JURNAL PERENCANAAN WILAYAH e-ISSN: 2502 – 4205
Vol.V., No.1, April 2020 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH TERHADAP KINERJA INFRASTRUKTUR WILAYAH
Hernila 1) , La Ode Geo 2) , La Ode Suriadi 3)
1) Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2016
2) Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO
3) Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana UHO email : ila.hernila93@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  is  1)  Analyze  the  development  of  regional  infrastructure  before  and  after division.  2)  Analyze  public  service  performance  before  and  after  regional  combustion.  3)  Analyze regional  economic  growth  before  and  after  division.  This  research  is  descriptive  qualitative  and quantitative. The variables used in this study are regional infrastructure including roads, education, health, economy.  While  economic  growth  includes  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP)  and  per  capita GRDP.  Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  expansion  has  a  positive  impact  on improving regional infrastructure. Public service performance before and after regional expansion where the average ratio of availability of educational facilities to elementary school level, Junior high school and high  school,  for  elementary  school  level  that  is  equal  to 53 schools,  Junior high  school  54  and  40 high school. Whereas after the expansion there was an increase namely for the elementary school level of 60 schools,  Junior  high  school  68  schools,  and  42  high  school  levels.  The  availability  of  health  facilities before  the  expansion  of  the  area  namely  16  health  facilities  and  after  the  expansion  has  increased amounting to 19 health facilities. Economic growth before was 3.78 percent and after expansion of 5.80 percent, it’s show that was an increase in the economic sector by 2.1 percent.
Key Words: I mpact expansion, infrastructure performance

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  1)  Menganalisis  perkembangan  infrastruktur  wilayah  sebelum  dan  setelah pemekaran.  2)  Menganalisis  kinerja  pelayanan  publik  sebelum  dan  setelah  pemakaran  wilayah.  3) Menganalisis  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  sebelum  dan  setelah  pemekaran.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  infrastruktur wilayah  meliputi  jalan,  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  meliputi Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  PDRB  Perkapita.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  pemekaran  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  infrastruktur  wilayah.  Kinerja pelayanan  publik  sebelum  dan  setelah  pemekaran  wilayah  dimana  rata-rata  rasio  ketersediaan  sarana pendidikan  untuk  jenjang  SD,  SMP  dan  SMA  Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum  pemekaran  wilayah, untuk  jenjang  SD  yaitu  sebesar  53  sekolah,  SMP  54  sekolah  dan  SMA  40  sekolah.  Sedangkan  setelah pemekaran terjadi peningkatan yaitu untuk jenjang SD sebesar 60 sekolah, SMP 68 sekolah, dan jenjang SMA 42 sekolah. Ketersediaan sarana kesehatan sebelum pemekaran wilayah yaitu 16 fasilitas kesehatan dan  setelah  pemekaran  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  19  fasilitas  kesehatan.  Pertumbuhan ekonomi sebelum sebesar 3,78 persen dan setelah pemekaran sebesar 5,80 persen, hal menunjukan bahwa adanya peningkatan di sektor perekonomian sebesar 2,1 persen.
Kata kunci : Dampak pemekaran, kinerja infrastruktur

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No.32/2004 tentang  Otonomi  Daerah,  banyak  daerah  di Indonesia  yang  mengusulkan  diri  untuk  menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan  pembangunan  dan  kesejahteraan bagi  daerahnya.  Pembentukan  daerah  otonomi baru  atau  yang  biasa  disebut  pemekaran  daerah memungkinkan  daerah  untuk  mengelola  sumber daya  nasional  yang  tersedia  diwilayah  masing- masing.  Hal  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang  menyebutkan  bahwa  daerah  memiliki wewenang  untuk  mengelola  dan  memelihara sum5ber  daya  nasional  yang  dimilikinya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
78  Tahun  2007  tentang  tata  cara  pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada  3  (tiga)  persyaratan,  yakni  administratif, teknis  dan  fisik  kewilayahan.  Persyaratan administratif  didasarkan  atas  aspirasi  sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh  pemerintah  daerah  dengan  melakukan kajian  daerah  terhadap  rencana  pembentukan daerah.  Persyaratan  secara  teknis  didasarkan pada  faktor  kemampuan  ekonomi,  potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan,  dan  faktor  lain  yang  memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain  tersebut  meliputi  pertimbangan  kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang  kendali  penyelenggaraan  pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan  daerah  meliputi  cakupan  wilayah, lokasi  calon  ibukota,  sarana  dan  prasarana pemerintahan.
Konsep  mengenai pemekaran  wilayah  itu sendiri  sebenarnya  pertama  kali  dikemukakan oleh Tiebout (1956) dinyatakan bahwa pemekaran  wilayah  dianalogkan  sebagai  model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintahan  daerah  memiliki kekuatan  untuk mempertahankan  tingkat  pajak  yang  rendah, menyediakan  pelayanan  yang  efisien,  dan mengijinkan  setiap  individu  masyarakatnya untuk  mengekspresikan  preferensinya  untuk setiap  jenis  pelayanan  dari  berbagai  tingkat pemerintahan  yang  berbeda  dengan  “ vote  with their  feet ”.  Kemudian  Swianiewicz  (2002) mengungkapkan  bahwa  komunitas  lokal  yang kecil  lebih  homogen,  dan  lebih  mudah  untuk mengimplementasikan  kebijakan  yang  sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  komunitas  yang  kecil  memiliki  peluang lebih  besar.  Selanjutnya,  pemerintahan  daerah
yang  kecil  memiliki  birokrasi  yang  rendah, misalnya fungsi administrasi.
Pemekaran merupakan bagian dari penguatan ketahanan nasional, yang di implementasikan  melalui  pelaksanaan  otonomi daerah  sebagai  amanat  UU  secara  konstitusional maupun  legal  diarahkan  sebagai  akselerasi terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Pohan, 2015)
Kegiatan  pemekaran  wilayah  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dalam berbagai aspek. Konsekuensi dari pemekaran  itu  adalah  terdapat  daerah  induk, DOB  dan  daerah  mekar,  dimana  daerah  mekar adalah  gabungan  antara  daerah  induk  dan  DOB. Pembentukan  DOB  dilakukan  dalam  rangka percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sehingga dengan adanya pemekaran  wilayah,  aspek-aspek  kehidupan masyarakat  terutama  aspek  ekonomi  diharapkan akan menjadi lebih baik dan merata (Arianti dan Indra, 2013).
Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud dari upaya  pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya pemekaran wilayah  masyarakat  mendapatkan  pelayanan yang  lebih  baik,  karena  pelayanan  langsung dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Dengan semangat  otonomi  daerah  itu  pulalah  muncul wacana-wacana  melakukan  pemekaran  wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan,  meningkatkan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  dan  mampu  meningkatkan kesejateraaan  masyarakat.  Pemekaran  wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan  pemerintah  pada  masyarakat  dan memperpendek  alur  pelayanan  sehingga  akan tercipta  pelayanan  berkualitas  yang  ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom (Roekminiati, 2014)
Kebijakan otonomi daerah telah memberikan  peluang  yang  besar  bagi  daerah untuk  mengelola    dan  mengembangkan  daerah berdasarkan  potensi  yang  dimilikinya  sesuai dengan  aspirasi  dan  inisiatif  masing-masing daerah.  Dengan  kewenangan  yang  diberikan pemerintah pusat kepada daerah unt ukmengatur rumah  tangganya  sendiri  berarti  juga  daerah tersebut  berusaha  untuk  mengatasi  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  mengelola dan  mengembangkan  daerah  agar  dapat  lebih maju dari sebelumnya (Roekminiati, 2014) . Zainudin  (2016)  mengungkapkan  alasan dilakukannya pemekaran daerah adalah Preference for Homogeneity (kesamaan
kelompok)  atau historical  etnic memungkinkan ikatan  sosial  dalam  satu  etnik  yang  sama  perlu diwujudkan  dalam  satu  daerah  yang  sama  pula. Fiscal  Spoil (insentif  fiskal  untuk  memekarkan diri,  dapat  dari  DAU/DAK),  adanya  jaminan dana  transfer,  khususnya  Dana  Alokasi  Umum,
dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah menghasilkan  keyakinan  bahwa  daerah  tersebut akan  dibiayai. Beaurocratic    and  Political  Rent Seeking (alasan  politik,  dan  untuk  mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Administrative  Dispersion ,  mengatasi  rentang kendali  pemerintahan.  Alasan  ini  semakin  kuat mengingat  daerah-daerah  pemekaran  merupakan daerah  yang  cukup  luas  sementara  pusat pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat  sulit dijangkau.
Salah  satu  tujuan  pembentukan  daerah otonomi  baru  Kabupaten  Buton  Tengah  adalah untuk  mempercepat  pembangunan  infastruktur wilayah  dan  juga  peningkatan  pelayanan  publik. Sejak terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten  Buton  Tengah,  pemerintah  daerah telah  berupaya/berusaha  secara  berkelanjutan mengembangkan  infrastruktur  wilayah  namun sampai  sekarang  bagaimana  perkembangan infrastruktur  tersebut  belum  diketahui  dengan baik
Salah  satu  alasan  pemekaran  wilayah  ini adalah  karena  permasalahan  akses.  Seluruh wilayah  Buton  Tengah  tidak  berada  di  Pulau Buton,  sedangkan  ibukota  Kabupaten  Buton berada  di  Pasarwajo.  Pelayanan  dan  kontrol membutuhkan  biaya  dan  waktu  yang  panjang karena harus melewati laut menuju Kota Baubau, lalu dilanjutkan perjalanan darat menuju Pasarwajo  di  ujung  timur  Pulau  Buton.  Masalah fasilitas layanan publik dan  kurangnya perhatian pemerintah  turut  menguatkan  alasan  Kabupaten Buton  Tengah  untuk  melepaskan  diri  dari Kabupaten Buton.

## Tujuan penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Menganalisis  perkembangan  infrastruktur wilayah  sebelum  dan  setelah  pemekaran Kabupaten Buton Tengah.
2. Menganalisis kinerja pelayanan publik sebelum  dan  setelah  pemekaran  wilayah Kabupaten Buton Tengah.
3. Menganalisis pertumbuhan ekonomi  sebelum dan  setelah  pemekaran  Kabupaten  Buton Tengah?
4.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah otonomi baru yang terdiri  dari  tujuh  wilayah  kecamatan  yaitu Kecamatan  Gu,  Kecamatan  Lakudo,  Kecamatan Mawasangka,  Kecamatan  Mawasangka  Tengah, Kecamatan  Mawasangka  Timur,  Kecamatan Sangia  wambulu,  dan  Kecamatan  Talaga  Raya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan september 2018.

## Sumber Data
Data sekunder diperoleh dari instansi dan dinas-dinas  terkait  dengan  penelitian.  BPS, Bappeda,  SKPD  Kabupaten  Buton  Tengah  dan hasil  penelitian  terdahulu.  Data  penelitian meliputi  data  sebelum  pemekaran  (2010-2013), sedangkan  data  setelah  pemekaran  digunakan data mulai tahun 2015-2018. Data sekunder yang dikumpulkan  adalah  data  infrastruktur  jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur ekonomi dan data sekunder lainnya yang  digunakan  sebagai  gambaran  bagaimana perkembangan  Kabupaten  Buton  Tengah  setelah pemekaran wilayah.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan data yang digunakan yaitu:
1. Observasi (Pengamatan) tekhnik ini dilakukan  melalui  pengamatan  langsung  di lapangan,  yang  merupakan  salah  satu  data penunjang  yaitu  dengan  mengamati  gejala- gejala di lapangan.
2. Dokumentasi  yaitu  melakukan  pencatatan berbagai  dokumen  yang  ada.  Teknik  ini dilakukan  untuk  memperoleh  data  tentang kondisi  infrastruktur  wilayah  dan  segala kegiatan  yang  ada  di  dalamnya  yang dilakukan.

## Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik (fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan)  sebelum dan  setelah  pemekaran,  dapat  dianalisis dengan menggunakan analisis rasio perbandingan yaitu : a. Rasio  fasilitas  pendidikan  untuk  10.000 penduduk :
r = 000 . 10 x JP JFPT
Keterangan : JFPT = Jumlah fasilitas pendidikan
tertentu JP = Jumlah penduduk R = Rasio fasilitas pendidikan untuk 10.000 penduduk
b. Rasio  fasilitas  kesehatan  untuk  10.000 penduduk :
r = 000 . 10 x JP JFK Keterangan : JFK = Jumlah fasilitas kesehatan
JP = Jumlah penduduk R = Rasio fasilitas kesehatan untuk 10.000 penduduk
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  didekati dengan  menghitung  pertumbuhan  PDRB  atas dasar harga konstan.
G = PDRB t - PDRB t-1 x 100% PDRB t-1
Keterangan:
PDRB t =  PDRB atas dasar harga konstan pada tahun t PDRB t-1 =  PDRB atas dasar harga konstan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya)
3. Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Perkapita
PDRB  perkapita  dihitung  dengan  cara membagi  total  PDRB  dengan  jumlah  penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berdasarkan PDRB perkapita dapat  diketahui  besarnya  pendapatan  yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah.
PDRB Perkapita t = PDRB t Jumlah Penduduk t

## Variabel Penelitian
Adapun variabel  penelitian  yang  dijadikan  dasar penelitian ini terdiri dari : 1. Infrastruktur  jalan  adalah  suatu  prasarana trasnportasi darat yang meliputi segala bagian jalan  yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas yang diukur dalam jumlah pertumbuhan.
2. Infrastruktur  pendidikan  yaitu  menghitung jumlah pertumbuhan sarana sekolah dan rasio siswa  per  sekolah  di  Kabupaten  Buton Tengah.
3. Infrastruktur  kesehatan  adalah  aset  yang mendukung  kesehatan  meliputi  rumah  sakit, puskesmas,  polindes  dan  posyanndu  yang  di ukur  dalam  jumlah  pertumbuhan  tenaga kesehatan dan sarana kesehatan di Kabupaten
Buton Tengah.
4. Infrastruktur  ekonomi  merupakan  aset  fisik yang  diperlukan  untuk  menunjang  aktivitas
ekonomi  baik  dalam  produksi  maupun konsumsi  final,  seperti  pasar,  rumah  makan dan  toko  yang  di  ukur  dalam  jumlah pertumbuhan.
5. PDRB  merupakan  jumlah  produksi  barang dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  suatu  daerah pada tahun tertentu.
6. PDRB  Perkapita  merupakan  PDRB  dibagi jumlah penduduk yang ada disuatu daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Perkembangan Infrastruktur Wilayah
a. Infrastruktur Jalan
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang  sangat  penting  dalam  memperlancar kegiatan  hubungan  perekonomian,  baik  antara satu  kota  dan  kota  lainnya,  maupun  antara  kota dengan  desa  dan  antara  satu  desa  dengan  desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya.
Adapun Untuk mengetahui perkembangan infrastruktur jalan untuk Kabupaten Buton Utara sebelum pemekaran dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1   Panjang  Jalan  dan  Jenis  Permukaan  Jalan  Kabupaten  Buton  Tengah  Sebelum  Pemekaran Wilayah
No. Tahun Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Total (km) Pertumbuhan (%) Aspal Pengerasan Tanah 1. 2010 120,76 132,87 89,91 343,54 - 2. 2011 120,76 132,87 93,90 347,53 1,16 3. 2012 131,52 145,78 102,97 380,27 9,42 4. 2013 140,00 152,08 110,67 402,75 5,91 Rata-rata 4,12
Sumber : Dinas PU&PR Kab. Buton Tengah, 2010-2013
Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa  tingkat  pertumbuhan  jalan  Kabupaten Buton Tengah sebelum pemekaran wilayah tahun
2010-2013  rata-rata  pertumbuhan  jalan  adalah sebesar 4,12 pesen.
Untuk  mengetahui  pertumbuhan  infrastruktur jalan  di  Kabupaten  Buton  Tengah  setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada Table 2.
Tabel 2   Panjang  Jalan  dan  Jenis  Permukaan  Jalan  Kabupaten  Buton  Tengah  Setelah  Pemekaran Wilayah
No. Tahun Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Total (km) Pertumbuhan (%) Aspal Pengerasan Tanah 1. 2015 93,89 264,86 129,75 429,06 - 2. 2016 177,57 264,86 129,75 572,18 33,36 3. 2017 210,89 225,65 131,45 557,99 -2,48 4. 2018 249,60 190 131,45 571,05 2,34 Rata-rata 8,30
Sumber : Dinas PU&PR Kab. Buton Tengah, 2015-2018
Berdasarkan  Tabel  2.  dapat  diketahui bahwa  tingkat  pertumbuhan  jalan  Kabupaten Buton  Tengah  setelah  pemekaran  wilayah  tahun 2015-2018,  mengalami  peningkatan,  dimana rata-rata  pertumbuhan  jalan  setelah  pemekaran sebesar 8,30 persen.
Pengembangan  jaringan  trasportasi  darat Kabupaten  Buton  Tengah  sebagai  gambaran bahwa Kabupaten Buton Tengah terkenal dengan potensi  pariwisata  pertanian  dan  perkebunan yang  banyak,  maka  pemerintah  berinisatif  untuk mengembangan  jaringan  jalan  lingkar  perkotaan yang  tadinya  jalan  lingkar  perkotaan  hanya terdapat satu jalur dua lajur, sekarang dikembangan  menjadi  dua  jalur  empat  lajur. Dengan  semakin  baiknya  pembangunan  jalan  di Kabupaten Buton Tengah, akan berdampak pada meningkatnya  aktivitas  masyarakat  baik  itu aktivitas  pertanian,  perkebunan,  parawisata  dan perdagangan  sehingga  kehidupan  perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah jaauh lebih baik dan meningkat.

## b. Infrastruktur Pendidikan
Semakin
tinggi rata-rata tingkat pendidikan  yang  dapat  dicapai  maka  semakin tinggi  pula  kualitas  sumberdaya  manusia  yang dimiliki. Taraf pendidikan masyarakat ini juga
sangat
menentukan
kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan  pembangunan.  Secara  empiris telah  dibuktikan  bahwa  tingkat  pendidikan masyarakat  yang  lebih  tinggi  dapat  membantu mempercepat pembangunan ekonomi.
Fasilitas pendidikan termasuk dalam salah satu  fasilitas  sosial  yang  merupakan  kebutuhan bagi penduduk suatu wilayah untuk memfasilitasi  aktivitas  kehidupan  sehari-hari. Fasilitas  pendidikan  yang  menjadi  prioritas
penunjang dalam melengkapi pemenuhan ketersediaan infrastruktur sosial di suatu pemukiman  (Henlita,  2013).  Untuk  mengetahui pertumbuhan  sarana  pendidikan  di  Kabupaten Buton Tengah sebelum pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.  Pertumbuhan  Sarana  Pendidikan  di
Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum pemekaran wilayah Tahun Sarana Pendidikan (unit) Pertumbuhan (%) 2010 174 - 2011 183 5,17 2012 189 3,28 2013 199 5,29 Rata-rata 3,44 Sumber : BPS Kab. Buton, 2010-2013 Berdasarkan tabel 3. menunjukkan perkembangan  jumlah  sarana  pendidkan  di Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum  pemekaran yaitu  pada  tahun  2011  pertumbuhan  sarana pendidikan  sebesar  5,17  persen,  kemudian  pada tahun  2012  sebesar  3,28  persen  dan  pada  tahun 2013 meningkat sebesar 5,29 persen. Untuk rata- rata  pertumbuhan  setiap  tahun  adalah  sebesar 3,44  persen.  Untuk  mengetahui  pertumbuhan sarana  pendidikan  di  Kabupaten  Buton  Tengah setelah  pemekaran  wilayah  dapat  dilihat  pada Table 4.
Tabel  4.  Pertumbuhan  Sarana  Pendidikan  di Kabupaten  Buton  Tengah  setelah pemekaran wilayah Tahun Sarana Pendidikan ( unit ) Pertumbuhan (%) 2015 219 - 2016 231 5,48 2017 239 3,46
2018 254 7,11 Rata-rata 4,01 Sumber : BPS Kab. Buton Tengah, 2015-2018 Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan perkembangan  jumlah  sarana  pendidikan  di Kabupaten  Buton  Tengah  setelah  pemekaran wilayah  yaitu  pada  tahun  2016  pertumbuhan sarana pendidikan sebesar 5,48 persen, kemudian pada  tahun  2017  sebesar  3,46  persen  dan  pada tahun  2018  meningkat  sebesar  7,11  persen. Untuk rata-rata pertumbuhan setiap tahun adalah sebesar  4,01  persen.  Peningkatan  pertumbuhan sarana  pendidikan  tersebut  tidak  terlepas  dari tujuan  pemekaran  wilayah  di  Kabupaten  Buton Tengah  yaitu  untuk  mempercepat  pembangunan infastruktur  wilayah  salah  satunya  fasilitas pendidikan

## c. Infrastruktur Kesehatan
Penyediaan  sarana  kesehatan  berupa rumah  sakit,  puskesmas,  dan  jaringannya  yang menjangkau  sebagian  besar  masyarakat  sampai ke  daerah-daerah,  sehingga  diharapkan  sebagian besar  masyarakat  terutama  masyarakat  pedesaan mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  mudah dicapai  dan  bermutu.  Pembangunan  kesehatan dapat  berdaya  guna  dan  berhasil  bila  kebutuhan akan  sumber  daya  kesehatan  dapat  terpenuhi. Sagita  (2013)  Infrastruktur  adalah  bagian  dari kapital stock dari suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi.
Todaro  (2002)  menyatakan  bahwa pada  dasarnya  kesehatan  merupakan  salah satu  aspek  yang  menentukan  tinggi  rendahnya standar  hidup  seseorang.  Oleh  karena  itu,  status kesehatan  yang  relatif  baik  dibutuhkan  oleh manusia  untuk  menopang  semua  aktivitas hidupnya.  Maka  untuk  mencapai  kondisi kesehatan  yang  baik  tersebut  dibutuhkan  sarana kesehatan  yang  baik  pula.  Untuk  mengetahui pertumbuhan  sarana  kesehatan  di  Kabupaten Buton Tengah sebelum pemekaran wilayah dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel  5.  Pertumbuhan  Sarana  Kesehatan  di
Kabupaten  Buton  Tengah  Sebelum Pemekaran Wilayah Tahun Sarana kesehatan ( unit ) Pertumbuhan (%) 2010 140 - 2011 144 2,86 2012 149 3,47 2013 153 2,68 Rata-rata 2,25 Sumber : BPS, Kabupaten Buton, 2010-2013 Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan perkembangan  jumlah  sarana  kesehatan  di
Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum  pemekaran yaitu  pada  tahun  2011  pertumbuhan  sarana kesehatan  sebesar  2,86  persen,  kemudian  pada tahun  2012  meningkat  menjadi  3,47  persen  dan pada tahun 2013 sebesar 2,68 persen. Untuk rata- rata  pertumbuhan  setiap  tahun  adalah  sebesar 2,25  persen.  Untuk  mengetahui  pertumbuhan sarana  kesehatan  di  Kabupaten  Buton  Tengah setelah  pemekaran  wilayah  dapat  dilihat  pada Tabel 6.
Tabel  6.  Pertumbuhan  Sarana  Kesehatan  di
Kabupaten  Buton  Tengah  Setelah Pemekaran Wilayah Tahun Sarana kesehatan ( unit ) Pertumbuhan (%) 2015 163 - 2016 170 4,29 2017 176 3,53 2018 190 7,95 Rata-rata 3,94 Sumber : BPS, Kabupaten Buton, 2010-2013 Berdasarkan Tabel 6. menunjukkan perkembangan  jumlah  sarana  kesehatan  di Kabupaten  Buton  Tengah  setelah  pemekaran wilayah  yaitu  pada  tahun  2016  pertumbuhan sarana  kesehatan  sebesar  4,29  persen,  kemudian pada  tahun  2017  sebesar  3,53  persen  dan  pada tahun  2018  meningkat  menjadi  sebesar  7,95 persen. Untuk rata-rata pertumbuhan setiap tahun adalah  sebesar  3,94  persen.  Peningkatan  jumlah unit tersebut tidak terlepas dari tujuan pemekaran wilayah di Kabupaten Buton Tengah yaitu untuk meningkatkan infastruktur wilayah.
Penilaian
terhadap keberhasilan pembangunan  kesehatan  di  Kabupaten  Buton Tengah  berdasarkan  banyaknya  jumlah  fasilitas kesehatan  mulai  dari  rumah  sakit,  puskesmas, polindes  dan  posyandu  mengalami  kenaikan. Sungguh  pun  demikian,  yang  masih  perlu menjadi  perhatian  jajaran  Satuan  Perangkat Pemerintah Daerah terkait dalam rangka pengembangan  fasilitas  kesehatan  di  setiap kecamatan  adalah  pemerataan  pembangunan prasarana  dan  sarana  dibidang  kesehatan  yang merata. Peningkatan masih perlu digenjot karena peningkatan infrastruktur wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
d. Infrastruktur Ekonomi
Menurut  Kurniadi  dan  Mahalli  (2013) Infrastruktur  ekonomi  mempunyai peranan penting  dalam  mendorong  kinerja  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara.  Pembedaan  infrastruktur juga  seringkali  didasarkan  pada  investasi  yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut.
Kegiatan  perdagangan  di  Kabupaten Buton  Tengah  terdiri  dari  perdagangan  ekspor dan  impor  serta  perdagangan  antar  pulau.  Pada
perdagangan ekspor, jenis barang yang diperdagangkan  meliputi  berbagai  komoditas dari  hasil  pertambangan,  perikanan.  Sedangkan pada  kegiatan  impor,  barang yang  diimpor  yaitu barang  modal  dan  barang  elektronik.  Untuk mengetahui  pertumbuhan  sarana  ekonomi  di Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum  pemekaran wilayah dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel  7.  Pertumbuhan  Sarana  Ekonomi  di
Kabupaten  Buton  Tengah  Sebelum Pemekaran Wilayah Tahun Sarana Ekonomi (unit) Pertumbuhan (%) 2010 67 - 2011 72 7,46 2012 84 16,66 2013 94 11,90 Rata-rata 9,01 Sumber : BPS, Kabupaten Buton, 2010-2013 Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan perkembangan  jumlah  sarana  ekonomi  di Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum  pemekaran yaitu  pada  tahun  2011  pertumbuhan  sarana ekonomi  sebesar  7,46  persen,  pada  tahun  2012 sebesar  16,66  persen  dan  pada  tahun  2013 sebesar 11,90 persen. Untuk rata-rata pertumbuhan  setiap  tahun  adalah  sebesar  9,01 persen.  Untuk  mengetahui  pertumbuhan  sarana ekonomi  di  Kabupaten  Buton  Tengah  setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel  8.  Pertumbuhan  Sarana  Ekonomi  di Kabupaten  Buton  Tengah  Setelah
Pemekaran Wilayah Tahun Sarana Ekonomi (unit) Pertumbuhan (%) 2015 104 - 2016 118 13,46 2017 136 15,25 2018 159 16,91 Rata-rata 11,41 Sumber : BPS, Kabupaten Buton, 2010-2013 Berdasarkan Table 8. menunjukkan perkembangan  jumlah  sarana  ekonomi  di Kabupaten  Buton  Tengah  setelah  pemekaran yaitu  pada  tahun  2016  pertumbuhan  sarana ekonomi  sebesar  13,46  persen,  pada  tahun  2017 sebesar  15,55  persen  dan  pada  tahun  2018 sebesar 16,91 persen. Untuk rata-rata pertumbuhan  setiap  tahun  adalah  sebesar  11,41 persen.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Publik.

## a. Fasilitas  pendidikan  Sebelum  dan  Setelah Pemekaran
Keberhasilan  pendidikan  harus  disertai dengan  peningkatan  sarana  dan  prasarana pendidikan seperti ketersediaan sarana pendidikan. Oleh karena itu indikator pendidikan menggunakan  pertumbuhan  tingkat/rasio  jumlah siswa  per  sekolah.  Untuk  mengetahui  rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD, SMP dan SMA  di  Kabupaten  Buton  Tengah  sebelum pemekaran  wilayah  dapat  dilihat  pada  Tabel  9.
Tabel  9.  Rasio  Ketersediaan  Sekolah  untuk  Jenjang  SD,  SMP  dan  SMA  Kabupaten  Buton  Tengah Sebelum Pemekaran Tahun 2010-2013
Tahun Jenjang Pendidikan SD SMP SMA Sekolah Siswa Rasio Sekolah Siswa Rasio Sekolah Siswa Rasio 2010 87 16.206 53,68 26 4.718 55,10 9 2.442 36,85 2011 91 16.261 55,96 27 4.620 58,44 9 2.508 35,88 2012 90 18.601 48,38 26 5.092 51,06 14 3.129 44,74 2013 91 16.181 56,23 27 5.021 53,77 14 3.222 43,45 Rata-rata 53,56 54,59 40,23
Sumber : Data Diolah, 2019
Berdasarkan  Tabel  9.  menunjukkan  rasio ketersediaan  sarana  pendidikan  untuk  jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Buton Tengah sebelum  pemekaran,  dimana  rata-rata  rasio ketersediaan  sarana  pendidikan  untuk  jenjang sekolah Dasar yaitu sebesar 53,56 artinya bahwa dalam  10.000  siswa  hanya  ditampung  53  sarana pendidikan.  Kemudian  untuk  jenjang  SMP  rata- rata  rasio  ketersediaan  sekolah  adalah  sebesar
54,59  artinya  dalam  10.000  siswa  hanya ditampung sekitar 54 sekolah. Dan untuk jenjang SMA  rata-rata  rasio  ketersediaan  sekolah  adalah sebesar 40,23 artinya bahwa dalam 10.000 siswa hanya  ditampung  sekitar  40  sekolah.  Untuk mengetahui rasio ketersediaan sarana pendidikan di  Kabupaten  Buton  Tengah  setelah  pemekaran wilayah dapat di lihat pada Tabel 10.
Tabel  10.  Rasio  Ketersediaan  Sarana  Pendidikan  untuk  Jenjang  SD,  SMP  dan  SMA  Kabupaten  Buton Tengah Setelah Pemekaran Tahun 2015-2018
Tahun Jenjang Pendidikan SD SMP SMA Sekolah Siswa Rasio Sekolah Siswa Rasio Sekolah Siswa Rasio 2015 95 15.279 62,17 33 5.106 64,62 16 3.888 41,15 2016 94 15.227 61,73 37 5.268 70,23 19 4.351 43,66 2017 94 15.461 60,79 38 5.508 68,99 18 4.205 42,80 2018 95 16.204 58,62 40 5.791 69,07 18 4.242 42,43 Rata-rata 60,83 68,23 42,51
Sumber : Data Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 10. menunjukkan rasio ketersediaan  sarana  pendidikan  untuk  jenjang SD,  SMP  dan  SMA  Kabupaten  Buton  Tengah setelah  pemekaran,  dimana  rata-rata  rasio ketersediaan  sarana  pendidikan  untuk  jenjang Sekolah Dasar yaitu sebesar 60,83 artinya bahwa dalam  10.000  siswa  hanya  ditampung  60  sarana pendidikan.  Kemudian  untuk  jenjang  SMP  rata- rata  rasio  ketersediaan  sekolah  adalah  sebesar 68,23  artinya  dalam  10.000  siswa  hanya ditampung  sekitar  68  sekolah  dan  untuk  jenjang SMA  rata-rata  rasio  ketersediaan  sekolah  adalah 42,51  artinya  dalam  10.000  siswa  hanya ditampung  sekitar  42  sekolah.  Dalam  hal  ini menunjukkan  bahwa  setelah  pemekaran  wilayah adanya  peningkatan  yang  signifikan  yang ditunjukkan  dengan  nilai  rasio  ketersediaan sarana pendidikan.

## b. Fasilitas  Kesehatan  Sebelum  dan  Setelah Pemekaran
Pembangunan  kesehatan  di  Kabupaten Buton  Tengah  dititik  beratkan  pada  masyarakat, untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang kesehatan,  maka  pemerintah  daerah  telah menggiatkan  pelaksanaan  pembangunan  sarana kesehatan  sampai  kepolosok  pedesaaan.  Untuk mengetahui rasio ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buton Tengah sebelum pemekaran wilayah dapat di lihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten  Buton  Tengah  Sebelum Pemekaran Tahun 2010-2013 Tahun Fasilitas kesehatan ( unit ) Jumah penduduk ( jiwa) Rasio 2010 140 85.829 16,31 2011 144 86.112 16,72 2012 149 87.827 16,96 2013 153 88.869 17,21 Rata-rata 16,80
Sumber : Data Diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 11. menunjukkan rasio ketersediaan  sarana  kesehatan  di  Kabupaten Buton  Tengah  sebelum  pemekaran  wilayah, dimana  rata-rata  rasio  ketersediaan  sarana kesehatan yaitu 16,80 yang artinya bahwa setiap
10.000  penduduk  terdapat  sekitar  16  fasilitas kesehatan.  Untuk  mengetahui  rasio  ketersediaan sarana  kesehatan  di  Kabupaten  Buton  Tengah setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel  12.  Rasio  Ketersediaan  Sarana  Kesehatan Kabupaten  Buton  Tengah  Setelah Pemekaran Tahun 2015-2018
Tahun Fasilitas kesehatan ( unit ) Jumah penduduk ( jiwa) Rasio 2015 163 88.023 18,51 2016 170 89.279 19,04 2017 176 90.159 19,52 2018 190 91.099 20,85 Rata-rata 19,48 Sumber : Data Diolah, 2019 Berdasarkan Tabel 12. menunjukan bahwa ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten  Buton  Tengah  setelah  pemekaran wilayah,  dimana  rata-rata  rasio  ketersediaan sarana kesehatan yaitu 19,48 yang artinya bahwa setiap  10.000  penduduk  terdapat  sekitar  19 fasilitas kesehatan.
Sarana kesehatan memiliki peranan penting dalam suatu wilayah sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap suatu  wilayah.  Selain  sarana  kesahatan  tingkat perkembangan  wilayah  di  tinjau  dari  segi ekonomi sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Pohan  (2013) perspektif  ekonomi,  sisi  penting mengenai  faktor  kesehatan  bagi  manusia  akan berkaitan  erat  dengan  kualitas  sumber  daya manusia  ( quality  of  human  resources ).  Tinggi rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan  dan  tingkat  pendapatan  per  kapita. Dalam  kegiatan  perekonomian,  ketiga  indikator kualitas  sumber  daya  manusia  tersebut  secara tidak  langsung  juga  akan  mempengaruhi  indeks pembangunan suatu wilayah.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi
a. Produk Domestik Regional Bruto
Pembangunan  daerah  harus  dilaksanakan secara  serasi,  seimbang,  selaras  dan  diarahkan agar dapat  berlangsung secara berdaya guna dan berhasil  guna  di  seluruh  tingkat  administrasi pemerintahan. Salah satu refleksi dari pembangunan daerah tersebut adalah
pembangunan ekonomi daerah yang dilaksanakan  pada  tingkat  kabupaten/kota  (Elly, 2013).
Menurut  Emerson  Marinhoa,  Guaracyane Campelob,  João  Franc¸aa,  Jair  Araujoca  (2017), infrastruktur  merupakan  komponen  atau  modal penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  suatu Negara, potensi infrastruktur berpengaruh terhadap  ketenagakerjaan,  sehingga  berpengaruh terhadap perkembangan sektor ekonomi. Dan hal ini  akan  meningkatkan  atau  mengembangkan kegiatan  ekonomi  dan  mendorong  mengurangi kemiskinan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan  salah  satu  cermin  perkembangan ekonomi  suatu  daerah,  yang  didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang  dihasilkan  oleh  seluruh  sektor  ekonomi dalam suatu wilayah tertentu.  Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB di Kabupaten Buton Tengah sebelum  pemekaran  wilayah  dapat  di  lihat  pada Tabel 13.
Tabel 13. Pertumbuhan PDRB per Tahun (2010- 2013) Kabupaten Buton Tengah Sebelum Pemekaran Wilayah Tahun Pertumbuhan PDRB (%) 2010 - 2011 3,107 2012 4,347 2013 3,895 Rata-rata 3,783 Sumber : Data diolah, 2019 Berdasarkan Tabel 13. menunjukan bahwa  untuk  Pertumbuhan  Pendapatan  Daerah Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Buton Tengah  sebelum  pemekaran    tahun  2010-2013, dimana  pada  tahun  2011  sebesar  3,107  persen, 2012  sebesar  4.347  persen  dan  2013  sebesar 3,895  persen.  Untuk  mengetahui  pertumbuhan PDRB  di  Kabupaten  Buton  Tengah  setelah pemekaran wilayah dapat di lihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Pertumbuhan PDRB per Tahun (2015-
2018) Kabupaten Buton Tengah Setelah pemekaran wilayah Tahun Pertumbuhan PDRB (%) 2015 - 2016 2,893 2017 8,086 2018 6,398 Rata-rata 5,791 Sumber : Data diolah, 2019
Berdasarkan Table 14. menunjukan bahwa untuk Pertumbuhan Pendapatan Daerah Regional Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Buton  Tengah  setelah pemekaran,  dimana  pada  tahun  2016  hanya sebesar 2.893 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat  sebesar  8,086  persen  dan  pada  tahun
2018  mengalami  penurunan  sebesar  6,398 persen.
Rata-rata  perkembangan PDRB atas dasar harga  konstan  di  Kabupaten  Buton  Tengah sebelum  pemekaran  sebesar  3,78  persen  dan setelah  pemekaran  meningkat  menjadi  5,79 persen,  hal  ini  menunjukan  bahwa  adanya peningkatan  di  sektor  perekonomian  sebesar  2,1 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa aktifitas perekonomian  daerah  otonom  baru  (Kabupaten Buton  Tengah)  sudah  tumbuh  dan  perlu peningkatan agar lebih baik bisa bersaing dengan kabuapaten  Induk. sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Santika,  2018)  bahwa alasan  pemekaran  daerah  diantaranya  adalah untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi daerah  melalui  pemanfaatan  potensi  lokal  yang selama  ini  belum  dikelola  dengan  baik  oleh daerah  induk.  Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Buton  Tengah  salah  satunya  didorong  oleh kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan  usaha  ekonomi  produktif  dalam  bentuk Pemberian  Modal  Kerja  kepada  Wira  Usaha Baru  (WUB)  serta  pemberian  bantuan  peralatan usaha  baik  dalam  bentuk  kelompok  maupun perorangan.
Terkait  dengan  kewenangan  otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan  pemekaran  memberikan  peluang  dan tantangan  pemerintah  daerah  untuk  mengelola sumber  daya  yang  dimiliki  secara  efisien  dan efektif  namun  disisi  lain  Kewenangan  otonomi yang luas ini memberikan konsekuensi kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  secara  demokratis,  adil,  merata  dan berkesinambungan.  Kewajiban  itu  bisa  dipenuhi apabila  pemerintah  daerah  mampu  mengelola potensi  daerahnya,  yaitu  potensi  sumber  daya alam  (SDA),  sumber  daya  manusia  (SDM),  dan potensi sumber keuangan secara optimal (Aunies, 2015).

## b. Pendapatan per Kapita
Menurut  Murniati  (2017)  Pendapatan  per kapita  adalah  pendapatan  rata-rata  penduduk suatu Negara pada waktu tertentu, yang biasanya satu  tahun.  Nilai  diperoleh  dari  membagi  nilai Produk  Nasional  Bruto  atau  Produk  Domestik Bruto tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tertentu. Pada umumnya untuk mengetahui laju  pembangunan  ekonomi  suatu  negara  dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, perlu
diketahui tingkat pertambahan  pendapatan  nasional  dan  besarnya pendapatan  per  kapita.  Besarnya  pendapatan nasional  akan  menentukan  besarnya  pendapatan per  kapita.  Untuk  mengetahui  pertumbuhan PDRB  per  kapita  di  Kabupaten  Buton  Tengah
sebelum  pemekaran  wilayah  dapat  di  lihat  pada Tabel 15.
Tabel  15.  Pertumbuhan  PDRB  per  Kapita
Kabupaten  Buton  Tengah  Sebelum Pemekaran (2010-2013) No. Tahun PDRB Perkapita 1. 2010 0,012 2. 2011 0,013 3. 2012 0,014 4. 2013 0,015 Sumber : Data diolah, 2019 Berdasarkan Tabel 15. menunjukan bahwa  untuk  nilai  Pendapatan  Daerah  Regional Bruto  (PDRB)  Perkapita  tahun  2010-2013 nilainya  konstan  atau  hasilnya  relatif  hampir sama.  Dimana  pada  tahun  2010  sebesar  0.012 persen,  tahun  2011  sebesar  0.013  persen,  tahun 2012  sebesar  0.014  persen  dan  pada  tahun  2013 sebesar 0,015 persen. Untuk mengetahui pertumbuhan  PDRB  per  kapita  di  Kabupaten Buton Tengah sebelum pemekaran wilayah dapat di lihat pada Tabel 15.
Tabel  16.  Pertumbuhan  PDRBT  per  Kapita
Kabupaten  Buton  Tengah  Setelah Pemekaran (2015-2018) No. Tahun PDRB Perkapita 1. 2015 0,017 2. 2016 0,018 3. 2017 0,020 4. 2018 0,022 Sumber : Data diolah, 2019 Berdasarkan Table 16. menunjukan bahwa  untuk  nilai  Pendapatan  Daerah  Regional Bruto  (PDRB)  Perkapita  tahun  2015-2018 nilainya  konstan  atau  hasilnya  relatif  hampir sama.  Dimana  pada  tahun  2015  sebesar  0.017 persen,  tahun  2016  sebesar  0.018  persen,  tahun 2017  sebesar  0.020  persen  dan  pada  tahun  2018 sebesar 0,022 persen. Hal tersebut diduga akibat dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton Tengah  yang  cukup  tinggi  dimana  rentan  antara 2015-2018 pertambahan jumlah penduduk Kabupaten  Buton  Tengah  berjumlah  3.076  jiwa. Hal  tersebut  diduga  akibat  dari  pertumbuhan penduduk  di  Kabupaten  Buton  Tengah  yang cukup  tinggi  dimana  rentan  antara  2015-2018 pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Buton Tengah berjumlah 1.820 jiwa. Dimana pengaruh pertumbuhan  penduduk  pada  pendapatan  per kapita biasanya
tidak
menguntungkan.
Pertumbuhan
penduduk cenderung memperlambat pendapatan per kapita dalam tiga cara  yaitu  memperberat  beban  penduduk  pada lahan,  menaikkan  barang  konsumsi  karena kekurangan  faktor  pendukung  untuk  menaikkan penawaran mereka dan memerosotkan akumulasi modal,  karena  dengan  bertambanya  anggota keluarga,  biaya  meningkat.  Pengaruh  buruk  ini
terjadi jika persentase anak-anak pada keseluruhan  penduduk  tinggi,  sebagaimana terjadi  disemua  negara  terbelakang.  Setiap kenaikan  output  nasional  diiringi  oleh  jumlah konsumen yang semakin besar. Besarnya jumlah anak-anak  diantara  penduduk  membawa  beban berat  pada  perekonomian,  karena  anak-anak hanya  menghabiskan  dan  tidak  menambah produk nasional (Siskawati, N., 2014).
Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Buton  Tengah  merupakan  input  penting  bagi kegiatan  produksi  dan  dapat  mempengaruhi kegiatan  ekonomi  dalam  berbagai  cara  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Infrastruktur  tidak  hanya  merupakan  kegiatan produksi  yang  akan  menciptakan  output  dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur  juga  mempengaruhi  efisiensi  dan kelancaran  kegiatan  usaha  di  sektor-sektor lainnya. Salah  satu  peran  infrastruktur  adalah menjadi  daya  tarik  investasi  di  tiap  daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai tentu  akan  memudahkan  para  investor  dalam melakukan kegiatan usaha.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan  dapat  diartikan  bahwa  pemekaran suatu  wilayah  sangatlah  penting  dilakukan dengan  mempertimbangkan  aspek  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  ada, tujuannya  adalah  agar  suatu  wilayah  dapat berkembang  dan  tidak  tertinggal  dengan  daerah lain  dan  agar  pemerintahnya  dapat  mengolah sumberdaya yang ada demi kemajuan daerah dan kesehjateraan  masyarakat.  Selain  itu  pula,  agar pembangunan  infrastruktur  yang  belum  disentuh akan  diperbaiki  dan  dibangun  sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan infrastruktur wilayah sebelum dan  setelah  pemekaran  terdapat  perbedaan yang  signifikan  antara  infrastruktur  wilayah sebelum dan setelah pemekaran.
2. Analisis  kinerja  pelayanan  publik  sebelum pemekaran  wilayah,  dimana  untuk  jenjang SD yaitu sebesar 53 sekolah, SMP 54 sekolah dan  SMA  40  sekolah.  Sedangkan  setelah pemekaran  terjadi  peningkatan  yaitu  untuk jenjang  SD  sebesar  60  sekolah,  SMP  68 sekolah,  dan  jenjang  SMA  42  sekolah. Ketersediaan  sarana  kesehatan  sebelum pemekaran wilayah yaitu 16 fasilitas kesehatan  dan  setelah  pemekaran  mengalami peningkatan  yaitu  sebesar  19  fasilitas kesehatan.
3. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebelum  pemekaran  sebesar  3,78  persen  dan setelah  pemekaran  sebesar  5,80  persen,  hal menunjukan  bahwa  adanya  peningkatan  di sektor perekonomian sebesar 2,1 persen.

## Saran
Saran dalam penelitian ini adalah:
1. Perlu  adanya  percepatan  penambahan  sarana dan  prasarana  pelayanan  publik  dalam mencapai rasio keseimbangan antara masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, diperlukan kemampuan, kecermatan serta kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga dapat menciptakan  keadaan  ekonomi  yang kondusif  sehingga  dapat  memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  infrastruktur  wilayah  dan  faktor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aunies,  E.  U.  2015.  Analisis  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Dan  Sesudah  Pemekaran  Wilayah.  Jurnal Ilmu  Ekonomi.  Volume  3,  No.  2  ISSN: 2302-0172 Arianti  N.  N  dan  I.  Cahyadinata.,  2013.  Kajian Dampak  Pemekaran  Wilayah  Terhadap Kinerja  dan  Pemerataan  Ekonomi  Daerah Pesisir  di  Provinsi  Bengkulu.  Fakultas Pertanian  Universitas  Bengkulu.  AGRISEP Vol  16  No.1  Maret  2016  Hal:  27  –  36. ISSN: 1412-8837 Badan  Pusat  Statistik,  2015-2018.  Kabupaten Buton Tengah dalam angka Badan  Pusat  Statistik,  2010-2013.  Kabupaten
Buton dalam angka Bappenas,  2008.  Studi  Evaluasi  Dampak Pemekaran  Daerah  2001-2007.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  Bekerja  Sama  Dengan  United Nations Development Programme. Jakarta Depkes  RI,  2004.  Keputusan Menteri  Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang  Kebijakan  Dasar  Pusat  Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
Elly  L.  2013.    Pengaruh  Pendapatan  Perkapita dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Tahun Sebelumnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  Vol 11  No. 02 Desember 2013.
Emerson  Marinho,  Guaracyane  Campelo,  João Franc,  Jair  Araujoca,  2017.  Impact  of
infrastructure  expenses  in  strategic  sectors forBrazilian poverty. Economi A 18 (2017) 244–259. Hakim  A.  2017. Analisis  Dampak  Pemekaran Daerah  Ditinjau  Dari  Aspek  Percepatan Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran  Kabupaten  Kepulauan  Meranti dari    Kabupaten  Bengkalis)  JOM  Fekon,
Vol. 4 No. 1
Henlita  S.  Dan  Marta  K.  D.  2013.  Tingkat Pelayanan  Fasilitas  Pendidikan  Sekolah Menengah  Tingkat  Atas  di  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Teknik Pomist. Vol. 2, No.
2
Kurniadi.  H  dan  Mahalli.  K.  2013.  Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga.
Ma’ruf,  Y.  P.  (2013).  Pengaruh  Investasi
Infrastruktur  Jalan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Wilayah  Di  Kabupaten  Pesisir Selatan  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Teknik Sipil USU, Vol 2(3).
Murniati.  2017.  Analisis  Dampak  Pemekaran Wilayah  Terhadap  Pendapatan  Perkapita Dikabupaten Kerinci. J-MAS Vol.2 No.1
Permendiknas  Nomar  24  Tahun  2007,  Tentang Standar Sarana prasarana.
Pohan, Z. S., 2015. Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  2008-2014
Terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten  Labuhan  batu  Utara  Sesuai Dengan Pp No.129 Tahun 2000. POLITIKA, Vol. 6, No.2 Pohan,  M  dan  Halim,  R,  2013. Analisis Ketersediaan  Infrastruktur  Kesehatan  dan Aksebilitas Terhadap Pembangunan Kesehatan  Penduduk  di  Provinsi  Sumatera Utara Roekminiati, S . 2014. Evaluasi Dampak Pemekaran  Kecamatan  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia (Studi  Kasus  di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi).  Jurnal  Ilmu  Administrasi, Volume XI Nomor 2 Sagita R. 2013. Analisis  Kausalitas Infrastruktur dengan Investasi Asing Untuk Meningkatakan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  Indonesia. Economic  Development Analysis Journal , Vol 2 (4).
Santika  R.  2018.  Analisis  Dampak  Pemekaran Daerah  Terhadap  Kinerja  dan  Pemerataan Ekonomi  di  Kabupaten  Lombok  Utara. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan:  Kajian  Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3 Nomor 1.
Siskawati  dan  Nelva,  2014.  Pegaruh  Jumlah Penduduk  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Antar
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau.  Jurnal Paradigma Ekonomi, Volume 9. No 2 Swianiewicz, P. 2002. Consolidation or Fragmentation The Size of Local Governments  in  Central  and Eastern Europe.  Local  Government  and  Public Service  Reform  Initiative,  Open  Society Institute Budapest, Budapest. . Tiebout,  C.M.  1956.  A  Pure  Theory  of  Local Expenditures.  The  Journal  of  Political Economy.  64(5): pp. 416-424. Todaro  P.  M.  2002. Pembangunan  Ekonomi  di Dunia Ke-3 Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Zainudin,  A.  (2016).  Model  Kelembagaan
Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan :  Kajian  Ilmu  Pemerintahan
Dan Politik Daerah, Vol 1(2)