Selain menitikberatkan aspek ibadah, agama  Islam  juga  sangat  memperhatikan fiqih mu’amalah. Setiap transaksi mu’amalah  pada  dasarnya  dibolehkan selagi  tidak  ada  dalil  yang  melarang. Sehingga  dalam  wilayah  mu’amalah,  pada hakikatnya  perkara  yang  dibolehkan  lebih banyak daripada yang dilarang.
Ketika ada transaksi-transaksi mu’amalah  yang  dilarang  dalam  Islam, maka  di  balik  setiap  larangannya  itu  pasti ada illat atau  alasan  hukum  yang  bisa diukur  dengan  nalar  manusia,  baik  untuk meraih  kemaslahatan  atau  menghindarkan kemudaratan.  Seperti  keharaman  transaksi gharar demi  menjunjung  tinggi  prinsip saling rida dalam jual beli dan menghindari unsur  ketidakpastian  ( game  of  chance ) sehingga  jangan  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  serta  keharaman  riba  untuk menghindari  adanya  tindakan  eksploitasi dari kreditur terhadap debitur. (Muhammad Abdul Wahab, 2018: 19-20)
Al-Quran telah mengharamkan seluruh  jenis  riba  dengan  segala  macam bentuknya. Proses pengharaman riba memang  dilakukan  secara  bertahap,  yang ditegaskan dengan ayat pamungkas berkenaan  dengan  riba  yakni  surat  Al Baqarah  ayat  278-279  yang  melarang  total segala bentuk praktek riba :
Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang  yang  beriman.  Maka  jika kamu  tidak  mengerjakan  (meninggalkan sisa  riba),  maka  ketahuilah,  bahwa  Allah dan  RasulNya  akan  memerangimu.  Dan jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak  menganiaya  dan  tidak  (pula) dianiaya. (Al Baqarah : 278-279) Walaupun  larangan  riba  sudah ditegaskan  di  dalam  Al  Qur’an  yang merupakan  sumber  utama  hukum  Islam, namun  masih  saja  ada  pihak-pihak  yang berperan  sebagai  kreditur  bergentayangan di  setiap  transaksi  ekonomi  yang  ada  di negeri  ini  dalam  rangka  mencari  debitur untuk meraup keutungan yang tidak halal. Fenomena  itu  semakin  diperparah  dengan masih  banyaknya  kaum  muslimin  yang belum  paham  tentang  apa  dan  bagaimana suatu  aktifitas  bisa  dikaregorikan  sebagai praktek  riba,  sehingga  masih  didapati masyarakat muslim yang umumnya terjebak  sebagai  debitur  dalam  transaksi ribawi.
Beberapa  penelitian  sebelumnya menunjukkan  adanya  praktek  riba  di Indonesia  Sebagaimana  penelitian  yang dilakukan Damri Batubara yang membahas  riba  dari  aspek  ekonomi  Islam

## Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Praktek Riba

## EDISON
Universitas Abdurrab Pekanbaru Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia email : edison@univrab.ac.id
Abstract :  Although it  has been forbidden since 14 centuries ago, but the Ribawi transaction still grips the economic life of Muslims, especially in Indonesia. This study tries to formulate research  on  the  prevention  of  usury  that  is  rife  in  the  community.  This  study  is  library research.  The results of the  study  formulated several efforts to prevent the practice of usury through islamic education concepts which emphasizes to the ta’lim, ta'dib and tadrib. Students and the public are given an understanding of the dangers and impacts of usury, then trained to conduct experiments identifying the practice of usury.
Keywords: usury; islamic education; the concept of education; mu’amalah
191 menemukan adanya praktek rekayasa transaksi  helah  ( hilah )  di  beberapa  daerah di Jawa Barat. (Damri Batubara : 2017)
Dua  orang  masing-masing  memiliki jenis  harta  ribawi  yang  sama,  namun masing-masing  keadaannya  berbeda  atau nominalnya  berbeda.  Tukar  menukar  harta ribawi  tersebut  terjadi  dengan  kesepakatan di  mana  pemilik  harta  yang  nominalnya lebih  rendah  membayar  kelebihan  kepada pemilik harta yang nominalnya lebih tinggi, atau  pemilik  harta  yang  nominalnya  lebih tinggi  mensyaratkan  pembayaran  yang lebih kepada pemilik harta yang nominalnya  lebih  rendah.  Praktek  seperti itu  sering  terjadi  dalam  fenomena  tukar uang receh setiap menjelang lebaran.
Jaih Mubarok berhasil menunjukkan argumentasi diharamkannya riba dan terbentuknya ragam riba, di mana riba fadhl diharamkan  karena  tidak  terpenuhinya ketentuan  jenis  barang  yang  sama  dengan kualitas  yang  sama;  riba nasa’ diharamkan karena tidak terpenuhinya ketentuan mitslan  bi  mitslin ;  dan  riba nasi’ah diharamkan  karena  akumulasi  yakni  tidak terpenuhinya  ketentuan  terkait sawa’an  bi sawaa’in . (Jaih Mubarok, 2015: 1) Latif  Mustafa  dalam  kajiannya, menyoroti  masih  terjadinya  praktek  riba pada  lembaga  keuangan  yang  melabeli  diri dengan  sebutan  Lembaga  Pembiayaan Islam (Latif Mustafa, 2018: 57). Sementara itu,  Efa  Rodiah  Nur  juga  meneliti  bahwa disamping  bertentangan  dengan  syariat Islam,  praktek  riba  sebenarnya  juga melanggar  sistem  etik  ekonomi  secara umum.  Pertimbangan  etik  larangan  riba, bunga  dan gharar ,  dikarenakan  munculnya ketidakwajaran,  adanya  praktek  eksploitasi dan berujung pada kegiatan kontraproduktif.  Sementara  sistem  etik ekonomi  menekankan  produk,  kewajaran dan  kejujuran  di  dalam  perdagangan,  serta kompetisi  dan  persaingan  yang  adil.  (Efa Rodiah Nur, 2015: 647).
Penelitian  tentang  dampak  riba  juga telah  dilakukan.  Umi  Khusnul  Khotimah dalam  ulasannya  yang  berjudul Bahaya Riba dalam Rumah Tangga yang menyoroti
berlangsungnya  transaksi  riba  di  internal keluarga.  Kajian  tersebut menemukan bahwa karena riba, masing-masing anggota  keluarga  akan  berusaha  lebih unggul  dalam  ekonomi  meski  harus mengeksploitasi  saudara  sendiri.  Riba mendorong  bangkitnya  tabiat  mengeruk keuntungan  pribadi  tanpa  mempedulikan pihak  lain  yang  mengais  rizki  untuk memenuhi  keperluan  makan  sehari-hari. (Umi Khusnul Khotimah, 2019 : 101) Mewabahnya riba juga akan membawa pada menurunya kualitas kerja, di  mana  orentasi  pemilik  harta  tidak  lagi pada bekerja, tetapi lebih pada meminjamkan  uang  dengan  tambahan yang  lebih  pasti  dan  menjanjikan.  Jika harta  riba  dikonsumsi  atau  dimanfaatkan oleh  anggota  keluarga,  maka  akibatnya adalah  punahnya  generasi  ideal  sesuai konsep  Al-Qur’an.  Karena  riba  yang tergolong  harta  haram  berakibat  pada: tidak  didengar  dan  tidak  dikabulkanya do’a;  mendorong  kemalasan  dalam menunaikan ibadah dan kebiasaan berbuat baik;  mencuatnya  perangai  yang  rakus dan  ingin  menang  sendiri;  menjauhkan diri  dari  rahmat  dan  keberhakan  Allah SWT  ketika  di  dunia;  serta  di  akhirat kelak  akan  disiksa  di  neraka  dengan  azab yang pedih.
Penelitian  ini  bermaksud  mengkaji suatu  langkah  baru  dalam  mencegah praktek  riba  di  tengah  masyarakat,  untuk kemudian menyusun rancangan bagaimana  konsep  Pendidikan  Agama Islam yang tepat untuk mencegah terjadinya  praktek  riba.  Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  literatur  yang menganalisis praktek riba yang berkembang.  Penelitian  ini  diharapkan mampu mencegah calon debitur agar tidak terjebak  dalam  transaksi  ribawi  di  tengah masyarakat.
Definisi dan jenis riba
Secara  bahasa  riba  berarti  sesuatu yang mengalami pertambahan. Sedangkan secara  istilah  dalam  hal  ini  dapat  diambil definisi  yang  dipahami  oleh  Madzhab Hambali  yakni: Kelebihan  pada  harta
192
yang  dipertukarkan  atau  penangguhan pembayaran  yang  dikhususkan,  dimana syariat  mengharamkan  kelebihannya  baik secara  nash  atau  secara  qiyas. (Ahmad Sarwat, 2019: 11).
Secara  garis  besarnya  riba  ada  dua macam, yaitu riba yang terkait dengan jual- beli dan riba yang terkait dengan peminjaman  uang.  Riba  yang  terkait dengan  jual  beli  (barter)  sering  disebut dengan  riba fadhl ,  sedangkan  yang  terkait dengan  uang  pinjaman  sering  disebut  riba nasi’ah . Praktek  riba fadhl hanya  terjadi apabila  terpenuhinya  beberapa  kriteria yakni  :  terjadinya  tukar  menukar  dua barang  (harta  ribawi)  dengan  jenis  yang sama  secara  langsung  tanpa  lewat  proses penjualan  dan  pembelian  dengan  uang  di mana  terjadi  perbedaan  ukuran  atau nominal  karena  perbedaan  kualitas;  harta ribawi  yang  dimaksud  adalah  emas,  perak, gandum,  terigu,  kurma  dan  garam  serta ditambah  dengan  harta  lainnya  yang  punya kesamaan 'illat dengan keenam harta ribawi tersebut. Maka jika barang yang dipertukarkan  tidak  masuk  kategori  harta ribawi, tidak dapat disebut transaksi ribawi.
Riba nasi’ah muncul  tatkala  adanya pemberian  hutang  berupa  uang  dari  pihak kreditur  kepada  pihak  debitur,  dengan ketentuan  bahwa  hutang  uang  itu  harus diganti  bukan  hanya  pokoknya,  tetapi  juga dengan  tambahan  persentase  bunganya yang  biasanya  dikaburkan  dengan  berbagai istilah.
Praktek  riba  dalam  transaksi  ekonomi modern
Kegiatan  ekonomi  modern  yang memuat  transaksi  ribawi  yakni  mulai  dari bank konvensional, program asuransi konvensional,  koperasi  simpan  pinjam, kartu  kredit,  rentenir  pasar  dan  fenomena tukar uang receh menjelang lebaran.
Hampir  semua  transaksi  pada  bank konvensional  mulai  dari  tabungan  nasabah, kredit  rumah  hingga  membayar  segala tagihan,  semunya  tidak  lepas  dari  unsur praktek ribawi. Demikian pula jasa asuransi
konvensional  yang  dalam  prakteknya, semua  sumber  dana  yang  masuk  dari premi  para  peserta  asuransi  tersebut kemudian  diputar  dan  diinvestasikan dalam  usaha  dan  bisnis  dengan  praktek ribawi.
Perusahaan  asuransi  itu  lalu  akan mendapatkan bunga dari investasi tersebut, sebagian keuntungan dari investasi  riba  itulah  yang  nantinya  di- share kepada anggota yang telah membayar  premi.  Pembagian  keuntungan itu  bisa  berwujud  bagi  hasil  atau  berupa tanggungan  klaim  asuransi.  Maka  secara langsung  atau  tidak  langsung,  ketika peserta ikut dalam suatu program asuransi konvensional,  bisa  dipastikan  uang  yang diinvestasikan  pun  akan  ikut  menjadi bagian dari perputaran transaksi ribawi.
Di  antara  bentuk  praktek  ribawi yang  sering  dijalankan  oleh  koperasi adalah  produk  simpan  pinjam.  Dana koperasi  yang  merupakan  tabungan  dari para  anggotanya  lalu  dipinjamkan  kepada anggota  yang  lain  dengan  akad  keharusan memberikan  'uang  jasa'  atas  pinjaman yang hakikatnya adalah bunga pinjaman.
Maka  dalam  hal  itu  sudah  terjadi akad  ribawi  yang  hukumnya  haram,  yaitu pinjam  uang  yang  ada  kewajiban  untuk memberikan tambahan pada saat pengembaliannya. Namun terkadang banyak  orang  yang  beralasan  bahwa  uang jasa  itu  bukan  termasuk  riba,  dengan alasan  bahwa  tambahan  atas  pembayaran itu atas keridhaan peminjam tanpa adanya rasa  keberatan  peminjam  tersebut  yang notabenenya  meminjam  uangnya  sendiri sebagai  anggota  koperasi.  Padahal,  alasan terakhir  tidak  dapat  diterima,  karena dalam  himpunan  dana  koperasi  tersebut juga ada dana anggota lain.
Pada  penggunaan  kartu  kredit, setiap  kali  nasabah  berbelanja,  maka pihak  penerbit  kartu  memberi  pinjaman uang  untuk  membayar  harga  belanjaan. Untuk itu nasabah tersebut akan dikenakan  biaya  sekian  persen  sebagai keuntungan pihak penerbit kartu dari uang yang dipinjam nasabah.
193
Jika  uang  pinjaman  itu  segera dilunasi  sebelum  jatuh  tempo,  maka  tidak akan  dikenakan  bunga.  Namun,  jika  telah lewat dari masa jatuh tempo meskipun satu hari,  maka  nasabah  akan  dikenakan  bunga atas  pinjaman  tersebut  yang  besarnya bervariasi antara masing-masing perusahaan  penerbit  kartu  kredit.  Jadi  bila dilihat  secara  syariah,  kartu  kredit  itu mengandung  dua  hal. Pertama ,  pinjaman tanpa  bunga  yaitu  bila  dilunasi  sebelum jatuh  tempo. Kedua ,  pinjaman  dengan bunga  yaitu  bila  dilunasi  setelah  jatuh tempo. Kondisi kedua inilah yang tergolong transaksi ribawi.
Praktek  ribawi  yang  paling  klasik dan  paling  tua  umurnya  tidak  lain  adalah praktek  peminjaman  uang  oleh  para rentenir  yang  banyak  beroperasi  di  tengah masyarakat  umum  terlebih  di  pasar-pasar tradisional.  Praktek  bisnis  meminjamkan uang  dengan  cara  mudah  berbunga  tinggi itu  cukup  dikenal  masyarakat  bawah. Bahkan  kadang  disebut  dengan  'koperasi berjalan',  walaupun  sebenarnya  semua  itu tidak  lain  hanyalah  rentenir  dan  lintah darat.
Meskipun jumlah lembaga keuangan resmi seperti bank sudah menjamur, namun umumnya peminjam lebih memilih rentenir karena  kemudahan  pencairan  meski  harus membayar lebih. Peminjam langsung mendapatkan uang begitu saja dari rentenir, uang  yang  diterima  memang  tidak  utuh, karena  dipotong  di  awal  atas  nama  biaya administrasi. Hari itu mengajukan pinjaman,  hari  itu  juga  pinjamannya langsung dicairkan. Berbeda dengan  proses pinjaman  di  bank  yang  harus  menempuh kegiatan survei lapangan dan mempertimbangkan kelayakan peminjam.
Kasus  serupa  hari  ini  merambah dunia  digital  yakni  pinjaman  online  yang menyasar  pengguna  telepon  seluler  beserta nomor kartunya. Misalnya seorang nasabah meminjam uang sebesar 2 juta di salah satu aplikasi  pinjaman  online  ( fintech ),  maka realita  uang  yang  diterimanya  hanya  1,6 juta  dan  kelak  nasabah  tersebut  harus membayar  2,2  juta  dengan  cara  dicicil
selama  waktu  yag  ditentukan.  Sampai  di sini, maka sudah terjadi transaksi ribawi.
Tidak  cukup  sampai  di  situ,  jika nasabah  tersebut  terlambat  membayar cicilan,  maka debt collector aplikasi fintech tersebut akan membeberkan tunggakan  pembayaran  itu  kepada  semua nomor  kontak  pada  handphone  nasabah dengan  maksud  agar  semua  teman  dan kolega  turut  mendesak  nasabah  melunasi cicilannya,  artinya  pihak  aplikasi  telah meretas  data  telepon  seluler  nasabah. Dalam  hal  ini  sebenarnya  sudah  terjadi pelanggaran  UU  ITE  pasal  27,  dan  pasal 29. (UU ITE RI Nomor 19: 2016).
Salah  satu  bentuk  transaksi  ribawi lainnya adalah fenomena tukar uang receh menjelang lebaran. Beberapa hari menjelang  lebaran,  di  kota-kota  besar didapati akan banyak di jalan-jalan orang- orang  yang  menawarkan  jasa  tukar  uang receh. Aktifitas tukar-menukar uang tentu hal  yang  lumrah,  jika  nominalnya  sama. Namun  apakah  boleh  uang  1  juta  rupiah berwujud  10  lembar  uang  100  ribuan, ditukar  dengan  uang  pecahan  lebih  kecil misalnya  lima  ribuan,  tetapi  nilainya hanya 950 ribu?
Para  ulama  kontemporer  pada umumnya  mengharamkan  praktek  tukar uang receh dengan model tersebut, karena dianggap  sama  saja  dengan  riba fadhl yakni  transaksi  tukar-menukar  dua  jenis barang  yang  sama  dan  dipertukarkan dengan  ukuran  yang  berbeda,  akibat adanya  perbedaan  kualitas  dan  ukuran  di antara  kedua  barang  tersebut.  Jika  kedua barang  itu  punya  ukuran  sama  dan kualitas yang sama, tentu tidak terkategori riba fadhl.
Karena  tidak  satupun  dari  bentuk- bentuk  transaksi  ribawi  tersebut  yang melabeli kegiatannya dengan sebutan riba, maka  mayoritas  masyarakat  Muslim Indonesia  tidak  memahami  hakikat  riba dengan  segala  bentuk  transaksinya  itu. Kondisinya  semakin  diperburuk  dengan abainya  masyarakat  terhadap  pemahaman yang benar atas konsep  mu’amalah dalam Islam.
194
Konsep Pendidikan Agama Pendidikan  Agama  Islam  bukan hanya  proses  belajar-mengajar  di  kelas (Adian  Husaini,  2010  :  xxi).  Pendidikan Agama  Islam  memiliki  tujuan  yang  mulia, yakni  mencetak  manusia  yang  baik  dan mampu mengkondisikan lingkungan sekitarnya untuk ikut menjadi baik. Pendidikan Agama Islam menempa manusia  yang  mencintai  ilmu,  menjadikan ibadah sebagai tradisi, meninggalkan akhlak  tercela  dan  menegakkan  amar ma’ruf  nahi  mungkar  berbasis  keimanan dan ketaqwaan.
Konsep dan sistem pendidikan Islam yang  bersumber  dari  Al  Qur’an  dan  As Sunnah  sangat  sejalan  dengan  tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, yang menyebutkan:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab. (UU Sistem Pendidikan Nasional RI No.20: 2003)
Dengan pengikrarkan tersebut, Pendidikan  Agama  Islam  yang  punya otoritas keilmuan untuk memahamkan iman dan  taqwa  sepatutnya  diaplikasikan  dalam seluruh  institusi  pendidikan:  keluarga, masjid,  sekolah,  pesantren,  perguruan tinggi, lembaga pendidikan berbasis simpul-simpul masyarakat dan sebagainya.
Konsep  iman  dan  taqwa  dalam Pendidikan  Agama  Islam  tersebut  berawal dari  proses tazkiyatun nafs ,  kehendak  dan motivasi  manusia  diarahkan  kepada  jalan yang  benar.  Oleh  karenanya  Ibnul  Qayyim menyusun metode Tarbiyah Iradah (Pendidikan  Kehendak).  Demikian  pula Ibnul  Jauzi,  ulama  yang  pakar  dalam
psikologi  pendidikan  dalam  Islam  pernah berkata :
Berhati-hatilah, kemudian berhati- hatilah,  jangan  sampai  engkau  terpedaya sebab keinginanmu yang kuat.
Manusia harus dididik agar mampu mengobarkan jihad melawan hawa nafsunya,  atau  pengendalian  diri.    Dalam kaitan inilah, proses penanaman pemahaman ibadah dan mu’amalah memiliki arti yang sangat penting, sebagai upaya latihan pengendalian diri Demi tercapainya tujuan
Pendidikan  Agama  Islam  tersebut,  maka peserta didik harus dijernihkan tashawwur (cara berpikir) nya dari orientasi keduniaan  dan  kebendaan  menuju  alam berpikir  Islami  yang  mengorientasikan setiap  perbuatan  pada  perintah,  larangan maupun  keridhaan  Allah  SWT  (Adian Husaini,  2019:  2).  Peserta  didik  harus dipahamkan  tentang  bahaya  maksiat  dan jalan-jalan haram seperti riba.
Fungsi  Pendidikan  Agama  Islam yang harus selalu gencar dilakukan adalah dakwah  dalam  artian  mendakwahi  setiap orang,  khususnya  masyarakat  pelaku ekonomi atas maraknya segala bentuk riba di tengah masyarakat, baik di media onlie, maupun di kehidupan nyata.
Dakwah  merupakan  suatu  proses mendidik masyarakat agar menjadi masyarakat  yang  baik,  yaitu  masyarakat yang  senantiasa  taat  kepada  perintah Allah  SWT,  menjauhi  larangannya  dan merefleksikan  ketaatan  tersebut  dalam kehidupannya. Kebodohan yang berkembang di masyarakat terkait ketidapahaman  mereka  tentang  bentuk- bentuk  riba  dan  status  keharaman  riba bisa jadi karena masyarakat tersebut tidak tersentuh program dakwah keIslaman.
Imam al-Ghazali menyebutkan dalam  kitab Ihya  ‘Ulumuddin bahwa ilmu-ilmu fardhu ‘ ain (ilmu  yang  wajib bagi  setiap  muslim  agar  dapat  terhindar dari  azab  Allah)  ada  dua  jenis. Pertama, ilmu mukasyafah ,  yaitu  ilmu  yang  wajib diketahui  saja. Kedua, ilmu  mua’amalah,
195
yaitu  ilmu  yang  wajib  diketahui  dan diamalkan. (Al Ghazali, 2003: 6-7)
Ilmu  mu’amalah  mencakup  tiga hal. Pertama ,  segala  hal  yang  terkait dengan  keyakinan  ( i’tiqad ). Kedua ,  segala hal  yang  harus  dilakukan  (perintah), dan ketiga ,  segala  sesuatu  yang  harus ditinggalkan  (larangan).  Keyakinan  adalah ilmu  yang  paling  awal  dan  paling  penting sebab keyakinanlah yang mendorong seseorang  melakukan  atau  meninggalkan suatu  perbuatan.  Itu  sebabnya  sebelum seseorang  terikat  dengan  syariat  Islam mereka harus memulainya dengan mendeklarasikan  keyakinannya  (syahadat). Tanpa keyakinan, maka tidak ada kewajiban  melaksanakan  perintah  atau meninggalkan larangan. Maka penting bagi para tokoh-tokoh Islam mendakwahi masyarakat dengan pemahaman ilmu mu’amalah tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi literatur, subjek penelitian ini adalah praktek  riba.  Metode  pengambilan  data adalah  studi  pustaka  melalui  jurnal  dan literatur  yang  terkait  dengan  riba.  Data- data  tersebut  kemudian  dikompilasi, dianalisis  dan  disimpulkan  sehingga mendapatkan rumusan pencegahan praktek  riba  dengan  konsep  Pendidikan Agama  Islam.  Flowchart  penelitian  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :
Gambar 1. Flowchart Penelitian

## PEMBAHASAN
Dalam konsep Islam, pendidikan bersinonim setidaknya dengan 4
kata tarbiyah , ta’dib,  ta’lim dan tadrib . Tarbiyah dimaknai  dengan  pendidikan,
perbaikan  dan  penyempurnaan.  Sementara itu ta’dib dimaknai  dengan  penanaman adab. Ta’lim adalah  mengajakan  ilmu  dan pemahaman.  Sedangkan tadrib adalah menyelenggarakan  pelatihan  keterampilan. (Ramayulis, 2008: 14)
Pendidikan Agama Islam yang efektif adalah  melaksanakan  4  konsep  pendidikan Agama  Islam  tersebut.  Peserta  didik  dalam hal  ini  masyarakat  diikutsertakan  dengan program ta’lim yakni meningkatkan pemahaman  dan  wawasan  keIslaman  yang komprehensif serta berkesinambungan. Peserta  didik  dan  masyarakat  juga  harus ditanamkan  adab-adab  Islami  ( ta’dib ). Orang  dewasa  lebih  utama  belajar  adab, karena mereka banyak mengemban amanah kehidupan.  Peserta  didik  dan  masyarakat kemudian diikutkan dalam pelatihan ( tadrib )  untuk  menjauhi  riba  dengan melakukan aktifitas mu’amalah  yang dibenarkan dalam Islam setelah sebelumnya dilatih  untuk  mengidentifikasi  praktek  riba di  tengah  masyarakat  yang  diselubungi dengan  berbagai  istilah  transaksi  yang menggiurkan.  Dengan  melakukan  semua konsep pendidikan Islam tersebut, masyarakat  akan  memperoleh  pendidikan, menuju  perbaikan  dan  penyempurnaan hidup  yang  lebih  baik  di  dunia  dan terhindar  dari  kesusahan  hidup  di  neraka akibat bergelimang dosa riba.
Peserta  didik  dan  masyarakat  harus mendapat ta’lim akan  bahaya  riba.  Riba termasuk  satu  dari  tujuh  dosa  besar  yang telah  ditetapkan  Allah  SWT.  Dalam  Al Qur’an  pelaku  riba  menjadi  satu-satunya pelaku  dosa  yang  dimaklumatkan  perang bagi mereka. Pelaku riba juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan tetap menjalan riba, maka termasuk orang fasik. (Ahmad Sarwat, 2019: 12)
Salah  satu  muatan  aktifitas ta’lim adalah  kegiatan  di  mana  peserta  didik  dan masyarakat harus dipahamkan tentang jenis dan  bentuk-bentuk  transaksi  mu’amalah yang  memuat  praktek  riba.  Secara  garis
Pengumpu lan Data : Studi Pustaka Analisis
Data Penyajian Data : Rumusan Pendidika n Agama Islam dalam mencegah praktek riba
196
besarnya  riba  ada  dua  macam,  yaitu  riba yang  terkait  dengan  jual-beli  dan  riba  yang terkait  dengan  peminjaman  uang.  Riba  yang terkait dengan jual beli (barter) sering disebut dengan  riba fadhl ,  sedangkan  yang  terkait dengan  uang  pinjaman  sering  disebut  riba nasi’ah. Kegiatan  ekonomi  modern  yang memuat  transaksi  ribawi  yakni  mulai  dari bank konvensional, program asuransi konvensional,  koperasi  simpan  pinjam,  kartu kredit,  rentenir  pasar  dan  fenomena  tukar uang receh menjelang lebaran.
Masih tergolong kegiatan ta’lim , peserta didik dan masyarakat harus dibangun cara  berpikirnya  bahwa  segala  aktifitas mu’amalah, meskipun banyak yang dibolehkan, namun semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
Kegiatan  ta’lim  lainnya  yaitu,  peserta didik  dan  masyarakat  diajak  untuk  beralih kepada  transaksi  mu’amalah  yang  lebih diridhai.  Masyarakat  juga  harus  diberi pemahaman  bahwa  tidak  semua  transaksi yang  merugikan  dalam  ekonomi  itu  adalah riba,  karena  masih  ada  bentuk  transaksi ekonomi  terlarang  lainnya  yaitu ghasab (menguasai  hak  orang  lain,  baik  bentuknya harta  atau  hak  guna,  yang  dilakukan  secara paksa,  tanpa  alasan  yang  benar),  praktek transasksi  lainnya  itu  bisa  juga  berupa praktek  curang  dan  penipuan  atau gharar yang dipahami sebagai suatu bentuk transaksi yang  mengandung  unsur  ketidakjelasan  dan ketidakpastian  yang  menimbulkan  potensi adanya pihak  yang merasa dirugikan. Semua bentuk  penyimpangan  transaksi  tersebut harus  dipahami  oleh  masyarakat  agar  tidak ada  praktek  main  hakim  sendiri  dan menghukumi  bahwa  semua  penyimpangan transaksi adalah praktek ribawi. (Muhammad Abdul Wahab, 2019: 14)
Peserta  didik  dan  masyarakat  juga diajarkan  adab  dan  kiat  menghindari  riba. Adab  menurut  Prof  Naqib  Al  Attas  adalah pengenalan serta pengakuan akan kedudukan  segala  sesuatu.  Pengenalan  itu mengilmui sesuatu, pengakuan itu mengamalkan manzilah sesuatu  itu.  Maka adab  itu  adalah  mengilmui  sesuatu  dan
mengamalkan manzilah sesuatu  itu.  (SMN Naqib Al Attas, 2007).
Pengenalan tanpa pengakuan itu ilmu tanpa  amal,  sementara  pengakuan  tanpa pengenalan  itu  amal  tanpa  ilmu.  Kedua- duanya  sia-sia,  karena  ketiadaan  ilmu adalah  ketidaksadaran,  tiadanya  kesadaran adalah  bentuk  kejahilan,  sementara  itu ketiadaan  amal  adalah  keangkuhan  dan pengingkaran. Peserta didik disebut beradab jika  mengamalkan  larangan  praktek  riba sebagaimana  yang  sudah  dipahamkan melalui aktifitas ta’lim .
Beberapa  adab  dan  kiat  menghindari riba harus diperkuat dengan azzam menegakkan  kedaulatan  ekonomi  umat Islam. Agar kita bisa selamat dari transaksi riba,  maka  kita  harus  mengganti  akad-akad yang  mengandung  riba  dengan  akad-akad yang  dibenarkan  di  dalam  syariat  Islam, namun  tetap  punya  tujuan  yang  sesuai dengan kebutuhan aslinya.
Kiat pertama adalah mengubah pinjam  uang  menjadi  akad  kredit.  Prinsip umumnya  adalah  penjual  dan  pembeli sepakat  bertransaksi  atas  suatu  barang dengan  harga  yang  sudah  dipastikan nilainya,  dimana  barang  itu  diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya  dibayarkan  dengan  cara cicilan  sampai  masa  waktu  yang  telah ditetapkan.
Contoh  kredit  yang  halal  misalnya dalam  pembelian  kendaraan  bermotor.  Arif membutuhkan  sepeda  motor,  di showroom harganya dibanderol 15 juta rupiah. Karena Arif  tidak  memiliki  uang  tunai  senilai  15 juta  rupiah,  maka  Arif  mengajukan  kepada pihak  bank  atau  lembaga  pembiayaan  agar membelikan  untuknya  sepeda  motor  itu. Sepeda  motor  dibeli  oleh  bank  dengan harga  15  juta  rupiah  tunai  dari showroom , kemudian  bank  menjualnya  kepada  Arif dengan  harga  lebih  tinggi,  yakni  19  juta rupiah.  Kesepakatannya  adalah  bahwa  Arif harus  membayar  uang  muka  sebesar  3  juta rupiah,  dan  sisanya  yang  16  juta  dibayar selama  16  kali  setiap  bulan  sebesar  1  juta rupiah.    Transaksi  seperti  ini  dibolehkan
197 dalam  Islam,  karena  harganya  tetap  ( fixed ), tidak ada bunga atas hutang.
Kiat  kedua  yakni  mengubah  akad investasi  menjadi  akad  kerjasama  bagi  hasil. Ketika  dalam  kerjasama  investasi,  yang dijanjikan  adalah  memberikan  2,5%  per bulan  dari  jumlah  uang  yang  diinvestasikan, tidak peduli usahanya untung atau rugi, maka itu  namanya  pembungaan  uang,  alias  riba. Hukumnya  haram  dan  menurunkan  murka Allah  SWT.  Namun,  jika  diawal  akadnya adalah memberi 2,5% perbulan dari hasil/keuntungan,  bukan  dari  jumlah  uang yang  diinvestasikan,  maka  itu  adalah  bagi hasil  yang  halal,  bahkan  akan  mendapatkan keberkahan  di  dunia  dan  akhirat.  Ketika usaha  tersebut  mengalami  kerugian,  maka bagi hasilnya tidak diperoleh, sebaliknya jika usaha  tersebut  menghasilkan  keuntungan, maka bagi hasilnya bisa dinikmati bersama.
Kiat  ketiga  yakni  mengubah  pinjam uang menjadi gadai, yakni dengan syarat ada barang  yang  digadaikan.  Dan  kiat  serta alternatif  yang  keempat  adalah  alternatif yang  paling  baik,  yaitu  mengubah  akadnya dari pinjam uang menjadi sedekah. Sehingga tidak  perlu  lagi  ada  pengembalian  uang, apalagi  kelebihannya.  Keempat  kiat  tersebut harus  sama-sama  dijalankan  oleh  pihak kreditur maupun pihak debitur.
Peserta didik dan masyarakat kemudian dilatih  untuk  turun  langsung  ke  lembaga- lembaga  keuangan,  mendatangi  rumah- rumah  warga,  mengunjungi  pusat  kegiatan ekonomi  seperti  pasar,  pertokoan,  atau bahkan  menelusuri  fenomena  pinjaman online di internet dan pemilik telepon seluler untuk  kemudian  melakukan  eksperimen mengidentifikasi  bentuk-bentuk  transaksi mu’amalah  yang  memuat  praktek  riba berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh  dalam  aktifitas ta’lim tarbawi . Masyarakat  dilatih  untuk  mengidentifikasi indikasi  praktek  riba  melalui  kriteria  yang dicantumkan pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1.   Panduan
Eksperimen Sosial Identifikasi Prakter Riba No Identifikasi Praktek Riba √ X 1. Pinjam uang, di mana kelebihan pengembalian pinjaman  sudah  dipatok  dari awal 2. Terjadinya  barter  atau  tukar menukar uang, dengan perbedaan  jumlahnya  akibat perbedaan kualitas 3. Usaha  simpan  pinjam  yang menamakan  bunga  dengan istilah lain (uang administrasi, fee , biaya beban) 4. Pinjaman  yang  jika  dilunasi setelah  jatuh  tempo  akan dikenakan  bunga  (dengan berbagai sebutannya) 5. Pinjaman  uang  tidak  utuh karena di awal sudah dipotong bunga yang dinamai biaya administrasi
Jika  salah  satu  indikator  tersebut dapat  dibubuhi  oleh  tanda  ceklist,  maka bisa  disimpulkan  bahwa  kegiatan  atau transaksi  mu’amalah  yang  sedang  diamati masyarakat  dalam  eksperimen  tersebut merupakan praktek ribawi meskipun diiming-imingi  dengan  sebutan  yang  lain. Dengan  melihat  langsung  indikasi  tersebut, maka  masyarakat  yang  bersangkutan  harus berkomitmen juga untuk menjauhi transaksi itu.
Semua  aktifitas tarbiyah tersebut tidak  terbatas  hanya  bisa  dilakukan  di sekolah dan kampus. Bahkan para pendakwah juga harus gencar memahamkan masyarakat  melalui ta’lim pekanan  di masjid-masjid  atau  mendatangi  rumah- rumah  masyarakat  yang  berpotensi  terjerat praktek  riba.  Pesatnya  perkembangan teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk  mendakwahkan  segala  hal  tentang riba.
.
198

## SIMPULAN
Dari  penelitian  ini,  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Al-Quran telah mengharamkan seluruh  jenis  riba  dengan  segala macam  bentuknya,  namun  sampai hari  ini  transaksi  ribawi  masih mencengkeram  kedaulatan  ekonomi umat Islam khususnya di Indonesia.
2. Secara  garis  besarnya  riba  ada  dua macam,  yaitu  riba  yang  terkait dengan  jual-beli  dan  riba  yang terkait  dengan  peminjaman  uang.
Riba  yang  terkait  dengan  jual  beli (barter)  sering  disebut  dengan  riba fadhl , sedangkan yang terkait dengan uang pinjaman sering disebut riba nasi’ah.
3. Beberapa praktek riba dalam transaksi  ekonomi  modern  yaitu mulai  dari  bank  konvensional, program asuransi konvensional, koperasi  simpan  pinjam,  kartu kredit,  rentenir  pasar  dan  fenomena tukar uang receh menjelang lebaran.
4. Agama Islam kemudian merumuskan konsep pendidikan dalam upaya pencegahan terlaksananya  praktek  riba  yakni dengan  memprogramkan  aktifitas pendidikan tarbiyah , ta’dib,  ta’lim dan tadrib.
5. Peserta didik dalam hal ini
masyarakat  diikutsertakan  dengan program ta’lim yang  meningkatkan pemahaman dan wawasan
keIslaman  yang  komprehensif  serta berkesinambungan.
6. Peserta  didik  dan  masyarakat  juga harus  ditanamkan  adab-adab  Islami ( ta’dib )  mengenai  penanaman  trik dan  kiat  menghindari  transaksi ribawi.
7. Peserta didik dan masyarakat kemudian diikutkan dalam pelatihan ( tadrib ) untuk menjauhi riba dengan melakukan aktifitas mu’amalah yang dibenarkan dalam Islam
setelah  sebelumnya  dilatih  untuk mengidentifikasi  praktek  riba  di
tengah masyarakat yang diselubungi dengan berbagai istilah transaksi yang menggiurkan. 8. Dengan  melakukan  semua  konsep pendidikan Islam tersebut, masyarakat akan memperoleh pendidikan,  menuju  perbaikan  dan penyempurnaan  hidup  yang  lebih baik  di  dunia  dan  terhindar  dari kesusahan  hidup  di  akhirat  akibat bergelimang dosa riba.
9. Aktifitas tarbiyah tersebut  tidak terbatas  hanya  bisa  dilakukan  di sekolah  dan  kampus.  Bahkan  para pendakwah  juga  harus  gencar memahamkan  masyarakat  melalui ta’lim pekanan  di  masjid-masjid atau mendatangi rumah-rumah masyarakat yang berpotensi terjerat  praktek  riba.  Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga  bisa  dimanfaatkan  untuk mendakwahkan  segala  hal  tentang riba.

## DAFTAR RUJUKAN
Adian  Husaini,  2010. Pendidikan  Islam, Membentuk  Manusia  Berkarakter dan  Beradab, Jakarta  :  Cakrawala Publishing.
Adian  Husaini,  2019. Perguruan  Tinggi Ideal  di  Era  Disrupsi, Depok  : Yayasan  Pendidikan  Islam  At Taqwa.
Ahmad  Sarwat,  2019. Kiat  Hindari  Riba, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
Al-Ghazali, 2003, Ihya ‘Ulumuddin , Jilid 1, diterjemahkan  oleh  Moh.  Zuhri, Muqoffin Muctar, Muqorrobin Misbah  (Semarang  :  Penerbit  Asy
Syifa)
Damri  Batubara, Solusi  Ekonomi  Islam
Terhadap
Rekayasa Helah (Praktek  Riba), Institut  Agama
Islam  Negeri  (IAIN)  Curup:  Jurnal Al Falah Vol 2, No.2 2017
Efa  Rodiah  Nur, Riba  dan  Gharar:  Suatu Tinjauan  Hukum  Dan  Etika  Dalam Transaksi Bisnis Modern, Universitas  Diponegoro  Semarang: Jurnal  Al  Ádalah  Vol.  XII,  No.  3,
Juni 2015
Jaih  Mubarok, Riba  dalam  Transaksi Keuangan, UIN  Sunan  Gunung Djati Bandung: Jurnal Studi
Ekonomi  At  Taradhi,  Volume  6, Nomor 1, Juni 2015
Latif Mustafa, The Substance Of The Formal Prohibition  Of  The  Riba:  Islamic Finance And The Tie With The Real Economy, International  Journal  of Islamic Studies and Humanities, Vol 1 No. 1 April 2018
Muhammad  Abdul  Wahab,  2018. Pengantar Fiqih  Mu’amalah, Jakarta  :  Rumah Fiqih Publishing.
Muhammad  Abdul  Wahab,  2019. Gharar dalam  Transaksi  Modern, Jakarta  : Rumah Fiqih Publishing.
Ramayulis,  H.  2008. Ilmu  Pendidikan  Islam , Jakarta: Kalam Mulia
SMN  Naqib  Al  Attas,  2007. Tinjauan  Peri Ilmu  dan  Pandangan  Alam, Pulau
Penang : USM
Umi Khusnul Khotimah, Bahaya Riba dalam Kehidupan  Rumah  Tangga, IIQ Jakarta  :  Jurnal  al-Mizan , Vol.  3, No.1, Hlm. 1-136, Februari 2019
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik
Yusuf  Qardhawi,  2002. Halal  dan  Haram dalam  Islam, Jakarta  :  Robbani Press