INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7579-7586 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi  Peraturan Pemerintah (PP)  Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU)
Priyo Saptomo 1 ✉ , Subiyatno 2 , Endah Mintarsih 3
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Email: priyo.saptomo@hukum.untan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Undang-Undang  (UU)  adalah peraturan  dibuat oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Presiden untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  materi  UUD  1945.  UU  mengatur  penyelenggaraan  negara  dan kehidupan  masyarakat.  Sebelum  dijalankan,  UU  harus  memenuhi  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU. Presiden memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa DPR. Jika PP belum ditetapkan, UU  tidak  dapat  dilaksanakan.  Namun,  seringkali  PP  diterbitkan  terlambat,  bahkan  bertahun-tahun setelah UU disahkan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah  implikasi  dan  konsekuensi  hukum  jika  PP  diterbitkan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh UU yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.
Kata Kunci: Eksistensi, Pelaksana Undang-Undang , Peraturan Pemerintah

## Abstract
The  Law  (UU)  is  a  regulation  crafted  by  the House  of  Representatives  (DPR)  and  the President to elaborate further on the material of the 1945 Constitution. It governs the administration of the state and  societal  life.  Before  implementation,  the  Law  must  comply  with  Article  5(2)  of  the  1945 Constitution, which states that the President shall establish government regulations to execute the Law.  The  President  holds  the  authority  to  establish  Government  Regulations  (PP)  without  the involvement of the DPR. Without the enactment of PP, the Law cannot be executed. However, PP is often  issued late,  sometimes  years  after  the Law's  enactment,  as  seen  in Law  Number 23 of  2014 concerning  Regional  Government.  The  research  problem  explores  the  implications  and  legal consequences  when  PP  exceeds  the  time  limit  specified  by  the  governing  Law.  The  research methodology adopts a normative juridical approach, incorporating statutory, conceptual, and case study methodologies
Keyword: Existence, Government Regulation, Implementing Law

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  yang  secara  tegas  menyatakan sebagai  Negara  hukum  ,  hal  ini  sebagaimana  yang  ditegaskan    dalam    Pasal  1  ayat  3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perubahan ke 4 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum ”. Ketentuan tersebut merupakan landasan  konstitusional    yang  menjadi  dasar  bahwa  Indonesia  adalah  Negara  yang berdasarkan atas hukum  dalam arti hukum merupakan aturan yang melandasi kehidupan bernegara,  berbangsa  dan  bermasyarakat  (supremacy  hukum).  Untuk  itulah  Negara (pemerintah)  membentuk    aturan-aturan  tertulis  yang  digunakan  untuk  mengatur  dan menciptakan ketertiban yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan  demikian  setiap  tindakan  pemerintah  harus  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan (asas legalitas), dan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar / sumber kewenangan bagi setiap tindakan /perbuatan pemerintah.
Sebagai  konsekuensi  Negara  hukum  yang  berdasarkan  asas  legalitas,  untuk tercapainya  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  dalam  penegakkannya,  tidak terlepas dari harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam  arti  eksistensi  peraturan  perundang-undangan  ditata/diatur  jenis  maupun hierarkinya    sehingga  dalam  penerapannya tidak terjadi tumpang tindih baik peraturan ditingkat pusat maupun daerah dan dapat dijalankan secara efektive.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (UU  Nomor  12  Tahun  2011)  pasal  1  angka  1  ditegaskan  bahwa Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum
yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan
Dengan  demikian    peraturan  perundang-undangan  merupakan  peraturan  tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga/pejabat yang  berwenang baik  di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan yang  secara hierarki  peraturan perundang-undangan yang jenjangnya (kedudukan) nya lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang kedudukannya  lebih tinggi.
Dalam pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “ peraturan perundang- undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan  di bawahnya”, ini  artinya  peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud  adalah  Undang-Undang  (UU),  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden (PERPRES) dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Undang-Undang  (UU)  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk pengaturan lebih lanjut materi / pasal UUD 1945. Sebagai peraturan yang bersifat mengatur baik dalam  penyelenggaraan negara maupun dalam  kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, untuk menjalankan UU tersebut terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) UU D 1945 yang menegaskan    bahwa “ Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, pasal ini mengisyaratkan bahwa Presiden memiliki kewenangan menetapkan PP  dalam menjalankan fungsinya  sebagai kepala Pemerintahan (eksekutif) yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
PP berfungsi untuk menjalankan/pengaturan lebih lanjut ketentuan UU sebagaimana mestinya, karena UU materi muatannya tidak mengatur secara terperinci dalam arti masih bersifat  umum  abstrak  oleh  karenanya  harus  diatur  lebih  rinci  agar  dapat diimplementasikan.  Mengenai  kapan    PP  sudah  harus  ditetapkan/dikeluarkan  untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah pasal 5 ayat (2) UUD 1945, hal ini diatur dalam UU  tersebut baik ketentuan sejak kapan maupun ketentuan  paling lama batas waktunya. Namun kenyataannya  selama ini PP dikeluarkan untuk menjalankan UU    sering  terlambat  /melampaui  batas  waktu  yang  ditentukan,  bahkan  sampai  saat penelitian ini dilakukan banyak pasal dari UU yang harus ditindaklanjuti dengan PP sudah bertahun-tahun    belum    diterbitkan  PP  nya.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan    yaitu terkait  Implikasi  Penerbitan    Peraturan  Pemerintah  (PP)    Sebagai  Peraturan  Pelaksanaan Melampaui Batas Waktu Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang (UU) Yang Mengaturnya
dan  terkait  Konsekuensi  Yuridis    Jika  Peraturan  Pemerintah  (PP)    Diterbitkan  Melampaui Batas   Waktu Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang (UU)  Yang Mengaturnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  yuridis normative Metode penelitian yuridis normative dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang membahas dan menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji ,2003:13). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan  ,  yaitu  -  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  ,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan pendekatan konseptual yang digunakan yaitu  konsep Negara  hukum, konsep  peraturan perundang-undangan, konsep Kaedah/ Norma  Hukum ,  konsep kepastian hukum,  konsep hierarki peraturan perundang-undangan    dan  konsep  kewenangan.  Sedangkan    pendekatan  kasus  yaitu terhadap Peraturan Pemerintah (PP)  yang terlambat/ tidak tepat waktu  penerbitannya sebagaimana  diperintahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian yang penulis lakukan ini berkenaan dengan penelitian terhadap asas- asas hukum  terutama yang menyangkut asas legalitas dan asas kepastian hukum  dalam  penetapan    Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai  peraturan  pelaksanaan undang-undang    yang  menjadi  kewenangan  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan (eksekutif).
Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data. Dilengkapi dengan ilustrasi berupa gambar / bagan desain dan langkah penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Pemerintah (PP) memiliki kedudukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana  mestinya  tentu  dalam  rangka  menepati/memenuhi  tujuan  negara  /hukum ( rechstaats). Intinya PP dibentuk oleh Presiden hanya untuk melaksanakan UUD 1945 atau yang hanya semata-mata didasarkan pada kewenangan mandiri ( original power). Presiden membentuk  peraturan  perundang-undangan  ,  yang  dimaksud  dengan  melaksanakan undang-undang  sebagaimana  mestinya  bahwa  PP  hanya  berisi  ketentuan  lebih  lanjut (rincian)  dari  ketentuan  yang  telah  ada  dalam  undang-undang.  PP  berisi  peraturan-
peraturan untuk menjalankan Undang-undang yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-undang bisa berjalan/diberlakukan. Suatu PP baru dapat dibentuk apabila sudah ada UU nya , namun suatu PP dapat dibentuk meskipun dalam Undang-undangnya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam PP.
Penetapan PP pada dasarnya harus segera dilakukan ketika sebuah UU membutuhkan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan amanat pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Namun, pada kenyataannya    selama  ini PP yang  dikeluarkan untuk menjalankan  UU   sering terlambat /melampaui  batas  waktu  yang  ditentukan  dalam  UU  induknya  ,  bahkan  sampai  saat penelitian ini dilakukan banyak pasal dari UU yang harus ditindaklanjuti dengan PP sudah ada bertahun-tahun  namun belum  terdapat penetapan PP yang mengaturnya lebih lanjut. Salah satunya adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini.
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (UU NO 23 Th 2014) pada tanggal 30 September 2014 dan di undangkan tanggal 2 Oktober 2014, undang-undang ini  telah mengalami perubahan dua kali. yaitu Pertama melalui    PERPPU    No  2  Th  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No  23  Th  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  ,  diantaranya  menghapus  tugas  dan  wewenang  DPRD  dalam melakukan pemilihan kepala daerah (melalui UU No 2 Th 2015 , PERPPU ini ditetapkan menjadi UU), Kedua, melalui UU No 9 Th 2015, UU NO 23 Th 2014 diubah untuk kedua kalinya  yang  berkenaan  dengan  kedudukan  wakil  kepala  daerah  dan  tugasnya  serta kedudukan DPRD.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 27 BAB yang terbagi kedalam 411 pasal , terdapat 54 pasal yang mengamanatkan agar dibentuknya PP untuk menjalankan pasal-pasal tersebut, sebanyak 21 Pasal yang belum ditetapkan PP nya dan hanya satu (1) PP yang memenuhi ketentuan yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Prangkat Daerah yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  diundangkan  yaitu  tanggal  19  Juni  Tahun  2016. Sedangkan sebanyak 32 PP yang sudah ditatapkan sampai saat ini melewati batas waktu yang  ditentukan  Pasal  410  UU  NO  23  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (30 September 2014), artinya paling lambat pada tanggal 30 September 2016 segala aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Pemerintah yang menggantur lebih lanjut pembagian urusan pemerintahan harus ditetapkan.
Berdasarkan fungsinya, PP berisi peraturan untuk menjalankan UU yang membuat ketentuan-ketentuannya  bisa  berjalan  /  diberlakukan.  Ini  merupakan  suatu  ketentun yuridis  yang  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945  dan  merupakan
kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yang tidak melibatkan DPR.  Ini artinya jika PP yang diperintahkan oleh UU  belum ditetapkan oleh Presiden  maka konsekuensinya UU  yang  mendelegasikan  tidak  bisa  dilaksanakan  sampai  ditetapkannya  PP  tersebut. Begitu  pula  jika  PP  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  melampaui  batas  waktu  hingga bertahun-tahun dari yang seharusnya ditetapkan dalam UU yang mengaturnya, dalam hal ini  tentulah  terjadi  kekosongan  hukum  yang    berimplikasi  pada  penyelenggaraan pemerintahan / kinerja pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sepanjang yang terkena ruang lingkup peraturan  tersebut (tidak oprasional).
Terkait  dengan  konsekuensi  Yuridis  ketika  PP  diterbitkan  melampauai  batas  waktu yang ditetapkan Undang-undang yang mengaturnya hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban Presiden dalam menjalankan amanat konstitusi. Dalam kedudukannya sebagai Kepala  Pemerintahan  ,  Presiden  dalam  menjalankan  Pemerintahan    dibatasi  dengan peraturan  perundang-undangan  serta    wajib    memegang  teguh  sumpahnya  sebagai Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini  diatur  dalam Pasal 9 ayat (1) UUD Tahun 1945    yang berbunyi” Sebelum  memangku  jabatannya  ,  Presiden  dan  Wakil  Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
” Demi Allah , saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya , memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya  serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” .
Sumpah Presiden yang diatur secara tegas dalam Konstitusi sebagai Hukum Dasar dalam    peraturan  perundang-undangan  merupakan  syarat  yuridis  untuk  ditetapkannya seoseorang  sebagai Presiden , dan  ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut  sebagai  norma  hukum  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  Presiden  selama menjabat.  Diantaranya  bahwa  Presiden  menjalankan  segala  UU  dan  peraturan pelaksanaannya  dengan  selurus-lurusnya  artinya  tidak  boleh  menyimpang  dan  harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Windu  Wijaya  berpendapat  terdapat  2  (tiga)  makna  sumpah  Presiden  yang  diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 tersebut. Pertama, berlaku adil. Presiden bersumpah untuk menunaikan amanat agar bersikap adil . Artinya Presiden memiliki kewajiban hukum untuk menggunakan kekuasaan nya memberikan keadilan. Prinsinsip equality before of the law sebagai roh keadilan haruslah menjadi kaedah bagi  Presiden  dalam menerbitkan segala kebijakannya. Tujuannya agar hak warganegara untuk mendapat keadilan dapat dipenuhi oleh negara.Kedua, tunduk pada undang-undang . Presiden tidaklah dapat berlaku sesuka
hati.  Dalam  pelaksanaan  kewenangan  Presiden  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuannya agar Presiden tetap berada dibawah hukum bukan  diatas  hukum  .  Artinya  Presiden  harus  tunduk  pada  undang-undang  bukan sebaliknya  undang-undang  ditundukan  untuk  kepentingan  Presiden.Ketiga,  berbakti kepada  nusa  dan  bangsa.  Sumpah  Presiden  merupakan  dorongan  bagi  Presiden  untuk ” meluruskan niat” dalam  menjalankan  tugas  negara  .  Harapannya  agar  tak  ada  lagi kepentingan  apapun  dalam  diri  Presiden  kecuali  berpijak  pada  kepentingan  nusa  dan bangsa.
Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 maupun pendapat tersebut  dapat dikatakan bahwa adanya kewajiban kepada Presiden dalam menjalankan Pemerintahan negara  untuk memegang  teguh  sumpah  diantaranya    melaksanakan    Undang-Undang  Dasar  dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.   Untuk itu dapat dikatakan bahwa Presiden jika dalam menetapkan PP melampaui batas waktu yang ditentukan  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  yaitu  melanggar  UU  yang  menjadi induknya    dan  melanggar  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  UUD  1945  selain  itu  juga  telah melanggar asas legalitas dan asas kepastian hukum. Dilanggarnya ketentuan norma hukum tersebut  tentulah  terjadi  kekosongan  hukum    yang    berimplikasi  pada  penyelenggaraan pemerintahan / kinerja pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sepanjang yang terkena ruang lingkup UU tersebut.

## SIMPULAN
Penetapan  PP  dalam  rangka  untuk  menjalankan  UU  sebagaimana  mestinya melampaui batas waktu atau belum ditetapkannya PP sebagaimana mestinya merupakan pelanggaran hukum dalam hal ini melanggar ketentuan UU yang  menjadi induknya  dan Sumpah Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 serta melanggar asas legailtas dan asas kepastian  hukum.  Bahwa  PP  yang  ditetapkan  melampaui  batas  waktu  atau  belum ditetapkannya PP sebagaimana mestinya merupakan pelanggaran hukum  maka dalam hal ini konsekuensi yuridis yang timbul merupakan tanggungjawab Presiden sebagai pihak yang paling berwenang menurut ketentuan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Hamid  S  Attamimi.1990 “Peranan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.Disertasi.Universitas Indonesia.Hal-287.
Amiroeddin Sjarif.1997. “PERUNDANG -UNDANGAN,Dasar,Jenis,dan Teknik Membuatnya “.
Penerbit Rineka Cipta Jakarta.Cetakan Kedua.
Bewa.2006. “ Hukum Administrasi Negara ”.
Bagir,Kuntana .1997.“ Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ”. Penerbit  Alumni Bandung.Hal-132.
Firman .2016.” Teknik Perundang-undangan (suatu pengantar) “. Cintya Press.Jakarta.
Jauhari,Imron.2007. “ Penerapan Diskresi Dalam Dunia Kepenghuluan (Study tentang Prilaku Diskriftif  Penghulu  dalam  Menyelesaikan    Masalah  Hukum  Perkawinan  Di  Kota Semarang ”. Tesis.IAIN Wali Songo Semarang.
Marbun,S.F.1997 .” Peradilan  Administrasi  Negara  Dan  Upaya  Administrasi  Di Indonesia ”. Liberty.Yogyakarta.
Mukhlis  Taib.2017. ” Dinamika  Perundang-Undangan  Di  Indonesia ” .PT.  Refika  Aditama. Bandung.
Ni matul Huda.2005 .” Hukum Tata Negara Indonesia ”. PT  Raja Grafindo  Persada.Jakarta. Nomensen Sinamo. 2010. “ Hukum Administrasi Negara ” .Jakarta.Jala Permata Aksara.
Philipus  M  Hadjon .1994.“ Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih ”. Pidato Penerimaan Guru Besar).UNAIR.Surabaya.
Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-Undangan ,  CV Pustaka Setia, Cetakan I Januari 2012.
Ridwan,2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta .PT Raja Grafindo Persada.
Ridwan HR. 2014. “ Hukum Administrasi Negara “. Edisi Revisi , PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 11, Jakarta, November 2014.
Zaeni ,Arief .2012. “ Pengantar Ilmu Hukum “ .PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.