Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022

## ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT VIDEO ASUSILA YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA ONLINE OLEH PIHAK LAIN DI INDONESIA
Oleh:
Adam Dharma Putra
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya adamdharma98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  tentang  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana pembuatan video asusila yang dipublikasikan oleh pihak  lain secara online di Indonesia. Dua pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu kebijakan hukum pidana pembuatan viseo asusila yang dipublikasikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum terhadap pelaku pembuat video asusila tersebut. Jurnal ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan metode  hukum  normatif.  Metode  pengumpulan  data  adalah library  research. Analisis permasalahan menggunakan teori efektifitas hukum untuk mengungkap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan rumusan kebijakan hukum sebagai keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial  sebagai  upaya  penggulangan  kejahatan  dalam  arti  upaya  penanggulangan  kejahatan dengan non  penal dan  penal  sebagai  upaya  penggulangan  kejahatan . Dengan  demikian perlindungan hukum oleh negara menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku tindak pidana pembuatan video asusila yang tidak punya niatan untuk konsumsi publik.
Kata kunci : Pelindungan Hukum, Pembuat Video Asusila, Cybercrime

## A. PENDAHULUAN
Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) perubahan  keempat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) . Berdasarkan konsep negara hukum itu idealnya hukum harus menjadi panglima dalam dinamika pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan berdasarkan kepentingan politik ataupun ekonomi. Prinsip penyelenggaraan negara hukum harus berpedoman pada “the rule of law, not of man” , yang  menempatkan  supremasi  hukum  sebagai  sistem  dalam  pemerintahan,  bukan  tindakan kekuatan orang per orang dalam skenario sistem pengaturan hukum. 1
Bahwa  praktik  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  terdapat  prinsip-prinsip  yang disesuaikan  dengan  cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia  yang  secara  implisit  telah  disebutkan
1 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 2003
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Cita-cita tersebut harus ditegakkan berdasarkan hukum  demi  keberlangsungan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang diantaranya adalah dengan terjaminnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam arti luas. Konsekuensi  peran  negara  dalam  manjamin  HAM  diataranya  dengan  menegakkan  dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  dan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan sebagai azas legalitas hukum. 2
Pelaksanaan penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia sebagai amanat UUD 1945 telah  diatur  dalam  UU  No.39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  selanjutnya  disebut sebagai UU HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut memberikan defisnisi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi, atau  dirampas  oleh  siapapun.  Atas  dasar  tersebut  negara  dalam  sistem  hukum  tidak  boleh melakukan  penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak asasi  manusia dan  kebebasan dasar dalam  kehidupan baik  individual maupun kolektif dalam bidang  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya.  dan  aspek  kehidupan  lainnya.  Namun demikian dalam pelaksanaan HAM tetap terdapat batasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 73  UU HAM  bahwa  hak  dan  kebebasan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  hanya  dapat dibatasi  oleh  dan  berdasarkan  undangundang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain,  kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Salah satu aspek HAM dalam kehidupan manusia adalah pemenuhan kebutuhan seksual sebagai kebutuhan dasar yang secara kodrati merupakan aktivitas fisologis yang penting dalam kehidupan  manusia. 3 Masalah  kesusilaan  secara  ekslusif  telah  menjadi  topik  yang  menarik untuk didiskusikan sejak jaman dahulu hingga saat ini. Kesusilaan berkaitan erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermoral. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kesusilaan sebagai norma merupakan hasil dari penghayatan manusia atas keberadaan diri dan  hubungan  pergaulannya  dengan  masyarakat  untuk  menciptakan  sebuah  tatanan  hidup masyarakat yang beradab. Dengan demikian kesusilaan dalam aspek HAM menjadi pengakuan penilaian terhadap keberadaban masyarakat suatu bangsa karena di dalamnya terdapat ukuran seberapa jauh penghargaan dan penegakkan atas hak asasi manusia dilaksanakan.
3 Hartono, B. 2010. Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Rineka Cipta. Jakarta.hal.35
Aktivitas  seksual  sebagai  kebutuhan  dasar  sebagai  aspek  HAM  dalam  tinjauan  hukum pidana memiliki potensi  kriminogen tindak pidana kesusilaan. Dalam  konteks hukum pidana aktivitas  seksual  yang  menyimpang  merupakan  batasan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan diantaranya sebagai bentuk kejahatan pornografi.  Pornografi  memiliki  ruang  lingkup  yang  meliputi  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat. 4
Banyak  kasus  pornografi  sebagai  pelanggaran  morma  kesusilaan  yang  terjadi  di masyarakat  dengan  beragam  modus  dan  bentuknya.  Ragam  aktivitasnya  mulai  dari  yang bersifat  konvensional  hingga  penggunaan  peralatan  digital  modern  berbasis  internet.  Dalam beberapa  kasus  kesusilaan  yang  terjadi  di  era  digital  dapat  dilihat  bahwa  permasalahan pornografi  bermula  dari  pembuatan  materi  video  atau  konten  pornografi  yang  awalnya diperuntukkan  bagi  kepentingan  diri  sendiri  namun  selanjutnya  berkembang  menjadi  pelaku tindak  pidana  yang  harus  berhadapan  dengan  hukum  karena  terpublikasi  secara  luas. Penegakkan  hukum  terhadap  pembuat  materi  video  pornografi  yang  tidak  ada  niatan  untuk menistribusikan secara  luas melalui media apapun telah menyita perhatian dan menimbulkan polemik  pendapat  di  masyarakat.  Penegakan  hukum  pidana  pornografi  berdasarkan  asas legalitas memiliki beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasarinya.
Diantara pengaturan terhadap pembuatan materi  pornografi di era digital diatur dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang selanjutnya disebut UU Pornografi. Bahwa dalam  UU  Pornografi  tersebut  pembuatan  konten  pornograafi  merupakan  bagian  yang menjapatkan jaminan perlindungan hukum selama tidak disebarluaskan oleh si pelaku pembuat konten karena tidak ada satu pasalpun yang aturan larangannya. Dalam ketentuan pidana dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi. 5 Terkait  dengan  penjelasan  “si  pembuat”  dalam penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi  adalah  tidak  termasuk  untuk  dirinya  sendiri  dan kepentingan  sendiri.  Dengan  demikian  rumusan  Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi tersebut sebenarnya dapat diartikan telah memberikan penjelasan hukum yang meletakkan hak
5 Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
atas materi pornografi sebagai hak privasi  karena  keterjaitannya dengan  kepemilikan pribadi dan  pemanfaatannya  untuk  diri  sendiri.  Diperjelas  dalam  penjelasan  Pasal  6  UU  Pornografi bahwa  yang  dimaksud  dengan  Larangan  "memiliki  atau  menyimpan"  tidak  termasuk  untuk dirinya  sendiri  dan  kepentingan  sendiri.  Artinya,  Undang-Undang  Pornografi  memberikan batasan tidak dilarang bagi  kepemilikan materi pornografi untuk memuaskan  kepentigan diri sendiri yang tidak  disebarluaskan.
Pada  peraturan  lain  kejahatan  pornografi  ditegakkan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Infomasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  yang  telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut sebagai  UU  ITE.  Berdasarkan  UU  ITE  kejahatan  pornografi  merupakan  bentuk cibercrime . Disebutkan bahwa yang termasuk larangan dalam UU ITE adalah perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan. 6 Pada UU ITE tersebut menurut pendapat penulis memiliki multi tafsir  pada  frasa  “dengan  sengaja”  dan  “tanpa  hak”  karena  tidak  terdapat  penjelasan  yang konkrit sehingga bisa diartikan secara terbalik jika dilakukan dengan tidak sengaja dan memiliki hak  berarti  tidak  dapat  ditegakkan  hukum  terhadapnya.  Sehingga  UU  ITE  berpotensi  tidak memberikan kepastian hukum.
Berdasarkan  telaah  awal  terhadap  kedua  peraturan  sebagai  instrumen  hukum  untuk menjerat pelaku pembuat vedeo bermateri pornografi terdapat indikasi kontra norma. Pada UU Pornografi  mengindikasikan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  karena  adanya batasan untuk  konsumsi pribadi bukan untuk dipublikasikan  sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana. Di sisi  lain pada UU ITE tidak ada batasan terhadap  larangan dan banyak frasa  yang memungkinkan untuk penggalian alasan kesalahan sehingga menjadi perbuatan pidana terkait cara  proses  terjadinya  transmisi  video  bermateri  pornografi  tersebut  sehingga  apabila  secara nyata  terpublikasi  tanpa  sepengetahuan  “si  pembuat”  akan  merampas  hak  asasi  yang  benar- benar hanya diniatkan untuk kepentingan sendiri.
Salah satu contoh kasus adalah perkara pornografi yang menjerat artis perempuan yang berinitial  GA  dan  seorang  pria  yang  berinitial  MYF  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus penyebaran video porno oleh pihak kepolisian. Dalam keterangan keduanya mengaku membuat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
video tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. 7 Penetapan status tersangka atas GA dan MYF oleh  pihak  kepolisian  mendapatkan  pertentangan  oleh  peneliti Institute  for  Criminal  Justice Reform (ICJR) yang menilai langkah polisi dengan penetapan status tersangka tidak tepat. ICJR memberikan  argumentasi  hukum  bahwa  kedua  tersngka  adalah  korban.  Hal  ini  dikarenakan video  seks  yang  dibuat  itu  adalah  untuk  kepentingan  pribadi,  bukan  untuk  disebarluaskan. Argumentasi  hukum  tersebut  merujuk  pada  penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  6  UU Pornografi  bahwa  yang  didefinisikan  sebagai  perbuatan  kriminal  dalam  konteks  kejahatan pornografi  adalah  pembuatan,  penyebarluasan,  dan  penggunaan  pornografi  di  ruang  publik sehingga  mendasar  pada  kasus  hukum  ini  adalah  bahwa  siapa  pun  yang  membuat  atau  yang berada  dalam  dalam  video  porno  tersebut,  apabila  sama  sekali  tidak  menghendaki  adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dijatuhkan pidana terhadapnya sampai ada undang-undang yang mengaturnya. 8
Uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas  menjadi  inspirasi  penulis  untuk  melakukan penelitian  hukum  tentang  analisis  kebijakan  hukum  terhadap  pembuat  video  asusila  yang dipublikasikan oleh pihak lain sebagai cybercrime di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif  yang  mengacu  pada  peraturan  tertulis  sebagai  ketentuan  legalitas  guna  menjawab permasalahan  hukum. 9 Penelitian  hukum  normatif  juga  disebut  penelitian  doktriner  atau penelitian perpustakaan (library research) sebagaimana diterangkan oleh Prof. Peter Marzuki 10 sebagai  kajian  hukum  yang  berlandaskan  pada  konsep  norma  atau  kaidah  dalam  bentuk undang - undang dan peraturan - peraturan  yang berlaku sebagai acuan perilaku setiap orang dalam bermasyarakat.
Berdasarkan  konsep  penelitian  normatif  maka  penelusuran  peraturan  dan  perundang- undangan  sebagai  pendekatan  penelitian  berguna  untuk  mengungkapkan  azas  legalitas kebijakan penegakkan hukum pidana terhadap pidana terhadap tindak pidana pembuatan video dengan  materi  pornografi  yang  distribuksikan  secara  online  oleh  pihak  lain  sebagai  bentuk cybercrime. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yang  mengungkapkan  permasalahn
7 Ihsanuddin,  2020.  "Kasus  Gisel,  Kenapa  Pembuat  Video  Syur  Bisa  Dijerat  Pidana?"  Berita online diakses  melalui  https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video- syur-bisa-dijerat-pidana?page=all. Pada tanggal 21 Januari 2021
8 Ibid
9 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2008,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Cet.  IV,  PT  Grafindo Persada. Jakarta h. 118
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Edisi Perubahan  2017. Jakarta, h.20
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  serta  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  sebagai pendukung, penguat yang mempertajam analisis fokus permasalahan penelitian. 11

## C. HASL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Aturan Penegakkan Hukum Terhadap Pembuat Video Asusila Di Indonesia.
Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat  memberikan  sanksi  kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung  jawaban  dikenal  dengan  konsep  “ liability ”.  Setiap  orang  yang  melakukan kesalahan  dalam  hukum  pidana  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang dilakukannya.  Akan  tetapi  sebaliknya,  seseorang  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawaban jika orang  itu tidak melakukan  suatu  kesalahan  yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat  suatu  ancaman  pidana.  Akan  terasa  sangat  tidak  adil  jika  seseorang  harus bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  tidak  dilakukannya.  Dasar  adanya  suatu  perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan. 12
Pertanggungjawaban  adalah  kewajiban  memberikan  jawaban  yang  merupakan perhitungan  atas  suatu  hal  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk  memberikan  pemulihan  atas kerugian  yang  mungkin  ditimbulkannya.  Sedangkan  pidana  didefinisikan  sebagai  suatu penderitaan  yang  sengaja  dijatuhkan  atau  diberikan  oleh  negara  kepada  seseorang  atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  akibat  hukum  (sanksi). Kesalahan  adalah  keseluruhan  syarat  yang  memberi  dasar  untuk  adanya  pencelaan  pribadi terhadap si pembuat pidana. 13
Pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini  diatur di dalam Pasal 27 ayat (1),Pasal 29 dan Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur:  “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
Konten  yang  dilarang  untuk  didistribusikan/disebarkan  atau  ditransmisikan  adalah konten  yang  di  dalamnya  terdapat  muatan:  1.  Kesusilaan/pornografi  (Pasal  27  ayat  (1)  UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016) 2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45
11 Lexy M Moelong.1994.Metodologi Penelitian Kuantitatif. Remaja Rosdakarya, Jakarta. h.12
12 Chairul Huda, Op.Cit, hlm.5.
13 Ibid.
ayat (2) UU 19/2016) 3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016) 4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016) 5. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016):
Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
Kemampuan  bertanggung-  jawab  pada  pelaku  tindak  pidana  pornografi  menurut Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  pada  dasarnya  sama  halnya dengan  kemampuan  bertanggungjawab  pada  tindak  pidana  pada  umumnya.  Hal  ini  di dasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan  tentang  kemampuan  bertanggung-jawab.  Dalam  ketentuan  peralihan menyatakan  bahwa  “Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  atau  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pornografi dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini”.  Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini di dasarkan dalam ketentuan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, orang yang belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan  dan  undang-undang.  Dalam  hal  ini  orang  yang  dapat  dipidana  haruslah  merupakan orang  yang  normal  akalnya,  tidak  cacat  jiwa  atau  tidak  hilang  ingatan  serta  orang  tersebut telah dewasa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008,  semua  tindak  pidana  pornografi adalah  tindak  pidana dolus (sengaja).  Namun,  hanya  tindak  pidana  Pasal  34  yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun  tidak  mencantumkan  unsur  sengaja  dalam  rumusan,  tindak  pidana  pornografi lainnya  merupakan  tindak  pidana  sengaja.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari  larangan perbuatan yang masuk kategori tindak  pidana.  Pengecualian  itu  merupakan  dasar  peniadaan  pidana  khusus  pornografi.
Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan  kekhususan bagi  majalah  yang  memuat model  yang berapakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.
Pertanggungjawaban  pidana  berhubungan  erat  dengan  pemidanaan.  Seseorang  yang telah dinyatakan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pemidanaannya. Dalam Pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah  subjek  hukumnya.  Biasanya  di  dalam  berbagai  rumusan  disebutkan  dengan  istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barang siapa” memiliki cakupan yang lebih luas,  tidak  hanya  manusia  tapi  juga  bisa  badan  hukum.  Sedangkan  untuk  “setiap  orang” terbatas hanya pada manusia sebagai subjek hukum.
1) Unsur Dalam Tindak Pidana Pornografi.
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi  dan  atau  pertunjukan  dimuka  umum  yang  memuat  kecabulan  atau  eksplorasi seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat.  Dalam  penjelasan  Pasal  1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang  menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:
a)  memproduksi;  b)  membuat;  c)  memperbanyak;  d)  menggandakan;  e) menyebarluaskan;  f)  menyiarkan;  g)  mengimpor;  h)  mengekspor;  i)  menawarkan;  j) memperjualbelikan; k) menyewakan;  l) menyediakan; m) meminjamkan atau mengunduh; n) memperdengarkan; o) mempertontonkan; p) memanfaatkan; q) memiliki; r) menyimpan; s) mengajak; t) membujuk; u) memanfaatkan; v) membiarkan; w) melibatkan anak;  dan x) menyalahgunakan kuasa.
Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) yaitu:
a. Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan;
b. Yang  dimaksud  dengan  “penngunaan”  memperdengarkan,  mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.
Hal ini mempunyai akibat bahwa dalam satu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus.
2) Pelaku Tindak Pidana Pornografi
Pelaku  tindak  pidana  pornografi  adalah  orang  yang  melakukan  tindak  pidana pornografi, namun dalam Undang-Undang Pornografi ini masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9,  dan  11  Undang-Undang  Pornografi,  Pasal  8  mengatur  “setiap  orang  dilarang  dengan sengaja  atau  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan pornografi” kemudian. Pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang  menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada Pasal 11
“Setiap  orang  dilarang  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  dan  atau  sebagai  objek pornografi”.  Unsur  sengaja  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Pornografi  ini disebutkan  dengan  kalimat  “dengan  sengaja”  Unsur  “dengan  sengaja”  merupakan  unsur subjektif.  Unsur  subjektif  yang  berpengaruh  dalam  penentuan  pelaku  tindak  pidana pornografi  untuk  pertanggungjawaban  pidananya  di  mana  dalam  pemeriksaan  di  depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja”( dolus/opzet /atau kesengajaan) tersebut. 14
Untuk mengetahui unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri dari beberapa indikasi, yaitu:
a) adanya  niat  atau  kehendak  yang  disadari  yang  ditujukan  untuk  melakukan  kejahatan tertentu;
b) adanya perbuatan permulaan;
c) perbuatan yang melanggar hukum; dan
d) adanya akibat dari perbuatannya.
Menurut  doktrin  Yurisprudensi  menjelaskan  unsur  subjektif  “dengan  sengaja”  adalah bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  atau  terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.
Dengan melihat ketentuan pasal di dalam undang-undang pornografi yang masih saling tumpang  tindih  dan  masih  belum  akomodatif  dalam  upaya  penegakkan  hukum  di  bidang pornografi  terlebih  lagi  dalam  sistem due  process  law .  Sehingga  kepentingan  setiap  orang dalam  undang-undang  ini  dapat  lebih  terlindungi  dan  sejauh  mungkin  menghindarkan  dari tindakan-tindakan abuse of power dari lembaga-lembaga terkait.
14 Ibid h.10
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana jika “orang” yang disangka bahkan mungkin telah didakwa telah melakukan tindak pidana pornografi melalui jejaring media sosial. Di dalam Undang-Undang  Pornografi  telah  disinggung  tentang  penggunaan  mediamedia  online,  maka jika  merujuk  pada  media  online  tersebut  maka  bisa  diklasifikasikan  lagi  terhadap layananlayanan  media  sosial  dan  jejaring-jejaring  sosial,  misalnya  internet,  blog,  facebok, twitter, bbm, whatsapp, instagram dsb.
Dengan adanya hal tersebut bagaimana jika yang membuat itu adalah orang pribadi dan hanya  untuk  kepentingan  pribadi,  ternyata  dalam  undang-undang  ini  juga  telah  disebutkan dalam  Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan “membuat” adalah tidak termasuk dengan dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Bunyi Pasal 4  ayat  (1)  UU  nomor  44  tahun  2008  tentang  pornografi  “Setiap  orang dilarang,memproduksi,membuat,memperbanyak menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan, Termasuk Persenggamaan Yang Menyimpang;
b. Kekerasan Seksual;
c. Masturbasi Atau Onani
d. Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan;
e. Alat Kelamin; Atau
f. Pornografi Anak.
Diseminasi  atau  distribusi  pornografi,  dalam  hal  pembuatan  foto  atau  video  disetujui oleh  para  pihak  maka  penyebaran  oleh  salah  satu  pihak  dapat  membuat  pihak  lain  terjerat ketentuan  pidana,  sepanjang  pihak  itu  tidak  secara  tegas  memberikan  larangan  untuk penyebarannya.  Sebagai  contoh  apabila  pria  dan  wanita  sepakat  atau  saling  memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi.
Untuk  itulah  sebagaimana  peneliti  telah  singgung  di  atas  bahwa  perlu  adanya pengaturan yang lebih akomodatif, lengkap, dan jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi sesuai dengan Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalam proses penindakannya, para aparat penegak hukum mempunyai dasar yang lebih kuat dan tajam untuk dapat mengklasifikasikan “pelaku” dan siapa yang menjadi orang yang dirugikan/korban.

## 2.  Efektivitas  Kebijakan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Terhadap  Pembuat  Video  Asusila
Yang Dipublikasikan Secara Online Oleh Pihak Lain.
Dalam Pasal 30 terkait Pasal 4 ayat (2) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 juta dan paling banyak  Rp  3.000.000.000.000  miliar.  Bagi  orang  yang  meminjamkan  atau  mengunduh pornografi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  5,  menurut  Pasal  31  dapat  dipidana  penjara  paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Adapun Pasal 32 menjelaskan setiap  orang  yang  memperdengarkan,  mempertontonkan,  memanfaatkan,  memiliki,  atau menyimpan  produk  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  dapat  dipidana  penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  disediakan  akun  pelaporan  adanya  konten  yang mengandung asusila, yakni dapat diakses dalam link https://www.aduankonten.id ini yakni berisi tentang hal-hal ini:
1. Lacak Aduan Konten
Pantau status terakhir aduan Anda dengan memasukkan nomor aduan.
2. Tentang Aduan Konten
Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun  media  sosial,  aplikasi  mobile,  dan  software  yang  memenuhi  kriteria  sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang- undangan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara  mendaftarkan  diri,  mengunggah  tautan  (link)  serta  screenshot  situs  atau  konten yang dilaporkan disertai alasan, dan memantau proses penanganan yang dilakuan oleh Tim  Aduan  Konten.  Mari  berpartisipasi  aktif  dan  menjadikan  internet  lebih  aman, nyaman, dan bermanfaat dengan berkurangnya konten-konten negatif.
3. Pendaftaran Pelapor
Apakah  ada  konten  yang  ingin Anda  adukan  ?  maka  pelapor  tinggal  input  data  pada sistem. Setelah itu konfirmasi.
Di  platform  media  sosial  seperti  Facebook  dan  Twitter  juga  menyediakan  laporan langsung jika ada konten-konten yang negatif. Seperti di Facebook, dapat di klik pojok kanan atas pada postingan, klik laporan kiriman/laporan foto, setelah itu pilih jenis laporan dan pilih kiriman ke Facebook untuk ditinjau. Untuk pengguna Twitter, klik simbol tiga titik diatas kanan kiriman, setelah itu klik “ report tweet ’ atau ‘laporkan kicauan.
Selain  menerima  aduan  masyarakat  mengenai  konten  negatif,  Kominfo  secara  aktif melakukan  penelurusan  untuk  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  temuan  konten, melalui  mesin  AIS  yang  dikelola  Subdirektorat  Pengendalian  Konten  Internet,  Direktorat Pengendalian Aplikasi  Informatika,  Direktorat  Jenderal Aplikasi  Informatika.  Jika  termasuk negatif,  maka  akan  mendapatkan  rekomendasi  penapisan  dari  verifikator.  Apabila  konten berkaitan  dengan  kewenangan  instansi  lain,  konten  akan  diteruskan  ke  instasi  tersebut  untuk mendapatkan rekomendasi penapisan.

## D. KESIMPULAN
1. Kebijakan aturan penegakkan hukum terhadap pembuat video asusila di Indonesia  menurut Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  adalah  merupakan pertanggungjawaban atas dasar  kesalahan  yang bersifat  kesengajaan, namun  tidak  menutup kemungkinan  adanya  suatu  kelalaian.  Pertanggungjawaban  pidana  mengenai  kemampuan bertanggungjawab  tidak  ditentukan  khusus  dalam  undang-undang  pornografi  ini  sehingga untuk  menentukan  pertanggungjawabannya  dapat  ditentukan  berdasarkan  ketentuan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yaitu  orang  yang  sakit  ingatan  (Pasal  44),  orang  di bawah  umur  (  Pasal  45),  melaksanakan  perintah  jabatan  (Pasal  45),  dan  melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UndangUndang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dengan perubahannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  (UU  ITE)  sama-sama  belum mengakomodir tentang pengaturan siapa “orang” sebagai pelaku dan siapa “orang” yang dapat dimaksudkan  sebagai  korban.  Mengingat  bahwa  kedua  hal  ini  adalah  hal  yang  sangat fundamental dalam menetapkan unsur-unsur dalam cakupan hukum pidana.
2. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016  tentang  ITE  ancaman  hukuman  bagi  para  pelaku  penyebaran  dapat  dipidana  dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang dan Peraturan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU Tentang Hak Asasi Manusia
Buku :
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2008,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Cet.  IV,  PT Grafindo Persada. Jakarta
Hartono,  B.  2010.  Promosi  Kesehatan  di  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit.  Rineka  Cipta. Jakarta.
Lexy M Moelong.1994.Metodologi Penelitian Kuantitatif. Remaja Rosdakarya,   Jakarta Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Edisi Perubahan  2017. Jakarta.
Jurnal dan Website:
Jimly  Asshiddiqie,  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat UUD Tahun 1945. Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan    Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan   Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional   Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 Juli 200.
Ihsanuddin,  2020.  "Kasus  Gisel,  Kenapa  Pembuat  Video  Syur  Bisa  Dijerat  Pidana?"  Berita online diakses  melalui  https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus- gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all. Pada tanggal 21 Januari 2021
Gomgom  T  P  Siregar,Indra  Purnanto  S.  Sihite, Penegakan  Hukum  Pidana  Bagi  Pelaku Penyebar  Konten  Pornografi  Di  Media  Sosial  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ,Universitas Darma Agung, Medan,   JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.
Dadin  Eka  Saputra, Kajian  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pornografi  Melalui  Media Sosial ,Jurnal Al’Adl,Volume IX Nomor 2,Agustus 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB