## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar
Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih, A.A Gede Oka Wisnumurti dan Made Detrichyeni Winaya Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia Sukma.ratih@gmail.com

## Abstract
This study, aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the arrangement of  street  vendors  in  Denpasar  City,  which  includes  the  process  of  socialization  of  local  regulations, implementation, up to the enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City as law enforcement and to determine the factors that influence the implementation of street vendors in Denpasar City, both in the form of  supporting factors  and  inhibiting  the  implementation  process.  To  answer  this  problem,  a  qualitative descriptive research method  was used. Data analysis  was carried out  using  Merilee S. Grindle's policy implementation  theory  and  contingency  theory  developed  by  James  Lester.  The  results  showed  that  the Implementation  of  Regional  Regulation  No.  2  of  2015  in  the Arrangement  of  Street  Vendors  (PKL)  in Denpasar  City  could  be  divided  into  street  vendors  organized  by  banjars  or  traditional  villages  and independent organized PKL. The street vendor arrangement has not run optimally so far, this is because there are still many street  vendors  who have been netted and the number of  street  vendors continues to increase every year. The Merilee S. Grindle theory is used as a measurement tool for policy implementation, using two variables: the degree of change desired and the aspects of the power, interests, and strategies of the actors involved. In practice, the arrangement of street  vendors is  still faced  with several  obstacles, especially in terms of implementation and precisely the village or customary village that plays an important role in managing street vendors in its working area. Whereas the supporting factor comes from the aspect of  local regulation  socialization. In contingency theory shows that the implementation  of  the law in  the arrangement of street vendors in the city of Denpasar is still stuggler.
Keywords: Street  Vendors,  Policy  Implementation,  Regulation  No.  2  Year  2015, Arrangement  of  Street Vendors.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  yang  dikutip  pada  berdikari online ,  dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak masyarakat  usia  produktif  maupun  sarjana  yang  tidak  terserap  dalam  lapangan  kerja.  Menurut data yang ada, jumlah pekerja sektor informal mencapai 70% dari keseluruhan angkatan kerja. Angka yang sangat tinggi sebab dari sekitar 116 juta orang angkatan kerja Indonesia, sebagian besar bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek, dan sebagainya (berdikarionline.com, 2011).
Sektor informal menciptakan  kesempatan  kerja melalui dua  cara  yaitu  secara langsung dan tidak  langsung.  Secara  langsung  sektor  informal  mampu  menyerap  tenaga  kerja  yang  dapat langsung  terjun  di  dunia  kerja.  Secara  tidak  langsung,sektor  informal  mampu  melakukan perluasan pasar  yang diciptakan  melalui penyaluran dan pengadaan bahan baku serta kegiatan perdagangan di pihak lain (Kurniadi dan Tangkilisan, 2002:21). Salah satu bentuk pekerjaan pada sektor informal yang muncul di wilayah perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (selanjutnya akan disebut  PKL).  PKL  beraktifitas  di  lokasi  yang  strategis  dan  ramai  pengunjung.  Sebagaimana permasalahan yang terjadi di kota besar, hal tersebut terjadi pula di Kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih  pendatang  pencari  kerja  karena  memiliki  sarana  prasarana  yang  memadai  dalam menunjang suatu pekerjaan.
Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  Implementasi  Kebijakan  Penataan  PKL  Di  Kota Denpasar,  diantaranya  adalah:  Heriyanto  (2012)  dengan  penelitian  berjudul  “Dampak  Sosial Ekonomi  Relokasi  PKL  Di  Kawasan  Simpang  Lima  Dan  Jalan  Pahlawan  Kota  Semarang” menuliskan  mengenai  Kota  Semarang  sebagai  kota  metropolitan  yang  didukung  oleh  daerah hinterland nya. T ujuan dari penelian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak sosio- ekonomi dari relokasi PKL di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan Kota Semarang. Serta Hanafi, dkk (2013) dengan penelitian berjudul  “Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi
Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)“ menuliskan mengenai Keberadaan PKL di sekitar alun- alun  Kota  Batu  dianggap  sebagai  penyebab  kemacetan  lalu  lintas  dan  mengganggu  keindahan kota.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sama-sama  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis kebijakan  penataan  PKL,  implementasi  kebijakan  penataan  PKL,  serta  kendala  yang  dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan PKL.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Bali  tahun  2015,  jumlah  pengangguran  di Provinsi Bali mencapai 47.210 orang atau sekitar 1,99% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi  Bali,  sebanyak  17.209  atau  3.54%  diantaranya  berada  di  Kota  Denpasar.  Menyikapi fenomena  penertiban  berulang  oleh  Satpol  PP  terhadap  PKL,  dan  dengan  adanya  kesadaran Pemerintah  terhadap  kontribusi  PKL  dalam  menggerakan  sektor  ekonomi,  Pemerintah  Kota Denpasar (selanjutnya akan disebut Pemkot Denpasar) kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota  Denpasar  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Pedagang  Kaki  Lima  (selanjutnya  akan  disebut Perda No 2 Tahun 2015). Perda tersebut memuat mengenai zonasi dimana PKL dilarang berjualan (trotoar,  bantaran  sungai,  jalur  hijau,  taman  kota  dan  tempat  umum),  upaya  penataan  dan pemberdayaan  PKL  sehingga  keberadaannya  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  dalam menunjang perekonomian dan tetap didukung oleh keadaan lingkungan kota yang bersih, sehat, indah  serta  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  sesuai  dengan  ikon  Kota  Denpasar  yang berwawasan  budaya  sesuai  dengan  falsafah Tri  Hita  Karana. Adapun  rumusan  masalah  yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut: Bagaimanakah  bentuk  implementasi  Perda  No  2  Tahun  2015  dalam  penataan  PKL  di  Kota Denpasar? Serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kota Denpasar?

## METODE
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (dalam Tohirin 2012:1) mengatakan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan  ungkapan.  Pengertian  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  naturalistik  untuk  mencari  dan  menemukan  pengertian  atau  pemahaman  tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan  prosedur  analisis  yang  tidak  menggunakan  prosedur  analisis  statistik  atau kuantifikasi lainnya (Tohirin, 2012:2).
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan instrumen penelitian. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap tentang gambaran objek yang diteliti. Terdapat juga jenis data , dimana jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  berupa  kata-kata  yang  didukung  oleh instrumen wawancara, informasi dari narasumber, serta dokumen pendukung dan data kuantitatif berupa  paparan  angka  mengenai  fakta-fakta  pendukung  penelitian  seperti  jumlah  PKL  dan pelanggaran yang terjadi setiap harinya.  Data disini adalah mengenai bentuk implementasi Perda Nomor  2  Tahun  2015  dalam  penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kota  Denpasar,  serta pemaparan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
Sedangkan untuk sumber data sendiri ada dua, yaitu data primer  penelitian ini adalah Perda Nomor 2 Tahun 2015, wawancara dengan narasumber menggunakan metode wawancara langsung dan  semi  terstruktur,  serta  observasi  dengan  Pemkot,  Satpol  PP  Kota  Denpasar,  kelian/tokoh masyarakat,  dan  PKL  yang  merupakan    sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul data. Data sekunder dari penelitian ini meliputi data yang diambil dari literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti perda, artikel, media online dan makalah yang memiliki relevansi  dengan  masalah  yang  diteliti  yaitu  mengenai  mengenai  bentuk  implementasi  Perda Nomor  2  Tahun  2015  dalam  penataan  PKL  di  Kota  Denpasar  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasi penataan PKL di Kota Denpasar.
Penentuan  informan  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling untuk pengambilan sampel. Teknik purposive sampling adalah teknik yang dipilih dengan pertimbangan dan  tujuan  tertentu,  misalnya  narasumber  tersebut  dianggap  paling  tahu  mengenai  apa  yang
peneliti  harapkan,  sehingga  akan  memudahkan  peneliti  dalam  menjelajahi  situasi  sosial  yang diteliti.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda.
Dengan  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  berupa  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi pada sumber yang sama, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi kondisi PKL di lapangan, interaksi antar pegawai Pemkot dan Satpol PP Kota Denpasar, interaksi Satpol PP Kota Denpasar dengan PKL yang  terjaring  penertiban,  serta  interaksi  antar  tokoh  masyarakat  dengan  PKL  di  wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di di Kota Denpasar selama dua bulan.
Dipilihnya  Kota  Denpasar  sebagai  lokasi  penelitian  dengan  alasan  karena  lokus  penelitian berada di wilayah administratif Kota Denpasar diantaranya: Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang,  serta  informan  penelitian  baik  Pemerintah,  Satpol  PP,  PKL,  dan  kelian/tokoh masyarakat berada di Kota Denpasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PKL  yang  menjadi  objek  pada  penelitian  ini  peneliti  bagi  menjadi  dua  yakni  PKL  yang terorganisir oleh banjar atau desa adat, dan PKL mandiri yang tidak terorganisir. Bagi PKL yang telah terorganisir oleh banjar atau desa adat, sebagian besar masih dikelola secara konvensional, perjanjian  lisan  tanpa  kesepakatan  hitam  di  atas  putih  bagi  kedua  belah  pihak.  Pararem  yang mengatur secara khusus keberadaan PKL di wilayah kerja banjar atau desa adat belum ada kecuali pada Desa Adat Tanjung Bungkak yang memang memiliki pararem secara khusus yang mengatur keberadaan PKL pada waktu car free day di Jalan Kusuma Atmaja, sekitar wilayah Lapangan Niti Mandala  Renon  Denpasar.  PKL  yang  terorganisir  oleh  banjar  atau  desa  adat,  terkena  biaya retribusi  pemeliharaan  keamanan  dan  kebersihan  dengan  bukti  catatan  pembayaran  maupun karcis  yang diberikan dari pihak banjar atau  desa adat. Ada yang berupa pembayaran retribusi bulanan dan ada pembayaran harian. Retribusi tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk  kepentingan  banjar  atau  desa  tersebut.  Mengenai  pengenaan  biaya  retribusi,  dari  PKL sendiri tidak merasa keberatan karena merasa lebih aman tidak perlu bersembunyi dan berlari-lari ketika Satpol PP datang, yang kemudian menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang sehingga menguntungkan kedua belah pihak dan terjadi perputaran ekonomi yang berarti. Kemudian pada PKL mandiri yang tidak terorganisir oleh banjar atau desa. Dampak penegakan perda oleh Satpol PP  sangat  besar  bagi  mereka  yang  masih  nekat  berjualan  secara  sembunyi-sembunyi  di  lokasi yang tidak diperuntukkan dan diliputi oleh rasa was-was pada saat berjualan.
Bagi peneliti, penegakan Perda belum cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak diperuntukkan dan terkena dampak penegakan Perda. Melalui hasil observasi di kantor Satpol PP Kota Denpasar, peneliti menemukan setidaknya tiga sampai empat PKL setiap harinya yang terjaring penertiban dan barang dagangannya diamankan oleh  petugas.  Barang  dagangan  yang  disita  pun  beragam,  mulai  dari  makanan,  balon,  hingga kudapan. PKL tersebut nekat berjualan setelah sebelumnya telah mendapat teguran dari Satpol PP. Barang  dagangan  yang  disita  kemudian  dipergunakan  sebagai  barang  bukti  apabila  kemudian dilaksanakan sidang tipiring. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Drs. Ida Bagus Udiana  selaku  Kabid  Kerjasama  pada  Seksi  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat (KUKM) pada tanggal 05 April 2018 yang menyatakan bahwa:
“…Perda blm efektif karena harus dikerjakan secara sistemik itu lintas sektoral, tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Satpol PP saja. Kendala dalam kinerja penegakan perda di Bali sendiri ada tiga yakni: yang pertama kepentingan politik, dua, keberadaan aturan pada desa adat, ketiga, adanya ormas dan yang keempat yakni sikap menyama beraya (kekeluargaan). Di Bali tidak bisa melakukan  manajemen  murni  karena  ada  adat  dan menyama  beraya ,  kita  gak  enakan  jadinya karena  istilahnya nah  baang  gen. Kita  tidak  mencampuri  adat  karena  apa?  Disharmoni  terjadi nanti antara pemerintah dengan adat…”
“…barang  sitaan  sebagai  barang  bukti  ketika  tipiring,  setelah  tipiring  wajib  untuk
dikembalikan…” selain karena pelaksanaan penegakan Perda terkendala oleh keberadaan adat, lokasi yang tidak memadai untuk relokasi, dan minimnya biaya untuk mendata ulang jumlah PKL di Kota Denpasar turut  memberi  andil  belum  efektif  berjalannya  Perda    dalam  menata  keberadaan  PKL  di  Kota Denpasar. Implementasi dari Perda Nomor 2 tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar baru terlaksana sebatas pemberian sosialisasi pada tokoh masyarakat atau stakeholder dan pemasangan papan tanda larangan berjualan. Untuk pelaksanaan penertiban atau sweeping harian memang telah rutin dilakukan sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2015 berlaku, dan memang telah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Satpol PP.
Beberapa  pernyataan  dari  informan  dan  hasil  observasi  dilapangan  kemudian  semakin meyakinkan peneliti bahwa implementasi Perda belum berjalan efektif, dikarenakan peran desa atau  banjar  dalam  menata  PKL  lebih  dominan  dan  Satpol  PP  selaku  penegak  Perda  tidak mencampuri  aturan  yang  berlaku  pada  desa  atau  banjar  adat  untuk  menghindari  terjadinya disharmoni,  lokasi  yang  diperuntukkan  sesuai  Perda  serta  anggaran  untuk  mendata  kembali jumlah PKL tidak memadai, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pada stakeholder , dimana PKL tidak mengetahui mengenai adanya Perda tersebut, serta evaluasi hanya berjalan pada saat diperlukan dan bersifat internal.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, baik melalui wawancara dengan narasumber  terbaikit,  serta  melakukan  observasi  juga  dilapangan  .  Maka  penulis  dapat menyimpulkan beberapa hal dalam tulisan ini, diantaranya adalah implementasi dari Perda yang mengatur tentang PKL di Kota Denpasar, telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dimana tersedianya  lokasi  yang  memang  diperuntukkan  oleh  pemerintah,  tersedianya  anggaran  yang memadai untuk mendata dan merelokasi, serta daya jangkau pemerintah dalam mengawasi hak dan kewajiban PKL tersedia, dan beban kerja implementor berkurang dalam menertibkan PKL, maka outputnya akan menjadi progressive atau kemajuan.
Faktor pendukung implementasi penataan PKL di Kota Denpasar ditinjau dari aspek sosialisasi, pelaksanaan  dan  penegakan  perda,  diantaranya  adalah  Sosialisasi  dalam  pelaksanaan Implementasi Penataan Pedagang Kaki di Kota Denpasar pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made  Agung,  Kawasan  Pulau  Serangan,  Lapangan  Niti  Mandala  Renon,  dan  Taman  Kota Lumintang dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas di sini dilihat dari jumlah implementor  atau  pelaksana  dalam  mensosialisasikan  Perda,  sedangkan  kualitas  dilihat  dari kemampuan para implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan.
Proses penyampaian informasi yang dilakukan Pemkot dengan Satpol PP dan sosialisasi pada para stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di Kota Denpasar khususnya di wilayah Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi berbentuk top- down, dan down-top yaitu penyampaian dilakukan secara berimbang dari pengambil keputusan, pelaksana  program,  stakeholder  hingga  PKL  begitu  pula  sebaliknya  saling  berkoordinasi mengenai perkembangan kondisi di lapangan.
Selain itu terdapat faktor lain, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar terdapat pada kesesuaian jumlah antara  kuantitas  dan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  penelitian  ini.  Dari  segi kuantitas  telah  mencukupi  karena  anggotanya  berasal  dari  OPD  yang  terkait,  serta  jumlah implementator dalam hal penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota maupun di Kasi Tramtibum masing-masing Kecamatan dirasa telah mumpuni. Hal ini terbukti dari responsifnya anggota Satpol PP menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
Pelaksanaan implementasi Perda bersifat multi sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri, maka dari  itu  Satpol  PP  Kota  Denpasar  bekerja  sama  dengan  jajaran  penegak  Perda  yang  ada  di bawahnya  yakni  Tramtibum  dan  Linmas,  juga  membina  hubungan  kerja  dengan  dinas-dinas terkait.  Pelaksana  kebijakan  dari  PPNS  maupun  dinas  terkait  saling  membantu  pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan
Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang. PPNS telah efektif ditunjukkan dengan melihat bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda yang ditegakkan. Terakhir adalah faktor pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar terdapat pada kesesuaian jumlah antara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini.
Dari segi kuantitas telah mencukupi karena anggotanya berasal dari OPD yang terkait, serta jumlah implementator dalam hal penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota maupun di  Kasi  Tramtibum  masing-masing  Kecamatan  dirasa  telah  mumpuni.  Hal  ini  terbukti  dari responsifnya  anggota  Satpol  PP  menindaklanjuti  pengaduan  yang  masuk.  Pelaksanaan implementasi Perda bersifat multi sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu Satpol PP Kota  Denpasar  bekerja  sama  dengan  jajaran  penegak  Perda  yang  ada  di  bawahnya  yakni Tramtibum dan Linmas, juga membina hubungan kerja dengan dinas-dinas terkait.
Pelaksana kebijakan dari PPNS maupun dinas terkait saling membantu pelaksanaan penataan Pedagang  Kaki  Lima  pada  kawasan  Lapangan  I  Gusti  Ngurah  Made Agung,  Kawasan  Pulau Serangan,  Lapangan  Niti  Mandala  Renon,  dan  Taman  Kota  Lumintang.  PPNS  telah  efektif ditunjukkan dengan melihat bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda yang ditegakkan.
Sosialisasi  mengenai  Implementasi  dari  Perda  No 2 Tahun  2015  dalam  menata  keberadaan PKL  di  Kota  Denpasar  sendiri,  baru  terlaksana  pada  tokoh  masyarakat  atau  stakeholder  dan pemasangan plang larangan pelanggaran Perda sebagai media informasi, selain itu juga melalui pemberitaan  di  web  Pemkot  Denpasar  dan  pembagian  buku  Perda  No  2  Tahun  2015  sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi. Sehingga Beberapa pernyataan dari informan, hasil observasi  dilapangan,  dan  ditinjau  dari  aspek  derajat  perubahan  yang  diinginkan  serta  aspek kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  aktor  yang  terlibat  kemudian  peneliti  simpulkan  bahwa implementasi Perda belum berjalan efektif.
Perda belum berjalan efektif, salah satunya dikarenakan peran desa atau banjar dalam menata PKL lebih dominan dari penegak Perda dalam hal ini Satpol PP, di satu sisi Pemkot dan Satpol PP  tidak  berkenan  mencampuri  aturan  adat  untuk  menhindari  terjadinya  disharmoni  di  tengah masyarakat.  Pada  penelitian  ini,  komitmen  dari  Pemkot  masuk  dalam  kategori  tinggi  dengan kapasitas yang cukup rendah serta output yang dihasilkan adalah struggler atau kerja keras. Hal tersebut dibuktikan dengan komitmen pembuat kebijakan terhadap hasil kebijakan (Perda) yang tinggi dan implementor yang melaksanakan tugas sesuai dengan komitmennya.

## Daftar Pustaka
Buku Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua . Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi . Yogyakarta: Gava Media.
Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana. Damsar dan Indrayani. 2017. Pengantar Sosiologi Perkotaan . Jakarta: Kencana. Hariyono, Paulus. 2011. Sosiologi Kota Untuk Arsitek . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Indradi,  Sjamsudin  Sjamsiar.  2016. Dasar-Dasar  Dan  Teori  Administrasi  Publik .  Malang:  Intrans Publishing.
Islamy, Irfan. 2011. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Kartasasmita, G.1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.
Kartasasmita,  G.  1997. Administrasi  Pembangunan:  Perkembangan  Pemikiran  dan  Prakteknya  di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Ratna, Nyoman Kutha. 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soebianto,  Poerwoko  dan  Mardikanto,  Totok.  2017. Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Subarsono, AG. 2005 Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subarsono, AG .2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dam R&D . Bandung: Alfabeta. Tahir, Arifin.  2015. Kebijakan  Publik  &  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah .  Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  S. 2003. Kebijakan  Publik  yang  Membumi,  Konsep,  Strategi  dan  Kasus . Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset. Tohirin.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan  Konseling .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Usman,  Husaini  dan  Setiadi  Akbar,  Purnomo.  2009. Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Wahab,  Solichin Abdul.  2001. Analisis  Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan Negara . Jakarta: PT. Bumi Aksara Widodo, Joko. 2017. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Media Nusa Creative. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi . Yogyakarta: Media Pressindo. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.

## Karya Ilmiah/Jurnal
Astuti, Tri. 2011. Eksistensi Waduk Cacaban sebagai Tempat Kegiatan Wirausaha Bagi Masyarakat. Jurnal Komunitas Komunitas 3 (1): h: 60-69. Universitas Negeri Semarang Hanafi, Imam dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP). 1(5): h: 943-952. UniversitasBrawijaya. Herawati,  dkk.  2017. Analisis  Makna  Keuntungan  Menurut  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Sepanjang  Jalan Ahmad Yani Singaraja”. Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. 7(1): h: 35-57 Indraddin, dkk. 2012. “Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Kepentingan Pedagang, Ketertiban dan Keindahan Kota.” Jurnal . Universitas Andalas. Jurnal Sosiologi Andalas Vol XII No. 1. Loebaloe, Aldi Juliant. 2015. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Tahun 2014”. Jurnal Universitas Udayana. 3(4): h: 15-28
Madjid, Rachmawati. 2013. Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan Di Dki Jakarta”. Jurnal Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. 1(3): h: 10-27 Mulyawan, AR. 2017. “Tinjauan Pustaka Tentang Peraturan Daerah”. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Mustika, Andi.  2014.  Tinjauan  Tentang  Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  JL.  Dr  Mansyur  Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Jurnal Universitas Sumatera Utara. 1(6): h: 08-29
Rahmawati, Dian dan  Fajrin, Akhmad Raditya Maulana. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)  pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang. Jurnal Teknik ITS. 5(1) h: 2337-3539
Sari, Devita. 2003. Pengaruh  Keberadaan Pedagang Kaki  Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekan baru. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Setyowati, Nur Dewi. 2015. Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Pengembangan Kota Madiun Menjadi Tujuan Kota Wisata”. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. 17(1): h: 1411-5344. Tamim, Imron Hadi. 2010. Penggusuran PKL:  Dilema  Kebijakan Tata Ruang  Kota Antara Pengentasan Kemiskinan  Dan  Pemiskinan  Masyarakat”. Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Udayana. 1(2): h: 19-28

## Peraturan Daerah
Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## Website
Ayu,  Ida.  2015.  Mengendalikan  Penyebaran  Penyakit  Menular  Melalui  Penggunaan  Peralatan  Makanan
Pedagang Kaki Lima http://idaayu.web.ugm.ac.id/2015/04/11/rekmed-jarkom-tugas-04 rancangan- paper/ yang diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 16.36 WITA. https://denpasarkota.go.id yang diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.13 WITA. https://trantib.denpasarkota.go.id/ yang diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul17.02 WITA.