ISSN 2798-0251, Vol 2, No 2, 2023, 121-134
Studi  Deskriptif:  Determinan  Teknologi,  Informasi  dan Komunikasi  dalam  Pengungkapan  LKPD  di  Indonesia (Descriptive  Study:  Determinants  of  Information  and Communication  Technology  in  Disclosure  of  LKPD  in Indonesia)
Wiwin Juliyanti Universitas PGRI Madiun, Madiun wiwin@unipma.ac.id

## Riwayat Artikel
Diterima pada 28 November 2022 Revisi 1 pada 7 Desember 2022 Revisi 2 pada 12 Desember 2022 Disetujui pada 15 Desember 2022

## Abstract
Purpose :  This  descriptive  study  aims  to  explain  technological determinants related to the disclosure of local government financial statements proxied in the variables of Telecommunications Network (X1),  Internet  Access  (X2),  Technology  Development  (X3),  e- Government  (X4),  Website  Accessibility  (X5),  Press  Visibility (X6), and E-Procurement (X7)
Method : A quantitative approach at the descriptive level is used in this study. The non-probability technique of the purposive sampling type obtained 450 observations from 150 samples of district local governments in Indonesia during 2017-2019 through documentation  and  literature  review  of  secondary  data.  Data analysis using SPSS software.
Results : The average level of telecommunications networks, quality of internet access, technology development, e-government, ease of website  accessibility,  and  the  frequency  of  procuring  goods  and services  online  for  Indonesian  local  governments  are  in  moderate numbers.
Limitations :  This  study  is  only  up  to  the  level  of  describing  the sample and using a limited number of ICT determinants. Some of the technological factor data used in this study are not detailed based on  the  district  government,  due  to  limited  information  obtained through  the  Ministry  of  Communication  and  Information  and  the Central Statistics Agency (BPS).
Contribution :  These  findings  contribute  to  central  and  regional governments  as  regulators  and  decision  makers  in  formulating policies to consider technological factors related to financial report disclosure in order to realize transparency and public accountability in a time-effective and cost-efficient manner.
Keywords : Technology,  Information      and  Communication Technology, Local Government, ICT, LKPD, Internet.
How  to  Cite: Juliyanti,  W.  (2023).  Studi  Deskriptif:  Determinan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengungkapan LKPD di  Indonesia.  Studi  Akuntansi,  Keuangan,  dan  Manajemen,  2(2), 121-134.

## 1. Pendahuluan
Perintah yang teramanatkan melalui undang-undang tentang standar baru pelaporan yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan perbedaan utama pada aspek pemberlakuan akuntansi berbasis kas menuju  akrual  tersebut  menjadi  penggerak  atas  meningginya  kebutuhan  dan  tuntutan  akuntabilitas lembaga  sektor  publik,  tidak  terkecuali  lembaga  pemerintahan  daerah.  Adanya  permintaan pertanggungjaaban  yang  semakin  kuat  dari  masyarakat  ini  juga  menjadi  solusi  pengurang  asimetri informasi  antara  pihak  pemegang  amanah  dan  pihak  pemberi  amanah,  dimana  masyarakatlah  yang
berhak dan berwenang meminta pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah tersebut. Sebelumnya, Laswad et al. (2005) melalui sampel penelitian yang meliputi berbagai negara juga telah menguraikan bahwa bentuk akuntabilitas dan transparansi local government dapat dilakukan lebih  mudah  setelah  adanya  perkembangan ICT ,  pemerintah  daerah  dapat  mempublikasikan  laporan keuangan  termasuk  kegiatan  disclosure  informasi  relevan  kepada  masyarakat  melalui ICT (media massa,  internet,  televisi,  dan  lain-lain).  Adanya ICT mampu  diterapkan  di  Indonesia  agar  informasi publik bersifat terbuka; ,mudah diakses oleh pengguna secara tepat dan cepat; serta efektif dan efisien dalam  hal  biaya  sejalan  dengan  dikeluarkannya  amanat Undang-Undang  Nomor    14    Tahun    2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik. Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan ICT merupakan determinan  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam financial  reporting karena memiliki  kepentingan dalam akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan intergenerational equity .
Tidak  bisa  dipungkiri,  sebagai  upaya  mewujudkan  akuntabilitas,  teknologi  informasi  maupun telekomunikasi (TIK) memegang peran vital bagi instansi pemerintahan. Pernyataan ini mengacu pada PP  RI  No  71  Tahun  2019 yang  mewajibkan  pemerintah  daerah  mengimplementasikan  sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  pada  manajemen  keuangan  dengan  melakukan  integrasi financial report menjadi bentuk kesatuan. Pelaporan akuntansi, belanja barang yang tertuang dalam procurement , program kegiatan rencana kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, dan pengelolaan pendapatan adalah beberapa jenis laporan yang harus disertakan dalam laporan terintegrasi.
Gambar 1. Anggaran Belanja TIK Pemerintah Indonesia Sumber: Kominfo (2020 )
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat  kita  paparkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir, kebutuhan pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin meningkat.  Angka 12.7  triliun  rupiah  pada  tahun  2016  membesar  hingga  menjadi  30.5  triliun  rupiah  pada  rencana anggaran  tahun  2021.  Rata-rata  kenaikan  belanja  yang  berkisar  pada  persentase  10%  setiap  tahun membuktikan bahwa segala tindakan dan perubahan yang terjadi di lingkungan pemerintah tidak lepas dari  adanya  pengaruh  perkembangan  teknologi,  khususnya  kategori ICT .  Revolusi  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan  TIK  untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,  transparan,  dan  akuntabel  serta  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  terpercaya.  Adanya tujuan tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  diatur  oleh Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan  Daerah.  Selanjutnya  ketentuan Pasal  293  dan  Pasal  330  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah memberikan  amanat  untuk  mengatur  Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.  Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12  tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mencabut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12,7 16,76 18,97 21,85 29,6 30,5 0 50
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Angka dalam Triliun Rupiah
Belanja TIK
PP Nomor 12 Tahun 2019 ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang  dikelola  sendiri  atau  pihak  lain,  maupun  kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah daerah.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tersebut  Pemerintah  Daerah  diwajibkan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 222 Ayat  1).  Gencarnya  wacana Information,  Communication,  and  Technology  revolution  p ada  era industri 4.0 memang menjadi kesempatan tersendiri bagi instansi pemerintah. Perkembangan ICT atau revolusi  TIK  memberikan  peluang  menciptakan  inovasi  dan  kreatifitas  bagi  lembaga  publik  untuk pembangunan aparatur negara lewat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government . Bentuk penyelenggaraan pemerintahan dengan landasan utama pemanfaatan ICT dengan tujuan memberikan layanan kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya adalah pengertian singkat dari konsep e- government .

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1 Determinan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pemikiran  McLuhan  mengenai  hubungan  antara  teknologi,  media,  dan  masyarakat  dikenal  dengan technological  determinism  beranggapan  bahwa  teknologi  bersifat  determinan  dalam  membentuk kehidupan manusia karena berpengaruh sangat besar kepada masyarakat. Hubungan antara teknologi dan masyarakat dapat dilihat dari perspektif sejauh mana perkembangan teknologi yang ada  mampu mengubah budaya organisasi. Fu (2013) mendefinisikan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai cakupan  dari  komputer,  internet,  dan  seluruh  sistem  pengiriman  elektronik  seperti  radio,  televisi, proyektor, dan lain-lan yang serupa. ICT juga diartikan sebagai paduan terintegrasi yang mengacu pada semua  teknologi  komunikasi  (internet,  telepon  seluler,  komputer,  jaringan,  perangkat  lunak, middleware , konferensi video, jaringan sosial, aplikasi, dan layanan media yang memungkinkan untuk diakses dalam bentuk digital ( Food and Agriculture Organization, 2016 )
Berdasarkan Gupta (2010) perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah melalui praktek e- governance berbasis Information and Communication Technology (internet, intranet, extranet, ERP, dan teknologi lain) yang mampu mempercepat arus informasi serta mengubah cara berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat. Chen et al. (2015) juga mengungkapkan bahwa ICT memiliki  komponen  yang  meliputi skill , software , application dan systems .  Selanjutnya elemen dari Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat meluas menjadi beberapa bagian seperti data, hardware , network , communication , information , procedures,  internet  acces,  cloud  computing , dan transaction

## 2.2 Jaringan Telekomunikasi (Telecommunication Networks)
Gijrath (2017) mengelompokkan layanan seperti Internet of Things (IoT) dan komunikasi Machine to Machine (M2M), alokasi frekuensi sinyal G, transmisi data seluler, dan layanan broadband pendukung jaringan  serat  optik  merupakan  kesatuan  dari telecommunication  networks .  Indonesia  mengatur Jaringan  telekomunikasi  sebagai  rangkaian  perangkat  telekomunikasi  dan  kelengkapannya  yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi dalam dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999.

## 2.3 Akses Internet (Internet Access)
Internet diartikan sebagai infrastruktur informasi global melalui sejarah rumit dan melibatkan banyak aspek teknologi, organisasi, dan komunitas hingga memiliki pengaruh tidak hanya pada bidang teknis komputer  namun  juga  penggunaan  perangkat  online  masyarakat  seluruh  dunia  ( Leiner  et  al.,  1997 ). Dalam hal ini internet juga dipandang sebagai diseminasi informasi dan media kolaborasi. Sehingga dapat disimpulkan, akses internet merupakan kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer dan perangkat lain untuk mengkakses World Wide Web.

## 2.4 Pembangunan Teknologi (Technological Development)
Secara sederhana teknologi dapat diartikan sebagai sebuah tools (alat), sedangkan ilmu pengetahuan sosial  humaniora  beranggapan  bahwa  teknologi  berawal  dari  hal  dan  keterampilan  menjadi  gagasan
yang  lebih  abstrak  ( Rip  &  Kemp,  1997 ).  Perubahan  dan  perkembangan  yang  masih  linier  dengan pembangunan  teknologi  ( technological  development )  diartikan Jaffe  et  al.  (2001) sebagai  proses penemuan,  inovasi,  dan  difusi  teknologi  secara  berkelanjutan.  Berdasarkan  definisi  perkembangan teknologi  secara  umum  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  teknologi  informasi  dan komunikasi ( ICT-Development ) merupakan kemajuan dari infrastruktur, keahlian maupun peningkatan pemanfaatan TIK yang diukur berdasarkan parameter tertentu.

## 2.5 Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)
Menurut Fang (2002) yang membahas mengenai E-government in Digital Era, konsep pemerintahan berbasis elektronik memiliki pengertian sebagai berikut:
“E-government is defined as a way for governments to use the most innovative information and communication technologies, particularly web-based Internet applications, to provide citizens and businesses with more convenient access to government information and services, to improve the  quality  of  the  services  and  to  provide  greater  opportunities  to  participate  in  democratic institutions and processes”
Sedangkan Wescott (2001) menjabarkan e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK)  untuk  mengelola  sumber  daya  pemerintah  secara  efektif  dan  efisien  untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih baik serta menyediakan kemudahan akses informasi kepada publik.

## 2.6 Aksesibilitas Web (Website Accessibility
Aksesibilitas  website  diartikan  sebagai  proses  tentang  bagaimana  cara  membuat  situs  web  dapat diakses oleh semua, temasuk bagi para penyandang disabilitas (Bradbard & Peters, 2010). Pendapat ini  juga  serupa  dengan Abanumy  et  al.  (2005) yang  menyatakan  bahwa  desain  inovatif,  menarik, mudah  diakses  semua  orang,  dan  nyaman  untuk  memeperoleh  informasi  merupakan  upaya perwujudan  situs  pemerintah  dengan  aksesbilitas  tinggi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  aksesibilitas website  adalah  kemudahan  dan  kenyamann  yang  ditawarkan  oleh  situs  resmi  pemerintah  daerah kepada masyarakat umum sebagai penelusur dan pembaca informasi.

## 2.7 Aksesibilitas Web (Website Accessibility
Aksesibilitas  website  diartikan  sebagai  proses  tentang  bagaimana  cara  membuat  situs  web  dapat diakses oleh semua, temasuk bagi para penyandang disabilitas (Bradbard & Peters, 2010). Pendapat ini  juga  serupa  dengan Abanumy  et  al.  (2005) yang  menyatakan  bahwa  desain  inovatif,  menarik, mudah  diakses  semua  orang,  dan  nyaman  untuk  memeperoleh  informasi  merupakan  upaya perwujudan  situs  pemerintah  dengan  aksesbilitas  tinggi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  aksesibilitas website  adalah  kemudahan  dan  kenyamann  yang  ditawarkan  oleh  situs  resmi  pemerintah  daerah kepada masyarakat umum sebagai penelusur dan pembaca informasi.

## 2.8 Visibilitas Media (Press Visibility)
Brighenti  (2007 )  menjelaskan  bahwa  visibilitas  harus  memenuhi  fitur  utama  seperti  hubungan, strategi, keadaan, dan proses. Kualitas visibilitas harus didukung dengan fakta, pengamatan, proses melihat, dan terlihat secara jelas. Sementara Thompson (2005) lebih menganggap visibilitas sebagai kaitannya dengan sesuatu yang dapat dilihat oleh sensorik langsung. Sedangkan pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menetapkan bahwa:
“Pers adalah lembaga sosial  dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya  dengan  menggunakan  media  cetak,  media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”
Lasswell (1948) juga menguraikan tiga fungsi media masa (press) yaitu sebagai pengawas lingkungan, penghubung  komponen  masyarakat,  dan  pentransmisi  warisan  sosial.  Berdasarkan  pengertian
mengenai  press  dan  visibility  tersebut  dapat  ditekankan  bahwa  visibilitas  pers  pemerintah  daerah adalah  tingkat  menonjolnya  pemberitaaan  media  massa  menggunakan  beragam  teknologi  tentang pemerintah daerah hingga mampu menjangkau masyarakat luas melalui komunikasi massa.

## 2.9 Belanja Elektronik Pemerintah (Government E-Expenditure)
Government expenditure atau government spending meliputi pembelian barang dan jasa, konsumsi, investasi publik, dan pembayaran transfer. Secara sempit pemerintah adalah pembeli barang dan jasa signifikan  yang  dapat  diukur  melalui  pengadaan  pemerintah  ( Audet,  2002 ).    Peraturan  Menteri Keuangan No 134/PMK/02/2012 tentang Klasifikasi Anggaran menjabarkan belanja barang sebagai berikut:
“Pengeluaran  untuk  pembelian  barang  dan/atau  jasa  yang  habis  pakai  untuk  memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang  dimaksudkan  untuk  diserahkan  atau  dijual  kepada  masyarakat  di  luar  kriteria  belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan”
Belanja barang juga digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu: Belanja Barang Operasional, Belanja Barang  Non  Operasional,  Belanja  Badan  Layanan  Umum,  dan  Belanja  Barang  untuk  Masyarakat. Lebih  lanjut,  dalam  perkembangannya  saat  ini  pemerintah  Indonesia  sudah  menerapkan  sistem  e- procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui sistem Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik (LPSE).

## 3. Metode penelitian

## 3.1 Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  mencakup  semua  Pemerintah  Daerah  yang  ada  di  Indonesia,  terdiri  dari pemerintah daerah tingkat I (provinsi), pemerintah daerah tingkat II (kabupatenn dan kota). Sugiyono (2013) nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan  sama  bagi  setiap  unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Teknik nonprobabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling yang dilakukan dengan mengambil  sampel  dari  populasi  berdasarkan suatu  kriteria  tertentu.  Pemilihan sekelompok  subjek yang  didasarkan  pada  ciri  atau  sifat  yang  dipandang  mempunyai  sangkut  paut  yang  erat  dengan kriteria populasi yang sudah diketahui sebelumnya menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan sampel.
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel
No Deskripsi Jumlah Sampel 1 Jumlah Pemerintah Daerah di Indonesia per 31 Desember 2019 Urutan Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemda Nasional 548 2 Jumlah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi (34) 3 Jumlah Pemerintah Daerah Administratif DKI Jakarta (6) 4 Jumlah Pemerintah Daerah Tingkat II (Kota Madya) (93) Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten 415 5 Jumlah Pemda yang websitenya tidak bisa diakses (14) 6 Jumlah Pemda yang yang belum menyediakan Audited Financial Report tahun 2017-2019 di website (168) 7 Jumlah Pemda yang Audited Financial Report tahun 2017-2019 tidak dapat diunduh melalui website (0) 8 Jumlah Pemda yang tidak memiliki data teknologi lengkap tahun 2017-2109 (56) 9 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memenuhi Kriteria 177 10 Jumlah Pemerintah Daerah Kriteria 150 Besar (-27) 150 Jumlah Sampel Pengamatan 2017-2019 450
Sumber: Penulis
Kriteria  pemilihan  sampel  pada  penelitian  ini  didasarkan  kepada  peringkat  dan  status  kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional pada tahun 2017-2019 mengecualikan website Pemerintah Provinsi, Pemerintah Administratif, dan Pemerintah Daerah Kota yang tidak dimasukkan kedalam sampel penelitian. Kriteria kedua pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan  kepada tersedianya laporan keuangan di website resmi Pemerintah Daerah yang dapat diakses pada waktu penelitian yaitu Desember 2020- Maret 2021. Selain ketersediaan akses website pada masing-masing Pemerintah  Daerah,  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  harus  menyediakan  informasi  yang mencakup variabel teknologi tahun 2019 yang telah diaudit dan diberikan pendapat oleh BPK pada tahun  2018-2020.  Berdasarkan  karakteristik  pemilihan  sampel  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka diperoleh 450 pengamatan dari sampel sebanyak 150 Pemerintah Daerah Kabupaten.
Pemilihan operasionalisasi variabel dilakukan dengan cara memperhatikan indikator yang tepat untuk mengukur variabel penelitian sehingga diperoleh hasil yang akurat. Operasionalisasi variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Ringkasan Operasionalisasi Variabel
No Variabel Operasionalisasi Variabel 1 Jaringan Telekomunikasi (X1) Operator penyedia jasa telekomunikasi ( provider ) yang dikuantitatifkan melalui jumlah Tower Base Transceiver Station (BTS) yang ada di setiap daerah kabupaten/ kota 2 Akses Internet (X2) Tingkat penetrasi (jumlah pengakses) internet setiap daerah tahun 2017-2019 Sumber rujukan: Rahim & Martani (2016) 3 Pembangunan Teknologi X3) Indeks pembangunan teknologi tingkat provinsi tahun 2017- 2019 4 E-Government (X4) Variabel Dummy 1 = Daerah yang termasuk 100 smart city 2020 0 = Daerah yang tidak termasuk 100 smart city 2020 5 Aksesibilitas Website (X5) 𝐴𝐶𝐶𝐸 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 Sumber rujukan: Styles &Tennyson (2007) 6 Press Visibility (X6) Jumlah hasil pencarian dan indeks berita setiap pemerintah daerah yang muncul dalam search engine Google Sumber rujukan: Laswad et al. (2005) 7 Belanja Elektronik (X7) Frekuensi pengadaan barang dan jasa setiap pemerintah daerah yang sudah diselesaikan oleh tender melalui website LPSE Sumber: Data diolah

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini mengguanakan jenis data panel ( pooled data ) yaitu kombinasi antara data time seris dan data cross section . Panel data merupakan penggabungan antara data 150 pemerintah daerah kabupaten di  Indonesia  dari  tahun  2017-2019.  Jika  dijabarkan  berdasarkan  sifatnya  dalam  penelitian  juga memerlukan  data  numeric  TIK  terkait  jaringan  telekomunikasi,  akses  internet,  indeks  pembangunan teknologi,  akesibilitas  website, press  visibility ,  belanja  elektronik,  akuntabilitas  publik  yang diproksikan  dalam  opini  audit,  dan  pengungkapan  LKPD  yang  disajikan  dalam  bentuk  angka.  Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini yang  termasuk  data  kualitatif  berupa  informasi  yang  tersaji  dalam  LKPD,  Catatan  Atas  Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dan informasi mengenai aksesibilitas website yang belum dikonversi menjadi angka.

## 3.3 Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan mengkaji seluruh data yang diperoleh. Hasil pengolahan data ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun analisis data yang dilakukan peneliti  adalah  adalah  statistik  deskriptif  yaitu  metode  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  data
berdasarkan  fakta  yang  sesungguhnya  terjadi  tanpa  bertujuan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku umum. Nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skweness  adalah  gambaran  yang  ingin  disajikan  dalam  analisis  ini  menggunakan  bantuan Microsoft Office Excel 2013 dan Eviews 9 .

## 4. Hasil dan pembahasan

## 4.1 Gambaran Umum Sampel
Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga  menekankan  tiga  unsur  utama:  pemberian  tugas  dan  wewenang;  pemberian  kepercayaan  dan wewenang;  dan  dalam  upaya  memikirkan,  mengambil  inisiatif  dan  mengambil  keputusan  tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui DPRD.

## Gambar 2. Gambaran Umum Jumlah Pemerintah Daerah di Indonesia
Sumber: Data diolah (2021)
Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah  kerja  gubernur  selaku  wakil  Pemerintah  Pusat  dan  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan umum  provinsi.  Kabupaten/  kota  selain  berstatus  sebagai  daerah  juga  sebagai  wilayah  administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota untuk menyelenggarakan pemerintahan umum kabupaten/ kota. Dalam gambar 2 diatas tergambar bahwa di Indonesia terdapat 548 pemerintah daerah yang  terdiri  dari  34  pemerintah  daerah  provinsi,  6  pemerintah  daerah  administratif  DKI  Jakarta,  93 pemerintah daerah tingkat II yang berstatus sebagai kota madya, dan 415 pemerintah daerah tingkat II kabupaten.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  diperoleh  melalui  seleksi kriteria  tertentu  berdasarkan  metode purposive  sampling .  Setelah  mengecualikan  pemerintah  daerah provinsi, pemerintah daerah administratif, dan pemerintah daerah kota terpilih sampel sebanyak 415 daerah  kabupaten.  Dari  seluruh  total  kabupaten  di  Indonesia  tersebut  sampel  dipilih  melalui karakteristik yang didasarkan kepada peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional pada tahun  2017-2019, ketersediaan data dalam website masing-masing pemda serta kelengkapan informasi mengenai teknologi pada tahun 2017-2019, sehingga diperoleh sampel sebanyak 150  pemerintah  daerah  kabupaten  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  dalam  tiga  tahun  pengamatan sehingga data penelitian terkumpul sebanyak 450 observasi. Adapun persentase jumlah sampel setiap daerah provinsi tersaji melalui diagram gambar 3.
23331912111710157 7 6 2735 5 38 8 910 2214141310 51513 2417 6 6111013 29 1 7 1 2 3 1 3 6 2 1729 4 26 2 5 5 3 8 3 1 2 13 2 3 1 0 50 A CE H SU … JA … BE N … KEP … D KI… JA … JA … BA LI N U … KA L… KA L… SU L… SU L…
G O … MA … PAP… Jumlah Kab/Kota Sampel

## Gambar 3. Diagram Persentase Sampel
Sumber: Data diolah
Berdasarkan  diagram  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  pengambilan  sampel  terbanyak  berada  pada wilayah provinsi Jawa Tengah (19%), Jawa Timur (17%), Jawa Barat (11%), Sulawesi Selatan (9%), Kalimantan  Selatan  (5%),  Sumatera  Barat  (5%),  Kepulauan  Bangka  Belitung  (4%)  serta  beberapa wilayah  provinsi  yang  menyumbang  persentase  sampel  dalam  angka  3  yaitu  Provinsi  DIY,  Nusa Tenggara  Barat,  dan  Bali.  Sedangkan  sisanya  tersebar  melalui  beberapa  kabupaten  dalam  provinsi Sumatera  Utara,  Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan,  Bengkulu,  Lampung,  Kepulauan  Riau,  Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak menyertakan wilayah kabupaten yang berada  di  pulau  Maluku  dan  provinsi  di  Papua  karena  memang  tidak  memenuhi  kriteria  yang  telah ditetapkan. Berikut adalah daftar sampel yang disajikan berdasarkan 25 wilayah provinsi:
Tabel 3. Daftar Persebaran Sampel
No Provinsi Kabupaten 1 Kep. Bangka Belitung Bangka Tengah, Bangka, BelitungTimur, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan 6 2 Bali Gianyar, Jembrana, Badung, Buleleng, Klungkung 5 3 Banten Tangerang, Pandeglang 2 4 Bengkulu Kaur 1 5 DI Yogyakarta Bantul, Kulon Progro, Sleman, Gunung Kidul 4 6 Gorontalo Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango 3 7 Jawa Barat Kuningan, Garut, Majalengka, Subang, Tasikmalaya, Bekasi, Bandung Barat, Indramayu, Karawang, Sumedang, Bogor, Ciamis, Cirebon, Bandung, Cianjur, Purwakarta, Sukabumi 17 8 Jambi Merangin, Sarolangun 9 Jawa Tengah Karanganyar, Kudus, Pati, Semarang, Jepara, Sragen,Sukoharjo, Purbalingga, Demak, Temanggung, Pekalongan, Blora, Boyolali Grobogan, Kendal, Banjarnegara, Purworejo, Klaten, Banyumas, Bojonegoro, Wonogiri, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Brebes, Cilacap, Rembang, Pemalang, Tegal 29 10 Jawa Timur Sidoarjo, Tulungagung, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Gresik, Trenggalek, Lamongan, Pacitan, Madiun, Mojokerto, Sumenep, Jombang, Probolinggo, Tuban, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Blitar, Bondowoso, Lumajang, Sampang, Kediri, Situbondo, Bangkalan, Jember 26 11 Kalimantan Barat Sintang, Landak, Kubu Raya 3 12 Kalimantan Selatan Barito Kuala, Banjar, Tanah Bumbu, Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara 8 13 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara, Panajam Paser Utara, Berau 3 14 Kepulauan Riau Bintan, Karimun 2 15 Lampung Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Utara 3
1% 5% 1% 1% 2% 1% 2% 4% 1% 11% 19% 3% 17% 1% 3% 3% 2% 5% 2% 1% 1% 9% 1% 2% 1% sumut sumbar riau jambi sumsel bengkulu lampung kep.babel kep.riau jabar jateng DIY jatim banten bali ntb kalbar kalsel kaltim sulut sulteng sulsel sultra gorontalo sulbar
16 NTB Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Sumbawa 5 17 Riau Siak 1 18 Sulawesi Barat Polewali Mandar 1 19 Sulawesi Selatan Bulukumba, Bone, Sidenreng Rappa, Pinrang, Sinjai, Gowa, Soppeng, Bantaeng, Tana Toraja, Barru, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo 13 20 Sulawesi Tengah Sigi, Banggai 2 21 SulawesiTenggara Wakatobi, Kolaka 2 22 Sulawesi Utara Minahasa 1 23 Sumatera Barat Agam, Dharmasraya, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman, Solok, Sijunjung 7 24 Sumatera Selatan Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir 3 25 Sumatera Utara Pakpak Bharat 1 Jumlah 15
Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  tabel  3  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  populasi  seluruh  pemerintah  daerah  di Indonesia, sampel terbanyak berasal dari pemerintah daerah tingkat II (kabupaten) yang berada di pulau Jawa dengan jumlah 78 kabupaten (52%), sedangkan sisanya berasal dari daerah yang berada di pulau Sumatera dengan total 26 kabupaten (17.3%), Sulawesi sebanyak 22 kabupaten (14.7%), Kalimantan berjumlah 14 kabupaten (9.3%), dan kontributor sampel terakhir berada pada wilayah kepulauan Bali dan Nusa tenggara dengan persentase sebesar 6,7% atau setara total 10 pemerintah daerah kabupaten.

## 4.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian berupa data panel yang merupakan gabungan antara data cross section dan time  series .  Data cross  section dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  150  pemerintah  daerah kabupaten di Indonesia, sedangkan data time series berupa data teknologi, pengungkapan LKPD, dan akuntabilitas  publik  dari  tahun  2017  sampai  2019.  Penelitian  yang  tergolong  sebagai  penelitian kuantitatif  deskriptif  ini  memiliki  tujuan  analisis  untuk  menjelaskan  determinan  teknologi  (Jaringan Telekomunikasi,  Akses  Internet,  Pembangunan  Teknologi, E-Government ,  Aksesibilitas  Website, Press Visibility , dan Belanja Elektronik)
Tabel 4. Statistik Deskriptif Setiap Variabel
Sumber: Olahan Eviews 9

## 4.2.1 Jaringan Telekomunikasi (X1)
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan bantuan software pengolah data EViews 9 dapat dipaparkan bahwa jumlah observasi penelitian sebanyak 450 data. Variabel jaringan telekomunikasi (X1) memiliki angka tertinggi 158 yang mencerminkan jumlah BTS Tower maksimum berada pada beberapa wilayah kabupaten  di  provinsi  Jawa  Barat  tahun  2019,  karena  pengukuran  jaringan  telekomunikasi  pada
X1_JARTE LKOM X2_AKSES INTERNET X3_PEMBT EKN X4_EGOVE RN X5_AKSW EB X6_VISPER S X7_BELAN JAE Mean 83.16889 39.40978 5.181289 0.313333 73.42222 132194.0 271.4533 Median 86.00000 38.51000 5.170000 0.000000 70.00000 56900.00 236.5000 Maximum 158.0000 65.02000 6.910000 1.000000 100.0000 7490000. 1281.000 Minimum 24.00000 19.50000 3.680000 0.000000 60.00000 2080.000 39.00000 Std. Dev. 35.77488 8.579966 0.526063 0.464365 10.04775 512647.3 189.1229 Skewness 0.332092 0.300552 0.423014 0.804860 0.462855 11.28333 2.308880 Kurtosis 2.051766 2.645585 3.921628 1.647800 2.761682 145.2116 10.12854 Jarque-Bera   25.13041 9.130064 29.34682 82.86834 17.13250 388750.9 1352.621 Probability 0.000003 0.010410 0.000000 0.000000 0.000190 0.000000 0.000000 Sum 37426.00 17734.40 2331.580 141.0000 33040.00 59487290   122154.0 Sum Sq. Dev.  574649.2 33053.50 124.2573 96.82000 45329.78 1.18E+14   16059598 Obs 450 450 450 450 450 450 450
penelitian ini menggunakan rata-rata kepemilikan provider BTS kabupaten berdasarkan angka dari BPS setiap provinsi. Angka kepemilikan tower BTS terendah berada pada wilayah kabupaten Wakatobi dan Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 yang hanya berada pada kuantitas 24, sedangkan rata- rata jaringan telekomunikasi setia kabupaten berada pada titik 83 unit BTS Tower .

## 4.2.2 Akses Internet (X2)
Variabel akses internet (X2) yang diperoleh melalui APJII memiliki tingkat penetrasi internet tertinggi pada angka  65.02%  yang  merupakan  akses internet pada  wilayah  kabupaten  Karimun  dan  Bintan  di provinsi  Kepulauan  Riau,  sedangkan  tingkat  akses  internet  terendah  berada  pada  wilayah  Polewali Mandar Sulawesi Barat dengan persentasi penetrasi sebesar 19.5%. angka tersebut jauh dibawah tingkat rata-rata akses internet seluruh wilayah di Indonesia yang berada pada poin 39.40%.

## 4.2.3 Pembangunan Teknologi (X3)
Tingkat pembangunan teknologi yang merupakan variabel independen X3, memiliki nilai tertinggi pada angka  6.9%.  angka  tersebut  mewakili  beberapa  kabupaten  di  provinsi  D.I  Yogyakarta seperti Kulon Progo,  Bantul,  Sleman,  dan  Gunung  Kidul  pada  tahun  2019.  Angka ICT  Development  Index yang menggunakan  indikator  pengukuran  akses  dan  infrastruktur,  penggunaan,  dan  keahlian  TIK  tingkat provinsi  ini  berada  pada  peringkat  dua  nasional  setelah  provinsi  DKI  Jakarta.  Nilai  terendah  dari pembangunan teknologi adalah 3.68% yang berada di kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada tahun 2017. Angka terendah IPT tersebut berada pada peringkat tiga terendah setelah provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur saat rata-rata Indeks Pembangunan Teknologi nasional berada pada angka 4.99%. Sedangkan nilai rata-rata pembangunan teknologi dalam penelitian ini sebesar 5.18%.

## 4.2.4 E-Government (X4)
Variabel  penerapan  E- Government yang  diukur  menggunakan  partisipasi Indonesia  Smart  City menghasilkan angka dummy 1 pada daerah yang masuk kategori 100 Smart City Indonesia pada batch 1  hingga  3  (2017-2019),  sedangkan  angka  0  untuk  pemerintah  daerah  yang  belum  layak  mengikuti gerakan 100 Smart City dari Kominfo. Berdasarkan chart yang menggambarkan persentase variabel X4 dibawah  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sebesar  68.67%  kabupaten  sampel  belum  tergabung  dalam kegiatan 100 smart city sedangkan sisanya sebesar 31.33% atau 47 kabupaten masuk kriteria dummy 1 yang artinya sudah menerapkan e- government . Beberapa kabupaten tersebut diantaranya adalah Sragen, Demak,  dan  Sukoharjo  di  provinsi  Jawa  Tengah,  kabupaten  Sumbawa  NTB,  kabupaten  Jember, Lamongan, Sidoarjo, Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Indramyu, Bogor, Cirebon di Jawa Barat dan beberapa daerah lain yang termasuk.
Gambar 4. Persebaran E-Government Sumber: Data diolah (2021)

## 4.2.5 Aksesibilitas Website (X5)
Variabel independen kelima yang dinamai sebagai aksesibilitas website (X5) memiliki nilai tertinggi 100, yang diwakili oleh beberapa daerah kabupaten (Malang, Semarang, dan Bantul). Angka minimum berada pada nilai 60, tingkat akses ini dimiliki oleh kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Dharmasraya Sumatera  Barat,  dan  Ogan  Komering  Ilir  di  provinsi  Sumatera  Selatan.  Sedangkan mean yang menunjukkan rata-rata kemudahan mengkases website resmi pemerintah daerah berada pada nilai 73.4. Tingginya  rata-rata  aksesibilitas  website  yang  melebihi  angka  70  ini  menandakan  bahwa  indikator
103 47 0 50 100 150 Belum  Smart City Sudah Smart City
kemudahan menemukan halaman website pada pencarian google , ketersediaan link informasi terkait LKPD, dan kenyamanan mengakses laporan keuangan dalam bentuk PDF sudah terpenuhi di sebagian besar website pemerintah kabupaten di Indonesia.

## 4.2.6 Press Visibility (X6)
Variabel Press Visibility (X6) yang dikumpulkan dengan mengetikkan nama setiap kabupaten sampel kemudian  melihat  jumlah  indeks  berita  pada  kolom google menghasilkan  tingkat  visibilitas  pers tertinggi  pada  kabupaten Malang, Jawa Timur tahun  2019  dengan indeks  berita  sebanyak  7.490.000 hasil. Tingkat menonjolnya berita pemerintah daerah yang paling rendah berada pada level 2.080 hasil indeks  yang  diduduki  oleh  kabupaten  Polewali  Mandar  Sulawesi  Barat.  Angka  minimum  tersebut berada jauh  dibawah  nilai rata-rata  visibilitas  media  kabupaten  di  Indonesia  sebesar  132.194  indeks berita di search engine Google .
Gambar 5. Peringkat Visibilitas Media Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  gambar  5  yang  memaparkan  peringkat visibility  press setiap  daerah  kabupaten  diatas, dapat disimpulkan bahwa selama periode tiga tahun berturut-turut mulai 2017 hingga 2019, rangking teratas mencoloknya sebuah pemberitaan didominasi oleh daerah yang sama yaitu; kabupaten Malang, Bandung, Bandung Barat, Semarang, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Meski daerah peringkat tertinggi namun setiap tahun mengalami perubahan. Tahun 2017 mencatat tujuh kabupaten peringkat visibilitas tertinggi yaitu Bandung, Malang, Bandung Barat, Bogor, Semarang, Tangerang dan Bekasi di urutan terakhir.  Sedangkan  tahun  2018  menempatkan  Bandung,  Malang,  Bogor,  Semarang,  Bekasi, Tangerang,  dan  Bandung  Barat  sebagai  kabupaten  dengan  tingkat  liputan  media  terbanyak.  Tahun penelitian terakhir 2019 memiliki urutan berbeda dengan tahun sebelumnya, kabupaten Malang berada dilevel  tertinggi,  kemudian  disusul  oleh  kabupaten  Bandung,  Bandung  Barat,  Semarang,  Bogor, Tangerang, dan Bekasi

## 4.2.7 Belanja Elektronik (X7)
Variabel bebas yang terakhir adalah belanja elektronik (X7) yang diukur melalui frekuensi seberapa serinng  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pemerintah  daerah  secara  elektronik  yang  dipublikasikan melalui  website  LPSE  masing-masing  kabupaten.  Data  perhitungan  melalui  halaman  website www.lpse. pemerintahdaerah. go.id/ menghasilkan  nilai  tertinggi  1.281.000  kali  pengadaan  yang dilakukan  oleh  kabupaten Bogor,  sementara  angka  paling  rendah  pengadaan  barang  dan  jaa  melalui sistem elektronik dilakukan oleh kabupaten Garut, Jawa Barat sebanyak 39 kali. Angka rata-rata seluruh kabupaten terhadap keseringan belanja elektronik berada pada level 271.453 kali.
Tabel 5. Hasil Evaluasi Perkembangan SPBE
Deskripsi Indeks SPBE 2017 ( Pra ) Indeks SPBE 2018 ( Mid ) Indeks SPBE 2019 ( Post ) Jumlah  Predikat “Baik” ke atas Jumlah  Predikat di bawah “baik” Penerapan SPBE Nasional - 1.98 2.18 31.51% 68.49% Penerapan SPBE Pemda - 1.87 2.07 25.59% 74.41%
Sumber: spbe.go.id  (2020)
- 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 2019 Malang
Bandung Bandung Barat Semarang Bogor Tangerang Bekasi 1.640.000,00 854.000,00 414.000,00 313.000,00 284.000,00 276.000,00 259.000,00 2018 Bandung Malang Bogor Semarang Bekasi Tangerang Bandung Barat 344.000,00 319.000,00 251.000,00 238.000,00 224.000,00 183.000,00 165.000,00 2017 Bandung Malang Bandung Barat Bogor Semarang Tangerang Bekasi
Jika disimpulkan lebih lanjut, adanya Perpres tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik belum mampu memberikan perbedaan (peningkatan dan penurunan) akuntabilitas publik pemerintah daerah yang  diproksikan  dengan  variabel dummy opini  dari  BPK.  Namun  disisi  lain  hasil  uji  menunjukkan adanya  perbedaan  rata-rata  kenaikan  pengungkapan  LKPD  untuk  setiap  pengamatan  dari  tahun  ke tahun, dimulai dari tahun 2018 yang merupakan pra SPBE, tahun 2018 menjadi masa mid SPBE, dan 2019 setelah diberlakukan SPBE di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

## Gambar 6. Indeks Persebaran Perkembangan SPBE
Sumber: spbe.go.id  (2020)

## 5. Kesimpulan
1) Rata-rata tingkat jaringan telekomunikasi yang diukur menggunakan jumlah BTS, berada pada titik 83 unit Base Transceiver Station di setiap pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.
2) Akses intenet yang diukur menggunakan data APJII menunjukkan tingkat penetrasi pada 39.40% di setiap pemerintah daerah di Indonesia
3) Pembangunan Teknologi yang diukur menggunakan ICT Development Index menunjukkan angka 4.99% di setiap daerah sedangkan rata-rata pembangunan teknologi sebesar 5.18%.
4) E-Government  memberikan  deskripsi  bahwa  68.67%  kabupaten  sampel  belum    tergabung  dalam kegiatan 100 smart city, sedangkan sisanya sebsar 31.3% atau 47 kabupaten sudah menerapkan e- government.
5) Rata-rata tingkat kemudahan mengakses website resmi pemerintah daerah berada pada pada nilai 73.4 dari 100
6) Angka  rata-rata  visibiltas media  kabupaten  di  Indonesia  yang  diukur  menggunakan  indeks  berita pada kolom search engine Google adalah 132.194 indeks berita.
7) Angka  rata-rata  seluruh  kabupaten  terhadap  frekuensi  seberapa  sering  melakukan  transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement LPSE adalah 271.453 kali.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
1) Meskipun  sudah  menggunakan  indeks  pengukuran  yang  dikuantitatifkan,  namun  akumulasi  poin kemudahan  dan  kenyamanan  variabel  aksesibilitas  website  (X5)  setiap  pemerintah  daerah  masih mengandung unsur subyektifitas dari peneliti.
2) Penghitungan  visibilitas  media  melalui  search  engine  Google  tidak  dilakukan  secara  real-time. Akumulasi berita tahun 2017-2019 dilakukan pada tahun penelitian 2021, selain itu hasil pencarian setiap individu mungkin saja berbeda, tergantung aspek teknik seperti kualitas PC, komputer, dan sarana penunjang lainnya.
3) Beberapa  data  faktor  teknologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  terperinci  berdasarkan pemerintah  daerah  kabupaten,  karena  keterbatasan  informasi  yang  diperoleh  melalui  Kominfo maupun  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang  hanya  menyediakan  informasi  secara  general  pada wilayah  provinsi.  Variabel  Pembangunan  Teknologi  (X3)  menggunakan  indeks  per  provinsi sehingga  ada  beberapa  sampel  kabupaten  memiliki  tingkatan  nilai  yang  seragam.  Selain  itu penghitungan BTS sebagai proksi dari variabel Jaringan Telekomunikasi (X1) juga menggunakan rata-rata kepemilikan jaringan dan tower setiap provinsi. Sehingga data yang didapat kurang lengkap dan akurat.
Berdasarkan  keterbatasan  dan  kelemahan  penelitian  yang  telah  diungkapkan  diatas,  disarankan  bagi peneliti  yang  akan  membahas  lebih  lanjut  mengenai  determinan  teknologi  untuk  memperpanjang rentang waktu penelitian menggunakan data terbaru, menambah sampel pada batas maksimal agar dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  baik  mengena  determinan  teknologi  di  seluruh  daerah  Indonesia. Bagi  riset  selanjutnya  yang  masih  tertarik  mengkaji  determinan  teknologi  diharapkan  untuk menambahkan variabel-variabel lain yang  seperti kondisi kesiapan teknologi yang  menjadi indikator indeks daya saing setiap pemerintah daerah di Indonesia serta mengembangkannya menjadi penelitian eksplanasi  yang  menguji  pengaruh  factor  teknologi  terhadap  beberapa  variable  keuanga  pemerintah daerah di Indonesia.

## Referensi
Abanumy,  A.,  Al-Badi,  A.,  &  Mayhew,  P.  (2005).  e-Government  Website  Accessibility:  In-Depth Evaluation of Saudi Arabia and Oman. Electronic Journal of E-Government , 3 (3), 99–106.
Audet, D. (2003). Government procurement: A synthesis report. OECD Journal on Budgeting , 2 (3), 149–194. https://doi.org/10.1787/budget-v2-art18-en
Bradbard,  D.  A.,  &  Peters,  C.  (2010).  Web  accessibility  theory  and  practice:  An  introduction  for university faculty.
Journal
of Educators Online , 7 (1), 1–46.
https://doi.org/10.9743/JEO.2010.1.1
Brighenti, A. (2007). Visibility: A category for the social sciences. Current Sociology , 55 (3), 323– 342. https://doi.org/10.1177/0011392107076079
Chen, A., Dominguez, G., & Ligon, K. (2015). Information and Communication Technologies(ICT): Components,  Dimensions,  and  its  Correlates. Journal  of  International  Technology  and Information Management , 24 (4), 24–46.
http://scholarworks.lib.csusb.edu/jitim%5Cnhttp://scholarworks.lib.csusb.edu/jitim/vol24/iss 4/2
Fang,  Z.  (2002).  e-Goverment  in  digital  era :  concept,  practice  and  development. International Journal of the Computer, the Internet and Management , 10 (2), 1–22.
Fu, J.  S. (2013).  ICT in  Education:  A  Critical  Literature  Review  and  Its  Implication.  International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 9, 112-125.
Gijrath, S. J. H. (2017). Telecommunications networks: Towards smarter regulation and contracts?
Competition and Regulation in Network
Industries , 18 (3–4), 175–197. https://doi.org/10.1177/1783591718782305
Gupta,  B.,  Dasgupta,  S.,  &  Gupta,  A.  (2008).  Adoption  of  ICT  in  a  government  organization in  a developing  country:  An  empirical  study. Journal  of  Strategic  Information  Systems , 17 (2), 140–154. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.004
Jaffe,  A.  B.,  Newell,  R.  G.,  &  Stavins,  R.  N.  (2001). Technological  Change  and  the  Environment (October 2001). KSG Working Paper No. 00-002 , Available (November).
Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. New York , 1948 , 215– 228.
Laswad, et al. (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy 24. 101-121.
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy , 24 (2), 101–121. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L.  G.,  &  Wolff,  S.  (2009).  A  brief  history  of  the  internet. ACM  SIGCOMM  Computer Communication Review , 39 (5), 22–31. https://doi.org/10.1145/1629607.1629613
Rahim, W.M . & Dwi Martani. (2016. Analisis Faktor  yang Mempengaruhu Website Pemdai . Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Republik  Indonesia  (1999).  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  1999 tentang Telekomunikasi. Sekretariat Negara. Indonesia
Republik Indonesia (1999). UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekretariat Negara. Indonesia Republik Indonesia (2012). PMK No. 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  101/PMK.02/2011 tentang  Klasifikasi  Anggaran.  Sekretariat  Negara. Indonesia
Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah. Sekretariat Negara. Indonesia
Republik  Indonesia  (2018).  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  SPBE.  Sekretariat  Negara. Indonesia
Republik Indonesia (2019). PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Indonesia
Republik  Indonesia.  (2005).Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar    Akuntansi Pemerintah. Sekertariat Negara. Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Nomor    14    Tahun    2008    tentang  Keterbukaan Informasi  Publik. Sekertariat Negara. Indonesia
Republik  Indonesia.  (2019).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terintegrasi.Sekertariat Negara. Indonesia
Rip, A., & Kemp, R. (1998). Technological change. In S. Rayner, & E. L. Malone (Eds.), Human choice and climate change: Vol. II, Resources and Technology (pp. 327-399). Battelle Press.
Scott, W. R. (2009). Financial accounting theory. Toronto, Ont: Pearson Prentice Hall.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Cetakan  ke  21  Alfabeta. Bandung.
Thompson,  J.  B.  (2005).  The  New  Visibility. Theory,  Culture  &  Society , 22 (6),  31–51. https://doi.org/10.1177/0263276405059413
Wescott, C. G. (2001). E-Government in the Asia-pacific region. Asian Journal of Political Science ,
9 (2), 1–24. https://doi.org/10.1080/02185370108434189
www.bps.go.id www.esdm.go.id www.fao.org/faostat/ www.kominfo.go.id www.lkpp.go.id www.lpse.go.id