JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MAN 1 CIEUKESAL KABUPATEN SERANG
Fitria Agustin 1 , Marthalena 2 *, Rethorika Berthanila 3 ,
Rahmi Mulyasih 2 , Endang Tri Santi 2
1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya
2 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya
3 Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya Corresponden author email *: marthalena@unsera.ac.id

## Abstract
Violence against women is still widely discussed. Data from the National Commission on Violence against Women,  as  well  as  various  related  community  institutions,  state  that  there  are  still  cases  of  violence experienced by women. That is why special handling is needed considering that cases of violence experienced by  women  have  a  high  sensitivity.  Companion  for  victims  of  violence  is  one  of  the  suggestions  that  are submitted and of course it is expected to be one of the solutions in handling cases of violence against women. Because  of  the  problems  above,  it  is  important  to  provide  counseling  and  assistance  to  women  in  order  to minimize  violence  against  women.  This  counseling  and  mentoring  activity  was  carried  out  at  MAN  1 Cieukesal, Serang Regency, Banten where the participants in this activity were grade 12 students with the method of delivering material and mentoring. The results of this service are expected to be able to provide an overview to students regarding what things are considered violence and what must be done if acts of violence occur in their surroundings
Keywords : Counseling, Assistance, Law, Violence against Women

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  perempuan  masih  selalu  ramai  diperbincangkan.  Data  dari  Komnas Perempuan, begitupun berbagai Lembaga Komunitas terkait menyatakan memang masih ada kasus kekerasaan yang dialami perempuan. Itulah mengapa dibutuhkan penanganan khusus mengingat kasus kekerasan yang dialami perempuan memiliki sensitifitas tinggi. Pendamping untuk korban kekerasan ini menjadi salah satu usulan  yang dihantarkan dan tentu diharapkan menjadi salahsatu solusi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena permasalahan di atas, pentingnya dilakukan penyuluhan serta pendampingan terhadap perempuan guna meminimalisir kekerasan  terhadap  perempuan.  Kegiatan  penyuluhan  dan  pendampingan  ini  dilaksanakan  di MAN 1 Cieukesal Kabupaten Serang Banten dimana peserta dalam kegiatan ini adalah siswa siswi kelas 12 dengan metode penyampaian materi dan pendampingan. Hasil pengabdian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada siswa-siswi terkait dengan hal-hal apa saja yang dianggap kekerasan  serta  apa  yang  harus  dilakukan  jika  terjadi  tindakan  kekerasan  di  lingkungan  sekitar mereka.
Kata Kunci : Penyuluhan , Pendampingan, Hukum, Kekerasan terhadap Perempuan
Copyright© 2023 Fitria Agustin dan kawan-kawan This is an open access article under the CC – BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v5i1.6581
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`

## PENDAHULUAN
Perempuan  masih  menjadi  pihak  yang  rentan  dengan  tindak  kekerasan.  Catatan dari  Komnas  Perempuan  menunjukkan  masih  tingginya  angka  kekerasan  terhadap Perempuan.  Setidaknya  ada  299.911  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan.  Perempuan masih menjadi pihak rentan yang menerima perlakuan kekerasan baik dalam ranah publik bahkan  di  tempat  kerja, di  tempat umum,  halte, maupun  di  ranah  privat,  dalam  rumah tangganya. Oleh karena itu, penting kiranya menganggap serius bahwa Tindak Kekerasan terhadap  Perempuan  ini  harus  memiliki  pola  penanganan  khusus.  Seperti  diketahui, perempuan  Korban  Kekerasan  adalah  pihak  yang  cenderung  lemah,  memiliki  trauma tersendiri,  berada  dalam  ketakutan  dan  kekhawatiran  tersendiri.  Itulah mengapa  kasus- kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan  adalah  kasus  dengan  sensitifitas  tinggi.  (Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci, tertera pada laman komnasperempuan.go.id)
Berdasarkan  data  terbaru  tahun  2022  Provinsi  Banten  masuk  peringkat  sembilan nasional,  sebagai  daerah  dengan  tingkat  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Ini merupakan  prestasi  tertinggi  dalam  sejarah,  dimana  Provinsi  Banten  dianggap  sebagai daerah  darurat  kekerasan  terhadap  perempuan.  Peringkat  kesembilan  itu,  berdasarkan lansiran dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Dimana, posisi Provinsi Banten berada di nomor 9 tingkat nasional dengan jumlah kekerasan  perempuan  dan  anak  paling  tinggi.  Provinsi  Banten,  hanya  lebih  baik  satu tingkat di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam data SIMFONI PPA, Provinsi Banten melaporkan ada 1.131 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun 2022, dengan korban laki-laki 168 orang dan korban perempuan  1.005  orang.  Sementara,  tiga  daerah  dengan  tingkat  paling  tinggi  angka kekerasan perempuan dan anaknya Se-Indonesia yaitu, Jawa Timur dengan 2.367 kasus, Jawa Tengah dengan 2.204 kasus, dan Jawa Barat dengan 2.001 kasus. Sebanyak 1.131 kasus kekerasan  perempuan  dan  anak  selama  tahun  2022,  yang  terjadi  di  Provinsi  Banten  itu tersebar di 8 kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Pandeglang 47 kasus, Kabupaten Lebak 149 kasus,  Kabupaten  Tangerang  91  kasus,  Kabupaten  Serang  143  kasus,  Kota  Cilegon  156 kasus, Kota Tangerang 234 kasus, Kota Tangsel 230 kasus, dan Kota Serang 81 kasus.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  di  Provinsi  Banten,  memang mengalami  kenaikan  yang  cukup  signifikan  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Berdasarkan data yang sama, pada tahun 2018 jumlah kasus 430, tahun 2019 ada 536 kasus, tahun 2020 ada  472  kasus,  tahun  2021  ada  829  kasus,  dan  pada  tahun  2022  melonjak  menjadi  1.131 kasus. ( https://www.satelitnews.com/89030/wow-banten-peringkat-9-nasional-kasus- kekerasan-perempuan-dan-anak/ )
Mengingat masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, serta sulitnya untuk  mengajak  para  perempuan  korban  kekerasan  untuk  berbicara  dan  mengungkap kejadian  tindak  kekerasan  yang  menimpa  dirinya.  Maka  dirasa  penting  memfokuskan pada  realita  perlunya  dilakukan  penyuluhan  serta  pendampingan  terhadap  perempuan rentan mendapatkan tindakan kekerasan. Mengingat perempuan korban kekerasan sedikit sekali yang berani mengungkap apa yang mereka alami. Dari yang sedikit ini kadangpun memang harus ditemani, didampingi, dan bahkan dikuatkan untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri.
Melihat apa yang terjadi disekeliling kita sehari-hari, tanpa harus melihat data-data konkrit  yang  dikeluarkan  berbagai  organisasi  atau  lembaga  nasional  maupun internasional,  ternyata  perempuan  yang  banyak  menjadi  korban  kekerasan.  Mulai  dari yang  paling  sederhana  seperti:  pelecehan  berupa  siulan,  colekan,  ejekan  hingga  ke soal_soal  seperti  kekerasan  dalarn  rumah  tangga  (KDRT),  kekerasan  waktu  pacaran, kekerasan  diruang  publik  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  negara.  (Kango,  2009:19). Mengingat  tidak  semua  perempuan  korban  tindak  kekerasan  berani  berbicara  dan mengungkap apa yang terjadi padanya. Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, oleh karena itu penting untuk dilakukan literasi terhadap remaja perempuan saat ini yaitu berupa penyuluhan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan serta apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut mereka alami.
Selain  kegiatan  penyuluhan,  peneliti  juga  melakukan  kegiatan  pendampingan kepada  siswa-siswi  terkait  dengan  bagaimana  mengenakan  pakaian  yang  sopan, berperilaku  yang  baik  saat  berinteraksi  dengan  lawan  jenis.  Tidak  beraktivitas  di  luar rumah  saat  malam  hari  demi  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Serta  rajin memberikan  informasi  kepada  orang  tua  dan  keluarga  saat  beraktivitas  di  luar  rumah.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Kegiatan pendampingan ini tentunya ke depan akan dilanjutkan oleh pihak sekolah MAN 1 Cieukesal.

## METODE PELAKSANAAN
Pada  kegiatan  pengabdian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penyuluhan  serta pendampingan mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan. Peran penyuluh pada kegiatan  ini  yaitu  menyampaikan  inovasi  dan  memengaruhi  proses  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaatnya. Selain itu, penyuluh juga sebagai jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili  dengan  masyarakatnya,  baik  dalam  hal  menyampaikan  inovasi  atau  kebijakan- kebijakan  yang  harus  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat,  maupun  untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga pemberdayaan yang bersangkutan (Mardikanto dkk, 2004:140).
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan serta pembinaan kepada siswa-siswi  MAN  1  Ciueksal  Kabupaten  Serang.  Penyuluhan  dan  pendampingan dilakukan selama  2  hari  dengan  memaparkan  berbagai  materi  dan hal-hal  yang  bersifat persuasif terkait dengan kekerasan terhadap perempuan agar siswa siswi terhindar dari segala macam bentuk kekerasan. Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh dosen serta dibantu oleh mahasiswa. Materi 1 terkait dengan kebijakan-kebijakan hukum yang diterima bagi pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan.  Materi  2  terkait  dengan  upaya-upaya  preventif yang  harus  dilakukan  oleh  siswa-siswi  agar  tidak  terjadi  tindakan  kekerasan.  Selama kegiatan berlangsung terdapat siswa siswi yang memberikan pertanyaan serta  bercerita terkait dengan pengalaman yang mereka alami baik yang dialami keluarga maupun teman dekat mereka. Berikut dokumentasi kegiatan.
`
Gambar 1. Narasumber sedang memaparkan materi Sumber: Tim Pengabdian, 2022
Gambar 2. Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan di MAN 1 Ciueksal Sumber : Tim Pengabdian, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti  diketahui,  Perempuan  Korban  Kekerasan  seringkali  berada  pada  posisi lemah. Walau sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Perempuan,  misalkan  salahsatunya  dalam  hal  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  yang terjadi dirumahnya sendiri, dan oleh suami sendiri, namun mengungkap kejadian tindak pidana Kekerasan yang dialami perempuan tidaklah mudah. Undang-undang Nomor 23 tahun  2004  menjadi  salah  satu  upaya  negara  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat maupun Publik.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Kekerasan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, menimpa siapa saja dan bisa juga dilakukan  oleh  siapa  saja.  Dalam  hal  ini,  kekerasan  dapat  terjadi  di  rumah,  lingkungan tetangga,  sekolah,  kantor,  tempat  atau  taman  bermain,  kampus,  dan  lain  sebagainya. Kejadiannya  dapat  berlangsung  pada  pagi,  siang  ataupun  malam  hari.  Ia  bisa  menimpa laki-laki  maupun  perempuan.  Sasaran  atau  korbannya  juga  tidak  mengenal  batas  usia. Anak-anak, remaja serta orang tua bisa menjadi obyek kekerasan. Pelakunya juga beragam. Ia  dapat  dilakukan  oleh  pelajar,  mahasiswa,  dosen,  pegawai  (pemerintah/  swasta),  istri, suami, dengan beragam usia baik anak-anak, remaja dan juga para orang tua.
Dalam dunia kerja, perempuan yang sudah dianggap dewasa, mampu menentukan sikapnya,  memiliki  kuasa  dan  wewenang  dengan  dirinya,  juga  tak  luput  dari  tindak kekerasan.  Perempuan  dalam  menjalani  rutinitas  pekerjaannya  rentan  mengalami kekerasan  di  lingkungan  pekerjaan.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya  karena kedudukannya yang timpang dalam masyarakat yang masih berpegang erat pada budaya patriarki serta kondisi-kondisi khusus yang dialami perempuan seperti haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dan gugur kandungan. (Rizka Fakhirah, dkk, 2016).

## Gambar 3. Foto bersama siswa siswi MAN 1 Cieukesal Kabupaten Serang Banten
Kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan,  ternyata  tidak  semua  perempuan korban kekerasan berani mengungkap  tindak kekerasan yang dialaminya. Selain karena mereka  berada  dalam  kondisi  takut,  malu,  tertekan,  dan  merasa  bersalah,  kadang kecemasan akan munculnya persangkaan dari masyarakat tentang andilnya korban dalam penyebab terjadinya tindak kekerasan. Model dan jenis pakaian, perilaku korban kadang
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
dianggap  sebagai  penyebab  terjadinya  tindak  kekerasan  dan  menuduhkan  kesalahan hanya  disebabkan  oleh  korban.  Itulah  mengapa  pendampingan  dan  bantuan  hukum terhadap perempuan korban kekerasan memiliki sensitifitas tersendiri dan tinggi, karena terkadang  untuk  mulai  menanyakan  kronologi  pun  amat  dikhawatirkan  menyinggung korban, karena merasa sudah disalahkan sebelumnya.
Lalu  siapa  saja  yang  bisa  mendampingi  perempuan  korban  kekerasan  ?  selain orangtua  atau  keluarga,  guru,  rekan  kerja,  dan  teman  atau  kerabat  terdekat,  tentu pendamping  adalah  juga  profesi  yang  diperkenankan  untuk  mendampingi,  tepatnya menguruskan  agar  wanita  korban  kekerasan  menemukan  keadilan,  yaitu  Advokat  / Pengacara.  Advokat  di  LBH  berkewajiban  untuk  memberikan  bimbingan  dan  bantuan hukum pada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis. Adanya LBH ini tentu bertujuan untuk  memudahkan  masyarakat  miskin  untuk  menyelesaikan  masalahnya,  tanpa mengeluarkan  biaya  sedikitpun,  diadakannya  LBH  ini  juga  bertujuan  agar  setiap  hak masyarakat dimata hukum tetap terpenuhi dengan sebaik-baiknya (Azila, 2020:85).
Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat  prinsip  Persamaan  di  Depan  Hukum  atau Equality  Before  The  Law .  Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan  minimnya  pengetahuan  hukum  masyarakat  juga  merupakan  hambatan  dalam menerapkan  hukum  dalam  masyarakat.  Terlebih  lagi  budaya  hukum  dan  tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah juga  menjadi faktor  penghambat  efetifitas  berjalannya  LBH  di Indonesia.  (Triwulandari, Agung Mas. 2020: 539-552)
Kesadaran  dan  pemahaman  hukum  masyarakat  yang  rendah  ini  dapat  berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh Tanpa  Bayar  ( Pro  Bono  Publico )  sehingga  setiap  orang  dapat  memperoleh  haknya  untuk mendapatkan  layanan  hukum,  yang  kaya  ataupun  berkecukupan  dapat  menyewa  jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Dengan sudut pandang baik dari korban maupun masyarakat dan bahkan pihak penegak  hukum  terhadap  Perempuan  korban  kekerasan,  maka  penanganan  kasus terhadap Perempuan harus menjamin keadilan. Beberapa saran penyelesaian kasus secara damai,  suruhan  bahkan  tekanan,  dan  ancaman  agar  kasus  tidak  perlu  dilaporkan, menuntut akses bantuan berkeadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan.  Secara   alami jelas disadari bahwa wanita kaum yang lemah dan pelaku  dapat mengintervensi  korban untuk tidak  mengadukan  kepada  pihak  berwajib sehingga  pelaku  semakin  berkuasa atas    diri  korban    dan    sewenang-sewenang    melakukan  kekerasan.  Margie  Gladies Sopacua,  dan  J.A.S.  (Titahelu,  2016,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak  Perempuan sebagai Korban Kekerasan. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/179 )
Dalam Declaration on The Elimination of Violence Against Women , Pasal 1 dinyatakan bahwa  :  Istilah  kekerasan  terhadap  perempan  adalah  segala  tindakan  berdasarkan perbedaan    jenis  kelamin  yang  berakibat  atau  mungkin  berakibat  kesengsaraanatau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan- tindakan  semacam  itu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang- wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
Begitu  juga  Agama  Islam  memandang  perempuan  sebagai  personal  yang dimuliakan.  Agama  Islam  dengan  Nilai-nilai  sempurna,  tidak  mengizinkan  siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.
Islam  regards  all  people  are  equal  in  humanity,  and  denounce  all  forms  of  violence  and oppression, especially in a conjugal relation. Actually, from all forms of violence and oppression, al-Quran clearly denounces not only marital rape, but also all kind of oppression and violence, especially  those  related  to  women.  Therefore,  all  that  lead  to  the  disadvantage  of  women  is forbidden. polygamy, divorce, revocation (ruju`) with negative motives, prostitution, raping, and all that humiliate holistic values are denounced by God . (Erfani Zahra,2008,  Kekerasan terhadap Perempuan dalam Al Quran, Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam,Vol. 5 No. 2,  ISSN (print): 1829-5703 ISSN (media online) : 2655-503, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Abstract).
Terkait  dengan  Perlindungan  Hukum, Philipus   M.   Hadjon menyatakan   sarana Perlindungan  Hukum  ada  dua  yaitu  :  Sarana Perlindungan  Hukum  Preventif  dan
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`
Sarana Perlindungan     Hukum     Represif,     Sarana Perlindungan  Hukum  Preventif terutama  erat kaitannya    dengan Asas Freis    Ermessen sebagai  bentuk  perlindungan hukum  secara umum.    Sedangkan    sarana    Perlindungan Hukum  Represif  di  Indonesia ditangani    oleh  badan-badan: Pengadilan  dalam  Lngkungan Peradilan   Umum    Instansi Pemerintah  yang  merupakan   lembaga   banding   administrasi dan badan-badan khusus.
Ada  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengakhiri  budaya  kekerasan terhadap perempuan, yaitu: 1). Memberikan tafsir ayat-ayat dalam kitab suci yang berbias gender dengan perspektif gender. 2). Meluruskan mitos-mitos mengenai superioritas laki- laki dan mempopulerkan fakta-faktanya. 3). Mensosialisasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki  dan  perempuan,  khususnya  dalam  konteks  hubungan  sosial  dan  keluarga.  4. Penyadaran  terhadap  masyarakat  juga  dapat  dilakukan  dengan  mensosialisasikan  delik hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  KDRT.  5.  Pembentukan  lembaga-lembaga  yang peduli atas persoalan ini.
Terbentuknya  Lembaga-lembaga  yang  memiliki  perhatian  khusus  atas  tindak kekerasan yang dialami perempuan tentulah angin segar. Setidaknya ada beberapa pihak dan Lembaga yang bisa bertindak pro aktif (memulai lebih dulu) untuk mendekati mereka, para  perempuan  yang  mengalami  tindak  kekerasan.  Seperti  kita  ketahui  bersama, terkadang  trauma,  kecemasan  dan  ketakutan  bahkan  ancaman  yang  dirasakan  oleh perempuan  korban  kekerasan  membuat  mereka  enggan  mengungkapkan  langsung  apa yang terjadi, namun akan perlahan berani menerangkan jika selalu diberi perhatian dan ditenangkan agar berani.
Konseling komprehensif adalah pertemuan tatap muka antara konselor dan klien untuk  membantu  mengatasi  kekerasan  seksual.  Konseling  komprehensif  merupakan layanan  bantuan  bagi  individu  oleh  konselor  profesional  untuk  membantu  individu memecahkan masalah kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Konseling komprehensif menggunakan kerjasama antar pihak terkait antara konselor, orang tua korban, lembaga bantuan  hukum,  tokoh  masyarakat,  pengadilan,  kepolisian  dan  rumah  sakit.  (Nailatun, 2010:1).
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840 Volume 5 Nomor 1, Juni 2023
`

## PENUTUP
Penutup pada kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini yaitu berupa simpulan terdapat  peningkatan  pengetahuan  serta  komitmen  dari  siswa-siswi  MAN  1  Cieukesal untuk selalu menjaga dirinya agar berperilaku baik serta menghindari hal-hal yang dapat mengundang  tindakan  kekerasan.  Selain  itu,  pihak  sekolah  juga  akan  terus  mengawasi perilaku siswa-siswinya dan akan berupaya terus untuk melakukan pendampingan bagi siswa-siswi yang mengalami tindakan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ishaq, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Azila,  Savira  Nur,  2020, Peran  dan  Efektifitas  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan  dalam  Pendampingan  Kasus  kekerasan terhadap  Perempuan ,    The  Digest:  Journal  of  Jurisprudence  and Legisprudence, ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110 Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Vol. 1 No. 2
Fakhirah,  Rizka.  dkk,  2016, Tinjauan  Kriminologis  mengenai  Kekerasan  terhadap Perempuan di Lingkungan Pekerjaan, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 2
Kango,  Umin.  2009, Bentuk-bentuk  Kekerasan  yang  dialami  Perempuan, Jurnal Legalitas,  Faculty  of  law  Building,  Gorontalo, E-ISSN 2746-6094,  P- ISSN 1979-5955 , Vol. 2 No.I
Maimun, Agus  2012 ,  Kekerasan Terhadap Perempuan (Mengapa Masyarakat Terbiasa Lecehkan  Perempuan  ?), Jurnal  Egalita,  Vol  1  No.  1,  Universitas  Islam NegeriS Maulana Malik Ibrahim Malang
Naqiyah,  Nailatun.  2010, Konseling  Komprehensif  Mengatasi  Tindak  Kekerasan Terhadap  Anak  Perempuan,  Jurna l Psikologi  Pendidikan  dan  Bimbinga,
Universitas Negeri Surabaya, Vol 11, No 1, ,
Sopacua,  Margie  Gladies,  dan  J.A.S.  Titahelu,  2016, Perlindungan  Hukum  terhadap Hak  Perempuan  sebagai  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (Kajian
JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 5 Nomor 1, Juni 2023 `
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia), Jurnal  Sasi  :  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura, Vol. 22 No. 1
Triwulandari, Agung Mas. 2020, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.14.No.3:
Zahra,  Erfani.2008, Kekerasan  terhadap  Perempuan  dalam  Al  Quran ,  Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol. 5 No. 2, SSN (print): 1829-5703 ISSN (media online): 2655-503, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Internet:
Catatan  Akhir  Tahun  2020  Komnas  Perempuan,  Lembar  Fakta  dan  Poin  Kunci, tertera pada laman komnasperempuan.go.id / https://komnas perempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan- terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan- seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak- perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesi,
Produk Hukum,
https://jdih.kemenpppa.go.id/? page=peraturan&act=listperaturan&id=45