Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## POTENSI BUDAYA MASYARAKAT PADA LEVEL KELURAHAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI
Engkus 1 , Muhammad Rizal Sidiq 2 , Muhammad Yusuf Sulaeman 3 , Nurul Sofiah 4
1,2,3,4 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: 1 engkus@uinsgd.ac.id, 2 rizalsidiq17@gmail.com, 3 ysulaeman14@gmail.com,
4 sofiahnurul4@gmail.com

## Abstrak
Tinjauan  ekologi  terhadap  perkembangan  administrasi  mencoba  mendeskripsikan hubungan antara lingkungan ( environment ) tempat administrasi tersebut tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Pelaksanaan administrasi dewasa ini perlu  mendapat  perhatian  dimana  faktor  ekologis  atau  lingkungan  selalu  mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada  masyarakat.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  ekologi administrasi  dan  pelayanan  publik  di  kantor  Kelurahan  Cipadung,  Kecamatan  Cibiru,  Kota Bandung.Masalah  penelitian  ini  adalah  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan   kualitatif  yang bersifat deskriptif  . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa proses ekologi  administrasi  di  lingkungan  Kelurahan  Cipadung  lebih  menitikberatkan  pada  budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut.
Kata Kunci: Budaya Masyarakat, Ekologi Administrasi, Pelayanan Publik

## Abstract
An  ecological  review  of  administrative  development  tries  to  describe  the  relationship between the environment in which the administration grows and develops and the administration that is considered a living organism. The implementation of today's administration needs attention where ecological or environmental factors always affect the implementation of government in the regions, especially those related to the provision of services to the community. The purpose of this study was to determine the ecological process of administration and public services at the office of Kelurahan Cipadung, District Cibiru, Bandung City. The problem of this research is the method used in this study is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this study are  observation,  interviews  and  literature  study.  The  results  of  the  study  indicate  that  the administrative ecological process in the Cipadung Village environment focuses more on culture because Cipadung Village has great potential in this field.
Keywords: Community Culture, Administrative Ecology, Public Service
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## A. PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  ekologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  hubungan  timbal balik antara organisme hidup/makhluk hidup dengan lingkungannya maka administrasi dapat pula dipandang  sebagai  organisme  hidup  yang  dipengaruhi  dan  mempengaruhi  keadaan  lingkungan. Dengan kata lain, ada hubungan timbal balik antara administrasi dan lingkungan atau faktor-faktor ekologi tersebut (Anggara, 2018).
Adapun  menurut  Sitanggang  (1997)  mendefinisikan  “ekologi”  sebagai  ilmu  yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan faktor-faktornya, hubungan antarfaktor lingkungan sendiri,  dan  hubungan  antarunsur  suatu  faktor  dengan  selamanya,  serta  hubungan  dengan lingkungannya (Sitanggang, 1997).
Faktor-faktor  ekologi  yang  ada  dewasa  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  praktik administrasi  publik  khususnya  berkaitan  dengan  pelayanan  publik.  Hal  tersebut  dikarenakan orientasi  administrasi  publik  adalah  bagaimana  dapat  memberikan  pelayanan  kepada publik/masyarakat.  Adapun  faktor-faktor  ekologi  tersebut  yaitu  sosial  budaya,  agama,  politik, ekonomi,  hukum,  dan  pertahanan  keamanan    yang  mana  sangat  berkaitan  erat  dengan  sistem administrasi publik.
Selain  itu,  faktor-faktor  ekologis  juga  terdiri  atas:  dasar-dasar  ekonomi,  struktur  sosial, jaringan  komunikasi,  pola-pola  ideologi/simbol,  dan  sistem  politik.  Faktor-faktor  ekologis  ini mempengaruhi  secara  timbal  balik  suatu  sistem  administrasi  Negara,  baik  di  negara-negara agrarian  maupun  industri  (Engkus,  Administrasi  Publik  Dalam  Perspektif  Administrasi  Publik, 2017).
Pemerintah sebagai salah satu pelaku penyelenggara pelayanan publik memiki kewajiban untuk  dapat  memenuhi  setiap  kebutuhan  masyarakat  karena  masyarakat/rakyat  pada  dasarnya memiliki hak-hak dasar, yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memenuhinya atau paling tidak terjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pelaksanaan administrasi pemerintahan  perlu  mendapat  perhatian  dimana  faktor  ekologis  atau  lingkungan  selalu mempengaruhi  pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah  khususnya  yang  berhubungan  dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  era  reformasi  dan  globalisasi  dewasa  ini,  tuntutan  masyarakat  dan  dunia  usaha terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  semakin  kuat,  untuk  itu  perlu  terciptanya  iklim  usaha yang kondusif, yang ditandai dengan kondisi pelayanan yang cepat, tepat, pasti aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik tercermin dalam segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat,  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Bentuk  aktivitas  pelayanan  dapat  bersifat  kegiatan  administrasi,  kegiatan  berupa  penyediaan barang maupun penyediaan jasa (Engkus, 2018).
Dalam hal ini, peneliti   melakukan studi kasus di kantor Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru,  Kota  Bandung.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui    bagaimana
proses  ekologi  administrasi  dan  pelayanan  publik  di  kantor  Kelurahan  Cipadung,  Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

## B. KAJIAN  TEORI Ekologi Administrasi
Secara etimologi (asal kata), ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua akar kata, yaitu oikos berarti rumah, rumah tangga atau tempat tinggal, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian,  ekologi  adalah  ilmu  tentang  rumah  atau  tempat  tinggal  makhluk.  Umumnya  ekologi didefinisikan  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  mahluk  hidup  dan lingkungannya (Soedjiran Resosoedarmo, 1986).
Kata ekologi diperkenalkan pertama kali oleh Ernest Hackel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Menurut Collins, mendefinisikan “ekologi” sebagai suatu ilmu cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisme hidup dan lingkungan tempat ia hidup (Collins, 1989). Sedangkan  menurut  Sitanggang,  mendefinisikan  “ekologi”  sebagai  ilmu  yang  mempelajari hubungan antara lingkungan dan faktor-faktornya, hubungan antarfaktor lingkungan sendiri, dan hubungan  antarunsur  suatu  faktor  dengan  selamanya,  serta  hubungan  dengan  lingkungannya (Sitanggang, 1997).
Faktor-faktor  ekologis  administrasi  negara  dapat  dilihat  dari  aspek-aspek  kehidupan nasional  yang  terdiri  atas  dua  aspek,  yaitu  aspek  alamiah  dan  aspek  kemasyarakatan.  Riggs membagi faktor ekologis ke dalam beberapa aspek berikut, yaitu: Aspek alamiah terdiri dari: (a) Lokasi  dan  posisi  geografi,  (b)  Keadaan dan  kekayaan  alam,  dan  (c)  Keadaan  dan  kemampuan penduduk.  Sedangkan aspek kemasyarakatan terdiri dari: (a) Ideologi, (b) Politik, (c) Ekonomi, (d) Sosial budaya, dan (e) Militer (Pamudji, 2004).
Adapun  pengertian  administrasi  secara  sempit  berasal  dari  kata administratie (bahasa Belanda),  meliputi  kegiatan catat-mencatat,  surat-menyurat,  pembukuan  ringan,  pembuatan agenda,  dan  sebagainya  yang  bersifat  teknis  ketatausahaan.  Dalam  arti  sempit  tersebut, administrasi  adalah  kegiatan  yang  bersifat  tulis-menulis.  Dengan  demikian,  administrasi  dapat dipandang sebagai kegiatan tata usaha, seperti mengetik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Dalam arti luas, administrasi meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, Administrasi dan Pembangunan, 1976).
Menurut  Terry,  administrasi  adalah  perencanaan,  pengendalian,  dan  pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Terry, 1986). Sedangkan menurut Siagian, menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1994).
Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  administrasi  adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dalam suatu organisasi antara dua orang atau lebih berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan  tertentu.
Tinjauan  ekologi  terhadap  perkembangan  administrasi  berarti  tinjauan  yang  mencoba menerangkan  hubungan  antara  lingkungan  ( environment )  tempat  administrasi  itu  tumbuh  dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup tersebut. Dengan kata lain,  tinjauan  ekologis  ingin  menjelaskan  pengaruh  lingkungan  terhadap  administrasi  maupun sebaliknya.
Dalam  hal  ini,  terdapat  hubungan  antara  administrasi  dengan  lingkungan  sosialnya.  Di antara  berbagai  unsur  lingkungan  sosial  yang  ada,  unsur  budaya  merupakan  unsur  yang  paling
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
banyak  memengaruhi  penampilan  ( performance )  administrasi  publik.  Hal  tersebut  dikarenakan administrasi  publik  merupakan  ilmu  sosial  yang  bersifat  dinamis,  yang  setiap  saat  dapat mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban, dan teknologi.
Agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan ataupun dalam rangka menggerakkan dan  memperlancar  pelaksanaan  pembangunan,  kegiatan  aparatur  pemerintah  perlu  dipadukan, diserasikan  dan  diselaraskan  untuk  mencegah  timbulnya  tumpang  tindih,  pembentukan, kesimpangsiuran  dan/atau  kekacauan.  Koordinasi  antar-kegiatan  aparatur  pemerintah  harus dilakukan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dan pengendaliannya (Anggara, 2018). Dalam hal ini diharapkan agar setiap kegiatan administrasi dapat dilakukan demi kepentingan umum dan kemakmuran rakyat.

## Pelayanan Publik
Pamudji  menjelaskan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  berbagai  aktivitas  yang  bertujuan memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  barang  dan  jasa.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  yaitu  penyelenggara  Negara/  pemerintah, penyelenggara  perekonomian  dan  pembangunan,  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi  pelayanan  publik,  dan  badan  usaha/badan  hukum  yang  bekerjasama  dan/atau  dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi pelayanan publik.
Dalam  pelayanan  publik  terdapat  sepuluh  prinsip  pelayanan  umum  yang  diatur  dalam Keputusan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah, kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi,  keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan sarana  dan  prasarana  kerja,  kemudahan  akses,  kedisiplinan,  kenyamanan.  (Kemenpan,2003). Keberadaan  prinsip-prinsip  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  pelayanan  publik  yang berkualitas.
Melihat  kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni: Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Dalam hal ini, Irfan Islamy (1999) menyebut beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal  organisasi  yaitu:  (a)  Prinsip  aksestabelitas,  dimana  setiap  jenis  pelayanan  harus  dapat dijangkau  secara  mudah  oleh  setiap  pengguna  pelayanan  (misal:  masalah  tempat,  jarak  dan prosedur pelayanan), (b) Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus  tersedia  bagi  masyarakat  dengan  kepastian  dan  kejelasan  ketentuan  yang  berlaku  bagi proses  pelayanan  tersebut,  (c)  Prinsip  teknikalitas,  yaitu  bahwa  setiap  jenis  pelayanan  proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat  yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut  berdasarkan  kejelasan,  ketepatan  dan  kemantapan  sistem,  prosedur  dan  instrumen pelayanan,  (d)  Prinsip  Profitabilitas,  yaitu  bahwa  proses  pelayanan  pada  akhirnya  harus  dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi  pemerintah  maupun  bagi  masyarakat  luas,  (e)  Prinsip  akuntabilitas,  yaitu  bahwa  proses, produk  dan  mutu  pelayanan  yang  telah  diberikan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  karena  aparat  pemerintah  itu  pada  hakekatnya  mempunyai  tugas  memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (Engkus, 2015).

## C. METODE PENELITIAN
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan  kualitatif bersifat deskriptif. Metode  ini  merupakan  sebuah  metode  penelitian  yang  memanfaatkan  data  kualitatif  dan dijabarkan  secara  deskriptif.  Selain  itu,  penelitian  kualitatif  juga  merupakan  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang-orang  serta  perilaku  yang diamati.
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu  dengan  teknik obervasi, wawancara dan studi kepustakaan.  Informan  penelitian ini yaitu Bapak LUKM selaku Lurah/Kasatlinmas Kelurahan Cipadung.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah pemerintah Kota Bandung  dengan  memiliki  luas  lahan  sebesar  105  Ha.  Secara  administratif    Kelurahan  Cipadung dibatasi  oleh:  (a)  Bagian  Selatan:  Kelurahan  Cipadung  Wetan  Kec.  Panyileukan,  (b)  Bagian  Utara: Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru, (c) Bagian Timur: Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru, dan (d) Bagian Barat : Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru.
Secara  geografis  Kelurahan  Cipadung  Kecamatan  Cibiru  ini  memiliki  bentuk  wilayah berombak  sebesar  25%  dari  total  keseluruhan  luas  wilayah.  Ditinjau  dari  sudut  ketinggian  tanah, Kelurahan Cipadung berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimuim  di  Kelurahan  Cipadung  berkisar  27°  C,  sedangkan  dilihat  dari  segi  curah  hujan  berkisar 2400 m/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 90 hari.
No. Jumlah RW Jumlah RT 1 RW 01 6 RT 2 RW 02 6 RT 3 RW 03 3 RT 4 RW 04 4 RT 5 RW 05 4 RT 6 RW 06 3 RT 7 RW 07 4 RT 8 RW 08 4 RT 9 RW 09 4 RT 10 RW 10 3 RT 11 RW 11 4 RT 12 RW 12 5 RT 13 RW 13 7 RT 14 RW 14 7 RT 15 RW 15 8 RT 16 RW 16 4 RT 17 RW 17 7 RT JUMLAH 83 RT
Tabel 1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Cipadung Sumber: Kantor Lurah Cipadung, 2020
Kelurahan Cipadung memiliki jumlah penduduk 19.739 jiwa pada tahun 2016 terdiri dari 9.589 jiwa  laki-laki  dan  10.150  jiwa  perempuan.  Jumlah  kepala  keluarga  di  Kelurahan  Cipadung  saat  ini mencapai sekitar 5.043 KK. Berdasarkan data kependudukan pada Bulan Desember Tahun 2016 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 186 Jiwa per Ha dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu kewaktu.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
No. Umur Jumlah L P JUMLAH 1 0-4 571 616 1187 2 5-9 1574 1276 2869 3 10-14 895 880 1775 4 15-19 779 872 1651 5 20-24 770 906 1676 6 25-29 683 861 1544 7 30-34 712 835 1547 8 35-39 764 661 1425 9 40-44 720 814 1534 10 45-49 748 721 1469 11 50-54 534 586 1120 12 55-59 393 481 874 13 60-64 248 388 636 14 >65 222 249 471 JUMLAH 9613 10141 19739

## Tabel 2. Jumlah penduduk kelurahan cipadung Sumber: Kantor Lurah Cipadung, 2020
Proses  ekologi  administrasi  di    lingkungan  Kelurahan  Cipadung  lebih  menitikberatkan  pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut. Dalam hal ini, pemerintah  khususnya  di  lingkup  Kelurahan  Cipadung  senantiasa  memberikan  pelatihan  untuk meningkatkan  kompetensi  dengan  menjalin  kerjasama  bersama  dengan  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kota Bandung demi mewujudkan Kelurahan Cipadung yang berdaya saing, khususnya pada sektor budaya yang bisa dijadikan alternatif untuk mencari nafkah bagi masyarakat Cipadung.
Masyarakat Cipadung khususnya tidak terlepas dari budaya setiap akan melakukan kegiatan. Kelurahan  Cipadung  senantiasa  memberikan  rekomendasi  kegiatan  maupun  surat pengantar  kepada Disparbud. Komunikasi yang berjalan di lingkungan kantor Kelurahan Cipadung terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menggunakan proses administrasi yang sesuai dengan SOP yang berlaku di kantor Kelurahan Cipadung.
Pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  di  kantor  Kelurahan  Cipadung  harus melalui proses administratif yang sesuai dengan SOP  yang ada. Seperti surat pengantar dari RT/RW dan KK maupun KTP. Jika ingin melakukan pertunjukkan, harus ada surat izin dari kepolisian ataupun dari dinas terkait.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kelurahan  Cipadung  adalah  anggaran  yang  khusus  untuk menggelar pembinaan atau membatu kegiatan masyarakat. Sehingga masyarakat harus mencari donasi sendiri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jika memang perlu anggaran, harus melalui prosedur yang ada.
Proses  dan  budaya  administrasi  di  lingkungan  kelurahan  Cipadung  tidak  dipungut  biaya, sehingga  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  harus  maksimal tanpa mengharap  biaya
administratif  dari  masyarakat.  Jika terbukti  terdapat  pungli,  maka  akan  ditindaklanjuti  ataupun  bisa mendapatkan teguran dari pimpinan terkait ataupun dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Selama  pandemi,  kegiatan  seni  budaya  dihentikan  karena  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Walikota Bandung yang mewajibkan menerapkan PPKM. Masyarakat pun mulai merasa jenuh dengan penekanan  ataupun  aturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  karena  semua  gerak-gerik  masyarakat dibatasi. Efek dari aturan tersebut adalah banyak masyarakat yang hilang pekerjaannya dan kesulitan dalam sisi ekonomi.
Dalam  penerapan  aturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat/  PPKM  di  lingkungan  Kelurahan Cipadung, hanya sebatas teguran lisan atau dengan penahanan kartu identitas kependudukan. Berbeda dengan  budaya  ekologi/lingkungan  lain  yang  menerapkan  sanksi  dan  juga  denda  berupa  uang. Pendekatan  yang  dilakukan  di  lingkungan  Kelurahan  Cipadung  adalah  pendekatan  antar  individu masyarakat (emosial), tanpa melibatkan fisik ataupun adu argumentasi dengan masyarakat. Di masa pandemi Covid-19, pelayanan  yang diberikan dibatasi hanya  sampai pukul 12.00 WIB. Namun jika masyarakat  membutuhkan  pelayanan,  maka  akan  dilayani  dengan  batasan  tertentu  yang  telah diterapkan. Karena sebagian karyawan diberlakukan Work From Home (WFH).
Pada sisi politik, wilayah Cipadung memiliki pilihan politik yang beragam. Namun hal tersebut tidak menjadikan perbedaan dalam bidang pelayanan yang diberikan. Pemerintah di sektor Kelurahan Cipadung sering mengikuti reses untuk menampung aspirasi yang ada di masyarakat dan mengadakan musrenbang kelurahan. ASN dituntut untuk netral dalam setiap kegiatan yang ada di lingkup birokrasi dan  memberikan  kebebasan  kepada  warga  masyarakatnya  dalam  pilihan  politiknya  masing-masing (kebebasan berpolitik.

## E. SIMPULAN
Dari  sisi  kebudayaan,  proses  ekologi  administrasi  di  lingkungan  Kelurahan  Cipadung  lebih menitikberatkan pada budaya, karena Kelurahan Cipadung memiliki potensi yang besar pada bidang tersebut. Dalam hal ini, pemerintah khususnya di lingkup Kelurahan Cipadung senantiasa memberikan pelatihan  untuk  meningkatkan  kompetensi  dengan  menjalin  kerjasama  bersama  dengan  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota  Bandung  demi  mewujudkan  Kelurahan  Cipadung  yang  berdaya saing,  khususnya  pada  sektor  budaya  yang  bisa  dijadikan  alternatif  untuk  mencari  nafkah  bagi masyarakat Cipadung.
Selama  pandemi,  kegiatan  seni  budaya  dihentikan  karena  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Walikota Bandung yang mewajibkan menerapkan PPKM. Masyarakat pun mulai merasa jenuh dengan penekanan  ataupun  aturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  karena  semua  gerak-gerik  masyarakat dibatasi. Efek dari aturan tersebut adalah banyak masyarakat yang hilang pekerjaannya dan kesulitan dalam sisi ekonomi.
Dari sisi pelayanan publik, komunikasi yang berjalan di lingkungan kantor Kelurahan Cipadung terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menggunakan  proses  administrasi  yang  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  di  kantor  Kelurahan Cipadung. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat di kantor Kelurahan Cipadung harus melalui proses administratif yang sesuai dengan SOP yang ada. Seperti surat pengantar dari RT/RW dan KK maupun KTP. Jika ingin melakukan pertunjukkan, harus ada surat izin dari kepolisian ataupun dari dinas terkait.
Di masa pandemi Covid-19, pelayanan yang diberikan dibatasi hanya sampai pukul 12.00 WIB. Namun jika masyarakat membutuhkan pelayanan, maka akan dilayani dengan batasan tertentu yang telah diterapkan. Karena sebagian karyawan diberlakukan Work From Home (WFH).
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Sedangkan dari sisi politik, wilayah Cipadung memiliki pilihan politik yang beragam. Namun hal tersebut tidak menjadikan perbedaan dalam bidang pelayanan yang diberikan. Pemerintah di sektor Kelurahan Cipadung sering mengikuti reses untuk menampung aspirasi yang ada di masyarakat dan mengadakan musrenbang kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2018). Ekologi Administrasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Collins. (1989). Dictionary of Phrasal Verbs. London: Collins Publishers.
Engkus.  (2015).  Dampak  Komitmen  Organisasional  Melalui  Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja Dinas-Dinas  Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Wilayah Metropolitan Bandung. lib. uinsgd. ac. id , 1-133.
Engkus,  E.  E.  (2017). Budaya  Panengen  Sebagai  Representasi  Simbolik  Kepemimpinan  Desa  Cikalong. Panggung, 27(2),157-167. DOI: http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v27i2.257
Engkus,  E.  (2017).  Administrasi  Publik  dalam  Perspektif  Ekologi.  JISPO  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Engkus.  (2018).  Optimalisasi  Government-Business  Partnership  (Gbps)  Di  Era  Disruptif  Dan Governansi  Digital  Untuk  Mewujudkan  Tujuan  Nasional  Berkelanjutan. Proceeding  Seminar Nasional Business, Government, And The Public: Optimalisasi Government-Business Partnership (Gbps)  Di  Era  Disruptif  Dan  Governansi  Digital  Untuk  Mewujudkan  Tujuan  Nasional Berkelanjutan , 1-20.
Pamudji, S. (2004). Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, S. P. (1976). Administrasi dan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
Siagian,  S.  P.  (1994). Organisasi,  Kepemimpinan,  Perilaku  Administrasi. Jakarta:  Haji  Mas Agung.
Sitanggang, H. (1997). Ekologi Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Soedjiran Resosoedarmo, K. K. (1986). Pengantar Ekologi. Bandung: Remadja Karya.
Terry, G. R. (1986). Asas-Asas Manajemen. Bandung: Alumni.