## PENGECUALIAN PERJANJIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA
Exclusion of Intellectual Property Rights Agreement in the business Competition Law

## Dani Amran Hakim
Universitas Diponegoro, Semarang email: daniamranhakim@yahoo.com

## abstract
Law business competition in the country  Indonesia know the exceptions  to assert that a the rule of law expressed does not apply for those  kind certain agents  or  behavior  particular  activity.  Law  competition  business environment  in  general  grant  an  exemption  on  the  basis  of  agreement  ,  for example agreement intellectual property rights (IPR).  IPR is incentives and reason  was  given  the  right  monopolizes  and  protection  because  IPR  need resources and time in an effort to get it, based on article 50 alphabet b Law on Business Competition. An exemption based on article 50 alphabet b Law on  Business  Competition  the  elaborated  competition  supervisory commission  by  issuing  commission  rules  business  competition  supervisory Law Number 2 of 2009 on Exceptions The Application of the Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition of a Pertaining  to  Intellectual  Property  Rights  Scope  arrangement  based  on Commission Rules Business Competition Supervisory Number 2 of 2009 is: (1) the license agreement that is in scope patent, the right brand, copyright, the right industrial design, the right design the layout integrated circuit and the  right  trade.  (2)  Trademark  and  brand  services.  (3)  the  design  layout integrated circuit.
Keywords: Exeptions, Intellectal Property Rights, Business Competition Law

## abstrak
Hukum  persaingan  usaha  di  negara  Indonesia  mengenal  adanya pengecualian  ( exemption )  untuk  menegaskan  bahwa  suatu  aturan  hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku tertentu ataupun perilaku/kegiatan tertentu. Hukum persaingan usaha pada umumnya memberikan pengecualian atas  dasar  perjanjian,  misalnya  perjanjian  hak  kekayaan  intelektual  (HKI). HKI merupakan insentif dan alasan diberikan hak memonopoli dan proteksi karena  HKI  membutuhkan  sumber  daya  dan  waktu  dalam  upaya mendapatkannya,  berdasarkan  Pasal  50  huruf  b  UU  Persaingan  Usaha.
Pengecualian  berdasarkan  Pasal  50  huruf  b  UU  Persaingan  Usaha  tersebut dijabarkan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dengan mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  2 Tahun 2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap Perjanjian  yang  Berkaitan  Dengan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Ruang lingkup  pengaturan  berdasarkan  PerKom  Nomor  2  Tahun  2009  adalah:  (1) perjanjian  lisensi  yang  berada  dalam  lingkup  hak  paten,  hak  merek,  hak cipta,  hak  desain  industri,  hak  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  hak rahasia  dagang.  (2)  merek  dagang  dan  merek  jasa.  (3)  desain  tata  letak sirkuit terpadu.
Kata  Kunci: Pengecualian,  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Hukum Persaingan Usaha

## A. Pendahuluan
Perkembangan  di  dalam  aktivitas  ekonomi  saat  ini,  setiap  individu, lembaga  atau  perusahaan  tentunya  memiliki  target  bisnis  masing-masing untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berbagai upaya dilakukan dengan mengelaborasikan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  meraih  kepuasan maksimal. Karena hal itu, maka munculah istilah persaingan usaha di antara mereka  dalam  menjalankan  aktifitas  ekonominya.  Salah  satu  masalah  yang dihadapi  oleh  perusahaan  dan  dunia  usaha  pada  umumnya  adalah  adanya persaingan. 1
Berbagai  kegiatan  ekonomi  atau  aktivitas  bisnis  dapat  dipastikan terjadinya  persaingan  ( competition )  di  antara  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha akan  berusaha  menciptakan,  mengemas,  serta  memasarkan  produk  yang dimiliki  baik  barang/jasa  sebaik  mungkin  agar  diminati  dan  dibeli  oleh konsumen.  Persaingan  dalam  usaha  dapat  berimplikasi  positif,  sebaliknya, dapat  menjadi  negatif  jika  dijalankan  dengan  perilaku  negatif  dan menyebabkan tidak kompetitifnya kegiatan ekonomi. 2
Berdasarkan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  sistem  ekonomi  yang  dianut
1 Sukanto  Reksohadiprodjo dan  Indriyo  Gito  Sudarmo, Managemen  Produksi ,  (Yogyakarta:
BPFE UGM, 1988), hlm. 57.
2 Pada  hakikatnya  kegiatan  ekonomi  adalah  kegiatan  menjalankan  perusahaan,  yaitu  suatu kegiatan  yang  mengandung  pengertian  bahwa  kegiatan  yang  dimaksud  harus  dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a) secara terus-menerus dan tidak terputus atau suatu kegiatan yang  berkelanjutan;  b)  secara  terang-terangan  sah  (bukan  ilegal)  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku;  c)  kegiatan  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh keuntungan  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Lihat  Sri  Redjeki  Hatono, Hukum  Ekonomi Indonesia , (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 40.
negara adalah ekonomi  kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  sebagai  cita-cita pembangunan  ekonomi.  Korelasi  yang  muncul  kemudian  dalam  menyusun kebijakan  perekonomian  negara  harus  senantiasa  berusaha  menghilangkan ciri-ciri  negatif  yang  terkandung  dalam  sistem  ekonomi  liberal  dan  sistem ekonomi  sosialisme,  yaitu free  fight  liberalism yang  membenarkan eksploitasi  terhadap  manusia,  etatisme  di  mana  negara  beserta  aparaturnya meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, dan  pemusatan  ekonomi  pada  salah  satu  kelompok  yang  bersifat  monopoli yang merugikan masyarakat. 3
Kekuatan  ekonomi  yang  kokoh  merupakan  landasan  utama  suatu negara di belahan dunia manapun, apabila suatu negara atau bangsa memiliki tingkat atau ekonomi yang kuat berarti negara tersebut memiliki kedaulatan yang  sejajar  dengan  negara  lain.  Untuk  menuju  ketatanan  negara  yang berdaulat  secara  ekonomi,  maka  diperlukan  kesinergisan  antara  pemerintah dan  masyarakat  dalam  membangun political  will tentang  pengelolaan ekonomi.  Negara  merupakan  pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam meletakkan  dasar-dasar  aturan  yang  mendukung  dan  dapat  melindungi pertumbuhan serta aktifitas kegiatan ekonomi. 4
Dunia  bisnis  di  Indonesia  saat  ini  berkembang  tanpa  batas  sehingga mampu menerobos dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia. 5
Adanya  persaingan  dalam  dunia  bisnis  memberikan  manfaat  yang  tidak sedikit  bagi  kehidupan,  namun  untuk  menghindari  sisi  negatif  dari persaingan,  perlu  dibuat  aturan  yang  jelas,  sehingga  persaingan  dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu level playing field , yang  membuat  pelaku-pelaku  usaha  kecil  tetap  dapat menjalankan  usaha  di samping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya. 6
Perkembangannya  kemudian  munculah  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) sebagai instrumen kelengkapan hukum yang  mendorong  terciptanya  efisiensi  ekonomi  dan  iklim  kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Selain itu juga sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat
3 Ahmad Yani dan  Gunawan Widjaja, , Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: Rajawali
Pers, 1999), hlm. 4.
4 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan , (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 275.
5 A.  Rahmad  Rosyadi  dan  Ngatino, Arbitrase  Islam  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum Positif , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.
6 Ditha  Wiradiputra,  “ Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia”, Modul  untuk Retooling Program Under Employe Graduates at Priority Disciplines Under TSPDP, DIKTI, Jakarta 14 Desember 2004.
dan  tidak  wajar.  Undang-Undang  Persaingan  Usaha  inilah  yang  kemudian juga mengatur mengenai ketentuan perjanjian-perjanjian yang dilarang.
Selain  mengatur  mengenai  ketentuan  perjanjian-perjanjian  yang dilarang,  hukum  persaingan  usaha  juga  mengenal  adanya  pengecualian ( exemption ) untuk menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku  bagi  jenis  pelaku  tertentu  ataupun  perilaku/kegiatan  tertentu.  Oleh sebab  itu  diperlukan  adanya  suatu  acuan  yang  dipergunakan  untuk pengecualian  apakah  suatu  kegiatan,  industri/badan,  pelaku  usaha  yang bagaimanakah  yang  dikecualikan  dari  pengaturan  hukum  persaingan  usaha. Pemberian  pengecualian  dalam  hukum  persaingan  usaha  umumnya didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan,  antara  lain:  a)  Adanya  instruksi atau  perintah  dari  UUD  1945;  b)  Adanya  instruksi  atau  perintah  dari  UU ataupun  peraturan  perundangan  lainnya;  dan  c)  Instruksi  atau  pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi. 7
Ketentuan pengecualian terhadap perjanjian dalam hukum persaingan usaha berkaitan dengan  hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI)  seperti  lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu,  dan  rahasia  dagang.  Pasal  50  huruf  b  UU  Persaingan  Usaha mengecualikan  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  kekayaan intelektual  seperti  lisensi,  paten,  merek  dagang,  hak  cipta,  desain  produk industri,  rangkaian  elektronik  terpadu,  dan  rahasia  dagang,  serta  perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengaji  mengenai pengaturan  pengecualian  perjanjian  hak  kekayaan  intelektual  dalam  hukum persaingan  usaha  dengan  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  1) Bagaimanakah hubungan antara hukum hak kekayaan intelektual dan hukum persaingan  usaha?;  2)  Bagaimanakah  pengaturan  pengecualian  perjanjian hak kekayaan intelektual dalam hukum persaingan usaha?

## B. Pembahasan

## 1. Pengecualian Dalam Hukum Persaingan Usaha
Persaingan dalam mekanisme pasar adalah berlaku bagi setiap pelaku pasar  tanpa  terkecuali.  Hukum  persaingan  usaha  melindungi  mekanisme proses  persaingan  tanpa  mempertimbangkan  siapakah  yang  menjadi pelakunya  dengan  tujuan  yang  baik  agar  alokasi  sumber  daya  menjadi efisien.  Mekanisme  pasar  yang  berjalan  melalui  persaingan  yang  sehat  dan fair serta  konsisten  dengan  tujuan  distribusi  yang  adil  diharapkan  mampu
7 Andi  Fahmi  Lubis,  dkk., Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  dan  Konteks ,  (Jakarta: ROV  Creative  Media,  2009),  hlm.  218,  Lihat  juga  Thomas  Jorde,  et  all., Gilbert  Law Summaries-Antitrust ,  9th  ed.,  (Harcourt  Brace  Legal  and  Professional  Publications.  Inc,
1996), hlm. 114.
mencapai  efisiensi  nasional  serta  kesejahteraan  umum.  Di  samping  itu hukum  persaingan  usaha  diharapkan  mampu  mengawasi  terjadinya diskriminasi  harga,  pemerataan  informasi  pasar  bagi  yang  kurang  mampu mempunyai  akses,  kesempatan  atau  akses  kepada  modal,  teknologi  dan berbagai kesempatan berusaha lainnya. Tetapi bila berbagai tujuan yang baik untuk  mendukung  mekanisme  pasar  ini  tidak  berhasil  dicapai,  maka  dapat berakibat  pada  kegagalan  mekanisme  pasar  yang  kemungkinan  dilakukan oleh  pelaku  pasar  yang  bertentangan  dengan  prinsip persaingan  usaha  yang sehat.
Hukum  persaingan  usaha  berupaya  mengawasi  agar  perbuatan  atau perjanjian yang bersifat anti persaingan seperti kartel, monopoli, penggunaan posisi  dominan,  monopsoni  dan  lainnya  dapat  dicegah.  Tetapi  pada kenyataannya  ada  juga  berbagai  kegagalan  pasar  yang  terjadi  tetapi  tidak dapat dijangkau, dicegah atau diatur melalui hukum persaingan usaha. Oleh sebab itu ada kebutuhan yang mendasar terhadap pentingnya pengaturan atau regulasi  yang  jelas  mengenai  jenis  tindakan  atau  kegiatan,  industri  ataupun pelaku  usaha  tertentu  yang  tidak  termasuk  dalam  pengaturan  hukum persaingan  usaha.  Sebagai  contoh,  dibutuhkan  adanya  regulasi  terhadap industri yang masuk dalam kategori kepentingan umum (misalnya monopoli alamiah  dalam  penyediaan  air  bersih,  listrik  atau  telekomunikasi).  Di  mana bila  diperhitungkan  secara  ekonomi,  maka  proses  produksi  yang  dilakukan oleh hanya satu perusahaan akan mampu mengurangi biaya produksi secara keseluruhan.  Ada  juga  keadaan  di  mana  akibat  penggunaan  sumber  daya yang tidak diatur dengan baik terhadap sumber daya yang sifatnya universal akan mengakibatkan terjadinya externalities . 8
Di  negara  yang  dalam  proses  mengadopsi  sistem  ekonomi  pasar ataupun  sedang  dalam  proses  transisi  menuju  ekonomi  pasar,  dirasakan adanya  kepentingan  pembatasan  terhadap  perilaku  yang  bertujuan mengeksploitasi  pasar.  Di  samping  itu  perlu  juga  menciptakan  mekanisme pengontrolan  di  industri  yang  secara  ekonomi  tidak  kompetitif  sehingga eksploitasi  pasar  dapat  dihindarkan.  Oleh  sebab  itu  harus  ada  pengaturan terhadap  kondisi  yang  menghambat  persaingan  dengan  jalan  mengontrol perilaku  pelaku  usaha,  melalui  regulasi  yang  mengatur  industri  apa sajakah yang  dikategorikan  sebagai competitive dan non-competitive ,  ataupun
8 Robert  H.  Bork, The  Antitrust  Paradox, A  Policy  at  War  with  Itself, (New  York:  Basic Books  Inc,  1978),  hlm.  114  -155. Externalities  refer  to  a  cost  that  one  economic  actor imposes  on  another  (or  benefits  that  one  receives  from  another)  without  paying  in  the market  for  doing  so-ie:  environtment  waste  etc .  Dengan  kata  lain,  dalam  ilmu ekonomi Externalities dinyatakan  sebagai  biaya  di  mana  suatu  perusahaan  membebaninya  terhadap perusahaan lain  (ataupun  dapat  saja  berupa  suatu  keuntungan  yang  diterima  oleh  suatu perusahan  dari  perusahaan  lain)  tanpa  ikut  serta  membiayainya  dalam  suatu  pasar  atau industri, misalnya: pembuangan limbah dan lain-lain.
regulasi yang jelas mengenai industri yang diproteksi atau dikecualikan dari pengaturan  undang-undang.  Keseluruhan  ini  sangat  ditentukan  oleh kebijakan persaingan serta peraturan pelaksananya. 9
Keputusan  untuk  memberlakukan  regulasi  juga  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  misalnya  kepentingan  sosial,  politik  dan  kondisi perekonomian  suatu  negara.  Oleh  sebab  itu  bentuk,  tujuan,  karakter  dan ruang  lingkup  pengaturan  tersebut  dapat  saja  berubah  sesuai  kondisi  yang ada  pada  saat  itu.  Sebagai  contoh,  selama  beberapa  dekade  pasar  di Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  pemberian  hak  khusus  kepada sekelompok pengusaha tertentu dan demikian juga pada saat yang bersamaan pemerintah  mempunyai  kebijakan  untuk  memroteksi  usaha  kecil  dan menengah  yang  didasarkan  pada  interpretasi  Pasal  33  UUD  Tahun  1945. Kebijakan  ini  melahirkan  konglomerasi  ataupun  pada  kesempatan  lain menciptakan  mekanisme  bapak  angkat  untuk  koperasi  dan  UKM.  Sesudah terjadinya  krisis  ekonomi  pada  tahun  1998,  terjadi  perubahan  yang  cukup signifikan  saat  pemerintah  melakukan  deregulasi  di  berbagai  bidang. Berbagai  faktor  kegagalan  perekonomian  saat  itu  dianggap  berasal  dari ketidakjelasan  kebijakan  persaingan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah sehingga  mendorong  kebutuhan  lahirnya  Undang-Undang  Anti  Monopoli beserta peraturan lainnya. 10
Pada  umumnya  kebijakan  persaingan  dipengaruhi  oleh  berbagai pertimbangan  misalnya:  adanya  perlindungan  terhadap  hak  kekayaan intelektual  (HKI),  perdagangan,  perlindungan  terhadap  usaha  kecil  atau menengah serta kepentingan nasional terhadap perekonomian yang dikelola oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Hukum  persaingan  usaha  juga mengenal adanya pengecualian ( exemption ) untuk menegaskan bahwa suatu aturan  hukum  dinyatakan  tidak  berlaku  bagi  jenis  pelaku  tertentu  ataupun perilaku/kegiatan  tertentu.  Untuk  itu  perlu  kita  mengetahui  alasan  apakah yang menjadi dasar pertimbangan diberikannya pengecualian dalam undang- undang  hukum  persaingan  usaha.  Pada  umumnya  pengecualian  yang diberikan berdasarkan 2 alasan, yaitu:
a) industri  atau  badan  yang  dikecualikan  telah  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan atau diregulasi badan pemerintah yang  lain dengan tujuan memberikan perlindungan khusus berdasarkan kepentingan umum ( public interests ), misalnya: transportasi, air minum, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain; dan
b) suatu industri memang membutuhkan adanya perlindungan khusus karena praktek kartel tidak dapat lagi dihindarkan dan dengan pertimbangan ini
9 Corwin D. Edwards, Maintaining Competition Requisites of a Governmental Policy , 1st ed,
(McGraw Hill Book Company, Inc, 1949), hlm. 14-15.
10 Lihat pendapat Prof. Sadli dalam Hall Hill, The Indonesian Economy Since 1966 , 2nd ed.
(Cambridge University Press, 2000) hlm. 93.
maka akan jauh lebih baik memberikan proteksi yang jelas kepada suatu pihak daripada menegakkan undang-undang hukum persaingan usaha itu sendiri. 11
Berdasarkan  pertimbangan  dan  alasan  ini  maka  pada  umumnya berbagai  negara  memberikan  atau  mengatur  tentang  pengecualian  di  dalam undang-undang  hukum  persaingan  usaha  mereka.  Dengan  kata  lain, pengecualian  merupakan  hal  yang  umum  dalam  undang-undang  hukum persaingan  usaha  dan  tidak  dianggap  sebagai  hal  yang  dirasa  dapat menghambat persaingan usaha itu sendiri. 12
Pengecualian dalam hukum persaingan usaha dapat diberikan dengan alasan  proteksi  kepada  suatu  industri  atau  pelaku  usaha  tertentu  yang dianggap  masih  memerlukan  perlindungan.  Pemerintah  merasa  perlu memberikan  proteksi  dengan  alasan  industri  ini  belum  mampu  menghadapi persaingan  yang  disebabkan  faktor,  misalnya  keterbatasan  modal,  belum mampu  efisien,  kendala  distribusi,  kurang  inovatif  sehingga  tidak  akan mampu  bertahan  di  pasar.  Jenis  pelaku  usaha  yang  masuk  dalam  kategori seperti ini adalah koperasi dan usaha kecil dan menengah yang masuk dalam usaha  industri  kecil  rumah  tangga  dalam  skala  sederhana.  Sedangkan pemberian  proteksi  terhadap  jenis  pelaku  usaha  tertentu  pada  umumnya bukan  saja  diberikan  berdasarkan  kemampuan,  tetapi  juga  dengan  melihat jumlah  mereka  dalam  perekonomian  nasional  apakah  jumlahnya  signifikan atau mayoritas dalam suatu pasar atau tidak. 13
Di  samping  itu  undang-undang  hukum  persaingan  usaha  pada umumnya  memberikan  pengecualian  atas  dasar  perjanjian,  misalnya perjanjian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  HKI  merupakan  insentif  dan alasan  diberikan  hak  memonopoli  dan  proteksi  karena  HKI  membutuhkan sumber  daya  dan  waktu  dalam  upaya  mendapatkannya.  Undang-Undang HKI  sendiri  menjamin  bahwa  penemuan  paten  dan lain-lain  akan diberikan perlindungan  sebelum  dapat  menjadi  milik  publik  ( public  domain ).  Faktor ini  menjadi  penentu  bagi  perusahaan  karena  insentif  ini  dianggap  sebagai jalan menguasai pasar tetapi tidak merupakan pelanggaran undang-undang. 14
11 Thomas Jorde, Op Cit , hlm. 114.
12 Sebagai  contoh,  Amerika  Serikat  memberlakukan  pengecualian  terhadap  Perjanjian Perburuhan  ( labor  exemption )  dan  Industri  Asuransi  ( insurance  exemption )  dengan mengeluarkan  McCarran-Fergusson  Act,  di  samping  pengecualian  lain  terhadap  pertanian dan  perikanan,  usaha  kecil  dan  menengah,  asosiasi  ekspor  dan  olahraga  dan  lainnya. Sementara Jepang terfokus pada pengecualian terhadap pertanian dan koperasi.
13 Lihat  Roderick  Brazier  dan  Sahala  Sianipar,  eds.,  “ Undang-Undang  Antimonopoli Indonesia dan Dampaknya Terhadap Usaha Kecil dan Menengah” The Asia Foundation
14 L. A. Sullivan, 1977, Antitrust . (Co. Minnesota: West Publishing, 1999), hlm. 801.

## 2. Hubungan  Antara  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Hukum Persaingan Usaha
Hukum persaingan usaha adalah elemen esensial sehingga dibutuhkan adanya  undang-undang  sebagai  “ code  of  conduct ” bagi pelaku usaha untuk bersaing  di  pasar  sesuai  dengan  aturan  undang-undang.  Negara berkepentingan bahwa kebijakan persaingan adalah ditujukan untuk menjaga kelangsungan  proses  kebebasan  bersaing  itu  sendiri  yang  diselaraskan dengan freedom  of  trade (kebebasan  berusaha), freedom  of  choice (kebebasan  untuk  memilih)  dan access  to  market (terobosan  memasuki pasar). 15 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  (UU  Persaingan  Usaha)  juga bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  nasional  melalui  pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku  usaha  dan kepentingan umum. 16
Di  samping  tujuan  tersebut,  secara  eksplisit  UU  Persaingan  Usaha juga  menegaskan  bahwa  ada  kebijakan  persaingan  yang  berorientasi  pada jaminan  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku usaha  menengah  dan  pelaku  usaha  kecil.  Oleh  sebab  itu  kebijakan persaingan  ( competition  policy ) 17 suatu  negara  dalam  penegakan  hukum persaingan  akan  sangat  menentukan  efektif  berlakunya  undang-undang hukum persaingan usaha. Kebijakan ini diterjemahkan dengan mempertimbangkan  industri  manakah  yang  perlu  diregulasi  atau  industri manakah yang terbuka untuk bersaing.
Hukum  Persaingan  Usaha  di  Negara  Indonesia  mengenal  adanya pengecualian  ( exemption )  untuk  menegaskan  bahwa  suatu  aturan  hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku tertentu ataupun perilaku/kegiatan tertentu.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  adanya  suatu  acuan  yang  dipergunakan untuk  pengecualian  apakah  suatu  kegiatan,  industri/badan,  pelaku  usaha yang bagaimanakah yang dikecualikan dari pengaturan hukum persaingan. 18
Berdasarkan  Pasal  50  huruf  b  UU  Persaingan  Usaha  mengecualikan perjanjian  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  kekayaan  intelektual  seperti lisensi,  paten,  merek  dagang,  hak  cipta,  desain  produk  industri,  rangkaian
15 R.S. Khemani, “A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy” . (World Bank and OECD.) hlm. 4.
16 Lihat Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 yang mengatakan bahwa “Pelaku usaha di Indonesia dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.
17 Edward  M.  Graham  and  J.  David  Richardson, Global  Competition  Policy,  Institute  for International  Economics, (Washington  DC,  1997),    hlm.  23. Competition  policy  is concerned with the interfirm behavior as well as the behavior of each other firm alone.
18 Andi Ahmad Lubis, Op. Cit., hlm. 219
elektronik  terpadu,  dan  rahasia  dagang,  serta  perjanjian  yang  berkaitan dengan waralaba.
Hak  atas  kekayaan  intelektual  atau  juga  dikenal  dengan  HKI merupakan  terjemahan  atas  istilah Intelectual  Property  Right (IPR).  Istilah tersebut  terdiri  dari  tiga  kata  kunci,  yaitu  hak,  kekayaan,  dan  intelektual. Kekayaan  merupakan  abstraksi  yang  dapat  dimiliki,  dialihkan,  dibeli, maupun  dijual.  Adapun  kekayaan  intelektual  merupakan  kekayaan  atas segala  hasil  produksi  kecerdasan  daya  pikir  seperti  teknologi,  pengetahuan, seni,  sastra,  gubahan  lagu,  karya  tulis,  karikatur,  dan  seterusnya.  Terakhir, hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan)  untuk  berbuat  sesuatu  atas  kekayaan  intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. 19
Awalnya,  istilah  hak  milik  intelektual  merupakan  padanan  kata terhadap istilah Intelectual  Property  Rights ,  sebagaimana  terdapat  di  dalam Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  Tahun  1993.  Namun,  para  pakar  hak kekayaan  intelektual  memperdebatkan  istilah  lahirnya  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka istilah yang semula adalah hak milik intelektual sebagai padanan istilah Intelectual Property Rights diubah menjadi hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HKI. 20
Akronim  HKI  secara  resmi  digunakan  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, para  ahli  seperti  Sudargo  Gautama  dalam  buku  “Segi-Segi  Hukum  Hak Milik  Intelektual”  (1990)  dan  CST  Kansil  dalam  buku  “Hak  Milik Intelektual,  Hak  Milik  Perindustrian,  dan  Hak  Cipta”  (1997)  menggunakan terminologi  Hak  Milik  Intelektual.  Istilah  hak  atas  kekayaan  intelektual digunakan oleh Bambang Kesowo dalam buku “Pengantar Umum Mengenai Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia”  dan  disertasi  di  Universitas Gajah  Mada  Yogyakarta  dengan  judul  “Lisensi  Wajib  di  Bidang  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dan  Prospek  Penerapannya  di  Indonesia”, 2005. 21
Secara  normatif,  HKI  adalah Product  of  Mind atau  oleh World Intelectual  Property  Organisation (WIPO)  disebut Creation  of  Mind yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi konstribusi yang memiliki nilai  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  setiap  karya  intelektual  patut  diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral  dan  etika,  sedangkan  perlindungannya  difasilitasi  dengan  instrumen
19 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38.
20 Rooseno  Harjowigdo, Perjanjian  Lisensi  Hak  Cipta  Musik  dalam  Pembuatan  Rekaman ,
(Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005), hlm. 17.
21 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.
hukum. 22
Dalam Convention  Estabilishing  The  World  Intelectual  Property Organization ,  HKI  dibagi  dalam  dua  kelompok  substansi,  yaitu  hak  cipta dan  hak  atas  kekayaan  industri.  Bidang  kedua  mencakup  paten,  merek, desain  industri,  dan  rahasia  dagang.  Hak  cipta  seringkali  ditempatkan terpisah  dengan  hak  kekayaan  industri,  didasarkan  pada  pemikiran  karena bidang  hak  cipta  yang  berobjek  karya  seni,  ilmu  pengetahuan,  dan  karya sastra  tidak  ada  kaitannya  dengan  masalah  industri.  Berbeda  dengan  paten dan  merek  yang  mendukung  serta  dekat  kaitannya  dengan  kegiatan industri. 23
Terdapat  keterhubungan  antara  hukum  persaingan  usaha  dengan  hak atas  kekayaan  intelektual.  Sepintas  mungkin  terlihat  bahwa  keberadaan konsepsi  HKI  dengan  hukum  persaingan  usaha  seakan-akan  saling bertentangan satu sama lain, namun kedua domain hukum tersebut memiliki sifat  komplementer  atau  saling  mengisi  untuk  keharmonisan  sistem  hukum itu  sendiri,  yakni  meningkatkan  efisiensi  sistem  perekonomian.  Untuk memperkuat  posisi  pengawasan  persaingan  usaha  dan  sebagai  pintu harmonisasi  antara  rezim  lisensi  hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI)  dan hukum  persaingan  usaha,  ditetapkanlah  Pasal  50  huruf  b  UU  No.  5  Tahun 1999. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, hak cipta, desain produk  industri,  rangkaian  elektronik  terpadu,  dan  rahasia  dagang  serta perjanjian  yang  berkaitan dengan  waralaba  dikecualikan  dari  ketentuan  UU No. 5 Tahun 1999.
HKI  merupakan  insentif  dan  alasan  diberikan  hak  memonopoli  dan proteksi  karena  HKI  membutuhkan  sumber  daya  dan  waktu  dalam mendapatkannya.  UU  HKI  sendiri  menjamin  bahwa  penemuan  paten  dan lain-lain  akan  diberikan  perlindungan  sebelum  dapat  menjadi  milik  publik ( public domain ). Faktor ini menjadi penentu bagi perusahaan karena insentif ini  dianggap  sebagai  jalan  menguasai  pasar  tetapi  tidak  merupakan pelanggaran  undang-undang.  Sejauh  ini,  negara  dan  hukum  telah memberikan  hak  istimewa  yang  besar  kepada  pemegang  HKI.  Namun banyak  orang  yang  salah  kaprah,  menyangka  bahwa  lahirnya  hak  ekslusif dalam  lingkup  HKI  seolah-olah  secara  otomatis  melahirkan  pula  praktek monopoli  dan  perilaku  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Padahal,  seharusnya keberadaan  hak  ekslusif  tersebut  dipisahkan  terlebih  dahulu  dari  tindakan pengeksploitasiannya.  Hak  ekslusif  hanya  memberikan  landasan  hukum untuk  memonopoli,  tetapi  sifatnya  fakultatif  atau optional .  Artinya,  jika pemegang  HKI  memutuskan  untuk  tidak  mengeksploitasi  secara  komersial
22 Ibid ., hlm. 2.
23 Ibid ., hlm. 3.
ciptaannya,  misalnya  memberikan share-alike  license ,  maka  tidak  akan terjadi suatu kondisi persaingan usaha tidak sehat.
Hukum  HKI  mengatur  tentang  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  oleh pemegang  HKI  dalam  suatu  kegiatan  perekonomian.  Sedangkan,  hukum persaingan  usaha  mengatur  tentang  batasan-batasan  agar  pemegang  HKI dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak  sehat.  Oleh  karena  itu  pemegang  HKI  diharap  mampu  menjaga persaingan usaha secara sehat.
Dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  HKI  dan  hukum  persaingan  usaha dianggap  sebagai  ketentuan  hukum  yang  bersifat  komplementer  atau  saling mengisi  untuk  keharmonisan  sistem  hukum  nasional  Indonesia.  Kesamaan yang  dimiliki  oleh  kedua  rezim  hukum  tersebut  diantaranya  ialah  pada tujuannya,  yaitu  untuk  memajukan  sistem  perekonomian  nasional  di  era perdagangan  bebas  dan  globalisasi,  mendorong  inovasi  dan  kreatifitas  serta untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Walaupun  pada  kenyataannya HKI  dapat  memberikan  hak  eksklusifitas  sebagai  insentif  dari  penemuan HKI tersebut.

## 3. Pengaturan  Pengecualian  Perjanjian  Hak  Kekayaan  Intelektual dalam Hukum Persaingan Usaha
Perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  definisi  yang  dirumuskan  pada Pasal  1  angka  7  diartikan  sama  dengan  perbuatan,  artinya  perjanjian  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Dalam  hukum  persaingan,  hak  kekayaan intelektual (HKI) maupun waralaba sering dianggap bersifat paradoks karena memberikan hak untuk memonopoli secara ekslusif yang bahkan dilindungi oleh  undang-undang.  Sementara  itu,  UU  Persaingan  Usaha  berupaya mengatur  agar  monopoli  yang  diizinkan  haruslah  seimbang  dan  tidak dieksploitasi.
Pada  dasarnya  adalah,  HKI  bertujuan  untuk  peningkatan  kualitas kehidupan  manusia  dan  untuk  mendapatkannya  harus  melalui  penelitian, waktu  dan  biaya  yang  tidak  murah.  Sehingga  wajar  untuk  memberikan intensif  untuk  menikmati  hasil  temuannya  dan  mendapatkan  keuntungan secara  ekonomi  melalui  pemberian  monopoli  dalam  kurun  waktu  tertentu sebelum menjadi milik publik ( public domain ). Pada intinya, HKI mengatur tentang  penghargaan  atas  karya  orang  lain  yang  berguna  bagi  masyarakat banyak.  Ini  merupakan  titik  awal  dari  pengembangan  lingkungan  yang kondusif  untuk  pengembangan  inovasi,  kreasi,  desain  dan  berbagai  bentuk karya intelektual lainnya. HKI bersifat privat, namun hanya akan bermakna jika  diwujudkan  dalam  bentuk  produk  di  pasaran,  digunakan  dalam  siklus permintaan,  penawaran,  dan  sesudahnya  barulah  akan  berperan  penting
dalam  ekonomi  yang  memberikan  insentif  kepada  pelaku  usaha  yang mewujudkannya untuk menikmati hasilnya. 24
HKI sering menjadi topik yang kontroversial dalam hukum persaingan usaha  karena  hak  monopoli  yang  diberikannya  adalah  legal  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang.  HKI  memberikan  beberapa  nilai  ekonomi  pada pemilik atau penemunya yaitu: 25 a. sebagai hak milik yang bersifat alamiah atau natural;
b. sebagai  insentif  di  mana  penemu  atau  pemilik  berhak  menerima kompensasi  sebagai  keberhasilan  usaha  mereka  yang  menguntungkan konsumen; dan
c. sebagai  kelanjutan  insentif  di  mana  penemu  atau  pemilik  akan  terus melakukan penemuan atau peningkatan terhadap temuan awalnya.
HKI  merupakan  benda  yang  bersifat  tidak  berwujud  sehingga  perlu mendapat  perlindungan  hukum,  kalau  tidak  maka  penumpang  gelap  ( free rider )  akan  menggunakan  kesempatan  untuk  menikmati  hasil  temuannya tanpa perlu mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu, pencegahan dapat dilakukan dengan jalan: 26
a. memberikan  hak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  peraturan perundang-undangan; dan
b. menjamin  hal  para  penemu  untuk  melindungi  penemuannya,  kebebasan untuk  menjual,  menyewakan  temuan  atau  haknya  termasuk  menikmati keuntungan yang bersifat ekslusif.

## a. Ruang Lingkup Pengaturan
Pengecualian  berdasarkan  Pasal  50  b  UU  Persaingan  Usaha  tersebut dijabarkan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dengan mengeluarkan  Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  2 Tahun 2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap Perjanjian yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Ruang lingkup pengaturan berdasarkan PerKom Nomor 2 Tahun 2009 adalah: 27 (1)  perjanjian  lisensi  yang  berada  dalam  lingkup  hak  paten,  hak merek,  hak  cipta,  hak  desain  industri,  hak  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,
24 Zen  Umar  Purba, Peta  Mutakhir  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia, (Departemen
Kehakiman dan Hak Azasi Manusia: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2000), hlm. 1.
25 Andi Ahmad Lubis, Op. Cit., hlm. 235.
26 Ibid.
27 Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak  Atas Kekayaan Intelektual, hlm. 4.
dan  hak  rahasia  dagang.  (2)  merek  dagang  dan  merek  jasa.  (3)  desain  tata letak sirkuit terpadu.
Perjanjian lisensi 28 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana  satu  pihak  yaitu  pemegang  hak  bertindak  sebagai  pihak  yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu.  Sebagai  imbalan  atas  pemberian  lisensi  tersebut,  penerima  lisensi wajib  membayar  royalti  dalam  jumlah  tertentu  dan  untuk  jangka  waktu tertentu.  Mengingat  hak  ekonomis  yang  terkandung  dalam  setiap  hak eksklusif  adalah  banyak  macamnya,  maka  perjanjian  lisensi  pun  dapat memiliki  banyak  variasi.  Ada  perjanjian  lisensi  yang  memberikan  izin kepada  penerima  lisensi  untuk  menikmati  seluruh  hak  eksklusif  yang  ada, tetapi  ada  pula  perjanjian  lisensi  yang  hanya  memberikan  izin  untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.
Dalam  konteks  tersebut  maka  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk menganalisis  apakah  suatu  perjanjian  lisensi  merupakan  pengecualian  yang dikecualikan adalah sebagai berikut: 29
1) pertama,  sebelum  diperiksa  lebih  lanjut  perlu  diperjelas  mengenai  hal yang  akan  dianalisa  mengenai  kemungkinan  penerapan  pengecualian Pasal  50  huruf  b.  Apabila  yang  menjadi  masalah  ialah  penolakan  untuk memberikan  lisensi  dan  bukan  lisensi  itu  sendiri  maka  perlu  dianalisa HKI  yang  dimintakan  lisensinya  dapat  dikategorikan  merupakan prasarana  yang  sangat  penting  ( essential  facilities ).  Apabila  tidak termasuk kategori essential facilitie s maka pengecualian dapat diberikan, namun  sebaliknya  apabila  termasuk  kategori essential  facilities maka tidak  dapat  diberikan  pengecualian  sehingga  ditindaklanjuti  mengenai kemungkinan pelanggaran UU Persaingan Usaha:
2) kedua,  hal  yang  perlu  diperiksa  adalah  apakah  perjanjian  yang  menjadi pokok  permasalahan  adalah  perjanjian  lisensi  HKI.  Apabila  perjanjian tersebut bukan perjanjian lisensi HKI, maka pengecualian tidak berlaku;
3) ketiga,  perlu  diperiksa  apakah  perjanjian  lisensi  HKI  tersebut  telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang, yaitu berupa pencatatan di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Apabila  perjanjian lisensi HKI tersebut belum dicatatkan, maka pengecualian tidak berlaku; dan
4) keempat,  perlu  diperiksa  apakah  dalam  perjanjian  lisensi  HKI  tersebut terdapat  klausul-klausul  yang  secara  jelas  mengandung  sifat  anti
28 Ibid., hlm. 8.
29 Ibid., hlm. 10-11.
persaingan.  Apabila  indikasi  yang  jelas  tidak  ditemukan,  maka  terhadap perjanjian  lisensi  HKI  tersebut  berlaku  pengecualian  dari  ketentuan- ketentuan hukum persaingan usaha.

## b. Analisis Klausul Kesepakatan Ekslusif pada Perjanjian Lisensi HaKI
Hal  yang  perlu  dianalisis  dari  suatu  perjanjian  lisensi  HKI  untuk mendapat  kejelasan  mengenai  ada  tidaknya  sifat  anti  persaingan  adalah klausul  yang  terkait  dengan  kesepakatan  eksklusif (exclusive  dealing) . 30
Berdasarkan  pedoman,  perjanjian lisensi  HKI  yang  dipandang  mengandung unsur  kesepakatan  eksklusif  adalah  yang  diantaranya  mengandung  klausul mengenai: 31 1) Penghimpunan Lisensi ( Pooling Licensing ) & Lisensi Silang ( Cross Licensing );  2)  Pengikatan  Produk  ( Tying  Arrangement );  3) Pembatasan  dalam  bahan  baku;  4)  Pembatasan  dalam  produksi  dan penjualan;  5)  Pembatasan  dalam  harga  penjualan  dan  harga  jual  kembali; dan  6)  Lisensi  Kembali  ( Grant  Back ).  Lebih  lanjut  di  bawah ini  diuraikan hal-hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  menganalisa  suatu  klausul kesepakatan ekslusif, sebagai berikut:
1) Penghimpunan  Lisensi  ( Pooling  Licensing )  dan  Lisensi  Silang  ( Cross Licensing ) 32
Penghimpunan  Lisensi  ( Pooling  Licensing )  merupakan  tindakan  para pelaku  usaha  untuk  saling  bekerjasama  dengan  para  mitra  usahanya  untuk menghimpun  lisensi  HKI  terkait  komponen  produk  tertentu.  Sedangkan, Lisensi  Silang  ( Cross  Licensing )  merupakan  tindakan  saling  melisensikan HKI  antar  para  pelaku  usaha  dengan  mitranya,  biasanya  hal  tersebut dilakukan dalam kegiatan R&D. Dengan  melakukan Penghimpunan Lisensi dan/atau Lisensi Silang para pelaku usaha dapat mengurangi biaya transaksi ( transaction  cost )  hak  eksklusif  yang  akhirnya  membuat  produk  dihasilkan menjadi lebih murah.
Dalam  menganalisis  apakah  klausul  mengenai  penghimpunan  lisensi dan lisensi silang bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya  memandang  bahwa  pemberi  lisensi  ( licensor )  pada  prinsipnya dapat  melakukan  penghimpunan  lisensi  dan  lisensi  silang  untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya. Namun demikian, apabila dari tindakan tersebut  membuat  produksi  atau  pemasaran  terhadap  suatu  produk  dikuasai secara  dominan  oleh  suatu  pelaku  usaha,  sehingga  pelaku  usaha  lain  sulit
30 Ningrum Natasya Sirait, dkk., Ikhtisiar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: The
Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010), hlm. 198.
31 Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.
5 Tahun 1999, Op. Cit ., hlm. 11.
32 Nigrum Natasya Sirait, Op. Cit., hlm. 199.
untuk bersaing secara efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.
2) Pengikatan Produk ( Tying Arrangement ) 33
Dalam  menganalisis  apakah  klausul  mengenai  pengikatan  produk bersifat  anti  persaingan  usaha  atau  tidak,  setiap  pihak  hendaknya memandang bahwa licensor pada prinsipnya dapat menggabungkan dua atau lebih  produknya  yang  telah  dilindungi  HKI  untuk  diperdagangkan  kepada masyarakat.  Namun  demikian,  konsumen  tetaplah  harus  diberikan  pilihan untuk  membeli  salah  satu  produk  saja.  Oleh  karena  itu,  klausul  yang mengatur  tentang  penggabungan  produk  yang  disertai  dengan  keharusan bagi  penerima  lisensi  untuk  menjual  produk  tersebut  sebagai  satu  kesatuan kepada  konsumen,  sehingga  konsumen  tidak  dapat  membeli  salah  satu produk  saja,  maka  dapat  dipandang  sebagai  klausul  yang  jelas  bersifat  anti persaingan usaha.

## 3) Pembatasan dalam Bahan Baku 34
Dalam menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan bahan baku bersifat  anti  persaingan  usaha  atau  tidak,  maka  setiap  pihak  hendaknya memandang  bahwa  pemberi  lisensi  ( licensor )  pada  prinsipnya  dapat memberikan  pembatasan  kepada  penerima  lisensi  ( licensee )  mengenai kualitas  bahan  baku  yang  digunakan.  Hal  ini  dipandang  perlu  untuk memaksimalkan  fungsi  teknologi,  menjaga  keselamatan,  dan  untuk mencegah  bocornya  rahasia.  Walaupun  demikian,  setiap  pihak  pun hendaknya  memahami  bahwa  pembatasan terhadap  sumber  penyedia  bahan baku  dapat  mengakibatkan  tidak  adanya  kebebasan  bagi licensee untuk memilih  kualitas  bahan  baku  dan  pemasok  ( supplier )  bahan  baku;  yang akhirnya  membuat  pelaksanaan  perjanjian  lisensi  tersebut  tidak  efisien secara ekonomi.
Selain  itu,  pembatasan  tersebut  juga  dapat  merugikan  perusahaan- perusahaan  yang  menyediakan  bahan  baku,  karena  menghambat  akses  ke pasar  tersebut.  Oleh  karena  itu,  klausul  dalam  perjanjian  lisensi  yang memuat  kewajiban licensee untuk  menggunakan  bahan  baku  dari  sumber yang  ditentukan  oleh licensor secara  eksklusif,  padahal  bahan  baku  serupa telah tersedia di dalam negeri dalam jumlah dan harga memadai serta dengan kualitas sama, dapat dipandang sebagai klausul yang bersifat anti persaingan usaha.
33 Ibid.
34 Ibid., hlm. 200.
Dalam  menganalisis  apakah  klausul  mengenai  pembatasan  dalam proses  produksi  bersifat  anti  persaingan  usaha  atau  tidak,  setiap  pihak hendaknya  memandang  bahwa  pada  prinsipnya licensor dapat  memberikan pembatasan  bagi licensee dalam  hal  proses  produksi atau  penjualan  produk yang bersaing dengan produk milik licensor . Dalam hal pembatasan tersebut dibuat  berdasarkan  maksud  untuk  menjaga  kerahasiaan know  how ,  atau untuk  mencegah  penggunaan  teknologi  secara  tidak  sah,  maka  pembatasan tersebut  dapat  dianggap  tidak  termasuk  mengganggu  persaingan  usaha. Tetapi,  apabila  pembatasan  tersebut  akan  menghambat licensee dalam menggunakan  teknologi  secara  efektif,  maka  pembatasan  tersebut  dapat menghilangkan  para  pesaing  dari  kesempatan  dalam  perdagangan.  Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan dalam hal  proses  produksi  atau  penjualan  produk  yang  bersaing  dengan  produk milik licensor sehingga menghambat licensee dalam menggunakan teknologi secara efektif, dapat dipandang sebagai klausul yang secara jelas bersifat anti persaingan usaha.
4) Pembatasan dalam Produksi dan Penjualan 35
Dalam  menganalisis  apakah  klausul  mengenai  pembatasan  dalam penjualan  bersifat  anti  persaingan  usaha  atau tidak,  setiap  pihak  hendaknya memandang bahwa pada prinsipnya licensor dapat menetapkan pembatasan terhadap wilayah atau jumlah produk yang diproduksi dengan menggunakan teknologi milik licensee yang boleh dipasarkan. Walaupun demikian, setiap pihak  pun  hendaknya  memahami  bahwa  apabila  pembatasan  tersebut membuat licensee tidak  dapat  melakukan  inovasi  teknologi,  maka  hal tersebut  dapat  membuat  pengembangan  produk  menjadi  tidak  efisien.  Oleh karena  itu,  klausul  dalam  perjanjian  lisensi  yang  memuat  pembatasan wilayah  dan  jumlah  produk  yang  dapat  dipasarkan  yang  terbukti menghambat licensee dalam  melakukan  inovasi  teknologi,  sehingga pengembangan  produk  menjadi  tidak  efisien,  dapat  dipandang  sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.
5) Pembatasan dalam Harga Penjualan dan Harga Jual Kembali 36
Dalam  menganalisis  apakah  klausul  mengenai  pembatasan  harga jual dan harga jual kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya  memandang  bahwa licensor dapat  menentukan  pada  tingkat harga  berapa  produknya  dapat  dipasarkan  sesuai  dengan  rasionalitas investasi  dari  produk  yang  bersangkutan.  Walaupun  demikian,  setiap  pihak
35 Ibid., hlm. 201.
36 Ibid.
pun  hendaknya  memahami  bahwa  pembatasan  harga  tersebut  dapat mengakibatkan  pembatasan  persaingan  kegiatan  bisnis  antara licensee dan distributor yang akan berdampak pada berkurangnya persaingan, yang pada akhirnya  hal  tersebut  dapat  membuat  pengembangan  produk  menjadi  tidak efisien.  Oleh  karena  itu,  klausul  dalam  perjanjian  lisensi  yang  memuat pembatasan  harga  jual  dan  harga  jual  kembali  dengan  cara  menetapkan harga  bawah,  dapat  dipandang  sebagai  klausul  yang  jelas  bersifat  anti persaingan usaha.
6) Lisensi Kembali ( Grant-Back) 37
Lisensi kembali ( Grant Back ) merupakan salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi di mana penerima lisensi ( licensee ) disyaratkan untuk selalu membuka dan menransfer informasi kepada pemberi lisensi ( licensor ) mengenai  seluruh  perbaikan  dan  pengembangan  yang  dibuat  terhadap produk  yang  dilisensikan,  termasuk  didalamnya know how terkait pengembangan tersebut.
Dalam menganalisis apakah klausul mengenai lisensi kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa tindakan  ini  menghalangi  penerima  lisensi  untuk  memperoleh  kemajuan dalam  penguasaan  teknologi  dan  mengandung  unsur  ketidakadilan  karena melegitimasi  pemberi  lisensi  untuk  selalu  memiliki  hak  atas  suatu  karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian  lisensi  yang  memuat  kewajiban  lisensi  kembali  ( Grant  Back ), dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

## C. Penutup
Hukum  Persaingan  Usaha  di  negara  Indonesia  mengenal  adanya pengecualian  ( exemption )  untuk  menegaskan  bahwa  suatu  aturan  hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku tertentu ataupun perilaku/kegiatan tertentu.  Undang-undang  hukum  persaingan  usaha  pada  umumnya memberikan  pengecualian  atas  dasar  perjanjian,  misalnya  perjanjian  hak kekayaan  intelektual  (HKI).  HKI  merupakan  insentif  dan  alasan  diberikan hak  memonopoli  dan  proteksi  karena  HKI  membutuhkan  sumber  daya  dan waktu dalam upaya mendapatkannya. Demi memperkuat posisi pengawasan persaingan usaha dan sebagai pintu harmonisasi antara rezim lisensi hak atas kekayaan  intelektual  (HKI)  dan  hukum  persaingan  usaha,  ditetapkanlah Pasal  50  huruf  b  UU  No.  5  Tahun  1999.  Pada  pasal  tersebut  dijelaskan bahwa  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  kekayaan  intelektual seperti  lisensi,  paten,  merek,  hak  cipta,  desain  produk  industri,  rangkaian
37 Ibid., hlm. 202.
elektronik  terpadu,  dan  rahasia  dagang  serta  perjanjian  yang  berkaitan dengan  waralaba  dikecualikan  dari  ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999.  HKI merupakan  insentif  dan  alasan  diberikan  hak  memonopoli  dan  proteksi karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam mendapatkannya. UU  HKI  sendiri  menjamin  bahwa  penemuan  paten  dan  lain-lain  akan diberikan perlindungan sebelum dapat menjadi milik publik ( public domain ). Faktor  ini  menjadi  penentu  bagi  perusahaan  karena  insentif  ini  dianggap sebagai jalan  menguasai  pasar  tetapi tidak  merupakan  pelanggaran  undang- undang.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan , Yogyakarta: Magistra Insani Press. Bork,  Robert  H.,  1978, The  Antitrust  Paradox, A  Policy at  War  with Itself,
New York: Basic Books Inc. Brazier, Roderick Brazier dan Sianipar, Sahala, eds. 1999, “ Undang-Undang Antimonopoli  Indonesia  dan  Dampaknya  Terhadap  Usaha  Kecil  dan Menengah” The Asia Foundation. Edwards,  Corwin  D.,  1949, Maintaining  Competition  Requisites  of  a Governmental Policy , 1st ed, McGraw Hill Book Company, Inc . Graham,  Edward  M.  and  Richardson,  J.  David,  1997, Global  Competition Policy, Institute for International Economics, Washington DC. Harjowigdo,  Rooseno,  2005, Perjanjian  Lisensi  Hak  Cipta  Musik  dalam Pembuatan  Rekaman ,  Jakarta:  Perum  Percetakan  Negara  Republik Indonesia.
Hill,  Hall,  2000, The  Indonesian  Economy  Since  1966 ,  2nd  ed.  England: Cambridge University Press.
Jorde,  Thomas,  et  all.  1996, Gilbert  Law  Summaries-Antitrust ,  9th  ed. Harcourt Brace Legal and Professional Publications. Inc.
Khemani,  R.S., A  Framework  for  the  Design  and  Implementation  of
Competition Law and Policy , World Bank and OECD. Lubis, Andi Ahmad, Dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks , Jakarta: Creative Media. Purba, Zen Umar, 2000, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen
Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
Redjeki Hatono, Sri, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia , Malang: Bayumedia. Reksohadiprodjo,  Sukanto  dan  Gito  Sudarmo,  Indriyo,  1988, Managemen Produksi , Yogyakarta: BPFE UGM.
Rosyadi,  A.  Rahmad  dan  Ngatino,  2000, Arbitrase  Islam  dalam  Perspektif Islam dan Hukum Positif , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sutedi, Adrian, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Jakarta: Sinar Grafika, Sullivan, L. A., 1977, Antitrust . Minessota: West Publishing, Co. Soelistyo,  Henry,  2011, Hak  Cipta  Tanpa  Hak  Moral ,  Jakarta:  Rajawali Press. Sirait, Ningrum Natasya, dkk. 2010, Ikhtisiar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha, Jakarta:  The  Indonesia  Netherlands  National  Legal  Reform Program.
Wiradiputra, Ditha, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Modul, DIKTI, Jakarta 14 Desember 2004. Yani,  Ahmad  dan  Widjaja,  Gunawan,  1999, Seri  Hukum  Bisnis  Anti Monopoli, Jakarta: Rajawali Press.