DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3 Received: 13 Maret 2022 , Revised: 10 April 2022, Publish: 18 Juni 2022

## HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM CENGKERAMAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI MENUJU PEMILU SERENTAK
NASIONAL TAHUN 2024
Osbin Samosir 1 , Indah Novitasari 2
1) Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, osbinsamosir22@gmail.com 2) Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

## Coresponding Author: Osbin Samosir 1
Abstrak: Salah  satu  hak  terpenting  warga  negara  setiap  orang  untuk  menentukan  pilihan politik  termasuk  pilihan  menentukan  pemimpin  yang  akan  mengambil  tanggung  jawab kebijakan  Negara.  Salah  satu  dari  hak  mendasar  itu  terwujud  melalui  hak  pilih  universal. Pemilihan  umum  dalam  konteks  Indonesia  tidak  seindah  harapan  di  atas.  Pengalaman pemilihan  umum    nasional  Indonesia  tahun  2014  dan  tahun  2019  direcoki  dengan  politik identitas  agama  yang  memuakkan.  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2017  juga  tidak luput dari sasaran politik identitas agama. Rakyat pemilih bahkan muak melanjutkan proses demokrasi  karena  kampanye  hitam  dan  kotor  merusak  batin  rakyat  di  pemilu.  Postur demokrasi Indonesia yang masih belum kuat malam semakin terpuruk. Kandidat presiden pun dikategorikan  ke  kandidat  yang  satu  dianggap  didukung  oleh  partai  politik  dengan  sebutan partai  politik  yang  diridoi  Allah,  sementara  calon  presiden  yang  lain  dikategorikan  sebagai partai  yang  didukung  oleh  partai-partai  yang  diridhoi  oleh  setan  atau  iblis.  Semua  idealism demokrasi  terlupakan  yakni  ketika  prinsip-prinsip  demokrasi  yaitu  penghormatan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia,  pemilihan  umum  yang  terbuka  dan  adil,  serta  kebebasan pemilih  menjadi  kabur  dan  cenderung  hilang.  maraknya  penggunaan  isu  politik  identitas khususnya  atas  nama  agama  sangat  berbahaya  bagi  pertumbuhan  demokrasi  dan  proses politik yang sehat di Indonesia.
Kata kunci: politik identitas, demokrasi, pemilu, politisi Kristen

## PENDAHULUAN

## Pengantar
Sejarah  Indonesia  adalah  sejarah  politik  identitas.  sejarah  itu  sudah  dimulai  jauh sebelum  kemerdekaan.  Dalam  sebuah  rapat  parlemen  di  Voolksraad  tahun  1932,  Ignatius Josep  Kasimo  dari  tokoh  politik  Katolik  sudah  mendapat  tuduhan  sebagai  antek-antek kolonialisme  hanya  karena  agamanya  dianggap  bahagian  dari  agama  yang  dianut  oleh kolonialisme.  Sejarah  terburuk  politik  identitas  bisa  disebut  kegagalan  Konstituante menuntaskan  siding-sidangnya  hamper  tiga  tahun  (1956-1959)  sehingga  Presiden  Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  memutuskan  untuk  kembali  menggunakan UUD  1945  sebagai  UUD  yang  sah  bagi  Indonesia.  Sejarah  siding-sidang  konstituante  yang
sangat  melelahkan  itu  adalah  pertarungan  antara  ideology  menggunakan  Syariat  Islam sebagai dasar Ideologi Negara sebagaimana sempat tertulis 7 (tujuh) kata dalam Sila pertama Pancasila  Piagam  Jakarta  untuk  dimuat  sebagai  basis  penyusunan  UUD  baru  bagi  Negara Indonesia.  Di  lain  sisi  kalangan  nasionalis  yakni  kalangan  Islam  moderat  dan  nasionalis didukung oleh kalangan non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain) menolak ide itu dengan tetap mendorong Pancasila sebagaimana dibahas dalam siding-sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945 menjadi dasar Negara Indonesia dan menjadi basis penyusunan UUD baru bagi Indonesia.
Kebuntuan  yang  berlarut-larut  itu  membuat  Presiden  Soekarno  melalui  Dekrit Presiden  membubarkan  Konstituante  dan  mengembalikan  UUD  1945  sebagai  UUD  Negara Indonesia.  Sejak  pengalaman  yang  buruk  itu  karena  menguatnya  isu-isu  identitas  agama untuk  dimasukkan  dalam  politik  bernegara,  maka  ideology  atas  nama  agama  dibungkam dengan  sangat  keras  di  masa  Pemerintahan  Soeharto  di  masa  Orde  Baru.  satu-satunya ideologi  yang  wajib  dipakai  dalam  seluruh  urusan  bernegara  hanyalah  ideology  Pancasila, termasuk dalam ideology yang diusung oleh partai-partai politik termasuk Partai Islam yakni Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  sebagai  hasil  fusi  partai-partai  Islam  tahun  1973. Pemerintah Orde Baru dengan sangat keras dan otoriter memaksa semua pihak harus tunduk pada  kebijakan  pemerintah  pusat.  Asas  tunggal  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  dalam seluruh  ranah  kehidupan  di  seluruh  sudut  bernegara  berjalan  sepanjang  pemerintahan  Orde Baru  yang berkuasa selama 32 tahun (1966-1998), sebelum kemudian pemerintahan otoriter itu tumbang oleh aksi mahasiswa dan masyarakat sipil pada 21 Mei 1998.
Lahirnya Era Reformasi sejak 1998 menjadi kesempatan banyak pihak untuk kembali ke  cita-cita  dan  ideology  yang  selama  pemerintahan  Orde  Baru  terbungkam  dengan  paksa. Kebebasan masyarakat sipil berpolitik terbukti dengan lahirnya rausan partai  yang dipemilu pertama  nasional  sangat  terlihat  perubahan  demokrasi  mencolok.  Bila  di  masa  Orde  Baru peserta pemilu sejak  pemilu 1977 hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta pemilu,  di pemilu tahun 1999  peserta  pemilu  terdapat  48  partai  politik,  dan  ratusan  partai  politik  lain  tidak  lolos seleksi  baik  ditingkat  pemerintah  Kementerian  Hukum  dan  Ham  maupun  di  tingkat  Komisi Pemilihan  Umum.  Euforia  public  sangat  terlihat  jelas  ketika  sejumlah  partai  walau  hanya memiliki  1  (satu)  kursi  di  parlemen  tetap  meloloskan  wakilnya  untuk  duduk  di  parlemen. Selain itu warga Negara dengan sangat bebas mengemukakan ide dan pendapatnya termasuk ide dan gagasan atas nama agama yang  semakin menguat. Perwakilan politik warga Negara yakni parlemen/DPR RI tiba tiba menjadi kekuatan ―raksasa‖ dalam peta politik Indonesia. Jika  di  masa  pemerintahan  Orde  Baru  peran  eksekutif  (Presiden  Soeharto)  teramat mendominasi (executive  heavy) dan  mutlak  dan  peran  legislative  diposisiskan  sebagai ―pelayan‖  eksekutif,  sebaliknya  dengan  di  masa  Era  Reformasi  khususnya  di  masa-masa awal. Dominasi Legislatif (Legislatif heavy) menjadi ―raksasa‖ baru dalam politik Indonesia yang bahkan sampai memakjulkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden pertama  dari  pemilihan  umum  nasional  tahun  1999.  DPR  memakjulkan  Presiden  Gus  Dur tahun  2001  yang  digantikan  oleh  Presiden  Megawati  Soekarnoputri.  Dominasi  luar  biasa parlemen  masih  sangat  terasa  hingga  periode  akhir  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono tahun 2014.
Tidak  hanya  di  parlemen,  isu-isu  politik  identitas  pun  menguat  di  kalangan  partai- partai politik dan pemilihan umum. Jika sepanjang masa pemerintahan Orde Baru hanya ada satu  azas  tunggal  yakni  Ideologi  Pancasila,  maka  dengan  lahirnya  era  reformasi  melahirkan kehendak untuk menunjukkan identitas agama masing-masing, bukan hanya kalangan  Islam tetapi juga kalangan Kristen, Katolik, dan kalangan agama lain, karena membayangkan akan mendapatkan dukungan pemilih seperti terjadi di Pemilu tahun 1955 silam.

## Politik Identitas Merusak Pemilu Era Reformasi
Isu  politik  identitas  atas  nama  agama  semakin  menguat  dan  mencemaskan  mulai pemilu  presiden  nasional  tahun  2014  ketika  Presiden  incumbent  tidak  lagi  berhak mencalonkan  diri  sesuai  dengan  aturan  dalam  UUD  1945.  Dua  kubu  calon  Presiden  baru saling  berupaya  memenangkan  pasangan  calon  presiden  baru  masing  masing,  yang sayangnya menjadi salah satu catatan awal lembaran buruk politik identitas di Indonesia.
Setidaknya  tiga  masa  pemilihan  umum      dengan  penggunaan  isu  buruk  politik identitas  agama  terjadi  pada  Pilpres  2014,  Pilkada  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2017  dan Pilpres  2019.  Tiga  masa  pemilihan  ini  memicu  ketakutan  di  kalangan  para  pemilih  yang sampai  mempengaruhi  psikologis  massa  pemili  di  seluruh  tanah  air  Indonesia.  Masyarakat pemilih  yang  menginginkan  kedamaian  dan  kesantunan  berpolitik  sangat  terganggu  dengan proses  pemilu  yang  merendahkan  martabat  demokrasi. Pemilihan  Presiden  tahun  2014  dan tahun  2019  memang  kebetulan  hanya  mempertemukan  dua  pasangan  calon  presiden  saja dalam  dua  kali  masa  pemilihan  presiden  itu,  yakni  Joko  ―Jokowi‖  Widodo  dan  Prabowo Subianto. Sehingga karakter ―saling membalas‖ di kedua masa pemilihan itu yakni di Pemilu 2014  dan  di  pemilu  2019  tidak  bisa  terelakkan.  Bahkan  dalam  infomasi  media  dan  hasil kajian sejumlah lembaga terlihat bahwa pemilu presiden 2019 lebih menyeramkan dibanding Pemilu  2014  karena  isu-isu  politik  identitas  ditampilkan  secara  terbuka  dan  di  sejumlah lokasi  khususnyadi  Jakarta  terjadi  kerusuhan.  Pemanfaatan  kampanye  negative  tidak terelakkan  di  sebut  sebut  dalam  indentas  terhadap  kubu  calon  presiden  Prabowo  Subianto menyebar,  sementara  kubu  calon  presden  Jokowi  menjadi  sasaran  tembak  dengan  isu kampanye hitam.
Politik  identitas  suku,  ras,  antargolongan,  terutama  atas  nama  agama  (SARA)  sarat mengotori  ruaang  public  selama  penyelenggaraan  Pemilu  2014  dan  2019.  K ubu  yang memperjuangkan  ideologi  nasionalis  demokratis  berhadapan  dengan  kubu  yang memperjuangkan  nilai-nilai  Islam  yang  dikhawatirkan  untuk  pembentukan  ideology  negara agama.  Padahal  isu  identitas  agama  dalam  politik  Indonesia  mestinya  sudah  berakhir  sejak perdebatan Pancasila sebagai ideology sejak tahun 1945 hingga tahun 1957.
Dua  provinsi  sayap  ibukota  negara  yakni  Provinsi  Banten  di  sebelah  Barat  dan Provinsi  Jawa  Barat  di  sebelah  Timur  memberikan  kekalahan  kepada  petahana  Presiden Joko  Widodo  (Jokowi)  di  Pemilihan  Tahun  2014  dan  Tahun  2019.  Jokowi  kalah  karena pencalonannya tidak direstui oleh para alim ulama dan tokoh Islam fanatik di sana.
Selain  pemilu  Presiden  itu,  isu  politik  ideology  agama  yang  buruk  terjadi  juga  di Pemilihan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017.  Pasalnya,  Gubernur  DKI  petahana yang  beragama  Kristen,  Basuki  Tjahja  Purnama  (Ahok)  memenangkan  putaran  pertama pemilihan  gubernur,  dan  di  putaran  kedua  Ahok  diadili  habis-habisan.  Dipicu  oleh ketergelinciran  lidahnya  atas  kesalahan  pengucapan  terkait  isi  Kitab  Suci  Alquran  dalam suatu  kampanye  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  Ahok  divonis  hukuman  penjara  oleh Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hokum  tetap (final  and  binding) persis  saat  tahapan pemilihan  gubernur  masih  berlangsung.  Tiga  pengalaman  pahit  politik  identitas  berturut turut tersebut menimbulkan luka batin para pemilih.

## Tabel 1: Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019
Joko Widodo- Mahruf Amin Prabowo Subianto- Sandiaga Uno Selisih Suara Provinsi DKI Jakarta 3.279.547 suara (51,68%) 3.066.137 suara (48,32%) Joko Widodo unggul: 213.410 suara (3,36%). jumlah sah: 6.345.684 suara, Provinsi Jawa Barat 10.750.568 suara 16.077.446 suara Prabowo unggul: 5.326.878 suara (19,86%)
(40,07%) (59,93%). Jumah sah: 26.828.014 suara Provinsi Banten 2.537.524 suara (38,46%) 4.059.514 suara (61,54%), Prabowo unggul: 1.521.990 suara (23,07%) Jumlah sah:  6.597.038 suara
(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019)
Data di atas menjelaskan, di Provinsi Banten, Prabowo-Sandiaga mendapat 4.059.514 suara (61,54%) unggul jauh sejumlah 1.521.990 suara (23,07%) dari pasangan Jokowi-Ma'ruf (Kompas, 2019). Sementara di Provinsi Jawa Barat, pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf hanya  mendapat  10.750.568  suara  (40,07%),  Prabowo-Sandiaga  unggul  5.326.878  suara (19,86%).  Di  Provinsi  DKI  Jakarta,  pasangan  Jokowi-Ma'ruf  hanya  menang  tipis  dengan meraih 3.279.547 suara (51,68%) dari Prabowo-Sandiaga (www.republika.co.id, 2019).
Politik identitas agama di atas memunculkan dua pertanyaan: pertama, apa penyebab menguatnya  isu  identitas  agama  dalam  politik  di  Indonesia  terakhir  ini? Kedua, bagaimana nasib  para  politisi  beragama  Kristiani  saat  itu  ketika  mereka  dicalonkan  oleh  partainya  di daerah-daerah  berbasis  Islam  seperti  Provinsi  Jawa  Barat,  Banten,  DKI,  Sulawesi  Selatan, Riau, dan lain-lain?
Makalah  ini  disusun    dengan  menampilkan  gambaran  umum  dari    traumatic masyarakat  atas  politik  identitas,  mengurai  alasan  kelahiran  politik  identitas  agama  yang semakin  mengkhawatirkan,  kemenangan  Prabowo  di  tiga  provinsi  utama  Indonesia,  kiprah para politisi beragama Kristen di Basis Islam. Lalu diakhiri dengan Temuan makalah bahwa politik  identitas  didukung  para  alim  ulama  Islam  kelompok  garis  keras  untuk  mewujudkan negara berideology Khilafah sebagai catatan serius menuju Pemilu serentak 2024.
Metodologi  makalah  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yakni  data  dari  literatur- literatur  resmi  dan  wawancara  mendalam  kepada  para  pihak  yang  relevan.  Akhir-akhir  ini, komunitas  ilmiah  di  Indonesia  semakin  meminati  bidang  kajian  politik  sebagai  upaya mencari alternatif dari khazanah budaya sendiri untuk mengimbangi kekuatan dan kelemahan serta  keberlakuan  konsep-konsep  politik  yang  berasal  dari  politik  Barat  (Sulaeman,  2004). Miriam  Budiardjo  mengemukakan  bahwa  sejak  pertengahan  tahun  1980-an,  otoritas  ilmu- ilmu  sosial  di  Indonesia  amat  mendorong  usaha  oleh  ilmuwan  Indonesia  mengembangkan konsep-konsep politik dari khazanah kebudayaan Indonesia sendiri (Budiardjo, 1992).

## Politik Identitas Mengotori Pemilu 2014 Dan 2019
Politik  identitas  Pemilu  2019  telah  meninggalkan  jejak  trauma  psikologis  terhadap masyarakat  pemilih  dengan  korban  4  orang  anak  meninggal,  172  orang  terluka  dan  74 ditangkap  paksa  dalam  demonstrasi  yang  rusuh  di  kantor  Badan  Pengawas  Pemilu  (Tirto, 2019).  Dampak  psikologis  social  yang  mencekam  dari  politik  identitas  terutama  atas  nama agama telah terjadi sejak Pemilihan Umum 2014 dan berpuncak di Pemilu 2019. Masyarakat minoritas  khususnya  Nasrani  muak  dengan  Pemilihan  Umum  karena  sangat  kental  dengan politik identitas agama.
Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, sejak awal memprediksikan, apabila skenario duel head to head calon Presiden 2019 terulang seperti Pemilu 2014, sangat berdampak  negatif  pada  kondisi  politik  Indonesia.  Suasana  mencekam  sudah  terjadi  pada Pilpres  2014,  di  mana  Jokowi  dan  Prabowo  juga  bertarung.  Kontestasi  sangat  tajam  terjadi pada Pemilu 2014 sehingga menimbulkan polarisasi pada masyarakat. Hurriyah menduga ada upaya  dari  sejumlah  pihak  untuk  terus  memelihara  kondisi  yang  terbelah  itu  (Republika, 2018). Sebab kebanyakan elit politik hanya bertujuan untuk mendapatkan suara masyarakat, tanpa perduli dampaknya masyarakat terpecah belah dan sulit bersatu kembali.
Pemilu  2014  dan  2019  meninggalkan  dampak  luas  yakni  politik  meningkat,  tetapi ekonomi  memburuk  dan  masyarakat  sipil  stagnan  dalam  kacamata  de-monopolisasi  dan
demokrasi  (Indeks  Demokrasi,  2014).  Liberalisasi  masih  lebih  tinggi  dibandingkan kesetaraan,  sementara  indeks  demokrasi  Indonesia  stagnan  di  kategori  'sedang'  dengan  skor 5,42  skala  10,00.  (Detiknews,  2014).  Skor  politik  tahun  2014  dibandingkan  sebelumnya menunjukkan  perubahan  konstelasi  politik  hasil  Pileg  2014  di  mana  pemenang  Pemilu berganti  ke  PDIP  tetapi  tidak  ada  kekuatan  mayoritas  di  parlemen.  Persaingan  di  Pemilu Presiden  menghasilkan  polarisasi  dua  blok  politik.  Hal  ini  berdampak  pada  meningkatnya intensitas  diskusi  politik  di  ruang  publik,  politisasi  partisipasi  warga  dan  pendidikan  politik (Anugerah, 2014).
Trauma psikologis masyarakat muncul karena maraknya kampanye hitam berlebihan sejak  Pemilu  Presiden  2014  dengan  menggunakan  media  sosial  bagi  kedua  calon  presiden (Litbang  Kompas,  2014).    Misalnya,  masa  kampanye  pemilu  presiden  tanggal  4  Juni  s/d  5 Juli  2014  menjadi  medan  ‖pertempuran‖  yang  panas  untuk  menghadapi  pemungutan  suara yang  digelar  pada  9  Juli  2014.  Demi  menggalang  suara,  kampanye  hitam  ditebar,  bahkan sebelum  masa  kampanye  dimulai,  hirukpikuk  untuk  menggalang  dukungan  pemilih  sudah terasa.
Pola kampanye hitam dan kampanye negative dengan materi isu suku, agama, dan ras digunakan oleh kedua pendukung calon presiden melalui media sosial dan media massa untuk menjatuhkan  lawan  politik  dengan  menyerang  pribadi  calon  presiden.  Materi-materi mengkritisi gagasan, visi-misi, dan program pemerintahan capres malah tidak muncul. Jajak pendapat Litbang Harian KOMPAS 2014 menghadapi fenomena maraknya kampanye hitam membuktikan  bahwa  hampir  50  persen  responden  menganggap  serangan-serangan  kepada pribadi  para  capres  yang  dilakukan  melalui  kampanye  hitam  sudah  berlebihan.  Kampanye hitam diharapkan meninggalkan kesan buruk di dalam pikiran rakyat tentang calon pemimpin bangsa sebelum mereka menentukan pilihan.
Materi  kampanye  yang  menyulut  kebencian  oleh  sentimen-sentimen  negative mengakibatkan tingkat ketertarikan publik terlibat dalam kampanye pemiihan presiden sangat rendah.  Sejumlah  dua  dari  tiga  responden  mengaku  tidak  tertarik  mengikuti  kampanye, bahkan  untuk  kampanye  yang  diselenggarakan  oleh  calon  presiden  pilihan  mereka.  Jajak pendapat  Harian  KOMPAS  menunjukkan  sejumlah  64,0  persen  responden  meyakini  bahwa kampanye  hitam  yang  kian  gencar  dilakukan  memicu  konflik  terbuka  antar  pendukung capres.  Majalah  jadi-jadian  bernama  Tabloid  OBOR  RAKYAT  yang  hanya  muncul  saat Pemilu  Presiden  2014  merupakan  salah  satu  corong  buruk  sejumlah  pihak  tertentu  karena selalu  menyajikan  berita  bohong  tak  berdasar  terhadap  diri  calon  Presiden  Joko  Widodo (Tempo, 2018).
Lebih dari separuh bagian (58,3%) responden khawatir kampanye hitam mengancam persatuan  bangsa.  Kekhawatiran  ini  mencuat  karena  isu-isu  yang  diangkat  dalam kampanye hitam sudah melibatkan sentimen-sentimen kelompok yang berbasis pada rasa primordial dan fanatisme kepada capres. Sentimen primordial yang negatif akan memicu kebencian terhadap kelompok tertentu. Jika kampanye hitam dibiarkan terus tanpa kontrol, efeknya akan panjang dan  berdampak  pada  rusaknya  bukan  hanya  demokrasi  Indonesia  tetapi  juga  sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.
Kantor  Berita  internasional  BBC  dari  Inggris  mengemukakan  tak  hanya  soal kampanye  kreatif  di  media  sosial,  tetapi  juga  kampanye  negatif  bahkan  kampanye  hitam bertebaran  yang  berupaya  menggerus  elektabilitas  Jokowi  dan  menguntungkan  Prabowo  di Pemilu  2014.  Menurut Politicawave ,  situs  yang  menjaring  percakapan  di  media  sosial, pasangan  Jokowi–JK  lebih  banyak  menjadi  sasaran  kampanye  hitam  dengan  jumlah persentase  sangat  tinggi  94,9%  dan  kampanye  negative  sejumlah  5,1%.  Berbeda  bagi pasangan  Prabowo-Hatta  lebih  sedikit  dengan  kampanye  hitam  yaitu  13,5%,  sementara kampanye negatifnya mencapai 86,5% (Lestari, 2014). Kampanye negatif terhadap Prabowo Subianto  selalu  isu  lama  soal  HAM,  sementara  Jokowi  banyak  mendapatkan  sasaran
kampanye  hitam  bernuansa  identitas  agama  dan  suku.  Sulit  untuk  mencari  kelemahan  Pak Jokowi, sehingga kampanye hitam menjadi upaya satu-satunya untuk mengalahkanya.
Dengan dua calon Presiden yang sama, Pemilu Presiden 2019 malah terasa jauh lebih buruk karena bertindak sangar, menakutkan, dan berlangsung rusuh di ibukota negara selama beberapa  minggu.  Isu  bahwa  Presiden  Joko  Widodo  sangat  tidak  berpihak  kepada kepentingan Islam menjadi suara yang paling keras diusung  walaupun calon wakil Presiden yang  diusung  adalah  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  saat  itu  yakni  KH  Mahruf  Amin (Wiwoho 2018).

## Mengapa politik identitas agama menguat?
Munculnya  politik  identitas  agama  (Islam)  karena  simbol-simbol  keagamaan dipercaya dapat meningkatkan popularitas, serta tingkat penerimaan dengan cara menyentuh sisi  emosional  umat  (Kahmad  2002,  Ramlan  2014).  Sisi  itu  dimanfaatkan  kelompok kelompok  Islam  garis  keras  untuk  mencapai  tujuan  ideologi  Islam  dalam  negara.  D iduga jumlah pendukung negara agama Khilafah di Indonesia saat ini sudah lebih dari 20 juta orang per Tahun 2017 (SMRC, 2017). Jumlah itu setara dengan 9,2 persen responden yang  setuju negara Islam di Indoensia, dan bahakan 11,5% tidak tahu dan tidak mau menajwab.  Dan jika kedua tipe responden itu dianggap sama sepikiran maka jumlah tersebut menjadi 20,7% yang menginginkan negara  khilafath atau negara Islam di Indonesia. Jumlah tersebut bisa menjadi sangat meningkat sejak Pemilu 2019 yang sangat keras isu identitas agama Islamnya. Tentu sesuatu  yang  sangat  mengkhawatirkan  karena  pembentukan  negara  Khilafah  menolak kehadiran Pancasila.
Ide  pembentukan  semangat  agama  Islam    dalam  negara  Indonesia  pertama  kali diawali  dalam  perumusan  dasar  filsafat  ( Philosposhce  Grondslag )  bagi  Indonesia  pada  31 Mei  s/d  1  Juni  1945  dalam  rapat  Umum  BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia).  Muh  Yamin  misalnya  dalam  paparan  pada  29  Mei  1945  sudah menyampaikan ide itu:
― Apabila  kita  imankan  segala  ajat  Qur’an  jang  tertudju  kepada  pemeliharaan  negara, maka  boléhlah  kita  dahulukan  surat  Asjsiura  ajat  38,  jang  bunjinja:  “Segala  urusan mereka dimusjawaratkan”. Perintah ini djelas dan terang. Djuga dalam sedjarah Rasul Allah dan pada zaman chalif jang empat Alchulafaharrasjidun, ternjata permusjawaratan bersama  itu  didjalankan  dengan  sebaik-baiknja,  sehingga  oleh  pelaksanaan  dasar  itu maka segala ummat atau wakilnja dapat ikut tjampur dalam penjusunan dan pelaksanaan negara.” (Yamin, 1945)
Ide  memasukkan  Islam  ke  dalam  ideology  negara  semakin  terlihat  dalam  Rapat Panitia Sembilan  22 Juni 1945 yang diketuai Soekarno, di dalamnya ada Mohammad Hatta, Agus  Salim,  Mohammad  Yamin,  dan  Alex  Andreas  Maramis  seorang  beragama  Kristiani, menyepakati  lahirnya  Piagam  Djakarta  sehingga  Sila  Pertama  Pancasila  selengkapnya berbunyi:  ―Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya‖. Alasannya karena jumlah penduduk beragama Islam sejak dulu hingga saat ini selalu mendekati angka 90% dari persentase seluruh penduduk Indonesia.
Piagam  Djakarta  ditolak  pada  18  Agustus  1945  setelah  Alex  Andreas  Maramis, seorang  Nasrani,  menyatakan  keberatannya.    Sila  Pertama  Pancasila  di  Piagam  Jakarta dicoret  7  (tujuh)  kata  sehingga  hanya  berbunyi:  ―Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.‖  Perdebatan ideologi  paling  seru  terakhir  terjadi  dalam  waktu  yang  panjang  (November  1956  s/d  5  Juli 1959) di masa Sidang Konstituante antara blok Islam versus blok Nasionalis saat menyusun revisi UUD 1945. Sidang  Konstituante berakhir gagal dan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1957 untuk kembali ke UUD 1945 awal (www.konstitutante, 2020).
Sejumlah  pemberontakan  untuk  membentuk  negara  Islam  Indonesia  dengan pemerintahan  ke-Khilafahan  Islam,  Darul  Islam,  dan  Islamisme  pernah  terjadi,  antara  lain: Darul  Islam  (rumah  Islam)  DI/TII  pada  7  Agustus  1949  oleh  Sekarmadji  Maridjan Kartosoewirjo  di  Tasikmalaya  Provinsi  Jawa  Barat,  pemberontakan  oleh  Daud  Beureueh  di Provinsi  Aceh  (1953-1962),  pemberontakan  Amir  Fatah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (1950- 1959),  dan  pemberontakan  Kahar  Muzakkar  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (1950-1965). Pemerintahan  Orde  Baru  (1966-1998)  dengan  sistem  pemerintahannya  yang  otoriter  tidak mengalami pemberontakan untuk Negara Islam Indonesia karena Presiden Soeharto bertindak sangat tegas dan keras.
Mengapa  isu  identitas  agama  Islam  menjadi  sangat  kuat  dan  mengkhwatirkan  di pemilu Tahun 2014 dan 2019? Fakta awalnya dipicu oleh kehadiran Jokowi sebagai Walikota Solo Jawa Tengah menjadi Gubernur DKI Jakarta mengusung wakil Basuki Tjahja Purnama (Ahok),  seorang  Nasrani  dan  Tionghoa,  Tahun  2012.  Keduanya  dicalonkan  oleh  PDI Perjuangan  (dipimpin  Megawati  Soekarnoputri)  dan  Partai  Gerindra  (dipimpin  Prabowo Subianto).  Untuk  pertama  kalinya  ada  wakil  gubernur  beragama  Kristiani  di  Provinsi  DKI Jakarta untuk masa jabatan tahun 2012-2017.
Sikap  fenomenal  Jokowi  dengan  praktek  ‖blusukan‖  membuatnya  dikenal  public  ke seantero  tanah  air.  Tahun  2014,  Jokowi  dicalonkan  oleh  PDI  Perjuangan  sebagai  calon Presiden  Republik  Indonesia  berhadapan  dengan  Ketua  Umum  Partai  Gerindra  yang mengusungnya  di  Pemilihan  Gubernur  DKI  Jakarta  2012,  yakni  Prabowo  Subianto.  Sejak saat  itu  Jokowi  dicap  beretika  politik  buruk  karena  tidak  bertanggungjawab  menyelesaikan jabatan gubernurnya tahun 2012-2017. Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh untuk masa jabatan tahun 2014-2019.
Ahok  seorang  Nasrani  dan  Tionghoa,  yang  sudah  mengundurkan  diri  dari  Partai Gerindra  setelah  terpilih  sebagai  wakil  gubernur,  otomatis  menjadi  gubernur  DKI  Jakarta. Kebencian  terhadap  Ahok  memuncak  karena  dianggap  bersikap  politik  buruk,  menabrak etika, dan moral politik masyarakat Timur, dan tentu saja tidak bisa dipisahkan dari suku dan agama  minoritasnya.  Masyarakat  pendukung  Partai  Gerindra  dan  pendukung  Islam  fanatik dan  partai  sejenis  menggalang  penolakan.  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sebagai  partai Islam  garis  keras,  yang  pernah  mendulang  suara  terbanyak  pada  Pemilu  Legislatif  2004  di Provinsi DKI Jakarta, sangat tidak menginginkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode  kedua.  Perolehan  suara  PKS  selalu  signifikan  sebagai  pemenang  kedua  atau  ketiga dalam pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 (www.kpuri, 2020).
Tak  terelakkan,  isu  identitas  agama  yang  sudah  membara  di  Pilpres  2014,  semakin membara  lagi  di  putaran  kedua  proses  Pemilihan  Gubernur  DKI  2017  ketika  Ahok  versus Anis Baswedan. Ahok dimajukan ke pengadilan atas tuduhan penistaan terhadap isi Alquran saat  berkampanye  di  Kabupaten  Kepulauan  Seribu.  Lebih  dari  sejuta  umat  Muslim  pada Jumat 2 Desember 2016 turun ke jalanan Jakarta menolak meminta Ahok untuk dimasukkan ke pengadilan untuk dipenjarakan. Ahok  dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang melahirkan  suatu  gerakan  sosial  Islam  dalam  rangka  mengawal  proses  hukum  dalam  kasus penistaan agama (Fuqoha-Sukendar, 2018).
Gerakan Aksi 212 sebagai aksi bela Islam sangat menentukan pilihan ummat terhadap Pemilihan  kepala  daerah,  legislative,  hingga  presiden  (Bonasir,  2018).  Perilaku  kolektif gerakan  sosial  Islam  disebabkan  adanya  aspirasi  diantara  umat  Islam  yang  memerlukan gerakan  agresif-progresif  karena  organisasi  Islam  selama  ini  cenderung  bergerak  secara konvensional (Mustofa, 2018). Partai-partai politik Islam sibuk dengan problem kepentingan internalnya.  Terhadap  pemerintah,  aspirasi  umat  Islam  sepertinya  diabaikan  sehingga  umat Islam perlu menemukan jawabannya sendiri (Sembiring, 2018).
Terhadap  Pemilihan  Presiden  2019,  Gerakan  212  sosial  politik  Islam  menghasilkan Ijtima Ulama Alumni 212, sebuah rekomendasi untuk umat dan partai bahwa calon presiden
2019  adalah  Prabowo-Salim  Segaf  atau  Prabowo-Ustadz  Abdul  Somad.  Dalam  Pemilihan Presiden  2019,  citra  dan  identitas  buruk  religius  ditempelkan  pada  kedua  calon  presiden antara:  partai  Allah  dan  partai  Setan.  Mantan  Ketua  Umum  Muhammadiyah,  Amien  Rais, menyuarakannya  dengan  sangat  vokal  gerakan    #2019GantiPresiden  yang  ditujukan  kepada petahana  Presiden  Jokowi  dengan    terminologi  baru:  Partai  Allah  dan  partai  Setan (Kurniawan, 2018).
Berikut kutipan pernyataan Amien Rais (www.cnnindonesia, 2018): ―Sekarang    ini    kita    harus    menggerakkan    seluruh    kekuatan  bangsa    ini    untuk bergabung    dan    kekuatan    dengan    sebuah  partai.  Bukan  hanya  PAN,  PKS,  Gerindra,  tapi kelompok  yang  membela  agama  Allah,  yaitu  hizbullah.    Untuk  melawan  siapa?  Untuk melawan  hizbusy  syaithan,  Orang-orang  yang  anti  Tuhan,  itu  otomatis  bergabung  dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang  yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya...  Tapi di  tempat  lain,  orang  yang  beriman  bergabung  di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai  Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan.‖
Dalam Pemilu Presiden 2019, Rizieg Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), menyebarkan  dikotomi  Poros  Mekkah  dengan  Poros  Beijing.  Istilah  Mekkah  dan  Beijing memiliki konotasi dan stigma berdaya diskriminatif. Terminologi Poros Mekkah menyiratkan makna  kubu  yang  Islamis,  religius,  dan  visi  perubahan  (Koning,  2018).  Terminologi  Poros Beijing berstigma bagi yang selama ini sentimen ―China‖ untuk pendukung Presiden Jokowi. Sentimen  anti-China  sangat  panas  saat  kasus  pidana  Ahok,  Gubernur  DKI  Jakarta  yang dipenjarakan (Friana 2017, Kresna 2017).
Dampaknya dalam Pilpres 2019, Prabowo meraih kemenangan telak di daerah-daerah pangkalan Darul Islam yang pernah berjuang mewujudkan negara berdasarkan syariah Islam. Ada  stigma  pemilih  bahwa  Prabowo  sebagai  kelompok  garis  keras,  radikal,  dan  anti- toleransi.Prabowo mendominasi suara di pulau Sumatra, terutama Sumatera Barat dan Aceh dengan masing-masing 85,03 persen dan 83,11 persen. Di Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, Prabowo masing-masing meraih 62,56 persen, 59,98 persen, dan 58,48 persen suara.
Lalu bagaimana para politisi Kristen menyikapinya ketika mereka harus ditempatkan di daerah pemilihan berbasis Islam?

## Nasib Politisi Kristen Di Basis Islam
Bagaimana nasib para politisi Kristen di tengah situasi politik identitas agama Islam yang sangat memanas sepanjang Pemilu 2014, 2017 dan 2019 tersebut terutama bagi mereka yang  menjadi  calon  di  basis-basis  Islam  yang  kuat  seperti  Jawa  Barat,  DKI  Jakarta,  Jawa Timur,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Provinsi  Riau?  Dan  bagaimana  nasib  mereka  dalam Pemilihan  tahun  2024 mendatang?  Dalam  dua  kali  Pemilihan  Umum  Legislative  (2014  dan 2019) di Indonesia, jumlah kursi dari anggota legisltif beragama Kristen justru meraih kursi secara  signifikan.  Provinsi  Jawa  Barat  selalu  memberi  kursi  legislative  beragama  Kristen yang cukup signifikan.

## Tabel 2: Daftar Provinsi berbasis Islam Legislatif Kristen Pemilu 2014
PROVINSI PARTAI POLITIK PDIP Demokrat  Gerindra  Golkar Nasdem Jumlah Jawa Barat 6 - - - - 6 kursi DKI Jakarta 5 - - - - 5 kursi Jawa Timur 4 - 1 - - 5 kursi Sumut 2 2 2 1 1 8 kursi Riau 2 - - - - 2 kursi Jateng 2 - 2 - - 4 kursi TOTAL 21 kursi 2 kursi 5 kursi 1 kursi 1 kursi 30 kursi
Jika  melihat  Pemilu  Legislatif  2014  di  atas,  kursi  terbesar  PDI  Perjuangan    sebagai partai  yang  bukan  berbasis  agama  lebih  banyak  berasal  dari  Provinsi  Jawa  Barat  yakni sejumlah  6  kursi,  berturut-turut  5  kursi  dari  DKI  dan  4  kursi  dari  Jawa  Timur.  Tabel  2  dan Tabel  3  menjelaskan  bahwa  PDI  Perjuangan  sebagai  partai  kaum  nasionalis  selalu  menjadi partai  politik  penyumbang  kursi  bagi  anggota  legislative  beragama  Kristen  setidaknya  di  6 (enam) provinsi yang berbasis Islam atau setidaknya mayoritas dominan berpenduduk agama Islam.

## Table 3: Daftar Provinsi berbasis Islam Legislatif Kristen Pemilu 2019
PROVINSI PARTAI POLITIK PDIP Demokrat Gerindra Golkar Nasdem Jumlah Sumut 5 2 - 1 1 9 kursi Dki 7 - - 1 - 8 kursi Jateng 6 - 1 - - 7 kursi Jabar 4 - - - 4 kursi Jatim 3 - 1 - - 4 kursi Riau 2 - - - - 2 kursi Total 27 kursi 2 kursi 2 kursi 2 kursi 1 kursi 34 kursi
Dalam  Pemilu  Legislatif  2019,  PDI  Perjuangan  tetap  menjadi  penyumbang  kursi terbesar  yang  jumlahnya  lebih  besar  dari  Pileg  2014  sejumlah  21  kursi  menjadi  27  kursi. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang kursi terbesar sejumlah 9 kursi mengalahkan Provinsi Jawa Barat di Pileg 2014 sejumlah 6 kursi, menyusul Provinsi DKI dengan 8 kursi. Jika  dilakukan  perbandingan  antara  peran  dan  pelibatan  tokoh-tokoh  Kristen  masa  lalu  dan tokoh-tokoh  Kristen  masa  kini  di  Indonesia,  ada  anggapan  kuat  bahwa  peran  dan  pelibatan orang  Kristen  secara  politik  lebih  nyata,  cukup  kuat,  dan  relatif  berpengaruh  di  masa  lalu dibandingkan masa kini (Silalahi, 2009).
Padahal  dari  segi  persentase,  jumlah  penduduk  beragama  Kristiani  (baik  Protestan maupun Katolik) hanya sedikit, tetapi secara politik memiliki pengakuan yang setara dengan penduduk yang beragama mayoritas Islam. Bentuk kesetaraan dalam demokrasi yang dewasa. (Dahl,  2001).  Berikut  ini  ditunjukkan  Persentase  Penduduk  Indonesia  Berdasarkan  Agama (BPS, 2008):
- Islam : 192.932.919 jiwa (88,8%)
- Kristen Protestan :   12.395.753 jiwa   (5,7%)
- Kristen Katolik :     6.563.199 jiwa   (3,0%) - Hindu :     3.698.282 jiwa   (1,7%) - Buddha :     1.306.248 jiwa   (0,6%) - Khonghucu :        205.808 jiwa   (0,1%) - Lain-lainnya :        243.931 jiwa   (0,1%) ====================
Total     217.346.140 jiwa (100%)
Total jumlah penduduk beragama Kristen (Katolik dan Protestan) adalah 18.958.952 jiwa atau (8,7%). Maka mestinya umat Kristen mendapatkan kursi  sebesar 8,71% dari suara yang diperebutkan di setiap Pemilu. Bagaimana hasilnya di Pemilu Legislatif?
Tabel 4: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2019
Pemilu 2019  Nama Partai Jlh Kursi % Kursi Keterangan Partai - - - Total: 575 kursi (100%)

## Kristen
Perbandingan: - Penduduk Kristen: 8,71% - Kursi Kristen di DPR:14,43% -     Selisih: 5,72 % Partai Non Kristen PDI Perjuangan 48 8,35% NASDEM 12 2,09% GOLKAR 8 1,39% GERINDRA 6 1,04% DEMOKRAT 5 2,36% PAN 2 0,35% PKB 2 0,35% TOTAL 83 kursi 14,43 %
Data  Table-4  menunjukkan  bahwa  persentase  perolehan  kursi  yang  diraih  oleh  para anggota  legislatif  Kristen  meningkat  dari  12,5%  tahun  2014  menjadi  14,43%  di  Pemilu Legislatif  2019.    Pada  Pemilu  2019,  PDI  Perjuangan  menjadi  partai  yang  mendominasi perolehan kursi anggota legislative beragama Krisiten yakni 48 kursi (8,35%). Perolehan ini meningkat  tajam  dibandingkan  Pemilu  2014  yang  hanya  35  kursi  (6,25%).  Partai  Nasdem melonjak tajam memperoleh 12 kursi (2,09%) di peringkat kedua di bawah PDI  Perjuangan dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya memperoleh 3 kursi (0,54%).
Patut diperhatikan dua partai berbasis Islam moderat pada Pileg 2019 memberikan 4 kursi  sekaligus  (0,70%)  yang  dihasilkan dari  dua  partai  yakni  PAN  dan  PKB  yang  masing- masing  menyumbangkan  2  kursi.  Artinya,  para  anggota  legislative  Krisen  juga  berasal  dari partai-partai berbasis agama Islam.

## Tabel 5: Kursi DPR RI Beragama Kristen Hasil Pemilu Legislatif 2014
Pemilu 2014 Nama Partai Jlh Kursi % Kursi Keterangan Partai Kristen - - - Total: 560 kursi (100%) Kursi Kristen: 11,96%
Perbandingan:
- Penduduk Kristen: 8,71%
- Kursi Kristen DPR:12,50% - Selisih: 3,79% Partai Non
Kristen
PDI Perjuangan 35 6,25% DEMOKRAT 11 1,96% GERINDRA 11 1,96% GOLKAR 7 1,25% NASDEM 3 0,54 HANURA 3 0,54% TOTAL 70 kursi 12,50 %
Data  di  atas  menunjukkan  perolehan  kursi  terbesar  para  caleg  beragama  Kristen melalui  PDI  Perjuangan  yakni  35  kursi.  Diperingkat  kedua  ada  Partai  Gerindra  pimpinan Prabowo  Subianto,  calon  Presiden  2014  dan  2019  yang  didukung  oleh  para  ulama  Islam khususnya di Jawa Barat.

## Alasan Pemilih Muslim Memilih Caleg Kristen
Di tengah isu politik identitas yang sangat panas 2014 dan 2019, apa yang membuat para  pemilih  Muslim menjatuhkan  pilihan  demokrasi  pada  politisi  beragama  Kristen?  Kami mewawancarai  mendalam  sejumlah  pemilih  beragama  Islam.    Mereka  adalah  Abah  Abidin (73 tahun) Koordinator Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) se Kabupaten Sukabumi dan Haji  Didi  Supriadi  (56  tahun)  penduduk  Kelurahan  Mundusari  Kecamatan  Pusakanagara, Pamanukan-Subang.
Kesimpulan  sederhananhya  adalah  karena  kedua  pemilih  Muslim  tersebut  terpesona dengan sikap tulus dan baik caleg Kristen karena janjinya dapat dipercaya, mereka bertindak sebelum  berbicara,  sedikit  berbicara  tetapi  banyak  berbuat  untuk  kepentingan  rakyat.  Sikap jujur dan tidak berjanji muluk-muluk, dan selalu hadir di tengah persoalan masyarakat. Maka
benar kata Alan Ware bahwa jika potensi individu sudah layak dijual ke pemilih dan mampu menaikkan suara partai politik, maka peranan partai tidak lagi dominan (Ware, 1994).
Argumentasi pemilih Muslim  dapat dikategorikan dalam lima alasan, yakni: pertama, kemampuan    caleg  bersangkutan  bersikap  santun  dan  mampu  mengambil  hati  warga  dalam nuansa  tata  krama  agama  dan  budaya  setempat; kedua ,  karena  caleg  yang  bersangkutan adalah  bahagian  dari  korban  Orde  Baru  karena  terkait  dengan  PKI  sehingga  menggalang dukungan dari Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba); ketiga, kerelaan caleg Kristen untuk memberikan pengobatan gratis terbuka kepada seluruh warga yang kontinu setiap bulan tidak terikat  hanya  seat  Pemilu; keempat, pendekatan  pembangunan  fisik  sarana  umum  seperti mesjid, air minum, jalan raya; kelima, kemampuan melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh local khususnya pemerintah daerah sekaligus dengan memanfaatkan gerbong partai.
Tentu  saja  teori  Affan  Gaffar  bahwa  politik  aliran  masih  sangat  kuat  di  Indonesia sebagai  preferensi  pilihan  bisa  dikatakan  tidak  sepenuhnya  dapat  diterima.  Dari  analisis penelitiannya  di  daerah  Brobanti,  Yogyakarta,  Affan  Gaffar  memperkuat  teori  bahwa  ada hubungan  yang  sangat  dekat  diantara  orientasi  sosio  religious  individu  dengan  preferensi pilihan.  Data  dari  Brobanti  termasuk  mendukung  gagasan  bahwa  warga  tertarik  untuk memilih  tergantung  orientasi  sosio  religious  mereka.  Sehingga  Santri  akan  tertarik  untuk memilih partai Islam, sementara Abangan cenderung untuk mendukung partai secular dalam Pemilu. Gaffar menjelaskan bahwa stabilitas pola preferensi pilihan jelas dalam analisis ini. Pemilih  Santri  tampaknya  menjadi  lebih  ideologis  dalam  membuat  keputusan  pilihan daripada  Abangan.  Buktinya  pemilih  Muslim  tetap  menjatuhkan  pilihan  politik  kepada  para caleg Kristen walaupun politik identities sangat kotor terjadi di masa Pemilu yang sama.
Ribka  Tjiptaning  seorang  anggota  legislative  perempuan  beragama  Kristiani  hasil Pemilu  2014  dan  2019  di  daerah  pemilihan  Provinsi  Jawa  Barat  dicintai  dan  dipilih  warga beragama  Muslim  justru  ketika  Ribka  secara  terbuka  mengaku  diri  sebagai  keturunan  dari pengikut  Partai  Komunis  tahun  1955.  Ikatan  emosionalitas  yang  sangat  tepat  seperti digambarkan  oleh  Clifford  Geertz  bahwa  aspek  politik  ketika  sudah  berbaur  dengan  aspek primordialisme  menjadi  sesuatu  yang  sangat  sulit  dipisahkan.  Penduduk  Desa  Cikolawing sudah terikat secara primordial sangat kuat terhadap Ribka persis seperti yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz. Padahal di Desa Cikolawing  Kecamatan Pawenang itu sekitar 99,99% beragama Muslim yang memenangkan Ribka Tjiptaning.
Apakah pengalaman serupa ini masih akan terjadi dalam Pemilihan nasional serenak tahun  2024  yang  diperkirakan  akan  membawa  politik  identas  agama  (Islam)  yang  akan semakin terang benderang untuk upaya mendirikan negara Khilafah Islam?

## Refleksi: Menuju Pemilihan Nasional 2024
Pengalaman  politik  dengan  penonjolan  isu  identitas  agama  (Islam)  dalam  Pemilihan Nasional Indonesia 2014 dan 2019 menjadi ancaman serius bagi kesatuan bangsa  Indonesia menghadapi  Pemilu  2024.  Apalagi  dalam  Pemilu  tahun  2004,  Presiden  Jokowi  tidak  lagi mencalonkan  diri  sehingga  sangat  dikhawatirkan  pemenang  pilpres  adalah  calon  presiden yang  diusung  oleh  pihak  pendukung  negara  Khilafah.    Jika itu  terjadi  maka  nasib  kalangan minoritas akan semakin terancam, dan bibit demokrasi, yang menghormati martabat manusia walau berbeda suku dan agamanya, akan semakin sulit bertumbuh sehat di Indonesia.
Usulan  makalah ini adalah  perlunya  penelitian  lebih lanjut  ke  sejumlah  wilayah  lain untuk  memperkuat  apakah  sesungguhnya  politik  identitas  sedang  bertumbuh  di  Indonesia? Misalnya  apakah  ada  kandidat  beragama  Muslim  justru  menang  di  basis-basis  beragama Kristiani.  Studi-studi  demokrasi  yang  lebih  luas  dibutuhkan  termasuk  mencari  tahu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia ke Pemilu 2024 nanti dan ke depannya setelah politik identitas yang sangat buruk di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu.****

## DAFTAR RUJUKAN
Buku-buku:
Almond,  Gabriel  A.,  ―Sosialisasi,  Kebudayaan  dan  Partisipasi  Politik‖,  dalam  Mohtar Mas‘oed  dan  Colin  MacAndrews  (eds.), Perbandingan  Sistem  Politik ,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
_______, Gabriel A. dan  G. Bigham Powell, Jr., Comparative Politics, System, Process and Policy , second edition, Boston: Little , Brown and Company, 1978 Anderson,  Benedict  dan  Audrey  Kahin  (eds), Interpreting  Indonesia  Politics:  Thirteen Contributions  to  the  Debate ,  Cornell  Modern  Indonesia  Project,  Ithaca,  New  York, 1982.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
________,  Miriam, Demokrasi  di  Indonesia:  Demokrasi  Parlementer  dan  Demokrasi Pancasila , Kumpulan Karangan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
________,    Miriam  (peny.),  Simposium  Kapitalisme,  Sosialisme,  Demokrasi,  Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1984.
Burns,  Edward  McNall,  et  al.  Western  Civilization:  Their  History  and  Their  Culture.  New York: W.W. Norton & Company, 1984.
Dahl, Robert A. Democrcy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. ___, Robert A. On Democracy . New Haven: Yale University Press, 1989 Dahl, Robert A. Perihal Demokrasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Feith,  Herbert, The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in  Indonesia ,  Ithaca  and  London, Cornell University Press, 1962.
Fuqoha  dan  Sukendar,      ―Dinamika  Gerakan  Sosial  Politik  Islam  Dalam  Pemilihan  Umum Presiden Indonesia 2019‖ dalam Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018)
Fuqoha  dan  Sukendar,      ―Dinamika  Gerakan  Sosial  Politik  Islam  Dalam  Pemilihan  Umum Presiden Indonesia 2019‖ dalam Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018.
Hatta, Mohammad, Kumpulan Karangan (I), Penerbit ―Bulan Bintang‖, Jakarta,  1952.
_____,  Mohammad,  ―Pendjadjahan  dan  Soal  Bangsa‖, Daulat  Ra’jat No.  11,  30  Desember 1931.
____, Mohammad,  ―Indonesia  Dalam  Perhoeboengan  Doenia‖, Daulat  Ra’jat No.  40,  20 Oktober 1932.
____, Mohammad, ―Collectivisme Toea dan Baroe‖, Daulat Ra’yat No. 75, 10 Oktober 1933. Hasil  Penelitian  Indeks  Demokrasi  Asia:  Kasus  Indonesia  Tahun  2014  oleh  Pusat  Kajian Politik  (Puskapol)  UI,  dipublikasikan  di Pasca  Sarjana  UI,  Jl  Salemba  Raya,  Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).
Himpunan  Risalah  Sidang-Sidang  dari  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  (Tanggal  29  Mei  1945  —  16  Juli  1945)  dan  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (  PPKI)  (Tanggal  18  Dan  19  Agustus  1945)  yang Berhubungan  dengan  Penyusunan  Undang-Undang  Dasar  1945,  (Jakarta:  Sekretariat Negara Republik Indonesia, [tanpa tahun]).
Huntington,  Samuel  P.,  ―Democracy‘s  Third  Wave‖,  dalam  Bernard  E.  Brown  dan  Roy  C. Macridis,  eds., Comparative  Politics:  Notes  and  Readings ,    8 th edition,  Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1996.
Kahin,  George  McTurnan, Nasionalisme  dan  Revolusi  di  Indonesia ,  terj.  Ismail  bin Muhammad  B.A.  (Hons),  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka  Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980.
Kahin,  Audrey, Rebellion  to  Integration:  West  Sumatra  and  the  Indonesian  Polity,  1926- 1998 , Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
_____,  Audrey  R., West  Sumatra:  Outpost  of  the  Republic,  dalam  Audrey  R.  Kahin  (ed.), Regional  Dynamics  of  the  Indonesia  Revolution:  Unity  from  Diversity ,  Honolulu: University of Hawaii Press, 1985.
Khan,  Rais  A.,  James  D.  McNiven  dan  Stuart  A.  MacKown, An  Introduction  to  Political Science , revised edition, Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey Limited, 1977. Laffan,  Michael. Sejarah  Islam  di  Nusantara (terjemahan  oleh  Indi  Aunullah)  (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015.
Leeds, C. A., Political Studies , 2 nd edition,  London: MacDonnald & Evans, Ltd., 1975. Magnis-Suseno SJ,  Franz, Mencari Sosok  Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
_______________,  Franz,  ―Cita-Cita  Kenegaraan  Bung  Hatta‖,  makalah  dalam  seminar nasional  tentang  Membedah  Pemikiran  Perjuangan  Bung  Hatta,  Arsip  Nasional Republik Indonesia, 14 Agustus 2002.
Maarif,  Ahmad  Syafii. Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan:  Sebuah Refleksi Sejarah. Jakarta: Mizan, 2015.
Mazour,  Anatole  G.  dan  John  M.  Peoples, Men  and  Nations;  A  World  History ,  3 rd edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
Meyer,  .  Thomas, Demokrasi:  Sebuah  Pengantar  Untuk  Penerapan ,  diterbitkan  oleh Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2005.
Panji Anugerah. Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, 2014.
Profil  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI Periode 2014 – 2019. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
Profil  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI Periode 2019 – 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
Rauf, Maswadi, ―Musyawarah untuk Mufakat: Sebuah Cara Penentuan Kebijaksanaan Politik dalam  Pembangunan Politik di Indonesia‖, dalam Amir Santoso (ed.).
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI),  Jakarta:  Sekretariat  Negara  RI, 1995.
Silalahi, Harry Tjan. ―Kader Kristen: Urgensi dan Tantangan‖, dalam Panggilan Membangun Bangsa  dan  Negara.Dasar  Pedoman  dan  Arah  Keterlibatan Politik  Kristen. Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009.
Sulaeman. Pemikiran Demokrasi Moh Hatta , [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009). Surjo,  dkk.,  Djoko, Agama  dan  Perubahan  Sosial:  Studi  tentang  Hubungan  antara  Islam, Masyarakat,  dan  Struktur  Sosial-Politik  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Sosial dan Asia Tenggara, UGM, 2001.
Zainuddin,  A.  R. Pemikiran  Politik  Islam:  Islam,  Timur  Tengah  dan  Benturan  Ideologi (Jakarta: Penerbit Pensil-324, 2004).

## Jurnal, Koran, Majalah:
―17  Poin  Pakta  Integritas  Ijtima  Ulama  II  yang  disetujui  Prabowo‖  (Laporan  dan  Kajian Tempo) dalam www.tempo.co, Minggu 16 September 2018.
―Amien  Rais  Dikotomikan  Partai  Setan  Dan  Partai  Allah‖,  dalam Laporan  CNN di www.cnnindonesia.com  pada Jumat 13 April 2018.
―PDIP  Menunggu  manuver  Amiern  Rais  soal  Ganti  Presiden  2019‖,  dalam  www.tempo.co pada Minggu 10 Juni 2018.
―Pemilu  2019:  Darul  Islam  Bayangi  Bangkitnya  Politik  Islam  di  Indonesia‖  dalam https://www.matamatapolitik.com on May 2, 2019 at 2:51 PM.
Azra, Azyumardi.  ―Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society‖ dalam Heritage of Nusantara, vol. 4, no. 1, 2015 .
Azra,  Azyumardi.  ―Network  of  Ulama  in  the  Haramayn:  Connection  in  the  Indian  Ocean Region‖ dalam Studia Islamika, vol. 8, no. 2, 2001.
Badrun,  ―Gerakan  Aksi  persaudaraan  Islam‖  dalam  www.republika.co.id  pada  10  Oktober
2018.
Budi  Kurniawan, ―Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan  Ancaman  bagi  Demokrasi‖  dalam Jurnal  Sosiologi  Agama:  Jurnal  Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018/ISSN: 1978-4457  hal 143-144. Budiardjo, Miriam, ‗Pendekatan-pendekatan Dalam Ilmu Politik‘, Jurnal Ilmu Politik No. 1, 1986.
Crouch,    Harold,  ―Democratic  Prospects  in  Indonesia‖, Asian  Journal  of  Political  Science , Vol. 1, No. 2, Desember 1993.
Fuqoha,  F.  et.al,  ―Gerakan  Sosial  Islam  Diantara  Gagasan  Demokrasi  Konstitusional  dan
Ancaman Radikalisme di Indonesia‖ dalam
https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id, Tahun 2018 .
Imaduddin  Muhammad,  Wildan.  ―Ormas  Islam  di  Jawa  Barat  dan  Pergerakannya:  Studi Kasus  Persis  dan  PUI‖,    dalam ANALISIS,  Volume  XVI,  Nomor  2,  Desember  2016 jurnal Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Kurniawan, Budi. ―Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan  Ancaman  bagi  Demokrasi‖  dalam Jurnal  Sosiologi  Agama:  Jurnal  Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018/ISSN: 1978-4457.
Lestari,  Sri  (wartawan  BBC). Pertarungan  pilpres  sengit  di  media  social ,  BBC  Indonesia, pada 5 Juli 2014.
Madjid,  Nurcholis,  ―Bung  Hatta:  Dari  Demokrasi  Minangkabau  ke  Demokrasi  Indonesia‖, Jurnal Reformasi Ekonomi , Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2002. Miriam Budiardjo, ―Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik‖, dalam Jurnal Ilmu Politik 1,
1986.
Muhsin  Z.,  Mumuh.  ―Penyebaran  Islam  Di  Jawa  Barat,  makalah  yang  disampaikan  dalam Saresehan Nasional “Sejarah Perjuangan Syaikhuna Badruzzaman (1898  – 1972) n pada  tanggal  13  Juni  2010  di  Pondok  Pesantren  al-Falah,  Mekargalih,  Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat.
R.  Antares  P,  ―Perjalanan  Ijtima  Ulama  1  sempai  Ijtima  Ulama  3‖,  dalam  www.tagar.id  . pada 3 Mei 2019.
Website, News: www. tirto.id, 23 Juli 2019. www.bbc.com , 10 Oktober 2018. www.bbc.com/indonesia, 21 Februari 2017. www.detiknews.com, 12 Des 2014. www.kompas.com, 9 Juni 2014. www.kompas.com, 15 dan 17 Mei 2019. www.konstituante.net, 10 Agustus 2020. www.kpu.go.id, 26 November 2019. www.kumparan.com , 10 Juni 2018.
www.pilpres.tempo.co, 15 Desember 2018 www.republika.co.id, 3 Mei 2018. www.republika.co.id, 13 Mei 2019. www.sindonews.com , 10 Oktober 2018). www.wikipedia.com, 10 Agustus 2020.