## ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Cory Vidiati
Fakultas Syariah, STAIMA Cirebon, Indonesia Email: coryvidiati29@gmail.com

## Abstrak
Zakat,  infaq  dan  shadaqah  merupakan  institusi  resmi  dalam  Islam  yang berhubungan  dengan  hak  milik  seseorang  atau  badan  hukum,  bernilai  ibadah  sekaligus amal sosial berguna bagi kesejahtraan umat. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat  Pasal  1  menerangkan,  zakat  adalah  harta  yang  wajib  disisihkan  seorang  muslim atau  badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk diberikan  kepada  yang  berhak.  Zakat  yang  dikenakan  terhadap  gaji  PNS  termasuk  jenis zakat  profesi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisa  yuridis berdasarkan  pendekatan  hukum  doktrinal  kualitatif  dengan  perolehan  data  primer sekunder  melalui  kajian  perpusatakaan  yang  kemudian  dianalisa.    Dari  hasil  penelitian ditemukan, zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkah, suci, bersih, dan terpuji. Menurut istilah  adalah  kewajiban  umat  Islam  yang  sudah  mencapai  nishab  untuk  mengeluarkan sebagian  hartanya  kepada  pihak  tertentu.  Pendapatan  yang  bersumber  dari  PNS Kementerian  Agama  Kabupaten  Ciamis  yang  telah  memenuhi  batas  nishab  diupayakan mengelurakan zakat kepada BAZNAS kabupaten. Dana zakat disalurkan kepada mistahiq dalam  bentuk  konsumtif  tradisional,  konsumtif  kreatif,  produktif  tradisional,  produktif kreatif, investasi sumber saya manusia, investasi badan usaha, peningkatan dakwah dan ibadah,  pelayanan  sosial  keagamaan,  dsb.  Zakat  PNS  di  Kementerian  Agama  Kabupaten Ciamis merupakan rumusan baru zakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. kata kunci: hukum, islam, zakat

## Abstract
Zakat,  infaq  and  shadaqah  are  official  institutions  in  Islam  that  relate  to  the property of a person or legal entity, worth of worship as well as social charity useful for the welfare of the people. Law No. 38 of 1999 concerning zakat Article 1 explains, zakat is an asset  that  must  be  set  aside  by  a  Muslim  or  a  body  that  is  owned  by  Muslims  in accordance  with  religious  provisions  to  be  given  to  those  who  are  entitled.  Zakat  is imposed  on  civil  servant  salaries,  including  the  type  of  professional  zakat.  This  research was  conducted  using  a  juridical  analysis  method  based  on  a  qualitative  doctrinal  legal approach  with  the  acquisition  of  secondary  primary  data  through  library  research  which was  then  analyzed.  From  the  research  results  found,  zakat  in  language  is  growing, blessing, holy, clean, and praiseworthy. According to the term is the obligation of Muslims who  have  reached  nishab  to  issue  a  portion  of  their  wealth  to  certain  parties.  Revenues sourced from civil servants of the Ministry of Religion of Ciamis Regency who have met the threshold of nishab are attempted to provide zakat to the district BAZNAS. The zakat funds are  channeled  to  mistahiq  in  the  form  of  traditional  consumptive,  creative  consumptive, traditional productive, creative productive, investment in my human resources, investment in  business  entities,  increasing  preaching  and  worship,  religious  social  services,  etc.  Civil Servant Zakat in the Ministry of Religion of Ciamis Regency is a new formulation of zakat that does not conflict with Islamic law.
Keywords: law, islam, zakat

## PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  rukun  Islam  ketiga  yang  diajarkan  sejak  zaman  Rasulullah SAW.  Dengan  demikian  zakat  menurut  sejarah  telah  berkembang  seiring  dengan laju perkembangan Islam itu sendiri. Gambaran tersebut meliputi sejarahnya pada masa  awal  Islam  dan  perkembangan  pemikiran  zakat  pada  tatanan  hukum  Islam masyarakat Indonesia dalam kerangka modern. Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif,  terutama  dalam  hal  zakat  yang  merupakan  rukun  Islam  ketiga setelah  syahadat  dan  shalat.  Secara  nyata,  zakat  telah  menghasilkan  perubahan ekonomi  yang  menyeluruh  dalam  masyarakat  Muslim.  Hal  itu  sebagai  akibat pembangunan  kembali  masyarakat  yang  didasarkan  kepada  perintah  Allah,  baik dalam  perkataan  maupun  perbuatan.  Jadi  masyarakat  dibimbing  menuju kehidupan  cinta  kasih,  persaudaraan  dan  altruisme.  Pada  saat  itu  telah  lahir generasi  tanpa  tandingan  tidak  hanya  dalam  sejarah  Islam,  namun  juga  dalam sejarah umat manusia. Rasulullah SAW. mendidik generasi tiada taranya ini melalui tangannya di satu sisi, dan di sisi lain menanamkan dalam hati dan pikiran mereka ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW. juga mendidik mereka agar terbebas dari dominasi dan perbudakan oleh milik pribadi.
Keberhasilan Rasulullah SAW. dalam mendidik masyarakat muslim, tak lepas dari  suri  teladan  diri  beliau  yang  hidup  berdasarkan  prinsip-prinsip  yang dibawanya dan berakhlak luhur dalam menjalankan aturan-aturannya, baik ketika sendiri  maupun  di  depan  umum.  Kehidupan  Rasulullah  begitu  sederhana  dalam urusan  makanan  dan  minuman.  Beliau  hidup  seperti  layaknya  orang  miskin. Diungkapkan  oleh  Ibrahim, 1 bahwa  citra  baik  mengenai  pengumpulan  zakat semasa  kehidupan  Rasulullah  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  zakat perorangan  dan  membentuk  panitia  pengumpulan  zakat.  Rasulullah  juga memerintahkan  kepada  mereka  (para  pejabat)  bagaimana  berperilaku  dan mempermudah urusan masyarakat. Banyak diceritakan dalam haditsnya agar para pengelola  zakat  bekerja  dengan  baik  dan  tidak  serakah  hanya  mengutamakan kepentingan diri dengan melupakan kepentingan fakir miskin. Pesan terakhir yang disampaikan  beliau  untuk  umatnya  adalah  agar  menjaga  shalat  dan  zakat  serta berbuat baik kepada budak belian.
Qardhawi  membagi  perkembangan  zakat  pada  masa  awal  Islam  ke  dalam dua  periode,  yaitu  periode  Makkah  dan  Madinah.  Dikemukakan  olehnya,  bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (bisa dikatakan infaq),
1 Yasin Ibrahim , Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, (Bandung : Pustaka Madani, 1998), hlm. 125
karena  tidak  ada  ketentuan  batas  dan  besarnya  zakat  yang  dikeluarkan,  tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang  atas  orang  lain  sesama  orang-orang  yang  beriman.  Adapun  pada periode  Madinah,  sudah  ada  penegasan  bahwa  zakat  itu  wajib  dan  dijelaskan beberapa  hukumnya.  Karena,  perhatian  Islam  pada  periode  Makkah  adalah penanggulangan problema kemiskinan.
Setelah Rasulullah SAW wafat, khalifah pertama, Abu Bakar Shiddiq diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Beliau menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara shalat dan zakat —yakni  orang  yang  shalat  tetapi  tidak  berzakat—karena  zakat  merupakan  hak Allah  atas  harta.  Penerapan  hukuman  mati  bagi  orang-orang  yang  menolak membayar  zakat  di  negara  Islam  merupakan  hasil  pemikiran  beliau.  Karena, sepeninggal Rasulullah, banyak umat Islam yang menjadi kafir dengan menyatakan akan  melaksanakan  shalat  tapi  tidak  menunaikan  zakat.  Kemudian  kelompok  ini diperangi agar kembali mau mengeluarkan zakat.
Disebutkan  oleh  Ibrahim,  bahwa  Abu  Bakar  Shiddiq  mengikuti  petunjuk Rasulullah SAW. berkenaan dengan sistem pembagian zakat di antara orangorang muslim  yang  berhak  menerimanya.  Ia  biasanya  membagikan  semua  jenis  harta kekayaan secara merata tanpa  memperhatikan status  masyarakat (Muhajirin dan Anshar).  Sebagai  tempat  penampungan  harta  zakat,  Khalifah  memiliki  sebuah baitul  maal di  kampung al-Sunh ,  yang  ditinggal  begitu  saja  tanpa  penjagaan, karena  semua  harta  zakat  selalu  tersalurkan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya tanpa sisa sedikitpun. Ketika beliau pindah dari al-Sunh ke Madinah, harta itu juga dibawa ke Madinah dan disimpan di dalam rumahnya. Umar bin al- Khathab, khalifah kedua, mengikuti langkah Rasulullah SAW. dan khalifah pertama. Ia  hidup  sangat  sederhana  baik  dalam  hal  makanan,  minuman,  pakaian,  dan tempat  tinggal.  Bahkan  ia  cenderung  hidup  seperti  layaknya  orang  miskin ketimbang  menjadi  khalifah.  Kebijakan  Umar  tentang  zakat  banyak  diceritakan dalam haditsnya, bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan  yang  terbaik  ataupun  yang  terburuk.  Bila  para  pengumpul  zakat  yang diutusnya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak kepada yang membutuhkannya.
Pada  zaman  khalifah  Utsman  bin  Affan,  pengumpulan  zakat  tidak  lagi dipusatkan  pada  khalifah.  Karena,  orang-orang  sudah  memiliki  pandangan  yang berbeda  dalam  menyerahkan  zakat,  ada  yang  langsung  kepada  orang  miskin  dan ada  pula  yang  menyerahkannya  kepada  para  utusan  Utsman.  Di  samping  itu, daerah  kekuasaan  Islam  sudah  sangat  luas  sehingga  pengaturan  zakat  ditangani oleh  gubernur  daerah.  Utsman  membolehkan  pembayaran  zakat  dengan
barangbarang  yang  tidak  nyata  seperti  uang,  emas,  dan  perak  untuk  langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui baitul maal , dan yang bertanggung  jawab  untuk  sistem  pembagiannya  adalah  Zaid  bin  Tsabit.  Jadi,
Utsman  tidak  hanya  mengikuti  langkah  dua  khalifah  pendahulunya,  tetapi  juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.
Selanjutnya,  setelah  wafatnya  Utsman,  Ali  bin  Abi  Thalib  diakui  sebagai khalifah terakhir. Walaupun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun  hal  ini  tidak  menghalanginya  untuk  mengatur  sistem  kolektif  dalam  pola pengumpulan  dan  pembagian.  Dengan  kecerdasannya,  Ali  r.a.  mempunyai  sudut pandang  lain  dalam  menetapkan  persamaan  jumlah  dalam  pembagian  harta kekayaan.
Dia menolak untuk membedakan status masyarakat dalam pembagian harta dari aitul  maal . 2 Kemudian,  setelah  masa Khulafaur  Rasyiddin berakhir,  sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan khalifah Muawiyah. Pada masa ini  sistem  pemerintahan  Islam  sudah  berbentuk monarchi atau  kerajaan. Kemajuan  Islam  telah  terlihat.  Administrasi  negara  sudah  diatur  dengan  baik, terbukti  para  pegawai  istana  dan  tentara  Islam  sudah  digaji  oleh  negara  yang diambil  dari baitul  maal .  Sehingga,  pada  masanya  pula  telah  diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti dari gaji dan pemberian hadiah. 3
Selanjutnya diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan  Islam  yang  mencapai  puncaknya  sewaktu  dipimpin  oleh  khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah keturunan bani Umayah ini menghapus sisa gagasan yang salah, yaitu prioritas  kekayaan di tangan mereka (keturunan  Umayah). Lalu, dalam masa singkat, pemerintahannya kembali kepada situasi normal dan meraih kembali  semua  kejayaan.  Kekayaan  dan  tanah  yang  diambil  keturunan  Umayah secara tidak sah dikembalikan ke baitul maal.
Sumbangan  terbesar  yang  ia  berikan  pada  umat  Islam  dalam  pengelolaan zakatnya adalah ia telah berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni selama  masa pemerintahannya, sehingga tidak  lagi ditemukan  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat.  Karena,  masyarakatnya bersegera membayar zakat setelah mereka mempelajari apa yang harus dilakukan di  bawah  kekhalifahan  melarang  keras  kepada  umat  muslim  dalam  hal memperbanyak  penimbunan  harta  zakat.  Hal  ini  membuktikan,  bahwa  sistem ekonomi  Islam  memiliki  landasan  yang  kuat,  dan  tidak  sekadar  konsep  dalam
2 Ibid ., hlm. 150
3 Yusuf  Qardhawi, Sunnah  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Pengetahuan, (Surabaya:  Danakarya,  1996), hlm. 145
pikiran,  tetapi  juga  terasa  pengaruhnya  terhadap  yang  ditimbulkannya, 4 diantara beberapa fakta yang ditemukan, yaitu:
 Aturan-aturan  yang  dijalankan  berdasarkan  aturan  Allah  SWT.  yang menguasai  ruang  dan  waktu  sehingga  dapat  mengendalikan  masyarakat  ke arah  yang  mereka  dambakan.  Pada  waktu  yang  sama,  mereka  juga memegang  teguh  nilai-nilai,  meningkatkan  martabat  dan  bahkan  dapat membuat masyarakat hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan.
 Dasar-dasar  ekonomi  Islam  bersifat  Illahi,  tidak  mengikuti  aturan  makhluk atau alam yang merupakan ciptaan Allah SWT.
 Pemerintah  dan  para  pejabat  tidak  berhak  mengambil  ataupun mengeluarkan  harta  masyarakat  jika  tidak  ada  keperluan  atau  tidak  ada kepentingan bagi yang berhak.
 Pengumpulan  dan  pembagian  zakat  yang  berperan  dalam  mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kejahatan di tengah masyarakat Muslim. 5
Dengan  merujuk  pada  riwayat  hidup  Umar  bin  Abdul  Aziz  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  hidupnya  merupakan  gambaran  dari  aturan-aturan  hidup  yang benar,  baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Ia  juga  peletak  dasar  pelaksanaan  zakat penghasilan,  sekarang  dikenal  dengan  sebutan  zakat  profesi  yang  menjadi  objek pembahasan dalam penelitian ini. Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan  oleh  umat  Islam,  yaitu  yang  disebut  dengan  rukun  Islam.  Rukun  Islam itu  terdiri  dari  syahadat,  shalat,  puasa,  zakat,  dan  haji.  Syahadat  merupakan pernyataan  bahwa  seseorang  beriman  kepada  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya,  yaitu Muhammad SAW. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam.  Demikian  pula  dengan  zakat.  Zakat  merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam  yang  dikaitkan  dengan  harta  yang  dimiliki  oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah maliyah atau ibadah harta.
Kedudukan  zakat  sejajar  dengan  kedudukan  shalat.  Dalam  Al-Quran,  tidak kurang  dari  28  ayat  Allah  menyebutkan  perintah  shalat  dengan  perintah  zakat dalam  satu  ayat  sekaligus.  Diantaranya  dalam  Al-quran  surat  al-Baqarah  [2]:  43 yang artinya: “ Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku’lah bersama orang- orang  yang  ruku ”. 6 Hal  ini  memberikan  pengertian  dan  menunjukkan  kepada kesempurnaan  antara  dua  ibadah  tersebut  dalam  hal  keutamaannya  dan kepentingannya.  Shalat  merupakan  seutama-utamanya ibadah  badaniyah dan
4 Yasin Ibrahim, op.cit, Hal 153
5 Muhammad  M, Zakat  Profesi  Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqih  Kontemporer, (Jakarta:  Salemba Dinyah,), hlm. 33-38
6 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya , (Semarang : CV. Al Waad, t.th), hlm. 43
zakat merupakan seutama-utamanya ibadah maliyah . Perbedaan antara keduanya adalah kewajiban shalat ditentukan kepada setiap muslim yang sudah baligh untuk melaksanakan  shalat  wajib  5  kali  sehari  semalam.  Sedangkan  kewajiban  zakat hanya dibebankan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan harta dengan syarat-syarat  tertentu.  Makna  yang  terkandung  dalam  kewajiban  zakat,  menurut Al-Ghazali ada tiga yaitu: 7
1. Pengucapan dua kalimat syahadat
Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid di samping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil  sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga  dia  cintai.  Dalam  hal  ini  adalah  harta.  Untuk  itulah  mereka  diminta  untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Al-quransurat At-Taubah [8]: 111 yang artinya: “ Sesungguhnya Allah membeli dari  kaum  mu’min  diri-diri  dan  harta-  harta  mereka,  dengan  imbalan  surga  bagi mereka .”
2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan
Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau  sedikitnya  uang  yang  telah  dinafkahkan  dan  sekadar  besar  atau  kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya di jalan Allah.
3. Mensyukuri nikmat
Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat yang diberikan Allah  kepada  manusia.  Salah  satunya  adalah  nikmat  harta.  Dengan  zakat  inilah merupakan  salah  satu  cara  manusia  untuk  menunjukkan  rasa  syukurnya  kepada Allah  SWT.  Karena  tidak  semua  orang  mendapatkan  nikmat  harta.  Di  samping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.
Berdasarkan ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut, dapat  diketahui  betapa  pentingnya  kedudukan  zakat.  Sebagaimana  diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT,  dengan  menyisihkan  sebagian  dari  harta  kekayaan  mereka  menurut ketentuan  tertentu.  Tingkat  keikhlasan  manusia  dalam  melaksanakan  kewajiban zakat  dapat  menunjukkan  tingkat  keimanan  seseorang.  Selain  itu,  dengan
7 Al-Ghazali, Rahasia  Puasa  dan  Zakat ,  Terjemahan  oleh  Muhammad  Al-Baqir,  (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 66.
kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterimanya dari Allah SWT. Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang berlimpah.
Kewajiban  zakat  merupakan  salah  satu  jalan  atau  sarana  untuk  tercapainya keselarasan  dan  kemantapan  hubungan  antara  manusia  dengan  Allah  SWT.  serta hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Dengan  kewajiban  zakat,  selain membina  hubungan  dengan  Allah  SWT.  sekaligus  memperdekat  hubungan  kasih sayang  antara  sesama  manusia,  yaitu  adanya  saling  menolong  dan  saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang baldatun tayyibatun warabbun ghaffur , yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampunan dan keridlaan Allah SWT.
Zakat  menurut etimologi ,  berasal  dari  kata zaka yang  artinya  penyuci  atau kesucian.  Kata zaka dapat  juga  berarti  tumbuh  dengan  subur.  Dalam  kitab-kitab hukum  Islam,  kata  zakat  diartikan  dengan  suci,  tumbuh  dan  berkembang,  serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang  dizakati  akan  tumbuh  berkembang,  bertambah  karena  suci  dari  berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemilik harta. Sedangkan menurut istilah,  zakat  adalah  suatu  harta  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  dari  hak Allah untuk yang berhak menerima ( mustahiq ). 8
Perbedaan  antara  zakat  dengan shadaqah maupun  infaq  adalah  apabila dilihat  dari  segi  hukumnya.  Zakat  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  umat  Islam yang pengeluarannya dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai  waktu,  jumlah  maupun  kadarnya.  Sedangkan shadaqah maupun  infaq bukan  merupakan  kewajiban.  Ibadah  ini  hanya  bersifat  sukarela  dan  tidak  terikat pada  cara-cara  serta  persyaratan  tertentu.  Dalam  ajaran  agama  Islam, pemungutan  zakat  sebaiknya  dilakukan  oleh  pemerintah,  sebagaimana  firman Allah  dalam  Al-quransurat  At-Taubah  [8]:  103  yang  artinya:  “Ambillah  zakat  dari sebagian  harta  mereka  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  menyucikan mereka  dan  mendo’akan  untuk  mereka,  Sesungguhnya  do’a  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 9 Demikian juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu’adz bin  Jabal,  Gubernur  Yaman,  untuk  memungut  zakat  dari  orang-orang  kaya  dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, yaitu: “Rasulullah sewaktu mengutus
8 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 38
9 Departemen Agama , op.cit ,  hlm. 103
sahabat  Mu’adz  bin  Jabal  ke  negeri  Yaman  (yang  telah  ditaklukkan  oleh  umat Islam)  bersabda:  Engkau  datang  kepada  kaum  ahl  kitab  ajaklah  mereka  kepada syahadat,  bersaksi,  bahwa  sesungguhnya  tidak  ada  Tuhan  selain  Allah  dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu,  beritahukanlah  kepada  mereka,  bahwa  Allah  mewajibkan  mereka  melakukan shalat  lima  waktu  dalam  sehari  semalam.  Jika  mereka  telah  taat  untuk  itu, beritahukanlah  kepada  mereka,  bahwa  Allah  mewajibkan  mereka  menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir.  Jika  mereka  telah  taat  untuk  itu,  maka  hati-hatilah  (janganlah mengambil  yang  baik-baik  saja)  bila  kekayaan  itu  bernilai  tinggi,  sedang,  dan rendah,  maka  zakatnya  harus  meliputi  nilai-nilai  itu.  Hindari  do’anya  orang  yang madhlam (teraniaya) karena diantara do’a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan) (HR. Bukhari). 10
Tujuan  pemungutan  zakat  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  agar  para pemberi  zakat  tidak  merasa  bahwa  yang  dikeluarkan  itu  sebagai  kebaikan  hati, bukan  ewajiban  dan  para  fakir  tidak  merasa  berhutang  budi  kepada  orang  kaya. Selain itu terdapat beberapa keuntungan apabila zakat dipungut oleh pemerintah, yaitu:   “Para wajib zakat lebih disiplin dalam  menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;  perasaan  fakir  miskin  lebih  dapat  dijaga,  tidak merasa  seperti  orang  yang  meminta-minta;  pembagian  zakat  akan  menjadi  lebih tertib;  zakat  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  umum  seperti  sabilillah misalnya  dapat  disalurkan  dengan  baik  karena  pemerintah  lebih  mengetahui sasaran pemanfaatannya.” 11
Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu  tujuan  nasional  Negara  Republik  Indonesia  yang  diamanatkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat  dimanfaatkan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia.  Zakat  merupakan  kewajiban  utama  bagi  orang  kaya, pengusaha  dan  orang  muslim  yang  dalam  firman  Allah  SWT  sering  dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat  terhadap  gaji  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  memang  belum  dikenal secara  luas  oleh  masyarakat,  dan  bahkan  mungkin  tidak  dikenal  sama  sekali, karena  belum  lama  diperkenalkan  di  masyarakat  Indonesia,  termasuk  pegawai
10 Departemen  Agama, Pedoman  Zakat  9  Seri ,  (Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Zakat  dan Wakaf, 1991), hlm. 108
11 Muhammad Daud Ali, op.cit, hlm. 52
negeri.  Pengertian  Pegawai  Negeri  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  1999  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang PokokPokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  diserahi  tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap  warga  negara  berhak untuk  menjadi  pegawai  negeri  sipil  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan,  dan  dapat  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai  Negeri.  Jenis-jenis Pegawai Negeri Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis  Pegawai  Negeri  terdiri  dari:  (a)  Pegawai  Negeri  Sipil;  (b)  Anggota  Tentara Nasional Indonesia: (c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah.  Menurut  Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  96  Tahun  2000,  pengertian  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  disebutkan  bahwa Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  gajinya  dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  bekerja  pada  Departemen, Kejaksaan  Agung,  Sekretariat  Negara,  Sekretariat  Kabinet,  Sekretariat  Militer, Sekretariat  Presiden,  Sekretariat  Wakil  Presiden,  Kantor  Menteri  Koordinator, Kantor  Menteri  Negara,  Kepolisian  Negara,  Lembaga  Pemerintahan  Non Departemen,  Kesekretariatan  Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara,  Instansi  Vertikal didaerah  Propinsi/Kabupaten/Kota,  Kepaniteraan  Pengadilan,  atau  dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
Demikian  pula  menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri  Sipil Daerah ”Pegawai Negeri Sipil  Daerah  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  Propinsi/Kabupaten/  Kota  yang gajinya  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  bekerja pada  pemerintahan  daerah,  dipekerjakan  diluar  instansi  induknya.  Dari  uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang  berwenang  melalui  kantor  pusat  maupun  daerah  propinsi/kabupaten/kota yang  gajinya  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah dan  bekerja  pada  pemerintahan,  atau  diperkerjakan  di  luar  instansi  induknya. Zakat  terhadap  gaji  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  adalah  kewajiban  zakat  yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau
lembaga  lain  yang  dapat  mendatangkan  penghasilan  (uang)  yang  memenuhi nishab . 12
Bertitik  tolak  dari  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui konsep zakat dalam perspektif hukum Islam; untuk mengetahui pengelolaan zakat yang diterapkan di Kabupaten Ciamis  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian  Agama;  untuk  mengetahui metode  pengambilan  hukum  Islam  terhadap  praktik  zakat  Pegawai  Negeri  Sipil Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

## METODOLOGI PENELITIAN
Menurut  Ronny  Hanitjo  Soemitro  penelitian  hukum  dapat  dibedakan menjadi:  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau  penelitian  hukum  sosiologis,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan data primer. 13
Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode pendekatan juridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah  buku  karangan  Profesor  Abdul  Kadir  Muhammad,  mengatakan  bahwa: “Penelitian  hukum  normatif  empiris  ( applied  law  research )  adalah  penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif (kodifikasi,  undang-undang,  atau  kontrak)  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Implementasi  secara  in  action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihakpihak dalam kontrak. Implementasi secara in  action  diharapkan  akan  berlangsung  secara  sempurna  apabila  rumusan ketentuan  hukum  normatifnya  jelas  dan  tegas  serta  lengkap. 14 Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis melakukannya dengan cara  meneliti  peraturan-peraturan  perundang-  undangan,  teori-teori  hukum  dan pendapat-pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka  yang  merupakan  data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.
Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan  uraian-uraian,  latar  belakang,  permasalahan,  maka  penulis dalam  skripsi  ini  menggunakan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat  deskriptif
12 Nukthoh  Arfawie  Kurde ,  Memungut  Zakat  dan  Infaq  Profesi  oleh  Pemerintah  Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1
13 Ronny  Hanitijo  Soemitro ,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10
14 Abdul Kadir Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134
analistis. Penelitian yang bersifat deskriftif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang  menjadi  pokok  permasalahan  yang  dibahas  sedangkan  penelitian  yang bersifat analitis bertujuan menganalisa masalah yang timbul dalam penelitian. 15
Teknik Pengumpulan Data
Dilihat  dari  cara  memperolehnya,  data  dibedakan  menjadi  data  primer  dan data sekunder. Data primer  merupakan data yang diperoleh  langsung dari obuek yang  diteliti.  Ini  berlainan  dengan  data  sekunder  yakni  data  yang  sudah  dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasI. 16
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yaitu kumpulan  data-data  yang  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah,  hasil  penelitian  ilmiah, peraturanperaturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat edaran  maupun  yurisprudensi,  majalah-majalah  hukum,  teori-teori  hukum, pendapat-pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka  dan  buku-buku  penunjang lainnya  sehubungan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian.  Adapun  data-data penelitian yang meliputi :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  al-Quran  dan  hadits  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan  Zakat  seperti  UU  No.  38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
b. Bahan  hukum  sekunder  berupa  hasil-hasil  penelitian  serta  bahan  bacaan yang  berisi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  para  ahli  atau  penulis  melalui laporan maupun buku bacaan yang selaras dengan materi kajian.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  yang relevan  dengan  materi  kajian.  Proses  ini  melalui  jalan  inventarisasi  peraturan menjadi  dasar  pemberlakuan  zakat  profesi.  Temuan-temuan  yang  diperoleh dicatat dengan teratur sesuai dengan urutan pokok masalah yang disusun terlebih dahulu.
Setelah  data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  tercatat  dilanjutkan dengan  mengadakan  wawancara  kepada  sumber  yang  telah  ditentukan  dengan pedoman  tidak  berstruktur.  Dengan  wawancara  akan  diperoleh  informasi  yang dapat  melengkapi  temuan-temuan  dan  memperoleh  kejelasan  atas  persoalan- persoalan  yang  diperoleh  selama  studi  kepustakaan  atau  dokumentasi berlangsung.  Data  yang  telah  diperoleh  melalui  alat  pengumpulan  data  tersebut diolah  kembali  dengan  memperhatikan  kelengkapan  dan  kejelasan  jawaban  dan
15 Masri  Singrimbun  dan  Sofyan  Efendi, Metode  Penelitian  Survai. (Jakarta:  LPJES,  1995), hlm. 10
16 Adi Rianto , Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (JakartaK: Granit , 2004), hlm. 57
kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis. Teknik Analisa Data Data yang diperoleh dari hasil observasi  dan eksplorasi kepustakaan/studi literasi diolah  dan  dianalisa  secara  kualitatif  yang  berarti  semua  data  yang  diperoleh dianalisa berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil studi literasi kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan  kepada  hal-hal  yang  bersifat  khusus  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Relevansi Fiqih dalam Dinamika Perkembangan Sosial
Studi  fiqih  kini  menghadapi  tantangan  yang  besar  dan  kompleks.  Pesatnya kemajuan  dalam  bidang  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bukan  hanya memaksa para ilmuwan secara umum, tetapi juga para ulama peminat studi fiqih, untuk  gigih  menimba  pengalaman,  peka  terhadap  perkembangan  serta  cermat dalam melakukan studi-studi literatur. Oleh karena itu penerjemahan ajaran Islam, terutama  aspek  hukumnya,  dalam  konteks  kekinian  dan  kemodernan  dewasa  ini merupakan  keharusan  yang  tidak  bisa  dihindarkan.  Kompleksitas  problematika kehidupan  umat  manusia  yang  memerlukan  solusi  hukum  secara  efektif,  sejalan dengan  perkembangan  dan  kemajuan  dunia  modern,  semakin  rumit.  Elastisitas dan  fleksibilitas  hukum  Islam  yang  sering  dikumandangkan  oleh  para  ahli  makin dituntut  kongkresitas  pembuktiannya.  Oleh  karena  itu,  kajian  Islam  mengenai berbagai  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  modern  merupakan  kajian menarik,  aktual  dan  perlu  terus  dilakukan.  Demikian  halnya  dengan  persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.
Faktor keterbatasan literatur dalam khasanah pemikiran fiqih, terutama yang menyangkut  persoalan-persoalan  zakat  masa  kini,  tidak  mudah  bagi  para  ulama serta peminat studi fiqih untuk berkipah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum  Islam.  Kitab-kitab  klasik  yang  banyak  dikarang  ulama  abad  pertengahan hanya  sedikit  memaparkan  soal  zakat.  Karena,  dari  kenyataan  sejarah  perjalanan hukum  Islam,  seperti  dinyatakan  oleh  Atho,  bahwa  faktor  sosial  budaya  telah mempunyai  pengaruh  penting  dalam  mewarnai  produk  pemikiran  hukum  Islam dalam  bentuk  kitab  fiqih,  peraturan  perundang-undangan  di  negeri  muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.
Oleh karena itu, apa yang dinamakan dengan fiqih di dalam kenyataan yang sebenarnya  adalah  produk  pemikiran  yang  merupakan  hasil  interaksi  ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, suatu hal yang wajar apabila  beberapa  persoalan  zakat  yang  menjadi  problema  dewasa  ini  belum sepenuhnya  mendapat  pembahasan  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dan
kebutuhan  hidup  manusia.  Karena,  meskipun  Al-quran  dan  Hadits  mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan  hidup  yang  memerlukan  ketentuan  hukumnya,  sehingga  terdapat kekosongan  yang  membutuhkan  pengisian  ketentuan  hukum.  Maka,  diperlukan pemikiran  untuk  segera  merumuskan  fiqih  zakat  modern.  Salah  satu  di  antara pemikiran  itu  adalah  zakat  wajib  dikeluarkan  dari  harta  kekayaan  yang  tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. para sahabat pada masa diletakkannya hukum Islam.
Perkembangan Zakat di Indonesia sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam  perjuangan  bangsa  Indonesia  ketika  menentang  penjajahan  barat  dahulu. Zakat  terutama  bagian sabilillah merupakan  sumber  dana  perjuangan.  Setelah mengetahui  hal  ini,  pemerintah  Hindia  Belanda  berusaha  untuk  melemahkan kekuatan  rakyat  yang  bersumber  dari  zakat  itu,  yakni  melarang  semua  pegawai pemerintah  dan  pribumi  ikut  serta  membantu  pelaksanaan  zakat,  sehingga pelaksanaan  zakat  mengalami  hambatan.  Setelah  Indonesia  memperoleh kemerdekaannya,  zakat  kembali  menjadi  perhatian  para  ekonom  dan  ahli  fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  yang  berhubungan  dengan kebebasan  menjalankan  syari’at  agama  (pasal  29),  dan  pasal  34  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahiq yang berhak menerima bagian zakat.
Sejalan  dengan  berdirinya  negara  Republik  Indonesia,  banyak  sekali dukungan  yang  menginginkan  zakat  dimasukkan  sebagai  salah  satu  komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  diurus  langsung  oleh pemerintah. Menurut Hazairin yang dikutip oleh Ali, dalam penyusunan ekonomi Indonesia,  disamping  komponen  yang  telah  ada  dalam  sistem  adat  kita  yaitu gotong-royong  dan  tolong  menolong,  pengertian  zakat  seperti  yang  terdapat  di dalam  Al-quran  besar  manfaatnya  kalau  dipahami  dengan  seksama.  Mengenai pelaksanaannya, kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia.
Perhatian  pemerintah  terhadap  lembaga  zakat  ini,  secara  kualitatif,  mulai meningkat pada tahun 1968. Pada   tahun   itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat
pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR  untuk  disahkan  menjadi  undang-undang.  Rencana  Undang-Undang  Zakat yang  disiapkan  oleh  Menteri  Agama  ini,  diharapkan  akan  didukung  oleh  Menteri Sosial  (karena  erat  hubungannya  dengan  pelaksanaan  pasal  34  UUD  1945)  dan Menteri  Keuangan  (karena  ada  hubungannya  dengan  pajak).  Menteri  Keuangan, pada  waktu  itu,  dalam  jawabannya  kepada  Menteri  Agama,  menyatakan  bahwa peraturan  mengenai  zakat  tidak  perlu  dituangkan  dalam  undangundang,  cukup dengan  peraturan  Menteri  (Agama)  saja.  Karena  pendapat  itu  (Menteri  Agama) mengeluarkan  Instruksi  Nomor  1  Tahun  1968,  yang  isinya  menunda  pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut. 17
Penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, tidaklah membuat umat Islam  menjadi patah semangat. Sesuai anjuran  Presiden Suharto, waktu itu, dalam pidatonya memperingati isra’ mi’raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah  Badan  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah  (BAZIS)  yang  dipelopori  oleh Pemda DKI Jaya. Setelah itu, di berbagai daerah tingkat propinsi berdiri pula Badan Amil  Zakat  yang  bersifat  semi  pemerintah,  karena  umumnya  melalui  surat keputusan  gubernur  masing-  masing.  Kini  dikenal  Baz  di  Aceh  (1975),  Sumatera Barat  (1973),  Sumatera  Selatan,  Lampung  (1975),  DKI  Jaya  (1968),  Jawa  Barat (1974),  Kalimantan  Selatan  (1977),  Kalimantan  Timur  (1972),  Sulawesi  Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.
Perkembangan  zakat  ini  berbeda  tiap  daerahnya,  ada  yang  misalnya  baru tahap konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat, atau belum ada perkembangannya sama sekali  atau  ada  yang  sudah  ada  lembaganya  tapi  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.  Sehingga,  kalau  dilihat  dari  mekanisme  penarikan  dana  yang  dibangun oleh lembaga zakat di atas, ditemukan beberapa pola. Pola pertama adalah yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa  Barat.  Pola  kedua  menitikberatkan  kegiatannya  pada  pengumpulan  zakat maal, ditambah dengan infaq dan shadaqah seperti yang dilakukan oleh Bazis OKI Jaya.  Pola  ketiga  adalah  yang  mengumpulkan  semua  jenis  harta  yang  wajib dizakati,  sehingga  pola  ini  mengarah  kepada  pembentukan  baitul  maal  yang menghimpun  dana  dan  harta,  seperti  yang  telah  dilakukan  pada  masa  awal Islam. 18
17 Dawam  Rahardjo ,  Perspektif  Deklarasi  Mekah  Menuju  Ekonomi  Islam, (Bandung:  Mizan, 1987), hlm. 36-37
18 Ibid, hlm. 188-190
Dalam  suatu  negara,  pemerintah  berkewajiban  melakukan  pembinaan, membimbing  dan  melindungi  umat.  Demikian  juga  dengan  upaya  meningkatkan perekonomian  umat,  dalam  hal  ini  diberlakukannya  ZIS.  Dalam  melaksanakan kewajiban  membayar  ZIS  agar  sampai  kepada  sasaran,  maka  negara  perlu membuat aturan. Selama ini, di kemukakan oleh Mui, aturan zakat yang sudah ada hanya berbentuk seruan SK. Menag. dan Instruksi Menag., serta Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, SKB tersebut tidak  memiliki  sandaran  hukum  yang  kuat  berupa  undang-undang.  Terbentuknya kabinet  reformasi  memberikan  peluang  kepada  umat  Islam  untuk  kembali menggulirkan  RUU  Pengelolaan  Zakat  yang  sudah  lima  puluh  tahun  lebih diperjuangkan  oleh umat Islam. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut.  Lamanya  penggodokan  RUU  tersebut  menurut  Muchsin,  kendalanya yaitu  tidak  adanya  persamaan  visi  dan  misi  antara  pemerintah  dengan  anggota DPR.  Sehingga  ada  yang  setuju  kalau  masalah  zakat  itu  diatur  berdasarkan  UU. Tapi  ada  juga  yang  menganggap  tidak  perlu,  jadi  menyerahkan  saja  kepada masyarakat untuk pengaturannya.
Pada  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  Pasal  1, menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya. 19 Zakat  mempunyai  kesamaan dengan  shadaqah  maupun  infaq.  Yaitu  ibadah  atau  perbuatan  yang  berkaitan dengan  harta.  Namun,  terdapat  perbedaan  antara  zakat  dengan  shadaqah dan infaq. Perbedaan tersebut adalah:
a. Dari  segi  hukumnya,  zakat  hukumnya  wajib  bagi  umat  Islam  yang  telah memenuhi ketentuan, sedangkan shadaqah dan infaq hukumnya sunnah.
b. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkanharta  dan  jiwa  pemberinya.  Pengeluaran  zakat  dilakukan dengan  cara-cara  dan  syaratsyarat  tertentu,  baik  mengenai  jumlah,  waktu, dan kadarnya.
c. Shadaqah  bukan  merupakan  suatu  kewajiban.  Sifatnya  sukarela  dan  tidak terikat  pada  syaratsyarat  tertentu  dalam  pengeluarannya,  baik  mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.
Berdasarkan  macamnya  ada  dua  macam  zakat,  yaitu  zakat  mal  atau  zakat harta  dan  zakat  fitrah.  Yang  dimaksud  dengan  zakat  mal  atau  zakat  harta  adalah bagian  dari  harta  seseorang  yang  wajib  dikeluarkan  untuk  golongan  orangorang tertentu  setelah  dimiliki  selama  jangka  waktu  dan  jumlah  minimal  tertentu.
19 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Sedangkan  zakat  fitrah  adalah  pengeluaran  wajib  yang  dilakukan  oleh  setiap muslim  yang  mempunyai  kelebihan  dari  kebutuhan  keluarga  yang  wajar  pada malam dan hari raya Idul Fitri. 20
Metode  Pembentukan  Hukum  Islam  Tentang  Zakat  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Kabupaten Ciamis
Dalam  perjalanan  sejarah  awal,  setelah  wafatnya  Rasulullah  SAW.,  banyak menghadapi  berbagai  ragam  masalah  dan  kasus  baru  yang  belum  mendapat legalitas  syara’.  Satu-satunya  pilihan  bagi  para  sahabat  adalah  melakukan  ijtihad dengan berpedoman kepada Alquran, hadits dan tindakan- tindakan normatif nabi yang mereka saksikan.
Pada  dasarnya,  ijtihad  telah  tumbuh  sejak  zaman  Nabi,  dan  kemudian berkembang  pada  masamasa  sahabat  dan  tabi’in  serta  masamasa  generasi selanjutnya  sehingga  kini  dan  mendatang  dengan  mengalami  pasang  surut  dan karakteristiknya  masing-masing. 24 Di  dalam  Hadits  banyak  diceritakan  bahwa ijtihad  itu  dibolehkan  dan  ada  sejak  zaman  Rasul  SAW.,  antara  lain  dapat  dilacak dari beberapa terjemahan riwayat berikut:
a. Dari  Amr  bin  al-’As  ra.,  ia  mendengar  Rasulullah  SAW.  bersabda:  “Apabila seorang  hakim  hendak  menetapkan  suatu  hukum  kemudian  dia  berijtihad dan  ternyata  benar  ijtihadnya,  maka  baginya  dua  pahala,  dan  apabila  dia hendak  menetapkan  hukum  kemudian  dia  berijtihad  dan  ternyata  salah ijtihadnya, maka untuknya satu pahala”
b. Sewaktu  Rasulullah  SAW  hendak  mengutus  Muaz  bin  Jabal  ra.  Untuk menjadi  qadi  di  daerah  Yaman,  beliau  berdialog  dengan  Muaz.  “Bagaimana (cara)  kamu  menyelesaikan  perkara  jika  kepadamu  diajukan  suatu  perkara” Muaz  menjawab,  “Akan  aku  putuskan  menurut  ketentuan  hukum  yang  ada dalam Al-quran.” “Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah?”   Tanya Na selanjutnya. “Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul,  jawab  Muaz  lebih  jauh.  “Kalau  tidak  (juga)  kamu  jumpai  dalam Sunnah  Rasul  dan  tidak  pula  dalam  Kitab  Allah.  ”  Nabi  mengakhiri pertaniaannya. Muaz menepuk-nepuk dada Muaz seraya beliau bersabda, “ Segala  puji  hanya  teruntuk  Allah  yang  telah  memberikan  petunjuk  kepada utusan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridhai Rasul Allah.”
c. Sewaktu  Umar  bin  alKhattab  dan  Muaz  bin  Jabal  sedang  dalam  perjalanan dan datang waktu shalat shubuh, sementara mereka tidak mendapatkan air padahal mereka dalam keadaan berhadats besar (junub) yang menyebabkan
20 M. Daud Ali, op.cit, hlm. 42
mereka  harus  mandi.  Muaz  menganalogikan  bersuci  dengan  debu  sama hukumnya  dengan  bersuci  dengan  air,  dan  atas  dasar  qiyas  itulah  ia mengguling-gulingkan  seluruh  anggota  tubuhnya  di  atas  tanah  (padang pasir)  untuk  bertayamum  dan  mengerjakan  shalat  shubuh  pada  waktunya. Berbeda dengan ijtihad Muaz, Umar tetap mencari air  dan  untuk itu beliau terpaksa  mengakhirkan  (menunda)  shalat  shubuhnya.  Sepulang  dari perjalanan,  mereka  menanyakan  persoalan  tersebut  kepada  Rasul,  dan ternyata  keduanya  tidak  dibenarkan.  Kemudian  Nabi  SAW  menjelaskan bahwa  qiyas  yang  dilakukan  Muaz  itu  merupakan  qiyas  yang  fasid  karena bertentangan dengan ayat QS. Al-Maidah [5]: 6, yang artinya:
“... Dan jika kamu dalam keadaan sakit, di tengah perjalanan, keluar dari tempat  buang  air  atau  habis  menyentuh  wanita  (bersenggama), kemudian  kamu  tidak  mendapatkan  air,  maka  bertayamumlah  kamu dengan  tanah  (debit)  yang  baik  (suci),  kemudian  usaplah  muka  dan kedua tanganmu .”
Dari  ketiga  terjemahan  hadits  di  atas,  atau  hadits-hadits  lain  yang  senada dipertautkan satu dengan yang lain, maka teranglah bahwa rekayasa ijtihad pada zaman  Nabi  Muhammad  sendiri  timbul  bukan  semata-mata  atas  dorongan  dan rangsangan dari Nabi sendiri, melainkan juga lahir atas inisiatif sebagian sahabat. Riwayat  tersebut  sekaligus  mengisyaratkan  betapa  Nabi  melatih,  mendidik  dan membimbing  sebagian  sahabatnya  berijtihad.  Rasul  juga  mengakui  dan membenarkan  ijtihad  sebagian  sahabatnya  yang  memang  dianggap  tepat  atau benar  (riwayat  ketiga)  dan  menolaknya  apabila  dinilai  salah  (riwayat  keempat), baik  karena  metode  yang  dipakai  tidak  benar  maupun  disebabkan  ijtihad  yang dilakukan mereka tidak pada tempatnya (bukan dalam lapangan ijtihad).
Sehubungan dengan riwayat di atas, lebih jauh Yusdani menegaskan bahwa pelaku  ijtihad  (mujtahid)  harus  orang-orang  yang  memiliki  kecakapan  ilmiah  dan integritas  pribadi  Muslim  yang  memadai  di  samping  ada  malakah  (bakat)  seperti yang  terpancar  dalam  diri  para  sahabat.  Di  samping  itu,  ijtihad  hanya  dapat dilakukan  dalam  masalah-masalah  yang  ketentuan  hukumnya  tidak  secara  tegas dan langsung dijumpai dalam Al-quran dan Sunnah. Dialog singkat Rasulullah dan Muaz  bin  Jabal  ra.  secara  tegas  menempatkan  kedudukan  ijtihad  dengan  segala bentuknya di belakang Al-quran dan Hadits.
Pada  zaman  sekarang  ini,  gairah  ijtihadiah  untuk  menggali  hukum  yang belum  ada  ketentuan  hukumnya  dalam  Al-quran  dan  Sunnah  jelas  sangat diperlukan.  Azhar  mengungkapkan  pendapat  Qardhawi,  bahwa  betapa diperlukannya  fiqih  kontemporer  dewasa  ini.  Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan hukum kemasyarakatan, kita perlu bebas madzhab. Karena, tantangan modernitas
mendorong  lahirnya  upaya-upaya  pemikiran  yang  rasional  dalam  Islam. 25 Salah satu  aspek  ajaran  Islam  yang  sangat  mendesak  untuk  dilakukannya  proses rasionalisasi  adalah  dalam  bidang  hukum  Islam,  khususnya  hukum  untuk  zakat modern. 21
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pembentukan  hukum  zakat  modern  mutlak diperlukan.  Karena,  walaupun  zakat  merupakan  ibadah  mahdhah,  yang terkandung  nilainilai ta’abbudi dan  bersifat  irrasional  sehingga  tidak  terbuka kemungkinan adanya modernisasi. Akan tetapi, seperti telah diuraikan dalam bab pertama bahwa zakat adalah merupakan ibadah mahdhah yang berkaitan dengan urusan  kemasyarakatan  (sosial).  Sehingga,  secara  syara’,  ibadah  zakat  bersifat universal  dan  abadi,  sedangkan  secara  fiqih  bersifat  relatif  dan  cenderung mengalami  perubahan  sesuai  dengan  kondisi  sosial.  Hal  ini  ditegakkan  pula  oleh Khalaf bahwa zakat adalah “ibadah yang mengandung pengertian kesejahteraan”. Oleh  karenanya,  Nabi  sendiri,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Qardhawi  di  dalam menentukan ukuran zakat, nishab dan beberapa harta benda yang dimaafkan yang tidak wajib diambil zakatnya, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tiga faktor: waktu, tempat dan keadaan. Sehingga, dalam hal ini hukum beliau bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang berubah mengikuti perubahan waktu. Bila  waktu  itu  berubah,  maka  hukumpun  berubah.  Contoh  kongkritnya  adalah pengampunan  Nabi  untuk  tidak  mengeluarkan  zakat  kuda,  yaitu  untuk kemaslahatan  tertentu  pada  waktu  itu.  Kemaslahatan  yang  beliau  maksud  di  sini adalah  menggalakkan  memelihara  binatang  kuda  serta  menggunakannya  untuk jihad.
Dengan demikian, apabila di suatu negara kuda merupakan binatang ternak yang  mampu  meningkatkan  ekonomi,  dan  dianggap  sebagai  kekayaan  terbesar, maka  pemerintah  di  negara  tersebut  wajib  memungut  zakat  kuda.  Sehingga  dari keputusan  Nabi  SAW  tersebut,  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  tumbuh, berkembang  dan  menjadi  bahan  komersial  sehingga  bisa  meningkatkan  ekonomi inilah  yang  menjadi  ‘ illat diwajibkannya  jenis-jenis  harta  kekayaan  untuk dikeluarkan zakatnya.
Contoh  selanjutnya,  adalah  seperti  tindakan-tindakan  dan  kebijaksanaan yang  ditempuh  Umar  bin  al-Khattab  yang  kreatif  dan  inovatif,  seperti  tidak melakukan  hukuman  potong  tangan  terhadap  pencuri  pada  waktu  paceklik, mengubah  kebijaksanaan  Nabi  SAW.  dalam  menghadapi  persoalan  tanah  di daerah  yang  baru  ditaklukkan  dan  lain  sebagainya  adalah  untuk  menunjukkan
21 Muhammad   Azhar ,   Fiqih Kotemporer  Dalam   Pandangan Neomodernisasi Islam, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), hlm. 32
bahwa  betapa  suatu  hukum  dapat  berubah  secara  formal  menghadapi  tuntutan realitas  kehidupan  masyarakat,  tetapi  esensi  dan  jiwa  yang  mendasarinya  tetap bertahan  dan  tidak  berubah.  Hal  ini  mencerminkan  metodologi  berpikir  ilmiah yang  orisinal  bagi  umat  Islam  ini  idealnya  ditujukan  untuk  mengkaji  secara  kritis metodemetode istimbat (penyimpulan) hukum Islam.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tidak  ada  larangan  untuk  dilakukan penyesuaian  fiqih  terhadap  zakat  modern  ini.  karena  memodifikasi  hukum  lama selaras  dengan  situasi  kekinian  bukan  berarti  mengeksploitasi  teoritisasi  dari  al- Qur’an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Al-quran dan Sunnah.
Untuk  itulah,  Hosen  yang  dikutip  oleh  Azhar  menawarkan  gagasan pembaharuan  fiqih:  meninggalkan  pemahaman  harfiah  terhadap  Al-quran  dan menggantinya  dengan  pemahaman  berdasarkan  semangat  dan  jiwa  Alquran; mengambil sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk tasyri’ al-ahkam dan memberikan keleluasaan  sepenuhnya  untuk  mengembangkan  teknik  dan  pelaksanaan masalahmasalah  keduniawian;  mengganti  pendekatan ta’abbudi terhadap nashnash dengan pendekatan ta’aqquli ; melepaskan diri dari masalikul ‘ illah gaya lama  dan  mengembangkan  perumusan  ‘ illat hukum  yang  baru;  menggeser perhatian  dari  masalah  pidana  yang  ditetapkan  oleh nash ( jawabir )  untuk masalahmasalah  pidana  ( zawabir ).  Dan  ini  yang  paling  demokratis;  mendukung hak pemerintah untuk mentakhsish umumnya nash dan membatasi muthlaq -nya.
Dari  gagasan  tersebut,  kita  bisa  melihat  secara  esensial  tentang  keinginan pemahaman yang historis-sosiologis, komprehensif dan kontekstual.
Aspek syari’at  (yang  merupakan  ideal  moral)  lebih  dikedepankan  dari  pada  aspek  fiqih (legal-formal), atau dengan kata lain aspek fungsionalisme Islam lebih diutamakan dari pada aspek formalismenya.
Karena itu, menurut Rahman yang dikutip oleh Azhar, bahwa Alquran adalah sebuah  kitab  prinsipprinsip  dan  seruan  keagamaan  dan  moral,  bukan  sebuah dokumen  legal.  Jadi  yang  menjadi  sumber  hukum  Islam  adalah  prinsip-  prinsip, nilai-nilai atau tujuan-tujuan  moral Al-quran , bukan teks harfiahnya. Selanjutnya, tanggapannya  mengenai  Sunnah,  ia  menyimpulkan  bahwa  Sunnah  Nabi  lebih merupakan  suatu  konsep  pengayom  dan  tidak  memiliki  kandungan  spesifik  yang bersifat mutlak; Sunnah tersebut bisa diinterpretasikan dan diadaptasikan. Sunnah Nabi  lebih  merupakan  penunjuk  arah,  ketimbang  serangkaian  aturan  yang ditetapkan secara pasti, dan menunjukkan bahwa pengertian “Sunnah ideal” inilah yang merupakan basis aktivitas pemikiran kaum muslim awal.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Azhar  Wibowo,  Ketua  yang menanggani  masalah  Zakat  dan  Wakaf  di  Departemen  Agama  Kabupaten  Ciamis
dengan  penulis  dalam  merumuskan  konsepsi  fiqih  zakat  baru  harus  memahami semangat,  jiwa  serta  maksud  dari  prinsip-prinsip  yang  melekat  pada  syari’at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid’ah karena mengada-ada yang tidak pernah di-syariat-kan baik oleh Al-quran maupun al-Hadits.  Akan  tetapi,  merupakan  suatu  tuntutan  kebutuhan  zaman  modern, mengingat  sifat  dan  karakteristik  hukum  Islam  itu  yaitu  sempurna,  elastis,  dan dinamis, sistematis serta bersifat ta’aqquli dan ta’abbudi .

## Perluasan Jangkauan Zakat
Hukum  zakat  yang  ada  sekarang  adalah  hukum  zakat  yang  disusun berdasarkan  sistem  dan  struktur  perekonomian  pra  industrial  yang  masih  sangat sederhana.  Namun  demikian,  dalam  upaya  realisasi  fiqih  kontemporer/modern, tidak  berarti  selain  jenis-jenis  harta  kekayaan  yang  tidak  ada  dalam  kitab  fiqih tersebut  tidak  dikenakan  zakat.  Apalagi  sekarang  ini,  lapangan  usaha,  jenis tanaman  dan  ternak  sudah  begitu  luas  dan  kompleks,  sehingga  dapat menghasilkan kekayaan bagi usaha baik  perorangan maupun suatu badan usaha. Sehingga,  bila  dilihat  dari  ‘illat  wajibnya  harta  kekayaan  untuk  dikeluarkan zakatnya,  maka  hartaharta  tersebut  sudah  memenuhi  kriteria,  yaitu  tumbuh, berkembang,  dan  meningkatkan  ekonomi.  Dinyatakan  oleh  Hasbi,  bahwa  harta- harta yang merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal  pada  masa  Rasulullah  SAW.  dapatlah  kita  melakukan  qiyas  kepada  harta- harta  yang  telah  dikenakan  zakat  oleh  Rasulullah  SAW.,  atau  kita  keluarkan hukumnya  dengan  melihat  yurisprudensi  penetapan  para  sahabat  sesudah  Rasul SAW wafat (1976: 49). Dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.
Untuk  inilah  disajikan  uraian  berikut,  yang  bisa  memberikan  keyakinan kepada  kaum  muslimin,  bahwa  Islam  adalah  agama  rahmatan  lil  ‘alamin  yang ajarannya  bersifat  dinamis  dan  selalu  tanggap  terhadap  berbagai  tuntutan perkembangan zaman. Jika Islam terlihat mandek, maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-pemikiran umat Islam. Dengan demikian, Islam dengan potensinya  yang  selalu  dinamis,  responsif  dan  mampu  memecahkan  segala masalah manusia, menuntut adanya perluasan jangkauan zakat.
Qardhawi  menyatakan  bahwa  beberapa  jenis  harta  kekayaan  yang  wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh nash Al-quran dan al-Hadits. Sedangkan  terhadap  jenis  harta  kekayaan  lain  yang  belum  ditegaskan  oleh  nash, para  fuqaha’  melakukan  ijtihad  untuk  menentukan  statusnya  dengan
menghasilkan  bermacam-macam  pendapat,  sempit,  sedang  dan  luas.  Di  samping itu,  masih  ada  beberapa  hal  lain  yang  belum  disinggung  oleh  pembahasan  atau ijtihad para fuqaha’ terdahulu.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  memperluas  jangkauan  zakat  ini  yang dijadikan pedoman adalah pendapat-pendapat fuqaha, yang mempunyai wawasan yang  luas  dan  dalam,  masalah-masalah  yang  belum  pernah  disinggung  perlu diupayakan  jalan  pemecahannya  melalui  ijtihad.  Atas  dasar  ini  mengelompokkan jenis-jenis  harta  kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  menjadi  empat  jenis kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Semua  jenis  logam,  permata  dan  barangbarang  berharga  lainnya  yang  dasar hukumnya  bersumber  pada  nash  mengenai  emas  dan  perak.  Atas  dasar  ini, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak saja, seperti yang dipahami selama ini, tetapi semua hasil tambang seperti tembaga, timah,  batu  bara,  minyak  dan  gas  bumi,  aspal  dan  berbagai  macam  permata seperti  zamrud,  akik,  yakut  dan  lain-lain.  Selain  ini  ditentukan  berdasarkan qiyas  (diqiyaskan  kepada  emas  dan  perak)  juga  sejalan  dengan  dalil  umum surat  al-Baqarah  ayat  267,  yaitu  :  “ Dan  dari  apa-apa  yang  Kami  keluarkan untukmu dari perut bumi ”.
2. Semua  jenis  tanaman  dan  tumbuh-tumbuhan  yang  bermanfaat,  yang hukumnya  bersumber  pada  nash  tentang  gandum,  jelai,  kurma  dan  anggur. Dengan  landasan  ini,  semua  jenis  tanaman  atau  tumbuh-tumbuhan  seperti kopi,  cengkeh,  lada,  pala,  kelapa,  panili,  ketumbar,  cabai,  ubiubian,  sayur mayur,  buah  durian,  rambutan  dan  sebagainya,  semuanya  dikenakan  zakat. Selain berlandaskan qiyas (diqiyaskan kepada empat jenis tanaman yang telah ditentukan  oleh  nash),  dengan  memperluas  juga  berdasarkan  umumnya  ayat Al-quran surat alBaqarah ayat 267 tersebut di atas.
3. Segala  binatang  yang  halal,  baik  di  darat  maupun  di  laut  yang  hukumnya bersumber  pada  nash  mengenai  unta,  sapi  dan  kambing.  Atas  dasar  ini, peternakan  ayam,  burung  puyuh,  unggas,  kelinci,  merpati,  belut  tambak udang,  ikan  emas  dan  lain  sebagainya,  semuanya  dapat  dikenakan  zakat berdasarkan qiyas atau takhrij. Sebab ‘illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah  karena  berkembang  atau  dapat  dikembangkan.  Dengan  demikian, setiap  yang  berkembang  atau  dapat  dikembangkan  dan  membawa  manfaat, dapat dikenakan kewajiban zakat.
4. Segala  bentuk  usaha  yang  membawa  keuntungan  yang  dasar  hukumnya bersumber  pada  nash  mengenai  harta  perniagaan  atau  -barang  dagangan adalah  wajib  berzakat.  Atas  dasar  ini,  seorang  advokat,  dokter,  konsultan, insinyur,  pegawai  negeri  atau  swasta  dan  pekerja  profesi  lainnya,  orang  yang
menyewakan  alat-alat  rumah  tangga,  sebuah  rumah  dan  semua  jenis  usaha lainnya, semuanya dapat dikenakan kewajiban zakat. Ini sejalan dengan dhahir surat al-Baqarah di atas: “ Zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik .”
Dari  perluasan  jangkauan  zakat  tersebut,  terlihat  bahwa  hukum  Islam tidaklah  sempit.  Begitu  juga  dengan  zakat,  dengan  metode  analogi  yang disandarkan  kepada  ‘ illat yang  sudah  ada  dasar  hukumnya,  zakat  bisa dikembangkan kepada bentuk usaha yang ada di zaman modern ini.
SIMPULAN
Menurut hukum Islam, zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih, baik,  suci,  tumbuh,  dan  terpuji  yang  semuanya  digunakan  dalam terminologi Al- quran dan Hadits. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta yang wajib  diberikan  oleh  setiap  muslim  yang  telah  memenuhi  syarat  kepada  orang- orang  tertentu  ( mustahiq )  dan  dengan  persyaratan  tertentu  pula.  Pendapatan yang  bersumber  dari  pegawai  negeri  sipil  Kementerian  Agama  Kabupaten  Ciamis yang telah memenuhi batas nishab diupayakan untuk mengelurakan zakat kepada BAZNAS  kabupaten,  kemudian  dana  zakat  tersebut  disalurkan  kepada  para mistahiq dalam  bentuk  konsumtif  tradisional,  konsumtif  kreatif,  produktif tradisional,  produktif  kreatif,  investasi  sumberdaya  manusia,  investasi  badan usaha, peningkatan dakwah dan ibadah, pelayanan sosial keagamaan, dsb.  Zakat Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberlakukan  di  Kementerian  Agama  Kabupaten  Ciamis merupakan  rumusan  baru  yang  memperluas  makna  zakat.  Berdasarkan  upaya ijtihad melalui metode qiyas, maka zakat profesi bagi pegawai negeri sipil Kemenag kabupaten Ciamis, hukum mengeluarkan zakatnya adalah wajib syar’i.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf alNawawi, Muhyidin. t.th. Riyadh. Riyadh al- Sholihin. Indonesia: Daar Ihya’.
Al-Ghazali, 1994. Rahasia Puasa dan Zakat , Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma.
Arfawie  Kurde,  Nukthoh.  2005. Memungut  Zakat  dan  Infaq  Profesi  Oleh Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ash-Shiddieqy,  TM.Hasby.  1976. Beberapa  Permasalahan  Zakat. Jakarta:  Tinta Mas.
Azhar , Muhammad.  1998. Fikih  Kontemporer  Dalam  Pandangan  Neomodernisme Islam. Yogyakarta: Lesiska.
Basir, Ahmad Azhar 1996. Ijtihad dalam Sorotan . Bandung: Mizan.
Budi  Munawar,  Rachman. Kontekstualitas  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah,
(www.myquran.com)
Daud Ali, Muhammad. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
Departemen  Agama,  1989. Al  Qur’an  dan  Terjemahannya .  Semarang  :  CV.  Al Waad.
----------.1991. Pedoman Zakat 9 seri . Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. Ensiklopedi  Islam.  Cet.  II.  1994.  Jakarta:  Terbitan  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve. Jakarta.
Faturrahman , Djamil. 1999. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos.
Ibrahim,  Yasin.  1998. Cara  Mudah  Menunaikan  Zakat,  Membersihkan  Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan. Bandung : Pustaka Madani. Kelib,  H.  Abdullah.  1997. Falsafah  Zakat  Dalam  Hukum  Islam .  Majalah  Masalah- Masalah Hukum. Majalah Suara Hidayatullah. 2001. Pedoman Zakat. edisi Khusus
07/XIV/November.
Maulana,  Muhammad  Ali . 1996. Islamologi, Terjemahan  oleh  R.  Kaelan  dan  H.M Bachrun. Jakart: Darul Kutubil Islamiyah.
Muhammad  Idris,  Ramulyo.  1997. Asas-asas  Hukum  Islam  Sejarah  dan berkembangnya  kedudukan  hukum  islam  dalam  sistem  hukum  indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad, M. 2002. Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer . Jakarta: Salemba Dinyah.
Muhamad,  Syahri.  1982. Pengembangan  Zakat  dan  Infak  dalam  Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat , Malang: Avivena Malang. Qadir,  Abdurrahman.  2001. Zakat  Dalam  Dimensi  Mahadhah  Dan  Sosial. Jakarta: Raja Garfindo.
Qardawi,  Yusuf.  1997. Kiat  Sukses  Mengelola  Zakat. Terjemahan  Asmuni  Solihan Zamakhayari. Jakarta : Media Dakwah.
----------.1999. Hukum Zakat. Bogor: Litera antar Nusa.
----------.1996. Sunnah  Sebagai  Paradigma  Ilmu  Pengetahuan .  Surabaya: Danakarya.
Rahardjo,  Dawam.  1987. Perspektif  Deklarasi  Makkah  Menuju  Ekonomi  Islam . Bandung: Mizan.