## PERNIKAHAN LINTAS IMAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MAJEMUK

## Robert Patannang Borrong, Ph.D.

## Abstrak
meninjau  persoalan  perkawinan  campur  beda  agama  yang  diistilahkan perkawinan  lintas  iman, dalam konteks Negara majemuk, terutama dari sudut pandang etika/moral yang dikaitkan dengan sudut pandang hukum dan teologi. Dengan sengaja menggunakan istilah perkawinan lintas iman karena  iman  adalah  sesuatu  yang  mencerminkan  hubungan  seseorang  dengan  Tuhan,  apapun agamanya, sedangkan agama adalah institusi yang memfasilitasi iman. Orang yang mau menikah dengan  orang  yang  berbeda  agama  tetapi  suka  mempertahankan  agama  masing-masing seharusnya dilandaskan pada keyakinan iman dan bukan sekedar agama.
Kata-Kata Kunci :
Perkawinan campur, iman, HAM, masyarakat majemuk,negara.

## Pengantar
Perkawinan adalah hak setiap orang tanpa harus dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang bersifat  primordial.  Dalam  Deklarasi  Umum  mengenai  Hak Asasi  Manusia   (DUHAM)  Artikel 16  dinyatakan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  mencapai  usia  dewasa,  berhak  untuk menikah tanpa dibatasi oleh  yang bekaitan dengan ras, kebangsaan dan  agama. ( Article 16 of the Universal  Declaration  of  Human  Rights, men  and  women  who  have  attained  the age  of majority have  the  right  to  marry  "without  any  limitation  due  to  race,  nationality  or  religion"). 1 Jadi  menurut  DUHAM  perkawinan  dua  orang  yang  berbeda  keyakinan  imannya  atau  yang
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Interfaith_marriage , diakses 29 Mei 2017.
populer dengan sebutan “berbeda agama”, tidak seharusnya dihalangi atau dilarang. Perkawinan dua orang yang berbeda iman atau anutan agama tidak dianggap sebagai perkawinan terlarang.
DUHAM  mengikat  bangsa  Indonesia  secara  hukum  karena  Indonesia  telah  meratifikasi salah satu  dokumen implementasi  dari DUHAM yaitu dokumen Kovenan Internasional tentang Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (Kovenan  EKOSOB)    yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Umum  PBB tanggal 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Februari 2006. 2 Pasal 10 nomor 1 menegaskan bahwa Negara Pihak Pada Kovenan ini mengakui bahwa “Perlindungan  atas  bantuan  seluas  mungkin  harus  diberikan  kepada  keluarga  yang  merupakan kelompok  alamiah  dan  mendasar  dari  satuan  masyarakat, terutama  terhadap  pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertangguing  jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih  dalam  tanggungan. Perkawinan  harus  didasarkan  atas  pertetujuan  yang  sukarela  dari calon mempelai ”. 3 Oleh karena Indonesia telah meratifikasi Kovenan EKOSOB maka Indonesia terikat  untuk  melaksanakannya  secara  konsekuen.  Dalam  konteks  tulisan  ini  perlu  diperhatikan secara  khusus  dasar  perkawinan  yaitu persetujuan  yang  sukarela  dari  calon  mempelai; dan kewajiban negara memberikan perlindungan dan bantuan pembentukan keluarga (pernikahan/perkawinan) .
Dalam  Undang-undang  Dasar  1945  (UUD45)  hasil  amandemen,  pasal  28  B  nomor  1 menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  memperoleh  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah”. 4 Tidak  ada  penjelasan  terhadap  bunyi  pasal  ini.  Sejak  UUD  45 diamandemen dan mencantumkan secara eksplisit pasal mengenai perkawinan, tinjauan terhadap
2 http://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/ , diakses, 29 Mei 2017.
3 https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf , diakses 30 Mei 2017.
4 https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf , diakses, 30 Mei 2017.
Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  belum  pernah  dilakukan  dan disesuaikan. Terlebih dalam  alam demokrasi pasca era reformasi di Indonesia, kebebasan dalam memilih pasangan hidup, khususnya oleh orang-orang yang berbeda agama, masih menghadapi banyak kendali, misalnya dalam hal layanan dari pihak negara, khususnya pemerintah. Pelayanan terhadap orang-orang yang mau menikah tetapi berbeda agama dan mau mempertahankan agama masing-masing, menghadapi jalan buntuh dalam pelayanan negara.
Tulisan  kecil  ini  meninjau  persoalan  perkawinan  campur  beda  agama  yang  saya istilahkan perkawinan lintas iman, dalam konteks Negara majemuk, terutama dari sudut pandang etika/moral  yang  dikaitkan  dengan  sudut  pandang  hukum  dan  teologi.  Dengan  sengaja  saya menggunakan  istilah perkawinan  lintas  iman karena  iman  adalah  sesuatu  yang  mencerminkan hubungan  seseorang  dengan  Tuhan,  apapun  agamanya,  sedangkan  agama  adalah  institusi  yang memfasilitasi  iman.  Orang  yang  mau  menikah  dengan  orang  yang  berbeda  agama  tetapi  suka mempertahankan agama masing-masing seharusnya dilandaskan pada keyakinan iman dan bukan sekedar  agama.  Sebaliknya,  orang  yang  mau  menikah  dan  mengubah  agamanya  bukanlah seorang beriman. Karena kebanyakan literatur menggunakan istilah kawin campur beda agama, terminologi  ini  tetap  digunakan  sesuai  konteksnya.Tulisan  ini  terlebih  dulu  meninjau  secara singkat  persoalan  hukum  di  Indonesia  yang  mengabaikan  pelayanan  bagi  warga  Negara  yang menikah  tetapi  dengan  keyakinan  agama  yang  berbeda  dan  pihak-pihak  yang  menikah  ingin mempertahankan  keyakinan  agamanya  masing-masing.  Kemudian  tinjauan  sepintas  sikap agama-agama  yang  ada  di  Indonesia,  khususnya  Islam  dan  Kristen  dan  akhirnya  tinjauan  dari sudut pandang etika, secara khusus sudut pandang Etika Kristen.
Sudut Pandang Hukum terhadap Perkawinan Lintas Iman.
Dalam  Pasal  2  nomor  1,  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. disebutkan  bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . Pertanyaan penting untuk dijawab, baik secara konsepsional maupun  secara  praktis  dengan  mengacu  kepada  pasal  tersebut  di  atas  ialah  apakah  yang dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu?  Banyak  orang menganggap bahwa pasal tersebut menunjuk kepada Hukum Agama yang mengatur perkawinan, yang  dimiliki  oleh  semua  agama  (waktu  itu  diakui  hanya  5  agama:  Islam,  Kristen,  Katolik, Hundu  dn  Budha;  sesudah  tahun  2000,  Kong  Hu  Chu  diakui  juga  sebagai  Agama  berdasarkan Keputusan  Presiden  No.  6  tahun  2000,  yang  isinya  Presiden  Abdul  Rachman  Wahid  mencabut Kepres  No.  14  tahun1967  yang  melarang  Khong  Hu  Cu  di  Indonesia). 5 Itu  juga  bisa  berarti perkawinan  yang  diselenggarakan  secara  Adat  atau  perkawinan  yang  diselenggarakan  oleh Aliran-aliran Kepercayaan tidak lagi dianggap sah.
Ketentuan sahnya perkawinan  menurut  Pasal  2 ayat  1 tadi dengan sendirinya mencegah kemungkinan pelayanan agama terhadap perkawinan lintas iman atau perkawinan campur orang berbeda  agama,  sebab  tidak  mungkin  hukum  agama  yang  mengatur  perkawinan  dua  orang seagama dapat diterapkan kepada perkawinan dua orang yang berbeda agama. Lagi pula, dalam UU  No.  1  tahun1974  itu  tidak  diatur  secara  eksplisit  layanan  terhadap  perkawinan  dua  orang berbeda  agama.  Akibatnya,  pelayanan  terhadap  warga  Negara  Indonesia  yang  menikah  tetapi berbeda  anutan  agamanya  dan  masing-masing  suka  mempertahankan  agama  masing-masing, tidak  bisa  lagi  mendapat  layanan  pemerintah  karena  persyaratan  hukum  masing-masing  agama tidak memberi peluang untuk itu.
5 http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/ , diakses 15 Juni 2017
Pasal  8,  f  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  dengan  tegas  melarang  “ perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin” . Pasal ini menjadi alasan Pejabat Pencatat Perkawinan untuk mencegah perkawian orang yang berbeda agama  sesuai  dengan  Pasal  16  (1),  bahwa  Pejabat  yang  ditunjuk  berkewajiban  mencegah berlangsungnya  perkawinan  apabila  ketentuan  dalam  pasal  8  tidak  terpenuhi.  Bahkan  menurut Pasal  20,  Pegawai  pencatat  perkawinan  tidak  diperbolehkan  melangsungkan  atau  membantu melangsungkan perkawianan bila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 8. Semua pasal ini dan khususnya pasal 2 (1) menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campur beda agama atau perkawinan lintas iman bagi warga Negara Indonesia.
Perkawinan campur beda agama atau perkawinan lintas iman memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebab perkawinan campur yang diatur hanyalah  perkawinan  campuran  antar  warganegara.  Dalam  Pasal  57  ditegaskan  bahwa  “ yang dimaksud  dengan  perkawinan  campuran  dalam  Undang-undang  ini  ialah  perkawinan  antara dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia” .  Jelaslah  bahwa perkawinan  lintas  iman  atau  perkawinan  orang-orang  yang  menganut  agama  yang  berbeda  di Indonesia  memang  tidak  diakomodir  dalam  UU  No.1  tahun  1974.  Dengan  kata  lain,  ada kekosongan hukum bagi warga Negara Indonesia yang mau menikah tetapi berbeda agama.
Oleh  karena  Undang-undang  No.1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  belum  mengatur perkawinan  campuran  beda  agama  atau  perkawinan  campur  lintas  iman,  maka  ada  alasan menggunakan  Undang-undang  yang  lama  yang  mengatur  perkawinan  campur  beda  agama. Albert  Hasibuan  mengatakan  bahwa  kekosongan  hukum  yang  mengatur  dan  mensahkan perkawinan  antara  orang  berbeda  agama  dapat  diatasi  dengan  menggunakan  Undang-undang
Kolonial, yaitu dengan melakukan tafsiran “A Contratio” terhadap UU No.1/1974 Pasal 66 yang mengatakan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan  atas  undang-undang  ini,  maka  dengan  berlakunya  Undang-undang  ini,  ketentuan- ketentuan  yang  diataur  dalam  Kitab  Undang-undang  sebelumnya  dan  perturan-peraturan  lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini , dinyatakan tidak  berlaku  lagi.  Karena  perkawinan  campur  orang  berbeda  agama  belum  diatur,  berarti undang-undang lama  yang mengatur perkawinan campur yaitu Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)  masih  tetap  berlaku  untuk  melangsungkan  perkawinan  antar  dua  orang  yang  berbeda agamanya,  yaitu  dilaksanakan  oleh  Kantor  Catatan  Sipil. 6 Pendapat  serupa  dikemukakan  oleh Suharto bahwa penggunaan peraturan lama  (GHR) dapat  menjadi  solusi  mengatasi kekosongan hukum  perkawinan  campur  agama  berdasarkan  “ escape  clausule ”  UU  No.  1  tahun  1974  Pasal 66,  yang  intinya:  hal-hal  yang  belum  diatur  di  dalam  Undang-undang  ini  dapat  dipergunakan peraturan  perundangan  yang  sudah  ada  sebelum  berlakunya  undang-undang  ini. 7 Dengan  kata lain, karena perkawinan lintas iman atau kawin campur beda agama belum diatur, maka berlaku undang-undang yang lama.
GHR  adalah  Undang-undang  Kolonial  bernama Regeling  op  de  Gemende  Huwelijken atau yang lebih populer disebut Gemende Huwelijken Regeling (GHR), dalam bahasa Indonesia disebut  Ordonansi  Perkawinan  Campuran  Stb.  1898  No.  158  yang  memang  mengakomodir perkawinan  campur  beda  agama  atau  perkawinman  lintas  iman.  Pasal  1  menyebutkan:  “ Yang dinamakan  perkawinan  campuran  ialah  perkawinan  antara  orang  –  orang  di  Indonesia  yang
6 Albert Hasibuan, “Beberapa Pokok Pikiran tentang Penyelesaian Masalah Perkawian Campuran”, dalam: Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen , Jakarta: BPK Gunung Mulia 1996, 80-81.
7 Suharto, “Beberapa Segi Hukum Perkawinan di Indonesia, Khususnya Perkawinan Campuran antara Agama”, dalam: Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen , 91.
tunduk  pada  hukum  yang  berlainan ”. 8 Kemudian  Pasal  7  ayat  2  yang  berbunyi:  “ Perbedaan agama,  suku,  bangsa  atau  asal  itu,  sama  sekali  bukanlah  menjadi  halangan  untuk  perkawinan itu ”. 9 Jelaslah  kiranya  bahwa  Ordonansi  Perkawinan  Campuran  Stb.  1898  No.  158  membuka kemungkinan untuk mengadakan perkawinan orang yang berbeda agama atau perkawinan lintas iman.
Menurut  Sudargo  Gautama,  maraknya  kasus-kasus  perkawinan  campuran  di  Indonesia pada  waktu  itu,  menjadi  alasan  yang  mendorong  pemerintah  Kolonial  mengeluarkan  Beslit Kerajaan  ( Koninklijk  Besluit )  pada  tanggal  29  Desember  1896  nomor  23  yaitu  Staatblad  1898 Nomor  158. 10 Peraturan  Perkawinan  Campuran  yang  diundangkan  tahun  1898  ini  tidak mempersoalkan  kewarganegaraan  dan  agama  yang  berkepentingan,  yang  penting  dia  adalah penduduk  Indonesia.  Padahal  pada  saat  itu  yang  dianggap  warga  Negara  adalah  orang  Belanda sedangkan orang Bumiputera dan Timur Asing dianggap orang asing. 11 Dengan demikian, pada masa  itu,  banyaknya  praktek  perkawinan  antara  orang  berbeda  kewarganegaraan  dan  berbeda agama difasilitasi perkawinannya oleh Negara di mana realitas kemajemukan dalam masyarakat diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.
Justeru  setelah  Indonesia  merdeka  sampai  sekarang  realitas  kemajemukan,  khususnya dalam  perkawinan  campuran  lintas  agama  atau  lintas  iman,  tidak  lagi  diakomodir  dalam perundang-undangan sehingga pelaksanaannya dan pengesahannya sangat sulit dilaksanakan. R. Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  campuran  di  Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia menjadi sangat sulit dilaksanakan, khususnya kalau-laki-lakinya
8 Lihat: K. Wantjik Saleh, Himpunan Peraturan dan Undang-undang tentang Perkawinan , Jakarta: Ikhtiar Baru – Van Hoeve, 1974, 9.
9 K. Wantjik Saleh, Himpunan Peraturan dan Undang-undang tentang Perkawinan , 10.
10 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatblad 1898 Nomor 158), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, 56.
11 R. Soetojo Prawiromaidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia , Surabaya: Airlangga University Press, 1988, 89.
Islam, sebab Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN) yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  justeru  bertugas  untuk  mengawasi  Akad  Nikah  yang dilakukan  oleh  orang-orang  Islam  dan  mereka  tidak  mau  melepaskan  diri  dari  syarat  mutlak dalam Hukum Islam bahwa seorang beragama Islam harus kawin dengan orang Islam juga. Maka ditemui  kesulitan-kesulitan  dalam  mengadakan  formalitas-formalitas  perkawinan  campuran tersebut. 12 Sampai  sekarang,  sebagai  dampak  dari  tiadanya  hukum  yang  mengatur  perkawinan campuran antara orang-orang berbeda agama secara jelas, maka perkawinan campuran semacam itu sangat sulit di laksanakan dan dilegalisasi.
Perkawinan lintas iman atau perkawinan campur agama tidak dapat dilayani oleh Negara, baik  karena  alasan  Undang-undang  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  tidak mengakomodirnya,  maupun  karena  sikap  agama-agama  yang  tidak  seragam  dalam  menangani kasus-kasus  perkawinan  campur  lintas  iman.  Perkawinan  lintas  iman  bukan  hanya  tidak diakomodir,  malah  cenderung  pula  dipersulit,  baik  oleh  petugas  Negara,  maupun  oleh  petugas keagamaan.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  kelompok  tertentu  untuk  memperjuangkan  supaya Negara memfasilitasi  perkawinan lintas iman karena realitas pluralitas warga Negara  Indonesia dan karena Hak-hak Asasi manusia. Berikut disebutkan satu-dua contoh.
KAPAL perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) yang lahir dari komitmen  beberapa  aktivis  yang  mempunyai  visi  untuk  turut  mengembangkan  pemikiran- pemikiran  kritis  menuju  terciptanya  masayarakt  yang  berkeadilan  social,  berkeadilan  gender, demokratis, dan pluralis, menginisiasi suatu upaya agar, kaum perempuan mendapatkan hak-hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu isu yang mereka perjuangkan sejak  tahun  2000  adalah  mempersoalkan  upaya  Negara  dan  Lembaga  keagamaan  yang
12 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Antar Golongan di Indonesia, Cet.7, Jakarta: Sumur Bandung, 1981, 92.
mempersulit, atau bahkan melarang perkawinan campur lintas agama. Perjuangan ini dituangkan dalam salah satu buku yang diterbitkan dengan judul: “Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif  Perempuan  dan  Pluralisme”. 13 Salah  seorang  penulis  dalam  buku  ini,  Siti  Musdah Mulia,  menggaris  bawahi  bahwa  menghadapi  realitas  pernikahan  lintas  agama  di  masyarakat, Negara  harus  mampu  membuat  regulasi  yang  mengartikulasikan  kebutuhan  serta  memberikan kenyamanan bagi semua pihak di masyarakat. Untuk itu Negara segera melakukan tiga hal utama yaitu  pertama,  melakukan  perubahan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terlegalisasi  dalam  Inpres Nomor 1 tahun 1991, kedua, merevisi UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan membuat Undang- undang  Catatan  Sipil,  dan  ketiga,  mencabut  sejumlah  Fatwa  MUI  yang  berkaitan  dengan pernikahan,  khususnya  larangan  pernikahan  lintas  Agama. 14 Inisiatip  ini  tentu  saja  masih menghadapi perjuangan panjang.
Usaha  Hukum pernah dilakukan oleh  sejumlah alumni  dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  yaitu  Damian  Agata  Yuvens,  Rangga  Sujud  Widigda,  Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi, menggugat sebagian isi Undang-undang nomor 1 tahun 1974  tentang  perkawinan.  Mereka  mengajukan  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi,  terhadap satu  pasal  yang  dianggap  multitafsir  sehingga  merugikan  calon  mempelai  pernikahan  beda agama, yaitu Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu."  Menurut  para  pemohon,  pasal  ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum  agama atau kepercayaan mana yang berlaku dalam perkawinan. Selain  itu,
13 Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga (ed.), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme, Jakarta: Kapal Perempuan 2004, vii.
14 Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga (ed.), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme, 131-134. Sebagai catatan, justru MUI memperkuat fatwa larangan perkawinan campur dengan menegaskan tahun 2005 bahwa perkawinan campur adalah haram.
pengaturan  pernikahan  seperti  tercantum  dalam  pasal  2  ayat  1  berimplikasi  pada  tidak  sahnya pernikahan  yang  dilakukan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya. 15 Walaupun  mereka  didukung  oleh  beberapa  saksi  ahli,  gugatan  mereka  ditolak  oleh  Mahkamah Konstitusi.
Dalam Sidang tanggal 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi soal nikah beda  agama  terebut  di  atas  dengan  menegaskan  bahwa  larangan  menikahi  pasangan  yang berbeda agama, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak  melanggar  konstitusi.  Mahkamah  Kontitusi  menyatakan  bahwa  agama  menjadi  landasan bagi  komunitas,  individu,  dan  mewadahi  hubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan negara  berperan  menjamin  kepastian  hukum  serta  melindungi  pembentukan  keluarga  yang  sah. Menurut  hakim  konstitusi,  pasal  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut masing-masing  agama  dan  dicatat  sesuai  aturan  perundangan,  bukan  pelanggaran  terhadap konstitusi. 16 Dengan  demikian  upaya  uji  coba  materi  terhadap  larangan  perkawinan  lintas  iman mengalami kegagalan.
Upaya  lebih  konkrit  pernah  dilakukan  oleh  Yayasan  Wakaf  Paramadina  yang  dibentuk oleh Almarhum  Nurcholish  Madjid. Mereka membuka diri untuk  melayani  perkawinan campur berbeda  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  Nikah  Beda  Agama  (NBA)  dan  sempat  melayani puluhan  pasangan  kawin  campur  beda  agama,  tetapi  rupanya  usaha  ini  hanya  seumur  jagung. Menurut  Ahmad  Nurcholish,  yang  dilayani  pernikahannya  oleh  Wakaf  Paramadina,  bulan  Juni tahun 2003, pelayanan Wakaf Paramadina terhadap NBA berakhir tahun 2005, lalu diambil alih oleh  The  Wahid  Institute  (WI)  lembaga  yang  didirikan  oleh  K.H.  Abdurrachamn  Wahid  dan
15 Sumber:http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141204_pernikahan_beda_agama, diakses 29 Mei 2017.
16 Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah_bedaagama, diakses 29 Mei 2017.
sempat juga memfasilitasi pernikahan beda agama tahun 2005, lalu dilanjutkan oleh Indonesian Conference  on  Religion  and  Peace  (ICRP)  yang  dibentuk  tahun  2005,  tetapi  pelayanan  mereka yang bertajuk Advokasi keluarga Harmoni, bertahan hanya sampai Desember 2007 dan berhenti secara  efektif  Januari  2008. 17 Berdasarkan  pengalamnnya  sebagai  pasangan  NBA,  Ahmad Nurcholish  menulis  buku  yang  membela  perkawinan  campur  berbeda  agama  dan  memberikan banyak  arahan  bagi  mereka  yang  mau  melakukan  perkawinan  atau  nikah  beda  agama  di Indonesia. Sayang bahwa apa yang ditulis Ahmad Nurcholish sangat sulit dilakukan oleh Pejabat Negara.

## Sudut Pandang Teologi Agama-agama terhadap Nikah Lintas Iman
Sulitnya layanan Negara dalam bentuk legalisasi hukum terhadap perkawinan lintas iman atau  perkawinan  campur  oarng  berbeda  agama  berlatarbelakang  dalam  teologi  yang  dianut agama-agama  di  Indonesia,  khususnya  agama  yang  diakui  keberadaannya  oleh  Negara.  Semua agama  cenderung  bersikap  partikularistik  dan  eksklusif  dalam  pandangan  teologinya,  termasuk dalam  pandangan  teologi  tentang  perkawinan.  Teologi  agama-agama  pada  tataran  teoritis cenderung  bersikap  inklusif  dan  pluralistik  oleh  karena  menurut  Harold  Coward  setiap  agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai
17 Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet 2, 2009, xxiii-xxiv
tanggapan  terhadap  pluralisme  tersebut. 18 Namun  dalam  tataran  praksis,  agama-agama cenderung bersikap eksklusif.
Perjumpaan  agama-agama  di  Indonesia  di  masa  lalu  ikut  membentuk  sikap  eksklusif karena  masing-masing  agama  merupakan  agama  misi  atau  dakwah.  Aritonang  mengemukakan bahwa  salah  satu  masalah  dalam  perjumpaan  Kristen  dan  Islam  di  Indionesia  yang  tidak terpecahkan  sampai  saat  ini  adalah  masalah  perkawinan  antara  antara  dua  orang  yang  berbeda agama, yang lazim disebut perkawinan campuran. 19 Sikap defensif dan offensif agama-agama di Indonesia, khususnya Islam dan Kristen, menyebabkan perdebatan panjang dan tarik-ulur perlu- tidaknya perkawinan campuran atau perkawinan lintas iman diakomodir dalam Undang-undang perkawinan.  Artinya,  agama  mengajarkan  adanya  kewajiban  untuk  menyiarkan  dan menyebarkan  agama  kepada  setiap  orang.  Hal  ini,  menurut  Coward  merupakan  bagian  dari hakikat kita sebagai  manusia yaitu ingin membagi  keyakinan kita yang paling berharga kepada orang  lain.  Kesulitan  terjadi  apabila  keinginan  dan  perintah  untuk  menyebarkan  ajaran  sendiri untuk  orang  lain  dibuat  militan  atau  eksklusif. 20 Kecenderungan  inilah  kiranya  yang  menjadi latarbelakang  sikap  menolak  perkawinan  lintas  iman  atau  perkawinan  campur  orang-orang berbeda agama di Indonesia.
Latarbelakang  lahirnya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  agak  berbeda  dengan latarbelakang  lahirnya  CHR  yang  mau  mengakomodir  realitas  perkawinan  lintas  agama  di Indonesia,  justru  lahirnya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  didorong  oleh  kekuatiran  pada maraknya penyebaran agama oleh karena itu berusaha menutup kemungkinan perkawinan orang- orang  berbeda  agama.  Perkawinan  dikuatirkan  menjadi  salah  alat  ekspansi  agama  tertentu, misalnya saja legalisasi perkawinan campuran dapat ditunggangi oleh kristenisasi terhadap umat
18 Harold Coward, Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama , Yokyakarta, Kanisius, 1989,167.
19 J.S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2004, 424.
20 Harold Coward, Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama , 173.
beragama  lain,  khususnya  Islam.  Sebelum  UU  No.  1/1974  tentang  perkawinan  diundangkan, kalangan Islam tertentu menuding bahwa RUU ini adalah bagian dari Kristenisasi di Indonesia. 21 Perkawinan  campuran  dikuatirkan  menyebabkan  terjadinya  arus  perpindahan  agama  atau konversi  dari  agama  yang  satu  ke  agama  yang  lain,  khususnya  konversi  Islam  yang  mayorits penganutnya di Indonesia, menjadi Kristen melalui perkawinan.
Menurut  pengamatan  Weinata  Sairin,  dalam  proses  pembahasan  Rancangan  Undang- undang  perkawinan  melibatkan  masyarakat  luas,  termasuk  lembaga-lembaga  keagamaan, sehingga  pasal  yang  mengatur  tentang  perkawinan  campur  RUU  Pasal  11  ayat  2, menyebutkan:”perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan”, ditolak oleh sebagian tokoh agama karena dianggap  bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  dan  pada  waktu  itu,  H.  Rasjidi  dalam  harian Nusantara, 14 Agustus 1973, menyebutnya sebagai kristeniasi terselubung. 22 Itu sebabnya pasal ini  dihapus  malah  diganti  dengan  pasal  tentang  larangan  perkawinan  orang  berbeda  agama menurut Pasal 8 huruf (f) yang disebutkan di atas.
Menurut  Leony  Wijaya,  dari  ketentuan  Pasal  8  huruf  (f)  tersebut  dapat  dilihat  bahwa disamping ada larangan – larangan yang secara tegas disebutkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan – peraturan lainnya, juga ada larangan – larangan dari hukum masing  –  masing  agamanya. 23 Larangan  dari  masing-masing  hukum  agama  tidak  serupa  sebab ada yang melarang dalam bentuk ajaran lisan atau mengaturnya dalam bentuk himbauan kepada
21 J.S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, 406.
22 Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen, 5.
23 Sumber: Leony Wijaya “Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Agama -Agama di Indonesia”,  Posted on M A R C H   1 8 ,   2 0 1 6 , https://anastasyaleony.wordpress.com/2016/03/18/sahnya-perkawinan-beda-agama-ditinjau-dari-undang-undang- nomor-1-tahun-1974-dan-agama-agama-di-indonesia/, diakses 29 Mei 2017.
umat,  tetapi  ada  juga  yang  melarang  dalam  bentuk  hukum  formal.  Dari  6  Agama  yang  diakui keberadaannya  di  Indonesia,  yang  memberikan  larangan  yang  tegas  adalah  Islam.  Menurut Asmin,  dalam  Alquran  dengan  tegas  dilarang  adanya  perkawinan  karena  perbedaan  agama (Quran  II:221),  kecuali  bagi  laki-laki  Muslim.  Seorang  laki-laki  Muslim  dihalalkan  mengawini wanita  non-Muslim  asalkan  dia  dari  golongan  kitabiyah  (ahli  kitab  yaitu  Yahudi  dan  Nasrani) [Quran  V:5]. 24 Oleh  sebab  itu  syarat-syarat  nikah  yang  dicantumkan  pada  nomor  1,  baik  bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan adalah beragama Islam.
Larangan  perkawinan  campur  beda  agama  secara  legal  dipertegas  oleh  fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  tahun  1980  dan  diperbarui  tahun  2005  dimana  ditegaskan  bahwa:  1. Perkawinan  beda  agama  adalah  haram  dan  tidak  sah.  2.  Perkawinan  laki-laki  Muslim  dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. 25 Dengan adanya fatwa MUI tersebut maka otomatis tertutup kemungkinan bagi seorang Muslim menikah dengan orang dari Agama lain. Lembaga Agama Islam besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah juga melarang  perkawinan  campur. Ulama  Nahdlatul  Ulama  (NU)  telah  menetapkan  fatwa  terkait nikah campur berbeda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir  November  1989.  Ulama  NU  dalam  fatwanya  menegaskan  bahwa  nikah  antara  dua  orang yang  berlainan  agama  di  Indonesia  hukumnya  tidak  sah.  Majelis  Tarjih  danTajdid  PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan  berbeda agama. Secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim.  Hal  itu  sesuai  dengan  sura  al-Baqarah  ayat  221.  "Berdasarkan  ayat  tersebut,  laki- laki  Mukmin  juga  dilarang  nikah  dengan  wanita  non-Muslim  dan  wanita  Muslim  dilarang walinya untuk menikahkan dengan laki-laki non-Muslim," ungkap ulama Muhammadiyah dalam
24 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, ditinjau dari Undang-undang No.1/ 1974 , Jakarta: Penerbit Dian Rakyat 1986, 33.
25 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia , Jakarta: MUI, 2005, 23.
fatwanya. 26 Walaupun  banyak  pendapat  yang  berbeda-beda  mengenai  larangan  perkawinan campur  menurut  Islam,  secara  garis  besar  harus  diakui  bahwa  Islam  di  Indonesia  melarang perkawinan  lintas  agama  atau  lintas  iman  dan  itu  yang  mengakibatkan  tidak  diakomodirnya perkawinan lintas iman dalam Undang-undang perkawinan.
Bagaimana  dengan  agama  lainnya?  Harus  diakui  bahwa  semua  agama  secara  teologis melarang,  atau sekurang-kurangnya, menganjurkan dan mengajarkan warganya supaya mencari pasangan  hidup  yang  seagama.  Gereja  Katolik  menerima  perkawinan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  dibaptis  sebagai  sakramen  tanda  yang  menghadirkan  rahmat  keselamatan. 27 Pernikahan  yang  ideal  adalah  pernikahan  yang  bersifat  sakramen  itu.  Meskipun  tidak  ideal, gereja  Katolik  memberi  kemungkinan  adanya  kawin  campur  yang  bukan  sakramen  dengan segala  persyaratannya.  Perkawinan  campur  adalah  perkawinan  berbeda  gereja  dan  berbeda agama. Perkawinan campur berbeda agama diberikan dispensasi. Dalam arti yuridis, menurut Al. Andang,  berarti  pembebasan  dari  hukum  secara  implisit  mengandaikan  larangan  lebih  berat. 28 Walaupun ada dispensasi,  sebenarnya gereja Katolik tidak dapat  menerima perkawinan  campur terutama  berbeda  agama  dengan  alasan  adanya  tanggung  jawab  gereja  atas  keselamatan.  Lagi pula  gereja  Katolik  berkeyakinan  mempunyai  iman  sebagai  kebenaran  lebih  penuh  dari  pada agama-agama  atau  gereja-gereja  lain  tang  tidak  menerima  pelbagai  kebenaran  yang  diaanggap cukup  penting  oleh  gereja  katolik. 29 Walaupun  demikian,  situasi  masyarakat  dunia  yang  terus
26 h ttp://www.kompasiana.com/www.eman.com/pacaran-menurut-agama-katolik-kristen- dan- islam_54f35887745513792b6c71d1, diakses 27 Mei 2017
27 Johannes H. Haryanto, “Perkawian Beda Agama dalam pandangan Gereja Katolik”, dalam: Maria Ulfah Anshor & Martin Lukito Sinaga (ed.) , Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme, 65.
28 Al. Andang I. Binawan, Perkawinan Campur Beda Agama dalam Pandangan Katolik , http://www.st- stefanus.or.id/artikel/artikel-bebas/pernikahan-campur-beda-agama-dalam-pandangan-katolik/ , diakses 27 Mei 2017
29 Piet Go dan Suharto, Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, Malang: Penerbit Dioma, 1990, 33-34.
berkembang  menyebabkan  Gereja  Katolik  meninjau  posisi  dan  sikap  gereja  terhadap  kawin campur menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor 1093 tahun 1983, kanon 1124-1129 dan 1086.  Kawin  campur  berbeda  gereja  tidak  dimasukkan  kategori  halangan  nikah  tetapi membutuhkan  ijin  dari  waligereja.  Sedangkan  kawin  campur  berbeda  agama  merupakan halangan  tetapi  dapat  diberikan dispensasi dan  diberkati  menurut  tata  peneguhan  kanonik  dan diberikan  penggembalaan  khusus. 30 Itu  sebabnya  perkawinan  campur  dapat  dilakukan  oleh  dan di gereja Katolik.
Perkawinan orang Kristen di  Indonesia dari masa Kolonial sampai sekarang sebenarnya masih  tunduk  pada  Hukum  Kolonial,  sekurang-kurangnya  dalam  praktek.  Ini  disebabkan  tidak jelasnya  pengaturan  legalisasi  perkawinan  orang  Kristen  dalam  UU  No.1/1974.  Mengacu  pada Pasal  2 (1) tentang sahnya perkawinan, situasi  Gereja-gereja Kristen agak rancu. Di satu  pihak gereja melakukan upacara pemberkatan dan peneguhan perkawinan dan mengaturnya dalam Tata Dasar  atau  Tata  Gereja,  tetapi  dipihak  lain  yang  mensahkan  perkawinan  orang  Kristen  adalah Kantor  Catatan  Sipil  (sekarang  disebut  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil).  Jadi  bagi perkawinan  orang  Kristen  yang  dimaksud  Pasal  2:1  tersebut  bukan  Tata  Gereja  melainkan hukum  yang  mengatur  pengesahan  perkawinan  Kristen  oleh  hukum  Negara  yang  dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Agama Kristen tidak mempunyai  hukum  perkawinan seperti yang dimiliki oleh Agama Islam  atau  Kitab  Hukum  Kanonik  (KHK)  yang  dimiliki  oleh  Gereja  Katolik.  Oleh  karena  itu yang dimaksud  dengan hukum agama bagi  orang Kristen, bukanlah Peraturan Gereja  atau Tata Gereja  yang  mengatur  upacara  pemberkatan  dan  peneguhan  perkawinan  di  gereja,  melainkan
30 Piet Go dan Suharto, Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, 49 dan 102.
Undang-undang yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Segera setelah Undang-undang No.1/1974  tentang  Perkawinan  diundangkan,  maka  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Dalam Pasal 2 (2) ditegaskan bahwa:”pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai  perundang- undangan  mengenai  percatatan  perkawinan”. 31 Ketentuan  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang siapakah yang mensahkan perkawinan agama lain selain Islam?
Dalam  pelaksanaan  perkawinan  Kristen  pada  prinsipnya  yang  mensahkan  secara  legal formal  adalah  Negara  melalui  Kantor  Catatan  Sipil  karena  walaupun  gereja  menerbitkan  Surat Nikah  Gereja,  Surat  Nikah  tersebut  tidak  dianggap  sebagai  Akta  yang  mensahkan  perkawinan orang Kristen. Surat nikah yang sah adalah Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu  Kantor  Catatan  Sipil.  Menurut  Fridolin  Ukur,  dalam  tata  administrasi  pemerintahan, seseorang  baru  dianggap  sah  pernikahannya  (baca:  perkawinannya)  apabila  dia  dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinannya dari Kantor Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil dan bukannya Surat Perkawinan Gereja. 32 Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Sudarto bahwa dalam praktek lalu lintas hukum, khususnya hubungannya dengan tata administrasi pemerintah, seseorang  baru  dianggap  sah  perkawinannya  jika  dapat  menunjukkan  kutipan  Akta Perkawinannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut Sudarto, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pejabat  yang bersangkutan tidak sekedar mencatat dan memasukkan  ke  dalam  buku  register  perkawinan,  melainkan  Pejabat  yang  bersangkutan  juga
31 Lihat: Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, ditinjau dari Undang-undang No.1/ 1974 , 119.
32 Fridolin Ukur, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia dalam Pengamatan PGI”, dalam: Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen , 12.
sekaligus  meneguhkan  perkawinan  dengan  mengucapkan  kalimat  atas  nama  Undang-undang: “kedua  belah  pihak  sudah  diteguhkan  nikahnya”. 33 Dengan  demikian  harus  dikatakan  bahwa sahnya perkawinan di kalangan orang Kristen adalah berdasarkan hukum dan peraturan Negara, dalam hal itu pencatatan sipil yang dibuktikan oleh Akta Perkawinan.
Dengan  pemahaman  dan  praktek  demikian  maka  yang  dimaksud  dengan  Pasal  2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang sahnya perkawinan bagi orang Krsiten, bukan hukum agama  dalam  arti  Tata  Gereja  dan  bukan  melalui  praktek  Pemberkatan  dan  Peneguhan perkawinan  di  Gereja,  melainkan  melalui  pelaksanaan  perkawinan  oleh  Pejabat  Pencatat perkawinan  dari  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Dalam  hal  itu  pelaksanaan pengesahan  perkawinan  Kristen  sesungguhnya  masih  mengacu  kepada  Ordonansi  Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon ( Huwelijke Ordonantie voor Christen Indinesiers Java,  Minahasa  en  Amboina  [HOCI]  Stbl.  1933/74  dan  Stbl.  1933/75 )  tentang  perkawinan golongan  Kristen  dan  pencatatannya  di  Kantor  Catatan  Sipil,  sesuai  dengan  Pasal  19-33,  yang hanya dipertegas oleh PP Nomor 9 tahun 1974, Pasal 2 (2) seperti dikutip di atas.
Sangat  jelas  secara  eksplisit  disebutkan  bahwa  yang  meresmikan  perkawinan  adalah Pegawai  Pencatat  perkawinan,  yaitu  setelah  penandatanganan  akta  perkawinan.  Dalam  Bab  III Pasal  11  nomor  1-3  diatur  bahwa  (1)  kedua  mempelai  menandatangani  akta  perkawinan  yang telah  disiapkan  oleh  Pegawai  Pencatat  perkawinan,  (2)  kemudian  akta  perkawinan  yang  telah ditandatangani  oleh  kedua  mempelai  ditandatangani  oleh  saksi  dan  Pegawai  Pencatat perkawinan.  (3)  Dengan  penandatanganan  akta  perkawinan,  maka  perkawinan  telah  tercatat
33 Sudarto, “Beberapa Segi Hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya Perkawinan Campuran antar Agama”, dalam: Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen, 87.
secara resmi. Walaupun menggunakan kata “tercatat”, harus diakui bahwa peresmian perkawinan itu dilakukan oleh pemerintah atas perintah undang-undang dan bukan oleh lembaga agama.
Walaupun  gereja  telah  memberkati  dan  meneguhkan  perkawinan  pasangan,  perkawinan itu  belum  resmi  sebelum  diresmikan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  itu  Pegawai  Pencatat perkawinan  dan  dibuktikan  oleh  adanya  Akta  Perkawinan.  Surat  Nikah  yang  diterbitkan  oleh gereja,  hanya  berlaku  secara  internal  dan  tidak  menjadi  jaminan  resminya  perkawinan  secara hukum. Urusan apapun dilakukan yang terkait dengan perkawinan tanpa Akta Perkawinan yang diterbitkan  oleh  pemerintah,  maka  urusan  itu  tidak  bisa  dilakukan.  Adalaah  ironis  bahwa perkawinan  orang  Kristen  selalu  dianggap  diresmikan  oleh  pemberkatan  dan  peneguhan,  tetapi secara legal formal, Surat Nikah yang diterbitkan oleh gereja dianggap tidak legal, tidak resmi. Hal ini menimbulkan dualisme sekaligus paradox peresmian perkawinan orang Kristen. Di satu pihak,  gereja  diakui  memiliki  hukum  perkawinan,  tetapi  di  lain  pihak,  Surat  Perkawinan  yang diterbitkan  oleh  gereja  tidak  diakui  sebagai  bukti  resmi  dari  perkawinan  yang  diselenggarakan gereja.
Mengacu  kepada  peraturan  dan  hukum  perkawinan  orang  Kristen  yang  disebutkan  di atas, maka gereja hanya memberkati dan meneguhkan perkawinan umatnya yang telah disahkan atau  diresmikan  oleh  Negara  melalui  Catatan  Sipil  dan  setelah  memiliki  Akta  Perkawinan.  Itu sebabnya,  Persekutruan  Gereja-gereja  di  Indonesia  melalui  Ketetapan  Sidang  Majelis  Pekerja Lengkap  (MPL-PGI)  Nomor  01/MPL-PGI/1989  mengenai  Pemahaman  Gereja-gereja  di Indonesia  tentang  Sahnya  Perkawinan  dan  Perkawinan  bagi  Warga  Negara  yang  Berbeda Agama,  menandaskan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,    apabila  dilakukan  terlebih  dahulu dihadapan  Pejabat  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  kemudian  diteguhkn  dan
diberkati  oleh  gereja. 34 Demikian  juga  perkawinan  bagi  yang  berbeda  agama  mestinya  bisa dilaksanakan  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  kemudian  pemberkatan  dapat dilakukan oleh gereja sesuai peraturan yang berlaku dalam gereja yang bersangkutan. 35 Mengapa Gereja  Kristen  (Protestan)  tidak  dapat  meresmikan  perkawinan  orang  berbeda  agama  bahkan warga jemaatnya sendiri?
Reformasi  menolak  ajaran  Gereja  Katolik  yang  mengatakan  bahwa  perkawinan  adalah suatu  sakramen. 36 Martin  Luther  menyangkal  bahwa  pernikahan  adalah  sakramen  yang ditetapkan  Kristus. 37 Luther  menghargai  cinta  diantara  dua  orang  yang  berbeda  secara  seksual sebagai  suatu  cinta terbesar dan termurni. Namun dosa membuat cinta ini  tidak lagi murni  dan manusia  cenderung  mencari  kepuasan  dirinya  masing-masing.  Pernikahan  adalah  cara mengendalikan  seksualitas  yang  telah  dinodai  oleh  dosa  dengan  membuat  struktur  dan pembatasan. Tanpa pernikahan hubungan seksual akan mengarah kepada perzinahan yang tidak hanya  akan  menghancurkan  jiwa  tetapi  juga  tubuh,  harta,  kehormatan  dan  persahabatan.  Jadi pernikahan  adalah  suatu  tata  ciptaan  dan  setelah  kejatuhan  ke  dalam  dosa  menjadi  cara  untuk melindungi  manusia  melawan  kuasa  yang  merusak  seksualitas  yang  tidak  terkendalikan. 38 Walaupun  Luther  menolak  usaha  merohanikan  pernikahan  menjadi  sakramen  Kristen,  tidak berarti  bahwa  ia  menganggap  remeh  pernikahan.  Luther  tidak  menyangkal  bahwa  pernikahan mempunyai  dimensi  rohani,  segi  itu  tetap  ditangani  oleh  gereja  melalui  pemberkatan pernikahan. 39 Pernikahan memang bukan sakramen, namun demikian pernikahan berakar dengan
34 Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen, 148.
35 Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen, 150.
36 J.L. Ch. Abineno, “Peneguhan dan Pemberkatan Nikah”, dalam: Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina (peny.), Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen, 23.
37 Christiaan de Jonge, Apa itu Calvinisme, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011, 246.
38 Paul Althaus, The Ethics of Martin Luther , Philadelphia: Fortress Press, 1973, 84
39 Christiaan de Jonge, Apa itu Calvinisme, 147.
kuat di dalam kehendak Allah Pencipta sebagai salah satu peraturan ilahi. Walaupun pernikahan bukan sakramen di dalam gereja, pernikahan adalah panggilan sosial yang lebih tinggi di dalam mana orang Kristen melatih imannya mengasihi keluarganya dan sesamanya manusia.Pernikahan memang  bukan  sakramen  tetapi  mencerminkan  cinta  yang  mendalam  dari  Kristus  terhadap gereja. Luther menganggap pernikahan sebagai suatu kejadian sekuler karena berurusan dengan realitas  penciptaan  dan  bukan  dengan  penebusan.  Maka  pernikahan  diatur  oleh  hukum  Allah bukan oleh Injil. Pernikahan harus disahkan bukan oleh hukum gereja tetapi oleh hukum sipil.
Pandangan  Martin  Luther  yang  demikian  menjadi  dasar  reformator  yang  lain  membuat pemisahan  tentang  bagian  yang  menjadi  tugas  gereja  dan  bagian  yang  menjadi  tugas  Negara terhadap pernikahan. Menurut J. Verkuyl, ada dua macam motif sikap para reformator tersebut. Pertama ,  pandangan  tentang  perbedaan  panggilan  Negara  dan  panggilan  gereja  terhadap perkawinan.  Kewajiban  Negara  ialah  memberikan  kekuatan  hukum  kepada  pernikahan. Kewajiban  gereja  ialah  memohon  berkat  Tuhan  untuk  pernikahan  dan  memberi  pertolongan rohani  kepada  mereka  yang  menikah. Kedua ,  untuk  menghindari  paksaan  keagamaan  dalam perkawinan.  Jika  gereja  menjadi  satu-satunya  instansi  yang  mengakui  dan  mensyahkan perkawinan,  maka  ada  kemungkinan  bahwa  mereka  yang  menikah  mengambil  suatu  keputusan keagamaan,  terpaksa  memeluk  satu  agama.  Para  reformator  berpendapat  bahwa  harus  ada kemungkinan  menikah  di  Kantor  Pencatatan  Sipil  tanpa  peneguhan  kegerejaan. 40 Artinya  sikap para reformator ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang berbeda agama menikah dan dalam hal itu Negara berkewajiban mensahkan perkawinan mereka.
40 J. Verkuyl, Etika Kristen: Seksual, Cet. Ke 5, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, 124.

## Sudut Pandang Etika tentang Perkawinan Lintas Iman
Apakah Etika? Dalam pengertian modern etika disebut sebagai sistem standar kehidupan yang  mengatur  perilaku  atau  tindakan  manusia.  Etika,  menurut  Eka  Darmaputera,  adalah  ilmu atau  studi  mengenai  norma-norma  yang  mengatur  kehidupan  manusia. 41 Etika  mempersoalkan apa yang baik, benar dan patut dalam interaksi manusia. Ada banyak hal yang berurusan dengan perilaku etis, misalnya soal hak dan kebebasan, yang dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana hak dan  kebebasan  itu  dilihat  dari  sudut  pandang  perilaku  pribadi  maupun  institusi.  Dalam  hal  itu, perilaku  etis  menuntut  adanya  kemampuan  untuk  menerima  dengan  akal  dan  untuk  mengerti akibat-akibat  yang  ditimbulkan  keputusan-keputusan  tentang  tindakan  seseorang  atau  sebuah institusi.  Demikianlah  masalah  nikah  lintas  agama  atau  masalah  perkawinan  campur  berbeda agama tidak hanya berurusan dengan perilku individu tetapi juga kaitannya dengan perilaku yang bersifat  institusi  terutama  dalam  hal  sikap  dan  keputusan-keutusan  yang  dil;andaskan  pada hukum legal atau norma-norma hukum berhadapoan dengan norma-norma moral.
Perkawinan,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  DUHAM  dan  UUD  45  sebagaimana disebutkan  dalam  bagian  Pendahuluan  tulisan  ini,  adalah  hak  dan  kebebasan  setiap  orang berdasarkan  kesepakatan  dua  orang  yang  mau  menikah.  Tinjauan  etika  terhadap  pernikahan lintas  iman  dimulai  dengan  titik  tolak  hak  dan  kebebasan.  Etika  berbicara  tentang  hak  dan kebebasan  setiap  orang  untuk  hidup  dan  berkeluarga  sesuai  harkat  dan  martabat  yang  melekat padanya  sebagai  manusia.  Pilihan  setiap  orang  sesuai  hak  dan  kebebasan  asasinya  tidak seharusnya dihalangi oleh orang lain ataupun institusi sejauh tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau bagi masyarakat. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 23 ayat 2-3 menggaris bawahi (2) hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk satu
41 Eka Darmaputera, Etika Sederhana untuk Semua, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987, 5.
keluarga harus dihargai, (3) tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua calon mempelai. 42 Hak dan kebebasan kedua mempelai menetukan apapun  yang  menjadi  pilihan  mereka  untuk  menikah,  termasuk  pilihannya  untuk  menikah berbeda  agama  dan  mempertahanlan  agama  masing-masing,  harus  dihargai  oleh  setiap  orang, lembaga  agama  dan  Negara.  Sebaliknya,  setiap  orang,  lembaga  agama  dan  Negara  wajib mendukung  kedua  orang  yang  menikah  untuk  memudahkan  dan  memperlancar  pelaksanaan perkawinan  mereka.  Perkawinan  lintas  iman  atau  perkawinan  campur  berbeda  agama memperhadapkan etika individu (khususnya penggunaan hak dan pilihan bebas), dengan norma legal negara (Undang-undang perkawinan) dan Peraturan-peraturan agama.
Apakah hak? Menurut Kees Bertens, dalam pemikiran para Filsuf Yunani Kuno, arti hak belum  dapat  didefenisikan  dalam  arti  yang  sebenarnya.  Kata  hak  masih  menunjuk  kepada  arti hukum  secara  objektif:  undang-undang,  aturan-aturan  dan  lembaga-lembaga  yang  mengatur kehidupan masyarakat  demi kepentingan umum. 43 Baru pada akhir abad 17 dan dalam abad 18 muncul  pengertian  hak  dalam  arti  modern  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  manusia,  terlepas dari  setiap  ikatan  dengan  hukum  objektif.  Kebebasan  dan  otonomi  manusia  telah  diakui. 44 Hak adalah klaim yang sah dari seseorang sebagai manusia untuk diperlakukan oleh orang lain. Hak ini timbul sebagai bagian dari harkat dan martabat setiap orang sebagai manusia. Dari pengertian ini nampak jelas  bahwa  hak orang-orang yang menikah  dengan orang berbeda agamanya harus dihargai dan diperlakukan dengan semestinya, dilindungi secara hukum.
Biasanya dibedakan dua macam hak, yaitu hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang  didasarkan  atas  hukum  dalam  salah  satu  bentuk,  yang  berasal  dari  undang-undang,
42 PaxBenedanto (ed.), Kovenan Internasional Hal Sipil dan Politik, Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 2000, 79.
43 Kees Bertens, Etika , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2004, 177.
44 Kees Bertens, Etika , 178
peraturan  hukum  dan  dokumen  legal  lainnya.  Hak  ini  didasarkan  atas  prinsip  hukum.  Dilain pihak,  hak  moral  berfungsi  dalam  sistem  moral  dengan  didasarkan  atas  prinsip  etis  saja. Walaupun keduanya sering dianggap saling terkait namun tidak selamanya saling berhubungan, bahkan  kadangkala  berhadap-hadapan.  Tidak  selamanya  hak-hak  legal  merupakan  hak-hak moral, dan banyak hak-hak moral yang diterapkan dan dihidupkan hanya sebatas hak-hak moral dan tidak menjadi hak legal. 45 Memang, idealnya  apabila hak legal  merupakan hak moral  juga. Hak-hak  legal  sepatutnya  memiliki  kekuatan  moral.  Demikian  pula  hak-hak  moral  lebih  terasa efektif  dan  memiliki  kedudukan  yang  kokoh  dalam  masyarakat,  jika  didukung  dan  dilindungi oleh status hukum. Perkawinan campur orang yang berbeda agama, mengandung baik hak legal maupun hak moral, dan hak moral yang seharusnya didukung dan dilindungi oleh hukum supaya keduduklan mereka dalam masyarakat menjadi kuat juga. Disinilah juga kita melihat hubungan erat  antara  hak  dan  kebebasan  warga  Negara  dalam  mengaktualisasikan  dirinya,  antara  lain melalui perkawianan atas dasar pilihan bebas.
Franz  Magnis-Suseno  mengatakan,  apabila  kita  mendengar  kata  kebebasan,  yang pertama-tama  kita  pikirkan  adalah  bahwa  orang  lain  tidak  memaksa  kita  untuk  melakukan sesuatu  melawan  kehendak  kita.  Kita  bebas  apabila  masyarakat  tidak  menghalang-halangi  kita untuk berbuat apa yang ingin kita lakukan. Namun, kata bebas masih mempunyai arti yang lebih mendasar, yaitu kita mampu untuk menentukan sendiri, apapun yang mau kita lakukan. 46 Itulah aktualisasi  diri  yaitu  perwujudan  hak  dan  kebebasan  di  tengah  masyarakat.  Namun  hak  dan kebebasan  yang  diberikan  oleh  orang  lain,  pun  yang  diberikan  oleh  Negara  memang  harus disertai tanggung jawab sebagai cara menghargai hak dan kebebasan itu.
45 Peter Singer, (ed.), A Companion To Ethics , Massachusetts: Blackwell, 1997, 216.
46 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1987, 22.
Kebebasan dibedakan dalam dua arti, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan  eksistensial  pada  hakikatnya  merupakan  kemampuan  manusia  untuk  menetukan dirinya sendiri. Sifatnya positif, artinya kebebasan untuk tidak menekankan segi bebas dari apa, tetapi  bebas  untuk  apa.  Kita  sanggup  untuk  menentukan  tindakan  kita  sendiri.  Kebebasan  itu mendapat  wujudnya  yang  positif  dalam  tindakan  kita  yang  disengaja.  Tidak  setiap  kegiatan manusia  merupakan  tindakan.  Tindakan  dilakukan  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu,  dengan kesadaran  bahwa  tergantung  pada  kitalah  apakah  kegiatan  itu  dilakukan  atau  tidak.  Kebebasan eksistensial mengandung makna jasmani dan rohani. Kebebasan jasmani bagi manusia pertama- tama  berarti,  bahwa  ia  dapat  menentukan  apa  yang  mau  dilakukannya  secara  fisik,  sedangkan kebebasan  rohani  adalah  kemampuan  kita  untuk  menentukan  sendiri  apa  yang  kita  pikirkan untuk  menghendaki  sesuatu. 47 Jadi,  kebebassan  ekstensial  adalah  kemampuan  manusia  untuk menentukan  tindakanya  sendiri.  Kemampuan  itu  bersumber  pada  kemampuan  manusia  untuk berpikir, berkehendak, dan terwujud dalam tindakan. Namun apakah tindakan itu? Tindakan itu bukan  sesuatu  diluar  manusia.  Tindakan  adalah  satu  dengan  diri  saya  sendiri.  Dalam  tindakan diri  saya  sendiri  bertindak,  diri  saya  sendiri  yang  terlibat.  Saya  menjadi  diri  saya  melalui tindakan saya. Maka kebebasan eksistensial tidak hanya berarti bahwa saya menetukan tindakan saya, melainkan melalui tindakan saya menentukan diri saya sendiri. 48 Bagaimanakah kebebasan eksistensial ini bisa ini benar-benar diwujudkan?
Di  sinilah  pertanayaan  etis  muncul,  karena  kebebasan  eksistensial  manusia  tidak  selalu dapat  diwujudkan  karena  dibatasi  oleh  orang  lain  atau  institusi.  Itulah  sebabnya  mengapa kebebasan  eksistensial  biasanya  kita  hayati  dalam  hubungan  dengan  orang  lain.  Setiap  orang berjuang untuk membela kebebasan terhadap usaha orang lain untuk membatasinya. Manusia itu
47 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar , 23.
48 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar , 26.
bebas  apabila  kemungkinan-kemungkinannya  untuk  bertindak  tidak  dibatasi  oleh  orang  lain. Karena  kebebasan  itu  secara  hakiki  dihayati  dengan  orang  lain,  maka  kebebasan  eksistensial berhadapana  dengan  yang  disebut  dengan  kebebasan  social,  kebebasan  di  tengah  masuysrakat. Pembatasan  kebebasan  dapat  melalui  larangan  dan  perintah.  Larangan  kawin  dengan  orang beragama  lain  adalah  contoh  paling  nyata  dari  pembatasan  kebebasan  eksistensial  berhadapan dengan  kebebasan  sosial.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apakah  larangan  terhapadap  pilihan bebas sesuai hak yang melekat pada setiap orang untuk menikah dengan orang dari lain agama dapat dibenarkan menurut etika?
Etika  bukan  sekedar  pengetahuan  melainkan  juga  sebagai  pengejewantahan  moral Apakah  Moral?  Istilah  moral  pertama  kali  dipergunakan  oleh  Cicero  (106-43  B.C.), 49 yang diartikannya  sebagai  kebiasaan  baik  yang  dinyatakan  dalam  kelakuan,  umpamanya  bahwa mengatakan  yang  benar  itu  adalah  sesuatu  yang  baik.  Istilah  moral  diturunkan  dari  kata  Latin mos (jamak mores ) artinya semua yang baik dan benar yang berlaku dalam masyarakat. Dalam bahasa  Indonesia,  kata  moral  cocok  diterjemahkan  dengan  kata susila (bahasa  Sansekerta su atinya  baik,  dan sila artinya  dasar  atau  norma).  Jadi  susila  berarti  norma  kebaikan  dalam masyarakat. Kesusilaan adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk perintah  dan  larangan.  Kesusilaan  atau  moral  menanamkan  kebajikan  dan  kewajiban  melalui pengajaran dan keteladanan, individu maupun institusi.
Tinjauan  etika  terhadap  perkawinan  lintas  iman  atau  perkawinan  campur  orang  berbeda agama  menyoroti  dua  aspek,  yaitu  moral  institusi  dan  moral  individu.  Pertama,  moral  institusi terkait  dengan  sikap  mempersulit  dan/atau  mengahalangi  warga  masyarakat  menikah  karena
49 Horace Abram Riogg, Jr, “Primitive Morals”, in Vergilius Ferm (ed.), Encyclopedia of Morals , New York: Philosophical Morals, 1956, 434
berbeda agama atau keyakinan. Institusi Negara dan agama dapat dipandang melakukan tindakan tidak bermoral kalau mempersulit dan/atau menghangi warga Negara atau umat beragama dalam mewujudkan  hak  dan  kebebasannya.  Perwujudan  hak  dan  kebebasan  dalam  memilih  pasangan hidup merupakan nilai moral yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, instansi hukum dan agama yang menghalangi atau mempersulit perwujudan hak dan kebebasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak bermoral dari institusi Negara dan agama.
Sikap Negara, melalui hukum legal, yang mempersulit dan mengabaikan pemberian hak- hak sipil warga Negara yang melakukan perkawinan campur berbeda agama adalah pelanggaran moral,  yang  seharusnya  menjadi  kewajiban  setiap  penyenggara  Negara.  Pelanggaran  moral  itu nampak  dari  sikap  mempersulit  atau  mengabaikan  hak-hak  sipil  warga  Negara,  misalnya  tidak melayani  pencatatan  sipil  dan  mempersulit  atau  mengabaikan  Akta  Nikah. 50 Pada  gilirannya, sikap  mempersulit  dan  mengabaikan  hak-hak  dan  kebebasan  setiap  warga  Negara  memilih pasangan hidupnya, berdampak pada moral individu.
Manusia  adalah  makhluk  yang  memutuskan  ( animal  iudicans ),  demikian  Adelbert Snijders. 51 Maka  keputusan  tiap  orang  yang  dibuat  dengan  hati  nuraninya  harus  dihargai. Memang  betul  bahwa  setiap  orang  harus  menghormati  norma-norma  yang  berlaku,  tetapi sebaliknya, keputusan pribadi berdasarkan pilihan harus dihormati, baik oleh individu yang lain maupun  institusi.  Adanya  pembatasan  terhadap  keputusan  individu  berdasarkan  hak  dan kebebasannya  dalam  memilih  pasangan  hidup  tetapi  berbeda  agama  terpaksa  mendorongnya untuk menjadi munafik dan tidak jujur. Banyak kasus dimana pasangan hidup pura-pura pindah agama, karena dilarang menikah berbeda agama. Tidak sedikit pula orang terpaksa pindah agama
50 Siti Musdah Mulia, “Kata Pengantar” dalam Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama , xiii.
51 Adelbert Snijders, Manusia dan Kebenaran, Sebuah Filsafat Pengetahuan , Yokyakarta: Kanisius, 2016, 129.
karena alasan pernikahan. Kalau bisa memilih keduanya secara bebas, mengapa harus memilih: agama  atau  menikah?  Inilah  salah  satu  contoh  keburukan  moral  akibat  dari  larangan  menikah bagi orang berbeda agama. Mengapa pula pernikahan harus menjadi alat proselitisme? Bukankah berpindah atau berganti agama seharusnya juga pilihan nurani?
Tentu saja seseorang tidak bisa dilarang pindah agama karena alasan menikah, asal sesuai dengan  nuraninya,  tidak  dipaksa  dan  tidak  terpaksa.  Apabila  itu  dilakukannya  karena  dipaksa atau  terpaksa,  maka  hal  itu  bertentangan  dengan  moral  dan  agama.  Agama  adalah  hak  paling asasi  setiap  orang  maka  setiap  orang  bebas  memilih  agama  yang  mau  dianutnya  sesuai  dengan pilihan  dan  nuraninya.  Termasuk  tentu  saja  berpindah  agama  karena  ingin  menyesuaikan  diri dengan agama pasangan hidupnya, tetapi sekali lagi bukan karena paksaan atau larangan.
Sampai  saat  ini  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  belum  menjamin  hak  asasi  warga Negara  Indonesia  dalam  hal  kebebasan  menikah.  Buktinya,  pasangan  yang  menikah  karena berbeda  agama  tidak  dilayani  oleh  pemerintah  dalam  hal  itu  petugas  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KDKCS). KDKCS hanya melayani mereka yang menikah dan yang  menganut  satu  agama.  Pelayanan  seperti  itu  sangat  diskriminatif  dan  itu  berarti  lembaga pernikahan  telah  direduksi  menurut  kepentingan  agama  dan  mengabaikan  kebebasan  dan  hak asasi manusia baik atas kebebasan menikah maupun atas kebebasan beragama. Mestinya secara konstitusi  dan  secara  praktis,  Negara  menjamin  kebebasan  beragama  dan  kebebasan  menikah tanpa pembatasan agama. Artinya pernikahan lintas iman harus dijamin oleh undang-undang dan dilayani baik oleh institusi Negara maupun oleh institusi agama. Pelayanan Negara dan institusi agama  yang  membedakan  warganya  atas  dasar  anutan  agama,  khusus  mereka  yang  menikah dengan berbeda agamanya sudah terlalu lama diperlakukan diskriminatif.
Ada  beberapa  implikasi  etis/moral  yang  merugikan  baik  mereka  yang  menikah  maupun merugikan  Negara  dan  institusi  agama  itu  sendiri. Pertama ,  banyak  pasangan  yang  terpaksa harus meminta pelayanan dari Negara asing. Secara praktis hal seperti itu merugikan Negara baik dari segi ekonomi maupun politis dan moral. Mereka yang menikah keluar negeri mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kasus-kasus ini merugikan secara politis dan moral karena bangsa lain menganggap bangsa kita tidak mampu melayani  warganya dan Negara Indonesia dicap sebagai Negara diskriminatif.
Kedua,  pasangan  yang  tidak  mampu  ke  luar  negeri,  dan  ini  lebih  banyak,  terpaksa menempuh pernikahan yang bertentangan dengan nuraninya, pindah agama tetapi tidak sungguh- sungguh  disertai  keyakinan.  Secara  tidak  langsung  kita  memaksa  warga  kita  menjadi  munafik. Pura-pura pindah agama pada saat dilangsungkan pernikahan, tetapi sesudah itu kembali lagi ke agamanya yang lama dan hal itu malah bisa menimbulkan kekisruhan dalam rumah tangga.  Di sini institusi agama dirugikan, memiliki warga yang munafik.
Ketiga,  mereka  yang  tidak  bisa  menempuh  yang  pertama  dan  kedua  di  atas,  memilih untuk  “kumpul  kerbau”  alias  kawin  tanpa  menikah.  Akibatnya,  instituasi  agama  dan  Negara dilecehkan  dan  lembaga  pernikahan  diturunkan  wibawanya  sebagai  lembaga  yang  seharusnya dihormati oleh setiap warga Negara.  Jangka panjang, Negara dan institusi agama dirugikan.
Banyak  implikasi  moral  lain  dari  pelayanan  diskriminatif    terhadap  warga  Negara  yang kawin  campur  dengan  orang  berbeda  agama:  status  anak-anak  mereka  menjadi  tidak  jelas, kemungkinan  terjadi  ketidak-harmonisan  rumah  tangga,  atau  terjadinya  kemunafikan.  Secara umum,  tindakan  diskriminatif  yang  dilakukan  baik  institusi  Negara  maupun  institusi  agama terhadap  mereka  yang  mempraktekkan  nikah  lintas  iman,  adalah  tindakan  tidak  adil  terhadap
warga  Negara.    Oleh  karena  itu,  pernikahan  lintas  iman  harus  dibuka  seluas-luasnya  sebagai konsekuensi logis dari sebuah Negara majemuk.
Ada  dua  alasan  mengapa  pernikahan  lintas  iman  harus  diberi  peluang  seluas-luasnya. Pertama , karena cinta harus menjadi pondasi utama setiap pernikahan dan jatuh cinta tidak boleh dibatasi  atau  dihalangi  oleh  perbedaan  suku,  agama,  usia,  pendidikan,  status  sosial  atau perbedaan  apapun. Kedua ,  pernikahan  tidak  boleh  menjadi  sarana  proselit  karena  bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk menganut agama sesuai nuraninya.
Tentu saja semua institusi agama berhak dan bertanggung jawab membina umatnya untuk menikah  sesuai  dengan  keyakinannya,  tetapi  pembinaan  itu  tidak  boleh  menjadi  hukum  yang membatasi  orang  untuk  terpaksa  jatuh  cinta  dan  terpaksa  menikah  dengan  orang  seagama  atau seiman,  kalau  bertentangan  dengan  pilihan  dan  nuraninya.  Negara  dan  institusi  agama  tetap berkewajiban melayani dan memfasilitasi hak dan kebebasan setiap warga Negara memilih oarng yang dicintai untuk menjadi pasangan hidupnya.

## Simpulan
Indonesia sebagai Negara yang masyarakatnya majemuk tidak bisa mengabaikan realitas pernikahan lintas iman  atau perkawinan campur  bebrbeda agama, sebab itu dari sudut pandang agama,  sudah  seharusnya  agama-agama  di  Indonesia  lebih  terbuka  untuk  mendalami  dan mengajarkan melalui pendidikan pluralisme  kultural. Para pemimpin agama harus mengajarkan sikap  inklusif  dan  bukan  sikap  eksklusif-primordoalistik,  sikap  esoteric  dan  bukan  sikap eksoterik  terhadap  warganya.  Penghayatan  terhadap  kehidupan  beragama  justru  akan  semakin
mendalam dan kuat melalui keterbukaan terhadap agama-agama yang berbeda. Konsekuensinya adalah lembaga agama menerima dan menyediakan sarana memfasilitasi pernikahan lintas iman.
Arah pendidikan agama kita memang harus diubah menjadi pendidikan multi agama atau pendidikan multi kultural. Atau sekurang-kurangnya memasukkan dengan sengaja dan terencana aspek  pendidikan  multi  agama  tersebut  dalam  pendidikan  agama,  baik  di  sekolah  maupun  di lembaga-lembaga  agama  sendiri.  Pendidikan  agama  harus  diarahkan  untuk  bisa  saling menghargai,  saling  menghormati,  termasuk  menghargai  dan  menghormati  pilihan  setiap  orang untuk  menghayati  agamanya  dalam  kehidupan  bersama  orang  lain,  termasuk  emlalui  lembaga perkawinan.
Kita  mewarisi  undang-undang  kolonial  yang  memisahkan  legalisasi  pernikahan  secara terkotak-kotak  atas  dasar  segregasi  agama.  Memang  dalam  tradisi  Eropa,  legalisasi  pernikahan merupakan  hak  prerogatif  Negara  menggantikan  atau  memperluas  hak-hak  kultural  keluarga. Maka  ketika  agama-agama  berperan  memberkati  pernikahan,  maka  terjadi  dualisme  dalam  hal legalisasi  pernikahan  tersebut.  Itu  juga  yang  diterapkan  pemerintah  kolonial  Belanda  di Indonesia.  Undang-undang  perkawinan  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  memperkuat  posisi agama  Islam  dalam  legalisasi  pernikahan  karena  paham  agama  dan  Negara  berperan  bersama, sedangkan  posisi  agama  lain,  khususnya  Kristen,  tetap  masih  seperti  posisi  pemerintahan Kolonial.  Gereja  hanya  memberkati,  pemerintah  yang  mensahkan  dengan  memberikan    Akta Perkawinan.  Mungkinkah  undang-undang  perkawinan  yang  baru  (ke  depan)  melakukan penyeragaman,  dengan  menyerahkan  sepenuhnya  hak  legalisasi  pernikahan  kepada  Negara sehingga  agama-agama  hanya  melakukan  pemberkatan  atau  memberi  restu  secara  rohani, sehingga  Negara  leluasa  menikahkan  orang-orang  yang  berbeda  agama?  Ini  pekerjaan  rumah
bangsa bangsa Indonesia, dan umat beragama khususnya, supaya benang kusut pernikahan lintas iman bisa diurai atau diatasi.

## Daftar Pustaka
Althaus, Paul, The Ethics of Martin Luther , Philadelphia: Fortress Press, 1973.
Anshor, Maria Ulfah  & Sinaga,  Martin Lukito (ed.), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme, Jakarta: Kapal Perempuan 2004
Aritonang,  Jan  Sihar, Sejarah  Perjumpaan  Kristen  dan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  BPK Gunung Mulia 2004.
Asmin, Status  Perkawinan  Antar  Agama,  ditinjau  dari  Undang-undang  No.1/  1974 ,  Jakarta: Penerbit Dian Rakyat 1986.
Benedanto, Pax, (ed.), Kovenan Internasional Hal Sipil dan Politik, Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 2000.
Bertens, Kees, Etika , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2004.
Coward, Harold, Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama , Yokyakarta, Kanisius, 1989.
Darmaputera, Eka, Etika Sederhana untuk Semua, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
Ferm, Vergilius, (ed.), Encyclopedia of Morals , New York: Philosophical Morals, 1956.
Gautama, Sudargo, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatblad 1898 Nomor 158), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Go, Piet dan Suharto, Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, Malang: Penerbit Dioma, 1990.
Jonge, de Christiaan, Apa itu Calvinisme, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia , Jakarta: MUI, 2005.
Monib,  Mohammad  dan  Nurcholish,  Ahmad, Kado  Cinta  bagi  Pasangan  Nikah  Beda  Agama , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet 2, 2009.
Prawiroamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia , Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Antar Golongan di Indonesia, Cet.7, Jakarta: Sumur Bandung, 1981, 92.
Saleh,  K.  Wantjik, Himpunan  Peraturan  dan  Undang-undang  tentang  Perkawinan ,  Jakarta: Ikhtiar Baru – Van Hoeve, 1974.
Sairin,  Weinata  &  Pattiasina,  J.M.,  (peny.), Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan  dalam Perspektif Kristen , Jakarta: BPK Gunung Mulia 1996.
Singer, Peter (ed.), A Companion To Ethics , Massachusetts: Blackwell, 1997.
Snijders,  Adelbert, Manusia  dan  Kebenaran,  Sebuah  Filsafat  Pengetahuan ,  Yokyakarta: Kanisius, 2016.
Suseno,  Franz  magnis, Etika  Dasar:  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat  Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
Verkuyl, J., Etika Kristen: Seksual, Cet. Ke 5, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
Al.  Andang  I.  Binawan, Perkawinan  Campur  Beda  Agama  dalam  Pandangan  Katolik , http://www.st-stefanus.or.id/artikel/artikel-bebas/pernikahan-campur-beda-agama-dalam- pandangan-katolik/, diakses 27 Mei 2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Interfaith_marriage, diakses 29 Mei 2017.
http://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/, diakses, 29 Mei 2017.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141204_pernikahan_beda_agama, diakses 29 Mei 2017.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah_bedaaga ma, diakses 29 Mei 2017.
https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf, diakses 30 Mei 2017.
https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf, diakses, 30 Mei 2017.
http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/,  diakses  15 Juni 2017
http://www.kompasiana.com/www.eman.com/pacaran-menurut-agama-katolik-kristen- dan- islam_54f35887745513792b6c71d1, diakses 27 Mei 2017
Wijaya,  Leony,    “Sahnya  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang  –  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Agama  -Agama  di  Indonesia”,    Posted on M A R C H   1 8 ,   2 0 1 6 , https://anastasyaleony.wordpress.com/2016/03/18/sahnya-perkawinan-beda-agama-ditinjau-dari- undang-undang-nomor-1-tahun-1974-dan-agama-agama-di-indonesia/ , diakses 29 Mei 2017.