ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 138-156

## PENGATURAN PENYELESAIAN TINDAKAN MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Muhammad Padol
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas HukumUniversitas Jambi muhammadpadolfh@gmail.com
Sukamto Satoto
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas HukumUniversitas Jambi Sukamtosatoto@yahoo.com

## Abstract
This study aims to identify and analyze the maladministration settlement system in Indonesia in the  perspective  of  the  applicable  laws  and  regulations  with  the  existence  of    two  institutions that  have  the  authority  to  settle  maladministration  actions,  namely  the  Administrative  Court and  the  Ombudsman.  This  research  is  a  normative  research  with  a  statutory  and  conceptual approach that is structured descriptively to produce solutions based on the problems studied. The results of this study indicate that the settlement of maladministration actions in Indonesia can be reached by 2 (two) systems, namely the litigation system and the non-litigation system, in which the litigation system is in the Administrative Court based on articles 51, 52 paragraph (2) of Law Number 25 of 2009 concerning Services. Public Jo Article 1 point 4 of Law Number 5 of  1986  concerning  the  State  Administrative  Court  Jo  Article  87  of  Law  Number  30  of  2014 concerning  Government  Administration.  Meanwhile,  the  non-litigation  settlement  system  is resolved  by  the  Ombudsman  as  regulated  in  Article  1  point  1  of  Law  Number  37  of  2008 concerning  the  Ombudsman  in  conjunction  with  Article  46  of  Law  Number  25  of  2009 concerning Public Services. With the difference that the settlement of maladministration in the state  administrative  court  is  more  passive  because  it  only  accepts  claims  from  the  plaintiff, while the Ombudsman can make an active settlement even though there are no reports by going directly into seacrhing and finding evidance.
Keywords: Settlement, Maladministration, Legislation.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sistem  penyelesaian maladministrasi di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan  adanya  dua  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penyelesaian  tindakan maladministrasi  yakni  antara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Lembaga  Ombudsman Republik  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuris  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  yang  selanjutnya  disusun secara  deskriptif  agar  menghasilkan  solusi  atas  permasalahan  yang  dikaji.  Adapun  hasil penelitian  ini  bahwa  penyelesaian  tindakan  maladministrasi  di  indonesia  dapat  ditempuh dengan 2 (dua) sistem yakni sitem litigasi dan sistem non-litigasi, yang mana sistem litigasi berada di Pengadilan Tata Usaha Negara  berdasarkan pasal 51, 52 ayat (2) Undang-Undang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Nomor. 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan sitem penyelesaian non-litigasi diselesaikan  oleh  Ombudsman  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang, Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan perbedaan penyelesaian maladministrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara lebih pasif karena hanya menerima gugatan dari penggugat, sedangkan lembaga Ombudsman dapat melakukan penyelesaian secara aktif meskipun tidak terdapat laporan dengan terjun langsung dalam mencari dan menemukan alat bukti.
Kata Kunci: Penyelesaian, Maladministrasi, Peraturan Perundang-Undangan.

## A. Pendahuluan
Negara  adalah  suatu  organisasi  yang didirikan  dengan  tujuan-tujuan  tertentu, dalam  konteks  negara  Indonesia  para pendiri  ( the  faunding  fahther )  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  telah mengamanatkan arah dan tujuan penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagai- mana tertuang dalam pembukaan ( praembule )  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  paragrap ke- empat  yang  menentukan:  “kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintahan  negara  indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  indonesia  dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa ” . frasa tersebut  adalah  niat  tersurat  dalam mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Para  pendiri  bangsa  yang  merumuskan konstitusi negara pada saat itu sadah sangat memahami  secara  mendalam  kebutuhan hukum  masyarakat  Indonesia  dengan
penyesuaian  konsep  negara  Indonesia terhadap teori dan aliran pemikiran hukum yang  berkembang  di  dunia,  oleh  sebab  itu teori negara kesejahteraan dirasa sangatlah cocok  untuk  dijadikan  landasan  dan kedudukan  fungsi  pemerintah,  dalam menjalankan  kegiatan  pemerintahan  dalam negara  hukum  seperti  Indonesia.  Negara kesejahteraan  yang  awalnya  merupakan suatu  bentuk  antitesis  atas  negara  hukum formal yang dilandasi oleh pemikiran untuk melaksanakan  pengawasan  yang  ketat terhadap penyelenggara
kekuasaan eksekutif.
Konsep negara kesejahteraan diterapkan sebagai  jawaban  atas  penyelenggaraan pemerintahan  monarki  absolut  yang memberikan peluang untuk banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
Nuryanto  menjelaskan.  Konsep  negara kesejahteraan  tidak  hanya  berbicara deskripsi mengenai sebuah cara dam proses perwujudan  kesejahteraan  ( walfare )  atau pelayanan  sosial  ( social  services ).  Namun, juga  berbicara  mengenai “ sebuah  konsep
normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan  bahwa  setiap  orang  sebagai warga  negara  ataupun  penduduk  harus meperoleh  pelayanan  publik  sebagai haknya. ” 1
Salah satu kewajiban dalam walfarestate adalah  menyelnggarakan  pelayanan  publik bagi  seluruh  rakyatnya.  Pelayanan  publik dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  yang diterima  oleh  masyarakat  selaku  warga negara  dari  pemerintah  ataupun  pihak swasta yang di izinkan pemerintah  sebagai penyelenggara  pelayanan  publik  guna memenuhi  kebutuhan  dari  masyarakat  itu sendiri  dan    kesejahteraan  masyarakat. Pada  dasarnyaertujuan  untuk  menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pada  hakikatnya    setiap  warga  negara sudah pasti membutuhkan pelayanan publik dalam  berbagai  aspek  maka  dapat simpulkan    bahwa  pelayanan  publik  dan kehidupan  bernegara  merupakan  dua  hal yang tidak dapat dipisahkan.  seiring dengan tumbuhnya  kesadaran  bahwa  setiap  warga negara  berhak  mendapatkan  pelayanan publik dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya  sesuai  dengan  fungsi  dan kewenangannya. Kondisi tersebut mendorong  berbagai  tuntutan  dari  warga negara  untuk “ mendapatkan  pelayanan publik  yang  berkualitas dari  penyelenggara
1 Nuryanto  A.  Daim, Hukum  Administrasi Perbandingan  Penyelesaian  Maladministrasi Oleh Ombutsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara ,  Laksbang  Justitia,  Surabaya,  2014, hlm. 3.
meskipun  secara  empiris  seringkali  tidak sesuai dengan harapannya. ” 2
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik agar  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya maka  terdapat  suatu  lembaga  pengawas yang  disebut  dengan  Ombudsman,  dan
Ombudsman telah mengidentifikasi permasalahan  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  sangat  merugikan  masyarakat diataranya adalah:
1. Prosedur pelayanan yang tidak jelas;
2. Pemberi layanan yang tidak profesional; 3. Kebijakan pelayanan yang tidak jelas; 4. Sarana dan prasarana dalam memberikan  pelayanan  publik  yang tidak memadai;
5. Biaya  yang  mahal  dan  sering  terjadi pungutan  liar  dalam  pelaksanaan pelayanan;
6. Tidak  adanya  kebebasan  manajeman, serta  campur  tangan  politik  yang berlebihan dalam mengelola pelayanan  publik  dalam  era  politik bebas  seperti  saat  ini  campurtangan politik dalam pemerintahan merupakan suatu keniscayaan. 3 Praktek-praktek penyelanggara pelayanan publik yang merugikan
masyarakat  selama  ini  belum  mampu diatasi  secara  langsung  oleh  Ombudsman. Landasan  kewenangan  untuk  menyelesai- kan  permsalahan  permasalahan  pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor
2 Nabila  Fisrtia  Izzati  “Ombutsman  Sebagai Lembaga  Pengawas  Pelayanan  Publik  Di Indonesia”, Jurnal  SASI ,  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  Vol  26  No.2,  April 2020, hlm. 176-179.
3 Ombudsman  Republik  Indonesia, Modul Pengelolaan Pengaduan , Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.11.
37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia  dan  selanjutnya  pada tahun  2009  dibentuklah  Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.  Kedua  paket  Undang-Undang tersebut merupakan instrumen penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan  publik  di  Indonesia.  Banyaknya permasalahan pelayanan publik di Indonesia “ mengharuskan adanya pengawasan akan penyelenggaraan pelayanan publik haruslah ketat. ” 4 Kewenangan  Ombudsman  secara  legal formil dalam menyelesaiakan maladministrasi  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  Ombudsman,  selanjutnya untuk  memperjelas  kewenangan  tersebut juga  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  11 Peraturan  Ombudman  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan.  Bentuk-bentuk  maladministrasi meliputi:
a. penundaan  berlarut,  adalah  suatu tindakan yang secara sengaja mengulurkan Waktu dalam menyelesaian layanan atau memberikan pelayanan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan; b. tidak memberikan pelayanan, merupakan  perilaku  dengan  tidak melaksanakan  tugas  layanan  baik sebagian  atau  keseluruhan  sehingga hak  pelayanan  publik  tidak  diterima oleh masyarakat;
4 Yusnani  Hajimzoen,  Eksistensi  Ombudsman Republik  Indonesia, Jurnal  Fiat  Justisia , Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, No. 2,  Agustus 2015, hlm.195.
c. tidak  kompeten,  merupakan  tidak berkompetensinya penyelenggara layanan  dalam  memberikan  layanan sehingga  layanan  tersebut  menjadi tidak berkualitas; d. penyalahgunaan wewenang, merupakan  perbuatan  penyelenggara pelayan  publik  dalam  menggunakan kewenangan  yang  dimilikinya  untuk tujuan lain dari kewenangan tersebut dalam  hal  ini  juga  termasuk melampaui wewenang, dan perbuatan melawan hukum;
e. penyimpangan  prosedur,  merupakan proses penyelenggaraan layanan publik  yang  keluar  alur/prosedur layanan yang ditetapkan; f. permintaan imbalan, merupakan perbuatan  yang  secara  melawan hukum  dan  tidak  dibenarkan  untuk meminta  imbalan  dalam  berbagai bentuk  seperti    uang,  jasa  maupun barang kepada pengguna layanan atas layanan  yang  diberikan,  hal  ini merupakan  suatu  perbuatan  yang sangat  dilarang  untuk  dilakukan  oleh penyelenggara  layanan  publik  dalam rangka menjalankan tugasnya memenuhi  hak  pelayanan  publik masyarakat; g. berpihak, merupakan suatu pemdedaan tindakan pemberian pelayanan  publik  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  kepada  seseorang atau kelompok tertentu yang dilandasi  oleh  faktor  subjektif  yang tidak sehingga memberikan keuntungan  kepada  salah  satu  pihak dalam bentuk apapun  dan merugikan pihak  lainnya  atau  bisa  juga melindungi  kepentingan  salah  satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lainnya; h. diskriminasi,  merupakan  pemberian pelayanan  publik  secara  khusus kepada  seseorang  atau  sekelompok orang  dengan  mengenyampingkan hak  penerima  pelayanan  publik  lain; dan i. konflik kepentingan, merupakan terpengaruhnya penyelenggaraan layanan  publik  atas  dasar  adanya
pengaruh  kepentingan  suatu  pihak tertentu terhadap pemberi pelayanan publik  agar  mementingkan  pihak tersebut  dengan  mengenyampingkan kepentingan pihak lain. Legitimasi hukum kewenangan
Ombudsman  pada  dasarnya  sudah  kuat untuk  membuat  suatu  keputusan  bahwa suatu  lembaga  ataupun  pejabat  tata  usaha negara melakukan maladministrasi. Namun, dengan  banyaknya  pihak  yang  mempunyai kewenagan  di  dalam  pengawasan  dan penyelesaian permasalahan
dalam maladministrasi  ini  menyebabkan  ketidak jelasan  atara  batas  kewenagan  masing- masing  badan  atau  lembaga  yang  memiliki kewenangan  menurut  menurut  peraturan perundang-undangan.  Apabila  dilihat  dari bentuk-bentuk  maladministrasi  sebagai mana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Ombudman  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan  Dan  Penyelesaian  Laporan selain  Ombudsman  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat PTUN) juga memiliki kewenangan dalam melakukan  penyelesaian  maladministrasi seperti  penyimpangan  prosedur  dan penyalahgunaan wewenang.
Kewenangan  PTUN  tersebut  muncul setelah  terdapat  perluasan  kewenangan PTUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal
87  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan  Pasal  87  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi  Pemerintahan  penyimpangan prosedur  dan  penyalahgunaan  wewenang yang  merupakan  salah  satu  bentuk maladminitrasi juga merupakan merupakan salah  satu  kewenangan  dari  PTUN  selain Ombudsman  dan  telah  diperkuat  dalam Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi apabila  dilihat  lebih  lanjut  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik    tepatnya  pada  Pasal  52 ayat (1) apabila penyelesnggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan  pelayanan  publik  masyarakat dapat  mengajukan  gugatan  kepengadilan. Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  tidak menyebutkan  Pengadilan  mana  yang memiliki  kewenangan  apabila  terjadi pelanggaran  atas  pasal  52  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
Aturan  hukum  yang  mengatur  tentang maladministrasi  saat  ini  secara  substansial belum  mampu  memberikan  tolok  ukur secara  pasti  tentang  perbuatan-perbuatan penyelenggara pelayanan publik yang dapat dikategorikan  maladministrasi  yang  dapat diselesaiakan  oleh  Ombudsman  atau  PTUN. Berdasarkan  uraian  di  atas  bahasan  yang akan  diuraikan  adalah  peratama,  mengenai konsep  maladministrasi  di  indonesia ditinjau  secara  yuridis  maupun  doktrinal. Kedua,  mengenai  sistem  penyelesaian maladministrasi  di  Indonesai  apabila
ditinjau dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  dipakai  dalam  artikel jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitiam  demgam  proses-proses  tertentu untuk  mengkaji  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.
Penelitian  hukum  ini  dapat  dilakukan pada  berbagai  bahan  hukum  yang  mana bahan hukum tersebut haruslah mengandung  kaidah  hukum  dan  kaidah hukum  tersebut  dapat  dikembangkan dan dituangkan dalam suatu penelitian. 5
Isu  hukum  dalam    penelitian    ini  adalah konflik  norma,  yang  mana  norma  hukum yang  mengatur  tentang  maladministrasi selama  ini  hanya  diatur  dalam  ketentuan umum Undang-Undang Ombudsman.
Ketentuan  tersebut  belum  mampu  menjadi tolok  ukur  secara  pasti  bagi  Ombusdman dalam    mengambil  keputusan    untuk menyelesaikan apakah seorang pejabat tata usaha  negara  dan  ataupun  lembaga  negara melakukan  maladministrasi  karena  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  tidak  mengenal istilah maladministrasi namun yang dikenal adalah pelanggaran penyelanggara
pelayanan publik sedangkan dalam Undang- Undang  Pelayanan  Publik  hanya mengenal istilah  tindakan  faktual  yang  merugikan
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung,  2008,  hlm. 90.
sehingga menimbulkan permasalahan yakni terjadinya multitafsir mengenai penyelesaian maladministrasi tersebut. C. Konsep Maladministrasi di Indonesai
Maladministrasi merupakan suatu
perbuatan  menyimpang  dalam  ranah administrasi publik, aministrasi tidak dapat dipahami  hanya sebatas tulis menulis, tata buku  dan  sebagainya.  Namun  lebih  dari pada  itu  di  dalamnya  juga  termasuk  juga setiap  usaha  yang  dilakukan  negara
(institusi pemerintahan) dalam memberikan  peklayanan  publik  kepada masyarakat. Karena  administrasi  publik  tidak  hanya diartikan  semata-mata  bersifat  sekedar ketatabukuan, olelh sebab itu maladministrasi  juga  tidak  hanya dipahami  sebagai  suatu  perbuatan menyimpang terhadap tulis menulis, tata buku  dan  lain  sebagainya,  akan  tetapi lebih  luas  dari  pada  itu  juga    mencakup penyimpangan  terhadap  pelaksanaan fungsi, kewenangan dan proses pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. 6
Haryatmoko  mengemukakan  pendapat bahwasanya:
Suatu  tindakan,  yang  dilakukan  badan pemerintah  kepada  masyarakat.  yang dipandang dapat menyebabkan ketidakadilan.  maka  secara  politis  dapat dikatakan sebagai maladministrasi. Maka prilaku atau tindakan aparatur penyelenggara  pelayanan  publik  yang dinilai  menyimpang,  menyalahgunakan, atau  melampaui  wewenang  hukum  yang
6 Nuryanto, Op.Cit ., hlm. 60.
dimiliki  merupakan  rujukan  dalam penentuan tindakan maladministrasi. 7 Sehingga tindakan maladministrasi dapat dipahami bahwasanya: Perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara  pelayanan  publikatau aparatur  negara  yang  melanggar  hukum atau asas umum penyelenggaraan negara yang  baik  dalam  melakukan  tugasnya dalam  hal  ini  juga  termasuk  pengabaian kewajiban  hukum  dan  menimbulkan kerugian  atau  ketidakadilan  sehingga masyarkat tidak mendapatkan pelayanan publik yang semestinya. 8
Menurut  ketentuan  pasal  1  ayat  3 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia
"maladministrasi  adalah  perbuatan  atau perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima
pelayanan  publik  yang  tergolong  melawan. hukum,  melampaui.  .wewenang,  dan menggunakan  kewenangannya  di  luar  dari koridor  kewenangan  yang  seharusnya,
termasuk juga pengabaian terhadap kewajiban  pelayanan  melalaikan  tugas pelayanan dalam penyelenggaraan
pelayanan  publik.  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  dan  pemerintah.  Sehingga atas  tindakan  tersebut  menimbulkan kerugian  materil  dan/atau  immateril  bagi masyarakat dan orang perorangan.
Maladministrasi  dalam  hukum  positif dikelompokkan  dalam  10  (sepuluh)  jenis yakni, “p enundaan berlarut, tidak 7 Haryatmoko, Pelayanan Publik , PT. Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 50.
8 Ibid., hlm. 51.
memberikan  pelayanan,  tidak  kompeten, penyalahgunaan,  wewenang,penyimpangan prosedur,  permintaan.  imbalan,  berpihak, diskriminasi,  dan  konflik  kepentingan ” . Akan  tetapi  menurut  Budhi  Masturi  dalam prakteknya maladministrasi dapat
dikelompokkan  dalam  6  (enam)  kategori didasarkan  atas  beberapa  kedekatan karakteriktik sebagai berikut: 1. Maladministrasi  yang  dikategorikan dari waktu penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  antara  lain terdiri  dari:  Penundaan  berlarut ( undue  delay ),  Tidak  menangani,  dan Melalaikan kewajiban.
2. Maladministrasi  yang  dinilai  dari perbuatan  penyelenggara  pelayanan publik yang tidak adil dan diskriminatif  antara  lain  terdiri  dari: Kolusi dan nepotisme, sikap tidak adil,
keberpihakan dan persekongkolan.
3. Maladministrasi  yang  dikelompokkan atas  dasar  terjadinya  pelanggaran hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  oleh  penyelenggara  antara lain  sebagai  berikut:  Pelanggaran Undang-Undang,  Perbuatan  melawan hukum, dan pemalsuan.
4. Maladministrasi  yang  dikelompokkan atas dasar ketidak sesuaian kewenangan  atau  kompetensi  yang dimiliki dengan apa yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik sehingga berdampak  pada  kualitas  pelayanan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara  kepada  masyarakat.
Kelompok ini terdiri dari tindakan: Di luar  kompetensi,  Tidak  kompeten,
Intervensi, dan Penyimpangan prosedur, 5. Bentuk-bentuk maladministrasi yang  berkaitan  dengan  sikap  dan tindakan  petugas  pelayanan  publik dalam  seluruh  tahapan  proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.  Kelompok  ini  antara
lain terdiri dari: Bertindak sewenang-wenang,  Penyalahgunaan wewenang,  dan  Bertindak  tidak layak/tidak patut. 6. Maladministrasi yang dikelomp[okkan atas dasar perbuatan  koruptif  petugas  yang merugikan  penerima  pelayanan publik.  Kelompok  ini  terdiri  dari beberapa  tindakan  antara  laian: meminta  imbalan  atas  pelayanan yang  diberikan,  menguasai  barang yang  bukan  hak  dari  petugas  dan memungut  biaya  atas  pelayanan yang sebenarnya tidak dibenarkan. 9
Lalu apabila dilihat dari ketentuan pasal 1  angka  (3)  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik
Indonesia  maka  yang  akan  menjadi  pelaku tindakan maladministrasi adalah penyelenggara  negara  dan  pemerintahan, adapun yang dimaksud dengan
penyelenggara  negara  menurut  ketentuan pasal  1  angka  (1)  UU  No  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggara  Negara  adalah “ orang atau badan pejabat negara yang oleh peraturan  perundang-undangan  diberikan kekuasaan  untuk  menjalankan  fungsi eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  dan/atau pejabat  lain  yang  juga  menyelenggarakan fungsi  penyelenggaraan  negara  atas  dasar peraturan perundang-undangan .”
Secara  umum,  pemerintahan  dapat diartikan  sebagai  pejabat  atau  organisasi yang  mempunyai  kewenangan  untuk mebuat  suatu  kebijakan,  aturan  hukum serta  melaksanakan  kebijakan  dan  aturan
9 Budhi  Masturi, Mengenal  Ombudsman Indonesia ,  PT  Pradnya  Permata,  Jakarta,  2005, hlm. 45-49.
hukum  tersebut  di  lingkup  wilayah kewenangannya  oleh  karena  itu  pelaku maladministrasi  adalah  pejabat  atau organisasi  pemerintahan  baik  di  pusat maupun  di  saerah,  aparat  penegak  hukum, petugas BUMN/BUMD dan aparat penyelenggara  negara  lainnya, “ dalam pembahasan  kali  ini  akan  berfokus  pada pejabat atau subyek hukum yang berwenang memberikan pelayanan .” 10
Berdasarkan  apa  yang  diuraikan  di  atas maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa tindakan  maladministrasi  adalah  tindakan atau  perilaku  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  yang tergolong melampaui wewenang, menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum selain itu perbuatan atau tindakan  yang  melawan  hukum  dan peraturan perundang-undangan dalam proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  menimbulkan  kerugian  materil  dan immateril  bagi  masyarakat  dan  orang perseorangan. Adapun bentuk maladministrasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Ombudman  Republik  Indonesia  Nomor  26
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan dan pendapat ahli antara lain berupa:
10 Sudikno  Marto  Kusumo, Perbuatan  Melawan Hukum  Oleh  Perintah ,  Maha  Karya  Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.
“ penundaan keputusan. berlarut-larut ( undue delayed ), kurang pantas ( inapropriate ), sewenang-wenang ( arbitrary ), penyimpangan prosedur
( procedural  deviation ),    penyalahgunaan diskresi/kebijakan ( abuse of discretion ), dan penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of authority ),  baik  yang  mengarah.  maupun yang tidak mengarah. kepada ketidakadilan ( leading or not leading to injustice ) .” D. Sistem Penyelesaian Tindakan Maladministrasi di Indonesia Penyelenggaraan    Pelayanan    Publik merupakan    pengejawantahan    dari Kepentingan    Umum    ( Algemeen    Belang ) yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Pelaksanaan    tugas pemerintahan    menyelenggarakan    pelaya- nan  publik ini juga  terkait  dengan  hak-hak individu/perseorangan    dalam    suatu Negara    hukum.  Oleh    karena    itu kepentingan    umum/ algemeen    belang ini menjadi    salah    satu  batasan  dalam  hak individual.
“ Keseimbangan antara penyelenggaraan  kepentingan  umum    dan hak    individu    merupakan  salah    satu  ciri Negara Hukum. ” 11
Menurut    P.  Sehnabel  sebagaimana  dikutip Philipus  M.    Hadjon,    dalam  perkembangan konsep  Negara  Hukum  Sosial  atau  Negara Kesejahteraan
11 Koentjoro  Poerbopranoto, Beberapa  catatan hukum  tata  pemerintahan  dan  pengadilan administrasi ,  Alumni,  Bandung,  1985,  hlm.
26-27.
( verzorgingsstaat / welvaarsstaat
atau sociale  rechtsstaat )  pengaruh  Negara  akan diejawantahkan    dalam    tiga    cara    yakni “ pertama,    pengaruh    yang  dirasakan langsung  oleh  masyarakat  karena  adanya pengakuan  dan  perlindungan  hak  sosial masyarakat  oleh  negara,    kedua    pengaruh yangh tidak  dirasakan secara langsung  oleh masyarakat karena negara telah membentuk aparat dan badan pemerintahan  yang  pada  dasarnya  juga untuk menciptkan kesejahteraan,  ketiga.
Oleh  karena  adanya  keseimbangan antara  kepentingan  umum    dan    hak individu  inilah enimbulkan harapan bahwa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat  dapat  diselesaikan  melalui campur  tangan  negara  melalui  aparatnya dan  warga  masyarakat juga  dapat melakukan  gugatan  di  Pengadilan  apabila merasa  dirugikan  oleh  pemerintah.  Hak dari  masyarakat  tersebut “ tidak  jauh  dari prinsip  kedaulatan  rakyat  serta  kedaulatan hukum  yang  dianut  oleh  negara  Indonesia dengan tujuan dapat melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa .” 12
Penyelenggaraan  pelayanan    publik dapat  mengakibatkan    pergesekan    atau pertentangan    baik    antara    kewajiban hukum  penyelenggara    pelayanan    publik
12 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat  Indonesia:  Sebuah  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan  dalam  lingkungan  pengadilan umum  dan  pembentukan  pengadilan  tata usaha negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 8-11.
dengan    hak    warga    masyarakat,    antara dua kewajiban  hukum  yang  bertentangan, maupun  antara  dua  hak  masyarakat  yang bertentangan.    Ketiga    hal    inilah  yang termasuk  dalam    kategori  sengketa menurut  terminologi    hukum.  Dalam konteks    hukum    pelayanan    publik maladministrasi  berarti    pelayanan  publik yang  buruk    yang  menimbulkan  kerugian bagi  warga    masyarakat  (ada    hak  yang dilanggar). Dalam konteks pelayanan publik berarti  sengketa  tersebut  dibatasi  dalam halseluruh  pores  pemberian      pelayanan publik    yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pelayanan publik atas pelayanan
administratif, barang dan jasa.
Pada    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  sendiri sejatinya    diatur    telah  mengatur  sistem penyelesaian  sengketa  pelayanan    publik dan    badan/pejabat  mana  yang  berwenang menyelesaikan
sengketanya. Dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  penyelesaian sengketa    dalam    pelayanan    publik    yang menimbulkan  kerugian  setidaknya dapat di selesaikan melalui dua sistem  yakni melalui peradilan  ( litigasi )  dan  melalui  lembaga pengawas ( nonlitigasi ).
Undang-Undang    Pelayanan    Publik mengatur    dua    jenis  kewenangan  absolut dalam hal ganti kerugian akibat maladministrasi  dalam    pelayanan  publik yang  dapat  diajukan  ke    Pengadilan    yakni kewenangan  atas  Sengketa  di  Bidang  Tata
Usaha  Negara    dan    Sengketa    Perbuatan Melawan    Hukum.    Hal    ini    sebagaimana diatur dalam Pasal 51 mengenai
kewenangan  PTUN  dan  Pasal  52  mengenai kewenangan    mengadili    sengketa Perbuatan    Melawan    Hukum    oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
Berdasarkan  pengaturan    pada    kedua pasal  tersebut  dapat dilihat secara implisit terlihat  perbedaannya  dari  segi  jenis sengketa yakni sengketa Tata Usaha Negara (untuk  selanjutnya  disingkat  TUN)    dan Sengketa    Perbuatan  melawan    hukum ( onrechtmatig  daad ).  Untuk  sengketa  TUN jelas  merupakan  kewenangan  Peradilan TUN  pada  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik tersebut. Akan  tetapi  mengenai  Perbuatan melawan hukum ini dalam Pasal  52  hanya menyebut    “Pengadilan”  saja    tanpa menyebut  jenis peradilannya.
Perbuatan  melawan  hukum    tentu rujukan yang  dapat  dijadikan acuan  adalah Pasal    1365    Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  menjadi  ranah  kewenangan Peradilan  Umum  sesuai  Pasal  50  dan  51 Undang-Undang.  .Nomor    2.  Tahun  -1986 Tentang,  Peradilan.  Umum,  yang  ditingkat pertamanya adalah pengadilan negeri. Akan tetapi  dalam  hal  ini  yang  menjadi subjek/ subjectum    litis nya    adalah    warga masyarakat    melawan    penyelenggara pelayanan  publik  (menjalankan  fungsi pemerintahan),  dan objectum  litis nya adalah  penyelenggaraan  pelayanan    publik
(ranah  kewenangan  di    bidang  hukum publik),  maka    akan    timbul    pertanyaan “ apakah maladministrasi tergolong  perbua- tan  melawan  hukum  oleh  Pemerintah  atau onrechtmatig overheidsdaad .” 13
Apabila  dilihat  secara  terperinci  benar adanya    bahwa    memang    maladministrasi termasuk sengketa onrechtmatig overheidsdaad karena subjectum  litis nya adalah  pejabat/badan  pemerintahan,  dan objectum  litis nya  adalah  tindakan  faktual.
Kemudian    apakah  sengketa onrechtmatig overheidsdaad ini  masih  merupakan wewenang Peradilan Umum untuk mengadilinya, jika mengacu kepada Pasal-1 angka-8 Jo. Pasal-75-78 Jo. Pasal 85 Jo. Pasal 87 Undang-Undang_Nomor.-30. Tahun-2014 Tentang.  Administrasi-Pemerintahan,  maka diketahui saat ini onrechtmatig
overheidsdaad menjadi    kewenangan absolut    Peradilan    TUN.    Berdasarkan pembagian  sistematika    dalam    Pasal    51 dan    52    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik.    Apabila ditelaah  secara sistematis  dengan Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan tersebut    dapat  dibagi  jenis  sengketa  yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Sengketa    TUN    berupa    Timbulnya kerugian    akibat    dikeluarkannya Keputusan Tertulis dari Penyelenggara    Pelayanan    Publik dari pelaksanaan Pelayanan Administratif  maupun  Barang/Jasa (diatur  dalam  Pasal  51  Undang-
Undang-.Nomor.  25  Tahun-2009.
13 Nuryanto, Op.Cit., hlm. 217.
tentang-Pelayanan-Publik  Jo.-Pasal.  1 angka  9  Jo.  Pasal  2  Jo.  Pasal    49 Undang-Undang    No.    5  Tahun  -1986
Tentang-Peradilan – Tata Usaha. Negara,  Jo.  Pasal  87  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)
2. Sengketa onrechtmatig overheidsdaad
berupa    Timbulnya    kerugian    akibat dilakukannya  Tindakan  Faktual  dari Penyelenggara  Pelayanan  Publik  atas Pelayanan Publik berupa Barang/Jasa  (diatur  dalam  Pasal    52 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik  Jo. Pasal  1 angka  8 Jo.  Pasal  75-78  Jo. Pasal 85  Jo. Pasal  87 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan). 14
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  tidak    mengatur mengenai    prosedur  beracara  Sengketa ganti kerugian  dalam pelayanan  publik. Hal ini    berarti terjadi  kondisi   “ silencio    op    de wet ”    atau  “diamnya    undang - undang”.
Sehingga  apabila  kita  mengacu  pada Menurut  Pasal  51  dan  52  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  Jo.    Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan,    sistem  penyelesaiannya berada pada PTUN maka hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara peradilan Tata Usaha Negara sebagimana yang diatur dalam beberapa undang-undang antara lain “ Undang-Undang- Nomor 5_Tahun -1986 Jo. Undang-Undang.  Nomor  9-Tahun  .2004-Jo.
14 Muhammad  Adiguna  Bimasakti, Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH)  Oleh  Pemerintah Onrechtmatige  Overhaidsdaad  Dari  Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan , Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 23-27.
Undang-Undang.  Noomor  51-  Tahun-  2009
‘ Tentang Peradilan, Tata. Usaha. -Negara  Jo. Undang-Undang    Nomor  30    Tahun    2014 Tentang  Administrasi Pemerintahan .”
Berikut  ini  adalah  penjabaran  singkat dari  prosedur  beracara  penyelesaian sengketa  dalam  pelayanan    publik berdasarkan  selanjutnya  disebut  Undang Undang-Undang- Nomor 5. _Tahun -1986 Jo. Undang-Undang.  Nomor  9-Tahun  .2004-Jo. Undang-Undang.  Nomor  51-  Tahun-  2009 ‘ Tentang  Peradilan,  Tata.  Usaha.  -Negara  Jo
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan  dan peraturan lainnya seperti Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018
Tentang Upaya Administratif:
a. Subjectum    Litis nya    adalah    Warga Masyarakat    selaku    Penggugat melawan    Penyelenggara    Pelayanan Publik    yakni    Badan/Pejabat  TUN selaku    Tergugat    diatur  dalam  Pasal 51    dan    52    Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 53 Undang-Undang  Undang-Undang-  No. .5  Tahun  -1986  Jo.  ,Undang-Undang. No. 9 Tahun.2004-Jo..Undang-Undang. Nomor  51  Tahun-,2009 ‘ Tentang Peradilan, .Tata Usaha. -Negara.
b. Objectum  litis nya  adalah  Keputusan/ Tindakan  faktual  Pelayanan  Publik berupa  Barang/Jasa  dan    Pelayanan Administratif  yang    menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
c. Sebelum    mengajukan    gugatan    di PTUN,    warga    masyarakat    wajib menempuh    upaya    administratif berupa    keberatan    dan    banding administratif    sesuai    Pasal    75-78 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  Jo.  Pasal  2  Peraturan
Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun 2018 Tentang Upaya Administratif.
d. Bezwaar  Termijn atau  Tenggang Waktu  Menggugatnya  adalah  90  hari kerja  sejak  diterimanya  hasil  upaya administratif  (diatur dalam Pasal  55 Undang-Undang-  Nomor  5¬_Tahun  - 1986 Jo. Undang-Undang. No. 9-Tahun .2004  Jo.  Undang-Undang.  Nomor  51- Tahun- 2009 ‘ Tentang Peradilan, Tata. -Usaha Negara. Jo.  Pasal  76  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  Jo.  Pasal  5  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun 2018 Tentang Upaya Administratif).
e. Sebelum  diperiksa  maka  dilakukan rapat permusyawaratan/ dismissal process oleh Ketua PTUN diatur dalam Pasal  62  Undang-Undang-  Nomor  5- Tahun  1986,  Jo.  Undang-Undang.  No. 9-Tahun  2004-  Jo.  Undang-Undang. Nomor  ;51  Tahun-  2009 ‘ Tentang Peradilan, .Tata Usaha. – Negara.
f. Acara Pemeriksaan  dilakukan dengan acara biasa maupun acara cepat. 15
Subjek    hukum    yang    bersengketa ( subjectum    litis )    dalam    Sengketa pelayanan    publik    atas  perbuatan maladministrasi adalah  warga  masyarakat selaku    pihak    yang  dilayani  dengan Penyelenggara  Pelayanan  Publik  selaku pihak  yang  melayani.  Oleh    karena    itu tidaklah    dimungkinkan    terjadinya    gugat balik    atau    rekonvensi  dalam    sengketa ganti    kerugian    dalam    pelayanan    publik. Jika    rumusan    tersebut  dibalik    menjadi Penyelenggara    Pelayanan    Publik menggugat  masyarakat  maka tidaklah bisa disebut  sengketa  dalam  pelayanan    publik melainkan  sengketa    keperdataan    biasa karena  yang  menjadi subjectum  litis  nya
15 Nuryanto, Loc. Cit., hlm. 201-2016.
adalah masyarakat  sebagai  Tergugat  tidak bertindak    dalam    melaksanakan    fungsi pelayanan    publik    melainkan    dalam    lalu lintas    hukum    keperdataan    semisal perjanjian, atau perbuatan melawan hukum biasa ( onrechtmatig daad ). 16
Setelah  terdapat  putusan  hakim  yang mengikat  maka  putusan  tersebut  harus dijalankan  Berdasarkan  Pasal  116  Undang- Undang-  Nomor  5¬_Tahun  -1986  Jo. Undang-Undang. Nomor 9- Tahun, .2004- Jo. Undang-Undang.  Nomor  51-  Tahun-  2009 ‘ Tentang  Peradilan,  Tata.  Usaha.  -Negara tersebut diketahui ada setidaknya beberapa jenis eksekusi di dalam peradilan tata usaha Negara yakni:
1. Eksekusi  Otomatis  yakni  apabila terkait  dikabulkannya  petitum  untuk membatalkan    atau    mencabut    suatu Keputsuan/Tindakan    TUN.    Jika dalam    tempo    60    hari    kerja    sejak putusan    berkekuatan    hukum    tetap Pejabat/Badan  TUN  tidak  mencabut Keputusan/Tindakan  yang  menjadi objek  sengketa  secara  sukarela (dengan  surat  pencabutan)  maka secara otomatis, Keputusan/Tindakan    TUN    tersebut tidak  memiliki kekuatan hukum lagi; 2. Eksekusi dengan Uang Paksa dan/atau    Sanksi  Administrasi,  yakni apabila    terkait    dikabulkannya petitum  agar  Tergugat  menerbitkan Keputusan/Tindakan  TUN  baru.    Jika dalam    tempo  90    hari  kerja    sejak putusan    berkekuatan    hukum    tetap Pejabat/Badan TUN tidak menerbitkan atau melakukan Keputusan/Tindakan  yang  diminta secara  sukarela    maka    secara
Penggugat    meminta    kepada    Ketua
16 Muhammad Adiguna Bimasakti, Op.Cit., hlm.
50.
PTUN    agar  Pejabat/Badan    TUN tersebut    dikenai    Upaya    Paksa berupa Dwangsom /uang    paksa dan/atau    Sanksi    Adminstrasi    dari atasan  Pejabat/Badan  TUN  yang bersangkutan; 3. Eksekusi dengan Pemberitaan kepada media masa dapat dilakukan bersamaan dengan dwangsom dan/atau sanksi administrasi; serta 4. Pemberitahuan    kepada    Presiden agar    memerintahkan    kepada Pejabat/Badan    TUN    tersebut    agar melaksanakan    isi    putusan.    Hal    ini dibarengi  juga    dengan  tembusan kepada  Lembaga    Perwakilan  Rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. 17
Penyelesaian  maladministrasi  tanpa melalui  pengadilan  dapat  dilakukan  oleh lembaga  pengawas  pelayanan  publik  yakni Ombudsman,  menurut  Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia penyelesaian maladministrasi  yang  dilakukan  oleh Ombudsman akan ditempuh dengan
mekanisme penyelesaian yang bersifat non- litigasy dengan  mengedepankan  prinsip wiin-win solution .
Menurut  Nuryanto  dalam  penyelesaian maladministrasi  tersbut  standar  nilai  yang digunakan adalah “ asas kepatutan ( appropriatiness ),  keadilan  ( justice ),  non- diskriminasi  ( non-discrimination ),  tidak memihak ( impartial ), akuntabilitas
( accaountability ),  keseimbangan  ( balances ),
17 Deszonda  Rosiana  Pattipawe, “ Pelaksanaan Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Di Era Otonomi, ” Jurnal SASI , Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 25, No. 1, Juni 2019, hlm. 96-104.
keterbukaan ( transparancy ) dan
kerahasiaan  ( confidentiality ) ” .  Selanjutnya menurut  Peraturan  Ombudsman  Nomor  26 tahun  2017  tantang  Tata  Cara  Penerimaan, Pemeriksaan  dan  Penyelesaian  Laporan,
“ Ombudsman dapat melakukan penyelesaian  sengketa  maladministrasi dengan  menggunakan  tiga  metode  mediasi,
konsiliasi dan ajudifikasi. ” 18

## Pasal  1  ayat  (10)  Undang-Undang
Pelayanan  Publik  memberikan  definisi
“ mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa pelayanan  publik  antar  para  pihak  melalui bantuan,  baik  oleh  Ombudsman  sendiri maupun  melalui  mediator  yang  dibentuk oleh  Ombudsman ” .  Kemudian  Peraturan Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Pasal 1 angka 15 juga  memberikan  definisi  Mediasi  yang sama  sehingga  dapat  disimpulkan  mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi khusus untuk  penyelesaian  sengketa  pelayanan publik atas maladministrasi yang dilakukan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik dengan  melibatkan  bantuan  pihak  ketiga yakni  mediator  yang  bersifat  netral  dan ditunjuk oleh Ombudsman.
Pasal 33 Peraturan Ombudsman Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  dan Penyelesaian Laporan memberikan standarisasi Laporan yang dapat
18 Ibid ., hlm. 4.
diselesaikan  melalui  Mediasi  antara  lain Laporan  yang  berkenaan  dengan  sengketa hak  atas  layanan,  maka  ada  dua  metode pelaporan, yaitu:
1. Laporan  yang  timbul  karena  pelapor mengalami  kerugian  atas  tindakan penyelenggara pelayanan publik; atau
2. Laporan  yang  melibatkan  unsur- unsur masyarakat dan berbagai pihak lain  yang  terdampak  oleh  kebijakan penyelesaian Laporan. Prosedur penyelenggaraan Mediasi meliputi: 1. Mediator menyusun rencana pelaksanaan Mediasi 2. Mediator melaksanakan Mediasi
3. Mediator  membuat  berita  acara Mediasi
4. Mediator  menyusun  Laporan  Mediasi dan
5. Monitoring pelaksanaan hasil Mediasi.
Dalam  rangka  penyenyelesaian  mal- administrasi  oleh  ombudsman  selain  dapat ditembuh melalui sistem mediasi juga dapat di  selesaikan  melalui  konsiliasi.  Peraturan Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Pasal 1 ayat (16) emberikan  definisi  tentang  konsolidasi “ adalah  proses  penyelesaian  Laporan  yang diajukan oleh masyarakat kepada ombudsman  terkait  dengan  adanya  dugaan tindakan  maladministrasi  oleh  penyeleng- gara  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan oleh konsiliator yang berasal dari
Ombudsman dan/atau ditujuk oleh
Ombudsman  untuk  menyelesaikannya  dan konsiliator  berwenang  untuk  memberikan rekomendasi  penyelesaian  di  akhir  proses penyelesaian.
Pasal 30 ayat (1) Peraturan Ombudsman Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  dan Penyelesaian  Laporan  mengatur  bahwa “d alam  hal  penyelesaian  Laporan  dapat dilakukan  melalui  Konsiliasi  pada  tahap Pemeriksaan,  fasilitasi  dilakukan  oleh  Unit
Pemeriksaan ” . Adapun prosedur penyelesaian  sengketa  di  bidang  pelayanan publik  dan/atau  maladministrasi  secara konsiliasi meliputi:
1. Konsiliator menyusun rencana
pelaksanaan Konsiliasi;
2. Konsiliator melaksanakan Konsiliasi;
3. Konsiliator  membuat  berita  acara Konsiliasi;
4. Konsiliator menyusun Laporan Konsiliasi; dan 5. Monitoring pelaksanaan hasil Konsiliasi. Apabila  seluruh  tahapan  konsiliasi  telah
dilaksanakan  maka  konsoliator  akan memberikan  saran  mengenai  penyelesaian sengketa maladministrasi tersebut dan para pihak mempunyai hak untuk mengikuti atau tidak  mengikuti  saran  yang  diberikan konsiliator.  Dan  setelah  itu  Konsiliator menyusun berita acara untuk
ditandatangani  para  pihak  dan  juga
konsiliator    yang  menandakan  bahwa konsiliasi berakhir.
Sistem  terakhir  yang  dapat  dilakukan dalam  penyelesaian  tindakan  maladminis- trasi  di  ombudsman  adalah  ajudikasi khusus.  Pasal  1  ayat  (5)  Peraturan Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2018  tentang  Mekanisme  Dan  Tata Cara  Ajudikasi  Khusus.  Ajudikasi  adalah “ proses  penyelesaian  ganti  rugi  atas sengketa  pelayanan  publik  yang  diputus oleh Ombudsman ” . Selanjutnya pasal 1 ayat (6)  menjelaskan  Ajudikasi  Khusus  adalah “ Ajudikasi  yang  hanya  terkait  dengan penyelesaian  ganti  rugi ” .  Penyelesaian dengan  ajudikasi  dilaksanakan  dalam rangka  untuk  menentukan  ganti  kerugian penerima  pelayanan  publik  yang  akan dilaksanakan apabila Mediasi dan Konsiliasi belum  menemukan  kesepakatan  atar  para pihak.
Ajudikasi  sebagaimana  yang  diatur dalam  Peraturan  Ombudsman  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus adalah  ajudikasi yang diselenggarakan oleh
Ombudsman dalam rangka untuk menetapkan  besaran  ganti  rugi  yang  harus dibayarkan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik  sebagai  terlapor  karena  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  dan  harus  membayar  ganti  rugi kepada pelapor sebagai akibat langsung dari maladministrasi  yang  telah  dilakukan  oleh terlapor.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, menjelaskan  bahwa  ajudifikasi  khusus dilakukan  dalam  beberapa  tahapan  antara lain:
1. Panggilan  kepada  para  pihak  yakni Pelapor,  Terlapor,  saksi,  dan  ahli selambat-lambatnya  3  (tiga)  hari sebelum sidang dimulai. Yang dipanggil  berdasarkan  alamat  tempat tinggal,  kantor  atau  domisili  terakhir yang  mana  Panggilan  tersebut  harus diterima oleh pihak yang bersangkutan  untuk  hadir  pada tenggang waktu yang ditentukan. 2. Persidangan    dapat  dilaksanakan  di Kantor  Ombudsman,  ataupun  di Kantor Perwakilan atau diperkenankan di tempat lain dengan syarat netral dan memadai, persidangan dapat dilaksanakan melalui teleconference karena  sebab tertentu. 3. Pemeriksaan  dalam  Ajudikasi  Khusus dilaksanakan dengan beberapa agenda seperti mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan pelapor  dan  terlapor,  selanjutnya bmendengarkan  keterangan  saksi, dan  apabila  deperlukan  maka  akan dilanjutkan  dengan  mendengarkan keterangan  ahli,  jika  diperlukan. Apabila  terdapat  alat  bukti  berupa surat dokumen atau bentuk lain maka akan  dilanjutkan  dengan  memeriksa alat bukti tersebut, untuk menghasilkan putusan yang berkualitas maka dapat juga dilakukan  pemeriksaan    terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik terkait  dugaan  pelanggaran  apabila secara langsung.
4. Penentuan  bentuk  dan/atau  besaran ganti  rugi  Ajudikasi  merupakan kewenangan  penuh  Ajudikator  yang didasarkan  atas  bukti  yang  sah  dan meyakinkan. 5. Untuk pengambilan putusan Ajudikasi Khusus maka ajudikator akan mengadakan rapat ajudikator, apabila terdapat perbedaan pendapat diantara  para  ajudikator    ( dissenting opinion ) mengenai hasil dari ajudikasi khusus  tersebut,  maka  pendapat tersebut dan beserta alasannya harus ditulis  di  dalam  putusan  sebagai bagian  yang  tak  terpisahkan  dari putusan  Ajudikasi  Khusus,  bentuk dari  hasil  musyawarah  tersebut merupakan  suatu  putusan  ajudikasi khusus. 6. Ada beberapa bentuk putusan Ajudikasi  Khusus  antara  lain  berupa menolak, mengabulkan atau mengabulkan sebagian.
Apabila  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  maka  Kewenangan  yang  dimiliki
Ombudsman  dalam  sistem  negara  hukum Republik Indonesia merupakan kewenangan dalam hal pengawasan pelayanan  publik,  dan  apabila  ditinjau  dari segi klasisfikasi pengawasan maka pengawasan yang dimiliki oleh Ombudsman termasuk  dalam  klasifikasi  pengawasan preventif  dan  represif  yang  bersifat eksternal. Dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan tata kelola pernerintahan yang bersih  dan  baik  ( clean  and  strong governance ), agar pelaksanaan kewenangan Ombudsman  dapat  berjalan  dengan  efektif maka  haruslah  dilaksanakan  dengan demokratis  serta  juga  harus  melibatkan partisipasi publik.
Meskipun dalam menjalankan kewenangannya Ombudsman harus mengdepankan cara-cara pesuasif namun di sisi  lain  Ombudsman  juga  memiliki karakteriktik  tersendiri  yang  sangat  luar biasa  yakni  dapat  melakukan  pemanggilan paksa,  dalam  melaksanakan  tugasnya Ombudsman tidak dapat di intervensi pihak lain,tidak  dapat  ditangkap  ditahan  bahkan tidak dapat digugat di pengadilan. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  Ombudsman  tidak
hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi  jalannya  pelayanan  publik namun juga Ombudsman dapat menjatuhkan  sanksi  apabila  langkah  yang ditempuh adalah ajudikasi khusus. Sehingga kemintraan Ombudsman dengan lembaga lain khususnya lembaga penegakan  hukum  sangatlah  diperlukan agar  tujuan  dibentuknya  Ombudsman untuk  mewujudkan  pelayanan  publik yang berkualitas prima dapat tercapai. 19
Pada  dasarnya  Ombudsman  dalam menjalankan  kewenangannya  pertama- tama akan menggunakan cara-cara
persuasif  seperti  pembinaan.  Akan  tetapi, apabila  cara  persuasif  terebut  mengalamai jalan bhuntu ( dead lock ) maka Ombudsman dapat  menggunakan  kewenangan  lain  yang dimilikinya  bersifat ultimum  remedium .
Untuk  hal  ini  apabila  terlapor  dan/atau atasan  terlapor  mengabaikan  atau  tidak
19 Nuryanto  A.  Daim, Hukum  Administrasi Perbandingan  Penyelesaian  Maladministrasi Oleh Ombutsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara ,  Laksbang  Justitia,  Surabaya,  2014, hlm. 101-102
koorporatif  terhadap  penyelesaian  yang dilakukan oleh Ombudsman seperti menghambat  upaya  penyelesaian,  tidak menghadiri pemanggilan, tidak memberikan jawaban  atau  klarifikasi  yang  diminta  oleh Ombudsman  maka  dapat  dikenai  sanksi yakni berupa sanksi administrasi. Sedangkan bagi setiap orang yang berusaha mengahalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari kewenangannya  maka  dapat  dikenakan sanksi pidana.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas,  maka  kewenangan  penyelesaian maladministrasi  yang  berada  ditangan Ombudsman  merupakan  kewenangan  yang bersifat  atributif.  Yakni  kewenangan  yang bersumber  langsung  dari  Undang-Undang sehingga kewenangan penelesaian maladministrasi yang dimiliki oleh Ombudsman  merupakan  kewenangan  yang bersifat  asli  dan  independen,  serta  tidak bergantung  dengan  kewenangan  lain  dan kewenangannya bukan
merupakan pemberian dari lembaga lain.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uaraian  diatas  maka  dapat disimpulkan  bawa  maladministrasi  adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  yang tergolong melampaui wewenang, menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum selain itu perbuatan atau tindakan  yang  melawan  hukum  dan peraturan perundang-undangan dalam proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  menimbulkan  kerugian  materil  dan immateril  bagi  masyarakat  dan  orang perseorangan.. Dan
kewenangan
penyelesaian  tindakan  maladministrasi  di Indonesia  dilakukan  oleh  Ombudsman  dan PTUN  dengan  tugas  dan  fungsi  masing-
masing  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dilakukan  melalui  2  (dua)  sistem  yakni sistem  litigasi  oleh  PTUN  dan  non-litigasi oleh  Ombudsman,  yang  mana  penyelesaian melalui  sistem  litigasi  berkenaan  dengan pengembalian  hak  penerima  pelayanan publik  dan  penyelesaian  melalui  sistem non-litigasi  berkenaan  dengan  pemenuhan hak  penerima  pelayanan  publik  dengan menggunakan  hukum  acara  masing-masing yang  sudah  diarur  dalam  peraturan perundang-undangan.

## F. Saran
Dengan  adanya  2  (dua)  lembaga  yang berwenang menyelesaian tindakan
maladminitrasi,  maka  perlu  adanya  aturan secara  jelas  yang  mengatur  batasan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dalam  menangani  tindakan  maladminitrasi. Agar  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas dapat  terpenuhi.  Selain  itu  ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal dalam
pelayanan  publik  sebaiknya  diberikan legitimasi yang kuat dalam putusannya agar wajib  dilakukan  oleh  para  pihak  sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh
Ombudsman dapat dieksekusi sebagaimana mestinya  agar  hak  masyarakat  untuk mendapatkan  pelayanan  publik  yang  baik dan berkualitas dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel/Buku/Laporan
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian  Ilmu  Hukum .  Mandar  Maju, Bandung.
Budhi Masturi. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia .PT Pradnya Permata. Jakarta.
Deszonda  Rosiana  Pattipawe. “ Pelaksanaan Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Di  Era  Otonomi .” Jurnal SASI .  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura. Vol. 25. No. 1. Juni 2019.
Haryatmoko.  2011. Pelayanan  Publik .  PT.
Gramedia. Jakarta.
Koentjoro  Poerbopranoto.  1985. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Pengadilan Administrasi . Alumni. Bandung. Muhammad  Adiguna  Bimasakti.  2018. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah Onrechtmatige Overhaidsdaad  Dari  Sudut  Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan . Deepublish. Yogyakarta.
Nabila  Fisrtia  Izzati. “ Ombudsman  Sebagai Lembaga  Pengawas  Pelayanan  Publik Di  Indonesia. ” Jurnal  SASI .  Fakultas Hukum  Univeritas  Pattimura.  Vol  26. No 2. Edisi April 2020.
Nuryanto A. Daim. 2014. Hukum Administrasi Perbandingan
Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombutsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara . Laksbang Justitia. Surabaya.
Ombudsman  Republik  Indonesia.  2012.
Modul Pengelolaan Pengaduan , Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta. Philipus  M  Hadjon.  1985. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia:  Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penanganannya  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  pengadilan  umum  dan pembentukan  pengadilan  tata  usaha negara. PT.Bina Ilmu. Surabaya.
Sudikno  Marto  Kusumo.  2019. Perbuatan Melawan  Hukum  Oleh  Perintah .  Maha
Karya Pustaka. Yogyakarta.
Yusnani Hajimzoen. “ Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia .”
Jurnal  Fiat  Justisia .  Fakultas  Hukum Universitas  Lampung.  Vol.8.  No.2, Agustus 2015.
Peraturan Hukum Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2009 Tentang Ombudsman.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2017  Tentang  Tata Cara  Pemeriksaan  dan  Penyelesaian Laporan.
Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2018  tentang Mekanisme  Dan  Tata  Cara  Ajudikasi Khusus.