## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

## Oleh: Dody Suryandi 1)
Nike Hutabarat 2)
dan Hartono Pamungkas 3) UniversitasDarmaAgung, Medan 1,2,3)
E-mail: dody.suryandi.ac@gmail.com 1)
nikeardina14041993@gmail.com 2)
dan hartonopamungkas123@gmail.com , 3)

## ABSTRACT
Every child who is a victim in a crime of sexual violence or rape, at the trial stage the child victim  must  be  a  witness.  The  victim  must  repeat  the  story  or  incident  that  he  experienced before the panel of judges, prosecutors of the defendant's lawyer and the defendant himself. The victim must not be positioned in a depressed state, both physically and psychologically. When the victim becomes a witness, the victim is treated as well as possible, in the sense that he must not be feared by outsiders both psychologically and psychologically.
Keyword: Penalty, Sexual Assault, Child

## ABSTRAK
Setiap anak yang menjadi korban dalam kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan, pada tahap  persidangan  korban  anak  harus  menjadi  saksi.  Korban  harus  mengulangi  cerita  atau kejadian  yang  dia  alami  di  hadapan  majelis  hakim,  jaksa  penuntut  dan  terdakwa  sendiri. Korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika korban menjadi saksi, korban diperlakukan sebaik mungkin, dalam arti bahwa ia tidak perlu ditakuti oleh orang luar baik secara psikologis maupun psikologis.
Kata kunci: Penalti, Penyerangan Seksual, Anak

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  kekerasan seksual  pada  anak  juga  dilakukan  dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum  pelaku  lalu  sudah  dapat dianggap  memberikan  keadilan  pada korban  tetapi  juga  perlu  memberikan pengertian  tentang  bagaimana  sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah  anak-anak  menjadi  korban pelecehan  seksual,  antara  lain:  lingkungan keluarga, Lingkungan Sekolah, Pemerintah.  Adapun  yang  menjadi  pokok permasalahan adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak  di Indonesia  ditinjau  dari  Undang-Undang No.35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana  terhadap Tindak  Pidana  Kekerasan
Seksual  terhadap  Anak  menurut  Undang- Undang  No.35  Tahun  2014  tentang
Perlindungan Anak,
Bagaimana
Pertimbangan  Hukum  Hakim  terhadap Putusan 3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Cabul  merupakan  perbuatan  yang menjurus  ke  arah  perbuatan  seksual  atau dapat  berupa  perkataan  dan  gambar  yang mengarah  pada  seksual  yang  dilakukan untuk  meraih  kepuasan  diri  diluar  ikatan perkawinan.
Pelecehan seksual merupakan istilah dalam masyarakat untuk menggambarkan  suatu  tindak  kekerasan secara seksual, sedangkan di dalam hokum istilah pelecehan seksual jarang digunakan karena lebihm  enggun akan  istilah kekerasan  seksual  kecuali  dalam  Undang- Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  yang  menyebutkan  adanya istilah pelecehan seksual.
Delik  kesusilaan  terhadap  anak-anak di  dalam  KUH  Pidanaakan  di  bedakan menjadi 2 yaitu :
a. Persetubuhan b. PerbuatanCabul
Perbuatan  cabul  pada  anak  bisa diorientasikan  juga  dengan  kegiatan- kegiatan  seksual  yang  verbal  dan  non verbal, seperti memegang bagian kemaluan  seseorang,  ajakan  berhubungan seksual yang tidak dikehendaki korban dan ada unsur pemaksaan didalamnya.
Perbuatan  cabul  sendiri  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdiri dari perbuatan cabul pada orang yang telah dewasa,  anak-anak  dan  pada  yang  sejenis, perbuatan  cabul  pada  orang  dewasa  diatur dalam  Pasal  281,  282,  283,  283  bis,  284 dan 286.
Perbuatan  cabul  pada  anak-anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291  sedangkan  perbuatan  cabul  pada sesama  jenis  diatur  dalam  pasal  292  dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukan  bahwa  perbuatan  pelecehan seksual  yang  masuk  katagori  perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara laki- laki  dan  perempuan  saja  akan  tetapi  juga terhadap yang sejenis.
Sanksi  hukuman  terhadap  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang masih  di  bawah  umur  telah  diatur  sendiri di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  Perlindungan Anak  Nomor  23  Tahun  2002  Pasal  81 Butir (1), (2), (3).
Pemberian sanksi hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jerabagi pelaku.
Ada 4 masalah anak yaitu :
1) Kekerasan pada mental,
2) Kekerasan pada jasmani,
3) Kekerasan di sekolah, dan
4) Kekerasan pada seksual

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif,  yaitu  Penelitian  Hukum  yang dilakukan  dengan  carameneliti  bahan pustaka atau data sekunder, bempa hokum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.
4. HASIL dan PEMBAHASAN
a. Pengaturan Hukum Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap  Anak  Di  Indonesia Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Persetubuhan  dalam  Buku  II  Bab XIV  KUH  Pidana  tentang  Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan  dengan  seksualitas  yang  dapat dilakukan  terhadap  laki-laki  ataupun perempuan.  Persetubuhan  dibagi  menjadi beberapa macam yaitu :
1. Persetubuhan  dengan  paksaan  diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
2. Persetubuhan  tanpa  paksaan  diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
3. Persetubuhan  terhadap  anak  diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana. Pelecehan  seksual  pada  anak  tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  saja  tetapi  juga  diatur dalam  peraturan  yang  lebih  khusus  yaitu diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak pada  Pasal  81  dan  82  yang  menyebutkan bahwa  :  hukuman  bagi  pelaku  kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal  15  tahun  penjara  serta  denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah, sedangkan  hukuman  lainnya  menurut KUHP  pasal  287  dan  292  menyebutkan bahwa  masa  hukuman  terhadap  pelaku pencabulan  terhadap  anak  maksimal  9 tahun  (pasal  287)  dan  maksimal  5  tahun (pasal  292)  hal  ini  menunjukan  bahwa  53 undang-undang perlindungan anak sebagai lex  specialis memberikan  ancaman  yang lebih  besar  dibanding  dengan  yang  diatur dalam KUHP.
Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini:
Setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 76C yang berbunyi :
1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan  kekerasan  terhadap anak.  Dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
6  (enam)  bulan  dan/atau  denda paling  banyak  Rp  72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam  hal  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  luka berat,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam  hal  anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  mati, maka  pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dalam  Pasal  80  ayat  (4)  Undang-
Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  juga  mengatur  secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu:
Pidanaditambah  1/3  (sepertiga)  dari ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan  penganiayaan  tersebut  adalah orang  tuanya.  Adapun  kewajiban  dan tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak,  ditegaskan  dalam  Pasal  21  sampai Pasal  25  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab. Bentuk  perlindungan  anak  yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang
Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang  sudah  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Dalam  KUHP terdapat  beberapa  pasal  yang  memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan  dengan  pemberian  hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.
Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:
1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan  cabul  diatur  dalam Pasal  289,  Pasal  292,  Pasal  293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.
Jadi  bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  KUHP  bagi  anak  terhadap kekerasan
seksual merupakan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku,  bukanlah  pertanggung  jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara  langsung  dan  konkret,  tetapi  lebih tertuju  pada  pertanggungjawaban  yang bersifat pribadi/individual.
Berikutnya  dalam  Undang-Undang No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  juga  memberikan perlindungan  bagi  anak  yang  diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian  perlindungan  khusus  bagi  hak- hak  anak  dari  berbagai  macam  kekerasan dalam  hal  ini  tindak  kekerasan  seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 UndangUndang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
“Setiap  Anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan” dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan ;
e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
f. Kejahatan seksual. Bentuk-  bentuk  penegakah  hukum terhadap tindak pidana p seksual pada anak dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah  dijelaskan  bahwa  tindak  pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan  yang  bagi  pelakunya  harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan  tujuannya  agar  dengan  dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.
b. Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap  PelakuTindak  Pidana Kekerasan SeksualTerhadap Anak
Pasal 81 berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain Pasal 82 berbunyi :
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancama kekerasan,  memaksa,  melakukan,  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan  perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  merupakan  masalah  yang sangat  serius.  Kekerasan  seksual  terhadap anak  tidak  hanya  akan  menimbulkan dampak  yang  secara  fisik  tetapi  juga dampak secara mental.
Dampak secara fisik tidak membutuhkan  waktu  yang  terlalu  lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun- tahun  agar  dapat  pulih  seperti  sediakala. Bahkan, ada juga  yang sampai mengalami masalah  kejiwaan  atau  depresibahkan
sampai  memutuskan  bunuh  diri  dikarena tidak  kuat  menahan  penderitaan  dan  rasa maluakibat pelecehan seksual yang dialaminya.
Sistem  Peradilan  Pidana  adalah sistem  yang  dibuat  untuk  menanggulangi masalah-masalah  kejahatan  yang  dapat mengganggu  ketertiban  dan  mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat.
Bahwa  kata  system  menunjukkan adanya  suatu  kesan  dari  objek  yang komplekslainny  adan  berjalan  dari  awal sampai  akhir,  oleh  karena  itu  dalam mewujudkan  tujuan  system  tersebut  ada empatinstansi yang terkaityaitu Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan.
Keempat  komponen  tersebut  harus bekerjasama  secara  terpadu.  Berproses secara  terpadu  artinya  keempat  sub sistemini berkerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.
Polisi  selaku  penyidik  melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan,  penahanan,  penggeledahan dan penyitaan. Jaksaselaku penuntutumum melakukan  penuntutan  berdasarkan  hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik.  Hakim  atas  dasar  dakwaan penuntutumum mengadili dalam persidangan.
Setiap  anak  yang  menjadi  korban dalam  tindak  pidana  kekerasan  seksual atau  perkosaan,  pada  tahap  persidangan anak  yang  menjadi  korban  tersebut  harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita  atau  kejadian  yang  telah  dialaminya dihadapan  majelis  hakim,  jaksa  dari pengacara  terdakwa  serta  terdakwa  itu sendiri.  Si  korban  tidak  boleh  diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya.
Pada  saat  korban  menjadi  saksi, korban  tersebut  diperlakukan  dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti  oleh  pihak  luar  baik  psikologis maupun psikisnya.
Ketika  korban  itu  berangkat  ke Pengadilan,  apabila  ada  upaya  melakukan intimidasi  terhadap  pihak  korban  maupun keluarga  korban.  Korban  ditempatkan diruangan  tersendiri,  yang  nantinya  tidak boleh  ada  pihak-pihak  yang  menakutiatau melakukan  intimidasi  kepada  korban, bilamana  perlu  ada  pengawasan  dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.
c. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor 3551/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan di pertimbangkan  apakah  terdakwa  terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  yang  di  dakwaan  jaksa penuntut umum.
Menimbang  bahwa  terdakwa  di hadirkan  di  persidangan  berdasarkan  surat dakwaan  penuntut  umum  disusun  secara alternatif, Kesatu didakwa melanggar pasal 81  ayat  (1)  Jo  pasal  76D  Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,  Kedua  melanggar  pasal  81  ayat  (2) Jo  pasal  76D  Undang-Undang  RI  no.35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak, Ketiga  pasal  82  ayat  (1)  Jo  pasal  76E Undang-Undang  RI  no.35  Tahun  2014 tentang perlindungan anak.
Menimbang  bahwa  oleh  karena dakwaan  penuntut  umum  disusun  secara alternatif  maka  majelis  hakim  langsung memilih  dakwaan  yang  paling  sesuai dengan  perbuatan  terdakwa  berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan  dan  menurut  majelis  hakim dakwaan  yang  paling  sesuai  dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Ketiga  melanggar  pasal  82  ayat  (1)  Jo pasal  76E  Undang-Undang  RI  no.35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak yang unsur-unsur nya :
a) Setiap orang
b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu mulsihat,
serangkain kebohongan atau
membujuk  anak  untuk  melakukan atau  membiarkan  perbuatan  cabul dengan nya atau dengan orang lain. Mengenai  Unsur  Setiap  Orang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  setiap  orang  dalam  perkara  ini adalah  siapa  saja  selaku  manusia  sebagai subjek  hukum  yang  di  dakwa  melakukan suatu  tindak  pidana  tanpa  terkecuali  diri terdakwa Julkarnaen Batubara Alias DEKOK  yang  dituntut  serta  diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Menimbang  bahwa  yang  dengan diajukan  nya  terdakwa  ke  persidangan dalam  perkara  ini  identitas  nya  sebagai mana  tercantum  secara  jelas  dan  lengkap dalam  surat  dakwaan  penuntut  umum,  hal mana  telah  dibenarkan  saksi-saksi  dan terdakwa dan selama persidangan terdakwa  dapat  menjawab  secara  baik  dan lancar  atas  pertanyaan  yang  diajukan kepadanya,  sehingga  orang  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dalam  dakwaan  penuntut  umum  tidak keliru  diajukan  ke  persidangan  dan terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban  atas  perbuatannya, maka  dengan  demikian  unsur  setiap  orang telah terpenuhi.
Hal-Hal  Yang  Diperhatikan  Dalam Pertimbangan  Halam  Dalam  Putusan PerkaraNomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MD N. Selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan  dan  memberatkan  terdakwa, hakim  juga  mempertimbangkan  hal  yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesalahan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan.  Dalam  kasus  ini  jelas  bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, oleh karena itu terpenuhilah unsur kesalahannya. Dalam kasus ini sikap batin dari  pelaku  saat  melakukan  perbuatannya tidak dalam keadaan dipaksa, tertekan atau dalam  pengaruh  obat-obatan,  artinya pelaku secara sadar melakukan perbuatannya.
Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan  motif  sebenarnya  dari
pelaku  karena  dalam  kesaksiannya  pelaku tidak  hanya  menunjukkan  alat  kelamin terdakwa  kepada  korban  tapi  juga  sempat memasukkan  jari  kedalam  kemaluan  dari korban  yang  bisa  saja  tujuan  dari  pelaku adalah  ingin  memperkosa  korban.  Hakim mempertimbangkan  bagaimana  terdakwa melakukan  perbuatannya  tersebut,  karena dengan  mengetahui  cara  yang  dilakukan terdakwa tersebut hakim dapat mengetahui apa  saja  yang  terjadi  sehingga  dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa. Dalam  hal-hal  yang  meringankan,  hakim mempertimbangkan  usia  terdakwa  yang sudah lanjut usia serta mempertimbangkan sikap  terdakwa  setelah  perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah  meminta  maaf  kepada  keluarga korban  dipersidangan  namun  hakim  tidak mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa  telah  dimaafkan  oleh  korban sebagai  salah  satu  pertimbangannya. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa,  penulis  berpendapat  bahwa hakim lebih menitik-beratkan pada perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa  meresahkan  masyarakat  dimana anak  yang  masih  dibawah  umur  sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

## 5. KESIMPULAN dan SARAN
1. Pengaturan tentang persetubuhan terhadap  anak  diatur  dalamUndang- Undang Perlindungan Anak Nomor.35 Tahun  2014Pasal  81  dan  82  ayat  (1), (2),dan(3)Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor.35  Tahun 2014. Tentang tindak pidana kekerasan  seksual  terhadap anak  pada pasal  76D,  76E  dan  dalam  KHUP terdapat  juga  beberapa  pasal  yang memberikan  perlindungan  bagi  anak terhadap kekerasan seksual,
perlindungan terhadap anak
ditunjukkan dengan pemberian hukuman(sanksi)  pidana,  bagi  pelaku
yaitu  : pada pasal 287, 288, 291  yang mengatur tentang persetebuhan.
Sedangkan  perbuatan  cabul/kekerasan seksual  terhadap  anak  diatur  dalam pasal  289,  292,  293,  294,  295,  dan 298.
2. Penerapan  Sanksi  hukum  pidana materil  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  anak Nomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN , yaitu  didasarkan  pada  fakta-fakta hukum  baik  melalui  keterangan- keterangan saksi, keterangan terdakwa,  maupun  alat-alat  bukti. Selain  itu,  juga  didasarkan  pada pertimbangan  yuridis  yaitu  dakwaan dan  tuntutan  jaksa.  Dalam  kasus  ini,
jaksa  menggunakan  dakwaan  ketiga
yaitu penuntut umum mendakwakanmelanggar pasal 82 ayat (1)  Jo  pasal  76E  Undang-Undang  RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana  penjara  terhadap  terdakwa selama  10  Tahun  dan  pidana  denda sejumlah Rp. 600.000.000,-
(Enam  Ratus  Ribu  Rupiah)  dengan ketentuan  jika  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  harus  diganti  dengan pidana kurungan  selama 3 Bulan.
3. Pertimbangan  Hakim  dalam  putusan disertai  dengan  pertimbangan,  baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa  maupun  pertimbangan  yang meringankan  terdakwa.  Hal  ini  diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.  Dasar  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual  terhadap  anak  dalam  Putusan Nomor  3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN telah  memperhatikan  dasar  mengadili, dasar  memutus,  dan  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat,  kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis.  Secara  yuridis  berdasarkan dakwaan  penuntut  umum,  keterangan saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa dan  non  yuridis  berdasarkan  hal-hal
yang  memberatkan  dan  meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam  pasal  82  ayat  (1)  Jo  pasal  76E
Undang-Undang no.35 Tahun 2014tentang perlindungan anak. Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda  sejumlah  Rp.  600.000.000,- (Enam  Ratus  Ribu  Rupiah)  dengan ketentuan  jika  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  harus  diganti  dengan pidana  kurungan    selama  3  Bulan. Seorang  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan  harus  mempertimbangakan hukum  yang  ada  dimasyarakat  sesuai dengan  Undang-undang  kekuasaan kehakiman.
1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan  anak,  kiranya  dapat memberikan  efek  jera  terhadaap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak  kekerasan  seksual  terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Sanksi  hukuman  kebiri  sebenarnya harus lebih ditujuhkan kepada pelaku- pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak, dan  bisa  lebih  dijalankan,  untuk membuat  efek  jera  bagi  para  pelaku- pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak, tapi  sejauh  ini  penulis  belum  bisa melihat  sanksi kebiri berjalan dengan baik.
2. Seharusnya  Penengak  Hukum  lebih memperkuat  sanksi  (hukuman)  untuk mengurangi  tindak  pidana  terhadap anak  terlebih  tindak  pidana  kekerasan seksual  terhadap  anak.Karena  efek yang  diterima  anak  sebagai  korban ialah  trauma  yang  mendalam,  serta hilangnya  rasa  kepercayaan  diri  anak yang  telah  disetubui  oleh  para  pelaku karena  telah  merebut  kesucian  anak dan merusak masa depan si anak.
3. Seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman  kepada  pelaku  kekerasan seksual  dengan  melihat  keadaan
korban  yaitu  si  anak  bagaimana  ia terguncang  dengan  kejadian  yang telah  diperbuat  pelaku.  Dengan  kata lain,  Hakim  harus  memberikan  sanksi yang  seberat-beratnya  kepada  para pelaku kekerasan kepada anak terlebih pada  kasus  seksual  terhadap  anak supaya  dapat  menimbulkan  efek  jera kepada  para  pelaku  dan  menghindari terjadinya  lagi  kasus-kasus  kekerasan seksual kepada anak-anak yang masih dibawah umur.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Marpaung,  Leden, Proses  Penanganan Perkara  Pidana ,  Jakarta,  Sinar
Grafika, 1992 Prakoso,  Abintoro ,  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Anak , Yogyakarta, Aswaja Pressindo,
2016,
Prodjowikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia , 2009,
Bandung: Refika Aditama.
Soekito,  Sri  Widoyati  Wiratmo, Anak  dan Wanita dalam Hukum , Yogyakarta, Liberty,  2008,
Mertokusumo, Sudikno,
Mengenal
Hukum , Yogyakarta, Liberty, 2005
Sholehuddin,  M, Sistem  Sanksi  dalam Hukum  Pidana ,  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2004.
Soesilo,R, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  demi
Pasal , Bogor,  Politeia, 1996
Sudarto, Hukum  dan  Pidana ,  1986, Bandung: Alumni.
Wahid,  Abdul  dan  Muhammad  Irfan,
2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual ,
Bandung: Refika Aditama
Waluyo, Bambang,
Viktimologi perlindungan  korban  &  saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor.1  Tahun  1946
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang  Nomor.8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.