## PEMEKARAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)

## Meli Lutpiah, Suryadi, M.Si, Fuad Faizi, MA
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon E-mail: melilutfiani@ymail.com

## ABSTRACT
Village Desa Kramat Jaya is a result of the division which  was originally a part of the village Werasari. Expansion of the village is one of the steps the government in the distribution of  development  in  an  effort  to  improve  the  welfare  of  society  through  a  policy  of  regional expansion. This research method is descriptive qualitative method with data collection through interviews,  observation,  documentation  and  literature.  The  results  of  his  research  is  the process  of  expansion  Desa  Kramat  Jaya  stems  from  government  policies  as  a  driver  of  the expansion, public aspirations at the hamlet, village expansion plan study Kramat Jaya at the village level,  the submission  to  the expansion of  local government,  and the inauguration of Desa Kramat Jaya. The division has implications for the lives of the people in the village of Kramat Jaya, such as government reform Desa Kramat Jaya, the impact of the reallocation of village  on  the  lives  of  farmers  through  the  establishment  of  Farmers  Group  Association (Gapoktan), and increased welfare through the development of infrastructure such as, village offices, village health post (Poskesdes), rural roads, rural feeder roads, retaining walls (TPT) or irrigation channels, and kiosks.
Keyword: process, the implications, the expansion of the village, the community

## PENDAHULUAH
Undang-Undang  Nomor  32  Tentang Pemerintah Daerah telah mendorong perubahan  dalam  pelaksanaan  pemerintah daerah, seperti maraknya fenomena pemekaran daerah di Indonesia. Pemekaran daerah  adalah  pemecahan  suatu  daerah menjadi dua atau lebih daerah dan menjadi salah  satu  cara  pembentukan  daerah  baru sebagai daerah otonomi. Fenomena pemekaran  daerah  muncul  karena  adanya keterbukaan  ruang  dan  kesempatan  bagi pemerintah  daerah,  untuk melakukan pembentukan  daerah  baru  sebagai  langkah proses pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi didukung oleh perkembangan rentang  geografis  yang  luas,  kondisi  sosial yang  beragam,  dan  jumlah  penduduk  yang meningkat  telah  berpengaruh  terhadap kemampuan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  pemerataan  pembangunan melalui pemekaran daerah.
Menurut Ratnawati (2009: 23) “Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah,  percepatan  pengelolaan  potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban,  serta  peningkatan  hubungan serasi  antara  pusat  dan  daerah”.  Oleh karenanya  pembangunan  diarahkan  pada terciptanya  pembangunan  yang  selaras antara  kebutuhan  dan  sumber  daya  yang dimiliki  masyarakat,  serta  peningkatan kapasitas  masyarakat  untuk  menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang.
Pemekaran  daerah  di  Indonesia  telah banyak  terjadi  di  berbagai  daerah,  tidak hanya  terjadi  pada  tingkat  provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan  atau  kelurahan  bahkan  dalam lingkup  wilayah  adminstrasi  terkecil  yaitu
desa.  Pemekaran  desa-desa  juga  terjadi  di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 2  tahun  sejak  tahun  2010-2012  terdapat  9 pembentukan desa baru (BAPEDA Kabupaten Majalengka Tahun 2012).
Pada tahun 2012 kebijakan pemerintah daerah  Kabupaten  Majalengka  terkait dengan  pemekaran  desa  salah  satunya adalah  pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  dari Desa Werasari. Desa Kramat Jaya merupakan  desa  baru  hasil  pemekaran  di
Kecamatan  Malausma  yang  ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan  Desa  Kramat  Jaya.  Desa Kramat  Jaya  resmi  menjadi  sebuah  desa baru  pada  4  Desember  2012  dengan dilantiknya  pejabat  sementara  kepala  desa yaitu  Pak  Umu  Mu’minin  oleh  Bupati Kabupaten Majalengka.
Kebijakan  pemekaran  Desa  Kramat Jaya,  muncul  sebagai  respon  terhadap kondisi  permasalahan  masyarakat  yang membutuhkan adanya pemerataan pembangunan. Fenomena yang berkembang sebelum  pemekaran  desa  adalah  Desa Werasari  yang  menjadi  induk  dari  Dusun Cimanglid secara umum merupakan kawasan  desa  yang  padat  penduduknya karena pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.
Kepadatan  pendudukk  Desa  Werasari tercatat sebanyak 6.208 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.807.
Pertumbuhan  penduduk  yang  cukup pesat  di  Desa  Werasari  berdampak  pada pola  pemukiman  penduduk  setempat. Pemukiman  penduduk  disetiap  blok  dan dusun  semakin  meluas  dan  menyebar menjauhi pusat pemerintahan Desa Werasari.  Hal  ini  tentu  memperluas jangkauan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggung  jawab  yang  diemban  oleh
pemerintah desa juga semakin besar dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan pemerataan pembangunan di setiap blok dan dusun.
Pemekaran Desa Kramat Jaya
dilaksanakan  atas  dasar  pertimbangan bahwa  dengan  semakin  meningkatnya jumlah  penduduk,  efektivitas  kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan  dalam wilayah Desa Werasari
Kecamatan Malausma,  maka  untuk  meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang  perlu  melakukan  pembentukan desa melalui pemekaran desa.
Berdirinya  Desa  Kramat  Jaya  sebagai sebuah  desa  baru  yang  otonom,  memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti desa-desa pada umumnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara  mandiri.  Pemerintah  desa  memiliki tanggung  jawab  atas  masyarakat  dan wilayah  administratif  desa,  serta  bertugas untuk menyelenggarakan  pemerintahan desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk meningkatakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Fenomena  pemekaran  Desa  Kramat Jaya  merupakan  sebuah  perubahan  sosial dalam tatanan kelembagaan secara struktural  dan  sistemik.  Perubahan  sosial tersebut berkaitan dengan kebijakan berupa peraturan daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti, dengan  mengkaji  lebih  dalam  fenomena pemekaran Desa Kramat Jaya.
Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  proses  pemekaran Desa Kramat Jaya.
2. Untuk  mengetahui  implikasi  pemekaran desa  terhadap  kehidupan  masyarakat  di Desa Kramat Jaya.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Konsep Pemekaran Daerah Pemekaran daerah berarti pengembangan  dari  satu  daerah  otonom menjadi  dua  atau  lebih  daerah  otonom (Wijoyo, 2013: 21). Pembahasan tentang pemekaran daerah terdapat  pada pasal  4 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Pembentukan  daerah  dapat berupa  penggabungan  beberapa  daerah atau  bagian  daerah  yang  bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
Pemekaran  daerah  merupakan  salah satu  cara  pembentukan  daerah  baru sebagai  daerah  otonomi  berdasarkan pertimbangan  kemampuan  ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosialpolitik,  jumlah  penduduk,  luas daerah,  dan  pertimbangan  lain  yang memungkinkan terselenggaranya otonomi  daerah.  Selain  itu  dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar,  terutama  pada  sumber  daya manusianya  karena  sebelumnya  telah terbiasa pada sistem yang serba pasif dan hanya  menunggu  keputusan  (Chalid, 2005:23).  Ratnawati  (2009:  10-11) menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya pemekaran  daerah  memiliki  pandangan untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal,  memaksimalkan  akses  publik  ke pemerintah,  mendekatkan  pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan  publik  sebaik  dan  seefisien mungkin.
2. Konsep Pemekaran Desa Pemekaran  desa  adalah  pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan  pertimbangan  karena  keluasan wilayahnya, kondisi
geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas  dan  efisensi  dalam  pelayanan publik  serta  kondisi  sosial  politik  yang ada  (Yunaldi  dalam  Sapi’i,  2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa  “Pembentukan  Desa  adalah penggabungan  beberapa  desa,  atau bagian  desa  yang  bersandingan,  atau pemekaran  dari  satu  desa  menjadi  dua desa  atau  lebih,  atau  pembentukan  desa di luar desa yang telah ada”. Pemekaran desa  pada  dasarnya  merupakan  suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih  dari  satu  wilayah  atas  dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat.
3. Konsep Perubahan Sosial Perubahan  senantiasa  dialami  oleh setiap  masyarakat  manusia  selama hidupnya.  Perubahanperubahan  yang terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai  sosial,  norma-norma  sosial, pola-pola  prilaku  organisasi,  susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan- lapisan  dalam  masyarakat,  kekuasaan dan  wewenang,  interaksi  sosial  dan  lain sebagianya (Soekanto, 2007: 259).
4. Konsep Pembangunan Masyarakat Menurut Soetomo (2012: 6) masyarakat  pada  dasarnya  senantiasa mengalami proses perubahan baik secara cepat maupun lambat dan tidak lepas dari berbagai masalah sosial yang menyertainya mendorong untuk
melakukan  perbaikan  dari  kondisi  yang tidak diharapakan (sosial illfare) menuju
kondisi  ideal  atau  masyarakat  sejahtera (sosial welfare).  Proses perubahan
tersebut merupakan bentuk perkembangan
masyarakat
(development) atau yang dikenal dengan istilah  pembangunan  yang  diartikan sebagai  salah  satu  teori  bahkan  ideologi tentang  perubahan  sosial,  dan  realitas kehidupan  masyarakat  yang  berupaya menuju kondisi ideal.
Menurut  Long  (dalam  Soetomo, 2012: 119) klasifikasi perubahan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan  pembangunan  masyarakat adalah  transformation  approach  dan improvement  approach.  Transformation approach  adalah  pendekatan  dalam pembangunan  dalam  masyarakat  yang memiliki  kadar  yang  tinggi  dalam mewujudkan perubahan struktural, sistem  dan  institusi  yang  berasal  dari aspek  moral,  sosial  dan  ekonomi.
Improvement approach adalah pendekatan pembangunan yang memperkenalkan dan mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan,  dengan  masih  memberikan toleransi pada struktur yang ada sehingga tidak harus melakukan perubahan struktural.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan  hasil  penelitian  terkait dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa. Penelitian  bertujuan  mendeskripsikan  dan menguraikan  kondisi  sosial  masyarakat, proses  perubahan  sosial  pemekaran  desa,
dan  implikasinya  terhadap  kehidupan masyarakat.  Penelitian  deskripitif  kualitatif dilakukan dalam bentuk studi kasus tertentu yakni  memusatkan  diri  pada  suatu  unit masyarakat  Desa  Kramat  Jaya  secara mendalam.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan  adalah  peneliti  secara  langsung turun lapangan mengamati realitas kehidupan  masyarakat  Desa  Kramat  Jaya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Pertama, teknik wawancara, peneliti berdialog  dengan  informan  terkait  kondisi sosial  masyarakat  setempat  dan  pemekaran desa. Kedua ,  metode  observasi,  peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat dalam rangka menghimpun data penelitian  berdasarkan  atas  pengalaman langsung, dan pengindraan. Ketiga , metode dokumentasi terhadap hasil wawancara dan observasi melalui catatan lapangan, rekaman, foto, dan video, dan studi pustaka dengan membaca berbagai referensi seperti buku,  artikel,  jurnal,  skripsi,  dan  hasil penelitian-penelitan terdahulu yang berkaitan dengan topik pemekaran desa.
Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah pertama, warga masyarakat  di  Dusun  Cimanglid,  Dusun Babakan  dan  Dusun  Cikondang. Kedua, pemerintah Desa Werasari. Ketiga,
pemerintah Desa Kramat Jaya.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  pada  saat  pengumpulan data  di  lapangan,  peneliti  menggunakan teknik  analisis  data  model  Miles  dan Huberman  yaitu  terdapat  tiga  tahapan seperti  reduksi  data,  display  data  atau penyajian  data,  dan  verifikasi  (Sugiyono, 2011: 246).

## HASIL DAN PEMBAHASAN CIMANGLID MENUJU PEMEKARAN DESA
A. Tempo Dulu: Cimanglid Sebelum Pemekaran Desa
1. Sketsa Geografis Dusun
Cimanglid
Gambar  1:  Peta  Desa  Werasari-Dusun Cimanglid, Kabupaten Ciamis
Dusun  Cimanglid  merupakan salah  satu  dusun  bagian  dari  Desa Werasari  yang  terletak  paling  ujung arah barat laut dan berbatasan dengan Desa Buninagara dan Desa Cipeundeuy.  Desa  Werasari  terdiri dari  7  blok  dan  3  dusun,  yaitu  Blok Ahad,  Blok  Senin,  Blok  Selasa,  Blok Rabu, Blok Kamis, Blok Jum’at, Blok Sabtu, Dusun Walahir, Dusun Cipicung, dan Dusun Cimanglid. Desa Werasari  sebagai  desa  induk  Dusun Cimanglid,  memiliki  luas  wilayah 506,4  Ha.  Batas-batas  Desa  Werasari adalah sebagai berikut: Sebelah Utara; Desa  Cipeundeuy,  Sebeleh  Timur; Desa  Malausma,  Sebelah  Selatan; Desa Tengger Raharja, Sebelah Barat; Desa Buninagara.
Dusun  Cimanglid  ini  memiliki kampung yang cukup  terpental, dipisahkan  oleh  pesawahan  yaitu bernama Kampung Cikondang.
Dusun Cimanglid

## 2. Potret Kehidupan Masyarakat di Dusun Cimanglid
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat  di  Dusun  Cimanglid mayoritas bermatapencaharian sebagai  petani.  Petani  di  Dusun Cimanglid termasuk kategori
subsisten  yaitu  bertani  dan  hasilnya hanya  digunakan  untuk  konsumsi sendiri  dan  tidak  dikomersilkan.
Selain  potensi  pertanian,  adapula potensi  perdagangan,  dan  industri. Industri  yang  terdapat  di  Dusun Cimanglid  adalah  maknan  olahan, kerupuk,  batu  bata,  penyulingan minyak  cengkeh,  kayu,  mebeul,  dan matrial bangunan.
Fenomena yang berkembang sebelum pemekaran desa, Desa
Werasari  secara  umum  merupakan kawasan desa yang padat penduduknya dan mengalami
pertumbuhan  penduduk  yang  cukup pesat.  Data  Kependudukan  Desa
Werasari  sampai  awal  Bulan  Januari 2011  tercatat  sebanyak  6.208  jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.807. Jumlah penduduk tersebut, terdiri dari 1.666  jiwa  penduduknya  berasal  dari wilayah Dusun Cimanglid dan Kampung  Sampalan  (Profil  Desa Werasari  Tahun  2011).  Kampung Sampalan  merupakan  kampung  yang masih  menjadi  bagian  dari  Blok Kamis. Cakupan wilayah Desa Werasari juga luas yaitu 506,4 Ha. Pertumbuhan  penduduk  yang cukup  pesat  membuat  pemukiman penduduk  disetiap  blok  dan  dusun semakin meluas dan menyebar menjauhi  pusat  pemerintahan  Desa Werasari.  Hal  ini  tentu  memperluas jangkauan  pemerintah  desa  dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.  Tanggung  jawab  yang diemban  oleh  pemerintah  desa  juga semakin  besar  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan  pembangunan  di  setiap blok dan dusun.
Dusun  Cimanglid  merupakan dusun  yang  terletak  bersebelahan dengan  Desa  Buninagara  dan  Desa Cipeundeuy. Wilayah
Dusun
Cimangid  dilalui  oleh  jalan  desa  dan menjadi wilayah yang cukup strategis. Posisi strategis tersebut tidak didukung  oleh  sarana  transfortasi berupa  jalan  yang  memadai,  karena kondisi  jalan  dalam  keadaan  rusak parah. Keadaan jalan tersebut, masyarakat  sudah  menyampaikannya kepada pemerintah Desa Werasari dan meminta  untuk  segera  diperbaiki, tetapi  aspirasi  yang  disampaikan masyarakat  ke  pemerintah  desa  sulit dipenuhi karena banyaknya pembangunan yang harus dilaksankan oleh pemerintah desa.
Ditinjau  dari  letak  geografis, Dusun Cimanglid yaitu cukup terpental dan jauh dari pusat pemerintahan Desa
Werasari.
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan  pemerintah  desa  seperti administrasi  kependudukan,  kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  atau  kartu keluarga harus menempuh jarak 1 Km terlebih dahulu. Pemenuhan pelayanan dari pemerintah juga cukup lama,  karena  banyaknya  penduduk yang  harus  diberi  pelayanan  oleh pemerintah desa.
Pelayanan kesehatan  yang ada di Dusun  Cimanglid  hanya  ada  1  yaitu berupa Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu).  Pelaksanaan  Posyandu tersebut rutin diadakan satu kali dalam
sebulan  dan  harus  melayani  atau melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada  anak-anak  balita  dan  ibu-ibu hamil.  Waktu  tempuh  masyarakat untuk  mendapatkan  pelayanan  dari Posyandu  membutuhkan  waktu  yang cukup  lama  dan  tenaga  karena biasanya ditempuh dengan jalan kaki.
B. Proses Pemekaran Desa Kramat Jaya
1. Kebijakan Sebagai Pendorong Pemekaran
Pemekaran  daerah  di  Indonesia semakin  berkembang  sejak  masa reformasi sampai sekarang dan menjadi  kecenderungan  baru  dalam struktur  pemerintahan  di  Indonesia, karena  banyak  pembentukan  daerah baru. Hal ini terlihat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah. Begitupun dengan pemekaran Desa Kramat Jaya, dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan otonomi  daerah  yang  tertera  dalam
peraturan perundangundangan Tentang  Pemerintah  Daerah  tersebut. Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  di dukung oleh kebijakan-kebijakan lainnya yaitu:
a. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  28  Tahun  2006  Tentang Pembentukan,
Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan  Status  Desa  menjadi
Kelurahan.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penggabungan  dan  Penghapusan Desa di Kabupaten Majalengka. Peraturan-peraturan  tersebut  di
atas,  secara  tidak  langsung  telah mendorong
masyarakat untuk
pemekaran Desa Kramat Jaya.
Penawaran  pemekaran  desa  dari Pemerintah  Desa  Werasari  kepada masyarakat  Dusun  Cimanglid  juga menjadi  awal  pertimbangan  adanya pemekaran.
Bersamaan dengan penawaran pemekaran pada masyarakat  Dusun  Cimanglid,  pada saat  itu  penawaran  pemekaran  desa diberikan  pula  kepada  masyarakat Dusun  Cipicung  yang  masih  menjadi bagian dari Desa Werasari, tetapi tidak direspon secara berkelanjutan.
Tawaran  pemekaran  desa,  pada mulanya  direspon  oleh  salah  satu tokoh  masyarakat  Dusun  Cimanglid, yaitu Bapak Umu Mu’minin. Pak Umu Mu’minin kemudian menjadi penggerak masyarakat Dusun
Cimanglid  dan  Kampung  Sampalan untuk mengusulkan pemekaran desa.

## 2. Penjaringan Aspirasi Masyarakat
di Tingkat Dusun
Musyawarah tingkat dusun
membahasa hal berikut:
Pertama ,  kesepakatan  adanya pemekaran desa, hal ini menjadi suatu hal  yang  sangat  penting  karena pemekaran  desa  harus  berdasarkan atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Masyarakat  pada  dasarnya  senantiasa mengalami  proses  perubahan  yang mendorong untuk melakukan perbaikan  dari  kondisi  yang  tidak diharapkan  ( sosial  illfare )  menuju kondisi  ideal  atau  sejahtera  ( sosial welfare ) (Soetomo, 2012: 6).
Pemekaran  desa  merupakan  bagian dari  usaha  dan  harapan  masyarakat untuk melaksanakan perubahan sosial untuk dapat hidup lebih baik.
Kedua, pembentukan panitia pemekaran  desa.  Panitia  pemekaran desa diketuai oleh Pak Umu
Mu’minin.
Ketiga ,  rencana  penamaan  desa.
Rencana  penamaan  desa  baru  setelah pemekaran  adalah  memakai  nama “Kramat  Jaya”  yaitu  perpaduan  dari dua  nama  makam  sejarah  Kramat Buyut Bagi dan Brahma Jaya yang ada di Dusun Cimanglid.
Keempat ,  merumuskan  maksud dan  tujuan  pemekaran  desa.  Maksud dan tujuan yang ditentukan
berdasarkan permasalahan masyarakat pada  tahap  awal,  dapat  menentukan keberhasilan langkah-langkah berikutnya,  bahkan  menentukan  hasil akhir (Soetomo, 2012: 79).
Maksud  dan  tujuan  pemekaran  desa diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan  dan  mendekatkan pelayanan masyarakat;
2) Pemerataan pembangunan;
3) Menumbuh kembangkan kerukunan  hidup  bermasyarakat, beragama  dan  bernegara  dalam upaya  mewujudkan  desa  mandiri atas  prakarsa  masyarakat  desa sendiri;
4) Potensi  Dusun  Cimanglid,  Dusun Cikondang  dan  Dusun  Babakan yang  dapat  dikembangkan  yaitu sektor pertanian, sektor peternakan, dan industri. Dusun Cikondang dan Dusun  Babakan  merupakan  dusun baru  hasil  pecahan  dari  Dusun Cimanglid  dan  penyatuan  wilayah kampung Sampalan yang direncanakan  akan  masuk  wilayah Desa Kramat Jaya.
5) Membangun desa baru yang meliputi wilayah Dusun Cimanglid,  Dusun  Cikondang  dan
Dusun
1 Wawancara dengan Pak Umu, Pak Dudin
2 Wawancara dengan Pak Urip, Ibu Titin, Pak Idus

## Babakan; dan
6) Menumbuh kembangkan rasa kekeluargaan  dan  gotong  royong untuk  menuju  masyarakat  yang rukun,  kuat,  mandiri  dalam  suatu kerangka sebuah desa. 1
Hasil musyawarah tersebut di atas diajukan ke pemerintah Desa Werasari. Proses pengusulan pemekaran Desa Kramat Jaya
berikutnya,  hanya  diwakili  oleh beberapa tokoh saja sebagaimana yang terbentuk dalam kepanitiaan pemekaran  desa.  Sebagian  besar masyarakat  Dusun  Cimanglid,  Dusun Babakan  dan  Dusun  Cikondang cenderung mempercayakan dan menyetujui  adanya  pemekaran,  tidak terlalu  ikut  campur  dalam  tahapan berikutnya. 2
Nilai-nilai yang berkembang dalam  masyarakat  Dusun  Cimanglid salah  satunya  adalah  rasa  saling percaya  ( trust) karena  individu- individu dalam masyarakat cenderung mempercayakan kepada panitia pemekaran  untuk  mengurus  proses pemekaran. 3 Nilai rasa saling percaya ( trust ) yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat mendorong individu-individu untuk bersedia menggunakan  hasil  kerja  orang  atau kelompok lain (Soetomo, 2012: 202).

## 3. Kajian Rencana Pemekaran Desa
Kramat Jaya di Tingkat Desa Menanggapi  usulan  pemekaran dari  masyarakat,  pemerintah  Desa Werasari  mengadakan  musyawarah- musyawarah tingkat desa.
1)  Menanggapi  Usulan  Pemekaran melalui Rapat BPD
3 Wawancara dengan Pak Idus, Ibu Titin, Ibu
Entin, Ibu Yuli
BPD mengadakan rapat
mengenai musyawarah usulan pemekaran  Desa  Kramat  Jaya.
Rapat tersebut dihadiri oleh, pemerintah  desa,  LPM,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh pendidikan,  tokoh  pemuda,  tokoh perempuan,  dan  masyarakat  atas nama  Dusun  Cimanglid,  Dusun Cikondang,  dan  Dusun  Babakan. Rapat  BPD  bersama  berbagai elemen masyarakat mengenai musyawarah  usulan  pemekaran Desa Kramat Jaya adalah menyetujui adanya pemekaran desa.
2) Rapat pleno Rapat  pleno  BPD sepakat  dan menyetujui usulan pemekaran Desa Kramat  Jaya  dari  Desa  Werasari dengan  berbagai  pertimbangan. Pertimbangannya adalah pelayanan Pemerintah  Desa  Werasari  kepada masyarakat Dusun Cimanglid,
Dusun  Cikondang  dan  Dusun
Babakan belum optimal. Letak  geografis  yang  cukup jauh dari pusat pemerintahan Desa Werasari, yaitu kurang lebih 2 kilo meter, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup  pesat  sehingga  pemukiman penduduk meluas, sementara jumlah  penduduk  untuk  yang direncanakan  akan  masuk  pada Desa Kramat Jaya sudah mencukupi untuk berdiri membentuk  desa  otonom.  Dengan demikian dalam musyawarah
membahas  tentang  persyaratan teknis  dan  fisik  kewilayahan pembentukan Desa Kramat Jaya.
Pembahasan persyaratan
pemekaran  desa  ini  menjadi  hal
yang sangat penting karena pemekaran desa tidak hanya pemecahan  satu  wilayah  desa menjadi dua atau lebih, tetapi harus mempertimbangkan keluasan wilayahnya,  kondisi  geografis, pertumbuhan  jumlah  penduduk, efektifitas  dan  efisensi  dalam pelayanan  publik  serta  kondisi sosial  politik  yang  ada  (Yunaldi dalam Sapi’i, 2008).
3) Kajian Persyaratan Teknis Pembentukan Desa Kramat Jaya Persyaratan teknis pembentukan  Desa  Kramat  Jaya dalam aspek kependudukan dilihat dari jumlah penduduk Desa
Werasari sebelum pemekaran sejumlah  6.270  jiwa  dan  1.807 KK.  Setelah  pemekaran  menjadi 4.604 jiwa dan 1.406 KK, sementara untuk Desa Kramat jaya hasil pemekaran jumlah penduduknya  sejumlah  1.666  jiwa dan 401 KK. Kendala yang dihadapi adalah
menyangkut persetujuan dari sebagian  masyarakat  Kampung
Sampalan yang akan masuk bagian dari  Dusun  Babakan  Desa  Kramat Jaya. Masyarakat
Kampung
Sampalan  sebagian  ada  yang berasal dari keturunan Blok Kamis dan sebagian dari Dusun Cimanglid. Masyarakat yang tidak menyetujui adalah masyarakat yang  semula  berasal  dari  Blok Kamis karena tidak ingin lepas dari Desa Werasari, sesepuh dan keluarga nenek moyangnya. Selain itu tidak ingin ikut menjadi bagian dari  Desa  Kramat  Jaya  karena masih desa baru dan belum mapan.
Kendala dalam penentuan
batas  Desa  Kramat  Jaya  dengan Desa  Werasari  masih  berkaitan dengan  persetujuan  masyarakat Kampung Sampalan yang menginginkan batas desanya berupa  persimpangan  jalan  yang dekat  Dusun  Cimanglid.  Sehingga mereka  tetap  bisa  menjadi  bagian dari Desa Werasari. Namun, usaha konsolidasi  dilakukan  oleh  panitia pemekaran  dan  pemerintah  Desa Werasari yang akhirnya masyarakat setuju dengan pemekaran.  Persetujuan  tersebut dapat memenuhi persyaratan
jumlah  penduduk  desa  baru. 4
Kendala tersebut, menggambarkan bahwa arti penting pemekaran desa belum  berhasil  disosialisasikan secara
menyeluruh kepada masyarakat dengan maksimal. Sehingga  terjadi  berbagai  polemik dalam  masyarakat  yaitu  ada  yang setuju dan tidak setuju.
Persyaratan  teknis  pemekaran desa  berupa  jumlah  penduduk merupakan persyaratan yang
berkaitan  dengan  sumber  daya manusia.  Pemenuhan  persyaratan jumlah penduduk hendaknya tidak hanya  dilihat  dari  kuantitas  saja tetapi dilihat dari kualitas dan sudut sosialnya.  Sudut  sosial  manusia yaitu  posisinya  sebagai  individu dan  anggota  masyarakat  yang meliputi kapasitasnya untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan dan wewenang,  kelangsungan  untuk berkembang (Effendi, dalam
4 Wawancara dengan Pak Umu, Pak Wahid, Pak Dudin
Soeroto 2012: 194). Kecenderungan yang terjadi adalah identifikasi jumlah penduduk hanya  fokus  pada  jumlah  atau kuantitas.
Persyaratan teknis terkait dengan  batas-batas  desa  yang disepakati  adalah  Sebelah  Utara; Desa Cipeundeuy,  Sebelah Timur; Desa  Malausma,  Sebelah  Selatan; Desa  Tengger  Raharja,  Sebelah Barat;  Desa  Buninagara  dan  Desa Kramat  Jaya.  Batas-batas  Desa Kramat  Jaya  adalah:    Sebalah Utara;  Desa  Cipeundeuy,  Sebelah Timur;  Desa  Werasari,  Sebelah Selatan; Desa Buninagara, Sebelah Barat; Desa Buninagara Batas-batas desa tersebut berkaitan  dengan  pembagian  luas wilayah  desa.  Desa  Werasari sebelum  pemekaran  adalah  506.4 Ha  menjadi  376,4  Ha,  sementara luas  wilayah  untuk  Desa  Kramat Jaya  hasil  pemekaran  adalah  130 Ha.
Batas-batas wilayah desa menjadi acuan dalam menganalisis potensi  sumber  daya  alam  yang tersedia  dalam  lingkup  wilayah seluas 130 Ha di Desa Kramat Jaya yang  perlu  diidentifikasi.  Sumber daya alam dapat mencakup makhluk  hidup  seperti  tumbuh- tumbuhan  dan  hewan  dan  bukan makhluk  hidup  yaitu  tanah,  air, batuan,  barang  tambang,  bahan mineral  dan  lain-lain  (Soetomo, 2012:  188).  Sumber  daya  alam yang  tersedia  dalam  lingkup  Desa Kramat  Jaya  adalah  berupa  lahan
pertanian yang subur seluas 45 Ha, sumber  air  yaitu  sungai  Cipetek dan Sungai Lebak Cipeundeuy, dan perkebunan  (Profil  Desa  Kramat Jaya).
Wilayah  Desa  Kramat  Jaya
juga memiliki situs sejarah
penyebaran  agama  Islam  yaitu makam  Syekh  Mahmud  yang diangap  Kramat  atau  yang  sering disebut Makan Buyut Bagi terletak di  Dusun  Babakan  dan  makam Brahma  Jaya  yang  terletak  di Dusun  Cimanglid  dekat  Pusat Pemerintaha  Desa.  Kedua  situs sejarah ini menjadi daya tarik bagi masyarakat  luar  untuk  berkunjung dan  berziarah.  Selain  itu  situs tersebut diabadikan dalam penamaan desa yaitu Desa Kramat Jaya. 5 4) Kajian Persyaratan Fisik Kewilayahan Desa Kramat Jaya Persyaratan  fisik  kewilayahan
Desa Kramat Jaya hasil pemekaran terdiri  dari  3  dusun,  yaitu  Dusun Cimanglid,  Dusun  Babakan  dan Dusun Cikondang. Dusun Babakan dan  Dusun  Cikondang  adalah dusun  baru  hasil  pecahan  dari Dusun  Cimanglid  dan  penyatuan
wilayah Kampung Sampalan. Dengan  demikian  jumlah  minimal Blok  atau dusun  dalam suatu  desa telah  terpenuhi  yaitu  sebanyak  3 dusun.
Ketiga  dusun  yang  berada  di
bawah cakupan wilayah administratif  Desa  Kramat  Jaya dapat dijangkau dalam meningkatkan pemerataan pemabangunan  dan  pembinaan,
5 Wawancara dengan Pak Urip, Pak Muhdi
serta memiliki jaringan
perhubungan  atau  komunikasi.
Persyaratan  fisik  lainnya  adalah Mesjid dan Mushola, sarana pendidikan  SD  Negeri  dan  TK, sarana  olahraga,  serta  sarana transportasi berupa jalan desa.
5) Penetapan  Keputusan  BPD  dan Peraturan Desa
Menimbang beberapa hal seperti  usulan  masyarakat  untuk pemekaran Desa Kramat Jaya, dan hasil  musyawarah  tingkat  desa, maka BPD menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa Werasari Tentang Usulan Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya. Dengan demikian, pemerintah
Desa  Werasari  baru  menetapkan
Peraturan Desa. Peraturan Desa Werasari Tentang Usulan Pembentukan Desa  Kramat  Jaya  ditetapkan berdasarkan  persetujuan  dari  BPD atas pertimbangan untuk kelancaran pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dan melayani masyarakat secara optimal sesuai dengan perkembangan pembangunan.
Hasil  berbagai  musyawarah tingkat  desa  dituangkan  dalam proposal dan dilaporakan ke Pemerintah  Kecamatan  Malausma untuk  mendapatkan  rekomendasi pemekaran  Desa  Kramat  Jaya. Setelah mendapatkan rekomendasi dari
Kecamatan Malausma, rencana  pemekaran  Desa  Kramat Jaya  tersebut  diajukan  kepada Bupati
Pemerintah
Daerah
Kabupaten  Majalengka  melalui kecamatan. 6

## 4. Pengajuan Pemekaran kepada Pemerintah Daerah
Pengajuan  pemekaran  kepada Pemerintah  Daerah  dilakukan  oleh ketua  panitia  pemekaran,  sekretaris desa, dan perwakilan dari pemerintah kecamatan. 7
Pada akhirnya Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Pembentukan  Desa  Kramat  Jaya ditetapkan  oleh  Bupati  Kabupaten Majalengka  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Majalengka  Nomor  12 Tahun  2012  Tentang  Pembentukan
Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma  Kabupaten  Majalengka pada  tanggal  21  September  2012. Peraturan  Daerah  tersebut  menjadi pelengkap  persyaratan  pemekaran Desa  Kramat  Jaya  yaitu  syarat administratif berupa Peraturan Daerah sebagai persetujuan dari Bupati
Pemerintah Daerah dan DPRD. Persyaratan administratif pemekaran  desa  berupa  persetujuan dari  Bupati  Pemerintah  Daerah  dan
DPRD  merupakan  bentuk  intervensi dari  pemerintah  daerah  Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan
pemerataan  pembangunan.  Intervensi yang  dilaksanakan  yaitu  termasuk model  pemerataan.  Intervensi  model pemerataan didasarkan atas pemahaman bahwa sumber masalahnya  adalah  ketidakmerataan yang disebabkan oleh masalah struktur,  sehingga  langkah  yang diambil  adalah  melaksanakan  sebuah perubahan melalui kebijakan (Soetomo, 2012: 121). Kebijakan yang dimaksud  yaitu  Peraturan  Daerah
6 Wawancara dengan Pak Umu
Kabupaten  Majalengka  Nomor  12 Tahun  2012  Tentang  Pembentukan Desa Kramat Jaya. Pemikiran tersebut dijadikan  sebagai  alternatif  solusi dalam upaya pemerataan pembangunan  masyarakat.  Kebijakan pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  juga termasuk dalam kategori corak kebijakan self-regulatory .  Kebijakan self-regulatory adalah kebijakan tersebut ditetapkan untuk memberikan kewenangan  dalam  mengatur  sendiri daerahnya  yaitu  mencakup  satuan wilayah tertentu (Ali dkk, 2012: 67).

## 5. Peresmian Pemekaran Desa Kramat Jaya
Peresmian  dilaksanakan  pada Hari Selasa 4 Desember 2012 di Desa Kramat  Jaya  oleh  Bapak  Sutrisno Bupati Kabupaten Majalengka.
Peresmian Desa Kramat Jaya ditandai dengan dilantiknya pejabat sementara untuk  Kepala  Desa  yaitu  Pak  Umu Mu’minin.

## Gambar 2: Tugu
Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya termasuk  bentuk  perubahan  yang direncanakan. Sebagaimana telah penulis  paparkan  bahwa  pemekaran desa telah melalui berbagai perencanaan  dan  tahapan,  mulai  dari pembahasan  di  tingkat  dusun,  desa, kabupaten, hingga peresmian.
Peresmian Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan
7 Wawancara dengan Pak Umu, Pak Dudin
merupakan
perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan  terlebih  dahulu  oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan  di  dalam  masyarakat.
Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agen of change
yaitu  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  mendapat  kepercayaan masyarakat  sebagai  pemimpin  satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan  (Soekanto,  2007:
273). A gen of change dalam pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  adalah kerjasama  yang  dibangun  oleh  Pak Umu  Mu’minin  beserta  panitia pemekaran  dan  pemerintah  Desa Werasari.  Hingga  akhirnya  terwujud pemekaran Desa Kramat Jaya.

## DARI CIMANGLID KE KRAMAT JAYA: PEMEKARAN DESA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT
A. Wajah Baru Desa Kramat Jaya

## 1. Sketsa Geografis Desa Kramat
Jaya

## Gambar 3: Desa Kramat Jaya
Desa  Kramat  Jaya  merupakan desa  hasil  pemekaran  dari  Desa Werasari. Kawasan Desa Kramat Jaya berupa perbukitan yang bergelombang dan termasuk kawasan dataran tinggi. Luas  Wilayah  Desa  Kramat  Jaya adalah 130 Ha.
Batas-batas  Desa  Kramat  Jaya adalah:  Sebelah  Utara  berbatasan
dengan Desa Cipeundeuy dibatasi oleh parit;  Sebelah  Timur  berbatasan dengan  Desa  Werasari  dibatasi  oleh Sungai Ciawi; Sebelah Selatan berbatasan  dengan  Desa  Buninagara dibatasi  oleh  parit;dan  Sebelah  Barat berbatasan  dengan  Desa  Buninagara dibatasi oleh parit kecil.
2. Kependudukan Desa Kramat Jaya
Data Kependudukan Desa
Kramat Jaya dari 3 dusun ketika awal tahun 2011 saat pengajuan pemekaran desa  berjumlah  1.666  jiwa  dengan jumlah  401  kepala  keluarga.  Jumlah penduduk  tiap  tahun  mengalami perubahan  hingga  pada  1  April  2016 jumlah  penduduk  Desa  Kramat  Jaya sejumlah  1.641  jiwa  dengan  jumlah laki-laki 815 jiwa dan perempuan 826 jiwa.

## Grafik 1: Jumlah Penduduk Per Dusun
1000 784 800 600
400 200 0 4 44 413
Sumber:  Data  Kependudukan  Desa Kramat Jaya Bulan April 2016

## 3. Pemerintahan Desa Kramat Jaya
Masyarakat  Desa  Kramat  Jaya saat  ini  pemerintahannya  dipimpin oleh  seorang  Kepala  Desa  yaitu bernama Bapak Tatan Ciptan, dengan struktur  pemerintahan  desa  sebagai berikut:
Grafik 2 : Struktur Pemerintah Desa

## Sumber: Profil Desa Kramat Jaya
Tata  administratif  kewilayahan RT dan RW Desa Kramat Jaya adalah sebagai berikut:

## Tabel 1: Pembagian RT, RW dan Dusun
RT   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
RW 1 2 3 4 Dsn Babakan Cimanglid   Cikondang
Sumber: Profil Desa Kramat Jaya 4. Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kramat Jaya Kondisi kehidupan sosial
ekonomi  masyarakat  Desa  Kramat
Jaya  sangat  beragam.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  mata  percaharian  yang heterogen  seperti  petani,  buruh  tani, pedagang, peternak, industri rumahan, guru, dan lain-lain.
Grafik 3: Mata Pencaharian Masyarakat
Sumber: Profil Desa Kramat Jaya
5. Potret Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kramat Jaya a. Agama Penduduk  Desa  Kramat  Jaya secara keseluruhan menganut agama  Islam.  Adapun  fasilitas keagamaan  yang  tersedia  adalah tempat ibadah berupa 3 Mesjid dan 8  mushola.  Kegiatan  keagamaan dikalangan anak-anak adalah
pengajian  di  beberapa  majelis taklim,  perumahan,  dan  pesantren seperti  di  Dusun  Cikondang  dan TPA Al-Idris di Dusun Babakan. b. Pendidikan
Pendidikan Desa Kramat  Jaya didukung oleh fasilitas pendidikan formal.  Fasilitas  pendidikan  yang tersedia  yaitu  1  SD  bernama  SD Negeri  Kramat  Jaya  dan  1  TK. Berikut Grafik Tingkat Pendidikan penduduk di Desa Kramat Jaya.
Grafik 4: Tingkat Pendidikan
Sumber: Profil Desa Kramat Jaya
c. Kesehatan
Kesehatan  penduduk  Desa Kramat Jaya didukung oleh fasilitas kesehatan berupa
Poskesdes  yang  berada  disamping Kantor  Desa.  Poskesdes  tersebut dilengkapi  dengan  petugas  yaitu bidan desa. Selain itu terdapat pula 3  Posyandu  yang  tersebar  di  tiap dusun,  paramedis  2  orang  dan dukun bersalin terlatih 3 orang.
10 32 116 420 210 197 10 0 100 200 300 400 500 0 200 400 600 800 259 25 620 408 220 34
d. Situs
Peninggalan  sejarah  yang  ada di Desa Kramat Jaya yaitu berupa 2 situs makam yang bernama Makam Buyut Bagi di Dusun Babakan dan makam  Brahma  Jaya  di  Dusun
Cimanglid.  Makam  Buyut  Bagi lebih sering banyak pengunjungnya  dibanding  makam
Brahma  Jaya.  Pengunjung  yang datang ke makam Buyut Bagi tidak hanya  bersasal  dari  sekitar  Desa Kramat Jaya seperti Desa Werasari atau  Desa  Malausma  saja,  tetapi dari  luar  daerah  seperti  Madura, Palembang.
B. Implikasi Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Kramat

## Jaya
Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya menjadi bagian dari mata rantai dampak euforia  reformasi  yang  terjadi  sejak ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah  Daerah.  Pemekaran  Desa Kramat Jaya menjadi salah satu langkah dalam
pembangunan masyarakat.
Pembangunan masyarakat pada dasarnya sebuah proses perubahan, mobilisasi atau pemanfaatan sumber daya dan pengembangan  kapasitas  masyarakat untuk  mencapai  kondisi  ideal  atau masyarakat  sejahtera  (Soetomo,  2013: 31).
Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya
merupakan  pembangunan  masyarakat yang menggunakan pendekatan transformation approach karena
perubahan  yang  terjadi  menghendaki adanya  perubahan  dalam  kadar  yang tinggi  yaitu  mencapai  level  struktur tingkat  desa. Transformation  approach adalah  pendekatan  pembangunan  dalam masyarakat  yang  memiliki  kadar  tinggi
dalam mewujudkan perubahan struktural (Soetomo,  2012:  119).  Pemekaran  Desa Kramat  Jaya  tidak  hanya  berimplikasi pada  perubahan  struktur  administratif kewilayahan, kependudukan dan pemerintahan tingkat desa, tetapi berpengaruh pada perubahan pada aspek- aspek  lainnya.  Perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masyarakat  dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial,  pola-pola  prilaku  organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan  dan  wewenang,  interaksi sosial  dan  lain  sebagianya  (Soekanto, 2007: 259).

## 1. Reformasi Pemerintahan Desa Kramat Jaya
Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya merupakan  salah  satu  fenomena perubahan  sosial  yang  berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat  karena  secara  langsung merubah  tatanan  struktur  dan  sistem pemerintahan yang berjalan. Pemekaran  desa  telah  mendorong masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Setelah  berdiri  sebagai  desa  otonom, masyarakat Desa Kramat Jaya membentuk institusi baru yaitu pemerintah  desa  dan  institusi  lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  dan  lembaga lainnya.
Penyelenggara pemerintahan Desa Kramat Jaya dibawah kepemimpinan  Pak  Umu  Mu’minin, berjalan selama kurang lebih 10 bulan sejak  peresmian  desa  4  Desember 2012  sampai  terpilihnya  kepala  desa hasil  pemilihan  umum  masyarakat yaitu Bapak Tatan Ciptan.
Karakteristik personal perangkat desa ketika dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata  lulusan  SLTA,  sementara kepala  desanya  lulusan  perguruan tinggi (Profil Desa Kramat Jaya). Hal tersebut secara tidak langsung
berdampak pada kemampuan personal dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya sebagai  pemerintah  desa,  karena tingkat
pendidikan dapat merefleksikan tingkat pemahaman dan pengetahuan. Kelengkapan  struktur  perangkat desa
sebagai penyelenggara pemerintahan  masih  dalam  upaya penyempurnaan.  Struktur  perangkat desa  sampai  bulan  Nopember  2015 bagian  sekretaris  desa  yang  sangat penting  dalam  urusan  administrasi pemerintahan  desa,  belum  ada  yang menjabat.  Selain  itu,  perangkat  desa bagian  Kepala  Urusan  Ekonomi Pembangunan  (Kaur  Ekbang)  juga belum  ada  yang  menjabat  karena masih  dalam  proses  pemilihan  dan seleksi. Menyikapi hal ini,
penyelenggaraan  pemerintahan  desa dalam  kaitannya  dengan  administrasi tetap harus maksimal dan upaya yang dilakukan  adalah  dengan  merangkap tugas. 8
Kinerja  perangkat  Desa  Kramat Jaya  belum  mencapai  titik  maksimal. Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai faktor, utamanya adalah sumber daya manusia  perangkat  desa  yang  belum memiliki  pengalaman  sebagaimana desa-desa  lain  yang  sudah  berjalan cukup  lama.  Padahal  seharusnya pemekaran wilayah mampu memberikan  jaminan  bahwa  aparatur pemerintah baru memiliki
kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Pambudi, 2003:61).
Kondisi  pemerintah  desa  yang baru dengan berbagai kendala personal  yang  ada,  pembangunan masyarakat  yang  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  Desa  Kramat  Jaya terhadap  masyarakatnya  harus  tetap dijalankan.  Secara  umum,  adanya pemerintah  desa  baru  perannya  dapat dirasakan  oleh  masyarakat.  Namun, pemahaman  masyarakat  terkait  peran pemerintah masih fokus pada tanggung  jawab  dalam  hal  pelayanan publik  saja.  Pemahaman  masyarakat terkait peran pemerintah dalam pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi tiga
pandangan.
Pertama, masyarakat  memahami pelayanan  publik  adalah  berupa pemberian  bantuanbantuan  langsung yang sampai pada masyarakat. Bantuan-bantuan yang dimaksud diantaranya  adalah  program  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT),  Keluarga Harapan  Sejahtera  (PKH),  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS), Beras  Miskin  (Raskin),  bantuan  bibit tanaman,  hewan  ternak  dan  bantuan- bantuan lainnya yang bersifat
sementara . Kedua, pelayanan publik
dipahami  oleh  masyarakat  sebagai peran pemerintah desa dalam pembuatan  persuratan  administarsi seperti  Kartu  Keluarga  (KK)  dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Berkaitan dengan
administrasi
kependudukan,  pelayanan  menjadi mudah  karena  jarak  yang  semakin dekat  antara  masyarakat  dengan pemerintah  desa  dan  terjangkau  oleh masyarakat.
Ketiga, sebagian masyarakat memahami  peranan  pemerintah  baik dan  tidaknya  dinilai  dari  bentuk  riil berupa  pembangunan  infrastruktur. Pembangunan  infrastruktur  setelah pemekaran desa terdapat  peningkatan diantaranya  yaitu  berupa  perbaikan jalan  desa,  pembangunan  Poskesdes, irigasi  pertanian, jalan, kios  dan lain- lain.
Dengan  demikian  pemekaran Desa  Kramat  Jaya  dapat  dikatakan mampu memperpendek rentang kendali pemerintah dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal tersebut telah mempermudah
pemerintah dalam pengendalian pembangunan dan melaksanakan fungsinya  sebagai  pemerintah  desa dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat meskipun belum mencapai titik maksimal. Terpisahnya wilayah Desa Kramat Jaya dari Desa Werasri secara otomatis  Desa  Kramat  Jaya  telah mendapat  bagian  Anggaran  Dana Desa (ADD) tersendiri dari pemerintah  di  atasnya.  Dana  tersebut dapat  dikelola  oleh  pemerintah  Desa Kramat  Jaya  untuk  kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Kramat Jaya juga telah mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam melaksanakan berbagai pembangunan di wilayahnya.
9 Wawancara dengan Pak Kuswandi dan Pak Tatan, Pak Umu

## 2. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kehidupan Petani
a) Pembentukan Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan)
Desa  Kramat  Jaya  secara umum  memiliki  basis  ekonomi yang bersumber pada sektor pertanian.  Hal  ini  tergambar  pada kondisi alam yang berupa hamparan  lahan  pertanian  yang mengelilingi  pemukiman  warga.
Melihat kondisi kehidupan masyarakat  petani  dan  berdirinya
Desa  Kramat  Jaya  secara  otonom,
maka pemerintah Kecamatan
Malausma  menganjurkan  kepada pemerintah  desa  dan  masyarakat petani untuk melaksanakan program  pengembangan  ekonomi dengan  membentuk  kelembagaan masyarakat petani yaitu Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan.
Menanggapi
anjuran pemerintah  kecamatan  tersebut, tahun 2012 tepatnya setelah pemekaran  desa  mulai  merintis Gapoktan  dengan  bimbingan  dari Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Malausma. 9
Berdasarkan data yang diperoleh  dari  BP3K  Kecamatan Malausma, Gapoktan desa Kramat Jaya  terdiri  dari  6  kelompok  tani yang diketuai oleh Pak Kuswandi.
Tabel 2: Data Kelompok Tani Desa Kramat Jaya
Sumber: Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)
Kecamatan Malausma b) Problematika Gapoktan Gapoktan  Desa  Kramat  Jaya pada  awal  pembentukan  diketuai oleh Pak Kuswandi yang merupakan  ketua  kelompok  tani
Cingaruy. Pak Kuswandi menjabat sebagai  ketua  sampai  tahun  2015. Kemudian  setelah  itu  mengalami kekosongan pengurus sampai April
2016  belum  ada  penggantinya, karena Pak Kuswandi mengundurkan  diri.  Kendala  yang terjadi  adalah  minimnya  sumber daya  manusia  yang  berkehendak dan  mampu  dalam  memimpin  dan mengelola Gapoktan Kramat Jaya.
BP3K sebagai penyuluh Gapoktan biasa mengadakan bimbingan pertanian ke desa-desa, termasuk  salah  satunya  adalah  ke
Desa Kramat Jaya. BP3K biasanya memberikan  pelatihan  petanian untuk meningkatkan hasil
produksi.  Salah satu  arahan dalam pelatihan  yaitu  petani  dianjurkan untuk  melaksanakan  sistem  tanam yang  serempak  dalam  satu  waktu,
10 Wawancara dengan Pak Kuswandi
dan pembibitan padi cukup 15 hari atau  paling  lambat  20  hari  untuk mendapatkan  hasil  produksi  padi yang banyak. Arahan tersebut sulit dilaksanakan  oleh  para  petani karena berbagai kendala. 10
Kendala-kendala yang di hadapi oleh para petani, diantaranya adalah minimnya ketersediaan  jasa  membajak  lahan sawah  atau  sedikitnya  petani  yang memiliki  mesin  traktor.  Diketahui bahwa  petani  Desa  Kramat  Jaya yang  mempunyai  mesin  traktor hanya  berjumlah  5  orang.  Hal  ini tidak  sebanding  dengan  luasnya pesawahan  yang  membutuhkan tenaga  atau  jasa  mesin  traktor untuk  membajak  sawah,  sehingga menimbulkan antrian cukup panjang untuk mendapatkan giliran membajak  sawah.  Selain  itu,  bibit padi yang  sudah  disemaipun cenderung lebih dari 20 hari karena lamanya  menunggu  giliran  mesin traktor. Bahkan ada bibit padi yang sudah 2 bulan baru ditanam karena lama  menunggu  giliran  mesin traktor. 11
Melihat  kondisi  permasalahan pertanian  Desa  Kramat  Jaya  yang kekurangan  alat  produsi  untuk membajak  sawah  yaitu  berupa mesin traktor, para petani sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan berupa bibit padi  atau  bibit  pohon.  Berkaitan dengan  hal  tersebut  para  petani lebih membutuhkan fasilitas berupa  mesin  traktor  yang  dapat meringankan  petani  dan  dapat digunakan untuk usaha juga. Selain
11 Wawancara dengan Pak Kuswandi
Kelompok Tani Jumlah Anggota Ketua Luas Pertanian Cingaruy 56 Kuswandi 5.2 Ha Cintaga 48 Aep 5.1 Ha Cilopang 53 Mimif 5.2 Ha Ganda Asih 48 Udi 5.1 Ha Rukun Sari 63 Abdul 5.2 Ha Batu Karut 44 Budi Fikri 5.2 Ha
itu  dapat  menanam  padi  sesuai
dengan waktu yang sudah direncanakan. Hambatan lain dalam
kemajuan  Gapoktan  Desa  Kramat Jaya dalam hal pengajuan bantuan atau program, salah satunya karena persyaratan  administrasi  secara legal  berupa  kepemilikan  badan hukum.  Setiap  kelompok  tani diharusakan memiliki badan hukum  ketika  ingin  mendapatkan bantuan. Legalitas tersebut
membutuhkan  biaya  yang  cukup besar yaitu sekitar 1.5 juta. Hal ini menjadi  hambatan  yang  cukup menghalangi  kelompok-kelompok tani  Desa  Kramat  Jaya  untuk  bisa berkembang,  karena  masyarakat
petani berpandangan bahwa menikmati bantuan dari pemerintah saja belum, tetapi harus membayar iuran untuk mendapatkan legalitas badan hukum yang sangat mahal. 12
c) Dampak Positif Keberadaan Gapoktan
Selama  kurun  waktu  2012 sampai  2015,  Gapoktan  Desa Kramat  Jaya  cenderung  tidak berjalan,  namun  yang  berjalan hanyalah kelompok tani. Keaktifan kelompok dilihat dari pola hubungan antar anggota, penyerapan bantuan yang sebelumnya diajukan oleh kelompoknya sendiri dan konsultasi  dengan  BP3K.  Adapun kelompok tani yang pernah mendapatkan bantuan adalah
kelompok Cingaruy, Cilopang, dan Rukun Sari.
12 Wawancara dengan Pak Kuswandi
Kelompok Cingaruy dan Rukun  Sari  pernah  mendapatkan bantuan  pada  tahun  2014  berupa bibit  padi  dan  tahun  2015  berupa bibit pohon cengkeh yang dibagikan  ke  anggotanya  dengan pembagian  2  bibit  per  anggota. Selain  bantuan  bibit,  kelompok
Cingaruy bersama kelompok Cilopang mendapatkan
kesempatan untuk mengikuti pelatihan  wirausaha  muda  di Bandung dan konsultasi wirausaha pertanian  di  Bank  Indonesia  di Cirebon. 13
Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya sedikitnya  telah  dirasakan  oleh beberapa  petani  dalam  kelompok tertentu karena membawa perubahan dengan adanya kelembagaan Gapoktan yang menaungi  para  petani.  Hal  ini dilihat  dari  beberapa  kelompok yang  telah  mendapatkan  bantuan- bantuan  meskipun  tidak  merata karena berbagai kendala.
Pemerintah desa sebenanrnya telah mendukung atas terbentuknya Gapoktan. Misalnya ada kelompok yang  mengadakan  rapat,  kepala desa ikut serta hadir dan memberikan  dukungan.  Selain  itu, ketika ada kelompok yang berusaha  mengajukan  proposal bantuan ke BP3K dan
membutuhkan
persetujuan pemerintah  desa,  maka  disetujui dan tidak dipersulit.
Keberadaan  kelompok  tani yang aktif dapat berdampak positif bagi  anggotanya.  Anggota  dapat merasakan  manfaat  dari  adanya
13 Wawancara dengan Pak Kuswandi
kelompok  tani.  Misalnya  ada anggota  yang  mengalami  kendala dalam  pertaniannya,  maka  saling membantu untuk mencarikan solusinya. Kelompok yang aktif di Desa Kramat Jaya seperti kelompok Cingaruy, ketika pesawahan padi anggotanya terserang  hama,  maka  bersama- sama  mengatasinya  dengan  cara tradisional.  Cara  membasmi  hama secara
tradisional yaitu
menggunakan  kelapa  hijau,  daun pandan,  jengkol  dan  lain-lain, sehingga  akhirnya  padi  yang ditanam petani masih bisa dipanen.
d) Keberlanjutan Gapoktan Pembentukan
Gapoktan tersebut  bermula  dari  anjuran pemerintah  dan  bermaksud  untuk pemberdayaan  masyarakat  petani. Keberadaan Gapoktan tidak diimbangi  dengan  proses  belajar sosial  yang matang. Proses belajar sosial  adalah  proses  interaksi antarwarga
masyarakat dan lingkungannya  untuk  melahirkan perilaku  individu  dan  tindakan bersama  dalam  rangka  pemecahan berbagai persoalan (Soetomo, 2013: 409). Kecacatan dalam proses sosial tersebut  mengakibatkan  lemahnya dorongan masyarakat untuk menerima  keberadaan  Gapoktan menjadi  institusi  lokal.  Gapoktan menjadi bagian dari pembangunan yang  menggunakan  pendekatan cetak  biru  ( blue  print  approach) dan  bersifat top  down karena pemerintah  desa  hanya  sebagai pihak yang menerima dan menyalurkan program. Pendekatan cetak biru adalah pendekatan yang
lebih menitikberatkan pada keseragaman  yang  diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat (Soetomo,  2013: 300).

## 3. Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan  infrastruktur  yang dibangun bermaksud untuk mempermudah aksesibilitas
masyarakat dalam meningkatkan kegiatan  atau  aktivitas  keseharian yang  berkaitan  dengan  ekonomi, sosial,  pendidikan, kesehatan, agama.
Perkembangan
pembangunan infrastruktur setelah pemekaran diantaranya  adalah  kantor  desa,  Pos Kesehatan  Desa  (Poskesdes),  jalan desa,  jalan  penghubung,  tembok penahan  tanah  (TPT)  atau  saluran irigasi, dan kios.
Pembangunan infrastruktur tersebut  diperoleh  dari  program- program  pemerintah  di  atasnya  yaitu bersumber  dari  APBN  dan  APBD yang  berbentuk  paket  berupa  dana, sementara  pemerintah  tingkat  desa sebagai  perantara  dalam  pelaksanaan program  tersebut.  Dalam  hal  ini, pembangunan  telah  menempatkan masyarakat  hanya  sebagai  objek  atau penerima  program  (Soetomo,  2012: 377). Berikut adalah paparan pembangunan  infrastruktur  di  Desa Kramat Jaya.
Pertama, pembangunan  jalan desa merupakan pembangunan infrastruktur  yang  sangat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Jalan desa ini melalui Dusun Cimanglid  dan  Dusun  Babakan  yang menghubungkan  Desa  Kramat  Jaya dengan Desa Werasari,
Desa
Buninagara,  dan  Desa  Cipeundeuy. Sebelum  pemekaran  Desa  Kramat Jaya,  kondisi  jalan  desa  dalam keadaan rusak berat dan memprihatinkan  dengan  waktu  yang cukup lama tidak mendapatkan perbaikan. 14 Sebelum pemekaran
desa,
masyarakat setempat sebenarnya telah mengeluhkan kerusakan jalan tersebut dan mengajukan untuk segera diperbaiki  kepada  pemerintah  desa. Namun,  dari  pemerintah  desa  belum memberikan  perhatian  karena  masih banyak  agenda pembangunan lainnya yang menjadi prioritas pemeritah desa.
Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya membawa  dampak  positif  terhadap kondisi  jalan desa. Dampaknya adalah jalan  desa  mendapatkan  anggaran dana  untuk  perbaikan  dan  akhirnya jalan tersebut bisa
diperbaiki sebagaimana  layaknya  sebuah  jalan yang  layak  dilalui  oleh  pengendara ataupun  pejalan  kaki  dengan  nyaman dan aman. Sehingga dapat mempermudah  kegiatan  sehari-hari masyarakat dalam berbagai sektor dan
tidak membahayakan bagi para pengguna  jalan.  Kegiatan  ekonomi baik produksi dan distribusi masyarakat lebih mudah dan efisien.
Gambar 4: Jalan Desa
Kedua , infrastruktur berupa
kantor desa merupakan pusat kegiatan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  dan  menjadi  pusat  pelayanan
14 Wawancara dengan Pa umu, Pak Iip
masyarakat. Kantor Desa Kramat Jaya bertempat di Dusun Cimanglid beralamat di Jalan Kramat Jaya No. 01 Kecamatan  Malausma  Kabupaten Majalengka. Sejak itu aktivitas penyelenggaraan  pemerintahan  desa berpusat di kantor desa dan masyarakat
bisa langsung mendapatkan  pelayanan.  Pemerintah desa  dapat  bekerja  sebagaimana mestinya  dan  memanfaatkan  kantor desa  sebagai  pusat  pemerintahan. Pendirian kantor desa yang terletak di pertengahan desa tersebut telah memunculkan  potensi  ekonomi  baru yaitu  warung  di  dekat  kantor  desa menjadi ramai di datangi pengunjung.
Gambar 5: Kantor Desa Kramat Jaya
Ketiga, Desa Kramat Jaya mendapatkan  dana  PNPM  tahun anggaran  2013  digunakan  untuk membangun  Pos  Kesehatan  Desa (Poskesdes) yang berdiri tepat disamping kantor desa.
Pembangunan  Poskesdes  telah mempermudah  masyarakat dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan. Bidan  yang  bertugas  di  Poskesdes adalah Ibu Herlis, A.Md.Keb.
Gambar 6: Poskesdes
Sarana dan prasarana kesehatan mengalami peningkatan,
yang  dilihat  dari  jumlah  Posyandu juga.  Setelah  pemekaran  desa,
Posyandu menjadi 3, yaitu
bertempat  di  Dusun  Cimanglid,
Babakan  dan  Cikondang.  Hal  ini mendekatkan  masyarakat  dalam pemeriksaan kesehatan  tiap
bulannya,  utamanya  bagi  anak- anak  di  bawah  5  tahun  seperti penimbangan berat badan, imunisasi,  vaksin,  dan  konsultasi lainnya  bagi  ibu  hamil  dan menyusui. Pembangunan
Poskesdes  menjadi  salah  satu langkah  dalam  upaya  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia melalui kesehatan.
Keempat, pembangunan yang   mendukung   perairan dalam  pertanian  yaitu  tembok penahan  tanah  (TPT)  atau  saluran irigasi.  Dana  pembangunan  TPT diperoleh  sebanyak  3  kali  yaitu pada  tahun  2014  yang  bersumber dari  Provinsi  dan  Kabupaten,  dan pada  tahun  2015  bersumber  dari provinsi (Arsip Pembangunan Desa Kramat Jaya). TPT berfungsi untuk
irigasi terhadap pertanian masyarakat, sehingga mempermudah  perawatan  petani pada tanaman padinya dan menghindari terjadinya longsor.
Gambar 7: TPT /Saluran Irigasi
Kelima, Pembangunan infrastruktur  lainnya  adalah  jalan yang  menghubungkan  Desa  Kramat Jaya dengan Desa Cipeundeuy. Jalan penghubung tersebut panjangnya 400
meter  dan  lebarnya  2  meter  yang masuk  dalam  area  pesawahan  di Dusun  Babakan,  sehingga  dapat mempermudah  akses  para  petani dalam melaksanakan aktivitas pertaniannya.  Jalan  penghubung  ini secara tidak langsung mempermudah akses produksi dan distribusi pertanian masyarakat. Selain itu, mempermudah
masyarakat dalam berinterkasi dengan masyarakat lainnya.
Gambar 8: Jalan Penghubung Keenam, Bersamaam dengan dengan
pembangunan jalan penghubung antara Desa Kramat Jaya dan  Desa  Cipeundeuy,  pada  tahun 2015  dibangun  pula  sarana  ekonomi berupa Kios dekat kantor desa.

## Gambar 9: Kios
Kios  tersebut  dengan  sumber dana  yang  sama  yaitu  dari  APBN. Pembangunan kios dilaksanakan dengan  tujuan  untuk  memfasilitasi masyarakat  yang  ingin  berwirausaha dan  berjualan  sebagai  upaya  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kios digunakan oleh  masyarakat  dengan  sistem  sewa yang masuk pada pendapatan kas desa. Berdirinya  kios  telah  memunculkan potensi  ekonomi  baru  yaitu  peluang
usaha  dan  pemasaran  hasil  produksi masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan,  maka  penelitian  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemekaran Desa Kramat Jaya merupakan salah  satu  langkah  dalam  rangka pembangunan masyarakat untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Proses  pemekaran  Desa  Kramat  Jaya adalah melalui tahapan-tahapan: pertama, adanya  kebijakan  berupa Undang-Undang  Tentang  Pemerintah Daerah  sebagai  pendorong  pemekaran; Kedua, penjaringan  aspirasi  masyarakat di  tingkat  dusun; Ketiga ,  kajian  rencana pemekaran Desa Kramat Jaya di  tingkat desa; Keempat, pengajuan pemekaran ke pemerintah daerah; dan Kelima, peresmian desa baru.
2. Pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  tidak hanya  berimplikasi  pada  perubahan struktur administratif kewilayahan, kependudukan dan pemerintahan tingkat desa, tetapi berpengaruh pada perubahan pada  aspek-aspek  lainnya.  Implikasi pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  adalah sebagai berikut:
a. Reformasi pemerintahan Desa Kramat Jaya
Desa  Kramat  Jaya  membentuk institusi  Pemerintahan  Desa  dan lembaga  BPD,  dan  LPM  untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Setelah pemekaran desa, masyarakat  dapat  lebih  dekat  dengan pemerintah. Sehingga pelayanan yang diterima  oleh  masyarakat  lebih  cepat dan  mudah  karena  tidak  harus menempuh  waktu  yang  lama  atau jarak  yang  jauh.  Dengan  demikian pemekaran  Desa  Kramat  Jaya  dapat
dikatakan  mampu  memperpendek rentang  kendali  pemerintah  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b. Dampak  pemekaran  desa  terhadap kehidupan petani
Setelah  pemekaran  Desa  Kramat
Jaya, terbentuk kelembagaan masyarakat  petani  yaitu  Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Gapoktan  Desa  Kramat  Jaya  terdiri dari  6  kelompok  yaitu  Cingaruy, Cintaga,  Cilopang,  Ganda  Asih, Rukun Sari, dan Batu  Karut. Namun, keberadaan Gapoktan tidak diimbangi dengan  proses  belajar  sosial  yang matang, sehingga
Gapoktan cenderung pasif dan tidak berdampak secara berkesinambungan.
c. Peningkatan  kesejahteraan  melalui pembangunan infrastruktur.
Pembangunan  infrastruktur  yang sudah  dilaksanakan  adalah  kantor desa,
Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung,  tembok  penahan  tanah (TPT) atau saluran irigasi, dan kios.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Farid,  dkk.  2012. Studi  Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi sampel  Teknik  Analisa  Kebijakan Pemerintah . Cetakan Ke-1. Bandung:
PT Refika Aditama.
Bungin,  M  Burhan.  2012. Penelitian Kualitatif .  Cetakan  Ke-6.  Ed  Ke-2. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Chalid,  Pheni.  2005. Otonomi  Daerah:
Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Cetakan Ke-1. Jakarta:
Kemitraan. El-Mawa, Mahrus. (Ed). 2011.
Participatory Action Research  (PAR) Pengabdian (Penelitian) kepada
(Bersama)  Masyarakat .  Cetakan  Ke- 3.  Cirebon:  LPM  P3M  IAIN  Syekh Nurjati Cirebon.
Harfi,  M.  Zaini  .  2013. Pelaksanaan
Pemekaran  Desa  Dan  Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik (Studi Di Desa  Kuang  Baru  Kecamatan  Sakra Kabupaten  Lombok  Timur) .  Junal Ilmiah.  Fakultas  Hukum  Universitas Mataram Mataram.
Khaidir, Piet H. 2006. Nalar  Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial . Cetakan Ke- 1. Jakarta: Teraju Mizan.
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metodologi Penelitian Kualitatif . Cetakan Ke-31. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Pambudi,  Himawan  S.  et.al.  2003. Politik Pemberdayaan.  Jalan  Mewujudkan Otonomi  Desa .  Yogyakarta:  Lappera Pustaka Utama.
Profil Desa Kramat Jaya Profil Desa Werasari Proposal Pemekaran Desa Kramat Jaya Raharjo,  Budi.  1999. Pengantar  Sosiologi Pedesaan dan Pertanian . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ratnawati,  Tri.  2009. Pemekaran  Daerah
Politik  Lokal  dan  Beberapa  Isu
Terseleksi.
Cetakan
Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sapi’i,  Imam,  dkk.  2013. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan,  Studi  Kasus  Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember . Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. I: 1-7. Soekanto,  Soerjono.  2007. Sosiologi  Suatu
Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soetomo, 2012. Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka . Cetakan  Ke-2.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. _______. 2013. Strategi-strategi Pembangunan  Masyarakat .  Cetakan
Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif  Kuailitatif  dan  R&D . Cetakan Ke-13. Bandung: Alfabeta.
Wijoyo,  Tri  Banjir  Adi.  2013. Pemekaran Desa  Ditinjau  dari  Aspek  Otonomi Daerah  di  Kecamatan  Angkona Kabupaten  Luwu  Timur .  Skripsi.
Universitas Hasanudin: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Winarno. 2008. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi . Cetakan  Ke-2.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Majalengka Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pembentukan Desa Kramat Jaya
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Majalengka Nomor  17  Tahun  2006  Tentang Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan  Desa  di  Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun  2006  Tentang  Pembentukan, Penghapusan,  Penggabungan  Desa dan  Perubahan  Status  Desa  Menjadi Kelurahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  129  Tahun  2000  Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria  Pemekaran,  Penghapusan
Dan Penggabungan Daerah