## Legalitas

## Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia

## Ferdricka Nggeboe*, Bunyamin Alamsyah, Yohanes Chandra Putra
Program magister Ilmu Hukum Universitas Baatanghari Jambi *Correspondence email: ferdricka.unbari@unbari.ac.id
Abstract . Palm oil theft was resolved in a customary manner by the people of Bahar Selatan Muara Jambi rather than through the criminal justice system starting from the Bahar Selatan Police so they were interested in doing research. The aim of the research is to understand and analyze the Settlement of Criminal Cases according to Selata customary law, to examine the actions and efforts in  the  jurisdiction  of  the  Bahar  Police,  the  research  method  uses  empirical  juridical.  Completion  of  Criminal  Cases  Based  on Customary Law in the Legal Area of the South Bahar Police with customary institutions at the sub-district level of South Bahar on the  basis  of  considerations  of  theft  caused by  the  difficulty  of  finding  work,  due  to  the number  of  residents  who do not  matc h employment opportunities, the large number of people who drop out of school, because of school graduation certificates is a formal requirement  for  finding  a  job.  Therefore  people use  shortcuts,  namely  working  a  little  and  making  a  lot  of  money.  even  if  you commit an unlawful crime of theft. The Attitudes and Actions of the Police of the Bahar Selatan Police on the Report on Completion of Criminal Theft according to Customary Law while continuing to carry out the minutes through the restorative justice process and the results of peace through adat as a witness to the tuo tengganai traditional institutions of the South Bahar Sub-District The efforts of the South Bahar Police in Providing an Understanding of the Synchronization of Local Customary Law and Indonesian Positive  Law  in  Enforcing  the  Criminal  Law  of  Palm  Oil  Theft  in  the  South  Bahar  Police  Area  through  outreach  through socialization by providing an understanding of procedures Guidelines for the mechanism for implementing restorative justice in Enforcing the Criminal Law of Palm Oil Theft in the South Bahar Police Area the suggestion put forward is that involvement is needed the community, traditional institutions and stakeholders of Bahar Selatan in carrying out the settlement of criminal cases of theft, bearing in mind that the community (environment) is an object that is directly affected by a crime, and also that the community can participate in the settlement process from start to finish, such as: restoration of rights victims and vindication of perpetrators. Simultaneous increase in police officers carrying out socialization in the midst of society the importance of restorative justice in the context of synchronizing peace with traditional institutions.
Keywords : Peace Synchronization, Customary Law, Indonesian Positive Law, Sector Police
Abstrak . Pencurian Kelapa Sawit diselesaikan secara adat oleh masyarakat di Bahar Selatan Muara Jambi dibandingkan melalui sistem peradilan pidana mulai dari Polsek Bahar Selatan sehingga tertarik melakukan penelitian. Tujuan Penelitian adalah untuk memahami dan menganalisa Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Secara Hukum Adat r Selata, sikan tindakan dan upaya Diwilayah Hukum Polsek Bahar, Metode Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Secara Hukum Adat Diwilayah  Hukum  Polsek  Bahar  Selatan  dengan  lembaga  adat  tingkat  kecamatan  Bahar  selatan  dengan  dasar  pertimbangan Pencurian yang disebabkan karena susahnya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan,  banyaknya  masyarakat  yang  putus  sekolah,  karena  ijazah  tamatan  sekolah  merupakan  syarat  formil  dalam  mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang menggunakan jalan pintas, yaitu sedikit bekerja dan dapat menghasilkan uang banyak. walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum. Sikap Dan Tindakan Polri Polsek Bahar Selatan  Terhadap Laporan Penyelesaian Pidana Pencurian Secara Hukum Adat dengan tetap melaksanakan berita acara melalui proses restorative justice dan hasil perdamaian melalui adat sebagai saksi tuo tengganai lembaga adat Kecataman Bahar Selatan Upaya Polsek Bahar Selatan  Dalam  Memberikan  Pemahaman  Harmonisasi  Hukum  Adat  Setempat  Dan  Hukum  Positif  Indonesia  Dalam  Penegakan Hukum Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan melalui sosialisasi melalui sosialisasi dengan memberikan pemahaman prosedur  Pedoman  mekanisme  penerapan keadilan  restoratif  (restorative  justice)  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan saran yang dikemukakan bahwa Diperlukan keterlibatan masyarakat , lembaga  adat  dan  stake  holder  Bahar  Selatan  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencurian,  mengingat masyarakat (lingkungan) adalah objek yang terdampak langsung dari suatu kejahatan, dan juga masyarakat dapat mengikuti proses penyelesaian mulai dari awal sampai akhir, seperti: pemulihan hak-hak korban dan pemulihan nama baik pelaku. Aparat kepolisian peningkatan simultan melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat pentingnya restorative justice dalam rangka Harmonisasi perdamaian bersama lembaga adat.
Kata Kunci : Harmonisasi Perdamaian, Hukum Adat, Hukum Positih Indonesia, Kepolisian Sektor

## PENDAHULUAN
Indonesia  terkenal  dengan  keberagaman  salah  satunya  masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai  adat  istiadat. Masyarakat tersebut masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara  pidana  dapat  membawa dampak  yang  langsung  dirasakan  oleh  mereka  yang  terlibat.  Dalam  praktek penyelesasaian perkara di Indonesia masih banyak dijumpai penyelesaaian perkara melalui hukum adat, hukum adat di Indonesia  dikenal  banyak  lembaga adat  yang  menjadi  simbol  budaya  lokal,  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana. 1
Hukum  adat  adalah  hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk perundang-undangan  Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama, dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  yang  mengandung  unsur agama,  diikuti  dan  ditaati  oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya 2 .
Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya ia tidakan dihapus  dengan  Perundang-  undangan,  andaikata  diadakan  Perundang-undangan  yang  akan  menghapuskannya  akan percuma saja,  justru  hukum  pidana  Perundang-  undangan akan  kehilangan sumber  kekayaannya  oleh  karena  hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum Perundang-undangan 3 . Pengertian Hukum Pidana Adat seperti di atas mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang- undangan yang mengandung unsur –unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, dikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat  yang  bersangkutan.  Ketiga,  pelanggaran  terhadap  peraturan  tersebut  dipandang  sebagai  perbuatan  yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan. 4
Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam sistem hukum nasional merupakan sumber  hukum  yang  telah  mendapat pengakuan,  seperti  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi  :  “Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuankesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak  hak  tradisionalnya  sepanjangmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Hukum  Pidana  Adat  juga  mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Secara  eksplisist  maupun  implisit  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  10  ayat  (1),  dan  Pasal  50  ayat  (1) Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  meletakkan  dasar  eksistensi  Hukum  Pidana  Adat.  Ketentuan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”.  Kemudian  Pasal  10  ayat  (1) menyebutkan bahwa, “Pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara  yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  mengatur  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya”. Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pada dasarnya kalimat “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat”  menjadikan  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili.  Ini mencerminkan baik tersurat maupun tersirat bahwa perlakuan Hukum Pidana Adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu  masyarakat  yang  aman,  tenteram,  sejahtera,  baik  antara  pihak  yang  bersangkutan  maupun  masyarakat  secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bah-kan dari sebagian masyarakat tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan investasi yang baik dan benar. 5 Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh, yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari, serta tidak ada lagi persoalan di kemudian hari. 6
1 Moh. Koesno, Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992,h.11.
2 Ibid, h 12
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984, h. 20
4 Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.
5 Yoppy Ariansyah dan M. Zen Abdullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)
http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/288/211
6 Moh. Koesno,Op Cit, h. 5.
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
Hukum  adat  sebagai  suatu  sistem  hukum  memiliki  pola  tersendiri  dalam menyelesaikan  sengketa.  Hukum memiliki  karakter  yang  khas  dan  unik  bila dibandingkan  dengan  sistem  hukum  lain.  Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah,dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Penyelesaian perkara  atau  sengketa  dalam  masyarakat  hukum  adat  didasarkan  pada  pandangan  hidup (lebensaacbuung) yang  dianut  oleh masyarakat  tersebut,  bahwa  pandangan  hidup  masyarakat  adat  tertumpu  pada filsafat  eksistensi  manusia 7 .  Pandangan  hidup  masyarakat  adat  yang  berasal dari  nilai,  pola  pikir,  dan  norma  telah melahirkan  ciri  masyarakat  hukum  adat. Ciri  masyarakat  hukum  adat  adalah  religious,  komunal,  demokrasi, mementingkan  nilai  moral  spiritual,  dan  bersahaja  (sederhana).  Masyarakat hukum    adatmenyelesaikan sengketa melalui  jalur  musyawarah  atau kekeluargaan,  karena  dalam  musyawarah  dapat  dibuat  kesepakatan  damai  yang menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  musyawarah  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedamaian  dalam masyarakat.
Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win- win) . Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak  yang  terlibat  relatif  lebih  sedikit  dibandingkan  melalui  proses  peradilan  dengan  komponen  Sistem  Peradilan Pidana.
Di Provinsi Jambi sendiri, lembaga adat diakui oleh pemerintah sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 11 Tahun 1991 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan Dalam Provinsi  Jambi.  Selanjutnya  Pasal  13  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  No  5  Tahun  2007 tentang Adat Melayu Jambi yang isinya :
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait.
(2) Kerja  sama  dan  koordinasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dalam  hal  penguatan  hukum  adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada masyarakat adat di Jambi, agama yg mereka anut berpengruh terhadap adat dan hukum adat yg sudah berakar, amat tergantung pada seberapa jauh keyakinan mereka terhadap ajaran agama yang mereka terima, karena keyakinan merupakan  akar  dari  adat  dan  hukum  adat  yang  mereka  pegang. Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  adat  jambi yang  disebut  induk  undang- undang terdiri dari:
1. Titian Teras Bertangga Batu
Maksudnya, ketentuan yang bersumber dari Hadist Nabi dengan firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an yang disebut dengan syarak yang dijadikan tuntunan utama
2. Cermin Nan Tidak Kabur
Ketentuan yang sudah ada berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi.
3. Lantak Nan Tidak Goyah
Lantak atau tonggak adalah sepotong kayu atau batu beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan kedalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu.
4. Nan Tidak Lapuk Karena Hujan, Tidak Lekang Karena Panas
Hujan dan panas adalah sifat alami yang dinaklumi oleh semua orang, sehingga berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
5. Kata Seiyo
Pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat sebanyak mungkin orang yang patut didengar sehingga dicapai  kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama.
Permasalahan yang diselesaikan oleh Lembaga Adat di Jambi seperti di Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya silang sengketa tanah saja tetapi lebih banyak  tindak pidana pencurian. Salah satunya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan 40% lahan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi ditanami oleh Kelapa Sawit baik yang dimiliki oleh  Pribadi  maupun  perusahaan.  Nama  perusahaan  yang  berada  di  wilayah  Polsek  Bahar  Selatan  adalah  PTPN  VI Tanjung Lebar, adapun total kerugian yang dilaporkan + Rp 8.000.000 -15.000.000 Juta yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat di Desa Bahar Selatan.8
7 ibid
8 Laporan BPS Muaro Jambi Tahun 2022
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
Selanjutnya penyelesaian pencurian kelapa sawit lebih banyak diselesaikan melalui adat dan tidak diproses lanjut oleh Kepolisian Sektor di Polres Muaro Jambi sebagaimana terjadi di Polsek Bahar Selatan. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi peningkatan laporan pencurian kelapa sawit sebanyak 15 kasus di Polsek Bahar  Selatan,  dan  telah  dilakukan  penangkapan  terhadap  para  pelaku  namun  yang  sampai  pada    proses  peradilan selanjutnya  hanya  2  kasus  proses  lanjut  sedangkan  sisanya  diselesaikan  secara  adat  dan  ditindaklanjuti  dengan perdamaian di tingkat Polsek.
Pencurian yang disebabkan karena susahnya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil  dalam  mencari  pekerjaan.  Oleh  karena  itu  orang  menggunakan  jalan  pintas,  yaitu  sedikit  bekerja  dan  dapat menghasilkan uang banyak. walaupun dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum.
KUHP menjelaskan pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi :
Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,-.
Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak  pencurian  tersebut  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang  menimbulkan  Iuka  berat  atau  meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian di atur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367. Tiap-tiap pasal tersebut mengatur berbagai kategori bentuk tindak pidana pencurian. Pada Pasal 362 tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa, Pasal 363 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.
Sedangkan penyelesaian pencurian kelapa sawit di Polsek Bahar Selatan lebih banyak dimediasi oleh Lembaga Adat  sehingga  terjadi  pencabutan  laporan  kepolisian,  sehingga  dari  segi  tujuan  penegakan  hukum  pidana  tidak memberikan efek jera. Dari peristiwa yang terjadi diatas menimbulkan pemikiran diperlukan harmonisasi Hukum Adat Setempat Danhukum Positif Indonesia  dalam penegakan hukum pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Harmonisasi Sistem Perdamaian Kasus  Tindak  Pidana  Pencurian  Kelapa  Sawit  Di  Wilayah  Polsek  Bahar  Selatan  Melalui  Hukum  Adat  Setempat Danhukum Positif Indonesia ”.

## METODE
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  objek  penelitian  secara  rinci  berdasarkan  praktek  dari  norma di  lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan. 9 Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. 10 Pendekatan  yuridis  yang  dilakukan  dengan  meneliti  aspek-aspek  hukum  berupa  peraturan-peraturan,  perundang- undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan  yuridis  empiris  yang  dimaksudkan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  menganalisis permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dilakukan  dengan  memadukan  bahan-bahan  hukum  baik  primer,  sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis  empiris  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dari  permasalahan dalam  penelitian berdasarkan realitas yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Secara Hukum Adat Di wilayah Hukum Polsek Bahar Selatan : Di Wilayah Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Hukum adat nasih dipertahankan keberadaannya, karena adanya kesadaran
9 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.86.
10 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 295
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
hukum  dari  masyarakatnya.  Hukum  adat  merupakan hukum  tidak  tertulis  yang  memiliki  kemampuan  untuk menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  sekitar.  Dengan  kata  lain,  hukum  ini  bersifat  dinamis.  Maka  dengan  sendirinya hukum  adat  dapat  mampu  menjawab  segala  masalah-  masalah  hukum  yang  dihadapi  oleh  rakyat  dalam  kehidupan sehari-hari  di  suatu  daerah  tertentu. Peraturan  Daerah  Muaro  Jambi  Nomor 17 Tahun  2017  Tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak  Regam yang  mengatur  ketentuan  penguatan  kelembagaan  adat  melayu  merupakan  bentuk  pengakuan  dan penghormatan kesatuan masyarakat adat melayu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Muaro Jambi  . Dalam Pasal 10 LAM Muaro Jambi  mngatur wewenang  tentang  Lembaga  Adat  baik  ditingkat  Dusun/Kelurahan,  Kecamatan,  bahkan  Kabupaten.  Lembaga  Adat tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:
a. menetapkan ketentuan adat Muaro Jambi  ;
b. memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Muaro Jambi  ;
c. menjaga eksistensi nilai-nilai adat Muaro Jambi  dalam lingkupnya;
d. menyelesaikan  masalah  sosial  kemasyarakatan  sepanjang  tidak  bertentang  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan;
e. menegakkan hukum adat;
f. menyelenggarakan upacara adat; dan
g. memberikan rekomendasi memahami Adat Muaro Jambi  kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.
LAM Muaro Jambi  tingkat Kecamatan memiliki wewenang:
a. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada  lembaga  adat  tingkat  dusun/kelurahan,  sepanjang  penyelesaiannya  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
c. melakukan  pembinaan  dan  koordinasi  dalam  rangka  penguatan  lembaga  LAM  Muaro  Jambi    Tingkat Dusun/kelurahan.
Selanjutnya Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi  tingkat Kabupaten memiliki wewenang:
a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
b. menyelesaikan  perselisihan  yang menyangkut  perkara  perdata  dan  pidana adat,  sepanjang  penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c. memberikan  pendapat  dan  saran,  baik  diminta  maupun  tidak  diminta,  kepada  Pemerintah  Kabupaten  dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
d. memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
e. membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
f. menjaga,  memelihara,  dan  memanfaatkan  ketentuan  adat  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  untuk kesejahteraan masyarakat; dan
g. melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya
Tanggung jawab LAM Muaro Jambi  tingkat Kecamatan meliputi:
a. menguatkan peran dan fungsi LAM Muaro Jambi  tingkat Kecamatan;
b. menjadi  fasilitator  dan  mediator  dalam  penyelesaian perselisihan  yang  menyangkut  perkara  perdata  dan  pidana adat masyarakat dalam lingkupnya;
c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya.
Tanggung jawab LAM Muaro Jambi  tingkat Kabupaten meliputi:
a. memelihara  dan  membela  nilai-nilai  adat  serta  membela  kepentingan  masyarakat  adat  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat dan nilai sosial budaya dalam mempersiapkan generasi penerus
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
yang  berjati  diri,  bermanfaat  dalam  mengangkat  tuah,  marwah,  harkat  dan  martabat  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang- undangan yang berlaku;
d. memberdayakan,  mengembangkan,  dan  melestarikan  adat  dan  kebiasaan- kebiasaan  masyarakat  dalam  rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
e. memberikan  saran  usul  dan  pendapat  ke  berbagai  pihak  perorangan,  kelompok/lembaga  maupun  pemerintah berkaitan dengan masalah adat;
f. melaksanakan penyuluhan adat secara menyeluruh;
g. menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Adat Muaro Jambi  ; dan
h. membuat standarisasi hukum Adat Muaro Jambi  , dan Adat Muaro Jambi  .
Permasalahan yang diselesaikan oleh Lembaga Adat di Jambi seperti di Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya silang sengketa tanah saja tetapi lebih banyak  tindak pidana pencurian. Salah satunya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan 40% lahan perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi ditanami oleh Kelapa Sawit baik yang dimiliki oleh  Pribadi  maupun  perusahaan.  Nama  perusahaan  yang  berada  di  wilayah  Polsek  Bahar  Selatan  adalah  PTPN  VI Tanjung Lebar, adapun total kerugian yang dilaporkan + Rp 8.000.000 -15.000.000 Juta yang dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat di Desa Bahar Selatan.11
Selanjutnya penyelesaian pencurian kelapa sawit lebih banyak diselesaikan melalui adat dan tidak diproses lanjut oleh Kepolisian Sektor di Polres Muaro Jambi sebagaimana terjadi di Polsek Bahar Selatan. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi peningkatan laporan pencurian kelapa sawit sebanyak 15 kasus di Polsek Bahar  Selatan,  dan  telah  dilakukan  penangkapan  terhadap  para  pelaku  namun  yang  sampai  pada    proses  peradilan selanjutnya  hanya  2  kasus  proses  lanjut  sedangkan  sisanya  diselesaikan  secara  adat  dan  ditindaklanjuti  dengan perdamaian di tingkat Polsek.
Hukuman atau pidana yang dapat menjerat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak  pencurian  tersebut  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang  menimbulkan  Iuka  berat  atau  meninggalnya seseorang. Tindak pidana pencurian di atur di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yaitu yang terdiri dari Pasal 362, 363, 364, 365 dan 367. Tiap-tiap pasal tersebut mengatur berbagai kategori bentuk tindak pidana pencurian. Pada Pasal 362 tersebut mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa, Pasal 363 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.
Sedangkan penyelesaian pencurian kelapa sawit di Polsek Bahar Selatan lebih banyak dimediasi oleh Lembaga Adat  sehingga  terjadi  pencabutan  laporan  kepolisian,  sehingga  dari  segi  tujuan  penegakan  hukum  pidana  tidak memberikan efek jera. Dari peristiwa yang terjadi diatas menimbulkan pemikiran diperlukan harmonisasi Hukum Adat Setempat Danhukum Positif Indonesia  dalam penegakan hukum pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan
Tindak pidana pencurian dengan prinsip restorative justice oleh pihak kepolisian sektor Bahar Selatan mengacu pada  Surat  Edaran  Kapolri  No . 8  tahun  2018  tentang  Penerapan  Restorative  Justice. Pertimbangan  penyidik  untuk menerapkan prinsip restorative justice pada perara diatas ialah untuk menciptakan keteraturan,  ketentraman dan rasa aman dimasyarakat  sehingga  tidak  terjadi  benturan  atau  gejolak  dimasyarakat  atas  perkara  yang  cukup  diselesaikan secara kekeluargaan saja tetapi tetap memperhatiakn kepentingan korban khusunya. 130
Berdasarkan  rumusan  Pasal  364  KUHP  di  atas,  maka  unsur-unsur  dalam  pencurian  ringan  adalah:  pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP); pencurian yang dilakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau  lebih  secara  bersama-sama  (Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP);  Pencurian  yang  dilakukan  dengan  membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu; Tidak dilakukan dalam sebuah rumah; Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabilan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari  dua  puluh  lima  rupiah.  Ketentuan  tersebut  terdiri  dari  unsur-unsur  Tindak  Pidana  Pencurian.  Apabila  tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian, maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana. Dapat dilihat dalam ketentuan tersebut tidak ditentukan objek apa yang menjadi barang curian.
Untuk batasan kerugian akibat pencurian yang dikategorikan tindak pidana ringan mengacu kepada Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP (PERMA 2/2012), sebagaimana berikut: Perbuatan yang diterangkan
11 Laporan BPS Muaro Jambi Tahun 2022
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 1 PERMA 02/2012: Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 363, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Terkait  dengan  pencurian  ringan,  konsiderans  poin  b  PERMA  02/2012  menyatakan  sebagai  berikut:  Bahwa apabila nilai uang yang ada di dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak  pidana  ringan  seperti  pencurian  ringan,  penipuan  ringan,  penggelapan  ringan  dan  sejenisnya  dapat  ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukum paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara  Pemeriksaan  Cepat.    Yang  menentukan  efektif  tidaknya  kinerja  hukum  adalah  aparat  penegak  hukum,  dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.
Faktanya atas penyelesaian secara adat beberapa perkara ada ketidakpuasan, karena faktanya setelah proses secara adat  tersebut  ada  perkara  yang  kemudian dilaporkan  ke  Kepolisian,  setelah  melewati  proses  pemeriksaan  akhirnya kasusyang dilaporkan berhasil dimediasi oleh polisi dan pihak pelapor atau korban bersedia mencabut laporan polisi tersebut 132 .  contoh  perkara di atas  hanya sebagai  contoh  perwakilan  yang  mereka  yang  kurang  puas  dengan  putusan pengadilan  adat.  Pertimbangan  polisi  untuk  memediasi  bukan  hanya  semata  pertimbangan  secara  tekhnis,  karena pertimbangan  yang  dipilih  adalah  secara  kepuasan,  rasa  aman 133 .  Nyatanya  setelah  diputus  secara  adat  masih menimbulkan  ketidakpuasan  oleh  korban.  Kebijakan  penyelesaian  secara  adat ini  sebenarnya  baik  tetapi  masih menimbulkan rasa ketidakpuasan sehingga korban melapor ke Kepolisian, efektivitasnya ternyata masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan putusan adat sehingga tujuan hukumnya belum terpenuhi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi kebijakan penyelesaian secara adat berjalan tetapi tidak efektif.
Pasal 11 Tanggung jawab LAM Muaro Jambi  tingkat Dusun/Kelurahan meliputi:
a. menguatkan peran dan fungsi LAM Muaro Jambi  tingkat Desa/kelurahan;
b. menjadi  fasilitator  dan  mediator  dalam  penyelesaian perselisihan  yang  menyangkut  perkara  perdata  dan  pidana adat masyarakat dalam lingkupnya;
c. menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta oganisasi sosial budaya lainnya; dan
d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat. Tingkatannya dapat melakukan hubungan kerja sama dengan:
a. lembaga adat lainnya;
b. aparat penegak hukum;
c. lembaga pendidikan;
d. pusat kajian atau penelitian;
e. lembaga terkait.
Walaupun  secara  sosiologis,  pemberlakuan  hukum  positif  dianggap  sudah  cukup  tepat,  namun  perberlakuan hukum  positif  terhadap  suatu  masyarakat  adat  tentulah  harus  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  bersifat  yuridis. Pemberlakuan hukum positif tanpa didukung oleh alasan hukum atau tidak didasarkan kepada latar belakang yuridis, maka pemberlakuan hukum tersebut menjadi bertentangan dengan asas negara hukum yang diamanatkan secara jelas dan tegas oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Dinyatakan ini merupakan tolok yuridis-normatif yang harus diperhatikan  oleh  pemerintah  nasional  apabila  akan  memberikan  pengakuan  kepada  eksistensi  masyarakat  hukum adat.  Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan.  Semenjak  hukum  nasional  berkembang,  hukum  adat  masih  tetap  berjalan  menurut  batas  tertentu  yaitu dalam hal-hal perdamaian adat. Hukum  adat atau adat istiadat yang berlaku selama  ini telah tersingkir sama sekali. Sebenarnya  tidak  demikian  malah  pada  tahun  1956  itu  yang  dihapus  adalah  pengadilann  asli.  Menjadi  berlaku Pengadilan Negeri, namun hukum perdamaian adat tidak pernah dihapuskan malah hukum perdamaian adat menunjang hukum nasional.
Dengan  berlakunya  KUHP  maka  dalam  perkara  yang  menyangkut  pidana,  Polisi  adalah  penyidik  tunggal  ini adalah undang-undang nasional sebagai landasan. Hukum adat harus tunduk kepada hukum nasional, namun karena hal yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu hukum keseimbangan dalam masyarakat, baik itu bersifat magis maupun bersifat batiniah. Dalam KUHP yang disidik, dituntut dan diadili adalah pelaku langsung dari kasus tersebut, sedangkan kedua belah pihak keluarga seperti orang tua, nenek mamak, tuo  tengganai tidak sama sekali.
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
Pada hal bisa terjadi ketegangan kedua belah keluarga sehingga bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan  keseimbangan  masyarakat  jadi  terganggu.  Dalam  hal-hal  seperti  hukum  adat  dapat  berperan  untuk  menengahi, mendamaikan  dan  mempersatukan  kembali  seperti  semula  dengan  menampilkan  nenek  mamak,  tuo  tengganai,  alim ulama yang membuat keputusan: “kusut diusai, keruh dijernihkan, angkang disusun, silang dipatut”.
Dengan  demikian,  manakala  terjadi  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  suatu  masyarakat  adat  sementara hukum adat dari masyarakat tersebut tidak memenuhi ke empat syarat tersebut di atas, maka hukum yang diberlakukan terhadap perbuatan pidana tersebut adalah hukum pidana nasional baik yang diatur di dalam KUHP maupun perundang- undangan pidana di luar KUHP.

## Sikap  Dan  Tindakan  Polri  Polsek  Bahar  Selatan  Terhadap  Laporan  Penyelesaian  Pidana    Pencurian  Secara Hukum Adat
Polsek  Bahar  Selatan  dalam  rangka  harmonisasi  penyelesaian  secara  hukum,  berdasarkan  SOP  melaksanakan restorative justice dan membuat berita acara perdamaian dengan saksi tuo tengganai adat Bahar Selatan.
Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: Materiel, meliputi : 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan  melepaskan  hak  menuntutnya  di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas :
a) pada pelaku:
1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan,
2) pelaku bukan residivis;
b) pada tindak pidana dalam proses;
1) penyelidikan; dan,
2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
Formil, meliputi :
1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang  berperkara  (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan,
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. 12 61
Salah satu Alternatif Penyelesaian Perkara adalah melalui mediasi. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin,  “Mediare”  yang  berarti  berada  di tengah.  Makna  ini merujuk  pada  peran pihak  ketiga  sebagai mediator yang memiliki tugas menengahi dan menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak. Mediator harus ada dalam posisi netral dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  perselisihan.  Ia  harus  mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak yang bersengketa  secara  adil  dan  sama  sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  dari  para  pihak  yang  bersengketa.Proses Mediasi,  secara  normative  pada  dasarnya  tidak  dikenal  sebagai  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Mediasi  lebih  dikenal dalam  lingkungan  Peradilan  Perdata  dengan  nama  ADR  ( Alternative  Dispute  Relation). Meski  demikian,  dalam prakteknya  proses mediasi ini ternyata banyak  dilakukan,  bahkan terkadang mediasi difasilitasi  oleh  aparat  penegak hukum.
Pada  dasarnya  semua  tindak   pidana   dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Kelebihan dari penerapan Restorative Justice adalah: Konsep Restorative Justice System lebih  mengedepankan  pendekatan  sosiokultural  dibandingkan  dengan  pendekatan  normatif  sehingga  dengan  melalui pendekatan sosio- kultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan. Itulah yang mendasari kenapa pada akhirnya pihak Kepolisian Sektor Bahar Selatan lebih menitikberatkan pada ketentraman dan keteraturan. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak memihak,  dan  hanya  berpihak  pada  kebenaran  sesuai  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta mempertimbangkan kesetraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, memberikan ganti rugi kepada
12 61 Briptu Benny Bahari Sitanggang, Penyidik Pembantu Polsek Bahar Selatan, Wawancara 21 Juli 2023
Ferdricka Nggeboe et al., Sinkronisasi System Perdamaian Khusus Tindak Pidana  Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Polsek Bahar Selatan Melalui Hukum Adat Setempat Dan Hukum Positif Indonesia
korban.  Prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dimaknai  pada  pemenuhan  rasa  keadilan  semua  pihak  yang terlibat  dalam  perkara  pidana  melalui  upaya  yang  melibatkan  korban,  pelaku  dan  masyarakat  setempat  serta penyelidik/penyidik  sebagai  mediator.  Karena  proses  hukum  perkara  pidana  yang  terjadi  belum  mencapai  tahap pemeriksaan persidangan dan baru pada tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian.

## SIMPULAN
Penyelesaian  Perkara  Pidana  Pidana  Secara  Hukum  Adat  Diwilayah  Hukum  Polsek  Bahar  Selatan  dengan lembaga adat tingkat kecamatan Bahar selatan dengan dasar pertimbangan Pencurian yang disebabkan karena susahnya mencari pekerjaan, dikarenakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, banyaknya masyarakat yang putus sekolah, karena ijazah tamatan sekolah merupakan syarat formil dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu orang  menggunakan  jalan  pintas,  yaitu  sedikit  bekerja  dan  dapat  menghasilkan  uang  banyak.  walaupun  dengan melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar hukum.
Diperlukan  keterlibatan  masyarakat,  lembaga  adat  dan stake  holder Bahar  Selatan  dalam    pelaksanaan  penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, mengingat masyarakat (lingkungan) adalah objek yang terdampak langsung dari suatu kejahatan, dan juga masyarakat dapat mengikuti proses penyelesaian mulai dari awal sampai akhir, seperti: pemulihan hak-hak korban dan pemulihan nama baik pelaku.
Aparat  kepolisian  peningkatan  simultan  melakukan  sosialisasi  di  tengah-tengah  masyarakat  pentingnya restorative justice dalam rangka harmonisasi perdamaian bersama lembaga adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Moh. Koesno, Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992,h.11. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984, h. 20 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.
Yoppy  Ariansyah  dan  M.  Zen  Abdullah.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan  Investasi Bodong  Sapi  Perah  di  Wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi  (Studi  Kasus  CV.  Nur  Asrof  Sejahtera) http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/288/211
Moh. Koesno,Op Cit, h. 5. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.86. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 295 Laporan BPS Muaro Jambi Tahun 2022 Briptu Benny Bahari Sitanggang, Penyidik Pembantu Polsek Bahar Selatan, Wawancara 21 Juli 2023