## ISSN 2548-3501 (online)
Edited by: Eny Maryanti
Reviewed by:
Supriyati
*Correspondence:
Received: 01 Januari 2019
Accepted: 20 Januari 2019
Published: 31 Januari 2019
Citation:
A (2019) Perencanaan Pajak ( Tax
Planning ) Dalam Upaya
Meminimalisasi Pajak Terhutang
Pph Pasal 21 ( Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur ). Journal of Accounting Science. 3:1. doi: 10.21070/jas.v3i1.2677
Perencanaan Pajak ( Tax Planning ) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21 ( Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur )

## Andrianto
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
This study aimed to obtain evidence about tax planning (tax planning) in an effort to min- imize the tax payable on the income tax section 21 PT. Telkom Kandatel East Surabaya. The data used in this study are primary data and Primary sekunder.Data obtained directly from interviews with management directly related to this study, while secondary data obtained from both sources other than primary data. Analysis data technique using deci- sion theory, which is associated with the policy management in decision making.The results of the analysis in this study was obtained in the calculation of income tax arti- cle 21 methods covered employee / employer, income tax article 21 is not given in the form of benefits for employees, so that section 21 income tax paid can not be treated as expenses in calculating the lab / fiscal loss. Methods of tax allowances, income tax article 21 permanent employees paid by the company but granted in the form of income tax benefit of article 21, so it can be financed by the company in the calculation of the profit / loss fiscal. If this method raises margin Article 21 Income tax article 21 Income tax allowances that can reduce the take home pay of employees. So that income tax may be applied as a deduction in the calculation of the profit / loss tax gross-up method is used, whereby if the terms of the tax saving and take home pay is a better method
Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Methods of tax allowances, Gross-up method
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang perencanaan pajak (tax plan- ning) dalam upaya meminimalisasi pajak terhutang pada bagian pajak penghasilan 21 PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh langsung dari wawancara dengan man- ajemen terkait langsung dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari kedua sumber selain data primer. Teknik analisis data menggunakan teori keputusan, yang berhubungan dengan manajemen kebijakan dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 metode yang meliputi karyawan / majikan, pajak penghasilan pasal 21 tidak diberikan dalam bentuk tunjangan bagi karyawan, sehingga bagian 21 pajak penghasilan yang dibayarkan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya dalam menghitung lab / kerugian fiskal. Metode tunjangan pajak, pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dibayar oleh perusahaan tetapi diberikan dalam bentuk manfaat pajak penghasilan pasal 21, sehingga
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
18 Januari 2019 | Volume 3 | Issue 1
dapat dibiayai oleh perusahaan dalam perhitungan laba rugi fiskal. Jika metode ini menim- bulkan margin Pasal 21 Pajak penghasilan pasal 21 Tunjangan pajak penghasilan yang dapat mengurangi gaji karyawan. Sehingga pajak penghasilan dapat diterapkan sebagai pengurang dalam perhitungan metode laba-rugi pajak digunakan, di mana jika keten- tuan penghematan pajak dan pembayaran pulang merupakan metode yang lebih baik. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa upaya perencanaan pajak yang dapat diterap- kan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur metode gross-up sudah tepat dan dapat meminimalkan pajak terutang Pajak penghasilan pasal 21.
Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Methods of tax allowances, Gross-up method
19
Januari 2019 | Volume 3 | Issue 1

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu pendapatan dalam negeri yang utama di Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka mewujud- kan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka untuk meningkatkan sumber pener- imaan negara, pemerintah harus melaksanakan penerimaan negara dari sektor pajak secara bertahap, berencana, terarah dan juga berkesinambungan. menyatakan ”Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang, namun keuntungan tersebut tidak lepas dari kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh setelah perusahaan seba- gai wajib pajak memenuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari bahwa saat ini kondisi perekonomian baik bersifat makro maupun mikro telah mengalami perubahan yang cukup besar, salah satunya bidang pembangunan.Dengan demikian untuk membiayai pembangunan nasional ini, pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan pendapatan negara lewat sektor pajak.
Seperti telah kita ketahui, sektor pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara selain sektor migas yang san- gat potensial dan selalu mengalami grafik peningkatan dalam pelaksanaannya.Untuk mewujudkan hal ini tentunya perlu landasan yang kuat yang dapat menjamin terpenuhinya pener- imaan dari sektor pajak. Landasan tersebut dapat berupa Undang-Undang Perpajakan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pajak.
Upaya peningkatan penyediaan dana anggaran dari sum- ber perpajakan antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempur- naan dan penambahan jenis pajak.Dari berbagai jenis aturan pajak yang ditetapkan salah satunya adalah pajak penghasi- lan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atas wajib pajak pribadi dalam negeri, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal ini diper- lukan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang per- pajakan.
Berbicara mengenai perpajakan, pemerintah telah mengu- payakan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan kas negara dari sektor pajak, diantaranya dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang ada atau lebih dikenal dengan istilah tax reform.Maksud dari diadakannya sistem perpajakan ini adalah sebagai upaya untuk menyederhanakan struktur pajak dan tata cara pemenuhan kewajiban itu sendiri.
Meskipun pengenaan pajak di Indonesia merupakan per- wujudan partisipasi aktif bagi wajib pajak dalam rangka pem- bangunan nasional, akan tetapi tidak demikian mudah dalam prakteknya. Membayar pajak bukanlah tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Setiap wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban
pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Upaya per- lawanan ( resistensi ) membayar pajak menyebar luas ke semua negara.Usaha perluasan membayar pajak tersebut mempun- yai dampak terhadap perilaku fiskal masyarakat.Mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa membayar pajak bukanlah merupakan kewajiban moral untuk membayar pajak sepenuhnya. Dan karena membayar pajak dapat mengu- rangi kebebasan pemanfaatan sumber daya. Sebagian kecil masyarakat masih mempunyai persepsi negative terhadap membayar pajak.
Banyak cara yang dilakukan untuk meminimalkan pen- genaan pajak antara lain melalui pengecualian-pengecualian, potongan –potongan, intensif pajak, penangguhan penge- naan pajak,pajak ditanggung negara, sampai pada kerjasama dengan aparat dan pemalsuan-pemalsuan. Usaha memini- malkan pajak biasanya dilakukan dan direncanakan sematang- matangnya dengan cara memahami dan menyiasati peraturan- peraturan yang berlaku. Upaya-upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak tersebut secara halus sering disebut dengan teknik perencanaan pajak ( tax planning ).Pada umum- nya tax planning merujuk kepada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
“Tax planning merupakan suatu proses untuk mengesti- masi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak” ( Mardiasmo ( 2006 ) ).Sedangkan penghindaran pajak berarti usaha penghin- daran pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin namun tetap mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi sebetulnya tax planning dapat mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan akan pemenuhan kewajiban perpajakan ( yaitu menyampaikan surat pemberi- tahuan ) secara lengkap, benar dan tepat waktu,sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal.
Ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak yaitu Zain ( 2007 ); Widagdo ( 2006 ) “Tax Saving merupakan upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak memberi produk-produk yang ada pajak penam- bahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Tac Avoidance adalah upaya wajib pajak atau upaya untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya untuk memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Tax Evasion adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya”
Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencanaan pajak perusahaan adalah tax saving dan tax avoidance karena per- buatan seperti itu tidak melanggar undang-undang.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
telekomunikasi PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur, selain membayar pajak dari penghasilan kegiatan perusahaan atas usahanya ( PPh Badan ) juga masih diwajibkan untuk memu- ngut, memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan /karyawatinya ( PPh Pasal 21 ).
“PPh badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan ter- hadap badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah, honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri” ( Zain ( 2007 ) ).
Berkaitan dengan penghitungan PPh pasal 21 untuk kese- jahteraan karyawan, maka perusahaan menanggung PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar oleh karyawan yang bersangku- tan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan tax planning atas perhitungan pajak penghasilan karyawan pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur dalam PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan, apakah PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan atau perusahaan menang- gung PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar gaji pegawai.
Bila PPh pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tun- jangan, maka seharusnya merupakan biaya yang dapat diku- rangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja /pemotong kerja. Sedangkan bila perusahaan menang- gung PPh pasal 21 tersebut, maka bukan merupakan biaya bagi pemberi kerja.Pemotong pajak yang tidak boleh diku- rangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasi- lan Kena Pajak dan tidak boleh memasukkan jumlah PPh yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai penambah bruto masing- masing karyawan.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Widagdo ( 2006 ) dan Triyanti ( 2003 ) dimana judul artikel mengemukakan ten- tang penerapan tax planning PPh pasal 21 dalam upaya efisiensi beban pajak terhutang pada PT. Jasa Buana Pratama Surabaya dan PT. Rajawali Indonesia. Yang membedakan kedua penulisan artikel tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah waktu penulisan, serta teknik analisa data yang digunakan.
Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya atau yang terdahulu, waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2003 dan tahun 2006. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan tahun 2017. Jadi dalam pembahasan peneli- tian, penulis menggunakan dasar aturan perpajakan terbaru. Sama halnya dengan obyek penelitian, pada penelitian ter- dahulu obyek yang digunakan adalah perusahaan yang berg- erak di bidang jasa angkutan darat,laut dan udara yaitu PT. Jasa Buana Pratama Surabaya dan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gula yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Sedangkan obyek yang dipilih oleh penulis sekarang ini adalah PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pada kedua penelitian terdahulu tidak diper- jelas pada penelitian tersebut, karena itulah pada penelitian ini penulis berusaha untuk memperjelas tentang teknik anal- isa yang digunakan untuk pengolahan data yang didapat.
Kerangka Konseptual
Adapun kerangka konseptual yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Gambar 1 sebagai berikut :
[Figure 1 about here.]

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pada PT. TELKOM Kandatel Surabaya Timur yang berlokasi di Jalan Gayungan Surabaya.Dimana sebagai perusahaan go public, PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur telah melak- sanakan perencanaan pajak (tax planning) sampai dengan sekarang. Sebagai tambahan data pada penelitian, peneliti meminta informasi terkait dengan data pegawai yang terdaftar pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur, yang berisi ten- tang besarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.

## Pendekatan Penelitian dan Data Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dengan tipe kuantitatif deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan teori atas penghitungan pajak terhutang PPh pasal 21 berdasarkan aturan pajak ter- baru. Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur pada saat sebelum dan sesudahnya diterapkannya metode perencanaan pajak.Sehingga dapat diperoleh pajak terhutang PPh pasal 21 dalam upaya legal berdasarkan fakta-fakta yang diper- oleh.Meskipun dalam penelitian ini, data angka sangat dom- inan tetapi data tersebut hanya sebagai alat bantu dalam mem- berikan penjelasan secara teori.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berisi tentang data-data pegawai yang bekerja pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur,dimana data-data tersebut juga memuat data-data gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan oleh pegawai PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur (lihat lampiran).Data-data tersebut akan diolah oleh penulis dalam melakukan perhitungan perencanaan pajak (tax plan- ning) dengan menggunakan aturan pajak terbaru. Selain data- data tersebut, peneliti juga akan menambah literature terkait dengan aturan perpajakan terbaru beserta buku-buku yang terkait dengan perencanaan pajak.

## Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data merupakan kelengkapan atau penggambaran metode yang dipilih, agar dapat dikumpulkan,pengumpulan data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan pihak manajemen yang terkait langsung dengan penelitian ini yaitu di bagian akuntansi
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
2. Observasi, yaitu mendapatkan data dengan cara men- gadakan pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti yang meliputi keadaan lapangan obyek penelitian yaitu PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.
3. Dokumentasi, yaitu dengan cara meminta data dari lapora- laporan dan catatan milik kantor yang erat hubungannya dengan penyusunan laporan penelitian ini yang terdiri dari daftar gaji karyawan tetap, SPT PPh pasal 21, laporan laba rugi tahun 2015.

## Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori keputusan. Teori keputusan yang dimaksud adalah teori yang dapat dipakai dalam pengambi- lan keputusan manajemen yang tidak hanya berdasarkan infor- masi yang pasti ( certainty ), tetapi juga mengandung resiko yang tidak pasti ( uncertainty ) agar dapat dipakai dalam usaha- usaha untuk memaksimumkan keuntungan maupun memi- nimkan biaya.
Teori keputusan ini memerlukan tahap proses, mulai dari menyelesaikan yang ditemui dengan konsep-konsep atau teori- teori yang ada, proses pengambilan keputusan dan adanya evaluasi terhadap keputusan yang diambil.
Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisa, memec- ahkan masalah,serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang di ambil.Selain itu, penulis melakukan perbandingan antara data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berkai- tan dengan penelitian yang dilakukan dengan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan data-data yang berasal dari literature serta konsep maupun teori-teori yang ada.
Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data sebagai berikut :
1. Kumpulkan daftar gaji dan SPT Karyawan Tetap.
2. Analisa unsur-unsur yang membentuk gaji yang diterima oleh karyawan.
3. Lakukan penghitungan atas unsur-unsur gaji tersebut.
4. Untuk metode tunjangan pajak, maka pada penghasilan bruto karyawan dimasukkan atau ditambahkan tunjangan PPh sebesar jumlah PPh pasal 21 terutang yang ditanggung oleh perusahaan.
5. Sedangkan untuk metode gross-up, maka ditambah atau dimasukkan tunjangan PPh yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang ke dalam penghasi- lan bruto karyawan.Agar memudahkan menghitung dengan metode gross-up , maka dibuat rumus gross-up untuk setiap kelompok dari semua status karyawan.
6. Dari penghasilan kena pajak ( PKP ), ditentukan termasuk kedalam rumus gross-up kelompok penghasilan yang mana.
7. Memasukkan penghasilan Kena Pajak ( PKP ) tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh tunjangan pajak untuk metode gross –up .
8. Dari penghasilan kena pajak tersebut ditentukan pajaknya dengan tariff menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.
9. Berdasarkan perhitungan penghasilan pasal 21 menurut kedua metode tersebut, maka dilakukan perbandingan penghitungan dengan penjelasan teori dari pajak penghasi- lan Pasal 21 yang ditanggung pegawai / pemberi kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena perusahaan akan mem- peroleh timbal balik dari mereka. Agar perusahaan dapat hidup dan berkembang, perusahaan juga harus dapat mem- peroleh dana segar untuk investasi. Oleh karena itu, mana- jemen perusahaan harus dapat mengolah keuangan perusa- haan. Sehingga perusahaan dapat berkembang dan kesejahter- aan karyawannya tidak turun. Untuk tujuan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan tax saving atas PPh Badan dengan usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi peraturan perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh tax saving tersebut salah satunya adalah dengan jalan tax planning penghitungan PPh pasal 21. Tax Planning tersebut dimaksudkan untuk membayar /menang- gung PPh pasal 21 ( karyawan ), dimana pengeluaran terse- but dapat diakui sebagai biaya /pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak Badan Perusahaan.Metode yang dapat digunakan adalah metode tun- jangan pajak atau metode gross-up, yaitu dengan menam- bahkan /memasukkan tunjangan PPh pasal 21 tersebut ke dalam penghasilan bruto karyawan. Bagi Perusahaan tun- jangan PPh pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak di akhir tahun pajak.
PT. Telkom kandatel Surabaya Timur telah memiliki karyawan sebanyak 237 orang dan telah melaksanakan peren- canaan pajak ( tax planning ) pada PPh badan / perusahaan, termasuk salah satunya penghitungan PPh pasal 21.Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 yang berpengaruh pada Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) Badan / Perusahaan dan pada besarnya pajak terutang PPh Badan.
Dalam melaksanakan perencanaan pajak / tax planning PPh pasal 21, PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur menggu- nakan metode gross-up, yaitu suatu metode penghitungan tun- jangan pajak PPh pasal 21 berdasarkan lapisan PKP karyawan tetap perusahaan. Dengan menerapkan rumus matematika tertentu akan diperoleh tunjangan PPh pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang, sehingga tidak akan menimbulkan lagi kekurangan bayar yang harus dibayar /ditanggung oleh karyawan. Terkait dngan biaya karyawan, terdapat pemberian kenikmatan dalam bentuk natura yaitu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya tidak dalam bentuk uang, namun berupa makan
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
siang, biaya poliklinik berupa obat-obatan dan fasilitas antar jemput untuk karyawan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan.Dan setiap tahun perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan yang jelas berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk memperoleh penghasilan.
Pelaksanaan penghitungan PPh pasal 21 PT. Telkom Kan- datel Surabaya Timur mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian keuangan, sebab bagian tersebut mempunyai peran penyetoran PPh pasal 21.Adapun pelaksanaan penghitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan antara lain :

## Pemotongan Pembukuan Penyetoran Pelaporan
Alternatif Penghitungan PPh pasal 21 Penghitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan cara : Alternatif 1 : PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja / pegawai.
Alternatif 2 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjan- gan pajak
Alternatif 3 : PPh pasal 21 dengan metode gross-up. Berikut ini contoh penghitungan PPh pasal 21 karyawan A dengan ketiga alternatif tersebut :
Nama :
Status: K/O Jabatan : *** [Table 1 about here.] [Table 2 about here.]
[Table 3 about here.]
[Table 4 about here.]
Dalam hal PPh pasal 21 karyawan ditanggung oleh pegawai /pemberi kerja, PPh pasal 21 bukan diberian dalam bentuk tunjangan pajak bagi karyawannya, maka pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 1.833.083,- tidak dapat dibayarkan dalam penghitungan laba /rugi ( Tabel 1 : PPh pasal 21 Pemberi kerja ). Untuk keterangan cara perhitungan yang ada tanda * bisa dilihat pada tabel Tabel 2 , 3 and 4
Menurut Metode Tunjangan Pajak, PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan tetapi diberikan dalam bentuk tun- jangan PPh pada karyawannya.Pajak penghasilan yang diba- yar perusahaan tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai ketentuan perpajakan, dimana tun- jangan PPh pasal 21 tersebut diberikan sebesar jumlah PPh pasal 21 terhutang dalam metode ditanggung ( Tabel 1 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak ).Dari tabel diatas diketahui bahwa penghasilan bersih karyawan A men- jadi sebesar Rp. 96.994.751,- dibanding semula yang sebesar Rp.95.161.668 ( tabel 1 : Metode ditanggung pegawai /pem- beri kerja ) jumlah Rp. 96.994.751 tersebut merupakan penam- bahan dari jumlah penghasilan bersih karyawan A sebesar Rp.95.161.668 dengan jumlah PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar Rp. 1.833.083,-.Jumlah
sebesar Rp. 1.833.083,- inilah yang diakui sebagai biaya dalam penghitungan laba /rugi perusahaan, bukan sebesar Rp. 1.928.738.( Tabel 1 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tun- jangan pajak ). Sedangkan selisih dari PPh terutang dengan tunjangan PPh-nya akan mengurangi take home pay ( kese- jahteraan karyawan ) A sebesar Rp. 91.665,- dari perhitungan sebagai berikut :
PPh pasal 21 terutang Rp. 1.924.738,- Tunjangan PPh pasal 21 Rp. 1.833.083,- Jumlah Rp. 91.665,- Hal ini menyebabkan karyawan A harus menanggung sendiri pajak penghasilan sebesar Rp. 91.665,- tersebut.
Metode gross-up merupakan metode penghitungan tun- jangan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan lapisan PKP karyawan tetap perusahaan. Dengan menerapkan rumus gross-up akan diperoleh suatu jumlah tunjangan PPh pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang sehingga tidak akan menimbulkan lagi kekurangan bayar yang harus ditanggung oleh karyawan.Dalam menen- tukan rumus untuk metode gross-up, bagian keuangan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur memodifikasi range / jarak interval PKP dan tariff PPh pasal 21 yang diatur 17 tahun 2000 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.Tarif PPh pasal 21berikut ini berlaku pada wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) :
[Table 5 about here.]
[Table 6 about here.]
Pada Tabel 5 danTabel 6 bisa disimpulkan bahwa Rumus gross-up yang diterapkan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur pada prinsipnya sama dengan rumus matematika untuk menghitung jumlah tunjangan pajak PPh pasal 21 pada buku “ Manajemen Perpajakan” yang ditulis oleh Zain ( 2007 ) dise- butkan, untuk menentukan suatu jumlah tunjangan pajak PPh pasal 21 dengan metode gross-up, Penghasilan kena pajak ( PKP ) Wajib pajak pribadi yang diperoleh dari penguran- gan Penghasilan Netto dengan PTKP setahun dibagi menjadi beberapa kelompok, yang kemudian dihitung dengan rumus matematika tertentu akan menghasilkan suatu jumlah tunjan- gan pajak PPh pasal 21 dengan metode gross-up untuk penghi- tungan PPh pasal 21 sebulan.
Dan dikarenakan penghitungan PPh pasal 21 karyawan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur untuk satu tahun, maka hasil dari penghitungan rumus matematika tersebut dikalikan 12 bulan /tahun.
Menurut Tabel 1 ; metode gross-up dapat diketahui bahwa penghasilan bersih ( netto ) karyawan A menjadi sebesar Rp. 97.091.229,- dibanding semula yang sebesar Rp. 95.161.668,- ( Tabel 1 ; PPh pasal 21 ditanggung pegawai / pemberi kerja ). Jumlah sebesar Rp. 97.091.229,- tersebut merupakan penam- bahan dari jumlah penghasilan bersih karyawan sebesar Rp. 95.161.668,- dengan jumlah PPh pasal 21 yang diberikan
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
dalam bentuk tunjangan PPh sebesar Rp. 1.929.561,- ( Tabel 1 ; metode gross –up ). Dan diketahui pula bahwa jumlah PPh Pasal 21 terhutangnya sama besar atau sama, dengan jumlah PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan PPh. Sehingga karyawan A tidak lagi menanggung selisih kurang bayar PPh Pasal 21, sebab tidak terdapat selisih. Dalam penghi- tungan laba/rugi perusahaan, jumlah Rp. 1.929.561,- terse- but didapat dari penghitungan Metode Gross-Up ( Tabel 1 ; Metode gross-up ).
[Table 7 about here.]
Sumber : Hasil Analisa Tabel 7 diatas menunjukkan laba sebelum PPh komersial untuk metode ditanggung pegawai / pemberi kerja, metode tunjangan pajak, dan metode gross up tidak terjadi penurunan / kenaikan yaitu sebesar Rp. 542.603.331.854.tetapi bila ditin- jau dari koreksi fiskal masing –masing metode tersebut terjadi perbedaan saldo laba bersih fiskal, yaitu untuk metode ditang- gung pegawai sebesar Rp. 414.191.052.395, untuk metode tun- jangan pajak sebesar Rp. 414.218.393.435, dan metode gross- up sebesar Rp. 414.215.356.529.
Dengan demikian bila ditinjau dari laba bersih fiskal, maka perusahaan menggunakan metode tunjangan pajak, karena kenaikan laba bersihnya lebih besar dibanding dengan metode gross-up.
Penghitungan Tax Saving PPh Badan
[Table 8 about here.]
Sumber : Hasil Analisa Berdasarkan tabel Tabel 8 diatas, ternyata tax saving PPh badan yang diperoleh menurut metode ditanggung pegawai sebesar Rp. 754.509.832, metode tunjangan pajak sebesar Rp. 763.611.210, dan metode gross up sebesar Rp. 762.611.210.
Dengan demikian bila ditinjau dari tax saving PPh badan, maka lebih baik dipilih metode tunjangan pajak karena lebih besar dari metode lainnya.
Pengelolaan Transaksi Yang Berhubungan dengan pembe- rian Natura Karyawan. Menurut syafii sebagaimana dikutip Tax Indonesian Review ( 2002 : 37 -41 ), pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian natura karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya natura karyawan ini, sangat bergantung dari kondisi perusahaan seba- gai berikut : Pada perusahaan yang memperoleh penghasi- lan kena pajak diatas 100 juta dan pengenaan PPh badan- nya tidak final, diupayakan seminimal mungkin diatas mem- berikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai biaya. Apabila perusahaan sudah terlanjur memberikan rumah dinas / rumah mess masih ada cara-cara legal yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal ini. Pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final, diu- payakan secara minimal memberikan natura dari pemberi kerja merupakan obyek PPh Pasal 21.Pada sisi perusahaan, biaya –biaya pemberian natura tersebut tidak mempengaruhi
besarnya PPh Badan karena PPh badan final dihitung dari prosentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi den- gan biaya-biaya.Pada perusahaan yang rugi, merubah pem- berian natura / kenikmatan menjadi tunjangan hanya akan menaikkan PPh Pasal 21, sementara PPh Badan tetap nihil.
Peluang –peluang efisiensi pajak yang berkaitan dengan kesejateraan karyawan adalah biaya yang berkaitan dengan :
1. Pengobatan / Kesejahteraan karyawan
2. Pembayaran premi asuransi untuk pegawaIuran pensiun dan iuran JHT yang dibayar oleh perusahaan.
3. Perumahan untuk karyawan
4. Transportasi untuk karyawan
5. Pakaian seragam untuk karyawan
6. Pemberian natura untuk karyawan

## KESIMPULAN
Perencanaan pajak ( tax planning ) berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.Metode yang dapat digu- nakan atau dipilih adalah metode tunjangan pajak atau metode gross-up.Minimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 dalam bentuk tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 496.587. 986 oleh perusahaan, sehingga PPh pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya / pengurang dalam perhitungan laba / rugi fiskal. Namun metode tunjan- gan pajak menimbulkan selisih kekurangan bayar sebesar Rp. 36.455.013.Yang masih harus dibayar oleh karyawan sendiri PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.Pada metode gross-up minimalisasi pajak terhutang PPh pasal 21 diperoleh dengan menerapkan rumus metode gross-up sehingga dapat meng- hasilkan suatu jumlah tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah pajak terhutang PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp. 528.993.498 yang dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan laba /rugi fiskal, karena PPh pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21, sehingga tidak menimbulkan selisih kekurangan bayar yang harus ditanggung karyawan.Dengan perencanaan pajak diperoleh penghematan ( tax saving ) atas Pajak Peng- hasilan Badan, tax saving untuk metode tunjangan pajak sebe- sar Rp. 763.623.512, sedangkan pada metode gross up tax sav- ing yang dihasilkan sebesar Rp. 762.611.210. Dan bila ditin- jau dari laba fiskal pada metode tunjangan pajak diperoleh sebesar Rp. 414.218.393.435, mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.341.040 dibanding dengan metode ditanggung pegawai / pemberi kerja.
Upaya perencanaan pajak ( tax planning ) yang diterap- kan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur dalam memini- malisasi pajak terhutang PPh pasal 21 adalah metode tunjan- gan pajak, yaitu dengan menambahkan tunjangan PPh pasal 21 pada pegawai yang telah dihitung dari PPh pasal 21 dengan undang-undang terbaru.
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan di Universi- tas Muhammadiyah Surabaya yang selalu memberikan dukun-
gan sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.

## REFERENCES
Mardiasmo (2006). Perpajakan (Andi Offset).
Triyanti, C. (2003). Pengaruh Tax Planning PPh 21 Pada Laba Perusahaan. Skripsi Tidak dipublikasikan. Universitas Bhayangkara. Surabaya.
Widagdo, E. (2006). Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh 21 Pada PT. Jasa Buana
Pratama Surabaya. . Skripsi Tidak dipublikasikan. Universitas Merdeka. . Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan (Salemba Empat).
Conflict of Interest Statement: The author declare that the research was conducted
in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2019 Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or repro- duction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copy- right owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

## LIST OF TABLES
1 Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 PPh Pasal 21 Setahun ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4 Metode Gross-Up *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5 Tarif PPh Pasal 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6 Tarif PPh pasal 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7 Perbandingan Laba Bersih Fiskal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8 Penghitungan Tax Saving PPh Badan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TABLE 1 | Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan A
URAIAN Ditanggung Pemberi Kerja ( Rp ) Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak ( Rp ) Dengan Metode Gross-Up ( Rp ) Penghasilan bruto Gaji 78,000,000 78,000,000 78,000,000 Tunjangan PPh - 1,833,083 1,929,561 Tunjangan lainnya 6,519,450 6,519,450 6,519,450 Tantiem, bonus,gratifikasi 16,307,850 16,307,850 16,307,850 Jumlah Penghasilan bruto 100,827,300 102,660,383 102,756,861 Pengurang : Biaya Jabatan 5% x 100.827.300 = 5.041.365 Maksimum 4.500.000 Maksimum 4.500.000 Maksimum 4.500.000 Iuran yang dibayar pegawai : Iuran Pensiun 780,000 780,000 780,000 Iuran THT 385,632 385,632 385,632 Jumlah pengurangan 5,665,632 5,665,632 5,665,632 Penghasilan neto setahun 95,161,668 96,994,751 97,091,229 PTKP* 58,500,000 58,500,000 58,500,000 Penghasilan Kena Pajak 36,661,668 38,494,751 38,591,229 PPh Pasal 21 Setahun ** 1,833,083 1,924,738 1,929,561 Tunjangan Pajak - 1,833,083 1,929,561 PPh pasal 21 yang harus disetor 1,833,083 91,655 -
TABLE 2 | Penghasilan Tidak Kena Pajak* Untuk diri pegawai 54,000,000 54,000,000 54,000,000 Tambahan u/ pegawai kawin 4,500,000 4,500,000 4,500,000 Tambahan u/ tanggungan Jumlah 58,500,000 58,500,000 58,500,000
TABLE 3 | PPh Pasal 21 Setahun ** 5% x 36.661.668 1,833,083 5% x 38.494.751 1,924,738 5% x 38.591.229 1,929,561
TABLE 4 | Metode Gross-Up ***
Metode Gross-Up *** 5/95 x 36.661.668 1,929,561 Jumlah 1,929,561
TABLE 5 | Tarif PPh Pasal 21 Tarif PPh Pasal 21 Penghasilan Kena Pajak ( PKP )
Tarif
0.s/d Rp 50.000.000 50.000.000 s/d 250.000.000 250.000.000 s/d 500.000.000 Diatas 500.000.000 5% 10 % 25%
30%
TABLE 6 | Tarif PPh pasal 21 Tarif PPh Pasal 21 Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) Tarif 0.s/d Rp 50.000.000 50.000.000 s/d 250.000.000 250.000.000 s/d 500.000.000 Diatas 500.000.000 5 /95 10/90 25/75
30/70
TABLE 7 | Perbandingan Laba Bersih Fiskal
Metode ditanggung Pegawai /Pemberi Kerja Metode Tunjangan Pajak Metode Gross-Up Laba sebelum PPh 542.603.331.854 542.603.331.854 542.603.331.854 PKP Fiskal 552.254.736.526 552.291.191.247 545.653.776.894 PPh Badan 137.309.174.300 137.309.174.300 137.309.174.300 PPh Badan Fiskal 138.063.684.132 138.072.797.812 138.071.785.510 Laba Bersih 411.927.522.899 411.927.522.899 411.927.522.899 Laba bersih Fiskal 414.191.052.395 414.218.393.435 414.215.356.529
TABLE 8 | Penghitungan Tax Saving PPh Badan Metode ditanggung Pegawai /Pemberi Kerja Metode Tunjangan Pajak Metode Gross-Up PPh badan Terutang 138.063.684.132 137.309.174.300 137.309.174.300 PPh badan Fiskal 138.063.684.132 138.072.797.812 138.071.785.510 Penghematan (Tax Saving) PPh Badan - 763.623.512 762.611.210

## LIST OF FIGURES
1 Kerangka Konseptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FIGURE 1 | Kerangka Konseptual