## Medika Kartika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan
ASPEK ETIK DAN HUKUM KERAHASIAAN PASIEN COVID-19
(ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF COVID-19 PATIENT CONFIDENTIALITY)
Sutrisno 1 , Ali Taufan 1*
1 Laboratorium Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Indonesia
Email korespondensi : alitaufan.dr.mhkes@gmail.com

## ABSTRAK
Kondisi  pandemi Corona  virus  disease (Covid-19)  yang  semakin  memburuk  bukan  hanya masalah  medis  saja,  namun  juga  masalah  kerahasiaan  pasien  yang  juga  berpengaruh  terhadap usaha  menekan  penyebaran  Covid-19.  Timbul  pertanyaan  apakah  pasien  Covid-19  berhak memperoleh perlindungan hak kerahasiaan atau hak kerahasiaan ini dapat dikesampingkan untuk kepentingan  yang  lebih  luas  dalam  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Jurnal  yang  digunakan dalam literature  review didapatkan  melalui database penyedia  jurnal Scientific melalui google scholar . Dari literatur yang didapatkan secara etik adanya kewajiban moral dalam hal mencegah stigmatisasi,  diskriminasi,  dan  kesalahan  dalam  menyebarluaskan  informasi  terkait  Covid-19. Kewajiban  untuk  melindungi  rahasia  pasien  tidak  bersifat  mutlak,  dan  dapat  dikecualikan  bila ada kondisi yang membahayakan masyarakat luas yang diatur dalam etika kesehatan masyarakat. Undang-undang  kesehatan  di  beberapa  negara  seperti  di  Amerika  memberikan  pengecualian terhadap  kerahasiaan  data  pasien  apabila  berhubungan  dengan  kepentingan  umum  maka kerahasiaan  pasien  dapat  dibuka.  Hal  ini  akan  sejalan  dengan  kondisi  saat  ini  dikarenakan penyebaran  virus  Covid-19  telah  menjadi  bencana.  Telaah  pustaka  ini  dilakukan  karena  sangat pentingnya  suatu  pedoman  etik,  dan  peraturan  kerahasiaan  pasien  khususnya  pasien  Covid-19 yang melindungi kedua  belah pihak, dan adanya kepastian hukum  perikatan dokter dan pasien. Kata kunc i: covid-19, etik, hukum, kerahasiaan

## TELAAH PUSTAKA
Sutrisno. Medika Kartika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan (2021);4(2):88-97

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic conditions which is it got worse not only related to medical problems, but  also  patient  confidentiality  which  affects  efforts  to  suppress  the  spread  of  Covid-19.  The question arises whether Covid-19 patients have the right to protect the right of confidentiality or this  right  of  confidentiality  can  be  put  aside  for  broader  interests  in  preventing  the  spread  of Covid-19. The journals used in the literature review were obtained through the database of the journal Scientific Indonesia provider via google scholar. From the ethically obtained literature there  is  a  moral  obligation  in  terms  of  preventing  stigmatization,  discrimination  and  errors  in disseminating information related to and related to Covid-19. The obligation to protect patient confidentiality  is  not  absolutely  excluded  if  there  are  conditions  that  endanger  the  wider community which are regulated in public health ethics. Health laws in several countries such as America  provide  an  exception  to  the  confidentiality  of  patient  data  when  it  is  related  to  the public  interest  so  that  patient  confidentiality  can  be  disclosed,  this  will  be  in  line  with  current conditions  because  the  spread  of  the  Covid-19  virus  has  become  a  disaster. This  literature review  was  very  importance  of  ethical  guidelines  and  patient  confidentiality  regulations, especially Covid-19 patients who protect both of doctors and patients.
Keywords: confidentiality, covid-19, ethical, legal

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah
menimbulkan  sejumlah  masalah  etika,  dan hukum yang memengaruhi hubungan dokter-pasien, terutama dalam hal kerahasiaan  dokter-pasien  karena  terdapat bukti  anekdot  tentang  stigmatisasi  orang yang  terinfeksi.  Oleh  karena  itu,  dokter harus  meyakinkan  pasien  mereka  tentang kerahasiaan  konsultasi  mereka,  dan  juga menjelaskan situasi etika, dan hukum. 1,2,3
Hubungan  terapeutik  antara  pasien, dan dokter menimbulkan hak, dan kewajiban dokter,  dan  pasien  dalam  kondisi  tersebut, salah satunya timbulnya hak, dan kewajiban
yang  menuntut  bahwa  informasi  tersebut wajib  disimpan  secara  rahasia.  Kewajiban kerahasiaan tersebut timbul ketika seseorang pasien  mengungkapkan  informasi  kepada dokter.  Dianggap  sebuah  pelanggaran  bila diungkapkan  tanpa  izin  pasien.  Namun, kerahasiaan medis tidak mutlak ada kalanya kondisi  pengecualian  yang  sah  ditentukan oleh  kode  etik  profesional good  medical practice yaitu pengungkapan dengan persetujuan, pengungkapan yang diwajibkan  oleh  hukum,  pengungkapan untuk kepentingan umum. 2,4,5
Kondisi  Pandemi  Covid-19  telah menjadi bencana di seluruh dunia.
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  telah mengubah  definisi  tentang  pandemi  ketika virus  influenza  hewan  yang  menyebabkan rantai  penularan  dari  manusia  ke  manusia yang  berkelanjutan  yang  menyebabkan wabah  di  seluruh  komunitas.  Virus  seperti itu  berpotensi  menyebar  ke  seluruh  dunia, menyebabkan  pandemi. 6 Penelitian  persepsi pasien tentang kerahasiaan medis didapatkan bahwa  akses  informasi  medis  harus  dibatasi hanya  untuk  orang-orang  yang  terlibat dalam perawatan pasien sedangkan pandangan pasien tentang kapan kerahasiaan dapat  dibuka  tanpa  izin  hasilnya  berbeda- beda menurut populasi pasien, isi informasi, dan kepada siapa informasi akan diberikan. 7,8 Aspek  etik  kerahasiaan  medis di  Indonesia  merujuk  kode  Etik  Kedokteran Indonesia  (Kodeki)  dan  Sumpah  Dokter "Saya  akan  merahasiakan  segala  sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya".
9 Secara  khusus  kerahasiaan  pasien  Covid- 19  ini  juga  telah  diatur  oleh  Ikatan  Dokter Indonesia (IDI) melalui SK Majelis Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK) nomor  015/PB/K.MKEK/03/2020  tentang fatwa etik kedokteran, kebijakan Kesehatan, dan  penelitian  dalam  konteks  pandemi Covid-19  bahwa identitas  pasien  atau  orang dengan  maupun  tanpa  gejala  klinis  dengan diagnosis  positif  Covid-19  kasus confirm pada prinsipnya tetap harus dilindungi. 10,11
Aspek  legal  kerahasiaan  medis  di Indonesia merujuk Peraturan Menteri Kesehatan  (PMK)  nomor  36  tahun  2012 tentang  rahasia  kedokteran,  yang  dimaksud dengan  rahasia  kedokteran  adalah  data  dan informasi  tentang  kesehatan  seseorang  yang diperoleh  tenaga  kesehatan  pada  waktu menjalankan pekerjaan/profesi. 2,9
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  peneliti melakukan  telaah  pustaka  ini  karena  sangat pentingnya  suatu pedoman  etik,  dan peraturan  kerahasiaan  pasien  khususnya pasien  Covid-19  yang  melindungi  kedua belah  pihak,  dan  adanya  kepastian  hukum perikatan dokter, dan pasien.

## BAHAN DAN METODE
Jurnal yang digunakan dalam literature review didapatkan melalui database penyedia jurnal Scientific Indonesia  melalui google  scholar, dan proquest . Literatur atau jurnal adalah jurnal- jurnal  yang  didapat  dari website  jurnal  OJS
(Open Journal System) , kemudian
diekstrak/disaring  sesuai  topik  dan  kriteria inklusi.

## ASPEK ETIK DAN HUKUM KERAHASIAAN PASIEN COVID-19
Berikut  hasil  resume  dan  telaah jurnal-jurnal  mengenai  aspek  etik  dan hukum kerahasiaan pasien Covid-19. (Tabel 1)
Tabel 1 Telaah pustaka aspek etik dan hukum kerahasiaan pasien Covid-19 Judul/penulis Tujuan Tahun Hasil Covid-19 and patient- doctor confidentiality D J McQuoid-Mason, BComm, LLB, LLM, PhD Mengetahui konstitusi, undang- undang hukum, dan hukum umum mengakui hak privasi 2020 Secara  konstitusi  adanya  kondisi  yang menjadi  pengecualian  aturan  kerahasiaan terutama  jika  diperlukan  untuk  melindungi pihak ketiga, dan untuk kepentingan umum. Covid-19  adalah  contoh  kewajiban  hukum untuk  melaporkan  penyakit  yang  dapat dilaporkan  ke  otoritas  kesehatan  yang ditunjuk di mana penyakit tersebut menimbulkan  risiko  bagi  masyarakat  yang lebih  luas.  Covid-19  telah  dinyatakan sebagai penyakit yang dapat dilaporkan. 1
Pada  kondisi  krisis  saat  ini  menimbulkan banyak  tantangan  bagi  dokter  adanya prinsip-prinsip  medikolegal  dan  hak  asasi manusia yang dikembangkan selama beberapa  dekade,  terutama  ketika  prinsip- prinsip  tersebut  dapat  dikecualikan  karena kondisi  pandemi.  Namun,  pada  saat-saat seperti  itulah  prinsip-prinsip  ini  paling dibutuhkan  dalam  melindungi  mereka  yang paling rentan. 12
Sistem  kesehatan  menghadapi  tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kami  ingin  memastikan  bahwa  organisasi kesehatan, dan otoritas lokal dapat
memproses,  dan  membagikan  data  yang mereka  butuhkan  untuk  merespons  virus Covid-19,  misalnya  merawat  pasien    yang berisiko, mengelola layanan, serta mengidentifikasi pola, dan risiko. 13
Organisasi  kesehatan  mendorong  rumah sakit untuk memperingatkan penyedia tentang status positif Covid-19 pasien untuk melindungi  staf.  merekomendasikan  bahwa pasien positif Covid-19 yang dapat mengungkapkan  kondisi  mereka  kepada kontak  yang  mungkin  berisiko  tersebut. kerahasiaan harus dibatasi oleh kepentingan kesehatan masyarakat. 14
Covid-19: legal implications for critical care N. Coghlan,D. Archard, P. Sipanoun,
T. Hayes and B.
Baharlo
Covid-19: Rules on sharing confidential patient information are relaxed in England
D Clare
Ethics in the Time of Coronavirus: Recommendations in the Covid-19 Pandemic Jessica B Kramer,
Douglas E Brown,
Piroska K Kopar
Mengetahui faktor yang mempengaruhi standar perawatan yang banyak
pertimbangan hak asasi manusia Mengetahui pengaruh sistem kesehatan pada masa pandemi Rekomendasi Etik dan legal dimasa pandemic Covid-19
2020
2020 2020
Judul/penulis Tujuan Tahun Hasil Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19 Faisal Heri Setiawan
Jafar
Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi
Wabah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan
Upaya Melawan Stigma Pasien Positif
Rulliana Agustin1,
Anna Rozaliyani2,3, Ghina Faradisa Hatta,
Pukovisa
Prawiroharjo2,4
Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terkait keterbukaan kerahasian identitas pasien positif
Covid-19 dalam rangka upaya menghentikan
penyebaran kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia? Menelaah surveilans kesehatan masyarakat dengan pendalaman etik yang baik 2020 2020 Undang-undang Kesehatan, dan praktik kedokteran memberikan pengecualian  terhadap  kerahasiaan data  pasien  apabila  berhubungan dengan  kepentingan  umum  maka kerahasiaan  pasien  dapat  dibuka.  Hal ini  akan  sejalan  dengan  kondisi  saat ini  dikarenakan  penyebaran  virus
Covid-19  telah  menjadi  bencana nasional yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. 15
Isu  etik  dapat  timbul  dari  proses kegiatan  surveilans  kesehatan  sebagai tindakan  dasar  dalam  penanganannya kondisi  wabah  Covid-19  memerlukan informasi  data  pasien  banyak  terlibat. Informasi  identitas  pasien  harus  tetap dilindungi,  dan  pembukaan  informasi medis  terbatas  pada  hal  yang  relevan terhadap  penelusuran  penularan.  Hal ini  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan stigmatisasi di masyarakat, dan menambah kesulitan pemerintah dalam mengendalikan wabah.
Transparansi  pembagian  informasi terkait  wabah  juga  menjadi  hal  yang mendesak dalam kondisi saat ini. 16
Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan  privasi,  dan  kerahasiaan penyakit  yang  diderita  termasuk  data- data  medisnya.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  32  huruf  i  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  menyangkut  hak  pasien  dan kewajiban  rumah  sakit,  setiap  rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran,  yang  hanya  dapat  dibuka untuk  kepentingan  kesehatan  pasien, untuk  pemenuhan  permintaan  aparat penegak hukum dalam rangka penegakan  hukum,  atas  persetujuan pasien sendiri. 17
Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Pasien Covid 19 Farida Ariany, Murtiana Ningsih Membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis yang diketahui oleh umum, serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap rahasia rekam medis 2020
Judul/penulis Tujuan Tahun Hasil Balancing health privacy, health information exchange,
and research in the context of the Covid-19 pandemic Leslie Lenert and Brooke Yeager McSwain Mengetahui bagaimana peraturan negara melindungi privasi informasi kesehatan terkait Covid-19 2020 Penggunaan Undang-undang Stafford mengizinkan  Menteri  Kesehatan  untuk mengesampingkan peraturan federal tertentu, seperti HIPAA, atau hukum negara bagian  dengan  perlindungan  privasi  HIE yang  lebih  ketat  selama  periode  darurat  ini. 18
Adanya  peraturan  setiap  orang  memiliki kewajiban  moral  dalam  hal  mencegah stigmatisasi,  diskriminasi,  dan  kesalahan dalam  menyebarluaskan  informasi  terkait dan  terkait  Covid-19  .  Serta  peraturan  yang mengatur jurnalis dalam pemberitaan kepada publik. 19
Kewajiban  untuk  melindungi  pasien  tidak bersifat  mutlak  dapat  dikecualikan  bila  ada kondisi  yang  membahayakan  masyarakat luas  yang  diatur  dalam  etika  kesehatan masyarakat. 20
Sejumlah  Peraturan  perundang-  undangan secara  terpisah  telah  mengatur  tentang perlindungan  data  rekam  medis  pasien  , Namun  belum  cukup  optimal  .  Hal  ini disebabkan  adanya  pertentangan  norma dalam UU Kesehatan antara Pasal 71 dan 72 yang  menimbulkan  ketidakpastian  secara hukum  dan  dihapuskannya  sanksi  pidana bagi  oknum  dokter  yang  melakukan pelanggaran  atas  hak  rekam  medis  turut merugikan  posisi  pasien  dalam  perjanjian terapeutik,  Praktik  penelusuran  data  pribadi pasien  dapat  dimungkinkan  dilakukan  di Indonesia dengan memperhatikan proporsionalitas,  Batasan  dan  kebutuhan yang berkaitan dengan pembatasan penyebaran Wabah Covid-19. 21
Sharing Information on Covid-19: the ethical challenges in the Malaysian setting Aimi Nadia Mohd Yusof, Muhamad Zaid Muuti,
Lydia Aiseah Ariffin, Mark Kiak Min Tan
Should Institutions Disclose the Names of Employees with Covid- 19? Daniel P. Sulmasy Robert M. Veatch
Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid- 19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik 2020
Rahandy Rizki Prananda
Mengetahui bagaimana informasi pandemi
Covid-19 di Malaysia secara etis
Mengetahui bagaimana menjaga kerahasiaan data
pribadi secara etis
Identifikasi perspektif hukum nasional dalam memandang pembukaan data serta perlindungan data rekam medic 2020 2020
2020

## PEMBAHASAN
Aspek etik kerahasiaan pasien Covid-19 adanya kewajiban moral dalam hal mencegah  stigmatisasi,  diskriminasi,  dan
kesalahan dalam menyebarluaskan informasi terkait  Covid-19. 19,22 Isu  etik  dapat  timbul dari  proses  kegiatan  surveilans  kesehatan sebagai tindakan dasar dalam
penanganannya  kondisi  wabah  Covid-19 memerlukan  informasi  data  pasien  banyak terlibat.  Informasi  identitas  pasien  harus tetap  dilindungi,  dan  pembukaan  informasi medis  terbatas  pada  hal  yang  relevan terhadap  penelusuran  penularan.  Hal  ini dikhawatirkan dapat menimbulkan stigmatisasi  di  masyarakat,  dan  menambah kesulitan  pemerintah  dalam  mengendalikan wabah. 19,6,23 Pada  kondisi  pandemi  prinsip dalam  melindungi  mereka  yang  paling rentan. 12, 24
Aspek  hukum  kerahasiaan  pasien Covid-19  Setiap  pasien  mempunyai  hak mendapatkan privasi, dan kerahasiaan penyakit  yang  diderita  termasuk  data-data medisnya.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  32 huruf  i  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyangkut hak pasien  dan  kewajiban  rumah  sakit,  setiap rumah  sakit  harus  menyimpan  rahasia kedokteran,  yang  hanya  dapat  dibuka  untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan  permintaan  aparat  penegak hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum, atas persetujuan pasien sendiri. 17,25 Penggunaan Undang-undang Stafford mengizinkan  Menteri  Kesehatan  untuk mengesampingkan
peraturan federal tertentu, seperti HIPAA, atau hukum negara bagian  dengan  perlindungan  privasi  HIE yang  lebih  ketat  selama  periode  darurat  ini.
Kewajiban  untuk  melindungi  pasien tidak bersifat mutlak dapat dikecualikan bila ada kondisi yang membahayakan masyarakat  luas  yang  diatur  dalam  etika kesehatan masyarakat. 20 Sejumlah Peraturan perundang-undangan secara terpisah telah mengatur tentang perlindungan  data  rekam  medis  pasien namun  belum  cukup  optimal.  Hal  ini disebabkan  adanya  pertentangan  norma dalam UU Kesehatan antara Pasal 71 dan 72 yang  menimbulkan  ketidakpastian  secara hukum,  dan  dihapuskannya  sangsi  pidana bagi oknum dokter yang melakukan pelanggaran  atas  hak  rekam  medis  turut merugikan  posisi  pasien  dalam  perjanjian terapeutik,  Praktik  penelusuran  data  pribadi pasien  dapat  dimungkinkan  dilakukan  di Indonesia dengan memperhatikan proporsionalitas,  Batasan  dan  kebutuhan yang berkaitan dengan pembatasan penyebaran Wabah Covid-19. 21,5
Secara  konstitusi  adanya  kondisi yang menjadi pengecualian aturan kerahasiaan  terutama  jika  diperlukan  untuk melindungi pihak ketiga, dan untuk kepentingan umum. Covid-19 adalah contoh kewajiban hukum untuk melaporkan penyakit  yang  dapat  dilaporkan  ke  otoritas kesehatan  yang  ditunjuk  di  mana  penyakit tersebut menimbulkan risiko bagi masyarakat  yang  lebih  luas.  Covid-19  telah dinyatakan  sebagai  penyakit  yang  dapat
dilaporkan. 1,23 Organisasi  kesehatan,  dan otoritas lokal  dapat  memproses, dan membagikan  data  yang  mereka  butuhkan untuk  merespons  virus  Covid-19,  misalnya merawat  pasien,  dan  mereka  yang  berisiko, mengelola  layanan,  serta  mengidentifikasi pola,  dan  risiko. 13 Mendorong  rumah  sakit untuk  memperingatkan  penyedia  tentang status  positif  Covid-19  pasien  untuk melindungi  staf  pasien  positif  Covid-19 dapat  mengungkapkan  kondisi  mereka kepada  kontak  yang  mungkin  berisiko tersebut.  kerahasiaan  harus  dibatasi  oleh kepentingan kesehatan masyarakat. 14,8
Undang-undang  Kesehatan,  dan  praktik kedokteran memberikan pengecualian terhadap  kerahasiaan  data  pasien  apabila berhubungan  dengan  kepentingan  umum serta  kerahasiaan  pasien  dapat  dibuka.  Hal ini  akan  sejalan  dengan  kondisi  saat  ini dikarenakan  penyebaran  virus  Covid-19 telah  menjadi  bencana  nasional,  dan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. 15

## KESIMPULAN
Pada  kondisi  pandemi  Covid-19 prinsip  yang  diutamakan  adalah  melindungi mereka  yang  paling  rentan.  Setiap  pasien mempunyai  hak  mendapatkan  privasi,  dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data  medisnya.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  32  huruf  i  Undang-undang  Nomor  44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kewajiban  untuk  melindungi  pasien  tidak bersifat  mutlak,  dapat  dikecualikan  bila  ada kondisi  yang  membahayakan  masyarakat luas  yang  diatur  dalam  etika  kesehatan masyarakat.  Berdasarkan  telaah  pustaka  ini dapat disimpulkan bahwa  kerahasiaan harus dibatasi oleh kepentingan kesehatan masyarakat. Undang-undang Kesehatan, dan praktik kedokteran memberikan
pengecualian  terhadap  kerahasiaan  data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan  umum,  dan  kerahasiaan  pasien dapat  dibuka.  Hal  ini  akan  sejalan  dengan kondisi  saat  ini  dikarenakan  penyebaran virus  Covid-19  telah  menjadi  bencana nasional,  dan  menyangkut  kepentingan seluruh  masyarakat  Indonesia.  Kerahasiaan pasien  yang  merupakan  bagian  dari  prinsip etik  otonomi  tetap  dihargai  dengan  cara dilaporkan  ke  otoritas  kesehatan  yang ditunjuk agar mencegah risiko bagi masyarakat yang lebih luas.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Penulisan  artikel  telaah  pustaka  ini tidak terdapat konflik kepentingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada pihak yang telaah membntu penulisan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Mason  DJM,  Comm  B.  COVID-19 and  patient-doctor    confidentiality 2020;2(1):
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. peraturan menteri kesehatan  Republik  Indonesia  nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia
kedokteran  [Internet].  2012  p.  1–7.
Available from: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ar sip/bn/2012/bn915-2012.pdf 3. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics (Principles  of  Biomedical  Ethics. Oxford Univ Press. 2008;
4. Blightman  K,  Griffiths  SE,  Danbury
C. Patient confidentiality: When can a breach  be  justified?  Contin  Educ Anaesthesia, Crit Care Pain. 2014;14(2):52–6. 5. Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia  Nomor  4  Tahun  2011 tentang  Disiplin  Profesional  Dokter dab Dokter Gigi. 2011;1–19.
6. Ng  EST,  Tambyah  PA.  The  ethics  of responding  to  a  novel  pandemic.  Ann Acad  Med  Singapore.  2011;40(1):30– 5.
7. Sankar  P,  Moran  S,  Merz  JF,  Jones
NL.  Patient  perspectives  on  medical confidentiality:  A  review  of  the
literature. J Gen Intern Med.
2003;18(8):659–69. 8. pemerintah pusat. Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan
Kesehatan.  2018;(128):72.  Available from:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/90037/uu-no-6-tahun-2018 9. Indonesia PBID. Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012. 10. Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran (MKEK) Pusat. SK Majelis
Kehormatan  Etik  Kedokteran  Nomor :
015/PB/K.MKEK/03/2020.  2020.  p. 1–7.
11. Indonesia KK. Peraturan Konsil
Kedokteran  Indonesia  Nomor  48 Tahun  2010  Tentang  Kewenangan Tambahan  Dokter  dan  Dokter  Gigi. 2006;
12. Coghlan  N,  Archard  D,  Sipanoun  P,
Hayes T, Baharlo B. COVID-19: legal implications for critical care. Anaesthesia. 2020;75(11):1517–28.
13. Dyer  C.  Covid-19:  Rules  on  sharing confidential  patient  information  are relaxed  in  England.  BMJ  [Internet].
2020;369(April):m1378.
Available from:
http://dx.doi.org/doi:10.1136/bmj.m13
78
14. Kramer  JB,  Brown  DE,  Kopar  PK. Ethics  in  the  Time  of  Coronavirus:
Recommendations  in  the  COVID-19 Pandemic.  J  Am  Coll  Surg  [Internet].
2020;230(6):1114–8.  Available  from: https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2 020.04.004
15. Jafar  FH.  Aspek  Hukum  Keterbukaan
Informasi  Identitas  Pasien  Covid-19 Legal Aspect Regarding The Disclosure  of  Information  on  Covid-
19 Patient Identity. 2019;2(1):9–17.
16. Agustin  R,  Rozaliyani  A,  Hatta  GF, Prawiroharjo P. Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas  Pasien  pada  Situasi  Wabah Pandemi  COVID-19  dan  Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma
Pasien Positif. J Etika Kedokt Indones.
2020;4(2):41. 17. PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP  IDENTITAS  PASIEN
COVID  19  Oleh:  Farida  Ariany, Murtiana  Ningsih  Prodi  Kesehatan Masyarakat UNDIKMA.
18. Lenert  L,  McSwain  BY.  Balancing health  privacy,  health  information exchange,  and  research  in  the  context of  the  COVID-19  pandemic.  J  Am Med Informatics Assoc.
2020;27(6):963–6.
19. Yusof  ANM,  Muuti  MZ,  Ariffin  LA,
Tan  MKM.  Sharing  Information  on
COVID-19:  the  ethical  challenges  in
the  Malaysian  setting.  Asian  Bioeth Rev. 2020;12(3):349–61.
20. Sulmasy  DP,  Veatch  RM.  Should Institutions  Disclose  the  Names  of Employees  with  Covid-19?  Hastings Cent Rep. 2020;50(3):25–7.
21. Prananda  RR.  Law  ,  Development  &
Justice Review Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19 : Law ,
Development  &  Justice  Review.  Law,
Dev Justice Rev. 2020;3(1):142–68.
22. Jonsen  AR,  Siegler  M,  Winslade  WJ. Clinical ethics: a practical approach to ethical  decisions  in  clinical  medicine. sixth edition 2006;
23. Page K. The four principles: Can they be  measured  and  do  they  predict ethical  decision  making?  [Internet].
2012. Available from: http://www.biomedcentral.com/1472- 6939/13/1/10 24. Beauchamp C. Beauchamp TL, Childress  JF  Principles  of  biomedical ethics. Oxford; 2009. 25. Indonesia R. Undang-undang
Republik  Indonesia  nomor  44  tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Indonesia;
2009.