## OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU WANGI - WANGI
Krishni Handayani 1 , Yohanes Sulistyadi 2 , Bernard Hasibuan 3 1,2 Sekolah Pascasarjana, Universitas Sahid Jakarta Jl. Jenderal Sudirman No.86 Karet Tengsin Jakarta 3 Universitas Sahid Jakarta Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No.84 Tebet Jakarta Email Korespondensi : krishni.handayani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini untuk mendata profil daya tarik wisata di Pulau Wangi-Wangi dengan pendekatan aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary serta menganalisis optimalisasi implementasi prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan destinasi berdasarkan pada program dan kegiatan RIPPARDA Kabupaten Wakatobi, yaitu: (1) Prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan 3 kriteria (2) Prinsip pengembangan masyarakat lokal dan kemitraan 4 kriteria (3) Prinsip Ekonomi Berbasis Masyarakat 4 kriteria (4) Prinsip Edukasi 4 kriteria (5) Prinsip pengelolaan lokasi wisata 7 kriteria. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dari hasil observasi, wawancara, riset pustaka, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan bahwa Pulau Wangi-Wangi memilki destinasi ekowisata yang cukup lengkap. Ada 28  program dan 36 kegiatan pokok pembangunan pariwisata terkait kegiatan ekowisata berbasis masyarakat. Masih terdapat kesenjangan dalam implementasi EBM, sehingga upaya optimalisasi dengan melibatkan unsur pentahelix, menekankan pada pemahaman dan pengetahuan ekowisata serta keterlibatan aktif masyarakat sehingga mereka mendapat manfaat dari pengembangan ekowisata yang mengarah pada pariwisata berkelanjutan.
Kata kunci: Implementasi; Ripparda; 4A; Ekowisata berbasis masyarakat

## ABSTRACT
This research is to record the profile of tourist attractions in Wangi-Wangi Island with an approach to aspects of attractions, accessibility, amenities, and ancillary  and analyze the optimization of the implementation of community-based ecotourism principles in the framework of destination development based on the programs and activities of RIPPARDA Wakatobi Regency, namely: (1) Principles of economic, social, and environmental sustainability 3 criteria (2)  Principles of local community development and partnership 4 criteria (3) Principles of Community-Based Economics 4 criteria (4) Educational Principles 4 criteria (5) Principles of managing tourist sites 7 criteria.  Research uses descriptive qualitative methods from observations, interviews, literature research, and document review. The results showed that Wangi-Wangi Island has a fairly complete ecotourism destination.  There are 28 programs and 36 main activities of tourism development related to community-based ecotourism activities. There are still gaps in the implementation of CBET, so optimization efforts involving pentahelix elements, emphasize understanding and knowledge of ecotourism and active community involvement so that they benefit from the development of ecotourism that leads to sustainable tourism.
Keywords: Implementation; Ripparda; 4A; Community-based ecotourism

## PENDAHULUAN
Dalam perspektif pariwisata sebagai sistem adaptif yang kompleks, penerapan stategi untuk tujuan pengembangan pariwisata, perlu untuk memberi masukan tentang kebijakan perbaikan tata kelola dan menyelaraskannya dengan dinamika kondisi dan situasi masyarakat saat ini serta ekonomi global (Hartman, 2021). Pendekatan pariwisata sebagai sistem, memberi alternatif upaya meningkatkan perekonomian rakyat (Mu’alim & Habibussalam, 2021). Namun, berbagai permasalahan dalam pembangunan pariwisata memerlukan intervensi pemerintah dan sinergi antar sektor.  Penelitian sebelumnya menujukkan bahwa pariwisata memberi dampak negatif,  beberapa destinasi wiasta menjadi penyebab kerusakan lingkungan (Mu’alim & Habibussalam, 2021).
Oleh karena itu kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan dengan pendekatan pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan ( Sustainable Tourism )  sebagai  upaya mengembangkan kepariwisataan dengan cara-cara meminimalisir dampak negatif sosial, budaya, lingkungan serta menjaga  keseimbangan ekosistem.  Ada beragam alternatif kegiatan pengembangan pariwisata dalam bentuk: ekowisata, pariwisata pedesaan, pariwisata berbasis masyarakat, agrowisata, pariwisata sukarela (Dangi & Petrick, 2021).
Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan sebagai bentuk tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat dalam praktik konservasi. Hal ini diperlukan adanya peningkatan kapasitas masyarakat (Mohd Noh et al., 2020b).  Dalam pengelolaan destinasi, kebijakan menjadi dasar atau acuan arah pencapaian tujuan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan. Kebijakan pemerintah pusat sebagai rujukan kebijakan di daerah. Sementara itu, kebijakan pariwisata adalah hasil dari komplikasi prosedur serta berhubungan bermacam regulasi dan elemen. Komplikasi ini hadir karena adanya regulasi dari berbagai sektor mulai dari tingkat lokal, nasional, maupun internasional (Suardana, 2013). Salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas yang menjadi kebijakan pemerintah untuk dapat dikembangkan pariwisatanya adalah Kabupaten Wakatobi dengan citra wisata bahari sebagai cagar biosfer dalam kawasan segitiga terumbu karang dan Taman Nasional Wakatobi, dibutuhkan perlakuan khusus terkait konservasi sumber daya alam bawah laut, maupun sumber daya alam daratan (Diyati, 2018). Kebijakan dan strategi pengembangan destinasi pariwisata Wakatobi diarahkan sesuai visi dalam Ripparda yaitu terwujudnya Wakatobi sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia dan berbasis masyarakat. Pariwisata Kabupaten Wakatobi mulai menggeliat, salah satu indikator meningkatnya pembangunan pariwisata adalah kunjungan wisatawan (Syam et al., 2017). Dalam kurun waktu enam tahun kunjungan wisatawan ke Wakatobi menujukkan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, mengalami penurunan sejak pandemi Covid 19. Berikut tabel kunjungan wisatawan Kabupaten Wakatobi tahun 2015-2020.

## Tabel 1. Kunjungan wisatawan Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2020

## Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, 2021
Permasalahan dalam pengembangan pariwisata  yang juga terjadi di beberapa daerah di antaranya: kapasitas sumber daya manusia yang relatif belum siap, amenitas yang belum lengkap, risiko keberlangsungan program terkait pergantian kepemimpinan daerah di masa mendatang (Irawan, 2015).
Pulau Wangi-Wangi sebagai gerbang masuk dituntut kesiapan destinasi untuk para wisatawan. Selain itu, karena status taman nasional, ekowisata berbasis masyarakat dinilai sesuai dengan karakteristik sumber daya alam Kabupaten Wakatobi di mana masyarakat ada rasa memiliki dan berpartisipasi, turut menjaga lingkungan dan akhirnya dapat berdampak pada ekonominya (Sopari et al., 2014). Penelitian terbaru melaporkan bahwa pengembangan dan konservasi lingkungan serta sumber daya lokal berada dalam peranan penting keterlibatan partisipasi masyarakat lokal (Zakia, 2021).
Pendekatan tata kelola dengan bentuk ekowisata berbasis masyarakat menekankan pada prinsip-prinsip yang terintegrasi sehingga harus diperhatikan untuk menjamin keberhasilannya  (Husamah & Hudha, 2018).  Dari latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana profil yang berisi data dan informasi tentang potensi destinasi wisata dan daya tarik wisata di Pulau Wangi-Wangi? Sehingga dapat dibuat skala prioritas dalam pengembangannya.  Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata di Pulau Wangi-Wangi? Bagaimana model tata kelola yang diperlukan oleh destinasi ekowisata berbasis masyarakat termasuk di dalamnya implementasi kebijakan pengembangan destinasi ekowisata yang efektif di Pulau Wangi-Wangi?
Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendata profil daya tarik wisata di Pulau Wangi-Wangi dengan pendekatan aspek 4 A: atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary. Mengidentifikasi program terkait prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan destinasi yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) di Pulau Wangi-Wangi. Mengidentifikasi implementasi prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan destinasi di Pulau Wangi-Wangi berdasarkan program dan kegiatan  Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) pada destinasi wisata di Pulau Wangi-Wangi. Menyusun usulan rekomendasi model tata kelola dan langkah-langkah  optimalisasi  implementasi  prinsip-prinsip  ekowisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan destinasi.
TAHUN JENIS PENGUNJUNG TOTAL Nusantara Mancanegara 2015 11.401 6.626 18.027 2016 14.560 7.820 22.380 2017 20.419 7.020 27.439 2018 22.419 6.997 29.408 2019 23.093 5.764 28.857 2020 3.096 415 3.511 Rata-rata pertumbuhan  (%) -1,17
-20,59 -7,16
Jurnal Industri Pariwisata                                                               e-ISSN : 2620-9322 Vol 6, No. 1, 2023
Kebijakan dalam Nawi (Nawi, 2017)  menguraikan bahwa upaya pemerintah menetapkan sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak, dalam artian luas pemerintah yang memiliki kekuasaan dapat menempatkan nilai kepentingan untuk seluruh masyarakat. Dalam Nurrochmat (Nurrochmat et al., 2016) kebijakan memiliki kata kunci: suatu cara dalam memilih beberapa alternatif, kegiatan yang mengarahkan pada pengambilan keputusan, memiliki ciri perilaku yang konsisten dan berulang, berlaku mengikat, kegiatan dalam upaya memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sore dan Sobirin (2017) mensarikan pendapat para pakar bahwa kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara konsisten sehingga tujuan tercapai. Ridwan dan Aini (2019) menjelaskan kebijakan merujuk pada regulasi- regulasi pemerintah di tingkat nasional maupun daerah. Kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena dasar dan arahan untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
Dalam proses penyusunan kebijakan publik Hernimawati (2018)  menguraikan bahwa proses yang dilewati sangat rumit, sebab ada banyak langkah dan metode. Ada lima tahapan  yang diuraikan, yaitu:
1. Tahap Penyusunan Para perumus kebijakan mengumpulkan permasalahan-permasalahan untuk diagendakan dalam pembahasan, pada tahap ini ada permasalahan dibuat dalam skala prioritas.
2. Tahap Formulasi Kebijakan Permasalahan pada tahap satu yang menjadi prioritas akan dikaji dan dianalisis.
3. Tahap Adopsi Kebijakan Tahap selanjutnya, dari beberapa alternatif pemecahan masalah, diambil satu alternatif dengan dukungan suara terbanyak dari para pembuat kebijakan melalui putusan peradilan atau konsensus antar direktur lembaga.
4. Tahap Implementasi Kebijakan Pada tahap ini keputusan dari pemecahan masalah ditetapkan menjadi kebijakan dan program-programnya harus diimplementasikan oleh unit administrasi, maupun agen pemerintah tingkat bawah yang menggerakkan sumber daya manusia dan finansial.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Tahap evaluasi adalah tahap menilai dan mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan. Apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah sehingga mendapatkan dampak yang diharapkan.
Implementasi kebijakan menurut Hernimawati (2018) pada prinsipnya sebuah cara untuk mencapai tujuan dari kebijakan, bagaimana program-program kebijakan dilaksanakan sehingga terlihat dampak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai tujuannya, diuraikan pula sebagai pelaksanaan dari hasil kesepakatan bersama para eksekutif yang bersifat kebijaksaan dasar dan penting, seperti pelaksanakaan kebijakan dalam format perundang-undangan,  perintah-perintah, maupun putusan peradilan. Beberapa faktor dalam kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan program-program atau ketetapan suatu kebijakan oleh unit-unit pelaksana, atau individu, kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Konsep implementasi kebijakan dapat pula diartikan merealisasikan rencana (Tanaya, 2015).
Ada tiga bidang kinerja utama dalam manajemen destinasi di tingkat DMO: Kepemimpinan Strategis, Penerapan Efektif, dan Tata Kelola yang Efisien. Kepemimpinan strategis berarti memanfaatkan upaya dan energi pemangku kepentingan
terhadap kumpulan visi, memetakan strategi untuk mencapai visi, mengkomunikasikan dan mendukung keuntungan dan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata yang efektif, mempromosikan kemitraan publik-swasta, dan lain-lain. Pelaksanaan yang efektif dari area tanggung jawab manajemen destinasi yang relevan, serta kejelasan tentang peran DMO dalam kaitannya dengan organisasi pariwisata lainnya dan pelaksanaan peran DMO yang telah disepakati UNWTO (2019).
Tata kelola destinasi merupakan upaya peningkatan kapasitas destinasi pariwisata dalam jalinan aktifitas, keberhasilannya dibangun dengan peran serta masyarakat, perencanaan dan implementasi, daya dukung sosial, ketersediaan infrastruktur, daya dukung fisik, dan kualitas pelayanan (Teguh, 2015).
Sulistyadi et al. (2017)  tata kelola Destinasi Pariwisata di Indonesia merupakan penerapan dari konsep DMO dan DG atau Destination Management Organization and Destination Governance , konsep ini tidak dapat terpisahkan bahwa DMO yang secara teknis dan lebih spesifik, sementara DG menekankan pada kebijakan-kebijakan, administrasi, yang sifatnya makro.
Kebijakan pengembangan tata kelola pariwisata diarahkan kepada kebijakan pengembangan tata kelola pariwisata berkelanjutan yang terdiri dari kebijakan itu sendiri dan organ-organ yang mendukung eksistensinya. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkualitas dikemas dalam promosi yang bertanggungjawab dengan komponen-komponen, antara lain:  pengembangan sarana dan prasarana, investasi, pengembangan sumber daya manusia khususnya sumber daya masyarakat lokal tetapi juga mencakup penataan, kualitas layanan, pengelolaan lingkungan ekosistem, dan pengembangan nilai lokal secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan yang berdampak pada peningkatan ekonomi (Dewanti, 2019). Dalam Mu’tashim  dan Indahsari (2021), menawarkan sebuah alternatif model dalam rangka pengembangan ekowisata, yaitu: pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola ekowisata, upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan konsep ekowisata, peningkatan aksesibilitas ekowisata, serta peningkatan keamanan di sekitar destinasi ekowisata.
Sementara itu dalam Sugiarti (2015)  diperkenalkan rancangan model lain pengembangan tata kelola ekowisata berbasis masyarakat (EBM) berguna untuk para pemangku kepentingan sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan aksi ekowisata yang berkelanjutan.
Atraksi Atraksi adalah unsur utama dari pariwisata karena penarik dan pendorong bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata, Sedarmayanti (2018). Nawangsari (2018), atraksi terdiri dari wisata alam, buatan, budaya, penyelenggaraan kegiatan festival, dan sebagainya. Atraksi ialah wisata minat khusus.Atraksi atau daya tarik wisata memberikan dorongan awal bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Atraksi adalah sebuah citra mengenai suatu tempat yang berada pada benak wisatawan dan menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat, jenis-jenisnya: wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan (Kristiana, 2019).
Aksesibilitas Nawangsari et al. (2018) menyebutkan bahwa aksesibilitas sektor pariwisata ialah kemudahan sarana mencapai tempat wisata, termsuk di dalamya moda tranportasi, frekuensi transportasi, rambu petunjuk arah, dan sebagainya.  Kristiana  (2019) menyebutkan tentang kemudahan untuk mencapai sebuah destinasi. Adanya jaringan transportasi yang efisien sehingga dapat mendatangkan wisatawan dari berbagai negara/ daerah lain. Hal yang penting bukan hanya kemudahan yang menyangkut dengan aspek fisik dan aspek pasar saja, tetap juga pemenuhan kebutuhan akan pelayanan-pelayanan transportasi lain seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal di dalam destinasi.
Amenitas Amenitas atau fasilitas-fasilitas merupakan salah satu kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan berwisata., ada yang bersifat fasilitas melayani hajat hidup masyarakat atau kemasayarakatan, seperti: rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya serta fasilitas untuk kepentingan bersama/umum, contoh: jalan, jembatan, dan lain-lain  (Noverianto, 2018)  .  Nawangsari et al. (2018), juga menyebutkan amenitas merupakan kemudahan lain dalam kegiatan berwisata di mana tersedianya layanan atau fasilitas, seperti: rumah makan, toko suvenir, pusat informasi wisata, adanya sarana kesehatan dan keamanan, dan sebagainya. Kristiana (2019) menerangkan amenitas adalah segala sesuatu yang dapat membuat wisatawan nyaman selama menginap di destinasi wisata, beserta fasilitas penunjang, yaitu: penginapan dan rumah makan menjadi hal utama bagi wisatawan, pusat perniagaan atau tempat penjualan, termasuk jasa.
Ancillary Wisnawa et al. (2019)  adalah organisasi yang dikelola oleh penyedia di DTW, bertujuan memfasilitasi apa yang diinginkan dan dibutuhkan wisatawan sesuai dengan daya dukung daerahnya.  Lebih luas lagi Waruwu (2018)  menerangkan ancillary merupakan kelembagaan yang terdiri dari kelompok atau individu dalam mengorganisir kegiatan pariwisata di destinasi wisata.  Amerta  (2019) ancillary merupakan institusi/badan yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta bertujuan memajukan kegiatan pariwisata di daerahnya, contoh: badan pengelola desa wisata, kelompok sadar wisata, dan sebagainya.
Sugiarto  (2018), menguraikan beberapa konsep ekowisata bahwa kegiatan yang dilakukan di kawasan alam seperti:, peninggalan arkeologis, kawasan cagar alam dan satwa, daerah dengan keindahan pemandangan alam, keindahan bawah laut. Ekowisata merupakan perjalanan yang bertanggung jawab ke destinasi alami dengan tujuan melestarikan  lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat setempat dan mengintegrasikan pemahaman dan pendidikan (Kim et al., 2019).  Ekowisata dapat dijelaskan sebagai hubungan antara pariwisata dan konservasi. Dalam hal ini, ekowisata merupakan bagian dari pariwisata, secara khusus berbeda dengan wisata alam di luar ruangan, wisata ini yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan alam (Stronza et al., 2019).    Dalam  (Mohd Noh et al., 2020a)  disebutkan ada empat asas ekowisata, yaitu: 1) Minimum dampak lingkungan, 2) Minimum dampak dan maksimum pengakuan pada budaya, 3) Maksimum manfaat ekonomi masyarakat lokal, 4) Maksimum kepuasan wisatawan.
Sedarmayanti  (2018)  kegiatan kepariwisataan yang berbasis penduduk lokal sebagai upaya pelibatan dalam peningkatan kemajuan pembangunan dengan arah berkelanjutan. Sugiarto (2018) berpendapat masyarakat atau komunitas lokal adalah pilar kedua ekowisata setelah konservasi, dijelaskan tentang konsep masyarakat adalah makhluk hidup yang umumnya punya kecenderungan hidup secara berkelompok (kolektif) atau hidup dengan makhluk hidup lain, misal: hewan. Dalam konteks pariwisata, penduduk lokal yang berada di dalam zona wisata memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain  sebagai penyedia produk atraksi, fasilitas penginapan, cendera mata.
Menurut Sulistyadi et al. (2017), pariwisata berbasis masyarakat dikaitkan dengan keberpihakan kepada kepentingan komunitas penduduk setempat atas kemaslahatan meningkatkan nilai ekonominya. Ekowisata Berbasis Masyarakat (EBM) merupakan bentuk implementasi pengembangan ekowisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat  (Mohd Noh et al., 2020b).  Konsep ekowisata perlu diperkenalkan ke masyarakat sebagai pondasi dalam membuat perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (Salakory, 2016).
Menurut Dewanti (2019), pariwisata berbasis masyarakat perlu menerapkan asas- asas, sebagai berikut:
1) Asas kepemilikan bersama, yakni adanya pengakuan serta perlindungan hak penduduk setempat yang hidup di wilayah destinasi wisata.
2) Asas kerja sama/pengelolaan bersama, yakni kerja sama antara pemangku kepentingan dalam mengelola kepemilikan bersama.
3) Asas tanggung jawab bersama, yakni tanggung jawab bersama di destinasi wisata. Peran aktif  komunitas dalam usaha pariwisata menjadi inti dari ekowisata berbasis masyarakat (Kristiana, 2019).
Selanjutnya disebutkan  bahwa ada beberapa prinsip terkait pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, yaitu:
1) Prinsip Keberlanjutan Ekowisata Dari Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Kriteria:
a) Prinsip daya dukung lingkungan diperhatikan dimana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan ekowisata dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial-budaya.
b) Sedapat mungkin menggunakan teknologi ramah lingkungan (listrik tenaga surya, mikrohidro, biogas, dll.)
c) Mendorong terbentuknya ecotourism conservancies atau kawasan ekowisata sebagai kawasan dengan peruntukan khusus yang pengelolaannya diberikan kepada organisasi masyarakat yang berkompeten.
2) Prinsip Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan Kriteria:
a) Dibangun kemitraan antara masyarakat dengan tour operator untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata; dan antara lembaga masyarakat dan Dinas Pariwisata dan UPT.
b) Adanya pembagian adil dalam pendapatan dari jasa ekowisata di masyarakat.
c) Organisasi masyarakat membuat panduan untuk turis. Selama turis berada di wilayah masyarakat, turis/tamu mengacu pada etika yang tertulis di dalam panduan tersebut.
d) Memperjuangkan prinsip perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas karya intelektual masyarakat lokal, termasuk: foto, kesenian, pengetahuan tradisional, musik, dan lain-lain.
3) Prinsip Ekonomi Berbasis Masyarakat Kriteria:
a) Mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan homestay sesuai dengan kondisi lokasi wisata.
b) Mendorong adanya prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata.
c) Mendorong ketersediaan homestay.
d) Kegiatan ekowisata dan tour operator turut mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat .
4) Prinsip Edukasi Kriteria:
a) Kegiatan ekowisata mendorong masyarakat mendukung dan mengembangkan upaya konservasi.
b) Kegiatan ekowisata selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
c) Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis/tamu menjadi bagian dari paket ekowisata.
d) Mengembangkan skema di mana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya ( stay and volunteer ).
5) Pengembangan dan Penerapan Rencana Tapak dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata. Kriteria:
a) Kegiatan ekowisata telah memperhitungkan tingkat pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan melalui pelaksanaan sistem zonasi dan pengaturan waktu kunjungan.
b) Fasilitas pendukung yang dibangun tidak merusak atau didirikan pada ekosistem yang sangat unik dan rentan.
c) Rancangan fasilitas umum sedapat mungkin sesuai tradisi lokal, dan masyarakat lokal terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
d) Ada sistem pengolahan sampah di sekitar fasilitas umum.
e) Kegiatan ekowisata mendukung program reboisasi untuk mengimbangi penggunaan kayu bakar untuk dapur dan rumah.
f) Mengembangkan paket-paket wisata yang mengedepankan budaya, seni dan tradisi lokal.
g) Kegiatan sehari-haridapat dimasukkan ke dalam atraksi lokal untuk memperkenalkan wisatawan pada cara hidup masyarakat dan mengajak mereka menghargai pengetahuan dan kearifan lokal.

## METODE PENELITIAN
Metode analisis data ialah prosedur dalam mengkaji hasil pengumpulan data seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam bentuk hasil pengamatan langsung, wawancara, data primer, data sekunder, dokumentasi untuk kemudian diolah menjadi kesimpulan atau hasil yang mudah dipahami bagi yang membacanya (Sugiyono, 2017). Pada penelitian kualitatif ini, bermula dari kajian pendahuluan sebagai bahan analisis terhadap hasil pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan pada tahapan reduksi data agar lebih mudah menganalisisnya. Data dikelompokkan dan dimasukkan dalam tabel matrik, tabel cek lis, maupun uraian deskriptif  yang bertujuan mensinkronkan kriteria dan implementasi. Tahapan penyajian data yang berupa deskripsi terstruktur dilakukan sebagai persiapan menuju tahapan terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan.
Sumber data  primer  diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pemerintah Desa, Ketua Pokdarwis, Kepala Desa Sombu, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, pengelola DTW, dokumen RIPPARDA.  Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data hasil olahan BPS, media cetak/ online , Dinas Pariwisata, Balai Taman Nasional Wakatobi, UPT Bandara Matahora. Rancangan penelitian dilakukan dengan empat tahap, yaitu:
1) Mengumpulkan data profil Pulau Wangi-Wangi  dan daya tarik wisata dengan pendekatan komponen atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary serta kondisi demografis.
2) Mengidentifikasi program dan kegiatan sebagai aksi kebijakan dan strategi pembangunan destinasi berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat disajikan dalam tabel bersumber dari dokumen RIPPARDA.
3) Mengidentifikasi implementasi prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan destinasi di Pulau Wangi-Wangi berdasarkan program dan kegiatan pada RIPPARDA yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi, stakeholder pariwisata, dan masyarakat disajikan dalam bentuk tabel lalu memeriksa kembali apakah ada kesenjangan atau masalah dalam implementasinya dibantu oleh informan (pemerintah daerah, TNW, masyarakat, swasta).
4) Menganalisis hasil implementasi sehingga dapat dilihat sejauh mana program- program yang telah direncanakan pada RIPPARDA terlaksana dan sesuai prinsip ekowisata berbasis masyarakat. Serta menyusun rekomendasi langkah-langkah optimalisasi  implementasi  prinsip-prinsip  ekowisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Lalu data diolah untuk dapat dirumuskan menjadi kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Destinasi Wisata di Pulau Wangi-Wangi Pulau Wangi-Wangi mengacu pada pulau besar atau pulau utama, masyarakat lebih sering menyebut Wanci, karena ibu kota Pulau Wangi-Wangi di Wanci. Luas daratannya 156,5 km 2 , berbentuk lonjong dengan memanjang ke arah barat hingga barat laut dengan lebar sekitar 14,63 km dan panjang 16,09 km. Pulau Wangi-Wangi atau Wanci menjadi pintu gerbang bagi para wisatawan. Pulau Wangi-Wangi terdiri dari dua kecamatan, yaitu:
Jurnal Industri Pariwisata                                                               e-ISSN : 2620-9322 Vol 6, No. 1, 2023
Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Luas daratan Kecamatan Wangi-Wangi adalah 67,49 km 2 , terdiri dari 14 desa, 6 kelurahan, ibu kota terletak di Wanci. Sedangkan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memiliki luas daratan 123,55 km 2 , terdiri dari 18 desa dan 3 kelurahan, ibu kota berada di Mandati. Selain itu terdapat beberapa pulau kecil di sekeliling pulau utama, yaitu: Kapota, Timu, Sumangga, Kampenaua, dan Ottoue, hanya Kapota pulau yang berpenghuni. Masyarakat Pulau Wangi-Wangi memiliki kekayaan budaya mayoritas adalah suku Buton dan suku Bajo  yang mendiami wilayah pesisir Mola. Di Desa Liya terdapat peninggalan bersejarah Benteng Keraton Liya pada masa Kesultanan Buton. Di wilayah Keraton Liya terdapat kelembagaan adat yang terbagi menjadi dua pokok urusan yaitu: urusan keagamaan (sara hukumu) dan urusan sosial kemasyarakatan (sara adati). Kehidupan masyarakat Bajo yang tinggal di pesisir mengantungkan pencahariannya pada hasil laut seperti tuna, terumbu karang, cumi-cumi, lobster, dan lainnya.  Hampir 90% mata pencaharian masyarakat Bajo adalah nelayan (Marlina et al., 2021). Keunikan kehidupan suku Bajo menjadi salah satu daya tarik wisata di sisi lain masih ada permasalahan ekologis terkait penangkapan ikan oleh mereka (Haniru, 2017). Secara tersirat masyarakat Wangi-Wangi, dan Wakatobi umumnya masih terpengaruh pada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, lembaga adat yang mengagungkan alam dapat bersinergi dengan lembaga adat yang mengagungkan Ilahi, perbedaan inilah yang menghasilkan sebuah lembaga adat yang berwibawa dan turun temurun (Ismail et al., 2017).
Aspek Atraksi Pulau Wangi-Wangi memiliki atraksi wisata alam antara lain: Goa Kontamale di Kelurahan Wanci, Pemandian Alam Tee Kueya di Desa Maleko, Shark Point di dekat Desa Wandoka, Pantai Wambuliga dan Sombu Dive Spot di Desa Sombu, Pantai Cemara di Desa Wapia-Pia, Pantai Molii Sahatu di Desa Patuno, Danau Tailaronto’oge dan Pantai Fatu Sahuu di Desa Kapota, dan Pulau Matahora di Desa Matahora. Wisata budaya: Keraton Liya Togo di Desa Liya Togo, beberapa upacara adat di wilayh Pulau Wangi- Wangi seperti upacara adat Kariaa yaitu upacara adat untuk anak perempuan yang memasuki masa dewasa, Kabuenga, yaitu acara adat mempertemukan pemuda local dengan pasangannya dan diayun-ayun, upacara adat Bangka Mbule-Mbule, yaitu acara adat mengusir mara bahaya dengan usungan hasil bumi, adat Mansaa, yaitu acara pencak silat dengan iringan musik, acara Posepaa, yaitu acara adat yang mengusung ketangkasan bela diri menendang, acara adat Dhuata, yaitu proses ritual masyarakat Bajo untuk mengobati orang sakit atau meminta rezeki.
Aspek Aksesibilitas Pulau Wangi-Wangi memiliki aksesibilitas lengkap mulai dari layanan udara ada Bandara Matahora di Desa Matahora, pelabuhan: pelabuhan kapal feri dan Pelni, pelabuhan rakyat, pelabuhan wisata, akses darat jalan-jalan sudah di aspal, namun beberapa jalan menuju DTW masih perlu perbaikan.
Aspek Amenitas Di Pulau Wangi-Wangi terdapat hotel bintang 3 seperti Patuno Resort, beberapa tempat makan, café dan karaoke, pusat kuliner di Marina. Fasilitas kesehatan terdapat beberapa klinik umum dan Puskesmas, RSUD Wakatobi dimana sudah memiliki unit
chamber hyperbarik untuk memfasilitasi kondisi darurat para penyelam. Berikut tabel capaian amenitas di Kecamatan Wangi-Wangi.
Tabel 2 Penginapan dan Rumah Makan di Pulau Wangi-Wangi Kecamatan Wangi-Wangi Wangi-Wangi Selatan 2017  2018  2019 2020 2017 2018 2019  2020 Hotel 21 21 20 20 11 14 15 15 Homestay 36 36 33 33 26 30 37 37 Rumah Makan 10 17 31 36 13 20 29 26
Sumber: Hasil olahan publikasi BPS, 2021
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 jumlah hotel di Pulau Wangi-Wangi 53% dari total jumlah hotel kabupaten, homestay 17%, rumah makan atau restoran sebanyak 61%. Hal ini menunjukkan bahwa amenitas sebagian besar berada di Pulau Wangi-Wangi karena fungsinya sebagai ibu kota dan juga pusat perniagaan sehingga aktivitas lebih ramai.
Pemerintah daerah telah mengembangkan fasilitas perdagangan, seperti pengembangan pasar di kawasan Marina Togo Mowundu, namun masih ada pasar yang perlu penataan dan pengembangan yang lebih baik terutama manajemen sampah.
Aspek Ancillary Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, berikut komunitas atau kelembagaan yang ada di Pulau Wangi-Wangi, antara lain: 1) Forum Pesisisr Wakabibika Desa Sombu organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian pesisir Wakabibika untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sombu. 2) Community Based Tourism di Pulau Kapota terdiri dari kelompok: homestay, kuliner, transport laut, transportasi darat, tour guide, kerajinan, dan sanggar seni. Komunitas ini bagian dari pemberdayaan penduduk setempat sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. 3) Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), merupakan kelompok yang mendapat binaan dari Dinas Pariwisata, telah berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, NGO, maupun dinas lain yang terkait pariwisata. 4) Masyarakat hukum adat atau lembaga adat 5) FTKP kabupaten dan pulau.

## Identifikasi Program dan Kegiatan RIPPARDA  Terkait Ekowisata Berbasis Masyarakat
Hasil identifikasi program terkait kebijakan ekowisata berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan destinasi berdasarkan pada program dan kegiatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4  (2017)  tentang  RIPPARDA  adalah sebagai berikut:
Program:
1. Pengembangan dan peningkatan kualitas DTW, kegiatan pokok: 1) Pemeliharaan ekosistem terumbu karang dan pengendalian terhadap kerusakannya, 2) Pengembangan code of conduct wisata selam. 3) Konservasi dan rekonstruksi rumah adat, situs dan cagar budaya, peninggalan sejarah.
2. Pengembangan tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan, kegiatan pokok: 1) Fasilitasi penerapan ekonomi biru ( blue economy) di sepanjang mata rantai usaha
Jurnal Industri Pariwisata                                                               e-ISSN : 2620-9322 Vol 6, No. 1, 2023
pariwisata, 2) Fasilitasi penerapaan kepedulian dunia usaha pariwisata terhadap pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing DTW, kegiatan pokok: 1) Manajemen atraksi berbasis ekowisata, 2) Fasilitasi pembangunan homestay berstandar internasional, 3) Pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata.
4. Pengembangan energi listrik, kegiatan pokok: 1) Pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan pada setiap unit wilayah, 2) Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
5. Perwujudan KPPD dan KSPD, kegiatan pokok: Penyusunan RRTR KSPD.
6. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata, kegiatan pokok: Fasilitasi kemitraan antar usaha pariwisata.
7. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha masyarakat, kegiatan pokok: Fasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil atau kerajinan usaha mikro dan kecil.
8. Pengembangan pasar pariwisata, kegiatan pokok: Bimtek pengenalan dan pemasaran ekowisata.
9. Penguatan struktur industri pariwisata, kegiatan pokok: Pembuatan regulasi tentang sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata.
10. Pengendalian dampak lingkungan, kegiatan pokok: 1) Pelaksanaan pemantauan lingkungan. 2) Pengembangan sistem pemantauan lingkungan dan peringatan dini dampak lingkungan.
11. Pelestarian situs/benda cagar budaya dan warisan sejarah. Kegiatan: Inventasrisasi, pemetaan dan dokumnetasi situs/benda cagar budaya danpeninggalan sejarah.
12. Pelestarian kesenian tradisional/daerah melalui kepariwisataan, kegiatan pokok: Pengembangan pusat pembinaan dan apresiasi budaya/kesenian tradisional.
13. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat, kegiatan pokok: Fasilitasi penerapan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata.
14. Pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan, kegiatan pokok: 1) Pengembangan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal, 2) Pengembangan dan pembinaan kelompok-kelompok usaha bersama di bidang pariwisata, 3) Pengembangan dan pemberdayaan desa wisata
15. Peningkatan kesadaran dan wawasan kepariwisataan, kegiatan pokok: Kegiatan komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat bertujuan meningkatkan pemahaman dan keasadaran wisata.
16. Pemantapan citra pariwisata, kegiatan pokok: Pengembangan komunikasi dan informasi mengenai Wakatobi sebagai destinasi pariwisata warisan (heritage), baik warisan alam maupun warisan budaya.
17. Pengelolaan persampahan, kegiatan pokok: 1) Pengembangan kapasitas dan pengelolaan TPA sampah perkotaan, 2) Pengembangan fasilitas pengumpulan sampah perkotaan, 3) Pengembangan dan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah perkotaan, 4) Pengembangan pengelolaan sampah 3R, 5) Pengembangan Komunikasi Informasi pengelolaan sampah.
Secara makro, program dan kegiatan dalam RIPPARDA menunjukkan bahwa setiap kegiatan fisik dan non fisik mengacu pada ekowisata, kegiatan ramah lingkungan. Ada 17 program dan 30 kegiatan pokok terkait pelaksanaan ekowisata berbasis. Didukung dengan peraturan-peraturan dari setiap sektor. Wakatobi sebagai wilayah cagar biosfer
Jurnal Industri Pariwisata                                                               e-ISSN : 2620-9322 Vol 6, No. 1, 2023
perlu adanya konsistensi dalam mendukung konservasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sosialisasi dan asistensi menjadi penting untuk setiap kegiatan sebagai laporan tahunan apabila ada ketimpangan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.
Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Wangi- Wangi Dari program yang terlah teridentifikasi disinkronkan implementasi dengan prinsip- prinsip ekowisata berbasis masyarakat yang dirumuskan oleh Kristiana (2019), yaitu: 1) Prinsip keberlanjutan: Sosial, Ekonomi, Lingkungan , 2) Prinsip pengembangan masayrakat lokal dan kemitraan, 3) Prinsip Ekonomi Berbasis Masyarakat, 4) Prinsip Edukasi, 5) Prinsip perencanaan tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata, ada 28 program dan 36 kegiatan pokok, beberapa merupakan program dan kegiatan yang beririsan, berikut tabel implementasi dan rekomendasi optimalisasinya:
Tabel 3. Impelementasi Prinsip Keberlanjutan: Sosial, Ekonomi, Lingkungan
1. Keberlanjutan: Sosial, Ekonomi, Lingkungan
IMPLEMENTASI

## MASALAH/KESENJANGAN
REKOMENDASI 1) Upaya pelestarian ekosistem karang oleh organisasi masyarakat (FPW) 2) Pelaksanaan Peratuan Bupati Wakatobi Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Praktik Perikanan Kecil Berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi.
3) Pelatihan Konservasi ( Blue Economy )
4) Program pembinaan masyarakat suku Bajo yang berdomisili di Desa Mola, Wangi- Wangi.untuk berdaya secara ekonomi melalui sektor pariwisata. 5) Pemenuhan syarat administrasi pengurusan TDUPAR melalui rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi tentang SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Terbitnya TDUPAR bagi pelaku usaha pariwisata yang mendapat izin TDUPAR. Pelaku usaha sudah menerapkan standarisasi 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) disekitar lokasi usahanya. 6) Kegiatan sehari-hari ada dalam Paket Tour Kapota, Paket Tour Wangi-Wangi.
7) Pembinaan dan sertfikasi sustainable tourism
8) Adanya PLTS Kapota
9) Adanya kawasan destinasi ekowisata Kapota dan sekitarnya, Tindoi dan sekitarnya.
10) Adanya Forum Pesisir Wakabibika di Desa Sombu yang kegiatannya berorientasi pada konservasi 1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan upaya pelestarian bawah laut oleh masyarakat. 2) Kurang optimal penerapan pengelolaan sampah 3R di sekitar lokasi usaha. 3) Penggunaan teknologi ramah lingkungan masih terbatas. 1) Fasilitasi pemerintah daerah dan swasta untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana upaya pelestarian bawah laut. 2) Sosialiasi, praktik, dan pengawasan tempat usaha dalam pengelolaan standarisasi 3R. 3) Sosialisasi dan praktik serta fasilitasi pemerintah daaerah, swasta dan pihak terkait pada praktik penggunaan tekonologi ramah lingkungan dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pulau Wangi-Wangi, misal dengan memperbanyak pemakaian tenaga surya dimulai dari lingkup sederhana lampu pada kapal nelayan.

## Tabel 4. Impelementasi Prinsip Pengembangan Masyarakat Lokal dan Kemitraan
2. Pengembangan Masyarakat Lokal dan Kemitraan IMPLEMENTASI MASALAH/KESENJANGAN  REKOMENDASI 1) Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2015 Kabupaten Wakatobi tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2) Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018. Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. 1) Terbatasnya dukungan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk pengembangan pemasaran paket wisata dengan mitra. 1) Kemitraan antara masyarakat setempat yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah, swasta, pihak terkait
3) Kerjasama Kemitraan Penjualan Paket Wisata Antara Dive Operator/Tour Operator dengan Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat (Pokdarwis dan CBT).
4) Pelatihan Pemandu Ekowisata (2017), (2019), (2020).
5) Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Nomor:
SK.831/T.21/TU/EVLAP/06/2019 Tentang Etika Wisata Bahari di Kawasan Taman Nasional Wakatobi. 6) Papan informasi etika berwisata di DTW
7) Penyusunan Buku Histografi Benteng-Benteng di Kabupaten Wakatobi 8) Pendataan usaha dan pelaku produk ekonomi kreatif pada program penelitian dan pengembangan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekraf 9) Adanya event daerah seperti: festival pulau, Wakatobi Wave, dan acara adat.
lainnya yang mendukung pariwisata. 2) Pemetaan potensi usaha masyarakat untuk memudahkan identifikasi kebutuhan fasilitasi dan dukungan kemitraan.

## Tabel 5. Prinsip Ekonomi Berbasis Masyarakat
3. Ekonomi Berbasis Masyarakat IMPLEMENTASI MASALAH/KESENJANGAN REKOMENDASI 1) Masyarakat sebagai penyedia usaha jasa wisata: kuliner, kerajinan, transportasi, akomodasi. 2) SOP Pengelolaan homestay 3) Pembinaan dan sertifikasi sustainable tourism 4) Peningkatan kapasitas pengelola homestay 5) Pelatihan pemandu ekowisata, wisata warisan budaya, selam 1) Penyediaan akomodasi dan standarisasi homestay masih perlu ditingkatkan lagi. 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk memenuhi standarisasi homestay 3) Fasilitas kios kuliner dan cenderamata kurang difungsikan secara optimal. 1) Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola homestay dilakukan berkala dan dilakukan kaderisasi. 2) Perlu dukungan fasilitasi untuk sarana dan prasarana homestay dari pemerintah daerah, pusat, swasta, atau pihak terkait lainnya. 3) Pengaktifan kembali fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya dengan memberi kesempatan kepada masyarakat melalui kemitraan dan kemudahan-kemudahan berusaha.

## Tabel 6. Prinsip Edukasi
4. Edukasi IMPLEMENTASI MASALAH/KESENJANGAN REKOMENDASI 1) Masyarakat melakukan aksi konservasi,  melakukan perlindungan zona shark point , meningkatkan kesadaran wisata bagi masyarakat dan, melakukan kegiatan berbasis lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembinaan dan Sosialisasi secara kolaboratif berkala yang melibatkan NGO dan Instansi terkait  guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata. 1) Informasi tentang adanya zona ekowisata sudah ada seperti di Pulau Kapota, namun masih perlu adanya perluasan informasi. 2) Masih minim kualitas daya saing SDM pariwisata. 1) Penguatan edukasi pemahaman ekowisata sejak dini dan berkelanjutan dalam proyek-proyek atau kegiatan ekowisata. 2) Promosi dan informasi yang berkualitas tentang ekowisata di Wakatobi dan Pulau Wangi-Wangi di berbagai media. 3) Adanya kegiatan yang menumbuhkan tokoh volunteer dalam pengembangan
3) Pelatihan pemandu wisata khususnya wisata budaya.
4) Terbentuknya desa wisata dengan SK Bupati.
5) Pendampingan desa wisata.
6) Wisatawan terlibat dalam kegiatan konservasi bersama masyarakat lokal termasuk dalam paket wisata. pariwisata, khususnya ekowisata berbasis masyarakat. 4) Perlu adanya kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk peningkatan kualitas daya saing SDM.

## Tabel 7. Prinsip Perencanaan dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata

## 5.
Perencanaan Tapak dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata IMPLEMENTASI MASALAH/KESENJANGAN REKOMENDASI 1) Sistem zonasi sesuai dengan Keputusan Dijen perlindungan Hutan dan Konservasi Alam S.149/IV-KK/2007 tentang zonasi Taman Nasional Wakatobi. 2) Perwilayahan destinasi yang dikembangkan berdasarkan RIPPARDA; destinasi ekowisata. 3) Dokumen Kajian Lingkungan pada setiap  pembangunan. 4) Pemugaran dan revitalisasi Desa Liya sebagai warisan budaya. 5) Pengadaan sarana/prasarana persampahan (Dump Truk, Motor Roda 3, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Arm Roll, Bak Sampah, dll 6) Pembangunan TPS 3R
7) Kampanye Peduli Sampah (kerja Bakti Massal disetiap
Kecamatan di Kabupaten Wakatobi termasuk di Ibu Kota Kabupaten)
8) Sosialisasi Pantai dan Laut Lestari dan Pelestarian Alam.
9) Adanya pola perjalanan wisata di Wakatobi
10) Penyiapan DTW dalam paket wisata 1) Pulau Wangi-Wangi yang berada dalam zona primer berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan juga sebagai ibu kota menjadikannya kota yang terus tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam dan di luar pulau. Hal ini menuntut pengendalian dan pengawasan lebih untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem di dalamnya. 2) Masih ada kegiatan pembangunan yang belum ada dokumen lingkungannya. 3) Penggunaan TPS 3R masih kurang optimal. 1) Pelibatan masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan, juga dalam hal pembangunan, masyarakat dilibatkan dalam perencanaannya. 2) Penegasan aturan-aturan pembangunan dengan adanya dokumen lingkungan. 3) Peningkatan SDM pengelola TPS 3R. 4) Melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap alam dan budaya. 5) Peningkatan penataan daya tarik wisata dan tata kelolanya

## Rekomendasi Optimalisasi Imlementasi Prinsip-Prinsip  Ekowisata  Berbasis Masyarakat
Berdasarkan analisis deskriptif penelitian adanya kesenjangan dalam implementasi yang diurai pada Tabel 3-7, maka disusun rekomendasi sebagai prioritas tindak lanjutnya sebagai berikut:
1) Penguatan SDM tentang pemahaman dan pengetahuan tentang ekowisata dan implementasinya sesuai daya dukung wilayahnya dengan melalui sosialisasi secara masif persuasif kerja sama dengan lembaga pendidika, akademisi, dan pemerintah.
2) Masyarakat diajak untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan destinasi ekowisata, terkait atraksi, aksesibilitas,
amenitas, ancillary bersama swasta atau stakeholder lainnya mengembangkan nilai usaha kemitraan yang adil serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti membuat kerja sama dalam peningkatan sarana dan prasarana homestay, penyedia jasa dan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lebih banyak menyerap sumber daya manusia lokal.
3) Promosi dan informasi yang berkualitas tentang ekowisata di Pulau Wangi-Wangi dan Wakatobi secara umum dan di berbagai media.
Pada studi sebelumnya (Phelan et al., 2020), ditemukan bahwa ada tiga kunci utama pada sinergitas lintas sektor yang mendukung ekowisata, yaitu: pengelolaan  limbah, penguasaan hospitality , serta akses pasar. Temuan ini menghadirkan model ekowisata berbasis masyarakat dalam perspektif ekonomi biru yang memperlihatkan hubungan ekosistem masyarakat pesisir dengan upaya pelestarian warisan alam dan budaya. Studi  lain menyebutkan kesenjangan atau masalah dapat diminimalisir dengan model peningkatan masyarakat lokal sesuai potensinya yang memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan pengembangan ekowisata (Gumede & Nzama, 2020). Berdasarkan identifikasi profil destinasi wisata di Pulau Wangi-Wangi, eksplorasi program dan kegiatan, permasalahan, prinsip-prinsip dan kriteria ekowiasta berbasis masyarakat, menjadi kebijakan pengembangan destinasi pariwisata, maka langkah- langkah optimalisasi implementasinya yaitu:
1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kebijakan terkait prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat dalam bentuk sosialisasi melalui pendekatan informal, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif. Selain itu dapat berupa bimtek, pelatihan, workshop , dan juga sosialisasi dengan media sosial baik cetak maupun digital.
2) Dalam implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan tersebut dilakukan pendampingan dalam bentuk proyek-proyek terkait ekowisata berbasis masyarakat, dalam bentuk satuan tugas. Untuk melihat efektifitas kesesuaian implementasi dilakukan pemantauan dilakukan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan.
3) Hasil akhir sebagai target outcome nya adalah pariwisata berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, masyarakat dapat ikut terlibat secara aktif dan mendapatkan manfaat dari pengembangan ekowisata. Semua langkah-langkah ini melibatkan unsur pentahelix (akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media). Unsur pentahelix ini saling bersinergi melakukan tugasnya masing-masing.
Kebijakan sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat (Hastangka, 2019). Oleh karena itu penyusunan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan potensi dan permasalahan melibatkan para akademisi, masyarakat, pihak swasta atau stakeholder lainnya. Kemudian mencari solusi atas permasalahan/kesenjangan tentunya juga melibatkan unsur pentahelix.

## KESIMPULAN
Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Pulau Wangi-Wangi memiliki beberapa pilihan daya tarik ekowisata alam dan budaya yang cukup lengkap dengan pengaruh adat istiadat yang kuat. Kelembagaan adat  bersinergi dengan pemerintah daerah mendukung pengembangan ekowisata. Berdasarkan analisis aspek 4A,
perlu adanya rambu atau penunjuk arah ke lokasi DTW, penataan, pengelolaan, dan pemeliharaan yang bertanggung jawab pada DTW; 2) Program dan kegiatan dalam RIPPARDA menunjukkan bahwa setiap kegiatan fisik dan non fisik mengacu pada ekowisata atau kegiatan ramah lingkungan. Ada 17 program dan 30 kegiatan pokok terkait pelaksanaan ekowisata berbasis masyarakat; 3) Dari hasil analisis implementasi prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, ada 28 program dan 36 kegiatan pokok dalam rincian program RIPPARDA yang masuk dalam prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat semuanya telah terimplementasi serta beberapa regulasi terkait di dalamnya. Namun masih terdapat beberapa kesenjangan, oleh karena itu ada beberapa rekomendasi terkait kesenjangan dalam implementasi; 4) Rekomendasi pengembangan ekowisata di Pulau Wangi-Wangi, yang menjadi prioritas adalah peningkatan kapasitas SDM, mengajak pelibatan aktif masyarakat, serta promosi destinasi ekowisata di Pulau Wangi-Wangi. Langkah-langkah optimalisasi implementasi prinsip-prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat melibatkan unsur pentahelix, bahwa kebijakan yang tersusun dari potensi dan permasalahan, harus disosialisasikan dengan baik melalui pendekatan informal, pelatihan, media sosial. Dalam pelaksanaanya, perlu didampingi berupa proyek terkait ekowisata misal pembuatan peraturan dalam berwisata serta dipantau sebagai upaya pengawasan dan pengendalian targetnya adalah pariwisata berkelanjutan sehingga masyarakat terlibat dan merasakan manfaat dari pengembangan destinasi ekowisata. Dengan kata lain, kegiatan ekowisata berbasis masyarakat adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, sebagaimana model pada gambar berikut:
Gambar 1. Model Efektifitas Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Amerta, I. M. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Alternatif . Scopindo Media Pustaka. Dangi, T. B., & Petrick, J. F. (2021). Augmenting the Role of Tourism Governance in Addressing Destination Justice, Ethics, and Equity for Sustainable Community- Based Tourism. Tourism and Hospitality , 2 , 15–42. Dewanti, I. S. (2019). Melancong Ke Laut Tata Kelola Pariwisata Maritim Indonesia: Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kawasan Pantai Kabupaten Batang (O. Irianto, N. Loy, M. Rusdi, L. Madu, J. Cahyaningtyas, & S. Wibisono (eds.); pp. 217–236). PT Elex Media Komputindo. Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. (2017). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017. Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. (2019). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 . Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 . Diyati, E. (2018). Upaya Masyarakat Wakatobi Dalam Menjadikan Taman Nasional Sebagai Cagar Biosfer Dunia Tahun 2012. JOM FISIP , 5 (1), 1–14. Gumede, T. K., & Nzama, A. T. (2020). Enhancing Community Participation in Ecotourism through a Local Community Participation Improvement Model. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9 (5). https://doi.org/10.46222/ajhtl.19770720-82
Haniru, L. O. (2017). Tinjauan Hukum Penetapan Zonasi Terhadap Masyarakat Nelayan Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem. Jurnal Hukum Volkgeist , 2 (1), 71–81. Hartman, S. (2021). Destination governance in times of change: a complex adaptive systems perspective to improve tourism destination development. In Journal of Tourism Futures . Emerald Group Holdings Ltd. https://doi.org/10.1108/JTF-11- 2020-0213/FULL/PDF Hastangka. (2019). Analisis Kebijakan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya , 2 (2), 24–34. https://doi.org/10.18111/9789284419876 Hernimawati. (2018). Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame . Jakad Publishing.
Husamah, H., & Hudha, A. M. (2018). Evaluasi Implementasi Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan Clungup Mangrove Conservation Sumbermanjing Wetan, Malang. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and  Environmental Management) , 8 (1), 86–95. https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.86-95 Irawan, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Jejaring Administrasi Publik , 7 (2), 757–770.
Ismail, R. M., Dasaluty, T., & Darwis, A. (2017). Merajut Adat Mendaulat Laut: Karakteristik Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PRL, KKP.
Kim, M., Xie, Y., & Cirella, G. T. (2019). Sustainable transformative economy: Community-based ecotourism. Sustainability (Switzerland) , 11 (18). https://doi.org/10.3390/su11184977
Kristiana, Y. (2019). Buku Ajar Studi Ekowisata . Deepublish.
Marlina, Sumarmi, I Komang Astina, & Singgih Susilo. (2021). Social-Economic Adaptation Strategies of Bajo Mola Fishers in Wakatobi National Park. GeoJournal of Tourism and Geosites , 34 (1), 14–19. https://doi.org/10.30892/gtg.3 Mohd Noh, A. N., Razzaq, A. R. A., Mustafa, M. Z., Nordin, M. N., & Ibrahim, B. (2020a). Future Community-Based Ecotourism (CBET) Development. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology , 17 (9), 4991–5005. https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4733 Mohd Noh, A. N., Razzaq, A. R. A., Mustafa, M. Z., Nordin, M. N., & Ibrahim, B.
(2020b).  Sustainable Community-Based Ecotourism Development. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology , 17 (9), 5049–5061. https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4740 Mu’alim, Z. A., & Habibussalam, H. (2021). Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Pembangunan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan. J-3P (Jurnal Pembangunan
Pemberdayaan Pemerintahan) , 6 (2), 171–192. https://doi.org/10.33701/J- 3P.V6I2.1756
Mu’tashim, M. R., & Indahsari, K. (2021). Pengembangan Ekowisata di Indonesia.
SENRIABDI 2021 ,
1 (1), 295–308. http://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/SENRIABDI/article/view/863
Nawangsari, D., Muryani, C., & Utomowati, R. (2018). Pengembangan Wisata Pantai Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan Tahun 2017. Jurnal GeoEco , 4 (1), 31–40. Nawi, R. (2017). Perilaku Kebijakan Organisasi . CV Sah Media. Noverianto, F. (2018). Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pariwisata Di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo . Pascasarjana Undip.
Nurrochmat, D. R., Darusman, D., & Ekayani, M. (2016). Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Teori dan Implementasi . PT Penerbit IPB Press. Peraturan Daerah. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 (No. 4).
Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community- based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. Journal of Sustainable Tourism , 28 (10). https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475 Ridwan, M., & Aini, W. (2019). Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata . Deepublish. Salakory, R. A. (2016). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian , 10 (1), 84–92. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/agrika/article/view/441 Sedarmayanti, Sastrayuda, G. S., & Afriza, L. (2018). Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata . Refika.
Sopari, H., Oka, N. P., & Salman, D. (2014). Model Kolaborasi Perencanaan Antara Balai Taman Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari. Jurnal Sains Dan Teknologi ,
14 (2), 189–198. https://www.mendeley.com/catalogue/feb7293c-a079-357d-9b15- 014c58a6dc8d/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.4&utm_campaign=ope n_catalog&userDocumentId=%7B67460d77-5a2c-44bc-86c7-6393c870872d%7D Sore, U. B., & Sobirin. (2017). Kebijakan Publik . CV Sah Media.
Stronza, A. L., Hunt, C. A., & Fitzgerald, L. A. (2019). Ecotourism for Conservation?
Jurnal Industri Pariwisata                                                               e-ISSN : 2620-9322 Vol 6, No. 1, 2023
Annual Review of Environment and Resources , 44 , 229–253. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-101718-033046
Suardana, I. W. (2013). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali). Seminar Nasional Pariwisata Berlanjutan , April , 1–25.
Sugiarti, R. (2015). Model Pengembangan Ekowisata Berwawasan Budaya dan Kearifan Lokal Untuk Memberdayakan Masyarakat dan Mendukung Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Cakra Wisata , 16 (1), 23–39. https://jurnal.uns.ac.id/cakra- wisata/article/view/34467
Sugiarto, E. (2018). Pengantar Ekowisata . Khitah Publising. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes) . Alfabeta. Sulistyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat . Aura. Syam, M., Aprilia, T., & Maulana, I. (2017). Ekowisata:sebuah alternatif krisis sosial- ekologis ? https://terbitan.sajogyo-institute.org/2017/08/04/ekowisata-sebuah- alternatif-krisis-sosial-ekologis/
Tanaya, N. S. A. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Studi Kasus Di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Dan 2010. Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 1 (2), 397. Teguh, F. (2015). Tata Kelola Destinasi Membangun Ekosistem Pariwisata . Gadjah Mada University Press. UNWTO. (2019). UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs) Preparing DMOs for new challenges . Www.Unwto.Org. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420841 Waruwu, D. (2018). Bawomataluo Destinasi Wisata Nias Pulau Impian . Deepublish.
https://www.researchgate.net/publication/324439345
Wisnawa, M. B., Prayogi, P. A., & Sutapa, I. K. (2019). Manajemen Pemasaran Pariwisata Model Brand Loyalty Pengembangan Potensi Wisata di Kawasan Pedesaan . Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5QTQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg =PR5&dq=wisnawa+et+al+2019&ots=wwFeROTfwZ&sig=Rc2gNf9pOtUiSvh1 mT6tNbYzjVU&redir_esc=y#v=onepage&q=wisnawa et al 2019&f=false Zakia. (2021). Ecotourism in Indonesia: Local Community Involvement and The Affecting Factors. Journal of Governance and Public Policy , 8 (2),  93–105. https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/10789