## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN BANK INDONESIA

## PADA AKTIVITAS USAHA MONEY CHANGER DI KABUPATEN BADUNG

## Putu Eka Purnamaningsih
Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Univeritas Udayana Bali, Indonesia
ekapurnama@unud.ac.id

## Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Univeritas Udayana Bali, Indonesia wiwin.fisip@unud.ac.id
Abstrak - Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama dengan usaha Money Changer terbanyak  di  Bali  yaitu  sejumlah  446  Unit  atau  dengan  presentase  sekitar  70%  dari keseluruhan usaha Money Changer yang ada di Bali. Dari sekian banyak unit usaha Money Changer tersebut,  dalam  pelaksanaan  kegiatanya  masih  ditemui  permasalahan- permasalahan seperti temuan adanya Money Changer tidak berizin, adanya beberapa modus penipuan terkait usaha Money Changer, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terkait Money Changer yang tersertifikasi dan yang tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan sistem pembayaran terhadap rupiah salah satunya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Data dikumpulkan dengan metode  observasi,  wawancara  semistruktur  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  kajian menggunakan Teori Implementasi Charles O Jones  , hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang telah terpenuhi dengan baik seperti indikator Produktivitas, Akuntabilitas,  Kualitas  Layanan,  dan  Responsibiltas.  Sedangkan  indikator  Responsivitas menunjukkan  hasil  yang  baik  akan  tetapi  kurang  optimal,  kekurangan  tersebut  sebagian besar karena kurangnya sosialisasi, pengawasan secara onsite atau langsung, dan sumber daya  manusia  serta  kurangnya  aktivitas  kerjasama  dengan  organisasi  tingkat  dasar  untuk melaksanakan pengawasan secara langsung.
Kata kunci : Kinerja, Money Changer, Pengawasan, Valuta Asing.
Abstrac t - Badung regency is in the first place with the most Money Changer business in Bali,  which  is  446  units  or  with  a  percentage  of  about  70%  of  the  total  money  changer business in Bali. Of the many business units of Money Changer, in the implementation of its activities are still encountered problems such as unlicensed Money Changer still found, the existence of fraud related to money changer business, and the lack of public understanding related to Money Changer certified and not. The purpose of this research is to determine the implementation  of    regulations  of  Bank  Indonesia  as  an  independent  institution  that  has authority in carrying out payment system supervision on rupiah, one of which is non-bank
foreign exchange business activities. Data is collected by observation method, semistructure interview and documentation. Based on the research using Implemetation Theory according to Charles o Jones, the results showed that there are several indicators that have been well met  as  well  as  indicators  of  Productivity,  Accountability,  Service  Quality,  and Responsibiltas. While the Responsiveness indicator shows good results but is not optimal, the shortcomings are largely due to lack of socialization, onsite or direct supervision, and human resources as well as lack of cooperation activities with basic-level organizations to carry out direct supervision.
Keywords : Performance, Money Changer, Supervision, Foreign Exchange

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Money Changer merupakan tempat alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk menukar valuta asing atau uang kertas asing selain  penukaran  di  Bank.  Bali,  memiliki jumlah usaha Money Changer yang cukup tinggi,  Berdasarkan  data  yang  dihimpun dari Bank Indonesia Pada tahun 2017 angka pelaku  usaha Money  Changer yaitu sebanyak  635 Authorized  Money  Changer yang  tersebar  di  beberapa  daerah  seperti Denpasar,  Badung,  Buleleng,  Tabanan, Klungkung  dan  Karangasem  (Bank Indonesia : 2017). Money Changer di Bali menjadi  perhatian  khusus  Bank  Indonesia
dalam  melaksanakan  kinerja  pengawasan karena  jumlah  transaksi  penukaran  valuta asing  yang  cukup  besar  di  Bali  hingga mencapai  37,8  triliun  (Balibisnis.com  : 2020).  Angka  penukaran  Money  Changer terbanyak tersebut didominasi oleh adanya wisatawan asing yang datang ke Bali.
Kunjungan  wisatawan  asling  di  Bali terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Selama tiga tahun terakhir angka wisatawan asing di Bali tidak pernah mengalami penurunan. Peningkatan  kunjungan  wisatawan  asing bahkan  sangat  signifikan  dari  tahun  ke tahun di Bali yang dapat dilihat seperti pada data wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali berikut ini:
Tabel 1.1 Data Angka Kunjungan Wisatawan Asing Di Bali
Berdasarkan  data  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  kunjungan  wisatawan asing  di  Bali  terus  mengalami  kenaikan setiap  tahunya.  Selama  tiga  tahun  terakhir mulai  dari  Tahun  2017  sebanyak  total 5.687.739  wisatawan  asing,  pada  Tahun 2018 sebanyak total
Dengan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, berpengaruh pada banyaknya peluang usaha masyarakat lokal Bali. Salah satu usaha jasa akomodasi yang paling dibutuhkan wisatawan mancanegara ketika  berkunjung  adalah  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing    Bukan  Bank (KUPVA-BB)  atau  lebih  familiar  dengan sebutan Money Changer .
Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta Asing  Bukan  Bank  (KUPVA-BB)  atau yang  lebih dikenal dengan sebutan money changer oleh masyarakat, merupakan usaha yang  dilakukan  dengan  meliputi  kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) atau dengan kegiatan pembelian cek Pelawat  (Bank  Indonesia  :  2020). Money Changer merupakan tempat alternatif yang dapat  digunakan  untuk  menukar  valuta asing  atau  uang  kertas  asing  selain penukaran di Bank. Dengan adanya Money Changer maka akan memudahkan wisatawan  asing  untuk  menukarkan  mata uang  nya  dan  menkonversi  ke  mata  uang daerah  wisata  yang  sedang  dikunjungi. Berbeda  dengan  Bank,  penukaran  uang  di Money  Changer hanya  perlu  membawa mata  uang  asal  dan  dapat  langsung menukarnya  dengan  mata  uang  lain  di negara tujuan dengan berpatokan pada kurs
internasional.
Sedangkan jika
mengkonversi Valuta Asing atau mata uang asing  di  Bank,  pemohon  diwajibkan memiliki tabungan dalam bentuk mata uang asing  tersebut,  biasanya  tabungan  yang dipakai adalah dollar atau valas. Hal inilah yang  menyebabkan  penukaran  di  Bank memakan waktu, dan mendorong wisatawan  asing  untuk  lebih  memilih menukar  mata  uang  mereka  di Money Changer yang lebih paktis dan cepat . Bali, memiliki jumlah usaha Money Changer yang  cukup  tinggi,  Berdasarkan data  yang  dihimpun  dari  Bank  Indonesia Pada tahun 2017 angka pelaku usaha Money Changer yaitu  sebanyak  635 Authorized Money Changer yang tersebar di beberapa daerah seperti Denpasar, Badung, Buleleng, Tabanan,  Klungkung  dan  Karangasem (Bank  Indonesia  :  2017).  Kabupaten Badung  menduduki  peringkat  pertama dengan usaha Money Changer terbanyak di Bali  yaitu  sejumlah  446  Unit  atau  dengan presentase  sekitar  70%  dari  keseluruhan usaha Money  Changer yang  ada  di  Bali (Bali.bisnis.com  :  2017).  Kabupaten Badung  menjadi  wilayah  dengan  usaha Money  Changer tertinggi  disebabkan  oleh status Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata terbaik dan paling dikenal di Bali dengan  obyek  wisata  andalannya  seperti Kuta, Canggu, Legian, Seminyak,
Jimbaran, Uluwatu, hingga Pecatu. Daerah pusat  sentral  pariwisata  seperti  yang disebutkan
diatas, menjadi pusat menjamurnya  usaha Money  Changer. Banyaknya  usaha Money  Changer di wilayah Bali dapat dilihat dari tabel berikut ini :

## JURNAL CAKRAWARTI, VOL. 04 NO. 02 AGS 2021-JAN 2022
Tabel 1.2 Sebaran Unit Money Changer Di Bali NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH UNIT  PRESENTASE (%) 1 KOTA DENPASAR 85 14% 2 KABUPATEN BADUNG 446 70% 3 KABUPATEN GIANYAR 68 11% 4 KABUPATEN KLUNGKUNG 2 0% 5 KABUPATEN KARANGASEM 8 1% 6 KABUPATEN BULELENG 15 2% 7 KABUPATEN BANGLI 1 0% 8 KABUPTEN JEMBRANA 0 0% 9 KABUPATEN TABANAN 10 2% TOTAL 635 100%
Sumber : Data Money Changer Bank Indonesia KPWil Provinsi Bali (Data Diolah Penulis)
Banyaknya  usaha Money  Changer di  Kabupaten  Badung,  dipengaruhi  oleh kondisi  Kabupaten  Badung  yang  strategis dan  merupakan  pusat  pariwisata  maju  di Indonesia  serta  memiliki  begitu  banyak akomodasi yang memadai sehingga mampu menarik minat wisatawan asing. Disisi lain, letak Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai  yang  berada  di  Kabupaten  Badung teptanya  di  wilayah  Kuta  menjadi  domain utama  masuknya  wisatawan  mancanegara ke  Kabupaten  Badung.  Hal  ini  tentu  saja memudahkan  asksesibilitas  pelaku  usaha Money  Changer untuk  mendapatkan nasabah wisatawan asing yang berkunjung di  Kuta,  Canggu,  Legian,  Seminyak  dan wilayah  pariwisata  Kabupaten  Badung lainya.  Akan  tetapi,  dari  sekian  banyak Money  Changer yang  tersebar  di  wilayah Kabupaten  Badung,  tidak  semua Money Changer berjalan  sesuai  aturan  dan prosedur. Terdapat beberapa usaha Money Changer yang  tidak  memiliki  izin  usaha dan berdiri secara illegal.
Dari  permasalahan  tersebut,  Bank Indonesia  mengambil  tindakan  strategis yang  bertujuan  untuk  menjaga  dan melakukan  penertiban  usaha Money
Changer ilegal dengan merancang Peraturan  khusus  yaitu  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016
mengenai  kegiatan  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank  di wiliyah  Bali,  terlebih  untuk  melakukan controlling dan  pengawasan  terhadap Money  Changer pada  daerah  ramai wisatawan  mancanegara  seperti  Kuta, Seminyak, Legian dan sekitarnya. Pengawasan  terhadap Money  Changer dilaksanakan  untuk  memberikan  evaluasi terhadap  usaha Money  Changer atau KUPVABB di kawasan pariwisata Provinsi
Bali. Namun realitanya, pada awal tahun 2020, Bank Indonesia beserta Ditreskrimsus  Polda  Bali,  Polres,  Satpol PP,  dan  pihak  Desa  Adat  Kuta  ketika melaksanakan  kegiatan  penertiban Money Changer ,  masih  saja  ditemukan  usaha

## JURNAL CAKRAWARTI, VOL. 04 NO. 02 AGS 2021-JAN 2022
Money  Changer yang  tidak  memiliki  izin Authorized  Money  Changer serta  tidak memiliki  sertfikat  izin  transaksi  jual  beli Valuta  Asing  sebanyak  41  tempat  usaha. Selain  itu  terdapat  beberapa Money Changer yang  lokasinya  ‘ nebeng’ dengan toko  baju  atau  toko  oleh-oleh  sehingga tidak  memiliki  izin  khusus  penukaran Valuta  Asing  di  wilayah  tersebut. Permasalahan  lain  yaitu  masih  banyak ditemui Money  Changer yang  memasang rate penukaran yang tinggi atau nilai tukar yang  tinggi,  akan  tetapi  ketika  wisatawan masuk  dan  menukar  mata  uang  mereka, secara  sepihak  pelaku  usaha Money Changer tersebut  merubah rate sehingga tidak  sesuai  dengan  informasi  yang dipasang  di  depan  usaha Money  Changer mereka.  Disisi  lain,  masih  banyak masyarakat  dan  wisatawan  asing  yang kurang memahami dan teredukasi mengenai  langkah-langkah  identifikasi
Money  Changer yang  terpercaya  dan tersertfikasi  secara  resmi  oleh  Bank Indonesia.
Permasalahan  terkait  usaha Money Changer lain  salah  satu  contohnya banyaknya  penipuan  berkedok Money
Changer. Penipuan  tersebut  disebabkan oleh adanya beberapa oknum pelaku usaha Money  Changer yang  memberikan  uang tukar  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan. Modusnya adalah dengan menghitung uang secara  berulang-ulang  hingga  wistawan asing merasa yakin bahwa uang yang akan diterima sudah sesuai dengan kesepakatan. (balidewata.com  :  2019).  Permasalahan terkait Money Changer merupakan permasalahan  kompleks  yang  sangat mengganggu
perkembangan sektor
pariwisata  di  Kabupaten  Badung  sebagai pusat sentralistik ekonomi pariwisata Bali.
Dampak  terburuk  dari  hal  tersebut  adalah citra pariwisata Bali yang tercoreng hingga berkemungkinan  menyebabkan  penurunan angka wisatawan asing di Bali. Oleh karena itu  diperlukan  peran  para  pemangku kepentingan untuk  lebih intens mengawasi pelaksanaan Money  Changer di  provinsi Bali  khususnya  di  Kabupaten  Badung dimana  Kabupaten  badung  merupakah wiayah  pendominasi  banyaknya Money Changer .
Berdasarkan  permasalahan  diatas, sudah  sangat  jelas  bahwa  masalah  terkait Money  Changer di  Kabupaten  Badung masih  menjadi  masalah  yang  belum  dapat diselesaikan secara optimal. Bank Indonesia  dalam  hal  ini  mengambil  peran sebagai  pemangku  kepentingan  dalam menanggulangi  masalah  tersebut,  yaitu dengan  meluncurkan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016
Mengenai    KUPVA  BB  (Kegiatan  Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) atau Money  Changer di  Provinsi  Bali.  Sehigga pelaksanaan pengawasan didalamnya diharapkan  mampu  menjadi  alternatif  dan solusi  dalam  mengatasi  dan  menertibkan permasalahan  terkait  keberadaan Money Changer di Provinsi Bali. Hal inilah yang menjadi  dasar  peneliti  untuk  melakukan penelitian lebih lanjut terkait Implementasi dan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor  18/20/PBI/2016  yang  secara spesifik  mengkaji  mengenai  pengawasan yang  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia dengan  mengangkat  judul “Implementasi Kebijakan  Sistem  Pengawasan  Bank Indonesia  Pada  Aktivitas  usaha  Money Changer di Kabupaten Badung” Rumusan n Masalah Berdasarkan ulasan yang
melatarbelakangi  permasalahan  di  atas,
maka  penulis  merumuskan  masalah  pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas usaha  Money  Changer  di  Kabupaten
Badung?

## Tujuan m Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  urgensi dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan memaparkan  bagaimana  Implementasi Kebijakan  Sistem  Pengawasan  Bank Indonesia  Pada  Aktivitas  usaha  Money Changer di Kabupaten Badung serta faktor pendukung  dan  penghambat  implementasi tersebut.

## KAJIAN n PUSTAKA
Landasan m Teori

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan adalah suatu proses  yang  dinamis,  artinya  pelaksanaan kebijakan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran  kebijakan  itu sendiri.  Implementasi  kebijakan  publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan  dalam  mengatasi  masalah yang  timbul  dalam  masyarakat  sehingga melahirkan  keputusan-keputusan  tersebut. Kebijakan  ini  dipandang  sebagai  proses perumusan  kebijakan  yang  diterapkan, dilaksanakan dan di evaluasi melalui tahap- tahap (Hayat, 2018:85).
Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier dalam  Agustino  (2014)  mendefinisikan implementasi kebijakan
sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,  biasanya  dapat  berbentuk  undang- undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting dan/atau
keputusan  badan  peradilan  lainnya. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan berbagai  cara  untuk  menstrukturkan  atau mengatur proses implementasinya.
Abdul  Wahab  seperti  dikutip  dari Tahir(2015:55)
mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting  atau  keputusan  badan  peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang di atasi, seperti  menyebutkan  secara  tegas  tujuan atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  serta berbagai  cara  untuk  menstruktur  atau mengatur proses implementasinya. Implementasi  Kebijakan  ini  dipilih  karena merupakan  metode  yang  ideal  digunakan untuk  mengkaji  masalah  yang  terdapat dalam  objek  yang  diteliti.  Jones  dalam Arifin  Tahir  (2015:81-82)  mengatakan bahwa  Implementasi  kebijakan  adalah suatu  kegiatan  yang  dimaksudkan  untuk mengoperasikan  sebuah  program  dengan memperhatikan  tiga  aktivitas  utama kegiatan.  Model  ini  menjelaskan  bahwa terdapat  tiga  aktivitas  utama  yang  dapat mempengaruhi  implementasi  kebijakan. Tiga aktivitas yang dimaksud adalah:
1. Organization (Organisasi) Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan adalah bentuk dan penataan  kembali  sumber  daya,  berbagai unit  serta  struktur  agar  program  dapat terlaksana.  Pilar  ini  menekankan  kepada penerapan pola kepemimpinan dan koordinasi  antara  satuan  kerja  dalam
melaksanakan  sebuah  kebijakan  guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Adapun aspek organisasi meliputi:
a. Struktur Organisasi, bentuk organisasi, hierarki kewenangan dalam organisasi termask mengenai kejelasan dan kesesuaian tupoksi dari masing-masing anggota organisasi yang ditunjuk sebagai implementator kebijakan.
b. Kejelasan SOP ( Standart Operational Procedure ), SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam pelaksanaan kebijakan. SOP menjadi pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasaran kebijakan, serta hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
c. Sumber Daya, berhubungan dengan berbagai penunjang terlaksananya suatu kegiatan dalam organisasi, meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana
dalam proses implementasi.
2. Interpretation (Interpretasi)
Interpretasi adalah bagaimana petugas bertanggungjawab dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, Para pelaksna  harus  mampu  menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk  pelaksana,  agar  tujuan  yang diharapkan  dapat  tercapai.  Interpretasi tersebut meliputi :
a. Komitmen  dan  Konsistensi  mengenai pelayanan, berkaitan dengan implementator kebijakan harus konsisten dalam memberikan pelayanannya sehingga pelaksana
kebijakan dapat berjalan.
b. Adanya  kesamaan  persepsi  dalam menginterpretasikan  kebijakan  agar tidak  menjadi  bias  atau  mungkin menyimpang dari tujuan utamanya.
c. Sosialisasi  kebijakan,  berhubungan dengan pemahaman informasi mengenai  kebijakan  yang  menjadi tugasnya  dan  dapat  menyebarluaskan informasi  tersebut  kepada  kelompok sasaran.
3. Application (Aplikasi/Penerapan) Penerapan  oleh  para  pelaksana kebijakan  yang  mencakup  ketentuan  rutin dari  pelayanan  yang  disesuaikan  dengan tujuan  dan  perlengkapan  program  dari kebijakan  publik  yang  telah  ditentukan. Para  pelaksananya  ataupun  para  petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya.  Hal  yang  dimaksud adalah  kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan dengan SOP yang berlaku.

## Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones
Sumber: Charles O. Jones dalam Arifin Tahir (2014 : 81)
Penjelasan  ilustrasi  gambar  diatas, dapat  ditegaskan  bahwa  sebagai  pegangan bagi  para  implementor  kebijakan,  harus disadari bahwa implementasi kebijakan itu merupakan hal yang kadang tidak ditemui dalam  perumusan  kebijakan,  akan  muncul di lapangan disaat kebijakan itu
diimplementasikan.  Oleh  karena  itulah, apakah  kebijakan  itu  dalam  tataran implementasi telah diorganisir dengan baik, juga telah dijabarkan produk kebijakan itu ke hal-hal yang lebih operasional, ataukah juga  telah  siap  dan  mudah  diaplikasikan untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  yang dikehendaki bersama.

## Landasan Konseptual
Konsep Pengawasan
Menurut Sondang P. Siagian (2008:
86) pengawasan merupakan proses mengamati  pelaksanaan  dari  keseluruhan aktivitas  organisasi  untuk  memastikan seluruh pekerjaan organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Disisi lain, Wibowo  (2007  :  58)  berpendapat  bahwa pengawasan  merupakan  manajemen  atau suatu  sistem  usaha  untuk  menetapkan  dan melaksanakan  penyesuaian  pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan,  membangun  sistem informasi, feedback atau  umpan  balik, perbandingan  kenyataan  dengan  standar yang telah ditetapkan sebelumnya, memtuskan  dan  melakukan  pengukuran penyimpangan  yang  telah  dilakukan  serta menindak dan mengkoreksi guna menjamin bahwa  seluruh  sumber  daya  pada organisasi  digunakan  secara  efketif  dan efisien  dalam  rangka  pemenuhan  daripada tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  definisi  terkait pengawasan menurut para ahli diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
pengawasan  merupakan  suatu  aktivitas yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas kesesuaian antara tujuan dan hasil yang telah  dicapai  suatu  organisasi  dalam melaksanakan kegiatan atau kinerja dalam organisasi tersebut. Pengawasan dilaksanakan untuk mengukur
ketidaksesuaian  hasil  dan  digunakan sebagai  evaluasi  atas  kinerja  yang  telah dilaksanakan.

## Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta Asing Bukan Bank (KUPVABB)
Kegiatan  Usaha  Penukaran  Valuta Asing Bukan Bank (KUPVABB) atau lebih familiar  dengan  sebutan Money  Changer merupakan suatu kegiatan berupa aktivitas transaksi  penukaran  yang  dilaksanakan melalui  mekanisme  jual  dan  beli  Uang Kertas Asing atau UKA serta pencairan Cek Pelawat.  Mekanisme  penukaran  Uang Kertas  Asing  (UKA)  seperti  telah  diatur melalui  peraturan  Bank  Indonesia  yang pelaksananya dengan tetap memperhatikan hal hal dibawah ini:
1. Penyerahan Uang Kertas Asing (UKA) wajib diberikan dalam wujud  fisik;
2. Mata  uang  Rupiah  dilakukan  secara langsung  (fisik)  atau  dapat  melalui transfer interbank dan antarbank selama masih  ditujukan  kepada  rekening penyelenggara kegiatan transaksi valas Bukan Bank (KUPVABB) atau Money Changer;
3. Mekanisme  Pembelian  Uang  Kertas Asing  (UKA)  yang  dilakukan  nasabah dari  penyelenggara  Kegiatan  Usaha Penukaran  Valuta  Asing  Bukan  Bank (KUPVABB) diatas jumlah yang telah ditentukan ( treshold) perbulan pernasabah wajib memiliki Underliying Transaksi.

## METODELOGI p PENELITIAN
Penelitian  Kinerja  Bank  Indonesia dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  Kegiatan usaha  transaksi  penukaran  valuta  asing bukan bank menggunakan metode e penelitian n kualitatif deskriptif. Informan n ditentukan n berdasarkan  teknik
purposive - sampling dan
snowball i sampling. Melalui n teknik i purposive , penentuan kriteria informan telah ditentukan  sesuai  penelitian  dan  dianggap dapat memberikan informasi i terkait o obyek n yang
diteliti yang
selanjutnya  disebut key  informan atau narasumber  kunci  dalam  penelitian . Sedangkan n penetapan  informan n melalui i teknik snowball dengan n bantuan key informan sesuai petunjuk.
HASIL p DAN p PEMBAHASAN Hasil Temuan

## 1. Produktivitas
Indikator  Produktivitas  pada  kinerja Bank  Indonesia  (BI)  dalam  pengawasan kegiatan  usaha  transaksi  jual  beli  valuta asing bukan bank terlihat cukup baik. Hal ini  ditunjukkan  dari  adanya  kegiatan produktif  Bank  Indonesia  dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi bagi badan  usaha Money  Changer yang  telah mendapatkan  izin  usaha  sebelum  usaha tersebut  dibuka  secara  resmi.  Kegiatan pelatihan tersebut berguna untuk memberikan pemahaman terkait usaha jual beli valuta asing bukan bank (KUPVABB) atau money  changer dengan  pembekalan berupa  seminar, workshop, lokakarya  atau kegiatan lainnya. Bank Indonesia memiliki sarana prasarana penunjang dalam melaksanakan controlling atau pengawasan terkait money  changer yaitu  Sistem LKPBUV2  (Laporan  Kantor  Pusat  Bank Umum)  untuk melihat pelaporan transaksi penyelenggara,  dan  Sistem  Internal  Bank Indonesia  untuk  melakukan  persetujuan perizinan.
Disamping  itu,  Bank  Indonesia memiliki  jumlah  sumber  daya  manusia yang secara khusus melakukan pengawasan
secara offsite terhadap  pelaksanaan  usaha money  changer sebanyak  3  pegawai . Sedangkan untuk pengawasan secara offsite tidak  terdapat  tim  khusus  dari  Bank Indonesia  tetapi  dilaksanakan  bersama dengan  kepolisian  dan  desa  adat  apabila memang  terdapat  temuan  yang  berarti  di lapangan.

## 2. Kualitas Layanan
Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, Bank Indonesia telah menetapkan  alur  tahapan  proses  perizinan yang  terstruktur  dan  terarah.  Mulai  dari penyerahan dokumen hingga surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KpmIU) yang  diterbitkan  dengan  standar  waktu pelayanan  tertentu.  Alur  dimulai  dari penyerahan  kelengkapan  dokumen  kepada Bank Indonesia, selanjutnya adalah proses penelitian  keaslian  dokumen,  setelah  hasil penelitian  dokumen  dan  kelengkapan administrasi  selesai,  tahapan  selanjutnya adalah pemeriksaan lokasi usaha. Pemeriksaan lokasi usaha dilakukan untuk mengetahui tingkat kejenuhan penyelenggara dalam suatu daerah (seberapa  banyak  pengusaha  KUPVABB yang  sudah  ada  pada  daerah  tertentu). setelah  lokasi  dinyatakan  layak,  maka proses  selanjutnya  adalah  penyuluhan  dan pelatihan  terkait  pemahaman  KUPVABB. Setelah  semua  proses  sudah  dilalui  dan dinyatakan  layak,  maka  badan  usaha KUPVABB akan mendapatkan izin berupa KPmIU  atau  Keterangan  Pemberian  Izin Usaha.
Disamping  itu,  Bank  Indonesia memiliki database untuk  mengunggah identitas Money  Changer yang  telah memiliki  izin  dengan  informasi  berupa nama  perusahaan,  nomor  pendirian,  serta alamat  badan  usaha Money  Changer yang
tersedia dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat pada
website
www.bi.go.id . Dalam menjalanakan pelayaan  kepada  nasabah,  Bank  Indonesia mewajibkan  seluruh  penyelenggara  untuk mengikuti Standar Operational Procedure (SOP)  yang  telah  disusun  Bank  Indonesia sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam  penyelenggaraan  usaha  transaksi valuta asing bukan bank.

## 3. Responsivitas
Indikator  responsivitas  ditunjukkan berdasarkan kerjasama yang dibangun oleh Bank  Indonesia  dengan  berbagai  pihak sebagai upaya dalam mewujudkan kebutuhan dan merespon aspirasi masyarakat  dari  tingkat  organisasi  paling fundamental. Kerjasama tersebut dilaksanakan  salah  satunya  dengan  Desa Adat Kuta sebagai organisasi paling kecil di wilayah Kabupaten Badung yang memiliki jumlah Money  Changer yang  cukup banyak.  Kerjasama  yang  dilaksanakan antara  Bank  Indonesia  KPW  Bali  dengan Desa  Adat  Kuta  merupakan  kerjasama dalam bentuk pengawasan terhadap Money Changer dan penanganan masyarakat atau wisatawan  yang  dirugikan  oleh Money Changer yang  ilegal  yang  tertuang  dalam nota  kesepahaman  atau  MoU  bersama secara tertulis.
Selain itu, Bank Indonesia menerapkan standar  proses  pengaduan  masyarakat terkait money changer. Pengaduan masyarakat  menjadi  bagian  dari  upaya merespon keluhan-keluhan serta penanganan permasalahan terakait
pelanggaran  usaha money  changer di lapangan.  Masyarakat  yang  merasa dirugikan  dapat  melapor  melalui  berbagai media  yang  disediakan  Bank  Indonesia seperti hotline Layanan Pengaduan
Terpusat pada BICARA (6221) 131 , email resmi  pengaduan  Bank  Indonesia,  hingga melakukan  pengaduan  secara  online melalui formulir pada website www.bi.go.id .

## 4. Responsibilitas
Penerapan  aspek  responsibility  atau bentuk tanggung jawab kepada konsumen, Bank  Indonesia  telah  menerapkan  standar perlindungan  konsumen  atau  nasabah penukaran  valuta  asing  melalui Money Changer. Penyelenggara  badan  usaha
Money Canger diwajibkan untuk memastikan  bahwa  mereka  menerapkan prisnip  perlindungan  konsumen  atau nasabah Money  Changer dengan  tidak menyebarkan  informasi  data  pribadi nasabah yang telah diatur secara resmi pada peraturan terkait KUPVABB yaitu Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No 18/20/2016 terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
Bank  Indoensia  menerapkan  sanksi apabila terjadi pelanggaran kegiatan usaha transaksi jual beli valuta asing bukan bank atau Money  Changer sebagai  bentuk tanggungjawab penyelenggara atas pelenggaran  yang  dilakukan . Sanksi tersebut antara lain sanksi berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian sementara  serta  pencabutan  izin  yang dipertimbangkan  pada  beberapa  faktor antara  lain  faktor  tingkat  pelanggaran, aspek yang ditimbulkan kepada konsumen, serta faktor lain yang lebih berat

## 5. Akuntabilitas
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  atau transapransi  terhadap  konsumen  pada kegiatan transaksi penjualan dan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) diterapkan oleh Bank Indonesia melalui penyediaan sistem
terintegrasi  untuk  melakukan  pengecekan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain melalui fitur Kalkulator Kurs yang tersedia dan  dapat  diakses  secara  langsung  oleh masyarakat pada situs website milik Bank Indonesia www.bi.go.id . Penerapan akuntabilitas lain dalam pengawasan usaha penukaran  valuta  asing  lain  nya  yaitu kewajiban yang dibebankan Bank
Indonesia  kepada  badan  usaha  penukaran valuta asing untuk melaporkan setiap detail transaksi yang telah dilakukan.
Laporan  transaksi  tersebut  antara  lain Laporan  Berkala  dan  Laporan  Insidental. Untuk  laporan  yang  sifatnya  wajib  secara rutin  dilaporkan  setiap  periode  tertentu adalah  laporan  berkala.  Laporan  berkala sendiri  terdiri  dari  beberapa  laporan didalmnya  antara  lain  Laporan  Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Keuangan. Hal ini  berguna  untuk  memudahkan  Bank Indonesia  dalam  melakukan controlling terhadap  aktvitas  transaksi  penyelenggara KUPVABB dalam periode-periode tertentu.
Analisis m Hasil Temuan ii
1. Produktivitas Komponen produktivitas dalam
pelaksanaan kegiatan transaksi penukaran valuta asing bukan bank di Bali khususnya di Kabupaten Badung sudah dialksanakan dengan sangat baik, dalam bentuk kegiatan langsung  Bank  Indonesia  memiliki kegiatan  pelatihan  dan  sertifikasi  dalam bentuk seminar, lokakarya, dan workshop bagi  penyelenggara Money  Changer dengan  tujuan  dapat  memitigasi  dampak dan  kesalahan  dalam  penyenggaraan Money Changer. Selain itu aspek teknologi penunjang  yang  dimiliki  Bank  Indonesia dalam  melaksanakan  pengawasan  juga
sudah sangat baik ditunjukkan dari adanya sistem  LKPBUV2.    Keberadaan  sistem LKPBUV2  tersebut,  sangat  memudahkan Bank  Indonesia  dalam  melaksanakan kinerja  pengawasan  dengan  metode pengawasan  tidak  langsung  serta  dapat mengefisien  waktu  dalam  melaksanakan kinerja.

## 2. Kualitas Layanan
Dalam menerapkan pelayanan perizinan,  Bank  Indonesia  memiliki  alur yang  terstruktur  dan  sangat  ketat.  Selain itu,  dalam  melaksanakan  pelayanan perizinan,  Bank  Indonesia  menerapkan kebijakan  Studi  Kelayakan  Lokasi  Usaha sebagai  upaya  Bank  Indonesia  dalam melakukan filtrasi kepadatan tempat usaha. Sehingga apabila pada suatu daerah sudah terlalu banyak usaha Money Changer yang berdiri,  maka  Bank  Indonesia  tidak  akan menerbitkan  izin  yang  diajukan.  Layanan yang  berkualitas,  juga  ditunjukkan  Bank Indonesia  melalui  penerapan Standard
Operating Procedure (SOP) dan ketersediaan database informasi Money Changer yang  telah  memiliki  izin  secara resmi.
3. Responsivitas Aspek responsivitas sudah
menunjukkan  hasil  yang  baik  dengan adanya  kerjasama  konstruktif  dengan organisasi  di  tingkat  paling  fundamental yaitu  pemerintah  Desa  Adat  Kuta. Kerjasama  ini  dilakukan  sebagai  upaya merespon pengaduan masyarakat disekitar kuta  terkait  penipuan  penukaran money changer. Disamping itu, upaya mewujudkan pengaduan masyarakat yang responsif,  Bank  Indonesia  memiliki pengaduan  masyarakat  yang  variatif  dan jelas.  Hal  ini  menjadi  akses  kemudahan masyarakat  dalam  melaporkan  terjadinya
pelanggaran penyelenggaraan usaha money changer. Selain itu Bank Indonesia memiliki  alur  pengaduan  yang  terstruktur dan terarah. Adapaun kendala yang muncul dalam  mewjudkan  aspek  responsivitas tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat  terkait  ketersediaan  layanan pengaduan yang diberikan Bank Indonesia.

## 4. Responsibilitas
Merujuk  pada  indikator  responsibilty dari teori kinerja menurut Dwiyanto, Bank Indonesia telah menerapkan aspek
responsibilitas  dengan  sangat  jelas  dan berdasar  hukum  yang  kuat.  Sanksi  dan prinsip  perlindungan  atas  nasabah  yang diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia merupakan  bentuk  konsekuensi  atau tanggangjawab  yang  dibebankan  kepada penyelenggara  apabila  pada  pelaksanaan kegiatan usaha transaksi penukaran valuta asing terjadi pelanggaran atas ketidaksesuaian  dengan  aturan  yang diterapkan sehingga merugikan konsumen baik  kerugian  materil  maupun  kerugian imateril.

## 5. Akuntabilitas
Penerapan  akuntabilitas  pada  kinerja Bank  Indoensia  dalam  pengawasan  usaha money  changer di  Kabupaten  Badung sudah  cukup  optimal.  Hal  ini  ditunjukkan pada  transaparansi  yang  diterapkan  Bank Indoensia  baik  kepada  penyelenggara
KUPVABB, maupun keterbukaan penyelenggara KUPVABB
kepada masyarakat  ataupun  nasabah.  Akan  tetapi dalam  pelaksanaanya,  masih  ditemui beberapa kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, yakni pelaporan pada sistem LKPBUV2 yang tidak sesuai dengan kondisi  dilapangan  serta  dokuumen  dari waktu  yang  yang  lama  tidak  dapat ditemukan. Selain itu, masih terdapat usaha
money changer yang melewatkan keterbukaan informasi berupa penyampaian ciri-ciri  keaslian  uang  kepada  nasabah. Penyampaian informasi tersebut merupakan  salah  satu  penerapa  prinsip transparansi  dalam  melayani  nasabah penukaran  valuta  asing,  namun  seringkali dilewatkan  oleh  penyelenggara,  meskipun memang pada pelaksanaanya, minim terjadi kesalahan  penukaran  uang  kertas  asing palsu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan observasi dalam penelitian terkait Implementasi  Kebijakam  Bank  Indonesia dalam  pelaksanaan  pengawasan  kegiatan penukaran  valuta  asing  bukan  bank  di Kabupaten  Badung,    maka  penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  kinerja  Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha transaksi jual  beli  valuta  asing  bukan  bank  sudah terlaksana  dengan  cukup  baik.  Hal  ini dilihat  dari  beberapa  indikator  ukuran kinerja  oganisasi  yang  dikemukakan  oleh Dwiyanto  yang  merujuk  pada  indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas  dan  responsibilitas,  serta akuntabilitas kinerja.
Namun, dalam implementasi kebijakan suatu  organisasi  publik  tentu  saja  terdapat beberapa  kendala  dan  hambatan  dalam mewujudkan kinerja yang optimal.
Hambatan  tersebut  antara  lain  minimnya sosialisasi  berbasis  partisipasi  aktif  yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat  serta  minimnya  pengawasan secara langsung (onsite) baik berupa sidak ataupun penertiban usaha Money Changer.

## DAFTAR m PUSTAKA

## BUKU:
Achmad,  S. I Ruky.  2006. I Sistem Manajemen I Kinerja. PT L Gramedia Pustaka: Jakarta S
Atik L dan  Ratminto.  2005.  Manajemen n Pelayanan, disertai i dengan n
pengembangan  model l konseptual, penerapan  citizen’s  charter  dan standar pelayanan n minimal. Yogyakarta a : PustakaPelajar
Badan n Pusat  Statistik k .  2018. Statistik Indonesia n 2018 .  Jakarta s :  Badan PusatStatistik a .
Indra, s Bastian. z 2001. Kinerja a Sektor Publik .  Yogyakarta a :  Badan Penerbit PE l UGM Jim z
Keban, n Yeremias z .T,  Prof.,  Dr.,  SU I ., MURP I .  2014. Enam m Dimensi i Strategis  Administrasi s Publik . k Yogyakarta l : Gava Media I .
Miles a ,  B.  Mathew s dan  Michael L Huberman.  1992. Analisis s Data Kualitatif I Buku  Sumber I Tentang Metode I –  metode  Baru I . .  Jakarta: UIP I
Pitana, I. Gede I dan Gayatri, Putu. G. 2005. Sosiologi I Pariwisata .  Yogyakarta I : Andi I
Robbins,  Stephen.  P.  1996.  Perilaku Organisasi,  Terjemahan I Hadyana Pujaatmaka, Prenhallindo, Jakarta I .
Satorii, Djaman I ., Prof. Dr., M.A. dan Aan I KomariIah, Dr., M.Pd. 2014.
Metodologi I Penelitian  Kualitatif I . Bandung: i Alfabeta L
Siagian, I Sondang. I 2008.  Manajemen I Sumber Daya L Manusia. M Jakarta: A PT. Bumi S Aksara. I
Simamora, H Henry. S 2012.  Manajemen Sumber I Daya  Manusia. L Edisi  1.
Yogyakarta: J STIE M YKPN I
Yogyakarta L
Spradley l dan  Faisal h .1990. Format l – format  Penelitian s Sosial j .  Jakarta: i PT Rajawali j Press. l
Taufiqurokhman. n 2014. Kebijakan j Publik: i Pendelegasian  Tanggung j Jawab  Negara l Kepada  Presiden i selaku Penyelenggara j Pemerintahan. Jakarta: j
FISIP Universitas j Moestopo o Beragama i (Pers)
Tahir, M Arifin. 2015. Kebijakan k Publik & Transparansi j Penyelenggaraan Pemerintah l Daerah. Bandung i : Alfabeta m cv
Wibowo. o 2007.  Manajemen n Kinerja. Raja i Grafindo Persada s , Jakarta. z Winardi. l 2010. Manajemen nn Perilaku organisasi. j Edisi  Revisi j .  Jakarta  : Kencana. l
JURNAL :
Fadilah l ,  Farha n .  2017. Pengawasan l Perizinan  Bagi j Pelaku u usaha Money  Changer e Dari l Tindak Pidana  Pencucian i Uang. Fakultas s Hukum  Universitas j Hasanudin m Maskassar. j
Indrawati j , A.A a Sri. 2019. Perlindungan i h Hukum Terhadap i Konsumen Akibat i Kecurangan  Perusahaan j Money Changer i Tidak  Berizin  Dalam m Transaksi l Valuta  Asing  di i Kuta Bali. l Bagian  Hukum m Bisnis, l
Fakultas Hukum j Universitas Udayana j .
Wahyuniti l , Ivana as Bunga. 2020.
Implementasi j Penyerahan  Data h
Dokumen Nasabah Terhadap Pedagang  Valuta s Asing  Bukan j Bank (Studi j Kasus PT i Rasya Jaya l Sejahtera). Hukum l Bisnis, l Fakultas Hukum j Universitas Udayana l .

## PERATURAN:
Peraturan n Bank n Indonesia m Nomor m 18/2 0/PBI/2016 i Tentang g Kegiatan  Usaha a Penukaran Valuta s Asing Bukan j Bank.
ARTIKEL :
Badan i Pusat j Statistik Provinsi j Bali.
Dewata l ,  2019. l Berita.  Penipuan n Money Changer j Bali Rusak i Citra j Pariwisata. https://beriitadewata.com/peni puan-money-changer-balli-rusak- citra-pariwiisata/ .  Diakses  Pada  7
September 2020.
Iskana,  Febrina  Ratna.  2020. Bali  Masuk Jajaran  Destinasi  Wisata  Terbaik Dunia Tahun Ini. https://katadata.co.id/febrinaisk ana/berita/5f268dcfc7e29/bali-
masuk-jajaran-destinasi-wisata-
terbaik-dunia-tahun- ini#:~:text=Bali%20menempati% 20posisi%20keempat%20destinas i,%2C%20dan%20Crete%20(Yuna ni). Diakses Pada 7 September 2020 inewsBali.id.  2020.  Diawasi  Ketat  Pelaku
Usaha Money Changer Illegal di Kuta Bali Lari ke Ubud. https://bali.inews.id/berita/dia wasi-ketat-pelaku-usaha-money- changer-illegal-di-kuta-lari-ke- ubud/
Kristanto, Feri. 2020. Wilayah Badung Jadi Pusat  ‘Money  Changer’  di  Bali . https://bali.bisnis.com/read/20 170217/538/776268/wiilayah- badung-menjadii-pusat-moneiy- changer-di-balij- .  Diakses  Pada  7 September 2020.