## ANALISIS PEMBIAYAAN AR-RAHN UNTUK USAHA MIKRO (ARRUM) PADAPT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG BLAURAN SURABAYA
Eva Ervina & Abdul Wahab evaervina@gmail.com

## Abstrak
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagaimana berikut:  Pertama,  bagaimanakah  strategi  pemasaran  pembiayaan  Arrum  pada produk  PT.  Pegadaian  Syariah  (persero)  Cabang  Blauran  Surabaya?  Kedua, bagaimanakah  analisis  pembiayaan  Arrum  pada  PT.  Pegadaian  Syariah (persero)  Cabang  Blauran  Surabaya?  Ketiga,  apakah  pembiayaan  Arrum  pada PT. Pegadaian  Syariah  (persero) sudah sesuai  dengan hukum ekonomi syariah? Penelitian  ini  bertujuan  untuk  lebih  mendalami  segala  aspek  kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis dan praktis.
Penelitian  ini  bersifat  fenomenologi  dengan  deskripsi-analisis,  yaitu menggambarkan  bagaimana  analisis  terhadap  pembiayaan  Arrum  di  PT. Pegadaian  Syariah  (Persero)Cabang  Blauran.  Setelah  data  dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik  kesimpulan:  pertama,
strategi  yang  digunakan  dalam  pemasaran  pembiayaan  pada  PT.  Pegadaian Syariah Kantor Cabang Blauran yaitu Produk,distribusi, promosi, dan harga serta sudah diaturdalamPedoman OprasionalGadaiSyariah yang berlaku umum, tetapi tergantung    cabang  yang  berbeda-beda.  Kedua,  mekanisme  pembiayaan Ar-Rum adalah mudah dengan persyaratan yang tidak rumit. Ketiga, pembiayaan Ar-Rum sudah  berjalan  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Islam  NasionalNo.  25/DSN- MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002.
Harapannya  dari  penelitian  ini  kedepannya  Pegadaian  perlu mensosialisasikan  produk-produk  yang  ditawarkan  oleh  Pegadaian  Syariah. Khususnya pada produk pembiayaan Arrum serta pihak Pegadaian Syariah agar tetap  mempertahankan  keramahan  dalam  pelayanan,  bahkan  perlu  ditingkatkan agar  nasabah  merasa  nyaman  dan  senang  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh pegadaian.
Kata Kunci: Perbankan syariah, rahn dan usaha mikro.

## A. PENDAHULUAN
Perbedaan  antara  lembaga keuangan  bank  dengan  lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga keuangan  bank  merupakan  lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana ke  masyarakat  dan  menyalurkan kembali  dana  tersebut  dalam  bentuk pinjaman
serta melaksanakan kegiatan  jasa  keuangan  lainnya, sedangkan  lembaga  keuangan  bukan
bank  kegiatannya  difokuskan  pada salah satu kegiatan keuangan saja.
Untuk  mengatasi  kesulitan dana,  dimana  dana  yang  dibutuhkan dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang  ke  lembaga  tertentu dengan  syarat  tertentu  yaitu  syarat Inbezitstelling dimana barang jaminan  harus  dibawa  keluar  dari kekuasaan  pemilik  barang. 1 Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu  dapat  ditembus  kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah  uang  dan  dapat  dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu  tersebut  dengan  nama  usaha gadai.  Kredit  tidak  lepas  hubungan dari  lembaga  jaminan.  Lembaga jaminan  timbul  karena  dua  hal  yaitu karena  Undang-Undang  dan  karena perjanjian. Salah satu lembaga jaminan yang timbul karena perjanjian adalah pegadaian. Usaha  gadai  adalah  kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna untuk  memperoleh  sejumlah  uang dan  barang  yang  dijaminkan  akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian  antara  nasabah  dengan lembaga gadai. 2 Seiring dengan kemajuan zaman  dan  tuntutan  masyarakat Muslim  di  Indonesia  yang  sangat merindukan bertransaksi berdasarkan
1 S, Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 170.
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 262.
prinsip-prinsip Islam dalam  berbagai aspek termasuk di bidang Pegadaian, kemudian  Pemerintah  mengeluarkan
Undang-undang  Nomor  10  tahun 1998, Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang memberikan peluang untuk diterapkan  praktek  perekonomian sesuai Syariah dibawah perlindungan hukum  positif,  sebagaimana  termuat pada  pasal  1  ayat  12  dan  13: Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  Bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang  atau  tagihan  tersebut  setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil. 3
Pegadaian Syariah masih menggunakan kebijakan gadai konvensional, disisi lain harus menerapkan  prinsip-prinsip  syariah, dan  pengawasannya  secara  kolektif dari  pusat,  hal  yang  demikian  itulah yang  menarik  untuk  dikaji  dan dievaluasi secara kritis.
Lembaga tersebut mengklaim dirinya  mengatasi  masalah  tanpa masalah,  apakah  hal  itu  betul  atau justru tidak mengatasi masalah tetapi membuat masalah.
Pada  zaman  sekarang  ini banyak bermunculan lembaga keuangan baik bank atau bukan bank yang yang mengklaim dirinya sebagai  lembaga  keuangan  Syariah dan banyak juga yang hanya kulitnya saja tapi prakteknya tidak Syariah.
3 www.hukumonline.com/pusatdata/downloa dfile/lt4cce89fb14e43/parent/334, 24 Agustus 2018.
Perum  Pegadaian  Syariah Cabang  Blauran  yang  terletak  di Jalan  Blauran  No.74-76,  Surabaya berdiri  pada  tanggal  1  April  2006 dan  mulai  efektif  bekerja  melayani gadai  yang  sesuai  Syariah,  sampai sekarang  sudah  berusia  lebih  kurang sepuluh  tahun,  perkembangan  gadai syariah tersebut tidak sepesat Perbankan  Syariah  yang  memang diminati banyak nasabah kelas menengah keatas, karena kesan gadai adalah hanya diminati oleh masyarakat kelas bawah yang bersifat  konsumtif,  hal  ini  terlihat dari  produk  yang  ditawarkan  oleh gadai Syariah Blauran belum banyak karena  peminatnya  masih  relatif didominasi  oleh  kalangan  bawah yang  dengan  terpaksa lari ke
Pegadaian  karena  kebutuhan  yang mendesak,  hal  ini  penulis  ketahui ketika  berada  di  Pegadaian  dan mencoba wawancara dengan nasabah yang  datang  di  Pegadaian  Syariah. Berdasarkan klaim Perum Pegadaian dan  uraian  tersebut  diatas  Penulis tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi  tentang  Implementasi akad  ijarah  (Sewa-Menyewa)  pada Pegadaian  Syariah  Cabang  Blauran, Surabaya. Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu yang sistematis, dan
metodologi adalah ilmu pengetahuan yang  mempelajari  proses  berfikir, analisa  berfikir  serta  mengambil kesimpulan  yang  tepat  dalam  suatu penelitian. 4 Dengan demikian, dalam penulisan ini juga digunakan metode tertentu  yang  sesuai  pokok  masalah yang dibahas erat agar dapat
4 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.
menghasilkan  data-data  yang  bisa dibuktikan  kebenarannya.  Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah. Penelitian lapangan ( field research ) yang merupakan penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya  memaparkan  data-data yang  ditemukan  di  lapangan  dan menganalisisnya  untuk  mendapatkan kesimpulan  yang  benar  dan  akurat. 5
Selain itu juga menerapkan penelitian  hukum  empiris,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  prilaku  hukum masyarakat atau pelaksanaan peraturan  hukum  dalam  praktik  ( law in action ). Dengan tipe penelitian
hukum  normatif,  penulis  meneliti bahan  kepustakaan  khususnya  yang berkaitan dengan akad ijarah, sebagai pendukung  untuk  meneliti  peraturan Akad  ijarah  sebagaimana  diatur dalam Fatwa DSN mengenai
Pembiayaan  Ijarah  No.  09/DSN- MUI/IV/2000.  Sedang  dengan  tipe penelitian  hukum  empiris,  penulis meneliti  pelaksanaan  Pembiayaan Arrum  yang  terjadi  dalam  praktik  di PT.  Pegadaian  Syariah  (Persero) Cabang Blauran, Surabaya
dihubungkan  dengan  Fatwa  DSN mengenai  Pembiayaan  Ijarah  No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tersebut. Disamping  itu,  penulis  juga melakukan penelitian yang
berorentasi  pada  perubahan  ( reform oriented  research ),  yaitu  penelitian yang  secara  intensif  mengevaluasi
5 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,
Metodologi Penelitian , cet. VI, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2005), 4.
pemenuhan  ketentuan  yang  sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun  yang  dibutuhkan. 6 Hal  ini karena  dalam  penelitian  ini  setelah penulis  meneliti  pelaksanaan  akad ijarah  secara  mendalam  sebagai implementasi  Fatwa  DSN  mengenai Pembiayaan  Ijarah  No.  09/DSN- MUI/IV/2000, penulis merekomendasikan beberapa hal demi  terlaksanakannya  akad  ijarah secara  optimal  dengan  hasil  yang optimal juga. Data  Primer  merupakan  data yang diperoleh langsung dari informan  penelitian,  berupa  hasil wawancara, data primer akan menjadi  sumber  data  utama  dalam penelitian. Data  Sekunder  merupakan data  yang  mendukung  data  primer. Data yang ditambahkan atau pelengkap  yang  bisa  didapat  dari studi  pustaka  dan  literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.Data  sekunder  diperoleh melalui  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier 7 . Setelah  data  dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan  analisa  kualitatif  dengan logika induktif. 8 Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data- data  yang  bersifat  khusus  untuk
6 Hutchinson, dalam Granita Ramadhani,
Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: FHUI, 2000), 56-57.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali, 2010), 15
8 Soeharti Sigit, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajement , (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 155
ditarik kepada yang umum. Kemudian  dari  hasil  analisa  data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Analisis kualitatif secara deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan  dan  menganalisis realitas pelaksanaan pembiayaan Arrum  di  PT.  Pegadaian  Syariah (Persero)  Cabang  Blauran,  Surabaya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan  akad  ijarah,  khususnya  akad ijarah. Sedang analisis kualitatif secara perspektif dipergunakan untuk menganalisis beberapa alternatif yang harus ditempuh untuk
mengoptimalkan  pelaksanaan  akad ijarah  di  PT.  Pegadaian  Syariah (Persero) Cabang Blauran, Surabaya.

## B. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
1. Pegadaian sebagai Lembaga Keuanagan Bisnis Pegadaian  Syariah  sebagai lembaga  keuangan  bisnis,  selain menawarkanpembiayaan
Ar-Rum untuk Usaha Mikro Kecil, Pegadaian
Syariah  jugamenawarkan  layanan jasa berupa: 9
a. Pemberian  pinjaman atau  pembiayaan  atas  dasar  hukum gadai syariah. Produk inimensyaratkan pemberian pinjaman  dengan  penyerahan  barang sebagai  jaminan. Barang gadai  harus berbentuk  barang  bergerak,  oleh karena  itu  pemberian  pinjaman sangat  ditentukan  olehnilai  dan jumlahdari barang yang digadaikan.
9 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 53.
b. Penaksiran nilai barang,  yaitu  pegadaian  syariah memberikan  jasa  penaksiran  atas nilai  suatu  barang  yang  dilakukan oleh  calon  nasabah.  Demikian  juga orang yang hanya bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya  saja  dan  tidak  hendak menggadaikan barangnya itu. Jasa ini diberikan  karena  pegadaian  Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratanya dapat diandalkan. Demikian juga dengan sumber insani yang berpengalaman dalam menaksir.  Untuk  jasa  penaksiran dimaksud,  hanya  memungut  ongkos biaya penaksiran. c. Penitipan barang, Pegadaian  syariah  juga  menerima titipan barang dari masyarakat berupa  surat-surat  berharga  seperti sertifikat tanah, ijasah, motor.
Fasilitas  ini  diberikan  bagi  mereka yang  ingin  melakukan  perjalanan jauh  dalam  waktu  yang  relatif  lama atau  karena  penyimpanan  di  rumah dirasakan  kurang  aman.  Atas  jasa penitipan tersebut, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan. d. Gold  counter ,  yaitu jasa penyediaan fasilitas berupatempat  penjualan  emas  yang terjamin  kualitas  dan  keasliannnya.
Gold  counter ini  semacam  toko dengan  emas  galeri  24,  di  mana setiap  pembelian  emas  di  toko  milik pegadaian  syariah  akan  dilampirkan sertifikat  jaminan.  Dengan  sertifikat tersebut  masyarakat  percaya  dan yakin  akan  kualitas  dan  keaslian emas. 2. Mekanisme Operasional  Pembiayaan  Ar-Rum pada PT. Pegadaian Syariah
(Persero) Cabang Blauran, Surabaya Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk  jasa  keuangan  yang dibutuhkan masyarakat. Salahsatunya adalah produk Ar-Rahn untukUsaha Mikro, atau biasa disebut  Ar-Rum.  Produk  Ar-Rum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro  kecil  untuk  keperluan  usaha yang  didasarkan  atas  kelayakan usaha.  Pembiayaan  diberikan  dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian  pinjaman  dilakukan dengan  cara  angsuran  dan  hanyadi peruntukan bagipengusaha mikro. Mekanisme Operasional penyaluran  dana  pembiayaan  Ar- Rum pada Pegadaian Syariah yaitu: 10 a. Pihak Pegadaian menerima  berkas  nasabah  yang  akan mendapatkan  pembiayaan  Ar-Rum dengan melampirkan FotoCopy Kartu  Keluarga  (KK),  FotoCopy
KTP  Suami/Istri,  FotoCopy  Surat Nikah,  surat  keterangan  usaha  dan telah  berjalan  minimal  1  tahun,
BPKB Kendaraan bermotor, fotocopy STK, FotoCopy rekeningtabungan, FotoCopy pembayaran  listrik  dan  telepon, FotoCopy pembayaran PBB. b. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan AR-RUM. c. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-
dokumen  yang  dilampirkan  oleh nasabah  dan  melakukan  survey analisis kelayakan usaha serta menaksir  agunan.  Setelah  memenuhi syarat-syarat  yang  diajukan  oleh
10 Wuwuh A, Wawancara , Surabaya: 20 Juli 2018.
pihak Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan  Ar-Rum  yang  diketahui suami/istri. Keunggulan  Produk  Ar-Rum pada Pegadaian Syariah: a. Persyaratan yang mudah,  proses  yang  cepat  kurang lebih tiga hari, serta biaya biaya yang kompetitif dan relatif murah. b. Jangka waktu pembiayaan  yang  fleksibel  mulai dari  12  bulan,  18  bulan,  24  bulan, hingga 36 bulan. c. Nilai pembiayaan dapat  mencapai  hingga  70  %  dari nilai taksiran agunan. d. Pelunasan  dilakukan secara  angsuran  tiap  bulan  dengan angsuran tetap. e. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu
dengan pemberian diskon ijarah . f. Didukung  oleh  staf berpengalaman  serta  ramah  dan santun dalam memberikan pelayanan.
Persyaratan-persyaratan untuk  Memperoleh  Pembiayaan  Ar- Rum pada Pegadaian Syariah: 11 a. Calon rahin atau nasabah merupakan pengusaha mikro yang  memiliki  usaha  yang  produktif dan mempunyai barang berupa kendaraan  bermotor  sebagai  objek jaminan pinjaman. b. Calon rahin tidak menjadi nasabah kredit Kreasi dicabang  pengadian  konvensional dan  tidak  menjadi  rahin  Ar-Rum  di cabang Pegadaian Syariah lainnya.
11 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), 401
c. Calon  rahin  bukan dari  petugas  pengelolah  Ar-Rum  itu sendiri. d. Identitas  calon  rahin yang jelas. e. Warga Negara Indonesia. f. Memiliki tempat tinggal yang tetap. g. Status  usaha  rahin adalah  usaha  perorangan  atau  badan hukum  yang  menjalankan  usahanya sah menurutUndang-Undang Republik Indonesia. h. Usia  usahanya  lebih dari 1 tahun. i. Jenis  usahanya  tidak termaksud  yang  dilarang  diberikan pinjaman. j. Tempat usahanya tidak terlarang dan tidak menimbulkan  gangguan  terhadap lingkungan masyarakat. k. Menyerahkan foto copy  AD/ART  atau  akte  pendirian badan  usaha  dengan  menunjukkan aslinya. l. Menyerahkan
SIUP/SITU/  atau  izin  usaha  lainnya dengan menunjukkan aslinya.
Objek  Jaminan  Pembiayaan Ar-Rum ( Marhun )
a. Kendaraan  bermotor
adalah  milik  sendiri  yang dibuktikan dengan  nama  yang  tertera  di  BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP. b. Bila  kendaraan  bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik. c. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang  sudah  dikenal  dan  umum
digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit. d. Sistem  dan  prosedur menaksir  sesuai  dangan  prosedur yang berlaku diperusahaan. e. Sebagai tindakan antisipasi  terhadap  penyalahgunaan BPKB,  maka  setelah  proses  piutang disepakati,  agar  dilakukan  proses pemblokiran BPKB atas biaya rahin. f. Satu perjanjian hutang piutang Ar-Rum diperbolehkan didukung  sampai  dengan  3  jenis marhun . g. Khusus kendaraan bermotor  baik  roda  empat  atau  lebih dengan  menggunakan  plat  polisi kuning, harus melengkapi persyaratan  serta  harus  melengkapi isin  trayek  dan  buku  Kir  dari  dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya.
Jangka  waktu  pembiayaan
yang  ditetapkan  oleh  perusahaan minimal  12  bulandan  maksimal  36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan caraangsuran tiap bulannya, sedangkan  akad  yang  digunakan pada Ar-Rum ini adalahIjarah. Pembayaran angsuran bulanan  dilakukan  di  kantor  Cabang Pegadaian Syariah penyelengara pembiayaan Ar-Rum melalui petugas yang  ditunjuk.  Batas  akhir  tanggal pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi (pencairan pembiayaan) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tanggal 10 bulan berikutnya untuk tanggal 1 s.d 10 b. Tanggal 20 bulan berikutnya  untuk  transaksi  tanggal 11 s.d 20 c. Tanggal  30/31  bulan
berikutnya  untuk  transaksi  tanggal
21  s.d  31  (bulan  februaripada  akhir bulan).
Pembiayaan  angsuran  lebih cepat  dari  tanggal  angsuran  dapat diterima  tanpa  mengurangi  jumlah angsuran.  Apabila  tanggal  angsuran bertepatan  pada  hari  libur  maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 3. Analisis Strategi Pemasaran  Pembiayaan  Ar-Rum pada  PT.    Pegadaian  Syariah (Persero) Cabang Blauran,

## Surabaya
Untuk      mencapai      sasaran yang      sudah      ditentukan  strategi pemasaran  yang  telah  dilakukan oleh  Pegadaian  Syariah  meliputi  4 variabel  dalam  bauran  pemasaran, yaitu:
1. Strategi dalam Bidang
Produk Ar-Rum
Ar-Rum  merupakan  hasil pengembangan  produk  (Ar-Rahn untuk  usaha  mikro  kecil ) .  Ar-Rum adalah  skim  pembiayaan  berprinsip syariah  Islam  bagi  para  pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dennagan sistem  pengembalian  secara  angsur tiap  bulan  dengan  jumlah  tetap, namun  pelunasan  sekaligus  juga dapat dilakukan sewaktu-waktu denagan   pemberian   diskon  ijaroh dan  jaminan  atau  angunan  berupa BPKB  kendaraan  bermotor  (mobil atau motor ) . Tujuan Ar-Rum dari Pegadaian  Syariah  sendiri  memiliki maksud untuk pengembangan usaha mikro dan kecil  yang  membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah. 2. Strategi dalam Bidang Harga
Harga  yang  ditawarkan  pada sektor jasa sangat memiliki kompleksitas  yang  lebih  ketimbang pada  sektor  barang,  ini  dikarnakan pada  penciptaan  margin  laba  pada sector jasa  yang  terlihat  sederhana namun memiliki tingkat pertimbangan margin yang membutuhkan kematangan kebijakan yang tepat. Pada dasarnya harga akan sangat mempengaruhi  persepsi  dan  dan permintaan  oleh  nasabah  maupun pencapaian  target  dan  penawaran oleh  perusahaan,  sehingga  dalam menentukan harga jual ada beberapa tujuan  yang  ingin  dicapai  antara lain: a. Mendapatkan laba maksimum b. Pencapaian target pengembalian investasi c. Mempertahan kan market share Penetapan    strategi    harga produk    gadai    syariah  pada Pegadaian    Syariah    dengan  cara memotong  tarif ijarah ,  apabila pinjaman  pegadaian  yang  diperoleh nasabah tidak mencapai batas maksimum  prosentase    peminjaman (yakni  80%). Dari harga  kendaraan /taksiran    barang    jaminan,    maka kepada nasabah tersebut akan diberikan diskon ijaroh yang besarnya  akan  ditetapkan  sesuai dengan uang pinjaman. 3. Strategi dalam Bidang Distribusi Mengenai  saluran  distribusi Pegadaian  Syariah  telah  membuka
UPC  (Unit  Pelayanan  Cabang) kecil  agar  mudah  dijangkau  oleh nasabah  yang  membutuhkan  dana
cepat  untuk  kebutuhan  produktif maupun konsumtif.
Strategi distribusi yang
dilakukan  oleh  Pegadaian  Syariah adalah  dengan  membuka  UPC-UPC kecil  yang  mudah  dijangkau  oleh nasabah  yang  membutuhkan  dana cepat.  UPC-UPC  tersebut  dibangun di  tempat-tempat  dekat  dengan pasar,  permukiman  dan  jalan-jalan besar  yang  mudah  dijangkau  oleh nasabah dan perumahan yang mayoritas  memiliki  usaha.  Salah satunya  adalah  Pegadaian  Syariah Cabang Blauran.
Dalam  strategi  distribusi  ini tidak ada kerja sama yang dilakukan oleh  Pegadaian  Syariah  dengan Bank  Mandiri.  Kerjasama  yang dilakukan  dengan  Bank  Syariah
Mandiri  hanya  sebagai  penambah modal  awal.  Saat  ini  Pegadaian Syariah menggunakan modal sendiri.  Strategi  ini  juga  ampuh dalam menarik minat nasabah. 4. Strategi dalam Bidang Promosi Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam memasarkan  produk  gadai  syariah adalah dengan cara: a. Kantor Pusat PERUM    Pegadaian    (KPPP), melalui  lembaga  elektronik  seperti tv,  radio,  surat  kabar  dan  lain-lain yang  sifatnya  mencakup  wilayah seluruh  Indonesia  dan  dalam  bentuk kata-kata atau gambar yang  tertuang dalam buku    atau    majalah
pegadaian, spanduk, brosur, dan lain- lain. b. Kantor Wilayah (KANWIL),  kegiatnya  mencakup kantor wilayah operasional sewilayahnya dengan media kegiatan-kegiatan yang bersifat
wilayah. Seperti  seminar,  jalan  sehat bersama.
c. Melalui penjualan Pribadi  ( personal  selling) ,  yaitu promosi yang dilakukan oleh karyawan  pegadaian  syariah  dalam melayani, mensosialkan atau menjalankan keleihan produk- produk gadai syariah kepada nasabah yang  datang  langsung  kepegadaian syariah. d. Melalui publisitas ( publicity), yaitu  promosi  dengan cara menjadi sponsor untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan  dana,  dan  membuka stand  dikegiatan  tersebut.  Dengan menerima  mahasiswa  magang  dan observasi  juga  merupakan  salah  satu cara mempromosikan pegadaian syariah.
e. Pihak      Pegadaian
Syariah      melalui  periklanan  baik majalah, brosur, spanduk,  dan  media lainya      melakukan      berbagai upaya,   agar menarik minat nasabah untuk  menggunakan  produk  gadai syariah yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dengan memberitahukan  manfaat    ataupun keuntungan    yang    dapat    diperoleh dari produk-produk Pegadaian Syariah. f. Promosi yang dilakukan  dengan  cara  publisitas melalui kegiatan amal yang dilakukan, diharapkan agar masyarakat  dapat  melihat  bahwa pegadaian      syariah      peduli      akan masyarakat      yang  kurang  mampu, dan peduli akan kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat.
Di  dalam  perkembangannya Pegadaian Syariah memiliki perkembangan  yang  cukup  pesat dan  memiliki citra yang baik dimata
masyarakat  karena  dengan  adanya Pegadaian Syariah ini dapat membantu likuiditas  masyarakat
ketika      mereka      membutuhkan uang  dengan  cepat  maka  mereka bisa  datang  langsung  ke  Pegadaian karena  prosesnya  sangat  mudah  dan cepat  bila  dibandingkan  dengan Bank  yang prosesnya  membutuhkan waktu cukup lama dengan
persyaratan  yang  lumayan  sulit, selain  itu  juga  untuk  menghindari Riba  agar  masyarakat  tidak  beralih ke Rentenir karena bunganya besar.

## C. KESIMPULAN
1. Strategi yang digunakan dalam pemasaran pembiayaan Arrum pada produk PT.
Pegadaian Syariah (persero) Cabang Blauran  Surabaya  adalah    produk, distribusi,  promosi,  dan  harga. Keempat  strategi  pemasaran  yang dilakukan sudah diatur dalam Pedoman  Oprasional  Gadai  Syariah yang  berlaku  umum,      tetapi tergantung    cabang  yang  berbeda- beda.  Yang  terkait  dalam  strategi pemasaran  ini  adalah  dewan  direksi perum  pegadaian  yang  membuat strategi  secara  umum  dan  seluruh pegawai pegadaian syariah bertanggung jawab dalam
melakkan  pemasaran  atas  produk gadai  syariah  tersebut.  Dan  dari empat  strategi  tersebut  yang  paling berjalan  adalah  strategi  produk  dan strategi  distribusi dimana Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian
Syariah  yang  selalu  menghadirkan produk-produk  baru  yang  sangat membantu  masyarakat  baik  untuk keperluan  sehari-  hari  maupun modal  usaha.  Sedangkan  dari  segi distribusi  Pegadaian  Syariah  sudah memiliki  UPC  (Unit  Pelayanan
Cabang) agar  mudah dijangkau oleh nasabah  yang  membutuhkan  dana cepat  untuk  kebutuhan  konsumtif dan  produktif.  Untuk  mengevaluasi strategi  pemasaran  yang  dilakukan oleh Pegadaian Syariah maka diadakan  evaluasi  setiap  bulannya. Sehingga jika salah satu strategi ada yang  tidak    mengenai  sasaran  dan target maka strategi tersebut dirubah dan  dicari  strategi  baru  demi meningkatkan pelayanan dan meraih kepuasan  konsumen.  Strategi  yang paling berjalan adalah strategi produk dan strategi distribusi. 2. Mekanisme pembiayaan Arrum pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Blauran  Surabaya  adalah  mudah dengan  persyaratan  yang  tidak rumit, mengingat konsumennya yang  sangat  luas  dan  akses  yang mudah  didapat  sehingga  nasabah yang  akan  mengajukan  pembiyaan tidak  perlu  bersusah  payah.  Dengan beberapa  keuntungan  yang  lain yaitu prosesnya cepat, jangka waktu pembiayaan flexible dengan berbagai  pilihan  waktu  dan  staf pelayanan  sangat  ramah  dan  sangat membantu. 3. Penerapan pembiayaan  Ekonomi  Syariah  pada PT.  Pegadaian  Syariah  (persero) Cabang  Blauran  Surabaya  sudah sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi Syariah  yang  ada  sebagaimana diatur  dalam  Fatwa  Dewan  Islam Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  2008. Hukum Gadai  Syariah. Jakarta: Sianar Grafika.
Burhanuddin,  S.  2010. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Hutchinson, dalam Granita Ramadhani, 2000. Metodologi  Penelitian Hukum , Jakarta: FHUI. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. Metodologi  Penelitian , cet.  VI,  (akarta:  Bumi Aksara Sigit,  Soeharti,  1999. Pengantar Metodologi  Penelitian Sosial, Bisnis- Manajement , Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Soekanto, Soerjono. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Soemitri, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana, 2010