E-COMTURE (E-COMMERCE TAX LITERATURE) : STRATEGI

## PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELUMPUHAN PERMASALAHAN PERPAJAKAN MELALUI APLIKASI DIGITAL GUNA MEMULIHKAN PEREKONOMIAN IN NEW NORMAL ERA PADA KALANGAN E-COMMERCE
Maratus Soleha 1 , Kharisma Puspita Sari 2 , Gestiani Nurholifta 3
Universitas Trunojoyo Madura maratussoleha130@gmail.com
Abstrak: E-commerce memiliki  peranan  besar  dalam pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan dapat
memasarkan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang  memiliki  jangkauan  konsumen  yang  luas. E-commerce juga  memiliki  potensi  besar  dalam  perpajakan  seperti menyumbang  dana  untuk  kas  negara.  Namun  dalam pemungutan  pajaknya,  masih  banyak  timbul  permasalahan seperti tidak  efektifnya pemungutan pajak yang ditandai oleh kebingungan  para  pembisnis e-commerce ,  munculnya perspektif  ketidakadilan  pajak  oleh  pembisnis marketplace dan  pembisnis  media  sosial.  Dari  hal-hal  tersebut  maka diperlukanya  kajian  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan pemerintah  mengenai  pajak e-commerce serta  tersedianya fasilitas  media  sosialisasi  yang  dapat  mencakup  berbagai kalangan pembisnis  e-  commerce secara  efektif  dan  efesien sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Tujuan  dari  penulisan ini  sebagai  sarana  literasi  mengenai  perpajakan  bagi e- commerce ,  membantu  meningkatkan  kepatuhan  terhadap pajak,  dan  meminimalisir permasalahan terkait perpajakan e- commerce . Metode penulisan yang digunakan adalah metode pengumpulan  data  sekunder.  Hasil  yang  didapat  berupa E- comture (E-commerce Tax Literature ) yang merupakan salah satu metode untuk membantu pelumpuhan permasalahan pajak melaui  aplikasi  digital  yang  dapat  memudahkan  para pengguna e-commerce . E-comture tidak  hanya  berorientasi pada  pelumpuhan permasalahan  pajak  yang  terjadi.  Namun,
juga meningkatkan literasi pajak guna menambah pemahaman mengenai pajak sehingga dapat memulihkan perekonomian in new  normal  era .  Melalui e-comture maka  pengguna  akan sejahtera  dan  tidak  ada lagi  unsur  pemaksaaan  di  dalamnya untuk membayar pajak.
e-ISSN 2715-7474
p-ISSN 2715-9892

## Informasi Artikel
Tanggal masuk 08 Desember 2021 Tanggal revisi 15 Desember 2021 Tanggal diterima 31 Desember 2021
Kata Kunci:
E-commerce 1
Literasi Pajak 2 Pemulihan Ekonomi 3 Volume 3 Nomor 1 Desember 2021

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi telah mengalami inovasi di berbagai bidang, salah satunya pada bidang bisnis dan perdagangan. Dengan berbagai perkembangannya,  semakin  memudahkan  dalam  melakukan  setiap  kegiatan yang terkait dengan bisnis maupun perdagangan, sehingga dapat menyebabkan perubahan  pada  gaya  hidup  dan  cara  berjualan.  Menurut Indonesian  E- commerce  Association ,  meledaknya  perdagangan  secara  elektronik  berakibat langsung  kepada  pola  berbelanja  di mall maupun  tempat  perbelanjaan konvensional lainnya yang dapat menimbulkan pergeseran tren cara berbelanja. Hal  tersebut  tercermin  dalam  kegiatan  perdagangan  secara online melalui platform yang  disebut  dengan e-commerce . E-commerce merupakan  tempat penjualan maupun pembelian baik berupa barang bahkan jasa melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik yang dirancang untuk menerima dan  melakukan  pesanan.  Barang  atau  jasa  dipesan  dengan  metode  tersebut, namun  pembayaran  dan  pengiriman  utama  barang  atau  jasa  tidak  harus dilakukan secara online (OEDC, 2009). Melihat potensi dari e-commerce dengan adanya peningkatan jumlah transaksi E-commerce di Indonesia. Jumlah tersebut (2018)  mencapai  Rp.  77,776  triliun  dibandingkan  dengan  tahun  2017  yang mencapai  Rp.  30,945 triliun  atau  mengalami  peningkatan  sebesar  151%. Tren tersebut  juga  sangat  berdampak  pada  UMKM  yang  mulai  banyak  beralih  ke digitalisasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Gambar 1 . Pelaku Usaha E-commerce, Tahun 2019-2020
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pelaku e-commerce sebesar  95,74% pada tahun 2019 dan 90,18% pada tahun 2020 1 . Berdasarkan data Kementerian Keuangan,  realisasi  penerimaan  pajak  yang  dibayar  melalui e-commerce pada tahun 2019 mencapai Rp 140 Miliar dengan jumlah transaksi lebih dari 30.000 transaksi dan angka tersebut telah melebihi target akhir 2019. Maraknya pelaku usaha  e-commerce  saat  ini  menyebabkan  pemerintah  menerbitkan  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  3  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik,  aturan  ini mulai  berlaku  pada  1  April  2019.  Pemerintah  tidak  menetapkan  jenis  ataupun tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce . Peraturan ini lebih menerangkan tata cara  atau  prosedur  pemajakan  agar  memberikan  kemudahan  administrasi  dan mendorong  kepatuhan  perpajakan  para  pelaku e-commerce sehingga  dapat menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  diperlukan  upaya  untuk meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak.  Pemahaman  tentang  perhitungan maupun penyampaian pajak dapat meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban pajak  dan  mengatasi  berbagai  permasalahan  diatas  melalui  literasi  perpajakan khususnya  pada  pelaku  bisnis e-commerce .  Sehingga  diperlukannya  sebuah inovasi melalui literasi perpajakan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi  maka  penulis  mengangkat  judul “ E-Comture  (E-Commerce  Tax Literature) :  Strategi  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Pelumpuhan  Permasalahan  Perpajakan  Melalui  Aplikasi  Digital  Guna Memulihkan  Perekonomian in  New  Normal  Era pada  Kalangan E- Commerce”.
1 Kusumatrisna, A. R. N. d., 2020. Statistik E-Commerce 2020 .Badan Pusat Statistik.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  terdapat  rumusan  masalah sebagai berikut
1. Bagaimana  cara  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap perpajakan khususnya e-commerce ?
2. Apa itu e-comture dan bagaimana tahap implementasinya?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengimplementasian e-comture ?

## 1.2 Tujuan
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  terdapat  tujuan  seperti berikut:
1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan khususnya e-commerce.
2. Untuk mengetahui e-comture dan tahap implementasinya.
3. Untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam pengimplementasian e-comture.

## 1.3 Manfaat
Selain  itu,  terdapat  beberapa  manfaat  yaitu  manfaat  teoretis  dan  manfaat praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Hasil  penulisan  karya  tulis  ini,  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  para pengguna  khususnya  kalangan e-commerce sebagai  sumber  informasi  dan edukasi dalam upaya memulihkan perekonomian melalui aplikasi digital.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis karya tulis ini, diharapkan menjadi titik balik dari instansi atau pemerintah  agar  memberikan  perhatian  lebih  kepada  pelaku  perpajakan terutama  kalangan e-commerce demi  terbentuknya  fleksibilitas  perpajakan bagi e-commerce sehingga terwujud perekonomian yang baik di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 E-Commerce
Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan peluang dalam kegiatan jual beli salah satunya adalah e-commerce . E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melaui media elektronik. E-commerce saat ini menjadi
salah satu hal yang dibutuhkan oleh penjual dalam memasarkan produknya agar lebih mudah menarik pelanggan dengan menggunakan media internet.
Perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Bahkan, Indonesia  masuk  ke  dalam  10  besar  negara  dengan  pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Mulai dari tokopedia, bukalapak, lazada dan lain sebagainya. Pada tahun 2018, perkembangan e-commerce di Indonesia mencapai angka 78%.
Dari angka perkembangan tersebut, 17,7% merupakan transaksi dari pembelian tiket pesawat dan pemesaanan hotel, untuk 11.9% lainnya untuk pembelian jenis- jenis  pakaian  dan  10%  lainnya  berasal  dari  penjualan  kosmetik  dan  produk- produk kesehatan.
E-commerce juga memiliki manfaat yang beragam. Berikut manfaat yang diperoleh melalui e-commerce
1. Biaya Lebih Murah
E-commerce memiliki biaya yang murah dikarenakan biaya operasional dari toko online lebih murah daripada toko yang berbentuk bangunan. Toko online ini  tidak  diperlukan  sewa  bangunan,  biaya  air  dan  listrik,  biaya  renovasi bangunan hingga gaji karyawan.
2. Jangkauan Toko Lebih Luas
Dengan  menggunakan e-commerce ,  maka  toko  dapat  dikenal  oleh  banyak kalangan masyarakat di seluruh dunia tergantung dengan website e-commerce yang digunakan. Hal ini akan menarik pembeli yang lebih banyak karena pada toko konvensional pembeli hanya berasal dari daerah yang sama.
3. Transaksi dan Pengiriman Lebih Mudah
Saat ini, telah tersedia berbagai layanan yang mendukung adanya pembayaran elektronik melalui media internet dan pengiriman barang dapat dilacak secara online sehingga memudahkan transaksi antar penjual dan pembeli.

## 2.2 Literasi Pajak
Literasi  berarti  kemampuan  seseorang  dalam  membaca  informasi, memahami  informasi,  dan  menindaklanjuti  informasi  melalui  suatu  keputusan yang  bermanfaat  dalam  hidup.  Sedangkan  Perpajakan  menurut  Febriyani  dan Kusmuriyanto  (2015)  adalah  kemampuan  seorang  wajib  pajak  dalam mengetahui peraturan perpajakan  baik tarif pajak maupun  manfaat pajak  yang akan  berguna  bagi  kehidupan.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  literasi  pajak
adalah  pengetahuan  atau  kemampuan  seseorang  dalam  membaca  informasi mengenai  pajak,  memahami  informasi  tersebut  dan  menindaklanjuti  informasi yang dimiliki melalui suatu keputusan. Literasi pajak ini diperoleh melalui faktor eksternal  seperti  pendidikan  maupun  informasi  lain  seperti  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  maupun  langsung  dari  Direktorat Jenderal Perpajakan.
Literasi pajak sangat penting dikarenakan di Indonesia  menggunakan Self Assement  System yang  menuntut  adanya  peran  aktif  dari  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Literasi  pajak  sangat  penting  dalam menunjang keberhasilan peningkatan penerimaan pajak baik pemerintah maupun Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  memastikan  masyarakat  dapat  memperoleh informasi  yang cukup.  Hal  tersebut  diwujudkan  pemerintah  melalui sosialisasi kepada  wajib  pajak  baik  melalui  media  massa  maupun  media  elektronik  serta dapat  melalui  penyuluhan  secara  langsung  kepada  wajib  pajak.  Apabila  wajib pajak  memiliki  tingkat  literasi  pajak  yang  baik,  maka  akan melaksanakan kewajibannya  dalam  perpajakan.  Peningkatan  kepatuhan  pajak  akan  terwujud apabila  wajib  pajak  menjadi  subjek  utama  pajak  yang  memiliki  literasi  pajak yang baik. Dengan literasi pajak yang tinggi, maka wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya.

## 2.3 Pemulihan Ekonomi
Saat ini kondisi pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku konsumen, karena telah terjadi perubahan pada pola konsumsi barang dan  jasa dari  luring  menjadi daring. Sehingga e-commerce telah  menyumbang pendapatan  sebanyak  55,6  %  terhadap  PDB  nasional.  Selain  itu, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, potensi ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai US$ 133 miliar.
Dengan banyaknya peluang bisnis dengan menggunakan e-commerce , maka tidak  menutup  kemungkinan  jika e-commerce mampu  menjadi  sebuah keuntungan  terhadap  negara-negara  yang  menetapkan  pajak  yang  efektif.  Hal tersebut  dapat  membantu  perekonomian  Indonesia  agar  bangkit  pada  masa pandemi  saat  ini.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang secara cepat. Sehingga saat ini pemerintah telah mengupayakan reformasi perpajakan agar mengurangi
dampak ekonomi saat ini karena efek pandemi. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pendapatan pajak di Indonesia akan bergerak menuju perpajakan digital seiring dengan transaksi online yang terus meningkat signifikan, terutama selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sektor pajak e-commerce diharapkan dapat menjadi penopang dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

## METODE PENELITIAN

## 3.1 Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  deskripsi  kualitatif  dengan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  literatur.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dengan  cara  mengambil  studi  literatur  dari  beberapa  sumber  di internet  berupa  artikel-artikel  ilmiah,  penelitian  terdahulu,  jurnal,  situs  web resmi  dan  sebagainya.  Penulis  mengkaji  beberapa  literatur  yang  berhubungan dengan topik penulisan yang diangkat. Beberapa literatur tersebut dikumpulkan dan di analisis sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan dan relevan.

## 3.2 Pengolahan Data
Penulis menggunakan beberapa cara untuk pengolahan data, antara lain:
1. Mengumpulkan Beberapa Literatur yang Sesuai dengan Topik Penulisan
Pada tahap ini, penulis mengumpulkan beberapa literatur yang berhubungan dengan  topik  yang  diangkat.  Setelah  itu,  dijadikan  sebagai  bahan  dalam pembuatan  Karya  Tulis  Ilmiah  ini.  Penulis  mencari  literatur  di  internet berupa jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, artikel-artikel ilmiah dan sebagainya.
2. Memeriksa Literatur yang Diperoleh
Setelah beberapa literatur terkumpul, penulis memeriksa dan mengevaluasi kembali  bahan-bahan  yang  dijadikan  sebagai  literatur  Karya  Tulis  Ilmiah untuk mengetahui kesesuaian dengan topik yang diangkat. Hal ini bertujuan agar  memudahkan  dalam  pengolahan  data  yang  diambil  pada  tahap selanjutnya.
3. Menyusun Karya Tulis Ilmiah
Setelah mengumpulkan berbagai literatur dan memeriksanya, maka langkah selanjutnya  adalah  menyusun  Karya  Tulis  Ilmiah.  Pada tahap  ini,  penulis menggunakan pedoman dari literatur yang telah diambil.
Gambar 2. Pengolahan Data

## 3.3 Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diurai dan dianalisis dengan cara mereduksi  data  dan  penyajian  data.  Mereduksi  data  berarti  penulis  menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru. Data  yang  tidak  sesuai  topik  dihilangkan.  Selanjutnya,  penyajian  data  yakni dengan  menyajikan data untuk  memudahkan perencanaan sesuatu berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3.4 Kerangka Berpikir
Gambar 3. Kerangka Berpikir
Menyusun Karya Tulis Pengolahan Data Literatur yang Diperoleh Mengumpulkan Literatur yang Sesuai dengan Topik Terkait
Pada Pada
Pemerintah
Wajib Pajak
Bisnis
Untuk Untuk Melalui - Pengenalan Aplikasi E-Comture -Memperluas Aplikasi kepada Khalayak Umum Media Sebagai - Giat Promosi dalam Memperkenalkan Aplikasi kepada
Sebagai Wajib Pajak Aplikasi Youtube Instagram Sosial Media - Pembinaan Lebih Lanjut agar dapat Memahami terkait Perpajakan - Dapat  Memulihkan  Perekonomian E- Commerce - Peningkatan Kepatuhan melalui Literasi Perpajakan - Penyuluhan dan Pendampingan -Pengawasan dan Evaluasi
E-Comture (E-Commerce Tax Literature)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Uraian Hasil Kajian
E-commerce memiliki dua pihak yang saling berkaitan yaitu pedagang atau penyedia  jasa  serta  penyedia platform  marketplace .  Penyedia platform marketplace merupakan  pihak  penyedia  sarana  yang  memiliki  fungsi  sebagai pasar elektronik dimana pedagang dan penyedia  jasa pengguna platform dapat menawarkan barang maupun jasa pada calon pembeli. Dalam hal ini, penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada,  Blibli  dan  Bukalapak.  Selain  perusahaan-perusahaan  tersebut,  pelaku over  the-top di  bidang  transportasi  juga  tergolong  sebagai  pihak  penyedia platform marketplace .
Semakin banyaknya pelaku usaha e-commerce ini menyebabkan pemerintah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018 tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik. Ada pun pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi  Pedagang  dan  Penyedia  Jasa  yang  Berjualan  Melalui Platform Marketplace
a. Memberitahukan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  kepada  pihak  penyedia platform marketplace.
b. Apabila  belum  memiliki  NPWP,  pengusaha  dapat  memilih  untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.
c. Melaksanakan  kewajiban  terkait  PPh  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.
d. Dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  hal  omzet  melebihi Rp4,8  miliar  dalam  setahun,  dan  melaksanakan  kewajiban  terkait  PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban Penyedia Platform Marketplace
a. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP
b. Memungut,  menyetor,  dan  melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa
c. Memungut,  menyetor,  dan  melaporkan  PPN  dan  PPh  terkait  penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri
d. Melaporkan  rekapitulasi  transaksi  yang   dilakukan  oleh  pedagang pengguna platform.
3. Bagi E- Commerce di Luar Platform Marketplace
Pelaku usaha  yang  melaksanakan kegiatan perdagangan  barang dan 10 jasa melalui online  retail , classified  ads , daily  deals ,  dan  media  sosial  wajib mematuhi  ketentuan  terkait  PPN,  PPnBM,  dan  PPh  sesuai  ketentuan  yang berlaku.

## 4.2 Temuan
Edukasi dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait perpajakan  seperti  halnya  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Namun,  pada  nyatanya dalam  memberikan  edukasi  ini  dinilai  kurang  efektif  dikarenakan  kurang memanfaatkan  media  elektronik  sesuai  perkembangan  teknologi  saat  ini sehingga  penyampaian  informasi  perpajakan  tidak  sesuai  yang  diharapkan. Misalnya dalam perubahan peraturan perpajakan yang menyebabkan minimnya pengetahuan  perpajakan  oleh  wajib  pajak.  Disamping  itu,  permasalahan  lain seperti halnya terjadi ketidaktahuan terkait peraturan perpajakan yang berakibat menimbulkan  keluhan.  Dari  permasalahan  tersebut,  maka  diperlukan  solusi seperti akses  informasi guna  mendukung pertukaran  informasi keuangan guna kepentingan  pajak.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  Jurnal  Ranah Komunikasi  menyatakan  bahwa  salah  satu  poin  penting  Direktorat  Jenderal Pajak dalam undang-undang akses informasi yaitu meningkatkan perluasan akses bagi otoritas perpajakan. Disamping itu, dapat mendukung pertukaran informasi keuangan.  Dalam  hal  tersebut,  diperlukan  kepatuhan  perpajakan  yang dapat mendorong  wajib  pajak  untuk  dapat  mematuhi  peraturan  pajak  yang berlaku, yang  akan  memicu  wajib  pajak  untuk  mengisi  SPT  dengan  benar,  jelas  dan lengkap.  Selain  itu,  dalam  melakukan  perhitungan  dengan  benar,  maka pembayaran  dapat  dilakukan  dengan  tepat  waktu  agar  tidak  menerima  Surat Teguran.

## 4.3 Ide Pengembangan
Dengan  adanya  permasalahan  yang  telah  disebut  diatas,  penulis memberikan  solusi  kepada  wajib  pajak  khususnya  kalangan e-commerce agar
meningkatkan kepatuhan terhadap pajak dengan cara meningkatkan literasi akan perpajakan  mengusulkan  aplikasi  digital  bernama e-comture . E-comture merupakan aplikasi digital yang berfokus pada perpajakan yang dapat membantu pengguna untuk memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan secara umum maupun  pajak e-commerce .  Sehingga e-comture diharapkan  dapat  menjadi solusi terbaik bagi wajib pajak, pelaku e-commerce dan pengguna aplikasi ini. Konsep e-comture sendiri  didukung  oleh  pemerintah  bersama  Direktorat Jenderal  Pajak  sebagai  penghubung  dalam  memberikan  regulasi  sekaligus bimbingan  dalam  meningkatkan  literasi  ini.  Disamping  itu,  dapat  membantu wajib pajak untuk memahami segala peraturan terkait perpajakan dan tarif-tarif sesuai  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memudahkan wajib pajak dalam memahami perpajakan dengan mudah hanya melalui aplikasi sehingga lebih efektif dan efisien.
Dalam  pengembangan e-comture ini  diperlukan  tahapan  implementasi diantaranya planning step, execution step dan feedback step.
1. Planning Step
Tahap  ini  merupakan  tahap  awal  berupa  perencanaan e-comture dengan melakukan  survei  kepada  wajib  pajak  terhadap  tingkat  pemahaman  dan kesadaran  akan  perpajakan  khususnya e-commerce .  Selanjutnya,  berfokus pada  pembuatan  aplikasi e-comture berupa  anggaran  yang  dibutuhkan, perencanaan mengenai programmer atau ahli IT, perancangan aplikasi dan percobaan aplikasi e-comture.
2. Execution Step
Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan dari planning yang nantinya akan terintegrasi  langsung  dengan stakeholder yang  ada  agar  penggunaan  dari
aplikasi e-comture dapat  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Selain  itu, diperlukan  sosialisasi  sekaligus  pendampingan  dalam  mencanangkan aplikasi  ini  kepada  wajib  pajak  yang  dapat  dilakukan  secara offline atau online agar  dapat  menunjang  penggunaan e-comture dengan  baik  dan memastikan wajib pajak dapat mengakses aplikasi tersebut.
3. Feedback Step
Tahap ini berfokus pada evaluasi sekaligus masukan demi mengoptimalkan aplikasi e-comture agar  mendapatkan  hasil  yang  diharapkan kepada wajib
pajak untuk senantiasa meningkatkan literasi terkait perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya perpajakan.
Planning Step Execution Step Aplikasi E-comture
(E-commerce Tax Literature)

## Feedback Step
Gambar 4. Tahap Implementasi E-comture
Aplikasi e-comture ini  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  memudahkan wajib  pajak  dalam  menggunakannya.  Selain  itu,  desain  aplikasi  memiliki performa  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  saat  ini,  sehingga  dapat menarik wajib pajak dalam mempelajari perpajakan baik secara umum maupun perpajakan e-commerce lebih  rinci  lagi  sehingga  aplikasi  ini  membuat  wajib pajak  semakin  patuh  dan  sadar  akan  pentingnya  perpajakan  sehingga  dapat memulihkan perekonomian Indonesia di era new normal seperti saat ini. Berikut merupakan prototype yang terdapat dalam aplikasi e-comture.

## 1. Tampilan Awal
Pada tampilan awal, para pengguna diharapkan untuk login terlebih dahulu menggunakan Username dan Password atau login melalui google agar dapat memudahkan  pengguna  untuk  menikmati  segala  fitur  yang  tersedia  di e- comture ini dan memberikan manfaat lebih. Di samping itu, terdapat pilihan bahasa yang sesuai dengan pengguna inginkan.
Gambar 5. Tampilan Awal E-Comture

## 2. Tampilan Beranda
Tampilan  beranda  merupakan  tampilan  awal  setelah  pengguna  berhasil
mengakses  aplikasi  yang  menyajikan  beberapa  fitur  unggulan  yang  dapat diakses  oleh  pengguna,  antara  lain taxpedia , taxinfo,  taxnews dan e- commerce .
Gambar 6. Tampilan Beranda
3. Tampilan Fitur Taxpedia Tampilan fitur taxpedia akan disajikan segala informasi mengenai perpajakan secara umum untuk memudahkan para pelaku e-commerce dalam memahami perpajakan di Indonesia yang nantinya akan meningkatkan literasi perpajakan serta  dapat  meningkatkan  kepatuhan,  kesadaran  dan  ketaatan  perpajakan sehingga  dapat  membayar  pajak  tepat  waktu  tanpa  ada  unsur  paksaan sekalipun.  Dalam taxpedia akan  membahas  dasar-dasar  perpajakan, ketentuan  umum  perpajakan,  tata  cara  perpajakan,  dan  pajak  penghasilan. Dalam pajak penghasilan ini akan membahas pajak penghasilan umum, pajak penghasilan  final,  pajak  penghasilan  pasal  21,  pajak  penghasilan  pasal  22, pajak  penghasilan  pasal  23,  pajak  penghasilan  pasal  24,  pajak  penghasilan pasal  25,  dan  pajak  penghasilan  pasal  26.  Disamping  itu, taxpedia akan menyajikan pembahasan  yang sangat mudah dipahami dan diharapkan para pengguna tidak merasa kebingungan lagi mengenai perpajakan Indonesia.
4. Tampilan Fitur Taxinfo
Tampilan  fitur taxinfo merupakan  tampilan  fitur  yang  berisi  terkait informasi-informasi  yang  berhubungan  dengan  peraturan  bahkan  undang- undang yang berlaku dalam perpajakan Indonesia sehingga nantinya dapat mengetahui tarif pengenaan pajak yang telah ditetapkan.
Gambar 8. Tampilan Fitur Taxinfo
5. Tampilan Fitur Taxnews
Tampilan fitur taxnews merupakan tampilan fitur yang berisi berita terkini bahkan  artikel  perpajakan  yang  terjadi  baik  regional,  nasional  maupun Internasional. Taxnews ini secara langsung akan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk  mengetahui perkembangan  perpajakan Indonesia maupun  Internasional  sehingga  dapat  meningkatkan  pemahaman  terkait perpajakan Indonesia.
Gambar 9. Tampilan Fitur Taxnews
6. Tampilan Fitur E-Commerce
Tampilan  fitur e-commerce merupakan  tampilan  fitur  yang  menyajikan informasi  mengenai  perpajakan  khususnya e-commerce yang  semakin memudahkan  untuk  memahami  serta  meningkatkan  literasi  perpajakan e- commerce .  Dalam  tampilan  fitur  ini  akan  membahas  perpajakan  e-
commerce, manfaat perpajakan e-commerce, perkembangan perpajakan e- commerce, sanksi  perpajakan  e-commerce  dan  peraturan  perpajakan  e- commerce.  Dalam  peraturan  perpajakan e-commerce ini  akan  diberikan peraturan  terbaru  dalam  mengatur  tarif e-commerce .  Diharapkan  adanya tampilan  fitur  ini  dapat  memberikan feedback positif  kepada  seluruh pengguna terutama untuk kalangan e-commerce.
Gambar 10. Tampilan Fitur E-Commerce
Dalam e-comture ini terdapat langkah kerja yang dapat digunakan sebagai berikut
1. Para  pengguna  melakukan login agar  dapat  mengakses  segala  fitur  yang terdapat  dalam  aplikasi  ini.  Setelah  berhasil  melakukan login maka  secara otomatis akan diarahkan pada tampilan beranda.
2. Para pengguna akan menggunakan aplikasi ini sesuai kebutuhan
3. Para pengguna tidak dipungut biaya apapun dalam mengakses e-comture.
Dalam  pengimplementasiannya,  aplikasi e-comture akan  bekerjasama dengan  empat stakeholder .  Wajib  pajak  sebagai  pendukung  sekaligus  sasaran dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sehingga aplikasi ini dapat berjalan sesuai  yang  direncanakan.  Pembisnis  sebagai  pendukung  kegiatan  bisnis  yang berkaitan dengan perkembangan e-commerce meningkatkan strategi perpajakan guna  meningkatkan  kesadaran  sekaligus  kepatuhan  terhadap  perpajakan. Pemerintah  sebagai  pihak  yang  memegang  kekuasaan  otoriter  dalam memberikan  legalitas  hukum  dalam  pelaksanaan e-comture .  Media  sebagai pendukung  publikasi  agar  dapat  dikenal  oleh  seluruh  khalayak  umum  dan memberikan banyak manfaat .
Aplikasi E-Comture Wajib Pajak Pembisnis Pemerintah Media Gambar 11. Stakeholder Terkait
Kerja  sama  ini  dilakukan  untuk  menyediakan platform yang  berkualitas dan terpercaya sehingga pengguna tidak khawatir akan kredibelitas aplikasi ini yang  nantinya  akan  dipantau  langsung  dalam  perkembangannya  dan kegunaannya. E-ccomture memberikan banyak dampak positif terhadap wajib pajak untuk senantiasa taat  dan patuh terhadap perpajakan guna  memulihkan perekonomian  khususnya  di  era new  normal. Oleh  karena  itu, e-comture tentunya ikut andil tersendiri dalam proses pengembangan dan edukasi kepada wajib pajak dan milenial untuk senantiasa memahami perpajakan Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Dari  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  banyak permasalahan  terkait  perpajakan  baik  perpajakan  secara  umum  maupun perpajakan e-commerce seperti masih kurangnya pengetahuan tentang pajak e- commerce ,  semakin  banyak  pelaku e-commerce dan  melemahnya  kesadaran pajak  bagi  wajib  pajak.  Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  tercetus inovasi untuk mengatasi masalah perpajakan dengan salah satu aplikasi digital. Aplikasi ini bernama E-comture . E-comture merupakan salah satu metode untuk membantu  pelumpuhan  permasalahan  pajak  dengan  menggunakan  aplikasi digital yang akan memudahkan para pengguna e-commerce . Terdapat beberapa fitur  di  dalam  E-comture  antara  lain  yaitu taxpedia,  taxinfo,  taxnews dan e- commerce .  Dengan  hadirnya, e-comture ini  diharapkan  dapat  membantu masyarakat umum dan kalangan e-commerce dalam memperdalam pengetahuan tentang perpajakan, memudahkan untuk memahami serta meningkatkan literasi perpajakan e-commerce ,  mewujudkan  ekonomi  inklusif  di  kalangan e- commerce ,  meningkatkan  kepatuhan  perpajakan  dan  memberikan feedback positif kepada seluruh pengguna terutama untuk kalangan e-commerce .
5.2 Saran
Sehubungan  dengan  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini,  penulis  ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya:
1. Perlu  adanya  kesadaran  wajib  pajak  khususnya  milenial  untuk  mengetahui, menjaga,  mempelajari  dan  memahami  terkait  perpajakan  Indonesia  terkait peraturan dan tarif yang berlaku dan telah ditetapkan.
2. Perlu  dilakukan  kerja  sama  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui sosialisasi terkait e-comture .
3. Pemerintah  dan  masyarakat  agar  senantiasa  membantu  serta  mendukung terkait adanya aplikasi e-comture ini sebagai upaya mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Juansyah,  A.,  2019.  Rancangan  Bangun  Aplikasi  Edukasi  Pajak  Sebagai  Media Edukasi  Perpajakan  kepada  Masyarakat. TIPS:  Jurnal  Teknologi  Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu, Volume 9, pp. 27-38.
Kalamulloh,  N.,  2021. Peluang  Pajak  E-Commerce  dalam  Pemulihan  Pasca Pandemi. [Online] Available at: https://www.pajak.com/pwf/peluang-pajak-
e-commerce-dalam-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi/[ Accessed 19 Oktober .2021].
Kemenkeu.go.id,  2019. Ini  Ketentuan  Pajak  bagi  Pelaku  E-Commerce. [Online] Available at: https://www.kemenkeu.go.id/pulikasi/berita/ini-ketentuan- pajak-bagi-pelaku-e-commerce/ .[Accessed 19 Oktober 2021].
Kusumatrisna,  A.  R.  N.  d.,  2020. Statistik  E-Commerce  2020. s.l.:Badan  Pusat Statistik.
Negara, I. G. D. R. S., 2019. Strategi dan Media  Kehumasan Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  dalam  Rangka  Meningkatkan  Kesadaran  Perpajakan  Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Jurnal Ranah Komunikasi, Volume 3, pp. 45-54.
Santosa,  D.  H.,  2018.  Efektifitas  Iklan  sebagai  Sarana  Memperkuat  Sosialisasi Pajak ke Masyarakat. Simposium Nasional Keuangan Negara, pp. 197-214.