## ASPEK HUKUM KEGIATAN BISNIS DAN FUNGSI PERIZINAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
Hassanain Haykal email: hassanain.haykal@gmail.com

## Abstract
The  ASEAN  Economic  Community  (MEA)  should  be  perceived  as  a  joint  commitment  to  establish  a (regional)  single  market  within  which  there  would  be  a  free  flow  of  goods  and  services.  This commitment at the regional level inadvertently forces member countries to adjust their national laws and regulations. To be more concrete, simplifying the  permit system and bureaucratic streamlining becomes a must.  On the other hand, the huge flow of incoming and outgoing trade and services, put pressure to national government to establish a viable control and monitoring system.  Reformation of the  existing  licensing  system  should  be  done  by  identifying  overlapping  rules  and  modernizing  the government bureaucracy .
Keywords: permits/licensing, Economic ASEAN Community, bureaucratic reform

## Abstrak
Kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal  yang mendorong aliran bebas dari perdagangan dan jasa. Komitmen ini  pada  tingkat  regional  memaksa  Negara-negara  anggota  untuk  menyelaraskan  peraturan perundang-undangan  tingkat  nasional.  Khususnya  apa  yang  dituntut  adalah  penyederhanaan sistem  perizinan  serta  penataan  ulang  birokrasi  pemerintahan.  Pada  lain  pihak,   derasnya  arus masuk  dan  keluarnya  barang  dan  jasa  memaksa  pemerintah  untuk  membangun  sistem pengawasan  yang  andal.   Reformasi  sistem  perizinan  harus  dilakukan  dengan  mengidentifikasi aturan-aturan yang tumpang tindih dan reformasi birokasi.
Kata Kunci: perizinan, Masyarakat Ekonomi ASEAN, reformasi birokrasi

## Pengantar
Bisnis  pada  era  globalisasi  berkembang  secara  pesat,  hal  ini  ditunjukkan dengan adanya perdagangan bebas di antara negara-negara berkembang maupun negara  maju.  Munculnya  organisasi  perdagangan  internasional  telah  mendorong kegiatan bisnis semakin bersaing dan berdaya cipta sehingga mampu memenuhi berbagai  kebutuhan  masyarakat  di  seluruh  belahan  dunia.  Namun  demikian,
munculnya  persaingan  di  antara  negara-negara  berkembang  dan  maju  dapat menimbulkan  ketimpangan  bagi  perdagangan  dan  jasa  di  negara  lainnya,  yang disebabkan belum siapnya negara lain menerima berbagai kebijakan yang bersifat global.  Untuk  itu,  perlu  adanya  kebijakan  regional  yang  mampu  mengantisipasi berbagai ketimpangan yang terjadi, yang bertujuan meningkatkan perekonomian regional,  sehingga  pada  akhirnya  mampu  bersaing  secara  global.  Salah  satu terobosan  yang  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  ekonomi  secara  regional yaitu dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, selanjutnya disebut MEA.
Kerjasama MEA diharapkan dapat membuka peluang pengembangan dunia investasi  melalui  pemanfaatan  program  kerjasama  regional,  sehingga  pengusaha Indonesia  dan  pengusaha  asing  dapat  bekerja  sama.  Negara  Indonesia  memiliki keunggulan komparatif pada sektor berbasis Sumber Daya Alam dan berpeluang besar  mengembangkan  industri  yang  potensial  di  ASEAN  sehingga  menjadikan Indonesia  sebagai  basis  produksi  bukan  sebagai  basis  pemasaran  produknya. Konsekuensi  dari  kesepakatan  MEA  tersebut  berupa  aliran  bebas  barang  bagi negara-negara  ASEAN,  dampak  arus  bebas  jasa,  dampak  arus  bebas  investasi, dampak  arus  tenaga  kerja  terampil,  dan  dampak  arus  bebas  modal.  Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN telah tercipta ruang terbuka bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. MEA telah mengubah  paradigma  “ competition ”  menjadi  “ co-opetition ”  ( Competition dan Cooperation ),
Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  adanya  harmonisasi  dan  perubahan hukum  atas  berbagai  kebijakan  MEA  tanpa  menghilangkan  aspek  penting kedaulatan 1 dari masing-masing negara yang terlibat. Hukum dalam suatu negara
1 Kedaulatan diartikan sebagai “kekuasaan tertinggi” yang menentukan kekuatan dan legitimasi negara dalam menentukan dan menjalankan berbagai kebijakan, lihat Fancis Fukuyama, 2005 hlm. 124. Begitu pula Mac Iver, mengemukakan: “ The Ultimate Sovereign. So we shall name the power which ultimately determaines the policy of the state ”. Jadi menurut Mac Iver, “kedaulatan adalah  kekuasaan  tertinggi  yang  akan  menentukan  kebijakan  ( policy )  dari  negara”,
memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat.  Untuk  itu,  hukum  harus  berjalan  secara  dinamis  agar  mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan dalam menciptakan ketertiban, kedamaian dan keadilan dapat tercapai.
Salah  satu  instrumen  hukum  pengendalian  kegiatan  bisnis,  khususnya dalam  lapangan  Hukum  Administrasi  dalam  kerangka  MEA,  adalah  aspek perizinan.  Izin  adalah  suatu  instrumen  pemerintahan  yang  bersifat  yuridis preventif,  yang  digunakan  sebagai  sarana  hukum  administrasi  untuk mengendalikan perilaku atau  kegiatan masyarakat dengan keharusan memenuhi asas  legalitas.  Dengan  demikian,  perizinan  hanya  dapat  diterbitkan  atau dikeluarkan  oleh  pemerintah  saja  sebagai  badan  hukum  publik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  berwenang  untuk  mengatur,  mengarahkan, mengendalikan, sekaligus melindungi masyarakatnya maupun sumber daya alam serta  sumber  daya  buatan  yang  ada  di  Indonesia.  Agar  izin  dapat  diterapkan dalam kegiatan bisnis secara legal, maka perlu adanya pengaturan secara normatif dalam  perundang-undangan,  di  mana  keberadaan  perundang-undangan merupakan  salah  satu  ciri  dari  sistem  hukum civil  law sebagaimana  dianut  di Indonesia.

## Perundang-undangan Di Indonesia Dalam Mengatur Aktivitas Bisnis
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law tentunya memiliki  karakterikstik  yang  sama  dengan  negara-negara  lainnya,  yaitu  adanya hukum tertulis dalam mengatur masyarakat atau yang dikenal dengan perundang- undangan.  Di  dalam  sistem  perundang-undangan  dikenal  adanya  hierarkhi  (tata urutan).  Perundang-undangan  suatu  negara  merupakan  suatu  sistem  yang  tidak
sebagaimana  dikutip  I  Dewa  Gede  Atmadja,  Ilmu  Negara,  Sejarah,  Konsep  Negara  dan  Kajian Kenegaraan, Malang, Setara, 2012, hlm. 84.
menghendaki  atau  membenarkan  atau  membiarkan  adanya  pertentangan  atau konflik peraturan didalamnya. Jika ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur  mengenai  kedudukan  masing-masing  peraturan  perundang-undangan, terkait  dengan  hal  tersebut  setidaknya  terdapat  3  asas  ( adagium )  dalam  tata urutan  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenal  sebagai  asas  preferensi, yaitu:
1. Asas lex superior derogat legi inferiori
Terkait Asas lex superior derogat legi inferiori Kusnu Goesniadhie menyatakan, bahwa  perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi  yang  mengatur  materi  normatif  yang  sama.  Jika  terjadi  pertentangan, maka  peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi  akan mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatannya  lebih rendah,  dan  karena  adanya  hierarki  dalam  peraturan  perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas lex superior derogate legi inferiori . 2

## 2. Asas lex posteriori derogate legi priori
Selanjutnya terkait Asas lex superior derogat legi inferiori Kusnu Goesniadhie menyatakan, bahwa pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang- undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur  materi  normatif  yang  sama.  Kalau  diundangkan  peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang- undangan  yang  lama  yang  mengatur  materi  yang  sama  sedangkan  kedua- duanya  saling  bertentangan  satu  sama  lain,  maka  peraturan  perundang-
2 Kusnu  Goesniadhie.  Harmonisasi  Sistem  Hukum,  Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik, Malang,  A3, 2010, hlm., 36.
undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian berlaku asas lex posteriori derogate legi priori . 3
3. Asas lex specialis derogate legi generali
Terkait  dengan  asas lex  specialis  derogate  legi  generali ,  Kusnu  Goesniadhie menyatakan, bahwa pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang- undangan  yang  bersifat  umum  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat  khusus,  sedangkan  kedua-duanya  mengatur  materi  normatif  yang sama.  Jika  terjadi  demikian  maka  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat  umum,  hal  demikian  akan  berlaku  asas lex  specialis  derogate  legi generali. 4
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk  berdasarkan  kewenangan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “berdasarkan  kewenangan”  adalah  penyelenggaraan  urusan  tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas bisnis di Indonesia saat ini:
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang  ini  dimaksudkan  untuk  menegakkan  aturan  hukum  dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Agar implementasi undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas
3 Id.
4 Id., hlm., 37.
dan  tujuannya,  maka  perlu  dibentuk  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU),  yaitu  lembaga  independen  yang  terlepas  dari  pemerintah  dan  pihak lain,  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  persaingan  usaha  dan menjatuhkan  sanksi.  Sanksi  tersebut  berupa  tindakan  administratif.  Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari; perjanjian  yang  dilarang,  kegiatan  yang  dilarang,  posisi  dominan,  Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum dan ketentuan lain-lain. 5
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-undang ini  memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman  modal.  Selain  itu,  undang-undang  ini  memerintahkan  agar pemerintah  meningkatkan  koordinasi  antar  instansi  pemerintah,  antara instansi  pemerintah  dengan  Bank  Indonesia,  dan  antara  instansi  pemerintah dengan  pemerintah  daerah.  Koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan  instansi  atau  lembaga,  baik  swasta  maupun  pemerintah,  harus  lebih diberdayakan,  baik  dalam  pengembangan  peluang  potensi  daerah  maupun dalam  koordinasi  promosi  dan  pelayanan  penanaman  modal.  Pemerintah Daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  atau  dekonsentrasi.  Oleh  karena  itu, peningkatan  koordinasi  kelembagaan  tersebut  harus  dapat  diukur  dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang bersaing. 6
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007  tentang Waralaba
5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Dalam  rangka  meningkatkan  pembinaan  usaha  dengan  waralaba  di  seluruh Indonesia  maka  perlu  adanya  dorongan  bagi  pengusaha  nasional  terutama pengusaha  kecil  dan  menengah  untuk  tumbuh  sebagai  Pemberi  Waralaba nasional  yang  handal  dan  mempunyai  daya  saing  di  dalam  negeri  dan  luar negeri  khususnya  dalam  rangka  memasarkan  produk  dalam  negeri. Pemerintah  memandang  perlu  mengetahui  legalitas  dan  bonafiditas  usaha Pemberi  Waralaba  dari  luar  negeri  dan  dalam  negeri  guna  menciptakan transparansi  informasi  usaha  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan waralaba. Di samping itu, pemerintah dapat memantau dan menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, pemberi waralaba sebelum  membuat  perjanjian  waralaba  dengan  penerima  waralaba  harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada pemerintah dan calon penerima  waralaba.  Di  sisi  lain,  apabila  terjadi  kesepakatan  perjanjian waralaba,  penerima  waralaba  harus  menyampaikan  perjanjian  waralaba tersebut kepada pemerintah. 7
Harmonisasi  Hukum  Sebagai  Dampak  Kebijakan  Berlakunya  Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

## Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kebijakan dan Dampaknya
Kerjasama  ekonomi  ASEAN  dimulai  dengan  disahkannya  Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama  ekonomi  ASEAN  diarahkan  pada  pembentukan  Komunitas  Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community ) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih
7 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
cepat  dibandingkan  dengan  kerjasama  di  bidang  politik-keamanan  dan  sosial budaya. 8
Diawali  pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  ASEAN  ke-2  tanggal  15 Desember  1997  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia,  dengan  disepakatinya  Visi  ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan:
a. menciptakan  Kawasan  Ekonomi  ASEAN  yang  stabil,  makmur  dan  memiliki daya  saing  tinggi  yang  ditandai  dengan  arus  lalu  lintas  barang,  jasa-jasa  dan investasi  yang  bebas,  arus  lalu  lintas  modal  yang  lebih  bebas,  pembangunan ekonomi  yang  merata  serta  mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial- ekonomi;
b. mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan
c. meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.  Selanjutnya  pada  beberapa  KTT  berikutnya  (KTT  ke-6,  ke-7)  para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut. 9
Pada  KTT  ASEAN  Ke-12,  para  pemimpin  ASEAN    menegaskan  komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi  ASEAN  2020  dan  BALI  CONCORD  II, dan  menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the   establishment of an ASEAN Community by 2015 .  Secara  khusus,  para  pemimpin  sepakat  untuk  mempercepat  pembentukan Komunitas  Ekonomi  ASEAN  (KEA)  pada  tahun  2015  dan  mentransformasikan kawasan  ASEAN  menjadi  suatu  kawasan  di  mana  terdapat  aliran  bebas  barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. 10
8 http://www.smecda.com/Files/Asean/Buku  Menuju  ASEAN  Economic  Community  2015,  13 Agustus 2015, 10:30.
9 Id.
10 http://www.smecda.com/Files/Asean/Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Pdf, 13 Agustus 2015, 10:13.
KEA  akan  membentuk  ASEAN  sebagai  suatu  pasar  tunggal  dan  basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah- langkah  dan  mekanisme  baru  untuk  memperkuat  implementasi  inisiatif-inisiatif ekonomi  yang  telah  ada;  mempercepat  integrasi  kawasan  dalam  sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat  dan  memperkuat  mekanisme  institusi  ASEAN.  Sebagai  langkah  awal menuju  KEA,  ASEAN  telah  mengimplementasikan  berbagai  rekomendasi High Level  Task  Force (HLTF) on ASEAN Economic  Integration sebagaimana  tertera dalam Bali Concord .
Gambaran  karakteristik  utama  MEA  adalah  pasar  tunggal  dan  basis produksi;  kawasan  ekonomi  yang  berdaya  saing  tinggi;  kawasan  dengan pembangunan  ekonomi  yang  adil;  dan  kawasan  yang  terintegrasi  ke  dalam ekonomi  global.  Dampak  terciptanya  MEA  adalah  terciptanya  pasar  bebas  di bidang  permodalan,  barang  dan  jasa,  serta  tenaga  kerja.  Konsekuensi  atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dari karakter dan dampak MEA tersebut di atas sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA  diharapkan  perekonomian  Indonesia  menjadi  lebih  baik. Salah  satunya  pemasaran  barang  dan  jasa  dari  Indonesia  dapat  memperluas jangkauan ke negara  ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250  juta  orang.  Pada  MEA,  pangsa  pasar  ASEAN  sejumlah  625  juta  orang  bisa disasar  oleh  Indonesia.  Jadi,  Indonesia  memiliki  kesempatan  lebih  luas  untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas
bekerja  di  Indonesia.  Sebaliknya,  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  juga  bisa  bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN. 11
Dampak Positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya  tanpa  ada  batasan  ruang  antar  negara  anggota  ASEAN.  Begitu  pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan  semakin  kreatif  karena  persaingan  yang  ketat  dan  para  professional  akan semakin meningkatkan skill , kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya. 12
Namun,  selain  peluang  yang  terlihat  di  depan  mata,  ada  pula  hambatan menghadapi  MEA  yang  harus  kita  perhatikan.  Hambatan  tersebut  diantaranya: pertama,  mutu  pendidikan  tenaga  kerja  masih  rendah,  di  mana  hingga  Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan  dan  kualitas  infrastruktur  masih  kurang  sehingga  mempengaruhi kelancaran  arus  barang  dan  jasa.  Menurut Global  Competitiveness  Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia,  Brunei  Darussalam  dan  Thailand.  Ketiga,  sektor  industri  yang  rapuh karena  ketergantungan  impor  bahan  baku  dan  setengah  jadi.  Keempat, keterbatasan  pasokan  energi.  Kelima,  lemahnya  Indonesia  menghadapi  serbuan impor,  dan  sekarang  produk  impor  Tiongkok  sudah  membanjiri  Indonesia. Apabila  hambatan-hambatan  tadi  tidak  diatasi  maka  dikhawatirkan  MEA  justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. 13

## Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  maka  salah  satu  yang  perlu  dilakukan adalah  harmonisasi  hukum  dalam  melaksanakan  kebijakan  MEA.  Di  Indonesia
11 http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545- masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia, 16 Juni 2015, 02:30.
12 Id.
13 Id.
dalam  konteks  harmonisasi  hukum,  dapat  diketahui  dalam  Pasal  2  Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 yang berbunyi:
“Dalam  rangka  pengharmonisasian,  pembulatan  dan  pemantapan konsepsi  yang  akan  dituangkan  dalam  Rancangan  Undang-Undang, Menteri  atau  pimpinan  lembaga  pemrakarsa  penyusun  Rancangan Undang-Undang  wajib  mengkalkulasikan  terlebih  dahulu  konsepsi tersebut  dengan  Menteri  kehakiman  dan  Menteri  serta  Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.”
Menurut  L.M  Gandhi,  harmonisasi  dalam  hukum  adalah  mencakup penyesuaian  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum,  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kesebandingan,  kegunaan  dan  kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum. 14
Tanpa  adanya  harmonisasi  sistem  hukum  akan  memunculkan  keadaan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan  bermasyarakat,  ketidaktertiban  dan  rasa  tidak  dilindungi.  Dalam perspektif demikian, masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya terwujud melalui harmonisasi sistem hukum. 15
Dengan  demikian,  harmonisasi  sistem  hukum  internasional  adalah pengharmonisasian  pluralitas  sistem  hukum  dalam  sistem  hukum  internasional, untuk  membentuk  uniformitas  sistem  hukum  yang  dapat  disetujui  dan  diterima oleh  semua  negara  dalam  melaksanakan  transaksi-transaksi  perdagangan internasional.  Dirumuskan  dalam  dalam  dua  langkah  yaitu  penyesuaian  sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global, dan dengan demikian yang  harmonis  dan  seragam  adalah  hukum  positifnya  ( harmony  of  law )  dan
14 LM.  Gandhi,  Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  Yang  Responsif,  Makalah  yang  disampaikan pada  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  FH-UI,  1995,  dalam  Moh.  Hasan  Wargakusumah. Perumusan  Harmonisasi  Hukum  Tentang  Metodologi  Harmonisasi  Hukum.  Jakarta,  BPHN, Depkumham, 1996, hlm., 28-29.
15 Kusnu Goesnadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif  Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya, JP Books, 2006, hlm., 100.
penyesuaian  norma-norma  hukum  tertentu  menjadi  satu  kesatuan  norma  yang bersifat global yang kelak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, dengan  demikian  yang  harmonis  dan  seragam  adalah  keputusan-keputusan hakim. 16
Perumusan  langkah  yang  ideal  yang  ditempuh  dalam  harmonisasi  sistem hukum  adalah  sebagaimana  dikemukakan  oleh  L.  Friedmann  yaitu  perlu melakukan  penyesuaian  unsur-unsur  tatanan  hukum  yang  berlaku  dalam kerangka sistem hukum nasional ( legal system ) yang mencakup komponen materi hukum  ( legal  substance ),  komponen  struktur  hukum  beserta  kelembagaannya ( legal structure ) dan komponen budaya hukum ( legal culture ). Dengan demikian harmonisasi  sistem  hukum  nasional  melibatkan  mata  rantai  hubungan  ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional. 17
Selanjutnya  memperhatikan  sistem  hukum  nasional  sebagai  masukan, yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan ( existing  legal  system ),  yang  menyangkut  unsur-unsur  substansi  hukum,  tata hukum  yang  terdiri  tatanan  hukum  eksternal  yaitu  peraturan  perundang- undangan,  hukum  tidak  tertulis  termasuk  hukum  adat  dan  yurisprudensi  serta tatanan  hukum  internal  yaitu  asas-asas  hukum  yang  melandasinya,  struktur hukum beserta kelembagaannya ( legal structure ), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya. 18
Namun  demikian,  sebagai  negara  yang  berdaulat,  sistem  hukum  di Indonesia harus memiliki proteksi dari dampak negatif globalisasi. Sistem hukum ekonomi  Indonesia  harus  berpihak  kepada  ekonomi  rakyat  sebagaimana  yang ditegaskan  dalam  konstitusi,  yakni  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  dan
16 Id., hlm., 107.
17 Id., hlm., 84-85.
18 Id.
bukan  mengabdi  kepada  sistem  ekonomi  kapitalis  yang  mengkultuskan  pasar bebas. 19

## Izin Sebagai Instrumen Penting Dalam Kegiatan Bisnis Pada Era Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015

## Pengertian Izin
Izin adalah suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang  digunakan  sebagai  sarana  hukum  administrasi  untuk  mengendalikan perilaku  masyarakat.  Ini  berarti  izin  hanya  dapat  diterbitkan  atau  dikeluarkan oleh  pemerintah  saja  sebagai  badan  hukum  publik,  tidak  dapat  diterbitkan  oleh pihak  swasta  maupun  perorangan.  Tidak  ada  delegasi  atau  mandat  apalagi atribusi  kewenangan  penerbitan  izin  kepada  badan  hukum  swasta  maupun perorangan.
Kewenangan  administrasi  negara  dalam  menjalankan  pemerintahan  bisa didapatkan  secara  atribusi,  delegasi,  dan  mandat.  Di  dalam  praktik,  ketiga  hal tersebut  dilaksanakan  secara  kombinasi,  yang  bertalian  erat  dengan  asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam operasionalnya berbaur satu sama lain, dengan syarat harus seimbang, serasi dan selaras.
Dari  hasil  penelusuran,  ketentuan  perundang-undangan  tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  terdapat  aneka  ragam  administrasi  negara pemberi  izin  yang  didasarkan  kepada  jabatan  yang  diembannya,  baik  di  tingkat pusat  maupun  daerah.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  lembaga  yang berwenang  memberikan  izin  dimulai  dari  administrasi  negara  tertinggi  sampai administrasi  negara  yang  terendah.  Karena  beraneka  ragam  lembaga  yang berwenang memberi izin, baik secara vertikal maupun horizontal, maka terdapat
19 Rosyidi  Hamzah,  Peranan  Hukum  Dalam  Menghadapi  Pemberlakuan  Asean  Economic Community Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas Asean 2015, Surakarta,  Fakultas Hukum  Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm., 464.
pula berbagai macam instrumen hukum dalam rangka mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat di semua sektor yang beraneka ragam tersebut.
Sejalan  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  di  mana  daerah  diberikan  kebebasan  untuk menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri,  maka  izin  oleh  pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai jalannya pemerintahan.  Dengan  adanya  kondisi  tersebut,  maka  pemerintah  daerah  perlu memberlakukan  suatu  ketentuan  perizinan.  Hal  ini  diadakan  selain  untuk menambah  penghasilan  daerah,  juga  dimaksudkan  agar  terjadinya  suatu  tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah

## Tujuan dan Fungsi Izin
a) Izin itu digunakan sebagai sarana hukum administrasi karena izin itu bersifat hukum publik (bukan perdata namun juga bukan pidana) yang terkait dengan kepentingan  umum,  sepihak dan  mengikat,  sehingga  apabila  timbul  sengketa hukum  dari  perizinan  maka  penyelesaiannya  dilakukan  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN).
b) Hal  yang  sangat  penting  adalah  bahwa  izin  itu  digunakan  sebagai  sarana yuridis untuk mengendalikan perilaku masyarakat.
c) Untuk itu, agar izin tidak melanggar hak-hak  asasi manusia, maka setiap izin itu harus memenuhi asas legalitas.
d) Dengan  demikian,  tindak  pemerintahan  ( bestuurshandeling) yang  berkaitan langsung  dengan  fungsi  mengendalikan  ( controle) masyarakat  adalah  izin ( vergunning) .
e) Izin merupakan bentuk ketentuan yang memperbolehkan atau memperkenankan  menurut  hukum  (sarana  pengabsahan  atau  legitimasi yuridis) bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan jenis izin yang diterima.
f) Di  dalam  suatu  izin  dapat  dicantumkan  persyaratan  tertentu  yang  harus dipatuhi  oleh  pemegang  izin,  dan  apabila  pemegang  izin  tersebut  terbukti melanggar  persyaratan  yang  telah  ditetapkan,  maka  pejabat  pemberi  izin berwenang mencabut izin tersebut.
g) Dengan  fungsinya  yang  demikian  maka  sistem  perizinan  merupakan  sarana untuk mengendalikan kegiatan masyarakat. Ini berarti pemerintah berwenang untuk mengatur, mengarahkan, mengemudikan dan sekaligus pula melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Sehingga bisa dikatakan bahwa unsur/fungsi dari izin terdiri dari:
a) Instrumen pemerintahan
Pada prinsipnya pemberi izin adalah pihak yang berwenang mencabut izin. Konsekuensinya  apabila  pemegang  izin  tersebut  terbukti  melanggar persyaratan  yang  telah  ditetapkan,  maka  pejabat  pemberi  izin  berwenang mencabut  izin  tersebut.  Ini  berarti  pemerintah  berwenang  untuk  mengatur, mengarahkan,  mengemudikan  dan  sekaligus  pula  melindungi  masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Tujuan  dari  izin  sebagai  instrumen  pemerintah  dalam  rangka  mengatur, mengarahkan,  mengemudikan  dan  sekaligus  pula  melindungi  masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah sebagai berikut:
1) Mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
2) Mengatur pada perbuatan individual;
3) Memberikan perlindungan hukum;
4) Melindungi  kepentingan  umum,  barang  publik,  benda  cagar  budaya,  dan lingkungan hidup.
b) Yuridis preventif
Izin  adalah  suatu  instrumen  pemerintahan  yang  bersifat  yuridis  preventif, yang  digunakan  sebagai  sarana  hukum  administrasi  untuk  mengendalikan perilaku masyarakat.  Tindakan  preventif  adalah tindakan  atau  mekanisme  di
mana  satu  kejadian  yang  tidak  diharapkan  dicegah  terjadinya  melalui pengaturan  prosedur  pelaksanaan  kegiatan,  baik  yang  bersifat  keharusan maupun  sukarela. 20 Izin  itu  bersifat  yuridis  preventif  karena  di  dalam  izin dimuat  norma  larangan  dan  atau  norma  perintah  yang  wajib  ditaati  oleh pemegang izin.
c) Sarana hukum administrasi
Izin  adalah  suatu  keputusan  administrasi  negara  yang  memperkenankan suatu  perbuatan  yang  pada  umumnya  dilarang,  tetapi  diperkenankan  dan bersifat  konkret. 21 Pernyataan  ini  didukung  oleh  Ateng  Syafrudin  yang mengatakan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, di mana hal yang dilarang menjadi diperbolehkan. 22
Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  izin  itu  adalah  merupakan  perangkat  hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya dalam hal terdapat kegiatan yang bisa dikatakan tidak diperkenankan, dengan syarat-syarat tertentu hal tersebut dapat diperbolehkan.
d) Pengendalian ( controle ) perilaku masyarakat
Izin dalam pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan agar suatu kegiatan yang  berkaitan  pengelolaan  lingkungan  hidup  tidak  sampai  menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem yang ada.
Pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  menyiratkan  bahwa  harus  diadakan reformasi perizinan menuju pelayanan terpadu satu pintu ( one stop service ). Dasar dari  kebijakan  itu  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  proses  perizinan  dan
20 PPLH UGM, CEPI UCE, Panduan Untuk Fasilitator – Penaatan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pengaturan,  Jakarta, 2001, hlm., 48.
21 Jaja  Ahmad  Jayus,  Lembaga  Perizinan  Sebagai  Sarana  Pengendalian  Investasi  Dalam Implementasi Otonomi Daerah,  Tesis  Program  Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, hlm., 100.
22 Ateng  Syafrudin,  Perizinan  Untuk  Kegiatan  Tertentu,  Majalah  Hukum  Media  Komunikasi  FH- Unpas, Edisi 23, Tahun 1997, hlm., 5.
memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan  penanaman  modal  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengakomodir bahwa pemerintah daerah wajib membentuk unit pelayanan terpadu  satu  pintu  dalam  memberikan  pengesahan  dan  pelayanan  perizinan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pelayanan  perizinan terpadu  merupakan  kegiatan  penyelenggaraan  perizinan  yang  proses pengelolaannya  mulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan  tahap  terbitnya dokumen,  dilakukan  dalam  satu  tempat.  Jadi  dengan  diselenggarakannya  sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat  dan  di  daerah  dapat  menciptakan  penyederhanaan  perizinan  dan percepatan  penyelesaiannya  demi  terwujudnya  tujuan  reformasi  birokrasi pelayanan  perizinan.  Reformasi  pelayanan  perizinan  idealnya  menggunakan prinsip kesederhanaan, keseragaman aturan yang berlaku secara nasional seperti tentang  kejelasan  prosedur  dan  biaya,  kepastian  waktu,  kemudahan  akses, kenyamanan, kedisiplinan, dan keramahan dari petugasnya.
Perizinan merupakan bagian terpenting dalam investasi, khususnya dalam kerangka MEA. Namun, aspek birokrasi dapat menjadi penghambat iklim investasi bila  masih  terdapat  hal-hal  seperti  banyaknya  peraturan  yang  tumpang  tindih atau  kontradiksi,  prosedur  berbelit-belit,  tingginya  biaya,  tidak  adanya  jangka waktu  penyelesaian,  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memadai  serta  kinerja petugas  yang  tidak  efektif  dan  efisien.  Sehingga  diperlukan  penataan  birokrasi sebagai wujud reformasi perizinan, yang mana penataan tersebut dilakukan upaya penyusunan,  pengaturan,  penertiban,  pengarahan,  secara  sistematis  pengaturan perizinan menurut peraturan perundang-undangannya.

## Penutup
Perizinan  merupakan bagian  terpenting  dalam  investasi  yang  digunakan  sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Instrumen izin  menunjukkan  bahwa  masing-masing  negara  tetap  memiliki  otoritas  dan kedaulatan yang kuat dalam melaksanakan jurisdiksinya terkait pengendalian dan pengawasan  kegiatan  bisnis.  Namun  aspek birokrasi  dapat  menjadi  penghambat iklim investasi apabila masih terdapat hal-hal seperti banyaknya peraturan yang tumpang  tindih  atau  kontradiksi  dan  prosedur  yang  berbelit-belit.  Untuk  itu diperlukan  penataan  birokrasi  sebagai  wujud  reformasi  perizinan,  yang  mana penataan tersebut dilakukan melalui upaya penyusunan, pengaturan, penertiban, pengarahan,  secara  sistematis  pengaturan  perizinan  menurut  peraturan perundang-undangannya.

## Daftar Pustaka Buku:
Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif  Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, Surabaya, JP Books, 2006.
---------------------------.  Harmonisasi  Sistem  Hukum,  Mewujudkan  Tata Pemerintahan Yang Baik, A3, Malang, 2010.
I  Dewa  Gede  Atmadja,  Ilmu  Negara,  Sejarah,  Konsep  Negara  dan  Kajian Kenegaraan, Setara, Malang, 2012.
Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law And Socialist Law , Nusa Media, Bandung, 2014. PPLH  UGM,  CEPI  UCE,  Panduan  Untuk  Fasilitator-Penaatan,  Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pengaturan,  Jakarta, 2001.

## Jurnal/Prosiding/Makalah
Ateng  Syafrudin,  Perizinan  Untuk  Kegiatan  Tertentu,  Majalah  Hukum  Media Komunikasi FH-Unpas, Edisi 23, Tahun 1997.
LM.  Gandhi.  Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  Yang  Responsif.  Makalah  yang disampaikan  pada  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  FH-UI,  1995, dalam  Moh.  Hasan  Wargakusumah.  Perumusan  Harmonisasi  Hukum Tentang  Metodologi  Harmonisasi  Hukum.  Jakarta:  BPHN,  Depkumham, 1996.
Rosyidi  Hamzah,  Peranan  Hukum  Dalam  Menghadapi  Pemberlakuan ASEAN Economic  Community Di  Indonesia.  Prosiding  Seminar  Nasional  Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN  2015.  Surakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhamadiyah Surakarta.

## Tesis
Jaja  Ahmad  Jayus,  Lembaga  Perizinan  Sebagai  Sarana  Pengendalian  Investasi Dalam  Implementasi  Otonomi  Daerah,  Tesis  Program  Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2007  tentang Waralaba.

## Internet
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan umum/20545-masyarakat-ekonomi-ASEAN-mea-dan-perekonomian- indonesia. 16 Juni 2015.
http://www.gresnews.com/berita/tips/4292810-perbandingan-civil-law-dan- common-law. 29 Juni 2015.
http://www.smecda.com/Files/ASEAN/Buku Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. 13 Agustus 2015.