licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Pada Perseroan Terbatas erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Afida Ainur Rokfa 1 , Mohammad Sumedi 2 , Dian Purnama Anugerah 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia, afidaainurrokfa@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia 3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO That regarding the transfer of rights to Individual Company shares belonging to  deceased  shareholders  has  not  been  clearly  regulated  in  statutory regulations so that there is a legal vacuum that requires research regarding the  legal  consequences  that  arise  in  order  to  subsequently  produce  legal considerations that can be applied by the relevant parties in this case. There was a transfer of rights to Individual Company shares as a result of inheritance using  normative  juridical  research  methods  and  statutory,  conceptual  and comparative  approaches.  That  Individual  Company  shares  are  an  object  of inheritance that can be transferred to individuals who are 17 years old and legally competent. The transfer of rights to shares in Individual Company due to inheritance then gives rise to legal consequences in the form of changes to company data and the status of PT Perorangan as a legal entity.
Manuscript History:
Received:
2023-09-01
Accepted: 2024-07-18
Corresponding Author: Afida Ainur Rokfa, afidaainurrokfa@gmail.com
Keywords : Inheritance; share; Individual Company
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Rokfa,  A.  A.,  Sumedi,  M.,  &  Anugerah,  D.  P.  (2024). Pemegang  Saham  Yang  Meninggal  Dunia  Pada Perseroan  Terbatas. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum, 7 (2). doi:https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.4988

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  pada  era  modern  saat  ini  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang dibuktikan dengan kegiatan usaha yang bervariasi. Jenis usaha yang sering dijumpai di Indonesia adalah berupa badan usaha. 1 Jenis badan usaha terbagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan  usaha  yang  berbadan  hukum  yang  salah  satunya  yaitu  berbentuk  Perseroan
1 Zainal  dan  Wira  Pria  Suhartana,  Asikin,  (2018), Pengantar  Hukum  Perusahaan ,  Depok:  Prenadamedia Group, hlm. 6.
Terbatas  (PT). 2 PT  dianggap  memiliki  kelebihan  dibandingkan  dengan  badan  usaha lainnya  mengingat  PT  merupakan  badan  hukum  mandiri. 3 PT  sebagai  badan  usaha berbadan hukum memiliki kedudukan mandiri ( persona standi in judicio ) yang memiliki kehendak sendiri dan tidak bergantung kepada pemegang saham. PT dalam menjalankan kegiatan usahanya diwakili oleh organ perseroan yang memungkinkan perseroan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia yakni memiliki kekayaan dan utang. 4 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (UU  PT)  hanya  ada  1  (satu)  perseroan  yaitu  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan modalnya berupa saham yang sering disebut dengan  PT  Persekutuan  Modal.  Ketentuan  mengenai  PT  selanjutnya  diubah  dan disempurnakan  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Berdasarkan UU 6/2023 Pasal 109  angka  1  UU  6/2023  sebagaimana  perubahan  atas  Pasal  1  angka  1  UU  PT  bahwa bentuk badan hukum perseroan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan.
Berdasarkan Pasal 153A UU 6/2023 bahwa PT Perorangan merupakan perseroan yang didirikan  oleh  1  (satu)  orang  berdasarkan  surat  pernyataan  pendirian  yang  dibuat menggunakan  Bahasa  Indonesia  yang  selanjutnya  didaftarkan  kepada  Kementerian Hukum  dan  HAM  secara  elektronik.  Pendiri  PT  Perorangan  merupakan  orang perseorangan yang berkedudukan sebagai pendiri, Direktur, sekaligus pemegang saham. PT Perorangan tidak mengenal adanya komisaris. 5 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat  dipahami  bahwa  PT  Perorangan  hanya  memiliki  satu  pemegang  saham  yang sekaligus berkedudukan sebagai pendiri dan pengurus perseroan.
Pemegang  saham  PT  Perorangan  dapat  mengalami  suatu  peristiwa  hukum  yakni meninggal dunia yang dapat terjadi secara tidak terduga atau tidak dapat diketahui secara pasti  waktu  terjadinya.  Bahwa  peristiwa  hukum  berupa  meninggal  dunia  selanjutnya menimbulkan  konsekuensi  hukum  berupa  pewarisan  berdasarkan  hukum  waris  yang berlaku  di  Indonesia  yang  merupakan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  mengenai pengalihan  harta  milik  seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  sekalian  ahli  warisnya. Dalam penelitian ini ketentuan hukum yang digunakan adalah Hukum Waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23 (BW). Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis, mengkaji dan memberikan jawaban yang konkret dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham PT Perorangan yang menjadi objek  waris  sebagaimana  pemegang  saham  PT  Perorangan  tersebut  meninggal  dunia yang  dimungkinkan  memiliki  lebih  dari  1  (satu)  orang  ahli  waris  atau  hanya  1  (satu) orang ahli waris yang belum cakap hukum, ahli waris yang menolak menjadi ahli waris dengan keadaan memiliki keturunan atau bahkan tidak memiliki keturunan. Bahwa hal tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada status badan hukum PT Perorangan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk menjawab isu hukum yang dilakukan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum,
2 Permatasari,  Erizka.,  (2020), Jenis-Jenis  Badan  Usaha  Dan  Karakteristiknya ,  diambil  Maret  8,  2021,  dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya/ ,
3 Nuzula Syafrial, Ardy., 2018, Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Perspektif, Vol. 23, No. 1 , hlm. 35.
4 Asikin dan Wira Pria Suhartana, Zainal., Op. Cit., hlm. 53.
5 Pangesti,  Shinta.,  2021,  Penguatan  Regulasi  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10, No. 1 , 2021, hlm. 120.
serta  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  yang  dilakukan  dengan membandingkan mengenai PT Perorangan di Indonesia dengan India.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Pewarisan Saham PT Perorangan
Kehidupan  manusia  sejak  lahir  ke  dunia  hingga  meninggal  dunia  masing-masing menimbulkan  akibat  hukum  baik  bagi  diri  sendiri,  keluarga,  serta  orang  lain  yang memiliki hubungan hukum. 6 Peristiwa hukum meninggal dunia memiki hubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris. 7 Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan milik seseorang yang meninggal dunia dengan cara pewarisan. 8
Di Indonesia terdiri dari beberapa konsep pewarisan yang ditinjau dari segi hukum waris islam, hukum waris adat, serta hukum waris perdata. Hukum waris islam mengatur secara  jelas  dan  lengkap  mengenai  peralihan  harta  waris  milik  orang  yang  meninggal dunia atau yang disebut dengan ilmu fara’id. Dalam hukum waris islam, unsur pewarisan terdiri  dari  pewaris,  ahli  waris,  serta  harta  warisan.  Harta  warisan  milik  orang  yang meninggal  merupakan  harta  waris  yang  telah  dikurangi  dengan  utang-utang,  zakat, wasiat dan biaya penguburan jenazah orang yang meninggal dunia. Hukum waris adat memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  corak  budaya,  golongan  masyarakat,  serta kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki garis  kekerabatan  patrilineal  ( patriarchat ),  matrilinear  ( matriarchat )  dan  bilateral ( parental ).  Garis  kekerabatan  patrilineal  ( patriarchat )  merupakan  garis  kekerabatan yang  didasarkan  oleh  keturunan  ayah,  matrilinear  ( matriarchat )  kekerabatan  yang didasarkan oleh garis keturunan ibu, serta bilateral ( parental ) merupakan kekerabatan yang  didasarkan  oleh  garis  keturunan  ayah  dan  ibu.  Hukum  waris  perdata  atau  yang dikenal  dengan  hukum  waris  BW  memiliki  sifat  yang  bilateral  dan  individual.  Hukum waris BW memiliki sifat bilateral memiliki makna bahwa seseorang dapat mewarisi harta dari pihak ayah dan ibu sedangkan sifat individual yakni bahwa pihak yang memperoleh harta  waris  merupakan  orang  perseorangan. 9 Fokus  penelitian  hukum  ini  adalah pewarisan berdasarkan hukum waris BW. 10
Berdasarkan Pasal 830 BW pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal 833 BW menyebutkan ahli waris memperoleh hak milik atas harta benda, utang, kewajiban, maupun barang milik seseorang yang meninggal dunia yang dapat dipahami sebagai asas saisine. 11 Syarat pewarisan terdiri dari: (1) Pewaris baik laki-laki atau perempuan yang meninggal  dunia  dan  memiliki  harta  kekayaan  yang  dituangkan  dalam  surat  wasiat ( testament )  maupun  tidak. 12 (2)  Ahli  waris,  berdasarkan  Pasal  832  BW  adalah  para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin serta istri atau suami yang hidup terlama. 13 (3) Harta warisan, berdasarkan hukum waris ialah segala harta kekayaan milik pewaris dalam bentuk aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris. 14
Peristiwa  hukum  meninggal  dunia  dapat  dialami  pemegang  saham  PT  Perorangan yang  menimbulkan  pewarisan.  Pewaris  merupakan  pemegang  saham  PT  Perorangan
6 Dwi Poesposari, Ellyne.,  et al. (2019). Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia . Jakarta: Kencana, hlm. 1.
7 Moechthar,  Oemar.,  (2019). Perkembangan  Hukum  Waris  (Pratik  Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan  Di Indonesia) . Jakarta: Prenadamedia Group,  hlm. 7.
8 Fatmawati,  Irma.,  (2020). Hukum  Waris  Perdata  (Menerima  Dan  Menolak  Warisan  Oleh  Ahli  Waris  Serta Akibatnya) . Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 1.
9 Ibid., hlm. 5.
10 Dwi Poesposari, Ellyne., et al., Op. Cit., hlm. 4.
11 Ahlan  dan  Nurul  Elmiyah  Sjarif,  Surini.,  (2018). Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat  (Pewarisan  Menurut Undang-Undang) . Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 15.
12 Suparman, Maman., (2015). Hukum Waris Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.
13 Fatmawati, Irma., Op. Cit., hlm. 16.
14 Suparman, Maman., Op. Cit., hlm. 22-23.
yang meninggal dunia, harta waris berupa saham PT Perorangan, dan ahli waris adalah sekalian keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin yang berhak atas harta waris.

## Pengalihan  Saham  PT  Perorangan  Milik  Pemegang  Saham  PT  Perorangan  Yang Meninggal Dunia
Peristiwa  hukum  meninggal  dunia  yang  dialami  oleh  seseorang  selanjutnya menimbulkan  akibat  hukum  berupa  pewarisan.    Hukum  waris  merupakan  ketentuan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan milik pewaris kepada sekalian ahli warisnya. Peralihan harta kekayaan milik pewaris disebut dengan boedel warisan. Berdasarkan Pasal 833 BW bahwa harta kekayaan berupa hak milik atas segala barang, segala hak dan piutang milik pewaris seketika karena hukum beralih kepada ahli waris tanpa melalui proses penyerahan atau perbuatan hukum apapun.
Saham  PT  Perorangan  merupakan  suatu  benda  tidak  berwujud  yang  pelaksanaan peralihannya  terdapat  ketentuan  khusus. 15 Pasal  60  Ayat  (1)  UU  PT  beserta penjelasannya menguraikan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kebendaan ( vermogensrecht ) kepada pemiliknya. Menurut M. Yahya Harahap ialah benda bergerak maka harus patuh terhadap Pasal 1977 BW mengenai prinsip besit atas benda  bergerak  sebagai  suatu  titel  sempurna  dan  pemilik  saham  memiliki  hak  untuk mengagunkan,  memungut  hasil,  dan  mengalihkan  saham  tersebut. 16 Bahwa  barang, segala  piutang,  serta  hak  milik  seseorang  yang  meninggal  dunia  secara  otomatis berdasarkan hukum menjadi beralih kepada ahli warisnya. Mengenai peralihan tersebut dikenal  dengan  istilah hak  saisine yang  berlaku  bagi  pewarisan  berdasarkan  udang- undang dan wasiat. 17 Peralihan harta kekayaan milik pewaris berupa harta benda kepada sekalian ahli waris mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang melekat pada saham ikut  beralih  kepada  ahli  waris.  Kewajiban  yang  dimaksud  ialah  meliputi  pemeliharaan keutuhan harta waris sebelum dilakukan pembagian, melaksanakan wasiat apabila ada, dan  melakukan  pengurusan  dan  pembagian  harta  waris  berdasarkan  hukum  yang berlaku. 18
Saham PT Perorangan merupakan kekayaan milik pemegang saham yang disertakan menjadi  modal  operasional  kegiatan  usaha  perseroan  melalui  penyetoran  pada  saat pendirian  perseroan  yang  selanjutnya  kepemilikannya  dapat  dialihkan  salah  satunya dengan  cara  pewarisan.  Pengalihan  saham  PT  Perorangan  tidak  diatur  secara  spesifik dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  57  Ayat  (2)  UU  PT  menentukan  bahwa dalam  hal  terjadi  pewarisan,  maka  berlaku  Pasal  57  Ayat  (1)  huruf  c  yakni  adanya kewajiban  untuk  memperoleh  persetujuan  dari  instansi  yang  berwenang  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan.  Lebih  lanjut,  Pasal  48  Ayat  (2)  UU  PT  memberikan penjelasan mengenai instansi berwenang yang dimaksud yakni instansi yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan bidang  dan  kegiatan  usaha  yang  dijalankan.  Ketentuan  tersebut  berlaku  dalam  hal kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan adalah bidang pembiayaan dan bidang usaha lain yang memerlukan adanya kriteria-kriteria tertentu yang wajib untuk dipenuhi sebagai syarat peralihan. Peralihan hak  atas saham PT Perorangan dalam hal ini tidak berlaku kriteria tertentu tersebut.
Bahwa mengenai peralihan hak atas saham akibat pemegang saham meninggal dunia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, mengenai  peralihan  hak  atas  saham  PT  Perorangan  selanjutnya  dilakukan  dengan
15 Tito Sebastian, Habib Adjie, Amadeo., (2018). Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, Al-Adl: Jurnal Hukum Vol. 10, No. 2 , hlm. 64–69.
16 Ibid., h. 149.
17 Fanny  Suryani,  Yuniarto,  Herni  Widarnati.  (2019).  PELAKSANAAN  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN YANG  DIKUASAI  SECARA  SEPIHAK  OLEH  AHLI  WARIS  PENGGANTI  (Studi  Pembagian  Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 2, hlm. 1121.
18 Moechthar,  Oemar.,  (2017).  Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta  Peninggalan  Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, Yuridika, Vol. 32, No. 2 , hlm. 280.
konstruksi hukum berupa analogi. Pasal 56 Ayat (3) UU PT dapat diterapkan dalam hal terjadi peralihan hak atas saham PT Perorangan milik pemegang saham yang meninggal dunia yakni dengan cara ahli waris yang telah ditunjuk sebagai perwakilan oleh sekalian ahli waris untuk mengajukan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri yang dikuatkan dengan dokumen-dokumen pewarisan untuk mendukung peralihan hak atas  saham  PT  Perorangan  ditindaklanjuti  oleh  Menteri  dengan  memberikan  surat penerimaan perubahan data perseroan. Surat pemberitahuan perubahan data perseroan yang  diajukan  oleh  ahli  waris  dapat  mencantumkan  hal-hal  yang  bersifat  penegasan pernyataan dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian yang disengaja baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang mengajukan perubahan data perseroan yang dalam hal ini adalah ahli waris pemegang saham PT Perorangan.

## Perubahan  Data  Perseroan  PT  Perorangan  Akibat  Pewarisan  Saham  PT Perorangan
Pembagian harta waris karena berlangsungnya kematian harus dilaksanakan secara adil  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. 19 Pewarisan  saham  perseroan dilakukan  dengan  mengalihkan  hak  atas.  Pengalihan  hak  atas  saham  PT  Perorangan karena  pewarisan  menimbulkan  permasalahan  mengingat  pemegang  saham  PT Perorangan yang meninggal dunia merupakan Direktur perseroan sehingga telah terjadi kekosongan organ perseroan. Pewarisan mengakibatkan segala hak dan kewajiban milik pewaris seketika beralih kepada ahli waris maka segala pengurusan pengalihan hak atas saham dilakukan oleh  ahli  waris  yang berhak atau  yang  ditunjuk.  Pengalihan  hak  atas saham  PT  Perorangan  akibat  pemegang  saham  PT  Perorangan  meninggal  dunia mengakibatkan perubahan data perseroan dan status badan hukum PT Perorangan.
PT  Perorangan  merupakan  jenis  badan  hukum  baru  yang  belum  diikuti  dengan regulasi yang mengatur secara menyeluruh. Negara India juga mengenal perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang dikenal dengan One Person Company ( OPC ) yang diatur dalam Companies  Act,  2013 .  Anggota OPC harus  merupakan  orang  perseorangan  yang merupakan  Warga  Negara  India  atau  Warga  Negara  Asing  yang  telah  memenuhi ketentuan hukum  Negara India, serta tidak diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) OPC .  Ketentuan OPC tersebut  memiliki  persamaan  dengan  PT  Perorangan  di Indonesia.
Berdasarkan Section 3 of the Companies Act, 2013 terdapat seorang calon yang ditunjuk anggota  perusahaan  saat  pendirian OPC yang  disebut  dengan  “ nominee ” untuk melanjutkan tugas dan kewenangan anggota perusahaan yang meninggal dunia atau tidak mampu  menjalankan  perannya  sebagai  anggota  perusahaan.  Penunjukkan  nominee dilakukan  berdasarkan  formulir  INC-3  dan  apabila  ditunjuk  lebih  dari  1  (satu)  orang nominee maka perseroan tersebut tidak lagi merupakan OPC. PT Perorangan di Indonesia tidak mengenal adanya penunjukan nominee pada saat pendirian, sehingga apabila terjadi peristiwa  hukum  pemegang  saham  peninggal  dunia  atau  tidak  mampu  menjalankan tugasnya  akan  menimbulkan  kekosongan  organ  perseroan.  Pewarisan  saham  PT Perorangan  akibat  pemegang  saham  PT  Perorangan  meninggal  dunia  membutuhkan waktu mengenai pengurusan perubahan data perseroan. Berbeda dengan OPC yang telah ditunjuk nominee maka  dapat  secara  langsung  menggantikan  pengurusan  perusahaan dan tugas anggota perusahaan.
Status Badan Hukum PT Perorangan Apabila Ahli Waris Lebih Dari 1 (Satu) Orang
19 Parinussa, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono, Weldo. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, hlm. 360.
Pewarisan yang tidak dituangkan dalam surat wasiat, maka langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan menentukan ahli waris yang berhak atas harta waris. 20 Pewarisan berdasarkan  undang-undang  dilakukan  berdasarkan  hubungan  sedarah  atau kekeluargaan. Ahli waris laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak dan kewajiban.
Pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia dalam hal memiliki ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum dilakukan pembagian harta waris, maka harta waris tersebut  merupakan  hak  milik  bersama  ( geboden  mede  eigendom )  yang  segala  bentuk pengurusan didasarkan atas kesepakatan sekalian ahli waris.  Pasal 52 Ayat  (5) UU PT menjelaskan bahwa dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) perwakilan berdasarkan  kesepakatan.  Ahli  waris  yang  menjadi  perwakilan  pemilik  saham  dan melakukan  pengurusan  segala  bentuk  urusan  PT  Perorangan,  sedangkan  mengenai pembagian hasil dari saham PT Perorangan tersebut disepakati secara internal ahli waris dan  dituangkan  dalam  Akta  Pembagian  Harta  Waris  yang  dikuatkan  dengan  Akta Kematian yang  merupakan dokumen resmi yang  diterbitkan oleh instansi pemerintah. Fungsi  Akta  Kematian  adalah  sebagai  syarat  untuk  melakukan  pencairan  asuransi, pengurusan penetapan ahli waris, mencegah timbulnya penyalahgunaan data, dan bukti pencatatan data kependudukan. 21
Akta  memiliki  fungsi  sebagai  bukti  lahirnya  kesepakatan  para  pihak  baik  dalam perjanjian  maupun  pengadministrasian  yang  merupakan  bentuk  pelaksanaan  fungsi administrasi  negara.  Akta  berperan  penting  dalam  memberikan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi pihak yang  memiliki kepentingan. 22 Dokumen  yang  menjadi persyaratan  ahli  waris  dalam  melakukan  pengalihan  hak  atas  saham  PT  Perorangan yakni:
1. Akta Kematian, diterbitkan oleh instansi pemerintah;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris, memuat pernyataan atau keterangan ahli waris;
3. Akta  Keterangan  Waris,  memuat  mengenai  pihak-pihak  yang  berhak  mewaris  dan dapat pula memuat pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris; dan
4. Akta Pemisahan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Warisan, merupakan akta yang memuat tahapan perbuatan hukum “obligatoir” yang dimulai dari memisahkan harta  peninggalan  yang  belum  terbagi  setelah  dikurangi  dengan  beban  atau  utang persatuan,  biaya  kematian,  dan  selanjutnya  menyisakan  harta  warisan  yang  siap dilakukan pembagian. 23
Surat  Pernyataan Ahli  Waris  merupakan  data  primer  yang  berupa  pernyataan langsung  atau  keterangan  dari  ahli  waris  untuk  selanjutnya  menjadi  rujukan  Notaris dalam penentuan ahli waris yang berhak mewaris dan perhitungan bagian warisan sesuai kedudukannya. 24 Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewaris yang merupakan akta otentik dalam hal terjadi suatu  permasalahan  dikemudian  hari  maka  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang sempurna. 25
20 Eka Martini AR., Ni Putu., (2019). Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), Acta Comitas, Vol. 4, No. 3 , hlm. 376.
21 Humas Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Beginilah Cara Membuat Akta Kematian dan Manfaatnya ,  (2022),  diambil  Agustus  13,  2022 https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1210/beginilah- cara-membuat-akta-kematian-dan- manfaatnya#:~:text=Jakarta%20%2D%20Akta%20kematian%20merupakan%20dokumen,membuat%20akta%2 0kematian%20itu%20mudah
22 H. Bachrudin. (2021). Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata . Yogyakarta: Kanisius, hlm. 543.
23 Ibid., hlm. 546.
24 Ibid., hlm. 548.
25 Setiawan, Annis., (2019). Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum. Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol. 1, No. 1 , hlm. 40.
Pewarisan  saham  PT  Perorangan  tidak  merubah  status  PT  Perorangan  menjadi  PT Persekutuan  Modal  karena  ahli  waris  berjumlah  lebih  dari  satu  orang  melainkan statusnya  tetap  sebagai  PT  Perorangan  dengan  cara  menunjuk  satu  nama  sebagai perwakilan  nama  pada  kepemilikan  saham  namun  dalam  internal  sekalian  ahli  waris terdapat  kesepakatan  pembagian  hasil  deviden  saham  PT  Perorangan  dan  menjadi pengurus perusahaan atau Direktur PT Perorangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kesepakatan  sebagai  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan,  sebagai bukti  pendukung  dalam  melakukan  pengurusan  perubahan  data  perusahaan  sebagai akibat  dari  pewarisan  saham,  serta  dapat  menjadi  alat  bukti  apabila  dikemudian  hari terjadi sengketa. Akta Kesepakatan tersebut dibuat tersendiri dan berbeda dengan Akta Keterangan Waris.
Harta waris dalam hal telah dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris yang dituangkan dalam Akta Keterangan Waris dan Akta Pembagian Harta Warisan maka yang  semula  kepemilikan  saham  PT  Perorangan  hanya  oleh  satu  orang  menjadi  milik lebih dari satu orang. Pasal 153H Ayat (1) UU 6/2023 menentukan bahwa dalam hal PT Perorangan  tidak  lagi  memenuhi  kriteria  UMK  sesuai  dengan  Pasal  153A  UU  6/2023, maka PT Perorangan wajib untuk melakukan perubahan terhadap status badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Ayat (1) dan  (2)  PP  8/2021  menentukan  bahwa  PT  Perorangan  wajib  melakukan  perubahan status badan hukum perseroan apabila susunan pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu)  orang  atau  tidak  memenuhi  kriteria  UMK.  Perubahan  status  badan  hukum  PT Perorangan  dilakukan  berdasarkan  Akta  Notaris  dan  didaftarkan  secara  elektronik kepada Menteri.
Pasal  18  Permenkumham  21/2021  menentukan  bahwa  pemohon  wajib  untuk melakukan  pengisian  surat  pernyataan  secara  elektronik  yang  menerangkan  bahwa format  isian  Perseroan  dan  keterangan  mengenai  dokumen  pendukung  yang  diajukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dan  pemohon  memiliki tanggungjawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan yang diajukan.
Perubahan  status  PT  Perorangan  menjadi  PT  Persekutuan  Modal  dilakukan  melalui Akta Notaris dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dan selanjutnya perwakilan ahli waris yang ditunjuk sekalian ahli waris mendaftarkan perubahan secara elektronik pada SABH Kemenkumham, selanjutnya Menteri akan menerbitkan sertifikat Pernyataan Perubahan secara  elektronik.  Status  badan  hukum  PT  Perorangan  sejak  tanggal  diterbitkannya sertifikat Pernyataan Perubahan oleh Menteri berubah sebagai PT Persekutuan Modal.

## Status Badan Hukum PT Perorangan Apabila Ahli Waris Hanya 1 (Satu) Orang Yang Belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum
Penetapan  ahli  waris  didasarkan  pada  pembagian  golongan  antara  lain  sebagai berikut:
a. Golongan  Pertama:  suami  atau  istri  yang  hidup  terlama  dan  anak-anak  beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah;
b. Golongan Kedua: orang tua dan saudara perempuan maupun laki-laki pihak pewaris;
c. Golongan Ketiga: kakek dan nenek;
d. Golongan Keempat: saudara-saudara sepupu yang sekakek dan senenek. 26
Ahli waris dengan golongan paling dekat dengan pewaris akan menutup golongan ahli waris  yang  lain.  Pewarisan  harta  milik  pewaris  dapat  terjadi  kepada  anak  yang  masih dibawah umur atau belum dewasa dengan kondisi ia merupakan satu-satunya ahli waris yang  ada.  Seorang  anak  yang  masih  dibawah  umur  tidak  dapat  melakukan  perbuatan
26 Irma Fatmawati, Op.Cit., h. 17.
hukum  meskipun  ia  memiliki  hak  dan  kewenangan  hukum  selayaknya  subyek  hukum ( rechtssuyect ) karena dianggap belum cakap untuk bertindak.
Seseorang  baru  dapat  melakukan  tindakan  hukum  ketika  telah  dewasa.  Negara memberikan suatu perlindungan bagi mereka yang belum dewasa dengan cara perwalian. Perwalian merupakan pengawasan dan pelaksanaan perbuatan hukum untuk dan atas nama  kepentingan  anak  yang  belum  mencapai  usia  dewasa  yang  tidak  berada  pada kekuasaan  orang  tua. 27 Fokus  pembahasan  pada  bab  ini  adalah  pewarisan  saham  PT Perorangan kepada pihak waris yang masih dibawah umur dan merupakan satu-satunya ahli waris yang ada. Waris yang belum cakap hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga perlu wali yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dari ayah maupun dari ibu yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
Wali dalam melaksanakan kepentingan pihak waris yang masih dibawah umur perlu memperoleh  izin  dari  Pengadilan  Negeri  dalam  bentuk  “Penetapan”  sebagaimana berdasarkan  Pasal  360  Ayat  (1)  BW.  Khusus  untuk  ahli  waris  yang  beragama  islam, penetapan  perwalian  diberikan  oleh  Pengadilan  Agama  daerah  tempat  tinggal  waris tersebut. Wali yang telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama  selanjutnya  dapat  mewaliki  pihak  waris  yang  masih  dibawah  umur  dalam melakukan  segala  perbuatan  hukum  di  luar  maupun  di  dalam  pengadilan  apabila kepentingannya menghendaki. 28
Ahli waris satu-satunya yang memperoleh harta warisan berupa saham PT Perorangan dalam hal ini masih dibawah umur maka segala bentuk pengurusan hak dan kewajiban pewaris  sebagai  akibat  pewarisan  diselesaikan  oleh  wali  yang  telah  ditunjuk  oleh Pengadilan  melalui  penetapan.  UU  6/2023  menentukan  bahwa  pemilik  saham  PT Perorangan sekaligus merupakan pengurus atau direktur dari PT Perorangan minimal berusia  17  tahun  dan  cakap  hukum.  Waris  yang  masih  dibawah  umur  tidak  dapat melakukan  tugas  sebagai  pemegang  saham  PT  Perorangan  yang  sekaligus  merupakan Direktur  Perseroan  sehingga  segala  kebutuhan  dan  tindakan  hukumnya  diwakili  oleh wali, maka dalam hal pengurusan PT Perorangan sementara dapat dilakukan oleh wali dengan  penuh  tanggung  jawab  sampai  usia  waris  memenuhi  ketentuan  peraturan- perundang-undangan.  Pengurusan  PT  Perorangan  oleh  wali  untuk  sementara  waktu tersebut memperoleh izin dari Pengadilan pada saat penetapan perwalian sebagaimana segala bentuk pengelolaan dan pengurusan harta benda miliki waris yang belum cakap hukum  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  penuh  tanggung  jawab  dengan memperhatikan kepentingan kegiatan usaha PT Perorangan, kebaikan pihak waris yang belum cakap hukum, serta tidak ditujukan untuk menimbulkan kerugian. Pengelolaan PT Perorangan dimungkinkan untuk diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian dan professional yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemegang saham, 29
Status PT Perorangan dalam hal terjadi pewarisan saham PT Perorangan kepada ahli waris satu-satunya yang belum cakap hukum tetap sebagai PT Perorangan, pemilik saham PT  Perorangan  adalah  pihak  waris  yang  belum  cakap  hukum  namun  segala  bentuk pengurusannya  diwakili  oleh  wali  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  sampai  pihak  waris memenuhi ketentuan Undang-Undang. Kepemilikan saham PT Perorangan, tetap dimiliki oleh satu orang yang didasarkan pada pewarisan kepada ahli waris golongan pertama yaitu anak satu-satunya. Status PT Perorangan tetap sebagai PT Perorangan yang dalam
27 Wattimena, Cindi., (2017). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarata, Vol. 1, No. 1 , hlm.
4.
28 Hafidh Prasetyo dan Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono., (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan. Notarius, Vol. 12, No. 1 , hlm. 301.
29 Mangatur Sianipar, Anner., (2021). Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company) . Pasuruan: Penerbit Qiara Media, hlm. 291.
hal ini diwakili oleh wali mengingat pihak waris yang memperoleh harta warisan berupa saham PT Perorangan belum cakap hukum.
Status  Badan  Hukum  PT  Perorangan  Apabila  Ahli  Waris  Hanya  1  (Satu)  Orang Menolak Menjadi Ahli Waris
Pewarisan dapat dipahami sebagai boedel pengoperan atau beralihnya kekayaan milik pewaris  kepada  pihak  waris.  Kekayaan  dalam  pewarisan  dapat  meliputi  hak  dan kewajiban baik aktif maupun pasif. 30 Pasal 1023 BW membagi 3 (tiga) bentuk pilihan yang diikuti dengan pemberian kesempatan untuk berfikir terlebih dahulu yang meliputi:
a. Menerima warisan secara murni;
b. Menerima warisan dengan syarat ( benefisier ); dan
c. Menolak harta warisan ( verwerpen ).
Pasal  tersebut  secara  tegas  memberikan  hak  untuk  menelusuri  terlebih  dahulu keadaan  harta  warisan  yakni  apakah  dapat  memberikan  manfaat  bagi  ahli  waris  atau tidak. Kesempatan berfikir bagi ahli waris berdasarkan Pasal 1023 BW merupakan salah satu hal yang membedakan antara hukum waris islam dengan hukum waris BW. Pihak waris diberi kelonggaran untuk menentukan sikap terhadap harta warisan milik pewaris selama 4 (empat) bulan yang selanjutnya ia harus menentukan sikap akan menerima atau menolak  warisan. Pihak  waris  tidak dapat  dipaksakan  untuk  melaksanakan  kewajiban sebagai ahli waris sampai berakhirnya waktu berpikir atau menentukan sikap. 31
Ketentuan Pasal 1045 BW merupakan salah satu wujud prinsip pewarisan menurut BW yang menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk menerima suatu harta warisan milik pewaris sehingga apabila pihak waris memilih untuk menolak harta warisan maka diperbolehkan. 32 Menolak  warisan  dimaknai  sebagai  mendorong  harta  peninggalan pewaris baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain tidak menerima. 33 Pasal 1058  BW  menyebutkan  bahwa  ahli  waris  yang  menolak  warisannya  dianggap  tidak pernah menjadi ahli waris. Pihak waris yang menolak warisan, maka tidak dapat disebut sebagai pihak waris dan dianggap tidak pernah ada. Akibat yang timbul selanjutnya yaitu pihak waris yang menolak tidak memiliki hak atas seluruh harta warisan milik pewaris. Pasal  1059  BW  menyatakan  bahwa:  “Bagian  warisan  seseorang  yang  menolak,  jatuh kepada  mereka  yang  sedianya  berhak  atas  bagian  itu,  seandainya  si  yang  menolak  itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”.
Penolakan  harta  warisan  hanya  dapat  terjadi  setelah  harta  warisan  terbuka.  Waktu terbukanya  harta warisan  yaitu  pada  saat seseorang  meninggal  dunia.  Pasal  1057  BW mengatur mengenai cara penolakan warisan yaitu disampaikan secara tegas dan tertulis yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah tempat  pewarisan  tersebut  terjadi.  Permohonan  penolakan  warisan  yang  diajukan  ke Pengadilan  Negeri  tempat  pewaris  meninggal  dunia  dan  selanjutnya  oleh  Hakim Pengadilan Negeri akan diterbitkan penetapan pengadilan yang berisi penolakan warisan. Ketentuan tersebut dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian bagi pihak kreditor.
Penolakan  ahli  waris  harus  didasari  oleh  keinginan  pribadi,  bukan  karena  tipu muslihat  atau  paksaan  dari  pihak  lain,  namun  penolakan  tidak  diperbolehkan  apabila bertujuan  untuk  membebaskan  diri  dari  utang  milik  pemegang  saham  PT  Perorangan yang meninggal dunia karena dianggap bahwa harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk membayar utang-utang pewaris atau bahkan kurang. Pasal 1059 BW menjelaskan bahwa meskipun  penolakan  warisan  merupakan  hak  dari  pihak  waris,  namun  dalam  hal penolakan  yang  dilakukan  tersebut  merugikan  kreditor  atau  dapat  dikatakan
30 Fatmawati, Irma., Op. Cit., h. 1 .
31 Moechthar, Oemar., Loc.Cit.
32 H. Bachrudin, Op. Cit., h. 153.
33 Ibid., h. 2.
menghindari pembayaran utang kepada kreditor maka penolakan dianggap tidak pernah ada.
Pihak  waris  yang  menolak  menjadi  ahli  waris  dalam  hal  memiliki  keturunan berdasarkan  Pasal  1060  BW  memberikan  penjelasan  yakni  pihak  waris  yang  menolak menjadi  ahli  waris  sekali-kali  tidak  dapat  diwakili  dengan  penggantian  tempat  ( bij plaatsvervulling ).  Pihak  waris  dalam  hal  ini  merupakan  satu-satunya  waris  dalam derajatnya,  atau  apabila  semua  ahli  waris  menolak  warisan,  maka  anak-anak  mereka hadir  menjadi  ahli  waris  kerena  diri  mereka  sendiri  ( uit  eigen  hoofde )  dan  mewarisi bagian yang sama atau kepala demi kepala. 34 Mewaris karena diri sendiri dapat dipahami dengan mewaris langsung. Seseorang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam keluarga  memiliki  posisi  yang  memberikannya  hak  untuk  mewaris.  Hak  tersebut merupakan hak diri sendiri bukan menggantikan orang lain yang menjadikan seseorang itu mewaris atau memperoleh bagian yang sama. 35 Keturunan pihak yang menolak harta warisan dalam golongan ahli waris pertama dapat menjadi ahli waris atas kedudukannya sendiri  dalam  hal  pihak  waris  yang  menolak  warisan  merupakan  satu-satunya  yang menjadi ahli waris atau semua ahli waris menolak harta warisan sehingga tidak ada ahli waris lain selain pihak waris yang menolak warisan.
Pasal  847  BW  menyatakan  bahwa  seseorang  tidak  diperbolehkan  bertindak  untuk orang yang masih hidup selaku penggantiannya. Pasal 848 BW selanjutnya memberikan penjelasan bahwa “Seseorang yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan bolehlah terjadi, seseorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menol ak menerima warisan”.
Pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia selaku pewaris dan saham PT Perorangan  merupakan  objek  waris  atau  harta  warisan.  Pada  subbab  ini,  pihak  waris memilih  sikap  yaitu  menolak  harta  warisan  yang  berupa  saham  PT  Perorangan.  Pihak waris  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1057  BW  yang  telah  membuat  pernyataan  secara tertulis kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat pemegang saham PT Perorangan meninggal  dunia  dan  memperoleh  penetapan  sehingga  pihak  waris  tersebut  dianggap tidak penah ada. Perlu dipahami dan ditelusuri lebih lanjut mengenai penolakan pihak waris  tersebut,  yakni  apakah  pihak  waris  tersebut  memiliki  keturunan  atau  tidak mengingat bahwa pada pembahasan ini hanya ada satu ahli waris yaitu anak pemegang saham PT Perorangan yang meninggal dunia.
Pihak waris yang menolak menjadi ahli waris yang dalam hal ini memiliki keturunan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1060 BW saham PT Perorangan 100% jatuh kepada keturunan pihak waris yang menolak menjadi ahli waris atas kedudukannya sendiri dan bukan  karena  menggantikan  pihak  waris  yang  menolak.  Uraian  tersebut  memberikan pemahaman bahwa saham PT Perorangan sebagai objek waris yang ditolak oleh pihak waris  menjadi  jatuh  kepada  keturunan  dari  pihak  waris  yang  menolak  pada  saat terjadinya pewarisan. Kepemilikan saham PT Perorangan yang semula atas nama pewaris beralih menjadi milik keturunan pihak waris yang menolak warisan.
Status PT Perorangan tetap sebagai PT Perorangan karena dalam hal ini keturunan pihak  waris  yang  menolak  menjadi  ahli  waris  menerima  harta  waris  yang  selanjutnya dapat memiliki saham PT Perorangan dan menjadi Direktur PT Perorangan. Penolakan warisan oleh pihak waris dapat terjadi dengan kondisi pihak waris satu-satunya menolak menjadi  ahli  waris  karena  yang  bersangkutan  sudah  cukup  kaya  atau  hidup berkecukupan,  tidak  memiliki  keturunan,  serta  tidak  ada  keluarga  yang  berasal  dari golongan  ahli  waris  lain  yang  dapat  menggantikan,  sehingga  saham  PT  Perorangan sebagai  objek  waris  tidak  ada  yang  memiliki  dan  menjadi  harta  yang  tidak  bertuan
34 Dwi Poesposari, Ellyne., et al., Op. Cit., h. 37.
35 Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah,  Surini.,  (2018). Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat  (Pewarisan  Menurut Undang-Undang) . Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 18-19.
( onbeheerde  nalatenschappe )  yang  selanjutnya  jatuh  kepada  negara  sesuai  ketentuan Pasal 1126  BW. 36 Ahli waris yang telah membuat pernyataan tertulis di Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  dan  memperoleh  penetapan  sebagai  bukti  bagi  para  kreditor. Kekosongan organ PT Perorangan meninggal dunia dan ahli waris memilih sikap untuk menolak menyebabkan kegiatan usaha PT Perorangan tidak dapat berjalan. Von Savigny mengemukakan Teori Fiksi ( Fictie Theorie ) yakni bahwa badan hukum dianggap seolah- olah  seperti  manusia  yang  memiliki  kehendak  dan  tujuan  yang  kelahirannya  melalui persetujuan  Pemerintah  dalam  bentuk fiat atau approval atau consensus  of  the government .  Badan  hukum  tidak  dapat  melakukan  sendiri  perbuatan  hukum  untuk mencapai  tujuan  dan  melaksanakan  kehendaknya  tersebut  sehingga  membutuhkan manusia  selaku  organ  perusahaan  yang  mengurus  dan  menggerakkan  semua  kegiatan usaha perusahaan. 37
Kekosongan organ PT Perorangan dan kerugian yang diakibatkan dari hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah kreditor dapat mengajukan permohonan  pembubaran  PT  Perorangan  kepada  PN  untuk  selanjutnya  memperoleh penetapan berdasarkan Pasal 146 Ayat (1) huruf b UU PT jo Pasal 153G Ayat (2) huruf c UU  Cipta  Kerja  yakni  dengan  alasan  cacat  hukum  dalam  akta  pendirian.  Permohonan pembubaran PT Perorangan selain karena kekosongan organ yang mengakibatkan cacat hukum  dalam  akta  pendirian,  kreditor  memiliki  hak  atas  pelunasan  utang.  Penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh PN diikuti dengan penetapan likuidator. Kekosongan organ PT Perorangan dan harta warisan PT Perorangan yang menjadi harta tak bertuan, PN  dapat  menunjuk  BHP  untuk  melaksanakan  pengurusan  terhadap  harta  yang  tak bertuan  tersebut,  baik  cukup  maupun  tidak  cukup  untuk  melunasi  semua  utang  PT Perorangan.
Peralihan  segala  harta  warisan  milik  pemegang  saham  PT  Perorangan  yang  tidak terurus tersebut perlu memperhatikan prosedur dalam pengurusannya dan melibatkan BHP. Negara dalam hal ini tidak dapat mengelola atau menjalankan PT Perorangan seperti semula karena berdasarkan ketentuan Pasal 153E Ayat (1) UU 6/2023 bahwa pemegang saham PT Perorangan ialah orang perseorangan.
Berdasarkan Pasal 1128 Ayat (3) BW BHP yang telah ditunjuk oleh PN untuk menjadi likuidator  dan  melakukan  penyelesaian  kewajiban  pewaris  kepada  para  kreditor.  BHP wajib  membuat  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  pada waktu  melakukan  pengurusan  harta  warisan  yang  tak  terurus.  BHP  sebagai  lembaga negara yang menjadi representasi dalam mengelola harta warisan yang tidak terurus dan melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  ditinggalkan  oleh  pemegang  saham  PT Perorangan. 38 Pembubaran PT Perorangan sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) adalah:
1. Penghentian  kegiatan  usaha  perseroan,  namun  tidak  mengakibatkan  status  badan hukumnya hilang;
2. Perseroan yang dibubarkan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawabannya diterima oleh Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas sebagaimana bahwa dalam PT Perorangan tidak terdapat RUPS. 39
Penolakan  harta  warisan  pemegang  saham  PT  Perorangan  yang  meninggal  dunia menyebabkan saham PT Perorangan menjadi harta warisan yang tak terurus dan jatuh kepada negara yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh BHP sesuai Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
36 Moechthar, Oemar., II, Op.Cit. , hlm. 283.
37 Harahap, Yahya., (2019). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54.
38 Moechthar, Oemar., II , Op. Cit. , hlm. 308.
39 Harahap, Yahya., (2008). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 543.
Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Permenkumham 7/2021).
Status PT Perorangan menjadi hilang setelah diajukan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan  dan  memperoleh  penetapan  oleh  pengadilan,  proses  likuidasi  selesai, dan  diterima  oleh  Pengadilan  Negeri  atau  Hakim  Pengawas.  Pasal  153G  Ayat  (1)  UU 6/2023 menentukan bahwa pembubaran PT Perorangan dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri yang dilakukan oleh RUPS. PT Perorangan tidak mengenal adanya RUPS sehingga kehendak Direktur yang juga merupakan pemegang saham tunggal PT Perorangan kekuatan hukumnya dipersamakan dengan  RUPS.  Direktur  PT  Perorangan  yang  meninggal  dunia  tidak  dapat mengajukan pembubaran  sehingga  pernyataan  pembubaran  diajukan  oleh  BHP  selaku  perwakilan negara dalam melakukan pengurusan harta yang tak bertuan dan likuidator. Dalam hal pemberesan harta waris terdapat sisa, maka selanjutnya masuk ke kas negara. Status PT Perorangan menjadi hilang setelah diajukannya pembubaran dan pemberesan kewajiban perusahaan.

## PENUTUP
Saham  PT  Perorangan  karena  hukum  jatuh  kepada  ahli  waris.  Pemegang  saham  PT Perorangan  harus  memenuhi  ketentuan  yaitu  merupakan  orang  perseorangan  yang berusia  paling  rendah  17  tahun  dan  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum. Pengalihan hak atas saham PT Perorangan mengakibatkan perubahan data perseroan dan status  badan  hukum  PT  Perorangan.  Pengalihan  hak  atas  saham  PT  Perorangan  tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan.
Agar permasalahan mengenai pewarisan saham PT Perorangan dapat tercatat dalam data  perseroan  maka  upaya  yang  dalam  dilakukan  adalah: Pertama ,  Menkumham membentuk  peraturan  baru  dalam  bentuk  Permenkumham  yang  mengatur  tentang pengalihan  hak  atas  saham  PT  Perorangan. Kedua ,  Menkumham  dapat mempertimbangkan  ketentuan  yang  berlaku  di  negara  India  bagi OPC mengenai penunjukan nominee pada saat pendirian PT Perorangan sehingga dalam hal pemegang saham meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya maka dapat digantikan nominee yang telah ditunjuk yang dituangkan dalam bentuk penormaan. Ketiga ,  Kemenkumham  menambahkan  opsi  pada  format  isian  elektronik  mengenai pengalihan hak atas saham PT Perorangan agar perubahan dapat tercatat dalam SABH Kemenkumham. Keempat ,  PT  Perorangan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  perseroan perorangan  harus  melakukan  perubahan  menjadi  PT  Persekutuan  Modal  maka Kemenkumham dapat menambahkan kolom dokumen persyaratan pengalihan hak atas saham PT Perorangan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Anner  Mangatur  Sianipar.  (2021). Perkembangan  Hukum  PT  Perorangan  One-Person Company) . Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
Bachrudin H. . (2021). Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata . Yogyakarta: Kanisius. Ellyne  Dwi  Poesposari  et.  al.  (2020). Kapita  Selekta  Hukum  Waris  Indonesia .  Jakarta: Kencana.
Irma Fatmawati. (2020). Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya) .Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Maman Suparman. (2015). Hukum Waris Perdata , Jakarta: Sinar Grafika.
Oemar  Moechthar.  (2019). Perkembangan  Hukum  Waris  (Pratik  Penyelesaian  Sengketa Kewarisan Di Indonesia) . Jakarta: Prenadamedia Group.
Surini  Ahlan  Sjarif  et.  al.  (2018). Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat  (Pewarisan  Menurut
Undang-Undang) . Jakarta: Prenadamedia Group.
Yahya  Harahap.  (2008). Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika.
Yahya Harahap. (2019). Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta: Sinar Grafika. Zainal  Asikin  dan  Wira  Pria  Suhartana.  (2018). Pengantar  Hukum  Perusahaan ,  Depok: Prenadamedia Group.
Jurnal:
Amadeo Tito Sebastian, Adjie Habib. (2018). Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, Al-Adl: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 .
Annis  Setiawan.  (2019).  Keterangan  Hak  Waris  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Dalam  Rangka Unifikasi Hukum, Jurnal Narotama Vol. 1 No.1 .
Cindi Wattimena. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarata Vol. 1 No. 1 .
Mujiono Hafidh Prasetyo, Zulfa Salsabila Alfarobi. (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung  Jawaban  Orang  Tua  Menjual  Harta  Anak  Di  Bawah  Umur  Karena Pewarisan, Notarius Vol. 12 No. 1 .
Ni  Putu  Eka  Martini  AR.  (2019).  Pewarisan  Saham  Warga  Negara  Asing  Pada  Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT sPMA), Acta Comitas Vol. 4 No. 3 .
Nuzula Syafrial Ardy. (2018). Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk  Kepentingan  Pribadi  Oleh  Pemegang  Saham, Kajian  Masalah  Hukum  dan Pembangunan Jurnal Perspektif Vol. 23 No. 1 .
Oemar  Moechthar.  (2017).  Kedudukan  Negara  Sebagai  Pengelola  Warisan  Atas  Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, Yuridika Vol. 32 No. 2 .
Shinta Pangesti. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Rechts Vinding Vol. 10 No. 1 .
Weldo Parinussa et. al. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama  Dan  Kedua  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 .

## Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23)
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007); Jakarta
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 Tahun 2023); Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar
Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620 Tahun 2021); Jakarta
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

## Internet:
Anagha. 2022. Characteristic Features of One Person Company Comparison of OPC and Sole Proprietorship,
Diambil pada tanggal 14 Agustus 2022, Dari https://www.legalserviceindia.com/legal/article-926-characteristic-features-of- one-person-company-comparison-of-opc-and-sole-proprietorship.html Erizka  Permatasari.  2020.  Jenis-Jenis  Badan  Usaha  Dan  Karakteristikanya,  Diambil  pada tanggal 8 Maret, 2021, Dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis- badan-usaha-dan-karakteristiknya/
Humas  Direktorat  Jendral  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  2022.  Beginilah  Cara Membuat Akta Kematian dan Manfaatnya, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, Diambil pada tanggal 13 Agustus, 2022, Dari
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1210/beginilah-cara-membuat- akta-kematian-dan- manfaatnya#:~:text=Jakarta%20%2D%20Akta%20kematian%20merupakan%20 dokumen,membuat%20akta%20kematian%20itu%20mudah