## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 95-106
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Demokrasi lokal dan korupsi: Relasi ekonomi-politik dalam kasus korupsi Walikota Kota Batu
Ali Fikri Hamdhani 1, a *, Ahmad Adi Susilo 2, b
1 Malang Corruption Watch (MCW). Jl. Joyosuko Metro No. 42a, Kota Malang, Indonesia 2 Universitas Brawijaya. Jl. Veteran No.10-11, Kota Malang, 65145, Indonesia
a fikrihamdan737@gmail.com ; b ahmadadi353@gmail.com *Corresponding Author
Abstrak: Era demokrasi lokal melalui desentralisasi tidak menjamin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi berkurang. Cara pandang good governance menjadi pandangan umum dalam tata kelola pemerintahan  daerah,  mengabaikan  aspek  struktural  hingga  menyebabkan  kontradiksi  dasar  dalam lokalisasi kekuasaan. Kebangkitan politik lokal era reformasi menjadi upaya reorganisasi kekuatan elit lama yang berpengaruh sejak orde baru. Penelitian ini menggunakan konsep lokalisasi sebagai arena baru bagi elite  penguasa  dan  pengusaha  lokal  yang  memainkan  peran  utama  dalam  kontestasi  kekuasaan  dan kekayaan. Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif, memfokuskan analisis pada praktik korupsi  Eddy  Rumpoko  sebagai  Walikota  kota  batu  selama  dua  periode  dari  2007  hingga  2017.  Data dikelompokkan  menjadi  data  primer  yang  diperoleh  melalui  putusan  pengadilan  tindak  pidana  korupsi Eddy Rumpoko. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, media, dan dokumen lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan korupsi di kota batu merupakan bentuk dari  kepentingan  aliansi  ekonomi-politik  lokal,  khususnya  bagi  pengusaha  yang  bergerak  dalam  bidang industri  pariwisata,  hotel,  villa  atau  perumahan  dan  konstruksi  bangunan.  Mereka  mendapatkan kemudahan berbisnis sejak masa Eddy Rumpoko dengan mobilisasi birokrat, sementara Eddy Rumpoko mampu mempertahankan kuasa politiknya melalui bantuan para pengusaha.
Kata Kunci: demokrasi lokal; korupsi; kota batu; ekonomi-politik
How to Cite : Hamdhani, A. F., & Susilo, A. A. (2024). Local democracy and corruption: Economic-political relations  in  the  corruption  case  of  Batu  City’s Mayor:  . Integritas  :  Jurnal  Antikorupsi , 10 (1),  95-106. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1139

## Pendahuluan
Tahun 2004 merupakan era desentralisasi atau otonomi daerah, yang merupakan salah satu target perubahan di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Hal ini sebagai upaya pemberan- tasan  korupsi  melalui  kerangka good  governance (Kholik,  2017).  Desentralisasi  kenyataannya tidak memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi, sebaliknya, yang muncul  adalah  “raja - raja  kecil”  yang  memanfaatkan  daerah  sebagai  ladang  korupsi (Guntara, 2020). Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sepanjang 2004 hingga 2022 telah menangani 1.351 kasus korupsi (KPK, 2023). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan perkara suap dan gratifikasi, berkaitan dengan pengurusan izin, pengadaan barang dan jasa, dan urusan mutasi atau demosi jabatan (Annur, 2022). Adapun berdasarkan aktor, mayoritas pelaku korupsi terjadi di lingkungan pemerintah daerah, sejak tahun 2004 hingga 2022 ada setidaknya 22 Gubernur dan 148 Bupati/Wali Kota yang ditindak KPK (Zabar & Topan, 2022).
Budi Setiyono menunjukkan pola dan modus korupsi di daerah, faktornya beragam mulai dari faktor moral, birokrasi yang berbelit, persaingan politik, dan lemahnya penegakan hukum. Budi menawarkan perlu ada formulasi alternatif kebijakan berdasarkan asas akuntabilitas dan partisi- pasi  publik  (Setiyono,  2017).  Penelitian  dengan  pendekatan  yang  sama  juga  digunakan  dalam studi kasus di Lampung Tengah, korupsi oleh kepala daerah dengan pihak swasta. Penelitiannya menitikberatkan pada prosedur administratif, tata kelola pemerintahan yang baik (good gover- nance), seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Fatkuroji & Meilinda, 2022). Melalui cara  pandang good  governance, korupsi  dianggap  sebagai  fenomena  ketidakpatuhan  individu terhadap aturan dan institusi. Pendekatan ini memang paling umum digunakan dalam penelitian korupsi di Pemerintah Daerah pasca lengsernya Orde Baru. Namun, pada dasarnya pendekatan
ini bermotif ekonomi pasar bebas (free market neoliberalism) , cara pandang institusional yang menjadi  prasyarat  untuk  mendapatkan  donor  internasional  di  negara-negara  berkembang (Triguswinri, 2021).
Pendekatan institusional seperti good governance mengabaikan aspek struktural, yakni relasi antara kepentingan ekonomi-politik yang juga memiliki pengaruh pada perilaku korupsi oleh elit politik  dan  ekonomi  itu  sendiri.  Korupsi  tidak  hanya  persoalan  skandal  hukum  dan  moralitas semata, korupsi dapat terjadi karena kondisi politik serta ekspansi ekonomi pasar kapitalis yang terjadi secara bersamaan. Di Indonesia, cara pandang struktural dalam melihat korupsi juga dije- laskan oleh Oley dan Adi (2018), mereka menunjukkan kegagalan sistem ekonomi pasar sehingga memungkinkan  adanya  korupsi,  khususnya  sektor  pertambangan.  Perilaku  tersebut  menjadi dampak dari praktik perburuan rente ( rent-seeking ) dan spekulasi atas harga suatu komoditas. Perburuan rente di Indonesia tampak jelas melalui The Crony Capitalism Index, indeks tersebut menilai seberapa banyak kebijakan negara hanya menguntungkan kelompok swasta. Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia setelah berada di peringkat ke-7 di tahun 2016 (The Data Team, 2016). Relasi yang membentuk korupsi dapat dilihat melalui data korupsi yang ada, kelompok swasta dan pejabat publik menjadi aktor paling banyak yang terlibat. Dari total 1.442 pelaku korupsi sepanjang periode 2004-2022, ada 372 pelaku korupsi dari pihak swasta, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak, kemudian diikuti oleh pejabat publik sebagai pelaku terbanyak berikutnya (Kusnandar, 2022).
Kehadiran  transisi  demokrasi  di  sisi  lain  justru  menjadi  mekanisme  baru  untuk  birokrasi sebagai mesin kekuasaan oleh sekelompok tertentu baik politisi-swasta dan para birokrat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Afala, 2017; As’ad et al., 2023) . Struktur ekonomi- politik yang ada di Indonesia dikendalikan oleh kekuatan oligarki yang berpusat pada lingkaran kroni Orde Baru, kekuatan inilah yang mempengaruhi kebijakan publik, begitu pun di masa Re- formasi. Di tengah kondisi menguatnya oligarki tersebut, akan menyempitkan ruang keterlibatan (partisipasi) bagi kelompok masyarakat (civil society) dalam tata kelola  pemerintahan, bahkan cenderung  menggunakan  instrumen  kekerasan  terhadap  masyarakat  yang  memperjuangkan haknya (Suryani et al., 2021). Kekuatan ini pada titik tertentu membuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada lembaga kekuasaan menjadi semakin tidak terkendali.
Penelitian ini akan mengurai kondisi korupsi di salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Kota Batu.  Selama  masa  kepemimpinan  Eddy  Rumpoko,  konfigurasi  kekuasan  Kota  Batu  menjadi fenomenal, hal ini banyak terungkap ketika ia tertangkap oleh KPK. Eddy terjerat kasus korupsi dua  kali,  pertama  terjadi  di  tahun  2017  akibat  kasus  suap,  kemudian  di  tahun  2021  kembali terungkap kasus gratifikasi (Zuhad, 2021). Melalui kasus beruntun tersebut, relasi kepentingan ekonomi-politik  Kota  Batu  semakin  mudah  untuk  dilihat.  Selama  masa  kepemimpinan  Eddy Rumpoko, dinamika kekuasaan Kota Batu memang diwarnai dengan praktik kekuasaan oligarkis (Intrans Institute, 2017).
Fenomena oligarki di Kota Batu pernah ditulis dalam penelitian sebelumnya (Samsuddin et al., 2019),  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Kota  Batu  berbentuk  oligarki  yang  bertipe penguasa kolektif sipil (sebuah bentuk tesis oligarki ala Winters), juga bertipe oligarki predatoris (bentuk  tesis  oligarki  ala  Robinson-Hadiz).  Kekuatan  oligarki  tersebut  memiliki  relasi  kuasa dengan  ciri  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  korupsi.  Penelitian  tersebut menggabungkan  dua teoritis oligarki  sekaligus,  Winters  dan  Vedi  Hadiz,  padahal  keduanya menggunakan  kerangka teoritis  yang  berbeda.  Pendekatan  yang  berbeda  ini  memiliki  implikasi  pada  bagaimana  men- definisikan oligarki itu sendiri, Vedi Hadiz mendefinisikan oligarki sebagai sistem relasi politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan serta otoritas dan perlindungan kolektifnya, semen- tara Winters mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan di antara aktor-aktor yang  memiliki  kekayaan  tersebut  (Mudhoffir  et  al.,  2020).  Penelitian  Samsuddin  mengungkap keterlibatan PT Batu Wisata Resources (BWR) dalam kasus korupsi yang menghapus beban pajak untuk kalangan para oligark, kasus ini terungkap di tahun 2013.  Padahal  di tahun berikutnya, relasi dengan kelompok pengusaha swasta lainnya semakin tampak jelas ketika Eddy Rumpoko terjerat kasus korupsi, ini yang tidak terlihat dalam penelitian tersebut.
Masalah di Kota Batu menunjukkan gejala kegagalan di era desentralisasi, dimana penguasa dan pengusaha lokal kerap kali memainkan sumber daya publik untuk kepentingan akumulasi
kekayaan semata. Penelitian ini akan banyak merujuk sebagaimana argumen yang disampaikan Vedi Hadiz (2022), untuk menganalisis munculnya gejala korupsi di Kota Batu. Menurut Hadiz, elit lokal sesungguhnya kurang berkepentingan dengan reformasi tata pemerintahan yang baik, bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  dorongan  reformasi  untuk  transparansi  dan  akuntabilitas bergerak secara diametral dengan kecenderungan predatoris para elit (Hadiz, 2022). Kebijakan desentralisasi yang kerap dikemas melalui gagasan tata pemerintahan yang baik, menunjukkan kegagalan  untuk  memahami  ketegangan  dan  kontradiksi  yang  fundamental  dalam  lokalisasi kekuasaan  yang  berkaitan  dengan  masalah  pembangunan,  demokrasi  serta  partisipasi  dan kontestasi politik (Hadiz, 2022).
Lebih lanjut Hadiz menggambarkan kondisi pokok tentang elit lokal di Indonesia sebagaimana berikut. Pertama ,  penggunaan  politik  uang  dan  berbagai  instrumen  mobilisasi  dan  intimidasi politik warisan Orde Baru juga digunakan untuk membangun dominasi atas demokrasi di tingkat lokal. Beberapa pemain politik yang relatif baru, termasuk kalangan reformis, juga terserap ke dalam logika politik uang dan pencarian rente untuk bisa bertahan secara politik (Hadiz, 2022). Kedua , diantara elit Orde Baru ini adalah birokrat lama yang berkeinginan mengubah kedudukan mereka dalam birokrasi menjadi pemilik langsung kekuasaan politik, upayanya melalui aliansi lokal  untuk  menduduki  jabatan  politik. Ketiga ,  pengusaha  lokal  memiliki  ambisi  politik  yang meningkat, mereka cukup puas dengan mendanai secara tidak resmi para kandidat dalam kontes- tasi politik untuk mendapatkan akses akumulasi privat yang disokong oleh kontrol atas sumber daya dan institusi publik (Hadiz, 2022).
Dengan kata lain, lokalisasi kekuasaan dapat terus menyediakan arena bagi elite lokal memain- kan peran utama dalam kontestasi kekuasaan dan kekayaan, tanpa secara signifikan memberda- yakan warga lokal. Hal ini yang menjadi dasar bagi terbentuknya aliansi lokal dari kekuatan pre- datoris dan patronase politik. Desentralisasi yang menjadi pemicu konflik dalam memperebutkan kontrol  atas  jabatan  politik  kerap  terjadi,  terutama  di  daerah  pusat  industri  yang  lebih  maju secara  ekonomi.  Penelitian  ini  akan  merujuk  pada  pertanyaan  bagaimana  relasi  kepentingan aliansi  ekonomi-politik,  atau  penguasa  dan  pengusaha  lokal  di  Kota  Batu.  Ini  akan  disajikan melalui pola korupsi di Kota Batu yang terjadi pada kasus korupsi Eddy Rumpoko selama dua periode ia menjabat. Juga akan merujuk pada bagaimana sejarah kemunculan kekuasaan politik dan  pengusaha  lokal  di  Kota  Batu.  Artinya,  kondisi  ini  akan  menggambarkan  relasinya  yang menghasilkan perilaku korupsi dari keduanya.

## Metode
Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif, pendekatan ini berfungsi dalam hal menunjukkan fakta yang terjadi sebenarnya. Penelitian banyak melakukan observasi sesuai de- ngan objek penelitian, sehingga menarik hubungan sebab akibat dari sebuah penelitian (Nasution, 2023). Pendekatan ini tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti kenyata- an lapangan dengan paduan teori tertentu. Selanjutnya menggunakan jenis penelitian deskriptif, sebuah  metode  yang  merupakan  suatu  pencarian  fakta  menggunakan  interpretasi  yang  tepat, yaitu menjelaskan peristiwa sesuai objek penelitian  (Wekke, 2019). Penelitian ini akan meng- ambil  fokus  praktik  korupsi  studi  kasus  Eddy  Rumpoko  yang  hubungannya  dengan  relasi kepentingan ekonomi-politik di Kota Batu selama masa rezim Eddy Rumpoko.
Data dikelompokkan menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui putus- an  pengadilan,  observasi  dan  dokumentasi  terhadap  kasus  korupsi  Eddy  Rumpoko.  Diketahui Eddy terungkap melakukan korupsi 2 (dua) kali selama dua periode kepemimpinannya, kasus pertama terjadi di tahun 2018, kasus selanjutnya terjadi di tahun 2021, kedua kasus tersebut erat dengan relasi aliansi ekonomi-politik, karena berkaitan dengan proyek pengadaan pembangunan di Kota Batu. Diketahui kasus Eddy Rumpoko telah diputuskan oleh pengadilan, sehingga ini bisa menjadi dasar penelusuran data. Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan yang final dan  mengikat,  yang  didalamnya  bermuatan  fakta  dari  objek  kasus.  Putusan  Eddy  Rumpoko diantaranya: No.72/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby; No.93/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby; No.31/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, media, dan dokumen lainnya yang berkaitan. Informasi yang di dapat dari berbagai hasil
kajian, buku, jurnal, atau publikasi lainnya dilakukan seleksi terhadap informasi atas teori yang relevan. Teori yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Kemunculan Kekuasaan Politik dan Pengusaha Lokal Kota Batu
Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa desentralisasi tidak menghilangkan kekua- saan  elit  lama,  mereka  yang  berkuasa  pada  Orde  Baru  berhasil  muncul  kembali  ke  panggung politik-ekonomi di Indonesia, sehingga mempengaruhi dinamika kekuasaan lokal (Hadiz, 2022). Kota Batu menjadi daerah otonom yang tergolong baru, terbentuk pada Oktober 2001. Sejak awal memiliki  potensi  sumberdaya  yang  mumpuni  untuk  menjadi  wilayah  strategis  perekonomian. Eddy Rumpoko yang menjabat sebagai Walikota Batu dua periode (2007-2017) adalah rintisan keluarga elit lama yang masih  berhubungan erat dengan kekuatan Orde Baru. Ayah dari Eddy Rumpoko yakni Kolonel Sugiyono merupakan Walikota Malang tahun 1973-1983, ia merupakan elit lokal yang dikenal luas oleh masyarakat Kota Malang sebagai ebes arek Malang (bapak Kota Malang) (petisi.co, 2020).
Sejak Orde Baru, Eddy juga terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Pemuda Panca- sila/PP)  dan  organisasi  pengusaha  (Dewan  Pengurus  Daerah  Real  Estate  Indonesia/REI).  REI adalah salah satu organisasi tempat para pengusaha membangun aliansi dengan kekuasaan poli- tik untuk memajukan bisnis mereka serta mencari akses atas proyek-proyek negara dan patro- nase  (Hadiz,  2022,  p.  146).  Sedangkan  PP  adalah  organisasi  preman  binaan  Orde  Baru  yang berperan penting dalam menyediakan jasa kekerasan dan layanan terkait keamanan untuk para elit dalam melancarkan akumulasi ekonomi-politik (Hadiz, 2022, p. 209). Sedangkan Paul Sastro, pengusaha besar yang menguasai sektor industri pariwisata seperti Jatim Park Group dan Sartika Group, sebelumnya adalah teman dekat dari Ayah Eddy Rumpoko. Bahkan disebutkan bahwa Paul Sastro dianggap sebagai anak tiri dari Almarhum Brigjen TNI (Purn) Sugiono, kedekatan ini yang akhirnya diteruskan oleh anaknya.
Dalam konteks Malang Raya, pada Pemilu 1997 perolehan suara secara mutlak dimenangkan oleh Golkar, sedangkan pada Pemilu reformasi 1999 dimenangkan oleh PDIP (Nurjaman, 2019). Eddy Rumpoko yang saat itu menjadi kandidat Walikota Malang gagal terpilih, karena Kota Ma- lang pada saat itu masih menggunakan pola Orde Baru, yakni calon Walikota banyak ditentukan oleh Kodam, Gubernur, dan Pusat-Jakarta (Haboddin & Rozuli, 2023). Saat itu kekuasaan Jakarta meloloskan Suyitno (unsur TNI) sebagai walikota dan Drs. Soetrisno sebagai wakilnya. Akibatnya, terjadi gelombang unjuk rasa dari masyarakat, yang memprotes Suyitno karena dianggap bagian dari Orba dan dari unsur TNI. Dengan demikian beberapa aktor politik di  Kota Batu tersebut sebenarnya adalah kalangan elit pengusaha lokal yang mempunyai ambisi politik. Para elit lama tersebut adalah hasil inkubasi dari sistem patronase politik orde baru yang melakukan aliansi lokal untuk menduduki jabatan-jabatan politik di masa reformasi (Hadiz, 2022, p. 145).
Sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah telah meningkatkan dinamika konstelasi politik lokal (Kurniaty, 2014). Pemi- lihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2007 dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2007 setelah  wafatnya  Walikota  Batu  Imam  Kabul,  mendapatkan  penolakan  keras  dari  masyarakat karena agenda ini dilaksanakan sebelum 100 hari wafatnya Imam Kabul. Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Batu  dinilai  terlalu  berani  melanjutkan  tahapan  Pilkada  sepeninggal  Walikota  sebab harapan masyarakat, KPU menunda pemilu hingga masa berkabung minimal 100 hari, agar punya cukup waktu untuk menentukan pemimpin yang diharapkan. Pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso  kemudian  memenangkan  kontestasi  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Batu periode 2007-2012.
Pada pemilu berikutnya tahun 2012 Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso kembali maju sebagai calon petahana. Pada periode ini muncul permasalahan ketika KPU mencoret Eddy Rumpoko dan Punjul  Santoso  sebagai  calon  karena  hasil  penyelidikan  KPU  menemukan  bahwa  ijazah  Eddy Rumpoko  terbukti  palsu.  Eddy  Rumpoko  yang  tidak  terima  dengan  keputusan  KPU  akhirnya menggugatnya dan akhirnya menang di pengadilan. Dalam pemilu 2012, Eddy Rumpoko berhasil menang untuk kedua kalinya. Setelah Eddy selesai menjabat di tahun 2017, untuk mempertahan-
kan sumber daya politik dan ekonomi maka dilanjutkan oleh istrinya, Dewanti Rumpoko. Dewanti sebelumnya merupakan pebisnis dan aktif dalam perkumpulan Dharmawanita, Ia berpasangan dengan Punjul Santoso yang sebelumnya juga berpasangan dengan Eddy. Dewanti menang telak di Pilkada 2017, suara elektoralnya unggul di setiap kecamatan Kota Batu, dengan total suara sah sebanyak 116.124, mereka mendapatkan 51.754 suara (Hartik, 2017). Kemenangannya di Pilkada tahun  2017  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kondisi  relasi  ekonomi-politik  sebelumnya,  Dewanti terbantu dengan relasi Eddy dengan kelompok pebisnis yang sudah mapan, utamanya pengusaha industri pariwisata (Chiquita, 2018).
Penetapan Kota Batu sebagai kota pariwisata pada awalnya dirintis oleh Walikota Batu yang pertama,  Imam  Kabul,  dimana  konsep  pariwisatanya  berbasis  pertanian  dengan  menekankan pada produksi hasil pertanian (Prana et al., 2015). Konsep pengembangan kota wisata menjadi semakin  masif  pada  era  kepemimpinan  setelahnya  Eddy  Rumpoko  pada  2007  saat branding menjadi  Kota  Wisata  Batu  (KWB)  atau Shining Batu.  Visi  Kota  Batu  diarahkan  untuk  menjadi tujuan utama destinasi pariwisata di Jawa Timur. Pada tahap ini, berbagai macam wisata buatan akhirnya tumbuh signifikan bak jamur di musim hujan . Pembentukan slogan seperti ini tidak bisa terlepas dari tujuan menghasilkan profit dan fasilitas kota modern (Widianto, 2021).
Jaminan untuk industri pariwisata diperkuat tahun 2013, saat disahkannya Peraturan Daerah Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Daerah  (RIPPARDA)  yang  mengatur  rute  mengenai pembiayaan untuk mencapai keberlanjutan pembangunan daerah. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Keberadaan peraturan tersebut selain berfungsi sebagai pembangun- an sektor pariwisata juga bertujuan memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepen- tingan  pelaku  usaha  industri  pariwisata  dalam  melakukan  pengembangan  pariwisata  di  Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tata ruang Kota Batu bergantung pada penanaman modal  di sektor  pariwisata,  yang  memerlukan  reorganisasi  ruang  dalam  pola  produksi sistem kapitalisme yang meluas secara geografis (Abdul, 2018).
Para investor diharuskan memberikan laporan secara online mengenai perkembangan penye- rapan  dana  dan  alokasinya  dimanapun  dana  tersebut  digunakan.  Namun  faktanya,  terdapat permasalahan terkait laporan perkembangan investasi dimana Badan Penanaman Modal (BPM) menemukan  informasi  tersebut  sulit  didapat  dari  investor  (Abdul,  2018).  Hubungan  jaringan politik  dan  bisnis  yang  harmonis  terlihat  dalam  sejumlah  regulasi  yang  justru  memberikan keringanan pajak, serta izin pendirian sejumlah lokasi pariwisata (Samsuddin et al., 2019). Selain pemerintah dan pengusaha besar, aktor lain yang turut terlibat dalam investasi pembangunan adalah munculnya para makelar tanah yang berperan dalam maraknya jual  beli tanah di Kota Batu. Pujiriyani et al. (2014) menyebutnya sebagai land grabbing , sebagai bentuk upaya pembe- basan lahan melalui pembelian lahan oleh pihak swasta.
Beberapa kasus diantaranya, rencana pembangunan Hotel The Rayja pada 2011 yang berlokasi di kawasan sumber mata air Gemulo (Mardiyono, 2019). Dari rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Batu, kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk pembangun- an hotel namun direkomendasikan untuk pembangunan cottage atau bungalow. Namun perizinan yang keluar di kantor perizinan terpadu adalah bangunan hotel. Secara lebih lanjut, cara utama yang dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk membuat masyarakat melepaskan tanahnya kepada investor dengan dalih bawah tanah di wilayah tersebut adalah 'lahan tidak produktif' atau tanah marjinal yang perlu dimanfaatkan untuk pembangunan. Tren Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini menunjukan tidak sedikit bangunan yang terlebih dahulu berdiri, baru kemudian pengurusan izin dilakukan (Susilo, 2021).
Sehingga tidak heran jika pelaku usaha di Kota Batu memberikan persepsi positif ketika masa kepemimpinan Eddy Rumpoko. Bahwa para pelaku usaha menilai bahwa Eddy Rumpoko mem- berikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan usaha pada masa dan setelah masa peme- rintahannya.  Para  pelaku  usaha  mendapatkan  kemakmuran  finansial  dengan  kepemimpinan Eddy Rumpoko. Namun berbeda dengan persepsi aktivis lingkungan yang menilai bahwa rezim Eddy Rumpoko menjadi kepala daerah  yang buruk di Kota Batu,  hingga menyebabkan  konflik lingkungan yang dialami oleh masyarakat Kota Batu (Prasetya, 2024).
Seiring menjadi kota pariwisata, hotel di Kota Batu berkembang pesat. Menurut BPS, jumlah hotel Kota Batu meningkat dari tahun 2014 di mana jumlahnya kisaran 500 hotel menjadi 1.345 hotel pada tahun 2019. Sehingga mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak dari hotel, sek- tor ini merupakan pendapatan terbesar setelah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun menurut Hanif dan Fadil (2023), tidak ada pengaruh pembangunan hotel terhadap Penda- patan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, ia meninjaunya melalui ukuran rata- rata lamanya tamu menginap dan tingkat penghunian kamar hotel, sedangkan sektor pertanian kehilangan lahannya karena alih fungsi lahan untuk hotel.
Melalui penelusuran historis, dapat diiidentifikasi bahwa baik elit politik maupun ekonomi di Kota Batu mempunyai hubungan yang saling terkait dengan Orde Baru. Letak perbedaannya, di masa Orde Baru mereka tidak dapat dengan leluasa mendapatkan akses terhadap politik karena tidak mempunyai jaringan patronase langsung dari pusat kekuasaan. Eddy Rumpoko sebelumnya telah  tergabung  dalam  sejumlah  organisasi  pengusaha  dan  kemasyarakatan,  diinkubasi  dalam sistem  politik  yang  sentralistik,  mendapatkan  kemewahaan  setelah  kran  reformasi  dibuka. Menguatnya lokalitas dalam bentuk politik lokal memberikan kesempatan bagi elit-elit lama seca- ra lebih leluasa untuk berkontestasi dalam ranah lokal (Hadiz, 2022, p. 3). Namun, proses ber- jalannya kontestasi, layaknya Eddy Rumpoko saat menjabat Walikota Batu memiliki watak khas, seperti gaya kepemimpinan yang berkaitan erat dengan latar belakangnya dulu. Eddy Rumpoko juga cukup lama membangun basis ekonomi sebagai pengusaha, memiliki watak khas yang terus dipertahakan  yakni  akumulasi  kekayaan  dengan  tetap  menyesuaikan  karakteristik  potensi ekonomi di daerah.

## Korupsi Eddy Rumpoko, Kepentingan Aliansi Ekonomi-Politik Kota Batu
Eddy Rumpoko sebagai Walikota terbukti terlibat dalam kasus korupsi, ia terjerat kasus korup- si dua kali selama periode kepemimpinannya (2007-2017). Kasus pertama terungkap di tahun 2018, dalam kasus tersebut, Eddy terbukti menerima suap dengan uang Rp. 295 juta dan mobil senilai Rp 1,6 miliar, upaya suap terkait proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair, ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Filipus Djap sebagai pihak swasta yang menda- patkan keuntungan terkait pengadaan (Gatra, 2019). Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya mem- vonis Eddy Rumpoko selama 3 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Eddy  mengajukan  banding  hingga  kasasi,  putusan banding  di  Pengadilan  Tinggi  memperberat vonis menjadi 3,5 tahun penjara, putusan kasasi oleh Mahkamah Agung semakin memperberat menjadi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp 200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan (Gatra, 2019).
• Hubungan awal Filipus Djap dan Eddy Rumpoko 2012
• Eddy mendapatkan mobil (senilai Rp 46,8 miliar) dan uang Rp 295 juta dari Filipus Djap
• Eddy menunjuk Edi Setiawan untuk mengatur proses lelang 2016
• Filipus Djap mendapatkan banyak proyek pengadaan dari Pemkot Batu 2017 • Eddy dan Filipus menjadi terpidana
• Eddy pidana 5 tahun dan denda Rp 200 juta
2018 • Pengembangan kasus
• Terbongkarnya gratifikasi selama 2007-2017 dari banyak pengusaha lokal, total Rp 46,8 miliar
• Eddy pidana 7 tahun dan denda Rp 500 juta
2022
Di tahun 2022, Eddy divonis kedua kalinya atas kasus korupsi, ia terbukti terlibat dalam kasus gratifikasi  sebesar  Rp  46,8  miliar,  terkait  perizinan  untuk  sejumlah  pengusaha  saat  menjabat (selama 2007-2017). Kasus ini sebagai pengembangan dari kasus sebelumnya. Putusan pengadil- an Tipikor Surabaya memvonis Eddy Rumpoko 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara (Faizal & Susanti, 2022). Eddy sempat melakukan pengajuan banding dan kasasi, namun keduanya ditolak pengadilan sehingga keberlakuan vonis tetap dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya (Setiawan, 2023). Melalui kasus korupsi beruntun Eddy Rumpoko, semakin mempermudah untuk melihat fakta relasi kepentingan antara ekonomi dan politik di Kota Batu.
Hubungan  Eddy  dengan  Filipus  Djap  terjalin  sejak  lama,  lebih  tepatnya  tahun  2012  ketika Filipus Djap mendirikan hotel di Kota Batu, setelah itu, Filipus Djap semakin mudah dalam meng- ekspansi bisnisnya. Di tahun 2016, Eddy mendapatkan hadiah mobil dan uang dari Filipus Djap, ini selanjutnya akan dipertukarkan dengan pengadaaan proyek pekerjaan. Eddy mengarahkan secara sepihak kepada Dinas untuk memenangkan Filipus dalam proyek lelang, ia menunjuk Edi Setiawan (seorang birokrat) untuk mengatur proses lelang yang akan dimenangkan untuk Filipus. Edi Setiawan berperan sentral dalam kasus ini, awalnya ia diangkat oleh Eddy Rumpoko sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah  Kota Batu. Kemudian secara definitif Edi Setiawan diangkat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan, ini untuk mempermudah proses lelang. Edi Setiawan juga mendapatkan bagian sebesar 2% dari nilai kontrak, sementara Eddy Rumpoko mendapatkan 10%. Sejak itu, Filipus Djap melalui PT Dailbana Prima  Indonesia  dan  CV  Amarta  Wisesa  memenangkan  lelang  7  (tujuh)  pengadaan  barang  di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.
Tabel 1. Proyek pengadaan yang dimenangkan oleh Filipus Djap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nama Paket Pagu Anggaran Pemenang Dinas Pendidikan Pengadaan Batik Siswa SD Rp 1.204.740.000  CV. Amarta Wisesa Dinas Pendidikan Pengadaan Batik Siswa SPM Rp 632.100.000 CV. Amarta Wisesa Dinas Pendidikan Pengadaan Batik Siswa SMA/SMK Rp 657.370.000 CV. Amarta Wisesa BPKAD Meubelair Block Office Rp 5.010.785.000  PT. Dailbana Prima Dinas Pendidikan Pengadaan Almari Sudut Baca SD Negeri Rp 2.128.000.000  CV. Amarta Wisesa Dinas Pendidikan Pengadaan Seragam SMA/MA/SMK Rp 862.372.500 CV. Amarta Wisesa Dinas Pendidikan Belanja Seragam SMP/MTs Rp 728.612.500 CV. Amarta Wisesa
Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan putusan No.31/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby
Selain aliansi ekonomi-politik, peran penting juga dipegang oleh golongan birokrat, kelompok ini digunakan untuk instrumen melancarkan aliansi kepentingan pokok. Dari kasus Eddy, penun- jukan Edi Setiawan sebagai Kepala Bidang Pengadaan adalah upaya persekongkolan untuk melan- carkan kepentingan tersebut, sekalipun Edi Setiawan mendapatkan keuntungan tersendiri dari siasat tersebut, namun persentasenya relatif kecil, artinya birokrat tetap menjadi sumber daya institusi  untuk  kepentingan  aliansi  ekonomi-politik,  kepentingan  keduanyalah  yang  menjadi pokok.  Namun,  kasus  ini  sebenarnya  hanyalah  mengungkapkan  bagian  kecil,  ketika  proses pengembangan kasus, banyak ditemukan kepentingan aliansi ekonomi-politik yang lebih besar.
Kekayaan Eddy Rumpoko selama menjabat meningkat drastis secara tidak wajar, dari tahun 2007-2012  meningkat  35%,  yang  awalnya  Rp  6.980.426.022 menjadi  Rp  9.416.895.815,  ini  di periode awal dia menjabat. Di periode selanjutnya, dari tahun 2012 hingga 2017 juga semakin meningkat  drastis,  bahkan  mencapai  99,6%,  dari  Rp  9.416.895.815  meningkat  menjadi  Rp 16.436.612.628  (Samsuddin  et  al.,  2019).  Menurut  Samsuddin,  meningkatnya  kekayaan  Eddy tidak bisa lepas dari hubungannya dengan pelaku bisnis khususnya bidang industri pariwisata yang dimonopoli oleh segelintir orang, Eddy memberikan proteksi berupa kemudahan izin usaha. Disini muncul nama seperti Paul Sastro, pengusaha besar yang memonopoli industri pariwisata (melalui Jatim Park Group), bisnis Sastro berkambang ditahun-tahun berikutnya; Museum Satwa, Batu Night Spectacular (BNS), Batu Secret Zoo, Eco Green Park, Museum Angkut, Museum Tubuh, Predator Fun Park, dan industri hotel (Samsuddin et al., 2019).
Sebenarnya bukan hanya Paul Sastro yang mendapatkan keuntungan di masa kepemimpinan Eddy Rumpoko. Selama Eddy menjabat, ia banyak mengatur proses lelang atas paket pekerjaan yang ada untuk dimenangkan kepada para pengusaha lokal tertentu yang dekat dengannya. Hal ini  terlihat  dari  proses  pengembangan  kasusnya  tahun  2022,  selama  dua  periode  ia  menjabat sebagai Walikota Batu.
Tabel 2. Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi Eddy Rumpoko selama menjabat dari 2007-2017
Aktor (Inisial) Perusahaan Nominal Gratifikasi (PS) JTP Group Rp 3.109.050.000 (MZI) CV. SG Rp 8.100.000.000 (Y) PT. TMT Rp 2.280.000.000 (FT) PT. BM Rp 3.520.000.000 (AS) CV. KM Rp 2.380.000.000 (IB) PT. AP Rp 4.750.000.000 Tidak diketahui PT. LNJ Rp 600.000.000 (DCH) PT. BRE Rp 150.000.000 (HP) PT. AMT Rp 100.000.000 (IG) Pengusaha hotel Rp 200.000.000 (EA) PT. KSDW Rp 100.000.000 (AAS) Mantan Kepala Dinas Rp 100.000.000 Tidak diketahui MRC. BC Rp 300.000.000 (DVS) AC Rp 1.000.000.000 (HW) HA Rp 400.000.000 (AFI) CH Rp. 500.000.000 (DKG) Tidak diketahui Rp. 1.000.000.000 Tidak diketahui sumbernya Tidak diketahui Rp 18.284.181.400 Total Gratifikasi Rp.46.873.231.400,00
Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan putusan No.93/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby
Secara keseluruhan, pengusaha yang terlibat dalam kasus Eddy Rumpoko adalah pengusaha lokal  yang  bergerak  dalam  bidang industri  hotel, villa,  perumahan,  pariwisata,  dan  konstruksi bangunan.  Hasil  dari  transaksi  atas  apa  yang  telah  diberikan  oleh  pengusaha,  Eddy  Rumpoko menunjuk pihak tertentu dari kalangan birokrat untuk melancarkan proses lelang agar dimenang- kan oleh pengusaha terdekatnya. Banyak proyek yang telah melalui proses lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, namun oleh Eddy Rumpoko meminta dibatalkan karena bukan pihak peng- usaha  yang  diinginkannya.  Eddy  bahkan  pernah  membentuk  peraturan  tidak  tertulis  yang mewajibkan tanda tangannya ketika penerbitan surat pencarian. Ia mengarahkan kepada pejabat di  Dinas  Perumahan  maupun  Dinas  Bina  Marga  dan  Pejabat  Unit  Layanan  Pengadaan  untuk mengumpulkan uang yang sumbernya dari pengusaha yang mengerjakan proyek.
Dalam  kasus  Eddy  Rumpoko,  temuan  penting  lainnya  menunjukkan  bahwa  sebagian  aliran uang  digunakan  untuk  kebutuhan  kampanye  istrinya,  yakni  Dewanti  Rumpoko.  Diketahui Dewanti merupakan mantan Walikota Kota Batu yang menjabat sejak menang di Pilkada tahun 2017,  ia  menggantikan  suaminya  dalam  kepemimpinan  Kota  Batu.  Dari  putusan  kasus  Eddy Rumpoko,  nama  istrinya  selalu  muncul  sebagai  penerima  manfaat  yang  digunakan  untuk kepentingan politiknya.
Tabel 3 . Pemberi gratifikasi (dari pengusaha) yang berkaitan dengan pendanaan Pilkada 2017 Aktor/Pemberi (Inisial) Nominal Gratifikasi Mendapatkan Proyek (Y) Rp 2.280.000.000  1. Renovasi rumah dinas Walikota Batu 2. Pembangunan Pasar Kota Batu 3. Pengadaan jaringan Block Office 4. Pembangunan hanggar Pemadam Kebakaran 5. Pekerjaan interior ruangan kantor Pemkot Kota Batu (MZI) Rp 8.100.000.000  1. Pembangunan Gedung Olah Raga Kompleks Stadion Brantas.
2. Pembangunan Guest House Mahasiswa Batu.
3. Pembangunan  Taman  Kantor  Pemerintah  Kota  Batu  ( Block Office )
Data diolah peneliti berdasarkan putusan No. 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dan No 93/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby
Menurut kajian Intrans Institute, Pilkada 2017 di Kota Batu memang menjadi ajang kontestasi untuk  meneguhkan  kepentingan  aliansi  ekonomi-politik  (oligarki),  keduanya  hasil  dari  saling menyokong kepentingan satu sama lain (Institute, 2017). Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menemukan pelanggaran pemilu dalam Pilkada 2017 oleh pasangan Dewanti Rumpoko, dengan memobilisasi aparatur desa dan politik uang sebesar Rp 100 ribu untuk setiap warga desa (Aminudin & Wahyudiyanta, 2017). Promosi Dewanti Rumpoko sebagai salah satu kandidat  Walikota  masih  berafiliasi  dengan  keberadaan  Eddy  Rumpoko  (Supriyanto,  2023). Berbagai macam cara untuk melakukan mobilisasi suara kepada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik (Adzmy & Disyacitta, 2018). Hal ini menjadi menarik karena PKK sebagai organisasi korporatis negara yang idealnya netral secara politik. Berbanding terbalik dengan upaya sebelumnya yang berhasil, mobilisasi suara dari para suporter klub sepak bola juga diupayakan namun gagal.
Praktik  korupsi  dalam  pelaksanaan  anggaran  di  Kota  Batu menunjukkan  bahwa  elit  politik telah memanfaatkannya sebagai arena negosiasi dan transaksi politik yang memungkinkan mere- ka memobilisasi, memonopoli, dan mengarahkan sumber daya kebijakan untuk menguntungkan diri mereka dan sekutunya. Dalam konteks korupsi Kota Batu, peran birokrat begitu penting se- bagai mediator antara pengusaha dan pimpinan daerah  (Salahudin et al., 2020). Relasi kepen- tingan aliansi ekonomi-politik ini merupakan hubungan seperti yang terbentuk dari kepentingan kelas berdasarkan kepemilikan atas akses alat produksi (pengusaha) dan sumber daya materil lainnya,  dengannya  akan  mengarahkan  bekerjanya  institusi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang menjadi  arena  kontestasi  semata-mata  untuk  kepentingan  akumulasi  kapital  (keuntungan) (Mudhoffir et al., 2020).
Terdapat beberapa modus upaya Eddy Rumpoko dalam melanggengkan praktik korupsi, yang dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yakni gratifikasi aktif, gratifikasi pasif, serta manipulasi aturan. Gratifikasi aktif yakni menarik Investor dengan menawarkan kemudahan proses perizinan serta pembagian fee atas proyek. Eddy juga mengumpulkan tim sukses dan memerintahkan bawahan- nya untuk mengatur dan memenangkan proses lelang proyek pengadaan barang dan/atau jasa di Pemkot Batu. Gratifikasi pasif yakni para pengusaha yang meminta Eddy Rumpoko untuk mem- berikan  keringanan  atau  bahkan  memutihkan  kewajiban  membayar  pajak.  Upaya  manipulasi aturan dilakukan Eddy Rumpoko dengan menyampaikan peraturan tidak tertulis melalui kepala Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  yang  mewajibkan  adanya  nota  dinas persetujuan Eddy selaku Walikota Batu dalam setiap pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi daftar kegiatan pekerjaan yang akan diajukan pencairannya. Kemudian barulah SPM tersebut  dapat  diajukan  ke  BKD  (Badan  Keuangan  Daerah)  untuk  diterbitkan  Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D). Disebut manipulasi, karena ada pemaksaan instrumen hukum padahal tidak ada acuan regulasinya.
Kemudian melalui pemaksaan terhadap Surat Keputusan (SK), seperti yang dilakukan Eddy ketika berupaya untuk memproteksi bisnis Paul Sastro. Hal ini menyangkut pemberian izin wisata Predator Fun Park tahun 2014, berdirinya melalui PT. Bhakti Batu Sejahtera -perusahaan yang dimiliki oleh Paul Sastro. Eddy Rumpoko meresmikan bisnis tersebut tanpa izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mensiasatinya, Eddy akhirnya mengeluarkan  SK  No:188.45/210/KEP/422.012/2015  tentang  pemberian  izin  lokasi  untuk keperluan wisata alam penangkaran buaya dan ikan di Desa Tlekung, Junrejo. SK tersebut pada dasarnya bermasalah, karena lahan yang digunakan diperuntukkan untuk pertanian bukan wisa- ta. Kepentingan lokal predatoris yang melembaga telah mampu mengambil alih agenda reformasi pemerintahan yang baik, termasuk diantaranya terkait desentralisasi kekuasaan, untuk memper- tahankan dominasi sosial dan politik (Hadiz, 2022, h 4).
Melalui relasi sosial seperti itu, perilaku korupsi bukan disebabkan oleh pilihan rasional indi- vidu yang rakus dan tidak bermoral, atau akibat tidak efektifnya birokrasi dan tidak bekerjanya aturan  tertentu.  Perubahan  tata  pemerintahan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel (good governance ) di era Reformasi, terbukti insignifikan dalam melahirkan pemerintahan yang lebih bersih (anti-korupsi). Desentralisasi justru menjadi arena baru yang mereplikasi sistem patro- nase  serta  praktik  predatorisme  yang  tertanam  sejak  Orde  Baru,  yang  pada  intinya  bertujuan mengakumulasi kapital dan kekuasaan (Hadiz, 2022, p 147). Hal ini akan mengakibatkan keter-
putusan politik dengan kehendak masyarakat, sehingga biaya politik menjadi mahal. Kebutuhan biaya  politik  yang  mahal  mendorong  para  politisi  mempertahankan  pola  hubungan  patronase dengan  para  pengusaha,  sementara  pengusaha  juga  membutuhkan  koneksi  politik  untuk menjamin kelancaran bisnisnya.

## Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut: Pertama , Desentralisasi lokal tidak semerta-merta menjamin bersihnya tata kelola pemerintahan, inilah yang terjadi di Kota Batu. Kedua, Elit lokal di Kota Batu, khususnya Eddy Rumpoko muncul sebagai elit yang memiliki sejarah melalui jaringan patronase yang berkaitan erat semasa Orde Baru. Ketiga , kepentingan aliansi ekonomi-politik terlihat semakin menonjol  sejak masa kepe- mimpinan Eddy Rumpoko, dengan kebijakannya yang pro terhadap pengusaha lokal, khususnya untuk  industri  hotel  dan  pariwisata. Keempat ,  Pengusaha  yang  terlibat  dalam  kasus  Eddy Rumpoko sejak 2007 hingga 2017 adalah pengusaha lokal yang rata-rata bergerak dalam bidang industri  pariwisata,  hotel,  villa,  perumahan,  dan  konstruksi  bangunan.  Mereka  mendapatkan kemudahan berbisnis dengan Eddy memobilisasi birokrat dan manipulasi aturan, sementara trah politik  keluarga  rumpoko  mendapatkan  dukungan  modal  dari  pengusaha.  Kondisi  tersebut sebagai manifestasi dari transaksi kepentingan ekonomi-politik antar keduanya.

## Referensi
Abdul, K. (2018). Tourism and development: Land acquisition, achievement of investment and cultural change (Case study tourism industry development in Batu City, Indonesia). GeoJournal of Tourism and Geosites , 21 (1), 253. https://doi.org/10.30892/gtg.21120-285 Adzmy, M. F., & Disyacitta, F. (2018). The Indonesian family welfare guidance programme (PKK) and the revitalisation of corporatist state organisations: A case study of the mobilisation of support for Dewanti Rumpoko in the 2017 Batu Municipal Election. PCD Journal , 6 (1), 1. https://doi.org/10.22146/pcd.31291
Afala, L. M. (2017). Pasang surut reformasi birokrasi dalam transisi demokrasi Indonesia. Jurnal Transformative , 3 (1), 15 – 39. Aminudin, M., & Wahyudiyanta, I. (2017). KIPP ungkap dugaan politik uang pada Pilkada Kota Batu . Detik News. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3420134/kipp-ungkap- dugaan-politik-uang-pada-pilkada-kota-batu Annur, C. M. (2022). KPK tangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga Oktober 2022 . Katadata Media Network.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus- tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022
As’ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan jaringan patronase: dinamika kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 14 (1), 1 – 17. https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17 Ayu O, F., Mardiyono, M., & Wijaya, A. F. (2019). Governmentality: cases of the rayja hotel conflict construction permit, Bumiaji Sub-District, Batu. REFORMASI , 9 (2), 104. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1451
Chiquita, M. (2018). Struktur oligarki Kota Batu (Relasi pengusaha dan pemerintah di Kota Batu) [Universitas Brawijaya]. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10611/
Faizal, A., & Susanti, R. (2022). Kasus gratifikasi Rp 46,8 milliar, Mantan Wali Kota Batu kembali divonis 7 tahun penjara . Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2022/05/22/205030078/kasus-gratifikasi-rp-468- milliar-mantan-wali-kota-batu-kembali-divonis-7.
Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 345 – 358. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799 Gatra, S. (2019). MA perberat vonis mantan Wali Kota Batu jadi 5,5 tahun penjara (S. Gatra (ed.)).
Tempo.Co. https://nasional.kompas.com/read/2019/02/07/17081461/ma-perberat- vonis-mantan-wali-kota-batu-jadi-55-tahun-penjara
Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi.
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum , 12 (1), 11 – 24. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813 Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2023). Pilkada serentak Jawa Timur . UB Press. https://ubpress.ub.ac.id/?p=4441 Hadiz, V. R. (2022). Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pasca otoritarianisme . Kepustakaan Populer Gramedia.
Hanif, Z. M., & Fadil, F. (2023). Pengaruh perkembangan sektor pariwisata, IPM, tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Kota Batu tahun 2003-2020. Journal of Development Economic and Sosial Studies , 2 (1).
https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/107 Hartik, A. (2017). Rekapitulasi KPU Kota Batu: Istri petahana menang telak . Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2017/02/23/16225501/rekapitulasi.kpu.kota.batu.ist ri.petahana.menang.telak
Kholik, S. (2017). Penerapan otonomi daerah dalam desentralisasi korupsi di daerah. Yustitia ,
3 (2), 123 – 133. https://doi.org/10.31943/yustitia.v3i2.50
KPK. (2023). 10 pertanyaan tentang korupsi dan penjelasannya . Pusat Edukasi Antikorupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230721-10-pertanyaan-tentang- korupsi-dan-penjelasannya
Kurniaty, R. (2014). Local elites and public space sustainability: The local elite roles in the presence and usage of public space in Malang Raya, Indonesia. Procedia Environmental Sciences , 20 , 506 – 515. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.063 Kusnandar, V. B. (2022). Pelaku tindak piadana korupsi terbesar dari swasta . Katadata Media Network. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/25/pelaku-tindak- piadana-korupsi-terbesar-dari-swasta
Mudhoffir, A. M., Sangadji, A., Pontoh, C. H., Riyanto, G., Suwandi, I., Widoyoko, J. D., Supriatma, M., Ridha, M., & Robet, R. (2020). Oligarki: Teori dan kritik . Marjin Kiri. Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif . Harva Creative. Nurjaman, A. (2019). Partai dan Pemilu: Perilaku politik di aras lokar pasca Orde Baru . UMM Press.
Oley, J. D. B., & Adi, Y. S. (2018). Vulnerabilities of Indonesia’s extractive industry to illicit financial flows. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 4 (2), 75 – 98. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.301 Prana, A., Sumiantoro, S., & Henkus, S. (2015). Pokja pendiri Kota Batu . Gunung Samudera.
Prasetya, B. A. (2024). Comparison of Eddy Rumpoko’s leadership for business actors and activists (Study in city communities in 2023). PERSPEKTIF , 13 (1), 10 – 17. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10189
Pujiriyani, D. W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Ariin, M. B. (2014). Land grabing: Bibliografi beranotasi . STPN Press. https://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Land-Grabbing.pdf Redaksi. (2020, October 5). Mengenang Ebes Sugiyono Bapak’e Wong Malang 10 tahun jabat wali kota era’80an. Petisi.Co . https://petisi.co/mengenang-ebes-sugiyono-bapake-wong- malang-10-tahun-jabat-wali-kota-era80an/
Salahudin, S., Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Mutiarin, D. (2020). Elite capture of budget corruption in three Indonesian regions. Publlic Policy and Administration , 19 (2). https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-14
Samsuddin, H., & Bunga, N. (2017). Research release: Kota Batu dalam cengkeraman oligarki . Transisi.Org. https://transisi.org/release-research-kota-batu-dalam-cengkeraman- oligarki/
Samsuddin, H., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2019). Membongkar relasi kekuasaan oligarki di Kota Batu : Studi kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian keringanan pajak dan korupsi kebijakan PT BWR. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 16 (2), 210 – 227. https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.511 Setiawan, A. D. (2023). Kasasi kembali ditolak, ER batal hirup udara bebas . Batu Network. https://batu.jatimnetwork.com/batu/9988327137/kasasi-kembali-ditolak-er-batal-hirup- udara-bebas
Setiyono, B. (2017). Memahami korupsi di daerah pasca desentralisasi: Belajar dari empat studi kasus. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 8 (1), 27. https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27- 62
Supriyanto, D. (2023). Dynastic politics and political party recommendation patterns in the 2017 Batu City regional head election. The Internasional Journal of Politics and Sociology Research , 11 (1). https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i1.68
Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi’i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi civil society. Jurnal Penelitian Politik , 18 (2), 173 – 189. https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032 Susilo, A. A. (2021). Kota Batu dalam bayang-bayang gentrifikasi . Detik News. https://news.detik.com/kolom/d-5807467/kota-batu-dalam-bayang-bayang-gentrifikasi The Data Team. (2016). Comparing crony capitalism around the world: The Economist’s crony - capitalism index . The Economist. https://www.economist.com/graphic- detail/2016/05/05/comparing-crony-capitalism-around-the-world Triguswinri, K. (2021). Good governance as primary program for the neo-liberalism agenda.
Sosial Science Studies , 1 (3), 129 – 144. https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/238 Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Sosial . Penerbit Gawe Buku. Widianto, H. W. (2021). Perubahan ruang, gentrifikasi, dan akumulasi kapital. Jurnal Prisma , 40 . https://www.prismajurnal.com/article/perubahan-ruang-gentrifikasi-dan-akumulasi- kapital/
Zabar, T., & Topan, A. (2022). Korupsi kepala daerah . Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah Zuhad, A. (2021). Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu kembali terlibat kasus korupsi rp46,8 miliar (I. Firdaus (ed.)). Kompas.Tv. https://www.kompas.tv/regional/230381/eddy- rumpoko-mantan-wali-kota-batu-kembali-terlibat-kasus-korupsi-rp46-8-miliar