Alokasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Daya Dukung Lahan ..................................................... (Sukwika & Firmansyah)

## ALOKASI PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN DAYA DUKUNG LAHAN DI SAWANGAN, DEPOK
( Allocation of Spatial Utilization Based on Land Carrying Capacity, Sawangan, Depok )
Tatan Sukwika 1 dan Irman Firmansyah 2
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Sahid Jakarta
2 Sistem Dinamik Center Bogor Jl. Prof. Dr. Soepomo No.84 Tebet, Jakarta Selatan 12870 E-mail koresponden: tatan.swk@gmail.com
Diterima:3 Januari 2020; Direvisi: 1 Februari 2021; Disetujui untuk Dipublikasikan: 23 Maret 2021

## ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk Kota Depok rata-rata per tahun sekitar 6%. Peningkatan ini berimplikasi pada penyediaan  infrastruktur  terutama  permukiman.  Kota  Depok  melakukan  pengembangan  sistem  pusat pelayanan  kegiatan  (SPK)  kota.  Wilayah  SPK  tersebut  dibagi  dalam  11  jenis  penggunaan  lahan  yang didominasi oleh permukiman sebesar 49,77%. Tujuan kajian ini adalah menganalisis kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan permukiman dan memproyeksikan perkembangan wilayah dengan daya dukung lahan terhadap  variable  jumlah  penduduk,  PDRB,  kebutuhan  permukiman,  kenyamanan  tinggal  dan  timbulan sampah. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dengan overlay peta untuk mengeksplorasi data dari perspektif keruangan sebagai dasar pengambilan keputusan dari kriteria klasifikasi kemampuan lahan yang dikaji.  Metode  sistem  dinamik  menggunakan  data  time  series  untuk  memodelkan  dan  memproyeksikan variabel. Dari hasil analisis diketahui terdapat tiga sub kelas kemampuan lahan (KL) dengan faktor pembatas erosi (e), dan kelerengan (l) yaitu KL-II (63,8%,), KL-I (32,48%), dan KL-IV (3,72%). Selanjutnya hasil proyeksi 20 tahun (2010-2030) menunjukkan bahwa di Kota Depok terjadi peningkatan penduduk alami sebesar 52% dan kenaikan PDRB sebesar 80,39%. Kondisi kenyaman tinggal mengalami tren yang menurun mencapai 9 m 2 /orang. Sebaliknya, seiring pertambahan jumlah penduduk, tren peningkatan juga terjadi pada kebutuhan permukiman dan timbulan sampah. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terdapat penggunaan lahan aktual  yang  selaras  dengan  kemampuan  lahan  di  sub-kelas  IV.  Hasil  proyeksi  daya  dukung  lahan menunjukkan  bahwa  kebutuhan  permukiman  lebih  dinamis  seiring  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk, sedangkan  luasan  permukiman  cenderung  tidak  mengalami  penambahan.  Rekomendasi  untuk  lahan  yang dikategorikan sebagai kelas kemampuan lahan IV-e, dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu arah kebijakan pemanfaatan pola ruang di Kota Depok diharapkan dapat lebih memperhatikan daya dukung lahan non permukiman.
Kata kunci : daya dukung, kemampuan lahan, pemanfaatan pola ruang, permukiman, spasial dinamik

## ABSTRACT
The  population  growth  of  Depok  City  is  around  6%  per  year.  This  increase  has  implications  for  the provision of infrastructure, especially settlements. Depok City is developing a service centre system (SPK) for city activities. The SPK area divided into 11 types of land use which are dominated by settlements of 49.77%. This study aims to analyze the ability of the land to allocate residential use and project the development of the area with the carrying capacity of the land on the variables of population, GRDP, housing needs, living comfort, waste  generation.  The  method  used  is  spatial  analysis  with  a  map  overlay  to  explore  data  from  a  spatial perspective as a basis for decision making from the criteria for the classification of the ability of the studied land. The dynamic system method uses time-series data to model and project variables. The results of  the analysis show that there are three sub-classes of land capability (KL) with the limiting factor of erosion (e) and slope (l), namely KL-II (63,8%,), KL-I (32,48%), dan KL-IV (3,72%). Furthermore, the projection results of 20 years  to  2030  show  that  Depok  City  has  experienced  an  increase  in  the  population  of  52%  and  GRDP  up 80.39% while living comfort has experienced a decreasing trend of past 9 m 2 /person, besides that, along with the increase in population, an increasing trend occurs in housing needs and waste generation. In conclusion, there is an actual land use in line with land capacity in sub-class IV, while the projection results of land carrying capacity show that the need for housing is more dynamic as population increases, while the area of settlements tends  not to  increase.  Land  capability  class  IV-e,  is  recommended  for  cropland  and  the  direction  of spatial pattern utilization policies are more concerned with the carrying capacity of non-residential.
Keywords: carrying capacity, land capability, utilization of spatial patterns, settlements, spatial dynamics

## PENDAHULUAN
Perubahan atau perkembangan pola penggunaan lahan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi  dan  pengaruh  dari  adanya  sebuah kebijakan terhadap pemanfaatan lahan. Rustiadi et al.  (2003)  menyatakan  bahwa  proses  peralihan fungsi lahan dapat dipandang sebagai pergeseran- pergeseran dinamika alokasi dan distribusi sumberdaya menuju keseimbangan-keseimbangan baru  yang  lebih  optimal.  Proses  alih  fungsi  lahan pada  umumnya  didahului  oleh  adanya  proses  alih penguasaan  lahan.  Misalnya  pendirian  bangunan liar dipinggiran kota untuk tempat tinggal. Pesatnya urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan  permasalahan  ketersediaan  lahan bagi  perumahan.  Akibat  langka  dan  semakin mahalnya  tanah  di  perkotaan,  pembangunan perumahan  baru  layak  huni  bagi  masyarakat berpenghasilan  rendah  cenderung  menjauh  dari tempat kerja. Keadaan ini menimbulkan ketidakteraturan  penataan  ruang  dan  kawasan, permasalahan  mobilitas  manusia  dan  barang, beban investasi dan operasi dan pemeliharaan PSU (prasarana,  sarana  dan  utilitas),  penurunan produktifitas kerja, serta berdampak buruk terhadap kondisi  sosial  dan  lingkungan  (Sabaruddin,  2012; Sukwika,  2018b).  Menurut  Hidajat  (2014)  dan Ramlan  dan  Rudiarto  (2015) urban  sprawl menggambarkan  penyebaran  spasial  teratur  atau tidak  teratur  dari  pusat  kota  pada  sebuah perkotaan,  batas  spasial  lebih  tinggi  terhadap pertumbuhan  penduduk  yang  menggambarkan kepadatan  rata-rata  masih  rendah  dari  penduduk perkotaan.  Pengembangan  kawasan  permukiman perkotaan membutuhkan sumberdaya alam seperti lahan  dalam  jumlah  besar.  Di  lain  sisi,  lahan  di perkotaan  menjadi  persoalan  yang  semakin kompleks.
Sesuai  dengan  PermenLH  (2009),  bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah yang tidak memperhatikan daya dukung lahan dapat menimbulkan  permasalahan  lingkungan  hidup seperti  banjir,  longsor  dan  kekeringan.  Ditinjau dalam perspektif lingkungan, daya dukung mencakup dua komponen yaitu kapasitas penyediaan  ( supportive  capacity) dan  kapasitas tampung  ( assimilative  capacity ).  Dalam  pedoman ini,  daya  dukung  lingkungan  terbatas  pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan  dan  kebutuhan  akan  lahan  dan  air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber  daya  alam  tergantung  pada  kemampuan, ketersediaan,  dan  kebutuhan  akan  lahan  dan  air. Dalam  perspektif  biofisik  wilayah,  daya  dukung dapat  didefinisikan  sebagai  jumlah  maksimum populasi  yang  dapat  didukung  oleh  suatu  wilayah, sesuai  dengan  kemampuan  teknologi  yang  ada (Binder  and  Lopez,  2000).  Ruang  menurut  UUTR (2007) merupakan sebagai ruang aktivitas manusia melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.  Sementara  pemanfaatan  ruang  adalah
upaya  mewujudkan  struktur  ruang  dan  pola  ruang sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  melalui penyusunan  dan  pelaksanaan  program  beserta pembiayaannya.  Struktur  ruang  adalah  susunan pusat-pusat  permukiman  dan  sistem  jaringan prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi  sebagai pendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
Berdasarkan  sensus  penduduk  tahun  2010, penduduk  SPK  Sawangan  Kota  Depok  berjumlah 123.356 jiwa dan terus akan mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Menurut  Hidajat (2014),  peningkatan  pertumbuhan  penduduk  yang melampaui  daya  dukung  lahan  dapat  mendorong terjadinya urban  sprawl .  Bahkan  bisa  berakibat buruk terhadap terjadi kondisi degradasi lingkungan,  krisis  infrastuktur,  kemacetan,  risiko bencana  dan  ketidaksiapan  aparat  pemerintah sehingga  proses  pertumbuhan  mengarah  pada ketidakberlanjutan.
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Depok  Tahun  2012-2032  menjelaskan  terkait pengembangan  sistem  pusat  pelayanan  (SPK) kegiatan  kota  di  Depok  diantaranya  yaitu  SPK Sawangan.  Penggunaan  lahan  merupakan  salah satu  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan, terutama  yang  terkait  dengan  kemampuan  lahan. Kemampuan  lahan  mendukung  jenis  penggunaan lahan  tertentu  tanpa  menyebabkan  kerusakan permanen,  serta  kategori  klasifikasi  kemampuan lahan  dibagi  ke  dalam  kelas  kemampuan  dan  sub kelas  kemampuan  lahan  (Gad,  2015).  Kelas kemampuan  memiliki  tingkat  pembatas  dan penghambat  ( degree  of  limitation )  yang  sama  jika digunakan  untuk  pertanian  yang  umum  (Arsyad (2010).  Berdasarkan data penggunaan lahan BPS- Depok  (2018),  diketahui  luas  wilayah  SPK Sawangan,  terbagi  ke  dalam  11  (sebelas)  jenis penggunaan  lahan. Jenis  penggunaan  lahan  yang paling  mendominasi  adalah  permukiman  yaitu seluas  768,81  ha  atau  29,74%,  Selanjutnya terdapat  kebun  seluas  510,75  ha  atau  19,76%, sawah dan tegalan seluas 500,64 ha atau 19.36% semak belukar danlahan terbuka seluas 418,79 ha atau  16,20%,  serta  penggunaan  lahan  lainnya seluas 234.79 ha atau 9.08.
Berdasarkan  uraian  dan  permasalahan  yang dikemukakan di atas maka dirasa perlu melakukan kajian  daya  dukung  lingkungan.  Lokus  kajian  ini adalah  di  SPK  Sawangan  yang  memiliki  kegiatan utama antara lain pertanian, perdagangan, perumahan  kepadatan  rendah,  dan  ruang  terbuka hijau  (RTH)  kota.  Tujuan  kajian  ini  adalah mengetahui  kemampuan  lahan  untuk  alokasi pemanfaatan ruang permukiman; menghitung daya dukung lahan untuk permukiman dengan membandingkan  antara  ketersediaan  lahan  dan kebutuhan  lahan;  dan  memproyeksikan  atau memodelkan  perkembangan  wilayah  yang  terkait dengan daya dukung lahan dengan sistem dinamik.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Lokasi kajian kemampuan daya dukung lahan Kota  Depok  dilakukan  di  SPK  Sawangan. Penentuan  kemampuan  daya  dukung  lahan didekati dengan cara mengetahui kondisi kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya untuk mendukung  kegiatan  manusia/penduduk  yang menggunakan ruang aktivitas keseharian di wilayah SPK Sawangan, Depok.

## Pengumpulan Data dan Teknik Analisis
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan telaah kebijakan ( desk study ), observasi lapangan, dan  wawancara.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  digunakan dalam  proses  pengklarifikasian  konstruksi  model, khususnya  model  arahan  dan  strategi  kebijakan daya  dukung  dan  daya  tampung.  Data  sekunder digunakan  untuk  mendukung  pemodelan  yang berasal dari laporan dan dokumen instansi.

## Tabel 1 Kriteria klasifikasi kemampuan lahan
Faktor Kelas Kemampuan
I II III IV V VI VII VIII Tekstur tanah (t) a. Lapisan atas t2/t3 t1/t4 t1/t4 (*) (*) (*) (*) t5 b. Lapisan Bawah t2/t4 t1/t4 t1/t4 (*) (*) (*) (*) t5 Lereng Permukaan (%) i0 i1 i2 i3 (*) i4 i5 i6 Drainase d0/d1 d2 d3 d4 (*)(*) (*) (*) (*) Kedalaman Efektif K0 k0 k1 k2 (*) k3 (*) (*) Keadaan Erosi e0 e1 e1 e2 (*) e3 e4 (*) Kerikil/batuan b0 b0 b01 b1 b2 (*) (*) b3 Banjir o0 o1 o2 o3 o4 (*) (*) (*)
Sumber: Arsyad (2010) (*)= dapat mempunyai sembarang sifat faktor penghambat dari kelas lebih rendah (*)(*)= permukaan tanah selalu tergenang air Tekstur: t1: halus; t2: agak halus; t3: sedang; t4: agak kasar; t5 (kasar); Lereng permukaan: I0: (0 – 3%; I1 (3 – 8 %); I2 (8 – 15%); I3 (15– 30%); I4 (30– 45%); I5 (45 – 65%); I6 (> 65%);
Drainase: D0 (baik); D1 (agak baik); D2 (agak buruk); D3 (buruk); D4 (sangat buruk) Kedalaman efektif: K0 (dalam); K1 (sedang); K2 (dangkal); K3 (sangat dangkal); Keadaan erosi: e0 (tidak ada erosi); e1(ringan); e2 (sedang); e3 (berat); e4 (sangat berat).
Kerikil/batuan: b0: tidak ada atau sedikit b1: sedang; b2: banyak; b3: sangat banyak Banjir: w0: tidak pernah; w1: jarang; w2: kadang-kadang; w3: sering; w4: sangat sering .
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis spasial dan sistem dinamik. Analisis spasial dilakukan dengan overlay peta untuk mendapatkan ekstraksi,  nilai  tambah,  atau  informasi  baru  hasil eksplorasi data dari perspektif keruangan, selanjutanya digunakan sebagai dasar pengambilan  keputusan  dari  dikriteria  klasifikasi kemampuan lahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penggolongan  lahan  ke  dalam  kelas  kemampuan didasarkan pada intensitas faktor-faktor penghambat  permanen  dan  sulit  diubah.  Kelas kemampuan berkisar dari kelas I, yaitu lahan yang tidak memiliki faktor penghambat sampai kelas VIII, yaitu lahan yang memiliki penghambat-penghambat yang  sangat  berat  sehingga  tidak  memungkinkan digunakan,  namun  masih  dapat  menghasilkan produksi  non  kayu  atau  jasa  lingkungan.  Faktor-
faktor kriteria klasifikasi kemampuan lahan disajikan pada Tabel  1 .  Metoda  lainnya  adalah  sistem dinamik digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan. Jenis data yang digunakan  dalam  kajian  ini  diantaranya  data time series kependudukan,  produk  domestik  regional bruto (PDRB), luas lahan, dan sumber sampah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Spasial
Hasil  dari  analisis  pengelompokkan  lahan pada SPK Sawangan terbagi menjadi 3 sub kelas, yaitu kelas kemampuan lahan I, kelas kemampuan lahan II, dan kelas kemampuan lahan IV. Ketiga sub kelas  tersebut  termasuk  kedalam  kelompok pertama,  yaitu  kelas  kemampuan  yang  mampu untuk  dilakukan  sebagai  penggunaan  lahan pertanian (usahatani) dengan masing-masing faktor pembatas.  Sebaran  kemampuan  lahan  SPK Sawangan  dapat  dilihat  pada Gambar  1 .  Kelas kemampuan  lahan  I  tersebar  dibeberapa  bagian SPK  Sawangan.  Kelas  kemampuan  lahan  II tersebar  hampir  merata  di  seluruh  bagian  SPK Sawangan,  sedangkan  untuk  kelas  kemampuan lahan IV hanya tersebar di bagian barat dan timur SPK Sawangan.
Gambar 1. Peta kemampuan lahan SPK Sawangan
Tingkat  kelas  kemampuan  lahan  ditentukan faktor  pembatas  atau  resiko  paling  besar  yang terdapat  pada  SPK.  Faktor  penghambat  tersebut sekaligus  menjadi  sub  kelas  kemampuan  lahan. Hasil  analisis  menunjukkan,  pada  lahan  di  SPK Sawangan  terdapat  dua  sub  kelas  kemampuan lahan.  Faktor  penghambat  utama  pada  sub  kelas kemampuan  lahan  tersebut  adalah  kelerengan  (i) dan erosi (e) yang terdapat pada kelas kemampuan lahan  II  dan  kelas  kemampuan  lahan  IV.  Hal  ini disebabkan  oleh  kondisi  permukaan  lahan  di  SPK Sawangan  yang  berbukit-bukit  kecil  atau  memiliki kelerengan  sebesar  15-20%.  kemampuan  lahan  II dengan  sub  kelas  kelerengan  (i)  dan  erosi  (e)  di SPK  Sawangan  Depok  memiliki  luasan  tertinggi yakni 1.635,27 ha atau setara dengan 63,71% dari total  luas  keseluruhan  yaitu  2.566,71  ha.  Kelas kemampuan  lahan  dengan  luasan  terbesar  kedua
adalah  kelas  I  dengan  luas  area  834,88  ha (32,53%). Kelas kemampuan lahan IV dengan sub kelas  kelerengan  (i)  dan  erosi  (e)  memiliki  luasan terendah  yaitu  96,56  ha  (3,76%).  Luas  kelas kemampuan  lahan  setiap  kelas  dan  sub  kelas disajikan pada Tabel 2 .
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kelas Lahan  pada  kelas  kemampuan  lahan  I  pada  SPK Sawangan  dapat  dipergunakan  untuk  berbagai penggunaan  seperti  pertanian  pada  umumnya tanpa  adanya  faktor  pembatas.  Lahan  pada  kelas kemampuan  lahan  II  dan  IV  dapat  dipergunakan untuk berbagai penggunaan seperti pertanian pada umumnya  namun  memiliki  faktor  pembatas kelerengan dan erosi.
Kesesuaian  antara  penggunaan  lahan  aktual dengan  kemampuan  lahan  dan  kesesuaian pemanfaatan  ruang  yang  direncanakan  dalam RTRW dengan kemampuan lahan adalah mencerminkan  daya  dukung  lahan  di  kawasan tersebut.  Berdasarkan Tabel  3 ,  menunjukkan bahwa pada kelas kemampuan lahan I, penggunaan lahan yang selaras terdiri dari 10 jenis penggunaan  lahan.  Penggunaan  lahan  tersebut terdiri  dari  gedung/bangunan,  kebun,  ladang/ tegalan, lahan terbuka semak belukar, pemukiman, sarana/prasarana, sawah, TPU (tempat pemakaman  umum),  taman,  dan  tambak  dengan luasan sebesar 776,54 ha.
Tabel 2 . Luas dan sub kelas kemampuan lahan
Kemampu- an Lahan Sub Kelas Kemampu- an Lahan Lokasi Kelurahan Luas (Ha) I Bedahan 170,03 Cinangka 103,31 Kedaung 53,70 Pasir Putih 297,36 Pengasinan 97,72 Sawangan Baru 35,11 Sawangan Lama 77,66 Total 834,88 II i, e Bedahan 397,75 Cinangka 192,53 Kedaung 114,84 Pasir Putih 161,84 Pengasinan 290,22 Sawangan Baru 186,03 Sawangan Lama 292,04 Total 1.635,27 IV i, e Cinangka 45,10 Kedaung 41,71 Sawangan Lama 9,75 Total 96,56
Sumber: Hasil pengolahan data.
Persentase  dari  total  luas  keseluruhan  pada sub  kelas  kemampuan  lahan  ini  sebesar  30,25%. Sedangkan  penggunaan  lahan  yang  tidak  dinilai (TD)  yakni  penggunaan  lahan  tubuh  air  dan  jalan sebesar 58,34 ha (2,27%). Pada kelas kemampuan lahan II dengan sub kelas erosi (e) dan kelerengan (i),  penggunaan  lahan  yang  selaras  terdiri  dari  10 jenis  penggunaan  lahan.  Penggunaan  lahan tersebut  terdiri  dari  gedung/bangunan,  kebun, ladang/tegalan,  lahan  terbuka  semak  belukar, pemukiman, sarana/prasarana, sawah, TPU,
taman,  dan  tambak  dengan  luasan  sebesar 1,515.25 ha (58,87%). Keselarasan pada kemampuan  lahan  ini  merupakan  luasan  tertinggi dibandingkan  kelas  kemampuan  lahan  lainnya. Sedangkan  penggunaan  lahan  yang  tidak  dinilai (TD)  yakni  penggunaan  lahan  tubuh  air  dan  jalan sebesar 120,02 ha.
Tabel  3 .    Hubungan  antara  kemampuan  lahan  dengan penggunaan lahan SPK Sawangan Kemam- puan Lahan Ketidak- selarasan Lokasi Kelurahan Luas (Ha) I Selaras (30,25%) Bedahan 159,16 Cinangka 94,99 Kedaung 49,74 Pasir Putih 283,27 Pengasinan 87,29 Sawangan Baru 33,37 Sawangan Lama 68,73 Total 776,54 Tidak Dinilai (2,27%) Bedahan 10,87 Cinangka 8,32 Kedaung 3,96 Pasir Putih 14,09 Pengasinan 10,43 Sawangan Baru 1,74 Sawangan Lama 8,93 Total 58,34 IIi, IIe Selaras (59,03%) Bedahan 374,66 Cinangka 181,60 Kedaung 107,74 Pasir Putih 152,39 Pengasinan 269,22 Sawangan Baru 173,13 Sawangan Lama 256,50 Total 1.515,25 Tidak Dinilai (4,68%) Bedahan 23,09 Cinangka 10,93 Kedaung 7,10 Pasir Putih 9.46 Pengasinan 21,00 Sawangan Baru 12,91 Sawangan Lama 35,55 Total 120,02 IVi, IVe Selaras (3,04%) Cinangka 37,66 Kedaung 34,70 Sawangan Lama 5,56 Total 77,92 Tidak Dinilai (0,22%) Cinangka 4,02 Kedaung 1,39 Sawangan Lama 0,30 Total 5,72 Tidak Selaras (0,50%) Cinangka 3,41 Kedaung 5,62 Sawangan Lama 3,89 Total 12,92
Sumber: Hasil pengolahan data.
Pada kelas kemampuan lahan IV dengan sub kelas  erosi  (e)  dan  kelerengan  (i),  penggunaan lahan  yang selaras terdiri dari 9 jenis penggunaan lahan  yakni,  gedung/bangunan,  kebun,  ladang/ tegalan, lahan terbuka semak belukar, pemukiman, sarana/prasarana,  TPU,  taman,  dan  tambak dengan  luasan  sebesar  78.22  ha  (3.03%). Keselarasan  penggunaan  lahan  tersebut  memiliki luasan  terendah  dibandingkan  kelas  kemampuan
lahan lainnya. Penggunaan lahan yang tidak dinilai yakni  pada  penggunaan  lahan  tubuh  air  dan  jalan memiliki  luasan  sebesar  5.72  ha  atau  selaras dengan  0.22%.  Pada  kemampuan  lahan  ini, terdapat  penggunaan  lahan  yang  tidak  selaras dengan  kemampuan  lahannya  dengan  luasan sebesar 12.92 ha (0,50%).
Berdasarkan Gambar  2 ,  pada  daerah-1 merupakan  wilayah  yang  tidak  selaras  antara penggunaan  dan  kemampuan  lahannya  yang terdapat  di  Kelurahan  Cinangka.  Pada  daerah-2 lokasi  tidak  selaras  terdapat  di  Kelurahan Sawangan Lama. Sedangkan pada daerah-3, lokasi ketidakselarasan  tersebut  berada  di  Kelurahan Kedaung. Pada ketiga daerah tersebut termasuk ke dalam  kelas  kemampuan  lahan  IV  dengan  sub kelas erosi (e) dan lereng (i).
Gambar 2. Daerah yang termasuk tidak selaras SPK
Sawangan
Cinangka  (Lihat Gambar  3 ).  Penggunaan lahan aktual setelah dilakukan verifikasi via Google Earth, daerah tersebut termasuk kedalam penggunaan  lahan  tegalan/ladang.  Berdasarkan klasifikasi pada kelas kemampuan lahan IV dengan sub kelas kelerengan (i) dan erosi (e), penggunaan lahan tersebut diperkenankan sebagai lahan semua jenis  pengembalaan,  hutan  produksi  terbatas,  dan pertanian  terbatas.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa pada lahan tersebut masih dapat digunakan sebagai lahan pertanian terbatas namun tidak dapat dilakukan pertanian secara intensif karena adanya faktor pembatas.
Kendala mempertahankan keberlanjutan lahan pertanian di  perkotaan juga ditemukan dalam oleh Sadesmesli  et  al.  (2017),  dimana  penggunaan lahan  actual  terluas  adalah  permukiman  disusul sawah,  hutan,  dan  kebun  campur  dan  tegalan. Adapun  kemampuan  lahannya  terdiri  atas  enam kelas yaitu kelas II, III, IV, VI, VII dan kelas VIII yang dapat  dibedakan  menjadi  15  subkelas.  Wilayah yang  mampu  mendukung  aktivitas  budidaya pertanian  (kelas  kemampuan  II-IV)  hanya  39.0%, sedangkan wilayah yang sebaiknya tidak digunakan untuk  aktivitas  budidaya  pertanian  (kelas  VI-VIII) 61.0%.
Gambar 3. Peta lahan aktual Kelurahan Cinangka
Gambar 4 .  Peta lahan aktual Kelurahan Sawangan Lama
Gambar 5 Peta lahan aktual Kelurahan Kedaung
Pada daerah-2, penggunaan lahan aktual yang tidak selaras antara kemampuan dan penggunaan lahannya terletak pada kelurahan Sawangan Lama (Lihat Gambar  4 ).  Penggunaan  lahan  aktual  yang dilakukan  verifikasi  Google  Earth,  pada  lahan tersebut digunakan sebagai lahan kebun campuran dan  tegalan.  Sedangkan  klasifikasi  kemampuan lahan termasuk kedalam kelas IV dengan sub kelas kelerengan (i) dan erosi (e). Berdasarkan klasifikasi tersebut, penggunaan lahan tersebut diperkenankan  sebagai  penggembalaan,  hutan produksi terbatas, dan pertanian terbatas. Sehingga jika  penggunaan  lahan  tersebut  tetap  dilakukan maka disarankan untuk memperhatikan pengelolaannya.
Berdasarkan Gambar 5 , menunjukkan daerah- 3 dengan ketidakselarasan antara kemampuan dan penggunaan  lahan  di  SPK  Sawangan  khususnya terletak  di  Kelurahan  Kedaung.  Setelah  dilakukan verifikasi  via  Google  Earth,  penggunaan  lahan aktual tersebut adalah sawah. Sehingga jika kondisi aktual  tersebut  tetap  dilakukan  maka  disarankan agar pertanian sawah tersebut dikurangi penggunaannya. Dikarenakan pada lahan tersebut masih  dapat  digunakan  sebagai  lahan  pertanian terbatas  namun  tidak  dapat  dilakukan  pertanian secara  intensif  karena  adanya  faktor  pembatas. Jika  pada  lahan  sawah  tersebut  menggunakan indeks  pertanaman  (IP)  300  maka  lebih  baik diturunkan  menjadi  IP  200,  karena  kandungan bahan  organik  akan  semakin  berkurang  oleh kegiatan pengolahan tanah yang intensif. Penelitian (Purba  et  al.,  2018)  menyebutkan  bahwa  lahan sawah IP 300 memiliki kandungan C-Organik yang lebih rendah di bandingkan dengan lahan sawah IP 200.  Bahkan,  penanaman  intensif  secara  terus menerus pada lahan yang memiliki faktor pembatas utama  erosi  dan  kelerengan  akan  menimbulkan resiko negati hingga bencana yang tidak diinginkan. Resiko  lain  dari  penanaman  intensif  juga  dapat memengaruhi keseimbangan kimia dalam pengambilan hara tanah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman (Sukwika & Firmansyah, 2020). Untuk memperbaiki sifat  tanah  maupun  meningkatan  produksi  maka lebih baik pertanian dilakukan secara terbatas. Jika erosi yang terjadi sudah semakin parah, disarankan untuk  dilakukan  pembuatan  terasering  pada penggunaan lahan sawah (Firmansyah & Sukwika, 2020).

## Analisis Sistem Dinamis

## Penduduk dan PDRB
Penentuan  proyeksi  penduduk  dimasa  yang akan  datang  berguna  untuk  membantu  proses pelaksanaan pembangunan di Kota Depok. Dalam proses  pembangunan  nantinya  dibutuhkan  peran serta  penduduk  sebagai  angkatan  kerja  yang memiliki  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  baik. Hasil  simulasi  pada  tahun  2030,  penduduk  Kota Depok  diperkirakan  melampaui  lebih  dari  320.376 jiwa  (Lihat Gambar  6 ),  Pertumbuhan  penduduk yang  cenderung  cepat  menurut  Sukwika  (2018a) berpengaruh  terhadap  kebutuhan  peningkatan angkatan kerja di sebuah wilayah. Sedangkan pada sisi  ekonomi  lainnya,  jumlah  penduduk  bila dikaitkan  dengan  pertumbuhan income perkapita suatu  daerah,  secara  kasar  dapat  mencerminkan kemajuan perekonomian daerah tersebut. Bahkan, jumlah penduduk besar yang dimanfaatkan secara tepat bisa menguntungkan pembangunan ekonomi. Sanusi  (2004)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan penduduk akan berpengaruh cukup besar, terutama dalam  hal  pendapatan  per  kapita,  standar kehidupan,  pembangunan  pertanian,  lapangan kerja, tenaga buruh, maupun dalam hal
pembentukan  modal  (Primadona,  2015;  Sukwika, 2018a).
Pembangunan ekonomi Kota Depok ditujukan untuk  mencapai  target  pendapatan  per  kapita.  Di lain  sisi,  Kota  Depok  menghadapi  kendala  alokasi sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya alam, sumberdaya  manusia  (tenaga  kerja)  dan  sumber daya  kapital  (modal).  Berdasarkan  hasil  simulasi nilai pendapatan per kapita di SPK Sawangan Kota Depok  pada  tahun  2010  sebesar  15.15  juta mengalami peningkatan sebesar 77.27 juta secara fluktuatif  seiringan  dengan  perekonomian  kota hingga  tahun  2030.  Hasil  simulasi  menunjukkan terjadi  tren  peningkatan  PDRB  per  kapita  SPK Sawangan  Kota  Depok  setiap  tahunnya.  Kondisi nilai  PDRB  dan  pendapatan  per  kapita  yang meningkat berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi  wilayah  tersebut.  Gambaran  simulasi PDRB  per  kapita  SPK  Sawangan  Kota  Depok disajikan pada Gambar 7 .
Gambar 6. Penduduk SPK Sawangan Kota Depok
Gambar 7. PDRB per kapita SPK Sawangan

## Kebutuhan  Pemukiman,  Kenyamanan,  dan Timbulan Sampah
Perkembangan  penduduk  dan  kebutuhan perumahan permukiman merupakan bagian terintegral yang bersifat dinamis. Tingkat kenyamanan tinggal pada  sebuah  wilayah  dengan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya berbeda dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah. Pertambahan penduduk di wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah dan ketersediaan lahan yang mencukupi tidak sertamerta berimplikasi kepada permintaan penambahan kawasan permukiman. Kajian Arjulita (2014)  menunjukkan  bahwa  variabel  pertumbuhan
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 150,000 200,000 250,000 300,000 jiwa P e n d u d u k S a w a n g a n
Alokasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kemampuan Daya Dukung Lahan ..................................................... (Sukwika & Firmansyah)
penduduk  memiliki  hubungan  negatif  dan  tidak signifikan terhadap permintaan perumahan. Sedangkan  Tiandi  (2011)  menyatakan  bahwa peningkatan pertumbuhan  penduduk di suatu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi berdampak  terhadap  kebutuhan  ruang,  salah satunya untuk permukiman. Peningkatan pertumbuhan  penduduk  Kota  Depok  yang  terus bertambah telah mengubah pergeseran pertumbuhan penduduk yang awalnya hanya terjadi di  pusat  kota  bergeser  ke  pinggiran  kota. Pergeseran ini akhirnya berdampak pada pertambahan laju permukiman.
Gambar 8. Kenyamanan tinggal di SPK Sawangan
Gambar  9. Perbandingan  kebutuhan  pemukiman terhadap luas
Gambar 10. Timbulan sampah SPK Sawangan
Keterbatasan  luas  lahan  untuk  pembangunan permukiman  berpengaruh  pada  kenyamanan tinggal  dari  penduduk.  Berdasarkan  standar kenyamanan  terhadap  kebutuhan  ruang  tinggal menurut  KepmenKimpraswil  (2002)  untuk  rumah tinggal yaitu satu seorang dengan luas 9 m 2 /orang dengan  perhitungan  rataan  ketinggian  langit-langit adalah 2.80 m  belum termasuk fasilitas umum dan fasilitas  sosial.  Hasil  simulasi  kenyamanan  rumah
tinggal  di  SPK  Sawangan  menunjukkan  tren  yang terus  menurun  melewati  9  m 2 /orang  standar kenyamaan  terhadap  kebutuhan  ruang  tinggal seseorang (Lihat Gambar 8 ). Kenyamanan tinggal berdasarkan  luas  lahan  pemukiman  yang  ada dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pemukiman dapat dihitung berdasarkan dari jumlah penduduk  di  SPK  Sawangan.  Pada Gambar  9 terlihat  hubungan  grafik  yang  tidak  berbanding lurus, dimana garis kebutuhan permukiman di SPK Sawangan menunjukkan tren yang terus meningkat atau lebih dinamis, sedangkan luas permukiman di SPK Sawangan menunjukkan garis yang statis atau tidak mengalami perubahan luasan untuk permukiman. Pertumbuhan pertumbuhan penduduk
berpengaruh juga terhadap timbulan sampah yang dihasilkan  di  SPK  Sawangan.  Hal  ini  dapat mengurangi  kualitas  lingkungan  di  Kecamatan Sawangan.  Penelitian  Prajati  et  al.  (2015) menemukan  pengaruh  jumlah  penduduk,  PDRB, kepadatan  penduduk  dan  pertumbuhan  ekonomi terhadap  timbulan  sampah  (Noviana  &  Sukwika, 2020; Sukwika & Noviana, 2020).
Berdasarkan  hasil  simulasi,  timbulan  sampah yang  dihasilkan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan secara fluktuatif. Tahun 2010 timbulan sampah  sampah  sebanyak  21.512.470  kg/tahun dan  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2030 sebesar  754.795.551  kg/tahun.  Dalam  jangka panjang, proyeksi timbulan sampah terus meningkat  mengikuti  laju  pertumbuhan  penduduk. Simulasi timbulan sampah disajikan pada Gambar 10 .

## KESIMPULAN
Kemampuan  lahan  di  SPK  Sawangan  terbagi menjadi tiga sub kelas yaitu KL I, II, dan IV dengan faktor pembatas masing-masing yaitu erosi (e), dan kelerengan  (i)  untuk  kelas  II  dan  IV.  Persentase luasan masing-masing kelas adalah 63,8% (KL II), 32,48% (KL I) dan 3,72% (KL IV). Pada beberapa tempat, ada daerah yang tidak sesuai dengan daya dukung  lingkungan.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dari penggunaan  lahan  aktual  yang  tidak  selaras dengan  kemampuan  lahan  yang  telah  diklasifikan sebelumnya.  Ketidakselarasan  tersebut  masih termasuk kedalam  klasifikasi  sub  kelas  IV  dengan faktor pembatas kelerengan (i) dan erosi (e). Pada klasifikasi lahan kelas IV masih termasuk kedalam areal  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  pertanian hanya  saja  harus  lebih  memperhatikan  faktor pembatas.  Sehingga  pada  beberapa  daerah tersebut,  penggunaan  lahan  aktual  masih  dapat dilakukan. Kelas kemampuan lahan IV-e,l direkomendasikan sebagai lahan pertanian.
Selanjutnya  hasil  proyeksi  20  tahun  hingga 2030  menunjukkan  bahwa  Kota  Depok  akan mengalami  peningkatan  penduduk  sebesar  52% dan  kenaikan  PDRB  sebesar  80,39%,  sedangkan kenyamanan tinggal mengalami tren yang menurun melewati 9 m 2 /orang. Tren kebutuhan permukiman
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.0 1.5 K e n y a m a n a n T in g g a l S a w a n g a n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 m² Kebutuhan Permukiman S Luas Permukiman Sawangan 10 1112 1314 1516 1718 1920 2122 2324 2526 2728 29 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 kg S a m p a
h S a w a n g a n
terus  meningkat,  begitu  juga  terjadi  peningkatan timbulan  sampah  seiring  pertambahan  jumlah penduduk.  Direkomendasikan  agar  arah  kebijakan pemanfaatan  pola  ruang  lebih  diperhatikan  pada daya dukung lahan non permukiman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih atas  segala  bantuan  dan  dukungannya  kepada pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, program studi Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Universitas Sahid  Jakarta,  dan  Tim  Triwala  serta  seluruh  staf redaksi Jurnal Majalah Ilmiah Globë.

## DAFTAR PUSTAKA
Arjulita,  M.  (2014).  Pengaruh  pertumbuhan  penduduk terhadap permintaan rumah di kota Pekanbaru. JOM FEKON, 1 (2), 1-19.
Arsyad, S. (2010). Konservasi tanah dan air (Kedua ed.). Bogor: Institut Pertanian Bogor Press. BPS-Depok.  (2018). Kota  Depok  dalam  angka  2018 . Depok: Badan Pusat Statistik.
Firmansyah,  I.,  &  Sukwika,  T.  (2020).  Penilaian  kondisi degradasi tanah di SPK Sawangan kota Depok. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan, 7 (1), 45- 57. doi:10.21776/ub.jtsl.2020.007.1.7
Gad, A. A. (2015). Land capability classification of some western  desert  oases,  Egypt,  using  remote sensing  and  GIS. The  Egyptian  Journal  of Remote Sensing and Space Sciences, 18 , 9-18. doi:10.1016/j.ejrs.2015.06.002 Hidajat,  J.  T.  (2014). Model  pengelolaan  kawasan permukiman  berkelanjutan  di  pinggiran  kota metropolitan  Jabodetabek. (Disertasi),  Institut Pertanian  Bogor,  Bogor.  Retrieved  from http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69 710
KepmenKimpraswil. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana  Wilayah  No.  403/KPTS/M/2002 tentang  Pedoman  teknis  pembangunan  rumah sederhana sehat (Rs sehat),  (2002).
Noviana, L., & Sukwika, T. (2020). Pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos ramah lingkungan  di  kelurahan  Bhaktijaya  Depok. Pengabdian  Untukmu  Negeri,  4 (2),  237-241. doi:10.37859/jpumri.v4i2.2155
PermenLH. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  Pedoman  No.  17  tentang  Penentuan daya  dukung  lingkungan  hidup  dan  penataan ruang wilayah,  (2009).
Prajati, G., Padmi, T., & Rahardyan, B. (2015). Pengaruh faktor-faktor ekonomi dan kependudukan terhadap  timbulan  sampah  di  ibu  kota  provinsi Jawa dan Sumatera. Jurnal Teknik Lingkungan,
21 (1), 39-47.
Primadona.  (2015).  Pengaruh  pertumbuhan  penduduk terhadap  PDRB  dan  angkatan  kerja  di  kota Payakumbuh. Polibisnis, 7 (1), 47-62.
Purba,  F.  R.  A.,  Razali,  R.,  &  Hidayat,  B.  (2018). Pemetaan status hara lahan sawah IP-200 dan IP-300  di  desa  Baru  kecamatan  Batang  Kuis kabupaten Deli Serdang. Jurnal Agroekoteknologi, 6 (3), 547-557.
Ramlan,  N.,  &  Rudiarto,  I.  (2015).  Pengendalian  urban sprawl  di  wilayah  pinggiran  (Studi  kasus: Perkembangan kota di Indonesia dan Perancis). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 11 (4), 444-454. doi:10.14710/pwk.v11i4.11596
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.,  &  Panuju,  D.  R.  (2003). Analisis  kecenderungan  dan  dampak  proses suburbanisasi  di  wilayah  Jabodetabek:  Suatu upaya  pengembangan  model  pembangunan wilayah  metropolitan .  Laporan  Akhir  Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dirjen Dikti.
Sabaruddin,  A.  (2012). Arsitektur  perumahan  di perkotaan . Panyaungan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung: Puskim.
Sadesmesli,  I.,  Baskoro,  D.  P.  T.,  &  Pravitasari,  A.  E. (2017). Arahan  pemanfaatan  ruang  berbasis daya  dukung  lahan  di  Kabupaten  Blitar,  Jawa Timur. (Tesis),  Institut  Pertanian  Bogor,  Bogor.
Retrieved from https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/8
8212
Sanusi,  B.  (2004). Pengantar  ekonomi  pembangunan . Jakarta: Rineka Cipta.
Sukwika, T. (2018a). Kinerja pasar tenaga kerja pra dan pasca  otonomi  daerah  dan  implikasinya  pada sektor  pertanian  di  kabupaten  Bogor. Book Chapter , p.239-249.
Sukwika,  T.  (2018b).  Peran  pembangunan  infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 6 (2), 115-130. doi:10.14710/jwl.6.2.115-130
Sukwika,  T.,  &  Firmansyah,  I.  (2020).  Pemetaan  dan strategi  kebijakan:  Dampak  kerusakan  tanah untuk  produksi  biomasa  di  Kota  Depok. Jurnal Pendidikan
Geografi, 25 (2), 114-127. doi:10.17977/um017v25i22020p114
Sukwika,  T.,  &  Noviana,  L.  (2020).  Status keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu di TPST- Bantargebang,  Bekasi:  Menggunakan  rapfish dengan  R  statistik. Jurnal  Ilmu  Lingkungan,
18 (1), 107-118. doi:10.14710/jil.18.1.107-118 Tiandi,  A.  (2011). Pertumbuhan  penduduk  dan  pola permukiman di kota Cilegon Tahun 1997-2009. (Skripsi), Universitas Indonesia, Jakarta.
Retrieved from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280371-
S615-Pertumbuhan%20penduduk.pdf
UUTR. Undang-Undang No. 26 tentang Penataan ruang,
(2007).