## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Darwan Sari 1 , Yunitawati Lampasa 2 , Murniati 3 , Nasruddin 4 Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Kendari
Correspondent author: darwan.sari@umkendari.ac.id Kota Kendari 93111, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The research aims to analyze the effectiveness of public services through the application of the e-Government of the Investment Office and One Stop Integrated Licensing Service, East Kolaka  Regency.  The  study  is  done  using  descriptive  qualitative  research,  by  taking  8 informants  with  related  positions.  The  results  of  the  study  show  that  the  DPMPTSP  of  East Kolaka Regency has been carrying out existing related regulations to provide public services and  ensuring  it  follows  service  operational  standards.  The  constraints  of  public  service effectiveness and delivery process are caused by the lack of infrastructure and facilities due to the regional budget. The obstacles to the SICANTIK application are the lack of community capability  in  terms  of  technology  and  the  constraint  of  the  internet  network.  Optimizing  e- government through public service standards according to the East Kolaka Regency regional regulation number 16 of 2018 is considered good because the service is carried out based on SOPs.  However,  there  are  still  shortcomings  in  terms  of  personnel  competence, communication infrastructure, community readiness, and limited capital.

## Keywords: e-Government; Public service; SICANTIK application; Service Effectiveness

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  efektivitas  pelayanan  publik  melalui  penerapan  e- Government  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Kolaka  Timur.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  informan  sebanyak 8  orang  yang  dianggap berkaitan  dengan penelitian ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  DPMPTSP  Kolaka  Timur  telah  berupaya  maksimal memberikan  pelayanan  publik  melalui  regulasi  yang  ada.  Pelaksanaan  pelayanan  publik juga  telah  mengikuti  standar operasional  prosedur (SOP).  Hanya  saja  efektivitas  pelayanan publik  tersebut  masih  terkendala  dengan  ketersedian  prasarana.  Kendala  tersebut  terkait kemampuan  anggaran  daerah  Kabupaten  Kolaka.  Hal  tersebut  juga  tercermin  dari penerapan  aplikasi  SICANTIK  yang  telah  mengikuti  regulasi  namun  masih  terkendala beberapa  kondisi  misalnya  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  teknologi  atau  tidak memadainya  jaringan.    Optimalisasi  e-Government  melalui  standar  pelayanan  publik menurut  peraturan  daerah Kabupaten Kolaka  Timur nomor  16  tahun  2018  sudah dianggap baik  karena  pelayanan  dilaksanakan  berdasarkan  SOP.  Namun  demikian  masih  ada kekurangan  baik  dari  segi  kompetensi  pelaksana,  infrastruktur  komunikasi,  kesiapan masyarakat, dan keterbatasan modal.
Kata Kunci: Aplikasi SICANTIK; Efektivitas Pelayanan; e-Government; Pelayanan publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.916-928 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212

## PENDAHULUAN
Manfaat  teknologi,  informasi,  serta  komunikasi  ( Information  Communication  and Technology /ICT)  kini  telah  mengalami  kemajuan  pesat.  Kemajuan  tersebut  tidak  hanya memasuki  dunia  perdagangan  dan  industri,  melainkan  telah  menyentuh  dimensi-dimensi sosial, keamanan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Penggunaan ICT tentunya lebih menguntungkan  jika  dibandingkan  dengan  sistem  manual  yang  sebelumnya  digunakan. Oleh karenanya hampir setiap negara telah memanfaatkan bantuan informasi, komunikasi, serta teknologi untuk menjalankan roda pemerintahan.
Pada  hakekatnya  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  telah  berupaya  memberikan pelayanan  terbaik  untuk  menunjang  terciptanya  hubungan  birokrasi  yang  baik  antara negara dengan masyarakatnya. Dalam sistem pemerintahan, pemberian pelayanan prima merupakan  wujud  tercapainya  tujuan  bersama.  Oleh  karena  itu,  pihak  birokrasi  publik dituntut  untuk  bersikap  professional  dan  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan tugasnya. Hal tersebut mengingat pelayanan publik sebagai perwujudan dari fungsi negara yang tergambarkan melalui perilaku serta sikap pelaksana birokrasi. Melalui konsep tersebut maka  diharapkan  terciptanya  komunikasi  yang  baik  antara  masyarakat  dan  pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  mengenai  pelayanan  terhadap  publik menegaskan  bahwasanya  layanan  publik  merupakan  serangkaian  proses  untuk memenuhi kebutuhan  pelayanan  berdasarkan  aturan  perundang-undangan  terhadap  warga  negara dan penduduk atas jasa, barang, serta pemberian layanan administratif yang dilaksanakan oleh  pelaksana  pelayanan  p ublik”.  Undang -Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Pasal  5  ayat  2 kemudian  menyebutkan  bahwa  pemberian  layanan  terhadap  publik  terdiri  atas Pendidikan/pengajaran, pekerjaan dan usaha, hunian, informasi dan komunikasi, kesehatan, energi,  jaminan  sosial,  lingkungan  hidup,  perbankan,  perhubungan,  sumber  daya  alam, kepariwisataan,  serta  sektor-sektor  lain.  Pelaksanaan  pelayanan  terhadap  publik  di  ruang lingkup  tersebut  idealnya  dijalankan  oleh  pemerintah  dengan  prima  untuk  menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan dari pemerintah.
Tujuan  dari  pelaksanaan  e-government  yakni  agar  pemerintah  dapat  memberikan proses  layanan  yang  maksimal  terhadap  publik.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diperlukan komitmen  besar  pemerintah  dalam  menyiapkan  dan  memulai  langkah  baru  di  bidang birokrasi.  Penggunaan  e-government  di  lingkungan  birokrasi  diharapkan  mampu  memberi alternatif terhadap perbaikan perangkat birokrasi agar mengarah ke terciptanya pemberian layanan prima.
Istilah e-government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan menuju pelaksanaan birokrasi yang lebih efektif, efisien serta terbuka. Dengan

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
e-government  pemerintah  diharap  bisa  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  terhadap publik.  Penerapan  e-government  juga  mampu  memperbaiki  efektivitas  internal  organisasi pemerintahan serta semakin mudahnya jangkauan masyarakat untuk memperoleh informasi di lingkungan pemerintahan (Kase, 2010).
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  menjadi salah  satu  instansi  pemerintahan  yang  telah  melaksanakan  sistem  pelayanan  satu  pintu. DPMPTSP  memiliki  tugas  memberi  layanan  mengenai  perolehan  izin  yang  langsung  terkait dengan  masyarakat.  Hal  tersebut  sebagai  salah  satu  langkah  birokrat  dalam  mewujudkan pelayanan yang prima kepada publik. Pembentukan DPMPTSP merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberi pelayanan terpadu agar publik serta pelaku bisnis lebih mudah mengakses  surat  izin  berusaha.  Peran  DPMPTSP  mampu  memotivasi  minat  dan  memancing keterlibatan  masyarakat  untuk  melakukan  investasi  demi  kemajuan  pembangunan (Urmilasari et al., 2013).
Sebelum adanya e-government, pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat dianggap  kurang  efektif  dan  efisien.  Untuk  mendapatkan  layanan,  masyarakat  harus berkunjung  secara  langsung  ke  kantor pemerintahan  tertentu.  Hal  tersebut  mengakibatkan proses layanan berlangsung dengan tempo yang cukup Panjang dan membutuhkan dana yang tinggi pula. Proses pelayanan yang masih manual tersebut juga membuat masyarakat harus berkunjung ke instansi secara berulang-ulang jika ada persyaratan dan prosedur yang dianggap tidak lengkap.
Keberadaan  pelayanan  publik  E-Government  yang  mampu  memberi  informasi  dan pelayanan  lengkap  tentunya  membantu  dan  memudahkan  masyarakat  untuk  mengurus perizinan. Pengurusan izin tersebut dimulai dari beberapa tahap seperti permohonan sampai pada  tahap  diterbitkannya  dokumen  perizinan  via Online  Single  Submission (OSS).  Aktivitas layanan  secara  online  tersebut  dilakukan  untuk  mewujudkan  pemberian  layanan  prima terhadap masyarakat untuk memperoleh surat perizinan di Kabupaten Kolaka Timur. Sistem OSS  terintegrasi  telah  menjadi  pintu  utama  dari  sistem  pelayanan  pemerintahan  pada kementerian dan Pemerintah Daerah. Sistem OSS tersebut dijadikan pijakan pertama dalam pemberian  izin  berusaha.  Jika  sebelumnya  lembaga,  kementerian,  pemerintahan  daerah provinsi  atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menjalankan  beberapa  sistem  perizinan elektronik,  maka  sistem  OSS  menjalankan  integrasi  melalui  mekanisme  satu  pintu  sistem perizinan elektronik.
Meningkatnya tuntutan sektor pelayanan dalam pemerintahan membuat kebutuhan penggunaan  SI  semakin  meluas.  Oleh  karenanya,  untuk  mendukung  kinerja  operasional, maka  Pemerintah  berupaya  meningkatkan  SI  dengan  dikembangkannya  sistem  informasi terpadu  untuk  memaksimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  cara  online.  Pada Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPPTSP)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.916-928 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212
Kabupaten  Kolaka  Timur  diterapkan  suatu  sistem  yang  dinamakan  Si  Cantik  atau  Aplikasi Cerdas  Layanan  Perizinan  Terpadu  untuk  Publik.  Aplikasi  tersebut  dihadirkan  untuk membantu  masyarakat  Kolaka  Timur  agar  lebih  mudah  dalam  mengurus  perizinan  secara online.  Namun  sejak  adanya  aplikasi  Si  Cantik,  penulis  tertarik  untuk  melihat  minat masyarakat Kolaka Timur dalam menggunaan layanan pengajuan izin secara online. Terlebih jika mengingat di beberapa tempat lain, masyarakat lebih cenderung menggunakan cara yang manual untuk mengurus mengajukan perizinan yaitu dengan berkunjung langsung ke kantor dinas perizinan untuk pengajuan perizinan.
Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik melalui penerapan E-Government Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten  Kolaka  Timur.  Sedangkan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan masukan  ataupun  informasi  yang  berhubungan  dengan  ilmu  pemerintahan  khususnya analisis  mengenai  efektivitas  pelayanan  publik  melalui  peneraan  E-Government  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kolaka  Timur. Selain  itu  juga,  hasil  dari  penelitian  diharapkan  dapat  menambah  khasanah  keilmuan khususnya  ilmu  yang  berhubungan  dengan  kajian  pelayanan  publik.  Selain  itu  diharapkan juga  dapat  memberikan  bahan  bacaan  bagi  pembaca  maupun  orang  yang  akan melakukan penelitian mengenai pelayanan publik berbasis aplikasi.
Ulasan  tentang  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian  kami  yaitu pertama penelitian  Usman  (2018)  dari Universitas  Riau  menulis  penelitian  dengan  judul  “Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Sistem Mobile Elektronik (SIMOLEK) pada Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Pekanbaru”.  Hasil  penelitiannya  mendeskr ipsikan keterbukaan  pelayanan,  transparansi  dalam  penyediaan  informasi  yang  berkaitan  dengan layanan perizinan dan non perizinan yang diperlukan publik yang dapat dijangkau sehingga memudahkan  masyarakat  memperoleh  izin  usaha  via  online. Kedua Ruwaina  (2019)  di Universitas  Negeri  Semarang  menulis  penelitian  dengan  judul  “Efektivitas  Kebijakan  Online Single  Submission  dalam  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Jawa  Tengah”.  Penelitian  tersebut  menjelaskan  ten tang keefektivan  kebijakan  OSS  terhadap  layanan  permohonan  izin  usaha  dan  memberikan rekomendasi  kepada  DPMPTSP  agar  lebih  maksimal  dalam  melakukan  pelayanan. Ketiga Putu  Felika  Darmawan,  dkk  Univeritas  Pendidikan  Ganesha  dalam  penelitiannya  dengan judul “ Analisa Penerimaan Pengguna Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (Sicantik)  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu (Dpmpptsp) Menggunakan Pendekatan Pendekatan Utaut”. Penelitian tersebut menjelaskan besarnya  hubungan  kausal  yang  terdapat  pada  penggunaan  layanan  SiCantik  ( use

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
behavioral )  dengan Performance  Expectancy (PE), Effort  Expectancy (EE), Social Influence (SI), dan Facilitating Condition (FC) yang ditentukan oleh variabel jenis kelamin dan usia.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  memiliki  tujuan  mendeskripsikan mengenai  Efektivitas  Online  Single  Submission  (OSS)  dan  SiCantik  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Kolaka  Timur.  Metode penelitian  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  yakni  penelitian  kualitatif  yakni mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi (Sugiyono, 2011).
Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Observasi  adalah  salah  satu langkah mendapatkan data dengan proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian  untuk  mendapatkan  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian sekaligus  melakukan  pencatatan  mengenai  informasi  yang  diperoleh  dan  memiliki  kaitan dengan  penelitian  ini;  (2)  Wawancara  adalah  salah  satu  langkah  untuk  memperoleh  dan mengumpulkan  data  melalui  kegiatan  dialog  atau  tanya  jawab  serta  diskusi  dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan mengenai objek dan masalah yang diteliti;  (3)  Dokumentasi  dilakukan  untuk  memeroleh  data-data  secara  langsung  dari  lokasi penelitian.  Dokumentasi  tersebut  berbentuk  beberapa  jurnal  yang  relevan,  buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan data-data yang memiliki relevansi dengan kegiatan  penelitian.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  & Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi, fokus  studi,  penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk menganalisis  efektivitas  pelayanan  publik  melalui  penerapan  e-Government  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Efektivitas Pelayanan Publik pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur

## 1. Ketepatan Sasaran Kebijakan
Konsep  efektivitas  berusaha  melihat  persentase  pencapaian  sasaran  dan  tujuan. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kolaka  Timur  memiliki  standard  yang  telah ditetapkan  oleh  intansi  terkait  agar  tercipta  keselarasan  antara  penyelenggaraan pelayanan  dengan  prosedur yang  ada. Hal  tersebut  bertujuan  untuk mencapai  ketepatan sasaran  kebijakan.  Proses  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  yang  dilakukan  di  Dinas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.916-928 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kolaka  Timur memberikan  informasi  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan.  Untuk  itu  standar pelayanan  harus  diumumkan  dan  disosialisasikan  seluas-luasnya  secara  terbuka  kepada masyarakat,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kolaka  Timur  Drs.  H.  Udin,  M.Si.,  mengatakan  bahwa  upaya yang  telah  dilakukan  pihak  DPMPTSP  untuk  mengenalkan  pelayanan  online  kepada masyarakat.  Dalam  proses  pelayanan  tersebut  standar  operasional  prosedur  (SOP)  telah menjelaskan  alur-alur  dalam  proses  pemberian  pelayanan,  syarat  pembuatan  izin,  lama waktu  pembuatan  izin.  Oleh  karena  itu  ada  kesesuaian  prosedur  dengan  proses penyelenggaraan  pelayanan  publik,  masyarakat  bisa  melihat  secara  transparan  alur pelayanan,  syarat,  dan  waktu  pembuatan  demi  pencapaian  sasaran  kebijakan.  Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kolaka  Timur  pada  saat  ini menggunakan  beberapa  sistem  dalam  peroses  penyelenggarakan  pelayanan  perizinan dan non perizinan, yaitu dengan mengunakan sistem OSS dan sistem SICANTIK.
Pada proses penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada pencapaian sasaran  kebijakan,  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Kolaka  Timur  berupaya  menerapkan  regulasi  sistem  yang  baru  ini  yang  digagas  langsung oleh  Pemerintah  pusat  yakni  (BKPM).  Sekdis  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur Hamruddin, S.E., M.Si., mengatakan bahwa tim nya telah berusaha maksimal menjalankan regulasi yang ada.
Terkait keberadaan aplikasi SICANTIK yang berbasis jaringan online diakui Sekdis awalnya membuat masyarakat ogah dan malas-malasan untuk mengurus keperluannya di Dinas Penanaman Modal. Bahkan masih banyak masyarakat yang memilih datang langsung untuk mengurus perizinan secara manual. Hanya saja sejak aplikasi ini diluncurkan pada April 2020 semua pelayanan mesti melalui aplikasi online. Namun demikian petugas pelayanan tetap berupaya membantu masyarakat mendapatkan haknya dengan mengajari langsung penggunaan aplikasi tersebut.
Jadi  tantangan  awal  yang  dihadapi  DPMPTSP  Kolaka  Timur  dalam  pelaksanaan penerapan  aplikasi  SICANTIK  maupun  OSS  di  Kabupaten  Kolaka  Timur.  Meski  demikian kendala  tersebut  tidak  menjadi  hambatan  tetapi  sebaliknya,  menjadi  langkah  awal  untuk melaksanakan pelayanan dengan sigap dan cermat.
Pada  dasarnya  aplikasi  OSS  (Online  Single  Submission)  dan  SICANTIK  mempunyai kelebihan  yakni  seluruh  perizinan  terintegerasi  secara  elektronik  dengan  seluruh kementerian/lembaga  (K/L)  negara  hingga  pemerintah  daerah  (pemda)  di  Indonesia.

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Keunggulan dari sistem ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja untuk keperluan seluruh perizinan  dan  non  perizinan,  lebih  transaparans,  dan  cepat  dan  meringkas  waktu  melalaui Link yang telah disediakan.
Untuk penerapan aplikasi SICANTIK, Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non  Perizinan  Wilayah  II  Agung  DL Sauala,  S.STP.,  aplikasi  SICANTIK  mulai  diterapkan  dalam pelayanan  perizinan  sejak  April  tahun  2020.  Meski  demikian,  persiapan  peluncuran aplikasinya  telah  digodok  sejak  tahun  2019.  Berbagai  persiapan  dilakukan  termasuk bagaimana  menyediakan  operator-operator  handal  yang  bisa  memberikan  pelayanan maksimal.  Pelatihan-pelatihan  juga  pernah  diadakan  untuk  memantapkan  pelayanan berbasis  online  kepada  masyarakat.    Sejak  launching  SICANTIK  pada  April  2020,  sejumlah pengembangan  terus  dilakukan  untuk  memperbaiki  tampilannya.  Dibandingkan  OSS, SICANTIK  dinilai  memiliki  tampilan  yang  masih  standar.  Olehnya  itu  hingga  saat  ini  aplikasi SICANTIK  terus  mengalami  pemutakhiran  untuk  memberikan  tampilan  yang  lebih  baik. Namun  meski  dianggap  masih  standar,  aplikasi  SICANTIK  juga  dinilai  telah  memudahkan masyarakat mengurus proses perizinan secara cepat.
Efektivitas  penerapan  aplikasi  SICANTIK  berkaitan  dengan  pencapaian  sasaran kebijakan sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam proses penerapannya. Sejauh  penerapan  aplikasi  SICANTIK,  jaringan  dan  gangguan server menjadi kendala dalam proses pemberian pelayanan. Jika terjadi gangguan jaringan maka otomatis pengguna sulit untuk melakukan akses untuk mengurus atau melacak proses perizinannya. Demikian pula gangguan server dari pusat juga kadang menjadi penghambat terlaksananya proses pengurusan perizinan.

## 2. Pencapaian Tujuan Kebijakan
Ketercapaian tujuan kebijakan dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain: faktor waktu,  faktor  kecermatan,  dan  faktor  gaya  pemberian  pelayanan.  Untuk  factor  waktu, DPMPTSP  berupaya  menununjukkan  kecepatan  dan  ketetapan  waktu  dalam  proses pelayanan pada pengurusan perizinan melalui aplikasi SICANTIK. Hal tersebut sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Ketua  Bidang  Pelayanan  Agung  DL  Sauala,  S.STP.,  bahwa  untuk proses pengurusan berkas, aplikasi SICANTIK juga dinilai mudah untuk diakses. unggulan lain yang dimilikinya yakni bisa ditracing atau dilacak untuk memantau tahap-tahap pengurusan perizinan.
Keunggulan  aplikasi  SICANTIK  dari  segi  pelacakan.  Sistem  pelacakan  tersebut  dianggap dapat memudahkan masyarakat atau pengguna untuk mengetahui proses pengajuan yang sedang  berjalan.  Sistem  tersebut  juga  menunjukkan  adanya  transparansi  yang dikedepankan dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat pengguna.
Terkait  proses  pelayanan  Dinas  Penanaman  Modal  Satu  Pintu  Kabupaten  Kolaka Timur,  masyarakat  pengguna  juga  memberikan  apresiasi  kepada  tim  petugas  pelayanan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.916-928 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212
yang  telah  berupaya  memberikan  pelayanan  terbaik.  Jika  masyarakat  awalnya  terkesan cuek  dan  malas  berurusan  dengan  pelayanan  berbasis  online  maka  petugas  berupaya terjun langsung ke lapangan. Salah seorang warga bernama Nur Asia (Pengguna, 35 tahun) mengatakan  bahwa  sejauh  ini  kendala  jaringan  yang  menjadi  penghambat  utama masyarakat mengalami kesulitan saat melakukan pengurusan izin.
Terkait  pengalaman  pengguna  maka  dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  mulai menunjukkan  kesadarannya  untuk  terlibat  langsung  menggunakan  aplikasi  tersebut  meski masih  terkendala  pada  jaringan  maupun  server.  Aplikasi  SICANTIK  pada  DPMPTSP  Kolaka Timur  sebenarnya  mudah  diakses  meskipun  pertamakali  mengunjungi  situsnya.  Hal  tersebut sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  pengguna  lain  bernama  Hj.  Hasriati (Pengguna,  41  tahun)  bahwa  aplikasi  SICANTIK  mudah  untuk  diakses.  Aplikasi  SICANTIK mudah diakses oleh masyarakat khususnya pada kelompok usia tertentu. Keluwesan tersebut juga  dipengaruhi  oleh  faktor  pendidikan  dan  pengalaman  masyarakat  pengguna  dalam penggunaan teknologi khususnya jaringan yang berbasis online.
Terkait  keluhan,  Kepala  Bidang  Pelayanan  mengatakan  bahwa  sejauh  ini  keluhan masyarakat lebih besar mengarah kepada tidak tersedianya jaringan yang bagus ataukah pada  kendala  server.  Agung  juga  menegaskan  keluhan  pengaduan  yang  muncul  lebih mengarah  pada  objek  usaha  yang  ada  dan  bukan  mengarah  pada  keluhan  mengenai sistemnya.
Pihak  DPMPTSP  Kolaka  Timur  tetap  menerima  dan  mencari  solusi  untuk  pengaduan masyarakat terkait objek usaha orang atau milik perusahaan yang dianggap mengganggu kenyamanan warga. Pencapaian tujuan kebijakan DPMPTSP Kolaka Timur terkait penerapan SICANTIK  sudah  berjalan  dengan  baik  dalam  hal  kecepatan  dan  ketepatan  waktu, kecermatan,  serta  gaya  pemberian  pelayanan.  Meski  demikian,  tidak  dapat  dipungkiri masih terdapat kendala dalam proses pelayanan misalnya dalam proses akses jaringan dan server.

## B. Optimalisasi Penerapan e-Government melalui aplikasi SiCantik pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur
Optimalisasi  penerapan  e-Government  melalui  aplikasi  SICANTIK  dapat  dilihat  dari beberapa  faktor  yakni  pengembangan  aplikasi,  kompetensi  SDM,  infrastruktur  komunikasi, dasar hukum, kesiapan SDM dan pengembangan kanal akses, serta permodalan.
Standar  pelayanan  yang  digunakan  DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka  Timur  dalam melaksanakan  penyelenggaran  pelayanan  publik  berdasarkan  peraturan  daerah Kabupaten Kolaka Timur nomor 16 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan publik pasal  18  ayat  1  tentang  standar  pelayanan  (SP)  dan  pasal  19  mengenai  identifikasi persyaratan,  identifikasi  prosedur,  identifikasi  waktu,  identifikasi  biaya  atau  tarif,  identifikasi

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
produk pelayanan, dan penanganan pengelolaan pengaduan. Ada beberapa komponen standar pelayanan menurut peraturan daerah Kabupaten Kolaka Timur nomor 16 tahun 2018 tentang  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  telah  mendorong  terciptanya  e- Government di antaranya sebagai berikut:

## 1. Pengembangan Aplikasi
DPMPTSP  terus  berupaya  melakukan  pengembangan  fitur  terhadap  aplikasi  SiCantik. Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memberikan  tampilan  fleksibel  serta  mudah  diakses  oleh masyarakat pengguna. Aplikasi SICANTIK terus mengalami pemutakhiran untuk memberikan tampilan  yang  lebih  baik.  Namun  meski  dianggap  masih  standar,  aplikasi  SICANTIK  juga dinilai telah memudahkan masyarakat mengurus proses perizinan secara cepat.
Jika  DPMPTSP  Kolaka  Timur  terus  melakukan  inovasi  terhadap  aplikasi  SiCantik  untuk memudahkan  keterhubungan  dengan  masyarakat  pengguna.  Hal  ini  berkaitan  pula dengan kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses permberian pelayanan.
Aplikasi SICANTIK dalam proses penerapannya terus mengalami sejumlah perubahan. Perubahan-perubahan  tersebut  terkait  dengan  proses  pengembangan  aplikasi  untuk memberikan kemudahan dalam proses akses oleh berbagai kalangan masyarakat.

## 2. Kompetensi SDM Pelaksana
Kecakapan  pemberi  layananan  khususnya  para  operator  tentu  saja  menjadi perhatian utama pihak DPMPTSP Kolaka Timur. Oleh karen itu, berbagai persiapan misalnya pelatihan  maupun  tutorial  dilakukan  untuk  menyediakan  operator-operator  handal  yang bertugas  langsung  dan  berhadapan  dengan  masyarakat  pengguna.  Sebelum  aplikasi SICANTIK  diluncurkan  pada  April  2020  maka  sejumlah  pelatihan  telah  dilakukan  salah satunya  pada  Desember  tahun  2019  yang  digelar  di  hotel  Fortune  Kendari.  Selanjutnya memasuki  masa  pandemik  di  tahun  2020  pelatihan  dan  tutorial  kerap  dilakukan  melalui aplikasi zoom.
Jika pihak DPMPTSP telah berupaya mengasa dan mengoptimalkan kemampuan staf yang  bertugas  memberi  layanan.  Namun  meski  demikian  pihak  DPMPTSP  juga  tak menafikkan jika SDM staf belum maksimal sepenuhnya. Hal tersebut juga terkait pembaruan- pembaruan kebijakan yang kadang tiba-tiba berubah dari pusat.
Salah seorang operator pelaksana pelayanan SiCantik bernama Rosmidar, A.Ma.Pd., menegaskan  bahwa  ia  bersama  operator  lainnya  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk mendampingi  masyarakat  dalam  proses  pengurusan  perizinan.  Untuk  mendukung  hal tersebut,  sebagai  operator  ia  terus  melakukan  proses  mengupdate  pengetahuan  dan wawasan terkait pengembangan aplikasi SiCantik.
Terkait  kesiapan  tenaga  SDM  atau  operator,  peneliti  juga  melakukan  dengan wawancara dengan salah satu operator bernama Mirnawati, S.Kom., Menurutnya, sebelum peluncuran  aplikasi  SICANTIK,  ia  Bersama  sejumlah  staf  telah  mengikuti  pelatihan  tiga  hari

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.916-928 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212
pada  bulan  Desember  tahun  2019.  Tujuannya  adalah  sebelum  launching  itu  sejumlah persiapan  berupa  pelatihan  telah  kami  ikuti,  salah  satunya  pada  Desember  2019  lalu,  dan setelah  pelatihan,  kami  juga  terus  diberikan  tutorial-tutorial,  kadang  juga  melalui  zoom karena waktu itu masih pandemi
Kompetensi  pelaksana  ini  juga  dapat  dilihat  melalui  tingkat  pengawasan  internal. Pengawasan  internal  pada  DPMPTSP  Kolaka  Timur  dijalankan  langsung  oleh  atasan  yakni Kepada  Dinas  untuk  memantau  penyelenggaraan  pelayanan  yang  sementara  berjalan, termasuk untuk mengetahui kendala-kendala yang dibawahi oleh pemberi layanan.
Jika DPMPTSP Koltim telah berupaya menjalankan pengawasan internal kepada para penyelenggara  pelayanan  yang  ada  di  DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka  Timur.  Pengawasan tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja DPMPTSP dalam proses pemberian pelayanan yang efektif khususnya dalam penerapan aplikasi SICANTIK tersebut.
Maka  DPMPTSP  Kolaka  Timur  telah  berupaya  menyiapkan  SDM  handal  khususnya operator  dalam  pemberian  layanan.  Kesiapan  SDM  tersebut  dilihat  dari  pemahaman  dan profesionalitas  pemberi  layanan  khususnya  operator,  sejumlah  tutorial,  serta  evaluasi  rutin yang dilakukan oleh pengawas internal untuk memantau kinerja para pemberi layanan.

## 3. Infrastruktur Komunikasi
Ketersediaan  prasarana  dan  fasilitas  di  DPMPTSP  Kolaka  Timur  sejauh  ini  belum mampu  memenuhi  seluruh  kriteria  pelayanan  yang  lengkap  untuk  berbagai  kondisi.  Hal tersebut  berkaitan  dengan  ketersediaan  anggaran  daerah.  DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka Timur  belum  sepenuhnya  menyediakan  prasarana  dan  fasilitas  tertentu  bagi  masyarakat yang  memiliki  kondisi  khusus  atau  lingkungan  untuk  ramah  anak.  Meski  demikian  sarana khusus misalnya ruangan untuk ibu menyusui telah disediakan. Keterbatasan fasilitas tersebut disebabkan  karena  masih  terbatasnya  anggaran  daerah.  Keterbatasan  tersebut  menjadi salah satu faktor belum tersedianya fasilitas pelayanan secara maksimal.

## 4. Dasar hukum
Dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  pemberian  layanan  kepada  masyarakat  di DPMPTSP  Kolaka  Timur  telah  mengacu  pada  Perda  yang  telah  ditetapkan.  DPMPTSP Kabupaten  Kolaka  Timur  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang  baik  dalam  proses penyelenggaraan  pelayanan  publik  namun  ada  beberapa  pasal  yang  belum terimplementasiakan  secara  baik  seperti  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  di  DPMPTSP Kabupaten  Kolaka  Timur  saat  ini.    Perihal  yang  belum  tercapai  secara  maksimal  yakni ketersediaan prasana dan fasilitas untuk mendukung terciptanya pelayanan prima.
Dalam  kaitannya  dengan  pelayanan  prima  DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka  Timur melaksanakan pelayanan berdasarkan dasar hukum yang bersumber dari Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun demikian pelaksanaan pelayanan sesuai dasar

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
hukum  belum  belum  berjalan  maksimal.  Ketidakmaksimalan  tersebut  terlihat  pada  belum optimalnya prasarana dan fasilitas pelayanan.

## 5. Kesiapan SDM Masyarakat dan Pengembangan Kanal Akses
Prosedur yang dijalankan oleh DPMPTSP Kolaka Timur dalam proses pelayanan telah mengikuti  SOP  yang  ada.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  prima kepada masyarakat pengguna. Salah satu langkah yang dilakukan berkaitan SOP tersebut yakni berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur telah  berupaya  melaksanakan  standar  pelayanan  melalui  prosedur  pelayanan,  sistem pelayanan  dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan publik  melalui  sosialisasi-sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  ingin  membuat  surat  izin  di DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur.
Berkaitan  dengan  kesiapan  SDM  masyarakat  pengguna  dalam  mengakses pelayanan  berbasis  online  SiCantik.  Secara  real  kondisi  masyarakat  Kolaka  Timur  belum semuanya siap dan paham terhadap kemajuan teknologi. Menurutnya, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia cukup berpengaruh pada kesiapan SDM masyarakat pengguna.
Kesiapan  SDM  masyarakat  pengguna  di  Kabupaten  Kolaka  Timur  belum  maksimal. Oleh  karena  itu,  petugas  DPMPTSP  Kolaka  Timur  masih  menghadapi  tantangan  untuk melakukan  pendekatan  khusus  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  pada  proses  pemberian pelayanan,  transparansi  mengenai  proses  waktu  penyelesaian  hingga  tarif  juga dikedepankan  oleh  DPMPTSP  Kolaka  Timur.  Apalagi  aplikasi  SICANTIK  bisa  ditracing  oleh masyarakat  pengguna,  sehingga  masyarakat  pengguna  bisa  melacak  setiap  proses  yang sementara berjalan.
Pihak DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur telah menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengurus izin akan mendapat pemberitahuan mengenai lama waktu yang dibutukan. Hal  tersebut  disebabkan  karena  setiap  pembutan  perizinan  memiliki  perbedaan  waktu penyelesaian dan hal itu tergantung izin yang ingin dibuat karena ada beberapa izin yang memerlukan  tim  teknis  lapangan.  Oleh  karena  itu,  pengurusan  izin  tertentu  terkadang membutuhkan waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses perizinan tersebut.
Adapun  Kesiapan  masyarakat  dalam  menerima  pelayanan  online  melalui  SICANTIK juga belum berjalan optimal. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat  pengguna  yang  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan,  umur,  pekerjaan,  dan pengalaman.  Oleh  karena  itu,  pihak  DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka  Timur  menghadapi tantangan untuk terus berinovasi demi kemajuan pelayanannya.

## 6. Permodalan
Capital  atau  ketersediaan  anggaran  berkaitan  dengan  pola  permodalan  proyek  E- Government  yang  dilakukan  terutama  berkaitan  dengan  biaya  setelah  proyek  selesai dilakukan  seperti  untuk  keperluan  pemeliharaan  dan  pengembangan.  jika  ketersediaan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.916-928 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212
modal  untuk  pengembangan  proyek  belum  maksimal  di  DPMPTSP  Kolaka  Timur  karena tergantung  pada  anggaran  keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu,  sejumlah  kebijakan  dalam hal pemeliharaan dan pengembangan proyek belum berjalan maksimal.
DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka  Timur  belum  memiliki  kemampuan  permodalan  yang maksimal  untuk  pengembangan  e-Government.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Kolaka Timur.

## KESIMPULAN
DPMPTSP  Kabupaten  Kolaka  Timur  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  memberikan pelayanan publik dengan menjalankan regulasi-regulasi yang ada. Pelaksanaan pelayanan publik  juga  telah  mengikuti  standar  operasional  pelayanan.  Hanya  saja  efektivitas pelayanan  publik  belum  sepenuhnya  maksimal  karena  adanya  kendala-kendala  yang dihadapi terkait dengan ketersedian prasarana dan fasilitas. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan  anggaran  daerah  Kabupaten  Kolaka  Timur,  sehingga  masih  ada  beberapa fasilitas khusus yang tidak bisa disediakan dalam proses pemberian pelayanan. Hal tersebut tercermin  dari  penerapan  aplikasi  SICANTIK  terhadap  masyarakat  yang  telah  mengikuti regulasi  namun  masih  terkendala  beberapa  kondisi  misalnya  ketidaktuan  masyarakat mengenai  teknologi  atau  tidak  tersedianya  jaringan  yang  memadai.  Optimalisasi  e- Government  melalui  standar  pelayanan  publik  menurut  peraturan  daerah  Kabupaten Kolaka  Timur  nomor  16  tahun  2018  sudah  dianggap  baik.  Hal  tersebut  tercermin  dari  hasil wawancara  DPMPTSP  yang  menegaskan  adanya  penerapan  standar  pelayanan.  Namun demikian  masih  ada  kekurangan  baik  dari  segi  kompetensi  pelaksana,  infrastruktur komunikasi,  citizen  interfaces,  dan  keterbatasan  modal  atau  anggaran  namun  meski demikian  DPMPTSP  Kolaka  Timur  tetap  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi masyarakat.

## REFERENSI
Darmawan,  Putu  Felika.  2019. Analisa  Penerimaan  Pengguna  Aplikasi  Cerdas  Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPPTSP)  Menggunakan  Pendekatan  Utaut .  Jurnal  Karmapati Vol 8 No. 2 Tahun 2019.
Fuadi, Falih dan Bintoro Wardiatno. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media
Kase,  J.  (2010). Perencanaan  StrategisSistem  Informasi  (SI)  Pada  Pemerintah      Kabupaten Timor Tengah Selatan . Thesis, Universitas GadjahMada.
Keban, Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik . Yogyakarta : Gava Medi

## PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN APLIKASI SICANTIK MENUJU E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.916-928 Darwan Sari. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.212 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian kualitataif, Ed. Rev, Jakarta: Rosdakarya. Mulyadi,  Deddy.  2016. Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik  (Konsep  dan  Aplikasi Proses Penyelenggaraan Publik ). Bandung: Alfabeta.
Pasolong, Harbani .2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta Rangkuti,  Freddy.  2017.  A nalisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Ruwaina,  Ika.  2019. Efektivitas  Kebijakan  Online  Single  Submission  dalam  yanan  Perizinan Berusaha  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Jawa Tengah . Skripsi. Perpustakaan Universitas Negeri Semarang.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik . Jakarta: Sinar Gerafik.
Suwastiti,  Gayuh  Sih  dkk.  2016. Inovasi  Pelayanan  Publik  pada  Kantor  Samsat  Kota  Tegal (Studi Kasus pada Pajak Kendaraan Bermotor). Skripsi. Undip.
Umam, Khairul. 2020. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.  Skripsi.  Perpustakaan Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Usman,  Fahdly.  2018.  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Melalui  Sistem  Mobile  Elektronik (SIMOLEK)  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Pekanbaru. Perpustakaan Universitas Riau.
Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negar a. Jogja: Graha Ilmu Yasti,  Dinda  Nursah.  2021. Kualitas  Pelayanan  Melalui  Penerapan  Elektronic  Government  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun  2019. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
www.hukum.online.com.2004 (diunduh tanggal 12 Februari 2021) http://www.ptsp-koltim.com/diakses mulai 1 Februari 2021 http://peraturan.bpk.go.id/diakses pada 1 Agustus 2021 http://aptika.kominfo.go.id/diakses 2 Maret 2021