## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK LEGAL DRAFTING PERATURAN DESA DI INDONESIA

## Oleh  Mardona Siregar
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email : mardona_siregar@yahoo.com

## Abstract
Village  autonomy  momentum  has  been  reshuffeld  for  three times  during  2005,  the  firs  reshuffele  is  the  constitution  No.  32  in 2004,  the  second  is  the  constitution  No.  23  in  2014.  the  latest constitution is about village regulation realigus the implementation of regional  policy  to  be  more  representative  and  accountable  towards democracy  establish  ment  od  local  politic.  of  cours,  the  village  area will  has  more  chancesw  in  improping  regional  creativity  in  creating the aims of village establishment. because of the cultural deversity  in Indonesia  the  govermnet  try  hard  to  make  commonn  regulation.  by this  admission  the  goverment  gives  a  great  deal  of  authority  to  the village  apparatur  to  make  local  regulation.  the  problem  of  the  this study  is  hoe  to  implement  the  legal  drafting  ptactice  of  village regulaton in Indonesia. the method of this study was by applying law writing  method  that  is  yuridis  normative,  whic.  th  revewing  the regulations linked to the theory ysed to analize the problem. the result of  this  study  is  one  of  the  thypical  of  indonesia  lies  in  the  cultural divesity, language, religion, tribe and so on. so that, Bhineka Tunggal Ika become and exactt expressionnto the Indonesian citizen. althought the  village  regulation  in  the  constitution  no.  12  in  2011  explais unclear  village  regulation  formation  can  be  done  mutatiscally  and mutandiscally.  the  village  regulation  formation  can  not  be  separated fro the society as the stake holder. sothat, in village  governnut concil wich legislatively handle the regulation.
Kata Kunci : Praktik Legal Drafting, Peraturan Desa

## A. Pendahuluan
Otonomi  daerah  sebagai  aplikasi dari  konsep  desentralisasi  seperti  yang dikenal  sekarang  ini  sangat  sulit mencarinya dalam praktek-praktek kerajaan  atau  kesultanan  yang  ada dinusantara sebelum kedatangan penjajah  di  abad  XVI,  karena  sampai detik ini belum ada hasi penelitian yang sahih  tentang  pelaksanaan  otonomi daerah  di  nusantara  seperti  rumusan otonomi  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2008  tentang Pemerintahan Daerah.
Pola  hubungan  antara  kerajaan atau kesultanan dengan daerah taklukannya  atau  yang  mengakui  nya sebagai  Raja atau Sultan lebih bercorak hubungan  atasan  dan  bawahan  atau pengakuan  formal  lewat  pembayaran pajak, atau upeti secara reguler. Artinya daerah  taklukan  membayar  upeti  atau persembahan setiap tahun dan kewajiban-kewajiban  lainnya  kepada Raja atau Sultan yang menjadi penguasa tertinggi di daerah tersebut. 1 Pusat-pusat kekuasaan  kerajaan  atau  kesultanan yang tersebar diwilayah nusantara mulai dari  Aceh  sampai  kebagian  timur nusantara,  misalnya  Kerajaan  Sriwijaya
1 BN.  Marbun, Otonomi  Daerah  1945-2010; Proses  dan  Realita, Jakarta;  PT.  Pustaka  Sinar Harapan, 2010, hal. 27.
yang  berpusat  di  Palembang,  Majapahit berpusat  di  Jawa,  Mataram  yang berpusat  di  Jawa,  Kesultanan  Deli  di Sumatera  Utara,  Kesultanan  Siak  di Riau, Kesultanan Banten di Jawa Barat, tidak meninggalkan uraian yang terperinci tentang corak pemerintahannya  mulai  dari  pusat kerajaan sampai dengan daerah taklukannya. 2
Dalam penyelenggaraan pada masa  kerajaan  di  wilayah  nusantara walaupun  tidak  meninggalkan  sebuah perincian tentang
sistem pemerintahannya,  akan  tetapi  pada waktu  tersebut  terhadap  eksistensi sebuah  daerah  pada  masa  kerajaan nusantara  yang  memiliki  pola-pola pemerintahan  tersendiri  yang  hingga saat  ini  masih  dapat  kita  lihat  dan ditelusuri  seperti  hal  nya  Desa  di  Jawa, Marga,  Kuria,  Huta,  Nagari  dan Gampong  di  Sumatera  dan  nama-nama lain  kelompok  tertentu  yang  tersebar diwilayah nusantara.
Sampai  abad  ke  14  penduduk  di kepulauan nusantara hidup dalam suasana  sistem  hkum  adatnya  masing- masing.  Orang  minangkabau  memiliki sistem  hukum  adatnya  sendiri  dengan asas-asas  dan  falsafah  yang  dianggap
2 Ibid. hal. 28
benar  di  daerah  tersebut.  Asas-asas  dan falsafah  ini  berbeda  dengan  asas  dan falsafah  di  Jawa  Timur  atau  Majapahit dan  berbeda  lagi  dengan  asas-asas  dan falsafah hukum di sulawesi Selatan atau di  Bali  atau  Flores  atau  di  Aceh  dan sebagainya. Menurut Sunaryati Hartono,  terdapat  dua  unsur  yang  sama yang dimiliki oelh semua sistem hukum adat  yang  ada  di  Nusantara,  yakni  sifat kekeluargaan  (komunalitas)  dan  sifat tidak tertulis. 3
Momentum Otonomi Daerah, sebagaimana  dimuat  pada  UU  No.  32 Tahun 2004 yang telah dirubah oleh UU No 12 tahun 2008  dan kembali di rubah oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah mereposisi penyelenggaraan
pemerintahan daerah agar lebih representatif  dan  akuntabel  menuju kemapanan  demokratisasi  ranah  politik lokal.  Tentunya,  daerah  akan  memiliki peluang lebih luas
dalam mengembangkan kreativitas daerah dalam  rangka  mewujudkan  cita  cita pembangunan daerahnya.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014  tentang  Pemerintaha  Daerah  yang merupakan  perubahan  atas  UU  No  32
3 Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Bandung;  Alumni, 1991, hal. 56-57
tahun  2004  sebagaimana  telah  dirubah oleh  UU  No.  12  Tahun  2008  tentang perubahan kedua UU No 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak  lagi  menjadi  bawahan  Daerah, melainkan menjadi independent community , yang masyarakatnya berhak berbicara  atas  kepentingan  sendiri  dan bukan  ditentukan  dari  atas  ke  bawah. Desa  yang  selama  ini  diperankan sebagai  figuran  dan  objek,  sekarang beperan sebagai aktor.
Berdasarkan hal  tersebut, terdapat ketidaksinkronan  mengenai  jenis  Perda sebelum ada perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. UU Pemda hanya
membatasi  pada  Perda  provinsi  dan Perda  kabupaten/kota,  sementara  UU PPP  menyatakan  Perda  meliputi  pula Peraturan Desa. Namun, setelah UU No. 10  tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  diganti dengan  UU  No.  12  tahun  2011,  tidak ada lagi Peraturan Desa.
Untuk mendukung perubahan mendasar  tentang  Pemerintahan  Desa tersebut,  maka  telah  dicabut  produk hukum  setingkat  Peraturan  Mendagri, Keputusan  Mendagri,  dan  Instruksi Mendagri,  Yang  diganti  dengan  PP
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 4 Keberadaan  PP  Nomor  72  Tahun
2005 ini juga amat strategis.
Kestrategisan PP terletak pada substansi materi  yang  dikandungnya.  PP  No  72  / 2005  mengatur  tentang  desa,  di  mana pemerintahan  desa  merupakan  struktur pemerintahan  terbawah  yang  secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Di  era  otonomi,  di  tingkatan Desa-lah  potensi  potensi  masyarakat ideal  untuk  dikembangkan.  Mengingat strategisnya  PP  tersebut,  tak  aneh kemudian  menjadi  sorotan  banyak pihak, tak hanya dari kalangan masyarakat awam, namun juga
stakeholders pemerintah  daerah  dan terutama para
penyelenggara
pemerintahan  desa,  Walaupun  terjadi pengantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan
pemikiran  pengaturan  mengenai  desa tetap sama yaitu: 5
4 Menurut  Pasal  1  angka  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  158,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4587)  mengatakan  bahwa  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
5 Ali Fauzan, Tesis, Implementasi Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 Tentang
1. Keanekaragaman, yang memiliki makna  bahwa  istilah  Desa  dapat disesuaikan  dengan  asal  usul  dan kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat,
2. Partisipasi,  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus  mampu  mewujudkan  peran aktif masyarakat agar masyarakatagar masyarakat senantiasa  memiliki  dan  turut  serta bertanggung jawab terhadap perkembangan  kehidupan  bersama sebagai sesama warga desa;
3. Otonomi  asli,  bahwa  kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan  pada  hak  asal  usul  dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat  pada  masyarakat  setempat namun  harus  diseenggarakan  dalam perspektif administrasi desa;
4. Demokrasi,  artinya  penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa harus mengakomodasi  aspirasi  masyarakat yang  diartikulasikan  dan  diagregasi melalui  melalui  BPD  dan  Lembaga
DesaTerkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan DesaDalam  Penyusunan  Dan  Penetapan  Peraturan DesaDi  Kecamatan  Wanasari  Kabupaten  Brebes, Semarang, Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP, 2010, hal. 15-16.
Kemasyarakatan sebagai Mitra
Pemerintah desa;
5. Pemberdayaan  Masyarakat,  artinya penyelenggaraan  dan  pembangunan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan,  program  dan  kegiatan yang  sesuai  dengan  esensi  masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Badan  Perwakilan  Desa  (BPD) yang  ada  selama  ini  berubah  namanya menjadi  Badan  Permusyawaratan  Desa. BPD  berfungsi  menetapkan  peraturan desa  bersama  kepala  desa,  manampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat, oleh  karenanya  BPD  sebagai  badan permusyawaratan  yang  berasal  dari masyarakat desa, disamping
menjalankan fungsinya sebagai jembatan  penghubung  antara  kepala desa  dengan  masyarakat  desa,  juga harus  menjalankan  fungsi  utamanya, yakni fungsi representasi. 6
Perubahan  ini  didasrkan  pada kondisi  faktual  bahwa  budaya  politik lokal  yang  berbasis  pada  filosofi “musyawarah untuk mufakat”.
Musyawarah  berbicara  tentang  proses, sedangkan  mufakat  berbicara  tentang
6 Sadu  Wasistiono,  dan  M.Irawan  Tahir,
Prospek  PengembanganDesa . Bandung;  CV  Fokus Media, 2007, hal.35
hsil.  Semangat  UU  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang meletakan  posisi  Desa  yang  berada  di bawah  Kabupaten  tidak  koheren  dan konkruen  dengan  nafas  lain  dalam  UU No.  23  tahun  2014  yang  justru mengakui dan menghormati kewenangan  asli  yang  berasal  dari  hak asalusul.  Kosekuensi  dari  pengakuan atas  otonomi  asli  adalah  Desa  memiliki hak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri berdasarkan asal  usul dan adat-istiadat setempat ( self governing  community ),  dan  bukan
merupakan kewenangan yang diserahkan  pemerintahan  atasan  pada Desa.  Adanya  dua  prinsip/asas  dalam pengaturan  tentang  Desa  tentu  saja menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan  Desa.  Pertanyaan  yang paling  mendasar  adalah  apakah  Desa memiliki otonomi? Ketidakjelasan kedudukan dankewenangan Desa dalam UU  23  tahun  2014  membuat  UU  ini belum  kuat  mengarah  pada  pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.
Keberadaan  Desa dalam UU No 23  tahun  2014  dan  PP  No.  72  Tahun 2005  tentang  Desa  diakuisebagai  satu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki  batas-batas  wilayah  yuridiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  yang  diakui/dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  NKRI. Dengan kondisi Desa di Indonesia yang sangat  beragam  dan  segala  kekhususan yang  dimilikinya,  Negara  menghormati kekhususan  adat  yang  dimiliki  masing- masing  Desa  sehingga  tidak  dapat secara  seragam  dalam  pengaturannya. Dengan  pengakuan  tersebut  Pemerintah memberikan  kewenangan  kepada  Desa untuk membentuk Peraturan Desa.

## B. Teori  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Secara  normatif  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  UU  No.  12  Tahun 2011,  peraturan  perundang-undangan adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang  melalui  prosedur yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Bagir  Manan  mengindikasikan banyak  kalangan  yang  menganggap hukum,  peraturan  perundang-undangan dan  undang-undang  adalah  hal  yang sama.  Menurut  Bagir  Manan,  undang- undang  adalah  bagian  dari  peraturan
perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan terdiri dari undangundang  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan  lain,  sedangkan hukum  bukan  hanya  undang  undang, melainkan  termasuk  juga  beberapa kaidah hukum lain seperti Hukum Adat, Kebiasaan, dan Hukum Yurisprudensi. 7
Sementara Solly Lubis menyebutkan  adanya  istilah  lain  lagi, yaitu  perundang-undangan.  Perundang- undangan ialah proses pembuatan peraturan peraturan negara. Dengan kata lain,  tata  cara  mulai  dari  perencanaan (rancangan),  pembahasan,  pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Solly Lubis tidak sependapat  dengan  istilah  “peraturan perundangan” atau “peraturan perundang-undangan”, yang menurutnya  “peraturan  perundangan”
berarti  peraturan  mengenai  tata  cara pembuatan peraturan negara, sedangkan jika  yang  dimaksud  adalah  “peraturan yang dilahirkan dari perundang- undangan”  cukup  disebut  dengan peraturan saja. 8
7 Bagir  Manan, Dasar-dasar  Perundang- Undangan  Indonesia ,  Cetakan  Pertama,Jakarta: Ind. Hill. Co, 1992, hal. 2-3
8 Solly Lubis, Landasan dan Teknik
Perundang-Undangan ,  Bandung:  Mandar  Maju,
1989, hal. 1.
Menurut  Maria  Farida  Indrati,
istilah perundang-undangan ( legislation,wetgeving, atau gesetzgebung ) mempunyai
dua
pengertian yang berbeda, yaitu: 9 1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan
negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan  adalah  segala peraturan  negara,  yang  merupakan hasil pembentukan peraturan- peraturan,  baik  di  tingkat  Pusat maupun di Tingkat Daerah.
Salah  satu  peraturan  di  tingkat daerah adalah Peraturan Daerah yang di dalam  Jenis  dan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan  berdasarkan  Pasal
7  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan berada dalam urutan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
9 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar
dan
Pembentukannya , Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 3
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Sinkronisasi  adalah  penyelarasan dan  penyelerasian  berbagai  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan  peraturan  perundangundangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang  mengatur  suatu  bidang  tertentu. Sinkronisasi  dilakukan  baik  secara vertikal  dengan  peraturan  di  atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.
Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang  tindih,  saling  melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin  rendah  jenis  pengaturannya maka  semakin  detail  dan  operasional materi  muatannya.Adapun  tujuan  dari kegiatan  sinkronisasi  adalah  untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu  yang dapat  memberikan kepastian  hukum  yang  memadai  bagi penyelenggaraan  bidang  tersebut  secara efisien dan efektif.
Sinkronisasi peraturan perundang- undangan  dapat  dilakukan  dengan  dua cara, yaitu:
1) Sinkronisasi  Vertikal Dilakukan
dengan melihat apakah suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak  saling  bertentangan  antara satu dengan yang lain.
2) Sinkronisasi Horizontal Dilakukan  dengan  melihat  pada berbagai peraturan perundang- undangan yang sederajat dan mengatur  bidang  yang  sama  atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus  dilakukan  secara  kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan. Secara umum, prosedur sinkronisasi diawali
dengan inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui  dan  memperoleh  data  dan informasi  tentang  peraturan  perundang- undangan terkait. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap substansi.
Harmonisasi  idealnya  dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan.
Pengharmonisasian  rancangan  undang- undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut: 10
10 AA. Oka Mahendra, Harmonisasi
Peraturan  Perundang-Undangan , http://www.djpp. depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-
3) Pengharmonisasian  materi  muatan rancangan undang-undang dengan :
a. Pancasila;
b. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun
1945/ harmonisasi vertikal;
c. Undang-undang/harmonisasi horizontal;
d. Asas-asas peraturan perundang- undangan:
1) Asas pembentukan.
2) Asas materi muatan.
3) Asas-asas  lain  yang  sesuai dengan bidang hukum
rancangan  undang-undang yang bersangkutan. 4) Pengharmonisasian rancangan
undang-undang dengan teknik penyusunan  peraturan  perundang-
undangan yang meliputi:
a) Kerangka peraturan perundang-undangan;
b) Hal-hal khusus;
c) Ragam bahasa;
d) Bentuk  rancangan  peraturan perundang-undangan
Menurut  AA.  OK  Mahendra, Pengharmonisasian  sebuah  peraturan
peraturan-perundang-undangan.  html  diakses  tanggal 7 Desember 2014.
perundang-undangan  dapat  dilakukan dengan cara sebagai berikut: 11
1. Pastikan  bahwa  rancangan  undang- undang  mencantumkan  nilai-nilai filosofis  Pancasila  dan  pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut
2. Pastikan  bahwa  pasal-pasal  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya
telah  dicantumkan  dengan  benar  dan pastikan  pula  bahwa  rancangan undangundang  telah  selaras  dengan prinsip prinsip penyelenggaraan
negara menurut Undang-Undang Dasar.
3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan  rancangan  undang-undang telah  serasi/selaras  dengan  undang- undang lain terkait.
5. Pastikan  bahwa  asas-asas  peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan,  asas  materi  muatan, maupun  asas  lain  yang  berkaitan dengan  bidang  hukum  yang  diatur dalam  rancangan  undang-undang,
telah  terakomodasikan  dengan  baik dalam rancangan undang-undang.
6. Pastikan  bahwa  pedoman  teknik penyusunan  peraturan  perundang- undangan telah dipatuhi secara konsisten.
7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah  sesuai  dengan  kaidah  bahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar  serta mengunakan  pilihan  kata  yang  tepat, jelas dan pasti
C. Eksistensi Desa dalam Pemerintahan Pranata  hukum  merupakan  sarana yang sangat penting dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  yang semakin dinamis dengan spektrum yang luas.  Paradigma  ini  memberikan  ruang yang luas bagi perkembangan demokratisasi  lokal,  keanekaragaman daerah  maupun  kultur  lokal.  Dinamika ini menuntut pula perubahan dalam cara berhukum,  yang  tidak  hanya  dalam ranah  peraturan  perundang-undangan saja,  namun  jauh  lebih  luas  dari  itu yakni  bagaimana  melaksanakan  hukum untuk kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan. Pembangunan hukum yang
responsif,  akomodatif,  dan  rasional
merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yag bersih dan
berwibawa. Pembangunan hukum harus dilakukan  secara  pararel  terhadap  tiga komponen  utama  dalam  hukum  yang meliptui materi hukum, aparatur pelaksana  hukum  dan  budaya  hukum masyarakat.
Menurut  Ade  Saptomo 12 produk peraturan  perundang  undangan  yang saat  ini  selalu  mendapat  banyak  protes dari masyarakat dianggap tidak
mengakomodasi  keberagaman  tersebut, dan meninggalkan nilai-nilia kebersamaan. Kebersamaan itu
merupakan the  virtual  of  pancasila.
Oleh  sebab  itu,  peratuarn  tersebut  telah dianggap cacat ideologis karena dianggap sudah menjauh dari ideologi/falsafah bangsa.
Pergaulan  hidup  dari  rakyat  yang bersifat  desa  itula  sebagai  sumber  yang primer  yang  menjadi  poko  pangkal lahirnya  Pancasila.  Menurut    Bung Karno,  Pancasila  itu  jika  di  “Peras” hingga  patisarinya,  akan  tinggal  dasar permulaan yaitu biji embrionya pancasila  yaitu  gotong  royong.  Paham gotong  royong  inilah  yang  tidak  lain
12 Ade Saptomo, Akomodasi Keberagaman ke dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, di dalam Memahami Hukum ; dari Konstruksi sampai implementasi ,  Editor  Satya  Arinanto,  dan  Ninuk Triyanti, Jakarta; Rajawali Press, 2009, hal. 38-39
adalah  paham  Indonesia  asli,  yang dirasakan  sungguh-sungguh  sebagai pedoman  hidup  dari  bangsa  Indonesia. Di  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat Desa, serangkaian praktik gotong royong  masih  amat  kuat,  di  mana sosialisme, demokrasi,
dan nasionalisme masih terlihat di desa-desa nusantara. 13
Desa  dalam  segala  tindakan  di Seluruh  Indonesia ialah  masyarakat  asli Indonesia,  di  mana  bangsa  Indonesia dari  bermacam-macam  suku  hidup bersama  dalam  sesuatu  lingkungan kecil.  Dilihar  dari  sudut  ilmu  sosiologi, yaitu  ilmu  masyarakat,  maka  desa  itu menurut  sarjana  Tonnies  tergolong masyarakat yang bersifat “Gemeinschaft” dimana  para  warga desa  saling  terkaitan  oleh  perasaan persatuan  yang  erat.  Menurut Ter Haar, dalam  buku “Inleiding  tot  adat  recht” Desa  diartikan  sebagai  gerombolan manusia  yang  tetap  dan  teratur  dengan pemerintahan dan kejayaan materiil dan imateriil sendiri.
Selain  ragam  sebutan  desa  juga beragama  sifatnya  untuk  penyebutan desa yang ada diwilayah nusantara; 14
13 Ibid. hal. 41
14 Surianingrat, BPHN, 1981
Tabel 1 Sebutan Hukum Adat Nusantara No  Provinsi Nama Masyarakat 1 Aceh Kampung, Mukim, gampong, jurang, kute 2 Sumatera
Utara
a. Sumater
a Timur
b. Tapanuli
Marga, Kuria Kampung (lorong/Wek), Huta Negeri 3 Sumatera Barat Nagari 4 Riau Kampung, Dusun 5 Sumatara Selatan Marga 6 Jambi Marga,  Kemedapaan, Dusun
7 DKI Jakarta  Kelurahan, Wijk
8 Jawa Barat Desa, Kampung 9 Jawa Tengah, Desa, Kukuh
10 Yogyakarta Desa
11 Jawa Timur   Desa,
Kampung, Dukuh 12 Kalimantan Barat Kampung 13 Kalimantan Tengah Kampung, Kademangan 14 Kalimantan Selatan Kampung, Kademangan 15 Kalimantan Kampung
Timur 16 Sulawesi Utara Desa, Kampung 17 Sulawesi Tengah Kampung, Woma 18 Sulawesi
Tenggara
Desa 19 Sulawesi Selatan Gabungan  Kampung, Desa Gaya Baru 20 Bali Bua 21 Nusa
Tenggara Barat Desa, Perbekel 22 Nusa Tenggara Timur Banjar 23   Maluku a. Maluku Tengah dan Tenggara b. Maluku Utara Desa Desa Gaya Baru 24 Irian Barat Negeri, Kampung,
Kare
Desa  selalu  mengandung  dasar asal  usul,  mungkin  dasar  keturunan ataupun ikatan darah, serta mengandung dasar  teritorial,  dasar  kediaman  atau ikatan  daerah.  Pada  masyarakat  jawa,
Desa tidak lagi berdasarkan anasir darah tetapi  lebih  bersifat  ikatan  kedaerahan. Di  Aceh,  Gampong,  lebih  dipengaruhi oleh  ikatan  keturunan  atau  kewargaan  ( stamverband).  Di  Bali,  dan  Madura, Desa  lebih  didasarkan  pada  ikatan kediaman bersama dimana rasa kekeluargaan sudah mulai menipis.
Desa  sebagai  sebuah  wilayah yang memiliki pola pemerintahan tersendiri  dan  berbeda  diantara  Desa- Desa  yang  ada  didaerah  lain,  artinya setiap  daerah  memiliki  ciri  khas tersendiri.  Untuk  itu,  pemimpin  setiap Desa haruslah memiliki sebuah kepribadian  memimpin  yang  cakap  dan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat  yang  dipimpinnya  untuk menciptakan  sebuah  keadaan  yang nyaman  dan  tentram.  Maka  agar  hal tersebut  dapat  terwujud  diperlukanlah sebuah  aturan  untuk  menjaga  prilaku dari  masyarakat  adat  yang  disebut dengan  desa.  Peraturan  yang  berlaku pada  masyarakat  Desa,  dalam  bentuk tertulis maupun sebuah ketetapan bersama yang tidak tertulis.
1. Implementasi Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia dalam mewujudkan Negara Sejahtera
Legal  drafting  adalah  kata  lain dalam  bahasa  inggris  yang  artinya
pembentukan peraturan perundang- undangan yaitu  proses  pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, tehnik penyusunan,  pembahasan,  pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan.Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau pejabat  yang  berwenang  dan  mengikat secara  umum.  Peraturan  Perundang- undangan  ini  sebagai  aturan  hukum hasil  proses  pengambilan  keputusan hukum berisi materi muatan dan bersifat pengaturan (regelling).
Peraturan  Desa  (Perdes)  secara konseptual merupakan salah satu bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang diakui dan memiliki daya keberlakuan di Indonesia dalam yurisdiksi  tertentu.  Dalam  konteks Perdes,  maka  hanya  memiliki  daya keberlakuan  melingkupi  wilayah  desa yang menyusun. Dengan kata lain tidak dapat  berlaku mutatis  mutandis bagi desa lainnya.
Peraturan desa merupakan peraturan  yang  dibuat  dari,  oleh  dan untuk masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam  penyusunan  Perdes  hendaknya menggunakan  prinsip  atau  pendekatan
partisipatif.  Artinya,  semua  warga  desa
berhak dan difasilitasi
dalam
memberikan  masukan  terhadapa  Perdes yang  akan  disusun.  Dengan  demikian. hasilnya betul-betul menjawab kebutuhan  warga  desa  bukan  sekedar formalitas  belaka.  Penyusunan  perdes menjadi  proses  yang  harus  dilalui bersama bagi BPD dan pemerintah desa. Kebanyakan kebijakan desa yang selama  ini  dibuat  dikerjakan  secara topdown. Model  penyusunan  perdes secara
partisipatif mencoba mengembalikan  hak  warga  masyarakat dalam  menyusun  kebijakan,  yakni  hak mengeluarkan pendapat dan musyawarah Dalam kaidah legaldrafting
penyusunan  Perdes,  ada  3  (tiga)  asas pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan  fundamental  yang  mutlak harus  diperhatikan,  termasuk  dalam penyusunan Perdes sebagai berikut: 1. Asas lex  superior  derogat  lex inferiori :
2. Asas lex  specialis  derogatelex generalis :
3. Asas lex  posterior  derogatelex priori:
Peraturan  Desa  ialah  produk hukum  tingkat  desa  yang  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa (Pasal  55  PP  No  72  tahun  2005). Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Perundang-Undangan mengklasifikasikan Peraturan Desa
sebagai  sala  satu  bentuk  Peraturan Daerah  sebagai  produk  hukum  daerah sebagaimana disebutkan padaPasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:
a) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal  8  (1)  menyebutkan  bahwa Jenis  Peraturan  Perundang-undangan selain  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas perintah Undang-Undang,
Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,
Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau yang setingkat.
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  tahun  2005,  Peraturan  desa yang  wajib  dibentuk  adalah  sebagai berikut :
1. Peraturan  Desa  tentang  susunan organisasi dan tata kerja
pemerintahan  desa  (pasal  12  ayat  5 );
2. Peraturan  Desa  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3)
3. Peraturan  Desa  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2);
4. Peraturan  desa  tentang  pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
5. peraturan desa tentang pembentukan
Bdan  Milik  Usaha  Desa  (pasal  78 ayat  2),  apabila  pemerintah  desa
membentuk BUMD;
6. Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2)
7. Peraturan  desa  tentang  Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2)
Selain  peraturan  desa  yang  wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat  membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan  lebih  lanjut  dari  peraturan daerah  dan  perundang-undangan  lainya yang  sesuai  dengan  kondisi  sosial budaya setempat, antara lain:
a) peraturan desa tentang pembentukan panitia  pencalonan  dan  pemilihan kepala desa
b) Peraturan  desa  tentang  penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
c) Peraturan  desa  tentang  penentuan tanda  gambar  calon,  pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
d) Peraturan  desa  tentang  pemberian penghargaan  kepada  mantan  kepala desa dan perangkat desa
e) Peraturan  desa  tentang  penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan
kekayaan desa.
f) peraturan  desa  tentang  pungutan
desa.
Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan  Desa  masyarakat  berhak memberikan  masukan  baik  secara  lisan maupun  tertulis  (Pasal  57  PP  No  72 Tahun  2005),  dan  Peraturan  Desa disampaikan  oleh  Kepala  Desa  lepada Buapti/Walikota  melalui  camat  sebagai bahan  pengawasan  dan  pembinaan paling  lambat  7  hari  setelah  ditetapkan
(Pasal 58 PP No 72 Tahun 2005).adapun Rancangan Peraturan
Desa  tentang  APBDesa  yang  telah disetujui  bersama  sebelum  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  paling  lama  3  (tiga) hari  disampaikan  oleh  Kepala  Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi. 15
Untuk  melaksanakan  Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan  Kepala  Desa  (Pasal  59 ayat(1)  PP  No.72  Thun  2005).  Secara umum  ada  beberapa  langkah  maju dengan  implementasi  regulasi  tersebut, antara lain: 16
1. Adanya penegasan tentang urusan
pemerintahan yang menjadi
15 Lihat PP No 72 tahun 2005 16 Sadu  Wasistiono  dan    M  Irawan  tahir, Prospek  Pengembangan  Des a,  Bandung;  Fokus Media, 2007. hal. 138-139.
kewenangan Desa, termsuk urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan  pengaturanya  lepada Desa beserta rinciannya 2. .Adanya penegasan tentang besaran  pendapatan  Desa  yang berasal dari bagian dari bagi hasil pajak  dan  dana  perimbangan sebesar  minimal  10  %  dari  dana yang diterima oleh Kabupaten/Kota 3. Adanya upaya memperbaiki manajemen  Pemerintahan  Desa dari manajemen tradicional menjjadi  manajemen  yang  lebih moderen  melalui  pengangkatan Sekertaris Desa menjadi PNS atau pengisian  Sekertaris  Desa  dari PNS yang memenuhi persyaratan. 4. Adanya upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan para perangkat  desa  termasuk  Kepala Desa, melalui penegasan pendapatan  desa  minimal  sebesar Upah Regional Minimum Kabupaten/Kota Ketentuan tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Keputusan diatur dalam Pasal 43sampai
Pasal  63.  Hanya  saja  di  dalam  UU  No 12  tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  tidak menyebutkan  secara  jelas  dan  pasti proses  pembentukan  peraturan  desa, akan  tetapi  dapat  kita  artikan  bahwa standarisasi pembentukan peraturan perundang  undangan  berlaku  mutatis mutandis terhadap pembentukan peraturan  desa.Menurut  Permendagri No  29  tahun  2006  tentang  Pedoman
Pembentukan dan
Mekanaisme Penyusunan  peraturan  Desa,  disebutkan bahwa Peratudan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan  yang  dibuat  oleh BPD bersama Kepala Desa.
Adapun jenis perundang- undangan  pada  tingkat  Desa  meliputi;
Peraturan  Desa  dan  Peraturan  Kepala
Desa  (Pasal  3  Permendagri  No  29
Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanaisme
Penyusunan  peraturan  Desa  )  Inisiatif penyusunan  sebuah  Peraturan  Desa hanya  dapat  dilakukan  apabila  terdapat permasalahan  yang  pencegahan  atau pemecahannya  memang  benar-benar memerlukan  sebuah  Peraturan  Desa baru.  Peraturan  Desa  baru  dapat diprakarsai  oleh pemangku kepentingan terkait  dengan  masalah  yang  sedang dihadapi,  baik  itu  lembaga/instansi pemerintah,  BPD,  lembaga  pendidikan,
organisasi  non  pemerintah,  maupun kelompok masyarakat itu sendiri.
Dalam proses pengambilan keputusan  didesa  ada  dua  macam keputusan,yakni:
a) Keputusan-keputusan yang beraspek sosial,  yang  mengikat  masyarakat secara  sukarela,  tanpa  sanksi  yang jelas,
b) keputusan-keputusan  yang  dibuat oleh  lembaga-lembaga  formal  desa yang  dibentuk  untuk  melakukan fungsi penmabilan keputusan.
Peraturan  Desa  adalah  produk hukum  tingkat  desa  yang  ditetapkan oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Peraturan  desa  merupakan  penjabaran lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dengan memperhatikan  kondisi  sosial  budaya masyarakat desa setempat.
Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pemerintahan desa menghasilkan Peraturan  Desa.Peraturan  Desa  ini diterapkan  dalam  masyarakat  Desa sehingga masyarakat Desa harus diakomodir  baik  oleh  Kepala  Desa maupun BPD. Dalam Negara Demokrasi, Peraturan Desa  yang dibuat oleh  Kepala  Desa  bersama  BPDharus
memiliki  karakter  responsif.  Aspirasi rakyat  diakomodir  baik  oleh  Kepala Desa  maupun  BPD  dalam  tahapan- tahapan  legislasi  yaitu  inisiasi,  sosio- politik dan yuridis.
Menurut  Ali  Fauzan,  Secara umum,  proses  pembuatan  Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni: 17

## a. Tahap Inisiasi
Pada  tahap  inisiasi  ide  atau gagasan  dalam  pembuatan  Peraturan Desa dapat  datang dari  dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya  dari  BPD,  maka  rancangan tersebut  diserahkan  kepada  Kepala Desa,  begitu  juga  sebaliknya  apabila usulan  tersebut  datangnya  dari  Kepala Desa  maka  rancangan  Peraturan  Desa diserahkan kepada BPD. Untuk membahas  pendapat  tersebut  apabila usulan  tersebut  disepakati  perlu  adanya Peraturan  Desa,  maka  hasil  rapat tersebut  dijadikan  hasil  pra-Rancangan Peraturan Desa.
Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan  Peraturan  Desa  menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris  BPD  membuat  Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan
17 Ali Fauzan, Op.Cit. hal. 81-85
kepada  Kepala  Desa  dalam  bentuk tulisan  guna  mendapat  persetujuan untuk  menjadi  Peraturan  Desa.  Setelah Kepala  Desa  menerima  Rancangan
Peraturan Desa, Kepala desa mengadakan  rapat  bersama  dengan perangkatnya guna membahas
Rancangan  yang  disampaikan  oleh BPD.
b. Tahap Sosio-Politis
Rancangan  Peraturan  Desa  yang telah  diterima  oleh  Pemerintah  Desa, diadakan  pembahasan  dalam  rapat gabungan  antara  BPD,  Kepala  Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat  Desa  tersebut  dimaksudkan untuk  menampung  aspirasi  masyarakat sehingga  dalam  pelaksanaannya  nanti Peraturan Desa dapat diterima.
Dalam  rapat  pembahasan  ketua BPD  memberikan  penjelasan  mengenai latar  belakang  dan  tujuan  dibuatnya Peraturan  Desa.  Dalam  rapat  tersebut diadakan  Tanya  jawab  Kepala  Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum  diadakan  rapat  pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam
Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa adalah kepala Desa.
Rancangan  Peraturan  Desa  yang diajukan  bermula  dari  satu  pendapat atau  satu  pandangan  dari  pihak  BPD, setelah  dibahas  bertemu  dengan  Kepala Desa,  sekretaris  Desa  dan  perangkat Desa  lainnya  sehinnga  menghasilkan kesepakatan  bersama,  maka  Peraturan Desa  yang  diajukan  selalu  mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan  Desa,  sehingga  Peraturan Desa  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi aspirasi  masyarakat  dan  menyangkut kepentingan  umum.  Setelah  diadakan pembahasan  yang  mendalam  maka dapat  diambil  sebuah  keputusan  dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut  menjadi  sebuah  Peraturan Desa.  Pengambilan  keputusan  tentang Peraturan  Desa  biasanya  dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup
kemungkinan diadakan voting.
c. Tahap Yuridis.
Setelah rancangan tersebut mendapat  persetujuan  dari  semua  pihak untuk  dijadikan  Peraturan  Desa  maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama  BPD  menetapkan  Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal  55 ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun
2005  tentang  Desa.  Peraturan  Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa.  Peraturan  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  Peraturan  Desa  dilarang bertentangan dengan kepentingan umun dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  tolok  ukur  di  atas, sebuah  Peraturan  Desa  yang  dibuat merupakan cikal bakal Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh  masyarakat  baik  yang  bersifat Populi  yakni,  karena  mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk  di  daerah.  Efektif  yakni karena  peraturan  yang  dibuat  itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak banyaknya kepentingan  masyarakat  dan  senantiasa sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat.
Pembentukan Peraturan Desa yang sesuai standarirasi
pembentukannya  baik  secara  filosofis, sosiologis,  dan  yuridis  formal  maka akan  mengahasilkan  peraturan  desa
yang  akomodatif  dan  efesien  untuk diterapkan dalam masyarakat. Peraturan Desa  yang  pada  prinsipnya  sebuah peraturan dasar yang mengatur kehidupan  masyarakat  terbawah  dari sistem masyarakat di Indonesia, sebenarnya  lebih  dapat  memantau  dan menerapkan  aturan  yang  langsung berkaitan  dengan  masyarakat.  Jika peraturan desa yang dibentuk merupakan  kelanjutan  dari  peraturan yang  lebih  tinggi  darinya,  maka  apa yang  ingin  dicapai  dari  aturan  yang dibentuk  oleh  pemerintah  yang  lebih tinggi  dapat  terwujud  karena  telah dilaksanakan  secara  lanngsung  yang menyentuh  kehidupan  masyarakat  di desa.

## D. Penutup
Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat  istiadat,  bahasa,  agama,  suku  dan pakaian  dan  sebagainya.  Sehingga Ungkapan Bhineka
Tunggal Ika menjadi  ungkapan  yang  tepat  untuk masyarakat  Indonesia.Terbukti  bahwa penyeragaman  tata  kelola  pemerintahan pada  tingkat  Daerah  hingga  Tingkat Desa  telah  menghancurkan  tata  kelola masyarakat  lokal  yang  kaya  akan keanekaragaman  warisan  budaya  dan
tradisi  pemerintahan  yang  khas  di Indonesia.
haruslah  mencerminkan  sebuah Peraturan yang demokratis untuk mewujukan  sebuah  masyarakat  yang demokratis  dan  sejahtera  sebagaimana tujuan dari Teori Welfare state.
Berdasarkan kajian diatas, penulis
memberikan
Rekomendasi dalam beberapa hal;
1. Perlu  diadakannya  pengaturan  yang lebih  jelas  dan  terperinci  mengenai kedudukan  Pemerintah  Desa  dan Peraturan Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena telah  banyak  perubahan  struktur ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi sehingga ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  Desa  tidak  lagi dapat menampung aspirasi dan situasi masyarakat Indonesia saat ini.
2. Dalam pemerintahan masyarakat lokal  yang  dinamakan  desa  harus diberikan ruang dan kebebasan dalam memerintah  masyarakatnya  sesuai dengan  karakteristik  masyarakat  adat yang  ada  didaerah  tersebut,  yang selama  ini  kita  hanya  menemukan beberapa daerah saja yang memberlakukan konsep pemerintahan lokal madani,
selebihnya  hanya  sampai  batasan pengaturan  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan.
3. Direkomendasikan
kepada
pemerintah  dan  DPR  RI  harus  lebih memperhatikan  masyarakat  tingkat
Desa, karena sebenarnya yang
melaksanakan  dan  berkenaan  secara langsung terhadap peraturan perundang-undangan adalah
masyarakat tingkat desa.
4. Direkomendasikan untuk segera
memberikan  pengaturan  yang  jelas tentang  bagaimana  apabila  sebuah peraturan  desa  itu  bertentangan denga peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  seperti  apa pengujian  dan  pencabutannya  harus dipertegas.
Daftar Kepustakaan
Buku
Ade Saptomo, 2009, Akomodasi Keberagaman ke dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, di  dalam Memahami Hukum ; dari Konstruksi  sampai  implementasi ,
Editor  Satya  Arinanto,  dan  Ninuk Triyanti, Jakarta; Rajawali Press.
BN.  Marbun,  2010, Otonomi  Daerah
1945-2010;  Proses  dan  Realita,
Jakarta; PT. Pustaka Sinar
Harapan.
Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-Undangan  Indonesia , Cetakan Pertama,Jakarta, Ind.
Hill. Co. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  1998, Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya , Yogyakarta: Kanisius. Sunaryati Hartono, 1998, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung; Alumni. Sadu  Wasistiono,  dan  M.Irawan  Tahir, 2007, Prospek PengembanganDesa . Bandung; CV Fokus Media. Solly  Lubis,  1989, Landasan  dan Teknik Perundang-Undangan ,
Bandung: Mandar Maju.
Sadu  Wasistiono  dan    M  Irawan  tahir, Prospek  Pengembangan  Des a, Bandung; Fokus Media, 2007.

## Terbitan Ilmiah
Ali  Fauzan,  Tesis, Implementasi Peraturan  PemerintahNomor  72 Tahun  2005  Tentang  DesaTerkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan DesaDalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan  DesaDi  Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes,
Semarang,  Pasca  Sarjana  Ilmu
Hukum UNDIP, 2010

## Internet
AA.  Oka  Mahendra, Harmonisasi Peraturan  Perundang-Undangan , http://www.djpp. depkumham.go.id/htn-dan- puu/421-harmonisasi-peraturan-
perundang-undangan. html
diakses tanggal 7 Desember 2014.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa
Peraturan  Pemerintah Nomor  72  tahun 2005 tentang Desa
Permendagri No  29  tahun  2006  tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanaisme Penyusunan peraturan Desa.