## KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM ILMU HUKUM I Nyoman Artayasa
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta - Denpasar e-mail : arta_yasa66@yahoo.com
Abstrak - Hukum Administarsi Negara adalah Hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administra- tor Negara. Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang/bagian dari ilmu hukum yang khusus. Hukum Administrasi Negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis,akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyar- akat. Di dalam ilmu hukum publik, mula-mula Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara, kuliah-kuliah Hukum Administrasi Negara ditempelkan dalam Hukum Tata Negara. Fungsi Hukum Administrasi Negara yaitu : Menjamin Ke- pastian Hukum,. Menjamin Keadilan Hukum,. Hukum Administrasi Berfungsi Sebagai Pedoman dan Ukuran.
Kata kunci: hukum administrasi negara,hukum tata negara
Abstract - State Administrative Law is the Law regarding the Government / Executive in its position, duties, functions and authority as a State Administrator. State Administrative Law is one branch / part of specialized legal science. State Administrative Law is a legal science that is not static, but develops according to the development of needs in society. In public law, at first State Administrative Law is part of the State Law, lectures on State Administrative Law are embedded in the State Law. The function of State Administrative Law, namely: Ensuring Legal Certainty. Guaranteeing Legal Justice. Administrative Law Works As A Guide and Size.
Keywords: state administrative law

## I. PENDAHULUAN
Sejarah Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan ( HTP ) di Negeri Belanda disatukan dalam Hukum Tata Negara yang disebut Staats en Admin- istratiefrecht. Pada tahun 1946 di Univer- sitas Amsterdam baru diadakan pemisahan Hukum Administrasi Negara mata kuliah Administrasi Negara dari mata kuliah Hu- kum Tata Negara, dan Mr. Vegting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Tahun 1948 Universitas Leiden mengikuti jejak Uni- versitas Amsterdam memisahkan Hukum Administrasi Negara dari Hukum Tata Negara yang diberikan oleh Kranenburg. Di Indonesia sebelum perang dunia kedua pada Rechtshogeschool di Jakarta  diberi- kan dalam satu mata kuliah dalam Staats en administratiefrecht yang diberikan oleh Mr. Logemann sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946 Universitas Indonesia
di Jakarta Hukum Administrasi  Negara dan Hukum Tata Negara diberikan secara tersendiri. Hukum Tata Negara diberikan oleh Prof. Resink, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Prins. Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan Ne- gara/masyarakat, sehingga lapangan yang akan digalinyapun sangat luas dan berane- kan ragam dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Hukum administrasi berisi peratur- an-peraturan yang menyangkut adminis- trasi. Administrasi sendiri berarti bestuur (pemerintah). Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dap- at juga disebut dengan hukum tata pe- merintahan (bestuursrecht). Pemerintah (bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (bestuursfunctie) yang mer- upakan penguasa yang tidak termasuk
I Nyoman Artayasa
30
pembentukan UU dan peradilan. Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Admin- istrasi, mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan bahasan khusus ten- tang salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikala- ngan PBB dan kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik dalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.

## II.  Permasalahan
Tujuan dari penulisan jurnal ini ada- lah untuk menambah serta memberikan wawasan mengenai Hukum Administrasi Negara, supaya mengetahui kedudukan serta fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara. a.   Kedudukan  Hukum Administrasi  Ne- gara dalam ilmu hukum
b.   Hubungan Hukum Administrasi Nega- ra dengan cabang hukum yang lain c.   Fungsi Hukum Administrasi Negara
III.  Manfaat Penelitian
1. Secara Akademis dapat digunakan se- bagai bahan masukan/referensi bagi Pemerintah meningkatkan pemahaman terhadap Hukum Administrasi negara.
2. Secara praktik dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum.

## IV. TINJAUAN  PUSTAKA
Pada dasarnya  definisi  Hukum Administrasi Negara sangat sulit un- tuk  dapat  memberikan  suatu  definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkem- bang mengikuti arah penyelenggaraan suatu Negara. Namun sebagai pegan- gan  dapat  diberikan  beberapa  definisi sebagai berikut : 1. Oppen Hein mengatakan  Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-keten- tuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan we- wenagnya yang   telah berikan ke- padanya oleh Hukum Tata Negara.
2. J.H.P. Beltefroid mengatakan  Hu- kum Administrasi Negara adalah ke- seluruHukum Administrasi Negara aturan-aturan tentang cara bagaima- na alat-alat pemerintaHukum Ad- ministrasi Negara dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak me- menuhi tugasnya.
3. Logemann mengatakan Hukum Ad- ministrasi Negara adalah seperang- kat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara mel- akukan tugas mereka yang khusus.
4. E. Utrecht mengatakan Hukum Ad- ministarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat  pemerintahan Negara mel- akukan tugas mereka secara khusus.
Jadi ada tiga ciri-ciri Hukum Ad- ministarsi Negara : 1. Menguji hubungan hukum istimewa 2. Adanya para pejabat pemerintahan 3. Melaksanakan tugas-tugas istime- wa.
Prajudi Atmosudirdjo mengatakan Hukum Administarsi Negara adalah hukum mengenai operasi dan pengen- dalian dari kekuasaan-kekuasaan   ad- ministrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Dari pengertian-pengertian di atas jelaslah bahwa bidang hukum admin- istrasi Negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya.           Pe- merintah adalah  pengurus dari pada Negara, pengurus Negara adalah kes- eluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik Negara dan pe- merintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas Negara dan merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan. Dengan de- mikian dapat disimpulkan bahwa Hu- kum Administrasi Negara adalah Hu- kum mengenai Pemerintah/Eksekutif didalam kedudukannya, tugas-tugasn- ya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.
V.  Ruang Lingkup Hukum Adminis- tarsi Negara Menurut Walther Burckharlt (Swiss), bidang-bidang pokok Hukum Administra- si Negara adalah: 1.  Hukum Kepolisian Kepolisian dalam arti sebagai alat ad- ministrasi Negara yang sifat preventif misalnya pencegahan dalam bidang kesehatan, penyakit flu burung, malar- ia,pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas, lalulintas perd- agangan ( Ekspor-Impor).
2.  Hukum Kelembagaan, yaitu adminis- trasi wajib mengatur hubungan hokum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat misalnya dalam bidang pendidikan, rumah sakit, ten- tang lalu lintas ( laut, udara dan darat), Telkom, BUMN, Pos, pemeliharaan fa- kir miskin, dan sebagainya.
3. Hukum Keuangan, aturan-aturan ten- tang keuangan Negara, misalnya pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan Negara dan sebagainya.
Prajudi  Atmosudirdjo  mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum Administar- si Negara adalah : a. Hukum tentang dasar-dasar dan prin- sip-prinsip umum daripada Adminis- trasi       Negara.
b. Hukum tentang organisasi dari Admin- istrasi Negara.
c.  Hukum  tentang  aktifitas-aktifitas  dari Administrasi  Negara  yang  bersifat yuridis.
d. Hukum tentang sarana-sarana dari Ad- ministrasi  Negara  terutama  mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara.
e. Hukum  Administrasi  Pemerintahan
Daerah dan wilayah yang dibagi men- jadi :
1. Hukum Administrasi Kepegawaian 2. Hukum Administrasi Keuangan 3. HukumAdministrasi Materiil
4. Hukum  Administrasi  Perusahaan Negara
f.   Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara
Kusumadi Pudjosewojo, membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan HukumTata Usaha Negara atau Hukum Adminsitrasi Negara, yang diam-
bil dari Undang-undang Dasar Sementara adalah sebagai berikut : a.   Hukum Tata Pemerintahan. b.   Hukum Tata Keuangan c.   Hukum Hubungan Luar Negeri d. Hukum Pertahanan dan Keamanan Umum

## VI. PEMBAHASAN

## Kedudukan Hukum Administrasi Ne- gara dalam Ilmu Hukum
Hukum Administrasi Negara merupa- kan salah satu cabang/bagian dari ilmu hukum yang khusus. Hukum Admianstra- si Negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis,akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat.Di dalam ilmu hukum publik, mula-mula Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Ne- gara, kuliah-kuliah Hukum Admianstrasi Negara ditempelkan dalam Hukum Tata Negara. Negara hukum modern yang mengu- tamakan kesejahteraan rakyat pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20 (antara ta- hun (1946-1948) diadakan pemisahan an- tara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat, kemu- dian Hukum Administrasi Negara diakui merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagian ada pada hukum pri- vat. Philipus M.Hadjon dkk mengemuka- kan bahwa hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana (publik). Hukum pidana berisi nor- ma-norma yang begitu penting (esensial) bagi kehidupan masyarakat sehingga pen- egakan norma-norma tersebut tidak dis- erahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikelir. Di- antara bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Oleh karenanya Hukum Ad- ministrasi Negara dapat dikatakan sebagai hukum antara. Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Ne- gara. Ada dua golongan pendapat mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Ne-
I Nyoman Artayasa
32
gara dengan Hukum Tata Negara: a. Golongan pertama,menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipil antara Hu- kum Administrasi Negara dengan Hu- kum Tata Negara.
b.  Golongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Hu- kum Administrasi Negara dengan Hu- kum Tata Negara.
Para ahli yang berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipil antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Ne- gara adalah Oppenheim, Van Vollenhoven dan Logeman. Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan tidak ada perbedaan yu- ridis prinsipil antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara diikuti oleh Kranenburg, Prins, dan Prajudi At- mosudirdjo. Oppenheim, menyatakan bahwa yang dipersoalkan Hukum Tata Negara adalah negara dalam keadaan berhenti sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah pera- turan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. Hukum Tata Ne- gara merupakan kumpulan peraturan-per- aturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan ke- padanya wewenang yang membagi-bagi- kan tugas pekerjaan dari pemerintah mod- ern antara bebeeapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan Hukum Admianstrasi Negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengikat alat-alat perleng- kapan yang tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan/ditetapkan dalam Hukum Tata Negara. Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang termasuk di dalam Hukum Admi- anstrasi Negara, adalah semua peraturan hukum nasional sesudah dikurang Hukum Tata Negara materiil, hukum perdata ma- teriil dan hukum pidana materiil. Hubu- ngan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Admianstrasi Negara, yaitu bah- wa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari Hukum Tata Negara dan badan-badan kenegaraan itu mengguna- kan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan Hukum Administrasi Nega- ra. Logeman mengemukakan bahwa Hu- kum Tata Negara merupakan suatu pe-
lajaran tentang kompetensi, sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan-per- hubungan hukum istimewa. Menurutnya Hukum Tata Negara mempelajari : a.  Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara;
b.  Siapa yang mengadakan jabatan terse- but;
c.   Dengan cara bagaimana jabatan-jabat- an itu ditempati oleh pejabat;
d. Fungsi/lapangan kerja dari jabat- an-jabatan itu;
e.   Kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu;
f. Hubungan antara masing-masing jabatan;
g.  Dalam batas-batas manakah organ-or- gan kenegaraan dapat melakukan tu- gasnya.
Sedangkan yang dipelajari dalam Hu- kum Administrasi Negara yaitu sifat, ben- tuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilaku- kan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya.  Kranenburg, Prins dan Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa an- tara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara tidak ada perbedaan yuridis prinsipiil, perbedaan yang ada Hukum Administrasi Negaraya pada tit- ik berat/fokus pembahasan. Hukum Tata Negara fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruHukum Administrasi Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara fokusnya merupakan bagian khusus dari Hukum Tata Negara. Kranenburg menyatakan bahwa kalau di dalam praktek ada perbedaan, Hukum Administrasi Negaraya karena untuk men- capai kemanfaatan dalam penyelidikan. Menurutnya yang digolongkan dalam Hu- kum Tata Negara adalah peraturan-pera- turan yang mengatur struktur umum dari suatu pemerintaHukum Administrasi Ne- gara negara, misalnya UUD dan UU or- ganic (UU yang mengatur daerah-daerah otonom), Hukum Administrasi Negara berisi UU dan peraturan-peraturan khusus misalnya : hukum kepegawaian. Prins mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara, sedangkan Hukum
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
33
Administrasi Negara menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja, yang Hu- kum Administrasi Negaraya penting bagi para spesialis. Disendirikannya Hukum Administrasi Negara dari Hukum Tata Ne- gara tidak karena adanya perbedaan tugas antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, akan tetapi karena sudah sedemikian berkembangnya Hukum Administrasi Negara, sehingga memerlu- kan perhatian tersendiri bukan sebagai tambaHukum Administrasi Negara/sam- piran Hukum Tata Negara saja. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negaraya terletak pada titik berat dalam pembahasan. Di dalam mem- pelajari Hukum Tata Negara fokus perha- tian ada pada konstitusi negara sebagai keseluruhan , sedangkan di dalam Hukum Administrasi Negara fokus atau titik berat perhatian kita secara khas kepada admin- istrasi negara. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara mirip dengan hubungan antara Hu- kum Dagang dengan Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan spesial- isasi dari Hukum Perikatan di dalam Hu- kum Perdata. Hukum Administrasi Negara merupakan spesialisasi belaka pada salah satu bagian dari Hukum Tata Negara, se- hingga asas-asas dan kaidah-kaidah dari Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara.
Hubungan Hukum Administrasi Nega- ra dengan Cabang Ilmu Hukum Lain- nya a.  Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara
Baron de Gerando adalah seorang il- muwan Perancis yang pertama kali mem- pekenalkan ilmu hukum administrasi Ne- gara sebagai ilmu hukum yang tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputu- san alat perlengkapan Negara berdasarkan praktik kenegaraan sehari-hari. Maksudn- ya, keputusan raja dalam menyelesaikan sengketa antara pejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara.Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian Hukum Administrasi Negaragsel
(embel-embel atau tambahan) dari hukum tata negara. Sementara Mr. Dr. Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata Nega- ra menyinggung dasar-dasar dari pada negara dan Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan teknikn- ya. Pendapat Romeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara ada- lah sejenis hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara, dan sejalan dengan teori Dwi Pra- ja dari Donner, maka Hukum Tata Negara itu menetapkan tugas (taakstelling) se- dangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezen- lijking). Menurut Van Vollenhoven, secara teo- retis Hukum Tata Negara adalah keseluru- han  peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Nega- ra tersebut, sedangkan Hukum Adminis- trasi Negara adalah keseluruhan ketentu- an yang mengikat alat-alat perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenan- gan ketatanegaraan. Pada pihak yang satu terdapatlah hukum tata negara sebagai sua- tu kelompok peraturan hukum yang men- gadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi wewenang kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta memberi bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim yaitu memperhati- kan negara dalam keadaan tidak berger- ak (staat in rust). Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai sua- tu kelompok ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi mau- pun rendah bila badan-badan itu meng- gunakan wewenangnya yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata negara itu. Hukum Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahan tegas antara hu- kum tata Negara dan hukum administrasi. Terhadap hukum tata Negara, hukum ad- ministrasi merupakan perpanjangan dari hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata Negara, disamping sebagai hukum instrumental (instrument- eel recht) juga menetapkan perlindungan
I Nyoman Artayasa
34
hukum terhadap keputusan – keputusan penguasa. Yang menjadi sulit adalah ketika mem- bicarakan distribusi kewenangan dari pe- jabat administrasi negara, karena ketika kita menganalisis yang akan bertemu den- gan teori steufen bau des recht nya Kels- en mau tidak mau kita akan melihat tata urutan perUUan mulai dari Norma dasar (grundnorm) yg merupakan norma tert- inggi sampai kepada norma yang paling bawah dengan melakukan analisis sink- ronisasi vertikal. Ketika membicarakan hal itu semuanya akan menjadi abu-abu antar Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Akan tetapi mudah- nya kita lihat saja kalau ujung tombakn- ya Hukum Tata Negara adalah Konstitusi, sementara Ujung tombaknya Hukum Ad- ministrasi Negara adalah kewenangan. Ketika kita berbicara kewenangan kita akan membicarakan kedua konsep Hu- kum Administrasi Negara yaitu Hukum Administrasi Negara Heteronom ( ber- sumber pada UUD, Tap MPR, dan UU, yakni hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara) dan Hukum Administrasi Negara Otonom (adalah hukum operasional yang dicipta oleh Pemerintah dan Administrasi Nega- ra sendiri). Ketika melihat kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan kalau Hukum Administrasi Negara Otonom se- bagai pengopersionalisasian kewenangan bersumber pada Hukum Administrasi Ne- gara Heteronom. Hukum Tata Negara bisa dikatakan sebagai dasar dari Hukum Administrasi Negara namun pada penyelenggaraan pe- merintaHukum Administrasi Negara Hu- kum Administrasi Negara akan lebih luas daripada Hukum Tata Negara karena Hu- kum Administrasi Negara yang mempu- nyai kewenangan dalam pelaksanaan pe- merintaHukum Administrasi Negara akan mempunyai kebijakan-kebijakan lain, beschiking dan freis ermesen yang akan digunakan untuk menjalankan pemer- intaHukum Administrasi Negara sesuai dengan amanat perundang-undangan dan sesuai dengan asas-asas pemerintaHukum Administrasi Negara. Terkadang tindakan pejabat administrasi negara secara sepi- hak diperlukan ketika keadaan mendesak dan perundang-undangan belum ada yang mengatur akan hal itu.
b.  Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana
Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai baHukum Administrasi Negara pembantu atau “hul- precht” bagi hukum tata pemerintaHukum Administrasi Negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana un- tuk menegakkan hukum tata pemerinta- Hukum Administrasi Negara, dan sebali- knya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum Pi- dana. Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pida- na. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara” (Poly-Juridisch Zakboekje h. B3/4). Sebagai contoh Izin Bangunan. Dalam memberikan izin pen- guasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Da- lam hal demikian, pemerintah menentu- kan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagi yang tidak mematuhi ketentu- an-ketentuan tentang izin bangunan dap- at ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri in cauda venenum dengan sejum- lah ketentuan pidana (in cauda venenum secara  harfiah  berarti  ada  racun  di  ekor/ buntut).
c.  Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupa- kan hukum khusus hukum tentang organ- isasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat mengguna- kan peraturan-peraturan dari hukum per- data, seperti peraturan-peraturan dari hu- kum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu
35
peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hu- kum umum. Oleh karena itu terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara den- gan Hukum Perdata apabila: 1.  Saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi Negara
2.  Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata
3.  Suatu kasus dikuasai oleh hukum per- data dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasar- kan ketentuan-ketentuan Hukum Ad- ministrasi Negara.
d.  Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara
Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga mempunyai berbagai macam pengertian dan mak- na. Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu studi, administra- si negara membahas setiap aspek ke- giatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan mem- berikan pengaruh pada kebijakan pub- lik (public policy); sebagai suatu pros- es, administrasi negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu bidang kemampuan, adminis- trasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lemba- ga-lembaga publik. Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pe- merintah, dengan kata lain kegiatan-ke- giatan administrasi negara bukanlah Hukum Administrasi Negaraya melak- sanakan keputusan-keputusan politik pemerintah saja, melainkan juga mem- persiapkan segala sesuatu guna penentu- an kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan-keputusan poli- tik.
e. Fungsi Hukum Administrasi Negara
1.  Menjamin Kepastian Hukum Menjamin kepastian hukum yang men- yangkut masalah bentuk dari hukum.
2.  Menjamin Keadilan Hukum Keadilan hukum yang dimaksud adalah keadilan yang telah ditentukan oleh un- dang-undang dan peraturan tertulis.
3.  Hukum  Administrasi  Berfungsi  Se- bagai Pedoman dan Ukuran. Pedoman artinya sebagai petunjuk arah dari perilaku manusia yaitu perilaku yang baik dan benar, ukuran maksud- nya untuk menilai apakah pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan dengan be- nar atau tidak

## VII.   KESIMPULAN
Hukum administrasi negara merupa- kan hukum yang berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi dalam suatu pemerintah. Hukum Administrasi Negara umum, yakni hukum yang mengatur tinda- kan pemerintah dengan pemerintahan atau hubungan antar organ pemerintahan dalam suatu negara. Hukum administrasi negara memili- ki: kedudukan, hubungan dengan cabang hukum yang lain, Landasan, fungsi yang berjalan sesuai kegunaan dan memili- ki sebuah proses masing-masing dalam kelangsungan hukum yang ada di negara Indonesia khususnya dalam pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Muchsan, SH. 1982. Pengantar Hukum Ad- ministrasi Negara , Yogyakarta: Liber- ty.
Muchsan, SH. 1981. Peradilan Administrasi Negara . Yogyakarta: Liberty. Phillipus M. Hadjon dkk. 1993. Pengan- tar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada Universi- ty Press. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Dr. Mr., 1983,
Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta; SF Marbun dkk. 2001. Dimensi-Dimensi Pe- mikiran Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Press. Utrecht, E. 1986. Pengantar Hukum Adminis- trasi Negara. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
36