Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB DI KECAMATAN TAMPAN
Muhammad Rio Andalas Tanjung 1 , Ardiansyah 2 , Silm Oktapani 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia rioandalas@gmail.com, ardiasyah@gmail.com, silm@unilak.ac.id
Naskah diterima: 27 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 22 Desember 2023

## Abstract
The purpose of this research is to explain the form of implementation, obstacles faced, and efforts to overcome obstacles in demolishing buildings that do not have building permits in Tampan District based on Regional Regulation Number 1 of 2010 concerning Building Permit  Levy.  The  research  method  used  is  a  sociological  research  method  on  legal effectiveness. Through observation techniques, structured interviews, questionnaires and literature review. Data analysis used qualitative analysis, and used deductive methods. There were 5 demolitions of buildings did not have building permits in Tampan District in 2019 and 7 in 2020 in Tampan District. Based on data from warning letters attached in 2019, there were 172 illegal buildings and 139 illegal buildings in 2020 that had not yet been followed up in Tampan District. The obstacle faced is the limited number of members of  the  relevant  department  so  that  they  cannot  carry  out  control  effectively  in  Tampan District. There is no agenda for controlling illegal buildings that do not have a permit in Tampan  District.  Efforts  that  need  to  be  made  are  scheduling  the  control  of  illegal buildings that do not have a permit in Tampan District, and even strict sanctions need to be  implemented  against  people  who  commit  violations.  It  is  necessary  to  increase  the number of relevant service personnel on duty in the Tampan District area, and provide legal outreach/counseling for the entire community.
Keywords: IMB, Demolition, Building
* Alamat korespondensi: Universitas Lancang Kuning E-mail: silm@unilak.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD  1945,  yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Pasal 18 ayat (1) dalam UUD NRI 1945 “bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintah  daerah  yang  diatur  dengan  undang-undang”.  Dalam sistem negara kesatuan (unitary state), hubungan antar level pemerintahan berlangsung secara inklusif (inklusif authority model) yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah tetap di kontrol oleh pemerintah pusat agar tercipta kesatuan negara.
Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  tentang  Bangunan  Gedung  (UU  Bangunan  Gedung).  Pengetahuan  mengenai  UU  Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam UU Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Diatur dalam UU Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2005  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pada Pasal 14 diatur lengkap tentang IMB. Begitu juga dalam Permendagri No 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 2.
Untuk  terciptanya  ketertiban  dan  keselarasan  pembangunan  tersebut,  maka  pemerintah  kota Pekanbaru telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Bahwa  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan memerlukan  penataan  kota  seperti  :  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian,  sehinnga  dapat mewujudkan tata ruang kota secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.
Tujuan  dari  Peraturan  Daerah  tersebut  adalah  agar  pembangunan  yang  dilaksanakan  dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, dengan adanya peraturan daerah tersebut juga merupakan  sebagai  salah  satu  hasil  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kota  Pekanbaru,  Dalam  bentuk pembayaran retribusi perizinan yang harus dibayar oleh masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan  baik  itu  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  maupun  perizinan  lainnya.  Sehingga  melalui Peraturan  Daerah  tersebut  akan  memberikan  kontribusi  bagi  kemajuan  kota  Pekanbaru  dimasa mendatang.
Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah- masalah akibat kegiatan usaha.  Adanya IMB berfungsi supaya pemerintah dapat mengontrol dalam rangka  pendataan  fisik  kota  sebagai  dasar  yang  sangat  penting  bagi  perencanaaan,  pengawasan  dan penertiban  pembangunan  kota  yang  terarah  dan  sangat  bermanfaat  bagi  pemilik  bangunan  karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik  bangunan  untuk  suatu  keperluan,  antara  lain  pemindahan  hak  bangunan  kepada  pihak  lain (seperti  jual  beli,  pewarisan,penghibahan  dan  sebagainya)  untuk  mencegah  tindakan  penertiban  jika tidak memiliki IMB.
Sedangan  koordinasi  dengan  pihak  kecamatan  dilakukan  hanya  pada  bangunan  yang  sifatnya memberikan dampak pada masyarakat serta lingkungan seperti pabrik atau industri dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi dari Kecamatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPM-PTSP)  Kota  Pekanbaru  tidak  memberikan  pelimpahan  wewenang  kepada  Kecamatan Secara khusus mengenai pengawasan izin mendirikan bangunan. Kecamatan diperbolehkan melakukan pemantauan di daerahnya masing - masing dalam kegiatan mendirikan bangunan serta Kecamatan harus melakukan perumusan atau pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)  Kota  Pekanbaru  terhadap  pemantauan  mendirikan  bangunan  yang  bermasalah didaerahnya.
Faktor terjadinya pengawasan ataupun pemantauan mendirikan bagunan oleh Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPM-PTSP)  Kota  Pekanbaru  dikarenakan  pesatnya  laju perkembangan  pembangunan  yang  terjadi  di  kota  Pekanbaru  ini.  Dapat  dilihat  dengan  banyaknya bangunan  yang  baru  mulai  didirikan  baik  itu  berbentuk  rumah  tempat  tinggal,  rumah  toko,  kantor, gedung  maupun  yang  lainnya.  Salah  satu  daerah  atau  kecamatan  yang  mengalami  pesatnya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perkembangan  pembangunan  dikota  Pekanbaru  berada  di  Kecamatan  Tampan,  Kecamatan  Tampan dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Riau,  pada  tanggal  20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.
Pesatnya  pertumbuhan  pembangunan  di  kecamatan  Tampan  dikarenakan  kecamatan  Tampan merupakan  salah  satu  kecamatan  terluas  dibanding  dengan  kecamatan  lain  yang  berada  dikota Pekanbaru,  dengan  luas  wilayah  lebih  kurang  4.872  km2  (Profil  KecamatanTampan  2021).    Yang memiliki  9  kelurahan  yaitu  :  Kelurahan  Delima,  Kelurahan  Tuah  Karya,  Kelurahan  Simpang  Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Sialang Mungu, dan Kelurahan Tobek Gadang.
Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan secara langsung dari pihak Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayaan  Terpadu  Satu  Pintu  pada  bagian  perizinan,  mengatakan  bahwa  masih  adanya pelanggaran  yang  dijumpai  atau  terjadi  dalam  perizinan  mendirikan  bangunan,  seperti  :  masih  ada bangunan yang belum memiliki IMB atau pelaku masyarakat mendirikan bangunan terlebih dahulu baru melakukan  pengurusan  Izin  Mendirikan  Bangunan,  pelanggaran  garis  sepadan  bangunan  (GSB), pelanggaran  tidak  menyertakan  sumur  resapan  dalam  mendirikan  bangunan,  perubahan  desain bangunan  yang  biasa  terjadi  pada  bangunan  hotel  atau  mall,  pelanggaran  ukuran  bangunan,  dan pelanggaran pemanfaatan peruntukan wilayah.
Dalam  pengaturan  pemanfaatan  ruang  dan  bangunan  melalui  penyelenggaraan  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung, Kota Pekanbaru dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu sebagai berikut. Pertama, keterlibatan jasa perantara dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  gedung,  menimbulkan  adanya  keterbatasan  komunikasi  dan  pelayanan  antara  pemohon  dan pemerintah. Kedua, lemahnya partisipasi masyarakat pemilik bangunan gedung di kawasan hunian non- tertata dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Ketiga, pendirian bangunan gedung dilakukan  sebelum  kelengkapan  dokumen  permohonan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  gedung terpenuhi.  Keempat,  kegiatan  sosialisasi  terkait  penyelenggaraan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) gedung di Kota Pekanbaru belum diselenggarakan secara efektif.
Kelima,  terjadi  ketidaksesuaian  fungsi  pasca  pengajuan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) gedung, dan munculnya alih fungsi dalam peruntukkan dan pemanfaatan bangunan gedung. Keenam, kegiatan  pengawasan  dalam  penyelenggaraan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  gedung  di  Kota Pekanbaru  belum  dilakukan  secara  optimal.  Ketujuh,  pengendalian  terhadap  pelanggaran penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara optimal.  Beberapa  penerima  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelenggaraan  Pembangunan  Bangunan (SP4B),  melakukan  penghentian  pembangunan  secara  mandiri  dengan  melakukan  pembongkaran bagian bangunan yang diindikasikan tidak sesuai peraturan (melanggar).
Melalui  pemaparan  permasalahan  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  sejumlah kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  gedung  di  Kota Pekanbaru.  Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  membahas mengenai Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian Sosiologis (Observational Research) ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat  hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  suatu  lingkungan masyarakat.  Dikarenakan  dalam  penelitian  ini  ialah  meneliti  orang  dalam  hubungan  hidup  di masyarakat  maka  metode  penelitian  hukum  empiris  dapat  juga  dikatakan  sebagai  penelitian  hukum sosiologis.
Penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Lokasi penelitian dilakukan pada daerah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Objek  yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah,  Kepala  Dinas  DPM-PTSP  Kota  Pekanbaru,  Kasat POLPP Kota Pekanbaru, Camat Tampan, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Masyarakat yang tidak memiliki IMB. Teknik yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada secara keseluruhan dan metode random
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(random  sampling),  yaitu  menetapkan  sejumlah  sampel  yang  mewakili  jumlah  populasi  yang  ada, kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.
Berdasarkan jenis dan bentuk data yang diperlukan dalam penelitian adalah data premier, data sekunder, data tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara terhadap hal yang akan diteliti). Data Sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  bukti-bukti  yanag  berhubungan  dengan  hal  yang  akan  diteliti.  Data Tersier adalah data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data  primer  dan  sekunder  seperti  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  artikel-artikel,  Majalah  Hukum, jurnal-jurnal dan lain sebagainya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  observasi,  wawancara,  dan  kajian pustaka.  Peneliti  turun  langsung  kelapangan  untuk  mengamati  fenomena  yang  ada  dan  melakukan wawancara  dengan  teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  suatu  wawancara  yang  masih mempertahankan adanya unsur kebebasan tetapi unsur tersebut di kontrol oleh suatu pedoman yang bersifat  sederhana  yang  berupa  catatan  mengenai  pokok-pokok  masalah  yang  dibahas.  Penulis  juga menggunakan  kajian  pustaka  sebagai  teknik  pengumpulan  datanya  dengan  melakukan  telaah  dan pembahasan  secara  teoritif  terhadap  objek  kajian  penelian  terkait  dengan  membandingkanya  dari berbagai pendapat ahli yang berkaitan.
Penulis  menganalisis  data    secara  kualitatif,  artinya  data  diolah  dan  disajikan  dalam  bentuk kalimat yang jelas dan terperinci, kemudian dianalisis dengan memperhatikan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan sarjana. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak  semata-mata  bertujuan  mengungkapkan  metode  kebenaran  saja  tetapi  juga  bertujuan  untuk memahami gejala-gejala yang terjadi.
Pada  penarikan  kesimpulan  dilakukan  menggunakan  logika  deduktif,  yaitu  suatu  pedoman pengambilan  keputusan  dari  pernyataan  atahu  dalil  yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  kasus  yang bersifat khusus.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pembongkaran  bangunan  yang  tidak  memiliki  IMB  di  Kecamatan  Tampan Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan yaitu memerlukan peran dari berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :
1. Peran Dinas DPM-PTSP
Dalam hal ini Dinas DPM-PTSP melakukan upaya penertiban melalui jalan Pembongkaran Bangunan Liar yaitu dengan melakukan Tertib tata ruang dan Tertib bangunan. Selain itu Dinas DPM-PTSP menyiapkan perangkat-perangkat dasar pendukung kegiatan penertiban ruang dan bangunan. Perangkat yang dimaksud adalah kebijakan tata ruang dan bangunan, kebijakan teknis perizinan  serta  pengadaan  sistem  informasi  perencanaan  tata  ruang  yang  akan  menjadi  dasar pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang secara terpadu.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau Dalam hal ini sebagai tahapan pertama dalam penertiban bangunan liar, pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terlebih  dahulu terhadap masyarakat penghuni bangunan liar.  Sosialisali  disini  dilakukan  tujuannya  untuk  menyampaikan  kepada  masyarakat bahwasannya  daerah  mereka  akan  dilakukan  penertiban  dan  untuk  menyampaikan  akan kesadaran tempat tinggal mereka yang berada didaerah median jalan yang merupakan tanah milik pemerintah.
Setelah  tahapan  sosialisasi,  tahapan  kedua  yang  dilakukan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja adalah mendata nama beserta alamat masyarakat. Pendataan merupakan salah satu tahapan dari penertiban bangunan liar guna mengetahui jumlah personildan alat berat yang dapat diturunkan dalam penertiban tersebut.
Setelah itu tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat. Dalam  penertiban  ini  surat  himbauan  ataupun  surat  peringatan  diberikan  sebanyak  tiga  kali. Apabila surat himbauan ketiga tidak juga diacuhkan oleh masyarakat penghuni bangunan liar, maka akan ditertibkan secara paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja
Setelah  semua  tahapan  selesai,  mulai  dari  tahap  sosialisasi,  pendataan  dan  himbauan selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  satuan  polisi  pamong  praja  adalah  tahap  penertiban.  Tahap penertiban  merupakan  bagian  inti  dari  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  masalah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bangunan liar ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan yaitu Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan bangunan liar tersebut dalam hal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
a) Karena  berdasarkan  data  2  (dua)  tahun  yaitu  tahun  2019  dan  2017  dimana  tahun  2019  ada melakukan 5 kali pembongkaran dan 7 kali pada tahun 2020. Berdasarkan data surat teguran yang sudadilampirkan pada tahun 2019 sebanyak 172 bangunan liar dan 139 bangunan liar pada tahun 2020 yang masih belum dalam proses untuk ditindaklanjuti.
b) Pihak masyarakat masih tetap melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut walaupun petugas telah melakukan upaya preventif maupun refresif.
c) Pihak  Satpol  PP  Kota  Pekanbaru  belum  melakukan  penertiban  secara  menyeluruh  terhadap bangunan Liar yang tidak memiliki IMB Kendala dalam Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan yaitu sebagai berikut:
1. Dinas DPM-PTSP
a) Prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis belum baku sehingga masih sering mengalami perubahan
b) Keterbatasan fasilitas dan tenaga lapangan untuk tinjauan lokasi
c) Gambar Peta Orientasi dan lokasi pada gambar rencana bangunan kurang /tidak jelas
d) Pengisian blangko oleh pemohon masih sering salah atau tidak lengkap
e) SIBP sulit ditemui, terutama yang tidak pernah berkoordinasi 92 dengan Dinas Tata Kota
f) Gambar rencana tata ruang dan bentuk bangunan masing-masing peruntukan (rumah tempat tinggal,  rumah  toko,  toko)  belum  memiliki  pedoman  baku.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum adanya rencana detail tata ruang kota (RDTRK) Pekanbaru yang seharusnya menjadi payung hukum dan teknis bagi pemberian izin bangunan.
g) Pemberian  Izin  Penggunaan  Bangunan  sering  menemui  kendala  dalam  hal  jenis  perubahan fungsi. Dalam Perda Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 telah ditetapkan jenis-jenis perubahan fungsi bangunan yang diizinkan. Pada kenyataannya banyak permohonan izin perubahan yang tidak tercantum di dalam perda.
h) Kurang  terpantaunya  perubahan  fungsi  bangunan  yang  terjadi  di  wilayah  Kota  Pekanbaru karena keterbatasan pengawasan dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengurus IPB jika mereka merubah fungsi bangunan.
i) Pemberian  ISB  masih  menemui  kendala  karena  kurangnya  sosialisasi  mengenai  keharusan mengurus bagi masyarakat yang menyewakanbangunan miliknya.
Hambatan yang dihadapi oleh Masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain:
a) Biaya  pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Bangunan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru tidak jelas
b) Daftar  harga  pengurusan  IMB  sama  sekali  tidak  ada  dimading,  kurangnya  sosialisasi  pihak pengurus terhadap masyarakat.
c) Prosesnya yang sulit dan masyarakat menganggap tidak begitu perlu. 1
2. Satuan Polisi Pamong Praja
a) Faktor Internal
Faktor-faktor  internal  yang  menjadi  kendala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menertibkan bangunan liar di Kecamatan Tampan diantaranya adalah kekurangan personil-Personil Satuan Polisi Pamong  Praja  Kota  Pekanbaru  sebenarnya  sudah  memadai,  tetapi  ketika  ada  kegiatan  tertentu  pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.
b) Faktor  Eksternal  Faktor  eksternal  yang  menjadi  kendala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Tampan diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 1 tahun 2010
1 Wawancara dengan Bapak Mustami Selaku Masyarakat yang memiliki bangunan Liar Pada Hari SeninTanggal 24 Mei 2021Pukul 12.00 wib di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c) Selain  itu  kurangnya  taraf  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat  kecamatan  tampan berkaitan  dengan  kesadaran  mengajukan  permohonan  imb,    rendahnya  kepatuhan  hukum masyarakat berdasarkan analisis kasus – kasus dan fakta – fakta yang diperoleh dilapangan.
Berdasarkan  kendala  serta  hambatan  diatas  maka  Strategi  yang  telah  dilakukan  dalam  rangka peningkatan kinerja pelayanan izin mendirikan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut 2 : 1. Dinas DPM-PTSP
a) Menghubungi  pemegang  SIBP  sebagai  penanggung  jawab  gambar  rencana,  dan pemohon untuk:
- Melengkapi gambar / persyaratan lainnya yansg belum lengkap
- Meninjau lokasi bersama-sama dengan tim lapangan
b) Melakukan koordinasi antara kasi-kasi yang ada di Sub Dinas PerizinanTata Ruang dan Bangunan.  Apabilan  perlu,  koordinasi  dan  laporandilakukan  dengan  kepala  sub  dinas dan kepala dinas.
c) Apabila  tindakan  pada  nomor  1  diatas  sulit  dilakukan  (artinya  pemegang  SIBP  dan pemohon tidak dapat dihubungi), maka tim lapangan langsung meninjau lokasi, untuk kemudian hasil tinjauan di lapangan dilaporkan kepada kepala dinas
2. Satuan Polisi Pamong Praja
a) Perlu adanya penjadwalan penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kota Pekanbaru,  bahkan  pelu  diterapkan  sanksi  yang  tegas  terhadap  masyarakat  yang melakukan pelanggaran.
b) Perlu menambah jumlah personil Satpol PP Kota Pekanbaru terutama yang bertugas di daerah Kecamatan Tampan, menimbang Populasi masyarakat yang sangat banyak yang diakibatkatkan migrasi dari daerah lain sehingga memerlukan tempat tinggal baru.
Sosialisasi/ penyuluhan hukum bagi seluruh masyarakat yang memiliki bangunan liar yang tidak memiliki  IMB  di  Kota  Pekanbaru  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  mereka  dengan  harapan kemudian  bahwa  jumlah  pelanggaran  bangunan  liar  yang  tidak  memiliki  IMB  di  Kota  Pekanbaru tersebut dapat diminimalisir.

## IV. KESIMPULAN
Pelaksanaan  Pembongkaran  Bangunan  Yang  Tidak  Memiliki  IMB  di  Kecamatan  Tampan Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan sebagai berikut:
a) Karena  berdasarkan  data  2  (dua)  tahun  yaitu  tahun  2019  dan  2017  dimana  tahun  2019  ada melakukan 5 kali pembongkaran dan 7 kali pada tahun 2020 di Kecamatan Tampan. Berdasarkan data surat teguran yang sudah dilampirkan pada tahun 2019 sebanyak 172 bangunan liar dan 139 bangunan liar pada tahun 2020 yang masih belum dalam proses untuk ditindaklanjuti di Kecamatan Tampan.
b) Pihak masyarakat masih tetap melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut walaupun petugas telah melakukan upaya preventif maupun refresif.
c) Pihak  Dinas  DPM-PTSP  dan  Satpol  PP  Kota  Pekanbaru  belum  melakukan  penertiban  secara menyeluruh terhadap bangunan Liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan. Kendala  terhadap  Pelaksanaan  Pembongkaran  Bangunan  Yang  Tidak  Memiliki  IMB  di Kecamatan  Tampan  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:
a) Terbatasnya  jumlah  anggota  Dinas  DPM-PTSP  dan  Satpol  PP  Kota  Pekanbaru  sehingga  tidak dapat melakukan penertiban secara menyeluruh dan rutin di Kecamatan Tampan.
b) Tidak diagendakannya penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan oleh Dinas DPM-PTSP dan Satpol PP Kota Pekanbaru.
c) Masih  adanya  masyarakat  yang  tetap  membangunan  tanpa  IMB  ditempat  yang  aksesnya  susah dijangkau petugas di Kecamatan Tampan.
2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Jamil Selaku Kepala Dinas DMP-TSP Kota Pekanbaru Pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.00 di Kantor Dinas DMP-TSP Kota Pekanbaru
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Upaya  menghadapai  kendala  dalam  Pelaksanaan  Pembongkaran  Bangunan  Yang  Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:
a) Perlu  adanya  penjadwalan  penertiban  bangunan  liar  yang  tidak  memiliki  IMB  di  Kecamatan Tampan,  bahkan  pelu  diterapkan  sanksi  yang  tegas  terhadap  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran.
b) Perlu menambah jumlah personil Dinas DPM-PTSP dan Satpol PP Kota Pekanbaru terutama yang bertugas di daerah Kecamatan Tampan, menimbang Populasi masyarakat yang sangat banyak yang diakibatkatkan migrasi dari daerah lain sehingga memerlukan tempat tinggal baru.
c) Sosialisasi/ penyuluhan hukum bagi seluruh masyarakat yang memiliki bangunan liar yang tidak memiliki  IMB  di  Kecamatan  Tampan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  mereka  dengan harapan  kemudian  bahwa  jumlah  pelanggaran  bangunan  liar  yang  tidak  memiliki  IMB  di Kecamatan Tampan tersebut dapat diminimalisir.

## REFERENSI
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan Cet.I I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Agus  Yudha  Hernoko,  2010, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersil , Jakarta: Kencana.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta:Sinar Grafika,2009). Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27. Beni Ahmad Saebani. 2015. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustaka setia. Devina, Mahmudah (2023) Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan (Studi pada Karyawan Marketing dan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro) . Diploma thesis, Uin Raden Intan Lampung.
Djumadi, Perjanjian Kerja , (Jakarta: Cetakan ke-2, Sinar Grafika,2006),hlm.7-11. Edy Sutrisno Sidabatur, Pedoman Penyelesaian PHK (Tangerang: PT.Energitama book),hlm.2. Edytus Adisu, 2008, Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang lembur, Gail Sundulan, Insentif Bonus. THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat , Jakarta: Forum Sahabat. Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ham,  (Journal.uir.a.id:  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau). Vol. 1 No. 2 (2017), hlm 111-222 https://lbhsembada.id/perubahan-pasal-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan- di-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/ diakses pada 2 Desember 2022, pukul 17.20 WIB).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013 (diakses pada 2 Desember 2022, pukul 17.16 WIB). https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt- lt633d69d5af385/?page=2 , Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 Imam  Soepomo,  1968, Hukum  Perburuhan  Bagian  Pertama  Hubungan  Kerja ,  Jakarta:  PPAKRI Bhayangkara.
Ines Age Santika, et.al., Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia , Private Law Edisi 07 Januari – Juni 2015, hlm. 57.
Islami, Anjar Dewi and, Diana Setiawati, S.H., LLM. (2023) Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Analisis Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  Di  PT.  Delapan  Empat  Sakti) .  Skripsi  thesis,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2013.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2014).
Lalu Husni. 2018. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, halaman 11.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Malcolm Sargeant dan David Lewis, 2010, Employment Law , London: Pearson Education Limited. Mariam Darus Badrulzaman, 1995, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Maryono Makoni, Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerja , Jurnal Hukum IndonesiaVol. 2 No. 1 (2023), hlm 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya:Bina Ilmu,1990). A. Qiram Syamsudin Meliala, 2001, Hukum Perjanjian , Yogyakarta: Mandar Maju. R. Abdoel Djamal. 2016. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
Said Aneke, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTt) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan , Lex Privatum Vol. IX/No. 6/Mei/2021, hlm 130
Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu hukum , Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. Sentosa  Sembiring, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia  Tentang Ketenagakerjaan , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005).
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press. Soeroso.  2014. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Sinar  Grafika,  halaman  27.Sudikno  Mertokusumo. 2016. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 92. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UUD NKRI Tahun 1945
Wawancara  dengan  Bpk.Dwi  Pramono  yang  menjabat  sebagai  Manager  di  PT.  Thania  Indo  Jaya Semarang, pada tgl. 13 Juni 2023.
Yayuk  Sugiarti,  asri  wijayanti, Keabsahan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Karena  Force  Majeur  Di Masa Pandemi Covid-19 , Juatitia Jurnal Hukum, Vol 4, No 2 (2020), hlm 250
Yunus Shamad, 1995, Hubungan Industrial di Indonesia , Jakarta: PT. Bina Sumberdaya Manusia.