Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi

## KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA DALAM
IMPLEMENTASI PERMEN-KP NOMOR 12 TAHUN 2013

## READINESS OF THE REGIONAL GOVERNANCE OF ACEH JAYA REGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AND
FISHERIES NUMBER 12 OF 2013

## Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
E-mail: nodimarefanda@utu.ac.id, aprirotindjusfi@utu.ac.id
Diterima: 17/12/2018; Revisi: 27/12/2018; Disetujui: 29/12/2018

## ABSTRAK
Penelitian  mengenai  kesiapan  pemerintahan  daerah  kabupaten  aceh  jaya  dalam implementasi  PERMEN-KP  nomor  12  tahun  2013  tentang  pengawasan  pengelolaan wilayah  pesisir  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  kesiapan  pemerintah dalam  mengimplementasikan  PERMEN-KP  tersebut.  Adapun  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  yaitu observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Kabupaten  Aceh  Jaya  dilihat  dari  aspek  (1) pemahaman  DKP  serta  (2)  Tingkat  kesiapan  dengan  indikator  (keberadaan  instansi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia) secara umum siap untuk menerapkan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013.
Kata Kunci: Aceh Jaya, Kesiapan, PERMEN-KP Nomor 12 tahun 2013

## ABSTRACT
Research on the readiness of the governance of the district of Aceh  in the regulation implementation  of  the  Minister  of  Maritime  Affairs  and  Fisheries  number  12  of  2013 concerning the supervision of coastal area management aims to determine the extent of the  government's  readiness  to  regulation  implement  the    Minister  of  Maritime  Affairs and Fisheries regulations. The method used in this study  is descriptive qualitative with data  collection  techniques,  namely  observation,  interviews  and  documentation.  The results  of  the  study  show  that  the  Aceh  Jaya  District  Marine  and  Fisheries  Agency (DKP)  is  viewed  from  aspects  of  (1)  understanding  of  DKP  and  (2)  The  level  of readiness  with  indicators  (the  existence  of  institutions,  facilities  and  infrastructure  and human  resources)  is  generally  ready  to  implement  ministerial  regulations  marine  and fisheries number 12 of 2013.
Keywords: Aceh  Jaya,  Readiness,  Minister  of  Maritime  Affairs  and  Fisheries Regulation Number 12 of 2013

## PENDAHULUAN
Sumber daya pesisir dan laut merupakan potensi  penting  dalam  pembangunan  sosial ekonomi dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Sumber daya pesisir dan laut mempunyai nilai ekonomis dan  ekologis  yang  tinggi  guna  menjamin keberlanjutan  dari  sumber  daya  tersebut. Berkelanjutan  secara  ekonomi  berarti  suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi.
Pemeliharaan  kapital (Capital  Maintenance) dan  penggunaan  sumber  daya  serta  investasi secara  efisien.  Berkelanjutan  secara  ekologis mengandung arti bahwa kegiatan yang dimaksud harus dapat mempertahankan integritas  ekosistem,  memelihara  daya  dukung lingkungan,  dan  konservasi  sumber  daya  alam termasuk  keanekaragaman  hayati,  sehingga diharapkan  pemanfaatan  sumber  daya  dapat berkelanjutan.
Kabupaten Aceh Jaya dituntut untuk siap dalam  melakukan  pengelolaan  pesisir  secara terencana  dan  terpadu  serta  dapat  memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada  semua stakeholder  terutama  bagi  masyarakat  pesisir. Namun demikian, kegiatan pengelolaan wilayah pesisir  menyisakan  beragampermasalahan  yang mengancam pembanguan berkelanjutan diwilayah  tersebut,  seperti  terjadinya ilegal fishing ,  pencemaran  lingkungan,  eksploitasi, kerusakan ekosistem terumbu karang,
penebangan mangrove secara liar yang menyebabkan  abrasi,  dan  masih  juga  terdapat permasalahan yang lainnya. Satu hal yang lebih memprihatinkan  adalah  bahwa  kecenderungan kerusakan  lingkungan  pesisir  tersebut  lebih disebabkan paradigma dan praktek pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pembangunan yang berkelanjutan.
Seiring  dengan  berlakunya  kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di  Kabupaten  Aceh Jaya  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang Nomor  27  tahun  2007,  maka  pemerintah dituntut untuk lebih pro aktif dalam pengelolaan wilayah  pesisir  yang  lebih  baik  lagi  terutama peran  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP). DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya  memegang  peranan dan  tanggung  jawab  yang  penting  dalam  upaya peningkatan  dan  pengembangan  pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam hal pengawasan  pengelolaan  wilayah  pesisir  guna mewujudkan  terlaksananya  penataan  secara tepat  dan  berkesinambungan  sesuai  dengan PERMEN  KP  Nomor  12  tahun  2013  tentang Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  di Kabupaten Aceh Jaya.
Dalam  Permen  KP  Nomor  12 tahun  2013 mengenai  pengawasan  pengelolaan  wilayah pesisir  memiliki prinsip  yaitu:  merupakan suatu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dan/atau komplemen dari sistem perencanaan
Vol. 01, No. 03, (November, 2018), pp. 223-230.
Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi
pembangunan  daerah.,  dapat  mengintegrasikan kegiatan  antara  pemerintah  dengan  pemerintah daerah,  antar  sektor,  antar  pemerintahan,  dunia usaha  dan  masyarakat,  antara  ekosistem  darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan  prinsip-prinsip  manajemen  dan  melibatkan peran sektor masyarakat setempat dan termasuk kepentingan lainnya.
Berdasarkan problematika tersebut, peneliti  ingin  melihat  bagaimana  tingkat kesiapan  DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam menjembatani permasalahan-permasalahan dalam  hal  Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (PWP3K)  dari berbagai  permasalahan  atau  ancaman  yang ditimbulkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab,  sehingga  kelestarian  akan mampu  terjaga  dan  terus  ditingkatkan  agar memberikan  dampak  positif  khususnya  kepada Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Aceh Jaya.

## METODE PENELITIAN

## 1) Lokus dan Fokus Penelitian
Penelitian mengenai
Kesiapan
Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam implementasi  PERMEN-KP  Nomor  12  tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir  di  Kabupaten  Aceh  Jaya  dengan  durasi waktu  kurang  lebih  3  bulan.  Sedangkan  yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang kesiapan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  dalam
implementasi  PERMEN-KP  Nomor  12  tahun 2013.

## 2) Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk memahami  secara  mendalam  tentang  penelitan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan  Kualitatif.  Pengertian  penelitian deskriptif  menurut  Moleong  mendefinisikan Metodelogi  kualitatif  adalah  sebagai  perosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati (Moleong, 2012).

## 3) Teknik Pengumpulan Data
Penelitian mengenai Kesiapan Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam implementasi  PERMEN-KP  Nomor  12  tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan  Wilayah Pesisir  di  Kabupaten  Aceh  Jayayang  dilakukan ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan informasi yang menerima tindakan, sedangkan  data  sekunder  yang  berupa  data dokumentasi. Pengambilan data dapat dilakukan dengan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.

## 4) Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data
Penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif, dengan  lebih  banyak  bersifat  uraian  dari  hasil wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang telah  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif
serta  diuaraikan  dalam  bentuk  deskriptif. Menurut  Patton  (Moleong,  2002)  analisis  data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan-nya  ke  dalam  suatu  pola, kategori  dan  uraian  dasar”.  Definisi  tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya  kedudukan  analisis  data  dilihat  dari segi  tujuan  penelitian.  Prinsip  pokok  penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
2. Reduksi Data (Data Reduction)
3. Display Data
4. Verifikais  dan  Penegasan  Kesimpulan

## (Conclution Drawing and Verifikation)
Antara  display  data  dan  penarikan kesimpulan terdapat  aktivitas analisis data  yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus- menerus.  Masalah  reduksi  data,  penyajian  data dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian  kegiatan  analisis  yang  terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk  mendeskripsikan  fakta  yang  ada  di lapangan,  pemaknaan  atau  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  yang  kemudian  diambil intisarinya saja.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1) Pemahaman  DKP  Kabupaten  Aceh Jaya  Tentang  PERMEN-KP  Nomor  12 Tahun 2013
Agarimplementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan  harus  mengetahui  apakah  mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi  kebijakan  harus  diterima  oleh semua  personel  dan  harus  mengerti  secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan  agar  tidak  melahirkan  interpretasi yang  berbeda  (George  Edward  III  dalam Widodo 2010: 97).
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo (2010:97),  komunikasi  kebijakan  memiliki beberapa dimensi, antara lain:
1. Dimensi  transmisi  menghendaki  agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya  disampaikan  kepada  pelaksana (implementors) kebijakan  tetapi  juga disampaikan  kepada  kelompok  sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi  kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana,  target  grup  dan  pihak  lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang  menjadi  maksud,  tujuan,  sasaran,
Vol. 01, No. 03, (November, 2018), pp. 223-230.
Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi
serta  substansi  dari  kebijakan  publik tersebut  sehingga  masing-masing  akan mengetahui  apa  yang  harus  dipersiapkan serta  dilaksanakan  untuk  mensukseskan kebijakan  tersebut  secara  efektif  dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (consistency)
diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana  kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam  hal pemahaman  terhadap  PERMEN-KP  Nomor 12 Tahun 2013 terlihat dapat dipahami secara baik,  hal  tersebut  ditunjukkan  berdasarkan hasil  wawancara  langsung  dengan  berbagai informan  yang  ada  di  lapangan,  dimana semua  informan  yang ada di  DKP  Kabupaten Aceh Jaya mengetahui keberadaan PERMEN- KP  nomor  12  tahun  2013  tersebut  serta mengetahui bahwa wewenang dari Kepolisian Khusus  (POLSUS)  sebagaimana  instruksi dalam PERMEN-KP yaitu mengadakan patroli/perondaan  di  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  atau  wilayah  hukumnya serta  menerima  laporan/pengaduan  yang menyangkut  perusakan  ekosistem  pesisir, kawasan  konservasi,  kawasan  pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu.
2) Tingkat Kesiapan Pemerintah

## Kabupaten Aceh Jaya
Sejalan  dengan  era  otonomi,  pengelolaan sumber daya pesisir semakin mendapat perhatian  yang  lebih  besar.  Pemerintah  daerah mempunyai kewenangan jelas dalam mengelolaa  sumber  daya  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  secara  bertanggung  jawab  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2007 tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir.  Dengan dibentuknya  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan semakin  memaksa  pemerintah  untuk  mampu dan  memiliki  kesiapan  terutama  dalam  hal pengawasan  pengelolaan  wilayah  pesisir  yang secara tepat dan berkesinambungan.
Dengan  semakin  mencuatnya  paradigma pembangunan  kelautan  serta  dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca beberapa  persoalan  serius  yang  menjadi  isu-isu strategis  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir dan  laut  ini.  Untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  dan  isu-isu  yang  muncul  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  ini, dibutuhkan kerja sama yang baik antar lembaga- lembaga  terkait  terutama  masyarakat  dan pemerintah  serta  stakeholder  lainnya  dalam setiap  proses  pengelolaan  sumberdaya,  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pemanfaatan dan  pengawasan.  Pembagian  tanggung  jawab dan  wewenang  antar  stakehoder  dapat  terjadi dalam  berbagai  pola,  tergantung  kemampuan dan  kesiapan  sumberdaya  manusia  dan  institusi yang  ada  didaerah  tersebut.  Dengan  demikian,
maka  pemerintah  Dinas  kelautan  dan  perikanan akan  lebih  mampu dan siap dalam  menjalankan berbagai  tugas  maupun  tanggungjawabnya dengan  adanya  koordinasi  yang  baik  disetiap pihak yang terkait tersebut.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut adanya kerjasama banyak orang, agar kebijakan yang  ada  dapat  berjalan  secara  efektif.  Selain itu. Keberhasilan dan kegagalan suatu pembangunan wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh kemampuan para stakeholdersdalam menjalankan implementasi suatu kebijakan yang telah  dibuat.  Keberhasilan  suatu  kebijakan sangat  bergantung  pada  segi  pemahaman  para implementor  dalam  menjalankan  kebijakan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya sudah memiliki pengetahuan  tentang  apa  yang  harus  mereka kerjakan  dalam  menjalakan  PERMEN-KP tersebut.  Untuk  lebih  jelas  dalam  mengukur tingkat  kesiapan  DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya yaitu sebagai berikut:
a. Keberadaan Instansi
Kabupaten  Aceh  Jaya  memiliki  panjang garis  pantai  yaitu  +  160  kilometer  dan Kabupaten  Aceh  jaya  merupakan  daerah minapolitan. Dari data lapangan yang ditemukan,  DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya  lebih menguasai kondisi wilayahnya bila dibandingkan dengan DKP Provinsi dikarenakan  DKP  kabupaten  aceh  jaya  sendiri berada di Kabupaten Aceh Jaya serta
kesehariannya  memang  bertugas  di  wilayah tersebut.
b. Sarana dan prasarana
Pengetahuan  merupakan  hasil  “tahu”  dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan  terhadap  suatu  obyek  tertentu. Penginderaan  terjadi  melalui  panca  indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman,  rasa  dan  raba.  Sebagian  besar pengetahuan  manusia  diperoleh  melalui  mata dan telinga (Soekidjo, notoadmojdo 2003). DKP Kabupaten  Aceh  Jaya  memiliki  kawasan minapolitan  sebanyak  4  kawasan,  memiliki  1 kawasan  sentral  produk  perikanan,  memiliki  1 pangkalan  pendaratan  ikan,  memiliki  2  balai benih  ikan,  memiliki  1  balai  benih  udang, memiliki  29  unit  pengolahan  ikan  serta memiliki 1 unit kapal patroli perikanan.
c. Sumber daya manusia (SDM)
DKP  Kabupaten  Aceh  Jaya  memiliki pegawai  dengan  jumlah  46  orang,  dengan rincian sebagai berikut:
No  Pangkat/Golongan Jumlah Orang 1. Golongan I 1 2. Golongan II 9 3. Golongan III 12 4. Golongan IV 3 5. Honorer 21 Jumlah 46 Sumber: DKP Kabupaten Aceh Jaya
Vol. 01, No. 03, (November, 2018), pp. 223-230.
Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi

## KESIMPULAN

## 1) Simpulan
Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam hal  ini  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai ujung tombak dalam menjalankan roda pemerintahan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan memiliki  kesiapan  untuk  mewujudkan  penataan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik lagi sesuai  dengan  PERMEN-KP  No.  12  Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan  Wilayah pesisir  terutama  dengan  adanya  pembentukan Polisi  Khusus  (POLSUS)  akan  memudahkan daerah  Kabupaten  Aceh  Jaya  dalam  melakukan pengawasan  wilayah  pesisir.  Namun,  dengan adanya  pemberlakuan  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  membuat  daerah Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki kewenangan  sedikitpun  dalam  hal  pengelolaan wilayah  pesisir  terutama  dalam  menjalankan pengawasan.

## 2) Saran
Pemberlakukan  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam khususnya  di  bidang  kelautan  dan  perikanan, sehubungan  dengan  bagaimana  pembagian kewenangan  fungsi  dalam  hukum  antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.  Seharusnya  Kabupaten/Kota diberikan  wewenang  dalam  hal  pengelolaan wilayah  pesisir  dikarenakan  kabupaten/kota lebih  mengetahui  secara  signifikan  mengenai potensi  atau  permasalahan  yang  terjadi diwilayah  tersebut.  Dan  dengan  diberikan wewenang  kepada  daerah  kabupaten/kota dalam  hal  pengelolaan  wilayah  pesisir  akan lebih  mudah  untuk  daerah  dalam  mengelola sumber  daya  wilayah  pesisir  yang  lebih  baik lagi  karena  cakupan  wilayah  dapat  mudah dijangkau dan diawasi.
Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Moleong, Lexy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. ------------------, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
Joko  Widodo,  2011, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  Dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publi. Malang, Bayu Media.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PERMEN  KP  Nomor  12  tahun  2013  tentang  Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  di Kabupaten Aceh Jaya.