Voume :18, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)
Oleh :
Ervina Sari Sipahutar 1

## Abstract
Development  by  Bappeda  (Development Planning  Agency  at  Sub-National  Level) always  places,  maintains  and  develops  the development  plans  in  the  regions  so  that  the results  of  this  study  can  be  used  as  an  effort to  implement  the  planning  system  and  the regional  development  process.    It  is  hoped that  safe,  smooth,  orderly,  healthy  and efficient life and livelihoods can be realized in the well planned spatial utilization.
Planning and
development processes  are  arranged  systematically  and sequentially  using  qualitative  and  educative data.  The  collected  data  will  be  analyzed using  a  thinking  method  starting  from  the general  thing.  Any  assumptions  about  reality or  social  phenomena  will  be  drawn  to  new information  to  be  used  as  achievement, building  in  planning  a  directed  and  integrated development process.
When planning always goes increasing,  a  development  planning  in  each region  is  needed  through  regional  planning. The  planning  are  oriented  towards  the  future and seek to build a community with long-term and large-scale planning.
In  accordance  with  Law  No.  2  of 2004  concerning  the  National  Development Planning  System,  which  also  refers  to Government  Regulation  No.  41  of  2007 concerning Regional Device Organizations.
Regional  development  planning  is basically  a  plan  that  shapes  the  community system against the faced conditions to realize development in the region.
In  practice,  the  implementation  of development  in  the  regions  is  based  on  the planning and development process in the
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Al- Azhar Medan
above  areas  involving  agencies  in  the province  by  the  Provincial  Bappeda.  To accommodate  the  community's  desire  for development, a bottom-up planning system is adopted. This is actually participatory planning.  The  lowest  stage  in  the  regional development  coordination  meeting  will  be followed at a higher level.
The  realization  of  the  Bappeda  of North  Sumatra  Province  is  to  develop  a regional  development  plan  both  long-term, medium-term,  short-term,  poverty  alleviation, and  to  coordinate  all  development  plans  with vertical  agencies  and  agencies  in  the  North Sumatra province.
Keyword: Regional Development Planning, Organizing governance and development, the Role of the Regional Development Planning Agency.

## Abstrak
Pelaksanaan  pembangunan  oleh  Bappeda senantiasa  meletakkan  dan  memelihara  dan mengembangkan  rencana  pembangunan  di daerah  sehingga  hasil  penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai  upaya  penerapan  sistem perencanaan  dan  proses  pembangunan daerah, diharapkan dapat terwujud kehidupan dan  penghidupan  yang  aman,  lancar,  tertib, sehat dan efisien dalam lingkungan pemanfaatan  ruang  yang  terencana  dengan baik. Perencanaan dan proses
Pembangunan disusun secara sistematis dan berurutan  dengan  menggunakan  data  secara kualitatif dan edukatif. Data yang dikumpulkan akan  dianlaisis  menggunakan  metode  berfikir yang  dimulai  dari  hal  yang  umum.  Setiap asumsi  tentang  realitas  atau fenomena  sosial akan  ditarik  informasi  baru  untuk  digunakan sebagai  ketercapaian,  membangun  dalam merencanakan  proses  Pembangunan  yang terarah dan terpadu.
Perencanaan yang senantiasa menunjukkan  gejala  yang  meningkat,  maka diperlukan  suatu  perencanaan  pembangunan disetiap daerah melalui Perencanaan daerah.perencanaanyang berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat dengan Perencanaan yang berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat dengan
perencanaan  jangka  panjang  dan  berskala besar.
Sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  yang  mengacu  juga kepada  Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Perencanaan  pembangunan  daerah pada  dasarnya  adalah  perencanaan  yang membentuk  sistem  masyarakat  terhadap kondisi  yang  dihadapi  untuk  mewujudkan Pembangunan di daerah.
Didalam praktik,
pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan perencanaan  dan  proses  pembangunan  di daerah  diatas  melibatkan  instansi  di  provinsi oleh  Bappeda  Provinsi.  Untuk  menampung keinginan  masyarakat  dalam  pembangunan ditempuh  sistem  perencanaan  dari  bawah  ke atas.Inilah  yang  sebenarnya  merupakan perencanaan  partisipatif.  Tahap  yang  paling bawah  dalam  rapat  koordinasi  pembangunan daerah  yang  akan  disusulkan  pada  tingkat yang lebih tinggi.
Realisasi  tersebut  Bappeda  Provinsi Sumatera  Utara  menjalankan  menyusun rencana  pembangunan  daerah  baik  jangka panjang,  jangka  menengah,  jangka  pendek,
pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana
Pembangunan  dengan  dinas  dan  instansi vertikal yang ada di daerah provinsi Sumatera Utara.
Kata  kunci :  Perencanaan  Pembangunan Daerah,  Penyelenggaraan  pemerintahan  dan Pembangunan,  Peranan Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah.

## I. Pendahuluan
Pembangunan yang senantiasa menunjukkan  gejala  yang  meningkat,  maka diperlukan  suatu  perencanaan  pembangunan disetiap  daerah  melalui  perencanaan  daerah, suatu  daerah  dilihat  secara  keseluruhan sebagai  suatu  unit  yang  didalamnya  terdapat unsur  yang  berinteraksi  satu  sama  lain. Perencanaan  daerah  pada  dasarnya  adalah perencanaan yang membentuk sistem masyarakat  terhadap  kondisi  yang  dihadapi daerah  ini,  merupakan  perencanaan  yang berorientasi ke depan dan berupaya
membangun masyarakat dengan perencanaan  jangka  panjang  dan  berskala besar.  Sekaligus  juga  adanya  kesadaran bahwa  perencanaan  harus  mengantisipasi dampak  dan  bukan  bereaksi  atas  dampak yang  muncul  atas  inisiatif  dan  partisipasi rakyat di setiap daerah.
Dalam praktek, pelaksanaan pembangunan  di  daerah  berdasarkan  pola perencanaan  diatas  melibatkan  berbagai instansi  di  provinsi  oleh  BAPPEDA  provinsi, Biro  Pembangunan  Daerah,  Biro  Keuangan dan  Dinas  Daerah  Provinsi,  DPRD  provinsi. Untuk  menampung  keinginan  masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan  dari  bawah  ke  atas.  Inilah  yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif.  Tahap  yang  paling  bawah  dalam rapat  koordinasi  pembangunan  daerah  yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi.
Peranan  dan  fungsi  Bappeda  ini menjadi sangat penting dengan dikembangkannya sistem perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-
upplanning)  Tulisan  ini  mendeskripsikan tentang  pengetahuan  yang  lebih  mendalam tentang  Kedudukan  dan  Peranan  Bappeda dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Pembangunan  Daerah  Propinsi  Sumatera Utara.

## 1.1 Masalah Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dijelaskan, maka  masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.  Apa pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah?
2.  Bagaimanakah koordinasi Bappeda
Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  instansi vertikal  lainnya  dalam  perencanaan  dan proses  pembangunan  daerah  Provinsi
Sumatera Utara?
3.  Bagaimanakah  kedudukan  dan  peranan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas wewenangnya?

## I.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan  diatas,  maka  dapat  dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu: 1.  Untuk mengetahui pentingnya perencanaan pembangunan daerah
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  daerah  di  Provinsi Sumatera Utara
2.  Untuk  mengetahui  bagaimana  koordinasi
BAPPEDA  di  Provinsi  Sumatera  Utara dengan  instansi  vertikal  lainnya  dalam perencanaan  dan  proses  pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara
3.  Untuk mengetahui bagaimana kedudukan
dan peranan BAPPEDA Provinsi
Sumatera  Utara  dalam  melaksanakan tugas wewenangnya.

## II. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan untuk  menjawab  permasalahan  yang  adalah bersifat deksriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan
menguraikan  tentang  pemasalahan  yang berkaitan  dengan  kedudukan  dan  peranan
Bappeda dalam
penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  Dilihat  dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian  ini  menggunakan pendekatan
yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
dimaksudkan sebagai penelahan dalam tataran  konseptional  tentang  arti  dan maksud berbagai  peraturan  hukum  nasional  yang berkaitan  dengan  kedudukan  dan  peranan Bappeda
dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  sedangkan pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian ini  bertitik  tolak  dari  pemasalahan  dengan melihat  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. Hasil dan Pembahasan
3.1. Perencanaan  Pembangunan  Daerah Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah
a)  Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan  adalah  sangat  penting  dan menentukan sekali dalam melakukan
tindakan tindakan ataupun pekerjaan- pekerjaan  supaya  hasil  dari  pekerjaan- pekerjaan  itu  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.  Perencanaan  dilihat  dari  segi suatu  alat  atau  cara  untuk  mencapai  tujuan dengan lebih baik, mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan: Dengan  adanya  perencanaan  diharapkan terdapatnya  suatu  pengarahan  kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan  yang  ditujukan  kepada  pencapaian pembangunan, maka suatu perkiraan (forecasting)  terhadap  hal-hal  dalam  masa pelaksanaan  yang  akan  dilalui.  Perkiraan dilakukan mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi,
perencanaan mengusahakan supaya
ketidakpastian  dapat  dibatasi  sedikit  mungkin
unturc  memilih  berbagai  alternative  tentang cara  yang  terbaik  (thebestalternative)  atau kesempatan  untuk  memilih  kombinasi  cara yang terbaik (thebestcombination), perencanaan  dilakukan  penyusunan  skala prioritas  memilih  urutan-urutan  dari  segi pentingnya  suatu  tujuan  sasaran  maupun kegiatan  usahanya,  maka  akan  ada  alat pengukur  atau  standar  untuk  mengadakan pengawasamkemudian  akan  dapat  dicari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kita akan mungkin melakukan ataupun melanjutkan suatu pekerjaan  yang  memang  mempunyai  efek yang tidak diinginkan.

## b)  Koordinasi Pembangunan Daerah
Koordinasi  sebagai  pencapaian  usaha kelompok  secara  teratur  dan  kesatuan tindakan  dalam  mencapai  tujuan  bersama. Terkait  dengan  hal-hal  tersebut  berbagai  ahli mendefinisikan  koordinasi  dengan  sudut pandangnya  sendiri-sendiri  yang  disimpulkan sebagai  upaya  untuk  menyerasikan  tugas bersama, tugas bagian-bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan.
Dengan adanya koordinasi pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung  nilai  yang  objektif,  dengan demikian
diperoleh suatu rencana pembangunan  daerah  yang  terarah,  terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah.
3.2. Koordinasi Bappeda Di Provinsi Sumatera Utara Dengan Instansi Vertikal Lainnya a)  Koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009  tentang  koordinasi  kegiatan  instansi vertikal  di  daerah  yang  dimaksud  dengan koordinasi  adalah  upaya  yang  dilaksanakan oleh Kepala wilayah guna mencapai keselarasan,  keserasian,  dan  keterpaduan baik  pembangunan  maupun  pelaksanaan tugas  serta  kegiatan  semua  instansi  vertikal. Dan antara lain instansi vertikal dengan dinas daerah  agar  tercapai  hasil  guna  dan  daya guna  yang  sebesar-besarnya,  Jadi  jelas tampak  adanya  suatu  kerjasama  antara BAPPEDA  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan instansi  vertikal  lainnya  sehingga  tanpa hubungan  kerjasamatersebut  tidak  manikin pembangunan  dapat  dilaksanakan.  Adapun sistem  koordinasi  yang  dilakukan  oleh Bappeda  Propinsi  Sumatera  Utara  dalam melaksanakan/  menyelenggarakan  rencana pembangunan  terbagi  atas  2  (dua)  sistem yaitu :
1 . Koordinasi Kedalam ( intern )
Yang  dimaksud  dengan  koordinasi kedalam  ( Intern )  adalah,  koordinasi  yang dilakukan  Bappeda  Propinsi  Sumatera  Utara semua  Kepala  Dinas  dan  seksi-seksi  yang berada dalam lingkungan Bappeda.
2. Koordinasi Keluar ( ekstern )
Koordinasi  keluar  ( ekstern ) ini  adalah koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Bappeda Propinsi  Sumatera  Utara  dengan  instansi- instansivertikaldinas-dinas  daerah  yang  ada di  wilayah  Propinsi  Sumatera  Utara.  Yang dikoordinasikan disini terutama rencana pembangunan  daerah  Propinsi  Sumatera Utara,  rencana  mengentaskan  kemiskinan. Untuk  mencapai  pembangunan  daerah  yang terpadu  dan  terarah,  koordinasi  rencana- rencana pembangunan perlu ditingkatkan.
Berdasarkan  pemikiran  diatas,  maka Bappeda Propinsi Sumatera Utara harus aktif dalam  mengatur  perencanaan  pembangunan yang akan dilaksanakan. Koordinasi perencanaan melalui Rakoorbang yang hanya dilaksanakan  sekali  setahun,  belum  cukup untuk  mendapatkan  hasil  yang  diharapkan yakni  terciptanya  pembangunan  daerah  yang terpadu  dan  terarah.  Oleh  karena  itu diperlukan  rapat-rapat  koordinasi  baik  secara lintas  sektoral  antara  sesama  instansi  lain yang melakukan proyek'proyek pembangunan yang mungkin berkaitan satu sama lain

## 3.3. Kedudukan  Dan  Peranan  Bappeda Sebagai  Perencanaan  Pembangunan Di Provinsi Sumatera Utara
Sebagaimana  telah  dijelaskan  terdahulu bahwa  secara  umum  Bappeda  Tingkat  I sebagai  Badan  Staf  yang  berada  dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah.  Dengan  demikian  berarti  Bappeda bukanlah  merupakan  badan  perencanaan pembangunan yang berdiri sendiri di luar dari
Kepala Daerah tetapi dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan oleh karena itu  didalam  hal  pembangunan  daerah  maka Bappeda  harus  benar-benar  mampu  untuk memberikan hasil yang baik didalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan  oleh  pemerintah  Daerah  dalam usaha  mengejar  dan  memacu  Pembangunan yang merata di semua bidang.
3.4. Peranan  Bappeda  Provinsi  Sumatera
Utara Dalam Pelaksanaan Memprogramkan Perencanaan Pembangunan
Peranan  Bappeda  tidak  terlepas  dari kenyataan  bahwa  tanggung-jawab  Bappeda tersebut  digunakan  oleh  Kepala  Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  akan  mempunyai dampak  yang  luas  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan  hal  yang  demikian,  dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah  Tingkat  I  Provinsi  Sumatera  Utara, maka  Bappeda  Tingkat  I  Provinsi  Sumatera Utara  menempuh  beberapa  tahapan  kerja.
Tahapan-tahapan kerja
didalam merencanakan  pembangunan  di  Daerah Tingkat I adalah sebagai berikut:
1.  Tahapan pertama
Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan  rancangan  lengkap  suatu rencana yang siap untuk ditetapkan.
2.  Tahapan kedua
Menyusun rencana yang sudah
dikerjakan pada tahapan pertama tersebut  diatas,  maka  disusunlah  suatu penetapan  rencana  menjadi  produk hukum.
3.  Tahapan Ketiga
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran  pembangunan  yang  tertuang
dalam rencana 4.  Tahapan keempat
Evaluasi  pelaksanaan  rencana  adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan  yang  secara  sistematis mengumpulkan dan menganalisis data.

## IV.Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah dikemukakan  terdahulu,  maka  diambillah beberapa  kesimpulan-kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Mengingat  begitu  pentingnya  dilakukan perencanaan pembangunan daerah maka perlu kiranya diberikan beberapa rumusan  tentang  perencanaan  tersebut dimana  melalui  rumusan  itu  kita  akan dapat  memperoleh  gambaran  ataupun penjelasan  arti  dan  fungsi  dari  pada perencanaan itu sendiri.
2.  Realisasi tugas Bappeda Provinsi
Sumatera Utara adalah menyusun rencana  Pembangunan  Daerah  baik jangka panjang, jangka menengah,
jangka  pendek,  pengentasan  kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan instansi  vertikal  yang  ada  di  daerah
Provinsi Sumatera Utara.
3.  Untuk menghasilkan pembangunan
daerah  yang  berhasil  guna  dan  efektif, maka  Bappeda  Pemerintahan  Provinsi Sumatera  Utara  mempunyai  Kedudukan dan Peranan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang tertuang pada peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Tentang Tugas, fungsi dan  tata  Kerja  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara  yang  tepatnya  pada  pasal  2  ayat (2),  adalah  melaksanakan  penyusunan dan  pelaksanaan  kebiiakan  daerah  di bidang perencanaan pembangunan daerah,  penelitian.  pengembangan,  dan statistik 4.2 Saran-Saran Setelah penulis memaparkan
kesimpulan  hasil  penelitian  diatas,  maka berikut  ini  sebagai  bahan  masukan  bagi aparat  Bappeda  maupun  Aparat  Pemda Provinsi Sumatera Utara, serta untuk menyempurnakan  pelaksanaan  tugas-tugas dimasa  yang  akan  datang,  berikut  ini  penulis memberikan  /  menguraikan  beberapa  saran- saran :
1.  Dengan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat terwujud kehidupan  dan  penghidupan  yang  aman, lancar,  tertib,  sehat  dan  efisien  dalam lingkungan  yang  serasi  dan  daya  dukung yang  lestari  atau  dapat  terwujudnya pemanfaatan  ruang  yang  optimal  sesuai dengan  arah  pembangunan  daerah  yang terencana dengan baik
2.  Untuk  mencapai  pembangunan  daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, Bappeda Provinsi Sumatera Utara supaya meningkatkan  koordinasi  dengan  Dinas dan  Instansi  vertikal  di  daerah  melalui planning. monitoring dan evaluasi pembangunan  yang  telah  dilaksanakan. Bappeda perlu senantiasa melakukan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif  dengan  instansi-instansi  yang ada  di  daerah  dibawah  pengawasan Gubernur Sumatera Utara dan diharapkan memelihara dan megembangkan  rencana  pembangunan di  daerah  secara  terpadu.  Perlu  lebih ditingkatkan lagi kerja sama antara aparat pembangunan dengan masyarakat terutama  pihak  swasta  yang  ada  di daerah  untuk  mendukung  pembangunan tersebut.
3.  Mengingat kedudukan dan peranan
Bappeda  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam melaksanakan tugas dan timgsinya sangat penting ditangani bagi terwujudnya kelangsungan pembangunan., maka perlu kiranya ditempatkan tenaga-tenaga
siang profesional  di  dalam  perencanaan  dan pembangunan  daerah  Agar  sasaran pembangunan  yang  akan  dilaksanakan lebih  berhasil  dan  berdaya  guna  maka perlunya  Bappeda  mengadakan  analisa dan evaluasi
Daftar Bacaan Andi  A  Malarangeng, Otonomi  Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis , (BigrafPublishingBekerjasama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang, 2000). Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi  Daerah ,  (Bandung  :  Alumni. 1990). Soekartawi, Prinsip dasar Perencanaan Pembangunan , (Jakarta: Rajawali, 1990). SoewarnoHandyaningrat, Adminsitrasi Pemerintah Dalam Pembangunan nasional (Jakarta: Gunung Agung, 2002). Faisal  Akbar  Nasution, Pemerintah  Daerah dan  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah , (Jakarta : Sof Media, 2009). Ginanjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat  :  Konsep  Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. (Jakarta : Cides,2000). Harry Alexander, Panduan Rancangan Peraturan  Daerah  di  Indonesia, (Jakarta : Solusidno, 2004). Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, (Jakarta : PT Grasindo, 2007). Kunarjo, Perencanaan  dan  Pengendalian Program  Pembangunan, (Jakarta:  UI- Preaa,2002). Kirman, Pegangan  Memahami  Desentralisasi Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi, (Yogyakrta  :  Pondok Edukasi,2005). Mifta  Thoha,  Dimensi-dimensi  Prima  lima Administrasi Negara, (Jakarta: CV.Rajawali,1991). M. Hadin Muhjad, “Otonomi Dan Pembangunan Nasional " Dalam Beberapa  Pemikiran  Tentang  Otonom Daerah , ( Jakarta Media Sarana Press,1987). Michael  Todaro, Pembangunan  Ekonomi  di Dunia Ketiga , (Jakarta:Erlangga2000).
MudraiatKuncoroPhD, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, PerencanaanStrategy dan Peluang,
(Jakarta  .  PT.  Gelora  Aksara  Pratama,
2004).
Mudrajat  Kuncoro, Otonomi  Daerah  dan
Pembangunan  Daerah. (  Jakarta  : PT.Erlangga,2004).
M.  Masoed, Negara,  BISNIS  dan  KKN (Yogyakrta: Aditya Media,l994).
M.Victor  Situmorang  dan  Sitanggang. Hukum Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah,
(Jakarta Singer Grafika, 1990).
Prajudi  Atmosudirjo, Hukum  Administrasi Negara, (Jakarta: Gahalia Indonesia.1998).  Bintoro  Tjokroamidjojo,
MA, Perencanaan  Pembangunan  Haji Masagung, (Jakarta :LP3ES,1990).
Jimly  Asshiddigie,  S.H, Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta:  PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
Riant Nugroho D, Reinventing
Pembangunan, (Jakarta:PT.  Elex  Media Komputindo, 2003).
Rogers  B.M.,  MoernizationAmongPeasant:
The Impactof Communication, (New
York.Hokt, Rinehartand Wiston.1998)
SadonoSukirto, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembaharuan Daerah, (Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 1997).
Sondang, P.Siagian , Administrasi Pembangunan, (J akarta: Gunung
Agung, 1999).
Soetrisno  Loekman, Menuju  Masyarakat
Partisipatif, (Yogyakarta  :  Kanisisus, 1995).
Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi  Daerah, (  Jakarta:  LIPI  Press,
2005).
Sujanto, Otonomi  Daerah  yang  Nyata  dan Berlanggung-jawab ,  (Jakarta:  Gahalia Indonesia, 1990).
T. Moeljarto, Politik Pembangunan. (Yogjakarta, PT Tiara Wacana, 1999).
Tjahya  Supriatna, Strategy  Pembangunan dan  Kemiskinan, (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2000)
W.J.S  Poerdarminta, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)