Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 6  No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti
JURNAL JIPS

## (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 6 No. 3 ISSN : 2579-5449 (media cetak) E-ISSN :
2597-6540 (media online)
Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang

## Reflinda
STIA Adabiah Padang, reflindasyafwardi65@gmail.com

## Abstract
Penatausahaan  keuangan  non  tunai  merupakan  langkah  awal  dalam  mewujudkan  good governance.  Dengan  adanya  penatausahaan  non  tunai  maka  seluruh  transaksi  pembayaran  dapat dilakukan  dengan  mudah  dan  efisien.  Selain  itu  penatausahaan  keuangan  non  tunai  juga  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang  akurat  dan  aktual  sehingga  dapat  dengan  mudah  dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja keuangan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Penatausahaan  Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Menurut Chabib dan Heru (2010:10) pengelolaan keuangan mencakup 5 hal yakni : akuntabilitas, pengukuran kinerja keuangan, kejujuran, transparansi dan pengendalian.
Teknik  pemilihan  informan  adalah  purposive  sampling.  Selanjutnya  peneliti  menggunakan teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan informan berjumlah 21 orang yang terdiri atas Staf dan Rekanan  (pihak  ke-3)  di  RSUD  dr.  Rasidin  Padang.  Sumber  data  diambil  dari  data  primer  yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan Keuangan Non Tunai pada Bendahara RSUD  dr.  Rasidin  Padang  secara  umum  sudah  berjalan  dengan  baik.  Namun  masih  ada  terdapat kendala  yakni  kurang  lancarnya  akses  internet.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  peningkatan kapasitas jaringan internet dan peningkatan kualitas perangkat komputer.
Keywords: Penatausahaan Keuangan, Non Tunai
© 2022Jurnal JIPS

## I   INTRODUCTION
Mewujudkan suatu tata kelola penatausahaan  keuangan  yang  baik  merupakan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran melalui  laporan  keuangan,  karena  laporan keuangan mampu mengungkapkan posisi keuangan  dan  kinerja  yang  dilakukan  oleh Bendahara  Pengeluaran  untuk  mewujudkan
Good  Governance dilingkungan  Rumah  Sakit, Khususnya RSUD dr. Rasidin Padang.
Rumah  sakit  sebagai  institusi  yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan hendaknya memiliki sistem penatausahaan keuangan  yang  baik  yang  dapat  diwujudkan dengan  pemberian  pelayanan  yang  efektif  dan
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
efisien  dalam  bidang  administrasi  keuangan. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem keuangan non tunai pada bendahara  pengeluaran.
Penerapan Transaksi non tunai merupakan perubahan sistem yang diterapkan untuk melakukan  perkembangan  dalam  transparansi penatausahaan keuangan. Dengan adanya transaksi non tunai, bendahara mampu memberikan  informasi  secara  cepat,  dan  dapat diuraikan secara rinci setiap prosesnya. Transaksi non  tunai  mampu  memberikan  akuntabilitas, transparansi,  dan  efisien  dalam  Penatausahaan Keuangan RSUD dr. Rasidin Padang.
Dalam upaya peningkatan sistem penatausahaan  keuangan  daerah  yang  efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, yang sesuai  dengan  ketentuan  pasal  283  ayat  (2)  UU No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor  10  Tahun  2016  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi.  Transaksi  non  tunai merupakan  transaksi  yang  tidak  melakukan pembayaran  secara  tunai  tetapi  dengan  cara pemindahbukuan  atau  transfer  antar  rekening dari satu pihak ke pihak lainnya.
Di  era  perkembangan  informasi  dan teknologi  saat  ini,  penerapan  transaksi  non tunai dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah dan  juga  langkah  pemerintah  untuk  mencegah resiko  terjadinya  penyalahgunaan  keuangan  di pemerintah  daerah.  Selain  itu,  sistem  transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan  dapat  mendukung perekonomian melalui peningkatan  kecepatan  peredaran  uang.  Adapun proses penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan
pengelolaan  keuangan  yang  transparan  dan akuntabel.
Kota  Padang  merupakan  salah  satu  kota yang  telah  menerapkan  sistem  transaksi  non tunai.  Dimana  penerapannya  didasari  sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ  tentang  implementasi  transaksi  non tunai  pada  pemerintah  daerah  dan  merupakan salah  satu  langkah  strategis  dalam  mewujudkan good governance yang berbasis teknologi. Untuk memaksimalkan  penerapan  transaksi  non  tunai, Pemerintah Kota Padang terus melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasikan penerapan  non  tunai  kepada  semua  pihak  yang terkait.  Salah  satu  perangkat  daerah  di  Kota Padang  yang  telah  menerapkan  sistem  transaksi non tunai adalah RSUD dr. Rasidin Padang.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosedur penatausahaan keuangan non tunai  pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang ?
2. Apa  saja  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  prosedur  penatausahaan  keuangan non  tunai  pada  bendahara  pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang ?
3. Bagaimana  cara  mengatasi  kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur penatausahaan  keuangan  non  tunai  pada bendahara  pengeluaran  RSUD  dr.  Rasidin Padang ?
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  prosedur  penatausahaan keuangan non tunai  pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang.
2. Untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang dihadapi dalam prosedur   penatausahaan keuangan non tunai  pada bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin Padang.
Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  prosedur penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara  pengeluaran  RSUD  dr.  Rasidin Padang.
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## II   RESEARCH METHODS
Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, jenis ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena  sesuai  dengan  apa  yang  terjadi dilapangan,  dimana  data  yang  dihasilkan  berupa kata-kata  tertulis  dari  orang-orang  dan  pelaku yang dapat diamati (Moeleong, 2007:4). Metode penelitian  kualitatif  ini  dapat  digunakan  untuk mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu  data yang  mengandung  makna.  Makna  adalah  data yang  sebenarnya,  data  yang  merupakan  suatu nilai  dibalik  data  yang  nampak  (Sugiyono, 2007:3).  Tipe  pendekatan  kualitatif  adalah  riset yang  bersifat  deskriptif,  deskriptif  adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor yang menjadi fokus peneliti, hal ini  sangat  relevan  dengan  judul  penelitian  yang berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  dilapangan yang  tidak  mengumpulkan  data  saja  tetapi  juga menganalisa data yang telah diperoleh tersebut.
Subjek  penelitian  adalah  orang  yang diminta  untuk  memberikan  keterangan  tentang suatu  fakta  atau  pendapat.  Sebagaimana  telah dijelaskan  oleh  Arikunto  (2006:145)  Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi  subjek penelitian  itu merupakan  sumber  informasi  yang  digali  untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dilapangan.
Informan menurut Wahyudi Kumorotomo  (1998:11)  dan  Subando  Agus Margono, (2007:159) adalah orang yang
diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara  yang  diperkirakan,  menguasai masalah penelitian dan memahami data informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Teknik pemilihan  informan  adalah purposive  sampling. Menurut  Sugiyono  (2016:85),  teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan  tertentu.  Teknik  ini  dipilih  karena informan  yang  dipilih  hanyalah  pihak  –  pihak yang terkait dengan tema dan judul yang peneliti angkat. Adapun informan yang dimaksud adalah :
Tabel 3.1 : Informan Penelitian No  Uraian Jumlah 1 Direktur (Pimpinan RSUD dr. Rasidin Padang) 1 Orang 2 Kepala Bidang Administrasi  Umum  dan Keuangan  di  RSUD  dr. Rasidin 1 Orang 3 Kasi  Keuangan  RSUD  dr. Rasidin 1 Orang 4 Bendahara Penerimaan RSUD dr. Rasidin 1 Orang 5 Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. Rasidin 1 Orang 6 Pembantu Bendahara Pengeluaran  RSUD  dr. Rasidin 2 Orang 7 Staf  Keuangan RSUD dr. Rasidin 3 Orang 8 PPTK Kegiatan RSUD dr. Rasidin 2 Orang 9 Sekretariat Kegiatan RSUD dr. Rasidin 4 Orang 10 Rekanan  (Pihak  Ke-3) RSUD dr. Rasidin 3 Orang 11 Staf  IT RSUD dr. Rasidin  2 Orang Jumlah 21 Orang

## Sumber : Olahan sendiri
Menurut  Sugiyono  (2013:285)  dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada Natural  Setting (kondisi  alamiah).  Sumber data  primer  dan  teknik  pengumpulan  data  lebih banyak pada observasi berperan serta ( participan observation) ,  wawancara  mendalam (in  depth interview) dan  dokumentasi.  Pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Wawancara (interview) Wawancara Menurut Sugiyono
(2013:137)  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi langsung  dari  sumbernya.  Wawancara  dapat dipandang  sebagai  metode  pengumpulan  data dengan  jalan  tanya  jawab  sepihak  yang
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
dikerjakan.  Pedoman  wawancara  digunakan untuk meningkatkan interviewer mengenai aspek –  aspek  apa  yang  harus  dibahas,  juga  menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek – aspek yang  relevan  secara  sistematis  dan  berdasarkan kepada tujuan penelitian.
Dalam hal ini responden yang dipilih adalah para pengelola Lembaga Kesehatan yang
bersangkutan  meliputi,  adalah  Kepala  Bidang Keuangan,  Bendahara,  dan  Staff  Keuangan  di RSUD dr. Rasidin Padang.
2. Observasi (observation)
Menurut S. Margono (2007:159) observasi  diartikan  sebagai  pengamatan  dan percatatan  sistematis  terhadap  gejala  yang tampak  pada  objek  penelitian.  Dalam  penelitian ini  observasi  yang  dilakukan  adalah  observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan  peneliti  serta  hal  –  hal  yang  dianggap relevan  sehingga  dapat  memberikan  data tambahan terhadap hasil wawancara.
3. Dokumentasi (Documentation) Dokumentasi
menurut
Sugiyono (2013:150) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi  buku  yang  relevan,  peraturan  – peraturan,  laporan  kegiatan,  foto  –  foto,  file dokumen,  dan  data  yang  relevan  dengan penelitian.
Analisis data Menurut Sugiyono (2012:240)  adalah  proses  pengumpulan  data, mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dari  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat ditemukan  tema  dan  hipotesis  kerja.  Adapun langkah  –  langkah  yang  diterapkan  peneliti dalam menganalisa data yaitu pengumpulan data, reduksi  data,  paparan  atau  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan  yang  dilakukan  selama dan sesudah penelitian.
1. Pengumpulan Data Dalam proses ini peneliti melakukan metode wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Data  yang  diperoleh  mengenai  catatan lapangan mengenai objek yang diteliti.
2. Reduksi Data Reduksi  data  menurut  Sugiyono  (2013:247) adalah pemilahan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi  data  dari  catatan  yang  tertulis dilapangan.  Dalam  proses  ini,  peneliti melakukan  pemilihan  terhadap  data  yang hendak  dikode,  mana  yang  dibuang  dan mana  yang  merupakan  ringkasan  dan  cerita apa  yang  sedang  berkembang.  Proses  ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian  selama  penelitian  dilaksanakan. Fungsinya untuk
menajamkan, menggolongkan,  mengarahkan,  membuang yang  tidak  perlu,  dan  mengorganisasi sehingga  interpretasi  bila  ditarik  yang disesuaikan dengan data – data yang relevan atau  data  yang  cocok  dengan  tujuan pengambilan data dilapangan yang diperlukan  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian.
3. Penyajian data
Penyajian  data  Menurut  Sugiyono  (2013  : 250) adalah menyajikan sekumpulan informasi  yang  tersusun  yang  memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data  ini,  semua  data  yang  diperoleh  dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian  dianalisis  sehingga  menghasilkan deskripsi tentang Pelayanan Tenaga
Administrasi dalam Penerimaan Kas Rumah Sakit di RSUD dr Rasidin Padang. 4. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan penelitian ini didasarkan  pada  hubungan  informasi  yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu pada penyajian  data.  Dengan  kata  lain  penarikan kesimpulan harus  didasarkan  pada data-data yang telah dikumpulkan.
Waktu dan Tempat Penelitian
Pada  penelitian  ini  lokasi  yang  peneliti pilih  yakni  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr Rasidin Padang. Dengan alasan karena keterbatasan  waktu  biaya  dan  kemampuan peneliti  dalam  mendapatkan  data  dan  informasi terkait  Prosedur  Penatausahaan  Keuangan  Non Tunai  pada  Bendahara  Pengeluaran  RSUD  dr. Rasidin Padang.
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## III   RESULTS AND DISCUSSIONS
Penatausahaan  Keuangan  Non  Tunai  pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang
Reformasi  sistem  keuangan  daerah  di Indonesia  telah  menerapkan  prinsip  tata  kelola keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah  dimana  pemerintah  daerah  menerapkan prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  efektivitas, dan efesiensi dalam proses pengelolaan keuangan daerah  melalui  laporan  keuangan  yang  dapat dikonsumsi  oleh  masyarakat  untuk  melihat seberapa  jauh  tingkat  pemakaian  anggaran daerah  terhadap  kinerja  aparatur  pemerintahan dalam pelayanan masyarakat.
Dalam  upaya  menciptakan  Pemerintah yang  akuntabel  dan  transparan  Pemerintah diharuskan menciptakan inovasi baru. Kebijakan transaksi  non  tunai  ini  merupakan  inovasi  baru sehingga dalam implementasinya perlu menyesuaikan  perpindahan  dari  sistem  lama  ke sistem  baru.  Selain  meningkatkan  efektivitas, kebijakan  non  tunai  juga  mendorong inklusi keuangan karena dengan transaksi non tunai para pengguna layanan dalam hal ini bendahara dapat mengakses dan menggunakan layanan perbankan. Pemerintah Kota Padang
mengimplementasikan pembayaran transaksi non tunai  melalui  aplikasi  berbasis  web  yaitu  Nagari Cash  Management  (NCM)  yang  bekerja  sama Bank  Nagari.  NCM  merupakan  layanan  yang diberikan  bank  dengan  menggunakan  internet sebagai  instrument  utama  yang  dikhususkan untuk  nasabah  (non-pribadi)  seperti  perusahaan atau  organisasi  pemerintah  secara  online  dan realtime  yang  ditujukkan  untuk  memudahkan suatu  organisasi  dalam  melakukan  transaksi keuangan  serta  pengawasan  dengan  tujuan meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan  sistem  ini  bendahara  dapat  melakukan transaksi  secara  online  dikomputer  dan  tidak perlu  lagi  membawa  cek  giro  untuk  mengambil uang tunai.
Diterapkannya  kebijakan  transaksi  non tunai  diharapkan  mewujudkan  pengelolaan keuangan  yang  baik,  efektif,  efesien,  dan akuntabel  untuk  mencegah  tindakan-tindakan yang  tidak  diinginkan  seperti  halnya  tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor keuangan negara.
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas  mensyaratkan  bahwa  pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses  perumusan  kebijakan,  cara-cara  untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan  berikut  hasil  kebijakan  tersebut harus  dapat  diakses  dan  dikomunikasikan  secara vertikal maupun horizontal.
Secara umum akuntabilitas dipahami sebagai : a. Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan  laporan  yang  memuaskan  atas tindakan  sebagai  akibat  wewenang  yang dimiliki/diterima
b. Pengukuran  tanggung  jawab  yang  di ekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya
c. Kewajiban  membuktikan  kinerja  yang  baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari hasil wawancara dengan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Senin, 28 Maret 2022, pukul  :  13.10)  yang  berinisial  “H”,  mengatakan bahwa :
“ Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan.  Penerapan  traksaksi  non  tunai  dapat memberikan  inovasi  dan  rangkaian  informasi keuangan  yang  lengkap  dan  kompeten  sehingga dapat  dengan  mudah  dipahami.  Namun  hal  ini juga  harus  dibekali  dengan  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  ditunjuk  untuk melaksanakannya”.
Dari hasil wawancara dengan Kabid Administrasi  Umum  dan  Keuangan  RSUD  dr. Rasidin Padang (pada hari Senin, 28 Maret 2022, pukul  :  14.00)  yang  berinisial  “G”,  mengatakan bahwa :
“  Penatausahaan  keuangan  non  tunai  mampu memberikan hasil yang positif dalam menciptakan  akuntabilitas  pelaporan.  Hal  ini dapat  terwujud  karena  transaksi  non  tunai tercatat secara sistem sehingga dapat menghasilkan  data  dan  pelaporan  keuangan yang  akurat  dan  tepat  waktu  (efektif  dan efisien)”.
Mengacu  pada  pemahaman  diatas,  maka  jelas bahwa  akuntabilitas  memiliki  ruang  lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam akuntabilitas  terkandung  dimensi  kepuasan  dari para  pihak  yang  telah  memberi  wewenang kepadanya serta adanya kewajiban membuktikan
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
bahwa  kinerja  yang  dicapai  atas  penggunaan wewenang  tersebut  telah  sesuai  dengan  standar yang telah disetujui sebelumnya.
Akuntabilitas  laporan  keuangan  RSUD  dr. Rasidin  Padang  pada  tahun  2021  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.1 Laporan Fungsional RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021
N o. Kegiat an Pagu Anggara n Realisasi Sisa Pagu Anggara n 1 Progra m penunj ang urusan pemeri ntahan daerah kabupa ten / kota 104.582. 553.822 40.800.77 3.152 63.781.78 0.670
2 Progra m pemen uhan upaya kesehat an perora ngan dan kesehat an masyar akat 12.313.1 89.802 10.330.49 4.058,23 1.982.695 .743,77 3 Progra m pening katan kapasit as sumber daya manusi a kesehat an 7.347.50 0.000 4.411.607 .256 2.935.892 .744 Jumla h 124.243. 243.624 55.542.87 4.455,23 68.700.36 9.158,77 Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya laporan yang lengkap  maka  dapat  terlihat  realisasi  dari kegiatan-kegiatan  yang  dapat  dicapai.  Hal  ini merupakan  suatu  sumber  indikator  yang  dapat menciptakan  akuntabilitas  keuangan.  Selain  itu, berdasarkan  laporan  tersebut  dapat  dilakukan penilaian  kinerja  terhadap  penyelenggaraan kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan  selama tahun  anggaran  berlangsung.  Dari  data  diatas dapat  dilihat  bahwa  RSUD  dr.  Rasidin  telah merealisasikan anggarannya sebesar Rp. 55.542.874.455,23,-  untuk  biaya  operasional rumah sakit. 2. Pengukuran Kinerja Keuangan Indikasi keberhasilan pelaksanaan
penatusahaan keuangan adalah terjadinya peningkatan pelayanan yang semakin baik, maju, berkeadilan,  pemerataan  serta  adanya  koordinasi antar  lembaga  yang  berwenang.  Hal  tersebut hanya  akan  tercapai  apabila  penyelenggaraan penatausahaan  keuangan  menggunakan  konsep value for money (pengukuran kinerja keuangan). Value  for  money merupakan  jembatan yang menghantarkan pemerintah untuk mencapai g ood  governance . Value  for  money harus dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan dan penatausahaan keuangan. Untuk mendukung hal  ini  maka  diperlukan  Sistem  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Anggaran  yang  baik  dan dapat  dicapai  apabila  pemerintah  daerah/instansi memiliki  sistem  akuntansi  (pencatatan  laporan) yang  baik.  Penatausahaan  non  tunai  dengan menggunakan sistem pengelolan keuangan terbukti  mampu  menjadikan  pencatatan  laporan menjadi efisien, efekti dan akurat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Keuangan RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada  hari  Rabu,  30 Maret  2022,  pukul:14.15)  yang  berinisial  “N”, mengatakan bahwa :
“  Penatausahaan  keuangan  non  tunai  harus dilakukan  secara  hati-hati  agar  pencatatan laporan  keuangan  dapat  dilakukan  dengan maksimal, efektif dan efisien. Proses penyusunan anggaran  juga  merupakan  hal  yang  tak  kalah penting dari proses perencanaan dalam mengukur indikator kinerja”.
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Dari  hasil  wawancara  dengan  PPTK  RSUD  dr. Rasidin  Padang  (pada  hari  Selasa,  29  Maret 2022,  pukul  :  11.00)  yang  berinisial  “SA’, mengatakan bahwa :
“  Pengukuran  indikator  kinerja  dapat  dilihat dari  pemilihan  dan  penggunaan  sumber  daya dalam  jumlah  dan  kualitas  tertentu  dengan harga  yang  relatif  murah,  dapat  menghasilkan output  yang  maksimal  dan  berdaya  guna  serta mampu  mencapai  target-target  dan  tujuan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  yang  dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran”.
Pengukuran  indikator  kinerja  dapat  dilihat  pada tabel  perencanaan  anggaran  RSUD  dr.  Rasidin Padang Tahun Anggaran 2021 berikut ini :

## Tabel 5.2 Anggaran RSUD dr. Rasidin
Padang Tahun 2021
No.
Kegiatan Pagu Anggaran 1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota 104.582.553.822 2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat 12.313.189.802 3 Program peningkatan kapasitas  sumber  daya manusia kesehatan 7.347.500.000 Jumlah 124.243.243.624 Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan  keuangan,  konsep  value  for money (pengukuran kinerja keuangan) merupakan salah satu pendukung dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan yang berorientasi pada kinerja keuangan.  Hal  ini  penting  terutama  untuk mendukung  terciptanya  akuntabilitas  publik dalam  penatausahaan  keuangan  non  tunai.  Dari data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  RSUD  dr. Rasidin  Padang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 124.243.243.624,-  pada  tahun  anggaran  2021. anggaran  ini  ditujukan  untuk  membiayai  segala kebutuhan  operasional  rumah  sakit  yang  terdiri
atas  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa serta belanja modal.
3. Kejujuran Pengelolaan keuangan harus dapat dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas  dan  kejujuran  yang  tinggi,  sehingga kesempatan  untuk  korupsi  dapat  diminimalkan. Kinerja  aparatur  pemerintahan  akhir-akhir  ini banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya  iklim  yang  lebih  demokrasi  dalam pemerintahan.
Pengukuran akuntabilitas aparatur pemerintah  dalam menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya  sulit  dilakukan  secara  objektif  karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tingkat keberhasilan organisasi  serta  masih  adanya  anggapan  bahwa keberhasilan  kinerja  suatu  intansi  pemerintahan tergantung  dari  kemampuan  instansi  tersebut menyerap  anggaran  tanpa  mengukur  hasil maupun  dampak  yang  dicapai  dari  pelaksanaan program. Mencari orang yang jujur dan memiliki integratis  tinggi  sama  halnya  dengan  mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memilih aparatur atau  pelaku  pemerintahan  yang  unggul  akan berpengaruh baik dengan penyelenggaraan negara.  Untuk  menghindari  terjadinya  korupsi Penatausahaan  keuangan  di  RSUD  dr.  Rasidin Padang  dilakukan  secara  non  tunai  (online) dengan  menggunakan  sistem  yang  dikelola  oleh Bank  Nagari  Sumatera  Barat.  Setiap  transaksi dilakukan dengan sistem transfer antar rekening/antar  bank.  Bendahara  pengeluaran tidak  perlu  lagi  menyediakan  uang  tunai  untuk pembayaran  seluruh  biaya  operasional  rumah sakit. Setiap transaksi akan dicatat sesuai dengan bukti  bayar  dan  dapat  di  sesuaikan  dengan rekening koran dari bank.
Hal  ini  juga  berlaku  pada  penerimaan RSUD  dr.  Rasidin  Padang  yang  bersumber  dari APBD  dan  pendapatan  BLUD  (layanan  kepada pasien).  Setiap  transaksi  yang  diterima  akan langsung  di  setor  setiap  harinya  dan  setiap  jam 17.00  sore  dilakukan  pemindah  bukuan  kepada rekening  pengeluaran  BLUD  oleh  pihak  bank. Sehingga  dana  yang  ada  dapat  langsung dimanfaatkan  sesuai  kebutuhan  oleh  bendahara pengeluaran  dan  tidak  menumpuk  dalam  kas bendahara penerimaan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bendahara Pengeluaran  BLUD  RSUD  dr.  Rasidin  Padang
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
(pada  hari  Rabu,  30  Maret  2022,  pukul  :  11.15) yang berinisial “ED”, mengatakan bahwa :
“ Dengan  adanya  transaksi  non  tunai    maka bendahara tidak perlu lagi memegang uang cash sehingga resiko dapat dihindari. Untuk menggunakan  transaksi  dengan  sistem  maka diperlukan  fasilitas  teknologi  berupa  jangkauan internet  .  selain  itu  juga  harus  didukung  oleh SDM  yang  mampu  mengelola  penatausahaan secara non tunai”.
Dari hasil wawancara dengan Pembantu Bendahara  Pengeluaran  RSUD  dr.  Rasidin Padang (pada hari Rabu, 30 Maret 2022, pukul : 11.50) yang berinisial “RS”, mengatakan bahwa : “Jika  semuanya  dapat  berjalan  lancar  maka proses  pelaporan  juga  kan  lebih  mudah,  karena alur  pembayaran  akan  tercatat  pada  rekening koran  sehingga  dapat  menghindari  resiko  salah dalam  melakukan  proses  penatausahaan  dan pelaporan keuangan”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bendahara Penerimaan  BLUD  RSUD  dr.  Rasidin  Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 13.00) yang berinisial “H”, mengatakan bahwa : “ Setiap  harinya  pada  pukul  17.00  akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening bendahara  pengeluaran  BLUD  oleh  pihak  bank. Proses  pemindahbukuan  secara  langsung  ini sangat membantu bendahara penerimaan karena secara  otomatis  uang  berpindah  ke  rekening pengeluaran sehingga saldo kas tidak menumpuk.  Hal  ini  juga  dapat  menghindari anggapan  penumpukan  kas  karena  uang  yang telah ditransfer dapat langsung digunakan untuk pembayaran biaya operasional rumah sakit”. Dari hasil wawancara dengan Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Selasa, 29 Maret 2022, pukul : 13.15) yang berinisial “S”, mengatakan bahwa : “Penyetoran  dilakukan  setiap  hari  kerja. Penyetoran dari layanan kepada pasien dilakukan  secara  manual  (langsung  ke  bank) sedangkan  dana  masuk  yang  bersumber  dari BPJS  dan  Jasa  Raharja  langsung  ditranfer  ke rekening bendahara penerimaan”.
4. Transparansi Transparansi adalah keterbukaan pemerintah  daerah  dalam  membuat  kebijakan- kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan Horizontal
accountability antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pengelolaan keuangan  yang  bersih,  efisien,  efektif,  akuntabel dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat.
Selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi suatu hal yang mahal, apalagi menyangkut  informasi  dan  data  keuangan.  Data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya. Padahal dana keuangan merupakan dana publik.  Laporan keuangan untuk mendukung keputusan ekonomi, sosial  dan  politik  meliputi  informasi  yang digunakan untuk :
1. Membandingkan  kinerja  keuangan  aktual dengan yang dianggarkan
2. Menilai  kondisi  keuangan  dan  hasil-hasil operasional
3. Membantu  menentukan  tingkat  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  masalah  keuangan  dan ketentuan lainnya
4. Membantu  evaluasi  tingkat  efisiensi  dan efektivitas
Tranparansi  penatausahaan  keuangan dapat  dilihat  pada  laporan  keuangan  yang disusun  selama  satu  tahun  anggaran.  Laporan keuangan  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  disusun sesuai  dengan  PP  nomor  24  tahun  2005  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang ditujukan  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan  Realisa  Anggaran  ,  Neraca,  Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan  sekaligus  merupakan  salah  satu alat  ukur  kinerja  finasial  pemerintah  daerah. Laporan keuangan memiliki fungsi :
1. Sebagai dasar pengambilan keputusan
2. Sebagai  alat  untuk  penilaian  dan  evaluasi kinerja
Dari  hasil  wawancara  dengan  staf  keuangan (Akuntan)  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada  hari Selasa,  29  Maret  2022,  pukul  :  10.15)  yang berinisial “I”, mengatakan bahwa :
“RSUD dr. Rasidin Padang menyusun 2 laporan keuangan  setiap  tahunnya  yaitu  Laporan Keuangan  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  dan Laporan  Keuangan  BLUD  RSUD  dr.  Rasidin Padang  yang  disusun  berdasarkan  SAP  dan diajukan ke BPKAD Kota Padang”
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Laporan  keuangan  RSUD  dr.  Rasidin  Padang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.3  Neraca RSUD dr. Rasidin Padang
Tahun 2021 N o. Belanj a Pagu Anggara n Realisasi Sisa Pagu Anggran Belanj a Opera sional 124.243. 243.624 68.810.03 3.053 55.433.21 0.571 1 Belanj a Pegaw ai 49.429.2 59.870 32.817.63 3.804 16.611.62 6.066 2 Belanj a Barang dan Jasa 61.006.9 30.732 14.874.55 1.292 46.132.37 9.440 3 Belanj a Modal 13.807.0 53.022 7.850.689 .369,23 5.956.363 .652,77 Jumla h 124.243. 243.624 55.542.87 4.455,23 68.700.36 9.158,77
Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan  bahwa  RSUD  dr.  Rasidin  Padang telah menyusun laporan keuangan dengan sangat baik  dan  transparan.  Kegiatan-kegiatan  yang direncanakan mampu dilaksanakan dengan target yang telah dicapai.
5. Pengendalian
Pendapatan  dan  belanja  harus  sering dievaluasi,  yaitu  dibandingkan  antara  rencana anggaran  dengan  target  yang  dicapai.  Untuk  itu perlu  dilakukan  analisis varians terhadap pendapatan  dan  belanja  daerah  agar  dapat sesegera  mungkin  di  cari  penyebab  timbulnya varians  untuk  kemudian  dilakukan  antisipasi kedepan.
Anggaran pendapatan dan belanja merupakan  alat  perencanaan  sekaligus  alat pengendalian. Anggaran pendapatan sebagai alat perencanaan  mengindikasikan  target  yang  harus dicapai  oleh  rumah  sakit  RSUD  dr.  Rasidin Padang, sedangkan anggaran belanja sebagai alat pengendalian  mengindikasikan  alokasi  sumber dana yang dibelanjakan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  staf  keuangan RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada  hari  Rabu,    30
Maret 2022, pukul : 11.30) yang berinisial “YD”, mengatakan bahwa : “ Menyusun anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang matang. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengestimasi  biaya operasional  yang  dikeluarkan  rumah  sakit  dan ketersediaan  dana  (kondisi  ekonomi  rumah sakit).  Maka  dalam  hal  ini  akuntansi  pelaporan memiliki peran yang efektif dalam menginformasikan  kondisi  keuangan  rumah sakit”.
RSUD  dr.  Rasidin  Padang  harus  melakukan pengendalian agar alokasi dana lebih efektif dan efisiensi.  Adanya  kegagalan  efiensi  yang  terjadi dimasa  lalu  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, antara lain :
1. Pengeluaran  belum  berorientasi  pada kinerja dan kepentingan publik
2. Tidak  proaktif  untuk  mengeliminasi sumber  pemborosan  keuangan  yang ditetapkan dan disyahkan oleh pemerintah daerah 3. Tidak  ada  pengeluaran  yang  memadai mengenai sifat biaya Untuk melakukan pengendalian terhadap anggaran  dan  belanja  maka  perlu  diadakan pendekatan  secara  strategik  yaitu  melakukan pengurangan terhadap biaya-biaya yang kegiatannya  tidak  bersifat penting.  Pengendalian pengeluaran dapat dilakukan melalui perencanaan  dan  pengendalian  aktivitas  yaitu dengan cara:
1. Pemilihan  aktivitas  :  Memilih  sasaran penting dan yang tidak penting.
2. Pengurangan  aktivitas  :  mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan
3. Penghilangan  aktivitas  dan  fungsi  : memangkas anggaran yang tidak diperlukan sam sekali
Dari  hasil  wawancara  dengan  staf  keuangan RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada  hari  Selasa,  29 Maret 2022, pukul : 11.45) yang berinisial “ER”, mengatakan bahwa :
“  Penggunaan  anggaran  berorientasi  pada kinerja untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran  (Biaya  operasional  rumah  sakit). Untuk  melakukan  pengendalian,  salah  satu bentuk  pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan strategik yaitu memfokuskan pengeluaran  pada  pengurangan  biaya  secara signifikan”. Pengendalian terhadap anggaran dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Tabel 5.4 Laporan Realisasi Belanja RSUD dr. Rasidin Padang Tahun 2021
N o. Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi % 1 Program penunjan g  urusan pemerint ahan daerah kabupate n / kota 104.582.55 3.822 40.800.773.1 52 3 9 2 Program pemenuh an  upaya kesehata n perorang an dan kesehata
n masyarak at 12.313.189. 802 10.330.494.0 58,23 8 3 3 Program peningka tan kapasitas sumber
daya manusia kesehata n 7.347.500.0 00 4.411.607.25 6 6 0 Jumlah 124.243.24 3.624 55.542.874.4 55,23 4 4
Sumber : Laporan Fungsional APBD Tahun 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2021 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang  menunjukkan  realisasi  sebesar  44  %  yaitu Rp. 55.542.874.455,23,-
dari Rp. 124.243.243.624,-
Kurangnya  realisasi  tersebut  terjadi  karena adanya beberapa kegiatan yang belum merealisasikan  anggaran  sesuai  target  yang ditentukan.
A. Kendala-kendala
yang
dihadapi Penatausahaan  Keuangan  Non  Tunai  pada Bendahara RSUD dr. Rasidin Padang
Dalam mewujudkan penatausahaan keuangan  yang  prima  maka  RSUD  dr.  Rasidin padang  menerapkan  sistem  non  tunai  agar pelayanan  dapat  berjalan  lancar  dan  maksimal. Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  bendahara. Dalam  penerapan  sistem  transaksi  non  tunai  ada beberapa  kendala  yang  dihadapi  rumah  sakit. Berikut  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penatausaan keuangan non tunai pada bendahara RSUD dr. Rasidin Padang yaitu :
1. Masalah internal
a. Sulit  menerapkan  sistem  transaksi  non  tunai pada  penerimaan  rumah  sakit  sehingga  saat ini  penerimaan  rumah  sakit  yang  bersumber dari  layanan  kepada  pasien  masih  bersifat manual dan menggunakan uang cash.
b. Masih  kurangnya  wawasan  sumberdaya manusia  (SDM)  yang  terlibat  dalam  proses penatausahaan  keuangan  khususnya  dalam memahami  penggunaan  Sistem  Informasi teknologi.
c. Kendala  penerapan  sistem  transaksi  non tunai  pada  bendahara  pengeluaran  adalah pembuatan  Surat  Perintah Membayar  (SPM) yang  mengalami  keterlambatan,  disebakan oleh  dokumen  pendukung  belum  lengkap. Misalnya  daftar  bayar  dari  rekanan  atau syarat dan kelengkapan administrasi lainnya. d. Kendala pada bendahara jika salah menginput  No.  rekening  maka  pihak  bank menyuruh agar memperbaiki kembali sehingga  membutuhkan  waktu  yang  lebih lama.
e. Sistem  internet  rumah  sakit  yang  kurang lancar  menghambat  proses  kerja  bendahara yang mengakibatkan proses transaksi menjadi lebih lama.
2. Masalah eksternal
a. pihak  bank  yang  terlambat  memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server bank atau kurangnya pelayanan.
b. Lamanya  transaksi  pembayaran  belanja modal  karena  pembayaran  belanja  modal dilakukan  oleh  pihak  BPKAD  Kota  Padang melalui sistem SP2D langsung.
Dari  hasil  wawancara  dengan  PPTK  RSUD  dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu,  30 Maret 2022, pukul  :  11.00)  yang  berinisial  “S”,  mengatakan bahwa :
“Pembayaran  belanja  modal  tidak  dilakukan dengan  NCM,  tetapi  SP2D  langsung  menunjuk
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
ke  rekanan.  Prosesnya  pengajuan  dulu  dari pengelola  kegiatan  ke  bendahara  pengeluaran nanti langsung diproses setelah semua persyaratannya  dipenuhi.  Setelah  dokumen kontraknya lengkap, kemudian dibuatkan SPPSPM  oleh  bendahara  pengeluaran  untuk diterbitkan  SP2D  di  bidang  perbendaharaan, lalu  SP2D  nanti  langsung  nunjuk  ke  pihak ketiga.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Sekretariat Kegiatan  (1)  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada hari  Selasa, 29  Maret  2022,  pukul :  11.00)  yang berinisial “W”, mengatakan bahwa :
“Proses  pembayaran  kepada  pihak  rekanan terkadang  memakan  waktu  yang  lama  karena terhambat dengan sistem internet yang bermasalah. Perlu adanya peningkatan terhadap penggunaan  akses  internet  rumah  sakit  karena tidak  hanya  berhubungan  dengan  pelayanan kepada pasien tapi juga terhadap penatausahaan keuangan rumah sakit”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Rekanan  1  (pihak ke-3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 31  Maret  2022,  pukul  :  10.30)  yang  berinisial “H”, mengatakan bahwa :
“Terjadinya  kendala  dalam  proses  pembayaran dikarenakan  akses  internet  bermasalah  dan terkadang sistem bank yang sedang error” Dari  hasil  wawancara  dengan  Staf  IT  RSUD  (1) dr.  Rasidin  Padang  (pada  hari  Kamis,      1  April 2022,  pukul  :  14.30)  yang  berinisial  “D”, mengatakan bahwa :
“Selain  akses  internet  yang  bermasalah,  juga perlu  diperhatikan  pemakaian  komputer  dan virus  komputer.  Ini  juga  merupakan  salah  satu penyebab  lamanya  koneksi  jaringan  dalam pembayaran non tunai”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Rekanan  2  (pihak ke-3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 31  Maret  2022,  pukul  :  14.00)  yang  berinisial “A”, mengatakan bahwa :
“pembayaran  dengan  sistem  non  tunai  memiliki kelebihan yang baik namun juga ada kekurangannya. Salah satunya adalah dibatasinya  jumlah  transfer  saat  menggunakan aplikasi  NCM.  Sehingga  jika  transaksi  dengan angka  yang  besar  maka  bendahara  harus  ke bank dan melakukan pembayaran dengan cek”. Dari  hasil  wawancara  dengan  Rekanan  3  (pihak ke-3) RSUD dr. Rasidin Padang (pada hari Rabu, 31  Maret  2022,  pukul  :  13.30)  yang  berinisial “R”, mengatakan bahwa :
“Terkadang  tidak  semua  rekanan  menggunakan Bank  Nagari,  sehingga  untuk  transaksi  BLUD jika  tranfer  ke  rekening  lain  maka  akan  dikenai biaya transfer sebesar Rp. 6.500,-“.
B. Cara  Mengatasi  Kendala-kendala  yang dihadapi  Penatausahaan  Keuangan  Non Tunai  pada  Bendahara  RSUD  dr.  Rasidin Padang
Sebagai  mana  yang  telah  diuraikan  di atas  bahwa  kendala  dalam  penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara di RSUD dr. Rasidin  Padang  adalah  masih  lemahnya  akses internet yang menyebabkan terkendalanya penggunaan  sistem  bank  dalam  melakukan pembayaran kepada rekanan.
Untuk mengantisipasi hal ini maka pihak manajemen  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  perlu melakukan  pembenahan  terhadap  sistem  dan akses internet.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Staf  IT  (2)  RSUD dr.  Rasidin  Padang  (pada  hari  Kamis,      1  April 2022,  pukul  :  13.30)  yang  berinisial  “R”, mengatakan bahwa :
“Fasilitas jaringan telepon dan Internet Service Provider  (ISP)  sangat  berpengaruh  terhadap biaya  pemakaian  Internet  dan  kemungkinan akses  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  saluran telepon  masih  relatif  lambat,  yang  pada gilirannya  menyebabkan  waktu  akses  menjadi lebih  lama  dan  biaya  akses  menjadi  mahal. Sementara  itu,  terbatasnya  bandwidth  sistem transmisi  yang  disediakan  ISP  dan  banyaknya pelanggan yang mengakses pada waktu bersamaan memperparah akses terhadap Internet. Untuk itu perlu peningkapatan kapasitas  internet  dan  pemeliharaan  jaringan internet  yang  berkala  di  RSUD  dr.  Rasidin Padang”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Sekretariat Kegiatan  (2)  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada hari  Kamis,    1  April  2022,  pukul  :  11.30)  yang berinisial “AY”, mengatakan bahwa :
“Pembayaran  dengan  sistem  non  tunai  sangat bagus  diterapkan.  Peningkatan  kapasitas  IT perlu  dilakukan  agar  akses  internet  lancar.  Hal ini  juga  diperlukan  dalam  pengentrian  data barang yang dibeli”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Sekretariat Kegiatan  (3)  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada hari  Selasa, 29  Maret  2022,  pukul :  15.00)  yang berinisial “U”, mengatakan bahwa :
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
“Akses  internet  di  RSUD  dr.  Rasidin  Padang sudah  baik,  namun  terkadang  masih  terdapat masalah dalam penggunaannya.  Untuk itu  perlu peningkatan  kapasitas  akses  internet.  Selain  itu juga  perlu  dilakukan  peningkatan  terhadap kualitas  sdm  rumah  sakit  agar  dapat  lebih memahami penggunaan IT”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Sekretariat Kegiatan  (4)  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  (pada hari  Kamis,    1  April  2022,  pukul  :  14.30)  yang berinisial “O”, mengatakan bahwa :
“Tingkat  kecepatan  akses  internet  yang  kurang stabil  (dapat  menimbulkan  lama  loading), dikarenakan  jumlah  pengguna  diluar  kapasitas
yang  ditentukan  lantaran  ruangan  yang  kurang luas dan juga ruangan internet dan wifi tersebut hampir hari-harinya ramai dikunjungi pengguna. Untuk  itu  perlu  ditingkatkan  lagi  jangkauannya agar lancar”.
Menanggapi  masalah  diatas  maka  perlu  solusi untuk  mengatasi  kendala  -  kendala  dalam penatausahaan  keuangan  pada  bendahara  di RSUD dr. Rasidin yaitu :
1. Meningkatkan  kapasitas  jaringan  dengan menggunakan jaringan cepat
2. Meningkatkan fasilitas/perangkat komputer
3. Menggunakan  genset  dan  ups  dalam mengatasi listrik yang padam

## IV   CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Penatausahaan  keuangan  non  tunai  pada bendahara  merupakan  langkah  awal  yang diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan good  governance. Dengan adanya  penatausahaan  keuangan  non  tunai maka pembayaran (transaksi keuangan) dapat dilakukan  dengan  mudah  dan  efisien.  Selain itu  penatausahaan  keuangan  non  tunai  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang  aktual. Laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai alat  pengendalian  dalam  evaluasi  kinerja  dan dapat dijadikan
sebagai mekanisme
pertanggungjawaban dalam mengambil keputusan.
b. Penatausahaan  keuangan  non  tunai  pada bendahara  pengeluaran  RSUD  dr.  Rasidin Padang  telah  berjalan  dengan  baik  walau belum  optimal.  Salah  satu  kendala  yang dihadapi  dalam  penatausahaan  keuangan  non tunai  pada  bendahara  RSUD  dr.  Rasidin Padang  adalah  sistem  internet  rumah  sakit yang kurang lancar menghambat proses kerja bendahara yang mengakibatkan proses transaksi  menjadi  lebih  lama.  Hal  ini disebabkan oleh fasilitas jaringan telpon yang relatif  lambat  dan  terbatasnya bandwidth
sistem transmisi yang disediakan oleh internet service provider (ISP).
c. Cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam penatausahaan  keuangan  non  tunai  pada bendahara  RSUD  dr.  Rasidin  Padang  adalah dengan  meningkatkan  kapasitas  jaringan (menggunakan jaringan cepat) dan meningkatkan kualitas fasilitas/perangkat komputer.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam penerapan penatausahaan keuangan non tunai pada bendahara RSUD dr. Padang.
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  disarankan beberapa hal sebagai berikut :
a. Bagi  Direktur  RSUD  dr  Rasidin  Padang agar melakukan evaluasi terhadap penggunaan  sistem  teknologi  berbasis  IT dalam  penatausahaan  keuangan  non  tunai pada bendahara.
b. Bagi  Bendahara  dan  staf  RSUD  dr.  Rasidin Padang  agar  meningkatkan  kualitas  SDM dengan  mempelajari  Teknologi  berbasis  IT dan  senantiasa  bersikap  sopan  dan  santun dan  saling  menghargai  dengan  sesama karyawan/ti rumah sakit.
Bagi  peneliti  selanjutnya  sebagai  bahan untuk  melengkapi  skripsi  dan  dengan  adanya tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi pembaca.
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 6 No. 3 (2022) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta [2]Asrul. 2013. Gerakan Peningkatan Produktivitas . Yogyakarta : Deepublish [3]Azrul, Anwar. 1996. Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan . Jakarta : Binarupa Aksara. [4]Chabib dan Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah .  Bandung  : Fokus Media
[5]Halim,  Abdul.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik Keuangan  Daerah .  Jakarta  :  Pustaka Salemba Empat
[6]Haryanto. 2007. Akuntansi Keuangan . Jakarta
: Salemba
[7]Kumorotomo, Wahyudi. 1998. Sistem informasi  Manajemen  dalam  organisasi publik : Gajah Mada Univercity Press [8]Mangani. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta : Erlangga
[9]Margono,  Subando  Agus.  2007. Metode Penelitian Pendidikan Komponen . Jakarta: Rineka Cipta.
[10]Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  PT.
Remaja Rosdakarya. [11]Nafarin.  2004.  Penganggaran  Perusahaan. Jakarta : Salemba [12]Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitattif  &  Kuantitatif. Bandung:
Alfabeta
2012. Metode  Penelitian  Kualitattif  & Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 2013. Metode  Penelitian  Kualitattif  & Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 2016. Metode  Penelitian  Kualitattif  & Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
[13]Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004
tentang Perbendaharaan Negara,

## pengelolaan APBN
[14]Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [15]Intruksi  Presiden  Nomor  10  Tahun  2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
[16]Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
[17]Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
[18] PMK  Nomor  162  Tahun  2013 tentang Bendahara Penerimaan
[19]Surat  Edaran  Mentri  dalam  Negeri  Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi
TransaksiNon Tunai
[20]Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun
2020 tentang  Unit  Organisasi  Bersifat Khusus RSUD dr. Rasidin Padang