## THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN IMPROVING SENTENCE AGAINST THE DEFENDANT WHO COMMITTED A CRIME OF CORRUPTION IN THE VILLAGE
BRAJA GEMILANG, EAST LAMPUNG DISTRICT (STUDY DECISION NUMBER 14/PID.SUS TPK/2022/PN TJK)
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA BRAJA GEMILANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS TPK/2022/PN TJK)

## Nyimas Maharani Putri Pertiwi
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia 100nyimasmaharani@gmail.com
Muhtadi
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia muhtadi.1977@fh.ac.id
HS Tisnanta
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia eronymus.soerjatisnanta@fh.ac.id

## ABSTRACT
Corruption often occurs in Indonesian society. In terms of the amount of state financial losses, the number  of  cases,  the  scope  that  has  penetrated  every  aspect  of  society's  life,  and  the  aspect  of criminal acts that are carried out more methodically, developments continue to increase from year to year. The increase in uncontrolled corruption cases has the potential to be a disaster for the state, nation as well as the economy.
This journal research is based on two problems, namely how the defendant recovers state losses caused  by  corruption  committed  by  the  Village  Head  and  also  how  the  judge  considers  when handing down a decision against the defendant for a criminal act of corruption committed by the Head  of  Braja  Gemilang  Village,  East  Lampung  Regency  (Decision  Study  Number  14/Pid.Sus TPK/2022/PN  Tjk).  Based  on  data  obtained  from  a  news  portal,  Firli  Bahuri  as  Chair  of  the Corruption Eradication Commission (KPK) said that from 2012 to 2021, as many  as 686 village heads were involved in village fund corruption in 601 cases. The high number of corruption cases committed by village heads is considered urgent considering the large number of APBD funds that are  not  allocated  properly.  The  purpose  of  conducting  this  research  is  so  that  readers  know, understand and analyze how judges can impose sentences on village heads who commit criminal acts  of  corruption  and  also  so  that  readers  can  find  out  how  defendants  of  criminal  acts  of corruption recover state losses in criminal acts of corruption.

## Keywords: Corruption, Village Head, Judge's Consideration

## ABSTRAK
Korupsi sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dari segi jumlah kerugian keuangan negara, jumlah kasus,  cakupannya yang telah merasuk ke setiap aspek kehidupan masyarakat,  dan aspek tindak pidana yang dilakukan secara lebih metodis, perkembangannya terus meningkat dari tahun
ke  tahun.  Meningkatnya  kasus  korupsi  yang  tidak  terkendali  berpotensi  menjadi  bencana  bagi negara dan bangsa serta perekonomian.
Penelitian jurnal ini didasari oleh dua permasalahan, yaitu bagaimana cara terdakwa mengebalikan kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dan  juga bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  Braja  Gemilang  Kabupaten  Lampung  Timur  (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus TPK/2022/PN Tjk). Berdasarkan data yang di dapatkan dari salah satu portal berita, Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa ditahun 2012 sampai dengan 2021 menyebut sebanyak 686 kepala desa terjerat korupsi dana desa di 601 kasus. Tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dianggap menjadi urgensi mengingat  banyaknya  dana  APBD  yang  tidak  dialokasikan  dengan  benar.  Tujuan  diadakannya penelitian  ini  adalah  agar  pembaca  mengetahui,  memahami,  dan  menganalisis  bagaimana  hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga agar pembaca dapat mengetahui bagaimana cara terdakwa tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Korupsi, Kepala Desa, Pertimbangan Hakim.

## I. PENDAHULUAN
Korupsi sudah sering terjadi di masyarakat  Indonesia.  Dari  segi  jumlah kerugian  keuangan  negara,  jumlah  kasus, cakupannya  yang  telah  merasuk  ke  setiap aspek  kehidupan  masyarakat,  dan  aspek tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  lebih metodis,  perkembangannya  terus  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Meningkatnya  kasus korupsi  yang  tidak  terkendali  berpotensi menjadi bencana bagi negara dan bangsa serta perekonomian.  Masalah  sosial  lain  yang masih  sulit  untuk  diberantas  karena  telah merasuki masyarakat adalah korupsi.
Konsekuensi dari korupsi telah menyebabkan perekonomian negara runtuh. Korupsi membuat  kemajuan  di  semua  sektor  tidak berhasil.  Rakyat  Indonesia  dijangkiti  oleh tindak pidana korupsi yang berwujud gurita.
Oleh  karena  itu,  korupsi  merupakan masalah yang serius; kejahatan-kejahatan ini, yang  tampaknya  telah  mendarah  daging
dalam masyarakat dari waktu ke waktu, dapat merusak norma dan moralitas demokrasi dan dapat  mengancam  stabilitas  dan  keamanan masyarakat,  pembangunan  sosial  ekonomi, serta politik. Pembuat kebijakan dan anggota dari  semua  lapisan  masyarakat  dapat  belajar dari  sejumlah  orang  dengan  berbagai  posisi dan tingkat pendidikan yang telah melakukan berbagai tindakan korupsi. Menteri, gubernur, bupati/walikota,  dan  pejabat  di  bawahnya semuanya  bersalah  melakukan  korupsi. Padahal, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, termasuk kesejahteraan keluarga  dan  pendidikan,  mereka  yang melakukan  korupsi  rata-rata  berada  pada tingkat  sejahtera.  Peluang,  peluang,  dan orientasi  kepentingan  diri  sendiri  dan  orang lain semuanya dapat berdampak pada perilaku korupsi seseorang. Semua lapisan masyarakat sekarang  terpengaruh  oleh  perilaku  bengkok ini;  salah  satu  yang  terlibat  adalah  kepala desa.
Menurut  Pasal  26  Ayat  (4)  Huruf  I Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang
Desa, pemerintahan desa diselenggarakan  oleh  seorang  kepala  desa yang tugasnya antara lain mengelola keuangan  dan  kekayaan  desa  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa oleh  pemerintah  pusat  bertujuan  untuk mengubah praktik-praktik yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dalam memberikan  kewenangan,  pelayanan,  dan dukungan  keuangan  kepada  pemerintah tingkat bawah (desa). Melalui metode alokasi dana desa ini, pola kebijakan awal pemerintah kabupaten  yang  dominan  dan  sentralistik mengalami  perubahan  menjadi  partisipatif, responsif dan desentralisasi.
Demikian  terdakwa  kasus  korupsi  yang terjadi di Desa Braja Gemilang dan dieksekusi dalam  kasus ini  oleh  Kepala  Desa.
Sebagaimana  dapat  dilihat  dari  Putusan Nomor:  14/PID.SUS  TPK/2022/PN  TJK, Hakim menerima surat dakwaan subsider dari Jaksa  Penuntut  Umum  yang  menyatakan bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3  dan  18  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor:  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, sebagaimana ditambahkan dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang  tersebut.  Dan  menghukum Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan langkah yang  dimiliki  dan  dilakukan  oleh  peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau  data  serta  melakukan  investigasi  pada data  yang  telah  didapatkan  tersebut. Metode penelitian  memberikan  gambaran  rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh, waktu  penelitian,  sumber  data,  dan  dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Cara  Terdakwa  Mengembalikan Kerugian Negara Yang
Disebabkan  Oleh  Korupsi  Yang

## Dilakukan Oleh Kepala Desa
Setiap  orang  yang  menyalahgunakan wewenang,  sumber  daya,  atau  kesempatan yang  datang  dengan  posisinya,  atau  posisi yang membahayakan keuangan atau ekonomi negara,  melakukannya  dengan  tujuan  untuk memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau bisnis. Korupsi di Indonesia telah dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  tidak biasa  karena  telah  merusak  tidak  hanya
fondasi ekonomi dan keuangan negara tetapi juga  pilar  budaya,  sosial  politik,  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  bahkan  integritas masyarakat.  juga  dalam  bahaya  adalah persatuan bangsa.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, korupsi  adalah  segala  perbuatan  atau perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Yang dilakukan adalah:
1. Melawan hukum memperkaya orang/badan  lain  yang  merugikan keuangan/perekonomian negara
(Pasal 2);
2. Penyalahgunaan  wewenang  karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara
(Pasal 3);
3. Suap (Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11);
4. Penggelapan jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10);
5. Pemerasan di kantor (Pasal 12);
6. Terkait dengan pencarteran (Pasal 7); dan
7. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).
Korupsi didefinisikan sebagai “perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau perusahaan yang berakhir dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20
1 Mukodi  &  Afid  Burhanuddin.  2014. Pendidikan  Anti  Korupsi:  Rekonstruksi  Interpretatif
Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Suap, illegal  profit , secret transaction ,  hadiah,  hibah,  penggelapan, kolusi,  nepotisme,  dan  penciptaan  lapangan kerja,  kewenangan,  dan  infrastruktur  negara adalah di antara sembilan bentuk korupsi yang diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut. Diketahui  bahwa  korupsi  mempengaruhi orang dalam berbagai cara.
Istilah  "korupsi"  biasanya  digunakan dalam  masyarakat  untuk  menggambarkan perilaku tidak etis atau ilegal yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan  orang  lain.  Penekanan  pada kekerasan  atau  penggunaan  jabatan  publik untuk  keuntungan  pribadi  adalah  apa  yang digunakan masyarakat umum untuk mengidentifikasi perilaku korup secara paling dekat.
Beberapa  variabel  penyebab  korupsi antara lain:
1. Teori  Syed  Hussein  Alatas  tentang sebab-sebab  korupsi,  yaitu  sebagai berikut:
a) Kepemimpinan  yang  kurang  atau tidak efektif;
b) Kelemahan dalam sosialisasi agama dan moralitas;
c) Kolonialisme;
d) Defisit Pendidikan;
e) Kemiskinan;
f) Tidak  ada  konsekuensi  hukum yang berat;
g) Kurangnya kondisi yang kondusif bagi perilaku antikorupsi;
h) Perubahan radikal; dan
i) Struktur pemerintahan. 1
dan  Aplikatif  di  Sekolah.  Yogyakarta:  Aura  Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan. hlm.46
2. Andi  Hamzah  mengemukakan  teori tentang akar penyebab korupsi sebagai berikut:
a) Kekurangan pegawai negeri dibandingkan  dengan  permintaan yang meningkat;
b) Budaya atau latar belakang Indonesia,  yang  merupakan  akar dari  atau  berkontribusi  terhadap korupsi yang merajalela;
c) Manajemen yang tidak efektif dan kontrol  yang  tidak  efektif  yang memberikan  peluang  terjadinya korupsi.
d) Modernisasi korupsi dalam pemuliaan. 2
Untuk menentukan apakah seorang terdakwa  atau  para  terdakwa  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  suatu  perbuatan pidana  yang  telah  terjadi  atau  belum,  maka pertanggungjawaban  pidana  yang  disebut juga dengan theorekenbaardheid atau pertanggungjawaban  pidana  bermuara  pada
pemidanaan
terhadap pelakunya.
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai berlanjutnya  kesalahan  obyektif  atas  tindak pidana  berdasarkan  hukum  hukum  yang berlaku  dalam  Pasal  34  Rancangan  KUHP Baru. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi  syarat-syarat  hukum  (pidana) untuk  dimintai  pertanggungjawaban  atas perbuatannya.  Komponen  kesalahan,  apakah disengaja  atau  lalai,  diperlukan  untuk pertanggungjawaban  pidana  atau  pengenaan suatu kejahatan. 3
2 Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah. 2008.
Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 55
Seperti  yang  telah  disebutkan,  kesalahan pidana  dicirikan  sebagai  persyaratan  hukum bagi  pelaku  kesalahan  yang  relevan  untuk membalas dendam karena orang lain dirusak. Berikut  beberapa  pandangan  ahli  tentang pertanggungjawaban pidana, antara lain: Menurut Simons, seseorang dapat bertanggungjawab jika jiwa seseorang dalam keadaan sehat, yaitu apabila:
1. Ia  dapat  mengetahui  atau  menyadari bahwa kegiatannya bertentangan dengan hukum, maka ia mampu untuk bertanggung jawab.
2. Berdasarkan  kesadaran  itu,  dia  dapat memutuskan apa yang menjadi kehendaknya.
Sekalipun  seseorang  menerima  hukuman karena  melanggar  hukum,  tetap  harus  ada bukti  bahwa  orang  tersebut  bersalah.  Faktor kesalahan adalah:
1. Kesanggupan memikul tanggung jawab pembuatnya;
2. Hubungan  yang  erat  antara  pembuat dan  perbuatannya  yang  sengaja  atau lalai.
3. Menurut Pasal 44, 48, dan 51 KUHP, tidak ada pembenaran untuk pemberian grasi.
Ada  dua  jenis  kesalahan  dalam  hukum pidana, yang meliputi:
1. Kesengajaan
Untuk  menilai  intensionalitas,  ada  dua jenis teori:
a) Teori kehendak ( Witstheorie )
3 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11
Kemauan yang disengaja, seperti yang didefinisikan oleh teori, adalah keinginan  yang  difokuskan  untuk mewujudkan rencana tindakan.
Mengingat  kehendak  adalah  suatu arah,  maksud,  atau  tujuan  yang mempunyai  hak  yang  berkaitan dengan motif (alasan yang menyebabkan  perbuatan)  dan  tujuan perbuatan,  maka  perbuatan  itu  harus dibuktikan  sesuai  dengan  motif, perbuatan,  dan  tujuan  itu  harus  ada hubungan  sebab  akibat  dalam  rasa bersalah  batin.  untuk  menentukan suatu  perbuatan  yang  dikehendaki oleh pembunuhan.
b) Teori Pengetahuan ( Voorstellings Theories ) Teori ini berpendapat bahwa pengetahuan tentang unsur-unsur perbuatan  merupakan  pengetahuan tentang  maksud  perbuatan.  Namun, bukti dalam kasus ini kurang memberatkan.  Tidak  ada  hubungan antara  pertanyaan,  atau  perilaku,  dan tindakan; hanya antara pertanyaan dan hasil serta keadaan yang
mengikutinya.
2. Kealpaan
Tindak  Kealpaan,  yaitu  tindak  pidana yang  tidak  ada  maksud  yang  mendasar untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana, tetapi  karena  kelalaian  atau  kecerobohan yang  menyebabkan  terjadinya  tindak
pidana.  Menurut  Van  Hamel,  pembiaran itu  mengandung  dua  syarat:  (a)  Jangan menganggap seperti yang diwajibkan oleh undang-undang;  dan  (b)  Jangan  berhati- hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Pengembalian  aset  adalah  satu-satunya tujuan  baru  untuk  menjajakan  sesuai  dengan undang-undang  anti  korupsi  dan  pencucian uang. Pengembalian aset adalah teori hukum yang  menjelaskan  sistem  hukum  yang mengatur transaksi aset sesuai dengan prinsip solidaritas sosial dan memberikan bimbingan, dukungan, dan penyelesaian kepada pemerintah  dan  lembaga  hukum  sehingga mereka  dapat  membantu  orang-orang  di komunitasnya  mencapai  kedamaian  dan keamanan. Untuk mempercepat pengemembalian uang pengganti maka perlu dilakukan  penyitaan  sejak  dini,  yaitu  sejak dilakukannya  penyidikan  sampai  dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam pengandiminstraisan uang pengganti  di  Kejaksaan  dengan  BPK  terjadi perbedaan  persepsi.  Perampasan  dan  uang pengganti,  menurut  BPK  perampasan  dan uang  pengganti  berdiri  sendiri  sehingga perampasan  merupakan  pendapatan  negara bukan  pajak  begitu  juga  uang  pengganti, sedangkan jaksa dalam tuntutannya mengenai uang  pengganti  belum  dikurangi  dengan jumlah uang perampasan.
Ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001
memungkinkan penghapusan dana
kompensasi dilakukan melalui pidana subsider  (corporate  punishment),  sedangkan BPK  memerlukan  izin  Menteri  Keuangan atau Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 juncto Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor.  Bambang  Hartono  menegaskan, proses  pengembalian  aset  terdiri  dari  4 (empat)  tahapan  yaitu  pemantauan  atau penelusuran  aset,  penataan  aset,  perampasan aset, dan perampasan aset. UNCAC memiliki dampak  yang  signifikan  di  bidang  ini.  Dari mulai  proses  penelusuran  aset  hingga penyitaan aset, UNCAC mengatur kerja sama khususnya antar negara dalam pengembalian aset tersebut.
1. Penelurusuran Aset
Mekanisme pengembalian aset mencakup langkah  pertama  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikannya.  Menemukan aset-aset  ini,  lokasi  penyimpanannya, dokumentasi kepemilikan, dan hubungannya  dengan  kejahatan  yang dilakukan  adalah  tujuan  dari  pelacakan aset.  Dalam  prosedur  ini,  otoritas pencarian  bekerja  sama  dengan  firma akuntansi atau hukum.
2. Pembekuan Aset Langkah selanjutnya adalah membekukan aset  setelah  mengetahui  aset  yang diperoleh  melalui  korupsi.  Ketika  aset dibekukan, untuk sementara aset tersebut dilarang  untuk  dialihkan,  dikonversi, dilepaskan,  atau  dialihkan;  mereka  juga
4 Hartono Bambang. 2012. Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia ,Semarang: Penerbit Pustaka Magister
untuk  sementara  dianggap  berada  di bawah perwalian atau pengawasan berdasarkan  penetapan  pengadilan  atau badan berwenang lainnya.
3. Penyitaan aset dan perampasan aset Pengadilan  atau  badan  lain  yang  diakui secara hukum dapat mengeluarkan perintah  penyitaan  untuk  mencabut  hak- hak  individu  yang  korup  atau  aset  yang telah mereka kumpulkan melalui pelanggaran pidana mereka. Pelaku tindak pidana  korupsi  diperbolehkan  melintasi perbatasan  internasional  tanpa  batasan dalam  hal  prosedur  pengembalian  aset yang  diperoleh  melalui  tindak  pidana tersebut.  Sementara  itu,  sulit  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  menegakkan hukum lintas batas internasional.
Akibatnya,  melakukan  penelitian  dan penyitaan  aset  yang  diperoleh  melalui tindakan  korupsi  membutuhkan  kerja sama internasional.
4. Lelang Aset Lelang dilakukan tidak sesuai dengan asas hukum  yang  dikenal  dalam  lelang  dalam rangka  pengembalian  harta  kekayaan yang  merupakan  bagian  dari  undang- undang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Lelang  tidak diadakan di depan umum. 4
3.2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  putusan  terhadap terdakwa  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa
Braja
Gemilang Kabupaten Lampung  Timur  (Studi  Putusan
Nomor  14/Pid.Sus  TPK/2022/PN

## Tjk).
Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak  yang  terlibat  adalah  pertimbangan hakim. Untuk itu, pertimbangan hakim harus disikapi  secara  cermat,  baik,  dan  hati-hati. Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah  Agung akan  membatalkan  putusan  hakim  apabila pertimbangan hakim tidak cermat, cakap, dan cermat. 5
Salah  satu  faktor  yang  paling  penting dalam  mengambil  keputusan  dalam  suatu kasus adalah pertimbangan hakim itu sendiri. Hakim  mempertimbangkan  sejumlah  faktor saat mengambil keputusan, termasuk kebenaran  sosiologis,  filosofis,  dan  yuridis. Pembuktian  juga  diperlukan  oleh  hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, dan temuan alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan.
Tahap  paling  krusial  dari  pemeriksaan persidangan  adalah  pembuktian.  Untuk menjamin  suatu  putusan  hakim  yang  akurat dan  tidak  memihak,  pembuktian  berusaha membangun dengan keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang diklaim benar-benar terjadi. Sebelum menjadi nyata bagi pengadilan  bahwa  peristiwa/fakta  itu  benar-
5 A.Rivai. 2016. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan  Agama .  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, hlm.140.
benar terjadi, yaitu kebenarannya diteguhkan, sedemikian  rupa  sehingga  timbul  hubungan hukum  antara  para  pihak,  ia  tidak  dapat memberikan putusan. 6
Menurut berbagai definisi yang diberikan di  atas  tentang  kebijakan  kriminal,  jelaslah bahwa  kebijakan  kriminal  secara  umum mengacu  pada  tindakan  beralasan  yang diambil  oleh  masyarakat  sebagai  reaksi terhadap  kejahatan.  Respon  tersebut  berupa inisiatif untuk menghentikan dan memberantas kejahatan. Ketidakjelasan hukum seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam  penjatuhan  pidana  dalam  penanganan tindak  pidana  korupsi.  Produk  legislasi  yang seharusnya menjadi pedoman justru membuka ruang bagi penafsiran hukum yang tidak  konsisten  dan  hukuman  yang  tidak seimbang.  Ada  pelanggaran  serupa  lainnya dalam  UU  Tipikor,  namun  hukuman  pidana yang  terkait  bervariasi.  Karena  masalah  ini, hakim memberikan berbagai hukuman dalam kasus  yang  sama.  Penulis  UU  Tipikor menggunakan logika terbalik untuk membangun hukum mereka.
Pidana untuk kejahatan yang mengandung unsur  kesengajaan  lebih  ringan  dari  pada pidana  yang  mengandung  unsur  kealpaan. Menurut  Pasal  3  UU  Tipikor,  barang  siapa menyalahgunakan  kekuasaan,  kesempatan, atau  sumber  daya  yang  ada  padanya  akibat
6 Ibid , hlm.141.
memegang jabatan yang
dapat membahayakan  keuangan  negara  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Jika dibandingkan  dengan  pasal  2  alinea,  maka unsur  delik  pada  pasal  3  dianggap  berat karena menyangkut tujuan pelaku.
Pengadilan  harus  mengadministrasikan sesuai  dengan  standar  yang  diakui  oleh hukum  internasional,  yaitu  asas  legalitas. Konsep  legalitas  memberi  jaminan  kepada masyarakat  bahwa  mereka  akan  dilindungi dari klasifikasi perilaku hakim yang sewenang-wenang sebagai kejahatan, terutama  dalam  hal  pengumpulan  data  atau narapidana.  Penelitian  hukum  diperlukan untuk  lebih  mendalami  persoalan-persoalan yang menjadi penyebab terjadinya diskrepansi  pidana  dalam  penjatuhan  pidana karena keberadaannya akan merusak kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga peradilan  dan  menimbulkan  stigma  terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. 7
Inkonsistensi  dalam  keluaran  legislatif bukanlah  alasan  utama  disparitas  kalimat. Perbedaan  penafsiran  majelis  hakim  dapat menimbulkan  disparitas  penjatuhan  pidana. Hukuman  dapat  berbeda  ketika  kasus  dibagi di antara pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas  mereka.  Misalkan  ada  empat  penerima
7 Barda  Nawawi  Arief.  2005. Beberapa  Aspek Kebijakan  Penegakan  Hukum  dan  Pengembangan Hukum Pidana. Citra Adtya Bakti, Bandung hlm.1.
suap dalam kasus korupsi. Setiap pengadilan tentunya  akan  memiliki  perspektif  yang berbeda jika perkara keempat terdakwa diadili oleh  empat  hakim  yang  berbeda.  Menurut Krisna,  perbedaan  pendapat  bisa  muncul karena  adanya  perbedaan  cara  pandang  dan penafsiran  di  antara  berbagai  majelis.  Ada kelompok  yang  berpendapat  bahwa  Pasal  3 UU Tipikor ditulis untuk pejabat negara atau pegawai  negeri  sipil  karena  merekalah  yang paling berpotensi melakukan korupsi.
Maksud di balik hukuman ini merupakan aspek fundamental dan signifikan dari hukum pidana  Indonesia,  yang  mencakup  seluruh bangsa.  Barda  Nawawi  Arief  mengklaim bahwa  tujuan  dari  pedoman  pemidanaan adalah  untuk  menetapkan  sebuah  hukuman yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal.  Dalam  arti  luas,  kemakmuran dicapai  melalui  perlindungan  komunal.  Oleh karena  itu,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  teori- teori  pemidanaan  yang  ada  saat  ini  untuk menanggapi  dan  memahami  makna  dan fungsi pemidanaan. baik gagasan kemutlakan atau  pembalasan  Pandangan  ini  menyatakan bahwa  seseorang  hanya  dikenakan  hukuman jika  mereka  telah  melakukan  kejahatan. Hukuman pidana merupakan hasil yang tidak dapat  dihindari  yang  harus  ada  sebagai pembalasan  bagi  mereka  yang  melakukan kejahatan.
Teori  ini  berpendapat  bahwa  hukuman dijatuhkan untuk alasan selain hukuman atau hadiah.  Pembalasan  dengan  sendirinya  tidak berguna; itu hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Pemikiran ini, yang bertentangan dengan teori absolut,  berpendapat  bahwa  kejahatan  dapat dihukum, artinya penjatuhan hukuman memiliki  tujuan  tertentu,  seperti  untuk mengubah sikap pelaku atau membuat mereka tidak bersalah. Teori kombinasi juga Ada teori ketiga  yang  dikenal  sebagai  teori  gabungan selain teori absolut dan teori relatif. Gagasan sebelumnya, yang tidak mampu menjelaskan tujuan hukuman secara memadai, memunculkan  teori  ini.  Tujuan  pemidanaan dalam  RUKHP  pada  Pasal  54  yang menyebutkan  bahwa  pemidanaan  ditujukan untuk:
1. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan standar hukum untuk perlindungan masyarakat;
2. Membantu  narapidana  untuk  berintegrasi kembali  ke  dalam  masyarakat  dengan melatih  mereka  untuk  menjadi  warga negara yang bermoral dan berguna;
3. Menyelesaikan perselisihan akibat tindak pidana,  memulihkan  keseimbangan,  dan memupuk  rasa  damai  dalam  masyarakat; dan
4. Membebaskan terpidana bersalah.
KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim adalah  pejabat  peradilan  negara  yang diizinkan  untuk  memberikan  penilaian oleh  undang-undang,  berfungsi  sebagai definisi  mendasar  dari  seorang  hakim. Menurut  Pasal  1  Ayat  (9)  KUHAP, mengadili  adalah  serangkaian  tindakan
yang  dilakukan  oleh  hakim  untuk menerima,  memeriksa,  dan  memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan  dalam  pemeriksaan perkara  di  pengadilan.  dengan  cara  yang ditentukan dalam undang-undang.
Pertimbangan  hukum  pada  hakekatnya berfungsi  sebagai  alat  bukti  adanya  unsur- unsur  ( bestendallen )  suatu  tindak  pidana, yang menunjukkan apakah perbuatan terdakwa telah memuaskan dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum  atau  penuntut  umum.  Selanjutnya menyatakan  bahwa  putusan/doktrin  putusan hakim akan dipengaruhi secara langsung oleh persoalan-persoalan  hukum  tersebut.  Dalam kebanyakan  kasus,  hakim  akan  mengambil keputusan  berdasarkan  fakta-fakta  yang dihadirkan  di  persidangan  melalui  kesaksian para  saksi,  kesaksian  terdakwa,  dan  bukti yang diajukan dan diperiksa selama persidangan, sebelum memberikan "pertimbangan yuridis".
Karena hukum  pidana Indonesia saat  ini, baik  hukum  umum  maupun  hukum  khusus, tidak  secara  tegas  mengatur  batas  minimal ancaman pidana terhadap tindak pidana, maka ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan hukuman  kepada  terdakwa.  Hakim  bebas menjatuhkan  hukuman  karena  tidak  ada syarat  minimal.  Akibatnya,  hal  ini  sering menimbulkan  disparitas  dalam  pemidanaan
yang disebut juga dengan criminal discrepancy .
Pasalnya,  terdakwa  kasus  korupsi  di Desa  Braja  Gemilang  Kabupaten  Lampung Timur telah memenuhi seluruh syarat Pasal 3 Jo.  Pasal  18  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor:  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor: 31 Tahun 2000 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana,  sehingga Terdakwa  harus  dinyatakan  terbukti  sah  dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam melakukan surat dakwaan Subsider.

## IV. KESIMPULAN
Berda l sa l rka l n ura l ia l n pemba l ha l sa l n di a l ta l s,
Terdapat  4  (empat)  tahapan  dalam  proses pengembalian  aset, yaitu:
1. Penelurusuran Aset
Mekanisme pengembalian aset mencakup langkah  pertama  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikannya.  Menemukan aset-aset  ini,  lokasi  penyimpanannya, dokumentasi kepemilikan, dan hubungannya  dengan  kejahatan  yang dilakukan  adalah  tujuan  dari  pelacakan aset.  Dalam  prosedur  ini,  otoritas
pencarian  bekerja  sama  dengan  firma akuntansi atau hukum.
2. Pembekuan Aset
Langkah selanjutnya adalah membekukan aset  setelah  mengetahui  aset  yang diperoleh  iimelalui  korupsi.  Ketika  aset dibekukan, untuk sementara aset tersebut dilarang  untuk  dialihkan,  dikonversi, dilepaskan,  atau  dialihkan;  mereka  juga untuk  sementara  dianggap  berada  di bawah perwalian atau pengawasan berdasarkan  penetapan  pengadilan  atau badan berwenang lainnya.
3. Penyitaan aset dan perampasan aset
Pengadilan  atau  badan  lain  yang  diakui secara hukum dapat mengeluarkan perintah  penyitaan  untuk  mencabut  hak- hak  individu  yang  korup  atau  aset  yang telah mereka kumpulkan melalui pelanggaran pidana mereka. Pelaku tindak pidana  korupsi  diperbolehkan  melintasi perbatasan  internasional  tanpa  batasan dalam  hal  prosedur  pengembalian  aset yang  diperoleh  melalui  tindak  pidana tersebut.  Sementara  itu,  sulit  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  menegakkan hukum lintas batas internasional. Akibatnya,  melakukan  penelitian  dan penyitaan  aset  yang  diperoleh  melalui tindakan  korupsi  membutuhkan  kerja sama internasional.
4. Lelang Aset
Lelang dilakukan tidak sesuai dengan asas hukum  yang  dikenal  dalam  lelang  dalam
rangka  pengembalian  harta  kekayaan yang  merupakan  bagian  dari  undang- undang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Lelang  tidak diadakan di depan umum.
Dalam hal ini, terdakwa membayar Rp 179.000.000,00  kepada  kejaksaan  Lampung Timur  sebagai  ganti  pengembalian  kerugian negara  akibat  korupsi  (seratus  tujuh  puluh sembilan juta). Hakim sendiri harus dipertimbangkan ketika memberikan penilaian  atas  suatu  kasus.  Saat  membuat penilaian,  hakim  memperhitungkan  berbagai masalah, termasuk kebenaran hukum, filosofis, dan sosiologis.
Hakim  juga  membutuhkan  bukti  saat mengevaluasi suatu kasus, dan pertimbangan mereka  didasarkan  pada  kesimpulan  dari bukti. Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan  adalah  pembuktian.  Untuk menjamin  suatu  putusan  hakim  yang  akurat dan  tidak  memihak,  pembuktian  berusaha membangun dengan keyakinan bahwa peristiwa atau fakta yang diklaim benar-benar terjadi.  Sebelum  diketahui  oleh  pengadilan bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu  kebenarannya  telah  terbukti,  sehingga terjalin hubungan hukum antara para pihak, ia tidak dapat memberikan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A. Rivai. 2016. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan  Agama .  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan  Penegakan  Hukum  dan Pengembangan  Hukum  Pidana. Citra Adtya Bakti, Bandung .
Hartono Bambang. 2012. Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia ,Semarang: Penerbit Pustaka Magister
Jur.  Andi  Hamzah.  2008.  Pemberantasan
Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional  dan  Internasional.  Jakarta  :
Rajawali Pers.
Mukodi & Afid Burhanuddin. 2014. Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan
Aplikatif  di  Sekolah.  Yogyakarta:
Aura  Pustaka,  kerjasama  dengan
LPPM STKIP Pacitan.

## Undang-Undang dan Peraturan lainnya
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum  Pidana  di  Seluruh  Indonesia (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Putusan Nomor 14/Pid Sus TPK/2022/PN Tjk