## KEHIDUPAN DEMOKRASI INDONESIA DAN MASALAH GENDER (PERSPEKTIF SOSIO-
HISTORIS)
M H. Sri Rahayu*

## Abstrak
Stratifikasi  sosial  menyebabkan  terjadinya  tingkatan-tingkatan  atau  kelas-kelas  dalam masyarakat di semua belahan bumi ini. Pengaruh jaman pencerahan (Aufklarung) hingga jaman refomasi  membawa  perubahan  yang  signifikan  dalam  perjalanan  sejarah  umat  manusia. Sehingga munculah teori-teori sosial atau teori kelas yang dicetuskan oleh Karl Marx yang dapat membantu analisis sosial untuk memahami ketidakadilan dalam masalah gender. Perkembangan kehidupan demokrasi merupakan salah satu sarana guna memecahkan masalah gender, karena demokrasi memberikan peluang terhadap kesetaraan kehidupan manusia antara pria dan wanita tanpa  ada  pembedaan  status,  sehingga  terjadilah  apa  yang  dikenal  dengan  istilah  kesejajaran atau mitra sejajar.

## Kata kunci : Demokrasi, Equality, Gender, Mitra sejajar

## Pendahuluan
Peran  wanita  Indonesia  semakin hari  semakin  pasti,  seperti  dalam  pidato ilmiah  Prof.Dr.  Darsiti  Soeratman  dalam rangka pembukaan Pasca Sarjana semester I tahun  akademik  1991/1992  di  Universitas Gajah Mada diberi judul : Wanita Indonesia : Lampau, Kini dan Mendatang. Dalam pidato tersebut  dikutip  pendapat  Futorolog Amerika  Serikat  Naisebitt  dan  istrinya, Arbudene dalam bukunya Megatrend 2000, bahwa  pada  dasawarsa  1990-an  ada sepuluh  kecenderungan.  Satu  diantaranya tentang  bakal  tampilnya  kaum  wanita  di atas  pentas  kepemimpinan  (Program  Pasca sarjana  UGM  1991,  p.13).  Menjelang  akhir abad  20  Pustaka  Sinar  Harapan  juga menerbitkan  buku  berjudul  :  Perempuan Indonesia  Pemimpin  Masa  Depan?,  yang disunting  oleh  Mely  G.Tan.  Ada  beberapa
tokoh  wanita  menyumbangkan  pikirannya dalam  buku  ini  salah  satunya  yakni  Toeti
Heraty Noerhadi, yang menyoroti permasalahan prospek kepemimpinan wanita  tidak  begitu  cerah,  karena  budaya masyarakat  yang  masih  dipengaruhi  oleh kehidupan  feodal  dan  penjajahan.  Oleh sebab itu perlu ada terobosan tentang kepemimpinan, yang berarti pengembangan sifat  androgini,  baik  pria  maupun  wanita (Tan, 1991, p.27).
Negara  Indonesia  adalah  Negara yang mengalami penjajahan Barat (Belanda) cukup lama di samping pemerintahan feodal yang budayanya boleh jadi merugikan kaum wanita karena ketertinggalan dalam pendidikan?. Berkaitan dengan masalah  ini, sebenarnya  juga  pernah  dialami  oleh negara-negara  yang  masih  terbelakang ( underdevelopment ),  maupun  negara  yang sedang  berkembang  atau  bahkan  negara
* M H. Sri Rahayu adalah Dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
maju sekalipun pernah mengalami hal yang sama. Perubahan zaman dan perkembangan tekhnologi yang dikobarkan abad pencerahan  mungkin  sebagai  pertanda adanya  pergeseran  kearah  kemajuan,  yang meliputi segala aspek kehidupan manusia.
Pengantar  ini  untuk  memberikan arah terhadap pembahasan tentang kehidupan  demokrasi  Indonesia  dan masalah  gender  sebagai  bahan  kajian  yang menarik.  Sebagai  pengantar,  uraian  ini berusaha  menghindari  analisis  yang  terlalu teoritis  serta  mengusahakan  implikasi pemahaman  teoritis  terhadap  persoalan- persoalan  yang  lebih  praktis  disamping tidak  mengupas  segala  macam  analisis sosial dari perspektif gender.

## Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi
Secara  umum  dapat  dikatakan demokrasi  adalah  sistem  politik  yang memungkinkan  semua  warga  negara  atau bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan  aspirasinya.  Dalam  sejarah umat  manusia  tampak  bahwa  demokrasi berkembang  sesuai  dengan  kondisi  bangsa yang  bersangkutan  dan  didalamnya  ada nilai  budaya,  pandangan  hidup  serta  adat istiadat  (Muhadi,2003,p.20).  Jadi  tiap-tiap bangsa  memiliki  cara  sendiri  dalam mewujudkan  demokrasi.  Sebagi  contoh adalah  bangsa  Eropa  Barat  yang  punya kesamaan  budaya,  pandangan  hidup  dan adat  istiadat,  namun  demokrasi  yang berkembang  di  Perancis  dan  Inggris  tidak
sepenuhnya  sama. Demikian halnya dengan bangsa  Amerika  dan  Inggris  yang  sama sama  digolongkan  bangsa  Anglosaxon, terdapat perbedaan besar dalam pelaksanaan  demokrasi.  Jadi  tidak  ada pelaksanaan  demokrasi  yang  bersifat universal atau berlaku bagi semua bangsa.
Pelaksanaan  demokrasi  tiap  bangsa dapat  terjadi  perubahan  sesuai  dengan perkembanganya  termasuk  dalam hak  pilih untuk  kaum  perempuan.  Demokrasi  Barat memberikan kekuasaan pada yang kuat dan yang  kaya  atau  dapat  dikatakan  liberal individualistis (Hazairin,1973,p.22).
Sebenarnya demokrasi bukan hal yang baru bagi  bangsa  dan  masyarakat  Indonesia apalagi  dipertegas  dalam  Pancasila  bahwa demokrasi  sebagai  Isi  Jiwa  Bangsa.  Sebagai perwujudan demokrasi bagi bangsa Indonesia  tidak  harus  sama  dengan  yang dilakukan  bangsa  lain  termasuk  bangsa Barat,  karena  memang  berbeda  pandangan hidupnya.
Dengan menginsafi terjadinya kerancuan  perilaku  dan  akhlak  akibat masuknya  unsur-unsur  kebudayaan  Barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, maka  demokrasi  Indonesia  ditingkatkan dengan  unsur-unsur  dari  sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  sehingga  melinggkupi semua  kehidupan  negara  dan  bangsa (Hazairin,1973,p.23).  Dari  sila  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  didalamnya  terkandung unsur  keadilan sosial  dan  mengandung  arti luas  bukan  saja  tenggang  menenggang
perasaan dan kepentingan dalam pergaulan hidup  antar  manusia  dan  antar  bangsa. Demokrasi  sebagai  kata  dan  lembaga  asing berasal  dari  lingkungan  kebudayaan  Eropa yang mengenal sistem Feodalisme sehingga melahirkan  pembagian  manusia  dalam golongan  golongan  bertingkat  yakni: Golongan  Bangsawan,  golongan  Pendeta, golongan  Hartawan,  dan  golongan  Pekerja serta  Petani.  Dalam  Demokrasi  Barat  pada dasarnya  adalah  merupakan  perjuangan panjang  kaum  tertindas  menentang  kaum elit.  Selain  itu  keterlibatan  kaum  Nasrani yang  didalamnya  terdapat  kaum  Bolsyewik yang  kemudian  malahan  menjadi  kaum atheis (Hazairin,1973,p.26).
Perkembangan  zaman  pencerahan juga memunculkan perubahan alam pikiran manusia  dan  mengarah  pada  ratio  sebagai kebenaran,  ditandai  adanya  semangat kemajuan.  Namun  demikian  alam  pikiran kaum Bolsyewik menjadi atheis merupakan suatu pertanyaan besar mengingat kaum ini semula  sebagi  pengikut  Nasrani.  Nampak jelas  bahwa  pencerahan  diterima  secara rational  karena  timbulnya  semangat  ilmiah dan  membawa  kemajuan  guna  membuka alam kebenaran duniawi (Muhadi,2003,p.21), sehingga kaum Bolsyewik  berubah  menjadi  kaum  atheis. Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan  bahwa  demokrasi  Barat menjadi  sekuler  dalam  arti  bahwa  tidak factor Ketuhanan Yang Maha Esa
mempengaruhinya disamping factor individu yang otonom.
Berbeda  sekali  dengan  demokrasi Indonesi  yang  tidak  dapat  lepas  dari  factor Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  sila pertama  Pancasila.  Kendatipun  Indonesia bukan Negara berdasarkan agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak  factor  agama  dalam  kehidupan bernegara,  jadi  demokrasi  Indonesia  tidak pernah  dan  tidak  boleh  lepas  dari  faktor moral  yang  diwariskan  oleh  kehidupan budaya  nenek  moyang  bangsa.  Pelu  diingat bahwa  Pancasila  digali  dari  bumi  pertiwi Indonesia  oleh  Bung  Karno,  itu  berarti nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan  nilai  nilai  moral  kepada seluruh  anak  bangsa  Indonesia  yang tercermin dari ajaran Pancasila (Notonegoro,1984,p.41). Selanjutnya Notonegoro menekankan tentang pentingnya  ajaran  nilai  dan  moral  secara berkesinambungan diwariskan terus menerus  dari  generasi  ke  generasi  seperti yang  dipantulkan  oleh  nilai  nilai  Pancasila (Notonegoro 1984,p.41).
Dalam  pandangan  Barat  individu adalah  makhluk  otonom  yang  bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya.  Bahwa  individu  membentuk kehidupan  bersama  dengan  individu  lain, adalah  karena  dorongan  rationya  guna mendapatkan
keamanan serta kesejahteraan  yang  terjamin,  bukan  karena secara  alamiah  individu  ditakdirkan  hidup
bersama  individu  lain.  Sebaliknya  dalam pandangan  Demokrasi  Indonesia  individu adalah secara alamiah bagian dari kesatuan lebih  besar  yakni  keluarga.  Oleh  sebab  itu pandangan  demokrasi  Indonesia  adalah bahwa hidup merupakan kebersamaan atau kekeluargaan.
Individu diakui dan
diperhatikan kepentingannya
untuk mengejar  yang  terbaik  baginya,  namun  itu tidak  lepas  dari  kepentingan  kebersamaan atau kekeluargaan (Hazairin,1973,p.32-33).
Dalam  demokrasi  Barat  cenderung diekspresikan  dalam  urusan  kepentingan politik mengejar kemenangan dan kekuasaan.  Oleh  sebab  itu  adalah  normal jika parati politik mengejar kekuasaan agar dengan  kekuasaan  itu  dapat  mewujudkan kepetingannya  dengan  sangat  luas.  Mereka hanya  mau  mengakomodasi  kepentingan
pihak lain jika sesuai
dengan kepentingannya.  Itulah  bedanya  dengan
demokrasi  Indonesia  yakni  demokrasi
Pancasila  yang  dianut,  yang  menonjolkan sikap  win-win  solution  demi  kebersamaan (Sunardi,2002,p.11). Namun demikian pelaksanaan  demokrasi  Pancasila  ada penekanan  pelaksanaan  yaitu  melalui musyawarah  untuk  mufakat.  Jika  hal  ini tidak  tercapai  tidak  tertutup  kemungkinan didasarkan penyelesaiannya dengan jumlah suara (voting).
Dalam  demokrasi  Indonesia  tidak hanya faktor politik yang ditegakkan, tetapi juga  faktor  kesejahteraan  bagi  orang banyak,  seperti  yang  dikehendaki  sila  ke
lima dalam Pancasila. Atau dengan kata lain, sesuai  dengan  tujuan  bangsa  Indonesia yakni demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan  inklusif  demokrasi  ekonomi dan demokrasi sosial (Sunardi,2004,p.21).
Karena  demokrasi  Indonesia  adalah demokrasi  kesejahteraan  maka  wahana pelaksanaannya  tidak  hanya  partai  politik tetapi  juga  dilakukan  oleh  anggota masyarakat dengan mengutamakan perannya dalam masyarakat guna membangun kesejahteraan. Hal ini disebabkan  oleh  rasa  tidak  berminat anggota  masyarakat  bergulat  dalam  partai politik,  oleh  sebab  itu  muncul  peran golongan  fungsional  disamping  faktor daerah  yang  berperan  dalam  pelaksanaan demokrasi.

## Matrifokalitas dan Perspektif Gender
Matrifokalitas  adalah  suatu  istilah yang  bukan  berasal  dari  bahasa  Indonesia melainkan  dari  bahasa  Latin,  merupakan gabungan  dari  kata  matri  dan  fokal.  Kata matri  berasal  dari  kata  mater  yang  berarti ibu,  sedangkan  fokal  berpangkal  pada  kata focus  berarti  pusat.  Jadi  secara  harafiah matrifokal  berarti  “ibu  sebagai  pusat”.
Dalam  hal  ini  ibu  bukan  semata  mata sebagai  ibu  seorang  anak  tetapi  lebih  dari itu  yakni  kaum  ibu  atau  wanita.  Jika membicarakan  manusia  sebagai  anggota keluarga  atau  masyarakat,  tidak  akan  lepas
dari  masalah  fungsi  dan  peran  kaum  ibu dalam berbagai bidang.
Sejak  lama  para  ahli  antropologi banyak  terlibat  dalam  penelitian  mengenai manusia  dalam  sistem  kekerabatan.  Dari penelitian  penelitian  inilah  kemudian muncul  banyak  istilah  yang  menyangkut peranan  dan  posisi  wanita  (kaum  ibu) dalam  masyarakat  seperti  :  matriakhat, matrilineal, matrilokal, matrilateral dan lain lain.(  Sudarsono  dkk,  1985,p.9).  Namun sistem  matriakhat  itu  tidak  pernah  dapat diketemukan.  Dalam  pengertian matriakhat ini  diidentifikasi  atau  diartikan  kekuasaan ditangan  ibu  atau  kaum  ibu.  Jadi pemahaman  pemegang  kekuasaan  dalam paham ini adalah menyangkut bidang sosial, ekonomi, politik dan lain lain dalam lingkup terbatas  yakni  keluarga,  maupun  lingkup luas ialah masyarakat atau pemerintahan.
Matrilineal  berarti  menurut  garis ibu, artinya keanggotaan kerabat diperhitungkan  menurut  garis  ibu,  sedang diluar  itu  tidak  termasuk  kerabat. Matriakhat  berarti  suatu  adat  dimana sesudah  menikah  pasangan  ini  harus menetap  di  lingkungan  pihak  keluarga mempelai  wanita(ibid).  Geertz,  1883 menyatakan  bahwa  keluarga  utamanya wanita  yang  memegang  otoritas  karena tanggung  jawab  melebihi  laki  laki  atau suami, dikenal adanya penerapan matrifokalis (p.82-83). Ada beberapa factor yang memungkinkan
tumbuhnya matrifokalis  dalam  masyarakat  ialah:  (1)
Ada  prinsip  tentang  kesetaraan  antara  laki laki  dan  perempuan;  (2)  Adanya  prioritas hubungan  antara  ibu,  anak  dan  saudara sekandung;  (3)  Struktur  dan  budaya masyarakat yang memungkinkan.

## Kajian tentang Gender
Pemahaman  tentang  gender  sering disalahtafsirkan dengan pemahaman gender adalah jenis kelamin yakni wanita. Menurut Yulia  Clepes  Masse,  1996  menyatakan gender  berbeda  dengan  jenis  kelamin biologis dan pengertian ini erat hubungannya  dengan  interpertasi  biologis oleh  kebudayaan  (p.3).  Selain  itu  dapat diartikan  tentang  peran  yang  bersifat Feminim  dan  Maskulin.  Menyangkut  kajian gender erat sekali dengan sejarah keluarga, sejarah  wanita,  sejarah  sosial,  sejarah ekonomi dan sejarah seksual. Di samping itu juga  dapat  dikaitkan  dengan  masalah demografi,  pembagian  kerja,  perilaku individu dengan pranata sosial.
Dalam masyarakat tradisional, ideologi gender telah lama ada  yakni dapat dilihat  dalam  sistem  sosial  dimana  kaum laki  laki  mendapatkan  hak  hak  istimewa sehingga kaum perempuan menjadi korban.
Sistem  sosial  ini  antara  Barat  dan  Timur sangat  berbeda  karena  sangat  dipengaruhi oleh  pranata  pranata  sosial. Di  dunia  timur (masyarakat  Jawa)  dalam  hal  ini  kaum priyayi  laki  laki  memegang  dominasi terhadap  kaum  perempuan  yang  meliputi bidang  sosio  cultural,  politik  dan  religius

## 30   | JURNAL AGASTYA VOL  04 NO 02 JULI 2014
(Sartono
Kartodirdjo,
1987,p.192). Kelembagaan  poligami  dalam  masyarakat priyayi mendorong terjadinya kaum priyayi memiliki istri lebih dari satu.
Masuknya  laki  laki  dalam  pihak wanita  sesudah  perkawinan,  memberikan gambaran  jelas  tentang  pembagian  peran dan  tugas  laki  laki  serta  perempuan  atau berdasarkan  jenis  kelamin.Karena  dalam tugas  laki  laki  dapat  memiliki  alat  alat produksi,  ini  berarti  hak  milik  pribadi  laki laki  bertambah  banyak,  sehingga  tumbuh pemahaman  baru  bahwa  segala  sesuatu diatur  oleh  dan  untuk  kaum  laki  laki,  itu menunjukkan  bahwa  wanita  menjadi pengabdi  laki  laki.  (Arief  Budiman, 1982,p.21).  Semenjak  itulah  pandangan pandangan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan  menjadi  semakin  kuat  dan tajam (Suryakusuma 1982, p.11).
Perampasan
pengaruh dan kekuasaan oleh kaum laki laki hingga jaman modern ini terus berlanjut, sehingga terjadi anggapan stereotip bahwa wanita itu lemah, berkemampuan  rendah,  emosional  dll.  Hal ini  sangat  merugikan  kaum  wanita (Mansour Fakih, 1996, p.12-13), kendatipun demikian  kaum  wanita  terus  berkarya  dan meningkatkan  daya  saing  utamanya  dalam dunia pendidikan. Secara adi kodrati wanita memang  banyak  memikul  tanggung  jawab antara  lain  mengandung,  melahirkan, mengasuh  anak  dsb,  sebaliknya  laki-laki lebih  banyak  mendapat  kesempatan  dalam berkiprah. Jadi wanita justru dikelilingi oleh
pembatasan  pembatasan  sosial,  apalagi jaman sekarang tugas tugas yang seharusnya ditangani wanita justru dilakukan  laki  laki  seperti  memasak,
menjahit, merangkai bunga dsb (Suryokusuma,1981,p.10).
Dengan  melihat  contoh-contoh  di depan  nampaknya  posisi  subordinate  dan dependent  kaum  wanita  terhadap  kaum laki-laki  sulit  dihapus,  khususnya  di kalangan  ,masyarakat  Jawa  yang  lekat dengan gaya hidup feodal.(Mansour Faqih,1996,p.15).  Ini  tergambar  dalam kehidupan priyayi yang masih melekat bagi masyarakat  Jawa.  Sisa  bentuk  stratifikasi sosial  menurut  sistem  feodal  aristrokrat Jawa  hingga  kini  masih  ada    meskipun batas-batasnya  semakin  kabur.  Masa  lalu yang  masuk  golongan  priyayi,  priyagung, bendara,  adalah  berdarah  biru  mengalami inflasi sebab banyak yang bukan darah biru tetapi punya kedudukan tinggi juga dikenal sebagai  priyayi,  akibatnya  sitem  feodal aristrokat menjadi pudar ( Umar
Kayam,1984,p.5). Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi menghasilkan
terjadinya perubahan dan semangat zaman. Tampilnya wanita  lapisn  bawah  dalam  usaha peningkatan  ekonomi  keluarga  seperti masuk  dalam  sektor  kerajinan,  sektor perdagangan mendominasi kelompok pedagang kecil termasuk warung-warung di Jawa  (Stoler,  1977,p.89).  Perilaku  wanita  – wanita  kelas  bawah  ini  kadang-kadang
penghasilannya  jauh  lebih  tinggi  daripada penghasilan  suami.  Mereka  dapat  hidup mandiri  dan  tidak  terlalu  menderita seandainya  berpisah  dengan  suami,  ini merupakan gejala baru tentang kemandirian wanita  (Geertz,  1983,p.49).  Jadi  dalam bidang  ekonomi  prinsip  kesetaraan  cukup menonjol  dan  ini  berpengaruh  serta mengilhami para wanita golongan menengah maupun atas terutama dalam hal menentukan sikap dan mengambil tanggungjawab.

## Dampak Modernisasi
Salah  satu  ciri  penting  masyarakat petani  di  Jawa  kehidupannya  selalu berorientasi  kepada  masyarakat  perkotaan yang  meyangkut  gaya  hidup  orang  kota, sebagai model kemajuan zaman. Pandangan demikian  makin  berkembang  dengan masuknya  pengaruh  pendidikan  dan tekhnologi  modern.  Perkembangan  yang dialami  para  wanita  hampir  seluruh Indonesia  dalam  dunia  pendidikan  cukup mencengangkan  akibat  modernisasi  yang terjadi, seperti yang dikemukakan oleh Mely G.Tan  (1983,p.196-199).  Jika  pada  tahun
1961 hampir 75% wanita belum mengenyam  pendidikan,  namun  pada  1981 jumlah  wanita  yang  tak  sempat  bersekolah tinggal  sepertiganya.  Bahkan  sampai  akhir abad 20 dan permulaan abad 21 pendidikan untuk  wanita  ternyata  sangat  tinggi  yakni sampai  tingkat  sarjana  S1,S2,  dan  S3. Modernisasi ini juga berkembang di seluruh
dunia,  sehingga  muncul  wanita-wanita super  dalam  arti  menduduki  posisi-posisi penting di bidang politik,sosial,ekonomi dan budaya, bahkan menjadi pemimpin pemerintahan seperti presiden,diplomat,menteri  dan  sebagainya. Ini menunjukkan bahwa wanita sebenarnya tidak kalah kemampuannya dalam berkiprah  diberbagai  sektor  dibanding dengan kaum laki-laki.
Pada  masa  reoformasi/era  modern superioritas  laki-laki  dalam  keluarga semakin  pudar  dan  menimbulkan  dampak makin  meluasnya  sikap  egaliter  (equality) antara laki-laki dan perempuan baik secara structural maupun secara kultural.

## Penutup
Dalam sejarah perkembangan keluarga, wanita pada mulanya berkedudukan  tidak  berbeda  dengan kedudukan  laki-laki.  Namun  pada  suatu ketika,  terjadi  perubahan  dimana  lai-laki menjadi penguasa dan mendominasi wanita. Namun  dalam  perjalanan  sejarah  pula, wanita  menjadi  subordinat  dihadapan  laki- laki.  Seirama  dengan  perubahan  dan perkembangan  zaman  terutama  di  era reformasi  wanita  dapat  menempatkan dirinya  sejajar  lagi  dengan  kaum  pria  atau laki-laki,  sehingga  antara  wanita  dan  laki- laki  memiliki  posisi  sejajar  atau  sering disebut mitra sejajar.
Futorolog  Amerika  Serikat  Naesbit dan  istrinya  Abordene  yang  meramalkan
pada  Megatrends  2000,  kaum  wanita  akan tampil  dalam  kepemimpinan  bangsa, mendekati atau bahkan menjadi kenyataan. Khususnya  di  Indonesia,kehidupan  dan perkembangan  demokrasi  yakni  demokrasi Pancasila memberi peluang secara signifikan kaum wanita tampil sejajar dengn kaum laki-laki. Seiring  dengan  perkembangan  dan kemajuan zaman (modernisasi) memberikan dampak mengendornya ikatan
aristokrasi  dan  mengembang  sikap  egaliter serta  kesetaraan,  sebagi  salah  satu  syarat munculnya gejala matrifokalitas.

## Daftar Pustaka
Arief  Budiman.1982. Pembagian  Kerja Secara Seksual . Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.
Darsiti  Soeratman.1991. Wanita  Indonesia  : Lampau,  Kini,  dan  Mendatang . Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Geertz,  Hildred.1983. Keluarga  Jawa .  Edisi Indonesia. Jakarta. Grafiti Press.
Hazairin.1973. Demokrasi Pancasila . Jakarta.
Penerbit Tinta Mas.
Mansour  Faqih.1996. Analisis  Gender  dan Transformasi  sosial .  Pustaka
Pelajar. Muhadi.2003. Makna  Renaisance  dan Aufklarung Dalam Pengembangan Ilmu dan Tekhnologi. Dalam  Widyatama no.3/Tahun VII/2003.
Masse,  Yulia  Crepes.1996. Gender  dan Pembangunan. Edisi  Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Notonagara.1971. Pancasila  Secara  Ilmiah Populer . Jakarta. Pancuran
Tujuh.
Sartono  Kartodirdjo.1987. Perkembangan Peradaban  Priyayi. Yogyakarta.
Gadjah Mada University Press. Soedarsana, Djoko Sukiman, Retno Astuti.1985. Penyunting. Wanita, Kekuasaan dan Kejahatan.  Beberapa  aspek kebudayaan Jawa. Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi)  Direktorat  Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Soenardi.2002. Kepemimpinan  Nasional yang Berbudaya. Jakarta. LEMSTRA PDSB. --------------  2004. Memahami  Pancasila Sebagai  Ideologi  Negara,  Dasar Negara,  Filosofi  Bangsa  dan Perekat Bangsa Indonesia. LEMSTRA PDSB.
Stoler,  Ann ”Class,  Structure  and  Female Outonomy in Rurar Java” dalam
X.  Bunster  B.dkk,  Women  and National  Development  The Complexities Of Change. Chicago.  The  University  of Chicago Press. Tanpa tahun. Tan, Melly G. 1983. Keadaan dan Hari Depan Perempuan  Sebagai  Sumber Daya Manusia Masyarakat Indonesia. No.2,Th ke X. Desember 1983. Umar  Kayam.1984. Ditengah  Himpitan Budaya, Dunia Kehidupan Pembantu Rumah Tangga Wanita. Dalam kumpulan makalah seminar nasional wanita  Indonesia.  Fakta  dan
Citra. Yayasan Ilmu Ilmu Sosial.