## Manna Rafflesia
ISSN: 2356-4547  (Print), 2721-0006 (Online) Vol. 9, No. 2, April 2023, (358-377), https://s.id/Man_Raf Published By:  Sekolah Tinggi Teologi Arastamar  Bengkulu Article History: Submitted  : 07/02/2023 Reviewed : 15/02/2023 Accepted : 01/03/2023 Published  : 30/04/2023

## SIKAP DAN TINDAKAN ORANG KRISTEN TERHADAP ANCAMAN POLITIK IDENTITAS DAN INTOLERANSI: SEBUAH KAJIAN TEOLOGI PRAKTIS
Yonatan Alex Arifianto 1*) , Suhadi Suhadi 2 , Samuel Purdaryanto 3
1 Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga
2 Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup
3 Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu
*) Email Correspondence: arifianto.alex@sttsangkakala.ac.id
Abstract: Unfortunately,  the  big  national  problem  through  disputes  that  lead  to  the  horizontal disintegration  of  the  nation  occurs  in  Indonesia.  However,  this  happened  because  people wanted  to  be  pitted  against  power-greedy  individuals  by  sacrificing  harmony  to  reduce diversity  and  pluralism.  Using  descriptive  qualitative  methods  in  this  research,  it  can  be concluded  that  the  responsibility  of  believers  or  the  church,  in  general,  is  within  the phenomenology  of  identity  politics.  Believers  can  create  harmony  and  strengthen  it  through attitudes in public spaces. This aligns with the ideals of Indonesian independence, which does not see the SARA background. Likewise, pluralism must be maintained and guarded by actions that  do  not  offend  excessive  sentiments  of  human  identity.  Therefore  mutual  respect  and respect are separate ways to strengthen harmony so that the Indonesian nation is comfortable and becomes a place of peace for the next generation.
Keywords: Identity Politics, Tolerance, Pluralism, Harmony, Disintegration of the nation
Abstraksi: Persoalan bangsa yang besar lewat perselisihan yang menimbulkan disintegrasi bangsa secara horizontal  sangat  disayangkan  terjadi  di  Indonesia.  Namun  hal  itu  terjadi  karena  masyarakat mau  di  adu  domba  dengan  oknum  serakah  kekuasaan  dengan  mengorbankan  kerukunan bertujuan  mereduksi  keberagaman  dan  kemajemukan.  Menggunakan  metode  kualitatif deskritif  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggung  jawab  orang  percaya  atau  gereja secara  umum  yang  berada  dalam  fenomenologi  politik  identitas.  Orang  percaya  dapat menciptakan  kerukunan  dan  memperkokoh  melalui  sikap  di  ruang  publik.  Hal  itu  selaras dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tidak melihat latar belakang SARA. Begitu juga kemajemukan  harus  tetap  dijaga  dan  dikawal  dengan  tindakan yang  tidak    menyinggung sentimen  berlebihan  dari  identitas  manusia.  Oleh  karena  itu  saling  menghargai  dan menghormati menjadi cara tersendiri untuk memperkokoh kerukunan supaya bangsa Indonesia ini nyaman dan menjadi tempat kedamaian bagi generasi selanjutnya .
Kata kunci : Politik Identitas, Toleransi, Kemajemukan, Kerukunan, Disintegrasi bangsa
.

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  yang  merdeka dari penjajahan, dan  yang berdikari kuat serta mampu bertahan sampai didetik ini merupakan bangsa yang penuh adab dan nilai  gotong  royong,  dan  toleransi  yang kuat. Sebab negara Indoensia
berlandasan  nilai  berbangsa  yang  sudah disepakati  lewat  filosofi  Pancasila. Filosofi tersebut menaungi keberagaman serta  banyakanya  perbedaan  disegala aspek  anak  bangsa.  Oleh  karena  itu keberadaan  filosofi  tersebut  adalah modal  besar  untuk  menjaga  keutuhan bangsa,  dan  juga  merupakan  tekad  yang besar  untuk  berdiri  bagi  bangsa  dalam mempertahankan kemerdekaan serta membela  keutuhan  negara  Kesatuan Replublik  Indonesia  dengan  semangat kebersamaan  dalam  perbedaan.  Begitu juga  Indonesia  mendapatkan  predikat negara yang majemuk dengan keramahan dan tepo slira dalam bermasyarakat,  hal  itu  ditandai  dengan sikap  dan  tindakan  yang  mengarah kepada  nilai  persaudaraan,  toleran  dan hidup  dalam  damai  antar  pemeluk beragama dalam multikultural dan pluralitas.  Walaupun  sering  terdengar adanya indikator dari suara sumbang dan riak-riak pertikaian dalam konflik beragama  seperti  yang  terjadi  beberapa tahun  silam  di  kota  Ambon  konflik horizontal  antar  agama.    namun  sejauh ini  dapat  diminimalisir  atas  dasar kesepahaman  nilai  moralitas  Pancasila dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  sudah mengakar kuat dalam pribadi masyarakat bangsa. Namun saat ini dalam pemberitaan  nasional  dan  berbagai media  sosial  yang  seringkali  di blow  up adalah  tindakan  dengan  konflik  dan kepentingan golongan
mengatas- namakan  agama  yang  mana  hal  itu berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pilkada. Bahkan juga sering terjadi konflik  yang melebar dan merugikan   banyak korban antara
kelompok-kelompok
yang
akibatnya  menciderai  rasa  persatuan sesama anak bangsa. Adanya perselisihan yang seringkali mengkaitkan  isu  golongan  dalam  hal  ini
sering  dikaitkan  dengan  organisasi masyarakat, dan dilatarbelakangi adanya perbedaan  suku,  agama,  ras  dan  jenis kelamin  dari  pasangan  calon  kepala daerah  yang  tidak  bisa  diterima. 1 Maka sebagai anak bangsa menyatakan dengan tegas  bahwa  politik  identitas  yang dilatarbelakngi  oleh  apapun  tidak  bisa mengagalkan kemajemukan bangsa.
Walaupun fakta dilapangan adanya politik  identitas  dijadikan    senjata  bagi politikus ataupun orang yang mengatasnamakan ajaran dan  adat  yang mana aksinya bertujuan untuk pergantian kekuasaan pemerintahan. Dimana sarananya  mengunakan  pemilu  yang dilakukan di Indonesia. Melalui mekanisme  pemilihan  secara  langsung para  politikus  ini  menyuarakan  konten politik  identitas  menjadi  target  untuk mencari massa demi kepentingan pribadinya.  Maka  masyarakat  yang rentan  akan hoax dan  lemahnya  literasi berpolitik.  Bahkan  kebersamaan  atau solidaritas yang tinggi terhadap menjadikan  politik  identitas  sebagai momentum  yang pas dari  salah satu  alat dan  sarana  politiknya  untuk  memikat demi  mendulang  suara.  Politik  identitas sering  menggunakan  isu-isu  tentang keadilan  dan  pembangunan  daerah, bahkan  ketertimpangan  pembangunan dan  termarjinalnya  masyarakat  sebagai “jualan”  utama  para  politikus  politik identitas.
Iming-iming  dari  konten  politik identitas  ini  masuk  dalam  propaganda mereka  yang  mana  ini  adalah  tujuan awal  supaya  mereka  terpilih.  Sebab politik identitas menjadi alat yang sangat kuat  dalam  wacana  politik  mereka,  dan terlebih  banyak  masyarakat  dipengaruhi oleh  ambisi  para  elit  lokal  maupun politisikus  daerah  yang  tidak  bisa menerima perbedaan untuk tampil sebagai  pemimpin,  hal  ini  memang merupakan  masalah  yang  selalu  muncul
1 Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas Di Indonesia,” JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala 4, no. 4 (2019): 12–
16, https://doi.org/10.36312/jupe.v4i4.677.
disetiap pemilihan kepala Daerah. Sebab propaganda  politik  identitas  memang diakui  tidak  selalu  gampang  untuk dijelaskan.
Selain propaganda adanya arogansi para politikus menyulut pertikaian dengan  menyetujui  setiap  tindakannya sebagai  bagian  atas  nama  agama. Sehingga  arogansi  yang  tidak  melihat bingkai  besar  dari  kesatuan  pancasila, melahirkan  disintegrasi  sesama  anak bangsa.  Sebab  faktanya  ada  konflik dalam  dunia  maya  di  flatform  media sosial  ramai  akan  komentar  yang bernada  merendahkan  manusia  dan menghujat keyakinan. 2 Hal itu dipengaruhi  dengan  sikap  arogansi  dan keserakahan yang
mencederai kerukunan.  Fakta  yang  tidak  bisa dipungkiri  yang  terjadi  saat  ini  adalah, banyak  aktor  politikus  lokal  dan  tokoh politik nasional menggunakan isu politik identitas  ini  secara  intens  berkelanjutan dan  masif  atau  menyeluruh  dalam pembagian kekuasaan. 3
Kekuasan untuk
menguasai manusia  dan  segala  yang  terkait  dengan jabatan menjadi tujuan utamanya. Hal itu menjadi  sebuah  kecenderungan  yang dapat  menimbulkan  disintegrasi  dan konflik  bangsa  sebab  apapun  yang dilakukan  dalam  memobilisasikan  rasa identitas  bahasa,  suku  ataupun    agama maupun  golongan  merupakan  tindakan pembajakan  terhadap  nilai  dan  sistem dari keberadaan yang sesungguhnya dari Indonesia  sebagai  suatu  bangsa  yang terkenal dengan kemajemu-kannya. 4
Memang  politik  identitas  dalam muatan  kampanye  sangat  berperan penting.  Hal  itu  dimana  ada  signifikansi
2 Zahrotunnimah Zahrotunnimah, “Pola Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia,”
’Adalah 2, no. 11 (2018): 1–13, https://doi.org/10.15408/adalah.v2i11.9438.
3 Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal,” Journal of Government and Politics 3, no. 1 (2012): 109– 26, https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007.
4 Franz Magnis Suseno, “Politik Identitas?
Renungan Tentang Makna Kebangsaan,” Maarif 13, no. 2 (2018): 7–13, https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.18.
trand keberhasilan  dari  sarana  politik identitas ini menunjukan hasil
signifikansi dalam mengakumulasi
suara  pemilih.  Namun,  di  sisi  lain  sikap dan  nilai  dari  politik  identitas  sarat dengan  eksklusif  sehingga  merasa  diri paling benar, merasa paling berpengaruh yang  dimana  rasa  tersebut  menjadi indikator  perselisihan  dan  berujung menimbulkan perpecahan antar kelompok di tengah-tengah  masyarakat, bahkan  sistem  dalam  negara  Indonesia yaitu  demokrasi  yang  dikelolah  dengan tidak  sehat.  Standar  pendidikan  politik yang  dinilai  sangat  buruk  dan  tidak mencerminkan kebersamaan maka pendidikan  politik  yang  ditunjukan  bagi rakyat  Indonesia  tidak  maksimal  untuk membangun SDM dalam mengaktualisasikan  perpolitikan  yang semuanya itu mengarah kepada kehidupan  berkeadilan. 5 Tantangan  lain yang  cukup  serius  dihadapi  bangsa  ini terhadap  keutuhan  dan multikultural datang  dari  berbagai  gerakan  sempalan yang  mengatasnamakan  agama  dengan politik  indentitasnya  masing-masing. 6
Bahkan persoalan di Indonesia fenomenologi  politik  identitas  lebih terkait dengan masalah etnisitas, sebagai pola utama membangun kekuatan politik selanjutnya
peran keagamaan dimunculkan untuk menselaraskan iman. Lalu diutarakan nilai dari  ideologi yang sama  baik  dari  dasar  adat  istiadat maupun agama menjadi lokomotif meninggikan  politik  identitas.  Terlebih adanya    kepentingan-kepentingan  lokal yang  diwakili  pada  umumnya  oleh  para elit  politikus  yang  haus  akan  kekuasaan dengan  artikulasinya  dan  ide  masing- masing  demi  mangakumulasi  suara untuk  menang.  Alasan  dan  dasar  politik
5 Fitria Wulan Dhani, “Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada,” Metacommunication: Journal of Communication Studies 4, no. 1 (2019): 143–50, https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360.
6 Assyari Abdullah, “Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif,”
An-Nida’ 41, no. 2 (2017): 202–12.
identitas  yang  dimainkan    tersebut banyak  dipengaruhi  oleh  ambisius  dan kepentingan pribadi  para elit lokal untuk tampil  sebagai  pemimpin,  dan  juga merupakan  persoalan  yang  kompleks bagi  komunikasi  antar  masyarakat,  yang menimbulkan konflik-konflik
kepentingan. Akibat  adanya agenda dan kepentingan  pribadi  maupun  golongan yang  diunggulkan  dari  pada  rasa kebersamaan yang menghargai perbedaan. 7 Politik identitas yang
diaktualisasikan  para  politikus  dengan memanfaatkan  isu-isu  SARA      memang sangat  berpotensi  mematik  konflik  dan perpecahan  serta  disintegrasi  bangsa yang  masif.  Hal  ini  dipicu  oleh  masih kuatnya sikap kepentingan pribadi dengan  sentimen-sentimen  kedaerahan, primordialisme serta rendahnya toleransi tentu  hal  itu  merupakan  masalah  yang sangat  serius  yang  harus  segera  diatasi untuk  mencegah disintegrasi  bangsa dan konflik  horizontal  dalam  masyarakat majemuk. 8 Bahkan  politik  identitas khususnya  mengunakan  narasi  agama sebagai  tujuan  politik  memang  tidak pernah mati dalam arena politik di negeri ini. Seperti halnya momentum pemilihan kepala  Daerah  yang  disertai    terjadinya konflik  disintegrasi  sesama  anak  bangsa dan terpecahnya masyarakat membedakan  SARA  adalah  fakta  yang tidak bisa disangkal bagi politik identitas dimunculkan dalam perpolitikan
tersebut. Terlebih ketika identitas agama, yang suci dalam
membangun kemanusiaan dimunculkan untuk
kepentingan  golongan  dalam  kekuatan politik  maka  dampak  dari  keberagaman dan  keutuhan  berketuhanan  yang  Maha Esa  akan  tergores  dari  ulah  segelintir orang. 9
7 Abdullah.
8 Debora Sanur L, “Rekonsiliasi Politik Identitas di Indonesia,” Majalah Info Singkat (Jakarta, Mei 2017), 2
9 Endang Sari, “Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta,” Kritis 2, no. 2 (2016): 145–56.
Politik identitas dan toleransi telah menjadi topik yang dibahas baik dari sisi hukum  maupun  agama serta kebangsaan dan  menjadi  pembahasan  riset  supaya menemukan  akar  masalah  dan  memberi solusi bagi masyarakat dalam menghadapinya.  Salah  satunya  adalah riset  yang  dilakukan  oleh  Obet  Nego yang mengkaji tentang
Teologi multikultural  dan  kemajemukan  sebagai dasar  makluk  sosial  dalam  meresponi politik  identitas  tersebut  dan  juga sebagai  counter  terhadap  meningkatnya eskalasi  politik  identitas  di  negara Indonesia.    Kesimpulan  dari  kajian tersebut  adalah  trend  politik  identitas  di dalam  praktiknya,  sangat  memperalat „kelompok-kelompok‟  partikular  demi kepentingan  para  elite-elite  politik  yang tidak memiliki nilai menghargai kebersamaan  dan    bertanggungjawab demi  keutuhan  bangsa.  Trend  politik identitas  tersebut  kemudian  direspon dengan  teologi  multikultural  yang  mana dinyatakan  sebagai  peran  kebersamaan dan  persatuan  dari  berbagai  pluralitas untuk  menghadirkan  persatuan,  keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat  Indonesia. Politik  identitas  yang  menjadi  alat kendaraan dalam panggung politik untuk meraih  simpati  dan  dukungan  massa, selalu  berakhir  pada  benturan-benturan di  tengah-tengah  masyarakat.  Strategi dan  cara  berpolitik  dengan  intrik  SARA tersebut  dapat  mengorbankan  rakyat sendiri  sehingga  berakibat  disintegrasi bangsa. 10 Begitu  juga  dengan  Sukron Romadhon  dan  Try  Subakti  melakukan penelitian  yang  sama,  menyusun  kajian tentang analisis terhadap politik identitas dan  toleransi  dengan  judul  toleransi  dan politik  identitas:  Studi  tentang  perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Dimana riset  tersebut  menyatakan  bahwa  dalam keberagaman  dalam  berbagai  macam sektor,  mendorong    orang  Indonesia
10 Obet Nego, “Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia,” PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 16, no. 2
(November 5, 2020): 121–39, https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.109.
khususnya orang percaya untuk mengedepankan nilai-nilai
kebangsaan.    Bangsa  Indonesia  dapat menjadi role  model dalam  menjalankan sisstem  pemerintahan  yang  memiliki latar      belakang  beragam  dan  dinamis. Sehingga    gagasan    tentang  toleransi dan  politik    identitas    menjadi  langkah solutif dalam menyelesaikan dari berbagai  macam  konflik  kelompok kepentingan. 11 Namun  pada  beberapa riset  sebelumnya  tersebut  belum  ada pembahasan  tentang    ancaman  politik identitas dan hilangnya toleransi sebagai kajian  memperkokoh  kerukunan  sesama anak bangsa.  Oleh karenanya penelitian ini  disusun  untuk  memberikan  deskripsi cara  praksis  sikap  dan  tindakan  orang percaya yang dapat memberikan dampak ekspresi iman Kristen
dalam bermasyarakat  dan  juga  ruang  virtual demi menjaga keutuhan bangsa.
Kajian  ini  merespon  pelbagai fenomena  yang  terjadi  di  bangsa  ini dimana  terkait  dengan  model  politik identitas  yang  sering  dimuncukan  dan juga  ditampilkan  di  Indonesia,  yang berdampak  terhadap  sikap  dan  tindakan orang  percaya  merespon  sebagai  bentuk memperkokoh spritual dan nilai
kerukunan termasuk di dalamnya bagaimana jalan keluar  yang ditawarkan nilai dan moral Alkitab untuk mengatasi fenomena tersebut yang sangat meresahkan dan memicu konflik horizontal.

## METODE
Artikel  ini  mengunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana seperti  yang  dinyatakan  oleh  Zaluchu bahwa penelitian  deskriptif lebih terarah kepada  kajian-kajian    kebenaran  yang memuat  sifat  relatif  dan  interpretatif. Metode  ini  juga  lebih  mengarah  kepada analisis  teori  yang  mendasar  dan  kuat untuk dimunculkan sebagai dasar
11 Sukron Romadhon and Try Subakti, “Toleransi Dan  Politik  Identitas:  Studi  Tentang  Perilaku Politik  Kebangsaan  Di  Indonesia,” As-Shahifah: Journal  of  Constitutional  Law  and  Governance 2, no. 2 (2022): 91–115.
penulisan  bertujuan  pada  hasil  dari kesimpulan. 12 Oleh  karenanya  penelitian ini  memilih  metode  kualitatif  deskriptif. Kajian  kualitatif  ini  mempergunakan data  deskriptif  yaitu  hasil  kajian  dari studi  pustaka  terhadap  pelbagai  literatur yang  relevan  dan  seiring  dengan pembahasan dalam artikel ini.
Penelitian ini juga mengutamakan  penggalian  teks  Alkitab yang dapat mendukung penulisan  artikel ini. Pembahasan diawali dengan pemahaman  tentang  hakikat  politik identitas  dan  ancamannya,  dilanjutkan kepada  nilai  toleransi  dalam  nilai  dan moral  Alkitabiah.  Sehingga  atas  dasar dan situasi fenomenologi politik identitas  tersebut  dilakukan  analisis terhadap  peran  serta  tidnakan  orang percaya  merespon  ancaman  politik indentitas sebagai aktualisasi  yang dapat umat percaya lakukan dalam memperkokoh  rasa  persaudaraan  yang bermuatan  besar  kerukunan  baik  di dunia  nyata  bermasyarakat  maupun  di ruang  virtual  saat  ini.    Sehingga  dapat disimpulkan solusi praksis penerapannya sebagai bagian dari perintah Yesus  yang menerapkan  orang  percaya  sebagai terang dan garam dunia.

## HASIL
Hasil        penelitian        ini memberikan  temuan-temuan  berkaitan dengan  ancaman  politik  identitas  dan hilangnya  toleransi.  Adapun  hasil  dari penelitian  yang  didapat  melalui  studi literatur.            diharapkan      memberikan kontribusi  yang  aktif  dan  berkelanjutan, khususnya  berkenaan  dengan  sikap orang  percaya  sebagai  pribadi  yang terpanggil  menjadi  terang  dan  garam dunia untuk mempertahankan dan memperkokoh kerukunan dengan melawan  setiap  politik  identitas  yang mengataskan  namakan  SARA.    Hasil penelitian    dari  artikel  ini    dapat
12 Sonny  Eli  Zaluchu,  “Strategi  Penelitian Kualitatif  Dan  Kuantitatif  Di  Dalam  Penelitian Agama,” Evangelikal:  Jurnal  Teologi  Injili  Dan Pembinaan  Warga  Jemaat 4,  no.  1  (2020):  28– 38, https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167.
memberikan dampak dan kontribusi bagi pemahaman kepada orang percaya untuk menghindari  dan  melawan  dengan  bijak setiap  orang  yang  mengunakan  politik identitas.

## PEMBAHASAN Hakikat dan Fenomenologi Politik Identitas
Politik  identitas  yang  dilakukan dalam  setiap  jenjang  pemilu  secara umum dikaitkan dengan segala aktualisasi  dari  politikus  dalam  gerakan sosial  mengatasnamakan  kepentingan, baik  yang  dilakukan  secara  personal maupun  komunal  untuk  mendapat  suara dalam  pemilu  dan  juga  mengarah  pada personal branding yaitu pengakuan yang lebih  luas  dari  masyarakat  luas  sebagai bagian dari penguasaan wilayah. Memang  banyak  peran  para  politikus dalam  melancarkan  aksinya  demi  suara. Terlebih  adanya  sikap  dan  nilai  politik yang  mengatasnamakan  identitas  ini gayung  bersambut  dengan  kelompok sosial  yang  memiliki  pengalaman  yang tidak  enak  akibat  merasa  diintimidasi baik  ide,  pendapat  maupun  tujuan sampai  didiskriminasi  oleh  negara  dan pemerintah  dalam  menyelenggarakan sistem  pemerintahan  yang  tidak  suka dengan  aktivitas  dari  sebuah  gerakan yang  juga  mengatasnamakan  SARA. Politik  identitas  merupakan  usaha  para oknum manusia serakah dengan
memanfaatkan  manusia  dan  sumber dayanya secara politis
yang mengutamakan kepentingan pribadi maupun  kepentingan  komunal  yang didasarkan  pada  adanya  persamaan identitas  yang  melekat  mencakup  ras, etnis,  dan  gender,  maupun  agama    seta melibatkan kelompok persamaan tertentu.  Sehingga  politik  ini  kerap digunakan untuk membawa perubahan, 13
namun beresiko terhadap nilai kemanusian yang adil dan juga bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.
13 Zahrotunnimah, “Pola Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia.”
Pemaknaan  makna  dan  tujuan  dari politik  identitas  sebagai  kendaraan  dan sarana  berpolitik  praktis  sebagai    tujuan petarungan  perebutan  kekuasaan  politik sangat  dimungkinkan  dan  kian  muncul mengemuka  dalam  praktek  politik  di kehidupan  sehari-hari  yang  saat  ini sering  diberitakan  dan  dilihat  dari oknum-oknum yang mengataskan SARA. 14 Oleh  sebab  itu  pemaknaan  dan sifat  dari  politik  identitas  seperti  yang dinyatakan  oleh  Agnes  Heller  dalam kutipan Muhtar Haboddin, yang mendefinisikan  politik  identitas  sebagai gerakan  politik  yang  diaktualisasikan dalam  masyarakat  umum  yang  fokus perhatiannya
adalah perbedaan- perbedaan  yang  ada  di  masyarakat sebagai  suatu  kategori  politik  yang utama.  Hal  itu  diutamakan  dengan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal sampai pada kekerasan fisik  dan  juga  pertentangan  etika  dan moral  dalam  kehidupan. 15 Lebih  jauh dalam  bukunya  Politik  Identitas,  Rozi dkk  menguraikan  problematika  dan paradigma  keetnisan  akan  menjadi bumerang  bagi  persatuan.  Begitu  juga dengan  Donald  L  Morowitz  dalam tulisan Muhtar Haboddin
mengungkapkan  bahwa  politik  identitas adalah  memberikan  garis  yang  tegas bagi  keberagaman  populasi  dimana ketegasan  itu  untuk  menentukan  siapa yang  akan  disertakan  sebagai  gerbong dan  kendaraan  menuju  kepentinagan pribadi  maupun  kepentingan  golongan dan  siapa  yang  akan  ditolak.  Karena garis-garis  penentuan  tersebut  tampak permanen yang didasari dari keberagaman  dan  keunikan  manusia, maka  status  sebagai  anggota  bukan anggota  dengan  serta  merta  tampak bersifat permanen. 16
Peran  kepetingan  manusia  dalam mendapatkan kekuasaan memang
14 Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal.”
15 Syafuan Rozi et al., Politik Identitas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 1.
16 Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal.”
dilakukan berbagai cara supaya kepentingan  personal  maupun  komunal dapat  tercapai.  Seperti  yang  terjadi beberapa pemilu, politik identitas menjadi cara untuk memuncaki kekuasaan.  Bahkan  sikap  dari  identitas ini  digunakan  sebagai  provokator  adu domba  dalam  masyarakat.  Untuk  itu sejatinya orang percaya dan gereja hadir dan bergumul dengan tantangan- tantangannya  yang  semakin  komplek dalam membedakan manusia dengan ciri khas like dan dislike .    Yang  mana  saat ini  gereja  berada  di  tengah  situasi menguatnya  secara besar-besaran  politik identitas yang dimunculkan demi kekuasaan, dimana mengorbankan kepercayaan  kepada  Tuhan  sebagai sarana  dan  alat  pencapaian  kekuasaan untuk  mengusasi  sesama  anak  bangsa. Gereja  juga  berhadapan  dengan  para politikus  yang  memiliki  sikap  dan  nilai moral  yang  rendah  dan  juga  lemahnya integritas,  kredibilitas  serta  identitas, dari  para  pemimpin  atau    tokoh  agama yang  mau  diperalat  untuk  memperoleh keuntungan pribadi maupun golongannya serta diperalat demi keinginan untuk berkuasa. Sejauh  ini  diyakini  bahwa  adanya politisasi identitas yang mengatasnamakan  SARA  tidak  pernah dapat  menyelesaikan  masalah,  justru memperburuk kondisi kemajemukan bangsa  serta  nilai  toleransi  yang  sudah dibangun  menjadi  runtuh  akibat  syawat politik  yang  berdasarkan  kekuasaan  dan keserakahan semata. Dampak besar juga terjadi
mempengaruhi sistem pemerintahan  dan  keamanan  bangsa, sebab  hal  itu  mencederai  demokrasi bangsa,  dan  merugikan  bangsa. 17 Oleh karena  itu  penguatan  politik  yang berdasarkan  identitas  yang  merugikan keadilan  manusia  merupakan  potret  diri dari  pergulatan  politikus  yang  sengaja bernaluri  rakus  dari  sebuah  potret
17 Kurnia Sondang Lumban Gaol, “Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia,” Missio Ecclesiae 5, no. 1 (2016): 35– 51, https://doi.org/10.52157/me.v5i1.57.
manusia  yang  tidak  bisa  membawa keadilan sosial tanpa deskriminasi SARA.

## Nilai dan Moral Ajaran Yesus sebagai sikap kerukunan dalam kemajemukan
Kemajemukan  serta  sikap  dari toleransi  di  negara  Indonesia  dibangun oleh  para  pendiri  bangsa  di  atas  sikap persatuan.  Dimana  adanya  perbedaan SARA  justru  menjadi  kekuatan  bagi negara  karena  melaluinya  kekurangan yang  ada  menjadi  saling  terlengkapi. Perbedaan
sejatinya
memberi kesempatan  kepada  bangsa  Indonesia untuk  dapat  belajar  banyak  perkara  dan sikap  baik  antara  lain:  kerendahan  hati, menghargai  dan  memahami  pandangan orang  lain,  ketulusan  dalam  mengasihi dan  sikap    baik  lain  yang  dapat terbangun  dengan  penuh  damai  dan kasih. Kemajemukan dan toleransi saling menghargai adalah sebagai berkah ketika bangsa  ini  dapat  mengelolanya  dengan baik. 18 Terlebih  nilai  tersebut  dapat menjadi  tujuan  bermasyarakat  dalam mengaktualisasi  sebagai  gaya  hidup dalam kerukunan.
Di  dalam  Perjanjian  Baru,  sikap hidup  dalam  kerukunan  telah  Yesus ajarkan  dan  teladankan  secara  nyata dalam  kehidupan  pengikut-Nya.  Secara jelas  juga  di  dalam  Injil  Matius  tentang pernyataan  Yesus  terhadap  jebakan kaum Farisi berkaitan dengan membayar pajak.    Kaum  Farisi  merupakan  kaum pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang  padamasa  Bait  Allah  ke-2, sekitar abad ke 2 SM. Menurut para ahli, kaum  Farisi  adalah  perkembangan  dari kelompok  Hasidim. Kelompok  Hasidim yang diungkapkan Manafe dengan mengkutip  karya  George  Foot  More adalah  kelompok  yang  menganggap  diri mereka  sebagai  orang  beragama  yang saleh. Kelompok Hasidim
18 Abd Mu‟id Aris Shofa, “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila,” JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) 1, no. 1 (2016): 34–40.
memisahkandiri  dari  orang  biasa . 19
Mereka  sangat  bertentangan  dengan pemerintahan romawi dan menginginkan pernyataan  Yesus  yang  menolak  atau mendukung  menjadi  bumerang  bagi Yesus  terhadap  masyarakat  Israel  yang marah  kepada  pemerintahan  Romawi dengan  adanya  pajak  yang  besar.  Dan juga  menjadi  pesakitan  bagi  Yesus  bila melarang  membayar  pajak  terhadap kaisar (Mat. 22: 15-22). Pertanyaan yang menjebak ingin melibatkan politik Identitas  dari  masyarakat  Yahudi  untuk menentang  Yesus  menjadi  alasan  orang farisi ini .
Di  dalam  Injil  Yohanes  adanya pertemuan Yesus dengan wanita Samaria yang  memiliki  banyak  suami    di  sumur Yakub  menjadi  bukti  bahwa  kehendak Yesus untuk berkomunikasi membangun nilai  moderat  dan  toleransi  yang  tidak menghakimi kepercayaan wanita Samaria  yang  menyembah  di  gunung Gerizim.    Sejatinya  percakapan  itu mencerminkan kedewasaan
wanita
Samaria untuk terbuka akan kehidupannya. Terlebih dalam komunikasi  yang  mengarah  kepada prinsip penyembahan yang benar tersebut  tidak  ada  kesan  menyalahkan dan mengintimidasi namun mengandung ajakan yang penuh kasih yang tulus akan jiwa  yang  perlu  diselamatkan.  Bahkan ajakan yang dinyatakan Yesus mengandung  kuasa  sehingga  dapat menggerakkan  jiwa  wanita  tersebut untuk  menyembah  Allah  dengan  benar (Yoh.  4:4-26)  Peran  Yesus  terhadap kasih-Nya kepada orang Samaria membuktikan  Allah  tidak  membedakan manusia.  Wujid  kasih  Allah  ini  juga harusnya  menjadi  dasar  orang  percaya untuk meneladani sikap-Nya mengharagai keberagaman dan
pluralitas.
Kisah  lain  yang  juga  dipertegas rasa  kemanusiaan  dinyatakan  Yesus
19 F S Manafe, “Sikap Kristen Dalam Arena Politik,” Missio Ecclesiae 6, no. April (2017): 1– 16, https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/vi ew/66.
dalam  pengajarannya  adalah  cerita tentang  perumpamaan  orang  Samaria yang sangat baik dan berhati mulia (Luk. 10:25-37).  Dimana  tokoh  cerita  tersebut berlatar belakang kebencian orang
Yahudi kepada orang Samaria.
Kebencian  terhadap  perkawinan  silang dan  tempat  penyembahan  yang  berbeda dari orang Yahudi yaitu gunung gerizim. Sebab  Samaria  telah    membangun kepercayaan  yang  dianggap  sebagai pengejawantahan kebenaran sejati melalui peribadatan di Gunung Gerizim. Adanya perbedaan regligi dan percampuran  suku  menjadikan  Konflik bernarasi  kebencian  ini  tidak  pernah selesai  dan  turun  secara  generasional, sehingga  membawa  narasi  kebencian diantara  kedua  komunitas  bangsa  itu berasal  dari  sejarah  yang  panjang. 20
Namun dalam kisah tersebut menjabarkan kasih dan ketegasan Tuhan bahwa  sesama  manusia  adalah  ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dihormati  tanpa  melihat  latar  belakang sejarah.  Sebab  semua  orang  tanpa  ada pembatasan  baik  dari  warna  kulit,  ras, suku,  kelompok  atau  batasan  lainnya. Kisah  pengajaran  tentang  toleransi  dan kasih  tersebut  menambah  nilai  kebaikan bahwa  sikap  dan  teladan  yesus  dalam menuangkan pengajaran tentang mengasihi tidak membedakan
bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh  politus  saat  ini.  Dimana  stereotip yang  melahirkan  kecurigaan  yang  besar dan  prasangka  intervensi  melahirkan sikap  diskriminasi  maupun  menuju intoleransi  harus  diluruhkan  melalui kebaikan,  kasih  serta  prilaku  kepedulian yang  dikerjakan  tanpa  mengenal  SARA maka  hal  itu  memberikan  nilai  pada kemanusiaan yang tidak melihat identitas  sehingga  membawa  manusia pada  kebaikan  dan  kepedulian  yang
20 Yonatan Arifianto, “Deskripsi Sejarah Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria,”
PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 16, no. 1 (2020): 33–39, https://doi.org/10.46494/psc.v16i1.73.
sempurna. 21
Pernyatan  sikap  hidup  dalam  nilai toleransi  juga  dinyatakan  ajaran  Yesus dalam  kitab  injil  Yohanes  10:16  dimana Yesus mengajarkan dalam perumpamaan gembala  yang  baik  yang  mana  gembala yang baik diilustrasikan sedang menuntun  domba  lain  yang  berasal  dari kandang yang berbeda yang tidak masuk dalam  kawanan.  Namun  domba-domba yang  berasal  dari  kandang  berbeda, semua pada akhirnya akan hidup bersatu dan  berbaur  dalam  kedamaian  serta kesejateraan bersama gembala dipercaya dengan  kriteria  gembala  yang  baik tersebut. Perumpamaan dalam pengajaran Yesus tersebut menggambarkan  bahwa  Tuhan  tidak mengadakan suatu pembeda, baik secara SARA, namun Yesus  merangkul dengan kasih  domba  dari  „kandang  yang  lain. 22
Perumpamaan    domba  yang  berasal  dari luar  kandang  tersebut  mengisyaratkan bahwa  di  luar  bangsa  umat  pilihan Tuhan  yaitu  bangsa  Yahudi  pun  adalah manusia  yang  diciptaakan  Allah  yang membutuhkan tuntunan dan kasih Tuhan serta  membutuhkan  anugerah  untuk beroleh  kehidupan  kekal.  Hal  ini membuktikan bahwa pengajaran tersebut menyatakan  tidak  ada  nya  sikaf  dan prlaku  eksklusivitas  kelompok.    Melalui perumpamaan tersebut Tuhan mengajarkan bahwa dalam pandanganNya,  semua  manusia  sama berharga dan dikasihi-Nya tanpa kecuali. 23
21 Yonatan Alex Arifianto and Carolina Etnasari Anjaya, “Menggereja Yang Ramah Dalam Ruang Virtual: Aktualisasi Iman Kristen Merawat Keragaman,” Jurnal Teologi Gracia Deo 4, no. 2 (2022): 219–30, https://doi.org/10.46929/graciadeo.v4i2.90.
22 Adhika Tri Subowo, “Gembala Bagi Semua Domba: Memaknai Domba Dari Kandang Yang Lain Dalam Yohanes 10:16 Dalam Upaya Merangkul „Sang Liyan,‟” Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies 1, no. 2 (2021): 165, https://doi.org/10.21460/aradha.2021.12.651.
23 Ronald Yohanes Sinlae, “Kompetensi Pedagogik Tuhan Yesus Dalam Injil Matius Pasal 5-7,” Excelsis Deo: Jurnal Teologi,
Perlu  disadari  bahwa  sebagai pribadi  manusia  yang  memiliki  naluri mengasihi  sesamanya  pada  hakikatnya adalah  makhluk  sosial  yang  sangat membutuhkan  akan  kerjasama  dan perhatian  dari  sesamanya.  Realita  sikap toleransi  yang  ada  di  Negara  Kesatuan Republik
Indonesia membuktikan bahwa  Indonesia  memiliki  keragaman yang  sangat  membutuhkan  nilai-nilai keluarga  dan  kebersamaan  yang  terikat nilai  toleransi  diantara  sesama  anak bangsa  demi  hadirnya  kehidupan  yang sejahtera  aman  dan  harmonis.  Sebab sejatinya kemajemukan dan sikap toleransi  merupakan  fakta  keragaman bangsa  Indonesia  yang  harus  diterima dan  disyukuri  sebagai  bagian  dari kehendak  Tuhan  atas  bangsa  Indonesia. dimana  pluralitas  dan  keberagaman keyakinan tidak perlu diperdebatkan dan dieksploitasi demi kepentingan
kekuasaan  yang  mengorbankan  keadilan dan rasa kemanusiaan.
Terlebih digunakan  sebagai  sarana  menggugat kelompok-kelompok tertentu atau bahkan disingkirkan demi supremasi dan kepentingan  politik  dan  agama  tertentu untuk  berkuasa  dalam  intimidasi  dan persekusi kelompok atau agama minoritas. 24 Oleh  karena  itu  pengajaran Yesus  yang  juga  jauh  sebelumya dinyatakan  dalam  kitab  Mazmur  133 dinyatakan bahwa kerukunan juga membawa  kesatuan  dan  berkat  yang dicurahkan  bagi  semua  manusia  yang menghargai persaudaraan yang
diaktualisasikan  setiap  hari  dengan menghargai  harkat,  martabat  dan  juga derajat  manusia  tanpa  deskriminasi SARA.  Dasar  inilah  menjadi  acuan bahwa  adanya  ancaman  terhadap  politik identitas  seharusnya  tidak  membawa orang  percaya  untuk  bersikap  apatis maupun  marah  dan  membenci  orang- orang yang berbeda secara SARA.
Misiologi, Dan Pendidikan 4, no. 1 (2019): 35– 55.
24 Dewi Magdalena Rotua, “Toleransi Agama Dan Motif Misi Kristen,” Missio Ecclesiae 3, no. 2 (2014): 145–61.

## Tanggung Jawab dan Aktualisasi
Kerukunan Sebagai Sikap dan Tindakan  Orang Percaya Keberadaan  orang  percaya  yang memiliki  agama  dan  identitas  diri  yang sejatinya  menjunjung  tinggi  kerukunan dan  pluralitas.  Sebagai  pribadi  yang bergerak untuk kemajuan dan peradaban bangsa tidak bisa dipungkiri menghadapi pilihan-pilihan yang menentukan kemajuan  bangsa  tersebut  atau  juga menjadi bagian dari
reduksi keberagaman.  Pilihan  tersebut  dapat dinyatakan  sebagai  sikap  dan  tindakan berdampak  atau  tidak  berdampak.    Hal ini  memiliki  arti  bahwa  manusia beragama akan selalu menghadapi pengambilan keputusan untuk
berpartisipasi  secara  aktif  dan  menjadi bagian dari kemajuan atau bersikap pasif terhadap  keadaan  yang  hari  lepas  hari adanya  rongrongan  terhadap  kesatuan bangsa melalui politik identitas di dalam negara  tersebut.  Sebab  sejatinya  kondisi ini  muncul  karena  agama  berada  di dalam  sebuah  ruang  lingkup  yang  lebih luas  dari  dirinya  sendiri,  yakni  ruang publik. 25 Keikutsertaan  orang  percaya untuk  berada  dalam  bagian  kerukunan dapat  meninggalkan  cara  berpolitik yang  salah  dengan  politik  identitas, karena hal itu berpotensial menimbulkan masalah  yang  sampai  kepada  akar rumput  dalam  kehidupan  di  masyarakat ketika  umat  beragama  hidup  bersama dengan  umat  beragama  lain  di  ruang publik. 26 Oleh karena itu tanggung jawab tersebut  diaktualisasikan  sebagai  warga negara  Indonesia  yang  meyakini  sistem ideologi  dan  landasan  bernegara  yaitu
25 Grets Janialdi Apner Siregar, “Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia,” Diegesis : Jurnal Teologi 6, no. 2 (2021): 1–24, https://doi.org/10.46933/dgs.vol6i21-24.
26 Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, “Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik,” GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian 6, no. 1 (2021): 95–102, https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658.
Pancasila sebagai nilai yang kuat dan tak tergantikan    oleh  ideologi  manapun dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam masyarakat  yang  multikultural  seperti bangsa Indonesia ini. 27 Maka itu Pancasila mau tidak mau harus dijadikan ketetapan  pilihan  yang  tepat  yang diaktualisasikan dan diimplikasikan disetiap market  place dimana  orang percaya  tinggal  dan  berada  sebagai bagian  dari  pluralisme  dan  panggilan Tuhan untuk menjadi saksi.
Sebagai  pengikut  Kristus  haruslah memiliki  sikap  dan  tindakan  yang mendukung dan ikut berkontribusi dalam menjaga  kedamaian.  Tidak  terlibat disetiap kegiatan yang mencoreng identitas manusia. Terlebih orang percaya  juga  diharapkan  harus  proaktif dan  mendukung  penuh  bangsa  dan negara  dalam  mengupayakan  kerukunan supaya  terjadinya  toleransi  beragama dan  di  negeri  tercinta  ini  untuk  generasi yang  lebih  baik.  Melihat  dampak  masif dari politik identitas maka orang percaya berupaya dan kerja keras sangat dibutuhkan mengingat ancaman disintegrasi  bangsa.  Memang  pluralitas agama  disatu  pihak  sangat  berharga  dan merupakan  kekayaan  dan  keunikan  dari bangsa  Indonesia  yang  besar,  hal  itu tidak  dapat  dipungkiri.   Maka    harus disikapi  dengan  bijak  dan  keputusan politik  yang  jauh  dari  SARA,  agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan  aman  dan  damai  di  negeri  yang tercinta  ini.  Hendaknya  toleransi  dan keinginan kuat dalam masyarakat majemuk  tidak  sekedar  menjadi  suatu wacana  dan  retorika    saja  tetapi  harus teraplikasi  dalam  kehidupan  sehari-hari dimarket  place. 28 Maka  peran  gereja dapat memberikan edukasi dalam tanggung  jawabnya  memajukan  bangsa dan  juga  menjaga  dari  perpecahan  dari politik  identitas  dengan  memperat  kasih
27 Atmari Atmari, “Jalan Keluar Dari Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural,” in
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars , vol. 3, 2019, 333–42.
28 Rotua, “Toleransi Agama Dan Motif Misi Kristen.”
kepada  sesama  walaupun  itu  berbeda dalam SARA. Untuk itu sikap menghargai  dan  menghormati  yang diteladankan Yesus diaktualisasikan dalam iman Kristen.
Sasaran  dari  edukasi  warga  gereja sebagai  orang  percaya  adalah  untuk mentransformasi kesadaran sebagai pribadi  yang  meneladani  Kristus  dan sebagai  bagian  umat  dan  masyarakat memiliki  pikiran  yang  menghargai sesama  bertujuan  untuk  menjadi  lebih demokratis dan manusiawi dalam berpolitik  praktis  tanpa  adanya  sikap deskriminasi maupun intimidasi
identitas.  Sehingga  Gereja  bukan  anti pluralistik  dan  kemajemukan  di  segala bidang  juga  gereja  tau  orang  percaya mendukung  kebebasan  warganya  untuk berpolitik  tanpa  mengunakan  sarana politik identitas. Sebab kerukunan adalah  harga  dari  sebuah  perdamaian yang terus diperjuangkan untuk membawa keadilan yang berdampak dari damai sejahtera kepada manusia.
Kerukunan juga senjata yang dinyatakan untuk  mencounter  keinginan  manusia yang menunggangi
SARA demi
kekuasaan dan keserakahan duniawi.

## KESIMPULAN
Pembahasan yang dikaji bagaimana posisi orang percaya terhadap ancaman  politik  identitas  dan  hilangnya toleransi memang diyakini bahwa pergumulan  dan  sikap  gereja  dengan dirinya sendiri  yang selalu berada dalam bayang-bayang  politisasi.    Gereja  harus bersikap  tegas  untuk  membawa  pesan damai.  Sebab  sejatinya  orang  percaya ataupun  gereja  pada  umumnya  dalam upaya menghadirkan keadilan sosial dan perdamaian  serta  kemajuan  bangsa harus disertai sikap yang meneladani apa yang  Yesus  telah  lakukan  bagi  dunia. Karena  memperkokoh  kerukunan  ini menunjukan  jati  diri  sebagai  terang  dan garam  dunia  harus  dituntut  berdampak untuk  ambil  bagian  sebagai  warga negara  yang  bebas  dari  politik  identitas. Untuk  itu  tanggung  jawab  yang  berada
dalam  fenomenologi  politik  identitas orang percaya dapat menciptakan kerukunan dan memperkokohnya
melalui sikap yang menjadi berkat dalam ruang publik. Hal itu juga selaras dengan apa  yang  dengan  cita-cita  kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pejuang kemerdekaan yang tidak melihat latar  belakang  SARA.  Begitu  juga kemajemukan  harus  tetap  dijaga  dan dikawal dengan tindakan-tindakan setiap hari  yang  tidak  pernah  menyinggung sentimen berlebihan dari identitas manusia. Oleh karena itu saling menghargai  dan  menghormati  menjadi cara  tersendiri  untuk  memperkokoh kerukunan  supaya  bangsa  besar  atas nama  Indoensia  ini  memberi  rasa nyaman bagi generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Assyari. “Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif.” An-Nida’ 41, no. 2 (2017): 202–12. Arifianto, Yonatan. “Deskripsi Sejarah
Konflik Horizontal Orang Yahudi Dan Samaria.” PASCA : Jurnal
Teologi Dan Pendidikan Agama
Kristen 16, no. 1 (2020): 33–39. https://doi.org/10.46494/psc.v16i1. 73. Arifianto, Yonatan Alex, and Carolina Etnasari Anjaya. “Menggereja Yang Ramah Dalam Ruang Virtual: Aktualisasi Iman Kristen Merawat Keragaman.” Jurnal Teologi Gracia Deo 4, no. 2 (2022): 219– 30. https://doi.org/10.46929/graciadeo. v4i2.90. Atmari, Atmari. “Jalan Keluar Dari
Politik Identitas; Studi Antropologi Struktural.” In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars , 3:333–42, 2019.
Dhani, Fitria Wulan. “Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada.”
Metacommunication: Journal of Communication Studies 4, no. 1 (2019): 143–50. https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.63 60. Haboddin, Muhtar. “Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal.” Journal of Government and Politics 3, no. 1 (2012): 109–26. https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0 007. Lestari, Dina. “Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas Di Indonesia.” JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala 4, no. 4 (2019): 12–16. https://doi.org/10.36312/jupe.v4i4.6 77.
Lumban Gaol, Kurnia Sondang. “Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politisasi Agama Di Indonesia.”
Missio Ecclesiae 5, no. 1 (2016): 35–51. https://doi.org/10.52157/me.v5i1.57 . Manafe, F S. “Sikap Kristen Dalam Arena Politik.” Missio Ecclesiae 6, no. April (2017): 1–16. https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php /me/article/view/66. Nego, Obet. “Teologi Multikultural Sebagai Respon Terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas Di Indonesia.” PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan
Agama Kristen 16, no. 2 (November 5, 2020): 121–39. https://doi.org/10.46494/psc.v16i2. 109. Romadhon, Sukron, and Try Subakti. “Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia.” As- Shahifah: Journal of Constitutional
Law and Governance 2, no. 2 (2022): 91–115. Rotua, Dewi Magdalena. “Toleransi Agama Dan Motif Misi Kristen.”
Missio Ecclesiae 3, no. 2 (2014): 145–61. Rozi, Syafuan, Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, Mochtar
Pabottingi, and Muridan S Widjojo. Politik Identitas . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019. Sari, Endang. “Kebangkitan Politik
Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta.” Kritis 2, no. 2 (2016): 145–56. Shofa, Abd Mu‟id Aris. “Memaknai
Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai
Pancasila.” JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) 1, no. 1 (2016): 34–40.
Sinlae, Ronald Yohanes. “Kompetensi
Pedagogik Tuhan Yesus Dalam Injil Matius Pasal 5-7.” Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi,
Dan Pendidikan 4, no. 1 (2019):
35–55.
Siregar, Grets Janialdi Apner. “Kehadiran Kristiani Dalam Politik: Rekonstruksi Teologi Misi Tentang Peran Kekristenan Dalam Ruang Publik Politis Di Indonesia.” Diegesis : Jurnal Teologi 6, no. 2 (2021): 1–24. https://doi.org/10.46933/dgs.vol6i2 1-24. Subowo, Adhika Tri. “Gembala Bagi Semua Domba: Memaknai Domba Dari Kandang Yang Lain Dalam Yohanes 10:16 Dalam Upaya Merangkul „Sang Liyan.‟” Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies 1, no. 2 (2021):
165.
https://doi.org/10.21460/aradha.202
1.12.651. Suseno, Franz Magnis. “Politik
Identitas? Renungan Tentang Makna Kebangsaan.” Maarif 13, no. 2 (2018): 7–13. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2. 18. Widjaja, Paulus Sugeng, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky. “Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik.” GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian
6, no. 1 (2021): 95–102.
https://doi.org/10.21460/gema.2021 .61.658.

## Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. “Pola
Operasionalisasi Politik Identitas Di Indonesia.” ’Adalah 2, no. 11 (2018): 1–13. https://doi.org/10.15408/adalah.v2i 11.9438. Zaluchu, Sonny Eli. “Strategi Penelitian
Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama.” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no. 1 (2020): 28–38. https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.16 7.