## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)
Ahmad  Ramadhan
Mahasiswa Doktor Ilmu  Hukum  / Hukum  Pidana Universitas Muslim  Indonesia Email  : Ahmadramadhan@yahoo.co.id

## Abstract
This  research  is  to  analyze  the  authority  of  Police  of  Kepri  in  Corruption  Crime Investigation.  Method  of  approach  used  is  normative  juridical  research  that  is analyze  the  law  in  writing,  literature  and  document  study  used  as  the  main material.  Field  data  was  obtained  through  structured  interviews  that  were  used  as supporting  data  /  auxiliaries  to  police  officers  /  investigators  at  Polda  Kepri, Barelang  Police  and  Tanjungpinang  Police.  This  research  was  conducted  at  the Riau  Islands  Regional  Police  especially  the  Special  Criminal  Investigation Directorate  of  Riau  Islands  Police,  Barelang  Police  and  Tanjungpinang  Police. The  results  of  the  study  found  that  the  investigation  of  corruption  in  Polda  Kepri was  carried  out  in  accordance  with  the  authority  possessed  by  Polri  investigators. The  investigation  of  criminal  acts  of  corruption,  in  addition  to  prove  the perpetrators'  actions,  also  to  the  maximum  extent  possible  to  restore  the  state financial  losses.  In  its  implementation,  corruption  criminal  investigation  is influenced  by  legal  factors,  law  enforcement  factors,  facilities  or  facilities supporting  law  enforcers,  community  factors,  and) cultural

## A. PENDAHULUAN
Penyidikan  merupakan  salah  satu  Tugas  Pokok  Polri  dalam  rangka melaksanakan  penegakan  hukum  yang  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  13  huruf (b)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Sementara  dalam  kaitannya  dengan  Polri  sebagai  penyidik  didasarkan kepada  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  (g)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas  "melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya." 1 Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  2
1 Dayat  Hadijaya,  dkk.  “ Pelak sanaan  Tugas  dan  Kewenangan  Penyidik   Polri  Dalam Melak uk an  Tindak   Pidana  Pengelolaan  Lingk ungan  Hidup ”, Jurnal  Kebijakan  dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2 (2014), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, p.38
Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  membuat  tegas pembatasan  tugas  dan wewenang  Kepolisian. 2
Penegakan  hukum  pidana  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang  dinamakan Sistem  Peradilan  Pidana/SPP (Criminal  Justice  Sys-  tem/CJS). Dalam  SPP tersebut,  terdapat  lembaga-lembaga  pendukung,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Meskipun  penegakan  hukum  pidana sudah  terlaksana  dalam  sebuah  sistem,  akan  tetapi  hasilnya  masih  jauh  dari harapan  sehingga  Indonesia  termasuk  dalam  kategori  sebagai  salah  satu  negara yang  reputasinya  terburuk  dalam  penegakan  hukum. 3
Kaitannya  dengan  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam  perkara  Tindak Pidana  Korupsi  peneliti  menguraikan  data  Transparansy  International  (TI) Indonesia  menyebutkan  perbaikan  indeks  persepsi  korupsi (corruption  perception index) Indonesia  untuk  tahun  2016.  IPK  Indonesia  tahun  2016,  naik  satu  poin menjadi  37  dibanding  tahun  sebelumnya  yang  hanya  memperoleh  36.  Meski demikian,  posisi  peringkat  Indonesia  justru  malah  menurun  menjadi  berada  di urutan  ke-90  dari  176  negara  yang  diukur.  Padahal  sebelumnya  Indonesia  berada diperingkat  ke-88.  Diantara  negara-negara  Asia  Tenggara,  skor  37  yang  diraih Indonesia  hanya  mampu  menyalip  Thailand  yang  meraih  skor  35.  Thailand diketahui  selalu  berada  di  atas  Indonesia  sejak  lima  tahun  terakhir,  dengan  begitu artinya  skor  IPK  Indonesia  tahun  2016  ini  masih  berada  di  bawah  Malaysia  yang meraih  skor  49,  Brunei  (58),  dan  Singapura  (85).  Indeks  persepsi  ini  adalah  hasil pengamatan  yang  dilakukan  oleh  TI  sepanjang  2016  dan  diumumkan  pada  2017. TI  merangking  peringkat  ICP  sebanyak  168  negara  di  seluruh  dunia,  dengan  skor
2 Mugiman,  “ Implementasi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan Anak   (Studi  Terhadap  Anak   Yang  Berhadapan  Dengan  Huk um Dalam Tingk at Penyidik an Di Polres  Purbalingga) ” , Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  10,  No.  2,  3 Mei 2010, Purwokerto: Fakultas Hukum,  Universitas Jenderal Soedirman, p.6
3 Agus  Rahardjo  dan  Sunaryo,  “ Pendayagunaan  Tek nologi  Informasi  Dalam Pemberdayaan  Masyarak at  Untuk  Mengawasi Bek erjasanya Sistem Peradilan Pidana Di Jawa Tengah ” , Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  10,  No.  3,  September  2010, Purwokerto:  Fakultas Hukum,  Universitas Jenderal Soedirman ,  p. 197
0  untuk  paling  korupsi,  dan  100  untuk  paling  bersih.  Skor  rata-rata  di  dunia adalah  43, artinya  semua  negara  dengan  skor di bawah  itu  dianggap  masih  korup. 4
Berdasarkan  ranking  tugas  pokok  Polri  dalam  melaksanakan  tugas  negara, ditarik  suatu  pendapat  bahwa  Penegakan  Hukum  berada  di  urutan  ke  dua  dibawah tugas  pokok  Polri  yang  utama  di  urutan  pertama  sebagai  Pemeliharaan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat.  Dalam  melakukan  tugas-tugas  itu  saling  berkait  antara satu  dengan  yang  lainnya.  Artinya  disini  Polri  juga  tidak  boleh  melupakan  tugas pokok  lainnya  untuk  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat.
Sebagaimana  penelitian  ini  adalah  peneliti  mengambil  objek  di  Kepolisian Daerah  (Polda)  Keppuauan  Riau  (Kepri).  Di  Polda  Kepri  struktur  Polda  Kepri terdapat  3  (tiga)  direktorat  yang  menangani  penyidikan  tindak  pidana  yakni Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  (Dit  Reskrimum),  Direktorat  Kriminal khusus  (Ditreskrimsus)  dan  Direktorat  Reserse  Narkoba  (Dit  Narkoba). Penyidikan  tindak  pidana  yang  ditangani  dan  menjadi  tanggung  jawab  direktorat reserse kriminal  khusus  Polda  Kepulauan  Riau   adalah  sebagai  berikut:
Kejahatan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  tugas  yang  diemban oleh  Sub  Direktorat  III  sesuai  fungsi  tugas  pokok  masing-masing  dalam Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus.  Sub  Direktorat  dipimpin  seorang  perwira menengah  polisi  berpangkat  ajun  komisaris  besar  polisi.  Dalam  pelaksanaannya masing-masing  subdirektorat  yang  ada  bisa  saling  membantu,  misal  penyidik  di subdirektorat  I  bisa  menangani  penyidikan  yang  menjadi  bagian  dari  subdirektorat II  atau  subdirektorat  III,  demikian  juga  sebaliknya  yang  berperan  sebagai penyidik  atau  bertugas  di  direktorat  atau  satuan  /  unit  Reserse  Kriminal melakukan  tugas  lainnya  seperti  pengaturan  lalu  lintas,  memberikan  pengamanan pada  sidang  unjuk  rasa,  memberikan  pertolongan  bencana  banjir  dan  lain sebagainya.  Kondisi  umum  tersebut  tidak  luput  juga  apa  yang  dialami  oleh  para penyidik  di  jajaran  Polda  Kepri.  Penyidik  di  jajaran  Polda  Kepri  acap  kali ditugaskan  untuk  melakukan  tugas  diluar  tugas  pokoknya  sehari-hari  seperti
4 http://nasional.kini.co.id/2017/01/25/20203/peringkat-korupsi-indonesia-menurun-kpk- tetap-apresiasi diakses Tanggal 4 Februari  2017
melakukan  kegiatan  pengamanan  terbuka,  dilibatkan  dalam  pengamanan  unjuk rasa  pada  waktu-waktu  tertentu.Hal  tersebut  dilakukan  dikarenakan  tantangan tugas  yang  kompleks,  bersifat  insidentil  yang  memerlukan  keberadaan  dan kekuatan  polisi  secara  penuh.  Kekuatan  itu  tentunya  tidak  bisa  diatasi  oleh  jumlah alokasi  personil  Polri  di  waktu  normal.  Sehingga  atas  realita  beban  tugas  tersebut sedikit  banyaknya  mempengaruhi  kinerja  penyidik  dalam  penegakan  hukum pidana  khususnya  dalam  penyidikan  dan  penyelidikan  kasus  tindak  pidana korupsi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  normatif  empiris,  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  data  sekunder  yang  diuji  implementasinya  melalui  penelitian  empiris yang  bertitik  tolak  pada  data  primer.  Perolehan  data  dilakukan  melalui  wawancara (interview), yang  berfungsi  untuk  membuat  deskripsi  atau  eksplorasi.  Data-data tersebut  dihimpun  secara  sistematis  dan  diklasifikasikan  sesuai  dengan  pokok bahasan.  Lebih  lanjut,  data  dianalisi  secara  kualitatif  yaitu  sesuai  dengan  kualitas kebenarannya. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk  deskripsi  yang menjawab  permsalahan  rumuslan  masalah  secara komprehenship.

## C. PEMBAHASAN
1. Proses Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Polres Kepulauan  Riau
Mendasari  Surat  Telegram  Kapolri  Nomor:ST/2576/X/  2016,  disebutkan bahwa  :
"Polda Kepulauan Riau ditetapkan sebagai yang terbaik di Indonesia dalam penanganan  kasus  korupsi  selama  kurun  waktu  tiga bulan terakhir. Tolok ukur  penilaian  Mabes  Polri  terhadap  keberhasilan  Polda  Kepulauan  Riau berdasarkan  penanganan  dari  sebanyak  18  perkara  korupsi  di  mana sebanyak  16  perkara  bisa  diselesaikan.Sehingga  secara  persentase penyelesaian  perkara  oleh  Polda  Kepulauan  Riau  sebanyak  88,9  persen merupakan angka tertinggi se-Indonesia".
Terhadap  fenomena-fenomena  sosial  inilah  yang  akan  ditelaah  lebih  lanjut dalam  penelitian  ini  guna  memperoleh input dan output guna  mengetahui  secara mendalam tentang kualitas kemampuan penyidik Polridalam melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Kemudian  hasil  penelitian  dimaksud,  akan dituangkan  dalam  suatu  karya  ilmiah  berbentuk  disertasi  dengan  judul;  Hakikat
Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi    dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Studi  di Polda Kepulauan  Riau).
Penjabaran  dan  keberhasilan  Polda  Kepri  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  tercermin  pada  data kuantitas  dan  kualitas  penanganan  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ada  di wilayah  Polda  Kepri  termasuk  jajarannya.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  tidak semua  Polres  menangani  korupsi  demikian  gencar  dan  maraknya.  Polres  yang tingkat  Penyidikan  korupsinya  sangat  minim,  kemungkinan  pada  daerahnya  jiwa pengabdian  dan  sadar  hukum  aparatur  pemerintahannya  sangat  tinggi.  Pada daerah  yang  sebaliknya  korupsi  terjadi  merajalela  atau  marak,  tingkat  kesadaran hukum  dan  pengabdian  aparatur  negaranya  sangat  rendah.  Keberhasilan  dalam kesatuan  kewilayahan  atau  suatu  institusi  tentunya  tidak  terlepas  dari  kinerja, loyalitas,  kemampuan  para  personil  yang  mengawaki  institusi  tersebut,  plus bagaimana  bagaimana  kesatuan  itu  dapat  mengelminir  banyaknya  kendala  dan tantangan  yang  harus  dihadapi.
Sebagai  sarana  pendukung  dalam  pengungkapan  dan  penyidikan  kasus kasus  tindak  pidana  khusus  terutama  tindak  pidana  korupsi,  dibutuhkan  sarana Alsus  yang  dimiliki  terdapat  dalam  tabel  dibawah  ini.
Tabel 1. Data Alsus Sarana Pendukung Polresta Barelang
No NAMA  BARANG JM L KONDISI ASAL BARANG TAHUN PEROLEHAN 1 Mobil Olah TKP 1 Baik Bareskrim  Polri 2013 2 Mobil Unit Identifikasi 1 Baik Bareskrim  Polri 2012 3 Aceso Field Kit 1 Baik AFP (Australian Federal Police) 2012 4 Universal Forensic Extraxtion  Device 1 Baik Bareskrim  Polri 2013 5 Voice  Analysis Investigation Toll (Doygle USB) 1 Baik Bareskrim  Polri 2012 6 Ufad Celebraite 2 Baik Bareskrim  Polri 2013 Sumber Data: Satreskrim Polresta Barelang Tahun 2016
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  yaitu kegiatan  menyesuaikan  sikap/  tindakan  kita  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat ( law  in  action )  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  norma-norma  hukum ( law  in  the  book )  untuk  menciptakan,  memelihara,  mempertahankan  dan  menjaga ketertiban,  keseimbangan  sosial  dan kepentingan  masyarakat.
Kewenangan  penyidik  Polri  dalam  melakukan  penyadapan  dalam  rangka pengungkapan  kasus  tindak  pidana  korupsi,  berdasarkan  pada  pasal  26  undang undang  nomor  31  tahun  1999  yang  diubah  menjadi  undang-undang  nomor  20 tahun  2001  tentang  tindak  pidana  korupsi  dalam  penjelasan  pasal  26  yaitu "kewenangan  penyidik  dalam  pasal  ini  termasuk  wewenang  untuk  melakukan penyadapan (wiretaping)."
Lebih  lanjut  Budi  Suryanto,  SH.MH  menjelaskan,  "Independensi  Penyidik KPK  berwenang  penuh  sedangkan  independensi  penyidik  Polri  masih  dipengaruhi rasa  loyalitas  pada  atasan.  Seperti  di  Polda  Kepri  apapun  petunjuk  dan  arahan  dari pimpinan  polda,  penyidik  sepenuhnya  akan  menurut  perintah  atasan.    Walaupun teorinya  sering  dikatakan  bahwa  penyidik  memiliki  independensi  dan  tidak  bisa dipengaruhi  oleh  atasannya.  Namun  hampir  tidak  ada  penyidik  di  Polda  Kepri yang  membantah  petunjuk  dari  atasannya."
Proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  oleh  penyidik  Polda  Kepri  berbeda dengan  penyidik  kejaksaan  dan  penyidik  KPK,  hal  yang  membedakan  adalah ketika  berkas  perkara  telah  selesai.  Selanjutnya  berkas  perkara  tersebut  akan dilimpahkan  ke  Kejaksaan.  Sedangkan  penyidik  Kejaksaan  dan  Penyidik  KPK setelah  menyelasaikan  pemberkasan  perkara  tindak  pidana  korupsi  selanjutnya diserahkan  kepada institusinya  sendiri.
Anggaran  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  pada  KPK  nilainya  tidak terbatas  sedangkan  anggaran  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  oleh  Polri  dibatasi perkasus  maksimal  Rp.  208.700.000,-  dan  kasus  yang  ditangani  terbatas,  yakni  5 (lima)  kasus  untuk  Polda  dan  2  (dua)  kasus  untuk  Polres  dan  diberikan berdasarkan  target  yang  ditentukan  pada  awal  tahun  anggaran.  Hal  ini  berarti berapapun  kasus  yang  ditangani  oleh  Polda  Kepri,  akan  ditunjang  dengan anggaran  yang  tersedia.  Namun  3  (tiga)  tahun  terakhir  periode  2015  sampai
dengan  periode  2016  Polda  Kepri  dan  Jajarannya  selalu  melampaui  target penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi.
Implementasi  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  diwilayah Hukum  Polda  Kepri  dan  Jajarannya  sudah  sesuai  dengan  asas-asas  penting sebuahpenyidikanyang  berlaku  yaitu  :
a. Asas Legalitas
Menurut  asas  ini  ketentuan  dalam  KUHAP  menganut  asas  legalitaskerena meletakankepentingan  hukum  dan  perundang-undangan  di  atas  kepentingan kepentinganyang  lain  sehingga  menciptakan  bangsa  yang  takluk  dibawah “Supremasi  Hukum”,  yang  selaras  dengan  ketentuan-ketentuanperundangan  dan perasaan  keadilan  bangsa  Indonesia”Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan penyidik  yang  menjadi  respondendalam  penelitian  ini  yaitu  penyidik  Polda  Kepri dan  Penyidik  Polres  Tanjungpinang  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  AKBP  Arif Budiman  danAKP  Andri  Kurniawan,  S.I.K  sepakat  bahwaproses  penyidikan  yang dilakukan  oleh  Polda  Kepri  maupun  Polresta  Tanjungpinangtelah  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku  bagi  kedua  instansitersebut  dalam  melaksanakan penyidikan.
Penyidikan  yang  dilakukanoleh  Polres  sebagai  landasan  pijak  Kepolisian dalam  melaksanakantugas  dan  kewenangannya  melakukan  penyidikan  dan penuntutanterhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-
UndangNomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  hukum  materildan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  AcaraPidana  sebagai  hukum  pidana  formil.Dalam  hal prosedur  penyidikan  yang  dilakukan  Polda  Kepri  danPolres  Tanjungpinang  tidak ada  perbedaan  dan  juga  telah  sesuai  dengan  proseduryang  berlaku  yaitu  dengan tidak memberikan perlakuan yangdiskriminatif pada tersangka  dan  juga memberikan  hak-hak  yangdiberikan  oleh  undang-undang  terhadap  tersangka.  Jadi dari  keterangan  kedua  narasumber  bisa  disimpulkan  bahwapenyidikan  terhadap tindak  pidana  korupsi  tidak  berbeda  denganaturan  yang  berlaku  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
b. Asas Praduga  Tak Bersalah
Asas  praduga  tak  bersalah  merupakan  salah  satu  bukti  penghargaanKUHAP pada  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  senada  dengan  pendapatkedua  penyidik  baik Polda  Kepri  dan  Polresta  Tanjungpinang.Dalam  hal  dilaksanakannya  penyidikan selalu  menghormati  hak  daritersangka  itu  sendiri,  karena  saat  ini  penegakan hukum di Indonesiatelah menganut asas aqusatoir sehingga penyidik melaksanakanpenyidikan tidak menggunakan cara-cara penyidikan denganmenggunakan  kekerasan  dan  sudah  tidak  sesuai  pada  masa  sekarangkarena pengakuan  terdakwa  tidak  lagi  menjadi  alat  bukti.
c. Asas Cepat, Sederhana  dan Biaya  Ringan
Dalam  pelaksanakan  penyidikan,  asas  ini  merupakan  salah  satu  asaspenting proses  suatu  penyidikan  bagi  para  penegak  hukum.  Penjabaranasas  ini  tercermin dalam  ketentuan  adanya  batas  waktu  penyelidikan,penyidikan,  penuntutan  sampai pada  proses  persidangan  yangberkekuatan  hukum  tetap.Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan  dalam  penelitian  ini(AKBP  Arif  Budiman  dan  AKP Andri  Kurniawan,  S.I.K)pelaksanaan  asasini  sudah  diusahakan  semaksimal mungkin  untuk  dilaksanakan  dalamproses  penyidikan  namun  kadang  terkendala oleh tersangka maupunsaksi  yang  kurang  kooperatif  dalam  memberikan keterangan  sehinggaproses  penyidikan  tidak  cepat terselesaikan.
d. Asas Diferensiasi  Fungsional
Dalam  KUHAP  diatur  pembagian  tugas  dan  wewenang  atas  aparatpenegak hukum,  mulai  dari  permulaan  penyidikan  hingga  eksekusi.Dari  tahapan  tersebut selalu  terjalin  hubungan  fungsi  yangberkelanjutan  dan  pengawasan  antar  lembaga penegak  hukum.Menurut  keterangan  narasumber,  bahwa  fungsi  ini  selama  ini sudahdilaksanakan  oleh  Polda  Kepri  dan  Polresta  Tanjungpinang  namun dalammelaksanakan penyidikan ada pembagian tugas antara kepolisian dankejaksaan.Jika penyidikan yang dilakukan di kepolisian, polisi hanyamempunyai  tugas  melakukan  penyidikan  suatu  tindak  pidana  korupsidan setelah  selesai  penyidikan  dilimpahkan  kejaksaan  untukdilaksanakan  penuntutan.
e. Asas Saling  Koordinasi
Asas  saling  koordinasi  dianut  oleh  KUHAP  berkaitan  erat  dengan asasdiferensiasi  fungsional,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sekalipunterjadi pembagian kewenangan yang tegas  antara  masing-masinginstansi  penegak hukum,  namun  ada  hubungan  koordinasi  di  antarainstansi  tersebut  dalam  proses penegakan hukum itu sendiri.Dalam hal pelaksanaan koordinasi ketika melaksanakan  penyidikanyang  dilakukan  oleh  kejaksaan  maupun  kepolisian ketika menanganitindak pidana korupsi di daerah, menurut narasumber sudahdilaksanakan  koordinasi  ketika  akan  memulai  suatu  penyidikan.  Dalamhal penyidik  mana  yang  didahulukan,  adalah  penyidik  yangmempunyai  alat  bukti yang  cukup  dalam  hal  mengetahui  suatu  tindakpidana  korupsi.  Jadi  selalu  ada koordinasi  antara  kepolisian  dankejaksaan  ketika  melakukan  suatu  penyidikan agar  tidak  terjaditumpang  tindih  antara  kedua instansi.
Selain  itu,  menurut  AKP  Andi  Kurniawan,  S.I.Kmenambahkan  ketikaPolres Tanjungpinang memulai suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi,penyidik  polres  tanjungpinang  akan  selalu  berkoordinasi  dengan  Jaksa Penuntut  Umum  danmelaporkan  ke  Direktorat  Krimsus  Polda  Kepri  tentang  kasus yangditangani.  Namun  sebaliknya  KPK  sendiri  tidak  pernah  melakukansupervisi dan  koordinasi  kepada  kejaksaan  yang  ada  di  wilayahKepri.Dengan  demikian  bisa kita  simpulkan  bahwa  bahwa  instansi  penegakhukum  di  wilayah  Kepri  sudah melaksanakan  penyidikan  sesuaidengan  asas  saling  koordinasi  antar  instansi penegak  hukum.  Namunberkebalikan  dengan  KPK  sendiri  yang  belum  pernah melakukansupervisi  maupun  koordinasi  dengan  instansi  penegak  hukum  didaerah khususnya  wilayah  Kepri  sebagai  objek penelitian.
f. Asas Persamaan  di  Muka Hukum
Hambatan  tindak  pidana  korupsi  juga  tersirat  dalam  salah  satu  azas  yang berlaku  dalam  hukum  pidana  yang  berbunyi “lex  spesialist  derogat  legi generalis” .  Manakala    praktek  sehari-hari  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana korupsi  terbentuk  suatu  image  seolah-olah  adanya  tumpang  tindih  kewenangan antara  sub  sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Image  atau  pandangan  yang terbentuk  tentang  siapa  yang  berwenang  melakukan  penyidikan  pada  perkara
tindak  pidana  korupsi.  Tumpang  tindih  kewenangan  itu  diharapkan  tidak mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  dimana  bila  hal tersebut  terjadi  tentunya  akan  dapat  memperburuk  citra  penegakan  hukum  tindak pidana  korupsi  di mata  dunia. 5
g. Asas akusator  dan inqusitoir
Dalam  proses  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  penyidik  tidakdiperkenankan untuk  melakukan  tekanan  dalam  bentuk  apapun  padatersangka.  Karena  KUHAP sendiri  tidak  menjadikan  pengakuantersangka  sebagai  salah  satu  jenis  alat  bukti. Dengan hal tersebutmenyebutkan bahwa sudah menganut asas akusatoir.Mengenai  asas  ini  menurut  narasumber  sudah  dilakukan  olehkepolisian maupun  kejaksaan,  karena  sudah  tidak  ada  lagi  perlakuanyang  tidak  manusiawi terhadap  tersangka.  Hal  itu  ditujukan  denganpenyidikan  yang  manusiawi  dengan pendekatan  psikologi,kriminalistik,  psikiatri  dan  ilmu  bantu  yang  lain  tetapi  tetap tidakmenghilangkan  ketegasan  dari  penyidik  itu  sendiri  sehingga  tersangkatetap menghormati  penyidik.  Sehingga  penyidik  tetap  mendapatkanhasil  penyidikan yang  diinginkan.
Dalam  implementasi  suatu  penyidikan  tentu  saja  menggunakanpendekatan sistem  peradilan  pidana  yang  berlaku,  hal  ini  sesuai  denganpendapat  Romli Atmasasmitayaitu: 6 “Pendekatan system peradilan pidana menitikberatkan padakoordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  disertainya  pengawasan  danpengendalian penggunaan  kekuasaan  oleh  komponen  peradilanpidana  (kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  lembagapemasyarakatan)  dan  menggunakan  hukum  sebagai instrumentuntuk  menetapkan the administration of justice ”.
Dalam  penyidikan  pada  sistem  peradilan  pidana,  hukum  meletakan kewajiban  kepada penyidik  untuk  melakukan  hal-hal  sebagaiberikut  yaitu:
1. Apabila  telah  selesai  melakukan  penyidikan,  hasil  penyidikansecepatnya wajib  diserahkan  kepada penuntut  umum.
5 Sahuri Lasmadi, “ Tumpang tindih k ewenangan penyidik an pada tindak  pidana k orupsi dalam perspek tif sistem peradilan pidana ”, Makalah, Fakultas Hukum Jambi.  Hal  4 6 Romli  Atmasasmita,1999.  “ Prospek   Penanggulangan  Korupsi  di  Indonesia  Memasuk i Abad  XXI:  Suatu  Reorientasi atas Kebijak an Huk um Pidana di Indonesia ”. Pidato Pengukuhan Guru  Besar, 25 September.  Bandung: Fakultas Hukum  Un iversitas Padjadjaran.Brawijaya.  Hal  34
2. Menerima  kembali  berkas  penyidikan  dari  penuntut  umum,  apabilamenurut penilaian  penuntut  umum  hasil  penyidikan  yang  telahdilakukan  oleh penyidik  dianggap  kurang  lengkap.
3. Secepat  mungkin  melengkapi  kekurangan  yang  diperlukan  sesuaipetunjuk penuntut umum.Sedangkan kewajiban dari penuntut umum adalah melakukankoreksi  hasil  penyidikan  dari  penyidik  dalam  waktu  singkat sesuaiketentuan  pasal  tersebut  yaitu  tidak  melebihi  14  hari  sejak diterimanyaberkas penyidikan. Apabila menurut penilaian penilaian penuntut  umumhasil  penyidikan  masih  kurang  tajam,  maka  penuntut  umum wajibmemberi petunjuk hal-hal mana saja yang harus dipertajam gunakepentingan  pembuatan  surat  dakwaan  dan requisitoir  nantinya.
Lebih lanjut  menurut  Kompol  Hengki  Fadilahmengenai  kewenangan penyidikanyaitu:“Dalam  hal  yang  menyangkut  tindak  pidana  khusus  secara jelasdiatur  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  yang  merupakanketentuan  peralihan dari  HIR  ke  KUHAP  yang  masih  menyisakankewenangan  penyidikan  kepada kejaksaan.  Namun  setelahberlakunya  KUHAP  fungsi  penyidikan  yang  diserahkan kepadalembaga  kepolisian.”Namun  dalam  beberapa  tindak  pidana  khusus  jaksa masihmempunyai  wewenang  melakukan  penyidikan  seperti  dalam  tindakpidana ekonomi  dan  tindak  pidana  korupsi  oleh  karena  undang-undangpidana  khusus  itu sendiri  mengatur  kewenangan  tersebut.
Penanganan  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  dengan prosesPenyidikan oleh pejabat Penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan  “buktipermulaan”  atau  “bukti  yang  cukup”  agar  dapat  dilakukan tindak  lanjut  penyidikan.Dalam  kenyataannya  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Polda Kepri,  perkembangannyanaik  turun  dari  tahun  ke  tahun,  baik  dari  jumlah  kasus yang  terjadi  atas  jumlahkerugian  keuangan  Negara  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah.
Tabel 2. Penyidikan Tindak Pidana korupsi Dijajaran
Polda Kepulauan RiauTahun 2014-2016 No Tahun Jumlah Tipikor Persentase (%) 1 2014 16 18,60
2 2015 35 40,70 3 2016 35 40,70 Jumlah 100
Sumber Data: Dirkrimsus Polda Kepri tahun 2016
Dari  tabel  di  atas  Penyidikan  Tindak  Pidana  korupsi  di  jajaran  Polda Kepulauan  Riau,  pada  tahun  2014terdapat  18,60  %  kasus  Tipikor,  pada  tahun 2015  terdapat  peningkatan  menjadi40,70  %  kasus  Tipikor,  pada  tahun  2016sama dengan  tahun  sebelumnya  yaitu40,70  % kasus Tipikor
B. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  penyidikan  Tindak Pidana  Korupsi  di Polda  Kepri
Karakteristik tindak pidana korupsi yang multi dimensi terkait dengankompleksitas  masalah  lainnya,  antara  lain  masalah  sikap  mental/moral, pola/sikaphidup dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem  ekonomi,lingkungan  hidup/sosial  dan  kesenjangan  sosial  ekonomi, struktur/budaya  politik,peluang  yang  ada  di  dalam  mekanisme  pembangunan  atau kelemahanbirokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang  keuangandan  pelayanan  publik.  Jadi  kuasa  dan  kondisi  yang  bersifat kriminogen  untuktimbulnya  korupsi  sangatlah  luas  (multidimensi)  yaitu  dapat dibidang  moral,  sosial,ekonomi,  politik,  budaya,  kesenjangan  sosial  ekonomi, kelemahanbirokrasi/administrasi dan sebagainya.Penyebab terjadinya korupsi, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  “kesempatan  danjabatan/kekuasaan  sebagai  sumber utama  dari  korupsi.  Semua  orang  yang  mempunyaikedua  faktor  tersebut  akan cendrung  menyalahgunakan  kesempatan  untukmemperkaya  diri,  dengan  asumsi sifat “Mumpungisme” seperti dikemukakan olehilmuwan Inggris, Lord Actonyang  menyatakan  : power  tends  to  corrupt,  absolute  power  tend  to  corrupt absolutely dan lemahnya intergritas moral yang turutmelemahkan disiplin nasional.
Pada  hakikatnya  persoalan  penegakan  hukum  seperti  yangdiungkapkan Syamsuddin  Pasamai 7 yaitu:“Persoalan  efektifitas  hukum  mempunyai  hubungan
7 Syamsuddin  Pasamai,  2009.  Sosiologi  &  Sosiologi  Hukum;  Suatu  Pengetahuan  Praktis dan Terapan. Makassar, Umitoha  Ukhuwah Grafika.
yang  sangaterat  dengan  persoalan  penerapan,  pelaksanaan  dan  penegakanhukum dalam  masyarakat  demi  tercapainya  tujuan  hukum.Artinya  hukum  benar-benar berlaku  secara filosofis,  juridis  dansosiologis”.
Dari  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pembuktian  kasus  korupsi  yang disidik  Polri  yang  diuraikan,  peneliti  menjelaskan  bahwasebagai  tugas  sebagai penyidik  tindak  pidana  korupsi  terhambat,  karena:
a. Tidak  mudah  instansi  pemerintah  atau  swasta  memberikan  dokumen yangdimintakan  penyidik  dengan  alasan  harus  se-izin  pemimpin  (birokrasi).
b. Dokumen  yang  diminta  tidak  diberikan  secara  lengkap  dengan  alasan dokumenlain  tidak  ditemukan  ataupun  sudah  hilang.
c. Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperolehlegitimasi  hukum.
d. Keterangan  berupa  kesaksian  atau  keterangan  ahli  dan  dokumen  harus diberikanoleh  instansi  yang  mempunyai  kompetensi  secara  konsekuen, sehinggapenyidikan  terganggu.
e. Kadang  kala  ada  perbedaan  persepsi  diantara  penegak  hukum  (penyidik denganJPU)  yang  berakibat  proses penyidikan  tersendat.
f. Secara  hakiki  lebih  tersendat  manakala  perkara  yang  disidik  oleh  Polri denganpemahaman  bahwa  penyidangan  perkara  yang  disidik  kejaksaan bersifatmeneruskan  pekerjaan  sendiri,  jelas  berbeda  dengan  meneruskan pekerjaan  oranglain.  Contoh  menghadirkan  saksi  di  persidangan  dan memahami  pribadi  parasaksi  tersebut  akan  lebih  mudah  bagi  JPU  karena semenjak  penyidikan  sudahdiketahui  lebih  jauh  dan  mendalam,  beda  dengan berkas  dari  Polri  karena  JPUbaru  kenal  dengan  alamat  atau  pribadi  saksi menjelang  persidangan
g. Kalaupun  ada,  mungkin  dapat  berupa  pembuktian  terhadap  antara  para pelaku  dansaksi-saksi  kasus  korupsi  saling  melindungi.
h. Dokumen-dokumen  yang  dihilangkan  atau disembunyikan.
i. Proses  perhitungan  jumlah  Kerugian  Negara  membutuhkan  waktu  yang relatiflama.
Sehingga upaya-upaya yang dilakukan penyidik untukmengurangi
hambatan-hambatan  yuridis  dan  non  yuridis  dalam  penyidikan  kasuskorupsi  di Polda  Kepri.  Untuk  hambatan  yang  yuridis  karena  sifatnya  sudah  masuklingkup legislasi  nasional  maka  Polda  Kepri  tidak  mungkin  akses  terhadap  haltersebut hanya  bersifat  masukan  kepada  Pimpinan  yang  lebih  tinggi,  sedangkanterhadap hambatan  yang  non  yuridis  Polda  Kepri  melakukan  koordinasi  kepada segenapinstansi  disamping  melaporkan  kepada pimpinan  secara berjenjang.
Suatu  perundangan  normatif  di  dalam  pelaksanaan  penyidikan  pastilah memiliki  hambatan  dalam  bekerjanya.  Hambatan  tersebut  bisa  berasal  dari  dalam maupun  luar.  AKBP  Arif  Budiman  selaku  Kasubdit  Tipikor  Polda  Kepri menyatakan  bahwa  hambatan  itu  bisa  berasal  dari  faktor  internal  dan eksternal.
Yang  dimaksud  faktor  internal  yang  dimaksud  adalah  faktor  yang  ada dalam  instansi  kepolisian  tersebut.  Faktor tersebut  adalah:
1. Kualitas  Sumber  Daya  Manusia
2. Sarana  Prasarana
3. Kebudayaan  dalam  institusi  kepolisian
4. Anggaran  Penyidikan  Korupsi
Selain  faktor  internal  hambatan  yang  terjadi  adalah  dari  luar,  atau  lebih jelasnya  yang  dimaksud  faktor  yang  berasal  dari  luar  instansi  kepolisian  tersebut. Faktor  tersebut  adalah:Masyarakat,  Keterbukaan  Saksi,  Masyarakat,  Wilayah  dan Geografis,  Proses  perizinan  yang  memperlukan  waktu  yang  lama,  Sikap  Jaksa atau  Hakim  yang  sering  belum  satu  persepsi  dengan  penyidik,Perbuatan  korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atasperbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan diPemda ditutupi dengan disahkannya  Rancangan  Anggaran  PendapatanBelanja  Daerah  (RAPBD)  atau dengan  dikeluarkannya  Peraturan  daerah,  Banyaknya  pengacara,  maupun  keluarga tersangka memanfaatkaninstitusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun  pengawasaninternal  untuk  mempengaruhi  proses  penyidikan  dengan  cara melemahkanpenyidik  atau  memberikan  petunjuk  dan  arahan  dengan  pandangan yang  berbeda,  Adanya  celah-celah  hukum  dalam  perundang-undangan  di Indonesia  yangsering  dimanfaatkan  oleh  pengacara  bahkan  oleh  aparat  penegak hukum didalam proses pemeriksaan di pengadilan  untuk  membebaskan
paratersangka,  Hasil  audit  BPKP  atas  kerugian  Negara  masih  diperdebatkan olehtersangka  sehingga  akibatnya  penyidikan  yang  didasarkan  oleh  BPKPpada kerugian  Negara  belum  satu  bahasa/final,  Pelaku  yang  umumnya  mempunyai otoritas  dan  koneksitas  di  bidangkeuangan,  sehingga  mereka  akan  menutupi perbuatan  korupsi  yangdilakukan  dengan  cara  membuat/memalsukan  administrasi dalampertanggungjawaban  keuangan,  sehingga  sepintas  dari  luar  tidak  terlihatada tindak  pidana  korupsi.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  Polda  Kepri  untuk  mengurangihambatan- hambatan  yuridis  dan  non  yuridis  dalam  penyidikan  kasus  korupsi  di  PoldaKepri, sebagai  berikut:
a. Mengikut  sertakan  Penyidik  /  Penyidik  pembantu  mengikuti  pendidikan kejuruan  tindak  pidana  korupsi  baik  yang  dilakukan  di  Polda  maupun  di Mabes Polri.
b. Menempatkan penyidik/penyidik pembantu yang memiliki latar belakangpendidikan  minimal  sarjana  hukum.
c. Memberikan  bimbingan  teknis  dan  arahan  kepada  Penyidik/Penyidik Pembantu  dalam  memahami  satu  perkara.
d. Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal yang ada di setiapInstansi.
e. Memberdayakan peran masyarakat, LSM, NGO untuk membantu memberikan  informasi  tentang  korupsi  baik  instansi  swasta  maupun pemerintah,  sekaligus  berperan  sebagai  kontrol  terhadap  kinerja  dari  aparat penegak  hukum  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.
f. Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  penyidikan  kasus  tindak pidana  korupsi  dengan  membuat  laporan  perkembangan  hasil  penyidikan tindak  pidana  berupa  surat  pemberitahuan  perkembangan  hasil  penyidikan (SP2HP).
g. Melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  penuh  rasa  keadilan  dan  sesuai  dengan hak  asasi  manusia  serta  bebas  dari  pengaruh  politik  dan  kepentingan- kepentingan  tertentu  secara proporsional  dan professional.
h. Menghindari  adanya  intervensi  terhadap  penyidik,  dari  pihak-pihak  tertentu dapat menghambat  pelaksanaan  penyidikan.
C . Konsep  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Masa  Akan  Datang Kepolisian  Daerah Kepulauan  Riau
Kehidupan  manusia  berkembang  secara  dinamis  dari  masa  ke  masa. Perkembangan  kehidupan  manusia  tersebut  tidak  terlepas  akan  campur  tangan hukum  didalamnya.  Hukum  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  melekat  pada kehidupan  sosial,  yaitu  sebagai  sarana  untuk  melayani  hubungan  antara  sesama anggota  masyarakat  sehingga  terdapat  kepastian  dalam  lalu  lintas  hubungan  itu. 8
Ada  pendapat  dan  pemikiran  beberapa  ahli  yang  memperkirakan  bahwa  kejahatan akan  dapat  dilenyapkan  atau  berkurang  dengan  sendirinya  dengan  telah tercapainya  berbagai  kemajuan  dibidang  ekonomi.  Pendapat  ahli  tersebut  tidak sepenuhnya  dapat  diterima  karena  pemikiran  tersebut  terbantahkan  dengan  adanya penelitian  yang  menyimpulkan  bahwa  kemajuan-kemajuan  dibidang  ekonomi  itu sendiri  telah  pula  diikuti  kemajuan  membandel  nya  kejahatan  atau  justru kemajuan-kemajuan  itu  sendiri  dapat  dikatakan  sebagai  biang  dari  perkembangan kejahatan.
Kenyataan  ini  setidaknya  mementahkan  pandangan  atau  teori  lama  yang menghubungkan  antara  kejahatan  dengan  ekonomi.  Dimana  orang  melakukan kejahatan  karena  tekanan  atau  adanya  faktor  ekonomi.  Permasalahan  hambatan undang-undang  yang  mempengaruhi  minimnya  hasil  kinerja  penyidik  dalam pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Polda  Kepri  dan  Jajaran  Polres.  Maka sudah  seyogya  nya  institusi  Polri    melakukan  analisa  dan  evaluasi.  Selanjutnya mengambil  langkah-langkah  agar  kinerja  penyidik  kedepannya  mendapatkan  hasil penyidikan  yang  lebih  optimal.  Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dilatar belakangi  undang-undang  dalam  penegakan  hukum  pidana  dalam  penyidikan tindak  pidana  korupsi  seperti  Birokrasi  Penyidikan  dalam  penanganan  kasus korupsi,  penyidik  Polda  Kepri  dan  Jajaran  Polres  mengambil  langkah-langkah sebagai  berikut  :
8 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Masyarakat,  (Bandung,  Angkasa,  1986),  hal  11  116 Sudarto, Hukum  Pidana dan Perkembangan Masyarakat.
1. Memberikan  masukan  kepada  instansi  seperti  Komisi  III  DPR  RI, Departemen  Hukum  dan  HAM,  KPK,  dan  lainnya  melalui  satuan  horizontal atas  terkait  tentang  permasalahan  yang  ada  dalam  bentuk  telaah  staf. Memberikan  saran  atau solusi  untuk  mengelminir  permasalahan  tersebut.
2. Bekerja  sama  dengan  akademisi  mengadakan  seminar  hukum,  loka  karya mengangkat  permalahan  pemberantasan  melalui  penyidikan  tindak  pidana korupsi  dan  masalah-masalah  korupsi  lainnya  yang  ada.  Dengan  seminar dan  loka  karya  tersebut  dapat  dijadikan  masukan,  rekomendasi  pemecahan atas permasalahan  yang  terjadi.
3. Pihak  penyidik  membuat  kesepakatan  akan  menyelesaikan  permasalahan yang  ada  diantara  penyidik  Polda  Kepri  dan  Jajaran  Polres  untuk  tidak berkembang  yang  dapat  menghambat  proses  penyidikan  kasus  korupsi. Memaksimalkan  dan  menjabarkan  hasil  MOU  yang  disepakati  KPK, Kepolisian  dan KPK tertanggal  29 Maret 2012.
Langkah  langkah  yang  dilaksanakan  polda  kepri  dalam  melakukan pengembangan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  adalah:
a. Mengagendakan  Penyidikan  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Skala Prioritas
Manusia  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari  memerlukan  manusia lainnya,  karena  manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  hidup  sendiri- sendiri.  Hubungan  antara  satu  individu  ke  individu  lainnya  disebut  interaksi  sosial yang  rentan  menimbulkan  pergesekan-pergesekan.  Untuk  menjaga  harmonisasi hubungan  diperlukan  hukum  yang  berguna  sebagai  sarana  pengendali  sosial (social  control) dan  sebagai  sarana  rekayasa  sosial (social engeenering) . 9 Hukum dan  kejahatan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  karena  hukum  diciptakan  untuk memerangi  kejahatan.  Kejahatan  harus  diperangi  oleh  aparatur  penegak  hukum. Pola-pola  dalam  pemberantasan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  penegak hukum  disebut “Political  Criminal”. Dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi aparat  penegak  hukum  harus  bekerja  keras  dengan  cara  dan  pola-pola  sebagai bagian  politik  kriminal  untuk  dapat  memberantas  atau  setidaknya  menekan  laju
9 117  Satjipto Rahardjo, Op.Cit hal 11
perkembangan  tindak  pidana  korupsi  di  wilayah  kerjanya.  Penegakan  hukum adalah  usaha  untuk  mewujudkan  hukum  (law  in  the books)  menjadi  kenyataan (law  in  action). 10 Dalam  pelaksanaannya  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek kepastian  hukum,  keadilan,  dan  perlindungan  hukum  serta  tujuan  yang  hendak dicapai.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  untuk  mensukseskan kebijakan  pemerintah  sebagaimana  tertera  dalam  Inpres  No  5  Tahun  2004  tentang Percepatan  Pemberantasan  Korupsi,  Polda  Kepri  dan  Jajaran  Polres  harus memahami faktor–faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pemahaman itu dibutuhkan untuk meminimalisir hambatan yang dapat mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  dan  memaksimalkan  peluang  yang  ada dalam  penegakan  hukum  agar  maksimal.  Secara de  facto dan de  jure Polda  Kepri dan  Jajaran  Polres  berhak  dan  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  berada  di  wilayah  hukum  kerjanya.  Teknis  pelaksanaan  tugas tersebut  sudah  terpatri  secara  jelas  dalam  kewenangan  dan  perannya  dalam  tugas sehari-hari.  Polda  Kepri  selaku  salah  satu  kesatuan  wilayah  Polri  mempunyai tugas  penegakan  hukum.  Pengalaman  yang  sudah  ada  dan  eksistensi  dalam penanganan  perkara  pidana  selama  ini,  membuat  harapan  dan  kepercayaan masyarakat  di  wilayah  hukum  Polda  Kepri  dan  sekitarnya  tergantung  kepada kesatuan  Polda  Kepri  dan  Jajaran  Polres  untuk  dapat  menunjukan  eksistensinya dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  wilayah  Polda  Kepri  dan sekitarnya.
Pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Polda  Kepri  dalam  tiga  tahun masih  dianggap  belum  maksimal.  Kurang  maksimalnya  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  melalui  penyidikan  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  dapat dianggap  kurang  mendukung  kebijakan  pemerintah  atas  lahirnya  Inpres  No  5 Tahun  2004  tentang  percepatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Fakta tersebut  akan  ditindak  lanjuti  dengan  meng  agendakan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  dalam  skala  prioritas  kedepan.  Rumusan  kebijakan  tersebut sebagai  wujud  menindak  lanjuti  perintah  dan  arahan  Kapolri  sebagaimana
10 Elwi  Danil, Op.Cit Hal  266
tertuang  dalam  suatu  pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh  Bareskrim  Mabes Polri  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Pertemuan yang  dilaksanakan  di  Jakarta  pada  bulan  Maret  2005  Kapolri  memaparkan  dan memberikan  perintah  kepada  seluruh  jajaran  bahwa  melihat  kompleksitas permasalahan  korupsi  di  Indonesia.  Sesuai  paradigma  baru  Polri  lebih mengedepankan  pelayanan,  perlindungan  dan  pengayoman  masyarakat  sedangkan upaya penegakan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan Kamtibmas,  maka  arah  kebijakan  Polri  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi di daerah,  adalah: 11
1) Kegiatan  penegakan  hukum  oleh  Polri,  dimaksudkan  untuk  dapat  memberi efek detern bagi  pelaku  dan calon  pelaku;
2) Penyidikan  kasus  korupsi,  disamping  untuk  membuktikan  perbuatan  pelaku, juga  untuk  semaksimal  mungkin  dapat  mengembalikan  kerugian  keuangan negara;
3) Adanya  pertimbangan  tingkat  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  misalnya kasus  yang  melibatkan  Bupati  ditangani  oleh  Polda;
4) Untuk  menghindari  bolak  baliknya  berkas  perkara  kasus  korupsi,  maka  sejak awal  penyidikan  sudah  dilakukan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  Jaksa Peneliti;
5) Mengintensifkan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  instansi  terkait  untuk mengoptimalkan  penyidikan  kasus korupsi;
6) Meningkatkan  kredibilitas  anggota/Penyidik
b. Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  Penyidik
Arahan  pimpinan  Polri  tersebut  sangat  jelas  menerangkan  tentang  arahan teknis  Institusi  Polri  menyikapi  Inpres  No  5  Tahun  2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi  oleh  Instansi  Penegak  Hukum.  Polri  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya  yang  kompleks  diminta  untuk  tetap  konsisten  dalam  melakukan penegakan  hukum  namun  tidak  melupakan  jati  dirinya  sesuai  paradigma  baru Polri,  selaku  aparatur  negara  yang  dapat  memberikan  pelayanan,  perlindungan
11 Bagaimana  Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Badan Reserse Kriminal  Polri  Direktorat  III/ Pidana Korupsi & WCC,  Jakarta : Maret 2005
dan  pengayoman  kepada  masyarakat.  Disamping  itu  Polri  juga  diharapkan  selain melakukan  pemberantasan  juga  melakukan  upaya  pencegahan  terjadinya  korupsi khususnya didalam intitusi sendiri, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi  dengan  instansi  penegak  hukum  terkait  untuk  mengoptimalkan  upaya pemberantasan  dan penyidikan  kasus  korupsi.
Aparat  penegak  hukum  menjadi  perhatian  yang  serius  dalam  pemberantasan korupsi,  dikarenakan  hukum  akan  tegak  dan  berwarna  ditangan  aparat  penegak hukum  itu  sendiri.  Hukum  diharapkan  dapat  menempatkan  posisi  dan  peranannya, baik  sebagai “á  tool  of  social  control”, maupunsebagai “a  tool  of  social engineering”. untuk  itu  peran  penyidik  Polda  Kepri  dan  Jajaran  Polres  kedepannya berkomitmen  memainkan  perannya  dalam  pemberantasan  korupsi.  Peran  itu dilakukan  dengan  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  secara  maksimal di  institusi  masing-masing  dan  memposisikannya  dalam  skala  prioritas,  sebagai wujud  menyikapi  Inpres  No  5  Tahun  2004  tentang  percepatan  pemberantasan korupsi  oleh  instansi  penegak  hukum.
Polda  Kepri  melakukan  langkah-langkah  responsif  dengan  mengambil langkah-langkah  seperti:
1) Mengusulkan penambahan personil penyidik yang ditugaskan khusus menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi  pada kesatuan  atas.
2) Mengirimkan  personil  penyidik  untuk  dididik  dan  dilatih  penanganan  kasus tindak  pidana  korupsi,  guna  meningkatkan  profesionalisme  dan  kemampuan penyidik  dalam  penanganan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.
3) Memberikan Reward and Punishment pada  personil  yang  berhasil  atau berprestasi  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Sebaliknya  akan memberikan  hukuman  pada  personil  yang  dianggap  lalai  atau  tidak  dapat melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  pemberantasan  korupsi.
4) Memberikan  petunjuk  dan  arahan  teknis  berupa  Buku  Panduan,  Surat-surat, Telegram  dari  satuan  tertinggi  yakni  Mabes  Polri  kepada  satuan-satuan kewilayahan  dibawahnya.
Tahap selanjutnya proses pembinaan personil dilakukan melalui Pengkaderan.  Proses  pengkaderan  itu  dimulai  sejak  perekrutan,  pembentukan
melalui  pendidikan,  pembinaan  karir  secara  berjenjang  dan  sumpah  saat pengangkatan  menjadi  anggota  Polri,  serta  peraturan-peraturan  yang  berlaku  yang kesemuanya  mengikat  dan  menuntut  semua  perilaku  dan  tingkah  laku  anggota Polri  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Lembaga  Kepolisian  merupakan  lembaga yang  harus  tetap  berdiri  tegak  sekalipun  negara  runtuh,  pemerintah  atau  rezim jatuh  atau  berganti  untuk  mengamankan  masyarakat  dari  ekses-  ekses  yang mengancam  jiwa,  raga  dan  harta  bendanya.  Secara  teknis  hal  itu  dilaksanakan Kejaksaan  dan  semua  institusi  atau  lembaga  pemerintahan.  Kultur  abdi masyarakat  disebutkan  melekat  padanya,  sehingga  sebagai  aparatur  negara  yang digaji  oleh  negara  atas pengabdian  dan jasanya  terhadap  negara.

## D. KESIMPULAN  dan SARAN

## 1. Kesimpulan
Penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di  Polda  Kepri  dilaksanakanberjalan secara  optimal  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  penyidik  Polri. Mulai  dari  tahap    menerima  laporan  pengaduan,  penyelidikan,  laporan  polisi yang  merupakan  tahap  awal  penyidikan,  pemanggilan,  pemeriksaan, penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  pemberkasan  sampai  penyerahan berkasperkara  ke  penuntut  umum.  Penyidikan  tindak  pidana  korupsi, disamping  untuk  membuktikan  perbuatan  pelaku,  juga  untuk  semaksimal mungkin  dapat  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara.  Dan  ketiga, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Polda  Kepulauan  Riau,  diantaranya,1)  faktor  hukum,  dalam praktik  penyelengaraan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian hukum  dan  keadilan  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan  dari  masyarakat terhadap  aparat  penegak  hukum.  2)  faktor  penegak  hukum,  mentalitas  atau kepribadian  penyidik  cukup  baik  serta  kemampuan  dalam  menangani penyidikan  tindak  pidana  korupsi  mendukung  keberhasilan  penyidikan dalam  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  korupsi.  3)  faktor  sarana  atau fasilitas  yang  mendukung  penegak  hukum,  seperti  halnya  perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi sudah cukup menunjang pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  4)  faktor  masyarakat,
masyarakat  dan  LSM  mendukung  dengan  memberikan  informasi  terhadap adanya  tindak  pidana  korupsi    dan  5)  faktor  kebudayaan,  budaya  masyarakat mulai  mendukung  penegakan  tindak  pidana  korupsi  karena  menyadari bahwa  korupsi  sangat  merugikan  negara  serta masyarakat .
2. Saran
Adapun  Saran-saran  dalam  disertasi  ini  adalah  mengenai  pokok permasalahan  yang  timbul,  sebagai  berikut,  Pertama,  Kewenangan  yang diberikan  kepada  Polrisebagai  Penyidiktindak  pidana  korupsi  sesuai Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  tentangPolri,  Undang-undang  No.  8 Tahun  1981  tentang  KUHAP  perlu  dilakukan  perubahan  dan  penyesuaian kewenangan    penyidik  kepolisian  di  dalam  Undang-undang  yang  mengatur Tindak  Pidana  Korupsi  misal  dengan  merinci  jelas  wewenang  Penyidik dalam  dsistem  Peradilan  Pidana.  Selain  itu  juga  hendaknyaPolri,  Jaksa  dan KPK  sejak  awak  penyelidikan  saling  berkoordinasi  secaraoptimal,  sehingga tidak  terjadi  penanganan  perkara  yang  tumpang  tindah (overlapping). Kedua, Untuk  mengoptimalkan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  di  Polda  Kepri agar  1)  dilakukan  pengembangan  struktur  yang  mewadahi  penyidikan ditingkat  Polda  dan  Polres,  dalam  struktur  di  tingkat  Polres  dibentuk  satuan tipikor  dan  di  tingkat  Polda  di  bentuk  Direktorat  Tindak  Pidana  Korupsi  2) ditempatkan  personil  Polri  yang  memiliki  kualitas  dan  kuantitas  dalam melakukan  penyidikan  Tindak  pidana  korupsi.    serta  3)  peningkatan anggaran  penyidikan  yang  tidak  terbatas  dengan  target  tindak  pidana korupsi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Dayat  Hadijaya,  dkk.  “Pelaksanaan  Tugas  dan  Kewenangan  Penyidik  Polri  Dalam Melakukan  Tindak  Pidana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”,  Jurnal Kebijakan  dan  Pembangunan,  Vol.  1  No.  2  (2014),  Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia.
Agus  Rahardjo  dan  Sunaryo,  “Pendayagunaan  Teknologi  Informasi  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjasanya Sistem Peradilan  Pidana  Di  Jawa  Tengah” , Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  10,  No. 3,  September  2010, Purwokerto:  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jenderal Soedirman .
http://nasional.kini.co.id/2017/01/25/20203/peringkat-korupsi-indonesia- menurun-kpk-tetap-apresiasi  diakses  Tanggal  4 Februari  2017
Mugiman,  “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak  (Studi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam  Tingkat  Penyidikan  Di  Polres  Purbalingga)” , Jurnal  Dinamika Hukum,  Vol.  10,  No.  2,  3  Mei  2010, Purwokerto:  Fakultas  Hukum, Universitas  Jenderal  Soedirman.
Sahuri  Lasmadi,  Tumpang  tindih  kewenangan  penyidikan  pada  tindak  pidana korupsi  dalam  perspektif  sistem  peradilan  pidana,  Makalah,  Fakultas  Hukum Jambi.
Romli Atmasasmita,1999. Prospek Penanggulangan Korupsi  di  Indonesia Memasuki  Abad  XXI:  Suatu  Reorientasi  atas  Kebijakan  Hukum  Pidana  di Indonesia.  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar,  25  September.  Bandung: Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran.Brawijaya.
Syamsuddin  Pasamai,  2009.  Sosiologi  &  Sosiologi  Hukum;  Suatu  Pengetahuan Praktis  dan  Terapan.  Makassar, Umitoha  Ukhuwah  Grafika.
Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Masyarakat,  (Bandung,  Angkasa,  1986),  hal  11 116 Sudarto,  Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat.
Bagaimana  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Badan  Reserse Kriminal  Polri  Direktorat  III/ Pidana  Korupsi  & WCC, Jakarta : Maret 2005