Indonesia, 6(2) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021
TRADISI RISYWAH (SUAP MENYUAP) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM  TINJAUAN  SADDU  ADZ-DZARIAH    (STUDI  TERHADAP  FATWA MUI NO. VI TAHUN 2000)

## Salwa Azyyati
Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur Indonesia. Email: salwaazyyati06@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  berfokus  pada  Hukum  Islam  terkait  Risywah  dengan  menggunakan konsep  Saddu  Adz-dzariah  .  Fenomena  Risywah  dalam  masyarakat  Pagerwojo masih  salah  faham  dalam  memahami  kontekstual  Risywah  dan  mengganggapnya kalau  riswyah  itu  termasuk  sebuah  pemberian,  sehingga  menimbulkan  kecemasan dan  ketakutan  akibatnya  timbul  permusuhan  dan  intoleransi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menengahi  perbedaan  pendapat  masyarakat  mengenai  Risywah karena sebagian ada yang perpendapat haram dan sebagian mengatakan halal atau boleh. Merespon hal tersebut, perlu mengetahui faktor yang mendorong masyarakat menerima  pemberian  tersebut  serta  menganalisis  Tradisi  Risywah  dengan Perspektif  Saddu  Adz-Dzar’ah  untuk  mendapatkan  jawaban  yang  jelas  mengenai hukum  dari  tradisi  Risywah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  deskripsi  Kualitatif  analisis,  dengan  Jenis  penelitian  lapangan  (field research).  Menggunakan  teknik  wawancara  dalam  mengumpulkan  data.  Hasil penelitian:  Pertama,  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  mendorong  masyarakat menerima pemberian tersebut, yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak  bisa  ditunda,  jika  ditunda  akan  menimbulkan  kesulitan  yang  sangat (Masyaqqah)  bagi  orang  penghasilan  rendah,  Kedua,  bahwa  faktor  yang melatarbelakangi  mendorong  masyarakat  menerima  pemberian  tersebut,  yaitu karena  lemahnya  Iman(Dha’ful  Iman),  dan  tidak  merasa  kalau  perbuatan  tersebut sedang  diawasi  oleh  Allah  SWT  baik  Orang  yang  melakukannya  ataupun  Orang yang  menerimanya  (‘Adamu  al  muraqabatillah),  dan  serakah  dalam  artian  bagi orang  yang  melakukannya  tidak  percaya  bahwa  Allah  SWT  adalah  yang menentukan segala sesuatu yang terjadi.
Kata  kunci :  Fenomena  dan  Kontekstual  Riswyah,  Hukum  Islam  Risywah,  Konsep Sadd Adz-Dzariah.

## Abstract
This  article  focuses  on  Islamic  Law  related  to  Risywah  using  the  Saddu  Adz- dzariah concept. The phenomenon of Risywah in Jombang society is still wrong in understanding the contextual Risywah and considers it to be a gift, causing anxiety and  fear  as  a  result,  enmity  and  intolerance  arise.  This  study  aims  to  mediate differences  in  public  opinion  regarding Risywah  because  some  are  of  the  opinion that  it  is  haram  and  some  say  it  is  halal  or  permissible.  To  respond  to  this,  it  is necessary  to  know  the  factors  that  encourage  people  to  accept  these  gifts  and analyze the Risywah Tradition with the Saddu Adz-Dzar'ah Perspective, to get clear answers about the law of the practice of the Risywah tradition. The method used in this  research  is  descriptive  qualitative  analysis  method,  with  the  type  of  field research (field research). Using interview and observation techniques in collecting data. The results of the study: First, that the underlying factors encourage people to accept the gift, namely because of an urgent need that cannot be postponed, if it is postponed  it  will  cause  great  difficulties  (Masyaqqah)  for  low-income  people, Second,  that  the  underlying  factors  encourage  people  to  accept  the  gift,  namely because of weak Iman (Dha'ful Iman), and do not feel that the act is being watched by  Allah  SWT  either  the  person  doing  it  or  the  person  receiving  it  ('Adamu  al muraqabatillah),  and  greedy  in  the  sense  that  the  person  who  does  it  does  not believe that Allah SWT is the one who determines everything that happens.

## Keywords: Phenomenon and Contextual Riswyah, Risywah Islamic Law, Sadd Adz-
Dzariah Concept.

## Pendahuluan
Fenomena  yang  terjadi  desa  Pagerwojo  Kecamatan  Perak  Kabupaten  Jombang perkara  pekerjaan  yaitu  tentang  “Risywah  dalam  Pemilihan  Ketua  Desa”  dimana peristiwa  tersebut  terjadi  ketika  sebelum  pemilihan  ketua  RT  atau  RW.  Calon  ketua tersebut  memberikan  uang  kepada  warganya  dilakukan  jauh-jauh  hari  sebelum pemilihan.  Pemberian  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan  kepentingan  diri  sendiri yang mengharapkan perolehan suara terbanyak pada pemilihan berlangsung.
Risywah  secara  umum  masih  dipahami  oleh  masyarakat  desa  pagerwojo  sebagai suatu  hadiah  yang  bersifat  objektif  atas  kedekatan  dan  kecintaan  seorang  calon  ketua desa  terhadap  masyarakat (Bahtiyar,  2019). Namun,  niat  orang  tersebut  sering mempraktikan  risywah  dengan  dalih  memberi  hadiah.  Bahkan,  hari  ini  ramai  dengan hadiah yang diberikan oleh calon ketua desa untuk masyarakat (gratifikasi).  Fenomena risywah dapat terjadi antara guru dan siswa, terutama dalam hal prestasi dan kelulusan. Karena cara ini merupakan tindakan risywah ini sangat menyimpang dari hukum islam yang  berlaku  saat  ini.  Hal  ini  terjadi  karena  pasti  ada  beberapa  faktor  tambahan  yang terlibat,  seperti  orang  yang  memberi  hadiah,  pihak  yang  menerima  hadiah,  dan  jenis hadiah (Yusfitriadi, 2015) .
Kata  al-Ḥalalu  Bayyin  wal  Ḥaramu  Bayyinun  Menurut  Imam  An-Nawawi sebagaimana dikutip didalam kitabnya Jalaludin al-Qasimi yang berjudul Mau’idhah al- Mukmin Ihya’ ‘Ulum al-Din  tentang persoalan halal dan haram. Segala sesuatu yang dikatakan halal dan haram terbagi menjadi tiga bagian, yaitu halal yang jelas dan tidak diragukan kehalalannya, seperti roti dan buah-buahan dan jenis makanan lainnya.Segala sesuatu yang mengandung unsur halal jelas tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan yang  haram  juga  jelas,  seperti  miras,  babi,  bangkai,  darah,  serta  hukum  zina,  dusta, ghibah, tamimah yang ditujukan kepada orang lain dan sejenisnya. Meskipun diragukan tidak ada kejelasan yang pasti antara halal dan haram .
Risywah  (penyuapan)  adalah  perilaku  buruk  dan  masyarakat  saat  ini  sering terjebak  dalam  situasi  “Risywah”.  sering  terlibat  dalam  kasus  risywah.  Mereka  hanya memperdebatkan  hadiah  berupa  parsel,  gratifikasi,  atau  lainnya  untuk  melegalkan risywah.  Faktor  yang  mendorong  perilaku  risywah  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi  hingga  keuntungan  kolektif.  Dalam  Islam  telah  dijelaskan  dalam  Surat  Al Baqarah 188: “Bahwa asas hukumnya adalah haram, sedangkan konteks pemberian itu sendiri adalah pemberian yang diberikan dengan niat baik tanpa syarat apapun dan tanpa mengharapkan imbalan apapun”.
Risywah merupakan kejahatan komunal atau Jarimatul ‘aamah yang telah menjadi tradisi di negara kita yang beradab saat ini.  Dengan budaya seperti ini menjadi hal yang sangat  lumrah  karena  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat.  Apalagi  dalam  kehidupan masyarakat  dari  kalangan  menengah  ke  atas  hingga  ke  bawah.  Saat  ini,  banyak  orang yang  tidak  memperdulikan  risywah  dalam  bertransaksi  di  tempat  kerja  atau  aspek lainnya.  Bahkan  secara  hukum,  mereka  rela  melakukan  sesuatu  untuk  kepentingan individu atau kelompok karena menganggap risywah adalah sesuatu yang halal sehingga dianggap  rezeki  yang  halal  untuk  dinikmati.  Dalam  Islam,  makanan  halal  dapat diperoleh dengan cara apapun, tetapi tidak dengan cara itu.
Faktor  yang mendorong  perilaku  risywah  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi hingga  keuntungan  kolektif (Lestari,  2019). Dalam  Islam  telah  dijelaskan  dalam  Surat Al Baqarah 188: “Bahwa asas hukumnya adalah haram, sedangkan konteks pemberian itu  sendiri adalah  pemberian  yang  diberikan  dengan  niat  baik  tanpa  syarat apapun  dan tanpa mengharapkan imbalan apapun”.
Risywah merupakan kejahatan komunal atau Jarimatul ‘aamah yang telah menjadi tradisi di negara kita yang beradab saat ini (Hasan, Sulistyoko, & Basri, 2018) .  Dengan budaya  seperti  ini  menjadi  hal  yang  sangat  lumrah  karena  banyak  dilakukan  oleh masyarakat.  Apalagi  dalam  kehidupan  masyarakat  dari  kalangan  menengah  ke  atas hingga  ke  bawah.  Saat  ini,  banyak  orang  yang  tidak  memperdulikan  risywah  dalam bertransaksi  di  tempat  kerja  atau  aspek  lainnya.  Bahkan  secara  hukum,  mereka  rela melakukan  sesuatu  untuk  kepentingan  individu  atau  kelompok  karena  menganggap risywah adalah sesuatu yang halal sehingga dianggap rezeki yang halal untuk dinikmati. Dalam  Islam,  makanan  halal  dapat  diperoleh  dengan  cara  apapun,  tetapi  tidak  dengan cara itu (Hervina, 2017) .
Berdasarkan  uraian  realitas  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  proses  risywah yang  dilakukan  oleh  individu-individu  tersebut  dapat  dikatakan  sudah  menjadi kebiasaan.

## .

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan melakukan  penelitian  pada  Desa  Pagerwojo,  Kecamatan  Perak,  Kabupaten  Jombang (Setyosari,  2016), untuk  memperoleh  data  atau  berita  mengenai  aktivitas  Risywah secara  eksklusif  dengan  mengunjungi  responden  pada  desa  dan  memakai  pendekatan induktif yang pada penelitian ini mendeskripsikan situasi atau insiden yangg berkaitan menggunakan  praktik  Risywah  pada  desa  dan  lalu  mengaitkannya  dari  aturan  Islam yang diadaptasi menggunakan tradisi Risywah (suap) sehingga terakhir selesai.
Sumber  data  yang  dipakai  pada  penelitian  ini,  asal  data  utama  dan  sekunder. Pertama,  menggunakan  data  utama  menurut  penelitian  ini,  penulis  menerima  citra mengenai tradisi praktik Risywah dalam warga setempat melalui responden calon ketua desa  yang  potensial  pada  lingkungan  warga  Pagerwojo,  Kecamatan  Perak,  Kabupaten Jombang  atau  yang  penulis  sebut  merupakan  data  lapangan.  Pengumpulan  data  utama diambil  menurut (Nazir,  2003) :    1)  Kepala  Desa  Lama,  Desa  Pagerwojo,  Kecamatan Perak, Pemerintahan Jombang, 2) 10 sampel calon ketua desa pada warga  yang pernah pernah  melakukan  ataupun  yang  tidak  pernah    melakukan  Risywah  3)  Pemuka kepercayaan(tokoh Muslim Mui) dan warga . Kedua, data sekunder. Data sekunder yang

## Table 1 Pola Pikir peneliti

## Masyarakat Desa Pagewojo,Kelurahan Perak
Fenomena  Tradisi  Risywah  dengan  Pemberian  Hadiah yang  dilakukan  oleh  calon  kepala  desa  dengan menjanjikan  sesuatu  saat  nnati  ia  terpilih  menjadi  ketua desa Konsep Saddu Adz- Dzariah Risywah Teori Hukum Islam Pandangan masyarakat desa Pagerwojo Risywa h Bukan Risywah
dipakai pada penyusunan artikel ini merupakan data menurut literatur misalnya struktur organisasi  desa,  studi  literatur  mengenai  ruang  lingkup  Risywah  menggunakan memperhatikan  teori  Hukum  islam  dan  Saddu-Adz-Dzariah,  Nash  on  Risywah (Muhammad, 2004) .

## Hasil Penelitian
A. Hasil  Keputusan  Fatwa  MUI  Jombang  Terhadap  Penyalahgunaan  Risywah  Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Sadd Adz-Dzariah.
Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  desa  Pagerwojo  saat  ini,  beberapa pejabat  di  desa  pagerojo  tidak  memenuhi  hak  asasi  manusianya  kecuali  dengan melakukan tindakan risywah ini. Sehingga dia memakan harta itu dengan cara yang batil  dan  dia  telah  menimpakannya  pada  dirinya  sendiri.  Tindakan  risywah  ini menghancurkan  dan  menyia-nyiakan  kemampuan  besar  warga  untuk  berbagi  karya terbaiknya.  Karena  dengan  kekhawatiran  orang  yang  tidak  kompeten  dan  tidak berpengalaman  bisa  duduk  sebagai  pejabat  atau  etos  kerjanya  rendah  hati  dan berkualitas.  Masyarakat  desa  Pagerwojo  merupakan  desa  yang  memiliki  pondok pesantren  dengan  fenomena  risywah  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2018  pada  saat pemilihan,  membawa  komunitas  yang  berbeda  perspektif,  ada  yang  mengatakan kasus  risywah  tidak  termasuk  dalam  risywah  tetapi  termasuk  sebagai  hadiah. terjadinya kasus risywah. Sebelum memilih calon kepala desa, mereka memberikan sesuatu  berupa  uang,  kebutuhan  pokok,  atau  hal  lainnya  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  suara  terbanyak  pada  saat  pemilihan.  saat  penyortiran  berlangsung, calon  kepala  desa  A  dan  calon  kepala  desa  B  saling  bersaing  untuk  mendapatkan suara  terbanyak.  di  balik  ini  menimbulkan  kontroversi  bagi  calon  ketua  A,  yaitu dengan melakukan perbuatan tidak jujur.
Ketika  melihat  fenomena  risywah  merupakan  sesuatu  yang  diberikan  (berupa uang,  barang,  hadiah  ataupun  jasa)  kepada  seorang  kepala  desa  atau  siapapun  agar kepala  desa  berpihak  pemberi  dengan  melakukan  apa  yang  diinginkannya,  baik keinginginan  tersebut  sesuatu  yang  terlarang  ataupun  tidak (Hidayah,  2020). Demikian  pula,  risywah  sudah  menjadi  hal  yang  sangat  lumrah  bagi  kalangan masyarakat  desa  pagerwojo  terutama  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa (ARTIKA,  2020). Dengan  adanya  risywah  yang  populer  di  kalangan  masyarakat dengan istilah sadaqah, ataupun hadiah yang mana semua itu berasal dari calon-calon kepala desa yang diberikan kepada masyarakat dengan berharap bisa memenangkan hak nya si calon kepala desa. Contohnya seseorang sudah memiliki salah satu calon yang ingin dipilihnya tetapi dari calon yang dipilihnya itu tidak memberikan apa-apa atau  istilahnya  shadaqah  dalam  Pilkades,  tiba-tiba  dari  pihak  calon  kedua membagikan  sadaqah  tersebut  kepada  masyarakat,  seketika  itu  seseorang  yang berniat  memilih  calon  pertama  dengan  adanya  sebuah  sadaqah  dari  pihak  calon kedua seseorang tersebut berubah niatan untuk memilih calon yang kedua waktu hari pemilihiannya.  Prihatin  jika  melihat  realita  yang  sekarang  ini  sudah  ada  di masyarakat belum lagi di sebuah pemerintahan yang lebih besar.
Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kota Jombang,  peneliti  berhasil  memperoleh  jawaban  dari  rumusan  masalah  yang  sesuai dengan permasalahan yakni tentang pandangan Ulama MUI Kota Jombang terhadap Tradisi  Risywah(suap  Menyuap)  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Disini  peneliti mewawancarai  2  ulama  yang  berkedudukan  sebagai  Ketua  MUI  dan  Kajian  hukum Islam  yaitu  Kh.  Cholil  Dahlan  dan  KH.Abdussomad  Bukhori.  Hasil  wawancara tersebut para ulama MUI bersepakat untuk tidak melakukan Risywah(suap menyuap) dalam  pemilihan  kepala  daerah,  sebagaimana  didapatkan  dari  hasil  wawancara sebagai berikut
1. Kh. Cholil Dahlan Mengatakan :
“Bahwasanya  hukum  melakukan  risywah  adalah  haram  dan  termasuk perbuatan  kejelekan  yang  lebih  banyak  mendatangkan  mudharat  (Ibn  al-Atsir, n.d.)  dari  pada  mendatangkan  manfaat  sebagai  berikut:  Ditinjau  dari  pengertian (1)  Risywah  adalah  pemberian  seseorang  kepada  orang  lain  (pejabat)  dengan maksud  untuk  melewatkan  suatu  perbuatan  yang  batil  (tidak  benar  menurut syariat)  atau  membatalkan  suatu  perbuatan  yang  benar  ( َّقَحْلا  ُلِطَابْلا  ُقِِّقحُيَا  ُة َوْش َّرلا). Pemberinya disebut Rashi; penerima disebut murtasyi; dan hubungan antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy.  (2) Suap, uang pelicin, politik uang dan sebagainya. Dapat dikategorikan risywah jika tujuannya untuk melewatkan sesuatu yang salah atau  membatalkan  suatu  tindakan  yang  benar.  (3)  Hadiah  untuk  pejabat. Merupakan  pemberian  dari  seseorang  atau  masyarakat  yang  diberikan  kepada seorang pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat dalam pemerintahan maupun kalangan  lainnya.  (4)  Korupsi  adalah  perbuatan  yang  mengambil  sesuatu  yang berada  di  bawah  kekuasaannya  dengan  cara  yang  tidak  benar  menurut  hukum Islam.”
Risywah  (suap  menyuap)  tidak  diperbolehkan  karena  didalamnya mengandung perbuatan yang dilarang oleh ajaran islam. Risywah (suap menyuap) itu tidak akan berlaku, jika para pemilih itu tahu dasar hukum secara syariat islam. Tentunya tidak ada oknum pemilih yang mau menerima uang suap nantinya.
Menurut,  KH.Abdussomad  Bukhori  dalam  hal  Risywah  (suap  menyuap) beliau  berargumentasi  untuk  tidak  melakukan  tindakan  tersebut.  Berikut wawancara dengan beliau “ Risywah berdasarkan perspektif hukum. Hukum asal- usulnya  adalah  haram,  sehingga  dalam  yang  dimaksud  dengan:  (1)  Memberi risywah dan menerimanya adalah haram. (2) Korupsi adalah ilegal. (3) Pemberian hadiah kepada pejabat:
a. Jika  pemberian  itu  diberikan  sebelum  pejabat  menjabat,  maka  pemberian  itu halal (tidak haram), demikian pula menerimanya
b. Jika pemberian itu tidak pernah diberikan sebelum pejabat itu menjabat, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan
c. Jika tidak ada hubungan antara pemberi hadiah dan pejabat atau tidak akan ada bisnis, maka pemberian dan penerimaan hadiah tidak haram
d. Jika  ada  urusan  (perkara)  antara  pemberi  hadiah  dan  pejabat,  pejabat  dilarang menerima  hadiah;  sedangkan  bagi  si  pemberi,  dilarang  memberikan  jika pemberian  yang  dimaksud  dimaksudkan  untuk  melewati  sesuatu  yang  batil (bukan haknya).”
Ketitdakbolehan Risywah (suap menyuap) dalam pemilihan kepala daearah juga  dipaparkan  oleh  Kh.  Cholil  Dahlan  menurut  beliau  haruslah  dihindarkan karena  untuk  menghindari  suap,  kemudharatan  dan  perilaku  tidak  jujur. Wawancara  dengan  beliau  sebagai  berikut  “Perilaku  Risywah  (suap  menyuap) termasuk  akhlak  yang  buruk  dan  dapat  merusak  jiwa  bagi  orang  yang  terlibat didalamnya.  Bahkan  dampak  buruknya  dapat  berkaitan  dengan  hak  orang  lain. Yakni  bisa  saja  orang  yang  melakukan  Riswyah  (suap  menyuap)  merebut  hak orang  lain  yang  kehilangan  haknya”.  Sehubungan  dengan  landasan  dasar  yang dijadikan  sebagai  landansan  MUI  dalam  memberikan  pandangan  mengenai hukum  dari  Riswyah  (suap  menyuap)  dalam  pemilihan  kepala  daerah  berikut wawancara dengan KH.Abdussomad Bukhori : “Orang yang melakukan Riswyah (suap  menyuap)  akan  mendapatkan  laknat  dari  Allah  dan  Rasul-Nya.  Sehingga pelakunya  tidak  berhak  mendapatkan  atas  Rahmat  Allah  dan  syafaatnya Rasulullah SAW baik di dunia maupun diakhirat”. (Bahgia, 2018)
Perbuatan  yang  memiliki  tujuan  yang  disengaja,  misalnya  seorang  yang calon  ketua  yang  telah  diberi  amanat  sebagai  calon  ketua  daerah  yang  nantikan akan  menjadi  seorang  ketua  dengan  tujuan  memberikan  suatu  hadiah  sebelum pemilihan  dimulai  agar  mendapatkan  suara  terbanyak  (risywah),    Sedangkan perbuatan  yang  dilakukan  tanpa  tujuan  sejak  semula  seperti  seseorang  yang pejabat yang tidak amanat dan tidak jujur (Sukmayeti, 2017). Dampaknya di dunia urusannya  menjadi  tidak  berkah  dan  diakhirat  juga  mendapat  balasan.  Dari  apa yang  telah  dipaparkan  di  atas,  nampaknya  sadd  al  dzari’ah  dilontarkan  sebagai salah satu solusi alternatif dalam mengahadapi problematika hukum paling utama apabila dihadapkan  dengan perubahan-perubahan sistem struktur sosial berada di masyarakat. Strategi  terhadap hukum secara sosiologis memiliki penafsiran kalau hukum  tetap  dipandang  sebagai  sarana  pra  sarana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu  sehingga  masyarakat  menjadi  tertib.  Kekurangsiapan  hukum  dalam mengetimasikan terkait perubahan sosial masyarakat menyebabkan hukum merasa kaku dengan sendirinya (al-hukmu yaduru ma’a ‘ilathi).
Dilihat dari Hasil kajian lebih mendalam mengenai metode penetapan fatwa tersebut,  termasuk  fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI),  dengan  adanya  fatwa  MUI  tersebut  ketua  MUI  cabang  Jombang merupakan  suatu  dari  kewajiban  untuk  memberantas  kasus  risywah  yang  terjadi tersebut.  Penulis  bergumentasi  bahwa  dalam  penetapa  fatwa  tersebut  dibutuhkan pertimbangan  kemaslahatan  secara  bersama.  Dalam  pembahasan  fatwa  MUI terkait  penerapan  Hukum  Islam  dibutuh  pertimbangan  kemaslahatan  sangat penting  dalam  menentukan  ketentuan  suatu  undang-undang.  Bahkan  tujuan  inti
syari'at (maqasid ash-syariah) ketika taklif bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Maulidi, 2015) .
Terdapatnya tidaknya terkait hukum selalu ditetapkan oleh ‘ilat. Sementara perkembangan  serta  pertumbuhan  dinamika  sosial  masyarakat  desa  Pagerwojo terus bergerak sehingga mempengaruhi sistem hukum yang ada di dalamnya. Oleh karenanya  hukum  dituntut  untuk  selalu  mengikuti  perubahan  yang  ada. Mekanisme    sadd  al  dzari’ah  merupakan  suatu  tawaran  yang  lumayan  fleksibel untuk  menghadapi  perubahan  sosial  masyarakat  tersebut,  mengingat  unsur maslahat  dan  mafsadat  serta  tujuan  syara’  menjadi  pilar  utama  dalam  metode istibath  hukum  dalam  Hukum  Islam.  Dengan  menggunakan  metode  sadd  al dzari`ah  diharapkan  hukum  Islam  akan  selalu  mengedepankan  kemanfaatan  dan kemaslahatan hukum.
Penolakan  terhadap  keburukan  yang  dianggap  sah  dibandingkan  dengan penolakan  yang  belum  tentu  berlaku  adalah  hal  yang  baik  dan  hal  tersebut disepakati  oleh  para ahli  yang  bijaksana. Hingga  hal  ini  terpaut  kepentingan  dan keburukan  bagi  umat  Islam  dapat  diketahui  melalui  ilmu  agama.  Ada  masalah yang belum diketahui, hingga syariat menjadi acuan. Syariat terdiri dari dalil-dalil agama  yaitu  Al-Qur'an,  hadits,  ijmak  dan  qiyas  yang  benar  menurut  cara pengambilan yang benar, Minat dan mafsadan dapat dipupuk melalui pengalaman (sejarah),  rutin,  dan  asumsi  yang  benar.  Jika  ada  sesuatu  yang  tidak  diketahui, maka harus dicari fakta yang meyakinkan.
Jika ingin mengidentifikasi kesesuaian, kepentingan dan keburukan sesuatu, kita  harus  menyamakan  antara  kepentingan  dan  keburukan  kemudian membedakan  antara  rajih  dan  marjuh.  Setelah  itu,  menggunakan  pertimbangan pemikiran jika syariat belum menghasilkan keputusan tentang hal tersebut. Hasil keputusan  atau  pertimbangan  tersebut  dikembangkan  dengan  undang-undang. Dari  semua  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  komentar  yang  melaporkan  sadd  adz- dzari’ah yang dicantumkan dari dalil hukum adalah sebagai ijtihad. Hal ini karena didukung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Pandangan  Ulama  MUI Kota  Jombang  terhadap  Riswyah  (suap  menyuap)  dalam  pemilihan  kepalada  daerah serta  Saddu  Adz-Dzariah  ,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut  : Bahwa  Penerapan  sadd  adz-dzari'ah  yang  di  usulkan  dalam  keputusan  fatwa  tersebut membawa  manfaat  mursalah  dan  memperkuatnya  untuk  mengatasi  masalah  risywah. Karena sadd adz-dzari’ah merupakan salah satu pillar dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, dalam penerapannya tetap bersandar pada teori maslahah dengan berbagai ragamnya. Mekanisme ini lebih berkesan mencegah, sebab seluruh yang pada mulanya mempunyai  penafsiran  hukumnya  boleh  (mubah),  menjadi  dilarang  (haram)    sebab akibat  yang  ditumbulkan  dari  pebuatan  mukallaf.  Perbuatan  tersebut  terdapat  gejala yang menuju mafsadat baik dari segi tipe ataupun kualitas, sebagai berikut : Perbuatan
itu  membawa  kepada  suatu  mafsadat.  Seperti  Risywah  bisa  membuat  iman  seseorang lemah  dan  selalu  tamak  (rakus)  itu  suatu  mafsadat.  Perbuatan  itu  pada  dasarnya perbuatan  yang  dibolehkan  apalagi  disarankan,  namun  dijadikan  sebagai  suatu  jalan untuk melaksanakan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak
Dengan Adanya Keputusan Fatwa MUI Kota Jombang dalam Perbuatan Risywah yang  dilakukan  calon  kepala  Daerah  dimasyarakat  Desa  pagerwojo  Kecamatan  Perak Kabupaten Jombang  menurut MUI Kota Jombang dilarang hal ini dikarenakan sangat banyak  mudharatnya  dan  perbuatan  tersebut  dilarang  oleh  Syariat  Islam.  Pertama, Faktor yang mendorong masyarakat menerima pemberian tersebut, yaitu karena adanya kebutuhan  yang  mendesak  yang  tidak  bisa  ditunda,  jika  ditunda  akan  menimbulkan kesulitan  yang  sangat  (Masyaqqah)  bagi  orang  penghasilan  rendah,  dan  tidak  merasa kalau  perbuatan  tersebut  sedang  diawasi  oleh  Allah  SWT  baik  Orang  yang melakukannya  ataupun  Orang  yang  menerimanya  (‘Adamu  al  muraqabatillah),  dan serakah  dalam artian  bagi  orang  yang melakukannya tidak  percaya  bahwa  Allah  SWT adalah  yang  menentukan  segala  sesuatu  yang  terjadi,malas  berusaha,  tipisnya kepedulian sosial sesama muslim.Sedangkan  faktor yang melatarbelakangi calon ketua desa  melakukan  perbuatan  yaitu  karena  untuk  mendapatkan  hak  suara  yang  terbanyak dalam pemilihan ketua desa,hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang demi kepentingan diri sendiri.

## BIBLIOGRAFI
Artika,  Wina.  (2020). Aktualisasi  Hadis  Risywah  Dalam  Masyarakat  Di  Desa  Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan ILIR (Studi Living Hadis) . UIN Raden Fatah Palembang. Google Scholar
Bahgia,  Bahgia.  (2018).  Risywah  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Mizan: Journal of Islamic Law , 1 (2 ). Google Scholar
Bahtiyar,  Fachri.  (2019). Politik  uang  pada  penyelenggaraan  PILKADA  dalam Perspektif  Islam”(Studi  di  Kecamatan  Karang  Tanjung-Pandeglang) .  Universitas Islam Negeri Serang Banten. Google Scholar
Hasan, Ahmadi, Sulistyoko, Arie, & Basri, Bahran. (2018). Remisi Terhadap Koruptor dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam. Syariah:  Jurnal  Hukum  Dan Pemikiran , 17 (2), 239–265. Google Scholar
Hervina, Hervina. (2017). Trend Halal Food Di Kalimantan Timur. FENOMENA , 9 (2), 175–186. Google Scholar
Hidayah,  Mifatul.  (2020). Fenomena  Risywah  Dalam  Pilkades  (Studi  Atas  Qs.  Al- Baqarah  Ayat  188  Dalam  Tafsir  Ibnu  Katsir)  Dan  Implikasi  Dalam  Pilkades  Di Desa Ngembalrejo Bae Kudus . IAIN KUDUS. Google Scholar
Ibn al-Atsir. (n.d.). al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar . p. 226. Google Scholar
Lestari,  Tri  Puji.  (2019). Faktor-faktor  yang  mendorong  minat  permintaan  produk tabungan Si Wadiah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran . UIN Walisongo. Google Scholar
Maulidi.  (2015).  Progressive  Paradigm  and  Maqashid  Syariah:  New  Manhaj  Finds Responsive Law. Asy-Syir’ah Journal , Volume 49, . Google Scholar
Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan penelitian hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Nazir,  Moh.  (2003).  Metode  Penelitian  Cetakan  Kelima. Jakarta:  Ghalia  Indonesia .
Google Scholar
Setyosari, H. Punaji. (2016). Metode penelitian pendidikan & pengembangan . Prenada Media. Google Scholar
Sukmayeti, Evi. (2017). Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang

## Risywah . Google Scholar
Yusfitriadi, Yusfitriadi. (2015). Perilaku Korupsi Di Sekolah. Jurnal Lingua , 1 (1), 90– 100. Google Scholar
Copyright holder:
Salwa Azyyati (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: