## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Orientasi Tata Kelola Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang Dalam Masa Pandemi Covid 19)
Mas Nana Jumena, Surya Anom 1
1 Fakultas Hukum Untirta
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020
Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords: Fishermen, Protection, Empowerment The  relationship  between  fishermen  and  fisheries  (sea)  is very close, the dependence of fishermen on fish as a source of  livelihood  makes  fish  the  main  sector  in  coastal  areas.
Fish resources can be utilized for the greatest prosperity and welfare of the people, however the utilization of these fish resources  must  be  carried  out  in  a  sustainable  and responsible manner. This means that the utilization of fish resources  must  be  carried  out  in  a  balanced  manner  and taking into account their carrying capacity and the ability of the resources to recover.
During  the  current  Covid  19  pandemic,  fishermen's “fishing”  activities  in  the  Serang  District  of  Banten Province have been disrupted, due to limited supply of fuel due to the PSBB (Large-Scale Social Restrictions), the catch is  not  selling  well  in  the  market  or  the  reduced  end (consumers) to the fish market . Indonesia  since  2016  has  had  Law  Number  7  of  2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen,
Fish Farmers and Salt Farmers, however the implementing regulations  have  not  yet  existed,  so  it  is  difficult  to implement,  moreover  this  regulation  is  urgently  needed during a pandemic civid 19 this time.
This writing is the result of an independent internal research that  has  been  completed  using  legal  (juridical)  normative and  empirical  research  methods  (as  supporting  data  and research  arguments)  carried  out  in  the  coastal  area  of Serang Regency.

## Abstrak
Kata kunci: Nelayan, Perlidungan,
Pemberdayaan Corresponding Author: Mas Nana Jumena Hubungan antara Nelayan dan perikanan (laut) sangat erat, ketergantungan  nelayan  pada  ikan  sebagai  sumber matapencahariannya  menjadikan  ikan  sebagai  sector  yang utama  didaerah  pesisir.  Sumber  daya  ikan  dapat dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya  ikan  harus  dilakukan  secara  seimbang  dan memperhatikan  daya  dukungnya  serta  kemampuan sumberdaya untuk pulih. Saat peristiwa pandemic Covid 19 saat  ini,  aktifitas  “melaut”  nelayan  di  KAbupaten  Serang Provinsi Banten menjadi terganggu, disebabkan terbatasnya pasokan  bahan  bakar  karena  adanya  PSBB  (Pembatasan Sosial  Berskala  Besar),  hasil  tangkapan  kurang  laku dipasaran  atau  berkurangnya  pengujung  (konsumen)  ke pasar  ikan.  Indonesia  sejak  tahun  2016  telah  memiliki Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya Ikan, Dan Petambak Garam, namun peraturan pelaksanannya  belum  ada  hingga  saat  ini,  sehingga  sulit untuk  diimplementasikan,  apalagi  peraturan  itu  sangat dibutuhkan  saat  pandemic  civid  19  saat  ini.  Penulisan  ini merupakan  hasil  penelitian  internal  mandiri  yang  telah diselesaikan  dengan  menggunakan  metode  penelitian hukum (yuridis) normatif dan empiris (sebagai pendukung data  dan  argumentasi  penelitian)  yang  disaksanakan  di wilayah pesisii Kabupaten Serang.
@Copyright 2021.

## A. Pedahuluan
Provinsi Banten menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam, diantaranya  sumber  daya  perikanan.  Banten  memiliki  luas  perairan  11.134,22  Km ² (belum termasuk perairan territorial dan ZEEI yang dapat dimanfaatkan) dengan panjang garis pantai sepanjang 509 Km ² . Potensi sumber daya perikanan tangkap (laut) dengan produksi sekitar sebesar 7.553,06 ton  pertahun. 1
Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai  merupakan  bagian  integral  dari  pengelolaan  sumber  pesisir  dan  laut  bagi
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. Produksi dan Nilai Penangkapan Ikan di Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Serang. 2014. hlm. 3
kemakmuran  masyarakatnya,  sehingga  perlu  digunakan  suatu  pendekatan  dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.
Sementara, ketertinggalan dalam strategi pengembangan masyarakat pantai, tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial dan budaya sehingga perlu perubahan ekstrem dalam sistem  sosial  atau  nilai-nilai  budaya,  melainkan  lebih  sebagai  masalah  integral.  Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan  sistem  sosial-ekonomi  dan  nilai  budaya  yang  sudah  melekat  didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan.
Kabupaten Serang yang dikenal sebagai daerah pesisir dan memiliki luas 1.467 KM ² yang terdiri dari 29 Kecamatan. 2 Wilayah Kabupaten Serang berada dalam kisaran ketinggian antara 01.778 m dari permukaan laut (dpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas  topografi  lahan  dataran  dan  bergelombang.  Ketinggian  0  m  dari  permukaan  laut (dpl) membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di Pantai Barat Selat Sunda.
Ketinggian 1.778 m dari permukaan laut (dpl) terdapat di Puncak Gunung Karang yang  terletak  di  sebelah  selatan  perbatasan  dengan  Kabupaten  Pandeglang.  Pada umumnya (97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut (dpl). 3 Kabupaten Serang memiliki sektor perikanan yang potensial selain  sector  pertanian  dan  perkebunan,  karena  secara  geografis  Kabupaten  Serang dikeliling  oleh  wilayah  laut.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Serang  menyebutkan  bahwa  sektor  perikanan  laut  yang  dicapai  oleh  nelayan  adalah 6.818,9  ton  dengan  berbagai  alat  tangkap  diantaranya  Jaring  Insang  sebanyak  2.400, Pancing sebanyak 3.680, Perangkap (bubu) sebanyak 402.
Namun  dalam  kondisi  pandemi  Covid  19  yang  saat  ini  sedang  dialami  oleh Indonesia  dan  Negara  lainnya  di  dunia  telah  membawa  perubahan  pada  pendapatan masyarakat  dan  tingkat  konsumsi.  Bagi  nelayan,  fenomena  Covid  19  ini  berpengaruh pada penurunan jumlah tangkapan ikan karena Nelayan tidak melaut (menangkap ikan) serta hasil tanggapan mereka sering tidak ada yang membeli (sepi pembeli), kemudian harga ikan pun ikut turun akibat barang yang melimpah sementara permintaan cenderung menurun, sehingga nelayan mengalami kerugian. 4
Sektor perikanan tangkap dilihat dari ukuran kapal < 10 GT merupakan nelayan skala  kecil.  Peranannya  dalam  ekonomi  negara  yang  cukup  besar,  namun  kondisi kehidupan  2,7  juta  nelayan  di  Indonesia  dalam  kategori  miskin.  Data  lain  juga menyebutkan sekitar 53 % keluarga di wilayah pesisir hidup di bawah garis kemiskinan.
2 Indra Marwan. Kabupaten Serang Dalam Angka 2018 . Badan Pusat Statistik. Serang 2018. hlm. 3. 3 Ibid.
4 http://knti.or.id/stimulus-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona/ ,  artikel  dimuat  admin  pada tanggal 19 April 2020, diakses oleh penulis tanggal 22 April 2020.
Gambaran ini tentu menjadi karakteristik spesifik kerentanan nelayan dan pembudidaya dalam konteks sosial-ekonomi, khususnya dalam menghadapi Covid-19 saat ini. 5
Dalam  konteks  itulah  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  kecil  merupakan  hal strategis yang tidak bisa dihindarkan sebagai upaya memperkuat dan mengoptimalkan potensi  daerah.  Dalam  memberdayakan  masyarakat  nelayan  tidaklah  seperti memberdayakan  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya,  karena  didalam  masyarakat nelayan di pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya: 6
a. Masyarakat  nelayan  tangkap,  adalah  kelompok  masyarakat  pesisir  yang  mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
b. Masyarakat  nelayan  pengumpul,  adalah  kelompok  masyarakt  pesisir  yang  bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan- ikan  hasil  tangkapan  baik  melalui  pelelangan  maupun  dari  sisa  ikan  yang  tidak terlelang  yang  selanjutnya  dijual  ke  masyarakat  sekitarnya  atau  dibawah  ke  pasar- pasar  lokal.  Umumnya  yang  menjadi  pengumpul  ini  adalah  kelompok  masyarakat pesisir perempuan.
c. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai  dalam  kehidupan  masyarakat  pesisir.  Ciri  dari  mereka  dapat  terlihat  dari kemiskinan  yang  selalu  membelenggu  kehidupan  mereka,  mereka  tidak  memiliki modal  atau  peralatan  yang  memadai  untuk  usaha  produktif.  Umumnya  mereka bekerja sebagai buruh atau anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
d. Masyarakat nelayan tambak, yaitu masyarakat nelayan sebagai pengolah. Setiap  kelompok  masyarakat  tersebut  haruslah  mendapat  penanganan  dan perlakuan  khusus  sesuai  dengan  kelompok,  usaha,  dan  aktivitas  ekonomi  mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana penangkapan dan  kepastian  wilayah  tangkap.  Berbeda  dengan  kelompok  masyarakat  tambak,  yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.
Kebutuhan  setiap  kelompok  yang  berbeda  tersebut,  menunjukkan keanekaragaman  pola  pemberdayaan  yang  akan  diterapkan  untuk  setiap  kelompok tersebut.  Dengan  demikian  program  pemberdayaan  untuk  masyarakat  nelayan  kecil haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu
5 http://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19/ artikel dimuat admin pada 17 April 2020, diakses oleh penulis tanggal 22 April 2020.
6 Savitri, L. A., dan M. Khazali. 1999. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir . WI-IP PKSPL IPB. Bogor. hlm.7
kelompk  dengan  kelompok  lainnya  apalagi  antara  satu  daerah  dengan  daerah  pesisir lainnya.
Indonesia secara faktual telah memiliki peraturan yang khusus mengatur berkaitan dengan pemberdayaan nelayan kecil yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.  Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Strategi  perlindungan dilakukan melalui:
a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
c. jaminan kepastian usaha;
d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan h. fasilitasi dan bantuan hukum.
Kemudian  berkaitan  dengan  pemberdayaan,  Pasal  12  ayat  (3)  menyebutkan bahwa Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan; c. kemitraan usaha;
d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan e. penguatan Kelembagaan.
Pengaturan tentang perlindungan nelayan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,  Dan  Petambak  Garam,  yaitu  ada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil, 7 dimana Peraturan Pemerintah  ini  “lahir”  dari  peraturan  yang  tidak  khusus  tentang  perlindungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan melainkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang  Perikanan.
Bahwa  bila  merujuk  pada  Pasal  12  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dari  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam tersebut diatas, Pemerintah tentunya harus memiliki program tata  tata  kelola  perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  kecil,  namun  saat  keadaan pademi Covid 19 saat ini para nelayan kecil mengalami kesulitan dan penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan.
7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2015  Tentang  Pemberdayaan  Nelayan  Kecil  Dan Pembudidaya-Ikan Kecil telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang masih berlaku karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum menetapkan peraturan pelaksananya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :
1. Bagaimanakah  tata  kelola  perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  kecil  yang telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam?
2. Bagaimanakah  perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  kecil  yang  dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang saat pandemi Covid 19?
C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  jenis  metode  penelitian  hukum (yuridis)  normatif  dan  empiris  sebagai  pendukung  data  dan  argumentasi  penelitian. Dalam hal ini norma-norma (hukum) yang menjadi kajian adalah hukum yang bersifat Nasional  dan  hukum  Internasional  yang  memiliki  korelasi  dengan  kejahatan penyelundupan  manusia (people  smuugling) yang  menggunakan  laut  sebagai  akses masuknya ke suatu Negara.
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah sentra nelayan kecil di Kabupaten Serang  seperti  Pelabuhan  ikan  Karangatu  dan  Pelabuhan  ikan  Lontar  Kecamatan Tirtayasa dan beberapa tempat yang memiliki korelasi dengan materi penelitian ini.
Tata  cara  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  diawali  dengan  penelusuran data-data  kepustakaan (library  research),  website dan  dokumen  lainnya  untuk mendapatkan  informasi  perlihal  perkembangan  penyekundupan  manusia  melalui  laut. Untuk melakukan pembaruan informasi, peneliti melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan substansi penelitian yang kemudian mengolahnya.
Setelah  data-data  penelitian  telah  didapatkan,  selanjutnya  melakukan  analisa. Dalam  penelitian  ini  cara  menganalisis  data  dengan  cara  deskriptif  kualitatif,  yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi (menjelaskan/menggambarkan) tentang tata kelola perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil pada saat pademi Covid 19 di Kabupaten Serang.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Sistem Pemberdayaan Nelayan
Pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir haruslah bersifat bottom up , namun yang  terpenting  adalah  pemberdayaan  itu  sendiri  yang  harus  langsung  menyentuh kelompok  masyarakat  sasaran.  Menurut  Adimiardja  dan  Hikmat,  pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan proses pembangunan. 8
Bahwa  pemberdayaan  mengandung  dua  kecenderungan  yaitu pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian
8 Savitri. Loc Cit. Hlm 34
kekuasaan,  kekuatan  atau  kemampuan  kepada  masyarakat  agar  lebih  berdaya. Kedua , pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi atau mendorong atau memotivasi agar  individu  mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan  untuk  menentukan  apa  yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
Dalam spektrum yang lebih luas, ada 3 (tiga) dimensi pemberdayaan, yaitu: 9
1. Kekuasaan  sosial  ( social  power ),  berkaitan  dengan  akses  kelompok-kelompok basis  (seperti  rumah  tangga,  serikat  buruh,  koperasi  rakyat)  kepada  informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial dan sumber keuangan;
2. Kekuasaan politik ( political power ) berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis  dan  anggota-anggota  individual  ke  proses,  dimana  keputusan  diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri;
3. Kekuatan  psikologis  ( psychological  power )  sangat  berkaitan  erat  dengan kesadaran akan potensi individual.
Memberdayakan  masyarakat  nelayan  selain  harus  kontekstual  juga  harus dilakukan  secara  komprehensif.  Pembangunan  dan  upaya  pemberdayaan  masyarakat dilingkungan mana pun harus diakui memang tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui satu resep tunggal. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memang tidak mungkin jika  kita  hanya  mengandalkan  pada  satu  usaha  seperti  hanya  mengandalkan  pada efektivitas  stimulan  modal  usaha  atau  mendorong  terjadinya  diversifikasi  usaha  di lingkungan komunitas nelayan.
Pengelolaam perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  yang  terlah  dirubah  dengan  Undang-Undang    No.  45  Tahun  2009  adalah ”Semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,  konsultasi,  pembuatan  keputusan,  alokasi  sumber  daya  ikan,  dan implementasi  serta  penegakan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  dibidang perikanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  otoritas  lain  yang  di  arahkan  untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18  ayat  3  Undang-undang  No.32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintahan  Daerah  diberikan  wewenang  mengatur pengelolaan perairan (laut) antara lain meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b. pengaturan administratif;
c. Pengaturan tata ruang
d. Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
9 Savitri Loc Cit. Hlm 36-37
Kemudian dalam ayat 4 Pasal 18 dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling jauh 12 (dua belas)  mil  laut  diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
Bahwa Terdapat persoalan mendasar terkait langsung dinamika politik kebijakan kelautan  dan  perikanan  di  Indonesia,  yaitu  disorientasi  dalam  hal  pengelolaan  laut  itu sendiri.  Perihal  kekayaan  sumber  daya  kelautan  begitu  melimpah,  namun  belum dipergunakan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 10
Mahkamah Konstitusi, ketika membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir  (HP3)  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  sekaligus  mengeluarkan  terobosan  berupa penjelasan  4  (empat)  tolok-ukur  pengertian  “sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”. Keempat hal tersebut adalah kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber  daya  alam  (SDA)  bagi  rakyat,  tingkat  partisipasi  rakyat  menentukan  manfaat SDA, serta penghormatan hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA. 11 Dalam  perkembangannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  memasukkan  urusan  kelautan  dan  perikanan    ke  dalam  kategori urusan  pemerintahan  pilihan.  Penyelenggaraan  rusan  pemerintahan  bidang  kelautan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.
Terkait dengan hubungan dengan pemerintahan kabupaten/kota adalah (sebatas) dalam  bagi  hasil  dari  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan  yang penentuannya  didasarkan  hasil  kelautan  yang  berada  dalam  batas  wilayah  empat  mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Dalam  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  menegaskan  kewenangan  daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan kepada daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut meliputi lima aspek: 12
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Kewenangan provinsi dibatasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan  kepulauan.  Daerah  provinsi  yang
10 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. 2015. Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan. Jakarta, hlm 9
11 Putusan  MK.  No.3/PUU-VIII/2010  terkait  Uji    Materil  UU  No.27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
12 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
berciri kepulauan mendapatkan mandat tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar  1945  mengamanatkan  agar  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  diarahkan  untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Walaupun  sumber  daya  ikan  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab.  Ini  berarti  bahwa pemanfaatan    sumber  daya  ikan  harus  dilakukan  secara  seimbang  dan  memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.
Seperti diketahui bahwa sektor perikanan memegang peranan sangat penting bagi ketahanan pangan dan kelangsungan hidup sebagian penduduk dunia. Pada skala global, setiap hari industri perikanan (tangkap dan budidaya) menyediakan lebih dari 400.000 ton ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia. 13
Sektor ini juga melibatkan lebih dari 500 juta orang dimana 400 juta diantaranya terlibat  langsung  dan  sangat  menggantungkan  hidupnya  pada    sektor  ini. 14 Pada  skala nasional,  sektor  ini  dalam  setahun  menyediakan  sekitar  11  juta  ton  ikan,  dimana kontribusi konsumsi protein ikan mencapai 47% dari tota konsumsi protein nasional. Di Indonesia, sektor perikanan melibatkan 7.5 juta orang, yang terdiri dari nelayan tangkap sebanyak 2,9 juta jiwa  dan pembudidaya ikan sebanyak 4.6 juta jiwa. 15
Pada masa mendatang sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting, paling tidak karena dua hal. Pertama, pertumbuhan penduduk Indonesia yang cenderung terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hasil proyeksi BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dua puluh tahun mendatang (2035) akan mencapai 305,6 jiwa atau meningkat 78% dari tahun 2010. Ledakan penduduk tersebut akan melipatgandakan kebutuhan  akan  sumber  nutrisi  yang  harus  dipenuhi. Kedua ,  sumber-sumber  pangan berbasis daratan memiliki kecenderungan semakin menurun, antara lain karena faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman, serta ancaman perubahan iklim. 16
13 Food  and  Organization  Bureau, The  Post-2015  Development  Agenda  and  the  Millennium Development  Goals .  2015. http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/fisheriesaquaculture-oceans- seas/en/ 14 http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684 .  Diakses  tanggal  22  April 2020
15 Kementerian Kelauatan dan Perikanan. 2014. KKP dalam Angka 2014 . Jakarta. Pusat Data,
Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,
16 Badan  Pusat  Statistik, Proyeksi  Penduduk  Indonesia  Indonesia  Population  Projection  2010- 2035. Jakarta. 2013. Hal 23.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah  diubah  dengan    Undang-undang  No  45  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  tujuan pengelolaan  perikanan,  selain  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumberdaya  ikan  secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut.
Bahwa  dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  beberapa  kajian  kepustakaan (library) agar  mendapatakan  gambar  secara  konsep  berkaitan  dengan  fungsi  Zona Tambahan yang dihubungkan proteksi dari penyeludupan manusia. Penelusuran ini juga memiliki  tujuan  agar  kajian  pada  penelitian  ini  tidak  melebar  sehingga  focus  pada pembahasan obyek yang diteliti, adapun kajian atau penelusuran yang telah dicapai oleh peneliti, diantaranya :

## 2. Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan Nelayan
Pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir haruslah bersifat bottom up , namun yang  terpenting  adalah  pemberdayaan  itu  sendiri  yang  harus  langsung  menyentuh kelompok  masyarakat  sasaran.  Menurut  Adimiardja  dan  Hikmat,  pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memandang inisiatif, kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan proses pembangunan. 17
Bahwa  pemberdayaan  mengandung  dua  kecenderungan  yaitu pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,  kekuatan  atau  kemampuan  kepada  masyarakat  agar  lebih  berdaya. Kedua , pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi atau mendorong atau memotivasi agar  individu  mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan  untuk  menentukan  apa  yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
Dalam spektrum yang lebih luas, ada 3 (tiga) dimensi pemberdayaan, yaitu: 18
1. Kekuasaan sosial ( social power ), berkaitan dengan akses kelompok-kelompok basis (seperti rumah tangga, serikat buruh, koperasi rakyat) kepada informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi di dalam organisasi sosial dan sumber keuangan;
2. Kekuasaan  politik  ( political  power )  berkaitan  dengan  akses  kelompok-kelompok basis  dan  anggota-anggota  individual  ke  proses,  dimana  keputusan  diambil, khususnya keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri;
3. Kekuatan psikologis ( psychological power ) sangat berkaitan erat dengan kesadaran akan potensi individual.
Memberdayakan  masyarakat  nelayan  selain  harus  kontekstual  juga  harus dilakukan  secara  komprehensif.  Pembangunan  dan  upaya  pemberdayaan  masyarakat dilingkungan mana pun harus diakui memang tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui
17 Savitri. Loc Cit. Hlm 34 18 Savitri Loc Cit. Hlm 36-37
satu resep tunggal. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memang tidak mungkin jika  kita  hanya  mengandalkan  pada  satu  usaha  seperti  hanya  mengandalkan  pada efektivitas  stimulan  modal  usaha  atau  mendorong  terjadinya  diversifikasi  usaha  di lingkungan komunitas nelayan.
Pengelolaam perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  yang  terlah  dirubah  dengan  Undang-Undang    No.  45  Tahun  2009  adalah ”Semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,  konsultasi,  pembuatan  keputusan,  alokasi  sumber  daya  ikan,  dan implementasi  serta  penegakan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  dibidang perikanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  otoritas  lain  yang  di  arahkan  untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18  ayat  3  Undang-undang  No.32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintahan  Daerah  diberikan  wewenang  mengatur pengelolaan perairan (laut) antara lain meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b. pengaturan administratif;
c. Pengaturan tata ruang
d. Penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
Kemudian dalam ayat 4 Pasal 18 dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling jauh 12 (dua belas)  mil  laut  diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
Bahwa Terdapat persoalan mendasar terkait langsung dinamika politik kebijakan kelautan  dan  perikanan  di  Indonesia,  yaitu  disorientasi  dalam  hal  pengelolaan  laut  itu sendiri.  Perihal  kekayaan  sumber  daya  kelautan  begitu  melimpah,  namun  belum dipergunakan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 19
Mahkamah Konstitusi, ketika membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir  (HP3)  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  sekaligus  mengeluarkan  terobosan  berupa penjelasan  4  (empat)  tolok-ukur  pengertian  “sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”. Keempat hal tersebut adalah kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat
19 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. 2015. Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan. Jakarta, hlm 9
sumber  daya  alam  (SDA)  bagi  rakyat,  tingkat  partisipasi  rakyat  menentukan  manfaat SDA, serta penghormatan hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA. 20 Dalam  perkembangannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  memasukkan  urusan  kelautan  dan  perikanan    ke  dalam  kategori urusan  pemerintahan  pilihan.  Penyelenggaraan  rusan  pemerintahan  bidang  kelautan dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi.  Terkait  dengan  hubungan  dengan pemerintahan  kabupaten/kota  adalah  (sebatas)  dalam  bagi  hasil  dari  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan  yang  penentuannya  didasarkan  hasil  kelautan yang berada dalam batas wilayah empat mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Dalam  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  menegaskan  kewenangan  daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan kepada daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan tersebut meliputi lima aspek: 21
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Kewenangan provinsi dibatasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah  perairan  kepulauan.  Daerah  provinsi  yang berciri kepulauan mendapatkan mandat tugas dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar  1945  mengamanatkan  agar  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  diarahkan  untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Walaupun  sumber  daya  ikan  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab.  Ini  berarti  bahwa pemanfaatan    sumber  daya  ikan  harus  dilakukan  secara  seimbang  dan  memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.
Seperti diketahui bahwa sektor perikanan memegang peranan sangat penting bagi ketahanan pangan dan kelangsungan hidup sebagian penduduk dunia. Pada skala global,
20 Putusan  MK.  No.3/PUU-VIII/2010  terkait  Uji  Materil  UU  No.27/2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
21 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
setiap hari industri perikanan (tangkap dan budidaya) menyediakan lebih dari 400.000 ton ikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia. 22
Sektor ini juga melibatkan lebih dari 500 juta orang dimana 400 juta diantaranya terlibat  langsung  dan  sangat  menggantungkan  hidupnya  pada    sektor  ini. 23 Pada  skala nasional,  sektor  ini  dalam  setahun  menyediakan  sekitar  11  juta  ton  ikan,  dimana kontribusi konsumsi protein ikan mencapai 47% dari tota konsumsi protein nasional. Di Indonesia, sektor perikanan melibatkan 7.5 juta orang, yang terdiri dari nelayan tangkap sebanyak 2,9 juta jiwa  dan pembudidaya ikan sebanyak 4.6 juta jiwa. 24
Pada masa mendatang sektor ini akan memegang peranan yang semakin penting, paling tidak karena dua hal. Pertama, pertumbuhan penduduk Indonesia yang cenderung terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hasil proyeksi BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dua puluh tahun mendatang (2035) akan mencapai 305,6 jiwa atau meningkat 78% dari tahun 2010. Ledakan penduduk tersebut akan melipatgandakan kebutuhan  akan  sumber  nutrisi  yang  harus  dipenuhi. Kedua ,  sumber-sumber  pangan berbasis daratan memiliki kecenderungan semakin menurun, antara lain karena faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman, serta ancaman perubahan iklim. 25
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah  diubah  dengan    Undang-undang  No  45  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  tujuan pengelolaan  perikanan,  selain  untuk  mengambil  manfaat  dari  sumberdaya  ikan  secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut.

## 3. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Laut
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu  dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan  berhasil  guna  serta  selalu  memperhatikan  kelestariannya.  Pada  Pasal  33  Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Walaupun  sumber  daya  ikan  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun pemanfaatan sumber daya ikan tersebut harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab.  Ini  berarti  bahwa pemanfaatan  sumber  daya  ikan  harus  dilakukan  secara  seimbang  dan  memperhatikan daya dukungnya serta kemampuan sumberdaya untuk pulih.
22 Food  and  Organization  Bureau, The  Post-2015  Development  Agenda  and  the  Millennium Development  Goals .  2015. http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/fisheriesaquaculture-oceans- seas/en/ 23 http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684 .
24 Kementerian Kelauatan dan Perikanan. 2014. KKP dalam Angka 2014 . Jakarta. Pusat Data,
Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,
25 Badan  Pusat  Statistik, Proyeksi  Penduduk  Indonesia  Indonesia  Population  Projection  2010- 2035. Jakarta. 2013. Hal 23.
Dalam skala internasional, adanya hukum internasional telah mengamanatkan dan memberi dasar pengaturan mengenai pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.  Konvensi  Hukum  Laut  Internasional  (UNCLOS)  1982  telah  memberi mandat kepada negara pantai untuk melakukan kajian sediaan sumberdaya ikan.
Ketentuan-ketentuan  dalam  UNCLOS  mengharuskan  negara  pantai  untuk mengambil tindakan pengelolaan  berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia ( the best scientific evidence available ) untuk memastikan agar stok ikan berada pada posisi yang tidak  melampaui Maximum  Sustainable  Yield  (MSY). Demikian  juga  dengan Code  of Conduct  for  Responsible  Fisheries  (CCRF) yang  disetujui  oleh  seluruh  peserta Konferensi  FAO  tahun  1995  menyebutkan  bahwa  semua  negara  harus  mengerahkan segala  upaya  untuk  mengumpulkan  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan kajian sediaan sumber daya ikan.
Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan diperlukan adanya kebijakan dan regulasi yang dapat mengontrol dan mengelola secara efektif kapasitas tangkapan di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI).  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) meliputi:
a. Perairan Indonesia;
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
c. Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. 26
Kemudian  menurut  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No. 18/Permen-KP/2014  Tentang  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia,  merupakan  wilayah  pengelolaan  perikanan  untuk  penangkapan  ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi :
a. Perairan Pedalaman;
b. Perairan Kepulauan;
c. Laut Teritorial;
d. Zona Tambahan; dan
e. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Menurut  Rokhmin  Dahuri  dan  Jacub  Rais,  secara  umum  terdapat  beberapa karakteristik wilayah laut dan wilayah pesisir, yaitu: 27
1. Laut merupakan sumber dari “ common property rersources ” (sumber daya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik/kepentingan umum;
2. Laut  merupakan  “ open  access ”,  sehingga  memungkinkan  siapapun  untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan;
26 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
27 Rokhmin Dahuri, 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan , Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 15.
3. Laut bersifat “ fluida ”, dimana sumber daya (termasuk biota laut) dan dinamika hydrooceanography tidak dapat disekat/dikapling;
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah  dikembangkan  dan  memiliki  akses  yang  sangat  baik  (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan);
5. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di  ruang  daratan  maupun  ruang  lautan,  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan manusia.
Menurut Lazarus Tri Setyawanto, mengenai definisi wilayah laut dapat dijelaskan lebih  lanjut  secara  teoritis  berdasarkan  tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan  ekologis, pendekatan  administratif  dan  pendekatan  perencanaan. 28 Berdasarkan  pendekatan ekologis, wilayah laut merupakan kawasan yang berbatasan dengan pantai yang masih dipengaruhi  oleh  proses-proses  kelautan,  seperti  pasang  surut  dan  intrusi  air  laut  dan kawasan  laut  yang  masih  dipengaruhi  oleh  proses-proses  daratan  di  pantainya,  seperti sedimentasi dan pencemaran. 29
Secara  ekologis  pula,  wilayah  laut  telah  disepakati  untuk  didefinisikan  sebagai suatu wilayah yang memiliki dua macam batas ( boundaries ) apabila ditinjau dari garis pantainya ( coast line ), yaitu batas yang sejajar dengan pantai ( long shore ) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai ( cross shore ). 30 Wilayah laut tersebut secara ekologis mencakup wilayah yang jika diukur ke garis pantainya masih dipengaruhi oleh proses- proses yang terjadi di daratan dan tentu memiliki batas jarak ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan yang secara administratif diatur oleh peraturan perundangan.
Pendekatan  secara  ekologis  pada  hakikatnya  akan  lebih  memperlihatkan pengertian wilayah laut sebagai wilayah dengan fungsi utama sebagai wilayah budi daya karena begitu banyaknya potensi sumber daya alam, sumber daya hayati maupun non- hayati dan sumber daya manusia yang menggantungkan hidupnya di wilayah laut.
Menurut  J.  R.  Clark,  terdapat  15  prinsip  dasar  yang  patut  diperhatikan  dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut, yaitu: 31
1. Resources systems;
2. The major integrating force;
3. Integrated;
4. Focal point;
5. The boundary of coastal zone;
28 Lazarus Tri Setyawanto, 2005. Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut , Syclos Undip, Semarang, hlm. 84.
29 Ibid . 30 Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, M. J. Sitepu, Pengelolaan Sumber Daya ..., loc cit . 31 J. R. Clark, Integrated Management of Coastal Zone , FAO Fisheries Technical Paper, Rome, 1992, hlm. 320, dalam Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, M. J. Sitepu, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu , Pradnya Paranita, Jakarta, 1996, hlm. 157.
6. Conservation on common property resources;
7. Degradation of conservation;
8. Inclusion all levels of government;
9. Character and and dynamic of nature;
10. Economic benefits;
11. Conservation as main purpose;
12. Multiple-uses management;
13. Multiple-uses utilization;
14. Traditional management;
15. Environment impact analysis.
Pada 15 (lima belas) prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang dikemukakan J. R. Clark di atas merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip dalam  konsep Integrated  Coastal  and  Marine  Area  Management. Menurut  Rokhmin Dahuri  dan  Jacub  Rais,  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut  memiliki  beberapa tujuan yang spesifik, yaitu sebagai berikut: 32
1. Menjaga  fungsi  dan  kualitas  lingkungan  pesisir  dan  wilayah  laut  (untuk komersial, rekreasi, sumber pangan serta sumber daya lainnya);
2. Menjaga keanekargaman spesies ( biodiversity ) agar tetap lestari ( sustainable );
3. Melindungi area-area yang sensitif secara ekologis (area abrasi/pengikisan);
4. Mengkonservasi proses ekologis yang penting (misalnya pencegahan kekeruhan);
5. Memelihara kualitas air melalui perwujudan konsep keterpaduan pengembangan wilayah hulu dan hilir ( integrated upstream and downstream water management );
6. Mengkonservasi habitat tertentu (terutama mangrove dan coral reef );
7. Untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Secara konsep, mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut,
Robinson  Tarigan  menyatakan  terdapat  tiga  model  perencanaan  dalam  pengelolaan sumber daya di wilayah laut, yaitu meliputi: 33
1. Top-down and bottom-up planning ;
2. Vertical and horizontal planning ;
3. Perencanaan  yang  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  dan  yang  tidak melibatkan masyarakat secara langsung.
Pengertian perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut model top-down planning adalah kewenangan utama dalam perencanaan  pengelolaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi tingkatnya dimana institusi perencana yang lebih rendah tingkatnya  harus  menerima  usulan  dan  arahan  mengenai  rencana  pengelolaan  dari institusi yang lebih tinggi tingkatnya.
32 Rokhmin Dahuri, 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 12.
33 Robinson Tarigan, 2005. Perencanaan Pengembangan Wilayah (Edisi Revisi) , Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14.
Sebaliknya, pengertian perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut  model bottom-up  planning adalah  kewenangan  utama  dalam  perencanaan pengelolaan itu berada pada institusi yang lebih rendah tingkatnya dimana institusi pada tingkat yang lebih tinggi harus menerima usulan dan arahan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah. 34
Idealnya,  model  implementasi  perencanaan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  di wilayah laut adalah kombinasi antara model top-down planning dan bottom-up planning . Kombinasi antara kedua model perencanaan tersebut dalam implementasinya tentu akan lebih efektif dibandingkan hanya menjalankan salah satu model.
Perbedaan  antara  perencanaan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut model vertical  planning dengan horizontal  planning didasarkan  atas  perbedaan kewenangan antar institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang  diutamakan  dalam  perencana  pengelolaan.  Model vertical planning adalah perencanaan  pengelolaan  yang  lebih  mengutamakan  koordinasi  antar  berbagai  jenjang pada sektor yang sama.
Model  ini  mengutamakan  keberhasilan  sektoral,  jadi  menekankan  pentingnya koordinasi  antar  berbagai  jenjang  pada  instansi  yang  sama  (sektor  yang  sama),  tidak diutamakan  keterkaitan  antar  sektor  atau  apa  yang  direncanakan  oleh  sektor  lainnya, melainkan  lebih  melihat  kepentingan  sektor  itu  sendiri  dan  bagaimana  hal  itu  dapat dilaksanakan oleh berbagai jenjang pada institusi yang sama di berbagai daerah secara baik dan terkoordinasi untuk mencapai sasaran sektoral. 35
Model horizontal  planning menekankan  keterkaitan  antar  berbagai  sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Horizontal planning melihat  pentingnya  koordinasi  antar  berbagai  instansi  pada  tingkat  yang  sama  ketika masing-masing  instansi  menangani  kegiatan  atau  sektor  yang  berbeda. Horizontal planning menekankan  keterpaduan  program  pengelolaan  antar  berbagai  sektor  pada tingkat  yang  sama.  Pada  model horizontal  planning , kegiatan  masing-masing  sektor dibuat  saling  terkait  dan  menjadi  sinkron  sehingga  sasaran  dalam  pengelolaan  dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 36
Model perencanaan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang terakhir yaitu  perencanaan  yang  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  dan  yang  tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Keduanya memiliki perbedaan yang didasarkan atas  kewenangan  yang  diberikan  kepada  institusi  perencana  yang  seringkali  terkait dengan luas bidang yang direncanakan.
Model perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah model perencanaan yang sejak  awal  masyarakat  telah  diberitahu  dan  diajak  dalam  menyusun  rencana  tersebut. Sedangkan  model  perencanaan  yang  tidak  melibatkan  masyarakat  adalah  model
34 Ibid ., hlm. 15. 35 Ibid ., hlm. 16.
36 Ibid .
perencanaan  yang  tidak  melibatkan  masyarakat  sama  sekali  dan  paling-paling  hanya dimintakan persetujuannya oleh DPRD untuk persetujuan akhir. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat berlaku terhadap perencanaan yang bersifat teknis pelaksanaan, bersifat internal, menyangkut bidang yang sempit dan tidak secara langsung bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak. 37
Perencanaan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut  menjadi  sangat penting karena: 38
1. Semakin banyaknya potensi sumber daya di wilayah laut yang terbatas dan tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui;
2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia;
3. Kesalahan  perencanaan  yang  sudah  dieksekusi  di  lapangan  sering  tidak  dapat diubah atau diperbaiki kembali;
4. Wilayah laut sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir sebagai mata pencaharian untuk menopang kehidupannya;
5. Tatanan  wilayah  laut  akan  menggambarkan  kepribadian  dari  masyarakat  yang bedomisili di wilayah pesisir;
6. Potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  wilayah  laut  merupakan  pemberian  alam ataupun  hasil  karya  manusia  di  masa  lalu  sehingga  potensi  tersebut  harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.
Perencanaan  pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut  yang  baik  akan memberikan manfaat, antara lain: 39
1. Perencanaan dalam pengelolaan wilayah laut akan menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah laut tersebut di masa yang akan datang;
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di wilayah laut di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan yang masih diizinkan;
3. Sebagai  bahan  acuan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengendalikan  dan mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan tata ruang di wilayah laut;
4. Sebagai  landasan  bagi  rencana-rencana  lainnya  yang  lebih  sempit  tetapi  lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana;
5. Wilayah laut dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan dan penetapan kegiatan tertentu  pada  lokasi  tertentu  haruslah  memberi  nilai  tambah  maksimal  bagi seluruh masyarakat.
37 Ibid ., hlm. 18.
38 Ibid ., hlm. 8.
39 Ibid ., hlm. 10.
Pengelolaan  sumber  daya  di  wilayah  laut  berdasarkan  pendekatan  perencanaan lebih mengarah kepada optimalisasi lokasi pemanfaatan ruang wilayah laut. Pengelolaan sumber daya di wilayah laut sesuai perencanaan yang matang tidak saja menghindarkan wilayah laut dari dampak kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk menjamin keberhasilan ekonomi daerah. 40
Dalam  perumusan  rencana  pengelolaan  sumber  daya  laut  yang  menjadi  fokus utama  adalah  kesejahteraan  masyarakat  nelayan  (pesisir)  dan  sekitarnya,  karena kesejahteraan adalah pilar penting yang menjadi tujuan sekaligus tolok ukur dari berhasil tidaknya  pembangunan  perikanan.  Pembangunan  perikanan  harus  memjawab permasalahan krusial yang dihadapi sektor ini, yaitu kemiskinan. Kondisi Kemiskinan nelayan  merupakan  masalah  yang  bersifat  multidimensi  sehingga  untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi parsial. Menurut Barry M. Hager, pengelolaan sumber daya di wilayah laut agar berjalan efektif dan efisien sangat  membutuhkan  perangkat  peraturan  perundang-undangan  agar  memiliki  sifat yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. 41

## 4. Hak dan Kewajiban Dalam Undang-Undang No. 7  Tahun 2016
Muatan  peraturan  pada  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2016  Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya  Ikan Dan Petambak Garam ini  muatan  materinya  bukan  hanya  pada  nelayan  saja  melainkan  pembudidaya  ikan, petambak  garam  dan  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  yang  didalamnya  ada  hak  dan kewajiban.  Dalam  Penyampaian  materi  informasi  Undang-Undang  ini  dengan  cara menggunakan  tabel  agar  dapa  dipahami  dan  diketahui  dengan  mudah  atas  hak  dan kewajiban yang melekat pada mereka.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam,  nelayan tergolong dalam 4 (empat) golongan, yaitu Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh  dan  Nelayan  Pemilik  yang  memiliki  kapal  penangkapan  ikan.  Pada  bagin  ini mencantumkan  hak  dan  kewajiban  nelayan  yang  tergolong  pada  4  (empat)  golongan nelayan tersebut diatas, diantaranya :
Tabel 1 Hak Nelayan
No. Hak Nelayan
40 Dyah Marganingrum, 2007. Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu, Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil di Indonesia , LIPI Press, Jakarta, hlm. 66.
41 Barry M. Hager, 2000. The Rule of Law: A Lexicon  for Policy Makers , The Mansfield Center for  Programs  of  Direct  Public  Policy  and  Outreach  Programs  of  The  Maureen  and  Mike  Mansfield Foundation, Montana, hlm. 3.
1. Membentuk Kelembagaan : Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal. 2. Bentuk Lembaga : a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat; b. kelompok Nelayan; c. kelompok usaha bersama; d. kelompok Pembudi Daya Ikan; e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; f.  kelompok  pengolahan  dan  pemasaran Komoditas Pergaraman; atau g. kelompok usaha Garam rakyat. Dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau  badan  usaha  yang  dimiliki  oleh  Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan  yang  melakukan  pengolahan  dan pemasaran.
3. Tugas Kelembagaan : a. meningkatkan  kemampuan  anggota  atau kelompok  dalam  mengembangkan  Usaha Perikanan  dan  Usaha  Pergaraman  yang berkelanjutan; b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; c. menampung  dan  menyalurkan  aspirasi anggota atau kelompok; dan
d. membantu  menyelesaikan  permasalahan anggota  atau  kelompok  dalam  Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. a. mengembangkan kemitraan usaha; b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan a. memberikan  bantuan  pembiayaan  dan permodalan sesuai dengan kemampuan.
Tabel 2
Kewajiban Nelayan No.  Kewajiban Nelayan 1. Memelihara  Prasarana Usaha Perikanan : Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak Garam,  termasuk  keluarga  Nelayan  dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan  pemasaran,  berkewajiban  memelihara prasarana Usaha Perikanan atau prasarana Usaha Pergaraman yang telah ada 2. Membuat Perjanjian Kerja : Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan  kegiatan  Penangkapan  Ikan  atau Pembudidayaan  Ikan  dengan  melibatkan Nelayan  Kecil,  Nelayan  Tradisional,  Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat  perjanjian  kerja  atau  perjanjian  bagi hasil secara tertulis. 3. Mencantumkan Isi Perjanjian Kerja Penangkapan Ikan : Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan  dan  Pembudidayaan  Ikan  atau  kegiatan produksi  Garam  paling  sedikit  harus  memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa. Pemerintah merupakan pihak  yang  diberikan  amanat  yang  cukup  besar  oleh undang-undang ini, sehingga keberhasilan pelaksaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tergantung  dari  kinerja  pemerintah  itu  sendiri.  Salah  satu  ciri  dari  pemerintah adalah memiliki kewenangan, dengan kewenangan itu pemerintah dapat melaksanakan kekuasaanya.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini mencantumkan hak dan kewajiban serta  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diantaranya:
Tabel 3 Kewajiban Pemerintah Pusat Dan Daerah No. Kewajiban Pemerintah Pusat Dan Daerah 1. Perencanaan : a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b.potensi  sumber  daya  Ikan  di  wilayah pengelolaan    perikanan  negara  Republik Indonesia;
c. potensi lahan dan air;
d. rencana tata ruang wilayah; e.  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil,  rencana  tata  ruang  laut  nasional, dan rencana zonasi kawasan laut; f.  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi; g. kebutuhan sarana dan prasarana; h.  kelayakan  teknis  dan  ekonomis  serta kesesuaian    dengan  Kelembagaan  dan  budaya setempat; i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan j.  jumlah  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak Garam. 2. Strategi Perlindungan : a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; c. jaminan kepastian usaha;
d. jaminan risiko Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman; e.  penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f.  pengendalian  impor  Komoditas  Perikanan dan Komoditas Pergaraman; g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan h. fasilitasi dan bantuan hukum. 3. Strategi Pemberdayaan  : a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. kemitraan usaha; d.    kemudahan  akses  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan e. penguatan Kelembagaan. 4. Pendampingan  Kepada Nelayan : Pemerintah  Daerah  berkewajiban  memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi  Daya,  dan  Penggarap  Tambak  Garam
dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
5. Perlindungan Risiko : Meliputi: a.  hilang  atau  rusaknya  sarana  Penangkapan Ikan,  Pembudidayaan  Ikan,  dan  Usaha Pergaraman; b.  kecelakaan  kerja  atau  kehilangan  jiwa  bagi Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri. 6. Penghapusan  Praktek Ekonomi Biaya Tinggi : Membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran,  dan  Usaha  Pergaraman  bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak  Garam  Kecil,  termasuk  keluarga Nelayan  dan  Pembudi  Daya  Ikan  yang melakukan pengolahan dan pemasaran; 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan : Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan  jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan  perikanan  negara  Republik Indonesia. 8. Jaminan  Keselamatan Nelayan : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan  Nelayan  dalam  melakukan Penangkapan Ikan. 9. Fasilitasi  dan  Bantuan Hukum : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan  kewenangannya  berkewajiban melakukan  fasilitasi  dan  memberikan  bantuan hukum  kepada  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan, dan  Petambak  Garam,  termasuk  keluarga Nelayan  dan  Pembudi  Daya  Ikan  yang melakukan  pengolahan  dan  pemasaran  yang mengalami  permasalahan  dalam  menjalankan usahanya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan. 10. Bantuan  Hukum  dan Perlindungan : Pemerintah Pusat memberikan bantuan hukum dan  perlindungan  bagi  Nelayan  yang
mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah negara lain.
Tabel 4 Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah No. Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah 1. Pencatatan  Adimistrasi Kependudukan : Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya  berkewajiban  mencantumkan pekerjaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan. 2. Kewenangan Memberikan Subsidi : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi: bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan; 3. Fasilitas Akses Penjaminan : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan  kewenangannya  memberikan fasilitas  akses  Penjaminan  kepada  Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan  kapasitas  Usaha  Perikanan  dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan. 4. Penugasan Pada BUMD dan BUMN : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha milik  daerah  di  bidang  asuransi  untuk melaksanakan Asuransi  Perikanan dan Asuransi Pergaraman. 5. Memfasilitasi pada Asuransi Perikanan : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan  kewenangannya  memfasilitasi setiap  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak  Garam  menjadi  peserta  Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman. 6. Bentuk  Fasilitasi  Pada Asuransi Perikanan : a.  kemudahan  pendaftaran  untuk  menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
c.  sosialisasi  program  asuransi  terhadap Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau d.  bantuan  pembayaran  premi  asuransi  jiwa,
Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi  Nelayan  Kecil,  Nelayan  Tradisional, Pembudi  Daya  Ikan  Kecil,  dan  Petambak Garam  Kecil,  sesuai  dengan  ke  mampuan keuangan negara. 7. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan : Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah sesuai  dengan  kewenangannya  berkewajiban menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan kepada  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan
Petambak Garam termasuk keluarganya.

## Tabel 5
Hak Pemerintah Pusat Dan Daerah No.  Hak Pemerintah Pusat Dan Daerah 1. Memberikan Sanksi Pidana dan Perdata : Setiap  Orang  yang  tidak  memberikan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas
Perikanan  dan  Komoditas  Pergaraman  yang tidak  sesuai  dengan  tempat  pemasukan,  jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang  ditetapkan  oleh  Menteri  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  38  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## E. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan diambil beberapa kesimpulan dan saran sementara, diantaranya :
1. Kesimpulan
a. Sudah  sejak  lama  kondisi  masyarakat  nelayan  di  Indonesia  menjadi masyarakat yang marginal, padahal sumber daya ikan cukup melimpah;
b. Dengan  kondisi  pandemic  covid  19  ini  pemerintah  diharapkan  dapat memberikan  perhatian  berkaiatn  dengan  perindungan  dan  pemberdayaan nelayan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
c. Perlindungan  nelayan  khususnya  bagi  mereka  yang  ingin  membuat  Kartu Tanda Anggota Nelayan di Kabuoaten Serang masih mengalami kendala.

## 2. SARAN
a. Pemerintah  daerah  Kabupaten  Serang  seharusnya  memfasilitasi  pembuatan Kartu Tanda Anggota Nelayan sebagai identitas khusus bagi mereka, sehingga jumlah  dan  kondisi  nelayan  dapat  diketehui  secara  pasti  dengan  demikian batuan pandemic covid 19 tepat sasaran;
b. Seharusnya program pemberdayaan dan perlindungan nelayan tidak dilakukan secara parsial tapi harus menyeluruh.
c. Nelayan harus aktif dan benar saat memberikan informasi berkaitan dengan keadaan diri dan keluarganya saat pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan. Jakarta, 2015.
Badan  Pusat  Statistik, Proyeksi  Penduduk  Indonesia  Indonesia  Population  Projection 2010-2035. Jakarta. 2013.
Indra  Marwan. Kabupaten  Serang  Dalam  Angka  2018 .  Badan  Pusat  Statistik.  Serang 2018.
Kementerian  Kelauatan  dan  Perikanan. KKP  dalam  Angka  2014 .  Jakarta.  Pusat  Data, Statistik  dan  Informasi  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan, 2014.
Provinsi Banten. Profil Penataan Ruang Provinsi Banten. KP3B Provinsi Banten. 2010
Savitri, L. A., dan M. Khazali. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir . WI-IP PKSPL IPB. Bogor. 1999.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.
B. Artikel, Karya Ilmiah, Web dan Lain-Lain
http://knti.or.id/stimulus-ekonomi-di-tengah-pandemi-corona/
http://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi- covid-19/
Food and Organization Bureau, The Post-2015 Development Agenda and the Millennium Development Goals . 2015. http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-
themes/fisheriesaquaculture-oceans-seas/en/
http://www.worldfishcenter.org/wfcms/HQ/article.aspx?ID=684 .

## C. Peraturan Internasional dan Nasional
United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang  Perikana
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil,
Putusan MK. No.3/PUU-VIII/2010 terkait Uji  Materil UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.