Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939

## EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

## LEGAL EFFECTIVENESS OF COMPANY COMPLIANCE IN PARTICIPATION OF HEALTH BPJS
Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: susilo@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Capaian  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  Cabang  Banjarmasin  bisa  dibilang  masih  dibawah capaian  kepesertaan  Nasional,  dan  sangat  jauh  dalam  menuju  Cakupan  Semesta.  Hanya sebesar  56,75  persen  dari  total  penduduk  di  wilayah  kerja  BPJS  Kesehatan  Cabang Banjarmasin  yakni  2.710.260  jiwa. 1 Bukan  hanya  capaian  kepesertaan  saja  yang  masih rendah begitu juga dengan kolektabilitas pendapatan iuran juga masih dibilang rendah yakni sebesar  88  persen.  Khusus  untuk  segmen  Pekerja  Penerima  Upah,  direksi  BPJS  Kesehatan telah  membuat  suatu  peraturan  yakni  Peraturan  Direksi  BPJS  Kesehatan  Nomor  33  Tahun 2017  tentang  pedoman  integrasi  antar  fungsi  untuk  penegakan  kepatuhan  dalam  perluasan kepesertaan  dan  peningkatan  kolektabilitas  iuran  bagi  pekerja  penerima  upah  badan  usaha swasta.  Dalam  pendekatan  penelitian,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat yuridis-normatif,  pendekatan  ini  akan  digunakan  untuk  mengungkap  bagaimana  kepatuhan kepesertaan  BPJS  Kesehatan  terhadap  pengusaha  dan  pekerja  di  Banjarmasin.  Usaha  untuk meningkatkan  meningkatkan kepatuhan kepesertaan kepada pengusaha dan pekerja tentunya akan mengalami beberapa hambatan, begitu juga hambatan yang dihadapi oleh Kantor BPJS Kesehatan  Cabang  Banjarmasin  untuk  meningkatkan  kepatuhan  membayar  iuran  yang dilakukan  oleh  pengusaha  dan  pekerja,  diantaranya  adalah  sebagai  berikut  pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan, motivasi, ketersedian tempat pembayaran iuran, jarak menuju tempat pembayaran iuran, dan waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran.
Kata Kunci :  Efektivitas  Hukum,  Kepatuhan  Perusahaan,  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Abstract BPJS  Banjarmasin  Branch  membership  achievements  are  arguably  still  below  the  National membership achievements, and are very far in reaching the Universal Coverage. Only 56.75 percent  of  the  total  population  in  the  Banjarmasin  BPJS  Health  working  area  is  2,710,260 people. It is not only the achievement of membership that is still low as well as the collection of  contribution  income  is  also  still  relatively  low  at  88  percent.  Specifically  for  the  Wage Recipient  segment,  BPJS  Health  directors  have  made  a  regulation  namely  BPJS  Health Directors Regulation No. 33 of 2017 concerning guidelines for integration between functions for  enforcement  of  compliance  in  expanding  participation  and  increasing  contribution
1 https://kalsel.bps.go.id/
collectibility  for  workers  receiving  wages  for  private  businesses.  In  the  research  approach, the author will use a juridical-normative approach, this approach will be used to reveal how BPJS Health participates compliance with employers and workers in Banjarmasin. Efforts to improve  increasing  membership  compliance  with  employers  and  workers  will  certainly experience  some  obstacles,  as  well  as  obstacles  faced  by  the  Banjarmasin  Branch  BPJS Health  Office  to  improve  compliance  paying  contributions  by  employers  and  workers, including  the  following  income,  average  monthly  expenses  ,  perceptions  of  health  services, motivation, availability of payment places, the distance to the place of payment of fees, and the time to go to the place of payment of contributions.
Keywords      : Legal Effectiveness, Company Compliance, Health Social Security Organizing Agency

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Setiap  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  gangguan  kesehatan  pada masyarakat  Indonesia,  akan  menimbulkan  kerugian  ekonomi  yang  besar  bagi negara,  dan  setiap  upaya  peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  juga  berarti investasi bagi pembangunan negara. Karena itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi  dengan  wawasan  kesehatan,  dalam  arti  pembangunan  nasional  harus memperhatikan  kesehatan  masyarakat  dan  merupakan  tanggung  jawab  semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
Dikarenakan,  kesehatan  itu  adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia yang  harus  dipenuhi  guna  menjalankan  fungsinya  sebagai  manusia  itu  sendiri. Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
Tanpa terpenuhinya hak atas kesehatan, maka welfare state tidak akan terwujud.
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib  untuk  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan,  bahkan  warga  negara  asing  pun yang telah menetap selama 6 (enam) bulan juga wajib mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, begitu juga pula halnya dengan pengusaha wajib untuk mendaftarkan  pekerja  beserta  anggota  keluarganya.  Perlindungan  terhadap tenaga  kerja  menjadi  penting  mengigat  posisi  strategis  tenaga  kerja  dalam pembangunan nasisonal dimana mereka pada masing-masing bidang profesi dan pekerjaannya  selalu  terkena  resiko  yang  tinggi  mulai  dari  kesehatan  pekerja, sudah  barang  tentu  kehadiran  negara  untuk  mendukung,  melindungi  dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dengan mengadakan progam jaminan sosial dibidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan sehingga tenaga kerja dapat  dengan  sungguhsungguh  melaksanakan  pekerjaan  dan  profesi  mereka tanpa  harus  khawatir  terhadap  resiko-resiko  fatal  yang  dapat  muncul  sewaktu- waktu dalam bekerja.
Dalam  penyelenggaraan  sistem  jaminan  kesehatan  nasional  sejak  1 Januari  2014, banyak tantangan  yang  masih dan  akan terus  dihadapi oleh  BPJS Kesehatan  sebagai  Badan  Penyelenggara.  Reformasi  bidang  kesehatan  yang
begitu  krusial  sangat  dirasakan  terutama  dalam  bidang  regulasi.  Banyak peraturan-peraturan  yang  sifatnya  masih  parsial  dan  tumpang  tindih  dengan peraturan  lainnya.  Tiga  area  utama  penyelenggaraan      program    Jaminan Kesehatan   Nasional   (JKN),   yaitu;   perluasan cakupan peserta, sustainabilitas finansial  serta  kualitas  pelayanan  kesehatan,  membutuhkan  upaya  perbaikan yang berkesinambungan. 2
Untuk  total  peserta  BPJS  Kesehatan  01  November  2018  telah  mencapai 205.071.003  jiwa  yang  terdiri  atas  92.305.191  peserta  PBI  APBN,  28.389.783 peserta  PBI  APBD,  17.179.996  peserta  PNS/TNI/Polri,  31.640.352  peserta BUMN/BUMD/Pekerja  Penerima  Upah  (PPU)  swasta,  30.421.103  peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dikenal juga dengan peserta pekerja mandiri, dan 5.134.578 peserta Bukan Pekerja. 3
Jumlah  Penduduk  Indonesia  saat  ini  mencapai  259  juta  jiwa 4 ,  dengan menarik  kesimpulan  bahwa  progam  Pemerintah  untuk  pemerataan  kesehatan  di Indonesia saat ini mencapai 79,15 persen.
Mengacu  Pasal  17 Undang  -  Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  adapun  sanksi  jika  pemberi  kerja (perusahaan)  selain  penyelenggara  negara  tidak  melaksanakan  kewajiban mendaftarkan  pekerjanya  sebagai  Peserta  kepada  BPJS  adalah  sanksi administratif. Sanksi administratif itu dapat berupa:
a) Teguran tertulis;
b) Denda; dan/atau;
c) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Sanksi  tidak  mendapat  pelayanan  publik  tertentu  yang  dikenai  kepada Pengusaha Selain Penyelenggara Negara meliputi:
a) Perizinan terkait usaha;
b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
d) Izin pemberi kerja (perusahaan) penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e) Izin mendirikan bangunan (IMB).
Dan sebagaimana di dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan juga bahwa sanksi pidana  dapat  diberikan  kepada  pemberi  kerja  (perusahaan)  yang  tidak menunaikan  kewajibannya  membayar  iuran  kepada  BPJS.  Pidana  yang dijatuhkan  berupa  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  atau  denda  1  (satu) miliar rupiah.
Untuk  pencapaian cakupan  peserta, dan  keberlangsungan  finansial  perlu adanya  upaya  peningkatan  fungsi  pengawasan  kepatuhan  terutama  perusahaan
2 DJSN. Peta  Jalan  Menuju  Jaminan  Kesehatan  Nasional  2012-2019. Edisi  Ringkas.  Jakarta.  2012. hlm.5.
3 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/jumlahPeserta
4 http://www.kemendagri.go.id/news/2011/09/19/jumlah-penduduk-indonesia-259-juta
dan  pekerja  segmen  peserta  Pekerja  Penerima  Upah.  Penguatan  fungsi pengawasan  kepatuhan  ini  mutlak  membutuhkan  koordinasi  teknis  yang  kuat pada  level operasional yang tentu  saja mesti didukung dengan proses bisnis yang memadai untuk memastikan koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan  hal-hal  yang  disampaikan  di  atas,  bagaimana  dengan  BPJS Kesehatan  Cabang Banjarmasin. Dari 77 persen penduduk Indonesia  yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin (terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Barito Kuala)  hanya mencapai 56,75 persen dari total penduduk di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.
Total  peserta  BPJS  Kesehatan  Cabang  Banjarmasin  01  November  2018 sebanyak  1.538.185  jiwa  yang  terdiri  atas  480.912  peserta  PBI  APBN,  97.784 peserta  PBI  APBD,  216.812  peserta  PNS/TNI/Polri,  323.811  peserta BUMN/BUMD/Pekerja  Penerima  Upah  (PPU)  swasta,  369.356  peserta  Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dikenal juga dengan peserta pekerja mandiri, dan 49.488 peserta Bukan Pekerja. 5
Capaian kepesertaan  BPJS  Kesehatan  Cabang Banjarmasin  bisa dibilang masih  dibawah  capaian  kepesertaan  Nasional,  dan  sangat  jauh  dalam  menuju Cakupan  Semesta.  Hanya  sebesar  56,75  persen  dari  total  penduduk  di  wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin yakni 2.710.260 jiwa. 6 Bukan hanya capaian  kepesertaan  saja  yang  masih  rendah  begitu  juga  dengan  kolektabilitas pendapatan  iuran  juga  masih  dibilang  rendah  yakni  sebesar  88  persen.  Khusus untuk  segmen  Pekerja  Penerima  Upah,  direksi  BPJS  Kesehatan  telah  membuat suatu peraturan yakni Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang  pedoman  integrasi  antar  fungsi  untuk  penegakan  kepatuhan  dalam perluasan  kepesertaan  dan  peningkatan  kolektabilitas  iuran  bagi  pekerja penerima upah badan usaha swasta.
Oleh karenanya atas dasar tersebut, penulis berkeinginan membahas lebih lanjut  mengenai  perluasan  kepesertaan  dan  peningkatan  kolektabilitas  terhadap pengusaha  dan  pekerja  khususnya  di  BPJS  Kesehatan  Cabang  Banjarmasin  ke dalam  penelitian  dengan  judul “Efektivitas  Hukum  Terhadap  Kepatuhan Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan  (Studi Analisis di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin).”

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dibahas  mengenai  perluasan kepesertaan  dan  peningkatan  kolektabilitas  terhadap  pengusaha  dan  pekerja khususnya  di  BPJS  Kesehatan  Cabang  Banjarmasin,  rumusan  masalah  yang  di bahas dalam penelitian ini adalah:
5 https://bi.bpjs-kesehatan.go.id/#/projects/4/workbooks
6 https://kalsel.bps.go.id/
1. Bagaimanakah  efektivitas  hukum  terhadap  kepatuhan  perusahaan  dalam kepesertaan BPJS Kesehatan?
2. Apakah  yang  menjadi  hambatan-hambatan  oleh  Kantor  BPJS  Kesehatan Cabang  Banjarmasin  untuk  meningkatkan  kepatuhan  kepesertaan  kepada pengusaha dan pekerja?

## 3. Metode Penelitian
Dalam  pendekatan  penelitian,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  yang bersifat  yuridis-normatif,  pendekatan  ini  akan  digunakan  untuk  mengungkap bagaimana  kepatuhan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  terhadap  pengusaha  dan pekerja di Banjarmasin.
Yuridis-normatif,  digunakan  dalam  rangka  mengupas  segala  permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta kajian yang bersifat  yuridis  normatif  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  perluasan kepesertaan  dan  peningkatan  kolektabilitas  iuran  bagi  pekerja  penerima  upah badan  usaha  swasta,  pendekatan  analisisnya  akan  menggunakan  kajian  yang bersifat yuridis normatif yang bertitik tolak pada norma-norma yang berhubungan dengan pemasalahan yang hendak dipecahkan.
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini,  sehingga diperoleh  hasil  yang  maksimal  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana kepatuhan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  terhadap  pengusaha  dan  pekerja  serta upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kepatuhan tersebut.

## 4. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011  Pasal  14  disebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan  di  Indonesia,  wajib  menjadi  Peserta  program  Jaminan  Sosial.”,  artinya seluruh  penduduk  wajib  menjadi  peserta  Jaminan  Sosial.  Lebih  lanjut  didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 15 menyebutkan antara lain:
1. Pemberi  kerja  secara  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  Pekerjanya sebagai  Peserta  kepada  BPJS  sesuai  dengan  program  Jaminan  Sosial  yang diikuti.
2. Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran tersebut wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Bilamana  dikaitkan  dengan  apa  yang  telah  dijelaskan  oleh  Soerjono Soekanto bahwa tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima faktor,
yakni: faktor hukum (Undang Undang Nomor 24 tahun 2011), faktor penegakan hukum (kejaksaan), faktor sarana atau fasilitas pendukung (dinas ketenagakerjaan  dan  dinas  perizinan),  faktor  masyarakat  (kesadaran  masyarakat khususnya  sebagai  pekerja)  dan  faktor  kebudayaan  (bahwa  program  JKN  KIS sebagai  wujud  dari  gotong  royong  membantu  sesama).  Hal  ini  lah  yang dituangkan ke dalam PerDir BPJS  Kesehatan 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Integrasi  Antar  Fungsi  Untuk  Penegakan  Kepatuhan  Dalam  Perluasan Kepesertaan Dan Peningkatan Kolektabilitas Iuran Bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta.
Merujuk  terhadap  Undang-Undang  24  tahun  2011  dimana  disebutkan bahwa semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN KIS dan  pemberi kerja  (perusahaan)  wajib  mendaftarkan  seluruh  pekerja  beserta  anggota keluarganya, namun  yang terjadi  bahwa  belum  semua  perusahaan  mendaftarkan pekerja  dan  anggota  keluarganya  menjadi  peserta  JKN  KIS  atau  pun  hanya mendaftarkan sebahagian saja belum secara keseluruhan.
Yang menjadi pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi? Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011  juga  menyebutkan  sanksi  yang diterima bila tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran secara rutin, yakni bagi Pemberi  kerja  (perusahaan)  selain  penyelenggara  negara  yang  tidak  melakukan pendaftaran  dikenai  sanksi  administratif.  Adapun  sanksi  administratif  yang diberikan berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu, misalnya : perizinan terkait usaha;
d. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
e. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
f. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Dan  bagi  Pemberi  kerja  (perusahaan)  yang  melanggar  ketentuan  dengan tidak  membayarkan  iuran  maka  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  8  (delapan)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Di  Indonesia  misalnya  jika  kita  berbicara  tentang  struktur  sistem  hukum Indonesia,  maka  termasuk  di  dalamnya  struktur  institusi-institusi  penegakan hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Dalam  hal  ini  bila  dilihat dari  penegakan  kepatuhan  pendaftaran  dan  pembayaran  iuran  segmen  pekerja penerima  upah  badan  usaha  maka  institusi  penegakan  hukum  tetap  kepada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan namun dapat dikoordinasikan juga dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah  substansi  dimana  substansi  tersebut merupakan  aturan,  norma  dan  pola  prilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada
dalam  sistem  itu,  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  atuan  baru  yang  mereka susun. 7 Disamping  dari  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  berkaitan dengan penegakan kepatuhan pendaftaran dan pembayaran iuran segmen peserta pekerja  penerima  upah  badan  usaha  telah  diperjelas  lagi  kedalam  turunannya diantaranya : Perpres  19 Tahun 2016  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Perpres 82 Tahun 2018  Tentang  Jaminan  Kesehatan,  PP  86  Tahun  2013    Tentang  Tata  Cara Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  kerja  (perusahaan)  Selain Penyelenggara  Negara  Dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi,  dan  PerDir  BPJS Kesehatan  33  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Integrasi  Antar  Fungsi  Untuk Penegakan  Kepatuhan  Dalam  Perluasan  Kepesertaan  Dan  Peningkatan Kolektabilitas Iuran Bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta.
Selanjutnya  adalah  budaya  hukum  yang  merupakan  suasan  pikiran  sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

## II. Pembahasan
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Efektivitas  Hukum  terhadap  Kepatuhan Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh  mana suatu kelompok  dapat  mencapai  tujuannya.  Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat dampak  hukum  yang  positif,  pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasarannya  dalam membimbing  ataupun  merubah  perilaku  manusia  sehingga  menjadi  perilaku  hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan  unsur  paksaan  eksternal  namun  juga  dengan  proses  pengadilan.  Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai  hukum,  maka  tentu  saja  unsur  paksaan  inipun  erat  kaitannya  dengan  efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. 8
Membicarakan  tentang  efektivitas  hukum  berarti  membicarakan  daya  kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif  jikalau  faktor-faktor yang  mempengaruhi  hukum tersebut dapat berfungsi  dengan  sebaikbaiknya.  Ukuran  efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau  peraturan  perundang-undangan  akan  efektif  apabila  warga  masyarakat berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan  atau  dikehendaki  oleh  atau  peraturan perundang-undangan  tersebut  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki,  maka  efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
7 Laurence  M.Friedman. American  Law  An  Introduction  2 nd Edition .  Penerjemah  Wishnu  Basuki. Jakarta. PT Tata Nusa. 2001. hlm.7.
8 Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi . Bandung.  CV. Ramadja Karya. 1988. Hal.80.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  daripada  efektivitas penegakan  hukum.  Pada  elemen  pertama,  yang  menentukan  dapat  berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dari kelima faktor tersebut bila dikaitkan dengan kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, adalah sebagai berikut :
Faktor Hukum, bahwa Pemerintah telah banyak membuat aturan hukum terkait dengan  kewajiban  perusahaan  untuk  mendaftarkan  pekerja  dan  anggota  keluarganya menjadi  peserta  JKN  KIS,  yakni  :  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  Perpres  Nomor  19  Tahun  2016    Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2013  Tentang  Jaminan Kesehatan dan  Perpres  Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan  Kesehatan. Bahkan tentang pengenaan sanksinya pun telah diatur tersendiri didalam PP Nomor 86 Tahun 2013    Tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Setiap  aturan  hukum  yang  disebutkan  di  atas  selalu  menyebutkan  bahwa pemberi  kerja  (perusahaan)  wajib  untuk  mendaftarkan  pekerja  beeserta  anggota keluarganya,  misalnya  didalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Pasal  14 disebutkan bahwa : “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6  (enam)  bulan  di  Indonesia,  wajib  menjadi  Peserta  program  Jaminan  Sosial. ”, artinya seluruh penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Sosial. Kemudian diperjelas kembali  didalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Pasal  15  menyebutkan antara lain:
1. Pemberi  Kerja  secara  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  Pekerjanya sebagai  Peserta  kepada  BPJS  sesuai  dengan  program  Jaminan  Sosial  yang diikuti.
2. Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran tersebut wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Untuk  sanksi  sendiri  selain  telah  tertuang  juga  di  dalam  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  juga  tertuang didalam  PP  Nomor  86  Tahun  2013    Tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan
Jaminan  Sosial.  Sebelum  menjelaskan  sanksi  yang  diterima  oleh  perusahaan,  maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan dahulu tentang sanksi.
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  sanksi  diartikan  sebagai  pengenaan, pengesahan:  tanggungan  untuk  memaksa  orang  lain  menepati  janji.  Istilah  sanksi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “ sanctie ”, yaitu sangsi: hukuman. Jadi, sanksi dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang tidak  mendaftarkan  pekerja  atau  buruhnya  sebagai  peserta  jaminan  sosial  kepada BPJS Kesehatan.
Sesuai  dengan  pengertian  ini,  maka  sanksi  dapat  diklasifikasikan  sebagai akibat hukum, akibat hukum yang dimaksudkan untuk menunjuk kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum. Salah salah satu akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum adalah akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum  dapat  menimbulkan  lahirnya  sanksi.  Peristiwa  hukum  yang  dimaksud  dalam pembahasan  ini,  yaitu  tindakan  pengusaha  dalam  suatu  perusahaan  yang  tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Peristiwa hukum itu  mengakibatkan  lahirnya  sanksi,  yaitu  hukuman  bagi  perusahaan  yang  tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial.
Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi:
1. Pemberi  Kerja  selain  penyelenggara  negara  yang  tidak  melaksanakan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dan setiap  orang  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa:  a. Teguran  tertulis;  b.  Denda;  dan/atau  c.  Tidak  mendapat  pelayanan  publik tertentu.
3. Pengenaan  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b dilakukan oleh BPJS.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
5. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dari  uraian  di  atas  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  perusahaan  wajib  untu mendaftarkan  pekerja  atau  buruh  sebagai  peserta  jaminan  sosial.  Program  jaminan sosial  yang  dapat  diikuti  oleh  perusahaan  adalah  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun.
Pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dipaparkan  bahwa  sanksi  administrasi yang  dikenakan  kepada  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  pekerja  atau  buruhnya sebagai peserta jaminan sosial terdiri dari: teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan satu persatu dalam hubungannya dengan lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administrasi dan kapan pengenaannya.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
1. Teguran tertulis Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan oleh BPJS yang diberikan paling banyak  2  (dua)  kali  masing-masing  untuk  jangka  waktu  paling  lama  10 (sepuluh) hari kerja. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 6 PP No. 86 Tahun 2013).
2. Denda Pengenaan  sanski  denda  dilakukan  oleh  BPJS  yang  diberikan  untuk  jangka waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  berakhirnya  pengenaan  sanksi teguran  tertulis  kedua  berakhir.  (vide:  Pasal  13  ayat  (3)  UU  No.  24  Tahun 2011 jo Pasal 7 PP No. 86 Tahun 2013).
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu Pengenaan  sanksi  tidak  mendapat  pelayanan  publik  tertentu  dilakukan  oleh dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau  pemerintah daerah  kabupaten/kota  atas  permintaan  BPJS.  BPJS  dalam  meminta pengenaan  sanksi  tidak  mendapat  pelayanan  publik  tertentu  berkoordinasi dengan  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi  atau  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  (vide:  Pasal  13  ayat  (4)  UU  No.  24  Tahun  2011  jo  Pasal  8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013). Menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 86  Tahun  2013,  sanksi  tidak  mendapat  pelayanan  publik  tertentu  yang dikenakan  kepada  Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara,  termasuk perusahaan meliputi:
a. Perizinan terkait usaha;
b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sehubungan dengan tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi kepada  pemberi  kerja  selain  penyelenggara  negara, termasuk  perusahaan  yang  tidak mendaftarkan  pekerja  atau  buruhnya  sebagai  peserta  jaminan  sosial  diatur  dalam Pasal 10 PP No. 86 Tahun 2013.
Lebih  jelasnya  tata  cara  atau  mekanisme  pengenaan  sanksi  administrasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. BPJS  mengenakan  sanksi  teguran  tertulis  kepada  perusahaan  yang  tidak mendaftarkan  pekerja  atau  buruhnya  sebagai  peserta  jaminan  sosial  pertama untuk  jangka  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari.  Apabila  sampai  dengan berakhirnya  jangka  waktu  10  (sepuluh)  hari  sanksi  teguran  tertulis  pertama, perusahaan  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  maka  BPJS  mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
2. Sanksi  denda  dikenakan  apabila  setelah  pengenaan  sanksi  teguran  tertulis kedua  berakhir  perusahaan  tidak  melaksanakan  kewajibannya.  Denda dikenakan sebesar 0,1% (nol koma  satu persen) setiap  bulan dari  iuran  yang
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
seharusnya  dibayar  yang  dihitung  sejak  teguran  tertulis  kedua  berakhir. Kemudian denda itu disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
3. Apabila  sanksi  berupa  denda  tidak  disetor  lunas,  perusahaan  dikenai  sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Faktor  penegak  hukum,  telah  dijelaskan  ada  3  (tiga)  jenis  pengenaan  sanksi administrasi  yang  diberikan  kepada  perusahaan  yang  tidak  patuh,  yakni  teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik. Untuk teguran tertulis, BPJS Kesehatan  dapat  mengenakan  sanksi  teguran  tertulis  kepada  perusahaan  yang  tidak mendaftarkan  pekerja  atau  buruhnya  sebagai  peserta  jaminan  sosial.  Salah  satu wewenang  BPJS  menurut  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  ialah  “ melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan  atas  kepatuhan  Peserta  dan  Pemberi  Kerja  dalam  memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  jaminan sosial ”.  Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direksi BPJS.
Kata  “pengawasan”  dan  “pemeriksaan”  merupakan  kata-kata  yang  lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan hukum serta masyarakat. Namun arti kedua kata tersebut boleh jadi diberi makna  secara  berbeda  sesuai  dengan  konteks  tugas,  wewenang,  hak,  dan  kewajiban masing-masing. Pemahaman umum mengenai arti kedua kata tersebut perlu dihayati oleh  berbagai  kalangan  yang  sehari-hari  bergelut  dengan  tugas/wewenang pengawasan dan pemeriksaan. Termasuk BPJS dan Direksi BPJS yang oleh undnag- undang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja.
Dengan  demikian  “pengawasan  atas  kepatuhan  Peserta  dan  Pemberi  Kerja dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  jaminan  sosial”  berarti  proses  penilikan  dan  penjagaan  agar  Peserta  dan Pemberi  Kerja  mematuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan  Jaminan  Sosial  yaitu  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya. Caranya dengan melihat secara teliti atau menyelidiki secara saksama dan faktual apakah peserta dan Pemberi Kerja mematuhi kewajibannya.
Pemeriksaan  atas  kepatuhan  Peserta  dan  Pemberi  Kerja  dalam  memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  jaminan sosial”  berarti  proses  atau  cara,  perbuatan  memeriksa  melalui  melihat  dengan  teliti untuk  menyelidiki,  menelaah  guna  mengetahui  tingkat  kepatuhan  Peserta  dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya.
Pengawasan  dan  pemeriksaan  tersebut  dilakukan  oleh  Unit  Organisasi  atau oleh  Pengawas  dan  Pemeriksa  yang  ditentukan  oleh  Direksi  BPJS.  Secara  teoretis,
tingkat kepatuhan seseorang atau suatu entitas terhadap Undang-Undang atau hukum ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Menurut Jimly Assidiqqie, norma  hukum  dapat  dianggap  berlaku  karena  pertimbangan  yang  bersifat  filosofis, yuridis, sosiologis, politis, atau semata-mata bersifat administratif. 9
Keberlakuan filosofis dimaknai sebagai keberlakuan Undang-Undang dengan pertimbangan  bahwa  Undang-Undang  dianggap  sesuai  dengan  nilai-nilai  filosofis yang  dianut  oleh  suatu  Negara.  Keberlakuan  yuridis  didasarkan  pada  pertimbangan yang  bersifat  teknis  yuridis  karena  telah  ditetapkan  sebagai  norma  hukum berdasarkan  norma  yang  lebih  tinggi,  lembaga,  atau  pejabat  yang  berwenang  sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan.  Keberlakuan  politis  didasarkan  pada pertimbangan  pemberlakuannya  didukung  oleh  kekuatan  politik  yang  nyata. Pemberlakuan  politis  ini  berkaitan  dengan  teori  kekuasaan  yang  pada  gilirannya memberikan  legitimasi  kepada  keberlakuan  norma  hukum.  Keberlakuan  sosiologis cenderung lebih mengutamakan pendekatan empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan  kriteria  yaitu  (i)  pengakuan  ( recognition ),  (ii)  penerimaan  ( reception) ,  dan (iii)  faktisitas  yaitu  sejauh  mana  hukum  itu  sendiri  berlaku  secara  efektif  dalam kehidupan nyata masyarakat.
Keberlakuan  administratif  berkenaan  dengan  soal-soal  yang  bersifat pemenuhan  kepentingan  administratif  yang  diperlukan  untuk  terlaksananya  suatu aktivitas.  BPJS diharapkan dapat  membangun kepatuhan Peserta dan Pemberi  Kerja berbasis  sosiologis  dengan  tetap  mempertimbangkan  kepatuhan  berdasarkan pertimbangan  filosofis,  yuridis,  politis,  dan  administratif.  Kepatuhan  berbasis sosiologis  menghasilkan  komitmen  yang  lebih  kuat  karena  didasarkan  pada pengakuan,  penerimaan,  dan  kenyataan  faktual.  Kepatuhan  berbasis  sosiologis didasarkan  pada  kesadaran  hukum  Peserta  dan  Pemberi  Kerja  untuk  mematuhi kewajibannya,  karena  adanya  pengakuan,  penerimaan,  dan  secara  faktual  Undang- Undang di bidang Jaminan Sosial dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepatuhan di sini timbul karena kesukarelaan, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dikenai sanksi.  Kepatuhan  karena  paksaan,  karena  takut dikenai  sanksi  lahir  karena  tekanan dari luar diri seseorang, bukan tumbuh dari kesadaran dari dalam dirinya.
Karena  itu,  tingkat  kepatuhan  dalam  hal  ini  akan  berkorelasi  dengan efektivitas  paksaan  atau  sanksi  yang  dikenakan.  Berbeda  dengan  kepatuhan  karena kesadaran hukum masyarakat yang tumbuh dari dalam, tidak tergantung dari tekanan pihak  luar.  Kepatuhan  model  ini  lebih  mantap.  Kepatuhan  yang  tumbuh  dari kesadaran  hukum  masyarakat  ini  tumbuh  subur  jika  hukumnya  aspiratif, masyarakatnya  teredukasi  dengan  baik,  dan  kinerja   serta  pelayanan  BPJS  kepada Peserta  dan  Pemberi  Kerja  memuaskan.  Keberlakuan  sosiologis  ini  akan  semakin kokoh jika didukung oleh keberlakuan filosofis, yuridis, politis, dan administratif.
Sedangkan untuk sanksi denda dan sanksi tidak mendapatkan layanan publik tentunya dilakukan setelah BPJS Kesehatan memberikan teguran tertulis. Pengenaan
9 Jimly  Asshidiqie. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta.  Raja  Grafindo  Persada.  2009. hlm.151.
sanksi  denda  dan  sanksi  tidak  mendapatkan  pelayanan  publik  tidak  dapat  dilakukan oleh  BPJS  Kesehatan,  biasanya  melibatkan  lembaga  terkait,  misalnya  Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan dan Kejaksaan.
Oleh  karenanya  untuk  mengharmonisasikan  lembaga  terkait  tersebut,  Bapak Presiden pada tanggal 23 November 2017 telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional, dengan  latar  belakang  dalam  rangka  menjamin  keberlangsungan  Program  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  merupakan  Program  Strategis  Nasional  dan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  bagi  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Dan ditujukan  ke-11  kelembagaan  terkait,  yakni  Menteri  koordinator  bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  Menteri  kesehatan,  Menteri  dalam  negri, Menteri  sosial, Menteri BUMN, Menteri ketenagakerjaan, Menterin  komunikasi dan informasi,  Jaksa  Agung,  Direksi  BPJS  Kesehatan,  Para  Gubernur,  Para  Bupati  dan Walikota.
Dalam hal sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik di dalam Inpres Nomor 8  Tahun  2017  tersebut  menegaskan  kepada  Kementerian  dalam  negri  bahwa Meningkatkan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota dalam  rangka  pelaksanaan  Program  JKN  dalam  hal  ini  juga  termasuk  sanksi  tidak mendapatkan  pelayanan  publik  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Perizinan.  Begitu  juga halnya  dengan  Kementeri  Ketenagakerjaan  bahwa  Dinas  Ketenagakerjaan  dan Pengawas  Ketenagakerjaan  harus  meningkatkan  pengawasan  dan  pemeriksaan kepatuhan  Pemberi  Kerja  selain  Penyelenggara  Negara  terhadap  Program  JKN. Termasuk  juga  Kejaksaan  Agung  yakni  melakukan  penegakan  kepatuhan  dan penegakan  hukum  terhadap  Badan  Usaha,  BUMN,  BUMD,  dan  Pemerintah  Daerah dalam mengoptimalisasi pelaksanaan Program JKN.
Faktor sarana atau  fasilitas pendukung,  faktor  ini  mencakup perangkat  lunak dan  perangkat  keras,  Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  para  penegak  hukum  tidak dapat  bekerja  dengan  baik,  apabila  tidak  dilengkapi  dengan  kendaraan  dan  alat-alat komunikasi  yang  proporsional.  Oleh  karena  itu,  sarana  atau  fasilitas  mempunyai peranan  yang  sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang seharusnya dengan peranan yang actual.
Untuk  pengenaan  sanksi  teguran  tertulis  dikarenakan  dilakukan  oleh pengawas  dan  petugas  pemeriksa  BPJS  Kesehatan  maka  sarana  dan  fasilitas pendukungnya  bersumber  dari  BPJS  Kesehatan,  sedangkan  untuk  Dinas  Perizinan dalam hal pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik telah diintegrasikan dengan  sistem  OSS  (One  Single  Submission)  dimana  ketikas  suatu  perusahaan hendak  melakukan  pengurusan  perizinan  maka  sudah  terdeteksi  bahwa  perusahaan tersebut telah terdaftar atau belum  bilamana perusahaan tersebut belum terdaftarkan maka BPJS Kesehatan dapat melaporkan untuk dibekukan SIB (Surat Izin Berusaha). Dinas  Ketenagakerjaan,  Pengawas  Ketenagakerjaan  dan  Kejaksaan  ketika melakukan  pemeriksaan  didasari  terlebih  dahulu  dengan  adanya  MoU  antara  kedua belah  pihak  dan  untuk  pelaksanaan  atau  implementasinya  maka  sarana  dan  fasilitas
pendukung  yang digunakan  berasal dari  masing-masing  instansi terkait ataupun dari operasionalnya BPJS Kesehatan itu sendiri.
Faktor  masyarakat,  Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau kelompok  sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum.  Oleh  karenanya  dalam hal ini perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat pentingnya program JKN KIS ini, yaitu  :  Patuh;  Adanya  kepatuhan  dari  setiap  Warga  Negara  Indonesia  terhadap perundang-undangan  untuk  mendaftarkan  dirinya  dan  anggota  keluarga  menjadi peserta  Program  JKN-KIS  serta  mengikuti  prosedur  pelayanan  kesehatan  yang berlaku, Gotong Royong ; Dengan menjadi menjadi peserta Program JKN-KIS, maka setiap  peserta  yang  sehat  akan  bergotong  royong  membantu  peserta  yang  sakit. Apabila  taat  membayar  iuran  tepat  waktu  dan  menjaga  kesehatan,  maka  dalam  diri tiap-tiap  orang  tertanam  rasa  kepedulian  terhadap  sesama  terutama  yang  mendapat musibah  berupa  sakit,  dan  Perlindungan  ;  Program  JKN-KIS  bertujuan  memberikan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain untuk mendapatkan kepastian  jaminan  kesehatan  sehingga  diharapkan  bisa  meningkatkan  produktivitas dan kesejahteraan.
Dan  yang  terakhir  faktor  kebudayaan,  Budaya  adalah  suatu  cara  hidup  yang berkembang dan dimiliki  bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi  ke  generasi.  Budaya  terbentuk  dari  banyak  unsur  yang    rumit,    termasuk sistemagama  dan  politik,  adat  istiadat,  bahasa,  perkakas,  pakaian,  bangunan,  dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri  manusia  sehingga  banyak  orang  cenderung  menganggapnya  diwariskan  secara genetis.
Faktor  budaya  ini  juga  yang  mampu  mempengaruhi  sikap  masyarakat  untuk berangsuransi.  Karena  masyarakat  cendrung  lebih  menyukai  budaya  yang  sudah dibangun sejak  lama dari pada  menerima  hal  baru.  Seperti tawaran  yang di  berikan perusahaan  asuransi  untuk  masyarakat  dalam  menyiasati  kehidupan  sehari-hari  dari risiko  dan  perencanaan  kesehatan  untuk  risiko  penyakit    yang    datang,    melalui program jaminan kesehatan perusahaan asuransi kesehatan, berharap dapat mengubah kejadian yang tidak pasti menjadi pasti.

## III.PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Masalah  kepatuhan  perusahaan  dalam  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  di  Kota Banjarmasin    ternyata    dalam    hal    ini  masih  tidak  disiplin,  diantaranya dikarenakan  ketidaktahuan  perusahaan  terhadap  kewajiban  perusahaan  untuk mendaftarkan  pekerja  beserta  dengan  anggota  keluarganya,  isue  pelayanan  yang kerap  kali  menceritakan  pelayanan  JKN  KIS  yang  kurang  baik,  dan  beberapa
karyawan  yang  telah  terdaftar  menjadi  peserta  JKN  KIS  dari  segmen  lain  diluar segmen  perusahaan  seperti  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI),  suami/istri  PNS  dan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (peserta mandiri).
2. Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  hukum  terhadap kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, yakni :
- Faktor  hukum  :    Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem Jaminan Sosial  Nasional,  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  Perpres  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang  Jaminan  Kesehatan  dan  Perpres  Nomor  82  Tahun  2018  Tentang Jaminan  Kesehatan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013 Tentang Tata  Cara Pengenaan Sanksi  Administratif  Kepada Pemberi  Kerja Selain  Penyelenggara  Negara  Dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  Kerja, Pekerja,  Dan  Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial.
- Faktor  penegak  hukum  :  Ada  3  (tiga)  jenis  pengenaan  sanksi  administrasi yang diberikan kepada perusahaan  yang tidak patuh,  yakni teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik. Dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan dan Kejaksaan.
- Faktor sarana atau fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum :  Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak  hukum tidak dapat bekerja dengan  baik, apabila tidak dilengkapi  dengan  kendaraan  dan  alat-alat  komunikasi  yang  proporsional. Baik  yang  bersumber dari  masing-masing  instansi  maupun  lembaga terkait ataupun dari operasional BPJS Kesehatan itu sendiri.
- Faktor masyarakat :  Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat dan  bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karenanya dalam hal ini  perlunya  ditingkatkan  kesadaran  masyarakat  pentingnya  program  JKN KIS.
- Faktor  kebudayaan  :  Faktor  budaya  ini  juga  yang  mampu  mempengaruhi sikap  masyarakat  untuk  berangsuransi.  Karena  masyarakat  cendrung  lebih menyukai budaya yang sudah dibangun sejak lama dari pada menerima hal baru.
2. Adapun  berikut  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  bagi  perusahaan untuk  mendaftarkan  pekerja  beserta  dengan  anggota  keluarganya,  yakni Rendahnya  dukungan  dari  kelompok  sasaran,    kurangnya  peraturan  untuk pengawasan  kepesertaan  pada  perusahaan  dan  tenaga  kerja,  transparansi  masih berjalan dua  sisi antara BPJS Kesehatan dan  Fasilitas  Kesehatan, dan  lemahnya peningkatan sosialisasi manfaat BPJS Kesehatan dengan perusahaan.
3. Usaha  untuk  meningkatkan  meningkatkan  kepatuhan  kepesertaan  kepada pengusaha dan pekerja tentunya akan mengalami beberapa hambatan, begitu juga hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  BPJS  Kesehatan  Cabang  Banjarmasin
untuk meningkatkan kepatuhan membayar iuran yang dilakukan oleh pengusaha dan  pekerja,  diantaranya  adalah  sebagai  berikut  pendapatan,  pengeluaran  rata- rata  perbulan,  persepsi  terhadap  pelayanan  kesehatan,  motivasi,  ketersedian tempat  pembayaran  iuran,  jarak  menuju  tempat  pembayaran  iuran,  dan  waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran.

## B.   Saran
1. Bagi  pembuat  Undang-Undang  dan  pengambilan  kebijakan  khususnya  dalam Undang-Undang tentang BPJS dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk  melihat  Undang-Undang  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial, sanksi  yang  diberikan  terhadap  perusahaan  bila  tidak  melakukan  pendaftaran maupun  pembayaran  iuran  dikarenakan  sanksi  yang  ada  saat  ini  masih  belum dapat  mempengaruhi  peningkatan  pendaftaran  maupun  pembayaran  iuran  BPJS Kesehatan oleh perusahaan.
2. BPJS  Kesehatan  secara  aktif  harus  terus  bersinergis  dalam  melakukan penegakkan  kepatuhan  dengan  pemerintah  seperti  Dinas  Ketenagakerjaan, Pengawas  Ketenagakerjaan,  dan  Dinas  Perizinan,  ataupun  dengan  pihak Kejaksaan.
3. BPJS  Kesehatan  harus  meningkatkan  kuantitas  sosialisasinya.  Hal  ini  dapat  di lihat  dari  masih  kurangnya  sosialisasi  terus  menerus  kepada  pengusaha  dan pekerja peserta BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin diantaranya adalah dengan pemasangan  Spanduk  yang  berisi  slogan  Program  JKN  sebaiknya  diperbanyak dan dipasang di setiap fasilitas kesehatan. Media promosi seperti leaflet juga perlu disebar  di  ruang-ruang  publik.  Selain  itu,  sebaiknya  BPJS  Kesehatan  Cabang Banjarmasin  membuat  dan  memasang    baliho    di    ruang    publik  atau  tempat- tempat yang mudah di temui masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Achmad  Ali. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) . Jakarta. Penerbit Kencana. 2009.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
Asih  Eka  Putri. Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  di  Indonesia .  Legalasi  Indonesia Volume 9 Nomor 2. 2012.
Dellyana Shant. Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta. 1988
DJSN. Peta  Jalan  Menuju  Jaminan  Kesehatan  Nasional  2012-2019  Edisi  Ringkas . Jakarta. 2012.
Husni  dalam  Zainal  Asikin  (Ed). Dasar  Dasar  Hukum  Perburuhan .  Jakarta.  Raja Grafindo Persada. 2004.
Jimly  Asshidiqie. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta.  Raja  Grafindo Persada. 2009.
Laurence  M.Friedman. American  Law  An  Introduction  2 nd Edition .  Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta. PT Tata Nusa. 2001.
Laurence  M.Friedman. TheLegal  System,  A  Sosial  Science  Perspektive .  Cetakan  Ke VII. Penerjemah M.Lhozim. Bandung. Penerbit Nusa Dua. 2001.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan Hukum . Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
Soerjono  Soekanto. Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi .  Bandung.    CV. Ramadja Karya. 1988.
Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian hukum . Jakarta. UI-Press. 1984.
Sugiyono. Metode  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  dan  R&D, Jakarta.  Alfabeta. 2011.
Sutedi. Hukum Perburuhan. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
W.J.S Purwadarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta. Balai Pustaka. 2010.
Zaeni  Asyhadie. Aspek-Aspek  Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  di  Indonesia . Mataram. Rajawali Pers. 2007.
Zainuddin Ali. Filsafat Hukum . Jakarta. Sinar Grafika. 2007.

## B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016    tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Jaminan Kesehatan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013  Tentang Tata Cara Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  kerja  (perusahaan)  Selain Penyelenggara  Negara  Dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  kerja  (perusahaan), Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 33 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Integrasi  Antar  Fungsi  Untuk  Penegakan  Kepatuhan Dalam  Perluasan  Kepesertaan  Dan  Peningkatan  Kolektabilitas  Iuran  Bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Swasta.

## C. Sumber Lainnya
http://www.kemendagri.go.id/news/2011/09/19/jumlah-penduduk-indonesia-259-juta https://bi.bpjs-kesehatan.go.id/#/projects/4/workbooks https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/jumlahPeserta https://kalsel.bps.go.id
http://blokbojonegoro.com/read/article/5/20150225/ditolak-rsu-sumberejo