  Negara  &  Badan  Pemeriksa  Keuangan dan Pembangunan , Jakarta.
Santoso,  S.  2000. SPSS  Mengolah  Data  Statistik  Secara  Profesional. Cetakan Kedua. Elex Media Computindo, Jakarta.
Smith  Garry  D,  Arnold,  Denny  R,  Bizzel  Boby  G.  1992. Business Strategy  and  Policy:, Third  Edition,  Boston  Houghton  Mifflin Company.
Suad  Husnan  dan  Enny  Pudjiastuti.  1994. Dasar-  Dasar  Manajemen Keuangan, " Edisi Pertama, UPP AMP YKPM Yogyakarta.
Sugiyono.  2003. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung
Supriyono, R.A. 1990. Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis", Edisi Pertama Yogyakarta BPFE.
Sarwoto.  1991. Dasar-Dasar  Organisasi  dan  Manajemen ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Singarimbun  M dan Effendi  S.  1987. Metode  Penelitian Survei , LP3ES, Yogyakarta
Sugiyono. 2003. Statistika Untuk Penelitian , CV. Alfabeta, Bandung
Swasto  Bambang.  2003. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (Pengaruhnya  terhadap  kinerja  dan  imbalan ),  Bayumedia, Malang.
Thompson,  Arthur  A  Striekland  JA.  1995.  " Stratgic  Management Concepts and Cases, " Fifth edition, Boston BPI, Irwin.
Tjiptono  Fandi  dan  Diana  Anastasia.  2001. Total  Quality  Management (TQM), Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
Tuasikal,  A.  2007. Pengaruh  Pemahaman Sistem Akuntansi
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah  Daerah. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor Publik, Vol.08, No.01, Februari 2007.
Umar  Husein,  Riset Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Organisasi ,  P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.