…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bekasi)
Novitria Haryani 1 , Trias Saputra 2
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa E-mail: novitriaharyani@gmail.com, trias.saputra@pelitabangsa.ac.id
Article History :
Received: 01 Juli 2024 Revised: 12 Juli 2024 Accepted: 14 Juli 2024
Abstract: In the juvenile criminal justice process, protection of children must be prioritized. As in the provisions of UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which is a new chapter for the juvenile criminal justice system, which initially prioritized punitive retaliation in order to provide a deterrent effect, to prioritizing a restorative justice approach. However, currently there are still many court decisions against children in conflict with the law in the form of imprisonment, even though imprisonment is a form of deprivation of liberty and is the last option among other sanctions. This shows that even though there is a Juvenile Justice System Law, it does not mean that law enforcement is complete and perfect, there is still a need for the role of other factors, namely the family, community and law enforcement officials in implementing juvenile justice which prioritizes restorative justice. For example, in Decision No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi, the child was sentenced to 4 months in prison because he was found to have a sharp weapon. In fact, restorative justice efforts should be implemented before continuing the case to the judicial process, so that children can be given the opportunity to be responsible for what they have done and do not need to experience psychological trauma due to the judicial process or imprisonment.
Keywords : Juvenile justice, restorative justice
PENDAHULUAN Dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dianggap belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial, maka menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa
untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari faktor luar maupun dari dalam anak itu sendiri. Jika anak melakukan tindak pidana, maka dalam proses peradilan pidananya harus mengedepankan perlindungan terhadap anak. Dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum hanya dilakukan melalui jalur formal yaitu dilaksanakan secara litigasi atau melalui pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sementara dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum melewati proses pemeriksaan di pengadilan, Hakim harus mengupayakan penyelesaian perkara anak secara informal atau di luar pengadilan yaitu melalui restorative justice atau diversi.
Namun dalam upaya diversi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, dalam penerapan diversi terkadang dari pihak korban tidak dapat menerima upaya tersebut. Biasanya pihak korban ingin pelaku tetap dipenjara agar jera. Padahal, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 1 . Masyarakat juga masih kurang pemahamannya tentang tujuan adanya upaya restoratif justice dan kurang percaya terhadap aparat penegak hukumnya. Berbeda jika penyelesaiannya melalui sidang pengadilan, persidangan di pengadilan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, selain itu, jika masyarakat melihat adanya pemeriksaan di pengadilan dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana diharapkan membuat masyarakat tidak berfikir untuk melakukan tindak pidana juga. Proses pemeriksaan di pengadilan umumnya memakan waktu yang panjang dan biayanya mahal. Tahapan persidangan dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan dimana Hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang. 2 Karena lamanya proses pemeriksaan di pengadilan, anak kehilangan kebebasan akibat ditahan atau dijatuhi hukuman penjara jika anak terbukti bersalah. Hal tersebut juga menyebabkan anak mengalami beban psikis atau trauma karena selama proses peradilan anak mengalami pengalaman tersendiri yang sulit terlupakan. Saat kembali ke masyarakat pun seorang anak kebanyakan akan mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat sekitar. Penilaian buruk tersebut sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Begitu juga dalam Pasal 64 huruf g UU No.35 Tahun 2014 yang mana merupakan perubahan dari UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Upaya terakhir maksudnya adalah untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak masih dapat menyongsong masa depannya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pembinaan atau tindakan terlebih dahulu dan bukan dengan penjatuhan pidana.
Pada hakikatnya akar budaya masyarakat Indonesia sangat mencerminkan nilai budaya
1 Tri Jata Ayu Pramesti, Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi- lt4fe2cc383856d . diakses 29 Juni 2024
2 Marliana. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). Bandung:Refika Utama.2009.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kekeluargaan yang mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang muncul dalam masyarakatnya. Masyarakat Indonesia melaksanakan musyawarah baik yang dilaksanakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan aparatur desa atau melalui lembaga adat sebagai mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara, termasuk perkara pidana. Penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat sangat sejalan dengan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam musyawarah mufakat, para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal seperti ini merupakan salah satu prinsip pendekatan keadilan restoratif, yang juga memberi peluang bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai upaya-upaya perbaikan yang hendaknya harus dilakukan.
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana anak yang awalnya mengedepankan pembalasan hukuman agar memberikan efek jera menjadi lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan anak yang dimaksud disini tidak hanya ditujukan kepada Hakim saja, namun juga kepada penyidik, penuntut umum, serta lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam kenyataannya, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, banyak yang belum menerapkan upaya yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaiannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil salah satu contoh yaitu Putusan No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi yang dijatuhkan kepada Anak yang bernama Muhammad Ziedan Akmal Bin Tatang Subandi. Dalam kasus tersebut, anak kedapatan memiliki senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran dengan pelajar dari sekolah lain, dan dijatuhi hukuman yaitu pidana penjara selama 4bulan. Padahal seharusnya, dalam menangani perkara anak, seorang Hakim harus benar-benar memahami kepentingan yang terbaik dan bermanfaat terhadap anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan. Setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan benar, sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan, mengapa sanksi tersebut yang dijatuhkan, dengan tujuan apa sanksi dijatuhkan, serta berbagai pertimbangan sosial lainnya. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu secara garis besar, dalam pengumpulan datanya mengacu kepada penerapan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, serta norma dan keadaan yang ada dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dipilih karena dapat digunakan untuk membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana No.38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi. Selain itu, alasan penulis memilih tipe penelitian normatif yaitu karena tidak membutuhkan lokasi penelitian tertentu sehingga dapat dikerjakan di ruang kerja atau di perpustakaan tanpa harus datang ke lokasi penelitian.
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu melalui pendekatan analisis terhadap bahan hukum yang artinya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengetahui praktik dalam penerapannya di lapangan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga dalam penelitian ini kajian utamanya mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapannya dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Data sekunder ini mencakup beberapa bahan-bahan hukum, yaitu:
a. Bahan hukum primer yaitu norma hukum positif yang dibuat dan ditetapkan serta ditegakkan oleh negara sebab kekuasaan dan kewenangannya untuk memberlakukan peraturan perundangan tersebut kepada warga negara. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang diterapkan terhadap Putusan No. 38/Pid.sus Anak/2022/PN Bekasi.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku ilmu hukum, jurnal hukum, serta media cetak dan elektronik yang membahas mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum
Bahan Hukum yang telah dikumpulkan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian diuraikan dengan kalimat yang teratur sehingga memperoleh suatu jawaban dan solusi yang relevan terhadap permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
3.1.1 Urgensi Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak
Perlindungan terhadap anak menjadi suatu keharusan karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Atas dasar hal tersebut, maka sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak menganut prinsip restorative justice atau keadilan restoratif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham), jumlah narapidana anak di Indonesia sebanyak 1.551 orang hingga 23 Juni 2024. Rinciannya, 1.512 narapidana anak adalah laki-laki, sedangkan 39 lainnya merupakan perempuan. Sebanyak 1.266 narapidana anak berada di Lembaga Pembinaan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2616
Khusus Anak (LPKA). Kemudian, 204 narapidana anak berada di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sementara, 65 narapidana anak ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan). Ada pula 16 anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Lebih lanjut, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah narapidana anak terbanyak di tanah air, yakni 159 orang hingga 24 Juni 2024. Posisinya diikuti oleh Jawa Barat dengan 120 narapidana anak. Kemudian, jumlah narapidana anak di Sumatera Selatan dilaporkan sebanyak 115 orang. Adapun, jumlah narapidana anak di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 91 orang dan 89 orang. 3 Dari uraian data di atas, putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa pidana penjara masih banyak, padahal pidana penjara merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restoratif yaitu sebagai pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan sebagai pembalasan semata. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara terletak pada pilihan terbawah dari pidana pokok yang berarti masih ada opsi hukuman lain yang lebih ringan dan berpihak pada kesejahteraan anak. Dalam UU SPPA pun selain mencantumkan ketentuan sanksi pidana, juga memuat ketentuan sanksi berupa tindakan yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yang terdiri dari pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Namun ada pembatasan dalam penerapan sanksi tindakan menurut UU SPPA yaitu hanya diperuntukkan bagi tindak pidana anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah anak yang menjadi narapidana di Indonesia karena walaupun telah ada ketentuan mengenai sanksi tindakan, sanksi pidana tetap masih menjadi primadona dalam pengambilan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## 3.1.2 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Negara Indonesia adalah negara hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga Negara harus memberikan perlindungan terhadapnya. Adanya peraturan perundang-undangan seperti UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan optimal, berkualitas dan sejahtera, serta agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini, tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan seringkali pelaku tindak pidana tergolong masih usia anak-anak. UU No.11 tahun 2012 sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kenakalan anak agar terwujud sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi anak yaitu dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Meskipun telah ada UU Sistem Peradilan Anak tersebut, bukan berarti penegakan hukumnya sudah lengkap dan sempurna, masih diperlukan peran dari faktor-faktor lain yaitu dari keluarga, masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukumnya. Saat ini, sistem peradilan di Indonesia masih menggunakan sistem
3 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni . diakses 26 Juni 2024
keadilan retributif, padahal yang diharapkan adalah keadilan restoratif. Anak yang perkaranya terproses sampai di Pengadilan dalam penerapan pidananya hak-hak dan kewajibannya seringkali kurang diperhatikan, padahal sebelum sampai di tingkat pengadilan, bisa saja diupayakan proses restorative justice di luar pengadilan dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan agar anak memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa hambatan, antara lain:
a. Kebutuhan penerapan upaya restorative justice yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya dalam bentuk fasilitas maupun aparat penegak hukumnya
b. Kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait
c. Kurangnya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena dalam sistem masyarakatnya telah timbul stigma bahwa anak tersebut adalah anak nakal
d. Pandangan para penegak hukum terhadap sistem peradilan pidana anak masih terpaku pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat si anak yaitu agar anak jera.
Hambatan terhadap penerapan restorative justice pada anak juga muncul dari dalam masyarakat sekitar, yaitu sudut pandang masyarakat terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, walaupun yang melakukan masih dikategorikan sebagai anak-anak, tetap saja dianggap sebagai pelaku kejahatan dan harus dihukum, padahal hukuman dalam bentuk penjara akan menghambat penerapan restorative justice. Selain itu, masyarakat juga cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang melakukan tindak pidana.
Maka dari itu, hendaknya penerapan mengenai upaya restorative justice terus diperkenalkan terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat memaafkan dan menerima kembali anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, peran serta aparat penegak hukum juga sangat dibutuhkan. Dukungan dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan faktor penting dalam menegakkan suatu keadilan, sehingga anak dapat kembali ke masyarakat dan dapat hidup kembali dengan layak.
3.1.3 Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak, ada upaya alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum yaitu diversi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UU SPPA, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sehingga apabila proses dan hasil kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Namun, terdapat pembatasan terhadap penerapan diversi ini yaitu diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Maka dari itu, agar anak tetap terhindar dari proses peradilan pidana yang dapat mengganggu mental anak, sebelum menggunakan kebijakan pidana, permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dengan tidak menggunakan kebijakan pidana, yaitu dengan melakukan upaya restorative justice. Upaya restorative justice ini dapat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yaitu dari tokoh-tokoh masyarakat, keluarga dan pelaku anak. Jika memang upaya musyawarah bersama masyarakat dan keluarga tidak dapat dilaksanakan, maka upaya restorative justice ini
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
hendaknya dilaksanakan pada saat masih di tingkat kepolisian. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan, dan Penyidikan, dengan beberapa syarat antara lain, terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, telah terpenuhinya hak-hak korban jika ada korban, tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak memecah belah bangsa dan tidak bersifat radikalisme ataupun separatisme, bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang serta penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.
Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Kepolisian dalam penanganan suatu perkara pidana dilakukan dengan tetap memperhatikan a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
b. Penghindaran stigma negatif
c. Penghindaran pembalasan dan pemulihan kembali pada keadaan semula d. Respon dan keharmonisan masyarakat
e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum
f. Latar belakang terjadinya tindak pidana serta ancaman pidananya
g. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana
Penyelesaian perkara dengan menerapkan prinsip restorative justice sangat berpengaruh dalam efisiensi penyelesaian perkara yang ditangani karena selain dapat mempercepat penyelesaian perkara, juga dapat mengurangi biaya penyidikan perkara sehingga dapat menghemat anggaran ataupun mengalihkan anggaran penyidikan perkara terhadap kasus lain yang membutuhkan perhatian yang lebih serius. Selain membawa manfaat yang positif bagi pelaku, korban, masyarakat dan komponen sistem peradilan pidana, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh polisi juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat. Hal ini diperlukan agar suatu aturan hukum atau sistem hukum bukan hanya memiliki keabsahan secara formal tetapi juga memiliki keabsahan secara moral dan sosial sehingga mudah ditaati oleh masyarakat.

## 3.2 Penerapan Sistem Peradilan Anak Terhadap Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak Dalam Studi Kasus Putusan No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi
Senjata tajam dapat diartikan sebagai benda yang digunakan untuk pertahanan/pembelaan diri dari hal-hal yang mengancam jiwa. Namun, jika benda itu tidak digunakan untuk pertahanan diri atau untuk menyerang orang lain, maka dapat dikatakan benda tersebut hanya sebagai peralatan atau perkakas saja. Misalnya, pisau atau pedang/parang digunakan sebagai alat untuk memotong. Namun apabila senjata tajam tersebut disalahgunakan, maka akan menimbulkan kerugian bahkan membahayakan orang lain serta dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam saat ini masih banyak terjadi dalam masyarakat,
misalnya pisau atau pedang/parang digunakan untuk berkelahi, mengancam, membunuh, merampok, tawuran, dan lain-lain.
Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu contoh yaitu kasus mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa hak dalam putusan No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi. Dalam kasus tersebut, terdakwa adalah seorang anak yang bernama Muhammad Ziedan Akmal yang beralamat di Ujung Harapan RT 002/RW 008 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Kasus ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Raya Boulvard Hijau Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, pada saat itu, 2 orang saksi yang bekerja sebagai security yaitu saksi Muhamad Sodikin dan Saksi Tabjani yang sedang bertugas jaga mendengar sekumpulan anak-anak berteriak sambil berlari-lari dan membawa senjata tajam mengejar anak lain. Ketika 2 kelompok anak tersebut akan saling menyerang, saksi bersama beberapa beberapa orang dari masyarakat sekitar melerai tawuran tersebut. Namun ketika anak Muhammad Ziedan Akmal yang merupakan salah satu peserta tawuran tersebut akan membonceng sepeda motor rekannya untuk melarikan diri, si anak malah terjatuh. Pada saat itu, para saksi melihat anak Muhammad Ziedan Akmal membuang senjata tajam jenis corbek ke jalan, kemudian saksi mengamankan anak beserta senjata tajam tersebut ke pos RW. Kemudian, pihak RW menghubungi saksi Ruri Dian Rianto yang sedang bertugas di Polsek Medan Satria, kemudian saksi tersebut segera mendatangi tempat kejadian perkara. Selanjutnya, anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Satria untuk diperiksa lebih lanjut.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 bahwa barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Adapun pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu barang-barang yang tidak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang Pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Jadi, dalam kasus ini, anak Muhammad Ziedan Akmal telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) karena senjata tajam yang dibawanya tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-harinya sebagai seorang pelajar, sehingga Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan beberapa pertimbangan antara lain karena Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan si anak dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, perbuatan anak sangat meresahkan dan dapat membahayakan orang lain.
Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan tanpa hak dalam putusan nomor 38/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bekasi telah memenuhi pertimbangan yuridis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951. Namun, walaupun telah memenuhi pertimbangan dari segi yuridisnya, penjatuhan pidana penjara selama 4 bulan oleh hakim tersebut, menurut penulis dirasa kurang tepat. Dalam menjatuhkan putusannya, seorang Hakim hendaknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul terhadap anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan anak, bahwa dalam proses pemidanaan terhadap anak harus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam pasal 16 ayat (3) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ( ultimum remedium ). Upaya terakhir ini dimaksudkan agar dalam pemidanaan terhadap anak semaksimal mungkin anak dihindarkan dari pemberian sanksi pidana.
Dalam putusan No.38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bekasi, selain dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Drt Tahun 1951, hendaknya hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), bahwa Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat, yaitu pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam Lembaga
e. Penjara
Selain sanksi pidana, dalam UU Sistem Peradilan Anak juga mencantumkan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 82. Dengan adanya ketentuan sanksi pidana dan tindakan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka seorang Hakim memiliki pilihan dalam menentukan sanksi mana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, sah- sah saja apabila seorang hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana, namun hendaknya dipertimbangkan kembali apakah keputusan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap anak tersebut atau malah memberikan dampak negatif terhadap anak. Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak, dilihat dari segi sosiologis, malah akan menimbulkan kerugian dan dampak buruk terhadap anak. Anak yang dipenjara, akan terpisah dari proses pendidikannya baik dari orang tua, keluarga maupun dari lingkungan sekolahnya. Anak yang dipenjara dapat berpotensi menjadi anak yang lebih nakal karena memperoleh pengaruh buruk dari terpidana lain. Selain itu, anak yang dipidana, akan mendapat label buruk dari masyarakat. Masyarakat akan menganggap bahwa anak yang pernah dipidana adalah anak yang nakal dan memiliki perilaku yang buruk sehingga ada kemungkinan masyarakat tersebut akan menolak kehadiran anak yang pernah dipidana karena khawatir anak tersebut akan mengulangi perbuatannya atau memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak lain. Maka dari itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, seorang hakim harus menerapkan asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana apalagi pidana penjara merupakan upaya terakhir selama upaya atau sanksi lain dianggap masih bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana. Walaupun dalam putusan No.38/Pid.sus-Anak/2022/PN Bekasi, terdakwa terbukti memiliki senjata tajam yang menyerupai celurit yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari- harinya sebagai seorang pelajar, tetapi menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut diperolehnya dari seorang alumni sekolahnya yang mengajaknya untuk ikut tawuran dengan sekolah lain dan jika tidak mau ikut akan dipukuli. Lagipula sebelum tawuran terjadi, para warga sekitar langsung membubarkan 2 kelompok tawuran tersebut, sehingga tawuran berhasil terhindarkan. Maka dari itu, hendaknya hakim memberikan sanksi yang lebih ringan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pidana penjara merupakan pidana yang disebutkan paling akhir dari sanksi-sanksi pidana yang lain.
Dalam sistem peradilan anak, upaya penerapan asas ultimum remedium sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mana dalam prosesnya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk mencapai kebaikan bersama dengan mencari solusi untuk memperbaiki keadaan dan tidak berdasarkan pada pembalasan. Dalam kasus yang dilakukan oleh anak Muhammad Ziedan Akmal, penerapan restorative justice seharusnya dapat diupayakan sejak di tingkat kepolisian dengan mendatangkan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut, antara lain pelaku yaitu anak Muhammad Ziedan Akmal, orang tua/wali pelaku, Saksi-saksi, dan ketua RW atau beberapa orang yang mewakili dari pihak masyarakat serta pihak dari kepolisian. Dapat didatangkan pula beberapa pihak dari sekolah pelaku untuk kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai keputusan yang akan diterapkan untuk penyelesaian perkara anak dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif dan pembalasan, serta tetap memperhatikan keharmonisan, kepatutan dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti beberapa kasus tawuran lain yang terjadi di Indonesia, yang mana penyelesaiannya dilakukan dengan upaya mediasi atau dengan prinsip restorative justice, salah satunya yaitu tawuran antar pelajar di Kebumen yang berakhir damai. 4
Dalam kasus tersebut, tawuran dilakukan antar pelajar yang mengakibatkan satu orang mengalami luka bacok. Adapun penyelesaiannya dilakukan di tingkat kepolisian melalui upaya restorative justice yaitu dengan mengumpulkan semua pelajar yang terlibat tawuran di Polres Kebumen. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut antara lain dari Kantor Kemenag Kebumen, orang tua, wali murid dan kepala sekolah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, para pelajar sungkem dan meminta maaf kepada orang tua karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, para pelajar juga makan bersama dan saling suap-suapan tanda perdamaian dan kekompakan antarpelajar di Kebumen. Sementara itu, orang tua korban yang terkena luka bacok telah ikhlas dan memaafkan serta menerima penyelesaian melalui restorative justice dan berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Selain kasus tawuran di Kebumen, ada juga kasus tawuran antarpelajar di Pangkalpinang yang disebabkan karena rebutan wanita idaman. 5 Dalam kasus ini, terdapat 2 kelompok pelajar SMA yang terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan 2 orang terkena luka bacok, yang satu di pergelangan kiri dan satu betis sebelah kanan. Dalam upaya menyelesaikan kasusnya, polisi menghadirkan para orang tua dan kepala sekolah masing-masing sehingga menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dan membuat surat perjanjian perdamaian. Mereka juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.
Dari 2 kasus tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam penyelesaiannya tidak seharusnya hanya diselesaikan melalui sanksi pidana. Seharusnya dalam menyelesaikan kasus anak didahulukan penyelesaian dengan prinsip restorative justice yaitu dengan melakukan perdamaian antar pihak yang bermasalah, sehingga akan menghasilkan kesepakatan bersama yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, mengurangi rasa permusuhan dan kebencian antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
4 Fadlan Mukhtar Zain, Khairina. Tawuran Antarpelajar di Kebumen Berakhir Damai, Ditandai dengan Suap-suapan Makan . https://regional.kompas.com/read/2023/01/26/194656178/tawuran-antarpelajar-di-kebumen-berakhir-damai- ditandai-dengan-suap-suapan . Diakses tanggal 29 juni 2024
5 Deni Wahyono. Kasus Pelajar Tawuran Gegara Wanita di Pangkalpinang Berakhir Damai. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6904414/kasus-pelajar-tawuran-gegara-wanita-di-pangkalpinang- berakhir-damai . Diakses tanggal 29 Juni 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2622
KESIMPULAN Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dianggap belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial, maka menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari faktor luar maupun dari dalam anak itu sendiri. Perlindungan tersebut bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berkualitas. Maka dari itu, Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak. Salah satunya, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana anak yang awalnya mengedepankan pembalasan hukuman agar memberikan efek jera menjadi lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice . UU SPPA mengandung pemikiran-pemikiran baru mengenai jenis pidana yang bersifat mendidik, dan seminimal mungkin memasukan anak yang melakukan tindak pidana ke dalam proses peradilan. Masih banyaknya putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa pidana penjara menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara masih menjadi primadona dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor baik dari faktor sumber daya manusianya maupun dari faktor fasilitasnya. Kurangnya kerjasama dari pihak-pihak terkait menjadi faktor utama yang menjadi penghambat penerapan upaya restotative justice. Selain itu, pandangan masyarakat dan penegak hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih terpaku pada tujuan pembalasan agar si anak jera.
Kepemilikan senjata tajam dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana jika disalahgunakan dalam penggunaannya. Adanya UU Drt. No 12 Tahun 1951 menjadi dasar hukum mengenai kepemilikan senjata tajam. Dalam kasus mengenai kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak dalam putusan No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi, dari segi yuridisnya, hakim menilai bahwa terdakwa anak telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta tidak adanya unsur pemaaf dan pembenar, sehingga hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 4 bulan tersebut. Padahal, hendaknya Hakim juga mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan akan bermanfaat bagi anak atau malah menimbulkan dampak negatif terhadap anak, apalagi dalam prinsip peradilan anak, sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir dari beberapa sanksi pidana yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar semaksimal mungkin anak dihindarkan dari sanksi pidana terutama pidana penjara. Apalagi dalam kasus tersebut tawuran tidak terjadi karena sudah dibubarkan oleh masyarakat sekitar dan senjata tajam yang dimiliki anak awalnya adalah milik orang lain yaitu alumni sekolah yang karena diajak untuk tawuran sehingga senjata tajam tersebut diberikan kepada anak. Upaya restorative justice hendaknya lebih dahulu diterapkan dalam kasus ini sebelum dilanjutkan ke tingkat kejaksaan dan ke pengadilan dengan mendatangkan para pihak terkait seperti orang tua/wali pelaku, tokoh masyarakat, kepala sekolah dan pelaku. Dengan upaya tersebut, diharapkan akan memberikan kesempatan kepada si anak untuk memperbaiki kesalahannya dan lebih bertanggungjawab ke depannya. Ada banyak kasus-kasus tawuran lainnya yang mana dalam penyelesaiannya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif diantaranya tawuran antar pelajar di Kebumen yang dalam penyelesaiannya dilakukan di tingkat kepolisian dengan mendatangkan beberapa pihak yaitu dari dari Kantor Kemenag Kebumen, orang tua, wali murid dan kepala sekolah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, para pelajar sungkem dan meminta maaf kepada orang tua karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, para pelajar juga makan bersama dan saling suap-suapan tanda perdamaian dan
kekompakan antarpelajar di Kebumen. Ada juga kasus tawuran antar pelajar di Pangkalpinang yang mengakibatkan 2 orang terkena luka bacok yang akhirnya juga berakhir damai dan membuat surat kesepakatan dan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Dengan mengutamakan upaya restorative justice diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, mengurangi.

## DAFTAR REFERENSI
Buku Marliana. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). Bandung:Refika Utama.2009 R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta.Sinar Grafika.2016
Jurnal Novi Edyanto, “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.11 No.3 (Desember 2017) Agus Rianto, Aswandi, M.Noor Ramli, “Penerapan Restorative Justice Oleh Polisi Dalam Rangka Terwujudnya Proses Penyelesaian Perkara yang Murah dan Cepat (Studi Di Wilayah Hukum Polda Kalbar”, Tanjungpura Journal Of Law, Vol. 1 No. 1 (2022) Website Tri Jata Ayu Pramesti, Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan- restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni . Fadlan Mukhtar Zain, Khairina. Tawuran Antarpelajar di Kebumen Berakhir Damai, Ditandai dengan Suap-suapan Makan . https://regional.kompas.com/read/2023/01/26/194656178/tawuran-antarpelajar-di- kebumen-berakhir-damai-ditandai-dengan-suap-suapan Deni Wahyono. Kasus Pelajar Tawuran Gegara Wanita di Pangkalpinang Berakhir Damai. https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6904414/kasus-pelajar-tawuran-gegara- wanita-di-pangkalpinang-berakhir-damai

## Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948