## ANALISIS YURIDIS HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN
Oleh: Maurice Rogers 1) , Herdi Munte 2) Johannes Eka Pratama Jawak 3) ,
Universitas Darma Agung 1,2,3)
E-mail: mauricerogersiburian@gmail.com 1 ,
herdimuntefh2020@gmail.com 2) johannesekaputr4@gmail.com 3)

## ABSTRACT
To be able to meet the legal needs of the Indonesian people in the present and the future in the context of building a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution, it is necessary for  the drafting of national  law to have conceptions  and  legal  principles  derived  from  customary  law.  Customary  law  is one of  the important  sources to obtain materials  for  the development of national law  leading  to  legal  unification,  which  will  mainly  be  implemented  through  the making  of  laws  and  regulations.  The  type  of  research  used  in  the  field  review  is empirical law and literature review or often referred to as normative law where both are mutually sustainable  in the preparation of the  final lecture. In this case, inheritance  law  is  the  law  that  regulates  the  transfer  of  wealth  left  by  someone who dies and the consequences for his heirs. The formulation of  the problem that the researcher describes in this thesis  is about the position of adopted children in Simalungun customary  law, in terms of the distribution of inheritance  to adopted children  in  the  Simalungun  Batak  customary  law  and  the  procedures  for  the distribution  of  inheritance  in  the  patrilineal  system  to  adopted  children  in Simalungun  Batak  customs.  The  position  of  adopted  children  in  the  Simalungun customary  law,  namely  the  adoption  of  children  in  Indonesia  is  known  as adoption where in the Simalungun Batak custom it is called Ngampu Anak. In this case, the position of  the adopted child  is the  same as that of the biological  child, where the adopted child goes through a strong customary and legal process. The division  of  inheritance  to  adopted  children  in  the  Simalungun  Batak  customary law, namely the rights of stepchildren or adopted children can be equated with the rights of biological children. Because before a child is adopted or adopted, must go  through  a  certain  customary  process.  Which  aims  that  the  person  is  legally legally the clan of the person who raised him. However, there are certain types of assets  that  cannot  be  passed  on  to  stepchildren  and  adopted  children,  namely family  inheritance.  The  legal  consequences  of  adopting  a  child  between  an adopted  child  and  adoptive  parents  as  well  as  an  adopted  child  and  biological parents are against an adopted child. Generally, the adoption of a child results in the transfer of the position of the child from the family environment of the original parent  to  the  family  environment  of  the  adoptive  parent.  The  adopted  child becomes a member of the adoptive parent's family.

## Keywords: customary law, adopted children and inheritance law

## ABSTRAK
Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dimasa kini dan  masa  akan  datang  di  dalam  rangka  membangun  masyarakat  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945  maka  untuk  penyusunan  hukum nasional  diperlukan  adanya  konsepsi-konsepsi  dan  asas-asas  hukum  berasal  dari hukum  adat.  Hukum  adat  merupakan  salah  satu  sumber  yang  penting  untuk memperoleh bahan bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kearah unifikasi  hukum  yang  terutama  akan  dilaksanakan  melalui  pembuatan  peraturan perundang-undangan.  Adapun  jenis  penelitian  yang  di  gunakan  tinjaulapangan yaitu  hukum  empiris  dan  tinjauan  pustaka  atau  sering  disebut  dengan  hukum normative  dimana  keduanya  saling  berkesinambungan  dalam  penyusunan  tugas akhir  perkuliahan.  Dalam  hal  ini  hukum  waris  dalah  hukum  yang  mengatur tentang  peralihan  harat  kekayaan  yang  di  tinggalkan  seseorang  yang  meninggal serta akibatnya bagipara ahli warisnya. Adapun perumusan masalah yang peneliti uraikan  didalam  skripsi  ini  yaitu  tentang  kedudukan  anak  angkat  dalam  hukum adat simalungun, dalam hal pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam hukum  adat  batak  simalungun  serta  tatacara  pembagian  harta  warisan  dalam sistem patrilineal terhadap anak angkat dalam adat batak simalungun. Kedudukan anak  angkat  di  dalam  hukum  adat  simalungun  yaitu  Pengangkatan  anak  di Indonesia  dikenal  dengan  kata  adopsi  dimana  dalam  adat  batak  simalungun disebut dengan ngampu anak. Dalam hal ini kedudukan anak angkat sama dengan anak  kandung  dimana  anak  angkat  melalui  proses  adat  dan  proses  hukum  yang kuat.  Pembagian  warrisan  terhadap  anak  angkat  dalam  hukum  adat  batak simalungun yaitu Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak  kandung.  Karena  sebelum  seorang  anak  diadopsi  atau  diangkat,  harus melewati  proses  adat  tertentu.  Yang  bertujuan  bahwa  orang  tersebut  sudah  sah secara  adat  menjadi  marga dari  orang  yang  mengangkatnya.  Tetapi  memang  ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu  Pusaka  turun-temurun  keluarga. Akibat  hukum  pengangkatan  anak  antara anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  maupun  anak  angkat  dengan  orang  tua kandung  yaitu  terhadap  anak  angkat  Umumnya  pengangkatan  anak mengakibatkan berpindahnya kedudukan si anak dari  lingkungan  kerabat  orang tua  asal  ke  lingkungan  kerabat  orang  tua  angkatnya. Anak   angkat   menjadi anggota   keluarga   orang   tua   angkatnya.

## Kata kunci : hukum adat, anak angkat dan hukum waris

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  akan  mengalami suatu  peristiwa  yang  dinamakan kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, menimbulkan  akibat  hukum  yaitu pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak dan  kewajiban-kewajiban  seseorang yang  meninggal  dunia.  Proses tersebut  dikenal  dengan  istilah kewarisan.  Kewarisan  berarti  ada orang  yang  meninggal  dunia  sebagai pewaris, ada harta warisan atau harta peninggalan, dan ada ahli waris.
Kebiasaan merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang tetap  ( ajeg ),  dan  normal  didalam suatu  masyarakat  atau  komunitas hidup tertentu. Sebagai suatu perilaku  yang  tetap  ( ajeg ),  maka kebiasaan  merupakan  perilaku  yang selalu  berulang  akan  melahirkan suatu  keyakinan  dan  kesadaran bahwa  hal  itu  dilakukan  dengan memiliki  kekuatan  normtif  yang mengikat. 1 Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan  harta  warisan  atau harta  peninggalan  kepada  ahli  waris,
baik  berupa  harta  benda  atau  harta pusaka  baik  melalui  pernyataan- pernyataan  yang  dituangkan  dalam surat  wasiat  atau  testamen  maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak  hanya  berupa  harta  benda, seperti  uang  dan  barang  maupun utang  piutang  atau  yang  bagi  dalam harta  yang  berwujud  dan  harta  yang tak  berwujud.  Proses  pemindahan
1 Dr.  Ria  Sintha  Devi, S.H., M.H.,
Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia ,
CV  Sentosa  Deli  Mandiri,  Medan,  Maret 2020.
harta  peninggalan  yang  dari  pewaris kepada  ahli  waris  tersebut  kemudian dinamakan warisan.
Ahli  waris  adalah  orang yang  menerima  harta  warisan  atau harta  peninggalan  dari  pewaris disebut  sebagai  ahli  waris  yang diberi  hak  secara  hukum  untuk menerima  harta  dan  kewajiban  atau hutang  yang  ditinggalkan  oleh pewaris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warsan.ketentuan  mengenai  ahli waris dalam hukum waris adat,ukum waris  perdata,dan  ukum  waris  islam memiliki  konsep  yag  berbeda. Tulisan  kali  ini  terlebih  dahulu  akan khusus  membahas  mengenai  konsep ahli  waris  menurut  hukum  waris perdata.
Ahli  waris  menrut  hukum waris  perdata  tidak  dibedakan menurut  jenis  kelamin  layaknya dalam  beberaa  hukum  waris  adat. Seseorang menjadii ahli wais  menrut hukum  waris  perdata  disebabkan oleh  perkawinan  dan  hubungan darah, naik secara sah  maupun tidak. Orang  yang  memiliki  hubungan darah  terdekatlah  yang  berhak  untuk mewaris  (perhatkan  pasal  852
KUHPerdata ) 2 Hukum warisan di Indonesia  sejak  dahulu  sampai  saat ini masih beraneka ragam bentuknya,
masing-masing  golongan  penduduk tunduk  kepada  aturan-aturan  hukum yang  berlaku  kepadanya  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  131  IS
2 https://www.google.com/amp/s/ngobrolin hukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli- waris-menurut-hukum-waris-perdata/amp/. di akses tanggal  20 mei 2020
( Indische  Staatsregeling ).  Golongan penduduk  tersebut  terdiri  dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi  Putera  yang  terjadi  akibat dari politik  Hukum  pemerintah  colonial belanda  yang  memberlakukan  pasal 131  IS  (1)  Berdasarkan  asas konkordansi  (2)  (Pasal  131  I.S) tersebut  Indonesia  hingga  saat  ini masih  berlaku  bermacam-macam system  hukum  kewarisan  yakni system  kewarisan  hukum  perdata yang  termuat  dalam  BW,  system kewarisan  hukum  adat,  dan  system kewarisan hukum  Islam.
Namun ketiga hukum waris tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa yang menjadi  obyek  dari  hukum  waris tersebut  adalah  harta  warisan  yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.  Namun  diantara  ketiga hukum  waris  tersebut,  hanya  hukum perdata  dan  hkum  adat  yang  akan dibahas.
Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  atau Bugerlijk  Weetboek  (BW)  yang berlaku  di  Indonesia  tidak  mengenal lembaga  adopsi,  yang  diatur  dalam KUHPerdata  adalah  adopsi  atau pengangkatan  anak  diluar  kawin yaitu  yang  terdapat  dalam  Bab  XII bagian  ke  III  pasal  280  sampai dengan pasal 290 KUHPerdata.
Sekarang  ini  pengaturan mengenai  pengangkatan  anak  diatur sebagian  dalam  beberapa  peraturan, diantaranya,  pasal  39-41  UU  No.23 Tahun  2002  tentang  perlindungan anak.  Dalampasal  pasal  tersebut  di tentukan  bahwa  pengangkatan  anak tersebut  harus  seangama  dan  tidak memutuskan  hubungan  darah  anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 91 ketentuan peralihan
UU  No.23  tahun  2002  tersebut selanjutnya  menyatakan  bahwa  pada saat  berlakunya  Undang-Undang tersebut,  semua  peraturan  yang berkaitan  dengan  perlindungan  anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan  dengn  Undang-Undang No.23 tahun 2002. Dengan demikian pengaturan  mengenai  pengangkatan anak  yang  diatur  dalam staatsblad tahun  1917  No.127  dan  peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan  anak  dinyatakan  tidak berlaku  apabila  bertentangan  dengan
Undang-Undang No.23 tahun 2002 3 . Di  adat  batak  anak  laki-laki itu disebut tampuk ni pasu-pasu sihol ni ate-ate tumtum ni siubeon. Artinya anak  laki-laki  adalah  segalanya, sangat  berharga,  kalau  seseorang  tak mempunyai  anak  laki-laki  disebut napurpur tu angin, na  maup tu alogo artinya terbang ke udara dan hamyut terbawa angin.
Orang  batak  disebut  mati matian supaya mempunyai anak laki- laki  di  bahasa  batak  toba  disebut ungkapannya  namate-mate  tu  anak do  jolma  batak,  apapun  di  usahakan agar  mempunyai  anak  laki-laki  agar ada penyambung silsilah, ahlih waris harta pusaka, dan memilihara/melaksanakan hukum adat.  Ada  kalnya  sampai  beristri  2 (dua), beristri 3(tiga), supaya mempunyai  anak laki-laki. Mengenai artinya peraturan  wet,  yang  menentukan tempatnya  dan  batasnya  hukum  adat (sipil) orang Indonesia dalam lingkungan keseluruhan hukum
3 Rika Saraswati, Hukum
Perlindungan Anak Di Indonesia, hal 61-62. (Bandung,PT.Citra  Aditya Bakti)  2015
Hindia  Belanda,  terdapatlah  sejak dulu  sampai sekarang  banyak perbedaan pendapat. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  penulis  tertarik  mengambil judul  judul  : “ ANALISIS  YURIDIS HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Hukum Waris Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai  nilai  kebudayaan,  norma, kebiasaan,  kelembagaan,  dan  hukum yang  lazim  dilakukan  di  suatu daerah.  Dimana,  apabila  adat  ini tidak  dilaksanakan  akan  terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi  tak  tertulis  oleh  masyarakat setempat  terhadap  pelaku  yang  di anggap menyimpang. Hukum  warisan  adalah hukum  yang  mengatur  tentang peralihan  harta  kekayaan  yang  di tinggalkan seseorang yang meninggal  serta  akibatnya  bagi  para ahli  warisnya.  Pada  asasnya  hanya hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban dalam lapagan hukum kekayaan atau harta  benda  yang  dapat  di  waris beberapa  pengecualian,  seperti  hak seorang  bapak  untuk  menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak  untuk  menuntut  supaya  di nyatakan sebagai anak sah dari bapak atau  ibunya  (kedua  hak  itu  adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang  di  warisi  oleh  ahli warisnya.
Menurut Ter Haar, seorang pakar  hukum  dalam  bukunya  yang berjudul  Beginselen  en  Stelsel  van het  Adatrecht  (1950),  hukum  waris
adat  adalah  aturan-aturan  hukum yang  mengatur  penerusan  dan peralihan  dari  abad  ke  abad  baik harta  kekayaan  yang  berwujud  dan tidak  berwujud  dari  generasi  pada generasi berikut 4 . Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan  harta  warisan  atau harta  peninggalan  kepada  ahli  waris, baik  berupa  harta  benda  atau  harta pusaka  baik  melalui  pernyataan- pernyataan  yang  dituangkan  dalam surat  wasiat  atau  testamen  maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak  hanya  berupa  harta  benda, seperti  uang  dan  barang  maupun utang  piutang  atau  yang  bagi  dalam harta  yang  berwujud  dan  harta  yang tak  berwujud.  Proses  pemindahan harta  peninggalan  yang  dari  pewaris kepada  ahli  waris  tersebut  kemudian dinamakan warisan. Testamen memuat  pernyataan-pernyataan  dari pewaris cara meneruskan, mengurus, mengolah harta peninggalan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak
Ahli  waris  adalah  orang yang  menerima  harta  warisan  atau harta  peninggalan  dari  pewaris disebut  sebagai  ahli  waris  yang diberi  hak  secara  hukum  untuk menerima  harta  dan  kewajiban  atau hutang  yang  ditinggalkan  oleh pewaris
Warisan  adalah  segala sesuatu  yang  diberikan  kepada  ahli waris  atau  kelurga  untuk  dimiliki pewaris  ketika  seseorang  meninggal dunia, baik itu berupa hak atau harta seperti  rumah,  mobil,  dan  emas maupun  kewajiban  berupa  hutang. Hubungan  ahli  waris  didasarkan
4 https://www.cermati.com/artikel/pengertian- dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia.di akses tanggal 20 mei 2020
kepada  hubungan  darah,  hubungan pernikahan,  hubungan  persaudaran dan hubungan kerabat.
Menurut  Hukum  Adat,
Anak  angkat  adalah  anak  orang  lain yang dijadikan anak dan secara  lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai  anak  kandung  sendiri  “ad a kecintaan/kesayangan”. Undang-Undang No.23 Tahun  2002,  pasal  1  angka  (9),
menyebutkan:  “anak  angkat  adalah anak  yang  haknya  dialihkan  dari lingkungan  keluarga  orangtua,  wali yang  sah,  atau  orang  lain  yang bertanggung  jawap  atas  perawatan, pendidikan,  dan  membesarkan  ana tersebut, kedalam lingkungan keluarga  orang  tua  angkatnya berdasarkan  putusan  atau  penetapan pengadilan”. Peraturan pemerintah RI No.54 tahun 2007, pasal 1 angka (2)
menyebutkan:  “pengangkatan  anak adalan  suatu  perbuatan  hukum  yang mengalihkan  seorang  anak  dari lingkungan kekuasan orang tua, wali yang  sah,  atau  orang  lain  yang bertaggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan,  dan  membesarkan  anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”.
3. METODE PELAKSANAAN Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti  dalam  penelitian  ini,  akan dipergunakan    metode  dan  teknik penelitian  sebagaimana  dibawah  ini. Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah    yuridis normatif.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder,  dengan  menggunakan sumber  data  dari  Bahan  hukum primer : Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  tahun 1945  amandemen  keempat,  KUHPer (  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata), Undang-Undang Perlindunga  Anak  (UUPA).  Bahan hukum  sekunder  hasil    penelitian hukum,    dan    hasil    karya    ilmiah dari    kalangan    hukum    dan sebagainya    yang    berhubungan dengan  warisan adat batak dan juga Buku-buku,  Jurnal,  Artikel,  Internet, dan  lain-lain  yang  mendukung sumber data bahan hukum primer.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
A. Kedudukan Anak Angkat Dalam  Hukum  Adat  Batak Simalungun Proses Pengangkatan Anak Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan Keanekaragaman pengangkatan  anak  yang  membuat hukum  adat  di  Indonesia  semakin menarik  untuk  digali  dan  dipelajari secara lebih lanjut untuk memperkaya  pengetahuan  tentang pengangkatan  anak  dalam  hukum adat dengan lebih baik. Pengangkatan  anak  dianggap  sah oleh  kerabat  dan  masyarakat  sesuai dengan  Pasal  19  Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengangkatan  anak  secara  adat kebiasaan  dilakukan  sesuai  dengan tata  cara  yang  berlaku  di  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Pelaksanaan  pengangkatan anak  melalui  pengadilan  diatur dalam  Surat  Edaran  Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kemudian
Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a. Tahap Permohonan Pengangkatan. b. Tahap Pemeriksaan di Persidangan. c. Tahap Putusan Hakim. Putusan terhadap permohonan  anak  angkat  antar Warga  Negara  Indonesia  disebut penetapan, sedangkan terhadap permohonan  pengangkatan  anak Warga  Negara  Asing  oleh  orang  tua angkat Warga Negara Indonesia, atau sebaliknya, disebut putusan.
Masyarakat  yang  mengikut garis  keturunan  patrilineal,  pada prinsipnya  mengangkat  anak  hanya pada  anak  laki-laki  dengan  tujuan utama penerus keturunan. Sedangkan pada  daerah-daerah  yang  mengikuti garis  keturunan  parental  antara  lain Jawa  dan  Sulawesi,  pengangkatan anak  (laki-laki  atau  perempuan), pada  umumnya  dilakukan  pada keponakannya  sendiri  berdasarkan tujuan:
1. Untuk  memperkuat  pertalian kekeluargaan  dengan  orang tua anak yang diangkat.
2. Untuk  menolong  anak  yang diangkat  atas  dasar  belas kasihan.
3. Atas  dasar  kepercayaan  agar dengan  mengangkat  anak, kedua  orang  tua  angkat  akan dikaruniai anak sendiri.
4. Untuk  membantu  pekerjaan orang tua angkat 5 . B.Pembagian Harta Warisan Terhadap  Anak  Angkat  Dalam Hukum Adat Batak Simalungun Hak  anak  tiri  ataupun  anak angkat  dapat disamakan  dengan  hak anak  kandung.  Karena  sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus  melewati  proses  adat  tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari  orang  yang  mengangkatnya. Tetapi  memang  ada  beberapa  jenis harta  yang  tidak  dapat  diwariskan kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat yaitu  Pusaka  turun – temurun keluarga.  Karena  yang  berhak memperoleh  pusaka  turun-temurun keluarga  adalah  keturunan  asli  dari orang yang mewariskan.
Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan  Adat  batak)  jelas  di  sana diberikan  pembagian  warisan  bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah  (Hauma  pauseang),  Nasi
Siang  (Indahan  Arian),  warisan  dari Kakek  (Dondon  Tua),  tanah  sekadar (Hauma  Punsu  Tali).  Dalam  adat Batak  yang  masih  terkesan  Kuno, peraturan  adat – istiadatnya  lebih terkesan  ketat  dan  lebih  tegas,  itu ditunjukkan  dalam  pewarisan,  anak perempuan tidak mendapatkan apapun  dan  yang  paling  banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut Siapudan. Yaitu berupa  Tanak  Pusaka,  Rumah  Induk
5 Runtung Sitepu, Pluralisme
Hukum mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia, Qanun, Jurnal Ilmu Hukum ,
Unsyiah Banda Aceh No. 39, Edisi Agustus 2004, hal. 374
atau  Rumah  peninggalan  Orang  tua dan  harta  yang  lain  nya  dibagi  rata oleh  semua  anak  laki – laki  nya. Anak  siapudan  juga  tidak  boleh untuk  pergi  meninggalkan  kampung halamannya,  karena  anak  Siapudan tersebut  sudah  dianggap  sebagai penerus  ayahnya,  misalnya  jika ayahnya  Raja  Huta  atau  Kepala Kampung,  maka  itu  Turun  kepada Anak Bungsunya (Siapudan).
Jika  kasusnya  orang  yang  tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya  jatuh  ke  tangan  saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya  tidak  mendapatkan apapun  dari  harta  orang  tuanya. Dalam  hukum  adatnya  mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh  warisan  tersebut  harus menafkahi  segala  kebutuhan  anak perempuan  dari  si  pewaris sampai mereka berkeluarga.
Akibat  dari  perubahan  zaman, peraturan  adat  tersebut  tidak  lagi banyak  dilakukan  oleh  masyarakat batak.  Khususnya  yang  sudah merantau  dan  berpendidikan.  Selain pengaruh dari hukum perdata nasional  yang  dianggap  lebih  adil bagi  semua  anak,  juga  dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara  laki – laki dan perempuan  maka pembagian warisan dalam  masyarakat  adat  Batak  Toba saat  ini  sudah  mengikuti  kemauan dari  orang  yang  ingin  memberikan warisan.  Jadi  hanya  tinggal  orang- orang  yang  masih  tinggal  di kampung atau daerah lah yang masih menggunakan  waris  adat  seperti  di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan  dari  hukum  waris  adat dalam  suku  Batak  Toba  yaitu  laki- laki  bertanggung  jawab  melindungi keluarganya,  hubungan  kekerabatan dalam  suku  batak  tidak  akan  pernah
putus  karena  adanya  marga  dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun  orang  batak  berada  adat istiadat (partuturan) tidak akan pernah  hilang.  Bagi  orang  tua  dalam suku  batak  anak  sangatlah  penting untuk diperjuangkan  terutama  dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu pengetahuan  adalah  harta  warisan yang  tidak  bisa  di  hilangkan  atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan  dan  pendidikan  maka seseorang  akan mendapat  harta  yang melimpah  dan  mendapat  kedudukan yang  lebih  baik  dikehidupan  nya nanti.
Dalam  hal  ini  pembagian warisan  terhadap  anak  angkat haruslah  sama  dengan  anak  kandung sebab  dalam  hukum  adat  batak simalungun sudah di sampaikan oleh petuah-petuah adat yang ada terutama  hak  anak  angkat  dalam harta warisan. Anak angkat tidak memiliki  hubungan  darah  dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk  mendapatkan  kasih  sayang seperti  anak  kandung,  mendapatkan nafkah,  mendapatkan  pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya  hubungan  darah  antara  anak angkat  dengan  orangtua  angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli  waris  harta  warisan  orang  tua angkatnya  sesuai  dengan  pasal  174 Kompilasi  Hukum  Islam.  Meskipun anak  angkat  bukan  sebagai  ahli waris,  namun  anak  angkat  berhak atas  bagian  harta  warisan  orangtua angkatnya  dengan mendapatkan bagian  atas  dasar  wasiat  wajibah sebagaimana  pasal  209  ayat  (2)
Kompilasi  Hukum  Islam  yang
besarnya  tidak  lebih  dari   (satu  per tiga)  dari  seluruh  harta  peninggalan orang  tua  angkatnya.  Penelitian dengan  metode  yuridis  normatif  ini memiliki  tujuan  untuk  mengetahui hak  anak  angkat  terhadap  harta warisan  menurut  hukum  waris  Islam di  Indonesia.  Seringkali  terjadi sengketa  antara  ahli  waris  dengan anak  angkat  terkait  pembagian  harta warisan orang tua angkat. Penyelesaian  sengketa  waris  Islam yang dimana para pihaknya beragama  Islam  diselesaikan  di Pengadilan Agama dikarenakan dalam pengambilan putusan Pengadilan  Agama  mengacu  pada hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Islam  sehingga  putusannya  sesuai dengan hukum waris Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa waris berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  hukum  adat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
C. Akibat    Hukum    Pengangkatan Anak    oleh    Masyarakat    Adat di  Kabupaten Simalungun
Akibat    hukum    yang    terjadi dalam    pengangkatan    anak    oleh masyarakat   adat  Batak Simalungun di  Kabupaten  Simalungun  adalah putusnya  hubungan  kekerabatan antara    anak    angkat   dengan   orang tua    kandung    dan    terjalinnya hubungan    antara    anak  angkat dengan  orang  tua  angkat  yang dianggap  sebagai  orang  tua  kandung sendiri dan anak kandung sendiri. Akibat    hukum    dari    pengangkatan anak  terhadap  kekuasaan  orang  tua kandung  dan    hak    mewaris    dari anak    angkat    yang    terjadi    di Kabupaten    Simalungun,    tidak    ada perbedaan    sebab    pengangkatan anak    yang    menimbulkan    akibat
hukum    tersebut  ditentukan    sesuai dengan    hukum    yang    dianut    oleh masing-masing    daerah,    juga ditentukan  oleh  kebiasaan  daerah setempat. Anak  angkat  memperoleh haknya  sebagai  anak  angkat  untuk dipelihara    orang  tua    angkatnya, didik, dirawat, diberikan kebutuhannya  sampai  ia  besar  dan tumbuh  dewasa,  hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  kewajiban orang  tua  angkat  terhadap  anak angkat.    Begitu    juga    sebaliknya anak angkat melakukan kewajibannya    sebagai  anak  dan orang  tua  angkat  mendapatkan haknya  sebagai  orang  tua  yaitu setelah  anak  angkat    dewasa,    anak angkat    tersebut    akan    menjaga orang  tua  angkat  di  hari  tua.  Ini juga  merupakan    salah  satu  motivasi mengangkat  anak    yaitu  menjamin hari  tua  yang  artinya  menjaga  orang tua angkat jika sudah tua.   Hak  anak angkat    dalam    adat    Batak Simalungun    dapat    disamakan dengan    hak  anak  kandung.  Karena sebelum  seorang  anak  diadopsi  atau diangkat,  harus    melewati  proses adat    tertentu    yang    bertujuan bahwa    orang    tersebut    sudah    sah secara    adat  menjadi    marga    dari orang    tua    angkatnya.    Tetapi memang  ada  beberapa   jenis   harta yang    tidak    dapat    diwariskan kepada  anak  tiri  dan  anak  angkat yaitu    Pusaka    turun  -  temurun keluarga,    karena    yang    berhak memperoleh    pusaka    turun-temurun keluarga  adalah  keturunan  asli  dari orang  yang  mewariskan.    Beberapa hal  positif  yang  dapat  disimpulkan dari  hukum  waris  adat  dalam  suku Batak yaitu    laki-laki    bertanggung jawab      melindungi      keluarganya, hubungan  kekerabatan    dalam    suku batak    tidak    akan    pernah    putus karena    adanya    marga   dan warisan
yang  menggambarkan  keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (partuturan)  tidak  akan  pernah hilang.  Hal      yang     penting    dalam masalah      warisan      ini      adalah bahwa      pengertian    pewarisan    itu memperlihatkan   adanya  tiga  unsur yaitu    masing-masing    merupakan unsur essensial mutlak, yakni: 1. Seseorang  peninggal  warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. 2. Seorang  atau  lebih  ahli  waris yang berhak menerima kekayaan    yng  ditinggalkan itu. 3. Harta    warisan    atau    harta peninggalan, yaitu kekayaan  “in    concreto”yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Dahulu    menurut    hukum    adat Batak Simalungun dalam pembagian    warisan  orang  tua, sepenuhnya diwariskan  kepada anak laki-laki.  Sekarang,  anak  perempuan juga    mendapat   warisan   dan    siapa yang    yang    tinggal    di    kampung lebih    lama  jabu  untuk  dia.  Jika  ada dua  anak  laki-laki    ahli  waris  yang tinggal  kampung  maka  rumah  diberi kepada  anak siapudan (paling  kecil),  ladang  dan harta    lainnya    dibagi    kepada  anak atau  ahli  waris   lainnya   sementara anak    perempuannya    tidak mendapatkan  apapun  dari  harta orang  tuanya.  Selanjutnya  orang yang  tidak  memiliki  anak  laki-laki maka    hartanya    jatuh    ke    tangan sanina  ayahnya.    Dalam    hukum adatnya    mengatur  bahwa  saninia ayah    yang    memperoleh    warisan tersebut    harus    menafkahi    segala kebutuhan   anak    perempuan    dari
si      pewaris      sampai      mereka berkeluarga.      Anak  perempuan mendapatkan  bagian  dari  orang  tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan  mendapatkan  warisan dengan cara hibah. Dan  akibat  dari pengaruh    dan    perkembangan zaman,    peraturan    adat    tersebut tidak    lagi    dimenjadi    tradisi    oleh masyarakat adat Batak Simalungun.    Hal    ini    karena pengaruh    dari    hukum    perdata nasional  yang  dianggap   lebih  adil bagi    semua    anak,  juga    dengan adanya    persamaan    gender    dan persamaan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan    maka    pembagian warisan    dalam    masyarakat    adat Batak    Simalungun    saat  ini  sudah mengikuti  kemauan  dari  orang  yang ingin  memberikan  warisan.  Jadi hanya  tinggal    orang-orang    yang masih    tinggal    di    kampung/daerah terpencil  atau  daerahlah yang masih menggunakan  waris  adat  seperti  di atas.    Pewarisan  dalam  hukum  adat Batak  Simalungun  tidak  ditentukan atau  tidak  ada  yang    merupakan suatu    ketentuan    yang    dijadikan pedoman    untuk    digunakan    bagi keturunan    atau    ahli    waris    dari pewaris.    Ini    disebabkan    bahwa saat  sekarang  ini masyarakat  sudah menyadari    bahwa    anak    laki-laki atau    perempuan       mempunyai    hak dan  kewajiban    yang  sama  sebagai anak  tanpa  ada  yang  membedakan. Orang  tua  adil  dalam    hal memelihara,    merawat    dan mendidik    anak    laki-laki    dan perempuan.    Anak  perempuan sudah   bisa    memperoleh    warisan jika      pewaris      meninggal      dunia ini  disebabkan  karena  pewaris merasa  bahwa  hak  dan  kewajiban anak  laki-laki  dan  anak  perempuan adalah  sama  selama  pewaris  hidup. Keturunan    dari    orang      yang
meninggal    dunia    merupakan    ahli waris   yang terpenting,  karena  pada kenyataannya    mereka    merupakan ahli  waris  yang  berhak.
Inilah    yang    menjadi    salah satu    motivasi    dilakukannya pengangkatan    anak    bagi  keluarga atau    suami    istri    yang    tidak mempunyai    anak    yaitu,    untuk mewarisi  atau mengelola harta yang ditinggalkannya. Harta yang ditinggalkan    oleh    seseorang    yang meninggal    dunia    merupakan  objek hukum    waris,    sedangkan    ahli waris    merupakan    subjek    hukum waris    yakni  orang-orang    yang berhak    meneruskan    hak-hak    dan kewajiban    dari    pewaris    terhadap kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  unsur  warisan adalah: 1.Adanya pewaris. 2.Adanya ahli waris. 3.Adanya harta warisan. Hasil wawancara dengan responden    bahwa    pembagian warisan    yang    terjadi  dalam masyarakat  adat  Batak  Simalungun di Kabupaten Simalungun, seperti:
1. Jika    orang    tua    angkat    hanya memiliki    1    orang    anak    angkat laki-laki    atau  perempuan,    maka harta    peninggalan    atau    warisan seluruhnya    diberikan    kepada anak angkat tersebut.
2. Jika  orang  tua  angkat  memiliki  2 orang  anak,  1  orang  anak  angkat laki-laki  dan  1  anak    kandung laki-laki, maka harta peninggalan    biasanya    diberikan kepada kedua anak dengan bagian yang sama. 3. Jika    memiliki    anak    1    orang anak    kandung    laki-laki    dan    1 orang    anak    angkat  perempuan, maka    harta    peninggalan diberikan    kepada    keduanya
dengan    bagian  anak    laki-laki lebih    besar    bagiannya,    anak perempuan    mendapat    uang sedikit,  emas  dan  baju-baju  jika mau.
4. Jika  orang  tua  angkat  memiliki  3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan  1  orang  anak    angkat perempuan,    maka    harta peninggalannya diberikan kepada    ketiga  anak  tersebut dengan  catatan  bahwa  anak  laki- laki  bagiannya  lebih  besar.Jelas terlihat  dari  pernyataan  tersebut bahwa tidak adanya lagi perbedaan  antara  anak  laki-laki dan  anak  perempuan  dalam pembagian harta peninggalan atau warisan  orang    tua    walaupun anak    perempuan    mendapat sekedar/    tidak    sama    bagian dengan  anak    kandung.    Dan terkadang    ada    juga    orang    tua yang    menyamakan    pembagian warisan    terhadap    anak    angkat dan    anak    kandung.    Ini    semua tergantung    oleh    orang  tua. Pembagian    warisan    yang berlaku    menurut    hukum    adat Simalungun    khususnya  di Kabupaten     Simalungun      adalah berdasarkan      musyawarah      atau kesepakatan  keluarga,  anak  laki- laki  dan  anak  perempuan  sama- sama mendapat warisan walaupun pembagiannya  tidak  sama  besar. Pembagian    warisan    ini    harus dihadiri    oleh  tulang,  anak  boru jabu  yang  ditunjuk,  sanina  jabu semarga,  gamut  huta.  Selama pembagian warisan berjalan dengan  baik  di  antara  para  ahli waris,  maka  tidak  perlu  adanya campur  tangan  orang  luar,  seperti kesaksian  pemuka  adat  atau  para pemuka   masyarakat,  dan   hanya diperlukan    apabila    ternyata jalannya    musyawarah  untuk
mencapai  mufakat  menjadi  seret dan tidak lancar.
Akibat    hukum    dari pengangkatan  anak  yang  dilakukan dalam  suku  adat  Batak Simalungun berbenturan    dengan    Undang- Undang    Nomor:    32    Tahun    2002 tentang  Perlindungan    Anak,    Pasal 39    angka    2    bahwa    pengangkatan anak    tidak    memutus  hubungan darah  antara  anak  yang  diangkat dengan  orang  tua  kandungnya. Akibat    hukum    yang    timbul    dari pengangkat    anak    menurut    Hukum Adat  Batak Simalungun:
1. Anak    itu    menjadi    anak    yang lahir  dari  perkawinan  orang  tua angkat,    tidak  mengenal    dan putusan  hubungan  dengan  orang tua    kandung    dan    hanya mewaris dari orang tua angkat.
2. Anak  itu  tinggal  bersama  orang tua angkat dan mewaris dari orang tua angkat.
3. Anak  itu  tinggal  bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua angkat.
4. Anak  itu  tinggal  bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua kandung.
5. Anak    yang    diangkat memperoleh    nama    marga dari    orang    tua    angkatnya, dalam  hal  marganya  berbeda dari  marga  orang  yang diangkat sebagai anak.
6. Anak    angkat    mendapat perlakuan    dan    hak    yang sama   seperti   anak   kandung dari orang tua angkat. 7. Orang    tua    melakukan kewajibannya yaitu mensejahterakan anak angkat dalam arti membesarkan  anak  angkat dengan  kasih  sayang  seperti anak kandung. 8. Anak    angkat    melakukan kewajibannya yaitu menganggap    orang    tua angkat seperti orang tua kandungnya, menghormati dan membantu  orang  tua  angkat.  Dalam adat    Batak    Simalungun    di kabupaten Simalungun, pengangkatan    anak  menyebabkan putusnya    tali    kekerabatan    dan hubungan hukum yang mengakibatkan berpindahnya kedudukan      si      anak      dari lingkungan      kerabat      orang      tua asal      ke  lingkungan  kerabat  orang tua angkatnya. Terputusnya hubungan  anak  angkat dengan  orang tua    dan    kerabat    asalnya    maka lepas  pula  segala  status  sosial  dan kedudukan  serta    hak-hak    waris yang  akan  diperoleh  dari  keluarga asalnya,    juga    terputus    segala kewajiban  yang  ada  dan  yang  akan ada  kepada  keluarga  dan  kerabatnya semula.Pengangkatan      anak      yang dilakukan      dalam      penelitian      ini mayoritas      pada  masyarakat    adat Batak    Simalungun    beragama nasrani  karena   bagi  dalam  agama muslim  tidak  mengenal  adanya pengangkatan  anak  yang  ada  adopsi anak, yang tidak memutuskan      hubungan      darah anak    angkat    dengan   orang    tua kandung,      sistem  pewarisannyapun berdasarkan pada hukum islam.
Akibat  hukum  pengangkatan anak  dalam  suku  Batak  Simalungun yaitu  Bila  menggunakan    lembaga adat,  penentuan  waris  bagi  anak angkat  tergantung  pada  hukum    adat Simalungun.  Dalam  adat  suku  Batak
Simalungun pengangkatan anak merupakan    kewajiban    hukum  yang melepaskan  anak  tersebut  dari keluarga  asalnya  ke  dalam  keluarga angkatnya.  Anak  tersebut  menjadi
anak kandung dari yang mengangkatnya  dan  meneruskan kedudukan  dari  bapak  angkatnya. Sistem  pewarisan   masyarakat  adat Batak    Simalungun    mayoritas nasrani    ini  mengikuti  aturan  adat kebiasaan  suku  Batak  Smalungun dan biasanya jika terjadi pertengkaran dalam pembagian warisan maka banyak yang menggunakan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  terhadap  anak angkat.

## 5. SIMPULAN
1. Kedudukan  anak  angkat  di dalam  hukum  adat  simalungun yaitu  Pengangkatan  anak  di Indonesia  dikenal  dengan  kata adopsi  dimana dalam  adat  batak simalungun disebut dengan ngampu  anak.  Dalam  hal  ini kedudukan  anak  angkat  sama dengan  anak  kandung  dimana anak  angkat  melalui  proses  adat dan proses hukum yang kuat.
2. Pembagian  warisan  terhadap anak  angkat  dalam  hukum  adat batak  simalungun  yaitu Hak anak  tiri  ataupun  anak  angkat dapat  disamakan  dengan  hak anak  kandung.  Karena  sebelum seorang  anak  diadopsi  atau diangkat,  harus  melewati  proses adat  tertentu.  Yang  bertujuan bahwa  orang  tersebut  sudah  sah secara  adat  menjadi  marga  dari orang  yang  mengangkatnya. Tetapi  memang  ada  beberapa jenis  harta  yang  tidak  dapat diwariskan  kepada  anak  tiri  dan anak  angkat  yaitu  Pusaka  turun- temurun keluarga.
3. Akibat  hukum  pengangkatan anak  antara  anak  angkat  dengan orang  tua  angkat  maupun  anak angkat dengan orang tua kandung
yaitu  terhadap  anak  angkat Umumnya  pengangkatan  anak mengakibatkan berpindahnya kedudukan si anak dari lingkungan    kerabat    orang    tua asal    ke    lingkungan    kerabat orang    tua    angkatnya.  Anak angkat      menjadi      anggota keluarga   orang   tua   angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Arif  Gosita,  Masalah  Perlindangan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. Efendi  perangin. Hukum  Waris. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo
Persada. 2016.
Departemen  Agama  RI,  AI-Qur'an dan Terjemahnya, Ymunu, Jakarta, 1965.
K.  Ng.  Soebakti    Poesponoto. Asas- Asas Dan Susunan Hukum
Adat. Jakarta  :  Pradnya Paramita. 1987 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan  Anak  Di Indonesia, Bandung : PT.Citra  Aditya  Bakti. 2015
Panggabean.H.P,  Sinaga  Richard. H ukum  Adat  Dalihan  Na Tolu  Tentang  Hak  Waris.
Jakarta:Dian  Utama  Dan
KERABAT. 2019
Fauzan,  Pengangkatan  Anak  Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan  Agama,  Majalah Mimbar  Hukum,  Edisi Desember 1999,
Hadikusuma,  Hilman.,  Perkawinan Adat,  Alumni  Bandang, 1987. Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan  Anak  di Indonesia,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Kusumaatmaja, Mochtar., Pembinaan  Hukum  Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung,, 1975. Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam  Mulia,  Jakarta, 2003. Mulyadi,  Hukum  Waris  Tanpa Wasiat,  Badan  Penerbit Universitas  Diponegoro, Semarang, 2008. Nasution,  Amin  Husein.,  Hukum Kewarisan,  Suatu  Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid  dan  Kompilasi Hukum Islam, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012. Perangin,  Effendi.,  Hukum  Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997. Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum  Acara  ,  Lembaga
Penelitian  dan  Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
Rahman,  Fatchu.,  Ilmu  Waris,  Al  -
Maarif, Bandang, 1981.
Ria  Sintha  devi,  Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.

## A. Per undang undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik
Indonesia tahun 1945
KUHPer  (  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata)
Undang-Undang  Perlindunga  Anak (UUPA)
Putusan-Putusan Hukum Adat

## B. Jurnal.  Makalah  kamus  dan internet
http://www.hukum.com,mei2018
Ojs.jurnal  UDA Wawancara  Terhadap  Para  Kepala Desa (Gamot) Di Simalungun
Ria  sintha  devi,  Tinajaun  Yuridis
Perceraian  Atas  Perkawinan yang  Tidak  Tercatat  Di Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Medan,  Jurnal  Retentum Vol. 1 No. 1 (2019): Juli C. Internet
https://www.google.com/amp/s/ngob rolinhukum.wordpress.com/2013/04/ 25/ahli-waris-menurut-hukum-waris- perdata/amp/ Diakses  Tanggal 2 Juni 2020
https://feelinbali.blogspot.com/2013/ 05/pengertian-anak-angkat-menurut- hukum.html . Diakses  Tanggal 2 Juni 2020
https://www.cermati.com/artikel/pen gertian-dan-ragam-hukum-warisan- di-indonesia Diakses  Tanggal  2  Juni 2020.