Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021

## PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA  AIR  BERDASARKAN  PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
Kartika Chandra Kirana. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Email: chankikartika@gmail.com

## Abstrak
Dalam konteks ekonomi,  keadilan harus ditegakkan  bagi  pengguna air.  Hal ini dapat diterjemahkan menjadi setiap orang berhak untuk mengembangkan sumber daya  air.  Jika  sumber  daya  air  berada  di  wilayah  tersebut,  maka  yang  berhak menggunakan  dan  mengelola  sumber  daya  air  tersebut  adalah  masyarakat setempat,  pemerintah  daerah,  dan  pengusaha  di  wilayah  tersebut.  Oleh  karena itu,  masyarakat  berhak  mengambil  air  untuk  kebutuhannya  sendiri,  pemerintah daerah  berhak  memperoleh  hasil  dari  pengelolaan  sumber  daya  air,   dan pengusaha berhak mengelola sumber daya air sebagai pengusaha. Dalam hal ini selalu  berkaitan  dengan  masalah  keadilan.  Pasal  2  UU  Sumber  Daya  Air menekankan  prinsip  keadilan  bagi  setiap  pengguna  air di  negara  kita,  yang mengatur bahwa salah  satu prinsip pengelolaan  sumber daya air adalah  prinsip keadilan.  Keadilan  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  berarti  bahwa pengelolaan  sumber  daya  air  dilakukan  atas  dasar  kesetaraan  di  semua  lapisan sosial masyarakat. Untuk memastikan bahwa semua warga negara memainkan peran dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil yang sebenarnya. Di era otonomi  daerah,  pengaturan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  khususnya sumber daya air, hal ini dianggap semakin rumit, jika tidak dipahami secara utuh atau  menyeluruh  dapat  menimbulkan  konflik  antar  daerah  otonom.  Secara ekonomi,  tanpa  kerjasama  dan  interaksi  dengan  daerah  lain,  tidak  ada  daerah yang bisa mandiri. Keterkaitan ekonomi dan ekologi antar wilayah menunjukkan adanya  perbedaan  karakteristik  dan  potensi  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh masing-masing wilayah.
Kata kunci : adil; air; pengelolaan.

## Abstract
In  the  economic  context,  justice  must  be  served  for  water  users.  This  can  be translated  into  everyone  has  the  right  to  develop  water  resources.  If  the  water resources are located in the area, then those who have the right to use and manage the water resources are the local community, local government, and businessmen in the area. Therefore, the community has the right to take water for their own needs, the  local  government  has  the  right  to  get  results  from  the  management  of  water resources,  and  entrepreneurs  have  the  right  to  manage  water  resources  as entrepreneurs. In this case it is always related to the issue of justice. Article 2 of the Water Resources Law emphasizes the principle of justice for every water user in our country, which stipulates that one of the principles of water resource management is
the principle of justice. The justice referred to in the law means that the management of water resources is carried out on an equal basis in all social strata of society.to ensure that all citizens play a role and have equal opportunities to achieve actual results. In the era of regional autonomy, the regulation and management of natural resources, especially water resources, is considered to be increasingly complicated, if not understood in its entirety or comprehensively it can lead to conflicts between autonomous regions. Economically, without cooperation and interaction with other regions, no region can be independent. Economic and ecological linkages between regions  show  that  there  are  differences  in  the  characteristics  and  potential  of resources owned by each region
Keywords : fair; water; management.

## Pendahuluan
Air merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan memberikan manfaat bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  mencapai  kemakmuran  di  segala  bidang.  Di Indonesia, para founding fathers sangat menyadari pentingnya sumber daya air ( Silalahi , 2008).  Hal  ini  termasuk  dalam  Pasal  33  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  yang  menyatakan  bahwa  “bumi  dan air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. orang orang."
Selain sebagai kebutuhan dasar manusia, air juga merupakan barang publik yang tidak dimiliki oleh siapa pun, tetapi dikelola secara kolektif dalam bentuk milik bersama secara  global,  Penggunaan  air  meliputi  kegiatan  pertanian,  industri,  rumah  tangga, rekreasi dan lingkungan ( Tesha , 2019). Jelas, semua orang membutuhkan air bersih.
Pasokan  air  bersih menurun  dari  tahun  ke  tahun, tetapi  air  adalah  sumber  daya yang dapat diperbarui ( Jocom, Kameo, Utami, & Kristijanto , 2016). Di beberapa belahan dunia, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring dengan permintaan akan air yang  melebihi  persediaan  dan  populasi  dunia  yang  terus  bertambah.  Paradigma tradisional  ini  bersebrangan  dengan  paradigma  pengelolaan  air  modern  dimana didasarkan  kepada  nilai  ekonomi  yang  melekat  pada  air.Paradigma  pengelolaan  air modern  ini  didasarkan  kepada  asumsi  sumber  daya  air  yang  terbatas  dan  langka  serta kebutuhan untuk menginvestasikan atau menyediakan air bersih sebagai realisasi dari hak setiap warga negara ( Sudarwanto , 2015).
Air bukanlah benda yang tidak terbatas. Jika satu orang menggunakan semua air, tidak ada air yang tersisa untuk orang lain. Karena air adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan, maka sangatlah penting bagi Negara untuk mengelola sumber daya air ( Barthes , 2012). Hak atas air diberikan oleh undang-undang. Pentingnya UU SDA dalam perlindungan  HAM.  Karena  hukum  adalah  panglima  yang  menjunjung  tinggi  hak-hak dasar. Indonesia adalah negara hukum, yaitu UU No. 11 tentang Pengairan tahun 1974. Undang-undang ini mencakup sumber air baik di darat maupun di bawah air (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, 1974).
Tujuan  penelitian  ini  adlah  Menjelaskan bagaimana  pengelolaan  sumber  daya  air yang  baik  dan  benar  dan,  Menjelaskan  penegakan  hukum  bagi  pelanggaran  Izin pemanfaatan sumber daya air.

## Metode Penelitian
Penelitian  atau  yang  disebut  research  dalam  bahasa  Inggris  adalah  pekerjaan mencari, dalam arti khusus berarti menemukan pengetahuan yang tepat untuk menjawab dan/atau  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  manusia  dalam  kehidupan.  Atau kembangkan  dan  uji  kebenaran/pengetahuan,  atau  dapatkan  jawaban  atas  pertanyaan”.
Metode penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku  dan  dipadukan  bersama  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan tentang pengaturan sumber daya air
2. Objek Penelitian dalam kajian hukum ini ialah mengenai Sumber Daya Air
3. Subyek  Penelitian  Bupati  Kabupaten  Lampung  Barat,  Kepala  Dinas  dan Direktur PDAM.
4. Sumber Data  didalam penelitian ini terdiri dari :
a. Data primer: data yang diperoleh peneliti langsung dari subyek penelitian.
b. Data  sekunder  :  Data  diperoleh  peneliti melalui membaca  literatur  yang relevan dengan penelitian ini dan melalui studi literatur dan dokumenter.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Data primer yang dilakukan dengan wawancara. Kemudian wawancara ini dilakukan dengan cara interview dengan  subyek hukum/responden  yang sebelumnya telah ditentukan.
b. Data  sekunder  dilakukan  dengan  mengkaji  dan  menelusuri  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan perundang- undangan  yang  relevan,  mencari,  menemukan  dan  mengkaji  berbagai dokumen dan literatur lain yang lebih relevan.
6. Pengolahan  data  adalah  kegiatan  membaca  dan  mengorganisasikan  data penelitian dengan cara yang dapat ditafsirkan. Karena sifat kualitatif dari data dalam penelitian ini, pengolahan data melibatkan persiapan, pengkodean, dan penyajian  naratif.  Pengeditan  adalah  peninjauan  data  Anda  sehingga  Anda dapat  melakukan  pembukuan  dalam  situasi  yang  sebenarnya.  Editing dilakukan dengan mengoreksi data yang salah dan menambahkan data yang hilang.  Coding  adalah  proses  mengubah  suatu  unit  informasi  menjadi  kode atau simbol. Setelah semua data terkumpul, hasilnya akan ditampilkan dalam format  deskriptif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  analisis  data  deskriptif, metode  penelitian  di  mana  pernyataan  lisan  atau  tertulis  responden  dan perilaku aktual juga diselidiki dan diselidiki secara keseluruhan.

## Hasil dan Pembahasan Pengertian Sumber Daya Air
Air  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia,  tanpa  air yang cukup selama lebih dari seminggu, manusia tidak akan dapat bertahan hidup ( Soraya , 2014). Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan sentralitasnya, air juga berperan penting dalam  menunjang  keberhasilan  sektor  pertanian.  Peran  hukum  sebagai  sarana  untuk mengembangkan  dan  melaksanakan  keadilan/ketertiban  sosial.  Peranan  hukum  didalam pembangunan sumber daya air harus sangat  mampu menjamin suatu perubahan yang tertib dan tentunya teratur sesuai dengan arah yang telah ditentukan .tentu saja akan mengarah pada yang  terbaik.  Sumber  daya  air  yang  tersedia  memiliki  potensi.  Hal-hal  seperti  irigasi  dan infrastruktur, tetapi tidak termasuk produksi ternak.
Air  adalah  sebuah  potensi  yang  sangat  luar  biasa  bagi  manusia  dan    yang  paling utama dalam kehidupan karena memiliki kegunaan yang meliputi   penggunaan di bidang pertanian,  Industri,  rumah  tangga,  rekreasi,  dan  aktivitas  lingkungan  ( Suntari ,  2017). Kedudukan air dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Air juga merupakan hak umum, air merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan manusia, dan air merupakan unsur  yang  penting  dalam  sistem  pengelolaan  lingkungan.  Air  merupakan  salah  satu kebutuhan pokok umat manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, maupun sebagai suatu komunitas tertentu, sebagai penghormatan terhadap leluhur dan kepercayaan ( Maridi , 2015). Air adalah ciptaan Tuhan yang maha esa, sehingga hak atas air bukan hanya milik manusia, tetapi juga untuk seluruh kehidupan di dunia, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia itu sendiri. S emua makhluk hidup milik Tuhan memiliki kebutuhan dasar: air dan udara.  Untuk  mendukung  kegiatan  bisnis  yang  terorganisir  dan  dilakukan  sekaligus. Kegiatan usaha yang dilakukan dan dilaksanakan secara serasi oleh badan hukum, lembaga sosial  dan/atau  perorangan  yang  mengoperasikan  air  produksi  dan  sumber  air  harus mendapat persetujuan dari pemerintah sesuai dengan asas usaha masyarakat dan keluarga.

## Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  yang  baik  dan  benar  Berdasarkan  Aspek  dan Prinsipnya
Aspek  Pengelolaan  Pada  dasarnya,  sumber  daya  air  dikelola  hanya  dalam  satu aspek:  bagaimana  air  digunakan  dan  ketersediaannya  dimanfaatkan.  Tapi  di  mana  ada untung, ada kerugian. Ada tiga aspek  pengelolaan airtanah yang tidak boleh dilupakan yaitu aspek pemanfaatan, aspek konservasi, dan aspek pengelolaan.
1. Dalam Aspek Pemanfaatan
Salah  satu  aspek  ini  selalu  ada  di  benak orang  ketika  berbicara tentang  air.  Setelah disparitas  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  air  muncul,  masyarakat  mulai memperhatikan aspek lain.
2. Dalam Aspek Pelestarian
Agar  pemanfaatan  selalu  lestari,  masyarakat  perlu  menjaga  kelestarian  air  secara kuantitatif  dan  kualitatif.  Juga  menjaga  daerah  tangkapan  air  di  hulu  agar  selisih perpindahan antara musim kemarau dan musim hujan tidak bertambah. Yang paling penting adalah melindungi air dari polusi.
3. Dalam Aspek Pengendalian
Air tidak hanya memberikan manfaat namun juga memiliki kerusakan fisik dan kimia yang disebabkan oleh aktivitas manusia. didalam pengelolaan air tanah, sangat penting untuk mengendalikan daya rusak berupa air tanah.
Ketiga aspek penting tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  Bila  salah  satu  aspek  dilupakan,  maka  akan  mengakibatkan  penggunaan  udara, bahkan konsekuensi yang sangat buruk. Apabila kita tidak mengelola sumber daya air, akan berdampak sangat buruk baik dalam kehidupan sat ini maupun generasi mendatang.
Prinsip Pengelolaan Air Tanah dimasa mendatang Ada 5 (lima) prinsip yang mendukung pengelolaan air tanah masa, antara lain : 1. Konservasi
Konservasi yang efektif meliputi suatu langkah pengendalian yang terdiri dari :
a. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air, antara lain :
1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air ;
2. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
3. Pengaturan daerah sempadan sumber air;
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.
b. Pengawetan Air, antara lain :
1. Menyimpan air yang berlebihan dimusim hujan;
2. Penghematan air;
3. Pengendalian penggunaan air tanah.
c. Pengelolaan Kualitas air upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
d. Pengendalian Pencemaran pada Air, dengan menghentikan masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumberdaya air.
e. Melakukan  kegiatan  yang  menyuarakan  tentang  pengelolaan  air  dengan  benar guna mendorong konsumen lebih sadar terhadap akibat penggunaan yang boros.
2. Cara  yang  paling  berkelanjutan  untuk  menggunakan  sumber  daya  air  tanah  adalah dengan menggunakannya dengan cara  yang memaksimalkan efisiensi. Sumber daya air  tanah  digunakan  dengan  mengumpulkan  data  sumber  daya  air,  menganalisis sumber daya yang ada, mengembangkan rencana jangka panjang, mengeluarkan izin, menerapkan kontrol, dan menegakkan kontrol ini.
3. Mengendalian  Daya  Rusak  Air  yang  dilakukan  dengan  cara  menyeluruh  yang mencakup suatu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan air tanah.
4. Sistem Informasi Sumberdaya Air Tanah. Tujuannya  adalah  untuk  menggunakan  sistem  yang  selalu  dapat  menangani  sumber daya  yang dapat berasal dari lingkungan  masyarakat, tanpa menggunakan teknologi input eksternal. tidak hanya mencakup pendanaan, tetapi juga sistem dan keterampilan yang  dibutuhkan  untuk  mengelola,  memelihara,  dan  memperbaiki  peralatan  yang terpasang, dan permintaan partisipasi masyarakat (pilihan teknologi untuk menerapkan dan  menentukan  pengelolaan),  serta  perencanaan,  konstruksi,  dan  manajemen)  .  Ini adalah  kesalahpahaman  umum  bahwa  sistem  saluran  pembuangan  yang  berfungsi
dengan  baik  harus  memindahkan  volume  air  tertentu  per  menit.  Sistem  yang  tidak berfungsi  atau  tidak  digunakan  oleh  masyarakat  disediakan  sebagai  pemborosan investasi sumber daya.
5. Sistem Melingkar (Circular System).
Adalah  sistem  melingkar.  Tekanan  keterbatasan  jumlah  sumber  daya  seringkali mengharuskan  kita  untuk  mengatur  sistem  kependudukan,  bukan  garis  lurus.  Kota yang membuang polutan ke saluran pernapasan dan menyebabkan masalah bagi orang lain tidak dapat diterima. Air limbah yang diolah, di sisi lain, harus dianggap sebagai sumber air yang dapat digunakan.

## Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air
Kewajiban  menegakkan  dan  menegakkan  hukum  merupakan  peristiwa  yang konkrit ( Wiranti, Ikhsan, & Novianti , 2019). Keamanan hukum merupakan perlindungan hukum yang jelas terhadap kesewenang-wenangan untuk menciptakan situasi tertib yang memenuhi harapan masyarakat.
Tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :
1. kepastian hukum (Rechtssicherheit),
2. kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
3. keadilan (Gerechtggheit).
Ada 3 cara penegakan hukum lingkungan, yaitu:
1. Melalui Instrumen HukumAdministrasi
Menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan oleh otoritas yang membuat keputusan,  atau  otoritas  atau  badan  lain  yang  lebih  tinggi  dari  otoritas  yang membuat  keputusan.  Dengan  kata  lain,  upaya  administratif  bukanlah  keadilan, tetapi penyelesaian sengketa oleh dan di dalam lembaga pemerintah.
2. Melalui Instrumen Hukum Perdata
Ada  dua  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  lingkungan.  Yaitu  dengan menyelesaikan  sengketa  melalui  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. Dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan .
3. Melalui Instrumen Hukum Pidana
Penegakan  hukum  lingkungan  kepidanaan  taklain  ialah  penegakan  terhadap ketentuan-ketentuan  pidana  dari  hukum  lingkungan  /strafrechtelijk  milieurecht . Substansi,  kekuasaan  kelembagaan  dan  prosedur  umumnya  tunduk  pada ketentuan hukum lingkungan dan tidak termasuk kecuali diatur lain.
Ada  dua  jenis  pengawasan  dalam  dokumen  hukum  administrasi,  yaitu pengawasan  preventif  dan  pengawasan  represif.  Pengawasan  preventif  adalah mengendalikan  dampak  lingkungan  dan  mencegah  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan,  sedangkan  pengawasan  represif  adalah  mengembalikan  keadaan  semula, menyelamatkan  dan  mengendalikan  kegiatan  ilegal  tersebut.  Pengawasan  represif  ini dilakukan setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Hentikan kegiatan ilegal melalui tindakan paksaan pemerintah.
Penegakan hukum yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini terkait dengan penegakan hukum lingkungan dan pelanggaran izin.

## Kesimpulan
1. Keadilan harus ditegakan bagi pengguna air , sesuai Pasal 2 UU Sumber  Daya Air menekankan prinsip keadilan bagi setiap pengguna air di negara kita, yang mengatur bahwa salah satu prinsip pengelolaan sumber daya air adalah prinsip keadilan.  Keadilan  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  berarti  bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan atas dasar kesetaraan di semua lapisan sosial masyarakat
2. Tuhan  telah  memberikan  keindahan  kepada  seluruh  umatnya    yang  sangat  luar biasa dalam segala hal di Negara Indonesia, Didalam Pasal 33 ayat (3) Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang berisi “ “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
3. Air  adalah  kebutuhan  hidup.  Air  dibutuhkan  sebagai  bahan  baku  oleh  manusia dan sebagai media irigasi, sebagai media produksi bagi banyak aktivitas manusia, dan  sebagai  media  produksi  dan  tenaga  untuk  industri  dan  tenaga  listrik.  Air sangat  penting  bagi  kehidupan  di  bumi.  Sistem  sungai  memerlukan  air  untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, menjaga kestabilan sungai, memelihara dan menyimpan sedimen, serta menjaga kualitas lingkungan. Artinya keberadaan air dalam  jumlah,  kualitas  dan  waktu  tertentu  diharapkan  dapat  menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan.Air merupakan kebutuhan hidup  manusia  dan  tidak  dapat  digantikan  oleh  barang  lain,  sehingga  air  harus diperlakukan  sebagai  barang  publik.  Komodifikasi  sumber  daya  air  yang  telah memisahkan sumber daya air menjadi beberapa jenis yang dapat memutus siklus hidrologis alami sumber daya air, semakin mempersulit pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

## Bibliografi
Barthes, Roland. (2012). Elemen-elemen semiologi . Basabasi.
Jocom, Hary, Kameo, Daniel D., Utami, Intiyas, & Kristijanto, A. Ign. (2016).  Air dan Konflik:  Studi Kasus  Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan , 14 (1), 51–61.
Maridi, Maridi. (2015). Mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam sistem konservasi Tanah  dan  Air. Proceeding  Biology  Education  Conference:  Biology,  Science, Enviromental, and Learning , 12 (1), 20–39.
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. (1974). Tentang Pengairan .
Silalahi, M. Daud. (2008). Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: Alumni .
Soraya,  Noni.  (2014). Infused  Water:  Minuman  Alami  Bervitamin  &  Super  Sehat . Penebar PLUS+.
Sudarwanto,  A.  L.  Sentot.  (2015).  Dampak  Dibatalkannya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2004  Tentang  Sumber  Daya  Air  Terhadap  Manajemen  Air  Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (2), 456–474.
Suntari,  Lilik.  (2017). Dinamika  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  di  Desa  Pudak  Kulon Kecamatan  Pudak  Kabupaten  Ponorogo .  UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PONOROGO.
Tesha,  Brigita.  (2019). Evaluasi  Kelembagaan  Sumber  Daya  Air:  Studi  Kasus Pengelolaan  Sumber  Air  Minum  Di  Desa  Samaenre  Kecamatan  Mallawa Kabupaten Maros . Universitas Hasanuddin.
WIRANTI,  HERDALENA,  Ikhsan,  Rd,  &  Novianti,  Vera.  (2019). Upaya  Kepolisian Dalam  Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tabrak  Lari  Di Palembang . Sriwijaya University.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
Pasal 33, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan sumber Daya Air.
Pasal  52,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya  Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.