## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANTUAN DANA DESA
PADA
DESA RITABEL KECAMATAN

## TANIMBAR
UTARA

## KAPUBATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Arter Maskikit 1 , Normawati 2 , St. K Ohoiwutun 3 , Hengki Patimukay 4 1, Mahasiswa S2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, (Ambon), (Indonesia)
2,3,4, Dosen S2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, (Ambon), (Indonesia)

## History Article
Article history:
Received Mar 17, 2023 Approved Aug 15, 2023

## ABSTRACT
The ritable village community in Tanimbar Islands Regency is the outermost,  outermost  and  deepest  area  so  that  the  village government seeks to carry out an empowering response through managing village funds. The research method used is descriptive qualitative  and  conducting  in-depth  interviews.  The  research findings are (1). lack of professionalism of the village government in carrying out community empowerment programs. (2) Conflict of authority between village secretary and village head and lack of  trust  in  leadership.  (3).  Weak  community  response  in empowering programs provided by the village government

## ABSTRAK
Masyarakat  desa  ritabel  di  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar merupakan  daerah  terluar,  terpinggir  serta  terdalam  sehingga pemerintah  desa  berupaya  untuk  melakukan  respons pemberdayaan  melalui  tata  Kelola  dana  desa.  Metode  penelitian yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif  dan  melakukan wawancara  mendalam.  Adapun  temuan  penelitian  yaitu  (1). kurangnya  profesionalisme  pemerintah  desa  dalam  melakukan program  pemberdayaan  masyarakat.  (2)  Konflik  kewenangan antara  sekretaris  desa  dan  kepala  desa  serta  kurangnya kepercayaan  kepemimpinan.  (3).  Lemahnya  respons  masyarakat dalam memberdayakan program yang diberikan oleh pemerintah desa.

## Keywords:
Empowerment Response  ,  Village Fund  Management  ,
Government
Professionalism , Authority Conflict © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: arterfisipunpatti@gmail.com
JIGE 4 (3) (2023) 1174-1187

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## Maskikit et al / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (3) (2023)

## PENDAHULUAN
Prinsip Otonomi daerah merupakan prinsip otonomisasi  seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan  di  luar  yang menjadi urusan pemerintah pusat yang  ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, isi dan  jenis  otonomi  bagi  setiap  daerah  tidak  selalu  sama  dengan  daerah  lainnya.  Otonomi  yang dalam  penyelenggaraannya  harus  benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud  pemberian otonomi,  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah,  termasuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian  utama  dari  tujuan  nasional.  Pemberdayaan sebenarnya  merupakan  istilah  yang  khas  di  Indonesia  dari  pada  barat.  Di  barat  istilah  tersebut diterjemahkan sebagai empowerment dan istilah itu benar tetapi tidak  tepat (Ambar Teguh, 2004). Pemberdayaan  memiliki  makna  membangkitkan  sumber    daya,  kesempatan,  pengetahuan  dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas  dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003).
Pemerintah  Desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya  memiliki  fungsi  otonom, dimana  pemerintah  Desa  memiliki  wewenang  terhadap  urusan  rumah  tangga  sendiri. Pemahaman tentang  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan aspek  penting  dan  mendasar  yang harus  dimiliki  oleh  perangkat  pemerintah  desa  (Sobirin  et  al.  2023).  Reaksi  atau  pergulatan kekuasaan  sedangkan  dalam  konteks  Indonesia  apa  yang  disebut  dengan  pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya (Tri Winarni, 1998). Salah satu wewenangnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui program pemberdayaan masyarakat Desa yaitu:
Pertama,  Program  Pemberdayaan  masyarakat  Desa  di  bidang  pemerintahan  Desa. Pemberdayaan  dibidang  ini  mencakup  semua  sumberdaya  yang    ada  di  pemerintahan  Desa seperti  kepala  Desa,  perangkat  Desa  dan  BPD.  bentuk  dari  pemberdayaan  ini  dapat  berupa pelatihan,  musyawarah  dalam  penyusunan  program  Desa,  dan  peningkatan  kualitas  kinerja  di pemerintahan Desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan Desa dalam membangun serta memajukan Desa. Ada beberapa temuan riset dari Irmawati (2022) prosedur dan persyaratan, prosedur dan persyaratan pelayanan belum cukup  maksimal,  dan  juga  belum  mudah  untuk  memperoleh  informasi  dalam  pengurusan (Irmawati, dkk, 2022), kurangnya Pendidikan masyarakat (Setianingsi, dkk, 2022), masih kurang efektifnya  pelayanan  SIM  (Hajuan,  2022),  proses  perencanan  dimulai  dari  pemerintah  lokal (Wance, Muhtar, Kaliky, 2019).
Kedua,  Program  pemberdayaan  masyarakat  Desa  di  bidang  Kelembagaan. Pemberdayaan  ini  bertujuan  untuk  membangun  lembaga  yang  lebih  terarah,  produktif  dan terorganisir.  Bentuk  program  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pelatihan  penyelenggaraan kegiatan  dan  peningkatan  sarana/prasarana.  Dengan  adanya  program  pemberdayaan  dibidang kelembagaan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  lembagaagar  dapat  membantu pemerintah Desa dalam menjalankan roda pembangunan. Pemberdayaan bisa dijalankan melalui program  pemerintah  maupun  komunitas  tertentu  (Suhu,  Wance,  2019),  masyarakat  desa  harus memiliki  inovasi  pemberdayaan  untuk  menggerakan  program  (Wance,  Kaliky,  Syahidah, 2021),kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  partisipasi  masyarakat  desa  (Hulu,  dkk, 2018),  dana  desa  bertujuan  untuk  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  namun  respons masyarakat masih kurang optimal (Nafidah,Suryaningtyas, 2015), pola komunikasi kepala desa dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  (Lestari,  2019),  pemanfaatan  alokasi  dana  desa paling efektif untuk pengembangan potensi ekonomi (Atmojo, dkk, 2017).
Ketiga, Program pembedayaan masyarakat Desa dibidang ekonomi. Merupakan program pemerintah  untuk meningkatkan perekonomian Desa.  Program ini mencangkup pemberdayaan
UKM,  industri  rumah  tanga,  BUMDes,  kelompok  tani,  pasar,  serta  penunjang  ekonomi masyarakat  lainnya.  Bentuk  proram  program  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pelatihan, worshop, permodalan bantuan alat produksi peningkatan sarana/prasana dan lain-lain. Dengan adanya program ini diharpkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejateraan masyarakat.
Keempat,  Program  pemberdayaaan masyarakat  Desa  di  bidang  Teknologi.  Program  ini merupakan  program  pemeintah  Desa  dalam  mengikuti  perkembangan  zaman.  Selain  itu penggunaan  teknologi  juga  dapat  meningkatkan  kinerja  agar  lebih  cepat  dan  akurat.  Bentuk program  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pelatihan,  pengembangan  teknologi  dan  penggunaan teknologi  dalam  proses  kerja  dan  kehidupan  masyarakat  dengan  adanya  pemberdayaan masyarakat  di  bidang  teknologi  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing  masyarakat, memudahkan  masyarakat  dalam  bekerja,  serta  memudahkan  masyarakat  untuk  berbagi  dan mendapat informasi.
Kelima,  Program  pemberdayaan  masyarakat  Desa  di  bidang  kesehatan.  Program  ini merupakan salah satu program pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas kualitas hidup dan kesehatan  masyarakat.  Bentuk  program  pemberdyaan  ini  dapat  berupa  peninkatan  sarana  dan prasrana  kesehatan,  promosi  dan  penyuluhan  program  kesehatan  dan  membangun  Desa  siaga. Dengan  adanya  program  ini  diharapkan  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk  dapat  hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
Keenam,  Pogram  pemberdayaan  masyarakat  Desa  di  bidang  pendidikan    progam  ini merupakan    program  pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan  pendidikan  masyarakatagr  lebih berkualitas dan kompeten sasaran dari pemberdyan ini tidak hanya ditunjukan kepda para pelajar saja  namum  juga  kepada  para  pengajar  maupun  lembaga  pendidikan  lainnya  ini  dapat  berupa pelatihan  guru,  peningkatan  saran  dan  prasarana,  bantuan  biaya  pendidikan  untuk  masyarakat kurang mampu, besiswa untuk sisayang berprtisipasi, dan lain-lain. Dengan adanya program ini pemberdyan  masyarakat  di  bidang  pendidikan  diharakan  dapat  meningkatkan  pendidikan masyarakat sertamenciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.
Sebagimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut meliputi: Pertama,  Tahapan  penyadaran  dan  tahapan  pembentukan  perilaku  menuju  perilaku  sadar  dan peduli  sehingga  merasa  membutuhkan  kapasitas  diri.  Kedua,  Tahap  transformasi  kemampuan berupa  wawasan  pengetahuan,  kecakapan  ketrampilan  agar terbuka  wawasan dan  memberikan ketrampilan  dasar  sehingga  dapat  mengambil    peran  di  dalam  pembangunan.  Ketiga,  Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovasi untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004). Keterlibatan perempuan  dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  (Lebetubun,  2022),  pelayanan  harus efektif  dalam  melaksanakan  fungsi  pembangunan  (Wance,  2018).  Pelaksanaan  fungsi perencanaan  pemeriksaan  disarankan  untuk  mendukung  keakuratan  pendataan  dan  penyajian data selama ini, yang mendukung pelaporan setiap anomali yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  melibatkan  aparatur  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang (Selanno, Wance, 2021).
Berbicara  tentang  Implementasi  kebijakan  pemerintah  Desa  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  ini  tentunya  tidak  muda,  kita  tahu  bahwa  Desa  merupakan  pilar bangsa atau tiang penyangga bangsa ini sehingga masyarakat Desa perlu diberdayakan tidak saja lewat  program  pemberdayaan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  tetapi  dibutuhkan  peran  penting pemerintah  Desa  guna  membuat  kebijakan-kebijakan  dalam  mengelola  dana  bantuan.  Maka dibutuhkan  peran  penting  pemerintah  Desa  dalam    mengimplementasikan  kebijakan  secara
terbuka dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat Desa. sebagaimana yang tertuang di  dalam    Undang-Undang  Nomor  s6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dimana  pemerintah memberikan  Dana  Desa  (DD)  memberikan  harapan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat  Desa setempat,  mengelola dan mengatur dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Demikian halnya pemerintah Desa Ritabel juga diberikan dana yang sama untuk dikelola demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Ritabel.
Desa  Ritabel  merupakan  salah  satu  Desa  yang  berada  di  Kecamatan  Tanimbar  Utara dengan  sumberdaya  alam  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Desa  Ritabel  yaitu  sumberdaya  laut  dan  darat  seperti  ikan  dan sayuran.  Namum  Pemerintah  Desa  Ritabel  dalam  menjalankan  tugasnya  belum  maksimal karena  banyak  sekali  kegiatan  yang  belum  terealisasi  seperti  di  bidang  pertanian,  contoh pemberdayaan  pertanian  ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  bantuan.  Berupa alat-alat bercocok tanam seperti: alat penyemprot hama,bibit sayur-sayurandan obat-obatan.
Sehingga  sayuran  hasil  petani  sebagian  dimakan  hama.  Ini  juga  mengakibatkan masyarakat  Desa  Ritabel  sering  membeli  sayur  dari  Desa  sebelah.  Selanjutnya  di  bidang perikanan, banyaksekali keputusan pemerintah Desa yang tidak tepat sasaran. Contoh:  bantuan fasilitas  nelayan  berupa  transportasi  laut,  seperti      mesin,  dan  perahu.  Alat  tangkap  berupa jaring, atau alat-alat yang dibutuhkan oleh masyarakt di bidang pertanian dan kelautan ini sangat di butuhkan oleh masyarakat sebagai alat untuk mencari nafkah demi kelangsungan kebutuhan keluarga  dan  meningkatkan  taraf    hidup  nya.  Karena  masih  ada  nelayan  menggunakan  cara tradisional  untuk menangkap kan dengan menggunakan perahu dan pengayung untuk pergi ke tempat  penangkapan  ikan  yang  jaraknya  kiloan  meter  dari  Desa  Ritabel.  Kurangnya pengambilan  keputsan  pemerintah  Desa  dalam  mengatasi  masalah  bantuan-bantuan  kepada masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara  Kabupaten Kepulauan  Tanimbar  terkait  dengan  Pemberdayaan  mayarakat  melalui  bantuan  dana  Desa  di Desa  Ritabel  Kecamatan  Tanimbar  Utara  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  dengan  harapan penemuan  ini  dapat  berguna  untuk  menjelaskan  fenomena    yang  terjadi.  penelitian  ini  penulis menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  metode  kualitatif  (Moleong  :  2012  )dalam bukunya  Metode  Penelitian  Kualitatif),  artinya  bahwa  dalam  penelitian  ini  data-data  yang terkumpul  akan  dideskripsikan  atau  digambarkan  dan  dijelaskan  sedemikian  rupa  sehingga mempunyai  arti  dan  makna  yang  relevansi  dengan  penelitian  yang  dilakukan  dan  kemudian dianalisis  secara  kualitatif.  Pengaplikasian  makna  dari  penelitian  deskriptif  tersebut  didasarkan pada konsep pengertian deskriptif yang dikemukakan oleh para ahli.
Menurut  Moleong  (2012  )  dalam  bukunya  Metode  Penelitian  Kualitatif,  ada  dua  (2) jenis data yang sama digunakan dalam penelitian yakni jenis data primer dan jenis data sekunder. Jenis  data  primer  ialah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  pada  waktu  melakukan wawancara dan observasi, sedangkan jenis data sekunder ialah data tidak langsung yang peneliti dapatkan pada waktu penelitian seperti studi kepustakaan, dokumen, buku dan referensi lainnya. Sugiyono dalam bukunya “Memahami Penelitian Kualitatif” (2015) menjelaskan bahwa analisis data penelitian kualitatif difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan
data.  Oleh  karenanya  peneliti  menganalisa  data  penelitian  dengan  menggunakan  model  Miles dan Huberman, melalui prosedur Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil dan analisis pada pembahasan dibagi menjadi 5 indikator terdiri dari (1). aspek proses, (2), aspek keadilan, (3), aspek kejujuran, (4) aspek keberpihakan, (5), aspek respon masyarakat.

## Aspek Proses
Aspek  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  proses  Distribusi  Bantuan  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Ritabel.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu anggota tim 11 Desa Ritabel, Bapak Thomas Werluka saat diwawancarai tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :
Tahapan Proses pengelolaan keuangan Desa diawali dengan tim 11 dan pemerintah Desa yang di ketuai oleh sekretaris Desa, bersama menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa 1 tahun anggara yang kemudian di bawah dalam pertemuan Desa yang dihadiri  oleh  masyarakat  guna  pengambilan  data,  informasi  serta  mendapatkan  usulan masyarakat Desa.  Kemudian tim 11 melakukan kunjungan kerja ke  rumah warga guna mendata  apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan  primer  masyarakat  terkait  pemberdayaan masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan,  hasil  pendataan  disampaikan  ke pemerintah  Desa  untuk  ditetapkan  dan  hasil  penetapan  dilanjutkan  ke  tim  11  untuk diketahui.  Namun  realitanya  tim  11  hanya  mendata  masyarakat  penerima  bantuan namun  teknis  penetapan  siapa  yang  mendapatkan  bantuan  diluar  kewenangan  dan sepengetahuan tim 11 dan masyarakat Desa Ritabel secara totalitas.
Kondisi  ini  menunjukan  tidak  profesionalisme  kerja  pemerintah  Desa  yang  adalah representasi masyarakat dalam melakuan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat Desa Ritabel.  Buruknya,  alur  pengambilan  keputusan  dalam  menjawab  kebutuhan  masyarakat  Desa Ritabel dikebiri oleh pemerintah Desa Ritabel sendiri yang seharusnya menunjukan keteladanan sebagai seorang leader atau pemimpin Desa. Belum lagi sikap sekertaris Desa selaku ketua tim 11 dalam  melakukan  pendataan  penerima  bantuan  yang  tidak  menunjukan  sikap  seorang decation maker atau  pembuat  keputusan  yang  rasional  justru  menunjukan  irasional  pengambilan keputusan dalam menetapkan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan hasil pendataan tanpa menginformasikan  hasil  penetapan  kepada  anggota  tim  11  yang  lain.  Pendataan  penerima bantuan  di  Desa  Ritabel  terkesan  formalitas  dan  nepotisme  kepentingan  yang  dimainkan  oleh pemerintah  Desa  selaku  pelayan  masyarakat  dalam  mewujudnyatakan  kesejahteraan  dan kebahagian bagi masyarakat Desa Ritabel.
Dijelaskan pula oleh Bapak Markus Untajana, yang merupakan mantan kepala  urusan Desa Ritabel sekaligus penerima bantuan program pemberdayaan masyarakat Desa Ritabel, saat diwawancarai tanggal, 19 Oktober 2022, mengatakan bahwa :
Bantuan mesin ketinting dan mesin potong rumputyang akan diberikan oleh pemerintah Desa  Ritabel  namun  yang  diterima  hanya  mesin  ketinting  tanpa  mesin  potong  sampai sekarang. Belum lagi, 8 (delapan) kelompok ternak dengan pemberian dana sebesar  Rp 3.000.000,-  (Tiga  Juta  Rupiah)  untuk  pengadaan  babi  belgia  namun  pemerintah  Desa melakukan pengadaan babi biasa yang harganya hanya Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu
Rupiah) entah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dikemanakan. Demikian halnya dengan Bantuan mahasiswa bagi 500 orang siswa yang seharusnya tidak lagi dibebankan biaya kepada penerima beasiswa namun masih juga diminta lagi Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan alasan biaya transfer dan biaya administrasi.
Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  Ritabel  dalam  hal  pemeri  pelayanan  guna peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang jelas.  Pemeritah  Desa  terkesan  semena-mena  dalam  pengelolaan  bantuan  pemberdayaan masyarakat,  bahkan  buruknya  menyalahgunakan  kewenangan  dan  jabatan  yang  diemban  oleh pemerintah  Desa.  Pengambilan  keijakan  pemerintah  Desa  dengan  memberikan  bantuan  yang tidak  lengkap  kepada  masyarakat  penerima  bantuan,  dengan  dahli  dan  alibi  pemerintah  Desa secara nyata telah menghambat berkat yang harus diterima maupun hak yang wajib di dapat oleh masyarakat Desa Ritabel dalam mengembangkan usaha mereka guna peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.
Program  pemberdayaan  sudah  wajib  dilakukan  tanpa  biaya  apapun,  sehingga  tujuan peningkatan  kesejahteraan  dengan  menekan  angka  putus  sekolah  dapat  berkuang  masih  juga dipolitisasi  guna mendapatkan keuntungan  kecil  dengan  biaya  administrasi  yang  tanpa  sengaja membebani arang tua penerima beasisswa.  Dari pernyataan informan di atas tergambar bahwa proses  pengelolaan  keuangan  Desa  baik  dari  sisi  administrasi  Proses  namun  dalam penerapannya,  masih  juga  dikelabui  dari  aspek  alur  pelaksanaan  proses  hingga  penentapan program  Desa  yang  seharusnya  murni  bersumber  dari  masyarakat  Desa  Ritabel.  Pemerintah Desa terlihat apatis dan arogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik di Desa Ritabel yang cenderung mengeksploitasi kepentingan masyarakat Desa Ritabel dalam hal proses pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2021.

## Aspek Keadilan
Aspek  ini  bertujuan  unuk  dapat  menggambarkan  situasi  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  Desa  Ritabel  Tahun  anggaran  2021sama  tidaknya  realisasi  pelaksanaan  dengan tahapan proses keuangan Desa yang diputuskan bersama. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan Mantan Kepala Urusan Desa Ritabel, Bapak Thomas Werluka tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :
Bantuan yang diberikan tdak sesuai dengan yang diusulkan oleh tim 11, bahkan jumlah penerima  bantuan  pun  berkurang,  bahkan  sudah  ditanyakan  kepada  sekretaris  Desa namun  jawabannya  disesuaikan  dengan  anggaran.  Ditegaskan  pulah  bahwa  yang namanya  pemberdayaan  setiap  tahunnya  pasti  ada,  baik  itu  pembangunan,  pertanian, perikanan, peternakan namun ada kecenderungan pemerintah Desa untuk mendapatkan uang dan barang yang berasal dari dana Desa. Parahnya, proses belanja atau transaksi dengan pihak ketiga atau suplayer kebutuhan barang dan jasa juga melibatkan sekretaris Desa  yang  tidak  sesuai  dengan  tupoksi  kerja  sebagai  sekretaris  Desa.  Ditambahkan pulah  bahwa  bantuanyang  diberikan  berupa  20  sak  semen  namun  sehari  sebelum pemberian bantuan penerima bantuan sudah menandatangai bukti pengambilan bantuan 20 sak semen namun realisasinya hanya 15 sak semen.
Pemerintah  Desa  Ritabel  tidak  memiliki  integritas  diri  dimana  pelaksanaan  setiap program  pemberdayaan  masyarakat  Desa  seluruhnya  tidak  sesuai  dengan  tahapan pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  Desa  demi  dan  untuk  kepentingan masyarakat Desa Ritabel. Kecenderungan untuk turut menikmati keuntungan dari hasil jarahan
ke  masyarakat  lewat  matrial  bantuan  yang  menjadi  kepunyaan  masyarakat  menjadi  hak  milik aparatur pemerintah Desa. Terjadi perampasan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh sekretaris Desa Ritabel dengan melibatkan diri saat transaksi dengan pihak ketiga selaku penyedia barang dan  jasa  di  Desa.  Sekretaris  Desa    seharusnya  mempersiapkan  berbagai  administrasi  di  Desa dengan  memastikan  bantuan  yang  diterima  sesuai  dengan  bukti  penerimaan  bantuan,  bukan sebaliknya terlibat dalam transaksi keuangan dengan pihak ketiga bahkan tidak mengontrol kepal urusan pembangunan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat. Ironisnya, bukti tanda terima bantuan  sehari  sebelum  penerimaan  bantuan  sudah  ditanda  tangani  oleh  penerima  bantuan, sehingga  berdapak  pada  manipulasi  data  bantuan  yang  belum  diterima  namun  karena  sudah duluan  ditanda  tangani  sehingga  pemerintah  Desa  seenaknya  saja  melaporkan  data  fiktif  yang tidak sesuai dengan kenyatan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ritabel.
Dipertegas  lewat  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  juga merupakan  mantan  kepala  urusan  Desa  Ritabel,  Bapak  Ongen  Yauply  tertanggal,  19  Oktober 2022, menjelaskan bahwa:
Penerima  bantuan  pemberdayaan  menandatangai  tanda  terima  bantuan  berupa  semen sebanyak 20 bantal, ternyata hanya menerima 15 bantal, tanpa ada penjelasan yang jelas dari pemerintah Desa Ritabel. Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan usulan tim 11 dimana bantuan yang diberikan kepada maasyarakat yang mampuh, buruknya sekretaris Desa Ritabel memberikan bantuan kepada dirinya sendiri dengan berdahli bantuan yang diberikan  ditujukan  kepada  tantenya  sendiri  yang  juga  bukan  merupakan  masyarakat Desa  Ritabel,  bantuan  yang  diberikan  mestinya  diberikan  kepada  masyarakat  yang sedang  membangun  namun  bantuan  yang  diberikan  kepada  tantenya  yang  sama  sekali belum  melakukan  pembangunan  rumah.  mampu  bahkan  statusnya  bukan  masyarakat Desa Ritabel yang berdomisili di papua.
Sikap  berani  masyarakat  Desa  dalam  menentang  pemerintah  Desa  yang  tidak  pro kepada masyarakat yang kemudian berakhir di kantor polisi merupakan sikap protes masyarakat Desa yang benar-benar kecewa dengan pemberian bantuan Desa yang dikucurkan ke masyarakat Desa  Ritabel.  Buruknya,  bendahara  Desa  dengan  mengatasnamakan  pemerintah  Desa  Ritabel berjanji dengan peryataan polisi bahwa akan memberikan mesin potong, namun hingga saaat ini, mesin  potong  untuk  masyarakat  hanya  sebatas  janji  manis  pemerintah  Desa  Ritabel. Ditambahkan  pula  terkait  program  pembangunan  pagar  tidak  diselesaikan  sampai  100%. Selanjutnya  rapat  Desa  guna  menetapkan  program  Desa  selama  satu  tahun  anggaran  hanya melibatkan  tim  11  tanpa  melibatkan  masyarakat  maupun  tokoh  masyarakat  yang  lainnya. Ditambahkan pula bahwa memang rapat melibatkan RT/RW namun semua seperti (kerbau cucu hidung)  tidak  berani  menentang  dan  mengiterupsi  pelaksanaan  program  pemberdayaan masyarakat  dalam  rapat  dimaksud.  Selain  itu  tim  11  tidak  dilibatkan  dalam  memutuskan penerima bantuan.

## Aspek Kejujuran
Aspek ini bertujuan untuk menggambarkan tata kelolah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ritabel bagi peningkatan kesejahteraan dengan pengelolaan keuangan Desa Ritabel Tahun anggaran  2021.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  juga
merupakan  mantan  Kepala  urusan  Desa  Ritabel,  Bapak  Ongen  Yauply  tertanggal,  19  Oktober 2022, menjelaskan bahwa:
Terjadi pro dan kontra pengelolaan keuangan Desa Ritabel Tahun anggaran 2021 antara sekretaris  Desa  dan  Kepala  Desa  Ritabel.Ditambahkan  pula  bahwa  terjadi  kefakuman dalam  kubuh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  RT  serta  RW  di  Desa  Ritabel  namun diganti  dengan  masyarakat  yang  tidak  pantas  dan  layak,  tanpa  melalui  mekanisme organisatoris  yakni  dengan  prosesi  pemilihan  yang  melibatkan  masyarakat,  bahkan terjadi rangkap tugas   dikalangan pemerintah Desa yakni pengurus BPD  juga menjabat sebagai ketua RT yang sangat jelas bertentangan dengan aturan. Selanjutnya disampaikan bahwa pengangkatan salah satu ketua RT 02/RW 01 di Desa Ritabel oleh Kepala Desa hanya melalui penunjukan kepada masyarakat  Desa Ritabel yang  juga merupakan adik kandung kepal Desa.
Terkait  Kejujuran  pengelolaan  keuangan  Desa  tahun  anggaran  2021  terbilang  Kabur, tidak sesuai dengan aturan. Penentuan bantuan kepada masyarakat yang mekanismenya melalui rapat  RT  namun  hanya  diusulkan  oleh  RT  tanpa  berkoordinasi  dengan  penerima  bantuan  apa yang  menjadi  kebutuhan  utama  masyarakat  tersebut  selaku  penerima  bantuan  program pemberdayaan yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2021. Pemerintah Desa Ritabel harusnya  menunjukan  sikap  saling  mendudukung  dalam  pemerintahan,  sebagai  wujud  manata kembangnya  pemerintahan  Desa  bukan  saling  menuduh  diantara  pemimpin  Desa  yang berdampak  pada  pro  dan  kontra  kepemimpinan  di  Desa.  Pemerintah  Desa  seharusnya menerapkan  mekanisme  organisatoris  dalam  pemerintahan  dengan  berasakkan  demokrasi  atau suara terbanyak masyarakat Desa bukan sebaliknya hanya sebatas penunjukan kepala Desa yang tidak  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat.  Parahnya,  unsur  pemerintah  Desa  yang  ditunjuk merupakan  adik  kandung  kepala  Desa  Ritabel  yang  terkesan  nepotisme  pemerintahan  kepala Desa Ritabel.
Pemerintah  Desa  Ritabel  semestinya  menerapkan  prinsip  pemerintahan  yang  baik  dan benar  dengan  tidak  melakukan  rangkap  tugas  jabatan  sehingga  tugas  yang  diemban  dapat dilaksnakan  dengan  baik  dan  maksimal.  Konsep  ini  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa Ritabel  dalam  menatausahakan  pemerintahan  dan  pengelolaan  keuanga  Desa,  justru  aparatur pemerintahan Desa Ritabel melakukan rangkap tugas dengan alasan yang tidak rasional, padahal banyak potensi sumber daya manusia di Desa yang dapat diangkat guna memaksimalkan fungsi dan  perannya  dalam  mengembangkan  kejujuran  pengelolaan  keungan  dan  pemerintahan  Desa Ritabel.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  juga merupakan mantan kepala urusan Desa Ritabel, Bapak Markus Untajana tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :
Bantuan pembangunan dengan komposisi bantuan berupa 20 sak semen namun realisasi 15  bantal  dan  52  lembar  senk  juga  tidak  diberikan  oleh  pemerintah  Desa.  Bantuan perikanan yang dirancangkan kuningan namun realisasi besi biasa, ketika dikembalikan untuk  diganti  oleh  pemerintah  Desa  tidak  diganti  sampai  dengan  saat  ini  malah pemerintah  Desa  menyampaikan  kenapa  mesti  dikembalikan  kepada  pemerintah  Desa. Bantuan  lampu  kuningan  tersebut  sudah  deserahkan  kepada  orang  lain  yang  bukan penerima  bantuan.  Ada  konspiransi  pemrintah  Desa  dalam  pengelolan  keuangan  Desa dimana sudah direncanakan besok dapat uang berapa. Lusa dan uang berapa yang sudah diseting dengan baik oleh pemeriantah Desa Ritabel.
Ketokohan  pemerintah  Desa  terlihat  lewat  tutur  kata  dan  tindakan,  apakah  berjalan seirma  atau  sebaliknya.  Demikian  halnya  penerima  bantuan  perikanan  di  Desa    Ritabel  yang dijanjikan lampu gas kuningan namun yang diterima ialah lampu gas besi biasa, sehingga lampu tersebut dikambalikan guna diganti dengan lampu gas kuningan, namun sampai dengan saat ini tidak  diganti  oleh  pemerintah  Desa.  Masyarakat  dikecewakan  dengan  pernyataan,  pernyataan yang  meresahkan  hati  dan  perasaan  masyarakat  itu  sendiri.  Tidak  bisa disangkali  bahwa  suatu pemerintahan yang baik dan bersih terlihat dari penataan administrasi maupun organisasi serta manajemen dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Manajemen dan organisasi akan berjalan dengan baik bila penatasahan juga di lakukan yang baik pula. Sehingga terlihat bahwa lemahnya penatausahan  pemerintah  Desa  Ritabel  dalam  mengelolah  keuangan  Desa  Ritabel  tahun anggaran  2021  tergambar  tidak  berhasil  dan  terkesan  amburadul  Kejujuran  pemeriantah  Desa Ritabel.
Pemerintah  Desa  Ritabel  harus  merubah  pola  kepemimpinan  pemerintah  Desa  yang tidak  transparan  dan  akuntabilitas  manajemen  pengelolaan  keuangan  Desa  Ritabel,  bukan sebaliknya sewenang-weang terhadap pemanfaatan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari  dana  Desa.  Pemerintah Desa  harus  menerapkan  prinsip  Kejujuran  dimana  anggaran  yang bukan posnya hanya diperuntukan untuk kegiatannya saja bukan sebalinya terjadi tumpah-tindih penggunaan  anggaran  Desa  Ritabel  yang  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  pemerintah  Desa  selaku pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Ritabel.

## Aspek Keberpihakan
Aspek  ini  bertujuan  untuk  melihat  laporan  pengelolaan  keuangan  Desa  Ritabel  Tahun anggaran 2021 sesuai tidaknya dengan tahapan Proses dan tahapan pelaksanaan yang disepakati bersama.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  juga merupakan Mantan Kepala Urusan Desa Ritabel, Bapak Ongen Yauply tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa:
Kopi paste laporan sebelumnya dengan modus pemalsuan data yang tidak sesuai dengan Proses.  Dimana  bantuan  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  usulan  yang  diajukan, namun  masyarakat  banyak  yang  hanya  menerima  seperti  penerima  lampu  solarsel, seperti penerima bantuan ketinting bermerk Honda namun yang diberikan bermerek cina dengan kualitas murahan dengan harga yang murah.
Pemerintah  Desa  Ritabel  berani  melakukan  pemalsuan  data  dn  domuken  untuk dilaporkan  ke  pemerintah  daerah  yang  jelas-jelas  tidak  sesuai  dengan  Proses  pengelolaan keuangan Desa. Sadisnya, bukti dokumentasi Keberpihakan keuangan Desa adalah dukementasi fiktif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Ritabel  guna  laporannya  dapat  diterima  sehingga pencairan  dana  tahun  berikutnya  dapat  dicairkan.  Hal  ini  merupakan  konspiransi  pemerintah Desa serta pembohongan publik yang dimainkan oleh pemerintah Desa Ritabel dalam peloporan pengelolaan keuangan Desa Tahun anggaran 2021. Bahkan Badan Permusyawaratn Desa Ritabel mandul  dalam  melakun  pengawasan  guna  berjalannya  pemerintahan  Desa  yang  seht  dan berkesinambungan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  juga merupakan Mantan kepala urusan Desa Ritabel, Bapak Markus Untajana tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa :
Laporannyaa  program  pemberdayaan  yang  diajukan  oleh  pemerintah  Desa  Ritabel  ke Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  tidak  sesuai
dengan  realisasi  pengelolaan  keuangan  Desa  lewat  program  pemberdayaan  yang diberikan oleh pemerintah Desa Ritabel.
Laporan  Desa  adalah  bukti  pemerinta  Desa  yang  loyal  dalam  pengelolaan  masyarakat Desa guna mejadikan masyarakat Desa lebih maju dan berkembang, namun laopran Desa hanya sebatas formalitas kerja pemerintah Desa yang menyalahgunakan kewenangan dan pengelolaan keuangan Desa di Tahun anggaran 2021.
Tabel 1. Aspek Keberpihakan NO INFORMAN ASPEK KEBERPIHAKAN 1. Bapak Ongen Yauply Kopi  paste  laporan  sebelumnya  dengan modus  pemalsuan  data  yang  tidak  sesuai dengan  Proses.  Dimana  bantuan  yang diberikan tidak sesuai dengan usulan yang diajukan, namun masyarakat banyak yang hanya  menerima  seperti  penerima  lampu solarsel, seperti penerima bantuan ketinting  bermerk  Honda  namun  yang diberikan  bermerek  cina  dengan  kualitas murahan dengan harga yang murah. 2. Bapak Markus Untajana Laporannyaa program pemberdayaan yang diajukan oleh  pemerintah  Desa  Ritabel  ke Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  tidak sesuai  dengan  realisasi  pengelolaan keuangan Desa lewat program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah Desa Ritabel.

## Sumber Data : Hasil Penelitian, 2023

## Aspek Respon Masyarakat
Aspek  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  secara  keseluruhan  pengelolaan  keuangan  Desa baik  tahapan  Respon  Masyarakat  Proses,  pelaksanaan,  penata  usahaan,  maupun  aspek Keberpihakan yang dihubungkan dengan aspek Respon Masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  juga merupakan Mantan Kepala Urusan Desa Ritabel, Bapak Ongen Yauply tertanggal, 19 Oktober 2022, menjelaskan bahwa:
Evaluasi  pengelolaan  keuangan  Desa  Ritabel  dipending  sebanyak  tiga  kali  karena  kepala  Desa Ritabel  tidak  memegang  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Bahkan sekretaris Desa tidak ingin memberikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ritabel kepada Kepala Desa Ritabel, karena baik sekretaris Desa dan kepala Desa kecenderungan menyalahgunakan keuangan Desa Ritabel.
Penundaan  pelaksanaan  evaluasi  pengelolaan  keuangan  Desa  Ritabel  menunjukan bahwa  pemerintah  Desa  Ritabel  tidaak  bertanggunjawab  terhadap  pengelolaan  keuangan  Desa
yang  semestinya  dipertanggungjawabkan  ke  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  selaku  objek pelayanan pemerintah Desa.
Dipertegas  pula  bahwa  tidak  ada  Respon  Masyarakat  pemerintah  Desa  kepada masyarakat lewat evaluasi yang dilakukan baik dalam bentuk papan nama kegiatan atau proyek kegiatan yang dipajang. RAPBDes untuk pembangunan pagar Desa Tahun 2020, membutuhkan biaya  sebesar  Rp  700.000.000,-  (Tujuh  Ratus  Juta  Rupiah)  dengan  panjang  1500m/s  itu  sudah pas ternyata kepala Desa membuat kebijakan dengan menambah pembangunan pagar hingga ke lorong  Desa  yang  menyebabkan  pembangunan  pagar  Desa  tidak  selesai  bahkan  menyebabkan utang pihak ketiga menjulang tinggi. Pemerintah Desa tidak harus di buat papan nama kegiatan lalu  dipajang  pada  lokasi  kegiatan  pembangunan  namun  selama  ini  tidak  dilakukan,  bahkan dokumentasi  Keberpihakan  pemerintah  Desa  ke  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa dimanipulasi  bukti  dokumentasinya.  Ditambahkan  pula  bahwa  kesepakatan  program pemberdayaan  satu  tahun  anggaran  mestinya  berdasarkan  kesepakatan  tim  11  namun program pemberdayaan tidak melibatkan suara dan pendapat tim 11 yang justru meyakinkan masyarakat ketidak transparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan Desa Tahun 2020.Bahkan puntuk mempertanggungjawabkan  keuangan  Desa  75%  oleh  pemerintah  Desa  namun  tidak  dapat dilakukan  karena  dokumen  RABPDes  hanya  tersisa  1  buah  yang  belum  ditandatangan  atau masih  bersifat  draf  dan  belum  dapat  digunakan.  Nyarisnya  data  pengelolaan  keuangan  Desa seluruhnya dilakukan manipulasi data. Penyaluran bantuan sebagian masih bersifat memasukan proposal  bantuan  yang  diajukan  ke  RT  selanjutnya  disampaikan  ke  pemerintah  Desa  Ritabel yang terkesan terlalu panjang birokrasi untuk mendapatkan bantuan.
Adanya dana Desa, jumlah orang miskin di Indonesia secara umum berkurang namun di  Desa  Ritabel,  jumlah  orng  miskin  pertahunnya  bertambah  yang  diakibatkan  oleh penyalahgunaan  kewenangan  pemerintah  Desa  dalam  menyalurkan  bantuan  sehingga  orang yang perekonomian kuat mendapatkan bantuan sedangan masyarakat jelata tidak terkafer dalam daftar  penerima  bantuan.  Pemerintah  Desa  tidak  tranparan  dalam  mempertanggungjawabkan pengelolaan  keuangan  Desa  baik  lewat  spanduk  kegiatan  atau  papanama  proyek  yang menjelaskan  besaran  dana  yang  digunakan  untuk  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  Desa Ritabel. Demikian halnya Respon Masyarakat dana Desa 75% yang digunakan oleh pemerintah Desa  Ritabel  sama  tidak  dapat  berlangsung  dengan  alasan  yang  tidak  bisa dipertanggungjawabakan  oleh  pemerintah  Desa  dengan  beralasan  bahwa  RAPBDes  hanya tersisa satu rangkap yang juga belum ditandatangi atau disahkan oleh pemerintah Desa Ritabel.
Terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera  merupakan  cita-cita  bangsa  terhadap  itu, dengan adanya dana Desa pemerintah mengharapkan masyarakat peDesaan semakin maju dan sejahtera, bebas dari keterpurukan hidup dan dibawah garis kemiskinan. Namun yang terjadi di Desa  Ritabel  justru  program  pemberdayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  justru  memperburuk  keadaan  masyarakat  yang  semakin  meningkatnya  jumlah keluarga  miskin  di  Desa    Ritabel.  Ketimpanga-ketimpangan  hidup  inilah  yang  mencerminkan pemeritah  Desa    Ritabel  tidak  bertanggungjawab  baik  secara  organisasi  kepada  pemerintah kecamatan  dan  kabupaten  namun  secara  moril  kepada  masyarakat  Desa  Ritabel  yang  telah mempercayakan mereka memimpin Desa Ritabel 6 (enam) tahun kedepan.

## Maskikit et al / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (3) (2023)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
Pertama,  Aspek  Proses  yaitu Sikap  sekertaris  Desa  selaku  ketua  tim  11  dalam melakukan  pendataan  penerima  bantuan  yang  tidak  menunjukan  sikap  seorang decation  maker atau  pembuat  keputusan  yang  rasional  justru  menunjukan  irasional  pengambilan  keputusan dalam  menetapkan  penerima  bantuan  yang  tidak  sesuai  dengan  hasil  pendataan  tanpa menginformasikan hasil penetapan kepada anggota tim 11 yang lain. Pemerintah Desa bukanya membuat kebijakan yang menguntung masyarakt Desa Ritabel malah sebaliknya beriming-iming menunjukan  performa  kerja  mereka  selaku  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  Ritabel  dengan berani mengambil kebjikan irasional yang sangat merugikan masyarakat Desa Ritabel dari aspek anggaran dan penyelesaian program Desa yang menguras habis dana Desa dari sumber dan pos lainnya.  Pemerintah  Desa  harusnya  jujur  dalam  memberikan  bantuan  pemberdayaan  dengan tidak memberi hak masyarakat penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan memberikan perubahan  yang  baik  bagi  usaha  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga mereka, bukan sebaliknya merampas barang milik masyarakat penerima bantuan dengan alasan yang tidak masuk akal.
Kedua, Aspek Keadilan yaitu Pemerintah Desa sewajarnya memberikan pelayanan yang baik  kepada  masyarakat  yang  dipimpinannya  bukan  sebaliknya  memeras  serta  merampas  hak- hak  hidupnya.  Pemeritah  Desa  merupakan  organisasi  pemerintah  di  tingkat  Desa  yang seharusnya  memastikan  kebutuhan  beras  masyarakat  Desa  Ritabel  sehingga  beras  miskin  yang disediaakan setidaknya dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi lemah di Desa Ritabel. Sekretaris Desa seharusnya mempersiapkan berbagai administrai di Desa dengan  memastikan  bantuan  yang  diterima  sesuai  dengan  bukti  penerimaan  bantuan,  bukan sebaliknya  terlibat  dalam  transaksi  keuangan  dengan  pihak  ketiga  bahkan  tidak  mengontrol kepala urusan pembangunan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat. Ironisnya, bukti tanda terima  bantuan  sehari  sebelum  penerimaan  bantuan  sudah  ditanda  tangani  oleh  penerima bantuan, sehingga berdapak pada manipulasi data bantuan yang belum diterima namun karena sudah duluan ditanda tangani sehingga pemerintah Desa seenaknya saja melaporkan data fiktif yang tidak sesuai dengan kenyatan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Ritabel
Ketiga, Aspek Kejujuran yaitu Pemerintah Desa Ritabel semestinya menerapkan prinsip pemerintahan  yang  baik  dan  benar  dengan  tidak  melakukan  rangkap  tugas  jabatan  sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Konsep ini tidak dilakukan oleh  pemerintah  Desa  Ritabel  dalam  menatausahakan  pemerintahan  dan  pengelolaan  keuanga Desa, justru aparatur pemerintahan Desa Ritabel melakukan rangkap tugas dengan alasan yang tidak rasional, padahal banyak potensi sumber daya manusia di Desa yang dapat diangkat guna memaksimalkan  fungsi  dan  perannya  dalam  mengembangkan  penatausahaan  pengelolaan keungan dan pemerintahan Desa Ritabel. Ketokohan pemerintah Desa terlihat lewat tutur kata dan  tindakan,  apakah  berjalan  seirma  atau  sebaliknya.  Demikian  halnya  penerima  bantuan perikanan di Desa Ritabel yang dijanjikan lampu gas kuningan namun yang diterima ialah lampu gas besi biasa, sehingga lampu tersebut dikambalikan guna diganti dengan lampu gas kuningan, namun sampai dengan saat ini tidak diganti oleh pemerintah Desa.
Keempat,  Aspek  Keberpihakan  yaitu  Pemerintah  Desa  Ritabel  berani  melakukan pemalsuan  data  dan  domuken  untuk  dilaporkan  ke  pemerintah  daerah  yang  jelas-jelas  tidak
sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa. Sadisnya, bukti dokumentasi pelaporan keuangan  Desa  adalah  dukementasi  fiktif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Ritabel  guna laporannya dapat diterima sehingga pencairan dana tahun berikutnya dapat dicairkan. Laporan Desa  adalah  bukti  pemerinta  Desa  yang  loyal  dalam  pengelolaan  masyarakat  Desa  guna mejadikan  masyarakat  Desa  lebih  maju  dan  berkembang,  namun  laporan  Desa  Ritabel  hanya sebatas formalitas kerja pemerintah Desa yang menyalahgunakan kewenangan dan pengelolaan keuangan Desa di tahun anggaran 2021.
Kelima,  Aspek  Respon  Masyarakat  yaitu  Pemerintah  Desa  tidak  transparan  dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa baik lewat spanduk kegiatan atau papan nama  proyek  yang  menjelaskan  besaran  dana  yang  digunakan  untuk  suatu  kegiatan  yang dilaksanakan  di  Desa  Ritabel.  Demikian  halnya  pertanggungjawaban  dana  Desa  75%  yang digunakan  oleh  pemerintah  Desa  Ritabel  sama  sekali  tidak  dapat  berlangsung  dengan  alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabakan oleh pemerintah Desa yang kemudian berdahli bahwa RAPBDes  hanya  tersisa  satu  rangkap  yang  juga  belum  ditandatangi  atau  disahkan  oleh pemerintah  Desa  Ritabel.  Terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera  merupakan  cita-cita  bangsa terhadap  itu,  dengan  adanya  dana  Desa  pemerintah  mengharapkan  masyarakat  peDesaan semakin  maju  dan  sejahtera,  bebas  dari  keterpurukan  hidup  dan  dibawah  garis  kemiskinan. Namun  yang  terjadi  di  Desa  Ritabel  justru  program  pemberdayaan  masyarakat  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat justru memperburuk keadaan masyarakat dengan semakin meningkatnya jumlah keluarga miskin di Desa Ritabel karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk  pengembangan  potensi  ekonomi  berbasis  partisipasi  masyarakat  di  Desa Bangunjiwo. ARISTO , 5 (1), 126-140.
Hajuan, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate. Journal of Government Science Studies , 1 (1), 01-08.
Hulu,  Y.,  Harahap,  R.  H.,  &  Nasutian,  M.  A.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial , 10 (1),  146- 154.
Lestari, A. G. (2019). Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun) (Doctoral dissertation).
La Suhu, B., & Wance, M. (2019). Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera  selatan  (studi  desa  mano  kecamatan  obi  selatan). JOURNAL  OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) , 4 (2), 156-172. Lebetubun,  J.  (2022).  Partisipasi  Perempuan  dalam  Perencanaan  Pembangunan  di  Ohoi  Elaar Lamagorang  Kecamatan  Kei  Kecil  Timur  Selatan  Maluku  Tenggara. Journal  of Government Science Studies , 1 (1), 28-37.
Nafidah,  L.  N.,  &  Suryaningtyas,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 3 (1), 214-239.
Moleong,  L.  J.  (2012).  Metodologi  penelitian  kualitatif,  Bandung. Pariwisata  Pedesaan  Sebagai Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian  Hibah  Bersaing  Perguruan  Tinggi) Yogyakarta .
Setianingsi,  E.,  Nastia,  N.,  &  Basir,  M.  A.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  di  Kelurahan  Wandoka  Kabupaten Wakatobi. Journal of Government Science Studies , 1 (2), 77-85.
Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. Sosiohumaniora , 23 (2), 189-157.
Suparjan  dan  Hempri  Suyatno.  2003.  Pengembangan  Masyarakat  Dari  Pembangunan  Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media
Sobirin,  I.,  Gazali,  M.,  &  Digdowiseiso,  K.  (2023).  PRAKTIK  PENGELOLAAN  KEUANGAN DESA  DI  DESA  CURUGLEMO  KECAMATAN  MANDALAWANGI  KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022. JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION , 4 (1), 143-156
Teguh, A. (2004). Kemitraan dan model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media , 2 . Wijaya,  A.  A.  M.,  &  Basir,  M.  A.  (2022).  Transparansi  Pelayanan  Publik  dalam  Administrasi Kependudukan  di  Kantor  Kelurahan  Labalawa  Kecamatan  Betoambari  Kota Baubau. Journal of Government Science Studies , 1 (2), 50-57.
Wance,  M.,  Muhtar,  M.,  &  Kaliky,  P.  I.  (2020).  PKM  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2), 229-338.
Wance,  M.,  Kaliky,  P.  I.,  &  Syahidah,  U.  (2021).  Pkm  Inovasi  Pemberdayaan  Masyarakat Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Pasir  Putih  Kabupaten  Halmahera Selatan. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 3 (2), 233-240. Wance,  M.  (2018).  Efektivitas  Pelayanan  Transportasi  Publik  (Studi  Pelayanan  Pt  Asdp Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). Jurnal Of Government (JOG) , 3 (2).
Winarni,  T.  (1998).  Memahami  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Partisipatif  dalam  Orientasi Pembangunan  Masyarakat  Desa  Menyongsong  Abad  21:  Menuju  Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media .