## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1814-1825  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6723

## Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Karya Potret Ditinjau Dari Hukum Indonesia dan Jepang
Anissa Maya Hapsari 1 , Diana Tantri Cahyaningsih 2
Universitas Sebelas Maret anissamaya@student.uns.ac.id, dianatantri@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
The  increasing  ease  of  interaction,  which  is  becoming  more  intensive,  extensive,  and unrestricted,  is  a  result  of  technological  advancements.  This  is  accompanied  by  the advancement  of  human  thinking,  which  can  create  new  innovations.  These  innovations  are subsequently  embodied  in  works,  one  of  which  is  portrait  works.  The  works  that  result  from such innovations are protected as Copyrights in the form of Portrait Rights. The background for selecting Japan as the country for comparison is based on data from the Intellectual Property Index, where Japan scores higher in terms of copyright protection compared to Indonesia, with scores of 8.1 and 3.9, respectively. This study aims to understand the comparison of copyright regulations related to portrait rights and the efforts that can be made through this comparison to  achieve  legal  certainty.  This  research  is  normative  legal  research  that  uses  a  statute approach and a comparative approach. The results of this study show similarities regarding the international agreement ratified by both countries and differences in the types of rights in their copyright  regulations.  Furthermore,  effort  to  achieve  legal  certainty  related  to  the  theory  of progressive law include continually updating regulations to align with societal development, as the law has a dynamic nature.
Keywords: Comparative Study; Copyright Law; Portrait Right

## ABSTRAK
Kemudahan  dalam  berinteraksi  yang  semakin  intensif,  luas,  dan  tidak  terbatas merupakan suatu akibat dari kemajuan teknologi. Hal tersebut diikuti dengan kemajuan cara berpikir  manusia  yang  dapat  menciptakan  inovasi-inovasi  yang  baru  yang  selanjutnya inovasi  tersebut  dituangkan  dalam  sebuah  karya  salah  satunya  yaitu  Karya  Potret.  Karya- karya yang merupakan hasil dari suatu inovasi tersebut dilindungi sebagai Hak Cipta sebagai Hak  Potret.  Latar  belakang  pemilihan  Jepang  sebagai  negara  objek  komparasi  yaitu berdasarkan  data Intellectual  Property  Index ,  dalam  hal  perlindungan  Hak  Cipta,  Jepang memiliki  skor  yang  lebih  tinggi  dibanding  Indonesia  yaitu  8.1  sedangkan  Indonesia  3.9. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  pengaturan  hak  cipta  yang berkaitan  dengan  hak  potret  beserta  upaya  yang  dapat  dilakukan  melalui  perbandingan tersebut  agar  mencapai  kepastian  hukum.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  yaitu terdapat  kesamaan  mengenai  perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  oleh  kedua  negara serta  perbedaan  jenis  hak  dalam  pengaturan  hak  cipta  kedua  negara.  Selanjutnya,  upaya yang  dapat  dilakukan  agar  tercapainya  kepastian  hukum  berkaitan  dengan  teori  hukum progresif yaitu dengan selalu memperbarui pengaturan agar sejalan dengan perkembangan masyarakat hal tersebut karena hukum memiliki sifat yang dinamis.
Kata kunci: Studi Komparatif; Hukum Hak Cipta; Hak Potret

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  menyebabkan  adanya  kemudahan  dalam  berinteraksi dimana  semakin  intensif  dan  lebih  luas  dan  tidak  terbatas.  Era  globalisasi merupakan  suatu  masa  dimana  terdapat  keterbukaan  dalam  komunikasi  yang didorong oleh inovasi–inovasi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Adanya era globalisasi yang dibersamai dengan kemajuan teknologi yang bersifat terbuka juga dapat  mempermudah  manusia  dalam  berhubungan  jarak  jauh,  menyebarkan informasi  secara  cepat,  mudah,  dan  luas  serta  menciptakan  berbagai  perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, maka tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kemajuan cara berpikir manusia yang menghasilkan inovasi – inovasi yang dituangkan  dengan  karya.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  potret diartikan  sebagai  gambar  yang  dibuat  dengan  kamera.  Selain  definisi  tersebut, dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta) karya juga dapat dikatakan sebagai hasil dari  pekerjaan  dan  pemikiran  manusia  dapat  berupa  seni,  tulisan,  dan  lain sebagainya.  Salah  satu  dari  bentuk  karya  tersebut  adalah  hasil  fotografi.  Menurut Bull,  sebagaimana  dikutip  dalam  Jurnal  Proporsi,  fotografi  berasal  dari  dua  istilah yaitu phos (cahaya) dan graphy dari graphe (tulisan atau gambar) (Bull, 2010:5) hal tersebut  dapat  bermakna  bahwa  fotografi  merupakan  menulis  atau  menggambar dengan  cahaya.  Menurut  Sudarma,  media  foto  merupakan  salah  satu  media komunikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  suatu  pesan  ataupun  ide kepada  orang  lain  (Sudarma,  2012:2).  Menurut  Pasal  5 Universal  Copyright Convention , hak cipta meliputi hak Tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan  memberi  kuasa  untuk  membuat,  menerbitkan,  dan  memberi  kuasa  untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi.
Berdasarkan  data  dari International  Property  Right  Index ,  Jepang  memiliki skor  lebih  unggul  dibanding  Indonesia  pada  tingkat  perlindungan  Hak  Cipta  yaitu sebesar  8.1  sedangkan  Indonesia  sebesar  3.9.  Jepang  dan  Indonesia  kedua  negara telah  melakukan  penerimaan  ( acceptance )  perjanjian International  Agreement  on Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPs) dimana  Jepang  pada tanggal  31  Agustus  2007,  sedangkan  Indonesia  pada  tanggal  20  Oktober  2011 (WTO, 2023). TRIPs merupakan kesepakatan di bidang kekayaan intelektual dimana terdapat  kewajiban  bagi  negara  yang  telah  menyetujuinya  untuk  membuat  aturan sendiri  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Dampak  dari  adanya  TRIPs  bagi Indonesia yaitu dengan adanya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan Jepang mengatur Hak Cipta dengan Copyright Act (Act No. 48, May 14 2014) yang selanjutnya disebut dengan Act No. 48 of 1970.  Negara Jepang serta Indonesia  memiliki  pengaturan  Hak  Cipta  untuk  melindungi  karya-karya  yang dihasilkan  oleh  warga  negaranya,  tetapi  baik  dalam  segi  pengaturan  ataupun pelaksanaan  dapat  berbeda,  dikarenakan  Hukum  Hak  Cipta  merupakan  salah  satu hukum yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud  Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2017: 35). Ilmu Hukum memiliki sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan, sehingga sifat  dari  penelitian ini sesuai  dengan  sifat  ilmu  hukum  itu sendiri.  Menurut  Peter Mahmud Marzuki, penelitian preskriptif memiliki tujuan untuk memberi gambaran ataupun  merumuskan  masalah  sesuai  dengan  keadaan  atau  fakta  yang  ada. Sedangkan  sifat  terapan  merupakan  penentuan  standar  prosedur  sesuai  dengan ketentuan – ketentuan aturan hukum yang berlaku (Marzuki, 2017:35). Selanjutnya, penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  Perundang–Undangan  ( Statue Approach ) dan Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merek, Paten, dan Hak Cipta merupakan 3 (tiga) unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam Sejarah Hak Kekayaan Intelektual. Adanya pengaturan mengenai HKI telah ada sejak tahun 1840-1n. Pertama, yaitu Merek pada tahun 1885 terdapat UU Merek yang mulai diberlakukan oleh pemerintah  kolonial  Indonesia, kemudian diikuti  dengan  UU  Paten  pada  tahun  1910  lalu  UU  Hak  Cipta  pada  tahun  1912 (Auteurs  Wet  1912).  Guna  melengkapi  peraturan-peraturan  tersebut,  pemerintah memutuskan  untuk  bergabung  menjadi  anggota  Konvensi  Paris  pada  tahun  1888 dan  Konvensi  Berne  pada  tahun  1914.  Kemudian,  setelah  Indonesia  mencapai kemerdekaan,  pemerintah  mengundangkan  UU  No.  6  Tahun  1961  (UU  Merek),  UU No. 6 Tahun 1982 (UU Hak Cipta), dan UU No. 6 Tahun 1989 (UU Paten). Undang- Undang tersebut telah diubah seiring berjalannya waktu dan ikut sertanya Indonesia dalam  berbagai  konvensi  intermasional.  Sehingga  HKI  terdiri  dari  Hak  Cipta,  Hak Paten,  Hak  Merek.  Guna  melengkapi,  pemerintah  membentuk  UU  Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  merupakan  salah  satu hal  yang  berpengaruh  terhadap  perubahan  Undang–Undang  Hak  Cipta  dimana teknologi informasi mempunyai peran dalam pengembangan Hak Cipta namun juga dapat  menjadi  media  pelanggaran  hukum  di  bidang  hak  cipta  seperti  pembajakan terhadap  suatu  karya  melalui  media  yang  dihasilkan  oleh  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Pengaruh–pengaruh  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang didominasi oleh negara–negara maju menyebabkan Indonesia semakin bergantung pada  teknologi  yang  dihasilkan.  Adapun  latar  belakang  dari  berlakunya  Undang– Undang No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan Undang–Undang No. 19 Tahun 2002 tercantum dalam penjelasan umum Undang–Undang tersebut dimana salah satunya yaitu  penggunaan  Hak  Cipta  dan  Hak  terkait  dalam  sarana  multimedia  untuk merespon  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Berdasarkan  hal tersebut,  Indonesia  menjadi  anggota  dari  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia  ( Establishing  the  World  Trade  Organization yang  didalamnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1814-1825  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6723
mencakup Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPs)  melalui Undang–Undang  No.  7  Tahun  1994  kemudian  Indonesia  juga  meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997  dan World  Intellectual  Property  Organization  Performances  and  Phonograms Treaty (Perjanjian  Karya–Karya  Pertunjukan  dan  Karya  –  Karya  Fonogram  WIPO) yang  selanjutnya  disebut  dengan  WPPT  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  74 Tahun 2004 (Saidin, 2015:216). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang–undangan.  Hak  cipta  tidak  dapat  dilakukan peralihan  secara  lisan  melainkan  secara  tertulis,  baik  dengan  akta  otentik  atau dengan akta perjanjian di bawah tangan.
Berbeda  dengan  Indonesia,  Kekayaan  Intelektual  di  Jepang  dilindungi dengan  berbagai  pengaturan  yaitu  Undang-Undang  Paten  ( Patent  Act ),  Undang- Undang  Model  Utilitas  ( Utility  Model  Act ),  Undang-Undang  Desain  ( Design  Act ), Undang-Undang  Merek  Dagang  ( Trademark  Act ),  Undang-Undang  Hak  Cipta ( Copyright  Act ),  dan  Undang-Undang  Pencegahan  Persaingan  Tidak  Sehat  ( Unfair Competition  Convention  Act ).  Jepang  memulai  langkahnya  sebagai  negara  yang berkembang  pada  tahun  1868  saat  terjadinya  Restorasi  Meiji.  Seiring berkembangnya sistem politik, hukum, dan ekonomi, sistem Hukum Hak Cipta juga dikembangkan sesaat setelah Restorasi Meiji. Pengaturan mengenai hak cipta yang pertama di Jepang yaitu Undang–Undang mengenai penerbitan yang disahkan pada tahun 1869. Undang–Undang tersebut mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta dan Peraturan tentang Penerbit. Pada tahun 1887, bagian dari pengaturan Hak Cipta dalam  Undang–Undang  tersebut  dipisahkan  dan  menjadi  independen  sebagai Undang–Undang  baru  yang  disebut  sebagai  Undang–Undang  Hak  Cipta  (Copyright Act) yang kini diatur dalam Law No. 48 of May 1970 (Government of Japan, 2020:3). Salah  satu  jenis  karya  fotografi  yaitu Commercial  Photography yaitu  jenis fotografi  yang  bertujuan  untuk  komersial  seperti  mempromosikan  suatu  produk atau  jasa.  Lingkup commercial  photography sangat  luas,  seperti food  photography , product photography , architecture/interior design photography , fashion photography , dan lain-lain. Karya potret sendiri dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1  Ayat  (10)  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  Potret proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau  lebih  dengan  cara  dan  bentuk  apapun,  secara  permanen  atau  sementara. Sedangkan  dalam  pengaturan  di  Jepang  sendiri  diatur  dalam  Law  No.  48  of  1970 pada  Article  2  (4)  bahwa  Karya  fotografi  mencakup  sebuah  karya  yang  dihasilkan menggunakan  metode  yang  mirip  dengan  yang  digunakan  untuk  menghasilkan fotografi.
Dalam  rangka  perlindungan  hak  potret  terdapat  beberapa  perbedaan pengaturan  antara  Indonesia  dan  Jepang.  Jepang  memiliki  pengaturan  yang  lebih detail  atau  mendalam  dalam  Act  No.  48  of  1970  yaitu  dalam  Article  6  terdapat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1814-1825  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6723
perlindungan  karya  berdasarkan  kewarganegaraan  pencipta  dan  tempat  publikasi. Dengan demikian, karya potret yang hak ciptanya dimiliki oleh warga negara Jepang dapat dilindungi, serta karya yang dipublikasikan pertama kali di Jepang juga dapat dilindungi.  Sedangkan  pengaturan  di  Indonesia  Kedua  negara  memiliki  kesamaan mengenai  perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  yaitu  terletak  pada  The  Berne Convention (The Berne Convention of The Protection of Literary and Artistic Works), The Universal Copyright Convention, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights  (TRIPs),  The  WTO  Agreement  (The  Marrakech  Agreement  Establishing  the World  Trade  Organization),  WIPO  Copyright  Treaty,  WIPO  Performances  and Phonograms Treaty. Tetapi, dalam pelaksanaannya setiap negara pasti memiliki cara yang berbeda-beda, seperti halnya pengaturan-pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual antara Indonesia dan Jepang berbeda.
Adapun kedua negara mengatur mengenai hak potret ataupun karya berupa fotografi pada pasal-pasal berikut:
Tabel 1. Hak Potret dalam Undang-Undang Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta Act No.48 of 1970 Pengaturan Pasal  1  Ayat  (10)  “Potret  adalah  karya fotografi dengan objek manusia” Article  2  (4)  ” Photographic  Works, includes a work rendered using a method similar  to  that  which  is  used  to  produce of photograph ” Pasal  12  Ayat  (9)  menjelaskan  bahwa karya fotografi termasuk dalam cakupan yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam  Article  10  (1)  poin  (viii) dijelaskan  bahwa  karya  fotografi merupakan  salah  satu  contoh  karya ilustratif terkait dengan undang-undang hak cipta. Pasal  1  Ayat  (12)  mengatur  mengenai proses penggandaan Article 3 menjelaskan mengenai Publikasi  Karya,  salah  satunya  yaitu yang  berhak  melakukan  publikasi adalah pemilik hak cipta (authorized) Pasal  1  Ayat  (17)  mengatur  mengenai pengertian pendistribusian yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran  Ciptaan  dan/atau  produk hak terkait. Article  4  (4)  menjelaskan  mengenai suatu  karya  fotografi  dianggap  telah dipublikasikan jika orang yang ditentukan  dalam  Pasal  45  Ayat  (1) mengeksposnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Pasal  1  Ayat  (20)  mengatur  mengenai Lisensi  oleh  pemegang  Hak  Cipta kepada pihak lain. Article  26-2  mengatur  mengenai beberapa cara pengalihan hak Pasal  1  Ayat  (21)  mengatur  mengenai Royalti yang berarti suatu  imbalan atas pemanfaatan  Hak  Ekonomi  suatu ciptaan  atau  produk  hak  terkait  yang Article  30  mengatur  mengenai  suatu karya yang ditangkap secara insidental, yaitu jika karya fotografi atau perekaman  dan  karya  lain  yang  terdiri

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
diterima oleh Pencipta. dari  objek  atau  suara  yang  sedang ditangkap secara insidental dikarenakan sulit untuk memisahkannya dari objek utama, maka karya  tersebut  dapat  direproduksi dengan  ketentuan  tidak  merugikan kepentingan  pemilik  hak  cipta  dan dengan  mengingat  tujuan  utama  dalam pembuatan karya tersebut. Pasal  1  Ayat  (23)  mengatur  mengenai Pembajakan yaitu Penggandaan Ciptaan secara  tidak  sah  guna  memperoleh keuntungan ekonomi. Article 45 mengatur mengenai kewenangan  pemilik  salinan  asli  dari sebuah  karya  seni  atau  karya  fotografi untuk  dapat  memamerkan  karya tersebut secara publik. Pasal  1  Ayat  (24)  mengatur  mengenai Penggunaan Secara Komersial Article  21  mengatur  mengenai  hak eksklusif  yang  dimiliki  pencipta  untuk mereproduksi karya. Pasal  12  Ayat  (1)  mengatur  mengenai larangan  penggunaan  secara  komersial sebuah karya tanpa persetujuan tertulis dari  orang  yang  dipotret  atau  ahli warisnya. Article  79,  mengenai  hak  reproduksi atau  hak  transmisi  publik,  termasuk  di dalamnya  merupakan  hak  cetak  yaitu hak untuk melakukan tindakan percetakan, penggandaan, dan pendistribusian  dimana  hak  cetak tersebut diatur dalam Article 21.
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014,  adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  menjadi  salah  satu  variabel  dalam  Undang-Undang  tentang  Hak Cipta,  mengingat  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  satu  sisi  memiliki  peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini (Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
Sedangkan, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Jepang yaitu Act No. 48,  terdapat  Hak  potret  dan  hak  publikasi,  dimana  dalam  mengeksploitasi  foto seseorang  yang  diambil,  beberapa  pertimbangan  harus  dipikirkan  tidak  hanya berkaitan dengan hak cipta atas foto, tetapi juga berkaitan dengan hak potret. Hak potret dianggap sebagai hak moral dalam hak untuk memiliki privasi.
Dalam hal pengaturan mengenai sanksi dalam ranah Hak Cipta, kedua negara mengaturnya sebagai berikut:
1. Japan Act No. 48 of 1970
(1) Tindakan Perdata
Diatur  dalam:  Pasal  112  yaitu  tindakan  untuk  pemulihan kehormatan,  Pasal  115  yaitu  adanya  kompensasi  atas  kerusakan, pemulihan keuntungan yang tidak semestinya, dan lain-lain.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1814-1825  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6723

## (2) Tindakan Pidana
Diatur dalam: Pasal 119 Ayat (1) yaitu Siapapun yang melanggar hak cipta,  hak  publikasi,  atau  hak  terkait  akan  dihukum  dengan  hukuman penjara  hingga  sepuluh  tahun  atau  denda  hingga  10  juta  yen  atau keduanya.
Pasal  119  Ayat  (2)  yaitu  Siapapun  yang  melanggar  hak  moral seorang pencipta atau  hak moral  seorang pelaku  (performer), terlibat dalam  suatu  tindakan  yang  dianggap  merupakan  pelanggaran berdasarkan Article 13 (1), mengoperasikan situs indeks, menyediakan aplikasi  indeks,  atau  orang  lain  yang  sejenis,  akan  dihukum  dengan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga 5 juta yen atau keduanya.
Pasal  119  Ayat  (3)  siapapun  yang  melanggar  hak  cipta  atau  hak terkait dengan mengunduh  karya rekaman suara atau rekaman visual yang diunggah secara tidak sah, yang disediakan atau disajikan dengan biaya,  padahal  mereka  dengan  sadar  bahwa itu  telah  diunggah  secara ilegal atau yang terus menerus atau berulang kali melanggar hak cipta dengan mengunduh karya yang diunggah secara ilegal selain rekaman suara  atau  rekaman  visual  (disediakan  atau  disajikan  dengan  biaya tertentu)  padahal  mereka  sadar  bahwa  karya  tersebut  telah  diunggah secara  ilegal  (kecuali  jika  termasuk  dalam  kategori  persyaratan tertentu)  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  lama  dua  tahun atau denda paling banyak 2 juta yen atau kedua-duanya.
Pasal  120  Ayat  (2)  siapapun  yang  terlibat  dalam  tindakan perbuatan  atau  distribusi  alat  untuk  menghindari  langkah-langkah perlindungan  teknologi,  yang  terlibat  dalam  tindakan  yang  dianggap merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) atau orang lain yang  seperti  itu  diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  lama  tiga tahun atau lebih, denda sampai 3 juta yen, atau keduanya. Pasal 124 yaitu Badan Hukum yang melanggar hak diancam dengan denda paling banyak 300 juta yen. 1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1) Upaya secara Perdata Pasal  95  Ayat  (1)  bahwa  Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa,
arbitrase, atau pengadilan
Pasal 99 Ayat (1) bahwa Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik  hak  terkait  berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi kepada  Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  atau produk Hak Terkait. (2) Upaya secara Pidana
Pasal  112  bahwa  Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).
Pasal  113  Ayat  (1)  bahwa  Setiap  orang  yang  dengan  tanpa hak  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  huruf  i  untuk  Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal  115  bahwa  Setiap  Orang  yang  tanpa  persetujuan  dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara  komersial,  penggandaan,  pengumuman,  pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  untuk  kepentingan  reklame  atau  periklanan  untuk Penggunaan  Secara  Komersial  baik  dalam  media  elektronik maupun  non  elektronik,  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasarkan  tabel  komparasi  di  atas,  kedua  negara  sama-sama  mengatur mengenai  Hak  Potret.  Perbedaannya  terdapat  dalam  pasal-pasal  yang  berkaitan dengan  hak  potret.  UU  Hak  Cipta  mengatur  mengenai  pengertian  potret, dilindunginya  karya  fotografi,  selanjutnya  yaitu  mengatur  mengenai  hal-hal  yang dapat dilakukan terhadap sebuah karya yaitu menggandakan, mendistribusikan, dan melakukan  komersialisasi.  Sedangkan,  pengaturan  yang  terdapat  dalam  UU  Hak Cipta di Jepang memiliki perbedaan dengan Indonesia, yaitu dalam hal aktivitas yang dapat  dilakukan  terhadap  sebuah  karya  fotografi,  yaitu  dengan  mempublikasikan, menggandakan,  pengalihan  hak  potret,  dan  memamerkan  karya  potret.  Selain  itu, dalam UU Hak Cipta juga mengatur suatu  karya yang didapatkan secara insidental yaitu mengatur mengenai suatu karya baik berbentuk rekaman atau fotografi yang didapatkan  secara  insidental  dan  sulit  untuk  dipisahkan  dengan  objek  utamanya. Sehingga, diperbolehkan untuk didistribusikan asal tidak mengganggu kepentingan pemilik hak cipta. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hak cipta yang berkaitan  dengan  hak  untuk  memiliki  privasi.  Selanjutnya,  dalam  UU  Hak  Cipta Jepang  juga  mengatur  mengenai  hak  transmisi  publik  yang  di  dalamnya  termasuk hak  cetak.  Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa pengaturan  kaitannya  dengan  hak  potret  atau  yang  mengatur  mengenai  karya fotografi  dapat  diadopsi  baik  secara  konsep  maupun  pelaksanaannya  terutama untuk  pengaturan-pengaturan  yang  di  Indonesia  sendiri  belum  terdapat perlindungannya.  Maka  dari  itu,  yang  menjadi  permasalahan  sebenarnya  adalah kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  mengenai  eksistensi  pengaturan  hak  cipta sekaligus  kurangnya  antisipasi  dari  pemilik  hak  cipta  terutama  yang  berasal  dari luar  negeri  untuk  melakukan  kerjasama  berbentuk  lisensi  guna  mendistribusikan produk-produknya di negara yang bersangkutan.
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yaitu Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014,  adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1814-1825  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6723
komunikasi  telah  menjadi  salah  satu  variabel  dalam  Undang-Undang  tentang  Hak Cipta,  mengingat  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  satu  sisi  memiliki  peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. (Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Jepang yaitu Act No. 48,  terdapat  Hak  potret  dan  hak  publikasi,  dimana  dalam  mengeksploitasi  foto seseorang  yang  diambil,  beberapa  pertimbangan  harus  dipikirkan  tidak  hanya berkaitan dengan hak cipta atas foto, tetapi juga berkaitan dengan hak potret. Hak potret dianggap sebagai hak moral dalam hak untuk memiliki privasi.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  agar  mencapai  Kepastian  Hukum  Hak  Cipta berkaitan  dengan  Teori  Hukum  Progresif.  Salah  satunya  yaitu  yang  digagas  oleh Satijpto Rahardjo, bahwa hukum progresif lahir dikarenakan selama ini ajaran ilmu hukum  positif  ( analytical  jurisprudence yang  dipraktikkan  pada realitas  empirik di Indonesia tidak memuaskan (Rahardjo, 2005:3). Teori tersebut menjelaskan bahwa adanya  hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya  yaitu  hukum  bukan hanya  tentang  regulasi  pembangunan,  tetapi  juga  tentang  membangun  gagasan, budaya,  dan  tujuan.  Maka  dari  itu,  manusia  menjadi  penentu  dan  titik  orientasi hukum  (Rodiyah,  2017:125).  Berdasarkan  uraian  dari  teori  tersebut,  penulis berpendapat  bahwa  Hukum  Kekayaan  Intelektual  utamanya  Hak  Cipta  memiliki keterkaitan  dengan  jalannya  Hukum  Progresif,  karena  Hak  Cipta  berkaitan  dengan perkembangan  pikiran  dan  inovasi  manusia  yang  selalu  mengikuti  perkembangan zaman  terutama  teknologi,  sehingga  diperlukan  suatu  tatanan  hukum  yang mengikuti  perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi  seperti  halnya  hukum yang  memiliki  sifat  yang  dinamis.  Tetapi,  tidak  hanya  hukum  atau  aturan  yang dianjurkan untuk berbenah, juga masyarakat yang taat pada hukum juga diperlukan demi kelancaran jalannya sebuah aturan.
Menilik  kembali  data  yang  terdapat  pada  latar  belakang  yaitu  peringkat Indeks  Hukum  Kekayaan  Intelektual,  dapat  terjadi  selain  dikarenakan  tingkat perlindungan yang berbeda, juga mengenai tingkat kepatuhan masyarakat mengenai eksistensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  kehidupan  yang  semakin  maju  ini. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman dan teknologi, inovasi-inovasi yang  diciptakan  oleh  manusia  juga  perlu  adanya  perlindungan  yang  lebih  agar inovasi yang tercipta tersebut memiliki perlindungan hukum serta masyarakat juga terdorong  mengembangkan  kreativitas  dikarenakan  perlindungannya  sudah  kuat dan  tidak  terdapat  kekhawatiran  akan  pembajakan  atau  pelanggaran  lain.  Adanya unsur  HKI  dalam  karya  fotografi  bukan  hanya  mengenai  suatu  foto  yang  dicetak secara fisik. Tetapi, untuk menciptakan karya tersebut terdapat seseorang yang telah menuangkan suatu ide untuk membentuk karya yang membuat karya tersebut layak untuk menjadi sarana mendapatkan hak ekonomi.
Dengan  adanya  keterkaitan  dengan  pemikiran  tersebut,  maka  suatu  upaya yang  dapat  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  yaitu  dengan  dilakukannya perbandingan  hukum  dimana  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  Pendekatan perbandingan  dilakukan  dengan  mengadakan  studi  perbandingan  hukum.  Studi perbandingan  hukum  merupakan  kegiatan  untuk  membandingkan  hukum  suatu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
negara  dengan  hukum  negara  lain  dari  suatu  waktu  tertentu  dengan  hukum  dari waktu  yang  lain  serta  melalui  pendekatan  perbandingan,  perlu  diungkapkan mengenai persamaan dan perbedaan (Marzuki, 2017:172).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan komparasi yang telah dilakukan penulis pada Bab sebelumnya, terdapat  adanya  persamaan  dan  perbedaan  mengenai  pengaturan  Hak  Cipta terutama  dalam  hal  Hak  Potret.  Baik  Jepang  maupun  Indonesia  sama-sama memasukkan  karya  fotografi  dalam  kategori  karya  yang  dilindungi  dalam  UU  Hak Cipta kedua negara. Pengaturan mengenai Hak Potret terdiri atas definisi fotografi, hak-hak  pencipta  atau  pemilik  hak  cipta  terhadap  karya  potret,  serta  tindakan terhadap karya potret. Hal  yang menjadi perbedaan yaitu Jepang mengatur secara lebih  lanjut  mengenai  tindakan-tindakan  terhadap  karya  potret  seperti mereproduksi,  mendistribusikan,  mengalihkan  hak  cipta,  melakukan  publikasi karya, serta pengaturan mengenai ” Incidentally capture ” dimana hal tersebut dapat menjadi  penghubung  antara  hak  cipta  dan  hak  privasi.  Sedangkan,  dalam  UU  Hak Cipta  Indonesia  pengaturan  yang  berhubungan  karya  potret  hanya  sebatas termasuknya fotografi dalam karya yang dilindungi, tindakan terhadap karya seperti memperbanyak  dan  melakukan  pendistribusian,  serta  sanksi  jika  dilakukan komersialisasi tanpa adanya kesepakatan tertulis.
Menurut penulis, hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia terhadap UU Hak Cipta yaitu dalam hal tindakan lebih lanjut terhadap karya potret yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai pendistribusian dan cara karya potret itu didapatkan. Karena, dalam  konteks  tersebut,  adanya  Hak  Cipta  dapat  berhubungan  dengan komersialisasi yang dilakukan dengan aktivitas pendistribusian dan dapat berkaitan dengan  perlindungan  privasi.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  sebagai  dampak  dari perkembangan teknologi, sehingga publikasi atau komersialisasi karya harus sesuai tujuan dan melindungi kepentingan pemilik hak cipta atau dalam konteks tersebut seseorang yang menjadi objek potret. Dalam hal upaya demi tercapainya kepastian hukum hak cipta, maka berkaitan dengan Teori Hukum Progresif yang salah satunya dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif lahir dikarenakan selama ini  ajaran  ilmu  hukum  positif  ( analytical  jurisprudence) yang  dipraktikkan  pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan eksistensi  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  terutama  Hak  Cipta  yang merupakan  salah  satu  hukum  yang  harus  mengikuti  perkembangan  zaman  dan masyarakat.  Seiring  berkembangnya  pemikiran  masyarakar,  maka  akan  semakin banyak  inovasi-inovasi  yang  tercipta  sehingga  ciptaan-ciptaan  tersebut  harus terdapat  perlindungan.  Maka,  disitulah  letak  keterkaitan  teori  hukum  progresif dengan jalannya pengaturan mengenai Hak Cipta.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal Ilmiah:
Fujino, Jinzo., Hideaki Yoshida. 2018. The Enforcement of The Intellectual Property Rights in Japan . Japan Institute for Promoting Invention and Innovatio n. 1-62. Julyano,  Mario.,  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  2019.  Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian Hukum Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum. Jurnal Crepido , 1(1), 13-22.
Kakiuchi, Emiko,. Kiyoshi Takeuchi. 2014. Creative Industries: Reality and Potential in Japan. GRIPS National Graduate Institute for Policy Studies , 1-19. Rodiyah.  2017.  Philosophy  of  Progressive  Law  on  Establishment  of  Laws  And Regulations in The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience. International Journal of Business, Economics, and Law . 13(4), 124-129. Schroff, Simone. 2020. Where to draw the line: the difference between a fan and a pirate in Japan. PEARL Journal University of Plymouth , 1-26. Severino, Filipe Segurado,. Francisco Silva. 2023. The Trend of Japanese Pop Culture and  its  Differentiating  Approach  Through  Event  Tourism. International Journal of Event and Festival Management , 14(4), 475-487.
Tanjung,  Muhammad  Rusdi.  2016.  Fotografi  Ponsel  ( Smartphone )  Sebagai  Media Dalam Perkembangan Masyarakat Modern. Jurnal Proporsi , 1(2), 224-234.
Buku: Bull,  Stephen.  2010. Photography:  Routledge  Introductions  to  Media  and Communication . London: Routledge. Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana Saidin,  OK.  2015.  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Sudarma. 2012. Fotografi . Tangerang: Graha Ilmu. Tjin,  Enche.,  Erwin  Mulyadi.  2014. Kamus  Fotografi .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti

## Seminar Prosiding:
Government  of  Japan.  2020.  Copyright  System  in  Japan.  Copyright  Research  and Information Center (CRIC).
Japan  Patent  Officer.  2021.  Outline  of  The  Japanese  Copyright  Law.  Copyright Research and Information Center (CRIC).

## Peraturan Perundang-Undangan
Universal Copyright Convention Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Japan Copyright Act No. 48 of 1970

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Pustakan dari Media Online
Black’s  Law  Dictionary.  2024.  Diakses  dari  https://thelawdictionary.org.  pada tanggal 24 April 2024, Pukul 20:30 WIB.
DGIP.  2020.  Pengenalan  Hak  Cipta.  Diakses  Dari  https://www.dgip.go.id/menu- utama/hak-cipta/pengenalan pada tanggal 27 November 2023, Pukul 22:00 WIB Intellectual Property Rights Index. 2023. Diakses dari https://internationalpropertyrightsindex.org  pada  tanggal  06  November 2023, Pukul 16:00 WIB JapanTimes. 2023. Japan Soft Power. Diakses dari https://www.japantimes.co.jp/commentary/2023/10/24/japan/japan-soft- power/ pada tanggal 16 April 2024, Pukul 09.50 WIB. WTO. 2023. TRIPs Amandement. Diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm pada tanggal 06 November, Pukul 11:27 WIB.