INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4783-4797 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero
Dewo Deddi Ananda Magister Hukum, Universitas Sam Ratulangi Email : Dewodeddi1997@gmail.com

## Abstrak
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  merupakan  salah  satu  pelaku  kegiatan  ekonomi  dalam perekonomian  nasional  berdasarkan  demorkasi  ekonomi  mempunyai  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  perekonomian  nasional  guna  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam BUMN terdapat organ BUMN yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris , selain juga RUPS dan Direksi.  Adanya  berbagai  regulasi/peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  dalam pelaksanaan tugas yang dijabat oleh para Dewan Komisaris BUMN dan salah satunya larangan rangkap  jabatan  bagi  Dewa  Komisaris  BUMN  dengan  harapan,  agar  setiap  anggota  Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan  Persero serta menghidari timbulnya benturan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan ( conflict of interest). Namun kenyataanya di lapangan menunjukkan telah terjadi praktik-praktik pengangkatan Dewan Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Kata Kunci: BUMN, Dewan Komisaris, Peraturan Hukum

## Abstract
State-Owned  Enterprises  (BUMN)  are  one  of  the  actors  in  economic  activity  in  the  national economy based on economic democracy having an important role in the implementation of the national economy in order to realize people's welfare. In BUMN there are BUMN organs, one of which  is  the  Board  of  Commissioners,  as  well  as  the  GMS  and  Directors.  There  are  various laws/regulations governing the implementation of tasks held by the Board of Commissioners of BUMN and one of them is the prohibition of concurrent positions for the Board of Commissioners of BUMN with the hope that each member of the Commissioner really devotes all his energy and thoughts  and/or  attention  full  of  the  duties,  obligations  and  achievement  of  the  goals  of  the Persero and avoid the emergence of Persero conflicts and avoid the emergence of conflicts of interest  (conflict  of  interest).  However,  the  reality  on  the  ground  shows  that  there  have  been practices in appointing the Board of Commissioners of SOEs with multiple positions that are not in accordance with the relevant laws and regulations.
Keywords: BUMN, Board of Commissioners, Legal Regulations

## PENDAHULUAN
Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, Dalam BUMN terdapat organ BUMN yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris, selain juga RUPS dan Direksi. Pasal 31 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat Dewan Komisaris telah diatur oleh beberapa peraturan UU yang melarang para  pejabat untuk merangkap jabatan.  Akan  tetapi  praktik yang  terjadi  dilapangan  sudah  didapatkan  beberapa  contoh  kasus  rangkap  jabatan  oleh Dewa  Komisaris  BUMN.  Adapun  beberapa  contoh  kasus  rangkap  jabatan  komisaris  yang menyeret beberapa nama pejabat seperti : Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN, Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra sebagai Komisaris Utama PT Len Industri, ada mantan terpidana korupsi Emir Moeis diangkat  sebagai  komisaris  PT  Pupuk  Iskandar  Muda,  serta  pada  Juli  2021  lalu  Rektor Universitas  Indonesia,  Ari  Kuncoro,  ditetapkan  sebagai  Komisaris  Bank  Rakyat  Indonesia, sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Peraturan  yang  telah  dibuat  seharusnya  dapat  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  para pejabat Dewan Komisaris BUMN karena dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar para pejabat  Dewan  Komisaris  BUMN  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh  integritas, dedikasi, trasnparan dan akuntabel. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan
hukum  larangan  rangkap  jabatan  Komisaris  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Persero menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dan bagaimana implikasi hukum yang memperbolehkan  rangkap  jabatan  Komisaris  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Persero berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder dengan melakukan kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder.  Hasil  kajian  dipaparkan  secara  lengkap,  rinci,  jelas  dan  sistematis sebagai karya ilmiah.
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  di  dalam  keilmuan  yang  bersifat  yang  menguji  kebenaran  ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah  true  atau  false,  jawaban  yang  diharapkan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah  right, appropriate, inappropriante, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. 1. Peraturan Hukum Yang Mengatur Dewan Komisaris BUMN
Dewan  Komisaris  merupakan  salah  satu  organ  BUMN  yang  bertugas  melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris  adalah  organ perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan kententuan Pasal 1 angka 6 UU PT dapat dikatakan bahwa adanya dewan komisaris merupakan keharusan.
Secara  khusus  persyaratan  pengangkatan  Komisaris  BUMN  diatur  dalam    Peraturan Menteri  BUMN  Nomor  PER-02/MBU/02/2015  serta  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  PER- 10/MBU/10/2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  PER- 02/MBU/02/2015  tentang  Persyaratan  dan  Tata  cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Adapun Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
1. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris.
1.     Persyaratan Formal, yaitu:
a. orang perseorangan;
b.  cakap melakukan perbuatan hukum;
c. tidak  pernah  dinyatakan  pailit  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sebelum pencalonan;
d.  tidak  pernah  menjadi  anggota  Direksi  atau  anggota  Dewan Komisaris/Dewan Pengawas   yang dinyatakan  bersalah menyebabkan suatu  Perseroan/Perum  dinyatakan  pailit  dalam  waktu  5  (lima)  tahun sebelum pencalonan; dan
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan  negara  dan/atau  yang  berkaitan  dengan  sektor  keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2.    Persyaratan Materiil, yaitu :
a. integritas;
b.  dedikasi;
c. memahami  masalah-masalah  manajemen  perusahaan  yang  berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
d.  memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3.  Persyaratan Lain, yaitu :
a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
b.  bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
c. tidak  menjabat  sebagai  anggota  Dewan  Komisaris/Dewan  Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
d.  sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
f. bagi  bakal  calon  anggota  Dewan  Komisaris  yang  berasal  dari
penyelenggara  negara  harus  melaporkan  Laporan  Barta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  selama  2  (dua)  tahun  terakhir  yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.
2. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris.
1.  Sumber Bakal Calon. Sumber bakal calon Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
a. Mantan Direksi BUMN;
b.  Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah;
d.  Sumber Lain.
2.  Penjaringan :
a. Menteri,  Wakil  Menteri,  Sekretaris  Kementerian,  dan/  atau  Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
b.  Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.
3.  Penilaian :
a. Bakal  calon  yang  akan  ditetapkan  menjadi  calon  anggota  Dewan Komisaris,  adalah  seseorang  yang  telah  dinyatakan  memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
b.  Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang  cukup,  pembuktian  dapat  dilakukan  dengan  menandatangani pemyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
c. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada  angka  2  terbukti  tidak  benar,  maka  yang  bersangkutan diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  sebagai  anggota Dewan Komisaris, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d.  Penilaian  pemenuhan  Persyaratan  Materiil,  dilakukan  oleh  Tim  yang dibentuk oleh Menteri.
e. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
a.  menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
b.  khusus  untuk  menilai  integritas  dilakukan  dengan  pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan; dan/atau
c.  wawancara.
f. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria
"Disarankan" atau "Tidak Disarankan".
g.  Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
h.  Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan pengangkatan  anggota  Dewan  Komisaris  memerlukan  penilaian  oleh regulator,  Penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  e,  tidak diwajibkan,  selanjutnya  pemenuhan  persyaratan  materiil  sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.
i. Pengangkatan  kembali  anggota  Dewan  Komisaris  pada  BUMN  yang sama,  dilakukan  berdasarkan  penilaian  Deputi  atas  kemampuan  yang bersangkutan  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  selama  masa jabatannya.  Penyajian  hasil  penilaian  dilakukan  dalam  bentuk  narasi kualitatif.
4.  Usulan Pengangkatan :
a. Bagi calon yang telah  dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal,  dan Persyaratan  Lain  serta  telah  dilakukan  Penilaian  dengan  kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris.
b.  Bagi  BUMN  tertentu,  penetapan  seseorang  menjadi  anggota  Dewan Komisaris  dapat  dilakukan  setelah  dinyatakan  lulus  Penilaian  sesuai ketentuan  sektoral  (sesuai  ketentuan  yang  berlaku  di  bidang  usaha BUMN  yang  bersangkutan).  Dalam  hal  penetapan  anggota  Dewan Komisaris dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam  keputusan  pengangkatannya  dinyatakan  bahwa  pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
c. Penetapan  seseorang  menjadi  anggota  Dewan  Komisaris  dapat dilakukan melalui cara:
a.  Keputusan  Menteri  apabila  seluruh  saham/modal  BUMN  dimiliki oleh Negara;
b.  Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
d.  Bagi  BUMN  terbuka,  daftar  riwayat  hidup  calon  anggota  Dewan Komisaris  yang  akan  diusulkan  untuk  diangkat  dalam  RUPS,  wajib tersedia  dan  diumumkan  pada  saat  penyelenggaraan  RUPS  sebelum pengambilan  keputusan  mengenai  pengangkatan  yang  bersangkutan
sebagai anggota Dewan Komisaris.
e. Sebelum  ditetapkan  menjadi  anggota  Dewan  Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan  diri  dari  jabatan  lain  yang  dilarang  untuk  dirangkap dengan  jabatan  anggota  Dewan  Komisaris  terhitung  sejak  yang bersangkutan  diangkat  menjadi  anggota  Dewan  Komisaris  (jika  ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, maka  jabatannya  sebagai  anggota  Dewan  Komisaris  BUMN  berakhir pada batas waktu tersebut.
f. Dalam  hal  keputusan  pengangkatan  dilakukan  dengan  Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah  Keputusan  ditetapkan,  Deputi  memproses  penyerahan  Surat Keputusan  kepada  anggota  Dewan  Komisaris.  Dalam  proses penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputi Sektor.
g.  Setelah  penyerahan  dilakukan,  seluruh  dokumen  diserahkan  kepada Deputi untuk diadministrasikan.
h.  Dalam hal  pengangkatan  akan  ditetapkan  dalam RUPS,  penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan  surat  kuasa  untuk  menghadiri  dan  mengambil  keputusan  dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
i. Deputi  mengadministrasikan  semua  dokumen  terkait  dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
j. Anggota  Dewan  Komisaris  terpilih  menandatangani  surat  pernyataan yang  berisi  kesanggupan  untuk  menjalankan  tugas  dengan  baik  dan bersedia  diberhentikan  sewaktu-waktu  berdasarkan  pertimbangan Menteri/RUPS.
k. Anggota Dewan Komisaris mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal  penyerahan  keputusan  atau  tanggal  yang  ditetapkan  dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
2.  Peraturan Perundang-Undangan Yang Melarang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Rangkap  jabatan  kerap  menjadi  objek  kritikan  masyarakat  terlebih  ditujukan  kepada sejumlah kasus yang terjadi hingga saat ini. Contoh Rangkap jabatan seorang pejabat negara (pejabat  politik),  aparatur  pemerintah,  serta  pimpinan/anggota  parpol  yang  juga  duduk sebagai dewan komisaris telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini  kerap  dijadikan  mesin  politik,  mesin  dana  bagi  kepentingan  partai  atau  kelompoknya sendiri.
Adanya rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan perundang- undangan yang terkait yang melarang adanya rangkap jabatan. Adapun pengaturan terhadap larangan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero diatur dalam serangkaian perundang-undangan terkait dapat diuraikan di bawah ini :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  menyatakan  Anggota  Komisaris  dilarang  memangku  jabatan  rangkap sebagai :
a.  anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta,  dan  jabatan  lain  yang  dapat  menimbulkan  benturan  kepentingan; dan/atau
b.  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari ketentuan tersebut,  seorang  komisaris BUMN  dilarang merangkap  jabatan sebagai:
a.  Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik swasta;
b.  Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Artinya jabatan lain  yang  dimaksud  dilarang  jika  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan dengan jabatan komisaris BUMN yang sedang dijalankan;
c.  Jabatan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Artinya,  harus  merujuk  jabatan  lain  yang  memang  tidak  diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris BUMN juga diatur dalam Pasal 26  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi  atau komisaris  dari  suatu  perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada
perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :
a.  berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b.  memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
c.  secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Larangan rangkap jabatan sebagiamana diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 untuk mencegah terjadinya praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat, sehingga menghambat persaingan usaha. Rangkap jabatan ini dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk:
a.  Kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan,  pembagian  wilayah,  jumlah  produksi,  dan  lainnya.  Koordinasi kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan Komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama;
b.  Penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying  dan  bundling  serta  aksi  korporasi  lain,  yang  melibatkan  perusahaan dimana Komisaris nya saling rangkap jabatan; atau
c.  Tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana Komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan.
2.    Implikasi  hukum  yang  memperbolehkan  rangkap  jabatan  Komisaris  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) persero berdasarkan permen BUMN nomor Per-10/MBU/10/2020
2.1 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan Konflik  kepentingan  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  situasi  dimana  seorang penyelenggara  negara  yang  mendapatkan  kekuasaan  dan  kewenangan  berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
Konflik  kepentingan  seperti  yang  diketahui  merupakan  pintu  masuk  korupsi. Sejumlah tindak pidana korupsi terjadi antara lain akibat adanya pembiaran terhadap potensi  konflik  kepentingan.  Pejabat  yang  memiliki  konflik  kepentingan  berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam hal  rangkap jabatan  pejabat
BUMN,  potensi  konflik  kepentingan  jika  dibiarkan  bukan  tidak  mungkin  dapat memunculkan  kasus-kasus  korupsi.  Mereka  juga  berpotensi  bersikap  diskriminatif, serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka berpotensi menerima penghasilan ganda.
Konflik  kepentingan  dalam  rangkap  jabatan  komisaris  BUMN  dimungkinkan terjadi karena  dengan memegang kedua jabatan tersebut  secara  bersamaan, maka artinya  seseorang memiliki loyalitas dan komitmen  ganda. Loyalitas  ganda tersebut diperparah  dengan  kenyataan  bahwa  kedua  jabatan  tersebut  memiliki  sifat  yang berbeda.  Adapun  komisaris  BUMN  memiliki  orientasi  privat  yang  kuat  karena  dia bekerja kepada entitas yang diwajibkan untuk mencari untung. Ketidaksamaan tujuan di antara organisasi tempat pemilik jabatan rangkap bekerja menjadi faktor sahih di balik munculnya sebuah konflik kepentingan, terlebih ketika dua organisasi tersebut memiliki kemungkinan untuk berelasi
2.2  Rangkap  Jabatan  Dewan  Komisaris  BUMN  Merupakan  Pelanggaran  Terhadap  Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
Pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Dewan Pengawas  Badan  Usaha  Milik  Negara  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip profesionalisme  dan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate  Governance) merupakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015  tentang  Persyaratan  dan  Tata  cara  Pengangkatan  dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Namun,  dalam  prakteknya  terjadi  pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip profesionalisme  dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), karena rangkap jabatan dewan komisaris BUMN yang sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tentunya bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik  (GPenerapan  good  corporate  governance  pada  suatu  BUMN  dapat  dilihat  dari prinsip-prinsip  penerapan  praktek  GCG  itu  sendiri.  Di  Indonesia  saat  ini  aturan  main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (Good  Corporate  Governance),  yang selanjutnya  disebut  GCG  adalah  prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.  Kemudian GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan  proses  yang  digunakan  oleh  organ  perusahaan  (direksi,  dewan  komisaris,  RUPS)
guna  memberikan  nilai  tembah  kepada  pemegang  saham  secara  berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan:
1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, RUPS dan para Stakeholder lainnya;
2.Suatu sistem check and balance mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan;
3.Suatu  proses  yang  transparan  atas  penentuan  tujuan  perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya;
Hal utama yang perlu difokuskan dalam pengelolaan BUMN adalah mengarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru  melalui  manajemen  yang  dinamis  profesional  untuk  dapat  berkompetisi  dalam memasuki era globalisasi saat ini, disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal penting  dalam  upaya  mencapai  apa  yang  menjadi  tujuannya.  Dalam  kerangka  inilah, upaya  implementasi  prinsip-prinsip  GCG  dalam  pengelolaan  BUMN  merupakan  kata kunci dan langkah yang rasional.
Praktik-praktik yang kurang terpuji akibat belum adanya standar etika bisnis dapat membuat  situasi  ekonomi  semakin  memburuk.  Oleh  karena  itu,  praktik-praktik  bisnis dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan perlu terus didorong agar perkembangan  BUMN  senantiasa  diikuti  dengan  perangkat  praktik-praktik  GCG  yang memadaiood Corporate Governance) dalam BUMN itu sendiri.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  hukum  larangan  rangkap  jabatan  komisaris  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) Persero telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik.
2. Implikasi  rangkap  jabatan  dewan  komisaris  BUMN  berpotensi  menimbulkan  konflik kepentingan, persaingan usaha tidak sehat serta melanggar tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara. Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam
hal  rangkap  jabatan  pejabat BUMN,  potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan tidak mungkin dapat memunculkan kasus-kasus korupsi. Selain itu, berpotensi bersikap diskriminatif,  serta  mengelola  BUMN  atau  instansinya  dengan  tidak  transparan  dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrie, S. 2019. “Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum

## Kepegawaian.” Jurnal Yustitia Volume 13 Nomor 1.
Ais, Chatamarrasijid. Penerebosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta.
Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta : Indeks.
Amzulian, Rifai. 2017. “Larangan Rangkap Jabatan Pelaksana Pelayanan Publik.” Disampaikan dalam Dialog Media “Rangkap Jabatan PNS dan Ko misaris BUMN: Menyoal
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara” di LAN Jakarta, 6 Juni 2017.
Andriyani, Wuri. 2009. Kedudukan Persero dalam Hubungan dengan Hukum Publik dan
Hukum Privat. Disertasi. Surabaya : PPS Universitas Airlangga
Apeldoorn, Van. 1990. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita. Cetakan Kedua Puluh Empat. Jakarta.
Charity, May Lim. 2019. Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System.)Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 01.
Daniri, Mas Achmad. 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Ray Indonesia.
Fuady, Munir. 2002. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Friedman, W., 1960,  Legal Theory, London : Stevens & Sons Limited.
Ginting, Jamin. 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Bandung : Citra
Aditya Bakti.
Hadi, Sutrisno. 1995. Methodologi Research. Yayasan Penerbitan UGM. Yogyakarta.
Hamidi, Jazim, dkk. 2012. Teori dan Hukum Perancangan Perda. Universitas Brawijaya Press (UB Press): Malang
Hamilton, Robert W. 1996. The Law of Corporation, St. Paul, Minn West Publishing Co.
Hartini, Rahayu. 2017. BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara dan Kepailitan di Indonesia).
Malang : Setara Press.
Hartini, Sri. 2018. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.
Huijbers, Theo. 1982. Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Kanisius. Yogyakarta.
Ibrahim, R. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Indrati, Maria Farida. 2010. Ilmu PerundangUndangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.
Yogyakarta : Kanisius.
Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNCG). 2001. Pedoman Good Corporate
Governance. KNKCG. Jakarta
Manan, Bagir. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung:  Alumni.
Marwan, M. & Jimmy P. 2009. Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Reality
Publisher, Cetakan I, Surabaya.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Edisi Pertama, Cetakan ke-5. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.
Muchsan, 1981, Peradilan Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty.
Nikolov, N. 2013. Conflict of Interest in European Public Law. Journal of Financial Crime, 20
(4).
OECD. 2005. Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit. Paris: OECD Publishing.
Purwosutjipto, H.M.N. 2007. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta.
Pranoto, Toto.2010. Privatisasi, GCG dan Kinerja BUMN. Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi UI.
Putu Samawati. 2017.  Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris Dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas.Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Volume XXIV Nomor 3.
Rato Dominikus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,Cetakan ke III, Bandung : Nuansa.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. Modern Sociological Theory, diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta : Prenada.
Satrio, J. 1999. Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sembiring, Sentosa. 2013. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Bandung : Nuansa Mulia.
Simarmata, Henry T., 2008, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan dan Perbandingan Pengalaman, Jakarta : PSIK Universitas Paramadina.
Sjarif, Amiroeddin, 1987.  Perundang-Undangan, dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Jakarta : Bina Aksara.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Cetakan Kelima. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Suharto, Edi, Peta dan Dinamika Walfare State di Beberapa Negara, Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?. Makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Walfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for research  and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
Sumardjono, Maria S.W. 1997. “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti. “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”. Jakarta.
Supriyatno, G., dkk. 2004. Komite Menegakkan Good Corporate Governance. Jakarta: The Indonesian Institute to Corporate Governance.
Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Thoha, Miftah, “Deparpolisasi Pemerintah” opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015) http://nasional.kompas.
Thomson, C. T. (n.d.). Clarifying Conflicts of Interest. Retrieved August 8, 2017, from University of Wollongong Australia: http://www.uow.edu.au
Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum A”dministrasi Negara. 2017. Kajian Isu – Isu Strategis:
Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam Mela kukan Tindakan Pemerintahan.” Jakarta :
Lembaga Administrasi Negara Deputi Bidang Kajian Kebijakan.
Tjokromidjojo, Bintoro. 1994. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
Trijono, Rachmat. 2014. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Papas Sinar
Sinanti : Depok Timur.
Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta :
LP3ES.
Tumbuan, Fred BG., Pandagan Yuridis Tentang PT dan Organ-organnya, Tanggal 27
September 2001, www.hukumonline.com
Vermuelen, Erik P. M. 2002. The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United
States : Venture Capital, Joint Venture, and, Partnership Structures, Deventer, Kluwer Law International.
Widjaja, I.G Rai. 2000. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta.
Widjaja, Gunawan. 2008. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Forum
Sahabat, Jakarta.
Widjaja, Gunawan. 2008. Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham, Forum Sahabat, Jakarta.
Widjaya, I.G. Rai. 2000. Hukum Perusahaan : Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan UU di bidang Usaha, Kesiant Blanc, Jakarta.
Yani Ahmad  dan Gunawan Widjaja. 2000. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
Sumber Lainnya :
“Pedoman tentang Komisaris Independen” Oleh Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (tt).
https://ombudsman.go.id https://www.antikorupsi.org/id https://id.wikipedia.org/ Komisaris - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
htm#Komisaris
http://en.wikipedia.org/wiki/corporations http://id.wikipedia.org/wiki/Direktur. http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/direktur.aspx http://bismar.wordpress.com/
https://id.wikipedia.org/ Komisaris - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
htm#Komisaris.