## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 01 | Juni 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Analisis  pada  Fluktuasi  Harga  Paket  Data  Internet  di  Platform Digital Dana dan LinkAja dengan Metode Qiyas
Ashif Jauhar Winarto 1 , Muhammad Lathoif Ghozali 2
1 UIN Sunan Ampel Surabaya│ashifjauhar@gmail.com
2 UIN Sunan Ampel Surabaya│lathoif@uinsby.ac.id

## Abstrak
Pada era saat ini kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan sangat mudah untuk  didapatkan  dengan  cara  menggunakan  gadget  atau smartphone sehingga bisa mengakses semua yang diinginkan oleh konsumennya sangat perlu  perhatian  khusus  oleh  umat  Islam seperti  hukum  dalam  jual  beli  di internet  atau platform  digital, dalam  fluktuasi  harga  terdapat  di platform digital tersebut sehingga terhindar dari yang dinamakan unsur riba. Ulama Jumhur  berpikiran  qiyas  itu  menjadi  hujjah  syariah  atau  sumber  hukum syariah  untuk  hukum  amal  tindakan  manusia  dalam  tingkat  keempat argumen syariah. Oleh sebab itu, jika suatu peristiwa tidak memiliki hukum ditentukan  dari  nash  atau  ijma’  dan  memiliki  pandangan  ‘illat  dengan sesuatu hal yang memiliki nash. Golongan ini, oleh pakar ushl fiqh disebut dengan mutsbitul qiyas.  Penelitian ini memiliki tujuan  untuk menganalisis dan  menemukan  hukum  fluktuasi  harga  paket  data  internet  di platform digital Dana dan LinkAja  dengan menggunakan metode Qiyas.  Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan kepustakaan ( library research ). Acuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  As-Sunnah tentang mekanisme pasar dan Fatwa DSN-MUI No. 40 & 80 yang di dalamnya  terdapat ketentuan mekanisme pasar. Fluktuasi pada harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja yang dianalisis memakai metode Qiyas terhadap sistem mekanisme pasar  dalam  Islam.  Penelitian  ini  menunjukkan  hasil  riset  bahwasannya fluktuasi  pada  harga  paket  data  internet  di platform  digital Dana  dan LinkAja  adalah  mubah,  karena  memiliki  kesamaan  karakteristik  ( ‘illat ) dengan  mekanisme  pasar  yang  juga  mengalami  fluktuasi  naik  turunnya harga berdasarkan permintaan dan penawaran.
Kata Kunci: Fluktuasi Harga; Mekanisme Pasar; Platform Digital; Qiyas.

## Analysis of Internet Data Package Price Fluctuations on the Dana and LinkAja Digital Platforms with the Qiyas Method

## Abstract
In the current era, daily needs for all people are very easy to obtain by using a gadget or smartphone so that they can access everything that their consumers want, they really need special attention by Muslims, such as the law in buying and selling on the internet or digital platforms, in price fluctuations. contained in the digital platform so as to avoid the so-called element of usury. Jumhur scholars think that qiyas is a source of sharia law or a source of sharia law for the law of human action in the fourth level of the sharia argument. Therefore, if an event does not have a law, it is determined from the text or ijma' and has the view of 'illat with something that has a text. This group, by ushl fiqh experts, is called mutsbitul qiyas. This study aims to analyze and find the law of price fluctuations  for  internet  data  packages  on  the  Dana  and  LinkAja  digital platforms  using  the  Qiyas  method.  This  research  is  descriptive  qualitative research  using  a  library  research  approach.  The  legal  reference  used  in  this study is the As-Sunnah on market mechanisms and the DSN-MUI Fatwa No. 40 & 80 in which there are provisions for market mechanisms. Fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms were  analyzed  using  the  Qiyas  method  on  the  market  mechanism  system  in Islam. This study shows the results of research that fluctuations in the price of internet  data  packages  on  the  Dana  and  LinkAja  digital  platforms  are permissible  because  they  have  the  same  characteristics  ('illat)  with  market mechanisms which also experience price fluctuations up and down based on supply and demand.
Keywords: Price Fluctuation; Market Mechanism; Digital Platform; Qiyas.

## PENDAHULUAN
Di  saat  beraktivitas  sehari-hari umat  Islam  memiliki  tata  kelola untuk  mengatur  aktivitasnya  serta memiliki  batasan-batasan  tersendiri untuk menjalankannya, yakni hukum yang berlandaskan Al-Quran dan As- Sunah.
Pada  era  saat  ini  kebutuhan sehari-hari  bagi  semua  kalangan sangat  mudah  untuk  didapatkan dengan  cara  menggunakan  gadget atau smartphone sehingga  bisa mengakses  semua  yang  diinginkan
oleh konsumennya. Akan tetapi bagi umat  Islam  harus  menjadi  perhatian tersendiri  dengan  adanya  batasan- batasan  dan  kehati-hatian  dalam mengambil  sebuah  keputusan  dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari seperti menjual dan membeli produk dalam platform  digital seperti  yakni paket  data  internet  yang  sangat dibutuhkan  pada  saat  ini.  Karena  di era  sekarang  banyak  sekali  hal-hal yang  sangat  perlu  perhatian  khusus oleh umat Islam seperti hukum dalam jual  beli  di  internet  atau platform digital, dalam fluktuasi harga

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
terdapat  di platform  digital tersebut
sehingga terhindar dari yang dinamakan unsur riba.
Selaku platform  digital yang menjadikan  alat  bantu  kemudahan dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari hari,  tentu  tidak  akan  lepas  adanya harga yang harus dibayar. Dalam hal ini harga yang harus dibayar di setiap produknya  terkadang  berbeda-beda, walaupun dengan produk yang sama seperti  paket  data  internet  yang menjadi  hal  wajib  dan  menjadi kebutuhan bagi pengguna smartphone untuk  mengakses  di toko platform  digital yang  berbeda pula.  Oleh  sebab  itu  pemilik  toko online  atau  yang  ada  di platform digital memiliki  hak  menentukan harga dan dibebankan kepada konsumen  untuk  membeli  sebuah produk  tersebut.  Secara  praktiknya, pelayanan pembelian sebuah produk tersebut dapat dilakukan via internet melalui  aplikasi platform  digital seperti aplikasi Dana dan LinkAja , di mana  harga  yang  diberikan  kepada konsumen dari pemilik toko tersebut selalu  bersifat  fluktuatif.  Salah  satu contohnya, yaitu pada saat konsumen membeli  di  toko  dengan platform digital Dana , produk  paket  data internet harganya berbeda dengan di toko platform  digital LinkAja  yang menjual  produk  sejenis  bisa  jadi lebih mahal ataupun lebih murah.
Oleh sebab itu dalam kebutuhan sehari-hari  belanja  di platform digital, umat  Islam  juga  perlu memperhatikan bagaimana pola
dalam  memenuhi  kebutuhan  yang tidak  melanggar  dalam  aturan  Al- Quran  dan  As-Sunah.  Dikarenakan terdapat beberapa peristiwa yang bisa dikatakan belum jelas hukumnya dan belum  dijumpai  dalil  hukumnya  di dalam  Al-Quran  dan  As-Sunah. Sehingga diperlukannya metode khusus yang dapat memperjelas serta menyingkap  suatu  permasalahan walaupun  sudah  ada  hukum  yang sudah ditentukan di dalam nash atau hadis  pada  zaman  Rasulullah  SAW, akan  tetapi  masih  belum  terdapat hukum pada zaman saat ini.
Di saat zaman Rasulullah SAW permasalahan  yang  muncul  dan dihadapi bisa langsung tuntas karena bisa  berdiskusi  langsung  bersama Rasulullah  SAW,  akan  tetapi  pada saat ini jika didapati perihal masalah yang  belum  ditemukan  dalam  Al- Quran  dan  As-Sunah.  Pasca  dari  itu para  ulama  menggunakan  suatu pendekatan yakni dengan cara berijtihad diantaranya dengan memakai metode qiyas. Qiyas merupakan metode
menggali/  istinbat  yang  hukumnya sangat  populer  dikalangan  mazhab Syafii.  Di  dalam  madzab  Syafii, Imam Syafi’i meletakkan qiyas pada bagian  keempat  sesudah  Al-Quran, Hadis,  dan  Ijmak  (Fuad,  2016:43). Imam  Syafii  menggunakan  qiyas yakni  salah  satunya  metode  dalam menggali  hukum,  beliau  berkata bahwa  yang  dinamakan  ijtihad merupakan qiyas adalah qiyas. Imam Syafii menjelaskan bahwa qiyas dan
ijtihad  merupakan  dua  kata  yang memiliki  arti  yang  sama  (Fuad, 2016:43).
Jika  melihat  peristiwa  dalam fluktuatif  harga  yang  berada  di platform  digital yang  dimana  sama- sama  menjual  produk  yang  sama akan  tetapi  dengan  harga  yang berbeda  dilain  aplikasi.  Dan  pada hakikatnya  syariat  Islam  melakukan aktivitas  dalam  bidang  muamalah yang hanya memberikan prinsip dan petunjuk dengan yang mendasar juga umum  saja.  Akan  tetapi  jika menggunakan  metode  qiyas  dan ijtihad  maka  peristiwa  atau  hal tersebut  di  dalamnya  menjadi  lebih detail,  rinci  dan  teknis  yang  tidak diatur proses ijtihad dan pengqiyasan ini  diberikan  kepada  manusia  dalam pengkajiannya (Purnamawati, 2017).
Perlu  diketahui  juga  mekanisme harga  yang  naik  turun  sendiri  bukan hanya terjadi pada platform digital saja, akan  tetapi  juga  terjadi  pada  elemen pasar  modal  syariah  misalkan,  seperti halnya reksadana syariah, saham
syariah, dan obligasi syariah yang selalu berfluktuasi  setiap  harinya.  DSN  MUI (Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia) di dalam fatwa nomor 40  tahun  2003  yang  membahas  pasar modal  dan  pedoman  umum  penetapan prinsip  syariah  di  bidang  pasar  modal, membahas  yakni  penentuan  harga  dari ketiga  instrumen  pasar  modal  tersebut harus bedasarkan nilai riil aset dan atau sesuai  dengan  mekanisme  pasar  yang alami.  Yang  dimaksud  yakni  ketika prinsip tersebut sesuai dengan apa yang
tertera pada fatwa tersebut dan berjalan dengan  baik  maka  fluktuasi  berupa turun  atau  naiknya  harga  menjadi sesuatu  yang  biasa  atau  wajar  dan diperbolehkan.
Sifat  sistem  pasar  yang  bisa digunakan pada pasar modal dan sistem penentuan  harga  di platform  digital tersebut  diberikan  paradigma  dalam melihat  suatu  hal  yang  baru  terhadap keabsahannya.  Hal  ini  tentunya  sangat membuat  tertarik  dari  penulis  agar melaksanakan  riset  terhadap  peristiwa pada  masa  sekarang  yakni  fluktuatif harga  data  paket  internet  di platfrom digital dan  bertujuan  memberikan padangan  yang  bersifat  positif  bagi semua kalangan.

## Kehujjahan Qiyas
Ulama  Jumhur  berpikiran  qiyas itu  menjadi  hujjah  syariah  (sumber hukum  syariah)  untuk  hukum  amal tindakan manusia dalam tingkat keempat  argumen  syariah.  Oleh  sebab itu,  jika  suatu  peristiwa  tidak  memiliki hukum ditentukan dari nash atau ijma’ dan  memiliki  pandangan  ‘illat  dengan sesuatu  hal  yang  memiliki  nash. Golongan  ini,  oleh  pakar  ushl  fiqh disebut dengan mutsbitul qiyas. (kelompok yang menetapkan kehujjahan dari qiyas).
Ulama  Nizhamiyah,  Zhahiriyah dan  sebagian  ulama  aliran  syi’ah beranggapan  qiyas  bukanlah  hujjah syariah  yang  bisa  digunakan  untuk menetapkan hukum. Setelah itu mereka kemudian  dikenal  dengan  sebutan
Nafatul Qiyas (kelompok yang mengingkari kehujjahan dari qiyas). Ulama  Jumhur  memberikan sesuatu alasan yakni ketetapan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kehujjahan  qiyas  dari  Al-Qur’an,  As- Sunnah,  pendapat  dan  perbuatan  dari para sahabat serta logika.
a. Dalil Al-Qur’an Mereka  menggunakan  ayat  Al-
Qur’an  sebagai  suatu  alasan  dalam menetapkan kehujjahan qiyas, ada pada firman Allah SWT.
Yang  artinya:  “Hai  orang-orang yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul(Nya),  dan  ulil  amri diantara  kamu.  Kemudian  jika  kamu berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (Al- Qur’an)  dan  Rasul(Sunnahnya),  jika kamu  benar-benar  beriman  kepada Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa :59)
Dalam  ayat  itu  dijelaskan  bahwa Allah  memerintahkan  untuk  semua orang  mukmin,  jika  ada  perselisihan pendapat dalam masalah hukum sesuatu hal  yang  masuk  dalam  Al-Qur’an,  As- Sunnah  dan  keputusan  orang  yang diberikan  kekuasaan  tidak  ada,  maka harus  dikembalikan  kepada  Allah  dan Rasul-Nya.  Karena  itu  sama  dengan hukum  peristiwa  yang  tidak  memiliki nash, karena ‘illat hukumnya sama juga
termasuk
mengembalikan suatu peristiwa yang tidak memiliki nash dan kepada  Allah  serta  Rasul-Nya.  Karena hal itu bisa diartikan mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya.
b. Dalil Sunnah Dalil  As-Sunnah  itu  antara  lain adalah  sabda  Rasulullah  SAW  dalam membai’at  Muadz  bin  Jabal  sebagai wali  kota  di  Yaman.  “Bagaimanakah kamu memutusi perkara bila dikemukakan masalah kepadamu? Jawab Muadz, aku memutuskan dengan Kitabullah. Maka jika masalah itu tidak terdapat  di  dalam  kitab  Allah  ?  tanya rasul selanjutnya. Maka dengan Sunnah
Rasululllah SAW, Jawabannya. Kemudian  Rasul  menanyakan  lebih lanjut.  Jika  masalah  itu  tidak  terdapat dalam sunnah Rasulullah? Aku berijtihad  dengan  pendapatku  dan berusaha  dengan  segenap  tenaga, katanya.  Lalu  Muadz  meneruskan ceritanya, ujarnya: Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya dan seraya bersabda: segala  puji  milik  Allah  yang  telah membimbing  utusan  Rasulullah  karena telah  membuat  karidhoan  Allah  dan Rasul-Nya.”
Hadis  ini  menjelaskan  pengakuan Rasulullah  tentang  kebolehan  ijtihad, jika  tidak  bisa  mendapatkan  nash  dari Al-Qur’an serta dari As-Sunnah, Bahwa ijtihad  tidak  lain  hanyalah  usaha  nyata untuk  mencapai  kententuan  hukum. Sedangkan upaya itu juga bisa diproses menggunakan  analogi  suatu  hal  yang tidak  memiliki  nash  untuk  suatu  hal yang  memiliki  nash  yakni  melihat persamaan  ‘illatnya  (ini  disebut mengqiyaskan).
Golongan  yang  menolak  Qiyas untuk menjadi dalil hukum yakni ulama syi’ah,  zhahiriyah,  al-nazzam,  dan ulama  mu’tazilah  berasal  dari  Irak.
Yakni dengan memberikan pendapat: - QS. Al-Hujurat ayat 1 Firman Allah yang  artinya  “Wahai  orang-orang yang  beriman,  janganlah  kamu mendahului  Allah  dan  RasulNya, dan bertakwalah kepada Allah”.
- Pendapat  dari  sunah  hadis  Nabi Muhammad  SAW  yang  mana artinya “Sesungguhnya Allah SWT menentukan  berbagai  ketentuan, maka  janganlah  kamu  abaikan.  Dia menentukan beberapa batasan maka jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar aturan  itu.  Dia  juga  mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu  tanpa  unsur  kelupaan,  maka

## janganlah kamu bahas hal itu”. (HR.
Al-Daruquthni) Hadis  tersebut  menurut  pandangan golongan  yang  menolak  hukum  qiyas memperlihatkan  bahwa  sesuatu  hal  itu ada  waktunya  wajib,  ada  waktunya haram  dan  ada  waktunya  harus dibiarkan  saja  yang  mana  hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah.
- Golongan  yang  menolak  hukum qiyas  juga  memiliki  alasan  dengan berbuat  sebagian  dari  sahabat  yang mencela  qiyas,  walaupun  beberapa sahabat  lainnya  bersikap  diam  atas celaan sahabat tertentu.
Rukun Qiyas dan Penemuan Hukum Melalui Metode Qiyas
Kebanyakan ulama ushul
bersepakat  bahwa  rukun  qiyas  adalah ashl (لصلاا) sama halnya tempat hukum yang ditetapkan dengan nash atau ijma’, Far’u (عرفلا) atau sesuatu hal yang mana untuk ditentukan hukumnya, ‘illat (ةلعلا) bisa  dinamakan  juga  dorongan  untuk mencapai  cita-cita  hukum  atau  bisa disebut  motivasi  dan hukm  al-Ashl hukum  yang  telah  ditetapkan  adanya nash atau ijma.
Ashl (لصلاا), yakni suatu fenomena  yang  hukumnya  terdapat  di dalam  nash.  Bisa  dikatakan  juga al- Maqis ‘alaih, al-Mahmul ‘alaih dan al- Musyabbah bih (dipakai sebagai ukuran, pembanding  atau  yang  dipakai  untuk menyamakan).
Muhammad Abu Zahrah menerangkan bahwasannya disampaikan  mayoritas  ulama  fiqh,
sumber hukum yang dipakai untuk dasar Qiyas wajib merupakan nash baik nash Al-Qur’an,  Hadis  atau  ijma  (Zahrah,
2007:353).  Dengan  dapat  diartikan seperti ini bahwa dilarang mengQiyaskan  sesuatu  dengan  hukum yang  menjadi  ketetapan  dengan  Qiyas itu sendiri. Adapun syarat Ashl tersebut
sendiri ialah :
a. Hukum yang mana menjadi ketetapan  dan  tidak  mengandung kemungkinan di naskhkan/ dibatalkan ialah hukum ashl.
b. Hukum  ashl  yakni  ketetapannya berdasarkan syara’
c. Ashl itu tidak seperti far’u dari ashl lainnya
d. Dalil  yang  menjadi  ketetapan  ‘illat pada ashl tersebut ialah dalil khusus, bukan yang bersifat umum.
e. Ashl  tersebut  tidak  berubah-ubah sesudah dilakukannya qiyas.
f. Hukum  ashl  itu  tidak  keluar  dari kaidah-kaidah qiyas. Far’u  ( لا
عرف   ),  suatu  permasalahan tersebut  hukumnya  tidak  tertera  di dalam  nash,  artinya  ialah  digunakan untuk  menyamakan  dengan  al-Ashlu dalam  hukumnya.  Dikatakan  seperti halnya al-Maqis,  al-Mahmul dan al- Musyabbah (yang diukur, dibandingkan dan disamakan)
Adapun  syarat  dalam  Far’u  yakni menurut  Abu  Zahrah  memaparkan  ada dua  syarat.  Pertama,  masalah  tersebut belum didapati nash hukumnya didalam Al-Qur’an  dan  hadis.  Kedua,  ‘illat hukum harus betul-betul tercapai dalam permasalahan  berkebaharuan,  sama jelasnya  dengan  ‘illat  hukum  ashl (Zahrah, 2007:362-364).
‘Illat  (ةلعلا),  sesuatu  yang  bisa menjadikan dasar oleh hukum ashl, bisa

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
didasarkan pada adanya ‘illat pada suatu kasus  yang  baru,  oleh  sebab  itu  kasus baru tersebut di samakan seperti halnya kasus ashl dalam hukumnya. Pengertian lain  dari  ‘illat  adalah  sifat  dipandang sebagai  dasar  pembentukan  hukum (Zahrah, 2007:362-364).
Hukm al-Ashl ( مكح لصلاا ), hukum syara’ yang diambil oleh nash di dalam masalah  ashl.  Tujuannya  ialah  untuk menjadikan hukum dasar bagi permasalahan  yang  baru  (Khallaf, 2003:77).
Abu Zahrah memaparkan dua syarat untuk hukum ashl tersebut. Yakni yang pertama,  harus  berupa  hukum  amaliah syara’. Hukum qiyas tidak akan terjadi kecuali  hukum-hukum  yang  bersifat amaliah,  oleh  karena  itulah  yang menjadi  sasaran  atau  objek  fiqh  islam dalam kerangka yang luas. Kedua, harus merupakan hukum yang rasional ( ma’qulul ma’na ). Hukum rasional ialah hukum  yang  dapat  dipahami  sebab- sebab  dan  alasan-alasan  penetapannya, atau  setidak-tidaknya  memuat  tanda- tanda  sebab-sebab  tersebut.  Disisi lain, hukum-hukum  yang  irasional  tidak dapat dipahami dengan alasan- alasannya, seperti hukum tayamum dan jumlah  rakaat  shalat.  Oleh  karena  itu, hukum  qiyas  tidak  berlaku  disini (Zahrah, 2007:359).
Sesuai dengan rukun qiyas berikut, skema  qiyas  bisa  digambarkan  dengan simpel  dan  sederhana  sebagai  contoh berikut (Mahmudi, 2017).
Tabel 1. Contoh Skema Qiyas لصلأا عرفلا ةلعلا مكح لصلاا
Khamr Wisk y Memabukka n Hara m Gandu m Padi Makanan pokok Wajib zakat Dalam  hal  ini,  qiyas  ialah  hal  yang harus menggunakan bagian dari prosedur DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa membahas ekonomi  Syariah  (Helmi,  2018).  Juga merupakan  beberapa  pendekatan  yang di  implementasikan  oleh  Mahakamah Agung  didalam  menyusun  kompilasi hukum  atau  aturan  ekonomi  Syariah (Suprihati  &  Baiduri,  2017).  Berbeda dengan  jika  ada  masalah-masalah tertentu  yang  belum  bisa  dituntaskan oleh metode qiyas oleh sebab itu mereka belum  menemukan  kecocokan.  Dalam nash  pendekatan  maslahah  mursalah bisa  dijadikan  alternatif  metode  dalam menentukan hukum.
Maka  disini  peneliti  membuat  dan menerapkan mekanisme penentuan hukum qiyas untuk menjawab problematika  hukum  fluktuasi  harga paket  data  internet  di platform  digital dana  dan  linkaja  yang  menjadi  objek utama  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu masalah  yang  menjadi  subyeknya  atau ashl  itu  ialah  mekanisme  dan  konsep pasar yang terjadi pada zaman Nabi.

## Macam- Macam ‘Illat
Dari segi cara untuk mendapatkan  ‘illat.  Ulama  ushul  fiqh memberikan pernyataan ada dua macam yakni:
a. Al-‘Illah  al-Mans}u>s{ah ,  ialah ‘illat  yang  sudah  didapati  langsung oleh nashnya.
b. Al-‘Illah al-mustanbat{ah ialah ‘illat  yang  diproses  oleh  mujtahid yang  asalnya  dari  nash  dan  sesuai yakni kaidah-kaidah yang ditentukannya  juga  sesuai  kaidah bahasa arab.
Ada  juga  dilihat  dari  prespektif cakupan  ‘illat  yakni  ulama  ushul  fiqh memberikan  pendapat  bahwa  ada  dua macam yaitu :
a. Al-‘Illah  al-Muta’addiyah, ialah ‘illat  yang  ketetapannya  ditetapkan oleh suatu nash dan bisa digunakan pada masalah hukum lainnya.
b. Al-‘Illah  al-Qashirah, ialah  ‘illat yang  terbatas  pada  suatu  nash  dan tidak  didapati  dalam  masalah  yang lainnya. Baik itu ‘illat Mans}u>s{ah ataupun mustanbat{ah .

## Syarat-syarat ‘Illat
1. Harus  terdapat  unsur  tekad  dalam memperjuangkan cita-cita atau motivasi  hukum,  dan  bukan  hanya memiliki  tanda  ataupun  indikasi hukum.
2. Bisa diukur dan bisa digunakan oleh semua orang
3. Jelas, nyata juga bisa dirasakan oleh indera manusia. Oleh sebab itu ‘illat ialah tanda dimana adanya hukum.
4. Memiliki sifat sesuai dengan hukum. Yang bisa diartikan bahwa, ‘illat ditetapkan berlandaskan analisis mujtahid dan sesuai dengan hukum itu. 5. Nash  atau  ijma’  bahwa  ‘illat  tidak boleh  bertentengan  dengan  hal tersebut.
6. Memiliki  karakteristik  utuh  atau berlaku  dengan  cara  timbal  balik. Yang  artinya  jika  ada  ‘illat,  oleh karena itu hukumnya juga ada.
7. Memiliki  karakteristik  tidak  hadir membelakangi  dari  hukum  ashl. Yang  artinya  bahwa  hukum  sudah ada, akan hadir ‘illatnya setelah itu.
8. Hukum yang di dalam ‘illat tersebut tidak mencangkup hukum far’u atau akan di cari hukumnya menggunakan qiyas.
9. Memiliki  karakteristik  didapati  di dalam hukum syara’
10. Tidak  bertentangan  bersama  ‘illat lainnya  yang  mana  posisinya  lebih kuat.
11. ‘Illat itu apabila di istinbathkan dari nash,  jadi  tidak  akan  menambah
nash itu sendiri. 12. Bisa diimplementasikan juga menjadi  ketetapan  pada  kasus hukum lainnya.

## Cara  mengetahui  hukum  ‘illat (masalik al-illat)
Dalam  hal  ini  juga  didapati perbedaan  di  dalam  ulama  ushul  fiqh yakni bagaimana cara mengetahui ‘illat. Dari  berbagai  argumentasi  yang  dapat disimpulkan bahwa ada tiga cara untuk mengetahui  ‘illat  yakni  (Fayidillah, 1984:54):
1. ‘Illat  yang  didapati  dari  nashnya. Cara  ini  juga  dibagi  menjadi  dua yakni:
a. ‘illat  yang  di  ambil  caranya sangat mudah dikarenakan dalam nash  sudah  didapati  pernyataan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang juga sudah jelas memperlihatkan ‘illat. b. ‘illat didapati didalam nash akan tetapi  tidak  diketahui  secara eksplisitnya.  ‘illat  didapatkan dari nash dikarenakan ada isyarat didalam nash tersebut sendiri.
2. ‘Illat  yang  diperoleh  dari  Ijma’. Untuk menghadapi suatu permasalahan  yang  mana  tidak didapati ‘illatnya asalnya dari nash, baik  dengan  eksplisit  ataupun dengan implisit, dalam hal ini ulama melaksanakan  ijtihad  yakni  dengan cara  disepakati  dalam  penentuan hukum ‘illat ketentuan tersebut.
3. ‘Illat dengan didapati yakni dengan cara al-sibr  wa  al-taqsim .  Apabila
sesuatu ketentuan belum bisa diketahui  ‘illat,  baik  berasal  nash ataupun ijma’, oleh karena itu untuk mencari  jalan  keluarnya  yakni melaksanakan metode ijtihad dengan  menggunakan  mekanisme al-sibr  wa  al-taqsim .  Maksud  dari at-taqsim ialah  pembatasan  sifat- sifat  yang  memiliki  singgungan cocok  menjadi  ‘illat  untuk  hukum pokok menurut kedalaman pemahaman  ulama  mujtahid.  Juga bisa  diartikan  dengan al-sibr ialah dibahasnya setiap karakteristik (yang sudah dibatasi) dan menggunakan dengan diuji terhadapnya oleh karena itu mujtahid dalam memberikan penolakan  kepada  sebagian  sifat tersebut meski memakai dalil zanni, juga  melakukan  penerimaan  sifat
yang tidak disia-siakan dan itu ialah ‘illat.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang mana memakai pendekatan kepustakaan ( library research ). Penelitian kepustakaan ini digunakan dengan cara mengkaji literatur berdasarkan
problematika  yang  ada.  Di  dalam pengumpulan data yakni menggunakan data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data kepustakaan itu berasal dari buku terkait penelitian, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian kepustakaan  ialah  penelitian  yang dilaksanakan  dengan  mengumpulkan berbagai macam sumber melalui dokumen  yang  bersinggungan  dengan topik  penelitian.  yang  mana  penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan jurnal  dan  pengumpulan  data  tentang Qiyas  menjadi  metode  menentukan  ke absahan  dari  peristiwa  fluktuatif  harga paket  data  internet  yang  berada  di platfrom  digital. Inilah  yang  menjadi titik  fokus  penelitian  ini,  sehingga penelitian ini sangat kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Harga  adalah  sesuatu  hal  dalam transaksi  jual  beli  yang  harus  ada  dan sangat  penting.  Dalam  peristiwa  ini dapat  dilihat  dalam  artian  jual  beli tersebut  yakni  kepemilikan  suatu  hal atau  berupa  yang  bisa  dirasakan bentuknya oleh manusia yakni
pembayaran  harga/jumlah  uang  pas dengan nominal benda yang
diperjualbelikan.  Memberikan  nominal untuk  penjual  dan  dibayarkan  secara tunai ( cash payment ) (Falk et al., 2016). ataupun  hutang  atau  non  tunai  (kredit) (Bermeo & Collard, 2018).
Konsep harga yang sudah dipaparkan  dan  disimpulkan  oleh  para ahli  baik  dengan  cara  etimologis ataupun  terminologis.  Dengan  cara etimologis,  bahwa  harga  didefinisikan dalam KBBI yakni untuk nominal suatu benda  yang  sudah  di  tentukan  ataupun dinyatakan  dalam  uang,  dan  dalam bahasa  Arab  disebutkan  yakni  dengan istilah tsaman yang dengan cara harfiah sama dengan harga (Dwijayanty, 2017). Ada  juga  secara  istilah,  harga  adalah sesuatu  untuk  diserahkan  didalam kontrak,  apakah  nilainya  lebih  besar, sama  dengan,  atau  bahkan  lebih  kecil dari nilai barang yang sebenarnya.
Landasan  hukum  harga  yang tertera  pada  Al-Quran  tidak  jauh  beda dengan landasan hukum jual beli, yang mana Allah SWT tidak memperbolehkan  dalam  mengambil harta  orang  lain  akan  tetapi  kecuali melalui  jual  beli  yang  berlandaskan sama  suka  antara  kedua  pihak  pembeli dan penjual. Hal ini sebutkan dalam Q.S An-Nisa  ayat  29  yang  artinya:  “hai orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama  suka  di  antara  kamu.  Dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu
sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu”.
Terdapat  di  dalam  hadis,  di dalamnya  landasan  hukum  yang  lebih spesifik tentang harga berikut, di mana Rasulullah  sebagaimana  diriwayatkan oleh  Anas  bin  malik  bersabda:  “  pada masa  Rasulullah  SAW,  harga  bahan- bahan  pokok  naik,  maka  para  sahabat berkata  kepada  Rasulullah  SAW, “Wahai  Rasulullah,  tetapkanlah  harga barang  untuk  kami”.  Rasulullah menjawab  “ seungguhnya  hanya  Allah SWT  yang  berhak  menetapkan  harga,
Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan  dan  Maha  Pemberi rezeki,  dan  aku  berharap,  ketika  aku berjumpa  dengan  Tuhanku,  tidak  ada seorangpun dari kalian yang menuntutku  karena  suatu  tindakan zhalim  baik  yang  menyangkut  darah maupun harta ”.
Hadis di atas dengan jelas menjelaskan  bahwasannya  penguasa tidak berhak menetapkan harga dengan cara  satu  pihak,  dan  juga  dalam kenaikan atau penurunan harga diharuskan berjalan dengan cara
alamiah seperti yang terjadi di masyarakat  atas  kehendak  dari  Allah SWT  (Wahyuni,  2017).  bisa  diartikan bahwa  dengan  cara  tidak  langsung Rasulullah menyetujui konsep mekanisme  pasar,  yang  mana  harga berubah  ubah  dengan  catatan  dengan cara alami berdasarkan variabel permintaan  juga  penawaran,  tanpa  ada campur  tangan  instruksi  yang  berasal dari penguasa.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 110  Tahun  2017  dalam  pembahasan Akad  Jual  Beli  disebutkan  bahwa ketentuan terkait dengan harga sebagaimana berikut: 1. Harga  di  dalam  akad  jual  beli diharuskan sudah menyatakan dengan  cara  jelas  di  saat  akan berlangsung,  baik  di  saat  melawati tahapan  tawar  menawar  ( bai’  al- musawamah ), lelang ( bai’  al
muzayadah ),  atau  tender  ( bai’  al- munaqashah ).
2. Harga  yang  diperoleh  harus  di utarakan  penjual  di  dalam  jual  beli amanah  seperti  halnya murabahah, dan  tidak  diwajibkan  dalam  selain jual beli amanah.
3. Pembayaran  harga  dalam  jual  beli boleh dilakukan secara tunai ( albai’
al-hal ), tangguh ( al-bai’ al- mu’ajjal ), dan angsur/bertahap ( albai’ bi al-taqasith ).
4. Harga  dalam  jual  beli  yang  tidak tunai  ( bai’  al-mu’ajjal/bai’  al- taqsith )  boleh  tidak  sama  dengan hargai tunai ( al-bai’ al-hal ).
Ada  juga  ketetapan  dalam  hal mengenai  diperbolehkannya  tentang fluktuasi harga yang dapat dipengaruhi terhadap  mekanisme  pasar  itu  sendiri yakni  terpaut  pada  fatwa  sebelumnya, yakni  Fatwa  Nomor  40  dan  Nomor  80 Tahun  2011  membahas  penerapan prinsip  syariah  dalam  mekanisme perdagangan  efek  bersifat  ekuitas  di pasar  reguler  bursa  efek.  DSN  dalam fatwa No. 40 disebutkan bahwa: Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan  nilai  valuasi  kondisi
yang  sesungguhnya  dari  aset  yang menjadi  dasar  penerbitan  efek  tersebut dan/atau  sesuai  dengan  mekanisme pasar  yang  teratur,  wajar  dan  efisien serta tanpa direkayasa.
Berikutnya  yakni  Fatwa  DSN No. 80 bahwa disebutkan juga
bahwasannya:  harga  dalam  jual  beli (bursa  efek)  tersebut  dapat  ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada  harga  pasar  wajar  melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan ( bai’ al- musawamah ).
Dengan  adanya  dua  fatwa berikut ini dengan jelasnya menyatakan yakni ketetapan harga di dalam jual beli saham ataupun efek diharuskan berlandaskan mekanisme pasar. Yang di mana  bisa  diartikan  bahwa,  Dewan Syariah  Nasional  dengan  sangat  jelas membolehkan  tentang  adanya  naik turunnya  harga  atau  fluktuasi  di  dalam harga saham itu, akan tetapi ada syarat yakni harus berkesinambungan, teratur, efisien,  wajar  dan  nyata  atau  bisa dikatakan tidak rekayasa.
Berikutnya  di  dalam  kaca  mata klasik  tentang  teori  perubahan  harga dalam paradigma Islam bisa ditemukan dalam  Al-Ghazali  (Hakim,  2015).  Al- Ghazali  mengatakan  yakni  pasar  ialah bagian  dari  tatanan  alam,  yang  mana harga berubah-ubah secara alami sejalan  dengan  unsur  penawaran  dan permintaan. Ibnu Taimiyah
mengeluarkan  pendapat  yang  sama yakni  harga  akan  terus  mengalami kenaikan  apabila  permintaan  barang meningkat  lain  dari  penawaran  barang
yang  di  produksi  berkurang,  akan berbeda  juga  jika  cenderung  menurun apabila  produksi  suatu  barang  tersebut meningkat  akan  tetapi  pemintaan  pada barang tersebut menurun (Wicaksono et al.,  2018).  Pernyataan  dari  kedua cendekiawan  muslim  ini  yakni  sejalan dan  sama  ekonom  konvensional  yakni Adam Smith, bahwasannya harga harus wajar dan di biarkan saja belaku sesuai dengan  konsep  pada  pasar  tersebut (Arifin,  2014).  oleh  sebab  itu  ketiga pernyataan  tersebut  beserta  hadis Rasulullah  SAW  di atas  dapat  menjadi pasar  bahwa  naik  dan  turun  harga sewajarnya tidak boleh diintervensi oleh penguasa,  dan  harus  dibiarkan  perjalan dengan sendirinya, secara alami di pasar.
Fluktuasi Harga Paket Data Internet di Platform Digital Dana dan LinkAja terhadap  Mekanisme  Pasar  dalam metode Qiyas
Dalam  hal  ini  metode  qiyas  hanya bisa  digunakan  apabila  sudah  terdapat rukun  dan  syaratnya  terpenuhi  dalam metode  qiyas  dan  juga  diketahui ‘illatnya.  Berikut  ini  akan  dijabarkan identifikasi rukun qiyas guna keberlangsungan penelitian ini.
1. Yang  pertama,  yakni  sistem  dalam mekanisme  pasar  sebagai  pokok atau ashl .  Sistem  mekanisme  pasar sendiri  sudah  didapati  hukumnya sendiri  di  dalam  hadis  Rasulullah SAW yakni diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang di dalamnya terdapat
Rasulullah tidak mau untuk melakukan intervensi untuk penetapan  harga  dan  membiarkan terjadi  dengan  cara  alamiah  yang mana  sudah  terlaksana  di  dalam masyarakat berlandaskan  kehendak
Allah  SWT.  oleh  sebab  itu,  syarat Ashl harus  mempunyai  hukum sendiri  berlandaskan  nash  Al- Qur’an  dan  As-Sunah  sudah terpenuhi  karena  adanya  hadis tersebut.
2. Yang  kedua,  yaitu  fluktuasi  harga paket  data  internet  di Platform
Digital Dana  dan  LinkAja  yakni sebagai furu’ atau cabang. Dana dan LinkAja yakni alat untuk bertransaksi  di  era  modern  ini  oleh sebab  itu  dengan  melihat  sejarah tertentu  adanya  jauh  pasca  dari peristiwa  kenaikan  harga  di  zaman Rasulullah SAW tersebut meningkat atau mencuat. Dalam hal ini  hukumnya  juga  masih  bisa didiskusikan  oleh  para  peneliti hingga  tercapainya  konsekuensi  di dalam bentuk ijmak (Hasan, 2018).
3. Yang  ketiga,  ialah  mubah  yang merupakan  hukum  dari  mekanisme pasar.  Mekanisme  pasar  di  sini masih berlaku umum kepada seluruh komoditas, kecuali segelintir  elemen  tertentu  yang dimonopoli  oleh  negara  seperti halnya  listrik,  bahan  bakar  minyak dan air (Nizarudin, 2016)
4. Yang keempat, yakni dalam
mengetahui  ‘illatnya  yang  perlu dipahami  adalah  macam-macam ‘illat. dalam hal ini fluktuatif yakni sebagai  ‘illatnya  dikarenakan  di dalam  macam-macam  ‘illat  yang dikemukakan  oleh  ulama  ushl  fiqh yaitu Al-‘Illah  al-Manshushah ,  di mana  ‘illat  yang  di  kandung  sudah ada  di  dalam  nash  yakni  hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Anas  bin  Malik  tentang  naik turunnya  harga  pasar  atau  fluktuasi harga. Sehingga dalam menentukan ‘illat  juga  sudah  sesuai  dengan syarat ‘illat yang mana mengandung

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
motivasi  hukum,  bukan  sekedar tanda  atau  indikasi  hukum,  bisa digunakan  untuk  semua  orang, terlihat  jelas  dan  bisa  dilihat  oleh indra  manusia  dan  juga  tidak bertentangan  dengan  nash  juga ijma’.
5. Yang kelima, sehingga di sini dapat dikatakan  yakni  sifat  harga  naik turun  atau  fluktuatif  yakni  sebagai ‘ illat -nya.  Mekanisme  pasar  dan Platform Digital Dana dan LinkAja memilik  sifat  yang  sama,  yakni harganya  fluktuatif  bisa  berubah ubah  seiring  berjalannya  waktu sesuai  dengan  permintaan  dan penawaran.  Sehingga  perubahan harga di sini dirasakan dengan jelas oleh  indra  dan  tidak  ada  nash apapun yang melarangnya, sehingga syarat  illat  yang  diminta  oleh  para ahli Ushul Fiqh telah terpenuhi.
Rukun-rukun di atas, dapat dirangkum  dalam  skema  berbentuk tabel sederhana yakni sebagai berikut:
Tabel 2. Skema Qiyas Harga Paket Data
Internet di Platform Digital Dana dan LinkAja terhadap Mekanisme Pasar لصلأا عرفلا ةلعلا مكح لصلاا Mekanisme Pasar Harga Paket Data Internet Fluktuatif  Mubah
Berdasarkan  tabel  di  atas, penulis  menyimpulkan  bahwa  hukum fluktuasi  harga  paket  data  internet  di platform  digital Dana  dan  LinkAja adalah mubah sesuai dengan syarat dan rukun qiyas juga mekanisme penentuan ‘illat.  Selain  dipakai  pada platform digital, hukum tersebut bisa di implementasikan  pada  harga  saham yang  mana  juga  turun  ataupun  naik perharinya. Harga saham yang fluktuatif berlandaskan nilai dari saham itu sendiri dan  harga  pasar  pada  saat  ini.  Adanya jual beli semacam ini secara konsekuensi  telah  dilegalkan  dan diperbolehkan  oleh  ulama  Indonesia yang  terkumpul  dalam  DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 40 dan 80.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  harga  paket  data internet  di platform  digital Dana  dan LinkAja  terdapat  kesamaan  karakter dengan mekanisme pasar, yakni keduanya  bisa  didapati  naik  dan turunnya  harga  secara  natural  sesuai dengan penawaran dan permintaan. Jadi hukum mubah yang telah berlaku di saat mekanisme  pasar  bisa  digunakan  juga untuk fluktuasi atau naik turunnya harga paket  data  internet  di platform  digital
Dana dan Linkaja. Penelitian ini menganalisis harga  paket  data  internet  di platform digital Dana  dan  LinkAja  dengan  cara melihat  dengan  kacamata  qiyas  saja. Karena  itu  penulis  memiliki  keyakinan bahwa opportunities atau  peluang dalam  pengembangan  penelitian  ini sangatlah besar. Dan peneliti selanjutnya  juga  bisa  meneliti  tentang maslahah  mursalah,  istihsan  dan  lain sebagainya. Selain itu juga terbuka bagi peneliti  selanjutnya  yang  mana  bisa menggunakan dalam perspektif maqashid  syariah,  kaidah  fiqh  dan kaidah ushul fiqhnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali,  A.  H.  (n.d.). al-Musytashfa  fi  ‘ilm  al-Ushul (II).  Dar  al-Kutub  al- ‘ilmiyyah.
Al-Khin, M. said. (1969). Asr al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafi al- Fuqaha . Muassasah al-Risalah.
Al-Zaf-Zaf, A. (1970). Muhadharat fi Ushul al-Fiqh . Dar al-Fikr al-‘Arabi.
Al-Zuhaili, W. (n.d.). Ushul al-Fiqh al-Islami . Dar al-Fikr.
Arifin, M. (2014). Studi Komparatif tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun dan Adam Smith. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam , 4 (2), 904–923.
Bermeo, E., & Collard, S. (2018). Women and high cost credit: A gender analysis of the home credit industry in the UK. Women’s Studies International Forum ,
71 (November), 85–94. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.08.007
Dwijayanty,  R.  (2017).  Dampak  Variabel  Makro  Ekonomi  Terhadap  Permintaan Pembiayaan  Murabahah  Perbankan  Syariah. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan , 5 (1), 1349–1356. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6735
Falk,  T.,  Kunz,  W.  H.,  Schepers,  J.  J.  L.,  &  Mrozek,  A.  J.  (2016).  How  mobile payment  influences  the  overall  store  price  image. Journal  of  Business
Research , 69 (7), 2417–2423. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.011 Fayidillah, M. F. (1984). Al Ijtihad Fi Al-Syariat Al-Islamiyyah . Maktabah Dar Al- turats.
Fuad,  A.  M.  (2016).  Qiyas  Sebagai  Salah  Satu  Metode  Istinbāṭ  Al-Ḥukm. MAZAHIB , 15 (1), 42–60. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606
Hakim, M. A. (2015). Per pemerintahan dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif islam. Iqtishadia , 1 (3), 19–40. https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889
Hasan, A. (2018). Tidak membatalkan Ijtihad yang lain. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman , 9 (1), 1–12.
Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.
Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 18 (2), 301. https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518
Khallaf, A. W. (2003). Ushul Fiqh . Pustaka Amani.
Mahmudi, A. F. (2017). Analisis hukum islam terhadap qiyas uang dengan emas pada  pembiayaan  murabahah  uang  di  BMT  Madani  Sepanjang  Sidoarjo . Universitas Islam Negeri Sunan Amep Surabaya.
Nizarudin, M. B. (2016). Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam. At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah , 4 (2), 81–99. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/23 69

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Purnamawati,  A.  M.  (2017).  Konsep  Qiyas  dalam  Transasi  Ekonomi  Money changer. Ekonomadania , 1 (1), 115–133.
Suprihati,  &  Baiduri.  (2017).  Membangun  Paradigma  Hukum  Islam  untuk Pembaharuan  Hukum  Bisnis  Syariah  di  Indonesia :  Studi  Analisis  Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maslahah , 8 (2), 37–54.
Umar, A. (1956). Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul . Dar al-Ma’arif.
Wahyuni, E. (2017). Analisis praktik penambahan dan pengangguran nilai harga pada  transaksi  jual  beli emas  di  passr  Aceh  dalam  perspektif  hukum  islam . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Wicaksono,  A.  S.,  Malik,  Z.  A.,  &  Febriadi,  S.  R.  (2018).  Analisis  Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung Analysis of Price Stipulation by Ibnu Taimiyah on Determining Th. Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah , 4 (1), 392–398.
Zahrah, M. A. (2007). Ushul Fiqh . Pustaka Firdaus.