## PEMIKIRAN EKONOMI  IBNU TAIMIYAH
Fasiha*
Abstract: The  development  of  Islamic  economics  can  not  be  separated  from  the  historical development of Islamic civilization. The study of the history of economic thought by analyzing the  description  of  economic  thinking  Ibn  Taymiyyah  and  the  history  of  life  that  affect  the economic thinking of Ibn Taymiyyah. According to Ibn Taymiyyah pricing by the government is good, but not absolute, because the actual prices are set by the forces of demand and supply. Another case, if the price increases caused by injustice market mechanism, the government may intervene in pricing. To achieve this purpose, it is necessary formation hisbah institutions with the aim of protecting the interests of buyers and sellers
Kata kunci; Ibnu Taymiyyah, pemikiran, harga, pemerintah, hisbah

## Pendahuluan
Pemikiran  ekonomi  yang  banyak ditulis  para  ulama  masa  lalu  kalau  ditilik dari  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu pengetahuan memiliki relevansi dengan per- kembangan  dan  dinamika  ekonomi  melalui teori-teori  ilmu  ekonomi  di  era  modern sekarang. Masalah-masalah harga dan perubahannya  sudah  dapat  dijumpai  dari berbagai  pemikiran  ekonom  Muslim  pada masa  lampau  hingga  sekarang  ini  masih relevan dengan kondisi perekonomian global saat  ini.  Jika  pada  saat  ini  terkesan  bahwa perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam kurang  dikenal  dan  kurang  “menyentuh” dalam  kehidupan  masyarakat,  hal  itu  di- karenakan  kajian-kajian  pemikiran  ekonomi Islam  kurang  tereksploitasi  di  tengah  domi- nasi  ilmu  ekonomi  konvensional  yang  lebih mapan  dan  banyak  digunakan,  baik  di negara  maju  maupun  berkembang.  Akibat- nya,  perkembangan  ekonomi  Islam  yang telah  ada  sejak  tahun  600  M,  kurang  begitu dikenal  oleh  masyarakat.  Hal  inilah  yang menjadikan  pemikiran-pemikiran  eko-nomi Islam  kurang  mendapatkan  perhatian,  sebab mereka  tidak  mendapat  informasi  yang memadai.
Perkembangan  ekonomi  Islam  tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah peradaban  Islam  itu  sendiri.  Walaupun sejumlah  literatur  tidak  secara implisit menyebutkan  keberadaan  pemikiran  eko- nomi  Islam,  tetapi  hal  ini  bukan  berarti perkembangan  ekonomi  Islam  tidak  ada, karena  dinamika  dan  geliat  masyarakat Islam  tatkala  itu  terus  berjalan.  Di  samping itu,  ekonomi  bukanlah  suatu  disiplin  ilmu
yang  spesifik,  sehingga  ada  kesan  terjadi dikotomi antara perkembangan ilmu tersebut dengan  perkembangan  sosial  kemasyarakat- an.  Jika  pemisahan  itu  terjadi,  hal  tersebut hanyalah  karena  pemisahan  antara  satu persoalan  dengan  persoalan  lain  dalam mencari keridhoan Allah Swt. 1
Kajian  pemikiran  ekonomi  Islam masa  yang  silam  sangat  besar  peranannya terhadap perkembangan dan kemajuan pemi- kiran  ekonomi  di  zaman  modern  sekarang ini.  Sejarah  membuktikan  bahwa  banyak pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar  dan  pengembang  dalam  berbagai bidang  kajian  ilmu.  Kontribusi  pemikiran intelektual  Muslim  pada  saat  itu,  dimulai dalam  bidang  kajian  ilmu-ilmu  social,  fil- safat,  matematika,  astronomi,  biologi,  ke- dokteran,  sejarah,  sosiologi,  psikologi,  sam- pai sastra termasuk ilmu ekonomi.
Menurut  Dawam  Raharjo,  ada  dua macam  sejarah  ekonomi:  1)  sejarah  pemi- kiran  ekonomi  yang merefleksikan  evolusi pemikiran  tentang  ekonomi  pada  suatu periode  tertentu  yang  memberikan  suatu gambaran  adanya  perbedaan  ideologis  yang mewarnai ekonomi suatu masyarakat, tokoh, atau  bangsa,  dan  karenanya  dapat  diambil muatan  nilai  atau  prinsip-prinsip  dasar didalamnya  bagi  pengembangan  teoritis;  2) sejarah  perekonomian  suatu  bangsa  atau
*  Dosen  Tetap  Fakultas  Eknomi  dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
1 Nur  Chamid, Jejak  Langkah  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal. vi
masyarakat  yang  dibutuhkan  dalam  peren- canaan  strategi  pembangunan  suatu  masya- rakat.
Sejarah pemikiran  ekonomi,  dapat  di- bedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu:  1) sejarah yang memaparkan evolusi pemikiran dari  suatu  tokoh  atau  beberapa  tokoh  yang menitikberatkan  pembahasan  pada  uraian pemikiran  dengan  maksud  mengenali  ideo- logi  pemikiran,  dan  2)  sejarah  yang  men- ceritakan riwayat hidup tokoh-tokoh besar di bidang  ekonomi  yang  menekankan  pemba- hasan  pada  sejarah  hidup  yang  mempenga- ruhi  tokoh  yang  bersangkutan. 2 Dalam makalah  ini,  penulis  menggunakan  kajian sejarah  pemikiran  ekonomi  dengan  meng- analisa  uraian  pemikiran  ekonomi  Ibnu Taimiyah  dan  sejarah  hidup  yang  mempe- ngaruhi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah.

## Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
Ekonomi  berbasis  syari'ah  ini  sudah dimulai  sejak  Islam  berdiri  diatas  landasan al-qur'an  dan  hadist  dibawah  pimpinan ekonom  bijak  yaitu  Muhammad  SAW. Setelah  wafatnya  perkembangan  ekonomi Islam dibagi menjadi tiga fase :
Pertama , Tahap Dasar - 450. H. pada fase  ini  muncul  ekonom-ekonom  Islam seperti  Abu  Yusuf  (182.  H/798.  M)  dengan kitab  al-Khorroj  yang  banyak  membahas mengenai  keuangan  publik  (public  Finance) dan  akuntansi  syari'ah.  Kemudian  Muham- mad  bin  al-Hasan  (189.  H/804.  M)  menge- luarkan  kitab  al-Iktisab  fii  al-rizqi  al-Mus- tahab  (tentang  bagaimana  mendapatkan penghasilan hidup yang bersih) dengan cara sewa-menyewa,  perdagangan,  pertanian  dan industri  dan  kitab  al-Ashl  yang  membahas mengenai  jual-beli  salam,  kemitraan,  dan bagi  hasil  (mudhorobah).  Abu  'Ubaid dengan  kitabnya  al-Amwal  yang  menjelas- kan  tentang  materi  zakat,  khums,  dan  fay'ie yang  merupakan  intervensi  pemerintah  atas keinginan  masyarakat  yang  berlebihan. Mawardi  dengan  kitabnya  Al-Ahkam  al- Sulthoniyyah  dan  al-Din  Wad-Dunya  yang membahas  mengeni  penerimaan  negara  dan perilaku individu sebagai pro-dusen maupun konsumen.
2 Dawam Raharjo dalam  Nur Chamid,
Jejak Langkah Sejarah., hal. 399
Fase  Kedua ,  berkembang  dengan lahirnya ekonom kenamaan yaitu al-Ghazali (451-505.  H/1055-111.  M)  dengan  kitabnya Ihya'  'Ulum  al-Din,  Ushul  al-Fiqh,  al- Musytasyfa,  Mizan  al-'amal,  dan  al-Tibr  al- Masbuk fii Nasihat al-Mulk. Dalam kitabnya ia  menjelaskan  tentang  korupsi,  evolusi uang, riba dan penimbunan barang. Sedang- kan  Ibn  Taimiyah  (661-728.  H/1263-1328. M)  dalam  kitabnya  al-Fatawa,  al-Hisbah dijelaskan mengenai konsep harga yang fair dan  adil  sesuai  landasan  moral  masyarakat. Lalu  Ibn  Kholdun  (732-808.  H/1332-1404. M)  dalam  buku  Muqoddimah  membahas tentang politik, sosial ekonomi Islam hingga perdagangan luar negeri.
Fase Ketiga , lahirlah Shah Waliyullah (1114-1176. H/1703-1762. M) dengan kitab- nya  Hujjatullah  al-Baligho  yang  menjelas- kan  tentang  rasionalisasi  pendapatan  dan hingga  dewasa  ini  muncul  pakar  ekonomi syari'ah  seperti  Umar  Chapra,  Najetullah Siddiqi  dan  lainnya.  Di  Indonesia  seperti Syafi'ie  Antonio,  Dawam  Raharjo  dan  para ekonom muslim lain.
Pada  periode  pertengahan,  kekuatan politik  Islam  mengalami  kemunduran.  Ber- bagai  doktrin  yang  dikembangkan  pada masa sebelumnya tidak efektif lagi dihadap- kan  kepada  situasi  obyektif.  Maka  pada periode  pertengahan  itu  lahirlah  pemikiran politik  yang  berbeda  dengan  sunni  periode klasik,  yang  salah  satunya  dipresentasikan oleh  Ibnu  Taimiyah.  Mengkaji  pemikiran Ibnu Taimiyah sangat menarik, karena itulah di dalam  makalah ini akan  mendeskripsikan pemikiran  politik  Ibnu  Taimiyah  dan menganalisa  latar  belakang  pemikirannya dengan  pendekatan  sosiopolitik.  Kemudian mendeskripsikan  secara  analitik  bagaimana pandangan  Ibnu  Taimiyah  tentang  politik, pemerintahan,  kepemimpinan  dan  hakikat negara,  di  tengah  suasana  sejarah  yang mengitari  pemikirannya,  serta  relevansi gagasan politik Ibnu Taimiyah dalam konsep negara  modern  dengan  cara  menempatkan pemikiran  Ibnu  Taimiyah  sebagai  cermin dari pemikiran yang lahir di abad modern.

## Riwayat singkat Ibnu Taimiyah
Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al- Salam  bin  Abd  Allah  bin  al-Khidr  bin Muhammad  bin  al-Khidir  bin  Ali  bin  Abd
Allah  bin  Taimiyah  al-Harani  al-Damayqi atau  Ibnu  Taimiyah.  Ibnu  Taimiyah  lahir  di kota  Harran  pada  tanggal  22  Januari  1263 M,  dan  dibesarkan  dalam  lingkungan keluarga  ulama  besar  mazhab  Hambali. Tradisi  lingkungan  keilmuan  yang  baik ditunjang dengan kejeniusannya telah meng- antarkan  beliau  menjadi  ahli  dalam  tafsir, hadist,  fiqih,  matematika  dan  filsafat  dalam usia  masih  belasan  tahun.  Selain  itu  beliau terkenal  sebagai  penulis,  orator  dan  sekali- gus  pemimpin  perang  yang  handal. 3 Pada musa mudanya ia mengungsi karena penyer- buan  suku  Mongol,  dan  tiba  di  Damaskus bersama  orang  tuanya  pada  1268  M  pada waktu  itu  ia  hampir  berusia  enam  tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya mening- gal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang  ayah  sebagai  Guru  Besar  Hukum Hambali  dan  memangku  jabatan  ini  selama 17 tahun. 4
Pemikiran ekonomi beliau banyak ter- dapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti majmu‟ Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy- Syar‟iyyah  fi  Ishlah  Ar - Ra‟I  wa  Ar - Ra‟iyah, serta Al-Hisbah  fi  Al-Islam .  Selain karya  tersebut  Ibnu  Taimiyah  mengarang buku  mencapai  tiga  ratus  jilid,  antara  lain Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf as- Hab  Al-jalum,  Fatwa  Ibnu  Taimiyah,  Al- Sarim  Al-Maslul  Al-Syatim  Al-Rasul,  Al- Sarim  Al-Maslul  fi  Bayan  Wajibat  Al- Ummah Nahwa Al-Rasul, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih dan sejumlah buku  lain  di  bidang  fiqih.  Ibnu  Taimiyah meninggal  dunia  di  Damaskus  tahun  728  H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi. 5
Sketsa Setting Politik, Sosial, dan Ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah
1. Politik
Sekitar 13 tahun sebelum Ibnu Taimi- yah  lahir,  Dinasti  Mamluk  membangun
3 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 154
4 Abdul  Azim  Islahi, Konsepsi  Ekonomi Ibnu Taimiyah . (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) hal. 15
5 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah., hal. 230
kekuasaan  di  Suriah  dan  Mesir.  Penguasa pertama  dari  Dinasti  Mamluk  (1260-1383 M)  dikenal  dengan  nama  Bahrite  Mamluks. Masa  pemerintahan  awal  dinasti  itu  bersa- maan  dengan  masa  hidup  Ibnu  Taimiyah (1263-1328  M),  ketika  ia  tinggal  di Damaskus maupun di Kairo. Baibar menjadi sultan Mesir pada tahun 1260-1277 M. Pada masanya, banyak ulama, ahli hukum tertarik pergi ke Mesir yang menjadi fokus dari per- kembangan  dunia  Islam  dan  pusat  peng- kajian  di  dunia  Islam  pada  saat  itu.  Setelah Baibar  meninggal  dunia,  Sultan  Nasir Muhammad  Qawalun  menaiki  tahta  (1293- 1341  M).  Inilah  masa  emas  bagi  Dinasti Mamluk, Ia memperkenalkan sejumlah pem- baruan politik dan ekonomi dan memperluas hubungan  diplomatik  dengan  negara-negara tetangga.  Ia  sangat  menghargai  ulama  para ulama  dan  kaum  terpelajar.  Pada  masa  ini, Ibnu  Taimiyah  mampu  meraih  pengalaman akademik, politik dan ekonomi. Sultan Nasir memberinya  kedudukan  yang  tinggi  di antara para  ulama,  setelah dia  dijemput  dari penjara  akibat  sejumlah  kesalahpahaman, perbedaan  dan  perselisihan  pendapatnya dengan  sejumlah  ahli  hukum  (ulama)  yang menentang  dirinya  dan  gagasan-gagasan- nya. 6

## 2. Sosial
Struktur  masyarakat  Mamluk  terbagi dalam  beberapa  kelas.  Pertama,  bangsa Mamluk,  yaitu  mereka  yang  seketurunan dengan  penguasa,  para  pemimpin  yang menduduki  jabatan  pemerintahan  dan  yang ikut  berperang.  Kedua,  kaum  serbanan  ( ahl al-imamah ),  yaitu  mereka  yang  bekerja  di sejumlah kantor pemerintahan. Ketiga, kelas para  pedagang  dan  pengusaha,  mereka sangat  kaya  raya  karena  berkembangnya sektor  perdagangan.  Selain  ketiga  kelas  di atas,  ada  kelas  masyarakat  lainnya,  yaitu: para  buruh,  perajin,  pedagang  kecil  dan kaum  miskin.  Mayoritas  di  antara  mereka adalah kaum fallahin (petani dan buruh tani). Kondisi  mereka  sangat  buruk  karena  men- jadi  sasaran  dari  berbagai  pungutan  pajak yang  tak  sesuai  dengan  tingkat  pendapatan masyarakat di wilayah itu.
6 Abdul  Azim  Islahi, Konsepsi  Ekonomi., hal. 15-18

## 3. Ekonomi
Orang-orang  Mamluk mengetahui bahwa  stabilitas  dan  kesuksesan  pemerin- tahannya  sangat  tergantung  pada  kekuatan ekonomi.  Oleh  karena  itu  mereka  berusaha menggali sumber-sumber kesejahteraan, mengembangkan  pertanian,  perdagangan dan  industri.  Sektor  pertanian  memperoleh prioritas  pertama  masa  itu  sebagai  sumber utama  kesejahteraan  masyarakat.  Karena kehidupan masyarakat pada waktu itu sangat tergantung  kepada  hasil  produksi  pertanian. Sejumlah  lahan  tanah  pada  masa  Dinasti Mamluk  didistribusikan  kepada  para  Amir sebagai  bentuk  iqta‟  (pengganti  gaji  atau tanah  ganjaran)  sebagai  bentuk  hadiah  dari pemerintah. 7
Masa  Dinasti  Mamluk  berkembang berbagai  macam  jenis  industri  di  Mesir  dan Suriah, seperti: industri tekstil, logam, pem- bangunan  kapal,  pertukangan.  Para  sultan memberi  kemudahan  untuk  perkembangan perdagangan domestik. Di setiap kota Mesir dan  Suriah  memiliki  sejumlah  pasar. Sedangkan  untuk  mengembangkan  perda- gangan  luar  negeri,  para  sultan  Mamluk membuat  perjanjian  persahabatan  dengan negara-negara  Eropa  dengan  mengembang- kan  hubungan  kerja  sama.  Untuk  pengem- bangan  perdagangan  dan  industri,  lembaga hisbah memiliki peran sangat penting. Tugas utamanya  melakukan  pengawasan  umum, khususnya kegiatan pasar dengan melakukan pengecekan  timbangan,  ukuran,  kualitas barang,  menjaga  jual  beli  yang  jujur  dan menjaga agar harga selalu konstan. 8
Sistem  mata  uang  semasa  Dinasti Mamluk menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (tembaga).  Uang  dinar  sangat  langka, yang  banyak  digunakan  adalah  uang  logam dari  tembaga.  Sirkulasi  uang  dirham  selalu berfluktuasi,  kadang  langka  di  pasaran. Secara  umum,  sistem  mata  uang  selama periode  itu  memang  tidak  stabil.  Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga fulus dan peningkatan  proporsi  dirham,  menghilang- kan kepercayaan terhadap mata uang,  mem-
7 Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi., hal. 29-35
8 Ibid., hal. 36-41
buat  nilainya  merosot  dan  mendorong  ter- jadinya  situasi  inflatoar  yang  terus  mem- buruk. 9
Secara  umum,  Sultan-sultan  Mamluk mengenakan pajak atas hasil pertanian, yang terbagi  menjadi  dua  kategori:  1)  pajak  atas penggarapan  tanah,  2)  pajak  atas  kebun buah-buahan. 10 Pajak  dipungut  oleh  para muqta‟.  Terkadang  para  pejabat  kesultanan diberi  tanggungjawab  untuk  memungut pajak.  Sistem  pemungutan  lainnya  adalam daman,  di  mana  damin  (penjamin)  mem- bayar  sejumlah  uang  jaminan,  tak  peduli apakah  hasil  yang  diperoleh  dari  penduduk nanti  meningkat  atau  menurun.  Ada  sejum- lah  diwan  (departemen)  yang  menangani berbagai  pungutan  pajak  dan  keuangan. Misalnya: diwan al-rawatib, diwan al- sa‟id, diwan  al-jawali  wal-mawarith  al-hasriyah, diwan  al-kharaj,  diwan  al-hilali .  Sebagai pusat  koordinator  dari  diwan-diwan  tadi adalah Baitul Mal. Ada istilah lain, misalnya diwan  al-nazar atau diwan  nazar  al- dawamin , yang secara bergantian merupakan bentuk lain dari Baitul Mal yang merupakan menteri  keuangan.  Seluruh  rekening  pen- dapatan dan pembelanjaan pemerintah diatur oleh departemen ini. Pendapatan dari kharaj diprioritaskan  untuk  pengeluaran  militer, membiayai  keluarga  kerajaan,  pemerintahan raja,  para  menteri,  gubernur,  wazir,  hakim, pengawas  diwan,  akuntan,  para  penulis, penyediaan  pelayanan  umum  seperti:  dam, kanal,  sekolah  dan  rumah  sakit  menjadi tanggungjawab  pemimpin  departemen  ang- garan pembelanjaan umum. 11
Pandangan  Ibnu  Taimiyyah  tentang masalah  ekonomi  sangat  jelas.  Seluruh kegiatan  ekonomi  dibolehkan,  kecuali  apa yang  secara  tegas  dilarang  oleh  syari‟at. Dalam  batasan  larangan  syari‟at  itu,  semua orang  mengetahui    hal  itu  demi  kebaikan bagi  mereka  dan  mereka  bebas  melakukan transaksi,  membuat  kontrak  atau  mengerja- kan  berbagai  masalah  keduniaan  dengan cara    yang  adil  dan jujur. Hal  ini  mengikuti
9 Ibid., 42-44
10 Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi., hal. 41
11 Ibid., hal. 51-53
108. Al Amwal, Vol I. No. 2  September  2016
doktrin  Islam  pokok  dari  tauhid dan   secara wajar  mementingkan  keadilan.  Berkaitan dengan  keadilan  ini,  beliau  menulis, “Keadilan  berkait  dengan  tauhid  dan tauhid merupakan  fondamen  dari  keadilan.  Inilah yang  memberikan  keunggulan  berkaitan dengan  korupsi,  yang  merupakan  dasar  dan fondasi dari ketidakadilan.

## Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

## 1. Kompensasi dan Harga
Dua  istilah  yang  sering  ada  dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga,  yaitu:  1)  Kompensasi  yang  setara („iwad al -mitsl) diukur dan ditaksir oleh hal- hal  yang  setara  dan  itulah  esensi  dari keadilan (nafs al- „adl);  2) harga yang setara (tsaman al-mitsl). Ibnu Taimiyah membeda- kan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil/terlarang dengan b) harga yang adil/disukai. 12 Harga yang setara itu sebagai harga  yang  adil.  Jadi  dua  kata:  “adil”  dan “setara” digunakan saling mengganti. 13
Konsep  Ibnu  Taimiyah  tentang  kom- pensasi yang adil („iwad al -mitsl ) dan harga yang  adil  ( tsaman  al-mitsl )  tidaklah  sama. Kompensasi  yang  adil  adalah  penggantian sepadan  yang  merupakan  nilai  harga  yang setara  dari  sebuah  benda  menurut  adat kebiasaan.  Kompensasi  yang  setara  diukur dan  ditaksir  oleh  hal-hal  yang  setara  tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata  kompensasi  yang  adil  setara  untuk membongkar  masalah  moral atau  kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan  merupakan  kasus  nilai  tukar,  tetapi sebagai  kompensasi  atau  pelaksanaan  se- buah  kewajiban. 14 Sedangkan  harga  yang adil  adalah  nilai  harga  di mana  orang-orang menjual  barangnya  dapat  diterima  secara
12 Ibnu  Taimiyah, Al-Hisbah  fil  Islam ,
(Kairo:  Daar  al- Sha‟b,  1976),  hal.  24 -25;  Abdul
Azim  Islahi, Economic  Concepts  of  Ibn Taimiyah .  London:  Islamic  Foundation,  1988) hal. 81
13 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah . London: Islamic Foundation,
1988) hal. 81
14 Euis  Amalia, Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam:  Dari  Masa  Klasik  Hingga Kontemporer ,  (Jakarta:  Pustaka  Asatrus,  2005), hal. 169
umum  sebagai  hal  yang  sepadan  dengan barang  yang  dijual  itu  ataupun  barang  yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimi- yah  berhubungan  dengan  prinsip la  dharar yakni  tidak  melukai  dan  merugikan  orang lain  sehingga  dengan  berbuat  adil  akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.
Harga  yang  setara  menurut  Ibnu Taimiyah  adalah  harga  baku  ( si‟r ),  di  mana penduduk  menjual  barang-barang  mereka dan  secara  umum  diterima  sebagai  sesuatu yang  setara  dengan  itu  dan  untuk  barang yang  sama  pada  waktu  dan  tempat  yang khusus. 15 Atau  harga  yang  setara  itu  sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang  ditetapkan  oleh  kekuatan  pasar  yang berjalan  secara  bebas  antara  penawaran  dan permintaan. Selain itu Ibnu Taimiyah meng- gambarkan  perubahan  harga  di  pasar  “jik a penduduk  menjual  barangnya  dengan  cara yang  normal  ( al-wajah  al- ma‟ruf )  tanpa menggunakan  cara-cara  yang  tidak  adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan  persediaan  barang  (misalnya karena  menurunnya  suplai/penawaran)  atau meningkatnya  jumlah  penduduk  (yaitu  me- ningkatnya  permintaan),  itu  semua  karena Allah.  Dalam  kasus  seperti  itu,  memaksa penjual  untuk  menjual  barang  mereka  pada harga  khususnya,  merupakan  paksaan  yang salah ( ikhrah bi ghoiri haqq ). 16

## 2. Keuntungan yang setara (adil)
Ibnu  Taimiyah  menganjurkan  penjual berhak  memperoleh  keuntungan  yang  di- terima  secara  umum  ( al-ribh  al- ma‟ruf ) tanpa  merusak  kepentingannya  dan  kepen- tingan  pelanggannya. 17 Keuntungan  yang adil  adalah  keuntungan  normal  yang  secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan,  tanpa  saling  merugikan.  Ia
15 Ibnu Taimiyah, Majmu‟ Fatawa Shaikh al-Islam ,  Vol.  29,  (Riyadh:  Matabi‟  al -Riyad, 1963)  hal.  345;  Abdul  Azim  Islahi, Economic Concepts., hal.83
16 Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah ., hal. 25, 42;
Abdul  Azim  Islahi, Economic  Concepts  ., hal.
83
17 Ibid.,  Ibnu  Taimiyah,  hal.  37;  Abdul
Azim Islahi, hal. 85
tidak  menyetujui  tingkat  dasar  keuntungan yang  tidaak  biasa,  bersifat  eksploitatif  atau situasi  di  mana  masyarakat  tak  mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. 18 Ia juga berpendapat  bahwa  “seseorang  yan g  mem- peroleh  barang  untuk  menghasilkan  penda- patan  dan  memperdagangkannya,  diboleh- kan  melakukan  itu  tetapi  dia  tidak  boleh menarik ongkos dari orang yang membutuh- kan  untuk  meraih  keuntungan  yang  lebih tinggi  ketimbang  kebiasaannya  ( al-ribh  al- mu‟tad )  dan  sebaiknya  tidak  meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuh- kan. 19

## 3. Mekanisme Pasar
Ibnu  Taimiyah  memiliki  pandangan yang  jernih  bagaimana  dalam  sebuah  pasar bebas,  harga  dipengaruhi  oleh  kekuatan permintaan  dan  penawaran. 20 Ia  berkata: “Naik  dan  turunnya  harga  tidak  selalu berkait  dengan  kezaliman  ( zulm )  yang  di- lakukan  seseorang.  Sesekali,  alasannya  ada- lah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan  impor  dari  barang-barang  yang diminta.  Jadi,  jika  membutuhkan  pening- katan  jumlah  barang,  sementara  kemam- puannya  menurun,  harga  dengan  sendirinya akan  naik.  Di  sisi  lain,  jika  kemampuan penyediaan  barang  meningkat  dan  permin- taannya menurun, harga akan turun. Kelang- kaan  dan  kelimpahan  tidak  mesti  diakibat- kan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja ber- kaitan  dengan  sebab  yang  tidak  melibatkan ketidakadilan.  Atau,  sesekali,  bisa  juga  di- sebabkan  ketidakadilan.  Maha  besar  Allah, yang  menciptakan  kemauan  pada  hati manusia… 21
18 Ibnu  Taimiyah, Majmu‟  Fatawa .,  Vol. 25,  hal.  299;  Abdul  Azim  Islahi, Economic Concepts., hal.86
19 Ibid,  Ibnu  Taimiyah,  hal.  501;  Abdul Azim Islahi, hal. 86
20 Adi  Warman  Azwar  Karim, Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 160
21 Ibnu  Taimiyah, Majmu‟  Fatawa .,  Vol. 29,  hal.  583;  Abdul  Azim  Islahi, Economic Concepts., hal.88-89
Ibnu  Taimiyah  mengidentifikasikan beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap permintaan  dan  konsekuensinya  terhadap harga,  yaitu:  1)  keinginan  penduduk  atas jenis  yang  berbeda  dan  sesekali  berubah- rubah,  2)  perubahannya  tergantung  pada jumlah  para  peminta,  3)  meluasnya  jumlah dan  ukuran  dari  kebutuhan  baik  kecil  atau besar  berpengaruh  terhadap  menguat  atau melemahnya  tingkat  kebutuhan  atas  barang, 4)  harga  berubah-rubah  sesuai  dengan  siapa saja  pertukaran  barang  itu  dilakukan,  5) harga  dipengaruhi  oleh  bentuk  alat  pemba- yaran yang digunakan dalam jual beli, 6) di- sebabkan  oleh  tujuan  dari  kontrak  adanya pemilikan  oleh  kedua  belah  pihak,  7)  apli- kasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. 22

## 4. Regulasi harga
Ibnu  Taimiyah  membedakan  dua  tipe penetapan  harga  yaitu:  1)  Tidak  adil  dan tidak  sah  adalah  memaksa  penduduk menjual  barang-barang  dagangan  tanpa dasar  kewajiban  untuk  menjual,  merupakan tindakan  yang  tidak  adil  dan  ketidakadilan itu  dilarang;  2)  Adil  dan  sah:  saat  pemerin- tah  memaksa  seseorang  menjual  barang- barangnya  pada  harga  yang  jujur,  jika  pen- duduk  sangat  membutuhkannya. 23 Dalam menetapkan  harga,  tingkat  tertinggi  dan terendah  bisa  ditetapkan,  sehingga  kepen- tingan  dua  pihak,  penjual  dan  pembeli  ter- lindungi.  Ibnu  Taimiyah  tidak  menyukai kebijakan  penetapan  harga  oleh  pemerintah, jika  kekuatan  pasar  yang  kompetitif  bekerja dengan  baik  dan  bebas.  Ia  merekomendasi- kan kebijakan penetapan harga, dalam kasus terjadi  monopoli  dan  ketidaksempurnaan mekanisme pasar. 24

## 5. Uang dan Kebijakan Moneter
Fungsi  uang  menurut  Ibnu  Taimiyah sebagai  alat  tukar  dan  alat  ukur  dari  nilai suatu  benda,  melalui  uang  itu  dari  sejumlah
22 Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi., hal. 107-108
23 Ibid., hal. 117-118
24 Adi  Warman  Azwar  Karim, Ekonomi Islam  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro ,  (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hal. 30
110. Al Amwal, Vol I. No. 2  September  2016
benda  diketahui  nilainya. 25 Mengenai  ke- bijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa  pemerintah  harus  mencetak  mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil  dari  penduduk,  tanpa  keterlibatan  ke- zaliman didalamnya. Dan juga para penguasa  jangan  memplopori  bisnis  mata uang  dengan  membeli  tembaga  kemudian mencetaknya  menjadi  mata  uang  koin, bahkan  pemerintah  harus  mencetak  mata uang  dengan  harga  yang  sebenarnya  tanpa bertujuan  mencari  keuntungan  apapun  dari pencetakannya  agar  kesejahteraan  publik terjamin. 26
a. Karakteristik dan Fungsi Uang:
Secara khusus Ibnu Taimiyah  menye- butkan  dua  utama  fingsi  uang  yaitu  sebagai pengukur  nilai  dan  media  pertukaran  bagi sejumlah  barang  yang  berbeda.  Ia  menyata- kan. “ Atsman (harga  atau  yang  dibayarkan sebagai  harga,  yaitu  uang)  dimaksudkan sebagai  pengukur  nilai  barang (mi‟yar  al - amwal) yang  dengannya  jumlah  nilai barang-barang (maqadir  al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksud- kan untuk diri mereka sendiri.” Berdasarkan pandangannya  tersebut,  Ibnu  Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang,  karena  hal  ini  berarti  mengalih-kan fungsi  uang  dari  tujuan  sebenarnya.  Apabia uang  dipertukarkan  dengan  uang  yang  lain, pertukaran  tersebut  harus  dilakukan  secara simultan (taqabud) dan  tanpa  penundaan (hulul) .  Dengan  cara  ini,  seseorang  dapat mempergunakan  uang  sebagai  sarana  untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.
b. Penurunan Nilai Mata Uang
Ibnu  Taimiyah  menentang  keras  ter- jadinya  penurunan  nilai  mata  uang  dan  per- cetakan  mata  uang  yang  sangat  banyak.  Ia menyatakan, Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai  dengan  nilai  yang  adil  (proporsional)
25 Ibnu  Taimiyah, Majmu‟  Fatawa .,  Vol.
29,  hal.  472;  Abdul  Azim  Islahi, Economic Concepts., hal.139
26 Ibnu  Taimiyah, Majmu‟  Fatawa .,  Vol. 29,  hal.  472;  Abdul  Azim  Islahi, Economic Concepts., hal.141-142
atas  transaksi  masyarakat,  tanpa  menim- bulkan  kezaliman  terhadap  mereka.  Pernya- taan tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki  beberapa  pemikiran  tentang  hubu- ngan  antara  jumlahh  mata  uang,  total  volu- me  transaksi  dan  tingkat  harga.  Pernyataan- nya  tentang  volume  fulus  harus  sesuai dengan  proporsi  jumlah  transaksi  yang terjadi  adalah  untuk  menjamin  harga  yang adil.  Ia  menganggap  bahwa  nilai  intrinsik mata  uang,  misalnya  nilai  logam,  harus sesuai  dengan  daya  beli  di  pasar  sehingga tdak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil  untung  dengan  melebur  uang tersebut  dan  menjual  dalam  bentuk  logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan  memasukkannya  dalam  peredaran  mata uang.
c. Mata Uang yang Buruk Akan
Menyingkirkan  Mata  Uang  yang Baik.
Ibnu  Taimiyah  menyatakan  bahwa uang yang berkualitas buruk akan  menying- kirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran.  Ia  menggambarkan  hal  ini  seba- gai  berikut. “Apabila  penguasa  membatal - kan  pengggunaan  mata  uang  tertentu  dan mencetak  jenis  mata  uang  yang  lain  bagi masyarakat,  hal  ini  akan  merugikan  orang- orang  kaya  yang  memiliki  uang  karena jatuhnya  nilai  uang  lama  menjadi  hanya sebuah  barang.  Ia  berarti  telah  melakukan kezaliman karena menghilanhkan nlai tinggi yang semuka  mereka  miliki. Lebih daripada itu,  apabila  nilai  intrisik  mata  uang  tersebut berbeda, hal iniakan menjadi sebuah sumber keuntungan  bagi  penjahat  untuk  mengum- pulkan  mata  uang  yang  buruk  dan  menu- karnya  dengan  mata  uang  yang  baik  dan kemudian  mereka  akan  membawannya kedaerah  lain  dan  menukarkannya  dengan mata  uang  yang  buruk  di  daerah  tersebut untuk  dibawa  lagi  kedaerahnya.  Dengan demikian,  nilai  barang-barang  masyarakat akan  menjadi  hancur.  Pada  pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang  terjadi  atas  masuknya  nilai  mata  uang yang  buruk  bagi  masyarakat  yang  sudah trlanjur  memilikinya.  Jika  mata  uang  ter- sebut  kemudian  dinyatakan  tidak  berlaku lagi  sebagai  mata  uang,  berarti  hanya
diperlakukan  sebagai  barang  biasa  yang tidak  memiliki  nilai  yang  sama  dibanding dengan  ketika  berfungsi  sebagai  mata  uang. Disisi  lain,  seiring  dengan  kehadiran  mata uang  yang  baru,  masyarakat  akan  memper- oleh  harga  yang  lebih  rendah  untuk  barang- barang mereka.
Ibnu  Taimiyah  juga  berpendapat bahwa:  “Jika  penguasa  membatalkan  peng - gunaan  mata  uang  koin  tertentu  dan  men- cetak  jenis  mata  uang  lain  untuk  penduduk, itu  akan  merugikan  orang-orang  kaya  yang memiliki  uang,  karena  jatuhnya  nilai  mata uang lama menjadi sekedar barang dagangan biasa.  Berarti  pemerintah  bertindak  zalim kepada  mereka  dengan  menghilangkan  nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari  itu,  jika  nilai  intrinsik  dari  koin  itu berbeda,  itu  bisa  menjadi  sumber  keun- tungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata  uang  koin  yang  lebih  buruk  dan ditukarkannya  dan  kemudian  membawanya ke  negeri  lain  untuk  ditukar  lagi  nilainya untuk  dibawa  ke  negerinya.  Akibatnya, barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur. 27

## 6. Kerjasama
Ibnu  taimiyah  membagi  seluruh  tran- saksi  dan  kegiatan  ekonomi  menjadi  dua kategori:  1)  transaksi  yang  berpijak  pada asas  keadilan  dan,  2)  yang  berpijak  asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak  pada  asas  keadilan,  ada  dua kategori: a. transaksi melalui pertukaran, dan b.  transaksi  melalui  kerjasama.  Transaksi kerjasama  ada  dua  kategori:  a)  kerjasama dalam kepemilikan, dan b) kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari: 1) syirkah al- „inan,
2)  syirkah  al-abdan,  3)  syirkah  al-wujuh,  4) syirkah  al-mufawadhoh,  5)  syirkah  al- mudharabah. 28

## 7. Kebijakan ekonomi
Menurut  Ibnu  Taimiyah  negara  ber- hak melakukan intervensi terhadap hak indi- vidual  untuk  kepentingan  manfaat  yang lebih  besar,  seperti:  1)  menghapuskan  ke-
27 Ibid., Ibnu Taimiyah, hal. 469; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts., hal.143
28 Ibid., Ibnu Taimiyah, hal. 99
miskinan,  2)  pengawasan  mekanisme  pasar, 3)  mengontrol  ekspansi  mata  uang  dan mengawasi  penurunan  nilai  mata  uang,  dan 4) perencanaan ekonomi. 29

## 8. Institusi Hisbah
Tujuan  dari  institusi  Hisbah  menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa  yang  sering  disebut  sebagai  kebaikan ( al- ma‟ruf )  dan  mencegah  apa  yang  secara umum  diketahui  sebagai  keburukan  ( al- munkar )  di  dalam  wilayah  yang  menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili  dalam  wilayah  urusan  umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh intitusi biasa. 30
Seseorang  yang  diangkat  untuk  me- megang  peran  sebagai muhtasib haruslah memiliki  integrasi  moral  yang  tinggi  dan kompeten  dalam  masalah  hukum,  pasar  dan urusan  industrial.  Melalui  hisbah,  negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi  sosio-ekonomi  secara  komprehensif atas  kegiatan  perdagangan  dan  praktik- praktik  ekonomi,  seperti:  mengawasi  indus- tri,  jasa  profesional,  standarisasi  produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial  penduduk,  pelaksanaan  kewajiban agama,  dan  kerja  pemerintahan.  Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan  mencukupi  kebutuhan,  2)  pengawasan terhadap  industri,  3)  pengawasan  atas  jasa, 4) pengawasan atas perdagangan. 31

## 9. Keuangan publik
Pembahasan  Ibnu  Taimiyah  tentang anggaran  belanja  lebih  lengkap  ketimbang tentang  penerimaan.  Pembagiannya  atas penerimaan  publik  menjadi  tiga  kategori, yaitu:  ghonimah,  sadaqah  dan  fa‟i;  yang berkaitan  pula  dengan  pembagian  kategori serupa  dalam  pengeluaran  publik.  Ia  mela- rang  pengelakan  pajak  dan  menasehati  para pedagang  untuk  bersikap  adil  dalam  penge- naan  dan  pengumpulan  pajak  meskipun  itu
29 Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi., hal. 227-235
30 Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah ., hal. 18;
31 Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi.,
hal. 239-241
112. Al Amwal, Vol I. No. 2  September  2016
atas  pajak  ilegal.  Ia  mengingatkan  konse- kuensi  dari  pengenaan  pajak  yang  diskrimi- natif dan tak adil. 32
Sumber  pendapatan  yang  paling  pen- ting  adalah  zakat.  Tetapi  jumlah  pokok kepentingan  yang  bisa  dibiayai  dari  dana zakat  itu  sangat  terbatas.  Penerimaan  dari ghanimah  adalah  tak  menentu,  hanya  bisa diharapkan  jika  terjadi  perang  melawan orang-orang  kafir.  Sumber  ketiga  peneri- maan,  yaitu  fa‟I  termasuk di  dalamnya jizyah,  pajak  atas  tanah  dan  berbagai  jenis pajak  lainnya,  tidak  bisa  digunakan  untuk mencukupi  seluruh  kebutuhan  pembiayaan untuk  pertahanan  keamanan  dan  pengem- bangan sepanjang waktu.

## Simpulan
Ibnu  Taimiyah  bukanlah  seorang  teo- ritis murni, juga bukan ahli sejarah ekonomi murni.  Sikapnya  lebih  seorang  dokter  pra- ktik  yang  mendiagnosa  penyakit  dan  mem- berikan  resep  untuk  mengobati,  seperti  hal- nya  dalam  regulasi  harga,  menurut  Ibnu Taimiyah  penetapan  harga  oleh  pemerintah adalah  baik,  tapi  tidak  bersifat  absolut, karena  sebenarnya  harga  ditetapkan  oleh kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Lain halnya, apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan  mekanisme  pasar,  pemerintah boleh  campur  tangan  dalam  menetapkan harga.
Dua  istilah  yang  sering  ada  dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga,  yaitu:  1)  Kompensasi  yang  setara („iwad al -mitsl) diukur dan ditaksir oleh hal- hal  yang  setara  dan  itulah  esensi  dari keadilan (nafs al- „adl);  2) harga yang setara (tsaman al-mitsl). Ibnu Taimiyah membeda- kan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil/terlarang dengan b) harga yang adil/disukai. 33
Harga  yang  setara  itu  sebagai  harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti. Untuk mewujudkan  kepentingan  ini,  perlu  diben- tuknya institusi hisbah dengan tujuan melin-
32 Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi., hal. 280
33 Ibnu  Taimiyah, Al-Hisbah  fil  Islam , (Kairo: Daar al- Sha‟b, 1976), hal. 24 -25;
dungi  kepentingan  pembeli  dan  penjual. Kajian  pemikiran  ekonomi  Ibnu  Taimiyah, menunjukkan  kedewasaannya  dalam  ber- pikir tentang masalah ekonomi dan keserius- annya terhadap keadilan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

## Daftar Pustaka
Amalia,  Euis.2005. Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam:  Dari  Masa  Klasik Hingga Kontemporer , Jakarta: Pustaka Asatrus Chamid ,  Nur.  2010. Jejak  Langkah  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. http:// yanasatia .wordpress.com , diakses pada  tanggal  8  September  2011  pkl. 13.30.
Islahi,  Abdul  Azim.  1988. Economic Concepts  of  Ibn  Taimiyah .  London:
Islamic Foundation ------------------------1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah . (terj) Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Karim,  Adi  Warman  Azwar.2002. Ekonomi
Islam  Suatu  Kajian  Ekonomi  Makro , Jakarta: IIIT Indonesia -------------------------2004. Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Sudarsono,  Heri.2004. Konsep  Ekonomi Islam , Yogyakarta: Ekonosia
Taimiyah,  Ibnu.1963. Majmu‟  Fatawa Shaikh al-Islam , Vol. 25&29, Riyadh: Matabi‟ al -Riyad
-------------------- 1976. Al-Hisbah  fil  Islam , Kairo: Daar al- Sha‟ Fasiha , Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah ….113