## SISTEM BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Puji Sulistyaningsih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Email: pujisulistyaningsih@yahoo.com

## Heniyatun
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Email: heni.suprapto@yahoo.co.id
Heni Hendrawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Email: henihendrawati22@yahoo.com

## Abstrak
Franchise (waralaba) merupakan sebuah model bisnis yang telah terbukti berhasil dan banyak pengusaha menggunakan model bisnis tersebut saat ini. Dalam hukum ekonomi Islam, Waralaba masih dianggap suatu hal baru. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan para pengusaha untuk menekuninya karena waralaba lebih menguntungkan dan tidak bertentangan dengan konsep Syariah. Salah satu ciri  khas  waralaba  adalah  adanya  royalty,  yaitu  pembagian  keuntungan  antar franchisor dan franchisee dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  Adapun  dalam  waralaba  Syariah,  sistem  pembagian  keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  sistem  bagi  hasil  dalam  perjanjian  waralaba  perspektif hukum  Islam,  dan  bagaimana  cara  mengatasi  kendala  dalam  sistem  bagi  hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan    metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dan menggunakan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Adapun  penarikan sampelnya  menggunakan  purposive  sampling.  Alat  penelitian  meliputi  studi kepustakaan  dan  wawancara.  Selanjutnya  dianalisis  dengan  metode  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam menggunakan sistem bagi hasil, dengan persentase yang bervariatif yaitu: 50:50 atau 60:40 tergantung kesepakatan para pihak (franchisor dan  franchisee).  Kendala  yang  sering  terjadi  dalam  perjanjian  waralaba,  yaitu ketika terjadi kerugian, ketidakseimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntungan  (bagi  hasil),  dan  adanya  pembagian  keuntungan  yang  kurang transparan.  Penyelesaian  kendala-kendala  tersebut  terutama  dalam  pembagian keuntungan biasanya diselesaikan secara musyawarah mufakat, pembayaran ganti rugi, atau jika tidak tercapai dapat melalui arbitrase.
Kata kunci: Bagi Hasil; Perjanjian Waralaba; Hukum Islam
Franchise  is  a  business  model  that  has  proven  successfully,  that  is  why  many entrepreneurs using this business model. In the Islamic economic law, franchise is still considered a novelty. Nevertheless, this should not discourage entrepreneurs to persevere  that  business  because  franchise  more  profitable  and  it  seems  not contradict with the Sharia Law. One of the franchise’s characteristic is the royalty; that is the profit-sharing between franchisor and franchisee based on the agreed provision by both parties. Sharia franchise, however, applies Profit Sharing System. The Issues examined in this research are how the Profit Sharing System of Franchise agreement in Islamic Perspective applied and how to solve the problems of Profit Sharing system of Franchise agreement in Islamic Perspective. This research used juridical  normative  as  a  method  of  analysis,  specifically  descriptive  analytic research. The samples gathered by using purposive sampling and the optimalized of research tools such as literature study and interview. Then, the data analyzed using qualitative method. According to the result of this study, Profit Sharing System in Islamic Perspective is applied in Franchise agreement with various percentage of 50:50  or  60:40  depending  on  the  agreement  of  both  parties  (franchisor  and franchisee).  The  common  problems  of  franchise  agreement  are  the  imbalance between performance and the profit sharing, also the lack of transparency in profit sharing. The problems, especially in profit sharing, usually settled by deliberative consensus, compensation payment, or arbitration when there is no agreement.
Keywords: Profit Sharing; Franchise Agreement; Islamic Law.

## A. LATAR BELAKANG
Persaingan perdagangan global yang semakin ketat sekarang ini memerlukan sistem  pemasaran  yang mendukung,  namun  sering  terjadi  biaya untuk  pemasaran terlalu tinggi sehingga timbul alternatif untuk menghemat biaya dengan melakukan pemasaran melalui salah satu cara yang efektif dan efisien, salah satunya yaitu dengan sistem waralaba. Waralaba pada dasarnya adalah suatu perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan/atau jasa kepada konsumen.
Salah  satu  pendukung  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  adalah berkembangnya  sistem  pemasaran  dalam  berbagai  bidang  usaha,  hal  ini menunjukkan  semakin  tingginya  daya  saing  antar  industri  perdagangan  dalam melakukan  pemasaran,  juga  industri  barang  dan/atau  jasa.  Salah  satu  sistem pemasaran yang marak dan mulai diminati serta telah  berhasil menarik perhatian para  pengusaha  lokal  untuk  bersaing  dengan    pengusaha  asing  adalah  sistem waralaba atau franchise. Waralaba merupakan salah satu daya tarik yang tinggi bagi calon pengusaha yang ingin memiliki usaha mereka sendiri, tetapi bukan sepenuhnya milik mereka.
Bisnis dengan sistem waralaba ini, merupakan suatu kegiatan usaha dari para pengusaha kecil yang ada di Indonesia agar dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merek dagang/ jasa pihak  lain  dengan  membayar  sejumlah  royalty  berdasarkan  lisensi  waralaba.  Di samping itu pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas juga merupakan suatu hal yang penting, oleh karena itu dengan melalui pelatihan keterampilan dalam menjalankan  usaha  waralaba  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  pemberi  lisensi
waralaba,  para  pengusaha  kecil  tidak  perlu  bersusah  payah  menciptakan  sendiri sistem  bisnis,  cukup  dengan  menyediakan  modal  kemitraan  usaha,  membayar royalty, dengan memanfaatkan sistem bisnis waralaba asing melalui lisensi bisnis.
Perjanjian waralaba merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Melalui  perjanjian  waralaba,  franchisor memberikan  hak  kepada  franchisee    sebagai  mitra  usahanya  untuk  menjalankan usaha di bidang yang sama dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang dan  hak  milik  intelektual  lainnya  dengan  menjaga  standar  kualitas  dan  reputasi franchisor  sehubungan dengan penggunaan merek dari barang dan/atau jasa yang diperjanjikan tersebut (Salim HS, 2003: 165).
Pengaturan hak dan kewajiban franchisor dan franchisee harus jelas, seimbang dan  memiliki  batas-batas  tertentu  agar  di  dalam  pelaksanaannya  tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak. Para pihak yang terikat oleh hak  dan  kewajiban  tersebut  selain  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  mereka sebagai pihak-pihak  terikat  dalam  perjanjian  waralaba  agar memenuhi  ketentuan- ketentuan mengenai peraturan waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai waralaba dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan tanggung jawab para pihak untuk mentaati hukum yang berlaku  meskipun  mereka  bebas  menetukan  isi  dari  perjanjian  yang  mereka  buat. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah tentang pembagian royalty antara pewaralaba dan terwaralaba. Pembayaran royalty merupakan salah satu ciri dari waralaba.
Waralaba juga dikenal di dalam konsep Syariah, bahwa franchise merupakan pembelian  HKI  yang  berupa  merek  dagang,  penemuan  dan  ciri  khas produk/menejemen usaha sebagai hak yang dimiliki franchisor. Apabila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan oleh franchisor dengan franchise dapat dikemukakan  bahwa  perjanjian  itu  sebenarnya  merupakan  pengembangan  dari bentuk  kerja  sama  (syarikah).  Dikatakan  merupakan  bentuk  pengembangan  dari kerja  sama,  sebab  dengan  adanya  perjanjian  franchise  itu  maka  secara  otomatis antara  franchisor  dengan  franchisee  terbentuk  hubungan  kerja  sama  untuk  waktu tertentu  (sesuai  dengan  perjanjian).  Kerja  sama  tersebut  dimaksudkan  untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
Menurut hukum Islam bahwa perjanjian franchise tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Tentunya dengan catatan bahwa objek perjanjian  franchise tersebut tidak  merupakan  hal  yang  dilarang  dalam  Syariah  Islam.  Apabila  obyek  franchise merupakan hal yang dilarang dalam Syariah Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan Syariah Islam (Suhrawardi, 2004: 169).
Konsep  Syariah  waralaba  setara  dengan  sistem  sewa  menyewa  atau  Ijārah karena  dijelaskan  bahwa  dalam  sistem  waralaba,  franchisor  berkewajiban memberikan bimbingan kepada franschisee. Bimbingan tersebut meliputi pelatihan teknik  menghasilkan  produk  dan  pelatihan  tentang  manajemen  produk  yang dihasilkan.  Oleh  karena  itu,  franchisor  berhak  untuk  menerima  pembayaran  dari
franchisee.  Penyewa  berkewajiban  membayar  jasa  pelatih  yaitu  franchisor. Pembayaran jasa itu dalam Islam disebut sebagai upah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi  Muhammad  Saw,  dari  Ibn  Umar  Ra.,  bahwa  Rasulullah  Saw.  bersadba: “berikanlah  upah  kepada  orang  yang  kamu  pakai  sebelum  kering  keringatnya” (Suhrawardi, 2004: 171).
Setiap  perjanjian  waralaba  mempunyai  ketentuan  masing-masing  mengenai royalty,  baik  dalam  konsep  hukum  perdata  maupun  hukum  Islam.  Pada  hukum Perdata  biasanya  pembagian  royalty  menggunakan  sistem  persentase,  besarnya persentase  telah  ditetapkan  oleh  pewaralaba  dan  telah  dicantumkan  dalam  isi perjanjian, sehingga pembagian keuntungan itu telah menjadi kesepakatan bagi para pihak. Namun dalam konsep hukum Islam sistem pembagian keuntungannya berbeda dengan konsep yang digunakan hukum  perdata, yaitu dalam hukum Islam dikenal dengan  sistem  bagi  hasil.  Pembagian  keuntungan  dalam  bisnis  waralaba  Syariah, misalnya yang telah dilakukan di Kebab Turki Babarafi pembagian keuntungannya dengan menggunakan sistem 50:50 dan telah ditentukan oleh pihak pewaralaba. Di dalam sistem bagi hasil ini sebelum para pihak melaksanakan perjanjian, sebelumnya mereka melakukan penawaran mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji tentang Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian “Franchise” (Waralaba) Perspektif Hukum Islam.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas  rumusan  permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana  sistem  bagi  hasil  dalam  perjanjian  waralaba  perspektif  hukum Islam?
2. Apa  kendala  pada  sistem  bagi  hasil  dalam  perjanjian  waralaba  perspektif hukum Islam dan bagaimana penyelesaiannya?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder yang  bersifat  hukum  (Soerjono,  2005:  264)  yang  digunakan  menjadi  acuan  untuk melakukan  kajian  yuridis  tentang  sistem  bagi  hasil  dalam  perjanjian  waralaba perspektif hukum Islam.
Bahan penelitian yang digunakan ada  dua jenis data,  yaitu  data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan  ini  di  maksudkan  untuk  memperoleh  data  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  di  teliti  dan  data  sekunder  di  peroleh  dari  penelitian  kepustakaan. Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Non Random Sampling, di mana setiap obyek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat tidak mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi  sampel.  Alasan  praktis  dan  ekonomis,
menjadikan purposive sampling sebagai teknik untuk mengambil sampel berdasarkan pada  ciri-ciri,  sifat-sifat  atau  karakteristik  tertentu  yang  mempunyai  hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Soemitro, 1994: 51). Subyek yang diambil sebagai sampel adalah waralaba syariah: 1) Kebab Turki Babarafi; dan 2) Lembaga Pendidikan Quantum Student.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan,  penulis mempelajari, mengolah  dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  guna mendapatkan  landasan  teori,  dan  wawancara/interview  adalah  cara  untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden.
Data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono, 2005: 36).

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum
a. Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata
Berdasarkan  Pasal  1313  KUHPerdata  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut banyak mendapatkan kritikan dari para sarjana karena mengandung banyak kelemahan. Pertama, hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, yaitu dapat dilihat dari perkataan “satu orang atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  atau  lebih”.  Kata  “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, sehingga ada kesan  seolah-olah  hanya  merupakan  perjanjian  sepihak.  Adapun  perjanjian  yang dimaksud  dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut juga meliputi perjanjian timbal balik.  Kedua,  Pasal  1313  KUH  Perdata  juga  tidak  menyebutkan  apa  yang  menjadi tujuan  mengadakan  perjanjian,  sehingga  tidak  jelas  untuk  apa  para  pihak  itu mengikatkan  dirinya.  Ketiga,  pengertian  perjanjian  terlalu  luas.  Hal  ini  ditemukan dalam  kalimat  yang  berbunyi,  “suatu  perbuatan”,  kata  perbuatan  di  sini  dapat mencakup semua perbuatan, padahal yang dimaksud adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan  yang  mempunyai  akibat  hukum.  Selain  itu  perbuatan  di sini  dapat  juga meliputi perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila hanya disebutkan  perbuatan  saja  maka  zaakwaarneming  dan  onrechtmatige  daad  juga termasuk di dalamnya. Kelemahan selain ketiga kelemahan tersebut di atas adalah yaitu tidak mengandung konsensus (Salim, 2002: 160).
Berdasarkan  beberapa  kelemahan  tersebut  di  atas,  maka  para  pakar  hukum kemudian  membuat  definisi  mengenai  perjanjian.  Menurut  Subekti  (2004:  1) “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Menurut Van Dunne yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua
pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum” (dalam  Salim,  2002:  161).  Menurut  Sudikno  (2003:  118),  “perjanjian  itu  adalah merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat  hukum”.  Adapun  menurut  Kartini,  perjanjian  adalah  salah  satu  sumber perikatan,  yang  menciptakan  kewajiban  pada  salah  satu  atau  lebih  pihak  dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak  pada  pihak  kreditur  dalam  perjanjian  untuk  menuntut  pelaksanaan  prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut (Kartini, 2010: 91).
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan,  kata  “hubungan hukum”  mempertegas makna bahwa hubungan antara para pihak dalam perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, menimbulkan pula hak  dan  kewajiban,  sehingga  apabila  salah  satu  pihak  melanggarnya  maka  si pelanggar  akan  dikenakan  sanksi.  Berbeda  dengan  rumusan  dalam  Pasal  1313 KUHPerdata  yang  ternyata  menegaskan  bahwa  perjanjian  mengikatkan  dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini akan memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam  suatu  perjanjian  akan  selalu  ada  dua  pihak,  yaitu  satu  pihak  yang  wajib berprestasi  (debitur)  dan  pihak  lainnya  adalah  pihak  yang  berhak  atas  perstasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum (Salim, 2003: 92).
Selanjutnya  Pasal  1338  KUHPerdata  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bedasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian terikat dalam suatu hubungan hukum yang mereka buat  bersama.  Suatu  perjanjian  dikatakan  sah,  apabila  memenuhi  ketentuan  yang diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Ada  empat  ketentuan  utama  yang  harus dipenuhi dalam setiap perjanjian, yaitu: a) kesepakatan; b) kecakapan; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal.
Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah persesuaian pernyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau  lebih  dengan  pihak  lainnya,  dengan perkataan lain, sepakat terjadi apabila ada persesuaian kehendak secara timbal balik di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Pengertian sepakat tersebut  dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemmende  wilsverklaring)  antara  para  pihak.  Pernyataan  pihak  yang menawarkan  dinamakan  tawaran  (offerte).  Pernyataan  pihak  yang  menerima tawaran  dinamakan  akseptasi/acceptatie  (Darus,  2001:  74).  Suatu  perjanjian dikatakan  tidak  mengandung  kesepakatan  apabila  di  dalamnya  terdapat  cacat kehendak  (wilsgebrek),  yaitu  adanya  unsur-unsur  paksaan  (dwang),  kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog) (Pasal 1321 KUHPerdata). Adanya unsur paksaan yaitu  apabila  paksaan  itu  mengenai  badan  (fisik)  dan  terhadap  jiwa  (psikis).
Kekhilafan/kekeliruan  dapat  terjadi  karena  keliru  terhadap  orang  atau  keliru terhadap  barang.  Unsur  penipuan  terjadi  apabila  suatu  pihak  dengan  sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.
Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, secara yuridis diatur dalam Pasal 1329  KUHPerdata  dan  Pasal  1330  KUHPerdata.  Pasal  1329  KUHPerdata menyebutkan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat  perikatan. Selanjutnya  Pasal  1330  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  orang  yang  tidak  cakap yaitu: 1) orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam perkembangannya, khusus untuk ketentuan ketiga mengenai perempuan telah dicabut  dan  digantikan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963.
Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: “1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyariahat; dan 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan  hukum.”  Adapun  SEMA  Nomor  3  tahun  1963  menyebutkan:  “MA-RI menganggap tidak berlaku lagi ketentuan di dalam KUHPerdata, antara lain Pasal 108 dan  Pasal  110  KUHPerdata  tentang  wewenang  seorang  istri  untuk  melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa ijin atau bantuan suami”.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  tidak  ada  lagi  perbedaan  antara  Warga Negara Indonesia perempuan dan laki-laki dalam membuat suatu perjanjian.
Suatu perjanjian juga harus mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan yang akan ada di kemudian hari (Pasal 1333 KUH Perdata). Maksud ketentuan adalah obyek atau barang yang diperjanjikan haruslah ditentukan, untuk  dapat  menetapkan  kewajiban-kewajiban  dari  masing-masing  pihak  berjanji. Barang  yang  dimaksudkan  dalam  suatu  perjanjian  paling  sedikit  harus  ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu dibuat guna menentukan agar hak dan kewajiban kedua belah  pihak  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan,  untuk  mencegah  timbulnya perselisihan. Pada Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerdata dinyatakan, yang dapat menjadi obyek  perjanjian  adalah  suatu  hal  tertentu.  Suatu  hal  tertentu  adalah  pokok  atau obyek yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, di mana obyek  itu  harus  cukup  jelas  atau  paling  tidak  ditentukan  jenisnya,  sedangkan jumlahnya tidak harus disebutkan, asal dapat dihitung atau ditetapkan. Hal tertentu tersebut  tidak  harus  bersifat  kebendaan,  tetapi  dapat  juga  berupa  jasa  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang pasti harus diperinci dengan jelas. Selain itu, perjanjian sah karena sebab (causa) yang halal. Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai hal ini. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui kausa, di dalam praktik maka  ia  merupakan  upaya  untuk  menempatkan  perjanjian  di  bawah  pengawasan hakim (Darus, 2001: 61). Oleh karena undang-undang tidak menjelaskan secara tegas
tentang suatu sebab yang halal, maka Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata dapat ditafsirkan secara a contrario. Pasal 1337 KUH Perdata hanya menjelaskan mengenai apa  yang  dimaksud  dengan  sebab  terlarang,  ialah  sebab  yang  dilarang  undang- undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdata). Jadi yang dimaksud sebab yang halal adalah sebab yang tidak  dilarang  oleh  undang-undang,  kesusilaan  atau  ketertiban  umum,  sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah tujuannya. Suatu sebab yang halal mengandung arti  bahwa  perjanjian  tersebut  dibuat  dan  dilaksanakan  bedasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  bukan  merupakan  tindakan  yang  dilarang oleh undang-undang. Suatu sebab yang halal dimaksudkan sebagai perjanjian harus memiliki tujuan yang jelas dan nyata.
Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif terdapat dalam syarat pertama dan kedua (kesepakatan dan kecakapan), karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Adapun syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir (hal tertentu dan suatu sebab yang halal), apabila syarat objektif tidak terpenuh maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
b. Perjanjian Menurut Hukum Islam
Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata al-‘aqdu, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Ada beberapa definisi  tentang  akad  yaitu:  1)  Berdasarkan  Pasal  262  Mursyid  al-Hairan,  akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. 2) Menurut Syamsul Anwar,  akad  adalah  pertemuan  ijab  dan  kabul  sebagai  pernyataan  kehendak  dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2007: 68).  Kedua  definisi  tersebut  memperlihatkan  bahwa,  akad  merupakan  keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijāb, adalah penawaran  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak,  dan  qabūl  artinya  jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.
Akad  tidak  terjadi  apabila  pernyataan  kehendak  masing-masing  pihak  tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul (Anwar, 2007: 69). Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan- tindakan  tersebut  tidak  merupakan  tindakan  dua  pihak  dan  karenanya  tidak memerlukan  kabul.  Akad  bertujuan  untuk  melahirkan  suatu  akibat  hukum.  Lebih tegas  lagi  tujuan  akad  adalah  maksud  bersama  yang  dituju  dan  yang  hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum dari akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (Anwar, 2007: 69). Dengan demikian dalam suatu
akad  terkandung  tiga  unsur  (Dewi,  2001:  48),  yaitu:  a)  adanya  pertalian  ijab  dan kabul;  b)  dibenarkan  oleh  syariat;  dan  c)  mempunyai  akibat  hukum  terhadap objeknya.  Akad  merupakan  salah  satu  dari  tindakan  hukum.  Adanya  akad  akan menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  objek  hukum  yang  diperjanjikan  oleh  para pihak  dan  juga  memberikan  konsekuensi  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  para pihak.
Masing-masing  unsur  (rukun)  yang  membentuk  akad  di  atas  memerlukan syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat  dimaksud,  rukun  akad  tidak  dapat  membentuk  akad.  Syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad ( Pasaribu dan Lubis, 2004: 4) meliputi:  a) tamyiz; b) berbilang pihak; c) persesuaian ijab dan kabul; d) kesatuan majelis  akad;  e)  objek  akad  dapat  diserahkan;  f)  objek  akad  tertentu  atau  dapat ditentukan;  d)  objek  akad  dapat  ditransaksikan  (berupa  benda  bernilai);  dan  e) tujuan akad tidak bertentangan dengan syariah.
Suatu  akad  menjadi  sah  apabila  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  tersebut dipenuhi, dan menjadi tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Akan tetapi,  oleh  karena  syarat-syarat  akad  itu  beragam  jenisnya,  maka  kebatalan  dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun  dan syarat-syarat  itu  terpenuhi  (Anwar,  2007:  224).  Ketentuan  ini  dapat  dirincikan sebagai berikut (Anwar, 2007: 246-256):
a. Akad Batil, ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil adalah akad yang secara syariat tidak sah pokok dan sifatnya. Akad yang pokoknya tidak memenuhi  ketentuan  syariah dan  karena  itu  tidak  sah  adalah  akad  yang tidak  memenuhi  seluruh  rukun  dan  syarat  terbentukanya  akad.  Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya;
b. Akad  Fāsid,  menurut  ahli-ahli  hukum  Hanafi,  adalah  akad  yang  menurut syariah sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil  adalah  bahwa  akad  batil  tidak  sah  baik  pokok  maupun  sifatnya. Adapun  akad  fasid  adalah  akad  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad;
c. Akad  Mauqūf  yang  berarti  terhenti,  tergantung  atau  dihentikan.  Akad Mauqūf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentukanya  maupun  syarat  keabsahannya,  namun  akibat  hukumnya belum  dapat  dilaksanakan.  Sebab  sebelum  dapat  dilaksanakan,  akibat- akibat  hukumnya  adalah  karena  syarat  dapat  dilaksanakan  akibat hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad;
d. Akad Nāfiż Gairu Lāzim. Akad Nāfiż artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari  akad  maukuf  yang  akibat  hukumnya  terhenti  dan  belum  dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuat tidak memenuhi salah satu syarat  dalam  berlakunya  akibat  hukum  secara  langsung,  yaitu  memiliki
kewenangan  atas  tindakan  dan  atas  objek  akad,  apabila  kedua  syarat  ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad nāfiż.
c. Konsep Waralaba
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007 tentang Waralaba, bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berdasarkan Penjelasan Pasal  3 huruf (a) Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2007,  yang  dimaksud  dengan  ciri  khas  usaha  adalah  suatu  usaha  yang  memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru, dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan  karakteristik  khusus  dari  pemberi  waralaba.  Unsur-unsur  yang  dapat dirumuskan  dari  definisi  di  atas  adalah:  a)  adanya  hak  khusus;  b)  pelakunya  bisa perseorangan maupun badan usaha; c) adanya objek sistem bisnis dengan ciri khas usaha;  dan  d)  tujuannya  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain;  serta  e) dasarnya perjanjian waralaba.
Menurut Salim HS (2003: 165), pengertian waralaba/franchise secara yuridis adalah suatu kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee, dengan ketentuan pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang  atau  jasa  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  pembayaran  sejumlah  royalty tertentu kepada franchisor. Pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu: a) adanya subjek hukum, yaitu franchisor dan franchisee; b) adanya lisensi atas merek barang  atau  jasa;  c)  untuk  jangka  waktu  tertentu;  d)  adanya  pembayaran  royalty. Senada  dengan  pengertian  menurut  konsultan  waralaba  Amir  Karamoy,  waralaba adalah suatu pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang terkenal dan sistem manajemen, keuangan, dan pemasaran yang telah mantap, yang disebut  pewaralaba,  dengan  perusahaan  atau  individu  yang  memanfaatkan  atau menggunakan merek dan sistem bisnis milik pewaralaba, yang disebut terwaralaba. Pewaralaba wajib memberikan bantuan teknis, manajemen dan pemasaran kepada terwaralaba dan sebagai timbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya (fee) kepada  pewaralaba.  Hubungan  Kemitraan  usaha  antara  kedua  pihak  dikukuhkan dalam suatu Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba (dalam Marimbo, 2007: 4). Bedasarkan  definisi-definisi  tersebut  di  atas  maka  dapat  dipahami  bahwa waralaba  adalah  kegiatan  bisnis  yang  didasarkan  perjanjian  atau  perikatan  antara pemberi waralaba atau pewarlaba atau franchisor dengan pihak penerima waralaba atau terwaralaba atau franchisee. Perjanjian atau perikatan waralaba ini juga tunduk pada ketentuan hukum perjanjian atau perikatan yang ada dalam KUHPerdata seperti aturan tentang syarat sahnya perjanjian dan asas- asas perjanjian.
Akan  tetapi  di  dalam  hukum  Islam  Waralaba/Franchise  tergolong  bentuk perjanjian  baru.  Perjanjian  franchise  mempunyai  persamaan  dengan  sistem  ijārah
(sewa-menyewa). Ijārah dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Suhrawardi, 2004: 144). Secara terminologi, ada beberapa definisi ijārah yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya  dengan  “transaksi  terhadap  suatu  manfaat  dengan  imbalan”. Kemudian Ulama Mazhab Syafii menjelaskan ijārah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu.  Adapun    Mazhab  Maliki  mengatakan,  ijārah  adalah  perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu (Suhrawardi, 2004: 145). Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad ijārah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa) yang tidak dikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Ijarāh tersebut sama dengan sistem dalam perjanjian waralaba.
Bisnis  waralaba  syariah  merupakan  sebuah  konsep  kerja  sama  yang menguntungkan  antara  dua  pihak  dalam  mengembangkan  usaha  masing-masing, baik franchisor maupun franchisee (Suseno, 2008: 13). Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan  taqwa  dan  jangan  tolong  menolong  dalam berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah  amat  berat  siksa-Nya” (QS. Al Maidah: 2). Demikian pula di dalam QS. Shaad: 24, “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang–orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat  sedikitlah  mereka  ini.”  Selanjutnya  Rasulullah  menerangkan  sisi  positif  dari berserikat ini yaitu dalam hadis Qudsi dari Abu Hurairah Ra, bersabdalah Rasulullah Saw “sesungguhnya Allah Swt berkata: “Aku adalah yang ketiga (penolong) dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak menghianati kawannya, apabila ia berhianat  maka  Aku  keluar  dari  perserikatan  dua  orang  itu”  (HR.  Abu  Dawud  No. 3383) (Budi, 2008: 14).
Fikih Islam memberi penilaian terhadap konsep waralaba berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas bahwa waralaba memiliki konsep yang setara dengan konsep syirkah, konsep ijārah dan juga konsep ibtikār. Waralaba dilihat dari teori  syirkah;  secara  etimologi  syirkah  berarti  percampuran,  yaitu  percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif  disebut  dengan  perserikatan  dagang.  Syirkah  atau  musyārakah  adalah  akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  Berdasarkan beberapa definisi tersebut, subtansi akad syirkah adalah ikatan (kontrak) kerja sama yang  dilakukan  dua  orang  atau  lebih  dalam  usaha  bisnis  atau  perdagangan keuntungan  dan  keruginnya  ditanggung  bersama ( Hasan,  2003:  163-165).  Akad syirkah  diperbolehkan  berdasarkan  firman  Allah  Swt  dalam  QS.  Shād:  24, “…sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka
berbuat  zalim  kepada  sebagian  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan mengerjakan  amal-amal  saleh,  dan  amat  sedikit  mereka  ini”.  Subtansi  akad  yang mengarah atau mendekati akad syirkah yaitu terbentuknya kerja sama dalam usaha bisnis dengan berbagi keuntungan, yang dalam bisnis waralaba juga terdapat suatu bentuk kerjasama antara franchisor dan franchisee dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan bersama (Hasan, 2003: 166).
Jika waralaba dilihat dari teori ijārah, maka ijārah dalam Bahasa Arab berarti upah,  sewa,  jasa,  atau  imbalan.  Ijārah  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan muamalah  dalam  memenuhi  keperluan  hidup  manusia,  seperti  sewa  menyewa, kontrak,  atau  menjual  jasa  perhotelan  dan  lain-lain.  Ulama  Mazhab  Hanafi mendefinisikan  ijārah  adalah  transaksi  terhadap  suatu  manfaat  dengan  imbalan. Ulama  Mazhab  Syafii  menjelaskan  bahwa  ijārah  adalah  akad  atas  suatu  manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tersebut.  Akad  ijārah  dalam  QS.  Al-Baqarah:  233 disebutkan,  “dan  jika  kamu  ingin anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  tidak  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipat gandakan apa yang kamu kerjakan” (Hasan, 2003: 227-229). Ayat tersebut menunjukan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya,  dengan  syarat  membayar  upah  secara  layak.  Ungkapan  ini  menunjukan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas  jasa  yang  diterima.  Salah  satu  isi  subtansi  kontrak  bisnis  waralaba  adalah pemberian lisensi (ijin) oleh franchisor kepada franchisee untuk memanfaatkan atau menggunakan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau  ciri  khas  franchisor  di  dalam menjalankan  bisnisnya  dengan  imbalan  sejumlah  royalty  yang  harus  dibayar  oleh franchisee  dalam  batas  waktu  tertentu.  Subtansi  kontrak  bisnis  waralaba  tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad ijārah dalam hukum Islam yaitu sama-sama memindahkan  kepemilikan  manfaat  atas  benda  ataupun  jasa  dengan  imbalan sejumlah uang dalam batasan waktu tertentu. Oleh karena itu konsep waralaba setara dengan konsep akad ijārah.
Waralaba  dilihat  dari  konsep  Ibtikār;  secara  etimologi  ibtikār  berarti  awal sesuatu  atau  permulaan.  Ibtikār  dalam  Fikih  Islam  dimaksudkan  adalah  hak cipta/kreasi  yang  dihasilkan  seseorang  untuk  pertama  kali.  Ibtikār  atau  hak  cipta terbilang  hal  yang  baru  dalam  kajian  fikih,  hak  cipta  secara  maknawi  merupakan kepemilkan  khusus  dan  merupakan  hasil  karya  intelektual  manusia  yang  sudah selayaknya  ada  penghargaan  khusus  dari  masyariahat  umum  baik  dari  segi  moral maupun  finansial.  Salah  satu  aspek  hukum  bisnis  waralaba  adalah  obyek  kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual, dilihat dari sudut hukum Islam menyangkut masalah hak cipta yang meliputi merek dagang atau jasa,  logo,  sistem  operasional  bisnis  yang  terpadu  yang  menjadi  ciri  khas  usaha franchisor.  Persoalan  yang  muncul  terkait  dengan  hak  cipta  dalam  hukum  Islam menyangkut  status  kepemilikan  bagi  pemiliknya  dan  hukum  yang  melingkupinya dalam pandangan fikih muamalat. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran
dan ciptaannya adalah milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak ibtikār apabila dikaitkan dengan tabiat harta dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian  hak  cipta/kreasi  memenuhi  segala  harta-harta  lainnya  yang  halal.  Para ulama fikih mnyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan harta lainnya (Hasan, 2003: 150-154)
Hak untuk memanfaatkan atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks bisnis waralaba dimiliki oleh franchisee atau ijin (lisensi) dari franchisor sama dengan konteks  yang  dimiliki  oleh  akad  ibtikār.  Seseorang  berhak  mengembangkan  atau mendistribusikan hartanya. Salah satu caranya adalah dengan cara waralaba. Pemilik lisensi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang suatu produk untuk diperdagangkan dengan membuat suatu perjanjian.
d. Bagi Hasil
Islam memaknai bunga sebagai riba yang diharamkan oleh syariah. Sehingga bunga  tidak  ditetapkan  dalam  ekonomi  berbasis  syariah  dan  sebagai  gantinya diterapkan  sistem  bagi  hasil.  Bagi  hasil  menurut  istilah  adalah  suatu  sistem  yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Rofiq,  2004:  153).  Menurut  terminologi  asing  (Inggris)  bagi  hasil  dikenal  dengan profit  sharing.  Profit  sharing  dalam  kamus  ekonomi  diartikan  sebagai  distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan (Pass, et al, 1997: 537). Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang  tunai  tahunan  yang  didasarkan  pada  laba  yang  diperoleh  pada  tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Jika dalam suatu  perusahaan,  maka  perolehan  bagian  laba  sering  dianjurkan  untuk meningkatkan  tanggung  jawab  pegawai  dan  dengan  demikian  meningkatkan produktifitas (Muhammad, 2001: 23).
Pendapatan  bagi  hasil  berlaku  untuk  produk-produk  penyertaan,  baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kepentingan  bisnis  yang  disebut  tadi,  harus melakukan  transparansi  dan  kemitraan  secara  baik  dan  ideal,  sebab  semua pengeluaran  dan  pemasukan  rutin  untuk  kepentingan  pribadi  yang  menjalankan proyek (Muhammad, 2001: 15). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional  antara  shāhibul  māl  dengan  muḍarrib.  Dengan  demikian,  semua pengeluaran  rutin  yang  berkaitan  dengan  bisnis  muḍārabah,  bukan  untuk kepentingan  pribadi  mudharib,  dapat  dimasukkan  ke  dalam  biaya  operasional. Keuntungan  bersih  harus  dibagi  antara  shāhibul  māl  dan  muḍarrib  sesuai  dengan proporsi  yang  disepakati  sebelumnya  dan  secara  eksplisit  disebutkan  dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.
Adapun metode penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan  bagi  laba,  adalah  hitungan  bagi  hasil  yang  berdasarkan  pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b. Pendekatan  bagi  pendapatan,  adalah  penghitungan  laba  didasarkan  pada pendapatan  yang  diperoleh  dari  pengelola  dana,  yaitu  pendapatan  usaha sebelum  dikurangi  dengan  biaya  usaha  untuk  memperoleh  pendapatan tersebut.
Oleh  karena  itu,  Ekonomi  Syariah  menjabarkan  konsep  pembagian  hasil sebagai berikut:
a. Pemilik  dana  menanamkan  dananya  melalui  lembaga  keuangan  yang bertindak sebagai pengelola dana
b. Pengelola  mengelola  dana  tersebut  dengan  sistem  yang  dikenal  dengan sistem penghimpunan dana, selanjutnya pengelola dana menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam usaha yang layak menguntungkan dan yang memenuhi ketentuan aspek syariah.
c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja  sama,  jumlah  nominal  dana,  nisbah,  dan  jangka  waktu  berlakunya kesepakatan.
Dengan  demikian  yang  menjadi  inti  mekanisme  investasi  bagi  hasil  pada dasarnya  adalah  terletak  pada  kerjasama  yang  baik  antara  shahibul  maal  dengan mudharib.  Kerjasama  atau  partnership  merupakan  karakter  dalam  masyariahat ekonomi  Islam.  Kerjasama  ekonomi  harus  dilakukan  dalam  semua  lini  kegiatan ekonomi,  yaitu:  produksi,  distribusi  barang  maupun  jasa.  Salah  satu  bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qiraḍ atau muḍārabah. Qiraḍ atau muḍārabah  adalah  kerjasama  antara  pemilik  modal  atau  uang  dengan  pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui qiraḍ atau muḍārabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama (Muhammad, 2001: 18).

## 2. Sistem bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba Perspektif Hukum Islam
Pada  perjanjian  waralaba  yang  dijalankan  sesuai  syariat,  tujuan  utamanya adalah kemaslahatan atau kesejahteraan pihak-pihaknya bahwa dengan melakukan usaha melalui perjanjian tersebut terjadi keuntungan di antara keduanya yaitu pihak shāḥibul māl (penerima waralaba/pemberi modal) dapat memperoleh keuntungan dari  modal  diberikannya  kepada  muḍarrib  (pemberi  waralaba),  sedangkan muḍarrib/franchisor  dapat  menjalankan  usahanya  melalui  modal  tersebut.  Hasil penelitian yang didapatkan dari kajian ini adalah sebagai berikut:
a. Kebab Turki Baba Rafi
Kebab Turki Baba Rafi merupakan salah satu waralaba (franchise) berdasarkan sistem  syariah.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Hendy  Setiono  (franchisor), bahwa  Kebab  Turki  Baba  Rafi  merupakan  salah  satu  bisnis  waralaba  yang
menerapkan  sistem  Syariah  di  mana  pihak  franchisee  (penerima  waralaba) menginvestasikan  modalnya  kepada  pihak  franchisor  (pemberi  waralaba)  untuk mengelola  outlet  Kebab  Turki  Baba  Rafi  dengan  sistem  bagi  hasil  (profit  sharing) sebesar 50:50. Menurut franchisor, franchisee dibebaskan dari royalty fee setiap bulan namun royalty fee dikenakan pada laba bersih sebesar 3%, bagi hasil juga dikenakan terhadap laba bersih dari omzet penjualan kebab.
Investasi atau modal awal sejumlah Rp 65.000.000 yang diserahkan franchisee Kebab  Turki  Baba  Rafi  kepada  franchisor  untuk  kemudian  dengan  modal  tersebut membuka outlet Kebab Turki yang dikelola oleh pemberi waralaba/franchisor dengan tujuan  memperoleh  profit/keuntungan.  Keuntungan  (laba  bersih)  yang  diperoleh tersebut  dibagi  dua  dengan  nisbah  keuntungan  sebesar  50:50.  Contoh  pembagian keuntungan  misalnya,  pada  bulan  Agustus  memperoleh  keuntungan  sebesar  Rp 3.000.000  maka  nominal  pembagian  keuntungan  adalah  pemberi  waralaba/ franchisor  Rp  1.500.000  dan  penerima  waralaba/franchisee  sebesar  Rp  1.500.000, jika pada bulan Juli memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.000.000 maka franchisor dan franchisee masing-masing menerima Rp 1.000.000. Secara terperinci keuntungan dan ketentuan waralaba Kebab Turki Baba Rafi dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1) Keuntungan bagi franchisee yaitu, bebas royalty fee setiap bulan; outlet dikelola  penuh  oleh  franchisor;  keuntungan  lebih terjamin;  dan  sistem kerjasama profit sharing 50:50 setiap bulan.
2) Ketentuan  bahwa,  seluruh  biaya  pengelolaan  outlet  (BPO)  dibebankan pada  total  omzet;  dan  biaya  pengelolaan  outlet  tersebut  meliputi:  a) pemakaian  bahan  baku  (termasuk  packaging);  b)  komisi  dan  gaji pegawai; c) sewa tempat; d) transportrasi kurang lebih Rp 10.000/hari; e)  biaya  operasional,  seperti  gas  LPG,  perbaikan  atau  penambahan perlengkapan outlet; f) laba bersih diperoleh dari total omzet dikurangi BPO; g) franchisee menyediakan fasilitas sepeda motor untuk operasional operator  outlet;  dan  h)  jangka  waktu  waralaba  4  tahun  dan  dapat diperpanjang.  Dari  ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  jika terdapat hutang maka hutang itu termasuk BPO yang dapat dikurangkan pada total omzet.
Melihat  sistem  yang  diterapkan  oleh  Kebab  Turki  Baba  Rafi  ini  pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba (franchise) menggunakan sistem muḍārabah, yaitu  kekuasaan  pengelolaan  sepenuhnya  berada  di  pihak  pemberi  waralaba (franchisor) yang sekaligus merangkap sebagai pengelola modal (muḍarrib).

## b. Quantum Student
Quantum Student juga menerapkan konsep usahanya dengan sistem franchise Syariah atau kemitraan berbentuk syirkah muḍārabah dengan bentuk kerja sama bagi hasil  keuntungan  bersih  (net  margin)  sebesar  50:50  atau  60:40  dari  hasil  yang diperoleh  tiap  bulannya  dari  pembayaran  para  siswa  bimbingan  belajar,  antara lembaga  pendidikan  Quantum  Student  sebagai  pengelola  (fanchisor)  investor (franchisee). Dari investasi sebesar Rp 200.000.000, franchisee memperoleh sarana
dan prasarana serta biaya perkiraan tempat. Sarana dan prasarana yang diperoleh franchisee  berupa  pengajar,  buku  panduan,  peralatan  multimedia,  peralatan pendidikan,  perlengkapan  marketing  (brosur,  spanduk,  dll),  dan  papan  nama. Quantum  Student  tidak  memberlakukan  pembayaran  franchisee  fee  dan  royalty  fee setiap  bulannya  selama  perjanjian  untuk  jangka  waktu  lima  tahun  dan  dapat diperpanjang kembali.
Melalui nilai investasi awal sebesar Rp 200.000.000, pihak franchisor/pemberi waralaba akan mengelola modal tersebut menjadi lembaga pendidikan dengan nama dagang  “Quantum  Student”.  Pengelolaan  dengan  sistem  perwakilan  dari  salah  satu pihak  (dalam  hal  ini  pihak  muḍarrib/franchisor)  dengan  ketentuan  yang  telah disepakati dan pembagian keuntungan yang jelas dengan perincian  muḍarrib 60% serta  shāḥibul  māl/  franchisee  sebesar  40%  atau  50:50  yang  diambilkan  dari  laba bersih.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembagian keuntungan perjanjian  waralaba  menurut  hukum  Islam  adalah  persentase  (nisbah)  dan pembagian  keuntungan  untuk  masing-masing  pihak  yang  berserikat  ini  dijelaskan pada saat berlangsungnya akad. Keuntungan yang dimaksud merupakan keuntungan yang  diambilkan  dari  hasil  laba  bersih  usaha  yang  dikelola  oleh  pemberi waralaba/franchisor  dan  bukan  dari  harta  lain.  Jikalau  terdapat  hutang  akan dikurangkan pada hasil keuntungan/laba sebelum dibagikan antara pihak muḍarrib dan  shāḥibul  māl  berdasarkan  akad.  Dengan  demikian  sistem  pembagian keuntungan/bagi  hasil  yang  diterapkan  pada  Quantum  Student  tersebut  termasuk dalam  jenis  bagi  hasil  muḍārabah,  yaitu  akad  kerja  sama  antara  pemilik  dana  dan pihak  pengelola  yang  keuntungan  bagi  hasilnya  dibagi  sesui  nisbah  yang  telah disepakati pada saat berlangsungnya akad. Oleh karena itu konsep waralaba Syariah merupakan  sistem  pembagian  keuntungan  dengan  menggunakan  sistem  bagi hasil/muḍārabah.  Sistem  muḍārabah  inilah  yang  di  dalam  Islam  justru  yang diperbolehkan. Hal tersebut di dalam Al-Quran disebutkan dalam QS Al-Muzammil: 20, “…dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…”
Selain  itu  di  dalam  Hadis  Shalih  bin  Shuhaib  Ra.  bahwa  Rasulullah  Saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqāraḍah  (muḍārabah)  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk  keperluan rumah  bukan  untuk  dijual”  (HR.  Ibnu  Majah).  Dengan  demikian  waralaba  Syariah dengan  menggunakan  sistem  bagi  hasil  muḍārabah  diperbolehkan  dalam  Syariah Islam  dan  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Islam.  Hal  ini  berbanding  terbalik dengan  franchise  yang  sering  digunakan  dalam  hukum  perdata  atau  secara konvensional, dalam perjanjian waralaba menurut prespektif hukum perdata tidak terdapat  pembagian  keuntungan,  pihak  franchisee  mencari  besarnya  keuntungan dengan  pengelolaan  sendiri,  sedangkan  franchisor  hanya  memasok  kebutuhan pengelolaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan franchisee.
3. Kendala  dalam  Pembagian  Keuntungan  pada  Perjanjian  Waralaba Perspektif Hukum Islam dan Penyelesaian Sengketa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  bahwa  kendala  pada pembagian  keuntungan  dalam  perjanjian  waralaba  pada  umumnya  terjadi  karena tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  para  pihak  (wanprestasi).  Berikut  penulis temukan kendala dan penyelesaiannya, yaitu:
a. Jika  terjadi  kerugian,  sering  menjadi  pokok  perselisihan/sengketa  yang mengarah  pada  siapa  yang  berkewajiban  menanggung  kerugian  tersebut atau  pantas  tidaknya  salah  satu  pihak  menanggung  terjadinya  kerugian, karena  merasa  terjadinya  kerugian  bukan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya. Menurut responden Hendy (franchisor Kebab Turki), apabila terjadi kerugian maka akan diganti dengan laba yang diperoleh, setelah laba dikurangi beban kerugian atau biaya ganti rugi maka laba bersih baru dibagi sesuai persentase yang disepakati yaitu 50:50. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalan musyawarah untuk menemukan jalan tengah dari kendala/permasalahan  tersebut.  Selain  itu,  waralaba  yang  dijalankan menurut  sistem  Islam  akan  meminimalisir  sengketa  yang  timbul  karena dalam perjanjian tersebut ada keseimbangan hak dan kewajiban (M. Hafidz, franchisor Quantum Student).
b. Prestasi yang diterima tidak seimbang. Setiap franchisee pasti menginginkan investasinya  berkembang  dan  memperoleh  keuntungan,  namun  karena awamnya  franchisee dalam mengelola penjualan, maka tak jarang sebagai franchisee  dirinya  mengalami  kerugian.  Kerugian  tersebut  tentunya  akan ditanggung oleh franchisee sendiri karena franchisor merupakan penyedia peralatan  operasional  dan  sistem  waralaba  saja  sedangkan  pengelolaan waralaba sepenuhnya merupakan tanggungjawab franchisee. Permasalahan yang sering terjadi adalah apabila franchisee tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak balik modal atau terjadi kerugian, maka franchisee tidak dapat  menuntut  apapun  dari  franchisor.  Permasalahan  ini  biasa  ditemui dalam  perjanjian  waralaba  yang  dikelola  secara  konvensional,  bukan muḍārabah. Sebab hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipenuhi  dan  ditepati.  Jika  melanggar  harus  menanggung  akibatnya  dan menjamin  kerugian  yang  menimpa  modal  atau  kepentingan  pemilik modal/franchisee. Franchisor adalah seorang wakil dari sāḥibul māl dalam menjalankan  modal,  maka  tindakan  yang  terkait  dengan  pembagian keuntungan/muḍārabah  harus  sesuai  dengan  ketentuan  atau  syarat  yang ditetapkan  oleh  pemilik  modal.  Dalam  perspektif  hukum  Islam  ganti kerugian dapat ditanggung oleh kedua belah pihak dengan ganti kerugian yang diambil dari laba bersih.
c. Pembagian keuntungan yang kurang transparan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Menurut  M.  Hafidz (franchisor Quantum Student), bahwa  yang  menjadi  persoalaan  dalam  pembagian  keuntungan  adalah jumlah laba bersih yang akan dibagikan, karena laba tersebut diperoleh dari omzet  dikurangi  biaya  produksi.  Seringnya  biaya  produksi  yang  tidak
tercatat  atau  dibukukan  akan  mengurangi  transparasi  keuntungan  yang diperoleh.
d. Sanksi bagi pengelola/franchisor (Muḍarrib) tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Sebab hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus  dipenuhi  dan  ditepati,  maka  jika  melanggar  harus  menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan pemilik  modal/franchisee,  sebab  franchisor  adalah  seorang  wakil  dari sāḥibul māl dalam menjalankan modal, maka tindakan yang terkait dengan pembagian  keuntungan/  muḍārabah  harus  sesuai  dengan  ketentuan  atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal.

## D. KESIMPULAN dan SARAN
1. Kesimpulan
a. Menurut  perspektif  hukum  Islam,  keuntungan  yang  dihasilkan  dalam perjanjian  waralaba  dibagi  menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Adapun persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50:50 atau 60:40 tergantung dari  kesepakatan  para  pihak,  yaitu  muḍarrib/franchisor  dan  sāḥibul māl/franchisee.
b. Kendala  yang  sering  timbul  pada  pembagian  keuntungan  dalam perjanjian  waralaba  yaitu,  jika  terjadi  kerugian  dan  juga  jika  terjadi ketidakseimbangan  antara  prestasi  yang  diberikan  dengan  pembagian keuntungan yang kurang transparan.
c. Penyelesaian  kendala  dalam  pembagian  keuntungan  dalam  perjanjian waralaba perspektif hukum Islam dapat ditempuh dengan musyawarah mufakat, selain itu dapat pula diikuti dengan pembayaran ganti rugi.

## 2. Saran
a. Bagi Fanchisor
Untuk  menghindari  masalah  dalam  pelaksanaan  perjanjian  bisnis waralaba, franchisor hendaknya selektif terhadap para calon franchisee.
Kandidat  calon  franchisee  hendaknya  telah  terkualifikasi  dengan  baik. Seyogyanya,  franchisor  tidak  hanya  melihat  dari  sisi  kuantitas  dan kualitas modal semata, namun juga melakukan langkah-langkah preventif seperti pembuatan kontrak yang mudah dipahami oleh calon franchisee yang mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga  jika  dirasa  terjadi  ketidak  sesuaian  dalam  pelaksanaan perjanjian,  maka  perjanjian  (akad)  yang  telah  dibuat  tersebut  tinggal diimplementasikan. Di samping itu perlu adanya mekanisme kontrol yang memadai.
b. Bagi Franchisee
Franchisee seyogyanya memahami isi akad, karena pada umumnya format bisnis  waralaba  harus  mengikuti  prosedur  yang  ditentukan  pemberi waralaba.  Agar  dalam  pelaksanaanya  tidak  ada  pihak  yang  merasa dihianati  oleh  salah  pihak,  misalnya  merasa  dalam  pembagian keuntungan tidak seimbang dan/atau kurang transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Rofiq,  Ahmad  (2004).  Fiqih  Kontekstual  dari  Normatif  ke  Pemaknaan  Sosial.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Karamoy, Amir (2011). Waralaba (Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses). Jakarta: Gramedia.
Pasaribu,  Chairuman  dan  Lubis,  Suhrawardi  K.  (2004).  Hukum  Perjanjian  Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
Suseno Budi, Darmawan (2008). Waralaba Syariah. Jakarta: Cakrawala.
Dewi, Gemala (2001). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan (2010). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Rajawali Pres.
Hasan, M. Ali (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo.
Badrulzaman,  Mariam  Darus  (2001).  Kompilasi  Hukum  Perikatan.  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Muhammad (2001). Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah. Yogyakarta: UII Press.
Marimbo, Rizal Calvary (2007). Rasakan Dahsyatnya Usaha Franchise. Jakarta: Elex Media Komputindo (Gramedia Group).
Soemitro, Ronny Hanitijo (1994). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Salim (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Graham. ________________  (2003).  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto,  Soerjono  (2005).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Subekti (2004). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Mertokusumo,  Sudikno  (2003).  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar.  Yogyakarta:
Liberty.
Lubis, Suhrawardi K. (2004). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Anwar, Syamsul (2007). Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Peraturan
Al-Quran dan Hadis
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba