The Effectiveness of the General Elections Supervisory Body in Handling Violations in the 2019 General Elections According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Bawaslu Case Study of Bengkulu Province)
Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)
M. Arafat Hermana 1) ; Muslim Chaniago 2) ; Dewi Lestari 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) marafathermana@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Agustus 2021] Revised [14 September 2021] Accepted [5 Oktober 2021]

## ABSTRAK
Di  Kota  Bengkulu  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  disetiap  pemilihan  umum  seperti Pelanggaran  administrasi,  pelanggaran  pidana  dan  pelanggaran  kode  etik  ada  dua permasalahan  yang  dikaji  dalam  skripsi  ini  yaitu  Bagaimana  Efektivitas  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  dalam  penanganan  pelanggaran  pada  pemilihan  umum,  Bagaimana  Sanksi yang  diberikan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam  penyelesaian  penanganan pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan  umum.  Jenis  metode  penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu yang  terjadi  dimasyarakat.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  teori  pengawasan,  teori efektivitas, teori kewenangan dan teori negara hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum masih kurang  efektif  dalam  penyelesaian  penanganan  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  karena masih  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  masih  terjadi  di  saat  pemilihan  umum berlangsung  serta  sanksi  yang  diberikan  belum  ada  ketegasan  yang  jelas  dan  belum menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

## ABSTRACT
In  Bengkulu City there  are  still  many  violations  in every  general  election such  as  administrative violations, criminal violations and violations of the code of ethics, there are two problems studied in this thesis, namely How Effectiveness of the General Elections Supervisory Agency in handling violations in general elections, How are the sanctions given by the Election Supervisory Agency General in resolving the handling of violations that occurred in the general election. This type of research  method  uses  normative-empirical  legal  research  methods,  namely  legal  research regarding  the  enactment  or  implementation  of  normative  legal  provisions  in  action  on  every particular  legal  event  that  occurs  in  the  community.  The  theory  used  in  this  research  is supervisory  theory,  effectiveness  theory,  authority  theory  and  rule  of  law  theory.  The  General Elections  Supervisory  Body  is  still  less  effective  in  resolving  the  handling  of  violations  in  the general election because there are still many violations that still occur during the general election and the sanctions given have no clear firmness and have not created a deterrent effect for those who commit violations.

## KEYWORDS
Effectiveness, Election
Supervisory Body,
Violations
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Meskipun  di  indonesia  sudah  memiliki  lembaga  yang  khusus mengawasi  pemilihan  umum  yaitu badan pengawas pemilihan umum pelanggaran pemilihan umum sudah marak terjadi diberbagai daerah pelanggaran  tersebut  bervariasi  mulai  dari  pelanggaran  administrasi,  politik  uang  dan  penggunaan fasilitas  negara  sehingga  perlibatan  birokrasi.  adapun  Pelanggaran  dalam  Pemilihan  Umum  di  Provinsi Bengkulu  salah  seorang  calon  legislatif  (caleg)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Bengkulu melanggar Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota  yaitu  Nuzuludin    caleg anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2019-2014 Partai Gerindra Nomor urut  4  Dapil  3  Singaran  Pati  Gading  Cempaka  Kota  Bengkulu  yang  diduga  melanggar  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m Junto Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Informasi yang didapat Nuzuludin  diketahui sebagai Sekretaris Badan  Musyawarah  Adat  (BMA)  Provinsi  Bengkulu  periode  2018-2023  dia  dilantik  oleh  Plt  Gubernur Provinsi Bengkulu Pada Hari Selasa Tanggal 06 November 2018.  Pada bulan Juni 2019 dari Investigasi atas Informasi awal tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu dijadikan temuan.
Di Provinsi Bengkulu Selatan. Ratusan alat peraga kampanye (APK) melanggar Hari Rabu pada Tanggal 10 April 2019 di Bengkulu Selatan ditertibkan. Ratusan Alat Peraga Kampanye yang di pasang melanggar  aturan  di  sejumlah  jalan  protokol  langsung  ditertibkan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu Kabupaten  Bengkulu Selatan. Tiga daerah pemilihan  (Dapil) menjadi fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum  untuk  di  tertibkan.  Tercatat  sebanyak  179  yang  melanggar  tersebar  di  dapil  I  sebanyak  76  Alat Peraga Kampanye kemudian di dapil II sebanyak 18 Alat Peraga Kampanye serta dapil   III sebanyak 85 Alat  Peraga  Kampanye.  Penertiban  Alat  Peraga  Kampanye  ini  lantaran  pemasangannya  dilakukan  di lokasi  yang  tidak  diperbolehkan.  Selain  itu jumlah  yang  di  pasang  juga  melebihi  yang  telah  di  tetapkan. Sementara  untuk jenis Alat Peraga Kampanye yang di tertibkan terdiri dari 111 buah baliho 1 spanduk 8 bendera dan 59 buah jenis stiker.
Pelanggaran  yang terjadi  di  Kabupaten Lebong  walaupun sudah memasuki tahapan kampanye bukan  berarti  para  peserta  pemilihan  umum  tidak  semua  jalur  kampanye  yang  digelar  oleh  peserta pemilihan  umum  dianggap  sesuai  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  seperti  kampanye  yang dilakukan  oleh  Lia  Lestari  di  Kabupaten  Lebong  pada  hari  Rabu  Tanggal  27  Maret  2019  Pukul  10.05 WIB.

## LANDASAN TEORI
Caleg  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Bengkulu  dari  partai  politik  Gerindra  di bubarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong melalui Panwascam Topos Koordinator Devisi  Hukum  penindakan  pelanggaran  dan  sengketa  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Lebong kampanye kader Gerindra ini dibubarkan karena lantaran melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum.  Padahal  dalam  aturan itu dijelaskan  bahwa  setiap  peserta  pemilihan  umum diwajibkan menyampaikan kepada  Kepolisian  saat mengelar kampanye untuk selanjutnya diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) termaksud di tembuskan ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan  Umum setempat.
Meskipun  telah  dilakukan  penindakan  secara  responsif  dengan  pencabutan  alat  peraga  namun tidak  adanya  sanksi  tegas  bagi  caleg  yang  melanggar  karena  tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi  yang melanggar.    Acuan  dasar  untuk  menilai  bahwa  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  belum  mampu melaksanakan pengawasan secara efektif dan juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan atas  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  selama  masa  pemilihan  umum  berlangsung.  Belum maksimalnya  pengawasan  dan  penindakan  pelanggaran  Pemilihan  Umum  oleh  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  dikhawatirkan  akan  mempunyai  dampak  yang  buruk  sebagai  lembaga  penyelenggara dan  juga  pengawas  Pemilihan  Umum.  Ketidakefektivitasan  kinerja  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum akan  mempengharui  hasil  Pemilihan  Umum  sehingga  pemilihan  Umum  yang  demokratis  tidak  tercapai oleh kendala-kendala  yang dihadapi  oleh Badan  Pengawas  Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.
Kasus pelanggaran dalam pemililhan Umum dinilai sebagai salah satu permasalahan serius yang harus  segera  dicarikan  solusi.  Oleh  karena  itu  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  sebagai  pemangku kepentingan  utama  dalam  penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  pemilihan  Umum.  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  dilihat  kinerjanya  dalam  menanggani  pelanggaran  Pemilihan  Umum  yang  dianggap belum  maksimal  pengawasannya.  Sebab  sejauh  ini  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  masih  terjebak pada  pemahaman  perbuatan  pelanggaran  hukum  dalam  arti  sempit.  Pelanggaran  hukum  dalam Pemilihan Umum 2019 hanya dipahami sebagai pelanggaran Norma Undang-Undang Pemilihan Umum. Banyaknya  pelanggaran  yang  terjadi  dan    pelanggaran-pelanggaran  yang  tidak  ditindaklanjuti  dengan tegas  tidak  dibuktikan  secara  mendalam  dan  bahkan  tidak  ada  sanksi  yang  tegas  kepada  yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  memuat  terobosan mengenai  penguatan  kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum.  Pelanggaran-Pelanggaran  yang terjadi  didalam  Pemilihan  Umum  itu  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  seperti  pelanggaran  administrasi  diatur  didalam  pasal  460  sampai  dengan  pasal  465, pelanggaran tindak pidana diatur didalam pasal 488 sampai dengan pasal 554 dan pelanggaran kode etik diatur didalam pasal 456 sampai dengan pasal 459. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  Bengkulu jenis pelanggaran  yang  masih menempati urutan teratas  yaitu  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran  tindak  pidana  dan  pelanggaran  kode  etik.  Pada tahun 2019 pelanggaran administrasi  berjumlah 286 pelanggaran, pelanggaran tindak pidana berjumlah 16  pelanggaran  dan  pelanggaran  kode  etik  berjumlah  22  pelanggaan.  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum harus lebih efektif dalam menanggani yang diduga unsur pelanggaran dalam Pemilihan Umum.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif.  Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  penjelasan  umum  dari  pasal  demi  pasal,  formalitas  dam  kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.  Penelitian normatif  penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perudang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian  doktrinal  yaitu  penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah  dokumen  Peraturan  Perundang- Undangan dan bahan pustaka.  Penelitian Normatif mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum    ditegaskan  di  dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 mengenai Pelanggaran Administrasi dalam pemilihan umum, Pasal 488  sampai  dengan  Pasal  554  mengenai  Pelanggaran  Pidana    dalam  pemilihan  umum  dan  Pasal  157 sampai  dengan  Pasal  159  mengenai  Kode  Etik  bahwa  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  sudah  diatur  mengenai  pelanggaran-pelanggaran  didalam  pemilihan  umum. Tetapi  pada  kenyataannya  dilapangan  masih  banyak  yang  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  pada  saat pemilihan  umum  berlangsung  seperti  pelanggaran  administrasi  masih  menduduki  posisi  teratas  paling terbanyak  pelanggaran  mengenai  pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye,  menggunakan  fasilitas pemerintah,  menggunakan  tempat  ibadah  dan  menggunakan  tempat  pendidikan  dalam  berkampanye, pelanggaran  pidana  dalam  pemilihan  umum  seperti  melakukan  politik  uang  biasa  disebut  money  politik dan  pelanggaran  kode  etik  dalam  pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara  pemilihan  umum  seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum.
Pada  Pelanggaran  Administrasi  yang  paling  banyak  terdapat  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  dan yang  paling  sedikit  terdapat  di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  dan  Kabupaten  Bengkulu  Utara, Pelanggaran  Pidana  yang  paling  banyak  terdapat  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  dan  yang  paling  sedikit terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko, Pelanggaran Kode Etik yang paling banyak terdapat di Kabupaten Rejang Lebong dan yang paling  sedikit  terdapat  di  Kabupaten  Lebong,  Kabupaten  Seluma  dan  Kabupaten  Bengkulu  Selatan  ini pada Tahun 2019.
Didalam  pelanggaran pemilihan umum ini penulis ambil pada tahun 2014 dan pada tahun 2019. Jadi  pelanggaran  yang  terjadi  pada  Tahun  2014  Pelanggaran  Administrasi  jumlah  313  pelanggaran, Pelanggaran  Pidana  itu  sejumlah  26  pelanggaran  dan  Pelanggaran  Kode  Etik  itu  sejumlah  12 pelanggaran.  Pada  Tahun  2014  jumlah  keseluruhan  pelanggaran  baik  itu  Pelanggaran  Administrasi, Pelanggaran  Pidana  dan  Pelanggaran  Kode  Etik  itu  sebanyak  351  pelanggaran  yang  terjadi  pada pemilihan  umum  tahun  2014.  Sedangkan  pelanggaran  yang  terjadi  pada  tahun  2019  Pelanggaran Administrasi itu sejumlah 286 pelanggaran, Pelanggaran Pidana itu sejumlah 16 kasus dan Pelanggaran Kode  Etik  itu  sejumlah  22  pelanggaran.  Pada  Tahun  2019  jumlah  keseluruhan  pelanggaran  baik  itu Pelanggaran  Administrasi,  Pelanggaran  Pidana  dan  Pelanggaran  Kode  Etik  itu  sebanyak  324 pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum Tahun 2019.
Berdasarkan  data  yang  didapat  pada  Tahun  2014  dan  pada  Tahun  2019  disetiap penyelenggaraan pemilihan umum tidak terdapat perbedaan berdasarkan data yang didapat dari  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dikarenakan jumlah pelanggaran pada Tahun 2014 dan jumlah pelanggaran pada Tahun 2019 tidak memiliki selisih jauh dari jumlah pelanggaran Tahun 2014 itu sendiri.  Dari  sini  penulis  dapat  melihat  bahwa  masih  banyak  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan umum  ini  menjadi  salah  satu  bagian  dari  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  dalam  menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan  umum.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  memiliki  kewenangan  baru Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  yakni  dalam  hal  penanganan  sengketa  pemilihan  umum  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  tidak  hanya  sebatas  menerima  dan  memeriksa  sengketa  pemilihan  umum
yang  terjadi  tetapi  juga  memediasi  bahkan  mengajudikasi  atau  menyelenggarakan  pengadilan  secara mandiri.
Berdasarkan  uraian  diatas  terlihat  perubahan-perubahan  strategis    terhadap  kedudukan,  tugas dan  wewenang  Badan  Pengawas Pemilihan Umum perubahan  ini  dirancang sedemikian rupa oleh para pembentuk  Undang-Undang  untuk  memaksimalkan  fungsi  serta  kewenangan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum yang pada peratura fokus utama pengawasan pemilihan umum yaitu pencegahan dan penindakan  pencegahan  dilakukan  sebelum  pelaksanaan  pencegahan  ini  untuk  meminimalisir kecurangan  yang  sudah  direncanakan  atau  dipetakan  sebelumnya.    Didalam  pelaksanaan  pemilihan umum  masih  banyak  kecurangan-kecurangan  yang  terjadi  baik  itu  direncanakan  atau  sudah  disusun sebelumnya  dapat  kita  lihat  bahwa  disetiap  pelaksanaan  pemilihan  umum  masih  banyak  pelanggaran- pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung.
Lembaga pengawas pemilihan umum semacam Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdiri sendiri  terpisah  dari  pemerintah  dan  ditunjang  fasilitas  dan  staff  memadai  hanya  terdapat  di  Indonesia kehadirannya  merupakan  jawaban  atas  anggapan  yang  mengatakan  bahwa  lembaga  pengawas pemilihan  umum  kurang  bergigi  dalam  melakukan  kerja-kerja  pengawasan  persepsi  ini  dapat  muncul karena  hasil  pengawasan  pemilihan  umum  selama  ini  dirasa  masih  minim  dalam  menghukum  pelaku pelanggaran pemilihan umum dan menimbulkan efek jera.
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  yang  ditunjang  oleh  fasilitas  dan  staff  yang  memadai  ini sehingga  pada  saat  pemilihan  umum  berlangsung  banyak  kendala-kendala  yang  dihadapi  pada  saat pemilihan  umum  legislatif  berlangsung  pemerintah  provinsi  ini  kondisinya  masih  sangat  minim  fasilitas karena  banyak  sekali  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  hal  pengiriman  data  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  mendapatkan  kendala  berupa  pengiriman  tidak  bisa  berjalan  dengan  tepat  dengan waktunya.  Staff  yang  memadai  ini  membuat  Badan  Pengawas  pemilihan  umum  masih  kekurangan tenaga  hukum  dan  punya  pengalaman  yang  kuat  di  bidang  tersebut  sehingga  dalam  melakukan  tugas penegakan hukum dianggap belum maksimal.
Kerja  pengawasan  yang  dilakukan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  harus  dapat  memenuhi harapan publik atas pengawasan yang dilakukannya yakni dengan ditemukannya sejumlah pelanggaran serta  diteruskan  ke  tahap  penghukuman  dan  menimbulkan  efek  jera  kepada  para  pelaku  pelanggaran pemilihan  umum  diakui  atau  tidak  lembaga  pengawas  pemilihan  umum  yang  ada  sekarang  ini  punya banyak  pekerjaan  rumah.    Dari  hasil  pengawasan  pemilihan  umum  selama    ini  dapat  dirasakan  masih sangat  minim  karena  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  sanksi  yang diberikan dalam menghukum pelaku pelanggaran pemilihan umum masih belum memiliki ketegasan dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggarnya. Pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  belum  memenuhi  harapan  publik  karena  disetiap pelanggaran yang terjadi banyak yang tidak ditindaklanjuti sampai ketahap penghukuman apalagi sampai ke  tahap  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  sejauh  ini  belum ada  efek  jera  yang  diberikan  dan  dari  pelaku  pelanggaran  pemilihan  umum  belum merasakan  efek  jera atas sanksi yang diberikan terhadap mereka.
Kendala-kendala  seperti  ini menjadi  hambatan-hambatan  dalam  penanganan  pelanggaran  yang terjadi  dalam  pemilihan  umum  karena  dengan  pihak  yang  terkait  atau  yang  melakukan  pelanggaran susah  untuk  ditemui  ini  akan  membuat  bagaiamana  dari  pihak  yang  berwewang  ingin  menindaklanjuti permasalahan ini dan ketika terjadi pelanggaran masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam memberikan keterangan  mengenai  pelanggaran  tersebut  kurangnya  apresiasi  masyarakat  dalam  membantu memberantas  penyelesaian  penanganan  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan  umum hal ini akan menjadi suatu kendala yang mengakibatkan ketidakefektivitasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum.
Menurut  Effendy,    menjelaskan  bahwa  efektivitas  merupakan  komunikasi  yang  prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang  telah  ditentukan  yaitu  salah  satu  target  telah  tercapai  sesuai  yang  direncanakan  sebelumnya. Sejauh  ini  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  belum  tercapainya  tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan atau direncanakan sebelumnya karena Badan Pengawas Pemilihan Umum masih dikatakan belum efektif dalam  penyelesaian  penanganan  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan  umum  disetiap  periode pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  masih  memiliki  tingkat  yang  tinggi  dan  belum  ada  pengurangan
yang  jauh  dari  pelanggaran  posisi  angka  pelanggaran  perperiode  masih  menduduki  posisi  angka  yang sama belum ada penurunan pada pelanggaran dalam pemilihan umum tersebut.
Dengan  masih  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  yang  timbul  karena  tidak terpenuhi  Peraturan  Perundang-Undangan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  sudah  diatur  mengenai  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  dalam  pemilihan  umum tetapi  belum  ada  ketegaskan  yang  jelas  dan  sanksi  yang  diberikan  belum  ada  yang  menimbulkan  efek jera  terhadap  yang  melakukan  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  dan  juga ketegasan  yang  diberikan yang  tidak  berasal  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  masih  sangat  kurang  karena  dari  pengawasan Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  masih  kurang  efektif  dalam  mengawasi  pelanggaran  yang  terjadi selama  pemilihan  umum  berlangsung  masih  banyak  terjadinya  pelanggaran.  Kurangnya  kesadaran masyarakat  mengenai  hukum  pada  diri  masyarakat  ini  yang  masih  membuat  pelanggaran  dalam pemilihan  umum  perperiode  masih  memiliki  tingkat  yang  tinggi  belum  ada  pengurangan  sama  sekali sampai  saat  ini.    Membuat  pihak  yang  melanggar  susah  untuk  ditemui  padahal  sudah  melakukan pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  dan  masyarakat  ketika  ingin  dijadikan  saksi  tidak  mau  kurangnya apresiasi  masyarakat  dalam  membantu  penanganan  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  ini  membuat kurang efektivitasnya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum.

## Sanksi Yang Diberikan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pemilihan Umum
Berkaitan  dengan  konsep  negara  hukum,  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  teori  negara  hukum berdasarkan  hukum  secara  resmi  mengandung  makna  bahwa  hukum  adalah  berdaulat  (supreme)  dan berkewajiban  bagi  setiap  penyelenggara  negara  atau  pemerintahan  untuk  taat  pada  hukum  (subject  to the  law)  dan  tidak  ada  kekuasaan  diatas  hukum  (above  the  law)  tetapi  kekuasaan  yang  ada  dibawah hukum  (under  the  law).    Hal  ini  (arbirity  power)  atau  menyalahgunakan  kekuasaan  (misuse  of  power) dalam  menjalankan  kekuasaan.  Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu-lintas  atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir  kepatuhan  dan  penegakan  hukum  pemilihan  umum,  adalah  penting  untuk  memastikan pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  adil.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum pelanggaran pemilihan umum terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

## Pelanggaran administrasi pemilihan umum.
Pelanggaran  Administrasi  adalah  pelanggaran  terhadap  tata  cara,  prosedur  atau  mekanisme yang  berkaitan  dengan  administratif  pelaksanaan  pemilihan  umum  dalam  setiap  tahapan penyelenggaraan  pemilihan  umum.    Pelanggaran  administrasi  diatur  dalam  Pasal  460  sampai  dengan Pasal  465  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.    Pada  saat penyelenggaraan  Pemilihan Umum dalam periode  pada Tahun 2014  dan pada Tahun 2019  di  Provinsi Bengkulul  masih  ada  yang  melakukan  pelanggaran  administrasi  dari  hasil  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Provinsi  Bengkulu  data  jumlah  Pelanggaran  Administrasi  sebagai berikut :

## Pelanggaran Atribut Kampanye.
Pelanggaran  Atribut  Kampanye  merupakan  temuan  dari  Bawaslu  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan oleh peserta pemilu, pada umumnya pelanggaran  yang ditemukan berupa penyebaran brosur yang bukan pada tempatnya, pemasangan pamflet yang bukan tepat seharusnya di tempatkan kemudian poster  pasangan  calon  yang  menempelkan  sembarangan  tempat  sehingga  menggagu  banyak pandangan orang.

## Penggunaan Tempat Ibadah.
Selanjutnya  temuan  dari  Badan  Pengawas  PemilihanUmum  ialah  menggunakan  tempat  ibadah dalam  melakukan  kampanye  dan  hal  ini  sudah  jelas  di  atur  mengenai  Larangan  menggunakan  tempat ibadah dalam kampanye diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf J dijelaskan dilarang menggunakan tempat ibadah  untuk  keperluan  kampanye.  Serta  sanksi  yang  diberikan  apabila  melanggar  yaitu  diatur  dalam. Pasal 74 dimana sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis dan penghentian kampanye.

## APK ( Alat Peraga Kampanye).
Menurut  Peraturan  Badan  Pengawasan  Pemilihan  Umum  Rakyat  Indonesia  Nomor  12  tahun 2017  dalam  ketentuan  umum  pengertian  Alat  Peraga  Kampanye  adalah  semua  benda  atau  bentuk  lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol-simbol atau tanda gambar pasangan calon yang  dipasang  untuk  keperluan  Kampanye  yang  bertujuan  untuk  mengajak  orang  memilih  pasangan calon  tertentu  yang  difasilitasi  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  atau  Kota  yang  didanai  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  dan  dapat  didukung  oleh Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara.  Adapun  hasil  temuan  data  dari  Pengawas  Pemilu  diantaranya Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

## Pelanggaran Administrasi Lain Pada Saat Pemungutan Suara
Pelanggaran  administrasi  lain  pada  pemungutan  suara  ini  dilakukan  dengan  cara  penghitungan suara  tidak  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah  ditentukan  serta  adanya  selisih  penghitungan  suara  di Tempat  Pemunggutan  Suara  tertentu  dan  Pembukaan  kotak  suara  dan  atau  berkas  pemungutan  dan penghitungan  suara  tidak  dilakukan  menurut  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan.
Dari  berbagai  jenis  pelanggaran  administrasi  diatas  tentu  dilakukannya  pelanggaran  tersebut mendapatkan  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  pelanggar  administratif.  Pelanggaran  administrasi diatur dalam pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat beberapa jenis sanksi yakni berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan,  teguran  tertulis  dan  tidak  diikutkan  pada tahap  penyelenggaraan  pemilihan  umum  tertentu  serta  sanksi  administrasi  lainnya  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.    Adapun  jenis-jenis sanksi diberikan kepada pelanggar diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 22 Nomor 25 Tahun  2013  serta  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2018 Tentang  Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 45 sampai dengan  Pasal  47  jenis-jenis sanksi administratif antara lain:
1.  Perintah penyempurnaan prosedur
2.  Perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses
3.  Teguran lisan
4.  Peringatan tertulis
5.  Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan
6.  Pemberhentian sementara.
7.  Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
8.  Penghentian Iklan  Kampanye  di media cetak, media  elektronik, media dalam jaringan, Media  Sosial, dan lembaga penyiaran.
Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum  Administrasi.  Sebegitu  pentingnya  kewenangan  ini  sehingga  F.A.M.  Stroink  dan  J.G  Steenbeek menyatakan: “ Het  Begrip  bevoegdheid is dan  ook een kembegrip  in  he staats-en administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Tentu dari adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan setiap pelanggar  administrasi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  sebagai  pengawas  penyelenggaraan  dalam pemilu  memiliki  wewenang  untuk  mengeluarkan  surat  rekomendasi  sanksi  yang  dimana  akan ditindaklanjuti  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  mana  wewenang  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran terdapat dalam Pasal 461 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilih an  Umum  yang  menyatakan  Bahwa  “Badan  Pengawas Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota  berwenang  untuk  menerima,  memeriksa,  mengkaji  dan  memutuskan  pelanggaran administratif pemilihan umum”.

## Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum
Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan  tindak  pidana  pemilihan  sebagaiman  diatur  dalam  Undang-Undang.  Selama  tahapan
Pemilihan  Umum  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Bengkulu  masih  banyak  menemukan beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terjadi periode pada Tahun 2014 sebanyak 26 pelanggaran  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  di  periode  pada  Tahun  2019  terdapat  pelanggaran  tindak pidana pemilu sebanyak 16 kasus beberapa kasus yang ditemui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum diatur di dalam  Pasal  488  sampai  dengan  pasal  554  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.  Tindak pidana pelanggaran dalam pemilihan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
Dilarang  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam  pengisian  data  diri  daftar  pemilih.  Dasar hukumnya Pasal 488 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:
`Setiap  orang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  mengenai  diri  sendiri atau  diri  orang  lain  terutang  suatu  hal  yang  diperlukan  untuk  pengisian  daftar  pemilih  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  203  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
Kepala  desa  dilarang  yang  melakukan  tindakan  mengutungkan  atau  merugikan  peserta pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 490 Undang-Undang Pemilihan Umum Berbunyi:
`Setiap  Kepala  Desa  atau  sebutan  lain  yang  dengan  sengaja  membuat  keputusan  dan/atau melakukan  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  peserta  pemilihan  umum  dalam masa  kampanye  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
Setiap  orang  dilarang  mengacaukan,  menghalangi  atau  mengganggu  jalannya  kampanye pemilihan umum. Dasar hukumnya pasal 491 Undang-Undang Pemilihan umum berbunyi:
`Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan umum  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilihan umum diluar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Dasar hukumnya Pasal 492 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:
`Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kampanye  pemilihan  umum  di  luar  jadwal  yang telah  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  untuk setiap peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah)`.
Pelaksana  kampanye  pemilihan  umum  dilarang  melakukan  pelanggaran  larangan  kampanye. Dasar hukumnya Pasal 493 Undang-Undang Pemilihan umum berbunyi:
`Setiap  pelaksana  dan/atau  tim  kampanye  pemilihan  umum  yang  melanggar  larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
Dilarang  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam  laporan  dana  kampanye  pemilihan  umum. Dasar hukumnya Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:
Pasal 496 `Peserta  pemilihan  umum  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam  laporan dana  kampanye  pemilihan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  334  Ayat  (1),  Ayat  (2)  dan/atau Ayat  (3)  serta  Pasal  335  Ayat  (1),  Ayat  (2)  dan/atau  Ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)`.
Pasal 497 `Setiap  orang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar  dalam  laporan  dana kampanye  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 24.000.000,00 9 (dua puluh empat juta rupiah)`.
Majikan  yang  tidak  memperbolehkan  pekerjanya  untuk  memilih.  Dasar  hukumnya  498  Undang- Undang Pemilihan Umum berbunyi:
`Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja/karyawan  untuk  memberikan  suaranya  pada  hari  pemunggutan  suara  kecuali  dengan  alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)`.
Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dasar hukumnya Pasal 510 Undang- Undang pemilihan umum berbunyi:
`Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)`.
Orang  yang  baik  ancaman,  kekerasan  atau  kekuasaan  yang  ada  padanya  menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Dasar hukumnya Pasal 511 Undang- Undang pemilihan umum berbunyi:
`Setiap  orang  yang  dengan  kekerasaan  dengan  ancaman  kekerasaan  atau  dengan menggunakan  kekuasaan  yang  ada  padanya  pada  saat  pendaftaran  pemilih  menghalangi  seseorang untuk  terdaftar  sebagai  pemilih  dalam  pemilihan  umum  menurut  Undang-Undang  ini  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta)`.
Dilarang  menetapkan  jumlah  surat  suara  yang  dicetak  melebihi  jumlah  yang  ditentukan.  Dasar hukumnya pasal 514 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:
`Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  dengan  sengaja  menetapkan  jumlah  surat  suara  yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)`.
Dilarang  menjanjikan  atau  memberikan  uang  kepada  pemilih.  Dasar  hukumnya  Pasal  515 Undang-Undang pemilihan umum berbunyi:
`Setiap  orang  dengan  sengaja  pada  saat  pemunggutan  suara  menjanjikan  atau  memberikan uang  atau  materi  lainnya  kepada  pemilih  supaya  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  supaya  tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)`.
Dilarang  memberikan  suaranya  lebih  dari  satu  kali.  Dasar  hukumnya  berbunyi  Pasal  516 Undang-Undang Pemilihan Umum berbunyi:
`Setiap orang dengan sengaja pada waktu pemunggutan suara memberikan suaranya lebih dari satu  kali  di  satu tempat  pemunggutan  suara  atau  lebih  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)`.
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.  Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur di  dalam Pasal 456 sampai  dengan  Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum.    Didalam  pelanggaran  kode  etik  memiliki  sanksi  seperti  sanksi pemberhentian  tetap,  pemberhentian  sementara  dan  sanksi  peringatan.  Pelanggaran  kode  etik penyelenggara  pemilihan  umum  adalah  pelanggaran  terhadap  etika  penyelenggara  pemilihan  umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai  penyelenggara pemilihan umum.  Didalam  pelanggaran  kode  etik  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  tidak  mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.
Kewenangan untuk menangani dan menyelesaiakan pelanggaran kode etik berada pada Dewan Kehormatan Penyelanggara pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 457 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran Kode Etik  yang terdapat di dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan  bahwa  Pelanggaran  Kode  Etik  merupakan  Pelanggaran  terhadap  etika  penyelenggara Pemilihan  umum  yang  berpedoman  pada  sumpah  dan  atau  janji  sebelum  menjalankan  tugas  sebagai penyelenggara  Pemilihan  umum  yang  selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh  Dewan  Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Penyelesaian pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di selesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran kode etik pada pasal 458 ayat (11) sanksi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa:
1.  Teguran tertulis
2.  Pemberhentian sementara
3.  Pemberhentian tetap untuk penyelenggaraan pemilihan umum.
Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  adalah  lembaga  yang  bertugas menangani  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilihan  Umum.  Dalam  melaksanakan  tugasnya Penyelenggara Pemilihan Umum dalam bersikap dan bertindak salah satunya sebagai berikut:
1.  Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilihan umum;
2.  Menolak  segala  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan  pengaruh  buruk  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan menghindari intervensi pihak lain;
3.  Tidak  mengeluarkan  pendapat  atau  pernyataan  yang  bersifat  partisan  atas  masalah  atau  isu  yang sedang terjadi dalam proses Pemilihan umum;
4.  Tidak  mempengaruhi  atau  melakukan  komunikasi  yang  bersifat  partisan  dengan  peserta  Pemilihan umum, tim kampanye dan pemilih.
Dari  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi Bengkulu  data  jumlah  Pelanggaran  Kode  Etik  yaitu  terdapat  temuan  pada  Netralitas  Penyelenggara Pemilihan  umum  sejumlah  12  temuan  pelanggaran  pada  Periode  pada  Tahun  2014  dan  pada  periode pada  Tahun  2019  terdapat  temuan  sebanyak  22  pelanggaran  kode  etik  yang  terdapat  pada  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
Upaya  menindaklanjuti  pelanggaran  Kode  Etik  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  melakukan penerusan atau rekomendasi pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP.  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  berwenang  menjatuhi  sanksi  terhadap penyelenggara  Pemilihan  Umum  yang  terbukti  melanggar  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilihan  umum berupa  teguran  tertulis  dan  pemberhentian  sementara  atau  pemberhentian  tetap.  Dewan  Kehormatan Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dalam  menindaklanjuti  pelanggaran  Kode  etik  dengan  beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum. Pengaduan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara  tertulis  dengan  mengetahui  adanya  dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  serta  menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan Pegawai yang bersangkutan serta dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran, bukti pendukung dan identitas pelapor.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  pelanggaran  kode  etik  tersebut  kepada  pejabat  yang  berwenang.  Tindaklanjut oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum setelah menerima laporan untuk melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik apabila tidak memenuhi  panggilan  tanpa  alasan  yang  sah  Dewan  Kehormatan  Penyelanggaraan  Pemilihan  Umum melakukan  pemanggilan  kedua  dalam  kurun  waktu  5  (lima)  hari  kerja  setelah  pemanggilan  pertama. Dalam  hal  panggilan  kedua  tidak  dipenuhi  panggilan  tanpa  alasan  yang  sah  maka  Dewan  Kehormatan Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  memutuskan  Pegawai  yang  bersangkutan  dikenakan  sanksi moral.Keputusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  diambil  secara  musyawarah mufakat  dan  bersifat  final.  Laporan  hasil  pemeriksaan  disampaikan  kepada  pejabat  yang  berwenang dalam  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja.  Pegawai  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  Kode Etik  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum menyampaikan  surat pemberitahuan  berisi rekomendasi kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Nur  Basuki  Winarmo,  Penyalagunaan  Wewenang  Dan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Laksbang  Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Sunali,  Reduksi  Kekuatan  Eksekutif  Di  Bidang  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang,  UMM  Press Malang, 2002.
Bagus Sarwono, Pengawasan Pemilu Problem Dan Tantangan Bawaslu Provinsi, DIY, Yogyakarta, 2014. Abdulkadir Muhamad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, 2004. Soerjono Dan H Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta, 2003. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Http:///Rumahpemilu.Org, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020, Jam 11.57 WIB.
Http:///E-Journal  Uajy.Ac.Id/424/3/2MH01723.Pdf,  Diakses  Pada  Tanggal  10  Januari  2020,  Jam  13.35 WIB.
Http:///RMOL Bengkulu, Diakses Pada Tanggal 10 April 2019, Jam 04.00 WIB. Http:///RMOL Bengkulu, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2019, Jam 10.00 WIB. Http:///BENGKULUEKSPRESS, Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2019, Jam 05.10 WIB.