## Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Ekosistem Gambut di Indonesia - Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework
Bergas Chahyo Baskoro 1 , Cecep Kusmana 2 , Hariadi Kartodihardjo 3 Institut Pertanian Bogor, 16680.
[ 1 bergas.289@gmail.com , 2 ckmangrove@gmail.com , 3 hakabgr@gmail.com ]
Diterima: 30 October 2018 Direview: 07 December 2018 Diterbitkan : 31 December 2018
Hak Cipta © 2018 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative
Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Area :  Social and Politics (Sosial dan Politik) Abstract
Indonesia has become the fourth largest owner of peat reserves in the world after Canada, Russia and the United States. Peatlands play a major role as carbon  sinks  and  maintain  a  hydrological  system.  The  destructive  and oxidized  characteristics  of  peat  make  the  International  and  Indonesian Governments  pay  high  attention  to  the  management  and  protection  of  peat ecosystems.  Through  the  Advocacy  Coalition  Framework  (ACF)  approach, this  study  found  that  there  are  a  variety  of  actors  and  stakeholders  who influence  the  dynamics  of  peat  management  and  cultivation  policy formulation in Indonesia. The actors and stakeholders formed a coalition by carrying out the logic of their respective belief systems, namely: Coalition A which has a belief system that peat land is a potential resource developed for cultivation  and  Coalition  B  which  has  a  belief  system  that  views  peat ecosystems as vulnerable ecosystems that must be protected and rehabilitated. The results of this study are expected to be able to provide recommendations needed in realizing sustainable management of peat ecosystems.
Keywords: peat ecosystem, peat land, cultivation, policy, advocacy coalition framework

## Pendahuluan
Luas  cadangan  gambut  Indonesia  menempati posisi  keempat  terbesar  di  dunia  setelah  Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat (Masganti 2017). Gambut memiliki  sifat  mudah  rusak  dan  karakteristik  yang berbeda dengan tanah mineral, sehingga pemanfaatannya  harus  sesuai  dengan  daya  dukung yang dimiliki (Sabiham dan Sukarman 2012).
Kebijakan  yang  terkait  dengan  pengaturan pemanfaatan  dan  budidaya  di  lahan  gambut  oleh Pemerintah Indonesia telah dibuat sejak lebih dari 50 tahun  silam  dengan  diskursus  awal  untuk  memenuhi kebutuhan pangan nasional. Semenjak berakhirnya era orde baru, diskursus kebijakan mulai bergeser kepada paradigma  pengelolaan  dan  perlindungan  ekosistem
gambut  yang  dipengaruhi  oleh  maraknya  isu kebakaran  lahan  dan  hutan,  kerusakan  sumberdaya alam,  dan  perubahan  iklim,  serta  adanya  perubahan koalisi pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil (NGO/LSM)  karena  semakin  menguatnya  gerakan lingkungan  hidup  global  dan  terbukanya  struktur kesempatan politik (Situmorang 2013; Ardhian et al. 2016).
Open Access
Dalam  konteks  pengelolaan  dan  budidaya, perubahan  kebijakan  yang  ada  berimplikasi  pada keberlanjutan  usaha  budidaya  yang  dilakukan,  baik oleh  perusahaan  maupun  rakyat  dengan  skala  yang beragam,  serta  mempengaruhi  kinerja  pengelolaan gambut  yang  berkelanjutan.  Hal  ini  nampak  pada implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  71/2014  jo. Peraturan Pemerintah No. 57/2016 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem  Gambut
yang  menuai  pro  dan  kontra  dari  berbagai  kalangan, termasuk  akademisi,  pengusaha,  dan  organisasi masyarakat sipil.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk: (1) Menjelaskan dinamika kebijakan pengelolaan dan budidaya  gambut  di  Indonesia;  dan  (2)  Menentukan koalisi  dalam  arah  kebijakan  pengelolaan  dan budidaya  gambut  yang  terjadi  dengan  menggunakan kerangka  pendekatan  ACF.  Hasil  penelitian  ini
diharapkan  mampu  memberikan  rekomendasi  yang diperlukan dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem gambut yang lestari.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama periode Maret – Oktober 2018 dengan lokasi di Jakarta, Bogor dan Kalimantan  Barat,  serta  lokasi  lain  yang  diperlukan. Pengumpulan  data  yang  dilakukan  meliputi  data
primer  dan  sekunder.  Data  primer  merupakan dokumen  produk  aturan  dan  kebijakan,  serta  hasil wawancara  secara  terstruktur  kepada  masing-masing stakeholder.  Sementara itu,  data  sekunder  bersumber dari  publikasi  media  massa,  laporan  penelitian, laporan  kegiatan,  dan  dokumen  lainnya  yang digunakan  untuk  memperkuat  hasil  analisa  dalam penelitian.
Gambar 1. Cakupan Pendekatan Advcacy Coalition Framework dalam Analisis Kebijakan
(Sumber: Arts 2012)
Dalam  rangka  menjawab  rumusan  masalah penelitian  yang  pertama,  digunakan  strategi  analisa diskursus  terhadap  dokumen  kebijakan,  laporan penelitian, laporan program kegiatan, dan sumber lain yang mendukung. Kerangka pendekatan ACF dipakai dalam  menjawab  rumusan  masalah  penelitian  kedua dengan didukung oleh hasil analisa diskursus terhadap dokumen  kebijakan,  analisis  wacana  terhadap publikasi media massa dan hasil wawancara terhadap para  pihak  (stake  holders)  yang  dipilih  secara purposive.
Analisa  kebijakan  dengan  menggunakan pendekatan  Advocacy  Coalition  Framework  (ACF) mengacu pada aktor, jaringan, dan situasi politik yang memberikan  pengaruh  pada  kebijakan  tersebut (Arshanti  et  al.  2017).  Pada  penelitian  ini,  dipilih kerangka pendekatan ACF karena apabila dibandingkan dengan pendekatan lainnya (Gambar 1), ACF  mampu  melihat  perubahan  aktor  dan  jaringan koalisi  pembentuknya  dalam  sub-sistem  kebijakan, termasuk  perubahan  sistem  keyakinan  yang  dimiliki melalui  adanya  proses  pembelajaran  secara  terus- menerus (Henry et al. 2014).
Berdasarkan  hasil  penelitian  Sotirov  dan Memmler  (2012)  yang  telah  menelaah  41  bentuk penggunaan kerangka pendekatan ACF pada berbagai hasil studi kebijakan sumberdaya alam, menunjukkan bahwa  ACF  mampu  menjelaskan  dengan  baik perdebatan kebijakan yang berlangsung lama dengan melibatkan  pertentangan  nilai  dan  persaingan pengetahuan  pada  beragam  domain  geografis  dan sistem politik di berbagai negara.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dinamika Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Gambut
Pendekatan  kerangka  ACF  mensyaratkan premis perubahan teks kebijakan yang terjadi selama kurun  waktu  lebih  dari  10  tahun.  Oleh  karenanya, analisa  dilakukan  terhadap  produk  kebijakan  terkait pengelolaan  dan  budidaya  gambut  selama  kurun waktu  tahun  1990  –  2017  yang  dibagi  menjadi  tiga periode,  yakni  sebelum  tahun  2007,  tahun  2007  – 2014,  dan  2014  –  2017.  Pembagian  periode  ini terutama  didasarkan  pada  respon pemerintah  melalui produk kebijakan yang dikeluarkan terhadap fenomena  sosial-politik  di  Indonesia.  Diskursus kebijakan  pengelolaan  dan  budidaya  gambut  di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

## Periode Sebelum Tahun 2007
Era  Pemerintahan  orde  lama  pada  masa kepemimpinan  Presiden  Soekarno  terdapat  sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan di lahan gambut, utamanya untuk tujuan peningkatan produksi pangan. Ekstensifikasi  pertanian  melalui  pembukaan  lahan baru  untuk  persawahan  mencakup  lahan  gambut  di Kalimantan dan Sumatera. Pembangunan kanal-kanal dalam skema proyek Dredge, Drain, and Reclamation di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga  dilakukan  agar  akses  ke  lahan  rawa  menjadi lebih mudah. Terdapat dua kanal yang relatif panjang di  Kalimantan  dan  Sumatera,  masing-masing  adalah kanal  Banjarmasin  –  Pontianak  dengan  panjang  760 km  dan  kanal  Palembang  –  Tanjung  Balai  dengan panjang 850 km (Haryono 2012).
Narasi kebijakan budidaya gambut ini berlanjut di  era  Soeharto  yang  dijalankan  melalui  Proyek Pembukaan  Persawahan  Pasang  Surut  (P4S)  tahun 1969  di  bawah  koordinasi  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Tenaga  (Haryono  2012).  Proyek  ini berhasil  membuka  sekitar  1,24  juta  Ha  meliputi pembangunan  29  jaringan  tata  air  di  Kalimantan
Selatan  dan  22  jaringan  tata  air  di  Sumatera  dan Kalimantan Barat.
Dinamika  aktor  dalam  struktur  politik  di  akhir era  Orde  Baru  mulai  menggeser  diskursus  kebijakan terkait  gambut  ke  arah  perlindungan  setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung.  Secara  umum  munculnya  Keppres  tersebut bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  kerusakan fungsi lingkungan hidup (Sitorus dan Maryam 2018). Meskipun demikian, narasi utama kebijakan era Orde Baru  ini  masih  bertujuan  pemanfaatan  lahan  gambut untuk budidaya diidentifikasi dengan adanya Keppres Nomor  82/1995  jo.  Keppres  74/1998  tentang Pengembangan  Lahan  Gambut  untuk  Pertanian Tanaman  Pangan  di  Kalimantan  Tengah  sebagai landasan  berjalannya  Proyek  Pengembangan  Lahan
Gambut  (PLG)  seluas  satu  juta  hektar  di  Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada  era  transisi  reformasi  melalui  Keppres Nomor 80/1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan  Pengelolaan  Kawasan  Pengembangan  Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, terdapat dua diskursus kebijakan  terkait  gambut,  yakni  perlindungan  dan pengelolaan.  Hal  ini  tercermin  dalam  teks  kebijakan yang  memuat  adanya  pembagian  fungsi  kawasan bergambut  menjadi  dua,  yakni:  (1)  fungsi  kawasan lindung,  dengan  ketebalan  gambut ≥ 3  meter  yang dimanfaatkan untuk konservasi di bawah kewenangan pengelolaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan; dan  (2)  fungsi  kawasan  budidaya,  dengan  ketebalan gambut  <  3  meter  untuk  pemanfaatan  budidaya pertanian,  perikanan,  perkebunan,  dan  kehutanan. Adanya  pembagian  fungsi  tersebut  menunjukkan
Tabel 1. Diskursus Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Gambut Nasional
Latar Situasi Kebijakan Istilah yang dipakai Tingginya kebutuhan pangan dan produk pertanian untuk konsumsi  domestik  dan  ekspor  (Osaki et  al. 2016).
Berkurangnya  lahan  pertanian  akibat  adanya  alih  fungsi menjadi lahan pemukiman, pembangunan perkotaan, dan sebagainya Keppres 32/1990 Kawasan Bergambut Keppres 82/1995 Lahan Gambut Keppres 74/1998 Keppres 133/1998 Keppres 80/1999 Kawasan Bergambut dan Lahan Gambut Semakin menguatnya isu perubahan iklim pasca Indonesia menjadi tuan rumah Conference of Parties UNFCCC ke - 13 di Bali dan menghasilkan Bali Roadmap. Disusul hasil COP ke -15 di Copenhagen dan COP ke - 16 di Cancun, serta  Pertemuan  G8  tahun  2009  di  Pittsburgh.  Indonesia berkomitmen  untuk  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca sebesar  26%  dengan  usaha  sendiri  dan  41%  dengan bantuan Internasional.
Semakin  terbukanya  rezim  terhadap  investasi  asing mendorong  Pemerintah  lebih  serius  menangani  keluhan- keluhan lingkungan hidup karena tingginya dorongan dari luar (dunia internasional).
Perubahan struktur politik, terbukanya Pemerintah dalam merespon  keluhan  dan  protes  kolektif  lingkungan  hidup, terutama  dalam  kerangka  penghentian  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  2006  dengan  luasan terbesar setelah tahun 1997/98.
Inpres 2/2007 Lahan Gambut UU No. 26/2007 Kawasan Bergambut 'PP 26/2008 Kawasan Bergambut UU 32/2009 Ekosistem Lahan Gambut PerMentan 14/2009 Gambut Lahan Gambut PerMen Negara LH 10/2010 Lahan Gambut Perpres No. 61/2011 Lahan Gambut Inpres 10/2011 (diperbaharui setiap 2 tahun dan berjalan sampai saat ini) Lahan Gambut Semakin  terbukanya  struktur  kesempatan  politik. Perubahan  struktur  politik  pasca  Pemilu,  masuknya  elite gerakan sipil dalam struktur pemerintahan. Kebakaran hutan dan lahan skala besar tahun 2015 PP No. 71/2014 jo. PP No. 57/2016 PP No. 1/2016 Gambut Ekosistem Gambut Kesatuan Hidrologis Gambut
bahwa  Pemerintah  mulai  menaruh  perhatian  pada konservasi  gambut  yang  sangat  rentan  terhadap kerusakan. Hal ini tidak terlepas dari adanya peristiwa kebakaran skala besar di berbagai belahan dunia antara tahun  1997  hingga  1998  yang  menghanguskan  lahan seluas  25  juta  Ha,  termasuk  11,7  juta  Ha  hutan  di Indonesia  (Rasyid  2014).  Selain  pembagian  fungsi tersebut, Keppres Nomor 80/1999 ini juga melibatkan adanya studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara terpadu di bawah koordinasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

## Periode 2007 – 2014
Selama  kurun  tahun  2007  –  2014  narasi kebijakan pengelolaan dan budidaya gambut semakin mengarah  ke  perlindungan  dan  rehabilitasi  lahan gambut.  Peristiwa  kebakaran  hutan  dan  lahan  pasca reformasi yang terjadi pada tahun 2006 telah membuat dunia  internasional  menekan  Indonesia  untuk memberikan perhatian lebih besar pada perbaikan tata kelola gambut.
Perubahan struktur politik pasca reformasi telah membuka kesempatan bagi masuknya wacana gerakan lingkungan hidup ke dalam agenda kebijakan nasional. Terbukanya  akses  informasi  menjadi  faktor  utama meningkatnya protes kolektif dan gerakan lingkungan hidup  yang  kemudian  direspon  pemerintah  dengan membuat  kebijakan  yang  mendukung  perbaikan kualitas  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Menurut Situmorang  (2013),  semakin  terbukanya  rezim terhadap  investasi  asing  telah  membuat  semakin tingginya  dorongan  dari  luar  Indonesia  agar Pemerintah Indonesia lebih serius menangani keluhan- keluhan  lingkungan  hidup  yang  dirasakan  oleh masyarakat  dengan  arus  utama  wacana  adalah menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, termasuk kebakaran hutan dan lahan gambut.
Beberapa kebijakan terkait pengelolaan gambut yang  berorientasi  pada  perlindungan  dan  rehabilitasi lahan gambut dikeluarkan pada periode ini, antara lain Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  2/2007,  Peraturan Pemerintah  (PP)  26/2008,  dan  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  61/2011  yang  secara  khusus memasukkan  lahan  gambut  ke  dalam  aspek  kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  (RAN-GRK)  dengan  target  penurunan  emisi karbon/gas  rumah  kaca  dari  bidang  kehutanan  dan lahan  gambut  sebesar  26%  atau  672  Megaton  CO2e dengan  usaha  sendiri,  atau  41%  atau  1.039  Megaton CO2e  dengan  dukungan  internasional.  Selain  itu, terdapat  dua  produk  kebijakan  berupa  Undang- Undang  (UU)  yang  memperkuat  aspek  perlindungan lahan  gambut,  yakni  UU  Nomor  26/2007  yang menempatkan  gambut  sebagai  bagian  dari  kawasan lindung dan UU Nomor 32/2009 yang memuat tentang kriteria kerusakan gambut.
Meskipun secara garis besar kebijakan nasional pengelolaan  gambut  pada  periode  ini  berorientasi untuk perlindungan dan rehabilitasi, namun masih ada beberapa  kebijakan  yang  dikeluarkan  dengan  narasi mendukung  budidaya  di  lahan  gambut.  Peraturan Menteri Pertanian (PerMentan) Nomor 14 Tahun 2009 tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Lahan  Gambut  untuk Budidaya  Kelapa  Sawit  dikeluarkan  sebagai  dasar hukum  bagi  pelayanan  pemberian  izin  usaha perkebunan yang memanfaatkan lahan gambut. Selain itu, masih terdapat penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh Kementerian Kehutanan di lahan gambut yang masuk dalam kawasan hutan.

## Periode 2014 – 2017
Pada  tahun  2014  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  ‘PP  Gambut’,  yakni  PP Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Ekosistem  Gambut.  Isi  kebijakan  ini mulai  menunjukkan  cara  pandang  ekologi  terhadap gambut  sebagai  sebuah  satu  kesatuan  ekosistem tersendiri,  bukan  sekedar  lahan  sebagai  sumberdaya yang  bernilai  sosial  dan  ekonomi.  Narasi  utama kebijakan ini berorientasi untuk melindungi ekosistem gambut  dan  mempercepat  upaya  rehabilitasi  dan
restorasi ekosistem gambut di Indonesia yang selama periode sebelumnya mengalami banyak kerusakan.
Pasca  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan tahun 2015 yang mencakup areal gambut di Indonesia, serta  untuk  menyesuaikan  struktur  politik  yang  ada, maka Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan  gambut  dengan  mengeluarkan  PP  Nomor 1/2016    tentang  Badan  Restorasi  Gambut  dan  PP Nomor  57/2016  tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor
71/2014  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Ekosistem Gambut. Badan Restorasi gambut
Tabel 2. Dinamika Parameter ACF Pada Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Gambut Parameter Tetap 1. Permasalahan dasar Kebakaran hutan dan lahan gambut karena karakteristik lahan gambut mudah teroksidasi menjadi permasalahan utama pengelolaan dan budidaya gambut. 2. Distribusi dasar sumberdaya Perbedaan tujuan dalam pelaksanaan kebijakan, akibat adanya perbedaan diskursus dan kepentingan para pihak. Terdapat 2 cara pandang utama, yang pertama melihat gambut sebagai sebuah komoditas/sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri perkebunan dan hutan tanaman, yang kedua melihat gambut sebagai suatu kesatuan ekosistem rentan yang harus dilindungi. 3. Struktur dan nilai dasar sosial Kerusakan gambut akibat lemahnya tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan yang lestari dengan memperhatikan karakteristik khas gambut. Ketidakadilan pemanfaatan sumberdaya alam sehingga menghasilkan keyakinan anti korporasi. 4. Peraturan yang berlaku Perubahan peraturan yang berlaku menunjukkan penguatan peran LSM dan akademisi dalam perbaikan tata kelola gambut. Parameter Eksternal No. Parameter Sebelum 2007 2007 – 20014 2014 – 2017 1. Perubahan kondisi sosial ekonomi Tingginya kebutuhan pangan dan produksi pertanian untuk konsumsi domestik dan ekspor Keluhan masyarakat terhadap perbaikan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang terganggu akibat kebakaran dan kerusakan lingkungan. Semakin terbukanya pemerintah terhadap dukungan dan investasi asing yang menyaratkan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 2. Perubahan pada opini publik Tuntutan masyarakat pada ketahanan pangan nasional Menguatnya dorongan publik terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan isu perubahan iklim. Isu kebakaran hutan dan lahan skala besar di tahun 2006 dan 2015. 3. Perubahan pada sistem koalisi pemerintahan Struktur kesempatan politik yang cenderung tertutup bagi gerakan lingkungan hidup dalam agenda pemerintah. Semakin terbukanya struktur kesempatan politik membuat isu konservasi dan perbaikan lingkungan hidup masuk dalam agenda pemerintah. Elite gerakan lingkungan masuk dalam koalisi pemerintahan pemenang pemilu 4. Kebijakan politik dan pengaruh dari subsistem lain Kebijakan terkait transmigrasi dan pembangunan pertanian (revolusi hijau) Tekanan dari dunia internasional untuk penyelasaian permasalahan lingkungan terutama yang terkait isu perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan. Bali Road-Map hasil Conference of Parties ke-13 di Bali
Perhatian pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebijakan pengelolaan gambut ditandai dengan dibuatnya unit kerja khusus dalam pengelolaan gambut langsung di bawah Presiden.
merupakan sebuah unit kerja khusus yang berkewenangan  sebagai  pelaksana  koordinasi  dan teknis di bawah naungan Presiden.

## Koalisi dalam Proses Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Gambut
Pendekatan ACF menggunakan parameter tetap dan parameter eksternal dalam kaitannya melihat arah koalisi  dan  cara  pandang  aktor.  Parameter  tetap meliputi  permasalahan  dasar,  distribusi  dasar sumberdaya,  struktur  dan  nilai  dasar  sosial,  dan peraturan  yang  berlaku.  Sementara  parameter eksternal  yang  mempengaruhi  cara  pandang  aktor terdiri  atas:  perubahan  sosial  ekonomi,  perubahan opini publik, perubahan sistem koalisi pemerintahan, kebijakan  politik  dan  pengaruh  dari  subsistem  lain. Parameter  eksternal  tersebut  diidentifikasi  melalui telaah diskursus  pada teks kebijakan. Parameter ACF pada  telaah  kebijakan  pengelolaan  dan  budidaya gambut diuraikan dalam Tabel 2.
Berdasarkan  analisa  parameter  tetap  dan parameter eksternal pendekatan ACF maka ditemukan arah kebijakan gambut adalah:
1.  Sebelum  2007,  Kebijakan  berorientasi  pada pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan pembangunan hutan tanaman.
2.  2007  –  2014,  Kebijakan  bertujuan  untuk merehabilitasi  dan  melindungi  lahan  gambut  dalam upaya  mitigasi  perubahan  iklim  dan  mencegah kebakaran  hutan  dan  lahan.  Meskipun  demikian, karena gambut masih dilihat sebagai sub-ordinate dari sistem kebijakan sehingga izin-izin pemanfaatan hutan masih diberikan selama status kawasan masuk dalam fungsi produksi.
3.  2014  –  2017,  Kebijakan  berorientasi  pada perlindungan, pengendalian kerusakan, dan pemulihan gambut sebagai satu kesatuan ekosistem.

## Analisa Aktor Pembentuk Koalisi
Berdasarkan  kecenderunan  pemikiran  para pihak (Tabel 3) yang diperoleh dari hasil interpretasi wacana  di  media  massa  dan  analisa  pada  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah,  serta  diverifikasi melalui  wawancara  maka  terdapat  dua  koalisi  para aktor.  Masing-masing  koalisi  mengusung  logika sistem  kepercayaan  (belief  system)  yang  saling berbeda  dalam  kerangka  pendekatan  Advocacy Coalition  Framework  (ACF).  Kedua  arah  logika sistem  kepercayaan  sekaligus  koalisi  yang  terbentuk tersebut yaitu:
1.  Koalisi  A:  mengusung  logika  sistem kepercayaan  (belief  system)  bahwa  gambut  sebagai salah satu sumberdaya lahan yang tersisa dan potensial dikembangkan  untuk  kegiatan  budidaya,  baik pertanian, perkebunan, maupun kehutanan;
2.  Koalisi  B:  mengusung  logika  sistem kepercayaan  (belief  system)  bahwa  gambut  sebagai satu  kesatuan  ekosistem  yang  harus  dilindungi  dan direhabilitasi apabila kondisinya telah rusak.

## Kontestasi Diskursus
Berdasarkan  kecenderungan  pemikiran  para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan pengelolaan  gambut  di  Indonesia,  maka  dapat diidentifikasi kontestasi diskursus melalui posisi para pihak dalam dinamika perubahan kebijakan berdasarkan  periodesasi  yang  sebelumnya  dibuat sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.
Table / Tabel  1. Title’s Table / Judul Tabel. (TNR, 9 pt)
Put a figure in this space surrounded by broken line. This line is not necessary in your manuscript.
(TNR, 9 pt)
Tabel 3. Kecenderungan Pemikiran Penentu Posisi Koalisi Aktor Aktor Kecenderungan Pemikiran Pemerintah Pusat Merupakan pembuat keputusan tertinggi di tingkat nasional dengan Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi. Perubahan kecenderungan pemikiran aktor pada tiap periode ditentukan oleh perubahan konstalasi politik yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Aktor memiliki kewenangan utama dalam implementasi PP Gambut. Memiliki kecenderungan pemikiran bahwa gambut merupakan ekosistem yang harus dilindungi dan direhabilitasi sehingga mampu mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sebelum tahun 2014, Aktor terbagi menjadi dua: (1) Kementerian Kehutanan; dan (2) Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan Memiliki kewenangan membuat peraturan di tingkat nasional berupa PerMen/KepMen yang mengikat semua pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan. Memiliki kecenderungan pemikiran memaksimalkan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya. Kementerian Lingkungan Hidup Memiliki kecenderungan pemikiran melindungi gambut dengan mencegah kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem gambut. Kementerian Pertanian Lahan gambut dapat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya untuk pertanian dan perkebunan sepanjang sesuai dengan karakteristik lahannya. Badan Restorasi Gambut (BRG) Adanya kebijakan PP gambut bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut dan menekan potensi terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Aktor merupakan kelompok pengusaha di bidang kehutanan. Aktor memandang implementasi atas kebijakan PP gambut akan mematikan hutan tanaman industri terutama penghasil bahan baku kertas. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Perubahan kebijakan menimbulkan ketidakpastian iklim investasi. Adanya tumpang tindih areal konsesi dengan kawasan restorasi gambut menjadikan biaya produksi makin tinggi karena harus membuat kembali rencana produksi dan mencari lahan pengganti (land swap) yang belum dipastikan clean and clear persoalan
tenurialnya. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Implementasi PP Gambut akan menghambat investasi pada sektor perkebunan dan kehutanan, yang kemudian akan berimplikasi pada naiknya tingkat pengangguran, menurunnya pendapatan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta terbengkalainya pembangunan infrastruktur. Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Gambut merupakan lahan yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya ketika ketersediaan lahan mineral semakin berkurang karena adanya konversi untuk pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Implementasi PP Gambut akan berdampak pada timbulnya masalah investasi, berkurangnya pendapatan daerah, dan terjadinya persoalan sosial di masyarakat. Gerakan Masyarakat Sipil Lingkungan Hidup: 1. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 2. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Mendukung kebijakan terkait perlindungan ekosistem gambut. Menolak budidaya di ekosistem rawa gambut karena akan merusak kualitas lingkungan hidup yang ada. Tabel 4. Dinamika Para Pihak dalam Koalisi Aktor Sebelum 2007 2007 – 2014 2014 – 2017 Koalisi A 1. Pemerintah Pusat 2. APHI 3. GAPKI 1. Kementerian Pertanian 2. APHI 3. GAPKI 4. Kementerian Kehutanan 1. Kementan 2. APHI 3. GAPKI 4. LPEM UI 5. HGI Koalisi B 1. Gerakan Masyarakat Sipil Lingkungan Hidup (WALHI, JATAM) 1. Pemerintah Pusat 2. Kementerian Lingkungan Hidup 3. Gerakan Masyarakat Sipil Lingkungan Hidup (WALHI, JATAM) 1. Pemerintah Pusat 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. BRG
4. Gerakan Masyarakat
Sipil Lingkungan Hidup (WALHI, JATAM)

## Kesimpulan
Dinamika kebijakan pengelolaan dan budidaya ekosistem gambut di Indonesia dipengaruhi oleh adanya perubahan struktur dan konstalasi politik kekuasaan  dengan  melibatkan  diskursus  masing- masing aktor yang diusung dalam koalisi. Kebijakan yang  ada  saat  ini  ditujukan  untuk  melindungi  dan merehabilitasi  ekosistem  gambut  yang  ada  dengan tetap membuka kesempatan bagi pemanfaatan lahan gambut  untuk  budidaya  sepanjang  menyesuaikan karakteristik ekosistem gambut dan mampu mencegah potensi terjadinya kebakaran.
Melalui  pendekatan  Advocacy  Coalition Framework  yang  digunakan  diperoleh  dua  koalisi yang  masing-masing  mengusung arah logika sistem kepercayaan  (belief  system),  yakni:  (1)  Koalisi  A yang  meyakini  lahan  gambut  sebagai  sumberdaya yang  potensial  dikembangkan  untuk  budidaya pertanian,  perikanan,  perkebunan,  dan  hutan tanaman;  dan  (2)  Koalisi  B  yang  memandang ekosistem  gambut  sebagai  ekosistem  rentan  yang harus dilindungi dan direhabilitasi. Oleh karena itu, agar  tujuan  pengelolaan  ekosistem  gambut  yang lestari  dapat  dicapai  maka  dalam  perumusan kebijakan  Pemerintah  perlu  meletakkan  konteks kepentingan para aktor dan kontestasi diskursus yang ada, sehingga diperoleh dukungan dari setiap koalisi terhadap kebijakan yang dibuat.

## Daftar Pustaka
Ardhian D, Adiwibowo S, Wahyuni ES. 2016. Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena  Politik  Lingkungan  Hidup. Jurnal Sosiologi Pedesaan 4 (3): 210 – 216.
Arshanti L, Kartodihardjo H, Khan A. 2017. Masalah dan  Kebijakan  Sertifikasi  Pengelolaan  Hutan Alam  Produksi  Lestari:  Penerapan  Advocacy
Coalition Framework. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 14 (2): 137 – 148.
Arts B. 2012. Forest Policy Analysis and Theory Use: Overview and Trends. Journal Forest Policy and Economics. 16:7-13.
Haryono.  2012. Lahan  Rawa:  Lumbung  Pangan Masa  Depan  Indonesia .  Jakarta:  IAARD Press-Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian.
Henry  AD,  et  al.  2014.  Policy  Change  in
Comparative Contexts: Applying the Advocacy  Coalition  Framework  Outside  of Western  Europe  and  North  America. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 16 (4): 299 – 312.
Masganti, Anwar K, Susanti MA. 2017. Potensi dan Pemanfaatan  Lahan  Gambut  Dangkal  untuk Pertanian. Jurnal  Sumberdaya  Lahan  11  (1): 43 – 52.
Rasyid  F.  2014.  Permasalahan  dan  Dampak Kebakaran  Hutan. Jurnal  Lingkar  Widyaiswara 1 (4): 47 – 59.
Sabiham  S,  Sukarman.  2012.  Pengelolaan  Lahan Gambut untuk Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia. Jurnal Sumberdaya Lahan 6 (2): 55 – 66.
Situmorang  AW.  2013. Dinamika  Protes  Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011) . Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
Sitorus  TB,  Maryam  R.  2018.  Politik  Hukum Pengelolaan  Lahan  Gambut  di  Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia 15 (3): 197 – 209.
Sotirov  M,  Memmler  M.  2012.  The  Advocacy Coalition  Framework  in  Natural  Resource Policy  Studies:  Recent  Experiences  and Further  Prospects. Journal  Forest  Policy  and Economics 16: 51 – 64.