## ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK KAFALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH)

## Satria Munawir
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: satria_munawir@yahoo.com
ABSTRAK  - Pelaksanaan  konsep kafalah pada  perbankan  lebih  dikenal  dengan  istilah  bank  garansi,  yang merupakan  jaminan  dalam  bentuk  warkat  yang  diterbitkan  oleh  bank  yang  mengakibatkan  kewajiban  membayar terhadap  pihak  yang  menerima  jaminan  apabila  pihak  yang  dijamin  cidera  janji  (wanprestasi).  Tujuan  dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang produk kafalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Banda Aceh, kiat-kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI dalam mengatasi risiko terkait produk kafalah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafalah pada BMI Cabang Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  dan  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  produk kafalah yang dilaksanakan oleh BMI Cabang Banda Aceh adalah bentuk pertanggungan yang meliputi jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran sebesar 100% cash collateral untuk pertanggungan  yang  nilainya  kecil  dan  setoran  sebesar  60% fix  asset ditambah  40%  cash  collateral  untuk pertanggungan yang nilainya besar dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Selain itu, nasabah atau tertanggung harus mengadakan perjanjian kerja sama dengan pimpinan proyek untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Kiat- kiat manajemen yang dilakukan oleh BMI Cabang Banda yaitu melakukan analisa terhadap nasabah atau kontraktor dengan  menggunakan  analisa character dan collateral. Dari  perspektif  Islam,  implementasi  produk  kafalah  telah sesuai dengan ajaran Islam.
Kata Kunci : Analisis, Manajemen Risiko, Kafalah, Bank Muamalat Indonesia
ABSTRACT - Kafalah is a guarantee of a guarantor, either in the form of self-assurance and treasure to the second party in relation to the rights and obligations of both parties that the other party. In the banking sector, implementation of the concept is well known as a bank guarantee, which is a guarantee in the form of paper issued by the bank which  resulted  in  the  obligation  to  pay  to  the  party  receiving  the  collateral  if  the  guaranteed  party  breaches  the contract. This article aims to study the implementaion of kafalah product at BMI Banda Aceh including strategies in preventing risks related the products. It also examines the implementation of kafalah from an Islamic perspective. In finding the answer, this article employs qualitative approach. Data was collected through field research and library research  which  was  then  analyzed  using  descriptive  analysis  method.  The  results  show  that  the  product  kafalah undertaken  by  BMI  Branch  of  Banda  Aceh  is  a  form  of  insurance  that  includes  guaranteed  tender,  performance bonds,  warranties  advance,  and  guarantee  maintenance  with  a  deposit  of  100%  cash  collateral  to  the  insurance value is small and a deposit of 60% of fixed asset plus 40% cash collateral for eprtanggungan whose value is greater than the value of the desired assurance customers. Moreover, the client or the insured must enter into cooperation agreements with project leaders to work on a particular project. Tips management undertaken by BMI Branch Banda is  analyzing  the  customer  or  contractor  using  character  analysis  and  collateral  is  more  dominant  than  the  overall analysis  of  5C,  because  the  BMI-related  risks  faced  by  the  provision  of  guarantees  /  kafalah  is  credit  risk  and reputation risk. From the Islamic perspective, the implementation of kafalah has complied with Islamic jurisprudence. Keywords: Analysis, Risk Management, Kafalah, Bank Muamalat Indonesia

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan konsep kafalah pada perbankan lebih dikenal dengan istilah bank garansi,  Menurut  Djumaldi,  bank  garansi  merupakan  salah  satu  bentuk penanggungan/ borgtoch / guarantee yang  telah  diatur  dalam  Bab  17  buku  III KUH  Perdata  dari  Pasal  1820  sampai  dengan  Pasal  1850.  Penanggungan adalah  suatu  persetujuan  dengan  pihak  ketiga,  guna  kepentingan  dia berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya  siberutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dalam fiqh muamalah garansi bank disebut juga dengan kafalah , meskipun cakupan kafalah sendiri lebih luas dari pada garansi bank, karena kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung  ( kafil )  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak kedua  atau  yang  ditanggung,  dalam  pengertian  lain, kafalah juga  berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang  yang dijamin dengan berpegang  pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Antonio, 1999).
Pihak  ketiga  yang  disebut  penanggung/  bank  menjamin  kepada  pihak  yang berpiutang/kreditur/kontraktor untuk memenuhi prestasinya (Djumaldo, 1995). Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat  yang diterbitkan oleh bank yang  mengakibatkan  kewajiban  membayar  terhadap  pihak  yang  menerima jaminan  apabila  pihak  yang  dijamin  cidera  janji  ( wanprestasi ).  Keamanan pemilik  proyek  dalam  dunia  konstruksi  lebih  diprioritaskan.    Jaminan  dalam perjanjian  pemborongan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Jasa Konstruksi  Nomor  18  Tahun  1999  merupakan  hal  yang  paling  utama  dalam usaha perlindungan terhadap pemilik proyek.
Kepercayaan  dari  pihak  pemilik  proyek,  maka  kontraktor  harus  memberikan jaminan  terhadap  semua  kepercayaan  yang  telah  diberikan  kepadanya  berupa jaminan yang dikeluarkan oleh pihak bank atau bank garansi ( guarantee bank ). Bank  garansi  merupakan  jaminan  formal  yang  dapat  memberikan  kepastian hukum  kepada  pihak  pemilik  proyek  dalam  menyelesaikan  sesuatu  bilamana terjadi  cacat  kepercayaan  ( wanprestasi )  dari  pihak  kontraktor  dalam melaksanakan pekerjaan.
Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  Cabang  Banda  Aceh  merupakan  bank  yang dalam  operasionalnya  menerapkan  prinsip  syariah,  juga  mengaplikasikan sistem  garansi  bank  banyak  mendapat  sambutan  yang  sangat  baik  dari masyarakat.  Produk  Bank  garansi  BMI  Banda  Aceh  bisa  digunakan  untuk mengerjakan  proyek (performance  bond) ,    mengikuti  tender (bid  bond) , jaminan  uang  muka (advance  payment  bond) dan  jaminan  pemeliharaan
(maintenance  bond) pada  keseluruhan  tahapan  pelaksanaan  suatu  proyek  di
bidang konstruksi. Dengan memiliki bank garansi maka peserta tender diyakini benar-benar  memiliki  kemampuan  teknis  seperti  yang  diinginkan.  Proses pengajuan ke bank pun sama dengan proses untuk bank garansi. Bank garansi diterbitkan  oleh  BMI  Cabang  Banda  Aceh  berdasarkan  permohonan  nasabah terutama nasabah bank itu sendiri.
Bank  garansi  pada  BMI  diberikan  kepada  nasabah  yang  membuka  rekening giro sebesar 1 juta rupiah, jumlah jaminan yang diberikan BMI Cabang Banda Aceh tergantung dari permintaan pemilik proyek ( bouwheer), atau nilai kontrak proyeknya.  Misalnya  nilai  kontrak  proyek  sebesar  lebih  dari  1  miliar  rupiah, maka  BMI  Cabang  Banda  Aceh  memberikan  jaminan  5%  dari  nilai  kontrak tersebut.  Jaminan  ini  dimaksudkan  selain  memberi  keamanan  terhadap  pihak pemilik  proyek  sekaligus  sebagai  ikatan  keseriusan  pihak  kontraktor  dalam menyelesaikan pelaksanaan proyek sesuai kontrak.
Untuk  membatasi  risiko  yang  muncul  atas  pemberian  bank  garansi,  BMI meminta  kepada  pemborong  (terjamin)  untuk  memberikan  jaminan  lawan ( counter  guarantee )  yang  nilainya  setara  dengan  nominal  bank  garansi  yang diterbitkan oleh BMI, setoran jaminan bank garansi  ( counter guarantee )  yang diserahkan  tergantung  dari  permintaan  dari  pihak  BMI  sendiri.  Dalam  hal  ini BMI lebih mengutamakan jaminan lawan berupa uang tunai ( cash collateraal ) dari pada yang bersifat kebendaan baik itu tanah, hak tanggungan serta barang- barang berharga lainnya.
Untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  yang  timbul  ketika  menerbitkan  bank garansi,  BMI  tentunya  juga  membutuhkan  suatu  teknik  pengelolaan,  dan  juga suatu  fungsi  manajemen  yang  baik  untuk  menghindari  segala  risiko  yang timbul  dalam  pemberian  jaminan  ini,  sebagaimana  halnya  dalam  pemberian suatu  kredit,  sebelum  bank  garansi  diberikan,  BMI  terlebih  dahulu  akan melakukan  penelitian  dan  analisis  yang  cermat  terhadap  nasabah  yang mengajukan permohonan bank garansi.
Dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bank  garansi  yang  diterbitkan  oleh  BMI Cabang  Banda  Aceh  merupakan  pra-syarat  yang  harus  disediakan  oleh nasabahnya dalam mengikuti rangkaian kegiatan konstruksi yang penuh risiko atau berbagai berbentuk wanprestasi . Untuk mengetahui seberapa besar risiko yang  diterima  BMI  dan  bagaimana  cara  mengelolanya,  maka  perlu  dilakukan penelitian “Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh”.

## TINJAUAN TEORITIS
Istilah  risiko  ( risk )  memiliki  berbagai  definisi,  di  antaranya  risiko  dikaitkan dengan  kemungkinan  kejadian  atau  keadaan  yang  dapat  mengancam pencapaian  tujuan  dan  sasaran  organisasi.  Emmet  Vaughan  (2004) mengemukakan berbagai macam tentang risiko yaitu sebagai peluang kerugian ( Risk  is  the  chance  of  loss ),  kemungkinan  kerugian ( the  possibility  of  loss ), ketidakpastian ( Uncertainty) baik secara subjektuf maupun objektif.  Vaugham (2004) menelaah secara statistik bahwa penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan  ( Risk  is  the  dispersion  of  actual  from  expected  results ),  bahkan suatu kemungkinan berbeda dari hasil yang diharapkan ( the probability of any outcome different from the one expected ).
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  risiko  dapat  dihubungkan  dengan kemungkinan  terjadinya  akibat  buruk  (kerugian)  yang  tidak  diinginkan,  atau tidak terduga  yang disebabkan oleh berbagai  faktor antara lain kejadian alam, operasional,  manusia,  politik,  teknologi,  pegawai,  keuangan,  hukum,  dan manajemen dari organisasi.
Melalui  pengertian  risiko,  maka  manajemen  risiko  pada  bank  adalah keseluruhan  sistem  pengelolaan  dan  pengendalian  risiko  yang  dihadapi  bank yang  terdiri  dari  seperangkat  alat,  teknik,  proses  manajemen  (termasuk kewenangan,  sistem  dan  prosedur  operasional)  dan  organisasi  yang  ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank  yang telah diterapkan  dalam corporate  plan (rencana  strategis)  bank  lainnya  sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku (Sukarman, 1999).
Manajemen  risiko  merupakan  titik  sentral  dari  manajemen  strategik  bank dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  atau  memperbesar  keuntungan  dari setiap  aktivitas  dan  lintas  portofolio  dari  semua  kegiatan.  Manajemen  risiko adalah  sejumlah  kegiatan  atau  proses  manajemen  yang  terarah  dan  bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu  atau  sebagian  dari  sebuah  transaksi  atau  instrumen.  Tujuan  dari manajemen  risiko  dapat  dibagi  pada  sebelum  dan  sesudah  terjadinya peristiwa/risiko.  Tujuan  sebelum  terjadi  peristiwa  dapat  bersifat  ekonomis yaitu menanggulangi kemungkinan kerugian berupa analisis keuangan maupun non  ekonomis  seperti  mengurangi    kecemasan  dan  ketidaknyamanan  atau memprediksi timbulnya kewajiban lainnya kepada pihak ketiga. Adapun tujuan setelah  terjadinya  risiko  adalah  untuk  menyelamatkan  dan  berupaya  agar operasi perusahaan tetap berlanjut, mengusahakan pendapatan perusahaan tetap
mengalir  dan  berlanjutnya  pertumbuhan  usaha,  serta  berupaya  dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan (Djojosoedarsono, 2003).
Penerapan  manajemen  risiko  pada  perbankan  syariah  secara  umum  sama dengan  perbankan  konvensional  untuk  menghindari  dan  mengatasi  terjadinya berbagai risiko berkaitan pembiayaan untuk nasabah. Mekanisme penanggulangan risiko pada perbankan syariah dapat dianalisis dengan langkah 5 C sebagai mana di jelaskan dalam Kasmir (2004):
1. Character, yaitu  suatu  keyakinan  bahwa,  sifat  atau  watak  nasabah benar-benar dapat dipercaya.
2. Capacity , yaitu melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnisnya.
3. Capital, yaitu  melihat  keefektifan  sumber  dan  penggunaan  modal nasabah (rasio laporan keuangan)
4. Collateral , merupakan kelayakan dan keabsahan jaminan nasabah.
5. Condition , yaitu menilai kondisi dan prospek usaha nasabah.
Selain  konsep  /  prinsip  5C,  Sinungan  (2006)  membagi  prinsip  manajemen resiko dengan dasar penilaian prinsip 7P dan prinsip 3R adalah sebagai berikut:
1. Personality, yaitu  menilai  kepribadiannya  atau  tingkah  laku  nasabah mencakup sikap, emosi, dan tindakannya dalam menghadapi masalah.
2. Party, yaitu  mengklasifikasikan  nasabah  untuk  mendapatkan  fasilitas yang berbeda dari bank.
3. Purpose, yaitu mengetahui tujuan pembiayaan dari nasabah.
4. Prospect, yaitu menilai trend usaha nasabah di masa mendatang.
5. Payment, yaitu mengukur kemampuan bayar nasabah.
6. Profitability, yaitu menganalisis kemampuan laba nasabah.
7. Protection, adalah perlindungan terhadap usaha nasabah.
Dalam  konsep  7P  sebenarnya  mempunyai  kesamaan  unsur  dalam  konsep  5C, misalnya  unsur personality sama  dengan character , protection sama  dengan collecteral ,  sedangkan purpose,  prospect dan payment memperjelas  unsur capacity dalam konsep 5C.

## Pengertian dan Dasar Hukum Kafalah
Pengertian Al-kafalah menurut bahasa berarti al-adhaman (jaminan), hamalah (beban)  dan za’amah (tanggungan)  (Hendi,  2002).  Selain  dari  pada  istilah jaminan  juga  menggunakan  istilah  kesanggupan  dan  yang  terlibat  dalam  akad perjanjian disebut sebagai kafil, za’im dan sabir (semuanya berarti penjamin).

## 26 Munawir | Analisis Manajemen Risiko_
Menurut  al-mawardi  dan  ulama  Syafi’i  bahwa  menurut  ‘ uruf nya  kalimat al- damin dikhususkan untuk jaminan dalam bentuk harta, al-hamil untuk  bentuk diyat , al-za’im untuk  bentuk  harta  besar, al-kafil dikhususkan  untuk  manusia atau diri dan al-sabir untuk semua jenisnya (Al-Zuhaili, 1996).
Secara  spesifik,  terdapat  perbedaan  dalam  interpretasi  pendapat  ulama.  (Al- Zuahaili, 1996) dan (Al- Jazirah, 1999) menggariskan Pendapat ulama tentang al-kafalah atau al-adhaman sebagai berikut:
1) Mazhab Hanafi, al-kafalah memiliki dua pengertian  yaitu pertama adalah menggabungkan  dzimah  kepada  dzimah  yang  lain  dalam  penagihan dengan  jiwa,  utang  atau  zat  benda,  dan kedua  menggabungkan  dzimmah kepada dzimmah lainnya dalam pokok (asal) utang.
2) Mazhab  Syafi’i, al-kafalah adalah  akad  yang  menetapkan  iltizam  hak yang  tetap  pada  tanggungan  (beban)  yang  lain  atau  menghadirkan  zat benda yang dibebankan atau badan oleh yang berhak menghadirkannya.
3) Mazhab  Maliki, al-kafalah adalah  Orang  yang  mempunyai  tanggungan pemberi  beban  dan  bebannya  sendir,  baik  menanggung  pekerjaan  yang sesuai (sama) maupun berbeda .
4) Mazhab  Hanbali, al-kafalah adalah  Iltizam  sesuatu  yang  diwajibkan kepada  orang  lain  serta  kekekalan  benda  tersebut  yang  dibebankan  atau iltizam orang yang mempunyai hak  menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.
Ulama  lainnya,  Sayyid  Sabiq    (1997)  berpendapat al-kafalah adalah  “Proses penggabungan  tanggungan kafil menjadi  beban ashil dalam  tuntunan  dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan”.
Berdasarkan  definisi  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan al-kafalah atau al - dhaman adalah  menggabungkan  dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang. Adapun yang menjadi dasar hukum tentang al-kafalah adalah:

## 1). Al-Qur’an
Kafalah ( guaranty ), merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  atau  yang ditanggung. Kafalah disyariatkan  oleh  Allah  Swt  dalam  Islam  memiliki maslahat dan filosofis tertentu sehingga sangat dibutuhkan oleh umat. Adapun dasar  hukumnya  dalam  Islam  didasarkan  pada  Surat  Yusuf  ayat  66  yang artinya  Yakub  berkata:  "Aku  sekali-kali  tidak  akan  melepaskannya  (pergi)
bersama-sama  kamu,  sebelum  kamu  memberikan  kepadaku  janji  yang  teguh atas  nama  Allah,  bahwa  kamu  pasti  akan  membawanya  kepadaku  kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini).
Selanjutnya  dalam  Surat  Yusuf  ayat  72,  artinya  Penyeru-penyeru  itu  berkata: "Kami  kehilangan  piala  raja,  dan  siapa  yang  dapat  mengembalikannya  akan memperoleh  bahan  makanan  (seberat)  beban  unta,  dan  aku  menjamin terhadapnya.
Berdasarkan  ayat  di  atas, kafalah telah  ada  pada  masa  Nabi  Yusuf  as,  yang diqiaskan sebagai jaminan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya, apabila masyarakatnya  dapat  mengembalikan  piala  raja.  Hal  ini  bermakna  bahwa kafalah memiliki  maslahat  yang  sangat  besar  bagi  umat  Islam,  karena  dapat saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkannya.

## 2). As-Sunnah
Dalam  satu  riwayat  yang  dishahihkan  oleh  Bukhari,  Nabi  Muhammad  SAW bersabda  :  Bersumber  dari  Salamah  Al-Akwa’,  dia  berkata:  “Aku  berada  di dekat  Nabi  SAW.  Tiba-tiba  ada  jenazah  dibawa  kepada  beliau.  Keluarganya semua  berkata:  “Ya  Rasulullah,  tolong  sembahyangi  dia”,  Rasulullah  SAW berkata:  “Tidak”,  Rasulullah  SAW  bertanya:  “Apakah  dia  meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Tidak”. Rasulullah SAW bertanya “Apakah dia punya tanggungan hutang?” Mereka menjawab: “Punya tiga dinar.” Rasulullah SAW  bersabda:  “Kalau  begitu  sembahyangkanlah  teman  kalian  itu”.  Abu Qatadah lalu menyahut: “Sembahyangkanlah dia wahai Rasulullah. Biarlah aku yang  membayar  hutangnya”.  Maka  Rasulullah  SAW  pun  berkenaan menyembahyanginya”. (HR. Bukhari).
3). Ijtihad
Ulama  fiqh  sepakat  menyatakan  bahwa  aplikasi akad  kafalah dalam  fiqh muamalah  dibolehkan  karena  mengandung  maksud  yang  baik,  yaitu  tolong- menolong  antara  sesama  manusia  dalam  hal  utang  piutang,  baik  yang menyangkut  harta  maupun  jiwa.  Tidak  ada  bantahan  maupun  larangan  dari para  ulama  tentang kafalah. Hanya  saja  terjadi  perbedaan  pendapat  mengenai beberapa  hal  yang  menyangkut  masalah  teknis  pelaksanaannya  seperti  pada rukun  dan  syarat kafalah .  Menurut  Imam  Abu  Yusuf.  Murid  Abu  Hanifah, kafalah cukup  dengan  pernyataan  pengambil  alihan  tanggung  jawab  ( al-ijab ) saja. Sedangkan Abu Hanifah, dalam pelaksanaan kafalah harus ada pengambil
28 Munawir | Analisis Manajemen Risiko_
alihan  tanggung  jawab  ( al-ijab )  oleh  yang  menanggung  ( al-kafil )  dan pernyataan  penyerahan  tanggung  jawab  oleh  yang  ditanggung  ( al-qabul ) (Dahlan, 1999).
Menurut jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf, rukun kafalah ada empat, sebagaimana dikutip dari Dahlan (1999) antara lain:
a. Ijab dari al-kafil ,  sedangkan qabul dari  kreditur  tidak  termasuk  rukun.
Para jumhur ulama menganggap sah kafalah tersebut tanpa persetujuan para  kreditur.  Akan  tetapi,  menurut  Imam  Abu  Hanifah  dan Muhammad  bin  Hasan  Asy-Syaibani,  persetujuan  dari  pihak  kreditur ( al-makful  lahu )  diperlukan.  Adapun  persetujuan  dari  orang  yang dijamin ( al-makful lahu, debitor ) menurut kesepakatan ulama fiqh tidak diperlukan,  karena  melunasi  hutang  seseorang  tanpa  persetujuannya adalah boleh.
b. Al-kafil (penjamin), yaitu orang yang cakap bertindak hukum
c. Al-makful atau al-madmun ,  yaitu  setiap  hak  yang  boleh  diwakilkan kepada orang lain.
d. Al-makful  ‘anhu atau madmun  ‘anhu ,  yaitu  orang  yang  dituntut  atau debitor, baik  yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ulama Mazhab Syafi’i menambahkan rukun kelima, yaitu al-makful lahu atau al-madmun lahu atau kreditor.
Ulama  fiqh  menyatakan  bahwa kafalah dibolehkan  apabila  diakadkan  dengan lafal tertentu, yang menurut ulama Mazhab Hanafi dan Syafi’i dapat berbentuk as-sarih (jelas)  atau al-kinayah (sindiran).  Lafal as-sarih misalnya,  “Saya menjamin  hutangnya  atau  Saya  bertanggung  jawab  untuk  membayarnya”. Sedangkan lafal al-kinayah misalnya, “Hutangnya si A menjadi hutang saya”.

## Produk Kafalah pada Perbankan
Dalam  perbankan, kafalah merupakan  jasa  penjaminan  nasabah  dimana  bank bertindak  sebagai  penjamin  ( kafil )  sedangkan  nasabah  sebagai  pihak  yang dijamin  ( makful ‘anhu ).  Prinsip  syariah  ini  sebagai  dasar  pelayanan  bank garansi,  yaitu  penjaminan  pembayaran  atas  sesuatu  kewajiban.  Bank  dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana (dengan prinsip wadi’ah ) untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.
Kafalah dalam bentuk bank garansi yang diterapkan bank syariah yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap
terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi ).  Dalam  pemberian  bank  garansi,  bank  dapat  mengambil  upah sebagai ujrah/fee (uang jasa) dan biaya administrasi. Besarnya upah dan biaya administrasi  tersebut  tergantung  pada  kebijakan  bank  syariah  yang bersangkutan.
Sesuai  dengan  fatwa  Dewan  syariah  Nasional  (DSN)  No.34/DSN- MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang L/C Impor syariah, besarnya upah  yang  harus  disepakati  di  awal akad dan  dinyatakan  dalam  bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Dahlan (1999) membagi pelaksanaan pemungutan upah dan biaya administrasi sebagai berikut:
1. Pada saat penandatanganan akad dan penerbitan warkat bank garansi
a. Pada  saat  nasabah  menandatangani akad pemberian  fasilitas  bank garansi ( kafalah ).
b. Pada  saat  bank  garansi  diterbitkan,  bank  akan  mengambil  biaya administrasi perwarkat bank garansi.
2. Apabila  nasabah  melakukan  cidera  janji  ( default/ wanprestasi),  bank dapat  memungut  upah  dan  biaya  administrasi  serta  denda  dengan rincian sebagai berikut:
a. Bank  garansi  yang  diterbitkan  dengan  kontra  jaminan full  cover (penuh), maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja karena tidak ada risiko financial.
b. Bank garansi yang diterbitkan dengan kontra jaminan non full cover (tidak  penuh),  maka  bank  dapat  memungut  upah  dan  uang  yang telah  dibayarkan  kepada  pemegang  garansi  wajib  dibayar  kembali oleh nasabah dan bank juga memungut biaya administrasi termasuk denda jika telat.
Penerbitan bank garansi melibatkan berbagai pihak yang masing-masing pihak memiliki  kepentingan,  tujuan,  dan  maksud  tertentu;  sebagaimana  dijelaskan secara runut oleh Kasmir (2002) antara lain adalah:
1. Bank,  adalah  pihak  penjamin  yang  mengeluarkan  bank  garansi  atas permintaan  nasabah  kepada  pihak  lain  (pihak  ketiga)  jika  nasabah ingkar  janji.  Untuk  menghindari  risiko  kerugian,  bank  juga  meminta jaminan lawan atau kontra garansi dari nasabah.
2. Nasabah,  adalah  Pihak  Terjamin  yang  meminta  jaminan  kepada  bank sebagai  jaminan  kepada  Pihak  Ketiga  atau  pemilik  pekerjaan  agar
nasabah  dianggap  dapat  dipercaya  dan  mampu  untuk  melaksanakan pekerjaan.
3. Pihak  Penerima  Jaminan  atau  Pihak  Ketiga  ( Bouwheer )  adalah  pihak yang  mensyaratkan  jaminan  dalam  pemberian  pekerjaan  kepada nasabah agar selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasinya.
Bank menerbitkan garansi bertujuan untuk memberikan bantuan fasilitas dalam memperlancar  usaha  nasabah  dan  memberikan  keyakinan  bahwa  pemegang jaminan tidak akan melalaikan kewajibannya serta menumbuhkan kenyamanan dan  saling  percaya  pihak  terkait  dalam  jaminan  sekaligus  mendapatkan keuntungan bagi bank (Antonio, 2001).
Transaksi  yang  berhubungan  dengan  bank  garansi  akan  dikenakan  biaya disertai  dengan  jaminan  lawan  (kontra  garansi)  yang  merupakan  kompensasi dari  risiko  yang  akan  dihadapi  bank.  Bentuk  jaminan  lawan  ( counter guarantee ) antara lain uang tunai, giro atau tabungan yang dibekukan, sertifikat deposito,  surat-surat  berharga  seperti  saham  dan  obligasi,  sertifikat  tanah  dan jaminan lawan lainnya (Kasmir, 2002)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  kualitatif  dengan  metode  penelitian deskriptif  analisis untuk  membuat  gambaran  mengenai  sistem  manajemen risiko  yang  digunakan  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  Cabang  Banda  Aceh dalam  pemberian  jaminan  terhadap  nasabahnya  terhadap  pihak  ketiga. Pengumpulan  data  diperoleh  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan ( field research ) yaitu meneliti langsung kelapangan, mencari data-data tentang bank  garansi    pada  BMI  Cabang  Banda  Aceh  dengan  melakukan  wawancara langsung  berstruktur (guidance  interview )  kepada  karyawan  dan  nasabah sebagai  responden  (Subagio,  1997).  Pertanyaan  diajukan  secara  langsung  dan berstruktur (guidance  interview ).  Kemudian  juga  penelitian  perpustakaan ( library  research )  sebagai  data  sekunder  dengan  mengkaji  lebih  dalam  buku- buku  muamalah,  makalah,  ensiklopedi,  jurnal,  majalah,  surat  kabar,  artikel internet,  dan  sumber  literatur  lainnya  berkaitan  konsep  kafalah  termasuk informasi  tentang  BMI  Cabang  Banda  Aceh.    Selanjutnya  dibahas  dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif  analisis  untuk  menghasilkan  paparan di lapangan dan gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN

## Bentuk Pertanggungan Bank Garansi BMI Cabang Banda Aceh
Pemberian  bank  garansi  dalam  bentuk  warkat  dapat  dilaksanakan  secara konsisten  dengan  mengacu  pada  asas-asas  bank  garansi.  Bank  Garansi  yang sehat  berpedoman  pada  kebijakan  perkreditan  bank  dalam  SK  Dir  BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 yaitu  bank umum wajib memiliki kebijakan  Bank  garansi  secara  tertulis  yang  disetujui  oleh  dewan  komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan bank garansi
2. Organisasi dan manajemen perkreditan bank garansi
3. Kebijakan persetujuan bank garansi
4. Dokumentasi dan administrasi bank garansi
5. Pengawasan bank garansi
6. Penyelesaian bank garansi bermasalah.
Persentase  produk  bank  garansi/ kafalah pada  BMI  cabang  Banda  Aceh  dari keseluruhan produk untuk nasabahnya hanya sebesar 7%, produk musyarakah 39%  dan  54%  untuk  pembiayaan murabahah .  Sehingga  dapat  dilihat  bahwa produk kafalah bukan merupakan produk unggulan dan hanya sebagai produk turunan dari salah satu fungsi bank yaitu memberikan jasa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  dengan  Kepala  Bidang  Marketing BMI  (2010),  Pendapatan/ fee yang  diambil  BMI  dalam  setiap  pemberian fasilitas  bank  garansi  kepada  nasabah  hanya  sebesar  1.5%  dari  setiap  nilai jaminan    yang  diberikan  kepada  nasabah,  misalnya  jumlah  jaminan  senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) maka fee- nya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  per  warkat  bank  garansi  yang  diterbitkan  BMI. Adapun  bentuk-bentuk  pertanggungan  produk kafalah pada  bank  garansi  atau jaminan  kepada  nasabahnya  sebagai  kontraktor/leveransir  di  BMI  Cabang Banda Aceh yaitu:
1. Jaminan  penawaran  ( tender  bond ),  yaitu  garansi  yang  diberikan  bank kepada pemilik proyek ( bouwheer ) untuk nasabah yang akan mengikuti tender  atas  suatu  proyek,  karena  persyaratan  tender  adalah menyerahkan bank garansi.

## 32 Munawir | Analisis Manajemen Risiko_
2. Jaminan  pelaksanaan  ( perfomance  bond ),  yaitu  garansi  yang  diberikan bank  kepada  pemilik  proyek  ( bouwheer) untuk  kepentingan  nasabah guna menjamin pelaksanaan pekerjaan/proyek oleh nasabah.
3. Jaminan pembayaran uang muka ( advance payment bond ), yaitu garansi yang  diberikan  bank  kepada  pemilik  proyek  ( bouwheer )  untuk kepentingan nasabah atas uang muka yang diterimanya.
4. Jaminan  pemeliharaan  ( maintenance  bond ),  yaitu  garansi  yang diberikan bank kepada pemilik proyek untuk kepentingan nasabah guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikannya.
Dijelaskan secara lebih rinci oleh pihak marketing BMI, adapun bentuk-bentuk pertanggungan pada bank garansi BMI dijabarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Bentuk-Bentuk Pertanggungan pada Bank Garansi BMI Cabang Banda Aceh Desember 2009 - Mei 2010
No Nama Perusahaan Jenis Pertanggungan Jumlah Nominal Proyek Jumlah Uang yang Ditanggung Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CV. Panton Tuah CV. Ansyari PT. Biru Utama PT. Tuah Teka Koperasi Sejahtera PT. Antar Benua PT. Nur Bhakti CV. Bangun Prima CV. Antartika CV. Batee Mufok CV. Gemilang Jaya CV. Antartika CV. Bangun Prima CV. Tuah Teka CV. Batee Mufok CV. Antara CV. Intan Mutia PT. Tuah Baro CV. Batee Mufok CV.Sentosa CV. Citra Tender Bond Tender Bond Performance Bond Performance Bond Tender Bond Maintenance Bond Performance Bond Performance Bond Tender Bond Tender Bond Performance Bond Tender Bond Tender Bond Performance Bond Tender Bond Maintenance Bond Performance Bond Performance Bond Performance Bond Tender Bond Performance Bond Rp. 750.000.000 Rp. 430.000.000 Rp. 270.000.000 Rp. 360.000.000
Rp.   45.000.000 Rp. 450.000.000
Rp. 700.000.000
Rp. 470.000.000 Rp. 370.000.000 Rp. 450.000.000
Rp. 275.000.000
Rp. 270.000.000
Rp. 320.000.000 Rp. 650.000.000 Rp. 230.000.000
Rp. 760.000.000
Rp. 240.000.000 Rp. 450.000.000 Rp. 230.000.000 Rp. 800.000.000 Rp. 240.000.000 5% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 4 bulan 2 bulan 7 bulan 5 bulan 2 bulan 4 bulan 3 bulan 4 bulan 6 bulan 2 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan 6 bulan 3 bulan 8 bulan 4 bulan 4 bulan 8 bulan 3 bulan 4 bulan
Sumber data: BMI Cabang Banda Aceh Tahun 2009 - Mei 2010, diolah.
Berdasarkan  data  di  atas,  maka  selama  BMI  Cabang  Banda  Aceh  hanya mengeluarkan garansi/ kafalah untuk perusahaan berasal dari Banda Aceh dan Aceh  Besar  saja,  sebagai  pertimbangan  dalam  mengatasi  terjadinya  risiko produknya.
Identifikasi  terhadap  Risiko  yang  Dilakukan  oleh  BMI  Cabang  Banda Aceh
Bank garansi  yang dipasarkan kepada para nasabah BMI Cabang Banda Aceh dengan  tema  “Lebih  adil  dan  menenteramkan”  sebagaimana  tertera  dalam brosur BMI (2010), merupakan analogi dan pengembanan dari konsep kafalah dari fiqh muamalah. Dengan esensinya merupakan pengalihan semua tanggung jawab  orang  yang  dijamin(nasabah)    menjadi  tanggung  jawab  penjamin  yaitu BMI Cabang Banda Aceh dalam masalah hak atau hutang.
Keputusan  fasilitas  bank  garansi  ini  diberikan  atau  tidak  kepada  nasabah  atau pihak ketiga, terlebih dahulu BMI memverifikasi dan mensurvey nasabah atau pihak ketiga dengan menerapkan analisa 5C  yang bertujuan untuk mengetahui layak  atau  tidak  diberikan  fasilitas  bank  garansi.  Khusus  bagi  pihak  ketiga, BMI hanya melihat dari segi capital nya saja, sedangkan bagi nasabah penilaian kredit dilakukan dengan  menggunakan metode 5C dan 7P.  Dalam  analisa 5C, BMI lebih dominan menerapkan character dan collateraal bagi nasabah yang mengajukan  permohonan  bank  garansi  pada  BMI  cabang  Banda  Aceh  (hasil wawancara, 2010).
Berkaitan dengan jaminan lawan, BMI meminta kepada nasabah jaminan yang berbentuk cash baik itu berbentuk uang tunai atau deposito maupun giro yang dibekukan apabila tanggungan yang diminta nasabah yang sifatnya relatif kecil. Namun,  apabila  jaminan  yang  diminta  nasabah  yang  sifat  dari  pertanggungan itu  jumlahnya  besar,  maka  BMI  menetapkan  jaminan  lawan  berupa  60% berupa fix asset dan 40% cash collateral seperti pada penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaan yang membutuhkan dana yang besar.
Pemilihan  calon  penerima  bank  garansi  BMI  dilakukan  seperti  menganalisa pembiayaan karena penerbitan bank garansi merupakan risiko kredit dan risiko reputasi  yang  belum  aktif.  Jika  nasabah wanprestasi dan  penerima  jaminan mengklaim  kepada  BMI  maka  risiko  itu  akan  berubah  menjadi  kredit  aktif, sehingga diberlakukan sama dengan analisa pemberian kredit kepada pemohon bank garansi.
BMI  juga  melihat  pihak  penerima  jaminan  ( bouwher )  yang  merupakan  pihak pengguna  jasa  yang  memberikan  dana  untuk  proyek  harus  badan  hukum  atau lembaga  pemerintahan  yang  bonafide  dari  segi  finansial,  sehingga  mendapat sokongan  dana  yang  penuh  untuk  diselesaikan  oleh  pihak  penyedia  jasa (kontraktor) tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis dari proyek yang dikerjakan.

## 34 Munawir | Analisis Manajemen Risiko_
Fungsi  bank  garansi  sebagai  jaminan  pelaksanaan  tender  ( performance  bond ) adalah  untuk  memperlancar  hubungan  kedua  belah  pihak,  baik  untuk kepentingan kontraktor maupun kepentingan pemilik proyek sebagai salah satu syarat.  Akibat  hukum  yang  timbul  apabila  terjadi  suatu  tindakan wanprestasi , maka  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  klaim  kepada  bank  untuk  memenuhi prestasi yang telah dijamin.
Penyelesaian  jika terjadi wanprestasi ,  pengajuan  klaim/ tuntutan  oleh Pemilik Proyek kepada BMI dapat dilakukan secara tertulis disertai bukti-bukti otentik bahwa  pihak  kontraktor/nasabah  telah  lalai  terhadap  kontraknya  dalam  batas waktu  yang  telah  ditentukan  atau  setelah  berakhir  jangka  waktu  bank  garansi dan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhirnya bank garansi.
BMI  Cabang  Banda  Aceh  belum  pernah  mengalami claim/wanprestasi oleh bouwher (pemilik  proyek)  dari  produk  bank  garansi/kafalah  kepada nasabahnya,  namun  kemungkinan  munculnya  risiko  kredit  dan  risiko  reputasi ini harus dihindari agar jangan adanya anggapan buruk oleh bouwher maupun lembaga  lain  apabila  nasabah  yang  dijaminnya  gagal.  Maka  BMI  Cabang Banda  Aceh  terlebih  dahulu  mengidentifikasi  dan  seleksi  yang  ketat  terhadap semua  permohonan  garansi  dan  hanya  menerima  jaminan  ( borg )  yang berbentuk  deposito,  giro  dan fix  asset kepunyaan  nasabah  langsung  serta melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  pelaksanaan  proyek  oleh  pihak nasabah.
Metode  BMI  untuk  mengidentifikasi  terhadap  risiko  yang  mungkin  terjadi yaitu:
1. Menggunakan  daftar  pertanyaan/kuesioner  yang  dirancang  secara sistematis  untuk  menganalisis risiko  yang dapat  memberikan petunjuk tentang  dinamika  informasi  khusus  menyangkut  kekayaan/ asset suatu perusahaan.
2. Menggunakan  laporan  keuangan,  untuk  menganalisis  semua  harta kekayaan, utang, modal dan kemampuan perusahaan lainnya.
3. Membuat flow chart mengenai aliran barang untuk mengetahui risiko- risiko  (kerugian)  yang  dihadapi  pada  masing-masing  tahapan  seperti kenaikan harga, waktu penyerahan, volume dan sebagainya.
4. Melakukan  pemeriksaan/inspeksi  langsung  ke  lapangan  terhadap proyek yang sedang dikerjakan.
5. Mengadakan  interaksi  dengan  pihak  luar  terutama  pihak-pihak  yang dapat  membantu  perusahaan  dalam  penanggulangan  risiko,  seperti
akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi dan sebagainya.
6. Melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain.
7. Membuat  dan  menganalisis  catatan/statistik  mengenai  bermacam- macam kerugian yang telah pernah di derita.
8. Mengadakan  analisis  lingkungan,  yang  sangat  diperlukan  untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial.

## Sistem  Manajemen  Pengelolaan  Risiko  Produk  Kafalah  pada  BMI Cabang Banda Aceh
BMI  Cabang  Banda  Aceh  melaksanakan good  coorporate  governance untuk memberikan nilai tambah sebagai penjamin ( kafil ) dengan fungsi pengendalian intern dan sistem manajemen pengelolaan risiko  produk kafalah sebagai salah satu  unsur  untuk  peningkatan  dan  pertumbuhan  produknya  dalam  jangka panjang.
Pengembangan pengelolaan risiko produk kafalah diawali dengan pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Kantor  Pusat  serta  Satuan  Kerja  Risk  Manajemen  Regional  dan  telah memastikan  proses  manajemen  risiko  produk  kafalah  berjalan  lancar  dan memberikan  gambaran  profil  risiko  produk  kafalah  kepada  manajemen.  Hasil wawancara  lanjutan  dengan  pihak  BMI  ditemukan  bahwa  satuan  Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi 8 (delapan) risiko utama, yang sering dihadapi  pada  produk kafalah ,  yaitu  risiko  kredit  dan  risiko  reputasi  yang besarnya  kerugian  dialami  oleh  BMI  tidak  dapat  diukur  disebabkan  adanya anggapan  ataupun  persepsi  negatif  dari  lembaga  maupun  dari  pihak bouwher itu  sendiri.  Adapun  penerapan  sistem  manajemen  pengelolaan  risiko  produk kafalah  pada  BMI  Cabang  Banda  Aceh  secara  garis  besar  adalah  sebagai berikut:
1. Menghindari  terjadinya  suatu  risiko,  yang  dilakukan  dengan  cara menolak  tawaran  permohonan  bank  garansi  oleh  nasabah  yang  belum dikenal dan belum mempunyai track record yang bagus dalam kegiatan proyek.  Begitu  juga  dengan  pemilik  proyek  yang  bonafide  seperti sumber  dana  dari  APBA  atau  pemerintah,  apabila  tidak,  maka  akan menolak  atau  meminta  nasabahnya  untuk  memberikan  jaminan  lawan 100%.
2. Mengendalikan kerugian ( loss control ), yang dilakukan dengan cara:

## 36 Munawir | Analisis Manajemen Risiko_
a. Meminta jaminan lawan ( counter guarantee ) dalam bentuk cash collateraal (uang  tunai)  terhadap  bentuk  pertanggungan  yang kecil,  sedangkan  dengan  bentuk fix  asset senilai  60%  dan  cash collateral sebesar 40% dari jaminan yang pertanggungan besar.
b. Monitoring  ke  lokasi  proyek  kepada  pemegang performance bond untuk melihat progress pekerjaan proyek tersebut.
c. Pengendalian kerugian menurut lokasi, yaitu hanya mengutamakan  jaminan  kepada nasabahnya sendiri.  Jika bukan nasabahnya  maka  lokasi  perusahaan  tersebut  harus  dapat dijangkau termasuk lokasi objek yang ditanggung.
d. Pengendalian  kerugian  menurut timing ,  yaitu  melihat  jangka waktu  yang  diberikan  oleh  bouwher,  apakah  cukup  waktu penyelesaian proyeknya.
3. Melakukan  pemindahan  risiko  yaitu  memindahkan fix asset sebagai jaminan  lawan  oleh  nasabah  untuk  diasuransikan  berdasarkan  prinsip syariah selama kewajiban nasabah belum dilakukan seluruhnya.

## Analisis  terhadap  Manajemen  Pengelolaan  Risiko  Produk  Kafalah  pada BMI Cabang Banda Aceh
Dari  uraian  sebelumnya,  penerapan  bank  garansi  oleh  BMI  Cabang  Banda Aceh  mempunyai  kesamaan  dengan  konsep  dalam  ilmu  fiqh  Islam  yaitu kafalah,  yang  merupakan  suatu  akad  jaminan  satu  pihak  kepada  pihak  lain dengan  mengalihkan  tanggung  jawab  seseorang  yang  dijamin  dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad tersebut yang mengandung kesanggupan seseorang untuk  mengganti atau menanggung kewajiban  hutang  orang  lain  apabila  orang  tersebut  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya..
Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin ( kafil ) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin ( mafkul ‘anhu ). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu  penjaminan  pembayaran  atas  suatu  kewajiban  pembayaran.  Bank  dapat mempersyaratkan  nasabah  untuk  menempatkan  sejumlah  dana  untuk  fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memberlakukannya dengan prinsip wadi’ah sehingga bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.
Dengan  adanya kafalah, pihak  yang  dijamin  ( makful  ‘anhu )  dapat menyelesaikan  proyek/bisnisnya  tepat  waktu  yang  ditanggung  pengerjaannya dengan  jaminan  pihak  ketiga.  Di  sisi  lain,  pihak  yang  terjamin  ( makful  lahu ) menerima jaminan oleh penjamin (bank) bahwa proyek dapat diselesaikan oleh
nasabah  tadi  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Karena kafalah merupakan  pengambil  alihan  risiko  oleh  bank,  maka  apabila  nasabah yang  dijamin  tidak  melakukan  pekerjaan  sesuai  kontrak,  baik  disengaja ataupun karena lalai maka bank wajib untuk membayar kepada pihak penerima jaminan.
Menyikapi  persoalan  jaminan  lawan  sebagai  manajemen  bank  untuk menghindari  risiko  dalam  pemberian  fasilitas  bank  garansi,  para  ahli  hukum Islam  kontemporer,  diantaranya  Muhammad  Abdul  Mun’im  Abu  Zaid  dalam bukunya Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah , dalam  Lathif  (2008)  menyatakan  bahwa  jaminan  untuk  pembiayaan  maupun fasiltas  bank  yang  dipraktikkan  dalam  perbankan  syariah  diperbolehkan  dan sangat penting keberadaannya atas dasar dua alasan berikut ini:
Pertama ,  dalam  konteks  perbankan  syariah  sebagai  lembaga  intermediari memberikan  pembiayaan  yang  sumber  dananya  berasal  dari  para  nasabah pemilik modal/investor. Investor tidak juga bertemu langsung dengan nasabah yang  dibiayai  sehingga  tidak  mengetahui  dengan  pasti  kredibilitas  dan kapabilitas  nasabah  yang  dibiayai  sehingga  untuk  menjaga  kepercayaan  dari nasabah  investor,  bank  syariah  harus  menerapkan  asas prudential dengan menggunakan jaminan kepada nasabah pembiayaan. Kedua , situasi dan kondisi masyarakat  saat  ini  telah  berubah  dalam  hal  komitmen  terhadap  nilai-nilai akhlak yang luhur seperti kepercayaan dan kejujuran.
Sikap  kehati-hatian  BMI  dalam  menghindari  atau  meminimalisir  risiko terhadap  penerbitan  bank  garansi  dapat  dilakukan  berdasarkan  UU  No.  21 Tahun  2008  tentang  perbankan  maupun  menurut  peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  yaitu  No:  9/19/PBI/2007  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  PBI No.7/46/PBI/2005  tanggal  14  November  2005  tentang  Akad  Penghimpunan dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Bahkan  Majelis  Ulama  melalui  lembaga  Dewan syariah  Nasional  (DSN)  juga  membolehkan  praktik  jaminan  tersebut dilaksanakan oleh bank syariah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  penulis  menyimpulkan  bahwa  produk kafalah pada  BMI  Cabang  Banda  Aceh  adalah  bentuk  pertanggungan  yang meliputi  jaminan  tender,  jaminan  pelaksanaan,  jaminan  uang  muka,  dan jaminan  pemeliharaan.  Nasabah  atau  tertanggung  diharuskan  mengadakan perjanjian kerja sama dengan pimpinan proyek ( bouwheer ) dalam mengerjakan
suatu  proyek  tertentu.  Nasabah  mendatangi  bank  untuk  permohonan penjaminan  atas  nama  nasabah  berupa  garansi  bank/ kafalah kepada pemilik/pemimpin proyek. Bank akan mengeluarkan bank garansi/ kafalah atas nama nasabah apabila dinilai memenuhi persyaratan.
Kiat  manajemen  BMI  Cabang  Banda  Aceh  dalam  mengatasi  risiko  terkait produk kafalah yaitu menggunakan analisa 5C walaupun aspek character dan collateral lebih  dominan,  karena  risiko  jaminan/ kafalah merupakan  risiko kredit  dan  juga  risiko  reputasi.  Faktor  jaminan  lawan  (kontra  garansi)  juga merupakan  faktor  yang  penting,  sehingga  BMI  lebih  memprioritaskan  yang berbentuk cash  collateral bagi  pertanggungan  nilai  kecil  yaitu  setoran  100% sebagai cash collateral dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah. Sedangkan pertanggungan  nilai  yang  besar  adalah  60% fix  asset ditambah  40% cash collateral seperti  jaminan  pelaksanaan    agar  nasabah  (kontraktor)  tidak melakukan wanprestasi sehingga anggapan negatif terhadap bank BMI sebagai bagian  dari  risiko  reputasi  tidak  terjadi.  Beberapa  metode  dilakukan  BMI dalam  pengelolaan  risiko  yaitu  menghindari  terjadinya  suatu  risiko, mengendalikan  kerugian  ( loss  control ),  melakukan  kombinasi  ( pooling ), melakukan pemisahan dan pemindahan risiko.
Praktik kafalah pada  BMI  Cabang  Banda  Aceh  telah  sesuai  dengan  hukum Islam  karena telah menerapkan prinsip-prinsip  dan rukun-rukun  yang terdapat dalam kafalah sesuai Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang ketentuan umum bank garansi. Penerapan jaminan lawan kepada nasabah sebagai bagian manajemen  risiko  juga  telah  sesuai  dengan    hukum  Islam,  berdasarkan  UU perbankan No.21 tahun 2008 maupun menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:
9/19/PBI/2007 sebagai penyempurnaan/penyesuaian PBI
No.7/46/PBI/2005,  14  November  2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Implimentasi kafalah /bank  garansi  serta  produk  lainnya  yang  dilaksanakan dengan  prinsip  hukum  Islam  yang  konsisten  oleh  BMI  sangat  sesuai  dengan keinginan  masyarakat  Aceh  menegakkan  syariah  islam  dalam  pembangunan dan perlu untuk terus sosialisasikan oleh para praktisi dan ilmuwan.

## DAFTAR PUSTAKA
al Zuhailly, Wahbah. (1995). Al-Fiqh Al-Islamy wa Ad-Dillatuhu , (terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany). Bandung: Remaja Rosda Karya.
Al-Jaziri,  Abdurrahman.  (1999). Al-Fiqh  ‘Ala  Mazahib  al-‘Arba’ah ,  Juz  II, Beirut: Lebanon Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyah.
Antonio,    Muhammad  Syafi’i . (2001) .  Bank syariah :  Teori  dan  Praktek.
Jakarta: Tazkia Cendekia.
Antonio,    Muhammad  Syafi’i.  (1999). Bank syariah Wacana  Ulama  dan Cendikiawan. Jakarta: Tazkia Institut.
Anwari,  Ahmad.  (1981). Garansi  Bank  Menjamin  Usaha  Anda .  Jakarta:
Aksara Pustaka
Brosur BMI Cabang Banda Aceh, Mei 2010.
Dahlan, Abdul Aziz. (1997). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Darmawi, Herman. (1992). Manajemen Risiko , Jakarta: Bumi Aksara.
Djojosoedarso,  Soeisno.  (2003). Prinsip-Prinsip  Manajemen  Risiko  dan Asuransi . Jakarta: Salemba Empat.
Djumaldi,.  (1995). Dasar-Dasar  Hukum  Dalan  Proyek  dan  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: Rieneka Cipta.
Karim,  Adiwarman.  (2000). Ekonomi  Islam:  Suatu  Kajian  Kontemporer ,
Jakarta: Gema Insani Press.
Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kasmis.  (2004). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .    Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Lathif,  Azharuddin  .  (2008).  Makalah  tentang  “ Penerapan  Hukum  Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan syariah’’. Jakarta.
Sabiq, Sayyid. (1997). Fiqih Sunnah, Jilid 13. Bandung: Al-Ma’arif.
Sinungan. (2006). Manajemen Dana Bank . Jakarta: Erlangga.
Subagio,  Joko.  (1997). Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta.
40 Munawir | Analisis Manajemen Risiko_
Subekti.  (1991). Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit  Menurut  Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sumitro, Warkum . (2002) Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Vaughan,  Emmet.  (1978). Fundamentals  of  Risk  and  Insurance .  2nd,  John Willey.