## KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT GUNA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Land Suitability for Community Forestry to Poverty Alleviation in the Border Area at Timor Tengah Utara District
Fransiscus Xaferius Herwirawan a , Cecep Kusmana b , Endang Suhendang c , Widiatmaka d
a Sekolah Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16680 –herwirawan@yahoo,com b Departemen Ekologi Hutan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16680
c Departemen Perencanaan Hutan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16680
d Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 16680
Abstract. This study analysed the suitability of land use for community forestry in the semi-arid region on the Timor island, in the border between Indonesia and Timor Leste. The purpose of this study is to determine the most suitable location for community forest management.  The analytical method used was the Multi Criteria Evaluation (MCE) that employing five variables, namely: rainfall,  land  slope,  soil  type,  distance  to  local  roads,  and  distance  from  the  state  border.    Weight  for  each  variables  were determined  using  analitycal  hierarchy  process  (AHP)  with  expert  judgment,  then integrated  the  results  from  AHP  into  GIS  to determine the location of lands that eligible for community forest management. The results of analysis showed there is an area of 4,943 ha (6.7%) eligible to be managed by the community in the border region in North Central Timor.  The lands spread across 43 villages and are in various size. Small-scale, simple and economical forest management can be introduced in these 43 villages. This projected can have significantly poverty alleviation effect.  The initiative can enable people in 11 villages (27%) to move out of national poverty standard and people in 4 villages (12%) to move out of international poverty standard.
Keywords: border area of Timor Island, community forestry, forest management
(Diterima: 20-07-2017; Disetujui: 20-11-2017)

## 1. Pendahuluan
Kesesuaian  penggunaan  lahan  merupakan  syarat utama  untuk  mencapai  pengelolaan  dan  pemanfaatan lahan  yang  optimal.    Dalam  pengaturan  pola  ruang suatu wilayah perlu ditetapkan penggunaan yang sesuai dengan  kondisi  fisik  dan  sosial-ekonomi  daerahnya. Kesesuaian penggunaan lahan dapat mempertimbangkan  beberapa  faktor  penting  dalam berbagai dimensi yang berpengaruh sekaligus  (Nas et al., 2009).
Pengelolaan  hutan rakyat berarti pengelolaan  hutan yang  diselenggarakan  oleh  rakyat  yang  terbukti  telah banyak  berhasil  dilakukan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  desa,  terutama  di  P.  Jawa. Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu,  diketahui adanya  manfaat  hutan  rakyat,  antara  lain  berupa: tersedia  potensi  produksi  kayu,  penyerapan  kredit usaha hutan rakyat yang untuk tahun 1997 sampai 2000 sebesar Rp 107,58 milyar (Nugroho, 2010), memberikan  kontribusi  pendapatan  rumah  tangga petani  hutan.  Hutan  rakyat  campuran  dapat  menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan yaitu sekitar 43 jenis tumbuhan yang ditemukan di Tanah Laut (Soendjoto et al., 2008),  membangkitkan  inisiatif  lokal  dalam melakukan  konservasi  tanah  dan  air  pada  lahan  kritis (Njurumana et al,. 2008).  Contoh-contoh keberhasilan
pengelolaan  hutan  rakyat  tersebut  dapat  diterapkan  di kawasan perbatasan.
Pada  kawasan  perbatasan,  pengelolaan  hutan  oleh rakyat diharapkan dapat menjadi pendukung pengembangan kawasan perbatasan dengan mengoptimalkan  penggunaan  lahan  dan  sumberdaya alam  serta  memberikan  dampak  perkembangan pembangunan  yang  bersih.    Pengelolaan  hutan  oleh rakyat  diharapkan  menjadi  salah  satu  alternatif pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, peningkatan  skala  usaha  kehutanan,  peningkatan teknologi  silvikultur  dan  nilai  tambah  hasil  hutan, peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  usaha kehutanan  dan  sekaligus  sebagai safeguard dalam mitigasi perubahan iklim melalui penanaman pohon.
Teknologi sistem infomasi geografis telah berkembang  pesat  dan  sangat  membantu  dalam penyusunan rencana yang berbasis spasial.  Salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk analisis kesesuaian penggunaan  lahan  untuk  menentukan  lokasi  lahan- lahan  yang  sesuai  untuk  digunakan  bagi  pengelolaan hutan oleh rakyat di wilayah perbatasan. Teknologi SIG dapat  membantu  analisis  kesesuaian  lahan  dengan menggunakan  beberapa  metoda,  salah  satu  metoda yang  dapat  digunakan  adalah Multi  Criteria  Land Evaluation ( MCLE )  dan  sangat  tergantung  pada kualitas peta/data yang digunakan (Widiatmaka et al .,
2014).   Metode  lainnya  yaitu multicriteria  evaluation (MCE)  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  resiko pengelolaan  hutan  (Pasqualini et  al., 2011)  dan menduga sebaran hutan (Triantakonstatis et al . 2012). Multi  Criteria  Decision  Methods (MCDM)  dan  GIS sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan  hutan  (Temiz  dan  Tecim,  2009; Moghadasi et  al., 2013),  menentukan lokasi pembangkit energi nuklir (Barzehkar et al., 2016).
Sebagai  contoh  di  Bireuen-Aceh,  kelas  kesesuaian lahan  untuk  tanaman  rambutan  faktor  pembatasnya lereng, jati dan sengon  faktor pembatasnya lereng dan bahaya  erosi,  sedangkan  mahoni  faktor  pembatasnya lereng  dan    bahaya      erosi,  namun    kelas  kesesuaian lahannya  dapat  ditingkatkan  dengan  melakukan perlakuan  tertentu  terhadap  faktor  pembatasnya (Satriawan et al. 2013).  Menurut Xu dan Zhang (2013) hasil  penelitian  di  China,  evaluasi  kesesuaian  lahan menggunakan  metode multi  criteria  decision  making ( MCDM )  berbasis  GIS  akan  lebih  meyakinkan hasilnya,  namun  relatif    sensitif  pada  tingkat  lokal untuk  berubah  besaran  bobotnya.  Hasil    penelitian tentang kesesuaian lahan  untuk  jagung ( Zea mays L .) di  Maros,  Sulawesi  Selatan  yang  mencapai  36,1% sangat  berguna  dalam  memberikan  rekomendasi  bagi pemerintah  lokal  dalam  membangun  pertanian  di daerahnya (Nurmiaty dan Baja, 2013).
Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan  berwawasan  lingkungan  di  wilayah  perbatasan perlu diinventarisir lokasi yang sesuai untuk hutan dan sekaligus menentukan areal-areal yang sesuai digunakan  untuk  budidaya  kehutanan  yang  dapat dikelola  langsung  oleh  rakyat.    Pemanfaatan  dan pengelolaan  hutan  akan  lebih  berpengaruh  langsung bagi  pembangunan  apabila  dikelola  langsung  oleh rakyat  dan  lebih  ekonomis  dibandingkan  skala  besar oleh perusahaan.  Penelitian tentang masalah ini masih sedikit dilakukan, sehingga penting dilakukan.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian penggunaan lahan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan di wilayah  perbatasan  Indonesia-RDTL.  Secara  khusus untuk  mengetahui  parameter  fisik  dan  sosial  yang paling  berpengaruh  terhadap  kesesuaian  penggunaan lahan,  menyusun  peta  kesesuaian  penggunaan  lahan untuk  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat,  menghitung potensi pendapatan penduduk miskin dan memperkirakan  potensi  pengentasan  kemiskinan  di desa-desa  pada  kawasan  perbatasan  darat  Kabupaten Timor Tengah Utara, Pulau Timor.

## 2. Metodologi

## 2.1. Penentuan Parameter Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengelolaan Hutan oleh Rakyat
Wilayah  administrasi  yang  menjadi  batas  wilayah studi  adalah  kawasan  perbatasan,  yang  merupakan wilayah  kecamatan  terluar  di  bagian  darat  yang berbatasan  langsung  dengan  batas  negara.  Menurut
definisi kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang  batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan (pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara).  Batas negara RI- RDTL  yang  digunakan  berdasarkan  peta  RBI  skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh BIG, namun hingga saat ini  belum  terjadi  kesepakatan  batas  negara  antara  RI- RDTL.  Selain  itu  masih  ada  perbedaan  pendapat  di beberapa  lokasi  dan  masyarakat  yang  belum  dapat menerima  batas  negara  karena  terkait  kepentingan mereka  terhadap  batas  tanah  adat  di  wilayah perbatasan.
Penentuan parameter yang digunakan dalam analisis ditentukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Para  narasumber  yang  dipilih  dalam FGD merupakan  tenaga  peneliti  kehutanan  (1  orang)  dan praktisi  kehutanan/surveyor  berpengalaman  di  bidang kehutanan  yang  berada  di  lokasi  penelitian  (2 orang). Selanjutnya  ditentukan  kriteria  untuk  masing-masing parameter,  dengan  tujuan  agar  lahan  terpilih  bila dikelola  tidak  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan akibat  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat  terutama  akibat bahaya erosi.
Parameter  yang  dipilih  merupakan  faktor  penting yang  dianggap  paling  berpengaruh  dalam  kesesuaian penggunaan  lahan.    Faktor  yang  dianggap  penting untuk aspek fisik adalah curah  hujan, kelerengan, dan jenis  tanah,  sedangkan  untuk  aspek  sosial  parameter yang  dianggap  berpengaruh  adalah  jarak  lokasi terhadap jalan lokal yang ada dan jarak lokasi dari batas negara.
Aspek  fisik  yang  dianggap  berpengaruh  yaitu parameter  kelerengan,  curah  hujan,  dan  jenis  tanah mengacu  pada  SK  Menteri  Pertanian  Nomor 837/Kpts/Um/11/80.  Parameter  kelerengan  sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan batasan lereng pada lahan yang dapat dikelola oleh rakyat.  Kelerengan dibagi ke dalam beberapa kelas lereng, yaitu: 0-8%, 8- 15%,  15-30%,  30-40%,  dan  >40%.  Peta  lereng diperoleh  dari  data  Peta  Rupa  Bumi  Indonesia  (RBI) dengan  skala  1:  25,000  yang  diterbitkan  tahun  2013 oleh  Badan  Informasi  Geospasial  (BIG).  Pada penelitian  ini kelas  lereng  yang dianggap tidak  sesuai untuk dikelola rakyat adalah kelas lereng  30-40% dan kelas lereng yang lebih tinggi dari 40%. Pertimbangannya karena dapat mengakibatkan bahaya erosi  dan  longsor  yang  tinggi  apabila  dikelola  oleh rakyat,  sedangkan  kelas  lereng  yang  lain  dapat digunakan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat.
Parameter  curah  hujan  merupakan  faktor  penting juga  dalam  pengelolaan  lahan,  dalam  penelitian  ini dipertimbangkan  karena  dapat  mengakibatkan  bahaya erosi dan longsor apabila terjadi dalam intensitas yang tinggi.    Sehingga  untuk  menghindari  terjadi  bencana alam pada lokasi yang dikelola tersebut perlu dihindari daerah-daerah  yang  memiliki curah hujan  yang tinggi dengan  intensitas  tinggi.    Kelas  curah  hujan  yang digunakan  adalah:    <500  mm/tahun,  500-1000 mm/tahun,
1000-1500 mm/tahun, 1500-4000 mm/tahun, >4000 mm/tahun (intensitas>13,6
mm/hari).    Pada  penelitian  ini  yang  dipertimbangkan untuk  lahan  yang  tidak  dikelola  oleh  rakyat  adalah curah hujan yang melebihi 4000 mm/tahun (intensitas> 13,6 mm/hari) karena memiliki tingkat resiko terhadap erosi dan longsor cukup tinggi.  Data tersebut diperoleh berdasarkan Peta Curah Hujan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Parameter  jenis  tanah  dipertimbangkan  karena kerentanan terhadap bahaya erosi.  Pada penelitian ini digunakan  kelas  tanah  menurut United  States Departement of Agriculture (USDA).  Peta  tanah  ini diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
(BBSDLP)  di  Bogor.    Klasifikasi  tanah  didasarkan pada  tingkat  kepekaan  terhadap  erosi,  sehingga diidentifikasi  ke dalam sub grup yang termasuk tanah tidak  peka,  kurang  peka,  dan  sangat  peka  terhadap erosi.  Tanah yang sangat peka tidak direkomendasikan sebagai wilayah yang sesuai untuk dikelola oleh rakyat karena beresiko terjadi bencana longsor.
Parameter  jarak  dari  jalan  lokal  perlu  menjadi pertimbangan  agar  efektif  dalam  pengelolaan,  artinya lahan  yang  sesuai  juga  dapat  diakses  dengan  mudah oleh rakyat agar dapat diimplementasikan di lapangan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  diskusi,  diketahui jarak efektif adalah 1 km dari jalan lokal, sehingga bila lokasi  lahan  lebih dari 1 km dari  jalan  lokal dianggap tidak sesuai untuk dikelola oleh rakyat.
Parameter  jarak  dari  perbatasan  negara  penting dipertimbangkan karena menyangkut aspek sosial dan
keamanan.    Berdasarkan  hasil  diskusi  diperoleh keterangan  bahwa  jarak  yang dipertimbangkan adalah sejauh 2 km dari garis batas negara, hal ini juga terkait akan dikembangkannya wilayah dalam radius 1 km dari garis batas untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pengelolaan  hutan  oleh  rakyat  dianggap  aman  dan sesuai pada jarak lebih dari 2 km.
Selanjutnya parameter-parameter tersebut dirancang dan diimplementasikan ke dalam peta dengan teknologi SIG  melalui  teknik overlay ,  klasifikasi, buffering dan pengolahan  data  dengan field  calculator .    Hasil penggambaran  peta  merupakan  wilayah-wilayah  yang terbagi  dalam  unit-unit  lahan  sesuai  dengan  kriteria yang telah ditentukan.

## 2.2. Penentuan  Bobot  Parameter  dengan  Analisis Hirarki Proses (AHP)
Penentuan  bobot  dan  tingkat  kepentingan  kriteria dilakukan  oleh  pakar  melalui  teknik  analisis  hirarki proses  (AHP),    sedangkan  penentuan  nilai  alternatif pada kriteria tertentu dilakukan dengan  memberi  nilai setiap  alternatif  berdasarkan  nilai  kriterianya.  Hasil analisis kesesuaian lahan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat akan diperoleh peta kesesuaian lahan yang telah mempertimbangkan parameter yang ditentukan di atas (Gambar 1).
Gambar 1. Kerangka AHP untuk analisis MCE
2.3. Penentuan Kesesuaian Lahan untuk Pengelolaan Hutan  oleh  Rakyat  Menggunakan  GIS  dengan Metoda Multi Criteria Evaluation
Dalam  menentukan  lahan-lahan  yang sesuai untuk dikelola oleh rakyat diperlukan teknik untuk memilih parameter  yang  meliputi  beberapa  aspek  dan menentukan  kriteria  yang  cocok,  agar  hasil  arahan pemanfaatan  lahan  dapat  diimplementasikan  di lapangan.  Metoda Multi-criteria  evaluation (MCE) memberikan  dasar  untuk  mengevaluasi  beberapa alernatif pilihan yang mungkin berbasis kriteria yang
beragam (Nourqolipour et al ., 2015).  Setiap tutupan memiliki  bobot  ( weight )  dan  setiap  kelas  memiliki nilai  ( score )  sesuai  dengan  kepentingannya  untuk penggunaan sebagai wilayah hutan yang sesuai untuk dikelola  rakyat.  Tutupan  yang  memiliki  urutan kepentingan  berdasarkan pengaruh  yang paling besar diberikan nilai lebih tinggi, begitu juga dengan urutan overlay berdasarkan urutan tingkat kepentingan/pengaruh  yang  paling  besar  ke  tingkat yang  lebih  kecil.    Secara  matematis  model  tersebut dituliskan:
Lahan tersedia untuk pengelolaan hutan oleh rakyat Kesesuaian fisik Kesesuaian sosial Curah hujan Kelerengan Jenis tanah Jarak dari jalan lokal Jarak dari batas negara
S = ni Sij.Wi ni Wi
keterangan:
S  :  indeks  terbobot  pada  area  obyek atau area terpilih; Sij : skor pada kelas ke-j dari peta ke-i; Wi :  bobot pada input peta ke-i; n : jumlah peta
Nilai  bobot  untuk  masing-masing  parameter diperoleh  dengan  menggunakan  metode  AHP.
Narasumber  yang  digunakan  merupakan  peneliti  di bidang  kehutanan  dan  praktisi  kehutanan  yang memahami  kondisi  pengelolaan  hutan  di  kawasan perbatasan  Kabupaten  TTU.    Jumlah  narasumber  3 (tiga) orang agar tidak terjadi inkonsistensi yang besar terhadap  penilaian  yang  diberikan  yaitu:  tenaga peneliti kehutanan (1 orang) dan praktisi kehutanan/surveyor berpengalaman di bidang kehutanan yang berada di lokasi penelitian (2 orang).
Gambar 2. Tahapan analisis MCE dengan SIG
Hasil  perhitungan  berdasarkan  persamaan  di  atas selanjutnya  digunakan  untuk  menentukan  peta kesesuaian penggunaan lahan untuk pengelolaan hutan oleh  rakyat  melalui  proses field  calculator pada pengolahan  data  SIG.  Faktor-faktor  kesesuaian  lahan terbobot  dan  nilai  kriteria  dikalikan  dengan  nilai kendala/ constraint (Salado et  al., 2015).    Basis  data spasial  untuk  analisis  kesesuaian  lahan  dibuat  untuk masing-masing  faktor  yang  berpengaruh  dalam kerangka  analisis  multi  kriteria.    Dalam  perhitungan nilai  untuk  masing-masing  faktor,  bobot  sesuai  hasil
proses  AHP  dikalikan  dengan  skor  kriteria  dalam kategori tertentu.  Nilai total untuk unit lahan diperoleh dari  hasil  seluruh  penjumlahan  perkalian  bobot  dan skor  setiap  kategori.    Skor  untuk  masing-masing kriteria  dimodifikasi  dari  peraturan  SK  Menteri Pertanian  Nomor  837/Kpts/Um/11/80.  Selanjutnya nilai akhir merupakan perkalian nilai total dengan nilai boolean untuk  setiap  kategori  unit  lahan.    Tahapan proses  pembuatan  peta  kesesuaian  penggunaan  lahan untuk  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat  disajikan  pada Gambar 2.
Peta kesesuaian penggunaan lahan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat Faktor-faktor kesesuaian lahan Kendala ( Constraint ) lahan tersedia Fisik Sosial Iklim Tanah Topografi Jarak dari jalan (km) Jarak dari perbatasan (km) Curah hujan rata- rata harian (mm/hr) Jenis tanah (kategori) Kelerengan (%) Boolean untuk curah hujan: Sangat rendah, rendah, sedang= 1; tinggi, sangat tinggi = 0
Boolean untuk jenis tanah:
Tidak peka, agak peka, kurang peka= 1; peka, sangat peka = 0
Boolean untuk Kelerengan:
datar, landai, sedang= 1; curam, sangat curam = 0
Boolean untuk jarak dari jalan:
< 1 km = 1; > 1 km = 0
Boolean untuk jarak dari perbatasan: > 2 km = 1; < 2 km = 0
Peta  hasil  kesesuaian  penggunaan  lahan  untuk pengelolaan hutan oleh rakyat selanjutnya ditumpangsusunkan dengan peta penutupan lahan dan peta  administrasi  desa    untuk  melihat  tutupan  areal- areal yang dinyatakan sesuai pada proses analisis MCE dengan  SIG.    Hasilnya  diharapkan  merupakan gambaran kondisi eksisting yang dapat dijadikan bahan acuan  untuk  implementasi  kebijakan  untuk  program- program  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat  dalam  rangka pengentasan  kemiskinan  di  desa-desa  kawasan perbatasan.  Selain  itu  diharapkan  lahan-lahan  yang sesuai secara fisik dan sosial tersebut dapat benar-benar dikembangkan  untuk  kegiatan  kehutanan  dan  bukan merupakan area yang sudah terbangun atau penggunaan lain yang tidak sesuai dengan pengembangan kegiatan kehutanan.
Sebaran areal  yang  sesuai untuk pengelolaan  hutan oleh rakyat dibagi ke dalam unit desa, sehingga dapat diperkirakan luasan dan potensi yang dapat dikembangkan untuk masing-masng desa.  Hal tersebut akan  menjadi  masukan  yang  penting,  apabila pemerintah  merencanakan  untuk  membuat  program pengentasan  kemiskinan  di  kawasan  perbatasan  yang berbasis pengelolaan sumberdaya daya lahan. Sehingga  program  yang  akan  dikembangkan  oleh pemerintah tepat sasaran dan berdasarkan potensi yang ada di desa-desa kawasan perbatasan.
2.4. Potensi Penambahan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
Berdasarkan hasil analisis MCE menggunakan SIG, diperoleh areal-areal yang sesuai untuk dikembangkan bagi  kegiatan  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat.     Areal- areal tersebut selanjutnya di tumpangsusunkan dengan peta desa untuk mengetahui luas dan sebaran areal yang sesuai  di  masing-masing  desa.      Areal  yang  sesuai dikelola  oleh  rakyat  desa  memiliki  peluang  untuk menjadi  tambahan  penghasilan  masyarakat  di  desa. Sistem  pengelolaan  dapat  secara  bersama-sama,  dan manfaat  finansialnya  dapat  dibagikan  untuk  masing- masing individu.  Dalam analisis ini digunakan asumsi tambahan  pendapatan  dari  pengelolaan  hutan  oleh rakyat  akan  dibagikan  secara  merata  di  dalam  desa yang bersangkutan.
Tambahan penghasilan dari pengelolaan hutan oleh rakyat digunakan referensi dari hasil penelitian Andini di Desa Legokhuni, Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 2010.    Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa pendapatan  rata-rata  hasil  pengelolaan  hutan  rakyat diperoleh  nilai Net  Present  Value  (NPV) sebesar  Rp 1,923,360 per ha/tahun untuk masing-masing individu/pengelola  (Putri,  2011).    Manfaat  tersebut merupakan  nilai rata-rata selama  masa daur 18 tahun, dan  hutan  rakyat  akan  memberikan  tambahan pendapatan setelah tahun keempat.
Hasil  penelitian  di  Purwakarta  tersebut  digunakan sebagai multiplier dalam  menghitung estimasi potensi tambahan pendapatan pengelolaan hutan oleh rakyat di wilayah  perbatasan.    Perhitungan  dilakukan  dengan menggunakan persamaan:
I = 𝑎(1.923.360)/𝑃
12 dimana :
I  = tambahan pendapatan per individu/bulan 𝑎 = luas areal sesuai dikelola di desa 𝑃 = jumlah penduduk desa
Tujuan utama pengelolaan hutan oleh rakyat adalah untuk  memberikan  tambahan  pendapatan  masyarakat di  desa  dan  selanjutnya  akan  mengurangi  jumlah masyarakat  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan. Data kemiskinan penduduk desa di wilayah perbatasan diperoleh  dari  hasil  kajian  Lembaga  Swadaya Masyarakat SMERU  Research  Institut pada  tahun 2010.  Berdasarkan kajian tersebut diperoleh informasi jumlah  penduduk  miskin,  tingkat  kemiskinan,  indeks kedalaman  kemiskinan  dan  indeks  Gini  untuk tingkat desa di wilayah perbatasan Kabupaten TTU.  Analisis kemiskinan  oleh  SMERU  menggunakan  basis  data Podes  dan  hasil  sensus  ekonomi  pada  tahun  2010. Garis  kemiskinan  dihitung  menggunakan  garis kemiskinan  nasional  (GKN)  dan  garis  kemiskinan  2 dollar  (GK$2)  untuk  tahun  2010.    Selain  data kemiskinan,  digunakan  peta  desa  di  dalam  Peta Rupabumi  Indonesia    (RBI)  skala  1:25,000  yang dikeluarkan oleh BIG.
Pada  tahun  2010  data  GK$2  adalah  sebesar  Rp 330,776 per bulan dan GKN sebesar Rp. 192,353 per bulan.    Penghitungan  rerata  pendapatan  orang  miskin menggunakan persamaan:
𝐼𝑚(𝐺𝐾$2) = (1 − 𝐼𝑑 100 ) 𝑥 330.776
dan
𝐼𝑚(𝐺𝐾𝑁) = (1 − 𝐼𝑑 100 ) 𝑥 192.353
dimana: 𝐼𝑚(𝐺𝐾$2) : rerata pendapatan orang miskin GK$2 𝐼𝑚(𝐺𝐾𝑁) : rerata pendapatan orang miskin GKN 𝐼𝑑 : indeks kedalaman kemiskinan
Selanjutnya  dihitung  selisih  antara  rerata  pendapatan orang  miskin  dengan  garis  kemiskinan,  dengan menggunakan persamaan:
∆𝐼𝑚 = 𝐺𝐾$2 − 𝐼𝑚(𝐺𝐾$2) dan ∆𝐼𝑢 = 𝐺𝐾𝑁 − 𝐼𝑚(𝐺𝐾𝑁) dimana:
∆𝐼𝑚 : selisih pendapatan terhadap GK$2 ∆𝐼𝑢 : selisih pendapatan terhadap GKN
Selanjutnya  dihitung  tambahan  pendapatan  relatif terhadap  selisih  kemiskinan  dari  garis  kemiskinan dengan persamaan:
∆𝐼𝑚𝑟 = 𝐼 ∆𝐼𝑚 𝑥 100 dan ∆𝐼𝑢𝑟 = 𝐼 ∆𝐼𝑢 𝑥 100
dimana:
∆𝐼𝑚𝑟 :  tambahan  pendapatan  individu  relatif terhadap selisih pendapatan dan GK$2
∆𝐼𝑢𝑟 : tambahan pendapatan individu relatif terhadap selisih pendapatan dan GKN
2.5. Implikasi  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  oleh Rakyat untuk Menurunkan Kemiskinan
Kemudian  dihitung  jumlah  penduduk  miskin  yang dapat  melampaui  GK$2  dan  GKN  selama  masa  daur usaha hutan rakyat, dengan persamaan:
𝑃2𝑑 = (∆𝐼𝑚𝑟 ∗ 𝑃𝑚)
100 dan
𝑃𝑛 = (∆𝐼𝑢𝑟 ∗ 𝑃𝑚) 100
dimana:
𝑃2𝑑 : jumlah penduduk miskin melampaui GK$2 𝑃𝑛 : jumlah penduduk miskin melampaui GKN 𝑃𝑚 : jumlah penduduk miskin masing-masing desa Untuk  mengetahui  jumlah  penduduk  miskin  yang dapat  keluar  dari  garis  kemiskinan  secara  relatif dihitung  dengan  membandingkan  jumlah  penduduk miskin  melampaui  GK$2  dan  GKN  terhadap  jumlah penduduk  miskin  di  desa  tersebut.    Apabila  jumlah penduduk  miskin  yang  keluar  dari  kemiskinan  lebih besar  dari  jumlah  penduduk  miskin  di  desa  tersebut, maka  nilai  relatif  dianggap  100%,  ditulis  dalam persamaan:
𝑃𝑘𝑟2 = (min P2;Pm) 𝑃𝑚 𝑥 100 dan
𝑃𝑘𝑟𝑛 = (min Pn;Pm) 𝑃𝑚 𝑥 100 dimana:
𝑃𝑘𝑟2 :  Jumlah  penduduk  miskin  relatif  yang  keluar dari kemiskinan dengan standar GK$2 𝑃𝑘𝑟𝑛 :  Jumlah  penduduk  miskin  relatif  yang  keluar dari kemiskinan dengan standar GKN Berikutnya  dihitung  jumlah  dan  persentase  desa- desa yang penduduk  miskinnya keluar dari GK$2 dan GKN  dengan  membagi  ke  dalam  3  kategori,  yaitu 100% atau lebih, 50-100 %, dan 1-50 %.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Penentuan Parameter Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengelolaan Hutan oleh Rakyat
Basis  data  spasial  yang  disesuaikan  dengan  batas kecamatan  di  kawasan  perbatasan  berdasarkan  peta RBI  digunakan  sebagai  peta  wilayah  administrasi. Wilayah  administrasi  tersebut  selanjutnya  dijadikan batas  wilayah  studi,  sehingga  kajian  terhadap kesesuaian lahan dan parameter-paramater yang dikaji secara  spasial  menggunakan  batas  wilayah  studi tersebut.    Hasil FGD terhadap  penentuan  parameter yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  curah hujan,  kelerengan,  jenis  tanah,  jarak  jalan  lokal,  dan jarak  terhadap  kawasan  perbatasan.    Parameter- parameter tersebut dibuat dalam bentuk peta digital dan disesuaikan ke dalam peta wilayah administrasi.
Parameter curah hujan dibagi ke dalam 5 kelas dan masing-masing  kelas  diberi  skor  sesuai  SK  Menteri Pertanian  Nomor  837/Kpts/Um/11/80.    Pembagian kelas  menurut  intensitas  hujan    dibagi  dengan  jumlah hari hujan dalam satu tahun, sehingga didapat rata-rata intensitas hujan harian dalam satuan mm/hari.  Kriteria curah  hujan  terbagi  dari  sangat  rendah  hingga  sangat tinggi.    Pada  penelitian  ini  curah  hujan  yang  sangat tinggi  direkomendasikan sebagai alternatif yang tidak sesuai, karena akan membahayakan bila areal tersebut dikelola  oleh  rakyat.  Pada  pengolahan  datanya, alternatif  yang  tidak  sesuai    diberi  nilai boolean =  0 sebagai constraint atau  kendala.    Berdasarkan  hasil olahan data curah hujan pada lokasi penelitian, seluruh wilayah termasuk ke dalam kategori curah hujan yang sangat  rendah  yaitu  lebih  kecil  dari  13,6  mm/hari. Secara  keseluruhan  lahan  yang  diteliti  tidak  memiliki resiko bahaya erosi yang diakibatkan oleh curah hujan. Jika dipandang dari perspektif akan timbulnya bahaya erosi  akibat  curah  hujan  bila  areal  tersebut  dikelola menjadi  sangat  kecil,  atau  dapat  dikatakan  areal tersebut aman dari bahaya erosi.
Parameter kelerengan atau slope maerupakan aspek topografi yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan. Kelerengan dikategorikan ke dalam 5 kelas dan diberi skor sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80,  namun  ada  sedikit  penyesuainan terhadap  kisaran  lereng  karena  penyesuaian  dengan data spasial lereng yang tersedia pada lokasi penelitian. Lereng dengan kriteria sangat curam direkomendasikan untuk menjadi alternatif  tidak sesuai dan pada proses pengolahan data diberi nilai boolean = 0.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kelerengan yang dominan di  lokasi  penelitian  adalah  di  atas  40%  atau  masuk kategori sangat curam seluas 54,068 ha (73% dari luas kawasan  perbatasan),  diikuti  kelas  lereng  datar  seluas 6,757  ha,  kelas  lereng  landai  seluas  6,383  ha,  kelas lereng curam seluas 5,936 ha, dan kelas lereng sedang seluas  619  serta  sisanya  adalah  tubuh  air.    Hal  ini memberi  gambaran  bahwa  kawasan  perbatasan berbukit-bukit dengan lereng yang sangat curam, perlu kehati-hatian ketika mengelola lahan agar tidak terjadi bencana  erosi.    Parameter  kesesuaian  lahan  yang digunakan disajikan pada Tabel 1.
Aspek  tanah  diwakili  oleh  parameter  jenis  tanah yang  bersifat  kategorikal.    Pembedaan  kelas berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80,  namun  terdapat  penyesuaian kategori  menurut  USDA  dan  data  yang  tersedia  di lokasi  penelitian  pada  tingkat  sub  grup.    Dalam  SK Menteri  Pertanian  Nomor  837/Kpts/Um/11/80  jenis tanah  dikategorikan  menurut  Pusat  Penelitan  Tanah (PPT) dalam tingkatan order.
Jenis  tanah  dengan  kriteria  yang  sangat  peka terhadap  erosi  direkomendasikan  sebagai  alternatif tidak sesuai dan diberi nilai boolean = 0.  Berdasarkan hasil  analisis  SIG  diketahui  terdapat  12  jenis  tanah dengan  mengacu pada sistem klasifikasi tanah USDA pada  tingkatan  sub  ordo.    Jenis  tanah  yang  paling dominan  adalah  jenis Typic  Haplustepts dengan  luas 33.408  ha,  selanjutnya  didominasi  oleh  jenis  tanah Lithic  Ustorthents seluas  17,981  ha,  dan  jenis  tanah
Typic Haplustalfs seluas 12,725 ha.  Jenis tanah Typic Haplustepts merupakan  jenis  tanah  yang  tidak  peka terhadap  erosi,  begitu  juga  jenis  tanah Lithic Ustorthents dan Typic  Haplustalfs merupakan  jenis tanah yang kurang peka terhadap erosi.
Aspek  sosial  berupa  jarak  dari  jalan  dan  jarak  dari batas negara ditentukan melalui survey pendahuluan ke lokasi  penelitian  dan  diskusi  dalam FGD .    Jarak  dari jalan  yang  melebihi  1  km  direkomendasikan  untuk alternatif  tidak  sesuai  dan  diberi  nilai boolean =  0. Jarak  dari  batas  negara  yang  kurang  dari  2  km
direkomendasikan sebagai alternatif  yang tidak sesuai dan  diberi  nilai boolean =  0.    Kriteria  dalam menentukan  area  yang  sesuai  dikelola  adalah  dengan memperhitungkan  lokasi  lahan  terhadap  jalan  lokal sejauh  1  km.    Peta  jalan  yang  digunakan  adalah  peta jalan  lokal  dari  RBI  skala  1:25,000.  Pertimbangan tersebut diharapkan nantinya  lokasi  yang sesuai dapat mudah dicapai oleh petani hutan, dan didasarkan pada budaya  bercocok tanam dan kemampuan petani  hutan di sekitar lokasi.
Tabel 1. Parameter kesesuaian lahan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat di kawasan perbatasan
No Parameter Kelas Skor Kriteria Alternatif Keterangan 1 Curah hujan < 13,6 mm/hr
13,6 - 20,7 mm/hr 20,7 - 27,7 mm/hr 27,7 - 34,8 mm/hr > 34,8 mm/hr 10 20 30 40 50
Sangat rendah Rendah
Sedang Tinggi Sangat Tinggi
sesuai sesuai sesuai sesuai
tidak sesuai
SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 2 Kelerengan 0 - 8%
8 - 15% 15 - 30% 30 - 40% > 40% 20
40 60 80 100 Datar Landai
Sedang Curam Sangat curam
sesuai sesuai sesuai sesuai
tidak sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 3 Jenis tanah Typic epiaquepts Typic haplustepts Typic haplustert Typic quartzypsamments Lithic haplustalfs Lithic ustorthern Vertic haplustepts Typic haplustalfs Typic ustorthern 15 45 75 Tidak peka Kurang peka Sangat peka sesuai sesuai tidak sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 4 Jarak jalan lokal < 1 km
> 1 km 10 20 terjangkau Tidak terjangkau sesuai tidak sesuai Survey pendahuluan 5 Jarak batas negara > 2 km < 2 km 10 20 aman tidak aman sesuai tidak sesuai Survey pendahuluan
Jarak dari batas negara perlu dipertimbangkan kaitan dengan  keamanan  masyarakat  yang  akan  mengelola kawasan agar tidak timbul konflik dengan masyarakat dari negara tetangga.  Parameter jarak dari batas negara ditentukan sejauh 2 km dari batas negara.  Areal yang dianggap sesuai untuk dikelola berjarak lebih 2 km dari garis  batas  negara  berdasarkan  hasil  survey  dan wawancara  serta  diskusi  dalam  FGD.  Berdasarkan pengolahan data SIG diperoleh  luas area sekitar batas negara  yang  brejarak  lebih  dari  2  km  lebih  luas  yaitu 55,303 ha sedangkan area yang berjarak kurang dari 2 km seluas 18,538 ha.

## 3.2. Penentuan Bobot Parameter dengan Metoda AHP
Berdasarkan  hasil  analisis  AHP  diketahui  bahwa bobot  parameter  kesesuaian  lahan  untuk  pengelolaan hutan oleh masyarakat berturut-turut adalah jenis tanah (0.371), curah hujan (0.260), lereng (0.203), akses jalan (0.109),  dan  terakhir  jarak  perbatasan  (0.058). Selanjutnya  bobot  parameter tersebut  akan  digunakan
dalam pengolahan model kesesuaian lahan dengan SIG. Hasil analisis penentuan bobot dengan AHP disajikan pada Gambar 3.
3.3. Areal  yang sesuai  untuk pengelolaan hutan  oleh rakyat  melalui Multi Criteria Analysis-SIG
Berdasarkan  analisis  terhadap  parameter-parameter kesesuaian  lahan  dan  penentuan  bobot  parameter dengan  menggunakan  metode  AHP  selanjutnya dilakukan  permodelan  terhadap  kesesuaian  lahan berbasis  spasial  dengan  menggunakan  SIG.    Metode multi  criteria  analysis untuk  kesesuaian  lahan memberikan  informasi  lokasi  yang  sesuai  untuk digunakan sebagai areal pengelolaan hutan oleh rakyat seluas  4,943  ha  dan  yang  tidak  sesuai  dikelola  oleh rakyat seluas 68,923 ha. Daerah yang diarsir di dalam peta  menunjukkan  areal  yang  sesuai  untuk  dikelola oleh  rakyat  berdasarkan  kriteria  dan  parameter  yang telah ditentukan.

## Gambar 3. Penentuan bobot parameter kesesuaian lahan dengan AHP
Tabel 2. Penggunaan/penutupan lahan dengan data citra Landsat tahun 2015 di areal yang sesuai untuk pengelolaan hutan oleh rakyat di kawasan
perbatasan Kabupaten TTU No Penggunaan/penutupan lahan Luas (ha) 1 Hutan Lahan Kering Primer 40 2 Hutan Lahan Kering Sekunder 3015 3 Hutan Mangrove Sekunder 6 4 Lahan Terbuka 138 5 Pertanian Lahan Kering 16 6 Pertanian Lahan Kering Campur 237 7 Savanna/ Padang Rumput 56 8 Semak Belukar 1435 Jumlah 4943 3.4. Potensi Penambahan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
Potensi penambahan pendapatan masyarakat miskin dihitung dengan asumsi bahwa areal yang sesuai untuk pengelolaan  hutan  oleh  rakyat  hanya  dilakukan  oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut.  Pemanfaatan dilakukan terus menerus sesuai daur tanam.
Terdapat  potensi  penambahan  pendapatan  untuk penduduk miskin pada 43 desa dari 58 desa yang ada di perbatasan.  Penambahan pendapatan penduduk miskin yang  diperoleh  dari  pengelolaan  hutan,  selanjutnya dihitung  dengan  perbandingan  terhadap  kedalaman kemiskinan.  Manfaat  yang  diperoleh  hanya  dinikmati oleh  masyarakat  di  dalam  desa  tersebut,  sehingga masing-masing desa berpotensi bertambah pendapatannya sesuai luas areal bertambah pendapatannya  sesuai  luas  areal  yang  sesuai  untuk pengelolaan  hutan  oleh  rakyat.  Harapan  pengentasan kemiskinan dari pengelolaan hutan oleh rakyat dihitung berdasarkan  peningkatan  pendapatan  masyarakat miskin.  Rakyat  miskin  yang  memperoleh  tambahan pendapatan  akan  dapat  keluar  dari  garis  kemiskinan, baik menurut standar garis kemiskinan 2 dollar maupun garis kemiskinan nasional.
Jumlah  masyarakat  miskin  yang  melampaui  GK$2 dan GKN terdapat pada 43 desa yang mengelola areal sesuai  sebagai community  forestry dari  58  desa  di kawasan  perbatasan.    Rerata  pendapatan  masyarakat miskin  akan  naik  sesuai  dengan  penambahan pendapatan  dengan  mengelola  hutan  secara  langsung (Tabel  3).  Selain  memberikan  manfaat  ekonomi, pengelolaan  hutan  oleh  rakyat  tentunya  akan menambah luas tutupan hutan dan secara ekologis akan semakin  baik,  perlu  dilakukan  usaha  bersama  antara pemerintah, rakyat dan sektor swasta (Benneker et al., 2007).
Harapan  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  untuk keluar  dari  kemiskinan  dapat  dicapai  dengan pengelolaan  hutan  oleh  rakyat.    Selain  memberikan manfaat  ekonomi,  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat tentunya akan menambah luas tutupan hutan dan secara ekologis  akan  semakin  baik.    Agar  harapan  tesebut menjadi  kenyataan  perlu  dilakukan  usaha  bersama antara pemerintah, rakyat dan sektor swasta. Perlunya
peran  pemerintah  dalam  mendorong  investasi  dan partisipasi masyarakat.
Konsep  pembangunan community  forestry yang disarankan  dapat  memberikan  tambahan  pendapatan jangka  pendek,  menengah  dan  panjang.    Manfaat jangka  pendek  berupa  hasil  dari  tanaman  pertanian palawija dan ternak yang berumur pendek seprti jenis- jenis  unggas  dan  perikanan  darat.    Manfaat  jangka menengah  berupa  budidaya  tanaman  perkebunan seperti  jambu  mete,  coklat,  kopi,  dan  umbi-umbian. Adapun  manfaat  jangka panjang dapat berupa pohon- pohon  yang  dapat  ditebang  setelah  beberapa  tahun ditanam,  seperti  sengon,  mahoni,  jati,  gmelina,  atau jenis-jenis tanaman lokal.  Jenis-jenis tanaman lokal di Pulau Timor (Widiyono 2008) antara lain adalah  kayu merah  atau  linggua  ( Pterocarpus  indicus ),  kosambi ( Schileiceira  aleosa ),  hue  ( Eucalyptus  alba), pilang ( Acacia  leocophloea ),  cendana  ( Santalum  album ), ampupu  ( Eucalyptus  urophylla ),  lontar  ( Borassus flabellifer ) dan asam ( Tamarindus incica ).
Konsep diversifikasi dan kombinasi tanaman dalam pola agroforestry, agrosilvopastur, atau agrosilvofisheries diharapkan dapat memberi tambahan pendapatan  yang  lebih  besar  dibandingkan  contoh  di atas  yang  hanya  memperhitungkan  nilai  kayu  dari usaha community forestry . Selain itu tentunya terdapat manfaat  ikutan  ( outcome )  lainnya  dari  pembangunan hutan  tersebut  seperti  ketersediaan  air,  ketersediaan oksigen,  jasa  wisata  alam,  mengurangi  pencemaran, dan jasa lingkungan lainnya.

## 3.5. Implikasi  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  oleh Rakyat untuk Menurunkan Kemiskinan
Implikasi  terhadap  pengelolaan  hutan  oleh  rakyat akan  memberikan  manfaat  positif  secara  ekonomi kepada masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan. Berdasarkan  hasil  studi  ini  diketahui  bahwa  41  desa menurut  standar  GKN  dan  34  desa  menurut  standar GK$2  akan  memperoleh  manfaat  dan  bergerak  untuk keluar dari garis kemiskinan.  Jumlah desa yang keluar dari  garis  kemiskinan  100%  sebanyak  11  desa  (27%) menurut  GKN  dan    4  desa  (12%)  menurut  GK$2, selebihnya  dapat  bergerak  untuk  keluar  dari  garis kemiskinan (Tabel 4).
Tabel 3. Rerata, tambahan pendapatan, keluar batas kemiskinan GK$2 dan GKN di kawasan perbatasan Kabupaten TTU
No Desa GK$2 GKN Rerata Income orang miskin Tambahan income  (%) Jumlah penduduk miskin dientaskan Jumlah relatif dientaskan (%) Rerata Income orang miskin Tambahan income (%) Jumlah penduduk miskin dientaskan Jumlah relatif dientaskan (%) 1 Banain C 291,910 0 0 0 182,813 0 0 0 2 Manusasi 249,339 0 0 0 187,487 1 3 1 3 Baas 290,322 0 0 0 184,179 1 2 1 4 Nimasi 276,860 1 2 1 187,737 6 24 6 5 Sunsea 302,230 1 7 1 137,418 0 4 0 6 Saenam 281,391 1 3 1 183,179 5 17 5 7 Sunkaen 253,871 2 4 2 181,947 11 33 11 8 Oesena 306,762 1 8 1 190,546 11 102 11 9 Naekake A 299,253 1 17 1 165,482 1 20 1 10 Tes 272,923 2 8 2 171,714 6 23 6 11 Sainoni 273,750 2 9 2 186,737 23 87 23 12 Tubu 270,939 3 12 3 187,507 42 142 42 13 Oelbonak 273,519 5 15 5 186,660 50 147 50 14 Buk 252,382 1 14 1 182,852 10 115 10 15 Oeolo 306,034 7 58 7 173,042 9 74 9 16 Oenenu Utara 266,308 3 21 3 186,045 32 215 32 17 Eban 274,246 2 26 2 179,524 7 113 7 18 Kuanek 248,810 6 23 6 177,927 34 129 34 19 Oetulu 303,057 10 76 10 171,041 13 99 13 20 Noeltoko 230,352 5 22 5 190,469 42 480 100 21 Fatutasu 241,103 3 27 3 179,466 21 188 21 22 Sallu 297,202 5 44 5 177,177 11 98 11 23 Oenenu Selatan 239,350 5 33 5 179,158 35 226 35 24 Noepesu 241,963 4 45 4 180,447 29 332 29 25 Lemon 244,774 16 65 16 174,215 75 311 75 26 Nilulat 241,830 17 68 17 175,234 86 355 86 27 Fatuneno 259,626 7 78 7 190,623 90 1,102 100 28 Naekake B 303,255 44 287 44 181,255 110 647 100 29 Suanae 251,721 17 103 17 169,021 57 348 57 30 Haulasi 294,788 45 168 45 169,137 70 261 70 31 Banain B 257,145 59 141 59 190,219 19 241 100 32 Bokon 301,271 171 321 00 141,015 98 316 98 33 Fatumtasa 214,740 21 161 21 185,487 50 779 100 34 Humusu C 271,964 10 226 10 182,101 59 1,296 59 35 Nainaban 229,393 36 211 36 170,272 66 585 100 36 Manamas 304,380 93 908 93 135,975 44 425 44 37 Benus 304,909 153 787 00 139,110 74 586 74 38 Fatunisuan 252,680 40 413 40 177,927 14 1,043 100 39 Tasinifu 303,553 73 2,340 73 171,637 96 3,075 96 40 Humusu B 240,441 49 779 49 184,448 64 1,580 100 41 Oesoko 256,418 126 747 00 180,178 73 747 100 42 Humusu A 236,141 90 865 90 184,871 1,141 959 100 43 Noelelo 302,693 656 544 00 176,523 1.163 544 100
Tabel 4. Penduduk miskin keluar dari kemiskinan per desa di kawasan perbatasan Kabupaten TTU
Penduduk miskin keluar dari kemiskinan (desa) Standar ≤50% 50-100% 100% Total desa GKN 21 (51 %) 9 (22 %) 11 (27 %) 41 GK2dollar 21 (62 %) 9 (26 %) 4 (12 %) 34

## 4. Kesimpulan
Kesesuaian  penggunaan  lahan  untuk  pengelolaan hutan  oleh  rakyat  ditunjukkan  dengan  adanya  areal yang  sesuai seluas 4,943 ha (6,7% dari  luas  kawasan perbatasan),    tersebar  secara  sporadis  hampir  merata dengan ukuran yang bervariasi di masing-masing desa yang  meliputi  43  desa.    Bila  pengelolaan  hutan  oleh rakyat dilaksanakan di kawasan perbatasan Kabupaten TTU,    maka  akan  dapat  mengentaskan  kemiskinan 100% pada 11 desa (27%) menurut GKN dan 4 desa (12%) menurut GK$2 dan desa  lainnya akan  menuju bebas  dari  kemiskinan.    Program  pengelolaan  hutan oleh rakyat dapat dilakukan secara kombinasi dengan sektor  perkebunan  dan  pertanian  dengan  pola-pola tumpangsari  untuk  memperoleh  manfaat  jangka pendek.

## Daftar Pustaka
Barzehkar,  M.,  N.  M.  Dinan,  A.  Salemi,    2016.    Environmental capability  evaluation  for  nuclear  power  plant  site  selection:  a case  study  of  Sahar  Khiz  Region  in  Gilan  Province,  Iran. Environment Earth Science 75, p.1016.
Benneker,  C.,  D.  Stolan,  C.  Robledo,  N.  Timsina,  2007.
Community-based forest enterprises in tropical forest countries:
status and
potential.
ResearchGate
https://www.researchgate.net/  publication/228868465      [24 January 2017].
Chowdary,  V.M.,  D.  Chakraborthy,  A.  Jeyaram,  Y.  V.  N.  K.
Murthy,  J.  R.  Sharma,  V.  K.  Dadhwal,  2013.    Multi-Criteria
Decision Making Approach for Watershed Prioritization Using Analytic  Hierarchy  Process  Technique  and  GIS.  Water Resource Management (2013) 27, pp. 3555–3571.
Irawanti,  S.,  A.  P.  Suka,  S.  Ekawati,  2012.  Manfaat  ekonomi  dan peluang pengembangan hutan rakyat sengon di Kabupaten Pati. JURNAL Penelitian  Sosial dan Ekonomi  Kehutanan  9(3), pp.
126–139.
Kanel, K.R., G. R. Dahal, 2008.  Community forestry policy and its economic implications: an experience from nepal. International Journal of Social Forestry 1(1), pp. 50-60.
Kementerian Pertanian,  1980. Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor. 837/kpts/Um/11/80 tentang Penentuan Skoring  Hutan Lindung. Pemerintah Republik Indonesia.
Kusmana, C., Sukristijiono, 2016.  Mangrove resource uses by local community    in  indonesia.  Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya Alam dan Lingkungan 6(2), pp. 217-224.
Moghadasi,  P.,  S.  Y.  O.  Hosseni,  A.  Fallah,  M.  Iotfalian,  2013. Locating the best areas to pass forest roads with environmental consideration  using  GIS  and  multicriteria  evaluation. International  Journal  of  Agriculture  and  Crop  Sciences. http://www.ijagcs.com.IJACS/2013/6-10/593-599  ISSN  2227- 670X  [10 Januari 2017].
Nas, B., T. Cay, F. Iscan, 2009.  Selection of MSW landﬁll site for Konya,  Turkey  using  GIS  and  multi-criteria  evaluation. Springer, Environment Monitoring Assessment  160, pp. 491– 500.
Njurumana,  G.N.D.,  B.A.  Victorino,  Pratiwi,  2008.  Potensi pengembangan  mamar  sebagai  model  hutan  rakyat  dalam rehabilitasi lahan kritis di Timor Barat. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam.  5(5), pp. 473-484.
Nourqolipour,  R.,  A.  R.  B.  M.  Shariff,  N.  B.  Ahmad,  S.  K. Balasundram, A. M. Sood, T. Buyong, F. Amiri, 2015.  Multi- objective-based  modeling  for  land  use  change  analysis  in  the
South West of Selangor, Malaysia. Environment Earth Science 74, pp. 4133–4143.
Nugroho,  B.,  2010.  Pembangunan  Kelembagaan  Pinjaman  Dana Bergulir  Hutan  Rakyat.  Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika 16(3), pp. 118–125.
Nurmiaty,  S.  Baja,  2013.    Spatial  based  assessment  of  land suitability and availibity for maize (Zea Mays L.) development in Maros Region, South Sulawesi, Indonesia.  Open Journal of Soil Science 2013(3), pp. 244-251.
Pasqualini,  V.,  P.  Oberti,  S.  Vigetta,  O.  Riffard,  C.  Panaiotis,  M. Cannac, L. Ferrat, 2011.  A GIS-Based Multicriteria Evaluation for  Aiding  Risk  Management  Pinus  pinaster  Ait.  Forests:  A Case Study in Corsican Island, Western Mediterranean Region. Springer, Environmental Management (2011) 48, pp. 38–56. Pemerintah Republik Indonesia, 2008.  Undang-Undang  Nomor 43 tahun  2008  tentang  wilayah  negara.  Pemerintah  Republik Indonesia.
Putri, A.A.M., 2011. Peran usaha hutan rakyat dalam perekonomian rumah  tangga  di  Desa  Legokhuni  Kecamatan  Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat.  Skripsi. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Salado, C. A. A., J. R. V. Lazalde, G. S. Diaz, I. M. Aragon, A. I. A.
Salado,  2015.    Modelling  site  selection  for  tree  plantation establishment  under  different  decision  scenarios.    Journal  of Tropical Forest Science 27(3), pp. 298–313.
Satriawan,  H.,  Z.  Fuady,  Romainur,    2013.    Evaluasi  kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman hutan rakyat di Kabupaten Bireuen-Aceh. Jurnal Hutan Tropis 1(2).
SMERU, 2017.  Indonesia Poverty and Livelihood Map. SMERU. [3 January 2017].
Soendjoto, M. A., Suyanto, Hafizianoor, A. Purnama, A. Rafiqi, S. Sjukran, 2008. Keanekaragaman Tanaman pada Hutan Rakyat di  Kabupaten  Tanah  Laut,  Kalimantan  Selatan.    Jurnal Biodiversitas.  9(2), pp.142-147.
Temiz,  N.,  V.  Tecim,  2009.    The  use  of  GIS  and  multi-criteria decision-making as a decision tool in  forestry. OR Insight 22, pp. 105–123.
Triantakonstatis,  D.  P.,  D.  P.  Kalivas,  V.  J.    Kollias,  2012.
Autologistic regression and multicriteria evaluation models for the prediction of forest expansion. Springer Science+Business. New Forests (2013)44, pp. 163–181.
Widiatmaka, W. Ambarwulan, B. Riadi, I. Nahib, S. Budhiman, A.
Halim,  2014.    Spatial  Multi  Criteria  Land  Evaluation  and Remote Sensing for Area Delineation of Shrimp Pond Culture Revitalization  in  Mahakam  Delta  Indonesia. 12th  Biennial Conference  of  PORSEC 04  –  07  November  2014,    Bali, Indonesia.
Xu  E.,  H.  Zhang,  2013.    Spatially-explicit  sensitivity  for  land suitability evaluation.  Elsevier, Apply geopgraphy 45, pp. 1-9.