## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Dinas Kebersihan Kota Medan)
Oleh :
Ervina Sari Sipahutar 1 Email : vina.sofyan@gmail.com

## Abstrak
Di  Indonesia  masalah  sampah  merupakan masalah  yang  sangat  rumit,  dalam  masyarakat yang  kurang  memiliki  kepekaan  terhadap lingkungan. Ketidak disiplinan mengenai kebersihan  dapat  menciptakan  suasana  yang tidak baik akibat timbunan sampah. Perkembangan  kota  secara  tidak  langsung disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk kota.  dalam  hal  ini  pengelolaan  sampah,  kota Medan  memiliki  peraturan  khusus  dalam pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan  Persampahan.  Berdasarkan  Pasal 1  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Pengelolaan  Persampahan.  untuk  itu, pemerintah kota Medan dan pemerintah provinsi Sumatera  Utara  membuat  perjanjian  mengenai pengelolahan sampah tersebut. Mengenai bentuk  dan  isi  perjanjian  diserahkan  kepada kesepakatan  pihak  yang  melakukan  perjanjian tersebut.
Kata Kunci :
Perjanjian Kerjasama, Pengelolaan  Sampah,  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan
1 Dosen Fakultas Hukum Al-Azhar Medan

## Abstract
The  problem  of  waste  in  Indonesia  is  a  very complex  problem  in  a  society  that  lacks sensitivity  to  the  environment.  Undisciplined cleanliness can create a bad atmosphere due to piles  of  garbage.  The  city  development  is indirectly  caused  by  the  increase  in  the population  of  the  city.  In  this  case,  waste management  in  Medan  city  has  a  special regulation  in  waste  management  which  is regulated  in  Regional  Regulation  Number  6  of 2015 concerning Solid Waste Management. It is based  on  Article  1  of  Regional  Regulation Number  6  of  2015  concerning  Solid  Waste Management.
Therefore,
Medan city government  and  North  Sumatra  provincial government  made  an  agreement  regarding  the management  of  this  waste.  Regarding  the  form and the content of the agreement, it is submitted to  the  agreement  of  the  parties  conducting  the agreement.
Keywords  : Cooperation  Agreement,  Waste
Management, North Sumatra Provincial Government, Medan City Government I.

## PENDAHULUAN
Permasalahan sampah diperkotaan adalah salah satu masalah yang masih menjadi tantangan  besar  bagi  pengelolah  kota  untuk ditangani.  Pertambahan  jumlah  penduduk  dari tahun ke tahun telah mengakibatkan meningkatnya  aktivitas  yang  tentu  saja  juga berimplikasi  terhadap  peningkatan  produksi sampah diperkotaan. Pengelolaan di kota - kota besar  sampai  saat  ini  belum  dapat  diperoleh hasil  yang  optimal.  Berbagai  kendala  yang dihadapi  dalam  melaksanakan  pengelolaan sampah  tersebut  baik  kendala  ekonomi,  sosial budaya  maupun  lingkungan.  sementara  itu sebagian  besar  masyarakat  kota  juga  masih belum  terbiasa  dengan  sistem  pengelolaan sampah  yang  baik,  pada  hal  peran  serta masyarakat  juga  sangat  penting  dalam  sistem

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengelolaan  sampah.  Sehingga  dibutuhkan kesadaran  dan  komitmen  bersama  menuju perubahan  sikap,  perilaku  dan  etika  yang berbudaya lingkungan. Sebagian upaya menggugah  kepedulian  dalam  penanganan permasalahan lingkungan, khususnya persampahan  serta  untuk  menciptakan  kualitas lingkungan  yang  bersih  dan  ramah  lingkungan, maka  harus  dilakukan  perubahan  paradigma pengelolaan sampah dengan cara: (1) Pengurangan  volume  sampah  dari  sumbernya dengan  pemilihan,  atau  pemprosesan  dengan teknologi  yang  sederhana  seperti  composting dengan  skala  rumah  tangga  atau  skala lingkungan.  (2)  Peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  dikoordinir  oleh  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  kelompok  ini bertugas mengkoordinir kebersihan lingkungan.
Dampak  yang  di  timbulkan  apabila sampah tidak ditangani dengan baik maka akan tampak  pada  3  aspek  yaitu:  Pertama,  aspek kesehatan  yaitu  sampah  dapat  memberikan tempat tinggal bagi vektor penyakit tikus, cacing, jamur  dan  lain  -  lain.  Kedua,  aspek  lingkungan yaitu  sampah  dapat  mengganggu  estetika (keindahan)  dan  kenyamanan  yang  merupakan gangguan  bagi  pandangan  mata  dengan adanya  sampah  yang  berserakan  dan  kotor, atau  tumpukan  sampah  yang  terbengkelai adalah  pemandangan  yang  tidak  disukai  oleh sebagian besar masyarakat.
Peningkatan penduduk di daerah perkotaan juga mengakibatkan perubahan lahan untuk  mengimbangi.  Namun  perubahan  yang tidak  terkendali  akan  mengakibatkan  dampak negatif bagi perkembangan kota dan lingkungan kota. Banyaknya lahan terbangun menyebabkan lahan  kosong  semakin  lama  semakin  sedikit. Perkembangan  kota  menuntut  daya  dukung yang memadai.
Dewasa ini, kota Medan sedang melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang dalam rangka memajukan kesejahteraan, meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  kota Medan. Di pihak lain, muncul pula permasalahan - permasalahan yang merupakan timbal balik dari proses pelaksanaan pembangunan. Dari sekian banyak permasalahan  yang  terjadi  tersebut  salah satunya  adalah  masalah  lingkungan  yang  perlu mendapat  penanganan  serius  dari  pemerintah kota Medan.
Hal  ini  untuk  menunjang  kelangsungan pembangunan  seperti  yang  tertuang  dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  23 Tahun  1997,  yang  menyatakan,  “Bahwa pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan  hidup  adalah  upaya  sadar  dan terencana  yang  memadukan  lingkungan  hidup, termasuk  sumber  daya  ke  dalam  proses pembangunan  untuk  menjamin  kemampuan, kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  masa kini dan generasi ma sa depan”.
Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan  sampah  merupakan  salah  satu permasalahan  yang  terkait  langsung  dengan lingkungan  hidup.  Berdasarkan  Undang  - Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  bahwa  “Sampah  adalah  sisa  kegiatan sehari  -  hari  manusia  dan/atau  proses  alam yang  berbentuk  padat”.  Sampah  merupakan masalah  yang  harus  dihadapi  oleh  masyarakat, karena  sampah  merupakan  salah  satu  wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (faktor eksternal)
menyebabkan  zat  asing  yang  pada  mulanya tidak  ada  dalam  kawasan  lingkungan  hidup masuk  kedalam  lingkungan  tersebut.  dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengelolaan  Persampahan.  Berdasarkan  Pasal 1  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Pengelolaan  Persampahan,  bahwa  : Pengelolaan  persampahan  adalah  kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan dan  penanganan  sampah.  Sampah  sudah menjadi  masalah  bagi  pelestarian  lingkungan. Maka  dari  itu  sudah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  daerah  kota  Medan  dan  kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta diperlukannya  upaya  pemecahan  masalah sampah.
Untuk  itu,  pemerintah  kota  Medan  dan pemerintah  provinsi  Sumatera  Utara  membuat perjanjian  mengenai  pengelolahan  sampah tersebut.  Mengenai  bentuk  dan  isi  perjanjian diserahkan  kepada  kesepakatan  pihak  yang melakukan  perjanjian  tersebut.  Ini  sesuai dengan  ketentuan  mengenai  perikatan  dalam Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  khususnya  dalam  Buku  III KUHPerdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya  asas  kebebasan  berkontrak.  Perjanjian telah  diatur  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata, bahwa  :  “Suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih”.
Kewajiban  pihak  kedua  adalah  :  1) Menjamin kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3) terhadap pengiriman sampah dari Kabupaten/Kota sampai  ke  lokasi  TPA Sampah Regional;  2)  Menyediakan  anggaran  sebagai jasa  pemrosesan  sampah  di  TPA  Sampah Regional  yang  akan  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan para
pihak dengan
mempertimbangkan  prinsip  pemulihan  biaya dan  pelayanan  Publik;  3)  Nilai  tarif  jasa pemrosesan sampah yang ditetapkan
direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh pihak kedua melalui Bendaharawan Umum Daerah Provinsi
Sumatera  Utara  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari  setelah  tagihan  bulan  yang  bersangkutan diterima oleh pihak pertama.
Terjadinya  penumpukan  sampah  di beberapa kecamatan di kota Medan menyebabkan  pengelolaan  sampah  di  kota Medan  menjadi  tidak  maksimal.  Berarti  pihak kedua yaitu pemerintah daerah telah melanggar Pasal 4 perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi  Sumatera  Utara  dan  pemerintah  kota Medan  mengenai  hak  dan  kewajiban  di  dalam pengelolaan sampah.

## 1.1 Masalah Penelitian
Menurut  uraian  latar  belakang  diatas, maka  dapat  dirumuskan permasalahan  sebagai berikut :
1.  Bagaimana  hukum  perjanjian  kerjasama antara  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara dengan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Persampahan?
2.  Bagaimana  hambatan  yang  ditemukan  di dalam  melaksanakan  perjanjian  kerjasama antara  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara dengan Pemerintah Kota Medan ?
3.  Bagaimana  cara  mengatasi  hambatan  yang ditemukan di dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah  Kota Medan ?
1.2 Tujuan Penelitian
1.  Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  hukum  perjanjian kerjasama  antara  Pemerintah  Provinsi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah Kota  Medan  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2015  tentang Pengelolaan Persampahan.
b. Untuk  mengetahui  hambatan  yang ditemukan  di  dalam  melaksanakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
Pemerintah  Kota  Medan  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.
c. Untuk  mengetahui  cara  mengatasi hambatan  yang  ditemukan  di  dalam melaksanakan perjanjian kerjasama antara  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara  dengan  Pemerintah  Kota  Medan Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Persampahan.

## II.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian hukum normatif yang berfokus pada asas - asas dengan  merumuskan  asas  -  asas  hukum,  baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  sifatnya penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian deskriptif  adalah  memberikan  data  yang  seteliti mungkin tentang manusia,  keadaan  atau  gejala -  gejala  lainnya,  dengan  tujuan  mempertegas hipotesa  -  hipotesa  agar  dapat  membantu didalam  memperkuat  teori  -  teori  lama  atau dalam kerangka menyusun teori - teori baru.
III.Hasil dan Pembahasan 3.1. Hukum  Perjanjian  Kerja  Sama  Antara Pemerintah  Provinsi  Sumatera      Utara
Dengan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Undang  -  Undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan  antar  pemerintah  daerah,  badan usaha  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam melakukan  pengelolaan  kebersihan  terutama sampah.  Pasal  26  ayat  1  menyebutkan  : “Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama  antar  pemerintah  daerah  dalam melakukan  pengelolaan  sampah.”  Sementara pada  pasal  27  ayat  1  menyebutkan  : “Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  secara sendiri  -  sendiri  atau  bersama  -  sama  dapat bermitra  dengan  badan  usaha  pengelolaan sampah  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan kebersihan terutama sampah”.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  kerjasama  antara Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan Pemerintah  Kota  Medan  dalam  pengelolaan persampahan  ini  memang  diperlukan  karena melihat  adanya  kesesuaian  kebijakan  yang dibuat dengan permasalahan yang ada. Bagaimanapun  keadaannya,  dengan  adanya kerjasama  ini  sedikit  banyak  dapat  membantu keterbatasan  Pemerintah  Kota  Medan  dalam menangani  masalah  pengelolaan  sampah.  di TPA.  Melalui  kerjasama  antara  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah Kota  Medan  tentunya  hal  tersebut  dapat membantu mengurangi  jumlah  sampah.  Secara tidak langsung pun, adanya kerjasama ini dapat memberikan manfaat warga Kota Medan secara keseluruhan  baik  dalam  jangka  pendek  atau jangka panjang.
Pemerintah kota Medan dan
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  membuat perjanjian  mengenai  pengelolahan  sampah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  antara  lain  adalah  pemerintah  daerah membuat  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan sampah,  rencana  induk  pengelolaan  sampah; dan    studi  kelaikan  pengelolaan  sampah.  Di dalam  perjanjian  kerjasama  antara  pemerintah propinsi  Sumatera  Utara  dengan  pemerintah kota  Medan,  pemerintah  daerah  diperbolehkan untuk  pengelolaan  sampah  ditangani  oleh pemerintahan daerah sendiri.
Berdasarkan Pasal 4 perjanjian kerjasama antara pemerintah propinsi Sumatera Utara  dan  pemerintah  kota  Medan  mengenai hak  dan  kewajiban  pihak  pertama  (pemerintah propinsi  Sumatera  Utara)  dan  pihak  kedua (pemerintah  kota  Medan)  bahwa  kewajiban pihak  pertama  adalah  :  memberikan  pelayanan persampahan sesuai dengan syarat pelaksanaan  yang  diakui  secara  umum  sesuai dengan standar dan pertanggungjawaban sesuai  peraturan  perundang  -  undangan  yang berlaku untuk menjamin terlaksananya pelayanan pemrosesan sampah di TPA Sampah Regional;  dan  memberikan  laporan  kepada pihak  kedua  hasil  pengelolaan  sampah  yang masuk ke TPA sampah regional secara berkala (bulanan,  triwulan  dan  akhir  tahun)  atau sewaktu  -  waktu  bila  diperlukan  oleh  pihak kedua.
Kewajiban  pihak  kedua  adalah  :  1) Menjamin kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3) terhadap pengiriman sampah dari Kabupaten/Kota sampai  ke  lokasi  TPA Sampah Regional;  2)  Menyediakan  anggaran  sebagai jasa  pemrosesan  sampah  di  TPA  Sampah Regional  yang  akan  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan
mempertimbangkan  prinsip  pemulihan  biaya dan  pelayanan  Publik;  3)  Nilai  tarif  jasa pemrosesan sampah yang ditetapkan direalisasikan sesuai ketentuan peraturan
perundang  -  undangan;  dan  4)  Pembayaran akan  dilaksanakan  oleh  pihak  kedua  melalui
Bendaharawan Umum
Daerah Provinsi
Sumatera  Utara  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari  setelah  tagihan  bulan  yang  bersangkutan diterima oleh pihak pertama.
Pemerintah  Kota  Medan  dituntut  untuk dapat  mengelola  sampah  dengan  baik  dan kebersihan  merupakan  syarat  bagi  terwujudnya kesehatan  dan  sehat  adalah  salah  satu  faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan  tetapi  juga  dapat  menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan sakit merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan penderitaan. Di dalam pengelolaan  persampahan  pemerintah  kota Medan bekerja sama dengan SKPD kota Medan yaitu Dinas Kebersihan.
3.2.  Hambatan  yang  Ditemukan  Di  Dalam Melaksanakan  Perjanjian  Kerja  Sama  Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kota Medan
Di  dalam  penyelenggaran governance melibatkan  tiga  unsur  utama  (domain),  yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor  swasta  atau  dunia  usaha),  dan society (masyarakat),  yang  saling  berinteraksi  dan menjalankan fungsinya masing-masing khususnya di dalam pengelolaan persampahan.
Kota  Medan  menghasilkan  sampah sebanyak 2000 ton/hari sedangkan armda yang dimiliki  oleh  Pemerintah  kota  Medan  melalui SKPD Dinas Kebersihan berjumlah 112 unit (83 unit  truk  kuning  jenis  Tiper  dan  19  unit  bak container jenis Anrol) dengan kondisi yang tidak memadai.  Hal  ini  berdampak  pada  hasil  yang tidak maksimal. Idealnya kota Medan membutuhkan 150 armada pengangkut sampah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
di  dalam  mengangkut  sampah  sebanyak  2000 ton/hari ini.
Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan  oleh  kota  Medan  yang  mencapai 2000  ton/hari  menyebabkan  SKPD  kota  Medan yaitu  Dinas  Kebersihan  kota  Medan  mengalami kesulitan  di  dalam  pengeloaan  sampah.  Di samping karena kurangnya armada pengangkut, kesadaran  masyarakat  kota  Medan  akan pentingnya  di  dalam  menjaga  kebersihan  dan pengelolaan  sampah  juga  masih  kurang  yang menyebabkan  masalah  pengelolaan  sampah  di kota  Medan  menjadi  sulit  untuk  di  tanggulangi. Walaupun,  jumlah  masyarakat  yang  membantu di  dalam  pengelolaan  sampah  ini  makin berambah tetapi tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan pada setiap harinya.
Terjadinya  penumpukan  sampah  di beberapa kecamatan di kota Medan menyebabkan  pengelolaan  sampah  di  kota Medan  menjadi  tidak  maksimal.  Berarti  pihak kedua yaitu pemerintah daerah telah melanggar Pasal 4 perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Pemerintah  kota Medan  mengenai  hak  dan  kewajiban  di  dalam pengelolaan sampah.
3.2.  Cara Mengatasi Hambatan yang Ditemukan Di Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kota Medan Dalam pengelolaan sampah, kota Medan  memiliki  peraturan  khusus  dalam pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan  Sampah.  Berdasarkan  Pasal  1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Persampahan, bahwa:
pengelolaan  persampahan  adalah  kegiatan
yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan dan  penanganan  sampah.  Sampah  sudah menjadi  masalah  bagi  pelestarian  lingkungan. Maka  dari  itu  sudah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  daerah  kota  Medan  dan  kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta diperlukannya  upaya  pemecahan  masalah sampah.
Aktor implementasi yang pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dan Pemerintah  kota  Medan  dalam  pengelolaan sampah  adalah  Dinas  Kebersihan  Kota  Medan sebagai  pelaksana  teknis  dalam  pelaksanaan perjanjian  kerja  sama  ini.  Dinas  Kebersihan Kota  Medan  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Kota Medan  dalam  pengelolaan  sampah.  Tupoksi yang  dilimpahkan  ke  Dinas  Kebersihan  Kota Medan  adalah  pengawas  teknis  di  lapangan yang  mana  menjalankan  peran  koordinasi  atas kebutuhan  teknis  di  lapangan  serta  kontrol lapangan.
Di  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerja sama  pengelolaan  sampah  di  Kota  Medan  ini, Dinas  Kebersihan  Kota  Medan  mengalami kesulitan  di  dalam  mengelola  sampah  yang disebabkan  karena  kurangnya  personil  Dinas Kebersihan  dan  juga  kurangnya  jumlah  sarana dan  prasarana  kebersihan.  Terdapat  beberapa cara  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan  di dalam melaksanakan kesepakatan dan perjanjian  kerja  sama  antara  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah Kota  Medan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan Persampahan yang antara lain adalah melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  swasta  di dalam  pengelolaan  sampah,  menambah  jumlah personil,  sarana  prasarana  Dinas  Kebersihan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  juga  melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat mengenai pentingnya di dalam menjaga kebersihan  dan  pengelolaan  sampah  yang benar.
Pihak  swasta  merupakan  salah  satu komponen  penyelenggara good  governance . Pemerintah  Kota  Medan  dapat  menggandeng perusahaan  (pihak  swasta)  sebagai  mitra kerjasama  dalam  rangka  mengelola  sampah  di TPA  Kota  Medan  dalam  bentuk  pengolahan sampah menjadi pupuk organik melalui perjanjian kontrak kerjasama.
Peran  dari  pihak  swasta  ini  dalam kerjasama  antara  Pemerintah  Kota  Medan sebagai mitra Pemerintah Kota Medan menjalankan peran sebagai pengelola persampahan  di  Kota  Medan.  Apabila  kerja sama  antara  Pemerintah  Kota  Medan  dengan pihak swasta dapat terjalin maka sampah dapat diambil  oleh  pihak  swasta  yang  kemudian dimanfaatkan  untuk  diolah  menjadi  pupuk organik.  Hal  ini  tentu  dapat  mengurangi persampahan yang ada di Kota Medan.
Peran masyarakat di dalam pengelolaan sampah  juga  sangat  penting.  Masyarakat merupakan  salah  satu  aktor  yang  terlibat  di dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, peran masyarakat  merupakan  salah  satu  hal  yang harus diperhatikan. Begitu pula dalam kebijakan kerjasama antara Pemerintah
Provinsi
Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah  Kota Medan  di  dalam  pengelolaan  persampahan. Masyarakat memiliki peran yang cukup berpengaruh,  yang  mana  dengan  adanya keterlibatan  masyarakat  dapat  mensukseskan kerjasama antara Pemerintah
Provinsi Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah  Kota Medan ini dalam mengelola sampah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Ibu  Desmiati  selaku  Staf  Sekretaris  Pemerintah Kota  Medan  diketahui  bahwa  keterlibatan masyarakat  dalam  kebijakan  kerjasama  antara Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan Pemerintah  Kota  Medan  dalam  pengelolaan sampah  di  TPA  memang  ada.  Namun  hanya sebagian  kecil  masyarakat  yang  ikut  terlibat, khususnya  hanya  masyarakat  yang  ada  di sekitar  TPA.  Masyarakat  memiliki  peran  dalam membantu Dinas Kebersihan mengolah sampah melalu  kontribusinya  sebagai  pekerja  disana. Masyarakat  Kota  Medan  secara  umum  tidak terlalu  menunjukkan  peran  dalam  berjalannya kerjasama  tersebut.  Peran  masyarakat  umum lebih  kepada  penanganan  sampah  sebelum sampah itu masuk ke TPA sehingga memudahkan keberjalanan tugas pengolahan di TPA.
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Daerah
Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Persampahan, bahwa: “pengelolaan persampahan di selenggarakan berasaskan:
a. Asas tanggungjawab
b. Asas berkelanjutan
c. Asas manfaat
d. Asas keadilan
e. Asas kebersamaan
f. Asas keselamatan
g. Asas keamanan
h. Asas nilai ekonomi
Kebijakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  Pemerintah Kota  Medan  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Kebersihan  Kota  Medan  melalui  UPTD  TPA, didukung  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dan masyarakat  sebagai  subyek  sekaligus  obyek kebijakan. Dalam kebijakan ini semua aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan aktor  implementasi  penting  karena  masing- masing pihak memiliki tugas dan fungsi masing -

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masing dimana tugas dan fungsi tersebut saling berkaitan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, sehingga  dibutuhkan  adanya  kerjasama  yang baik.

## 4.1. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Hukum perjanjian kerja sama antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Persampahan  adalah  sebagai  berikut  pihak pertama  (Pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara)  dan  pihak  kedua  (Pemerintah  Kota Medan)  bahwa  kewajiban  pihak  pertama adalah: memberikan pelayanan
persampahan sesuai dengan syarat pelaksanaan  yang  diakui  secara  umum sesuai dengan standar dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang  -undangan  yang  berlaku  untuk menjamin terlaksananya
pelayanan pemrosesan  sampah  di  TPA  Sampah Regional;  dan  memberikan  laporan  kepada pihak kedua hasil pengelolaan sampah yang masuk  ke  TPA  sampah  regional  secara berkala  (bulanan,  triwulan  dan  akhir  tahun) atau  sewaktu-waktu  bila  diperlukan  oleh pihak kedua. Kewajiban pihak kedua adalah :  1)  Menjamin  kebersihan,  keamanan  dan ketertiban (K3) terhadap pengiriman sampah  dari  Kabupaten/Kota  sampai  ke lokasi TPA Sampah Regional; 2) Menyediakan anggaran sebagai jasa
pemrosesan  sampah  di  TPA  Sampah Regional yang akan ditetapkan berdasarkan
kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan prinsip pemulihan biaya dan  pelayanan  Publik;  3)  Nilai  tarif  jasa pemrosesan sampah yang ditetapkan direalisasikan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang - undangan; dan 4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh pihak kedua melalui Bendaharawan  Umum  Daerah  Provinsi Sumatera  Utara  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  setelah  tagihan  bulan  yang bersangkutan diterima oleh pihak pertama.
2.  Hambatan yang  ditemukan di  dalam melaksanakan  perjanjian  kerja  sama  antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Persampahan  adalah  jumlah  dan  kondisi yang  tidak  memadai  pada  armada  yang dimiliki oleh Pemerintah kota Medan melalui SKPD  Dinas  kebersihan  berjumlah 112  unit (83  unit  truk  kuning  jenis  Tiper  dan  19  unit bak  container  jenis  Anrol)  tidak  sebanding dengan  volume  sampah  yang  dihasilkan perharinya,  dan  kurangnya  personil  Dinas Kebersihan.
3.  Cara  mengatasi  hambatan  yang  ditemukan di  dalam  melaksanakan  perjanjian  kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  dengan  Pemerintah  Kota  Medan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan adalah dengan
menggandeng  pihak  ketiga  yaitu  pihak swasta  sebagai  mitra  kerjasama  dalam rangka  mengelola  sampah  di  TPA  Kota Medan  dalam  bentuk  pengolahan  sampah menjadi  pupuk  organik  melalui  perjanjian kontrak  kerjasama  dan  juga  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  bagaimana

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tentang  hidup  sehat  dan  bersih,  sebab sampah  bisa  menyebabkan  limbah  dan berakibat  pada  lingkungan  sekitar  maupun berakibat  pada  penyakit  yang  di  bawa  oleh bakteri mau pun virus.

## B.  Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian
yang  telah  dipaparkan,  maka  saran  dalam penelitian ini adalah sebagai beikut:
1.  Sebaiknya  pihak  Pemerintah  Kota  Medan
melakukan/menggandeng pihak ketiga yaitu pihak  swasta  sebagai  mitra  kerjasama dalam  rangka  mengelola  sampah  di  TPA Kota  Medan  dalam  bentuk  pengolahan sampah  menjadi  pupuk  organik  melalui perjanjian kontrak kerjasama.
2.  Sebaiknya  pihak  Pemerintah  Kota  Medan
melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  6
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Daftar Bacaan A.  Buku Amiruddin, 2012, Pengantar Metode
Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta. Badrulzaman, Mariam Darus, 2001, Kompilasi  Hukum  Perdata, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung. Budiono,  Herilien,  2009, Ajaran  Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
HR,  Ridwan,  2011, Hukum  Administrasi Negara, PT. Grafindo Persada, Jakarta,
Kadir,  Muhammad  Abdul,  1990, Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kelsen,  Hans,  2011, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara, terjemahan Muttaqien,  Raisul,  Nusa  Media, Bandung.
Komariah,  2008, Hukum  Perdata ,  UMM
Press, Malang. Mahendra,  Yusril  Ihza,  2010, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insani Pers, Jakarta. Manan, Bagir, 2006, Lembaga Kepresidenan , FHUI, Jakarta. Mertokusumo, RM. Sudikno, 1995, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , Liberty, Yogyakarta. Nasional,  Departemen  Pendidikan,  2007, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Raharjo, Satjipto, 2004, Masalah Penegakan  Hukum  :  Suatu  Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung. Rahmadi, Takdir, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Setiawan,  R,  1999, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Putra A.Bardin, Bandung.
Sunarno, Siswanto, 2008, Hukum Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto,  Soerjono,  2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Subekti,  R.,  2010, Hukum  Perjanjian , Intermasa, Jakarta.
Supriadi,  2005, Hukum  Lingkungan  di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Unsfunan,  Johanes,  2002, Perbuatan  yang dapat Digugat , Jambatan, Jakarta.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 Tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008
tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  6 Tahun  2015  Tentang  Pengelolaan Persampahan.

## C.  Jurnal
Bickel,  Balthasar,  2007,  Two  Ways  of Suspending  Object  Agreement  in Puma  between  Incorporation  and
Optional  Agreement, Journal  of Himalayan , University of California,Vol 7 No. 1.
Hutler,  Brian  Jeffrey,  2018,  Cooperation,
Religious  Freedom,  and  the  Liberal State, Journal of UCLA and Dissertations , University of
California,Vol 1 No. 1.
Mardalena  Hanifah,  2014,  Perjanjian  Sewa Beli Menurut Hukum Perdata, , Jurnal Ilmu Hukum . Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 21 No. 1. Marvita Langi, 2016, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian  Jual  Beli, Jurnal  Lex Privatum , Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
Nopyandri,  2011,  Penerapan  Prinsip Good Environmental Governance  dalam Perda  Kabupaten  Sleman  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1.
Perdana, Afrilian, Dahlan dan Mahfud, 2014,
Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam Perjanjian  Jual  Beli  Melalui  Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 2. No.1. Prayogo,  Sedyo,  2016,  Penerapan  Batas- Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan Melawan  Hukum  Dalam  Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume III No. 2. Schoenvogel,  Sally  E.,  2013,  Advanced Media Agreement May Violate Antitrust  Law, Journal  of UCLA Entertainment  Law ,  University  of California, Vol 20 No. 2.

## D. Website
http://www.kamus hukum.html http://www.wikipedia.com.html