## KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KABUPATEN GRESIK UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH
Rizki Ameliah rizki.ameliah-2016@pasca.unair.ac.id Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
Based   on  data  from   the  Central  Java  Provincial  Statistics   Agency,   the Company in Gresik Regency until 2015 reached 603 companies. The high development in the industrial sector certainly creates a variety of positive and negative impacts that  will  affect community activities  and the sustainability of  environmental ecosystems around them. So that there appears a compensation  given  by  the  company  to  the  affected  local  residents  where  this  compensation  for  the company  is  interpreted  as  a  form  of  CSR  (Corporate  Social  Responsibility).  Given  how  the  planning  of  the  CSR program and the implementation of CSR programs that have been  planned by the company, whether it runs effectively and  runs  in  accordance  with  the  program  that  has  been  planned  together  with  the  Local  Government  to  prosper  the community  in  the  company's  environment  in  Gresik  Regency,  Java  Province  East.  The  formulation of the problem in this research is first how the policy of the Gresik  District Government in the regulation of CSR in Gresik Regency and secondly  how  the  implementation  of  CSR  policies  in  Gresik  Regency  in  the  context  of  regional  development.  This research is a study that uses empirical or sociolegal legal methods. The conclusion of this study is that the regulation on CSR  in  the  law  Number  40  of  2007  concerning  limited  liability  companies  and  law  number  25  of  2007  concerning investments still needs to be clarified and adjusted to other laws and regulations, including the Environmental Law and with  related  international legal instruments,  including  ISO 26000.  This is  intended  to  eliminate  bias  in  the  sense  and standard  of  implementing  CSR.  In  addition,  the  business  community  can  implement  the  SCR  more  optimally,  so  that the  objectives  of  implementing  CSR  on  social  and  environmental  aspects  can  be  more  successful  and  bring  benefits, both for the company, society, environment and country.
Keywords: corporate social responsibility; local government; company

## Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286
Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Corporate  Social  Responsibility  (selanjutnya  disebut  CSR)  atau  tanggungjawab  perusahaan merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggungjawab perusahaan  terhadap  sosial  maupun  lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  itu  berada. Wahyudi memberikan definisi CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan  atas  keputusan  untuk  mengambil  kebijakan  dan  tindakan  dengan  memperhatikan kepentingan stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku 1
Secara  teoritis  CSR  merupakan  inti  dari  etika  bisnis,  dimana  suatu  perusahaan  tidak  hanya mempunyai  kewajiban  ekonomis  dan  legal  kepada  pemegang  saham  ( shareholders ),  tetapi perusahaan  juga  mempunyai  kewajiban  terhadap  pihak  lain  yang  berkepentingan  ( stakeholders ). Semua  itu  tidak  lepas  dari  kenyataan  bahwa  suatu  perusahaan  tidak  bisa  hidup,  beroperasi,  dan bertahan  serta  memperoleh  keuntungan  tanpa  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Jadi  CSR  lebih menunjukkan  kepedulian  perusahaan  terhadap  kepentingan  pihak-pihak  lain  secara  lebih  luas ( stakeholders ) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada  semua  hubungan  yang  terjadi  antara  perusahaan  dengan  pelanggan  ( customers ),  karyawan ( employers ),  komunitas  masyarakat,  investor,  pemerintah,  dan  pemasok  ( supplier )  serta kompetitornya sendiri. 2
CSR  juga  mendatangkan  berbagai  manfaat  bagi  perusahaan  dan  masyarakat  yang  terlibat dalam  menjalankannya.  Menurut  Wibisono  (2007)  manfaat  bagi  perusahaan  yang  berupaya menerapkan  CSR,  yaitu  dapat  mempertahankan  atau  mendongkrak  reputasi  dan  brand  image perusahaan,  layak  mendapatkan  social  licence  to  operate,  mereduksi  risiko  bisnis  perusahaan, melebarkan  akses  sumberdaya,  membentangkan  akses  menuju  market,  mereduksi  biaya, memperbaiki  hubungan  dengan  stakeholders,  memperbaiki  hubungan  dengan  regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan. 3
Melaksanakan tanggungjawab  sosial  secara  normatif  merupakan kewajiban  moral  bagi  jenis perusahaan  apapun.  Ketika  perusahaan  sebagai komunitas   baru   melakukan   intervensi   terhadap masyarakat    lokal,    sudah  menjadi  keharusan  untuk  melakukan  adaptasi  dan  memberikan kontribusi,
1 Wahyudi  I  dan  Busyra  Azheri,  (2008). Corporate  Social  Responsibility .  Malang: Setara Press, h.36.
2 Busyra Azheri. (2012). Corporate Social Responsibility . PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. h.6
3 Yusuf  Wibisono.  (2007). Membedah  Konsep  &  Aplikasi  CSR  (Corporate  Social Responsibility) . Gresik: Fascho Publishing, h. 132
dikarenakan  keberadaannya  telah  memberikan  dampak  baik  positif  maupun  negatif.  Tidak  hanya berkutat  pada  aspek  normatif,  saat  ini  CSR  telah  diatur  dalam  beberapa  regulasi  yang  sifatnya mengikat agar ’perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. 4
Pengaturan   CSR   di   Indonesia,   telah   diatur    sejak   lama.    Hal   ini  dibuktikan  dengan banyak pengaturan yang  mengatur dari program CSR, sehingga pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki  konsekuensi  secara yuridis  dan  sanksi  yang tegas  dalam  pelaksanaanya.  regulasi  tentang CSR  di  Kabupaten  Gresik  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  23  Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut  Perda  Kab.  Gresik  23/2012)  dan  Peraturan Bupati  Gresik  Nomor 49  Tahun 2009  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  di  Kabupaten  Gresik (selanjutnya disebut Perbup Gresik 49/2009).
Sektor  industri  terutamanya  industri  pengolahan  di  Kabupaten  Gresik  merupakan  salah  satu sektor  unggulan  dan  strategis.  Hal  ini  memungkinkan  pengembangan  sektor  industri  yang  lebih luas  lagi.  Oleh  karena  itu  perlu  diambil langkah untuk penataan kawasan industri axgar kawasan industri  yang  berkembang  tidak  menganggu  keseimbangan  lingkungan  yang  ada.  Rencana penggunaan lahan industri total di Kabupaten Gresik adalah sekitar 12.112,59 ha. Mulai dari sinilah akhirnya  perkembangan  industri  di  Kabupaten  Gresik  menjadi  sangat  pesat  dan  mampu  menjadi kabupaten  dengan  nilai  investasi  tertinggi  di  Jawa  Timur 5 .  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  Perusahaan  di  Kabupaten  Gresik  hingga  tahun  2015  jumlahnya mencapai  603  Perusahaan.  Tingginya  perkembangan  di  sektor  industri  ini  tentu  menimbulkan beragam  dampak  positif  maupun  negatif  yang  akan  mempengaruhi  aktifitas  masyarakat  dan keberlangsungan ekosistem lingkungan yang ada disekitarnya. Sehingga muncul sebuah kompensasi yang  diberikan  oleh  perusahaan untuk  warga sekitar yang terkena  dampak  dimana kompensasi ini bagi pihak perusahaan diartikan sebagai suatu bentuk CSR
Perusahaaan  perlu  bertanggung jawab  bahwa  di  masa  mendatang tetap ada manusia di muka bumi  ini,  sehingga  dunia  tetap  harus  menjadi  manusiawi,  untuk  menjamin  keberlangsungan kehidupan  kini  dan  di  hari  esok.  Mengingat  bagaimana  perencanaan  program  CSR  yang  telah direncanakan  perusahaan,  apakah  berjalan  efektif  dan  berjalan  sesuai  dengan  program  yang  telah direncanakan  bersama  Pemerintah  Daerah  setempat  untuk  mensejahterakan  masyarakat  di lingkungan  perusahaan  di  Kabupaten  Gresik  Provinsi  Jawa  Timur.  Berdasarkan  uraian  tersebut diatas maka isu yang akan dibahas dalam
4 Rahmatullah.      (2013). Regulasi      CSR      di      Indonesia. Diakses      dari http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html pada 30 Januari 2017
5 Buku  Laporan CSR  Tahun  2017  Badan Perencanaan  Pembangunan Penelitian  dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
penelitin  ini  adalah pertama bagaimana  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik  dalam pengaturan  tentang  CSR   di  Kabupaten Gresik;  dan kedua bagaimana implementasi  dari kebijakan CSR di Kabupaten Gresik dalam rangka pembangunan daerah.

## B.  Metode
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum empiris atau sosiolegal. Penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun arsip 6 .Penelitian  hukum  empiris  atau  socio-  legal  (Socio  legal  research)  yang  merupakan  model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang  sebagai  disiplin  yang  perspektif  dan  terapan  belaka  melainkan  juga  empirical  atau kenyataan hukum 7

## C. Pembahasan
1.    Kebijakan    Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Gresik    dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility
CSR  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  banyak  peraturan  perundang-  undangan,  diantaranya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Penanaman Modal,  Undang-Undang BUMN,  dan  Undang-Undang  terkait  lainnya  beserta  peraturan-peraturan  pelaksananya.  Dengan demikian  model  kebijakan  hukum  CSR  di  Indonesia  dapat  diketahui  antara  lain  dari  instrumen- instrumen  hukum  ini.  Kebijakan  dasar  pembentukan  undang-  undang  yang  memuat  CSR  diatas antara  lain  adalah  untuk  mendukung  kelembagaan  perekonomian  yang  kokoh  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat;  terselenggaranya  iklim  dunia  usaha  yang  kondusif;  untuk memberikan  landasan  hukum  pada  Perseroan  Terbatas  agar  lebih  memacu pembangunan  nasional; meningkatkan penanaman  modal untuk mengolah  potensi  ekonomi  menjadi kekuatan  ekonomi riil, terciptanya  iklim  penanaman  modal  yang  kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian  hukum, keadilan,  dan efisien  dengan tetap  memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.  Kebijakan  dasar ini memang sangat umum, tidak menyentuh CSR
6 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.280
7 Banakar, Reza and Max Travers. (2005). Theory and Method in Socio-Legal Research . Oregon and Portland: Hart Publishing. p.354
secara langsung karena memang undang-undang tersebut tidak khusus mengatur CSR.
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan beberapa tahapan untuk mengkoordinasikan program CSR  di wilayah Kabupaten Gresik. Tahap  pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menerbitkan  sebuah  kebijakan  hukum  berupa  Perda  23/2012  tentang  Tanggungjawab  Sosial  dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik.
Tahapan  selanjutnya,  saat  ini  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik  sedang  merancang Peraturan  Bupati  yang  merupakan  turunan  dari  produk  hukum  diatasnya  sebagai  panduan  dan acuan  dalam  melaksanakan  program  CSR  yang  ada  di  Kabupaten  Gresik,  yakni  Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup. Rancangan Peraturan Bupati tersebut  terdiri  dari  10  Bab  dan  16  Pasal. Pada  Bab  II  Rancangan  Perbup  menjelaskan maksud  dan  tujuan  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  (2),  “Petunjuk  pelaksanaan TSLP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program TSLP di Kabupaten Gresik”; Pasal (3), “Petunjuk pelaksanaan TSLP ini bertujuan untuk :
a. mewujudkan    harmonisasi    dan    sinergisme    antara pelaksanaan   program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
b.      mewujudkan  bentuk  dan  tatacara  penyusunan  laporan  serta  pemberian penghargaan bagi perusahaan dan publikasinya; dan
c.   mewujudkan    keberlanjutan    penyelenggaraan    program

## TSLP”.
Bab  III  Rancangan  Perbup  menjabarkan  tentang  Kelembagaan  yang  memaparkan  mengenai tim  fasilitasi  TSLP.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik  menetapkan  struktur  sebuah  tim  yang terdiri  dari  berbagai  unsur  di  lingkungan  Pemerintahan  Daerah  untuk  memfasilitasi  berbagai kegiatan CSR perusahaan yang ada. Bab IV dengan judul bab Sinergisme Program, Pelaporan  dan Pemantauan.  Pada  Bab   V  menyebutkan  dalam  satu  Pasal mengenai Peran Pemerintah Daerah. Kemudian ada pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban para mitra TSLP yang dituangkan pada Bab  VI.  Pengaturan  sehubungan  dengan  TSLP  ini  dilanjutkan  dengan  keterangan  bagian penghargaan di Bab VII. Bab-bab selanjutnya sehubungan tentang hal- hal  berkaitan  seperti tentang sanksi  administrasi  pada  Bab  VIII  dan  tentang  ketentuan  peralihan  di  Bab  IX  masing-masing tertuang dalam satu pasal.

## 2.    Implementasi   kebijakan   Corporate   Social   Responsibility   di

## Kabupaten Gresik
Payung  hukum  atas  pembentukan  forum  CSR  di  Kabupaten  Gresik  adalah  Peraturan  Bupati Gresik  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  TanggungJawab  Sosial Perusahaan  di  Kabupaten  Gresik.  Pada  Tahun  2012,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik menerbitkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  23  Tahun  2012  tentang  Tanggungjawab Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  yang  ditindaklanjuti  oleh  Kabupaten              Gresik              dengan Keputusan       Bupati       Nomor       :
050/398/HK/437.12/2012   tentang   Tim   Koordinasi   Perencanaan   Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.
Tim  Koordinasi  bertujuan  agar  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan    (CSR)    di Kabupaten   Gresik   dapat   terlaksana   dengan   lebih sistematis dan terkoordinir dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  23    Tahun  2012  tentang Tanggungjawab  Sosial  dan  Lingkungan  Hidup  dijelaskan  pada  Pasal  5      juga      berperan      dalam memfasilitasi   terbentuknya   Forum   Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSLP) pada setiap  perusahaan.  Baik  berupa  saran  dan  kritikan  untuk  terbentuknya  forum  pelaksana  TSLP tersebut agar perusahaan dapat dengan maksimal dan terkontrol dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan memajukan perusahaan tersebut.
Tujuan    utama    dari    kegiatan    Koordinasi      Pelaksanaan    Kerjasama  Perencanaan Pembangunan   /  Corporate  Social   Responsibility  (CSR)   di Kabupaten Gresik antara lain:
1. Sebagai  wadah  koordinasi  antara  pemerintah,  perusahaa,  dan masyarakat terkait CSR.
2.  Penjaringan  data-data  CSR  perusahaan,  yang  nantinya  secara  otomatis  menjadi  reward perusahaan yang sudah bersedia melaporkan kegiatan CSR.
3.  Koordinasi & sinkronisasi program-program pembangunan daerah, agar  tidak  terjadi overlapping  dalam  satu  wilayah  serta  mampu bersinergi dan mendukung program prioritas pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.
4.  Bahan   evaluasi  untuk   pengambilan  kebijakan   &   pertimbangan pemerintah Kabupaten Gresik.
Pembentukan Forum CSR bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pengertian yang menyeluruh tentang  CSR,  terjadinya  hubungan  kerjasama  dan  harmonisasi  program  pemerintah  Kabupaten Gresik  dengan  Perusahaan melalui  program  CSR  perusahaan  dan  menyusun  program  CSR  yang tepat sasaran. Dalam hal ini Pemerintah hanya memfasilitasi dan mengkoordinasi perusahaan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Tim   CSR   Kabupaten   Gresik   memulai   kegiatan   koordinasi   dan sinkronisasi  program mulai  tahap  Pra  Musrenbang,  baik  ditingkat  provinsi hingga di level kabupaten. Hal ini dilakukan agar  tidak  ada  overlapping  suatu  program  dalam  suatu  wilayah,  dan  yang  paling  penting  adanya keselaran antara program perusahaan dan program pemerintah. Yang perlu menjadi cacatan penting dalam  mengelola,  mengkoordinasi,  dan  mensinkronkan  program  CSR  adalah  terkait  dana.  Secara regulasi  pemerintah  tidak boleh  menerima  dana  CSR untuk disalurkan, tapi  cukup  mensinkronkan berupa  program  yang  langsung  ditujukan  kepada  masyarakat  /  penerima  CSR.  Yang  kedua, sebaiknya  program  CSR  yang  diberikan  kepada  penerima  CSR  tidak  berbentuk  uang.  Sebaiknya menyalurkan  CSR  sudah  berupa  barang  atau  material atau  bentuk  lain  sesuai  program  CSR  yang direncanakan. Secara garis besar konsep koordinasi tersebut, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
Gambar 1
Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik
Gambar. 2
Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik
Pada      rapat      Pra-Musrenbang      Provinsi      Jawa      Timur,      Pemerintah  Kabupaten  Gresik pensinkronisasikan usulan Program-program Non-APBN & Non-APBD untuk forum CSR Provinsi. Tema utama tahun 2017 ini adalah mendukung Program Nasional  capaian 100-0-100 dalam bidang Air bersih dan  Sanitasi.  Dalam  forum  ini  mengahasilkan  beberapa  poin  k esepakatan untuk dapat ditindaklanjuti  di  level  kabupaten.  Untuk  level  koordinasi  di  tingkat  kabupaten,  Bappeda  bersama tim  teknis  dan  SKPD  terkait  merencanakan  sebuah  konsep  dan  penyedian  kebutuhan  data,  untuk mendukung kegiatan yang akan diprioritaskan pada tahun 2017.
Langkap  awal  pelaksanaan  koordinasi  ini  adalah  untuk  inventarisasi  program-program pembangunan  daerah,  sekaligus  merangkum  permasalahan  yang  ada  di  Kabupaten  Gresik  yang nantinya akan menjadi prioritas yang akan  ditangani  di  Tahun  2017.  Dalam  rapat  tersebut  dibahas beberapa permasalahan secara umum, yang natinya akan dilanjutkan oleh SKPD teknis.
Evaluasi  untuk  pelaksanaan  koordinasi  CSR  di  tahun  sebelumnya  juga  menjadi  bahan  yang perlu ditindaklanjuti, agar pada pelaksanaan di tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik. Penentuan Tema  Besar  atau  Tema  Utama  untuk  tahun  ini  adalah  program  100  –  0  –  100.  Program  tersebut menjadi  program  prioritas  baik  nasional  dan  daerah  yang  disamdingkan  dan  disinkronkan  dengan program pengentasan kemiskinan. Sehingga program ini diprioritaskan dengan sasaran utama warga miskin pada bidang Sanitas, Air Bersih, dan Kumuh.
Persiapan  data  untuk  penduduk  miskin  menjadi kewenangan Dinas Sosial  dan  bidang Sosial Kebudayaan  dan  Kemasyarakatan  Bappeda  Kabupaten  Gresik.  Sedangkan  untuk  data  sanitasi  ada di Dinas Kesehatan & UPT / Puskesmas di masing-masing wilayah serta menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  (PUTR)  melalui  UPT  Pengelolaan  Air Limbah (PAL) khusus menangani  sanitasi  di  wilayaah  perkotaaan.  Untuk  data  air  bersih  ada  di  Bappeda  bidang Pengembangan Wilayah, Insfrastruktur, dan Lingkungan Hidup.

## D.   Kesimpulan
Pengaturan  mengenai  CSR  di  dalam  UU  PT  dan  UU  PM  masih  perlu  diperjelas  dan disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainya,  antara  lain  UU Lingkungan Hidup  dan dengan instrumen  hukum internasional  yang  terkait,  diantaranya  ISO  26000.  Hal  ini  dimaksudkan untuk menghilangkan bias dalam pengertian dan standar pelaksanaan CSR. Selain itu agar kalangan dunia usaha dapat melaksanakan SCR secara lebih maksimal,  sehingga tujuan dari  penerapan  CSR pada  aspek-aspek  sosial  dan  lingkungan  dapat  semakin  berhasil  dan  mendatangkan  manfaat,  baik bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan negara.

## Bibliography

## Buku
Banakar,  Reza  and  Max  Travers.  (2005).  Theory  and  Method  in  Socio- Legal Research. Oregon and Portland: Hart Publishing.
Busyra Azheri. (2012). Corporate Social Responsibility. PT Raja Grafindo
Persada: Jakarta.
Mukti Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Wahyudi  I  dan Busyra  Azheri,  (2008). Corporate Social Responsibility .
Malang: Setara Press.
Yusuf Wibisono. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate
Social Responsibility) . Gresik: Fascho Publishing.

## Internet
Rahmatullah. (2013). Regulasi CSR di Indonesia. Diakses dari http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html pada 30 Januari 2017