## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS PERKAWINAN DAN HAK ANAK DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
Oleh: Tioma R. Hariandja, S.H., M.H. Supianto, S.H., M.H.

## Abstract
Based to The relegoius official files of Wuluhan district about public interest to follows program  of “Itsbat  Nikah”  in  district Wuluhan  since 2015  until  2016  there  was  an increase.  At  first  people  timidly  followed  the  socialization of  “Itsbat  Nikah” by The relegoius  official  of  Wuluhan  district,  but over  time the  people interest  to  followed, especially from poor society. Case endorsement (Itsbat) Nikah is the marriage which was held by a religion but not recorded in Pegawai Pencatat Nikah(PPN) submitted by the couple of marriage or by her husband or by his wife or by their children or  by some person interst which document of marriage them. They must submit to court of religion on the district were them stay. The effectiveness of the law is the process of the law became effective.  The  situation  can  be  reviewed  on  the  basis  of  some  measure  of  effectiveness, namely:  Rules  or  Regulations  applicable  (Law);  Law  Enforcement  (Personnel  of Government); Facilities and amenities; Society and Culture. Results of analysis that’s the rule  of  law  is  already  complete  from  the  mandate UUD 1945, UU  No.  1/1974  About Marriage  and  all  Regulation of  Legislation  that  supports,  must  do “Itsbat  Nikah” to thepeople who don’t recomended by Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Keywords : Effectiveness, Itsbat Nikah, Marriage

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Wuluhan  pada  tahun  2015 mengadakan  itsbat  nikah  sebanyak sembilan puluh sembilan pasangan suami dan istri dari masyarakat tidak mampu dan belum  memiliki  akta/buku  nikah.  Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya akta nikah. Mereka menganggap  pernikahan  mereka  sudah sah.  Meskipun  tanpa  akta  nikah,  karena pernikahan  mereka  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  agama  (syariat islam).  Padahal  ketika  pasangan  suami istri tidak memiliki akta nikah, maka akan memunculkan  banyak  permasalahan dikemudian  hari.  Seperti  tidak  bisa mengurus  akta  lahir  anaknya  yang  dapat menimbulkan  hilangnya  hak  anak,  baik dalam hak waris maupun hak-hak lainnya (memperoleh  pendidikan,  hidup  yang layak dan pekerjaan formal).
Undang-undang  Nomer  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  merupakan Undang-undang  yang  dijadikan  rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan  yang terkait  dengan perkawinan  atau  nikah,  talak,  cerai  dan rujuk.  Undang-undang  Nomer  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) memiliki aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah  Nomer  9  Tahun  1975
(selanjutnya  disingkat  PP  No. 9  Tahun 1975). Dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya,  serta  dijelaskan  juga pada  Pasal  2  ayat  (2)  Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Itsbat  Nikah  adalah  suatu  proses Pencatatan Nikah terhadap suatu pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama Islam. Pencatatan nikah dilaksanakan guna memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan  yang telah  dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan amanah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.  1  Tahun  1974.  Pada  dasarnya  tidak ditemukan  dalam  al-Qur’an  yang menjelaskan  tentang  perintah  pencatatan nikah dan  tidak  juga  hal  ini  dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pencatatan  nikah  ini  dilakukan  sebagai upaya  pemerintah  untuk  menertibkan pelaksanaan  perkawinan.  Dengan  adanya pencatatan  nikah  maka  pemerintah  akan lebih  mudah  mensensus  penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.
Pencatatan  Perkawinan  dalam pelaksanaanya  diatur  dalam  PP  No.  9 Tahun 1975  dan  Peraturan  Menteri Agama  No.  3  dan  4  Tahun  1975  bab  II pasal  2  ayat  (1) PP  No.  9  Tahun  1975,
pencatatan  Perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan  oleh  pegawai  pencatat, sebagaimana  dimaksud dalam  Undang Undang  No.  3  Tahun  1954,  tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
Perkawinan  yang  dicatatkan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan  Akta  Nikah  atau  Buku  Nikah merupakan  unsur  konstitutif  (yang melahirkan)  perkawinan.  Tanpa  akta perkawinan  yang  dicatat,  secara  hukum tidak  ada  atau  belum  ada  perkawinan. Sedangkan  menurut  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan  perkawinan  bukan  satu- satunya  alat  bukti  keberadaan  atau keabsahan  perkawinan,  karena  itu, walaupun  sebagai  alat  bukti  tetapi  bukan sebagai  alat  bukti  yang  menentukan sahnya  perkawinan,  karena  hukum perkawinan  agamalah  yang  menentukan keberadaan  dan  keabsahan  perkawinan. Fungsi  pencatatan  perkawinan  pada Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  bagi  pasangan  suami  istri  yang beragama  Islam  adalah  untuk  menjamin ketertiban hukum( legal order ).
Tidak  ada  yang  meragukan pentingnya  ketertiban  hukum  sebagai instrumen  kepastian  hukum,  kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Karena itu, bagi
pasangan  suami  istri  yang  telah melangsungkan  perkawinan  menurut hukum  agamanya    namun  belum  dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan,  dengan  terlebih dahulu  mengajukan  permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Dapat disimpulkan dari pembahasan  di  atas,  bahwa  suatu perkawinan yang boleh mengajukan itsbat nikah apabila perkawinan yang dilakukan menurut  hukum  agama  islam  (rukun  dan syarat perkawinan menurut syariat  Islam) dan  belum  tercatat  pada  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama (KUA).  Pasal  2 Ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan  kepercayaannya.  Dikuatkan  pada Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam(KHI) menyebutkan  :  “  Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.
Ketidak pahaman masyarakat akan aturan hukum/perundang-undangan tentang  pelaksanaan  itsbat  nikah, merupakan  salah  satu  faktor  urgensi. Pengetahuan  akan  pelaksanaan  itsbat nikah,  menyebabkan  masyarakat  enggan untuk  menikah  tanpa  memperoleh  akta nikah.  Kecamatan  Wuluhan  merupakan salah  satu  lokasi  yang  dipilih  Pengadilan Agama  Kabupaten  Jember  dalam
pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan itsbat nikah  tahun  2015.  Banyaknya  minat masyarakat  untuk  memiliki  akta  nikah, khususnya  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu,  mencerminkan  bahwa  sudah  ada kesadaran pencatatan. Hal inilah menjadikan  perlunya  kajian  bagaimana pelaksanaan  dan  efektivitas  pelaksanaan itsbat  nikah  di  Kecamatan  Wuluhan sebagai  tolak  ukur  ketercapaian  Sadar Hukum Pada Masyarakat.

## B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  ada  3  (tiga)  masalah  yang  dapat dirumuskan yaitu:
1. Bagaimana Prosedur Itsbat Nikah?
2. Bagaimana Pelaksanaan  Itsbat Nikah Di Kecamatan Wuluhan?
3. Bagaimana  efektivitas Pelaksanaan Itsbat  Nikah  Terhadap  Kekuatan Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak Di Kecamatan Wuluhan?

## III. PEMBAHASAN

## A. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah
Itsbat  berasal  dari  bahasa  Arab atsbata-yutsbitu-itsbatan yang  artinya adalah  penguatan.  Sedang  dalam kamus ilmiah  populer  kata  itsbat  diartikan sebagai  memutuskan  atau  menetapkan. Sedang  Nikah  dalam  kamus  hukum
diartikan  sebagai  akad  yang  memberikan faedah  untuk  melakukan  mut’ah  secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta’  dengan  seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan  atas  perkawinan  seorang  laki- laki  dengan  seorang  perempuan  sebagai suami  istri  yang  sudah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  agama  Islam yaitu  yang  sudah  terpenuhi  syarat  dan rukun  nikah.  Yang  terjadi  pada  masa lampau,namun  belum  tercatatkan  pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini pejabat KUA.
Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan  Agama  dalam  arti  bukan pengadilan  yang  sesungguhnya  dan diistilahkan  dengan  jurisdicttio  voluntair. Dikatakan  bukan  pengadilan  yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.  Perkara  voluntair  adalah  perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya  tidak  terdapat  sengketa, sehingga  tidak  ada  lawan.  Pada  dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan antara lain:
a. Penetapan  wali  pengampu  bagi ahli  waris  yang  tidak  mampu untuk melakukan tindakan hukum;
b. Penetapan Pengangkatan Wali;
c. Penetapan pengangkatan anak;
d. Penetapan nikah (itsbat nikah).
Itsbat  nikah  pada  awal  mulanya merupakan solusi atas berlakukannya UU No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Pasal  2  Ayat  (2)  yang  mewajibkan pencatatan  perkawinan,  karena  sebelum itu banyak perkawinan belum tercatat.
Perkawinan  yang  dicatatkan  oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama  Kecamatan  akan  diterbitkan  Akta Nikah  atau  Buku  Nikah  merupakan  unsur konstitutif  (yang  melahirkan)  perkawinan. Tanpa  akta  perkawinan  yang  dicatat,  secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan  menurut  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Akta  Nikah  dan pencatatan  perkawinan  bukan  satu-satunya alat  bukti  keberadaan  atau  keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti  tetapi  bukan  sebagai  alat  bukti  yang menentukan  sahnya  perkawinan,  karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan  keberadaan  dan  keabsahan perkawinan.  Fungsi  pencatatan  perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  bagi  pasangan  suami  istri  yang beragama  Islam  adalah  untuk  menjamin ketertiban hukum( legal order ).
Tidak  ada  yang  meragukan pentingnya  ketertiban  hukum  sebagai instrumen  kepastian  hukum,  kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Karena itu, bagi pasangan  suami  istri  yang  telah melangsungkan  perkawinan  menurut hukum  agamanya    namun  belum  dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan,  dengan  terlebih dahulu  mengajukan  permohonan itsbat nikah ke  Pengadilan  Agama. Sejalan dengan  kepastian  hukum  itsbat  nikah terhadap  status  perkawinan,  status  anak, maka  itsbat  nikah  juga  akan  memberikan kepastian  hukum  terhadap  stutus  harta perkawinan.
Dengan  adanya  itsbat  nikah, penyelesaian  sengketa  harta  perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  ada,  seperti ketentuan  Bab  VII  UU  Nomor  1  tahun 1974 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.  Pada  pasal  35  disebutkan bahwa  (1)  Harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta bersama;  (2)  Harta  bawaan  dari  masing- masing  suami  dan  istri  dan  harta  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam  pasal  36  dirumuskan bahwa:  (1)  Mengenai  harta  bersama, suami  atau  istri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak;  (2) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing, suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum  mengenai  hartanya.  Apabila pasangan  suami  istri  itu  perkawinannya putus  karena  perceraian,  maka  masing- masing  pihak  akan  mendapatkan  separoh dari  harta  bersama  (gono  gini)  yang mereka  peroleh  selama  dalam  ikatan perkawinan  sepanjang  tidak  ditentukan lain  dalam  perjanjian  kawin  (Pasal  37 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan jo .  Pasal  97 Kompilasi Hukum Islam).
Sesuai dengan pembahasan sebelumnya  bahwa  itsbat  nikah  hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada  bukti  dicatatkan  oleh  lembaga berwenang  yang  memenuhi  peraturan syara’,  tentunya  itsbat  nikah  yang dilaksanakan  akan  memberikan  kepastian hukum  terhadap  status  anak  yang dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut. dalam  hal  ini,  kepastian  hukum  tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:
a. Undang-undang  Dasar  Negara  RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1),  yaitu:  "Setiap  orang  berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan yang sah";
b. Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";
c. Pasal  2  ayat  (1),  yaitu  : "Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu"; d. Pasal  2  ayat  (2),  yaitu  :"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
e. Pasal  99  KHI,  Anak  yang  sah adalah:
1. anak  yang  dilahirkan  dalam atau  akibat  perkawinan  yang sah;
2. hasil  perbuatan  suami  isteri yang  sah  di  luar  rahim  dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah,  alasan  utama  para  pemohon mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ke Pengadilan  Agama  adalah  dalam  rangka mengurusan  Akta  Kelahiran  anak-anak mereka  di  samping  untuk  mendapatkan kepastian  hukum  perkawinan  para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua  (ayah-ibu)  ingin  memperjelas  status
anak-anak  mereka  yang  lahir  dari perkawinan  yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada  Akta  Kelahiran  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Catatan  Sipil  hanya  akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta  Kelahiran  anak-anak  yang  lahir  di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak  perempuan  ayahnya  tidak  dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya  apabila  ibunya  telah  meninggal dunia,  sedangkan  kepada  ayahnya  sulit untuk  menjadi  ahli  waris  dan  mewarisi harta ayahnya karena secara  yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya.
Apabila  ayahnya  memiliki  anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara  sah  dan  dicatatkan  pada Pegawai Pencatat  Nikah.  Penetapan  itsbat  nikah oleh  Pengadilan  Agama  antara  lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan. UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  menyebutkan  aturan  hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, antara lain berupa status -
hubungan  hukum,  pendidikan  dan perawatan,  pemeliharaan  dan  tindakan hukum,  dan  pemelihraan  hak  dan  harta bendanya. Sedang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal 98, 99, 104, 105,  dan  106.  Dan  upaya  mempertegas dalam  memberikan  perlindungan  anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam  sosiologi  hukum, hukum memiliki  fungsi  sebagai  sosial  kontrol, yaitu  upaya  untuk  mewujudkan  kondisi seimbang  di  dalam  masyarakat,  yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi  antara  stabilitas  perubahan  dalam masyarakat.  Selain  itu  hukum  juga memiliki  fungsi  sebagai  sarana  sosial engineering yang  maksudnya  adalah sebagai  sarana  pembaharuan  dalama masyarakat.  Hukum  dapat  berperan dalam  mengubah  pola  pikir  masyarakat, dari  pola  pemikiran  yang  tradisional  ke dalam pola pemikiran  yang rasional atau modern.
Efektivitas hukum  merupakan proses  bertujuan  agar  supaya  hukum berlaku  efektif.  Keadaan  tersebut  dapat ditinjau  atas  dasar  beberapa  tolak  ukur efektivitas.  Menurut  Soerjono  Soekanto, bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:
1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak Hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.
Berdasarkan  5 (lima)  faktor  diatas, maka  efektivitas  Pelaksanaan  Itsbat Nikah  Di  Kecamatan  Wuluhan  dapat terukur dan berikut prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah.
Perkara  pengesahan  (itsbat)  nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan  berdasarkan  agama  atau tidak  dicatat  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  yang  berwenang yang  diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau  istri,  anak,  wali  nikah  dan  pihak yang  berkepentingan  dengan  perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat  tinggal  Pemohon  dengan menyebutkan  alasan  dan  kepentingan yang jelas;
Tata  cara  proses  pemeriksaan permohonan itsbat nikah:
1. Jika  permohonan  itsbat  nikah diajukan  oleh  suami  istri,  maka permohonan  bersifat  voluntair, produknya berupa penetapan,
apabila  isi  penetapan  tersebut menolak  permohonan  itsbat  nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau  suami,  istri  masing-masing dapat  mengajukan  upaya  hukum kasasi;
2. Jika  permohonan  itsbat  nikah diajukan  oleh  salah  seorang  suami
atau  istri,  maka  permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak  mengajukan  permohonan sebagai pihak
Termohon, produknya  berupa  putusan  dan terhadap  putusan  tersebut  dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika  itsbat  nikah  dalam  angka  1 dan  2  tersebut  di  atas,  diketahui suami masih terikat dalam perkawinan  yang  sah  dengan perempuan  lain,  maka  istri terdahulu  tersebut  harus  dijadikan pihak  dalam  perkara,  apabila  istri terdahulu  tidak  dimasukkan,  maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika  permohonan  itsbat  nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak  yang  berkepentingan  harus bersifat kontensius dengan mendudukkan  suami  dan  istri dan/atau  ahli  waris  lain  sebagai Termohon;
5. Jika  suami  atau  istri  yang  telah meninggal  dunia,  maka  suami  atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan  mendudukkan  ahli  waris lainnya  sebagai  pihak  Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika  suami  atau  istri  tidak mengetahui  ada  ahli  waris  lain
selain  dirinya,  maka  permohonan itsbat  nikah  diajukan  secara voluntair,
produknya berupa
penetapan;
7. Jika  ada  orang  lain  yang mempunyai  kepentingan  dan  tidak menjadi  pihak  dalam  perkara permohonan  itsbat  nikah  tersebut pada  angka  1  dan  5,  dapat melakukan  perlawanan  kepada
Pengadilan Agama setelah mengetahui  ada  penetapan  itsbat nikah;
8. Jika  ada  orang  lain  yang mempunyai  kepentingan dan  tidak menjadi  pihak  dalam  perkara permohonan  itsbat  nikah  tersebut dalam  angka  2,  3,  dan  4  dapat mengajukan  intervensi  kepada Pengadilan  Agama  selama  perkara belum diputus;
9. Jika  pihak  lain  yang  mempunyai kepentingan  hukum  dan  tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat
nikah  tersebut  dalam  angka  2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah  diputus  oleh  Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan  perkawinan  yang  telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

## B. Data  Masyarakat  yang  mengikuti
Istbat Nikah di KUA Wuluhan
Menurut Data KUA Wuluhan, minat masyarakat  untuk  mengikuti  program Itsbat  Nikah  Massal  di  Kecamatan Wuluhan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ada peningkatan drastis. Pada awalnya masyarakat takut-takut mengikuti sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh KUA  Wuluhan,  namun  seiring  dengan informasi  dari  mulut  kemulut  diantara masyarakat  sendiri  dari  yang  sudah merasakan  manfaat  mengikuti  program sidang  Itsbat  Nikah  Massal,  membuat masyarakat  yang  dalam  kondisi  lemah ekonomi  mau  turut  serta  mengikuti program  ini.  Berikut  data  peningkatan minat  pemohon  Istbat  nikah  dari  tahun 2015  s/d 2016  (berdasarkan  data  KUA Wuluhan):

## KECAMATAN WULUHAN TAHUN 2015
N O DUSUN DESA JUM- LAH 1 GLUNDENGAN GLUNDENGAN 6 2 AMPEL AMPEL 23 3 TANJUNGREJO TANJUNGREJO 7 4 LOJEJER LOJEJER 16 5 KESILIR KESILIR 4 6 DUKUHDEMPO K DUKUHDEMPO K 4 7 TAMANSARI TAMANSARI 8 JUMLAH KESELURUHAN 68

## KECAMATAN WULUHAN
TAHUN 2016 N O DUSUN DESA
JUMLA H 1 TANJUNGSARI GLUNDENGAN 3 2 SUMBEREJO GLUNDENGAN 3 3 KRAJAN GLUNDENGAN 1 4 KRAJAN LOJEJER 11 5 KEPEL LOJEJER 4 6 GONDOSARI TAMANSARI 12 7 KEBONSARI TAMANSARI 9 8 GONDOSARI WULUHAN 1 9 DUKUH DUKUHDEMPO K 6 10 PURWOJATI DUKUHDEMPO K 9 11 WULUHAN DUKUHDEMPO K 5 12 KEPEL AMPEL 5 13 KRAJAN AMPEL 8 14 SAMBIRINGIK AMPEL 5 15 POMO AMPEL 4 16 KRAJAN WETAN TANJUNGREJO 4 17 KARANGSONO TANJUNGREJO 2 18 KRAJAN KESILIR 2 19 DEMANGAN KESILIR 5 JUMLAH KESELURUHAN 99

## C. Efektivitas  Pelaksanaan  Itsbat Nikah  di  Kecamatan  Wuluhan Kabupaten Jember
Efektivitas  hukum  merupakan proses  bertujuan  agar  supaya  hukum berlaku  efektif. Keadaan  tersebut  dapat ditinjau  atas  dasar  beberapa  tolak  ukur efektivitas.  Menurut  Soerjono  Soekanto, bahwa  faktor  tersebut  ada  lima,  yaitu: Aturan  atau  Perundang-undangan  yan berlaku (Hukum);  Penegak  Hukum (Aparatur  Pemerintah);  Sarana  dan Fasilitas;  Masyarakat  dan  Kebudayaan. Selanjutnya  penelitian  ini  akan  dianalisa juga  berdasarkan  faktor-faktor  tersebut, yaitu:
1) Aturan/ Perundang-Undangan (Hukum);
Aturan  yang  mengatur  Itsbat
Nikah :
a. Undang-Undang  Nomer  1 Tahun1974
Tentang
Perkawinan;
b. Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
c. Undang-undang  No.22  Tahun
1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan,  Nikah,  Talak  dan Rujuk; d. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## e. Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  UU  No.1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan; f. Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan Administrasi Pengadilan; 2) Penegak Hukum; Penegak Hukum dalam pelaksanaan Itsbat Nikah  adalah
Pengadilan  Agama  memang  merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi  orang-orang  Islam  dengan  lingkup kewenangan  (kompetensi)  yang  khusus pula,  baik  mengenai  perkara  yang ditanganinya  maupun  para  pencari keadilannya ( justiciabel) .
Khusus  kewenangan  Pengadilan Agama  di  bidang  perkawinan, dalam penjelasan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2006  terakhir  dirubah  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius)  ada  pula  yang  berupa permohonan  (voluntair).  Salah  satu perkara  permohonan  (voluntair)  yang
menjadi  kewenangan  pengadilan  agama adalah itsbat nikah .
Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat  nikah bagi  pengadilan agama  dalam sejarahnya  diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah  tangan sebelum  berlakunya  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan., jo.  Peraturan Pemerintah  tentang  Nomor 9  Tahun  1975;  penjelasan  pasal  49  ayat (2)  yang berbunyi:  “Mulai  berlakunya Peraturan  Pemerintah  ini,  merupakan pelaksanaan secara  efektif  dari  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan”  ,  serta dalam  Pasal  64  UU No.  1  Tahun  1974  yang  berbunyi  : “Untuk  perkawinan  dan  segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku  yang  dijalankan  menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.
Namun kemudian kewenangan ini berkembang  dan  diperluas  dengan dipakainya  ketentuan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI) pasal  7  ayat  (2)  dan  (3). Dalam ayat  (2)  disebutkan  :  ”Dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  akta nikah,  dapat  diajukan  itsbat nikahnya  ke  Pengadilan  Agamanya”. Pada  ayat  (3)  disebutkan  :  Itsbat  nikah yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan  ;  a.  Adanya  perkawinan  dalam rangka  penyelesaian perceraian;  b.
Hilangnya  akta  nikah;  c.  Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu  syarat  perkawinan;  dan  e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka yang tidak mempunyai  halangan perkawinan  menurut  Undang-undang nomor  1  Tahun 1974.  Dengan  melihat uraian dari pasal 7 ayat  (2) dan (3) KHI tersebut,  berarti bahwa  KHI  Telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik oleh UU  No.  1  Tahun 1974  tentang perkawinan  maupun  Undang-undang nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.
Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No. 14  Tahun  1970  beserta  penjelasannya menentukan  bahwa  adanya  kewenangan suatu  Peradilan  untuk  menyelesaikan perkara  yang  tidak  mengandung  unsur sengketa ( voluntair ) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan)  oleh  Undang- undang. Mengenai  itsbat  nikah  ini  ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA  tidak  bisa  membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan  adanya  nikah,  talak, cerai,  maupun  rujuk,  harus  dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan  Agama;  akan  tetapi  hal  ini berkaitan dengan  pernikahan  yang
dilaksanakan  sebelum  Undang-undang No.  1  Tahun  1974 bukan  terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.
Permohonan itsbat nikah diajukan ke  Pengadilan  Agama  oleh  mereka  yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan  Akta  Nikah  yang dikeluarkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  karena tidak  tercatat.  Permohonan itsbat  nikah yang  diajukan  oleh  Pemohon,  oleh Pengadilan  Agama  akan  diproses  sesuai ketentuan  hukum  acara.  Dalam  buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan  Agama  2008  yang  diterbitkan oleh  Mahkamah  Agung  RI  disebutkan “Pengadilan  Agama  hanya  dapat mengabulkan  permohonan itsbat  nikah , sepanjang  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  memenuhi  syarat  dan rukun  nikah  secara  syariat  Islam  dan perkawinan  tersebut  tidak  melanggar larangan  perkawinan  yang  diatur  dalam Pasal  8  s/d  Pasal  10  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  39  s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.
Atas  dasar  pengesahan  atau penetapan itsbat  nikah oleh  Pengadilan Agama  itu,  selanjutnya  oleh  pemohon akan  digunakan  atau  dijadikan  dasar untuk  mencatatkan  perkawinannya  pada Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan  itu  pula  Pegawai  Pencatat Nikah  akan  mengeluarkan  Buku  Nikah
atau  Kutipan  Akta  Nikah.  Menurut penjelasan  Pasal 49  Ayat  (2)  angka  22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah  diamandemen  dengan  Undang- Undang No. 3 Tahun 2003 dan terakhir di rumah  dengan  Undang-Undang  No.  50 Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama bahwa  salah  satu  kewenangan  atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang  perkawinan  adalah  pernyataan sahnya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  dijalankan menurut peraturan yang lain. Dan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, itsbat  nikah yang  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas pada  adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Berdasarkan  penjelasan  pasal undang-undang  tersebut  dan  ketentuan Pasal  7  Ayat  (3)  huruf  d  Kompilasi Hukum  Islam (KHI),  dapat  dipahami bahwa  permohonan itsbat  nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Sehingga  secara a  contrario ( mafhum mukhalafah ) perkawinan yang dilaksanakan  pasca  Undang-Undang  No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,
pengadilan agama tidak berwenang untuk mengitsbatkannya.
Kenyataan  di  masyarakat  masih banyak  ditemukan  perkawinan  yang dilakukan  pasca  berlakunya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama  dengan  berbagai sebab  dan  alasan  sehingga  mereka  tidak mempunyai Buku Nikah, yang kemudian dimohonkan itsbat  nikah ke  Pengadilan Agama.  Dari  kenyataan  tersebut,  jelas bahwa  pasangan  suami  istri  yang  tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya  tidak  tercatat  atau dicatatkan,  tidak  dapat  memperoleh  hak- haknya  untuk  mendapatkan  dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak- anak  mereka  tidak  akan  memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Kalaupun kemudian Kantor Catatan Sipil menerbitkan  Akta  Kelahiran,  akan  tetapi nama ayahnya tidak dicantumkan. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan  permohoan itsbat  nikah ke Pengadilan Agama.
Penetapan itsbat  nikah yang dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama  itu, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar  untuk  mencatatkan  perkawinan mereka  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama,  dan  selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku  Nikah  atau Kutipan  Akta  Nikah.
Kendala  utama  bagi  Pengadilan  Agama untuk  dapat  menjalankan  fungsinya secara  optimal  melakukan itsbat  nikah terhadap  perkawinan  yang  tidak  tercatat atau  dicatatkan  adalah  tidak  adanya payung hukum yang kuat.
3) Sarana dan fasilitas;
Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  di Kecamatan  Wuluhan  dilaksanakan  oleh KUA  Wuluhan  dengan  difasilitasi  oleh Kecamatan  Wuluhan,  sehingga  tidak menjadi  kendala  dalam  program pelaksanaannya.  Balai  Kecamatan  dibuat menjadi  ruang  persidangan  dan  pasutri bergantian  untuk  di  itsbat  nikahkan  dan disesuaikan  dengan  Mudin  masing- masing Dusun di Kecamatan Wuluhan.
4) Masyarakat;
Masyarakat awalnya ketika sosialisasi pada tahun 2015 tentang Itsbat Nikah  ini  tidak  begitu  berminat,  namun karena aparat KUA dan keaktifan Mudin
– Mudin dari KUA Wuluhan menyampaikan
kemudahan dalam prosedur pelaksanaan itsbat nikah massal ini.  Akhirnya  ketika  diadakan  kembali program  Itsbat  Nikah    Tahun  2016  oleh KUA  Wuluhan  masyarakat  Wuluhan sudah  tidak  ragu  lagi  untuk  turut  serta mengikuti  program itu.  Hasil  interview selain untuk legalitas rata-rata masyarakat mengikuti  itsbat  nikah  ini  untuk mendapatkan  Akta  Lahir  untuk  anak mereka  (90%).  Masyarakat  rata-rata
(99%)  merasa  tertolong  dalam  hal pengadaan itsbat nikah massal ini, karena meraka tidak repot harus ke Kota Jember.
Selain  itu  kebutuhan  mendesak untuk  memperoleh  akta  kelahiran  anak ini  membuat  mereka  membutuhkan proses  yang  cepat,  kalau  harus  ke  Kota Jember,  maka  penggurusannya  akan memakan  waktu  yang  lama  selain  itu untuk  karena  itsbat  nikah  massal  yang diadakan  KUA  Wuluhan  ini  untuk masyarakat  Tidak  Mampu  maka  mereka juga  memikirkan  berapa  anggaran  yang harus  dikeluarkan  sehingga,  hal  inilah yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus legalitas nikah mereka.
5) Kebudayaan.
Berdasarkan Data
Statistik, penduduk  di  Kecamatan  Wuluhan sebagian  besar  berbudaya  Jawa  dan mayoritas  beragama  Islam.  Sehingga mayoritas  masyarakat  Wuluhan  untuk melaksanakan  pernikahan  melalui  KUA. Kemungkinan  untuk  yang  belum memiliki buku nikah juga banyak karena adanya syarat nikah dalam Hukum Islam, untuk menikah tidak harus memiliki buku nikah yang wajib “syah”.
Menurut  penelitian  terdahulu, masyarakat  yang  berbudaya  Jawa  lebih cenderung  mau  menerima  pembaruan informasi  atau  pendidikan.  Sehingga sosialisasi  program  itsbat  nikah  di Wilayah  Wuluhan  akan  lebih  mudah
diterima  oleh  masyarakat  dan  untuk ketercapaian  atau  suksesnya  kegiatan 90% akan tercapai dengan baik.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kecamatan
Wuluhan terbagi menjadi  7  desa  yaitu  Desa  Lojejer,  Desa Ampel, DesaTanjungrejo,  Desa  Kesilir, Desa  Dukuh  Dempok,  Desa  Tamansari dan  Desa  Glundengan.  Desa  yang memiliki  luas  wilayah  terbesar  adalah desa  Ampel  yaitu  seluas  16,61  km2, sedangkan  desa  yang  memiliki  luas wilayah  terkecil  adalah  desa  Tamansari dengan  luas  wilayah  sebesar  10,34  km2. Seperti  pada  umumnya  wilayah  rural  di Kecamatan  lain  di  Kabupaten  Jember merupakan  wilayah  agraris,  sebagian besar  wilayah  Kecamatan  Wuluhan  di dominasi  persawahan  yang  menjadi  mata pencaharian terbesar masyarakat.
Menurut Data KUA Wuluhan, minat masyarakat  mengikuti  program  Itsbat Nikah di Kecamatan Wuluhan dari Tahun 2015  sampai  dengan  tahun  2016  ada peningkatan.  Pada  awalnya  masyarakat takut-takut  mengikuti  sosialisasi  yang diselenggarakan  oleh  KUA  Wuluhan, namun  seiring  dengan  informasi  dari mulut kemulut diantara masyarakat sendiri dari  yang  sudah  merasakan  manfaat mengikuti  program  sidang  Itsbat  Nikah Massal, membuat masyarakat yang dalam
kondisi  lemah  ekonomi  mau  turut  serta mengikuti program ini. Perkara pengesahan  (itsbat)  nikah  adalah  adanya perkawinan yang dilangsungkan
berdasarkan  agama  atau  tidak  dicatat Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada  pengadilan  tempat  tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas;
Efektivitas  hukum  merupakan proses  bertujuan  agar  supaya  hukum berlaku  efektif.  Keadaan  tersebut  dapat ditinjau  atas  dasar  beberapa  tolak  ukur efektivitas yaitu: Aturan atau Perundang- undangan  yan  berlaku(Hukum);  Penegak Hukum  (Aparatur  Pemerintah);  Sarana dan Fasilitas; Masyarakat dan Kebudayaan. Hasil analisa data penelitian aturan  hukum  sudah  lengkap  mulai  dari amanah  UUD  1945, UU  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dan  semua Peraturan  Perundang-Undangan  yang mendukung  wajibnya  pelaksanaan  Itsbat Nikah  ini  bagi  masyarakat  yang  baru melaksanakan nikah secara agama.
Pengadilan Agama sebagai Penegak Program Itsbat Nikah
aktif mengsosialisasi  kegiatan  ini,  sehingga tidak  menunggu  bola  (masyarakat  yang harus  ke  Pengadilan)  namun  menjemput
bola  dengan  mengadakan  program- program  itsbat  nikah  massal  di Kabupaten  Jember,  khususnya  di Kecamatan  Wuluhan  dengan  sebagai fasilitator  KUA  Wuluhan.  Partisispasi masyarakat  Wuluhan  akan  program  ini sangat  baik,  karena  menurut  penelitian terdahulu  masyarakat  Wuluhan  adalah masyarakat yang terbuka untuk pembaruan  dan  pendidikan.  Selain  itu aparat  dan  peran  tokoh  masyarakt  juga sangat membantu pelaksanaannya.
Sehingga  ukuran  efektivitas  pelaksanaan Itsbat  Nikah  Massal  di  Kecamatan wuluhan  dapat  dikatergorikan  tercapai 90%  dengan  baik  pada  masyarakat Wuluhan.

## B. Saran
Harapannya  dengan  tercapainya efektivitas  pelaksanaan  Itsbat  Nikah Massal di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember  ini,  dapat  ditiru  oleh  Kecamatan lainnya  di  Kabupaten  Jember.  Bagi masyarakat  dan  aparatur  negara  terutama dari  KUA  Kabupaten  Jember  demi keefektivitasan  program  Itsbat  Nikah  dan legalitas  Perkawinan,  maka  jangan menghindari  legalitas,  karena  dengan legalitas suatu perbuatan dapat mengakibatkan kemudahan dalam melakukan  perbuatan  hukum  lainnya. Dengan  menganggap  sepele  suatu legalitas mengakibatkan kegiatan-kegiatan
hukum  yang  membutuhkan  legalitas lainnya tidak dapat dilakukan.
Dalam  legalitas  perkawinan,  tanpa legalitas (surat nikah), maka menghambat memperoleh legalitas lainnya seperti Akta Kelahiran,  Kartu  Tanda  Penduduk,  Kartu Keluarga dan akibat-akibat lainnya. Tanpa legalitas  Perkawinan,  maka  tidak  ada kekuatan hukum untuk melaksanakan hak dan  kewajiban  bagi  para  pihak,  sehingga dapat  merugikan  salah  satu  pihak(suami, istri, anakmaupun ahli waris).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Kamil  Ahmad, Kedudukan  Anak  di Dalam Hukum Indonesia , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
Muchtar  Kamal, Hukum  Perkawinan Dalam  Islam ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1998;
Rasyid  Sulaiman, Hukum  Perkawinan Dalam  Islam ,  Hidakarya  Agung, Jakarta, 1987;
Ramulyo  Idris , Hukum Perkawinan  di Indonesia ,  Pustaka  Sinar  Harapan,
1997;
Syarifudin  Amir , Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia , antara  fiqh munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan , Prenada Media,
Jakarta, 2006;

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946 tentang  Pentjatatan  Nikah,  Talak dan Rudjuk;
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU Nomer  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan;
Instruksi  Presiden  No.1  Tahun  1991 tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam;

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Tioma  Roniuli  Hariandja,  S.H.,  M.H., lahir  di  Ende  pada  Tanggal  15  April 1980,  adalah  Staf  Pengajar  Di  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Jember. Menempuh  pendidikan  S1  Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya (1999-2004)  dan  melanjutkan  S2  di Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum Universitas  Airlangga  Surabaya  (2004- 2007).  Di  Univ.  Islam  Jember  Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ). Aktivitas akademisnya selain menulis  dan  melakukan  penelitian,  juga pernah  mengikuti  beberapa  kegiatan ilmiah,  antara  lain  :  seminar  dan  diklat tingkat regional dan nasional.
Supianto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana  pada    Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Jember  dan  Magister Hukum  pada  Program  Magister  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jember tahun 2012.