## Politik Konfesionalisme Lebanon: Sebuah Pilihan atas Keberagaman Agama

## Farhan Hibatullah
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia e-mail: farhan.hibatullah@ui.ac.id

## Abstract
This article discusses the politics of confessionalism, which has become a political choice for the religious diversity of Lebanese society. Political confessionalism is a system  of  government  that  proportionally  allocates  political  power  based  on religion.  The  diversity  of  religions  in  Lebanon  is  inseparable  from  its  complex historical  journey,  which  then  impacts  social  change  in  Lebanon.  This  diversity often causes various problems in Lebanon, even including armed conflict. The most significant armed conflict in Lebanon occurred in the period 1975-1990. This war is strongly influenced by religion because each actor brings their religious identity to the war. This article uses a qualitative method to explain the social changes that occurred until the Lebanese people finally agreed on the politics of confessionalism as a solution to bring socio-political stability to the country.
Keywords: Lebanon,  politics of confessionalism, religious diversity, social change

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang politik konfesionalisme yang telah menjadi sebuah pilihan  politik  atas  keberagaman  agama  masyarakat  Lebanon.  Politik konfesionalisme  adalah  sistem  pemerintahan  yang  secara  proporsional mengalokasikan kekuasaan politik berdasarkan agama. Keberagaman agama yang ada  di  Lebanon  tidak  terlepas  dari  perjalanan  sejarah  yang  kompleks,  yang kemudian  berdampak  kepada  perubahan  sosial  di  Lebanon.  Keberagaman tersebut  kerap  menimbulkan  berbagai  masalah  di  Lebanon,  bahkan  termasuk konflik  bersenjata.  Konflik  bersenjata  terbesar  di  Lebanon  terjadi  pada  periode tahun  1975-1990.  Perang  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  agama  karena  masing- masing  aktor  membawa  identitas  agama  mereka  dalam  berperang.  Artikel  ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengeksplanasi perubahan sosial yang terjadi sampai akhirnya rakyat Lebanon menyepakati politik konfesionalisme sebagai solusi untuk menghadirkan stabilitas sosial politik di negara tersebut.
Kata  kunci: keberagaman  agama,  Lebanon,  perubahan  sosial,  politik konfesionalisme

## Pendahuluan
Sejarah  Lebanon  adalah  sebuah  cerita  tentang  berbaurnya  budaya  dan  tradisi serta solusi inovatif yang diciptakan ketika kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan digabungkan  untuk  menjadi  sesuatu  yang  baru.  Lebanon  memiliki  masyarakat heterogen  yang  terdiri dari  berbagai  kelompok  etnis  dan  agama.  Lebanon terdiri dari campuran  etnis  seperti  Fenisia,  Yunani,  Armenia,  dan  Arab,  dan  dalam  spektrum komunitas  Lebanon  yang  lebih  besar  terdapat  etnis  minoritas  termasuk  etnis  Kurdi (Harris,  2014).  Keberagaman  etnis  dan  ras  di  Lebanon  tidak  terlepas  dari  perjalanan sejarah  Lebanon  yang  mengalami  banyak  pengaruh  dari  beberapa  peradaban  besar. Orang-orang  Fenisia  pernah  menjadi  bangsa  penguasa  di  dataran  Lebanon  diikuti dengan bangsa Mesir, Yunani, Romawi, dan Arab, dan belum lagi pendudukan Prancis pascaPerang Dunia I (Stanton, 2012).
Banyaknya bangsa berkuasa yang pernah menduduki Lebanon, mempengaruhi struktur  sosial  di  Lebanon  dan  menghasilkan  masyarakat  yang  heterogen.  Hal  itu menjadi faktor penting dalam perubahan sosial yang terjadi di Lebanon. Lebanon adalah bangsa  yang  meliputi  campuran  dari  kelompok  budaya,  agama,  dan  etnis  yang  telah terbangun selama lebih dari 6.000 tahun (Stanton, 2012). Keberagaman etnis tersebut dalam perjalanannya kemudian diikuti oleh keberagaman agama (Arsan, 2020). Seiring perjalanan  waktu,  terutama  pada  peristiwa  Perang  Salib,  afiliasi  masyarakat  Lebanon bergeser  dari  afiliasi  etnis  menjadi  afiliasi  agama  (Stanton,  2012).  Kondisi  tersebut terbawa  terus  sampai  pada  terbentuknya  negara  modern  Lebanon  dan  berperan penting dalam kontestasi politiknya yang kerap berujung konflik.
Secara  umum,  masyarakat  Lebanon  mengidentifikasi  diri  berdasarkan  agama mereka.  Sebagian  besar  nama  belakang  orang-orang  Lebanon  memiliki  asosiasi keagamaan  atau  dengan  kata  lain,  nama  belakang  mereka  terkait  dengan  dengan identitas  agama.  Tempat  tinggal  masyarakat  juga  tersebar  berdasarkan  identitas. Misalnya, kaum Muslim Sunni banyak tinggal di daerah perkotaan, seperti Beirut, Sidon, dan Tripoli. Sementara itu, kaum Muslim Syiah banyak yang hidup di Lebanon selatan. Kaum  Kristen  Maronit  banyak  mendiami  kawasan  pantai.  Perang  Saudara  Lebanon (1975-1990)  pada  dasarnya  adalah  sebuah  krisis  identitas.  Lebanon  tidak  bersatu sebagai sebuah negara dan tidak memiliki identitas nasional (Kisthardt, 2013).
Oleh karena itu, dalam membahas politik Lebanon, identitas aktor menjadi salah satu  variabel  penting  dalam  analisis.  Berikut  ini  tabel  data  demografi  Lebanon berdasarkan identitas, pada tahun 1983 (pada era Perang Sipil 1975-1990).

## Tabel 1. Populasi Lebanon Tahun 1983 Berdasarkan Identitas
Populasi Lebanon Berdasarkan Identitas Jumlah (ribu) Persentase Kristen 965 39,8 Maronit 580 24,1 Greek Ortodoks 175 7,3 Greek Catholic 100 3,8 Armenia 70 3,0 Lainnya (termasuk Yahudi)  40 1,6 Muslim 1435 60,2 Sunni 600 25 Syiah 655 27,5 Druze 180 7,7 Total 2.400 100

## Sumber (Soffer, 1986)
Perang sipil Lebanon yang berlangsung sejak 1975-1990 telah menewaskan lebih dari 144.000 orang, 184.000 terluka, 13.000 kidnapped; dan lebih dari 750.000 warga Lebanon terpaksa mengungsi secara internal ( internally displaced ). Perang ini kemudian diakhiri dengan Perjanjian Thaif yang ditandatangani pada 22 Oktober 1989 di Taif, Saudi Arabia,  dan  diratifikasi  oleh  parlemen  Lebanon  pada  bulan  November  di  tahun  yang sama. Perjanjian Thaif berisi “new power sharing agreement” agar kekuasaan terbagi secara seimbang antara Kristen dan Muslim (Kisthardt, 2013). Dalam artikel ini, penulis akan  menguraikan  proses  perubahan  sosial  yang  mendorong  dipilihnya  sistem  politik konfesionalisme. Pembahasan selanjutnya akan dibagi dalam beberapa bagian, pertama menjelaskan  tentang  teori  perubahan  sosial  dan  konsep  politik  konfesionalisme, dilanjutkan  dengan  beberapa  sub  bab  berisi  bahasan  tentang  kompleksitas  sejarah Lebanon kuno, mandat Prancis dan nasionalisme Arab, Republik Lebanon dan Perang Saudara  1975-1990,  dan  analisis  mengenai  politik  sebuah  pilihan  atas  keberagaman agama di Lebanon .

## Teori Perubahan Sosial dan Konsep Politik Konfesionalisme
Menurut  Snelbecker  ada  tiga  fungsi  teori  dalam  penelitian. Pertama, sebagai pensistematisan  temuan-temuan  penelitian. Kedua, sebagai  pendorong  untuk menyusun hipotesis yang dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban serta membuat prediksi-prediksi atas dasar temuan-temuan itu. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan (Forte, 2014). Singkatnya, fungsi teori dalam penelitian  adalah  sebagai  alat  bantu  bagi  peneliti  untuk  menemukan  jawaban  dari penelitiannya. Penelitian ini akan menggunakan dua teori, yaitu teori perubahan sosial dan konsep politik konfesionalisme.
Perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang berubah. Berangkat dari arti di atas maka dapat dikatakan bahwa perubahan bermakna peralihan dari  keadaan  yang  sebelumnya  ke  keadaan  yang  baru.  Dari  pengertian  ini  maka  kita dapat menjelaskan makna perubahan sosial. Perubahan sosial secara sederhana dapat diartikan  perubahan  nilai-nilai  sosial  atau  pola-pola  perilaku.  Menurut  Kingsley  Davis, perubahan  sosial  adalah  ketika  suatu  masyarakat  meninggalkan  suatu  sikap  dan mengadopsi sikap lainnya (Schatzki, 2019). Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa perubahan sosial adalah mengenai perubahan di suatu masyarakat dalam segi hubungan  dan  struktur  sosial.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  teori perubahan sosial adalah teori mengenai perubahan struktur sosial.
Untuk melihat sistem politik yang digunakan di Lebanon, yang menjadi solusi dari keberagaman sosial, maka peneliti akan menggunakan konsep politik konfesionalisme. Politik  konfesionalisme  adalah  turunan  dari  teori  sistem  politik  konsosiasionalisme. Politik  konsosiasionalime  adalah  sebuah  sistem  politik  yang  menekankan  kepada pembagian  kekuasaan.  Ilmuwan  politik  mendefinisikan  sistem  politik  konsosiasional sebagai sistem politik pembagian distribusi kekuasaan politik di negara yang memiliki masyarakat  heterogen  di  mana  tidak  ada  kelompok  besar  yang  menjadi  mayoritas, tetapi kondisi politik tetap stabil karena adanya konsultasi di antara para elit kelompok- kelompok  tersebut  (O’leary,  2005).  Sementara  itu,  konsep  politik  konfesionalisme adalah  sistem  pemerintahan  yang  secara  proporsional  mengalokasikan  kekuasaan politik berdasarkan agama (Rabil, 2011). Jadi, politik konsosiasional hanyalah distribusi kekuasaan politik antar kelompok, sementara politik konfesionalisme adalah distribusi kekuasaan berdasarkan afiliasi agama.

## Kompleksitas Sejarah Lebanon Kuno
Sejarah  Lebanon  adalah  sebuah  cerita  tentang  berbaurnya  budaya  dan  tradisi serta solusi inovatif yang diciptakan ketika kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan digabungkan  untuk  menjadi  sesuatu  yang  baru.  Lebanon  telah  lama  duduk  di
persimpangan  di  mana  arus  kebudayaan  Timur  dan  Barat  bertemu  secara  historis. Bangsa-bangsa dari berbagai peradaban, kebudayaan, dan agama pernah silih berganti menjadi  penguasa  di  daratan  Lebanon.  Setidaknya  tercatat  beberapa  bangsa  yang pernah  menjadi  penguasa  dan  meninggalkan  pengaruh  peradabannya  di  Lebanon, mereka adalah bangsa Fenisia, Mesir, Yunani, Arab, Romawi, dan Turki.
Orang-orang  Fenisia  yang  berasal  dari  Kanaan  adalah  bangsa  pertama  yang mendiami  dataran  Lebanon  sekitar  tahun  3000  SM  (Harris,  2014).  Informasi  tentang keberadaan Bangsa Fenisia ditemukan dari surat (teks) diplomatik yang kini berada di Museum Kementerian Luar Negeri Mesir, ditulis dalam huruf paku dan ditemukan di Tell el-Amarna,  Mesir  Tengah  (Stanton,  2012).  Bangsa  Fenisia  kemudian  dianeksasi  oleh Firaun Mesir, Ramses III, pada 1187 SM. Inilah yang menjadi awal kehadiran pengaruh kebudayaan Mesir Kuno di Lebanon (Hourani, 2010).
Kemudian  pada  abad  ke-9  SM  bangsa  Asiria  masuk  dan  menguasai  dataran Lebanon sebelum akhirnya dikalahkan oleh bangsa Persia melalui Dinasti Akhemeniyah pada tahun 538 SM (Hourani, 2010). Kemudian pada 332 SM Aleksander Agung dalam pengepungan selama delapan bulan berhasil mengambil alih dataran Lebanon, sehingga pengaruh  dari  peradaban  Yunani  masuk  (Arsan,  2020).  Peradaban  Yunani  kemudian digantikan lagi oleh peradaban Romawi di bawah kekuasaan Theodosius II (Harris, 2014). Selama  periode  Kekaisaran  Romawi,  Bahasa  Fenisia  asli  di  Lebanon  digantikan  oleh bahasa Aramea yang menjadi bahasa sehari-hari (Harris, 2014).
Pada  abad  ke-7  dalam  periode  Bizantium  (Kekaisaran  Romawi  Timur),  sebuah kelompok  dari  utara  Suriah  memasuki  dataran  Lebanon.  Kelompok  tersebut  adalah komunitas Kristen yang didirikan oleh murid-murid Santo Maron yang dikenal dengan sebutan  Kristen  Maronit  (Stanton,  2012).  Dalam  waktu  yang  hampir  bersamaan  di selatan  dataran  Lebanon  datanglah  suku – suku  Arab  yang  sebelumnya  telah menaklukkan Suriah. Akibat kedatangan suku Arab, masyarakat Lebanon yang tadinya berbahasa  Suriah  dan  Aramea  secara  bertahap  mengadopsi  bahasa  Arab  (Stanton, 2012). Setelah bangsa Arab, kemudian dari arah Persia datanglah kelompok Druze yang merupakan cabang esoterik dari Syiah (Stanton, 2012). Ketika Lebanon menjadi bagian dari  wilayah  kekuasaan  Dinasti  Umayyah  Arab  pada  tahun  661,  pengaruh  bahasa, kebudayaan Arab, serta Islam Sunni semakin membesar di Lebanon (Stanton, 2012).
Pada  akhir  abad  ke-11,  Lebanon  menjadi  bagian  dari  kekuasaan  Tentara  Salib akibat bantuan dari kelompok Kristen Maronit dan sedikit bantuan dari kelompok Druze (Reilly, 2016). Kejadian tersebut merupakan awal dari kiprah politik Kristen Maronit yang di  kemudian  hari  menjadi  salah  satu  kekuatan  politik  utama  di  Lebanon.  Pada  masa inilah  afiliasi  etnis  beralih  menuju  afiliasi  keagamaan.  Kemudian  pada  tahun  1187,
Salahuddin  Ayyubi  berhasil  mengalahkan  Tentara  Salib  dan  mengembalikan  Lebanon kepada peradaban Islam di bawah Dinasti Ayyubiyah (Reilly, 2016). Setelah 400 tahun berada di bawah peradaban Islam di bawah Dinasti Mamluk, Lebanon diduduki dinasti Islam lainnya, yaitu Utsmaniyah Turki.
Berkuasanya  Dinasti  Utsmaniyah  di  Lebanon  menjadi  pemicu  awal  terjadinya konflik horizontal di Lebanon. Ketika Dinasti Utsmaniyah melakukan ekspansi ke wilayah Lebanon  yang  merupakan  bagian  dari  wilayah  Dinasti  Mamluk,  Amir  Lebanon  untuk Mamluk  malah  memberikan  dukungannya  kepada  Utsmaniyah.  Karena  dukungan tersebut, Utsmaniyah kemudian memberikan hadiah kepada sang Amir berupa daerah otonom  di  sekitar  Gunung  Lebanon.  Sementara  itu,  Gunung  Lebanon  sendiri  adalah wilayah pemukiman mayoritas Kristen Maronit dan kelompok Druze. Daerah otonomi tersebut  kemudian  menjadi  dipimpin  oleh  seorang  Amir  Islam  Sunni  yang  berhak menentukan  kebijakan  ekonominya  sendiri  dengan  tetap  membayar  upeti  kepada Dinasti  Utsmaniyah  (Reilly,  2016).  Kaum  Kristen  Maronit  kemudian  secara  bertahap menjadi  kekuataan  ekonomi  di  daerah  otonomi  tersebut,  dan  sementara  kelompok Druze menjadi bagian besar dari pasukan militer (Hourani, 2010).
Semakin kuatnya pengaruh ekonomi Kristen Maronit di daerah otonomi Lebanon kemudian  menjadi  awal  munculnya  instabilitas.  Kelompok  Druze  yang  merasa kehidupannya  di  daerah  otonom  Gunung  Lebanon  semakin  didominasi  oleh  Kristen Maronit kemudian membantu Amir Bashir II untuk menekan dominasi mereka. Bashir II membangun  aliansi  dengan  kelompok  Druze  untuk  membatasi  kekuatan  keluarga- keluarga  feodal  kaum  Kristen  Maronit  yang  berkuasa  dan  untuk  mempertahankan kekuasaannya sendiri (Hourani, 2010). Namun Bashir III yang merupakan penerus Amir sebelumnya merupakan pemimpin yang lemah, sehingga membuat kontestasi kekuatan antara kelompok Kristen Maronit dan kelompok Druze semakin tajam.
Hubungan  Kristen  Maronit,  yang  dipimpin  oleh  keluarga  feodal,  semakin memburuk  dengan  kelompok  Druze,  yang  berusaha  mempertahankan  supremasi tradisional mereka. Ketika kekuatan-kekuatan besar Barat masuk, Prancis memberikan dukungannya  kepada  kelompok  Kristen  Maronit  dan  Inggris  kepada  kelompok  Druze, sementara  Utsmaniyah  mendorong  runtuhnya  daerah  otonom  tersebut  agar  dapat berkuasa  penuh  di  Lebanon  (Traboulsi,  2012).  Konflik  kemudian  memuncak  ketika Kristen Maronit menjadi korban pembantaian kaum Druze pada tahun 1860 (Hourani, 2010).  Sikap  politik  Utsmaniyah  yang  condong  mendukung  kelompok  Druze menyebabkan  Prancis  melakukan  intervensi  langsung,  dengan  alasan  atas  nama kemanusiaan  dan  persaudaraan  sesama  Kristen  (Reilly,  2016).  Intervensi  Prancis tersebut kemudian menghasilkan resolusi konflik berupa sebuah sistem pemerintahan yang baru pada tahun 1864, yang menyatakan bahwa Gunung Lebanon adalah daerah
otonom  yang  dipimpin  oleh  gubernur  Kristen  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Sultan Utsmaniyah Turki (Arsan, 2020).

## Mandat Prancis dan Nasionalisme Arab
Pasca-Perang  Dunia  I  dan  keruntuhan  Dinasti  Utsmaniyah  Turki,  Liga  Bangsa- Bangsa  memberikan  mandat  kepada  Prancis  untuk  mengelola  Lebanon  pada  tahun 1923.  Melalui  mandat  tersebut,  Prancis  kemudian  menyatukan  seluruh  wilayah  di sekitar Lebanon menjadi Lebanon Raya yang terdiri dari Gunung Lebanon, Beirut, dan Al-Biqa (Arsan, 2020). Wilayah inilah yang kemudian menjadi Republik Lebanon saat ini. Kristen Maronit yang secara tradisional sangat pro-Prancis menyambut baik hal ini dan selama Prancis memegang mandat ini Kristen Maronit mendapat dukungan dari Prancis. Namun, perluasan wilayah Lebanon dari batas-batas sebelum Perang Dunia I menjadi Lebanon  Raya  mendatangkan  konsekuensi  bagi  Kristen  Maronit,  mereka  tidak  lagi menjadi kelompok mayoritas meskipun tetap menjadi kelompok terbesar, dalam artian jumlahnya berbeda tipis dengan kelompok besar lainnya. Secara demografi, masyarakat Lebanon  Raya  terbelah  dengan  jumlah  yang  hampir  sama  antara  Muslim  dan  Kristen Maronit (Traboulsi, 2012).
Sebagian  besar  Muslim  Lebanon  tidak  ingin  dikuasai  oleh  Prancis  atau  juga menjadi bagian dari Lebanon yang merdeka, mereka lebih menginginkan menjadi bagian dari  Suriah  (Ouahes,  2018).  Hal  tersebut  berlawanan  dengan  Kristen  Maronit  yang mendukung  pendudukan  Prancis  dan  mengharapkan  kemerdekaan  Lebanon  dengan tetap menjadi sahabat Prancis (Ouahes, 2018). Hal ini menjadi benih baru perselisihan antara  Kristen  Maronit  dan  Muslim  di  Lebanon.  Perjanjian  Prancis-Lebanon  tentang kemerdekaan dan persahabatan kemudian ditandatangani pada tahun 1936 tetapi tidak diratifikasi oleh pemerintah Prancis sampai tahun 1941 (Ouahes, 2018). Hal ini membuat pemberontakan terhadap Prancis berangsur-angsur terjadi karena kemerdekaan yang ditunggu tak kunjung datang.
Pemberontakan  kermerdekaan  ini  kemudian  membawa  Muslim  dan  Kristen Maronit bersatu dalam payung nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab yang terjadi pada awal tahun 1940-an ini berdampak terhadap konstelasi politik di Lebanon yang mana membuat  tensi  antara  Kristen  Maronit  dan  Muslim  sedikit  berkurang  (Randal,  2012). Pada tahun 1943 Lebanon akhirnya mendeklarasikan kemerdekaanya dengan memilih sistem pemerintahan  parlementer dan  bentuk negara  Republik. Bishara al-Khuri  yang merupakan tokoh nasionalis Kristen Maronit terpilih sebagai presiden pertama Lebanon. Ia  kemudian  merangkul  tokoh  Muslim  Sunni,  Riad  al-Sulh,  untuk  membuat pemerintahan bersama. Para elit Lebanon juga membuat sebuah Pakta Nasional 1943 (Randal, 2012).
Pakta  Nasional  1943  berisi  empat  poin  utama,  yang  kelak  pada  tahun  1989 sebagiannya  diadopsi  dalam  Perjanjian  Taif  untuk  mengakhiri  Perang  Saudara  1975- 1990.  Poin  utama  pertama  dari  Pakta  Nasional  adalah  memastikan  bahwa  Lebanon adalah “entitas netral, mandiri dan berdaulat yang memiliki karakter Arab.” Penekanan atas  karakter  Arab  ini  dilakukan  untuk  menjawab  tuduhan  bahwa  kelompok  Maronit berusaha menjauhkan diri dari identitas Arab Lebanon. Poin kedua menyebutkan bahwa Lebanon untuk tidak akan bersekutu dengan Suriah maupun dengan Barat, khususnya Prancis.  Poin ketiga dan keempat berisi formula rasio perwakilan Kristen dan Muslim dalam  pemerintahan,  yaitu  6:5  dan  bahwa  jabatan  Presiden  diserahkan  kepada kelompok  Maronit, Perdana  Menteri  dijabat oleh  Muslim  Sunni,  dan  Ketua  Parlemen dijabat oleh Muslim Syiah (Kisthardt, 2013).

## Republik Lebanon dan Perang Sipil 1975-1989
Pakta  Nasional  1943  menjadi  fondasi  politik  bagi  Lebanon.  Pakta  tersebut mampu mendamaikan konstelasi politik di Lebanon setidaknya sampai pada tahun 1958. Kemudian  dengan  adanya  indikasi  kecurangan  pada  proses  pemilihan  umum  dan dominasi kekuasaan oleh Kristen Maronit, Lebanon menjadi bergejolak. Hal ini menjadi agenda  besar  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Camille  Chamoun.  Masalah  juga bertambah karena Chamoun memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Presiden Mesir  Gamal  Abdul  Nasser  (Hirst,  2011).  Penolakan  Chamoun  untuk  memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris dan Prancis atas permintaan Gamal Abdul Nasser yang  tengah  mengkampanyekan  ideologi  Pan-Arabisme  saat  melakukan  penyerangan politik  terhadap  kehadiran  Israel  di  kawasan,  membawa  dampak  kepada  konstelasi politik nasional di Lebanon (Hirst, 2011). Kaum Islam Sunni yang condong mendukung ideologi  Gamal  Abdul  Nasser  serta  mengkritisi  dominasi  politik  dan  ekonomi  Kristen Maronit menggalang kekuatan untuk melakukan kudeta terhadap Chamoun.
Fuad Chehab, seorang Kristen Maronit yang menjabat sebagai panglima militer Lebanon saat itu, menolak untuk memberantas upaya kudeta yang dilakukan kelompok Muslim  Sunni.  Dasar  penolakan tersebut  karena  Chehab  khawatir  pendekatan  militer akan memperuncing konflik antara Kristen dan Muslim (Hirst, 2011). Presiden Chamoun kemudian membawa isu tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia menuduh bahwa upaya kudeta itu terjadi karena adanya intervensi dari Republik Persatuan Arab (negara gabungan  Mesir  dan  Suriah — RPA).  Khawatir  hal  serupa  terjadi  kepada  dirinya,  yaitu ketika  rezim  pro-Barat  di  Irak  digulingkan  dalam  kudeta,  Presiden  Chamoun  segera meminta  intervensi  militer  Amerika  Serikat  (AS).  Pada  hari  berikutnya  Marinir  AS mendarat di Beirut (Rowayheb, 2011). Kehadiran pasukan AS ini hanya membawa sedikit efek  langsung  pada  situasi  internal,  tetapi  pemberontakan  kemudian  perlahan memudar.
Meski konflik internal mereda, namun legitimasi kekuasaan Presiden Chamoun terus menurun. Parlemen Lebanon kemudian mengambil langkah dengan memberikan dukungan  terhadap  Jenderal  Fuad  Chehab  untuk  menjadi  presiden  menggantikan Chamoun  dan  menunjuk  perwakilan  Muslim  Sunni,  Rashid  Karami,  untuk  menjadi perdana menteri baru. Chehab yang menjadi presiden baru mampu membawa kembali persatuan Lebanon. Kebijakan Chehab sebelumnya, yaitu menolak menyerang Muslim, membuat  ia  mendapatkan  simpati  dari  masyarakat  Muslim  (Rabil,  2011).  Stabilitas internal semakin kuat dengan kebijakan Chehab untuk menjaga hubungan baik dengan RPA,  dan  hal  ini  membuatnya  mendapatkan  simpati  lagi  dari  Muslim  Lebanon  (Rabil, 2011).  Chehab  juga  melakukan  reformasi  kebijakan  ekonomi,  yang  walaupun  masih kental  dengan  sistem  semi-feodal,  namun  dapat  mengurangi  ketimpangan  ekonomi antara  Kristen  Maronit  dan  Muslim  Sunni  (Rabil,  2011).  Chehab  juga  lalu  melakukan reformasi  pada  undang-undang  yang  disahkan  pada  tahun  1959,  yang  isinya menyatakan jumlah kesetaraan jabatan birokrasi bagi Kristen Maronit dan Muslim Sunni (Traboulsi, 2012).
Fondasi yang dibangun melalui reformasi Fuad Chehab ini kemudian diteruskan dengan  baik  oleh  penerusnya,  Charles  Helou.  Reformasi  era  Chehab  yang dikombinasikan dengan maraknya bisnis minyak, memicu gelombang perubahan sosial ekonomi yang luar biasa di Lebanon, yang menyebabkan peningkatan dramatis dalam mobilitas  sosial  dan  urbanisasi,  terutama  di  Beirut  (Traboulsi,  2012).  Namun  Beirut kemudian  menjadi  cerminan  Lebanon  secara  keseluruhan,  di  mana  afiliasi  agama, perbedaan sosial, dan kesenjangan ekonomi sangat terasa. Polarisasi sosial dan politik di  Lebanon  semakin  meningkat  dengan  adanya  gerakan  gerilyawan  Palestina  yang datang ke Lebanon. Kombinasi keduanya menjadi awal dari munculnya konflik terbesar dalam sejarah Republik Lebanon yang terjadi pada tahun 1975.
Kombinasi kesenjangan ekonomi dan perubahan demografi karena kedatangan pengungsi  dan  pasukan  gerilya  Palestina  di  Lebanon  menjadi  awal  perang  sipil  yang terjadi pada tahun 1975. Suleiman Franjieh yang terpilih sebagai Presiden Lebanon pada tahun 1970 dianggap gagal menjaga keharmonisan Kristen Maronit dan Islam Sunni di Lebanon.  Franjieh,  tokoh  pemimpin  yang  berafiliasi  kepada  klan  semi-feodal  Kristen Maronit  dianggap  memiliki  kecenderungan  untuk  melemahkan  aparat  keamanan negara yang dibangun oleh Chehab (Najem, 2012). Indikasi pelemahan aparat keamanan ini  dipandang  sebagai  upaya  untuk  memudahkan  klan  semi-feodal  Kristen  Maronit melakukan  kegiatan  ekonominya  (O’ballance,  2012 ).  Pelemahan  aparat  keamanan  ini berdampak kepada longgarnya pengawasan di perbatasan Lebanon.
Pengawasan  yang  lemah  di  perbatasan  Lebanon  membuat  pengungsi  dari Palestina  semakin  banyak  datang.  Kedatangan  pengungsi  ini  juga  juga  diikuti  dengan
masuknya  gerilyawan  Palestina  yang  telah  dipukul  oleh  militer  Suriah.  Salah  satu kelompok  bersenjata  yang  merupakan  gerilyawan  yang  berafiliasi  dengan  Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ini adalah Harakat al-Mahrumin yang didirikan oleh Musa al-Sadr. Kemunculan Harakat al-Mahrumin kemudian diikuti oleh munculnya beberapa pasukan  bersenjata  lain  seperti  Muslim  Lebanese  National  Movement  (LNM)  dan kelompok bersenjata yang terafiliasi kepada Kristen Maronit yang dipimpin oleh Pierre Gamayel  (Rabil,  2011).  Kemunculan  kelompok-kelompok  bersenjata  di  Lebanon  pada tahun 1970-an ini tidak dapat dibendung oleh Angkatan Bersenjata Lebanon, yang mana merupakan dampak dari kebijakan Presiden Suleiman Frenjieh yang telah melemahkan kekuatan mereka ( O’ballance, 2012 ).
Beberapa  konflik  bersenjata  antarkelompok  sipil  bersenjata  mulai  terjadi  di Lebanon, sebagai dampak sentimen Kristen Maronit terhadap kehadiran pasukan gerilya Palestina. Pasukan gerilya Palestina yang mayoritasnya adalah Muslim Sunni kemudian mendapatkan  simpati  dari  kelompok  Muslim  Sunni  Lebanon.  Mereka  memberikan dukungan dengan membuat kelompok bersenjata tandingan. Banyak pihak menyatakan bahwa perang saudara di Lebanon dimulai pada tanggal 13 April 1975, yaitu ketika kaum Kristen  Maronit  menyerang  sebuah  bus  yang  membawa  warga  Palestina  ke  kamp pengungsi di Tall al- Za’tar (O’ballance, 2012). Serangan itu meningkatkan siklus konflik horizontal di Lebanon menjadi pertempuran langsung antara kaum Kristen Maronit yang diwakili  oleh  Phalangis  dengan  Muslim  Sunni  Lebanon  yang  diwakili  oleh  LNM (O’ballance, 2012).
Pada bulan-bulan berikutnya, intensitas pertempuran meningkat di Beirut. Hal ini ditandai dengan munculnya "garis hijau" sebagai pembatas antara Muslim Sunni di Beirut Barat dan Kristen Maronit di Beirut Timur (O’ballance, 2012). Meningkatnya tensi pertempuran tersebut juga memecah Angkatan Bersenjata Lebanon terbagi ke afiliasi agamanya  masing- masing  (O’ballance,  2012).  Hal  ini  membuat  disintegrasi  Lebanon semakin tajam. Konflik horizontal di Lebanon pada saat itu kemudian menjadi semakin rumit ketika negara-negara sekitar di kawasan Lebanon mulai ikut campur. Setidaknya Suriah dan Israel dilaporkan ikut terlibat dan membuat situasi menjadi semakin rumit.
Suriah  dan  Israel  turut  serta  pada  perang  sipil  di  Lebanon  guna  melindungi kepentingannya  masing-masing.  Meskipun  pada  awalnya  pemerintah  Suriah memberikan dukungan untuk PLO, namun mereka khawatir bahwa kemenangan LNM- PLO akan membuat Israel terprovokasi untuk menyerang Palestina dan menyeret Suriah ke  dalam  konfrontasi  langsung  dengan  Israel,  yang  mana  akan  menyulitkan  Suriah sendiri  nantinya.  Akibatnya,  pada  Juni  1976  Suriah  meluncurkan  intervensi  besar- besaran untuk memperbaiki ketidakseimbangan di Lebanon dengan mendukung Kristen Maronit. Sementara itu Israel juga memberikan dukungan senjata dan finansial kepada
Kristen Maronit karena menganggap mereka mempunyai satu kepentingan yang sama, yaitu memerangi PLO. Intervensi Israel yang paling signifikan dalam perang sipil Lebanon adalah invasi pada 6 Juni 1982 (Chomsky, 2016). Pasukan Israel dengan cepat melakukan invasi sampai ke pinggiran kota Beirut dan mengepung ibu kota, khususnya ke Beirut Barat.
Dipicu  oleh  invasi  Israel,  kelompok  Muslim  Syiah  yang  umumnya  tinggal  di Lebanon selatan (berbatasan dengan Israel) kemudian angkat senjata. Di awal perang saudara,  pemimpin  Syiah  menolak  berpihak  dan  melakukan  aksi  mogok  makan  di sekolah  ‘Amiliya  sampai  t erbentuknya  pemerin  Pada  awal  permusuhan  bersenjata, pemimpin Syiah, terkejut dan, dikesampingkan oleh perang, menolak untuk memihak dan menyatakan mogok makan di `sekolah Amiliya sampai pembentukan pemerintahan baru  dan  terbentuknya  persatuan  nasional.  Sebulan  kemudian,  pada  6  Juni  1975,  ia mengumumkan  announced  penciptaan  gerakan  Amal,  yang  kemudian  memiliki  milisi bersenjata (Hizbullah) (Traboulsi, 2012).  Sikap netral kelompok Muslim Syiah didorong oleh janji kelompok Kristen (diwakili Pierre Gemayel) untuk tidak menyerang kawasan yang mereka diami (terutama daerah Nab’a). Namun yang terjadi kemudian, kawasan tersebut  tetap  diserang  dan  sekitar  20.000  warga  terusir.  Peristiwa  ini  membuat kelompok Muslim Syiah angkat senjata melawan milisi Kristen (Traboulsi, 2012).
Pada Agustus 1982, putra Pierre Gemayel, Bashir Gemayel, seorang pemimpin muda Kristen Maronit yang berhasil menyatukan milisi Kristen Maronit terpilih menjadi presiden.  Terpilihnya  Bashir  Gemayel  justru  membuat  tensi  perang  sipil  di  Lebanon meningkat.  Bashir  kemudian  terbunuh  dalam  sebuah  penyerangan  setelah  menjabat sebagai presiden hanya selama tiga minggu. Sebagai balasan atas penyerangan tersebut, milisi Kristen Maronit di bawah komando Elie Hobeika, diizinkan masuk ke Beirut oleh pasukan Israel. Mereka kemudian membalas dengan membunuh ratusan Muslim Sunni di kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila (Fisk,1990). Kemudian saudara Bashir Gemayel, Amin Gemayel, terpilih sebagai presiden pada akhir September 1982. Namun dia  gagal  meredam  konflik  yang  semakin  meningkat  (Fisk,1990).  Pasukan  penjaga perdamaian Barat yang dikirim ke Lebanon pada tahun 1982 juga tidak dapat berbuat banyak. Mereka juga kehilangan banyak korban jiwa, di antaranya karena penghancuran kedutaan AS oleh bom mobil pada bulan April 1983 dan serangan bunuh diri terhadap pasukan multi nasional AS dan Prancis yang ditempatkan di Lebanon pada Oktober 1983 (Chomsky, 2016).
Kehidupan  sosial  masyarakat  Lebanon  antara  tahun  1985  dan  1989  berubah menjadi war  society, yaitu  ketika  berbagai  milisi  mulai  kehilangan  integrasi  kepada afiliasinya masing-masing. Periode disintegrasi ini dikristalisasi dengan runtuhnya mata uang  Lebanon  pada  tahun  1987  yang  secara  mengejutkan  mampu  bertahan  selama
sepuluh  tahun  pertama  perang.  Runtuhnya  nilai  mata  uang  Lebanon  menyebabkan periode  kesulitan  ekonomi  dan  inflasi  yang  mendalam  (Fisk,  1990).  Disintegrasi kelompok  bersenjata  sangat  terasa  pada  Kristen  Maronit  yang  kemudian  terpecah menjadi  beberapa  faksi.  Selanjutnya,  ketika  masa  jabatan  Presiden  Amin  Gemayel berakhir pada 22 September 1988, parlemen sudah tidak dapat lagi menyelenggarakan pemilihan  presiden  baru.  Sebagai  hasilnya,  Amin  Gemayel  digantikan  Michael  Aoun (Hirst, 2011).
Pada  tahun  1989,  Presiden  Michael  Aoun  yang  seorang  Kristen  Maronit melakukan penyerangan terhadap milisi Kristen Maronit. Penyerangan tersebut adalah sebagai dampak disintegrasi yang terjadi di dalam tubuh Kristen Maronit sendiri. Pada bulan Maret Aoun mendeklarasikan "perang pembebasan" dalam upaya untuk mengusir pengaruh  Suriah  di  Lebanon.  Pada  bulan  September  1989,  Aoun  menerima  gencatan senjata yang dipromosikan oleh komite tripartit yang terdiri dari para pemimpin Aljazair, Maroko, dan Arab Saudi (Traboulsi, 2012).

## Politik Konfesionalisme Lebanon sebagai Sebuah Pilihan atas Keberagaman
Gencatan  senjata  di  Lebanon  memberikan  kesempatan  untuk  terciptanya resolusi konflik. Pada 22 Oktober 1989, sebagian besar anggota parlemen Lebanon yang terpilih pada tahun 1972 bertemu di Taif, Arab Saudi, dan menerima  paket reformasi konstitusi yang memulihkan pemerintahan Lebanon (Traboulsi, 2012). Paket reformasi itu  antara  lain  berisi  tentang ratifikasi  Pakta  Nasional 1943  ke dalam  konstitusi,  yaitu pembagian  jabatan  politik  antara  Kristen  Maronit,  Muslim  Sunni,  dan  Muslim  Syiah. Reformasi  tersebut  juga  berisi  tentang  pembagian  jabatan  politik  baik  di  parlemen, kementerian, atau jabatan lainnya berdasarkan rasio komposisi komunitas beragama di Lebanon. Reformasi konstitusi itu kemudian dikenal dengan nama Taif Agreement.
Sebelum  Taif  Agreement  terwujud,  terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan oleh  pihak-pihak  di  Lebanon  untuk  mengakhiri  perang  sipil.  Pertama , diadakan perundingan dalam  kerangka  Komite  Dialog  Nasional dengan  mediator  Suriah. Dialog tersebut berfokus kepada pembentukan struktur pemerintahan di Lebanon yang dapat diterima  masing-masing  kelompok  (Younes,  2018).  Saat  perundingan  berlangsung, konflik  bersenjata  di  Lebanon  semakin  meluas  sehingga  perundingan  terpaksa dihentikan  pada  tahun  1976,    lalu  Suriah  menerjunkan  pasukan  bersenjatanya  dan terlibat langsung dalam pertempuran (Younes, 2018).
Upaya  mengakhiri  konflik  yang  kedua  terjadi  pada  tahun  1983,  yaitu  ketika diadakannya  pertemuan  antara  wakil  Kristen  Maronit  dan  Islam  Sunni  di  Jenewa. Perundingan  ini  kembali  diprakarsai  Suriah  (Younes,  2018).  Perundingan  tersebut membahas  beberapa  resolusi  konflik,  yaitu  pembatalan  perjanjian  keamanan  antara
Lebanon dan Israel yang dilakukan pada Mei 1983, yang menyebabkan pasukan Israel ditarik  dari  Lebanon,  serta  pengkajian  ulang  identitas  kearaban  Lebanon  (Chomsky, 2016). Pertemuan di Jenewa ini kemudian sedikit memberi peluang yang lebih luas lagi atas  perdamaian  di  Lebanon  karena  intervensi  negara  asing  mulai  melonggar  di Lebanon.
Pada  tahun  1985,  masih  diprakarsai  oleh  Suriah,  diadakan  upaya  mengakhiri konflik  yang  ketiga  demi  terciptanya  perdamaian  di  Lebanon.  Pertemuan  tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan pasukan bersenjata di Lebanon dari masing-masing afiliasi agama, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan Kristen Maronit (Younes, 2018). Namun kondisi disintegrasi yang telah meluas di Lebanon kembali menjadi faktor penghambat terciptanya  perdamaian,  sebab  ketiga  wakil  itu  sudah  sedikit  tergerus  legitimasinya. Namun pertemuan mereka di atas meja diskusi ini, bukan dalam medan pertempuran, bagaimanapun sudah menjadi perkembangan yang cukup siginifikan agar perdamaian di Lebanon tercipta.
Perundingan  damai  yang  keempat dilakukan  di  Casablanca,  Maroko. Perundingan  inilah  yang  kemudian  menjadi  cikal  bakal  terciptanya  Taif  Agreement. Dalam  perundingan  ini  disepakati  beberapa  hal  dasar  yang  akan  dibawa  dalam perundingan damai lebih lanjut. Pertama, menetapkan perwakilan yang akan mengikuti perundingan  damai  lebih  lanjut.  Mereka  adalah  anggota  parlemen  terakhir  Lebanon dengan  alokasi  yang  setara  dari  masing-masing  afiliasi  agama  di  Lebanon. Kedua, menetapkan  bahwa  jabatan  presiden  akan  tetap  diberikan  kepada  Kristen  Maronit sesuai Pakta Nasional 1943, dengan kekuasaan yang dibatasi. Ketiga, perdana menteri akan  dipilih  oleh  parlemen  dan  tidak  lagi  dipilih  langsung  oleh  presiden  sehingga mengurangi dominasi presiden yang berasal dari Kristen Maronit terhadap Muslim Sunni (Younes, 2018).
Menurut  Traboulsi  (2012),  Perjanjian  Ta'if  sebenarnya  mereproduksi  sistem sektarian yang dibangun tahun 1943, tetapi dengan modifikasi yang cukup besar dalam hal keseimbangan di antara kelompok agama. Pertama, rasio yang semula ditetapkan dalam perjanjian 1943 (6:5) kini digantikan dengan pembagian yang lebih seimbang dan kursi parlemen ditingkatkan menjadi 128. Kedua, kuota sektarian dihapuskan dari pos- pos  pamong  praja,  kehakiman,  tentara  dan  polisi,  dengan  pengecualian  pejabat  di tingkat elit. Artinya, direktur umum di kementerian-kementerian akan dilakukan rotasi antaragama dan tidak ada lagi jabatan direktur yang ditetapkan untuk satu agama atau sekte tertentu.
Lebih  penting  lagi,  hak  prerogatif  presiden  sangat  dibatasi  demi  memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada perdana menteri, kabinet, parlemen dan juru bicara
parlemen,  yang  semuanya  dibagi-bagi  berdasarkan  agama/sekte  (Maronit,  Syiah,  dan Sunni).  Presiden  diposisikan  sebagai  simbol  persatuan  dan  penjaga  konstitusi,  tetapi kehilangan  sebagian  besar  kekuasaan  eksekutif.  Dia  tetap  menghadiri  rapat  kabinet tetapi tanpa hak untuk memilih (pada masa sebelumnya, presiden akan memimpin rapat kabinet  dan  kabinet  tidak  bisa  mengeluarkan  keputusan  dalam  ketidakhadirannya). Perdana  menteri,  yang  sebelumnya  ditunjuk  oleh  presiden,  kini  ditunjuk  melalui 'konsultasi'  yang  dilakukan  presiden  dengan  anggota  parlemen,  dan  presiden  terikat oleh keputusan mayoritas. Selain itu, hak untuk membubarkan parlemen yang semula dimiliki presiden kini diserahkan ke kabinet (Traboulsi, 2012).
Berikut ini komposisi parlemen Lebanon berdasarkan identitas agama mereka.
Tabel 2. Komposisi Anggota Parlemen Lebanon Pasca-Taif Agreement (Tahun 2000) Agama/sekte Jumlah  perwakilan di Parlemen Sunni 27 Syiah 27 Alawi 2 Druze 8 Maronit 34 Kristen Ortodoks-Yunani 14 Katolik Ortodoks-Yunani 8 Kristen Gregorian-Armenia 5 Katolik Armenia 1 Protestant 1 Minoritas (termasuk Yahudi) 1 Total 128 Sumber tabel : Traboulsi (2012)
Keberagaman di Lebanon tidak terlepas dari perjalanan perubahan sosial yang terjadi  sepanjang  sejarah  mereka.  Bangsa  Lebanon  adalah  sebuah  bangsa  yang mengalami perjalanan sejarah yang kompleks. Kompleksitas sejarah tersebut kemudian membuat  bangsa  Lebanon  mengalami  banyak  perubahan  sosial.  Kingsley  Davis  juga mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (Davis, 1949).
Silih  ganti  peradaban  yang  menjadi  penguasa  di  dataran  Lebanon  membawa pengaruh  terhadap  perubahan  struktur  sosial  bangsa  Lebanon.  Bangsa  Fenisia  yang menjadi peradaban awal di Lebanon meninggalkan warisan peradaban yang terbentuk
dari  struktur-struktur  sosial.  Mesir  kemudian  berhasil  menganeksasi  Lebanon  dari bangsa Fenisia dan menyumbangkan pola – pola perilaku dan interaksi sosial yang baru bagi  bangsa  Lebanon  tanpa  meninggalkan  penuh  struktur  sosial  yang  dibentuk  oleh bangsa Fenisia. Yunani dan Persia masing – masing dibawah pimpinan Aleksander Agung dan Dinasti Achameid kemudian juga meninggalkan pola – pola perilaku serta interaksi sosial  baru  bagi  bangsa  di  dataran  Lebanon.  Sebagai  dampak  dari  silih  gantinya kekuasaan politik di Lebanon kemudian membuat struktur sosial di masyarakat Lebanon saat itu menjadi heterogen dengan afiliasi etnis.
Bizantium yang membawa pengaruh nilai-nilai Kristen melalui kelompok Maronit dan suku-suku Arab yang datang pascapenaklukan Suriah oleh pasukan Muslim sekali lagi membawa perubahan sosial di Lebanon. Pengaruh Kristen Maronit dan Bangsa Arab Muslim menjadikan heterogenitas di bangsa Lebanon bergeser dari afiliasi etnis menuju afiliasi agama. Perang Salib kemudian membawa pengaruh terhadap pola-pola perilaku serta  interaksi  sosial  antar  afiliasi  agama  di  masyarakat  Lebanon  menjadi  memanas. Heterogenitas  berdasarkan  afiliasi  agama  di  Lebanon  kerap  menjadi  landasan  konflik yang terjadi di Lebanon. Konflik antar afiliasi agama terus menjadi topik utama dalam perjalanan sejarah Lebanon setelah itu sebagai akibat dari peristiwa -peristiwa sejarah yang berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat Lebanon.
Pada  saat  Lebanon  di  bawah  Mandat  Prancis,  kelompok  Kristen  Maronit mendapatkan  peranan  besar  dalam  kontestasi  politik  di  Lebanon.  Peristiwa  tersebut kemudian  membawa  Kristen  Maronit  mendapatkan  posisi  lebih  unggul  dari  kaum Muslim dalam hal akses kekuasaan politik. Hal tersebut kemudian kembali mengubah pola  perilaku  serta  interaksi  sosial  antar  afiliasi  agama  di  Lebanon.  Kristen  Maronit secara bertahap mendominasi kekuasaan politik di Lebanon. Meskipun kondisi tersebut kembali mengalami perubahan akibat pengaruh dari nasionalisme Arab di kawasan dan Pakta Nasional 1943 yang dibuat setelah Republik Lebanon dideklarasikan.
Pakta  Nasional  1943  sempat  membawa  stabilitas  di  Lebanon.  Pakta  Nasional 1943  yang  memberikan  distribusi  kekuasaan  di  Lebanon  berdasarkan  afiliasi  agama sempat membawa keadaan Lebanon stabil. Tapi Pakta Nasional 1943 yang merupakan sebuah  perjanjian  tidak  tertulis  membawa  Kristen  Maronit  secara  bertahap  kembali menjadi  kontestan  dominan  di  sosial  politik  Lebanon.  Hal  tersebut  ditambah  mulai banyaknya  pengungsi  Muslim  Palestina  di  Lebanon  kemudian  megubah  demografi Lebanon serta kembali mempengaruhi struktur sosial di Lebanon. Kristen Maronit yang tidak  ingin  kehilangan  dominasinya  serta  muslim  Sunni  yang  menguat  sekali  lagi mempengaruhi  struktur  sosial  di  Lebanon  antarafiliasi  agama.  Pola  perilaku  serta interaksi  sosial  antar  afiliasi  agama  yang  sempat  mendingin  kembali  memanas  dan puncaknya pecah Perang Saudara pada tahun 1975 sampai pada 1990.
Keberagaman agama di Lebanon yang diwariskan dari peradaban, kebudayaan, dan  agama  telah  berlangsung  begitu  lama.  Ditambah  dengan  adanya  persebaran demografi  yang  berubah  akibat  migrasi,  maka  hal  ini  berpotensi  untuk  menimbulkan konflik.  Perjalanan  sejarah  di  Lebanon  memperlihatkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  di sana  selalu  berlandaskan  afiliasi  agama.  Masing-masing  kelompok  afiliasi  agama berupaya  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Dalam  kondisi  seperti  ini  maka  politik konfesionalisme adalah sebuah pilihan politik yang paling rasional guna menghadirkan stabilitas  di  tengah  masyarakat  Lebanon  yang  beragam.  Pada  dasarnya  politik konfesionalisme  adalah  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  menghadirkan keseimbangan dan kesetaraan beberapa kelompok agama atau ras dalam memperoleh kekuasaan politik.
Dalam  perkembangannya,  meski  politik  konfesionalisme  masih  dijalankan, namun  bukan  berarti  Lebanon  menjadi  bebas  dari  segala  masalah.  Serangkaian  aksi protes  terjadi  pascaterjadinya  perang  saudara  periode  1975-1990,  karena  menurut mereka sistem politik konfesionalisme tidak atau belum terjadi. Sebagai contoh, protes bertajuk Revolusi Cedar pada tahun 2005, mempermasalahkan masih hadirnya tentara Suriah di Lebanon pascaperang sipil (Jaafar dan Stephan, 2009). Kemudian pada tahun 2015  terjadi  protes  mengenai  manajemen  limbah  pascaperang  sipil  di  Beirut  dan Gunung Lebanon (Aljazeera, 2015). Lalu pada akhir tahun 2019 kembali terjadi protes yang  mempersoalkan  masalah  ekonomi  di  Lebanon,  setidaknya  sampai  saat  sebelum persebaran Covid-19 yang menghentikan aksi unjuk rasa itu  (Yassine, 2020). Dasar dari protes itu adalah masalah stagnansi ekonomi dan angka pengangguran di Lebanon yang mencapai 46% (The DailyStar, 2018). Selain tentang hal ekonomi, undang-undang yang dianggap melindungi pemerintah dari akuntabilitas publik juga mereka permasalahkan (The  DailyStar,  2019).  Lalu  ada  juga  protes  mengenai  kegagalan  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  publik  seperti  listrik,  air,  dan  sanitasi  (Khraiche,  2019).  Hal lainnya adalah protes mengenai rancangan undang-undang perpajakan yang baru (BBC, 2019).

## Simpulan
Bangsa  Lebanon  adalah  sebuah  bangsa  yang  lahir  atas  persilangan  berbagai peradaban. Masing-masing peradaban tersebut meninggalkan warisan kebudayaan dan agama.  Warisan  itu  kemudian  berdampak  pada  perubahan  sosial  di  Lebanon  yang terjadi  secara  terus-menerus.  Perubahan  sosial  itu  kemudian  berdampak  pada masyarakat  Lebanon  yang  beragam.  Afiliasi  etnis  bergeser  menjadi  afiliasi  agama, terutamanya pada saat Perang Salib terjadi. Afiliasi agama kemudian terus memainkan peran penting dalam perjalanan politik Lebanon modern.
Masing-masing  kelompok  afiliasi  agama  yang  ada  di  Lebanon  pernah  menjadi penguasa  di  Lebanon.  Hal  tersebut  kemudian  membuat  pola  serta  interaksi  sosial  di Lebanon  berpotensi  menimbulkan  konflik,  yang  mana  kemudian  benar-benar  terjadi. Salah satu konflik paling besar dalam sejarah Lebanon adalah peristiwa perang saudara 1975-1990. Politik konfesionalisme dipilih sebagai langkah politik paling rasional untuk menjaga  stabilitas  di  Lebanon  sampai  saat  ini.  Secara de  facto sesungguhnya  politik konfesionalisme  sudah  hadir  sejak  awal  deklarasi  kemerdekaan  Republik  Lebanon melalui  Pakta  Nasional  1943.  Melalui  Taif  Agreement  1990,  politik  konfesionalisme kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi Lebanon sebagai resolusi konflik atas perang sipil.  Sampai  saat  ini  politik  konfesionalisme  masih  bertahan  dan  dijalankan  oleh Lebanon. Namun demikian Lebanon  hingga kini masih terus mengalami pergolakan di bidang sosial, politik, dan ekonomi sehingga efektivitas politik konfesionalisme ini terus dipertanyakan.

## Daftar Pustaka
Aljazeera.  (2015). Lebanese  protest  against  waste-disposal  crisis .  [online].  Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2015/07/lebanon-beirut-trash-rubbish-crisis 150725060723178.html. [Diakses pada 9 Juni 2020]
Arsan, A. (2020). Lebanon: A Country in Fragments . London: Hurst Publisher
BBC.  (2019). Lebanon  scraps  WhatsApp  tax  as  protests  rage .  [online] . Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50095448.  [Diakses  pada  9  Juni 2020]
Chomsky,  N.  (2016). The  Fateful  Triangle:  The  U.S.,  Israel,  and  the  Palestinians . Michigans: Audible Studios.
Davis, K. (1949). Human Society . New York: The Macmillan Company.
Fisk, R. (2002). Pity The Nation: Lebanon at War . Nation Books.
Forte,  J.  (2014). An  Introduction  to  Using  Theory  in  Social  Work  Practice. England: Routledge Publisher.
Harris,  W.  (2014). Lebanon:  A  History, 600  - 2011  (Studies  in Middle  Eastern  History) . Oxford: University Press.
Hirst, D. (2011). Beware of Small States: Lebanon, Battleground of the Middle East . New York: Bold Type Books.
Hourani, A. (2010). A History of the Arab Peoples: With a New Afterword . Cambridge: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press.
Jaafar, R., dan Maria, J, S. (2009).  "Lebanon's Independence Intifada: How an Unarmed Insurrection  Expelled  Syrian  Forces".  Dalam:  Maria  J.  S,  ed., Civilian  Jihad: Nonviolent  Struggle,  Democratization,  and  Governance  in  the  Middle  East .  New York : Palgrave Macmillan publisher.
Khraiche, D. (2019). Nationwide Protests Erupt in Lebanon as Economic Crisis Deepens. Bloomberg , [online]. Dalam: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10- 17/whatsapp-protests-erupt-in-lebanon-as-economic-crisis-deepens [Diakses pada 9 Juni 2020].
Kisthardt,  L.  (2013). Confessionalism  in  Lebanon:  Reflection  and  an  analysis  of  issues. [online] Collected JCU. Dalam:  http://collected.jcu.edu/honorspapers/15 [Diakses 20 Januari 2021].
Najem,  T.  (2012). Lebanon:  The  Politics  of  a  Penetrated  Society .  England:  Routledge Publisher.
O’ballance, E. (2012). Civil War in Lebanon, 1975-92 . London: Palgrave Macmillan.
O'Leary,  B.  (2005).  Debating  consociational  politics:  Normative  and  explanatory arguments.  Dalam:  Noel,  Sid  JR,  ed., From  Power  Sharing  to  Democracy:  Post- Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies . Montreal: McGill-Queen's Press. Ouahes, I. (2018). Syria and Lebanon Under the French Mandate: Cultural Imperialism and the Workings of Empire . London: I.B.Tauris.
Rabil,  R.  (2011). Religion,  National  Identity,  and  Confessional  Politics  in  Lebanon:  The Challenge of Islamism . London: Palgrave Macmillan
Randal,  J.  (2012). Tragedy  of  Lebanon:  Christian  Warlords,  Israeli  Adventurers,  and American Bunglers . Just World Books.
Reilly, J, A. (2016). The Ottoman Cities of Lebanon: Historical Legacy and Identity in the Modern Middle East . London: I.B.Tauris.
Rowayheb, M, G. (2011).  Political Change and the Outbreak of Civil War: The Case of Lebanon. Civil Wars , 13(4), 414-436. DOI: 10.1080/13698249.2011.629871
Schatzki, T, R. (2019). Social Change in a Material World . England: Routledge.
Soffer, A. (1986). Lebanon: Where Demography Is the Core of Politics and Life. Middle Eastern Studies, 22 (2), 197-205.
Stanton, A, L. (2012). Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa . California: SAGE Publishing
The  DailyStar.  (2018). Jobless  rate  at  46  pct,  president  warns .  [online].  Dalam: http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Mar-30/443613-jobless-rate- at-46-pct-president-warns.ashx  [Diakses pada 9 Juni 2020].
The  DailyStar.  (2019). Day  76:  New  Year's  Revolution .  [online].  Dalam: https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Dec-31/498331-day-76- new-years-revolution.ashx  [Diakses pada 9 Juni 2020].
Traboulsi, F. (2012). A History of Modern Lebanon . London: Pluto Press.
Yassine,  H.  (2020).  First  Coronavirus  Case  Confirmed  In  Lebanon.  The  961,  [online]. Dalam:  https://www.the961.com/first-coronavirus-in-lebanon/  [Diakses  pada  9 Juni 2020].
Younes, N, Y. (2018). Restoring Lebanon .  Bloomington: iUniverse.