PERJANJIAN ASURANSI JIWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001

## Faikotun Nasikha, Eef Saefulloh dan Wing Redy Prayuda
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: faikotunnasikha1219@gmail.com, eefsae2003@gmail.com dan redyprayuda@gmail.com

## Abstract
The preparation of this research is carried out because there are differences of opinion that develop in the community about whether or not life insurance may be allowed. In this study, these  two  things  were  used  as  a  reference  basis,  namely  the  DSN  Fatwa  and  Law  of  the Republic of Indonesia Number 2 of 1992 concerning life insurance. This study uses a type of research library research using data sources in the form of qualitative materials. The data in this  study  were  analyzed  by  a  comparative  method  of  analysis.  The  results  of  this  study  are that in the conventional life insurance law is something that is prohibited and also permitted. Whereas  in  the  Shari'ah  Life  Insurance  Law  Through  the  fatwa  of  the  Special  MUI  in Indonesia  it  is  permissible.  The  difference  between  the  two  types  of  insurance  is  that conventional  insurance  is  insurance  which  in  its  agreement  uses  the  principle  of  consensus and is a chancy transaction, whereas insurance of sharia is insurance whose basic contract is to bear each other and help. But both of them have the goal to ease the burden or minimize the risks faced by insurance participants.
Keywords: Life Insurance, Law, and DSN-MUI Fatwa.

## Abstrak
Penyusunan  penelitian  ini  dilaksanakan  karena  terdapat  perbedaan  pendapat  yang berkembang dimasyarakat tentang boleh atau tidaknya asuransi jiwa. Dalam penelitian ini, dua hal  tersebut dijadikan  sebagai landasan acuan yaitu Fatwa  DSN  dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan jenis  penelitian  Library  research  dengan  menggunakan  sumber  data  berupa  bahan-bahan kualitatif.  Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan  metode  komparatif  analisis.  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada Hukum asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan  dan  juga  dihalalkan.  Sedangkan  pada  Hukum  asuransi  jiwa  syari’ah  Melalui fatwa  MUI  Khususnya  di  Indonesia  adalah  diperbolehkan.  Perbedaan  dari  kedua  jenis asuransi  ini  adalah  bahwa  asuransi  konvensional  merupakan  asuransi  yang  dalam perjanjianya menggunakan asas konsensus dan merupakan transaksi untung- untungan,sedangkan  Asuransi  syariah  adalah  asuransi  yang  dasar  akadanya  adalah  saling menanggung dan tolong menolong. Namun dari keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meringankan beban atau meminimalkan risiko yang dihadapi peserta asuransi.
Kata Kunci: Asuransi jiwa, Undang-Undang, and Fatwa DSN-MUI.

## LATAR BELAKANG
Saat ini lembaga asuransi menjadi salah satu lembaga  yang  mulai  populer  di  tengah masyarakat. Lembaga asuransi atau perusahaan yang menyediakan jasa perlindungan  seperti  kesehatan,  jiwa  dan lain-lain.  Disamping  itu,  lembaga  asuransi terus  berupaya  menawarkan  produk  dan layanan kepada banyak masyarakat. Kondisi ini dapat mengindikasikan lembaga asuransi mulai dan sedang berkembang. Perkembangan  asuransi  dizaman  yang semakin maju, serta perkembangan teknologi ini tidak hanya di lingkup asuransi konvensional  melainkan  juga  di  lingkup asuransi syari’ah.
Banyak para ulama memiliki pendapat  yang  berbeda  mengenai  asuransi jiwa  syari’ah.    ada  yang  mengharamkan dan    ada  yang  menghalalkan  dengan alasan-alasannya yang kuat. Syekh Ibrahim misalnya,  mengemukakan  bahwa  asuransi jiwa tidak boleh, dimana beliau mengatakan “sesungguhnya hakikat masalah  dalam  akad  asuransi  jiwa  adalah tidak  sah.  Jika  kehidupan  dan  kematian manusia dijadikan perdagangan. Uang yang harus  dibayar  dalam  jumlah  yang  terbatas, tetapi  uang  tersebut  diserahkan  kepada kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad. Apabila  ia  meninggal  sebelum  waktunya maka  akan  mendapat  seluruh  harta  dalam akad  tersebut.  Situasi  ini  termasuk  dalam unsure  judi/spekulasi. 1 Hal  ini  didukung oleh  mahdi  Hasan  yang  melarang  praktik asuransi  jiwa  karena  ada  unsur  penyuapan (risywah),  karena  kompensasi  didalamnya adalah untuk suatu yang tidak dapat dinilai.
Bila  ditilik  dari  kehidupan  manusia, kadang  manusia  selalu  dihadapkan  dengan peristiwa-peristiwa  yang tidak terduga  yang bisa  saja  terjadi,  yang  dapat  menimbulkan kerugian-kerugian  baik  bagi  perorangan maupun  perusahaan,  karena  itu  banyak orang  yang  menghindari  resiko  tersebut supaya  bisa  hidup  tenang  dan  tentram.
1 Sayid  Sabiq, Fiqh  Sunah  13 ,  Edisi Terjamah (Bandung: PT Al-Ma’arf, tt.), 86-188.
Sehingga    asuransi  sudah  menjadi  suatu bagian  dari  kehidupan  manusia  dewasa  ini. Namun permasalahan yang muncul sekarang  yaitu  ketika  dalam  praktiknya sudah  sesuaikah  produk  asuransi  jiwa syari’ah yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim  memenuhi  konsep-konsep  yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah.
Asuransi syari’ah sudah bisa dianggap  diterima  dikalangan  masyarakat, namun masih banyak permasalahan- permasalahan  yang  cukup  menghambat dalam  perkembangannya.  Hal  ini  bisa  kita lihat  dari  segi  sumber  daya  manusia  yang benar-benar  mengerti  secara  detail  tentang prinsip-prinsip syari’ah. Selain itu, masyarakat  sudah  nyaman  dengan  asuransi konvensional sehingga enggan untuk beralih ke  asuransi  Syari’ah  yang  masih  belum berkembang  pesat.  Itu  disebabkan  karena masyarakat  masih  kurang  melek  dalam  hal asuransi.  Masyarakat  masih  banyak  yang menganggap  bahwa  industri  asuransi  hanya cocok untuk masyarakat kelas menengah ke atas.
Dalam hal ini, harus ada solusi yang diusulkan dan menjadi pendorong masyarakat  Islam  untuk  mencari  system yang  lebih  baik  yang  mampu  memberikan peran  pada  suatu  elemen  untuk  mencapai kesejahteraan, Kemashlahatan dan kebagiaan    manusia      sejati    yang    tidak bertentangan    dengan    hukum    Islam    yaitu dengan  mengunakan  sistem  ekonomi  Islam. Sistem  ekonomi  Islam  bukanlah  sistem ekonomi  alternatif  ataupun  sistem  ekonomi pertengahan,  melaikan  merupakan  sistem ekonomi solutif atas permasalahan yang saat ini  muncul. 2 Ilmu  ekonomi  Islam  memiliki hubungan  yang  erat  dengan fiqh dan perundang-undangan  Islam  ( syariah dan tasyri ’)  terutama  subyek  yang  berkaitan
2 M.  Nur  Rianto  al-Arif, Pengantar Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Praktek (Bandung: Pustaka Setia), 69.
dengan
hubungan antara manusia (muamalah) . 3
Dengan  kehadiran  adanya  asuransi jiwa Syari’ah diharapkan mampu memenuhi permintaan  nasabah  yang  sesuai  dengan ajaran-ajaran agama dan bisa menjadi solusi bagi  umat  muslim  terhadap  kungkungan maisir,  gharar,  dan  riba .  Dimana  hal tersebut merupakan hal yang masih menjadi perdebatan para ulama. Dalam hal ini perlu adanya  tinjauan  dalam  praktek  asuransi jiwa  yang  berkembang  pada  saat  ini. Apakah mengandung unsur ketidak jelasan dalam  perspektif  ajaran  Islam,  atau  malah sebaliknya  yaitu  dapat  diterima  oleh Hukum Islam.

## LITERATURE REVIEW
Penulis sudah melakukan pencarian informasi  melalui  media  internet,  penulis menemukan  penelitian yang  berkaitan dengan topik kajian yang penulis ungkapkan. Adapun judul penelitian tersebut  yaitu pertama, penelitian  yang dilakukan  oleh  ilyas  dengan  judul  “studi komparatif prinsip asuransi jiwa takaful dan asuransi jiwa konvensional”. 4
Hasil Penelitian ini adalah persamaan  prinsip  asuransi  jiwa  takaful dengan asuransi jiwa konvensional, diantaranya yaitu prinsip amanah ( trustworthy/al-amanah ),  prinsip  larangan gharar (ketidak  pastian  atau  penipuan), maisir  (judi)  dan  riba  yang  mendasari asuransi  jiwa  takaful  dapat  disamakan dengan  prinsip  kejujuran  sempurna  atau itikat  baik  ( utmost  good  faith )  dalam asuransi  jiwa  konvensional.  Prinsip  tolong- menolong ( ta’awun ) dan kerjasama (musyarakah/ cooperation )  dalam  asuransi jiwa takaful dapat disamakan dengan prinsip sokongan ( contribution ) dalam asuransi jiwa konvensional. Sedangkan perbedaannya
3 A.  Riawan  Amin, Menata  Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: UIN Press, 2009), 17.
4 Ilyas,  “Studi  Komparatif  Prinsip  Asuransi Jiwa  Takaful  dan  Asuransi  Jiwa  Konvensional”, Jurnal Al-Ahkam , (April, 2014).
adalah,  asuransi  jiwa  takaful  dilandasi prinsip  ke-Esaan  ( tauhid/unity ),  keadilan (al-‘adl/justice )  dan  kerelaan  ( al-ridha ). Asuransi jiwa konvensional dilandasi prinsip unsur kepentingan yang dipertanggungkan  ( insurable  interest )  dan prinsip  kausa  proksimal  ( proximate  cause ). Selain  itu,  yang  menjadi  landasan  hukum dibolehkannya  asuransi  jiwa  dalam  Islam yaitu  maslahah  mursalah  yang  bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan dan kebaikan  bersama.  Berbeda  dengan  jurnal yang  diangkat  oleh  penulis,  yaitu  penulis lebih  menerangkan  kepada  hukum  asuransi jiwa  dengan  berlandaskan  pada  Undang- undang dan fatwa DSN-MUI.
Kedua, Kajian  hukum  Islam  dan hukum  positif  tentang  asuransi  jiwa”. (Melatika  Dewi,  Skripsi,  program  studi perbandingan madzhab dan hukum, Fakultas syari’ah  dan  hukum,  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Raden  Fatah,  Palembang, 2017).  Hasil  penelitian  ini  adalah  Asuransi jiwa  dalam  hukum  islam  ada  dua  macam, yaitu  asuransi  jiwa  syari’ah  dan  asuransi jiwa  konvensional.  Semua  asuransi  jiwa syari’ah  pada  dasarnya  dihalalkan  dan asuransi  jiwa  konvensional  ada  yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi diperbolehkan dengan  tujuan  tertentu,  baik  itu  untuk mendapatkan  perlindungan  atas  risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti diatur  dalam  undang-undang  No.  2  Tahun 1992 tentang Peransuransian, 5 Pada dasarnya  jurnal  penulis  dan  skripsi  yang ditulis oleh Metalika Dewi ini hampir sama intinya,  namun  yang  membedakan  adalah skripsi penulis lebih luas membahas tentang asuransi  jiwa  pada  konsep  yang  berlaku  di Indonesia  yang  mengacu  pada  pendapat
5 Melatika Dewi, “Kajian Hukum Islam dan Hukum  Positif  tentang  Asuransi  Jiwa”, Skripsi (Palembang:  Program  Ptudi  Perbandingan  Madzhab dan  Hukum,  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017).
fatwa  MUI  dan  Undang-undang  No.  02 Tuhan 1992 sebagai landasan hukumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.    Penulis  mengkaji      dan menganalisa  berbagai    sumber  yang diperoleh dari kajian pustaka untuk kemudian  diperbandingkan  dengan  fakta- fakta  yang  ada  diLapangan  yang  kemudian penulis  tela’ah  menjadi  sebuah  kesimpulan. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  untuk memahami  fenomena  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya    perilaku, persepsi,  motivasi,    tindakan,  dll,  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 6 Penelitian kualitatif sifatnya  komparatif  yaitu  penelitian  yang membandingkan objek penelitian berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana  adanya.  Penelitian  ini  juga menggunakan  kategori  jenis  penelitian Library  research (penelitian  kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan  literatur  (kepustakaan),  baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
Pendekatan  penelitian  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  yaitu  metode (jalan) penelitian sistematis yang digunakan untuk  mengkaji  atau  meneliti  suatu  objek pada  latar  alamiah  tanpa  ada  manipulasi  di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis,  dengan  metode-metode  yang alamiah  ketika  hasil  penelitian  yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. 7
Sebagai upaya menunjang kajian ini, penulis  membutuhkan  sumber  data  sebagai
6 Lexy  J.  Moleong, Metodelogi  Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). 6.
7 Andi  Prastowo, Metode  Penelitian Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.
data primer dan data sekunder. Data primer Dalam  hal  ini  data  yang  digunakan  adalah bersumber  dari  Kitab  Undang-Undang Nomor  02  tahun  1992  dan  Fatwa  DSN Nomor  20  Tahun  2001.  Adapun  data sekunder  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber  dari  penelusuran  data  yang  di peroleh dengan mencarisumber-sumber berupabuku, jurnal, skripsidan juga majalah ekonomi.
Dalam  teknik  pengumpulan  data, penulis akan melakukan identifikasi wacana dari  buku-buku,  dokumen,  makalah  atau artikel,  majalah  jurnal,  web  (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan  dengan  judul  penulisan  untuk mencari  hal-hal  atau  variable  yang  berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan kajian penelitian. 8

## KONSEP DASAR
Definisi Perjanjian Asuransi

## Konvensional dan Syari’ah
Kata  asuransi  berasal  dari  bahasa  Belanda, assurantie ,  yang  dalam  belanda  disebut verzekering yang artiya pertanggungan. Dari istilah assurantie kemudian  timbul  istilah assuradeuer bagi penanggung, dan geassureerde bagi  tertanggung. 9 Jika dilihat dari  dari  asal  katanya,  pengertian  asuransi berasal dari bahasa inggris  yakni insurance, maka pengertian asuransi ialah pertanggungan. Menurut kamus besar Bahasa  Indonesia,  pengertian  asuransi  ialah pertanggungan  atau  perjanjian  antara  dua pihak.  Pihak  pertama  berkewajiban  untuk membeyar  iuaran,  sementara  pihak  kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya  kepada  pembayar  iuran  apabila terjadi  sesuatu  yang  menimpa  diri  atau
8 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Research , (Yogyakarta: Andi Offset), 131.
9 Ali  Yafie, Asuransi  dalam  Pandangan Syari’at  Islam:  Menggagas  Fiqh  Sosial (Bandung: Mizan, 1994), 205-206.
barang  milik  pihak  pertama  sesuai  dengan perjanjian yang dibuat. 10
Di  Indonesia,  definisi  asuransi  telah ditetapkan  dalam  undang  undang  republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  1992  tentang Usaha  peransuransian,  “asuransi  atau pertanggungan  adalah  perjanjian  antara  dua pihak  atau  lebih,  dimana  pihak  penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk memberikan penggantian kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.  Atau,  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk menerbitkan suatu pembayaran yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 11
Dalam literatur arab asuransi dikenal dengan  sebutan at-takaful dimana  secara literal berarti pertanggunan  yang berbalasan atau hal saling menanggung. Selain itu juga disebut  dengan at-ta’min yaitu  usaha (ekonomi) yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak yakni tertanggung
( al-mu’amman )
yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung
( al-mu’ammin )
untuk kemaslahatan  orang  lain,  sesuai  dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan  (pergantian)  dana  tatkala  nyata terjadi bahaya pada tertanggung.
Berdasarkan
Dewan Syariah
Nasional  (DSN)  dan  Majelis Ulama
Indonesia  (MUI),  Asurasi  Syariah  ( Ta’min, takaful,  tadhamun )  adalah  sebuah  lembaga usaha  yang  saling  melindungi  dan  tolong menolong  diantara  sejumlah  orang  melalui investasi  dalam  bentuk  asset  dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko
10 Mansur  Muslich, Kamus  Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 98.
11 Dewan  Asuransi  Indonesia ,  Undang- Undang  republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  1992 tentang  Usaha  Perasuransian (Jakarta:  DAI,  2003),. 2-3 .
tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang sesuai dengan ketentuan syariah.
Dalam hal ini  peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka  bayar  untuk  digunakan  membayar klaim  atas  musibah  yang  dialami  oleh sebagian  peserta.  Jadi,  jika  dalam  asuransi konvensional terjadi transfer  of risk (memindahkan  risiko)  dari  peserta  ke perusahaan, dalam asuransi syariah mekanisme pertanggungannya adalah sharing  of  risk atau  saling  menaggung risiko;  dimana  perusahaan  hanya  sebagai pemegang  amanah  dalam  mengelola  dan menginvestaskan dana dari kontribusi peserta,  bukan  sebagai  penanggung.  Dalam perusahaan  asuransi  syariah,  dana  tetap merupakan  milik  dari  peserta  asuransi, perusahaan  asuransi  hanya  sebagai  wali amanah atas dana yang dititipkan tersebut.

## Jenis-jenis Asuransi
Jika  dilihat  dari  segi  tujuan  diadakannya asuransi,  asuransi  syari’ah  dibagi  menjadi dua,  yaitu  : 12 Asransi  komersial  adalah asuransi  yang  berdasarkan  tujuan  untuk mencari  keuntungan  dan  Asuransi  gotong royong adalah asuransi yang tidak berorientasi  untuk  mencari  keuntungan, tetapi lebih bertujuan untuk tolong menolong  ketika  terjadi  musibah  atau bencana.  Kemudian  jika  asuransi  syari’ah dibagi  berdasarkan  sifatnya  akan  terbagi menjadi  dua  bagian  besar  yaitu: 13 pertama, Takaful  keluarga  (Asuransi  jiwa),  Adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian,  dan  kecelakaan  yang  menimpa kepada  peserta  takaful. Kedua, Takaful umum  (asuransi  kerugian)  adalah  bentuk
12 Ali  Ahmad  as-Salus, Mausu’ah  al- Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asirah wa al-Iqtisbat al- Islami, Cet.  Ke  10  (Ttp:  Maktabah  Dar  al-Qur’ah, 2006), 371.
13 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syari’ah di Indonesia, Cet. Ke-3 (Jakarta:  Prenada Media Grup, 2006), 152-153.
takaful  yang  memberikan  perlindungan finansial  kepada  peserta  takaful  dalam menghadapi  bencana  atau  kecelakaan  harta benda milik peserta takaful.

## Asuransi Konvensional
Menurut Sifat Perikatannya, pertama Asuransi Sukarela Asuransi sukarela adalah asuransi  secara  bebas  tanpa  ada  paksaan yang  dilakukan  antara  penanggung  dan tergugat  sesuai  dengan  perjanjian  secara sukarela.  Contohnya  asuransi  kerugian  dan asuransi  jiwa. Kedua Asuransi  Wajib Asuransi  wajib  adalah  asuransi  yang ditentukan  oleh  Pemerintah  bagi  warganya yang  bersifat  wajib  dan  ditentukan  oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.
Menurut  Jenis  Risikonya,  pertama Asuransi risiko perseorangan( personal lines )  Asuransi  risiko  perseorangan  adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan  terhadap  individu,  risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak  pasti  misalnya  rumah  pribadi.  Kedua Asuransi risiko usaha, adalah asuransi yang bergerak  dibidang  perlindungan  terhadap usaha  dari  ancaman  bahaya  atau  peristiwa tidak  pasti  berkaitan  dengan  risiko  usaha yang  mungkin  dihadapi,  misalnya  armada angkutan, gedung, pertokoan.
Menurut Jenis Usahanya,
Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang  diatur  dalam  undang-undang  asuransi, yaitu: pertama, Asuransi  Kerugian  adalah asuransi khusus yang bergerak dibidang jasa perlindungan  terhadap  harta  kekayaan  dari ancaman  bahaya  atau  peristiwa  tidak  pasti, misalnya asuransi kebakaran,asuransi tanggung gugat,asuransi pengangkutan barang,  asuransi  kendaraan  bermotor  dan asuransi  kredit. Kedua, Asuransi  Jiwa Asuransi  jiwa  adalah  asuransi  khusus  yang bergerak  di  bidang  jasa  perlindungan terhadap  keselamatan  jiwa  seseorang  dari ancaman  bahaya  kematiann.  Contohnya adalah  asuransi  kecelakaan  diri,  asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.
Ketiga, Reasuransi  adalah  asuransi  kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan  perusahaan  asuransi  kerugian atau  perusahaan  asuransi  jiwa  tidak  ingin menanggung  risiko  yang  terlalu  berat. Keempat, Asuransi  Sosial  adalah  asuransi yang khusus bergerak dibidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga  masyarakat  umum  dari  ancaman bahaya  kecelakaan  lalu  lintas,  kecelakaan kerja,  penyakit,  berkurangnya  pendapatan karena  pensiun,  berkurangnya  kemampuan kerja karena usia lanjut.

## Dasar Hukum Asuransi Perintah  Allah  untuk  Mempersiapkan
Hari Depan
اَّم  ٞس ۡفَن  ۡرُظنَتۡل َو َهَّللٱ ْاوُقَّتٱ ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي اَمِب  ُُۢريِبَخ  َهَّللٱ  َّنِإ  ََۚهَّللٱ  ْاوُقَّتٱ َو  ٖۖ دَغِل  ۡتَمَّدَق َنوُلَمۡعَت “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan  hendaklah setiap  diri  memerhatikan  apa  yang  telah dibuat  untuk  hari  esok  (masa  depan).  Dan bertakwalah  kepada  Allah  sesungguhnya Allah  Maha  Mengetagui  yang  kamu kerjakan”. 14
Perintah  Allah  untuk  Saling  Tolong Menolong
15 ْاوُن َواَعَت  َلَ َو  ٖۖ ى َوۡقَّتلٱ َو  ِ رِبۡلٱ  ىَلَع  ْاوُن َواَعَت َو ۡث ِ ۡلۡٱ ىَلَع ُديِدَش َهَّللٱ  َّنِإ  َٖۖهَّللٱ ْاوُقَّتٱ َو  َِۚن  َوۡدُعۡلٱ َو  ِم ِباَقِعۡلٱ “…tolong  menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebaikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong  menolong  dalam  berbuat dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertaqwalah kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat berat siksa-Nya”.
Perintah  Allah  untuk  Saling  Melindungi dalam Keadaan Susah
ُِۢف ۡوَخ  ۡن ِ م مُهَنَماَء َو  عوُج نِ م مُهَمَعۡطَأ َٰٓيِذَّلٱ
14 QS. Al-Hasyr (59): 18.
15 QS. Al-Maidah (5): 2.
“ Yang  telah  memberi  makan  kepada mereka  untuk  menghilangkan  lapar  dan mengamankan mereka dari ketakutan”. 16
Perintah  Allah  untuk  bertawakkal  dan optimis berusaha
نَم َو  ِِۗهَّللٱ  ِنۡذِإِب  َّلَِإ  ٍةَبي ِصُّم  نِم  َباَصَأ  َٰٓاَم ٞميِلَع ٍء ۡيَش ِ لُكِب ُهَّللٱ َو َۚۥُهَبۡلَق ِد ۡهَي ِهَّللٱِب  ُۢنِم ۡؤُي “Tidak  ada  suatu  musibah  pun  yang menimpa  seseorang  kecuali  dengan  izin Allah”. 17
Sunnah Nabi SAW 18

## Hadits tentang menghindari risiko
“Diriwayatkan  dari  Anas  bin  Malik  ra, bertanya seseorang kepada Rasulallah saw, tentang  (untanya):  “  Apa  (unta)  ini  saya ikat  saja  atau  langsung  saya  bertawakal pada  Allah  SWT.  “bersabda  Rasulullah saw.:  Pertama  ikatlah  unta  itu  kemudian bertaqwalah  kepada  Allah  SWT”.  (HR.  At- Turmudzi)

## Dasar  Hukum  Asuransi  Konvensional (Dalam KUH Dagang)
Dalam KUH Dagang ada 2 cara pengaturan Asuransi,  yaitu  pengaturan  yang  bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang  bersifat  umum  terdapat  dalam  Buku  I bab  9  pasal  246-286  KUD  Dagang  yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur didalam KUHD maupun diluar KUHD. Kecuali jika secara khusus ditentukan  lain.  Pengaturan  yang  bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10  Pasal  592  -695  KUHD  dengan  rincian
16 QS. Al-Quraisy (106): 4.
17 Qs. Al-Taghabun (64) : 11.
18 AM.  Hasan  Ali, Asuransi  dalam Perspektif  Hukum  Islam (Jakarta:  Prenada  Media, 2004), 116.
sebagai  berikut: Asuransi  Kebakaran  pasal 287-298  KUHD,  Asuransi  Hasil  Pertanian pasal  299-301  KUHD,  Asuransi  Jiwa  pasal 308  KUHD,  Asuransi  Pengangkutan  Laut dan  Perbudakan  pasal  592-685  KUHD, Asuransi  Pengangkutan  Darat,  Sungai  dan Perairan Pedalaman pasal 686- 695 KUHD. 19

## Tujuan dan fungsi asuransi jiwa
Seseorang  yang  ikut  asuransi  syariah  sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan  perlindungan  atas  risiko, manfaat tabaungan maupun manfaat- manfaat  lainnya  yang  diberikan  oleh perusahaan.  Seseorang  yang  ikut  asuransi bisa  mendapatkan  klaim  yang  telah  mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun  tujuan  asuransi  syariah  itu  adalah  : pertama, Untuk  memberikan  perlindungan atas  risiko  yang  ada  terhadap  peserta  yang mengalami  musibah,  baik  itu  kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan  klaim  atau  santunan  terhadap peserta maupun ahlu waris yang ditinggalkan. Kedua, Tujuan  seseorang mengikuti  asuransi  syariah  tidak  hanya mendapatkan  perlindungan  atas  risiko  yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan  tabungan  beserta  keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan. 20
Sedangkan  Fungsi  Asuransi  Syariah  adalah Fungsi  yang  dikedepankan  oleh  asuransi syariah bisa dilihat dari beberapa perspektif, yaitu  fungsi  dari  segi  pelaksanaan  syariat Islam,  fungsi  dari  segi  pembangunan nasional,  dan  fungsi  dari  segi  pengelolaan dan  pendayagunaan  ekonomi  umat.  Pada fungsi  asuransi  syariah  yang  pertama mengandung makna bahwa asuransi syariah merupakan realisasi dari ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  syariat  Islam  itu sendiri.
19 Muhammad  Abdul  Khadir, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Aditya Bakti, 2006), 18.
20 Waldi  Nopriansyah, Asuransi  Syariah (Yogyakarta:  Andi, 2016), 20.
Hal  ini  berarti  bahwa  prinsip operasional yang digunakan asuransi syariah mengacu  kepada  syariat  Islam,  bukan  pada sistem  ekonomi  kapitalis  atau  sistem ekonomi lain yang selama ini menjadi dasar pijakan  asuransi  konvensional,  prinsip operasional asuransi syariah mengacu kepada  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  serta pendapat  para  fuqaha.  Di  dalam  syariat Islam  khususnya  al-Qur’an  dan  al-Sunnah terkandung  substansi  anjuran  tentang  sikap saling  melindungi  antar  sesame  manusia, sikap  saling  tolong  menolong,  berlomba lomba dalam kebajikan, dan hidup kerjasama. 21

## Perjanjian atau Akad dalam Asuransi
Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian  jual  beli.  Syarat  sahnya  suatu perjanjian  jual  beli  didasarkan  atas  adanya penjual,  pembeli,  harga,  dan  barang  yang diperjual-belikan.  Sementara  itu  di  dalam perjanjian  yang  diterapkan  dalam  asuransi konvensional  hanya  memenuhi  persyaratan adanya  penjual,  pembeli  dan  barang  yang diperjual-belikan.  Sedangkan  untuk  harga tidak  dapat  dijelaskan  secara  kuantitas, berapa  besar  premi  yang  harus  dibayarkan oleh  peserta  asuransi  utnuk  mendapatkan sejumlah  uang  pertanggungan.  Karena hanya  Allah yang tahu  kapan  kita meninggal.  Perusahaan  akan  membayarkan uang pertanggunggan sesuai dengan perjanjian,  akan  tetapi  jumlah  premi  yang akan  disetorkan  oleh  peserta  tidak  jelas tergantung  usia.  Jika  peserta  dipanjangkan usia  maka  perusahaan  akan  untung  namun apabila  peserta  baru  sekali  membayar ditakdirkan  meninggal  maka  perusahaan akan rugi.
Dengan demikian menurut pandangan  syariah  terjadi  cacat  karena ketidakjelasan  (gharar)  dalam  hal  berapa besar  yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar
21 Yadi  Janwari, Asuransi  Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 16.
yang  akan  diterima  pemegang  polis  (pada produk non-saving).
Akad  yang  digunakan  dalam  asuransi syariah  adalah  akad  tijarah  dan  atau  akad tabarru’.  Akad  tijarrah  yang  dimaksud adalah  semua  bentuk  akad  yang  dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah,  wakalah,  dan  sebagainya. Sedangkan,  akad  tabarru’  adalah  semua bentuk  akad  yang  dilakukan  dengan  tujuan kebaikan  dan  tolong  menolong,  bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru’,  mutabarri’  memberikan  derma dengan  tujuan  untuk  membantu  seseorang dalam  kesusahan  yang  sangat  dianjurkan dalam syariat Islam.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  1992 tentang Usaha Peransuransian Menurut ketentuan
Undang-undang Nomor.02  tahun  1992  Pasal  1  dan  dalam Buku  I  Bab  9  Pasal  246-286  KUHD  yang berlaku bagi semua jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa yang diatur dalam Buku I Bab 10  pasal  302-308  KUHD.  Asuransi  jiwa sangat dianjurkan karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka peserta asuransi dapat  meminta  premi  untuk  penggantian karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan keuntungan  yang diharapkan  yang mungkin dideritanya  akibat  dari  suatu evenemen (peristiwa  tidak  pasti).  Adapun  penjelasan secara rinci yaitu: 22
1. Asuransi jiwa
a. Pengertian asuransi jiwa Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor  02  Tahun  1992  Pasal  1  angka (1),  menjelaskan  bahwa  asuransi  jiwa adalah  perjanjian  antara  dua  belah pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung  dengan  menerima  premi, untuk  memberikan  suatu  pembayaran yang  didasarkan  atas  meninggal  atau
22 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1998)
hidupnya seseorang yang
diasuransikan.
Selain  UU  Nomor  2  Tahun 1992,  KUHD  juga  menerangkan tentang  asuransi  jiwa  yang  diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 302- Pasal 308  KUHD.  Dan  penjelasan  dalam buku  1  bab  10  bagian  ketiga  (Pasal 302-308)  KUHD  yang  menganjurkan orang untuk mengansuransikan jiwanya.  Berikut  pasal-pasal  dalam KUHD dan UU Nomor 2 Tahun 1992 yang  saling  berkaitan  yang  menjadi landasan  hukum  pelaksanaan  asuransi di Negara Indonesia.
Pasal 302 dalam KUHD menerangkan  bahwa  “jiwa  seseorang dapat  diasuransikan  untuk  keperluan orang  yang  berkepentingan,  baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.  Pasal  302  ini  berkaitan dan  relevan  dengan  pasal  1  UU Nomor  2  Tahun  1992  ayat  2  yang menjelaskan  bahwa  “obyek  asuransi adalah  benda  dan  jasa,  jiwa  dan  raga, kesehatan  masusia,  tanggung  jawab hukum,  serta  semua  kepentingan lainnya  yang  dapat  hilang,  rusak,  rugi dan berkurang nilainya”. Yang artinya adalah  asuransi  jiwa  adalah  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  asuransi  itu sendiri  dalam  rangka  menjamin  jiwa dan raga.
Pasal 303 dalam KUHD menerangkan bahwa ”yang berkepentingan  dapat  mengadakan pertanggungan, bahkan di luar pengetahuan atau izin dari orang yang jiwanya di pertanggungkan”. Kemudian dalam melaksanakan pertanggungan  asuransi  harus  kepada perusahaan asuransi yang telah memenuhi  standar  kelayakan  yang diatur dalam undang-undang
sebagaimana  UU  Nomor  2  Tahun 1992  Pasal  7  ayat  1  bahwa  Usaha peransurasian  hanya  dapat  dilakukan oleh  badan  hukum  yang  berbentuk
Persero, Koperasi dan Usaha Bersama (Mutual).  Dan  Pasal  9  Ayat  1  Bahwa setiap  pihak  yang  melakukan  usaha asuransi  harus  mendapatkan  izin  dari menteri.
b. Analisis  UU  Nomor  2  Tahun  1992 tentang usaha peransuransian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memiliki beberapa keterbatasan dalam menghadapi perkembangan  usaha  perasuransian  di Indonesia.  Misalnya  dalam  Undang- undang Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum usaha peransurasian
adalah perusahaan  Perseorangan  (persero), koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha  Bersama  (Mutual).  Dalam perkembangnnya, konsep usaha bersama  untuk  melaksanakan  usaha asuransi  lebih  didorong  membentuk koperasi. 23
Kemudian dalam hal kepemilikan perusahaan perasuransian,  dalam  UU  Nomor  2 Tahun  1992  tidak  diatur  mengenai kepemilikan  dari  Badan  hukum  yang menjadi pendiri perusahaan peransurasian, criteria perusahaan asing  yang  menjadi  induk  usaha perasuransian dan kepemilikan Warga Negara  Asing  terhadap  perusahaan perasuransian  yang  beroperasi  di Indonesia.  Yang  terahir  mengenai pencabutan  izin  usaha,  dalam  UU Nomor 2 Tahun 1992 tidak dijelaskan tentang mekanisme pembubaran
Badan Hukum
penyelenggara perusahaan
perasuransian yang dicabut izinnya. 24 c. Asuransi Jiwa Berakhir
Asuransi jiwa berakhir dikarenakan  faktor:  1)  karena  terjadi
23 www.hukumonlinne.com.  Diakses  pada tanggal 11 Januari 2019, Pukul 20.00
24 www.hukumonlinne.com.  Diakses  pada tanggal 11 Januari 2019, Pukul 20.00.
evenemen;  2)  karena  jangka  waktu berakhir;  3)  karena  asuransi  gugur;  4) karena  asuransi  dibatalkan. 25 Dalam proses penutupan asuransi, UU Nomor 2  Tahun  1992  menjelaskan  dalam pasal  6  ayat  1  bahwa  penutupan asuransi  atas  obyek  asuransi  harus didasarkan  pada  kebebasan  memilih penanggung. Maksudnya adalah untuk melindungi  hak  tertanggung  agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Ini dipandang penting mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas obyek yang dipertanggungkan
sehingga  sudah  sewajarnya  jika  pihak manapun dapat menentukan sendiri.
2. Sanksi Administrasi dan Pidana
a. Pengenaan Sanksi Administrasi
b. Pengenaan Sanksi Pidana Sanksi  pidana  dikenakan  pada kejahatan  peransuransian  yang  diatur dalam  pasal  21  Undang-Undang Nomor.02 tahun 1992:
1) Terhadap  pelaku  utama,  diancam dengan  pidana  maksimal  15  tahun penjara,  dan  denda  paling  banyak Rp.  2.500.000.000,00  (Dua  Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
2) Terhadap pelaku pembantu, diancam  pidana  maksimal  5  tahun penjara,  dan  denda  paling  banyak
Rp.  500.000.000,00  (Lima  Ratus
Juta Rupiah).
3) Terhadap pemalsu dokumen, diancam  pidana  maksimal  5  tahun penjara  dan  denda  paling  banyak Rp.  250.000.000,00  (dua  Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Apabila  perusahaan  asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam  Undang-Undang  Nomor  2
25 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum Asuransi  di  Indonesia (Bandung;  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2012), 39.
Tahun  1992,  dan  Peraturan  akan pelaksanaannya maka perusahaan akan  dikenai  sanksi  secara  bertahap, yaitu :
1) Diberi peringatan tertulis.
2) Apabila  peringatan  tertulis  masih tidak  diperhatikan,  maka  akan diberi sanksi selanjutnya yaitu akan diberi  sanksi  pembatasan  kegiatan usaha.
3) Jika kedua sanksi tersebut diabaikan  maka  akan  dikenakan sanksi selanjutnya yaitu pencabutan izin usaha. 26 Perselisihan atau persengketaan dalam asuransi merupakan  suatu  keadaan  yang  tidak dikehendaki  oleh  para  pihak  baik tertanggung maupun penanggung. Artinya  jika  para  pihak  didalam asuransi senang bersengketa/berselisih, dapat
dipastikan  bahwa  pihak  tersebut  tidak sehat.  Akan tetapi  dalam pergaulan di masyarakat  apalagi  yang  menyangkut transaksi  bisnis,  dimana  kita  hidup  di tengah  orang  yang  berbeda  tabiat  dan kepentingan, kita pasti tidak akan bisa sama  sekali  untuk  tidak  berhadapan dengan  perselisihan/  persengketaan. Oleh  karena  hal  tersebutlah,  KUHD dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1992  disusun  sedemikian  rupa  demi kebaikan  dan  kemaslahatan  semua pihak yang berkepentingan.
Dilihat  dari  kedudukannya, undang-undang ini sering kali dijadikan  sebagai  dasar  dari  beberapa penetapan peraturan mengenai asuransi  yang  berlaku  di  Indonesia. Sehingga bisa dikatakan  jika Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1992 merupakan  dasar  hukum  utama  yang mengatur  dan  menentukan  segala kegiatan asuransi.
26 Waldi  Nopriansyah, Asuransi  Syari’ah  – Berkah Terakhir yang tak Terduga (Yogyakarta; C.V Andi Offset, 2016), 39.
Melihat  isi  dari  UU  No.2 Tahun  1992,  didalamnya  memuat peraturan tentang usaha perasuransian. Dasar-dasar dibentuknya undang- undang  ini  adalah  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur sesuai  dengan  amanat  Pancasila  dan UUD  1945,  meninjau  bahwasanya asuransi  adalah  salah  satu  upaya dalam  menanggulangi  resiko  tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus  asuransi  berperan  dalam menghimpun  dana  dari  masyarakat, dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan  usaha  perasuransian  dan mengatur  kegiatan  perasuransian  agar sesuai  dengan  prinsip  usaha  yang sehat dan bertanggung jawab.
Dikalangan ulama atau
cendikiawan  muslim  ada  pendapat tentang hukum asuransi jiwa konvensional,  yaitu:  Sayyid  Sabiq yang  diungkapkan  dalam  kitabnya Fiqh Al-Sunnah, dengan alasan :
a. Asuransi  jiwa  konvensional  sama dengan judi
b. Asuransi jiwa konvensional mengandung unsur-unsur yang tidak pasti.
c. Asuransi jiwa konvensional mengandung riba.
d. Asuransi jiwa konvensional mengandung  pemerasan,  karena pemegang  polis,  apabila  tidak  bisa melanjutkan preminya.
e. Asuransi jiwa konvensional termasuk  jual  beli  atau  tukar menukar mata uang tidak tunai. Menurut  pendapat  di  atas  asuransi diharamkan karena mengandung unsur yang tidak pasti dan judi.
Sebagaimana diungkapkan oleh mahdi Hasan  melarang  praktik  asuransi dikarenakan:
a. Asuransi jiwa tidak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak
ada  kesetaraan  antara  dua  pihak yang terlibat. Asuransi juga mengandung  perjudian,  karena  ada
penggantungan  kepemilikan  pada munculnya risiko.
b. Asuransi  jiwa  konvensional  adalah pertolongan dalam dosa.
c. Dalam  asuransi  jiwa  konvensional ada unsur penyuapan, karena konpensasi didalamnya adalah untuk  suatu  yang  tidak  dapat dinilai.
Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa asuransi  jiwa  konvensional  adalah  suatu yang  diharamkan  dalam  bentuk  apapun karena  mengandung  unsur  yang  tidak  pasti, judi  dan  mendahului  takdir  Allah  SWT. Tetapi ada juga yang berpendapat diperbolehkan  selama  tidak  melanggar aturan-aturan syari’ah  dengan  tujuan tertentu,  baik  itu  untuk  mendapatkan perlindungan  atas  risiko,  manfaat  tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan  oleh  perusahaan,  seperti  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.02  tahun 1992 tentang usaha peransuransian.
Hukum  Asuransi  Jiwa  Perspektif  Fatwa DSN-MUI  NOMOR  21/DSN-MUI/X2001 tentang Pedoman Umum Asuransi
Ketetapan  Dewan  Syariah  Nasional  dalam bentuk  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  21  Tahun 2001 dalam Ketentuan Umum point pertama menjelaskan  bahwa  “Asuransi  Syariah ( Ta’min,  Takaful  atau  Tadhamun )  adalah usaha  saling  melindungi  dan  tolong- menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan  / atau  tabarru’  yang  memberikan  pola pengembalian  untuk  menghadapi  resiko tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang sesuai dengan syariah”. 27
Hakikat  asuransi  secara  Islami  adalah saling  bertanggung  jawab,  saling  kerjasama atau tolong menolong dan saling melindungi kesulitan  satu  sama  lain.  Inilah  salah  satu alasan  diperbolehkannya  asuransi  jiwa syari’ah,  karena  prinsip-prinsip  dasar
27 Waldi  Nopriansyah, Asuransi  Syari’ah  – Berkah Terakhir yang tak Terduga (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 94.
syari’at  mengajak  kepada  sesuatu  yang meringankan  penderitaan  mereka.  Untuk melindungi  harta  dan  jiwa  akibat  musibah, semua  membutuhkan  keberadaan  lembaga asuransi jiwa yang dijalankan sesuai prinsip syari’ah.
Prinsip  dasar  asuransi  jiwa  syari’ah adalah  harus  terbebas  dari  unsur-unsur maysir,  gharar, dan riba .  Untuk  mengatasi masalah gharar maka sistem yang ditawarkan  asuransi  jiwa  syariah  adalah dengan  menukar  akad tadabbuli (jual  beli) dengan bentuk akad takaful (tolong menolong)  atau  akad  tabarru’  (dana kebajikan)  dan  akad  mudharabah  (bagi hasil).  Dengan  akad  takaful  atau  akad tabarru maka sebagian dana premi dicadangkan  untuk  membantu  para  peserta asuransi jiwa dan dna lainnya diinvestasikan,  keuntungan  dibagi  menurut kesepakatan kedua belah pihak. 28 Ketentuan tersebut  terdapat  dalam  Fatwa  DSN  MUI Nomor  21  Tahun  2001  pada  pasal  kedua yaitu,  “ayat pertama akad  yang  dilakukan antara  peserta  dan  perusahaan  terdiri  atas akad  tijarah  dan  atau  tabaru.  Ayat kedua akad  tijarah  yang  dimaksud  dalam  ayat  1 adalah  mudharabah  sedangkan  tabarru adalah  hibah.  Ayat ketiga dalam  akad sekurang-kurangnya harus disebutkan. 29
Kenyataan bahwa asuransi merupakan persoalan yang dipertanyakan oleh mayoritas  umat  Islam  Indonesia  tentang status  hukumnya  maupun  mekanismenya apakah sudah sesuai prinsip-prinsip syari’ah atau  belum,  untuk  menjawab  pertanyan- pertanyaan  itu  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat  sekarang  terhadap  asuransi termasuk di dalamnya tentang asuransi jiwa, maka  DSN-MUI  menetapkan  fatwa  Dewan Syari’ah Nasional Nomor.21/DSN- MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi  syari’ah,  berdasarkan  dalil-dalil sebagai berikut:
28 Amrin, Abdullah , Meraih Berkah melalui Asuransi Syari’ah (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2011), 79 29 Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001
1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:
ۡرُظنَت ۡل َو  َهَّللٱْاوُقَّتٱ  ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱاَهُّيَأَٰٓ َي َهَّللٱ  َّنِإ  ََۚهَّللٱْاوُقَّتٱ َو  ٖۖ دَغِل  ۡتَمَّدَق اَّم  ٞسۡفَن َنوُلَمۡعَت اَمِب  ُُۢريِبَخ
2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:
َلَ َو  ٖۖ ى َوۡقَّتلٱ َو  ِ رِبۡلٱ  ىَلَع  ْاوُن َواَعَت َو َٖۖهَّللٱْاوُقَّتٱ َو  َِۚن  َوۡدُعۡلٱ َو  ِمۡثِ ۡلۡٱ ىَلَع ْاوُن َواَعَت ِباَقِعۡلٱ ُديِدَش َهَّللٱ َّنِإ “Dan  tolong  menolonglah  kamu dalam(  mengerjakan)  kebajikan  dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu  kepada  allah,  sesungguhnya Allah amat besar siksaNya”( Q.S Al- Maidah [5]:2)
3. Kaidah fiqh yang menegaskan :
َألا َف أدَ ُ أنَأَّ اَف أةَأا  ِاَ  أةألَأافعُاَا يَف ُصْل َأل ََ َأه  عُد  رُحأتَأىةأعٌَ ُي ُأد
“Pada  dasarnya  semua bentuk muamalah boleh dilakukan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya”
ُ َأﻜُلَّ اَ ﺭُ أﻘ اَفلاأﺰفدَفﺭاأرأّﻀُا “Segala  mudharat  harus  dihindari sedapat mungkin”
َفلا أﺰفدَفﺭأرأﻀُأا “Segala  mudharat  (bahaya)  harus dihilangkan”
Berdasarkan pertimbangan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  tentang  Asuransi Syariah, DSN sangat memperhatikan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi  berbagai  persoalan  kehidupan, terutama  ketika  seseorang  menghadapi risiko  yang  sewaktu-waktu  dapat  menimpa.
DSN dengan Fatwa Asuransinya memberikan  solusi  kepada  seseorang  agar
sebelum  risiko  atau  musibah  datang, asuransi  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif bagi  seseorang  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  timbul  dari  adanya  risiko atau  musibah  yang  mungkin  datang  secara tiba-tiba,  tanpa  menghendakinya.  Alasan lain  DSN  mengesahkan  Fatwa  Asuransi Syariah adalah menjawab persoalan mengenai status hukum dan cara menjalankan  perusahaan  asuransi  yang selama  ini  menjadi  bahan  perdebatan  di kalangan para ulama masa kini.
Kemudian terkait dengan kedudukan para pihak dalam  asruransi  syariah menurut Fatwa DSN MUI adalah 30 :
1. Dalam  akad  tijarah,  maka  perusahaan bertindah sebagai mudharib dan peserta bertindak
sebagai pemegang polis/shahibul mall.
2. Dalam akad tabarru,
peserta
memberikan hibah yang akan digunakan  untuk  menolong  peserta  lain yang  terkena  musibah.  Sedangkan perusahaan bertindak sebagai
pengelola.
Dalam  menerangkan  premi  Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan tabarru .
2. Untuk menentukan
besarnya,
perusahaan  asuransi  syariah  dapat menggunakan  rujukan,  misalnya  table moralita  untuk  asuransi  jiwa  dan  table moradibita  untuk  asuransi  kesehatan, dengan  syarat  tidak  memasukan  unsur riba dalam perhitungannya.
Terakhir  adalah  bahwa  asuransi syaraih  dapat  melakukan  reasuransi  kepada perudahaan  asuransi  yang  berlandaskan prinsip Syariah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di atas,  DSN-MUI  memperbolehkan  praktek asuransi,  termasuk  didalamnya  asuransi jiwa,  karena  manusia  dmi  kebaikannya harus melakukan ikhtiar, yang dalam hal ini adalah asuransi, ikhtiar tersebut
30 www.uin.antasari.com.  Diakses  pada tanggal 29 Desember 2018.
diperbolehkan dengan syarat harus berdasarkan  prinsip  syari’ah.  DSN-MUI memandang  bahwa  dalam  asuransi  syari’ah terdapat  prinsip  saling  tolong  menolong sesama  umat  yang  mana  dianjurkan  dalam ajaran Islam.

## Perbedaan  dan  Persaman  Asuransi  Jiwa Syari’ah dan Konvensional
Asuransi  syari’ah  secara  teoritis  masih menginduk  kepada  kajian  ekonomi  islam secara  umum.  Oleh  karena  itu,  asuransi syari’ah  masih  harus  mengikuti    kepada aturan-aturan syari’ah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi syari’ah  secara  unik  dan  membedakannya dengan asuransi konvensional.
1. perbedaan asuransi konvensional dengan  asuransi  syari’ah  berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
a. Asuransi Konvensional
1) Perjanjian  yang  di  gunakan pada  asuransi  konvensional lebih  mirip  kepada  perjanjian jual beli. 2) Sumber hukum yang digunakan pada asuransi konvensional  bersumber  dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum  positif  yakni  Undang- Undang.
3) Pada  asuransi  konvensional tidak  mengenal  adanya  dewan pengawas.  Jadi  pada  asuransi konvensional  hanya  diawasi oleh Undang-Undang dan peraturan peraturan pemerintah
saja.
4) Keuntungan pada asuransi konvensional sepenuhnya
menjadi  hak  penanggung  atau pihak perusahaan asuransi. Keuntungan  ini  diperoleh  dari surplus  underwriting , komisi reasuransi, dan hasil invenstasi seluruhnya  adalah  keuntungan perusahaan.
5) Bebas melakukan  investasi dalambatas-batas ketentuan perundang-undangan,  dantidak dibatasi padahalaldan haramnyaobjek  atau  sistem investasiyang digunakan. 6) Dana  yang  terkumpul  dari premi  tertanggung  seluruhnya
menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikanke mana saja. Sehingga  perusahaan  bebas menentukan alokasi investasinya. 7) Pembayaran klaim pada asuransi konvensional berasaldari rekening perusahaan, sebagai konsekuensipenanggung terhadap tertanggung. 8) Pada  asuransi  konvensional yang  dilakukan  adalah  transfer of risk, dimana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung  (nasabah)  kepada penanggung (perusahan).
9) Pada  asuransi  konvensional tidak  sejalan  dengan  syari’ah islami  karena  adanya gharar,
maysir,  Gharar, dan Riba hal yang diharamkan dalam muamalah.
b. Asuransi syari’ah
1) Akad  pada  suransi  syari’ah adalah  akad  tabarru’ (hibah)
untuk hubungan sesama peserta  dimana  pada  dasarnya akad yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong (ta’awun ).  Untuk  hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi  digunakan akad tijaroh ( ujrah/fee),mudhorobah (bagi hasil),
mudharobah musyarokah , wakalah bil ujrah
(perwakilan), wadi’ah (titipan), syirkah (berserikat).
2) Sumber hukum yang digunakan pada asuransi syari’ah bersumber dari alqur’an, Sunnah, atau
kebiasaan  Rasulallah,  ijma’,
Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf, tradisi.
3) Asuransi  syari’ah  memiliki Dewan  pengawas  Syari’ah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dengan pengelolaan investasi dananya serta mengawasi pelaksanaan operasional  perusahaan  agar terbebas  dari  praktik-praktik muamalah  yang  bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari’ah. 4) Keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan dengan pesertasesuai prinsip bagi hasil dengan  proporsi  yang  telah ditentukan.
5) Dapat melakukan investasi sesuai  ketentuan  perundang- undangan, sepanjang tidak bertentangan  dengan  prinsip- prinsip syariah Islam. BebasDariribadantempat- tempatinvestasi yang terlarang.
6) Dana  yang  terkumpul  dari pesertadalam  bentuk  iuranatau kontribusi, tetap merupakanmilik peserta,
entitas  asuransi  syariah  hanya sebagai pemegang amanah dalam mengeloladana tersebut.Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta,
perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syari’ah.
7) Pembayaran klaim pada asuransi  syari’ah  diambil  dari
dana  tabarru’  (dana  kebajikan) seluruh  peserta  yang  sejak awal  telah  diikhlaskan  bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai  sebagai  dana  tolong menolong  diantara  peserta  bila terjadi musibah.
8) Asuransi syari’ah
menggunakan  sistem sharing of  risk dimana  terjadi  proses
saling menanggung antara satu peserta  dengan  peserta  lainnya
( ta’awun ).
9) Pada  asuransi  syari’ah  Harus bersih  dari  segala  praktik gharar , maisir , dan riba . 10) Dalam mekanismenya, asuransi syari’ah tidak mengenal  dana  hangus  seperti yang  terdapat  pada  asuransi konvensional.  Jika  pada  masa kontrak  peserta  tidak  dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri  sebelum  masa reversing period , maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali,  kecuali  dana  kecil yang  telah  diniatkan  untuk tabarru’ (dihibahkan). Dari  pemaparan  mengenai perbedaan antara asuransi
konvensional  dan  syariah  seperti tersebut  di  atas  dapat  dikonklusikan bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang secara  signifikan  menjadi  pembeda antara  asuransi  konvensional  dan syariah yaitu: bahwa asuransi konvensional  hanya  menyandarkan diri pada landasan hukum  formal atau hukum positif yang berlaku di Negara
Indonesia  yaitu  diantaranya  adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1992  serta  peraturan perundang-undangan lainya yang secara  sah  menjadi  landasan  hukum pelaksanaan penyelenggaraan asuransi di  Indonesia.  Ini  berbeda  dengan
asuransi  syariah,  selain  bersandar dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesai, asuransi syariah juga mempunyai sumber utama yaitu Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  yang  dalam pengambilan  Fatwanya  merujuk  pada sumber  Hukum  Islam  (Al  Quran  dan Hadits)  yang  merupakan  dalil  utama dalam bermuamalah.
c. Persamaan  Asuransi  Konvensional dan Asuransi Syari’ah Asuransi  Konvensional  dan Asuransi Syariah memiliki beberapa  kemiripan  yang  identik dengan, pertama dalam hal perjanjian,  Baik  asuransi  syariah maupun  konvensional  sama-sama terdiri dari individu dari masyarakat yang menanggungkan(mengasuransikan) kepada pihak atau usaha peransurasian
yang harus
mendapatkan  izin  dari  pemerintah sesuai  dengan UU Nomor 2 Tahun 1992,  berbadan  hukum  sesuai dengan  ketentuan  UU  Nomor  2 Tahun  1992  dan  segala  hal  yang harus dipenuhi perusahaan perasuransian  baik  konvensional maupun syariah yang operasionalnya  berada  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua prinsip  utama  dalam asuransi baik konvensional maupun syariah  adalah  mengurangi  resiko kerugian  yang  mungkin  terjadi  di masa  yang  akan  datang  dengan sebab-sebab tertentu sehingga pihak  tertanggung  bisa  segera memperbaiki kondisi ekonomi atau lainya yang dipertanggungkan.
Ketiga baik asuransi syraiah maupun konvensional harus dibangun  dalam  akad  perjanjian yang didasari oleh kebebasan. Baik bebas  dalam  memilih  perusahaan peransurasian, jenis asuransi
maupun  produk  knowledge  yang disediakan oleh
perusahaan
asuransinya. Dan ketiga, Asuransi konvensional  dan  syariah  lahir untuk saling membantu dan mamstikan keamanan pihak tertanggung atas dasar kemanusiaan. Sehingga ketika pihak  tertanggung  mengalami  hal- hal  yang  menyebabkan  keluarnya klaim  asuransi,  pihak  tertanggung bisa lebih ringan bebanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan  menjadi  3  macam  kesimpulan, yaitu, pertama ,  Hukum  asuransi  jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dalam  bentuk  apapun  karena  mengandung unsur yang tidak pasti, judi dan mendahului takdir  Allah  SWT.  Tetapi  ada  juga  yang berpendapat  diperbolehkan  selama  tidak melanggar  aturan-aturan  syari’ah  dengan tujuan  tertentu,  baik  itu untuk  mendapatkan perlindungan  atas  risiko,  manfaat  tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan  oleh  perusahaan,  seperti  yang diatur  dalam  Undang-Undang  No.02  tahun 1992 tentang usaha peransuransian.
Kedua, Hukum asuransi jiwa syari’ah  diperbolehkan  dengan  beberapa alasan  dan  syaratnya  yang  sesuai  dengan syari’at  Islam.  sama  seperti  yang  sudah difatwakan oleh DSN/MUI Nomor 21Tahun 2001 bahwa  asuransi  syariah adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di antara sejumlah orang/pihak melalui in vestasi  dalam  bentuk  aset  dan atau  tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah. Sehingga  melalui  fatwa  tersebut  bahwa Asuransi  Syariah  Khususnya  di  Indonesia adalah  diperbolehkan.  Praktek  asuransi  itu diperbolehkan, termasuk didalamnya asuransi jiwa, karena manusia demi kebaikannya  harus  melakukan  ikhtiar,  yang dalam  hal  ini  adalah  asuransi,  ikhtiar
tersebut  diperbolehkan  dengan  syarat  harus berdasarkan prinsip syari’ah.
Dan ketiga, Perbedaan  yang  sangat menonjol  dari  kedua  jenis  asuransi  ini adalah bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam perjanjianya  menggunakan  asas  konsensus dan  merupakan  transaksi  untung-untungan (UU  No.  2  Tahun  1992),  sedangkan Asuransi syariah adalah asuransi yang dasar akadanya  adalah  saling  menanggung  dan tolong  menolong  (DSN  Tahun  2001). Perbedaan  lainnya  antara  asuransi  jiwa konvensional  dan  syari’ah  jelas  berbeda karena  dalam  Hukum  Islam  asuransi  jiwa ada  yang  berpendapat  halal  dan  ada  juga yang  mengharamkan,  sedangkan  dalam hukum positif asuransi jiwa sangat dianjurkan karena dinilai sangat  dibutuhkan oleh  seluruh  masyarakat.  Perbedaan  antara kedua  asuransi  ini  terletak  pada  tujuan masing-masing,  pada  dasarnya  asuransi syari’ah  tidak  mencari  keuntungan,  tetapi semata-mata  untuk  kepentingan  bersama, sedangkan  pada  asuransi  konvensional tujuannya  mencari  raba.  Namun  dari keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meringankan  beban  atau  meminimalkan risiko yang dihadapi peserta asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  A.  Riawan. Menata  Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta; UIN Press, 2009.
Amrin,  Abdullah .  Meraih  Berkah  melalui Asuransi  Syari’ah. Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2011.
Al-Arif, M. Nur Rianto. Pengantar Ekonomi Syariah  Teori  dan  Praktek .  Bandung; Pustaka Setia.
As-salus,  Ali  Ahmad. Mausu’ah  al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asirah wa al-Iqtisbat al-Islami, Cet. Ke 10. ttp: Maktabah Dar Al-Qur’ah, 2006.
Dewan asuransi Indonesia . Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 tahun  1992 dan  Peraturan  Pelaksanaan  tentang Usaha  Perasuransian. Jakarta;  DAI,
2003.
Dewi,  Gemala.  Aspek-aspek  Hukum  dalam Perbankan  dan  Peransuransian  Syari’ah di  Indonesia”, Cet.  Ke-3.  Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
Dewi,  Melatika.  “Kajian  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif  tentang  Asuransi  Jiwa”.
Skripsi .  Palembang: Program Studi Perbandingan  Madzhab  dan  Hukum, Fakultas Syari’ah dan
Hukum,
Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Raden Fatah, 2017.
Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research . Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
Ilyas.  “Studi  komparatif  prinsip  asuransi jiwa takaful dan asuransi jiwa konvensional”, Jurnal , (April, 2014).
Janwari,  Yadi. Asuransi  Syariah .  Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
Khadir, Muhammad Abdul.
Hukum
Asuransi  Indonesia. Jakarta:  Aditya Bakti, 2006.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1998.
Moleong,  Lexy  J. Metodelogi  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
Muslich,  Mansur. Kamus  Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Nopriansyah,  Waldi. Asuransi  Syari’ah  – Berkah  Terakhir  yang  tak  Terduga. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
Nopriansyah,  Waldi. Asuransi  Syariah . Yogyakarta:  Andi, 2016.
Prastowo, Andi. Metode Penelitian
Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan
Penelitian .  Jogjakarta:  Ar-Ruzz  Media, 2016.
Sabiq,  Sayid. Fiqh  Sunah  13 .  Bandung:  PT Al-Ma’arf, tt.
www.hukumonlinne.com. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019.
Yafie,  Ali. Asuransi  dalam  Pandangan Syari’at  Islam,  Menggagas  Fiqh  Social.
Bandung: Mizan, 1994.