licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Ekonomi Kreatif sebagai Anak Panah Politik Hukum Investasi di Indonesia
A Janurita Tenripada 1 , Hari Sutra Disemadi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, andijanurita@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, hari@uib.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia's potential has made Indonesia a strategic investment  destination, both domestic investment and foreign investment. The enormous number of human resources, abundant natural wealth, and various forms of culture that stretch from Sabang to Merauke, have encouraged many potential investors to continue to monitor the development of the Indonesian economy. All of this potential can even continue to increase, if it is put to good use by the creative economy and the industries within it. The global economic recession caused by the COVID-19 pandemic has increased the urgency for the development of the creative economy sector as a sector that has proven its resilience. Using normative legal research methods, this study analyzes Indonesia's ability to facilitate the interests and development of the creative economy in the context of investment. This research outlines the problems contained in the laws and regulations governing investment in Indonesia, as well as their impact on the creative economy in Indonesia. This research also proves that there is an urgency to renew the regulations contained in the laws and regulations governing investment, in order to attract more investors to invest, especially in creative industries.
Keywords
Creative Industry; Capital Investment; Politics of Law
Cite This Paper Tenripada,  A.  J.,  &  Disemadi, H.  S.  (2023).  Ekonomi  Kreatif sebagai  Anak  Panah  Politik Hukum Investasi di Indonesia. Legal Spirit, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Investasi merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara. 1 Negara yang mampu  mengumpulkan  banyak  investasi  baik  itu  dari  dalam  maupun  luar  negeri,  akan mampu  merencanakan  rencana  pembangunan  serta  kebijakan  ekonominya  dengan ketajaman lensa yang lebih jauh. Indonesia sebagai negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah dan jumlah sumber daya manusia yang sangat besar, merupakan salah satu destinasi investasi terbaik di dunia. 2 Namun posisi Indonesia tersebut perlu disandingkan dengan kemampuan negara dan pelaku-pelaku usaha yang ada dalam mengolah investasi yang  masuk. 3 Pengelolaan  investasi  tersebut  harus  mampu  memproyeksikan  bagaimana investasi akan dimanfaatkan dan bagaimana jika dalam pemanfaatan terjadi permasalahan,
1 Jonkarlo,  E.,  Sudirman,  L.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2022).  Market  Manipulation  On  The  Indonesian  Stock Exchange  By  Market  Maker:  Investor  Protection?. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 8 (1),  219-232, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44061 2 Sudirman, L.  (2016).  Badan  Hukum  Penanaman  Modal  Asing dalam  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Journal of Judicial Review , 18 (2), 135-144, https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/92.
3 Jason,  F.,  &  Tan,  D.  (2022).  Kepastian  Hukum  Bagi  Penanam  Modal  Asing  Sehubungan  dengan Inkonstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja. UNES  Law  Review , 4 (3),  367-382,  https://www.review- unes.com/index.php/law/article/view/240.
atau yang lebih dikenal dengan penilaian resiko (risk assessment ). 4 Penilaian risiko adalah proses  menganalisis  peristiwa  potensial  yang  dapat  mengakibatkan  hilangnya  aset, pinjaman, atau investasi. Untuk mendapat gambaran yang baik dalam melakukan sebuah risk  assessment, perlu  dianalisis  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  dunia  investasi Indonesia.
Berbagai permasalahan terjadi dalam perkembangan investasi di Indonesia, mulai dari masalah  infrastruktur  terkait  ketersediaan  transportasi  beserta  sarana  pendukungnya, penyediaan tenaga  listrik dan luas jangkauannya, regulasi dan sistem hukum penanaman modal yang, birokrasi, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi suatu usaha, sistem  keamanan  daerah-daerah  Indonesia  yang  berbeda-beda,  tingkat  kejahatan,  dan berbagai  kendala  lain  yang  meramaikan  iklim  investasi  di  Indonesia.  Hal-hal  di  atas merupakan  faktor  yang  sangat  berpengaruh  bagi  kelangsungan  investasi,  baik  di  daerah maupun  skala  nasional.  Masalah  lain  yang  sebenarnya  juga  membutuhkan  pembahasan komprehensif tersendiri namun masih berkaitan dengan regulasi adalah masalah perizinan dan  legalitas.  Aspek  perizinan  atau  legalitas,  baik  untuk  pribadi  maupun  badan  usaha, merupakan isu penting dalam investasi dan perdagangan bebas karena kaitannya dengan akses peluang usaha, sumber permodalan, informasi pasar, dan akses ke berbagai transaksi perdagangan.
Upaya  peningkatan  pembangunan  hukum  di  bidang  penanaman  modal  merupakan program  hukum  nasional  karena  merupakan  pekerjaan  seluruh  pemerintah.  Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan budaya hukum dan budaya ekonomi yang baik bersama-sama, yang dapat menarik investasi serta  mengembangkan  perekonomian  dan  taraf  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya. 5 Iklim investasi, selain harus mampu menjamin manfaat bagi pengusaha dan keberlanjutan pembangunan negara, juga harus mampu menjamin adanya dampak positif pada kehidupan masyarakat,  khususnya  dalam  peningkatan  kualitas  dan  taraf  hidup,  baik  melalui  unsur ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam konteks hukum, kerangka hukum yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal, baik asing maupun lokal, harus selalu dinamis dan mengikuti  arus  perkembangan  zaman,  layaknya  perkembangan  berbagai  macam  tren ekonomi  global  yang  juga  dinamis.  Inilah  pentingnya  rekonstruksi  sebagai  upaya penyempurnaan  dan  penataan  hukum  di  bidang  penanaman  modal  secara  nasional. Rekonstruksi  hukum  perlu  dilakukan  untuk  menjamin  kemampuan  sistem  hukum  suatu negara dalam memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang mempunyai nilai penting bagi kehidupan masyarakat, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Rekonstruksi hukum tidak hanya diarahkan pada substansi hukum tetapi juga pada struktur kelembagaan dan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat dalam  hal  ini  adalah  bagaimana  secara  umum  investasi  berkaitan  dengan  pajak  dan bagaimana masyarakat mendukung iklim ekonomi dan investasi yang baik.
Pembangunan hukum khususnya di bidang penanaman modal tidak hanya diarahkan untuk mencapai ambisi besar Indonesia melalui visi Indonesia 2030 tetapi juga diarahkan untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  besar,  sadar  akan  kemampuan, melindungi  potensi  dan  kemajemukan  Indonesia,  serta  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  pada  umumnya.  bangsa,  baik  yang  mandiri  secara  ekonomi  maupun  yang
4 Sudirman, L., & Novita, I. (2018). Analisis Faktor dan Dampak yang Mempengaruhi Hengkangnya Penanaman Modal di kota Batam. Journal of Judicial Review , 20 (1), 88-102. 5 Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. Jurnal Hukum Prasada , 6 (1), 1-14, https://doi.org/10.22225/jhp.6.1.2019.1-14.
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Rekonstruksi hukum yang dilakukan juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan Indonesia di berbagai bidang, yang berbeda-beda.
Masih  dalam  fase  berkembang,  negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  secara teoritis mempunyai potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Berdasarkan United Nations Conference  on  Trade  and  Development  (UNCTAD), ekonomi  kreatif  tidak  memiliki  definisi satupun definisi yang dianggap baku. Ekonomi kreatif merupakan konsep yang berkembang dan  dibangun  di  atas  interaksi  antara  kreativitas  manusia  dan  ide-ide  serta  kekayaan intelektual,  pengetahuan  dan  teknologi.  Pada  dasarnya,  ekonomi  kreatif  dapat  disebut sebagai  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  berbasis  pada  pengetahuan  yang  menjadi  dasar 'industri kreatif'. 6 Pengetahuan yang dimaksud di sini berbeda dengan pengetahuan dalam sains yang berdasarkan fakta dan data, namun pengetahuan yang berasal dari kreativitas pikira, seperti misalnya cara-cara atau teknik-teknik unik yang digunakan untuk membuat suatu karya.
Industri  kreatif  yang  meliputi  periklanan,  desain,  mode,  film,  arsitektur,  seni  dan kerajinan, video, fotografi, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian & pengembangan, perangkat  lunak,  permainan  komputer,  penerbitan  elektronik,  dan  bentuk-bentuk  usaha yang menggunakan kreativitas sebagai modal utama lainnya, merupakan urat nadi ekonomi kreatif. Industri kreatif juga dianggap sebagai sumber penting nilai komersial dan budaya, yang merupakan salah satu potensi terbesar Indonesia. 7 Ekonomi kreatif adalah gabungan dari semua unsur yang menyusun, mendukung, memajukan, dan mengembangkan industri kreatif,  yang  termasuk  di  dalamnya  semua  proses  yang  ada  dalam  sebuah  pasar  pada umumnya,  perdagangan,  sumber  daya  manusia,  dan  produksi,  yang  memanfaatkan  nilai komersial dari produk-produk yang ditawarkan oleh produk-produk hasil industri kreatif tersebut.  Saat  ini,  industri  kreatif  merupakan  salah  satu  sektor  paling  dinamis  dalam perekonomian dunia yang memberikan peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk melompat ke wilayah-wilayah ekonomi dunia yang sedang berkembang pesat.
Ekonomi  kreatif  merupakan  bagian  penting  bagi  perekonomian  Indonesia 8 karena dapat membuka jalan perkembangan ekonomi yang besar, khususnya bagi berbagai macam pelaku  usaha  berskala  kecil  dan  menengah. 9 UMKM  juga  merupakan  bagian  besar  dari perekonomian  Indonesia 10 dan  merupakan  bentuk  atau  skala  bisnis  yang  kerap  masuk sebagai salah prioritas politik perekonomian dan politik hukum Indonesia, karena besarnya sumbangsih  yang  diberikan  terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  ketahanan  ekonomi Indonesia.  Terlebih  lagi  dengan  adanya  digitalisasi  yang  mempengaruhi  kehidupan masyarakat  Indonesia,  perkembangan  UMKM  mempunyai  peluang  yang  semakin  besar dalam  menyokong  ketahanan  perekonomian  negara. 11 Potensi  yang  dimiliki  UMKM  di zaman digitalisasi ini harus digabungkan dengan potensi ekonomi kreatif yang di dominasi
6 UNCTAD. (2021). Creative Economy Programme, United Nations on Trade and Development, Diakses pada https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme.
7 Agus Setiono, B. (2014). Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, 4(2), 14- 22.
8 Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54-71. 9 Haiti, R., & Sudirman, L. (2022). National Economy Recovery by Crowdfunding Policy as Alternative in MSME Financing. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 5 (2), 291-306, https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3535. 10 Hadiyati,  N.  (2022).  Legal  Implications  Of  MSME  Regulation  On  The  Conditionally  Unconstitutional  Job Creation Law. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 291-306, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44406. 11 Awali, H. (2020). Urgensi pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan di tengah dampak Covid-19. BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 1-14, https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1342.
oleh kalangan muda. 12 Inklusivitas yang ditawarkan oleh ekonomi kreatif membuka jalan yang  sangat  lebar  bagi  UMKM  yang  ada  di  Indonesia,  dan  kombinasi  ini  harus  mampu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk terus mengembangkan perekonomian, kesejahteraan, dan taraf hidup masyarakat pada umumnya. 13
Kombinasi tersebut juga perlu didukung oleh investasi, yang dapat melipatgandakan impact suatu usaha terhadap lingkungan dan komunitas disekitarnya. Dengan bertambah besarnya skala suatu usaha, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan adanya pemasukan dari investasi, otomatis suatu ekonomi kreatif akan dapat lebih banyak menyerap tenaga- tenaga kerja, khususnya kalangan muda. 14 Hal ini semakin penting mengingat kondisi pasar tenaga  kerja  Indonesia  yang  saat  ini  sedang  menghadapi  ancaman unemployment yang sangat  tinggi  akibat  resesi  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  COVID-19. 15 Untuk menjamin terjadinya kolaborasi antara semua unsur di atas, Indonesia harus mampunyai kerangka hukum investasi yang memadai untuk menjamin terjaminnnya hak dan kewajiban setiap  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif  dari  berbagai  skala.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena berbagai  bentuk  rintangan  berupa  permasalahan  hukum  investasi  seperti  ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat dan dapat menurunkan niat berbagai macam pelaku usaha yang sebenarnya sangat handal dan kreatif, dalam mencoba peluang  bisnis  ekonomi  kreatif  di  Indonesia. 16 Hukum  investasi  sangat  penting  karena secara  pada  kenyataannya  investasi  merupakan  salah  satu  faktor  paling  berpengaruh terhadap  perkembangan  suatu  usaha.  Indonesia  perlu  memanfaatkan  peluang  ekonomi kreatif  yang  sangat  besar  yang  dimiliki  oleh  masyarat  Indonesia  dan  menjamin  agar pemanfaatan tersebut akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di segala aspek.

## METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  komprehensif  kesiapan  hukum Indonesia  dalam  menghadapi  perkembangan  ekonomi  kreatif  yang  akan  terus  menerus meningkat,  sesuai  dengan  berkembangnya  berbagai  macam  tren  perekonomian  yang mempengaruhi  masyarakat.  Untuk  menghasilkan  analisis  tersebut,  penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam menganalisis untuk menjelaskan konstruksi-konstruksi hukum yang membangun pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia,  dan  kaitannya  dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat,  khususnya  kaitan penanaman  modal  dengan  perkembangan  ekonomi  kreatif  yang  merupakan  salah  satu potensi ekonomi terbesar Indonesia. Dalam rangka mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan data sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan 17 ,  serta  data-data  yang  mengindikasikan  situasi perekonomian  Indonesia,  yang  berasal  dari  penelitian-penelitian  terdahulu.  Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
12 Hadiyati, N. (2021). Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 386-396, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38091.
13 Disemadi, H.  S.  (2022).  Contextualization of  Legal  Protection  of Intellectual  Property in  Micro  Small  and Medium Enterprises in Indonesia. Law Reform , 18 (1), 89-110, https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568.
14 Hadiyati, N. (2021). Op.Cit.
15 Aliah, N. (2020). The Impact of Covid 19 on National Economic Growth. International Proceeding of Law and Economic , 62-68. Lihat juga Purba, J. H. V., Fathiah, R., & Steven, S. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on the  tourism  sector  in  Indonesia. Riset:  Jurnal  Aplikasi  Ekonomi  Akuntansi  dan  Bisnis , 3 (1),  389-401, https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.82.
16 Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di masa pandemi melalui digitalisasi. Birokrasi  Pancasila:  Jurnal  Pemerintahan,  Pembangunan  dan  Inovasi  Daerah , 2 (1),  49-48, https://www.jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/48. 17 Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304, http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan Hukum Investasi di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  dengan  peluang  inestasi  yang  secara  sekilas  terlihat sangat besar. Perekonomian yang sedang berkembang, jumlah sumber daya manusia yang begitu besar, serta kekayaan alam dan budaya yang tak terhitung banyaknya, seolah-olah membuat  Indonesia  sebagai  salah  satu  destinasi  terbaik  di  dunia.  Namun,  pada kenyataannya, gambaran nan indah tersebut hanya merupakan ilusi jika Indonesia sendiri tidak proaktif dan senantiasa berbenah dalam  terus mengembangkan perekonomian dan memfasilitasi  perkembangan  budaya  kewirausahaan  di  tengah  masyarakat.  Terlebih  lagi adanya  pandemi  COVID-19  yang  telah  menghempaskan  banyak  mimpi  kewirausahaan (entrepreneurship) di  Indonesia  dan  di  seluruh  dunia. 18 Indonesia  harus  mampunyai ketahanan  ekonomi  yang  kuat  untuk  memberikan  keyakinan  kepada  potensial  investor bahwa aset mereka tidak akan terbuang sia-sia atau bahkan berubah menjadi kerugian, jika ditanamkan  di  perekonomian  Indonesia.  Permasalahan  semakin  parah  ketika  pandemi COVID-19 mulai menimbulkan dampak negatif yang cukup besar terhadap berbagai macam pelaku usaha berskala kecil yang ada di Indonesia. 19 Permasalahan-permasalahan seperti ini sejatinya akan membuat calon investor berpaling muka dari peluang investasi yang ada di Indonesia.
Dinamika  perkembangan  penanaman  modal  di  Indonesia  memiliki  banyak permasalahan,  dan  permasalahan-permasalahan  ini  telah  lama  menjadi  belenggu  yang hambatan nyata bagi kemajuan perekonomian yang kerap digadang-gadang oleh berbagai rezim  pemerintahan  yang  hingga  saat  ini  belum  mampu  memberikan  solusi  positif  yang benar-benar berdampak baik bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Rezim-rezim yang ada di kantor pemerintaha n  kerap menggunakan istilah “pertumbuhan  ekonomi” sebagai salah  satu  poin  penting  kampanye  pemilihan,  namun  kerap  tidak  mampu  mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tersebut. Berganti-ganti sudah Presiden dan pejabat pemerintah  lainnya  yang  mengadakan  kunjungan  ke  berbagai  negara  di  seluruh  penjuru dunia  dengan  niat  mengundang  sejumlah  investor  dari  negara-negara  lain  untuk berinvestasi di negara yang kaya raya sumber daya alam dan kebudayaan seperti Indonesia, namun gagal membawakan hasil. 20
Berikut permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam dunia investasi Indonesia. Kesatu , Pembenahan kebijakan, dan implementasi investasi. Hal yang terjadi bahwa tidak adanya konsistensi dalam kebijakan, pengaturan dan implementasi Investasi. Inkonsistensi dapat  dilihat  dari  tugas  dan  fungsi  pokok  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM), apakah  sebagai  “one  stop  services  center”  atau  sebagai  badan  promosi  investasi.  Hal  ini dapat membingungkan investor/calon  investor. 21 Kedua , Rumitnya birokrasi daerah  dan besarnya  peluang  terjadi  tindak  pidana  korupsi.  Permasalahan  birokrasi  di  daerah  yang terlalu rumit dan panjang, telah menyebabkan tingginya pengurusan akibat terbuka luasnya peluang korupsi atau pungutan liar yang juga dapat membuat investor berpaling dan juga
18 Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2022). How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic?. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement , 3 (1), 215- 222, https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1375.
19 Saturwa,  H.  N.,  Suharno,  S.,  &  Ahmad,  A.  A.  (2021).  The  impact  of  Covid-19  pandemic  on  MSMEs. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 24 (1), 65-82, https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905. 20 Hursepuny, J. (2019). Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia. JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research) , 3 (2), 72-78,
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/92.
21 Hursepuny, J. (2019). Ibid.
mengkeruhkan  iklim  iklim  investasi  di  Indonesia  pada  umumnya. Ketiga ,  Sumber  daya manusia  yang  tidak  terampil  dan  permasalahan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Indonesia nyatanya  miliki  sumber  daya  manusia  yang  keterampilannya  masih  di  bawah  negara tetangga  seperti  Singapra,  dan  lambatnya  penyelesaian  kasus-kasus  perburuhan  yang mengakibatkan maraknya demo dan mogok kerja, terlebih lagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga mempunyai iklim perburuhan yang lebih kondusif. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang berasal dari sumbu-sumbu isu sosial, pendidikan,  dan budaya  yang  telah  lama  dibiarkan  terus  berkembang. Keempat ,  Maraknya  tidak  pidana korupsi. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan, salah satunya  adalah  marak  dilakukannya  koupsi,  khusunya  di  berbagai  bidang  yang  memilik birokrasi  yang  panjang  dan  cukup  kompleks.  Korupsi  dan  pungutan  liar  berupa  “uang” penglicin  merupakan  permasalahan  yang  kerap  mendorong  investor  untuk  tidak menginvestasikan uangnya di Indonesia.
Dalam  rangka  memghindari  dan  memperbaiki  permasalahan-permasalahan  yang disebut di atas, pemerintah Indonesia mencoba mengambil beberapa langkah, salah satunya dengan adanya membentuk Lembaga yang mengkoordinasikan urusan penanaman modal. Adanya  keberadaan  lembaga  yang  mengkoordinasikan  dan  menuntun  berbagai  macam proses penanaman modal yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena akan menentukan tinggi rendahnya penanaman modal yang ditanamkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Hal ini dapat berpengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya  angka  investor  karena  adanya  lembaga  seperti  ini  menunjukkan  keseriusan pemerintah Indonesia dalam memikirkan kepentingan para investor.
Pertimbangan  pemerintah  Indonesia  dalam  menunjuk  BKPM  (Badan  Koordinasi Penanaman  Modal)  sebagai  satu-satunya  instansi  pemerintah  yang  menangani  kegiatan penanaman modal PMA (Penanaman  Modal Asing) dan PMDN (Penanaman  Modal Dalam Negeri) merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi berbagai  bentuk  usaha  untuk  menarik  investor  agar  mau  menanamkan  modalnya  di Indonesia. 22 Selama  ini  pelaksanaan  investasi  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  biaya yang  besar  karena  birokrasi  yang  kompleks  yang  pada  akhirnya  membuka  ruang dilakukannya  tindak  pidana  korupsi  dan  pungutan  liar.  Pejabat  yang  berwenang mengkoordinasikan  pelaksanaan  penanaman  modal  di  Indonesia  adalah  BKPM  yang berbasis sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu adalah sistem pelayanan persetujuan penanaman modal dan perizinannya dilakukan pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Namun sayangnya, sistem satu pintu ini tidak selalu dapat direalisasikan karena konflik birokrasi pusat dan daerah yang kerap terjadi.
Investor  yang  telah  memperoleh  Surat  Persetujuan  Penanaman  Modal,  baik  berupa Surat Persetujuan dari PMDN, PMA, Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara harus merealisasikan proyek tersebut di bentuk kegiatan nyata, baik dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk fisik. Apabila penanam modal telah menerima surat persetujuan penanaman modal dan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal perjanjian  tidak  ada  realisasi,  maka  surat  tersebut  batal  demi  hukum.  Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan untuk mengubah ketentuan penanaman  modal  yang  diatur  dalam  perjanjian  penanaman  modal  sebelumnya.  Jangka waktu yang cukup panjang ini memberikan ruang dimanfaatkannya surat-surat izin di atas,
22 Suradiyanto.  (2019).  The  investment  law  development  to  increase  investment  in  Indonesia. Int'l  JL  & Mgmt. , 61 , 17, https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270.
dalam berbagai skema penipuan investasi, yang kerap menarik perhatian investor-investor asing.
Izin  lokasi  adalah  perjanjian  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin lokasi adalah bupati/walikota. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa disebut IMB adalah izin yang  dikeluarkan  oleh  bupati/walikota  kepada  orang  pribadi  atau  badan  hukum  untuk mendirikan  bangunan  di  kabupaten/kota.  Perbuatan  Izin  Gangguan/HO  merupakan persetujuan atau penghargaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dimana orang atau badan hukum yang mendirikan usaha tidak akan menimbulkan kerugian, kerugian atau gangguan kepada orang lain, terutama yang berada di sekitar usaha. Perizinan ini dianggap sebagai  hal  yang  hanya  memperpanjang  birokrasi,  sehingga  dihapus  pemerintah  melalui Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  19  Tahun  2017.  Namun  pada kenyataannya, masih ada daerah yang memungut retribusi izin gangguan. 23 Permasalahan ini  menunjukkan  adanya  diskoneksi  dalam  penerapan  dan  interpretasi  kerangka  hukum yang ada di Indonesia.
Akibat  hukum  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal berdampak  langsung  terhadap  kinerja  penanaman  modal  di  Indonesia,  terutama  dengan dicabutnya  Undang-Undang  Penanaman  Modal  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri. Ketentuan  Peralihan  Pasal  37  jo.  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007, merupakan  reformasi  tatanan  hukum  yang  berlaku  selama  hampir  40  tahun  di  bidang penanaman modal di  Indonesia. Reformasi ini perlu  dimaknai secara positif, karena pola pikir/perspektif bagaimana seharusnya kita menjalankan misi pembangunan nasional saat ini  berbeda  dengan  masa  lalu.  Berdasarkan  undang-undang  yang  meratifikasi  WTO,  kita dapat merasakan pengaruhnya bahwa warga negara asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia  tanpa  membedakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  warga  negara  Indonesia. Perusahaan  asing  yang  beroperasi  di  Indonesia  tetap  diatur  dan  mengikuti  ketentuan Menteri Perdagangan.
Setelah  mengeluarkan  undang-undang  yang  meratifikasi  WTO,  terjadi  perubahan prinsip dan ketentuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara kita. Hal ini tidak dapat dipungkiri, begitu pula lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, fakta tersebut tidak dibarengi dengan langkah cepat dari  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  peraturan  perundang-undangan sektoral yang berlaku. Hampir semua undang-undang di semua sektor dapat terpengaruh oleh  lahirnya  kedua  undang-undang  tersebut.  Perubahan  yang  lambat  terjadi  di  ranah hukum  investasi  menunjukkan  arah  politik  hukum  Indonesia  yang  menganaktirikan investasi,  padahal  investasi  telah  lama  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

## Potensi Ekonomi Kreatif di Indonesia
Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi yang ada  di  tiap  negara  sangat  bergantung  kepada  demografi,  geografi,  tatanan  sosia,  serta perkembangan ekonomi dan teknologi yang ada di negara tersebut. Indonesia merupakan
23 Wardhani, D. M. (2018). Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2017. Novum:  Jurnal  Hukum , 5 (2),  97-103, https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36037.
salah  satu  negara  berkembang  yang  diproyeksikan  akan  menjadi  salah  satu  ekonomi terbesar dunia, dan sudah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Posisi ini menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  penerima  investasi  asing  langsung (foreign  direct investment) di  wilayah  Asia  Tenggara. 24 Potensi  ekonomi  Indonesia  yang  sangat  besar dianggap  sebagai  salah  satu  daya  tarik  tersendiri  oleh  investor  asing  yang  ingin menanamkan modalnya.
Potensi  ekonomi  besar  yang  dimiliki  Indonesia  ini  tidak  lepas  dari  berbagai  faktor seperti  angka  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  sangat  besar,  kekayaan  alam  yang melimpah,  dan  keanekaragaman  budaya  yang  terlintang  dari  Sabang  hingga  Merauke. Ekonomi  kreatif  sebagai  salah  satu  bentuk  ekonomi  yang  mulai  mempengaruhi  banyak perekonomian  di  berbagai  penjuru  dunia,  mempunyai  potensi  yang  sangat  besar  untuk dimanfaatkan  di  Indonesia.  Kembali  kepada  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  masih berkembang,  Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  mementingkan  perkembangan UMKM dalam arah politik kebijakan ekonomi dan politik hukumnya. Hal ini sangat sesuai dengan sistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif dan tidak mengharuskan adanya modal besar di awal pembentukan kegiatan usaha.
Pemanfaatan modal  awal yang tidak  harus selalu besar  dapat membantu menyerap tenaga kerja muda yang selama ini kesulitan dalam mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja Indonesia.  Angkatan  kerja  yang  masih  sangat  muda  pada  umumnya  memang  berkendala dalam  hal  modal,  namun  dengan  adanya  ekonomi  kreatif,  generasi  muda  dapat  mulai memasukkan sumbangsihnya dengan berwirausaha dalam bidang ekonomi kreatif, sambil memanfaatkan  kreativitas  yang  ada.  Hal  ini  juga  dapat  dimanfaatkan  Indonesia  untuk memperbaiki  berbagai  bentuk  permasalahan  ekonomi  di  level  makro  yang  menghambat daya serap tenaga kerja serta menurunkan angka investasi yang ada di sistem perekonomian Indonesia. 25 Dengan adanya peluang bisnis yang hanya membutuhkan modal dengan skala mikro,  akan  lebih  banyak  wirausahawan  muda  yang  dapat  memperkuat  ketahanan perekonomian nasional.
Ekonomi  kreatif  pada  dasarnya  merupakan  segala  bentuk  kegiatan  perekonomian yang  memanfaatkan  kreativitas  dan  akal  pikiran.  Definisi  ini  juga  sesuai  dengan  potensi Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Ekonomi kreatif dapat meningkatkan pemanfaatan  serta  pelestarian  berbagai  bentuk  dan  ragam  kebudayaan  yang  ada  di Indonesia. Khususnya di bidang seni, hal ini akan sangat dapat dimanfaatkan, karena adanya dukungan digitalisasi yang sudah mulai mempengaruhi segala kehidupan masyarakat, atau bahkan menggunakan digitalmedia sebagai bentuk usaha kreatif tersebut. 26 Teknik seperti e-marketing juga akan mempermudah jalannya berbagai macam kegiatan usaha yang ada di bidang industri kreatif.
Perkembangan ekonomi kreatif juga telah secara eksplisit didukung oleh pemerintah Indonesia.  Pada  20  Januari  2015,  pemerintah  Indonesia  menempatkan  ekonomi  kreatif sebagai  prioritas  dengan  mendirikan  Badan  Ekonomi  Kreatif – BEKRAF.  Dengan menggunakan istilah ‘ekonomi kreatif’, pemerintah Indonesia menyadari bahwa negara ini
24 Soekro, S. R., & Widodo, T. (2015). Mapping and determinants of intra-ASEAN Foreign Direct Investment (FDI): Indonesia Case Study. Jakarta: Bank Indonesia , https://ideas.repec.org/p/idn/wpaper/wp122015.html.
25 Torrido,  A.  (2016).  Peran  Lembaga  Keuangan  Penyedia  Dana  Mikro  Dalam  Menyediakan  Kesempatan Kerja.
Jurnal Sosiologi Reflektif , 9 (1), 131-143, https://ejournal.uin-
suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1126.
26 Agustina, Y., Winarno, A., Pratikto, H., Narmaditya, B. S., & Filianti, F. (2020). A creative economy development strategy:  the  case  of  Trenggalek  creative  network  for  Trenggalek  Regency,  Indonesia. The  Journal  of  Asian Finance, Economics and Business , 7 (12), 1111-1122, https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.1111.
memiliki  potensi  besar  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonominya.  Pada  2015,  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia  meroket  menjadi  4,79  persen,  jauh  di  atas  ekspektasi sebelumnya yang hanya 2,4 persen. Iklim yang menggembirakan ini memang merupakan momen  yang  tepat  bagi  pemerintah  untuk  memperkuat  pondasi  perekonomian  negara khususnya di sektor ekonomi riil. 27
Kebudayaan yang ada di Indonesia juga menghasil banyak ruang bagi berbagai bentuk industri  kreatif.  Misalnya  industri  kuliner,  yang  merupakan  industri  yang  paling  banyak menyerap tenaga kerja, berdasarkan data yang diperoleh BEKRAF. Tidak hanya itu, industri kuliner  juga  merupakan  industri  dengan  sumbangsih  terbesar  kepada  GDP  atau  PDB Indonesia. 28 Perkembangan ekonomi kreatif pada akhirnya harus didukung oleh pemerintah yang juga perlu memiliki sifat dinamis, dengan mengikuti berbagai macam perkembangan. 29
Perkembangan  yang  lain  juga  dapat  dirasakan  di  bidang  pariwisata.  Percepatan pertumbuhan  ekonomi  merupakan  cerminan  dari  kemampuan  pemerintah  untuk mengembangkan sumber-sumber investasi alternatif terkait dengan memberikan manfaat bagi  kontribusi  sektor  ekonomi.  Kemampuan  pemerintah  melalui  perumusan  kebijakan ekonomi  harus  didukung  oleh  pendekatan  kebijakan  investasi  yang  konsisten  dan  dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Kebijakan penanaman modal yang didasarkan pada pertimbangan peningkatan dan penguatan sektor ekonomi lokal diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pada tingkat yang lebih baik.
Industri  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  memberikan  kontribusi terhadap pendapatan suatu negara. Keberadaan industri pariwisata dengan keunikan dan kearifan lokal merupakan faktor penting bagi negara untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kemampuan  pemerintah  dalam  mensinergikan  potensi industri pariwisata dengan peluang investasi menjadikan kebijakan investasi sebagai critical success factor dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui industri pariwisata. Hal itu  berimplikasi  pada  kebijakan  pelonggaran  daftar  negatif  investasi.  Harus  melibatkan pemangku  kepentingan  dalam  menyikapi  ketidakpastian  kebijakan  pelonggaran  daftar negatif risiko investasi terhadap  perkembangan industri pariwisata di  Indonesia. Dengan peluang  dan  potensi  yang  sangat  besar  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  pemerintah harus mendukung perkembangan ekonomi kreatif dengan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan tersebut. Melihat dari peluang yang sudah sangat besar di berbagai industri yang ada dalam ekonomi kreatif, potensi ini akan menjadi berlipat ganda jika digabungkan dengan investasi yang memadai. Investasi akan membuka banyak peluang dan bahkan dapat meningkatkan kualitas berbagai produk industri kreatif di Indonesia agar dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

## Kesiapan Hukum Indonesia dalam Mendukung Perkembangan Industri Kreatif
Indonesia  sempat  mengalami  trauma  karena  pengalaman  buruk  dengan  berbagai bentuk penanaman modal asing yang sangat merugikan kepentingan rakyat dan negara pada masa orde baru. Sempat dilakukan berbagai macam usaha pembatasan kegiatan penanaman
27 Harikesa, I. W. A. (2020). Industry Revolution 4.0: Strenghthening the Creative Economy Sectors Through Bekraf  Implementation  Programs. Dinamika  Global:  Jurnal  Ilmu  Hubungan  Internasional , 5 (01),  84-108, https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.139.
28 BEKRAF and BPS. (2018). Data Statistik Dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Kerja Sama BEKRAF Dan BPS, Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif.
29 Prameswari, R. A. F., & Sulistiyono, A. (2021). Penguatan Regulasi Foreign Direct Investment Terhadap Sektor Perindustrian Di Bidang Industri Kreatif. Jurnal Privat Law , 9 (2),
368-378, https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60045.
modal  asing,  demi  menjamin  adanya  kendali  yang  cukup  baik  atas  kepentingan  nasional serta  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  melalui  berbagai  macam  kebijakan. 30 Berbagai kebijakan  yang  berisi  pembatasan-pembatasan  sebagaimana  dimaksud  di  sini  dapat berdampak  positif  karena  akan  memberikan  kontrol  lebih  kepada  pemerintah  dalam mengendalikan  aktivitas  penanaman  modal,  khususnya  penanaman  modal  asing,  untuk menjamin  tidak  adanya  hal-hal  yang  akan  merugikan  kepentingan  nasional.  Akan  tetapi, arah politik kebijakan yang seperti ini akan menutup berbagai peluang investasi asing yang dapat menguntungkan masyarakat, karena kebijakan seperti ini dapat memberikan kesan kurangnya  fleksibilitas  pemerintah  Indonesia,  sehingga  pemerintah  dapat  dianggap  akan tidak segan-segan merugikan kepentingan investor demi melancarkan agenda kepentingan nasional.  Tidak  hanya  itu,  kebijakan  yang  berorientasi  jangka  pendek  seperti  ini  bahkan dapat dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan golongan elit tertentu di Indonesia yang  punya  akses  kuat  pada  bidang  ekonomi  dan  politik,  dengan  memonopoli  peluang investasi yang besar yang ada di Indonesia. 31
Perlu  diperhatikan  bagaimana  konstruksi  hukum  yang  ada  di  Indonesia  tentang penanaman modal, untuk selanjutnya dikaitkan dengan unsur-unsur investasi yang dapat mendukung ekonomi kreatif. Penanaman modal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal (UU Penanaman Modal). UU  ini disahkan pada  26  April  2008,  dan  sampai  sekarang  merupakan  peraturan  perundang-undangan utama yang mengetur mengenai investasi atau penanaman modal di Indonesia.
Berbeda dengan peraturan terdahulu yang mengatur mengenai penanaman modal, UU Penanaman Modal yang saat ini berlaku mengatur mengenai penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal  1  angka  1  UU  Penanaman  Modal  yang  berbunyi “Penanaman  modal adalah  segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal  asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia”. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara spesifik mengenai ekonomi kreatif namun dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan bidang yang diperbolehkan dalam iklim investasi Indonesia, karena berdasarkan Pasal 12 UU Penanaman Modal, khususnya pada ayat (1) dan (2), yaitu “(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka ba gi kegiatan penanaman  modal,  kecuali  bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang  dinyatakan  tertutup  dan terbuka  dengan  persyaratan;  (2)  Bidang  usaha  yang  tertutup  bagi  penanam  modal  asing adalah a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang- undang”.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  yang  sama,  pemerintah  juga  mengatur  mengenai  kriteria kepentingan usaha nasional, dalam pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman  modal  di  perekonomian  Indonsia.  Dijelaskan  dalam  Pasal  12  UU  ayat  (5) Penanaman Modal, yaitu “(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan  berdasarkan  kriteria  kepentingan  nasional,  yaitu  perlindungan  sumber  daya alam,  perlindungan,  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi, pengawasan  produksi  dan  distribusi,  peningkatan  kapasitas  teknologi,  partisipasi  modal dalam  negeri,  serta  kerja  sama  dengan  badan  usaha  yang  ditunjuk  Pemerintah”. Permasalahan  pertama  dalam  peraturan  perundang-undangan  ini  terletak  pada  Pasal  12
30 Sulistiyono,  A.  (2015).  Pembaharuan  Hukum  yang  Mendukung  Kondusifitas  Iklim  Usaha. Yustisia  Jurnal Hukum , 4 (3), 665-682, https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8698.
31 Sulistiyono, A. (2015). Ibid.
ayat  (5)  ini  karena  tidak  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  bagaimana  suatu kepentingan nasional akan dipilih di antara kepentingan-kepentingan nasional lainnya.
Pada kenyataannya, tidak realistis bagi pemerintah manapun untuk melindungi semua kepentingan nasional yang disebut dalam pengaturan ini dalam waktu yang sama. Misalnya dalam perlindungan dan pengembangan UMKM, yang merupakan hal yang sangat penting dalam  mempertahankan  ketahanan  ekonomi  nasional  saat  pandemi  COVID-19;  Sejatinya, pemerintah  hanya  dapat  memberikan  bantuan  berupa  insentif  keringanan  dalam permasalahan pajak dan restrukturisasi hutang. Jika pemerintah mengambil langkah ekstra dengan melakukan peningkatan kapasitas teknologi di UMKM, secara otomatis hal ini akan merusak  persaingan  usaha  secara  fatal  dan  berkemungkinan  akan  membangkrutkan perusahaan-perusahaan  berskala  besar,  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan tenaga kerja yang jumlahnya jauh lebih besar.  Alangkah baiknya jika peraturan ini dapat mengacu kepada peraturan lain, khususnya yang mengenai kebijakan ekonomi, agar dapat memberikan  gambaran  jelas  mengenai  kepentingan  nasional  yang  secara  hakikat  pasti memiliki hierarki.
Ketidakjelasan  mengenai  hierarki  kepentingan  nasional  dapat  berdampak  secara langsung  kepada  industri  kreatif,  karena  membuka  ruang  diskriminasi  bidang  usaha, khususnya di bagian desain kreatif, yang bukan merupakan salah satu bentuk usaha yang “esensial” terhadap kelangsungan hidup masyarakat. P eraturan perundang-undangan yang ada  di  Indonesi  harus  mampu  melindungi  kepentingan  pelaku  usaha,  dan  dalam  hal  ini, investor  yang  menanamkan  modalnya  dalam  berbagai  macam  kegiatan  usaha  di  bidang industri kreatif. Permasalahan berikutnya terletak ada kepastian hukum mengenai bentuk usaha  yang  dapat  memperoleh  penanaman  modal.  Pasal  Pasal  1  angka  8  UU  Penanaman Modal  menyebutkan “Modal  asing  adalah  modal  yang  dimiliki  oleh  negara  asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum  Indonesia  yang  sebagian  atau  seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  pihak  asing”. Pengaturan ini bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan  “Penanaman  modal  asi ng  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam  wilayah  negara  Republik Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang- undang”. Permasalahan  ini  menunjukkan adanya  ketidakpastian  hukum,  yang  pada  akhirnya  akan  mengurungkan  niat  dan  minat investor, khususnya investor asing dari potensi penanaman modal di Indonesia. 32
Permasalahan  ini  akan  berdampak  kepada  berbagai  bentuk  usaha  ekonomi  kreatif yang ada di Indonesia, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu daya tarik ekonomi kreatif adalah financial inclusion atau inklusivitas keuangan, yang mana ekonomi kreatif  tetap  membuka  peluang  selebar-lebarnya  bagi  berbagai  macam  orang  yang  ingin berkecimpung di dunia ini, meskipun dengan modal yang tidak besar. 33
Permasalahan  berikutnya  terdapat  pada  kesesuaian  pengaturan  mengenai  bidang yang terbuka untuk investasi asing, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam. Peraturan  perundang-undangan  ini  tidak  menjelaskan  mengenai  kegiatan  usaha  yang selama  ini  kerap  menimbulkan  polemik,  yaitu  kegiatan  usaha  yang  memanfaatkan  alam. Dalam  prakteknya,  sudah  banyak  investor  asing  yang  menanamkan  modalnya  di  bidang tambang, perkebunan, pertambankan, dan pelayaran. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan  Pasal  33  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menjelaskan  bahwa  “bumi,  air  seta
32 Surachman, A. (2018). Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum). UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 24-32,
https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.740.
33 Hadiyati, N. (2021). Op.Cit.
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini juga berkaitan dengan ekonomi kreatif, khususnya pariwisata, yang juga sudah banyak dijalankan dengan modal asing.

## PENUTUP
Secara sekilas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal di sistem perekonomian Indonesia terlihat sudah membuka ruang yang cukup bagi perkembangan berbagai bentuk usaha. Khususnya dalam ekonomi kreatif beserta berbagai macam industri kreatif yang terdapat di dalamnya, pemerintah tidak melarang penanaman modal secara eksplisit. Namun untuk memacu perkembangan dan ketahanan ekonomi yang lebih  di  sistem  perekonomian  Indonesia,  pemerintah  harus  mampu  menjamin  bahwa kepentingan-kepentingan  nasional  yang  terpengaruh  oleh  berbagai  bentuk  penanaman modal  tidak  menimbulkan  permasalahan  politik  kebijakan  dalam  lingkungan  internal pemerintah, baik itu terkait penanaman modal asing maupun penanaman modal dari dalam negeri.  Minat  pemerintah  untuk  mengembangkan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia  sudah terlihat  dengan  kinerja  BEKRAF,  namun  hal  ini  harus  disandingkan  dengan  pengaturan hukum  yang  memadai.  Ekonomi  kreatif  sebagai  salah  satu  bentuk  kegiatan  usaha  yang merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam  ketahanan  ekonomi (economic  resilience) Indonesia, sudah  seharusnya  dijadikan  anak  panah  dalam  politik  hukum  dalam  negeri, khususnya  yang  berkaitan  dengan  penanamn  modal,  untuk  memfasilitasi  perkembangan dan mempersiapkan pelaku-pelaku usaha di berbagai macam industri kreatif yang ada di Indonesia, untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha industri kreatif dari negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Setiono, B. (2014). Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing  Dalam  Menyongsong  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  2015. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan, 4(2), 14-22.
Agustina,  Y.,  Winarno,  A.,  Pratikto,  H.,  Narmaditya,  B.  S.,  &  Filianti,  F.  (2020).  A  creative economy  development  strategy:  the  case  of  Trenggalek  creative  network  for Trenggalek  Regency,  Indonesia. The  Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and Business , 7 (12), 1111-1122, https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.1111.
Aliah,  N.  (2020).  The  Impact  of  Covid  19  on  National  Economic  Growth. International Proceeding of Law and Economic , 62-68.
Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di masa pandemi  melalui  digitalisasi. Birokrasi  Pancasila:  Jurnal  Pemerintahan,
Pembangunan dan Inovasi Daerah , 2 (1), 49-48,
https://www.jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/48.
Awali, H. (2020). Urgensi pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan  di  tengah  dampak  Covid-19. BALANCA:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam , 2 (1), 1-14, https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1342.
BEKRAF  and  BPS.  (2018). Data  Statistik  Dan  Hasil  Survei  Ekonomi  Kreatif  Kerja  Sama BEKRAF Dan BPS, Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif.
Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small  and  Medium  Enterprises  in  Indonesia. Law  Reform , 18 (1),  89-110, https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568.
Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lenses  of  Legal  Research:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research
Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289-304,
http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54-71.
Hadiyati, N. (2021). Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable  Di  Indonesia. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 4 (2),  386-396, https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38091.
Hadiyati,  N.  (2022).  Legal  Implications  Of  MSME  Regulation  On  The  Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 291-306, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44406.
Haiti,  R.,  &  Sudirman,  L.  (2022).  National  Economy  Recovery  by  Crowdfunding  Policy  as Alternative  in  MSME  Financing. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum , 5 (2),  291-306, https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3535.
Harikesa,  I.  W.  A.  (2020).  Industry  Revolution  4.0:  Strenghthening  the  Creative  Economy Sectors  Through  Bekraf  Implementation  Programs. Dinamika  Global:  Jurnal  Ilmu Hubungan Internasional , 5 (01), 84-108, https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.139.
Hursepuny,  J.  (2019).  Penanaman  Modal  dan  Permasalahannya  di  Indonesia. JISAMAR (Journal  of  Information  System,  Applied,  Management,  Accounting  and Research) , 3 (2), 72-78, http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/92.
Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja. UNES  Law  Review , 4 (3),  367-382, https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/240.
Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8 (1), 219-232, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44061.
Nugroho,  L.,  Badawi,  A.,  &  Hidayah,  N.  (2022).  How  Indonesian  Women  Micro  and  Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic?. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement , 3 (1), 215-222,
https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1375.
Prameswari, R. A. F., & Sulistiyono, A. (2021). Penguatan Regulasi Foreign Direct Investment Terhadap Sektor Perindustrian Di Bidang Industri Kreatif. Jurnal Privat Law , 9 (2), 368-378, https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60045.
Purba,  J.  H.  V.,  Fathiah,  R.,  &  Steven,  S.  (2021).  The  impact  of  Covid-19  pandemic  on  the tourism  sector  in  Indonesia. Riset:  Jurnal  Aplikasi  Ekonomi  Akuntansi  dan Bisnis , 3 (1), 389-401, https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.82.
Saturwa,  H.  N.,  Suharno,  S.,  &  Ahmad,  A.  A.  (2021).  The  impact  of  Covid-19  pandemic  on
MSMEs. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 24 (1), 65-82, https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905.
Soekro, S. R., & Widodo, T. (2015). Mapping and determinants of intra-ASEAN Foreign Direct Investment  (FDI):  Indonesia  Case  Study. Jakarta:  Bank  Indonesia , https://ideas.repec.org/p/idn/wpaper/wp122015.html.
Suardhana,  C.  V.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  pada Sektor  Perkebunan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Prasada , 6 (1),  1-14, https://doi.org/10.22225/jhp.6.1.2019.1-14.
Sudirman, L. (2016). Badan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Journal of Judicial Review , 18 (2), 135- 144, https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/92.
Sudirman,  L.,  &  Novita,  I.  (2018).  Analisis  Faktor  dan  Dampak  yang  Mempengaruhi Hengkangnya Penanaman Modal di kota Batam. Journal of Judicial Review , 20 (1), 88-
102.
Sulistiyono,  A.  (2015).  Pembaharuan  Hukum  yang  Mendukung  Kondusifitas  Iklim
Usaha. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (3), 665-682,
https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8698.
Surachman,  A.  (2018).  Kritik  Terhadap  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum). UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1),
24-32, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.740.
Suradiyanto.  (2019).  The  investment  law  development  to  increase  investment  in Indonesia. Int'l JL & Mgmt. , 61 , 17, https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270.
Torrido,  A.  (2016).  Peran  Lembaga  Keuangan  Penyedia  Dana  Mikro  Dalam  Menyediakan Kesempatan  Kerja. Jurnal  Sosiologi  Reflektif , 9 (1),  131-143,  https://ejournal.uin- suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1126.
UNCTAD. (2021). Creative Economy Programme, United Nations on Trade and Development, Diakses pada https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy- programme.
Wardhani, D. M. (2018). Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Novum: Jurnal Hukum , 5 (2), 97-103, https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36037.

## Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.