________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
|147

## ANALISIS KRITIS TEORI DAN PENERAPAN KONSEP KHILAFAH PASCA NABI SAW WAFAT

## Abdurrahman Abdullah
abdrahmanabdullah@gmail.com
_________________________________________________________________________
Abstrak Penelitian ini mengungkap beberapa fakta-fakta sejarah yang terjadi dalam suksesi  kepemimpinan  pasca  Nabi  SAW  wafat,  serta  berbagai  peristiwa yang menyertainya yang tak jarang diwarnai kemelut dan bibit perpecahan di  tubuh  umat  Islam.  Selain  itu,  akan  dianalisis  mengenai  ragam  konsep khilafah  dalam  khazanah  filsafat  Politik  Islam,  yang  menunjukkan  bahwa konsep  khilafah  selalu  mengalami  pergeseran  dan  persinggungan,  baik konsep  maupun  penerapannya.  Sehingga  secara  general  dapat diasumsikan bahwa tidak ada konsep khilafah yang baku dan mutlak untuk diklaim  oleh  sebagai  golongan  dalam  perjalanan  sejarah  Islam.  Maka penting  umat  Islam  utuk  mengelaborasi  secara  terus-menerus  mengenai konsep khilafah, yang boleh jadi, sangat berbeda penerapannya di setiap zaman.  Utuk  menelisik  hal  tersebut  lebih  mendalam  maka  dalam  tulisan ini  diajukan  dua  rumusan  masalah  yakni  Bagaimana  perkembangan penerapan  konsep  khilafah  di  dunia  Islam  pasca  Nabi  Saw  Wafat,  dan Bagaimana  perkembangan  teori  mengenai  khilafah  menurut  para  ulama, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriftif.
Kata Kunci: Analisis Kritis, Konsep, Khilafah _______________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Kepemimpinan  di  dunia  Islam  setelah  Nabi  Saw  wafat  adalah masalah  pelik.  Sangat  banyak  varian  pemikiran  dan  berbagai  hal  yang mewarnai  panggung  sejarah  dari  sejak  penerapan  konsep  kepemimpinan model  kekhilafahan,  yaitu  pada  masa  Abu  Bakar  ibn  Abi  Quhafah  hingga khilafah  Ali  Ibn  Abi  Thalib  serta  intrik  politik  semakin  tajam  pada  masa khilafah  Hasan  Ibn  Ali.  Hal  tersebut  lebih  disebabkan,  menurut penelusuran dari berbagai kitab tarikh dan hadits-hadits shahih di kalangan Ahlus  Sunnah,  Nabi  Saw  tidak  pernah  mewasiatkan  masalah kepemimpinan.
________________________________________________________________________________________
148| Abdurrahman Abdullah Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Pada  hari  Kamis,  empat  hari  menjelang  Nabi  Saw  wafat,  seperti diceritakan oleh Ibn Abbas, Nabi memberikan wasiatnya untuk umat, yang disebutkan  oleh  Nabi niscaya  umat  Islam  tidak  akan tersesat  setelahnya. Kisah hari Kamis ini dikutip dalam banyak kitab Tarikh terkemuka, seperti dalam Tarikh  Thabari  (Vol.III,  t.t.:192-193),  Tarikh  Ibn  Atsir  (Vol.II, t.t.:183), dan Tarikh Ibn Khaldun (Vol.II, 2000:485). Kisah ini juga termuat di kitab-kitab Hadits Shahih, seperti di Kitab Shahih Bukhari ( Kitab Jizyah, Vol.IV:66)    di  beberapa  bab  dan  di  Kitab  Shahih  Muslim  ( Kitab  al- Washiyyah, hal.1637).
Diceritakan dari riwayat Ibn Abbas, bahwa Nabi menjelang wafatnya dalam keadaan sakit bersabda, "Berikan saya kertas dan pena, akan kutulis buat kalian tulisan yang niscaya kalian tidak akan tersesat setelahku." Para sahabat  yang  hadir  ramai  berselisih,  ada  yang  berkata,  "Nabi  sedang mengigau  dikarenakan  sakit  yang  luar  biasa".  Nabi  Saw  marah  seraya berkata,  "Sesungguhnya  aku  dalam  kondisi  yang  lebih  baik  dari  apa yang kalian  kira".  Disebutkan  bahwa  Nabi  kemudian  mewasiatkan  tiga  hal:  (1) agar mengeluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab, (2) memperlakukan dengan baik para utusan sebagaimana Nabi Saw selalu memperlakukannya,  dan  yang  ketiga  Nabi  diam,  atau  disebutkan  di banyak kitab tarikh dan hadits, perawinya lupa atas apa wasiat Nabi yang ketiga.
Setelah  Nabi  Saw  wafat,  dua  tokoh  kunci  yang  dipandang  layak menggantikan  posisi  Nabi  Saw  saat  itu  bermuara  pada  dua  orang shahabat,  yaitu  apakah  Abu  Bakar  ibn  Abi  Quhafah  ataukah  Ali  ibn  Abi Thalib (Ibn Atsir, 2012:187; Ath-Thabari, Vol.III, t.t,:202). Meskipun, pada saat terjadi suksesi kepempinan tepat setelah Nabi Saw wafat, Ali ibn Abi Thalib  lebih  bersikap  pasif,  karena  sedang  fokus  mengurusi  pemakaman jenazah  sang  Rasul  tercinta  (Ibn  Atsir,  Vol.II,  2012:193).  Sementara  Abu Bakar sangat agresif dengan didukung penuh oleh “tim sukses” utamanya, yaitu  Umar  ibn  Khattab  dan  Abu  ‘Ubaidah  ibn  Jarrah  (Abi  Syaibah,  Vol.II, t.t.:432).
Abu  Bakar  akhirnya  terpilih  menjadi  Khalifah  pertama  mewakili golongan  Muhajirin  setelah  diba’iat  di  forum  pertemuan  antara  kalangan Anshar dan Muhajirin (meskipun Muhajirin hanya diwakili oleh tiga orang) di rumah Saqifah Bani Sa’idah.
Peristiwa  Saqifah  dan  rangkaian  peristiwa  setelahnya  merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam sebagai bahan bagaimana kita bisa
________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
|149
melihat  secara  jernih  permasalahan  pengisian  kekuasaan  atau  suksesi kepemimpinan  pasca  Nabi  Saw  wafat.  Bahkan,  suksesi  kepemimpinan pada  masa  Umar  hingga  periode  khilafah  Hasan  Ibn  Ali  selalu  dinamis, konsepnya  pun  berubah-ubah.  Abu  Bakar  naik  menjadi  khalifah  dengan sistem  demokrasi  terbatas  yaitu  terpilih  secara  musyawarah  di  rumah Saqifah Bani Sa’idah, Umar Ibn Khattab terpilih melalui sistem penunjukan langsung  dengan  surat wasiat  dari  khalifah  sebelumnya.  Berbeda  dengan Utsman ibn Affan yang terpilih melalui sistem Ahl al-Hal wal ‘Aqd, begitu pun  Ali  ibn  Abi  Thalib  berbeda  pula  sistem  yang  digunakan  oleh  umat Islam saat itu, yaitu dengan sistem pemilihan langsung oleh umat Islam.

## B. Perumusan Masalah
Bahasan  pokok  dalam  penelitian  ini  akan  memfokuskan pembahasan pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  perkembangan  penerapan  konsep  khilafah  di  dunia Islam pasca Nabi Saw Wafat?
2. Bagaimana  perkembangan  teori  mengenai  khilafah  menurut  para ulama?
C. Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriftif  yakni metode yang berusaha mengalisi data-data primer berupa teks, dokumen tulisan lain yang relevan dengan metode pengumpulan data sekunder dari buku-buku primer (Jhony. 35) seperti Tarikh yang ditulis oleh para penulis sejarah  Islam  terkemuka,  seperti  Kitab  Tarikh  Ibn  Qutaibah,  Kitab  Tarikh Ibn Atsir, Tarikh Ibn Khaldun, Tarikh as-Suyuthi, Tarikh ath-Thabari, Tarikh Ibn Hisyam, Tarikh al-Ya’qubi, dan sumber penunjang lain.

## D. Pembahasan
1. Penerapan Konsep Khilafah
Suksesi  kepemimpinan  Abu  Bakar  terjadi  di  rumah  Saqifah  Bani Sa’idah.  Peristiwa  ini  tercatat  di  banyak  kitab  tarikh  terkemuka.  Ibn Qutaibah (Vol.I, 1990:24), Jalaluddin As-Suyuthi (t.t.:60-62) dan Ibn Atsir (Vol.II,  2012:189-195)  menuliskan  bab  khusus  dengan  sangat  rinci mengenai  peristiwa  di  Saqifah.  Begitu  pun  Ath-Thabari  (Vol.III,  t.t.:203- 206). Para  ulama  tarikh  lain  seperti  Al-Ya’qubi,  Ibn  Hisyam  dan  Ibn Khaldun  (Vol.II,  t.t.:487)  pun  sama-sama  mencatat  hal  tersebut.  Imam
________________________________________________________________________________________
150| Abdurrahman Abdullah Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad-nya pun mengutip hadits yang panjang mengenai peristiwa Saqifah ini (hadits ke-532) .
Disebutkan bahwa, setelah Nabi Saw wafat para pembesar Anshar berkumpul di rumah Saqifah Bani Saidah, yang di antaranya diinisiasi oleh Sa’ad bin Ubadah (pemimpin suku Khazraj). Sa’ad bin Ubadah yang waktu itu  sedang  sakit  tidak  mampu  berbicara  banyak  dan  meminta  kepada anaknya  untuk  menyampaikan  apa  yang  ia  ingin  sampaikan  kepada  para kaum  Anshar  yang  berkumpul  di  tempat  itu.  Sa’ad  menyampaikan mengenai  keunggulan  kaum  Anshar  atas  kelompok-kelompok  muslim lainnya, yaitu mereka yang telah melakukan pelayanan kepada Islam dan Nabi Muhammad saw dan ketika Nabi wafat, beliau merasa puas dengan kelompok  Anshar.  Dengan  alasan-alasan  ini  Sa’ad  hendak  meyakinkan bahwa  kaum  Anshar  lebih  utama  untuk  menggantikan  kedudukan  dalam mengatur seluruh urusan umat Islam sepeninggal Nabi Saw (Ath-Thabari, Vol.III:203-206; Ibn Khaldun, Vol.II:487).
Kabar  mengenai  berkumpulnya  kaum  Anshar  di  Saqifah  ini kemudian  sampai  kepada  Umar  bin  Khattab  dan  Abu  Bakar.  Dengan tergesa-gesa  keduanya  segera  pergi  ke  Saqifah  dan  di  tengah  jalan berjumpa dengan Abu ‘Ubaidah ibn Jarrah, ketiganya pun lantas bersama- sama menghampiri Kaum Anshar (Ibn Atsir, 2012:189-195.
Sesampainya  di  Saqifah,  juru  bicara  kaum  Anshar  berkata,  “Kami, kaum  Anshar,  adalah  bersatunya  pasukan  Islam,  dan  kalian,  wahai  kaum Quraisy, adalah sekelompok kecil dari kami dan minoritas dari kami” (As- Suyuthi, 1990:61).
Umar  ibn  Khattab  bermaksud  menanggapi,  tetapi  Abu  Bakar mencegah  dan  dia  sendiri  berkata,  “Apapun  yang  kau  katakan  tentang kaum Anshar memang benar, tetapi bangsa Arab tidak mengakui khilafah kecuali untuk suku Quraisy. Mereka adalah yang terbaik dari bangsa Arab dari sisi keturunan. “Kami dari suku Quraisy dan para Imam haruslah dari kami.  Di  antara  kalian  saat  ini  ada  dua  orang  dari  Quraisy,  yaitu  Abu ‘Ubaidah dan Umar ibn Khattab, pilihlah salah satu dari mereka berdua”, ujar  Abu  Bakar.  Namun  kemudian  dijawab  oleh  Umar,  bahwa  Abu  Bakar lebih berhak daripada dirinya. Abu Bakar, menurut Umar, adalah shahabat terbaik  dari  kalangan  Muhajirin  (Ibn  Qutaibah,  Vol.I,  t.t.:26;  Ibn  Khaldun, Vol.II, t.t.:487).
Hubbab  al-Mundzir,  salah  seorang  tokoh  Anshar  berkata  dengan nada  keras,  “Biarkan  ada  seorang  pemimpin  dari  kami  dan  seorang  lagi
________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
|151
dari  kalian”.  Umar  ibn  Khattab  menjawab,  “Dua  pedang  tak  bisa ditempatkan dalam satu sarung” (As-Suyuthi, t.t.:61).
Suasana  berubah  menjadi  kacau,  suara-suara  tinggi  dari  banyak orang  saling  menimpali.  Lalu  Umar  meminta  tangan  Abu  Bakar  dan mengangkatnya  serta  bersumpah  setia  seraya  berkata,  “Kaum  Muhajirin dan Anshar berba’iat kepadanya.” Basyir bin Sa’ad dan Usaid bin Hudhair (bangsawan suku Aus Madinah) bangkit dan bersumpah setia dan banyak yang mengikutinya.
Sa’ad  bin  ‘Ubadah  menolak  untuk  berbai’at  pada  Abu  Bakar  dan nyaris terbunuh di saat kebanyakan kaum Anshar yang hadir pada saat itu berebut membaiat Abu Bakar, khususnya dari kalangan Anshar suku Aus. Kaum  Anshar  menyampaikan  kekhawatirannya  jangan  sampai  Sa’ad  ibn Ubadah terbunuh,  namun  Umar  ibn  Khattab  mengatakan,  “Semoga  Allah membunuhnya” (Ibn Khaldun, Vol.II, t.t.:487-488).
Sa’ad  bin  Ubadah  sampai  akhir  hayatnya  tidak  membaiat  Abu Bakar.  Ketika  Abu  Bakar  wafat  dan  digantikan  oleh  Umar  ibn  Khattab, Sa’ad pun tidak mau membaiat Umar (Ibn Qutaibah, t.t.:203-204). Selain Sa’ad, Hubbab ibn Mundzir pun menentang baiat kaum Anshar terhadap Abu  Bakar.  Hubbab  mencabut  pedang  dari  sarungnya  ketika  ia  melihat kaum  Anshar  bersumpah  setia  pada  Abu  Bakar,  namun  mereka  melucuti pedangnya.  Hubbab  berkata  kepada  kaum  Anshar,  “Kalian  harus menunggu dan menyaksikan anak-anak kalian mengemis demi semangkuk air  dan  sepotong  roti  di  depan  pintu  kaum  Quraisy”  (Ibn  Atsir,  Vol.II, 2012:189-195).  Umar  lalu  menghardik  Hubbab,  “Semoga  Allah membunuhmu”, dan dijawab oleh Hubbab ibn Mundzir, “Tidak, melainkan semoga Allah membunuhmu” (Ibn Atsir, Vol.II, 2012:191).
Keterpilihan Abu Bakar di Saqifah Bani Saidah diakui oleh Umar bin Khattab  pada  suatu  khutbah  Jum’at  di  Madinah  sebagai  suatu  hal  yang faltah  (ketergesa-gesaan),  namun  menurut  Umar,  Allah  Swt  telah melindungi dari dampak buruknya (Ibn Hisyam, Vol.IV, t.t.:309).
Di  sumber  yang  lain  disebutkan  bahwa  keterpilihan  Abu  Bakar disebut dengan kalimat kafalatatin jahiliyyah (ketergesa-gesaan seperti di abad  jahiliyyah),  di  mana  dalam  prosesnya  terjadi  huru-hara  yang melibatkan  kemelut  sengit  antara  Muhajirin  dan  Anshar,  di  antaranya pertengkaran  yang  dahsyat antara  Umar  ibn  Khattab  dengan  Hubbab  ibn Mundzir  dengan  dipatahkannya  pedang  Hubbab  oleh  Umar  sambil
________________________________________________________________________________________
152| Abdurrahman Abdullah Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
memukul  tangan  Hubbab,  serta  peristiwa  terinjak-injaknya  Sa’ad  ibn ‘Ubadah  dan  celaan  Umar  terhadap  Sa’ad  yang  menyebutnya  dengan sebutan  munafik  (Ath-Thabari,  Vol.III,  t.t.:223),  dan  hampir  terbunuh karena  perintah  Umar  untuk  membunuhnya  di  forum  tersebut  namun diredam oleh Abu Bakar (Ibn Khaldun, Vol.III, 2000:488).
Abu Bakar lalu menjadi khalifah dan menyampaikan khutbahnya di hadapan kaum muslimin, “Aku mengambil alih kepemimpinan atas kalian, sedangkan aku tidak lebih baik dari kalian. Jika aku bersikap baik, bantulah aku. Jika tidak, bimbinglah aku.  Taatilah aku selama aku taat kepada Allah, jika  tidak  kalian  tidak  perlu  menaatiku”  (Ibn  Hisyam,  Vol.IV,  1990:312; Ath-Thabari, Vol.III, t.t.:200).
Pasca  peristiwa  di  Saqifah,  shahabat  Nabi  Saw  terbelah  menjadi dua kubu, yaitu yang menerima Abu Bakar sebagai khalifah dan kubu yang menolak.  Kubu  shahabat  yang  menerima  adalah  sebagian  kaum  Anshar dan para shahabat Muhajirin di antaranya Umar ibn Khattab, Abu ‘Ubaidah ibn Jarrah, Mughirah ibn Syu’bah dan Khalid ibn Walid (Ath-Thabari, Vol.III, t.t.:202).  Adapun  kubu  shahabat  yang  menolak  adalah  sebagian  kaum Anshar  dan  sebagian  shahabat  dari  kalangan  Muhajirin  seperti  Zubair  ibn Awwam, Khalid ibn Sa’id, Miqdad ibn Amr, Salman al-Farisi, Abu Dzar al- Ghifari,  ‘Ammar,  Bara’  bin  Azib,  dan  Ubay  ibn  Ka’ab  (Al-Ya’qubi,  Vol.II, 2010:124).
Keluarga  Nabi  Saw,  termasuk  Ali  ibn  Abi  Thalib  dan  ‘Abbas,  tidak berba’iat  kepada  Abu  Bakar  (Ath-Thabari,  Vol.III,  t.t.:203).  Begitu  pula dengan  Puteri  Nabi  Saw,  Fathimah  az-Zahra,  yang  oleh  Nabi  Saw  dalam hadits  yang  diriwayatkan  dalam  Kitab  Shahih  Bukhari  disebutkan  bahwa “Fathimah  adalah  bagian  dari  diriku,  barangsiapa  membuatnya  murka berarti  murkaku”,  tidak  merestui  Abu  Bakar  sebagai  khalifah  (Shahih Bukhari, Bab Fadhail Fathimah, hadits No.61).
Para  shahabat  pendukung  Abu  Bakar  mendatangi  rumah  Ubay  ibn Ka’ab untuk meminta sumpah setia pada khalifah Abu Bakar, namun Ubay tidak  membukakan  pintu  bagi  mereka.  Kemudian  mereka  mendatangi rumah  Ali  ibn  Abi  Thalib  ketika  di  rumah  tersebut  sedang  berkumpul beberapa  orang  shahabat.  Mereka  mendapat  perlakuan  keras  dari  Umar yang berniat untuk meminta bai’at kepada Abu Bakar. Umar mengancam penghuni  rumah  bahwa  ia  akan  membakar  rumah  itu.  Ketika  Umar diingatkan,  bahwa  di  rumah  itu  ada  Fathimah,  puteri  Rasulullah  saw
________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan.. |153
tercinta, Umar mengatakan, “meskipun ada Fathimah di dalamnya” (Ath- Thabari, Vol.III, t.t.:202).
Fathimah hingga akhir hidupnya tidak pernah berbaiat kepada Abu Bakar.  Ali  ibn  Abi  Thalib  dan  para  shahabat  lainnya  kemudian  mau berba’iat  kepada  Abu  Bakar  setelah  Fathimah  wafat,  yaitu  enam  bulan setelah Nabi Saw meninggal dunia (Ibn Atsir, 2012:192).
Selain  itu,  bermunculan  para  kelompok  kaum  Muslimin  yang melakukan tindakan yang di antaranya enggan membayar zakat. Terhadap golongan  yang  membangkang  ini,  Abu  Bakar  ibn  Abi  Quhafah memerintahkan  untuk  memerangi  kelompok  pembangkang  zakat  (As- Suyuthi,  2013:66-67).  Artinya,  peperangan  pertama  era  pemberlakuan khilafah  adalah  peperangan  yang  terjadi  di  antara  kaum  Muslim  sendiri karena adanya perbedaan pandangan tentang penerapan khilafah.
Dalam  kitab Tarikh  ath-Thabari  dikatakan  bahwa  alasan  kelompok yang  tidak  mau  membayar  zakat  adalah  dikarenakan  semasa  Nabi  Saw hidup,  mereka  menyerahkan  zakat  kepada  Nabi  sebagai  pengakuan kepemimpinan  Nabi.  Adapun  sepeninggal  Nabi,  mereka  tidak  mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan tidak mau  menyerahkan zakat kepadanya. Bahkan,  kaum  Anshar  atau  sebagian  dari  Anshar,  pada  saat  peristiwa  di Saqifah  awalnya  bersikukuh  untuk  tidak  berbaiat  kepada  Abu  Bakar. Mereka  mengatakan  secara  tegas:  “Kami  tidak  akan  berbaiat  kecuali kepada Ali Ibn Abi Thalib” (Ath-Thabari, Vol.III, t.t.:242-244).
Sejarah  terus  berjalan,  khilafah  dari  masa  ke  masa  memang memiliki  dampak  positif  di  antaranya  wilayah  Islam  semakin  meluas, perkembangan ilmu dan peradaban, serta munculnya banyak para pemikir dari  kalangan  Muslim  pada  era  kekhalifahan  yang  hasil  karyanya  banyak diadopsi  oleh  para  pemikir  modern.  Namun,  penerapan  sistem kekhalifahan juga banyak diwarnai pembantaian nyawa manusia, baik yang berbeda agama atas dasar motif ekspansi wilayah kekuasaan maupun atas dasar  motif  penumpasan  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dengan kemauan  khalifah  yang  berkuasa.  Kelompok-kelompok  yang  ditumpas tersebut kebanyakan dari kalangan Muslim sendiri.
Asy-Syahrastani  (t.t.:299)  dalam Kitab  Al-Milal  wa  an-Nihal menyebutkan  mengenai  pertumpahan  darah  dalam  perebutan  kekuasaan dalam  Islam  dengan  ungkapan,  “Tidak  pernah  suatu  pedang  terhunus
________________________________________________________________________________________
154| Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
dalam  Islam  atas  dasar  prinsip  agama  seperti  terhunusnya  pedang  atas dasar kepemimpinan ( al-imamah) pada setiap zaman”.
Khalid  ibn  Walid  diceritakan  di  banyak  kitab  tarikh  pernah membunuh  kaum  yang dituduh  murtad  pimpinan  Malik  ibn  An-Nuwairah lalu  mengawini  paksa  Ummu  Tamim,  istri  Malik,  pada  hari  yang  sama. Perbuatan  Khalid  ibn  Walid,  yang  sering  dijuluki Saifullah  (Sang  Pedang Allah) itu, dibenci oleh Umar ibn Khattab dan bahkan mengusulkan kepada khalifah  Abu  Bakar  agar  Khalid  dibunuh  karena  telah  membunuh  kaum Muslim  serta  dirajam  karena  telah  berbuat  zina.  Namun  Abu  Bakar menolaknya  dengan  alasan  Khalid  berta’wil  (inisiatif  atau  ijtihad)  namun salah (Ibn Atsir, 2012:217).
Pembunuhan juga terjadi terhadap para khalifah. Khalifah Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib, ketiganya dibunuh oleh kaum  Muslim  sendiri.  Begitu  pun  dengan  banyak  khalifah-khalifah  lain  di zaman Umawiyyah, Abbasiyah, dan dinasi-dinasti setelahnya. Kenyataan- kenyataan  ini  adalah  fakta  sejarah  yang  terekam  rapi  oleh  banyak  ahli. Belum lagi jika bercerita tentang kepedihan para keluarga Nabi Saw yang mayoritas selalu diburu dan dibunuh oleh para penguasa pada zamannya. Ketika  masa  pemerintahan  Yazid  ibn  Mu’awiyah,  Jalaluddin  as-Suyuthi (2012:184)  menceritakan  peristiwa  sadis  yang  menimpa  cucu  Rasulullah Saw,  Husain  ibn  Ali.  As-Suyuthi  bahkan  banyak  menyebutkan  bahasa- bahasa  kiasan  karena  ketidaktegaannya  menyebutkan  kepedihan  atas pembantaian keluarga Nabi Saw tersebut.
Fakta-fakta  ini  menjadi  satu  modal  untuk  menganalisis:  apakah memang  kekhalifahan  sebagai  satu  sistem  kepemimpinan  dalam  Islam mensyaratkan  adanya  pertumpahan  darah,  perebutan  kekuasaan  dengan kekerasan,  tindakan  keji,  ataukah  memang  ada  penyimpangan  dalam penerapan  konsep  khilafah  dalam  sejarah.  Pertanyaan  lain  yang  layak diajukan adalah, jika melihat konteks penerapan khilafah hingga kemudian sistem  khilfah  tumbang  setelah  era  Turki  Utsmani  dan  tidak  ada  lagi negara  yang  menerapkannya,  apakah  hal  itu  berarti  sistem  khilafah merupakan  bukan  sebagai  kewajiban  yang  harus  ditegakkan.  Pertanyaan- pertanyaan ini penting untuk dijawab sebagai acuan dan pedoman untuk merumuskan pergerakan Islam di masa kini dan masa depan.

## 2. Ragam Teori tentang Khilafah
Menarik untuk dikaji mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan konsep  khilafah,  seperti  sistem  khilafah  yang  bagaimana  yang  dianjurkan
________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan.. |155
dalam  ajaran  Islam,  ada-tidaknya  contoh  baku  bentuk  pemerintahan dalam  Islam,  bagaimana  konteks  penerapan  sistem  khilafah  pada  era sekarang, serta berbagai tema lainnya.
Para ulama sepakat bahwa secara fitrah, jika terdapat manusia lebih dari satu orang dalam suatu tempat, maka ia membutuhkan pemimpin di antara mereka untuk menggapai tujuan dari orang-orang tersebut (Najar, t.t.:3). Itu pula sebabnya kenapa Islam mengatur serius akan hal ini. Islam mewajibkan  untuk  mengangkat  pemimpin,  khalifah,  imam,  amir,  atau sebutan lainnya.
Nabi  Muhammad  saw  pernah  bersabda:  “ Jika  ada  tiga  orang bepergian,  hendaknya  mereka  mengangkat  salah  seorang  di  antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud)
Hadits  ini  memberikan  gambaran  yang  cukup  jelas  bahwa  perkara mengenai  mengangkat  pemimpin  adalah  perkara  yang  serius.  Betapa untuk urusan yang sederhana pun (bepergian), Nabi Saw menyuruh untuk mengangkat pemimpin, apalagi untuk urusan yang punya kepentingan dan skala prioritas yang jauh lebih besar.
Namun begitu, mayoritas pendapat ulama berpendapat bahwa sifat wajib  untuk  mengangkat  atau  memilih  pemimpin  ini  tidak  serta  merta berlaku  untuk  memilih  sistem  pemerintahan  atau  sistem  kepemimpinan. Sebab ada perbedaan yang mendasar. Al-Quran dan Hadits hanya merinci dengan  jelas  perihal  kewajiban  mengangkat  pemimpin,  sedangkan  untuk proses pemilihan pemimpin dan mekanisme kepemimpinan, Al-Quran dan Hadits tidak memerinci dengan detail.
Ditambah  lagi,  fakta-fakta  sejarah  membuktikan  bahwa  konsep tentang  khilafah  ini  terus  dinamis.  Selalu  berbeda-beda  penerapannya. Penerapan  dalam  sejarah  yang  berbeda,  dengan  sendirinya  membawa pada  perubahan  konsep  yang  mewarnai  perubahan  itu.  Sebagai  contoh, Abu  Bakar  terpilih  menjadi  khalifah  pertama  dengan  sistem  musyawarah antara  kelompok  Muhajirin  dan  Anshar  (Ibn  Hisyam,  1990:308-309). Meskipun, secara keterwakilan kelompok Muhajirin sangat tidak terwakili. Kelompok  Muhajirin  yang  hadir  pada  forum  yang  diadakan  di  rumah Saqifah bani Saidah hanya dihadiri oleh tiga orang, yaitu Abu Bakar, Umar ibn Khattab dan Abu ‘Ubaidah (Ibn Atsir, 2012:218).
Berbeda  dengan  sistem  pengangkatan  khalifah  Umar  yang  terpilih dengan sistem penunjukan langsung dari Abu Bakar ibn Abi Quhafah (Ath-
________________________________________________________________________________________
156| Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Thabari,  t.t.:428).  Perubahan  sistem  penunjukan  pada  era  ini,  seperti diutarakan  oleh  Rasyid  Ridha  (t.t.:10),  mengilhami  terbentuknya  sistem pemerintahan  monarkhi  pada  era  Umawiyyah  dan  setelahnya,  di  mana pengangkatan  khalifah  dilakukan  dengan  penunjukan  langsung  oleh khalifah  yang  menjabat  kepada  orang  yang  dikehendakinya,  yang kebanyakan dari kalangan keluarga atau kerabat.
Berbeda pula dengan pengangkatan khalifah Utsman ibn Affan yang terpilih  melalui  sistem  musyawarah,  atau  yang  sering  disebut  dengan sistem ahl  al-hal  wa  al-‘aqd.  Khalifah  Umar  membentuk  formatur  atau dewan  syura  yang  terdiri  dari  enam  orang  shahabat,  yaitu  Utsman  bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf . Umar memberikan tanggung jawab  (ketua)  atas  pemilihan  ini  kepada  Abdurrahman  bin  Auf  untuk memilih salah satu di antara keenam orang ini.
Berbeda lagi dengan pengangkatan khalifah Ali ibn Abi Thalib yang terpilih  bukan  dengan  ketiga  cara  sebagaimana  dilakukan  oleh  para khalifah  pendahulunya.  Ia  diba’iat  secara  langsung  oleh  umat  Islam  yang memintanya  untuk  memimpin  umat  untuk  mengakhiri  berbagai  kemelut dan kerusuhan yang hampir merebak setelah wafatnya Utsman ibn Affan. Hasan ibn Ali menjadi khalifah setelah ayahnya syahid, hampir sama yaitu atas permintaan dari umat Islam.
Perbedaan  dalam  sistem  pengangkatan  khalifah  dari  rekam  jejak sejarah  ini,  pada  gilirannya,  melahirkan  dualisme  konsep  tentang  hal tersebut.  Di  kutub  yang  satu  bahwa  pengangkatan  khalifah  dilakukan melalui  sistem  musyawarah,  sedangkan  di  kutub  lain,  pengangkatan khalifah  dilakukan  dengan  sistem  penunjukan  langsung.  Yang  manakah sebenarnya  sistem  Islam  hakiki  yang  harus  diterapkan?  Ini  menjadi pertanyaan besar. Ataukah, cara pandang yang harus dipahami oleh umat Islam  masa  sekarang  bahwa  kedua  sistem  tersebut  merupakan  hal  yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Ini pun menjadi pertanyaan  yang  harus  dicari  jawabannya,  baik  dari  aspek naqli  maupun aqli.
Permasalahan  sistem  khalifah  juga  terjadi  pada  konsep  mengenai syarat atau karakteristik dari pemimpin (khalifah). Tidak ada bukti sejarah yang  dapat  menyebutkan  bahwa  terdapat  syarat  pemimpin  baku  yang pernah  dijadikan  rujukan  oleh  umat  Islam  yang  secara  ketat  dipatuhi. Keterpilihan pemimpin banyak dipengaruhi oleh kultur dominasi suku dan
________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
|157
aspek  politis  yang  terjadi  pada  masanya.  Hal  ini  lebih  menguat  dengan ditunjang  oleh  hadits  mengenai  keutamaan  suku  Quraisy  dibandingkan dengan suku lain. Namun, hadits ini pun ternyata tidak diterapkan secara konsisten di banyak periode daulah-daulah Islam seperti pada era dinasti Ayyubiyah  dan  dinasti  Bani  Saljuk,  bahkan  pada  zaman  daulah Umawiyyah,  daulah  Abbasiyah,  serta  pada  zaman  Khulafaur  Rasyidin sekalipun.
Karena ketiadaan syarat-syarat utama dari seorang khalifah, sejarah banyak  mencatat  mengenai  sosok  pemimpin  yang  malah  tidak  sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernah suatu masa, Khilafah Islam dipimpin oleh khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. As-Suyuthi (1990:223) dalam kitab Tarikh  al-Khulafa  menyebutnya  sebagai  khalifah  fasik,  pemabuk, bahkan  ia  minum  khamar  di  atas  Ka’bah,  pengidap  homoseksual  dan perbuatan keji lainnya. Dari sumber lain disebutkan ia pernah memanah al- Quran dan menantang kekuasaan Allah. Thabari berkata mengenai khalifah Walid,  “Ada  banyak  riwayat  mengenai  penghinaan  Walid  terhadap agama”. Ath-Thabari (Vol.V, t.t.:538) tidak menyebutkan kebanyakan dari perbuatan Walid agar tidak memubadzirkan kata.
Pernah juga khilafah Islam dipimpin oleh Hisyam bin Abdul Malik. Ia melakukan  pembunuhan  sadis  terhadap  keturunan  Nabi  Saw,  yaitu  pada Zaid  ibn  Ali  ibn  Husain.  Ia  memerintahkan  untuk  membunuh  Zaid.  Zaid terbunuh dengan dipanah di keningnya. Kepalanya dipancung. Kuburannya disembunyikan, tetapi kemudian disuruh digali dan mayat Zaid digantung dan disalib serta tidak diturunkan selama berbulan-bulan. Setelah Hisyam turun tahta baru diturunkan, tetapi mayatnya dibakar dan abunya dibuang ke sungai Eufrat (Kan’an, 2013:143).
Dari  banyaknya  fakta  sejarah  mengenai  khalifah  yang  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  Islam  inilah,  tidak  berlebihan  jika  Imam  Syafii  hanya mengakui kekhalifahan pada lima khalifah, yaitu empat orang dari Khulafa ar-Rasyidin dan khalifah Umar ibn Abdul Aziz (Ar-Razi, 1424 H:189).
Berbeda  dengan  penuturan  Jalaluddin  As-Suyuthi  yang  menyebut bahwa jumlah khalifah ada 12 yaitu: empat orang dari Khulafa ar-Rasyidin, Hasan  ibn  Ali,  lalu  dari  Daulah  Umawiyyah  mengakui  Muawiyah,  Ibn Zubair, dan Umar ibn Abdul Aziz. Itu berarti berjumlah delapan. Ditambah Al-Muhtadi  dari  Bani  Abbas  karena  sifatnya  seperti  Umar  ibn  Abdul  Aziz dan terakhir Adh-Dhahir. Berarti berjumlah sepuluh orang. Dua orang lagi, menurut  As-Suyuthi  (1990:16),  adalah  dua  orang  yang  dinantikan  ( Al-
________________________________________________________________________________________
158| Abdurrahman Abdullah Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Muntadlaran), salah satunya yaitu Al-Mahdi karena dia dari keluarga Nabi Saw.  Jalaluddin  As-Suyuthi,  hanya  menyebutkan  11  orang  dari  12  orang jumlah khalifah. Satu orang lagi tidak disebutkan olehnya. Pernyataan As- Suyuthi  ini  menambah  deretan  panjang  bukti  sejarah  dari  premis  bahwa tidak ada konsep baku dan tetap yang dipatuhi secara ketat dalam sejarah panjang kekhalifahan umat Islam.
Dalam sistem pemerintahan, konsep khilafah mengalami perubahan yang  berbeda  coraknya  dari  masa  ke  masa.  Bentuk  pemerintahan  di Madinah seperti dipraktekkan oleh Khulafa ar-Rasyidin dan Hasan Ibn Ali sangat  berbeda  dengan  corak  pemerintahan  Daulah  Umawiyyah  dan setelahnya  yang  cenderung  berbentuk  kerajaan  atau  monarkhi.  Bentuk kerajaan ini diperdebatkan apakah termasuk sistem Islami ataukah bukan. Kembali  terjadi  dualisme  pendapat,  yaitu  yang  mengatakan  bahwa kerajaan adalah bagian dari pemerintahan Islam dan pihak yang menolak sistem kerajaan.
Terdapat  hadits  yang  masyhur  mengenai  bentuk  pemerintahan dalam Islam, yaitu bahwa Nabi Saw bersabda, “ Khilafah setelahku berusia 30 tahun dan setelahnya adalah kerajaan”  (As-Suyuthi,  1990:19).  Hadits ini  mengisyaratkan  bahwa  dalam  Islam  tidak  terdapat  bentuk pemerintahan  khilafah  yang  baku,  bisa  berbentuk  kekhalifahan sebagaimana  dipraktekkan  oleh  Khulafaur  Rasyidin  dan  bisa  juga berbentuk  kerajaan.  Namun,  pendapat  lain,  seperti  Al-Baghawi, membantah  hal  tersebut.  Ia  bahkan  secara  tegas  mengatakan  bahwa kerajaan  tidak  termasuk  dalam  sistem  pemerintahan  Islam,  bahkan disebutkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Saw (Al-Baghawi, 1983:75). Lagi-lagi, dengan adanya fakta ini, sistem khilafah Islam dengan sendirinya sangat dinamis, beragam, tidak tunggal, dan sangat multitafsir.

## E. Kesimpulan
Sejarah  telah  membuktikan,  penerapan  khilafah  di  dunia  Islam mengalami  pasang-surut,  pertumpahan  darah  di  antara  kaum  Muslim sendiri  tak  terelakkan.  Hal  ini  menunjukkan,  sistem khilafah  bukan  satu- satunya cara dalam mewujudkan nilai-nilai universal Islam. Perwujudan di setiap  wilayah  dapat  menyesuaikan  dengan  corak  dan  karakteristik daerahnya, yang terpenting adalah nilai-nilai itu dapat tegak.
Sejarah  dari  perjalanan  panjang  khilafah  Islam  harus  disikapi sebagai  proses  untuk  mencari  formulasi  yang  ideal  mengenai  konsep kepemimpinan  di  suatu  negara/wilayah,  yang  boleh  jadi  pada
________________________________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan..
|159
penerapannya  berbeda-beda.  Satu  hal  yang  patut  dicermati  adalah, sejarah  seolah  ingin  mengatakan  bahwa  pelajaran  yang  terpenting  dari sistem  khilafah  adalah  pentingnya  membuat  sistem  yang  dapat  saling mengkoreksi  satu  sama  lain.  Kekuasaan  yang  absolut  cenderung berpotensi  untuk  disalahgunakan.  Pertumpahan  darah  terjadi  dalam sejarah  kekhalifahan  umumnya  dikarenakan  belum  adanya  sistem pengaturan  mengenai  sistem  kontrol  terhadap  para  khalifah  jika  umat tidak  setuju  dengan  kebijakan  khalifah.  Terlebih  lagi,  umumnya  masa jabatan  khalifah  adalah  seumur  hidup.  Belum  ada  mekanisme  dalam sistem  khilafah  yang  mengatur  mengenai  berapa  lama  sesungguhnya seorang  khalifah  menjabat,  apakah  seumur  hidup  ataukah  harus  ada pengaturan  mengenai  batasan  jabatan.  Inilah  sesungguhnya  pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh umat Islam.
Sistem  kepemimpinan  dalam  Islam  masih  harus  terus  digali dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut,  yaitu  dengan  cara  membangun sistem  melalui  kajian  yang  komprehensif  mengenai  sistem  kontrol, pembagian  kekuasaan,  sistem  distribusi  ekonomi,  sistem  pengelolaan sumber  daya  alam,  yang  diambil  dari  khazanah  kearifan  Islam  sehingga lebih dapat diterapkan dan sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman.
Upaya  menggali,  mengkaji,  dan  merefleksikan  berbagai  kejadian dalam  sejarah  khilafah  dalam  upaya  menggagas  sistem  khilafah  dalam format  baru  tersebut  sesungguhnya  merupakan  upaya  untuk  terus membumikan  apa  yang  disampaikan  dalam  al-Qur’an  bawa  ajaran  Islam adalah rahmatan  lil  ‘alamin,  bukan  ajaran  penebar  teror  seperti  yang dituduhkan  oleh  banyak  pihak  yang  merasa  takut  dengan  penerapan sistem  Islam.  Formulasi  yang  perlu  dicari  adalah  bagaimana  nilai-nilai utama  ajaran  Islam  dapat  terwakili  dalam  sebuah  sistem  politik  tanpa harus  menimbulkan  kecemasan  bagi  pihak  lain  dalam  penerapannya. Sebaliknya,  merupakan  sistem  alternatif  baru  yang  dapat  diterapkan  di semua  wilayah  tanpa  harus  disebut  sebagai  negara  Islam  atau  sebutan lainnya.
________________________________________________________________________________________
160| Abdurrahman Abdullah
Analisis Kritis Teori dan Penerapan.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021

## Daftar Pustaka
Adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala: Siyar al-Khulafa ar-Rasyidun. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996.
Al-Ya’qubi, Tarikh  al-Ya’qubi,  Beirut:  Syirkah  al-A’lamiy  li  al-Mathbu’at,
2010, Vol.II.
As-Suyuthi, Jalaluddin. Tarikh al-Khulafa, Saudi Arabia: Dar al-Minhaj li an-
Nasyr wa at-Tauzi’, Cetakan ke-2, 2013.
Asy-Syahrastani, Al-Milal wa An-Nihal, t.p., t.t.
Ath-Thabari, Tarikh ath-Thabari, Kairo-Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t. Vol.III.
Baladzuri, Ansab al-Asyraf, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Vol.I.
Ibn Atsir, Al-Kamil fi at-Tarikh, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 2012, Vol.II.
Ibn Hisyam, As-Sirah an-Nabawiyyah, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1990, Vol.IV
Ibn Khaldun, Tarikh ibn Khaldun, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, Vol.II.
Ibn  Qutaibah, Al-Imamah  Wa  as-Siyasah,  Beirut:  Dar  al-Adhwa’,  1990, Vol.I.
Imam  Ahmad  bin  Hanbal, Kitab  Fadhail  ash-Shahabah,  Mekkah Mukarramah:  Dar  Al-Ilmi  li  ath-Thiba’ah  wa  an-Nasyr,  1983, Cetakan I, Vol.I
Johny  Ibrahim,  Teori  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Banyu Media, 2008.
Shahih Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Mardh an-Nabiy Saw wa Wafatuhu, Vol.V,
Shahih  Bukhari,  Kitab Jizyah,  bab  Ikhraj  al-Yahudi  min  Jazirah  al-Arab, Vol.IV.
Shahih Muslim, Kitab al-Washiyyah.
Syaibah,  Ibnu  Abi. al-Mushannif,  Beirut:  Dar  al-Kitab  al-Ilmiyyah,  1992, Vol.II.