## Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam

## Ahmad Munir
Sekolah  Pascasarjana
Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim,  Malang E-mail:  munir_java04@yahoo.co.id

## Abstrak
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian  benefit  pendidikan  dan  beban  yang  harus  ditanggung masyarakat.  Biaya  secara  sederhana  adalah  sejumlah  nilai  uang  yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan  berhubungan  dengan  distribusi  beban  pajak  dalam  berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal  yang  sangat  penting  dalam  pembiayaan  pendidikan  adalah  berupa besar  uang  yang  harus  dibelanjakan,  dari  mana  sumber  uang  yang diperoleh,  dan  kepada  siapa  uang  harus  dibelanjakan.  Pada  umumnya, lembaga  pendidikan  Islam  mengalami  beberapa  kendala  terkait  dengan manajemen  pembiayaan  pendidikan.  Padahal,  dalam  Islam,  sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara, sepenuhnya ditanggung oleh negara (Baitul Mal). Sejarah Islam setidaknya sudah menunjukkan hal itu.  Maka  lembaga  pendidikan  Islam  seharusnya  kembali  kepada  khittah pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagaimana sudah dicontohkan oleh para khalifah di kekhilafahan Islam.
Kata Kunci: Manajemen, pembiayaan, pembiayaan pendidikan, pendidikan Islam.

## A. Pendahuluan
Permasalahan  klasik  yang  masih  kerap  menghinggapi lembaga-lembaga  pendidikan,  khususnya  lembaga  pendidikan Islam  di  negeri  ini,  adalah  problem  pemerataan  pendidikan  serta pembiayaan  pendidikan  yang  dikatakan  belum  maksimal  dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen  masukan  instrumental  (instrumental  input)  yang  sangat
penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  maupun madrasah. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan  pembiayaan  pendidikan  memiliki  peranan  yang  sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat meng- abaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal.
Pada  tataran  perencanaan,  sosialisi  program,  pengadaan fasilitas, pelaksanaan, supervisi, evaluasi, serta instrumen pendukung pendidikan  lainnya,  hampir  semuanya  membutuhkan  biaya,  baik secara langsung maupun tidak. Lebih dari itu, dalam upaya suksesi berbagai  agenda  pendidikan, baik  secara langsung  maupun  tidak, baik oleh pemerintah  maupun  pihak swasta, pembiayaan menjadi salah  satu  –meskipun  bukan  satu-satunya–  faktor  yang  mem- pengaruhi  hasilnya.  Pasalnya  biaya  adalah  pendorong  lajunya berbagai program untuk mencapati tujuan yang telah ditetapkan.
Secara aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun madrasah  dalam  segala  aktivitasnya,  memerlukan  sarana  dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan  kesejahteraan  para  guru  dan  karyawan  yang  ada.  Semua  itu memerlukan anggaran dana. Yang menjadi masalah adalah, bagai- mana  masalah  pembiayaan  dikelola  dengan  baik  oleh  lembaga pendidikan Islam yang di Indonesia, jumlahnya sangat banyak. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang  ada,  sehingga  mengalami  kesenjangan  dalam  pelaksanaan. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik.
Makalah  ini  akan  mengupas  model  manajemen  pembiayaan pendidikan yang ideal dalam perspektif Islam. Tidak hanya berbicara konsep,  penulis  juga  memaparkan  corak  manajemen  pembiayaan pendidikan Islam yang telah tercatat dalam ruang sejarah pendidikan Islam.

## B. Konsep  Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya  pendistribusian  benefit  pendidikan  dan  beban  yang  harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai
uang yang dibelanjakan untuk mendukung proses pendidikan atau jasa pelayanan yang diberikan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan  dengan  distribusi  beban  pajak  dalam  berbagai  jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal  yang  sangat  penting  dalam  pembiayaan  pendidikan  adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. 1
Di sisi lain, pembiayaan pendidikan adalah merupakan jumlah uang  yang dihasilkan  dan dibelanjakan  untuk berbagai  keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme  guru,  pengadaan  sarana  ruang  belajar,  perbaikan ruang,  pengadaan  peralatan,  buku  pelajaran,  alat  tulis  kantor, pendukung  kegiatan  ekstra  kurikuler,  kegiatan  pengelolaan  pen- didikan, dan supervisi pendidikan. 2
Di  dalam  terminologi  administrasi  keuangan,  khususnya adminsitrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (cost) dan pembelanjaan (expenditure). Biaya (cost) adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu,  misalnya  kegiatan  akademik,  kegiatan  kesiswaan,  dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (expenditure) adalah besar dana riil  yang  dikeluarkan  untuk  membiayai  unit  kegiatan  tertentu, misalnya  kegiatan  praktikum  siswa.  Oleh  karena  itu,  seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan  riil. 3
Biaya  (cost)  dapat  diartikan  pengeluaran  yang  dalam  istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.  Biaya  pendidikan  merupakan  hal  yang  penting  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Dapat  dikatakan  bahwa  proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pen- didikan  merupakan  salah  satu  komponen  masukan  instrumental (instrumental  input)  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis: pertama, biaya pendidikan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Kedua,  biaya
1 Thomas H Jhones, Introduction to School Finance Technique An Social Policy, (New York: Macmillan Publishing Company, 1985), hlm. 12.
2 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:  Rosdakrya, 2000), hlm. 12.
3 Saiful Mufid, Artikel Pembiayaan Pendidikan, Stit Attaqwa, 2012, hlm. 1.
pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. Ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan  orang  tua  siswa,  misalnya  sponsor  dari  lembaga  keuangan dan perusahaan.  Dan keempat, dari lembaga pendidikan itu sendiri. 4
Masing-masing  sumber  tersebut  adalah  pos  strategis  dalam sirkulasi  pembiayaan  pendidikan  untuk  menopang  program pendidikan yang diagendakan, baik oleh pihak lembaga pendidikan sendiri sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan, maupun pemerintah  sebagai  pihak  yang  mempunyai  kebijakan  dalam penganggaran  yang  secara  institusional  memiliki  tanggung  jawab utama  dan  pendorong  ke  arah  efektivitas  dan  efisensi  aktivitas pendidikan.  Oleh  karena  demikan,  faktor  biaya  adalah  sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Dalam  setiap  upaya  pencapaian  tujuan  pendidikan,  baik tujuan-tujuan  yang  bersifat  kuantitatif  maupun  kualitatif,  biaya pendidikan  memiliki  peranan  yang  sangat  menentukan.  Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah)  tidak  akan  berjalan  dengan  maksimal.  Biaya  dalam pengertian  ini  memiliki  cakupan  yang  luas,  yakni  semua  jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  dan  tenaga  (yang  dapat dihargakan dengan uang).
Menelaah  pemahaman  di  atas,  sangat  jelas  bahwa  pada hakekatnya  biaya  dalam  penyelengaraan  pendidikan  adalah  ber- aneka  ragam  jenisnya.  Adapun  terkait  dengan  manajemen pembiayaan sebagai upaya suksesi pelaksanaan program pendidikan, harus  ditanggung  oleh  kepala  sekolah,  para  pemilik  yayasan, pemerintah,  serta  tenaga  lain  yang  turut  serta  terlibat  dalam pengaggaran dan pengolaan biaya pendidikan. Pasalnya, komponen tersebut adalah pelaku di dalamnya. Baik dan tidaknya pengaturan dan  pengelolaan  yang  dilakukan  tergantung  pada  komponen tersebut.
Maka  dari  itu,  bagaimana  konsep  pembiayaan  pendidikan yang  ideal,  apa  sajakah  komponen-komponen  pembiayaan, bagaimana pelaksanaannya dilembaga pendidikan?
4 Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2007), hlm. 10.
Dalam  kajian  pembiayaan  pendidikan,  ada  beberapa  istilah penting yang harus diperhatikan, di antaranya objek biaya, informasi manajemen  biaya,  pembiayaan  (financing),  keuangan  (finance), anggaran (budget), biaya (cost), pemicu biaya (cost driver). Istilah-istilah tersebut  merupakan  greenlight  dalam  kajian  ilmu  ekonomi.  Untuk mengetahui hal tersebut, penulis jabarkan sebagai berikut:

## Objek Biaya
Setiap lembaga atau organisasi, ketika menjalankan program- nya, selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas sebagai ujung tombak sistem  lembaga  atau  organisasi  yang  membutuhkan  biaya.  Oleh karena itu, biaya dari seluruh kegiatan yang ada itu merupakan objek biaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Blocher, 5 bahwa objek biaya adalah  akumulasi  dari  berbagai  aktivitas.  Lebih  lanjut  Blocher membagi jenis objek biaya menjadi empat: a) produk atau kelompok produk  yang  saling  berhubungan,  b)  jasa,  c)  departemen (departemen tekhnis, departemen sumber daya manusia), d) Proyek (penelitian, promosi pemasaran atau usaha jasa komunitas). 6

## Informasi Manajemen Biaya
Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan  kontrol.  Dengan  demikan,  kegiatan  yang  dimaksud  dapat dilakukan  secara  maksimal,  efektif,  dan  efisien  dalam  mencapai tujuan,  baik  dari  pihak  lembaga  yang  bersifat  profit  maupun  non profit. 7
Manajemen biaya merupakan konsep yang  sangat luas yang mencakup  segala  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengelola secara  efektif  biaya  maupun  informasi  non  keuangan  yang  ada kaitannnya dengan produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya  untuk  suatu  organisasi.  Informasi  keuangan  saja  dapat menimbulkan  mis-leading  karena  informasi  tersebut  cenderung berfokus pada jangka pendek. Agar dapat mencapai titik keberhasilan yang sifatnya kompetitif, maka suatu organisasi atau lembaga perlu
5 Blocher,  et.  al,  Manajemen  Biaya  Dengan  Tekanan  Strategic.  Penerjemah.  Susty ambarrini, (Jakarta: Salemba, 2001), hlm. 8.
6 Ibid, 84.
7 Mulyono, Op.Cit., hlm. 85.
memfokuskan  perhatiannya  pada  informasi  sumber  biaya  yang memiliki waktu lebih panjang dan sifatnya  sustainable. 8
Setiap lembaga harus mengetahui berapa biaya yang dihabis- kan untuk melakukan suatu upaya pelayanan jasa atau pencetakan produk tertentu atau biaya untuk mengembangkan suatu jasa baru. Dengan demikian, akan diketahui sirkulasi besaran anggaran yang dikeluarkan dan tidak sembarangan menggunakannya. Oleh karena itu,  diperlukan  informasi  manajemen  biaya  yang  dibutuhkan,  di antaranya adalah:
1. Manajemen  strategik:  untuk  membuat  keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemulihan produk, metode proses, tekhnik,  dan  saluran  pemasaran  serta  hal-hal  yang  bersifat jangka  panjang.
2. Perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  untuk  mendukung keputusan  yang  sifatnya  berkelanjutan  kaitannya  dengan pemindahan  peralatan,  pengelolaan  aliran  kas,  pembelian bahan, dan penjadwalan.
3. Pengendalian manajemen dan operasional.
4. Penyusunan laporan keuangan. 9
Informasi Pembiayaan apabila dikontekskan pada penyeleng- garaan  pendidikan,  maka  informasi  manajemen  biaya  ini  dapat dikaitkan  dengan  informasi  tentang  sumber  biaya,  baik  dari pemerintah,  orang  tua  murid,  masyarakat,  serta  potensi  lain  yang menopang biaya penyelangaraan pendidikan. Di sisi lain juga dapat memberi informasi tentang sistem layanan proses belajar mengajar yang dikaitkan dengan biaya yang layak untuk suatu layanan yang sifatnya  lebih  baik  serta  upaya  mendukung  keputusan  dengan program  yang  harus  dilakukan  secara  baik  dan  benar  sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban.
Dengan pengetahuan tentang informasi manajemen pembiaya- an  tersebut,  diharapkan  akan  meningkatkan  kualitas  jasa  atau produk serta dapat meningkatkan profitabilitas untuk meng-upgrade fasilitas  layanan  pada  saat  yang  tepat  dengan  berbagai  metode layanan terbaru.
8 Blocher, Op.Cit., hlm. 2.
9 Ibid, hlm. 4.

## Pembiayaan (finacing)
Pada  dasarnya,  pembiayaan  pendidikan  terkait  dengan masalah  bagaimana  mencari  dana  (sumber  dana),  bagaimana menggunakan  dana  itu  dengan  memanfaatkan  rencana  biaya standar,  memperbesar  modal  kerja  dan  merencanakannya  untuk kebutuhan  masa  yang  akan  datang.  Sementara  biaya  pendidikan adalah  seluruh  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas. 10

## Keuangan(finance).
Persoalan keuangan di setiap lembaga pendidikan, tidak hanya mencakup  uang pembiayaan  yang  sah  semata,  namun  juga  kredit bank. Definisi secara sederhana tentang keuangan  (finance) adalah seni nuntuk mendapatkan alat pembayaran. Sementara dalam dunia usaha, keuangan meliputi pemeliharaan kas, yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Alat  yang  dugunakan  dalam  keuangan  meliputi  seluruh  metode peminjaman  uang  dan  pertukaran  satu  jenis  hak  yang  berkenaan dengan  yang  lainnya.    Dalam  perusahaan  dagang,  penggolongan keuangan yang utama adalah: perbankan, pasar uang, pasar investasi yang  terdiri  dari  pasar  sekuritas  dan  penerbitan  model  baru  atau kenaikan dana dari penanaman modal untuk perluasan modal baru, pasar uang luar negeri, dan asuransi. 11

## Anggaran (budget)
Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi  perencanaan.  Anggaran  juga  memberikan  sebuah konteks  proses  perencanaan  dalam  pemilihan  langkah-langkah dalam  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Anggaran  menjadi dokumen  yang  meringkaskan  keputusan  yang  direncanakan  dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati.
Anggaran  merupakan  rencana  operasional  yang  dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai
10 Yahya “System Manajemen Pembiayaan pendidikan: suatu studi tentang pembiayaan pendidikan sekolah dasar diprovinsi Sumatra Barat, Disertasi, Bandung Sekolah Pasca Sarjana Unversitas Pendidikan Indonesia, 2003, hlm. 43-44.
11 Ibid, hlm. 44.
pedoman  dalam  melaksanakan  kegiatan  lembaga  dalam  kurun waktu  tertentu.  Oleh  karena  itu,  dalam  anggaran  tergambar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga. 12

## Biaya (Cost)
Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen.   Di sisi lain, biaya adalah harga pokok yang  merupakan  gambaran  pengorbanan  dalam  pengertian kuantitatif pada saat barang atau jasa dipertukarkan. 13

## Pemicu Biaya (Cost Driver)
Pemicu biaya (cost driver) menurut Brocher dkk. 14 adalah faktor yang memberi dampak pada biaya perubahan. Artinya, jumlah total biaya  sangat  dipengaruhi  oleh  cost  driver  sebagai  faktor  yang mempunyai  efek  terhadap  perubahan  level  biaya  total  dari  suatu objek biaya. Identifikasi dan analisis terhadap cost dirver merupakan langkah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi.
Sebagai  contoh,  biaya  bahan  bakar  (objek  biaya)  di  dalam suatu  pabrik  yang  digunakan  untuk  pembangkit  listrik,  yang  di- pengaruhi oleh rentan waktu yang dibutuhkan merupakan cost driver untuk biaya bahan bakar. Cost driver umum lainnya adalah jumlah produk  yang  dihasilkan,  jumlah  mesin  yang  di-setup,  jumlah perubahan  desain  yang  dilakukan  untuk  membuat  suatu  produk serta jumlah promosi, pemasaran, dan distribusi. 15
Apabila dikontekskan dalam pendidikan, lembaga pendidikan sebagai  lembaga  non  profit  yang  bergerak  di  bidang  jasa,  maka faktor-faktor yang menjadi pemicu biaya di antaranya jumlah jam mengajar  guru,  media  pengajaran,  buku  teks  yang  digunakan, fasilitas  pendukung  yang  sifatnya  temporer.  Program-program pendidikan yang ditawarkan  oleh sekolah yang secara akumulatif dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan  keterampilan  lulusan serta dapat juga dijadikan sebagai pemicu biaya di dalam pendidikan.
12 Nanang Fattah, Op.Cit., hlm. 47.
13 Mulyono, Op.Cit., hlm. 90.
14 Blocher, Op.Cit., hlm. 71.
15 Ibid, hlm. 47-48.

## C. Sejarah Pembiayaan Pendidikan dalam Islam
Dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiaya- an  pendidikan,  baik  menyangkut  gaji  para  guru/dosen,  maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya  menjadi  kewajiban  negara.  Ringkasnya,  dalam  Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara. 16
Mengapa  demikian?  Sebab  negara  berkewajiban  menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan.  Berbeda  dengan  kebutuhan  pokok  individu,  yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberi jaminan tak langsung.  Sementara  itu,  dalam  hal  pendidikan,  kesehatan,  dan keamanan,  jaminan  negara  bersifat  langsung.  Maksudnya,  tiga kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara. 17 Nabi SAW bersabda: “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” 18 Lebih dari itu, setelah perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh  anak-anak  Madinah  sebagai  ganti  tebusannya. 19 Ini menunjukkan perhatian pemimpin Islam pada masalah pendidikan umat Islam.
Ijma’  sahabat  juga  telah  menunjukkan  kewajiban  negara menjamin  pembiayaan  pendidikan.  Khalifah  Umar  dan  Utsman memberikan  gaji  kepada  para  guru,  muadzin,  dan  imam  sholat jama’ah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara  (Baitul  Mal)  yang  berasal dari  jizyah,  kharaj  (pajak  tanah), dan  usyur  (pungutan  atas  harta  non  muslim  yang  melintasi  tapal batas  negara). 20
Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan  pendidikan  gratis  bagi  rakyatnya.  Sejak  abad  IV  H
16 Shiddiq Al-Jawi, Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam, Jurnal House of Khilafah, 2007, hlm. 1.
17 Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, (Hizbut Tahrir : t.t.), 1963.
18 HR Muslim.
19 Al-Mubarakfuri, Adiwarman (Ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: IIIT).
20 Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayasah Al-Maliyah Li ‘Umar bin Khaththab), Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya  dengan  berbagai  sarana  dan  prasarananya  seperti perpustakaan.  Setiap  perguruan  tinggi  itu  dilengkapi  dengan “Diwan”  (auditorium),  asrama  mahasiswa,  juga  perumahan  dosen dan  ulama.  Selain  itu,  perguruan  tinggi  tersebut  juga  dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan. 21
Di  antara  perguruan  tinggi  terpenting  adalah  Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah  Mustanshiriyah  didirikan  oleh  Khalifah Al-Mustanshir pada  abad  VI  H  dengan  fasilitas  yang  lengkap.  Selain  memiliki auditorium  dan  perpustakaan,  lembaga  ini  juga  dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya selalu siap di tempat. 22 Pada  era  Khilafah  Utsmaniyah,  Sultan  (Khalifah)  Muhammad Al- Fatih  (w.  1481  M)  juga  menyediakan  pendidikan  secara  gratis.  Di Konstantinopel (Istanbul)  Sultan membangun  delapan sekolah.  Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur  dan  ruang  makan.  Sultan  memberikan  beasiswa  bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu. 23
Namun  perlu  dicatat,  meski  pembiayaan  pendidikan  adalah tanggung  jawab  negara,  Islam  tidak  melarang  inisiatif  rakyatnya, khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam pendidik- an. Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun  sekolah dan universitas. Hampir  di  setiap kota  besar,  seperti  Damaskus,  Baghdad,  Kairo, Asfahan,  dan  lain- lain, terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari  wakaf. 24 Di  antara  wakaf  ini  ada  yang  bersifat  khusus,  yakni untuk  kegiatan  tertentu  atau  orang  tertentu.  Seperti  wakaf  untuk ilmuwan hadits,  wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset  obat-obatan,  wakaf  khusus  guru  anak-anak,  wakaf  khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu Al-Qur‘an. Bahkan sejarah
21 Khalid, Abdurrahman Muhammad, Soal Jawab Seputar Gerakan Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994)
22 Ibid
23 Ash-Shalabi, Ali Muhammad, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Ad- Dawlah  Al-Utsmaniyah  Awamil  al-  Nuhudh  wa  Asbab  as-Suquth),  Penerjemah  Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
24 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwuruhu
Idaratuhu Tanmiyatuhu), Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005)
mencatat  ada  wakaf  khusus  untuk  Syaikh  Al-Azhar  atau  fasilitas kendaraannya. Selain itu, wakaf juga diberikan dalam bentuk asrama pelajar  dan  mahasiswa,  alat-alat  tulis,  buku  pegangan,  termasuk beasiswa dan biaya pendidikan. 25
Walhasil, dalam Islam, rakyat harus memperoleh pendidikan formal  yang  gratis  dari  negara.  Sedangkan  melalui  inisiatif  wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pen- didikan non formal yang juga gratis atau paling tidak murah bagi rakyat.
Bertolak dari pemahaman di atas, pada dasarnya konsep pem- biayaan pendidikan dalam Islam, secara historis telah dilaksanakan dengan baik pada masa Rasul, kemudian dikembangkan pada waktu masa  khalifah.  Sistem  pendidikan  formal  yang  diselenggarakan negara khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab,  sumber  pembiayaan  untuk  kemaslahatan  umum (termasuk pendidikan), berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). 26 Setidaknya terdapat dua sumber  pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, yaitu:
1. Pos fai’ dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara, seperti ghanimah,  khumus  (seperlima  harta  rampasan  perang),  jizyah, dan  dharibah  (pajak);
2. Pos  kepemilikan  umum,  seperti  tambang  minyak  dan  gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan).  Sedangkan  pendapatan  dari  pos  zakat,  tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai  peruntukannya  sendiri,  yaitu  delapan  golongan mustahik  zakat. 27
Jika  dua  sumber  pendapatan  itu  ternyata  tidak  mencukupi, dan  dikhawatirkan  akan  timbul  efek  negatif  (dharar)  jika  terjadi penundaan  pembiayaannya,  maka  negara  wajib  mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian
25 Ibid
26 Quthb Ibrahim Muhammad, Op.Cit.
27 Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, (Beirut: Darul ‘Ilmi lil Malayin, 1983) dan Taqiyuddin An Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut: Darul Ummah, 1990).
dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari  kaum  muslimin.  Biaya  pendidikan  dari  Baitul  Mal  itu  secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar  gaji  segala  pihak  yang  terkait  dengan  pelayanan pendidikan,  seperti  guru,  dosen,  karyawan,  dan  lain-lain.  Kedua, untuk  membiayai  segala  macam  sarana  dan  prasana  pendidikan, seperti  bangunan  sekolah,  asrama,  perpustakaan,  buku-buku pegangan, dan sebagainya. 28

## D. Problem Pembiayaan Pendidikan Islam di Indonesia
Pada umumnya, masalah yang dihadapi madrasah, dalam hal ini sekolah yang berbasiskan agama, adalah persoalan pembiayaan pendidikan. Apabila dilihat dari aspek penyebabnya, hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di madrasah menyebutkan bahwa kesulitan yang dihadapi madrasah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ternyata berawal dari persoalan penggalian dana itu sendiri. Kendala utamanya adalah karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali. Selama  ini  sumber  dana  utama  operasional  masdarasah,  rata-rata diperoleh dari iuran SPP siswa. Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap, meskipun secara nominal sebenarnya jumlah dana yang dapat  dikumpurkan  tidak  seberapa,  mengingat  kebanyakan madrasah  berada  di  pinggiran  kota/pedesaan  dan  melayani pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi kurang mampu; seperti petani, buruh, dan pegawai rendah lainnya. 29 Pendeknya, madrasah memperoleh pemasukan dari komponen SPP dalam  jumlah  yang  tidak  besar  karena  madrasah  sendiri  harus menetapkan  besaran biaya  SPP yang  sesuai  dengan kondisi  sosial ekonomi masyarakat di mana ia berada. Namun hal ini sudah meng- alami perubahan seiring dengan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  yang  diberikan  kepada  seluruh  Sekolah  Dasar  dan Menengah. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup pembiayaan pendidikan yang diperlukan.
Sumber dana lainnya adalah bantuan yang diberikan masya- rakat    berupa  zakat,  infak,  dan  shadaqah  (ZIS).  Sumber  dana  ini terbilang  tidak  tetap.  Selain  itu,  jumlah  dan  keberadaannya  tidak
28 Ibid.
29 Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006.
dapat  dipastikan.  Ini  dapat  dimengerti,  mengingat  masalah pengelolaan  zakat  dan  peruntukannya  sendiri.  Bantuan  lain  yang bersifat insidental adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana halnya dengan ZIS, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana  Imbal  Swadaya,  BOMM,  BOP,  BKG,  dan  BKS,  selain  lebih bersifat  insidental  dan  tidak  menyeluruh,  juga  tidak  seluruh madrasah  memperolehnya.  Biasanya,  berbagai  bantuan  tersebut diperoleh  setelah  madrasah  mengajukan  permohonan  kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam berbagai kasus yang terjadi di  berbagai  daerah,  hanya  beberapa  madrasah  tertentu  yang mendapatkannya. 30 Dalam  hal  ini,  faktor  kedekatan  unsur penyelenggara madarasah dengan pihak pemerintah daerah sangat berpengaruh  terhadap  kelancaran  bantuan    tersebut.  Adapun madrasah  yang  tidak  memiliki  akses  kepada  pihak-pihak  tertentu sangat sulit mendapatkannya.
Di  sisi  lain,  persoalan  SDM  yang  bisa  dikatakan  belum  me- madai,  selain  keterbatasan  pengetahuan  mengenai  sirkulasi  dan pengaturan  mengenai  anggaran  dalam  pembiayaan,  merupakan suatu  kekurangan  yang  menyebabkan  tidak  adanya  analisis  yang panjang mengenai, bagaimana, mengapa, dan seperti apa pembiaya- an itu dilakukan. Hal ini diperparah dengan ketertutupan akses yang menyebabkan tidak adanya usaha untuk mencari dan mengembang- kan peluang. Alhasil, lembaga bersifat eksklusif, hanya mengandal- kan dana dari pemerintah.
Masalah  lain  yang  biasanya  muncul  ialah  daya  dukung masyarakat  sekitar  yang  rendah.  Padahal,  hal  ini  sangat  penting mengingat  masyarakat  sebagai  partisipan  dan  pendorong  ke  arah suksesi  program  lembaga  pendidikan.  Keberadaannya  sangat penting  guna  menunjang  pembiayaan  pendidikan.  Kenapa  hal  ini terjadi? Karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penganggaran, sehingga tingkat perhatian mereka terhadap lembaga berhenti pada wilayah memasrahkan anak didiknya saja.
30 Ahmad Nunu, Pembiayaan Pendidikan di Madrasah dan Peranan Pemerintah Daerah di Era Otonomi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Bandung, Volume 5 Nomer 2 April-Juni 2007.

## E. Solusi Perbaikan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam
Menelaah  problem  yang  cukup  dilematis  di  atas,  maka diperlukan  langkah-langkah  satrategis  dalam  pemecahannya. Menurut hemat penulis perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, persolan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya.  Hal  ini  karena  bisa  membawa  kemajuan  lembaga jika  dikelola  dengan  baik,  sebaliknya  akan  membawa  lembaga menjadi  terpuruk,  apabila  komponen/pihak  di  lembaga  tidak mengelola secara professional, tidak berprinsip pada keterbukaan, tidak  berorientasi  pada  perbaikan,  kepentingan  yang  sifatnya personal  untuk  membangun  lembaga  sehingga  mencari  peluang hanya  untuk personal dirinya. Oleh karena itu, seluruh komponen yang  ada  dalam  lembaga  pendidikan,  kaitannya  dengan  proses penyusunan  pembiayaan  pendidikan,  harus  dilibatkan.  Hal  ini dilakukan  sebagai  wujud  asas  keterbukaan,  kebersamaan,  serta bertanggung  jawab  atas  amanah  kelembagaan  yang  harus  dipikul bersama. Baik dan buruknya lembaga menjadi akuntabilitas bersama.
Kedua,  terkait  dengan  penempatan  alokasi  dana,  pihak  di dalamnya  diupayakan  mampu  menyusun  dan  mengelola  dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanja- kan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Apabila komponen di dalamnya ada yang kurang mengerti, perlu dilakukan Diklat  tentang  bagaimana  menyusun  anggaran  yang  baik.  Bisa dengan pelatihan penyusunan anggaran atau hal lain yang sejenis.
Ketiga, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai  keterampilan  entrepreneurship  (keterampilan  kewira- usahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian.
Keempat, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam pengangaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikan dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan.
Kelima, lembaga pendidikan  Islam,  dalam hal  ini  madrasah, sebagai lembaga yang berbasiskan agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai  luhur,  diharapkan  memegang  teguh  prinsip  keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen lembaga.
Dengan  demikan,  diharapkan  ada  solusi  manajemen
pembiayaan  pendidikan  Islam,  sehingga  akan  terbentuk  suatu lembaga pendidikan Islam yang baik, khususnya dalam persoalan pembiayaan  pendidikannya.

## F. Kesimpulan
Setelah  menelaah  pembahasan  dalam  makalah  ini,  dapat disampaikan beberapa  kesimpulan.
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya  pendistribusian  benefit  pendidikan  dan  beban  yang  harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa.  Pembiayaan  pendidikan  berhubungan  dengan  distribusi beban  pajak  dalam  berbagai  jenis  pajak  kelompok  manusia  serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan  pendidikan  adalah  berupa  besar  uang  yang  harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.
Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi  empat  jenis,  pertama,  biaya  pendidikan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah.  Kedua,  biaya  pendidikan  dikeluarkan  oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. Ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan  oleh  masyarakat  bukan  orang  tua  siswa,  misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Dan keempat, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri.
Dalam  kajian  pembiayaan  pendidikan,  ada  beberapa  istilah penting yang harus diperhatikan, di antaranya objek biaya, informasi manajemen  biaya,  pembiayaan  (financing),  keuangan  (finance), anggaran (budget), biaya (cost), pemicu biaya (cost driver). Istilah-istilah tersebut  merupakan  greenlight  dalam  kajian  ilmu  ekonomi.
Sistem  pendidikan  formal  yang  diselenggarakan  negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khatthab, sumber  pembiayaan  untuk  kemaslahatan  umum  (termasuk pendidikan),  berasal  dari  jizyah,  kharaj  (pajak  tanah),  dan  usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara).
Sementara itu, beberapa kajian menyebutkan bahwa kesulitan yang  sering  dihadapi  madrasah  dalam  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  berawal  dari  persoalan  penggalian  dana  itu  sendiri.
Kendala  utamanya  adalah  karena  terbatasnya  sumber  dana  yang dapat  digali,  SDM  yang  bisa  dikatakan  masih  rendah,  serta  daya dukung  masyarakat  yang  rendah  pula.  Oleh  karena  itu,  pihak  di dalam  madrasah  harus  mampu  menyusun  dan  mengelola pembiayaan  pendidikan  dengan  baik;  berapa  anggaran  yang  ada, bagaimana  anggaran  itu  dibelanjakan  atau  dialokasikan,  serta bagaimana sistem pelaporannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jawi,  Shiddiq.  2007.  Pembiayaan  Pendidikan  Dalam  Islam,  Jurnal
House of Khilafah.
Al-Maliki,  Abdurrahman.  1963.  As-Siyasah  Al-Iqtishadiyah  Al-
Mutsla, Hizbut Tahrir.
Al-Mubarakfuri. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: IIIT.
An-Nabhani,  Taqiyuddin.  1990.  An-Nizham  Al-Iqtishadi  fi  Al-Islam. Beirut:  Darul  Ummah.
Ash-Shalabi,  Ali  Muhammad,  Bangkit  dan  Runtuhnya  Khilafah Utsmaniyah  (Ad-Dawlah  Al-Utsmaniyah  Awamil  al-  Nuhudh wa  Asbab  as-Suquth).  Penerjemah  Samson  Rahman.  Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar.
Blocher,  et.  al.  2001.  Manajemen  Biaya  Dengan  Tekanan  Strategic.
Penerjemah.  Susty Ambarrini.  Jakarta:  Salemba.
Fatah, Nanang. 2000. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung:
Rosdakrya.
Harsono.  2007.  Pengelolaan  Pembiayaan  Pendidikan.  Yogyakarta:
Pustaka Book Publisher.
Jhones,  Thomas  H.  1985.  Introduction  To  School  Finance  Technique An Social Policy. New York: Macmillan Publishing Company.

## Khalid,  Abdurrahman  Muhammad.  1994.  Soal  Jawab  Seputar
Gerakan  Islam.  Bogor:  Pustaka  Thariqul  Izzah.
Mufid,  Saiful.  2012.  Artikel  Pembiayaan  Pendidikan,  STIT  Attaqwa.
Muhammad,  Quthb  Ibrahim.  2002.  Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin Khaththab  (As-Siayasah  Al-Maliyah  Li  ‘Umar  bin  Khaththab), Penerjemah  Ahmad  Syarifuddin  Shaleh.  Jakarta:  Pustaka Azzam.
Mulyono.  2010.  Konsep  Pembiayaan  Pendidikan.  Yogyakarta:  Arruz Media.
Qahaf,  Mundzir,  Manajemen  Wakaf  Produktif  (Al-Waqf  Al-Islami
Tathawwuruhu  Idaratuhu  Tanmiyatuhu),  Penerjemah  Muh- yiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.
Yahya.  2003.  Sistem  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu  Studi tentang  Pembiayaan  Pendidikan  Sekolah  Dasar  di  provinsi Sumatra  Barat,  Disertasi,  Bandung  Sekolah  Pasca  Sarjana Unversitas Pendidikan Indonesia.
Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah. Beirut: Darul ‘Ilmi lil Malayin.