## TEH INFLUENCE OF LOCAL GOVERMENT CHARACTERISTIC AND BPK AUDIT OPINION ON THE FINANCCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY GOVERNMENTS IN PROVINCE JAWA TENGAH

## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  DAN OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
Dini Kartika Sari Karno 1) dini72karno@gmail.com Siti Alliyah 2)
wildankafa@yahoo.co.id

## Program Studi Akuntansi, STIE YPPI Rembang

## Abstract
This study aims to  analyze the effect  of  local government  characteristics and the audit opinion of the Supreme Audit  Agency  (BPK)  on  the  financial  performance  of  district/city  governments  in  Central  Java  Province.  This study  uses  balance  panel  data,  local  government  budget  realization  reports,  balancing  funds,  and  capital expenditures,  an  overview  of  reports  on  the  results  of  BPK  examinations  and  the  number  of  DPRD  members from 35 regencies/cities in Central Java Province from 2014 to 2016 with a total of 105 observations. The data analysis  technique  uses  multiple  linear  regression.  The  results  showed  that  the  size  of  local  government  and prosperity had a significant positive influence on the financial performance of local governments, while capital expenditures,  legislative  measures,  and  BPK  audit  opinions  had  a  significant  negative  influence  on  local government  financial  performance.  The  coefficient  of  determination  test  shows  that  80.8%  of  variations  or changes  in  local  government  financial  performance  can  be  explained  by  variations  in  local  government  size, prosperity, capital expenditure, legislative size, and BPK audit opinion, while the remaining 19.2% is explained by causes other outside the research model
Keywords:  Local  Government  Size,  Prosperity,  Capital  Expenditure,  Legislative  Size,  BPK  Audit  Opinion, Local Government Financial Performance

## PENDAHULUAN
Diterapkannya  kebijakan  otonomi  di  suatu  daerah  menyebabkan  keuangan  daerah harus  dikelola  secara  mandiri  oleh  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  agar  proses pembangunan  yang  dilakukan  daerah  dapat  diselesaikan  tanpa  harus  menunggu  bantuan pendanaan  yang  bersumber  dari  pusat,  oleh  sebab  itu  pengukuran  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Halim  (2012:212),  mendefinisikan “Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan  strategi  dengan  baik,  indikator  ketercapaian  kinerja  keuangan  dan  non keuangan,  menginformasikan  manajer  dalam  pengambilan  keputusan,  mengukur  tingkat kepuasan individual dan kelompok secara rasional (Mardiasmo, 2009:121).
Penelitian  yang  dilakukan  Halim  dalam  Sumarjo  (2010)  menyatakan  terdapat  enam rasio  yang  dapat  dijadikan  tolok  ukur  dalam  kinerja  keuangan  pemerintah,  yaitu  rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, debt service coverage ratio , dan rasio  pertumbuhan.  Penelitian  ini  menggunakan  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  dengan  rasio  kemandirian  seperti  penelitian  yang  dilakukan  Kusumawardani  (2012),
hal ini dikarenakan keterbatasan data yang ada. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kusuma dan Handayani (2017) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  diantaranya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  belanja  pembangunan  (Fitriyanti  dan  Pratolo  dalam  Sumarjo,  2010).  Faktor  lain  yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).
Karakteristik  pemerintah  daerah  adalah  ciri-ciri  khusus  yang  dimiliki  oleh  suatu pemerintah  daerah.  Beberapa  penelitian  menggunakan  berbagai  proksi  untuk  menunjukkan kekhususan  pemerintah  daerah.  Proksi  tersebut  diantaranya  ukuran  pemerintah  daerah (Masdiantini  dan  Erawati,  2016;  Mustikarini  dan  Fitriasari,  2012;  Kusumawardani,  2012), kemakmuran  (Masdiantini  dan  Erawati,  2016;  Kusumawardani,  2012), intergovernmental revenue (Masdiantini  dan  Erawati,  2016;  Mustikarini  dan  Fitriasari,  2012;  Mulyani  dan Wibowo,  2017;  Kusuma  dan  Handayani,  2017),  ukuran  legislatif  (Kusumawardani,  2012), leverage (Kusuma  dan  Handayani,  2017;  Kusumawardani,  2012),  belanja  modal  (Mulyani dan Wibowo, 2017).
Penelitian  ini  menggunakan  proksi  ukuran  ( size )  pemerintah  daerah,  kemakmuran, belanja  modal,  dan  ukuran  legislatif. Size atau  ukuran  adalah  suatu  nominal  yang  dapat mendeskripsikan  sesuatu.  Ukuran  organisasi  merupakan  nilai  yang  menunjukkan  besar kecilnya organisasi. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan dapat  dilihat  dari  total  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dalam  setahun  (Septian  dalam Masdiantini  dan  Erawati,  2016).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustikarini  dan  Fitriasari (2012)  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  semakin  besar  ukuran  daerah  yang  dinilai  dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah.
Kemakmuran  adalah  kemampuan  untuk  mencukupi  kebutuhan.  Kemakmuran  suatu negara  dapat  diukur  dengan  berbagai  macam  ukuran  yang  tidak  selalu  sama  karena  setiap orang  memiliki  pandangan  hidup  yang  berbeda-beda  sehingga  tolok  ukur  dari  kesejahteraan juga  akan  berbeda.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusuma  dan  Handayani  (2017) menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maka  akan meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Sedangkan  belanja  modal  merupakan bagian dari belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal merupakan belanja langsung yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  investasi  (aset  tetap).  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Mulyani  dan  Wibowo  (2017)  menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  belanja  modal mencerminkan  semakin  tinggi  tingkat  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang berakibat meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  atau  anggota  legislatif  bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang dapat  didayagunakan  dengan  baik.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kusumawardani  (2012) menyimpulkan bahwa banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).
Selain  karakteristik  pemerintah  daerah,  opini  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.  Opini merupakan  pernyataan  profesional  sebagai  kesimpulan  pemeriksa  mengenai  tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Penelitian yang dilakukan  oleh  Masdiantini  dan  Erawati  (2016)  menyimpulkan  bahwa  semakin  baik  opini audit BPK maka menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  yang  terbaik  bagi  daerahnya.  Keberhasilan  otonomi  daerah  dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataan di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah kabupaten/kota nya masih tergantung pada dana bantuan pusat. Hal ini bisa dilihat  dari  perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah  pada  Tahun  2014  -  2016  dengan  dana  bantuan  pusat  untuk  masing-masing kabupaten/kota pada Tabel 1 berikut;
Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan (Rasio Kemandirian)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014 – 2016 No Kabupaten/ Kota Rasio Kemandirian (%) 2014 2015 2016 1 Cilacap 25,48 26,22 19,73 2 Banyumas 32,06 35,57 28,11 3 Purbalingga 23,33 23,92 20,74 4 Banjarnegara 17,65 17,64 14,24 5 Kebumen 19,62 18,23 14,56 6 Purworejo 21,35 23,71 18,42 7 Wonosobo 21,26 21,78 13,32 8 Magelang 23,15 24,22 19,62 9 Boyolali 21,46 23,86 16,68 10  Klaten 14,23 14,89 10,90 11  Sukoharjo 29,19 33,23 25,06 12  Wonogiri 16,73 18,43 14,20 13  Karanganyar 22,52 24,76 14,07 14  Sragen 24,19 23,20 13,69 15  Grobogan 20,81 22,99 16,06 16  Blora 14,85 7,29 17,63 17  Rembang 23,15 23,82 18,31 18  Pati 23,99 25,46 19,22 19  Kudus 23,12 21,80 23,78 20  Jepara 22,89 24,45 17,70 21  Demak 23,91 26,06 21,56 22  Semarang 25,96 29,28 24,51 23  Temanggung 19,87 25,00 17,66 24  Kendal 22,32 24,02 14,62 25  Batang 22,52 22,05 16.57 26  Pekalongan 27,70 25,72 20,80 27  Pemalang 19,75 19,19 19,33 28  Tegal 22,21 25,62 20,78 29  Brebes 20,02 21,77 16,57 30  Kota Magelang 35,87 40,34 29,03 31  Kota Surakarta 42,10 49,33 30,43 32  Kota Salatiga 36,85 36,63 23,32 33  Kota Semarang 89,30 84,74 69,92 34  Kota Pekalongan 30,32 30,96 27,86 35  Kota Tegal 55,31 54,23 40,66
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah   Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2016.
Pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  35  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  lebih  kecil  dari  Dana  Perimbangan.  Pada Tahun  2015  kabupaten/kota  yang  mengalami  kenaikan  rasio  kemandiriannya  sebanyak  25 kabupaten  kota  sedangkan  10  kabupaten/kota  mengalami  penurunan.  Untuk  Tahun  2016 hampir  semua  kabupaten/kota  mengalami  penurunan  rasio  kemandiriannya  yaitu  33 kabupaten/kota dan hanya 2 kabupaten yang mengalami kenaikan. Untuk menilai kemampuan keuangan  daerah  pada  35  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  diukur  dengan  skala interval kemandirian keuangan daerah pada Tabel 2.
Tabel 2. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah Persentase PAD Kemampuan Keuangan Daerah Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2014 2015 2016 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 0 1 0 10,00 – 20,00 Kurang 7 5 21 20,00 – 30,00 Sedang 21 21 11 30,00 – 40,00 Cukup 4 4 1 40,00 – 50,00 Baik 1 2 1 > 50,00 Sangat Baik 2 2 1
Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Yumardi, 1991.
Apabila  melihat  skala  interval  pada  Tabel  2,  tingkat  kemandirian  kabupaten/kota  di Jawa  Tengah  pada  Tahun  2014  dan  Tahun  2015  sebagian  besar  berada  di  skala  interval sedang.  Sedangkan  pada  Tahun  2016  tingkat  kemandirian  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  mengalami  penurunan  karena  sejumlah  21  kabupaten/kota  berada  di  skala  interval kurang.  Florida  dalam  Kusumawardani  (2012),  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  rendah  memiliki  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  lebih  tinggi. Ketergantungan  tersebut  menunjukkan  tingkat  kemandirian  yang  rendah.  Rendahnya  tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah  dalam  membiayai  kegiatan  operasional  pemerintahan  masih  tergantung  pada  pihak eksternal.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  menjadi  sorotan  publik,  hal  ini  mendukung pernyataan  Mardiasmo  dalam  Kusumawardani  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  kinerja pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk  menilai  akuntabilitas  organisasi  dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk  melihat  dan  membandingkan  kinerja  pemerintah daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  menggunakan  pengukuran  kinerja  yang  berbeda dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah”.

## Teori dan Pengembangan Hipotesis
Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  hubungan  agensi  adalah  sebuah  kontrak  dimana salah  satu  atau  lebih principal menyewa  orang  lain  untuk  melakukan  beberapa  jasa  untuk kepentingan  mereka  dengan  mendelegasikan  beberapa  wewenang  pembuatan  keputusan kepada  agen  (Jensen  dalam  Kusuma  dan  Handayani,  2017).  Pendelegasian  tugas  yang diberikan  kepada agent dalam  sebuah  organisasi  cenderung  menimbulkan  konflik  antara principal dengan agent . Agent mempunyai  tanggung  jawab  dalam  mengoptimalkan keuntungan principal ,  namun agent juga  berkepentingan  untuk  memaksimalkan  pemenuhan kebutuhan ekonominya. Di dalam pemerintahan, konflik ini bisa terjadi apabila kepala daerah
dalam hal ini sebagai agent dan telah dipilih oleh masyarakat selaku principal tidak bertindak sesuai  dengan  yang  diharapkan  masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik (Kusuma dan Handayani, 2017).
Mardiasmo (2009:175) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa  akuntabilitas  publik  merupakan  kewajiban  pemegang  amanah  (pemerintah)  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan antara  masyarakat  sebagai principal dan  pemerintah  daerah  sebagai agent .  Teori  keagenan memandang  bahwa  banyak  terjadi  asimetri  informasi  antara  pihak agent yang  mempunyai akses  langsung  terhadap  informasi  dengan  pihak  masyarakat.  Adanya  asimetris  informasi inilah  yang  memungkinkan  terjadinya  penyelewengan  atau  korupsi  oleh agent (Masdiantini dan Erawati, 2016).
Teori  keagenan  pada  penelitian  ini  terkait  dengan  masyarakat  sebagai principal dan pemerintah  daerah  sebagai agent .  Berdasarkan  teori  keagenan  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan  yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  bertujuan  untuk  mencegah  adanya  konflik  kepentingan antara masyarakat sebagai principal dengan pemerintah daerah sebagai agent . Kinerja  ( performance )  diartikan  sebagai  aktivitas  terukur  dari  suatu  entitas  selama  periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1995:67). Bastian dalam Kusuma  dan  Handayani  (2017),  mendefinisikan  kinerja  sebagai  prestasi  yang  dicapai  oleh organisasi  dalam  periode  tertentu.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  tingkat pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  di  bidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan belanja  daerah  dengan  menggunakan  sistem  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama  satu  periode  akuntansi  (Kusuma  dan Handayani, 2017).
1. Hubungan  Ukuran  ( Size )  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Ukuran organisasi merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya organisasi. Dari penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) ukuran pemerintah diukur dari total pendapatan yang  diperoleh  dalam  satu  tahun.  Sedangkan  penelitian  Kusuma  dan  Handayani  (2017) ukuran pemerintah daerah diukur dari total aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuan utama program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.  Untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik,  harus  didukung  oleh  ukuran  ( size ) yang baik pula. Total aset ataupun total pendapatan yang besar dalam pemerintahan akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional serta mempermudah dalam pelayanan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya size yang  besar,  pemerintah mempunyai  kewajiban  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangannya  karena size yang  besar akan diikuti risiko penyalahgunaan yang besar. Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasari  (2012)  menunjukkan  hasil  bahwa  ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  memiliki pengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:
H ₁ :  Diduga  Ukuran  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Hubungan  Kemakmuran  ( wealth )  dengan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota
Kemakmuran  adalah  kemampuan  untuk  mencukupi  kebutuhan.  Kemakmuran daerah  dapat  dinyatakan  dengan  jumlah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Sumarjo, 2010). Pendapatan Asli Daerah merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Pendapatan Asli  Daerah  adalah  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  infrastruktur  daerah  sebagai bentuk pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Membiayai  kebutuhan  daerah,  pemerintah  daerah  terlebih  dahulu  menggunakan Pendapatan  Asli  Daerah  agar  memperkecil  ketergantungan  dana  dari  pemerintah  pusat. Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan  seluruh  potensi  guna  memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan  upaya  yang  optimal  dalam  menggali  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  sehingga  memiliki  tingkat  kemakmuran  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  daerah dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  masih  rendah.  Penelitian  Kusuma  dan  Handayani (2017)  menunjukkan  hasil  bahwa  kemakmuran  ( wealth )  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  positif  ini  berarti  bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka kebutuhan daerah akan terpenuhi dan  kualitas  pelayanan  publik  akan  meningkat.  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik mencerminkan  kinerja  pemerintah  yang  baik.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  hipotesis pada penelitian ini adalah:
H ₂ : Diduga  Kemakmuran  ( wealth )  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Hubungan  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan  pelayanan  sektor  publik  secara  berkelanjutan  akan  meningkatkan  sarana prasarana  publik,  investasi  pemerintah  juga  meliputi  perbaikan  fasilitas  pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah  tingkat  pengadaan  modal  pembangunan  yang  seimbang  dengan  pertumbuhan penduduk.  Pembentukan  modal  tersebut  harus  didefinisikan  secara  luas  sehingga mencakup  semua  pengeluaran  yang  sifatnya  menaikkan  produktivitas.  Dengan ditambahnya  infrastruktur  dan  perbaikan  infrastruktur  yang  ada  oleh  pemerintah  daerah, diharapkan  akan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  (Adi  dan  Harianto,  2006). Penelitian  Puspitasari  (2015)  membuktikan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  signifikan dan  positif  terhadap  kinerja  keuangan,  yang  didukung  penelitian  Mulyani  dan  Wibowo (2017)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 3 : Diduga  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Hubungan  Ukuran  Legislatif  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota
Lembaga  legislatif  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan lembaga  yang  memiliki  posisi  dan  peran  strategis  terkait  dengan  pengawasan  keuangan
daerah (Winarna dan Murni dalam Sumarjo, 2010). Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan  kebijakan  publik,  termasuk  penganggaran  daerah  (Abdullah  dan  Asmara dalam Sumarjo, 2010). Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  akan  dilakukan  dan  berapa  besar  pemasukan  yang akan  diterima.  Pemerintah  Daerah    yang  menghasilkan  pendapatan  yang  besar  dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah dalam Sumarjo, 2010).
Kusumawardani  (2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  secara  logika  semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  bertugas  mengawasi  pemerintah  daerah  agar  pemerintah  daerah  dapat mengalokasikan anggaran  yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian,  semakin  besar  jumlah  anggota  legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui adanya pengawasan (Sumarjo, 2010). Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 4 : Diduga Ukuran Legislatif berpengaruh positif  signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 5. Hubungan  Opini  Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota
Opini  merupakan  pernyataan  profesional  sebagai  kesimpulan  pemeriksa  mengenai tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Opini  audit  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dapat  menjadi  tolok  ukur  (indikator)  untuk  menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Dengan kata  lain,  semakin  baik  opini  audit  BPK  maka  seharusnya  dapat  menunjukkan  semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.
Penelitian Virgasari (2009) menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara opini  audit  BPK  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  didukung  dengan penelitian  Masdiantini  dan  Erawati  (2016)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  opini  audit BPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H 5 : Diduga Opini Audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan uraian pengembangan kelima variabel independen yang meliputi ukuran ( size ) pemerintah daerah, kemakmuran, belanja modal, ukuran legislatif dan opini audit BPK maka dapat disimpulkan kerangka model ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Berfikir

## METODE
Definisi Operasional Variabel
1. Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran ( size ) Pemerintah Daerah, dapat menunjukkan besar kecilnya skala ekonomi suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan jumlah total aset yang dimiliki pemerintah (Kusuma dan Handayani, 2017). Total aset ini diambil neraca  pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  jumlah  aset  lancar  (kas,  investasi  jangka pendek, piutang, aset lancar lainnya, persediaan dan lain-lain) ditambah aset tetap (tanah, peralatan  mesin,  bangunan  gedung,  irigasi,  dan  lain-lain).  Pengukuran  ini  menggunakan variabel  ukuran  logaritma  natural  dari  total  aset.  Hal  ini  dikarenakan  besarnya  total  aset masing-masing  pemerintah  daerah  berbeda  bahkan  mempunyai  selisih  yang  besar, sehingga  dapat  menyebabkan  nilai  yang  ekstrem.  Log  natural  (Ln)  dari  total  aset  dapat menghindari adanya data yang tidak normal. Adapun rumusnya adalah:
Ukuran Pemerintah Daerah = Ln (Total Aset)
2. Kemakmuran ( wealth )
Kemakmuran  ( wealth ),  dapat  diukur  dengan  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Pertimbangan  pengukuran  dengan  PAD  ini  karena  meskipun  kontribusi  PAD  kecil terhadap  pemerintah  daerah  di  Indonesia  (sekitar  1%  -  16%),  PAD  merupakan  satu- satunya  sumber  keuangan  yang  berasal  dari  wilayah  tersebut  (Suhardjanto et  al. ,  dalam Kusuma dan Handayani, 2017).
PAD  =  Pajak  Daerah  +  Restribusi  Daerah  +  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah
Kemakmuran dalam penelitian yang akan dilakukan diukur dengan logaritma natural (Ln) agar  tidak  terjadi  perbedaan  data  yang  terlalu  ekstrem,  karena  besarnya  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.
Kemakmuran ( wealth ) = Ln (PAD)
3. Belanja Modal
Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat  lebih dari satu periode akuntansi.  Belanja  modal  meliputi  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan,  peralatan  dan  aset  tak  berwujud.  Belanja  modal  pada  penelitian  yang  akan
Kemakmuran Belanja Modal Ukuran Legislatif Kinerja Pemerintah Daerah Ukuran Pemerintah Daerah Opini Audit BPK
dilakukan  diukur  berdasarkan  angka  yang  sebenarnya  tercantum  dalam  laporan  realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  Tahun  2013  -  2015  kemudian  diukur  dengan  logaritma  natural  (Ln),  agar  tidak terjadi  perbedaan  data  yang  terlalu  ekstrem,  karena  besarnya  belanja  modal  masing- masing pemerintah daerah berbeda-beda.
Belanja Modal = Ln (belanja modal)
4. Ukuran Legislatif
Ukuran  Legislatif,  diukur  dari  jumlah  anggota  legislatif  yang  berada  dalam  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  masing-masing  kabupaten/kota.  Pada  penelitian  ini, ukuran legislatif dirumuskan dengan:
Ukuran Legislatif = Jml anggota legislatif
5. Opini Audit BPK
Opini  Audit  BPK  merupakan  pernyataan  profesional  sebagai  kesimpulan  pemeriksa mengenai  tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Opini audit  BPK  diukur  dengan  menggunakan  variabel  skala  4  poin,  dimana  nilai  opini  audit BPK;  point  1  tidak  menyatakan  pendapat,  poin  2  tidak  wajar,  poin  3  wajar  dengan pengecualian, poin 4 wajar tanpa pengecualian.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu  organisasi  (Mahsun  dalam  Kusuma  dan Handayani, 2017).
Pengukuran  kinerja  dalam  suatu  organisasi  merupakan  komponen  penting  yang  dapat memberikan motivasi dan  arah serta umpan balik perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  operasional. Rasio  kemandirian  daerah  dihitung  dengan  cara  membandingkan  jumlah  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi (dana perimbangan). Semakin tinggi angka rasio maka rasio ini menunjukkan pemerintah  daerah  semakin  tinggi  kemandirian  daerahnya.  Adapun  rumus  rasio kemandirian daerah sebagai berikut:
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan adalah  dokumentasi  dengan  menggunakan  data  sekunder  yakni  data  publikasi  Badan  Pusat Statistik, yaitu Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada  Tahun  2015-2017  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  yaitu  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015-2017 melalui website resmi instansi tersebut yang berhubungan dengan obyek penelitian.
Populasi  dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono,  2016:149).  Teknik  pengambilan  sampel dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan  menggunakan purposive  sampling ,  yaitu  teknik sampling yang  didasarkan  dengan  pertimbangan  tertentu  di  dalam  pengambilan  sampelnya melalui  penetapan  kriteria-kriteria  yang  dianggap  mewakili  populasi.  Kriteria  sampel  yang
iE : Jurnal Inspirasi Ekonomi Vol. 3  No. 1_Maret 2021 │ISSN: 2503-3123 ( Online )
digunakan dalam penelitian ini adalah neraca (total aset) Tahun 2014-2016, Laporan Realisasi Anggaran  Pemerintah  Daerah  (Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana  perimbangan,  dan belanja modal) Tahun 2014-2016, ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK (opini audit BPK) Tahun  2014-2016  dan  jumlah  anggota  DPRD  Tahun  2014-2016  dari  35  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan diperoleh 105 unit analisis.
Teknik  analisis  data  menggunakan  model  regresi  linier  berganda  dengan  model persamaannya sebagai berikut:
K = α + β 1 Size + β 2 Wealth + β 3 BM + β 4 UL + β 5 OA + ε
Dalam  hal  ini,  K  adalah  kinerja  pemerintah  daerah  (rasio  kemandirian)  sebagai variabel  dependen; Size adalah  ukuran  pemerintah  daerah, Wealth adalah  kemakmuran,  BM adalah belanja modal,  UL adalah ukuran legislative dan OA adalah opini audit  BPK sebagai variabel independen.

## PEMBAHASAN
Deskripsi statistik pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Statistk Deskriptif Var N Min Max Mean Standard Deviation K 105 7,29 89,30 25,29 12,64 LnSize 105 21,09 24,08 21,8276 0,46684 LnWealth 105 18,12 20,93 19,2905 0,38887 LnBM 105 17,77 21,02 19,4517 0,4831 UL 105 25 50 44,94 6,489 OA 105 3 4 3,61 0,49
Sumber: data sekunder diola h, Tahun 2019
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  deskriptif  penelitian  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  (K)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  7,29%    yaitu  Kabupaten Blora pada Tahun 2015 sedangkan nilai maksimum sebesar 89,3% yaitu Kota Semarang pada Tahun  2014.  Ukuran  pemerintah  daerah  ( size )  dari  105  observasi  penelitian  memiliki  nilai minimum  sebesar  Rp.  21,09  (dalam  jutaan  rupiah)  yaitu  Kabupaten  Rembang  pada  Tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp. 24,08 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kota Semarang pada Tahun 2016 dengan nilai range yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum sebesar Rp. 2,99 (dalam jutaan rupiah).
Kemakmuran  ( wealth )  dari  105  observasi  penelitian  memiliki  nilai  minimum  sebesar Rp. 18,12 (dalam jutaan rupiah) yaitu Kabupaten Blora pada Tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar  Rp.  20,93  (dalam  jutaan  rupiah)  yaitu  Kota  Semarang  pada  Tahun  2016.  Belanja Modal (BM) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 17,77 (dalam jutaan  rupiah)  yaitu  Kabupaten  Rembang  pada  Tahun  2015  dan  nilai  maksimum  sebesar Rp.21,02  (dalam  jutaan  rupiah)  yaitu  Kota  Semarang  pada  Tahun  2015.  Ukuran  Legislatif (UL)  dari  105  observasi  penelitian  memiliki  nilai  minimum  sebesar  25  orang  dan  nilai maksimum 50 orang. Opini Audit (OA) dari 105 observasi penelitian memiliki nilai minimum sebesar 3 point dan nilai maksimum 4 point.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil uji hipotesis yang dilihat dari uji t disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel B t hitung t tabel Constan -484,693 - - Size 7,002 3,747 1,6604 Wealth 24,908 11,156 1,6604 BM -3,247 -2,233 1,6604 UL -1,056 -11,216 1,6604 OA -3,519 -2,971 1,6604 Sumber: data sekunder diolah, 2019
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana Tabel 4 di atas Hipotesis satu (H 1 ) diterima, yang artinya bahwa ukuran ( size ) pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini bisa diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran pemerintah daerah dalam  hal  total  aset  akan  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini mengindikasikan bahwa peran aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya,  yaitu memberikan  kemudahan  pada  kegiatan  operasional  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang memadai.  Keterkaitan  dengan  teori  agensi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah sebagai agent sudah  mengutamakan  aset  yang  bernilai  produktif  misalnya  aset  tanah digunakan  untuk  lahan  pertanian,  perkebunan,  peternakan  dan  lainnya  sehingga  mampu meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai principal .  Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian Masdiantini (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran ( size ) pemerintah daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusuma (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
Hipotesis  dua  (H 2 )  juga  diterima,  yang  artinya  bahwa  kemakmuran  ( wealth ) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  indikasi  bahwa  pendapatan  asli daerah  yang  dihasilkan  kabupaten/kota  memberikan  kontribusi  terhadap  pertumbuhan pendapatan keseluruhan dari kabupaten/kota. Tingginya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan  daerah  dalam  meminimalkan  ketergantungan  daerah  terhadap  pendanaan  yang bersumber  dari  pusat.  Mahmudi  (dalam  Antari  dan  Sedana,  2018)  berpendapat  bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  pembangunan  daerah.  Peningkatan  pendapatan daerah  dapat  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk membiayai  sendiri  segala  kegiatan  daerahnya  sehingga  memberikan  indikasi  bahwa pemerintah  daerah  telah  memiliki  kinerja  yang  baik.  Kaitannya  dengan  teori  agensi,  bahwa pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai agent telah  melakukan tugas dan kewajiban untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat melayani masyarakat  sebagai principal dengan  baik.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian Kusuma  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kemakmuran  ( wealth )  berpengaruh  positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kusumawardani  (2012)  yang  menunjukkan bahwa kemakmuran ( wealth ) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hipotesis  tiga  (H 3 )  ditolak,  yang  artinya  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa
Tengah.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  kenaikan  belanja  modal  akan menyebabkan  penurunan  kinerja  pemerintah  daerah.  Kegiatan  belanja  modal  belum sepenuhnya  memberikan  kontribusi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini disebabkan  belanja  modal  bisa  dikatakan  sebagai  suatu  kegiatan  investasi  daerah  walaupun tidak  bertujuan  mencari  profit.  Kegiatan  belanja  modal  dapat  menambah  aktiva  tetap  yang dimiliki  daerah  dan  mampu  menghasilkan  sumber-sumber  keuangan  dalam  jangka  panjang. Berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  mengindikasikasikan  bahwa  kegiatan  belanja  modal yang dilakukan pemerintah daerah pada saat ini akan menghasilkan sumber-sumber keuangan beberapa  tahun  kemudian  sehingga  sumber-sumber  keuangan  yang  dihasilkan  melalui kegiatan  belanja  modal  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Selain  itu faktor  lain  belanja  modal  berpengaruh  negatif  signifikan  juga  karena  tidak  semua  kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerah. Keberhasilan  dari  setiap  kegiatan  belanja  modal  tidak  hanya  diukur  dari  segi  pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  kegiatan  belanja  modal  mengarah  pada kepentingan  publik  (Antari  dan  Sedana,  2018).  Keterkaitan  dengan  teori  agensi,  bahwa belanja  modal  pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  diperuntukkan  untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  karena  adanya  perbedaaan  kepentingan  antara  pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal . Adanya pegawai pemerintah daerah yang  bekerja  kurang  maksimal  dan  anggaran  belanja  modal  sering  digunakan  untuk kepentingan  pribadi  sehingga  menimbulkan  tindakan  korupsi  (Nugroho  dalam  Antari  dan Sedana,  2018).  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Mulyani dan  Widodo  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hipotesis  empat  (H 4 )  ditolak,  yang  artinya  bahwa  ukuran  legislatif  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah.
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota maka kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  akan  turun.  Hal  ini  disebabkan  peran  dan  fungsi pengawasan dari anggota DPRD tidak berfungsi dengan baik karena adanya kepentingan baik kepentingan  pribadi  maupun  kepentingan  partai.  Pada  masa  sekarang  ini  orang  berlomba- lomba untuk menjadi anggota DPRD, bukan untuk memikirkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya  tetapi  lebih  untuk  kepentingan  pribadi  dan  partai.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari banyaknya  kasus  korupsi  yang  melibatkan  anggota  DPRD.  Keterkaitan  dengan  teori  agensi bahwa  anggota  DPRD  sebagai  wakil  dari  masyarakat  sebagai principal belum  bisa sepenuhnya  mengawasi  pemerintah  sebagai agent. Hal  ini  dikarenakan  anggota  DPRD  dan pemerintah daerah mempunyai kepentingan berbeda dalam menjalankan tugas dan perannya. Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kusumawardani  (2012) yang menunjukkan ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah  yang  berarti  semakin  banyaknya  anggota  DPRD  makan  semakin  ringan dan  mudah  dalam  melaksanakan  tugas,  dan  semakin  banyak  pikiran  yang  tertuang  untuk semakin mudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota DPRD  yaitu pengawasan pemerintah daerah.
Hipotesis lima (H 5 ) ditolak, yang artinya bahwa opini audit BPK berpengaruh negatif signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Tengah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baiknya opini audit BPK akan membuat  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  buruk.  Hal  ini  disebabkan  dalam
pemberian  opini  audit,  BPK  sebagai  auditor  pemerintah  lebih  menekankan  pada  kewajaran laporan  keuangan  berdasarkan  sistem  pengendalian  internal,  pemeriksaan  akun-akun,  dan catatan  akuntansi  (Indrarti  dalam  Marfiana,  2012).  Tujuan  pemeriksaan  tersebut  berguna untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  kecurangan  ( fraud )  dalam  pencatatan  apakah  sesuai  dengan Standar Akuntansi Keuangan dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut. Penyebab lain adanya kasus suap antara auditor dengan pemerintah daerah menjadi bukti  adanya  intervensi  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  yang  menghilangkan  independensi auditor.  Permasalahan  itu  memberikan  gambaran  bahwa  independensi  seorang  auditor sangatlah  penting  karena  auditor  mempunyai  tanggung  jawab  moral  untuk  menjalankan tugasnya  secara  jujur  dalam  mempertimbangkan  fakta  sesuai  dengan  kenyataan  sehingga tidak  terjadi  praktik  jual  beli  opini  hasil  pemeriksaan.  Keterkaitan  dengan  teori  agensi, perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah  daerah  dengan  auditor  akan  menyebabkan penyimpangan  yang  membuat  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  buruk  walaupun  opini audit BPK semakin baik.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  Masdiantini  (2016)  yang menunjukkan  bahwa  opini  audit  BPK  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan  Tabel  4  maka  persamaan  regresi  linier  berganda  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
K = α + β 1 Size + β 2 Wealth + β 3 BM + β 4 UL  + β 5 OA +  ε K = -484,693+3,747 Size +11,156 Wealth -2,233BM-11,216UL-2,971OA+ε
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Dependen Adjusted R Squeare Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 0,808 Sumber: data sekunder diolah, 2019
Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 5 diketahui bahwa besarnya nilai Adjusted R  square adalah  0,808  hal  ini  berarti  bahwa  80,8%  variasi  atau  perubahan  dalam  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari  ukuran  ( size )  pemerintah daerah,  kemakmuran  ( wealth ),  belanja  modal,  ukuran  legislatif,  dan  opini  audit  BPK, sedangkan sisanya 19,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian.

## SIMPULAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  hasil sebagai berikut:
1. Ukuran  ( size )  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  yang  berarti  jika  ukuran  (size)  pemerintah  daerah  yang dalam  penelitian  ini  diproksikan  total  aset  mengalami  kenaikan  maka  kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik secara signifikan.
2. Kemakmuran  ( wealth )  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  yang  berarti  jika  kemakmuran  ( wealth )  yang  dalam  penelitian  ini diproksikan  PAD  mengalami  kenaikan  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah akan naik secara signifikan.
3. Belanja  modal  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah yang berarti jika belanja modal naik maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  belanja  modal  belum  sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Ukuran  legislatif  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  yang  berarti  jika  ukuran  legislatif  bertambah  maka  akan menurunkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum terlaksana  sepenuhnya  peran  dan  fungsi  anggota  DPRD  sebagai  pengawas pemerintah daerah.
5. Opini audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti jika opini audit BPK semakin baik maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  keterbatasan-keterbatasan  yang  diharapkan  dapat diatasi pada penelitian selanjutnya.  Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:
1. Penelitian ini hanya mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rasio kemandirian.
2. Rentang  waktu  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  masih  terlalu  pendek  yaitu Tahun 2014-2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukrij  dan  Abdul  Halim,  2006,  Studi  Atas  Belanja  Modal  Pada  Anggaran Pemerintah  Daerah  Dalam  Hubungannya  Dengan  belanja  Pemeliharaan  Dan  Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah , Vol. 2, No. 2, Hal 17-32.
Adi,  Priyo  Hadi  dan  David  Harianto,  2006,  “Hubungan  Antara  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa dan Bali)”, Simposium Nasional Akuntansi IX , Padang. Antari,  Ni  Putu  Gina  Sukma  dan  Ida  Bagus  Panji  Sedana,  2018,  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah, e-Jurnal Manajemen Unud , Vol.7, No. 2, Universitas Udayana, Bali. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 .
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.
Badan Pusat Statistik, 2015, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 . Badan Pusat Statistik, 2016, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 .
Badan Pusat Statistik, 2017, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016 .
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, Data Keuangan Daerah, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ data-series /data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006, Diakses pada 24 April 2019 19:35:00 WIB.
Ghozali, Imam, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24 , Edisi 8, Cetakan VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, Abdul, 2012, Akuntansi Sektor Publik , Salemba Empat, Jakarta.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2014, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen , Edisi 1, Badan Penerbit BPFE Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta. Jogiyanto, 2013, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman , Edisi 6, Badan Penerbit BPFE Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  2008,  Kamus  versi  online/daring  (dalam  jaringan), hhtp://kkbi.web.id/ (diakses tanggal 28 Februari 2019).
Kusuma,  Aulia Rizka dan Nur  Handayani, 2017, Pengaruh  Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap  Efisiensi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah, Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA), Surabaya. Kusumawardani,  Media,  2012,  Pengaruh  Size,  Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia, Accounting  Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang 1(1).
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik , Andi, Yogyakarta.
Marfiana,  Nandhya  dan  Lulus  Kurniasih,  2013,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah dan  Hasil  Pemeriksaan  Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota, Jurnal and Proceeding.feb.UNSOED , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Masdiantini,  Putu  Riesty  dan  Ni  Made  Adi  Erawati,  2016,  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Kemakmuran,  Intergovernmental  Revenue,  Temuan  dan  Opini  Audit  BPK pada Kinerja Keuangan, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,14 . Mulyani,  Sri  dan  Hardiyanto  Wibowo,  2017,  Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran  Pemerintah Daerah,  Intergovernmental  Revenue  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015), Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi , Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mustikarini,  Widya  Astuti  dan  Debby  Fitriasari,  2012,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007, Forum Simposium Nasional Akuntansi 15, pp . Nugroho,  F,  2012,  Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  Variabel  Intervening, Diponegoro  Journal  of Accounting , 1(2):1-14.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prasetyo, Agus Budi, 2017, Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  Tahun  2013-2015, Skripsi , Universitas Stikubank, Semarang.
Priwikasari,  Renidia  Dewanti  Putri,  2014,” Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Belanja  Modal  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset (DPPKA)  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2009-2013 ”,  Tugas Akhir Universitas Negeri Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
Puspitasari,  Ni  Luh  Putu  Lindri,  Adiputra  MP,  dan  G.  Eni  Sulindawati,  2015,  Pengaruh Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan  Kinerja  Keuangan  dengan  Pendapatan  Asli Daerah sebagai Variabel Intervening, e-Journal S1 Ak , Unversitas Pendidikan Ganesha.
Ratmono,  Dwi  dan  Mahfud  Sholihin,  2015, Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual , Edisi 1, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Sesotyaningtyas,  Mirna,  2012,  Pengaruh  Leverage,  Ukuran  Legislatif,  Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Accounting Analysis Journal , Universitas Negeri Semarang, 1(1). Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Bisnis , Edisi 5, Alfabeta, Bandung.
Sumarjo,  Hendro,  2010,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Indonesia, Skripsi , Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Tunggal,  Amin  Wijaya,  1995, Kamus  Akuntansi  Manajemen  Kontemporer ,  Rineka  Cipta, Jakarta
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara .
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.