INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7891-7905 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Asas-Asas Perundang-Undangan Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

## & Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Izni Khoirum 1 ✉ , Habibah Sari 2 , Vera Muslina 3 , Tita Sandika Siregar 4
Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu
Email : iznikhoirum1246@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  syarat  dalam  rangka  pembangunan hukum  nasional  yang  hanya  dapat  terwujud  apabila  didukung  oleh  metode  yang  baik.  Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik. Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti  yang  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  (UU  No  12  Tahun  2011) tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  proses  Penetapan  Rancangan  Peraturan  Daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  normatif  yaitu  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuwan  dengan  cara  meneliti  jurnal  dan  undang-undang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah harus taat asas dan taat pada proses Pembentukan Peraturan Daerah agar terciptanya produk hukum yang baik.
Kata Kunci : Rancangan Peraturan Daerah, Asas-Asas Perundang-Undangan

## Abstract
Legislation is a prerequisite for building national laws that can only be realized when supported by good methods. Indonesia is a law state that has obligations to the development of good national law. In determining the draft rules of the land, there are principles of forming regulatory regulations and regulatory steps to follow that have been incorporated into law 12 of 2011 (act no. 12 years 2011) on legislation of legislation. The purpose of this study is to know the process of setting up the rules of the region. The study employed a normative-research method of scientific research to find truth based on scientific logic by examining journals and laws. Research indicates that the process for establishing the draft rules of the region must be princident and obedient to the process of forming the laws of the land in order to create a good legal product.
Keywords: Draft Regional Regulations, Principles of Legislation

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar  pada  keyakinan  bahwa  kekuasaan  negara  harus  dijalankan  atas  dasar  hukum yang  adil  dan  baik.  Negara  hukum  mensyaratkan  bahwa  setiap  tindakan  dari  negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.  (Martoredjo, 2020 )
Untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  negara  berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  menjamin  perlindungan  hak  dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU No 12 Tahun 2011)
Pada Bab VI tentang Pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1  disebutkan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan  Undang-Undang ” .  Dalam    Ayat  2  disebutkan “ Pemerintahan  daerah  provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan ” .  Daerah-daerah  tersebut  bersifat  otonom  yang semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut konstitusi dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Kedudukan Perda dalam hirarki peraturan perundang-undangan (PUU) diatur dalam Pasal  7  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  (UU  No  12  Tahun  2011)  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan (PUU) di Indonesia Perda berada pada lapisan terendah. Atas dasar itu materi muatan  Perda  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang setingkat maupun dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
Dalam  pembentukan  Peraturan  perundang-undangan  telah  ditetapkan  tahapan- tahapan yang harus dilalui oleh  organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan  memenuhi  aspek  formal,  pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan disebutkan  bahwa  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pembuatan Peraturan  Perundang-undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.  (Sihombing, 2016)
Namun dewasa ini banyak perda yang telah dibatalkan baik oleh eksekutif maupun yudikatif,  banyaknya  perda  bermasalah  yang  berujung  pada  dibatalkannya  suatu  perda adalah  pertanda  bahwa  dalam  proses  penetapan  peraturan  daerah  tersebut  tidak memperhatikan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perudang-undangan  dan  tahapan proses  pembentukan  perda  sebagai  acuan  dalam  menyusun  suatu  perda,  sehingga pembatalan perda tidak dapat dihindari.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Jurnal ini.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang- undangan (statue  aproach). Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah  ada  dua  macam  yaitu  PeraRturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  Adalah  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Dibentuk  Oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Prayitno, 2011)
1. Asas-Asas Perundang-undangan dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Dalam  proses  penetapan  Rancangan  Perda  yang  baik,  ada  Asas  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
a) Kejelasan Tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai;
b) Kelembagaan  atau  Pejabat  pembentuk  yang  tepat,  yaitu  setiap  jenis  peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga/pejabat yang berwenang dan apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan demi hukum;
c) Kesesuaian  antara  jenis,  hirarki  dan  materi  muatan,  yaitu  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan, hirarki dan jenis peraturan perundang-undangan;
d) dapat  dilaksanakan,  yaitu  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan harus memperhatikan kefektifan dari segi filosofi, yuridis dan sosiologis;
e) kedayagunaan  dan  kehasilgunaan  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f) kejelasan rumusan, yaitu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis  penyusunan,  sistematika  dan  pilihan  kata  atau  terminologi,  serta  memiliki bahasa  hukum  yang  jelas  agar  tidak  menimbulkan  interpretasi  dalam pelaksanaannya; dan
g) keterbukaan,  yaitu  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan bersifat transparan sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain  itu,  dalam  pasal  6  ayat  1  disebutkan  materi  muatan  Peraturan  Perundang- undangan harus mencerminkan asas:
a) Pengayoman,  yaitu  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan harus  berfungsi  memberikan  pelindungan  untuk  menciptakan  ketentraman masyarakat;
b) Kemanusiaan,  yaitu  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
c) Kebangsaan,  yaitu  bahwa  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI;
d) Kekeluargaan, yaitu bahwa  setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus  mencerminkan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dalam  setiap pengambilan keputusan;
e) Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang  dibuat  di  daerah  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f) Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus  memperhatikan  keragaman  penduduk,  agama,  suku  dan  golongan,  kondisi khusus  daerah  serta  budaya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara; dan
g) Keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh  memuat  hal  yang  bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, ataupun status sosial;
i) Ketertiban  dan  Kepastian  Hukum,  yaitu  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan Perundang-undangan  harus  dapat  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
j) Keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan,  yaitu  bahwa  setiap  Materi  Muatan Peraturan  Perundang-undangan  harus  mencerminkan  keseimbangan,  keserasian dan keselarasan antarakepentingan individu, masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara.
Selanjutnya  pasal  6  ayat  2  UU  12/2011  menyebutkan “ Selain  mencerminkan  asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi  asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  yang bersangkutan. ” (AR, 2019)
2. Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
a. Perencanaan
Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten/Kota  (Kab/Kota)  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  DPRD  Kab/Kota  dengan  persetujuan bersama  Bupati/Walikota.  Ketentuan  mengenai  tata  cara  penyusunan  Program Legislasi  Daerah  (Prolegda)  Provinsi  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap penyusunan Prolegda Kab/Kota.
Adapun tata cara penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda dan DPRD Kab/Kota, yaitu :
1. Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda Provinsi Prolegda  adalah  instrumen  perencanaan  program  pembentukan  Perda
Kab/Kota  atau  Perda  Kab/Kota  yang  disusun  secara  terencana,  terpadu,  dan sistematis.  Bupati/Walikota  menugaskan  pimpinan  SKPD  dalam  penyusunan Prolegda  di  lingkungan  Pemda  Kab/Kota.  Penyusunan  Prolegda  di  lingkungan Pemda Kab/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum.
Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait terdiri atas:
a) Instansi  vertikal  dari  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
b) instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1. Kewenangan; 2. Materi muatan; atau 3. Kebutuhan.
Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota diajukan oleh biro hukum  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Sekda  Kab/Kota.  Bupati/Walikota menyampaikan  hasil  penyusunan  Prolegda  di  lingkungan  Pemda  Kab/Kota
kepada  Badan  Legislasi  Daerah  (Balegda)  melalui  Pimpinan  DPRD  Kab/Kota. Balegda adalah salah satu alat kelengkapan DPR Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
2. Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi
Penyusunan  Prolegda  Kab/Kota  di  lingkungan  DPRD  Kab/Kota dikoordinasikan  oleh  Balegda.  Ketentuan  mengenai  penyusunan  Prolegda  di lingkungan DPRD Kab/Kota diatur dalam Peraturan DPRD Kab/Kota.
a) Tata Cara Penyusunan Prolegda Kab/Kota
Penyusunan  Prolegda  Kab/Kota  dilaksanakan  oleh  DPRD  Kab/Kota  dan Pemda Kab/Kota. Penyusunan Prolegda Kab/Kota memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab/Kota yang didasarkan atas:
1) Perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2) Rencana pembangunan daerah;
3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4) Aspirasi masyarakat daerah.
Penyusunan  Prolegda  Kab/Kota  ditetapkan  untuk  jangka  waktu  1  (satu) tahun  berdasarkan  skala  prioritas  pembentukan  Raperda  Kab/Kota. Penyusunan  dan  penetapan  Prolegda  Kab/Kota  dilakukan  setiap  tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD Kab/Kota. Penetapan skala prioritas pembentukan  Raperda  Kab/Kota  dilakukan  oleh  Balegda  dan  biro  hukum berdasarkan kriteria:
1) Perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2) Rencana pembangunan daerah;
3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4) Aspirasi masyarakat daerah.
Hasil penyusunan Prolegda Kab/Kota antara DPRD Kab/Kota dan Pemda disepakati menjadi Prolegda Kab/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD  Kab/Kota.  Prolegda  Kab/Kota  ditetapkan  dengan  Keputusan  DPRD
Kab/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata  cara  Penyusunan  Prolegda  Kab/Kota  diatur  dengan  Perda Kab/Kota.
b) Tata  Cara  Penyusunan  Raperda  Kab/Kota  yang  dimuat  dalam  Kumulatif Terbuka
Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota dapat dimuat daftar  kumulatif  terbuka  yang  terdiri  atas:  Akibat  putusan  MA;  dan  APBS Kab/Kota.
Selain  ketentuan,  dalam  daftar  kumulatif  terbuka  dapat  memuat  Perda Kab/Kota yang dibatalkan, diklarifikasi atau atas perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
Klarifikasi adalah  pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Gubernur  atau  Peraturan  Bupati/Walikota  untuk  disesuaikan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
c) Tata Cara Penyusunan Raperda Kab/Kota di luar Prolegda Kab/Kota Dalam  keadaan  tertentu,  Pemrakarsa  dapat  mengajukan  Raperda
Kab/Kota  di  luar  Prolegda  Kab/Kota  berdasarkan  izin  prakarsa  dari Bupati/Walikota. Keadaan tertentu, meliputi:
1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2) Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
3) Keadaan  tertentu  lainnya  yang  memastikan  adanya  urgensi  atas  suatu Raperda Kab/Kota yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum.
b. Penyususnan
1. Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Ketentuan  mengenai  penyusunan  penjelasan  atau  keterangan  dan/atau
Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Provinsi berlaku secara  mutatis  mutandis  terhadap  penyusunan  penjelasan  atau  keterangan dan/atau  Naskah  Akademik  serta  penyelarasan  Naskah  Akademik  Raperda Kab/Kota.
Pemrakarsa  dalam  mempersiapkan  Raperda  Kab/Kota  disertai  dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah  hasil  penelitian  atau  pengkajian  hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya terhadap  suatu  masalah  tertentu  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah  mengenai  pengaturan  masalah  tersebut  dalam  suatu  RUU,  Rancangan Perda  Provinsi,  atau  Raperda  Kabupaten/Kota  sebagai  solusi  terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan biro hukum.
Penyusunan penjelasan atau  keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Raperda  Kab/Kota yang berasal dari anggota DPRD,  komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.
Pemrakarsa  dalam  melakukan  Penyusunan  Naskah  Akademik  dapat mengikutsertakan  instansi  vertikal  dari  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  pihak  ketiga  yang  mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda Kab/Kota. Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
Penyusunan  Naskah  Akademik  Raperda  Kab/Kota  dilakukan  sesuai  dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan  atau  keterangan  dan/atau  Naskah  Akademik  digunakan  sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda Kab/Kota.
Biro  hukum  Pemda  Kab/Kota  melakukan  penyelarasan  Naskah  Akademik Raperda  Kab/Kota  yang  diterima  dari  SKPD  Kab/Kota.  Penyelarasan  dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku  kepentingan. Biro hukum Pemda Kab/Kota melalui Sekda Kab/Kota menyampaikan  kembali  Naskah  Akademik  Raperda  Kab/Kota  yang  telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Kab/Kota disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan
2. Penyusunan Perda di Lingkungan Pemda Kabupaten/Kota
Ketentuan  mengenai  penyusunan  Perda  di  lingkungan  Pemda  Provinsi berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap  penyusunan  Perda  di lingkungan Pemda Kab/Kota. Bupati/Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Raperda Kab/Kota berdasarkan Prolegda
Kab/Kota. Dalam menyusun Raperda Kab/Kota, Bupati/Walikota membentuk tim penyusun Raperda Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan  tim  penyusun  terdiri  atas:  a)  Bupati/Walikota;  b)  Sekda;  c) Pemrakarsa; d) Biro Hukum; e) SKPD terkait; f)Perancang peraturan perundang- undangan.
Bupati/  walikota  dapat  mengikutsertakan  instansi  vertikal  yang  terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun  dipimpin  oleh  seorang  ketua  yang  ditunjuk  oleh  Pemrakarsa.  Dalam
penyusunan  Raperda  Kab/Kota,  tim  penyusun  dapat  mengundang  peneliti dan/atau  tenaga  ahli  dari  lingkungan  perguruan  tinggi  atau  organisasi kemasyarakatan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Ketua  tim  penyusun  melaporkan kepada Sekda Kab/Kota mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda Kab/Kota untuk mendapatkan arahan atau keputusan. Raperda Kab/Kota yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun  dan  Pemrakarsa.  Ketua  tim  penyusun  menyampaikan  hasil  Raperda Kab/Kota  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Sekda  Kab/Kota  untuk  dilakukan pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi.  Sekda  Kab/Kota menugaskan  kepala  biro  hukum  untuk  mengoordinasikan  pengharmonisasian, pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Raperda  Kab/Kota.  Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, kepala biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum.  Sekda  Kab/Kota menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada  Pemrakarsa  dan  pimpinan  SKPD  Kab/Kota  terkait  untuk  mendapatkan paraf  persetujuan  pada  setiap  halaman  Raperda  Kab/Kota.  Sekda  Kab/Kota menyampaikan Raperda Kab/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Bupati/Walikota.
3. Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota
Perda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Perda  Kab/Kota di lingkungan DPRD Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota dapat diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi. Raperda  Kab/Kota  yang  telah  diajukan  oleh  anggota  DPRD  Kab/Kota,  komisi, gabungan  komisi,  atau  Balegda  disampaikan  secara  tertulis  kepada  pimpinan DPRD Kab/Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
Penyampaian  Raperda  Kab/Kota  diberikan  nomor  pokok  oleh  sekretariat DPRD  Provinsi.  impinan  DPRD  Kab/Kota  menyampaikan  Raperda  Kab/Kota kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  Raperda  Provinsi. Balegda  menyampaikan  hasil  pengkajian  Raperda  Kab/Kota  kepada  Pimpinan DPRD Kab/Kota.
Pimpinan  DPRD  Kab/Kota  menyampaikan  hasil  pengkajian  Balegda  dalam rapat  paripurna  DPRD  Kab/Kota.  Pimpinan  DPRD  Kab/Kota  menyampaikan
Raperda Provinsi  kepada  semua anggota  DPRD  Kab/Kota  dalam jangka waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  sebelum  rapat  paripurna  DPRD  Kab/Kota.  Rapat paripurna  DPRD  Kab/Kota  memutuskan  usul  Raperda  Kab/Kota  berupa Persetujuan, Persetujuan dengan penolakan dan Penolakan.
Dalam  hal  persetujuan  dengan  pengubahan,  Pimpinan  DPRD  Kab/Kota menugaskan  komisi,  gabungan  komisi,  Balegda,  atau  panitia  khusus  untuk menyempurnakan  Raperda  Kab/Kota  tersebut.  Penyempurnaan  Raperda Kab/Kota  disampaikan  kembali  kepada  Pimpinan  DPRD  Kab/Kota.  Raperda Kab/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kab/Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan. Apabila dalam  satu  masa  sidang,  DPRD  Kab/Kota  dan  Bupati/Walikota  menyampaikan Raperda  Kab/Kota mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda Kab/Kota  yang disampaikan oleh  DPRD Kab/Kota  dan Raperda Kab/Kota yang disampaikan  oleh  Bupati/Walikota  digunakan  sebagai  bahan  untuk dipersandingkan.
c. Pembahasan
1) Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota
Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Raperda Provinsi yang berasal dari
Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Raperda Kabupaten/Kota  yang  berasal  dari  Bupati/Walikota.  Raperda  yang  berasal  dari Bupati/Walikota  disampaikan  dengan  surat  pengantar  Bupati/Walikota  kepada pimpinan  DPRD  Kab/Kota  untuk  dilakukan  pembahasan.  Surat  pengantar Bupati/Walikota, paling sedikit memuat: a) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
b)Sasaran  yang  ingin  diwujudkan;  c)  Materi  pokok  yang  diatur,  yang menggambarkan seluruh substansi Raperda Kabupaten/Kota
Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota disusun  berdasarkan  Naskah  Akademik,  Naskah  Akademik  disertakan  dalam penyampaian  Raperda  Kab/Kota.  Dalam  rangka  pembahasan  Raperda  di  DPRD Kab/Kota,  Pemrakarsa  memperbanyak  Raperda  Kab/Kota  sesuai  jumlah  yang diperlukan. Bupati/Walikota membentuk tim dalam pembahasan Raperda Kab/Kota di DPRD Kab/Kota. Tim yang dibentuk Bupati/Walikota tersebut diketuai oleh Sekda Kab/Kota  atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Bupati/Walikota.  Ketua  tim  (Sekda Kab/Kota) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda Kab/Kota di DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
2) Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota
Ketentuan  mengenai  persiapan  pembahasan  Raperda  Provinsi  yang berasal  dari  DPRD  Provinsi  berlaku  secara  mutatis  mutandis  terhadap persiapan  pembahasan  Raperda  Kab/Kota  yang  berasal  dari  DPRD Kab/Kota.  Raperda  yang  berasal  dari  DPRD  Kab/Kota  disampaikan  dengan  surat pengantar  pimpinan  DPRD  Kab/Kota  kepada  Bupati/Walikota  untuk  dilakukan pembahasan. Surat pengantar pimpinan DPRD Kab/Kota paling sedikit memuat: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. Materi  pokok  yang  diatur,  yang  menggambarkan  keseluruhan  substansi  Raperda Kab/Kota.
Dalam  hal  Raperda  Kab/Kota  yang  berasal  dari  DPRD  Kab/Kota  disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik  disertakan dalam penyampaian Raperda  Kab/Kota.  Dalam  rangka  pembahasan  Raperda  di  DPRD  Kab/Kota, Sekretariat DPRD Kab/Kota memperbanyak Raperda Kab/Kota sesuai jumlah yang diperlukan.
3) Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota
Ketentuan  mengenai  pembahasan  Raperda  Provinsi  berlaku  secara  mutatis mutandis  terhadap  pembahasan  Raperda  Kab/Kota.  Raperda  yang  berasal  dSari DPRD  Kab/Kota  atau  Bupati/Walikota  dibahas  oleh  DPRD  Kab/Kota  dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Pembicaraan tingkat I meliputi:
a) Dalam  hal  Raperda  Kab/Kota  berasal  dari  Bupati/Walikota  dilakukan dengan:
1. Penjelasan Bupati/Walikota dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
2. Pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati/Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
b) Dalam hal Raperda Kab/Kota berasal dari DPRD dilakukan dengan :
1. Penjelasan  pimpinan  komisi,  pimpinan  gabungan  komisi,  pimpinan Balegda,  atau  pimpinan  panitia  khusus  dalam  rapat  paripurna mengenai Raperda Kab/Kota;
2. Pendapat Bupati/Walikota terhadap Raperda Kab/Kota; dan
3. Tanggapan  dan/atau  jawaban  fraksi  terhadap  pendapat Bupati/Walikota. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
Pembicaraan Tingkat II meliputi:
a) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. Penyampaian  laporan  pimpinan  komisi/pimpinan  gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.  Dalam  hal  persetujuan  tidak  dapat  dicapai  secara musyawarah  untuk  mufakat,  keputusan  diambil  berdasarkan  suara terbanyak.
b) Pendapat akhir Bupati/Walikota
Dalam hal Raperda Kab/Kota tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD  Kab/Kota  dan  Bupati/Walikota,  Raperda  Kab/Kota  tersebut  tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Kab/Kota
masa sidang itu. Raperda Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama  oleh  DPRD  Kab/Kota  dan  Bupati/Walikota.  Penarikan  kembali Raperda Kab/Kota oleh Bupati/Walikota, disampaikan dengan surat Bupati/Walikota disertai alasan penarikan. Penarikan kembali Raperda  Kab/Kota  oleh  DPRD  Kab/Kota,  dilakukan  dengan  keputusan pimpinan  DPRD  Kab/Kota  dengan  disertai  alasan  penarikan.  Raperda Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat  ditarik  kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dan  Bupati/Walikota.  Penarikan  kembali  Raperda  Kab/Kota  hanya  dapat dilakukan  dalam  rapat  paripurna  DPRD  Kab/Kota  yang  dihadiri  oleh Bupati/Walikota.  Raperda  Kab/Kota  yang  ditarik  kembali  tidak  dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
d. Penetapan
Ketentuan mengenai penetapan Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Raperda Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada  Bupati/Walikota  untuk  ditetapkan  menjadi  Perda  Kab/Kota.  Penyampaian
Raperda  Kab/Kota  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  hari  terhitung  sejak tanggal persetujuan bersama.
Terhadap Raperda Kab/Kota yang disampaikan Pimpinan DPRD Kab/Kota, Sekda Kab/Kota menyiapkan naskah Perda Kab/Kota dengan menggunakan lambang negara pada  halaman  pertama.  Raperda  Kab/Kota  ditetapkan  oleh  Bupati/Walikota  dengan membubuhkan  tanda  tangan.  Penandatanganan  Raperda  Kab/Kota  oleh Bupati/Walikota  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  hari  terhitung  sejak tanggal  Raperda  Kab/Kota  tersebut  disetujui  bersama  oleh  DPRD  Kab/Kota  dan Gubernur.
Naskah Perda Kab/Kota yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota dibubuhi nomor  dan  tahun  oleh  Sekda  Kab/Kota.  Penomoran  Perda  Kab/Kota  menggunakan nomor bulat. Dalam hal Raperda Kab/Kota tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari, Raperda Kab/Kota tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
Kalimat  pengesahan  bagi  Perda  Kab/Kota  berbunyi: “ Perda  ini  dinyatakan  sah ” . Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda Kab/Kota  sebelum  pengundangan  Perda  Kab/Kota  ke  dalam  Lembaran  Daerah Kab/Kota. Sekda Kab/Kota membubuhkan kalimat pengesahan. Naskah Perda Kab/Kota yang telah dibubuhi kalimat pengesahan dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh  Sekda  Kab/Kota.  Bupati/Walikota  menyampaikan  Raperda  Kab/Kota  yang  telah disetujui  dan  yang  telah  disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  Kab/Kota  kepada Bupati/Walikota  kepada  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  dalam  negeri  untuk  mendapatkan  nomor  register  Perda  Kab/Kota  sebelum diundangkan oleh Sekda Kab/Kota.

## SIMPULAN
Asas-asas perundang-undangan dan proses tahapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah  amat  menentukan  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  apakah produknya  antara  lain  berupa  perda  itu  mempunyai  kualitas  yang  baik  atau  sebaliknya, karena  asas-asas  dan  proses  tersebut  merupakan  pijakan  terbentuknya  norma-norma hukum dalam materi muatan peraturan daerah. Oleh sebab itu perancang Peraturan Daerah sudah selayaknya mengerti, memahami dan mampu menerapkan hal tersebut dalam proses
Penetapan  Rancangan  Peraturan  Daerah,  agar  Perda  sebagai  produk  legislasi  daerah mempunyai  kualitas  yang  baik.  Ketentuan  tentang  pembentukan  peraturan  Daerah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Suko  Prayitno,  Mekanisme  Pembatalan  Peraturan  Daerah  Dan  Akibat  Hukumnya Berdasarkan  Asas  Lex  Superiori  Derogat  Legi  Inferiori, Jurnal  Surya  Kencana  Satu,
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 201, 111
Eka N.A.M Sihombing, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 03 - September 2016 : 285 – 296
Andi  Bau  Inggit  AR,  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,Jurnal Restorative Justice, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019
Peraturan Perundang-Undangan
Udang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2
Media Internet
Nichodemus  Tomas  Martoredjo,  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum,  2020  dalam https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/
Naifatul  Munawaroh,,5  Tahap  Proses  Pembentukan  Peraturan  Daerah,  2022  dalam https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/