## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN
The Implementation Of Government Regulation No. 19/2008 About Sub District

## Hasoloan Nadeak
Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 –Senen, Jakarta e-mail: hnadeaklit@gmail.com, Tlp. 0821 6390 6021 Dikirim: 13 Juli 2014; direvisi: 20 Agustus 2014; disetujui: 2 September 2014

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  tentang kecamatan  di  kota  Bogor;  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  dukungan  juklak  dan  juknis  yang ditetapkan  terhadap  tugas-tugas  Camat  dan  perangkat  kecamatan  yang  ada  di  kota  Bogor;  dan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  kebijakan  setelah  diimplementasikan  para  camat  dan  perangkat kecamatan  di  wilayahnya  masing-masing.  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008 tentang  kecamatan  adalah  suatu  keharusan,  karena  Peraturan  Pemerintah  dimaksud  adalah  peraturan pelaksanaan  yang  berlaku  secara  nasional  dan  diamanatkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan untuk melihat permasalahan dimaksud adalah deskriptif  kualitatif  dengan  metode content  analysis atau document  analysis .  Berdasarkan  pendekatan dimaksud diketahui bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan PP No.19 Tahun 2008 ke dalam bentuk Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas  Jabatan  Struktural  di  lingkungan  Kecamatan  dan  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Pelimpahan Kewenangan. Pengimplemantasian kebijakan dimaksud meliputi: (1) Tugas Umum Pemerintahan, dan (2) Sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dalam kaitan otonomi daerah. Kata kunci: Implementasi kebijakan, tugas umum pemerintahan dan tugas yang dilimpahkan.

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the policy of districts in the city  of  Bogor;  to  determine  and  analyze  the  technical  and  operational  guidelines  support  the  tasks assigned  to  the  sub-district  and  the  districts  in  the  city  of  Bogor;  and  to  determine  and  analyze  the performance  of  the  policy  after  the  implementation  of  the  district  and  sub-district  in  each  region. Implementation  of  Government  Regulation  Number  19  Year  2008  concerning  the  sub-district  is  a  must, because  of  government  regulation  in  question  is  the  implementing  regulations  that  apply  nationally  and mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government. The approach used to look at the problem in question  is  descriptive  qualitative  content  analysis  or  document  analysis.  Based  approach  is  known  that the City Government has implemented PP No. 19 of 2008 in the form of Mayor Regulation No. 54 Year 2010 on Main Duties, Functions, Duties Work Procedures and structural positions within the District and No.  10  of  2010  on  Delegation  of  Authority.  The  implementation  of    policy  shall  include:  (1)  Common Tasks  Government,  and  (2)  Some  tasks  are  delegated  by  the  Mayor  of  the  District  Head  in  terms  of regional autonomy.
Keywords: Implementation of policies, common tasks and delegated administration.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  atau  disingkat  PP  adalah peraturan  pelaksanaan  yang  diamanatkan  Undang- Undang. Demikian juga halnya dengan PP Nomor 19 Tahun  2008  tentang  Kecamatan  adalah  merupakan peraturan  pelaksanaan  yang  berlaku  secara  nasional dan  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  No. 32/2004)  secara  garis  besar  Pasal  126  mengatur  hal- hal seperti:
1. Kecamatan  dibentuk  di  wilayah  kabupaten/kota dengan  Perda  berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah,  dan  dipimpin  camat,  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan
sebagian  wewenang  bupati  atau  walikota  untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Selain tugas dimaksud, camat juga menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan, meliputi:
a. Mengkoordinasikan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan  upaya  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan  penerapan  dan  penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan  pemeliharaan  prasa-rana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Membina  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan  pelayanan  yang  menjadi  ruang lingkup  tugasnya  dan/atau  yang  belum  dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  ayat  (7)  di  atas, sekaligus  sebagai  pedoman  bagi  bupati  dan  walikota dalam  menetapkan  peraturan  bupati/walikota  dalam mengatur  dan  menata  kecamatan  yang  ada  di daerahnya,  maka  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan secara sistematis PP ini disusun dalam tiga belas bab dan tiga puluh  delapan  pasal.  Artinya,  berdasarkan  ayat  (7) Pasal  126  UU  No.  32/2004  tersebut,  para bupati/walikota  seluruh  Indonesia  diamanatkan  untuk melaksanakan  atau  mengimplementasikan  PP  No.19 Tahun  2008  tentang  Kecamatan  di  wilayah  masing- masing.
Pelaksanaan atau pengimplementasian PP dimaksud, di samping sebagai dasar hukum bagi para bupati/walikota  seluruh  Indonesia  untuk  menata kecamatan  dalam  menyelenggarakan  tugas  umum pemerintahan,  juga  para  bupati/walikota  diwajibkan melimpahkan  sebagian  wewenangnya  kepada  camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Apabila diperhatikan secara cermat, pelaksanaan atau  pengimplementasian  Pasal  18  dan  Pasal  18A UUD  NKRI  1945  di  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam  Pasal  126 mengamanatkan  bahwa  “Kecamatan  dipimpin  camat, yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh pelimpahan  sebagian  wewenang  bupati/walikota untuk  menangani  sebagian  urusan  otonomi  daerah”. Untuk  melaksanakan  amanat  tersebut  “ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah”,  (Pasal  126 UU No. 32 Tahun 2004).
Artinya, bahwa tindak lanjut dari Pasal 126 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 dimaksud harus ditetapkan kedalam suatu Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan,  dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.  19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan,  PP  inilah yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  para  bupati/walikota seluruh  Indonesia  untuk  menata  kecamatan  di daerahnya masing-masing.
Akan tetapi secara empiris masalah implementasi  kebijakan  tidak  semudah  membalikkan telapak  tangan,  implementasi  kebijakan  merupakan suatu  kegiatan  yang  begitu  kompleks 1 seperti: melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing, kebijakan yang diimplementasikan  tidak  dirumuskan  secara  jelas. Bahkan  Hogwood  dan  Gunn  (1984)  dalam  Purwanto dan  Sulistyastuti  (2012)  mengatakan  “ perfect implementation ”  tidak  pernah  terwujud  karena beberapa  hal,  yaitu:  1)  Ada  hambatan  kondisi eksternal;  b)  Waktu  dan  sumber  daya  tidak  tersedia secara  memadai;  3)  hubungan  antara  sebab  akibat antara  kebijakan  dan  hasilnya  jarang  bersifat
langsung;  4)  lembaga  pelaksana  jarang  yang  bisa mandiri.  Kondisi  ini  paling  tidak  dapat  diindikasikan hasil penelitian Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Balitbang Kemendagri tahun 2011, bahwa dari delapan kecamatan di Kabupaten/Kota dan Provinsi  yang  berbeda  empat  diantaranya  belum mengimplementasikan PP No. 19/2008. Dalam kaitan inilah penelitian dilakukan dengan judul Implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Kecamatan dengan lokasi di Kota Bogor.
Untuk mengetahui apa dan bagaimana implementasi  PP  No.  19/2008  dimaksud,  perlu terlebih  dahulu  dirumuskan  permasalahannya,  karena “masalah  yang  dirumuskan  dengan  baik  adalah masalah  yang  setengah  terpecahkan.” 2 Oleh  karena itu, untuk merumuskan permasalahannya beberapa hal penting  diperhatikan  yaitu: pertama ,  rentang  waktu penetapan  PP  No.  19/2008  yang  cukup  lama  yaitu  3 tahun 4 bulan, dihitung sejak diundangkannya UU No. 32/2004 sebagai induknya (Oktober 2004), sedangkan PP  No.  19  Tahun  2008  (Pebruari  2008)  baru ditetapkan, kedua ,  secara  derivatif  PP  No.  19/2008 juga  mengamanatkan  paling  tidak  lima  (5)  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  sebagai petunjuk  pelaksanaan  atau  petunjuk  teknis  (juklak  & juknis),  sebagaimana  terdapat  dalam  pasal-pasal dalam  batang  tubuh  PP  No.  19  Tahun  2008  yaitu: Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 36.
Di  samping  kelima  pasal  di  atas  yang  harus ditetapkan  dalam  bentuk  Permendagri,  juga  ada Permendagri No.4 Tahun 2010 yang  mengatur secara teknis  tentang  Pedoman  Pelayanan  Terpadu  di Kecamatan.  Dengan  demikian,  permasalahan  dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah  kebijakan  tentang  kecamatan  yang  diatur dalam PP No. 19 Tahun 2008 telah diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Kota  Bogor ke  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  (Perda)  atau Peraturan  Walikota  Bogor  dan  dilaksanakan  oleh para camat yang ada di wilayah kota Bogor?
2. Apakah  juklak  dan  juknis  yang  ditetapkan  dalam bentuk  Permendagri  mendukung  pelaksanaan tugas-tugas camat dan perangkatnya?
3. Bagaimana kinerja kebijakan setelah diimplementasikan?
Bertitik  tolak  dari  rumusan  permasalahan  yang dikemukakan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  adalah: 1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi kebijakan tentang kecamatan  di kota Bogor; 2)  untuk mengetahui  dan  menganalisis  dukungan  juklak  dan juknis  yang  ditetapkan  terhadap  tugas-tugas  Camat dan  perangkat  kecamatan  yang  ada  di  kota  Bogor;  3) untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kebijakan setelah  diimplementasikan  para  camat  dan  perangkat kecamatan di wilayahnya masing-masing.
Dalam  berbagai  literatur  mengenai  kebijakan publik  telah  banyak  mengemukakan  berbagai  definisi kebijakan  publik,  baik  dalam  arti  yang  luas  maupun dalam  pengertian  yang  sempit.  Young  dan  Quinn
(2002:5)  dalam  Suharto  (2012:44)  memberikan definisi  kebijakan  publik  secara  luas  yaitu:  “ What governments  choose  to  do  or  to  do ”.  Sementara  itu, Anderson  dalam  Suharto  (2012)  mengemukakan definisi  kebijakan  publik  yang  relatif  lebih  spesifik, yaitu:  “ a  purposive  course  of  action  follow  by  an action  or  set  of  actors  in  dealing  with  a  problem  or matter  of  concern ”.  Sedangkan  Suharto  (2012) menjelaskan  berbagai  definisi  kebijakan  sebagai berikut:
1. Kebijakan  publik  adalah  merupakan  tindakan pemerintah,  yang  dibuat  dan  diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Kebijakan  publik  adalah  sebuah  reaksi  terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata yang berupaya merespons  masalah atau  kebutuhan  kongkrit  yang berkembang di masyarakat.
3. Kebijakan  publik  adalah  seperangkat  tindakan yang  berorientasi  pada  tujuan  dan  bukan merupakan  keputusan  tunggal,  melainkan  terdiri dari  beberapa  pilihan  tindakan  atau  strategi  yang dibuat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  demi kepentingan orang banyak.
Pengertian atau definisi  kebijakan publik  seperti dijelaskan,  adalah  merupakan  “tindakan  pemerintah”, “sebuah  reaksi  terhadap  masalah”,  dan  “seperangkat tindakan”, ini menunjukan bahwa kebijakan publik itu mempunyai  proses,  seperti  dikemukakan  pada Gambar 1.
Berangkat  dari  gambar  proses  Perumusan Kebijakan Publik tersebut, kebijakan publik mempunyai  dua  tahapan  yaitu  agenda  setting
kebijakan  dan  formulasi  kebijakan,  sedangkan implementasi  kebijakan  adalah  merupakan  tahap ketiga.
Tahap agenda setting kebijakan mengindikasikan  bahwa  setiap  kebijakan  publik  yang dirumuskan  memang akan selalu dimulai dari adanya suatu  masalah  publik,  yang  mendapat  perhatian  luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan.
Setelah  tahap  agenda  setting  selesai  dilanjutkan dengan  formulasi  kebijakan  yang  merupakan  proses perumusan rencana serta metode untuk menyelesaikan permasalahan  yang  ada  dalam  agenda  setting.  Tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi kebijakan  dalam  gambar  di  atas  adalah  tahap  ketiga, yang  mempunyai  paling  tidak  tiga  komponen  dasar yaitu:  1)  tujuan  yang  luas;  2)  sasaran  yang  spesifik; dan  3)  cara  mencapai  sasaran,  (Wibawa  dkk, 1994:15). Tahap  keempat  dan  kelima  adalah  evaluasi kebijakan  dan  penyempurnaan,  yang  terakhir  adalah kebijakan  yang  dihentikan  apabila  tujuan  yang diinginkan sudah berhasil dicapai.
Berbagai  penulis  mendefinisikan  Implementasi Kebijakan,  dalam  kaitan  penelitian  ini  tidak  semua dijelaskan  definisi  dimaksud.  Penulis  tersebut misalnya:  Implementasi  kebijakan  menurut  model Grindle,  menurut  model  Meter  dan  Horn,  menurut model  Sabatier  dan  Mazmaniam.  Sebagai  contoh model  implementasi  kebijakan  dapat  dikemukakan menurut model Sabatier dan Mazmaniam.
Implementasi  kebijakan  model  Sabatier  dan Mazmanian (1986) dalam Wibawa (1994),
Tahap pertama Agenda Setting Kebijakan Tahap kedua Policy Formulation Tahap ketiga Policy Implementation Tahap keempat Policy Evaluation Tahap kelima Policy Change Tahap keenam Policy Terminator
Gambar 1. Proses Perumusan Kebijakan Publik Lister dan Stewart (2005:5) dalam Purwanto & Sulistyastuti (2012:23)
menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan  fungsi  dari  tiga  variabel,  yaitu:  1) karakteristik masalah; 2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan; 3) faktor-faktor di luar peraturan, sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran Gambar 8.
Setelah semua terpenuhi seperti model implementasi  kebijakan  yang  terdapat  dalam  gambar, maka  pada  tahap  implementasinya  para  pejabat pelaksana  dan  kelompok  sasaran  harus  mematuhi program,  tanpa  kepatuhan  para  pejabat  pelaksana, tujuan  kebijakan  tidak  akan  tercapai. Keharusan tersebut  menyiratkan  sebuah  pengakuan  bahwa meskipun  formulasi  kebijakan  telah  dirumuskan sebelumnya  melalui  proses  bargaining,  konflik, maupun persuasi, tidak berarti para pelaku menghentikan  kegiatannya  ketika  kebijakan  mulai diimplementasikan.
Selanjutnya,  pengertian  implementasi  kebijakan menurut  Wibawa,  dkk  (1994:15),  selalu  mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: 1) tujuan yang luas;  2)  sasaran  yang  spesifik;  3)  cara  mencapai sasaran.
Komponen cara mencapai sasaran-sasaran biasanya  belum  dijelaskan  secara  rinci,  itulah sebabnya  birokrasi  menyebut  sebagai  program- program  aksi  dan  proyek.  Di  dalam  “cara  mencapai sasaran” (Wibawa, dkk),  menyatakan  “….terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni: siapa pelaksana atau implementornya, berapa besar dan dari mana  dana  diperoleh,  siapa  kelompok  sasarannya, bagaimana  program  dilaksanakan  atau  bagaimana sistem  manajemennya  dan  bagaimana  keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.
Dengan  demikian,  komponen  cara  mencapai sasaran  dari  suatu  kebijakan  merupakan  komponen yang  berfungsi  untuk  mewujudkan  dua  komponen sebelumnya,  yaitu  tujuan  dan  sasaran  khusus.  Cara untuk  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  khusus  inilah sebagai implementasi kebijakan.
Sebagai  suatu  tindakan  yang  akan  dilakukan untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  dirumuskan dalam suatu kebijakan, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dikemukakan dalam Gambar 2.
Mengacu  pada  pengertian-pengertian  teoritis yang  dipaparkan  sebelumnya,  maka  kerangka  konsep dalam  penelitian  ini  dapat  ditarik  dari  pengertian- pengertia  teoritis  dimaksud  yaitu: pertama ,  bahwa kebijakan  publik  atau  kebijakan  negara  adalah rangkaian  konsep  atau  asas  yang  menjadi  garis  besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan  dan  cara  bertindak  baik  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  organisasi atau  kelembagaan.  Kebijakan  sebagai  asas  yang menjadi  garis  besar  atau  dasar  dalam  pelaksanaan suatu  pekerjaan  dari  suatu  oganisasi  lembaga,  maka kebijakan itu dapat berbentuk:
1. Pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  dan  maksud sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam usaha mencapai sasaran.
2. Tindakan  pemerintah  mengenai  sesuatu  masalah tertentu  dalam  arti  positif  dan  juga  merupakan keputusan  pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu dalam arti negatif. Kebijakan positif selalu dilandaskan  pada  peraturan-peraturan  perundang- undangan yang sifatnya memaksa.
3. Taktik  atau  strategi  untuk  memecahkan  masalah atau untuk mencapai tujuan. Jadi, kebijakan negara itu  selalu  mempunyai  tujuan  tertentu  atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, sehingga  kebijakan  itu  berisi  tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
Kedua, kebijakan sebagai suatu strategi, pernyataan cita-cita maupun tindakan, perlu dilakukan evaluasi  kebijakan  atau  penilaian  kebijakan  guna mengetahui:
1. Bagaimana  dan  mengapa  terjadi  perbedaan  antara kebijakan  yang  ditetapkan  dengan  fakta  di lapangan (hasil kebijakan)
2. Sejauhmana  kebijakan  itu  memberi  sumbangan pada tujuan dan sasaran
3. Bagaimana tingkat keberhasilan program aksi atau proyek  dalam  mencapai  tingkat  kinerja  yang bermakna,  dalam  mengatasi  masalah  yang dihadapi.
Dalam  praktiknya  evaluasi  kebijakan/  penilaian kebijakan, mencakup tiga hal yakni: 1.) isi kebijakan; 2)  pelaksanaan/implementasi  kebijakan;  dan  3) dampak kebijakan.
Ketiga , Implementasi  kebijakan.  Kebijakan publik itu secara umum memuat tiga hal penting yaitu: 1)  tujuan  yang  luas;  2)  sasaran  spesifik;  3)  cara mencapai  tujuan  atau  sasaran.  Komponen  cara mencapai  tujuan  atau  sasaran  adalah  merupakan komponen  yang  berfungsi  untuk  mewujudkan  tujuan dan sasaran khusus (spesifik). Cara untuk mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  inilah  yang  disebut dengan  implementasi  kebijakan.  Dengan  demikian implementasi kebijakan adalah cara atau metode untuk mencapai  tujuan  atau  sasaran,  dan  sebagai  metode maka  harus  ada  model.  Secara  teoritis  ada  empat  (4) model  yang  dikemukakan  contohnya  sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penjelasan- penjelasan  yang  dipaparkan  adalah  bahwa  efektivitas implementasi  kebijakan  ditentukan  oleh  perilaku birokrasi pelaksanaannya. Bertitik tolak dari penjelasan-penjelasan  dan  kerangka  konsep,  maka  di bawah  ini  dikemukakan  kerangka  penelitian  seperti pada Gambar 3.
Kerangka penelitian seperti gambar di atas, yang akan dikembangkan sebagai indikator, yang selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  instrument penelitian.

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilaksanakan  adalah  termasuk bagian  dari  Penelitian  Kebijakan  ( Policy  Research ). Dengan  demikian,  metode  yang  digunakan  dalam penelitiannya  adalah  metode  Analisis  Dokumen  atau Content  Analysis  (Analisis  Isi)  dengan  jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif.
Melalui  metode  penelitian  dokumen  ini  hendak melakukan  penelusuran  atau  telaahan  dokumen terutama  yang  menyangkut  penerapan  (implementasi kebijakan  tentang  kecamatan  yang  ditetapkan  dalam PP No. 19 Tahun 2008).

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Bogor, tepatnya di tiga (3) dari enam (6) kecamatan yang ada di  kota  Bogor.  Adapun  alasan  pemilihan  lokasi penelitian ini adalah:
a. Alasan geografis
Sebagaimana diketahui letak geografis berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penyediaan transportasi.
Wilayah  Kota  Bogor  merupakan  kawasan  yang sudah terbangun dengan berbagai jenis pemanfaatannya  yaitu:  1)  seluas  4.151,69  Ha  atau 35,48%  kawasan  pemukiman;  2)  seluas  2.112,72  Ha atau 2,40% untuk lahan pertanian; 3) seluas 92,59 Ha atau  1,42%  untuk  lahan  industry;  4)  seluas  81,02  Ha atau  3,69%  untuk  perdagangan  dan  jasa;  5)  seluas 90,02  Ha  atau  0,76%  untuk  perkantoran  dan pemerintahan;  6)  seluas  141,50  Ha  atau  1,19%
merupakan  hutan  kota;  7)  seluas  342,33  Ha  atau 2,89% untuk taman dan lapangan olah raga; 8) seluas 305,96  Ha  atau  2,58%  untuk  lahan  kuburan;  dan  9) seluas 342,07 atau 2,89% merupakan sungai dan situ.
b. Alasan Demografis Jumlah  penduduk  Kota  Bogor  tahun  2010 sebanyak  950.334  jiwa  (sensus  Penduduk  tahun 2010), yang terdistribusi ke enam wilayah kecamatan. Di samping itu jumlah wilayah kecamatan dalam satu kota relatif banyak yaitu enam kecamatan.

## Informan Penelitian
Informan
dalam penelitian ditetapkan berdasarkan  metode  purposive  sampling,  yaitu: a. Untuk tingkat Kota Bogor, yang menjadi informannya adalah  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Kota  Bogor. , b. Untuk  tingkat  kecamatan,  yang  menjadi  informan adalah Camat.

## Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
a. Tehnik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  membutuhkan  dua  (2)  jenis  data, pertama ,  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan dan dokumen yang ada kaitannya dengan kecamatan, kedua , data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disampaikan kepada informan.
b. Tehnik Pengolahan Data Setelah  data  terkumpul  melalui  metode  yang digunakan,  selanjutnya  data  tersebut  diolah  dengan langkah-langah sebagai berikut:

## Gambar 3. Kerangka penelitian
1. Melakukan editing seperti  kelengkapan  data, kebenarannya  dan  ketepatannya  serta  relevansi dengan variabel penelitian.
2. Menyeleksi data untuk selanjutnya di kelompokkan bedasarkan variabel dan indikator.
3. Membuat  tabulasi  data  yang  diformulasikan  ke dalam tabel, berdasarkan tabulasi data inilah dibuat analisis.

## Teknik Analisis
Sesuai  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  melihat dan  mengkaji  kebijakan  yang  implementatif  tentang kecamatan,  yang  lebih  fokus  pada  tujuan  yang  luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran serta bagaimana  program  aksinya  ke  masa  depan,  maka teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan Dassolen dan Dassein atau  seharusnya ( dassolen) dan kenyataannya ( dassein ).
Artinya,  seharusnya  PP  No.  19  Tahun  2008 sudah diimplementasikan, kenyataannya, bagaimna di Kota Bogor, seharusnya ada tujuan atau sasaran yang hendak  dicapai  bagaimana  faktanya  di  wilayah kecamaatan di Kota Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya, bahwa  suatu  kebijakan  itu  paling  tidak  memuat  tiga (3) hal penting, yaitu: a) ada tujuan yang luas, b) ada tujuan  yang  spesifik,  dan  c)  ada  cara  untuk mencapai/mewujudkan  kedua  tujuan  dalam  kebijakan yang  ditetapkan  tersebut.  Terkait  dengan  kebijakan
tentang  tentang  kecamatan  yang  ditetapkan  dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah  No.19  Tahun  2008, maka  dapat  dikemukakan  pembahasannya  sebagai berikut:

## Tujuan yang luas
Tidak  mudah  menyatakan  atau  menjelaskan tujuan  spesifik  apalagi  tujuan  yang  luas  suatu kebijakan,  terlebih-lebih  apabila  tidak  dicantumkan atau  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  naskah  kebijakan itu  sendiri.  Demikianlah  halnya  dengan  PP  No.  19 Tahun 2008 sebagai kebijakan yang mengatur tentang kecamatan, tujuan spesifik dan tujuan yang luas tidak diatur  atau  disebutkan  secara  eksplisit.  Meskipun demikian,  tidaklah  berarti  PP  No.  19  Tahun  2008 tentang kecamatan tidak mempunyai tujuan yang luas dan  tujuan  yang  spesifik.  Hal  ini  dapat  dilihat  atau dibaca  dalam  diktum  pertimbangan  dan  penjelasan umum PP No. 19 Tahun 2008 itu sendiri.
Dalam  penjelasan  umum  PP  No.  19  Tahun 2008  dengan  sangat  jelas  disebutkan  “Camat  dalam menjalankan  tugasnya  mendapatkan  pelimpahan kewenangan  dari  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/walikota  dan  mengemban  penyelenggaraan tugas-tugas  umum  pemerintahan”.  Artinya,  camat melaksanakan tugas pelimpahan dari Bupati/Walikota dalam  rangka  otonomi  daerah  dan  melaksanakan tugas-tugas  umum  pemerintahan,  inilah  tujuan  yang luas  dari  PP  No,  19  Tahun  2008,  yang  tidak  pernah berakhir meskipun dilaksanakan.
Kedua  tugas  yang  dilaksanakan  Camat  tersebut merupakan  akibat  dari  implementasi  kebijakan
Gambar  4:  Tujuan Spesifik PP No.19/2008
Tabel 1. Implementasi PP No. 19 Tahun 2008 dari 8 wilayah provinsi sampel
No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Keterangan Sudah Belum 1. Papua Barat Kab. Manokwari Manokwari Barat - √ 2. NTB Kota Mataram Kec. Mataram - √ 3. Jatim Suarabaya Kec. Rungkut √ - 4. DI. Yogyakarta Kota Yogyakarta Kec. Umbulharjo √ - 5. Jateng Kota Semarang Semarang Selatan - √ 6. Sumut Kota Medan Medan Tembung √ - 7. Banten Kota Serang Kec. Serang √ - 8. Jabar Kota Bandung Bandung Barat - √
Sumber: Hasil penelitian Pusat Litbang Pembangunan & Keuangan Daerah tahun 2011.
otonomi daerah sebagaimana diatur dalam  UU No.32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang merupakan sumber hukum dari PP No. 19 Tahun 2008 tersebut.  Implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  ini telah  mendorong  terjadinya  perubahan,  baik  secara struktural,  fungsional  maupun  kultural  dalam  tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah  satu perubahan  yang  sangat esensial  yaitu menyangkut  kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi kecamatan  yang  sebelumnya  merupakan  perangkat wilayah  dalam  kerangka  asas  dekonsentrasi  berubah menjadi  perangkat  daerah  dalam  kerangka  asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan  dari  dan  bertanggung  jawab  kepada bupati/walikota  dan  juga  mengemban  penyeleng- garaan tugas-tugas umum pemerintahan.

## Tujuan yang Spesifik
Adapun tujuan spesifik dari kebijakan PP No. 19 Tahun  2008  adalah  sebagai  “Pedoman  dalam pembentukan kecamatan dan penyelenggaraan  urusan
pemerintahan  di  kecamatan”,  (diktum  pertimbangan PP  No.19/2008).  Sebagai  tujuan  spesifik,  ada  dua kegiatan  yang  dilakukan  dan  harus  mengacu  atau berpedoman  pada  PP  No.  19  Tahun  2008;  kedua kegiatan  dimaksudn  adalah: pertama ,  apabila  hendak membentuk  satuan/unit  kerja  kecamatan  yang  baru (pemekaran)  harus  berpedoman  pada  PP  Nomor  19 Tahun 2008, kedua, semua satuan/unit kerja kecamatan dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di kecamatan  harus  mengacu  pada  PP  No.  19  Tahun 2008.
Jadi,  apabila  digambarkan  secara  sederhana, tujuan spesifik PP No. 19/ 2008 tampak pada Gambar 4. Meskipun PP No. 19 Tahun 2008 sebagai kebijakan yang  harus  dipedomani,  namun  sampai  tahun  2011 lalu belum semua kabupaten dan kota menimplementasikan PP No.19 Tahun 2008. Artinya, belum  semua  bupati/walikota  menetapkan  peraturan bupati  bupati/walikota  yang  mengacu  pada  PP dimaksud  dalam  mengatur  Tugas  Pokok  dan  Fungsi kecamatan. Sesuai hasil penelitian Puslitbang Pembangunan  &  Keuangan  Daerah  (2011)  dari
Gambar 5: Proses pencapaian tujuan kebijakan sebagai wujud implementasi kebijakan
delapan  (8)  wilayah  kecamatan  di  berbagai  provinsi baru empat kabupaten/kota yang sudah mengimplementasikannya. Hasil selengkapnya penelitian  dimaksud  dapat  dikemukakan  dalam  Tabel 1.
Faktor penyebab PP No.19/2008 belum diimplementaskan  oleh  Bupati/  Walikota  seperti disebutkan di atas adalah:
1. Untuk Kab. Manokwari belum ada sosialisasi dari Provinsi Papua Barat.
2. Untuk  Kota  Mataram  karena  sedang  menghadapi Pemilukada Walikota.
3. Untuk  Kota  Semarang  dan  Kota  Bandung,  dalam proses pembahasan/ penyusunan.
Sedangkan  untuk  Kota  Bogor  PP  No.19/2008 telah diimplementasikan ke dalam Peraturan Walikota Bogor No.54 Tahun 2008 tentang Tugas Struktural di lingkungan Kecamatan dan Peratruan Walikota No. 1 Tahun  2011  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Penandatanganan  Pelayanan  Perizinann  dan  Non Perizinan di Kota Bogor.
Kedua  peraturan  Walikota  Bogor  di  atas  untuk memenuhi  Pasal  14  ayat  (2)  PP  No.19  Tahun  2008 yaitu  menyangkut  kedudukan  dan  tanggung  jawab Camat,  sedangkan  Pasal  15  ayat  (1)  dan  (2) menyangkut  Tugas  Umum  Pemerintahan  yang
dilaksanakan  Camat  dan  kewenangan  pemerintahan yang  dilimpahkan  Bupati/Walikota  untuk  menangani sebagian urusan otonomi daerah.

## Cara Untuk Mencapai Tujuan
Untuk  mewujudkan  kedua  tujuan  seperti diutarakan  di  atas,  itulah  makna  implementasi kebijakan PP No. 19 Tahun 2008 dalam penelitian ini, dan  untuk  mengetahui  cara  mencapai  kedua  tujuan dimaksud maka perlu digambarkan pada Gambar 5.
Sesuai dengan gambar proses pencapaian tujuan kebijakan,  merupakan  wujud  implementasi  kebijakan dalam penelitian ini dapat diuraikan indikator dari cara mewujudkan tujuan kebijakan yaitu:
1. Siapa  yang  menjadi  pelaksana  atau  implementor kebijakan
Ada  dua  (2)  hal  terkait  dengan  pelaksana  atau implementor  kebijakan,  pertama  adalah  pembuat kebijakan,  kedua  adalah  pelaku  atau  pelaksana kebijakan.  Terkait  dengan  PP  No.19/2008  tentang kebijakan kecamatan, maka sebagai pembuat kebijakan  adalah  Kementerian  Dalam  Negeri  Cq. Direktorat  Jenderal  Pemerintahan  Umum  (Ditjen PUM).
Apabila  hirarkhi  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan  tentang  kecamatan  ini  digambarkan,  maka
Gambar 6.   Hirarki pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tentang kecamatan
nampak seperti pada Gambar 6.
Sesuai  dengan  Gambar  6,  maka  kebijakan tentang Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam PP No.19/2008  secara  berjenjang  diteruskan  sampai  ke tingkat kecamatan sebagai pelaksana kebijakan. Penyediaan Dana/Anggaran
Terkait dengan penyediaan dana/anggaran dalam rangka implementasi PP No.19/2008 sebagai kebijakan tentang kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama ,  pengimplementasian  kebijakan  PP No.19/2008  terkait  dengan  sosialisasinya  untuk masing-masing  tingkat  pemerintahan.  Penyediaan dana/anggaran  untuk  sosialisasi  dimaksud  dalam penelitian  ini  tidak  diketahui  dan  tidak  dikemukakan. Kedua, penyediaan  dana/anggaran  untuk  pencapaian tujuan yang meliputi:
a. Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, dan b. Pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan  dalam rangka otonomi daerah.
Terhadap  kedua  kegiatan  dimaksud  yang diterjemahkan  dalam  berbagai  kegiatan  oleh  masing- masing kecamatan menyediakan dana/anggaran terdapat pada Tabel 2.
Terkait dengan penyediaan dana/anggaran di atas pada  masing-masing  kecamatan  (tiga  kecamatan) tidak  terlepas  sebagai  suatu  bentuk  perubahan  yang sangat  esensial  yaitu  “menyangkut  kedudukan  tugas pokok  dan  fungsi  kecamatan  yang  sebelumnya merupakan  perangkat  wilayah  dalam  kerangka  asas dekonsentrasi  menjadi  perangkat  daerah  dalam kerangka asas desentralisasi”.
Disamping  itu,  Camat  sebagai  perangkat  daerah juga  mempunyai  kekhususan  dibandingkan  dengan perangkat  daerah  (SKPD)  lainnya  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk  mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu: a. Adanya  suatu  kewajiban  Camat  mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural.
b. Menciptakan  stabilitas  dalam  dinamika  politik, ekonomi dan budaya.
c. Mengupayakan  terwujudnya  ketentraman  dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat.
d. Membangun  integritas  wilayah,  dalam  kaitan  ini, Camat  selain  memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.
2. Kelompok Sasaran
Secara  normatif  sebenarnya  kelompok  sasaran PP No. 19 Tahun 2008 ini adalah Kecamatan. Artinya, sebagaimana  diuraikan  di  atas,  bahwa  PP  No.19 Tahun  2008  adalah  sebagai  pedoman  yang  harus dirujuk  dalam  pembentukan  suatu  kecamatan  baru atau  pemekaran  dan  sebagai  pedoman  atau  dasar hukum  bagi  Bupati/Walikota  dalam  mengatur  tugas pokok  dan  fungsi  kecamatan.  Dalam  kaitan  tugas pokok  dan  fungsi  kecamatan  ini  Camat  sebenarnya sebagai  alat  untuk  menjangkau  masyarakat.  Oleh karena  itu,  kelompok  sasaran  yang  sesungguhnya adalah  masyarakat,  yang  secara  administratif  tertata dalam Kelurahan di wilayah Kota dan desa di wilayah kabupaten.  Hal  ini,  sebenarnya  tercakup  dalam  salah satu  tugas  umum  pemerintahan  yaitu:  “Camat membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan”. (Pasal 15 PP No.19/2008).
Disamping  Camat  membina  penyelenggaraan Pemerintahan  desa  dan/atau  kelurahan,  juga  Camat “mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat”.  Itulah  sebabnya  dengan  berpijak  pada kedua  tugas  pokok  dan  fungsi  ini,  penelitian  ini berkesimpulan  “bahwa  camat  itu  adalah  instrumen atau alat pemerintah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat sebagai sasaran pembangunan  yang  dilaksanakan”,  sebagaimana disebutkan  dalam  umum  pemerintahan  dan  otonomi daerah.
1. Bagaimana Program Dilaksanakan (Manajemen)
Terkait dengan
“bagaimana program dilaksanakan”? atau dengan perkataan lain “bagaimana manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan” Pelaksanaan program di tingkat kecamatan tidak dapat dipisahkan dari aturan normatifnya,  yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
a. UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Melalui  UU  ini  peranan  Pemerintahan  Daerah diharapkan  dapat  mewujudkan  prinsi-prinsip God Governance (Tatakelola  pemerintahan  yang  baik)
Tabel 2. Penyediaan Dana/Anggaran No Tahun Anggaran yang disediakan Realisasi Persentase (%) 1. Kecamatan Bogor Selatan 2009 Rp 614.053.000,- Rp 614.053.000,- 100 2010 Rp 1.937.895.726,- Rp 1.926.890.803,- 99,43 2. Kecamatan Bogor Barat 2009 Rp 2.593.241.000,- Rp 2.562.071.660,- 100 2010 Rp 11.937.895.726,- Rp 10.318.651.552,- 99,43 3. Kecamatan Bogor Tengah 2010 Rp. 1.566.433.000,- Rp. 1.566.433.000,- 100
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan pemberian  otonomi  daerah  sejak  tahun  2001.  Salah satu  tujuan  pemberian  otonomi  darah  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat.  Untuk itu Pemerintah Kecamatan dituntut untuk:
1. Memahami lebih baik kebutuhan masyarakat yang terdiri  dari  berbagai  kalangan  dan  lapisan masyarakat.
2. Melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  dalam proses pembangunan secara partisipatif.
3. Menyelenggarakan  tata  pemerintahan  kecamatan secara partisipatif.
b. UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Implementasi UU ini di tingkat kecamatan yaitu menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, yang merupakan  dokumen  perencanaan  SKPD  untuk periode lima (5) tahun. Penjabaran dari Renstra SKPD tersebut  berupa  Rencana  Pembangunan  Satuan Perangkat  Daerah  yaitu  berupa  Renja  SKPD  sebagai dokumen  perencanaan  SKPD  untuk  periode  satu  (1) tahun.
Berdasarkan  amanat  UU  No.25/2004  tentang SPPN,  maka  semua  kecamatan  yang  ada  di  Kota Bogor,  menyusun  penjabaran  dari  Renstra  SKPD untuk tahun 2010-2014 sebagai berikut:
Kecamatan Bogor Barat Dalam realitasnya, semua kecamatan yang ada di Kota  Bogor  dalam  menetapkan  program  dan
kegiatannya secara normatif merujuk pada aturan atau ketentuan normatif di atasnya.
Sebagai  contoh,  kecamatan  Bogor  terlebih dahulu menetapkan visi dan misinya yang merupakan derivasi  dari  Visi  dan  Misi  Kota  Bogor,  begitu  juga visi dan misi kota Bogor merupakan derivasi dari visi dan misi Provinsi Jawa Barat.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  maka  secara berjanjang  dijelaskan  secara  visual  seperti  pada Gambar  7.  Penyusunan  program  dan  kegiatan  di tingkat  Kecamatan  se-Kota  Bogor,  mengikuti  pula seperti Gambar 7.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  data,  informasi  dan  analisis  yang dikemukakan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa “Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan  di  Kota Bogor, telah diimplementasikan oleh Walikota Bogor dalam  menata  eksistensi  kecamatan  di  Kota  Bogor. Pengimplementasian  PP  No.19  Tahun  2008  tersebut, ditetapkan  lebih  lanjut  dalam  bentuk  Peraturan Walikota  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Tugas Pokok,  Fungsi,  Tata  Kerja  dan  Uraian  Tugas  Jabatan Struktural  di  Lingkungan  Kecamatan  dan  Nomor  10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan.
Pengimplementasian kebijakan dimaksud meliputi:
1. Tugas Umum Pemerintahan, yang terdiri dari:
a. Mengkoordinasikan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat,
Gambar 7. Penyusunan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan se-Kota Bogor
b. Mengkoordinasikan  upaya  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
c. Mengkoordinasikan  penetapan  dan  penegakan peraturan perundang-undangan,
d. Mengkoordinasikan  pemeliharaan  prasarana dan fasilitasi pelayanan umum,
e. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
f. Membina  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan/atau kelurahan,
g. Melaksanakan  pelayanan  masyarakat  yang menjadi ruang/lingkup tugasnya dan/atau yang belum  dapat  dilaksanakan  pemerintahan  desa atau kelurahan.
2. Tugas yang dilimpahkan terdiri dari:
a. perijinan dibidang gangguan atau HO,
b. rekomendasi  dibidang  ijin-ijin  penelitian  ke masyarakat dan pendidikan,
c. koordinasi dibidang Site Plann dan SKPR, ijin kegiatan keamanan.
d. pembinaan  dibidang  lembaga  kemasyarakatan (LPM, RT, RW) dan para Lurah dan Staf,
e. pengawasan  dibidang  ijin  gangguan  /  HO, bidang industry dan perdagangan,
f. fasilitasi  diberikan  kepada  Camat,  Sekcam berupa kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 kepada para Kepala Seksi,
g. penetapan  antara  lain  Surat  Keputusan  Camat, Surat Perintah Camat dan Surat Tugas Camat,
h. Kewenangan  lainnya  antara  lain  pembuatan akta jual beli, pembuatan akta waris.
3. Pengimplementasian  kebijakan  dimaksud  adalah untuk  mewujudkan  Visi  Kota  Bogor  yaitu  “Kota Jasa  yang  Nyaman  Dengan  Masyarakat  Madani” dan  Visi  masing-masing  Kecamatan  antara  lain “Kecamatan  yang  Aman,  Tertib  dan  Lancar Menuju  Masyarakat  Sejahtera”  (Visi  Kec.  Bogor Barat),  yang  selanjutnya  diwujudkan  ke  dalam misi, tujuan dan sasaran masing-masing kecamatan,  d.  Selanjutnya,  misi,  tujuan  dan sasaran  tersebut  ditindaklanjuti  ke  dalam  program dan  kegiatan  setiap  tahun  yang  ditetapkan  dalam dokumen  perencanaan  yang  disebut  dengan Rancangan  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD) masing-masing  kecamatan.  Dalam  dokumen RKPD  inilah  terdapat  program,  kegiatan,  output dan outcome serta biaya/anggaran yang disediakan dan dilaksanakan setiap tahunnya.

## Rekomendasi
Terkait  dengan  simpulan  sebagaimana  dikemukakan, maka beberapa hal dapat disarankan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan  Tugas  Umum  Pemerintahan  dan Tugas  yang  dilimpahkan  oleh  Walikota  Bogor kepada para Camat, sebagaimana diamanatkan PP No.19  Tahun  2008,  yang  selanjutnya  diatur  dan ditetapkan  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  54 dan  Nomor  10  Tahun  2010,  masih  perlu disosialiasikan  baik  oleh  Pemerintah,  Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota agar Camat dan perangkatnya dalam mengkoordinasikan: a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat,
b. Upaya  penyelenggaraan  ketentraman  dan ketertiban umum,
c. Penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum,
e. Penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di tingkat  kecamatan,  dapat  terlaksana  sesuai dengan:
1) Standar Prosedur Operasionalnya (SOP),
2) Obyek  dan  kegiatannya  serta  anggaran yang disediakan,
3) Output dan outcome yang ditetapkan.
2. Camat beserta perangkatnya, dalam melaksanakan tugas  umum  pemerintahan  dan  tugas  yang dilimpahkan,  harus  melaporkan  secara  tertulis kepada Walikota Bogor secara berkala dan teratur, menyimpan  dokumen  laporan  tersebut  sehingga dapat  diketahui  tugas-tugas  apa  saja  yang  belum dilaksanakan, mengalami kesulitan, sehingga dapat diketahui  di  lini  mana  yang  perlu  dibenahi  dan ditingkatkan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kota  Bogor  dan  Bagian  Pemerintahan harus  melakukan  evaluasi  terhadap  tugas  umum pemerintahan dan tugas yang dilimpahkan kepada para  Camat  yang  ada  di  Kota  Bogor,  untuk mengetahui:
a. Sejauhmana  Visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran Kota  Bogor  terakomodasi  dan  terlaksana  di masing-masing Kecamatan,
b. Bagaimana  pelaksanaannya  dan  kendala  yang dihadapi masing-masing kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri  (1990), Merangkai  Masa  Depan  Otonomi Daerah, (kumpulan Makalah). Dunn, William N. (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Kelima, (terjemahan)
Islamy,  Irfan  M,  (1992), Prinsip-prinsip  Perumusan Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara. Cet. keenam.
Koswara,  E.,  (2001), Teori  Pemerintahan  Daerah ,
(Diktat)
Purwanto,  Erwan  Agus,  dan  Sulistyastuti,  Dyah  Ratih, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, Cet. 1.
Sugiyono  (2013), Metode  Penelitian  Administrasi, Bandung: Alfabeta, cet. ke 21.
Suharto,  Edi,  (2010), Analisis  Kebijakan  Publik , Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, Cet. Keenam. Sujamto,  (1996), Membedah  Otonomi  Daerah ,  Suatu Evaluasi  Atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1974, Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Depdagri (Kumpulan Makalah).
Suryaningrat, Bayu (1980), Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Aksara Baru. Wibawa,  Samodra,  dkk.,  (1994), Evaluasi  Kebijakan Publik ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Cet. Pertama.

## Dokumen
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945. ________, Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Kecamatan.
Lain-lain Puslitbang Pembangunan & Keuangan Daerah, Akselerasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan di  Wilayah  Perkotaan, Hasil  Penelitian  Tahun 2011.

## Lampiran Gambar 8
Gambar 8. Implementasi kebijakan model Sabatier dan Mazmanian (1986) dalam Wibawa (1994)