## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU ANAK
Heru Eko Wibowo * , Nur Rochaeti **
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro iyenk283@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini termotivasi dari tingginya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga perlu upaya  untuk  melindungi  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  (ABH).  Pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  UU  No.11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Namun  dalam  UU  ini, perlindungan tersebut hanya terbatas pada anak-anak bermasalah dengan hukum (ABH), yang memiliki ancaman hukuman pidana dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Ini berarti tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, yang mendapat hukuman tujuh (tujuh) tahun tidak mendapat perlindungan hukum.  Tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  kejahatan  anak,  maka  patut dipertanyakan bagaimana hak anak dan perlindungan anak dalam kasus pidana.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perumusan kebijakan, perumusan perumusan kebijakan perumusan undang-undang  hari  ini  dan  mencari  tahu dan  menganalisa perumusan  kebijakan  hukum  pidana  dalam rangka pencegahan tindak kejahatan keji dengan pelaku anak di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode studi pengumpulan data normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perampokan kejahatan terhadap pelaku kejahatan anak saat ini telah menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perumusan kebijakan hukum pidana dalam konteks pencegahan kecerobohan kejahatan dengan pelaku anak di Indonesia telah dilakukan jauh lebih baik, namun masih terlihat  melanggar  UU  No.  35  tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  di  Indonesia.  Pasal  64,  yaitu  dalam  persidangan  dan  publikasi  hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak di depan umum, sehingga hal itu mungkin melanggar hukum berdasarkan Pasal 64 huruf i. Perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan pelecehan  seksual  oleh pelaku  anak di  masa  depan,  baik  dengan  menerapkan perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan anak, uji coba dilakukan setelah anak usia dewasa, serta eksekusi pidana. Hukuman dilakukan setelah anak berusia 18 tahun
Kata Kunci : Anak; Kebijakan; Peraturan
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden
1.1 PENDAHULUAN
Anak  sebagai  potensi  penerus  bangsa selayaknya mendapat perlindungan, sebagaimana  anak  yang  berkonflik  dengan hukum    atau  anak  dalam  situasi  khusus  ,oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk melindungi anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  (ABH) sebagaimana  yang  telah  banyak  dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun Internasional.
Tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku  anak  atas  tindak  pidana  kesusilaan, maka  patut  dipertanyakan  bagaimana  hak-hak anak  dan  perlindungan  anak  dalam  kasus pidana  tersebut.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya  batasan  ruang  lingkup  yang  jelas  pada sistem  peradilan  pidana  anak  atas  kasus kesusilaan tersebut.
Di  Indonesia  sistem  peradilan  pidana anak  untuk  semua  kasus  dilakukan  dengan Restorative Justice, yang selanjutnya dilakukan  Diversi.  Namun  Diversi  ini tidak mampu melindungi hak-hak anak sebagaimana dalam  kasus  pencabulan  yang  mendapat hukuman  diatas  7  tahun.  Sistem  peradilan pidana anak tersebut tidak mampu menjalankan Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention  on  The  Right  of  The  Child)
Resolusi  PBB  Nomor  40/25  tanggal  20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan  jaminan-jaminan  hukum  yang harus  diberikan  oleh  negara-negara  peserta terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  (anak
nakal).  Adanya  benturan-benturan  diantara peraturan  tersebut,  serta  melihat  kepentingan anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa,  yang seharusnya  mendapatkan  perhatian  serius  pula baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat  pada  umumnya.  Sehingga  hal  ini akan mempermudah penerapan hukum mengenai  hak-hak  anak  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hukum itu sendiri.
Berdasarkan  hal  tersebut,  didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pemberian perlindungan  terhadap  anak,  serta  perbaikan pada  sistem  peradilan  pidana  khususnya  pada sistem  peradilan  pidana  anak  mengenai  upaya diversi  pada  kasus tindak  pidana  pencabulan dengan tersangka anak, serta dengan menyesuaikan  perkembangan  masyarakat  baik di Indonesia maupun masyarakat internasional, maka diperlukan penyusunan kebijakan formulasi  hukum  pidana  dalam  rangka penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan dengan  pelaku  anak. Tujuan  penelitian  ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini dan di masa yang akan datang.

## 1.2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN
1.2.1.Tujuan  SPPA  dengan paradigma pembinaan individual
Sistem  peradilan  pidana  anak merupakan sistem  pengendalian  kenakalan  anak  yang terdiri  dari  lembaga-lembaga  yang  menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan  Anak. Penempatan  kata  “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batas atas perkara  yang  ditangani  oleh  Badan  Peradilan yaitu  perkara  anak.  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan  kesejahteraan  anak,  hal  ini penting  karena :
a) Anak adalah potensi serta  penerus cita- cita  bangsa  yang  landasannya  telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
b) Agar  setiap  anak  mampu  memikul tanggungjawab  tersebut,  maka  ia  perlu mendapat  kesempatan  untuk  tumbuh, berkembang secara wajar;
c) Bahwa  di  dalam masyarakat    terdapat anak-anak  yang  mengalami  hambatan kesejahteraan  rohani,  jasmani,  sosial, dan ekonomi;
d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut  hanya  akan  dapat  dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin. 1
Pada  kenyataannya  proses  peradilan yang  dilakukan  selama  ini  belum  berpihak pada  anak  tetapi  lebih  kepada  kepentingan target yang harus dipenuhi dalam penanganan  perkara  yang  berakibat  pada stigma pada  anak.  Perlakuan  salah  yang
1 Agung Wahyono, Opcit, hlm. 39
dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum, masyarakat yang tidak memahami kebutuhan anak  serta  keluarga  yang  lepas  tangan dengan kondisi anak. 2
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dengan paradigma  individual  memfokuskan pada penekanan permasalahan yang dihadapi pelaku bukan  pada  perbuatan  atau  kerugian  yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung  jawab  sistem  dalam  memenuhi kebutuhan  pelaku.  Penjatuhan  sanksi  dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma  pembinaan  individual,  adalah  tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian  tujuan  sanksi  ditonjolkan  pada indikator  hal-hal  berhubungan  dengan  apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan  untuk  dibina  dalam  program pembinaan  khusus  dan  sejauhmana  program dapat  diselesaikan.  Putusan  ditekankan  pada perintah  pemberian  program  untuk  terapi  dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan  pelaku.  Pelaku  dianggap  tak berkompeten  dan  tak  mampu  berbuat  rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya
2 Nur Rochaeti, Implementasi keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal MIH, Vol. 44 No. 2, 2015, http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
pelaku  perlu  dibina,  karena  akan  memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik. 3
Tujuan SPPA dengan paradigma pembinaan  individual  ini  lebih  menekankan pada  permasalahan  yang  dihadapi  pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung  jawab  sistem  dalam  memenuhi kebutuhan  pelaku.  Penjatuhan  sanksi  dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma  ini  tidak  relevan,  insidental  dan secara umum tidak layak.
Pencapaian  tujuan  sanksi  ditonjolkan pada  indikator  hal-hal  yang  berhubungan dengan  apakah  pelaku  perlu  diidentifikasi, apakah  pelaku  telah  dimintakan  untuk  dibina dalam  program  pembinaan  khusus  dan  sejauh mana  program  dapat  diselesaikan.  Menurut SPPA dengan paradigma pembinaan individual,  maka  berlaku  segi  perlindungan masyarakat  secara  langsung,  dan  bukan  dari bagian fungsi peradilan anak. 4
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  sistem  peradilan pidana  anak  dengan  paradikma  pembinaan individual  ini  adalah  penjatuhan  sanksi  yang dilakukan berdasarkan kebutuhan anak sebagai pelaku kejahatan dan bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan.
3 Setya Wahyudi.  2011. Implementasi  Ide  Diversi Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Anak  Di Indonesia. Yogyakara: Genta Publishing. Hal. 38
4 M. Nasir Jamil. 2015. Anak Bukan untuk Dihukum.
Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 45.

## 1.2.2. Teori Alternative Dispute Resolution
Alternative  Dispute  Resolution (ADR) adalah  merupakan  istilah  asing  yang  masih perlu  dicarikan  padanannya  dalam  bahasa Indonesia.  Beberapa  istilah  dalam  bahasa Indonesia  telah  diperkenalkan  dalam  berbagai forum oleh berbagai pihak. Beberapa diantaranya  yang  telah  dapat  diindentifikasi adalah; penyelesaian sengketa alternatif, alternatif penyelesaian sengketa (APS), mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa (MAPS)  dan  pilihan  penyelesaian  sengketa (PPS).
Ada  dua  pemahaman  yang  berbeda terhadap  arti  ADR  tersebut.  Pertama,  ADR diartikan  sebagai alternative  to  litigation dan yang kedua, ADR diartikan dengan alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari  kedua  pengertian  tersebut  menimbulkan implikasi  yang  berbeda.  Apabila  pengertian pertama  yang  menjadi  acuan  (alternative  to litigation), maka seluruh mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan termasuk  arbitrase  merupakan  bagian  dari ADR.  Tetapi  apabila  ADR  diartikan  sebagai alternative  to  adjudication,  maka  hanya mekanisme  yang  bersifat  konsensus  atau kooperatif saja yang merupakan ADR.Sedangkan arbitrase yang bersifat ajudikatif  tidak  termasuk  didalamnya,  karena sama  halnya  dengan  pengadilan  cenderung
menghasilkan  putusan  dengan  solusi  menang kalah (win-lose).
Belum ada suatu kesepakatan dikalangan  para  ahli  untuk  menjatuhkan pilihan pada salah satu konsef tersebut di atas. Namun menurut Mas Achmad Santosa, apabila melihat latar belakang pengembangan ADR di Amerika  Serikat,  maka  ADR yang  dimaksud adalah alternative to adjudication. Sebab pada dasarnya  hasil  (outcome)  ajudikasi  baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan  solusi win-lose,  dan  bukan win- win.  Sehingga  solusi  yang  dapat  diterima kedua belah pihak yang bersengketa (mutually acceptable solusition) sangat kecil kemungkinannya  tercapai.  Demikian  juga halnya  Singapura,  menurut  Liew  Thiam  Ling dalam  makalahnya  berjudul Court  Dispute Resolusition  (CDR)  in  Singapore cenderung menganut  pengertian  bahwa  ADR  merupakan alternatif  dari  proses  adjudikasi  mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual.Berdasarkan Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaiaan  Sengketa,  Indonesia juga  merupakan  salah  satu  penganut  dari pandangan yang kedua, karena undang-undang tersebut  memisahkan  secara  tegas  istilah arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa. 5
5 Perdana,  Surya.  2009. Perkembangan  Alternative
Dispute  Resolution  (ADR)  di  Indonesia  dan
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif  analitis. Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  segala hal yang berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum  pidana  dalam  rangka  penanggulangan tindak  pidana  pencabulan  dengan  pelaku  anak saat  ini,  aplikasinya  serta  kebijakan  formulasi hukum  pidana  dalam  rangka  penanggulangan tindak  pidana  pencabulan  dengan  pelaku  anak di masa  yang  akan datang. Gambaran tersebut nantinya  akan  dianalisis  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai  teori  hukum,  terutama  teori  tentang sistem  hukum,  sistem  peradilan  pidana  anak, azas kepastian hukum, pidana dan pemidanaan dan  tindak  pidana  pencabulan.  Analisis diharapkan  dapat  mengungkapkan  kebijakan formulasi  hukum  pidana  dalam  rangka penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan dengan  pelaku  anak  saat  ini,  kebijakan aplikatif hukum pidana dalam rangka penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan dengan  pelaku  anak  dan  analisa  kebijakan formulasi  hukum  pidana  dalam  rangka penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akan datang. Gambaran  tersebut  nantinya  akan  dianalisis
Deberapa Negara di Dunia. Medan: Ratu Jaya. Hal. 17.
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan berbagai teori hukum.

## 1.2.3. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan berupa: 1. Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan- bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan  yang  ada  kaitannya dengan  pencabulan  dengan  pelaku  anak  serta sistem peradilan pidana anak yaitu :
a. Pasal  2  Undang – Undang  Nomor  4
Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak,
b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas  Undang-Undang
Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, c. UU No. 11 Tahun 2012,
d. KUHP Bab XIV Buku II Pasal 281-303
e. Pasal 289 KUHP
2. Bahan  Hukum  Tersier  yaitu  berupa kamus-kamus  yang  ada  kaitannya  dengan sistem  peradilan  pidana  anak yaitu  Kamus Besar Bahasa  Indonesia  dan  Kamus Hukum.

## 1.3. HASIL PENELITIAN
1.3.1. Kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak saat ini.
Berdasarkan  Pasal  8  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan Pidana Anak di atas, dapat diketahui bahwa  proses  pelaksanaan  diversi dilakukan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  Anak dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan, dan  Pekerja  Sosial  Profesional dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada  proses  diversi  ini  wajib  memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung  jawab  Anak, penghindaran  stigma negatif,  penghindaran  pembalasan,  menjaga keharmonisan masyarakat; dan menjaga kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Berdasarkan  penjelasan  pada  KUHP, UU  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  UU  No  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,  dapat dijelaskan  sebagai berdasarkan ketiga  sumber hukum positif di Indonesia, diketahui bahwa di dalam  KUHP  secara  tersurat  semua  pelaku pencabulan  mendapat  hukuman  9  tahun,  dan dari  pernyataan  tersebut  diketahui  tidak  ada pembedaan  besarnya  hukuman  yang  diberikan oleh  pelaku  pencabulan  yang  dilakukan  oleh orang  dewasa,  maupun  oleh  pelaku  seorang anak.  Sedangkan  menurut  UU  No  11  tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, diketahui  bahwa  pelaku  pencabulan  yang mendapat  ancaman  hukuman  9  tahun  dapat dilakukan  penahanannya apabila  anak  telah berusia  14  Tahun  dan  sebelum  berusia  18 tahun.  Sedangkan  menurut  UU  No  35 Tahun
2014  tentang  Perlindungan  Anak,  penahanan dapat  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir  dan dengan waktu yang paling singkat.Berdasarkan peraturan  hukum  positif  di  Indonesia  tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan  yang  saling  mendukung dalam memberikan  pelindungan  hukum  bagi  anak yang  bermasalah  dengan  hukum.  Pemberian hukuman  tersebut  merupakan upaya  terahir dari penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum saat ini,  sedangkan  penanggulangan  awal  yang dapat digunakan  untuk  mengatasi  masalah tindak  pidana  pencabulan  dengan  pelaku  anak dapat  dilakukan  dengan  upaya  diversi.  Upaya diversi  ini  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dalam  Pasal  1, yaitu penanganan anak  yang  berhadapan dengan  hukum  dengan  pelaksanaan  diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses  peradilan  pidana  ke  proses  diluar peradilan  pidana  yang  tertuang  pada  Undang- undang  Negara  Republik  IndonesiaNomor  11 tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) selanjutnya disebut sistem peradilan pidana anak, yang menegaskan  dalam  sistem  peradilan  pidana anak  wajib  diupayakan  diversi.  Diversi berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia  karena  di  sisi  pelaku,  mediasi  penal memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk memperbaiki  diri,  mengakui  perbuatan  dan
bertanggung  jawab  kepada  korban  sedangkan dari  sisi  korban,  mediasi  penal  memberikan hak  korban  untuk  memperoleh  ganti  rugi. Secara  umum,  mediasi  penal  memberikan  hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan  dan  menyelesaikan  masalah yang  telah  terjadi  diantara  mereka.  Kebijakan pelaksanaan  (Applicative  Policy)  mediasi hukum meliputi mediasi hukum di luar proses peradilan  pidana  (Law  Mediation  Out  of Criminal Justice Process), dan mediasi hukum didalam proses peradilan pidana (Law Mediation  Within  Criminal  Justice  System) yang  meliputi  fungsi  mediasi  pada  tahap penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  muka pengadilan.
1.3.2. Implementasi  kebijakan  formulasi hukum pidana dalam rangka penanganan tindak pidana pencabulan  dengan  pelaku  anak. (StudikasusputusanpidanaNomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-SAB)
Implementasi kebijakan formulasi hukum  pidana  dalam  rangka  penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak, yang  diterapkan  oleh  penegak  hukum  sebagai institusi  lembaga  formal  yang  menangani permasalahan  penanggulanan  tindak  pidana pencabulan  dengan  pelaku  anak  saat  ini contohnya  terlihat  pada  penanganan  kasus yang dilakukan oleh Polisi dan lembaga sosial pada  kasus  berikut  ini  yang  termuat  dalam
putusan pidana Nomor : 01/Pid.Sus- Anak/2015/PN-SAB. Berdasarkan  putusan diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pemberian hukuman  yang  diberikan  pada  pelaku  tindak pidana  pencabulan  dengan  tersangka  anak  ini diberikan  hukuman  tidak  sebesar  ancaman yang  diberikan  sesuai  dengan  Pasal  289 KUHP.
Pemberian  hukuman  ini  adalah  suatu kebijakan  yang  baik  mengingat  usia  anak sebagai penerima hukuman diberikan hukuman minimal  yang  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  64. Putusan tersebut juga tidak mematuhi Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak khususnya terkait dengan Pasal 64 huruf i yang berbunyi penghindaran  dari  publikasi  atas identitasnya.  Dalam  putusan  pidana  tersebut, pengadilan  mempublikasikan  identitas  pelaku anak  tersebutdengan  jelas  menyebutkan  nama terdakwa,  dimana  berdasarkan  pasal  tersebut, seharusnya  identitas  terdakwa  seharusnya dirahasiakan.
Berdasarkan  putusan  pemidanaan  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  pemberian hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana
pencabulan  dengan  tersangka  anak  ini  tetap dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu memberikan  hukuman  sesuai  dengan  tuntutan ancaman  tindak  pidana  tersebut,  meskipun lama hukumannya lebih  ringan (3  (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.60.000.000,  (enam  puluh  juta  rupiah)  dan subsidair  4  (empat)  bulan  Pelatihan  Kerja), dari hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak  pidana  pencabulan  yang  mendapat hukuman paling lama sembilan tahun, sebagaimana  bunyi  Pasal  289  mengatur Kejahatan Mengenai Perbuatan yang Menyerang  Kehormatan  Kesusilaan,  yang berbunyi :
“Barang  sia pa  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana penjara paling lama Sembilan tahun” .
Berdasarkan  putusan  pidana  tersebut, diketahui telah dilakukannya upaya penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan yang  dilakukan  oleh  anak  ini,  sesuai  dengan KUHP  dan  Undang-undang  yang  berlaku. Anak menerima hukuman yang minim, dimana hal  ini  dibuktikan  oleh  adanya  penjatuhan sanksi  pidana  yang  tidak  sebesar  ancaman hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  tersangka pelaku pencabulan. Adanya minimalisir hukuman  yang  dijatuhkan  ini,  dapat  diketahui terdapat  kesesuaian  sistem  peradilan  pidana
anak  dengan  Pasal  37  huruf  d,  yang menyatakan : Penangkapan,  penahanan  dan pidana  penjara  hanya  akan  digunakan  sebagai tindakan dalam upaya terahir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek
Anak  menurut  putusan  pidana  tersebut telah menerima hukuman sebagaimana mestinya  tanpa  memperhatikan  usia  pada  saat ia melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Hukuman  yang  diberikan  kepada  anak  ini sama  dengan  hukuman  yang  diberikan  kepada orang  dewasa  atas  pelanggaran  tindak  pidana tersebut.  hal  ini  terbukti  oleh  adanya penyebutan  identitas  anak  sebagai  terdakwa secara  lengkap  didepan  publik,  dimana berdasarkan  kondisi  ini  dapat  dikatakan terdapat ketidakadilan yang diterima oleh anak tersebut.
Sanksi  pemidanaan  yang  diberikan kepada  anak,  meskipun  sudah  minimal  jika dibandingkan dengan ancaman yang dijatuhkan  (sebanyak  sembilan  tahun  bagi pelaku  pencabulan),  berdasarkan  putusan tersebut,  diketahui  tidak  ada  perbedaan pemberian ancaman hukuman kepada tersangka  yang  banyaknya  usia  antara  pelaku (anak  yang  berusia  16  tahun  ini)  dengan  usia dewasa  memberikan  pengaruh  pada  perilaku dan  sikap,  kondisi  psikologi  serta  tingkat pengetahuan  yang  berbeda  antara  tersangka (anak)  dengan  tersangka  yang  berusia  telah dewasa.
Pada masa usia 5-18 tahun, anak belum memiliki  tingkat  kestabilan  emosi  dan  tingkat pendidikan  yang  cukup  mengenai  perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Pada usia tersebutanak  berada  pada  masa  krisis  identitas sehingga  anak  bisa  saja  melakukan  apapun dalam  berinteraksi  guna  memperoleh  jati dirinya.  Masa-masa  ini  dapat  membuat  anak melakukan imitasi atau peniruan atas apa yang dilihatnya  sehingga  ia  melakukan  kegiatan yang  ditirunya  tanpa  mengetahui  apakah tindakan yang ia lakukan melawan hukum atau tidak.  Berdasarkan  ketidakfahaman  mengenai hal-hal  yang ia lakukan ini karena usia pelaku tindak  pidana  yang  belum  dewasa  ini seharusnya dilakukan peninjauan ulang mengenai  banyaknya  ancaman  hukuman  yang diberikan kepada pelaku (anak) ini.
Berdasarkan  tujuan  sistem  peradilan pidana retributif, yang memandang penjatuhan pidana  ini  diterapkan  berdasarkan  azas kemanfaatan, penjatuhan pidana kepada terdakwa jika dipertimbangkan kembali melihat  dari  motif  dilakukannya  perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak,  ketika  anak  melakukan  tindak  pidana pencabulan,  seharusnya  aspek  sebab  akibat  ia melakukan  perbuatan  cabul  juga  harus dilakukan, sehingga sebab-sebab dilakukannya perbuatan  ini  dapat  menjadi  pertimbangan kembali bagi hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.
Namun berdasarkan besarnya hukuman yang dijatuhkan tidak sebanyak ancaman yang diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana tersebut,  dapat  diketahui  pertimbangan  hakim mengenai  sebab-sebab  dijatuhkannya  putusan tersebut  dapat  dimungkinkan  dipertimbangkan pada tujuan pemidanaan berdasarkan paradigma retributif di atas.
Pelaku  yang melakukan  perbuatan cabul  tersebut,  bisa  saja  secara  tidak  langsung ia menjadi korban pornografi yang ditayangkan  di  media  televisi  atau  media internet  yang  bebas  diakses  secara  umum, sehingga  anak  dapat  dengan  bebas  menonton aksi pornografi tersebut. Akibat dari pornografi  yang  tersebar  secara  bebas  dan telah dikonsumsi anak tersebut, dapat menjadikan  anak  berinteraksi  sosial  dengan melakukan  proses  imitasi  atau  peniruan  dari adegan  yang  dilihatnya  tersebut,  tanpa  tahu maksud  kegiatan  yang  ditirunya  tersebut. Perilaku  peniruan  atau  imitasi  ini selanjutnya bisa  mempengaruhi  perlakunya, 6 tanpa  ia mengetahui  dan  mempertimbangkan  dampak negatif, tindakan melawan hukum, atau hal-hal lainnya.
Namun  dalam  aspek  penyebutan  nama identitas  pada  saat  pemberian  hukuman  yang diancamkan  kepada  pelaku  anak  ini  yang disamakan disebutkannya secara umum
6 Endraswara,  Suwardi.  2009. Metodologi  Penelitian Folklor. Cet. 1. Yogyakarta: Media Presindo.
dengan  sistem  peradilan  kasus  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa,  maka  dapat diketahui  bahwa  hal  ini  dapat  dikatakan  tidak memenuhi Pasal 19 Ayat (3) dan (4), meskipun dalam penjatuhan banyaknya hukuman kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak penahanannya dilakukan sesuai dengan Pasal 30 hingga Pasal 42  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adanya  pelanggaran  terhadap  Pasal  19 UU  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak    ditunjukkan    dalam hasil  putusan  pidana  yang  dijatuhkan  kepada anak tersebut, Hakim mempublikasikan identitas  nama  anak  di  muka  umum.  Kondisi ini  menunjukkan  bahwa  perlidungan  anak yang    bermasalah  dengan  hukum  belum optimal  dilaksanakan  di  seluruh  pengadilan  di wilayah  Indonesia.  Dimana  penjatuhan  pidana yang  diberikan  kepada  anak,  seharusnya merahasiakan  identitas  pelaku  anak  sebagai terdakwa  di  depan  publik,  tetapi  dalam kenyataannya  hal  ini  tidak  dilakukan,  maka seharusnya  diambil  suatu  langkah  kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih baik lagi.
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana dalam  rangka  penanggulangan  tindak  pidana pencabulan  dengan  pelaku  anak  yang  ada  di Indonesia ini berbeda dengan kebijakan sanksi pidana yang diberikan oleh negara-negara lain.
Perbedaan
tersebut terlihat dalam perbandingan  sistem  hukum  di  negara-negara Indonesia dengan negara-negara lainnya 1.3.3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan
tindak pidana pencabulan dengan pelaku anak di masa yang akandatang.
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana dalam  rangka  penanggulangan  tindak  pidana pencabulan  dengan  pelaku  anak  di  masa  yang akan  datang  dapat  disusun  dari  hasil perbandingan Rancangan Undang-Undang atau  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang  ada  di  Indonesia  dengan  Undang- Undang Peradilan Anak di Luar Negeri.
Upaya  penyelesaian  perkara  diluar pengadilan  yang  berdasarkan  jenis  tindak pidana pada tindak pidana pencabulan, baik di negara  Indonesia  maupun  di  negara  Belanda, upaya  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan atau  disversi  tidak  bisa  dilakukan  di  negara Indonesia maupun di negara Belanda.
Sedangkan berbeda dengan upaya penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  yang didasarkan pada kewenangan penegak hukum, dapat  diketahui  bahwa  di  Indonesia  Penegak Hukum/  Polisi  memiliki  kewenangan  untuk menghentikan  penyidikannya  karena  adanya Diskresi  Kepolisian  sebagai  jalan  untuk menyelesaikan  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan,  yaitu  untuk  menanggulangi  kasus
pencabulan  yang dilakukan oleh anak. Diversi dapat  dilakukan  karena  memandang  usia  anak masih berumur di bawah 18 tahun. Begitupula dengan  hukum  di  negara  Belanda  yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan  berdasarkan  kewenangan  aparat penegak hukum dapat dilakukan jika memandang  usia  pelaku  yang  masih  anak- anak.
Berdasarkan Rancangan Undang- Undang,
Indonesia juga menerapkan penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan (afdoening  buiten  proces).  Hal  ini  sesuai dengan  asas  peradilan  cepat,  biaya  murah  dan sederhana.  Penyelesaian  di  luar  pengadilan tercantum  di  dalam  Pasal  42  ayat  (2)  dan  (3) Rancangan.  Pasal  42  ayat  (2)  RUU  KUHAP berbunyi:  ” Penuntut  umum juga  berwenang demi  kepentingan  umum  dan/atau  alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat  maupun  tanpa  syarat.”  Sedangkan  pada Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP juga menyebut syarat-syarat itu sebagai berikut:
1. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
3. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
4. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
5. Kerugian sudah diganti.
Berdasarkan penjelasan Rancangan Undang-Undang  ini  juga  diketahui  bahwa
penanggulangan  kasus  pencabulan  diluar pengadilan  tidak  dapat  diterapkan  upaya disversi karena ancaman hukuman pencabulan yang  di  atas  7  tahun  atau  lebih  tepatnya  9 tahun,  sedangkan  jika  melihat  pelakunya adalah seorang anak yang berusia di bawah 17 tahun,  maka  upaya  disversi  tersebut  dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Berdasarkan perbandingan hukum pidana anak di Indonesia, di Belanda dan RUU KUHAP  di  Indonesia  yang  dijelaskan  di  atas, dapat diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh  negara  Indonesia  dengan  negara  Belanda memiliki  kesamaan  dalam  menyelesaikan kasus  diluar  pengadilan  yang  dilihat  dari kewenangan penegak hukum ataupun penyelesaian kasus diluar pengadilan berdasarkan  jenis  tindak  pidana  maupun berdasarkan  kewenangan  aparat  penegak hukum.  Persamaan  dari  kedua  kebijakan tersebut adalah penyesaian kasus tindak pidana pencabulan  diluar  pengadilan  tidak  bisa dilakukan. Namun mengingat pelaku pencabulan tersebut adalah seorang anak  yang belum memiliki kematangan secara psikologis, penyelesaian  perkara  kasus  pencabulan  yang dilakukan  oleh  anak  dapat  dilakukan  diluar pengadilan  (disversi).  Dari  hasil  pembahasan tersebut  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk membuat kebijakan formulasi untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan  oleh  anak  yaitu  tetap  memberikan
perlindungan  anak  dan  menerapkan  sistem peradilan pidana anak, melakukan persidangan setelah anak berusia 18 tahun atau dewasa dan menerapkan  hukum  pidana  bagi  anak,  tetapi pelaksanaan  pemidanaannya  dilakukan  setelah anak berusia 18 tahun

## 1.4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.4.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas, dapat disimpulkan bahwa :
1. Kebijakan formulasi dalam rangka penanggulangan  tindak  pidana  pencabulan dengan  pelaku  anak  saat  ini  adalah menerapkan KUHP Pasal 289 sebagaimana ancaman  hukuman  pidana  yang  diberikan kepada tersangka anak tersebut yang ada di dalamnya, melakukan upaya Diversi dengan pendekatan  restoratif sebagaimana  yang termuat  dalam  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  sehingga  pemidanaan  atau perampasan  hak  kemerdekaan  anak  dapat diupayakan  terlebih  dahulu,  meskipun upaya diversi selanjutnya tidak memberikan hasil  yang  positif,  serta  menerapkan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak  pada  Pasal  64  guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak  seperti  anak  yang  dijatuhi  hukuman
pidana,  anak  ditempatkan  dalam  penjara khusus  anak  atau  dititipkan  di  LPKS,  atau badan  pengawasan  sosial,  memberikan pendidikan  yang  layak  dan  lain  sebagainya sebagaimana  yang  termuat  dalam  undang- undang perlindungan anak tersebut.
2. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam rangka  penanggulangan  tindak  pidana pencabulan dengan pelaku anak di Indonesia  sudah  dilakukan  dengan  baik sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Namun, masih terlihat adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  pada Pasal  64,  yaitu  di  dalam  persidangan maupun publikasi hasil persidangan dengan jelas  menyebutkan  nama  anak  dimuka umum, sehingga hal ini menyalahi peraturan  dalam  Pasal  64  huruf  i  yang berbunyi penghindaran  dari  publikasi  atas identitasnya,  tidak  dilakukan  oleh  beberapa Pengadilan  Negeri  di  Indonesia,  sehingga dengan jelas menyebutkan nama terdakwa. 3. Kebijakan  formulasi  hukum  pidana  dalam rangka  penanggulangan  tindak  pidana pencabulan  dengan  pelaku  anak  di  masa yang  akan  datang, dapat  dilakukan  dengan menggunakan  hasil  perbandingan  dari hukum  pidana  antara  negara  Belanda  dan
Indonesia  serta  RUU  KUHAP  Indonesia, yang  menghasilkan  kebijakan  sebagai berikut: memberikan perlindungan anak dan menerapkan  sistem  peradilan  pidana  anak, melakukan persidangan setelah anak berusia 18  tahun  atau dewasa dan menerapkan hukum pidana bagi anak, tetapi pelaksanaan pemidanaannya dilakukan setelah anak berusia 18 tahun.

## 1.4.2. Saran
Sehubungan  dengan  hasil  temuan penelitian  dan  pembahasan,  saran  yang  dapat disampaikan  penulis  terkait  penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah:
1. Menanggulangi  tindak  pidana  pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan  sistem  peradilan  pidana  anak dan  menerapkan  perlindungan  anak  serta menerapkan  kebijakan  formulasi  hukum pidana  dalam  rangka  penanggulangan tindak  pidana  pencabulan  dengan  pelaku anak di masa yang akan datang.
2. Menerapkan  kebijakan  kepada  pelaku  anak atas  tindak  pidana  pencabulan  dengan memperhatikan  motif  dilakukannya  tindak pidana  tersebut,  sehingga  dari  pengetahuan adanya  motif  tersebut  dapat  diketahui permasalahan  penyebabnya,  sehingga  dapi pengetahuan tersebut dapat diberikan pembimbingan  kepada  orangtua  secara khusus bagi orang tua pelaku serta orangtua
pada  umumnya  agar  memberikan  edukasi dan  perlindungan  kepada  anak  dari  bahaya pornografi.
3. Bekerjasama  dengan  dinas  pendidikan  agar dinas  pendidikan  memberikan  penyuluhan kepada  para  siswa  mengenai  pendidikan seks  dini  dan  dampak  negatifnya  serta memberikan  pendidikan  keagamanan,  serta pendidikan  moral  dan  pancasila  agar  anak memiliki benteng yang kuat dalam menanggapi  perkembangan  IPTEK  yang ada  saat  ini  agar  anak  tidak  melakukan perbuatan yang melanggar hukum

## Daftar Pustaka
Jamil, M.  Nasir, 2015, Anak  Bukan  untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Perdana, Surya, 2009, Perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) di
Indonesia  dan  Deberapa  Negara  di
Dunia. Medan: Ratu Jaya.
Rochaeti, Nur, Implementasi keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,  Jurnal  MIH,  Vol.  44  No.  2,
2015,
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mm h

## Wahyudi, Setya, 2011, Implementasi  Ide
Diversi    Dalam  Pembaruan  Sistem
Peradilan
Anak Di Indonesia.
Yogyakara: Genta Publishing.