## INVESTASI BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH
Oleh: Dr Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH, MH

## Abstrak
Kehadiran  industri  perbankan  syariah  sebagai  sistem  perbankan  yang  dapat  menjadi  salah  satu pilihan  di  samping  sistem  perbankan  konvensional  di  Indonesia,  telah  mendapat  kekuatan  hukum paripurna  sebagai  hukum  nasional  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Hal  tersebut  memacu  pendirian  bank-bank  syariah  yang  dapat memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  ekonomi  kerakyatan  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh  undang-undang  Dasar  1945.  Investasi  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  yang  disebut mudharabah sebagai produk perbankan syariah merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat Indonesia yang sebagian besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegiatan usaha melalui lembaga intermediasi  yang bebas dari praktik maisyir , gharar dan riba ( maghrib ). Sistem perbankan  syariah  dimaksud,  mempunyai  beberapa  produk  dan  salah  satu  produk  investasi pembiayaan, menggunakan prinsip bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah sehingga eksistensi perbankan  syariah  sebagai  lembaga  perbankan  Islam  bebas  dari  unsur  perjudian  ( maisir ),  unsur ketidak  pastian  ( gharar )  dan  unsur  bunga  ( riba ).  Permasalahannya,  implementasi  akad  investasi pembiayaan mudharabah sebagai  penggerak  sektor  riil  belum  dapat  berjalan  dengan  baik  serta akselerasi payung hukum terhadap investasi pembiayaan mudharabah bagi para pihak.

## Kata Kunci: Investasi Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah

## Abstract
The presence of Islamic banking industry as the banking system could be one option in addition to the conventional banking system in Indonesia, has gained strength as a complete law enforcement of the national legislation with Law Number 21 Year 2008 concerning Islamic Banking. This should drive the establishment of sharia banks can contribute to the economic development of citizenship as mandated by the law of 1945. Investment financing system for the results mentioned mudharabah as  a  response  to  Islamic  banking  products  to  meet  the  real  needs  of  the  majority  of  Indonesian Muslims is doing business activities through the intermediary of the independent board of practical maisyir, gharar and riba (maghrib). Islamic banking system in question, has a number of products and one of the financing of investment products, using the principle of the results between the bank and  customers  to  the  existence  of  Islamic  banking  as  banking  institutions  free  from  gambling (maisir),  elements  of  uncertainty  (gharar)  and  the  elements  of  interest  (laptop).  The  problem,  the implementation of investment contracts mudharabah financing real sector as the engine can not run properly and acceleration of investment funding umbrella mudharabah for the party.

## Keywords : Investment in Financing For Proceeds Mudharabah Islamic Banking

## A. Latar Belakang Masalah
Berdirinya  PT  Bank  Syariah  Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1991 yang memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992, pendiriannya  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI),  Pemerintah  Indonesia,  serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ika-
tan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan  beberapa  pengusaha  Muslim.  Selain  itu, pendirian  Bank  Muamalat  juga  mendapat  du- kungan  dari  warga  masyarakat  yang  dibukti- kan  dengan  komitmen  pembelian  saham  Per- seroan  senilai  Rp  84  miliar  pada  saat  penan- datanganan akta pendirian Perseroan. Selan-
Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah …
jutnya, pada acara silaturahmi peringatan pen- dirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tam- bahan  komitmen  dari  warga  masyarakat  Jawa Barat  yang  turut  menanam  modal  senilai  Rp 106 miliar. 1
Payung  hukum  perbankan  syariah,  pada mulanya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  merupakan tahap lanjutan proses legitimasi yang memper- kenalkan sistem bagi hasil serta memiliki dasar operasional “bagi hasil” berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992  tentang Bank.
Perundang-undang  tersebut,  melegitima- si dualisme sistim perbankan di  Indonesia dan sekaligus  menjadi  pendorong  bagi  perkemba- ngan  perbankan  syariah  berdasarkan  prinsip syariah.  Hal  tersebut  tampak  pada  ketentuan Pasal  1  angka  3  yang  memberikan  definisi bank  umum  sebagai  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Un- dang Nomor 23 Tahun 1999 tentang  Bank  In- donesia.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  bank syariah  dan  unit  usaha  syariah  (bank-bank konvensional  yang  membuka  unit  syariah  se- bagai  perwujudan dual  banking  system ),  serta pengukuhan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008  tentang  Perbankan  syariah  merupakan tiang pancang eksistensi lembaga intermediasi bebas  bunga  yang  dalam  pelaksanaan  perban- kan  yang  menggunakan  prinsip  syariah.  Di samping  itu  eksistensi  hukum  perbankan  sya- riah  merupakan  jawaban  untuk  memenuhi  ke- butuhan  riil  masyarakat  yang  sebagian  besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegia- tan  usaha  melalui  lembaga  intermediasi  yang bebas  dari  praktik maisyir , gharar dan riba ( maghrib ).
Kehadiran  industri  perbankan  syariah sebagai  sistem  perbankan  yang  dapat  menjadi salah  satu  pilihan  di  samping  sistem  perban- kan konvensional di Indonesia dalam satu da-
pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  21  Ta- hun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Hal  ter- sebut  memacu  pendirian  bank-bank  syariah yang  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pem- bangunan  ekonomi  kerakyatan  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  undang-undang  Dasar 1945.
Sejalan  dengan  dukungan  konstitusi  ter- hadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah  sebagaimana  di- nyatakan  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  Undang- Undang Dasar 1945 :
”...  Perekonomian  nasional  diselengga- rakan  berdasarkan  atas  asas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi  keadilan,  berkelanjutan,  berwa- wasan  lingkungan,  kemandirian  serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemaju- an dan kesatuan ekonomi nasional.  ”. 2
Menurut  zubairi  Hasan, 3 institusi  eko- nomi  yang  paling  tepat  untuk  menerjemahkan hal  tersebut  adalah  perbankan  syariah  berda- sarkan pertimbangan bahwa:
1. Perbankan  syariah  sesuai  dengan  aspi- rasi  masyarakat  serta  sangat  tepat  un- tuk  masyarakat  Indonesia  yang  seba- gian  besar  menjadi  pelaku  usaha  mik- ro,  kecil  dan  menengah  sesuai  dengan asas demokrasi ekonomi .
2. Perbankan  syariah  mengutamakan  ke- majuan  bersama  dari  pada  kemajuan individu (asas kebersamaan).
3. Perbankan  syariah  sangat  cocok  seba- gai  solusi  pembiayaan  untuk  masyara- kat  kecil  sehingga  mereka  dapat  me- nikmati  layanan  perbankan  dengan memberdayakan diri (asas keadilan dan kemandirian).
4. Perbankan  syariah  tidak  boleh  mendu- kung  atau  bermitra  dengan  pengusaha atau  perusahaan  yang  terlibat  dalam kerusakan  lingkungan  (asas  berkelan- jutan dan lingkungan).
5. Perbankan syariah menggabungkan  an- tara  tuntutan  duniawi  dengan  uhrawi (asas keseimbangan).
sawarsa  ini,  telah  mendapat  kekuatan hukum paripurna sebagai hukum nasional dengan
1 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , Cetakan ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 10.
2 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 33 ayat (4)
3 Zubairi  Hasan, Undang-Undang  Perbankan  Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , Jakarta, Rajawali Pres, 2009, Ed.1,-1., hal. 16.
6. Perbankan syariah sangat mengutama- kan kemajuan sektor riil, yang sangat
cocok dengan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (asas kesatuan nasional).
Penerapan  operasional  produk  perban- kan  syariah  yang  berkenaan mudharabah dan musyarakah masih  rendah  bila  dibandingkan produk  perbankan  syariah  yang  berkenaan murabahah bagi  para  pelaku  usaha  berpeng- hasilan  kecil  secara  perorangan.  Mereka  be- lum dapat menikmati secara maksimal jasa la- yanan  investasi  pembiayaan  secara  perora- ngan  terutama  terhadap  layanan  produk  sya- riah  investasi  pembiayaan  dengan  sistem  bagi hasil  yang  disebut mudharabah .  Hal  dimak- sud  terjadi  karena  persyaratan  yang  tidak mampu dipenuhi oleh pengusaha kecil sehing- ga sulit mengajukan investasi pembiayaan mu- dharabah. Dewasa ini justru  yang dapat  mera- sakan  manfaat  investasi  pembiayaan  adalah orang  yang termasuk  dalam  kategori pengusa- ha  menengah  ke  atas  dan/atau  kelompok-ke- lompok seperti koperasi, antara lain karena di- nilai  mempunyai  kredibilitas  yang  memadai terhadap jaminan ( colateral ) sebagai salah satu persyaratan  pengajuan  investasi  pembiayaan mudharabah .
Sistem  perbankan  syariah  dimaksud, mempunyai  beberapa  produk  dan  salah  satu produk  investasi  pembiayaan,  menggunakan prinsip  bagi  hasil  antara  pihak  bank  dengan nasabah  sehingga  dapat  dikemukakan  bahwa eksistensi  perbankan  syariah  sebagai  lembaga perbankan  Islam  yang  bebas  dari  unsur  perju- dian  ( maisir ),  unsur  ketidak  pastian  ( gharar ) dan  unsur  bunga  ( riba )  yang  biasa  disebut maghrib  ( maisir,  gharar ,  dan riba )  mempu- nyai  prinsip  akad  pada  investasi  pembiayaan mudharabah dalam sistim perbankan syariah. 4
Dalam  hal  usaha,  produk  pembiayaan mudharabah ,  salah  satu  pihak  berperan  se- bagai  penyedia  modal  ( shahibul  mal )  dan  pi- hak  lain  sebagai  pengelola  modal (mudharib). Penerapan  prinsip-prinsip  hukum  perbankan secara  umum  dapat  dilakukan  dalam  bentuk akad suatu produk, sejauh hal tersebut tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan deskripsi dinamika perkem- bangan  hukum  dan  kenyataan  situasi  sistem perbankan syariah di atas, maka fenomena ak- tualisasi  dan akselerasi  penerapan prinsip  sya- riah  menjadi  menarik  untuk  dikaji,  ditelaah dan  diteliti  yang  berkenaan  pemasalahan  isu hukum sebagai berikut:
1. Mengapa  implementasi  akad  investasi pembiayaan mudharabah sebagai penggerak  sektor  riil  belum  dapat  ber- jalan dengan baik?
2. Bagaimana  penerapan akad  mudhara- bah serta  akselerasi  payung  hukum terhadap  investasi  pembiayaan mudha- rabah ?

## C. Kerangka Teoretis dan Konseptual 1. Kerangka teoretis
Kehadiran  hukum  Perbankan  Syariah saat ini di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan  hukum  positif  di  Indonesia yang  dipengaruhi  oleh  hukum  Islam,  hukum adat  dan  hukum  barat.  Hal  tersebut  tidak dipungkiri  bahwa  dinamika  hukum  Indonesia diwarnai  oleh  pergumulan  sosial  politik  dan budaya  yang  dimulai  dari  masuknya  agama Islam  di  Indonesia,  pada  masa  pra  kemerde- kaan  sampai  dengan  era  pasca  kemerdekaan. Dengan  demikian  dapat  dikemukakan  bahwa teori  eksistensi  yang diperkenalkan oleh  Ichti- janto SA sebagai berikut. 5
a. Hukum  Islam  sebagai  bagian  integral dari hukum nasional;
b. Kemandirian  dan  kewibawaannya  dia- kui oleh hukum nasional dan diberi sta- tus sebagai hukum nasional;
c. Norma  hukum  Islam  (agama)  berfung- si  sebagai  penyaring  bahan-bahan  hu- kum nasional;
d. Sebagai  bahan  utama  dan  unsur  utama hukum  nasional  yang  diujudkan  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan baik  hukum  tertulis  maupun  hukum  ti- dak tertulis.
Salah  satu  norma  hukum  Islam  dalam
4 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 1
5 Ichtijanto SA, Hukum Islam dan Hukum Na sional , (Jakarta: Ind-Hill co, 1990), hal 86
bidang muamalah masa  kini  ditandai  dengan kehadiran bank-bank yang menggunakan prin- sip  syariah dalam kegiatan usaha, dengan ber- lakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Perjalanan panjang  melalui  berbagai  proses  transformasi yang  terkondisi  pada  saat  situasi  ekonomi  In- donesia  terpuruk  sebagai  akibat  krisis  berke- panjangan di awali dengan melakukan deregu- lasi  yang  dimulai  dari  keluarnya  paket-paket kebijaksaan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  dan  disusul  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  yang  merupakan  revisi  undang- undang sebelumnya sampai mencapai titik kul- minasinya,  berupa  pemberlakuan  undang-un- dang  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan syariah.  Kebijakan  dan  pengembangan  ekono- mi  syariah,  khususnya  perbankan  syariah,  di- dasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  sejumlah  peraturan  pelaksa- naannya.  Di  samping  itu,  merupakan  bagian yang terintegrasi  dalam  upaya  penyehatan sis- tem  perbankan  nasional  yang  berorientasi  ke- pada  penguatan  fundamental  ekonomi  nasio- nal.
Munir  Fuady 6 mengemukakan  bahwa: “lahirnya  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  di dalam sistem perbankan Indonesia, bukan saja menambah  semaraknya  khasanah  hukum,  me- lainkan  juga  mempertegas  visi  tentang  kehi- dupan  perbankan  di  Indonesia”,  dengan  di- dasarkan pada dua alasan pokok, yaitu:
a. Karena  sebagian  besar  bangsa  Indone- sia  beragama  Islam,  sehingga  kehadi- ran  bank  berdasarkan  prinsip  syariah yang  nota  bene  dilandasi  pada  unsur syariat  Islam  tersebut  benar-benar  se- perti gayung bersambut,
b. Karena  sistem  perbankan  konvensio- nal  yang kegiatan usahanya hanya me- ngandalkan  pada  simpanan  atau  kredit berdasarkan pada bunga, yang oleh ke- lompok tertentu dalam  Islam  masih  di- persamakan  dengan  bunga  uang  yang dilarang dalam hukum Islam, atau seti- dak-tidaknya  ada  keraguan  terhadap halal dan haramnya bunga bank”.
6 Munir  Fuady, Hukum  Perbankan  Modern  Berdasar- kan  Undang-Undang  Tahun  1998 ,  Bandung,  PT  Citra Aditya Bakti, 1999, hal 167.
Pasal  2  UU  No  7  tahun  1992  Tentang Perbankan  menetapkan  bahwa  perbankan  In- donesia  dalam  melakukan  usahanya  berasas- kan  demokrasi  ekonomi  dengan  mengguna- kan prinsip kehati-hatian.
Mencermati  isi  ketentuan  dalam  Pasal  6 sampai  dengan  Pasal  15  Undang-Undang  No- mor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  seba- gaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No- mor  10  Tahun  1998,  maka  telah  merinci  dan membatasi kegiatan usaha bank, yakni:
a. Mengatur  kegiatan-kegiatan    usaha yang  boleh  dan  yang  tidak  boleh  di- lakukan oleh bank;
b. Kegiatan  usaha  bank  tersebut  dibeda- kan  antara  bank  umum  dan  bank  per- kreditan rakyat; dan
c. Bank umum dapat mengkhususkan un- tuk melaksanakan kegiatan usaha ter- tentu dan memilih jenis usaha yang se- suai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya.
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank umum lebih luas daripada kegia- tan usaha yang dijalankan oleh bank perkreditan rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berda- sarkan prinsip syariah, wajib menerap- kan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. 7
Keharusan  untuk  menggunakan  prinsip syariah  sesuai  ajaran-ajaran  Islam  yang  pada intinya  melarang maghrib ,  penerapan  kegia- tan  usaha  produk-produk  syariah  tampak  ber- beda  dengan  produk-produk  bank  konvensio- nal,  karena  bunga  tidak  diperkenankan  dalam setiap  kegiatan  usaha.  Dalam  hukum  ekonomi syariah  segala  sesuatu  yang  dilakukan  harus halalan  thayyibah, benar  secara  hukum  Islam dan  baik  dari  perpekktif  nilai  dan  moralitas Islam, termasuk juga antara lain usaha perban- kan  syariah.  Perbankan  syariah  menyangkut segala  sesuatu  tentang  bank  syariah  dan  unit usaha  syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegia- tan usaha serta cara dan proses dalam melaksa- nakan kegiatan usaha; Selain itu, bank syariah merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
7 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika , (Jakarta, PT Djambatan, 2002), hal 52.
dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  de- ngan prinsip syariah untuk meningkatkan taraf hidup  rakyat  dan  membantu  mensejahterakan masyarakat.  Kebalikan  dari halalan  thayyibah disebut  haram,  sesuatu  jika  dilakukan  akan menimbulkan  dosa.  Pada  perbankan  syariah berlaku mutlak prinsip tersebut, meninggalkan yang haram mutlak kewajibannya dan sebalik- nya  melaksanakan  yang  halal  mutlak  kewaji- bannya.
Dalam  hal  ibadah,  kaedah  hukum  yang berlaku  bahwa  semua  hal  dilarang,  kecuali yang  ada  ketentuan  tersebut  berdasarkan al- Quran dan as-Sunnah ;  Sedangkan  dalam  uru- san muamalah (hubungan  inter  aksi  antara manusia  dengan  manusia  dalam  kehidupan bermasyarakat),  semua  diperbolehkan  kecuali ada  dalil  yang  melarang.  Penyebab  terlarang- nya  sebuah  transaksi  pembiayaan  pada  bank syariah,  disebabkan  faktor-faktor  sebagai  be- rikut:
a. Zat tersebut haram. Dalam  hal  zat,  Islam  melarang  meng- konsumsi,  memproduksi,  mendistribu- sikan  dengan  seluruh  mata  rantai  ter- hadap  barang  perniagaan  dan  aktivitas yang meliputi zat yang haram
b. Haram yang bukan zatnya. Dalam  proses  bisnis  dan  investasi,  Is- lam  mengharamkan  setiap  transaksi pembiayaan  yang  mengandung  unsur atau  potensi  ketidakadilan  dan  perbua- tan zalim ( mengzalimi atau dizalimi ), yang  di  dalamnya  termasuk  unsur ri- ba, gharar dan maisyir . 8 Riba , secara  bahasa  berarti  tambahan, pertumbuhan,  kenaikan,  membengkak,  dan bertambah, akan tetapi, tidak semua tambahan atau  pertumbuhan  dikategorikan  sebagai  riba. Secara fiqh , 9 riba diartikan sebagai setiap tam-
8 Adiwarman A. Karim, Bank Islam - Analisis Fikih dan Keuangan , Edisi ketiga, (Jakarta:PT Raja Grafindo Per- sada, 2007), hal. 30.
9 Fiqh, dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti pema- haman  yang  mendalam  terhadap  sesuatu  hal.  Beberapa ulama  memberi  penguraian  bahwa  arti  fiqh  secara  ter- minologi merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam  yang  diperoleh  melalui  dalail  di  Al-Qur‟an  dan Sunnah. Selain itu, fiqh adalah ilmu yang membahas hu- kum  Islam  yang  berhubungan  kehidupan  sosial  manu- sia.
bahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi,  hasil  usaha  ataupun  hadiah.  Na- mun  pengertian  riba  secara  tehnis  merupakan pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau modal secara batil. Batil dalam hal ini perbua- tan  ketidakadilan  ( zalim ).  Dengan  demikian, esensi  pelarangan  riba  berupa,  penghapusan ketidakadilan  dan  penegakan  keadilan  dalam kontrak  investasi  pembiayaan  bank  syariah. Gharar ,  disebut  juga taghrir ,  yaitu  suatu  ke- tidakpastiaan dalam suatu transaksi kontrak in- vestasi  pembiayaan  dan  bersifat  spekulatif. Maisyir secara  sederhana  merupakan  suatu perjudian  yang  menempatkan  salah  satu  mitra atau  pihak  harus  menanggung  beban  kerugian mitra  atau  pihak  lain  sebagai  akibat  dari  per- buatan yang mengandung unsur maisyir dalam suatu  transaksi  kontrak  investasi  pembiayaan bank syariah.
Abdul  Gani  Abdullah 10 mengemukakan dalam  analisis  dan  evaluasi  hukum  terhadap perbankan  syariah,  ia  menemukan  sedikitnya empat  hal  yang  menjadi  tujuan  pengemba- ngan  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah, yaitu:
a. untuk  memenuhi  kebutuhan  jasa  per- bankan bagi masyarakat yang tidak  da- pat menerima konsep bunga (interest);
b. terciptanya dual  banking  system di  In- donesia  yang  mengakomodasi  terlak- sananya  sistem  perbankan  konvensio- nal dan perbankan syariah dengan baik dalam  proses  kompetisi  yang  sehat,  di mana  didukung  dengan  pola  perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral;
c. mengurangi  risiko  kegagalan  sistem keuangan di Indonesia;
d. mendorong  peran  perbankan  dalam menggerakkan  sektor  riil  dan  memba- tasi  segala  bentuk  eksplotasi  yang  ti- dak  produktif  serta  mengabaikan  nilia- nilai moral.
TM  Hasbi  Ash-Shiddieqy, 11 mengarti- kan akad sebagai suatu peristiwa mengum-
10 Abdul  Gani  Abdullah(2003;2),  yang  dikutip  H.M Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia) , Bogor, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 129.
11 T M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muama- lah , (Semarag: PT Putra Rizki Utama, 2001), hal. 37.
pulkan  dua  ujung  tali  dan  mengikat  salah  sa- tunya dengan  yang lain sehingga bersambung, kemudian  keduanya  menjadi  satu  benda;  Se- dangkan  Hendi  Suhendi, 12 menyatakan  bahwa akad  merupakan  ikatan  dua  perkara,  baik  ika- tan  secara  nyata  maupun  secara  abstrak,  dari satu sisi atau dari dua sisi. Dalam hukum per- janjian investasi pembiayaan berdasarkan prin- sip  syariah  dan  penerapan  pembuatan  akad, ada  beberapa  asas  atau  prinsip  yang  harus  di- perhatikan dan tidak boleh diabaikan. Asas ini berpengaruh  pada  status  suatu  akad.  Ketika asas-asas ini tidak terpenuhi, maka akan meng- akibatkan  batal  atau  tidak  sahnya  perjanjian atau  akad  yang  dibuat.  Prinsip  atau  asas  itu adalah suatu dasar atau kebenaran yang menja- di pokok dasar berpikir dan bertin-dak. 13
Adapun  asas-asas  dimaksud,  sebagai berikut.
a. Prinsip Ilahiyah. Setiap  tingkah  laku dan  perbuatan  manusia  tidak  akan luput  dari  ketentuan  Allah  SWT.  De- ngan  demikian,  manusia  memiliki tanggung  jawab  akan  hal  ini.  Akibat- nya  manusia  tidak  akan  berbuat  seke- hendak  hatinya,  karena  segala  perbua- tannya  akan  mendapat  balasan  dari Allah SWT.
b. Prinsip al-Huriyah atau  Kebebasan. Merupakan  prinsip  dasar  dari  suatu perjanjian,  dimana  manusia  mempu- nyai  kebebasan  membuat  perjanjian, menentukan  dan  melaksanakannya,  se- lama  hal  tersebut  tidak  bertentangan dengan  syariah  Islam.  Prinsip  ini  ber- tujuan  menghindari  penindasan,  tinda- kan  yang  sewenang-wenang,  peneka- nan dan penipuan.
c. Prinsip al-Musawah atau  Persamaan (kesetaraan).  Prinsip  ini  memberikan landasan  bahwa  kedua  belah  pihak yang  melakukan  perjanjian  atau  akad mempunyai  kedudukan  yang  sama  an- tara satu  dengan  yang lainnya. Sehing- ga pada saat menentukan hak dan  ke-
12 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta,  Rajawali Pres, 20020, hal. 95.
13 H.  Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 35
wajiban  masing-masing  didasarkan  pa- da prinsip ini.
d. Prinsip al-Adalah atau Keadilan. Allah SWT  sangat  mencintai  umatnya  yang berlaku adil, karena keadilan adalah sa- lah satu sifat Allah SWT.
e. Prinsip ar-Ridho atau  kerelaan.  Prin- sip  ini  menyatakan  bahwa  segala  tran- saksi  yang  dilakukan  harus  atas  kere- laan  antara  masing-masing  pihak.  Per- nyataan  untuk  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  betul-betul  muncul  dari  ke- sadaran  dan  keikhlasan  untuk  melaku- kan perjanjian.
f. Prinsip ash-Shidiq atau  Kejujuran  dan Kebenaran.  Dalam  perjanjian  akan  ter- jadi  perselisihan  apabila  terdapat  keti- dakjujuran.
g. Prinsip al-Kitabah atau  tertulis.  Dalam surah QS  al-Baqarah (2)  282-283,  di- sebutkan  bahwa  Allah  SWT  mengan- jurkan  kepada  manusia  hendaknya suatu  perikatan  dilakukan  secara  ter- tulis,  dihadiri  oleh  saksi-saksi,  dan  di- beri  tanggung  jawab  individu  yang melakukan  perikatan,  dan  yang  men- jadi saksi.

## 2. Kerangka Konseptual
Era  perbankan  syariah  di  dalam  sistem perbankan  Indonesia,  selain  telah  disertai  de- ngan  segenap  perangkat  peraturan  pelaksana- an  yang  memuat  jabaran  aturan  lebih  rinci tentang  jenis  produk  dan  segmen  kegiatan usaha  yang  dapat  dioperasikan,  juga  telah  dii- kuti  dengan  kebijakan  strategi  bagi  upaya  pe- ngembangan  kegiatan  usaha  perbankan  berda- sarkan prinsip syariah secara lebih rinci, seba- gaimana  antara  lain  telah  diatur  lebih  lanjut dalam:
a. Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indo- nesia Nomor 32/34/Kep/Dir. tanggal 12 Mei  1999  tentang  Bank  Umum  Ber- dasarkan Prinsip Syariah.
b. Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indone- sia  Nomor  32/36/Kep/Dir.  tanggal  12 Mei  1999  tentang  Bank  Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Bahkan,  untuk  upaya  akselerasi  kebija- kan perbankan berdasarkan prinsip syariah,
juga  diikuti  dengan  terbitnya  beberapa  Surat Keputusan  Direksi  dan  Peraturan  Bank  Indo- nesia  (PBI),  baik  yang  berkaitan  dengan  pe- ngaturan  tentang  bank  umum  konvensional maupun  pengaturan  bank  umum  berdasarkan prinsip syariah.
Perangkat hukum perbankan syariah ter- sebut  menjadi  landasan  peraturan  pelaksanaan bagi perjalanan perbankan syariah yang dimo- tori oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tak  lepas  dari  hal  tersebut  di  atas,  peran  De- wan  Syariah  Nasional  (DSN)  pun  mendapat pijakan  yang  kokoh  dan  menjadi  mitra  Bank Indonesia  dalam  memberikan  saran  dan  kepu- tusan  yang  berhubungan  dengan  nilai-nilai syariah  dalam  kegiatan  perbankan  syariah  da- lam  bentuk  fatwa.  Peraturan-peraturan  pelak- sanaan  operasional  bagi  perbankan  syariah yang  didasari  oleh  fatwa  DSN-MUI,  dituang- kan  dalam  bentuk  Peraturan  Bank  Indonesia, yang  kemudia  lebih  rinci  lagi  diatur  dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.
Selain  tunduk  pada  fatwa  DSN,  produk dan  akad  dalam  kegiatan  penyaluran  dana perbankan  syariah  berupa  pembiayaan  juga tunduk  pada  berbagai  ketentuan  yang  dike- luarkan  oleh  Bank  Indonesia  yang  mengatur mengenai  produk  dan  akad  penyaluran  dana perbankan  (syariah)  kepada  masyarakat,  dian- taranya,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/ 19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Sya- riah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Pe- raturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/16/PBI/ 2008, yang merupakan pengganti dan penyem- purnaan - dari  aturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan dan  Penyaluran Dana  bagi  Bank  yang  Me- laksanakan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan Prinsip  Syariah,  yang  kemudian  ditindaklan- juti  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No- mor  10/14/DPbS  tanggal  17  Maret  2008  peri- hal  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  kegia- tan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Da- na serta Pelayanan Jasa Bank syariah.
Pada  investasi  pembiayaan mudharabah yang  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  landasan operasional  mutlak  diperlukan,  karena  secara yuridis formal merupakan dasar dari setiap
tindakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para pihak  dalam  suatu  akad  pembiayaan  sebagai salah satu produk perbankan syariah.
Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah de-ngan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 menggunakan  dua  istilah  yang  berbeda,  na- mun  mengandung  makna  yang  sama  untuk pengertian  “kredit”.  Kata  “kredit,”  itu  sendiri digunakan  bank  konvensional  dalam  menja- lankan  kegiatan  usahanya,  dan  sedangkan  ka- ta  "pembiayaan”  berdasarkan  Prinsip  Syariah, adalah  istilah  yang  digunakan  pada  bank  sya- riah untuk pengertian yang sama. 14
Kemudian, ketentuan dalam  Pasal  2 Un- dang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa:
"Perbankan  syariah  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prin- sip kehati-hatian”
Ketentuan  dalam  Pasal  tersebut  dapat diketahui  secara  jelas  bahwa  perbankan  sya- riah  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  diwa- jibkan  berasaskan  dan  mengimplementasikan prinsip  syariah.  Artinya,  kegiatan  usaha  yang dijalankan  perbankan  syariah  dimaksud  tidak mengandung  unsur-unsur  sebagaimana  dije- laskan  dalam  Penjelasan  UndangUndang  No- mor 21 Tahun 2008, antara lain:
a. riba,  yaitu  penambahan  pendapatan  se- cara  tidak  sah  (batil),  antara  lain,  da- lam  transaksi  pertukaran  barang  seje- nis  yang  tidak  sama  kualitas,  kuanti- tas,  dan  waktu  penyerahan  ( fardhl ), atau  dalam  transaksi  pinjam-memin- jam  yang  mempersyaratkan  nasabah penerima  fasilitas  mengembalikan  da- na  yang  &-  feta  melebihi  pokok  pinja- man  karena  berjalannya  waktu  ( nasi- ah );
b. maisir,  yaitu transaksi  yang digantung- kan  kepada  suatu  keadaan  yang  tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya tidak jelas, tidak dimiliki,  tidak diketa- hui keberadaannya, atau tidak dapat
14 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Per- bankan , (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal 264
Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah …
diserahkan  pada  saat  transaksi  dilaku- kan, kecuali diatur lain dalam syariah;
d. haram,  yaitu  transaksi  yang  objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. zalim,  yaitu  transaksi  yang  menimbul- kan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Pengertian  pembiayaan  disebutkan  da- lam  ketentuan  Pasal  1  angka  12  Undang-Un- dang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998, yaitu:
"Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  sya- riah  adalah  penyediaan  uang  atau  tagi- han  yang  dipersamakan  dengan  itu  ber- dasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  me- wajibkan pihak  yang dibiayai untuk me- ngembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan atau bagi hasil".
Selanjutnya,  pengertian  pembiayaan  ter- sebut  lebih  diperjelas  lagi  dalam  ketentuan Pasal  1  angka  3  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  9/19/PBI/2007  yang  menyatakan  se- bagai berikut:
"Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana atau tagihan/piutang  yang dapat dipersa- makan  dengan  itu  dalam  transaksi  in- vestasi yang didasarkan, antara lain, atas akad mudharabah dan/atau musya- rakah ..”
Dari  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  12 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagai- mana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No- mor 10 Tahun 1998 dihubungkan dengan keten- tuan  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Bank  In- donesia  Nomor  9/19/PBI/2007  dapat  diketahui bahwa  pembiayaan  itu  merupakan  penyediaan dana  atau  tagihan/piutang  yang  dapat  dipersa- makan  dengan  itu  dalam  transaksi  investasi,  se- wa,  jual  beli,  pinjaman,  dan  multijasa  yang  di- dasarkan  pada  akad  tertentu  yang  sesuai  dengan prinsip syariah. Pengertian yang sama juga diru- muskan  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  25  Un- dang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:
"Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam
bentuk mudharabah dan musyarakah ”.
Akad  syariah  yang  dapat  dipergunakan dalam  kegiatan  penyaluran  dana  berupa  pem- biayaan  disebutkan,  antara  lain,  dalam  keten- tuan Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor  9/19/PBI/2007  yang  menetapkan  bah- wa:
“Dalam  kegiatan  penyaluran  dana  beru- pa  pembiayaan  dengan  memperguna- kan,  antara  lain,  akad mudharabah  mu- syarakah,  murabahah,  salam,  istishna‟, ijarah,  ijarah  muntahiyah  bittamlik  dan qardh. ”
Kemudian  Penjelasan  atas  Pasal  3  Pera- turan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/  PB1/2007 menjelaskan  pula  bahwa  yang  dimaksud  de- ngan:
" Mudharabah adalah  transaksi  penana- man  dana  dari  pemilik  dana  ( shahibul maal )  kepada  pengelola  dana  ( mudha- rib )  untuk  melakukan  kegiatan  usaha tertentu  yang  sesuai  syariah,  dengan pembagian  hasil  usaha  antara  kedua  be- lah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  telah disepakati sebelumnya."
Hal  yang  sama  dirumuskan  juga  dalam penjelasan  atas  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  c  Un- dang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa:
"Yang  dimaksud  dengan  akad mudhara- bah dalam  pembiayaan  adalah  akad  ker- ja  sama  suatu  usaha  antara  pihak  perta- ma  ( shahibul  maal atau  bank  syariah) yang  menyediakan  seluruh  modal  dan pihak  kedua  ( mudharib atau  nasabah) yang  bertindak  selaku  pengelola  dana dengan  membagi  keuntungan  usaha  se- suai  dengan  kesepakatan  yang  dituang- kan  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  di- tanggung  sepenuhnya  oleh  bank  syariah, kecuali  jika  pihak  kedua  melakukan  ke- salahan  yang  disengaja,  lalai,  atau  me- nyalahi perjanjian.”
Dasar  landasan  operasional  yang  me- nyangkut  kontrak  investasi  pembiayaan mu- dharabah dapat  dilihat  dari  sisi  hukum  Islam yang  merupakan  hukum  pokok  pemberlakuan syariah  yang  berasal  dari  firman  Allah  SWT sebagaimana  tertulis  dalam al-Quran ,  kemu- dian dari as-Sunnah berupa perkataan, tinda-
kan  kelakuan  dan  persetujuan  nabi  SAW,  dan juga  hasil  pemikiran  para fuqaha (para  ahli fiqh  muamalah atau  para faqih )  yang  diaktua- lisasikan  melalui „ijma (musyawarah).  Meru- juk  pada  hukum  positif,  investasi  pembiayaan mudharabah ini diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.  Selain  itu  DSN  telah  mengeluarkan  fat- wa  berkenaan  dengan  produk  tersebut  dalam fatwa  DSN  Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Pembiayaan Mudharabah ( Qirad ). Sebagai  tindak  lanjut  berlakunya  fatwa  terse- but,  Bank  Indonesia  mengeluarkan  peraturan untuk  mendapatkan pedoman operasional pro- duk  investasi  pembiayaan mudharabah yang diatur  dalam  pasal  1  angka  3  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.
Teori  yang  digunakan  untuk  menjelas- kan  permasalahan  dan  menjadi  landasan  teori bagi  penelitian  ini  adalah  Teori  Akad/Perika- tan  sebagai Grand  Theory .  Teori  ini  memiliki konsekuensi  duniawi  dan ukhrawi karena  di- lakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Produk apapun  yang  dihasilkan  oleh  semua  perban- kan,  termasuk  di  dalamnya  perbankan  syariah tidak  terlepas  dari  proses  transaksi  yang  da- lam istilah fiqih muamalah disebut akad.
Menurut  Amin  Summa, 15 ada  beberapa asas al-uqud yang  harus  dilindungi  dan  dija- min, yaitu:
a. Asas ridha‟iyah (rela sama rela)
b. Asas manfaat
c. Asas keadilan
d. Asas saling menguntungkan
Selain  asas-asas  hukum  di  atas,  ada  be- berapa  hal  yang  juga  harus  diperhatikan  da- lam  suatu  akad,  yang  menurut  Gemala  De- wi, 16 bahwa  akad  yang  akan  dilakukan  para pihak  bersifat  mengikat  ( mulzim ),  para  pihak harus  memiliki  itikad  baik  ( husnun-niyah ), memperhatikan  ketentuan  atau  tradisi  ekono- mi  yang  berlaku  dalam  masyarakat  selama  ti- dak  bertentangan  dengan  asas  akad  ( al-uqud ) dan para pihak diberi kebebasan untuk  mene-
15 H M Amin Suma, Ekonomi Syariah sebagai alterna- tive sistem ekonomi konvensional , Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.
16 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  dan Perasuransian  Syariah  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana prenada Media Group, 2006), hal 23
tapkan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam akad sepanjang tidak menyalahi moral Islam.
Sejalan  pengertian  akad  dimaksud,  Adi- warman  A  Karim, 17 mengartikan  akad  dengan kontrak  antara  dua  belah  pihak,  yaitu  mengi- kat  pihak  yang  saling  bersepakat,  masing-ma- sing  pihak  terikat  untuk  melaksanakan  kewa- jiban  mereka  masing-masing.  Dengan  demiki- an  akad  dapat  diartikan  sebagai  adanya  per- buatan  yang sengaja dilakukan oleh kedua be- lah  pihak  berdasarkan  persetujuan  masing- masing yang ditetapkan dengan ijab qabul.
Dalam  konteks  pembahasan  ini  dan  ber- kenaan  dengan  istilah  akad  berdasarkan  sya- riat  Islam,  maka  terdapat  dua  istilah  yang  di- gunakan  dalam  al-Quran, „ahdu dan „aqdu , yang  menurut  Abdoerraoef, 18 kata „ahdu me- nunjukkan  pada  pengertian  perjanjian  sepihak yang dibuat oleh seseorang tanpa memerlukan persetujuan  dari  pihak  lain,  yaitu  sikap  orang lain  terhadap  perjanjian  tersebut,  setuju  atau tidak  setuju  sama  sekali  tidak  mempengaruhi akan  sahnya  perjanjian  tersebut,  karena  itu perjanjian  tetap  mengikat  secara  sepihak  dan harus  dilaksanakan.  Sedang  kata „aqdu seba- gai  padanan  perikatan  ( verbintenis) menun- jukkan  kepada  suatu  pelaksanaan  dari  perse- tujuan,  yaitu „ahdu dari  masing-masing  pihak telah  saling  memiliki  hubungan,  sehingga  te- lah terjadi „aqdu antara kedua belah pihak, se- jak  itulah  perikatan  yang  bersumber  dari  pe- laksanaan „ahdu berlaku bagi para pihak.
Pengertian di  atas, bila  dihubungkan de- ngan  sistim  hukum  perdata  sesungguhnya  ter- dapat  kemiripan,  dimana  dalam  hukum  perda- ta  mengenal  perjanjian  dan  perikatan,  sedang- kan  dalam  hukum  al-Quran  terdapat  tiga  isti- lah, „ahdu (perjanjian),  pertautan „ahdu yang satu dengan yang lainnya (persetujuan),  dan „aqdu (perikatan).  Mengetahui  kapan  terjadi ijab  qabul atau  kata  sepakat,  menurut  Supra- mono  Gatot, 19 dalam  ilmu  pengetahuan  terda- pat  beberapa  teori  yang  merupakan Middle Range Theory sebagai berikut.
1. Teori Kehendak ( wilstheorie ),  dalam
17 Lihat, Adiwarman A. Karim, op.cit, hal 65
18 Lihat, Abdoerrauoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum , (Ja- karta,: Bulan Bintang, 1970), hal 35
19 Supramono Gatot, Perikatan dan Masalah , (Jakarta: Djembatan, 1966), hal 85 .
teori  ini  kata  sepakat  dianggap  telah terjadi  manakala  para  pihak  menyata- kan  kehendaknya  untuk  mengadakan suatu perjanjian.
2. Teori  Kepercayaan  ( vetrouwenstheo- rie ),  dalam  teori  ini  kata  sepakat  da- lam  perjanjian  dianggap  telah  terjadi pada  saat  pernyataan  salah  satu  pihak dapat  dipercaya  secara  obyektif  oleh pihak lain.
3. Teori  Ucapan  ( uitingstheorie ),  dalam teori  ini  yang  dilihat  adalah  ucapan debitur,  kata  sepakat  dianggap  telah terjadi  pada  saat  debitur    mengucap- kan  persetujuannya  terhadap  penawa- ran yang dilakukan kreditur.
4. Teori  Pengiriman  ( verzendingstheo- rie) ,  dalam  teori  ini  kata  sepakat  di- anggap  telah  terjadi  pada  saat  debitur telah  mengirimkan  surat  jawaban  ke- pada kreditur.
5. Teori  Penerimaan  ( ontvangstheorie) , dalam  teori  ini  kata  sepakat  dianggap telah  terjadi  pada  saat  kreditur  menge- tahui  bahwa  debitur  telah  menyatakan menerima tawarannya.
Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K Lubis, 20 mengemukakan  bahwa  secara  umum yang  menjadi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian adalah:
1. Tidak  menyalahi  hukum  syariah  yang disepakati  adanya,  sebagaimana  dalam hadist  Rasulullah  ditentukan  bahwa: “segala  bentuk  persyaratan  yang  tidak ada  dalam  kitab  Allah  adalah  batil, sekalipun seribu ayat”.
2. Harus ada ridho dan ada pilihan, yakni haruslah  didasarkan  pada  kesepakatan dan  atas  kehendak  bebas  masing- masing  pihak,  tidak  boleh  ada  paksaan dari  pihak  yang  satu  terhadap    yang lain.
3. Harus  jelas  dan  gamblang,  yakni  para pihak  haruslah  mempunyai  interpretasi yang  sama  tentang  apa  yang  mereka perjanjikan,  baik  terhadap  isi  maupun akibat yang ditimbulkan oleh  perjan-
20 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, Hukum Perjanjian  Dalam  Islam , (Jakarta,  Sinar  grafika,  1996), hal 86.
jian tersebut.
Sebagai  Teori  Aplikasi  dalam  pembaha- san penelitian ini dan sejalan dengan uraian di atas, maka digunakan Teori Pencampuran ( the theory  of  venture )  yang  sangat  berpengaruh bagi  pelaksanaan  investasi  pembiayaan mu- dharabah dengan  prinsip  bagi  hasil  ( profit sharing ).  Teori  ini  merupakan  panduan  akad dalam  suatu  investasi  pembiayaan  yang  tidak memberikan  kepastian  pendapatan  ( natural uncertainty  contracts )  baik  dari  segi  jumlah dan  waktunya  dengan  return-nya  bisa  positif, negatif  atau  nol.  Akad-akad  investasi  ini  se- cara “sunnatullah” ( by  their  nature )  tidak  me- nawarkan return yang  tetap  dan  pasti.  Jadi sufatnya tidak fixed and predetermined . 21 Akad jenis tersebut mengharuskan pi- hak-pihak yang melakukan akad saling men- campurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets ) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung semua resiko secara bersama-sama, baik keuntungan maupun ke- rugian. Investasi pembiayaan mudharabah di- masukan ke dalam golongan natural uncer- tainty contracts (akad/ kontrak bisnis yang ti- dak memberikan kepastian pendapatan) yang berbasis dari teori pencampuran ( the theory of venture ).

## D. Hasil Penelitian Dan Analisis
1. Implementasi Akad Bagi Hasil Investa- si Pembiayaan Mudharabah

## a. Realita  Konsep  Bagi  Hasil  Investasi Mudharabah
Secara  umum  bank  syariah  dapat  diar- tikan  sebagai  media  intermediasi  yang  usaha pokoknya  memberikan  pembiayaan  dan  jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran ser- ta  peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  di- landasi  oleh  syariah  Islam  baik  dalam  bentuk jual-beli,  bagi  hasil  maupun  sewa-menyewa. Namun  secara  eksplisit  konsep  bagi  hasillah yang  benar-benar  mewakili  konsep  islam  da- lam  perbankan,  karena  selain  ia  bisa  mengge- rakkan  sektor  rill  secara  berimbang,  ia  juga berindikasi  jangka  panjang  sehingga  akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan eko-
21 Adiwarman A. Karim, Op.Cit ., hal 52.
nomi  secara  berkesinambungan.  Jadi  berda- sarkan  pengertian  diatas  idealnya  bank  sya- riah adalah bank bagi hasil yang mengedepan- kan  konsep profit  and  loss  sharing atau  bagi hasil dalam pengembangan produk.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  pada  be- berapa  bank  syariah  di  Jakarta,  antara  lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Man- diri, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Me- ga Syariah Indonesia, terhadap produk syariah dengan prinsip bagi hasil investasi pembiayaan mudharabah , maka pada kenyataannya produk tersebut  sampai  saat  ini  bukanlah  merupakan produk  syariah  unggulan.  Operasionalisasi prinsip  bagi  hasil  dalam  pembiayaan  yang  di- harapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi perekonomian  dan  akan  menjadi  dasar  tum- buhnya  sektor  riil  melalui  perbankan  syariah sebagaimana  yang  diamanatkan  undang-un- dang, mengalami banyak hambatan.
Dalam  perjalanan  usahanya,  bank  sya- riah  tidak  bisa  memberikan  kontribusi  yang maksimal  untuk  mendukung  kemajuan  sektor riil.  Hal  ini  terjadi  karena  produk  pembiayaan yang  diberikan  bank-bank  syariah  di  Indone- sia  didominasi  oleh  pembiayaan  non  bagi  ha- sil seperti murabahah dan ijarah . Padahal kon- sep  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  se- lain merupakan esensi pembiayaan syariah, ju- ga  sebagai  sarana  yang  bergerak  di  sektor  riil karena  dapat  meningkatkan  hubungan  lang- sung  dan  pembagian  resiko  antara  investor dengan pelaku usaha.
Dalam  praktik  perbankan  syariah  mo- dern,  kini  dikenal  dua  bentuk mudharabah muqqayadah ,  yakni muqqayadah  on  balance- sheet dan muqqayadah  off  balance-sheet .  Pa- da muqqayadah  on  balance-sheet ,  aliran  dana terjadi  dari  satu  nasabah  investor  ke  sekelom- pok  pelaksana  usaha  dalam  beberapa  sektor terbatas,  misalnya  pertanian,  manifaktur,  dan jasa.  Nasabah  investor  lainnya  mungkin  men- syaratkan  dananya  hanya  boleh  dipakai  untuk pembiayaan  di  sektor  pertambangan,  properti, dan  pertanian.  Selain  berdasarkan  sektor,  in- vestor  dapat  saja  mensyaratkan  berdasarkan jenis  akad  yang  digunakan,  misalnya  hanya boleh  digunakan  berdasarkan  akad  penjualan cicilan  saja,  atau  penyewaan  cicilan  saja,  atau kerja sama usaha saja. Skim inilah yang dise-
but on  balance-sheet ,  karena  dicatat  dalam neraca bank.
Dalam mudharabah  off  balance-sheet , aliran  dana  berasal  dari  satu  nasabah  investor kepada satu  nasabah pembiayaan (yang dalam bank  konvensional  disebut  debitur).  Disini, bank  syariah  bertindak  sebagai arranger saja. Pencatatan  transaksinya  di  bank  syariah  dila- kukan  secara off  balance-sheet .  Sedangkan bagi  hasilnya  tergantung  kesepakatan  antara nasabah  investor  dan  nasabah  penglola  pem- biayaan.  Bank  hanya  memperoleh arranger fee. Skema  ini  disebut off  balance-sheet ka- rena  transaksi  ini  tidak  tercatat  dalam  neraca bank,  tetapi  hanya  dicatat  dalam  rekening  ad- ministrasi saja.
Investasi mudharabah terdiri  dari mu- dharabah  bilateral (sederhana), mudharabah multirateral, mudharabah bertingkat, dan kom- binasi musyarakah dan mudharabah .  Jenis skema mudharabah bilateral /sederhana adalah jenis  yang  sudah  sering  dibahas  baik  uraian maupun  dengan  bagan,  karena  merupakan  je- nis  paling sederhana  yang sering dijumpai pa- da  skema mudharabah di  bank  syariah.  Di samping  itu  ia  merupakan  bentuk  dasar  yang mengilhami  berbagai  variasi  produk  pembia- yaan  syariah  sesuai  kebutuhan  di  era  modern ini.  Lebih  jelasnya mudharabah bilateral  ada- lah mudharabah antara satu pihak sebagai sha- hibul  maal dan  satu  pihak  lain  sebagai mu- dharib .  Contoh  pembagian  keuntungan  antara shahibul  maal dan mudharib atas  dasar  kese- pakatan, misalnya: modal pembiayaan yang di- berikan  Rp  50.000.000,-.  Sedangkan  nisbah bagi  hasil  yang  disepakati  adalah  sebesar 30:70.  Hal  ini  berarti  bahwa  keuntungan  akan dibagi 30% untuk shahibul maal dan 70% un- tuk mudharib. Setelah  menjalankan  usaha  se- lama satu tahun, modal telah mencapai Rp 120 000.000,-.
Terlihat  bahwa  keuntungan  yang  dica- pai  selama  satu  tahun  adalah  sebesar  Rp  70. 000.000,-  (Rp 120.000.000,- dikurangi Rp  50. 000.000,-). Dari keuntungan bersih ini mudha- rib berhak mendapat   bagian   sebesar Rp 49.
000.000 (0,7 X Rp 70.000.000,-) dan shahibul maal berhak  mendapat  bagiannya  yang  30% sebesar  Rp  21.000.000,-  (03  X  Rp  70.000. 000,-).
Sebaliknya,  apabila  setelah  menjalankan usaha  selama  satu  tahun,  modal  menyusut menjadi  Rp  20.000.000,-.  Berarti  bahwa  sete- lah  diusahakan  selama  satu  tahun mudharib mengalami  kerugian  bersih  sebesar  Rp  30. 000.000,- (Rp 50.000.000,- dikurangi Rp 20. 000.000,-).  Bila  kerugian  tersebut  tidak  dise- babkan oleh kelalaian dan kecurangan mudha- rib ,  maka  dari  kerugian  bersih  ini, mudharib tidak  menanggung  beban  sedikitpun,  sedang- kan  shahibul  maal  yang  menanggung  semua kerugian  sehingga  modal shahibul  maal ting- gal Rp 200.000,-
Mudharabah  multirateral adalah  jenis lainnya  dimana  dalam  satu  akad  investasi  ter- dapat  beberapa  pihak  sebagai shahibul  maal dan satu pihak lain sebagai mudharib . Sebagai contoh perhitungan pembagian keuntungan da- lam  investasi mudharabah  multilateral ,  yaitu shahibul maal pertama menyediakan dana atau modal Rp 25.000.000,- dan shahibul  maal ke- dua  menyediakan  modalnya  sebesar  Rp  25. 000.000,-  untuk  dikelola  oleh mudharib . Nis- bah yang  disepakati  adalah  70  :  30.  Jika  sete- lah  satu  tahun  usaha  tersebut  berjalan,  nilai proyek  tersebut  menjadi  Rp  120.000.000,-, maka  bagian  keuntungan mudharib adalah  Rp 49.000.000,- (0,7 X Rp  120.000.000  - Rp  50. 000.000,-),  sedangkan  bagian  keuntungan  un- tuk shahibul maal adalah Rp 21.000.000,- (0,3 X Rp 120.000.000 - Rp  50.000.000,-),   kemu- dian dibagi  untuk shahibul maal pertama  dan shahibul maal kedua, sehingga mereka  masing -masing menerima Rp 10.500.000,-
Apabila  dalam  satu  tahun  kenyataannya modal  tersebut  menyusut  karena  menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (Rp 50. 000.000- Rp 20.000.000), maka menjadi tang- gungan shahibul  maal berdua,masing-masing Rp  15.000.000,-  dan mudharib sendiri  tidak menanggung kerugian. Akibatnya, mo-dal sha- hibul  maal masing-masing  tinggal  Rp  10.000. 000,-.
M udhrabah  bertingkat ,  adalah mudha- rabah antara  tiga  pihak.  Pihak  pertama  seba- gai shahibul  maal ,  pihak  kedua  sebagai mu- dharib antara,  dan  pihak  ketiga  sebagai mu- dharib akhir.  Investasi mudharabah berting- kat  adalah  sebagai  berikut,  pertama  shahibul maal menyediakan modalnya sebesar Rp 50.
000.000,-  untuk  diusahakan mudharib dengan nisbah yang  disepakati  sebesar  70:30.  Kemu- dian mudharib antara bermitra dengan mudha- rib akhir. Dengan modal Rp 50.000.000,- yang akan dikelola mudharib akhir dan nisbah yang disepakati  adalah  60:40.  Apabila  setelah  satu tahun  berjalan  dan  nilai  proyek  menjadi  Rp 120.000.000,-  maka  bagian  keun-tungan mu- dharib akhir  adalah  Rp  28.000.000  (0,4  X  Rp 70.000.000,-), bagian mudharib an-tara adalah Rp 12.600.000,-(0,3 X 0,6 X Rp 70.000.000,-), dan  bagian  dari shahibul  maal adalah  Rp  29. 400.00,-(0,7 X 0,6 X Rp 70.000. 000,-).
Apabila  setelah  satu  tahun  berjalan  ter- nyata  mengalami  kerugian  dan  modal  menyu- sut menjadi Rp 20.000.000,- dan kerugian ter- sebut  bukan  karena  kelalaian mudharib ,  maka kerugian Rp 30.000.000,- (Rp 50.000.000 - Rp 20.000.000)  ditanggung  oleh shahibul  maal , sedangkan mudharib tidak  menanggung  keru- gian tersebut.  Akibatnya modal shahibul  maal tinggal Rp 20.000.000,-.
Investasi kombinasi  musyarakah  dan mudharabah adalah  jenis  lain  yang  merupa- kan  campuran  antara  skema  pembiayaan mu- dharabah dengan skema bentuk lain yang ber- nama musyarakah .  Dalam  perjanjian mudha- rabah pada  umumnya  diasumsikan  bahwa  pe- ngelola  tidak  ikut  menanamkan  modalnya,  te- tapi  hanya  bertanggung  jawab  dalam  menja- lankan  usahanya  saja,  sedangkan  modal  selu- ruhnya  berasal  dari shahibul  maal atau  pemo- dal.  Namun  demikian,  ada  kemungkinan  bah- wa pengelola juga ingin  menginvestasikan da- nanya dalam usaha mudharabah ini. Pada kon- disi  seperti  ini musyarakah dan mudhara-bah digabung  menjadi  satu  akad,  dan  kerja  sama semacam  ini  disebut  kombinasi musyarakah dan mudharabah. Dalam  akad  ini  pengelola mendapatkan  bagian nisbah bagi  hasil  dari modal  yang  dinvestasikannya  sebagai  mitra usaha  dalam musyarakah ,  dan  pada  saat  yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian nisbah nya  dari  hasil  kerjanya  sebagai mudha- rib dalam mudharabah.

## b. Skala Prioritas Produk Syariah
Perbankan  syariah  adalah  bank  yang menggunakan  mekanisme  bagi  hasil,  bukan bunga, maka bagi hasil, khususnya mudhara-
bah ,  seharusnya  menjadi  mekanisme  usaha yang  dominan  dalam  aktivitas  perbankan  sya- riah. Kenyataannya, mekanisme akad bagi  ha- sil  tidak  menunjukkan  persentase  yang  cukup tinggi  dalam  keseluruhan  aktivitas  perbankan syariah terutama dalam  produk investasi  pem- biayaan mudharabah.
Pada data statistik perbankan syariah per 2010  yang  dikeluarkan  Bank  Indonesia  akhir Maret  2010,  memperlihatkan  hasil  analisis  to- tal  pembiayaan  investasi mudharabah dengan nilai  penempatan  dana  Bank  Umum  Syariah (BUS)  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  pada Bank  Indonesia,  meningkat  tajam  lebih  dari 65% dari sebelumnya pada Maret 2009 sebesar 5,958  trilyun  rupiah  menjadi  9,837  trilyun  ru- piah  pada  Februari  2010.  Secara  faktual  pem- biayaan dengan akad murabahah, istishna , dan ijarah mendominasi  hampir  60%  dari  total pembiayaan,  sementara mudharabah dan mu- syarakah (produk  dengan  konsep  bagi  hasil) hanya berkisar 35% saja dari seluruh penyalu- ran dana. 22
Dengan  demikian, murabahah,  istishna, dan ijarah yang  berbasis  jual-beli  dan  sewa adalah  akad-akad  “aman”  dimana  bank  sya- riah  sudah  pasti  mendapatkan  imbal  hasil  be- rupa  margin  keuntungan  dari  akad-akad  terse- but  dan  nyaris  tak  akan  ada  resiko  kerugian kecuali  ancaman  angsuran  pembayaran  yang macet dari nasabah.
Sementara mudharabah adalah  akad  da- lam  perbankan  syariah  yang  berbasis  kemit- raan  usaha  ( partnership )  dengan  prinsip pro- fit-lost-sharing (PLS)  yang  mempunyai  resiko tinggi  ( high  risk )  menyebabkan  bank  syariah menghadapi  kesulitan  untuk  menempatkan produk  ini  menjadi  produk  andalan.  Prinsip bagi hasil ini, mengharuskan bank sebagai pe- modal mengambil resiko finansial, karena jika usaha  yang dibiayai tidak menghasilkan keun- tungan  ( profit ),  maka  bank  syariah  tersebut akan ikut menanggung kerugiannya ( lost ).
Secara  realita  dapat  dikatakan  bahwa produk  perbankan  syariah  yang  paling  domi- nan saat ini adalah produk murabahah dengan prinsip  jual-beli,  dikarenakan  adanya return bagi bank berupa margin yang bersifat low risk
(resiko  yang rendah). Disini jelas terlihat  bah- wa  bank  syariah  bersikap risk  averse (meng- hindari  resiko),  sehingga  prioritas  bank-bank syariah  seharusnya  mengedepankan  produk dengan konsep bagi hasil sebagai ciri khas per- bankan  syariah  seperti  yang  diamanatkan  un- dang-undang, masih sulit dilaksanakan.
c. Indentifikasi Pertumbuhan dan

## Komposisi Investasi Mudharabah
Hal  yang  menarik  untuk  dicermati  pada data statistik perbankan  syariah  Februari 2010 yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia.  Data itu mencatat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang  berhasil  dikumpulkan  oleh  Bank  Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah  sebesar  53,299  trilyun  rupiah.  Angka ini  meningkat  lebih  dari  40%  dibandingkan periode  Maret  2009  sebesar  38,040  trilyun rupiah.  Namun  peningkatan  DPK  ini  ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan komposisi pembiayaannya  dilihat  dari  angka Financing to  Deposit  Ratio (FDR)  pada  periode  yang sama. Jika pada Maret 2009 komposisi pembi- ayaan itu sebesar 39,308 trilyun rupiah dengan FDR  103,33%,  maka  pada  Februari  2010  ha- nya  berkisar  48,479  trilyun  Rupiah  dengan FDR  90,96%.  Namun  kecenderungan  FDR  di bawah  100%  itu  ternyata  memang  sudah berlangsung sejak akhir 2009 yang lalu. 23
Pada  akad mudharabah ,  bank  syariah berposisi  sebagai  pemilik  dana  ( rabbul  mal ) yang  memberikan  modal  kepada  pengusaha ( mudharib )  untuk  menjalankan  usahanya.  Ke- duanya  kemudian  menetapkan nisbah (rasio) bagi  hasil,  yakni  proporsi  keuntungan  antara kedua belah pihak yang diharapkan dari usaha itu.  Jika  usaha  mengalami  kerugian,  maka  ke- rugian itu hanya ditanggung oleh bank sebagai pemilik  modal.  Dengan  demikian,  maka  pro- duk mudharabah yang  berbasis  bagi  hasil  ini merupakan penanda dan ciri khas bahwa usaha bank syariah tidaklah sekedar “meminjam dan meminjamkan” dana seperti halnya bank kon- vensional.
Cakupan  usaha  bank  syariah  sangat  luas dan bervariasi, mulai dari profit-sharing based ( bagi hasil ) , sale-based (jual-beli), lease-based
22 Data statistik BI
23 Harian Republika 16 April 2010.
(sewa), fee-based (upah),  hingga voluntary- based (sosial). Hal mana itu semua menunjuk- kan  bahwa  bank  syariah  sebenarnya  tidak  ada bedanya  dengan  seorang enterpreneur (wirau- sahawan). Sebagaimana sifat seorang enterpre- neur yang berani mengambil resiko dalam ber- bisnis  ( risk-taker ),  maka  demikian  jugalah  se- harusnya  perbankan  syariah.  Jika  pada  kenya- taannya  saat  ini  keberanian  itu  kurang  mema- dai  jika dilihat dari fenomena rendahnya  FDR serta kecenderungan mengambil produk/skema pembiayaan  yang  “aman”  seperti  sinyalemen di  atas,  maka  hal  tersebut  merupakan  bentuk ketidaksiapan  sumber  daya  insani  (SDI)  per- bankan  syariah  dalam  menjalankan  peran  dan fungsi  sebenarnya.  Hal  ini  masih  bisa  dimak- lumi  mengingat  bahwa  sebagian  besar  SDI perbankan  syariah  saat  ini  masih  berasal  dari SDI  perbankan  konvensional.  Tentu  warisan mindset (pola  pikir)  konvensionalnya  masih belum bisa dihilangkan begitu saja.
2. Prosedur,  Tahapan  Pembiayaan  Akad Mudharabah dan Akselerasi Payung Hu- kum  Terhadap  Pembiayaan  Mudhara- bah
a. Prosedur dan Tahapan Pembiayaan

## Akad Mudharabah
Prosedur dan tahapan pembiayaan akad mudharabah secara sederhana dan besarnya dapat di uraikan sebagai berikut.
1). Pengajuan proposal calon nasabah;
2). Calon  nasabah  diajak  berdialog  (wa- wancara) tentang usaha-usaha apa yang ditekuni,  kemudian  ditanya  jum-lah modalnya  berapa  dan  keuntungan  rata- rata  per  tahun,  bulan  atau  per  minggu- nya berapa.
a).  Calon  nasabah  meyakinkan  pihak bank  syariah  dengan  syarat-syarat jaminan  yang  telah  ditetapkan.  Pi- hak  bank  syariah  mengadakan  sur- vei  ke  lokasi  usaha  calon  nasabah dan  sekaligus  melihat  dan  menga- mati  kondisi  tempat  tinggal  calon nasabah.
bulkan  permohonan  calon  nasabah maka  terjadilah  akad  atau  transaksi mudharabah . Kemudian, tawar-me- nawar  keuntungan  atau  hasil  yang akan dibagi antara pihak pengusaha dengan bank Islam. Dari tawar-me- nawar  itu  terjadi  kesepakatan  pem- bagian  keuntungan  antara  kedua belah  pihak,  50:50  atau  30:70  dan seterusnya, 24 maka  terjadilah  tran- saksi  atau  perjanjian  antara  pihak bank  Islam  dengan  pihak  pengusa- ha  dengan  perjanjian  akad mudha- rabah
c). Setelah persyaratan dan mekanisme serta  prosedur  baik  yang  ditetap- kan  oleh  Bank  Indonesia  dan  De- wan Syariah Nasional serta persya- ratan  para  pihak  terpenuhi  dengan baik  maka  dana  pembiayaan  akad mudharabah cair.
Selain  itu,  perlu  dikemukakan  secara rinci  prosedur  dan  tahapan  serta  persyaratan dan  mekanisme  serta  prosedur  akad mudha- rabah secara  administratif  yang  tidak  berbeda dengan  persayaratan  yang  diberlakukan  pada akad  Murabahah ,  namun  perbedaan  tersebut ada  pada  soal  prinsip  jual  beli  dan  bagi  hasil. Selanjutnya, pembahasan tentang prosedur dan tahapan  pemberian  pembiayaan  secara  umum, skema besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua  bagian  besar,  yaitu:  (a)  Pembiayaan  Pro- duktif,  yakni  pembiayaan  yang  dibe-rikan  un- tuk  kebutuhan  usaha.  Pembiayaan  produktif dimaksud,  terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu: pembiayaan  investasi  dan  pembiayaan  modal kerja,  dan  (b)  Pembiayaan  konsumtif,  yakni pembiayaan  yang  diberikan  untuk  pembelian ataupun  pengadaan  barang  tertentu  yang  tidak digunakan untuk tujuan usaha. 25
b. Akselerasi  Payung  Hukum  Terha- dap  Investasi  Pembiayaan  Mudha- rabah
Sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana
b).  Pihak   bank   syariah  memutuskan apakah  mengabulkan  permohonan calon  nasabah  ataukah  menolak.
Setelah memutuskan untuk menga-
24 Data diperoleh dari hasil survei dengan BMI, Sep- tember 2010
25 Data diperoleh dari management BMI., pada Juni 2010.
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  10 Tahun 1998, ketentuan tentang perbankan sya- riah sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban  terhadap  keunikan  dan  kekhususan perbankan syariah. Menurut pakar hukum per- bankan, Sutan Remy Sjahdeini, 26 perangkat hu- kum tersebut hanya secara samar-samar mem- berikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank  memberikan  fasilitas  perbankan  berda- sarkan bagi hasil.
Pasal  6  huruf  m  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  hanya  menyebutkan  bahwa  bank umum  dapat  menyediakan  pembiayaan  bagi nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  Pe- raturan Pemerintah.
Dengan berlakunya Undang-Undang No- mor  7  Tahun  1992,  maka  dikeluarkanlah  atu- ran  pelaksanaan  yang  berbentuk  peraturan  pe- merintah  (PP)  antara  lain  PP  No.  72  Tahun 1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi Hasil. Inti dari PP No. 72 Tahun 1992 ini ada- lah  bahwa  bank  yang  melaksanakan  prinsip bagi  hasil  harus  memerhatikan  prinsip-prinsip syariah  (Pasal  2)  dan  kesepakatan  yang  ditu- angkan  dalam  perjanjian  tertulis  antara  para pihak  (Pasal  3).  Selain  itu,  bank  yang  melak- sanakan prinsip  bagi  hasil harus memiliki De- wan  Pengawas  Syariah  (Pasal  5).  Bank  yang melaksanakan  prinsip  bagi  hasil  juga  dilarang melakukan  kegiatan  usaha  yang  tidak  berda- sarkan  prinsip  bagi  hasil  (Pasal  6),  Meskipun PP No. 72 Tahun 1992 yang hanya terdiri dari 9 pasal  ini serta PP lainnya dikeluarkan untuk menunjang  dan  memperkuat  Undang-Undang No  7  Tahun  1992,  namun  belum  cukup  untuk mengeksplorasi  kekhususan  perbankan  syari- ah,  karena  hanya  mengatur  bagian  yang  sa- ngat kecil tentang perbankan syariah.
Dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan,  ketentuan  tentang perbankan syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti  terlihat  dalam  Pasal  1  angka  3  dan  4 bahwa  bank  umum  adalah  bank  yang  melak- sanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional dan  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  da- lam  kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran. Selanjutnya dalam Pasal 1
26 Sutan Remy Sjahdeini, opcit , hal 122
angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, prinsip  syariah  dijelaskan  sebagai  prinsip  atu- ran perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana dan  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  ke- giatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan prinsip  bagi  hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musya- rakah), prinsip  jual  beli  barang  dengan  mem- peroleh keuntungan (murabahah), atau pembi- ayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan ada- nya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas  ba- rang  yang  disewa  dari  pihak  bank  oleh  pihak lain (ijarah wa iqtina).
Kelemahan dari Undang-Undang No. 10 Tahun  1998  dalam  perspektif  perbankan  sya- riah  adalah  pengaturan  dan  ketentuan  yang berlaku  ditujukan  untuk  semua  bank,  baik bank  konvensional  maupun  bank  syariah,  se- bagaimana  terlihat  dari  pendefinisian  bank umum  yang  tercantum  dalam  undang-undang tersebut.  Dapat  dicermati  bahwa  Undang-Un- dang No. 10 Tahun 1998 telah merancukan ba- tasan  antara  bank  konvensional  dengan  bank syariah sehingga seakan-akan semua ketentuan yang  mengatur  bank  umum  dapat  mengatur pula  perbankan  syariah.  Kerancuan  di  atas  se- makin  terlihat,  karena  hal  yang  mengatur  se- cara  khusus  tentang  perbankan  syariah  sangat minim. Dari 59 Pasal yang ada dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, hanya ada 8 Pasal yang mengulas perbankan yaitu Pasal 1 angka (12), Pasal 6 huruf (n), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8  ayat  (1) dan  (2),  Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 13,  Pasal 29  ayat (3),  dan Pasal 37  ayat (1) huruf (c). Dengan penjelasan di atas, maka Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  belum menjelaskan  kekhususan  dari  Perbankan  Sya- riah dan bagaimana mengimplementasikan da- lam kehidupan sehari-hari.
Peraturan  pemerintah  terakhir  yang membahas  tentang  perbankan  syariah  adalah PP No. 30 Tahun 1999 tentang pencabutan PP No.  70  Tahun  1992  tentang  Bank  Umum  se- bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998 dan PP No. 72 Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prin- sip Bagi Hasil. Alasan dari adanya peraturan
Investasi Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah …
pemerintah  ini  adalah  pemberlakuan  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perban- kan,  maka  ketentuan  pelaksanaan  mengenai Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rak- yat), termasuk yang melaksanakan prinsip bagi hasil, menjadi  wewenang  Bank  Indonesia, bu- kan  pemerintah.  Walau  begitu,  peraturan  pe- merintah  yang  dicabut  tadi  tetap  berlaku  se- panjang tidak bertentangan dengan undang-un- dang  serta  tidak  dicabut  atau  diperbarui.  De- ngan adanya PP No. 30 Tahun 1999, maka se- mua regulasi  yang mengatur perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khusus ti- dak  lagi  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP), melainkan  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI).
Pada  undang-undang  perbankan  syariah ini  diatur  jenis  usaha,  ketentuan  pelaksanaan syariah,  kelayakan  usaha,  penyaluran  dana, dan  larangan  bagi  bank  umum  syariah  (BUS) maupun  usaha  unit  syariah  (UUS)  yang  me- rupakan  bagian  dari  bank  umum  konvensio- nal.  Undang-undang  yang  khusus  mengatur perbankan  syariah  ini  juga  mengatur  tentang masalah  kepatuhan  syariah (syariah  compli- ance) yang kewenangannya berada pada Maje- lis  Ulama  Indonesia  (MUI)/  Dewan  Syariah Nasional  (DSN),  direpresentasikan  melalui Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  ha-rus dibentuk pada masing-masing BUS dan UUS.
Sementara  itu,  penyelesaian  sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan  dilakukan  melalui  pengadilan  di  lingku- ngan  Peradilan  Agama  yang  merupakan  im- plementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Ta- hun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Un- dang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.  Di  samping  itu,  dibuka  pula  kemung- kinan  penyelesaian  sengketa  melalui  musya- warah,  mediasi  perbankan,  lembaga  arbitrase, atau  melalui  pengadilan  di  lingkungan  Pera- dilan  Umum  sepanjang  disepakati  di  dalam akad oleh para pihak.
Dalam  undang-undang  perbankan  syari- ah  banyak  pasal-pasal  yang  memerintahkan "ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hal  tertentu diatur  dalam  PBI."  Setidak-tidaknya  terdapat 21  ketentuan  dalam  UU  Perbankan  Syariah yang  memerintahkan  pengaturan  lebih  lanjut hal tertentu dalam PBI,  yaitu:  (1) PBI tentang
tugas  manajemen,  remunerasi  komisaris  dan direksi,  laporan  pertanggungjawaban  tahunan, penunjukan  dan  biaya  jasa  akuntan  publik, penggunaan laba, dan hal-hal  lainnya;  (2) PBI tentang  jumlah  maksimum  kepemilikan  Bank. Umum  Syariah  oleh  warga  negara  asing  dan/ atau  badan  hukum  asing  diatur  dalam  Peratu- ran  Bank  Indonesia;  (3)  PBI  tentang  perizi- nan,  bentuk  badan  hukum,  anggaran  dasar, serta  pendirian  dan  kepemilikan  Bank  Syari- ah;  (4)  PBI  tentang  besarnya  modal  disetor minimum  untuk  mendirikan  Bank  Syariah; PBI  tentang  Izin  perubahan  UUS  menjadi Bank  Umum  Syariah;  PBI  tentang  tata  cara pembentukan,  keanggotaan,  dan  tugas  komite perbankan  syariah;  (7)  PBI  tentang  uji  ke- mampuan  dan  kepatutan  pemegang  saham  pe- ngendali;  (8)  PBI  tentang  syarat,  jumlah,  tu- gas,  kewenangan,  tanggung  jawab,  serta  hal lain  yang  menyangkut  dewan  komisaris  dan direksi  Bank Syariah;  (9) PBI  untuk  memasti- kan  kepatuhan  Bank  Syariah  terhadap  pelak- sanaan  ketentuan  Bank  Indonesia  dan  pera- turan  perundang-undangan  lainnya;  (10)  PBI tentang  uji  kemampuan  dan  kepatutan  dewan komisaris  dan  direksi;  (11)  PBI  tentang  peng- angkatan pejabat  eksekutif Bank Syariah;  (12) PBI  tentang  pembentukan  Dewan  Pengawas Syariah;  (13)  PBI  tentang  tata  kelola  Perban- kan  Syariah  yang  baik;  (14)  PBI  tentang  pe- laksanaan  dan  pelaporran  batas  maksimum penyaluran  dam;  (15)  PBI  tentang  pengelola- an  risiko;  (16)  PBI  tentang  pembelian  agunan oleh  Perbankan  Syariah;  (17)  PBI  tentang  tu- kar-menukar  informasi  antar  bank;  (18)  PBI tentang tingkat kesehatan Perbankan Syariah; (19) PBI tentang persyaratan dan tata cara pe- meriksaan  buku-buku  dan  berkas-berkas  yang ada  pada  Perbankan  Syariah  oleh  Akuntan Publik  atau  pihak  lain;  (20)  PBI  tentang  pe- laksanaan  sanksi  administratif;  dan  (21)  PBI tentang  persyaratan  dan  tata  cara  pencabutan izin usaha Bank Syariah.
Keberadaan  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  maka Fatwa  MUI  juga  mempunyai  pijakan.  Hal  ini terjadi  karena  Undang-Undang  Perbankan Syariah  menentukan  bahwa  perincian  menge- nai prinsip syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian menjadi PBI setelah melalui peng-
godokan  di  Komite  Perbankan  Syariah  yang dibentuk  oleh  Bank  Indonesia,  seperti  terlihat dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  bah- wa:  (1)  Kegiatan  usaha  Perbankan  Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah; (2) Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI;  dalam rangka penyusu- nan  Bank  Indonesia  membentuk  Komite  Per- bankan Syariah.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Fat- wa MUI tentang perbankan syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI  itu  sendiri.  Akhirnya,  fatwa  MUI  dapat menjadi  hukum  positif  yang  diakui  keabsa- hannya  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indone- sia.
Secara  kelembagaan,  saat  ini  jumlah bank  syariah  telah  mencapai  11  bank  umum syariah  (BUS),  23  unit  usaha  syariah  (UUS) dan  146  BPRS  dengan  jaringan  kantor  seba- nyak 1.625 kantor pada akhir September 2010. Secara  geografis,  sebaran  jaringan  kantor  per- bankan  syariah  saat  ini  telah  menjangkau  ma- syarakat  di  lebih  89  kabupaten/kota  di  33 propinsi.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan maka didapatkan suatu fakta bahwa bank-bank syariah belum melakukan kegiatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil melalui produk/ skema mudharabah bagi  perorangan  secara optimal.
E. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Akad Bagi Hasil Mudharabah
1. Faktor-Faktor  Yang  Membedakan  de- ngan Bunga
1) Faktor Langsung Di  antara  faktor-faktor  langsung (di- rect  factors) yang  mempengaruhi  per- hitungan bagi hasil antara lain : invest- ment  rate, jumlah  dana  yang  tersedia, dan  nisbah  bagi  basil  (profit sharing ratio).
a) Investment  rate merupakan  persen- tase  aktual  dana  yang  diinvestasi- kan  dan  total  dana.  Jika  bank  me- nentukan investment  rate sebesar 80 persen, hal  ini berarti  20 persen dan  total  dana  dialokasikan  untuk memenuhi likuiditas.

## b) Mudharib
c) Jumlah  dana  yang  tersedia  untuk diinvestasikan  merupakan  jumlah dana  dari  berbagai  sumber  dana yang  tersedia  untuk  diinvestasikan. Dana  tersebut  dapat  dihitung  de- ngan  menggunakan  metode  rata- rata  saldo  minimum  bulanan,  atau dengan metode rata-rata  total  saldo harian.
d) Nisbah (rasio bagi hasil ) Salah  satu  ciri mudharabah adalah nisbah  yang  harus  ditentukan  dan disetujui  pada  awal  perjanjian. Nisbah  antara  satu  bank  dan  bank lainnya dapat  berbeda.  Nisbah juga dapat  berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
2) Faktor Tidak langsung
a) Penentuan  pendapatan  dan  bia- ya mudharabah.
Bank  dan  nasabah  melakukan share dalam  pendapatan  dan biaya (profit and sharing ). Pen- dapatan  yang  "dibagihasilkan" merupakan  pendapatan  yang diterima  dikurangi  biaya-biaya. Istilah profit  and  sharing tepat digunakan  karena  yang  dibagi antara shahibul  maal dengan mudharib adalah  keuntungan dan  kerugian.  Keuntungan  di- maksud,  dibagi  antara shahibul maal dengan mudharib dan bila terjadi  kerugian,  maka  pihak shahibul  maal menanggung  ke- rugian  modal  dan mudharib menanggung  kerugian  tenaga dan waktu.
b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).
Bagi  hasil  secara  tidak  lang- sung  dipengaruhi  oleh  berja- lannya  aktivitas  yang  diterap- kan,  terutama  sehubungan  de- ngan  pengakuan    pendapatan dan biaya.

## 2. Kelemahan  dan  Keunggulan  Akad  Bagi Hasil Investasi Mudharabah
Fakta  yang  menunjukkan  bahwa  dalam perkembangan  perbankan  syariah  di  Indone- sia  masih  mengunggulkan  produk  non  bagi hasil  terutama  produk  jual-beli murabahah pada  kegiatan  penyaluran  dana.  Hal  itu,  diu- raikan sebagai berikut.
Pertama ,  tingginya  pembiayaan  produk jual-beli murabahah bila  dibandingkan  de- ngan produk mudharabah merupakan kelema- han dari perkembangan pembiayaan bank  sya- riah,  karena  pembiayaan  non  bagi  hasil mu- rabahah dan ijarah, sesungguhnya  merupa- kan fixed  return  modes ,  dimana  seharusnya ciri  khas  yang  membedakan  secara  prinsipil antara bank syariah dan bank konvensional ter- letak pada prinsip profit and loss sharing-nya . Kedua, skema murabahah cenderung menambah  bahan  bakar  kepada  kemungkinan terjadinya  inflasi,  yaitu  harga  komoditas  ba- rang cenderung meningkat.
Ketiga, skema murabahah tidak  memi- liki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pe- ningkatan  produktivitas  barang  dan  jasa.  Se- lain  itu,  tingginya  pembiayaan  non-bagi  hasil tidak  hanya  menimbulkan  masalah  bagi  dunia usaha,  tetapi  juga  mengakibatkan  rendahnya perolehan  pendapatan  bank  syariah  itu  sendi- ri,  karena  walaupun  dengan  risiko  yang  lebih tinggi,  produk  pembiayaan  bagi  hasil  dapat menghasilkan  keuntungan  yang  lebih  besar daripada  produk  pembiayaan  non-bagi  hasil apabila  dikelola  sesuai  dengan  manajemen  ri- siko.
Adapun  keunggulan  pembiayaan  inves- tasi mudharabah dengan konsep bagi hasil se- bagai berikut.
Pertama, Pembiayaan mudharabah akan menggerakkan  sektor  rill  karena  pembiayaaan ini  bersifat  produktif  yakni  disalurkan  untuk kebutuhan  investasi  dan  modal  kerja.  Jika  in- vestasi  di  sektor  riil  meningkat  tentunya  akan menciptakan  kesempatan  kerja  baru  sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus me- ningkatkan pendapatan masyarakat.
Kedua, Nasabah akan memiliki dua pili- han, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensioanal. Nasabah akan membandingkan antara expec-
ted  rate  of  return yang  ditawarkan  oleh  bank syariah  dengan  tingkat  suku  bunga  bank  kon- vensional. Dimana selama ini, kecenderungan- nya rate  of  return bank  syariah  lebih  tinggi daripada  suku  bunga  bank  konvensional.  De- ngan  demikian  diharapkan  akan  menjadi  pen- dorong  peningkatan  jumlah  nasabah  di  bank syariah.
Ketiga, Peningkatan  persentase  pembia- yaan  bagi  hasil  akan  mendorong  tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengam- bil  keputusan  bisnis  yang  berisiko.  Pada  ak- hirnya  akan  berkembang  berbagai  inovasi  ba- ru  yang  akan  meningkatkan  daya  saing  bank syariah.
Keempat, Pola  pembiayaan mudharabah adalah  pola  pembiayaan  berbasis  produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekono- mian  dan  sektor  riil  sehingga  kemungkinan terjadinya  krisis  keuangan  akan  dapat  dikura- ngi.
Selain itu, dengan mengoptimalkan pem- biayaan bagi hasil bank syariah dapat menum- buhkan  jiwa entrepreneurship nasabah  yang pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi ma- syarakat.

## 3. Hukum dan Kebijakan
Dalam  sosialisasi  UU  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Karim  Bu- siness  Consulting  memaparkan  bahwa  biaya pembiayaan  syariah  masih  lebih  tinggi  dari biaya  kredit  perbankan  konvensional,  dengan perbandingan  antara  18  persen  untuk  pembia- yaan  syariah  dan  15  persen  untuk  kredit  kon- vensional.  Perinciannya,  masih  menurut  Ka- rim  Business  Consulting,  biaya  pembiayaan Perbankan  Syariah  yang  mencapai  18-  persen terdiri  dari cost  of  fund 9  persen,  marjin  ke- untungan  2  persen,  dan  biaya  operasional  6-8 persen.  Sedangkan  biaya  kredit  perbankan konvensional  yang  mencapai  15  persen  juga terdiri  dari cost  of  fund 9  persen,  marjin  ke- untungan  2  persen,  dan  biaya  operasional  4 persen.  Jadi,  penyebab  utama  tingginya  biaya pembiayaan  perbankan  syariah  adalah  karena biaya operasional yang lebih tinggi dari biaya
operasional perbankan konvensional. 27
Kehadiran UU Perbankan Syariah dapat memangkas  pembiayaan  perbankan  syariah maka  perbankan  syariah  harus  melakukan  hal berikut:
1) Pertama, untuk  menyiasati  keluasan dan  keleluasaan  kegiatan  yang  bisa dilakukan perbankan syariah mulai dari gadai, leasing, penyertaan  modal  tetap atau  sementara,  mendirikan  dan  me- ngurus  dana  pensiun,  serta  melakukan kegiatan  di  pasar  modal  di  samping kegiatan  inti  perbankan  lainnya  (Pasal 19-20  UU  Perbankan  Syariah),  maka perbankan  syariah  harus  melakukan konsolidasi  satu  sama  lain,  sehingga sebuah  kegiatan  bisa  dilakukan  secara bersama-sama  dengan  biaya  semurah mungkin  untuk  mendapatkan  keuntu- ngan  semaksimal  mungkin.  Misalnya, untuk  kegiatan  di  pasar  modal,  maka bank  syariah  A  menjadi leader dan penanggung  jawab,  sedangkan  bank syariah  lainnya  cukup  mengekor  dan mengawasi  saja.  Begitu  juga untuk  ke- giatan  yang  bersifat  spesifik  lainnya, seperti leasing atau  pengurusan  dana pensiun.  Dengan  cara  ini,  maka  biaya yang  dialokasikan  perbankan  syariah untuk  kegiatan  tertentu  menjadi  lebih kecil,  karena  ditanggung  renteng  oleh banyak perusahaan.
2) Kedua, biaya untuk  struktur perbankan syariah  mau  tidak  mau  akan  lebih  ma- hal  dari  perbankan  konvensional.  Hal ini  terjadi  karena,  antara  lain,  dalam perbankan  syariah  harus  ada  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  diang- kat  atas  rekomendasi  Majelis  Ulama Indonesia atau MUI (Pasal 32 ayat 1-2 UU  Perbankan  Syariah).  DPS  yang harus  terdiri  dari  lebih  dari  satu  orang karena  bernama  dewan,  sudah  pasti menimbulkan  biaya  tersendiri.  Sudah begitu,  proses  pengangkatannya  juga dapat  menimbulkan  biaya,  karena  me- libatkan  lembaga  lain,  yakni  MUI, yang harus melakukan kajian  menda-
27 Ori Basuki, Biaya Kredit Syariah Tinggi , Harian Kompas, 11 Agustus 2008
lam  (seperti  sertifikasi  atau  semacam- nya)  untuk  dapat  menemukan  calon anggota DPS  yang layak untuk  direko- mendasikan.  Untuk  memangkas  biaya tinggi dari hal di atas, maka perbankan syariah  harus  bersiasat,  dengan  cara menjadikan  menjadikan  dua  atau  tiga orang  sebagai  DPS  pada  beberapa  per- bankan  syariah  sekaligus,  dengan  bia- ya  yang  ditanggung  renteng  atau  di- tanggung  bersama.  Penyiasatan  ini  ti- dak  melanggar  UU  Perbankan  Syari- ah.  Yang  penting,  masing-masing  per- bankan syariah harus mempunyai DPS. Mengenai teknis pelaksanaan dan pem- biayaannya  bisa  diatur  dengan  baik, terutama agar tidak menimbulkan biaya tinggi pada perbankan syariah.
3) Ketiga, akad-akad  dalam  perbankan syariah  yang  berbasis  bagi  hasil  dan bagi  risiko,  seperti mudharabah dan musyarakah sebagai  akad  yang  berba- siskan pada kerja sama  beberapa pihak mengharuskan  perbankan  syariah  terli- bat  aktif  dalam  pembiayaan  tersebut, sehingga  mau  tidak  mau  mengaloka- sikan  sumber  daya  manusia  tertentu, dengan  konsekuensi  pembiayaannya. Agar hal  ini tidak (menimbulkan biaya tinggi,  maka  antara  beberapa  perban- kan  syariah  harus  lebih  banyak  mela- kukan  pembiayaan  sindikasi  (pembia- yaan  bersama)  untuk  usaha  tertentu,  di mana  bank  syariah  A  mewakili  bank syariah  lainnya  dalam  upaya  menjadi- kan  kegiatan  usaha  berbasis mudhara- bah dan musyarakah itu  mendatang- kan  keuntungan  besar  dengan  biaya operasional  semurah  mungkin.  Masih banyak  hal  lain  yang  perlu  dilakukan perbankan  syariah  agar  biaya  operasi- onal  lembaga  keuangan  ini  bisa  lebih murah  dari  perbankan  konvensional. Dengan  cara  ini,  maka  perbankan  sya- riah  dapat  menjadi  tuan  di  negeri  sen- diri,  bukan  seperti  sekarang  menjadi tamu di rumah sendiri.
Menyangkut  analisis  akselerasi  payung hukum,  pemaknaan  dari  aturan  pelaksanaan seperti PBI masih terjadi sebagai akibat dari
penjabaran  yang  berujung  pada  implementasi akad  pembiayaan  yang  belum  sepenuhnya  se- suai  dengan  prinsip  syariah.  Sebagai  contoh simulasi kasus  yang dapat  saja terjadi di  lapa- ngan sebagai berikut:
Mudharib memiliki  pembiayaan  sebesar Rp.  150.000.000,-  pada  bank  syariah  “A”  de- ngan jangka waktu 12 bulan menggunakan sis- tem mudharabah angsuran yang harus diba-yar tiap bulan adalah sebesar Rp.13.750.000,-. Pa- da  bulan  ketiga  usaha  yang  bersangkutan  ter- kena dampak krisis global,  yang bersangkutan mengajukan  permohonan  untuk  perpanjangan jangka waktu menjadi 24 bulan supaya angsu- ran  per  bulannya  juga  akan  berkurang,  karena kesanggupan  bayar mudharib hanya  berkisar antara  angka  Rp.  6.000.000,-  s/d  Rp.  5.000. 000,- /bulannya. Dari contoh tersebut dapat di- kaitkan dengan PBI No  10/18/PBI/  2008. Mu- dharib yang  akan  di  restrukrisasi  haruslah  na- sabah  yang  telah  memiliki  kualitas  “Kurang Lancar”, diragukan dan macet. Sedangkan un- tuk  kasus mudharib diatas,  masih  dalam  kon- disi Lancar.
Permasalahan,  yang  terjadi  apakah mu- dharib akan  dibiarkan  masuk  ke  fase  kurang lancar  dulu  baru  setelah  itu  nasabah  akan  di- restruktur,  sedangkan mudharib tersebut  me- miliki  iktikad  baik  untuk  tetap  melakukan pembayaran  angsuran.  Secara  tidak  langsung, bank  tidak  mungkin  memberikan  pemahaman mengenai  PBI  No.  10/18/PBI/2008  kepada mudharib . Karena hal itu akan mengakibatkan mudharib akan  memposisikan performance usahanya, yang semula “Lancar” menjadi “Ku- rang  lancar”.  Seandainya mudharib yang  me- ngalami  hal  tersebut  bukan  hanya  satu,  dapat dibayangkan  berapa  orang  nasabah  yang  akan berada  pada  tingkat  kualitas  “Kurang  lancar” untuk  kurun  waktu  6  bulan. Mudharib yang tidak  memahami  kondisi  peraturan  dan  bank tidak bisa memberikan solusi terhadap perma- salahannya akan mengakibatkan tingkat keper- cayaan terhadap dunia perbankan syariah akan berkurang.
Bank  syariah  yang  tidak  segera  meres- pon keinginan nasabah untuk me- reschedule
dharib .  Dan  jika  keinginan  tersebut  direalisa- sikan,  bank  syariah  akan  dihadapkan  dengan penerapan  PBI  yang  telah  dikeluarkan  oleh Bank Indonesia.
Untuk  untuk  mengatasi  permasalahan ini,  bank  syariah  dikhawatirkan  akan  melaku- kan  beberapa  tindakan  operasional  yang  ter- kadang  sedikit  menyimpang  prinsip  syariah yang telah diterapkan.

## 4. Perbandingan  Beban  Nasabah  Bank Syariah dengan Bank Konvensional
Bila  membandingkan  beban  nasabah bank syariah dengan beban nasabah bank kon- vensional,  maka  dapat  diuraikan  sebagai  beri- kut:
Bila  calon  nasabah  bank  syariah  dipan- dang  memenuhi  syarat  dan  standar  operasio- nal  penyaluran dana maka dilakukan transaksi akad  Mudharabah yang  mengacu  pada  jum- lah  keuntungan  bersih  pengusaha  dibagi  anta- ra  pengusaha  dengan  pihak  bank  dengan  per- hitungan  atau  perbandingan  90  :  10,  80  :  20, 70:30  atau  bisa  lebih  dan  bisa  kurang  dalam setiap  bulan  sesuai  kesepakatan  bersama  pada saat  penandatanganan  perjanjian  atau  transak- si  dengan  dasar  pertimbangan  dan  perhitu- ngan 90:10 didasarkan pada kondisi usaha na- sabah,  administrasi  di  bank  syariah,  suku  bu- nga  yang  berlaku  pada  saat  itu,  pertimbangan kemanusiaan  (menolong),  kerelaan  kedua  be- lah pihak. Untuk lebih jelasnya berikut contoh nasabah  bank  syariah  dalam  pembiayaan  bagi hasil. 28
Pak  Ilyas,  salah  seorang  pengusaha  me- ngajukan  pembiayaan  kredit  bagi  hasil  pada bank syariah dengan jangka waktu pengemba- lian  1  tahun  dengan  pengajuan  modal  Rp 10.000.000,00.  Setelah  diadakan  wawancara (dialog) maka diketahui  penghasilan Pak  Ilyas rata-rata  setiap  minggunya  berkisar  antara  Rp 500.000,00  -  Rp  7.50.000,-.  Apabila  dibulat- kan  dalam  satu  bulan  Pak  Ilyas  berpenghasi- lan  Rp.  3.000.000,00  bersih.  Dengan  melalui dialog  antara  bank  Syariah  dengan  Pak  Ilyas dicapai  kesepakatan,  bahwa  Pak  Ilyas  rela penghasilannya diminta atau dibagi dengan pembiayaannya,  secara  tidak  langsung   bank syariah akan diposisikan sebagai bank yang tidak bisa memihak kepada kepentingan mu- 28 Hasil  wawancara  merujuk  pada  Dewan  Syariah  Na- sional  MUI  Bank  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Dewan Syari‟ah Nasional, ed 2, jakarta : Internusa, 2003.
pihak  bank  Syariah  dengan  perbandingan  90: 10  dalam  setiap  bulannya.  Dengan  perjanjian apabila  Pak  Ilyas  mengalami  masalah  dalam usahanya,  pihak  bank  Syariah  akan  meninjau kembali  perjanjian  yang  telah  disepakati  ber- sama  setelah  pihak  bank  Syariah  mengadakan peninjauan dan analisa bersama. Setelah sega- la  sesuatunya  diselesaikan  dengan  baik  dan traksaksi  perjanjian  disepakati  bersama.  Maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1 = Rp. 10.000.000,00 (pokok pinjaman) 2 = 12 bulan (jangka waktu pengembalian) 3 = Rp. 833.000 (angsuran pokok modal)
4 = Rp. 300.000,. (90:10 keuntungan bank)
5 = Rp. 1.133.000 (Total beban angsuran)
6  =  Rp.  13.846.000,.  (Total  Beban  yg  harus dibayar). 29
Maka dapat diketahui bahwa hasil keun- tungan  bank  syariah  adalah  Rp  3600.000,  Ke- untungan  tersebut  diperoleh  dari  margin  se- besar  Rp  300.  000,  perbulan  dalam  perband- ingan  90:10  selama  12  bulan  dari  keuntungan Pak  Ilyas  yang  telah  disepakati  bersama  anta- ra  bank  syariah  dengan  Pak  Ilyas.  Pada  pene- rapannya  keuntungan  dapat  ditetapkan  oleh bank syariah 90:10, per bulan dari keuntungan (hasil usaha) nasabah sesuai kesepakatan.
Besarnya  angsuran  yang  harus  dibayar Pak  Ilyas  sebesar  Rp  1.133.000,  setiap  bulan sampai  bulan  yang  terakhir  jangka  waktu  pin- jaman.  Maka  besarnya  angsuran  Pak  Ilyas akan  berubah  apabila  terjadi  perubahan  pen- dapatan  terhadap  hasil  usaha  Pak  Ilyas.  De- ngan  demikian  nisbah  bank  tidak  akan  beru- bah apabila pendapatan  Pak  Ilyas  tidak meng- alami  peningkatan  atau  penurunan.  Namun apabila  mengalami  penurunan  (usaha  merugi) hal  ini  dapat  dilakukan  negosiasi  ulang  sete- lah  bank  syariah  melakukan  peninjuan  dan analisa terhadap usaha Pak Ilyas tersebut. 30
Dalam  penjelasan  tentang  angsuran  in- vestasi pembiayaan mudharabah Pak Ilyas da- lam uraian ini terlihat bahwa angsuran  Pak
29 Hasil  wawancara  data  diolah  sendiri  merujuk  pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, Himpu- nan  Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional, ed  2,  Jakarta  : Internusa, 2005.
30 Dokumen  Pedoman  Operasional  Standar  pemberian kredit  dan  hasil  wawancara  dengan  Staf  dan  pimpinan Bank, data diolah sendiri.
Ilyas dari bulan pertama hingga bulan terakhir terlihat dalam tabel tersebut nilai nominal yang dibayar  oleh  Pak  Ilyas  sama  atau  tidak  ada perubahan.  Karena  itu,  Pertanyaan  yang  mun- cul  dari  uarain  tersebut  adalah  mengapa  harus sama  angsuran  Pak  Ilyas  dari  bulan  pertama sampai  dengan  bulan  terakhir,  padahal  akad atau  perjanjian  yang  digunakan  antara  Pak Ilyas  dengan  pihak  bank  syariah  adalah  akad atau  perjanjian mudharabah ,  seharusnya  ang- suran  Pak  dalam  setiap  bulannya  sesuai  de- ngan  pasang  surutnya  uasaha  Pak  Ilyas.  Arti- nya  apabila  keuntungan  usahanya  naik  maka angsuran  Pak  Ilyas  naik  dan  apabila  keuntu- ngan usaha Pak  Ilyas turun maka tentu angsu- ran  Pak  Ilyas  juga  turun  dan  bahkan  apabila kondisi  usaha  tidak  menentu  dan  suatu  saat Pak Ilyas mengalami kerugian maka pihak lain juga harus ikut menanggung dari kerugian usa- ha  tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  pihak  bank syariah.
Apabila  angsuran  pembiayaan mudha- rabah di  bandingkan  dengan  angsuran  sistem bunga  memang  secara  nominal  ada  perbedaan dan  nampak  lebih  ringan  namun  secara  subs- tansial  antara  kedua  transaksi  tersebut  memi- liki  karakter  yang  sama  yaitu  mengusahakan keuntungan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  pi- hak  bank  syariah  dalam  melakukan  kerjasama bagi  hasil  dalam  bentuk  akad mudharabah maka mudharib dalam  mengelola  usahanya tampak  keuntungan  yang  dibagi  mencermin- kan usaha mudharib keuntungannya tetap, yai- tu tidak naik dan tidak turun. Sistem atau prin- sip  bagi  hasil  di  atas,  akan  dibandingkan  de- ngan  sistem  bunga  di  bank  konvensional  de- ngan  langkah-langkah  pengajuan  kredit  modal usaha sebagai berikut:
1. Pengajuan  kredit  usaha  pada  bank  kon- vensional.
2. Wawancara,  setelah  diketahui  bentuk  usa- hanya  dan  syarat-syarat  jaminan  lengkap lalu  di- survey lokasi  usahanya,  situasi  dan kondisi  tempat  tinggal  calon  debitur.  Pi- hak  bank  telah  memberi  informasi  bahwa bunga  yang  berlaku  di  bank  konvensional sebesar  3%,  tidak  ada  tawar-menawar  ten- tang bunga, bila nasabah setuju maka tran- saksi  akan  dilaksanakan  apabila  menolak maka batal.
3. Bank  akan  memutuskan  apakah  ditolak atau  dikabulkan  permohonan  calon  debitur tersebut sesuai dengan ketentuan dan stan- dar operasional yang berlaku.
4. Penandatanganan atau transaksi pihak bank dengan nasabah (debitur).
Untuk  lebih  jelasnya  sistem  bunga  pada bank konvensional sebagai berikut: 31 Angsuran pokok = Jumlah pinjaman
12 bulan Bunga = Jumlah pinjaman 3 % x 12 bulan
Total angsuran per bulan = Jumlah pinjaman + 3 %
12 bulan
Untuk  memperjelas  mekanisme  sistem bunga  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  pada  con- toh nasabah berikut ini:
Pak  Parsha  mengajukan  kredit  usahanya sebesar  Rp.  10.000.000,  pada  bank  konvensi- onal  dengan  jangka  waktu  pengembalian  satu tahun  dengan  ketentuan  bunga  pinjaman  3  % ditambah  uang  administrasi.  Dari  perhitungan di  atas,  nasabah  tersebut  (Pak  Parsha)  harus membayar  angsuran  sebesar  Rp.1.133.000, setiap  bulannya  (pokok  pinjaman  Rp.  10.000. 000, + bunga 3% = Rp. 300.000, x 12 bln = Rp. 13.600.000,).
Perhitungan di atas belum termasuk tam- bahan denda tunggakan apabila nasabah terse- but  (Pak  Parsha)  terlambat  membayar  angsu- ran dalam setiap bulannya  yang berkisar anta- ra 0,5 % - 0,1 % dihitung harian.
Dari  uraian  di  atas  antara  sistem  bunga dengan  sistem  bagi  hasil  secara  mendetail  da- pat  ditemukan  perbedaan.  Perbedaan  tersebut terletak  dari  proses  pengambilan  keuntungan bank  syariah  mengambil  keuntungan  berda- sarkan  atas  pertimbangan  penghasilan  (keun- tungan  bersih)  yang  didapat  oleh  para  pengu- saha;  Sedangkan  sistem  bunga  bank  konven- sional menetapkan bunga (keuntungan) berda- sarkan  ketetapan  bunga  yang  berlaku  secara umum  pada  hari  traksaksi  dilakukan.  Artinya usaha  atau  penghasilan  nasabah  dalam  sistem bunga tidak dijadikan pertimbangan dalam
31 Dokumen  Pedoman  Operasional  Standar  pemberian kredit  dan  hasil  wawancara  dengan  Staf  dan  pimpinan Bank,  data  tersebut  diolah  sesuai  dengan  standar  ope- rasional, penelitian bulan agustus 2010.
menetapkan  bunga  (keuntungan),  akan  tetapi berpedoman pada bunga  yang diberlakukan di intern  bank  konvensional  secara  umum  de- ngan  berdasarkan  ketentuan  bunga  secara umum  oleh  bank  Indonesia.  Kecuali  dalam sistem  bagi  hasil  tidak  ada  denda  bagi  nasa- bah yang terlambat (menunggak) angsuran dan keuntungan  yang  diambil  bank  syariah  le-bih ringan (di bawah) dari pada sistem bunga yang dioperasikan  bank  bank  konvensional  lainnya. Ketentuan keuntungan yang diambil bank sya- riah  dapat  dimusyawarahkan  kembali  apabila di  kemudian  hari  ada  pihak-pihak  (nasabah dan  bank)  yang  dirugikan  sesuai  dengan  per- janjian yang di sepakati. 32
Dari uraian di atas diketahui ada dua na- sabah,  satu  nasabah  bank  syariah  dan  satu  na- sabah  bank  konvensional.  Kedua  nasabah  ter- sebut  mengajukan  kredit  modal  sebesar  Rp. 10.000.000, pada masing-masing bank dengan jangka  waktu  pengembalian  selama  1  tahun (12 bulan) menggunakan sistem bagi hasil de- ngan prinsip 90:10 apabila dijadikan persen sa- ma  dengan  10%  dari  keuntungan  bersih  nasa- bah  (pak  Ilyas;  Sedangkan  bank  konvensional menggunakan  sistem  bunga  dengan  ketetapan 3%  berdasarkan  bunga  yang  berlaku  secara umum pada saat transaksi.
Dari  uraian  terdahulu  diketahui  bahwa penghasilan  nasabah  bank  lslam  (Pak  Ilyas rata-rata  per  bulan  Rp  3.000.000.  Hal  ini  ber- arti  yang  akan  dibagi  antara  Pak  Ilyas  dengan pihak  bank  syariah  dengan  perbandingan  90: 10  atau  10%  dari  keuntungan  Pak  Ilyas  sebe- sar  Rp  3.000.000,  dengan  demikian  Pak  Ilyas harus  mengeluarkan  10%  dari  penghasilan  se- tiap  bulannya  Rp  300.000  ditambah  pokok angsuran  Rp  833.000  sehingga  sama  dengan beban  total  angsuran  nasabah  (Pak  Ilyas)  se- tiap  bulannya  menjadi  Rp  1.133.000,  Adapun beban  Pak  Parsha  selaku  nasabah  bank  kon- vensional  setiap  bulannya  harus  mengeluar- kan  3  %  dari  jumlah  pokok  pinjaman  Rp  10. 000.000,  =  Rp300.000,  ditambah  pokok  ang- suran Rp 833.000, = Rp 1.133.000,-.
Apabila  dijumlah  dalam  satu  tahun  (12 bulan) beban nasabah bank lslam total menja-
32 Dokumen  Pedoman  Operasional  Standar  pemberian kredit  dan  hasil  wawancara  dengan  Staf  dan  pimpinan Bank Muamalat.
di Rp1.133.000, x12 bulan = Rp.13.846.000, Sedangkan  nasabah  bank  konvensional  total selama  satu  tahun  menjadi  Rp1.133.000,  x  12 bulan  =  Rp.13.846.000,-. 33 Beban  masing-ma- sing  dari  kedua  nasabah  tersebut  belum  ter- masuk uang adminstrasi  sebesar Rp 24.000,00 sedang bank Konvensional sebesar Rp 50.000, 00  pada  setiap  peminjaman  di  atas  Rp  1.000. 000,00  -  Rp  10.000.000,00.  Maka  dengan  de- mikian nasabah bank Konvensional jumlah to- tal  =  Rp  13.846.000,+biaya  administrasi  Rp 50.000,00  =  Rp  13.896.000,  Adapun  nasabah bank  Islam  jumlah  total  =  Rp  13.846.000,  + biaya  administrai  Rp  24.000,00  =  Rp13.870. 000,  Untuk  memperjelas  beban  pada  masing- masing nasabah.
Dari  mekanisme  sistem  bagi  hasil  dan sistem bunga yang dilihat di lapangan ditemu- kan bahwa antara bank syariah dan bank kon- vensional  sama-sama  menggunakan  perhitu- ngan  prosentase.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada bank  Islam  dalam  mengambil  keuntungan  de- ngan  perbandingan  90:10.  Apabila  dijadikan bentuk  prosen  maka  sama  dengan  10.  Namun yang  menjadi  perbedaan  fundamental  pada kedua bank tersebut terletak pada dasar dalam menetapkan prosentase. Bagi bank syariah ke- tetapan  90:10  berdasarkan  pada  hasil  usaha nasabah  setelah  dibulatkan  dalam  satu  bulan dengan  pertimbangan,  faktor  kemanusiaan, administrasi  bank  syariah,  dialog,  bunga  yang berlaku  pada  bank  -bank  lain  pada  saat  tran- saksi  dan  kerelaan  kedua  belah  pihak;  Se- dangkan  bank  konvensional  dalam  mene- tapkan 3% pada debitur, berdasarkan pada bu- nga  yang  berlaku  pada  saat  itu  secara  umum. sehingga dialog atau tawar-menawar bagi ren- dahnya  bunga  antara  calon  debitur  dengan  pi- hak  bank  sangat  kecil  sekali  kemungkinan- nya. 34
33 Laporan  Tahunan  2010  Annual  Report  2009,  PT. Bank  Mu‟amalat  Indonesia  dan  dokumen  transaksi 2003.
34 Laporan  Tahunan  2010  Annual  Report  2009,  PT. Bank  Mu‟amalat  Indonesia  dan  Hasil  wawancara  me- rujuk  pada  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  Bank  Indo- nesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, ed 2, Jakarta : Internusa, 2003.

## 5. Analisis  Ketentuan  Pidana  Menurut Hukum Positif
Pemberantasan  dan  pencegahan  tindak pidana  perbankan  syariah  harus  dilaksanakan secara  profesional,  dengan  mengacu  dan  me- nerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang ada termasuk di  dalamnya  unsur melawan hu- kum  yang  terdapat  pada  Kitab  Undang-Un- dang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Perbankan  sya- riah  tidak  hanya  merujuk  pada  tindak  pidana yang  diatur  dalam  UU  Perbankan  Syariah, yang  menerapkan  sanksi  apabila  komisaris, direksi,  pegawai  dan  pihak  terafiliasi  dengan bank  (“orang  dalam”)  atau  orang  yang  me- ngaku  menjalankan  usaha  bank  sendiri  seba- gai  pelaku,  melainkan  juga  yang  diatur  dalam UU  lain,  seperti  larangan  pemalsuan  warkat (Pasal  263  dan  264  KUHP),  larangan  pengge- lapan  (Pasal  372  KUHP),  penggelapan  dalam jabatan  (Pasal  374  KUHP),  pemalsuan  uang dan  uang  yang  dimanipulasikan  (Pasal  244 sampai  dengan  252  KUHP),  dan  penipuan kredit  (Pasal  378  KUHP),  pemalsuan  doku- men  (Pasal  244  dan  263  KUHP,  atau  pencu- rian  (Pasal  362  KUHP).  Tindak  pidana  per- bankan  syariah  dapat  juga  merujuk  pada  Un- dang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no.  Tahun  2002.  Ketentuan  UU  Korupsi  bia- sanya  diterapkan  terhadap  kasus  yang  me- nimpa  bank  pemerintah.  Undang-undang  ini dipergunakan  untuk  memudahkan  menjerat pelaku,  mengenakan  hukuman  yang  berat  dan memperoleh uang pengganti atas kerugian ne- gara.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bi- dang  perbankan  syariah,  kejahatan  yang  dila- kukan  oleh  “orang  dalam”  perlu  mendapat perhatian  khusus.  Kejahatan  “orang  dalam” merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh orang  dalam  bank  terhadap  bank (crimes against  the  bank). Kejahatan  "orang  dalam" dalam  bentuk  penipuan (fraud) dan self  dea- ling merupakan  penyebab  utama  kehancuran bank  karena  bagian  terbesar  asset  bank  ber- bentuk  likuid.  Kejahatan  “orang  dalam”  sa- ngat  erat  kaitannya  dengan  dominasi  terhadap kebijakan  dan  administrasi  oleh  seorang  atau beberapa  orang  dan  lemahnya  pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh  penga-
was  internal  maupun  eksternal  ( regulator ).  Di samping  itu,  berbagai  ketentuan  yang  berlaku menyebabkan  bank  sering  mengambil  risiko yang  berlebihan,  yang  menyebabkan  turunnya tingkat  pengawasan  internal,  sehingga  kega- galan  bank  yang  disebabkan  oleh  penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi. 35
Undang-undang  perbankan  syariah  ter- nyata  hanya  mengatur  dan  mengancam  tindak pidana  personal  bank,  tidak/  belum  terdapat ketentuan pidana dalam UU Perbankan meng- atur  unsur  tindakan  melawan  hukum  pidana bagi mudharib . Dengan demikian UU Perban- kan  tidak  secara  khusus  dapat  memidanakan mudharib yang  jelas-jelas  sengaja  menyalah- gunakan  atau  merekayasa  perhitungan  pem- biayaan  yang  diterimanya.  Sehingga  upaya menjerat  tindakan  melawan  hukum  pidana tersebut  harus  merujuk  pada  KUHP  dan  hu- kum tindak pidana khusus lainnya.
Kasus  penjualan  produk  derivatif  Bank Danamon kepada nasabah Unit Usaha Syariah Bank  Danamon  beberapa  tahun  yang  lalu, menunjukkan  lemahnya  independensi  UUS terhadap  induknya,  bank  konvensional,  sam- pai saat ini belum ada proses kelanjutannya. 36 Sesuai  prinsip  syariah,  transaksi  deriva- tif  tidak  mempunyai ma‟kud  „alaih ,  berupa barang  dan  jasa  yang  mejadi  rukun  dalam transaksi  bisnis,  sehingga  mengandung  unsur riba, maisyir dan gharar .  Menurut  ekonomi syariah,  sektor  moneter  dan  sektor  riil  tidak terpisah,  sedangkan  dalam  sistem  ekonomi kapitalis  keduanya  terpisah  secara  diametral. Akibat  keterpisahan  itu,  maka  arus  uang  (mo- neter)  berkembang  dengan  cepat  sekali,  se- mentara arus barang di sektor riil semakin jauh tertinggal.  Sektor  moneter  dan  sektor  riil menjadi  sangat  tidak  seimbang.  Kegiatan  bis- nis  yang  memisahkan  sektor  moneter  dan  riil seperti  yang  dilakukan  sistem  ekonomi  kapi- talis,  tidak  lain  adalah  praktek  riba.  Termino- logi kontemporer menyebutnya derivatif. Ri-
35 Jonathan R Macey and Geoffrey P Miller yang diku- tip  Zulkarnain  Sitompul,  Makalah, Tindak  Pidana  Per- bankan  dan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering) , Padang, 2003.
36 Reza  Agusti, Kasus Danamon Bukti Lemahnya Inde- pendensi  Unit  Syariah ,  Harian  Republika  Senin,4  April 2011.
ba memberikan konstribusi melalui transak- si- transaski  derivatif  dan  spekulatif  pada  ins- titusi  institusi  keuangan. 37 Sisi  hukum  pidana memandang  tindakan  spekulatif  transaksi  de- rivatif merupakan kejahatan perbankan .
Kasus  kejahatan  perbankan  yang  sudah memasuki  wilayah  perbankan  syariah  juga terjadi  belum  lama,  dialami  oleh  Bank  Buko- pin  Syariah  cabang  Melawai,  Jakarta  Selatan, berupa  penarikan  uang  dengan  jumlah  7  mil- yar dalam waktu singkat yang diduga melibat- kan  oknum  pegawai  bank  yang  bersangku- tan. 38
Menyimak  ketentuan  sanksi  pidana  da- lam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  khu- susnya  Pasal  63  (Pemalsuan  Dokumen,  Ko- rupsi,  penyuapan,  dan  Tidak  Mematuhi  UU), Pasal  64  (Pihak  Terafiliasi  yang  Tidak  Mena- ati  UU  Perbankan  Syariah),  Pasal  65  (Peme- gang  Saham  yang  Menjadi  Provokator  Pe- langgaran UU), dan Pasal  66 (Direksi  dan Pe- gawai  yang  Merugikan  Bank  Syariah,  Meng- halangi  Pemeriksaan,  dan  Lalai  dalam  Mema- tuhi  UU  Perbankan  Syariah),  didapatkan  satu benang  merah,  berupa  pasal-pasal  yang  tidak merujuk  pada  pelanggaran  tertentu  dalam  pa- sal  tertentu,  seperti  ketentuan  dalam  Pasal  35 (anggota direksi  yang tidak menyampaikan la- poran)  atau  ketentuan  yang  sejenis.  Secara umum  dalam  setiap  undang-undang,  ketentu- an  tentang  pidana  selalu  merujuk  pada  satu atau  dua  pasal  yang  menjadi  penyebab  keber- lakuan  ketentuan  pidana  tersebut.  Namun,  da- lam UU Perbankan Syariah terdapat empat (4) ketentuan  pidana  yang  tidak  merujuk  pada pasal  tertentu,  bahkan  merujuk  pada  UU  Per- bankan Syariah secara keseluruhan, berarti se- tiap pasal  dalam  UU Perbankan Syariah dapat menjadi  indikasi  terjadinya  suatu  pelangga- ran tindak pidana.
Ketentuan  tersebut  seharus  diwaspadai oleh  semua  pihak  yang  terafiliasi  agar  terhin- dar  dari  jerat  hukum  pidana  yang  mengan- dung  unsur-unsur  kelalaian,  kecurangan,  ma- nipulasi,  spekulasi  yang  bersifat  melawan  hu- kum,  berupa  sanksi  penjara  dan  denda  uang, bukan hanya sekedar sanksi administratif, se-
37 Agustianto, Al Qur‟an dan Transaksi Derivatif , Ar- tikel Islamic Economics,10 April 2011.
38 Harian Republik, Rabu 4 Februari 2009.
hingga pelanggaran terhadap semua pasal ber- arti  pelanggaran  pidana,  sehingga  pihak  yang terlibat di dalamnya harus mempunyai integri- tas  yang  tinggi  dan  mengasah  kompetensinya setiap saat.

## F. Kesimpulan
1. Implementasi  akad  Investasi  Pembia- yaan mudharabah sebagai  penggerak sektor  riil  melalui  pemberian  pembia- yaan mudharabah bagi  pelaku  usaha kecil  perorangan  menemui  berbagai kendala  untuk  dapat  berjalan  dengan baik  sebagai  akibat  berbenturan  ke- pentingan  dalam  pelaksanaan  kegiatan perbankan  syariah  sehingga  belum maksimal  memenuhi  harapan  sebagai- mana  esensi  yang  dituangkan  ke  da- lam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Be- bepara  hal  yang  menyebabkan  akad investasi  pembiayaan mudharabah be- lum  dapat  berjalan  baik  sebagai  beri- kut:
a. Operasional  investasi  pembiayaan mudharabah belum  dilakukan  se- cara  maksimal  karena  tingginya resiko  pembiayaan  pada  jenis  akad ini,  dibandingkan  dengan  produk pembiayaan  lainnya.  Bank  syariah selaku shahibul  maal melakukan risk  averse (penghindaran  resiko) sebagai  tindakan  melindungi  asset- nya  terhadap  moral  hazard mudha- rib .
b. Sikap risk  averse tersebut  merupa- kan  bentuk  ketidaksiapan  menang- gung  kerugian  terhadap  produk  in- vestasi  pembiayaan mudharabah dengan memberlakukan prinsip kehati-hatian,  yang  pada  dasarnya bank  syariah  akan  menghentikan langkah  syariah  hanya  sampai  pa- da  tahap  aman  dan  tidak  beresiko, sehingga  fleksibilitas  pembiayaan bagi  hasil  berkurang.  Tidak  di- pungkiri  bahwa  penanganan  pem- biayaan  bagi  hasil  tidak  semudah pembiayaan  lainnya.  Namun  hal tersebut dapat dikatakan bank sya-
riah  selaku shahibul  maal menju- rus  pada  penghindaran “Sunnatul- lah” yang  Allah  tentukan,  yang dalam  dunia  usaha  dikenal  dengan “untung  dan  rugi”  yang  merupa- kan  konsekuensi  logis  pada  suatu perniagaan.  Pengaruh  pola  pikir konvensional  yang  mengedepan- kan  keuntungan  semata  masih  ter- sirat  dibalik  aturan-aturan  pelaksa- naan  operasionalisasi  perbankan syariah.
c. Bentuk  ketidaksiapan  bank  syariah dapat  dipahami  sebagai infant  in- dustry (dalam  tahap  pertumbuhan) memiliki  kualitas  sumber  daya  in- sani  yang  belum  memadai  dalam menangani  produk  pembiayaan  ba- gi  hasil  mulai  dari  hilir  sampai  hu- lu.  Hal  tersebut  menimbulkan  si- tuasi asymetric  information (keti- dakjelasan  dan  ketidakseimbangan dalam  informasi)  sehingga  sulit melihat  level  usaha mudharib serta terbatasnya  informasi  mengenai produktifitas  suatu  usaha,  yang mengakibatkan absolut  risk  aver- sion dilakukan  bank  syariah.  Kon- disi  yang  ideal  baik shahibul  maal maupun mudharib ,  masing-masing mendapatkan  informasi  yang  leng- kap  dan  berimbang  ( symmetric  in- formation ),  sehingga  berbagai  ke- mungkinan  yang  dapat  menimbul- kan kerugian dapat perkecil.
d. Proses  pengajuan  investasi  pem- biayaan mudharabah yang  berbe- lit-belit  akan  berakibat  masyarakat kecil  sebagai  pangsa  pasar  poten- sial  akan  berpaling  kembali  pada bank konvensional.
2. Dilihat  dari  segi  akad,  ditemukan  pe- nerapan  akad  investasi  pembiayaan mudharabah masih  menunjukkan  bah- wa  kedudukan  bank  syariah  sebagai shahibul  maal lebih  dominan  dari  pa- da  penerima  pembiayaan  atau mudha- rib ,  berupa  persyaratan-persyaratan yang  harus  dipenuhi mudharib ,  ditu- angkan ke dalam isi akad sebagian
besar  berupa  inisiatif  dan  keinginan shahibul  maal ,  sehingga mudharib ti- dak  mempunyai  posisi  tawar  secara adil  yang  mencerminkan  prinsip  kese- taraan  dan  kemitraan.  Pemberlakuan jaminan  dan  pola  bagi  hasil  dengan sistem bagi hasil revenus sharing yang dilakukan  bank-bank  syariah  pada skema  penyaluran  dana  khususnya  in- vestasi  pembiayaan mudharabah sebe- narnya  merupakan  suatu  cerminan  pe- nerapan  prinsip  kehati-hatian  yang masih  bernuansa  konvensional.  Selan- jutnya  penerapan  akad  dengan  prinsip syariah  belum  dapat  mencerminkan suatu  keadilan,  kesetaraan  dan  tranpa- ransi  dalam  hubungan  kerja  sama  an- tara  pihak  bank  dengan  nasabah  inves- tasi pembiayaan mudharabah.
Hal  tersebut  dapat  di  uraikan  an- tara lain sebagai berikut:
a. Bank  syariah  selaku shahibul  maal menetapkan  secara  sepihak  agunan sebagai  syarat  utama  dalam  mem- berikan pembiayaan mudharabah .
b. Bank  syariah  mempunyai  kewena- ngan  untuk  menentukan  lelang  dan harga  jual  barang  agunan,  bila  ter- jadi  investasi  pembiayaan mudha- rabah macet.
c. Dalam  penentuan  nisbah  bagi  hasil masih  menyetarakan  dengan  bunga yang  diberlakukan  di  bank  kon- vensional  dan  ditentukan  oleh sha- hibul maal.
d. Adanya  kebebasan  bertindak  (asas diskresi)  yang  dilakukan  bank  sya- riah  sebagai  bentuk  penjabaran aturan-aturan  yang  diterima  seperti PBI  berisi  aturan-aturan  yang  be- lum  rinci  sehingga  mengandung ambivaliensi  makna,  dapat  menga- burkan  tujuan,  visi  dan  misi  per- bankan  syariah  terutama  yang  me- nyangkut  prinsip  syariah,  menga- kibatkan  perbedaan  antara  bank syariah  dan  bank  konvensional menjadi samar.
3. Secara  keseluruhan  dapat  diambil  ke- simpulan keberadaan perbankan syari-
ah  di  Indonesia  bersifat  taktis  strategis dengan  memanfaatkan  situasi  dan kondisi  ekonomi  global  saat  ini  seba- gai  salah  satu  cara  untuk  menggerak- kan  roda  perekonomian,  sehingga  para pelaku  usaha  dapat  menentukan  pili- han  diantara  dua  sistem  perbankan yang  berlainan  namun  pada  dasarnya dalam  implementasi  pelaksanaan  baik perbankan  syariah  maupun  perbankan konvensional tidak jauh berbeda.
Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa perbankan  syariah  di  Indonesia  belum sepenuhnya  murni  syariah,  karena  fak- tor-faktor  yang  mempengaruhinya  an- tara  lain  bahwa  Undang-Undang  Per- bankan  Syariah  merupakan  cerminan dari penyerapan ( absorption )  dan pengadaptasian ( adaption ) hukum positif terhadap hukum Islam dalam hal ini  hukum  syariah  di  bidang mua- malah yang  masih  memerlukan  per- baikan,  peningkatan,  pengkajian  pada peraturan  pelaksanaan,  agar  perbankan syariah  bukan  hanya  sekedar  menjadi sistem  perbankan alternatif di  sam- ping  sistem  konvensional,  tetapi  dapat menjadi solusi dalam  menghadapi  pa- sang surut perekonomian di indonesia.
Akad  pembiayaan  investasi mu- dharabah secara  akademis  harus  dile- takan  pada  persoalan  yang  sebenarnya. Oleh  karena  itu,  ia  adalah  pemahaman terhadap  syariah  yang  mempunyai  for- mulasi  pemahaman  terhadap fiqh ala Indonesia  yang  telah  mengalami  ber- bagai  penyesuaian,  bukan  kebenaran yang  tunggal  atau  altenatif  satu-satu- nya.  Sebagai  pemahaman,  ia  bisa  be- nar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau  praktik  ekonomi,  ia  bisa  menda- tangkan  atau  bisa  juga  sebaliknya.  Hal ini  berarti  harus  dilakukan  pengujian- pengujian  secara  terbuka  dan  terus menerus,  tidak  bersembunyi  dibalik “kebenaran  Islami  “  untuk  dipaksakan kepada  semua  orang.  Karena  walau bagaimanapun,  ia  adalah fiqh atau  pe- mahaman  yang  harus  juga  membuka diri pada pemahaman-pemahaman lain
dan  pada  pengujian-pengujian  empi- rik-materiil.
Sebagai  sebuah  proses  pencarian terhadap  konsep  pembiayaan mudha- rabah patut  diapresiasi,  setidaknya  ka- rena  ia  mengkaitkan  sektor  moneter dengan  sektor  ekonomi  riil.  Akan  teta- pi,  juga  harus  disadari  bahwa  ia  ada- lah fiqh ,  pemahaman  terhadap  syariah, bahkan   penyesuaian   dengan   realitas „perekonomian   dan   perbankan   kon- temporer yang kapitalis‟.

## G. Saran
1. Untuk  memberikan  pemahaman  yang melahirkan  kesadaran  masyarakat  In- donesia  terhadap  pelaksanaan  sistem perbankan  syariah  diperlukan  sosiali- sasi  dalam  berbagai  elemen  masyara- kat  sehingga  seluruh  aktivitas  dalam kehidupan umat muslim dari semua hal yang  berbau  riba  atau  yang  diper- samakan  dengan  itu,  diharapkan  tidak lagi  terdapat  ambivalensi  dalam  im- plementasi  operasional  perbankan  sya- riah,  karena  ia  mempunyai  karakte- ristik  aslinya  yang  jauh  berbeda  de- ngan  sistem  perbankan  konvensional yang  sudah  berjalan  jauh  sebelum  ber- operasinya  perbankan  di  Indonesia.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas,  diperlukan  aturan-aturan  pelaksa- naan  baik  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  maupun  oleh  DSN  yang  be- nar-benar  signifikan,  sistematis,  dan akurat  agar  bank  syariah  dapat  menja- lankan  fungsinya  dengan  baik  dan mampu  berkembang  dan  bersaing  de- ngan bank konvensional, disamping
perbankan  syariah  harus  merevisi  khu- susnya  unsur  tindak  pidana  perbankan agar  tidak  ada  lagi  celah  untuk  mela- kukan kejahatan perbankan .
2. Mengingat  pesatnya  perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia,  maka sumber  daya  insani  sangat  diperlukan dalam  waktu  yang  singkat  dan  simul- tan.  Keberhasilan  pengembangan  bank syariah  pada  level  mikro  sangat  diten- tukan  oleh  kualitas  manajemen  dan tingkat  pengetahuan  serta  ketrampilan pengelola  bank  syariah.  Sumber  daya insani  dalam  perbankan  syariah  me- merlukan persyaratan pengetahuan yang  luas  di  bidang  perbankan,  mema- hami implementasi prinsip-prinsip syariah  dalam  praktik  perbankan  serta harus  mempunyai  komitmen  yang  ku- at  untuk  menerapkannya  secara  kon- sisten.  Selain  itu  lembaga  akademik dan  pelatihan  tentang  perbankan  sya- riah,  di  Indonesia  masih  sangat  terba- tas,  sehingga  tenaga  terdidik  dan  ber- pengalaman  yang  diperlukan  baik  oleh bank  syariah  sebagai  pelaksana  mau- pun  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sen- tral belum memadai.
3. Enterpreneurship secara  syariah  perlu digalakkan  dan  sebaiknya  menjadi  pri- madona  dalam  pengelolaan  perbankan syariah.  Untuk  itu,  perlu  langkah  dan tindakan  yang  lebih  fenomenal  dan mendasar  terkait  perubahan  pola  pikir ini.  Karena  justru  aspek  inilah  salah satu  keunggulan  perbankan  syariah  di- bandingkan  dengan  perbankan  kon- vensional .

## DAFTAR  PUTAKA

## Buku
Abdoerrauoef, Al-Quran dan Ilmu Hukum , Jakarta,: Bulan Bintang, 1970 Abdul Gani Abdullah(2003;2), yang dikutip H.M Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia) , Bogor, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
Adiwarman A. Karim, Bank Islam - Analisis Fikih dan Keuangan , Edisi ketiga, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007
Amin Suma, Ekonomi Syariah sebagai alternative sistem ekonomi konvensional , Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002
Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam ,  Jakarta, Sinar grafika, 1996
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2006
Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah , Semarang: PT Putra Rizki Utama, 2001 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , Jakarta, Rajawali Pres, 2002 H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
Ichtijanto SA, Hukum Islam dan Hukum Na sional , Jakarta: Ind-Hill co, 1990 Jonathan R Macey and Geoffrey P Miller yang dikutip Zulkarnain Sitompul, Makalah, Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering) , Padang, 2003 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 , Bandung, Citra Aditya Bakti,1999
Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika , (Jakarta, PT Djambatan,2002),
Reza Agusti, Kasus Danamon Bukti Lemahnya Independensi Unit Syariah , Harian Republika Senin, 4 April 2011.
Supramono Gatot, Perikatan dan Masalah , Jakarta: Djembatan, 1966 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah , Cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 10.
Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , Jakarta, Rajawali Pres, 2009

## Wawancara
Hasil wawancara merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, ed 2, jakarta : Internusa, 2003.
Hasil wawancara data diolah sendiri merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia,
Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, ed 2, Jakarta : Internusa, 2005.

## Media
Agustianto, Al Qur‟an dan Transaksi Derivatif , Artikel Islamic Economics,10 April 2011. Harian Republik, Rabu 4 Februari 2009 Ori Basuki, Biaya Kredit Syariah Tinggi , Harian Kompas, 11 Agustus 2008 Harian Republika 16 April 2010.