WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW

## Nur Aisyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
The inheritance must be shared with those who have the right to receive it,  in  the  jurisprudence  there  is  a  discussion  about  the  science  of  mawaris. According  to  the  jurists,  the  science  of  mawaris  is  the  knowledge  of  knowing people  who  have  the  right  to  receive  heirlooms,  people  who  cannot  receive heirlooms,  the levels  received  by  each  inheritance  and  how they  are  distributed. Testament  is  one  of  the  forms  of  surrender  or  release  of  property  in the  Islamic Shari'ah.  Testament  has  a  very  strong  legal  basis  in  the  Shari'ah.  Testament  is also  called  testament  is  "a  statement  of  one's  will  regarding  what  will  later  be done on his property after he dies later". The implementation of this will will only take place after the heir has passed away Keywords: testament, testament

## Abstrak
Harta  peninggalan,  haruslah  dibagi  kepada  orang-orang  yang  berhak menerimanya,  di  dalam  fiqih  terdapat  pembahasan  mengenai  ilmu  mawaris. Menurut  para  fuqaha,  ilmu  mawaris  adalah  ilmu  untuk  mengetahui  orang  yang berhak  menerima  pusaka,  orang  yang  tidak  dapat  menerima  pusaka,  kadar  yang diterima  oleh  tiap-tiap  waris  dan  cara  pembagiannya.  Wasiat  adalah  satu  dari bentuk-bentuk  penyerahan  atau  pelepasan  harta  dalam  syari'at  Islam.  Wasiat memiliki  dasar  hukum  yang  sangat  kuat  dalam  syari'at.  Wasiat  juga  di  sebut testamen adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di  lakukan  terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia  kelak”.  Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia
Kata kunci : wasiat, t estamen

## PENDAHULUAN
alah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya  adalah  yang  berkaitan  dengan  harta.  Manusia  dan  masyarakat, apapun  alasannya,  tidak  mungkin  dilepaskan  dari  aspek  tersebut.  Harta, menjadi  salah  satu  dari  apa-apa  yang  digeluti  manusia.  Oleh  karena  manusia dilengkapi  hawa  nafsu,  maka  Al-Qur'an  mengingatkan  bahwa  harta  kekayaan adalah  fitnah  atau  cobaan.  Amat  banyak  sekali  masalah-masalah  yang  timbul akibat dari harta tersebut.
Menurut  ajaran  Islam,  pemilikan  seseorang  terhadap  harta  tidak  terlepas dari  hubungannya  dengan  kepentingan-kepentingan  sosial.  Oleh  karena  itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at, yakni antara lain  syari'at  tentang  Kewarisan,  Zakat,  Infaq,  Shadaqah,  Hibah,  Wakaf  dan Wasiat. Adanya syari'at Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf  dan  Wasiat  merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari  iman  dan  akhlak. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Islam  telah  siap  dengan  sebuah  konsep  untuk menghadapi  problema-problema  dalam  masyarakat,  terutama  yang  bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Wasiat  adalah  satu  dari  bentuk-bentuk  penyerahan  atau  pelepasan  harta dalam  syari'at  Islam.  Wasiat  memiliki  dasar  hukum  yang  sangat  kuat  dalam syari'at  Islam.  Wasiat  juga  di  sebut  testamen  adalah  “pernyataan  kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal  dunia  kelak”.  Pelaksanaan  wasiat  ini  baru  akan  dilakukan  setelah pewaris meninggal dunia. Dalam peraktek pelaksanaanya wasiat harus memenuhi beberapa  persyaratan  tertentu  agar  pelaksanaanya  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  hukum  waris  dan  tidak  merugikan  para  ahli  waris  lain  yang  tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  persoalan  yang  menjadi  kajian  utama dalam  penulisan  ini    yaitu  bagaimana  Wasiat  dal  Pandangan  Hukum  Islam  dan BW.

## PEMBAHASAN
Kata  wasiat  berasal  dari  bahasa  Arab ةَّي ِص  َولا ,  yaitu  pesan  atau  janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun
S
manfaat. 1 Dalam  istilah  syara’  wasiat  itu  adalah  pemberian  seseorang  kepada orang lain baik berupa barang, piutang  ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. 2
Ulama  fiqhi  mendefinisikan  wasiat  dengan  penyerahan  harta  secara sukarela  dari  seseorang  kepada  pihak  lain  yang  berlaku  setelah  orang  tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa  menyewa,  karena  pemilikan  dalam  kedua  bentuk  akad  yang  disebutkan terakhir    ini  bisa  berlaku  semasa  bersangkutan  masih  hidup.  Adapun wasiat,sekalipun akadnya dibuat ketika orang  yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat  tersebut  tidak  mempunyai  efek  apapun  dari  segi  perpindahan  hak  milik kepada orang yang diberi wasiat. 3
Wasiat  mempunyai  dasar  yang  kuat  dalam  syariat  Islam.  Dasar  hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 180.
َبِتُك ُمُكَدَحَأ  َرَضَح  اَذِإ  ۡمُكۡيَلَع ُت ۡوَمۡلٱ ا ًر ۡيَخ  َك َرَت  نِإ ُةَّي ِص َوۡلٱ ِنۡيَدِل ََٰوۡلِل َو َنيِب َرۡقَ ۡلۡٱ ِب ِفو ُر ۡعَمۡلٱ ىَلَع اًّقَح َنيِقَّتُمۡلٱ ١٨٠ Terjemahnya:
diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu  kedatangan  (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa. 4
Menurut  ketentuan  hukum  Islam,  bahwa bagi  seseorang  yang  merasa  telah dekat  ajlnya  dan  ia  meninggalkan  harta  yang  cukup  (apalagi  banyak)  maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya demikian juga  bagi  kerabat  yang  lainnya,  terutama  sekali  apabila  ia  telah  pula  dapat
1 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.
2 Sayyid Sabiq. Fiqhi Sunnah, Jilid 14 (Cet. IV; Bandung: Alma’arif, 1994), h. 215.
3 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.
4 Departemen  Agama  RI, Al  –  Qur’an  dan  Terjemahnya (  Semarang:  PT.  Karya  Toha Putra, 2002),  h. 34.
memperkirakan  bahwa  harta  mereka  (kedua  orang  tuanya  dan  kerabat  lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. 5 Namun, Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, ulama fikhi menetapkan bahwa hukum dasar dari wasiat itu adalah  sunnah  (dianjurkan).  Karena  dalil-dalil  tersebut  mengandung  hukum sunnah.  Di  samping  itu,  tidak  ada  satu  riwayat  pun  dari  sahabat  yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Sekalipun dalam Q.S al-Baqarah / 2: 180  mempergunakan  kata  diwajibkan,  ulama  fikhi  menyatakan  bahwa  hukum yang dikandung ayat itu telah dinasakh oleh Q.S al-Nisa / 4: 7. 6 Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat,  ulama  menetapkan  hukum  yang  berbeda  bagi  para  individu  yang  akan berwasiat,  sesuai  dengan  objek  wasiat  tersebut.  Adapun  hukum-hukumnya sebagai berikut:
1. Wajib  apabila  berkaitan  dengan  penunaian  hak-hak  Allah  Swt. seperti  ,  zakat,  fidyah,  dan  kafarat.  Demikian  juga  halnya  apabila berkaitan  dengan  penunaian  hak-hak  pribadi  seseorang  yang  hanya bisa  diketahui  melalui  wasiat,  seperti  mengembalikan  harta pinjaman, titipan, dan utang.
2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada oarang-orang yang membutuhkan.
3. Mubah  apabila  ditujukan  kepada  orang  kaya  dengan  tujuan persahabatan atau balas jasa.
4. Haram  dan  tidak  sah  apabila  ditujukan  pada  sesuatu  yang  bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
5. Makruh  apabila  harta  orang  yang  berwasiat  itu  sedikit,  sedangkan ahli warisnya banyak. 7
5 Suhrawardi  K.  Lubisdan  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam:  Lengkap  dan Praktis, Edisi kedua (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44.
6 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.
7 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1927.
Ketentuan-ketentuan  yang  berhubungan  dengan  wasiat  antara  lain  terdiri atas:
1. al-MῡṢḭ ,  yaitu  orang  yang  membuat  surat  wasiat  itu  harus  cakap dan  bertindak  secara  sukarela  tanpa  paksaan  serta  ia  harus  benar- benar  berhak  atas  harta  yang  akan  diwasiatkan.  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  Indonesia  dalam  Buku  II  Bab  V  Pasal  194 menyebutkan  bahwa  orang  yang  dapat  mewasiatkan  hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun. 2. al-MῡṢā  lah ,  yaitu  orang  yang  akan  menerima  hibah  wasiat  harus cakap  untuk  menerimanya,  ia  tidak  termasuk  ahli  waris  pemberi wasiat,  dan  harta  yang  diperoleh  dari  wasiat  itu  tidak  boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum. 3. al-MῡṢā  bih, yaitu  benda  yang  akan  diwasiatkan  sifatnya  harus dapat  dipindahtangankan.  Wasiat  tidak  boleh  melebihi  sepertiga dari  harta  setelah  dikurangi  dengan  semua  hutang.  sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.
4. Ṣḭgah ,  yaitu  isi  dari  wasiat  harus  terang  dan  jelas,  tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.
Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:
1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
2. Diminta  kesediaan  ahli  waris  yang  pada  saat  itu  berhak  menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu.
Jika para ahli waris menyetaka ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya. 8
Wasiat  wajibah  yaitu  suatu  wasiat  yang  diperuntukkan  kepada  para  ahli waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang wafat,  karena  adanya  suatu  halangan  syarak.  Misalnya,  berwasiat  kepada  ayah atau  ibu  yang  beragama  non  Islam,  atau  cucu  yang  tidak  mendapatkan  harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka.
Menurut  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  wasiat  wajibah  ini  sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.
8 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 97.
Adapun  jumlah  harta  wasiat  wajibah  ini,  menurut  ulama  fikhi  yang mewajibkannya  adalah  sesuai  dengan  pembagian  warisan  yang  mesti  mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Akan tetapi, para penyusun perundang- undangan  tentang  wasiat  di  Mesir  dan  Suriah,  yang  didominasi  ulama  Mazhab Hanafi,  berpendapat  bahwa  besarnya  wasiat  wajibah  itu  tidak melebihi  sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di sebutkan pada pasal 209 yang berbunyi tentang wasiat wajibah bagi anak  angkat  yaitu  sepertiga  dari  harta  orang  tua  angkatnya,    begitu  pula sebaliknya. 9
Hukum  waris  menurut  BW  menngenal  peraturan  hibah  wasiat  ini  dengan nama testamen yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu:
“Surat  wasiat  atau testamen adalah  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan sesorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.” 10
Ketentuan  lain  dalam  pembuatan  surat  wasiat  ini  adalah  bahwa  pembuat wasiat  harus  menyatakan  kehendaknya  yang  berupa  amanat  terakhir  ini  secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan  khas  dalam  setiap  surat  wasiat  selalu  dapat  ditarik  kembali  oleh  si pembuatnya.  Hal  ini  disebabkan  tindakan  membuat  surat  wasiat  adalah merupakan  perbuatan  hukum  yang  sifatnya  sangat  pribadi.  BW  mengenal  tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:

## 1. Wasiat Olografis
Yaitu  surat  wasiat  yang  seluruhnya  ditulis  dengan  tanda  tangan  dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara,  yaitu  bisa  diserahkan  dalam  keadaan  terbuka  bisa  juga  dalam  keadaan tertutup. 11
9 Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Depag, 1998), h. 94.
10 Solahuddin, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Acara  Pidana,  dan  Perdata: KUHP, KUHAP, KUHPdt (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 390.
11 Eman  Suparman, Hukum  Waris  Indonesia:  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 98.
2. Wasiat Umum
Yaitu  surat  wasiat  yang  dibuat  oleh  seorang  notaris,  dengan  cara  orang yang  akan  meninggalkan  warisan  itu  menghadap  notaris  serta  menyatakan kehendaknya  dan  memohon  kepada  notaris  agar  dibuatkan  akta  notaris  dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 12

## 3. Wasiat Rahasia
Yaitu  surat  wasiat  yang  ditulis  sendiri  atau  ditulis  orang  lain  yang disuruhnya  untuk  menulis  kehendak  terakhirnya.  Kemudian  ia  harus menandatangani  surat  tersebut.  Surat  wasiat  macam  ini  harus  disampul  dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. 13

## PENUTUP
Wasiat  adalah  pesan  terakhir  yang  diucapkan  dengan  lisan  atau disampaikan  dengan  tulisan  oleh  seseorang  yang  merasa  akan  wafat  berkenaan dengan harta benda yang ditinggalkannya.  Wasiat itu terkadang wajib , terkadang sunat , terkadang haram , terkadang makruh , dan terkadang mubah (boleh). Orang yang  berwasiat  biasanya  ada  yang  memiliki  ahli  waris  dan  tidak.  Bila  dia mempunyai  ahli  waris  maka  dia  tidak  boleh  mewaistkan  lebih  dari  1/3  hartanya. Apabila  dia  mewasiatkan  hartanya  lebih  sepertiga,  maka  wasiat  iti  tidak  di laksanakan,  kecuali  atas  izin  dari  ahli  waris.  Hukum  waris  menurut  BW menngenal  peraturan  hibah  wasiat  ini  dengan  nama testamen yang  diatur  dalam buku  kedua  bab  ketiga  belas.  Dalam  pasal  875  BW  secara  tegas  disebutkan pengertian  tentang  surat  wasiat,  yaitu  “Surat  wasiat  atau testamen adalah  suatu akta  yang  memuat  pernyataan  sesorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  akan terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia  dan  dapat  dicabut  kembali..”  Ketentuan  lain dalam  pembuatan  surat  wasiat  ini  adalah  bahwa  pembuat  wasiat  harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris  dan  saksi-saksi.  Sebaiknya  dalam  Pelaksanaan  Wasiat  itu  di  serahkan setelah  pemberi  wasiat  meninggal  dunia.  Dan  dilakukan  dihadapan  notaris  serta dihadiri oleh para saksi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
12 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 99.
13 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 100.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan, Abdul Azis. ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6 . Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
Sabiq. Sayyid. Fiqhi Sunnah, Jilid 14 , Cet. IV; Bandung: Alma’arif, 1994.
RI,  Departemen  Agama. Al  –  Qur’an  dan  Terjemahnya .  Semarang:  PT.  Karya Toha Putra, 2002.
Lubisdan, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis, Edisi kedua . Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Suparman,  Eman. Hukum  Waris  Indonesia:  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan BW . Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
R.I., Departemen Agama. Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Depag, 1998.
Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata:
KUHP, KUHAP, KUHPdt . Cet. I; Jakarta: Visimedia, 200.