## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA
EXPLORING THE CONCEPT OF THE INDONESIAN STATE LAW

## Abdul Rahman

## Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia
Jalan BLK No. 17, Totoli-Banggae, Sulawesi Barat 91411
E-mail: rahman_kanang@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  konsep  negara  hukum  di  Indonesia,  dengan menggunakan  pendekatan  historis,  undang-undang,  konseptual  dan  komparatif. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  bahwa  Indonesia  adalah  negara  berdasarkan hukum. Namun, konsep negara hukum Indonesia mengadopsi beberapa konsep rule of law serta konsep rechtstaat. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang kuat dengan karakteristik negara hukum dan juga beberapa pasal yang memiliki konsep atau karakteristik rechstaat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut salah satu doktrin, baik doktrin rechtstaat maupun negara hukum, melainkan menganut kedua konsep tersebut yang berlandaskan  Pancasila.  Pemilihan  konsep  negara  hukum  Indonesia  disepakati  setelah perdebatan  panjang  dalam  sidang BPUPKI  antara  Soekarno-Soepomo  dan  Hatta-Yamin. Perdebatan dasar filosofis negara Indonesia antara nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam kemudian dimenangkan oleh nasionalis-sekuler dengan dasar negara Pancasila. Meskipun kelompok  nasionalis-Islam  kalah  dalam  perjuangan  untuk  basis  negara  Indonesia, semangat  untuk  menerapkan  dan  menegakkan  syariat  Islam  tidak  pernah  padam,  hal  ini dapat dilihat dalam perjuangan politik Islam di parlemen.
Kata kunci: Konsep Negara Hukum Indonesia; Aturan Hukum; Rechstaat.

## Abstract
This article aims to explore the  concept of the legal state in Indonesia, using historical, statutory, conceptual and comparative approaches. Based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution that Indonesia is a country based on law. However, the Indonesian legal state concept adopts several rule of law concepts as well as the rechtstaat concept. The 1945 Constitution contains several articles which are strong with the characteristics of the rule of  law and also several articles which have the concept or characteristics of rechstaat. This shows that Indonesia does not fully adhere to one of the doctrines, both the rechtstaat doctrine and the rule of law, but adheres to both of these concepts which are based on Pancasila. The selection of the concept of the Indonesian legal state was agreed  upon  after  a  long debate  in  the  BPUPKI  session  between  Soekarno -Soepomo and Hatta-Yamin. The debate over the philosophical basis of the Indonesian state between nationalist-secular and nationalist-Islamic was later won by nationalist-secular with the state foundation of Pancasila. Although the nationalist-Islamic group lost the struggle for the basis of the Indonesian state, the spirit to implement and enforce Islamic shari'a has never been extinguished, this can be seen in the struggle of political Islam in parliament.

## Jurnal de Facto 10(2) : 150-174
Keyword: The Concept of Indonesian’s Legal State; Rule of Law; Rechstaat.

## PENDAHULUAN
Bersadarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945  bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian, konsep negara hukum Indonesia mengadopsi beberapa konsep rule of law dan juga konsep rechtstaat.
UUD 1945 memuat beberapa pasal yang kental dengan ciri-ciri rule of law dan juga  beberapa  pasal  yang  bercirikan  konsep  atau  ciri recstaat. seperti dikemukakan oleh Fredrich Julius Stahl yang merupakan pengembangan hukum liberal Immanuel Kant juga mewarnai beberapa pasal dalam UUD 1945, yaitu (1) adanya perlimdungan terhadap hak asasi manusia, (2) adanya pemisahan dan pembagian  kekuasaan  negara  untuk  menjamin  perlindungan  HAM;  (3) pemerintahan  berdasarkan  peraturan;  dan,  (4)  adanya  peradilan  administrasi. Sedangkan  ciri-ciri  konsep  negara  hukum rule  of  law menurut  A.V.  Dicey adalah (1) adanya sepremasi aturan hukum; (2) adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan (3) adanya jaminan perlindungan  hak asasi manusia. 1
Dari  ciri-ciri  kedua  konsep  negara  hukum  tersebut  sama-sama menekankan pada upaya memberikan perlimdungan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan  dengan  batasan  dan  aturan  perundang-undangan  guna  mencegah terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Tetapi dalam pelembagaan dunia peradilan, konsep rule  of  law tidak  terdapat  peradilan  administrasi  termasuk  yang  dianut sistem  peradilan  di  Indonesia.  Paling  tidak  dengan  kolonisasi  dan  imperialisasi Barat  terhadap  negara-negara  Timur  sebagai  penyebab  utama  dipengaruhinya susunan  konstitusi  yang  dibuat  negara  bekas  koloni  masing-masing  negara  barat tersebut.  Indonesia  dengan  konsep rechstaat merupakan  pengaruh  Belanda  yang menganut  sistem  hukum  Eropa  kontinental,  selainnya  dipengaruhi  oleh  Inggris dengan  sistem common  law begitu  pula  dengan  beberapa  negara  bekas  koloni lainnya baik di benua Afrika maupun Asia.
Untuk menelusuri konsepsi dasar negara hukum Indonesia dapat dimulai dari perdebatan Soekarno-Soepomo di satu sisi dan Hatta-Yamin di sisi lain, ketika sidang  BPUPKI  terlibat  perbedaan  pendapat  mengenai  pencantuman  materiil. mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  UUD  1945.  Soekarno-Soepomo terlihat sebagai penganut HAM yang lebih fokus pada HAM kolonial, sedangkan Hatta-Yamin  dipandang  lebih  mementingkan  pemahaman  HAM  individu. Soekarno mengatakan:
1 Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 127.
“…buang  sepenuhnya paham  individualisme, jangan masukkan  ke  dalam konstitusi  kita  yang  disebut  sebagai  hak  warga  negara  sebagaimana  anjuran Republik Perancis, kita ingin yang bersifat sosial. Mengapa groundwet menulis bahwa  MC  tidak  hanya  mempunyai  kebebasan  berpendapat,  kebebasan memberikan hak suara, mengadakan pertemuan, kalau misalnya tidak ada hak rechtpaardic  sosial  seperti  itu?  Buat  apa  kita  bikin  groundwet…  kalau  tidak mengenyangkan  perut  orang-orang  yang  mati  kelaparan?…  kalau  kita  ingin mendasarkan negara kita pada pemahaman kekeluargaan, pemahaman gotong royong,  pemahaman  gotong  royong  dan  keadilan  sosial,  singkirkan  setiap pemikiran  yang  memahami  individualisme  dan  liberalisme. 2 Hal  senada  juga diungkapkan Soepomo:
“…Dalam  konstitusi  kita  tidak  bisa  memasukkan  pasal-pasal  yang  tidak berdasarkan  kekerabatan,  padahal  kita  sangat  ingin,  kalau  kita memasukkannya,  pada  hakikatnya  konstitusi  itu  berdasarkan  atau  berdiri sendiri-sendiri,  sehingga  sistem  ketatanegaraan  bertentangan  dengan konstruksinya. 3
Bahkan,  dalam  sidang  BPUPKI,  lebih  lanjut  Soepomo  mengatakan, pasal-pasal  HAM  tidak  perlu  dimasukkan  dalam  konstitusi  karena  sudah mempunyai  dasar  kedaulatan  rakyat  sehingga  rakyat  harus  dilihat  sebagai  satu kesatuan,  bukan  sebagai  individu.  Berbeda  dengan  Soekarno,  Hatta  dan  Yamin justru  mengusulkan  dimasukkannya  hak  asasi  manusia  dalam  UUD  1945.  Hatta mengatakan itu:
“…sebaiknya  di  salah  satu  pasal,  misalnya  pasal  yang  menyangkut  warga negara  juga  menyebutkan  hak  untuk  tidak  takut  melepaskan  segala sesuatunya. Yang perlu disebutkan di sini adalah hak untuk berkumpul dan bersidang atau menulis surat dan sebagainya…, respon ini perlu dikawal, agar negara tidak menjadi negara berdaulat.” 4
Yamin .. selanjutnya mengatakan:
“… Agar  pengaturan  kemandirian  warga  negara  dapat  dimasukkan  dalam UUD  seluas-luasnya,  saya  menolak  segala  alasan  yang  dikemukakan  untuk tidak mencantumkannya. …” 5
Perdebatan  tersebut  akhirnya  menghasilkan  kompromi  dengan ketentuan-ketentuan terbatas mengenai hak asasi manusia seperti pasal 27,28,29,30 dan  31  dengan  rumusan  dan  juga  masih  memberikan  batasan  karena  ada  yang disertai  dengan  ketentuan  yang  dalam  prakteknya  akan  diatur  dengan  undang-
2 Moh.  Yamin, Naskah  Persiapan  Undang-undang  Dasar  1945,  Jilid  III, (Yogyakarta: Yayasan Pra panca, 1960) h. 28.
3 Ibid
4 Ibid, h. 29 5 Ibid
undang.  Pencantuman  pasal-pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  konsepsi  negara hukum  dari  tradisi  Anglo  Sazon  atau  negara  hukum  terdapat  dalam  UUD  1945, misalnya  pasal  27  yang  menyatakan  bahwa:  “Setiap  warga  negara  mempunyai kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan  pemerintahan”.  Namun  pada  saat yang  sama  penggunaan  istilah  rechtsstaat  dan  perkembangan  dunia  peradilan membuka  keadilan  administrasi  negara  (administratif)  sebagai  cerminan pengamatan atau konsep negara hukum yang berasal dari tradisi Eropa kontinental. Bahkan, Daniel S. Lev mengemukakan bahwa secara umum konsep rule of law di Indonesia  dikonotasikan  dengan  rule  of  law  dalam  konsepsi  Eropa  kontinental ( rechtsstaat ). 6
Selain  ketentuan  HAM  tersebut,  memberikan  kesan  bahwa  konsepsi hukum Indonesia juga menganut paham individualisme dengan mengedepankan hak-hak  sipil  dan  politik  seperti  yang  dikenal  dalam  konsep  negara  hukum formal yang berakar pada legitimasi formalistik. . Namun, pada saat yang sama, ciri-ciri negara hukum materiil sangat kuat mewarnai UUD 1945. Terdapat garis besar  yang  jelas  mengenai  tujuan  negara  yang  memerlukan  pembangunan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Moh. Yamin antara lain:
" Kesejahteraan rakyat merupakan dasar dan tujuan negara Indonesia yang merdeka, singkatnya keadilan sosial atau keadilan sosial …” 7
Dalam kesempatan yang sama Sukarno mengatakan hal itu:
“Orang-orang  yang  sebelumnya  merasa  bahwa  mereka  makan  lebih sedikit  dan  berpakaian  lebih  sedikit  menciptakan  dunia  baru  di  mana terdapat keadilan di bawah kepemimpinan ratu yang adil. Oleh karena itu, jika  kita  benar-benar  memahami,  mengingat,  dan  mencintai  bangsa Indonesia,  marilah  kita  menerima  asas  sociale  rechtsvaardigheid  ini, yaitu  tidak  hanya  persamaan  politik  saja,  tetapi  dalam  bidang  ekonomi juga harus kita tegakkan persamaan artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya”. 8
Pada alinea pembuka UUD 1945 alinea kedua dijelaskan bahwa cita-cita negara  Indonesia adalah  negara  Indonesia  yang merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil dan  makmur.  Sedangkan  tujuan  negara  terdapat  pada  alinea  keempat  yang berbunyi:  “…untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan  turut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.””.
6 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia , (Jakarta: LP3S, 1990), h. 126
7 H.  Muh.  Yamin, Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonesia, (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1982), h. 106
8 Ibid, h. 76

## Jurnal de Facto 10(2) : 150-174
Singkatnya,  negara  yang  ingin  dibentuk  oleh  bangsa  Indonesia  adalah negara kesejahteraan seperti yang juga diungkapkan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI  tanggal  1  Juni  1945.  Selain  negara  hukum  materil  sebagaimana tercermin  dalam  pembukaan  UUD  1945,  dalam  Batang  Tubuh  UUD  juga  telah dijabarkan UUD 1945, yang antara lain dapat dilihat pada pasal 22, 32 ayat 2 dan 34 UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menekankan pengaruh konsep negara hukum materiil  yang  berpusat  pada  pembangunan  kesejahteraan  umum  (social kesejahteraan) sebagai tugas pemerintahan suatu negara, pasal 33 (2) menegaskan bahwa tanah, air  dan  sumber  daya  alam yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,  sedangkan  Pasal  34  menegaskan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.. .
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  konsepsi  negara  hukum  Indonesia merupakan  konsep  sintesis  dari  beberapa  konsep  dengan  tradisi  hukum  yang berbeda.  Dengan  kata  lain,  negara  hukum  Indonesia  dicampur  dengan  konsep rechtsstaat, negara hukum, negara hukum formal, dan negara hukum materil yang kemudian  diberi  nilai  Indonesia  sebagai  nilai  tertentu  sehingga  menjadi  negara hukum. hukum Pancasila. Azhary dan Padmo Wadjono kurang sepakat jika negara hukum Pancasila dikatakan merupakan sintesis dari rechtstaat dan negara hukum, karena konsep negara hukum Indonesia mempunyai pandangan hidup tersendiri dan latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang berbeda. dari negara lain. Konsepsi Indonesia sebagai negara bangsa didasarkan pada pandangan hidup yang menjadi landasan filsafat negara (philosophische ground), yaitu Pancasila. Cita-cita negara bangsa  Indonesia  (staatidee)  yang  dikemukakan  oleh  Soepomo  adalah  cita-cita negara integralistik yang di dalamnya struktur spiritual ruh batin bangsa Indonesia bercirikan dan mencita-citakan kesatuan hidup. persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dengan pemimpinnya.
Negara  yang  integralistik  adalah  suatu  bangsa  yang  tertib  sebagai  suatu kesatuan  masyarakat  yang  terorganisir  yang  pada  dasarnya  tidak  akan  terjadi dualisme “staat” dan “individu” karena individu tidak lain hanyalah bagian organik dari negara yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk ikut serta. dalam menjalankan kejayaan negara dan sebaliknya. negara bukanlah suatu badan kekuasaan  atau  rekayasa  politik  yang  berdiri  di  luar  suasana  kemerdekaan seseorang.  Negara  akan  mengakui  dan  menghormati  keberadaan  kelompok- kelompok  dalam  masyarakat  nyata,  namun  seluruh  rakyat  dan  semua  kelompok akan  menyadari  kedudukannya  sebagai  bagian  organik  dan  negara  secara keseluruhan  wajib  menjunjung  tinggi  persatuan  dan  keharmonisan  antara  semua
bagian  tersebut.. 9 Cita-cita  negara  integralistik  ini  dikemukakan  Soepomo  dalam rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945..
Berdasarkan asas integralistik, usulan Soepomo menuai berbagai reaksi berupa tanggapan dari beberapa BPUPKI lain, termasuk Moh. Hatta, ia menyatakan pembentukan negara baru didasarkan pada gotong royong dan hasil usaha bersama. Namun satu hal yang membuat saya khawatir adalah tidak adanya keyakinan atau pertanggungjawaban  masyarakat  terhadap  Konstitusi  terkait  hak  memilih.  Kami menginginkan  negara  yang  memerintah,  bukan  negara  dengan  kekuasaan  yang tidak terbatas. Pendapat Moh. Hatta didukung oleh Soekiman dan M. Yamin. Pada kesempatan lain di sidang BPUPKI, Yamin berpendapat bahwa aturan kemandirian warga negara harus dimasukkan dalam UUD seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang dikemukakan untuk tidak mencantumkannya dan sebagainya, saya juga dapat mengemukakan beberapa alasan selain yang dikemukakan oleh M. Hatta tadi, bahwa karena konstitusi dunia lama dan baru memuat perlindungan terhadap hal- hal tersebut. aturan dasar, misalnya Hukum Dasar Dai Nippon, Republik Filipina dan Tiongkok. Aturan dasarnya tidak berkaitan dengan underalisme tetapi hanya sekedar  kebutuhan  untuk  melindungi  independensi  yang  harus  diakui  dalam Konstitusi. 10
Beberapa  pakar  hukum  memberikan  pandangan  mengenai  negara integralistik yang dikeluarkan Soepomo. Padmo Wahjono misalnya, menyimpulkan integralisme tumbang karena diterimanya prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Lebih lanjut ia mengatakan, integralisme Indonesia tidak sama dengan  kolektivisme  Jerman,  Jepang,  atau  Eropa  Barat  dan  Amerika  Serikat, melainkan  suatu  cara  pandang  integralistik  yang  menginginkan  negara  bersatu dimana  masyarakat  dihormati  haknya  untuk  berserikat,  berkumpul  dan  berpikir. Jika pandangan individualistis mengatakan individu daripada kelompok, sedangkan kolektivisme  integralistik  Jerman,  Jepang,  dan  Rusia  lebih  mengutamakan masyarakat  daripada  individu,  maka  integritas  Indonesia  lebih  mengutamakan kesejahteraan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  harkat  dan  martabat  suatu  bangsa. seseorang  tetap  dihormati  atau  dijunjung  tinggi.  Cara  pandang  Indonesia  yang integralistik ini akan mendasari dan mewarnai seluruh pola kehidupan kelompok di Indonesia yang berpuncak pada organisasi negara. 11
Marsilam  Simanjuntak  berpendapat  lain,  bahwa  negara  integralistik Soepomo  mengandung  ajaran  Hegel  karena  alasan  berikut:  1)  Dari  segi  bentuk
9 Moh. Yamin, Op. cit., h. 115. Ide negara Integralis State Soepomo berasal dari Spinoza yang diambil dari Hegel dan lain sebagainya, itu bukanlah kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan negara. Lihat Yusril Ihza Mahendra, Menelaah Format Politik Orde Baru, dan Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed.), Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta: FH UII Press, 1998), h. 30.
10 Ibid, h. 332.
11 Padmo Wahjono, loc.cit.
negara, Soepomo tidak mempermasalahkan jika negara Indonesia tidak dipimpin oleh  seorang  raja;  2)  Soepomo  tidak  menjelaskan  letak  kedaulatan  rakyat  dalam cita-cita  negaranya;  3)  Soepomo  menentang  pencantuman  hal-hal  pokok  dalam UUD. 12 Sementara  Ismail  Sunny  berpandangan,  meskipun  staatidee  integralistik diusulkan Soepomo, melihat di dalamnya terdapat kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat 2), namun kewajiban presiden untuk menjunjung tinggi UUD dan melaksanakan Undang-undang (Pasal 5 {2}, pasal 9 dan  penjelasan  UUD  1945  tentang  negara  Indonesia  berdasarkan  hukum),  dan pasal-pasal hak asasi manusia (Pembukaan UUD 1945, pasal 1 {2}, pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33). Pandangan integralistik tentang kenegaraan telah ditolak. Dan yang diterima adalah pandangan negara terhadap negara hukum Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945.
Hakikat  negara  hukum  Pancasila  adalah  tegaknya  keadilan  dan kebenaran, bukan sekedar penegakan hukum dalam arti formal. Berkaitan dengan hal  tersebut,  Padmo  Wahdjono  mengatakan  bahwa  konsep  negara  hukum  di Indonesia  yang  disebut  dengan  “rechtsstaat”  berarti  negara  hukum  Indonesia menganut  pola  yang  tidak  menyimpang  dari  pengertian  negara  hukum  pada umumnya  (genusbegrip  )  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  keadaan  spesifik Indonesia. 13 Jauh sebelumnya Moh Yamin telah memberikan penjelasan mengenai konsepsi  negara  hukum  Indonesia  bahwa  kekuasaan  yang  dijalankan  oleh pemerintah  Indonesia  harus  berdasarkan  dan  bersumber  dari  ketentuan  undang- undang. Karena harus jauh dari kesewenang-wenangan. Negara Indonesia adalah negara  hukum,  bukan  negara  polisi  atau  negara  militer  (polisi  dan  tentara memegang  kekuasaan  dan  keadilan)  dan  bukan  negara  machtsstaat  (senjata  dan kekuasaan badan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang). 14
Dalam  mengkaji  supremasi  hukum  Indonesia,  Yamin  lebih  lanjut menjelaskan bahwa:
Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan salah satunya adalah hasil yang berkisar pada sejarah hukum yang memberikan kepastian, bahwa pengertian negara hukum telah dikenal ribuan tahun sebelum Proklamasi 1945 yang menjadi sumber hukum tertulis  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Istilah  negara  hukum  jauh  lebih muda  dibandingkan  dengan  pengertian  negara  hukum  yang  dikenal  di  negara- negara  Indonesia  pra  kemerdekaan  seperti  Sriwijaya,  Majapahit,  Melayu, Minangkabau,  dan  Mataram.  hukum  semata-mata  berasal  atau  bersumber  dari
12 Marsilam  Simanjuntak, Unsur  Hiesehan  Dalam  Pandangan  Integralistik, (Jakarta: Skripsi FH-UI, 1998), h. 223 - 239
13 Padmo  Wahdjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Asas  Hukum, (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983), h. 141.
14 Muh Yamin, “Proklamasi dan ……” op. cit., h. 72
hukum Eropa Barat, namun pengertian negara hukum sudah sangat dikenal dalam perkembangan peradaban sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 15
Nampaknya  dalam  perumusan  negara  hukum  Indonesia,  Yamin menganut ideologi legitimasi dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum  yang  bersumber  dari  undang-undang  yang  ditulis  sejak  zaman  kerajaan hingga  proklamasi  yang  dilakukan  oleh  kerajaan  dan  badan  hukumnya.  . Identifikasi negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan dijabarkan dalam beberapa pasal di batang tubuh UUD 1945 seperti pasal 27, 28, 29, 30 dan 34, maka negara  hukum  Indonesia  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  hak-hak  perseorangan, yang tidak hanya saja harus diperhatikan tetapi juga harus ditegakkan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, menghormati hak orang lain, memperhatikan perlindungan/kepentingan  keselamatan  bangsa  serta  moral  umum  dan  ketahanan nasional berdasarkan hukum. Dalam konsep ini hak-hak individu diakui, dijamin dan dilindungi namun dibatasi oleh fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik  dan  pola  masyarakat  Indonesia  yang  memaksakan  hak  asasi  individu, Indonesia  dengan  berbagai  kewajibannya  terhadap  keluarga,  masyarakat  dan sesamanya... 16 Dalam  konsep  seperti  itu,  seperti  yang  dikatakan  Paul  Effendi Lotulung,  terdapat  asas  keselarasan,  keseimbangan  dan  keselarasan  yang mengandung  pola  gagasan  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan umum. 17
Sejalan  dengan  identifikasi  tersebut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat bahwa  supremasi  hukum  di  Indonesia  berbeda  dengan  rechtsstaat  atau  peran hukum.  Rechtsstaat  mengedepankan  wetmatigheid  yang  kemudian  menjadi rechtsstatigheid,  negara  hukum  mengutamakan  asas  persamaan  di  depan  hukum, sedangkan  negara  hukum  Indonesia  menghendaki  keselarasan  hubungan  antara pemerintah dan rakyat yang mengutamakan asas keharmonisan. Dari asas ini juga dapat  diketahui  bahwa  terdapat  unsur-unsur  lain  dalam  negara  hukum  Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian  sengketa  dengan  cara  musyawarah  untuk  mufakat,  dan  keadilan sebagai usul akhir, sedangkan yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah hak asasi manusia. Hak yang ditekankan tidak hanya pada hak atau kewajiban saja, namun juga pada hubungan antara keduanya.
15 Moh.  Yamin, Naskah Persiapan  …….. op. cit., h.  29.,  Lihat  pula,  Didi  Nazmi  Yunus, Konsep Negara Hukum, (Padang: Angkasa Raya, 1992), h. 14.
16 Sjahran Basrah, Eksistensi dan Tokoh Ukuran Badan Peradilan Administrasi di Indonesia (Bandung: Alumni, 1985), h. 149
17 Paulus  Effendi  Latulung,  “Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Kaitannya  dengan Rechsstaat  Republik  Indonesia”  (Dalam  Majalah Hukum  dan  Pembangunan, No.  6  tahun  XXI, Desember 1991), h. 583
Menurutnya, unsur-unsur penting negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah “1) hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 2) Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara; 3) Penyelesaian  perselisihan  dengan cara  musyawarah  untuk  mufakat.  dan  keadilan adalah pilihan terakhir; 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 18
Berdasarkan  unsur-unsur  tersebut,  maka  upaya  perlindungan  hak-hak masyarakat hendaknya diarahkan pada: a) Upaya mencegah terjadinya perselisihan atau semaksimal mungkin mengurangi terjadinya perselisihan; dalam hubungan ini sarana  perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  harus  diutamakan  daripada sarana perlindungan hukum yang represif; b) upaya penyelesaian sengketa hukum antara  pemerintah  dan  masyarakat  dengan  cara  musyawarah;  c)  penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan upaya terakhir, lembaga peradilan harus  menjadi  “ultimatum  remedium”  dan  lembaga  peradilan  bukan  merupakan wadah konfrontasi sehingga lembaga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tenteram.
Kusnardi  dan  Bintang  R.  Saragih  menyatakan  bahwa  negara  hukum berdasarkan Pancasila diakui ciri-cirinya, yaitu: a) pengakuan dan perlindungan hak asasi  manusia  yang  mengandung  kesetaraan  di  bidang  politik,  hukum,  sosial, ekonomi, dan budaya; b) suatu peradilan yang bebas dari pengaruh kekuatan atau kekuasaan  lain  dan  tidak  memihak;  c)  legalitas  dalam  arti  hukum  dalam  segala bentuknya. 19 Sementara  itu  Azhary  menjelaskan  tujuh  ciri  negara  hukum Indonesia  yang  didasarkan  pada:  1)  hukum  berdasarkan  Pancasila;  2) Kedaulatan  rakyat;  3)  Pemerintahan  berdasarkan  konstitusi;  4)  Kesetaraan dalam  hukum  dan  pemerintahan;  5)  Kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari kekuasaan  lain;  6)  Pembentukan  Undang-Undang  tentang  Presiden  bersama DPR;  7)  Sistem  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat. 20 Dengan  melihat  ciri  di atas, enam dari tujuh unsur negara hukum (empat unsur Eropa Kontinontal dan tiga  unsur the  rule  of  law )  telah  terpenuhi  dalam  negara  Indonesia,  dengan demikian  persyaratan  sebagai  negara  hukum,  baik  diukur  menurut  Konsep Eropa Kontinontal maupun menurut Anglo Saxon.
Unsur-unsur hukum Indonesia tersebut sekaligus akan menjadi tolak ukur dalam studi ini tentang keterkaitan kekuatan-kekuatan politik dalam pencapaian cita-cita negara hukum. Di bawah ini beberapa uraian dari unsur negara hukum Indonesia guna lebih memberikan penajaman pemahaman terhadap konsep negara hukum Indonesia:
18 Ibid., h. 90
19 Moh.  Kusnardi  dan  Bintang  R.  Saragih, Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut Undang-Undang  Dasar  1945, (Jakarta:  Gramedia,  1994),  h.  80.,  Bandingkan  dengan  Yusril  Ihza Mahendra, Dinamika Tata negara Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)., h. 89 – 90.
20 Azhary, op. cit., h. 143.

## 1.  Pancasila sebagai dasar hukum
Dalam  penjelasan  umum  bagian  III  UUD  1945  mengatakan  bahwa Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan  dan  pasal-pasal.  Pokok-pokok  pikiran  tersebut  meliputi  suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan  cita-cita  hukum  ( rechtsidee )  yang  menguasai  hukum  dasar  negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.
Sebagaimana diketahui, pokok-pokok pikiran itu adalah Pancasila, sehingga apabila diubah kata pokok-pokok pikiran itu dengan kata Pancasila, maka nampak bahwa Pancasila mewujudkan cita -cita hukum yang menguasai hukum  dasar  negara  tertulis  dan  yang  tidak  tertulis.  Memperlihatkan  kata menguasai berarti bahwa hukum dasar tidak boleh bertentangan dengan yang menguasai  yaitu  Pancasila.  Dan  oleh  karena  itu  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Pancasila  sebagai  cita-cita  hukum  menguasai  itu  merupakan  sumber hukum bagi hukum dasar negara. Dan karena dasar negara (UUD) merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan hukum perundang-undangan maka dengan sendirinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Menurut Roeslan Saleh bahwa dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan maka Pancasila merupakan groundnorm yang lebih  lebih  luas  dari  pada groundnorm menurut  Hens  Kalsen  karena  meliputi seluruh  norma  bangsa  Indonesia. 21 Dalam  pada  itu  Notonegoro  dalam  meninjau pendapat Nawiasky, menempatkan kedudukan Pancasila dan Pembukaan sebagai “pokok  kaidah  negara”  ( stats  fundamental  norm )  sedangkan  Padmo  Wahjono berpendapat  bahwa  Pancasila  yang  menjadi  dasar  kehidupan  berkelompok (bernegara)  bangsa  Indonesia  merupakan  kaidah  pokok  fundamental  negara. 22 Menurut Azhary bahwa dengan memperhatikan tingkatan hukum dari Nawiasky, yang  menempatkan stats  fundamental  norm pada  tempat  yang  paling  atas, kemudian  dibawahnya  hukum  dasar (grund  gezets) dibawah  lagi  undang-undang (formell gezets) dan seterusnya peraturan pelaksanaannya maka norma yang paling tinggi merupakan sumber bagi semua norma atau hukum yang ada di bawahnya. Maka tepat apabila TAP MPRS No. 20/MPRS/1966 dalam tata urutan hukum dan perundang-undangan menempatkan Pancasila pada tempat tertinggi sebagai segala sumber  hukum.  Dan  kemudian  TAP  tersebut  diubah  dengan  TAP  MPR  No. III/MPR/2000 pada era reformasi ini.
Memposisikan Pancasila sebagai sumber hukum menandakan Indonesia sebagai  negara  hukum  disamping  itu  menjadikannya  sebagai way  of  live sebuah
21 Roeslan  Saleh, Penjabaran  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam Perundang-Undangan, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h. 43
22 Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 62.
bangsa  dan  negara  sekaligus  ideologi  negara.  Bersumber  pada  Pancasila  berarti hukum  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Berkemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  Berpersatuan  Indonesia,  Berkerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan  dan  berkeadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.  Kedaulatan Rakyat.
Istilah  kedaulatan  dipahami  berasal  dari  terjemahan  kata  seperti, sovereity,  souverainete,  sovereigneiteit,  sovereigh,  sperenus, dan  lain-lain  yang dikemukakan  dalam  kamus  bahasa  Inggris,  Perancis,  Jerman,  Belanda  dan  Italia yang  dipengaruhi  oleh  bahasa  Latin.  Istilah  ini  pertama  kali  digunakan  dalam pengertian  modern  oleh  Jean  Bodin  seorang  berkebangsaan  Perancis  menjelang akhir  abad  XVI  M. 23 Istilah  ini  ditujukan  pada  pengertian  kekuasaan  tertinggi dalam atau dari suatu negara. Dalam Encyklopedia Americana disebutkan bahwa sovereignty adalah sebuah konsep kekuasaan absolut atau kekuasaan paling tinggi dalam sebuah negara. 24 Menurut Thomas Hobbes kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak  tidak  dapat  dibantah,  tidak  terbatas  dan  tak  dapat  dibagi  walaupun pandangan ini ditolak oleh beberapa ilmuan berkaitan dengan teori ini.
Kata kedaulatan pun dapat ditemukan dalam literatur bahasa Arab yaitu dari kata dala, yadữlu, daulatan, atau dalam bentuk jamak duwal yang maknanya berarti  berganti-ganti  atau  perubahan.  Mahmud  Yunus  selain  memberikan  dasar kata duwal ini  seperti  berganti  atau  perubahan  juga    memberikan  arti  kerajaan, negara  atau  kuasa. 25 Dalam  bahasa  Inggris,  kata duwal diberi  makna  yang  sama dengan sovereignty. 26 Dalam Al-Qur'an, kata daulah dipergunakan dua kali di dua tempat yakni surah Ali-Imran ayat 140 dengan menggunakan kata kerja nudawiluha (ia  Kami  gilirkan  atau  pertukarkan)  dan  dalam  surah  al-Hasyiat  ayat  7  dengan menggunakan  kata  kerja daulatan (beredar). 27 Di  samping  itu  istilah daulat juga dipergunakan secara historis untuk pengertian dinasty atau kurun waktu kekuasaan seperti, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, Daulah Bani Fatimiyyah dan lain-lain, yang biasanya dipergunakan untuk menunjuk pengertian dinasty atau kerajaan sebagai sebuah negara. 28 Di lingkungan tradisi Melayu, kata daulat tuanku
23 Mark O. Dickerson dan Thomas Flanagan, An Introduction to Government and Politic A Conceptual Approach, (Ontario: Nelson Canada, 1988), h. 27
24 Contance  M.  Wilson, The  Encylopedia  an  Americana, (Connesticuit:  Grolier Interporated, 1929), h. 347
25 Muhammad  Yunus, Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia, (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara/ Penafsir al-Qur’an, 1989), h. 132.
26 F. Steingass, Arabic-English Dictionary, (New Delhi: Cosmo Publications, 1978), h. 379.
27 Al-Magdisi, Indeks  Al-Qur'an  Fath  al-Rahman, (Jeddah:  Mustafa  al-Babi    al-Halabi, 1322 H), h. 156
28 F.  Rosenthal  dalam  B.  Lewis,  et.  al.  (ed), The Encylopedia  Islam, (Leiden: E.J.  Brill, 1983), h. 177-178
atau Duli  tuanku menjadi  istilah  baku  di  lingkungan  istana-istana  yang memperlihatkan  kepatuhan,  loyalitas  dan  pada  gilirannya  juga  kecintaan  kepada tuan yang dihadapinya. 29
Dari ilustrasi di atas dapat ditangkap bahwa penyebutan kata daulat atau kedaulatan  mempunyai  makna  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  atau kerajaan dengan dimensi waktu tertentu dan proses peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah. 30 Kedaulatan rakyat berarti negara memperoleh kekuasaan dari  rakyatnya  melalui  proses  pemilihan  umum.  Dengan  demikian  kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini dikembangkan oleh  Jhon Locke dan Jean  Jecques  Ruosseau.  Menurut  Jhon  Locke  kehendak  rakyat  dalam  bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan negara. 31 Pemerintah merupakan wakil rakyat  untuk  mewujudkan  kebaikan  dan  kesejahteraan  bersama.  Sementara  J.J. Rousseau  mengatakan  bahwa  kekuasaan  tertinggi  itu  adalah  berdasarkan  hasil perjanjian masyarakat yang kemudian diserahkan kepada pemimpin negara, namun penyerahan  itu  tidak  berarti  kedaulatan  itu  telah  pindah  pada  pemimpin  negara tetapi tetap berada di tangan rakyat. 32
Ajaran ini merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan/Raja yang dalam  praktek  pemerintahannya  merugikan  rakyat.  Teori  ini  juga  mendorong terjadinya revolusi Perancis dengan mengusung tema tentang kebebasan, kesamaan dan  keadilan.  Dalam  pemikiran  politik  Islam  konsepsi  kedaulatan  rakyat  telah dikemukakan 5 abad sebelum ilmuan Barat mempopulerkannya. Ibnu Sina dan Al- Mawardi  dapat  dikemukakan  pandangannya  di  sini  berkaitan  dengan  kedaulatan rakyat.  Ibnu  Sina  berpendapat  bahwa  pemilihan  kepala  negara  dengan  dua  cara, yaitu:  (1)  Dengan  pencalonan  dari  kepala  negara  yang  sebelumnya,  (2)  Dengan pemilihan  para  “elit”  terkemuka  yang  dipercayai  rakyat  untuk  kelanggengan pengangkatannya  kepala  negara  menurut  Ibnu  Sina  seharusnya  dibentuk  sebuah undang-undang  yang  tertulis, 33 berdasarkan  hal  tersebut,  Ibnu  Sina  menghendaki kekuasaan  rill  dari  rakyat.  Sementara  al-Mawardi  memandang  bahwa  pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara dipilih oleh ahl hall al aqd 34 sebagai wakil dari  masyarakat  dan  kepala  negara  dapat  dijatuhkan  oleh  rakyat  apabila  kepala
29 Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 66
30 M. Hasbi Amiruddin, Konsepsi Negara Islam Menurut Fazhur Rahman, (Yogyakarta: UI Press, 2000), h. 101-102.
31 Deliar Noer, “Pengantar…….”, Op. cit., h. 130 32 Jean Jecques Rousseau, Du Contrac Sociale, diterjemahkan oleh Ida Sundari Husen dan Hidayat, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik, (Jakarta: dian Rakyat, 1989), h. 102
33 Ahmad Zainal Abidin, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 259
34 Ahl  Hall  al  Aqd diartikan  sama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  konteks Indonesia sekarang ini.
negara tersebut tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan negara secara adil. 35 Demikian  pula  pandangan  Hasan  al-Banna  yang  mengemukakan  bahwa  hakekat tanggungjawab  negara  berada  ditangan  pemimpin  negara.  Kepala  negara  dapat bertindak  sesuai  dengan  keinginannya  sejauh  demi  kepentingan  umat,  bila tindakannya baik maka umat harus mendukungnya tetapi jika menyimpang maka umat pun harus meluruskannya. 36
Dalam  UUD  1945  hasil  amandemen  ke  tiga  pada  pasal  1  ayat  2 dinyatakan  bahwa Kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang dasar. Artinya kedaulatan rakyat didasarkan pada konstitusi pada pedoman  pemerintah  dalam  mengelola  negara.  Konstitusi  diposisikan  sebagai sesuatu yang “suprema” (tertinggi) dalam suatu negara karenanya baik penguasa, lembaga-lembaga  negara  lainnya  dan  masyarakat  harus  tunduk  dan  patuh  pada aturan dasar tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara kelembagaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai sebagai lembaga tertinggi negara yang  keanggotaannya  terdiri  atas  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum yang langsung dari rakyat. Keanggotaan MPR tersebut mencerminkan kedaulatan rakyat. 37 Dan  akomodasi  terhadap  kepentingan  daerah  (otonomi)  sebagai  bentuk negara  kesatuan.  Dengan  demikian  ketetapan  MPR  yang  mengacu  kepada  UUD (konstitusi) senantiasa merefleksikan perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka menciptakan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  (pasal  1  ayat  3)  yang  demokratis. Dalam  kerangka  ini  kedaulatan  rakyat  dilakukan  oleh  MPR  sebagai The Legal Sovereignty yang  pertama  dan  presiden  bersama-sama  dengan  DPR  sebagai The Legal  Sovereignty yang  kedua. 38 Di  samping  ada  mejelis  sebagai  tempat bermusyawarah,  terdapat  pula  dewan  sebagai  suatu  lembaga  perwakilan  rakyat, keduanya merupakan pemegang kedaulatan rakyat.
Konsep kedaulatan rakyat ini pada hakekatnya merupakan wujud dari prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Prinsip  ini  tertuang  dalam pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaran/perwakilan”.  Dengan  prinsip  ini Indonesia  merupakan  negara  dengan  sistem  domokrasi  yaitu  pemerintahan  oleh, dari dan untuk rakyat. Sayang, konsep demokratis tersebut di atas oleh penguasa rezim  Orde  Lama  apalagi  Orde  Baru  menjadikannya    hanya  sekedar life  service
35 Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: dar al-kutub al-Ilmiyah, t. th.), h.19
36 Hasan al-Banna, Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 383.
37 Sri  Sumantri, Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Konstitusi, (Bandung:  Alumni, 1979), h. 134.
38 Sri Sumantri dan Padmo Wahjono (ed), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 71.
(pemanis  bibir)  dengan  segala  rekayasa  kepentingan  politik  penguasa  semata, akibatnya  kedaulatan  rakyat  ada  pada  saat  pemilu  itupun  dengan  teror  dan intimidasi selebihnya merupakan kedaulatan penguasa.

## 3.  Adanya Pembagian Kekuasaan (Distribition of Powers)
Sistem  pemerintahan  Indonesia,  menganut  sistem  Quasi  Presidensil, oleh  karena  tidak  sepenuhnya  presidensil  diberlakukan  dengan  adanya  ciri perlementarian  dalam  praktek  ketatanegaraan  seperti  pengangkatan  Duta  dan penempatan Duta negara lain yang merupakan kewenangan presiden tetapi harus memperhatikan pertimbangan perlemen (pasal 13 ayat 2 dan 3) atau kewenangan parlemen  untuk  membuat  undang-undang  sebagai  fungsi  legislasi  tetapi  juga memberikan hak kepada presiden (eksekutif) untuk mengajukan rancangan undang- undang (pasal 20 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1). Pembagian kekuasaan menurut Trias Politik-nya  Montesqueu  tidak  dianut  secara  murni  di  Indonesia  demikian  pula konsepsi  Jhon  Locke  yang  membagi  kekuasaan  pada  eksekutif,  legislatif  dan federatif.
Dalam  undang-undang  negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (hasil amandemen) posisi MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat seluruh Indonesia diletakkan sebagai lembaga tertinggi negara dari beberapa lembaga tinggi negara lainnya.  Dengan  demikian  MPR  mempunyai  kekuasaan  tertinggi  di  Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi mengingat bahwa MPR adalah suatu badan yang besar dan lamban sifatnya sehingga  amat tidak mungkin melaksanakan seluruh  kekuasaannya  itu,  maka  majelis  tersebut  membagi  kekuasaannya  kepada lembaga  tinggi negara lainnya yang ada di bawahnya. 39 Dalam hal ini lembaga- lembaga yang terletak di bawah majelis adalah presiden yang memegang kekuasaan eksekutif,  DPR  memegang  kekuasaan  legislatif  (bersama  presiden),  Mahkamah Agung  memegang  kekuasaan  yudikatif  (sebagian  presiden),  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  memegang  kekuasaan  pemeriksaan  keuangan  negara,  Dewan Pimpinan  Daerah  memegang  kekuasaan  perwakilan  daerah  sebagai  wujud pemberian otonomi daerah, sementara DPA yang memegang kekuasaan menasehati eksekutif  di  hapus  dalam  konstitusi  baru  ini.  Pembagian  kekuasaan  oleh  MPR terhadap  lembaga-lembaga  negara  dibawahnya  membuat  MPR  hanya  memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1), melantik presiden dan/atau  wakil  prsiden  (pasal  3  ayat  2)  dan  memberhentikan  presiden  dan/atau wakil presiden (pasal 3 ayat 3).
Lembaga eksekutif yang dijabat oleh seorang presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden (pasal 4) menurut UUD ini adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.  Lembaga  ini  adalah  lembaga  tinggi  di  bawah  MPR  yang  dipilih
39 Muh. Kusnaedi dan Harmaily Ibrahim, Op. cit., h. 115
secara berpasangan (pasal 6A) melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Mulai tahun 2004  mendatang  dan  dilantik  oleh  mejelis,  lembaga  ini  tidak  bertanggungjawab kepada  dewan  melainkan  kepada  mejelis  sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat. Lembaga  ini  disamping  kepala  pemerintahan  juga  sebagai  kepala  negara sebagaimana dalam penjelasan UUD 1945 terdapat pasal 10, 12, 13, 14 dan 15 yang menyebutkan  bahwa  “kekuasaan-kekuasaan  presiden  dalam  pasal-pasal  ini  ialah konsekwensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara”. Begitu pula dalam penjelasan  tentang  MPR  disebutkan  bahwa  majelis  mengangkat  kepala  negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).
Dengan menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan di negara Indonesia maka kekuasaan-kekuasaannya meliputi: a)  Kekuasaan  legislatif  (pasal  5  dan  pasal  17  ayat  2  UUD  negara  RI  1945),  b) kekuasaan administratif (pasal  15 dan pasal 17 ayat 2 UUD Negara RI 1945), c) Kekuasaan eksekutif (pasal 4 ayat 1 UUD Negara RI 1945), d) Kekuasaan militer (pasal 10, 11 dan 12 UUD negara RI 1945), e) Kekuasaan Yudikatif (pasal 14 UUD Negara RI 1945), dan f) Kekuasaan diplomatik (pasal 13 UUD negara RI  1945). Dengan  demikian  secara  rinci  presiden  RI  berdasarkan  UUD  negara  RI  1945 memiliki  kekuasaan-kekuasaan  yaitu  menjalankan  UUD,  mengangkat  dan memberhentikan  menteri-menteri,  membentuk  UU  bersama-sama  dengan  DPR, membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan UU, menetapkan peraturan pemerintah  pengganti  UU,  mengajukan  RAPBN,  memegang  kekuasaan  tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, menetapkan perang dengan persetujuan DPR,  mengangkat  Duta  dan  konsul,  menerima  Duta  dari  negara  lain,  memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta memberi gelar dan tanda jasa.
Kedudukan DPR dalam UUD Negara RI 1945 sangat kuat oleh karena sebagai  manifestasi  dari  sila  keempat  dari  Pancasila  dengan  kewenangan sebagaimana diatur dalam  pasal 5, 19, 20, 20 A, 21, 22, 22A, 22B dan 23. Oleh Muh.  Koesnardi  dan  Bintang  R.  Saragi  berpendapat  bahwa  jika  diperhatikan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka badan itu seharsunya diisi dengan anggota-anggota  yang  dipilih  sebab  mereka  adalah  wakil  rakyat.  Tetapi  dalam kenyataannya  justru  keanggotaan  DPR  ada  yang  diangkat  oleh  presiden  seperti anggota  TNI/POLRI  dan    utusan  golongan  tanpa  melalui  pemilihan  umum  oleh rakyat. 40 Kekuasaan  legislatif  DPR  bersama  presiden  untuk  membuat  UU kemudian  ditentukan  pula  adanya  hak budged (bersama  presiden  membuat RAPBN)  (pasal  23).  Hak  inisiatif  untuk  membuat  UU  (pasal  21)  serta  hak-hak
40 Moh. Koesnardi  dan Bintang R. Saragi, “Susunan Pembagian Kekuasaan…….”, Op. cit, h. 70. Lihat pula Moh. Mahfud, MD., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII-Press, 1993), h. 125

## Jurnal de Facto 10(2) : 150-174
lainnya  seperti  hak  tanya,  hak  amandemen,  hak  usul  pernyataan    pendapat,  hak menyelidiki dan sebagainya.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR itu berkedudukan sebagai mitra  dari  presiden  (pemerintah),  sehingga  inisiatif  yang  dimilikinya  tidak mutlak  sah  bila  digunakan  sebelum  mendapat  persetujuan  dengan  presiden. Sebab  dengan  kedudukannya  sebagai  mitra  maka  konsekwensinya  adalah pemerintah mempunyai hak juga untuk berinisiatif mengajukan Rancangan UU dan memberi  peretujuan (atau menolak) terhadap  rancangan  UU  yang  dibuat oleh  dewan.  Dengan  demikian    terdapat    perimbangan  kekuatan  ( cheks  and balances )  antara  dewan  dengan  pemerintah.  Dalam  hubungan  fungsional antara DPR dengan presiden perlu diingat bahwa kedudukan DPR adalah kuat sebab anggota-anggota DPR sekaligus menjadi anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga sekalipun dewan tidak dapat menjatuhkan Presiden tetapi  dalam  kedudukannya  sebagai  anggota  majelis,  dewan  dapat mengusulkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada mejelis dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah konsistensi untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  pendapat  DPR  bahwa  Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hak berupa penghianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya  atau perbuatan  tercela  dan/atau  pendapat  bahwa  presiden  dan/atau  wakil  pres iden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 41
Mahkamah Agung (MA) dalam kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara  memiliki  kekuasaan  Kehakiman  (yudikatif)  yang  medeka  untuk menyelenggarakan  pengadilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  (pasal  24 ayat  1).  Badan  peradilan  yang  berada  dibawahnya  dimaksud  ialah  lingkungan Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer, lingkungan  Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi (pasal 24 ayat 2). Penjelasan terhadap pasal tersebut memberikan penegasan bahwa kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  yang  merdeka,  artinya  terlepas  dari pengaruh  kekuasaan  pemerintah.  Bila  dihubungkan  dengan  asas  negara  hukum maka  dengan  adanya  Mahkamah  Agung  ini  tidak  lain  dari  penegasan  bahwa Indonesia memenuhi syarat sebagai negara hukum dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh dengan kekuasaan lain serta tidak memihak.
Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung oleh karena presiden pun memiliki kekuasaan tersebut sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1 bahwa “Presiden memberi grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung”.
41 Mengenai  pemberhentian  Presiden  dan  atau  wakil  presiden  dapat  dilihat  dalam  UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ketiga pasal 7 A dan 7 B
Kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dalam penjabarannya diatur dalam UU No.  19  tahun  1964  Jo.  UU  No.  14  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  pokok keuasaan kehakiman.
Sementara  DPD    sebagai  lembaga  tinggi  negara  merupakan  lembaga baru  dalam  sistem  ketatanegaraan  sebagai  bentuk  respon  pemerintah  terhadap pemberian otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keanggotaan DPD berasal dari setiap propinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah yang sama, DPD memiliki kekuasaan sebagai wakil daerah/propinsi dengan kewenangan yang ada  padanya,  seperti  merancang  UU  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  ekonomi  lainnya  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  memberikan pertimbangan  kepada  DPR  atas  Rancangan  UU  APBN  dan  melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemerintah atas kewenangannya tersebut (pasal 22 C dan 22 D).
Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara lainnya bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara secara bebas dan mandiri. Keberadaan BPK merupakan perintah konstitusi dalam pasal 23 E  UUD  Negara  RI  1945  dimana  hasil  pemeriksaannya  diserahkan  dan  ditindak lanjuti oleh DPR, DPD, DPRD dan intitusi lainnya yang terkait dengan pemeriksaan keuangan  negara.  Fungsi  BPK  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  5  tahun  1973 tentang BPK memuat tiga fungsi yaitu; pertama , fungsi operatif yakni melakukan pemeriksaan,  pengawasan  dan  penelitian  atas  penguasaan  dan  pengurusan keuangan negara; kedua , Fungsi yudikatif melakukan tuntuan bendaharawan dan pegawai negeri bahkan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum atau  melalaikan  kewajibannya  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  negara;  dan ketiga ,  fungsi  memberi  rekomendasi  yakni  memberikan  pertimbangan  kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.
Disamping  itu,  untuk  melaksanakan  tiga  fungsi  BPK  tersebut,  maka BPK  berwenang  antara lain:  a)  Meminta,  memberikan  dan meneliti  pertanggung jawaban  atas  pengawasan  dan  pengurusan  keuangan  negara  serta  mengusahakan keseragaman  baik  dalam  tata  cara  pemeriksaan  maupun  dalam  penatausahaan keuangan  negara.  b).  Mengadakan  dan  menetapkan  tentang  perbendaharaan  dan tuntutan  ganti  rugi.  c).  Melakukan  penelitian  dan  penganalisaan  terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang keuangan. Serta BPK bertugas untuk memeriksa  tanggungjawab  pemerintah  tentang  keuangan  negara,  memeriksa pelaksanaan  APBN  dan  hasil  pemeriksaan  disampaikan  kepada  instansi  yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 42
42 Lihat, Muh. Mahfud, MD, “Dasar dan Struktur ….”., Op. cit., h. 134.
4.  Kekuasaan Berdasar Atas Konstitusi.
Dalam  perkembangan  konsepsi  negara  modern,  konstitusionalisme dianut oleh hampir seluruh negara di dunia, dengan pelbagai ideologi negara yang melatarbelakanginya.  Sejak  dari  kapitalisme  yang  berbasis  individualisme, sosialisme yang berdasar pada kolektivisme hingga konsepsi negara Islam dengan teo-demokrasi  atau  nomokrasi  Islam  yang  bergantung  pada  makna  transendental humanis dan dijalankan  menurut konsep syariah. Dalam konteks Indonesia sejak awal  pra founding  father menyadari  dengan  merumuskannya  Undang-undang Dasar  1945    melalui  sidang  “BPUPKI”  guna  menyusun  sistem  ketatanegaraan Indonesia  dengan  pembatasan-pembatasan  kekuasaan  negara  dan  dibagi  dalam beberapa  lembaga  negara  dalam  pengoperasiannya.  Konstitusi  dalam  kerangka kekuasaan  negara  menurut  KC.  Wheare  dipandang  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek hukum dan aspek moral.
Pada aspek hukum, kontitusi mempunyai derajat tertinggi (supremasi) dengan  pertimbangan  bahwa:  a)  konstitusi  dibuat  oleh  badan  pembuat  undang- undang atau lembaga. b) Konstitusi dibentuk atas nama rakyat berasal dari rakyat, kekuatan  berlakunya  dijamin  oleh  rakyat  dan  ia  harus  dilaksanakan  langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka. c) Dilihat dari sudut hukum yang sempit, yaitu dari proses  pembuatannya konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan  yang  diakui  keabsahannya.  Dengan    daya  ikat  konstitusi  bukan  saja  bagi rakyat tetapi termasuk juga bagi para penguasa/kekuasaan dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri (MPR).
Dilihat dari aspek moral sebagai landasan fundamental, maka konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai  universal  dan  etika  moral.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari constitutional phyloshofy apabila  konstitusi  bertentangan  dengan  etika  moral  maka  seharusnya konstitusi  dapat  dikesampingkan.  Sistem  perbudakan  dengan  sistem  apartheid dengan  sendirinya  sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  universal  dan  moral. 43 Oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi  berpendapat  bahwa  pentingnya  suatu  konstitusi terhadap kekuasaan negara sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus bagaimana kekuasaan itu  dijalankan. 44
Sejalan dengan pemahaman di atas, Struycken sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri dinyatakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen  formal  yang  berisi:  (1)  Hasil  perjuangan  politik  bangsa  di  waktu  yang lampau. (2) Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. (3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun
43 Dahlan Thaib,  Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda , Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 70.
44 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 215
untuk  masa  yang  akan  datang.  (4)  Suatu  keinginan  dengan  nama  perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. 45 Dari empat materi muatan yang  terinduksi  dalam  konstitusi  di  atas  menunjukkan  arti  pentingnya konstitusi  bagi  suatu  negara  karena  konstitusi  menajdi  barometer  kehidupan bernegara  dan  berbangsa  yang  sarat  dengan  bukti  sejarah  perjuangan  para pendahulu ( the pounding fathers) serta mengarahkan generasi penerus sebagai pemimpin bangsa di masa datang.
Konstitusionalisme  Indonesia  menurut  penjelasan  UUD  1945  dapat disimpulkan  dalam  tujuh  prinsip  dasar  yaitu: pertama ,  Negara  hukum; kedua , Sistem  konstitusional, ketiga ,  Kekuasaan  tertinggi  MPR, keempat ,  Pemerintah bertanggung  jawab, kelima ,  Pemerintah  yang  berdasarkan  perwakilan, keenam ,
Pemerintah presidensil dan ketujuh , Pengawasan parlemen. Indonesia secara tegas menandaskan  diri  sebagai  negara  hukum  tidak  berdasarkan  kekusaaan  belaka. Dalam UUD 1945 terdapat prinsip konstitusionalisme (negara berdasarkan hukum) yang mengatur tentang kekuasaan negara. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam Pembukaan,  Batang  Tubuh  dan  Penjelasan  UUD  1945. 46 Dalam  sejarahnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ialah 1) konstitusi UUD 1945 berlaku 18  Agustus  1945    Sampai  27  desember  1949;  2)  konstitusi  Republik  Indonesia Serikat  (RIS)  berlaku  tanggal  27  Desember  1949  sampai  17  Agustus  1950;  3) Konstitusi  UUDS  1950  berlaku tanggal  17  Agustus  1950  sampai  5  Juli  1959;  4) dengan Dekrit Presiden UUD 1945 periode II kembali berlaku tanggal 5 Juli 1959 sampai 10 Oktober 1999; dan 5) Konstitusi UUD 1945 versi amandemen berlaku dari tanggal 10 Oktober   1999 sampai sekarang.
Menurut  Padmo  Wahjono  bahwa  UUD  1945  merupakan  suatu  sistem hukum  konstitusional  yang  meliputi:  a).  Cita-cita  hukum  ( rechtsidee )  yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. b).  Hukum dasar Indonesia mengutamakan hukum dasar tertulis disamping itu berlaku pula hukum dasar tidak tertulis. c). UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ke dalam pasal-pasalnya. d). UUD hanya memuat aturan pokok bersifat  singkat  dan  suple,  mudah  mengikuti  perkembangan  dinamika  kehidupan masyarakat  bangsa  dan  negara  Indonesia  dan  e).  Mementingkan  semangat  para penyelenggara  negara  yang  harus  mengetahui,  memahami,  menghayati  dan mengamalkan  lebih  lanjut  cita-cita  hukum  negara  Republik  Indonesia. 47 Dengan demikian  kekuasaan  negara  Indonesia  berdasarkan  atas  konstitusi  (UUD  1945)
45 Sri Sumantri, Op. cit., h. 2. Lihat pula Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (ed), Hukum dan  Kekuasaan, (Yogyakarta: UI Press, 1998), h. 95.
46 Lihat  Ismail  Suny, Konstitusionalisme  Indonesia:  Prinsip  dasar  dan  Perdebatan Kontemporer, Dalam  Banny  K.  Harman  dan  Hendardi  (ed), Konstitusionalisme  Peran  DPR  dan Judical Review, (Jakarta: YLBHI & Jarim, 1991), h. 17
47 Padmo Wahjono, Op. cit., h. 9-11
yang  didalamnya  telah  memuat  ketentuan  tentang  susunan,  kedudukan,  hak  dan kewajiban pengawasan serta keterkaitan hubungan antar  lembaga negara.

## 5.  Independensi Kekuasaan Kehakiman
Teori  Trias  Politika  Montesqieu  yang    memisahkan  kekuasaan  dalam tiga bagian yakni: kekusaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif oleh  Indonesia  dalam  UUD  negara  RI  tahun  1945  secara  jelas  tidak  dianut. Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan ( Separation of powers ) tetapi UUD membagi  kekuasaan  ( Distribition  of  powers )  kepada  beberapa  bagian  dan mempunyai hubungan kerja  antara lembaga-lembaga negara lainnya.
Pendistribusian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang dilakukan oleh  majelis  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  yang  melambangkan  kedaulatan rakyat dibentuk untuk lebih memberi perlindungan dan jaminan hak warga negara agar  dapat  merasakan  rasa  keadilan.  Dengan  hal  tersebut  maka  perlu  ditetapkan kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lain terutama kekuasaan pemerintah.
Oleh Sri Soemantri mengemukakan bahwa UUD 1945 jelas sekali tidak menganut  trias  politika  tetapi  bagaimanapun  pengaruh  teori  tersebut,  terutama dalam  bidang  kekuasaan  kehakiman/peradilan  dijumpai  dalam  UUD  1945. Pengaruh itu terlihat pada penjelasan pasal 24 dan 25 48 kekusaan kehakiman diatur secara jelas dalam konstitusi Bab IX pada pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan pasal 25 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pasal 24 misalnya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Merdeka  dalam  pengertian bahwa kekuasaan kehakiman tidak dikendalikan/ dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun dalam menentukan putusan-putusan hukum di peradilan. Dan putusannya itu semata-mata  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  pertanggung jawabannya  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  diri  sendiri, masyarakat    bangsa  dan negara. 49 Disinilah independensi kekuasaan kehakiman.
Dalam  penjelasan  pasal  24  dan  25  UUD  1945  disebutkan  bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan  pemerintah.  Berhubung  dengan  itu  harus  diadakan  jaminan  dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Dengan ketentuan tersebut maka untuk melaksanakannya telah diundangkan tiga buah undang-undang yaitu: 1) UU nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan
48 Sri Sumantri, Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: Alumni, 1995), h. 177 49 Artidjo Alkostar, “Menguak Dimensi Politik Hukum Perundang-undangan Kita (Sebuah Pengantar)” , dalam  Artidjo  Alkostar  dan  M.  Shaleh  Amin  (ed.) Pembangunan  Dalam  Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali dan LBH Yogyakarta, 1986), h. xix.
kejaksaan.  2)  UU  Nomor  19  tahun  1964  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok kekuasaan  kehakiman,  dan  3)  UU  Nomor  14  tahun  1970  tentang  ketentuan- ketentuan  pokok  kehakiman.  Kendatipun  secara  tegas  dalam  UUD  1945  dan penjelasannya  dinyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  itu  merdeka  dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Tetapi dalam prakteknya sangatlah berbeda. Pemerintah (eksekutif) juga meiliki kewenangan yudikasi (pasal 14) disamping itu UUD  1945  memberikan  atribusi  kewenangan  yang  terlalu  luas  kepada  presiden untuk  membuat  UU  termasuk  UU  penjabaran  tentang  kekuasaan  kehakiman. Akibatnya  kekuasaan  kehakiman  yang    merdeka  dan  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah hanya semu belaka.
Rumusan UUD 1945 tentang pengantar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman  tidak mencakup  pengorganisasian  atau  hubungan  organisatoris  antara organisasi  kekuasaan  yudikatif  dan  organisasi  kekusaan  eksekutif.  Kekuasaan kehakiman  harus  bebas  merdeka  itu  diartikan  berlaku  hanya  bagi  fungsi peradilannya.  Pembentukan  departemen  kehakiman  oleh  pemerintah  disamping Mahkamah Agung (kekuasaan yudikatif) dan dengan dikeluarkannya UU Nomor 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung, maka sangat  jelas  dikatakan  bahwa  pembinaan  teknis  administratif  dan  finansial  pada hakim  dilakukan  oleh  Departemen  Kehakiman,  Departemen  Agama  dan departemen di lingkungan ABRI (pasal 7, UU No. 19 tahun 1964). Disebutkan juga pembolehan campur tangan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Pada pasal 19 UU no. 1964 dicantumkan bahwa “demi kehormatan revolusi negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak presiden dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.
Menurut  Oemar  Seno  Adji  seperti  dikutip  oleh  Moh.  Mahfud,  MD bahwa UU No. 19 tahun 1964 berhadapan secara diametral dengan prinsip UUD 1945  yang  mengehendaki  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  merdeka. 50 Apalagi penjelasan pasal 19 menyebutkan antara lain bahwa “pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan ekskutif dan kekuasaan membuat UU”. Selanjutnya UU No. 13 tahun 1965 memuat materi senada dengan UU No. 19 tahun 1964 seperti dilihat pada pasal 23 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1 sebagai berikut: Pasal 23 ayat 1 “dalam  hal  dimana  presiden  melakukan  turun  tangan,  sidang  dengan  seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan presiden tanpa menjatuhkan putusan”. Sementara  pasal 43
50 Moh.  Mahfud,  MD ., “Hukum  dan  Pilar……..”, Op.  cit., h.  298,  bandingkan  dengan Azhary, Op. cit., h. 134
ayat  1  berbunyi  ;  “Hakim  Mahkamah  Agung  diangkat  oleh  presiden  atas  usul Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong dan Menteri Kehakiman”.
Dengan keluarnya UU No. 14   tahun  1970 tentang ketentuan pokok- pokok  kekuasaan  kehakiman  tidak  membawa  angin  perubahan  yang  mendasar kecuali hanya hak menguji materi (Judical Preview), itupun hanya dibawah UU dan koneksitas.  Pembinaan  administratif  dan  finansial  hakim  tetap  berada  di  pihak eksekutif  (departemen  kehakiman).  Pasal  10  ayat  1  UU  No.  14  tahun  1970 menyebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum, Pradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisatoris, administratif, finansial ada  dibawah  kekuasaan  masing-masing  departemen  bersangkutan.  Jadi  terlihat jelas bahwa kekuasaan eksekutif dengan produk UU di atas secara terang-terangan melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

## 6.  Presiden Bersama DPR Membentuk UU/Hukum
Kewenangan legislasi dalam UUD Negara RI 1945 ditentukan oleh DPR (pasal  21)  bersama-sama  dengan  pemerintah  (presiden)  (pasal  5  dan  17  ayat  2) sebagai mitra dan adanya hubungan kerja sama antara kedua lembaga tinggi negara tersebut. DPR dalam pembentukan UU seharusnya menjadi lembaga tinggi negara yang  determinan  dalam  pengembangan  dan  pembentukan  hukum  oleh  karena kekuasaan  membentuk  UU  ada  di  tangan  DPR  (pasal  20  ayat  1)  dan  sekaligus berfungsi sebagai legislator (pasal 20 A ayat 10 tetapi karena sistem pemerintahan yang bersifat kuasi presidensil maka pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan UU untuk dibahas bersama dengan DPR  (pasal 5). Dalam hubungan  kerja  demikian  maka  tolak  tarik  kekuasaan  dan  saling  mempengaruhi antara  kedua  lembaga  tersebut  tidak  dapat  dihindari  oleh  karena  keduanya merupakan lembaga politik dan keputusannya pun memiliki nilai politis.
Dalam pelaksanaan pengawsan terhadap kebijakan (UU dan peraturan yang dibawahnya) ini, berdasarkan UUD Negara RI 1945 dan UU No. 4 tahun 1999 tentang  Susduk  MPR,  DPR/DPRD  disebutkan  bahwa  kewenangan  pengawasan terhadap  kebijakan  pemerintah  sepenuhnya  dilakukan  oleh  DPR  sebagai  fungsi kontrol/pengawsan  (pasal  20  A  ayat  1).  Dalam  menjalankan  tugas  DPR  sebagai fungsi  pengawasan  terhadap  pemerintah  meliputi  kekuasaan  yang  melekat  pada pemerintah  itu  sendiri  tetapi  DPR  tidak  dapat  menyatukan  presiden  begitupun sebaliknya  presiden  tidak  dapat  membubarkan  DPR  (pasal  7  C).  Akibatnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR hanya akan membawah pengaruh terhadap pemerintah  sebagi  suatu  kewajiban  baginya  untuk  memperhatikan  sungguh-
sungguh  suara  rakyat  selebihnya  sangat  tergantung  pemerintah  sendiri  dalam mempertanggung jawabkan tugasya kepada MPR. 51
Kerja  sama  antara  dewan  dengan  pemerintah  dalam  menentukan  UU dimaksudkan bersifat umum dalam artian materil. Dalam arti formal, berarti UU suatu  keputusan  oleh  badan  atau  beberapa  badan  yang  berwenang  dengan  kerja sama.  Pengertian  tersbut  di  atas  dibedakan  dari  tugas  ekskutif  yang  berarti menerapkan  suatu  peraturan  umum  terhadap  suatu  keadaan  khusus. 52 Suatu peraturan  umum  berlaku  untuk  jangka  waktu  lama  dan  umum.  Ia  berlaku  jika keadaan yang diaturnya di dalamnya timbul, sebaliknya suatu tindakan eksekutif hanya  menciptakan  akibat-akibat  hukum  untuk  suatu  masalah  saja.  Demikian halnya dengan tugas yudikatif yang sebenarnya juga merupakan tugas pelaksanaan karena  tugas  yudikatif  ditujukan  pada  penerapan  peraturan-peraturan  umum terhadap suatu keadaan tertentu. Jika pada penerapan pada suatu peraturan umum terdapat suatu perselisihan maka tugas yudikatif adalah menyelesaikan perselisihan itu.
UU sebagai suatu peraturan umum mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam tugasnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Jadi dalam UU itu ditentukan tujuan  apa yang hendak dan akan dicapai oleh negara yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya presiden menyusun suatu kebijakan yang  diatur  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah,  keputusan  prsiden,  peraturan menteri,  instruksi  menteri  dan  peraturan  daerah.  Dengan  demikian  cita,  cara pandang, sejarah, susunan, kedudukan dan unsur negara hukum baik yang bercorak civil  law ,  sistem  dan commond  law sistem  negara  Republik  Indonesia  dapat memahaminya,  dengan  demikian  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan hukum.

## D.  KESIMPULAN
Menurut  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  Indonesia  adalah  negara  hukum. Konsep negara hukum Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep negara hukum menurut  doktrin  rule  of  law  dan  doktrin rechtstaat,  namun  mengadopsi  beberapa konsep dari kedua doktrin tersebut. Hal ini terlihat pada UUD 1945 yang memuat beberapa pasal yang kental dengan ciri-ciri negara hukum dan juga beberapa pasal yang mempunyai konsep atau ciri rechstaat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak  sepenuhnya  menganut  satu  doktrin,  baik  doktrin  negara  hukum  maupun rechtstaat, melainkan menganut kedua konsep tersebut berdasarkan Pancasila. Ciri- ciri konsep negara hukum Indonesia antara lain: (1) Pancasila sebagai dasar hukum; (2)  Kedaulatan  penduduk;  (3)  Adanya  pembagian  kekuasaan;  (4)  Kekuasaan Berdasarkan Konstitusi; (5) Independensi Peradilan; dan (6) Presiden dan Dewan
51 Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragi, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 124
52 Ibid
Perwakilan  Rakyat  membuat  undang-undang.  Pemilihan  konsep  negara  hukum Indonesia  disepakati  setelah  perdebatan  panjang  dalam  sidang  BPUPKI  antara Soekarno-Soepomo dan Hatta-Yamin.
Perdebatan mengenai landasan filosofis negara Indonesia antara nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam kemudian dimenangkan oleh nasionalis- sekuler dengan dasar negara Pancasila. Meski kelompok nasionalis-Islam kalah dalam perjuangan dasar negara Indonesia, namun semangat untuk menerapkan dan menegakkan syariat Islam tidak pernah padam, hal ini terlihat pada perjuangan politik Islam di parlemen.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Alkostar, Menguak Dimensi Politik Hukum Perundang-undangan Kita (Sebuah Pengantar), Yogyakarta: Rajawali dan LBH, 2002.
A.H.S.  Attamimi, Pancasila  Cita  Hukum  dalam  Kehidupan  Hukum  Bangsa Indonesia, Jakarta: BP-7 Pusat, 1981.
A.H.S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Jakarta: UI-Press, 1990. A.S.  Ma’arif, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  tentang  Pengaturan  dalam Konstituante, Jakarta: LP3S, 2015.
A. Zainal Abidin, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
Bachtiar Efendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998. Dahlan Thaib, J. Hamidi, & Ni’matul Huda , Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3S, 1990. E.S. Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsessus Nasional tentang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945-1949), Jakarta:  Gema  Insani Press, 1997.
Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
I.M.P. Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2016.
Ismail  Sunny, Konstitusionalisme  Indonesia:  Prinsip  dasar  dan  Perdebatan Kontemporer, Jakarta: YLBHI & Jarim, 1999.
Moh.  Mahfud.  M.D., Hukum  dan  Pilar-pilar  Demokrasi, Yogyakarta:  Gama Media, 1999.
Moh.  Yamin, Naskah  Persiapan  Undang-undang  Dasar  1945,  Jilid  III., Yogyakarta: Yayasan Pra panca, 1960.
Moh.  Yamin, Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1982.
Muh. Kusnardi, & B.R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang- Undang Dasar 1945, Jakarta: Gramedia, 1994. Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pancaran Tujuh, 1981. Padmo Wahdjono, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: BP-7 Pusat, 1989.
Padmo Wahdjono, Integralistik Indonesia, Jakarta: BP-7 Pusat, 1989.
P.E. Latulung, Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Rechsstaat Republik  Indonesia dalam  Majalah Hukum  dan  Pembangunan, No.  6 tahun XXI.
Ridwan  Saleh, Penjabaran  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam Perundang-Undangan, Jakarta: Aksara Baru, 1997. Syahran  Basrah, Eksistensi  dan  Tokoh  Ukuran  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia, Bandung: Alumni, 2008. Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tata  negara  Indonesia, Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996.