MEMBANGUN DEMOKRATISASI MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : STUDI TERHADAP PERAN KOMISI INFORMASI PUBLIK (KIP) DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUP INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TENGAH

## Ade Rian Riwandy

## ABSTRACT
This  thesis  research  the  topic  of  The  Role  of  Information  Commission Central Kalimantan province. Information Commissioner of Central Kalimantan is one of the institutions established by the Regional Independent Regional Head in Central  Kalimantan  province,  has  the  main  function  of  helping  people  resolve problems related to Public Information. This research was conducted at the Central Information  Commission  Kalimantan  city  of  Palangkaraya  using  descriptive qualitative  method.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  What  is  the  Role  of Information  Commission  Central  Kalimantan  in  order  to  help  people  resolve problems related to public information in Central Kalimantan and the factors that support  and  hinder  the  performance  of  Central  Kalimantan  Information Commission in carrying out their duties and functions.
The  results  of  this  study  explained  that  the  Information  Commissioner  of Central  Kalimantan  as  regional  institutions  to  help  resolve  disputes  of  public information  in  the  province  of  Central  Kalimantan  is  already  functioning  as  it should,  but  not  Optimal.  Not  optimal  role  of  the  Information  Commissioner  of Central Kalimantan which is becoming the main problem is the lack of attention factor  Provincial  Government  of  Central  Kalimantan  on  the  existence  of  the Information  Commission  itself  in  Central  Kalimantan.  The  lack  of  attention  is evidenced  by  the  lack  of  budget  APBD  given  to  sustainability  and  the  future existence of this institution. The lack of budget to make these institutions less able to move mainly socialize existence for the people of Central Kalimantan.
Keywords: Demokrasi, Informasi Publik

## LATAR BELAKANG
Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal penting dalam dunia komunikasi dewasa  ini.  keterbukaan  informasi  telah  menjadi  isu  sentral  dalam  pembahasan mengenai pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance) di mana transparansi  atau  keterbukaan  informasi  publik  menjadi  syarat  bagi  terwujudnya tata pemerintahan  yang  baik.  Artinya, pemerintahan  yang baik  sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Kebebasan  memperoleh  informasi  saat  ini  menjadi  bahan  perbincangan cukup  hangat  di  masyarakat  dan  media.  Untuk  mengetahui  atau  menguji  sebuah informasi  masuk  kategori  terbuka  atau  tertutup,  publik  biasa  merujuk  ke  Komisi Informasi  Pusat  (KIP)  atapun  Komisi  Informasi  (KI)  Daerah.  Kehadiran  Komisi Informasi  Publik  (KIP)  menunjukkan  Indonesia  telah  masuk  dalan  peringkat  20
besar  dari  120  negara  di  dunia  yang  menerapkan  Undang  –  Undang  Kebebasan Informasi ( Freedom Of Information Act ). Undang – Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang  Keterbukan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  merupakan  cikal  bakal  jaminan warga  Indonesia untuk diberikan kebebasan memperoleh informasi publik secara mudah,  transparan  dan  akuntabel.  Komisi  Informasi  sendiri  merupakan  lembaga mandiri  yang  berdiri  di  Kalimantan  Tengah  dan  berfungsi  menjalankan  UU  KIP dan peraturan pelaksanaannya petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan  sengketa  informasi  publik  melalui  mediasi  sengketa  ajudikasi nonlitigasi  yang  telah  tertera  dalam  Undang-Undang.  Dengan  adanya  Komisi informasi  tentunya  diharapkan  informasi  publik  yang  mungkin  masih  banyak tertutupi pada akhirnya akan semakin bisa terbuka untuk masyarakat umum.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Demokrasi
Demokrasi  merupakan  satu  hal  dan  keterbukaan  informasi  publik merupakan  hal  lain.  Selama  lebih  dari  satu  dasawarsa  sejak  berakhirnya  rezim kekusaaan otoriter Orde Baru, Indonesia berubah menjadi negara demokratis. Pada level  praksis,  demokrasi  menemukan  wujud  kongkretnya  di  lapangan  politik. Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani “ demos ” dan “ kratos ” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “ cratein ” atau “ cratos ” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos- cratein atau demos-cratos (demokrasi)  adalah  keadaan  Negara  dimana  dalam sistem  pemerintahannya  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat,  kekuasaan  tertinggi berada  dalam  keputusan  bersama  rakyat,  rakyat  yang  berkuasa,  pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

## Definisi Peran
Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh anda di posisi mana dalam suatu strata sosial dan  sejauh  mana  pengaruh  anda.  Peran,  adalah  simbiosi  yang  berkaitan  dengan keuntungan  dan  kerugian,  sebab  dengan  peran,  ada  yang  dirugikan  dan diuntungkan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  (2002)  mendefinisikan  peranan  ( role ) merupakan  proses  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu peranan.

## Definisi Keterbukaan
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kata  keterbukaan  berasal  dari “buka”,  yang  berarti  keadan  terbuka.  Arti  keterbukaan  adalah  memberi  peluang pihak luar untuk masuk dan menerima berbagai hal dari luar untuk masuk. Makna keterbukaan  ini  dapat  terjadi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  baik  aspek  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  kebudayaan,  ideologi,  paham  dan  aliran  maupun ekonoim.

## Pengertian Informasi
Informasi  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  bagi  kehidupan  seseorang. Dengan informasi seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak mengerti  menjadi  mengerti.  Sangatlah  penting  informasi  itu  untuk  menambah pengetahuan  atau  wawasan  seseorang . Sedangkan  Informasi  publik  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim, dan/atau diterima  oleh suatu Badan Publik  yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Raymond Mc.leod (2001: 9) informasi adalah "data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang".

## Pengertian Komisi Informasi
Komisi  Informasi  adalah  sebuah  lembaga  mandiri  yang  berfungsi menjalankan  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  peraturan pelaksanaannya  termasuk  menetapkan  petunjuk  teknis  standar  layanan  Informasi Publik  dan  menyelesaikan  Sengketa  Informasi  Publik  melalui  Mediasi  dan ajudikasi  nonlitigasi  yang  untuk  pertama  kalinya  berkerja  mulai  tanggal  1 Mei 2010 berkaitan dengan akan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan Penelitian Kualitatif.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  Komisi  Informasi  Publik  (KIP) Kalimantan Tengah dan institusi Pemerintah  Kalimantan Tengah tahun 2016.

## Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis peran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun demokratisasi melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup institusi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah  antara lain adalah :
1. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
2. Pemeriksaan Permohonan Sengketa Informasi.
3. Memutuskan penyelesaian sengketa Infomasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi  Nonlitigasi  yang  diajukan  oleh  setiap  pemohon  informasi  publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat  dari  peran  Komisi  Infomasi  Provinsi  Kalimantan  tengah    dalam menciptakan  keterbukaan  informasi  publik  di  lingkup  Pemerintah  Daerah Kalimantan Tengah

## Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri  2 macam yaitu  :  (1)  Data  primer  yang  diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  langsung
terhadap  objek  penelitian  dengan  menggunakan  tekhnik  pengumpulan  data.  (2) Data Sekunder, diperoleh melalui data dari instansi atau kepustakaan maupun data- data dari lembaga yang terkait dengan Komisi Informasi.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Observasi, (2) Wawancara (3) Dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapat dalam penelitian dan mengembangkan serta menghubungkan dengan teori- teori  yang  melandasinya.  Model  analisis  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini adalah model analisis interaktif yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Komisi  Informasi  Dalam  Membangun  Demokratisasi  Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam membangun demokratisasi untuk keterbukaan informasi yang lebih baik,  Komisi  Informasi  Provinsi  memiliki  beberapa  peran  yang  telah  dibuat berdasarkan UU No 14 tahun 2008 yaitu :
a) Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
b) Memeriksa Permohonan Sengketa Informasi
c) Memutuskan  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Melalui  Mediasi,  Ajudikasi Dan Atau Nontiligasi
Dari hasil penelitian dilapangan terlihat  kinerja Komisi Informasi Provinsi sangat  baik,  karena  menerima  setiap  permohonan  sengketa  informasi  dengan terstruktur  serta  merata  tanpa  harus  membedakan  pemohon  dan  termohon  yang telah melapor. Para Staff serta komisioner Komisi  Informasi terlihat sigap dalam melayani serta menjalankan proses penyelesaian sengketa informasi dengan baik Melihat  perkembangan  Komisi  Informasi  Provinsi  Kalimantan  Tengah sampai saat ini  dengan berbagai faktor pendukung dan Faktor penghambat peran lembaga    tersebut,  memberikan    gambaran  kondisi  lembaga  tersebut  saat  ini. Komisi  Informasi  daerah  Kalimanatan  Tengah  yang  sejak  tahun  2011  telah terbentuk di Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya lembaga di daerah ini yang memang secara khusus membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang terkait dengan permasalahan informasi publik yang terjadi di Kalimantan Tengah. Komisi Informasi Kalimantan Tengah sebagai lembaga yang dapat dikatakan lembaga baru yang  hadir  untuk  membantu  masyarakat  menyelesaikan  permasalahan  informasi publik di Kalimantan Tengah saat ini masih memiliki banyak kelemahan baik dari segi internal maupun eksternal.
Kehadiran  Komisi  informasi  Kalimantan  Tengah  sama  halnya  dengan  di daerah-daerah lain di Indonesia tentu harus didukung serta diapresiasi oleh semua kalangan  baik  dari  masyarakat  maupun  pemerintah  daerah  sendiri  dalam  rangka menciptakan lembaga daerah yang kompeten dan memang benar-benar
dirasakan  fungsinya  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Komisi  infomasi  Kalimantan Tengah tidak akan bisa berfungsi  sebagaimana mestinya tanpa adanya kesadaran kerjasama  dan  dukungan  yang  baik  antara  masyarakat,  pemerintah,  swasta  dan stakeholder terkait lainnya dengan Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  data-data  yang  telah dikumpulkan  terkait  Peran  Komisi  Informasi  (KIP)  dalam  Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Institusi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, terdapat beberapa temuan peneliti di lapangan serta dari analisis yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran  Komisi  Informasi  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Dalam  Membangun Demokratisasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu :
a) Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
b) Memeriksa Permohonan Sengketa Informasi
c) Memutuskan  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Melalui  Mediasi, Ajudikasi Dan Atau Nontiligasi.
Sebenarnya  telah  efektif  meski  belum  berperan  secara  maksimal.,  hal  tersebut karena adanya faktor pendukung dan penghambat yang ada.
2. Adapun faktor penghubung dan penghambat adalah sebagai berikut :
a. Faktor Pendukung
1. Bersifat Independen.
2. Memiliki Regulasi yang jelas.
b. Faktor Penghambat
1. Minimnya anggaran.
2. Komisi Informasi sebagai lembaga baru di Kalimantan Tengah.
3. Tingkat kesadaran mengakses informasi publik sangat rendah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak layak.
4. Masih  rendahnya  pemahaman  pejabat  publik  terhadap  Undang-undang Keterbukaan Informasi.
Meskipun telah berperan secara baik akan tetapi masih banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi agar keberadaan KI kalteng bisa benar – benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.

## Saran
1. Komisi  Informasi  Kalteng  Harus  lebih  banyak  melakukan  sosialisasi  agar keberadaannya diketahui banyak orang.
2. Sekretariat  KI  harus  represetatif  karena  KI  selain  secretariat  juga  sebagai tempat siding kasus – kasus yang ditangani.
3. Pemerintah  Daerah  harus  mengoptimalkan  anggaran  yang  dikucurkan  demi eksistensi KI di Kalteng.
4. Masyarakat  yang  sekiranya  memerlukan  informasi  tetapi  kesulitan mendapatkannya harus berani melaporkan hal tersebut ke KI Kalteng agar KI bisa menyelesaikan permasalahanmereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah,  Chaedar.  2002. Pokoknya  Kualitatif  (Dasar-Dasar  Merancang  dan Melakukan Penelitian Kualitatif) . Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. http://inspirasibangsa.com/pejabat-belum-paham-keterbukaan-publik/
http://www.academia.edu/7118746/DEMOKRASI_DAN_DEMOKRATISASI Murhajanti,dkk. 2009. Sudahkah Hak Akses Kita Terpenuhi. Jakarta :  Indonesian Center For Environmental Law (Icel).
Rosdiansyah dan Jusmadi Rhido . Akuntabilitas Spirit Melayani Publik Yang Kian Cerewet, Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro – Otonomi (JPIP).
Sastro  A  Dhoho  dkk.  2010. Mengenal  Undang-undang  keterbukaan  Informasi Publik , Jakarta : Pelitaraya Selaras.
Sinambela  Poltak  Lijan  dkk.  2006. Reformasi  Pelayanan  Publik ,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Soerjono, Soekanto. 2002. Teori Peran , Jakarta Bumi Aksara.
Zuhro  Siti  R  dkk.  2009. Demokrasi  lokal  peran  aktor  dalam  demokratisasi,
Yogyakarta : Ombak.