Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016

## KEMAMPUAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA TOLONDADU II KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Moh. Abubakar Talalu 1 , Sabriana Oktaviana Gintulangi 2
STIA Bina Taruna Gorontalo talalubakar221@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kemampuan  Kepala  Desa  Sebagai Mediator  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa  Tolondadu  II  Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian ini adalah jenis  penelitian  deskritif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang difokuskan pada 3 indikator penelitian yaitu: komunikai, koordinasi, dan kerja sama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Komunikasi  yang  saat  ini dilakukakan  oleh  kepala  desa  dengan  pihak  pelaksana  pembangunan  serta masyarakat  dalam  hal  memediasi  permasalahan  belum  sesuai  dengan  yang diharapkan dalam keberhasilan pembangunan disebabkan kepala desa belum bisa memediasi  permasalahan  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  pembangunan, Koordinasi  yang  dilakukakan  oleh  kepala  desa  dengan  pihak  pelaksana pembangunan  serta  masyarakat  untuk  menunjang  keberhasilan  pembangunan belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dikarenakan  terjadi tumpang  tindih  dalam memberikan pendapat, Kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana  pembangunan  serta  masyarakat  belum  berjalan  dengan  baik  di karenakan  kurang  optimalnya  pelaksanaan  pembangunan  hal  ini  menyebabkan pembangunan infrastruktur desa yang tidak berkelanjutan.
Disarankan  Perlunya  komunikasi  antara  kepala  desa  dan  pihak  pelaksana pembangunan  serta  masyarakat  harus  ditingkatkan,  serta  kepala  desa  juga  harus mampu  meningkatkan  pengetahuan  dalam  hal  memediasi  permasalahan  yang terjadi  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  Perlunya  koordinasi  kepala  desa dalam  memecahkan  masalah  yang  ada  untuk  pelaksanaan  pembangunan  agar supaya  pelaksanaan  pembangunan  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  maksimal, Perlunya  kerja  sama  kepala  desa  untuk  bekerja  sama  dengan  pihak  pelaksana pembangunan serta masyarakat agar pembangunan yang ada di desa akan berjalan dengan baik seperti yang di harapkan.
Kata Kunci : Kemampuan, Kepala Desa, Pelaksanaan, Pembangunan

## PENDAHULUAN
Pembangunan dilaksanakan dengan  tujuan  untuk  mengadakan perubahan  yang  berkesinambungan kearah  kemajuan  yang  lebih  baik dengan  pelaksanaan  pembangunan yang  dikerjakan  perlu  memacu pemerataan pembangunan serta
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, membangkitkan  prakarsa  dan  peran serta  aktif  masyarakat  serta  untuk meningkatkan pendayagunaan potensi  daerah  secara  optimal  dan terpadu  dalam  mengisi  otonomi daerah    yang  nyata,  dinamis,  serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat  persatuan  dan  kesatuan bangsa. Pada masa Orde Baru, pembangunan di Indonesia dilaksanakan  secara  bertahap  yaitu dengan  dilaksanakanya  Repelita  yang diadakan berkesinambungan untuk memberikan arah pedoman, untuk mengembangkan  Negara  dan bangsa. Untuk pelaksanaan pembangu nan  itu,  kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan otonomi  daerah  yang  lebih  nyata  dan bertanggung  jawab  serta  bertujuan untuk mengatur sumberdaya nasional, yang  memberi  kesempatan bagi  peningkatan  demokrasi  dan kinerja  daerah  yang  berdaya  guna dalam penyelenggaran pemerintah, pelayanan masarakat dan pembangunan. Hasilnya diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, yang tidak lain berangkat dari  konteks  empirik  dan  berpijak pada  idealisme  desentralisasi  yang telah  dibangun  oleh  para funding father Indonesia serta anjuran akademik  yang  berkembang  secara global di muka bumi. Dengan  menyelesaikan  sesuatu apabila dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan
didukung  oleh  komponen-komponen lain,  misalnya  ada  dukungan  dari
masyarakat,  sarana  dan  prasarana kondisi yang kondusif, dan lingkungan  yang  memungkinkan, maka pembangunan desa yang diprogramkan oleh pemerintahan dan yang  diharapkan  oleh  masyarakat akan  berjalan  secara  efektif,  efisien serta maksimal.
Oleh sebab itu, apabila dukungan  tersebut  sudah  memadai, maka  harus  terjalin  hubungan  yang harmonis  antara  Kepala  Desa  dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau  yang  diidentikan  sebagai  Badan Perwakilan  Masyarakat  yang  berada di tingkat Desa. Kepala desa sebagai badan  pemegang  jabatan  tertinggi  di tingkat  desa  harus  melaksanakan peranan secara maksimal, agar program  yang  direncanakan  dapat membuahkan hasil yang baik.
Kepala  Desa  selaku  pimpinan pemerintah  yang  ada  dalam  ruang lingkup  desa  harus  berperan  aktif secara  optimal  sebagai  seorang pelayan masyarakat, maupun sebagai seorang mediator yang bisa memediasi permasalahan dalam masyarakat  mencakup  ruang  lingkup kepemerintahan desa. Aspirasi- aspirasi  yang  disampaikan  oleh masyarakat  harus  didengar  dan ditindaklanjuti  oleh  Kepala  Desa agar  apa  yang  menjadi  tujuan bersama  bisa  tercapai  sesuai  dengan yang  diharapkan.  Selain  itu,    Kepala Desa  harus mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena  dengan semangat dapat menentukan suksesnya pembangunan yang ada di desa,  demikian  juga  kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan dan  juga  mampu  memediasi  atau menangani  masalah  yang  timbul dalam  masyarakat  sehingga  tercipta kerukunan dalam masyarakat di desa.
Namun,  kenyataannya  di  Desa Tolondadu  II  Kecamatan  Bolaang
Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepala desa selaku pemerintah  kurang  berkomunikasi dengan  kepala  urusan  pembangunan serta  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) selaku pelaksana pembangunan dalam memediasi permasalahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pembangunan  di  Desa Tolondadu  II  Kecamatan  Bolaang Uki. Selain itu kurangnya koordinasi antara  kepala  desa  dengan  pelaksana pembangunan serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur desa contohnya seperti pembangunan tanggul dan pembangunan jalan desa.
Pelaksanaan  pembangunan  di  Desa Tolondadu  II  Kecamatan  Bolaang
Uki  sudah  berjalan  dengan  baik namun masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pembangunan infrastruktur desa yang tidak berlanjut yang disebabkan kurangnya  kerja  sama  antara  kepala desa dengan pelaksana pembangunan serta  masyarakat  yang  terlibat  dalam pembangunan imfrastruktur desa.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan identifikasi masalah  di  atas,  yang  menjadi rumusan  masalah  dari  penelitian  ini adalah Bagaimana Kemampuan Kepala  Desa  Sebagai  Mediator
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan
Bolaang  Uki  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun  yang  menjaadi  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran  mengenai  Kemampuan Kepala  Desa  Sebagai  Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang  Uki  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan

## Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dapat  dilihat  dari  sisi  teoritis  dan praktis sebagai berikut:
Manfaat Teoritis S ecara  teoritis,  penelitian  ini  dapat menjadi  bahan  pengembangan  ilmu administrasi  serta  dijadikan  referensi bagi  peneliti  yang  ingin  melakukan penelitian yang sama.
Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan  dapat  berguna  sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan pembangunan
khususnya  pembangunan  di  Desa Tolondadu  II  Kecamatan  Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian  ini  berusaha  menuturkan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
pemecahan masalah yang ada berdasarkan  data-data,  menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi  data.  Adapun  fokus dalam  penelitian  ini  dalam  meliputi komunikasi  antara  kepala  desa  dan pelaksana pembangunan dalam memediasi permasalahan yang berhubungan  dengan  pelaksanaan pembangunan desa; koordinasi antara  kepala  desa  dan  pelaksana pembangunan serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan  akan  berjalan  dengan baik dan sesuai yang diharapkan; dan kerjasama  antara  kepala  desa  dan pelaksana pembangunan serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan akan terlaksana secara optimal. Fokus Penelitian Penelitian  ini  difokuskan  pada Kemampuan  Kepala  Desa  Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Tolondadu  II Kecamatan  Bolaang  Uki  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan,  yang meliputi: Komunikasi Komunikasi  yang  dimaksud  dalam hal  ini  adalah  komunikasi  antara kepala desa dan pelaksana pembangunan dalam memediasi permasalahan yang berhubungan dengan  pelaksanaan  pembangunan desa.
Koordinasi Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini  adalah  koordinasi  antara  kepala desa  dan  pelaksana  pembangunan serta  masyarakat  sehingga  dalam pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang di harapkan.
Kerjasama Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini  adalah  kerja  sama  antara  kepala desa  dan  pelaksana  pembangunan serta  masyarakat  sehingga  dalam pelaksanaan pembangunan akan terlaksana secara optimal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  hasil  penelitian  mengenai Kemampuan  Kepala  Desa  Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Tolondadu  II Kecamatan  Bolaang  Uki  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan sejumlah informan sebagai berikut: 1. Komunikasi Komunikasi  yang  terjalin  antara kepala  desa  dengan  pelaksana  pihak pembangunan dan masyarakat. Dalam pembangunan desa koordinasi antara  kepala  desa  dan  pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat  sangtlah  di  butuhkan dikarenakan tanpa adanya koordinasi pembangunan yang ada di desa tidak akan  berjalan  sesuai  harapan,  maka dari itu kepala desa harus berkoordinasi dengan baik ke pelaksana pembangunan agar pembangunan  desa  akan  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  harapan masyarakat. Hasil penelitian dilihat dari Koordianasi  menunjukkan  bahwa kepala  desa  melakukan  koordinasi dengan cara berjenjangan dari pelaksana  pembangunan  lalu  ke masyarakat  dalam  hal  pembangunan imfrastruktur  desa,  kepala  desa  juga selalu  memohon  petunjuk  dari  dinas
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
terkait namun koordinasi yang dilakukan  kepala  desa  dengan  pihak pelaksana pembangunan belum sesuai  dikarenakan  kepala  desa belum mampu memecahkan masalah dalam penetapan batas pembangunan imfrastruktur  desa  dan  pemberian pendapat  untuk  ketepatan  waktu membayar lahan pembangunan imfrastruktur desa hal dapat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan  imfrastruktur  desa, kepala  desa  juga  belum  mampu memediasi    permasalahan  seperti dalam penetapan batas pembangunan imfrastruktur  desa  yang  ada  selama pelaksanaan  pembangunan  ahirnya dalam  memberikan  pendapat  terjadi tumpang tindih.
2. Koordinasi Koordinasi  antara  kepala  desa dengan masyarakat dalam melaksanakan  pembangunan.  Dalam pembangunan desa koordinasi antara kepala  desa  dan  pihak  pelaksana pembangunan serta masyarakat sangtlah dibutuhkan dikarenakan tanpa adanya koordinasi pembangunan yang ada di desa tidak akan  berjalan  sesuai  harapan,  maka dari itu kepala desa harus berkoordinasi  dengan  baik  dengan pelaksana pembangunan agar pembangunan  desa  akan  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  harapan masyarakat.
Hasil penelitian dilihat dari Koordinasi menunjukkan bahwa kepala  desa  melakukan  koordinasi dengan cara berjenjangan dari pelaksana  pembangunan  lalu  ke masyarakat  dalam  hal  pembangunan imfrastruktur  desa,  kepala  desa  juga selalu  memohon  petunjuk  dari  dinas terkait namun koordinasi yang
dilakukan  kepala  desa  dengan  pihak pelaksana pembangunan belum sesuai  dikarenakan  kepala  desa belum mampu memecahkan masalah dalam penetapan batas pembangunan imfrastruktur  desa  dan  pemberian pendapat  untuk  ketepatan  waktu membayar lahan pembangunan imfrastruktur desa hal dapat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan  imfrastruktur  desa, kepala  desa  juga  belum  mampu memediasi    permasalahan  seperti dalam penetapan batas pembangunan imfrastruktur  desa  yang  ada  selama pelaksanaan  pembangunan  ahirnya dalam  memberikan  pendapat  terjadi tumpang tindih.
3. Kerjasama Kerjasama yang harus dilaksanakan oleh kepala desa.
Dalam  pembangunan  desa  kerja sama  sangatlah  dibutuhkan  dalam pelaksanaan pembangunan tanpa adanya  kerja  sama  pembangunan desa tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita maka dari itu kerja  sama  antara  kepa  desa  dan pihak  pelaksana  pembangunan  harus terjalin dengan baik.
Hasil  penelitian  dilihat  dari  kerja sama  menunjukkan  bahwa  kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan  dalam  hal  pembersian lahan pembangunan dan pengangkutan  bahan-bahan  yang  di perlukan selama pelaksanaan
pembangunan imfrastruktur desa dengan pelaksana pembangunan
serta  masyarakat  setempat  dalam  hal pembangunan imfrastruktur desa namun kenyataanya kerja sama yang dilakukan  kepala  desa  dengan  pihak pelaksana pembangunan masih kurang  dikarenakan  kepala  desa
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
kepala  desa  dalam  pelaksanaan pembangunan  sering  tidak  perna hadir di lokasi pembangunan imfrastruktur  desa  dan  kepala  desa juga  kurang  berperan  aktif  dalam pekerjaan selam pelaksanaan pembangunan  imfrastruktur  desa. kerja  sama    kepala  desa  dan  pihak pelaksana  pembangunan  dalam  hal perencanaan dan pembangunan imfrastruktur  desa  seperti  dalam menyediaakan berbagai macam bahan-bahan yang diperlukan selama pelaksanaan pembangunan imfrastruktur  desa  masih  kurang  dan tidak  dapat  menunjang  keberhasilan pembangunan  yang  ada  di  desa tolondadu  II  yang  menyebabkan pembangunan imfrastruktur desa yang tidak berkelanjutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil penelitian  dan  pembahasan  tentang Kemampuan  Kepala  Desa  Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan  Di  Desa  Tolondadu  II Kecamatan  Bolaang  Uki  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan,  maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1. Komunikasi yang saat ini dilakukakan  oleh  kepala  desa dengan pihak pelaksana pembangunan  serta  masyarakat dalam hal memediasi permasalahan belum sesuai dengan  yang  diharapkan  dalam keberhasilan pembangunan di kerenakan kepala desa belum bisa memediasi  permasalahan  yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan. 2. Koordinasi yang dilakukakan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat untuk menunjang keberhasilan  pembangunan  belum sesuai dengan yang di harapkan di karenakan  terjadi  tumpang  tindih dalam memberikan pendapat.
3. Kerja  sama  yang  dilakukan  oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat belum berjalan dengan  baik  di  karenakan  kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan hal ini menyebabkan pembangunan imfrastruktur  desa  yang  tidak berkelanjutan. 4. Komunikasi, koordinasi dan Kerja sama  yang  dilakukan  oleh  kepala desa  itu  belum  sesuai  harapan masyarakat  dikarenakan  kepala desa  belum  mampu  memediasi permasalahan  yang  terjadi  selama pelaksanaan
pembangunan imfrastruktur desa.
SARAN Berdasarkan uraian kesimpulan  hasil  penelitian  tersebut di  atas  maka  disarankan  sebagai berikut: 1. Perlunya komunikasi antara kepala  desa  dan  pihak  pelaksana pembangunan  serta  masyarakat harus  ditingkatkan,  serta  kepala desa juga harus mampu meningkatkan  pengetahuan  dalam hal memediasi permasalahan yang terjadi  di  dalam  pelaksanaan pembangunan.
2. Perlunya  koordinasi  kepala  desa dalam memecahkan masalah yang
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
ada untuk pelaksanaan pembangunan agar supaya pelaksanaan  pembangunan  bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
3. Perlunya  kerja  sama  kepala  desa untuk  bekerja  sama  dengan  pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat  agar  pembangunan yang  ada  di  desa  akan  berjalan dengan  baik  seperti  yang  di harapkan.
4. Sebaiknya  kepala  desa  harus memiliki  kemampuan    dalam mediasi    permasalahan  yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan  imfrastruktur  desa sehingga tercipta komunikasi,
koordinasi  dan  kerja  sama  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Fauzi,  Johan  Arifin.  2007. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Jakarta:  PT.  Elex
Media Komputindo Bernadine  R,  Wirjana  dan  Susilo Supardo. 2006. Kepemimpinan,
Dasar-Dasar
Pengembangannya. Yoyakarta:
Andi Offset. Binoto Tjokroamidjojo, Iskandar Putong,  Northouse,  Walidun Husain. 2011. Pengertian Kepemimpinan. Jakarta:  PT.
Gunung Agung. Marbun, B.N. 2006. Proses Pembangunan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga. Dessler,  J.L,  Ivancevich,  J.M.,  dan Donnely Jr., J.H. 2006.
Organisasi  Dan  Manajemen: Perilaku,  Struktur  dan  Proses.
Penterjemah  :Djoerban  Wahid. Jakarta : Erlngga Friedman, 2008. Definisi Menurut Para  Ahli,  Konsef,  Struktur (Ahli Bahasa). Jakarta: EGC Gomes,  Faustion  Cardoso.,  2007, Manajemen Sumber Daya Manusia,  Edisi  Revisi.  Jakarta: Bumi aksara. Hasibuan. 2010. Manajemen Sumber Daya  Manusia.  Edisi  Revisi. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Hasibuan,  M.  2013. Manajemen sumber  daya  manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
L.  Bayas  dan  W.  Rue.  2005.  Human Resources.  McGraw  Hill.  New
York. Mcclelland,  2009. Kinerja  Dan Pengembangan Kompetensi SDM . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Nawawi,  2006. Kepemimpinan  Yang Efektif. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Rivai  &  Ahmad,  2009. Performance appraisal. Jakarta: Raja Grafindo Persada Robbins,  Stephen  P.  2006. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prehallindo. Safi’i,  H.M.  2009. Perencanaan Pembangunan Daerah . Malang: Averroes Press. Setiawan Guntur. 2010. Implementasi  Dalam  Birokrasi Pembangunan Bandung: Alfabeta. Siagian, Sondang. P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
Sihotang.  2007. Manajemen  Sumber
Daya  Manusia. Jakarta:  PT. Pradnya Paramita.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 2016
Sudarmanto.  2009. Kinerja  Dan Pengembangan Kompetensi SDM . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Suryono,  Agus.  2010. Dimensi- Dimensi Prima Teori Pembangunan . Malang: UBPress.
Tjokromidjojo.  2011. Perencanaan
Pembangunan .  Jakarta:  PT.
Gunung Agung. Thomas  S.  Bateman  dan  Scott  A. Snell. 2004. Human Resources.
Jakarta: Bumi Aksara. Usman,  Nurdin  .2010. Konteks Implementasi Berbaisis Kurikulum . Yogyakarta: Bintang Pustaka.
Wibowo.  2007. Sistem  Manajemen
Kinerja. Jakarta: Gramedia. Yahya,  Yohannes.  2006. Pengantar Manajemen . Yogyakarta, Graha Ilmu Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003. Sosiologi Pedesaan .  Yogyakarta:  Lapera Pustaka Utama.
Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  72  Tahun 2005  Bab  1    Pasal  1  Ayat  5, Tentang Pemerintah Desa.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang  Nomor  72  Tahun 2005 Tentang Pemerintah
Desa.