Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 1 (2021): 58-80

## Perlindungan Terhadap Petugas Medis di daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar)
Lorenci Chakti Pratama*; Novianti; Dony Yusra Pebrianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: pratama.lorenci@gmail.com
Submission :  11 November 2020 Revision :  22 Desember 2020 Publication :  18 Maret 2021

## Abstract
War or what is often called an armed dispute, is a legitimate step to solve a  problem  when  peaceful  means cannot  be implemented.  Regulations regarding armed disputes are of course indispensable. Armed disputes are  regulated  in  the  Geneva  Conventions  of  1949  and  the  Additional Protocols of 1977. So of course medical personnel are needed to treat and provide assistance to victims of war. Medical officer is a person or group that must be protected and respected and must not be the target of war from the armed conflict that occurs. But in fact, legal protection for medical personnel on duty in areas of armed conflict is still difficult to  guarantee  and  is consistently  applied  in  accordance  with  the  laws governing  international  humanitarian  law  such  as  the  1949  Geneva Convention and the 1977 Additional Protocol. One of them is the death of Razan Al Najjar, a medical officer who shot dead by Israeli soldiers on the border of the Gaza strip. The purpose of this study is to analyze how the  protection  of  medical  personnel  in  conflict  areas  is  based  on  the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977 and what factors cause violations of international humanitarian law, so that international  humanitarian  law  cannot  be  obeyed  by  the  parties  in conflict  in  accordance  with  the  provisions.  -  applicable  provisions regarding the protection of medical personnel in the conflict area. Key words: Armed Dispute; Legal Protection; Medical Personnel

## Abstrak
Peperangan atau apa yang sering disebut dengan sengketa bersenjata, merupakan langkah yang sah untuk menyelasaikan suatu persoalan apabila cara damai sudah tidak dapat dilakukan. Pengaturan tentang sengketa  bersenjata  tentu  sangat  diperlukan    Sengketa  bersenjata diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol Tambahan  1977. jadi tentunya petugas medis diperlukan untuk merawat dan memberi pertolongan  terhadap  korban  perang.  Petugas  medis  adalah  orang atau kumpulan yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran perang dari konflik bersenjata yang terjadi. Namun faktanya, perlindungan hukum terhadap petugas medis yang bertugas didaerah  konflik  bersenjata  masih  sukar  untuk  dijamin  dan diterapakan  secara  konsisten  sesuasi  dengan  aturan  hukum  yang mengatur  yaitu  Hukum  Humaniter  Internasional  seperti  Konvensi Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  1977.  Salah  satunya  ialah meninggalnya  Razan  Al  Najjar  petugas  medis    yang  tertembak  mati oleh tentara Israel di perbatasan jalur Gaza. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan petugas medis di daerah  konflik  berdasarkan  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Prtokol- protokol  Tambahan  1977  dan  faktor  apa  yang  menyebabkan terjadinya  pelanggaran  terhadap  Hukum  humaniter  Internasional, sehingga Hukum Humaniter Internasional tidak dapat dipatuhi oleh para pihak yang  bekonflik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku  mengenai  perlindungan  terhadap  petugas  medis  didaerah konflik.
Kata  kunci:  sengketa  bersenjata;  perlindungan  hukum;  petugas medis

## A. Pendahuluan
Perang atau apa yang sering disebut konflik bersenjata, tentu saja akan memberikan kesan negatif secara langsung atau tidak  langsung  kepada  pihak  yang  berperang  khususnya  bagi masyarakat Internasional. Perang, hanya akan membuat orang- orang  tidak  bersalah  dan  tidak  memahami  apa-apa,  mesti membayar  akibatnya  dan  mereka  juga  merupakan  pihak pertama yang pasti akan menjadi korban peperangan.
Secara  umum  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  suatu  peperangan,  faktor  yang  pertama  adalah, perang  yang  disebabkan  demi  keuntungan  ekonomi,  untuk memperoleh  sumber  daya  alam  seperti  emas,  perak,  minyak ataupun  untuk  memonopoli  perdagangan  serta  Investasi. Faktor  kedua  yaitu  perang  yang  disebabkan  untuk  alasan keselamatan dan perdamaian suatu wilayah untuk melakukan perlawanan  jika  ada  ancaman  yang  datang  dari  luar  yang mengganggu  Integritas  dan  kemerdekaan  serta  menjaga kestabilan  negara.  Dan  yang  ketiga  perang  yang  disebabkan karena  alasan  untuk  mendukung  suatu  ideologi.  Perang Ideologi  pada  dasarnya  bebasis  pada  faktor  identitas  yang merupakan  dua  sistem  nilai  yang  saling  bertentangan  yang lebih banyak menggunakan jalur-jalur propaganda dibandingkan  menggunakan  Instrumen  militer,  seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagainya. 1
Dalam konflik bersenjata pasti ada banyak korban yang akan berjatuhan, jadi tentunya petugas medis diperlukan untuk merawat  dan  memberi  pertolonganterhadap  korban  perang. Petugas  medis  adalah orang atau  kumpulan  yang  harus dilindungi  dan  dihormati  dan  tidak  boleh  dijadikan  sasaran
1 Adinda Putri Ratna Devi. Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasuonal Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa  1949  Dan  Protokol  Tambahan  II  1977.  Skripsi.  Fakultas Hukum.  Universitas  Brawijaya.  Malang:  Universitas  Brawijaya. 2014.  hal.  3.  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Malang. Edisi 2014. hal. 3.diunduh pada tanggal 10 Januari 2020.
perang  dari  konflik  bersenjata  yang  terjadi.  Untuk  menjamin keselamatan  dari  anggota  petugas  medis  pada  konflik bersenjata, International Comitte of the Red Cross (ICRC) pada tanggal  21  April-12  Agustus  tahun  1949  merumuskan  empat konvensi,  yang  diberi  nama  dengan  Konvensi  Jenewa  1949. Tapi  kenyataannya  dilapangan  ternyata  perang  atau  konflik bersenjata memiliki bentuk yang berbeda, maka pada tanggal 10  Juni  1977  International  Comitte  of  the  Red  Cross  (ICRC) kembali  membentuk  suatu  ketentuan  dan  aturan  untuk  lebih menjamin  keselamatan  korban  perang  didaerah  konflik bersenjata yang di beri nama dengan Protokol Tambahan 1977 yang mengatur tentang perlindungan terhadap petugas medis 2
yang diatur dalam dalam Protokol Tambahan I tahun1977.
Prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  dari    Hukum Humaniter  Internasional  adalah  prinsip  pembeda,  dimana dalam Hukum Humaniter Internasional warga negara yang ikut dalam suatu peperangan atau yang sedang berada pada konflik bersenjata (Conflict Armed), yaitu kombatan dan penduduk sipil (Civilian), 3 termasuk  juga  dengan  anggota  Petugas  medis sebagai  bantuan  kemanusiaan  yang  terdiri  dari  kombatan
2 Dalam Pasal 8 (c) Protokol tambahan  I 1977 yang dimaksudkan dengan  tenaga  Medis  adalah  orang-orang  yang  oleh  suatu  pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan sebagaiman  dimaksud  dalam  ayat  (e)  atau  untuk  administrasi satuan-satuan  kesehatan  atau  untuk  pelaksanaan  kerja  atau administrasi  pengangkutan  kesehatan.  Penguasaan  itu  dapat bersifat tetap atau sementara.
3 Haryomataram.  Pengantar  Hukum  Humaniter.  Jakarta.  P.T.  Raja Grafindo Persada. 2005. hal. 73.
sebagai  petugas  medis  atau  sukarelawan  yang  merupakan anggota  persatuan  atau  organisasi  kemanusiaan  seperti International  Committe  of  the  Red  Cross  (ICRC).  kombatan 4 adalah  warganegara  yang  turut  aktif  berpartisipasi  secara langsung didalam peperangan dan dibenarkan untuk menjadi sasaran  perang,  sementara  penduduk  sipil  (Civilian)  adalah warga negara yang tidak turut berpartisipasi secara aktif dalam peperangan,  sehingga  mereka  tidak  dibenarkan  menjadi sasaran  perang. 5 Dalam  instrumen  hukum  internasional terdapat  instrument  berfungsi  untuk  melindungi  petugas kesehatan.  Hak  atas  kesehatan  merupakan  hak  fundamental dari  hak  asasi  manusia  dan  adalah  sebuah  kewajiban  untuk memahami  mengenai  hak  ini  dalam  kehidupan  yang bermartabat dan sejahtera. 6
Menurut KGPH, Haryomataram, “kombatan” memilik ciri dan syarat sebagai berikut :
4 Dalam  pasal  43  (2)  Protokol  Tambahan  disebutkan  Anggota  – anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa (selain dari  tenaga-tenaga  kesehatan  dan  rokhaniwan-rokhaniwan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  33  dan  konvensi  ketiga) adalah  kombatan,  yaitu  mereka  yang  mepunyai  hak  untuk  turut serta secara langsung dalam permusuhan.
5 Yuliantiningsih  Aryuni.  Agresi  Israel  Terhadap  Palestina  Perspektif Hukum Humaniter Internasional.  Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9. No. 2. hal. 113.
6 Kutipan  terjemahan  dari  artikel  Hafrida,  H.,  helmi  helmi,  and  R.
Kusniati. Health Workers’ Legal Protection Policy to the Coronavirus Disease  19  (Covid-19)  Containment  Measures. Fiat  Justisia:  Jurnal Ilmu Hukum . vol. 15. no. 1. Jan. 2021. pp. 51-74. doi:10.25041/fiatjustisia.v15no1.2101.
1. Dipimpin  oleh  seorang  yang  bertanggung  jawab  atas bawahannya.
2. Mempunyai  tanda  pengenal  yang  melekat  dan  dapat dilihat dari jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Melakukan  operasinya  sesuai  dengan  hukum  dan kebiasaan perang. 7

## Sebagai  subjek  Hukum  Internasional,  International
Committee  of  the  Red  Cross  (ICRC)  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  anggota  dinas  kesehatan  dan  sukarelawan yang tergabung dalam International Committee of the Red Cross (ICRC) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Pasal 24 8 dan Pasal 26. 9 Dan pada Protokol Tambahan I Tahun 1977
7 Haryomataram. Op.Cit. hal. 77.
8 Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan,  mengangkut atau  merawat yang  luka dan sakit, atau untuk  mencegah  penyakit,  dan  staf  yang  dipekerjakan  khusus  dalam administrasi  kesatuan-kesatuan  dan  bangunan-bangunan  kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.
9 Anggota  perhimpunan  Palang  Merah  Nasional  dan  Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya  oleh  Pemerintahnya,  yang  mungkin  menjalankan kewaiban-kewajiban yang sama  seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal 24, mempunyai kedudukan yang sama seperti  anggota  dinas  kesehatan  yang  disebut  dalam  pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada  hukum  dan  peraturan-peraturan  militer.  Setiap  Pihak Peserta  Agung  harus  memberitahukan  pihak  lainnya  baik dalam waktu  damai  ataupun  pada  permulaan  atau  selama berlangsungnya  pemusuhan,  tetapi  senantiasa  sebelum  saat mempekerjakan  mereka  dengan  sebenarnya,  nama-nama  dari
terdapat pada Pasal 12 ayat (1) (4). Pasal 15 ayat (1) (2) (3) (4). Pasal 16 ayat (1) (2) (3). Pasal 17 dan pada Pasal 81 ayat (1) (2) (3). 10
Namun faktanya, perlindungan hukum terhadap petugas medis yang bertugas didaerah konflik bersenjata masih sukar untuk dijamin dan diterapakan secara konsisten sesuasi dengan aturan  hukum  yang  mengatur  yaitu  Hukum  Humaniter Internasional  seperti  Konvensi  Jenewa  1949  yang  mengatur tentang  Kondisi  Prajurit  yang  Terluka  dan  Sakit  di  medan perang  dan  Protokol  Tambahan  1977  mengatur  tentang keselamatan  korban  pada  daerah  konflik  bersenjata.  Konflik bersenjata (perang) merupakan bencana yang sangat ditakuti baik  yang  bersifat  internasional,  maupun  non-internasional. Perang  dapat  terjadi  kapanpun  dan  dimanapun  tidak memandang waktu dan tempat, dan merupakan hal yang sangat tidak  diinginkan  oleh  sebagian  besar  warganegara internasional.
Salah  satunya  ialah  konflik  antara  Palestina  dan  Israel yang  kembali  memanas  Pada  tanggal  1  Juni  2018,  terdapat
perhimpunan-perhimpunan yang telah diberikan ijin untuk, atas tanggung  jawabnya,  memberikan  bantuan  pada  dinas  kesehatan tetap angkatan perangnya.
10 Protokol  Tambahan  Pada  Konvensi-Konvensi  Jenewa  1949  Dan Yang  Berhubungan  Dengan  Perlindungan  Terhadap  Korban- Korban Konflik Bersenjata Internasional Protokol Tambahan I Dan Konflik  Bersenjata  Bukan  Internasional  Protokol  Tambahan  II 1977
penembakan terhadap petugas medis oleh tentera Israel yang bertugas  di  perbatasan  Jalur  Gaza.  Ini  jelas  menimbulkan ketegangan antara Palestina dan Israel, bukan hanya di antara negara-negara  Timur  Tengah  tetapi  juga  menarik  perhatian dunia.
Konflik  antara  Israel  dan  Palestina  adalah  konflik  yang telah berlangsung sangat lama. Dalam kurun waktu yang begitu lama,  empat  Konvensi  Jenewa  tahun  1949  dan  tiga  Protokol Tambahan tahun 1977 memberikan perlindungan hukum bagi orang  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  konflik bersenjata, yaitu orang yang cedera, sakit, korban karam, orang yang  ditahan  kerana  konflik  bersenjata,  orang  sipil,  anggota petugas medis , dan rohaniwan.
Namun, banyak pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang terjadi dalam periode waktu yang begitu lama, yang mengakibatkan  penderitaan  dan  juga  kematian  yang  dapat dihindari  jika  Hukum  Humaniter  Internasional  dihormati dengan  lebih  baik.  Pandangan  umum  yang  ada  adalah  bahwa pelanggaran  Hukum  Humaniter  Internasional  bukan disebabkan  oleh  ketidakcukupan  peraturan  yang  ada  dalam hukum  tersebut,  tetapi  disebabkan  oleh  keengganan  untuk mematuhi Hukum Humaniter.
Aksi Demonstrasi yang terjadi di perbatasanantara Gaza- Israel  telah  diadakan  sejak  30  Maret  2018,  yang  dikenali
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021)
sebagai Great March of return. 11 Mereka menuntut hak mereka sebagai  rakyat  palestina  untuk  kembali  kerumah  mereka setelah  di  usir  pada  tahun  1948.  Pada  hari  dimana  Razan ditembak mati, termasuk juga empat orang petugas medis yang menjadi korban cidera pada saat merawat 100 pengunjuk, 40 daripadanya  terkena  peluru  tajam  Israel.  Kematian  Razan membuat masyarakat Internasioanal mengkritik Israel dengan keras. Mereka menyesal dan menyanyangkan mengapa petugas medis yang jelas memakai pakaian seragam dan atribut medis yang melakukan kerja kemanusiaan ditembak. Razan bukanlah anggota petugas pertama yang menjadi sasaran tembak tentara Israel,  menurut  organisasi  kesehatan  dunia,  238  petugas kesehatan  dan  38  ambulans  telah  menjadi  sasaran  tembak pasukan  Israel  sejak  awal  demonstrasi  “the  Great  March  of Return”. 12

## B. Pembahasan dan Analisis
1. Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis dalam

## Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina
Petugas  Medis  dalam  menjalankan  tugasnya  di  daerah konflik  bersejata  harus  mendapatkan  perlindungan  dari
11 The Great March of return atau disebut juga dengan Pawai Besar Kepulangan  merupakan hari peringatan Nakba atau Bencana.
12 Tribun  Jabar.  2018.  Razan  Nazar  Sempat  Tak  Sadar  Ada  Peluru
Bersarang di Tubuhnya, Ia Menangis: Punggungku, Punggungku.URL: http://jabar.Tribunnews.com/2018/06/05/raz an-nazar-sempat-tak-sadar-ada-peluru-bersarang-ditubuhnyaia menangis-punggungku-punggungku .  diakses  pada  4  sepetember 2019.
undang-undang karena banyak kasus yang menjadikan anggota petugas  medis  yang  secara  sengaja  menjadi  sasaran  tembak bagi  pihak  yang  sedang  berkonflik.  Contohnya  pertikaian senjata antara Israel dan palestina yang menwaskan salah satu korban jiwa dalam aksi unjuk rasa perbatasan Gaza 2018 yang tewas tertembak senapan personil militer Israel adalah Razan al-Najjar,  seorang  perawat  atau  tenaga  medis  Palestina  yang merupakan anggota Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Razan menjadi korban tewas ke-199, ia terkena peluru tajam tentra Israel ketika hendak menolong korban pengunjuk rasa yang  terluka,  pada  saat  itu  razan  berlari  menuju  perbatasan gaza yaitu didekat Khan Younis pada tanggal 01 Juni 2018, pada saat  itu  razan  mengenakan  pakaian  bewarna  putih  yang merupakan  seragam  dari  anggota  petugas  medisdan  ia  pun mengangkat  tangannya  tinggi-tinggi  namun  tentara  Israel mengabaikan  peringatan  tersebut  dan  tentera  Israel  pun menembak Razan di bagian dada.
Prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembeda dimana warga negara yang berada di daerah konflik  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  Combatan  dan Civilian  dimana  dua  golongan  tersebut  mempunyai  hak  dan kewajiban untuk dilindungi, dimana kombatan yaitu orang atau kumpulan  yang  ikut  berpartisipasi  secara  aktif  didalam peperangan memberikan perlindungan terhadap dua golongan yaitu kombatan dan civilian. Setiap golongan mempunyai hak dan  kewajiban,  Combatan  mempunyai  hak  untuk  partisipasi
aktif  secara  langsung  dalam  peperangan  dianggap  sebagai tawanan  jika  combatan  tersebut  jatuh  ditangan  lawan,  dan Civilian  adalah  warganegara  yang  tidak  ikut  berpartispasi secara  aktif  dalam  peperangan  yang  harus  mendapatkan perlindungan  dan  harus  dihormati.  Dalam  peperangan  pasti banyak menimbulkan korban yang berjatuhan dan kebanyakan yang  menjadi  korban  adalah  Civilian,  Kombatan  yang  tidak berpartisipasi  secara  aktif  pada  peperangan  dikarenakan cidera,  tawanan  perang  dan  pengungsi.  Pengungsi  pada umumnya meraka yang melarikan diri dari negaranya karena bencana  kemanusiaan  seperti  perang,  Genosida,  kejahatan serius  terhadap  kemanusian  dansistem  pemerintahan  yang bersifat diktator. Civilian dan Combatan yang tidak ikut dalam peperangan  dikarenaka  cidera  dan  tawanan  perang  harus mendapatkan  perlindungan  dan  perawatan  dari  anggota petugas  medis.  Orang  yang  mendapatkan  perawatan  untuk korban  perang  baik  secara  fisikis  dan  rohani,  dapat  dibagi menjaddi gologan yaitu: 13
1. Anggota  petugas  medis  kesehatan  angkatan  perang pihak dalam perselisihan
2. petugas kesehatan pembantu;
3. Organisasi  pemberi  bantuan  sukarela  dari  negara yang  tidak  bersengketa    yang  membantu  salah  satu pihak dalam sedang berkonflik.
Hal ini bertentangan dengan apa yang telah diamankan oleh  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  1977 terhadap  anggota  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pertolongan kepada orang yang sakit. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 24 dan Pasal 25 Konvensi Jenewa I 1949 yaitu:
Pasal 24 Konvensi Jenewa
Anggota  dinas  kesehatan  yang  dipekerjakan  khusus untuk mencari atau mengumpulkan atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staff yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan- kesatuan  dan  bangunan-bangunan  kesehatan,  demikian juga  rohaniwan  yang  bertugas  dalam  angkatan  perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan
Pasal 25 Konvensi jenewa 1949
Anggota-anggota  angkatan  perang  yang  khusus  dilatih untuk dipekerjakan, akalu perlu sebagai pengawal rumah sakit,  jururawat-jururawat  atau  pembantu-pembantu pengangkat  tandu  dalam  mencari  atau  mengumpulkan, mengangkut  yang  luka  dan  sakit,  juga  harus  dihormati dan  dilindungi  apabila  mereka  sedang  melakukan kewajiban-kewajibann  pada  saat  mereka  bertemu dengan musuh atau jatuh dalm tangan musuh.
penyerangan  terhadap  petugas  medis  dalam  konflik Israel dan Palestina, menurut penulis merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan 1977.  Hal  tersebut  menunjukkan  Anggota  petugas  kesehatan tidak  mendapatkan  haknya  yaitu  dilindungi  dan  dihormati sebagaimana  mestinya  di  dalam  konflik  Israel  dan  Palestina. Pelanggaran  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  para  pihak  yang berkonflik yaitu Israel dan Palestina, telah menjadikan petugas medis  yang  tidak  terlibat  juga  menjadi  sasaran  serang.  Hal tersebut menjadikan derita jasmani yang tidak terhingga, dan tidak  jarang  juga  menimbulkan  korban  jiwa  atau  hilangnya nyawa seseorang.
Sejatinya,  Hukum  Humaniter  ini  diciptakan  dengan tujuan  untuk  melembutkan  kesan  perang  terhadap  Civilian, tetapi  hakikatnya  ini  sering  diabaikan.  Perlu  diingat keselamatan terhadap petugas medis  harus  menjadi  hal  yang paling  utama  khususnya  yang  berada  pada  daerah  konflik, dimana  mereka  berusaha  untuk  menjangkau  ribuan  bahkan jutaan manusia yang yang menjadi korban pada daerah konflik. Bahkan  mereka  rela  mempertaruhkan  nyawa  beserta kebebasan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Itulah alasan mereka sering disebut sebagai “Pahlawan tanpa senjata”. Namun  sekarang  mereka  berada  dalam  dilema,  dimana keselamatan  mereka  terancam  demi  menolong  dan  merawat korban  perang  dengan  resiko  terbunuh  atau  membiarkan mereka  yang    menjadi  korban  tidak  tertolong.  Hal  ini membuktikan  masih  ada  orang  didunia  ini  yang  mempunyai hati yang baik yang rela memprtaruhkan nyawa mereka demi
menyelamatkan banyak orang walaupun keselamatan mereka terancam seperti apa yang dilakukan oleh Razan Al najjar.
Menurut ketentuan dalam Protokol Tambahan 1977 pada Pasal  57  telah  dijelaskan  bahwa  objek  yang  dapat  dijadikan sebagai sasaran tembak dan tidak boleh diserang pada konflik bersenjata  adalah  objek  kemiliteran  dan  pertempuran.oleh sebab  itu  apa  yang telah dilakukan  oleh tentara  Israel  sangat bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I 1977 karena Israel secara terus menerus menyerang  infrastruktur  dan  obyek  vital  lainnya  baik  itu sekolah,  hospital,  tempat  ibadah,  pemukiman.  Bahkan  Isreal turut serta meratifikasi perjanjian tersebut.
Perkara  semacam  ini  tentunya  tidak  boleh  diteruskan pada  masa  mendatang.  Harus  ada  sikap  tegas  dari  Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti, agar kedepannya kasus seperti ini tidak terulang kembali sehingga harkat dan martabat seorang  petugas  medis  lebih  dilindungi  dan  dihormati  oleh pihak-pihak yang berkonflik karena menjadikan petugas medis sebagai  sasaran  tembak  merupakan  pelanggaran  terhadap Hukum Humaniter Internasional. Di dalam Protokol Tambahan I  1977  dalam  ayat  12  Paragraf  1  menyatakan: 14 Bahwa  unit kesehatan  harus  selalu  dihormati  dan  dilindungi  dan  tidak boleh dijadikan sebagai sasaran perang.
Razan  al-Najjar  bukanlah  petugas  medis  pertama  yang menjadi sasaran militer Israel, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 238 petugas kesehatan dan 38 ambulan setelah menjadi sasaran israel sejak dimulainya aksi Unjuk rasa the Great March of  return.  Tetapi  perkara  seperti  ini  pastinya  tidak  boleh diteruskan dikemudian hari. Mesti ada langkah tegas dari PBB untuk  menindaklanjuti  perkara  seperti  in  yang  tidak  akan berlaku pada masa mendatang.
Ketentuan-ketentuan  tersebut,  diatur  dalam  keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-Protokol Tambahan 1977, membuat  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan merupakan  kewajiban  bagi  segala  pihak  dalam  konflik  untuk mencari dan mengumpulkan korban luka setelah pertempuran usai  dan  memfasilitasi  akses  kesehatan  dan  pelayanan kesehatan setiap saat dan dalam keadaan apapun.

## 2. Faktor  Penyebab  Ketidakmampuan  Mematuhi
Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan  Petugas  Medis  Dalam  Sengketa Bersenajata Antara Israel dan Palestina
Hukum  Humaniter  Internasional  bertujuan  mengatur alat dan prosedur untuk berperang, melindungi korban perang, memastikan seseorang agar dilindungi harkat dan martabatnya pada saat terjadinya konflik. Dalam konflik bersenjata banyak pihak-pihak  yang  mengabaikan  ketentuan  yang  telah ditetapkan dalam Hukum Humaniter Internasional, dan masih
masih  banyak  korban  yang  timbul  disebabkan  karena pelanggaran  yang  tidak  semestinya  harus.  Sering  terjadi pelanggaran  Hukum  Humaiter  Internasional  disebabkan  oleh kurangnya pengetahuan tentang Hukum
Humaniter
Internasional yang sering terjadi dipihak-pihak yang melanggar tersebut.  Berikut  adalah  beberapa  faktor  tidak  dipatuhinya Hukum Humanter Internasional menurut Arlina Permanasari:
1. Penerapan  Hukum  Humaniter  Internasional  yang diterapkan  diwaktu  yang  tidak  tepat  pada  saat kestabilan  dan  keamanan  suatu  negara  sedang terancam;
2. Pemahaman  mengenai  istilah  dan  struktur  Hukum Humaniter  Internasional  yang  sangat  kompleks  dan masih sulit untuk dipahami oleh umum dikarenakan Hukum Humaniter Internasional dibentuk oleh Pakar
Hukum dan Diplomat;
3. Adanya beberapa ketentuan dalam Hukum Humaniter
Internasional yang tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan pelanggaran terhadap Hukum humaniter Internasional yang diterapkan secara langsung untuk menghukum  pihak  yang  melakukan  pelanggaran
terhadap Hukum Humaniter Internasional. 15
15 Arlina Permanasari. Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supar  dan Mansyur,  Michael G.  Nainggolonan,  Pengantar  Hukum Humaniter. Jakarta: Miamita Print. 1999. hal. 272-273.
Selain  karena  adanya  faktor  yang  mempersulit diterapkannya Hukum Huamiter Internasional, ada sikap sinis yang  baik  secara  priori  atau  tidak  mempercayai  kegunaan Hukum  Humaniter  Internasional.  Boleh  dikatakan  bahwa secara  umum  dikalangan  anggota  angkatan  bersenjata  ada perasaan  meremehkan  hukum  humaniter.  Penyebab  utama sikap tersebeut adalah:
1. Secara  umum,  mereka  berpendapat  bahwa  Hukum
Humaniter  mendapat  menyukarkan  pelaksanaan tugas  (pertempuran)  mereka.  Menurut  mereka,
Hukum Humaniter disusun oleh para ahli hukum yang tidak  memahami  suasana  pertempuran  atau peperangan.
2. Tidak  ada  gunanya  juga  mentaati  hukum  humaniter karena  pihak  lawan  juga  tidak  mematuhi  Hukum
Humaniter. 16
Faktor  dan  kendala  yang  telah  dijelaskan  diatas  dapat dijadikan  dasar  penyebab  terjadinya  pelanggaran  terhadap Hukum  Humaniter  Internasional,  serta  berdampak  terhadap pelanggaran  kepada  petugas  medis  yang  seharusmya mendapatkan perlindungan dan dihormati pada saat terjadinya konflik bersenjata.
16 Rony Chaniago. Perlindungan Terhadap Petugas Medis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Di Afganistan. Skripsi tidak  diterbitkan.  Fakultas  Hukum.  Universitas  Tanjungpura. Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2013. hal. 46-57
Kurangnya  pengetahuan  dasar  mengenai  Hukum Humaniter Internasional dapat
memicu kurangnya pemahaman mengenai  perlindungan terhadap petugas medis didaerah  konflik,  seperti  yang  telah  di  tetapkan  dalam ketentuan  Hukum  Humaniter  Internasional,  petugas  medis yaituorang  atau  kumpulan  orang  yang  harus  dilindungi  dan dihormati  harkat  dan  martabatnya  dan  tidak  boleh  dijadikan sebagai  sasaran  tembak.  Bukan  hanya  karena  kurangnya pengetahuan  tentang  Hukum  Humaniter  Internasional  tetapi dikarenakan  keengganan  para  pihak  yang  berkonflik  untuk mematuhi  ketentuan  hukum  yang  mengatur  yaitu  Hukum Humaniter  internasional  atau  dikarenakan  adanya  sebab tertentu  sehingga  pihak-pihak  yang  berkonflik  mengabaikan perlindungan  terhadap  petugas  medis  dan  mereka  dengan sengaja  menyerang  fasilitas  medis  demi  keuntungan  militer bahkan  diserang  dikarenakan  alasan  politik.  Sehingga kegagalan  untuk mematuhi  ketentuan  Konvensi  Jenewa  1949 dan  Protokol  Tambahan  1977  merupakan  pelanggaran terhadap Hukum Huamniter Internasional.
Menurut  fakta  yang  dikemukakan  oleh  penulis, berdasarkan kasus yang terjadi, bahwa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter internasional khususnya pelanggaran yang terjadi terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahan  1977  mengenai  perlindungan  terhadap  petugas medis  dalam  konflik  bersenjata  Internasional,  bukan  karena lemahnya  hukum  yang  mengatur,  tetapi  dikarenakan
keengganan  para  pihak  yang  berkonflik  untuk  mematuhi ketentuan  hukum  yang  mengatur  yaitu  Hukum  Humaniter Internasional atau dikarenakan adanya sebab tertentu sehingga pihak-pihak  yang  berkonflik  mengabaikan  perlindungan terhadap petugas medis.

## C. Penutup
Dalam  konflik  bersenjata,  anggota  petugas  medis mendapat  perlindungan    seperti  ketentuan  yang  ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977, menurut  ketentuan  dalam  Konvensi  jenewa  dan  protokol Tambahan II 1997 Petugas medis adalah orang atau kumpulan yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran  perang  dari  konflik  bersenjata  yang  terjadi.  Namun faktanya dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina petugas medis yang masih belum mendapatkan perlindungan sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Konvensi  Jenewa  1949 dan  Protokol  Tambahan  1977,  sehingga  apapun  bentuk pelangaran  yang  terjadi  terhadap  petugas  medis  tidak  sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Konvensi, seperti kasus yang  terjadi  dalam  konflik  bersenjata  antara  Israel  dan palestina.  Sampai  sekarang  petugas  medis  masih  menjadi sasaran  perang  oleh  pihak  yang  berkonflik,  dengan  begitu apapun  bentuk  pelanggaran  terhadap  petugas  medis  baik  itu
penyerangan terhadap bangunan dan fasilitas medis termasuk pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.
Penerapan  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol Tambahan 1977 terkesan tidak efektif pada konflik bersenjata antara  Israel  dan  Palestina  disebabkan  bukan  karena kelemahan Undang-undang yang mengatur, tetapi dikarenakan berbedanya subjek hukum antara pihak yang berkonflik yang menyebabkan  adanya  perbedaan  mengenai  pemahaman tentang hukum perang yaitu Hukum Humaniter Internasional, selain  itu  faktor  lain  yang  menyebabkan  tidak  efektifnya Hukum Humaniter disebabkan karena tidak adanya kemauan dan  iktikad  baik  dari  para  pihak  untuk  mematuhi  Hukum Humaniter Internasionalpada saat terjadinya konflik, sehingga pihak  yang  berkonflik  mengabaikan  perlindungan  terhadap petugas medis sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  tambahan  1977. Tentunya perkara ini tidak boleh berlanjut, harus ada langkah tegas  dari  PBB  terhadap  para  pihak  yang  melanggar  Hukum Humaniter sehingga pihak yang berkonflik lebih menghormati dan  melindungi  harkat  dan  martabat  dari  seorang  petugas medis yang bertugas didaerah konflik.

## Referensi

## Instrumen Hukum
Konvensi  Jenewa  1949  Tentang  Perbaikan  Keadaan  Anggota Angkatan  Perang  Yang  Luka  Dan  Sakit  Dimedan
Pertempuran Darat
Protokol  Tambahan  Pada  Konvensi-Konvensi  Jenewa  12
Agustus  1949  Dan  Yang  Berhubungan  Dengan Perlindungan Korban-Korban
Pertikaian-Pertikaian
Bersenjata  Internasional  (Protokol  I)  Dan  Bukan Internasional (Protokol II)

## Buku
Black, Henry Cambell. Bryan A Garner. Black’s Law Dictionary. Ninth  Edition.  Saint  Paul  Minnesota.  West  Publishing  CO Thompson Reuters. 2009.
Haryomataram. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005.
Ishaq. Dasar-dasar lmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2016. Kusumaatmadja.  Mochtar.  Pengantar  Hukum  Internasional. Bandung Bina Cipta. 1982.
Marzuki. Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta.
Prenada media Group. 2015.
Nasution. Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum. Bandung. CV Mandar Maju. 2016.
Permanasari  Arlina.  Aji  Wibowo.  Fadillah  Agus.  Achmad Romsan,  Supar  dan  Mansyur,  Michael  G.  Nainggolonan, Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta Miamita Print. 1999.
Thantowi.  Jawahir.  Pranoto  Iskandar.  Hukum  Internasional Kontemporer. Bandung. PT RefikaAditama. 2006.

## JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH
Aryuni.  Yuliantiningsih.  Agresi  Israel  Terhadap  Palestina Perspektif  hukum  Humaniter  Internasional.  Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 9. No. 2. 2009
D. Smith. Charles. Palestine and the Arab-Israeli Conflict. United States of America: Bedford/St. Martin’s, 2001.
Devi, Adinda Putri Ratna. Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam  Sengketa  Bersenjata  Non  Internasuonal  Di  Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977.  Skripsi.  Fakultas  Hukum.  Universitas  Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya. 2014. hal. 3. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang, Edisi 2014. diunduh pada tanggal 10 Januari 2020 Ho, Hengky Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik  Bersenjata    Antara  Palestina  dan  Israel.  Lex  Et Societatis.Vol. 7. No. 2. 2019
Kriesberg,  Louis.  Mediation  and  the  Transformation  of  the Israeli-Palestinian Conflict, Journal of Peace Research. 38: 3. 2020 Nurjannah.  Emilia  Palupi.  M.  Fakhruddin  Deklarasi  Balfour:
Awal  Mula  Konflik  Israel  Palestina  Jurnal  Sejarah  dan Pendidikan Sejarah. Vol. 1 No.1. 2019

## Website
BBC  News.  2018.  Razan  al  Najjar,  perawat  Palestina  yang ditembak  mati  Israel.  tujuh  hal  yang  perlu  Anda  ketahui, URL: https://www.bbc.com/indonesia/trensosial4435440
0 , diakses pada  20 Juni 2020.
Kompas.  2018.  Relawan  Medis  Wanita  Palestina  Tewas ditembak  Pasukan  Israel. URL:https://internasional.kom pas.com/read/2018/06/02/20365501/relawan medis wanita-palestina-tewas-dite  mbak-pasukan-israel diakses pada 20 juni 2020.
BBC  News.  2018,  baju  putih  razan  al  Najjar,  kode  penyelamat yang diabaikan penembak jitu Israel, URL; https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-44454167 #aoh=15675808421472&referrer=https%3A%2F%2Fw ww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s , diakses
pada 4 September 2019.
Tribun Jabar 2018. Razan Al Najjar sempat tak sadar ada peluru bersarang  ditubuhnya,  Ia  menagis:  punggungku, punggungku,URL: http://jabar.Tribunnews.com/2018/06 /05/razan-nazar-sempat-tak-sadar-ada-peluru  bersarang -di-tubuhnya-ia-menangis-punggungku-punggungku , diakses pada 4 sepetember 2019. http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-men urut-para-ahli/ diakses  pada  10  Sepetember  2019  pukul
11:23 WIB.