P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah
Universitas Wiralodra Indramayu

## PRODUK PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

## Sufyan
FAI Universitas Wiralodra e-mail: sufyansliyeg@gmail.com
Received Revised Accepted 15 Maret 2020 15 April 2020 28 September 2020

## PRODUCT FINANCING IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

## Abstract
This article is structured to present financing products to Islamic financial institutions. The method  used  in  this  study  is  based  on  library  data.  Therefore,  this  research  is  called qualitative research in the form of library research that uses literature as the main object as a reference  for  study  material.  The  results  show  that  there  are  three  products  and  services offered in Islamic banking. These three products are fund raising products, fund distribution products, and service products. While for self-financing can be done with the principles for results, leases, buying and selling and through a complementary contract.
Keywords: products, financing, financial institutions, and shariah.

## Abstrak
Artikel ini disusun untuk menyajikan produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbasis pada  data  pustaka. Oleh karenanya, penelitian ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research ) yang menggunakan  literatur  sebagai  objek  yang  utama  sebagai  rujukan  bahan  kajian.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  dalam perbankan  syariah.  Ketiga  produk  dimaksud  adalah  produk  penghimpun  dana,  produk penyaluran  dana,  dan  produk  jasa.  Sementara  untuk  pembiayaan  sendiri  dapat  dilakukan dengan prinsip bagi hasi, sewa, jual beli dan melalui akad pelengkap.
Kata kunci: produk, pembiayaan, lembaga keuangan, dan syari’ah
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  menunjukkan progresifitas yang sangat signifikan, baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Awal mula  kehadirannya,  melalui  Bank  Muamalat  (1992)  dan  disusul  dengan  Asuransi Syariah  Takaful  (1994),  kedua  lembaga  syariah  dimaksud  patut  diacungi  jempol bahkan  diberi  julukan  sebagai  pionir  tumbuhnya  bisnis  syariah  di  Indonesia 1 . Sekalipun,  diawal  kemunculannya  jenis  lembaga  atau  bank  syariah  ini  memiliki tantangan  dan  kendala  yang  cukup  sulit,  padahal  Indonesia  adalah  Negara  yang didalamnya  mayoritas  berpenduduk  sebagai  muslim.  Mulai  dari  istilah  yang  cukup sulit  dihafalkan,  sampai  dengan  konsep  operasional  yang  dirasakan  berbelit-belit. Kala itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah  memahami  dengan  baik.  Belum  lagi  penguasaan  pasar  yang  lebih  kuat membuat  para  pionir  tersebut  sempat  ragu  dengan  kelangsungan  bisnis  berbasis syariah  ini.  Namun,  krisis  moneter  tahun  1997  telah  membawa  hikmah  yang  besar bagi  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Pada  saat  bank-bank konvensional  lainnya  sekarat,  Bank  muamalat  dan  bisnis  syariah  lainnya membuktikan  bahwa  sestem  perekonomian  berbasis  bunga  akan  menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak  tergantung  dengan  peran  bunga  akhirnya  selamat  dari  krisis  dan  bahkan sekarang  menjadi  sebuah  potensi  kekuatan  yang  suatu  saat  akan  mampu membuktikan  bahwa  sistem  ekonomi  islam  memberikan  kesejahteraan  dan keadilan.
Dewasa ini, perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah, bukan hanya  terjadi  pada  lembaga  keuangan  syariah  yang  bersifat  komersil,  tetapi  juga yang bersifat nirlaba. Pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi  syariah  adalah  contoh  diantara  beberapa  lembaga  keuangan  syariaf  yang bersifat  komersil  yang  memiliki  perkembangan  cukup  signifikan  di  tenagh-tengah masyarakat 2 . Selain itu, badan amil zakat dan lembaga amil zakat, serta badan wakaf, bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT juga turut berkembang sangat pesat  di  Indonesia.  Dan  lembaga-lembaga  dimaksud  masuk  pada  kategori  lembaga keuangan syariah bersifat nirlaba.
Lembaga  keuangan  syariah  memiliki  tugas  pokok  menghimpun  dana  dari masyarakat,  dan  karenanya  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dana pembiayaan  yang  tidak  disediakan  oleh  pemerintah  maupun  swasta 3 .  Dalam
1 Ibnudin Ibnudin, “PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 70–77.
2 Ahmad Syathori, “KONSEP WELFARE-ECONOMIC: ANTARA ETIKA BISNIS ISLAM DAN PROTESTAN,” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 78–93.
3 ABDUL MUIN, Ibnu Rusydi, and Dewi Asih Apriyanti, “AN ANALYSIS OF GOLD MONEY PRODUCTS IN SYARIAH BANK: Case Study at Syariah Mandiri Bank of Sub-Branch Office Indramayu (ANALISIS PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH: Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu),” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 6, no. 1 (2019): 43–62.
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
kegiatan  penyaluran  dana,  lembaga  keuangan  syariah  melakukan  investasi  dan pembiayaan.  Disebut  investasi,  karena  prinsip  yang  digunakan  adalah  prinsip penanaman  dana  atau  penyertaan,  dan  keuantungan  akan  diperoleh  bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya 4 . Sementara disebut pembiayaan karena, lembaga keuangan  syari’ah  berfungsi  menyediakan  dana  untuk  membiayai  kebutuhan nasabah  yang  memerlukan  dan  layak  memperoleh  sesuai  dengan  ketetntuan  yang berlaku.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  disusun  dengan  berbasis  pada  data  pustaka,  dan  oleh  karenanya, penelitian sejenis ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research ) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama  sebagai  rujukan  bahan  kajian.  Melalui  jenis  penelitian  ini,  akan  dicari berbagai  macam  informasi,  baik  berupa  catatan  dan/atau  data  deskriptif  yang terdapat di dalam teks yang diteliti yag meliliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang penulis susun.

## Hasil dan Pembahasan Lembaga Keuangan Syariah dalam Islam
Pada  seluruh  system  ekonomi  di  seluruh  dunia,  lembaga  keuangan  menjadi instrumen  penting  yang  harus  hadir  disekitarnya.  Dalam  konteks  ini,  timbulnya bunga,  menjadi  suatu  kewajaran  bahkan  menjadi  ciri  khas  dari  sebuah  system perekonomian  modern.  Sebagai  lembaga  perantara,  lembaga  keuangan  didesain sedemikian  rupa  untuk  mengolah  bunga  sebagaimana  dimaksud  agar  dapat merangsang pertumbuhan investasi. Pada akhirnya, fenomena semacam ini menjadi ciri  sekaligus  alat  dari  proyeksi  bisnis  dan  keuangan  dalam  rangka  menggiatkan perekonomian pada sector perdagangan, industry dan aktivitas ekonomi lainnya.
Indonesia,  sebagai  negara  dengan  mayoritas  Islam,  mengharapkan  kehadiran lembaga  keuangan  yang  Islami  yakni  dengan  mengembangkan  sistem  lembaga keuangan  syari’ah  secara  lebih  baik.  Gagasan  ekonomi  semacam  ini  dimaksudkan menjadi  alternatif  terhadap  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis  yang  bukan  saja karenanya tidak sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga konsep ekonomi dimaksud dianggap  gagal  memecahkan  problem  ekonomi  dunia. 5 Oleh  karenanya,  kehadiran sistem  ekonomi  Islam  diharapkan  mampu  mencegah  terjadinya  praktik ketidakadilan  yang  terjadi,  baik  dalam  penerimaan  maupun  pembagian  sumber- sumber  materi  agar  dapat  memberikan  kebermanfaatan  bagi  semua  manusia  dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah swt.
Apabila  diperhatikan  teks  hukum  yang  ada  dalam  ketentuan  syariat  Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang secara garis besar
4 Ikatan Bankir Indonesia, Strategi Bisnis Bank Syariah (Gramedia Pustaka Utama, 2015).
5 Ahmad  Sumiyanto, Keunggulan  Sistem  Ekonomi  Islam  Dalam  Menjawab  Keraguan  Berekonomi Syariah, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
dapat  dikelompokan  ke  dalam  kegiatan  nonbank  dan  kegiatan  perbankan.  Yang termasuk  dalam  kategori  nonbank  di  antaranya: 6 lembaga  zakat,  lembaga Ijaraĥ , Kafalaĥ , Salam, Raĥn , Akad, Warits , Qiradh , Syirkaĥ , dan lain-lain.
Sedangkan yang dapat dikategorikan ke dalam perbankan (yang berhubungan dengan  persoalan  perbankan),  adalah: Wadi’aĥ,  al - Mudharabaĥ,  al - Musyarakaĥ/ Syirkaĥ, al - Bai’u Bithaman ‘Ajil dan lain-lain. 7
Pandangan  hukum  Islam  tentang  lembaga  dan  instrument  keuangan  lainnya, yang selama ini tidak ditemukan atau tidak diatur secara limitatif dalam teks hukum menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Hal demikian terjadi karena, sebagaimana disebutkan di atas, lahirnya lembaga dan instrument keuangan merupakan tuntutan obyektif  masyarakat  yang  merasa  perlu  dan  butuh  terhadap  lembaga  dimaksud. Seseorang akan tertarik untuk menjadi nasabah salah satu lembaga atau instrument keuangan,  akan  sangat  berdasar  pada  beberapa  pertimbangan,  misalnya kepraktisannya,  ekonomis,  dan  efisien.  Sedangkan  lembaga  dan  instrument keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang  berbentuk  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB),  Lembaga  Pembiayaan, Asuransi,  dan  Lembaga  Keuangan  lainya  (kesemuanya  ini  berada  di  luar  sistem moneter). 8
Pada  dasarnya,  lembaga  keuangan  syari’ah,  mempunyai  satu  falsafah  yang secara mendasar dapat dimaknai sebagai upaya mencari keridhaan Allah swt untuk memperoleh  kebajikan  dunia  dan  akhirat.  Falsafah  sebagaimana  dimaksud mengandung  konsekuensi  bahwa  setiap  kegiatan  lembaga  keuangan  syariah,  yang dalam  implementasinya  dikhawatirkan  menyimpang  dari  tuntunan  agama,  harus dihindari. 9
Meski demikian, jika kit abaca pada teks al-Qur’an, hamper sulit diketemukan kata  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  lembaga  keuangan.  Namun  jika  membaca pada  penekanan  terhadap  konsep  organisasi  sebagaimana  organisasi  keuangan,  hal dimaksud  dapat  ditemukan  dalam  nash  al-Qur’an.  Konsep  dasar  kerjasama muamalah  dengan  berbagai  cabang-cabang  kegiatannya  mendapat  perhatian  yang cukup  banyak  dalam  al-Qur’an.  Dalam  Sistem  politik  misalnya  dijumpai  istilah qoum  untuk  menunjukkan  adanya  kelompok  sosial  yang  berinteraksi  satu  dengan yang lain. Konsep tentang Sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern. 10
Pedoman  lembaga  keuangan  syari’ah  dalam  beroperasi  adalah  al-Qur’an  surat al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diridari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.
Artinya: “Orang -orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah
6 Ade  Arthesa  &  Edia  Handiman, Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (Jakarta:  Gramedia, 2006).
7 Handiman.
8 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
9 Lubis.
10 Lubis.
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275). 11
Ayat di atas, menginspirasi pada upaya menghadirkan dan mewujudkan sistem keuangan  yang  adil  dan  efisien.  Islam,  melalui  system  keuangan  syariahnya, dianggap  mampu  untuk  memfasilitasi  itu.  Dengan  demikian,  setiap  lapisan masyarakat  dapat  terwadahi  keinginannya  dalam  hal  investasi  maupun  usaha berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka. 12 Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan  masyarakat  yang  belum  tersalurkan  oleh  jasa  perbankan,  baik perbankan  Islam  maupun  konvensional,  sebagai  alternative,  dibentuk  intitusi keuangan non bank, namun dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam. 13

## Produk Keuangan Syariah dalam Ekonomi Islam
Pada  lembaga  keuangan  yang  berbentuk  syariah,  hubungan  nasabah  dan lembaga,  bukan  merupakan  hubungan  yang  disebut  sebagai  debitur  dengan kreditur,  tetapi  disebut  kemitraan  ( partnership ).  Kemitraan  sebagaimana  dimaksud yakni  antara  penyandang  dana  ( shahibul  maal )  dengan  pengelola  dana  ( mudharib ). Oleh  karena  itu,  laba  yang  diperoleh  lembaga  tidak  hanya  berpengaruh  terhadap tingkat  bagi  hasil  untuk  pemegang  saham,  tetapi  juga  berpengaruh  pada  bagi  hasil yang  diberikan  kepada  nasabah  atau  anggota  penyimpan  dana. 14 Seperti  dalam perbankan  konvensional,  perbankan  syariah  juga  mempunyai  banyak  produk  yang ditawarkan kepada masyarakat. Perbankan syariah sebagaimana dimaksud, memiliki kelebihan  dan  keutamaan  masing-masing  sebagai  pertimbangan  sehingga  calon nasabah  dapat  memilih  dan  menggunakan  produk  yang  dianggap  paling  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  nasabah.  Berbagai  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan dalam perbankan syariah dapat digolongkan kepada tiga kelompok produk, yaitu:

## 1. Produk Penghimpun Dana
Seperti  pada  perbankan  konvensional,  dana  masyarakat  yang  dihimpun perbankan  syariah  dapat  berbentuk  tabungan,  deposito  dan  giro.  Aktifitas penghimpun dana ini dilakukan dengan prinsip wadi’ah dan mudharabah . Prinsip wadi’ah dilakukan  untuk  produk  berbentuk  giro  sedangkan  prinsip mudharabah diterapkan untuk produk berbentuk tabungan dan deposito. 15
Jika wadi’ah tersebut berbentuk wadi’ah amanah , pada prinsipnya simpanan tersebut  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  pihak  bank  walaupun  ia  bertanggung jawab terhadap keutuhan simpanan tersebut. Sebaliknya jika wadi’ah tersebut jika berbentuk wadi’ah  amanah ,  maka  pihak  bank  dapat  memanfaatkan  simpanan tersebut  dan  tetap  terhadap  keutuhan  simpanan  tersebut.  Namun,  jika  pihak bank  tetap  menyalurkan  dana  dimaksud,  jika  membaca  ketentuan  umum  dalam
11 Departemen Agama, Al Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008).
12 M.  Umer  &  Habib  Ahmed  Chapra, Coorporate  Governance  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
13 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
14 Sudarsono.
15 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
prinsip wadi’ah, maka keuntungan atau kerugian yang terjadi akan menjadi milik perbankan.  Sedangkan  pemilik  dana  tidak  dijanjikan  imbalan  dan  tidak  pula menanggung resiko yang terjadi. Namun demikian, jika pihak bank menyalurkan dana  tersebut  dan  ternyata  memperoleh  keuntungan,  maka  pihak  bank memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai insentif agar masyarakat tertarik untuk  menyimpan  dananya  pada  perbankan  syariah  dengan  syarat  hal  ini  tidak dijanjikan dari awal. 16
Lain  halnya  dengan  prinsip mudharabah .  Pemilik  modal  dianggap  sebagai shahibul maal sementara  pihak  perbankan  sebagai  pihak  pengelola  atau mudharib .  Prinsip  ini,  pihak  bank  dapat  menggunakan  dana  tersebut  misalnya untuk  kegiatan  jual  beli  dengan  memberitahukan margin keuntungan  tertentu ( mudharabah ) atau untuk kegiatan sewa ( ijarah ).
Dalam  prinsip mudharabah ,  ada  dua  jenis  kewenangan  yang  dapat  dipilih oleh pemilik modal atau penyimpan untuk memberikan kepada pihak bank yaitu mudharabah  mutlaqah dan mudharabah  muqayyadah . Mudharabah mutlaaqah artinya pihak bank dapat mempergunakan dana yang dihimpun secara bebas atau luas.  Hal  demikian  karena,  prinsipnya  tidak  ada  batasan  yang  ditetapkan  oleh penyimpan sehingga bank dapat menggunakannya dalam berbagai kegiatan yang diyakini  menguntungkan.  Sedangkan mudharabah  muqayyadah artinya  pihak pemilik  modal  atau  penyimpan  menetapkan  syarat-syarat  tertentu  dalam penggunaan dana simpanannya misalnya hanya untuk kalangan tertentu saja atau bisnis tertentu. 17

## 2. Produk Penyaluran Dana
Dana  yang  telah  berhasil  dihimpun  oleh  perbankan  syariah  kemudian disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  atau  unit  defisit  untuk  dimanfaatkan secara  produktif.  Hal  ini  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  syarat- syarat  yang  telah  disepakati  antara  perbankan  dengan  pemilik  modal  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  layak.  Dana  yang  telah  dihimpun,  dapat disalurkan oleh pihak perbankan syariah melalui salah satu kategori atau system penyaluran dana yang sesuai dengan syariah.
Secara umum, perbankan syariah memiliki empat konsep pembiayaan yang dapat dilakukan, diantaranya:
a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Pembiayaan  jenis  ini,  jika  merujuk  pada  kesepakatan  para  ulama, merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling utama dalam perbankan syariah. 18 Pembiayaan  ini  dapat  mudharabah  dan  musyarakah.  Pembiayaan dalam  perbankan  syariah  berlandaskan  pada  satu  prinsip  dimana  tidak  ada bagian  keuntungan  yang  dapat  dinikmati  pihak  tertentu  jika  puhak  yang berkaitan  tidak  ikut  ambil  bagian  dalm  menanggung  sesuatu  resiko  yang mungkin tgerjadi. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk:
16 Anonimus, Produk-Produk Bank Islam (Jakarta: BI, 2002).
17 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
18 Diana Ascarya dan Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah

## 1) Pembiayaan musyarakah
Pembiayaan ini merupakan akad kerja  sama antara dua pihak atau lebih untuk  melakukan  usaha  dimana  masing-masing  pihak  memberi  kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwajud.
Pembiayaan  musyarakah  adalah  akad  kerjasama  yang  terjadi  diantara para  pemilik  dana  untuk  menggabungkan  modal,  melalui  usaha  bersama  dan pengelolaan bersama  dalam suatu hubungan  kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai  dengan  kesepakatan  (biasanya  ditentukan  berdasarkan  jumlah  modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak). 19
Ascarya  mengatakan  bahwa  musyarakah  merupakan  akad  bagi  hasil ketika  dua  atau  lebih  pengusaha  pemilik  dana/  modal  dan  bekerja  sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Dalam hal ini, mitra usaha pemilik modal memiliki hak untuk ikut serta dalam menejemen perusahaan, tetapi hal demikian tidak menjadi sebuah keharusan. Pihak-  pihak  terkait  dapat  membuat  kesepakatan  untuk  membagi  pekerjaan dalam  mengelola  usaha,  juga  dapat  meminta  gaji/upah  untuk  tenaga  dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu. 20
Fatwa DSN MUI, dalam kaiatannya dengan pembiayaan, mengartikan al- syirkat  dengan,  “pembiayaan  berdasarkan  akad  kerjasama  antara  dua  pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.
Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa al-syirkat adalah  suatu  transaksi  dua  orang  atau  lebih,  transaksi  ini  meliputi pengumpulan  dana  dan  penggunaan  modal.  Keuntungan  dan  kerugian  di tanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  Namun  demikian  modal  tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.
Tetapi  terdapat  beberapa  versi  dalam  al-Qur’an  dan  juga  beberapa keterangan  dari  Nabi  Muhammad  saw,  para  sahabat  dan  ulama  yang menyatakan  keabsahan  musyarakah  untuk  dilaksanakan  dalam  dunia  bisnis 21 menjadi  sebuah  istilah  yang  diartikan  sebagai  pencampuran  salah  satu  dari macam  harta  dengan  harta  lainnya  sehingga  tidak  dapat  dibedakan  di  antara keduanya.
Dalam  jenis  pembiayaan  yang  menggunakan  kesepakatan musyarakah , terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diketahui  oleh  para  pihak,  misalnya,  pihak lain  hanya  diperbolehkan  bergabung  dalam  suatu  pekerjaan  tertentu  ketika sudah  ada  persetujuan  dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Selain  itu,  pemilik modal  dianggap  berhenti  dari  kerjasama musyarakah jika  ia  mengundurkan diri, menjadi tidak cakap hukum dan meninggal dunia. Namun begitu, pemilik
19 Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
20 Ascarya, Bank Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
21 Jusmaliani, Investasi  Syariah:  Implementasi  Konsep  Pada  Kenyataan  Empirik (Yogyakarta:  Kreasi Wacana, 2008).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
modal  dapat  mengalihkan  pertanyaannya  kepada  orang  lain  atau  posisinya digantikan orang lain. 22
Pembiayaan  musyarakah  dapat  diberikan  dalam  bentuk  kas,  setara  kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten.  Secara  umum  tujuan  pembiayaan  dibedakan  menjadi  dua  kelompok besar,  yaitu  tujuan  pembiayaan  untuk  tingkat  makro  dan  tujuan  pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
a) Peningkatan  ekonomi  umat.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat  yang tidak/  belum  dapat  akses  ekonomi,  dapat  melakukannya  sehingga mampu meningkatkan taraf ekonominya.
b) Tersedianya  dana  bagi  peningkatan  usaha.  Dana  dimaksud  digunakan untuk  pengembangan  usaha  yang  diperoleh  dari  melakukan  aktivitas pembiayaan.
c) Meningkatkan produktivitas. Adanya produk pembiayaan dapat memberi peluang  bagi  lapisan  masyarakat  agar  mampu  meningkatkan  daya  saing produksinya.  Sebab,  upaya  produksi  akan  sangat  sulit  berjalan  jika  tidak ditopang oleh ketersediaan dana.
d) Membuka  lapangan  kerja  baru.  Penambahan  dana  pembiayaan  memiliki peluang  besar  dalam  menyerap  tenaga  kerja.  Dan  ini  biasanya  sejalan dengan pembukaan atau penambahan lapangan kerja baru. Adapun secara mikro, pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah dalam rangka untuk:
a) Upaya  mengoptimalkan  laba.  Setiap  usaha  yang  dibuka  memiliki  tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu  mencapai  laba  maksimal.  Untuk  dapat  menghasilkan  laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
b) Upaya  meminimalkan  resiko.  Agar  usaha  yang  dilakukan  mampu menghasilkan  laba  maksimal,  pengusaha  harus  mampu  meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
c) Pendayagunaan  sumber  ekonomi.  Sumber  daya  ekonomi  dapat dikembangkan  dengan  melakukan mixing antara  sumber  daya  alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
d) Penyaluran  kelebihan  dana.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ada diantara  mereka  yang  memiliki  kelebihan,  sementara  di  lain  pihak  ada pula  yang  kekurangan.  Dalam  kaitannya  dengan  masalah  dana,  maka mekanisme  pembiayaan  dapat  menjadi  jembatan  dalam  penyeimbangan dan  penyaluran  kelebihan  dana  dari  pihak  yang  kelebihan  (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 23
2) Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata dharb yang  bermakna  memukul  atau berjalan.  Memukul  atau  berjalan  dalam  hal  ini  di  artikan  sebagai  proses
22 Khotibul Umam, Perbankan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo, 2016).
23 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin, Islamic Banking:  Sebuah  Teori, Konsep, Dan  Aplikas (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
sedangkan memukul atau melangkahkan kaki dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal ( shahibul maal ) dan pihak lain menjadi pengelola modal ( mudharib ).
Keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  kerja  sama  ini  kemudian  dibagi menurut  kesepakatan  yang  tertuang  dalam  kontrak  tetapi  seluruh  kerugian akan  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selagi  kerugian  yang  terjadi  itu  bukan disebabkan ulah kelalaian mudharib . Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal akan  menderita  kehilangan  sebagian  atau  mungkin  seluruh  modalnya sedangkan  pihak mudharib akan  mengalami  kerugian  dari  segi  pengorbanan tenaga,  pikiran,  waktu,  harga  diri  dan  sebagainya.  Akan  tetapi  jika  kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian atau kecurangan pihak mudharib , maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 24
Jika  melihat  pada  bentuk  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemilik  modal dengan  pekerja,  maka  para  ulama  fiqih  membagi  akad mudharabah menjadi dua bentuk, yakni:
a) Mudharabah Mutlaqah
Mudharabah  mutlaqah yaitu  penyerahan  modal  tanpa  syarat. Pengusaha  atau mudharib memiliki  kebebasan  untuk  mengelola  modal sesuai dengan yang mereka rencanakan. Dalam dunia perbankan, teknik mudharabah mutlaqah adalah  bentuk  kerjasama  antara  bank  dengan nasabah  yang  mempunyai  keahlian  atau  keterampilan  untuk  mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari keuntungan penggunaan dana,  akan  dibagi  bersama  berdasarkan  nisbah  atau  kesepakatan  yang sudah disepakati. 25
b) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah  muqayyadah yaitu  penyerahan  modal  dengan  syarat- syarat  tertentu.  Dalam  akad  misalnya,  telah  dicantumkan  bahwa  modal yang ada hanya digunakan untuk usaha yang telah ditentukan. Pengusaha atau  nasabah  diharuskan  mengikuti  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan oleh  pemilik  modal.  Selain  dari  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan tersebut,  maka  dana shahibul maal tidak  diperkenankan  untuk digunakan.  Dalam  teknis  perbankan, mudharabah muqayyadah adalah bentuk  akad  kerja  sama  antara shahibul maal dengan  bank.  Modal  yang diterima,  dikelola  oleh  bank  untuk  diinvestasikan  dalam  proyek  yang sudah  ditentukan  oleh  shahibul  maal.  Pembagian  bagi  hasil  keuntungan dilakukan  sesuai  nisbah  yang  disepakati  bersama,  diantara  pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. 26
3) Al- muzara’ah
Secara akar bahasa, muzara’ah dapat di artikan dengan penanaman lahan. Adapun  menurut  istilah, muzara’ah dapat  di  artikan  sebagai  suatu  usaha kerjasama  yang  dilakukan  antara  pemilik  sawah  atau  ladang  dengan  petani
24 Veithzal Rivai & Andi Buchari, Islamic Economics (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
25 Mansur, Seluk Beluk Ekonomi Isla (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009).
26 Mansur.
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
penggarap  yang  hasilnya  kemudian  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  bersama, dimana benih tanaman berasal dari pemilik tanah. Al- Muzara’ah memiliki dua arti,  yang  pertama al- muzara’ah yang  berarti tharh  al- zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal ( alhadzar ). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. 27
Sayyid  Sabiq,  mendefinisikan muzara’ah dengan  kerja  sama  dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Hal ini bermakna bahwa pemberian tanah kepada orang yang akan  menanaminya dengan  catatan  bahwa  dia  akan  mendapatkan  porsi  tertentu  dari  apa  yang dihasilkannya (tergantung kesepakatan). 28
Sistem bagi hasil dengan menggunakan konsep dimakud, pada perbankan diaplikasikan  dalam  bidang plantation atas  dasar  bagi  hasil  dimana  pemilik lahan  menyediakan  lahan,  benih  dan  pupuk,  sementara  penggarap menyediakan  keahlian,  tenaga  dan  waktu.  Konsep  semacam  ini  kemudian sering  diidentikkan  dengan mukharabah namun,  antara  kedua  istilah  ini sesungguhnya  terdapat  sedikit  perbedaan.  Perbedaan  dimaksud  misalnya terlihat  dimana  sistem muzara’ah mengharuskan  benih  tanaman  disediakan oleh  pemilik  lahan  sedangkan  dalam  sistem mukharabah benih  tanaman disediakan oleh penggarap. 29
Praktek muzara’ah mengacu  pada  prinsip profit  and  loss  sharing  sistem , dimana  hasil  akhir  menjadi  patokan  dalam  praktek muz ara’ah .  Jika  hasil pertanianya  mengalami  keuntungan,  maka  keuntungan  tersebut  akan  dibagi antara kedua belah pihak (pemilik dan penggarap). Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertanianya mengalami kerugian, maka ditanggung bersama.
4) Al- Musaqah
Musaqah ,  secara lughawi diambil  dari  kata al-saqah, yaitu  seseorang bekerja  pada  pohon tamar ,  anggur  (mengurusnya).  Atau  pohon-pohon  yang lainnya  yang  mendatangkan  kemaslahatan  dan  mendapatkan  bagian  tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. 30
Pembiayaan  bagi  hasil  pada  sistem  ini  berada  pada  bentuk  yang  lebih sederhana  dari  sistem muzara’ah. Hal ini karena keterlibatan penggarap lebih sedikit.  Dalam  sistem musaqah ,  penggarap  hanya  bertanggung  jawab  dan bertugas  untuk  penyiram  dan  memelihara  lahan.  Atas  jasa  ini,  maka  ia  dapat bagian hasil sesuai dengan rasio tertentu. 31
b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa ( Ijarah )
Ijarah  dapat  dipahami  sebagai  hak  untuk  menggunakan  sekaligus memanfaatkan barang ataupun jasa yang dilakukan dengan membayar imbalan tertentu  kepada  pemilik  barang  ataupun  jasa  tersebut.  Dalam  pembiayaan ijarah  ini  pembiayaan  yang  terjadi  adalah  hak  guna  atau  manfaat  (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa.
27 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
28 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: PT Pena Pundi AKsara, 2009).
29 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
30 Suhendi, Fikih Muamalah .
31 Suhendi.
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  Fiqih  Sunah, al  ijarah berasal  dari  kata al- ajru (upah)  yang  berarti al-iwadh (ganti/kompensasi).  Menurut  pengertian syara’  ijarah  berarti  akad  pemindahan  hak  guna  dari  barang  atau  jasa  yang diikuti  dengan  pembayaran  upah  atau  biaya  sewa  tanpa  disertai  dengan perpindahan hak milik. 32
Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan  pengganti.  Sedangkan  ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa  ijarah adalah  akad  atas  suatu  kemanfaatan  yang  mengandung  maksud  tertentu  dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun  ulama  Malikiyyah  dan  Hanabilah  menyatakan  bahwa  ijarah  adalah menjadikan  milik  suatu  kemanfaatan  yang  mubah  dalam  waktu  tertentu dengan pengganti. 33
Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah merupakan  suatu  jenis  perikatan  atau  perjanjian  yang  bertujuan  mengambil manfaat  suatu  benda  yang  diterima  dari  orang  lain  dengan  jalan  membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini tentu di ikat  oleh  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditentukan  pada  mekanisme  perjanjian dimaksud. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam:
a. Ijarah  yang  berkaitan  dengan  sewa  jasa,  yakni  mempekerjakan  jasa seseorang dengan upah tertentu sebagai imbalan jasa yang disewa.
b. Ijarah  yang  berkaitan  dengan  sewa  asset  atau  properti,  yakni memindahkan  hak  pakai  atas  suatu  asset  tertentu  kepada  orang  lain dengan imbalan biaya sewa. 34
Dalam  sistem  ijarah,  metode  pembayaran  sewa  dapat  dilakukan  dengan dua  metode  yaitu,  pertama,  ijarah  dengan  metode  pembayaran  sewa berdasarkan  kinerja  barang  dan  kedua,  dengan  metode  tidak  berdasarkan kinerja barang sewaan. 35

## c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna atau pembiayaan salam. Perbedaan ketiga pembiayaan ini dapat dilihat dari bentuk pembayaran yang  dilakukan  dan  juga  waktu  penyerahan  kepada  nasabah.  Dalam  prinsip pembiayaan jual beli ada perpindahan kepemilikan barang atau benda kepada pemilik  baru.  Bentuk  pembiayaan  jual  beli  ini  mempunyai  kelebihan  masing- masing  dan nasabah dapat memilih salah satu bentuk yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan. 36
1) Pembiayaan murabahah
Murabahah merupakan  salah  satu  diantara  bentuk  transaksi  perbankan.
Secara  teknis,  bank  membeli  barang  dan  kemudian  menjualnya  kembali kepada  nasabah.  Mekanismenya  dilakukan  secara  angsuran  dengan
32 Wasilah Sri Nurhayati, “Akuntansi Syariah Di Indonesia,” Salemba Empat. Jakarta , 2013.
33 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
34 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
35 Ismail, Perbankan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2014).
36 Ridwan M, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2005).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
memberitahukan  jumlah  keuntungan  yang  diambil  oleh  bank.  Dalam transaksi  semacam  ini,  bank  harus  terbuka  memberitahukan  kepada nasabah  berkaitan  dengan  margin  keuntungan  yang  akan  diambilnya. Selain  itu,  harga  jual  maupun  jangka  waktu  pembayaran  harus  secara pasti  dinyatakan  dan  dituliskan  dalam  akad  perjanjian  jual  beli  yang disepakati dimana dianatar keduanya tidak boleh berubah selama tempo akad  jual  beli  tersebut. 37 Dalam  transaksi  seperti  ini  dibenarkan membebankan biaya tidak langsung kepada nasabah jika yang dimaksud tidak menambah nilai barang atau biaya tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal  yang  bermanfaat  sesuai  dengan  syari’at.  Dari  segi  penyerahan barang,  barang  yang  dibeli  nasabah  secara  angsuran  tersebut  harus diserahkan  setelah  akad  dibuat  sehingga  dapat  dimanfaatkan  atau dioperasikan nasabah.

## 2) Pembiayaan istishna
Pembiayaan istishna dapat  didefinisikan  sebagai  akad  jual  beli  dalam bentuk  pesanan  pembuatan  barang  tertentu  dan  dengan  persyaratan tertentu  yang  disepakati  antara  pemesan  atau  pembeli  dengan  pembuat atau  penjual. 38 Pada  bank  syariah,  skema  pembiayaan  ini  umumnya diaplikasikan  pada  pembiayaan  manufaktur  dan  konstruksi.  Dalam pelaksanaannya,  pembiayaan istishna dapat  dilakukan  melalui  dua macam  cara,  yaitu  pihak  produsen  ditentukan  oleh  bank,  atau  pihak produsen  ditentukan  oleh  nasabah.  Pelaksanaan  salah  satu  dari  kedua cara  tersebut  harus  ditentukan  di  muka  dalam  akad,  berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak.
3) Pembiayaan salam
Pembiayaan  salam  merupakan  bentuk  transaksi  jual  beli  terhadap  suatu barang di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang  yang  diperjualbelikan  tersebut  diserahkan  secara  tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara langsung/tunai. Bank bertindak sebagai  pembeli,  sementara  nasabah  sebagai  penjual.  Dalam  transaksi pembiayaan  salam,  harga,  kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  penyerahan barang harus ditentukan terlebih dahulu secara pasti. Dalam praktiknya, ketika barang telah diserahkan kepada pihak bank, bank akan menjualnya kembali kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai dan/ atau secara cicilan. Harga jual yang akan ditetapkan oleh pihak bank adalah harga beli bank dari pihak nasabah yang kemudian ditambah dengan  keuntungan.  Jenis  pembiayaan  ini  dilakukan  secara  tunai  tetapi barang  yang  dibeli  belum  ada.  Dalam  hal  ini  barang  yang  dibeli  akan diserahkan  penjual  pada  waktu  yang  akan  datang  sesuai  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Dalam  transaksi  ini,  pembeli  adalah
37 M.
38 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
pihak  bank  sedangkan  nasabah  dianggap  sebagai  penjual.  Dalam transaksi  salam  ini  harus  dengan  jelas  dan  tegas  disebutkan  spesifikasi barang yang di beli, penyerahan dan sebagainya sehingga berbeda dengan jual beli ijon. 39

## d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Pembiayaan  dengan  akad  pelengkap  merupakan  akad  yang  tergolong sebagai  akad-akad tabarru’ .  Artinya,  jenis  akad  atau  perjanjian  semacam  ini tidaklah  murni  berbentuk  transaksi  bisnis  yang  mencari  keuntungan  semata, tetapi akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam bebuat kebaikan. 40
Akad tabarru’ biasanya diaplikasikan dalam bentuk:
1) Rahn (gadai) yaitu perbuatan yang dilakukan nasabah kepada pihak bank dengan tujuan memberikan kepastian pembayaran kembali kepada pihak bank  atas  pembiayaan  yang  dilakukannya.  Barang  gadaian  sebagaiaman dimaksud,  haruslah  milik  nasabah  sendiri  dengan  ukuran  dan  sifat  yang jelas. Selanjutnya, barang gadaian tersebut akan dikuasi oleh pihak bank, namun bank tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.
2) Qard (pinjaman)  yaitu  pinjaman  uang  yang  diberikan  oleh  pihak perbankan syariah kepada nasabahnya. Definisi lain adalah menghutangkan  harta  kepada  orang  lain  tanpa  mengharapkan  imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja oleh yang menghutangi. 41
3) Wakalah merupakan  tindakan  pemberian  mandat  atau  kuasa  kepada pihak  lain  untuk  melakukan  satu  pekerjaan  atau  jasa.  Dalam  hal  ini, nasabah  dapat  memberikan  kuasa  kepada  satu  bank  atau  lebih  jika dianggap sesuai dan memungkinkan. 42
4) Kafalah (garansi)  merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh  pihak penanggung  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak kedua  atau  pihak  yang  ditanggung.  Kafalah  (garansi  bank),  dapat diberikan  dengan  tujuan  untuk  menjamin  pembayaran  suatu  kewajiban pembayaran. 43
5) Hiwalah,  yakni  pemindahan  kewajiban  membayar  sejumlah  utang piutang  dari  orang  yang  berhutang  ( al  Muhil )  kepada  orang  yang berhutang lainnya ( al muhtal alaih ). 44
3. Produk Jasa
a. Ijarah (sewa)
39 Muhammad.
40 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
41 Afandi  M.  Yazid, Fiqh  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
42 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan .
43 Karim.
44 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
Pada perbankan syariah, salah satu bentuk produk jasa yang tergolong sebagai ijarah adalah penyewaan kotak simpan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga. 45
b. Sharf (jual beli valuta asing)
Sharf merupakan  produk  jasa  perbankan  syariah  dalam  bentuk  jual beli  valuta  asing.  Jasa  ini  tentunya  hanya  ada  pada  bank-bank  yang telah tergolong sebagai bank devisa. 46

## Simpulan
Dari  pembahasan  tentang  Produk  Pembiayaan  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga produk dan jasa yang ditawarkan dalam perbankan syariah. Ketiga produk dimaksud adalah  produk  penghimpun  dana,  produk  penyaluran  dana,  dan  produk  jasa. Sementara  untuk  pembiayaan  sendiri  dapat  dilakukan  dengan  prinsip  bagi  hasi, sewa, jual beli dan melalui akad pelengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Hasan. Mata Uang Islami . Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
Ahmad  Sumiyanto. Keunggulan  Sistem  Ekonomi  Islam  Dalam  Menjawab  Keraguan Berekonomi Syariah, . Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
Anonimus. Produk-Produk Bank Islam . Jakarta: BI, 2002.
Arifin,  Veithzal  Rivai  dan  Arviyan. Islamic  Banking:  Sebuah  Teori,  Konsep,  Dan Aplikas . Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
———. Bank Dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Ascarya  dan  Yumanita,  Diana. Bank  Syariah:  Gambaran  Umum .  Jakarta:  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
Buchari, Veithzal Rivai & Andi. Islamic Economics . Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Chapra,  M.  Umer  &  Habib  Ahmed. Coorporate  Governance  Lembaga  Keuangan Syariah . Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Departemen Agama. Al Quran Dan Terjemahnya . Bandung: Diponegoro, 2008.
Handiman, Ade Arthesa & Edia. Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank . Jakarta: Gramedia, 2006.
Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Ibnudin,  Ibnudin.  “PRINSIP  PENGELOLAAN  LIKUIDITAS  BANK  SYARIAH.”
45 Syafi’i, Fiqh Muamalah .
46 Hasan Ahmad, Mata Uang Islami (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
Vol. 6, No. 2,Agustus  2020 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## Sufyan
Produk Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari’ah
Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 70–77.
Indonesia,  Ikatan  Bankir. Strategi  Bisnis  Bank  Syariah .  Gramedia  Pustaka  Utama, 2015.
Ismail. Perbankan Syari’ah . Jakarta: Kencana, 2014.
Jusmaliani. Investasi  Syariah:  Implementasi  Konsep  Pada  Kenyataan  Empirik . Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Karim,  Adiwarman  A. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan .  Jakarta:  Raja Grafindo, 2004.
Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam . 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
M, Ridwan. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) . Yogyakarta: UII Press, 2005.
Mansur. Seluk Beluk Ekonomi Isla . Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009.
Muhammad. Manajemen Dana Bank Syari’ah . Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
———. Pengantar Akuntansi Syariah . Jakarta: Salemba Empat, 2002.
MUIN,  ABDUL,  Ibnu  Rusydi,  and  Dewi  Asih  Apriyanti.  “AN  ANALYSIS  OF  GOLD MONEY PRODUCTS IN SYARIAH BANK: Case Study at Syariah  Mandiri Bank of Sub-Branch  Office Indramayu  (ANALISIS PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH:  Studi  Kasus  Di  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu Indramayu).” Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 6, no. 1 (2019): 43–62.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah . Jakarta: PT Pena Pundi AKsara, 2009.
Saeed, Abdullah. Bank Islam Dan Bunga . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Sri  Nurhayati,  Wasilah.  “Akuntansi  Syariah  Di  Indonesia.” Salemba  Empat.  Jakarta , 2013.
Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
Suhendi, Hendi. Fikih Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
Syafi’i, Rachmat. Fiqh Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Syathori,  Ahmad.  “KONSEP  WELFARE-ECONOMIC:  ANTARA  ETIKA  BISNIS ISLAM DAN PROTESTAN.” Risâlah,  Jurnal Pendidikan Dan  Studi  Islam 3, no. 1 (2016): 78–93.
Umam, Khotibul. Perbankan Syariah . Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
Yazid,  Afandi  M. Fiqh  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Lembaga  Keuangan Syariah . Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.