Journal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota                                                                            https://doi.org/10.29313/jrpwk.v1i2.378

## Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Helmi Dwi Agung Pambudi * , Nia Kurniasari
Prodi  Teknik  Perencanaan  Wilayah  &  Kota,  Fakultas  Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
* pambudihelmi69@gmail.com, nia.kurniasari@unisba.ac.id
Abstract . West Bandung Regency is an area located in the Bandung Metropolitan Area, on the other hand, West Bandung Regency is also a peripheral area which tends to have dependence on the center,
namely  Bandung  City  and  Cimahi  City.  In  the  implementation  of  development,  it  is  necessary  to understand thoroughly in advance the meaning of development. Historically-ideologically, the idea of development is used as a Style of Governance to focus on the mechanism of economic productivity, resulting in efforts to narrow social space and minimize things that trigger social conflict. Therefore, the  role  of  the  state  apparatus  in  the  form  of  institutions  is  needed  to  ensure  the  creation  of  a mechanism that minimizes horizontal and ideological conflicts by prioritizing consensus and order. In  terms  of  development  politics  determining  sustainable  development,  in addition  to  the  physical area, social development also needs to be the main focus for development in West Bandung Regency. In  this  study,  the  MICMAC  and  MACTOR  analysis  methods  used  input  data  from  primary  and secondary surveys. As for the approach method using case studies. The purpose of this study is to map the role of actors on development variables and determine the relationship between variables and the actors involved.
Keywords: Politics, Development, Paradoxes, and Development Actors.
Abstrak. Kabupaten  Bandung  Barat  merupakan  suatu  wilayah  yang  berada  di  kawasan  Bandung Metropolitan  Area,  disisi  lain  Kabupaten  Bandung  Barat  juga  merupakan  wilayah  periphery  yang cenderung memiliki ketergantungan terhadap centre yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan  pembangunan,  perlu  dipahami  secara  menyeluruh  terlebih  dahulu  mengenai makna dari pembangunan . Secara Historis-Ideologis, ide pembangunan dijadikan sebagai Style of  Governance  untuk  menitikberatkan  pada  mekanisme  produktivitas  ekonomi,  sehingga timbul  upaya penyempitan ruang  sosial  dan meminimalkan hal – hal memicu konflik sosial. Maka  dari  itu,  dibutuhkan  peran  aparatur  negara  berbentuk  kelembagaan  untuk  menjamin terciptanya  mekanisme  yang  meminimalisir  konflik  horizontal  dan  ideology  dengan mengutamakan  konsesus  dan  ketertiban. Dalam  hal  politik  pembangunan  menentukan pembangunan  yang  berkelanjutan,  selain  fisik  wilayahnya,  pembangunan  dari  segi  sosial kemasyarakatan juga perlu menjadi fokus utama bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metoda  analisis  MICMAC  dan  MACTOR  yang  menggunakan data  masukan  dari  survey  primer  dan  sekunder.  Sedangkan  untuk  metoda  pendekatannya menggunakan studi kasus. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memetakan peranan aktor terhadap variabel pembangunan dan mengetahui hubungan variabel dengan aktor yang terlibat.
Kata Kunci: Politik, Pembangunan, Paradoks, dan Aktor Pembangunan.

## A. Pendahuluan
Pembangunan  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  untuk  merealisasikan  kehidupan  yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun dalam upaya tersebut, seringkali terdapat suatu  paradoks  pembangunan  seperti  ketergantungan  wilayah periphery terhadap wilayah central .  Hal  tersebut  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Bandung  Barat  yang memiliki ketergantungan terhadap wilayah Kota Bandung yang dimana kedua wilayah tersebut termasuk ke dalam Bandung Metropolitan Area .
Dalam  pelaksanaan  pembangunan,  terdapat  para  aktor  yang  menjalankan aktivitas  politik  (saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  berdasarkan  kinerja)  dalam pembangunan. Secara lebih rinci, menurut Teori Maslow menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan  terdapat  tiga  kelompok  aktor  yang  saling  mempengaruhi  didalamnya yaitu  Pemerintah  selaku  pemegang  kebijakan,  kemudian  masyarakat  yang  dijadikan sebagai  perspektif  tujuan  pembangunan,  dan  Swasta  sebagai  aktor  penunjang  dalam pembangunan.  Apabila  ketiga  kelompok  tersebut  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  politik pembangunan,  maka  pembangunan  tersebut  akan  mencapai  tujuan  intinya  yaitu kesejateraan masyarakat.
Dengan mengkorelasikan kedua isu diatas, maka perlu adanya upaya identifikasi seberapa  besar  pengaruh  kegiatan  politik  pembangunan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  maka  perumusan  masalah  dalam  penelitian  sebagai  berikut:  “Bagaimana pengaruh  antar  variabel  dalam  pembangunan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan kondisi interaksi kinerja para aktor yang terlibat dalam kegiatan politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat?”. Sehingga penelitian in dapat mencapai tujuannya yaitu: “Mengetahui  kondisi  pengaruh  variabel  pembangunan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  dan  memetakan  peranan  aktor  dalam  kegiatan  politik  pembangunan  di Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  Kabupaten  Bandung  Barat  dalam  memahami  pengaruh  politik pembangunan  bagi  kesejahteraannya  dan  dikemudian  hari  dapat  terlibat  aktif  dalam proses pembangunan di wilayahnya.

## B. Metodologi Penelitian
Metoda  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metoda  pendekatan normative dan studi kasus. Dengan kedua metoda tersebut, peneliti mengkaji beberapa produk  hukun  terkait  pembangunan  seperti  Perda  Kabupaten  Bandung  Barat.  Pokok kajiannya  yaitu  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  dalam  pembangunan  dan menjadi  acuan  dilaksanakannya  suatu  pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  Barat. Selain  itu,  peneliti  melakukan  suatu  penelitian  yang  dilatarbelakangi  oleh  kesesuaian teori dengan kondisi di lapangan yang berbentuk informasi terkait isu pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Metoda  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  primer  digunakan  dengan  mempertimbangkan  penggunaannya berdasarkan  jenis  data  dan  sumbernya.  Selain  itu,  pengumpulan  data  primer  juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara bagi stakeholder atau aktor yang terlibat kegiatan politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan pengumpulan data  sekunder  dilakukan  dengan  telaah  literatur  dan  peraturan  yang  terkait  mengenai pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  metoda  analisis  yaitu  metoda  analisis Micmac dan Mactor . Metoda analisis Micmac digunakan untuk mengetahui hubungan antar  variabel  pembangunan  yang  sebelumnya  variabel  tersebut  dikelompokkan berdasarkan  kategori  ketergantungan  ( dependence )  dan  pengaruh  ( influence ).
Pengelompokkan tersebut  terbagi ke dalam  empat kuadran  yaitu Influence  Variables, Relay  Variables,  Depending  Variables, dan Exluded  Variables . Influence  Variables merupakan  variabel  yang  sangat  berpengaruh  dengan  sedikit  ketergantungan, Relay Variables merupakan variabel yang sangat berpengaruh namun sangat ketergantungan, Depending  Variables merupakan  variabel  yang  memiliki  sedikit  pengaruh  namun ketergantungannya  tinggi,  sedangkan Excluded  Variables merupakan  variabel  yang tidak memiliki pengaruh dan ketergantungan terhadap variabel lainnya.
Gambar 1. Pemetaan Variabel Micmac
Sedangkan  metoda  analisis Mactor digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh kinerja  dan  hubungan  antar  aktor  dalam  kegiatan  politik  pembangunan  di  Kabupaten Bandung  Barat.  Pada  metoda  analisis  ini  dideskripsikan  pada  tiga  input  utama  yang berbentuk  matriks.  Input  data  analisis Mactor dilakukan  melalui  matriks  posisi  yang berasal dari pendapat masing – masing aktor terhadap variabel pembangunan. Selain itu, input  data  analisis  digunakan  berdasarkan  apresiasi  kinerja  aktor  satu  terhadap  aktor lainnya  untuk  mengetahui  hubungan  antar  aktor  yang  terlibat  dalam  politik pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Identifikasi  Stakeholder  yang  Berperan  dalam  Pembangunan  di  Kabupaten Bandung Barat
Peranan dan kepentingan para aktor selaku stakeholder tergantung pada tugas pokok dan fungsinya  masing  –  masing.  Berikut  ini  merupakan  tabel  klasifikasi  aktor  selaku stakeholder yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Stakeholder Kunci, Primer, dan Tersier.
Tabel 1. Klasifikasi Stakeholder Politik Pembangunan Kabupaten Bandung Barat
No Stakeholder Klasifikasi Stakeholder 1 Bupati Kabupaten Bandung Barat Kunci 2 Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Barat Kunci 3 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Kunci 4 Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Bandung Barat Kunci 5 Dinas Sosial Kunci 6 Organisasi Masyarakat Tersier 7 Swasta Tersier
110 | Helmi Dwi Agung Pambudi, et al.
8 Lembaga Swadaya Masyarakat Tersier 9 Akademisi Tersier 10 Tokoh Masyarakat Primer

## Keterkaitan Antar Variabel Pembangunan
Berdasarkan hasil analisis Micmac menghasilkan suatu pemetaan variabel pada masing- masing kuadran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kuadran I yang merupakan Influence  Variables tidak  diisi  oleh variabel manapun  yang berarti  tidak ada  variabel yang sangat berpengaruh dan sedikit ketergantung pada variabel lainnya. Pada kuadran II yang merupakan Relay Variables diisi oleh Indeks Pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah yang berarti variabel tersebut berpengaruh namun  sangat  ketergantungan  terhadap  variabel  lainnya.  Kuadran  III  diisi  yang merupakan Depending Variables tidak diisi  oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang tingkat ketergantungannya tinggi namun pengaruhnya kecil terhadap variabel lainnya. Sedangkan pada kuadran IV yang merupakan Excluded Variables diisi oleh  Pendapatan  Perkapita  dan  Kemiskinan  yang  berarti  variabel  tersebut  memiliki pengaruh dan ketergantungan yang kecil terhadap variabel lainnya.
Gambar 2. Peta Variabel menurut Pengaruh dan Ketergantungan

## Pengaruh dan Hubungan Antar Politik Pembangunan
Keterlibatan  para  aktor  dalam  politik  pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  Barat terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  didasarkan  pada  pengaruh  kepentingan  yang berbeda-  beda.  Pengaruh  merupakan  kemampuan  aktor  untuk  memperngaruhi  suatu proses  dan  memiliki  kapasitas  dalam  mempengaruhi  kemampuan  aktor  lainnya. Sedangkan  kepentingan  merupakan  kepentingan  para  aktor  terhadap  terhadap sumberdaya atau keterkaitan untuk terlibat dalam suatu kegiatan.

## Gambar 3. Peta Pengaruh Kepentingan Aktor dalam Politik Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan  hasil  analisis Mactor menunjukkan  bahwa  DPRD  Kabupaten Bandung  Barat  memiliki  pengaruh  yang  sangat  tinggi  dalam  politik  pembangunan sehingga memiliki daya saing yang sangat tinggi. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat (Ormas)  memiliki  pengaruh  yang  paling  rendah  dikarenakan  selain  hal  teknis,  aktor tersebut  kurang  terlibat  secara  langsung  dalam  agenda  pembangunan  di  Kabupaten Bandung  Barat.  Sementara  itu,  aktor  yang  memiliki  pengaruh  rendah  namun kepentingannya tinggi yaitu Bapelitbangda dan Dinas PUPR dikarenakan aktor tersebut tidak  terlibat  langsung  secara  tugas  dan  fungsi  tanpa  ketergantungan  terhadap  aktor lainnya,  seperti  Pemerintah  Daerah  selaku  eksekutor  pembangunan.  Hal  ini  berbeda dengan stakeholder lain yang memiliki daya saing tinggi dan potensi risiko yang lebih rendah.  Perbedaan  hasil  ini  menunjukkan  bahwa  stakeholder  terkait  perlu  mengacu terlebih  dahulu  pada  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  legislatif  maupun  eksekutif. Dengan  hasil  ini,  menunjukkan  bahwa  praktik  pembangunan  di  Kabupaten  Bandung Barat masih menggunakan metode Top Down .

## Daya Saing Aktor Politik Pembangunan
Pada matriks daya saing (MDII) ini akan memperlihatkan bahwa akademisi dan bupati (eksekutif)  memiliki  nilai  tertinggi  dengan  asumsi  sangat  berpengaruh  terhadap terciptanya kegiatan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung  Barat.  Terlihat  dari  peranannya,  akademisi  dapat  mengkaji  beberapa permasalahan  yang  ada  di  wilayah  terkait  dan  pihak  eksekutif  memiliki  kewenangan dalam membuat kebijakan yang seharusnya dapat menjadi acuan beberapa lembaga atau instansi.
Scala  Competitiveness dengan Objectivess yang  menunjukkan  bahwa  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM),  Pendapatan  Perkapita  (PPK),  Kemiskinan  (KMK), Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT),  Pendapatn  Asli  Daerah  (PAD),  dan Ketimpangan  Wilayah  (KTW)  mendapatkan  respon  yang  positif  dari  sebagian  besar aktor  politik  pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  menunjukkan  bahwa sebagian aktor setuju terhadap tujuan tersebut. Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki respon positif dari semua aktor, hal tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki  hubungan  yang  tidak  kuat  bagi  aktor.  Sedangkan  keempat  variabel  lainnya memiliki hubungan yang kuat bagi aktor.
Gambar 4. Daya Saing Aktor Politik Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat

## Pergeseran Pemetaan Aktor
Hasil dari pemetaan aktor terdapat beberapa aktor yang belum sesuai yaitu diantaranya DPRD  Kabupaten  Bandung  Barat,  Akademisi,  dan  Bapelitbangda.  DPRD  seharusna bukan  berada  pada  kuadran  IV  dikarenakan  peranan  legislatif  dalam  politik pembangunan merupakan aktor utama yang dapat mewakili masyarakat, selain Tokoh Masyarakat. Karena fungsi legislatif salah satunya yaitu untuk menyerap aspirasi  dari masyarakat  terkait  pembanguna.  Akademisi  yang  apabila  ditinjau  dalam  peranannya untuk  mengkaji  suatu  isu  permasalahan  pembangunan  tidak  semestinya  berada  pada Kuadran  IV  sebagai spectator .  Alasan  tersebut  yang  menguatkan  bahwa  seharusnya akademisi  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  dalam  pembangunan.  Sedangkan  terkait Bapelitbangda,  dalam  penyusunan  rencana  pembangunan,  dinas  tersebut  sudah  jelas memiliki  peranan  yang  penting,  bukan  sebatas  pihak  yang  berada  dalam  lingkaran spectator .
Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukannya suatu pergeseran tingkat pengaruh. Pergeseran  tingkat  pengaruh  DPRD  dengan  cara  lebih  melibatkan  masyarakat  untuk menyerap aspirasinya terhadap kemejuan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Terkait  akademisi  diperlukan  wadah  dalam  mengkaji  yang  dimana  hasilnya  dapat dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  terkait pembangunan.  Sedangkan  terkait  Bapelitbangda  memerlukan  upaya  lebih  mendalam soal  koordinasi  dengan  Pemerintah.  Hal  –  hal  tersebut  dapat  dilakukan  untuk menempatkan para aktor sebagaimana dengan fungsi dan peranannya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:
1. Terdapat  tiga  kelompok  hasil  klasifikasi  aktor  politik  pembangunan  selaku stakeholder  penelitian  yaitu  aktor  kunci,  primer,  dan  tersier.  Aktor  kunci  yaitu Bupati  (Sekda),  DPRD  Komisi  IV,  Bapelitbangda,  Dinas  PUPR,  dan  Dinas Sosial.  Aktor  Tersier  yaitu  Organisasi  Masyarakat,  Swasta,  Lembaga  Swadaya Masyarakat, dan Akademisi. Sedangkan Aktor Primer yaitu Tokoh Masyarakat.
2. Terdapat  empat  kuadran  berdasarkan  keterkaitan  antar  variabel  diantaranya Kuadran I yang merupakan Influence Variables tidak diisi oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang sangat berpengaruh dan sedikit ketergantung pada variabel lainnya. Pada kuadran II yang merupakan Relay Variables diisi oleh Indeks  Pembangunan  manusia,  Tingkat  Pengangguran,  dan  Pendapatan  Asli Daerah yang berarti variabel tersebut berpengaruh namun sangat ketergantungan terhadap  variabel  lainnya.  Kuadran  III  diisi  yang  merupakan Depending Variables tidak diisi oleh variabel manapun yang berarti tidak ada variabel yang tingkat  ketergantungannya  tinggi  namun  pengaruhnya  kecil  terhadap  variabel lainnya. Sedangkan pada kuadran IV yang merupakan Excluded Variables diisi oleh  Pendapatan  Perkapita  dan  Kemiskinan  yang  berarti  variabel  tersebut memiliki pengaruh dan ketergantungan yang kecil terhadap variabel lainnya.
3. Berdasarkan hasil analisis hubungan dan pengaruh aktor politik pembangunan, DPRD Kabupaten Bandung Barat memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam politik pembangunan sehingga memiliki daya saing  yang sangat  tinggi.  Di sisi lain,  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  memiliki  pengaruh  yang  paling  rendah dikarenakan  selain  hal  teknis,  aktor  tersebut  kurang  terlibat  secara  langsung dalam agenda pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Perkapita (PPK), Kemiskinan (KMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pendapatn Asli Daerah (PAD), dan  Ketimpangan  Wilayah  (KTW)  mendapatkan  respon  yang  positif  dari sebagian  besar  aktor  politik  pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  Barat  yang menunjukkan  bahwa  sebagian  aktor  setuju  terhadap  tujuan  tersebut.  Terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki respon positif dari semua aktor, hal tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan yang tidak kuat bagi aktor. Sedangkan keempat  variabel  lainnya memiliki hubungan yang kuat  bagi aktor.
5. Secara  keseluruhan,  perlu  dilakukannya  suatu  pergeseran  tingkat  pengaruh. Pergeseran  tingkat  pengaruh  DPRD  dengan  cara  lebih  melibatkan  masyarakat untuk  menyerap  aspirasinya  terhadap  kemejuan  pembangunan  di  Kabupaten Bandung  Barat.  Terkait  akademisi  diperlukan  wadah  dalam  mengkaji  yang dimana  hasilnya  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan  pemerintah  terkait  pembangunan.  Sedangkan  terkait  Bapelitbangda memerlukan upaya lebih mendalam soal koordinasi dengan Pemerintah. Hal – hal tersebut  dapat  dilakukan  untuk  menempatkan  para  aktor  sebagaimana  dengan fungsi dan peranannya.

## Acknowledge
Terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik putra sulungnya hingga sampai saat ini, pembimbing saya yaitu Ibu Nia Kurniasari S.T., M.T yang selalu menjadi rekan berdiskusi ilmiah ketika saya mengalami kendala dalam menyelesaikan penelitian, dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan  penelitian  ini.  Semoga  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  banyak manfaat bagi lingkungan sekitar, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

## Daftar Pustaka
[1] Anwar, Khairul. 2016. Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Maredan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[2] Eriestha, Devani. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandarlampung . Lampung: Universitas Lampung.
[3] Ridha,  Muhammad.  2016. Ekonomi  Politik  Pembangunan  Infrastruktur  dan Kepentingan Kapital . Jakarta: Jurnal Politik Profetik.
[4] Fauzi, Akhmad. 2019. Teknik Analisis Keberlanjutan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[5] Semiawan, Conny. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Grasindo.
[6] Manaf, Azmah. 2013. Perkembangan Politik dan Kesannya Ke Atas Pembangunan Ekonomi Terengganu Antara Tahun 1955 Hingga 1969 . Terengganu: Malaysian Journal of History, Politics, And Strategy.
[7] Warijo. 2016. Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi) . Jakarta : Kencana.