Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13722
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 16
Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela:

## Pilihan Hukum Internasional atau Hukun Indonesia
Yohanes Hermanto Sirait Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jawa Barat Dian Narwastuty
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jawa Barat yohanes.hs@law.maranatha.edu
Abstract: Migrant  smuggling  and  human  trafficking  are  two  actions  that  are  often equated. Though both are distinct in terms of profit and purpose. Migrant smuggling can occur  because  of  consensus  between  migrants  and  smugglers.  In  contrast  to  the perpetrators,  international  law  encourages  the  non-criminalization  policy  to  migrant. However,  the  practice  of  countries  including  Indonesia  still  provides  chance  for criminalization  of  migrants.  This  study  aims  to  examine  the  impact  of  migrants volunteering to be smuggled in as victims. Furthermore, the potential for migrants to be punished  for  violating  the  rules  for  entering  without  a  permit  into  a  country  is  also studied. This research was conducted doctrinally using primary, secondary, and tertiary legal  materials.  The  results  showed  that  the  volunteering  of  migrants  to  be  smuggled should  not  their  status  to  become  perpetrators  in  perspective  of  international  law.  It means  that  migrants  should  be  punished  for  being  smuggled.  However,  national  laws, including those regulated in Indonesia, still allow migrants to be punished for violating the rules regarding entry permits such as the use of fake documents. This shows the lack of consistency in national laws to adopt non-criminalization policies towards migrants.
Keywords: Migrant, Volunteer, Contraband, Victim, Perpetrator
Abstrak: Penyelundupan migran dan perdagangan orang adalah dua tindakan yang kerap dipersamakan. Padahal keduanya berbeda dari sisi keuntungan dan tujuan. Penyelundupan migran  dapat  terjadi  karena  adanya  konsensus  antara  migran  dengan  pelaku penyelundupan. Berbeda dengan pelaku, hukum internasional mendorong kebijakan non- kriminalisasi  terhadap  migran.  Namun  sayangnya,  praktik  negara  termasuk  Indonesia masih  memberikan  ruang  untuk  kriminalisasi  terhadap migran.  Penelitian  ini  bertujuan mengkaji dampak kesukarelaan migran untuk diselundupkan sebagai korban. Lebih lanjut, dikaji juga potensi migran dipidana karena melanggar aturan masuk tanpa izin ke suatu negara.  Penilitian  ini  dilakukan  secara  doktrinal  menggunakan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa kesukarelaan  migran  untuk  diselundupkan  tidak  membuat  status  dan  kedudukannya berubah menjadi pelaku. Konsekuensinya, migran tetap tidak boleh dipidana dengan alasan apapun. Namun hukum nasional termasuk yang diatur di Indonesia masih memungkinkan migran  dipidana  karena  melanggar  aturan  terkait  izin  masuk  seperti  penggunaan dokumen  palsu.  Hal  ini  menunjukan  kurang  konsistennya  hukum  nasional  mengadopsi kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran.
Kata kunci: Migran, Sukarela, Selundup, Korban, Pelaku

## A. Pendahuluan
Kebutuhan  finansial  mendorong  banyak  orang  untuk  mencari  pekerjaan  secara lintas  batas  negara. 1 Hal  ini  tentunya  dapat  berdampak  positif  karena  transfer pengetahuan  dan  pengalaman  dari  tenaga  kerja  yang  berbeda  negara  memungkinkan peningkatan kualitas pekerjaan dan taraf hidup tenaga kerja. Namun, terdapat tantangan, oleh karena akses untuk masuk ke negara lain tidak selalu mudah, beberapa tenaga kerja masuk ke dalam praktik penyelundupan migran. Praktik penyelundupan migran dinilai terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan finansial yang dirasakan oleh pelaku penyelundupan maupun migran yang diselundupkan. 2
Keuntungan  finansial  yang  diperoleh  dari  penyelundupan  migran  didapatkan melalui  biaya  jasa  yang  dibayarkan  oleh  migran.  Biaya  dapat  meningkat  oleh  karena faktor jarak, asal migran, dokumen terkait dan aspek lainnya. 3 Sehingga tidak aneh jika praktik penyelundupan migran akan terus terjadi terlebih semakin banyaknya kebijakan negara  yang  memudahkan  warga  negara  asing  masuk  seperti  kebijakan  bebas  paspor atau bebas visa.
Perlindungan  terhadap  migran  semakin  rumit  dengan  adanya  praktik penyelundupan  migran.  Sebagai  contoh  adalah  kasus  terkait  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI), yang mana terdapat keamanan berbeda untuk TKI yang berangkat melalui skema privat to privat (P to P) dengan skema government to government (G to G). Skema P to P kerap bermasalah karena kurangnya pelatihan bagi TKI terlebih masih adanya praktik pemalsuan  surat-surat  dan  lain-lain. 4 Dampaknya,  para  TKI  kerap  menjadi  korban kekerasan karena dianggap sebagai pekerja kelas rendah yang sudah bermasalah sejak awal penempatan ke luar negeri. Tidak hanya mendapatkan perlakukan berbeda, Migran (termasuk juga TKI) juga kerap melalui perjuangan yang membahayakan nyawa ketika dimobilisasi ke negara tujuan oleh karena medan yang berat serta alat transportasi yang tidak memadai. 5
Sedikit banyak, permasalah mengenai TKI (khususnya yang tidak berdokumen) mirip  dengan  penyelundupan  migran  dimana  migran  dikirim  keluar  negeri  dengan melanggar aturan hukum tertentu baik negara asal migran atau negara tujuan bahkan hukum  internasional.  Di  dalam  hukum  nasional  memang  kerap  terdapat  perbedaan perlakuan bagi migran dan pekerja professional asal luar negeri. Hal ini didasarkan pada keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki.  Alasan  yang  lebih  sederhana  adalah  migran
1 Marvin P Miracle, Migrant Labour and Economic Developmen (Oxford: Clarendon Press, 1970). 2 United Office on Drugs and Crimes, Global Study on Smuggling of Migrant 2018 , Sales No. (Vienna: United Nation Publication, 2018).
3 Crimes.
4 Suharno  Vinni  Dini  Pratiwi,  “Implementasi  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11, N (2019): 2.
5 Rita Uli Hutapea, “Prancis Selamatkan 100 -an Migran Yang Coba Berlayar Ke Inggris, Diakses Pada Tanggal,” Detik , 2021, https://news.detik.com/.
tidak  memiliki  paspor  negara  tujuan  sehingga  diperlakukan  sedikit  lebih  rendah dibandingkan warga negara tujuan. 6
Pada  dasarnya,  di  tingkat  internasional,  terdapat  banyak  produk  hukum  yang memberikan  perlindungan  seperti UN  Refugee  Convention  (1951) , Immigration  and Nationality Act 1952 / 1965 , dan Immigration Reform and Control Act (1986) . Di tingkat regional pun terdapat aturan khusus yang merespon permasalahan migran seperti ASEAN Declaration  on  the  Protection  and  Promotion  of  the  Rights  of  Migrant  Workers dan European  Convention  on  the  Legal  Status  of  Migrant  Workers .  Aturan  hukum  tersebut termasuk  beberapa  hukum  nasional  sebenarnya  jelas  memberikan  kedudukan  hukum bagi seorang migran yakni tenaga kerja asal negara lain yang bekerja di negara tujuan. Namun  yang  menjadi  berbeda  adalah  ketika  migran  tersebut  merupakan  bagian  dari penyelundupanan migran.
Praktik penyelundupan migran masih terus terjadi sampai sekarang. Praktik ini dibedakan dengan praktik penyelundupanan orang ataupun perdagangan orang. Ketika seorang migran dengan sukarela diselundupkan ke negara lain, maka timbul isu hukum apakah migran merupakan pelaku atau hanya sebagai korban. Jawaban atas isu tersebut akan  membawa  konsekuensi  pada  masalah  hukum  lanjutan  apakah  migran  dapat dihukum jika masuk ke negara tujuan melalui praktik penyelundupanan. Jawaban atas status  seorang  migran  dalam  tindak  penyelundupanan  migran  ini  akan  menentukan apakah migran dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atau tidak.
Studi  ini  merupakan  hasil  penelitian  doktrinal.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pengkajian,  deskripsi,  penjelasan  dan  analisis  terhadap  pertentangan  nilai-nilai  yang mendasari, pra-anggapan dan prinsip yang terkandung dalam suatu hukum. 7 Dilakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konsep-konsep yang berkembang dalam kaitannya dengan penyelundupanan migran. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Analisa  terhadap  bahan  hukum dilakukan  dengan  mengkaji  hukum  internasional  yakni  perjanjian  internasional  atau protokol  yang  terkait  seperti  protokol  perdagangan  orang  dan  hukum  nasional  yang melaksanakan amanat di dalam hukum internasional tersebut. 8

## B. Unsur Kesukarelaan: Kebijakan Non-Kriminalisasi terhadap Migran
Sebelum membahas mengenai penyelundupanan migran, perlu dijelaskan terlebih dahulu yang disebut dengan migran dan batasannya dalam penelitian ini. Pada beberapa penelitian, migran dikelompokan kedalam beberapa jenis yakni: 9
1. Migran  biasa:  migran  yang  telah  mendapatkan  pelatihan  sebelumnya  dan ditempatkan  di  negara  lain  melalui  prosedur  hukum  yang  sesuai  baik  bersifat permanen ataupun sementara. Migran jenis ini biasanya diidentikan sebagai migrant
6 International Commition of Jurist, “International Commision of Jurist, Migration and International Human  Right  Law:  A  Practitioner’s  Guide,  Update  Edition,”  in Jurist,  Migration  and  International  Human Right (Geneva: International Commition of Jurist, 2014), 35.
7 Andria Naude Fourie, “Expounding the Place of Legal Doctrinal Methods in Legal -Interdisciplinary Research,” Erasmus Law Review 8 No. 3, no. December 2015 (n.d.): 96. 8 Andri Gunawan Wibisana, “Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya”,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2, no. December 2019 (2019): 482.
9 Jurist,  “International  Commision  of  Jurist,  Migration  and  International  Human  Right  Law:  A Practitioner’s Guide, Update Edition.”
worker (tenaga  kerja)  yang  pergi  negara  lain  dengan  tujuan  semata-mata  untuk bekerja.
2. Migran tidak berdokumen: migran yang yang masuk ke negara lain tanpa dokumen hukum. 10
3. Migran yang adalah pencari suaka atau pengungsi: migran yang masuk ke negara lain baik melalui prosedur hukum atau tidak, guna menghindari persekusi di negara asal, migran jenis ini diatur juga dalam Konvensi Genewa tentang Pengungsi.
4. Migran lainnya: migran yang tidak termasuk dalam 3 jenis lainnya, seperti migran tanpa kewarganegaraan.
Selain jenis-jenis migran diatas, korban dari perdagangan orang juga kerap disebut sebagai migran, begitu pula orang yang secara sukarela diselundupkan ke negara lain. Sebagai catatan, seorang migran bisa saja masuk ke dalam lebih dari 1 jenis migran diatas. Dalam peneltian ini, fokus diberikan kepada pekerja migran ( migrant worker ) yang secara sukarela diselundupkan ke negara lain ( voluntary-smuggled migrant workers ). Pasal  1 International  Convention  on  The  Protection  of  The  Rights  Of  All  Migrant Workers  And  Members  Of  Their  Families dengan  tegas  mendefenisikan  pekerja  migran sebagai orang yang akan, sedang atau telah bekerja di negara lain. Konvensi tersebut tidak membedakan antara pekerja migran yang berdokumen dengan yang tidak berdokumen. Sebagai  konsekuensi,  konvensi  ini  akan  tetap  melindungi  pekerja  migran  maupun keluarganya.
Sejak dikeluarkannya Resolusi 3449 oleh Majelis Umum PBB, maka istilah migran illegal ( illegal migrant ) digantikan dengan istilah migran tidak berdokumen. Hal ini untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigm a “illegal” yang kerap menjadi dasar perlakukan diskriminasi  terhadap  seorang  pekerja  migran.  Migran  tidak  berdokumen  inilah  yang biasanya menjadi bagian dalam penyelundupanan migran. Selain itu, masih terdapat juga kesalahan  dalam  mempersamakan  antara  penyelundupanan  orang  dengan penyelundupanan migran.
Penyelundupan orang dan penyelundupanan migran adalah suatu tindak pidana yang  kerap  dipersamakan  padahal  keduanya  merupakan  jenis  tindak  pidana  yang berbeda.  Definisi  yang  paling  banyak  dikutip  untuk  menggambarkan  apa  itu penyelundupanan  orang  adalah  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam United  Nations Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons (selanjutnya  disebut Protokol Perdagangan Orang):
“[T]he recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction,
10 Sejak tahun 1975, pasca rekomendasi dari Majelis Umum PBB, penggunaan istilah migran illegal mulai  ditinggalkan  karena  terminologi  tersebut  kerap  membuat  posisi  seorang  migrant  lebih  mudah ditekan. Untuk  itu  digunakan  istilah  migran  tidak  berdokumen. Kritikan  ini  didasarkan  pada  pemikiran bahwa yang disebut illegal adalah suatu perbuatan bukan seseorang atau individu. Lihat, Mila Paspalanova, “Undocumented vs. Illegal Migrant: Towards Terminological Coherence”, Migraciones Internacionales , Vol. 4, No. 3, (2008): 78-80.
of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.”
Protokol  perdagangan  orang  ini  kemudian  disahkan  oleh  Indonesia  melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Di dalam UU tersebut tidak terdapat definisi versi Indonesia  karena  UU  hasil  ratifikasi  hanya  berisi  pasal  terkait  pengesahan  dan pernyataan  bahwa  jika  terjadi  perbedaan  penafsiran,  maka  versi  Bahasa  Inggris  yang akan  digunakan.  Lebih  lanjut,  di  Indonesia,  definisi  yang  kerap  digunakan  adalah sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dinyatakan bahwa:
“Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan signifikan antara defenisi perdagangan orang  dalam  Protokol  dengan  UU  Nomor  21  Tahun  2007.  Kedua  definisi  sama-sama menggarisbawahi  hal  yang  berkenaan  dengan  tujuan  eksploitasi  dan  diawali  dengan adanya  tindak  pidana  berupa  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Dalam  praktiknya, perdagangan orang umumnya terjadi kepada pihak yang rentan seperti perempuan dan anak. 11
Terdapat  kemiripan  antara  penyelundupanan  orang  dan  penyelundupanan migran. Meskipun terdapat juga perbedaan diantara keduanya. Sebagaimana disinggung sebelumnya.  Perbedaan  mendasar  adalah  terletak  pada kerelaan  ( voluntary ) 12 dari migran  untuk  diselundupkan.  Setidaknya  terdapat  3  unsur  dalam  penyelundupanan migran  yakni, pertama adanya  proses  rekrutmen,  pengiriman  dan  penerimaan  ke  dan dari tempat lain (umumnya lintas negara). 13 Kedua, adanya keuntungan finansial yang diperoleh baik oleh penyelundup maupun migran dan ketiga adalah unsur paksaan atau kekerasaan yang terjadi  dalam  penyelundupanan migran adalah bentuk  tindak pidana yang berbeda dari penyelundupanan.
11 Sonny  Saptoajie  Wicaksono  Cahya  Wulandari,  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” Yustisia Edisi 90, no. September-Desember 2014 (2014): 17.
12 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sukarela dimaknai sebagai 1) dengan  kemauan sendiri; dengan rela hati: mereka itu bekerja dengan --; 2) atas kehendak sendiri (tidak karena diwajibkan). Lihat, https://kbbi.web.id/sukarela.
13 Henny  Nuraeny,  “Trafficking  of  Migrant  Workers  in  Indones ia:  A  Legal  Enforcement  and Economic Perspective of Prevention and Protection Efforts,” European Research Studies Journal Volume XX, no. Issue 4B (2017): 21.
Unsur ancaman, paksaan  atau kekerasan menjadi penentu dalam melihat suatu penyelundupan  sebagai  perdagangan  orang. 14 Perempuan  dan  anak  kerap  menjadi korban dalam hal ini. 15 Kegiatan perdagangan orang ini ditujukan untuk beberapa tujuan berbeda, bagi perempuan biasanya diarahkan pada prostitusi sedangkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan kasar. 16
Selain adanya paksaan, seseorang dapat saja menjadi korban perdagangan dengan alasan  keterpaksaan.  Kondisi  yang  tidak  kondusif  di  negaranya  mendorong  seseorang untuk  bermigrasi  ke  negara  lain. 17 Sayangnya,  jalur  perdagangan  justru  dipilih.  Dalam penyelundupanan migran, terdapat konsensus antara migran dan penyelundupan. Hal ini yang sangat membedakan dengan perdagangan orang. Kesepakatan ini berkaitan dengan tarif  dan  cara  penyelundupanan  dilakukan.  Dalam Protocol  against  the  Smuggling  of Migrants  by  Land,  Sea  and  Air,  Supplementing  the  United  Nations  Convention  against Transnational Organized Crime (selanjutkan disebut Protokol Penyelundupanan Migran), penyelundupanan  migran  didefenisikan  sebagai  pengadaan,  dalam  rangka  untuk memperoleh,  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  keuntungan  finansial  atau  materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam suatu Negara Pihak di mana orang  tersebut  bukan  warga  negara  atau  penduduk  tetap. 18 Defenisi  ini  semakin menggambarkan  bahwa  dalam  penyelundupan  migran,  tidak  selalu  terdapat  unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
Protokol  Penyelundupan  Migran  memang  secara  tegas  menyatakan  bahwa penyelundupan  migran  adalah  suatu  tindak  pidana,  namun  tidak  semua penyelundupanan  dilakukan  oleh  organisasi  kejahatan.  Penyelundupan  juga  dapat
14 Herlina  Manullang  dan  Johan Silalahi  July  Esther,  “Pola  Penanganan  Dan  Penindakan  Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, April, no. Issue 1 (2021); 68.
15 Satriya  Wibawa  Muhammad  Ammar  Al  Ghifari,  “Penanggulangan  Kejahatan  Perdagangan Manusia  Di  Indonesia:  Studi  Kasus  Perdagangan  Manusia  Kabupaten  Cianjur,” Padjadjaran  Journal  of International Relations (PADJIR) 3, no. Agustus (2021) (2021); 127; Dedy Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, “Legal Pluralism within the Space of Sharia: In terlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia,” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303. 16 Salah  satu  tujuan  perdagangan  orang  adalah  untuk  bekerja  pada  industri  perikanan. “Perdagangan  orang  dalam  industri  penangkapan  ikan  terutama  terjadi  dalam  dua  konteks  berbeda. Konteks  pertama  melibatkan  perdagangan  orang  (nelayan  dan  tenaga  kerja  migran)  untuk  tujuan eksploitasi  tenaga  kerja  atau  kerja  paksa  baik  pada  operasi  yang  berbasis  laut  maupun  operasi  yang berbasis darat. Kegiatan operasi berbasis laut meliputi pengolahan ikan di atas kapalkapal penangkap ikan, peternakan ikan pada instalasi instalasi budidaya perairan di laut, atau penangkapan sumber daya laut dari rakit,  kapal  atau  anjungan  penangkapan  ikan.”  Lihat,  Mas  Achmad  Santosa, et.al , Laporan  mengenai Perdagangan  Orang,  Pekerja  Paksa,  dan  Kejahatan  Perikanan  dalam  Industri  Perikanan  di  Indonesia , (Jakarta: International Organization for Migration, 2016) 60-61.
17 Rafiqul  Islam,  and  Khorsed  Zaman.  "Deadly  Migrant  Trafficking  Trade  by  Sea  and  Restrictive Service  Trade  by  the  WTO:  Unmasking  the  Linkage  for  the  Liberalization  of  Labour-Intensive  Service Trade." Journal of International Trade Law and Policy , Vol. 14, No. 2, (2015): 87.
18 Sumona  Sharmin  Md.  Aurongajeb  Akond,  “Combating  Trafficking  in  Persons  and  Migrant Smuggling  in  Bangladesh:  Conceptual  Understanding  and  Lessons  from  International  Community Based Approach,” Journal of Law, Policy and Globalization 66 (2017): 39.
dilakukan  melalui  hubungan  kekerabatan  atau  jaringan  sosial  dan  komunitas  dengan memanfaatkan keluarga atau koneksi diaspora. 19
Meskipun berbeda dalam sisi praktik penyelundupanannya, setidaknya terdapat persamaan terkait perlindungan bagi orang yang diselundupkan sebagai pekerja migran dengan  orang  yang  diselundupkan sebagai  “objek”  perdagangan  orang.  Setiap  negara yang telah meratifikasi Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing  the  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized  Crime (selanjutkan  disebut  Protokol  Penyelundupan)  wajib  memberikan  perlindungan  dan bantuan  terhadap  orang  yang  diselundupkan.  Perlindungan  tersebut  termasuk didalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan buruk. Negara penerima wajib melakukan komunikasi dengan negara asal terkait masalah orang yang diselundupkan tersebut. Dalam kasus penyelundupan orang atau migran, terlebih yang didasarkan atas kekerasan atau ancaman kekerasan maka jelas pelakunya adalah si penyelundupan  dan  korbanya  adalah  orang  atau  migran  yang  diselundupkan.  Namun untuk  penyelundupan  migran  yang  secara  sukarela  atas  permintaan  migran  sendiri, masih terdapat perbedaan pengaturan dan praktik di level hukum nasional. 20
Lebih  lanjut,  protokol  penyelundupan  dinilai  lebih  baru  dan  unik  ( novel  and unique )  dibandingkan  beberapa  konvensi  atau  perjanjian  internasional  terkait.  Hal  ini dikarenakan  tujuan  utama  dari  protokol  penyelundupanan  adalah  penguatan perlindungan bagi hak-hak migran. 21 Di dalam Article 5 dan 15.2, dengan tegas protokol penyelundupanan  meminta  setiap  negara  anggota  untuk  mencegah  potensi  seorang migran  dikriminalisasi.  Meskipun  memang  terdapat  beberapa  negara  yang mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan article 5 akan berpotensi terhambat oleh sistem imigrasi suatu negara. 22

## C. Kedudukan Migran Sukarela Diseludunpkan: Pelaku atau Korban
Penyelundupanan  orang  atau  migran  pada  dasarnya  adalah  pelanggaran kebijakan atau aturan hukum migrasi suatu negara. Dengan demikian, mudah dipahami bahwa negara tujuan penyelundupanan adalah pihak yang pasti menjadi korban. Negara
19 K. Chin S.X. Zhang, The Social Organization of Chinese Human Smuggling-A Cross National Study (San Diego: San Diego State University, 2002).
20 Kesukarelaan untuk bermigrasi atau bahkan diselundupkan dapat saja dipengaruhi faktor sosial dan  ekonomi.  Orang  yang  bermigrasi  mencari  peluang  yang  lebih  baik  yakni  untuk  mendapatkan penghasilan  yang  lebih  baik  sehingga  dapat  memberikan  kebutuhan  yang  mencukupi  keluarganya,  dan menjadi  lebih  suks es.  Lihat,  Marieliz  Pendang,  “Forced  Labor,  Human  Trafficking,  and  the  Plight  of  the Filipina  Migrant.” Western  Michigan  University  Cooley  Journal  of  Practical  &  Clinical  Law ,  Vol.  21,  No.  1, (2020): 83.
21 Pablo  Rodríguez  Oconitrillo,  Non-criminalization  of  smuggled  migrants,  (Notes  on  the interpretation of article 5 of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air), (2014) 1-2.
22 Andreas, Schloenhardt dan Hadley Hickson, “Non -Criminalization of Smuggled Migrants: Rights, Obligations, and Australian Practice under Article 5 of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air”, International Journal of Refugee Law , Vol. 25 No. 1, (2013): 43.
menjadi  korban  karena  dampak  dari  migrasi  yang  tidak  sesuai  atuaran  hukum  akan berdampak pada negara tersebut. Keberadaan pengungsi, pencari suaka dan termasuk di dalamnya orang atau migrant tidak berdokumen akan menjadi bebas sosial bagi suatu negara  dan  potensi  kecemburan  sosial  di  masyarakat. 23 Belum  lagi  potensi  hilangnya pendapatan negara melalui imigrasi.
Status  atau  kedudukan  dari  seorang  pekerja  migran  dalam  praktik penyelundupanan  migran  perlu  diperhatikan  dengan  jelas  dengan  melihat  praktik penegakan hukumnya. Beberapa perjanjian internasional (Pasal 6 African Charter , Pasal 7 American Convention , Pasal 14 ArCHR, Pasal 5 ECHR, Pasal 9 ICCPR) menyatakan hal yang sama bahwa suatu negara “setiap individu berhak atas kebebasan dan kea manan pribadinya.  Tidak  seorang  pun  dapat  dirampas  kebebasannya  kecuali  karena  alasan- alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Secara khusus,  tidak  seorang  pun  dapat  ditangkap  atau  ditahan  secara  sewenang- wenang”. Secara khusus Pasal 5 Protokol Penyelundupanan menyatakan bahwa Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of having been the object of conduct set forth in article 6 of this Protocol. Dapat ditafsirkan dari Pasal 5 ini bahwa  migran  tidak  boleh  dituntut  berdasarkan  protokol ini  oleh  karena  fakta  bahwa migran  adalah  objek  dari  tindak  penyelundupan.  Hal  ini  sebenarnya  menunjukan pentingnya  kedudukan  atau  status  dari  migran  diketahui  apakah  sebagai  pelaku  atau korban dalam penyelundupan migran. Aturan ini menghendaki setiap negara untuk tidak melakukan  kriminalisasi  terhadap  migran  apabila  migran  sendiri  yang  diselundupkan dan bukan sebagai pelaku penyelundupan.
Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) Protokol Penyelun dupan menyatakan bahwa “ Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as  criminal  offences,  when  committed  intentionally  and  in  order  to  obtain,  directly  or indirectly, a financial or other material benefit:
a) The smuggling of migrants;
b) When committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:
(i) Producing a fraudulent travel or identity document;
(ii) Procuring, providing or possessing such a document;
c) Enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in  the  State  concerned  without  complying  with  the  necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.”
23 Erik  Purnama  Putra,  Keberadaan  Imigran  di  Puncak  Timbulkan  Kecemburuan  Sosial, https://nasional.republika.co.id/ , diakses pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB.
Dengan menggunakan penafsiran sistematis 24 atau historis 25 , maka dapat dilihat bahwa ketentuan diatas memungkinkan kriminalisasi terhadap pelaku penyelundupanan,  pihak  yang  membantu  penyelundupanan  (baik  yang  membantu memproduksi  dokumen  perjalanan  atau  identitas  palsu  maupun  yang  melakukan pengadaan,  penyediaan  kepemilikan  dokumen  semacamnya)  dan  pihak  yang memungkinkan  warga negara  asing  untuk  menetap  di  negara  tujuan  tanpa  kepatuhan terhadap  aturan  hukum  di  negara  tujuan. 26 Ketentuan  ini  juga  jelas  dibuat  guna menghindari adanya upaya kriminalisasi terhadap pekerja migran, apapun alasannya. Hal ini  sekaligus  menunjukan  bahwa  perjanjian  internasional  menempatkan  orang  atau migran yang diselundupkan sebagai korban apabila dirinya yang diselundupkan. 27
Protokol  penyelundupan  diatas  jelas  menempatkan  seorang  migran  termasuk pekerja migran, meskipun secara sukarela diselundupkan sebagai korban, bukan pelaku. Meskipun kesukarelaan tadi menyebabkan kejahatan terjadi namun Protokol tetap tidak melihat  hal  tersebut  sebagai  suatu  niat  jahat  ( mens-rea ). 28 Protokol  tetap  memandang pihak  yang  memfasilitasi  si  migran  untuk  diseledupkan  sebagai  pemilik  niat  jahat sehingga hanya kepadanya saja pertanggungjawaban hukum dijatuhkan.
Amanat  Protokol  tersebut  dipahami  dan  diterapkan  berbeda  dengan  hukum nasional  suatu  negara  misalnya  aturan  tentang  kriminalisasi  terhadap  orang  yang memiliki  dokumen  palsu  atau  masuk  tanpa  izin. 29 Meskipun  tindak  pidana  pemalsuan
24 Penafsiran  sistematis  adalah  salah  satu  jenis  penafsiran  yang  paling  umum  digunakan  dalam menafsirkan  hukum  dengan  melihat  hukum  pada  konteksnya.  Konteks  dari  aturan-aturan  diatas  adalah melihat pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan terlibat dalam penyelundupan. Lihat, Ivan L. Padjen, Systematic Interpretation and the Re‑systematization of Law: The Problem, Co‑r equisites, a Solution, Use, Int J Semiot Law , Vol. 33, (2020): 192-193.
25 Dilihat dari sejarahnya, Porotokol mengenai penyelundupan migran dibuat guna melengkapi the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Di dalam  mukadimah, pembentukan protokol ini mengingat keberadaan resolusi Majelis Umum 54/212 tanggal 22 Desember 1999, di mana Majelis  mendesak  Negara-negara  Anggota  dan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sistem  untuk  memperkuat kerja  sama  internasional  di  bidang  internasional  migrasi  dan  pembangunan  untuk  mengatasi  akar penyebab  migrasi,  terutama  yang  terkait  dengan  kemiskinan,  dan  untuk  memaksimalkan  manfaat  dari migrasi internasional kepada mereka yang bersangkutan, dan mendorong, jika relevan, mekanisme antar regional, regional dan subregional untuk terus menangani pertanyaan tentang migrasi dan pembangunan.
26 Pablo Rodríguez Oconitrillo, p. 3.
27 Ibid .  Lihat  juga,  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime,  “Travaux  Préparatoires  of  the negotiations  for  the  elaboration  of  the  United  Nations  Convention  against  Organized  Crime  and  the Protocols  thereto”,United  Nations,  New  York,  2006  (emphasis  added),  (hereinafter  UNODC.  “Travaux Préparatoires…”), Notes by the Secretariat,p.483. Available at: http://www.unodc.org/pdf/ctoccop_2006/04- 60074_ebook-e.pdf.
28 Setiap  negara  anggota  Protokol  sebenarnya  dimungkinkan  untuk  menentukan  tingkatan  dari mens rea ke dalam hukum nasionalnya. Namun tidak berarti kebijakan non-kriminalisi terhadap migran bisa  diabaikan  begitu  saja.  Lihat, Daphne Demetriou,  “The  Mens  Rea  of Human  Trafficking:  The  Case  of Migrant Domestic Workers”, International Criminal Justice Review , Vol. 29, No. 3, (2019): 289.
29 Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberikan peluang kriminalisasi terhadap migran yang  diselundupkan.  Brunei  Darusalam  melalui  The  Trafficking  and  Smuggling  of  Persons  Order  2004 masih  memungkinkan  seorang  migran  dipidana  karena  melanggar  perundang-undangan  terkait  migrasi Brunei. Meski tidak dihukum berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur penyelundupan migran, seorang  migran  yang  diseludunpkan  masih  dapat  dihukum  berdasarkan  aturan  lainnya  seperti  aturan terkait illegal entry (masuk tanpa izin) dan aturan terkait lainnya. Hal ini sangat mungkin karena Brunei
dokumen  dan  masuk  tanpa  izin  ke  suatu  negara  diatur  oleh  peraturan  perunang- undangan yang terkait dengan imigrasi namun praktiknya kebanyakan penyelundupanan migran tidak akan terlepas dari upaya memasukan migran ke negara lain tanpa izin atau dengan menggunakan dokumen palsu.
Dalam  tulisan  ini,  aturan  hukum  Indonesia  akan  dijadikan  contoh  meski sebenarnya Indonesia bukan satu-satunya negara yang memungkinkan seorang migran dipidana. Brunei, Kamboja dan beberapa negara lain juga masih belum tegas mengenai kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran. 30
Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian mengatur mengenai lalu lintas dan pengawasa orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. Di dalam BAB XI tentang ketentuan pidana menggambarkan potensi seorang migran  dapat  dipidana  tanpa  ada  pembedaan  antara  yang  sukarela  diselundupkan dengan  yang  diancam  atau  melalui  kekerasan.  Adapun  pasal  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut:
1. Dalam pasal 113, 31 migran yang masuk ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pihak imigrasi dapat dipidana. Faktanya, semua penyelundupanan migran tidak melalui pemeriksaan oleh negara yang dituju.
2. Pasal 119 juga dapat menyasar migran yang masuk ke Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah, atau jika memiliki tapi dokumen yang digunakan  tidak  sah. 32 Disebut  migran  tidak  berdokumen  ( undocumented migrant )  karena  sejak  awal  para  migran  tersebut  masuk  melalui penyelundupanan.
3. Pasal 125 menyasar migran jika berada di tempat yang tidak diizinkan di negara tujuan penyelundupanan. Migran yang diselundupkan ke Indonesia sudah pasti berada di wilayah Republik Indonesia tanpa izin. 33
Ketiga  pasal  diatas  mengatur  tindak  pidana  keimigrasian  dan  secara  khusus menyasar migran tanpa dokumen, yakni migran yang datang ke Indonesia melalui tindak pidana penyelundupanan migran. Di dalam rumusan diketahui bahwa para migran yang
belum menjadi anggota dalam Protokol Penyelundupan Migran. United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC), Criminalisation of Smuggling of Migrants in ASEAN Member States, (2019): 50-55.
30 (UNODC), p. 41-180.
31 Pasal 113 Setiap orang yang dengan sengaja  masuk atau keluar  Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
32 Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  (2)  Setiap  Orang  Asing  yang  dengan  sengaja  menggunakan Dokumen  Perjalanan,  tetapi  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  Dokumen  Perjalanan  itu  palsu  atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
33 Benjamin  Perrin,  “Migrant  Smuggling:  Canada’s  Response  to  a  Global  Criminal  Enterprise,” International Journal of Social Science Studies Vol.1, No., no. October 2021 (2021): 148.
melalukan  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana.  Hal  ini  sekaligus  menunjukan  bahwa hukum  nasional  melakukan  kriminalisasi  terhadap  pekerja  migran  tanpa mempermasalahkan apakah  pekerja migran tersebut masuk ke Indonesia dengan cara penyelundupanan atau tidak.
Jika melihat fakta bahwa kebanyakan semua penyelundupanan migran berpotensi menyalahi  aturan  keimgrasian  khususnya  terkait  dokumen  izin  masuk  dan  dokumen palsu  maka  aturan-aturan  tadi  belum  konsisten  dengan  kebijakan  non-kriminalisasi terhadap migran. Pasal 5 Protokol Penyelundupanan dengan tegas menyatakan bahwa migran  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  karena  menjadi  objek  dalam penyelundupanan. Kesukarelaan migran untuk diselundupkan tidak membuat statusnya berubah dari objek menjadi subjek pelaku.
Meskipun demikian, hukum nasional termasuk hukum nasional Indonesia tidak bisa  begitu  saja  disalahkan  ketika  menghukum  pekerja  migran  yang  menggunakan dokumen  palsu,  hal  ini  dikarenakan  sejak  awal  Protokol  Penyelundupanan  tidak mengatur  mengenai  aktivitas  penyelundupanan  karena  bagian  dari  bantuan kemanusiaan,  migran  yang  dokumen  perjalanan  atau  identitas  palsu  guna memungkinkan  penyelundupanan  dirinya  sendiri  atau  migran  yang  menyeludupkan dirinya  sendiri. 34 Sehingga  tidak  aneh  jika  hukum  nasional  Indonesia  tidak  hanya mengkriminalisasi  fasilitator  penyelundupanan  migran,  pihak  yang  melindungi  atau memberikan  pemondokan  kepada  migran  yang  tidak  berdokumen  (Pasal  124  UU Keimigrasian) tetapi juga migran itu sendiri.
Lebih lanjut, menyamakan semua migran, baik yang dipaksa bermigrasi karena diancam atau melalui kekerasan dengan migran yang diselundupkan secara sukarela juga sulit diterima oleh tiap negara. Beberapa kebijakan negara melihat bahwa migran yang membayar agar bisa bermigrasi ke negara lain sebagai pihak yang merugikan sehingga sulit untuk dipandang sebagai korban. Karena itu tidak aneh jika negara seperti Kanada dan Australia  tetap memproses hukum migran yang masuk ke negaranya dengan cara penyelundupanan. 35 Kecuali jika terdapat seperti ketidakamanan migran di negara asal baik, karena adanya konflik bersenjata, terorisme atau kondisi-kondisi lain yang memang memaksa  migran  untuk  bermigrasi  dengan  metode  penyelundupanan  migran  secara sukarela. Itu pun sampai saat ini, tidak semua negara taat untuk tidak mengkriminalisasi migran yang diselundupkan sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Internasional terkait itu.
34 Benjamin Perrin, p. 11
35 Australia  memang  tidak  secara  tegas  dan  eksplisit  menyatakan  bahwa  negaranya mengkriminalisasi migran yang masuk secara tidak sah ke negaranya. Namun demikian, Australia masih dapat menghukum migran tersebut atas dasar pelanggaran administratif. Sehingga justifikasi yang dbuat adalah  berdasarkan  pelaksanaan  fungsi  administratif.  Dari  sini  tampak  adanya  perbedaan  pemahaman antara  non-kriminalisasi  dengan  non-menghukum,  karena  meski  tidak  dipidana,  migran  tetap  dapat dihukum berdasarkan rezim hukum di luar pidana. Lihat, Andreas, Schloenhardt dan Hadley Hickson, p. 58- 59.

## D. Kesimpulan
Perjanjian  internasional  dengan  tegas  menyatakan  kedudukan  seorang  migran yang  diselundupkan  ke  negara  lain  sebagai  seorang  korban,  bukan  pelaku.  Hal  ini ditujukan  untuk  menjamin  seorang  migran  tidak  dikriminalisasi  dalam  suatu penyelundupanan  apabila  dirinya  yang  diselundupkan.  Namun  sayangnya,  hukum nasional  Indonesia  memiliki  perspektif  yang  berbeda.  Seorang  migran  masih  dapat dipidana  apabila  melanggar  peraturan  terkait  imigrasi  khususnya  izin  masuk  dan pemalsuan  dokumen.  Pasal  113,  119  dan  125  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian masih memungkinan pemidanan terhadap migran terjadi. Padahal diketahui  bahwa  setiap  penyelundupanan  migran  tidak  akan  terlepas  dari  rentetan tindakan  seperti  pelanggaran  izin  masuk  dan  pemalsuan  dokumen.  Peraturan  yang menyangkut  dokumen  atau  perizinan  dalam  keimigrasian  seharusnya  terintegrasi dengan kebijakan non-kriminalisasi terhadap migran.

## Daftar Kepustakaan
Cahya  Wulandari,  Sonny  Saptoajie  Wicaksono.  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Human  Trafficking)  Khususnya  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak:  Suatu Permasalahan  Dan  Penanganannya  Di  Kota  Semarang.” Yustisia Edisi  90,  no. September-Desember 2014 (2014): 17.
Crimes, United Office on Drugs and. Global Study on Smuggling of Migrant 2018 . Sales No. Vienna: United Nation Publication, 2018.
Fourie,  Andria  Naude.  “Expounding  the  Place  of  Legal  Doctrinal  Methods  in  Legal - Interdisciplinary  Research.” Erasmus  Law  Review 8  No.  3,  no.  December  2015 (n.d.): 96.
Hutapea,  Rita Uli. “Prancis Selamatkan 100 -an Migran Yang Coba Berlayar Ke Inggris , Diakses Pada Tanggal.” Detik . 2021. https://news.detik.com/.
July  Esther,  Herlina  Manullang  dan  Johan  Silalahi.  “Pola  Penanganan  Dan  Pe nindakan Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Studi  Kasus  Di  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara).” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 9,  April  (,  no.  Issue  1 (2021): 68.
Jurist,  International  Commition  of.  “International  Commision  of  Jurist,  Migration  a nd International Human Right Law: A Practitioner’s Guide, Update Edition.” In Jurist, Migration and International Human Right , 35. Geneva: International Commition of Jurist, 2014.
Md. Aurongajeb Akond, Sumona Sharmin. “Combating Trafficking in Persons and Migrant Smuggling  in  Bangladesh:  Conceptual  Understanding  and  Lessons  from International  Community  Based  Approach.” Journal  of  Law,  Policy  and Globalization 66 (2017): 39.
Miracle, Marvin P. Migrant Labour and Economic Developmen . Oxford: Clarendon Press,

## 1970.
Muhammad Ammar Al Ghifari, Satriya Wibawa. “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia  Di  Indonesia:  Studi  Kasus  Perdagangan  Manusia  Kabupaten  Cianjur.” Padjadjaran  Journal  of  International  Relations  (PADJIR) 3,  no.  Agustus  (2021) (2021): 127.
Nura eny, Henny. “Trafficking of Migrant Workers in Indonesia: A Legal Enforcement and Economic Perspective of  Prevention and Protection Efforts.” European Research Studies Journal Volume XX, no. Issue 4B (2017): 21.
Perrin,  Benjamin.  “Migrant  Smuggling:  Canada’s  Response  to  a  Global  Criminal Enterprise.” International Journal of Social Science Studies Vol.1, No., no. October 2021 (2021): 148.
Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism within th e Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
S.X. Zhang, K. Chin. The Social Organization of Chinese Human Smuggling-A Cross National Study . San Diego: San Diego State University, 2002.
Vinni Dini Pratiwi, Suharno. “Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2004 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11, N (2019): 2.
Wibisana,  Andri  Gunawan.  “Menulis  Di Jurnal  Hukum:  Gagasan,  Struktur,  Dan  Gaya”,.”
Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2, no. December 2019 (2019): 482.