## PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH
Riva Rachmi Kusumah Syamsul Bahri Siregar Universitas Wiralodra Email : rivarachmikusumah@unwir.ac.id syamsulbahrisiregar@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Local  People's  Representative  Council  (DPRD)  In  Local  Government  Legislation  and Regional Legislative Institutions. One of the most esential issues of democracy’s results in Indonesian constitutional platform is the local legislature, so popularly known as the Local People's  Representative  Council  (DPRD).  The  key  of  the  success  in  organizing  local government  is  the  capability  of  the  Local  People's  Representative  Council  (DPRD)  in conducting the three basic functions and plus, namely legislating, budgeting, supervising, and plus representing, simultaneously, proportionally and continously. In the future times, it  is  urgent  to  strengthen  the  structure  and  institutional  capacity  of  the  Local  People's Representative  Council  (DPRD)  by  means  of  three  agenda,  that  is  (i)  to  redefine  and  to consolidate  the  position  of  the  Local  People's  Representative  Council  (DPRD)  as  a legislature;  (ii)  to  reinforce  the  authority  of  the  Local  People's  Representative  Council (DPRD); and (iii) to maximize the capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) in performing its all functions. To that end, it is urgent to take an effort in revising Law of 32/2004 and Law of 27/2009. "
Keywords:  Local  People's  Representative  Council  (DPRD),  Strengthening  and Monitoring.

## I. PENDAHULUAN
Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam kerangka amandemen  UUD  1945  itu,  bangsa  kita  telah  mengadopsi  prinsip-prinsip  baru  sistem ketatanegaraan, yakni mulai dari prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip checks and balances, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian ‘konflik politik’. Melalui amandemen  UUD  1945  itu,  lahirlah  sejumlah  lembaga-lembaga  negara,  baik  yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi ( constitutionally entrusted power ) maupun yang yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang ( legislatively entrusted power ) 1 .
1 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 45.
Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan  hanya  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat.  Demokrasi  juga  tidak  sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di  tingkat  Pusat  maupun  antara  Pusat  dan  Daerah,  tetapi  ada  sejumlah  hal  penting  untuk diperhatikan, yakni (i) unsur-unsur dari kekuasaan, (ii) bahan baku pengambilan keputusan, dan (iii) pola hubungan antara penguasa dan rakyat 2 .
Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu  DPRD  sangat  urgen  diperbincangkan,  apalagi  bila  diletakkan  dalam  bingkai  prinsip checks and balances 3 dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan.
Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kedudukan DPRD  sebagai  badan  legislatif  daerah  berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari pemerintah  daerah.  DPRD  dan  Kepala  Daerah  merupakan  satu  bagian  dari  pemerintahan daerah. Selain itu, meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, tetapi dalam praktik  alokasi  kekuasaan  yang  dimiliki  lebih  besar  Kepala  Daerah  dibandingkan dengan DPRD.  Hal  ini  terjadi  karena  kepala  daerah  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  sebagai  Kepala Daerah dan sebagai Kepala Wilayah 4 . Sebagai kepala daerah otonom fungsinya memimpin dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah, sedangkan sebagai kepala wilayah  fungsinya  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  umum.  Sebagai  kepala wilayah, ia merupakan kepenjangan tangan pemerintah pusat (asas dekonsentrasi) 5 .
2 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 19.
3 Diantara implikasi hasil amandemen UUD 1945 ialah diserapnya sistem/mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hubungan antara Presiden dan DPR,  dominasi  Presiden  dalam  proses  legislasi  digeser  ke  DPR;  dan  jika  dalam  waktu  30  hari  sejak disahkan  di  DPR  sebuah  RUU  belum  ditandatangani  (disahkan)  oleh  Presiden  maka  RUU  tersebut  sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh Presiden. Dalam hal hubungan antara lembaga yudikatif dan lembaga legislatif maka gagasan checks and balances mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang menguji UU terhadap UUD. Ini pun diterima dan dituangkan di dalam Pasal  24  UUD  1945  yang  mengatur  bukan  hanya  pengujian  isi  (uji  materiil)  saja  tapi  juga  pengujian prosedur (uji formiil). MK menguji UU terhadap UUD, sedang MA menguji peraturan perundangundangan di  bawah  UU  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  di  atasnya.  Lihat  Moh.  Mahfud  MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 66.
4 Pamudji, “Peningkatan Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah”, dalam Miriam Budiardjo  dan  Ibrahim  Ambong  (ed.),  Fungsi  Legislatif  Dalam  Sistem Politik  Indonesia,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1993. hlm. 117
5 Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. hlm. 230
Proses penguatan fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya untuk selalu diarahkan bagi  terwujudnya  keseimbangan  pemerintahan  daerah,  dan  mulai  dilakukan  di  setiap pemerintah daerah. Kata ”pengawasan” sendiri sering disama artikan dengan kata “kontrol, supervisi,  monitoring  atau  auditing”.  Dalam  konteks  pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD,  yang  salah  satu  fungsinya  adalah  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  berbagai kebijakan  publik  di  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  eksekutif,  apakah  kebijakan publik itu telah dijalankan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kata yang tepat untuk mewakili istilah “pengawasan” adalah oversight, yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan.
Untuk  itu,  tulisan  ini  akan  membahas  sejumlah  isu  terkait  DPRD  dalam  dalam penguatan  fungsinya  dalam  pengawasan  sebagai  badan  legislatif  terhadap  efektifitas Peraaturan  Daerah,  yakni  (i)  perundang-undangan  pemerintahan  daerah  dan  lembaga legislatif  daerah,  (ii)  kedudukan  DPRD,  (iii)  fungsi,  tugas  dan  wewenang  DPRD,  (iv) keanggotaan DPRD, dan (v) alat kelengkapan DPRD. Tulisan diakhiri dengan “penutup” yang menegaskan pokok pikiran utama dan saran penting yang diajukan.

## II. DENTIFIKASI MASALAH
1. Apa  Fungsi DPRD menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permuswaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyar,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Majelis Permuswaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyar,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap  Peraturan Daerah?

## III. METODE
Sifat  penelitian  dalam  penulisan  ini  ialah  deskriptif  yang  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normative jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakuakn terutama dengan teknik studi dokumen (library research and online    research)  dengan  menginvestasikan  data  sekunder  yang    diperlukan,    baik  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier,  kemudian  melakukan      penelusuran sejarahnya  dan  singkronisasi antar  bahan  hukum  tersebut.  Bahan  hukum  primer  yang
dipergunakan  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  terutama  yang  berkaitan dengan Fungsi Legislatif. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan  antara lain berupa, karya ilmiah hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan subtansi penelitian. Bahan hukum tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  menunjang  informasi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi  DPRD  menurut  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis  Permuswaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyar,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Majelis  Permuswaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyar,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sesungguhnya  DPRD  lebih  berfungsi  sebagai  lembaga  pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti  yang  sebenarnya.  Namun,  dalam  kenyataan  sehari-hari,  DPRD  itu  biasa disebut  sebagai  lembaga  legislatif.  DPRD,  baik  di  daerah  provinsi  maupun kabupaten/kota,  berhak  mengajukan  rancangan  peraturan  daerah  (Raperda) kepada Gubernur-sesuai dengan yang ditentukan dalam UU 32/2004. Namun, hak inisiatif  ini  sebenarnya  tidaklah  menyebabkan  posisi  DPRD  menjadi  pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota 6 .
Sebagaimana  telah  dikemukakan,  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  daerah,  DPRD  memiliki  fungsi-fungsi  dalam  rangka  mengawal berjalannya  pemerintahan  daerah.  Fungsi  tersebut  mencakup  fungsi  legislasi, fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan 7 .  Sebenarnya,  lebih  tepat  untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legislatif di daerah itu menjadi 3 (tiga), yaitu  fungsi  pengawasan,  fungsi  legislasi,  fungsi  representasi.  Apa  yang  diatur dalam  Undang-undang  sebenarnya  tidak  hanya  menjalankan  fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, melainkan juga fungsi representasi 8 .
6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 297.
7 Pasal 41 UU 32/2004, Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 343 ayat (1) UU 27/2009 .
8 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 35.
Fungsi-fungsi  tersebut  dimiliki  dan  dijalankan  oleh  DPRD  dalam kerangka  mengemban  amanat  rakyat  di  propinsi  dan  kabupaten/kota.  Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD  untuk  membentuk  peraturan  daerah  bersama  kepala  daerah.  Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan  DPRD  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan undang-undang,  peraturan  daerah  dan  keputusan  kepala  daerah  serta  kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 9 .
Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan  daerah  untuk  kepentingan  daerah  atau  untuk  melaksanakan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah  dan  penduduknya  ke  hadapan  Pemerintah  Pusat  dan  DPR  dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan 10 .
Sedangkan  untuk  melaksanakan  fungsi  anggaran,  DPRD  diberikan wewenang  untuk  membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan  peraturan daerah  mengenai  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  diajukan  oleh Kepala  Daerah.  Sesungguhnya  fungsi  anggaran  (budgeting)  tidak  tepat  disebut sebagai  satu  fungsi  tersendiri.  Sebab,  APBD  itu  dituangkan  dalam  baju  hukum Perda  sehingga  penyusunan  APBD  identik  dengan  pembentukan  Perda  tentang APBD,  meskipun  rancangannya  selalu  datang  dari  pihak  Gubernur  dan Bupati/Walikota. Sementara itu, pelaksanaan APBD itu sendiri harus pula diawasi oleh  DPRD,  dan  pengawasan  demikian  termasuk  kategori  fungsi  pengawasan yang dijalankan DPRD 11 .
Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan daerah  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Wewenang  tersebut  juga
9 Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, hlm. 49.
10 C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 41
11 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 35.
dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak  menyatakan  pendapat.  Selain  itu,  wewenang  dan  hak  DPRD  tersebut  juga ditambah  dengan  hak  anggota  DPRD  untuk  mengajukan  pertanyaan,  meminta keterangan,  mengajukan  pernyataan  pendapat  dan  mengadakan  penyelidikan 12 . Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak  menyatakan  pendapat  adalah  hak  DPRD  untuk  menyatakan  pendapat terhadap  kebijakan  Pemerintah  Daerah  atau  mengenai  kejadian  luar  biasa  yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket 13 .
Pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat itu terkesan  sebagai  bonus  kepada  DPRD  yang  kewenangan  dan  haknya  telah direduksi  oleh  UU  23/2014.  Menurut  UU  ini,  DPRD  hanya  dapat  sekadar “memanggil”  Kepala  Daerah  untuk  dimintai  keterangan  tanpa  kewenangan memberikan sanksi. Di dalam UU ini tidak tegas dan jelas apa akibat hukum atau sanksinya  jika  saran  atau  rekomendasi  DPRD  tidak  diindahkan  oleh  Kepala Daerah 14 .
Lebih  dari  itu,  fungsi  pengawasan  DPRD  menuntut  DPRD  untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah  daerah.  Maka  dari  itu,  legislative  review  dapat  diartikan  sebagai proses peninjauan ulang Raperda oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Dalam  praktiknya,  istilah  legislative  review  ini  tidak  populer  lantaran membutuhkan  SDM  anggota  DPRD  yang  capable 15 .  Pengujian  Perda  melalui legislative  review  ini  menunjukkan  bahwa  DPRD  dalam  fungsi  legislasinya
12 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 78.
13 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 195.
14 Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 51.
15 Jazim Hamidi, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Prestasi Pustakarayah, Jakarta, 2011, hlm. 123.
melakukan  pengawasan  terhadap  Perda  sehingga  sebelum  sebuah  Raperda  di- perda-kan  seharusnya  terlebih  dahulu  melewati  proses  kajian  legislasi.  Jika Raperda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ia dapat disahkan dan diundangkan; sebaliknya, jika tidak demikian maka tidak boleh disahkan.
Selanjutnya, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi representasi, maka setiap  anggota  DPRD  diwajibkan  untuk  menyerap,  menampung,  menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 16 . Fungsi representasi ini tidak  kalh  pentingnya  dengan  fungsi-fungsi  lain  yang  diemban  DPRD.  Fungsi representasi  sesungguhnya  merupakan  parameter  pertanggungjawaban  politik anggota DPRD di hadapan konstituennya atau publik secara luas.
Dalam rangka menjalankan fungsi ‐ fungsi tersebut, DPRD didukung oleh sebuah  struktur  yang  disebut  dengan  alat  kelengkapan  DPRD.  Di  samping  itu, DPRD juga ditopang oleh keberadaan fraksi yang merupakan struktur yang tidak termasuk  bagian  alat  kelengkapan  DPRD.  Fraksi  merupakan  wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD 17 .
B. Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pengawasan terhadap Peraturan Daerah
1. Bentuk Pengawasan Legislatif
Dengan  semakin  berkurangnya  pengaruh  badan  legislatif  di  bidang legislatif,  maka  perannanya  dibidang  pengawasan  bertambah  menarik perhatian  umum.  Bentuk  pengawasan  oleh  badan  legislatif  itu  sendiri bermacam-macam.  Dalam  hal  fungsi  pengawasan,  DPRD  harus  melakukan pengawasan  atau  kontrol  atas  jalannya  roda  pemerintahan  daerah  sehingga tidak  menyimpang  dari  amanat  dan  aspirasi  masyarakat.  Dalam  rangka melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  pemerintahan  tersebut,  DPRD mempunyai beberapa hak, antara lain, hak untuk meminta pertanggungjawaban kepala  daerah;  hak  meminta  keterangan;  hak  mengajukan  penyelidikan;  hak
16 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
amandemen;  hak  mengajukan  pernyataan  pendapat;  hak  inisiatif;  serta  hak anggaran.
Apabila  dilihat  dari  perkembangan  sistem  pemerintahan  yang berkembang  di  berbagai  Negara  di  dunia,  maka  dapat  ditemukan  beberapa bentuk  pengawasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  parlemen  terhadap kinerja (performance) pemerintah. Di antara bentuk-bentuk pengawasan yang penting  adalah:  Mengangkat  dan  memberhentikan  kabinet;  pengawasan terhadap pelaksanaan UUD dan UU; penentuan dan pengawasan anggaran dan keuangan Negara; melindungi hak milik dan kekayaan warga masyarakat dari pembebanan  oleh  Negara;  menyelenggarakan  debat  publik  mengenai kebijakan pemerintah, menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat (hearing); serta meminta pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan 18 .
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kegiatannya  itu,  palemen  biasanya dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut : Hak interpelasi dan pertanyaan, hak  penyelidikan  terhadap  kasus  dugaan  pelanggaran  oleh  pemerintah;  hak resolusi atau pernyataan pendapat; hak mengingatkan atau memorandum; hak bertanya; hak mengusulkan untuk dilaksanakannya hak-hak lembaga parlemen hak protokol; serta hak kekebalan (imunitas) 19 .

## 2. Upaya Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD
Tugas  dan  Wewenang  Pengawasan  yang  dimiliki  oleh  DPRD, merupakan  kewenangan  diberikan  oleh  Undang-Undang  dalam  mendukung kinerja  DPRD  dalam  mengawasi  kinerja  Pemerintah  daerah  dalam melaksanakan Peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah,  APBD,  Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Namun demikian fungsi  DPRD  bidang  pengawasan  seringkali  dinilai  paling  lemah  dan  tidak nyata. Ada bebera faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
18 Jimly  Asshiddiqie,  Menuju  Struktur  Parlemen  Dua  Kamar,  yang  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional tentang Bikameralisme yang diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia, Dalam Kapita Selekta Teori Hukum; Kumpulan Tulisan Tersebar Jimly Asshiddiqie, Jakarta. Di akses Pada Tanggal 27 November 2022 Pukul 12.22 WIB
19 Ibid
Dalam  pelaksanaannya  pengalami  beberapa  kendala  secara  umum diantaranya adalah: 20
1. Faktor politik, dalam hal ini belum maksimalnya fungsi pengawasan karena dipengaruhi oleh faktor politik menjadi lebih rumit ketika ia masuk dalam jebakan  politik  kekuasaan  riil.  Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPRD  mempunyai  bobot  politik  kebijakan  lebih  besar  dibandingkan dengan bobot administrasi.
2. Faktor  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  yang  terbatas  dari  anggota DPRD  untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan,  yang  dipengaruhi  oleh pendidikan dan pengalaman yang kurang tentang fungsi pengawasan dari anggota DPRD. Ini disebabkan karena anggota DPRD dipilih dan diangkat dari  partai-partai  pemenang  pemilu  yang  mempunyai  latar  belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD.
3. Faktor  Peraturan,  Pengawasan  DPRD  terhadap  pelaksanaan  peraturan daerah mengenai  Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya  peraturan  Kepala  Daerah,  APBD,  Kebijakan  Pemerintah  Daerah dalam  melaksanakan  program  pembangunan  daerah  dan  kerjasama Internasional  di  daerah.  Tanpa  dirinci  lebih  lanjut  tentang  batas kewenangan  serta  cara  pengawasan.  Akibatnya  masing-masing  DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkanya.
4. Adanya  tumpang  tindih  terhadap  kegiatan  pengawasan,  siapa  yang seharusnya  disebut  aparat/institusi  pengawasan  di  daerah?  UU mengamahkan  kepada  Badan  Pemerisa  Keuangan  (BPK)  melakukan pemeriksaan  ekstern,  lalu  ada  pula  yang  dikenal  dengan  lembaga pemeriksaan  intern  yaitu  BPKP  dengan  kewenangannya  berdasarkan Kepres  No.  31  tahun  1983  yang  masuk  ke  instansi  pemerintah  bahkan kebadan usaha milik negara dan daerah. Ada pula Inspektorat Jenderal pada Departemen dan Inspektorat Wilayah pada Pemerintah Daerah Propinsi dan
20 Yusuf  Wibisono, Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Rangka  Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal . Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56, Mei 2017.
Inspektorat Daerah untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut, Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 ada juga fungsi pengawasan  yang dijalankan oleh  DPRD.  Jadi  wajarlah  instansi  pemerintah  banyak  yang  mengeluh karena terjadinya tumpang tindih.
Dalam proses penguatan dan pemberdayaan fungsi pengawasan DPRD di  masa  depan,  memang  secara  cepat  harus  memperbaiki  kelemahan- kelemahan  yang  selama  ini  terjadi,  tapi  juga  ada  hal-hal  yang  perlu dioptimalisasikan dan lebih diberdayakan. Hal-hal tersebut adalah optimalisasi peran alat kelengkapan daerah, adanya tata tertib DPRD yang jelas dan lugas, serta hal-hal lain yang perlu diperbaiki oleh DPRD 21 .

## a. Optimalisasi Peran Alat Kelengkapan DPRD
Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 43 PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  bahwa  alat kelengkapan  DPRD  terdiri  dari  pimpinan,  komisi,  panitia  musyawarah, panitia  anggaran,  badan  kehormatan  dan  alat  kelengkapan  lain  yang diperlukan.  Jika  dikaitkan  dengan  fungsi  pengawasan,  tidak  semua  alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, panitia musyawarah dan adanya kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangi masalah  pengawasan,  misalnya  Panitia  Khusus,  panitia  kerja  dan  lainya. Oleh karenan dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan, DPRD mesti mengoptimalkan peran dan fungsi alat-alat kelengkapan dewan.
b. Adanya Tata Tertib DPRD Yang Lugas dan Jelas
Selain  meletakkan  lembaga  legislatif  pada  prinsip-prinsip demokratis  dan  mengakomodasikan  keragaman  kepentingan  masyarakat, tata tertib (Tatib) harus transparan dan mudah di mengerti. Oleh karena itu, Tatib  harus  lugas,  jelas,  dan  tidak  membingungkan.  Pada  intinya,  Tatib seharusnya  digunakan  untuk  mempercepat  laju  kerja  anggota  dewan  dan
21 Yusuf  Wibisono, Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Rangka  Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal . Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40,
stafnya.  Hal  ini  mensyaratkan,  misalnya,  bahwa  seluruh  anggota  harus menikmati akses yang sama atas informasi dan pelayanan pendukung. Di antara isu yang terpenting untuk efektivitas DPRD adalah mengkomunikasikan kerja DPRD kepada masyarakat. Aka tetapi, banyak anggota yang menyatakan bahwa sejumlah prosedur kerja DPRD tidak jelas, bisa  membingungkan  dan  tidak  informatif.  Tambahan  lagi,  masih  sulit untuk memperoleh informasi tertentu secara langsung dari DPRD meskipun secara  teoritas,  banyak  data  yang  seharusnya  tersedia.  Karenanya,  warga negara  seringkali  sangat  tergantung  pada  media  dalam  memperoleh informasi  mengenai  DPRD.  Di  sisi  yang  positif,  masyarakat  mempunyai akses  yang  luas  untuk  mengikuti  rapat-rapat  dan  sidang-sidang.  Namun, sidang-sidang  DPRD  sangat  sedikit  yang  diberitakan,  dan  sulit  bagi siapapun untuk menyempatkan diri guna menghindari rapat-rapat tersebut. Selain  itu,  pemberitaan  acara-acara  rapat  dan  sidang  belum  teratur, sehingga sulit di perkirakan.
c. Kehadiran Para Anggota DPRD Dalam Rapat
Keputusan atas sanksi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, apakah seorang anggota dikenakan sanki atau tidak karena melanggar Tatib DPRD tetap tidak pasti dan menciptakan kebingungan di antara para anggota dan masyarakat. Banyak juga yang berpendapat bahwa meningkatkan  akses  publik  kepada  catatan  daftar  hadir  DPRD  dapat menjadi  satu  cara  untuk  mempertinggi  tingkat  kehadiran.  Dari  berbagai pengalaman,  daftar  hadir merupakan  catatan  publik  terbukti  menjadi  alat ampuh  untuk  mendorong  pertanggungjawaban  yang  lebih  besar  dari anggota DPRD.
d. Peraturan Tentang Batasan Waktu Bicara Selama Rapat
Para  anggota  dewan  yang  merasa  frustasi  terhadap  ketentuan- ketentuan yang tidak jelas berkenaan dengan pengaturan waktu bicara pada saat  rapat  komisi  atau  sidang  paripurna.  Mereka  mengeluh,  sejumlah pembicara seringkali menggunakan waktu panjang yang tidak proporsional untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, membuat peserta lain tidak  mempunyai  waktu  untuk  menyampaikan  pendapatkan  dalam  rapat.
Jalannya rapat seringkali tergantung sepenuhnya pada ketua. Hal ini dapat membawa  kepada  situasi  di  mana  waktu  yang  tersedia  untuk  rapat  tidak digunakan secara efisien. Tatib juga tidak mengatur secara tertulis waktu kerja  khusus  untuk  kerja  komisi,  pembahasan  Raperda,  rapat-rapat  fraksi dan sidang-sidang peripurna. Seringkali rapat harus disingkat, tanpa semua anggota  didengarkan  aspirasinya,  atau  tanpa  semua  pertanyaan  dijawab. Jika  tidak  demikian,  rapat-rapat  akan  berlangsung  jauh  melebihi  waktu yang  dijadwalkan,  seringkal  bertabrakan  jadwal  dengan  acara-acara  lain yang ada di jadwal para anggota dewan, atau berbenturan dengan agenda DPRD  yang  lain,  serta  yang  dampak  yang  ditimbulkan  dari  masalah tersebut  adalah  masalah  pemborosan  anggaran.  Oleh  sebab  itu  dalam rangka efektivitas dan efisiensi rapat DPRD, harus secara detail, lugas, dan eksplisit diatur dalam Tatib DPRD.
e. Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat
Risalah  biasanya  merupakan  sebuah  keharusan  produk  lembaga legislatif baik ti tingkat nasional maupun lokal, dalam hal ini DPRD. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa, di DPRD Kabupaten Lamongan risalah, catatan rapat, laporan singkat hasil siding, yang rinci dan baik tidak selalu tersedia.  Risalah  sendiri  dalam  Tatib  DPRD  merupakan  sebuah  catatan menyeluruh dari proses diskusi. Risalah, sejauh ini hanya dilakukan untuk mencatat  sidang-sidang  paripurna  DPRD.  Catatan  rapat  meliputi  pokok- pokok  pembicaraan  dan  kesimpulan  atau  keputusan  rapat,  sementara laporan  singkat  hanya  memberikan  catatan  mengenai  kesimpulan  atau keputusan  rapat.  Keduanya,  baik  catatan  rapat  maupun  laporan  singkat, harus dipersiapkan setelah tiap rapat pimpinan dan tiap rapat komisi atau alat-alat  kelengkapan  DPRD  selesai  dilaksanakan.  Sekretaris  rapat bertanggungjawab untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut dan rancangan tahap awal harus dibagikan para anggota di akhir rapat.

## V. PENUTUP
A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  DPRD  memiliki  fungsi- fungsi  dalam  rangka  mengawal  berjalannya  pemerintahan  daerah.  Fungsi tersebut  mencakup  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan. Sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legislatif di daerah itu menjadi 3 (tiga), yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi representasi. engisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan,  melainkan  juga  fungsi representasi.  Untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan,  DPRD  diberi  tugas  dan wewenang  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan,  mengajukan  pernyataan  pendapat  dan  mengadakan  penyelidikan. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Hak  angket adalah  hak  DPRD  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan Pemerintah  Daerah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  diduga  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan.  Hak  menyatakan  pendapat  adalah  hak  DPRD untuk  menyatakan  pendapat  terhadap  kebijakan  Pemerintah  Daerah  atau mengenai  kejadian  luar  biasa  yang  terjadi  di  tanah  air  disertai  dengan  solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket
2. Tugas  dan  Wewenang  Pengawasan  yang  dimiliki  oleh  DPRD,  merupakan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja DPRD dalam  mengawasi  kinerja  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  Peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan
pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program  pembangunan  daerah  dan kerjasama  internasional  di  daerah.  Namun  demikian  fungsi  DPRD  bidang pengawasan seringkali dinilai paling lemah dan tidak nyata. Ada bebera faktor yang  mempengaruhi  belum  optimalnya  peran  DPRD  dalam melakukan  fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam proses penguatan dan pemberdayaan fungsi pengawasan DPRD di masa depan, memang secara cepat harus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, tapi juga ada hal-hal  yang  perlu  dioptimalisasikan  dan lebih  diberdayakan.  Hal-hal  tersebut adalah  optimalisasi  peran  alat  kelengkapan  daerah,  adanya  tata  tertib  DPRD yang jelas dan lugas, serta hal-hal lain yang perlu diperbaiki oleh DPRD.

## B. Saran
1. Perlunya  suatu  ketegasan  Untuk  DPRD  dalam  pelaksanaan  perwujudan fungsi DPRD agar seluruh fungsinya dapat terlaksana dengan optimal.
2. Perlunya proses penguatan dan pemberdayaan fungsi pengawasan DPRD di masa  depan,  agar  secara  cepat  dapat  memperbaiki  kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku & Jurnal
Asmawi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan  Daerah  Dan  Lembaga  Legislatif  Daerah .  Jurnal  Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014.
Asshiddiqie,  Jimly.  1996. Pergumulan  Peran  Pemerintah  dan  Parlemen  Dalam Sejarah;  Telaah  Perbandingan  Konstitusi  Berbagai  Negara .  Jakarta:  UI Press.
Asshiddiqie, Jimly. 2000. Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar , yang disampaikan dalam  Seminar  Nasional  tentang  Bikameralisme  yang  diselenggarakan
oleh  Forum  Rektor  Indonesia,  di  Medan,  12  Juni  2001.  Dalam  Kapita Selekta  Teori  Hukum;  Kumpulan  Tulisan  Tersebar  Jimly  Asshiddiqie, Jakarta: FH UI.
Asshiddiqie, Jimly. 2005 . Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 . Yogyakarta: FH UII Press.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Konstitusi Press.
C.S.T.  Kansil,  Christine  S.T.  Kansil.  2008.  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Pamudji.  1993.  “ Peningkatan  Kedudukan  dan  Fungsi  DPRD  Dalam  Sistem Pemerintahan  Daerah ”.  dalam  Miriam  Budiardjo  dan  Ibrahim  Ambong (ed.).  Fungsi  Legislatif  Dalam  Sistem  Politik  Indonesia,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Romli,  Lili.  2007. Potret  Otonomi  Daerah  dan  Wakil  Rakyat  di  Tingkat  Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim  DPD-MPR. Naskah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: DPD. 2008
Wibisono,  Yusuf .  Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal . Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56, Mei 2017.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undand Dasar 1945
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permuswaratan  Rakyat,
Dewan  Perwakilan  Rakyar,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permuswaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyar,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah