## KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA, LEMBAGA PERBANKAN DAN WAJIB PAJAK  DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI

## Candradewini, Poni Sukaesih Kurniati
1) candradewini@gmail.com ; 2) poni_@yahoo.com
1) Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Central  government  policy  delegates  the  management  of  Land  and  Urban  Building  Tax (PBB-P) requires local governments to improve themselves. This  is to optimize the acceptance of the tax as the Local Revenue (PAD). This study aims to explain the partnership built by Cimahi City Revenue Service with Banking Institution and taxpayers in performing the payment of land and  urban  building  tax  in  CImahi  City.  The  research  method  used  qualitative  approach.  This approach  is  intended  to  reveal  the  phenomenon  of  partnership  woven  by  the  parties  that  are partnering Department of Revenue, Banking and Society. Informants in this study is the head of the  Revenue  Service.  Representatives  of  banking  and  public  taxpayers  namely  the  land  and urban building tax. To ensure the validity of data used triangulation technique. The results show that in general the partnership works well is evidenced by the increased acceptance of tax and better  communication  among  the  partners.  Taxpayers  awareness  to  make  payments  through banks also increases. It also shows the quality of partnership achieving the expected results.

## Keywords: partnership, goverment, banking, taxpayers

## ABSTRAK
Kebijakan  pemerintah  pusat  melimpahkan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan  (PBB-P)  menuntut  pemerintah  daerah  berbenah  diri.  Hal  ini  untuk  mengoptimalkan penerimaan  PBB  Perkotaan  sebagai  kontrinutor  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Penelitian  ini bertujuan  menjelaskan  kemitraan  yang  dibangun  Dinas  Pendapatan  Kota  Cimahi  dengan Lembaga Keuangan Perbankan dan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota CImahi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  mengungkap  fenomena  kemitraan  yang  dijalin  oleh  para pihak  yang  bermitra  yaitu  Dinas  Pendapatan,  Perbankan  dan  Masyarakat.  Informan  pada penelitian ini adalah pimpinan Dinas Pendapatan. Perwakilan perbankan dan masyarakat yaitu wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kemitraan berjalan dengan baik terbukti dari peningkatan penerimaan PBB-P  dan komunikasi yang lebih baik antar pihak yang bermitra. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui bank juga meningkat. Hal ini juga menunjukkan kualitas kemitraan mencapai hasil yang diharapkan.
Kata Kunci : kemitraan, pemerintah, perbankan, wajib pajak

## I. PENDAHULUAN
Secara geografis Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ± 1,040 meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara),  yang  merupakan  lereng  Gunung  Burangrang  dan  Gunung  Tangkuban  Perahu  serta ketinggian  di  bagian  selatan  sekitar  ±  685  meter  dpl  (Kelurahan  Melong Kecamatan  Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum.
Menurut  UU  No.  9  Tahun  2001  luas  wilayah  Kota  Cimahi  yaitu  4025,73  Ha.  Secara administrasi pemerintahan Kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi  Tengah,  dan  Cimahi  Selatan.  Pada  Kecamatan  Cimahi  Utara  terdiri  dari  Kelurahan Cipageran,  Citeureup,  Cibabat,  dan  Pasirkaliki.  Pada  Kecamatan  Cimahi  Tengah  terdiri  dari Kelurahan  Cimahi,  Padasuka,  Setiamanah,  Karangmekar,  Baros,  dan  Cigugur  Tengah. Sedangkan pada Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari Kelurahan Cibeber, Leuwigajah, Utama, dan  Melong.  Batas-batas  wilayah  Kota  Cimahi  adalah:  Sebelah  utara  berbatasan  dengan Kecamatan  Parongpong,  Cisarua,  dan  Kecamatan  Ngamprah  Kabupaten  Bandung,  Sebelah timur berbatasan dengan  Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar.
Secara  umum  kondisi  fisik  wilayah  Cimahi  tidak  banyak  memiliki  potensi  alam  dan  tidak terlalu  luas.  Pemerintah  daerah  harus  berpikir  lebih  jeli  dalam  menumbuhkan  perekonomian. Penerimaan  dari  sektor  pajak  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk  meningkatkan  penerimaan daerah. Pajak Bumi dan bangunan adalah salah satu sektorr pajak yang sangat potensial.
Pengalihan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Dengan  pengalihan  ini  maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemerintah Kota Cimahi kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis  pajak,  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pada bulan Januari 2013, Kota Cimahi resmi mengelola PBB Perkotaan secara mandiri dari pemerintah pusat dalam hal ini KPP Pratama Kota Cimahi, Ada tiga hal utama yang dilimpahkan
pemerintah  pusat  yaitu:  i).  data  base  wajib  pajak,  ii).  Surat  Perjanjian  Kerjasama,  iii).  SPT. Dengan demikian dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah, kini Kota Cimahi mengelola sepuluh jenis pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, BPHTB, pajak Air Bawah Tanah (ABT), pajak sarang burung walet dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.
Dinas Pendapatan merupakan lembaga teknis daerah atau SKPD yang mendapatkan peran sentral dari Pemerintah Kota Cimahi untuk menjalankan pekerjaan baru yaitu sebagai pengelola Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan.  Hal  ini  merupakan  tantangan  baru  bagi  dinas  sebagai entitas  atau  organisasi  yang  mengelola  pendapatan  daerah.  Untuk  memudahkan  masyarakat dalam  hal  ini  para  wajib  pajak  PBB  dalam  melakukan  pembayaran,  pemerintah  daerah bekerjasama dengan perbankan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Bell dan Watkins dalam Zaini dkk (2009 :8) menyebutkan bahwa partnership berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi yaitu : a. Kompetisi, bentuk persaingan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan  mengalahkan orang lain, b. Kooperasi, bentuk  kerjasama  yang  dioperasikan  demi  kepentingan  bersama,    c.  Koordinasi,  pengaturan organisasi/pengaturan  tindakan    atas  kegiatan  yang  dilaksanakan,  d  kolaborasi,  kegiatan kerjasama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dimana  masing-masing  pihak  berada  dalam kedudukan yang sama, mencapai win-win solution dan untuk jangka panjang.
Menurut  Jamal  dan  Getz  dalam  Zaini  dkk  (2009:8)  yang  diperlukan  dalam  partnership adalah kolaborasi bukan kooperasi (kerjasama) dalam jangka pendek.Kebutuhan kemitraan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah. Kemitraan kelembagaan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bermitra.
Dalam  model  kemitraan  3  (tiga)  pihak,  Syarir  menunjukkan  bahwa  kemitraan  tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Dalam hubungan kemitraan tersebut di atas, masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri :
(1).Dalam  hubungan  kemitraan pemerintah  dan swasta  maka  pemerintah  berperan  menyusun kebijakan  dan  aturan  main  serta  menyediakan  pelayanan  perizinan,  dan  pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran  swasta  untuk  memberikan  lingkungan  kondusif  daerah  sebabagai  tujuan  investasi, pelibatan departemen terkait, serta kebutuhan untuk transparasi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal
(2).Dalam  hubungan  kemitraan  pemerintah  dan  komunitas  (masyarakat)  maka  pemerintah berperan  menyusun  kebijakan  yang  memihak  kepada  kepentingan  masyarakat,  serta melakukan tranparasi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha dan memperoleh ruang  untuk  melakukan  negosiasi  kepada  pemerintah  dalam  memperoleh  keadilan  dan kesetaraan.
(3).Dalam hubungan swasta dan komunitas (masyarakat) maka swasta dapat berperan dengan memberikan  program  pengembangan  kepada  komunitas  atau  masyarakat,  memberikan pelatihan  dan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  ikut  berperan  dalam kegiatan  swasta.  Sedangkan  bagi  masyarakat  akan  mendapatkan  kesempatan  kerja, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan ketrampilan kualitas hidup.
Fasel (2000:12-13) menggambarkan ada 6 kunci agar kemitraan r dapat berhasil baik pada level individu maupun organisasi:
(1).Alignment : the arrangement or order of your venture that allows all pieces to fit together (2).Ability : the capacity of both individuals and organization to act
(3).Attetion : regard for and vigilance about things that make collaboration work for your venture (4).Acuity : keenness or sharpness of focus with respect to your collaboration
(5).Attitude : the point of view or state of mind held by the individuals and organizaitons involved in your venture
(6).Adaptability  :  flexibility  and  versatility  on  the  parts  of  all  involved  to  adjust  their  plans  and activities as circumstances change
Dalam buku yang sama, Fasel (2000:13) mengemukakan bahwa bermitra membutuhkan hal-hal sebagai berikut:
(1).Purpose (2).Performance (3).Processes (4).Communication (5).Trust and Respect (6).Learning and Change

## III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam dalam kemitraan tiga pihak dalam pembayaran PBB di Kota Cimahi. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik feno,ena yang terjadi.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dapat  menghasilkan penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai  (diperoleh)  dengan  menggunakan  prosedur- prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati.  Pendekatan  kualitatif diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang  ucapan,  tulisan,  dan  atau perilaku  dalam  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok,  masyarakat,  dan  atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.
Dengan  pendekatan  kualitatif  ini  penulis  lebih  menekankan  pada  esensi  dari  fenomena kemitraan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi yang diteliti. Hasil  analisis  penelitian  kualitatif  lebih  bersifat  ideografik,  yang  kemudian  tidak  dapat digeneralisasi.
Hasil  analisis  penelitian  kualitatif  yang  naturalistik  ini  lebih  bersifat  membangun, mengembangkan maupun menemukan teori-teori kemitraan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan  Perkotaan  di  Kota  Cimahi.  Lebih  lanjut  pada  penelitian  kualitatif  ini  tidak  ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik  itu  orang  ataupun  kelompok  dalam  kemitraan  pembayaran    Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi.  Sehingga keberlakukan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang sedang diteliti tersebut.
Prosedur penelitian kualitatif dilakukan penulis melalui beberapa tahap yaitu:
1)  Tahap pra lapangan, dalam bentuk kegiatan menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi  penelitian,  pengurusan  perizinan  penelitian,  penentuan  narasumber  atau  informan, penyiapan  perlengkapan  penelitian  serta  persiapan  diri  penulis  untuk  beradaptasi  dengan suasana kehidupan obyek penelitian pada aparat yang terkait.
2)  Tahap pengumpulan data, tahap ini peneliti memahami latar penelitian, memasuki lokasi, dan obyek penelitian, dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada para informan dan pengamatan pada aktivitas pelaksanan fungsi, tugas, dan kewajiban aparatur. Pengumpulan data serta pengamatan (observasi). Penulis melakukan wawancara dan pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian.
3)  Tahap analisis data yang dilakukan penulis dengan melakukan editing , reduksi, dan klarifikasi semua fakta, data, dan informasi, mengelompokkan data, menganalisis temuan penelitian, kemudian melakukan triangulasi, dan teknik pemeriksaan keabsahan data lainnya. Tahap ini diakhiri dengan memaparkan data, dan informasi demi menjawab masalah penelitian dengan melukiskan  interaksi  antara  fenomena  yang  diteliti.  Analisis  data  meliputi  aktivitas  reduksi data, tampilan data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi hasil penelitian.
4)  Tahap terakhir adalah penulisan laporan penelitian yang selain memuat temuan penelitian juga  menguraikan  hasil  interpretasi  dan  menjelaskan  temuan  penelitian  serta  perumusan kesimpulan, dan rekomendasi penelitian.
Selanjutnya  wawancara  dilakukan  kepada  para informan,  yang  dibagi  menjadi:  Pimpinan dan staf Dipenda, pihak perbankan dan wajib pajak.  Wawancara yang dilakukan penulis terlebih dahulu  dengan  menyampaikan  dan  menyepakati  waktu  wawancara.  Dalam  melakukan wawancara diwarnai situasi santai, dan dalam kondisi saling mempercayai, tanpa tekanan, dan tidak terpengaruh oleh jabatan yang disandang.
Di dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan analisis pembandingan antar data yang diperoleh dari hasil observasi  di  tempat  kerja  dengan  membandingkannya  terhadap  hasil  wawancara  kepada informan dari pihak lainnya. Triangulasi yang dilakukan penulis ini merupakan teknik pemeriksaan yang  juga  memanfaatkan  fakta  yang  ada  di  lapangan  untuk  keperluan  pengecekan  hasil pengamatan lapangan, seperti fakta yang digunakan sebagai pembanding data hasil wawancara dan studi dokumentasi.
Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan penulis adalah triangulasi sumber, dengan demikian triangulasi sumber adalah membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan penelitian dari  hasil  wawancara  dengan  informan.  Selain  itu  penulis  menggunakan  triangulasi  teknik pengumpulan data, dengan membandingkan hasil observasi yang dilakukan penulis.
Dalam  penelitian  ini,  triangulasi  tahap  lanjutan  dilakukan  penulis  dengan  cara  analisis pembandingan antar  data  yang  diperoleh  dengan  membandingkan  keterangan  yang  diperoleh penulis dari wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan oleh penulis melalui kegiatan analisis pembandingan antar data terhadap data yang diperoleh, dengan cara membandingkan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  seluruh  informan, kemudian  penulis  membandingkannya  dengan  observasi  yang  penulis  lakukan  di  berbagai tempat yang menjadi objek penelitian.
Penulis juga memeriksa kembali penemuan hasil penelitian dari teknik pengumpulan data, dan  sumber  data,  sehingga  ditemukan  perbedaan,  dan  kesamaan  serta  alasan-alasannya. Pemanfaatan  temuan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dimanfaatkan  untuk pengecekan  kembali  data  penelitian,  dan  mengarahkan  analisis  data.  Seluruh  data  penelitian yang dianggap penting akan dijelaskan dengan menggunakan teori yang peneliti anggap paling relevan dapat menganalisis kemitraan tiga pihak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis akan mendeskripsikan dan menyajikan kondisi kemitraan  tiga  pihak  antara  Pemerintah  Kota  yang  direpresentasikan  oleh  Dinas  Pendapatan, Perbankan dan masyarakat wajib pajak PBB. Guiding Theory yang digunakan mengacu kepada pendapat Fasel (2000:13) yang mengemukakan bahwa bermitra membutuhkan hal-hal sebagai berikut:
(1).Purpose (2).Performance (3).Processes (4).Communication (5).Trust and Respect (6).Learning and Change

## Purpose
Semua  pihak  yang  bermitra  dalam  hal ini  pemerintah,  perbankan  dan  masyarakat  sama- sama  memiliki  tujuan  yaitu  memberikan  kemudahan  bagi  semua  pihak  dalam  melaksanakan pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan  cara  ini  diharapkan  tujuan  Pemerintah  Kota dalam  mengoptimalkan  penerimaan  PBB  semakin  baik.  Begitupun  pihak  bank  yang  dapat meningkatkan  pengumpulan  dana  masyarakat  dari  PBB.  Masyarakat  juga  akan  mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak dengan menggunakan fasilitas perbankan baik yang bersifat transaksi offline maupun online.
Bagi pemerintah daerah, PBB  merupakan sumber keuangan baru yang dapat membantu dalam  penambahan  anggaran  belanja  daerah.  Sumber  daya  keuangan  merupakan  salah  satu unsur  organisasi  publik,  kapasitas  keuangan  biasanya  dimanifestasikan  dalam  bentuk ketersediaan anggaran ( budget ). Anggaran dapat didefinisikan sebagai perencanaan keuangan dan  daftar  semua  perencanaan  tentang  biaya  dan  penerimaan.  Dengan  demikian,  anggaran dapat  mencerminkan  kondisi  kemampuan  keuangan  suatu  organisasi.  Menurut  Mardiasmo (2002:121), ada tiga hal penting terkait dengan fungsi anggaran sektor publik. Pertama, anggaran
merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua , karena adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang banyak di satu sisi, sementara sumber daya keuangan yang ada sangat terbatas. Ketiga, anggaran  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  rakyat. Dengan  demikian  anggaran  publik  merupakan  alat  pelaksanaan  akutanbilitas  publik  oleh lembaga publik.
Sistem  manajemen  keuangan  yang  sehat,  merupakan  sumber  daya  yang  sangat dibutuhkan guna keberlangsungan organisasi menjalankan misi dan tujuannya. Suatu organisasi harus mampu memprediksikan pengeluaran operasional untuk mengantisipasi pengeluaran yang berlebihan,  mampu  menentukan  jumlah  dana  yang  dibutuhkan  untuk  belanja  modal,  serta mampu memprediksikan tentang waktu dan jumlah yang tepat untuk pelaksaaan suatu kegiatan organisasi. Lusthaus mengemukakan bahwa, “ Financial planning is the organization’s ability to forecast its future monetary needs and requirements” (Lusthaus, 2002:66).
Dalam hal pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Kota Cimahi, berdasarkan pendapat dari Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai berikut:
(1).Terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  khususnya  dalam  hal  perencanaan  atau penganggaran adalah masih minimnya penganggaran untuk pengelolaan yang terkait dengan tugas tambahan pengelolaan PBB. Padahal dinas ini sangat membutuhkan belanja barang berupa mesin pencetak surat pajak PBB dan pelatihan terkait dengan pengelolaan PBB.
(2).Mengacu  kepada  pendapat  Lusthaus  tersebut,  rencana  keuangan  di  Kota  Cimahi mencerminkan tujuan organisasi yang akan dicapai. Merespons pertanyaan apakah terdapat perencanaan/penganggaran  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  Dipenda?  Kasubbag  Umum mengatakan: “Sudah terdapat dengan adanya DIPA.” Apakah perencanaan keuangan telah disesuaikan  dengan  informasi  keuangan  yang  terbaru?  (baik  dari  segi  peraturan,  pagu, pendapatan  dan lain-lain)  Kasubbag  Umum  :  Sudah  disesuaikan  dengan  sistem  keuangan yang  berlaku  sekarang/  sistem  akrual.  Hal ini  senada  dengan informasi  yang  dikemukakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
(3).Sekretaris  Dinas  Pendapatan  Kota  Cimahi,  terkait  dengan  kemampuan  memperkirakan kebutuhan anggaran untuk dinas, mengemukakan “Setiap tahun dinas mengajukan rencana keuangan atau anggaran dengan memperhitungkan kebutuhan dinas. Namun demikian ajuan kami  harus  melalui  persetujuan  dewan  sehingga  acapkali  realisasi  lebih  sedikit  dari pengajuan.” Menurutnya,  boleh dibilang  kami punya  cita-cita tinggi dengan anggaran  yang memadai akan tetapi uang merupakan barang langka, sehingga dewan dan walikota memiliki pertimbangan  lain,  mungkin  karena  pertimbangan  kelangkaan  atau  keterbatasan    sumber daya keuangan.” Setelah dilakukan konfirmasi ke Bagian Anggaran Pemerintah Kota, bahwa pengajuan  anggaran  sudah  memiliki  mekanisme  tertentu  dan  besarannya  juga  mengikuti mekanisme tersebut.

## Performance
Kemitraan antara pemerintah daerah, perbankan dan masyarakat di Kota Cimahi menuai hasil yang baik. Kinerja para pihak dalam mencapai peningkatan penerimaan pajak khususnya PBB mengalami peningkatan.
Dalam  hal  realisasi  penerimaan  PBB  Perkotaan,  Dipenda  Kota  Cimahi  mendekati  target yang direncanakan. Misalnya saja, pada tahun 2014 seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Dipenda berikut ini:
“Pada tahun 2014, raihan PBB Rp 26,383, miliar atau sebesar 96,91% dari target Rp 27,225 miliar.  Bercermin  pada  pencapaian  ini,  kita  harus  lebih  meningkatkan  kemampuan  dalam mengelola mulai dari merencanakan sampai pemungutannya, tentunya dengan bantuan warga yang membantu memungut PBB.”
Target  yang  direncanakan  tersebut  merupakan  target  yang  realistis  bukan  merupakan target yang sesuai dengan potensi penerimaan yang sebenarnya jauh lebih besar. Apabila dilihat dari SPPT yang disebarkan kepada masyarakat Kota Cimahi, sebenarnya potensi penerimaan sebesar Rp. 40,736 milyar. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikemukakan oleh  Sekretaris Dipenda Kota Cimahi.
“Sekretaris  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Cimahi  mengatakan,  terdapat  selisih  antara ketetapan dan target PBB. Dari SPPT yang disebar, ketetapan nilai PBB  mencapai Rp 40,736 miliar dan target sebesar Rp 27,2 miliar.”

## Processes
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota  Cimahi  melibatkan  berbagai  stakeholders.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Seksi  Penerimaan,  diperoleh  keterangan  bahwa linkage dalam  pengelolaan  PBB  Perkotaan adalah dengan berbagai pihak sebagai berikut:
a.  Masyarakat  Kota  Cimahi  sebagai  wajib  pajak,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  yang memerlukan  pelayanan  dalam  menunaikan  kewajiban  mereka  membayar  pajak  atas  tanah dan bangunan yang dimiliki.
b.  Perbankan, dalam hal ini bjb Cimahi, BTN, dan Bank Syariah Mandiri
Proses  pembayaran  pajak  dimulai  dari  penerbitan  SPPT  oleh  Pemerintah  Kota  melalui Dinas  Pendapatan.  Selanjutnya  masyarakat  wajib  Pajak  akan  mengetahui  besaran  PBB  yang harus  dibayarkan.  Kemudian  wajib  pajak  melakukan  pembayaran  ke  bank  melalui  transaksi langsung atau pun dengan cara online.

## Communication
Komunikasi  dalam  kemitraan  membantu  organisasi  dalam  mengikuti  kemajuan  bidang- bidang tertentu sesuai tujuan organisasi itu. Selain itu mampu memberikan akses yang sangat luas serta informasi yang up to . Seperti teori yang dikemukakan Coyne dan Dye, “ Linkages helps the  organization  keep  up  with  advances  in  pertinent  fields,  and  give  access  to  wide-ranging source of up-to-da te information within each area of the organization’s work ” (Lusthaus, 2002:82). Demikian  pula  bagi  organisasi  pemerintah  Kota  Cimahi,  mengingat  keterbatasan  yang dimiliki oleh pemerintah sendiri dan juga adanya tuntutan perkembangan tugas dan pekerjaan baru berupa pelimpahan pengelolaan PBB  maka dilakukan jaringan kerjasama untuk melayani para wajib pajak. Kunci keberhasilan kerjasama ini adalah komuniukasi.
Kepala  Dinas  dan  Sekertaris  Dinas  mengemukakan  alasan  mengapa  Kota  Cimahi menggandeng  berbagai  pihak  dalam  melaksanakan  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan sebagai berikut:
Rasanya tidaklah memungkinkan melakukan pengelolaan PBB Perkotaan tanpa melibatkan perbankan  yang  memiliki  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  modern,  kelurahan  yang merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, KPP Pratama yang berpengalaman puluhan  tahun  mengelola  PBB  dan  SKPD  terkait  yang  sangat  membantu  Dinas  Pendapatan dalam mengemban tugas pengelolaan PBB.

## Trust and Respect
Kepercayaan  antar  pihak  dalam  suatu  jalinan  kemitraan  meripakan  hal  yang  sangat menentukan.  Saling  percaya  akan  membuat  kemitraan  menjadi  faktor  yang  berperan  dalam kelancaran  proses  kemitraan.  Berikut  dijelaskan  alasan  pemerintah  kota  memberikan kepercayaan kepada pihak bank.
Menurut  Kepala  Seksi  Penetapan,  penerimaan  dan  Kabid  Penerimaan:  aktivitas  yang menggunakan  jaringan  elektronik  di  Kota  Cimahi  diantaranya:  Pembayaran,  validasi  data., Pembayaran  PBB  dalam  bentuk  laporan  penerimaan  dari  semua  OP,  Penerimaan  PBB  dan bentuk laporan penerimaan dari semua objek pajak, monitoring PBB,  perhitungan pajak terutang. Mengacu  kepada  pendapat  salah  seorang  pegawai  Fungsional  Umum,    Hubungan  dengan jaringan  elektronik/internet  kita  lakukan  dengan  bank  dalam  pembayaran  online,  karena membutuhkan jaringan host to host antar client. Selain itu penyediaan informasi untuk Kelurahan dan masyarakat telah disiapkan melalui website khusus PBB.
Pihak  wajib  pajak  juga  memberikan  kepercayaan  kepada  perbankan.  Para  wajib  pajak merasa lebih aman dan nyaman melakukan proses pembayaran melalui perbankan. Pihak bank dalam  hal  ini  bjb,  BTN  dan  Bank  Mandiri  Syariah  di  Kota  Cimahi  memberikan  kepercayaan kepada  piahk  Pemerintah  Kota  dalam  proses  perhitungan  sampai  penerbitan  SPPT.  Regulasi yang mendukung pengelolaan PBB juga menjadi suatu komponen penting yang meningkatkan kepercayaan bank dan wajib pajak terhadap Pemerintah Kota Cimahi.

## Learning and Change
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pemerintah  Kota  dalam  hal  ini  pimpinan  Dinas Pendapatan, perwakilan perbankan dan WP-PBB diperoleh keterangan bahwa ketiga pihak ini siap  mengikuti  perubahan  juka  diperlukan  dan  dianggap  penting  untuk  perbaikan  sistem pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  kemudian  hari.  Pemerintah  Kota  Cimahi  sudah membuktikan  adaptif  terhadap  perubahan  dalam  hal  pengelolaan  PBB.  Misalnya  menerbitkan SPPT yang asalnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama.
Masyarakat juga sebagai pihak wajib pajak terus mencari informasi baik melalui sosialisasi dari pemerintah maupun dari website dan berita-berita media massa terkait sistem pembayaran PBB  di  Kota  Cimahi.  Kedewasaan  masyarakat  untuk  proaktif  sangat  membantu  dalam kesuksesan pengelolaan PBB Perkotaan di Kota Cimahi.
Intinya,  ketiga  pihak  yang  bermitra  dalam  pembayaran  pajak  siap  belajar  dan  adaptif terhadap perubahan.

## V. KESIMPULAN
Kemitraan yang dijalin pada konteks pembayaran pajak di Kota Cimahi adalah kemitraan tiga pihak. Ketiga pihak itu adalah pemerintah kota, perbankan dan masyarakat. Pemerintah Kota
dalam  hal  ini  diprakarsai  oleh  Dinas  Pendapatan  Kota  Cimahi,  perbankan  sebagai  kalangan bisnis  terdiri  dari  bank-bank  yang  bermitra  dalam  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan (PBB-P). Adapun masyarakat adalah para wajib pajak khususnya WP PBB-P di Kota Cimahi. Ketiga pihak tersebut terus menjalin kemitraan dalam pelaksanaan pembayaran pajak sejak  PBB-P  dari  pemerintah  pusat  diserahkan  kepada  Kota  Cimahi.  Kemitraan  yang berlangsung dinilai cukup efektif ditandai dengan: semakin banyak masyarakat yang membayar melalui  bank,  meningkatnya  intensitas  komunikasi  dan  meningkatnya  penerimaan  PBB Perkotaan Kota Cimahi setiap tahunnya.

## VI.  DAFTAR PUSTAKA
Fasel, Diane K. 2000. Partnering. United Kingdom: How To Book, Ltd. Lusthaus,  C.,  Anderson,  G.  &  Murphy,  E.  (1995). Institutional  Assessment: A  framework  for Strengthening  Organizational  Capacity  for  IDRC’s  Research  Partners. Canada: International Development Research Centre.
Lusthaus,  Charless,  et,.all,  2002.  Organizational  Assessment. A  framework  for  improving performance. Ottawa: Inter-American Development Bank, Washington DC and International Development Research Centre.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
Zaini Rahmad, dkk. 2009. Kebijakan Kemitraan Publik, Privat dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata. Surakarta: UNS