## PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
1 Eka Dewi Kartika * , 2 Salma Laitupa
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat ekadewikartika@unsulbar.ac.id, 1 salmalaitupa@unsulbar.ac.id 2
Naskah diterima: 06 Sept. 2020; revisi: 24 Sept. 2020; disetujui: 15 Okt. 2020

## Abstract
Juvenile  criminal  justice  is  one  of  the  main  duties  of  a  public  justice  institution  in  a country that examines and decides criminal cases of children, both as witnesses, victims and  perpetrators  are  children  who  are  faced  with  the  law.  the  problem  that  is  the reason why children behave in violation of criminal law and implement steps to prevent this behavior.
Keywords: Children, Drugs, Diversion.
* Alamat korespondensi: Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kotak Pos 91412, Kabupaten Majene Telp.: (0422) 22559 E-mail: ekadewikartika@unsulbar.ac.id

## I.  LATAR BELAKANG
Secara  yuridis-filosofis,  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak  negatif  yang  sangat  kompleks,  tetapi  di  sisi  lain  penggunaan  hukum  pidana sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  anak  justru  dianggap  menjadi  pilihan  yang rasional dan legal.
Hukum  narkoba  dalam  UU  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkoba sesungguhnya  dalam  aturan  tidak  mengenal  penghapusan  hukuman  pidana  bagi pengguna  narkoba,  kecuali  sebelum  tertangkap  baik  oleh  polisi  maupun  BNN, pengguna telah melaporkan diri terlebih dahulu bahwa dirinya adalah pengguna narkoba yang ingin mendapatkan rehabilitasi atau memang sedang menjalani proses rehabilitasi. Selama pengguna tidak melakukan pelaporan dan meminta untuk melakukan rehabiltasi, maka proses hukum pidana tetap dikenakan kepada pengguna yang tertangkap. Hukum Narkoba  di  Indonesia  sangat  tidak  bersahabat  dengan  para  pengguna  narkoba  yang sebenarnya  telah  menjadi  korban  lingkungan  dan  ketidakberdayaan  Negara  dalam mencegah  peredaran  narkoba.  Dalam  praktek  peradilan  selama  ini,  para  pengguna memang tetap dimasukan ke dalam penjara tanpa ada upaya rehabilitasi yang layak di dalamnya.  Hanya  orang-orang  dengan  kemampuan  ekonomi  lebih  yang  dapat memperoleh  rehabilitasi,  baik  sejak  diproses  dalam  penyidikan  maupun  putusan  akhir pidana di pengadilan dengan tetap menjalani pidana penjara.
Perlindungan  anak  dari  bahaya  narkoba  masih  belum  cukup  efektif.  Walaupun pemerintah dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 20 sudah menyatakan  bahwa  Negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak, Namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.
Dalam  menyiapkan  generasi  penerus  bangsa,  anak,  merupakan  asset  utama. Tumbuh  kembang  anak  sejak  dini  adalah  tanggung  jawab  keluarga,  masyarakat  dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya  hak-hak  anak.  Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  anak  telah disahkan  Undang  -  Undang  (UU)  Perlindungan  Anak,  yaitu:  UU  No.  23  Tahun  2002 yang  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  anak  dapat  hidup, tumbuh  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).
Undang-undang  No.11  Tahun  2012  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah mengamanatkan  perlindungan  terhadap  anak.  Dewasa  ini,  sanksi  pidana  diancamkan secara  minimum  khusus,  salah  satu  undang-undang  yang  menganut  minimum  khusus
yaitu  Undang-undang  Narkotika,  apabila  hakim  berpedoman  terhadap  ancaman minimum  khusus,  vonis  hakim  yang  dijatuhkan  terhadap  anak  akan  tetap  tinggi  jika tidak ditanggapi serius.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  sebaiknya  secara  tegas  mengatur mengenai penanganan terhadap anak yang menjadi tersangka maupun terdakwa dalam perkara  narkoba.  Karena  sesungguhnya  yang  diperlukan  bagi  seorang  anak  adalah pendampingan  (konseling)  dan  pembimbingan  dalam  rangka  pencegahan  menjadi pecandu Narkoba. Untuk itu di masa yang akan datang diperlukan perubahan Undang- Undang  tentang  Narkoba  yang  lebih  mengakomodir  penanganan  anak  yang  menjadi Pecandu narkoba baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan pro justitia.
Akan  menjadi  hal  yang  sulit  apabila  seorang  anak  telah  menjadi  pecandu  dan dijadikan  Pesakitan  baik  sebagai  tersangka  maupun  terdakwa,  terlebih  apabila  anak tersebut  dijatuhi  pidana  dan  menjadi  narapidana.  Secara  mental,  tentu  akan  menjadi beban  yang  sangat  berat  bagi  anak  tersebut.  Beluam  adanya  hakim  anak  sebagai fasilitator perlindungan hukum bagi anak pengguna narkoba. Maka penulis mengajukan permasalahan hukum yaitu Bagaimana penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan (Kadarudin, 2020:253), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Anak Pengguna Narkoba
Usia  anak  merupakan  usia  yang  ingin  menunjukan  eksistensi  diri,  pengakuan dan  diperhatikan,  etika  orang  tua  dan  lingkungan  tidak  mampu  memberikan  perhatian dan pengasuhan yang layak, maka anak berpotensi besar untuk melakukan perlawanan, termasuk  tindakan  mencoba-coba  menggunakan  narkoba.  Jika  perilaku  anak  direspon dengan cara mempidanakan, maka belum ada contoh dan jaminan bahwa anak tersebut akan  lebih  baik,  bahkan  banyak  contoh  lapangan  menunjukan  bahwa  anak  yang dipidanakan  dan  dipenjarakan  justru  terkontaminasi  untuk  menjadi  pelaku  kriminal yang lebih berat akibat pengaruh menggunakan narkoba.
Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh  buruk  terhadap  masa  depan  anak.  Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat wajib  mengawasi  untuk  menjaga  dan  memelihara  hak  asasi  anak  sesuai  dengan kewajiban  mereka  dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan pemerintah juga semestinya ikut bertanggungjawab dengan jalan menyediakan fasilitas dan  aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam  menjamin  pertumbuhan  dan
perkembangannya secara optimal dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,  pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan  kehidupan  terbaik  bagi  anak  yang  kelak  diharapkan  sebagai  penerus bangsa  yang  potensial,  tangguh,  memiliki  nasionalisme  yang  tinggi,  serta  dijiwai  oleh akhlak  mulia  dan  nilai-nilai  Pancasila,  serta  berkemauan  keras  menjaga  kesatuan  dan persatuan bangsa dan negara.
Seperti  yang  terjadi  di  kota  Cilegon  6  pelaku  pemakai  dan  pengedar  narkoba yang  tertangkap  secara  terpisah  diwilayah  Anyer  pada  7  Januari  2015  lalu  dengan barang bukti sebanyak 20 paket ganja, Kini kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri  Kota  Cilegon.4  pelaku  diantaranya  masih  berstatus  pelajar,  setelah  dilakukan sidang  pengadilan  kini  dibebaskan.  Hasil  dari  persidangan  tersebut  ke  empat  pelaku Diversi atau dikembalikan kepada orang tua, sesuai dengan sistem peradilan Anak dan Undang-Undang  hukum  Pidana  anak  No.11  tahun  2012  bahwa  anak-anak  tidak  boleh dipidanakan,  anak  dikembalikan  kepada  keluarga.  Hal  ini  dilakukan  berdasarkan berbagai  pertimbangan,  diantaranya  karena  mereka  tidak  pernah  melakukan  tindak hukuman yang berulang maka mereka dikembalikan kepada keluarga Dan mereka tidak dimasukkan  ke  Panti  Rehabilitasi  dikarenakan  hasil  dari  pemeriksaan  dokter  ahli, mereka tidak ada ketergantungan dari Obat-Obatan dan Narkotika.
Menurut  Barda  Nawawi  Arif,  mediasi  penal  bisa  digunakan  untuk  menangani perkara  yang  dilakukan  orang  dewasa  maupun  anak-anak.  Metode  ini  melibatkan berbagai  pihak  yang  bertemu  dengan  dihadiri  oleh  mediator  yang  ditunjuk.  Mediator dapat  berasal  dari  pejabat  formal,  mediator  independen,  atau  kombinasi.  Mediasi  ini dapat  diadakan  pada  setiap  tahapan  proses,  baik  pada  tahap  kebijakan  polisi,  tahap penuntutan,  tahap  pemidanaan  di  pengadilan,  atau  setelah  pemidanaan.  Model  ini  ada yang  diterapkan  untuk  semua  tipe  pelaku  tindak  pidana,  atau  khusus  untuk  anak. Penggunaan  mediasi  penal  sebagai  alternatif  peradilan  anak  dalam  penanganan  anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”.
Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2002  yang  berbunyi  perlindungan  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  meliputi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak korban tindak pidana.
Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kemudian Pasal 64 ayat (2) mengatur tentang pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), yaitu melalui:
(1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
(2) Penyediaan Petugas pendamping khusus anak sejak dini;
(3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
(4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
(5) Pemantauan  dan  pencatatan  terus  menerus  terhadap  perkembangan  anak yang berhadapan dengan hukum;
(6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga  dan  perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa dan untuk menghindari labelisasi.
Undang-undang  Perlindungan  Anak  memberikan  perlindungan  mengenai  hak- hak anak yang berkonflik dengan hukum meliputi:
a. Hak  memperoleh  perlindungan  dari  penganiayaan,  penyiksaan    atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
b. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat (3);
c. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1)). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
(1) Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
(2) Memperoleh  bantuan  hukum  atau  bantuan  lainnya  secara  efektif  dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
(3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak serta dalam sidang tertutup untuk hukum.
Selain itu Undang-undang ini juga memberikan ketentuan pidana, yaitu Pasal 89 ayat  (1)  yang  berbunyi  bahwa  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem  peradilan  anak  yang  sekarang  berlandaskan  pada  keadilan retributive (menekankan  keadilan  pada  pembalasan)  dan  restitutive  (menekankan  keadilan  atas dasar  pemberian  ganti  rugi)  hanya  memberikan  wewenang  kepada  Negara  yang didelegasikan pada Aparat Penegak hukum.
Menurut  Immanuel  Kant  didalam  bukunya  philisophy  of  law  mengemukakan bahwa  pidana  bukan  merupakan  suatu  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan  melainkan mencerminkan keadilan.
Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan  tindakan  kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman  bermain  dan  sebagainya.  Untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan ( remove )  seorang  anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  melakukan  tindak pidana  dari  proses  peradilan  pidana  dengan  memberikan  alternatif  lain  yang  dianggap lebih  baik  untuk  anak.  Berdasarkan  pikiran  tersebut,  maka  lahirlah  konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.
Menurut  data  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia),  anak-anak  yang menjalani hukuman penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang anak. Jumlah  yang  cukup  mengkhawatirkan,  mengingat  karakteristik  dan  kekhususan  yang dimiliki seorang anak, menuntut ia untuk tumbuh kembang di lingkungan yang ramah dan  bersahabat,  penuh  kasih  sayang  dari  orang-orang  terdekat.  Tentu  tempat  itu bukanlah dibalik terali besi.
Dalam ranah dunia anak ini, meskipun telah terdapat suatu pembaharuan dalam bidang  hukum,  yaitu  dengan  diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  namun  di  Indonesia,  masih  banyak  sistem, kebijakan,  yang  tidak  bersahabat  dengan  karakteristik  anak,  sehingga  berperan menyebabkan  persoalan-persoalan  yang  menjadikan  anak  sebagai  korban,  dan berhadapan  dengan  hukum.  Sehingga,  perlindungan  terhadap  anak  tidak  terjamin dengan baik.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile  Justice  System) adalah  segala  unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi  sebagai  institusi  formal  ketika  anak  nakal  pertama  kali  bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua , jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan  apakah  anak  akan  dibebaskan  atau  diproses  ke  pengadilan  anak. Ketiga, Pengadilan  Anak,  tahapan  ketika  anak  akan  ditempatkan  dalam  pilihan-pilihan,  mulai dari  dibebaskan  sampai  dimasukkan  dalam  institusi  penghukuman.  Yang terakhir, institusi penghukuman.
Dalam   Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  Pidana Anak  dinyatakan  adanya  proses  penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  diwajibkan dilaksanakan  sejak  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan  penuntutan  serta  pengadilan, yaitu Diversi  yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan bersifat kekeluargaan dan perdamaian antara semua pihak dari anak yang berhadapan dengan hukum  bersama keluarganya  atas  sangkaan  atau  dakwaan  tindak  pidana  yang  ancaman  hukumannya dibawah  dari  7  tahun  dan  bukan  pengulangan  tindak  pidana  (residive),  serta  proses diversi  dilaksanakan  dengan  merahasiakan  identitas  dan  jati  diri  anak  terperiksa  pada media  cetak/elektronik,  bahkan  apabila  sesorang  melanggar  kewajiban  merahasiakan identitas atau jati diri anak tersebut justru diancam dipidana penjara 5 tahun dan denda maksimal  lima  ratus  juta  rupiah,   juga  terdapat  ancaman  pidana  penjara  maksimal  2 tahun atau denda Maksimal dua ratus juta rupiah, terhadap peyidik, penuntut umum dan hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan proses Diversi dalam kasus pidana anak. Selanjutnya dalam hal tindak pidana dlakukan oleh anak yang belum berusia  18  tahun  dan  diajukan  ke  sidang  Pengadilan  setelah  anak  yang  bersangkutan melampaui batas usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, maka anak tetap diajukan  ke  sidang  peradilan  anak.  Bahwa  semua  komponen pengadilan  negeri  dan lembaga  sosial  kemasyarakatan  serta  keluarga  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum melibatkan  diri  secara  aktif  dalam  upaya  pembimbingan  dan  pendampingan  sebelum
sedang  dan  sesudah  dilaksanakannya  suatu  tindakan  maupun  pemidanaan  berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.
Perbuatan  pidana  menurut  ketentuan  di  dalam  KUHP  terbagi  menjadi  2  (dua) macam,  yaitu:  kejahatan  dan  pelanggaran.  Pembagian  tersebut  tidak  dapat  ditentukan dengan  nyata  dalam  suatu  pasal  di  KUHP,  pembagian  tersebut  didasarkan  atas perbedaan prinsipil.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  merupakan  bentuk  penegasan  atas  penggunaan  pendekatan  restorative  model keadilan restoratif. Dalam pasal ini disebutkan:
(1) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif.
(2) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
b. Persidangan  anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan peradilan umum; dan
c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah  menjalani  pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan  kenakalan  anak  dari  proses  peradilan  anak  konvensional,  ke  arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk  menghindarkan  anak  pelaku  dari  dampak  negatif  praktek  penyelenggaraan peradilan anak.
Diversi  menyangkut  pengalihan  dari  proses  peradilan  pidana  dan,  sering  kali, diarahkan  ke  layanan  dukungan  masyarakat,  umumnya  dilakukan  secara  formal  dan informal  dalam  banyak  sistem  hukum.  Praktek  ini  berfungsi  untuk  mencegah  efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan  dan  hukuman).  di  banyak  kasus,  nonintervensi  akan  menjadi  respon  terbaik. Dengan  demikian,  diversi  pada  permulaan  dan  tanpa  rujukan  ke  alternatif  (sosial) layanan  mungkin  respon  yang  optimal.  Hal  ini  terutama  terjadi  dimana  pelanggaran bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana  anak  dinyatakan  bahwa  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan  diversi.  Adapun  secara  Lebih spesifik,  tindak  pidana  yang  wajib  diupayakan  diversi  diatur  dalam  pasal  7  di  mana dijelaskan sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(1) Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Yang  dimaksud  dengan  kejahatan  merupakan  perbuatan-perbuatan  yang meskipun  tidak  ditentukan  dalam  undang-undang,  sebagai  perbuatan  pidana,  telah dirasakan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  tata  hukum.  Sedangkan pelanggaran  itu  sendiri  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  sifatnya  melawan  hukumnya baru dapat diketahui setelah ada hukum yang menentukan demikian.

## Pidana Bagi Anak Pengguna Narkoba
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh seburah aturan (hukum) yang  apabila  dilanggar  akan  disertai  sanksi  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  seberapa berat  tindak  pidana  tersebut.  Secara  yuridis  tindak  pidana  juga  dapat  didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekontruksi sosial.
Seseorang  yang  melanggar  hukum  pidana  akan  berhadapan  dengan  negara melalui  aparatus  penegak  hukumnya.  Sebagai  sebuah  instrumen  pengawasan  sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan  demi  melestarikan  masyarakat  dan  melindungi  hak-hak  fundamental  dari gangguan orang lain.
Menurut  Hegel  berpendapat  bahwa  pidana  merupakan  keharusan  logis  sebagai konsekuensi  dari  adanya  kejahatan,  karena  kejahatan  adalah  pengingkaran  terhadap ketertiban  hukum  negara  yang  merupakan  perwujudan  dari  cita  susila  maka  pidana merupakan  “ Negation  der  Negation ”  (Peniadaan  atau  pengingkaran  terhadap pengingkaran).
Konsep baru yang telah diimplementasikan kedalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 128 yang menyatakan bahwa:
(1) Orang  tua  atau  wali  dari  pecandu  yang  belum  cukup  umur,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang  sengaja  tidak  melapor,  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua  atau  walinya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  tidak dituntut pidana.
(3) Pecandu  Narkotika  yang  telah  cukup  umur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan  dokter  di  rumah  sakit  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
Penjelasan  Undang-Undang  tersebut  menyatakan  cukup  jelas,  sedangkan keterkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:
Orang  tua  atau  wali  dari  Pecandu  Narkotika  yang  belum  cukup  umur  wajib melaporkan  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Ditinjau  dari  teori-teori  pemidanaan,  sanksi  pidana  lebih  menekankan  pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.
Reformasi  hukum  pidana  dalam  Undang-undang  Narkotika  Indonesia  diawali dengan  pemberlakuan  Undang-undang  Obat  Bius  (Verdoovende  middlen  Ordonanntie S.  27-278  jo.  536  tgl.  12  Mei  1927)  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1976  tentang  Narkotika  yang  mempunyai  dasar pertimbangan  bahwa  narkotika  merupakan  obat  yang  diperlukan  dalam  bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  digunakan  tanpa  pembatasan  dan pengawasan yang seksama.
Pembaharuan  arah  kebijakan  hukum  di  Indonesia  sendiri  bertujuan  untuk menjadikan  hukum  di  Indonesia  semakin  baik  dalam  memberikan  perlindungan  bagi hak-hak warga negara, dan menjamin kehidupan generasi muda di masa depan. Dalam praktiknya  arah  kebijakan  hukum  di  Indonesia  terus  mengalami  modernisasi  dan amandemen-amandemen  demi  menyampurnakan  peraturan  perundang-undangan  yang sebelumnya.  Namun  pada  kenyataanya,  dalam  penerapanya  secara  langsung  di masyarakat,  tidak  ada  perubahan  yang  sangat  signifikan  dalam  hukum  di  indonesia. Bukan  menjadi  lebih  baik,  tetapi  palah  menjadi  tidak  karuan.  Hukum  menjadi  tidak memihak  ke  siapapun.  Entah  itu  orang  dewasa  maupun  anak-anak.  penerapannya  saat ini  masuh  menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat sebelumnya.

## IV.  PENUTUP
Perlindungan  hukum  melalui  diversi  terhadap  anak  pengguna  narkoba  dalam sistem  peradilan  pidana  anak  tetap  mewajibkan  sosialisasi  anak  dengan  pendekatan pendidikan  dan  upaya  pendampingan  oleh  aparat  petugas  sosial  dan  petugas  hukum termasuk  advokat  pemberi  jasa  bantuan  hukum  agar  terlebih  dahulu  terwujud  suatu kesadaran  moral  umum  kemanusiaan  akan  pentingnya  menjauhi  dan  mencegah  suatu larangan  yang  sudah  terbentuk  secara  teratur  dan  terus  menerus  dari  masa  ke  masa dalam  lingkungan  sosial  masyarakat,  oleh  karenanya  fungsi  pertama  peradilan  anak adalah  pendidikan  dasar  sosial  kemasyarakatan  terhadap  anak  maupun  keluarga  dari anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.Peradilan anak sehurusnya tidak hanya
dipahami hanya mencangkup perlakuaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semata,  melainkan  juga  upaya  untuk  mengatasi  akar  permasalahan  yang  menjadi penyebab mengapa anak berprilaku melanggar hukum pidana dan menerapkan langkah- langkah untuk mencegah prilaku tersebut. Sistem peradilan anak seharusnya memahami anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  tetap  dipandang  sebagai  korban  dari struktur yang tidak memihak kepada mereka, seperti kurikulum yang lebih menekankan kepada  penilaiaan  keilmuaan  dengan  standar  yang  diterapkan  sama,  permasalahan keluarga, ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu, Perlindungan hukum pidana terhadap anak pengguna narkoba pidana penjara sedapatnya dihindari bagi anak yang berhadapan dengan  kasus  hukum  dengan  alternatif  hukuman  rehabilitasi,  serta  sistem  peradilan Pidana  anak  diharapkan  mendapatkan  perlindungan  hukum  melalui  diversi  yang menjamin masa depan anak dengan mengedepankan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, DS. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia , Depok. Indie Publishing.
Hari, Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana , Bandung.
CV. Mandar Maju. http://bimkemas.kemenkumham.go.id, diakses, 27/03/2015. http://icjr.or.idPanduan Praktis Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. diakses,
24/03/2015.
http://www.bidikbanten.com4  orang  anak  pemakai  narkoba  dibebaskan,  diakses,
27/03/2015.
Kadarudin.  2020. Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais Inspirasi Indonesia.
Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. 2010. Hukum Penitensier Indonesia , Jakarta.
Sinar Grafika.
Mohammad,  Haji  N.A.  Noor.  2001. Proses  Hukum  Bagi  Orang  yang DidakwaMelakukan  Kejahatan,  dalam  Hak  Sipil  dan  Politik:  Esai-Esai Pilihan , Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta, Elsam.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung.
PT. Alumni.
Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Cliffford E. Simmonsen, dalam Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , 2003. UNICEF, Indonesia.
Wahyudi,  Setya.  2011. Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Yogyakarta. Genta Publishing.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.