Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan
Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa
Andik Puja Laksana, Randy Pramira Harja Fakultas Hukum Universitas Airlangga randy.pramira.harja-2018@fh.unair.ac.id
Submit: 17-06-2019; Review: 05-08-2020; Terbit: 31-12-2020

## Abstract
The use of modern technology has been integrated in every aspect of human being. Even this digital technology has penetrated financial sector in Indonesia. In recent years financial sector have begun to recognize new concepts in financial services especially about lending, stock investment and mutual fund which called financial corporation based on technology or known as tekfin instituion which serves as an alternative to loans for people who want simple, fast and easy process. The general definiton of tekfin institution are new financial industry that apply technology to increase financial activity. Apart from the growing development of the financial technology in Indonesia, there are still some obstacles related to the development. Research question are divided into two which are: how is the principle of customer protection in financial technology and the regulation in another country related to consumer data protection.This research aim to analyze the principle of client data protection in financial technologu and to analyze the regulation in another country. This research employs comparative perspective with micro approach by comparing norm in the laws and regulations in Philipphines and europe union related to financial technology especially in consumer data protection
Keyword: Financial Technology, regulation, consumer data protection.

## Abstrak
Penggunaan  teknologi  modern  telah  menyatu  dalam  segala  aspek  kegiatan manusia. Bahkan Teknologi digital ini telah merambah dunia layanan keuangan di Indonesia.  Dalam  beberapa  tahun  ini  sektor  jasa  layanan  keuangan  mulai mengenal  konsep  baru  dalam  layanan  keuangan  khususnya  terkait  pinjaman, investasi saham dan reksadana yaitu perusahaan finansial yang berbasis teknologi atau yang dikenal sebagai Penyelenggara tekfin yang berfungsi sebagai alternatif pinjaman  bagi  masyarakat  yang  menginginkan  proses  yang  simpel,  cepat  dan mudah. Definisi Penyelenggara tekfin secara umum adalah industri finansial baru yang mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan aktivitas finansial. Terlepas dari  semakin  berkembangnya  industri  teknologi  finansial  di  Indonesia,  masih terdapat beberapa hambatan terkait dengan perkembangan penyelenggaraannya di Indonesia.  Rumusan  Masalah  yaitu,  Bagaimana  Prinsip  -  prinsip  perlindungan data  nasabah  dalam  Teknologi  Finansial  dan  Regulasi  Teknologi  Finansial  di Negara  lain  terkait  perlindungan  data  nasabah.  Tujuan  Penelitian  yaitu,  untuk
mengetahui dan menganalisis Prinsip - prinsip perlindungan data nasabah dalam Teknologi  Finansial  dan  Regulasi  Teknologi  Finansial  di  Negara  lain  terkait perlindungan  data  nasabah.  Metode  Penelitian  ini  merupakan  penelitian perbandingan hukum yang dilakukan dengan pendekatan mikro yaitu dengan cara membandingkan  norma  dalam  peraturan  perundang  –  undangan  di  Filipina  dan Uni  Eropa  terkait  penyelenggara  tekfin  khususnya  dalam  hal  perlindungan  data nasabah.
Kata Kunci: Teknologi Finansial, regulasi, perlindungan data nasabah.
Pendahuluan Saat  ini  penggunaan  teknologi modern  telah  menyatu  dalam  segala aspek kegiatan manusia. Dikarenakan semakin berkembanganya teknologi informasi seperti cloud computing, big data dan kecerdasan buatan dimana hal ini merubah wajah dari industri keuangan tradisional  saat  ini  (Lu,
2018).  Hal  ini  dibuktikan  dengan banyak  bermunculan startup digital yang menggabungkan design lay out, teknologi,  konsep  bisnis  sehingga menjadikannya  bernilai  ekonomis. Paul  graham  mendefinisikan startup digital sebagai berikut:
“Startups usually involve technology, so much so that the phrase “high tech startup” is almost redundant. A startup is a small compant that takes on a hard tehnical problem. Economically, you can think of a startup as a way to compress your whole working life into a few years. Instead of working
at a low instensity for forty years, you work as hard as you possibly can for four. This pays especially well in technology, where you earn a premium for working fast.” (Wijayanto, 2018)
Serangan  teknologi  digital  ini tidak  hanya  merambah  bidang telekomunikasi  dan  perdagangan barang  dan  jasa  saja  tapi  telah merambah  dunia  layanan  keuangan di  Indonesia.  Hubungan  antara teknologi  dan  perbankan  sebenarnya telah terjalin erat sejak tahun 1950an saat  awal  mula  digunakannya  kartu kredit sebagai alat pembayaran untuk meminimalisasi  penggunaan  uang tunai  dan  ATM  (Anjungan  Tunai Mandiri)  mulai  diperkenalkan  pada tahun  1960  untuk  menggantikan tugas  teller  di  kantor  cabang (Anugerah  &  Indriani,  2018). Lambat  laun  dunia  perbankan  mulai mengenal penggunaan mobile banking atau internet banking untuk
melayani nasabah yang mengutamakan  kemudahan  akses perbankan  yang  cepat  dan  efisien mulai dari transfer dana, pembayaran kartu  kredit,  listrik,  air  dan  telepon dan  lain  sebagainya.  Kemajuan peradaban  ini  telah  merubah  cara pandang seseorang dalam melakukan transaksi  perbankan  seperti  tarik tunai, membayar tagihan, mengirimkan  uang  melalui  transfer baik itu secara LLG (lalu lintas giro)
atau  RTGS  ( Real time gross settlement ),  dan  menginvestasikan
uang  dalam  bentuk  saham  atau deposito. Dalam beberapa tahun ini sektor jasa layanan keuangan mulai mengenal konsep baru dalam layanan  keuangan  khususnya  terkait pinjaman  yaitu  perusahaan  finansial yang  berbasis  teknologi  atau  yang dikenal sebagai Penyelenggara tekfin yang salah satunya berfungsi sebagai alternatif  pinjaman  bagi  masyarakat yang  menginginkan  proses  yang simple, cepat dan mudah. Penyelenggara  tekfin  adalah  industri finansial  baru  yang  mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan
aktivitas  finansial  (Anugerah  & Indriani, 2018).
Selain itu David Lee Kuo Chuen Direktur dan professor di Institut Sim Kee  Boon  Singapura  dan  Ernie  G.S. Teo  Peneliti  di  Institut  yang  sama berpendapat  bahwa  penyelenggara tekfin  merujuk  pada  layanan  atau produk  finansial  yang  inovatif dengan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  seperti  telepon  genggam dan internet (Chuen & Teo, 2015).
Selain  itu,  National  Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan penyelenggara tekfin sebagai istilah yang dapat digunakan untuk  menyebut  inovasi  dalam bidang  jasa  keuangan  atau  finansial yang  diberi  sentuhan  teknologi modern  yang  bertujuan  untuk memaksimalkan  dalam  penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam,  atau  mempercepat berbagai  aspek  pelayanan  keuangan (Noviyanto, 2019).
Berdasarkan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi
Finansial  yang  dimaksud  dengan Teknologi Finansial adalah “penggunaan teknologi dalam sistem
keuangan yang menghasilkan produk,  layanan,  teknologi,  dan  atau model  bisnis  baru  serta  dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter, stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan keandalan sistem pembayaran”. Dalam  pengertian  yang  lebih  luas tekfin  didefinisikan  sebagai  industri yang terdiri dari perusahaan- perusahaan yang menggunakan teknologi  agar  sistem  keuangan menjadi  lebih  efisien  (Muzdalifa et
al , 2018).
Tekfin  yang  disebut  sebagai salah  satu  kemajuan  dalam  dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku  keuangan  syariah  dengan mendirikan perusahaan tekfin syariah yang  dibuktikan  dengan  lahirnya Asosiasi  Fintech  Syariah  Indonesia
(AFSI)  (Hiyanti et al ,  2019). Sekarang tekfin berkembang semakin  besar  secara  global  dimana menurut  survey,  15,5  %  nasabah fintech  menggunakan  lebih  dari  1
aplikasi  fintech  dalam  keseharian mereka (Huseinwala et all , 2015). Terlepas dari semakin berkembangnya  industri  teknologi finansial di Indonesia, masih terdapat
beberapa  hambatan  terkait  dengan perkembangannya di Indonesia. Pertama  adalah  terkait awareness dari  masyarakat  terkait  produk produk penyelenggara tekfin. Berdasarkan  survey  lembaga  riset e- marketer pada tahun 2015 pengguna smartphone  masih  berkisar  55,4  juta dan  akan  terus  bertambah  92  juta pada  tahun  2015  (Kure  &  Muslim, 2016). Mereka memperkirakan
presentase  pengguna  gawai  pintar  di Indonesia  baru  mencapai  70  %  dari total  penduduk  Indonesia.  Hal  ini menjadi  faktor  yang  menyulitkan penyelenggara  tekfin  untuk  diakses oleh masyarakat umum khususnya di daerah terpencil.
Hal ini diperparah dengan masih banyaknya  warga  Indonesia  yang belum  memiliki  rekening  bank  dan belum  melakukan  proses  perekaman e ktp. Menurut data founding partner penyelenggara tekfin Australia terdapat  sekitar  80  juta  orang  yang belum  memiliki  rekening  bank  atau biasa  disebut the Unbank ,  hal  ini menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pelaku  usaha  penyelenggara  tekfin karena  salah  satu  proses  penting dalam  analisis  kelayakan  pinjaman
adalah  melalui  proses Know Your Customer dimana rekening bank dan e-ktp  adalah  syarat  mutlak  dalam persyaratan  pengajuan  pinjaman (Yuliastuti, 2018). Permasalahan kedua yang dihadapi  adalah  terkait  banyaknya penyelenggara  tekfin  yang  tidak mengantongi  izin  resmi  dari  OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan).  Sampai saat  ini  Satgas  Waspada  Investasi OJK  telah  menemukan  227  entitas yang  melakukan  usaha peer to peer
lending yang  meski  telah  beroperasi tetapi  tidak  ter  register  dan  tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produknya sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat (Warta Ekonomi, 2018). Menurut  data  yang  dirilis  oleh
OJK bahwa sampai periode Februari 2019  masih  sekitar  99  perusahaan penyelenggara  tekfin  yang  terdaftar dan  berizin  resmi  dari  OJK. Sedangkan  yang  belum  terdaftar masih di angka 404 perusahaan. Hal ini  dapat  berakibat  rentannya  aspek perlindungan  data  pribadi  dari nasabah  peminjam  penyelenggara tekfin.  Ketua  Umum  Asosiasi Teknologi  Finansial  menegaskan
bahwa  penyelenggara  tekfin  harus menjaga  data  pribadi  peminjamnya karena  apabila  data  ini  tersebar  atau disalahgunakan akan menjadi masalah (Lingga, Murti Ali, 2018). Selain  itu  perkembangan  dari fintech ini juga mendapatkan perlawanan dari perbankan dikarenakan  regulasi  pengaturan yang tidak adil antara perbankan dan fintech  dimana  terkait  perbankan aturan  mainnya  terperinci,  jelas  dan menyeluruh sedangkan untuk
penyelenggara  tekfin  belum  ada aturan  yang  komperenhensif  dan terstruktur  Jagtiani  &  Lemieux, 2017).
Berdasarkan  data  dari  LBH Jakarta ditemukan
beberapa pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  tekfin  seperti  bunga tinggi, biaya administrasi tidak jelas, penagihan  tidak  hanya  dilakukan kepada peminjam tetapi juga kepada kontak  yang  ada  di  handphone peminjam (Movanita, 2018).
Sampai  saat  ini  aturan  –  aturan yang  ada  sebatas  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (POJK) seperti POJK Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang
Berbasis Teknologi Informasi; POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sektor Keuangan; Surat Edaran OJK
Nomor  14/SEOJK/.07/2014  tentang
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan /atau  Informasi  Pribadi  Konsumen; Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi  Pembayaran;  serta  PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Terkait  dengan  latar  belakang tersebut,    rumusan  masalah  sebagai berikut: 1) Prinsip  -  prinsip  perlindungan data  nasabah  dalam  Teknologi Finansial.
2) Regulasi  Teknologi  Finansial  di Negara lain terkait perlindungan data nasabah.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penulisan ini adalah: 1) Memahami dasar filosofis, teoretis,  dan  historis  mengenai mengenai regulasi terkait Teknologi  Finansial  khususnya
dalam  hal  perlindungan  data nasabah. 2) Analisis  formula  ideal  regulasi Teknologi Finansial di Indonesia dengan  membandingkan  dengan
Negara  lainnya  terkait  aspek perlindungan data nasabah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan  dengan  pendekatan  mikro yaitu  dengan  cara  membandingkan norma  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Filipina  dan  Uni  Eropa terkait khususnya dalam hal perlindungan data nasabah penyelenggara tekfin.
Penggunaan  metode  fungsional karena  ingin  mencari  solusi  atas permasalahan  Teknologi  Finansial yang  terjadi  di  Indonesia  dengan mempelajari  regulasi  baik  itu  dari sisi  hukum  eksternal  dan  hukum internalnya terkait Teknologi Finansial di Negara lainnya khususnya  terkait  perlindungan  data pribadi.  Kemudian,  membandingkan dengan  Negara  Filipina  dan  Negara di  kawasan  Uni  Eropa  dikarenakan negara-negara tersebut telah
mempunyai formulasi memadai terkait perlindungan data nasabah. Karateristik wilayah Filipina dan
Indonesia  bisa  dikatakan  mirip karena  selain  berada  dalam  satu kawasan  Filipina  juga  tergolong Negara  Kepulauan  dengan  jumlah pulau  kurang  lebih  7.000  pulau, maka  akan  sulit  bagi  Bank konvensional  untuk  menjangkau seluruh  penduduk  Filipina  karena akan sangat sulit membuka cabang di seluruh pulau tersebut (Schellhase & Garcia, 2018). Selain itu, berdasarkan  laporan  dari  Tracxn pada  tahun  2018  menempatkan Filipina  sebagai  Negara  peringkat ketiga terbesar setelah Singapura dan Indonesia terkait pendanaan penyelenggara tekfin dengan nominal  96,6  juta  dolar    (Schellhase
& Garcia, 2018).
Lebih  jauh  lagi  antara  Filipina
dan  Uni  Eropa  terdapat  kemiripan pengaturan  undang  –  undang  terkait perlindungan  data  nasabah  karena yang menjadi dasar dalam
pembuatan The Data Privacy Act
(DPA)  dari  Negara  Filipina  adalah

## EU Data Protection Directive
(95/46/EC) yang telah berlaku di Uni
Eropa  dan  saat  ini  telah  diganti dengan The General Data Protection Regulation (selanjutnya disebut GDPR).  Adapun  prinsip  –  prinsip yang mendasari DPA adalah: a) Prinsip Transparansi. Yaitu adanya kewajiban dari perusahaan fintech untuk menginformasikan kepada nasabahnya terkait tujuan pemrosesan data mereka. b) Prinsip  Tujuan  yang  sah. Mengharuskan pemrosesan pribadi data menjadi kompatibel dengan  tujuan  yang  dinyatakan dan ditentukan yang tidak boleh bertentangan  dengan  hukum, moral atau kebijakan publik. c) Prinsip Proporsionalitas. Mengharuskan metode pemrosesan  data  secara  relevan, sesuai, seperlunya, tidak berlebihan  dalam  kaitannya dengan tujuan yang diinformasikan  oleh  petugas pengolah data.
Apabila  melihat  perkembangan penyelenggara  tekfin  secara  global maka  Eropa  juga  dikenal  sebagai kiblat  perkembangan  penyelenggara tekfin  dunia  baik  secara  perusahaan
penyelenggara  tekfin  juga  regulasi yang  mengaturnya.  Negara  Jerman, Inggris,  dan  Irlandia  telah  lama dikenal sebagai Pusat pelayanan jasa keuangan  global  dan  juga  sistem regulasinya  yang  sangat  mendukung inovasi. Pada bulan April 2016 terbit
peraturan The General Data Protection Regulation 2016/679
(GDPR)  yang  mengatur  lebih spesifik  terkait  perlindungan  data nasabah  di  Uni  Eropa  yang  telah berlaku efektif pada 28 Mei 2018.
Sebelum  GDPR  Uni  Eropa menggunakan The Data Protection Directive 95/46/EC  (DPD)  yang berlaku sejak 24 Oktober 1995. Akan tetapi  dalam  praktek  DPD  ini  tidak bisa  dijalankan  secara  efektif  karena menyisakan  banyak  ruang  untuk interprestasi  selama  proses  transisi ke hukum nasional Negara – Negara Uni Eropa ditambah lagi karena PDP ini  bersifat  arahan  sehingga  tidak mempunya  daya  keberlakuan  yang efektif  untuk  diterapkan  ke  semua
Negara  Uni  Eropa.  Terdapat  6 prinsip  yang  mendasari  lahirnya GDPR yaitu: a) Prinsip Keabsahan dimana apabila akan melakukan
pemrosesan  data  pribadi  wajib berdasar  atas  landasan  hukum yang jelas yaitu persetujuan dari pemilik data.
b) Prinsip keadilan dan transparansi bahwa  pihak  pengontrol  data (dalam  hal  ini  saya  tafsirkan penyelenggara  tekfin)  wajib menyediakan  informasi  kepada individu  tentang  data  apa  yang diproses, informasi tentang bagaimana dan untuk tujuan apa informasi mereka digunakan. c) Prinsip Pembatasan tujuan dimana  data  personal  yang dikumpulkan hanya untuk alasan yang  jelas  dan  spesifik  serta tujuan yang sah. d) Prinsip minimalisasi data. Bahwa  data  personal  yang diperoleh  relevan  dan  terbatas hanya  kepada  tujuan  awal  pada saat  disetujuinya  pemrosesan data oleh individu tersebut.
e) Prinsip  Akurasi.  Bahwa  data yang  diproses  harus  akurat  dan up to date.
f) Prinsip  limitasi  penyimpanan.
Bahwa  data  pribadi  harus disimpan  dalam  bentuk  yang memungkinkan identifikasi
subjek data tidak lebih dari yang diperlukan. (Mortier et al ., 2019) Hasil dan Pembahasan Urgensi Perlindungan Data Nasabah Data pribadi adalah bagian tidak terpisahkan dari hak privasi yaitu hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat dikurangi  atau  dihalangi  dimana penggunaan  hak  ini  harus  dilakukan secara  bertanggung  jawab  tanpa melanggar hak orang lain, menganggu  keamanan  nasional  atau ketertiban  umum  (Priskarini et al , 2020).
Terkait  penyelenggaraan  fintech
Terdapat  risiko  besar  apabila  data nasabah  tidak  dilindungi  dengan benar yaitu:
a) Penyalahgunaan  data  nasabah karena  pencurian  data  akibat dari kejahatan siber. b) Permasalahan terkait kepemilikan  data  atau  hak  atas kekayaan  intelektual  karena ketidak  jelasan  konsep  terkait kepemilikan data tersebut dalam penyelenggara  tekfin  (Anugerah & Indriani, 2018). c) Resiko  perubahan  data  karena proses hacking. Sebenarnya OJK sudah membuat  batasan  terkait  cara  untuk melindungi konsumen melalui Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan
Nomor  01/POJK.07/2013  tentang
Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  dimana  dalam  Pasal  2 menjelaskan  secara  umum  bahwa terkait proses perlindungan konsumen  harus  menganut  prinsip transparansi,  perlakuan  yang  sama, keandalan, kerahasiaan dan keamanan  data/informasi  konsumen, dan penanganan pengaduan/sengketa dengan sederhana, cepat dan murah. Penerapan  Prinsip  Perlindungan Nasabah Dalam Peraturan Perundang - undangan Di Indonesia Perintah untuk menjaga kerahasiaan  data  nasabah  secara umum sudah terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  seperti  yang  termaktub dalam  Pasal  28  Huruf  G  UUD Negara  RI  1945  bahwa  setiap  orang berhak  mendapatkan  perlindungan diri  termasuk  harta  bendanya  dan perlindungan rasa aman dan
ancaman  ketakutan.  Selain  itu, perintah lebih spesifik juga tercantum  dalam  PP  Nomor  82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  Pasal  15  dan PBI  Nomor  16/I/PBI/2014  tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 14 mewajibkan  penyelenggara  untuk menjaga kerahasiaan informasi konsumen.  Pengaturan  lebih  khusus lagi tertulis dalam Peraturan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  RI Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam Sistem  Elektronik  Pasal  3  dimana terkait  perlindungan  data  pribadi, penyelenggara  sistem  elektronik wajib  memastikan  bahwa  terkait proses  perlindungan  data  tersebut sudah  mulai  dilakukan  sejak  fase awal  yaitu  fase  perolehan  dan pengumpulan  sampai  pada  fase terakhir yaitu fase pemusnahan.
Rincian  peraturan  perundang– undangan terkait tekfin dan perlindungan data nasabah adalah : a) Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang
Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem Pembayaran. b) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. c) Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. d) Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. e) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017  tentang  Tata Cara  Pendaftaran,  Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Apabila  dianalisa  lebih  jauh  dari peraturan perundang-undangan tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa pengaturan  terkait  perlindungan  data nasabah tidak komperehensif, tersebar  dalam  beberapa  peraturan dan  sanksi  yang  hanya  berupa administratif.  Celah  seperti  ini berpotensi  membuka  arena  pilihan
yaitu  para  pelaku  industri  jasa keuangan  khususnya  penyelenggara tekfin  untuk  melakukan  penafsiran sendiri  sendiri  terhadap  ketentuan ketentuan  yang  ada  yang  bisa berakibat  tidak  dipatuhinya  aturan tersebut karena tidak ada pengaturan lebih  spesifik  tentang  bagaimana cara  mengelola  dan  mengamankan data - data nasabah tersebut.

## Pengaturan  Terkait  Perlindungan Data Nasabah Di Uni Eropa
Di Negara Eropa khususnya Uni Eropa sejak Mei 2006 terdapat aturan yang bernama General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).  GDPR  ini  menjadi  dasar dalam  proses  perlindungan  data pribadi nasabah untuk semua kegiatan ekonomi termasuk penyelenggara  tekfin.  Hal–hal  yang diatur dalam regulasi ini adalah : 1) Ruang  lingkup  penerapan  yang luas
Dalam  GDPR  dijelaskan  bahwa aturan  ini  berlaku  tidak  hanya  untuk perusahaan  penyelenggara  tekfin yang  didirikan  di  Uni  Eropa,  tetapi juga  berlaku  pada  perusahaan penyelenggara tekfin yang
mempunya  nasabah  berdomisili  di Uni Eropa;
2) Denda
Pelaku  usaha  yang  melanggar GDPR  dapat  dikenakan  denda maksimum lebih dari 4 % dari omset global  tahunan  atau  sebesar  20  juta euro (mana yang lebih besar) apabila terbukti perusahaan tidak mendapatkan persetujuan dari nasabah  untuk  memproses  data  atau melanggar  inti  dari  konsep  privasi yang diatur dalam GDPR;
3) Persetujuan Syarat  terkait  persetujuan  telah diperketat sehingga perusahaan tidak boleh  lagi  menggunakan  syarat  dan ketentuan  yang  tertulis  dengan rigid
dan panjang. Permohonan
persetujuan  harus  dibuat  dalam bentuk  dan  kalimat  yang  mudah dimengerti.  Selain  itu,  persetujuan harus  jelas  dan  disediakan  dalam bentuk  yang  mudah  dipahami  dan mudah diakses; 4) Pemberitahuan kebocoran Dalam GDPR terkait pemberitahuan  pelanggaran  bersifat wajib dan dalam tempo 72 jam sejak kebocoran  data  wajib  diberitahukan kepada nasabah;
5) Hak untuk akses Salah  satu  hak  yang  diperluas adalah hak data pribadi dalam GDPR
yaitu  hak  untuk  mendapatkan konfirmasi  dari  pengontrol  data  dan pengontrol  data  wajib  menyediakan salinan data pribadi, gratis dan dalam format elektronik; 6) Hak untuk dilupakan Hak yang diatur dalam Pasal 17 GDPR yaitu hak pada nasabah untuk dilupakan,  memberikan  hak  pada subjek data untuk meminta pengontrol  data  menghapus  data
personal,  menghentikan  penyebaran data  lebih  lanjut.  Hak  ini  dapat digunakan  apabila  data  pribadi tersebut  tidak  lagi  digunakan, nasabah  menyatakan  mengundurkan diri dari persetujuan untuk diprosesnya data tersebut, dan subjek data  keberatan  datanya  diproses  dan atau  data  tersebut  akan  otomatis dihapus apabila tergolong bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku.

## Pengaturan  Terkait  Perlindungan Data Nasabah Di Filipina
Jenis  pembayaran  via  aplikasi sangat  populer  di  Filipina  dimana
banyak  permintaan  transfer  dana internasional  di  daerah  kota  dan pedesaan  (Buckley  &  Webster, 2016). Untuk mengakomodir perlindungan kepada warga negaranya  maka  pada  tahun  2012 Filipina mengeluarkan undang- undang Data Privacy Act (DPA).
DPA adalah peraturan untuk melindungi hak dasar warga negaranya terkait perlindungan privasi sekaligus menjamin kebebasan menerima dan menyalurkan  informasi  .  Hal–hal yang diatur dalam DPA adalah: a) Ruang lingkup Terdapat  kemiripan  dengan GDPR  dimana  aturan  ini  mengikat perusahaan  yang  berdiri  di  Filipina dan WN Filipina dimanapun berada.
b) Persetujuan Persetujuan  wajib  diberikan secara sukarela, spesifik dan terinformasi/tertulis.  Yang  tergolong informasi  sensitif  adalah  terkait  ras, etnik,  status  pernikahan,  umur,  usia, warna  kulit,  agama,  afiliasi  politik, terkait  kondisi  kesehatan  individu, pendidikan, kehidupan seksual, NIK, dianggap  data  yang  rahasia  oleh kongres.
c) Pengawasan. Hal  yang  menarik  adalah
dalam  sistem  hukum  Filipina,
Undang–undang  keamanan  Negara (undang–undang  anti terorisme  yang memperbolehkan pengawasan) wajib tunduk pada ketentuan DPA.
d) Hak untuk dilupakan.
Terdapat  kemiripan  dengan GDPR, akan tetapi dalam DPA untuk menggunakan hak ini wajib ada bukti substansial untuk alasan-alasan tersebut di bawah ini: 1) Apabila  informasi  pribadi  tidak lengkap,  kadaluarsa,  palsu,  atau diperoleh  dengan  melanggar hukum. 2) Apabila informasi pribadi
digunakan  untuk  tujuan  yang
tidak sah.
3) Apabila  informasi  pribadi  tidak lagi  diperlukan  untuk  tujuan pengumpulannya. 4) Apabila pemilik data memutuskan untuk menarik data nya. 5) Apabila informasi pribadi tersebut  merugikan  individu yang bersangkutan. 6) Apabila  pemrosesan  tersebut melanggar hukum.
7) Apabila  pengolah  informasi melanggar  hak  individu  yang bersangkutan. e) Pemberitahuan kebocoran Syarat pemberitahuan kebocoran adalah apabila: 1) Kebocoran  infoirmasi  tersebut tergolong informasi sensitif atau informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk pemalsuan identitas dan terdapat keyakinan  yang  masuk  akal bahwa terdapat akuisisi tidak sah dan 2) Terdapat  risiko  data  yang  riil dan
3) Terdapat  potensi  bahaya  yang serius  (Disini  &  Disini  Law Office, 2019).
Apabila  diketahui  telah  terjadi kebocoran  data  maka  penyelenggara tekfin  di  Filipina  mempunyai  waktu 72  jam  sejak  diketahui  kebocoran data untuk memberitahu nasabahnya.
f) Denda DPA  membedakan  denda  untuk beberapa  pelanggaran  dan  pidana penjara. Beberapa pelanggaran seperti  proses  tidak  sah,  kelalaian dalam  askes,  pembuangan  tidak benar, akses tidak berizin,
pengungkapan  berbahaya  dan  lain lain.
Berdasarkan  uraian  di  atas diketahui  bahwa  pengaturan  di negara lain terkait perlindungan data nasabah  penyelenggara  tekfin  lebih lengkap,  jelas  dan  terstruktur. Namun  terdapat  beberapa  kesamaan pengaturan  yang  telah  diadopsi  di Indonesia yaitu:
1) Sama  sama  mengatur  terkait persetujuan  penggunaan  data nasabah  yang  sifatnya  harus tertulis,  menggunakan  bahasa yang  mudah  dimengerti  (Pasal 14  dan  15  POJK  Nomor 16/1/PBI/2014). 2) Pengaturan  terkait  persyaratan keamanan dalam proses penyimpanan data nasabah secara  elektronik  (Pasal  26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016). 3) Penerapan  pengaturan  terkait kegiatan  anti  pencucian  uang dan  pendanaan  terorisme  (Pasal 42 POJK Nomor 77/POJK.01/2016) Adapun  beberapa  perbedaan– perbedaannya adalah terkait: 1) Ruang lingkup
Di  Indonesia,  ruang  lingkup pengaturan regulasi terkait penyelenggara  tekfin  berdasarkan pasal  15  Peraturan  OJK  Nomor
77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis Teknologi  Informasi  hanya  sebatas berlaku  kepada  Warga  Negara Indonesia untuk penerima pinjaman.
Sedangkan  dalam  Pasal  16 mengatur  bahwa  pemberi  pinjaman dapat  berasal  dari  dalam  dan/atau luar  negeri  tanpa  mengatur  lebih lanjut sejauhmana pemberi pinjaman dari Luar Negeri dapat beraktivitas di Indonesia.  Apabila    dianalisis  lebih jauh lagi dalam Peraturan BI Nomor 18/40/pbi/2016 tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam Pasal 5 dan  Pasal  16  diketahui  bahwa partisipasi  asing  boleh  memiliki saham  dalam  perseroan  terbatas dengan  prosentase  maksimal  adalah 20  %  dari  total saham yang  ada  dan wajib  tunduk  pada  peraturan  BI  dan ketentuan  peraturan  perundang  – undangan yang berlaku di Indonesia.
Di  Eropa,  yang  terikat  pada GDPR  aturannya  tidak  hanya mengikat seluruh perusahaan
penyelenggara tekfin yang berdomisili  di  Uni  Eropa  tetapi  juga mengikat  perusahaan  di  luar  Uni
Eropa  yang  mempunyai  nasabah yang  berdomisili  di  Uni  Eropa.  Hal ini  sama  seperti  dengan  keadaan  di
Negara  Filipina  dimana  mengacu pada  DPA  bahwa  regulasinya mengikat subjek hukum penyelenggara  tekfin  yang  berada  di Filipina  dan  warga  Negara  Filipina dimanapun mereka berada. Pengecualian  terhadap  aturan  ini adalah  apabila  proses  mendapatkan data  pribadi  didapatkan  dari  warga Negara asing. 2) Pemberitahuan  apabila  terdapat kebocoran data Di  Indonesia  terdapat  klausula terkait pemberitahuan apabila terdapat  kebocoran  data  yaitu  di Pasal  26  huruf  e  Peraturan  OJK Nomor  77/POJK.01/2016.  Yang membedakan dengan Negara–Negara lain  adalah  di  Uni  Eropa  terdapat jangka waktu pemberitahuan pemberitahuan apabila terdapat kebocoran  data  yaitu  dalam  jangka waktu  maksimal  72  jam  sejak diketahui  terjadi  kebocoran  data wajib diberitahukan kepada nasabah.
Sedangkan  di  Filipina  terkait kebocoran  data  dibedakan  menjadi dua  yaitu  insiden  keamanan  dan kebocoran  data  pribadi.  Insiden keamanan  adalah  peristiwa  yang mempengaruhi  perlindungan  data atau aspek kerahasiaan data pribadi.
Sedangkan kebocoran data pribadi adalah bagian dari pelanggaran keamanan yang mengarah  kepada  penghancuran yang  tidak  disengaja,  kehilangan data, pengungkapan tidak sah. Syarat pemberitahuan  kebocoran  adalah apabila:
a) Kebocoran  informasi  tersebut tergolong informasi sensitif atau informasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk pemalsuan identitas dan; b) Terdapat keyakinan yang masuk akal  bahwa  terdapat  akuisisi tidak sah dan;
c) Terdapat  risiko  data  yang  riil dan;
d) Terdapat  potensi  bahaya  yang serius.
3) Denda atau sanksi Sanksi  terkait  kebocoran  data individu  penyelenggara  tekfin  di Indonesia bersifat sanksi
administratif.  Hal  ini  berkebalikan dengan  negara  Uni  Eropa  dan Filipina  dimana  di  Uni  Eropa  dapat dikenakan  denda  maksimum  sebesar 4  %  dari  omset  global  tahunan  atau sebesar  20  juta  euro  (mana  yang lebih  besar)  apabila  melanggar konsep  privasi  dalam  GDPR.  Di negara Filipina sanksi terkait pelanggaran  data  individu  berbeda beda  untuk  setiap  pelanggaran  dan terdapat pasal pidana penjara.
4) Hak Akses
Di Indonesia dan Filipina belum
mengatur  terkait  hak  akses  untuk individu  yang  datanya  diproses  oleh perusahaan  penyelenggara  tekfin. Namun  di  Negara  Uni  Eropa
individu  mempunyai  hak  untuk
mengetahui bagaimana data pribadinya  telah  digunakan  dalam setahun terakhir.
5) Hak untuk dilupakan Hak  ini  belum  dikenal  dalam peraturan  perundang–undangan  di Indonesia, akan tetapi telah
digunakan  dalam  sistem  peraturan perundang – undangan di luar negeri.
Dalam  GDPR  yang  berlaku  di Uni  Eropa  hak  ini  adalah  hak  yang melekat  pada  subjek  data  untuk meminta pengontrol data menghapus data  personal  dan  menghentikan penyebaran data lebih lanjut. Filipina juga  mengatur  hak  tersebut  akan tetapi  harus  disertai  dengan  bukti substansial.
Adapun jikalau dibuat tabel maka perbedaannya adalah seperti di bawah ini:
Ruang Lingkup Pemberitahuan kebocoran data Denda / Sanksi Hak Akses Hak untuk Dilupakan Indonesia  Mengikat untuk WNI. Untuk  WNA dibatasi maksimal  20 % kepemilikan sahamnyadi penyelenggara tekfin. Wajib diberitahukan kepada nasabah Sanksi Administratif yang  berupa Peringatan
tertulis, Denda, Pembatalan
kegiatan usaha, Pencabutan izin Belum diatur Belum diatur Uni Mengikat Nasabah wajib  Denda mempunyai  Telah diatur
Ruang Lingkup Pemberitahuan kebocoran data Denda / Sanksi Hak Akses Hak untuk Dilupakan Eropa penyelenggara tekfin yang berdomisili  di Uni Eropa dan perusahaan tekfin  di  luar Uni Eropa yang mempunyai nasabah  yang berdomisili  di Uni Eropa diberitahu maksimal  72 jam sejak diketahuinya kebocoran data maksimum sebesar  4  % dari omset global tahunan  atau sebesar 20 juta euro (mana  yang lebih besar) hak  untuk mengetahui bagaimana data pribadinya telah digunakan dalam setahun terakhir Filipina Mengikat perusahaan yang berdiri di Filipina dan warga  Negara Filipina dimanapun berada Maksimal  72 jam sejuak diketahui terdapat kebocoran data Sanksi administratif dan  pidana penjara Belum diatur Diatur dengan menyertakan bukti substansial Simpulan Secara  umum  regulasi  terkait fintech khususnya tentang perlindungan  data  nasabah  di  Luar negeri  lebih  jelas,  lebih rigid dan berpihak  kepada  warga  Negaranya serta  bisa  memberi  efek  jera  bagi penyelenggara tekfin dalam mematuhi  peraturan  yang  dibuat. Terkait  ruang  lingkup  penerapan aturan  terkait  penyelenggara  tekfin yang tergolong komperensif dan luas dalam melindungi hak warga
negaranya  adalah  pengaturan  di  Uni Eropa,  setelah  itu  Filipina  dan
Indonesia  dengan  negara  yang  are penerapannya paling sempit.
Terkait notifikasi kebocoran data kepada  nasabah  Uni  Eropa  dan Filipina memiliki standar yang sama dimana  apabila  ada  kebocoran  data nasabah  maka  aturan  mewajibkan memberitahu nasabah tersebut dalam kurun  waktu  tertentu  dan  proses pembenahan  yang  dilakukan  dimana di  Indonesia  hanya  sebatas  wajib memberitahukan saja.
Terkait  dengan  denda  atau sanksi  terhadap  perlindungan  data pribadi maka terlihat bahwa sanksi di
luar  negeri  lebih  memberi  efek  jera daripada di Indonesia.
Terkait  hak  akses  baik  di
Indonesia  dan  Filipina  belum  diatur akan tetapi di Uni Eropa terdapat hak akses  yaitu  hak  dari  nasabah penyelenggara tekfin untuk mengetahui bagaimana data pribadinya  telah  digunakan  dalam
setahun terakhir.
Terakhir  adalah  hak  untuk dilupakan.  Hak  ini  belum  dikenal  di Indonesia  tetapi  sudah  popular  di luar  negeri  termasuk  di  Uni  Eropa dan Filipina.
Daftar Pustaka Buku Jagtiani J., & Lemieux Catharine, 2017. Fintech lending: Financial inclusion, risk pricing, and alternative information. Federal Reserve bank of Philadelphia. p. 2.
Schellhase, J. & Garcia, A., 2018. Fintech in the Phillippines: Assesing the State of Play, Singapore: Milken Institute.
Wijayanto, D., 2018. Legal in Startup Business. Solo:
Metagraf.

## Jurnal
Anugerah, D. P. & Indriani, M., 2018. Data Protection in
Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective). Sriwijaya Law Review, 2(1), p. 83.
Buckley R.P., Webster S., Fintech in Developing Countries: Charting new customer journeys, 2016. Journal of Financial Transformation vol 44.  p. 8.
Gulamhuseinwala,. Bull T., & Lewis Steven, 2015, Fintech is gaining traction and young, high income user are the early adopter. Journal of Financial Perspectives, 16 (19)
Hiyanti H., Nugroho L., Sukmadilaga C., & Fitrijanti Tettet, 2019. Peluang dan
Tantangan Fintech
(Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), p.2.
Muzdalifa I., Rahma I.A., & Novalia,
B.G (2018). Peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di
Indonesia. Masharif Al- Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), p. 24.
Priskarini I.A., Pranoto, & Tejomurti K. 2020. The Role of the Financial Services
Authority in the Legal Protection of Privacy Rights in Connection with Personal Data of Fintech Lending
Debtor in Indonesia.
Padjajaran Journal of Law 6(3).

## Website
Chuen, D. L. K. & Teo, E. G., 2015.
papers.ssrn.com. [Online] Available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=266
8049
[Diakses 16 Maret 2019].
Disini&Disini Law Office, 2019.
Data Privacy in Philippines .
[Online]
Available at: https://privacy.com.ph/dndf eature/the-impact-of-the- data-privacy-act-on-fintech- companies/ [Diakses 26 Mei 2019].
Impact of Data Privacy Act on Fintech Companies 2020 [Diakses pada 02/12/2020] https://www.finscore.ph/ho w-the-data-privacy-act-of- 2012-impacts-fintech- companies/
Kure, E. & Muslim, A., 2016. Investor daily. [Online] Available at: https://investor.id/archive/pe ngguna-smartphone-ri- tumbuh-30 [Diakses 16 Maret 2019].
Lingga, Murti Ali, 2018. Kompas.com. [Online] Available at: https://ekonomi.kompas.co m/read/2018/12/05/0730001 26/ojk--fintech-ilegal- mudah-dapat-pinjamannya-
setelah-itu-dapat-masalah [Diakses 25 Mei 2019].
Lu, L, 2018. Decoding alipay:mobile payments, a cashless society and regulatory challenges .
[online] available at:
https://papers.ssrn.com/abstr act/=3103751 [diakses pada 02/12/2020]
Mortier, S., Debussche, J. & Jasmien, C., 2019.
Bird&Bird. [Online] Available at: https://www.twobirds.com/e n/news/articles/2019/global/
big-data-and-issues-and- opportunities-privacy-and- data-protection [Diakses 25 Juni 2019].
Movanita, A. N. K., 2018.
Kompas.com. [Online] Available at: https://ekonomi.kompas.co m/read/2018/12/10/0638005 26/dugaan-pelanggaran- fintech-bocorkan-data- pribadi-hingga-pelecehan- seksual [Diakses 25 Mei 2019].
Noviyanto, 2019. koinworks.
[Online] Available at: https://koinworks.com/blog/ definisi-fintech/
[Diakses 16 Maret 2019].
Warta Ekonomi, 2018. Warta Ekonomi. [Online] Available at: https://www.wartaekonomi. co.id/read190434/indef- minimnya-tekfin-berizin-
timbulkan-masalah.html [Diakses 17 Maret 2019].
Yuliastuti, D., 2018. Digination.id.
[Online] Available at: https://www.digination.id/re ad/01881/tekfin-indonesia- tumbuh-pesat-australia- lihat-masalah [Diakses 16 Maret 2019].