## PENDAHULUAN
Pentingnya  penanganan  kekerasan  terhadap  anak melalui  program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis
masyarakat dikarenakan pemenuhan hak-hak anak yang berkaitan dengan perlindungan masih menjadi pekerjaan rumah  yang  perlu  mendapat  perhatian  karena  masih banyak yang belum terpenuhi. Selama ini anak-anak yang

## IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA

## Implementation of Community-Based Integrated Child Protection Program in Palangka
Raya
Mita Sari *
Wahyu
Bachruddin Ali Achmad
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia
* email: mitasyaja@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menjelaskan  bagaimana Implementasi Program Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, serta faktor- faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  program  perlindungan  anak  terpadu berbasis masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi  Program  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM) pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya meliputi bahwa Program PATBM telah berjalan dan tepat sasaran, Program PATBM bermanfaat dan diterima di Kota Palangka Raya, selama dilaksanakan Program tersebut telah terjadi penurunan angka kekerasan, Sumber daya Implementasi program PATBM baik dilihat dari sisi sumber daya  manusia  dan  anggaran  masih  kurang  dan  belum  memadai,  Program  tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Kota Palangka Raya, serta strategi yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,
Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya  dalam mengimplementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi aktivis atau kader PATBM dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

## Kata Kunci:
Implementasi
Program Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat
Pemerintah Kota Palangka Raya
Keywords : Implementation Community based Integrated
Child Protection Program Palangka Raya Government

## Accepted
October 2018

## Published
December 2018

## Abstract
The purpose of this study was to find out, explain how the implementation of an integrated community-based child protection program, as well as the factors that support and inhibit integrated community-based child protection programs. This research was conducted at the Department  of  Population  Control  and  Family  Planning,  Women's  Empowerment,  Child Protection in Palangka Raya City using qualitative methods. The results of this study indicate that  the  Implementation  of  the  Community  Based  Integrated  Child  Protection  Program (PATBM)  in  the  Department  of  Population  Control  and  Family  Planning,  Women's Empowerment, Child Protection in Palangka Raya City includes the integrated community- based child protection program that has been running and on target, a community-based integrated child protection program is useful and accepted in the City of Palangka Raya, during  the  implementation  of  an  integrated  community-based  child  protection  program there  has  been  a  decrease  in  the  number  of  violence,  Resources  Implementation  of integrated community-based child protection programs both in terms of human resources and  budget  is  still  lacking  and  inadequate,  integrated  community-based  child  protection program received a good response from the people of Palangka Raya City, and strategy undertaken by the Population Control and Family Planning Office, Women's Empowerment, Child Protection in Palangka Raya City in implementing a community-based integrated child protection program is to carry out socialization and training activities for activists or cadres of Integrated Community Based Child Protection in the City Government Palangka Raya.
sedang  mengalami  kasus  hukum,  baik  dalam  posisi sebagai  korban  ataupun  pelaku,  adalah  yang  paling rentan  dilanggar  hak-haknya.  Penanganan  yang  tidak tepat  terhadap  mereka  berpotensi  menimbulkan masalah  berkepanjangan  di  kemudian  hari  (Hasanah  & Rahardjo, 2016).
Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  masyarakat (PATBM) menjadi unik untuk dikaji karena Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  melalui  Dinas  Pengendalian Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya tidak  bisa  bekerja  sendiri  sehingga  perlu  melibatkan masyarakat  untuk  mendukung  program-program perlindungan  anak.  Masyarakat  yang  dimaksud  adalah masyarakat yang benar-benar memahami kondisi anak. Dengan kata lain masyarakat harus benar-benar paham tentang  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  serta hak-hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016).
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi, secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana  dan  diskriminasi  (Pasal  1  Angka  (2)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo.  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  jo.  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  orang tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak. Rangkaian  kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.  Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan
kehidupan  terbaik  bagi  anak  sebagai  penerus  bangsa yang  potensial,  tangguh,  memiliki  nasionalisme  yang dijiwai  oleh  akhlak  mulia  dan  nilai  Pancasila,  serta berkemauan  keras  menjaga  kesatuan  dan  persatuan bangsa  dan  negara.  Upaya  perlindungan  anak  perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan  sampai  anak  berumur  18  tahun  (Yustisia, 2016).
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013  Tentang  Perlindungan  Anak  Dalam  Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak, menjelaskan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang diharapkan  dapat  menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan  kepada  anak  sebagai  potensi  dan  masa  depan bangsa  sehingga  anak  patut  mendapat  perhatian mendalam dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan bekembang secara wajar dan sejahtera serta terhindar dari  perlakuan  dan  tindakan  yang  salah,  kekerasan, diskriminasi  yang  akan  merusak  perkembangan  anak baik  fisik,  mental  maupun  sosial  anak  (Rinaldi  & Andriyus, 2016).
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013  Tentang  Perlindungan  Anak  Dalam  Rangka Mewujudkan  Kota  Layak  Anak,  juga  menjelaskan  anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal,  baik  secara fisik,  mental,  sosial  dan  akhlak  yang  mulia.  Sedangkan pada  kenyataannya  di  Kota  Palangka  Raya  masih terdapat banyak anak yang belum terjamin haknya dan terlindungi  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  dan eksploitasi  seperti  anak  korban  perdagangan  anak, pekerja  anak  pada  industri,  dan  anak  yang  dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  memadai,  perhatian
kesehatannya  serta  pengembangan  kreatifitas  dan kebahagiaan pada usia anak seperti anak korban tindak kekerasan,  anak  terlantar,  anak  jalanan,  anak  korban seksual, anak korban perdagangan anak, dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung (Asmorowati, 2008).
Program  PATBM  mulai  ada  sejak  tahun  2016,  yang didasarkan  oleh  Undang-Undang  Repubik  Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  UU  RI  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013  Tentang  Perlindungan  Anak  Dalam  Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak. Program PATBM pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota Palangka  Raya  adalah  salah  satu  program  yang  harus dilaksanakan karena program tersebut merupakan salah satu bagian indikator menuju Kota layak anak  di Kota Palangka  Raya.  Penerapan  program  tersebut  yaitu dengan melalui bantuan satuan tugas atau aktivis-aktivis yang  ada  dikelurahan-kelurahan  di  wilayah  Kota Palangka Raya (Hamudy, 2015).
Program PATBM yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola  oleh  sekelompok  orang  yang  tinggal  di  suatu wilayah  (desa  atau  kelurahan)  di  34  Provinsi  di Indonesia.    Melalui  PATBM,  masyarakat  diharapkan mampu  mengenali,  menelaah,  dan  mengambil  inisiatif untuk  mencegah  dan  memecahkan  permasalahan kekerasan  terhadap  anak  yang  ada  di  lingkungannya sendiri.  Pengertian  dari  PATBM  yaitu  sebuah  gerakan dari  jaringan  atau  kelompok  warga  pada  tingkat masyarakat  yang  bekerja  secara  terkoordinasi  untuk mencapai  tujuan  perlindungan  anak.  Program  PATBM merupakan  inisiatif  masyarakat  sebagai  ujung  tombak untuk  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  dengan membangun  kesadaran  masyarakat  agar  terjadi perubahan  pemahaman,  sikap  dan  perilaku  yang memberikan  perlindungan  kepada  anak.    Gerakan tersebut  dapat  dikelola  dengan  menggunakan  dan
mengembangkan  fungsi  struktur  kelembagaan  yang sudah  ada  atau  jika  diperlukan  dengan  membangun struktur kelembagaan yang baru. Melalui PATBM, akan dilakukan  sejumlah  kegiatan  seperti  penyuluhan, pencegahan,  penanganan,  dan  rehabilitasi  terkait  isu perlindungan anak. Serta dibutuhkan sinergitas lembaga desa atau perangkat desa, posyandu, sekolah, kader KB, Perlindungan  Anak  terpadu  berbasis  masyarakat  desa lain,  hingga  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  LSM (Meliyawati, 2016).

## METODOLOGI
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  metode yang  memfokuskan  penelitian  dengan  menggambarkan fenomena  yang  sedalam-dalamnya  dan  menggali informasi  sedalam-dalamnya  dengan  menggunakan kalimat atau kata-kata, dimana peneliti sendiri langsung berada di lapangan. Lokasi penelitian ini di lakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota Palangka Raya  yang beralamat di jalan Cilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya.
Dalam penelitian ini penulis menetapkan informan yang berkaitan  langsung  dengan  implementasi  program perlindungan  anak  terpadu  berbasis  masyarakat  pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota Palangka Raya adalah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya,  Fasilitator Daerah Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Aktivis Program PATBM, Lembaga Swadaya Masyarakat Palangka Raya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Palangka Raya, serta kalangan akademisi.
Materi  yang  akan  digali  melalui  wawancara  meliputi program-program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis masyarakat. Sumber data wawancara terdiri dari Dinas Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota
Palangka Raya, Fasilitator Daerah Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Palangka Raya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia  Palangka  Raya,  serta  kalangan  akademisi. Dalam wawancara disiapkan panduan wawancara untuk mempermudah  pengumpulan  data.  Waktu  wawancara tergantung  kesiapan  informan,  bisa  pagi,  siang,  sore. Setiap wawancara menggunakan waktu satu jam. Selain itu  juga  dilakukan  observasi  untuk  menggali  data  yang berkaitan  dengan  program  perlindungan  anak  terpadu berbasis  masyarakat.  Dalam  observasi  disiapkan perangkat alat dalam menggali data yang berupa daftar cek,  catatan  lapangan,  jurnal  harian,  alat  perekam elektronik  dan  format  lainnya.  Dalam  observasi  di fokuskan  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya  dengan menggunakan waktu selama tiga jam.
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah berdasarkan data  relevan  yang  di  kumpulkan  dan  di  tampilkan tersebut,  kemudian  di  tarik  suatu  kesimpulan  untuk memperoleh  hasil  akhir  penelitian,  Sehingga  data  yang diambil tidak menyimpang dari data yang di peroleh atau dianalisa.  Hal  ini  dilakukan  agar  hasil  penelitian  secara konkrit sesuai dengan keadaan yang dilapangan. Dalam melakukan  pengujian  keabsahan  data  akan  dilakukan empat  model/cara  pengujian,  yaitu credibility , transferability, dependability , dan confirmability .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Isi Kebijakan
Isi kebijakan mencakup beberapa hal, diantaranya:
1. Kepentingan kelompok sasaran
Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan menyangkut  sejauh  mana  kepentingan  kelompok sasaran  atau  target  groups  termuat  dalam  isi kebijakan.  Kepentingan  tersebut  berkaitan  dengan berbagai  kepentingan  yang  memiliki  pengaruh
terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh  mana  pengaruh  yang  dibawa  oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.
Sebelum  suatu  kebijakan  diimplementasikan, pelaksana  kebijakan  harus  menyadari  bahwa  suatu keputusan  telah  dibuat  dan  perintah  untuk melaksanakannya,  Kebijakan  yang  dikeluarkan haruslah memang merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama kebijakan PATBM  adalah  anak  karena  yang  akan  dilindungi adalah anak. Untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak  saja  pada  anak-anak,  tetapi  juga  pada lingkungan  yang  paling  berpengaruh  terhadap kehidupan  anak-anak.  Sesuai  dengan  konteks kegiatan  berbasis  masyarakat  dan  tujuan  PATBM, maka  sasaran  utama  kegiatan-kegiatan  PATBM adalah  anak,  orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat yang ada di wilayah Kota Palangka Raya. Sejauh ini Program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis masyarakat memang sangat baik dan tepat sasaran, adapun  kebijakan-kebijakan  selalu    mengacu  pada sosialiasi dan pencegahan
2. Manfaat yang diterima oleh Kelompok sasaran Pada  poin  ini content  of  policy berupaya  untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat yang  menunjukkan  dampak  positif  yang  dihasilkan oleh  pengimplementasian  kebijakan  yang  hendak dilaksanakan.  Dalam  konteks  hal  ini,  bahwa pemerintahan  yang  amanah,  berarti  pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun  tidak  bisa  dikatakan  seluruh  persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui
LSM    dan  organisasi  lainnya  untuk  menyelesaikan persoalan  yang  muncul  dalam  masyarakat,  dimana upaya  intervensi  pemerintah  haruslah  bermanfaat bagi  masyarakat  secara  langsung  maupun  tidak langsung
Jika  dilihat  dari  aspek  bermanfaat  atau  tidak,  maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan  sendirinya  dalam  proses  implementasi nantinya  akan  lebih  mudah,  dalam  artian  untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan  sulit  dalam  proses  implementasi  lebih  lanjut. Kegiatan  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, Fasilitator/aktivis PATBM yang ada di Wilayah Kota Palangka  Raya.  Program  PATBM  bermanfaat  dan diterima  di  Kota  Palangka  Raya  karena  membantu dalam  pengawasan  dan  perlindungan  anak dilingkungan  sekitar  wilayah  kelurahan  yang  ada  di Kota Palangka Raya
3. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin  dicapai. Content  of  Policy yang  ingin  dijelaskan pada  poin  ini  adalah  bahwa  seberapa  besar perubahan  yang  hendak  atau  ingin  dicapai  melalui suatu  implementasi  kebijakan  harus  mempunyai skala  yang  jelas.  Melalui  Implementasi  Program PATBM  pada  dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya telah terjadi perubahan  penurunan  angka  kekerasan.  Penerapan program  PATBM  yaitu  dengan  melalui  bantuan satuan  tugas  atau  aktivis-aktivis  yang  ada dikelurahan-kelurahan  di  wilayah  Kota  Palangka Raya.  Ditingkat  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Telah terjadi  penurunan  kasus  kekerasan  terhadap  anak yakni  Terhitung  sejak  Tahun  2013  sebesar  28%,
Tahun 2014 sebesar 27%, tahun 2015 sebesar 25%, dan  di  tahun  2016  sebesar  20%.  Ditingkat  Kota Palangka  Raya  Telah  terjadi  penurunan  kasus kekerasan  terhadap  anak  yakni  Terhitung  sejak Tahun 2013 sebesar 42%, Tahun 2014 sebesar 33%, tahun 2016 sebesar 25%, dan di tahun 2017 sebesar 5%.
4. Letak sebuah program sudah tepat
Ketepatan sebuah program merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang  melandasi  tujuan-tujuan  tersebut.  Melalui program  PATBM  dapat  menurunkan  angka kekerasan pada  anak hal ini  dapat dipahami bahwa program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis masyarakat  adalah  suatu  inovasi  dari  pemerintah kemudian  memberdayakan  masyarakat  untuk berpartisipasi  langsung  dan  turut  andil  dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Program ini  dipercaya  sudah  tepat  dan  akan  sangat bermanfaat dengan keterlibatan masyarakat
5. Program  telah  menyebutkan  implementornya dengan rinci
Dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  atau  program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.  Aktivis  PATBM  di  desa/kelurahan Tumbang Rungan dan Menteng yang ada di wilayah Kota  Palangka  Raya  adalah  orang-orang  yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta  secara  sukarela  menyatakan  kesediaan  untuk menjadi tim kerja yang aktif menggerakan PATBM. Di samping itu, di antara aktivis tersebut diharapkan ada  yang  memiliki  kemampuan  untuk  merumuskan rencana dan mengelola sumberdaya yang diperlukan untuk  pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak, termasuk mempengaruhi orang untuk berpartisipasi aktif dalam promosi hak anak, mencegah kekerasan, membantu  mengarahkan  penanganan  secara  tepat,
mengelola  data  dan  informasi,  serta  melakukan monitoring evaluasi kegiatan.
Didalam  PATBM  di  Wilayah  Kota  Palangka  Raya aktivisnya  terdiri  dari  Kader  PKK,  Karang  Taruna, Tokoh  Masyarakat  (RT  dan  RW),  Tokoh  Agama, Tokoh  adat,  Mantir.  Aktivis  PATBM  dapat berkoordinasi dengan lurah/kepala desa dan aparat pelaksana/kepala  urusan  kesejahteraan  rakyat. Perekrutan  awal  aktivis  PATBM  dilakukan  oleh fasilitator  bekerja  sama  dengan  pemerintah desa/kelurahan, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan anak/forum anak setempat, dan perwakilan warga masyarakat.
Fasilitator  pengembangan  PATBM  adalah  sesorang relawan yang peduli terhadap isu perlindungan anak dan  bersedia  diberi  tugas  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya untuk membantu dalam mengembangkan PATBM di desa/kelurahan  serta  membantu  menggalang dukungan  dari  berbagai  pihak.  Mereka  diutamakan pekerja  sosial  relawan  atau  tenaga  kesejahteraan sosial  relawan  yang  pernah  memiliki  pengalaman bekerja/berpraktek dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan anak, serta bertempat tinggal di Kota Palangka Raya.
Fasilitator  direkrut  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, selanjutnya dikukuhkan oleh Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  anak  RI. Pada  awal  pengembangan  PATBM,  Dinas Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya merekrut satu orang fasilitator yang bertugas memfasilitasi pengembangan PATBM di dua desa.
Kemampuan  aktivis  maupun  fasilitator  PATBM harusnya diperkuat melalui pelatihan-pelatihan atau
kegiatan  pengembangan  kapasitas  lainnya  seperti melalui pelayanan konsultasi dan proses pendampingan  oleh  fasilitator,  penyertaan  dalam forum  pertemuan/seminar/diskusi  yang  berkenaan dengan perlindungan anak, pertukaran pengalaman, Implementasi  aktivis  dan  fasilitator  terhadap masyarakat, Undang-Undang, batasan-batasan sebagai aktivis dan fasilitator, dan lain sebagainya. Hal tersebut  perlu  dilakukan  karena  seperti  mereka aktivis dan fasilitator adalah orang-orang yang paling berisiko  ketika  menjalankan  program  PATBM tersebut.
6. Program belum didukung sumberdaya yang memadai Dengan adanya penyusunan anggaran yang maksimal usaha-usaha  implementasi  sebuah  program  akan lebih  banyak  berhasil  apabila  ditunjang  oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  terarah  dan dibantu  oleh  perencanaan  yang  matang  terkait dengan  dukungan  anggaran  yang  memadai.  Adanya perencanaan  yang  baik  terkait  anggaran  dapat digunakan sebagai  alat untuk merumuskan rencana Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya  dan  untuk menjalankan berbagai macam kegiatan kantor secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu  alat  manajemen  yang  dapat  digunakan  baik untuk  keperluan  perencanaan  sampai  pelaksanaan program.  Saat  ini  yang  menjadi  faktor  penghambat Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya  dalam mengimplementasikan  Program  PATBM  Adalah Dana pembinaan yang belum memadai dan kurang.
Salah satu syarat berjalannya suatu organisasi adalah pengaruh  dari  sumber  daya.  Sumber  daya merupakan  hal  penting  dalam  implementasi kebijakan  yang  baik.  Sumber  daya  manusia  adalah faktor utama dalam suatu organisasi. Apapun bentuk
serta  tujuannya,  organisasi  dibuat  berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan  misinya  dikelola  dan  diurus  oleh manusia.  Jadi,  manusia  merupakan  faktor  strategis yang menentukan sukses dan tidak suksesnya semua kegiatan institusi/organisasi.
Sumber  daya  manusia  yang  utama  dalam implementasi  kebijakan  adalah  staf  atau  pegawai. Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun  tidak  kompeten  dalam  bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak cukup  menyelesaikan  persoalan  implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan  keahlian  dan  kemampuan  yang  diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan  kebijakan.  Saat  ini  yang menjadi  faktor  penghambat  Dinas  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam  mengimplementasikan  Program  PATBM adalah  masih  kurangnya  tenaga  teknis  serta  Masih sedikitnya  terbentuk  satgas  PATBM  di  kelurahan yang ada di wilayah Kota Palangka Raya. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sumber daya Implementasi program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis masyarakat baik dilihat dari sisi sumber daya manusia dan anggaran masih kurang dan belum memadai.

## Lingkungan Implementasi
Lingkungan  Implementasi  mencakup  beberapa  hal, diantaranya:
1. Kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang  dimiliki para  aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan
Dalam  suatu  kebijakan  perlu  diperhitungkan  pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang  digunakan  oleh  para  aktor  yang  terlibat  guna
memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Strategi yang dilakukan oleh
Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya  dalam mengimplementasi  program  perlindungan  anak terpadu  berbasis  masyarakat  adalah  dengan melaksanakan  kegiatan  pelatihan  bagi  aktivis  atau kader  PATBM  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Palangka Raya.
2. Karakteristik  institusi  dan  rezim  yang  sedang berkuasa
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya,  maka  pada  bagian  ini  ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut  mempengaruhi  suatu  kebijakan.  Program PATBM  dipengaruhi  oleh  beberapa  lembaga diantaranya  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya,  Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Tingkat  kepatuhan  dan  responsivitas  Kelompok sasaran
Hal  lain  yang  dirasa  penting  dalam  proses pelaksanaan  suatu  kebijakan  adalah  kepatuhan  dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada  poin  ini  adalah  sejauhmana  kepatuhan  dan respon  dari  pelaksana  dalam  menanggapi  suatu kebijakan. Program PATBM dilihat dari responsivitas dan kepatuhan sangat menerima dan terbuka serta bermanfaat di masyarakat yang ada di wilayah Kota Palangka Raya.

## Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi Program PATBM
Dalam  sebuah  implementasi  program  atau  kebijakan publik  yang  notabene  program  atau  kebijakan  publik
tersebut  sebenarnya  berfungsi  untuk  kebaikan.  Suatu kebijakan  program  akan  menjadi  efektif  apabila dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  mempunyai manfaat  positif  bagi  masyarakat.  Dari  data-data  yang peneliti  kumpulkan  selama  kegiatan  penelitian,  dapat disimpulkan  beberapa  faktor  pendukung  dan penghambat Implementasi Program PATBM yaitu:
1. Faktor pendukung
a. Program  PATBM  bermanfaat  dan  diterima  di Kota Palangka Raya
PATBM adalah gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh  sekelompok orang  yang tinggal  di suatu  wilayah  (desa  atau  kelurahan)  di  34 Provinsi  di  Indonesia.    Melalui  PATBM masyarakat  diharapkan  mampu  mengenali, menelaah,  dan  mengambil  inisiatif  untuk mencegah  dan  memecahkan  permasalahan kekerasan  terhadap  anak  yang  ada  di lingkungannya  sendiri.  Program  perlindungan anak  terpadu  berbasis  masyarakat  bermanfaat dan diterima dikota Palangka Raya, karena setiap tahunnya selalu ada kasus yang selalu dilaporkan dan selain itu sosialisasi yang ada di wilayah Kota Palangka Rayapun berjalan dengan baik dan selalu diterima dimasyarakat di Kota Palangka Raya.
b. Program  PATBM  sudah  tepat  dalam  menekan angka kekerasan terhadap anak
Program  PATBM  sudah  tepat  dalam  menekan angka  kekerasan  terhadap  anak,  hal  ini  dapat dipahami  bahwa  program  perlindungan  anak terpadu berbasis masyarakat adalah suatu inovasi dari  pemerintah  kemudian  memberdayakan masyarakat  untuk  berpartisipasi  langsung  dan turut  andil  dalam  menekan  angka  kekerasan terhadap  anak.  Program  ini  dipercaya  sudah tepat  dan  akan  sangat  bermanfaat  dengan keterlibatan masyarakat.
c. Telah  terjadi  perubahan  dalam  menekan  angka kekerasan anak di Kota Palangka Raya
Dengan  adanya  Program  perlindungan  anak terpadu  berbasis  masyarakat  telah  terjadi perubahan  dalam  menekan  angka  kekerasan terhadap anak di Wilayah Kota Palangka Raya. Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Telah terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak yakni Terhitung sejak Tahun 2013 sebesar 28%, Tahun 2014 sebesar 27%, tahun 2015 sebesar 25%, dan di tahun 2016 sebesar 20%. Berdasarkan diagram diatas,  Ditingkat  Kota  Palangka  Raya  Telah terjadi  penurunan  kasus  kekerasan  terhadap anak yakni Terhitung sejak Tahun 2013 sebesar 42%,  Tahun  2014  sebesar  33%,  tahun  2016 sebesar 25%, dan di tahun 2017 sebesar 5%.
2. Faktor penghambat
a. Masih kurangnya tenaga teknis Pelatihan PATBM Tenaga  teknis  merupakan  karyawan  yang bertugas  membantu  dalam  bidang  keteknisan program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis masyarakat  diwilayah  Kota  Palangka  Raya. Berdasarkan  wawancara  lapangan  faktor penghambat  dari  implementasi  program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah kurangnya tenaga teknis untuk pelatihan program  perlindungan  anak  terpadu  berbasis masyarakat.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  ini yaitu  masih  kurang  terbukanya  masyarakat dengan kejadian di lingkungan yang ada disekitar.
c. Masih sedikitnya satgas PATBM di Kelurahan Satgas  PATBM  bertugas  untuk  membantu pemerintah  menjangkau  kasus  kekerasan terhadap anak menghadapi kasus-kasus kekerasan  perempuan  dan  anak  serta
memberikan  pendampingan  bagi  korban kekerasan  terhadap  anak.  Dalam  hal  ini  faktor penghambat implementasi program perlindungan anak  terpadu  berbasis  masyarakat  masih sedikitnya  terbentuk  satgas  PATBM,  sehingga untuk penanganan kasus tidak terkoordinasi.
d. Dana pembinaan yang belum memadai Sejauh  ini  sumber  dana  yang  tersedia  untuk melaksanakan  program  PATBM  masih  Belum optimal,  sehingga  perlu  dicarikan  solusi  untuk sumber pendanaan lainnya.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa implementasi Program PATBM pada Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota  Palangka  Raya mencakup  beberapa  hal  yaitu  Program  PATBM  telah berjalan  dan  tepat  sasaran,  Program  tersebut bermanfaat dan diterima di Kota Palangka Raya, selama dilaksanakan Program  PATBM telah terjadi penurunan angka  kekerasan,  Sumber  daya  Implementasi  program PATBM baik dilihat dari sisi sumber daya manusia dan anggaran  masih  kurang  dan  belum  memadai,  Program PATBM mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Kota Palangka Raya, serta strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Kota Palangka  Raya  dalam  mengimplementasi  program PATBM  adalah  dengan  melaksanakan  sosialisasi  dan pelatihan  bagi  aktivis  atau  kader  PATBM  dilingkungan Pemerintah  Kota  Palangka  Raya.  Perlu  upaya  dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan, diantaranya meningkatkan kegiatan pelatihan aktivis/kader PATBM di Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain  itu  upaya  lain  juga  perlu  untuk  mengupas bagaimana  Implementasi  aktivis  tehadap  masyarakat, Undang-Undang,  serta  batasan  sebagai  aktivis,  hal
tersebut  perlu  dikarenakan  aktivis  adalah  orang-orang yang paling berisiko ketika pelaksanaan dilapangan.

## REFERENSI
Asmorowati,
S. 2008. Efektivitas Kebijakan Perlindungan  Pekerja  Anak  (Child  Labour) dengan Fokus Anak Jalanan di Surabaya. Jurnal
Penelitian Dinamika Sosial . 7(1):31-44.
Hamudy,  M.I.A.  2015.  Pembentukan  Kelembagaan Keluarga  Berencana  di  Kabupaten  Sukabumi Dan Kota Bitung. Jurnal Bina Praja . 7(1):21-36.
Hasanah,  U.  &  Rahardjo,  S.T.  2016.  Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. Share: Social Work Journal . 6(1):80-92. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2016. Pedoman  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis Masyarakat . Jakarta: Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Meliyawati.  2016.  Peran  Keluarga  Sekolah  Dan
Masyarakat  Dalam  Upaya  Pencegahan Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten  Cirebon. Jurnal  Empower:  Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam . 1(1):1-13.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013  Tentang  Perlindungan  Anak  Dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Rinaldi, K. & Andriyus. 2016. Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-Hak Anak Di Kota  Pekanbaru. Publika:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik . 2(1):99-112.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa.
Yustisia,  T.V.  2016. Konsolidasi  Undang-Undang Perlindungan Anak . Jakarta: Visimedia.