Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.2, Desember 2023, Hal. 214 - 236 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERS MAHASISWA TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI

## (PROTECTION LAW FOR STUDENT PRESS INSTITUTIONS AGAINST THE
RISK OF CRIMINALIZATION)

## Wahyudi
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Email: wahyudi@email.unikom.ac.id

## Dinda Safira Nayoni
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Email: dinda.31620008@mahasiswa.unikom.ac.id

## ABSTRAK
Pers  pada  dasarnya  merupakan  suatu  lembaga  yang  mengaktualisasikan  salah  satu  poin  hak  asasi manusia, yaitu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Keberadaan pers  memiliki  fungsi  tersendiri  bagi  masyarakat,  berpatokan  pada  kedaulatan  rakyat  sesuai  prinsip demokrasi,  keadilan  dan  supremasi  hukum  sebagai  konkretisasi  kebebasan  pers.  Namun,  tidak  bagi kedudukan  Pers  mahasiswa  yang  dianggap  bukan  berbadan  hukum  karena  masih  berada  dalam struktural  kampus.  Selain  itu,  dalam  berkegiatan  mahasiswa  belum  bisa  secara  teratur  melakukan kegiatan jurnalistik karena masih memiliki tanggung jawab dalam akademik sebagai pelajar. Dengan kedua aspek tersebut, seolah-olah lembaga pers mahasiswa tidak memenuhi standar yang sah sebagai lembaga  pers,  sehingga  perlindungan  lembaga  pers  mahasiswa  yang  seharusnya  dilindungi  menjadi samar.  Meskipun  dalam  naungan  kampus,  kegiatan  redaksi  pers  mahasiswa  independen  tanpa  ikut campur  pihak  kampus.  Akibatnya,  jika  dalam  pemberitaan  mengenai  persoalan  yang  menyinggung kampus,  kriminalisasi  terhadap  pers  mahasiswa  tak  terhindarkan,  terutama  dalam  pencemaran  nama baik  dan  ujaran  kebencian.  Dengan  metode  yuridis  normatif,  dengan  menganalisis  secara  kualitatif dapat  dipahami  bahwa  posisi  pers  mahasiswa  seakan  terkekang  dari  segala  arah,  antara  statusnya sebagai mahasiswa dan disisi lain sebagai pers yang seharusnya memegang kebebasan dengan tanggung jawab sesuai fungsinya. Maka, peluang terhadap segala intimidasi, seperti ancaman, tindakan represif hingga pembredelan pun menjadi bukan hal yang tidak mungkin bagi Pers mahasiswa. Dengan tidak adanya  perlindungan  hukum,  kegiatan  Pers  mahasiswa  dalam  melakukan  fungsi  pers  menyebarkan informasi menjadi terhambat.
Kata Kunci:, Kebebasan Pers, Kriminalisasi, Perlindungan Hukum, Pers Mahasiswa.

## ABSTRACT
The  press  is  an  institution  that  actualizes  one  of  the  points  of  human  rights,  namely  freedom  of association and expressing thoughts orally and in writing. The existence of the press has its function for society, based on people's sovereignty by the principles of democracy, justice, and the supremacy of law as a concreteization of press freedom. However, this is not the case for the position of the student press which is considered not to be a legal entity because it is still within the campus structure. Apart from that, in their activities, students cannot regularly carry out journalistic activities because they still have  academic  responsibilities  as  students.  With  these  two  aspects,  it  seems  as  if  student  press institutions do not meet the legal standards of press institutions, so the protection they should protect becomes  unclear.  Even  though  it  is  under  the  auspices  of  the  campus,  the  editorial  activities  of  the

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
student press are independent without interference from the campus. As a result, if the news  is about issues that offend the campus, criminalization of the student press is inevitable, especially in defamation and hate speech. Using the normative juridical method, by analyzing qualitatively it can be understood that the position of the student press seems to be constrained from all directions, between its status as a student and on the other hand as a press which should hold freedom and responsibility according to its function. So, the opportunity for all kinds of intimidation, such as threats, repressive  actions and even banning, is not impossible for the student press. In the absence of legal protection, student press activities in carrying out the press function of disseminating information are hampered.
Keywords: Press Freedom, Criminalization, Legal Protection, Student Press.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai negara hukum, Indonesia tidak bisa lepas dari ideologi sejatinya, yaitu Pancasila.  Pancasila  dimaksudkan  menjadi  kaidah  bagi  warga  negara  Indonesia dengan  telah  memuat  hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara,  tertuang  pula dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam konstitusi. Oleh karena itu, negara  hukum  dengan  supremasi,  kesetaraan  dan  penegakannya,  maka  terbentuklah proteksi untuk melindungi hak-hak  warga  negara  menyangkut dengan kepentingannya.
Hak warga negara memang diatur sepenuhnya dalam undang-undang, termasuk dalam kebebasan berserikat dan menyuarakan pendapat. Oleh karena itu terbentuklah Pers, lembaga yang merealisasi dan mengaktualisasikan hak kebebasan berpendapat. Tak  hanya  untuk  fungsi  informatif,  pers  juga  dijuluki  sebagai four  estate ,  yaitu menjadikannya  sebagai  pilar  keempat  demokrasi  setelah  tiga  lembaga  kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kehadiran pers sebagai pilar keempat ini menjadikannya posisi dalam mengawasi dan mengontrol geraknya pemerintahan agar tidak korup dan absolut. 1
1 Mahi  M.  Hikmat, Jurnalistik:  Literary  Journalism ,  1st  ed.  (Jakarta  Timur:  Prenadamedia  Group, 2018).

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Disisi  lain,  hak  kebebasan  pers  di  Indonesia  maupun  seluruh  dunia  masih menemukan kendala yang menghalangi gerak profesi. Berdasarkan data Committee to Protect Journalist sejak tahun 1992-2021, tercatat sebanyak 10 jurnalis Indonesia telah terenggut  nyawanya.  Jumlah  ini  memberikan  fakta  yang  nyata  bahwa  jurnalis Indonesia  selama  bertugas  minim  sekali  perlindungan  yang  layak  oleh  instansi pemerintahan. Selain itu, pasal multitafsir UU ITE seolah memberikan pola Tindakan represif  baru  yang  semakin  mengintimidasi  para  jurnalis  untuk  menulis  isu  sensitif. Meskipun, mereka telah didiskriminasikan, jurnalis juga menerima tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal dan tindakan doxing terhadap data pribadi miliknya oleh oknum tak bertanggung jawab. 2
Kebebasan  pers  memang  selalu  dalam  bayang-bayang  kriminalisasi,  terutama pada  produk  jurnalistik  yang  dikeluarkan.  Makna  kriminalisasi  yakni  sebagai  salah satu  polemik  ketika  perumusan  suatu  kebijakan  pidana,  karena  pada  dasarnya  cikal bakal  perumusan  tersebut  bersumber  dari  beberapa  kriminalisasi  mengenai pembahasan  perbuatan  apa  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  delik  pidana, kemudian penalisasi apa yang akan diterapkan kepada pelaku nantinya.
Namun, secara nasional tak hanya pers nasional saja yang berkecimpung dalam bidang jurnalistik, dalam instansi pendidikan pun mahasiswa memiliki lembaga pers dibalik nama UKM. Kondisi kebebasan pers mahasiswa justru lebih memprihatinkan daripada  lembaga  pers  nasional  lainnya.  Sepintas,  orang-orang  menganggap  pers mahasiswa  hanya  sebagai  Unit  Kegiatan  Mahasiswa  (UKM)  biasa,  sebagai perkumpulan  mahasiswa  yang  gemar  menulis  artikel  mengenai  kampus.  Namun, dibalik label UKM, Pers mahasiswa pun menjadi lembaga pers yang operasionalnya tidak jauh berbeda, seperti halnya pers nasional.
2 Abdurrakhman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 89–106, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Pers mahasiswa Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya pada jaman kolonialisasi  Belanda.  Melalui  kesadaran  perjuangan  yang  dimiliki  para  pemuda, pelajar, mahasiswa yang pada kala itu tengah menempuh Pendidikan di Netherlands, terbentuklah  organisasi-organisasi  kepemudaan,  salah  satunya Indische  Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia (PI). Majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan tahun 1924  oleh  PI  yang  saat  itu  menggantikan  Majalah  Hindia  Poetra,  berisi  tentang propaganda-propaganda  yang  digaungkan  PI  dengan  niat  menyadarkan  rakyat  akan pentingnya arti sebuah kemerdekaan. 3
Meski  dalam perkembangannya, di  jaman penjajahan jepang, pergerakan Pers mahasiswa tertahan, ini akibat adanya tekanan pelarangan kegiatan politik sehingga banyak terjadi pembubaran organisasi-organisasi yang ada pada masa itu.
Memasuki  tahun  1950-an,  Konferensi  I  Pers  Mahasiswa  Indonesia  saat  itu menjadi momentum terbentuknya Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers mahasiswa Indonesia (SPMI) dengan yang masing-masing diketuai oleh T. Jacob dan Nugroho Notosusanto. Namun di Konferensi II, kedua organisasi tersebut justru  berpadu  menjadi  kesatuan  organisasi  yang  utuh,  menjadi  IPMI  (Ikatan  Pers mahasiswa Indonesia).
Sepak  terjang  Pers  mahasiswa  tidak  sampai  disitu  saja,  terjadi  pengetatan kegiatan pers  pada masa Demokrasi Terpimpin, sehingga Pers mahasiswa pada masa itu  kembali  mengalami  kemunduran.  Hingga  masuk  pada  awal  masa  orde  baru, sejumlah  Pers  mahasiswa  kembali  mengatasnamakan  dirinya  sebagai  PPMI,  namun kembali  mengalami  kemunduran  akibat  Tindakan  otoriter  pemerintah  yang mengontrol  kegiatan  mahasiswa.  Setelah  Pemerintah  orde  baru  membredel  pers nasional, pemerintah pun ikut membredel sejumlah pers mahasiswa.
3 LPM  Redlines,  “Sejarah  Pergerakan  Pers  Mahasiswa  Indonesia  (1908-1998),”  2013, https://www.lpmredline.com/2015/06/sejarah-pergerakan-pers-mahasiswa.html.  diakses  pada  20 September 2023

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Meskipun terus padam dan menyala, pada tahun 1980-an mulai marak kembali forum-forum pelatihan jurnalistik. Puncaknya pada tahun 1986, pers mahasiswa dari berbagai  perguruan  tinggi    kerap  kali  mengadakan  forum  diskusi.  Dengan  aspirasi yang  dihimpun  oleh  para  aktivis  pers  mahasiswa,  sehingga  pada  15  Oktober  1992 berdirilah Pers mahasiswa Indonesia (PPMI).
Meski sejarah Indonesia tidak lepas dari pergerakan Pers mahasiswa pada saat itu  sebagai  tonggak  media  dalam  merebut  revolusi.  Namun,  sampai  saat  ini  Pers mahasiswa  tetap  belum  mendapatkan  hak  nya  pada  regulasi  hukum  yang menyebabkan  ketidakpastian  hukum  terhadap  kegiatan  jurnalistik  Pers  mahasiswa, sehingga rawan terkena kriminalisasi dan pembredelan.
Melalui  laman  Instagram  pers  mahasiswa,  menyebutkan  bahwa  antara  tahun 2020  hingga  2021,  terekam  ada  48  kasus  yang  mana  manajemen  universitas melakukan  intimidasi.  Tak  hanya  itu,  terjadi  juga  185  kasus  pelanggaran  terhadap kebebasan pers di lingkungan kampus dalam bentuk pembubaran redaksi,  ancaman, serangan  fisik  hingga  pengeluaran  mahasiswa  dari  universitas.  Ini  membuktikan bahwa  Pers  mahasiswa  masih  dianggap  sebelah  mata  oleh  otoritas  kampus  akibat ketidakpastian hukum.
Demikian,  penelitian  ini  akan  bertuju  pada  bagaimana  kedudukan  Pers mahasiswa  di  mata  hukum  dengan  nilai-nilai  etika  jurnalistik  yang  diterapkan  oleh Pers  mahasiswa  saat  ini  dan  risiko  kriminalisasi  yang  selalu  menjadi  kekhawatiran yang  dirasakan  oleh  pers  mahasiswa.  Sehingga,  penelitian  ini  sekiranya  mendapat hasil  yang  dapat  membantu  resolusi  payung  hukum  bagi  Pers  mahasiswa  agar terhindar dari risiko kriminalisasi.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  Menyusun  paper  ini,  penulis  menerapkan  metode  penelitian  yuridis normatif, hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Pers  dalam  Hukum  Positif  Indonesia.  Menggunakan  Teknik  pengumpulan  data

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
melalui studi pustaka berawal dari teori  pendapat  para  ahli yang merupakan bahan data  hukum  primer.    Kemudian,  kamus,  artikel,  jurnal  buku  dan  sumber  digital (internet)  menjadi  bahan  sekunder.  Terakhir,  bahan  data  hukum  tersier  berfungsi untuk  memaparkan secara jelas bahan data hukum  primer  dan  bahan  data hukum sekunder.  Dengan  ini,  penulis  melakukan  identifikasi  dari  buku  publikasi  fisik, makalah atau artikel, jurnal, web (internet), maupun informasi lainnya.
Data-data  dan  informasi  yang  sudah  dikumpulkan  oleh  penulis  ini  kemudian disusun  dan  diverifikasi  untuk  kemudian  dianalisis  melalui  pendekatan  yuridis normatif, dengan begitu penulis dapat menginterpretasikan secara mendalam bahan- bahan  hukum  tersebut.  Setelah  itu,  hasil  analisis  yang  didapat  ini  kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan penelitian yang objektif, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Kedudukan  Pers  Mahasiswa  sebagai  Lembaga  Pers  dalam  Hukum  Positif Indonesia
Jurnalistik  dengan  Pers  adalah  dua  kata  yang  sangat  berkaitan  erat.  Bagi MacDougall,  dalam  buku  nya “Interpretative  Reporting” ,  jurnalistik  merupakan aktivitas  dari  mulai  menghimpun  berita,  mencari  informasi  sesuai  fakta  hingga melaporkan peristiwa. Kemudian, pers bisa dipahami dalam arti sempit dan arti luas, jika dalam arti sempit pers adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan media massa cetak, sedangkan dalam artian luas pers dimaknai tak lagi berpatok pada media cetak, tetapi juga sebagai segala aktivitas jurnalistik di berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online. 4
Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999  juga  memuat  pengertian  mengenai  pers, dalam Pasal 1 Butir 1, bahwasanya pers merupakan suatu lembaga sosial dalam tujuan komunikasi  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik,  dari  mulai  mencari  hingga
4 Fathul Qorib, Teknik Reportase Dan Penulisan Berita (Malang: Intrans Publishing, 2018).

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
mengolah  informasi  dalam  berbagai  bentuk  yang  kemudian  dipublikasikan,  baik memalui  media  cetak  atau  media  lainnya.  Ini  mengukuhkan  bahwa  sejatinya  pers adalah  sebuah  lembaga  atau  sekumpulan  orang  yang  memiliki  keterampilan  dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Lalu, apakah pers mahasiswa dapat dikatakan sebagai pers sejati?
Pers Mahasiswa adalah gabungan dari dua subjek esensi yang memiliki peran penting  dalam  kehidupan  Masyarakat,  terutama  sama-sama  memiliki  peran  sebagai “ agent  of  change” .  Pers  dalam  perannya  membawa  suara-suara  Masyarakat  untuk dapat  didengar  dan  menjadi  pertimbangan  demi  membuat  bangsa  yang  lebih  baik, sedangkan  mahasiswa  membawa  perubahan  regenerasi  ilmu  pengetahuan  untuk kehidupan bangsa yang berkelanjutan. 5
Sama halnya dengan pers umum lainnya, lembaga pers mahasiswa (LPM) juga sama-sama menjalankan kegiatan yang serupa. LPM merupakan organisasi mahasiswa dalam  naungan  kampus  yang  menjalankan  dan  melakukan  kegiatan  jurnalistik. Bedanya, lembaga pers mahasiswa secara pendanaan dan ketetapan masih berpangkal pada  kampus  menaunginya,  namun  justru  nasib  pers  mahasiswa  juga  tidak  jauh berbeda  dengan  beberapa  lembaga  pers  nasional  yang  mana  petingginya  ikut  atau bergantung dalam politik pemerintahan.
Dalam hal struktural, lembaga pers mahasiswa juga tidak jauh berbeda dengan struktural pers umum lainnya. Hanya saja, LPM ini memiliki kelemahan dalam aspek kelembagaan  dan  kaderisasi,  kegiatan  mahasiswa  umumnya  bersifat  temporal  dan sekunder, mahasiswa dibatasi oleh masalah waktu kuliah dan tujuan utama mahasiswa adalah  belajar,  menyebabkan  kesulitan  kaderisasi  dan  juga  regenerasi  yang berpengaruh pada kegiatan redaksional. 6
5 Muhammad  Irfan, Lembaga  Pers  Mahasiswa  (LPM)  Institut  Sebagai  Kontrol  Kehidupan  Kampus (Studi Wacana Uang Kuliah Tunggal Pada LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) , 2022.
6 Didik Supriyanto, Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1998).

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Meskipun dalam naungan kampus, dalam melakukan kegiatannya lembaga pers mahasiswa  tetap  dituntut  untuk  independen  dan  netral,  mengingat  pers  mahasiswa mempunyai peranan penting dalam kehidupan kemahasiswaan, yaitu sebagai lembaga yang memproduksi berita mengenai aktivitas yang terjadi, baik di dalam maupun di luar  lingkup  kampus  yang  masih  berkaitan  dengan  kegiatan  kemahasiswaan.  Selain itu, pers mahasiswa kerap kali menjadi media kontrol sosial objektif dan kritis terhadap berbagai kebijakan kampus yang dianggap tidak memihak mahasiswa. Dengan posisi seperti  itu,  dari  segi  kegiatan  redaksional  maupun  editorialnya,  pers  mahasiswa berkegiatan secara mandiri dan tidak bergantung pada manajemen kampus.
Akibat ketiadaan payung hukum yang jelas bagi pers mahasiswa, terutama dalam Undang-Undang  Kebebasan  Pers,  membuat  kedudukan  pers  mahasiswa  dalam ketidakpastian. Sehingga, gerakan jurnalistik pers mahasiswa terbatas dan rawan akan tindakan  represif,  ancaman,  teror,  hingga  pembredelan.  Dalam  catatan  kasus  pers mahasiswa  yang  dihimpun  oleh  PPMI,  tercatat  pada  2020-2021  terjadi  185  kasus tindakan  represif  kepada  pers  mahasiswa,  setelah  dari  2019-2020  meningkat  127 kasus. 7
Tindakan represif terhadap pers mahasiswa mengacu pada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa atau lembaga pemerintah untuk membatasi kebebasan pers dan ekspresi di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Tindakan semacam  ini  dapat  mencakup  berbagai  bentuk,  seperti censorship (pemfilteran), penangkapan  atau  penahanan  wartawan  mahasiswa,  pengusiran  mahasiswa  yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik kritis dengan dikeluarkannya SK Dropout , ancaman penggantian pengurus melalui audiensi dengan rektor, pergantian pengurus, mencabut surat keputusan (SK) kemahasiswaan, menyegel sekretariat lembaga pers mahasiswa,
7 Adil Al Hasan, “Catatan Kasus Pers Mahasiswa 2020-2021,” Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, 2022,  https://www.persma.id/catatan-kasus-pers-mahasiswa-2020-2021/.  Diakses  pada  20  September 2023

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
menarik inventaris, menutup akses dana kampus, tidak memberikan fasilitas, hingga tekanan politik terhadap media pers mahasiswa.
1. Censorship
Pihak berwenang dapat mencoba untuk mengendalikan atau membatasi berita dan laporan  yang  diterbitkan  oleh  media  mahasiswa.  Biasanya  terdapat  perintahkan penyensoran  berita,  penahanan  agar  suatu  berita  tidak  ditayangkan,  hingga mengancam media mahasiswa agar tidak melaporkan tentang topik tertentu.
2. Penangkapan atau Penahanan
Diskriminasi  terhadap  pers  mahasiswa  pun  sering  kali  tak  terelakan  pada  suatu peristiwa unjuk rasa Tengah berlangsung. Pada masa tertentu yang mengharuskan Masyarakat turun ke jalan untuk unjuk rasa dan menyuarakan ha nya, mahasiswa biasanya  turut  tergabung  dan  berkumpul  menjadi  satu  massa.  lembaga  pers mahasiswa  yang  melaporkan  berita  yang  dianggap  sensitif  atau  mengganggu pihak  berwenang  saat  itu  memiliki  kemungkinan  untuk  ditangkap  atau  ditahan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengintimidasi dan mencegah mereka melanjutkan pekerjaan jurnalistik.
3. Pergantian Pengurus
Jika  audiensi  antara  pihak  petinggi  kampus  dan  lembaga  pers  mahasiswa  tidak mencapai  suatu  kesepakatan,  maka  selain  opsi  pembredelan  biasanya  pihak kampus akan mencoba me- reshuffle pengurus lembaga pers mahasiswa.
4. Mencabut Surat Keputusan (SK) kegiatan kemahasiswaan
Dengan  dicabutnya  Surat  Keputusan,  maka  ini  dianggap  sebagai  pembredelan terhadap  lembaga  pers  mahasiswa  kampus.  Dengan  ketiadaan  Surat  Keputusan (SK)  ini,  maka  kegiatan  lembaga  pers  mahasiswa  kampus  setelahnya  dapat dianggap tidak sesuai dengan peraturan kampus atau ilegal.
5. Pengeluaran Surat Keputusan (SK) Drop out terhadap Mahasiswa yang menjadi anggota lembaga pers mahasiswa

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Jika  mahasiswa  ada  yang  terlibat  dalam  aktivitas  jurnalistik  kritis  atau demonstrasi  politik,  terutama  terhadap  berita  yang  mengkritik  kampus,  dapat diusir dari kampus atau dihukum secara akademik sebagai tindakan represif.
6. Menyegel sekretariat
Jika  dengan  dicabutnya  Surat  Keputusan  (SK)  kegiatan  kemahasiswaan,  maka lembaga  pers  mahasiswa  dianggap  tidak  bisa  menjalankan  kegiatannya  lagi  di sekretariat yang disediakan oleh kampus.
7. Pemutusan akses Pendanaan kampus
Sebagai  bentuk  tekanan  terhadap  pers  mahasiswa,  tak  jarang  ditemukan  pihak berwenang  atau  pihak-pihak  yang  memiliki  kendali  atas  sumber  pendanaan universitas atau mahasiswa dapat mencoba untuk memotong sumber pendanaan.
8. Tekanan Politik
Pemerintah  atau  kelompok  politik  tertentu  dapat  mencoba  untuk  memberikan tekanan  politik  terhadap  redaksi  media  mahasiswa  agar  tidak  melaporkan  atau mengekspos tindakan mereka yang kontroversial.
Tindakan  represif  terhadap  pers  mahasiswa  adalah  tindakan  serius  dan  dapat merusak  demokrasi  serta  kebebasan  berbicara  dalam  lingkungan  kampus.  Dalam banyak kasus, aktivis mahasiswa dan organisasi mahasiswa berjuang untuk menjaga kebebasan pers di lingkungan perguruan tinggi dan melawan tindakan represif tersebut untuk memastikan bahwa suara mahasiswa tetap didengar dan bahwa informasi yang tepat dapat diterbitkan.
Padahal  jika  dilihat  melalui  potensi,  pers  mahasiswa  lebih  mampu  untuk mengakomodasi nilai-nilai demokratis dan juga paham pers sebagai pilar keempat dari demokrasi. Selain itu, menyangkut dengan idealisme wartawan, pers mahasiswa juga lebih kritis dalam memahami dan lmengaktualisasikan kode etik jurnalistik. 8 Hal ini
8 Miftakhul Shodikin, “Kedudukan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Jurnal Hasil Penelitian 17 8, no. 1 (2022): 2579–7980, http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
didasari  alasan  bahwasanya  lembaga  pers  mahasiswa  dalam  melakukan  aktivitas jurnalistik dan publikasi dilakukan tanpa adanya unsur ekonomi.
Dengan  begitu,  dalam  jurnalisme  kerakyatan  dan  independensi,  maka  pers mahasiswa seharusnya lebih mampu mempertahankannya. Pers mahasiswa juga punya kekuatan  besar  untuk  mendorong  suatu  perubahan,  mengingat  pada  dasarnya  pers mahasiswa  lahir  antara  pers  sebagai  lembaga  strategis  di  lingkungan  masyarakat dengan  mahasiswa  yang  menjadi  kelompok  penting  dari  generasi  muda  yang  akan menopang kemajuan negara dikemudian hari. 9

## 2. Korelasi  Payung  Hukum  Pers  Mahasiswa  dengan  Undang-Undang  No.  40 Tahun 1999 Tentang Pers
Dalam  pergerakan  nasional  sejak  tahun  1908,  pers  dan  mahasiswa  memiliki keterkaitan  yang  berkaitan  erat  pada  masing-masing,  pers  menjadi  alat  propaganda para  pemuda  terpelajar  dalam  menggaungkan  semangat  meraih  kemerdekaan. Memasuki  era  orde  baru,  saat  pers-pers  nasional  mulai  dibredel,  protes-protes mahasiswa mulai bermunculan dari protes intern kampus, berubah menjadi masalah lokal dan khusus, sampai menjadi isu nasional di akhir tahun 1989. Melalui tulisan- tulisan yang keluar kala itu, pers mahasiswa dianggap sebagai otak dari gerakan aksi protes.
Setelah  runtuhnya  masa  orde  baru  yang  mengekang  kegiatan  pers  dengan disahkannya  UU  No.  40  Tahun  1999,  semestinya  momentum  ini  dianggap  menjadi ruang terbuka bagi kebebasan pers yang berpangkal pada pemenuhan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, juga hak dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.
Meskipun begitu, di era reformasi masa kini posisi pers mahasiswa kian tak jelas pijakannya.  Dalam  Undang-Undang  Pers  tersebut,  bahkan  tidak  disebutkan  secara jelas dan terang bagaimana kedudukan pers mahasiswa di mata hukum, padahal Pasal
9 Supriyanto, Loc. Cit . hlm. 112

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
9  Ayat  1  jo.  Pasal  4  Ayat  (1)  memperbolehkan  warga  negara  untuk  mendirikan Perusahaan pers dan hak asasi warga negara menjadi jaminan kebebasan pers. Namun, bagi payung hukum pers mahasiswa, hal itu justru dilunturkan oleh Pasal 9 Ayat (2) yang dengan pernyataan bahwa badan pers haruslah berbadan hukum. Secara tersirat, seolah-olah  pers  mahasiswa  bukan  lembaga  yang  kepentingannya  harus  dilindungi oleh hukum.
Kemudian, jika memahami arti pers sesungguhnya sebagaimana tertuang dalam Pasal  1  Butir  1  Undang-Undang  No.  40/1999,  jika  dalam  melakukan  kegiatan jurnalistik  mulai  dari  mencari,  memverifikasi,  mengolah  dan  mempublikasikan informasi kepada khalayak, maka seyogianya pers mahasiswa merupakan bagian dari pers. Namun, karena dianggap bukan lembaga yang berbadan hukum, pers mahasiswa seolah tidak dianggap memenuhi standar kerja jurnalistik dan bukan wartawan yang sejati.
Lantas, jika menelusuri makna mendalam pada Pasal 8 UU No. 40/1999, pers mahasiswa  sudah  seharusnya  menjadi  lembaga  dilindungi  oleh  hukum  dalam kegiatannya melaksanakan aktivitas jurnalistik. Namun, seolah terbantahkan dengan adanya Pasal 1 Butir 4 UU No. 40/1999 yang menyatakan jika wartawan merupakan seseorang  yang  senantiasa  melakukan  kegiatan  jurnalistik.  Ini  sangat  berbanding terbalik pada substansi mahasiswa yang pada dasarnya masih memiliki kepentingan akademik juga tanggung jawabnya sebagai pelajar dalam menuntut ilmu. 10
Dalam penafsiran hukum kebebasan pers, kedaulatan rakyat yang menjadi faktor penting  dalam  kemasyarakatan  merupakan  esensi  dari  kebebasan  pers.  Oleh  karena itu,  lembaga  pers  mahasiswa  seharusnya  dapat  dilindungi  dengan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  sebagai  sekumpulan  orang  (serikat)  yang melaksanakan  segala  kegiatan  jurnalistik.  Namun,  akibat  ketidakpastian  dalam beberapa pasal  yang dianggap bertabrakan dengan entitas lembaga pers  mahasiswa,
10 Shodikin, Ibid. hlm. 6

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
sehingga  lembaga  pers  mahasiswa  tidak  mendapatkan  perlindungan  sebagai  sebuah organisasi, khususnya sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Sangat disayangkan, hukum kebebasan pers yang seharusnya menjadi perisai bagi kegiatan Lembaga pers mahasiswa dalam melakukan kerja jurnalistik seperti payung yang berlubang.
3. Delik  Pers  dan  Risiko  Kriminalisasi  Terhadap  Pers  Mahasiswa  Mengacu pada KUHP, UU ITE dan UU Penyiaran
Walaupun dengan adanya UU Pers, tetap tidak memudarkan kekhawatiran akan adanya  risiko  kriminalisasi  terhadap  pers,  terutama  pada  produk  jurnalistik  yang dikeluarkan oleh pers mahasiswa maupun pers mahasiswa itu sendiri. Jika pemberitaan yang dipublikasikan sebagai suatu produk jurnalistik dipermasalahkan, maka perkara tersebut tidak dapat diproses melalui mediasi sengketa pers di Dewan Pers. Selain itu perlindungan  terhadap  kebebasan  pers  dari  segala  tindakan  represif,  seperti penyensoran,  pembredelan  hingga  segala  bentuk  perbuatan  secara  melawan  hukum terhadap aktivitas pers sebagaimana diatur dalam UU Pers juga tidak mempan kepada lembaga pers mahasiswa.
Sebagai  suatu  lembaga  yang  memberikan  informasi  ke  khalayak  publik,  pers memiliki hak dan fungsi untuk menyebarkan suatu infomasi secara aktual dan faktual. Sesuai  dengan  makna  pers  yang  meluas,  saat  ini  pers  tidak  hanya  mengeluarkan produk  jurnalistik  berupa  media  cetak  seperti,  majalah  maupun  surat  kabar  saja. Dengan  berkembang  pesatnya  teknologi  yang  membawa  peradaban  manusia  lebih efisien, produk jurnalistik pun sudah mengencangkan posisinya di  ranah digital dan jejaring sosial, seperti website dan platform informasi berbasis internet lainnya.
Tak jauh berbeda dengan institusi pendidikan, yang mulai menuntut bagi peserta didiknya untuk melek akan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. pers mahasiswa  juga  turut  ikut  berkembang  dan  memanfaatkan  kanal  internet  seperti

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
facebook, Instagram, twitter dan platform lainnya untuk manajemen redaksional dalam menyebarkan karya jurnalistiknya. 11
Dengan kegiatan pers yang di masa kini bergerak melalui media sosial, Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  sejatinya  mengatur  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi hak-hak wartawan dalam aktivitas jurnalistiknya. Namun pada kenyataannya, saat ini UU ITE seolah menjadi  pedang bermata dua bagi pers, terutama beberapa pasalnya dalam persoalan pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian.
Sayangnya  dengan  fakta  yang  ada,  pers  mahasiswa  semakin  terhimpit  akan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE. Sebagai contoh  pada  apa  yang  terjadi  dengan  lembaga  pers  mahasiswa  Lintas  dari  Insitusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Terbitnya majalah Lintas pada Maret 2022 lalu, kemudian  berbuntut  pada  pembekuan  kegiatan  mahasiswa  di  LPM  Lintas  tersebut. Majalah tersebut bertajuk “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” tersebut adalah hasil dari liputan  khusus  yang  dilakukan  anggota  LPM  Lintas  yang  masih  berstatus  sebagai mahasiswa, berisi tentang dugaan 32 kasus pelecehan seksual dengan terduga pelaku sejumlah 14 orang dan korban sebanyak 32 orang. Jumlah tersebut adalah hasil kasus yang terjadi sejak 2015-2022.
Sebelum  pada  pembekuan  kegiatan,  ada  juga  tindakan  kekerasan  berupa pemukulan  oleh  orang  tak  dikenal  kepada  dua  awak  media  LPM  Lintas,  termasuk jurnalis yang terlibat dalam liputan khusus majalah tersebut. Selain adanya kekerasan, ancaman  serta  pemaksaan  untuk  mengungkapkan  bukti  dan  nama  korban  yang dirahasiakan  dalam  majalah  tersebut  sesuai  dengan  kode  etik  jurnalistik  pun  tak terhindari. Sikap arogansi rektorat yang ditunjukkan di Surat Keputusan (SK) Rektor Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Ambon  Nomor  92  Tahun  2022  mengenai
11 Ikhsan  and  Reza  Dwi,  “Manajemen  Redaksional  Berita  Online  Pers  Mahasiswa  (Studi  Komparasi Manajemen  Redaksional  Pada  Media  Online  Website  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Balairung  UGM, Ekspresi  UNY,  Dan  Himmah  UII),”  2017,  https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7391.,  diakses pada 6 Oktober 2023

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
pembekuan  terhadap    LPM  Lintas  hingga  batas  waktu  yang  tidak  ditentukan  tidak mencerminkan pada pengayoman terhadap peserta didik.
Tidak berhenti pada kasus pembredelan, manajemen kampus membawa  kasus dengan menarik Sembilan mahasiswa pengurus LPM Lintas ke Kepolisian atas dasar tuduhan  pencemaran  nama  baik.  Pembredelan  terhadap  lembaga  pers  mahasiswa akibat  ketidaksenangan  pihak  kampus  terhadap  produk  jurnalistik  yang  mereka keluarkan tak hanya terjadi satu atau dua kali, misalnya LPM Suara dari USU pada 2019, dan pada 2016 LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa mengalami hal yang serupa. Padahal jika  menilik  Pasal  4  Ayat  (2)  UU  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers,  pada  pers nasional tidak boleh ada penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran.
Maka dari itu, perlu ditarik kembali apa makna pencemaran nama baik maupun penghinaan dalam hukum positif di Indonesia, terutama pada produk jurnalistik yang dikeluarkan  suatu  lembaga  pers.  Risiko  kriminalisasi  inilah  yang  harus  dituntaskan agar tidak menghalangi wewenang jurnalis yang pada hakikatnya memiliki hak serta kewajiban untuk mengawasi bagaimana berjalannya konstitusi.
a. KUHP dan KUHP 2023
Memahami  kontrol  sosial  sebagai  keberadaan  hukum  pers  berkaitan  pada pembentukan  dan  pemeliharaan  norma-norma  sosial.  Sistem  pengendalian  yang terkandung dalam undang-undang tersebut didasari oleh sanksi, sanksi tersebut guna membuat  masyarakat  patuh  terhadap  aturan  yang  berkaitan  dengan  pers,  sehingga terjaganya  kebebasan  pers.  Namun  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  adanya kriminalisasi  pers  pada  KUHP,  khususnya  KUHP  2023,  semakin  mengancam  dan menekan apa yang menjadi tujuan kebebasan pers sebagaimana dalam UU Pers. 12
12 Mella Ismelina Farma Rahayu, “Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang- Undang  Sebagai  Fungsi  Komunikasi,” Mediator:  Jurnal  Komunikasi 8,  no.  1  (2007):  125–30, https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1232.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Perbuatan  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  yang  dibenahi  dengan kodifikasi  hukum  pidana  menjadi  celah  untuk  jebakan  kriminalisasi  terhadap  pers. Alhasil,  atas  dugaan  publikasi  berita  bohong  atau  merugikan  salah  satu  pihak, wartawan sebagai.profesi sangat rentan untuk dilaporkan kepada Kepolisian.
Kodifikasi  pidana  yang  ditetapkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  mengenai  penghinaan  pada  Bab  XVI,  pembahasan  mengenai  pencemaran nama  baik  diatur  dalam  Pasal  310  Ayat  (1)  bahwa  seseorang  yang  dengan  sengaja menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan tuduhan atas suatu hal, yang mana maksud tuduhan tersebut  adalah untuk  diketahui  oleh umum,  diancam  pidana pencemaran nama baik dengan sanksi pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Adapun, pengaturan mengenai pencemaran secara tertulis tertuang pada pasal yang sama Ayat (2), pencemaran tertulis bahwa tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau  siaran  gambar,  dipertunjukkan  dan  ditempel  di  muka  umum,  diancam  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Namun, dalam kodifikasi KUHP 2023, pada Pasal 433 Ayat (1) pencemaran nama baik dipidana maksimal sembilan bulan dan pidana denda paling banyak sebagaimana kategori II dalam Pasal 79, yaitu sebanyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan pencemaran tertulis, seperti dalam Pasal 433 Ayat (2) maka dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak  sebanyak kategori  III yaitu sebesar lima puluh juta rupiah.
Tuduhan  akan  suatu  pencemaran  nama  baik  harus  dilakukan  terhadap perseorangan,  hal  tersebut  tidak  berlaku  bila  terdapat  pihak  yang  merasa  dirugikan adalah  suatu  badan  atau  lembaga.  Namun,  bila  tuduhan  itu  ditujukan  untuk kepentingan umum, maka tidak bisa dianggap melanggar hak-hak orang perseorangan. Di  muka  umum  atas  dasar  pembelaan  diri  sebagaimana  putusan  hakim,  penggugat

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
tidak  dapat  dihukum.  Pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  inilah  yang  menjadi salah satu delik pidana yang paling umum digunakan, khususnya terhadap media. 13 b. UU ITE
Dalam  kodifikasi  hukum  pidana  terpisah,  UU  ITE  juga  mengatur  mengenai pencemaran  nama  baik  dan  ujaran  kebencian  berbasis  teknologi  informasi  dalam  2 pasal, yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2).
Pasal  27  Ayat  (3),  bahwa  seseorang  yang  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal  28  Ayat  (2),  bahwa  seseorang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Penjatuhan hukum pidana sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta. Kemudian, penjatuhan hukuman pidana Pasal 28 Ayat (2) mengacu pada Pasal 45 Ayat (2), yaitu berupa pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
c. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Dalam hal penyiaran, hal-hal menyangkut kegiatan wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik diatur pula dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.  Ternyata,  terkandung  juga  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pencemaran nama baik seperti  dalam pasal  36 Ayat  (5). Dari pasal  tersebut, sanksi pidana yang diberlakukan paling lama lima tahun dengan denda paling banyak satu miliar.
13 Hadibah Zachra Wadjo, “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers,” Sasi 17, no. 2 (2011): 53, https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.353.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Pada  dasarnya,  pers  di  negeri  hukum  ini  memegang  teguh  prinsip  bebas  dan bertanggung  jawab.  pers  dengan  hak  dan  kewajibannya  memiliki  kebebasan  untuk menyebarluaskan  informasi  sesuai  fakta  pada  masyarakat  luas.  Kebebasan  ini  pun tetap dalam kendali UU Pers, kode etik jurnalistik maupun pengaturan hukum lainnya dari Dewan Pers. Kendati demikian, dengan adanya pasal-pasal yang tercantum, cukup masuk akal jika hal ini akan sangat mengancam jurnalis dalam melakukan kegiatannya mencari dan mengolah informasi. 14
Kemudian,  jika  mendalami  unsur-unsur  yang  tercantum  pada  pasal-pasal tersebut,  unsur  kesengajaan  dan  perbuatan  melawan  hukumlah  yang  berperan  erat terhadap pemidanaan pelaku pencemaran nama baik. Namun, dalam kasus pers, proses hukum terhadap jurnalis justru tidak mencerminkan nilai kebebasan berekspresi dan hak asasi  manusia yang  dijamin konstitusi  bagi  lembaga pers karena pada dasarnya hak  pers  lah  untuk  mengolah  informasi  bukan  atas  dasar  kesengajaan  melakukan pelanggaran.
Prosedur  pengaduan  dapat  diajukan  ke  Dewan  Pers  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan, apabila suatu badan pers menerbitkan suatu karya atau produk jurnalistik yang  memuat  informasi  yang  tidak  berimbang  dan  tidak  faktual.  Pengambilan keputusan  untuk  menanggapi  aduan  terhadap  lembaga  pers  tersebut  melalui mekanisme banding ke Dewan Pers diatur dengan beberapa peraturan seperti dalam Pasal  11  Dewan  Pers:  01/Peraturan-DP/VII/2017  tentang  Tata  Cara  Pengaduan  ke Dewan  Pers  yang  berisi  bahwa  dewan  pers  menyelesaikan  pengaduan  dalam  surat menyurat, mediasi atau ajudikasi. Namun, apabila tetap tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Dewan  Pers  dengan  penilaian  dan
14 KOSWARA, Koswara; BATUBARA, Gialdah Tapiansari. Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 386  - 405, jan. 2023. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2619>.  Date  accessed:  06  oct. 2023. doi: http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2619.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
rekomendasi  melalui  rapat  pleno  yang  kemudian  disampaikan  oleh  orang  yang memberikan aduan.
Penyelesaian  terhadap  sengketa  pers  akan  sangat  berbanding  terbalik  bagi lembaga  pers  mahasiswa.  Sengketa  pers  mahasiswa  yang  melibatkan  kampus  pada kenyataannya  sulit  untuk  dibawa  langsung  ke  hadapan  Dewan  Pers.  Selain  karena ketentuan yang tidak secara jelas mengatur kedudukan pers mahasiswa sebagai suatu lembaga pers berbadan hukum, pihak kampus merasa masih memegang kendali penuh atas kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa dalam lingkungan kampus.
Tindakan  represif  yang  dilakukan  oleh  pihak  kampus  kepada  lembaga  pers mahasiswa  yang  dinaunginya  adalah  langkah  yang  salah  dan  tidak  memperhatikan prinsip  penyelenggaraan  Pendidikan  Indonesia.  Bagaimana  pun  juga,  salah  satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Pasal  4  Ayat  (1),  bahwa  terselenggarakannya  Pendidikan  berjalan  dengan demokratis  dan  berkeadilan,  adapun  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi nilai-nilai  HAM,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural  budaya,  dan  keragaman  bangsa. Kemudian  dalam  pasal  yang  sama  Ayat  (6),  terselenggaranya  Pendidikan  adalah dengan  memberdayakan  semua  unsur  masyarakat  melalui  keikutsertaan  dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Layaknya  sebuah  negara  dan  sebagaimana  fungsi  pers,  pers  mahasiswa  juga memegang peranan penting sebagai kontrol sosial dan pengawasan, terutama terhadap kebijakan-kebijakan kampus agar tidak sewenang-wenang dan merugikan mahasiswa sebagai peserta didik. Selain itu, penekanan pihak kampus terhadap pers mahasiswa mengesampingkan  kebebasan  akademik  yaitu  kebebasan  bagi  Sivitas  Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,  seperti  yang  diungkap  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Jika  lembaga  pers  mahasiswa  mengukuhkan  posisinya  sebagai  lembaga  pers yang dilindungi oleh hukum, semestinya Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 mengenai pemidaaan terhadap seseorang yang secara melawan hukum  menghalangi kegiatan  jurnalistik  pers  di  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  dan  denda  paling banyak  lima  ratus  juta  rupiah  tersebut  dapat  ditegakan,  terutama  pada  pihak  yang menekan suatu lembaga pers mahasiswa. 15
Penuntutan pidana atau tindakan hukum lainnya terhadap wartawan atau media mahasiswa,  dapat  memiliki  dampak  serius  pada  kebebasan  pers  dan  lingkungan akademik.  Pembredelan  terhadap  pers  mahasiswa  dapat  dinilai  sebagai pembungkaman  kebebasan  ekspresi  di  lingkungan  kampus,  kriminalisasi  pers mahasiswa dapat membatasi kebebasan ekspresi dan mencegah wartawan mahasiswa untuk  secara  bebas  melaporkan  berita,  menganalisis  isu-isu,  dan  mengungkapkan pandangan  independen.  Hal  ini  dapat  menciptakan  lingkungan  di  mana  mahasiswa merasa  takut  untuk  berbicara  atau  menulis  tentang  isu-isu  yang  dianggap  sensitif. Adapun,  penahanan  atau  penuntutan  terhadap  wartawan  mahasiswa,  dapat  menjadi bentuk  intimidasi  dan  tekanan  yang  malah  menjatuhkan  semangat  jurnalistik mahasiswa dan membatasi kebebasan mereka untuk menyuarakan pendapat.
Kriminalisasi  pers  mahasiswa  dapat  merusak  ruang  demokratis  di  lingkungan perguruan  tinggi  atau  kampus.  Tindakan  tersebut  dapat  menghambat  diskusi  bebas, pertukaran ide, dan pengawasan terhadap pemerintah atau lembaga pendidikan. Selain itu, kriminalisasi terhadap pers mahasiswa juga akan berpengaruh pada kualitas berita yang  diterbitkan  oleh  pers  mahasiswa,  karena  wartawan  mungkin  menghindari investigasi mendalam atau melibatkan risiko yang lebih besar dalam melaporkan isu- isu  yang  relevan.  Dengan  begitu,  akan  berdampak  pula  pada  profesionalitas mahasiswa di masa depan, mahasiswa dituntut atau ditahan karena aktivitas jurnalistik
15 M Muslimin, “Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan Pada Kemerdekaan Pers,” Prosiding Seminar Nasional
Hukum UMS , no. 40 (2018): 456–70,
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9718. Diakses pada 9 Oktober 2023

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
a dapat mengalami kerugian profesional yang signifikan, seperti catatan kriminal yang dapat memengaruhi masa depan mereka dalam karier jurnalisme atau profesi lainnya.
Marwah mahasiswa dalam memasuki jenjang perguruan tinggi memang untuk menuntut ilmu, namun ini hanya soal waktu sampai mahasiswa terjun dan membaur dalam lingkungan Masyarakat. Oleh karenanya, pembatasan terhadap ruang gerak pers mahasiswa  sangat  tidak  mencerminkan  prinsip  demokrasi  dalam  penyelenggaraan perguruan tinggi.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Undang-Undang No. 40  Tahun 1999 Tentang Pers sejatinya disahkan sebagai bentuk  menghargai  dan  menegakkan  kebebasan  pers  sebagai four  state dalam demokrasi.  Namun,  undang-undang  tersebut  dianggap  belum  mampu  menaungi kepastian  hukum  bagi  lembaga  pers  mahasiswa.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut, lembaga  pers  mahasiswa  yang  secara  struktural  masih  tergabung  dalam  naungan kampus,  seolah  tidak  bisa  dinyatakan  sebagai  lembaga  pers  yang  sah  melakukan kegiatan jurnalistik. Akibat pelabelan ini, justru membuka peluang terhadap intervensi dan Tindakan represif lainnya bagi lembaga pers mahasiswa, baik dari pihak kampus maupun pihak pemerintah. Padahal, lembaga pers mahasiswa sendiri memiliki posisi strategis  bagi  Masyarakat  maupun  kelompok  generasi  muda  lainnya,  lembaga  pers mahasiswa lebih bisa menjaga marwah wartawan yang idealis sesuai dengan kode etik jurnalistik tanpa dalih kepentingan ekonomi.
Maka  dari  itu,  sudah  seharusnya  lembaga  pers  mahasiswa  mengukuhkan posisinya  dan  mendapat  perlindungan  hukum  yang  pasti  dalam  konstitusi  negara maupun di lingkungan kampus, mengingat perjuangan bangsa ini juga tidak lepas dari gerakan  para  aktivis  pers  mahasiswa  dengan  berbagai  produk  jurnalistiknya  yang berkualitas dan masih murni sesuai idealis wartawan. Jika dalam lingkup mahasiswa

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
saja  pers  mahasiswa  tidak  mendapat  keadilan  hukum,  maka  belum  kebebasan  pers Indonesia saat ini masih belum dapat dikatakan sempurna.
2. Saran
Dari hasil penelitian ini, setelah mengkaji permasalahan lebih dalam,  terdapat saran  yang  ditemukan  untuk  perlindungan  lembaga  pers  mahasiswa  terhadap  risiko kriminalisasi. Pertama, perlu adanya pengukuhan kejelasan terhadap posisi lembaga pers  mahasiswa  yang  bukan  berbadan  hukum,  namun  tetap  menjalankan  kegiatan jurnalistik sebagai lembaga pers yang sah dan dilindungi oleh hukum. Kedua, dengan posisi  penting  dalam  penyebarluasan  nilai-nilai  jurnalistik  di  masyarakat,  pers mahasiswa  harus  dibekali  dengan  pelatihan  ilmu-ilmu  dasar  dunia  jurnalistik  yang memumpuni,  meliputi  wawasan  yang  luas  terutama  keterampilan  dalam  mengolah informasi, pemahaman kode etik, serta integritas, independen dan netral dalam setiap tindakannya  mempertahankan  idealisme  sebagai  seorang  wartawan.  Disisi  lain, Dewan Pers sebagai suatu lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sistem kerja pers di Indonesia, mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa bagi pers mahasiswa jika bersinggungan dengan pihak kampus maupun lembaga institusi non pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim,  Abdurrakhman.  “Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jurnalis  Dari Risiko  Kriminalisasi  UU  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Di  Indonesia.”
Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 4,  no.  1  (2022):  89–106. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106.
Hasan,  Adil  Al.  “Catatan  Kasus  Pers  Mahasiswa  2020-2021.”  Perhimpunan  Pers Mahasiswa Indonesia, 2022. https://www.persma.id/catatan-kasus-pers- mahasiswa-2020-2021/.
Hikmat,  Mahi  M. Jurnalistik:  Literary  Journalism .  1st  ed.  Jakarta  Timur: Prenadamedia Group, 2018.

## POSITUM, Vol. 8, No. 2, Desember 2023
Wahyudi,  Dinda  Safira  Nayoni:  Perlindungan  Hukum  Bagi  Lembaga  Pers  Mahasiswa  Terhadap Risiko Kriminalisasi
Ikhsan, and Reza Dwi. “Manajemen Redaksional Berita Online Pers Mahasiswa (Studi Komparasi Manajemen Redaksional Pada Media Online Website Lembaga Pers Mahasiswa  Balairung  UGM,  Ekspresi  UNY,  Dan  Himmah  UII),”  2017. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7391.
LPM Redlines. “Sejarah Pergerakan Pers Mahasiswa Indonesia (1908-1998),” 2013. https://www.lpmredline.com/2015/06/sejarah-pergerakan-pers-mahasiswa.html.
Muhammad  Irfan. Lembaga  Pers  Mahasiswa  (LPM)  Institut  Sebagai  Kontrol Kehidupan Kampus (Studi Wacana Uang Kuliah Tunggal Pada LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) , 2022.
Muslimin,  M.  “Ide  Kriminalisasi  Negara  Terhadap  Pembiaran  Kejahatan  Pada Kemerdekaan Pers.” Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS , no. 40 (2018): 456–70. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9718.
Qorib,  Fathul. Teknik Reportase Dan Penulisan Berita . Malang: Intrans  Publishing, 2018.
Rahayu,  Mella  Ismelina  Farma.  “Kebebasan  Pers  Dalam  Konteks  KUHP  Pidana: Menyoal  Undang-Undang  Sebagai  Fungsi  Komunikasi.” Mediator:  Jurnal Komunikasi 8, no. 1 (2007): 125–30. https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1232.
Shodikin,  Miftakhul.  “Kedudukan  Hukum  Terhadap  Lembaga  Pers  Mahasiswa Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers.” Jurnal Hasil  Penelitian  17 8,  no.  1  (2022):  2579–7980.  http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/jhp17.
Supriyanto,  Didik. Perlawanan  Pers  Mahasiswa:  Protes  Sepanjang  NKK/BKK . Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1998.
Wadjo, Hadibah Zachra. “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers.” Sasi 17, no. 2 (2011): 53. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.353.