## 37

## KEBIJAKAN  HUKUMAN MATI  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA
Musa  Darwin  Pane Fakultas  Hukum  Universitas  Komputer  Indonesia musa@email.unikom.ac.id

## Abstrak
Huk uman mati merupak an salah satu jenis huk uman yang sudah diberlak ukan sejak  lama dan pertama k ali diatur dalam undang-undang raja Hamurabi di Babilonia pada  abad k e-19 AD. Indonesia hingga saat ini merupak an salah satu negara yang masih memberlak uk an h uk uman mati bagi para pelak u k ejahatan tertentu yang termasuk  dalam k ategori k ejahatan luar biasa (extra  ordinary  crimes).  Huk um  positif  di  Indonesia  saat  ini  sebagian  besar  berasal  dari huk um Belanda pada era jaman k olonial, termasuk  huk um pidana yang men gatur huk uman mati, walaupun pemerintah Belanda telah menghapusk an huk uman mati pada tahun 1870. Permasalahan yang diangk at dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana  k ebijak an hukuman mati  ditinjau  dari  Hak   Asasi  Manusia ? dan 2)  Bagaimana efek tivitas huk uman mati bagi pelak u    k ejahatan  di  Indonesia  ?.  Penelitian  ini  dilak uk an  secara  desk riptif analitis dan diharapk an dapat memberik an gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal -hal yang berk aitan dengan   k ebijak an huk uman mati ditinjau dari perspek tif huk um positif dan Hak Asasi  Manusia.  Metode  pendek atan  yang  dilak uk an  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Penelitian  dilak uk an  dalam  dua  tahap,  yaitu  penelitian  lepustak aan    (library research) dan data Lapangan. Penelitian ini menggunak an tek nik  pengumpulan data yang dilak uk an dengan dua cara, yaitu studi dok umen dan wawancara. Analisis data dilak uk an dengan metode  analisis yuridis k ualitatif. Berdasark an hasil penelitian, dapat disimpulk an bahwa  :  1)  Kebijak an  huk uman  mati  apabila  ditinjau  dari   Hak   Asasi  Manusia  sangat bertentangan  dengan  Hak  Asasi Manusia. Hal ini dik arenak an hak  hidup merupak an hak asasi  yang  paling  hak ik i.  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai huk um dasar tertulis bagi bangsa  Indonesia  telah  menyatak an  bahwa  setiap  orang  berhak   un tuk   hidup, mempertahank an hidup dan k ehidupannya; dan 2)  Huk uman mati yang dijatuhk an k epada pelak u k ejahatan di Indonesia pada k enyataannya sangat tidak  efek tif. Hal ini terlihat antara lain pada k ejahatan nark oba. Para pelak u k ejahatan nark oba banyak  yan g telah dihuk um mati namun k ejahatan nark oba semak in meningk at baik dari segi k ualitas maupun k uantitas.
Kata Kunci : Kebijak an Kriminal, Penegak k an Huk um, Hak  Asasi Manusia.

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kejahatan  telah  ada  sejak  adanya  manusia,  di  mana  Adam  dan  Hawa dikatakan  sebagai  manusia  yang  pertama  kali  melakukan  kejahatan  karena telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak  memakan  buah  terlarang,  namun  Adam  dan  Hawa  memakan  buah tersebut.  Kejahatan  selanjutnya  dilakukan  oleh Kain yang membunuh Habel. 1
Setiap  kali  timbul  suatu  kejahatan    maka  hal  tersebut  harus  segera  ditangani tidak  hanya  oleh  penegak  hukum  tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah.
1 J.E.  Sahetapy,  2005, Pisau  Analisis  Kriminologis, Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, hlm.  1 .

## 38
Hal  ini  dimaksudkan    agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat segera pulih   kembali.
Upaya  atau  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  disebut  sebagai  kebijakan  kriminal.  Kebijakan kriminal  tidak  terlepas  dari  kebijakan  sosial  yang  terdiri  dari  kebijakan  untuk kesejahteraan  sosial  dan  kebijakan  untuk  perlindungan  masyarakat.  Pada prinsipnya  terdapat  2  (dua)  metode  untuk  menanggulangi  dan  mencegah terjadinya kejahatan, yaitu : 2
a. Pencegahan Umum ( General Prevention ).
Pencegahan  umum  bersifat  preventif  dan  bertujuan untuk mencegah agar  masyarakat tidak melakukan kejahatan.
b. Pencegahan Khusus Pencegahan  khusus  bersifat  represif  dan  merupakan  upaya  untuk mengurangi    atau  meminimalisir  kejahatan  dan  berusaha  untuk memperbaiki  pelaku yang telah melakukan kejahatan.
Salah satu jenis hukuman yang tertua adalah hukuman mati. Berdasarkan sejarah,  hukuman  mati  pertama  kali  diatur  dalam  undang-undang  raja Hamurabi yang berasal dari Babilonia pada  abad ke-19 AD 3 .  Saat ini banyak negara-negara  yang  telah  menghapus  hukuman  mati  bagi  para  pelaku kejahatan,  termasuk  kejahatan  luar  biasa,  namun  Indonesia  hingga  saat  ini termasuk  salah  satu  negara  yang  masih  memberlakukan  hukuman  mati  bagi pelaku  kejahatan  tertentu,  terutama  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary crimes ),  seperti  kejahatan narkoba, korupsi, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain.
Dasar  yuridis  Indonesia  untuk  tetap  menjatuhkan  mati  bagi para pelaku kejahatan tertentu diantaranya terdapat dalam International Covenant on Civil and  Political  Rights (ICCPR).  Pasal  6  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (6) International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  mengatur tentang hukuman mati. Pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyebutkan bahwa :
“Negara-negara  yang  belum  menghapus  hukuman  mati,  pelaksanaan hukuman  mati  hanya  boleh  dikenakan  terhadap  kejahatan  yang  paling berat  sesuai  dengan  undang-undang    yang  pada  saat  dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini dan  kovenan  tentang  pencegahan  dan  penghukuman  kejahatan genosida”.
Pasal 6 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) selanjutnya menyebutkan bahwa :
“Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan  oleh Mahkamah  yang berwenang”. Pasal 6 ayat (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyebutkan bahwa :
“Siapapun  dijatuhi  hukuman  mati  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan pengampunan  atau  keringanan  hukuman,  amnesti,  pengampunan  atau
2 A. Sanusi Has, 1994, Dasar-dasar Penologi, jakarta : Rasanta, hlm.  59.
3 Nelvitia  Purba  dan  Sri  Sulistyawati,  2015, Pelak sanaan Huk uman Mati  – Perspek tif HAM dan Huk um Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Graha  Ilmu,  hlm.  17.

## 39
pengurangan  hukuman  mati  yang  dapat  diberikan  terhadap  semua kasus”.
Pasal 6 ayat (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)  secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  telah  dijatuhi hukuman  mati  tetap  diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan  atau keringan hukuman.
Pembatasan  atau  perkecualian  dijatuhkannya  hukuman  mati  diatur dalam Pasal 6 ayat (5) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menyebutkan bahwa :
“Hukuman  mati  tidak  dapat  dikenakan  terhadap  pelaku  kejahatan  yang dilakukan oleh seorang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang lagi hamil”.
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  6  ayat  (5) International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  dapat disimpulkan  bahwa  hukuman  mati  tidak  dapat  dijatuhkan  pada  anak  dan perempuan yang sedang hamil.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam International  Covenant  on  Civil and Political Rights (ICCPR) tidak dapat digunakan untuk menunda atau mencegah dihapuskannya  hukuman  mati  oleh  negara  peserta  kovenan.  Hukuman  mati juga  tidak  bertentangan  dengan  kewajiban  antar bangsa yang menandatangani International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR).  Kovenan tersebut    hanya  menekankan  bahwa    terdakwa  hukuman  mati  tetap  harus diperlakukan  secara  manusiawi  dan  pelaksanaan  hukuman mati harus didasari pada  Hukum  Internasional.  Hal  inilah    yang  antara lain menjadi dasar  yuridis tetap diberlakukannya  hukuman mati di Indonesia.
Sebagian  besar  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  berasal  dari hukum  Belanda  pada  saat  Indonesia  masih  menjadi  daerah  jajahan  Belanda. Pada  saat  itu  hukum  pidana  yang  dibuat  Belanda  mengatur  tentang  hukuman mati.  Belanda  telah  menghapus  hukuman  mati  pada  tahun  1870,  namun Indonesia  hingga  saat  ini  masih  memberlakukan  hukuman mati. J.E. Sahetapy berpendapat  bahwa    hukuman  mati  di  Indonesia  hingga  saat  ini  tetap dipertahankan karena  beberapa alasan, diantaranya adalah : : 4 a. Ketertiban umum
Negara  Indonesia  berwenang  untuk  menjaga  ketertiban  umum,  oleh karena  itu  hukuman  mati  harus  dilihat    dalam  rangka kriterium keharusan.
b. Hukum Pidana dan Kriminologi
Para  pihak  yang  setuju  dengan  hukuman  mati  mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut :
1) Hukuman  mati  memberikan  jaminan  bahwa  pelaku  kejahatan tidak akan melakukan kejahatan apapun lagi.
2) Hukuman mati merupakan alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3) Berdasarkan  hukuman mati yang merupakan alat represi ini maka kepentingan  umum  dapat  terjamin  sehingga  ketentraman  dan ketertiban hukum  dapat terlindungi.
4 J.E.  Sahetapy, Dikutip  dalam  Sunarta,  2016, Huk uman  Mati  –  Perspek tif  Huk um Positif, Hak  Asasi Manusia dan Huk um Islam, Bandung : Warta Bagja, Bandung, hlm.  203.

## Res Nullius Law Journal
Vol. 1 No. 1  Januari 2019

## 40
4) Pelaksanaan  hukuman  mati  yang    dilaksanakan  di  depan  umum diharapkan dapat menimbulkan  efek jera.
5) Hukuman  mati  diharapkan  menjadi  seleksi  buatan  agar masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat.
Hukuman mati di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan, diantaranya  dalam :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal  10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal  36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM, menyebutkan bahwa :
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau  dihukum dengan hukuman mati atau  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara  paling  lama  25 tahun dan paling  singat 10 tahun”.
Hukuman  mati  tidak  dapat  dijatuhkan  kepada  setiap  pelaku  kejahatan, tetapi hanya dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ),  diantaranya  tindak  pidana  makar  ( aanslag ),  pembunuhan  berencana, terorisme dan perdagangan narkoba.
Hukuman  mati  juga  termasuk  salah  satu  jenis  hukuman  yang    banyak sekali menuai pro dan kontra pada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.  Pihak  yang  setuju  dengan  hukuman  mati  diantaranya  adalah mantan  wakil  ketua  Mahkamah  Agung,  Santoso  Poedjosoebroto  yang berpendapat    bahwa  pidana  mati  merupakan  senjata  pamungkas  atau  akhir dalam  keadilan. 5 Pihak  yang  tidak  setuju  dengan  hukuman  mati  diantaranya adalah Siti Musdah Mulia, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah.  Siti  Musdah  Mulia  dalam  hal  ini  berpendapat  bahwa hukuman  mati  harus  dihapuskan  dari  hukum  positif  di  Indonesia.  Alasan  Situ Musdah Mulia  dalam hal ini  adalah : 6 a. Hukuman  mati  bertentangan  dengan  inti  ajaran  semua  agama  dan kepercayaan  yang  menekankan  pentingnya  merawat  kehidupan karena  kehidupan  merupakan  anugrah  terbesar  yang  diberikan  oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia;
b. Hukuman  mati  bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia;
c. Hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia;
5 Santoso  Poejosoebroto,  Dikutip  dalam  1984, Studi  tentang  Pendapat-pendapat mengenai Efek tivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 57.
6 RFQ, Ini  Alasan  Huk uman  Mati  Mesti  Dihapus  dari  Huk um  Positif  – Mulai dari Bentuk  Pelecehan terhadap  Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak  Bersifat Mutlak dalam  Syariat  Islam, http://www.hukum.online.com,  Diakses  pada  Hari  Senin,  28  Agustus 2017,  Pukul  11.07  WIB.

## Res Nullius Law Journal
Vol. 1 No. 1  Januari 2019

## 41
d. Hukuman  mati  hanya  digunakan  sebagai  alat  untuk  menindas  orang tertentu;
e. Hukuman  mati  seringkali  dijadikan    sebagai  sarana  untuk  balas dendam politik;
f. Hukuman  mati  pada    kenyataannya  seringkali dijatuhkan pada orang yang tidak terbukti  bersalah;
g. Hukuman mati pada kenyataannya tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan luar biasa ( extra ordinary crimes ).
2. Identifikasi  Masalah
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penulisan  ilmiah  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Bagaimana    kebijakan  hukuman  mati  ditinjau  dari  Hak  Asasi Manusia ?
b. Bagaimana  efektivitas  hukuman  mati  bagi  pelaku    kejahatan  di Indonesia ?
3. Metode Penelitian
a. Spesifikasi  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara  deskriptif  analitis,  yaitu  memberikan gambaran  secermat  mungkin  mengenai  fakta-fakta  yang  ada,  baik  berupa data  sekunder  bahan  hukum  primer,  seperti  UUD  1945,  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  KUHP, International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR),    data sekunder  bahan  sekunder  berupa  pendapat  para  ahli,  hasil-hasil  penelitian, hasil  karya  dari  kalangan  hukum  serta  bahan  hukum  tersier  berupa  data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  hukuman mati ditinjau  dari perspektif hukum  positif  dan Hak Asasi Manusia.
b. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  secara  yuridis normatif,  yaitu  suatu  metode  di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah,  asas  atau  dogma.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
c. Tahap Penelitian Penelitian ini  dilakukan  dalam dua tahap, yaitu :
1) Penelitian Kepustakaan  ( Library Research )
Langkah  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer berupa  bahan  hukum  yang  mengikat,  yaitu  UUD  1945,  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, KUHP, International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR),  bahan  sekunder  yang  meliputi  referensi  hukum

## 42
dan  non  hukum  berupa  hasil  penelitian,  karya  tulis    dan  bahan- bahan hukum tersier berupa berbagai artikel.
2) Data Lapangan Data  lapangan  dimaksudkan  untuk  mendukung  data kepustakaan. Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara dengan  berbagai  pihak  yang  berkompeten  berkaitan  dengan penelitian  ini.
d. Teknik Pengumpulan  Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua cara, yaitu:
1) Studi  Dokumen Pengumpulan  data  melalui  studi  dokumen  digunakan  untuk mengumpulkan  data  sekunder.  Cara  ini  merupakan  konsekuensi dari  penelitian  normatif/kepustakaan  yang  berdasarkan  data sekunder. Data sekunder terdiri dari : a) Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat,  yang terdiri  dari : i) UUD 1945. ii) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia. iii) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman iv) KUHP. v) International  Covenan  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) b) Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti : i) Buku-buku  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  kebijakan hukuman  mati  ditinjau  dari  perspektif  hukum  positif  dan Hak Asasi Manusia. ii) Hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kebijakan hukuman  mati  ditinjau  dari  perspektif  hukum  positif  dan Hak Asasi Manusia. iii) Makalah  dari  berbagai  seminar  yang  berkaitan  dengan kebijakan  hukuman  mati  ditinjau  dari  perspektif  hukum dan Hak Asasi Manusia. c) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya website . 2) Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  sebagai  data

## 43
pendukung.  Wawancara  juga  merupakan  cara  utama  untuk mengumpulkan  data atau informasi 7 .

## e. Metode Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode    analisis yuridis  kualitatif,  yaitu  metode  penelitian  yang  bertitik  tolak  dari  norma- norma,  asas-asas  dan  peraturan  perundang-undangan    yang  ada  sebagai norma hukum  positif  yang kemudian dianalisis  secara kualitatif.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua penafsiran,  yaitu    penafsiran  gramatikal  dan  sistematis.  Penafsiran gramatikal  adalah  penafsiran  berdasarkan  bunyi  undang-undang  dengan berpedoman  pada  arti  kata-kata  dalam  hubungannya  satu  sama  lain dalam kalimat  yang  dipakai  dalam  undang-undang  tersebut  atau  melihat  arti  kata dari  kamus  hukum.  Penafsiran  sistematis  adalah  penafsiran  yang memperhatikan  susunan  kata-kata  yang  berhubungan  dengan  bunyi  pasal lainnya,  baik  dalam  undang-undang  itu  sendiri  maupun  undang-undang lainnya.
f. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini adalah
:
1) Institusi  terkait
2) Perpustakaan
3) Website.
4. Pembahasan
1. Kebijakan Hukuman Mati ditinjau  dari Hak Asasi Manusia
Hukuman  mati  selain  merupakan  perampasan  terhadap    kemerdekaan seseorang    juga  merampas  hak  hidup  seseorang.      Hukuman  mati,  apabila ditinjau  dari  Hak  Asasi  Manusia  pada  kenyataannya  sangat  bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  ini  dikarenakan  hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang paling  asasi.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa :
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia    sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Dasar  konstitusional  hak hidup diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya”.
7 Sanapiah Faisal, 1999, Penelitian Kualitatif – Dasar-dasar dan Aplik asi, Malang : YA3,  Malang, hlm.  61.

## 44
Hak hidup selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 28I ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang berbunyi  :
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  berpikir dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  undang-undang,  dan  hak  untuk  tidak dituntut  atas  dasar  undang-undang  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia yang tidak dapat dikurangi  dalam keadaan apapun”.
Hak  hidup,  selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga  diatur dalam  beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah :
a. Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,
pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak, hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi    dan  persamaan  di hadapan hukum dan  hak  untuk  tidak  dituntut  agas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah  Hak  Asasi  Manusia    yang  tidak  dapat  dikurangi    dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
b. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan  taraf hidupnya”.
Berdasarkan  beberapa  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada dasarnya  hukuman  mati  merupakan  hukuman  yang  merampas  hak  seseorang untuk hidup. Hak untuk hidup ( right to life ) merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.    dan  hak  tersebut  melekat  pada  diri  seseorang.  Hak  untuk  hidup seseorang  dilindungi  oleh  undang-undang,  oleh  karena  itu  tidak  ada seorangpun yang dapat merampas hak hidup seseorang.
Ronald  Z.  Titahelu  berpendapat  bahwa  tidak  ada  kejahatan  tanpa hukuman,  namun    tidak  perlu  pelaku  kejahatan  dikenakan  hukuman  mati.  Hal ini  dikarenakan  hukuman  mati    bertentangan  dengan konsep hak hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Ronald  Z.  Titahelu  selanjutnya berpendapat  bahwa    setiap  orang  memiliki  hak  kemerdekaan  untuk  hidup termasuk untuk tidak dibunuh  berdasarkan ketentuan undang-undang. 8
Hendardi,  mantan  Ketua  Perhimpunan  Bantuan  Hukum  dan Hak Asasi Manusia  menyatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak  dapat  dibenarkan.  Terlebih
8 Ronald  Z.  Titahelu,  Sebagaimana  Dikutip  dalam  Nelvitia  Pu rba,  2004, Perk embangan  Konsep  Pidana  Mati  di  Indonesia, Medan  :  Pasca  Sarjana  Universitas Sumatera  Utara, hlm  7.

## 45
jika  hukuman  mati  ditinjau  dari  Hak  Asasi  Manusia  karena  bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. 9
Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :
“Tiap  orang  berhak untuk hidup,  berhak atas kebebasan dan keamanan diri  pribadi”.
Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa: “Tak seorangpun bileh dikenai perlakuan  atau pidana yang dianiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat”.
Musdah  Mulia  merupakan  salah  satu  tokoh  yang  menentang  hukuman mati  berpendapat  bahwa  hukuman  mati sudah seharusnya dihapus dari hukum positif  di  Indonesia.  Musdah  Mulia  selanjutnya  mengemukakan  beberapa alasan penghapusan hukuman mati di Indonesia, yaitu : 10
a. Hukuman mati bertentangan dengan hakikat semua ajaran agama dan kepercayaan  yang  mengajarkan  pentingnya  merawat  kehidupan sebagai anugrah Tuhan Yang  Maha Esa;
b. Hukuman mati  bertentangan dengan nilai-nilai  demokrasi;
c. Hukuman mati bertentangan dengan HAM;
d. Hukuman mati hanya digunakan  sebagai alat penindas;
e. Hukuman  mati  seringkali  digunakan  sebagai  tindakan  balas  dendam politik;
f. Hukuman  mati  seringkali  diberikan  pada  orang  yang  tidak  tertbukti bersalah;
g. Hukuman  mati  seringkali  digunakan  sebagai  alat    yang efektif untuk menghilangkan  satu jejak penting dalam kasuss intelejen.
h. Hukuman mati tidak menghilangkan  efek jera
Peneliti  dalam  hal  ini  menolak  hukuman  mati,  bahkan  untuk  kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crimes ) dengan alasan utama  bahwa  hukuman  mati  merupakan  pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi Manusia  yang  paling  hakiki.  Pelaku  dapat  dijatuhi  hukuman  lain  selain hukuman  mati,  seperti  pidana  seumur  hidup.  Pelaku  yang  dijatuhi  hukuman mati tidak dapat memperbaiki kesalahannya, padahal tujuan hukum pidana saat ini  tidak  lagi  sekedar  pembalasan,  tetapi  membina  seseorang  yang  telah melakukan  kejahatan  agar  dapat  menjadi  manusia  yang  lebih  baik.  Selain  itu, peneliti juga menolak  hukuman mati karena adakalanya aparat penegak hukum
9 Hendardi,  Sebagaimana  Dikutip  dalam  Yon  Artiono  Arba’i,  2015, Ak u  Menolak Huk uman  Mati  –  Telaah  atas  Penerapan  Pidana  Mati, Jakarta  :  Kepustakaan  Populer Gramedia,  hlm.   136.
10 RFQ, Ini  Alasan  Huk uman  Mati  Mesti  Dihapus  dari  Huk um  Positif  – Mulai dari Bentuk  Pelecehan terhadap  Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak  Bersifat Mutlak dalam  Syariat  Islam, http://www.hukum.online.com,  Diakses  pada  Hari  Senin,  28  Agustus 2017,  Pukul  11.07  WIB.

## 46
keliru  dalam  menghakimi  seseorang,  dan  apabila  seseorang  dijatuhi  hukuman mati dan ternyata salah orang maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan.

## 2. Efektivitas Hukuman Mati bagi Pelaku  Kejahatan di Indonesia
Hari  Anti  Hukuman  Mati  diperingati    setiap  tanggal  10  Oktober  dan menurut  Aliansi  Nasional  Reformasi  KUHP  dan  Koalisi  Indonesia  Hukuman Mati,  Poengky  Indarti,    pelaksanaan  eksekusi  mati  yang  dilakukan  terhadap banyak  terpidana  mati  narkoba  tidak  efektif  karena  tidak  berdampak menurunnya    perkara  narkotika  atau  perkara  pembunuhan  yang  pelakukan dikenakan hukuman mati.
Arief  Sidharta  mengemukakan  bahwa  Hukum  Pidana  sesharusnya mempunyai  fungsi    untuk  mengupayakan  resosialiasi  bagi  penjahat agar dapat kembali  patuh  ketika  berada  kembali  di  tengah-tengah    masyarakat.  Arief Sidharta  selanjutnya mengemukakan bahwa hukuman mati tidak  menimbulkan efek  jera.  Hukuman  mati  juga  mempunyai  risiko  tertentu,  yaitu  apabila  di kemudian  hari  terbukti  terdapat  kesalahan  dalam  menjatuhkan  putusan  maka pemerintah  hanya  dapat  meminta  maaf  tanpa  dapat  mengembalikan  nyawa terpidana hukuman  mati. 11
Posman  Hutapea  juga  berpendapat  bahwa  hukuman  mati  dipandang sudah  tidak  efektif  lagi  dalam  meminimalisir  angka  kejahatan.  Hukuman  mati memiliki  dampak  negatif,  yaitu tidak adanya kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki  diri  dan  apabila dilihat dari sisi kemanusiaan maka hukuman mati merupakan  bentuk  hukuman  yang  tidak  manusiawi.  Negara  yang  masih melaksanakan  hukuman  mati  dianggap  sebagai  negara  yang  masih mempertahankan undang-undang   yang tidak manusiawi. 12
Hukuman mati ternyata tidak efektif karena hukuman mati terbukti tidak memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  kejahatan.    Para  pelaku  kejahatan narkoba  telah  banyak  yang  dijatuhi  hukuman  mati,  namun  ternyata  kejahatan narkoba  semakin  meningkat,  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas. Pengedar narkoba saat ini banyak yang memberikan narkoba secara gratis yang dikemas  dalam  bentuk  permen  kepada  anak-anak  TK  dan  SD  dengan  tujuan apabila  anak-anak  tersebut  sejak  TK  dan  SD  sudah  mengkonsumsi  narkoba maka anak-anak tersebut akan menjadi pecandu narkoba pada saat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
5. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau  dari Hak Asasi Manusia
11 Arief    Sidharta,  Sebagaimana  Dikutip  dalam  Nelvitia  Purba  dan    Sri  Sulistyawati, Op. Cit., hlm.  101.
12 Posman  Hutapea,  2001, Mempersoalk an  Pelak sanaan  Huk uman  Mati, Bandung  : Alumni,  Bandung, hlm.  100.

## Res Nullius Law Journal
Vol. 1 No. 1  Januari 2019

## 47
Kebijakan  hukuman  mati  apabila  ditinjau  dari  Hak  Asasi  Manusia sangat  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  ini  dikarenakan  hak hidup merupakan hak asasi yang paling hakiki. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai  hukum  dasar  tertulis  bagi  bangsa  Indonesia  telah  menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.
b. Efektivitas Hukuman Mati bagi Pelaku  Kejahatan di Indonesia Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan di Indonesia pada  kenyataannya  sangat  tidak  efektif.  Hal  ini  terlihat  antara  lain  pada kejahatan  narkoba.  Para  pelaku  kejahatan  narkoba  banyak  yang  telah dihukum    mati  namun  kejahatan  narkoba  semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Saran
Perlu diadakannya perubahan atau penyempurnaan pada berbagai hukum positif  di  Indonesia  terkait  dengan  kebijakan  penegakkan  hukum  pidana  di Indonesia.  Hukum  positif  di  Indonesia  sudah  saatnya  menghapus  hukuman mati  sebagai  salah  satu  bentuk    hukuman  dan  menggantinya  dengan  bentuk hukuman lain,  seperti hukuman seumur hidup,  sanksi sosial dan lain-lain.
Daftar Pustaka
Buku
A. Sanusi Has, 1994, Dasar-dasar Penologi, Jakarta : Rasanta.
J.E.  Sahetapy,  2005, Pisau  Analisis  Kriminologis, Bandung  :  Citra  Aditya Bakti.
Nelvitia  Purba  dan  Sri  Sulistyawati,  2015, Pelaksanaan  Hukuman  Mati  – Perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sanapiah  Faisal,  1999, Penelitian  Kualitatif  –  Dasar-dasar  dan  Aplikasi,
Malang : YA3.
Santoso  Poejosoebroto,  1984, Studi  tentang  Pendapat-pendapat  mengenai Efektivitas  Pidana  Mati  di  Indonesia  Dewasa  Ini, Jakarta  :  Ghalia
Indonesia.
Satjipto  Rahardjo, 2009, Hukum Progresif , Jakarta : Kompas Gramedia. --------, 2004, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah ,
Yogyakarta : Muhammadiyah  University Press. Sunarta, 2016, Hukuman Mati – Perspektif Hukum Positif, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, Bandung : Warta Bagja.
Yon  Artiono  Arba’i,  2015, Aku  Menolak  Hukuman  Mati  –  Telaah  atas Penerapan Pidana Mati, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 48
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19999  tentang Hak Asasi Manusia
Website Kilometer  25, Upaya  Non  Penal  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan , http://kilometer25.blogspot.co.id.
Raymond  Sitorus, Aspek  Kemanusiaan  dalam  Penegakkan  Hukum,
http://raymondsjurist.blogspot.co.id/2012/05/aspek-kemanusiaan-dalam- penegakan-hukum.html.
RFQ, Ini  Alasan  Hukuman  Mati  Mesti  Dihapus  dari  Hukum  Positif, http:///www.hukumonline.com.