## ANALISIS ASPEK RASIONAL DALAM PENGANGGARAN  PUBLIK
TERIIADAP  EFEKTIVITA S PENGIMPLE]\{ENTASXAN ANGGARAN

## BERBASIS KINERJA  PADA PEMERII{TAH  KOTA STTRAKARTA
Oleh : Fatchan Achlani, SE, lI.Si (Universitas IlIuhammadil ah Surakarta)
Bayu Tri Cahya,SE,NI.Si (Sekolah Tinggi Agama  Islam Negeri  Kudus)
Abstract
Penelitiqn ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh aspek rasional  yaitu sumber  daya,  informasi,
dan  orientasi tujuan terhadap  implementasi  efektivitas  anggaran  berbasis kinerja. Penerapan  anggoran
berbasis kinerja dimal<sudkan agar  dalam perencqnaan, pelaksanaan, dan pertanggungiawaban anggqran, setiop institusi publik  tidak hanya mempertanggungjawabkan input-nya  semota tetapi juga harus mempertqnggungjawabkan  untuk apa  dan  berapa output dan hasil (outcome) yang diperoleh dari setiap dana yang dibelanjakan. Dari analisis  regresi yang dilakukan dapat  disimpulkan bahwa  variabel sumber daya dan informasi, terbukti mempengqruhi  secara positif efektivitas  implementasi anggdrcm berbqsis kinerja pada pemerintah kota Surakarta.
Kata kunci : Efektivitas  Implementasi  Anggaran  Berbasis Kinerjo, Sumber Dayo, Informasi, Orientasi

## Tujuan

## PENDAHUI,UAN
Perkembangan refomasi sektor  publik  yang begitu dinanris  saat ini ,;ida1,:  dapz*i dileS:askan ,Cari tuntutan masyarakat yang riciiha,. riecalra k.ritis buruknya kinerja  pemerintal; <lalaur mengclola sumber daya publik. Perubahan suatu sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan  serta  ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan  funtutan yang beragam terhadap  pengelolaan  pernerintahan yang baik (Asmadewa, 200e,). Agenda-ageiida reformasi terhadap tunfutan perubahan organisasional kemudian menclpiakar se.jum!ah prinsip atau doktrin tata kelcla  pemerintal-rat sepefti terangkum dalam konsep new  public management (Hood,l99l), atau prinsip reinventing  goverment (Osborne  dan  Gaebler,  1993). Seperti yang telah dilakukan di Amerika  Serikat  pada awal mula mengimplementasikan  anggaran  berbasis  kineda yaitu dengan  dibentuknya Komisi  Hoover pada tahun 1949 untuk mendukung  konsep anggaran berbasis kinerja  hingga diberlakukannya  GpRA (Government  Performance and Result Act) tahun 1993. GAO (General Accounting Ofice) tahun 1993 juga menjelaskan  bahwa  reforrnasi anggaran telah berusaha merubah  penekanan  anggaran dari pengendalian. belanja line item kepada alokasi sumber daya'lerdasarkan tujuan  program dan ukuran-ukuran hasil.
Anggaran berbasis kinerja di Indonesia telah diperkenalkan  dalam Undang-Undang No. l7 tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara yang menjelaskan  bahwa  rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja  yang akan dicapai atau berbasis  kinerja.  Penjelasan Undang- Undang  tersebut menguraikan bahrva anggaran berbasis prestasi kerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses  penganggaran di sektor publik.
Dengan disahkannya Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman  pengelolaan keuangan daerah (Bastian,  2006). Sesuai der,gan Permendagri No. 13 tahun 2006 penganggaran yang baik akan memberikan  dasar bagi pengukuran kinerja dan menghasilkan informasi  kinerja yang valid dan akurat,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai bahan penyusunan  laporan kinerja  untuk pengendalian. Dilihat dari sudut pandang rasional, implementasi anggaran  berbasis kinerja menrpakan isu teknis. Sistem pengukuran kinerja yang dilandasi oleh konsep value for money, dan anggaran yang berorientasi  hasil  yang menekankan pemikiran  logis dan rasional dalam mengelola suatu perubahan dalam suatu organisasi. Organisasi kemudian  dapat dimociifikasi dengan mengaplikasikan  perencanaan rasional secara ilmiah  untuk mencapai efektivitas dan efisiensi keseluruhan organisasi  (Julnez dan  Holzer, 2001). Dengan mempertimbangkan  kelemahan dan kelebihan anggaran  berbasis kinerja dan perkembangan penelitian  terdahulu  yang masih
beragam, maka evaluasi atas status implementasi  anggaran  berbasis kinerja yang telah dicapai  pemerintah daerah  sa;rt inr ilontinli untuk diteliti. Hal ini untuk mengctahui upai<aii perubahan  pendekatan anggaran ini efektif dijalankan atau hanya menjadi aksi simbolis "vang terjebak pada formalitas pen),usunan anggaran dan  pada  akhirnya  berujung pada kegagalan reformasi. Hal ini merupakan upaya untuk  menjaga  momentum  perubahan ini agar selalu pada jalur yang tepat (Bastian, 2006). Karenanya, penelitian ini akan meneliti status perkembangan atau  efektivitas implementasi anggaran  berbasis kinerja pemerintah daerah terkait aspek rasional yang mempengaruhinya dari perspeklif teori organisasi yang melihat perubahan dalam  pendekatan anggaran  sebagai perubahan  organisasional.
Penelitian ini akan menanyakan persepsi para pejabat (penganggar) pada lembaga./instansi di lingkup pemerintah  kota Surakarta tentang  pengaruh  aspek rasional (sumber  daya,  informasi,  dan orientasi  tujuan) terhadap  efektivitas  implementasi anggaran berbasis kinerja. Hal  inilah yang merupakan perluasan penelitian  yang membedakan  dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## LANDASAN TEORI
1. Anggaran  Berbasis Kinerja Konsep performance budgeting (penganggaran kinerja)  dalam sejarahnya diperkenalkan  pertama kali di AS pada tahun 1949 oleh Komisi  Hoover dimana reformasi anggaran telah berusaha merubah penekanan anggaran dari pengendalian  belanja line item kepada alokasi  sumber daya berdasarkan tujuan program dan  hasil terukur  (GAO, 1993). Robinson dan Brumby (2005) menjelaskan anggaran  berbasis kinerja sebagai prosedur  atau mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat  kaitan antara dana yang diberikan kepada entitas  sektor publik dengan outcome dan/atau outcome  mereka  melalui penggunaan informasi  kinerja formal  dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Dimana anggaran tersebut  berfokus pada  aktivitas atau fungsi yang memproduksi hasil  dan sumber daya yang digunakan serta memperkenalkan proses penganggaran yang berusaha  untuk mcnghubungkan tujuan organisasi dengan sumber daya. Pada dasarnya tujuan utama anggaran  berbasis kinerja  ini adalah nreningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas belanja publik  dan GAO mendefinisikan anggran berbasis kinerja sebagai konsep yang mengkaitkan informasi kinerja dengan anggaran.
MAKSIMUM, Vol. L, No. 2, Maret 2011
Menurut Mardiasmo {2002) anggaran dengan  pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai  kelemahan yang ada di anggaran tradisional,  khususnya kelemahan yahg disebabkan
oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat  digunakan untuk  mengukur kinerja dalam pencapaian  tujuan dan sasaran pelayanan publik. Bagi Negara
Indonesia  sendiri, implementasi  anggaran berbasis kinerja atau dalam  Permendagri  No.13 tahun 2006 disebut  dengan anggarafi  pendekatan prestasi kerja merupakan pendekatan yang relatif baru diterapkan dalam  sistem  penganggaran di Indonesia.
2. Konsep  Reformasi  Anggaran  Berhasis Kinerja
Proses reformasi anggaran di Amerika Serikat timbul karena  upaya dari gerakan  progresif yang
mengembangkan analisis sistematik terhadap aktivitas-aktivitas  pemerintahan dan operasi pemerintahan.  Analisis di masa lalu menunjukkan
bahwa anggaran berbasis kinerja berhubungan dengan masalah-masalah yang secara institusional dari reformasi anggaran (Shick, 1971 dalam Willoughby dan Melkers, 2001). Sebagai contohnya, implementasinya meliputi masalah- masalah berikut ini:
a. Kepemimpinan dan komitmen terhadap organisasi.
b. Kontinuitas dalam fokus reformasi administrasi.
c. Sumber  daya  yang cukup  dalam usaha mewujudkan reformasi  (waktu, uang,
personel).
d. Harapan  yang berlebihan akan  kesuksesan.
Kegagalan reformasi anggaran sering disebabkan  karena  pemahaman  yang tidak cukup oleh pelaksana  anggaran dan syarat-syarat reformasi yang  harus dipenuhi dalam proses penganggaran.
Howard (1973) menegaskan bahwa beberapa reformasi  khususnya inisiatif untuk mengembangkan  penganggaran  yang. lebih rasional bukan merupakan  sebuah metode alokasi sumber daya, tetapi sebuah usaha untuk mendukung pembuatan keputusan.  Sesuai dengan hal tersebut, kesuksesan dari reformasi  anggararan tergantung pada penerimaan individual terhadap  reformasi sama baiknya  dengan kemauan mereka untuk merubah  bagaimana  mereka berpikir dan bertindak'
3. Efektivitas ImplementasiAnggaran Berbasis Kinerja Dan Aspek Rasional Efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja dilihat  dari sudut pandang rasional merupakan isu teknis.  Sistem  pengukuran  kinerja yang dilandasi oleh konsep value for money, dan
anggaran yang berorientasi hasil menekankan pada  suatu  pemikiran  logis/rasional  dan teknis dalam  mengelola  suatu perubahan dalam suatu organisasi.
Asmaderva  (2006)  berpendapat bahrva tahap  implementasi  anggaran  berbasis  kinerja merupakan tahap penggunaan informasi kinerja dalam proses penganggaran untuk memberikan dampak yang sebenamya pada efisiensi, efektivitas,  dan pengambilan  keputusan, dan akuntabilitas.  Pencapaian efektivitas implementasi  anggaran  berbaisi kinerja dapat dilihat dari keterkaitan hasil program dengan target  atau tujuan  yang ditetapkan.
Dalam proses PengimPlemetasian anggaran  berbasis kinerja,  sejumlah literatur dan penelitian mengindikasikan adanya sejumlah aspek yang berpengaruh bagi keberhasilan implementasi tersebut adalah aspek rasional (Julnes dan  Holzer, 2001).  Aspek rasional
adalah  aspek yang mendasarkan  pada pemikiran logis/penalaran  sebagai pertimbangan  tertinggi untuk menentukan hal seperli pendapat, perbuatan, penilaian, dan sebagainya (Darmansjah, 2002). Penelitian Wang (2000)
menemukan indikasi adanya hubungan antara pengembangan  kapasitas  pengukuran  kinerja (melibatkan  sumber daya  dana, staf, dan sistem informasi)  dengan penggunaan pengukuran kinerj a dalam  penganggaran.
4. PenelitianTerdahulu Beberapa Penelitian mengenai efektrivitas  implementasi  anggaran berbasis kinerja  diantaranya adalah penelitian Crain dan O'Roack (2004) menemukan kehadiran anggaran berbasis kineja  baru dapat menurunkan belanja total  dari negara bagian setidaknya  sebesar 1,3o/o dari pendapatan  di negara bagian, dan2Yo per kapita.  Hasil temuan ini sejalan  dengan  hasil  survei yang dilakukan oleh Willlougby dan  Melkers  (2000) terhadap penganggar di 49 negara bagian,  baik eksekutif maupun legislatif. Tanggapan para responden dalam survei tersebut belum mengindikasikan adanya  kemajuan implementasi dalam mempengaruhi  aprosiasi yang dapat dikaitkan langsung  dengan  outcome  dalam implementasi anggaran  berbasis kinerja.
Penelitian lain tentang anggaran berbasis  kinerja  yang  mengindikasikan adany'a
kemajuan  diantaranya dari survei yang sama dilakukan oleh Willougby dan  Melkers (2001), menemukan bahwa secara keseluruhan implementasi  anggaran  berbasis kinerja telah memberikan  dampak perbaikan pada efektivitas
MAKSIMUM, VoI. 7, N o. 2, Maret 2 01" 1
prc,gram lembaga dan pengambrian keputusan dalam pemerintah. Sementara Jordan dan Haci<bart
(1999) dalam  penelitiannya  atas status anggaran berbasis kinerja dan pendanaan kinerja. menemukan bahwa ketika anggaran berbasis kinerja diimplementesikan, maka pencapaian standar kinerja  akan mempengaruhi rekomendasi dalam  anggaran  gubernur (eksekutif) dan  kinerja dapat  mempengaruhi  pendanaan  anggaran tahun berjalan setelah apropriasi awal.
Broom  (1995) menyimpulkan bahwa pemberian informasi kinerja dalam proses penganggaran, walaupun tidak mentransformasi proses keputusan, namun  memberikan nilai tambah pada pertimbangan.  Konsisten dengan hal tersebut, Wang  (2000) menemukan bahwa pengunaan pengukuran  kinerj  a dalam pengan ggaran dipandan  g memiliki dampak positif pada kinerja organisasi. Penggunaan pengukuran kinerja dalam penganggaran disimpulkan  dapat  berdampak pada pemerintah, menentukan tujuan organisasi, memonitor praktik manajemen,  dan dalam  beberapa kasus membuat alokasi anggaran. Sedangkan penelitian Cavaluazzo dan  Inner QbO4) menunjukkan pengukuran kinerja merupakan kepatuhan  terhadap akuntabilitas lapdran publik.
Terkait implementasi  anggaran berbasis kinerja terhadap terciptanya pengambilan keputusan pada dasarnya mendukung untuk terciptanya pengambilan keputusan yang lebih rasional (secara rasional).  Penelitian  Goodman dan Clynch (2004) atas pengambilan keputusan anggaran oleh  analis anggaran baik'dari eksekutif maupun legislatif  mendukung  bukti  dari penelitian- penelitian  sebelumnya yang membenarkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan analis anggaran. Sedangkan  terkait dengan  aspek rasional,  penelitian yang dilakukan oleh Julnez {an Holzer (2001) tentang  utilisasi kinerja  pada organisasi publik yang melibatkan Kerangka Berfikir Variabel  Independen Aspek Rasional  dalam Publik

## METODE  PENELITIAN
1. Pengumpulan Data Dan Pemilihan  Sampel Data daiam penelitian adalah  data primer yang  diperoleh melalui metode survei dengan
llriii) r.dopsi dan implementasi, penelitian icrsebut menl,impulkan  bahwa kebijakan adopsi dalarn utilisasi  ukuran  kinerja  dipengaruhi oleh aspek rasional yang meliputi  faktor sumber da;,a. informasi, orientasi tujuan organisasi publik.
Di Indonesia,  Asmadewa (2006) melakukan penelitian  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja  menunjukkan bahwa yang meneliti faktor sumber  daya dan informasi terhadap implementasi  anggaran berbasis kinerja  pemerintah  pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh ]urg signifikan pada faktor sumber daya dan informasi terhadap  implementasi anggaran berbasis kinerja  di pemerintah  pusat.
5. PengembanganHipotesis
Berdasarkan literatur dan penelitiannya sebelumnya, pada bagian ini penelitian akan menghubungkan aspek  rasional terhadap efektivitas  implementasi  anggaran berbasis kinerja. Aspek-aspek rasional yang diduga mempengaruhi proses implementasi  meliputi sumber daya, informasi dan orientasi tujuan. Oleh karena itu penelitian ini akan  mengajukan proposisi  bahwa  aspek rasional mempengaruhi efektivitas  implementasi  anggaran berbasis kinerja.
Hl : variabel  sumber day-a berpengaruh positf terhadap efektivitas implementasi qnggaran berbasis  kinerj a. H2 : vsriqbel informasi  berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis  kinerj  a H3 : yariable  orientasi tujuan berpengaruh positif  terhadap efektivitas implementasi  qnggaran berbasis kinerja

## Variabel  dependen
Hl (+;
Efektivitas lmplementasi Anggaran Berbasis Kinerja H2 (+) menggunakan kuisioner. Populasi daiam penelitian ini adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintaL kota Surakarta. Dimana Safuan Kerja Perangkat Daerah merupakan
H3 1+.t Sumber Daya MAKSIMUM, Vol. 1,, No.2, Maret 2011 71.
perangkat  daerah  pada  pemerintah daerah selaku pengguna arrggaran.  Sedangkan sampel yang
digunakan  adalah pejabat  pengguna anggaran dimana pejabat pengguna  anggaran merupakan pejabat yang  mempunyai  kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat  Daerah yang dipimpinya.  Untuk  pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan  metode  purpos iv e atau.lebih  tepatnya
dengan juCgement sampling  untuk  memilih anggota sampelnya  (responden).  Beberapa kiteria yang melandasi pemilihan  responden adalah bahwa responden tersebut terlibat dalam perencanaan penyusunan  anggaran, pengukuran kinerja dan
dalam pengambilan  keputusan anggaran  serta  yang nantinya mengembalikan kuisioner. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 pasal l0 adalah  pejabat pengguna anggaran adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  atau pejabat  yang diberikan kewenangan atas  penggunaan  anggaran.  Dimana Sesuai dengan Peraturan  daerah no 6 tahun 2008
tentang  organisasi  dan tata  kerja  perangkat daerah kota Surakarta, satuan kerja perangkat daerah berjumlah 84 satuan kerja perangkat daerah sehingga nantinya  kuisioner  yang akan disebarkan
sebanyak 84 yang  ditujukan kepada pejabat pengguna  arrggaran pada tiap Satuan Kerja
Perangkat  Daerah.
2. Pengukuran Variabel Dan Definisi Operasional
Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari I variabel  dependen  (efektivitas implementasi  anggaran  berbasis kinerja)  dan 3 variabel independen (sumber  daya, informasi, orientasi tujuan). Untuk kuisionernya sendiri diadopsi  dari  penelitian penelitian Willlougby dan Melkers (2001),  penelitian Julnes dan Holzer (2001 ) dan penelitian  Cavaltazzo dari' Ittner  (2003)
Scmua variabel  dalam penelitian  ini diukur dengan menggunakan  skala likert dengan 4 skala poin, yakni I untuk skala terendah  dan 4 untuk skala  tertinggi sebagai pilihan tanggapan responden. Hal ini sesuai dengan  penelitian yang terdahulu dan jawaban ragu-ragu (netral)
dihilangkan  dengan alasan kebanyakan subyek penelitian cenderung  akan memilih  jawaban yang netral (Hadi, 1994).
3. Efektivitas  implementasi  anggaran  berbasis kinerja Efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja adalah  tahap penggunaan kinerja dalam proses  penganggaran untuk memberikan dampak  pada tingkat hasil program  yang ditetapkan (Asmadewa, 2006). Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya  merupakan sistem yang mencakup kegiatan  penyusunan program  dan tolak ukur  kinerja sebagai instrumen untuk mencapai
tujuan dan sasaran program  (Mardiasmo, 2002).
a. Sumber daya
Sumber daya adalah komponen yang harus riimiiiki perusahaan untuk  mencapai rujuannya iAliniir,;yah dan PaCji, 2003). Sumber daya r,.ciaiah ;aktor rasionai yang mengukur sejauh mana  organisasi memiliki sumber daya yang rele..,arr untuk efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja (Asmadewa, 2006). Apabila terdapat sumber  daya, yaitu staf dan dana dikhususkan untuk mengembangkan, rnengumpulkan  dan rnengevaluasi kinerja maka akan berdampak pada pengadopsian suatu ukuran kinerja (Julnes  dan Holzer,  2001). Staf yang capabie dan tersedianya sumber daya keuangan sangat  penting dalam mengembangkan dan  memantau ukuran  kinerja (Wang,2002).
b. Informasi
Informasi adalah data yang telah disaring, dianalisis,  ditata, dan disampaikan dalam bentuk yang berguna untuk mencapai  tujuan-tujuan organisasi (Anthony  et al. 1989). Informasijuga merupakan faktor rasional  yang mencerminkan pengetahuan teknis  (Asmadewa,  2006). Dalam implementasi  pengukuran kinerja pegawai (manajemen) maupun  pegawai (non manajemen)  harus memiliki kemampuan teknis tentang bagaimana melakukan dan mengimplemtasikan  pengukuran  kinerja  (Halim dan Sihaloho,  2005). Sehingga variabel ini menecrminkan data yang berguna yang dimiliki pegawai  (manajemen)  maupun  pegawai (non
manajemen) terkait akses terhadap perafuran, perundangan, literature yang terkait dengan pengukuran kinerja (Julnes  dan Holzer, 2001).
c, Orientasi Tajuan
Orientasi tujuan adalah faktor rasional yang mengukur  sejauh mana organisasi berorientasi kepada pencapaian tujuan (Asmadewa, 2006). Hal ini seperti  apa yang diungkapkan Halim dan Sihaloho (2006), bahwa orientasi tujuan merupakan  konsesus terhadap tujuan dari setiap  program.  Selain itu orientasi tujuan juga dikonseptulisasikan sebagai suatu mental  framework bagaimana individu menginterpretasi  dan  merespon situasi,&ejadian yang dihadapinya  (Ames dan Archer, 1988).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. StatistikDeskriptif
Jumlah responden Yang berhasil terkumpul  hingga  batas akhir pengujian kuisioner adalah 75 sampel yang berasal dari 84 kuisioner yang disebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tingkat pengembalian kuisioner adalah 89% (75 dari 84 yang ditargetkan).  Tetapi setelah di cek kembali ada 3 data sampel yang datanya tidak  bisa diolah karena  tanggapan  atas  kuisoner tidak lengkap,
72
sehingga hanya 72 data sampel yang bisa diolah (Tabel I )
Tabel l. Karakteristik Sampel i(',rral,teristik Mean K isaran Usia (tahun) Masa Kerja  (tahun) 44  tahun I 9 tahun
30 - 54 tahun 3 - 30  tahun Persentase dari sampel Jumlah % i<- cltmi n r Laki-laki c Perempuan Pendidikan rD3 cs1 o52 49 orang 23  orang
3 orang 47 orang 22 orang 68% 32% 40 65% 3r%
Selanjutnya  secara detail disajikan nilai mean, median  serta deviasi  standar dari masing- masing variabel. Untuk kisaran  tOoritis sendiri ditentukan dari kemungkinan  responden  memilih
semua jawaban dengan nilai atau poin terkecil dari masing-masing item dan kemungkinan responden
memilih semua jawaban dengan nilai atau  pcrin terbesar dari masing-masing item peftan1,aan. Tetapi  pada  kenyataannya berdasarkan  kisaran aktual  dari jawaban  responden ternyata cukup bervariasi dari jawaban  yang mereka pilih.

## Tabel2.
Statistik Deskristif tiap  variabel. Variabel Jumlah Mean Median item Kisaran Kisaran Deviasi Teoritis Aktual Standar
Efektivitas  Anggaran Berbasis Kinerja ' Sumber Daya Informasi Orientasi Kinerja Y x
I x
2 x
3
7 5
J
4 2t
15
8 12 21,013 9 15,250 0 7,79t7 I 1,988 I 7-28  t3-26 2,3406 5-20  9-2A 23721 3-12 5-l I 1,4502 4-16  8-15 1,t562
Sumber  : hasil olah  data
2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas
Hasil uji validitas dan realibilitas instrumen penelitian yang  disebar  pada  sampel di Satuan Kerja Perangkat Daerah  'menunjukkan bahwa item pertanyaan (tabel 3) juga  menunjukkan bahwa  semua item pertanyaan  berkorelasi dengan skor total konstruk secara
signifikan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tiap item pertanyaan tersebut adalah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian  ini.
Tabel 3.
Hasil uii validitas  dan reliabilitas Variab"i Kisaran Korelasi Cronbach's  Alpha Efektivitas  Anggaran berbasis kinerja Sumber Daya Informasi
Orientasi Kinerja
Y xr
X2 X3 0,581 - 0,674 0,608 - 0,745 0,67A - 0,794 0,6!6  - 0,816 0.729 0,695 0,694 0,623
Sumber  : hasil olah  data
MAKSIMUM, VoL 7, No. 2, Maret 2011-
Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan 'bahwa nilai cronbach alpha ulrltt;/r< semua variabel lebih
besar ciair 0,6 Sehingga dapat  disimpulkan bahwa kuisorrer yang digunakan dalam penelitian  ini adalah reliabel atau handal . 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Dari  hasil  uji normalitas menunjukkan bahwa besamya nilainya
Kolmogorov-Smirnov  adalah 0,609 dan signifikansinya adalah 0,852 Sehingga karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat  dikatakan bahwa  data tersebut berdistribusi  normal.
Sedangkan terkait  hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel  independen di bawah nilai l0 dan
Tolerance  value diatas 0,10. Sehingga  dapat disimpulkan  dari hasil diatas  maka tidak ada
Coefftcients
multikolinearitas  antar  variabel ind-ependen dalam model regresi.
Untuk uji heteroskedastisitiis tlaiairr penelitian ini dilakukan uji Glejser. L:rmana dalam uji ini meregresi nilai absolut residuai terhadap varibel independen. Dari hasil olah data yang  dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang secara signifikan  secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hai tersebut terlihat dari probabilitas  signifikansinya  di atas tingkat kepercayaan 5oh. Jadi dapat disimpulkan model  regresi tidak mengandung adanya  Heteroskedastisitas.
4. Pengujian  Hipotesis
Dari hasil perhiiungan dari data yang diperoleh secara studi empiris  disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :
Tabel 4.
Hasil  analisis regresi inrplementasi anggaran berbasis kineriS pada faktor rasional
Unstandardized Standardized Coefficients t Sig. Model Std. Error Beta (Constant) SD INFO OT 13.985 .390 .484 - ))1 1.945 .l 18 .197 .t62 .396 .300 -.17 | 7.190 3.300 2.464 - l.406 .000 .002* .016** .164 R-squared Adjusted R2 F .274 .242
8.576
Sumber : hasil olah  data
Berdasarkan hasil pengolahan  data pada tabel l2 maka  dapat dibentuk persamaan regresi  sebagai berikut : Y : 13.985+ 0.390 xl + 0.484 X2 '0.227
x3 Dari hasil  olah data  dapat diketahui
bahwa  aspek rasional memPengaruhi efektivitas  implementasi  anggaran berbasis
kinerja sebesar  24.2yo, sedangkan sisanya dipengaruhi aspek yang lain. Dari hasil olah data  tersebut diketahui  bahwa sumber daya
dan informasi  berpengaruh signifikan secara positif terhadap efektivitas pengimplementasian anggaran berbasis
kinerja  pada tingkat  signihkansi l%(*) dan 5%(**). Sedangkan untuk orientasi tujuan secara statistik tidak berpengaruh terltadap
efektivitas pengimplementasian anggaran berbasis kinerja.
5. Pembahasan Dalam  konteks Perkembangan implementasian  anggaran berbasis  kinerja
yarg digambarkan oleh para responden harus  dimaknai  dengan  sangat hati-hati karena  persepsi atas efektivitas anggaran berbasis kinerja  yang digambarkan  oleh para responden harus dipahami dalam konteks perkembangan awal pengimplemetasian'
Pembahasan responden seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnYa memberikan indikasi yang kuat adanya perkembangan positif  baik pada  efektivitas anggaran  berbasis kinerja  dan pada aspek rasional.
Hasil  analisis  regresi  menunjukkan bahwa aspek sumber  daya berpengaruh secara positif terhadap efektivitas implementasi anggaran  berbasis kinerja pada pemerintah kota Surakarta. Hal ini berarti hipotesis pertama yang peneliti ajukan ditei'ima. Temuan ini konsisten dengan penelitian  Julnez darr Holzer (2001),  yaitu sumber  daya terbukti mempengaruhi tahap implementasi  dalam peman faaatan indikator
MAKSIMUM, Vol.  7, lio. 2, Maret 201 1
kinerja serta  penelitian  Asmadewa {2007) dimana menunjukkan adanya  peagaruh  yang signifi kan pada fakter sumbei-  di,.vr;'rerhaclap implementasi  anggaran  lrerirasis  kiirer.le  di pemerintah  pusat.
Dukungan sumber dz,ya daiarr setiap regulasi  pada organisasi pemerintah pada umumnya  merupakan  hal yang formal yang harus dilakukan dan upaya tersebut terhadap telah coba dilakukarr oleh organisasi pemerintan (satuan kerja perangkat daerah) di Surakarra.  Alokasi dana dan penetapan pegawai untuk melaksakan  peraturan baru, serta waktu yang disediakan lebih merupakan hal yang harus  dilakukan  sebagai  bentuk respon birokrasi dan bentuk disiplin untuk menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan  hal  yang  tepat.
Hipotesa  kedua yang peneliti ajukan  dalam  penelitian ini juga diterima. Hal ini dikarenakan dari hasil  analisis data menunjukkan bahwa variabel informasi yang berpengaruh  secara signifikan terhadap efektivitas  implementasi anggaran berbasis kinerja. Pengaruh informasi yang signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi anggaran  berbasis kinerja,  diperkuat dengan para persepsi  responden. Hal ini dikarenakan sebagian  besar  responden  mengindikasikan sudah ada upaya untuk mengikuti pelatihan atau workshop atau seminar tentang anggaran  berbasis kinerja khususnya  bagi pegawainya
Sedangkan hipotesa ketiga yang peneliti  ajukan dalam penelitian in ditolak. Tidak  ada nya pengaruh yang signifikan variabel  orientasi  tujuan terhadap efektivitas implementasi anggaran  berbasis kinerja pada
pemerintah  kota  Surakarta menurut  peneliti karena  para penganggar tidak memiliki orientasi tujuan dan orientasi  efisiensi terkait dengan  anggaran berbasis kinerja. Orientasi menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan  kualitas output dan  tujuan program yang telah disusun dalam perencanaan strategis pelaksanaan  anggaran merupakan paradigma anggaran tradisional. Dimana paradigma  tersebut bertolak belakang  dengan  anggaran  berbasis kinerja yang memperhatikan  kererkaitan dana publik dengan output dan  tujuan program,
Hal-hal ini terjadi karena kompetensi pejabat pengguna  anggaran  dalam hal pemahaman anggaran berbasis kinerja masih belum optimal. Keberhasilan efektivitas implementasi  anggaran  berbasis kinerja sangat  ditentukan dengan pengukuran
kinerja  yang ada,  karena pengukuran  kinerja yang digunakan dalam penyususnan anggaran  sangat  mengandalkan keakuratan informasi dari sistem tersebut clan pengukuran kinerja merupakan suatu  bentuk kepatuhan terhadap akuntabilitas laporan publik. Dari hasil analisis juga  menunjukkan bahwa pengukuran kinerja  yang tepar dan akurat menjadi  dasar pen),usunan anggaran telah berusaha dilakukan sebagai upa)'a efektivitas  implementasi anggaran berbasis kinerja.
Berdasar  analisa daia mengindikasikan bahwa perkembangan efektivitas  implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah  kota Surakarta  saA ini belum sepenuhnya  menyentuh selur*- aspek rasional. Efektivitas implementaii anggaran  berbasis kinerja  lebih dijelaskan oleh  dtrkungan  sumber  daya dan informasi dibanding perkembangan  pada orientasi tujuan.
Terkait aspek-aspek rasional yang belum cukup menjelaskan kemajuan implementasi  anggaran  berbasis kinerja peneliti berpendapat bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh sampel yang didapatkan belum sepenuhnya mewakili  kondisi saat ini dan perkembangan pengimplementasian baru memasuki tahap  awal. penulis menyimpulkan  untuk  mencapai tingkat yang efektif masih  diperlukan waktu  yang cukup panjang dan  banyak perbaikan pada aspek rasional sehingga nantinya mampu mempengaruhi  pengambilan keputusan anggaran yang pada  gilirannya dapat mempengaruhi  efektivitas anggaran  berbasis kinerja.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel  sumber  daya  dan  informasi terbukti mempengaruhi secara positif efektivitas anggaran  berbasis  kinerja pada pemerintah kota Surakarta. Temuan ini konsisten dengan penelitian  Julnez dan Holzer (2001), yaitu sumber daya terbukti mempengaruhi tahap implementasi dalam peman  faaatan indikator  kinerja sefta penelitian Asmadewa (2007) dimana menunjukkan adanya. pengaruh  yang signifikan  pada faktor sumber daya terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintah pusat. Konsisten pula
MAKSIMUM, Vol. 1, No. 2, Moret 2011
dengan hasil penelitian Cavaluazzo dan  Ittner (2003)  yang memberikan bukti yang kuat dalam hal pengguna.an informasi  kineria,  bahwa tingkat pengembangan ukuran kinerja berhubungan  secara positif dengan penggunanaan informasi  kinerja yang berorientasi  pada hasil. Khusus  untuk orientasi  tujuan,  variabel ini tidak mempunyai  pengaruh pada efektivitas anggaran berbasis kinerja Pada pemerintah kota Surakarta.
2. Adanya pengaruh  sumber  daYa dan informasi tidak berarti bahwa pengimplementasian  anggaran telah berhasil merubah Pendekatan anggaran menjadi lebih rasional, karena terbukti  variabel orientasi tujuan belum memPunYai Pengaruh terhadap  efeklivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan pengimplementasian
anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya memPertimbangkan kinerja  dalam  pengambilan keputusan
anggaran serta dari sudut Pandang teori organisasi Yang melihat implementasi  anggaran berbasis kinerja sebagai  sebuah Perubahan organisasional, perkembangan saat ini belum  sepenuhnya efektif karena ada beberapa variabel Yang belum memberikan Pengaruh Yang signifikan.
KETERBATASAN
Keterbatasan dalam penelitian  ini adalah:
l. Penelitian ini memiliki keterbatasan  yang dialami penelitian persepsian pada umumnya, yaitu masalah  subjekstivitas responden.  Keterbatasan ini membuat penelitian rentan terhadap biasnya jawaban responden. Untuk itu temuan dalam penelitian ini harus dimaknai
dengan hati-hati.
2. Berdasarkan  pengalaman  penulis dalam
survey ini, banyak sekali informasi- informasi yang terkait dengan
pengimplementasian  anggaran berbasis kineija Pemerintah Kota Surallarta yang tidak ditangkaP dalam kuisioner penelitian. Misalkan  koordinasi antara bagian perencanaan dengan DPRD dalanr rapat pernbahasan anggaran rnenunjukkan pengalaman  1'ang  berbeda- beda untuk tiap instansi/kantor atau bagaimana komitmen sebenarnya  dari pimpinan instansi terhadap implementasi anggaran  berbasis kinerja.
3. Mengingat objek  penelitian ini hanya dilakukan  pada lingkup Pemerintah Kota Surakarta dan belum mencakuP kabupaten lain khususnya untuk Propinsi Jawa  Tengah, jadi penelitian ini belum dapat digeneralisir secara  luas.
SARAN Saran untuk  penelitian  berikutnya adalah: l. Penelitian ini hanya  mencakup persepsi pejabat  pengguna anggaran atau pejabat yang diberikan  kekuasaan oleh pejabat pengguna  anggaran yang memaltami anggaran berbasis kinerja. Untuk penelitian  selanjutnya, penelitian dapat diperluas  dengan melibatkan Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro program  termasuk  program dan unit organisasi yang meliputinya. Sehingga data yang didapatkan dari satuan-satuan kerja tersebut  dapat menggambarkan dinamika  yang sebenarnya terjadi.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan  aspek  budaya atau politis seperti dukungan inernal, dukungan eksternal, sikap keterbukaan organisasi pada perubahan (Julnez dan Holzer,
2001)  untuk  melihat perbedaan  pengaruh
aspek rasional dan aspek politis serta budaya dalam pengimPlemetasian anggaran  berbasis kinerja.
3. Dalam penelitian  anggaran berbasis kinerja  pada  pemerintah kota-kabupaten yang lain dapat dilakukan  dengan data sekunder unfuk membuktikan keefektifan implementasi dan melengkapi hasil temuan penelitian persepsian ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ames,  C. dan J. Archer. 1988. Achievement Goals in the Classroom: Students'
Learning Strategies and Motivation Processes. Journal of E&rcational Psychologt, \rol 80: 260-267.
Antony, R. N., J. Dearden dan N. M. Bredford.  1992. Sistem
P engendalian Manaj emen. Jakarta.
Binarupa Aksara.
Asmadewa, I. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Anggaran Berbasis
Kineria (Surtei  Pada Pemerintah Pusat). Thesis IJGM. Unpublished.
Bastian, I. 2006.  Akuntqnsi  Sektor Publik: Suatu  Pengantcr.  Jakarta. Penerbit Erlangga.
Broom, C. A. 1995. Performance-Based Government Models: Building a
MAKSLMUM, Vol. 7, No.2, Maret 2011
Tracks Record  Public Budgeting and Finance, Vol 15 (4):3-17. C)t,rzluazzo,K. S. and Ittner, C. D. 2003.
Implementing performance measurement innovations : evidence from . government. Accounting  Organization and Society,ApriUmay, Yol 29 243-
268.
Crain, W. M. dan J. B. O'Roack. 2004. The impact of performance-based budgeting on state fiscal performance. Economics o.f governonce,Yol l5: 168-186.
Darmansjah, l. 2002. Strategic Plannings. Available ati
http://www.
iwandarmansj ah. web. id Departemen Dalam  Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 13 tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah. www.depdagri.go.id.
General Accounting Office. 1993. Performance Budgeting, State Experience and Implications  for the Federal Government.  GAO/AFMD- 93-41. Washington  D.C.
General Accounting Office. 2OOS. Performance  Budgeting: Efforts to Restructures Budget  to Better Align
Resources with Performance. GAO-
05-1 I 7. Washington D.C. Ghozali, I. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.  Semarang.  Bagian Penerbit UNDIP. Goodman , D, dan E. J. Clynch. 2004.
Budgetery  decision making by
eksekutif and legislative budget analysts: The impact of politicial Cues and Analytical Information.
Public Budgetering & Finance, Fall:20-37. Hadi, S. 1994. Metode Reseach /. Andy Offset,  Yogyakarta.
Halim, A. dan  F.L.Sihaloho . 2005.  Pengaruh faktor-faktor rasional, politik dan kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah  daerah. SNI VII:774-790. Hood, C. 1991. A Pubiic  Management  for Al1 Seasons?, public Administrqtion, Yol. 6l (Spring): 143-149. Howard, S. K. 1973.  Changing Stqte Budgeting.  Lexington KY: Council of State Goverments.
Jordan,  IvI. M. dan M. Harkbart. 2005. The Goal and  Implementing Succes of Itz"te  Perfarrnairre-.bas+d  Bucigeting, -Ioieru;a! a! !)i;iri;c Bwdgeting, Accounitng cno Financial Managemenr. Vcl. l7 i\:471-489. Joyce, P. G. 1993. Using performance measures for federal Lrudgeting : Proposals and prospects. pubiic budgeting finance, Y sl. l3(4):  3-l 7. Julnes, P. del. and M. Holzer.2001. Promoting the Lltilization  of Performance  Measures in public Organizations, An Empirical Study of Faktor Aftecting Adaptation and lmplementation, public Administation Reviev'. Vol 6l(6):
693-701.
Mardiasmo. 2002.  Akuntansi  Sektor  publik.
Andi  Yogyakarta.
Osborne, D. dan T. Gaebler. 1993. Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Re oding Mas s : A ddis on- l4/es  I ey. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun  2008  tgntang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat  Daerah  Kota Surakarta,
www.hukumdanham.surakarta. eo.i d.
Robinson, M. dan J. Brumby. 2005. Does Performance  Budgeting  Work?  An Analytical Review of the empirical literatur, IMF lYorking paper wPt}s/210.
Rubin, I. 1997.  The politics of public Budgeting: Getting ang Spending, Borrowing and Balancing. Chatham, NJ: Chatham House Publishers.
Wahyono, T.2004. Cara  Mudah  Melqkukan Analisa Statistik  Dengan ,SPSS. Gava Media. Wang, X. 2000.  Performance  Measuremert in Budgeting: A Study in Country government. Public Budgeting and Finqnce. Vol  20(3):  l0S-120. Willoughby, K. G. dan J. E. Melkers. 2000. Implementing PBB (Performance Based  Budgeting) : Confilcting Views of Succes. Public  Budgeting qnd Finance. Vol 20. 105-120.
2001.  Budgeter's Views of
State Performance  Based Budgeting Systems. Public Administrations Review Vol 61(1) 54-64.
MAKSIMUM, Vol. 7, No. 2, Maret 20L1