## PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)
I Gede Hendrawan Saputra 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , Muhamad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail :{ hendrawansaputra10@gmail.com febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , Jodi.setiawan@undiksha.ac.id }

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  memenuhi  hak-hak  masyarakat  pengguna  jasa  notaries dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng..Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di Ikatan  Notaris  Indonesia  Cabang  Singaraja,  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kabupaten  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik  studi dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak masyarakat pengguna jasa notaris yang penting untuk dilindungi, adalah haknya untuk memiliki bukti kuat atas transaksi yang dilakukannya,  dan  selanjutnya  memiliki  alat  bukti  yang  kuat  atas  hak  yang  timbul  dari transaksi tersebut, antara lain hak milik. Serta, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi  hak-hak  masyarakat  pengguna  jasa  dalam  hal  notaris  meninggal  dunia  di Kabupaten  Buleleng  yaitu  terkendala  dengan  waktu  penyelesaian  terkait  terlalu  lama datangnya  SK  bagi  pemegang  protocol  notaris,  pemegang  protokol  yang  baru  dia  tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasanya maka ini menjadi hak  hak  pengguna  jasa  terlambat  terpenuhi  dan  terkendala  jika  notaris  yang  meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum.
Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Alat Bukti, Notaris

## abstract
This study aims to (1) determine the fulfillment of the rights of notary service users in the event that a notary dies in Buleleng Regency, and (2) find out the obstacles faced in fulfilling the  rights  of  notary  public  users  in  the  event  that  a  notary  dies  in  Buleleng  Regency. Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical legal research. The  location  of  this  research  was  carried  out  at the  Singaraja  Branch  of  the  Indonesian Notary  Association,  and  the  Regional  Notary  Supervisory  Council  of  Buleleng  Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the rights of the public who use notary services that are important to be protected are their right to have strong evidence of the transactions they carry out, and subsequently to have strong evidence of rights arising from these transactions, including property rights. And, (2) the constraints faced in fulfilling the rights of the service user community in the event that a notary dies in Buleleng Regency is constrained by the completion time related to too long a SK for the notary protocol holder, the new protocol holder cannot carry out his duties. His job is to continue from a notary who dies, so that later there will be a legal vacuum for his services,  then  this  becomes  the  rights  of  service  users  who  are  late  to  fulfill  and  are constrained if the notary who dies does not have an employee with a law degree education. Keyword : Fulfillment of rights, Evidence, Notary Public
PENDAHULUAN Tujuan hukum, merupakan bahan kajian filosofis yang penting, dan telah melahirkan berbagai teori. Dikenal  tiga  teori  tentang  tujuan hukum, yaitu (Ishaq, 2018: 6): 1. Teori Etis (ethische theori ). 2. Teori Utilitis ( utiliteis theori ). 3. Teori Gabungan/Campuran ( verenigings theori/gemengde theori ). Di  Indonesia  Tujuan  hukum umumnya  dihubungkan  dengan  apa yang  dinyatakan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  tujuan  bernegara    adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap  bangsa  dan  peningkatan kesejahteraan umum adalah
tanggung jawab penting bagi negara.
Profesi  yang  berhubungan langsung  dengan  tujuan  hukum adalah  profesi  hukum,  profesi  yang dianggap  sebagai  profesi  mulia (officium  nobile) .  Profesi  hukum dianggap  sebagai  profesi  mulia karena  bertujuan  untuk  menegakan hukum dan keadilan. Notaris merupakan  bagian  dari officium nobilium , karena tugas dan wewenangnya berhubungan langsung  dengan  tujuan  hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan,  dan  juga  keadilan. Notaris  merupakan  profesi  hukum yang mulia (officium Nobile) dikarenakan profesi  Notaris  sangat erat hubungannya
dengan
kemanusiaan,  dan  pejabat  yang berwenang  untuk  membuat  akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian  dan  penetapan  yang diharuskan  oleh  suatu  peraturan umum atau oleh yang berkepentingan,  dikehendaki  untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. (Budi Untung, 2015: 39) Sebagai Pejabat umum ( openbaar ambtenaar ) notaris berwenang  membuat  akta  otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dibebani tanggung jawab atas kewenangannya  dalam  membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai  pejabat  umum  meliputi tanggung  jawab profesi notaris berhubungan dengan akta, diantaranya  (Kunni  Afifah,  2017: 151): 1.  Pertama,  tanggung  jawab notaris  secara  perdata  atas akta yang dibuatnya.Tanggung  jawab dalam hal ini adalah tanggung  jawab  terhadap kebenaran materiil akta, dalam  konstruksi  perbuatan melawan  hukum.  Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat  aktif  maupun  pasif. Aktif, dalam artian melakukan  perbuatan  yang menimbulkan  kerugian  pada pihak lain. Pasif, dalam artian tidak  melakukan  perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan  hukum  disini  yaitu adanya  perbuatan  melawan hukum,  adanya  kesalahan dan  adanya  kerugian  yang ditimbulkan. 2.  Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.  Pidana dalam hal ini  adalah  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh seorang
notaris  dalam  kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang  membuat  akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Pasal  16 ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang Jabatan Notaris  menyatakan  bahwa notaris  wajib  membuat  akta dalam  bentuk  minuta  akta dan  menyimpannya  sebagai bagian  dari  protokol  notaris, tujuannya  adalah  jika  ada pemalsuan grosse ,  salinan, atau kutipannya dapat diketahui dengan mencocokkannya dengan aslinya (minuta). 3.  Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi bedasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris  ada  5  (lima)  jenis sanksi administrasi yang diberikan  apabila  seorang notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris,  yaitu:  a.  Peringatan lisan;  b.  Peringatan  tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggungjawaban notaris  sebagai  pejabat  umum yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna jasa, dapat bermasalah  jika  notaris tersebut berhenti  atau  diberhentikan  baik dengan hormat, maupun dengan tidak  hormat.  Pasal  8  Undang- Undang Jabatan Notaris menyatakan: 1)  Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya  dengan  hormat karena: a)  meninggal dunia;
b)  telah  berumur  65  (enam puluh lima) tahun; c)  permintaan sendiri;
d)  tidak  mampu  secara  rohani
dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus  lebih  dari  3  (tiga) tahun; atau e)  merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. Jika seorang notaris meninggal  dunia,  maka  ada kemungkinan beberapa kewajiban  yang  tidak  lagi  dapat diselesaikan  secara  tuntas  oleh notaris tersebut. Kewajiban tersebut antara lain menyelesaikan minuta dan membuat salinannya yang diberikan kepada pengguna jasa, menyelesaikan pengurusan yang dipercayakan  kepada  notaris, misalnya untuk mengurus pendirian perusahaan atau pembuatan  sertifikat  hak  milik. Jika tidak tersedia tata cara untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris  tersebut,    dapat  terjadi keadaan yang mencederai kepastian  hukum,  menghambat aktivitas perekonomian, dan menimbulkan ketidakadilan. Keberadaan Undang- Undang  Jabatan  Notaris  dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun 2019, adalah untuk menjamin bahwa dalam memberikan  pelayanan  kepada masyarakat di bidang kenotariatan, semua hak-hak pemangku  kepentingan  dapat terlindungi  dan  terpenuhi  secara berkeadilan,  berkepastian,  dan bermanfaat.  Jika  apa  yang  telah tertuang  dalam  regulasi  tidak sepenuhnya  dapat dilaksanakan,
maka  akan  ada  hak-hak  yang tidak terpenuhi sebagaimana harusnya. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kelanjutan pelayanan yang diberikan oleh notaris, jika meninggal dunia, dalam prakteknya  hak-hak  masyarakat pengguna jasa dapat tidak dipenuhi,  antara  lain  dalam  hal waktu pemenuhan haknya. Proses penunjukan notaris pengganti dan penunjukan notaris pemegang protokol memerlukan  waktu  yang  lama, padahal transaksi yang dilakukan pengguna jasa memerlukan waktu  penyelesaian  yang  cepat. Belum  lagi  jika  tanda  bukti pembayaran yang dilakukan oleh pengguna  jasa  belum  diberikan oleh  notaris.  Dalam  hal  ini  ada kepentingan pengguna jasa yang kurang terlindungi. Untuk mengetahui apakah dalam kenyataannya kepentingan pengguna jasa dalam hal notaris meninggal  dunia terlindungi  atau tidak perlu dilakukan penelitian. Hal-hal seperti yang telah diuraikan, merupakan latar belakng yang mendorong dilakukannya  penelitian  dengan judul: “Pemenuhan  Hak-Hak Pengguna Jasa Notaris Berkenaan dengan Meninggalnya Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng)”. Berdasarkan  uraian  latar belakang , maka dapa dirumuskan  masalah  sebagai berikut :
1.  Bagaimana pemenuhan hak- hak  pengguna  jasa  notaris dalam Hal notaris  meninggal dunia di Kabupaten Buleleng? 2.  Apa  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dalam
hal  notaris  meninggal  dunia di Kabupaten Buleleng? METODE Jenis penelitian ini menggunakan  jenis  penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya  hukum  di  dalam masyarakat.  Bekerjanya  hukum dalam  masyarakat  dapat  dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga  atau  institusi  hukum didalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah  sosial  tertentu  atau sebaliknya,  pengaruh  masalah sosial  terhadap  aturan  hukum (Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto Achmad, 2013: 33).
Penelitian  ini  merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran  suatu gejala,  atau  untuk  menentukan ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumen, wawancara dan observasi  (Arikunto  dalam  Kiki Joesyiana, 2018: 94). Pengolahan data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kualitatif  dan  disajikan secara deskriptif analisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pemenuhan hak-hak pengguna jasa  notaris  dalam  Hal  notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng
Jasa notaris diperlukan oleh masyarakat  untuk  mengesahkan atau menguatkan perbuatan hukum yang dilakukannya dengan
membuat  akta otentik.  Pengesahan diperlukan jika ketentuan perundang-undangan mensyaratkan agar suatu perbuatan hukum  dilengkapi  dengan  akta otentik, misalnya pada saat mendirikan perseroan terbatas, perseroan  firma  dan  perseroan komanditer, pendirian yayasan, hibah,  atau  pada  saat  dilakukan pembebanan  jaminan  fidusia,  dan lain-lainnya. Penguatan yang dimaksud bukan untuk mengesahkan suatu perbuatan hukum,  tetapi  untuk  membuktikan perbuatan hukum tersebut di kemudian  hari,  terutama  jika  ada yang meragukannya. Hal ini berhubungan dengan sistem pembuktian  dalam Hukum Perdata. Melalui pembuktian dilakukan rekonstruksi kejadian atau peristiwa yang  sudah  terjadi  sebagai  suatu kebenaran.
Membuktikan  bahwa  suatu peristiwa  hukum  perdata  telah terjadi  digunakan  alat-alat  bukti. Alat  Bukti  meliputi  sesuatu  yang ada  hubungannya  dengan  suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai  bahan  pembuktian  guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya peristiwa hukum. Alat- alat bukti ini diatur dalam Pasal
164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUH Perdata antara lain: a.  Surat; b.  Saksi; c.  Persangkaan-persangkaan; d.  Pengakuan; dan e.  Sumpah.
Alat-alat bukti tersebut diurut berdasarkan  alat  bukti  apa  yang diutamakan terlebih dahulu, sehingga tidak diperbolehkan untuk menerapkannya  secara  acak.  Alat bukti yang diutamakan harus didasarkan  pada  urutan  dari  alat- alat bukti yang diatur secara limitatif oleh undang- undang. Dari ketentuan  yang  ada  di  dalam  KUH
Perdata  dan  HIR  tersebut  dapat dinyatakan bahwa dalam pembuktian  sengketa  perdata,  alat bukti yang diutamakan adalah bukti tulisan  (Kunti  Kalma  Syita,  2014:
24).
Alat  bukti  tertulis  atau  surat secara  umum  diartikan  sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan  isi  hati  dan  buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian.  Surat  sebagai  alat bukti  tertulis dibagi dua yaitu:  surat yang  merupakan  “akta”  dan  surat- surat  lain yang  “bukan  akta”.  Akta dibagi  menjadi  “akta  otentik”  dan “akta  di  bawah  tangan”.  (Laila  M. Rasyid dan Herinawati: 2015: 77).
Mengacu  pada  Pasal  1868 KUH Perdata dapat diketahui bahwa  akta  notariil  ada  dua  yaitu akta yang dibuat oleh notaris ( relaas akta )  dan  akta  yang  dibuat  di hadapan Notaris ( partij akta ). Sejalan  dengan  hal  tersebut,  di depan  telah  disebutkan  pendapat Agus  Pandoman  (2017:  10)  yang menyatakan  akta  notaris  dapat dibedakan menjadi  dua.  Pertama, akta  otentik  yang  dibuat  oleh pejabat  umum  disebut  juga  akta relaas ,  yaitu  akta  yang  berisikan uraian  dari  apa  yang  dilihat  dan disaksikan  oleh  notaris  kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan  atau  perbuatan  para pihak  dilakukan  dan  dituangkan  ke dalam bentuk akta notaris.
Kebenaran  akta  ini  tidak  dapat diganggu  gugat  kecuali  dengan membuktikan bahwa akta itu palsu.
Kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan  pejabat  umum  disebut juga partij akta atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan
keterangan  yang  dikehendaki  oleh para  pihak  yang  membuatnya  atau menyuruh  membuat  akta  itu,  yang kebenaran  isi  akta  tersebut  oleh para  pihak  dapat  diganggu  gugat tanpa  menuduh  kepalsuan  akta tersebut.
Kekuatan yang melekat pada  akta  otentik  yaitu  sempurna ( volledig bewijskracht ) dan mengikat  ( bindende  bewijskracht ), dengan  demikian kebenaran  isi  dan pernyataan yang tercantum didalamnya  menjadi  sempurna  dan mengikat kepada para pihak mengenai  apa  yang  disebut  dalam akta.  Sempurna  dan  mengikat sehingga  jika  menjadi  alat  bukti dipersidangan hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang  sempurna  dan  cukup  untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan. Urian  di  depan  menunjukan bahwa  hak  masyarakat  pengguna jasa  notaris  yang  penting  untuk dilindungi,  adalah  haknya  untuk memiliki  bukti  kuat  atas  transaksi yang dilakukannya, dan selanjutnya memiliki  alat  bukti  yang  kuat  atas hak  yang  timbul  dari  transaksi tersebut,  antara  lain  hak  milik.  Hak ini  tidak  terpenuhi  jika  akta  notaris sehubungan dengan hubungan hukum yang dilakukannya dibatalkan,  atau  batal  demi  hukum, atau  akta  notaris  tersebut  hanya memiliki  kekuatan  hukum  akta  di bawah tangan.
Dalam  melaksanakan  tugas Majelis  Pengawas  Daerah  dibantu oleh  seorang  sekretaris  atau  lebih yang  ditunjuk  dalam  Rapat  Majelis
Pengawas Daerah. Dijelaskan lebih lanjut  bahwa  Majelis  Pengawas Daerah berwenang: a)  Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan  pelanggaran Kode  Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; b)  Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara  berkala  1  (satu)  kali dalam  1  (satu)  tahun  atau setiap  waktu  yang  dianggap perlu;
c)  Memberikan  izin  cuti  untuk waktu sampai dengan 6 (enam)
bulan; d)  Menetapkan  Notaris  Pengganti dengan  memperhatikan  usul Notaris yang bersangkutan; e)  Menentukan tempat penyimpanan  Protokol  Notaris yang  pada  saat  serah  terima Protokol  Notaris  telah  berumur
25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; f) Menunjuk  Notaris  yang  akan bertindak  sebagai  pemegang sementara Protokol  Notaris yang  diangkat  sebagai pejabat negara; g)  Menerima laporan dari masyarakat  mengenai  adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang- undang Jabatan Notaris ini; h)  Membuat  dan  menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan  huruf  g  kepada  Majelis Pengawas Wilayah. Ketua  Pengurus  Cabang Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng (selanjutnya dalam penelitian  ini  disebut  (Pengcab  INI Buleleng) menjelaskan bahwa pelaporan  jika  ada  notaris  yang meninggal  dunia  dilakukan  oleh keluarga  notaris  yang  meninggal dunia  untuk  memberikan  laporan kepada  majelis  pengawas  daerah itu  tujuh  hari  setelah  meninggal dunia  ini  disampaikan  dengan melampirkan surat keterangan meninggal kepada majelis pengawas  daerah.  Nanti  dari  pihak majelis  pengawas  daerah  akan menyampaikan siapa yang pemegang melakukan tindakan untuk  pemegang  protokol.  Artinya siapa  yang  menerima  daripada berkas  berkas  yang  dipegang  oleh notaris  yang  sudah  meninggal, maka nanti akan dilimpahkan kepada protocol notaris.
Ketua MPDN Buleleng menjelaskan  jika  ada  notaris  yang masih aktif meninggal maka: 1.  Berdasarkan Pasal 35 Undang- Undang Jabatan Notaris keluarganya wajib memberitahukan  kepada  MPD Notaris  paling  lambat  7  (tujuh) hari kerja. 2.  Protokol Notaris yang meninggal  diserahkan  kepada Notaris lain yang akan menggantikannya  (Pasal  62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris). 3.  Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris  kepada  Notaris  lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63  ayat  (2)  Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris pengganti dapat juga diusulkan oleh  ahli  waris  notaris  yang meninggal dunia. 4.  Penunjukan  notaris  pengganti diteruskan kepada Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  untuk  dijadwalkan serah terima protocol. 5.  Penyerahan  protokol  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris  yang  ditandatangani oleh  ahli  waris  Notaris  Ketut Dibia Wiguna dan Notaris yang menerima protokol Notaris (Pasal  63  ayat  (1)  Undang-
Undang Jabatan Notaris).
Peraturan  Menteri  Hukum
Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2019 tentang  Syarat  dan  Tata Cara Pengangkatan,  Cuti,  Perpindahan, Pemberhentian,  dan  Perpanjangan Masa  Jabatan  Notaris  mengatur sebagai berikut: 1)  Dalam  hal  Notaris  berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli
Waris  wajib  memberitahukan secara  manual  atau  elektronik kepada  MPD  dalam  jangka waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari  terhitung  sejak
Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi  Hukum  Umum, dengan melampirkan  dokumen pendukung  berupa  fotokopi kutipan  akta  kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi (Pasal 56). 2)  Setelah menerima pemberitahuan dan kelengkapan,  MPD  menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai  pemegang  protocol sementara dalam jangka waktu paling  lama  14  (empat  belas) hari  terhitung  sejak  tanggal surat atau pemberitahuan diterima (Pasal 57). 3)  Dalam hal MPD tidak menunjuk Pejabat sementara Notaris sesuai dengan kriteria sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), MPD menunjuk dan menetapkan Notaris lain sebagai  pemegang  Protokol (Pasal 59). 4)  MPD  menyampaikan  secara manual atau elektronik penunjukan  dan  penetapan Notaris sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari  setelah  penetapan  Notaris dimaksud dengan disertai dokumen pendukung yang meliputi: a. fotokopi  surat  keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris Pemegang  Protokol  yang telah dilegalisasi; b. fotokopi kutipan akta kematian/surat
keterangan kematian yang  telah dilegalisasi c. asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang  protokol  dari MPD; da d. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang Protokol. 5)  Menteri menerbitkan Surat Keputusan penunjukan pemegang  Protokol  Notaris. Setelah penerbitan Surat Keputusan penunjukan Protokol  Notaris,  penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris pemegang  Protokol  Notaris yang telah ditunjuk dan ditetapkan  oleh  Menteri  dalam jangka  waktu  30  (tiga  puluh) hari sejak Surat Keputusan. Regulasi  penunjukan pejabat  sementara  notaris dan notaris pemegang protokol  pada  sehubungan dengan meninggalnya seorang  notaris  yang  masih aktif ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat  pengguna  jasa, agar hak-haknya untuk mendapat  pelayanan  tetap terpenuhi. Kewenangan pejabat  sementara  Notaris yaitu (Estikharisma Harnum, Akhmad Khisni, 2017: 512): 1. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang cuti; 2. Menjalankan tugas dan jabatan  dari  Notaris yang sedang menjalankan cuti; 3. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris  yang  sedang menjalankan cuti selama 30 (tiga puluh) hari bila Notaris tersebut meninggal dunia; 4. Menyerahkan protokol Notaris  dari  Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling  lama  60  (enam puluh) hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia; 5. Dapat  membuat  akta atas  namanya  sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama  jangka  waktu tersebut  dalam  poin  c di atas. Pasal 33 Undang- Undang Jabatan Notaris menyatakan  syarat  untuk menjadi  Notaris  Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yaitu: a. Warga Negara Indonesia; b. Berijazah sarjana hukum; dan c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua)  tahun  berturut-
turut.
Jadi  pemenuhan  hak-hak pengguna  jasa  dalam  hal  notaris meninggal  dunia  telah  mendapat pengaturan  secara  normatif,  dan menurut  Ketua  MPDN  Kabupaten Buleleng,  secara  umum  hak-hak tersebut  di  Kabupaten  Buleleng telah  terpenuhi.  Dijelaskan  bahwa sejak  dilantik  pada  Bulan  februari 2021,  MPDN  Kabupaten  Buleleng baru mengurus
penyerahan protokol  dari  1  orang  notaris  yang meninggal  dunia  kepada  notaris pemegang protokol. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Pengguna Jasa Notaris Dalam Hal Notaris Meninggal  Dunia  Di  Kabupaten Buleleng
Ketua  MPDN  Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa selama masa jabatan MPDN sekarang  baru  ada  1  orang  notaris yang  meninggal  di  Kabupaten Buleleng,  yaitu  Notaris  Ketut  Dibia Wigena Usada, SH., M.Kn. Pemberitahuan meninggalnya Notaris  Ketut  Dibia Wigena  Usada, SH., M.Kn., diterima melalui telepon pada  tanggal  20  Juli  2021.  MPDN Kabupaten Buleleng menyampaikan kepada Keluarga/ahli waris almarhum disampaikan agar menyiapkan: a.  Pemberitahuan  secara  tertulis dari ahli waris/keluarga; b.  Akta Kematian; c.  Usulan Notaris Pemegang Protokol; Pada  Tanggal  27  Juli  2021, telah diterima salinan akta kematian, dan usulan Notaris pemegang protokol  atas  nama  Notaris  Made Wiryasa, SH., M.Kn. MPDN Kabupaten  Buleleng  menghubungi Notaris  Made  Wiryasa,  SH.,  M.Kn. sehubungan  dengan  adanya  usulan dari pihak keluarga/ahli waris berdasarkan  pembicaraan  sebelum almarhum meninggal, untuk menjadi notaris  pemegang  protokol.  Pada tanggal  28  Juli  2021  telah  diterima pernyataan kesediaan menjadi Notaris  Pemegang  Protokol  oleh Notaris I Made Wiryasa, SH., M.Kn. Setelah ahli waris melengkapi surat-surat yang diperlukan pada Tanggal 4 Agustus 2021  MPDN  telah  mengirim  surat penunjukan notaris pemegang protokol notaris Ketut Dibia Wigena Usada, SH., M.Kn. kepada Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  dan  tembusan  kepada
Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris Provinsi  Bali,  dan  Kantor  Wilayah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi manusia  Provinsi  Bali.  Adanya kesalahan informasi dan koordinasi dengan  Majelis  Pengawas  Wilayah Notaris Provinsi Bali, berkas dikirim
ulang tanggal 21 Agustus 2021. Surat Keputusan dari Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  mengenai  Notaris  I  Made Wiryasa, SH., M.Kn. sebagai Notaris Pemegang Protokol Notaris Ketut  Dibia  Wigena  Usada,  SH.,
M.Kn.,  baru  ditanda tangan tanggal 8  November  2021.  Pada  tanggal  6
Desember  2021  sudah  dilakukan serah terima protokol notaris secara resmi.  Ketua  MPDN  Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa kendala ini timbul antara lain karena kesulitan  untuk  menunjuk  Pejabat Sementara Notaris yang memenuhi persyaratan,  yaitu  Warga  Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Ketua Pengcab INI Kabupaten  Buleleng  berpendapat bahwa selama  ini  kendala-kendala yang disampaikan adalah mengenai pembiayaan. Mengenai pembiayaan atau honorarium sudah diatur  dalam  pasal  36  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  namun dalam prakteknya terdapat perbedaan  dari  masing  masing kantor  notaris.  Pemegang  protokol yang dipilih nanti akan berkoordinasi  dengan  ahli  waris notaris yang meninggal dunia terlebih dahulu, nanti akan diberikan daftar-daftar  pengguna  jasa  yang sudah  bayar  lunas  maupun  yang bayar baru setengah. Untuk pengguna  jasa  notaris  yang  belum melakukan  pembayaran  dengan lunas, maka sisa pembayaran akan diberikan  kepemegang  protokol,
dan pemegang protokol bisa menambahkan biaya tambahan sepanjang  itu  masih  masuk  akal karena  persoalan  biaya  itu  dari kebijakan  masing-masing  notaris. Selain itu kendalanya juga mengenai waktu penyelesaian karena bagaimanapun juga dengan adanya meninggal dunia belum ada kepastian  siapa  yang  pemegang
protokol. Ini dalam waktu tiga bulan itu harus memang pemegang protokol  harus  sudah  ada,  kadang kala  sekarang sudah  mengajukan hingga  enam  bulan  belum  juga turun SK dari kemenkumham. MPD yang mengajukan penyerahan protokol kepada  kemenkumham kemudian  kemenkumham  selama tiga  bulan  itu  juga  belum  bisa terealisasi,  Maka  ini  yang  menjadi kendala  karena  SK  belum  turun. Artinya  pemegang  protokol  yang baru  dia  tidak  bisa  melaksanakan tugas tugasnya artinya melanjutkan dari  notaris  yang  meninggal  dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasa nya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi. Selanjutnya  pengguna  jasa  belum bisa  menggunakan  Kantor  notaris lain  sebelum  pemegang  protokol ditunjuk,  karena  yang  nantinya melakukan  pencabutan  berkas  dan berita  acara  adalah  pemegang protokol dari notaris yang meninggal dunia. Jadi belum bisa karena harus ada dulu yang memegang protokol, jika  sudah  dilakukan  serah  terima protokol baru
diserahkan kepengguna  jasa  apakah  mau menggunakan  kantor  notaris  lain atau  tidak,  maka  dari  itu  selama belum  ada  pemegang  protokol belum  bisa  pengguna  jasa  notaris menggunakan kantor notaris lain Pande Ketut Oka Suardana,
Pengurus  Pengcab  INI  Kabupaten Buleleng berpendapat bahwa penunjukan pemegang protokol notaris  mekanismenya  dari  majelis pengawas  daerah  menunjuk  siapa yang  bersedia  untuk  menerima protokol  notaris  lalu jika sudah  ada yang  bersedia  menjadi  pemegang protokol  notaris  namun  belum berhak  melanjutkan  tugas-tugas dari notaris yang meninggal sebelum  SK  turun.  Proses  SK  ini yaitu  melalui  majelis  pengawas daerah mengajukan ke departemen hukum  dan  Ham  dari  departemen
hukum dan Ham mengeluarkan SK siapa notaris yang ditunjuk menerima  protokol.  Maka  sebelum datang  SK  tidak  bisa  memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna  jasa  notaris.  Jika  SK belum keluar dari Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia dapat  memakai  pejabat  sementara notaris  yang  ditunjuk  oleh  MPD dengan syarat notaris yang meninggal dunia memiliki karyawan sarjana  hukum.  Namun  dalam kasus  yang  terjadi  notaris  yang meninggal tidak mempunyai karyawan  berpendidikan  sarjana hukum  ini  yang  menjadi  kendala dan alasan mengapa majelis pengawas  daerah  tidak  menunjuk pejabat sementara notaris.
Sehubungan  dengan  hal  ini,  perlu diupayakan  agar  setiap  notaris minimal memiliki 1 orang karyawan yang berpendidikan sarjana.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pemenuhan hak-hak pengguna  jasa  dalam  hal  notaris meninggal  dunia  di  Kabupaten Buleleng  sudah  berjalan  dengan baik. Meskipun ada kendala berkaitan dengan adanya tenggang waktu  yang  cukup  lama  antara meninggalnya notaris dengan keluarnya  Surat  Keputusan  dari Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia mengenai  Penunjukan Notaris Pemegang Protokol, umumnya hak-hak masyarakat pengguna jasa notaris dapat
terpenuhi.  Kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  memenuhi  hak-hak masyarakat  pengguna  jasa  dalam hal  notaris  meninggal  dunia  di
Kabupaten Buleleng
1.  Terkendala dengan waktu penyelesaian terkait terlalu lama datangnya SK  bagi pemegang protocol  notaris, pemegang  protokol  yang  baru dia  tidak  bisa  melaksanakan tugas tugasnya artinya melanjutkan  dari  notaris  yang
meninggal dunia maka nantinya adanya  kekosongan  hukum terhadap  pelayanan  jasa  nya maka  ini  menjadi  hak  hak pengguna jasa terlambat terpenuhi. 2.  Terkendala  jika  notaris  yang meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum. 3. Terkendala mengenai pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Untung.  2015. Karakter Pejabat  Umum  (Notaris Dan  Ppat)  Kunci  Sukses Melayani ,  Yogyakarta  : Cv. Andi Offset. Estikharisma  Harnum,  Akhmad Khisni, “ Perbedaan Kewenangan  dan  Syarat Tata  Cara  Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti ”, Jurnal Akta,  Vol.  4  No.  4,
Desember 2017
Ishaq.  2018. Dasar-Dasar  Ilmu Hukum. Jakarta:  Sinar Grafika. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek  Voor  Indonesie (BW) Kunni  Afifah .“Tanggung  Jawab dan  Perlindungan  Hukum bagi Notaris secara Perdata  Terhadap  Akta yang Dibuatnya”.Lex Renaissance. No.  1  Vol.  2 Januari 2017. Laila  M.  Rasyid  dan  Herinawati. 2015. Hukum Acara
Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press. Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan Hukum
Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi Kasus:  Bom  Bunuh  Diri  Di Kabul  Afghanistan  Dekat
Kedutaan  Besar  Amerika Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan
Undiksha , 8 (3), 29-41.

## Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto
Achmad.2013. Dualisme Penelitian  Hukum Normatif
&  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suardeyasasri.  2010.  Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia. Suardeyasasri.  2010.  Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, CV. Undang-  Undang  Nomor  30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara RepublikIndonesia  Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5491). Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004  Nomor  177, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014 tentangPerubahan atas