## URGENSI BANK TANAH DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS TANAH MENURUT LANDASAN KONSTITUSIONAL INDONESIA
I. Made Pria Dharsana 1 , Indrasari Kresnadjaja 2 , dan I Nyoman Putu Budiartha 1 1 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
2 Kantor Notaris-PPAT Indrasari Kresnadjaja, Jakarta, Indonesia

## Abstrak
Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, dikarenakan tanah memiliki  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asset dan capital  asset .  Sebagai social  asset tanah merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  untuk  hidup  dan kehidupan, sedangkan capital asset , tanah merupakan faktor modal bagi kepentingan pembangunan. Di  satu  sisi  tanah  harus  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan rakyat  baik  secara  lahir,  batin  adil  dan  merata.  Sedangkan  disisi  lainnya,  tanah  harus  dijaga kelestariannya. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai  sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, dan Bank Tanah dapat dijadikan sebagai sarana untuk  mencapai  kesejahteraan  hidup  bangsa  Indonesia,  sehingga  perlu  campur  negara  untuk mengaturnya.

## Kata kunci: Bank tanah, Penguasaan negara atas tanah, Kajian normatif, Hukum tanah

## Abstract
The land has an important meaning in the life of the nation and state because the land has a dual function,  namely  as  a  social  asset  and  a  capital  asset.  As  a  social  asset,  the  land  is  a  means  of binding social unity among Indonesian people to live and live, while as a capital asset, the land is a capital factor for development interests. On the one hand, the land must be used and utilized to the fullest  extent  possible  for  the  welfare  of  the  people  both  physically  and  spiritually  fairly  and equitably, while on the other hand, its sustainability must be maintained. The land is a gift from God Almighty as well as a strategic natural resource for the nation, state, and people, and the Land Bank can  be  used  as  a  means  to  achieve  the  welfare  of  the  Indonesian  nation  so  that  the  state  must intervene to regulate it.

## Keywords: Land bank, State control over land, Normative studies, Land law

## 1. Pendahuluan
Bank tanah sebenarnya bukanlah konsep baru.  Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang Maha Esa sekaligus sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, dan Bank Tanah dapat dijadikan sebagai sarana untuk  mencapai  kesejahteraan  hidup  bangsa Indonesia, sehingga perlu campur negara untuk mengaturnya.  Konsep  bank  tanah  telah
1 Diana  A.  Silva.  “Land  banking  as  a  tool  for  the economic redevelopment of older industrial cities.” Drexel Law Review 3, no. 2 (2011): 607-642.
diterapkan  berpuluh-puluh  tahun  silam  di berbagai  negara,  khususnya  di  Eropa  dan Amerika.  Namun  perkaitan  antara  konsep struktur sosial dengan hukum di Indonesia tak bisa  disamakan  dengan  apa  yang  terjadi  di Eropa  dan  Amerika.  Sebagai  contoh,  konsep bank  tanah  yang  diterapkan  di  Eropa merupakan  metode  alternatif  perencanaan penggunaan tanah pemerintah melalui kontrol buatan dan stabilitas pasar lokal. 1 Dan praktek
bank  tanah  yang  di  jalankan  di  Eropa  pun utamanya berkaitan dengan pembaharuan kota. Namun dalam implementasinya bank tanah di daratan  Eropa,  menghadapi  sejumlah  kendala terutama berkaitan dengan pembiayaan operasional.  Dan  umumnya,  tantangan  itu berkaitan dengan ketersediaan dana dalam fase awal pembentukan, bagaimana menyeimbangkan  tujuan  dan  sumber  dana keuangan  serta  kebutuhan  sumber  daya pendanaan  skala  besar.  Dengan  demikian efektivitas operasi bank tanah bergantung pada sumber dana yang stabil dan berkelanjutan.
Sementara, dalam konteks bank tanah di Indonesia, wacana pembentukan lembaga bank tanah  ini  sebenarnya  telah  digulirkan  pada tahun 1980-an yang berlanjut pada tahun 1990- an. 2 Gagasan  pembentukan  bank  tanah  di Indonesia  berasal  dari  pemerintahan  saat  itu. Hal itu terkait jumlah penduduk dan intensitas pembangunan  yang  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Fungsi  dan  tugas merupakan  perwujudan  dari  hak  menguasai negara  yaitu  mengatur  menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dengan  membuat  suatu  rencana  umum mengenai  penggunaan  bumi,  termasuk  tanah, air  ruang  angkasa  untuk  berbagai  macam kepentingan  yang  bersifat  politis,  ekonomi, sosial serta keagamaan. Termasuk di dalamnya pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum.  Di sinilah letak pentingnya keberadaan bank tanah sebagai  salah satu  cara  mengatasi penyediaan tanah  untuk  kepentingan  umum  dari  kegiatan pengadaan  tanah,  pematangan  tanah,  sampai dengan  penyaluran  tanah  untuk  berbagai keperluan pembangunan. 3
Disisi lainnya, ketersediaan tanah menjadi  wadah  pelaksanaan  pembangunan terbatas. Dan konsep bank tanah yang diadopsi Indonesia  merupakan  instrumen  manajemen pertanahan  yang  diharapkan  bisa  lebih
2 Maria W. Sumardjono. Kebijakan pertanahan, anatara Regulasi dan implementasi. Jakarta: Penerbt Kompas.
3 Bernhard  Limbong. Politik  pertanahan .  Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.
4 Shidarta  Darji  Darmodihardjo. Pokok-Pokok  Filsafat Hukum . Jakarta: Pustaka Utama, 2002.
produktif dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah  sebagai  pelaksana  kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Pemerintah sebagian kecil dari  keseluruhan  anggota  masyarakat  dari suatu negara diberi tugas untuk menyelenggarakan  kekuasaan  negara.  Kaitan antara  hukum  dan  kekuasaan  negara  Jhon Austin  mengemukakan  bahwa  hukum  itu terletak pada unsur perintah itu. Dalam hukum itu sendiri sebenarnya ada empat unsur, yaitu: perintah ( command ), sanksi ( sanction ),
kewajiban ( duty ) dan kedaulatan ( sovereignty ). 4 Selanjutnya pembangunan hukum pertanahan nasional harus dilaksanakan di  atas  kesadaran  hukum  masyarakat  agar produk hukum  yang dilahirkan sesuai dengan periaku  hukum  yang  hidup  dimasyarakat. 5 Menurut  Maria  S.W  Sumardjono,  falsafah Indonesia  dalam  konsep  hubungan  antar manusia dengan tanah menempatkan individu dan  masyarakat  sebagai  kesatuan  yang  tak terpisahkan (kedwitunggalan) bahwa pemenuhan  kebutuhan  seseorang  terhadap tanah  diletakan  dalam  kerangka  kebutuhan seluruh  masyarakat  sehingga  hubungannya tidak bersifat individualitas semata, tetapi lebih kolektif  dan  tetap  memberikan  tempat  dan penghormatan terhadap hak perorangan. 6

## 2. Diskusi
Pemikiran  tentang  menguasai  negara atas tanah berangkat dari Pembukaan alinea ke 4 UUD 1945, dari pemahaman itu pemerintah memiliki  tanggung  jawab  sekaligus  tugas utama  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tanah  air  Indonesia  memiliki  arti,  bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya. 7 Rumusan  Pasal  33  UU  1945 tampaknya  mengadopsi  pemahaman  hukum agraria  teori  Venn.  Namun  bila  kembali  ke belakang,  pada  dasarnya  hukum  agraria berangkat dari sebuah teori, yaitu teori  Venn,
5 Andi  Nuzul.  “Upaya  Kodifikasi  Hukum  Kewarisan Secara  Bilateral  dengan  Pola  Diferensiasi  dalam Masyarakat Pluralis.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 3 (2010): 465-481.
6 Maria W. Sumardjono. Op Cit .,
7 Moh.  Mahfud  MD. Membangun  Politik  Hukum Menegakan konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
yang  menggambarkan  agraria  itu  mencakup hal-hal  sebagai  berikut:  Pertama,  bumi mencakup  benda  di  atas  bumi,  benda  yang ditanam  dibumi  dan  benda  di  dalam  tubuh bumi.  Kedua,  Air  mencakup  perairan  lautan, perairan  pedalaman,  dan  bumi  di  bawah perairan.  Ketiga,  ruang  angkasa  mencakup angkasa  di  atas  perairan  dan  angkasa  di  atas bumi. 8
Tetapi,  sampai  saat  ini,  istilah  agrarian hanya digunakan dalam arti sempit yaitu tanah, sehingga  dalam  praktik  tanah  dan  agrarian sering  disamakan  begitu  saja.  Dan  hukum pertanahan merupakan kebijakan negara yang menjadikan isi kebijkana itu mengatur hal-hal terkait  dengan  tanah.  Dan  secara  garis  besar, hak  menguasai  negara  memiliki  kandungan makna yang ada di dalamnya, yaitu; pertama, negara  menguasai  bumi,  air  dan  kekayaan alam,  yang  terkandung  di  dalamnya.  Kedua, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Artinya  apa,  hak menguasai  negara  merupakan  konsep  yang mendasarkan  pada  pemahaman  bahwa  negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat  Indonesia,  sehingga  bagi  pemilik kekuasaan,  upaya  mempengaruhi  pihak  lain menjadi  sentral  yang  dalam  hal  ini  dipegang oleh negara.
Pengertian  dikuasai  negara  menurut Mohammad  Yamin, 9 termasuk  mengatur  dan penyelenggaraan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan  koperasi.  Adapun  menurut Notonagoro,  bahwa  istilah  dikuasai  dan dipergunakan  adalah  dua  hal  yang  berbeda, dipengaruhi  itu  sebagai  tujuan  dari  dikuasai, meskipun  kata  hubungnya  dan,  sehingga  itu tampaknya  dua  hal  yang  tidak  ada  sangkut pautnya  dalam  hubungan  sebab  akibat. 10 Pengertian  dikuasai  bukan  berarti  dimiliki, tetapi  kepada  negara  sebagai  organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan,  Makna  dikuasai  negara  tidak terbatas  pada  pengaturan,  pengurusan  dan pengawasan  terhadap  hak-hak  perseorangan
8 Nurus Zaman. Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan  umum  dan  perlindungan  hak  asasi manusia . Bandung: Refika Aditama, 2016.
9 Moh.  Yamin. Proklamasi  dan  Konstitusi .  Jakarta: Djambatan, 1954.
akan  tetapi  negara  mempunyai  kewajiban untuk  turut  ambil  dengan  secara  aktif  dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat.
Menurut  pendapat  Mohammad  Hatta, pengertian dikuasai negara tidak berarti negara sendiri  menjadi  pengusaha,  usahawan  atau ondernemer . 11 Lebih  tepat,  dikatakan  bahwa kekuasaan  negara  terdapat  pada  membuat pengaturan  guna  kelancaran  jalan  ekonomi, pengaturan  yang  melarang  pula  penghisapan orang yang lemah oleh  orang yang bermodal. Adapun  menurut  pendapat  Bagir  Manan,  13 pengertian dikuasai negara meliputi:
1. Penguasaan  semacam  pemilikan  oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya,  termasuk  di  sini  bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaataan
3. Penyertaan modal dalam bentuk perusahaan negara.
Negara  sebagai  kuasa  dan  petugas bangsa,  tugas  kewajibannya  mengelola,  yang menurut  sifatnya  termasuk  bidang  hukum publik,  dan  tidak  mungkin  dilaksanakan sendiri  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Maka penyelenggaraannya  oleh  bangsa  Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut  yang  pada  tingkatan  tertingginya dikuasakan  kepada  negara.  Kepada  negara, sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat Indonesia.  Hubungan  hukum  yang  di  dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah dikuasai ditegaskan  sifatnya  sebagai  hubungan  hukum public  oleh  UUPA  dalam  Pasal  2.  Dengan rincian  kewenangan  mengatur,  menentukan dan  meyelenggarakan  berbagai  kegiatan. Dalam Pasal 2 tersebut, oleh UUPA diberikan suatu  interpretasi  otentik  mengenai  hak menguasai  dari  negara  yang  dimaksudkan UUD  1945,  sebagai  hubungan  hukum  yang
10 Yudhi  Setiawan. Hukum  pertanahan:  teori  dan praktik . Malang: Bayumedia, 2010.
11 Mohammad  Hatta. Penjabaran  Pasal  33  UUD  45 . Jakarta: Mutiara, 1977.
bersifat public semata-mata, dengan demikian tidak ada tafsiran lain atas pengertian dikuasai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut.
Dalam  konteks  Indonesia,  pemerintah telah  membentuk  badan  “bank  tanah”  yang akan melakukan reforma agraria dan redistribusi  tanah  kepada  masyarakat.  Dalam hal  ini  pemerintah  berperan  mengumpulkan tanah  kemudian  dibagikan  kembali  atau restribusi kepada masyarakat dengan pengaturan  ketat.  Bernhard  Limbong  dalam buku  berjudul  “Politik  Hukum  Pertanahan, bahwa  bank  tanah  secara  manajemen  tanah dengan  spectrum  yang  lebih  luas  bertujuan mencakup: pertama, mengelola pola pertumbuhan perkotaan. 12 Kedua, memastikan ketersediaan  tanah  untuk  keperluan  tertentu, dan  ketiga,  mengambil  keuntungan  modal akibat peningkatan nilai tanah. 13
Dalam  hal  mengelola  pertumbuhan wilayah kota, bank tanah mengontrol penggunaan tanah dan membentuk pertumbuhan daerah dan masyarakat, menjamin  ketertiban  pengembangan  tanah untuk  jenis  penggunaan  public  dan  swasta tertentu  (ruang  terbuka,  perumahan)  dan melindungi  tanah. 14 Sementara  terkait ketersediaan  tanah  untuk  keperluan  tertentu, bank  tanah  menjamin  pasokan  tanah  dan memberikan  peluang  menahan  tanah  untuk pengembangan masa depan di pasar real estate yang  sangat  kompetetif.  Pendekatan  ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh tanah  yang  mungkin  akan  disediakan  untuk tujuan tertentu, misalnya perumahan terjangkau. Dan melalui bank tanah pemerintah dalam hal ini mengambil keuntungan modal akibat kenaikan nilai tanah yang diciptakan yang belum diciptakan melalui investasi pemerintah.
Hal  ini  terkait  dengan  akuisi  strategis tanah yang belum dikembangkan dan peningkatan  nilai  karena  layananan  yang diberikan  atas  tanah  tersebut.  Akan  halnya bank  tanah  publik,  maka  dapat  diterapkan  di pusat  perkotaan  melalui  pembelian  tanah dimuka untuk kepentingan umum seperti jalan, sekolah dan kawasan industri. Disini, terkesan
12 Bernhard Limbong. Op Cit .,
13 Bagir  Manan. Pertumbuhan  dan  Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . Bandung: Mandar Maju, 1996.
kehadiran  Bank  Tanah  sudah  mendesak  dan penerapan  manajemen  pertanahan  tersebut  di antaranya  terpicu  dikarenakan  bertambahnya jumlah  penduduk  dunia,  sehingga  tanah  yang sifatnya  statis  harus  mampu  menyediakan kebutuhan  dasar  para  penghuninya.  Adapun pembentukan  bank  tanah  diharapkan  dapat meralisasikan  implementasi  kebijakan  publik terutama di  bidang pemanfaatan sumber daya tanah,  seperti  pembangunan  infrastruktur, ketahanan pangan, reforma agraria, modernisasasi desa, pembaharuan kota, penyedian perumahan rakyat hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi wilayah. Pembentuk undang-undang belum menjelaskan secara tegas bentuk hukum Bank Tanah  apakah  sebagai  Badan  Usaha  Milik Negara/  BUMN,  lembaga  negara,  Badan Layanan Umum/ BLU, atau bentuk yang lain. Status  ini  sangat  penting  karena  berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang sehari-hari, status pekerja atau karyawan, dan perlindungan hukum pihak ketiga.
Bentuk hukum ini berpengaruh terhadap jenis  subjek  hukum  Bank  Tanah  dalam penyelenggaraan  fungsi  dan  perannya.  Jika sebagai  subjek  hukum,  maka  ia  dapat melakukan  perbuatan  hukum  dengan  pihak ketiga  sedangkan  jika  bukan  subjek  hukum maka  ia  sebagai  bagian  unit  kerja  dari  suatu lembaga pemerintahan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban  Bank  Tanah  juga  belum diatur,  bertanggungjawab  kepada  Presiden atau  tidak.  Sedikitnya  terdapat  empat  isu penting  terkait  pendirian  Bank  Tanah. Keempat  isu  tersebut  yaitu  pembentukan Badan  Bank  Tanah  setidaknya  belum  jelas yakni  filosofi,  landasan  hukum,  dan  prinsip dasar ataupun asasanya, urgensi pembentukannya,  asal  tanah,  dan  pihak  yang paling diuntungkan dengan keberadaan Badan dimaksud.  Peruntukan  tanah  yang  dikelola oleh Bank Tanah ada dua yaitu dalam rangka ekonomi  berkeadilan  dan  dalam  rangka mendukung investasi. Dalam rangka ekonomi berkeadilan, bank tanah menjamin ketersediaan  tanah  minimal  30%  (tiga  puluh) persen guna reforma agraria, sedangkan dalam
14 Bernhard Limbong. Op Cit .,
rangka  mendukung  investasi,  pemegang  HPL Bank Tanah diberikan beberapa kewenangan.
Kedua  macam  peruntukan  ini  bertolak belakang karena yang satu ada di pihak bangsa Indonesia  sebagai  pemilik  bumi,  air,  dan  luar angkasa,  sedangkan  yang  lain  bisa  dikatakan pro investor yang bisa datang dari tuan rumah atau  bisa  juga  tamu  dari  luar.  Inkonsistensi peruntukan  tersebut  menunjukkan  bahwa pembuat kebijakan mengesampingkan eksistensi  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang mengamanatkan  bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Seyogyanya,  pembuat  undang-undang memilih  salah  satu  peruntukan  saja  asalkan muara  akhirnya  yaitu  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan  kepentingan  investasi  bernuansa asing  dan  hanya  untuk  kaum  elit.  Padahal, kehadiran  Bank  Tanah  diharapkan  dapat menyediakan  tanah  bagi  kepentingan  umum. Tampaknya, pembuat undang-undang mendahulukan pendirian dan ketentuan umum terlebih dahulu terhadap Bank Tanah.
Menurut  Limbong,  konsep  bank  tanah dalam  hal  ini  menyiratkan  bahwa  pemerintah memperoleh tanah sebelum adanya kebutuhan. 15 Dan  bank  tanah  memungkinkan pembelian  tanah  untuk  kepentingan  publik yang relatif murah dan menyediakan alat untuk mempengaruhi  pola  pembangunan  sesuai dengan tujuan perencanaan keseluruhan. Bank tanah juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pasar tanah, mencegah spekulasi  tanah  dan  melakukan  perbaikan sehubungan  dengan  pengembangan  tanah  di pedesaan  dan  perkotaan.  Terkait  dengan fungsinya, dalam hal ini bank tanah melayani fungsinya secara langsung memiliki kesamaan dengan  fungsi  bank  konvensional,  yakni: menyimpan aset, menstabilkan pasar sekunder, menyimpan cadangan modal, dan menjalankan fungsi pengaturan. Perbedaan utamanya, bank konvensional berfokus pada pasar nasional dan internasional, sementara bank tanah
15 Bernhard Limbong. Op Cit .,
16 Frank  S.  Alexander. Land bank  authorities:  A  guide for the creation and operation of local land banks . Local Initiatives Support Corporation, 2005.
mengkhususkan diri dalam stabilitas lingkungan  masyarakat  dan  perencanaan penggunaan tanah. 16
Dari uraian di atas tentang konsepsi bank tanah  di  atas,  dan  mencermati  masalah pertanahan terkait dengan bank tanah ternyata sangat  kompleks.  Jadi,  dapat  disimpulkan bahwa  pembentukan  bank  tanah  di  Indonesia memiliki  urgensi  yang  tinggi.  Di  satu  sisi, pembentukan  bank  tanah  memiliki  landasan konstitusional, yang diharapkan bisa menjamin terwujudnya  misi  besar  negara  dan  bangsa yang  dirumuskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945,  yang  mengamanatkan  bumi dan air dan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dan  misi  besar  itu  dijabarkan  dengan sangat  tegas  dalam  pasal  2  Ayat  (2)  UUPA tahun  1960,  bahwa  negara  berwenang, pertama,  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  tanah dan pemeliharaannya. Kedua, menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas (bagian dari), bumi, air dan ruang angkasa itu. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan  hukum  mengenai  bumi dan air dan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.
Secara  konseptual,  bank  tanah  akan mendatangkan  sejumlah  manfaat,  antara  lain tersedianya  tanah  bangun  baik  secara  fisik maupun secara administratif, yaitu tanah yang akan dijual telah dilengkapi sertifikat hak atas tanah,  tersedianya  tanah  dengan  berbagai keperluan,  terkendalinya  harga  tanah  serta memberantas  mafia  tanah  dan  mendukung pembangunan keberlanjutan melalui administrasi pengelolaan pertanahan (penataan dan penatagunaan tanah). 17 Dan secara faktual, bank tanah akan menjawab beberapa persoalan krusial  yang  nyata  seperti  tersedianya  stok tanah  pemerintah  untuk  berbagai  keperluan pembangunan dimasa depan, menghemat dana APBN dan APBD, mengurangi konflik dalam
17 Bernhard Limbong. Op Cit .,
proses  pembebasan  tanah,  dan  mengurangi dampak  buruk  leberasi  tanah,  termasuk membatasi  mengurangi  gerak  para  spekulan dan mafia tanah. 18
Selain  itu,  bank  tanah  juga  akan  sangat membantu dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam hal ini terkait  pertanahan,  khususnya  penatagunaan tanah  secara  adil  keberlanjutan.    Tak  dapat dipungkiri  dan  dihindari,  setiap  proses perubahan menimbulkan dampak-dampak baik positif maupun negatif. Sebagaimana konsepsinya,  bank  tanah  diharapkan  menjadi instrumen  penting  dalam  hal  manajemen pertanahan yang lebih produktif. Dan perubahan  itu  cenderung  diadakan  untuk penggunaan  massa  depan  dalam  rangka menerapkan  kebijakan  publik  di  bidang pertanahan,  dari  berkembang  menjadi  maju dan seterusnya
Pembaharuan  politik  hukum  pertanahan nasional  tentunya  memerlukan  kemauan politik  yang  kuat  untuk  bisa  menjabarkan secara  tepat  dan  jelas  nilai-nilai  dasar  yang terkandung  dalam  Pancasila,  UUD  1945, maupun  UUPA  ke  dalam  seluruh  produk hukum agrarian di bawahnya. Oleh karena itu, pembentukan bank tanah dapat merealisasikan implementasi  kebijakan  publik  terutama  di bidang  pemanfaatan  sumber  daya  tanah, seperti  pembangunan  infrastruktur,  ketahanan pangan, reforma agraria dan modernisasi desa, pengembangan  kota,  penyediaan  perumahan rakyat,  hilirasasi  industri  dan  ekonomi wilayah. Dalam kaitan itu, pembuatan hukum dan kebijakan pertanahan dalam hal ini terkait bank tanah harus mengarah pada peningkatan pemanfaatan  penggunaan  tanah  dan  sumber daya  alam  dengan  adil,  transparan,  produktif dan  tentunya  dengan  mengutamakan  hak-hak
rakyat. Untuk itu, diharapkan kebijakan hukum terkait  bank  tanah  harus  dilakukan  sesuai dengan  yang  sudah  ditentukan  pemerintah sehingga  menghasilkan  rumusan  yang  serasi dan seimbang antara tujuan dibentuknya bank tanah  dengan  tujuan  pembangunan  dengan hak-hak  rakyat  di  bidang  politik,  sosial, ekonomi,  budaya,  hukum  dan  sebagainya. Begitu  pun  sebaliknya,  bila  ketentuan  itu dinafikan, maka akan terjadi sebaliknya, bank tanah  justru  akan  membawa  masalah  yaitu sengketa konflik dan perkara pertanahan.

## 3. Kesimpulan
Bank  Tanah  menjadi  prioritas  untuk segera diimplementasikan di Indonesia dikarenakan selama ini proses pengadaan tanah di  Indonesia  mengalami  berbagai  macam hambatan.  Salah  satu  faktor  penghambat adalah pemerintah tidak mempunyai cadangan tanah yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, Undang-undang No. 2 tahun 2012 serta Undang-undang  No.  17  Tahun  2007  telah memberikan dasar tentang pembentukan Bank Tanah  di  Indonesia.  Pembahasan  Pengadaan Tanah  dalam  Bank  Tanah  hanya  sebatas gambaran kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, diperlukan  bahasan  yang  lebih  luas  untuk memperkuat  proses  pentingnya  pembentukan Bank  Tanah.  Temuan  merekomendasikan perlunya  kajian  lebih  lanjut  dan  mendalam terkait proses peralihan hak atas tanah terhadap tanah  yang  berpotensi  menjadi  sumber pencadangan bagi Bank Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  Frank S. Land bank authorities: A guide for  the  creation and operation of  local land banks . Local Initiatives Support Corporation, 2005.
Darmodihardjo, Shidarta Darji. Pokok-Pokok Filsafat Hukum . Jakarta: Pustaka Utama, 2002. Hatta, Mohammad. Penjabaran Pasal 33 UUD 45 . Jakarta: Mutiara, 1977.
Limbong, Bernhard. Politik pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.
18 Bernhard Limbong. Op Cit .,
Manan, Bagir. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara . Bandung: Mandar Maju, 1996.
MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum Menegakan konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Nuzul, Andi. “Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral dengan Pola Diferensiasi dalam Masyarakat Pluralis.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 3 (2010): 465-481.
Setiawan, Yudhi. Hukum pertanahan: teori dan praktik . Malang: Bayumedia, 2010.
Silva,  Diana  A.  “Land  banking  as  a  tool  for  the  economic  redevelopment  of  older  industrial cities.” Drexel Law Review 3, no. 2 (2011): 607-642. Sumardjono, Maria W. Kebijakan pertanahan, anatara Regulasi dan implementasi. Jakarta: Penerbt Kompas.
Yamin, Moh. Proklamasi dan Konstitusi . Jakarta: Djambatan, 1954.
Zaman, Nurus. Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia . Bandung: Refika Aditama, 2016.