## PELAKSANAAN  DESENTRALISASI   DAN  OTONOMI  DAERAH
BERDASARKAN  U.U.  NO. 32 TAHUN  2004

## SANTOSO BUDI N, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:In  order  to  establish  the  local  autonomy  government,  the  integration  of decentralization,  deconcentration  and  supporting  task  are  needed.  Focusing  on  the establishment  of  the  function  and  the  role  of  Governor  as  the  government representation, it organizes and coordinates between central and local government and also  guides  and  supervises  the  process  of  good  corporate  government  within  the provincial and district area.
Keywords: Decentralisation, Local autonomy.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  dengan  amanat  Undang  Undang  Dasar Negara  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  pemerintah  berfungsi  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  azas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan,  pelayanan, pemberdayaan  dan  peranserta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  suatu daerah dalam sistem kesatuan Republik Indonesia.
Efisiensi  dan  efektiftas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu  ditingkatkan  dengan lebih mempehatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan negara.
Kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  reformasi tata  hubungan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah  dimaksudkan  untuk  mempercepat pembangunan  daerah  karena  pengambilan  keputusan  dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Undang Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang  Undang  Nomor  33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pemerintahan daerah telah melaksanakan berbagai urusan dan kewenangan secara otonom yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat (sentralisasi). Berbagai kemajuan lainnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  telah  layak  dicapai,  antara  lain  adalah harmonisasi  hubungan  Kabupaten/Kota  dengan  Provinsi  dan  harmonisasi  hubungan  pusat  dan daerah.  bidang  pelayanan  umum  kerjasama  antar  Kabupaten/Kota,  antara  Kabupaten/Kota dengan  Provinsi,  dan  kerjasama  antar  provinsi,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  peningkatan besaran  dana  perimbangan  dan  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  (Pemilukada)  secara langsung.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  makalah  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut: Bagaimana  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  apabila  dikaji  berdasarkan  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004.

## PEMBAHASAN
Persoalan  mendasar  berkaitan  dengan  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah adalah  belum  dilengkapinya  berbagai  peraturan  pelaksanaan  kedua  undang-undang  tersebut. Proses penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut yang meliputi kewenangan,  kelembagaan,  personil,  keuangan  daerah,  perimbangan  keuangan,  perwakilan daerah, pelayanan, sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan  kewenangan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah,  hingga  saat  ini  dalam  proses penyelesaian.
Selain  itu,  pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  belum  sepenuhnya berjalan  sebagaimana  diharapkan  karena  berbagai  masalah.  Hal  mendasar  adalah  masih banyaknya  tumpang  tindih  baik  di  pusat  sendiri  (terutama  antara  Undang  Undang  Nomor  32 Tahun  2004  dengan  berbagai  undang-undang  sektoral)  maupun  dalam  peraturan  perundang- undangan antara pusat dan daerah. Selain  itu pengelolaan keuangan daerah  juga  belum optimal dan  pemanfaatan  keuangan  pemerintahan  masih  didominasi  untuk  membiayai  belanja  aparatur
sehingga  kepentingan  untuk  pembangunan  daerah  masih  sering  tertinggal  dan  masih mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Pemahaman, berpartisipasi dan kompetensi aparatur pemerintah di pusat (kementrian/lembaga)  maupun  di  daerah  termasuk  para  wakil  rakyat  tentang  hakekat desentralisasi  dan  otonomi  daerah  masih  rendah  (terbatas).  Selain  itu  belum  adanya  pemisahan antara  jabatan  karier  dan  jabatan  politis  yang  berimplikasi  kurangnya  profesionalisme pemerintahan  daerah.  Hal  ini  menyulitkan  upaya  mempercepat  peningkatan  pelayanan  umum, peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  pelaksanaan  demokrasi  dan  menciptakan  pemerintahan  yang baik.  Salah  satu  akibat  adalah  munculnya  ekses-ekses  negatif  di  dalam  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah  secara  langsung  sebagaimana  diamanatkan oleh  UU Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2005  dan  UU  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Sementara  itu  penyelenggaraan  kelembagaan  pemerintahan  daerah  masih  belum  berjalan secara  efektif  dan  efisien  yang  tercermin  dari  belum  optimalnya  kualitas  pelayanan  umum kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan iklim investasi. Hal ini disebabkan belum maksimalnya  kinerja  perangkat  organisasi  daerah,  belum  tersusunnya  standart  pelayanan minimal,  koordinasi  antar  perangkat  organisasi  antar  daerah  dan  hubungan  kerja  antara pemerintah daerah dan DPRD yang belum optimal, belum terciptanya praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan belum optimalnya kerja sama antar pemerintah daerah.
Pengelolaan keuangan daerah juga masih terhambat oleh kapasitas menejerial pengelolaan maupun  terbatasnya  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  seluruh  urusan  yang  menjadi kewenangan  daerah,  masih  adanya  praktek  pemanfaatan  keuangan  daerah  yang  tidak  baik  dan masih didominasi keuangan daerah untuk membiayai belanja aparatur.
Pengelolaan  dana  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  yaitu  dana-dana  yang diserahkelolakan  dari  departemen  sektoral  melalui  dinas-dinas  terkait  belum  melibatkan pemerintah  daerah  terutama  dalam  merencanakan  kegiatan  pelimpahan  wewenang  yang  akan didekonsentrasikan  dan  kegiatan  penugasan  yang  akan  diberikan  oleh  pemerintah  pusat.  Selain terkait  dengan  aspek  perencanaan,  penentuan  pemanfaatan  dana  dekonsentrasi  atau  tugas pembantuan  selama  ini  belum  terkoordinasikan  dengan  baik  sehingga  mengakibatkan  tidak
terpadunya  kegiatan  yang  didanai  APBN  dan  APBD.  Selain  itu  perlu  dipahami  juga  bahwa sebagian  dana  dekonsentrasi  tersebut  juga  digunakan  untuk  menangani  urusan  yang  telah menjadi  urusan  pemerintah  daerah.  Permasalahan  tersebut  belum  pernah  diselesaikan  dan dituntaskan secara sistematis karena berkaitan juga dengan pengaturan kewenangan yang belum tertata antara pusat dan daerah sampai saat ini.
Sementara itu, usulan pembentukan daerah otonomi baru yang berupa pemekaran wilayah masih  banyak  yang  didasarkan  pada  kepentingan  kelompok  dan  elite  daerah  tertentu,  daripada didasarkan  pada  kepentingan  dan  kemajuan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  setempat.  Masalah  lainnya  yang  terkait  dengan  pembentukan  daerah  otonom  baru adalah tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah induk dan pemerintah daerah baru dalam pengelolaan aset-aset daerah, aparatur pemerintah daerah dan batas wilayah.
Sesuai dengan amanat Undang Uundang Nomor 32 Tahun 2004, maka dilakukan berbagai penyempurnaan  secara  terus-menerus  yang  meliputi  struktural,  fungsi  dan  mekanisme penyelenggaraan  pemerintah  daerah  serta  pengaturan  kembali  kewenangan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah,  serta  sebagaimana  telah  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 25  Tahun  2000  sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi  dengan  mengacu  pada  prinsip-prinsip dasar  yang  diamanatkan  dalam  UUD  1945.  Seiring  dengan  hal  itu  dilakukan  sosialisasi  UU Nomor 32 Tahun 2004 kepada aparatur pemerintah di pusat maupun di daerah.
Penyempurnaan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  sebagaimana  diamanatkan dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004  mulai  dilaksanakan,  terutama  terkait  dengan  rancangan peraturan pelaksanaan dan instrumen kerja serta dukungan terhadap upaya sosialisasi kebijakan desentralisasi  secara  sistematis  baik  bagi  jajaran  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  DPRD maupun  masyarakat.  Saat ini sedang disusun  berbagai rancangan Peraturan Pemerintah  sebagai pelaksanaan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  yang  terkait  dengan kelembagaan, keuangan daerah, perimbangan keuangan aparatur pemerintah daerah, pelayanan, sistem  pemantauan  dan  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Selain  itu  juga  terus diupayakan  langkah-langkah  pengalihan  bagian  anggaran  kementrian  negara  /  lembaga  yang selama ini di daerah sering dipersepsikan sebagai dana dekonsentrasi dan dana bantuan, terutama dana-dana yang digunakan untuk menangani urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah ke dalam Dana Alokasi Khusus. Upaya pengalihan dimaksud sebaiknya dilakukan dengan
tetap  mempertimbangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berkaitan  dengan  Pemilukada  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  yang  sering  muncul akibat pelaksanaan Pemilukada secara langsung, berbagai upaya sosialisasi dan dialog interaktif antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dan  segenap  komponen  masyarakat  untuk memantapkan  pelaksanaan  Pemilukada  perlu  dilaksanakan.  Pemantauan  terhadap  pelaksanaan Pemilukada  perlu  dilakukan  dan  hasilnya  dievaluasi  sebagai  bahan  kebijakan  pelaksanaan Pemilukada  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Pemikiran  ke  arah  penyusunan  undang-undang tersendiri  tentang  Pemilukada  telah  berkembang  dan  menjadi  salah  satu  alternatif  pemecahan masalah pelaksanaan Pemilukada pada masa yang akan datang.
Dalam upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah perlu keterpaduan penyelenggaraan asas-asas  pemerintahan,  yaitu  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  dengan penekanan pada upaya pemantapan fungsi dan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam melakukan  koordinasi  pusat  -  daerah  serta  pembinaan,  pengawasan  dan  supervisi  terhadap pelaksanaan  asas-asas  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah,  termasuk  pada  tingkat Kabupaten/Kota.  Selain  itu  pada  sisi  lain  diupayakan  pemberdayaan  pemerintah  daerah, khususnya  Kabupaten/Kota  dan  Desa  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  tertentu melalui  penyelenggaraan  asas  tugas  pembantuan.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  kemungkinan pengembangan  struktur  kelembagaan  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  dan  peningkatan kapasitas peemrintah daerah dan desa untuk mampu mengemban tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan harus tetap dilakukan dengan tetap taat pada asas dan berkesinambungan.
Pembentukan  daerah  otonom  yang  baru  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya serta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum  yang  bersifat  lokal.  Kebijakan  tentang  penataan  yang  lebih  komprehensif  perlu dipersiapkan,  khususnya  terkait  dengan  instrumen  pengaturan  penggabungan  dan/atau pembentukan  daerah  otonom  baru  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  normatif  yang  berlaku.  Sejalan dengan  hal  itu  perlu  dilakukan  upaya  untuk  mendorong  pemerintah  daerah  induk  untuk melakukan  pembinaan  serta  fasilitas  kepada  pemerintah  daerah  yang  baru  menjadi  daerah pemekaran.
Selain  melakukan  pembinaan  serta  fasilitasi  saat  juga  perlu  dikembangkan  suatu  konsep kerjasama  antar  daerah  secara  komprehensif  sehingga  dengan  konsep  itu  diharapkan  dapat mempercepat  kegiatan  perekonomian  pada  daerah  yang  baru  terbentuk.  Selanjutnya  untuk mendorong kerjasama antar daerah dan sekaligus menciptakan iklim investasi daerah yang lebih kondusif serta meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan pelayanan umum kepada masyarakat  terutama  di  wilayah  perbatasan  antar  daerah  melalui  penyempurnaan  berbagai peraturan daerah.
Salah  satu  upaya  revitalisasi  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  antara  lain adalah  munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005  tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  yang  kemudian disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2005  dan  Perpres  Nomor  28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2005  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2005  diterbitkan  sebagai  landasan  operasional  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  diterbitkan  sebagai  pengganti  peraturan  tentang keberadaan  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  yang  telah  ada,  yang  bertugas  memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai :
1).  Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
2).  Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3).  Penilaian  kemampuan  daerah  propinsi,  kabupaten,  dan  kota  untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan.
Sebagai  upaya  tindak  lanjut  dalam  pelaksanaan  revitalisasi  proses  desentralisasi  dan otonomi  daerah  perlu  didorong  terwujudnya  pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  secara konsisten  dan  peningkatan  kinerja  pemerintahan  daerah  melalui  upaya  penyiapan  peraturan perundang-undangan dan instrumen kerja pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, peningkatan  kapasitas  dan  pemantapan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  otonom  baru, peran  Gubernur  dalam  menjalankan  fungsi  koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  serta mewujudkan terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal penting lainnya yang
perlu  dilakukan  adalah  harmonisasi  peraturan  perundangan  yang  bertentangan  UU  Nomor  32 Tahun 2004.
Berbagai instrumen pengaturan dan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pengendalian pembangunan  dari  seluruh  tingkatan  pemerintahan  dan  sektor  terkait  perlu  segera  diselesaikan dan  dimantapkan  sejalan  dengan  muatan  materi  UU  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  serta  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sementara  itu  dukungan  terhadap  peningkatan  akses  ke  masyarakat  terhadap  informasi kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu  diberikan  dan  difasilitasi  serta  perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan Pemilukada yang sedang berlangsung.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dalam rangka meningkatkan koordinasi pusat dan daerah maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi melalui Gubernur Propinsi sebagai  kepala  wilayah  dan  kebijakan  memperkuat  peran  pemerintah  Propinsi  dalam memfasilitasi kegiatan lintas daerah melalui kerjasama antar daerah dan antar wilayah. Selain itu perlu dilaksanakan pembinaan dan daerah secara baik dengan meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan  keuangan  daerah  yang  efisien  dan  efektif.  Hal  ini  dilakukan  melalui  pencanangan pemercepatan  gerakan  reformasi  pengelolaan  keuangan  dan  rasionalisasi  struktur  organisasi pengelola  keuangan  daerah  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  melalui  pembentukan  pengelolaan keuangan daerah.
Selain  itu untuk  menghindari pembentukan daerah otonom baru  yang tidak sesuai dengan upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  daerah,  maka  perlu diilaksanakan evaluasi dan analisa terhadap daerah-daerah otonom lama dan daerah otonom baru hasil pemekara yang meliputi pelaksanaan kebijakan penggabungan dua atau lebih daerah-daerah otonom  yang  relatif  kurang  mampu  disertai  kebijakan  pemberian  intensifnya.  Upaya  lain  yang akan  dilaksanakan  adalah  meninjau  kembali  usulan  daerah-daerah  yang  akan  melakukan pemekaran  artinya  pembentukan  daerah  otonom  baru  dengan  memperhatikan  tidak  hanya
pertimbangan  kelayakan  politis  tetapi  juga  pertimbangan  kelayakan  teknis,  administratif, ekonomi, dan potensi kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonom.
Dalam  rangka  mendukung  percepatan  pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi daerah  agar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip money  follow  function ,  maka  upaya  pembagian kewenangan  yang  jelas  antara  pusat  dan  daerah  perlu  terus  dilanjutkan  melalui  berbagai sinkronisasi  peraturan  perundangan  baik  antar  sektor  maupun  antara  pusat  dan  daerah. Pembagian  kewenangan  yang  jelas  ini  perlu  ditindaklanjuti  dengan  penyerahan  dananya  yang selama ini masih dikelola oleh instansi pusat. Upaya-upaya ini tentu saja memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak legislatif baik di pusat maupun di daerah.

## 2. Saran
a. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  maka  adanya  kebijakan  mengenai desentralisasi  hendaknya  pemerintah  daerah  yang  memberi  akses  kepada  masyarakat  untuk ikut berpartisipasi agar dalam pelaksanaan desentralisasi dapat terlaksana dengan lancar dan harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat.
b. Agar  kebijakan  pemerintah  daerah  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  optimal  maka  dalam memberikan  kebijakan  harus  hati-hati.  Perlu  pertimbangan-pertimbangan  yang  matang  dan juga perlu adanya sosialisasi agar tidak terjadi disharmonisasi di lapangan.
------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Prijono,  S.  Onny  dan  H.M.W.  Pranaka,  1996, Pemberdayaan  Konsep  Kebijaksanaan  dan Implemetasi, Jakarta : CSIS.
Soesanto, Astrid S. 1995, Sosiologi Pembangunan, Bandung : Bina Cipta.
Soetrisno, L. 1995, Menuju Masyarakat Partisipasif , Yogyakarta : Konisius.
Soleman B. Toneko, 1987, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang,
Bandung : Eresco.
Sondang  P.  Siagian,  1984, Proses  Pengelolaan  Pembangunan  Nasional, Jakarta  :  Gunung Agung.
Sumardjo, U. 1984, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung : Tarsito.
Susianingrat, B. 1985, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta : Aksara Baru. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.