Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018 : 409 - 424

## EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI BP2RD PROVINSI SULAWESI UTARA
Yuli Erithrina Leonardus Ricky Rengkung Charles R. Ngangi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  see  the  effectiveness  and  performance  of  Motor  Vehicle  Taxation (PKB)  and  Motor  Vehicle  Tranfer  of  Ownership  Fee  (BBNKB)  in  BP2RD  North  Sulawesi Province.  The  study  was  conducted  at  Samsat  Office  of  North  Sulawesi  Province.  The  study period lasted from October 2017 to March 2018. This research used qualitative method through primary  data  and  secondary  data.  Sampling  is  done  used  purposive  sampling  method.  Data collection was done by observation, interview, and documentation study. The data obtained were analyzed using descriptive analysis. The result of the research shows that (1) the effectiveness of motor  vehicle  taxation  and  motor  vehicle  refund  in  BP2RD  North  Sulawesi  Province  is  very effective so as to increase Pendapatan Asli Daerah (PAD) of North Sulawesi Province. This can be  seen  from  the  calculation  of  each  type  of  provincial  tax  with  an  average  percentage  above 100%. (2) The performance of motor vehicle taxes and the transfer of motor vehicle name at the Regional Tax and Retribution Board (BP2RD) of  North  Sulawesi  Province, shows very well as the realization exceed the specified target.
Keywords: effectiveness,  performance,  Motor  Vehicle  Tax  (PKB),  Motor  Vehicle  Transfer  of Ownership Fee (BBNKB), Agency of Regional Tax and Retribution (BP2RD), North Sulawesi Province

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  keefektifan  dan  kinerja  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pengelolaan Pajak dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Samsat Provinsi  Sulawesi  Utara.  Waktu  penelitian  berlangsung  sejak  bulan  Oktober  2017  hingga  Maret 2018.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  data  primer  dan  data  sekunder. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja ( purposive sampling method ), yaitu teknik penentuan sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tahapan  observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik  nama  kendaraan  bermotor  di  BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara  adalah  sangat  efektif  sehingga dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  perhitungan  masing-masing  jenis  pajak  daerah  provinsi  dengan  rata-rata  persentase  di  atas 100%.  (2)  Kinerja  dari  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan sangat baik karena realisasinya melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya.
Kata  kunci:  efektivitas,  kinerja,  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah (BP2RD), Sulawesi Utara
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 409
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.................................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  beberapa  daerah  provinsi  yang terdiri  dari  daerah  kabupaten  dan  kota.  Setiap daerah  tersebut  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintahannya  dalam  rangka  meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat  dimana  dalam  era  otonomi  daerah saat  ini  pemerintah  daerah  membutuhkan  dana yang  cukup  besar  untuk  pembiayaannya. Daerah  berhak  mengenakan  pungutan  biaya kepada  masyarakat  berupa  pajak.  Pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan  daerah  melalui  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  merupakan  sumber penerimaan daerah.
Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi  menjadi  dua  yaitu  Pajak  Negara  (Pajak Pusat)  dan  Pajak  Daerah.  a)  Pajak  Negara (Pajak  Pusat).  Pajak  yang  dipungut  oleh Pemerintah  Pusat  yang  penyelenggaraannya dilaksanakan  oleh  Departemen  Keuangan  dan hasilnya  akan  digunakan  untuk  pembiayaan Rumah  Tangga  Negara  pada  umunya.  1)  Pajak yang  dipungut  oleh  Dirjen  Pajak  adalah  Pajak Pengahsilan  (PPH),  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Bea Meterai,  Bea  Lelang;  2)  Pajak  yang  dipungut oleh  Bea  Cukai  (Dirjen  Bea  Cukai).  b)  Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota,  pemungutanya  berdasarkan pada  Peraturan  Daerah  masing-masing  dan hasilnya  digunakan  untuk  pembiayaan  Rumah Tangga Daerah masing-masing (Juniati, 2013).
Beberapa  sumber  penerimaan  daerah menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  terdiri  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan  dan  Lain-lain  pendapatan  yang sah. Pajak daerah merupakan komponen penting dalam  PAD  yang  harus  dikembangkan  karena kontribusi  yang  diberikan  terhadap  pendapatan asli  daerah  cukup  besar.  Salah  satu  jenis  pajak daerah  yang  merupakan  sumber  pendapatan daerah terbesar dari sekian jenis
pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana jenis  pajak  ini  merupakan  Pajak  Daerah  yang berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya  disetiap  daerah  terjadi  peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor,  baik  itu  kendaraan  roda  empat maupun roda dua. Peningkatan jumlah kendaraan  bermotor  yang  saat  ini  berkembang pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara yang  menunjukkan  jumlah  kendaraan  bermotor di  Sulawesi  Utara  hingga  bulan  Oktober  2014 mencapai  283.687  unit.  Kendaraan  yang membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sampai dengan  September  2014  berkisar  251.516  unit. Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan  terhadap  kebutuhan  akan  alat transportasi  seperti  kendaraan  bermotor  baik roda  empat  maupun  roda  dua.  Hal  tersebut didukung  pula  dengan  berbagai  kemudahan yang  diberikan  dealer  dalam  pembelian kendaraan  bermotor  sehingga  masyarakat tertarik  untuk  memilikinya  dan  selera  yang berubah-ubah  seiring  bergantinya  zaman  akan mengakibatkan  mudahnya  terjadi  perpindahan kepemilikan  suatu  kendaraan  bermotor  dan memicu  kepada  pengenaan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  serta  kurangnya  tingkat pengetahuan tentang peraturan dan banyak yang beranggapan bahwa prosedur dalam pembayaran  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  yang  rumit  dan  memerlukan  waktu lama.  Berdasarkan  Perda Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, Dinas  Pendapatan  Daerah  akan  menerapkan pajak  Progresif  untuk  pembayaran  pajak kendaraan bermotor lebih dari satu. Pemerintah daerah  memberikan  kebijakan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, dimana  dalam  Undang-Undang  ini  pemerintah daerah  akan  mendapatkan  pemasukan  kas daerah  melalui  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  untuk  meningkatkan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Efektivitas  dalam  kontes  ini  berkaitan dengan kemampuan melakukan atau memilih
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018 : 555 - 570
sesuatu  yanga  dapat  memberikan  keuntungan sesuai  dengan  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Memiliki  kinerja  efektif,  jika  setiap  komponen yang  ada  didalamnya  mampu  bekerja  sama untuk melakukan program yang telah ditetapkan.  Menurut  Ekvall  dan  Arvonen (1994),  sebuah  yang  tidak  terkoordinasi  secara baik,  tidak  akan  mampu  mencapai  efektivitas yang berbeda.
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan  bermotor  dan  pengertian  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas penyerahan  hak  milik  kendaraan  bermotor sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak  atau perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (UU N0 28  Tahun  2009).  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  merupakan  jenis  pemungutan  yang sudah  lama  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pajak ini  sangat  berpengaruh  terhadap  sumber Pendapatan  Asli  Daerah,  yang  berguna  untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang  didapatkan  melalui  pajak  kendaraan bermotor.
Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan  daerah  diupayakan  tidak  berbenturan dengan  pungutan  pusat  (pajak  maupun  bea  dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan
duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  menyatakan  bahwa  kebijakan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  dilaksanakan dengan  prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas  dengan  memperhatikan  potensi daerah.
Pengelolaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dilakukan  secara  cermat,  tepat  dan  hati-hati. Pemerintah  daerah  perlu  memiliki  sistim pengendalian  yang  memadai  untuk  menjamin ditaatinya  sistim  dan  prosedur  kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu
perlu  dilakukan  penyederhanaan  prosedur administrasi  yang  bertujuan  untuk  memberi kemudahan  bagi  masyarakat  membayar  pajak sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan kepatuhan  membayar  pajak,  dengan  harapan dimasa yang akan datang bisa memperbesar persentase penerimaan daerah. Maka pemungutan  penerimaan  pajak  ini  perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran  wajib  pajak  semakin  tinggi  sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan perpajakannya  (Muliari  dan  Ery,  2011  dalam Amanda, 2012).
Berkaitan  dengan  potensi  kendaraan bermotor, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan  instansi  pelaksana  di  bidang pengelolaan dan koordinator pendapatan daerah untuk  dapat  menggali  dan  meningkatkan potensi  sumber-sumber  pendapatan  daerah terutama  pendapatan  daerah  dari  pendapatan asli daerah.
Potensi kendaraan bermotor roda 2 dan kendaraan  bermotor  roda  4  di  Provinsi Sulawesi  Utara  setiap  tahunnya  mengalami kenaikan.  Melihat  realita  ini,  diharapkan penerimaan  pendapatan  pemerintah  yang bersumber  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan Bea Balik Nama Kendraan Bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya  jumlah  pembelian  kendaraan bermotor  karena  peranan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  dapat  dikatakan  masih belum  efektif  karena  masih  ada  yang  belum mencapai 100%.
Efektivitas  menjadi  sebuah  hal  yang sangat  penting  karena  mampu  memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi  dalam  mencapai  sasarannya  atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 411
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor...............................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)
aktivasi yang telah
dilaksanakan dibandingkan  dengan  target  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Upaya  mengevaluasi  jalannya  suatu organisasi,  dapat  dilakukan  melalui  konsep efektivitas.  Konsep  ini  adalah  suatu  faktor untuk  menentukan  apakah  perlu  dilakukan perubahan  secara  signifikan  terhadap  bentuk dan  manajemen  organisasi  atau  tidak.  Dalam hal ini efektivitas merupakan tujuan organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya yang dimiliki secara efisien.
Oleh  karena  itu,  untuk  memecahkan permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah  kajian  yang  lebih  mendalam  guna melihat hal-hal  apa saja  yang dapat  membuat efektif dan tidak efektifnya penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor.  Hal  ini  menjadi tantangan  bagi  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  untuk  mencari  strategi  apa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  sehingga  bisa  mencapai target PAD yang ada.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:
1.  Apakah Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara? 2.  Bagaimana kinerja Pemungutan Pajak
Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Melihat Keefektifan Pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara.
2. Melihat kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  di  BP2RD Provinsi Sulawesi Utara.

## Manfaat Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian, maka harapan  besar  penelitian  ini  dapat  memberikan kegunaan sebagai berikut:
1.  Secara Praktis
Dapat  digunakan  oleh  BP2RD  Provinsi Sulawesi  Utara  sebagai  gambaran  yang  lebih jelas  mengenai  tindakan/kebijakan  apa  saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan PAD  dan  sebagai  bahan  masukan  bagi BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara  untuk mengevaluasi kebijakan Daerah untuk mengefetifkan dan mengefisienkan prilaku kinerja pemungutan Pajak
Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  melalui pemahaman Undang-undangn perpajakan. 2.  Secara Teoritis
Dapat digunakan sebagai bahan referensi  untuk  memperluas  wawasan ataupun sebagai acuan bagi penelitian yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian  ini  yaitu  Efektivitas  Pemungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  di  BP2RD Provinsi Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Samsat Provinsi  Sulawesi  Utara.  Waktu  penelitian berlangsung  sejak  bulan  Oktober  2017  hingga Maret 2018.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian. Penelitian  kualitatif  menggambarkan  tanggapan informan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak. Untuk  mengetahui  tanggapan  informan  maka peneliti  menggunakan  pedoman  wawancara  yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian.
Sumber  data  terdiri  dari  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung dari  lapangan  melalui  informan  yang  telah ditentukan,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh dari instansi atau lembaga-lembaga yang terkait
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018 : 555 - 570
seperti Badan BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, BPS  Provinsi  Sulawesi  Utara,  dan  institusi terkait lainnya.
Teknik

## Pengambilan
Sampel
Penelitiaan danresponden dilakukan secara  sengaja  ( purposive  sampling  method ), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan teknik ( purposive  sampling  method )  merupakan  cara pengambilan  sampel  yang  berdasarkan  atas tujuan dan pertimbangan peneliti yang berhubungan  dengan  Informan  yang  dianggap memiliki  informasi  dan  mengetahui  masalah yaitu  individu  yang  terlibat  langsung  dalam pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Informan yang ikut terlibat dalam penelitian ini, yaitu:
1. Sekretaris  Badan  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara.
2. Kepala  Sub  Bagian  Kepegawaian  dan  Hukum BP2RD Provinsi Sulawesi Utara.
3. Staf  Bidang  Pajak  Daerah  BP2RD  Provinsi Sulawesi Utara.
4. Staf  Bidang  Pajak  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara.
5. Wajib Pajak.

## Fokus Penelitian
Fokus dari penelitian ini yaitu efektivitas  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  di  mana  aspek-aspek  utama  yang diteliti terdiri dari:
1. Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Indikatornya: target penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor  per  bulan  dan  realisasi penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  per bulan. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 2. Kesadaran masyarakat
Indikatornya: pengetahuan masyarakat mengenai  pajak,  pemahaman  terhadap  isi dan  aturan  untuk  membayar  pajak,  sikap masyarakat dalam membayar pajak.
3. Kepatuhan masyarakat Indikatornya:  ketepatan  waktu  pelaporan pajak,  pembayaran  pajak  sebelum  jatuh tempo.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam dalam
penelitian  ini  dilakukan  dalam  tiga  tahapan yaitu:
1. Observasi
Peneliti  mengadakan  observasi  di lokasi  tempat  penelitian  untuk  menemukan data  dan  fakta  yang  ada  dilapangan  oleh sebab  itu  peneliti  berorientasi  dengan lingkungan,  sosial  dan  budaya  ditempat dimana  penelitian  itu  dilakukan  untuk melihat  fakta  yang  apa  yang  terjadi  dan mendegar  apa  yang  diikatakan  oleh  orang- orang yang ada dilokasi penelitian.
Dalam  hal  penelitian  ini  peneliti mengadakan  observasi  berhubungan  dengan fokus  penelitian  dengan  tahapan  sebagai berikut:
a. Mendiskripsi  hasil  pengamatan  Hal-hal umum dan faktual dalam fokus penelitian ini dideskripsi baik kemampuan sumber daya manusia, ketenagaan,  bentuk  kelembagaan  dan sarana  serta  dana dan  fasilitas  lain  dalam menunjang  program  pemungutan  pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya sub sistem pencatatan pelaporan b. Observasi Terfokus Mengadakan pengamattan secara
terarah  intensif  dan  terfokus  pada pemasalahan yang terjadi dalam pengolaan sistem pencatattan dan pelaporan mulai dari segi pengetahuuan dan kemampuan.
2. Wawancara
Dalam  penelitian  kualiitatif  observasi saja  tidak memadai  atau belum cukup  untuk melakukan  penelitian.  Untuk  itu  perlu diadakan  komunikasi  lewat  wawancara untuk mendapatkan inormasi secara langsung dari responden dan untuk mengetahui apa yang dirasakan orang lain.
Langkah-langkah  yang  di  tempuh oleh peneliti ini yaitu menggunakan teknik wawancara  menurut  Lincoln  dan  Guba (1985) yaitu :
a)  Menetapkan siapa yang akan di
wawancarai
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 413
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor...............................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)
Sebelum  turun  ke  lokasi  penelitian, peneliti  mengadakan  studi  dokumen dalam hal ini untuk menentukan responden  yang  akan  dijadikan  informan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti.  Dalam  hal  ini  peneliti  harus  jeli dan  bijaksana  dalam  menentukan  calon informan  agar  supaya  wawancara  dapat dilakukan secara efisien dan efektif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
b) Menyiapkan pokok-pokok masalah Setelah  diadakan  penetapan  calon  yang akan  diwawancarai,  maka  pokok-pokok masalah  yang  akan  ditanyakan  atau dibicarakan  sudah  dapat  dipersiapkan  dan ditulis pada pedoman wawancara yang akan dibawah oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menformulasi agar wawancara  itu  terarah  dan  dapat  menggali permasalahan yang ada dilapangan.
c) Membuka/mengawali alur pembicaraan
Pada  saat  membuka  wawancara  peneliti terlebih  daulu  mengucapkan  salam  dan memperkenalkan diri serta berusaha menciptakan keadaan yang rileks dan akrab sehingga  calon  informan  tidak  merasa terganggu  atau  tertekan  agar  supaya informan  mau  diajak  untuk  berdialog  dan wawancara didahului dengan hal-hal umum dan  setelah  kontak  atau  hubungan  baik sudah  tecipta  kemudian  mengarahkan dialog  ke  fokus  pemasalahan  dalam penelitian.
d) Melangsungkan arus pembicaraan Peneliti  dalam  hal  ini  harus  menempatkan diri  pada  posisi  yang  banyak  tidak mengetahui  sehingga  banyak  mengajukan pertanyaan yang terinci bahkan kalau dirasa kurang  perlu  mengadakan  pengulangan pada  pokok–pokok  jawaban  yang  teaa karena akan diadakan analisis.
e) Mengkonfirmasikan dan mengakhiri wawancara
Hasil  wawancara  perlu  dikonfirmasikan kepada  sumber  informan  jika  ada  hal-hal yang  perlu  ditambakan  atau  dipertegas oleh  informan.  Untuk  itu  sebelum wawancara diakhiri peneliti perlu membuat resume hasil  wawancara  dan mengecek kesesuai kepada informan.
Dalam  penelitian  ini  sering  terjadi peneliti  bolak-balik  kepada  informan untuk  menanyakan  atau  menyesuaikan hasil  wawancara  dengan  informan  lain jika  dianggap  perlu  dikonfirmasikan kembali  dan  mengadakan  wawancara agar mendapatkan informasi sesuai dengan fokuus permasalahan yang sementara diteliti. f) Menuliskan hasil wawancara
Pada saat wawancara berlangsung, peneliti mencatat hal-hal pokok sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan  oleh  informan  pada  kertas catatan  yang  disiapkan. Dan  catatan  itu belum  begitu  lengkap  karena  hanya mengandung  hal-hal  pokok  oleh  sebab itu sesampainya di rumah perlu
diadakan pembenahan dan
penyempurnaan  hasil  wawancara  untuk membuat catatan lapangan.
g) Mengidentifikasi tindak lanjut
Dari  hasil  wawancara  oleh  peneliti, maka  perlu  diidentifikasi  pokok-pokok permasalahan  yang  terangkat  dalam wawancara  mana  yang  perlu  ditindak lanjuti apakah perlu mengadakan observasi  kembali  pada  sasaran  atau wawancara  kepada  informan  lain  untuk meyakinkan  peneliti  bahwa  informasi yang didapat oleh peneliti telah menjawab  permasalahan  sesuai  dengan fokus penelitian.
3. Studi Dokumentasi
Dalam  penelitian  kualitatif  sumber data  utama  diperoleh  dari  manusia  melalui observasi dan wawancara selain itu ada juga sumber  data  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen  baik  itu  dokumen  secara  resmi maupun  secara  tidak  resmi  dalam  hal  ini catatan-catatan  pribadi  yang  dianggap  dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti.
Dalam  studi  dokumen  ini,  peneliti mengadakan  penelitian  pada  dokumen- dokumen  baik  berupa  formulir-formulir, foto-foto  dan  bahan-bahan  statistik  yang berhubungan  fokus  penelitian  yang  ada  di Kantor Samsat Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi sasaran penelitian.
Metode Analisis Data 1. Demografis,  ekonomi  dan  sosial  budayanya. Gambaran  mengenai  efektivitas  penerimaan pajak  ikut  ditampilkan  oleh  peneliti  sebagai upaya  untuk  lebih  memahami  tentang  seluk beluk dari proses tersebut.
2. Setelah  tahapan  deskriptif  selesai  dilakukan, kemudian  peneliti  membangun  sebuah  tema berdasarkan sejumlah kecil masalah-masalah (sub-kasus) yang diperoleh dari pengumpulan data baik melalui wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi maupun  studi  dokumentasi.  Tahap  pertama, peneliti  mengidentifikasi  permasalahan  dan kompleksitas  dari  masing-masing  sub-kasus yang  ada.  Tahap  kedua,  peneliti  membuat tema  pada  setiap  sub-kasus  yang  ada  untuk menemukan  tema  secara  umum.  Setelah analisis  tema  selesai  dilakukan,  maka diberikan penegasan ( assertion ) atau penafsiran  mengenai  makna  dari  kasus berdasarkan tema yang ada.
3. Berpijak pada sub-kasus yang telah dirangkum  dalam  sebuah  tema  yang  telah ada,  kemudian  peneliti  memberikan  makna terhadap  data  tersebut.  Data  yang  telah dimaknai  kemudian  dihubungkan  dengan dengan pendapat ahli, teori, serta penelitian- penelitian sebelumnya. Data yang telah dideskripsikan, diklasifikasikan, dan ditafsirkan selanjutnya disajikan dan divisualisasikan  dengan  pemodelan  sebagai bentuk abstraksi dari data hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Samsat merupakan suatu sistem kerjasama  secara  terpadu  antara  Polri,  Dinas Pendapatan  Provinsi,  dan  PT  Jasa  Raharja (Persero)  dalam  pelayanan  untuk  menerbitkan STNK  dan  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor yang  dikaitkan  dengan  pemasukan  uang  ke  kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor, dan  Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu Lintas  Jalan  (SWDKLLJ),  dan  dilaksanakan pada  satu  kantor  yang  dinamakan  "Kantor Bersama Samsat".
Lokasi  Kantor  Samsat  umumnya  berada di  lingkungan  Kantor  Polri  setempat,  atau  di lingkungan  Satlantas/Ditlantas  Polda  setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota. Polri  memiliki  fungsi  penerbitan  STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN- KB);  sedangkan  PT  Jasa  Raharja  mengelola Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Proses perpanjang STNK harus membuang  waktu  cukup  lama  karena  mesti mendatangi  tiga  kantor.  Membayar  pajak  harus datang  ke  kantor  pajak.  Mereka  yang  hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu  Lintas  Jalan  (SWDKLLJ)  dan  harus mendatangi  kantor  Asuransi  Jasa  Raharja. Kemudian  mereka  harus  mendatangi  kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.
Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP-
1693/MK/IV/12/1976,  311  TAHUN  1976 bahwa  Konsep  SAMSAT  diberlakukan  di seluruh  Indonesia  Kepolisian  RI,  PT  Jasa Raharja  (Persero)  dan  Dinas  Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing  instansi  menerbitkan  tanda bukti  untuk  setiap  pelunasan  kewajiban  di SAMSAT.
Pedoman/Petunjuk  Pelaksanaan  Sistem Administrasi  Manunggal  Dibawah  Satu  Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB,  SWDKLLJ  yang  dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.
16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977 Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan  penyederhanaan  dokumen  yaitu Formulir  permohonan/  pendaftaran  STNK/ Pajak/ SWDKLLJ digabung jadi satu.
Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT  Jasa  Raharja  (Persero)  yang  tercantum dalam  STNK/STCK  berlaku  sebagai  pengganti polis  Asuransi  (sertifikat)  Diberlakukan  revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 415
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor...............................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)
menjadi  5  tahun  namun  setiap  tahunnya melakukan  pengesahan  STNK  berdasarkan INBERS Panglima Angatan Bersenjata, Menkeu  dan  Mendagri  No.  INS/02/II/  1993, No.  01/  IMK.  01/  1993,  No.2A  Tahun  1993. Mekanisme  Perpanjangan  STNK  dibentuk  5 pokja (loket) untuk pelayanan.
Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri
No. Pol. INS/03/M/X/1999,  No.  6/IMK.014/1999,  No. 29  Tahun  1999  menetapkan  penyempurnaan dan  penyederhanaan  sistem  operasi  pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket.
Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD  berfungsi  sebagai  pengganti  polis asuransi (sertifikat).
Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  yang  telah  divalidasi cash  register sebagai tanda bukti pembayaran.
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi  Utara  dibentuk  pada  Tahun  1962 dengan  nama  Kantor  Pajak,  yang  saat  itu merupakan  bagian  dari  pemerintahan  Daerah Tingkat  1  Sulawesi  Utara-Tengah.  Pada  tahun 1964  seiring  dengan  terbentuknya  Daerah Tingkat  1  Sulawesi  Utara  dan  perkembangan organisasi,  berubah  menjadi  Kantor  Inspeksi Pajak.
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  maka  Dinas  Pajak  dan Pendapatan  mengelola  3  jenis  pajak  daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar kendaraan  bermotor  dan  retribusi  daerah.  Pada tahun  2000  dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  nomor  34  tahun  2000  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  maka  jenis  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  yang  yang  dikelola  Dinas  Pajak  dan Pendapatan,  terdiri  atas  :  Pajak  Pengambilan dan  Pemanfaatan  Air  Bawah  Tanah  dan  Air Permukaan, Bea Balik nama Kendaraan di Atas Air,  Pajak  Kendaraan  di  Atas  Air,  Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor,  Retribusi  Pergantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Pada tahun ini juga terjadi
pemekaran  wilayah  Provinsi  Gorontalo  dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2000, sehingga wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi:  Kabupaten  Sangihe  dan  Talaud, Kabupaten  Minahasa,  Kabupaten  Bolaang Mongondow,  Kota  Manado  dan  Kota  Bitung. Hal  ini  juga  mengakibatkan  cakupan  wilayah UPTD  Dinas  Pajak  dan  Pendapatan  menjadi berkurang. Pada  tahun  2003  Dinas  Pajak  dan Pendapatan diganti menjadi Dinas Pendapatan berdasarkan  Peraturan  Daerah  nomor  23 tahun  2003.  Saat  itu  Dinas  Pendapatan disamping memiliki 5 UPTD juga memiliki 4 Kantor  Samsat  Pembantu.  Yaitu  Amurang, Airmadidi,  Tomohon  dan  Talaud,  seiring dengan terbentuknya daerah otonomi Kabupaten Minahasa  Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pada  tahun  2008  dengan  ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  nomor  41  tahun  2008 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka Dinas  Pendapatan  menjadi  Dinas  Pendapatan Daerah  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Utara  nomor  3  tahun  2008  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara.  pada  tahun  tersebut, Kantor  Samsat  Pembantu  Amurang,  Airmadidi dan  Tomohon  ditetapkan  menjadi  UPTD sehingga  Dinas  Pendapatan  Daerah  memiliki  8 UPTD.
Pada tahun tersebut dengan ditetapkannya  Undang-Undang  nomor  28 tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  maka  jenis  pajak  daerah yang  dikelola  Dinas  Pendapatan  Daerah menjadi  5  jenis,  yaitu  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan  Pajak Rokok  dan  sesuai  Undang-Undang,  pajak rokok diberlakukan pada tahun 2004.
Pada tahun 2011 ditetapkan lagi 7 UPTD baru,  yaitu  Talaud,  Sitaro,  Bolmong,  Mitra, Boltim,  Bolsel  dan  Bolmut  seiring  dengan berdirinya  daerah  otonom  baru  di  Provinsi Sulawesi  Utara  sehingga  Dipenda  memiliki  15 UPTD  dan  4  Samsat  Pembantu.  Pada  tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah berubah
menjadi  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah(  BP2RD),  Kepala  Badan  dipercayakan kepada  Olvie  Atteng,  S.E,  M.Si,  tepatnya  pada tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan saat ini.

## Tugas Pokok dan Fungsi
Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Badan Pengelolah Pajak dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidangnya.
b. Penyelenggaraan perencanaan, pengordinasi- an pengembangan pendapatan daerah.
c. Penyelenggaraan  urusan  pajak  dan  retribusi daerah.
d. Penyelenggaraan pangendalian dan pembinaan pendapatan daerah.
e. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan pelayanan  umum  di  bidang  pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
f. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh Gubernur.

## Karakteristik Informan
Informan penelitian berjumlah 10 orang dan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda sehingga  perlu  dijelaskan  melalui  beberapa kategori  yaitu  pendidikan,  jenis  kelamin, umur,  agama  dan  status  perkawinan  serta pekerjaan informan.

## Informan menurut Jenis Kelamin
Tabel  1  menunjukan  bahwa  Jenis kelamin  menunjukkan  bahwa  informan  laki- laki sebanyak 6 orang atau 60% dan informan permpuan  sebanyak  4  orang  atau  40%  dari keseluruhannya.

## Tabel 1. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin Informan
No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 1. Laki-laki 6 60 2. Perempuan 4 40 Jumlah 10 100 Sumber: Hasil Analisis Data 2018

## Informan menurut Umur
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  umur informan < 24 sebanyak 1 orang atau 10%, dan umur  antara  25  sampai  41  tahun  sebanyak  2 orang  atau  20%  dan  umur  42  sampai  48  tahun sebanyak 4 orang atau 40% serta informan yang berumur > 49 sebanyak 3 orang atau 30%.
Tabel 2. Umur Informan No. Umur Frekuensi Persentase 1. < 24 1 10 2. 25 – 41 2 20 3. 42 – 48 4 40 4. > 49 3 30 Jumlah 10 100 Sumber: Hasil Analisis Data 2018

## Informan  menurut  Tingkat  Pendidikan
Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah
informan yang berpendidikan Sekolah Menengah  Atas  /  SMA  sebanyak  5  orang  atau 50%,  Strata  Satu  /S1  sebanyak  3  orang  atau 30%,  dan  Strata  Dua  /  S2  sebanyak  2  orang 20%  serta  Strata  Tiga  /  S3  belum  ada  dari keseluruhan informan.

## Tabel 3. Pendidikan Informan
No. Pendidikan Frekuensi Persentase 1. SMA 5 50 2. S1 3 30 3. S2 2 20 4. S3 - - Jumlah 10 100 Sumber: Hasil Analisis Data 2018

## Informan menurut Jenis Pekerjaan
Berdasarkan  Tabel  4.  menunjukkan bahwa  informan  yang  bekerja  sebagai  Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 orang atau 60% tenaga  honorer  1  orang  atau  10%  dan  swasta sebanyak  2  orang  atau  20%  serta  pengusaha  1 orang informan atau 10%.

## Tabel 4. Pekerjaan Informan
No. Pekerjaan Frekuensi Persentase 1. PNS/ANS 6 60 2. Honorer 1 10 3. Swasta 2 20 4. Pengusaha 1 10 Jumlah 10 100 Sumber: Hasil Analisis Data 2018 Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 417
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor...............................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)

## Efektivitas Pemungutan Pajak
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan yang  difokuskan  pada  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor,  penerimaan  bea  balik nama  kendaraan  bermotor,  kesadaran  wajib pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak,  maka diperoleh hasil bahwa efektivitas pemungutan pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  di  BP2RD Provinsi  Sulawesi  Utara  dipengaruhi  oleh beberapa  aspek,  yaitu  sumber  daya  manusia yang ada di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, diseminasi  informasi,  jarak,  waktu,  tempat, kondisi  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  pribadi dari wajib pajak.

## Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengetahui efektivitas sebuah pemungutan pajak. Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea Balik Nama Kendaraan dapat dilihat dari indikator antara target yang ditetapkan dengan realisasi  yang  dicapai  dalam  sebuah  periode tertentu.  Melalui  indikator-indikator  tersebut maka  efektivitas  dalam  pemungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor dapat terlihat.
Dalam
meningkatkan penerimaan melalui pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  maka  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara  telah  membuat  sebuah  strategi  dalam upaya  merealisasikan  target  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Informan  Sekretaris Badan  BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara mengungkapkan  bahwa  “Pada  tahap  input, pertama yaitu menyangkut dokumen perencanaannya  yang  di  dalamnya  terdapat berbagai  strategi-strategi  di  mana  bisa mempengaruhi  hal-hal  yang  menyangkut realisasi.  Input  kedua  adalah  sumber  daya manusia  dan  input  ketiga  adalah  peralatan- peralatannya. Kemudian melalui dari proses kita mulai dari
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lalu kita
menyusun  strategi  bagaimana  penyelesaian masalahnya  serta  solusinya.  Dari  proses- proses  itu  kita  bisa  dapat  outputnya. Outputnya  sesuai  dengan  indikator  kinerja utama yang sudah ditetapkan selama 5 tahun, output  yang  diharapkan  adalah  kendaraan yang lunas pajak semakin banyak.”
1. Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara Tabel  5  menunjukkan  bahwa  tigkat efektivitas  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) berfluktuasi dari tahun 2013 sampai  dengan  tahun  2017.  Pada  tahun  2013 tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaran  Bermotor  (PKB)  adalah  sebesar 112,11%  dengan  kriteria  sangat  efektif. Kemudia  pada  tahun  2014  tingkat  efektivitas pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB) mengalami peningkatan sebesar 0,98% sehingga  menjadi  13,09%  dengan  kriteria sangat efektif.
Namun  pada  tahun  2015  efektivitas pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  mengalami  penurunan  yang  sangat rendah  sebesar  10,37%  sehingga  menjadi 102,72%  walaupun  dengan  kriteria  sangat efektif.  Pada  tahun  2016  tingkat  efektivitas pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  kembali  mengalami  peningkatan  dari tahun  2016  yaitu  sebesar  6,02%  sehingga menjadi 108,74% dengan kriteria sangat efektif.  Dan  pada  tahun  2017  tingkat efektivitas  pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  mengalami  penurunan  yang cukup  rendah  sebesar  2,68%  sehingga menjadi 106,06% tetap dengan kriteria sangat efektif.
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018 : 555 - 570
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  tigkat efektivitas  pemungutan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  berfluktuasi dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2017. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)  adalah  sebesar  132,21%  dengan kriteria  sangat  efektif.  Selanjuanya  pada  tahun 2014 tingkat efetivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar  9,73%  sehingga  menjadi  141,94% dengan  kriteria  sangat  efektif.  Namun  pada tahun  2015  tingkat  efektivitas  pemungutan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB) mengalami  penurunan  yang  sangat  rendah sebesar  34,56%  sehingga  menjadi  107,38% walaupu  dengan  kriteria  sangat  efektif.  Pada tahun  2016  tingkat  efektivitas  pemungutan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB) kembali  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2015  yaitu  sebesar  5,11%  sehingga  menjadi 112,49% dengan kriteria sangat efektif. Namun pada tahun 2017 tingkat efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  mengalami  penurunan  yang  cukup rendah  yaitu  sebesar  7,45%  sehingga  menjadi 105,04% tetap dengan kriteria sangat efektif.
Bedasarkan  perhitung  bahwa  selama lima  tahun  terakhir  tingkat  efektivitas pemungutan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas pemungutan  per  tahunnya  sebesar  119,81%. Dibandingkan dari pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  ternyata  tingkat efektivitas  pemungutan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  lebih  tinggi sehingga  sangat  efektif  sekali,  hal  ini  dapat dilihat  dari  rata-rata  tingkat  efektivitas pemungutan pajak pertahunnya.
2. Kesadaran wajib pajak
Efektivitas  sebuah  pemungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor salah satunya ditentukan oleh  faktor  kesadaran  dari  wajib  pajak. Kesadaran  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari indikator  pengetahuan  masyarakat  mengenai pajak,  pemahaman  terhadap  isi  dan  aturan untuk  membayar  pajak,  sikap  masyarakat dalam  membayar  pajak.  Melalui  indikator- indikator  tersebut  maka  efektivitas  dalam pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  dapat terlihat.
Menurut  Sidik dalam Ikhsan  dan  Salomo (2002), tax  effectiveness tidak  lain  merupakan perbandingan  antara  penerimaan  pajak  aktual (penerimaan  pajak  yang  sebenarnya,  aktual yield).  Ukuran  efektivitas  pemungutan  pajak daerah ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis  efektivitas  pemungutan  pajak secara  nasional,  seperti  total  penerimaan  pajak nasional,  total  penerimaan  jenis  pajak  secara nasional,  total  penerimaan  pajak  regional  serta total  penerimaan  pajak  secara  regional.  Secara oprasional  efektivitas  pajak  dapat  dihitung dengan  mengunakan  rumus Tax  perfomance index (TPI),  yakni  hasil  bagi  antara  realisasi penerimaan  pajak  dengan  target  penerimaan pajak. Semakin besarnya angka TPI menunjukkan  semakin  efektifnya  pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan  diperoleh. Beberapa  kegiatan  dalam administrasi  perpajakan  daerah  yang  perlu dianalisis perfomancenya dalam rangka penerimaan  pajak  daerah  diantaranya  adalah pencairan  tunggakan,  penetapan,  penerapan sanksi,  pemeriksaan,  pengusutan,  penagihan dan collection  ratio .  Untuk  itu  diperlukan suatu  pendekatan  identifikasi  potensi  setiap jenis  pajak  agar  kebijakan collection  ratio tidak  hanya  sesuai  dengan  potensi  pajak namun juga dapat direalisasikan melalui penerapan suatu sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak.  Dalam  konteks  ini,  menurut  Sumitro dalam  Munawir  (1998),  pajak  ialah  iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah)
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 419
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor...............................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)
berdasarkan
undang-undang (dapat
dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal balik ( tegen prestise ) dari negara yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  ( publik uitgaven ).
Bila ditinjau dari sisi kinerja pengelolaan  pajak,  menurut  Smeets  (dalam Pudyamiko,  2002),  pajak  merupakan  prestasi kepada  pemerintah  yang  terutang  melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi  yang dapat  ditunjukan  dalam  hal  individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran  pemerintah.  Pandangan  Smeets ini  menonjolkan  adanya  fungsi  budgeter  dari pajak,  yakni  untuk  memasukan  uang  ke  kas Negara.
Karena  itu,  pemungutan  pajak  harus dilakukan  secara  efektif.  Dalam  konteks  ini, Sidik  (dalam  Ikhsan  dan  Salomo,  2002) menjelaskan  “ Tax  Effectiveness secara  tidak langsung  juga  menunjukan  seberapa  besar keberhasilan  daerah  dalam  mengumpulkan pajak dari potensi  yang dimilikinya. Semakin kecil  selisih  antara  penerimaan  pajak  yang sebenarnya  dengan  potensi  pajak  yang  ada maka  berarti  semakin  efektiflah  administrasi perpajakan daerah. hal tersebut juga meninjukan bahwa semua potensi  pajak  yang ada  dapat  dipungut  seluruhnya.  Selain  itu tingginya  angka tax  effectiveness juga menunjukan  kecilnya  tunggakan  pajak  dan penghindaran pajak oleh si wajib pajak.
Ukuran untuk menilai kemampuan administrasi  perpajak  dalam  menggali  dan merealisasikan  potensi  penerimaan  pajak yang  ada  dinamakan  dengan  rasio  efisiensi administrasif  ( administrasive  efficiency  ratio atau AER). Pengukuran potensi pajak dengan menggunakan AER tersebut dapat di terapkan baik  dari  segi  penerimaan,  dari  segi  jumlah wajib pajak, maupun dari segi objek pajak”.
Dengan  memahami  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  pemungutan  pajak itu,  maka  setiap  daerah  harus  cermat  dalam memberlakukan kebijakan perpajakan. Dalam hal ini Davey (1988), mengatakan beberapa
hal  Pemerintah  Regional  dibenarkan  oleh undang-undang atau peraturan memungut, menaksir atau mengumpulkan pajak pendapatan,  bersifat  pararel  akan  tetapi berbeda  dengan  pajak  pendapatan  nasional. Secara  keseluruhan  pembagian  administrasi pajak  dan  perhitungan  yang  dipakai  atas kekayaan  di  daerah  tidak  sama  dengan pengenaan,  pembebasan  atau  keringanan yang  diberikan  kepada  perorangan  untuk tingkat nasional.
Menurut  Informan  Staf  Bidang  Pajak Daerah BP2RD Provinsi Sulawesi Utara “Masih ada  yang  kurang  mengerti  pada  saat  membeli kendaraan. Sebenarnya harus dijelaskan kepada mereka tentang kewajiban yang harus dipenuhi. Balik  nama  pertama  saat  membeli  kendaraan dan lalu membayar pajak kendaraan tiap tahun. Mereka  masih  banyak  yang  lupa  dan  masa bodoh.  Adakalanya  kendaraan  mereka  sudah rusak  tapi  tidak  dilaporkan  untuk  dilalukan penghapusan,  kalau  tidak  dilaporkan  statusnya masih  masuk  pada  potensi  pajak  yang  harus dipungut.  Status  pajaknya  masih  aktif.  Alasan yang  lain  adalah  tidak  adanya  uang.  Mereka masih  perlu  diajak  untuk  mengatur  keuangan supaya  bisa  menyisihkan  pembayaran  pajak. Harus ada pendekatan yang lain lagi.”
Masih  banyak  masyarakat  wajib  pajak yang  sepertinya  belum  mengerti  sepenuhnya terkait periodisasi pembayaran Pajak Kendaraan  bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor.  Meskipun  demikian, tidak dipungkiri bahwa kesadaran wajib selalu memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  kondisi keuangan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Informan Sekretaris  Badan  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara.  “Kemungkinan  besar  yang  sering terjadi  dalam  konteks attitude wajib  pajak. Seperti  halnya  ada  yang  belum  mengerti apakah  pajak  harus  dibayar  setiap  tahun,  lalu soal  tidak  adanya  uang  ketika  periode  untuk membayar pajak.” Menurut Informan
Kasubag Kepegawaian dan Hukum, sosialisasi  perlu  dilakukan  agar  menggugah kesadaran  dari  wajib  pajak  dalam  membayar pajaknya  kepada  pemerintah,  di  mana diperlukan juga kemampuan personil dalam
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018 : 555 - 570
melakukan sosialisasi  tersebut.  “Setiap personil butuh bagaimana memberikan sosialisasi  dan  memberitahukan  info  kepada masyarakat.  Kemampuan  personalia  sangat berperan.  Kemampuan  dalam  berkomunikasi juga perlu dimiliki, karena disini kita akan memberitahukan hutangnya kepada pemerintah. Strategi kita harus tahu kompetensi  dari  pegawai  sendiri,  harus  tahu kemampuan  dan  pengalamannya.  Di  kantor pusat  uraian  kita  terdapat  dalam  Pergub  100 dan 81 tahun 2016.”
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pernyataan oleh Informan Kepala Badan BP2RD Provinsi Sulawesi  Utara  bahwa  selain  sosialisasi merupakan  sesutu  yang  penting  untuk dilakukan  di  samping  penyedian  sarana  dan prasarana.  Untuk  penyediaan  sarana  dan prasarana  BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara mengembangkan sistem yang berbasis teknologi,  dan  melakukan  penambahan  unit pelayanan yang bervariasi, ada yang statis dan ada  pula  yang  mobile.  Sementara  itu, sosialisasi  dilakukan  kepada  masyarakat sampai  titik  desa.  Itu  adalah  strategi  dari BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kendaraan di  air  juga  masuk,  walaupun  ada  kategori knotnya.  Kalau  itu  sudah  urusan  kementrian. Sosialisasi  dilakukan  dalam  banyak  bentuk, ada  yang  langsung  pada  masyarakat,  lewat media  dan  dunia  maya,  brosur  di  unit-unit pelayanan  dan  lain-lain.  BP2RD  Provinsi Sulawesi  Utara  memiliki  pelayanan  standard yang  selalu  dilakukan,  ada  36  sampai  40 komponen dalam memenuhi itu oleh Ombudsman.
3. Kepatuhan wajib pajak
Kepatuhan  dari  wajib  pajak  dalam membayar  sangat  menentukan  efektivitas pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor. Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari indikator  ketepatan  waktu  pelaporan  pajak serta pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Melalui indikator-indikator tersebut maka efektivitas dalam pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor dapat terlihat.
Terdapat  beberapa  alasan  dari  wajib pajak  yang  patuh  dalam  membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor.  Untuk  menghindari denda  dan  menghindari  operasi  tilang  ketika dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan
kendaraan bermotor.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan  wajib  pajak  Yani,  bahwa  “Saya membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  secara tepat  waktu  agar  dalam  melakukan  perjalan tidak mengalami hambatan di jalan ketika ada operasi  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan oleh  pihak  berwenang.  Selain  itu,  agar  saya terhindar  dari  denda  karena  terlambat membayar.”
Hal  senada  diungkapkan  oleh  Informan Olvi  dan  Informan  Christina  bahwa  mereka melakukan  pembayaran  tepat  waktu  Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  agar  tidak  mengeluarkan uang  yang  lebih  karena  dikenai  denda  jika terlambat  melakukan  pembayaran,  serta  untuk menghindari  tilang  ketika  mereka  sedang melakukan  perjalanan  di  dalam  kota  maupun pada saat ke luar kota, terutama apabila sedang melakukan perjalanan bersama keluarga maupun  saat  melakukan  perjalanan  tugas. Persoalan  tentang  jarak,  waktu  dan  faktor human eror merupakan persoalan yang membuat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi belum terealisasi seabagaimana  mestinya.  Hal  ini  seperti diungkapkan  oleh  Informan  Sekretaris  Badan BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara.  “Ada permasalahan  aksesibilitas  juga,  artinya  jarak dari  wajib  pajak  ke  tempat  unit  pembayaran. Dulunya  pembayaran  terdapat  di  titik-titik Samsat  berada.  Itu  masalah  yang  paling krusial  saat  ini.  Adapun  tingkat  kesulitan wajib  pajak  untuk  datang  membayar  pajak, misalnya soal waktu. Jika mereka ingin datang membayar tentunya harus mengorbankan  jam  kerja  mereka.  Masih banyak  yang  belum  patuh  akan  kewajibanya untuk membayar pajak. Ada yang lupa juga
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 421
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor................................................(Yuli Erithrina, Leonardus Rengkung, Charles Ngangi)
jika  harus  membayar  pajak  dan  sebagainya. Permasalahan  ini  yang  akan  diramu  dalam suatu  strategi  supaya  kedepannya  bisa ditanggulangi.”
Terdapat  beberapa  permasalahan  yang membuat masih adanya tidak membayar pajak seperti  halnya  faktor  pertumbuhan  ekonomi dan  besaran  pendapatan  yang  diperoleh masyarakat  wajib  pajak.  Padahal  kalau  soal kepatuhan hal itu sudah seharusnya dilakukan.  Karena  notabennya  mereka  yang wajib pajak tentu memilki kendaraan bermotor  dan  memiliki  pekerjaan  serta  tidak dikategorikan  sebagai  orang  miskin  karena mampu membeli.
Permasalahan  ini  yang  akan  diramu dalam  suatu  strategi  supaya  kedepannya  bisa ditanggulangi.  Di  sisi  lain  kita  dikejar  target supaya  yang  membayar  pajak  di  atas  60% diluar  kendaraan  baru.  Kendaraan  baru  yang ditargetkan  adalah  7%.  Dari  segi  individu, kelompok  dan  organisasi  permasalahan- permasalahan yang ada, yaitu kita memerlukan  sumber  daya  manusia  yang mampu  melakukan  perencanaan  perpajakan, penelusuran  dan  penagihan,  melayani  wajib pajak  yang  datang  untuk  membayar,  dari faktor  organisasi  dia  harus  mampu  bekerja sama  dengan  pihak  lain  terutama  kepolisian, Jasa Raharja dan Perbankan Bank Sulut Go.
Persoalan  sosial,  budaya  dan  ekonomi, juga  sudah  disinggung  tadi.  Soal  sosial bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar  pajak  sesuai  UU  28.  Soal  budaya, kalau  kita  lihat  trend  saat  ini  yang  paling bermasalah  adalah  budaya  antri.  Banyak  warga yang  tidak  bisa  melakukan  hal  itu.  Kita  akan carikan solusinya juga. Kemudian budaya untuk menjaga  fasilitas  melalui  pajak  kendaraan bermotor  ini,  ada  jalan,  fasilitas  kesehatan  dll. Ekonomi  masyarakat  juga  berpengaruh  seperti halnya  jika  ekonomi  mereka  bertumbuh otomatis kecenderungan untuk membayar pajak akan lebih baik lagi. Selain masalah-masalah di atas ada juga soal keterpaduan kerjasama antara kelompok  masyarakat  yang  ada.  Hal  itu tergambar saat mereka  ingin datang membayar. Contohnya  ketika  datang  membayar,  prosesnya mereka sudah memenuhi segala persyaratan
seperti  ada  STNK  dan  KTP.  Ada  kalanya permasalah yang terjadi, yaitu mengganti STNK. Hal ini merupakankan urusan kepolisian,  kita  perlu  tahu  berapa  lama kepolisian  akan  melayani  hal  itu  dan  berapa lama  waktu  yang  diberikan  kepada  kami pihak  perpajakan.  Jadi  semua  pihak  harus terintegrasi  dalam  menangani  hal  ini,  baik kepolisian, jasaraharja dan perpajakan.
Dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak,  maka  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara melakukan beberapa hal dalam meningkatkan  pemungutan  pajak  di  antaranya menyusun  dokumen  perencanaan,  merekrut sumber daya manusia yang punya kapabalitas di Bidang  Ekonomi  dan  lain-lain,  perencanaan rencana kerja 1 tahun, strategi-strategi, perjanjian kerja sama bersama pihak kepolisian, Jasa  Raharja  dan  sudah  melakukan e-samsat online .  BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara  sudah berbasis online sekarang.  Dulu  masyarakat datang  membayar  pajak  hanya  di  titik  ada Samsat  (22  titik).  Sekarang  2017  kita  sudah kembangkan  sistem  pembayaran  di  unit-unit pelayanan-pelayanan  yang  ada  Bank  Sulut (Teller  atau  ATM).  Dari  22  titik  menjadi  370- an. Karena sudah termasuk titik-titik Bank Sulut dana  Atm  Bank  Sulut.  Kemudahan  lainnya masyarakat  sudah  bisa  mengecek  besaran pajaknya  melalui  aplikasi,  tidak  lagi  secara manual  seperti  dahulu.  Semuanya  sudah  terinci dalam  aplikasi.  Hal  ini  dilakukan  supaya  lebih efektif,  modern,  transparan.  BP2RD  Provinsi Sulawesi Utara juga sudah melakukan kerjasama  dengan dealer,  finance,  showroom untuk  bisa  dilakukan  penerangan  supaya melakukan  wajib  pajak  setiap  tahunnya. Adapun  dengan  mal-mal,  Universitas,  Gereja- gereja, guna sosialisasi tentang pajak itu sendiri. Yang  paling  utama  dilakukan  saat  ini  adalah bagaimana  mendekatkan  masyarakat  dengan fasilitas-fasilitas  bayar  pajak  itu.  Kedepannya kita  akan lakukan  kerja  sama  dengan  Alfamart, Indomart  dan  unit-unit  pelayanan  umum  yang ada.  Samsat  nasional  akan  diadakan,  supaya saat  kita  ada  diluar  kota,  kita  tetap  bisa membayar pajak di mana saja.
Solusi untuk mengefektifkan pemungutan pajak adalah meninteksifikasikan pemungutannya. Kami ingin mencarikan
Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 1, Januari 2018 : 555 - 570
strategi  supaya  setiap  saat  bisa  dibagi  jadwal untuk  melakukan  penelusuran.  Seperti  halnya membawakan  surat  bahwa  sudah  dekat  jatuh tempo/ door  to  door ,  selain call  center .  Razia kendaraan  dengan  kepolisian  dan  jasa  raharja akan  dilakukan  lebih  intens.  Lalu  kerjasama kebijakan  dengan  kepala-kepala  daerah  dalam hal pembayaran pajak kendaraan dinas. Kedepan kita harus terus mengembangkan sumber daya manusia dan sarana prasarana/ mobile  link ,  karena  kita  harus melaksanakan pelayanan pemungutan di tempat (samsat  deliveri).  Dalam  hal  ini  kita  perlu berkomitmen pemimpin-pemimpin daerah untuk kebijakan efektifitas pemungutan pajak.
Menurut  Norman  D.  Nowak  (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1. Wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap dan jelas.
3. Menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang dengan benar.
4. Membayar  pajak  yang  terutang  tepat  pada waktunya.”
Menurut  Erard  dan  Feinstein  yang  di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali  oleh  Siti  Kurnia  (2006),  pengertian kepatuhan  wajib  pajak  adalah  rasa  bersalah dan  rasa  malu,  persepsi  wajib  pajak  atas kewajaran  dan  keadilan  beban  pajak  yang mereka  tanggung,  dan  pengaruh  kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.
Menurut  Safri  Nurmanto  dalam  Siti Kurnia  Rahayu  (2010),  mengatakan  bahwa kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan sebagai  sutau  keadaan  di  mana  Wajib  Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan dewasa  ini  yang  diharapkan  di  dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.
Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem  perpajakan Indonesia menganut  sistem Self  Asessment di  mana dalam  prosesnya  secara  mutlak  memberikan kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa:
1. Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor  di  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara  adalah sangat  efektif sehingga dapat meningkatkan  pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Hal  ini ditunjukkan dari hasil perhitungan masing- masing jenis pajak daerah provinsi dengan rata-rata persentase melebihi 100%.
2. Kinerja dari Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor di  Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi
Sulawesi  Utara,  menunjukkan  sangat  baik karena  realisasi  melebihi  target  yang ditentukan.

## Saran
Berdasarkan  keefektifan  dan  kinerja Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah  (BP2RD)  Provinsi  Sulawesi  Utara, maka penulis menyarankan bahwa:
1. Mempertahankan dan meningkatkan Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor  di  BP2RD  Provinsi  Sulawesi Utara.
2. Tetap  mempertahankan  motivasi  kinerja Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di BP2RD  Provinsi  Sulawesi  Utara  agar pencapaian target dapat dipertahankan bahkan lebih dimaksimalkan.
Agrisosioekonomi:
Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi 423

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda,  P  dan  I  K.  Jati.  2012.  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. E-Jurnal Akuntansi. ojs.unud.ac.id. Azwar. 2007.  Sikap  Manusia,  Teori  dan
Pengukurannya.  Edisi  Ke  2.  Pustaka
Pelajar. Jakarta.
Elfanta M.  F.  C.  2014.  Pengaruh  Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor,  dan  Pajak  Air Permukaan  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Jurnal. http://jurnal.umrah.ac.id.
Juniati,  E.  2013.  Analisis  Sistem  Pengalihan
Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Pajak Daerah. Jurnal Akuntansi Unesa.
ejournal.unesa.ac.id.
Halim, A. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Hardiningsih,  P  dan  R.  M.  Oktaviani.  2013.
Pengaruh  Due  Professional  Care,  Etika, dan Tenur Terhadap Kualitas Audit.
Ilyas, B.W dan R. Burton. 2010.  Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
Kurniawan,  P.  dan  A.  Purwanto.  2006. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang.
Mardiasmo.  2011.  Perpajakan.  Edisi  Revisi
2011. Andi. Yogyakarta. Putra, I. M. A. D dan I. K. Jati. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat Tabanan.  Jurnal.  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. ojs.unud.ac.id.
Resmi, S. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus.
Salemba Empat. Jakarta. Septiani,  A.  2005. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan
Pelaporan  Keuangan  pada  Pasar  Modal yang  sedang  Berkembang.  Perspektif Teori  Pengungkapan.  Tesis.  Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi. Universitas Dipenogoro. Semarang.
Siahaan, M.  P.  2008.  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Indonesia. Graha Ilmu.
Tungka,  M  dan  H.  Sabijono.  2015.  Analisis
Perhitungan  dan  Pencatatan  Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal. ejournal.unsrat.ac.id. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia.
Salemba Empat. Jakarta.