ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita
P-ISSN:2715-7555 E-ISSN:2716-1226

## Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan

## Misbah Ayu Nafarizka
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan mayunafarizka14@gmail.com
Mitro Subroto Politeknik Ilmu Pemasyarakatan subrotomitro07@gmail.com

## Abstract
In providing protection and guaranteeing the rights of persons with disabilities, the Government makes  laws  and  regulations,  namely  Law  Number  8  of  2016.  As  a  human  being,  of  course, persons with disabilities are not free from mistakes, they can also be subject to imprisonment like  other  citizens.  Prisons  as  a  forum  for  fostering  inmates  who  have  been  convicted  of committing a crime are not entitled to take away the rights they should have. Inmates only lose their freedom of movement and still get human rights. Prisoners with disabilities have different special needs, where this right must be fulfilled by prisons as stated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The rights they should get can be in the form of special residential rooms, special toilets for disabilities, special disabled lanes, and wheelchairs/canes to facilitate mobility. In its implementation, there are still some obstacles in fulfilling the rights of prisoners  with  disabilities,  therefore  this  study  uses  a  normative  method  aimed  at  examining library materials and secondary materials such as related laws and regulations. The results of the study indicate that the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities in prisons is still not optimal, so there is a need for evaluation and quality improvement carried out by prisons and related institutions, besides that further regulations are needed that focus on guaranteeing the rights of prisoners with disabilities. In its implementation, it was found that several prisons had fulfilled the special needs of people with disabilities, but there were still some obstacles in fulfilling the rights of prisoners with disabilities in various prisons, such as the lack of fulfillment such as special toilets for disabilities or even disabled housing rooms, therefore this study uses a  normative  method  aimed  at  examining  library  materials  and  secondary  materials  such  as related laws and regulations. The results of the study indicate that the fulfillment of the rights of prisoners  with  disabilities  in  prisons  is  still  not  optimal,  so  there  is  a  need  for  evaluation  and quality  improvement  carried  out  by  prisons  and  related  institutions,  besides  that  further regulations are needed that focus on guaranteeing the rights of prisoners with disabilities. In its implementation, there are still some obstacles in fulfilling the rights of prisoners with disabilities, therefore  this  study  uses  a  normative  method  aimed  at  examining  library  materials  and secondary materials such as related laws and regulations. The results of the study indicate that the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities in prisons is still not optimal, so there is a need for evaluation and quality improvement carried out by prisons and related institutions, besides that further regulations are needed that focus on guaranteeing the rights of prisoners with disabilities.
Keywords: Persons with Disabilities, Prisoners, Rights

## Abstrak
Dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah membuat  peraturan  Perundang-Undangan  yaitu  UU  Nomor  8  Tahun  2016.  Sebagai  seorang manusia,  tentunya  penyandang  disabilitas  tidak  luput  dari  kesalahan,  mereka  juga  dapat dikenakan  hukuman  pidana  penjara  selayaknya  warga  Negara  lain.  Lapas  sebagai  wadah
pembinaan bagi para narapidana yang telah divonis bersalah dalam melakukan tindak pidana tidak  berhak  merenggut  hak  yang  seharusnya  mereka  miliki.  Narapidana  hanya  kehilangan kemerdekaan  bergerak  dan  tetap  mendapatkan  HAM.  Narapidana  penyandang  disabilitas memiliki  kebutuhan  khusus  yang  berbeda,  dimana  hak  ini  harus  dipenuhi  oleh  Lapas sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak  yang  seharusnya  mereka  dapatkan  bisa  berupa  kamar  hunian  khusus,  toilet  khusus disabilitas,  jalur  khusus  disabilitas,  dan  kursi  roda/tongkat  untuk  mempermudah  mobilitas sebagai  wujud  memenuhi  kesejahteraan  sosial  kelompok  rentan.  Dalam  implementasinya didapatkan beberapa Lapas sudah memenuhi kebutuhan khusus para penyandang disabilitas, namun  masih  ditemukan  beberapa  kendala  dalam  pemenuhan  hak  narapidana  penyandang disabilitas  diberbagai  Lapas  seperti  halnya  kurangnya  pemenuhan  seperti  tolet  khusus disabilitas atau bahkan kamar hunian disabilitas, karena itu penelitian ini menggunakan metode Normatif yang ditujukan mengkaji dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder seperti peraturan  perundang-undangan  terkait.  Hasil  penelitian  mengatakan  bahwa  pemenuhan  hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas masih kurang optimal maka perlunya evaluasi dan peningkatan  mutu  yang  dilakukan  oleh  Lapas  dan  instasi  terkait,  selain  itu  juga  diperlukan peraturan  lebih  lanjut  yang  berfokus  dalam  menjamin  hak-hak  bagi  narapidana  penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Narapidana, Hak
Received : 17 September 2021   ; Revised : 31 October 2021  ; Accepted : 11 November 2021 © ENTITA
: JurnalPendidikanIlmuPengetahuanSosialdanIlmu-
IlmuSosial
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i2.5082

## Pendahuluan
Penyandang Disabilitas merupakan suatu keterbatasan seseorang baik dalam fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik sehingga dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan  interaksi  dengan  lingkungan  mengalami  kesulitan  serta  hambatan  dalam berpartisipasi secara leluasa dan efektif dengan warga lain berdasarkan kesamaan hak (UU No 8 Tahun 2016, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang memiliki arti sesuatu yang diderita, sedangkan disabilitas merupakan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa inggris yaitu disability yaitu berarti cacat atau ketidak mampuan.  Selanjutnya, menurut  John  C.  Maxwell,  penyandang  disabilitas  adalah  seorang  yang  memiliki  suatu kelainan yang mengakibatkan gangguan aktivitas dari orang tersebut (Sugiono et al., 2014). Menurut data yang diolah dari Susenas 2018 dan Riskesdas 2018, penyandang disabilitas di  Indonesia  dengan  kelompok  usia  18-59  tahun  mempunyai  presentase  yang  cukup menarik  perhatian  yaitu  pada data  Susenas 2018  1,75% dan  pada  data  Riskesdas  2018 22%  (Dewi  et  al.,  2020).  Tentu  perbedaan  ini  didapat  karena  ada  perbedaan  pada  set pertanyaan  yang  digunakan  untuk mengindetifikasi.  Pemerintah Indonesia  tentunya  telah mengeluarkan  Undang-  Undang  bagi  para  Penyandang  Disabilitas  guna  memenuhi  hak- haknya dalam kegiatannya sehari-hari didalam kehidupan bermasyarakat.
Penyandang  disabilitas  dikalangan  masyarakat  kerap  dipandang  sebelah  mata, dianggap sebagai kelompok lemah, seorang yang hanya perlu mendapatkan belas kasihan,
serta hak-hak yang seharusnya tetap mereka dapatkan malah seringkali diabaikan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan sila kedua dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan  beradab”,  maka  diperlukan  peran  pemerintah  dalam  menanggapi  persoalan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas
Dalam  hal  memberikan  perhatian  kepada  para  Penyandang  Disabilitas,  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dibuat oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi  kelangsungan  hidup  semua  warga  Negara, termasuk bagi penyandang disabilitas yang tentunya mempunyai kedudukan hukum serta hak asasi manusia yang sama dengan warga Negara lain. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia yang dijunjung tinggi serta paling dihormati oleh semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia(Basri, 2021) .
Tentunya  peraturan  ini  merupakan  langkah  yang  baik  bagi  pemerintah  untuk menyamaratakan  hak  setiap  warga  Negara  Indonesia,  dan  dengan  dikeluarkannya  UU Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  ini  keberadaan  para  penyandang disabilitas semakin dilindung, hak-hak yang harusnya mereka dapatkan lebih diterpenuhi, menghilangkan  stigma  negative  bagi  para  penyandang  disabilitas  dalam  kegiatan bermasyarakat  serta  mereka  mendapatkan  akomodasi  untuk  menjalankan  kehidupannya didalam kehidupan bermasyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk mendidik dan membimbing para warga negara yang melakukan suatu tindakan pidana yang tentunya sudah divonis sebagai terpidana. Di Indonesia sendiri Lembaga Pemasyarakatan merupakan  suatu  tahap  akhir  dalam  proses  peradilan  pidana,  dimana  apabila  terdapat terdakwa  yang  sudah  inkrah  dinyatakan  bersalah,  maka  terdakwa  wajib  ditempatkan didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  pembinaandengan  tujuan  agar tidak  mengulangi  perbuatan  pidana  kembali  serta  menyesali  perbuatan  yang  dilakukan merupakan  tindakan  yang  tidak  seharusnya  dilakukan,  selain  itu  juga  dapat  menjadi masyarakat  yang  mempunyai  potensi  atau  keahlian  sehingga  menjadi  bekal  untuk  hidup bermasyarakat  kembali.  Sedangkan  menurut  KBBI  pengertian  lembaga  yaitu  suatu organisasi  atau  badan  yang  melakukan  suatu  usaha  atau  penyelidikan,  dan pemasyarakatan adalah lembaga yang berada dibawah pimpinan Departemen Hukum dan HAM  yang  berkaitan  dengan  narapidana,  tahanan,  bekas  terdakwah,  atau  seorang  yang terlibat  tindak  pidana  dihadapan  pengadilan  untuk  kembali  kemasyarakat  (RAHARJO, 2014).
Penyandang Disabilitas tentunya mempunyai hak yang sama layaknya seperti warga Negara pada umumnya, termasuk fasilitas-fasilitas yang diperolehtetapi dalam hal ini tidak semua penyandang Disabilitas mampu untuk menggunakan fasilitas yang ada. Dalam hidup bermasyarakat  tentunya  Penyandang  Disabilitas  dapat  bertindak  melanggar  hukum  atau melakukan  suatu  tindak  pidana  serta  tentunya  diadili  layaknya  warga  Negara  lainnya. Fungsi hukum adalah melindungi hak yang dimiliki manusia dalam masyarakat, bangsa, dan Negara(Basri, 2021).Namun pada proses peradilan atas tindak pidana yang telah dilakukan, aparat penegak hukum harus memfasilitasi penyandang disabilitas tersebut dengan fasilitas atau akomodasi khusus agar dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan proses peradilan  yang  tentunya  peraturan  ini  sudah  tertuang  dalam  Pasal  36  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  dimana  dalam  hal  ini  mengatur  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sebagai  rangkaian  penegakan  hukum  yang bertujuan  supaya  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  menyadari  kesalahannya, memperbaiki  diri,  tidak  melakukan  pengulangan  tidak  pidana,  dapat  diterima  kembali kedalam  lingkungan  masyarakat,  serta  dapat  melakukan  kegiatan  yang  lebih  bermafaat dilingkungannya.  Sama  hal  nya  bagi  penyandang  Disabilitas,  didalam  Lembaga Pemasyarakatan mereka tentunya harus diperlakukan sama, tidak boleh ada intimidasi atau bahkan dikucilkan  oleh  para narapidana  ataupun petugas  Lapas.  Tentu  Pemasyarakatan harus berperan lebih aktif dalam pemenuhan hak narapidana Penyandang Disabilitas serta tidak berhak membuat mereka lebih buruk dari sebelum dijatuhkan pidana.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pemasyarakatan  harus  menyediakan  pelayanan, pembinaan serta fasilitas yang mampu membantu para narapidana Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut,
1) Blok Khusus bagi narapidana disabilitas, yang mana blok khusus ini diperuntukan kepada Penyandang Disabilitas agar perawatan serta pembinaan kepada mereka lebih terfokus dan mempermudah melakukan hal tersebut.
2) Jalur  Khusus  penyandang  disabilitas,  tentu  jalur  khusus  ini  dibuat  untuk  memenuhi narapidana  disabilitas  dalam  melakukan  kegiatan  didalam  Lapas,  selain  itu  jalur  ini sangat dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas sensorik.
3) Kursi Roda dan Tongkat, guna kursi roda atau tongkat ini untuk mempermudah mobilitas bagi para penyandang Disabilitas didalam Lapas
4) Toilet  Khusus  Disabilitas,  toilet  ini  digunakan  para  narapidana  penyandang  disabilitas untuk mempermudah kegiatannya yang dimana kondisi disabilitas tersebut tidak dapat menggunakan toilet umum
Pemenuhan  fasilitas  seperti  diatas  tentunya  sangat  dibutuhkan  bagi  narapidana penyandang  disabilitas  baik  itu  pada  kegiatan  sehari-hari  atau  bahkan  mempermudah mobilitas. Fasilitas tersebut tentu sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya dan sudah  menjadi  kewajiban  bagi  Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya  petugas  dalam memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas tersebut.
Selain dari hak tersebut, tentunya masih banyak hak-hak lain yang harus dipenuhi dan  tentunya  dibutuhkan  oleh  para  narapidana  penyandang  disabilitas  sesuai  dengan kebutuhan  tiap-tiap  ragam  penyandang  disabilitas.  Negara  yang  telah  merenggut  hak kemerdekaan  bergeraknya  tentu  harus  bertanggungjawab  penuh  atas  hak  hidup  yang mereka  miliki  dan  memfasilitasi  kebutuhannya  selama  mereka  menjalankan  pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Berdasarkan poin diatas, peneliti melakukan penelitian Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas  Dalam  Memenuhi  Kesejahteraan  Sosial  Kelompok  Rentan  Di  Lembaga Pemasyarakatan,  yang  mana  penelitian  ini  ditujukan  agar  dapat  menilai  apakah Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas sudah sesuai dengan  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  dan  sudah  berjalan dengan  semestinya  atau  bahkan  sebaliknya  dalam  hal  ini  Lembaga  Pemasyarakatan kurang  memperhatikan  atau  bahkan  tidak  memenuhi  Hak  Narapidana  Penyandang Disabilitas.

## Metode
Sifat penelitan ini merupakan penelitian normatif atau penelitian studi kepustakaan. Penelitian  ini  dilakukan  melalui  meneliti  bahan  pustaka  /  data  sekunder(Soekanto,  n.d.). Data  sekunder  yang  diambil  dari  penelitian  ini  diutamakan  kepada  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 dan sistem hukum pemasyarakatan yang menyangkut dengan pemenuhan hak narapidana khususnya narapidana penyandang disabilitas baik pada UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.  Pada penelitian ini data yang didapatkan dari hasil studi pustaka  terhadap  data  sekunder,  baik  itu  bahan  hukum  primer  ataupun  bahan  hukum sekunder dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Kata  kualitatif  mempunyai  makna  bahwa  data  yang  diperoleh,  diuraikan  secara bermakna dalam bentuk kalimat yang teratur, tertata, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga  hasil  analisis  yang  didapat  mudah  dipahami  (Abdulkadir,  2004).  Pada  analisis kualitatif,  data  yang  diperoleh  lalu  disajikan  dengan  cara  deskriptif  yang  sifatnya dideskripsikan  seperti  situasi  yang  sedang  dialami,  kegiatan,  pandangan,  atau  tentang suatu yang sedang berlangsung, penyimpangan yang sedang muncul, kecenderungan yang tampak, dan pertentangan yang terjadi (Winarno, 1982).

## Hasil dan Pembahasan
Hak  Narapidana  Berkebutuhan  Khusus  Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas merupakan suatu keterbatasan seseorang baik dalam fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik sehingga dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan  interaksi  dengan  lingkungan  mengalami  kesulitan  serta  hambatan  dalam berpartisipasi secara leluasa dan efektif dengan warga lain berdasarkan kesamaan hak (UU No 8 Tahun 2016, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang memiliki arti sesuatu yang diderita, sedangkan disabilitas merupakan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa inggris yaitu disability yaitu berarti cacat atau ketidak mampuan. Selanjutnya, menurut  John  C.  Maxwell,  penyandang  disabilitas  adalah  seorang  yang  memiliki  suatu kelainan yang mengakibatkan gangguan aktivitas dari orang tersebut (Sugiono et al., 2014).
Berikut merupakan pengertian Penyandang Disabilitas dalam peraturan perundang- undangan, yaitu: (Kaukabuddin, 2021)
1. Berdasarkan  Resolusi  PBB  Nomor  61/106  tanggal  13  Desember  2006,  Penyandang disabilitas  adalah  seorang  yang  tidak  dapat  menjamin  dirinya  sendiri,  seluruh  bahkan sebagian,  kebutuhan  individual  yang  normal,  dan/atau  kehidupan  sosial,  sebagai  hasil dari cacat yang mereka alami, baik yang bersifat bawaan (dari lahir) atau tidak, dalam hal kemampuan fisik dan/atau mentalnya.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, penyandang disabilitas adalah  kelompok  masyarakat  rentan  yang  berhak  mendapatkan  perlakuan  dan perlindungan yang lebih berkaitan dengan kekhususannya.
3. Menurut  Undang-  udang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  kesejahteraan  sosial, penyandang  disabilitas  meupakan  seorang  yang  tergolong  sebagai  masyarakat  yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
4. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak- Hak
Penyandang  disabilitas,  penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang  mempunyai hambatan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dan atas sikap masyarakatnya dapat  membuat  suatu  hambatan  yang  menyulitkan  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam kesamaan hak akibat dari adanya keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam kurun waktu yang lama.
5. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah  seseorang  yang  mempunyai  keterbatasan  baik  dalam  fisik,  intelektual,  mental, dan / atau sensoring dalam kurun waktu lama yang dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dapat mengalami suatu hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.
Sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem dimana narapidana yang telah divonis oleh  hakim  untuk  melakukan  pembinaan  didalam  Lembaga  pemasyarakatan  (Wulandari, 2012).    Dalam  menjalankan  pembinaan  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  narapidana hanya  dirampas  kemerdekaan  nya  sesuai  dengan  Prinsip  Pemasyarakatan  yaitu “ Penjatuhan  pidana  tidak  didasari  oleh  latar  belakang  pembalasan.  Ini  berarti  tidak  boleh terdapat penyiksaan kepada narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan,  perlakuan,  ucapan,  cara  perawatan  ataupun  penempatan.  Satu-satunya  derita yang  didapatkan  oleh  narapidana  dan  anak  didik  hanya  dibatasi  kemerdekaannya  untuk leluasa berge rak di dalam masyarakat bebas” (pemasyarakatan.com, n.d.). Oleh karena itu Pemerintah khususnya Pemasyarakatan tidak mempunyai hak untuk merenggut hak asasi manusia yang narapidana miliki.
Setiap  narapidana  yang  sedang  melakukan  pembinaan  didalam  Lembaga Pemasyarakatan  wajib  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum,  baik  itu narapidana dewasa,  narapidana  wanita,  anak  didik,  bahkan narapidana  kelompok  rentan baik  itu  narapidana  lanjut  usia,  narapidana  kelompok  teroris  atau  bahkan  narapidana berkebutuhan khusus yaitu penyandang disabilitas. Setiap orang yang tergolong kelompok masyarakat  rentan  berhak  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan dengan  kekhususannya  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia).
Kelompok  rentan  yaitu  suatu  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  resiko  tinggi karena kurangnya kemampuan untuk mempersiapkan diri apabila terdapat ancaman yang beresiko tinggi. Didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang termasuk kelompok rentan yaitu
(Wirawan,  2021)  perempuan,  anak-anak,  lansia,  penyandang  disabilitas,  narapidana dengan putusan seumur hidup, dan narapidana dengan putusan hukuman mati.
Pemerintah Indonesia dalam hal memberikan perlakuan dan jugaperlindungan yang lebih  kepadamasyarakat  penyandang  disabilitas  mengambil  salah  satu  langkah  dengan membuat penetapan Undang Undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas yaitu UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar dapat menjamin  hidup  bagi  para  warga  Negara  Indonesia  penyandang  Disabilitas  yang mempunyai kedudukan hukum tetap dan hak asasi yang sama dan tak terpisahkan dengan masyarakat lainnya.
Tidak  berbeda  dengan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  narapidana penyandang disabilitas pun memiliki perlakuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama dan  tentunya  tidak  berbeda  dengan  narapidana  lainnya.  Maka  dalam  hal  ini  Lembaga Pemasyarakatan  khususnya  petugas  pemasyarakatan  tidak  mempunyai  hak  untuk melakukan  tindakan  diskriminasi  atau  membeda-bedakan  narapidana  penyandang disabilitas  dengan  narapidana  lainnya.  Bahkan  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia, Pemasyarakatan  disini  wajib  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  khusus  yang  seharusnya dimiliki oleh para penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya.
Maka  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  ini  menjadi  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  mana  guna  memanifestasikan  persamaan  hak  dan kesempatan untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan hidup yang sejahtera, mandiri dan  tidak  terjadi  diskriminasi.  Dalam  Peraturan  perundang-undangan  ini  tentunya  sudah mengatur  baik  itu  tentang  pengertian  penyandang  disabilitas,  ragam  disabilitas,  hak-hak yang  diperoleh  oleh  penyandang  disabilitas,  serta  pelaksanaan  perlindungan  serta pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas.
Seperti  halnya  dalam  pada  Pasal  2,  Pelaksanaan  dan  pemenuhan  hak  bagi Penyandang Disabilitas berasaskan :(UU No 8 Tahun 2016, 2016) Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan,  kesamaan  kesempatan,  kesetaraan,  aksesibilitas,  kapasitas  yang  terus berkembang dan indentitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
Adapun  pelaksanaan  serta  pemenuhan  hak  ini  ditujukan  untuk  melahirkan penghormatan,  pemajuan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  serta kebebasan bagi penyandang disabilitas secara rata, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaraan  dan  eksploitasi,  pelecehan  atau  semua  bentuk  tindakan  diskriminatif,  dan tentunya memastikaan pelaksaan usaha penghormatan serta pemenuhan hak penyandang
disabilitas  agar  mengembangkan  diri  dan  menggunakan  seluruh  kemampuan  diri  sesuai dengan bakat  atau  minat  yang  mereka miliki  untuk  dapat  berperan  dengan  optimal  pada semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.
Selain  dari  asas  pelaksanaan  serta  pemenuhan  hak  diatas,  dalam  perundang- undangan ini juga mengatur tentang hak penyandang disabilitas yaitu pada Pasal 5 Bab III (UU No 8 Tahun 2016, 2016): hak hidup, hak bebas dari stigma, hak atas privasi, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, kewirausahaan dan  koperasi,  hak  atas  kesehatan,  hak  atas  politik,  hak  atas  keagamaan,  hak  atas keolahragaan, hak atas kebudayaan dan pariwisata, hak atas kesejahteraan sosial, hak atas aksesibilitas,  hak  atas  pelayanan  publik,  hak  atas  perlindungan  dari  bencana,  hak  atas habilitasi dan rehabilitasi, hak atas pendataan, hak atas hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak atas berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak atas  kewarganegaraan,  serta hak  atas  bebas  dari  disriminasi, penelantaran,  penyiksaan, dan eksploitasi.
Hak  yang  dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas  berdasarkan  Undang-undang  diatas tentu merupakan keadaan yang memberikan peluang bagi mereka agar dapat menyalurkan potensi  pada  segala  aspek  penyelenggaraan  masyarakat  dan  negara,  serta  upaya  yang diberikan  untuk  dapat  melindungi,  mengayomi,  serta  memperkuat  hak  penyandang disabilitas.
Tentunya  hak  penyandang  disabilitas  ini  selaras  juga  dengan  beberapa  hak narapidana  yang  tertuang  pada  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  1999  tentang Pemasyarakatan  dalam  Pasal  14  ayat  1  poin  b  yaitu  “Mendapat  perawatan,  baik  itu perawatan  rohani  maupun  perawatan jasmani”  dan  poin  d  “mendapatkan  pelayanan kesehatan serta makanan yang layak”, serta pada poin e “menyampaikan keluhan”.

## Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Berkebutuhan Khusus Dalam Hal Penyandang Disabilitas
Pasal  12  menetapkan  bahwa  pada  rangka  pembinaan  kepada  narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Undang-Undang Republik Indonesia, 1995).
Penggolongan  ini  adalah  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Lembaga Pemasyarakatan  untuk  mempermudahdalam  pemberian  hak-hak  yang  dibutuhkan  dan menjamin privasi bagi setiap narapidana. Sebagaimana penggolongan narapidana didalam
Pasal  12  UU  No.  12  Tahun  1995  memang  sangat  diperlukan  baik  didalam  keamanan maupun pembinaan serta tentunya menghindari dari pengaruh negatif yang mungkin dapat berpengaruh kepada narapidana lain (Abdullah, 2015).
Selain dari penggolongan penempatan bagi narapidana, penyandang disabilitas juga berbeda-beda  sesuai  dengan  ragamnya  baik  penyandang  disabilitas  fisik,  intelektual, mental, dan sensorik. Diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Ragam dari penyandang disabilitas diantaranya :
1. Penyandang disabilitas fisik yaitu seorang yang memliki gangguan dalam fungsi gerak seperti hal nya amputasi, lumpuh, stroke, paraplegi dan orang kecil
2. Penyandang  disabilitas  interlektual  yaitu  orang  dengan  tengganggunya  fungsi  pikir dikarenakan kecerdasan yang dimiliki dibawah rata-rata seperti halnya down syndrome
3. Penyandang  disabiitas  mental  adalah  adanya  gangguan  fungsi  pikir,  emosi  serta perilaku, antara lain : (Pawestri, 2017)
a.  psikososial  di  antaranya  skizofrenia,  bipolar,  depresi,  anxietas,  dan  gangguan kepribadian;
b.  disabilitas perkembangan yang berdampak kepada kemampuan berinteraksi seperti autis dan hiperaktif
4. Penyandang  disabilitas  sensorik  adalah  terganggunya  salah  satu  fungsi  panca  indera yang dimiliki, seperti tuna nerta, tuna rungu, atau tuna wicara.
Dalam  Pasal  37  ayat  (2)  huruf  b  Lembaga  pemasyarakatan  wajib  memenuhi kebutuhan  khusus,  contohnya  obat –obatan yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas pada saat masa tahanan dan pembinaan (Subarji, 2021). Hal ini tentu selaras dengan Pasal 12 poin e UU No.  8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas  yaitu memperoleh Alat Bantu Kesehatan menurut kebutuhannya.
Pada Pasal 37 ayat (1) (UU No 8 Tahun 2016, 2016) disebutkan “ Rumah tahanan negara  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  wajib  menyajikan Unit  Layanan  Disabilitas”.  Unit layanan disabilitas yang dimaksud dapat berupa :
1. Menyediakan pelayanan  untuk masa adaptasi  kepada tahanan penyandang disabilitas selama enam bulan
2. Menyediakan kebutuhkan khusus, seperti obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
3. menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental
Pada poin  satu diatas sudah diterapkan oleh semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,  dimana  apabila  terdapat  narapidana  atau  tahanan  baru  mereka  akan
ditempatkan  didalam  kamar  Mapenaling  (Masa  pengamatan,  pengenalan,  dan  penelitian lapangan) baik itu penyandang disabilitas maupun tidak. Lapas juga menyediakan layanan rehabilitasi  untuk  penyandang  disabilitas  mental  tetapi  sesuai  dengan  Pasal  38  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 :  “Pembantaran  terhadap  Penyandang Disabilitas mentalwajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa ataupusat rehabilitasi ”. (UU No 8 Tahun 2016, 2016)
Penyandang disabilitas tentu memiliki suatu kebutuhan dan alat bantu khusus untuk membantu aktivitasnya agar berjalan dengan baik (Pujiono, 2021). Tentunya dalam hal ini Pemasyarakatan  sebagai  wadah  bagi  Narapidana  menjalankan  pembinaan  nya  harus mendapatkan  hak  yang  layaknya  mereka  terima  sebagai  masyarakat  pada  umumnya. Dalam  melakukan  upaya  memenuhi  hak  terutama  bagi  para  narapidana  penyandang disabilitas, upaya yang dilakukan pemasyarakatan untuk memenuhi unit layanan disabilitas sebagai berikut,
1. Menyediakan  blok  khusus  disabilitas,  blok  ini  berguna  untuk  menjamin  mutu kelangsungan  hidup  para  narapidana  penyandang  disabilitas,  selain  itu  blok  ini  juga dapat menjauhkan pengaruh negatif yang dapat mereka terima.
2. Jalur  khusus  disabilitas,  hal  ini  tentunya  sangat  bermanfaat  bagi  para  penyandang disabilitas  sensorik  yaitu  narapidana  tuna  netra.  Tentunya  jalur  khusus  disabilitas  ini sudah dimiliki oleh banyak Lapas di Indonesia.
3. Kursi  roda  atau  tongkat,  klinik  lapas  tentu  sudah  memberikan  fasilitas  ini  agar mempermudah  jalannya  pengobatan  atau  memberikan  kebutuhan  ini  kepada  para penyandang  disabilitas.  Tetapi  kursi  roda  ini  biasanya  tidak  diberikan  secara  personal kepada  para  narapidana,  maka  dari  itu  apabila  ada  narapidana  yang  sedang membutuhkan kursi roda atau tongkat makaakan langsung diberikan kepada narapidana tersebut.
4. Toilet  khusus  Disabilitas,  guna  dari  adanya  toilet  disabilitas  ini  semata-mata  untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas.
5. Menjalin  kerjasama  bersama  instansi  Pemerintah  Pusat  dan  atau  Pemerintah  Daerah yang  terkait  dengan  adanya  pelayanan  kesehatan  seperti  menjalin  kerjasama  dengan Dinas kesehatan, Dinas Sosial, atau Rumah Sakit Daerah bahkan dengan Puskesmas.
Untuk  memenuhi  hak  narapidana  penyandang  disabilitas,  perawat  Lembaga Pemasyarakatan  juga  memberikan  fasilitas  klinik  yang  setiap  hari  dapat  dikunjungi  oleh narapidana  yang  membutuhkan  obat  atau  membutuhkan  pengobatan  dan  perawatan.
Memang  pada  kenyataannya  tidak  semua  Lapas  memiliki  dokter  yang  bisa  langsung menangani pasien berobat, tetapi bagi Lapas yang masih belum memiliki dokter tentu sudah bekerjasama  dengan  dokter  Puskesmas  ataupun  Rumas  Sakit  terdekat.  Apabila  ada  hal yang tidak diinginkan atau ada narapidana yang tidak bisa diatasi oleh perawat Lapas maka pihak Lapas segera membawa narapidana tersebut ke Puskesmas atau Rumas Sakit untuk mendapatkan perawatan intensif yang diperlukan.
Sudah  menjadi  tugas  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  diseluruh  Indonesia  untuk memberikan  perhatian  yang  khusus  kepada  para  narapidana  penyandang  disabilitas dengan melakukan pembimbingan atau mendidik mereka agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mereka dapat sebagai berikut: (Setiady, 2010)
1. Tidak akan menjadi pelanggar hukumlagi
2. Menjadi anggota masyarakat yangberguna, aktif dan produktif
3. Berbahagia di dunia dan akherat.

## Kesimpulan
Penelitian  yang sudah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa  Pemenuhan Hak  Narapidana Disabilitas Dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga  Pemasyarakatansudah  berjalan  dengan  cukup  baik  dan  sudah  cukup  selaras dengan yang diharapkan.
Lembaga  pemasyarakatan  sudah  memberikan  beberapa  fasilitas  bagi  narapidana penyandang disabilitas seperti halnya:
1. Pemberian kursi roda dan / atau tongkat bagi narapidana penyandang disabilitas sudah berjalan  dengan  baik,  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya  Klinik  Lapas memberikan fasilitas kursi roda atau tongkat bagi para narapidana yang membutuhkan khususnya narapidana penyandang disabilitas
2. Jalur  disabilitas,  hamper  di  seluruh  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  sudah menyediakan  jalur  disabilitas  ini  guna  untuk  mempermudah  para  narapidana penyandang  disabilitas  untuk  melakukan  mobilitas  baik  itu  jalur  menuju  blok  kamar hunian, klinik maupun tempat-tempat lain yang bisa diakses para narapidana.
3. Fasilitas  Kesehatan,  seperti  halnya  perawat  dan  obat-obatan.  Didalam  Lembaga Pemasyarakatan narapidana penyandang disabilitas maupun narapidana lain diberikan fasilitas yaitu klinik yang tentunya apabila ada narapidana yang membutuhkan perawatan maka  dapat  mengunjungi  klinik  dan  dapat  diperiksa  oleh  perawat  atau  diberikan  obat yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan.
Tetapi  ada  suatu  kendala  yang  dihadapi  oleh  Lapas  yaitu  beberapa  Lapas  tidak menyediakan  kamar  hunian  khusus  bagi  narapidana  penyandang  disabilitas  dan  toilet khusus disabilitas, hal ini dikarenakan tidak semua Unit Lembaga Pemasyarakatan memiliki banyak  narapidana  penyandang  disabilitas,  oleh  karena  itu  narapidana  penyandang disabilitas  masih  ditempatkan  dikamar  yang  sama  seperti  narapidana  lainnya  dan  masih menggunakan toilet yang sama seperti narapidana pada umumnya, mengingat juga Lapas di  Indonesia  banyak  mengalami overcrowded maka  hal  ini  masih  sangat  kurang mendapatkan perhatian.
Dalam  mengatasi  hal  tersebut,  pihak  Lapas  juga  tentunya  menyediakan  kamar perawatan yang diberikan kepada para narapidana yang sedang membutuhkan perawatan lebih,  maka  apabila  ada  narapidana  yang  membutuhkan  baik  itu  narapidana  umum  dan narapidana  penyandang  disabilitas  tentu  kamar  itu  dapat  dipergunakan  sebagaimana fungsinya.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ada  beberapa  saran  yang  diberikan  untuk mengatasi pemasalahan diatas, diantaranya :
1. Dalam hal pemenuhan Hak narapidana penyandang disabilitas, seharusnya pemerintah membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  berfokus  mengatur  tentang pemenuhan hak narapidana penyandang disabiitas didalam Lembaga Pemasyarakatan, sebab  pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  dan  menjamin  hak-hak narapidana  penyandang  disabilitas  sebagai  warga  Negara  Indonesia  yang  tentunya memerlukan  kebutuhan  khusus  sesuai  dengan  kebutuhan  pribadi  yang  mereka  harus dapatkan.
2. Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  wadah  pembinaan bagi narapidana juga harus memperhatikan kebutuhan  Warga Binaan khususnya para narapidana  penyandang  disabilitas,  maka  dalam  hal  ini  perlunya  evaluasi  diri  dan meningkatkan  mutu  dengan  tentunya  melibatkan  narapidana  penyandang  disabilitas, perawatan  atau dokter  Lapas,  serta  instansi terkait  seperti  Puskemas  ataupun  Rumah Sakit Daerah untuk menunjang kesehatan bagi narapidana.

## Referensi
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitia Hukum . PT. Citra Aditya Bakti.
http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=19356
Abdullah, R. H. (2015). URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN Urgency of Class of Prisoners in the Correctional Institution. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1).
Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 2 (2), 104 –121.
https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90
Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020).
Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas . The SMERU Research Institute.
Kaukabuddin. (2021). penegakan sanksi terhadap perusahaan tidak membayar upah pekerja di masa pandemi covid-19 ditinjau undang undang cipta kerja. Universitas 17 Agustus 1945 .
Pawestri, A. (2017). 164 164 There are Law Number 39 of 1999 which is supplemented by Law Number 19 of 2011. The replacement of Law Number 4 of 1997 with Law Number . 2 (1). http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu pemasyarakatan.com. (n.d.). 10 Prinsip Pemasyarakatan .
https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/
Pujiono, D. W. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS II A BEKASI 1 Dedy Wasis Pujiono. Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi , 8 (2), 199 –203.
https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.199-203
RAHARJO, A. H. (2014). Skripsi pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan .
Setiady, T. (2010). Pokok Hukum Penitensier . Alfabeta.
http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Set&q3=P&q4=-
Soekanto, S. & S. M. (n.d.). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). In Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Rajawali Pers, Jakarta.
Subarji, J. F. (2021). 24977-49744-1-PB. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang) , 7 .
Sugiono, Ilhamnudin, & Rahmawan, A. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. Indonesian Journal of Disability Studies , 1 (Klastering), 20 –26.
Undang-Undang Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan .
Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .
UU No 8 Tahun 2016. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .
Winarno, S. (1982). Pengantar Penelitian Ilmiah .
http://opacarpusdawonosobokab.perpusnas.go.id/detail-opac?id=240
Wirawan, H. F. C. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PEMENUHAN

## HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS DISABILITAS DI LAPAS
KELAS I MADIUN 1 Hendra Fikry Cindhy Wirawan . 8 No. 3 , 238 –244.
https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.238-244
Wulandari, S. (2012). 303-1163-1-SM. Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan , 9 .