## WRA
Wahana Riset Akuntansi
Vol. 7, No 2, Oktober 2019, Hal 1513-1520 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive

## PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
Fefri Indra Arza 1 , Dian Fitria Handayani 2 , Fiola Finomia Honesty 3
1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email:fefriarza@gmail.com
2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email:dianfitriahandayani@gmail.com
3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fiola.honesty07@gmail.com
Abstract: The  implementation  of  village  fund  management  even  though  there  are  rules  as  references  in  its  financial management does not mean that it does not encounter various obstacles. The main obstacle faced by village officials is the competency problem of inadequate apparatus, and the lack of training and mentoring obtained to improve their competence. Some  efforts  are  needed  for  empowerment  which  in  the  discourse  of  community  development  are  linked  to  the  concepts  of self-reliance,  participation,  networking  and  social  justice.This  empowerment  effort  is  carried  out  in  the  form  of  training activities  provided  to  the  village  apparatus  (nagari)  village  financial  management  processes,  especially  in  preparing  the budget. This training activity will be carried out through several stages. The activities carried out are: initial observation to find out the problems and needs of partners, and training of village apparatus related to village budgeting. After the material was given, participants were then given training on village budget formulation and village RKP preparation training. Based on the results of the exercise, it is known that most of the trainees were able to understand the procedures for drafting Village Budget and have been able to compile Village Budget well. Besides that in the preparation of the Village RKP, most of the training participants were also able to complete the training well.
Keywords: Village Financial Management, Village Budget, Village RKP
How to cite (APA 6 th style)
I.A,  Fefri;  F.H,  Dian,  F.H,  Fiola.  (2019).  PKM  Peningkatan  Kemampuan  Aparatur  Nagari  Dalam  Mengelola  Keuangan Nagari di Kabupaten PadangPariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. Wahana Riset Akuntansi , 7(2), 1513-1520.

## 1. PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  14  tahun  2014 tentang  Desa  telah  disahkan  oleh  pemerintah pada  tanggal  15  Januari  2014.  Dengan disahkannya  undang-undang  ini,  maka  desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan,  namun  dipandang  sebagai subjek  pembangunan.  Hal  ini  terjadi  karena desa  telah  menjadi  suatu  pemerintahan terendah  dalam  sistem  pemerintahan  negara Republik  Indonesia  saat  ini.  Undang-Undang No.  6  Tahun  2014  telah  menyebutkan  bahwa bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Sedangkan yang disebut pemerintah desa  adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  dibantu  dengan  perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang tersebutdesa telah diberikan kewenangan  yang
lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan  dan  pembangunan.  Dengan diberikan  wewenang  yang  lebih  besar  ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat desa  tersebut.  Sehingga  permasalahan  yang ada didesa seperti seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan permasalahan lainnya bisa lebih cepat teratasi. Seiring  dengan  disahkannya  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  dan  Permendagri No.  113  Tahun  2014,  maka  setiap  desa  akan mendapatkan  tambahan  dana  melalui  APBN untuk  pembangunan  desa  masing-masing. Pencairan dana dari APBN ini akan dilakukan secara  bertahap.  Pada  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2018 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar  Rp.  60  triliun  ke  74.953  desa  di seluruh Indonesia. Pada APBN 2019 dana desa telah  dianggarkan  sebesar  Rp.  70  triliun  dan penyalurannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015  akan
dilakukan  dalam  tiga  tahap  yaitu  tahap  I  pada bulan  April  sebesar  40%,  tahap  II  pada  bulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.
Sesuai  dengan  UU  No.  6  Tahun  2014 beserta peraturan pelaksanaanya, maka pemerintah desa telah diamanatkan untuk lebih mandiri  dalam  mengelola  keuangan  dan kekayaan  milik  desa.  Hal  ini  tentunya  disertai oleh tanggungjawab untuk mengelola keuangan  secara  profesional,  efektif,  efisien, transparan  dan  akuntabel.  Untuk  pedoman pengelolaan  keuangan  desa,  maka  pemerintah telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 terkait pengelolaan administrasi keuangan desa.
Pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa walaupun  telah  terdapat  aturan-aturan  sebagai rujukan  dalam  pengelolaan  keuangannya bukan berarti tidak menemui berbagai kendala. Beberapa  kendala  umum  seperti  yang  dikutip dari  jutlak  pengelolaan  keuangan  desa  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain kompetensi aparatur desa yang belum memadai,  masih  kurangnya  dukungan  sarana dan  prasarana  dan  belum  adanya  sikap  kritis masyarakat  desa  atas  pengelolaan  anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
Selain  itu  beberapa  penelitian  terkait pengelolaan  keuangan  desa  juga  menyatakan bahwa  kendala  utama  yang  dihadapi  oleh aparatur  desa  adalah  masalah  kompetensi  dari aparatur  yang  tidak  memadai, serta  kurangnya pelatihan  dan  pendampingan  yang  didapatkan untuk meningkatkan kompetensi mereka (Prabawa,  2015  dan  Putra,  2013).  Selain kendala  umum  sebagaimana  yang  tersebut diatas,  pengelolaan  dana  desa  juga  memiliki potensi  terjadinya  penyimpangan  mengingat masih  banyak  terjadi  kasus  korupsi  dalam proses  pendistribusian  anggaran  pusat  ke daerah  seperti  kasus  korupsi  bantuan  sosial (Bansos),  dana  bantuan  operasional  sekolah (BOS),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) pendidikan (KPK, 2015).
Menurut Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 yang dirilis oleh Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  ditemukan banyak  potensi  penyimpangan/korupsi  dalam tiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan, pengadaan  barang/jasa,  pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Masih
banyaknya  ditemukan  potensi  penyimpangan pada  proses  pengelolaan  keuangan  desa  dan mengingat  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan secara  mandiri  oleh  desa  baru  berjalan  efektif satu  tahun  belakangan  maka  hal  ini  menjadi perlu untuk diteliti agar dapat memahami lebih baik  bagaimana  proses  pengelolaan  keuangan desa tersebut.
Di  Sumatera  Barat,  riset  membahas tentang  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa masih memperlihatkan hasil yang kontradiktif. Di  satu  sisi,  Nayang  dkk  (2016)  melakukan studi  fenomenologis  terhadap  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  pada  nagari  di kecamatan  bayang  kabupaten  pesisir  selatan Sumatera  Barat.  Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat  diketahui  bahwa  masih  banyaknya perbaikan yang harus dilakukan terkait dengan pengelolaan  keuangan  nagari.  Diantaranya yaitu:  Perlunya  ditingkatkan  keterlibatan masyarakat  tidak  hanya  sebagai  obyek  dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Kemampuan aparatur nagari yang harus selalu ditingkatkan, agar  pengelolaan  keuangan  nagari  dapat berjalan  dengan  lancar.  Dari  segi  pemerintah pusat  dan  daerah,  perlu  ditingkatkan  kesiapan terkait  aturan  yang  mengatur  pengelolaan keuangan nagari.
Namun  di  sisi  lain,  riset  Agustin  et.al (2017)  menemukan  bahwa  seluruh  nagari  di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban pelaksanaan  APBNagari  setiap  tahunnya  ke pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Nagari- nagari  di  kabupaten  Pasaman  Barat  juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari  tepat  pada  waktunya,  serta  telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan  (laporan  kekayaan  nagari, laporan  program  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  pengusul memandang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu realitas sosial yang  ditandai  dengan  adanya  interaksi  sosial antara  berbagai  pihak.  Perguruan  tinggi seharusnya  terlibat  dalam  interaksi  ini  dalam hal melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat  dalam  hal  pengelolaan  keuangan desa. Diharapkan dengan keterlibatan perguruan tinggi, pengetahuan dan
keterampilan  aparatur  desa  dalam  mengelola keuangan  desa  akan  lebih  baik  dan  hasilnya pelayanan  kepada  masyarakat  desapun  juga akan meningkat.
Pengelola  keuangan  desa  yang  kurang kompeten dan kurangnya sikap kritis masyarakat  desa  dalam  hal  pengelolaan keuangan  desa  menyebabkan  pelaksanaan pengeloaan  keuangan  desa  mengalami  banyak kendala.  Sehingga  diperlukan  adanya  upaya untuk  pemberdayaan  yang  dalam  wacana pembangunan masyarakat dihubungkan dengan  konsep  mandiri,  partisipasi,  jaringan dan  keadilan  sosial.  Upaya  pemberdayaan  ini dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  pelatihan yang  diberikan  kepada  aparatur  desa  (nagari) proses  pengelolaan  keuangan  desa.  Kegiatan pelatihan  ini  akan  dilaksanakan  melalui beberapa  tahapan.  Adapun  kegiatan  yang dilakukan yaitu: observasi awal untuk mengetahui  permasalahan  dan  kebutuhan  dari mitra,  pelatihan  kepada  aparatur  desa  terkait pengelolaan keuangan nagari, dan pendampingan  terhadap  aparatur  desa  dalam proses  pengelolaan  keuangan  nagari.  Melalui kegiatan  ini  diharapkan  kompetensi  aparatur desa dapat meningkat. Sehingga permasalahan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dapat diatasi.
Kabupaten Padang Pariaman memiliki 7
kecamatan dengan 103 nagari (desa). Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah dengan  luas  1.329  Km 2 .  Kabupaten  ini memiliki potensi area pertanian dan perkebunan  yang  luas.  Nagari  di  Kabupaten Padang  Pariaman  juga  menerima  dana  desa yang disalurkan pemerintah. Kecamatan Enam Lingkung  merupakan  salah  satu  kecamatan  di kabupaten  Padang  Pariaman.  Kecamatan  ini memiliki  5  Nagari  (Desa),  yaitu:  Nagari  Koto Tinggi,  Nagari  Gadur,  Nagari  Pakandangan, Nagari  Toboh  Ketek  dan  Nagari  Parit Malintang. Kecamatan enam lingkung merupakan  wilayah  dengan  luas  39,2  Km2. Kecamatan ini memiliki potensi area pertanian dan  perkebunan  yang  luas  dimana  lebih  dari setengah  wilayah  kecamatan  Enam  Lingkung adalah  area  pertanian  dan  perkebunan.  Nagari di  kecamatan  Enam  Lingkung  juga  menerima dana desa yang disalurkan pemerintah.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan,  kendala  yang  dihadapi  aparatur nagari  terkait  dengan  proses  pengelolaan keuangan  nagari  adalah  pertama  pada  tahap perencanaan  aparatur  nagari  masih  banyak
yang  belum  tepat  dalam  mengalokasikan  dana desa  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat. Masih  terdapat  beberpa  nagari  yang  tidak mengalokasikan  biaya  operasional  pemerintah desa,  sehingga  seluruh  dana  yang  diterima digunakan  untuk  pembangunan,  pembiayaan, dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Hal  ini tentu saja akan mengganggu kegiatan operasional  pemeirntahan  desa  dikarenakan tidak  adanya  dana  untuk  kegiatan  operasional desa.  Selain  itu  dalam  nagari  seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan  desa  dikarenakan  oleh  masih terdapatnya pengelolaan keuangan nagari yang belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku yang  disebabkan  oleh  kurangnya  kompetensi yang  dimiliki  oleh  aparatur  nagari.  Selain  itu hal  ini  juga  disebabkan  karena  kurangnya pelatihan  yang  diberikan  kepada  pengelola keuangan desa terkait penatausahaan keuangan desa.
Untuk  itu,  keterlibatan  perguruan  tinggi dengan Program Kemitraan Masyarakat
(PKM) diharapkan dapat membantu menyelesaikan  permasalahan  ini.  Diharapkan dengan  adanya  pelatihan  yang  diberikan  oleh dosen  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  aparatur  nagari dalam  mengelola keuangan  desa  dan  hasil  akhirnya  pelayanan kepada masyarakat nagari juga dapat ditingkatkan.

## 2. TELAAH LITERATUR
2.1 Pengertian Desa
Pengertian desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Nurcholis (2011:2) desa adalah suatu  wilayah  yang  ditinggali  oleh  sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong- royong,  memiliki  adat  istiadatnya  yang  relatif sama,  dan  mempunyai  tata  cara  sendiri  dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat  oleh  kesamaan  dan  kesatuan  sistem nilai  sosial-budaya.  Mereka  bermasyarakat
secara  rukun  dan  guyub.  Karena  itu,  mereka disebut masyarakat paguyuban ( gemeinschaft ).

## 2.2   Jenis Desa
Dilihat  dari  sisi  peran  dan  fungsinya, desa  bisa  dikategorikan  ke  dalam  tiga  jenis. Pertama, desa adat ( self governing community ). Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa nusantara, berbasis pada suku dan mempunyai batas-batas  wilayah;  memiliki  otonomi  asli, struktur/sistem  pemerintahan  asli  menurut hukum  adat,  dan  menghidupi  masyarakat sendiri  secara  komunal.  Kedua,  desa  otonom ( local  self  government ).  Ciri  desa  ini  adalah berkurangnya  pengaruh  adat  di  desa.  Desa  ini mempunyai  otonomi  dan  kewenangan  dalam hal  perencanaan,  pelayanan  publik,  keuangan (melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa), seta mempunyai sistem demokrasi lokal. Ketiga,  desa  administrasi,  yang  mempunyai batas-batas  wilayah  yang  jelas,  dan  berada dalam subsistem dari pemerintahan kabupaten/kota.  Desa  ini  sering  disebut sebagai local state government . Otonomi jenis desa ini sangat terbatas dan tidak jelas (Anotasi UU No. 6 Tahun 2014).

## 2.3 Pemerintahan Desa
Pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  disebutkan  bahwa  pemerintahan  desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dankepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun  2014  adalah  Kepala  Desa  beserta perangkatnya.  Perangkat  desa  sesuai  dengan Undang-Undang Desa terdiri atas: (a) sekretariat  desa,  (b)  pelaksana  kewilayahan, dan (c) pelaksana teknis.
Fungsi  pengawasan  kinerja  kepala  desa dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa. Selain  itu,  Badan  Permusyawaratan  Desa  juga memiliki  kewenangan  untuk  membahas  dan menyetujui  rancangan  peraturan  desa  bersama kepala desa.  Anggota Badan Pemusyawaratan Desa  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilaukan secara demokratis.
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa 2.4.1  Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan  pembangunan  kabupaten/kota. Perencanaan  Pembangunan  Desa  meliputi RPJM  Desa  dan  RKP  Desa  yang  disusun secara  berjangka  dan  ditetapkan  dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  untuk  jangka waktu  6  (enam)  tahun  sedangkan  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa) untuk jangka waktu  1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat  pada  bulan  Juni  tahun  anggaran berjalan (Jutlak Pengelolaan Keuangan,
2015:39).
Setelah  RKP  Desa  ditetapkan  maka dilanjutkan  proses  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa). Rencana  Kegiatan  dan  Rencana  Anggaran Biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam  RKP  Desa dijadikan pedoman dalam proses
penganggarannya.  APB  Desa  merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah  desa  yang  ditetapkan  untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa (Jutlak Pengelolaan Keuangan, 2015:41).
Proses  Penyusunan  APB  Desa  dimulai dengan urutan sebagai berikut:
a. Pelaksana  Kegiatan  menyampaian  usulan anggaran  kegiatan  kepada  Sekretaris  Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  (RAPB Desa)  dan  menyampaikan  kepada  Kepala Desa;
c. Kepala  Desa  selanjutnya  menyampaikan kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB Desa  disepakati  bersama  paling  lambat bulan Oktober  tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
d. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB Desa  yang  telah  disepakati  bersama
sebagaimana  selanjutnya  disampaikan  oleh Kepala Desa kepada  Bupati/Walikota melalui  camat  atau  sebutan  lain  paling lambat    3  (tiga)  hari  sejak  disepakati  untuk dievaluasi;
e. Bupati/Walikota  menetapkan  hasil  evaluasi
Rancangan  APB  Desa  paling  lama  20  (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB Desa.
f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan  paling  lambat  tanggal  31 Desember tahun anggaran berjalan.

## Gambar 1 disini
2.4.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Keuangan Desa
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014,  semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa. Khusus  bagi  desa  yang  belum  memiliki pelayanan  perbankan  diwilayahnya  maka pengaturannya  ditetapkan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Untuk  memenuhi  kebutuhan operasional  pemerintah  desa,  bendahara  desa dapat  menyimpan  uang  dalam  kas  desa. Pengaturan  jumlah  uang  yang  boleh  disimpan dalam  kas  desa  diatur  atau  ditetapkan  dalam Peraturan  Bupati/Walikota.Pada  Permendagri No.  113/2014  dijelaskan  bahwa  Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  desa dengan  menggunakan  buku  kas  umum,  buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

## 2.4.3 Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Desa
Kepala desa wajib
melaporkan pelaksanaan  keuangan  desa  dalam  bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota  setiap  semester  (laporan semester  pertama  dan  laporan  semester  akhir tahun). Laporan semester pertama disampaikan paling  lambat  pada  akhir  Juli  tahun  berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling  lambat  pada  akhir  bulan  Januari  tahun berikutnya.
Setiap akhir tahun anggaran  kepala  desa wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati/Walikota.  Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa  tersebut  terdiri  dari  pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa  harus  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.

## 3 METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  untuk  kegiatan ini  adalah  memberikan  pelatihan  kepada aparatur nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman  Kecamatan  Enam  Lingkung  dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Observasi Awal Kegiatan ini dilakukan untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam kebutuhan terkait permasalahan yang dialami  oleh  nagari-nagari  di  Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pengelolaan keuangan nagari.
b. Pelatihan Kepada Aparatur Nagari Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan mengenai  proses  penyusunan  anggaran nagari  yang  seharusnya  dilakukan  oleh aparatur  nagari.  Kegiatan  ini  dapat  berupa diskusi  dan  tanya  jawab  antara  aparatur nagari  dengan  pihak  institusi  universitas yang mengikuti program ini.
c. Metode Diskusi dengan Aparatur Nagari Kegiatan  ini  berupa  diskusi  atau  tanya jawab dengan aparatur nagari terkait proses penyusunan anggaran nagari dan permasalahan  yang  terjadi  pada  proses penyusunan anggaran nagari tersebut.
d. Latihan  Proses  Penyusunan  Anggaran Nagari
Kegiatan  latihan  ini  dilakukan  dalam bentuk  pelaksanan  latihan  tahapan  yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan nigari
4. PEMBAHASAN
PKM “Peningkatan Kemampuan
Aparatur  Nagari  dalam  Mengelola  Keuangan Nagari  Di  Kabupaten  Padang  Pariaman Melalui  Pelatihan  Pengelolaan  Keuangan Desa” ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 12 April  2019.  Kegiatan  yang  dilakukan  pada tahapan  ini  adalah  diskusi  dengan  pihak Kecamatan  Enam  Lingkung  dan  beberapa Aparatur  Nagari  untuk  menjalin  kerja  sama mitra  dengan  pihak  Nagari  dan  Kecamatan. Selain  itu  untuk  mengetahui  kebutuhan  dan kendala  yang  dihadapai  dalam  pengelolaan
keuangan  nagari.  Berdasarkan  hasil  diskusi yang  dilaksanakan  didapatkan  kesimpulan bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  nagari permasalahan  awal  yang  dihadapi  adalah terkait  dengan  penyusunan  APBDesa  atau Anggaran  Nagari.  Tahapan  berikutnya  adalah pemberian  pelatihan,  tahapan  ketiga  diskusi dan tahapan akhir latihan penyusunan APBDesa dan RKP Desa.
Sebelum  dilakukan  pelatihan,  panitia pelaksana  memberikan  kuesioner  terlebih dahulu kepada peserta pelatihan untuk mengetahui  kendala  secara  spesifik  yang dihadapi  oleh  aparatur  nagari  terkait  dengan penyusunan  anggaran.  Berikut  merupakan hasil tabulasi kuesioner yang diberikan.

## Tabel 1 di sini
Berdasarkan  hasil  tabulasi  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  skor  yang  paling  rendah didapatkan  pada  pernyataan  nomor  11,  yaitu APBDesa yang disampaikan sedikit mengalami  koreksi  dari  pihak  Kecamatan  dan Dinas  PMD.  Pada  pernyataan  ini  diperoleh skor  2,3.  Berdasarkan  hasil  diskusi  ketahui bahwa  permasalahan  yang  terjadi  terkait dengan hal ini adalah dalam penyusunan RKP, pemerintah Nagari harus menyertakan Rencana Anggaran Biaya untuk setiap kegiatan, seperti yang tertuang dalam Permendagri  No  114  Tahun  2014  Pasal  42. Namun,  karena  kurang  pahamnya  aparatur nagari dalam menyusun RAB, maka APBDesa yang  telah  disusun  sering  dikembalikan  oleh pihak  kecamatan  kepada  pihak  nagari  untuk dikoreksi.
APBDesa  yang  disusun  juga  banyak dikoreksi yang disebabkan oleh masih terdapatnya  program  kegiatan  yang  diajukan yang  tidak  sesuai  selaras  dengan  kegiatan pemerintah atau kabupaten.  Hal ini juga sesuai dengan hasil tabulasi dari pernyataan nomor 12 yang menyatakan bahwa tidak terdapat kendala dalam  penyusunan  APBDesa.  Selain  itu pernyataan  nomor  sembilan  yang  menyatakan bahwa  “saya  memahami  susunan  anggaran yang  telah  dibuat  secara  keseluruhan”, berdasarkan hasil tabulasi, skor untuk pernyataan ini juga cukup rendah nilainya. Hal ini  memberikan  bukti  bahwa  perangkat  nagari masih  cukup  rendah  pemahaman  mereka terkait  dengan  susunan  dan  isi  dari  anggaran desa.
Pelatihan  ini  dilaksanakan  selama  dua hari.  Materi  yang  disampaikan  pada  pelatihan ini  pada  hari  pertama  dijelaskan  mengenai Perencanaan  Desa,  pada  materi  ini  dijelaskan mengenai  perencanaan  pembangunan  desa, bidang-bidang  yang  terdapat  pada  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPMJ Desa).  Pada  bagian  ini  terdapat  empat  bidang yaitu:  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan Desa,  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan Desa,  dan  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa.  Selain  itu  juga  membahas  struktur Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Setelah  itu membahas  tahapan  penyusunan  perencanaan pembangunan  desa  sampai  dengan  pengajuan daftar usulan RKP Desa. Pada  hari  pertama  ini  juga  membahas struktur-struktur yang terdapat didalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  beserta  rincian-rinciannya.  Pada bagian  ini  juga  menekankan  terkait  jenis kelompok  belanja  dan  jenis  kegiatan  yang seharusnya terdapat di APBDesa supaya sesuai dengan RKP Desa. Selain itu peserta pelatihan juga  banyak  yang  bertanya  terkait  dengan kelompok  pembiayaan  yang  terdapat  dalam APBDesa.  Dimana  masih  banyak  peserta pelatihan  yang  kurang  paham  terkait  sumber- sumber penerimaan pembiayaan dan pengeluaran  pembiayaan  yang  terdapat  di APBDesa  tersebut.  Setelah  membahas  terkait struktur APBDesa, pemateri kemudian membahas  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKP  Desa).  Pembahasan  ini  dimulai  dengan membahas bagan aluar penyusunan RKP Desa, dan  menyesuaikannya  dengan  perencanaan pembangunan  desa.  Setelah  itu  membahas mengenai  sistematika  penulisan  format  RKP Desa.
Pada hari kedua lebih difokuskan kepada latihan  penyusunan  APBDesa  dan  RKP  Desa. Pelatihan  ini  dimulai  dengan  petunjuk  teknis yang  harus  diketahui  dan  diperhatikan  oleh perangkat  desa  dalam  menyusun  APBDesa. Setelah dilakukan latihan penyusunan APBDesa,  dilakukan  latihan  penyusunan  RKP Desa.  Berdasarkan  hasil  dari  latihan  diketahui bahwa  sebagian  besar  dari  peserta  pelatihan sudah  dapat  memahami  tata  cara  penyusunan APBDesa  dan  telah  mampu  menyusun APBDesa  dengan  baik.  Selain  itu  pada penyusunan  RKP  Desa,  peserta  latihan sebagian besar juga mampu untuk

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil diskusi ketahui bahwa permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan  hal ini adalah dalam penyusunan RKP, pemerintah nagari  harus  menyertakan  Rencana  Anggaran Biaya  untuk  setiap  kegiatan,  seperti  yang tertuang  dalam  Permendagri  No  114  Tahun 2014  Pasal  42.  Namun,  karena  kurangnya pemahaman  aparatur  nagari  dalam  menyusun RAB,  maka  APBDesa  yang  telah  disusun sering  dikembalikan  oleh  pihak  kecamatan kepada pihak nagari untuk dikoreksi. APBDesa yang disusun juga banyak dikoreksi yang  disebabkan  oleh  masih  terdapatnya program  kegiatan  yang  diajukan  yang  tidak sesuai selaras dengan kegiatan pemerintah atau kabupaten.    Selain  itu  pemahaman  perangkat nagari  masih  cukup  rendah  terkait  dengan susunan dan isi dari anggaran desa.
Setelah  dilakukan  pemberian  materi, kemudian peserta diberikan latihan penyusunan APBDesa dan latihan penyusunan RKP  Desa.  Berdasarkan  hasil  dari  latihan diketahui  bahwa  sebagian  besar  dari  peserta pelatihan  sudah  dapat  memahami  tata  cara penyusunan  APBDesa  dan  telah  mampu menyusun  APBDesa  dengan  baik.  Selain  itu pada  penyusunan  RKP  Desa,  peserta  latihan sebagian besar juga mampu untuk menyelesaikan latihan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  Henri;  Arza,  Fefri  Indra;  Mulyani,
Erly;  Fitra,  Halkadri.  (2017).  Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal WRA . 5(2). 1019-1028. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan  Bimbingan  dan  Konsultasi
Pengelolaan  Keuangan  Nagari. Deputi Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan
Keuangan Daerah. Jakarta. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia. 2016. AlokasiDana Nagari2016. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015.
Laporan  Hasil  Kajian  Pengelolaan
Keuangan Nagari: Alokasi Dana Nagari dan  Dana  Nagari. Deputi  Bidang Pencegahan. Jakarta.
Mahfudz.  2009.  Analisis  Dampak  Alokasi Dana Nagari (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan  Nagari. Jurnal  Organisasi dan Manajemen Vol. 5 (1) : 10-22.
Nayang,  dkk.  2017.  Phenomenology  Study  on Implementation  of  Village  Financial Management in Nagari At Bayang Pesisir Selatan.  Proceeding.  The  1st  UNICEB 2017.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Nagari. 30Mei 2014. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  60  Tahun  2014. Dana  Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara. 21Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2016. Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  Tentang  Dana  Nagari  Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Negara. 29Maret  2015. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  49  Tahun  2016. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan,  Pemantauan  dan  Evaluasi Dana  Nagari. 29Maret  2016.  Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor 478.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Nagari. 31Desember 2014. Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 2093.
Rahayu,  Sri.  dkk.  2007.  Studi  Fenomenologis Terhadap  Proses  Penyusunan  Anggaran Daerah  Bukti  Empiris  Dari  Satu  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Di  Provinsi Jambi. Simposium  Nasional  Akuntansi  X Makassar: 1-22.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara. 14
Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

## LAMPIRAN
Gambar 1. Jadwal Penyusunan APB Desa
Tabel 1. Hasil Tabulasi Kuesioner No Pernyataan Rerata 1 Anggaran yang disusun sesuai dengan program yang disepakati berdasarkan prioritas 4,2 2 Program/pembangunan yang kurang dibutuhkan masuk dalam anggaran 3,9 3 Program/pembangunan yang saya/kelompok usulkan terealisasi dalam anggaran 3,4 4 Beberapa program yang dianggarkan bukan berasal dari usulan masyarakat 3,4 5 Program yang dianggarkan menunjang kemajuan desa 4,1 6 Realisasi anggaran menunjang kemajuan desa 4,2 7 Realisasi anggaran secara transparan disampaikan pada masyarakat 3,9 8 Realisasi anggaran tidak jauh dari program yang direncanakan 4,3 9 Saya memahami susunan anggaran yang telah dibuat secara keseluruhan 3,2 10 Saya mengerti jenis komponen anggaran yang telah disajikan 3,3 11 APBDesa yang disampaikan sedikit mengalami koreksi dari pihak kecamatan dan Dinas PMD 2,3 12 Tidak terdapat kendala dalam penyusunan APBDesa 2,5 Sumber: Data diolah (2019)