## PRODUKSI KULTURAL FILM INDIE KE-“TIONGHOA”-AN DI INDONESIA
*
Umilia Rokhani Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Jl. Nusantara No. 1 Bulaksumur, Catur Tunggal, Yogyakarta 55281 Program Studi Seni Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis Km. 6,5 Sewon Yogyakarta No. Hp .: 082221953779, E-mail : umilia_erha@yahoo.co.id

## Abstrak
Produksi kultural film indie ke-“tionghoa”-an berada pada struktur ruang yang membangun relasi  antarposisi  dengan  produksi  karya  lainnya.  Keberadaan  masyarakat  Tionghoa  yang senantiasa  dipermasalahkan  menyebabkan  agen-agen  sosial  berupaya  membuka  ruang kemungkinan  melalui  produksi  karya.  Metode  yang  dipergunakan  adalah  konstruktivisme sosial yang melibatkan agen melalui production activity sehingga agen akan terlibat dalam dunianya sendiri. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dalam struktur ruang tersebut adalah berusaha mencapai legitimasi dalam suatu struktur kuasa. Hal tersebutdiupayakan oleh agen pemroduksi film indie ke-“tionghoa”-an yang kapital modalnya lebih rendah bila dibandingkan dengan produksi film komersial atau layar lebar. Strategi yang dipergunakan untuk memperoleh legitimasi film indie ke-“tionghoa-“an adalah dengan mengikuti festival film di luar negeri sebagai tataran legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan legitimasi yang terbangun di Indonesia melalui habitus. Dengan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia,  dominasi  struktur  kuasa  akan  mengecil.  Melalui  karya  film  indie  tersebut  dibangun eksistensi dan prestise melalui ekspresi karya sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat dunia mengenai ke-“tionghoa”-an di Indonesia.
Kata kunci: produksi kultural, film indie, ke-“tionghoa”-an

## Abstract
Cultural Production of Indie Movies With Chineseness Theme in Indonesia. Cultural production in indie movies telling story about chineseness exists within a space structure that establishes a relation between the position and the production of other movies. The existence of Chinese society that always inflicts polemic drives the social agents to try to open rooms of possibility by producing opuses. The method employed is social constructivism involving agents through production activities so that those agents will get involved in their own world. In this case, the effort carried out is struggling to gain legitimation in a power structure. It is practiced by indie movie producer agents who have lower production budget compared to the commercial movie producers. In doing this, the strategy employed is joining movie festivals abroad, considered as a higher level of legitimation, legitimation built in Indonesia via habitus. By posing Indonesian society as a part of the international society, the domination of power structure will lessen.  Acknowledged through indie movies, existence and prestige are built by the expression of their works in the form of movies as an opportunity to get recognition and trust from the world society regarding the chineseness in Indonesia.

## Keywords: cultural production, indie movies, chineseness
*Merupakan bagian dari disertasi pada Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Aprinus Salam, M.Hum. selaku promotor dan Prof. Dr. Ida Rochani-Adi selaku ko-promotor atas bimbingannya selama proses studi di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
Umilia Rokhani, Produksi Kultural Film Indie Ke-“Tionghoa”-an di Indonesia

## PENDAHULUAN
Produksi film ke-“tionghoa”-an sebagai salah satu produksi kultural senantiasa mengalami pembungkaman seiring keberadaan masyarakat Tionghoa yang senantiasa dipermasalahkan  posisinya  pada  era  Suharto. Pembungkaman dalam hal ini mengarah pada dibatasinya  ruang  gerak  produksi  film  ke- “tionghoa”-an.  Salah  satu  caranya  adalah dengan menempatkan tema-tema tersebut hanya sebagai  pelengkap  bagi  tema-tema  lainnya ataupun  menjadikan  tema  ke-“tionghoa”-an sebagai alat propaganda terhadap kepentingan- kepentingan  tertentu,  khususnya  menyangkut kepentingan  pemerintah.  Pembatasan  ruang tersebut  menunjukkan  adanya  pembatasan terhadap  pemikiran-pemikiran  yang  muncul mengenai ke-“tionghoa”-an. Pemikiran- pemikiran  tersebut  mestinya  tumbuh  dari pernyataan-pernyataan  yang  dikonstruksi, salah satunya melalui produksi karya. Dengan demikian, produksi karya pada dasarnya akan berpengaruh  terhadap  ke-“tionghoa”-an  itu sendiri.
Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi  pernyataan  atas  posisi  agen  dalam struktur  sosial.  Ranah  yang  dibangun  melalui pernyataan-pernyataan  tersebut  menjadi  arena pertempuran  yang  cenderung  berfungsi  untuk mengubah atau melindungi posisi-posisi dalam area yang membentuk suatu kekuatan tertentu. Kekuatan  tersebut  akan  membangun  relasi- relasi objektif antarposisi sekaligus menentukan strategi yang digunakan untuk mempertahankan dan  memperbaiki  posisi  tersebut.  Dalam  hal ini, interaksi melalui relasi antarposisi tersebut menegaskan  adanya  posisi-posisi  sosial  yang ditempati  dan  dimanipulasi  oleh  agen-agen sosial,  bisa  berupa  individu  atau  kelompok atau institusi yang terisolasi. Strategi yang
dipilih ditentukan dari kekuatan itu sendiri serta bentuk  pernyataan  mengenai  posisi  dari  agen yang berada dalam suatu konstruksi kekuasaan yang  melingkupi  dan  lebih  besar,  yaitu  relasi kuasa  dalam  dunia  besar.  Relasi  kuasa  dalam dunia besar dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan posisi terkait dengan berbagai  ruang  kemungkinan.  Dalam  ruang kemungkinan  tersebut  akan  diberikan  nilai atas pengambilan posisi tersebut. Nilai tersebut berupa  makna  dari  suatu  karya,  baik  berupa nilai artistik, nilai sastra, nilai filosofis maupun nilai lainnya. Nilai tersebut akan berubah secara otomatis seiring perubahan yang terjadi dalam area yang dikondisikan bagi para penikmat.
Dalam  aktivitas  produksi  karya  film, sineas  bergerak  sebagai  agen  pada  rentang periode  dan  masyarakat  tertentu  sebagai penyusun sejarah melalui karya. Dalam hal ini, agen  akan  menyusun  posisi-posisi  sekaligus menempatkan  diri  melalui  ekspresi  yang diungkapkan  melalui  karyanya.  Pemetaan aktivitas  produksi  karya  akan  mengarah  pada berbagai posisi ke dalam karya, konstruksi atas posisi-posisi  produksi,  dan  lingkup  wilayah yang  lebih  besar  ataupun  korelasi  antarposisi, seperti genre karya, karya dominasi, dan karya yang didominasi. Dengan demikian, kedudukan suatu  karya  akan  membentuk  suatu  struktur ruang  posisi.  Dalam  produksi  karya,  struktur ruang posisi dalam karya ini akan berelasi dengan struktur ruang dalam dunia makrokosmos. Kehadiran  karya  baru  akan  menunjukkan keberadaan karya tersebut dalam ranah sastra. Keberadaan karya akan merekonstruksi ruang- ruang kemungkinan dalam sejarah sosial. Hal tersebut  dapat  menjadi doxa filosofis  pada ranah  sastra.  Konsep doxa ini  serupa  dengan konsep hegemoni Gramsci. Konsep hegemoni membentuk sebuah kepatuhan terhadap relasi-
Jurnal Rekam , Vol. 13 No. 1 - April 2017
relasi tatanan, antara dunia nyata dan dunia pikiran,  yang  diterima  tanpa  melalui  proses pemikiran  dan  kebenarannya  dianggap  secara universal  karena  berasal  dari  sudut  pandang penguasa  yang  dominan.  Ketika  kehadiran karya  mampu  mengubah  permasalahan,  karya tersebut  berubah  dari  kehadiran  menjadi keberadaan,  yaitu  menjadi  suatu  perbedaan yang memodifikasi dan menggantikan semesta pilihan-pilihan kemungkinan, produksi- produksi  dominan  sebelumnya  (Bourdieu, 1993).
Keberadaan  doxa  filosofis  tersebut dapat  ditengarai  dari  adanya  implementasi atas  pemikiran  relasional  pada  sistem  atau tatanan  objek-objek  simbolik.  Dengan  adanya implementasi  pada  relasi-relasi  simbolik tersebut, hal itu menjadi bentuk ekspresi yang diubah. Konstruksi di luar relasi-relasi simbolik tersebut saling bergantung satu dengan lainnya sehingga menghubungkan produk satu dengan produk-produk  lainnya.  Konstruksi  tersebut yang muncul sebagai produk kultural (Bourdieu, 1993). Dalam konstruksi kemungkinan- kemungkinan strategis yang memunculkan perbedaan-perbedaan  posisi,  masing-masing karya individu tersebut akan menjabarkan diri untuk  menempatkannya  pada  posisi  tertentu dalam konstruksi tersebut.
Dalam melihat kompleksitas keberadaan karya, tidak hanya melihat pada hubungan saling ketergantungan  produk  satu  dengan  produk lainnya, seperti halnya konsep intertekstualitas semata.  Karya  harus  dilihat  secara  kompleks keberadaannya  dengan  mengaitkannya  pada sistem-sistem  lain  yang  membentuk  praktik- praktik lain di sekeliling produk karya tersebut. Dengan  melihat  keterkaitan  produk  karya dengan  praktik-praktik  lainnya  akan  dapat dipetakan kekuatan-kekuatan agen sosial yang
akan  membentuk  kekuasaan,  dominasi,  atau legitimasi  pada  berbagai  kepentingan  riil  dari kemungkinan-kemungkinan  berbeda.  Strategi- strategi  yang  diterapkan  digunakan  untuk memenangkannya  dalam  tatanan  kepentingan tersebut.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penulisan ini  untuk  melihat  struktur  arena  film  dengan melihat  pada  keterlibatan  agen-agen  dalam memproduksi film-film indie ke-“tionghoa”-an.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berdasar pada pendekatan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial meneguhkan asumsi bahwa manusia senantiasa terlibat  dengan  dunia  mereka  dan  berusaha memahami berdasarkan perspektif historis dan sosialnya  sendiri.    Oleh  karena  itu,  metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode production activity. Production activity ini  menempatkan  sineas  sebagai  agen  dari konstruksivisme sosial dalam praktik produksi karyanya. Bourdieu menyatakan bahwa setiap agen, baik sadar maupun tidak sadar merupakan produser atau reproduser dari makna objektif. Hal  ini  karena  subjek  tidak  secara  langsung menyatakan  dan  mengetahui  bahwa  hal  yang mereka  lakukan  memiliki  makna  lebih  dari yang mereka ketahui (Jenkins, 2006).

## STRUKTUR ARENA FILM
Arena persaingan bisnis film memunculkan struktur arena perjuangan untuk memperoleh  legitimasi  atas  karya-karya  film baik itu film dengan mayor label dengan film indie label, art film, maupun mainstream film . Struktur arena film tidak dapat dilepaskan dari perkembangan  perfilman  di  Indonesia  dan dampak  arena  persaingan  tersebut  terhadap konstruksi  wacana  yang  berkembang  di masyarakat.
Umilia Rokhani, Produksi Kultural Film Indie Ke-“Tionghoa”-an di Indonesia
Sejak  kemunculan  film-film  Amerika dan  Eropa  di  Indonesia  pada  tahun  1900-an yang  masih  bergenre  dokumenter,  masyarakat Indonesia  mulai  mengenal  bentuk  film. Kemunculan film-film impor menjadi satu gejala yang menunjukkan minat masyarakat Indonesia semakin  berkembang  terhadap  budaya  film. Film-film  impor  pada  mulanya  didominasi oleh  bangsa  Eropa.  Akan  tetapi,  pengaruh wacana  budaya  Barat  yang  sangat  berbeda dengan budaya Timur yang dianut oleh orang Indonesia dianggap berisiko untuk menurunkan integritas  masyarakat  Eropa  sebagai  bangsa yang distereotipkan sebagai bangsa yang lebih tinggi peradabannya serta bangsa yang berkuasa atas bangsa Timur. Oleh karena itu, Indonesia kemudian diperkenalkan dengan produksi film oleh orang Eropa untuk membentuk konstruksi film  yang  wacananya  khas  Indonesia  melalui film Loetoeng Kasaroeng. Upaya produksi film ini dipergunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat  pribumi  dari  film-film  impor yang  banyak  menunjukkan  perilaku  buruk masyarakat Eropa (Arief, 2009).
Faktor  masuknya  film-film  impor  ke Indonesia  secara  masif  yang  memengaruhi minat  produksi  film  di  Indonesia  menarik perhatian  masyarakat  Tionghoa  untuk  terjun menekuni  bisnis  perfilman.  Mereka  bukan hanya  masuk  dalam  mekanisme  distribusi film  impor,  bisnis  produksi  film,  bahkan  juga penyedia jasa layanan pemutaran film. Tercatat dengan  banyaknya  bioskop  yang  berdiri  di wilayah  perkampungan  pecinan,  yaitu  sekitar 13 bioskop di wilayah perkampungan pecinan Batavia  yang  muncul  pada  saat  itu.  Status kepemilikan  atas  bangunan  bioskop  tersebut tidak jelas, hanya saja berdasarkan iklan-iklan penayangan  film  yang  sering  muncul  di  surat kabar Tionghoa di Hindia Belanda pada masa
itu  dimungkinkan  bahwa  bioskop-bioskop tersebut milik etnis Tionghoa. Pada tahun 1927, surat kabar Bandung menyatakan bahwa 85% bioskop  di  seluruh  Hindia  Belanda  dimiliki oleh etnis Tionghoa.
Pembagian strata atas penonton bioskop pun  diberlakukan  pada  masa  kolonial,  sama seperti  pembagian  strata  dalam  masyarakat. Bioskop-bioskop tertentu hanya diperbolehkan ditonton  oleh  orang  Eropa.  Selain  itu,  juga terdapat  bioskop  yang  membuat  perbedaan tempat  duduk  antara  orang  Eropa  dengan pribumi.  Pembagian lainnya juga diberlakukan untuk  tempat  duduk  laki-laki  dan  perempuan (Arief, 2009). Pembagian strata penonton dan film yang diputar bertahan hingga masa kolonial berakhir.  Beberapa  bioskop  pinggiran  hanya memutar film-film bermutu rendah dan hanya ditonton oleh masyarakat menengah ke bawah. Film-film impor jarang ditayangkan di bioskop- bioskop  tersebut. Adanya  pembagian  strata  di bioskop  yang  notabene  sebagian  besar  adalah milik  pengusaha  Tionghoa  menempatkan pengusaha  Tionghoa  sebagai  agen  yang  turut menciptakan  konstruksi  kesenjangan  dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan strata melalui pembagian strata yang diciptakan oleh pemerintah kolonial telah terkonstruksi dalam pemikiran  pengusaha  bioskop  Tionghoa.  Hal ini  menambah  potensi  rasa  ketidaksenangan pribumi terhadap masyarakat Tionghoa.
Bisnis  film  di  Indonesia  juga  menarik kedatangan sineas Tiongkok ke Indonesia seperti  Wong  Bersaudara.  Produksi  film berlatar  Tionghoa  pertama  di  Hindia  Belanda mulai  diproduksi  oleh  Wong  bersaudara. Wong  Bersaudara  mendirikan  Halimun  Film. Produksi  film  pertama  mereka, Lily van Java (Melatie van Java) , didanai oleh Liem Goan Lian, orang Tionghoa peranakan kaya. Menurut
Jurnal Rekam , Vol. 13 No. 1 - April 2017
ingatan  Leopold  Gan,  film  tersebut  mendapat respons  positif  dari  masyarakat,  bahkan  film tersebut  diputar  berulang  kali  hingga  film tersebut rusak. Bahkan menurut pemaparan Nio Joe Lan bahwa film tersebut menyertakan teks dalam  bahasa  Melayu  dan  juga  dalam  bahasa Tionghoa. Namun, menurut David Wong, film tersebut mengalami kegagalan. Bahkan karena kegagalan  tersebut,  David  menarik  diri  dari bisnis produksi film karena beranggapan bahwa bisnis tersebut berisiko besar (Biran, 2009).
Wong  bersaudara  kemudian  berkongsi dengan Yo Eng Sek mendirikan Batavia Motion Picture. Produksi film Wong bersaudara berikutnya berjudul Si Tjonat . Film ini mengusung genre yang berbeda. Film ini menggambarkan sisi keberanian Si Tjonat yang seorang pribumi sebagai  penjahat  dan  aksi  kepahlawanan Thio Sing Sang, seorang Tionghoa, dalam membasmi  kejahatan  yang  dilakukan  oleh penduduk pribumi. Film ini mampu sukses di pasaran.  Sekalipun  film  tersebut  membangun citra  buruk  seorang  pribumi  sebagai  seorang penjahat  dengan  membuat  oposisi  biner melalui  citra  kepahlawanan  Tionghoa  sebagai pembasmi kejahatan, kesuksesan film tersebut membawa  efek  kesadaran  akan  kebutuhan masyarakat  terhadap  munculnya  figur pahlawan yang memperjuangkan dan membela hak-hak masyarakatnya serta menentang kuasa  pemerintah  kolonial.  Kesuksesan  film tersebut  kemudian  menginspirasi  kemunculan film Si Pitung maupun film laga lainnya yang mengangkat figur pendekar dari daerah setempat. Terlepas  dari  keagenan  pengusaha  bioskop Tionghoa  yang  membangun  perbedaan  strata dalam  masyarakat  melalui  bisnisnya,  kinerja sineas  Tionghoa  berperan  dalam  membangun kesadaran  pemikiran  dan  rasa  nasionalisme bahwa  golongan  pribumi  juga  memiliki  figur
kepahlawanan  yang  akan  membangkitkan upaya untuk membela hak-haknya dan melawan penindasan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kiprah  masyarakat  Tionghoa  melalui  keagenan dalam  bisnis  perfilman  di  Indonesia  pada  awal perkembangan film Indonesia sangat besar.
Salah satu bentuk modalitas masyarakat Tionghoa terletak pada kemampuan finansialnya sebagai  satu  modal  besar  untuk  membangun bisnis  perfilman  di  Indonesia.  Hal  ini  terkait dengan biaya produksi film yang membutuhkan modal  besar.  Selain  itu,  penguasaan  teknik perfilman  juga  dimiliki  oleh  orang  Tionghoa yang  ilmunya  diperoleh  dari  tanah  leluhur sebelum mereka masuk ke Indonesia. Modalitas tersebut mampu menempatkan bisnis perfilman berada dalam kekuasaan masyarakat Tionghoa di  awal  perkembangannya,  baik  dari  segi produksi  maupun  distribusinya.  Kemampuan tersebut  berpengaruh  pula  terhadap  materi- materi  film  yang  diproduksi  oleh  sineas Tionghoa yang ditujukan untuk dikonsumsi masyarakat kalangannya (Biran, 2009).
Tercatat  hingga  tahun  1930,  terdapat delapan perusahaan pemroduksi film di Hindia Belanda, yaitu The Java Film dan Cosmos Film di Bandung, Tan Goean Soan, Halimoen, Krugers  Film  Bedrijf,  Nansing  Film,  Batavia Motion  Picture,  dan  Tan’s  Film  yang  berada di  Batavia.  Dari  delapan  perusahaan  tersebut, seluruh perusahaan film tersebut milik Tionghoa kecuali  Kruger  Film  Bedrijf  yang  didirikan oleh orang Belanda. Pada tahun 1931, The Teng Chun mendirikan Cino Motion Picture yang memproduksi film pertama mereka sebagai film berbicara, yaitu Boenga Roos dari Tjikembang yang  diangkat  dari  pengarang  terkenal,  Kwee Tek Hoay.
Selain  film-film  yang  diproduksi  oleh perusahaan  milik Tionghoa,  film  di  Indonesia
Umilia Rokhani, Produksi Kultural Film Indie Ke-“Tionghoa”-an di Indonesia
juga diproduksi oleh perusahaan film di bawah pengawasan  pemerintah  kolonial.  Dalam  hal ini, perusahaan film tersebut adalah Algemeen Nederlandsh-Indisch Film (ANIF)  yang didirikan oleh Albert Balink pada tahun 1930. Tujuan produksi ANIF mengarah pada produksi nonteatrikal.  Hal  tersebut  menyebabkan sebagian  besar  produksi  ANIF  berupa  film dokumenter. Dalam hal biaya produksi, ANIF banyak  didukung  oleh  perusahaan-perusahaan pemodal  besar  dari  Negeri  Belanda.  Film- film produksi ANIF  banyak  diputar di Negeri Belanda.  Secara  politis,  keberadaan  ANIF dengan berbagai produksi film dokumenternya dianggap sebagai jembatan untuk mempererat hubungan  Hindia  Belanda  dengan  Negeri Belanda.  Oleh  karena  itu,  produksi  film  di Indonesia pada masa kolonial juga dipengaruhi oleh  sistem  politik  yang  dibangun  oleh pemerintah  kolonial.  Dengan  demikian,  saat Belanda  menyerah  kepada  Jepang,  ANIF tidak  lagi  berproduksi.  Kuasa  produksi ANIF jatuh  ke  tangan  Jepang  dan  berubah  menjadi Nihon  Eigasha.  Film  produksi  Nihon  Eigasha ditujukan  untuk  propaganda  perang  Jepang untuk  menunjukkan  alibi  keberpihakan Jepang  pada  masyarakat  pribumi  dengan menekan produksi etnis Tionghoa dan Belanda. Kesempatan ini digunakan oleh orang Indonesia untuk  mempelajari  cara  produksi  film  untuk mendokumentasikan  pergerakan  nasional. Setelah penyerahan Jepang ke Indonesia, Nihon Eigasha berubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI)  yang  berada  di  bawah  Departemen Penerangan Republik Indonesia. Produksi BFI lebih mengarah pada film dokumenter tentang kegiatan  pemerintah  dan  angkatan  bersenjata republik.
Pascakemerdekaan Republik Indonesia, produksi  film  berkembang  cukup  signifikan.
Tahun  1949  delapan  film  diproduksi  dan setahun kemudian meningkat menjadi 23 judul film. Sementara itu, pada tahun 1951, produksi film  mencapai  40  judul.    Sebagian  besar tema  cerita  yang  muncul  mengarah  pada  rasa nasionalisme. Hal ini menjadi tema yang harus bersaing  dengan  tema-tema  lain  yang  muncul dari  film-film  impor  dari  Hollywood  yang banyak beredar di Indonesia. Tercatat minimal 500  judul  film  impor  masuk  ke  Indonesia per  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  film komersial  masih  menduduki  peringkat  teratas dalam  persaingan  dengan  film  dokumenter perjuangan  nasional  meskipun  produksi  atas film-film tersebut makin meningkat. Meskipun film komersial tersebut masih didominasi film- film impor daripada film-film yang diproduksi dalam negeri oleh sineas Tionghoa.
Keberlangsungan  produksi  film  dalam negeri tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perusahaan film yang aktif memproduksi film- film  tersebut.  Tercatat  pada  tahun  1951,  12 perusahaan film yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa berdiri. Beberapa perusahaan film di antaranya adalah Djakarta Film, Samudra Film Golden  Arrow,  Bintang  Surabaja  (semuanya milik  pengusaha  etnis  Tionghoa),  Perusahaan Film  Negara,  Kino  Drama  Atelier,  serta Persari Film. Banyaknya tema nasionalisme yang muncul tidak ditentukan oleh etnisitas, melainkan semangat kemerdekaan serta arah  ideologi  politik  yang  berkembang  masa itu.  Namun  demikian,  dominasi  film-film impor  juga  terkait  dengan  adanya  kebijakan pemerintah yang menjadikan film impor yang masuk ke Indonesia menjadi semacam komoditi nonmigas dan menjadikannya isu industri pada masa itu. Selain itu, ketatnya sistem sensor yang diterapkan  sangat  menyulitkan  ruang  gerak produksi berbasis kreativitas sineas Indonesia.
Jurnal Rekam , Vol. 13 No. 1 - April 2017
Persaingan menembus daftar tayang bagi film- film layar lebar di bioskop berlangsung sangat ketat.
Terkait  kondisi  tersebut,  pada  tahun 1950, muncul komunitas film yang diprakarsai oleh  para  akademisi,  antara  lain  Liga  Film Mahasiswa Universitas Indonesia (LFM-UI) di Kampus Salemba. Tahun 1960 kampus ITB juga mendirikan Liga Film Mahasiswa ITB (LFM- ITB).  Melihat  minat  masyarakat  yang  cukup besar  terhadap  keberadaan  komunitas  film tersebut,  Dewan  Kesenian  Jakarta  kemudian membentuk Kine Klub. Tahun 1970, kine klub ini  mulai  memproduksi  film-film  independen. Film-film  independen  ini  merupakan  film eksperimental  dengan  durasi  pendek  pada media seluloid 8mm. Pada mulanya, produksi film ini terkait dengan tugas karya mahasiswa seperti mahasiswa Jurusan Sinematografi IKJ, Desain  Seni  Rupa  ITB,  dan  Asdrafi  Yogya. Melalui  kepeloporan  Gotot  Prakoso,  Mualim Sukethi, dan Garin Nugroho, film-film pendek independen tersebut diputar ke berbagai daerah dan kelompok masyarakat dengan nama Sinema Gerilya  dan  Sinema  Ngamen.  Perkembangan berikutnya,  pada  tahun  1980-an  film  pendek masuk menjadi salah satu kategori penghargaan dalam  Festival  Film  Indonesia  (FFI)  melalui Pekan  Film  Mini.  Hingga  pada  tahun  1990, berbagai perwakilan dari kine-kine klub tersebut berkumpul  di  Pusat  Kesenian  Taman  Ismail Marzuki  (PKJ-TIM)  Jakarta  dan  membentuk organisasi  berupa  Sekretariat  Nasional  Kine Klub  Indonesia  (SENAKKI)  sebagai  induk dari  seluruh  kine  klub  di  Indonesia  (http:// perfilman.perpusnas.go.id/artikel/detail/132). Kemunculan  komunitas-komunitas  film  ini menjadi  gerakan  pendobrakan  atas  sistem perfilman nasional yang semakin dipolitisir oleh berbagai kepentingan di luar dari kepentingan
pengembangan  kreativitas  yang  dianggap berbobot.  Film  yang  memuat  kreativitas  yang berbobot dianggap sulit untuk diwujudkan bila melalui jalur komersial.
Pada  awal  dekade  1990-an  produksi lokal  lebih  banyak  mengarah  pada  program televisi  meskipun  tidak  serta  merta  produksi film  layar  lebar  kemudian  keseluruhannya terhenti. Pada tahun 1996, produksi film lokal kembali muncul dengan produksi film Kuldesak yang tayang pada tahun 1998. Kemunculan film Kuldesak mengiringi  masa  berakhirnya  rezim Orde Baru. Runtuhnya Rezim Suharto memberi dampak  perubahan  kebijakan  pemerintahan. Runtuhnya  Rezim  Suharto  dipicu  oleh  krisis perekonomian Indonesia yang berlanjut dengan terjadinya berbagai kerusuhan di tanah air.
Krisis  ekonomi  tersebut  semakin memperparah  produksi  film  di  Indonesia. Produksi  film  yang  memerlukan budget besar dengan  biaya  post-produksi  yang  tidak  kalah besar juga serta dengan risiko bisnis yang tidak kecil  karena  kemungkinan  film  yang  tidak laku  di  pasaran,  menyebabkan  para  produser dan  pekerja  film  harus  berpikir  ulang  untuk membuat suatu produksi film. Mereka berkreasi melalui komunitas-komunitas film/kine. Budget produksi film pendek jauh lebih murah dengan proses yang relatif lebih singkat.
Film Kuldesak merupakan  salah  satu film yang diproduksi secara mandiri oleh empat sutradara  muda,  yaitu  Rizal  Mantovani,  Mira Lesmana, Riri Riza, dan Nan T. Achnas, tetapi dengan durasi panjang dan mampu menembus bioskop  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  film  independen  mampu  menembus industri  perfilman  Indonesia.  Selain  itu, Ca Bau Kan karya sutradara Nia Dinata dari Kalyana  Shira  Film  juga  muncul  sebagai film  indie  yang  dikomersialkan. Ca Bau Kan
Umilia Rokhani, Produksi Kultural Film Indie Ke-“Tionghoa”-an di Indonesia
bercerita  tentang  pergundikan  di  lingkungan masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  pada tahun  1930-an.  Untuk  menghidupkan  situasi masyarakat  Tionghoa  pada  tahun  1930-an dibutuhkan  properti  yang  ber- budget tinggi. Untuk  menutup  biaya  produksi  film  tersebut, para sponsor seperti Yongki Komaladi sebagai sponsor  kostum  sepatu  dalam  film  tersebut diminta untuk turut bermain peran dalam film tersebut.
Selain Ca Bau Kan yang menampilkan kehidupan masyarakat Tionghoa dengan durasi panjang,  jajaran  film  indie  berdurasi  pendek yang mengangkat tema serupa juga bermunculan pasca-Suharto seperti Babi Buta Ingin Terbang, May, cin(T)a, CINtA, Sapu Tangan Fang Yin, 9808: Antologi 10 Tahun Reformasi yang memuat  lima  film  indie  bertema  Tionghoa  di Indonesia  ( Dimana Saya?, Sugiharti Halim, Trip To The Wound, Huan Chen Guan,   dan A Letter of Unprotected Memories), dan  film Tionghoa Juga Indonesia.
Keagenan  dalam  suatu  produksi  karya yang akan memengaruhi strategi-strategi yang  dipergunakan  dalam  memproduksi karya  (Bourdieu,  1993).  Strategi-strategi yang  dimunculkan  dipergunakan  untuk  dapat mencapai  suatu  legitimasi.  Arena  perjuangan untuk  memperoleh  legitimasi  seperti  yang dipaparkan  Bourdieu  menempatkan  film indie untuk bersaing dengan film mainstream. Persaingan  di  arena  perjuangan  atas  bentuk legitimasi  ini  berhasil  ditembus  oleh  film indie Siti di ajang FFI 2015. Film Siti yang diproduksi  oleh  Four  Colour  Films  dirilis pertama  kali  dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival pada  tahun  2014.  Ditinjau  dari trajektori keagenan, tim Four Colour Films sebagian  besar  merupakan  alumni  Fakultas Seni  Media  Rekam,  Institut  Seni  Indonesia
Yogyakarta.  Dengan  latar  belakang  akademik yang sesuai bidang dan kinerja produksi yang tinggi, tim produksi mampu menghasilkan film yang  bermutu  tinggi,  salah  satunya Siti . Film ini meraih berbagai penghargaan di festival film internasional  seperti Singapore International Film Festival 2014, “Asian New Talent Award” Shanghai International Film Festival 2015, 17th Taiwan International Film Festival 2015, 23rd Filmfest Hamburg 2015, 19th Toronto Reel Asian International Film Festival 2015, dan 9th Warsaw Five Flavours Film Festival 2015 .  Sebelum  memenangkan  penghargaan dalam kategori Film Terbaik FFI 2015, film ini menang sebagai Film Fiksi Panjang Terbaik dan Poster Film Terbaik dalam ajang Apresiasi Film Indonesia 2015. Untuk mematahkan legitimasi bahwa  film  terbaik  adalah  film  layar  lebar, film Siti memulai debutnya di ajang kompetisi internasional dengan film versi sutradara, Eddie Cahyono.  Film  versi  sutradara  yang  beredar dalam  ajang  kompetisi  film  internasional memuat  adegan-adegan  yang  lebih  vulgar dibanding  dengan  film Siti versi  bioskop sehingga  apabila  film  versi  sutradara  tersebut diajukan  baik  untuk  ajang  kompetisi  film nasional maupun tayang edar di bioskop akan mendapat  banyak  sensor  yang  dikhawatirkan akan  memotong  kesinambungan  cerita.  Oleh karena  itu,  strategi  yang  dipergunakan  oleh tim  produksi  film Siti selanjutnya  membuat produksi film versi bioskop. Strategi ini bukan hanya  dipergunakan  untuk  menembuskan produk  karya  film Siti sebagai  film  indie  yang mampu menembus bioskop, tetapi secara esensi umum menempatkan film indie sejajar dengan film-film  komersial  lainnya.  Untuk  mencapai kesejajaran  tersebut,film Siti versi  bioskop inipun tidak luput dari sensor Lembaga Sensor Film  (LSF).  Produksi  satu  film  dengan  dua
Jurnal Rekam , Vol. 13 No. 1 - April 2017
versi  yang  berbeda  menjadi  strategi  lapangan yang  digunakan  tim  produksi  film  indie Siti untuk  menghindari  banyaknya  sensor  dari LSF. Selain itu, strategi ini juga digunakan untuk melihat peta minat dan penilaian juri atas materi  yang  termuat  dalam  satu  film.  Dengan mempergunakan strategi ini, film Siti berhasil memenangkan  berbagai  ajang  kompetisi  film internasional  sehingga  membuat  rekam  jejak untuk kembali diikutkan dalam ajang kompetisi film nasional, Festival Film Indonesia 2015.
Demikian  pula  halnya  dengan  film bertema  ke-“tionghoa-“an  yang  mengikuti festival  film  di  luar  negeri  juga  berupaya mencari  tataran  legitimasi  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan legitimasi yang terbangun di Indonesia melalui habitus. Selain itu, upaya membuka  persepsi  kepada  masyarakat  dunia berarti  membuka  kesempatan  untuk  menarik simpati  masyarakat  dunia  terhadap  kondisi masyarakat  Tionghoa-Indonesia  atas  praktik- praktik  diskriminatif  yang  mengarah  pada konflik sosial di Indonesia. Dengan membuka persepsi baru pada masyarakat dunia, dibangun prestise  dan  eksistensi  melalui  ekspresi  karya sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan pengakuan  dan  kepercayaan  masyarakat dunia.  Pengakuan  dan  kepercayaan  ini menumbuhkan  peningkatan  rasa  keterjaminan akan keselamatan dan keamanan masyarakat Tionghoa atas praktik dominasi yang memberi peluang terjadinya konflik sosial yang berulang. Dengan  kata  lain,  bahwa  perilaku  berkarya melalui  film  indie  tentang  ke-“tionghoa”-an menjadi strategi untuk membangun relasi yang lebih besar dengan masyarakat dunia sehingga hal tersebut diharapkan akan memberi pengaruh terhadap  praktik  dominasi  atas  diskriminasi posisi masyarakat Tionghoa di Indonesia.

## PERAN AGEN DALAM PRODUKSI FILM INDIE
Dalam produksi film indie, keberadaan agen  terpetakan  menjadi  dua,  yaitu  sutradara merangkap  produser  dan  aktor.  Dalam produksi  film  komersial,  peran  produser  dan sutradara  pada  umumnya  terpisah,  tetapi dalam produksi film indie yang dana produksi biasanya tidak sebesar dana produksi komersial sehingga  peran  produser  seringkali  dapat disatukan  dengan  peran  sutradara.  Selain faktor perbedaan anggaran, karakter film indie yang  mengedepankan  ekspresi  dari  sineasnya menolak  keterlibatan  produser  dalam  materi film melalui kekuasaan modal produksi.
Produser sebenarnya memegang posisi penting dalam sejarah produksi film, mengingat mereka  merupakan  pemegang  dan  pengontrol modal  dalam  suatu  produksi  film.  Selain  itu, penguasaan atas modal kerap turut menentukan konten  dari  materi  film.  Dalam  situasi  seperti ini,  pekerja  film  hanya  memiliki  dua  pilihan yaitu  menyetujui  tanpa  melakukan  bantahan dan  perdebatan  sama  sekali  atau  melakukan penolakan atas sikap produser. Sikap ini pernah ditunjukkan  Ariani  Darmawan,  salah  satu sutradara yang semua karyanya adalah karya indie. Keterlibatan produser pada tiap karyanya tidak ada. Konsep materi dipegang atas kuasa tunggal  dirinya  sebagai  produser  sekaligus sutradara film indie. Dengan demikian, ketika Ariani harus bernegosiasi materi film menjadi hal  yang  belum  tentu  mudah  dilakukan.  Hal ini  dipaparkan  Ariani  pada  saat  wawancara berlangsung.  Proses  produksi  film  yang melibatkan  berbagai  pihak  terjadi  ketika  dia dihubungi grup band indie Efek Rumah Kaca untuk  diajak  berkolaborasi  membuat  satu produksi  film  independen  yang  rencananya akan dikomersialkan. Efek Rumah Kaca sendiri
Umilia Rokhani, Produksi Kultural Film Indie Ke-“Tionghoa”-an di Indonesia
tertarik  pada  hasil  kerja  Ariani  Darmawan setelah  melihat  film Sugiharti Halim dan The Anniversaries. Ariani  lalu  menulis  satu script film  yang  panjang  durasinya.  Namun saat  naskah  tersebut  harus  ditawarkan  pada produser  dan  satu Production House (PH), ia  harus  berkompromi  terhadap  materi  film. Ariani menyatakan bahwa dirinya bukan orang yang  tidak  dapat  diajak  untuk  berkompromi, tetapi  berkompromi  dengan  mengubah  terlalu banyak materi film akan menghilangkan aspek ideologis  dari  karya  itu  sendiri.  Hal  tersebut yang  berusaha  dihindari  oleh Ariani  sehingga ia  memutuskan  untuk  menghentikan  proses produksi film panjang tersebut.
Produksi  film  panjang  pada  dasarnya memerlukan modal yang tidak sedikit. Dalam hal ini, peran produser menjadi hal yang penting untuk  dapat  menjamin  berlangsungnya  proses produksi. Di satu sisi yang lain, besarnya modal yang  dimiliki  oleh  produser,  apabila  tanpa keberadaan pekerja film atau teknisi film, produksi film tidak akan dapat berjalan. Hal ini yang terjadi pada  relasi  Ariani  dengan  produser  dan  pihak Production House. Kekuasaan  produser  tidak dapat mengabaikan kerja kreatif sutradara.
Dalam  kerja  industri  perfilman Indonesia, relasi kerja antara produser dengan sutradara  harus  masuk  dalam  bingkai  bahwa produser  harus  memberi  kesempatan  kepada sutradara untuk mencetak keuntungan dari kerja kreatifnya  pada  proses  produksi  film.Kapital dalam  tataran  kemampuan  finansial  untuk melakukan  produksi  film  panjang  tidak  lagi menjadi kapital yang menentukan kuasa dalam perfilman. Dalam hal ini legitimator atas suatu produksi  film  pun  tidak  selalu  dikategorikan pada  penguasaan  modal  saja  melainkan  juga terbagi atas jenjang ruang kuasa. Festival film dalam  negeri  menjadi  legitimator  di  bawah
festival  film  luar  negeri.  Hal  ini  mengacu pada posisi perfilman Indonesia yang menjadi bagian  dari  perfilman  dunia.  Meskipun demikian,  dalam  film  indie  bertema  ke- “tionghoa”-an,  legitimator  perfilman  festival film-film  luar  negeri  tidak  mampu  menembus dominasi kuasa masyarakat Indonesia yang menjadi  pengarah  selera  atas  tema  tersebut, karena  tema  ke-“tionghoa”-an  terkait  dengan dominasi  wacana  sosio-politik  di  Indonesia yang senantiasa direproduksi menjadi habitus. Dengan  mendudukkan  Indonesia  sebagai bagian dari masyarakat dunia, dominasi kuasa masyarakat  Indonesia  terhadap  keberadaan masyarakat  Tionghoa  dapat  diredam  atau dipatahkan  dengan  memunculkan  dominasi kelas yang memiliki lingkup yang lebih besar. Dengan  membangun  relasi  kuasa  yang  lebih besar  daripada  dominasi  kuasa  di  Indonesia, keamanan  dan  keterjaminan  kehidupan masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  terhadap ancaman  terjadinya  konflik  sosial  mampu diredam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  produksi  karya  menjadi  salah  satu unsur yang memberi pengaruh terhadap upaya menggeser dominasi wacana terkait dengan kehidupan  sosio-politik  masyarakat  Tionghoa di  Indonesia  dengan  menggerakkan  lingkup dominasi kelas yang lebih besar di luar wilayah politik Indonesia.
Sementara  itu,  agen  lain  yang  terlibat dalam suatu  produksi  film  indie adalah aktor/ aktris.  Dalam  produksi  film  indie  yang mengangkat  tema  mengenai  ras  seperti  ke- “tionghoa”-an,  faktor  aktor/aktris  sangat berpengaruh  sebagai  representasi  figur  ke- “tionghoa”-an. Seperti aktris yang dipilih Ariani untuk  memerankan  tokoh  tersebut  mampu menghadirkan  gambaran  tokoh  Sugiharti Halim  melalui  karakter  orang  tersebut.  Orang
Jurnal Rekam , Vol. 13 No. 1 - April 2017
yang  dipilih  Ariani  Darmawan  adalah  Nadia, teman  Ariani.  Nadia  dalam  kesehariannya memiliki  kegemaran  mencurahkan  berbagai kegelisahannya  dengan  gaya  bicaranya  yang khas.  Dengan  kebiasaannya  tersebut,  Ariani menilai bahwa sosok Nadia sangat cocok dengan yang diharapkannya untuk memerankan tokoh Sugiharti. Hanya saja, karakter aktris ini masih perlu  menyesuaikan  dengan  karakter  tokoh yang diperankannya serta muatan materi yang terkait dengan identitas untuk didalami. Dalam film  bertema  ke-“tionghoa”-an,  kemampuan berekspresi  bukan  semata-mata  hal  yang dapat  dijadikan  alasan  penentuan  tokoh  yang berperan  dalam  film.  Faktor  fisiologis  yang dapat  ditunjukkan  untuk  menonjolkan  sisi seorang Tionghoa sebagai penanda terdangkal sekalipun  menjadi  hal  yang  penting  untuk dihadirkan dalam film ke-“tionghoa”-an.

## SIMPULAN
Produksi  kultural  melalui  produksi karya  film  indie  yang  melibatkan  keagenan dalam struktur arena persaingan menempatkan film  indie  pada  struktur  posisi  yang  berupaya mematahkan  dominasi  dari  produksi  film komersial. Dengan melihat pada sturktur arena persaingan melalui sejarah film Indonesia, film indie merupakan jalur alternatif yang dilakukan oleh agen untuk memunculkan produksi karya film  yang  persaingannya  sangat  ketat  apabila masuk  dalam  persaingan  film  komersial,  baik dari segi finansial, esensi materi film, maupun keuntungan  yang  akan  diraih  melalui  bisnis film  karena  maraknya  film  impor  masuk  ke Indonesia.  Terkait  dengan  esensi  materi  film, tema ke-“tionghoa”-an merupakan materi yang problematis terkait dengan situasi dan kondisi sosio-politik masyarakat Tionghoa di Indonesia yang  senantiasa  dipermasalahkan  pula.  Oleh
karena itu, jalur produksi film indie merupakan jalur produksi yang mampu dikonstruksi untuk mengekspresikan  pemikiran-pemikiran  ke- “tionghoa”-an para agennya.
Melalui  produksi  kultural  film  indie ke-“tionghoa”-an,  muncul  upaya  agen  untuk membangun  relasi  kuasa  yang  lebih  besar daripada dominasi kuasa di Indonesia melalui kompetisi  festival  film  internasional.  Strategi ini pernah berhasil dilakukan oleh film indie Siti melalui strategi produksi satu film indie dengan dua versi yaitu versi bioskop dan versi sutradara. Sekalipun film Siti tidak terkait dengan tema ke- “tionghoa”-an, strategi ini berhasil mengalahkan film komersial di ajang Festival Film Indonesia 2015.  Dengan  demikian,  upaya  pendobrakan pada  tataran  struktur  arena  film  di  Indonesia dapat  pula  dilakukan  melalui  produksi  film indie dengan mendudukkan Indonesia sebagai bagian  dari  masyarakat  dunia.  Dalam  hal  ini, praktik  dominasi  kuasa  masyarakat  Indonesia terhadap keberadaan masyarakat Tionghoa yang senantiasa dipermasalahkan dapat dipengaruhi dengan dominasi kelas yang memiliki lingkup yang  lebih  besar.  Dengan  membangun  relasi kuasa  yang  lebih  besar  daripada  dominasi kuasa di Indonesia, keamanan dan keterjaminan kehidupan  masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia atas praktik ancaman terjadinya konflik sosial mampu diredam.

## KEPUSTAKAAN
Arief,  M.  S.  (2009). Politik Film di Hindia Belanda. Jakarta: Komunitas Bambu. Biran, M. Y. (2009). Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa. Jakarta: Komunitas Bambu.
Bourdieu,  P.  (1993). The Field of Cultural Production: Essays on Art and Litarature. (R.  Johnson,  Penyunt.) United  State:  Columbia  University Press.
Umilia Rokhani, Produksi Kultural Film Indie Ke-“Tionghoa”-an di Indonesia
Effendy,  H.  (2009). Mari Membuat Film. Jakarta: Erlangga. Jenkins,  R.  (2006). Key Sociologists Pierre Bourdieu. New York: Routledge. Rokhani,  U.  (2008). Transformasi Novel ke Bentuk Film: Analisis Ekranisasi terhadap Novel Ca Bau Kan. Thesis, Universitas Gadjah Mada, Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Yogyakarta.