Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 2 (2021): 131-151

## Tanggung Jawab Perusahaan Dalam
Komersialisasi Ruang Angkasa dan
Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty

## 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang Angkasa)
Niken Tyasworo*; Mas Nana Jumena Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *Corresponding author: nikentyasworo1902@gmail.com
Submission : 27 Februari 2021 Revision : 21 Mei 2021 Publication : 02 Juni 2021

## Abstract
The  exploratory  utilization  of  outer  space  is  currently  take  a  place following  the  development  of  science  and  technologies.  At  first,  the exploration  was  done  by  government  only,  in  this  time,  private companies also take part to do the outer space exploration.The outer space tour activities is one form of outer space commercialization. This time,  those  activities  is  still  in  the  developing  process  for  the  better future  business,  especially  in  the  law  aspect  for  the  outer  space  tour activities. So that, an explanation of the outer space tour activity is one particular part that should be extremely clear and understandable for the sake of tourist’s security. Such as, how far the responsibility is given by  government  and  private  companies  in  case  of  an  accident  during the  outer  space  tour  activities.The  conclusion  of  this  research  is  to mention  that  Outer  Space  Treaty  1967,  Rescue  Agreement  1968, Liability Convention 1972 and Registration Convention 1975 are all be able  to  applied  as  basic  law  for  the  outer  space  tour  activities. Therefore,  the  outer  space  tour  activity  is  something  that  could  have been  done  routinely  in  the  future  and  that  makes  the  laws  and regulations  must  be  evident,  equitable,  and  liable  in  order  to  ensure comfort and safety for the outer space tourists.
Keyword: Exploration; Outer Space; Space Tourism.

## Abstrak
Eksplorasi  pemanfaatan  ruang  angkasa  terjadi  dengan  sangat  cepat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Eksplorasi  pemanfataan  ruang  angkasa  yang  pada  mulanya  hanya dilakukan oleh negara, tetapi dalam perkembangannya pihak swasta juga  melakukan  eksplorasi  ruang  angkasa.  Kegiatan  wisata  ruang angkasa  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  komersialisasi  ruang angkasa.  Saat  ini,  kegiatan  tersebut  masih  dalam  tahap pengembangan menuju bisnis masa depan yang lebih baik. Sehingga, penjelasan  seputar  kegiatan  wisata  ruang  angkasa  adalah  hal  yang patut  diketahui  seluk-beluknya,  terutama  mengenai  hukum  yang melindungi  wisatawan,  seperti  sejauh  mana  tanggung  jawab  yang diberikan  oleh  negara  dan  perusahaan  pengangkut  apabila  terjadi kecelakaan  saat  kegiatan  wisata  ruang  angkasa.  Dalam  penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Outer Space  Treaty 1967, Rescue  Agreement 1968, Liability  Convention 1972  dan Registration Convention 1975  dapat  digunakan  menjadi  dasar  hukum  kegiatan wisata  ruang  angkasa.  Dengan  demikian,  kegiatan  wisata  ruang angkasa adalah kegiatan yang sangat mungkin dilakukan secara rutin di  masa  yang  akan  datang,  sehingga  pengaturannya  secara internasional  harus  jelas,  adil  dan  bertanggung  jawab  sehingga wisatawan  ruang  angkasa  dapat  melakukan  kegiatan  wisatanya dengan nyaman.
Kata Kunci: Eksplorasi; Ruang Angkasa; Wisata Ruang Angkasa.

## A. Pendahuluan
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  ruang angka satelah sampai pada tahap aplikasinya  yang tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan militer, tapi  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  kehidupan  manusia umumnya. 1 Terdapat  beberapa  bentuk  kegiatan  pemanfaatan ruang  angkasa  yang  sudah  ada  dan  berkembang  secara
1 Collins P.Q., Ashford D.M. Potential Economic Implications of The Development of Space Tourism. Acta Astronautica . Vol. 17 Issue 4. April 1988. hal. 421-431.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
potensial,  misalnya  telekomunikasi,  penginderaan  jarak  jauh, asuransi  ruang  angkasa,  penambangan  ruang  angkasa  dan transportasi  ruang  angkasa  termasuk  wisata  ruang  angkasa ( space tourism ).
Bergesernya  tujuan  pemanfaatan  ruang  angkasa  dan bertambahnya  pelaku  dalam  kegiatan  ruang  angkasa, menunjukkan  bahwa  manusia  dan  ruang  angkasa  telah memasuki  tahap  komersialisasi  ruang  angkasa  ( space commerce ).  Banyak  pengertian  yang  diberikan  atas  istilah komersialisasi ruang angkasa,  salah satunya adalah  pendapat dari  Wahyudi  Bahar,  yaitu  komersialisasi  ruang  angkasa meliputi  segala  macam  kegiatan  yang  berhubungan  dengan ruang  angkasa  untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomis. Kegiatan  komersial  ini  dilakukan  baik  oleh  badan-badan pemerintah atau pun swasta, nasional, maupun internasional 2 .
Wisata  ruang  angkasa  dianggap  sebagai  salah  satu peluang yang menguntungkan dalam bisnis di era modern. Hal ini menjadikan banyak perusahaan swasta yang tertarik untuk fokus bergerak dalam bidang wisata ruang angkasa, contohnya Virgin  Galactic  yang  sudah  berhasil  meluncurkan  pesawat Space  Ship  Two pada  juni  2015, SpaceMExploration Technologies  Corporation ( Spacex),  Orbital  ATK,  Blue  Origin,
2 Wahyudi Bahar. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kegiatan Komersial  di  Ruang  Angkasa  dalam  Hukum  Angkasa  dan Perkembangannya .  Ed  E.  Saefullah  Wirapradja.  et.  al.  Bandung: Remadja Karya. 1998. hal. 165.
Bigelow  Aerospace,  Space  Dev 3 . Perlindungan  bagi  para wisatawan kegiatan wisata ruang angkasa merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena kegiatan ini memiliki banyak resiko berbahaya.  Tercatat  pada  tahun  2003,  pesawat  Columbia mengalami  kecelakaan  yang  menyebabkan  kerusakan  di permukaan bumi. 4 Ditambah pada tahun 2007 dan 2014 juga tercatat  terjadi  beberapa  kegagalan  penerbangan  antariksa. 5
Beberapa  catatan  kecelakaan  tersebut  menunjukkan  bahwa peluang  bisnis  wisata  antariksa  bukan  merupakan  sesuatu yang bebas risiko melainkan penuh resiko bagi crew , turis, dan crew ditempat  peluncuran  pesawat  maupun  terhadap  obyek publiklainnya.
Komersialisasi  ruang  angkasa  yang  melibatkan  sektor swasta  semakin  meningkat,  terutama  dinegara-negara  maju, namun demikian perangkat hukum yang mengaturnya belum tersedia.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  suatu  permasalahan hukum  tersendiri  dalam  kegiatan  ruang  angkasa.  Kegiatan ruang  angkasa  yang  diatur  dalam  hukum  ruang  angkasa
3 Redaksi  Kumparan.  “6  Perusahaan  Swasta  Ini  Berlomba Tawarkan Wisata ke Luar Angkasa”, https://kumparan.com/@ku mparansains/6-perusahaan-swasta-ini-berlomba-tawarkan-wisa ta-ke-luar-angkasa , (di unduh pada tanggal13 ‎raM et ‎02 21. ‏‎ 02:30
WIB)
4 Elizabet Howell. Columbia Disaster: What Happened. What NASA Learned . https://www.space.com/19436-columbia-disaster.html , (di unduh pada tanggal13 ‎raM et ‎02 21. ‏‎ 02:30 WIB) 5 Elizabeth  Howell. Virgin  Galactic:  Richard  Branson’s  Space Tourism  Company . https://www.space.com/18993-virgin-gala ctic.html . (di unduh pada tanggal 13 ‎raM et ‎02 21. ‏‎ 02:40 WIB)
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
subjeknya adalah negara, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan swasta tidak diatur secara jelas. Keterlibatan perusahaan  swasta  dalam  kegiatan  ruang  angkasa  tidak pernah  terjadi  tanpa  adanya  ijin  dari  negara.  Oleh  karena itu peranan negara dalam mengatur kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini sangat penting. 6
Outer  Space  Treaty 1967  yang  menyatakan  bahwa ruang  angkasa  bebas  untuk  dieksplorasi  dan  di  eksploitasi oleh  semua  negara,  hal  ini  menjadi  dasar  untuk  melakukan eksplorasi  dan eksploitasi  terhadap  ruang  angkasa.  Selain itu juga  menjadi  dasar  terbentuknya  perjanjian-perjanjian internasional  lainnya  dibidang  ruang  angkasa,  salah  satunya adalah Rescue  Agreement 1968  yang  merupakan  perjanjian yang mengatur tentang pertolongan bagi astronot dan pesawat ruang  angkasa  ataupun  objek  yang  diluncurkan  keruang angkasa sebagai subjek ataupun objek di dalam perjanjian itu.
Dalam  ketentuan  yang  terdapat di  Outer  Space  Treaty 1967  dan Rescue  Agreement 1968  terdapat  berbagai perlindungan  untuk kegiatan diruang angkasa seperti adanya tanggung  jawab  Internasional  yang  harus  dilakukan  oleh negara  yang  melaksanakan  kegiatan  di  ruang  angkasa, diberikannya ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan  ruang  angkasa,  serta  perlindungan  dengan  bentuk
6 Sri  Wartini.  Pertanggungjawaban  Negara  Dalam  Kegiataan Komersiil  Ruang  Angkasa  Yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan Swasta. Jurnal Hukum . Vol. 12 No. 28. Januari 2005. hal. 116-117.
pemberian  bantuan  kepada  astronot  dan  pemberitahuan mengenai adanya  gejala-gejala  yang  membahayakan  di  ruang angkasa sert amengembalikan astronot ke negara peluncur.
Dalam Outer Space Treaty 1967 dan Rescue Agreement 1968, bahwa apabila terjadi kecelakaan yang merugikan parah pihak atau pihak ketiga, maka negara yang meluncurkan objek keluar angka salah yang wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian, tetapi tidak diatur bagaimana pemberian ganti rugi bagi yang mengalami kerugian jika pihak swasta  yang  menyebabkan  kerugian  atau  jika  pihak  swasta yang menyelenggarakan peluncuran objek keluar angkasa.
Artikel  ini  akan  fokus  membahas  tentang  Bagaimana tanggung  jawab  perusahaan  dalam  kegiatan  wisata  ruang angkasa apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan wisata luar angkasa  ditinjau berdasarkan  Treaty  On  Principle  Governing The Activities Of State In The Exploration And Uses Outer Space Including  The  Moon  And  Other  Celestial  Bodies  Atau  Outer Space Treaty 1967.

## B. Pembahasan
Priyatna  Abdurrasyid  menggunakan  istilah  ‘angkasa’ untuk pengertian yang lebih luas, yaitu ruang yang terdiri dari ruang udara dan ruang angkasa.  Dengan pengertian tersebut, maka  Priyatna  memakai  peristilahan  hukum  yang  mengatur mengenai  ruang  udara  disebut  hukum  udara  ( air  law )  dan hukum  yang  mengatur  ruang  angkasa  disebut  hukum  ruang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
angkasa  ( space  law ),  sedangkan  untuk  kedua-duanya  disebut sebagai hukum angkasa. 7
Istilah  antariksa  baru  dikenal  sejak  dikeluarkannya Keputusan  Presiden  tentang  Dewan  Penerbangan  dan Antariksa  Nasional  Republik  Indonesia  (DEPANRI)  dan Keputusan  Presiden  tentang  Lembaga  Penerbangan  dan Antariksa Nasional (LAPAN), kemudian ditetapkan definisinya pada  Konsepsi  Kedirgantaraan  Nasional  tahun  1998  (KKN tahun  1998)  sebagai  hasil  sidang  Paripurna Kedua  DEPANRI. Dalam Konsepsi tersebut dinyatakan bahwa Antariksa adalah ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara, serta yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. 8
Berdasarkan  Pasal  1  IGA  1998,  dikatakan  bahwa  ISS selain digunakan untuk kegiatan ilmiah dan teknologi, ISS juga dapat  digunakan  untuk  tujuan  komersial  dan  salah  satunya dengan  melalui  kegiatan  wisata  ruang  angkasa.  kegiatan wisata  ruang  angkasa  yang  dimaksud  adalah  jenis  wisata orbital  spaceflight ,  yang  menjadikan  ISS  sebagai  tempat menginap  para  wisatawan  selama  kegiatan  wisata  ruang angkasa.
Sekalipun  diperuntukan  untuk  kegiatan  komersial sebagai  destinasi  wisata,  ISS  masih  perlu  membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota yang masuk dalam rezim ISS melalui Multilateral  Coordination  Board (MCB).  Dalam
7 Mardianis. Hukum  Antariksa . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 2016. hal. 1.
8 Ibid 2.
persetujuan  tersebut,  selain  memberikan  kebebasan  kepada wisatawan  atau  astronot  non-profesional  untuk mengunjungi ISS,  melalui Multilateral  Crew  Operations (MCOP)  dibentuk pula  ketentuan mengenai kriteria terhadap seleksi, pelatihan, tugas  dan  sertifikasi  terkait  orang-orang  yang  akan mengunjungi  ISS,  termasuk  semua  penumpang  yang merupakan  astronot  non-profesional  atau  wisatawan antariksa  yang  disetujui  pada  Juni  2001.  Ketentuan  yang dimaksud adalah Principles Regarding Process and Criteria for Selection,  Assignment,  Training  and  Certification of  ISS ( Expedition  and  Visiting ) Crewmembers, ( Principles  Regarding Process  and  Criteria  for  Selection,  Assignment,  Training  and Certification of ISS ).
Jenis-jenis kegiatan wisata ruang angkasa diantaranya; pertama, Orbital Spaceflight yaitu merupakan kegiatan wisata ruang  angkasa  menggunakan  pesawat  ruang  angkasa  yang menawarkan  untuk  membawa  wisatawan  ruang  angkasa hingga  berada  pada  lintasan  orbit  di  ketinggian  tertentu. Tujuan  dari  kegiatan  wisata  ruang  angkasa  adalah  untuk merasakan  suasana  ruang  angkasa  dalam  waktu  yang  lama dan bahkan bisa mengitari bumi berulang kali karena pesawat yang digunakan untuk orbital spaceflight adalah pesawat yang bisa  digunakan  untuk  berevolusi  mengelilingi  bumi.  Kedua,
Sub-  Orbital  spaceflight yaitu  merupakan  peluncuran  dengan menggunakan pesawat ruang angkasa ke suatu  lintasan orbit yang  memotong  bumi.  Wisatawan  yang  menggunakan  jenis
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
wisata  ini  hanya  merasakan  antariksa  pada  suatu  ketinggian tertentu  di  atas  permukaan  bumi,  lalu  dalam  waktu  yang relatif  singkat  akan  kembali  ke  bumi  dengan  memanfaatkan gaya  gravitasi  bumi.  Jenis  wisata  ruang  angkasa  ini  hanya bertujuan  untuk  membawa  seseorang  merasakan  sensasi gravitasi nol ( zero gravity ) dan pemandangan antariksa dalam waktu  singkat.  Sehingga  apabila  sudah  mencapai  ketinggian tertentu, pesawat ruang angkasa yang digunakan akan kembali ke bumi. Untuk jenis wisata ruang angkasa ini, pesawat ruang angkasa  yang  digunakan  tidak  dapat  berputar  mengelilingi bumi.
Hukum  ruang  angkasa  yang  berlaku  saat  ini  dan merupakan  rumah  besar  dari  pengaturan  mengenai keruangangkasan  adalah  Space  Treaty  1967.  Sejarah  panjang pembentukan Space Treaty 1967 adalah berawal pada tanggal 15 Maret 1958, Amerika Serikat meminta agar Majelis Umum PBB membentuk Ad Hoc Komite Penggunaan Damai Antariksa ( AD-COPUOS ). AD-COPUOS ( Ad Hoc Committee on the Peacefull Uses  of  Outer  Space )  dibentuk  pada  tahun  1958  dan  menjadi badan  permanen  PBB  pada  tahun  berikutnya.  Saat  ini, kelompok  ini  dikenal  sebagai  “COPUOS”.  COPUOS  adalah forum  internasional  utama  bagi  pengembangan  hukum  dan prinsip-prinsip yang mengatur antariksa. COPUOS dibebankan dengan  menyelidiki  masalah  hukum  dan  politik  yang ditimbulkan  oleh  penggunaan  antariksa  dan  menentukan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
peran  apa  yang  harus  dimainkan  PBB  yaitu  COPUOS  sendiri dalam memecahkan masalah tersebut. 9
Melalui  serangkaian  pembahasan  yang  berlangsung pada sidang-sidang UNCOPUOS ( United Nations Committee on the  Peaceful  Uses  of  Outer  Space ),  konsep  prinsip-prinsip tersebut  terus  dikembangkan.  Pada  akhirnya,  Majelis  Umum PBB  dengan  Resolusi Nomor  2222  (XXI),  19  Desember  1966, menerapkan Traktat mengenai prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan  Negara-negara  dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya (“ Treaty on  Principles  Governing  the  Activities  of  States  in  the Exploration  and  Use  of  Outer  Space,  including  the  Moon  and Other Celestial Bodies ”), yang selanjutnya disingkat Perjanjian Antariksa,  1967.  Perjanjian  Antariksa  ini  terbuka  untuk ditandatangani negara-negara sejak sejak 27 Januari 1967 dan diberlakukan sebagai hukum positif ( entry into force ) sejak 10
Oktober  1967,  sehingga  sering  kali  Traktat  ini  disingkat dengan istilah bahasa Inggris Outer Space Treaty , 1967. 10
Outer  Space  Treaty 1967  adalah  hukum  dasar  bagi terciptanya  hukum-hukum  selanjutnya  dalam  masalah aktivitas  manusia  di  ruang  angkasa  termasuk  bulan  dan benda-benda  langit  lainnya.  Di  dalam Space  Treaty 1967 terdapat  prinsip-prinsip  yang  digunakan  oleh  PBB  melalui Komite Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Tujuan Damainya
9 Mardianis. Op.cit. hal 111. 10 Ibid. hal. 111.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
( United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space ) untuk  menciptakan  suatu  aturan  hukum  internasional mengenai kegiatan di ruang angkasa, yaitu:
1) Agreement  on  the  Rescue  of  Astronauts,  the Return  of  Astronauts  and  the  Return  of  Objects Launched  into  Outer  Space  1968  atau  Rescue Agreement 1968.
2) Convention on International Liability for Damage Caused  by  Space  Objects  1972  atau  Liability Convention 1972.
3) Convention  on  Registration  of  Objects  Launched into  Outer  Space  1975  atau  Registration Convention 1975.
4) Agreement  Governing  the  Activities  of  States  on the  Moon  and  Other  Celestial  Bodies  1979  atau Moon Agreement 1979 .
Hingga  saat  ini  masih  belum  terdapat  konvensi internasional yang secara eksplisit mengatur tentang kegiatan wisata ruang angkasa, akan tetapi ada beberapa kaitan antara penyelenggaraan  wisata  ruang  angkasa  beserta  perlindungan hukum  terhadap  wisatawan  ruang  angkasa  dengan  konvensi yang telah ada, diantaranya:
1) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the  Exploration and  Use  of Outer  Space ,  including  the
Moon  and  Other  Celestial  Bodies  ( Outer  Space  Treaty 1967 ),  konvensi  ini  merupakan  pedoman  dalam
kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  di  antariksa,  baik yang  bersifat  kenegaraan  atau  komersial  yang dilakukan dengan tujuan damai.
2) Convention  on  International  Liability  for  Damage Caused  by  Space  Objects ( Liability  Convention  1972 ), konvensi  ini  merupakan  perpanjangan  dari  Pasal  VII dalam Outer Space Treaty 1967.  Pada Pasal VII diatur mengenai  kewenangan  negara  atas  objek  yang diluncurkan  ke  ruang  angkasa  atau  kerugian  yang didapat negara lain karena objek yang diluncurkan ke ruang  angkasa.  Hal-hal  itu  yang  membuat  negara pemilik obyek tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian  yang  terjadi  berdasarkan  pada  Pasal  1 Liability Convention 1972. 11
Berdasarkan  konvensi  ini,  terdapat  dua  prinsip tanggung jawab:
a. Absolute  Liability , yaitu suatu negara jelas bersalah atas  kerugian  obyek  antariksa  yang  jatuh  atau menimbulkan  kerugian  pada  suatu  permukaan bumi yang berakibat pada kerugian di suatu negara sehingga  negara  memiliki  kewajiban  untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 2 Liability Convention 1972).
b. Liability Based on Fault , yaitu apabila sebuah benda yang  diluncurkan  ke  antariksa  oleh  suatu  negara
11 Lihat Liability Convention 1972
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
jatuh  di  permukaan  bumi,  maka  perlu  dibuktikan berdasarkan  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  dari jatuhnya  obyek  ruang  angkasa  tersebut,  apabila memang  terbukti  bersalah  maka  nantinya  negara bisa  melakukan  pertanggungjawaban  (Pasal  3 Liability Convention 1972).
Terkait  dengan  kegiatan  wisata  antariksa,  maka Liability Convention 1972 memberikan ketentuan dasar tentang  tanggung  jawab  negara  atas  peluncuran  yang dilakukan  oleh  pihak  swasta.  Akan  tetapi,  terhadap kegiatan wisata ruang angkasa hanya dijelaskan secara implisit, terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa, tanggung  jawab  yang  ada  hanyalah  seputar  benda- benda  atau  objek  ruang  angkasa  (misalnya  pesawat ruang angkasa) bukan yang berkaitan dengan masalah subjek hukumnya yaitu wisatawan ruang angkasa yang melakukan perjalanan wisata ruang angkasa.
3) Convention  on  Registration  of  Objects  Launched  into Outer Space ( Registration Convention 1975 ), yaitu pada
Pasal 1 Registration Convention 1975, dijelaskan bahwa tujuan  dari  konvensi  ini  dibentuk  adalah  untuk memudahkan  mekanisme  terhadap  registrasi  objek ruang  angkasa,  seperti  satelit  dan  benda-benda antariksa  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  tertentu. Konvensi  ini  merupakan  penjabaran  dari  Pasal  VIII
Outer Space Treaty 1967.
Pada  Pasal  2  Registration  Convention  1975,  diatur bahwa  negara  peluncur  yang  akan  meluncurkan objeknya  ke  ruang  angkasa  perlu  mendaftarkan  objek ruang  angkasanya.  Pendaftaran  objek  ruang  angkasa dianggap hal penting karena tanda kebangsaan negara yang  mendaftarkan  objek  ruang  angkasa  dan  juga menimbulkan ikatan yuridis dengan negara tempatnya terdaftar  dan  merupakan  titik  taut  tanggung  jawab negara dengan objek ruang angkasa.
Apabila dikaitkan dengan wisata ruang angkasa, maka pihak  swasta  yang  mengadakan  peluncuran  wisata ruang angkasa harus melalui prosedur yang sama atas semua objek yang akan diluncurkan ke ruang angkasa. hal  tersebut  terkait  dengan  pesawat  ruang  angkasa yang  menjadi  pesawat  penumpang  bagi  wisatawan ruang angkasa yang akan diluncurkan. 12
Setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  ruang  angkasa.  Prinsip utama Outer  Space  Treaty antara  lain, Non  appropriation principle dan Freedom  exploitation  principle. Kedua  prinsip utama ini dijelaskan dalam Outer Space Treaty 1967. Freedom exploitation  principle ,  yaitu  merupakan  prinsip  yang menjelaskan  bahwa  antariksa,  termasuk  bulan  dan  benda- benda  langit  lainnya  adalah  zona  bebas  untuk  melakukan
12 Lihat Registration Convention 1975.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
eksplorasi  dan  eksploitasi  oleh  semua  negara  yang  ada, sepanjang penggunaannya untuk tujuan damai.
Sedangkan Non appropriation principle, 13 yaitu prinsip yang  menjelaskan  bahwa  antariksa,  termasuk  bulan  dan benda-benda  langit  lainnya  merupakan  milik  bersama  umat manusia, yang artinya tidak dapat diakui atau diklaim berada dibawah kedaulatan suata negara manapun.
Untuk menganalisis apakah Pasal 5 Outer Space Treaty ini  dapat  diterapkan  pada  wisatawan  ruang  angkasa  jika terdapat kecelakaan, kesulitan atau pendaratan darurat dalam kegiatan  wisata  ruang  angkasa,  maka  dapat  menggunakan Pasal  31  Konvensi  Wina  1969. 14 Pasal  31  dan  32  dalam Konvensi  Wina  1969  dianggap  melambangkan  kebiasaan internasional yang sduah ada dan berlaku sebelum tahun 1969 dan mengikat semua. Oleh sebab itu, aturan dalam kedua pasal
13 Prinsip  ini  merupakan  prinsip  utama  dan  norma  dasar ( Grundnorm )  dalam Outer  Space  Treaty 1967.  Lihat  Zachos  A Paliouras.  The  Non-Appropiation  Principle:  The  Grundnorm  of International  Space  Law. Leiden  Journal  of  International  Law , Volume  27.  Issue  1.  2014.  hal  37-54 https://doi.org /10.1017/S0922156513000630
14 Pasal  31  Konvensi  Wina  1969  menyatakan  “Suatu  Perjanjian ditafsirkan  dengan  iktikad  baik  sesuai  dengan  pengertian  yang lazim  diberikan  terhadap  istilah-istilah  dari  perjanjian  sesuai konteksnya dan  berdasarkan maksud  dan tujuan  dari perjanjian tersebut”. LIhat Anthony Aust, “ Modern Treaty Law and Practice”. Cambridge  University  Press.  2007.  hal.  232.  Lihat  juga  Oliver Dorr. “ Section 3: Application of Treaties” . dalam Vienna Convention on  the  Law  of  Treaties;  A  Commentary. Springer.  New  York.  hal. 562.
ini dapat diterapkan untuk perjanjian-perjanjian yang berada di luar Konvensi Wina 1969. 15
Apabila  mempergunakan  metode  penafsiran  seperti dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1969, maka harus dicari makna yang  lazim  dari  teks  tersebut  dan  konteks  dari  perjanjian Outer  Space  Treaty mencakup  hal  apa  saja.  Melihat  dari konteksnya,  bahwa  semua  orang  yang  dianggap  layak  untuk melakukan  penerbangan  ke  ruang  angkasa  dan  memakai protokol / ketentuan seperti lazimnya astronot, maka layak di persamakan dengan astronot.
Selain
menggunakan interpretasi
perjanjian
internasional harus dilakukan dengan itikad baik, pernyataan dari  NASA  ( National  Aeronautics  and  Space  Administration ) serta  Federasi  Aerosport  International  yang  mengatakan setiap  wisatawan  ruang  angkasa  yang  telah  melakukan penerbangan  hingga  ketinggian  di  atas  62  mil  atau  100 kilometer  akan  disematkan Wing  Astronot sesuai  dengan standar  FAA  dan  dapat  disamakan  dengan  astronot.  Karena disamakannya  status  wisatawan  dengan  astronot,  maka wisatawan ruang angkasa mendapatkan perlindungan seperti yang  dicantumkan  di  dalam Resceu  Agreement 1968  dan mendapatkan  tanggung  jawab  oleh  negara  dan  kompensasi, mengingat pelaksanaan wisata ruang angkasa oleh perusahaan swasta tidak akan terjadi tanpa adanya izin dari pihak negara,
15 Ibid . Dorr. hal. 563.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
maka  negara  tetap  harus  melakukan  tanggung  jawab  apabila terjadi kecelakaan terhadap wisatawan ruang angkasa.
Dalam hukum nasional maupun internasional terdapat sebuah  asas  hukum  yang  menyatakan, lex  posterior  derogat legi  priori yaitu  asas  penafsiran  hukum  yang  menjelaskan bahwa hukum yang terbaru ( lex posterior ) mengesampingkan hukum  yang  lama  ( lex  prior ).  Maka Rescue  Agreement dapat mengesampingkan Pasal 5 Outer Space Treaty . 16 Menurut Bin Cheng,  pengertian  astronot  dalam  arti  yang  lazim,  dapat diperluas  termasuk  setiap  orang  yang  berada  dalam  pesawat ruang  angkasa  termasuk  wisatawan  ruang  angkasa. 17 Kata “personnel ” terdapat dalam Pasal  1-4 Resceu Agreement , yang dapat  menjadi  dasar  hukum  penyelamatan  wisatawan  ruang angkasa  jika  mengalami  kecelakaan  dalam  kegiatan  wisata ruang angkasa.
Tidak  adanya  perbedaan  antara  penerbangan  privat dan  publik  dalam  Rescue  Agreement  juga  dapat  memperluas interpretasi  yang  diminta  negara mengenai  personnel  swasta ( non-govermental  personnel )  dan  mengembalikan  pesawat ruang  angkasa  privat  ( private  space  aircraft ).  Jadi,  kata personnel dapat diperluas artinya termasuk wisatawan ruang angkasa.
16 Aryuni  Yuliatiningsih.  Aspek  Hukum  Kegiatan  Wisata  Ruang Angkasa  ( Space  Tourism )  menurut  Hukum  Internasional. Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 11. No. 1. 2011. hal. 157.
17 Bin  Cheng.  “Space  Object”. Astronouts  and  Related  Expression  in Proceeding of Thirty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space .
Tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  jasa  kegiatan wisata ruang angkasa apabila terdapat kerugian yang diderita wisatawan  dalam  konvensi  yang  ada  saat  ini  baik  di  dalam Outer  Space  Treaty atau Liability  Convention memang  hanya mengatur soal ganti rugi atau tuntutan. Jika perusahaan sudah melakukan ganti rugi maka tidak ada akibat hukum lain yang diterima oleh perusahaan penyedia jasa kegiatan wisata ruang angkasa tersebut.

## C. Penutup
Outer  Space  Treaty 1967  secara  umum,  mengatur dasar-dasar  hukum  mengenai  kegiatan  eksplorasi  di  ruang angkasa,  antara  lain  mengenai  hak  dan  kewajiban  negara sebagai  negara  peserta  perjanjian,  mengenai  tanggung  jawab negara  untuk  memberikan  izin  dan  melakukan  pengawasan terhadap  kegiatan  eksplorasi  ruang  angkasanya,  terkait dengan  tanggung  jawab  negara untuk  melakukan perlindungan  hukum  dalam  kegiatan  eksplorasi  dan penggunaan  antariksa.  Ketentuan  hukum  yang  berkaitan dengan  kegiatan  wisata  ruang  angkasa  masih  tidak  bisa terlepas  dari  ketentuan-ketentuan  umum  hukum  ruang angkasa yang ada, seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Outer  Space  Treaty,  Liability  Convention,  Rescue Agreement,  Registration  Convention baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Implikasi  pertanggungjawaban  bagi  perusahaan penyedia  jasa  kegiatan  wisata  ruang  angkasa  terhadap wisatawan  yang  mengalami  kerugian  dalam  kegiatan  wisata ruang  angkasa  saat  ini  hanya  sebatas  tentang  perihal  ganti rugi. Akibat hukum lain bagi perusahaan apabila menyebabkan kerugian  saat  ini  tidak  diatur  dalam Outer  Space  Treaty atau
Liability Convention .
Dalam  kegiatan  wisata  ruang  angkasa  antara wisatawan  dan  penyedia  jasa  kegiatan  wisata  ruang  angkasa juga  terdapat  kontrak  yang  harus  dibuat  sebelum  wisatawan melakukan perjalanan  antariksa.  Dalam  kontrak  tersebut harus  dengan  jelas  diuraikan  tentang  hak  dan  kewajiban perusahaan  selaku  pengangkut  dan  yang  penting  juga  harus diuraikan  tentang  tanggung  jawab  perusahaan  pengangkut apabila  terjadi  kecelakan  dalam  kegiatan  wisata  ruamg angkasa.  Sehingga  kontrak  antara  perusahaan  pengangkut dengan  wisatawan  merupakan  aturan  khusus  dari  tanggung jawab  perusahaan  pengangkut  yang  terdapat  dalam Outer Space Treaty atau Liability Convention .

## Referensi

## Instrumen Hukum
Agreement  on  the  Rescue  of  Astronauts,  the  Return  of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968 disingkat Rescue Agreement 1968 .
Convention  on  International  Liability  for  Damage  Caused  by Space Objects 1972 disingkat Liability Convention 1972 .
Convention  on  Registration  of  Objects  Launched  into  Outer Space 1975 disingkat Registration Convention 1975 .
Treaty  on  Principles  Governing  the  Activities  of  States  in  the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other  Celestial  Bodies 1967  disingkat The  Outer  Space Treaty 1967.
The Vienna Convention to the law of Treaties 1969.

## Buku
Aust,  Anthony. Modern  Treaty  Law  and  Practice, Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
Bahar,  Wahyudi.  Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap Kegiatan  Komersial  di  Ruang  Angkasa  dalam  Hukum Angkasa  dan  Perkembangannya,  edisi  E.  Saefullah Wirapradja, et. al. Bandung: Remadja Karya. 1998.
Mardianis. Hukum  Antariksa .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 2016.

## JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH
Cheng,  Bin. “Space  Object”, Astronouts  and  Related  Expression in Proceeding of Thirty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Q,  Collins  P.  Ashford D.M.  “ Potential  Economic  Implications  of The  Development  of  Space  Tourism ”,  Acta  Astronautica,
April 1988.
Yuliatiningsih,  Aryuni.  Aspek  Hukum  Kegiatan  Wisata  Ruang Angkasa  ( Space  Tourism )  menurut  Hukum  Internasional. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11, No. 1. 2011.

## Website
Elizabeth  Howell,  “Virgin  Galactic:  Richard  Branson’s  Space Tourism  Company”, https://www.space.com/18993-virgin- galactic.html .
Redaksi  Kumparan,  “6  Perusahaan  Swasta  Ini  Berlomba Tawarkan Wisata ke Luar Angkasa”, https://kumparan.com /@kumparansains/6-perusahaan-swasta-ini-berlomba- tawarkan -wisata-ke-luar-angkasa .