## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA

## AGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR

## AKHMAD SHUNHAJI
Institut PTIQ Jakarta akhmad.shunhaji09@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskripisikan  tentang  substansi  moral  dan  etika  sosial  dalam  mata pelajaran  agama  di  sekolah.  Objek  kajian  dalam  tulisan  ini  adalah  telaah  kritis terhadap  terhadap  buku  pendidikan  agama  Islam  (PAI)  dan  budi  pekerti  (BP). Sementara  metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  studi  pustaka (library research), yaitu melalui analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasinya sehingga akan mengarah  pada  hasil  yang  didapat.  Tulisan  ini  memperlihatkan  bahwa,  jika  materi Pendidikan  Agama  Islam  bercorak  Islam  moderat,  maka  peserta  didik  dapat bersikap santun atau memiliki etika moral yang baik dan terbuka dalam menyikapi banyak  pluralitas  sosial.  Disamping  itu,  peserta  didik  juga  dapat  memposisikan dirinya sebagai pribadi yang yang taat beragama dengan menjaga kemurnian akidah tetapi  disaat  yang  sama  dapat  menghargai  adat  dan  budaya  lokal  yang  ada  di lingkungan  sekolah.  Dengan  mengejawantahkan  Islam  yang  moderat,  maka  dapat dipastikan  sikap  spiritual  peserta  didik  akan  dapat  semakin  berkembang  sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Kata Kunci: PAI, BP, Moderat, Spiritual, Etika Sosial

## Abstract
This  paper  describes  the  moral  substance  and  social  ethics  in  religious  subjects  in schools.  The  object  of  study  in  this  paper  is  a  critical  review  of  Islamic  religious education  books  (PAI)  and  manners  (BP).  While  the  method  used  in  this  paper  is library  research  method,  namely  through  descriptive  analysis  by  collecting  data, compiling or clarifying, compiling and interpreting it so that it will lead to the results obtained.  This  paper  shows  that,  if  Islamic  Religious  Education  material  is  of moderate  Islamic  style,  students  can  be  polite  or  have  good  moral  ethics  and  are open in responding to many social pluralities. Besides that, students can also position themselves  as  religious  devotees  by  maintaining  the  purity  of  the  creed  but  at  the same  time  being  able  to  respect  the  local  customs  and  culture  in  the  school environment. By embodying a moderate Islam, it is certain that the spiritual attitude of  students  will  be  more  developed  in  accordance  with  the  development  and demands of the times.
Keywords: PAI, BP, Moderate, Spiritual, Social Ethics

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA

## A. PENDAHULUAN
Agama masih dianggap sebagai bagian penting dalam pembentukan moral dan  etika  peserta  didik  di  sekolah.  Sekurang-kurangnya,  terdapat  dua  alasan yang memperkuat anggapan demikian. Pertama , pendidik agama menjadi orang pertama  yang  dipersalahkan,  ketika  terdapat  peserta  didik  yang  melakukan kesalahan  moral  atau  bertindak  di  luar  batas  etika  kebaikan.  Pendidik  mata pelajaran  Pendidikan  Agama  dianggap  gagal  mengajarkan  agama  kepada peserta  didik. Kedua ,  mata  pelajaran  agama  menjadi  sentral  pendidikan  dalam aspek  sikap  spiritual  dan  aspek  sikap  sosial.  Hal  ini,  ditandai  dengan  adanya pengalihan  wewenang  penuh  kepada  pendidik  agama  untuk  menilai  kedua kompetensi  tersebut 1 .  Pemberian  wewenang  ini,  ditunjukkan  oleh  hasil  revisi Kurikulum  2013  yang  telah  dirampungkan  pada  pertengahan  tahun  2016 2 . Artinya,  sikap  spiritual  dan  sikap  sosial  peserta  didik  dikembangkan  melalui pelajaran agama.
Revisi  kurikulum  berimplikasi  pada  hal  lain  yang  terkait.  Dalam  aturan yang  terkait  dengan  Kurikulum  2013,  pendidikan  agama  merupakan  bagian yang  dipersiapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Kurikulum,  silabus,  hingga  buku pelajaran  dipersiapkaan  oleh  Pemerintah  Pusat.    Penulisan  buku  pelajaran didasarkan  pada  silabus  dan  kurikulum.  Oleh  sebab  itu,  mengkaji  buku-buku pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  dimungkinkan  dapat  memahami  corak agama  Islam  yang  diajarkan  di  sekolah  melalui  mata  pelajaran  Pendidikan Agama Islam.

## B. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research) dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif,  yaitu  dengan  jalan  mengumpulkan data,  menyusun  atau  mengklarifikasi,  menyusun  dan  menginterpretasinya. 3 Metode deskriptif yang dipilih karenapenelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan  dengan  jelas  tentang  objek  yang  diteliti  secara  alamiah. 4 Sementara  itu,  kajian  deskriptif  menurut  Chaer,  biasanya  dilakukan  terhadap struktur  internal  bahasa,  yaitu  struktur  bunyi  (fonologi),  struktur  kata (morfologi), srtuktur kalimat (sintaksis), struktur wacana, dan struktur semantik. Kajian  deskriptif  ini  dilakukan  dengan  mula-mula  mengumpulkan  data, mengklasifikasi  data,  lalu  merumuskan  kaedah-kaedah  terhadap  keteraturan
1 Selain  pendidik  mata  pelajaran  agama,  wewenang  pemberi  penilaian  sikap  sosial  juga diberikan kepada pendidik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2 Nur Widiyanto, Revisi Kurikulum 2013, guru lebih dimudahkan , dalam www.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.
3 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan Teknik) , Bandung: Tarsito, 1980, h. 147.
4 Fatimah T. Djajasudarma, Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian, Bandung: PT. Eresco. 1993, h. 8-9.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
yang terdapat pada keteraturan data itu khususnya kajian morfsintaksis. 5 Kajian dimulai  dengan  merumuskan  masalah,  merumuskan  fokus,  kajian,  atau mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  kajian,  dilanjutkan  dengan  pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya. Hasil yang dianalisis adalah bagaimana pembentukan moral dan etika peserta didik di sekolah melalui: 1) Pendidik atau guru  agama  Islam  di  sekolah;  2)  Substansi  mata  pelajaran  agama  dalam membentuk sikap spiritual dan sosial peserta didik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Pendidikan Agama Islam di Indonesia
Pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  memiliki  peran  penting  dalam menyiapkan  peserta  didik  di  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia,  terlebih  bagi pemeluk  agama  Islam  adalah  masyarakat  religius.  Agama  menjadi  bagian integral  dalam  kehidupannya.  Momen-momen  penting  diintegrasikan  dengan ritual  keagamaan,  seperti  pernikahan,  kematian,  dan  lain-lain.  Oleh  karenanya, pendidikan  agama  Islam  di  sekolah,  dimungkinkan  menjadi  bagian  penting dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religius.
Pendidikan  Agama  Islam  di  sekolah  menjadi  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional.  Penyelenggaraannya  dilandasi  oleh  aturan  dalam  UU Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003.  Dalam  UU  tersebut,  dinyatakan  bahwa pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman 6 .
Dalam  kalimat  UU  Sisdiknas  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  agama adalah  bagian  dari  akar  pendidikan  nasional.  Artinya,  agama  harus  menjadi bagian  penting  yang  mewarnai  iklim  dan  kultur  pendidikan  formal  dalam semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas  atau  pun  sekolah  menengah  kejuruan  bahkan  di  pendidikan  tinggi. Kehidupan  yang  berjalan  di  sekolah-sekolah  harus  berakar  pada  nilai-nilai agama.
Agama diharapkan menjadi bagian yang ikut mewarnai iklim dan kultur sekolah. Oleh karenanya, agama dipelajari dan dipraktikkan di sekolah. Sekolah –  sekolah,  baik  negeri  maupun  swasta,  terkena  kewajiban  untuk  memberikan pelajaran  pendidikan  agama  di  sekolah.  Semua  peserta  didik  diberikan  haknya untuk menerima pelajaran pendidikan agama di sekolah.  Peserta didik Muslim disadarkan  untuk  belajar  beragama  di  sekolah  melalui  pelajaran  Pendidikan Agama Islam.
5 Abdul  Chaer, Kajian  Bahasa:  Struktur  Internal,  Pemakaian,  dan  Pembelajaran, Jakarta:  Rineka Cipta, 2007, h. 9.
6 Dewan Perwakilan Rakyat, Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 , dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Permata Press, 2013, h. 3.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
Pendidikan agama di sekolah, diharapkan memberikan kontribusi positif dalam  membentuk  warga  negara  yang  beragama.  Walaupun  penduduk Indonesia memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing,  bukan berarti bangsa Indonesia adalah negara agama. Sebaliknya, agama di Indonesia juga  bukan  agama  negara.  Negara  dan  agama  memiliki  hubungan  yang  sangat erat.  Menurut  profesor  Nasaruddin  Umar 7 ,  negara  agama  adalah  negara  yang menjadikan  salah  satu  agama  sebagai  hukum  dasar  dalam  menata  dan menyelesaikan  masalah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  seperti  Saudi Arabia,  Kuwait,  Syiria,  dan  Vatikan.  Hubungan  antara  agama  dan  negara nampak  jelas  menunjukkan  adanya  hubungan  formal.  Di  negara-negara  yang antara agama dan negara memiliki hubungan formal biasanya ditunjukkan oleh adanya  formalisasi  hubungan  keduanya  dalam  sistem  pemerintahan.  Agama secara resmi dijadikan landasan konstitusi.
Selain hubungan formal, pada suatu negara mungkin menempatkan pada pemisahan  negara  dan  agama.  Negara  tidak  memiliki  hubungan  sama  sekali dengan  agama.  Antara  negara  dan  agama  masing-masing  berjalan  sendiri- sendiri. Ikatan keduanya sama sekali terputus. Sistem pemerintahan pada negara seperti  ini  tidak  memberikan  peluang  pada  agama  untuk  melakukan  campur tangan  urusan  kenegaraan  dan  sistem  politik.  Pemerintah  dijalankan  tanpa melibatkan  peran  agama  sama  sekali.  Pemerintahan  dijalankan  berdasarkan pada  undang-undang  kenegaraan  yang  disepakati  berlakunya.  Negara-negara seperti ini disebut sebagai negara sekuler 8 .
Terkait  dengan  hubungan  negara  dan  agama  dipandang  dari  perspektif religio- political  power ,  Keith  A.Roberts  membedakannya  menjadi  tiga  macam. Pertama , unified  paradigm yaitu  adanya  integrasi  antara  negara  dan  agama.
Negara  merupakan  wilayah  agama  dan  sebaliknya.  Dengan  demikian,  kepala negara adalah pimpinan negara dan pimpinan agama. Kedua , symbiotic paradigm , hubungan  antara  negara  dan  agama  saling  membutuhkan.  Keduanya,  negara dan  agama,  memiliki  hubungan  timbal  balik  yang  positif. Ketiga , secularistic paradigm ,  negara  dan  agama  tidak  memiliki  hubungan  sama  sekali.  Negara dijalankan  tanpa  pengaruh  agama  apapun.  Demikian  halnya,  agama  juga  tidak memiliki  payung  hukum  ataupun  lembaga  yang  diakui  secara  resmi  oleh negara 9 .
Berbeda  dengan  negara  agama  adalah  agama  negara.  Malaysia  adalah salah satu contoh negara yang memiliki agama negara. Agama negara menurut
7 Nasaruddin  Umar, Antara  Negara  dan  Agama ,  dalam  www.kemenag.go.id  diakses  pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 14.18 WIB.
8 Abdur  Rahman  Mas’ud  dan  A.Salim  Ruhana, Kompilasi  Kebijakan  dan  Peraturan  Perundang- Undangan  Kerukunan  Umat  beragama ,  Edisi  ke-11,  Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan,  2009, h.13.
9 Keith  A.  Roberts, Religion  in  Sociological  Perspective, Fifth  Edition,  USA:  SAGE  Publications, Inc, 2012, h. 251.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
profesor  Nasaruddin  Umar 10 merupakan  sebuah  klaim  dari  suatu  negara terhadap agama tertentu sebagai agama resmi negara tersebut. Agama berfungsi sebagai  agama  resmi  untuk  kepentingan  seremonial  dan  bukan  digunakan sepenuhnya  dalam  rujukan  keputusan  hukum  dan  perundang-undangan  yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diakui.
Paparan di atas menggambarkan bahwa terdapat tiga tipologi hubungan negara dan agama. Pertama , hubungan  yang terpisah antara negara dan agama. Agama  tidak  memiliki  poros  hubungan  konstitusional,  struktural,  maupun fungsional  dengan  negara. Kedua ,  negara  memiliki  hubungan  formal  dengan agama.  Dan  sebaliknya,  agama  memiliki  hubungan  formal  dengan  negara. Negara  mengakui  agama  sebagai  dasar  negara  dan  konstitusinya.  Sistem, pola, dan  bentuk  negara  berbasis  pada  agama. Ketiga ,  negara  dan  agama  tidak memiliki hubungan formal tetapi hubungan keduanya sangat erat. Para pemeluk agama  diakui  dan  dilindungi  oleh  negara  dalam  menjalankan  perintah  agama dan keyakinannya.
Indonesia  bukan  negara  agama,  dan  agama  yang  berkembang  di Indonesia juga bukan agama negara. Indonesia juga bukan negara sekuler yang menyerahkan  urusan  pemerintahan  kepada  para  eksekutif  pemerintah  dan urusan agama kepada pemimpin agama. Indonesia adalah negara Pancasila yang memiliki memiliki lima sila, di antaranya Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia tidak  memiliki  agama  khusus  sebagai  agama  resmi  dalam  menjalankan  roda pemerintahan ataupun dasar untuk memutuskan hukum.
Walaupun  demikian,  Indonesia  mengakui  agama-agama  yang  dipeluk oleh  warganya.  Bahkan  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya adalah bagian dari hak asasi yang diakui secara sah oleh negara. Hal ini tertulis di  dalam  UUD  1945  pasal  28E  ayat  (1),  ‚Setiap  orang  berhak  memeluk  agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali‛ 11 .
Dari  pernyataan  yang  tersurat  dalam  UUD  1945,  bahkan  mengandung sebuah  perintah  secara  implisit  bahwa  setiap  warga  negara  harus  memiliki agama  dan  beribadah  sesuai  dengan  agamanya.  Istilah  setiap  orang  berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, mengandung makna adanya kebebasan  setiap  pribadi  untuk  memeluk  agama,  bukan  tanpa  agama.  Oleh karena  itu,  kalimat  berikutnya  kemudian  menjelaskan  kebebasan  untuk beribadah  menurut  agama  yang  diyakininya  itu.  Untuk  tujuan  tersebut  maka
10 Nasruddin  Umar, Antara  Negara  dan  Agama ,  dalam  www.kemenag.go.id,  diakses  pada tanggal  16  Oktober  2019  pukul  14.18  WIB.  (Lihat  juga:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan Litbang  dan  Diklat  Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Kompilasi  Kebijakan  dan  Peraturan Perundang-Undangan  Kerukunan  Umat  Beragama ,  Edisi  Kesebelas,  Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan, 2009, h. 14-15)
11 Majelis  Permusyawaratan  rakyat, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, h.113.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
sekolah  sebagai  lembaga  yang  melakukan  pendidikan  dan  pengajaran  perlu memfasilitasi  untuk  mengajarkan  pendidikan  agama  dan  cara  beribadah menurut  agamanya.  Peserta  didik  Muslim  seharusnya  difasilitasi  untuk memperoleh pendidikan agama Islam dan beribadah sesuai ajaran agama Islam.
Paparan  di  atas,  memberikan  gambaran  sederhana  bahwa  pendidikan agama  Islam  merupakan  bagian  penting  dalam  kehidupan  di  sekolah. Pendidikan agama Islam digambarkan oleh fungsinya di atas, menyentuh pada aspek  sikap  dan  tata  nilai,  baik  ritual  maupun  sosial.  Pendidikan  agama  Islam diartikan  sebagai  upaya  sadar  yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki tanggungjawab  terhadap  pembinaan,  bimbingan,  pengembangan,  serta pengarahan  potensi  yang  dimiliki  anak  agar  mereka  dapat  berfungsi  dan berperan  sebagaimana  hakekat  kejadiannya 12 .  Dalam  pengertian  ini,  tergambar bahwa  pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  menjadi  tanggungjawab  banyak orang dalam berbagai instansi, bukan terbatas pada sekolah.
Pendidikan agama Islam di sekolah diarahkan pada pembentukan pribadi peserta  didik  sebagai  Muslim  yang  utuh.  Pendidikan  agama  Islam  dalam lembaga pendidikan umum merupakan suatu pembinaan terhadap peserta didik agar  berkepribadian  utuh,  menjadi  ilmuan  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Allah SWT, mampu mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia 13 . Dalam  konteks  yang  demikian,  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  ataupun lembaga  pendidikan  umum  yang  lain  berfungsi  menyiapkan  generasi  Muslim yang berkemajuan bukan menjadi genarasi ahli dalam bidang agama Islam.
Dalam  pandangan  demikian,  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia diarahkan  pada  dua  dampak  hasil  pembelajaran  ( learning  outcome ). Pertama , pendidikan  agama  Islam  diselenggarakan  untuk  membentuk  pribadi  peserta didik  memahami,  mengerti,  dan  mampu  mengamalkan  ajaran  Islam  ( actual outcome ). Kedua ,  pendidakan  agama  Islam  diarahkan  pada  kemampuan  untuk menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat religius ( desired outcome ). Kedua  hasil  pembelajaran  ini  sudah  selayaknya  menjadi  perhatian  seluruh stakeholder sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksankaan, hingga evaluasi.

## 2. Sejarah Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar
Pada  jenjang  sekolah  dasar,  pendidikan  agama  Islam  memperoleh perhatian  sejak  awal  Indonesia  berdiri.  Pendidikan  agama,  termasuk  di dalamnya pendidikan agama Islam, diberikan ruang untuk dipelajari di sekolah. Sejak  masa  orde  lama,  Presiden  Sukarno  mengeluarkan  kebijakan  pendidikan dalam  bentuk  undang–undang  yaitu  UU  Nomor  4  Tahun  1950  tentang Pendidikan dan Pengajaran. UU ini kemudian dinyatakan berlakunya di seluruh
12 Imam  Mohtar, Problematikan  Pembinaan  Pendidikan  Agama  Islam  pada  Masyarakat ,  Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017, h. 47.
13 Akhmad  Shunhaji, Implementasi  Pendidikan  Agama  di  Sekolah  Katolik  Kota  Blitar  dan Dampaknya terhadap interaksi Sosial , Yogyakarta: Aynat Publishing, 2017, h. 160.

## ANDRAGOGI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
Indonesia  melalui  UU  Nomor  12  Tahun  1954.  Dalam  menetapkan  sebuah kebijakan  tidak  terlepas  dari  aspek  politik  dan  kekuatan  kekuasaan  pada  saat kebijakan dikeluarkan. Demikian pula munculnya UU Nomor 4 Tahun 1950 dan UU Nomor 12 Tahun 1954 juga kental dengan tarik menarik kepentingan politik dan dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan. Partai politik pada  saat  itu  terpecah  menjadi  2  kekuatan  yang  saling  berpolemik  yaitu kekuatan nasionalis Islamis dan kekuatan kelompok nasionalis sekuler 14 .
Kekuatan  kelompok  yang  masuk  dalam  kelompok  nasionalis  Islamis adalah Masyumi, PSII, NU, sedangkan pada kekuatan kelompok nasionalis ada Partai Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler yang terdiri dari Partai Sosialis Indonesia,  PKI,  Parkindo,  dan  Partai  Murba 15 .  Kedua  kekuatan  besar  ini  saling tarik  menarik  kepentingan  dalam  merumuskan  dan  menentukan  kebijakan- kebijakan  yang  akan  ditetapkan  oleh  pemerintah  termasuk  kebijakan pendidikan.
Dalam proses tarik menarik ini, hasil kebijakan terlihat bahwa pemikiran- pemikiran  kelompok  tertentu  mendominasi  hasil  kebijakan.  Karena  kedua kekuatan  sama-sama  kuat  maka  pengambilan  keputusan  cukup  pelik.  Masing- masing  kelompok  menginginkan  agar  keputusan  yang  diambil  dapat mengakomodir kepentingan kelompoknya.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (MPRS) 16 Republik  Indonesia  Nomor  II/MPRS/1960  tentang  Garis–Garis  Besar  Pola Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencana  Tahap  Pertama  1961–1969,  Bab  II tentang  Ketentuan  Umum,  pasal  2  yang  mengatur  bidang  mental,  agama, kerohanian,  dan  penelitian,  antara  lain  menjelaskan  dalam  poin  pertama melaksanakan  Manifesto  Politik  di  lapangan  pembinaan  Mental/Agama/ Kerohanian  dan  Kebudayaan  dengan  menjamin  syarat-syarat  spiritual  dan material  agar  setiap  warga  negara  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  dan kebudayaan  Nasional  Indonesia  serta  menolak  pengaruh-pengaruh  buruk kebudayaan asing.
14 Hamlan  Andi  Baso  Malla,  ‚Kajian  Sosio  Historis  Tentang  Politik  Kebijakan  Pendidikan Islam di Indonesia‛, Inspirasi, Nomor XIV Edisi Oktober 2011, h. 54.
15 Ahmad  Syafi’i  Maarif, Islam  dan  Politik:  Teori  Belah  Bambu  Masa  Demokrasi  Terpimpin  1959- 1965 , Jakarta: Gema Insani, 1996.
16 MPRS memiliki fungsi layaknya MPR yang ada pada UUD 1945 karena MPRS merupakan cikal  bakal  MPR.  Namun  MPRS  pertama  kali  dibentuk  pada  saat  negara  dalam  keadaan  darurat berdasarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.  Oleh  karenanya,  Pada  masa  ini,  MPRS  sangat  dipengaruhi oleh  Presiden,  mulai  dari  jumlah  anggota  hingga  pengangkatan  pimpinan.  Ketua  MPRS  Pertama adalah  Chaerul  Saleh.  Ketetapan  MPRS  Nomor  II/MPRS/1960  ini  adalah  salah  satu  produk  yang dihasilkannya.  Namun,  MPRS  bukanlah  selamanya  dipengaruhi  oleh  kekuasaan  Presiden  secara mutlak karena MPRS terbagi menjadi dua masa yaitu masa Demokrasi Terpimpin (periode 1960-1965) dan  Demokrasi  Pancasila  (1966-1972).  MPRS  masa  Demokrasi  Pancasila  menghasilkan  keputusan- keputusan  yang  lebih  demokratis,  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  mutlak  dari  Presiden  sehingga bisa menjadi  lembaga yang memberikan pemikiran  lebih obyektif. (keterangan serupa  dapat dilihat: Miriam Budiardjo, dkk, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h.201-203).

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
Poin  ketiga  dalam  ketetapan  tersebut  berbunyi  menetapkan  pendidikan agama  menjadi  mata  pelajaran  di  sekolah-sekolah  mulai  dari  sekolah  rakyat sampai dengan universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid- murid  berhak  tidak  ikut  serta,  apabila  wali  murid/murid  dewasa  menyatakan keberatannya 17 . Keputusan ini menetapkan pemberian pendidikan agama Islam semenjak  tingkat  sekolah  rakyat  (saat  ini  sekolah  dasar)  hingga  perpendidikan tinggi  walaupun  terdapat  syarat  bagi  peserta  didik  yang  mengikutinya.  Untuk peserta didik pada tingkat sekolah dasar diberikan syarat ijin dari orang tuanya. Peserta  didik  dapat  mengikuti  pendidikan  agama  jika  peserta  didik  tersebut diperbolehkan  untuk  mengikuti  pendidikan  agama  di  sekolah.  Peserta  didik berhak  untuk  tidak  mengikuti  pendidikan  agama  jika  orang  tua  atau  walinya menyatakan keberatan untuk anaknya mengikuti pelajaran agama di sekolah.
Konsep  ini  menggambarkan  adanya  demokratisasi  pendidikan, seandainya  seorang  peserta  didik  diberikan  pilihan  dalam  mengikuti  semua mata pelajaran. Setiap pribadi berhak memilih untuk mengikuti suatu pelajaran dan  tidak  mengikuti  pelajaran  yang  lain.  Dalam  konsep  pendidikan,  tindakan memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  ini  sejalan  dengan  konsep  Carl Roger yang lebih menekankan pada hasil pendidikan sebagai aktualisasi.
Menurut  pendapat  Carl  Roger,  tujuan  pendidikan  adalah  melahirkan pribadi  yang  mampu  mengaktualisasikan  diri  memilih  segala  hal  yang  terkait dengan  pengembangan  dirinya 18 .  Tetapi  dalam  kasus  ini  sekurang-kurang terdapat dua  hal  yang  mendasari  bahwa  kebijakan  untuk  syarat pemberian ijin orang  tua  dalam  hal  mengikuti  pelajaran  agama,  bukanlah  sesuai  dengan pendapat Roger, yaitu: pertama , peserta didik tidak diberikan hak memilih untuk mengikuti pelajaran atau tidak mengikuti pelajaran, melainkan orang tua siswa yang  diberikan  hak  untuk  memberikan  ijin  atau  tidak  kepada  anak-anaknya dalam  hal  mengikuti  pelajaran  pendidikan  agama. Kedua ,  mata  Pelajaran  yang bersyarat hanya khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan  pendidikan  yang menjadi  hasil  ketatapan  MPRS  lebih  dominan  sebagai  hasil  kebijakan  politik pendidikan.  Kebijakan-kebijakan  yang  dihasilkan  tidak  dapat  dipisahkan  dari proses politik yang berkembang dalam lingkup lembaga negara ini.
Sebagai  implementasi  dari  ketetapan  MPRS  Nomor  II  tahun1960  ini, Presiden  mengeluarkan  Penetapan  Presiden  Nomor  19  Tahun  1965  Tentang Pokok-Pokok  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pancasila.  Dalam  PP  Nomor  19 tersebut mendefinisikan pendidikan nasional Indonesia sebagai pendidikan yang
17 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia: ‚Ketetapan MPRS RI  Nomor  II/MPRS/1960  tentang  Garis-Garis  Besar  Pola  Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencana Tahap  Pertama  1961-1969,  Bab  II  tentang  Ketentuan  Umum,  pasal  2  yang  mengatur  Bidang  Mental, Agama, Kerohanian, dan Penelitian, Bandung: Sekretariat MPRS RI, 1960, h. 3-4.
18 Joy  A.  Palmer  (ed), 50  Pemikir  Pendidikan:  dari  Piaget  sampai  Masa  Sekarang, diterjemahkan oleh Farid Assifa dari judul Fifty Modern Thinkers on Education, Yogyakarta: Jendela, 2003, h. 92.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
membina  masyarakat  Indonesia  menjadi  manusia  yang  berjiwa  Pancasila  dan Manipol/Usdek.  Dalam  PP  tersebut  disampaikan  sebagai  berikut:  Pendidikan Nasional  Indonesia,  ialah  pendidikan  yang  baik  materiil  maupun  spiritual membina  manusia  dan  Bangsa  Sosialis  Indonesia  yang  berjiwa  Pancasila- Manipol/Usdek  sanggup  menyelesaikan  ketiga  kerangka  tujuan  revolusi Indonesia  sesuai  dengan  Manipol,  yaitu: Pertama ,  Pembentukan  satu  Negara Republik  Indonesia  yang  berbentuk  Negara-Kesatuan  dan  Negara-Kebangsaan, yang  demokratis,  dengan  wilayah  kekuasaan  dari  Sabang  sampai  Merauke; Kedua ,  Pembentukan  satu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  materiil  dan spiritual  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  itu; Ketiga, Pembentukan  satu  persahabatan  yang  baik  antara  Republik  Indonesia  dan semua  negara  didunia  terutama  sekali  dengan  negara-negara  Asia-Afrika,  atas dasar  hormat-menghormati  satu  sama  lain,  dan  atas  dasar  kerja  sama membentuk satu Dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna". 19
Kebijakan  pendidikan  pada  Orde Lama  menjadikan  pembinaan  manusia berdampingan  dengan  pembinaan  bangsa  yang  sosialis.  Ini  sebagai  produk kebijakan pendidikan Orde Lama yang diwarnai oleh partai-partai politik yang dominan  dan  lebih  dekat  pada  kekuasaan  pada  saat  itu.  Demikianlah  bahwa Pendidikan Nasional Indonesia pada kebijakan Orde Lama didefinisikan sebagai proses  mendidik  pada  peserta  didik  baik  materiil  maupun  spiritual  sebagai proses  membina  manusia  dan  Bangsa  Sosialis  Indonesia  agar  memiliki  jiwa Pancasila-Manipol/Usdek  sanggup  menyelesaikan  ketiga  kerangka  tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol.
Kebijakan  pendidikan  pada  Orde  Baru  berbeda  dengan  kebijakan pendidikan  masa  Orde Lama.  Jika  Orde Lama  merupakan  sebutan  untuk masa pemerintahan  Presiden  Sukarno,  maka  Orde  Baru  adalah  sebutan  bagi  masa pemerintahan  Presiden  Suharto.  Pergantian  presiden  dari  presiden  Sukarno kepada  presiden  Suharto  melalui  proses  politik  di  MPRS.  Pergantian  presiden diawali  dengan  pergantian  ketua  MPRS  dan  AH  Nasution  terpilih  menjadi Ketua MPRS dan lantik pada tanggal 12 Juni 1966. Tanggal 22 Juni 1966, Presiden Sukarno  berpidato  Nawaksara  di  depan  sidang  umum  IV/MPRS,  saat  itulah mulai  terjadi  perubahan  politik.  MPRS  menolak  pidato  Nawaksara  Presiden Sukarno.  Penolakan  ini  menurut  MPRS  disebabkan  ketidakpuasan  MPRS terhadap  isi  pidato  presiden.  Pidato  presiden  Sukarno  dianggap  tidak mencerminkan  pertanggungjawaban  yang  lengkap  mengenai  kemunduran
19 Menteri  Sekretaris  Negara,  Lembaran  Negara:  ‚Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  1965‛ Tentang  Pokok-Pokok  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pancasila ,  dalam dapp.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 22.35WIB.

## ANDRAGOGI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
ekonomi,  akhlak,  dan  G30S/PKI 20 .  Ketidakpuasan  anggota  sidang  MPRS memberikan dampak yang signifikan terhadap kepemimpinan Sukarno.
Presiden  Sukarno  akhirnya  dicabut  kekuasaannya  sebagai  presiden  oleh MPRS  melalui  Ketetapaan  MPRS  RI  Nomor  XXXIII/MPRS/1967.  Berhentinya Sukarno  sebagai  Presiden,  selanjutnya  kursi  kepesidenan  diberikan  kepada Suharto.  Sejak  pergantian  presiden  inilah  maka  orde  lama  sudah  selesai  dan mulailah Orde Baru. Perubahan situasi politik dan para pemangku kebijakannya, memberikan perubahan pula terhadap kebijakan pendidikan.
Pemerintah  Orde  Baru  didukung  kekuatan  militer  sehingga  presiden dapat  memperketat  garis  komando  dan  kendali.  Muncullah  sentralisasi kewenangan pada pemerintah atau presiden. Demikian dipaparkan oleh Haligan dan  Turner,  bahwa  kekuatan  militer  yang  menjadi  sumber  utama  kekuasaan Presiden  Suharto  sangat  membantu  penerapan  sentralistik  dari  seluruh kepulauan di Indonesia 21 .
Kondisi ini mengarahkan pada kebijakan pendidikan di Indonesia ke arah sentralistik.  Kebijakan  segala  bidang  termasuk  kebijakan  pendidikan  selalu dikontrol  pemerintah  pusat.  Intervensi  pemerintah  pusat  yang  terlalu  dominan menghasilkan  kebijakan  negara  dalam  Undang-Undang  Sisdiknas  yang  isinya didominasi  kepentingan  pemerintah  pusat 22 .  Padahal,  dalam  realita  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  masyarakat  Indonesia  sangat  beragam.  Kepentingan masyarakat  Indonesia  yang  beragam  belum  semuanya  terakomodir.  Jika kepentingan  pemerintah  pusat  yang  dominan  dalam  merancang  dan menetapkan  isi  kebijakan  pendidikan,  bisa  jadi  hasil  dari  kebijakan  tersebut hanya  memenuhi  kebutuhan  sebagian  masyarakat dan  belum  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
Dalam  tataran  operasional,  Mastuhu  menyimpulkan  bahwa  politik kebijakan  pendidikan pada masa Orde Baru, sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang pada praktiknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah  sentralisasi  sistem  pendidikan,  diskriminasi  antara  sekolah  negeri  dan swasta,  serta  ketatnya  sistem  administrasi 23 .  Sistem  pendidikan  tersentral  di pemerintah pusat sehingga memungkinkan adanya keterlambatan pengambilan kebijakan  yang  sifatnya  mendesak  karena  harus  melalui  birokrasi  yang  cukup panjang.
Sentralisasi sistem pendidikan ditunjukkan oleh adanya pengaturan kerja pendidikan  secara  otoritatif  dari  pemerintah  pusat  sampai  ke  daerah-daerah
20 www.Tempo.co.id,  ‚wawancara  Abdul  Haris  Nasution‛ :saya  ini  21  tahun  dicekal ,  diakses pada 13 Oktober 2019  pukul 20.14 WIB.
21 Haligan  dan  Turner, Profile  of  Government  Administration  in  Asia ,  Canberra:  Australia Government Publishing Service, 1995, h. 38.
22 Hamlan  Andi  Baso  Malla,  ‚Kajian  Sosio  Historis  Tentang  Politik  Kebijakan  Pendidikan Islam di Indonesia‛ ... h. 57.
23 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 , Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003, h. 23.

## ANDRAGOGI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
bahkan hingga ke sekolah-sekolah terkait dengan kurikulum, metode dan materi ajar, tenaga kependidikan, hingga ijazah. Diskriminasi sekolah negeri dan swasta juga  dirasakan  oleh  sekolah-sekolah  keagamaan.  Diskriminasi  dapat  dirasakan pada  pendanaan,  pemberian  fasilitas,  hingga  pengakuan  ijazah.  Semua  diatur oleh  pemerintah  bukan  oleh  sekolah  penerima.  Sedangkan  ketatnya  sistem administrasi  ditunjukkan  adanya  otoritas  kekuasaan  bahkan  pada  tingkat sekolah.
Sekalipun  demikian,  penataan  pendidikan  di  Indonesia  dirasa  semakin baik.  Kebijakan  yang  dihasilkan  lebih  memihak  pada  keragaman  masyarakat dibanding  masa  pemerintahan  sebelumnya.  Pada  masa  Orde  Baru  lahirlah Sisdiknas  Nomor  2  Tahun  1989.  Dalam  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  ini, pendidikan  nasional  didefinisikan  sebagai  pendidikan  yang  berakar  pada kebudayaan  bangsa  Indonesia  dan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dalam  pasal  (3)  juga  dijelaskan  bahwa  fungsi  pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan  dan  martabat  manusia  Indonesia  dalam  rangka  upaya  mewujudkan tujuan nasional 24 .
Jika  dicermati  lebih  mendalam,  maka  sistem  pendidikan  nasional  pada masa  Orde  Baru  ini  menghilangkan  kata  ‘sosialis’  seperti  yang  tertuang  dalam UUSPN  masa  Orde  Lama.  Ini  berarti  bahwa  ideologi  komunis  yang  mewarnai kebijakan-kebijakan  Orde  Lama  juga  sudah  tidak  digunakan.  Pendidikan kebangsaan  benar-benar  dilandaskan  pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik dan pemangku kepentingan.
Pada  masa  Orde  Baru  yang  dimulai  dari  rapat  MPRS 25 pada  tahun  1966 sudah  nampak  perbedaan  yang  signifikan.  MPRS  menetapkan  suatu  Ketetapan MPRS yang mengatur tentang agama dan pendidikan. Ketetapan tersebut adalah Ketetapan MPRS RI Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Pada bab pertama pasal (1) ketetapan MPRS tersebut menetapkan suatu  perubahan  terhadap  ketetapan  MPRS  Nomor  II/MPRS/1960  bab  kedua pasal  (2)  ayat  (3)  yang  menjelaskan  adanya  penghapusan  kata  bahwa  ‚murid- murid  berhak  tidak  ikut  serta,  apabila  wali  murid  atau  murid  dewasa menyatakan  keberatannya‛.  Kalimat  ini  dirubah  menjadi  ‚menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar  sampai  dengan  universitas-universitas  negeri‛ 26 .  Inilah  perbedaan  yang benar-benar bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah sebelumya.
24 Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional , dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Jakarta: Bp Tjipta Karya, 1989, h. 3.
25 MPRS ini berbeda dengan MPRS periode sebelumnya. MPRS periode ini masuk pada masa periode  Demokrasi  Pancasila  sebagai  penyempurnaan  dari  MPRS  periode  sebelumnya  yang  terkena pengaruh gerakan komunis. Pimpinan MPRS periode ini adalah Dr.A.H. Nasution sebagai ketua, dan wakil-wakilnya adalah Osa Maliki, H.M Subchan Z.E, M.Siregar, dan Mashudi.
26 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia: ‚Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 ... h. 1.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
Awal  masa  pemerintahan  Orde  Baru  mengubah  kedudukan  pendidikan agama yang diberlakukan di Indonesia. Pendidikan Agama menjadi pendidikan wajib yang harus diikuti setiap peserta didik di sekolah umum. Berbeda dengan pemerintah  Orde  Lama  di  mana  pelajaran  Pendidikan  Agama  diserahkan pilihannya  kepada  orang  tua  ataupun  peserta  didik  dewasa,  pada  masa  Orde Baru  tersebut  kebijakan  pendidikan  agama  menjadi  mata  pelajaran  yang disejajarkan  dengan  mata  pelajaran  wajib  yang  lain  seperti  Pendidikan  Moral Pancasil dan Bahasa Indonesia.
Kebijakan    pendidikan  masa  Orde  Baru  ini  kemudian  diwujudkan  di dalam bentuk susunan Undang-Undang Sisdidknas Nomor 2 yang dikeluarkan pada  Tahun  1989  yang  menuangkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Dalam  UU Sisdiknas tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk:
‚Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan  budi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan,  kesehatan jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan‛. 27
Seperti  yang  dijelaskan  di  atas  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui  pengembangan  setiap  pribadi rakyatnya. Logikanya, jika setiap pribadi masyarakatnya memiliki kualitas yang baik  maka  bangsa  Indonesia  akan  meningkat  kualitasnya  menjadi  lebih  baik pula.  Peningkatan  pribadi  dari  warga  masyarakat  akan  berdampak  positif terhadap kehidupan bangsa jika pribadi tersebut meningkat secara utuh. Pribadi- pribadi  yang  berkualitas  dan  berkembang  seutuhnya.  Berkembang  secara individu sebagai manusia seutuhnya.
Istilah  manusia  seutuhnya  sudah  digunakan  pada  masa  Orde  Baru  ini. Manusia  seutuhnya  dapat  dipahami  sebagai  manusia  yang  memiliki perkembangan  kemampuan  positif  sebagai  manusia  beriman  yang  bermanfaat bagi  lingkungan.  Manusia  seutuhnya  tersebut,  jika  dipandang  dari  sisi  akidah, manusia  seutuhnya  memiliki  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, dipandang  dari  sisi  moral,  memiliki  budi  pekerti  yang  luhur,  dan  dipandang dari sisi pengembangan akal, memiliki pengetahuan dan ketrampilan.
Perubahan-perubahan kebijakan pendidikan nasional pada era Orde Baru terus  berkembang  menuju  arah  perbaikan  dan  keberpihakan  terhadap keragaman  masyarakat.  Komitmen  ini  seolah-olah  semakin  kuat  menjadi komitmen bersama dari para pemegang kepentingan di pemerintahan  dan juga DPR.
27 Dewan  Perwakilan  Rakyat, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1989  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Jakarta:  Bp  Tjipta Karya, 1989, h. 4.

## JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
Berakhirnya  masa  Orde  Baru,  berganti  dengan  masa  Reformasi  yang dimulai  pada  tahun  1998.  Di  masa  Reformasi,  kebebebasan  berpendapat, demokratisasi,  dan  otonomi  daerah  menjadi  ciri  khasnya.  Sehingga  muncul berbagai kebijakan politik, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  pemerintah  daerah  yang  dituangkan  pada  lembaran  negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah,  yang  juga memberikan hak pengaturan pendidikan oleh daerah.
Berbagai Undang-undang telah dikeluarkan pada masa itu, termasuk UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini lebih mempertimbangkan penyempurnaan  dan  memasukkan  hasil  evaluasi  dari  undang–undang sebelumnya  yang  menginginkan  agar  sistem  pendidikan  nasional  harus  lebih mampu  menjamin  relevansi,  efisiensi  manajemen  pendidikan,  pemerataan kesempatan  pendidikan,  serta  peningkatan  mutu  pendidikan  sesuai  tuntutan kehidupan lokal, nasional, dan internasional 28 .
Dalam penyempurnaan sistem  pendidikan, perhatian  terhadap pendidikan akhlak lebih nampak. Fungsi pendidikan sebagai pembentuk watak dan  karakter  peserta  didik.  Ini  sesuai  dengan  jiwa  masyarakat  Indonesia. Masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  memiliki  moral  dan  sopan santun.  Penyempurnaan  undang-undang  sistem  pendidikan  ini  juga  sesuai karakter  bangsa  yang  mengakui  adanya  moral  agama.  Implikasi  dari perkembangan  peraturan  ini,  pendidikan  agama,  termasuk  di  dalamnya pendidikan agama Islam, ditambah pembahasannya menjadi pendidikan agama dan budi pekerti.

## 3. Pendidikan Agam Islam pada Jenjang Sekolah Dasar
Jenjang  sekolah  dasar  menjadi  pondasi  awal  dalam  mengenalkan  secara formal  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah.  Dalam  Undang-Undang  Sisdiknas Nomor  20  Tahun  2003,  memang  disebutkan  adanya  jenjang  sekolah  sebelum sekolah dasar. Pendidikan itu disebut dengan jenjang pendidikan anak usia dini. Dalam pasal 28 (1) disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar 29 . Namun, pada jenjang pendidikan anak usia dini belum dikenalkan pendidikan agama Islam sebagai pelajaran tersendiri.
Saat  ini,  pendidikan  agama  Islam  diajarkan  di  jenjang  sekolah  dasar dengan  menggunakan  kurikulum  2013.  Perbedaan  yang  paling  jelas  pada kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah sentralisasi penyusunan
28 Hamlan  Andi  Baso  Malla,  ‚Kajian  Sosio  Historis  Tentang  Politik  Kebijakan  Pendidikan Islam di Indonesia‛ ... h. 59.
29 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta: Bp Tjipta Karya, 2013, h. 9

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
buku ajar siswa. Buku ajar yang dipelajari dan dibaca oleh peserta didik disusun langsung oleh Pemerintah Pusat.
Sebagai  pendamping  dan  penjelesan  buku  ajar  siswa  dibuatkan  buku pendidik.  Buku  pendidik  dibuat  untuk  mengarahkan,  membimbing  dan mengeksplorasi  buku  siswa.  Hal  ini  tergambar  dari  keterangan  detil  langkah demi langkah yang tertuang dalam buku pendidik tersebut.
Menurut  Mumpuni,  penyusunan  buku  siswa  dan  buku  pendidik  yang diterbitkan  secara  sentral  oleh  Pemerintah  Pusat  adalah  bentuk  pengawasan  isi buku.  Tujuan  utama  pengawasan  melalui  penerbitan  buku  ini,  untuk meminimalkan  terjadinya  ketidaksesuaian  buku  yang  mengakibatkan  buku- buku  teks  pelajaran  ditarik  ulang. 30 Pendapat  Mumpuni  tentang  sentralisasi pencetakan  buku  pelajaran  cukup  rasional.  Pemerintah  Pusat  memang selayaknya  menyediakan  buku  ajar  sekaligus  buku  panduan  mengajarnya karena  pemerintah  pusat  diberikan  tanggungjawab  untuk  itu  oleh  aturan  yang terkait  Kurikulum  2013.  Pemerintah  Pusat  memiliki  tanggungjawab  atas pengawasan  isi  buku  agar  sesuai  dengan  harapan  kurikulum.  Namun,  jika penerbitan buku oleh pemerintah pusat adalah untuk meminimalisir penarikan ulang akibat kesalahan adalah alasan yang cukup lemah.
Kurikulum 2013 adalah kurikulum terpusat. Pemerintah Pusat menyusun kurikulum  2013,  sedangkan  daerah  memberikan  pengayaan  melalui  muatan lokal.  Pemerintah  Pusat  memiliki  porsi  cukup  banyak  dalam  menentukan pelajaran  yang  harus  dipelajari  oleh  peserta  didik,  termasuk  isi  dari  pelajaran tersebut.  Pelaksanaan  Kurikulum  2013  pada  jenjang  sekolah  dasar  (SD) dilaksanakan  melalui  pembelajaran  dengan  pendekatan  tematik-terpadu 31 dari kelas  I  sampai  dengan  kelas  VI 32 .  Pendekatan  yang  yang  dipergunakan  untuk mengintegrasikan  kompetensi  dasar  dari  berbagai  mata  pelajaran  yaitu intradisipliner, 33 interdisipliner, 34 multidisipliner, 35 dan transdisipliner. 36
30 Atikah  Mumpuni, Integrasi  Nilai  Karakter  dalam  Buku  Pelajaran:  Analisis  Konten  Buku  Teks Kurikulum 2013 , Jakarta: Deepublish, 2018, h. 4 31 Pembelajaran tematik terpadu adalahpembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan  beberapa  mata  pelajaran  sehingga  dapat  memberikan  pengalaman  bermakna  kepada peserta didik.
32 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu , Jakarta: Kencana, 2019, h.1 33 Intradisipliner  adalah  integrasi  dimensi  sikap,  pengetahuan,  dan  ketrampilan  secara  utuh dalam setiap mata pelajaran yang diintegrasikan melalui tema.
34 Interdisipliner adalah yaitu menggabungkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran agar  terkait  satu  sama  lain  seperti  yang  tergambar  pada  pelajaran  IPA  dan  IPS  yang  diintegrasikan pada  beberapa  mata  pelajaran  lain  yang  sesuai  (jadi  tidak  ada  pelajaran  IPA  ataupun  IPS  dalam struktur kurikulum)
35 Multidisipliner  adalah  pendekatan  tanpa  menggabungkan  kompetensi  dasar  sehingga setiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasarnya tersendiri.
36 Transdisipliner  adalah  pendekatan  dalam  penentuan  tema  yang  mengaitkan  berbagai kompetensi dari mata pelajaran dengan permasalahan yang ada di sekitarnya.

## JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
Dalam  struktur  kurikulum,  digambarkan  adanya  mata  pelajaran kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran kelompok A adalah mata pelajaran yang  kontennya  dikembangkan  oleh  Pusat,  yaitu  Pendidikan  Agama  dan  Budi Pekerti,  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Bahasa  Indonesia, Matematika,  Ilmu  Pengetahuan  Alam  dan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial.  Adapun mata  pelajaran  kelompok  B  adalah  mata  pelajaran  yang  kontennya dikembangkan  oleh  Pusat  dan  dilengkapi  dengan  konten  lokal  yang dikembangkan  oleh  daerah.  Mata  pelajaran  dalam  kelompok  B  adalah  Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan.
Mata  pelajaran  di  SD  diarahkan  pada  pendekatan  tematik-integratif, kecuali  beberapa  mata  pelajaran  yang  berdiri  sendiri.  Pendidikan  agama, termasuk pendidikan agama Islam, adalah pelajaran yang berdiri sendiri, serupa dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 37 . Sekalipun demikian, penulis menemukan bahwa buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  (PAI-BP)  ditulis  dengan  pendekatan  multidisipliner  yang  diberikan selama 35 menit kali 4 (empat) jam pertemuan perpekan.
Buku siswa PAI-BP SD dicetak dengan gambar-gambar ilustrasi menarik. Sedangkan  buku  pendidik  dicetak  dengan  penjelasan  cukup  sistematis  dan memberikan  arahan  agar  pendidik  mampu  mengembangkan  pembelajaran. Pendidik  ditempatkan  pada  posisi  penting  dalam  pembelajaran  menggunakan buku ini. Pendidik diharapkan untuk mampu meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan yang ada pada buku ini. Pendidik diharapkan dapat memperkaya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan- kegiatan lain yang bersumber dari lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar.
Pendidik  dalam  proses  pembelajaran  PAI-PB  menggunakan  buku tersebut, diharuskan mampu berperan sebagai researcher 38 implementer 39 , adapter 40 , developer 41 , dan modelled 42 .  Peran  pendidik  yang  demikian  sentral  tergambar dalam tugas pendidik yang harus memperhatikan lima hal dalam buku ini. Lima hal  yang  dimaksud  adalah  proses  pembelajaran,  berbagai  macam  penilaian pembelajaran, pengayaan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih di atas  rata-rata  kelas,  remedial  untuk  peserta  didik  yang  dipandang  perlu,  serta
37 Farid Ahmadi dan Hamidulloh Ibda, Media Literasi Sekolah: Teori dan Praktik , Semarang, Jawa Tengah: Pilar Nusantara, 2018, h. 90
38 Researcher adalah  guru  yang  mampu  melaksanakan  penelitian  untuk  mengetahui kekurangan  dan  kelebihannya  dalam  melaksanakan  tugas,  termasuk  kemampuan  meneliti  untuk menguji efektifitas program, efektifitas startegi, efektifitas model pembelajaran, dan sebagainya.
39 Implementer adalah  guru  yang  melaksanakan  tugas  sebagai  pelaksana  yang  menerima kebijakan dan menjalankan kurikulum yang telah tersusun.
40 Adapter adalah  guru  yang  melakukan  penyelarasan  kurikulum  dengan  karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, materi dan kebutuhan daerah.
41 Developer adalah  guru  yang  mampu  menyelaraskan  isi,  tujuan,  startegi  pembelajaran,  dan mampu mengukur hasil belajar melalui pemilihan alat evaluasi pembelajaran.
42 Modelled adalah  guru  yang  mampu  sebagai  qudwah  dan  uswah  yaitu  teladan  dan  contoh dalam peningkatan kompetensi peserta didik.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
interaksi  antara  pendidik  dan  orang  tua  peserta  didik.  Untuk  tugas  yang demikian  detil  dan  cukup  komprehensip  memerlukan  pendidik  yang  memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian sebagai pendidik PAI.
Buku  ini  memuat  lima  kategori  ruang  lingkup  kajian  pendidikan  agama Islam. Menurut Rianawati, ruang lingkup kajian pendidikan agama Islam yaitu Al-Qur’an,  akidah,  akhlak,  fiqh/  ibadah,  dan  sejarah  kebudayaan  Islam 43 . Pendapat  Rianawati  memerlukan  kajian  ulang.  Pembahasan  tentang  fiqh  atau ibadah  dapat  dimasukkan  pada  ruang  lingkup  akhlak,  yaitu  akhlak  kepada Allah  SWT,  akhlak  terhadap  diri  sendiri,  akhlak  terhadap  sesama,  dan  akhlak terhadap lingkungan.
Dalam  pembelajaran  Al-Qur’an  pendidik  diminta  untuk  memberikan contoh  bacaan  yang  benar,  membimbing  membaca  dengan  cara  yang  benar, menulis ulang, hingga menggali pesan ayat-ayat yang dipelajari. Adapun materi Al-Qur’an yang diajarkan adalah:
a. Kelas  1: QS.  Al-Fâtihah /  1:  1-7,  Q.S Al-Ikhlâs /  112:  1-4,  huruf  hijaiyah  dan harakat
b. Kelas 2: QS. An-Nâs /114: 1-6, QS. Al-‘Ashr / 103: 1-3, huruf sambung
c. Kelas  3:  QS. An-Nashr /  110:  1-3,  QS. Al-Kautsar /  108:  1-3,  QS. Ali-‘Imran /  3: 159, QS. Al-Isra’ / 17: 26-27, QS. Al-Baqarah / 2: 263, QS. Al-Qamar / 54: 17, QS. Ar-Ra’d /13: 28, QS. Al-A’raf / 7: 55, QS. Al-Mu’min / 40: 60.
d. Kelas 4: QS. Al-Falaq / 113: 1-5, QS. Al-Fîl / 105: 1-5, QS. At-Taubah / 9: 119, QS. Luqmân/ 31: 14, QS. Al-Hadid/ 57: 9, QS. Al-‘Alaq/ 96: 1-5, QS. Al-Isra’/ 17: 27 dan 37,
e. Kelas 5: QS. At-Tîn / 95: 1-8, QS. Al-Ma’ûn / 107: 1-7, QS. Al- Furqân / 25: 67, QS. Al-Isra’ / 17: 27, QS. Luqman / 31: 13, 17, 18
f. Kelas 6: QS. Al-Kafirûn / 109: 1-6 (kelas 6), QS. Al-Qâri’ah / 101: 1-11 (kelas 6), QS. Az-Zalzalah /  99:  1-8  (kelas  6).  QS. Al-Mâidah /  5:  2-3  (kelas  6),  QS. Al- Hujurât / 49: 12-13 (kelas 6).
Dalam  kontek  mengajarkan  Al-Qur’an  yang  demikian,  pendidik hendaknya  memiliki  kompetensi  yang  sesuai.  Namun,  hingga  saat  ini  belum ditemukan  data  yang  jelas  terkait  dengan  kompetensi  guru  PAI  dalam mengajarkan Al-Qur’an.
Terkait materi akidah, PAI-PB dalam buku ini mengajarkan pengetahuan tentang  iman  kepada  Allah  swt  dengan  sifat  wujud,  Maha  Esa, Al-Malik ,  dua kalimat syahadat (kelas 1), Al-khaliq dan As-Salam (kelas 2), Maha Pemberi, Maha Mengetahui,  Maha  Mendengar  (kelas  3), Al-Bashîr ,  Al-‘ Adl , Al-Adzîm (kelas  4), Al-Mumît , Al-hayyu , Al-Qayyûm , Al-Ahad (kelas  5), As-Shamad , Al-Muqtadir , Al- Muqaddim , Al-Bâqy (kelas 6). Selain pembelajaran beriman kepada Allah, buku ini juga  mengajarkan  beriman  kepada  Rasulullah,  iman  kepada  malaikat  (kelas  4),
43 Rianawati, Implementasi  Nilai-Nilai  Karakter  pada  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam , Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2014, h. 74
iman  kepada  kitab  suci  (kelas  5),  iman  kepada  hari  akhir  serta  iman  kepada qadha dan qadar (kelas 6).
Terkait iman kepada rasulullah, buku ini memberikan cerita singkat para nabi  dan  rasul.  Nama-nama  nabi  dan  rasul  yang  dituangkan  dalam  buku  ini adalah  Nabi  Adam  AS,  Nabi  Idris  AS,  Nabi  Nuh  AS,  Nabi  Hud  AS  (kelas  1), Nabi Shaleh AS, Nabi Ya’qub AS, Nabi Ishaq AS (kelas 2), Nabi Yusuf AS, Nabi Syu’aib  AS,  Nabi  Ibrahim  AS,  Nabi  Ismail  AS  (kelas  3),  Nabi  Musa  AS,  Nabi Ayyub  AS,  Nabu  Dzulkifli  AS,  Nabi  Harun  AS  (kelas  4),  Nabi  Daud  AS,  Nabi Sulaiman  AS,  Nabi  Ilyas  AS,  Nabi  Ilyasa’  AS  (kelas  5),  Nabi  Yunus  AS,  Nabi Zakaria  AS,  Nabi  Yahya  AS,  Nabi  Isa  AS  (kelas  6).  Kajian  tentang  riwayat  dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ada pada setiap jenjang kelas.
Pengenalan  nama-nama  nabi  dan  rasul  tampak  kurang  mendalam.  Nabi dan  rasul  dikenalkan  melalui  sikap  yang  berhubungan  dengan  tema  subbab pembahasan,  misalnya  nabi  Daud  dikenalkan  sebagai  sosok  pemberani,  nabi Yunus dikenalkan sebagai sosok yang bertanggungjawab, dan sebagainya.
Pembelajaran  keimanan  dengan  cara  mengenalkan  Allah  SWT,  malaikat, rusul, kitab, hari akhir, dan qadla qadar secara sekilas seperti yang dipaparkan dalam  buku  guru  maupun  buku  siswa,  mengembangkan  aspek  kognitif  pada tahap sensor motor. Dalam pandangan Piaget, pengembangan kognitif tahap ini masih  pada  level  awal.  Sandra  Johnson  menyebutkan  pendapat  Piaget  terkait perkembangan kognisi anak. Johnson menuliskan bahwa; His theory described four stages  of  development:  the  sensorimotor  stage  from  birth  to  2  years  (exploration  and learning  through  senses  and  movement),  pre-operational  stage,  2-7  years  (magical thinking,  acquisition  of  motor  skills  and  egocentricity),  concrete  operational  stage  7-11 years (logical thinking begins but concrete, less egocentric), and formal operational stage, 11-16 yers and beyond (abstract reasoning and logical thinking 44 .
Jika  tulisan  ini  diterjemahkan  secara bebas  maka  dapat  dipahami  bahwa teori  Piaget  menggambarkan  empat  tahap  perkembangan:  tahap  sensorimotor dari  lahir  hingga  2  tahun  (eksplorasi  dan  pembelajaran  melalui  indera  dan gerakan),  tahap  pra-operasional,  2-7  tahun  (pemikiran  magis,  perolehan keterampilan motorik dan egosentrisitas), tahap operasional konkret 7-11 tahun (pemikiran  logis  dimulai  tetapi  konkret,  kurang  egosentris),  dan  tahap operasional formal, 11-16 tahun ke atas (penalaran abstrak dan pemikiran logis) PAI-BP  yang  diajarkan  melalui  buku  ini  masih  tahap  sensor  motor.
Peserta  didik  diarahkan  pada  penguasaan  obyek  sebagai  kekhasan  obyek tersebut dan membiarkan obyek itu tetap ada walaupun bendanya sudah tidak tampak, tidak dapat dipegang. Tahap ini sudah seharusnya dilewati oleh peserta didik.  Mereka  selayaknya  mempelajari  agama  Islam  melalui  tahapan  kognisi
44 Sandra Johnson, A Clinical Handbook on Child Development Paediatrics , Sydney: Elsevier, 2012, h. 3

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019

## MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA
pada  tahap  kongkrit  operasional.  Peserta  didik  sudah  mampu  berfikir  logis, konservasi 45 , reversibel 46 , dan identitas.
Selain  pembelajaran  di  atas,  pendidikan  akhlak  cukup  banyak  diajarkan oleh PAI-PB melalui buku-buku ini. Di kelas satu, peserta didik diajarkan kasih sayang  melalui  cerita  kasih  sayang  Allah  SWT  dan  Nabi  Muhammad  SAW. Mereka  juga  diajarkan  tentang  rajin  belajar,  berkata  baik,  hormat  dan  patuh, mensyukuri  karunia  pemberian,  pemaaf,  jujur,  percaya  diri.  Dalam  hal  ibadah, peserta didik kelas satu diajarkan tata cara bersuci, shalat wajib, dan mengaji di lingkungan sekitar.
Pendidikan  akhlak  terhadap  sesama  menjadi  penekanan  yang  sangat mendasar  dan  mengambil  porsi  besar  dalam  PAI-BP  ini.  Sikap-sikap  sosial seperti  peduli  lingkungan,  kerjasama,  tolong  menolong,  kasih  sayang  sesama (kelas  2),  tanggungjawab, tawaddu’ ,  peduli  sesama,  bersyukur  (kelas  3),  rendah hati, hemat, gemar membaca, pantang menyerah, hormat dan patuh, menghargai teman, santun (kelas 4), hidup sederhana, ikhlas, saling menghargai, hormat dan patuh orang tua dan guru, hidup sederhana dan ikhlas (kelas 5), tanggungjawab, kasih sayang, patuh, taat, peduli, serta teguh pendirian (kelas  6). Sikap sosial di atas digambarkan melalui cerita-cerita rusul, orang shalih, dan walisongo.
Pembelajaran  PAI-PB  ini  memenuhi  standar  pembelajaran  yang tersistematis.  Menurut  Oemar  Hamalik,  standar  pembelajaran  tersistematis memuat  rencana,  kesalingtergantungan  ( interdependence ),  dan  tujuan 47 .  Upaya melalukan  pembelajaran  dengan  sistematika  terstruktur  demikian  hendaknya diimbangi  dengan  kompetensi  pendidik  PAI-PB  sesuai  standar.  Kemampuan pendidik  bukan  sekedar  kemampuan  menyampaikan  materi  pelajaran. Keberhasilan  pendidikan  di  kelas  membutuhkan  suasana  yang  mendukung. Oleh  karena  itu,  pembelajaran  dengan  cara  damai  ( penetration  pacifique )  sangat menunjang keberhasilannya 48 .
PAI-PB saat ini memberikan porsi lebih banyak pada pendidik. Pendidik terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian terhadap proses  pembelajaran  PAI-BP.  Pendidik  diharuskan  mampu  memahami  setiap bab yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses
45 Peserta didik sudah mampu memahami aturan. Misalanya, mereka telah menyadari bahwa jumlah  ataupun  volume  benda  tidak  berubah  jika  tidak  ada  penambahan  maupun  pengurangan, selain perubahan bentuk atau perubahan ketentuan.
46 Peserta  didik  mempu  memahami  bahwa  terdapat  hal  yang  dapat  dibalik.  Contoh  paling sederhana unutk memahami reversibelitas adalah operasi penjumlahan, 2 + 7 = 9 atau 9 – 2 = 7; contoh dalam  konteks  pembelajaran  PAI,  peserta  didik  usia  sekolah  dasar  dapat  diajarkan  cara  berbakti kepada  orang  tua  dengan  cara  memahamkan  peran  orang  tua  dan  anak  melalui  film-film  pendek tentang proses kelahiran hewan.
47 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran , Jakarta: Bumi Aksara, 2017, h. 66
48 Akhmad  Shunhaji,  ‚Islamic  Religion  Education  Implementation  in  Catholic  School  Blitar City, East Jawa and the Impact on Participants of Social Interaction, dalam journal iiste , vol 9 No 36, 2018,   https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/45784

## ANDRAGOGI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan interaksi antara pendidik dan orang  tua.  Pendidik  juga  harus  mampu  memahami  karakteristik  peserta  didik untuk  dapat  melakukan  proses  pembelajaran,  penilaian,  pengayaan,  dan remedial yang tepat.
Sistematika  demikian  memungkinkan  peserta  didik  mengalami  capaian hasil  pembelajaran  PAI-PB  dalam  lima  hal. Pertama ,  peserta  didik  mampu mengamalkan praktik ibadah di masa depan sesuai dengan pengalaman belajar yang  dilalui. Kedua ,  peserta  didik  memperoleh  pengetahuan  tambahan  tentang PAI-PB  sesuai  pengalaman  belajarnya. Ketiga ,  peserta  didik  memandang pendidik  sebagai  orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengamalan  agama lebih  baik. Keempat ,  peserta  didik  menjadi  pribadi  pasif  dalam  menggali pendalaman  ilmu  agama  Islam. Kelima ,  suasana  belajar  PAI-PB  terbatas  pada pembelajaran di kelas.

## D.  KESIMPULAN
Berdasarkan kajian terhadap buku pendidikan agama Islam (PAI) dan budi  pekerti  (BP),  corak  agama  Islam  pada  jenjang  sekolah  dasar  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama , Pendidikan  Agama Islam bercorak Islam  moderat. Peserta didik diajak  untuk  mempelajari  ajaran  Islam  yang  santun  dalam  menyikapi  banyak hal.
Kedua , Peserta didik diajarkan PAI pada lingkup akhlak terhadap sesama lebih  besar  porsinya  dibanding  dengan  akidah,  al-Qur’an,  sejarah  kebudayaan Islam, serta akhlak kepada Allah SWT, diri sendiri, dan lingkungan alam.
Ketiga ,  Pendidik  diposisikan  sebagai  pribadi  yang  memahami  dan memiliki  wawasan  luas  tentang  Al-Qur’an  dan  ajaran-ajaran  Islam  dasar  yang akan diajarkan. Pendidik juga diposisikan sebagai pribadi yang paham terhadap pengembangan  potensi  peserta  didik,  sumber-sumber  belajar,  dan  membentuk lingkungan  kondusif  untuk  belajar.  Dengan  kompetensi  demikian,  pendidik diharapkan mampu menjaga orisinalitas akidah, kreatif, memiliki wawasan luas, mampu memanfaatkan budaya dan kekayaan alam lokal.
Keempat ,  Penilaian  terhadap  perkembangan  penguasaan  sikap  spiritual dan  sikap  sosial  peserta  didik  masih  perlu  pengembangan.  Penilaian  sikap spiritual  dan  sikap  sosial  masih  perlu  penjelasan  yang  lebih  mendalam,  karena penilaian  yang  telah  disediakan  masih  dominan  pada  aspek  pengetahuan  dan ketrampilan.  Artinya,  porsi  penilaian  sikap  spiritual  dan  sikap  sosial  yang seharusnya diperankan oleh pendidik PAI-PB masih relatih sedikit.

## ANDRAGOGI:
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  INSTITUT PTIQ JAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Farid  dan  Hamidulloh  Ibda, Media  Literasi  Sekolah:  Teori  dan  Praktik ,
Semarang, Jawa Tengah: Pilar Nusantara, 2018.
Dewan  Perwakilan  Rakyat, Undang-undang  RI  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional , dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Jakarta: Bp Tjipta Karya, 1989.
Dewan  Perwakilan  Rakyat, Undang–Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun  2003 ,  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Jakarta: Permata Press, 2013.
Haligan dan Turner, Profile of Government Administration in Asia , Canberra: Australia Government Publishing Service, 1995.
Hamalik, Oemar, Kurikulum dan Pembelajaran , Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
Johnson,  Sandra, a  Clinical  Handbook  on  Child  Development  Paediatrics ,  Sydney: Elsevier, 2012.
Maarif, Ahmad Syafi’i, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 , Jakarta: Gema Insani, 1996.
Majelis  Permusyawaratan  rakyat, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, 2006.
Malla,  Hamlan  Andi  Baso,  ‚Kajian  Sosio  Historis  Tentang  Politik  Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia‛, Inspirasi, Nomor XIV Edisi Oktober 2011. Mas’ud,  Abdur  Rahman  dan  A.Salim  Ruhana, Kompilasi  Kebijakan  dan  Peraturan Perundang-Undangan  Kerukunan  Umat  beragama ,  Edisi  ke-11,  Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
Mastuhu, Menata  Ulang  Pemikiran  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  Abad  21 , Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003.
Menteri  Sekretaris  Negara,  Lembaran  Negara:  ‚Penetapan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  1965‛ Tentang  Pokok-Pokok  Sistem  Pendidikan Nasional  Pancasila ,  dalam  dapp.bappenas.go.id,  diakses  pada  tanggal  14 Oktober 2019.
Mohtar,  Imam, Problematikan  Pembinaan  Pendidikan  Agama  Islam  pada  Masyarakat , Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017.
Mumpuni, Atikah, Integrasi Nilai Karakter dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013 , Jakarta: Deepublish, 2018.
Palmer,  Joy  A.  (ed), 50  Pemikir  Pendidikan:  dari  Piaget  sampai  Masa  Sekarang, diterjemahkan  oleh  Farid  Assifa  dari  judul  Fifty  Modern  Thinkers  on Education, Yogyakarta: Jendela, 2003.
Prastowo,  Andi  Prastowo, Analisis  Pembelajaran  Tematik  Terpadu ,  Jakarta:  Kencana, 2019.
Rianawati, Implementasi  Nilai-Nilai  Karakter  pada  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama Islam , Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2014.

## ANDRAGOGI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 1, NO. 1 TAHUN 2019
Roberts,  Keith  A., Religion  in  Sociological  Perspective, Fifth  Edition,  USA:  SAGE Publications, Inc, 2012.
Shunhaji,  Akhmad,  ‚Islamic  Religion  Education  Implementation  in  Catholic  School Blitar  City,  East  Jawa  and  the  Impact  on  Participants  of  Social  Interaction, dalam journal iiste , vol 9 No 36, 2018,
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/45784
-------, Implementasi  Pendidikan  Agama  di  Sekolah  Katolik  Kota  Blitar  dan  Dampaknya terhadap interaksi Sosial , Yogyakarta: Aynat Publishing, 2017.
Umar,  Nasaruddin, Antara  Negara  dan  Agama ,  dalam  www.kemenag.go.id  diakses pada tanggal 16 Oktober 2019.
Widiyanto,  Nur, Revisi  Kurikulum  2013,  guru  lebih  dimudahkan ,  dalam www.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.