Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2020

## ANALISIS  KERUSUHAN  DI  RUMAH  TAHANAN  NEGARA  KELAS  IIB KABANJAHE
Intan Sonia Sianturi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok Jawa Barat, Indonesia Email: intansntr@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  factors  that  caused  the  riots  at  the  Class  IIB Kabanjahe  State  Penitentiary  in  order  to  understand  the  management  of  existing physical  security.  The  research  is  motivated  by  various  riots  that  occurred  so  far that at least the observation will be used as a benchmark for correctional officers in general  and  the  security  section  in  the  State  Penitentiary  Class  IIB  Kabanjahe especially regarding the security system implemented. The occurrence of crimes and violations in the rutan is inseparable from the security system, with good security of course  the  correctional  process  will  take  place  well.  Based  on  its  approach  and problems  that  occur,  the  author  uses  a  qualitative  research  approach  that  is  a research procedure that produces descriptive data, speech or writing and behavior that  can  be  observed  from  people  (subjects)  themselves.  From  the  results  of  this study  is  intended  to  provide  a  broad  picture  of  the  factors  that  cause  riots  in  the State Penitentiary  Class  IIB  Kabanjahe which  later  the  research can  be  used  as a consideration in making policy in the security system section.
Keywords: correctional services; riots; state penitentiary

## Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe dalam rangka memahami manajemen  sekuriti  fisik  yang  ada.  Adapun  penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh berbagai kerusuhan yang terjadi selama ini yang setidaknya observasi tersebut akan dijadikan  sebagai  tolok  ukur  bagi  petugas  pemasyarakatan  pada  umumnya  dan bagian  pengamanan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kabanjahe  khususnya mengenai  sistem  pengamanan  yang  dilaksanakan.  Terjadinya  kejahatan  dan pelanggaran  di  rutan  tidak  terlepas  dari  sistem  pengamanan,  dengan  pengamanan yang  baik  tentunya  proses  pemasyarakatan  akan  berlangsung  baik.  Berdasarkan pendekatannya  dan  permasalahan  yang  terjadi,  penulis  menggunakan  suatu pendekatan  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek)  itu  sendiri.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  gambaran  yang  luas mengenai faktor-faktor penyebab kerusuhan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  Kabanjahe  yang  nantinya  penelitian  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan di bagian sistem pengamanan.
Kata kunci: pemasyarakatan; kerusuhan; rumah tahanan negara

## Pendahuluan
Kejahatan    merupakan    bentuk    perilaku    pelanggaran    aturan    sosial    yang diterapkan  oleh  badan hukum  (Siegel, 2010). Tindak  kejahatan  dapat  dilakukan  oleh siapa    saja,    baik    pria    ataupun  wanita,    dapat    berlangsung    pada    usia    anak-anak, remaja,  dewasa,  bahkan  lanjut  usia  (Kartono, 2011). Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat  bahwa  pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak  pada  adanya  atau  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri  (Arief,  1992).  Hal  serupa disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan (Hamzah, 1986). Lembaga pemasyarakatan adalah tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan (Indonesia, 1995) .
Lembaga Pemasyarakatan membuat individu  yang  awalnya  memiliki  kebebasan menjadi  individu  yang  terbatas  dalam  banyak  hal. Keterbatasan  tersebut  berkaitan dengan    adanya    aturan-aturan    yang    harus    dipatuhi,    kehilangan  privasi,    dan    juga terpisah  dari  dunia  luar,  seperti  keluarga  dan  teman (ll, R., Cooke, R., Hatcher, R., Woodhams,  J.,  Biby,  C.,  &  Grant,  2006).  Menurut  Rahmat  Hi  Abdullah,  Lembaga Pemasyarakatan  tempat  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pembinaan  para  narapidana dan  bagaimana  narapidana  setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  (Abdullah, 2015).
Pada  dasarnya  setiap  organisasi  ataupun  Lembaga  Pemerintahan  akan  selalu berusaha  meningkatkan  pelayanan  dan  menunjukkan  eksistensinya  khususnya  di Pemasyarakatan. Terlepas dari hal itu, Pemasyarakatan selalu memberikan isu-isu aktual untuk  diperbincangkan  khususnya  mengenai  kerusuhan  yang  terjadi  dari  waktu  ke waktu.  Permasalahan  tersebut  menunjukkan  kecenderungan  semakin  meningkat  dan meresahkan.  Upaya  perbaikan  berbagai  sarana  prasarana  hingga  pencanangan  program Revitalisasi  Pemasyarakatan  belum  memberikan  harapan  yang  baik  bagi  warga  binaan pemasyarakatan untuk menghadapi problematika over kapasitas yang tak kunjung usai. Hingga  saat  ini  jajaran  Pemasyarakatan  terus  mengkaji  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan  yang  terjadi,  namun  hal  tersebut  dianggap  masih  belum  menyentuh akar permasalahan dengan baik dan tuntas.
Berbagai  persoalan  kriminal  yang  terjadi  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan menunjukkan  bahwa  tujuan  mulia  dibentuknya  lembaga  pemasyarakatan  yang  digagas oleh  Sahardjo  sejak  awal  pembentukannya  sebagai  lembaga  Pembinaan,  etika  dan kehormatan. Bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan (Rumadan, 2013).
Isu  aktual  yang  terjadi  tidak  terlepas  dari  kondisi  Pemasyarakatan  yang  tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, baik dilihat dari segi anggaran biaya yang tersedia  maupun  sumber  daya  manusia  serta  sarana  fisik  dari  Rumah  Tahanan  Negara (Sosiawan, 2017). Jumlah napi yang melebih kapasitas LAPAS ditengarai sebagai salah satu  faktor  mudahnya  napi  terpancing  emosi  (Sofian,  n.d.).  Pada  kenyataannya
perlakuan  pemerintah  terkesan  diskriminatif  sehingga  kondisi  objektif  pemasyarakatan sangat  jauh  tertinggal  jika  dibandingkan  dengan  subsistem  penegak  hukum  lainnya. Kerusuhan  yang  terjadi  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kabanjahe  perlu  dikaji faktor-faktor  yang  mempengaruhi  permasalahan  tersebut  terjadi.  Dengan  melakukan observasi terhadap isu aktual yang sangat hangat diperbincangkan ini, pelaksanaan tugas dan  fungsi  pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kabanjahe  dapat dilaksanakan  dengan  sesuai.  Di  samping  itu,  terdapat  risiko  yang  paling  serius  yaitu kerusuhan  sebagai  akar  permasalahan  yang  utama  tidak  berhasil  dicegah  dan dikendalikan.  Sehingga  hal  tersebut  mengacu  penulis  untuk  menganalisis  penyebab kerusuhan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe yang diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan bagi instansi terkait.
Karena  hidup  dalam  keterbatasan  tersebut  maka  warga  binaan  pemasyarakatan akan  melakukan  usaha-usaha  untuk  mengeliminirnya.  Warga  binaan  akan  berusaha memenuhi  kebutuhannya  dengan  cara  apapun  meskipun  cara-cara  yang  dipakai seringkali  bertentangan  dengan  aturan  yang  ada  dan  akibatnya  akan  menimbulkan konflik  yang  tidak  jarang  berujung  pada  kerusuhan.  Memperhatikan  kondisi  di  atas, maka pokok bahasan yang akan penulis teliti adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penyebab kerusuhan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan  di  bagian  sistem  pengamanan  bagi  instansi  terkait.  Selain  itu,  penelitian  ini juga  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  manfaat  yang  berguna  baik  dalam kepentingan akademik maupun masyarakat yang membutuhkan.

## Metode Penelitian
Berdasarkan pendekatannya dalam menjawab permasalahan penelitian, penelitian tentang  kerusuhan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kabanjahe,  peneliti menggunakan  suatu  pendekatan  penelitian  kualitatif  yaitu  sebuah  proses  penyelidikan untuk  memahami  masalah  sosial  atau  masalah  manusia  berdasarkan  pada  penciptaan gambaran  holistik  lingkup  yang  dibentuk  dengan  kata-kata,  melaporkan  pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Cresswell, 2016).
Cara  ini  disebut  juga  dengan  penelitian  observasi  taksonomik,  menurut  (Lubis, 2014) , penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan  social  dengan  mendeskripsikan  beberapa  variabel  yang  berkenaan  dengan berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang  diteliti  jenis  penelitian  ini  tidak mempersoalkan  jaringan  hubungan  variable,  sehingga  tidak  melakukan  pengujian hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian yang dilakukan oleh Gabrysch dan rekannya menggambarkan bahwa, karakteristik yang ada dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit  jiwa  dan  organisasi  militer  menjadi  satu  institusi  total  yang  menampung  dan mengatur  hidup  orang  banyak  di  dalamnya  secara  seragam  (Gabrysch,  Fritsch,  Priebe,
& Mundt, 2019). Struktur totaliter, dengan peraturan-peraturan yang sangat mendetail, pengawasan  yang  ketat,  jurang  yang  lebar  antara  yang  berkuasa  dan  yang  dikuasai, konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  sekelompok  yang  berkuasa.  Kondisi  yang  penuh ketegangan  seperti  ini  merupakan  predisposing  terjadinya  keresahan-keresahan. Terciptanya  tata  kerja  yang  efektif  tergantung  pada  interplay  yang  sehat  antara  sistem formal  dan  sistem informalnya.  Manakala  sistem informal  dari  organisasi menunjukan adanya citra yang tidak sehat, tidak mendukung, negatif, eksploitatif, dan bermusuhan– ini  membentuk inmate/prison  sub  culture .  Sub  culture  yang  tidak  sehat  ini  menjadi sumber  timbulnya  kemunafikan,  manipulasi,  sebagaimana  sering  dikatakan  sebagai sumber penghayatan kejahatan, “sekolah kejahatan”.
Berbagai  permasalahan  yang  muncul  umumnya  disebabkan  karena  kondisi keterbatasan di dalam Rumah Tahanan Negara. Memang kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidaksukaan warga binaan pemasyarakatan terhadap petugas saat melakukan razia di tiap sel. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan sehingga penulis menganalisis problematika yang terjadi. D Bierie  dalam penelitiannya mengutip buku yang berjudul “Prison”  yang  ditulis  oleh  Gerald  Leinwand,  dalam  studinya  menjelaskan  sejumlah penyakit penjara (the ill of prison) sebagai berikut (Bierie, 2012) :
1.  Kekurangan Dana
2.  Penghuni yang padat
3.  Keterampilan petugas dan gaji yang buruk
4.  Kekurangan tenaga profesional
5.  Prosedur pembebasan bersyarat serampangan
6.  Makanan yang jelek dan tidak memadai
7.  Kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif &waktu rekreasi yang minim
8.  Kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik
9.  Hukuman yang lama tanpa peninjauan keadilan
10. Homoseksualitas yang keras, kecanduan obat dan kejahatan diantara penghuni 11. Hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggaran aturan 12. Ketegangan rasial
Kondisi  di  atas  menuntut  narapidana  untuk  berusaha  bertahan  dalam  kondisi keterbatasan. Penyakit dan kesakitan yang mereka alami di dalam penjara akan memicu mereka  untuk  melakukan  perlakuan-perlakuan  menyimpang  dengan  cara  apapun  demi memperoleh  kebutuhannya.  Kepentingan-kepentingan  tersebut  dapat  memicu  para narapidana  yang  memiliki  perasaan  senasib  sepenanggungan  dan  rela  berkorban  demi memenuhi kepentingannya sehingga mereka akan bekerja sama untuk memperolehnya.
Adapun  dari  observasi  yang  dilakukan  penulis  saat  melakukan  wawancara terhadap  petugas  terkait  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kabanjahe  dengan melakukan pengklasifikasian adanya 4 (empat) masalah inti, yaitu:
1.  Sarana dan prasarana
2.  Sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan)
3.  Peraturan-peraturan terkait
4.  Anggaran

## A. Analisis Permasalahan
Tabel 1 Jumlah Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Jabatan Jumlah Keterangan Kepala Rutan 1 Kasubsie  Pengelolaan Dan Kasubsie Pelayanan Tahanan 2 Jabatan KPR Kosong/ Tidak Ada PK BAPAS 1 Staf Pengelolaan 8 Staf Pelayanan Tahanan 14 1  (satu)  orang  pegawai  diusulkan pemberhentian Staf Pengamanan 4 Penjagaan/ Anggota Jaga 38 - 2  (dua)  orang  pegawai ditahan  di  Polres  Tanah Karo - 1 (orang) pegawai menjalani hukuman disiplin Jumlah Keseluruhan 68 Sumber: Data Primer yang telah diolah
Per tanggal 12 Februari 2020
Tabel 2 Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Tahanan  Narapidana Jumlah Kapasitas  %Kapasitas % Over Kapasitas 258 154 412 193 213 113% Sumber: Data Primer SDP yang telah diolah Pertanggal 12 Februari 2020

## 1. Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  menjadi  alat  yang  sangat  vital  dalam  menunjang tercapainya tugas dan fungsi yang baik dan tepat sasaran (Yahya, 2013). Adanya keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dapat  membuat  sistem  pengamanan  tidak berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  harapan.  Permasalahan  utama  yang  terjadi secara  jelas  dapat  dilihat  pada  tabel  2  yang  memberikan  informasi  mengenai jumlah penghuni yang mengalami over kapasitas. Rutan tersebut dihuni oleh 412 warga  binaan  pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  258  orang  tahanan  dan  154 narapidana,  semestinya  kapasitasnya  hanya  193  orang.  Sehingga,  dapat disimpulkan bahwa Rutan tersebut mengalami over kapasitas sekitar 113%.
Berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana,  permasalahan  mengenai  over kapasitas  memberikan  kendala  dalam  melakukan  pola  pengamanan  di  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kabanjahe.  Over  kapasitas  menyebabkan  warga binaan pemasyarakatan menjadi tidak nyaman serta mempersulit petugas dalam
melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan.  Penyebab  permasalahan  over  kapasitas  ini  adalah  berfungsi gandanya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe, yaitu sebagai berfungsi sebagai  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  berfungsi  sebagai  Rumah  Tahanan Negara  (Rutan).  Sehingga  hal  tersebut  menjadikan  beban  bagi  Rutan  tersebut baik  berkaitan  dengan  daya  tampung  maupun  mekanisme  pengamanan, pengawasan, dan pembimbingan terhadap narapidana dan tahanan.
Pemicu kerusuhan tersebut terjadi adalah karena terdapat 4 (empat) orang warga  binaan  pemasyarakatan  yang  melanggar  tata  tertib  dalam  Rutan  dengan memiliki,  menguasai  narkoba  jenis  sabu-sabu.  Yang  selanjutnya  hasil pemeriksaan di sidang TPP merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat  berat  berupa  tutupan  sunyi.  Namun,  Rutan  Kabanjahe  tidak  memiliki kamar  isolasi/ strafsell sehingga  pelaksanaan  penjatuhan  hukuman  disiplin berupa  tutupan  sunyi  terhadap  keempat  narapidana  tersebut  dilaksanakan  di kamar hunian yang berisi penghuni yang lain dengan isi kamar hunian 75 (tujuh puluh  lima)  orang.  Berdasarkan  perintah,  keempat  narapidana  tersebut  agar digari  tangan  sebelah  kiri  dengan  menggunakan  gari  renteng/ spartakus dan ditempatkan di kamar hunian.
Ditempatkannya  keempat  narapidana  tersebut  di  kamar  hunian  karena tidak  ada  kamar  isolasi  merupakan  permasalahan  yang  sangat  besar  di  bidang sistem  pengamanan.  Sebab,  seorang  individu  yang  perilakunya  sangat  dibatasi akan  melakukan  cara  untuk  memperoleh  kebutuhannya.  Rasa  senasib  dan sepenanggungan itulah yang membuat rekan-rekan kamar huniannya mau untuk dihasut  keempat  narapidana  yang  sedang  menjalani  hukuman  untuk melaksanakan aksi kekisruhan.
Over  kapasitas  sendiri  juga  mempersulit  petugas  untuk  melakukan pengamanan  dan  pengawasan  perkembangan  warga  binaan.  Secara  gamblang, sarana  dan  prasarana  di  dalam  penjara  itu  sangat  dibutuhkan.  Hal  tersebut  erat kaitannya  dengan  sistem  pengamanan  guna  menjauhi  hal-hal  terkait  kekacauan seperti yang terjadi di Rutan Kabanjahe.
2. Sumber Daya Manusia (Petugas Pemasyarakatan)
Sumber  daya  manusia  atau  petugas  pemasyarakatan  yang  tidak  memiliki kompetensi  yang  nantinya  akan  mempengaruhi  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.  Selain  itu,  yang  tidak  kalah  penting  adalah  petugas  yang  tidak memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 2 (dua) orang petugas yang terlibat dalam  kasus  adanya  narkoba  jenis  sabu-sabu  yang  dimiliki  oleh  oknum  dari warga  binaan  pemasyarakatan.  Dengan  terlibatnya  petugas  dalam  aksi  tersebut menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  integritas  dalam  diri  petugas  dalam melaksanakan  kewajibannya  sebagai  pembina  pelanggar  hukum.  Bagaimana bisa  membina  pelanggar  hukum  apabila  petugasnya  sendiri  melanggar  hukum. Itulah  hal  yang memicu  permasalahan  di pemasyarakatan  terus  muncul.  Akibat
dari  kebutuhan  narapidana  yang  dibatasi,  namun  narapidana  ingin    memenuhi kebutuhannya  tersebut.  Yang  akhirnya  hal  tersebut  memicu terjadinya  jual  beli kebutuhan antar narapidana dan petugas.
Selain  itu,  untuk  mencapai  tugas  yang  maksimal  maka  sumber  daya manusia  juga  harus  dibekali  dengan  keterampilan  yang  menunjang  tugas  yang mereka  emban.  Seharusnya  petugas  diikutkan  pelatihan-pelatihan  atau  diklat- diklat khusus yang dapat mendukung pekerjaan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan  baik  walaupun  petugas  sudah  memiliki  kompetensi  yang  baik,  apabila jumlah  petugas  yang  terbatas  dengan  kata  lain  tidak  sebanding  dengan  jumlah warga  binaan  yang  ada.  Sehingga,  petugas  tidak  dapat  mencakup  tugas  pokok dan fungsinya dengan baik.
3. Peraturan-Peraturan Terkait
Peraturan-peraturan  di  penjara  yang  sifatnya  mengekang  (demi  ketertiban dan  keamanan)  dirasakan  oleh  para  narapidana  sebagai  kekangan.  Disiplin dianggap  sebagai  penderitaan.  Tata  kehidupan  mekanis  rutin  dianggapnya menjemukan.  Keadaan  yang  demikian  itu  diperketat/  diperkeras  lagi  oleh The Rulling  Few itu,  kesemuanya  menambah  besarnya  ketegangan  dan  rasa  sakit yang harus diderita oleh warga binaan pemasyarakatan (Sosiawan, 2017).
4. Anggaran
Ini adalah salah satu kendala yang menjadi penghalang untuk menciptakan sistem pengamanan yang baik. Sebab, dibutuhkan anggaran untuk menyediakan perlengkapan  dan  peralatan  yang  menunjang  keamanan  di  dalam  penjara. Apalagi  peralatan  tersebut  juga  memerlukan  perawatan  yang  dilakukan  secara berkala agar tetap terjaga dengan baik.
Sebab  dilihat  dari  video  yang  beredar  saat  terjadi  kerusuhan  di  Rutan Kabanjahe,  secara  jelas  bahwa  tidak  adanya  peralatan  dan  perlengkapan keamanan guna menghadapi kericuhan.

## Kesimpulan
Menghadapi  kerusuhan  yang  terjadi  di  Rumah  Tahanan  Negara  merupakan pelajaran terpenting untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, kerusuhan yang terjadi  juga  harus  dijadikan  bahan  evaluasi  dan  pelajaran  untuk  menentukan  langkah preventif dan represif yang bisa dilakukan saat terjadi kerusuhan. Sangat penting untuk dijadikan  sebagai  penentuan  kebijakan  dengan  melakukan  observasi  terhadap  kasus yang terjadi dengan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sistem pengamanan  yang  ada  perlu  lebih  diefektifkan  lagi  dalam  implementasinya.  Dengan memberikan  sarana  dan  prasarana  yang  dirasa  penting,  seperti strafsell bagi  Rutan Kabanjahe.  Selain  itu,  untuk  mencapai  sistem  pengamanan  yang  optimal  diperlukan pula  petugas  pemasyarakatan  yang  cukup  dan  berkompeten  di  bidangnya  agar  dapat menjalankan  kewajibannya  dengan  tepat  sasaran  dan  tepat  guna.  Dengan  memberikan pelatihan-pelatihan dan rasio yang sesuai antara petugas dengan jumlah warga binaan.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  Rahmat  Hi.  (2015).  Urgensi  Penggolongan  Narapidana  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 49-60
Arief, Barda Nawawi. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Bierie, David M. (2012). Is Tougher Better? The Impact of Physical Prison Conditions on Inmate Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology , 56 (3), 338–355.
Cresswell,  John.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gabrysch,  Caroline,  Fritsch,  Rosemarie,  Priebe,  Stefan,  &  Mundt,  Adrian  P.  (2019). Mental  Disorders  and  Mental  Health  Symptoms  During  Imprisonment:  A  Three- Year Follow-Up Study. Plos One , 14 (3), 1-13
Hamzah,  Andi.  (1986). Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  retribusi  ke reformasi . Jakarta: Pradnya Paramita.
Indonesia,  Republik.  (1995).  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Sistem Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI.
Kartono, K. (2011). Patologi Sosial . Jakarta: Rajawali.
ll,  R.,  Cooke,  R.,  Hatcher,  R.,  Woodhams,  J.,  Biby,  C.,  &  Grant,  T.  (2006). Criminal Psychology . England: Oneworld.
Lubis,  Ernayanti.  (2014).  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif. Fakultas  Tarbiyah  dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Rumadan,  Ismail.  (2013).  Problem  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum dan Peradilan , 2 (2), 263–276.
Siegel, L. J. (2010). Criminology: Theories, pattens and typologies (10thed ed.). Ohio: Wadsworth.
Sofian,  Ahmad.  (n.d.).  Penjara  Kita  Penuh  Sesak  dan  Tidak  Manusiawi.  Binus. https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/penjara-kita-tidak-manusiawi/
Sosiawan,  Ulang  Mangun.  (2017).  Upaya  Penanggulangan  Kerusuhandi  Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum. 17 (3), 365-379