## ANALISIS KETERKAITAN FUNGSIONAL WILAYAH DAN SEKTORAL PERBATASAN JAWA TENGAH JAWA TIMUR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KERJASAMA PENGEMBANGAN WILAYAH

## Mursid Zuhri
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Email: zmursid_2010@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Incomplete  understanding  of  regional  autonomy  local  governments  often  have misperceptions of understanding of the implementation of regional autonomy. Sectoral and regional  ego  ego  often  be  quite  disturbing  in  the  implementation  of  regional  autonomy. Conditions  that  will  undoubtedly  lead  to  inefficiency  and  lack  of  local  government pegelolaan  serasian  relations  among  local  governments.  Sectoral  issues,  externalities autonomous region, inter-regional interdependence function and hierarchy of public goods is  a  fundamental  problem  underlying  the  need  for  regional  development  and  sectoral cooperation.  Cooperation  among  local  governments  (counties/cities)  in  one  province/ provinces should be encouraged thing. The success and achievements of the cooperation is dependent  upon  the  ability  of  the  district/city  level  organizing  cooperation  in  local development. Nevertheless, the role of the private and the public must also be examined and optimized. In line with the concept of good governance, networks of cooperation among these three  actors  will  largely  determine  the  quality/success  of  the  implementation  of  regional autonomy of studies in the area Ratubangnegoro (Blora, Tuban, Apex and Bojonegoro), and the  presence  of  a  significant  role  in  encouraging  private  sector  co-operation  supporting other business sectors. While in the case of cooperation in Pawonsari (Pacitan, Winton and Wonosari/Gunungkidul)  occurs  patterns  that  emerged  from  the  realization  of  cooperation with  local  governments  to  improve  the  welfare  of  its  people  are  relatively  the  highest compared to other areas. The issue of public services and the use of natural resources with a central area of cooperation. Some problems were found in this study on the implementation of the cooperation between the district/city is still the presence of differences in interest and priority  areas/sectors  cooperated,  there  are  still  large  dependence  on  the  central government,  budgeting  issues,  and  the  legality  of  the  law  as  an  umbrella  partnership. Therefore,  things  that  need  to  be  considered  to  sustain  efekktivitas  and  sustainability  of cooperation  between  districts/cities  are  forming  a  strong  partnership  base.  District/city government  needs  to  monitor  the  potential,  constraints  and  sectoral  and  regional cooperation.  Furthermore,  the  results  of  such  monitoring  are  classified  in  the  published schemes for target groups to strengthen and improve the knowledge of stakeholders on the importance of such cooperation.
Keywords: Development District/City Cooperation, Sectoral and Regional Cooperation

## PENDAHULUAN
Pemahaman yang tidak utuh tentang otonomi  daerah  seringkali  menimbulkan mispersepsi  pemerintah  daerah  dalam memaknai  pelaksanaan  otonomi  daerah. Egosektoral  dan  egokedaerahan  kerap  kali menjadi hal yang cukup mengganggu dalam pelaksanaan  otonomi  daerah.  Kondisi  itu niscaya  akan  menyebabkan    inefisiensi pegelolaan pemerintah daerah serta kekurang serasian hubungan antar pemerintah daerah.
Isu  sektoral,  eksternalitas  daerah otonom,  fungsi  interdependensi  antar daerah dan hirarki barang public merupakan beberapa  pokok  persoalan  yang  mendasari perlunya  kerjasama  pembangunan  wilayah dan  sektoral.  Kerjasama  antar  pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam satu provinsi/antarprovinsi  menjadi  hal  yang harus  terus  didorong.  Keberhasilan  dan capaian  hasil  kerjasama  sangat  tergantung kepada kemampuan
pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan kerjasama  dalam  aras  pembangunan  di daerahnya.  Walaupun  demikian,  peran swasta dan masyarakat juga harus dicermati dan  dioptimalkan.  Sejalan  dengan  konsep good governance, jejaring kerjasama  antar ketiga  aktor  ini  akan  sangat  menentukan kualitas/keberhasilan implementasi otonomi daerah. Dari studi di kawasan Ratubangnegoro  (Blora,  Tuban,  Rembang dan  Bojonegoro),  keberadaan  dan    peran swasta cukup signifikan dalam mendorong terjalinnya kerjasama sektor usaha penunjang  yang  lain.  Sementara  dalam kasus  kerjasama  di  Pawonsari  (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari/Gunungkidul) terjadi  pola  kerjasama  yang  muncul  dari kesadaran  bersama  pemerintah  kabupaten untuk  meningkatkan  taraf  kesejahteraan masyarakatnya  yang  relative  tertinggi dibanding daerah lain. Isu pelayanan public dan pemanfaatan sumberdaya alam
bersama  menjadi  bidang  sentral  yang dikerjasamakan.
Beberapa  kendala  yang  ditemukan dalam studi ini pada pelaksanaan kerjasama antar  pemerintah  kabupaten/  kota  adalah masih terdapatnya perbedaaan kepentingan dan prioritas bidang/sektor yang dikerjasamakan, masih besarnya ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat, masalah  budgeting,  dan  legalitas  hukum sebagai payung kerjasama.
Oleh  karena  itu,  hal  yang  perlu diperhatikan  untuk  menopang  efekktivitas dan keberlanjutan kerjasama antar kabupaten/kota  adalah  membentuk  basis kerjasama yang kuat. Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan
monitoring  terhadap  potensi,  kendala  dan kerjasama sektoral dan daerah. Selanjutnya hasil  monitoring  tersebut  diklasifikasi dalam  skema-skema  untuk  dipublikasikan untuk  memperkuat  kelompok  sasaran  dan meningkatkan  pengetahuan stakeholders terhadap pentingnya kerjasama tersebut. Tujuan penyelenggaraan pemeritahan daerahm, sesungguhnya adalah pengembangan semangat demokrasi,  peningkatan  peranserta  dan pembendayaan masyarakat, dan
pemerataan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat indonesia. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 22  Tahun  1999  yang  telah  direvisi  dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25  Tahun  1999  yang  telah  direvisi  dengan
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  kenyataannya  praktek desentralisasi  dan  otonomi  daerah  masih mencari  bentuknyanya  yang  pas.  Tidak seperti masa lalu ketika DPRD diperankan sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah, pelimpahan fungsi dan wewenang  kepada  daerah  telah  membuat wewenang DPRD menjadi jauh lebih besar.
Mereka  bukan  hanya  bertugas  menyusun Perda,  melainkan  juga  diberi  kewenangan untuk memantau dan mengawasi
Pemerintah Daerah. Namun sayang, pelaksanaan  kewenangan  tersebut  masih belum maksimal karena banyak keputusan- keputusan  yang  penting  hampir  bisa dikatakan  datang  dari  inisiatif  eksekutif. Peran  DPRD  dalam  pengawasan  masih dalam  level  yang  rendah.  Bahkan  banyak kasus fungsi pengawasan dan kontrol untuk penopang  demokrasi  kurang  maksimal dalam praktek.
Di  sisi  lain,  otonomi  daerah  juga telah memberikan beberapa perubahan dan peluang  pertisipasi  masyarakat  sipil (civil society) untuk  melakukan  pembaruan. Namun partisipasi masyarakat masih sangat terbatas.  Masyarakat  masih  mempunyai daya tawar-menawar yang rendah dari segi kemampuan  untuk  mempengruhi  para pengambil kebijakan. Kendati menghadapi banyak  sekali  tuntutan  untuk  mewujudkan proses pengambilan kebijakan yang partisipatif,  namun  pemerintah  daerah cenderung mempertahankan dan menyukai pendekatan top-down.
Mereka
mengutarakan  berbagai  alasan  yang  antara lain: bahwa pendekatan semacam itu proses penyusunan  kebijakan  menjadi  lebih  cepat dan  lebih  efisien;  bahwa  pendekatan semacam,  itu  membantu  menyelaraskan antara  perencanaan  dan  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah daerah; dan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah.
Dari  pelaksanaan  di  lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung kompleks dan multi demensional. Berbagai kalangan  telah  memprediksi  akan  terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan pengotak-kotakan  dalam  penyelengaraan otonomi daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi
pengelolaan pemerintahan  daerah,  kemudian  hubungan serasi  antara  Pemerintah  Pusat  Pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota
tidak  terpelihara.  Munculnya  gejala-gejala negatif  tersebut  diatas  patut  mendapatkan perhatian  serius  karena  cepat  atau  lambat mempengaruhi disintegrasi bangsa. Melihat letak  kondisi  sosial  budaya,  ekonomi  dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah  yang  lain  patut  mendapatkan perhatian  serius.  Bagaimana  hubungan antara  mereka  merupakan  perekat  sosial yang  menentukan  ketahanan  nasional. Karena itu isu-isu tersebut mesti diletakkan dalam  rangka  kejasama  pembangunan wilayah  dan  dikaji  secara  mendalam. Pertimbagannya adalah, pertama pembangunan  dimasa  lalu  sarat  dengan sentralisme;  semua  otoritas  pembangunan berada ditangan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah  pusat. Kedua, Disadari  bahwa kelembagaan kerjasama pembangunan willayah  memiliki  urgensi  penting,  tetapi kerjasama  tersebut  sebenarnya  memiliki urgensi  ideal. Ketiga , ketidakjelasan  arah kerjasama  pembangunan  wilayah  dapat menjadi  ancaman  nyata  terhadap  masa depan  integrasi  nasional  dan  prospek otonomi daerah.
Mengacu pada ketiga pertimbangan tersebut,  perlu  dianalisis  pola  atau  model kerjasama pembangunan wilayah.
Secara umum penulisan makalah ini adalah berusaha  mengetahuin  betapa  pentingnya kerjasama  pembangunan  wilayah  dalam proses baik dalam skala lokal, regional dan nasional. Sedangkan secara spesiifik penulisan makalah ini meliputi: mengidentifikasi  isu  dan  permasalahan yang terkait dengan pembangunan wilayah dan  fungsional  di  era  otonomi  daerah  dan desentralisasi,  serta  mengeventarisasi  pola model kerjasama pembangunan wilayah.

## BAHAN DAN METODE
Untuk mencapai tujuan dan metode output yang  diharapkan  dilakukan  kejian,  baik teoritis dan empiris, yang terdiri: (1) Kajian
konsep  untuk  memperoleh  definisi  yang jelas  tentang  kerjasama  wilayah  dengan mencari  landasan  landasan  teoritis,  berupa kajian kepustakaan serta kejian empiris;  (2) melakukan  inventarisasi  isu-isu  aktual (analisa berita) atau eksplorasi empiris dan kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan menyengkut kerjasama wilayah (3) Melakukan pendalaman kasus model kerjasama pembangunan  wilayah  di  lapangan  untuk memperoleh  gambaran lebih lenbgkap dan detail  terhadap  beberapa  isu  determinant dan  model  kerjasama  wilayah  berdasarkan inventarisasi. Kerangka yang dapat digunakan adalah berdasarkan karakteristik kegiatan sektoral seperti:  (a) sektor-sektor yang berkaitan dalam peningkatan pendapatan,  seperti  sektor  yang  berkaitan dengan  pembangunan  fisik  dan  investasi; (b)  sektor-sektor  yang  berperan  dalam mengurangi  beban,  seperti  sektor-sektor yang  yang  relatif  lunak,  contohnya pendidikan,  kesehatan  dan  sosial,  (c) Analisis,  yang  bertujuan  menentukan faktor-faktor  determinan  dan  prioritas dalam  kerjasama  pembangunan  wilayah. Objek penelitian adalah semua kecamatan- kecamatan yang  berada  di  wilayah perbatasan  Jawa  Tengah-Jawa  Timur. Variabel penelitian adalah tingkat hubungan  fungsional  wilayah  dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 Ekonomi  Ruang (Spatial  Economic) yang  dilihat  dari  sektor  ekonomi pertanian,  industri  dan  jasa  yang  saling terkait.
 Pola  hubungan  produksi  dalam  sptial linkage daerah pertabatasan yang dilihat dari keterkaitan antara masukan- keluaran.
 potensi-potensi  fisik  dan  prasarana (jaringan jalan, transportasi, ketergantungan ekologis).
Teknik  pengumpulan  data,  data primer  dengan  cara  trianggulasi,  yaitu  (1) interview guide, (2) studi dokumenter, dan (3) pengamatan. Teknik analisis menggunakan  analisis  deskriptif,  dengan memperhatikan spatial linkage pada wilayah perbatasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pola Kerjasama Pembangunan
Wilayah 1. Kerjasama antar wilayah Terjadi Hubungan Fungsional Selain  kerjasama  yang  melibatkan beragam  sektoral  dan stakeholdesr pada suatu  wilayah, bentuk kerjasama yang lain adalah  kerjasama  antarwilayah.  Kerjasama ini  baik  untuk  suatu  sektor  tertentu  atau lebih, dengan melibatkan hanya pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah dan/atau  melibatkan stakeholders non pemerintah, yaitu pihak swasta/ perusahaan dan masyarakat.
1.1.  Pengembangan  Kawasan  Pacitan- Wonogiri-Wonosari (Pawonsari) Kerjasama yang melibatkan
beberapa  wilayah,  beragam  sektor,  juga melibatkan  pihak  swasta  adalah  proyek pengembangan kawasan segitiga Pawonsari yang  meliputi  beberapa  simpul  pusat pertumbuhan,  melibatkan  Provinsi  yang berbeda  yaitu  3  kabupaten.  Kerjasama  ini ditujukan  meningkatkan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  di  kawasan  tersebut, dengan  menggali  dan  memanfaatkan potensi wilayah, khususnya sektor strategis. Kerjasama  antar  tiga  pemerintah  daerah kabupaten  ini  telah  berjalan  cukup  lama, berupa  Rapat  Koordinasi  dan  Pembuatan Rencana Kerja. Salah satu rencana besarnya adalah  mengelola  dan  mengembangkan kawasan  Pawonsari,  Selain  beberapa rencana pembangunan infrastruktur penunjang jalan berupa jalur Jawa Selatan. Sementara pola hubungan fungsional  wilayah  dilihat  dari  alktivitas wilayah  dan  sektoral,  dapat  dikatakan
bahwa  Baturetno  berfungsi  sebagai  pusat (Nodal)  bagi  daerah  perbatasan  Pacitan yaitu  Kecamatan  Punung.  Sektor-sektor eknomi yang membentuk hubungan wilayah fungsional adalah sektor perdagangan dan industri. Implikasi bentuk hubungan fungsional  wilayah  seperti  ini  menjadikan Kecamatan  Baturetno  merupakan  titik tumbuh dari Kecamatan Perbatasan Wonogiri  (Jateng) dan Kecamatan Punung (Jatim)  merupakan  titik  tumbuh  dari Kecamatan  Perbatasan  Pacitan.  Kedua Kecamatan dapat dibentuk kerjasama suatu “pembangunan wilayah fungsional”.
Dengan pendekatan ini diharapkan perbatasan tersebut lebih cepat berkembang. Banyak  Potensi  sosial  ekonomi yang  ada  di  daerah  Punung  (Jatim)  dan Baturetno (Jateng), yang dapat dikerjasamakan sehingga menjadi kekuatan wilayah yang bersangkutan.
1.2. Kerjasama Purwantoro, Wonogiri (Jateng) – Badegan, Ponorogo (Jatim). Pola  hubungan    Fungsional  Antar Perbatasan  Purwantoro-Badegan  terjadi dalam sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor industri kecil. Disektor perdagangan  baranmg-barang-  dagangan dari  Solo,  Wonogiri  Kota  serta  dari Ponorogo.Dalam  konteks  ini  Pnorogho sebagai  pemasok  barang-barang  dagangan kebutuhan  sehari-hari  meliputi  barang- barang  kelontong,  hasil  bumi,  bahan bangunan, alat-alat elektronik dan mebelair.
Implikasi  bentuk  hubungan  kedua wilayah  ini  adalah  Kecamatan  Purwantoro merupakan  titik  tumbuh  dari  kecamatan perbatasan  wonogiri  Jawa  Tengah  dan Kecamatan  Badegan  merupakan  titik tumbuh Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
1.3. Kerjasama Kecamatan Sambungmacan (Sragen) Mantingan (Ngawi)
Pola  hubungan  funngsional  antara Kecamatan  Sambungmacan  (Sragen)  dan Kecamatan  Mantingan  (Ngawi)  secara fungsional  terjadi  hubungan  fungsional dalam  perdagangan.  Para  pedagang  sayur menjual  dagangannya  ke  Mantingan, dengan  kata  lain  Mantingan  merupakan pasar  sayuran.  Sedangkan  Sambungmacan merupakan  pasar  bagi  pedagang  sapi  dari Mantingan.
Implikasi bentuk hubungan menjadikan  Kecamatan  Sambungmacan merupakan  titiktumbuh  dari  Kecamatan Perbatasan Sragen (Jateng) dan Kecamatan mantingan (Jatim) merupakan titik tumbuh dari kecamatan Perbatasan Ngawi.
2. Kerjasama antar wilayah berpotensi terjadi hubungan
2.1. Kecamatan Gondang (Sragen) – Sine (Ngawi) Antara  Gondang  dan  Sine  terjadi hubungan  searah.  Gondang  merupakan pemasok  tenaga  kerja  terutama  untuk perkebunan teh di Sine, disamping itu Sine juga  merupakan  pasar  bagi  pedagang sayuran  dari  Gondang.  Sebaliknya  Sine tidak  memiliki  akses  terhadap  aktivitas ekonomi  terhadap  Gondang.  Kecamatan Sine  mepunyai  lahan  perkebunan  Karet seluas 908,89 ha yang terdiri atas 102,92 ha tanaman  belum  menghasilkan  800,77  ha tanaman  muda  dan  3,20  ha  tanaman  tua dengan  produksi  1.320,82  ton  pertahun. Selain tanaman karet,Sine juga menghasilkan tanaman utama lainnya yang potensial  yani  teh.  Luas  lahan  pekebunan teh  di  Sine  370,44  ha  dengan  produksi 141,6 ton.
Tabel 1.  Jenis Tanaman, Luas Lahan dan Hasil Produksi Kecamatan Sine. Jenis Luas (ha) Produksi (ton) Teh 370,44 141,600 Kelapa 580,00 359,561 Kapok Randu 398,00 59,300 Cengkeh 306,00 62,710 Jambu mete 1.137,00 1.190,000 Kopi 96,00 21,632 Karet 906,89 1.320,82 Sumber:  Ngawi Dalam Angka 2011.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja, perlu supply dari luar kecamatan, tentu dari Kecamatan  (Gondang)  mengingat  tenaga produktif  yang  di  Kecamatan  Sine  relatif kecil/terbatas yakni penduduk usia produktif  16-55  tahun)  sebanyak  16.760 orang yang terdiri atas laki-laki 6.650 orang perempuan 10.110 orang.
2.2.   Kecamatan Cepu (Blora) Kecamatan Padangan (Bojonegoro)
Hubungan  ketergantungan  antara Kecamatan Cepu dengan kecamatan Padangan terjadi dalam sektor pardagangan dan  industri.  Sebenarnya  hubungan  dua
Kecamatan tidak mengarah pada hubungan fungsional tetapi hubungan ketergantungan.
Para pedagang kecamatan Padangan menjual  barang  dagangannya  ke  pasar Cepu, demikian juga hasil-hasil industri dan kerajinan.  Sebaliknya  aktivitas  eknomi kecamatan Cepu tidak tertarik ke kecamatan Padangan.
Tingkat  ketergantungan  Padangan ke Cepu di sektor perdagangan cukup kuat karena  fasilitas  pasar  Cepu  lebih  unggul dibanding  Padangan  serta    didukung  oleh lancarnya  transportasi.  Selain  itu  akses Padangan  ke  pusat  ibukota  Bojonegoro raletif  jauh  yakni  +  50  km,  sehingga  lebih tertarik  ke  Cepu  yang  jarak  tempuhnya sangat dekat.
Barang-barang dagangan dari Padangan  yang  dijual  ke  Cepu  meliputi hasil industri, hasil bumi, dan peternakan.
Implikasi  pembentukan  hubungan fungsional  wilayah  potensi  Kecamatan Cepu  cukup  baik  khususnya  untuk  sektor perdagangan  dan  jasa.  Peran  sektor pertambangan cukup besar bagi perkembangan  ekonomi  Cepu.  Sementara itu  kecamatan  Padangan  (Jatim)  letaknya berhimpitan  dengan  Kecamatan  Cepu fasilitas  ekonomi  di  Kecamatan  Padangan relatif terbatas.Dengan demikian kecamatan  Cepu  dan  kecamatan  Padangan merupakan   satu wilayahj fungsional, Cepu berfungsi sebagai nodal sedangkan Padangan berfungsi sebagai pheri-pheri.
2.3. Kecamatan Sale, Rembang (Jateng)
Kecamatan Jatirogo Tuban (Jatim)
Interaksi aktivitas di dua kecamatan ini  berjalan  seimbang,  tetapi  condong tertarik ke Jatirogo.
Masyarakat  Sale  menjual  produk- produknya  dan  membeli  barang-barang kebutuhan  sehari-hari  ke  Jatirogo,  seperti hasil pertanian, mebel, industri kecil, kapur putih  (ke  Surabaya).  Tertariknya  aktivitas ekonomi  masyarakat  Sale  ke  Jatirogo karena:  (1)  masalah  pasar,  pasar  di kecamatan Sale semuanya pasar desa yang terjadi pada hari tertentu, 1 kali dalam satu minggu.  Pada  pasar  desa  komoditas  yang ditransaksikan  hanya  terbatas  produk- produk  setempat.  (2)  masalah  transportasi, transportasi  umum  yang  menghubungkan Kecamatan Sale-Jatirogo relatif terbatas (3) Produktivitas  sektor  pertanian  rendah.
Rendahnya  produktivitas  ini  karena  besar sawah  di  Kecamatan  Sale  adalah  sawah tadah  hujan  (770  ha),  sedangkan  sawah irigasi teknis (550 ha) hanya ditanami padi terus  menerus  (tanpa  pola  tertentu) sehingga hasilnya kurang maksimal. Untuk itu  dalam  pengembangan  eknomi  dapat dilkukan  dengan:  1)  pembuatan  pasar;    2) meningkatkan  sarana  transportasi  dan mengembangkan  sektor  pertanian  dengan pola tanam yang mengarah pada hortikultura yang didukung agroindustri.

## SIMPULAN
Belajar dari seluruh kasus, beberapa hal  penting  dapat  disimpulkan  bahwa diperlukan model kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral yang didukung dengan hubungan  fungsional.  Hal  ini  didasarkan pada  pokok  persoalan  yang  berkembang
seperti  isu  sektoral,  eksistensi  daerah otonom;  fungsi  interdependensi  antar daerah;  dan  hirarki  dari  barang  publik. Kemudian dari pokok persoalan perkembangan wilayah, analisis kebutuhan kerjasama  wilayah.  Mendorong  intensitas sektoral  tertentu  pada  wilayah  tertentu; Kerjasama  antar  daerah.  Berbagai  bentuk potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan antar wilayah  perbatasan  meliputi  keterlibatan swasta,  kesadaran  saling  bekerjasama, inisiator  kerjasama  wilayah  dan  sektor. Sedangkan kendala pelaksanaan dan pengembangan  kerjasama  lebih  kepada perbedaaan  kepentingan  dan  prioritas; besarnya  harapan  terhadap  pemerintah pusat; kuatnya pemerintah pusat; permasalahan  dan  dokumen  legalitas sebagai payung kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Rencana  Strategis  Direktorat  kerjasama pembangunan  sektral  dan  daerah, 2003.
Baumol,  WJ,  1977  Economy  Theory  and operation analysis. Printice Hall, Inc New Jersey.
Blair,  John  P,  1991  Urban  and  Regional Economics  Richard  Irwin  Inc, Boston.
Irsad,  W  1962,  Introduction  to  RegionAL Science,  John  Hopkins  Press.
London. Kameo  D  dan  P.  Rietveld  “  Regional Income  In  Indonesia,  a  comment “Ekonomi dan Keuangan Indoenesia, Vol 35 No. 4 1987, pp. 451 – 459. Lincolin  Arsyad,  Ekonomi  Perencanaan,
BPFE Yogyakarta.
Rencana  Strategis  Daerah  Jawa  Timur, 2011.
Rencana  Strategis  Daerah  Jawa  Tengah 2011.