## Sertifikasi JULEHA sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
Herawati Universitas Brawijaya Herawati58@ub.ac.id
Aulanni’am Universitas Brawijaya @ub.ac.id
Esti Junining Universitas Brawijaya esti@ub.ac.id
Suprapto Universitas Brawijaya @ub.ac.id

## Abstrak
Guna  mendukung  implementasi  instruksi  Presiden  agar  menggiatkan  investasi  di  berbagai daerah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN)  berupaya  mewujudkan  iklim  investasi  melalui  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR). Berbagai elemen yang mendukung kesiapan program RDTR perlu dipersiapan secara matang,  termasuk  penyediaan  produk  daging  halal  terstandardisasi,  penerapan  ipteks,  dan pemetaan potensi wisata lokal. Aspek hygiene dalam proses pemotongan di RPH perlu untuk ditingkatkan.  Selain  itu,  faktor  penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah  aspek  halal  dan kesejahteraan hewan (animal welfare) untuk memenuhi kebutuhan pasar dimana daging ternak potong  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  kriteria  ASUH  (Aman,  Sehat,  Utuh  dan  Halal). Sayangnya,  hanya  10  pejagal  yang  memiliki  Nomor  Kontrol  Veteriner  (NKV)  maupun memiliki Juru Sembelih Halal (Juleha) bersertifikat kompetensi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  di  seluruh  NTB.  Kesediaan  pejagal  bersertifikat  Juleha  perlu ditingkatkan agar kontinuitas produk daging olahan yang ASUH dapat tercapai. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat sejumlah 20 pejagal yang lulus test dan telah bersertifikat Juleha.  Program butcher untuk  pejagal  yang  telah  memiliki  sertifikat  Juleha  adalah  langkah lanjutan yang telah disepakati oleh tim pengabdian dan Pemerintah NTB.
Kata kunci: sertifikasi Juleha; peningkatan ekonomi; Lombok Barat; Nusa Tenggara Barat

## Abstract
To support the implementation of the President’s instructions to boost investment in various regions in Indonesia, the West Lombok Regency Government, in the West Nusa Tenggara Province (NTB), through the Ministry
DOI: 10.21776/ub.gramaswara.2023.003.03.06
of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Is striving to create an investment- friendly climate through the Spatial Detail Plan (RDTR). Various elements that support the readiness of the RDTR program need to be prepared thoroughly, including the provision of standardized halal meat products, the  application  of  science  and  technology,  and  mapping  the  potential  at  the  Slaughterhouse  (RPH)  needs improvement. Additionally, important factors to consider include halal aspects and animal welfare to meet market needs where the resulting slaughtered livestockes meets the ASUH criteria (Safe, Healthy, Intact, and Halal). Unfortunately, only 10 butchers in the entire NTB have Veterinary Control Numbers (NKV) and are  certified  Halal  Slaughterers  (Juleha)  by  the  National  Certification  Profession  Agency  (BNSP).  The readiness of certified Juleha butchers needs to be improved to achieve the continuity of ASUH processed meat products. From this community service activity, there are a total of 20 butchers who have passed the test and obtained Juleha certification. The butcher program for butchers who have Juleha certification is a subsequent step that has been agreed upon by the community service team and the NTB Government.
Keywords: Juleha certification; economic improvement; West Lombok; West Nusa Tenggara

## PENDAHULUAN
Kesadaran  masyarakat  akan  kebutuhan  gizi  yang  berasal  dari  bahan  pangan asal hewan terutama  daging semakin meningkat  dari tahun ke tahun (Ariani, Suryana, Suhartini, & Saliem, 2018). Meningkatnya permintaan konsumen akan daging diiringi dengan tuntutan akan  keamanan  dan  kelayakan  dari  daging  yang  dihasilkan  dari  ternak  potong  (Rusdiana, 2019). Saat ini, daging yang beredar di masyarakat  kebanyakan  merupakan  produk  dari proses pemotongan yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dimana berbagai faktor perlu diperhatikan  guna menghasilkan produk  daging  dengan  kualitas  yang  sesuai Standar  N asional Indonesia (SNI) (Mail, Fahmi, Putri, & Hakiki, 2021).
Sifat    fisik    daging    secara    umum    berkaitan    erat    dengan    kualitas    daging (Simanjuntak, Rembet, Sondakh, & Maaruf, 2022). Kualitas daging dapat diartikan  sebagai ukuran  sifat-sifat  atau  ciri-ciri  daging  yang  dikehendaki  dan  dinilai  oleh  konsumen.  Selain dipengaruhi  oleh  tujuan  penggunaan  daging,  kualitas  daging  juga  dipengaruhi  oleh  faktor sebelum  pemotongan (antemortem) dan  faktor  sesudah  pemotongan (postmortem). Faktor sebelum pemotongan (antemortem) antara lain  genetik, bangsa (breed), spesies atau jenis ternak, umur, jenis kelamin, nutrisi (pakan), lingkungan, penyakit, resistensi terhadap stres, kelelahan (fatigue) dan  penanganan  sebelum  pemotongan.  Faktor  sesudah  pemotongan (postmortem) antara lain teknik pemotongan (pemingsanan, pengeluaran darah, pengerjaan karkas), metode pelayuan,  metode  penyimpanan  (suhu  dan  kelembaban),  metode  pemasakan  atau pengolahan, bahan  tambahan. Selain dari aspek hygiene proses pemotongan di RPH, faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aspek  halal  dan  kesejahteraan  hewan (animal  welfare) untuk memenuhi kebutuhan pasar dimana daging ternak potong yang dihasilkan sesuai dengan kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) (Hidayat, Kuswati, & Susilawati, 2015).
Menurut  Swacita  (2013), animal  welfare memperhatikan  kenyamanan,  kesenangan maupun  kesehatan  hewan.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  pada  proses  penyembelihan hewan  sesuai  dengan animal  welfare ,  yakni  penurunan  hewan  dari  truk    ke    kandang penampungan,   penggiringan   hewan  dari  kandang   penampungan hewan  menuju  ruang pemotongan,  perebahan  hewan,  proses  penyembelihan  hewan dan penentuan  kematian hewan.  Keuntungan  pemotongan  hewan  dengan  pendekatan  animal  welfare,  yaitu
memudahkan  penanganan  hewan,  memperkecil  terjadinya  kecelakaan   ewan   dan  tukang potong,  memperoleh  kualitas  daging  yang ASUH tidak menurunkan  kandungan  gizi serta tidak  membahayakan  kesehatan  masyarakat  yang  mengkonsumsi  daging  (Mandala,  A.Y., Swacita, I.B.N., & Suada, I.K., 2016).
Presiden  menginstruksikan  agar  pemerintah  daerah  mampu  menggiatkan  berbagai potensi investasi di Indonesia, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Daerah Lombok Barat berupaya mewujudkan iklim  investasi  melalui  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  yang  akan  menyasar  Kawasan Utara Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Fokus dari RDTR di Kabupaten Lombok Barat sendiri  adalah  penegasan  potensi  pariwisata  pesisir  dan  bahari  yang  diharapkan  mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Wilayah hasil penyepakatan ini nantinya juga termasuk pulau- pulau  kecil  yang  kedepannya  diproyeksikan  menjadi  kawasan  wisata  air  sehingga  berbagai elemen yang mendukung kesiapan program RDTR perlu dipersiapan secara matang (Ditjen Tata Ruang, 2022).
Sejalan  dengan  pengembangan  program  RTDR,  pembangunan  dalam  sektor peternakan juga  merupakan bagian integral pembangunan  pertanian (Fikriman & Haryadi, 2021).  Oleh  karena  itu  usaha  peternakan  harus  berkelanjutan  melalui  peningkatan  usaha diversivikasi,  itensifikasi  dan ekstensifikasi  ternak  yang didukung  oleh pengembangan  dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mendukung katalisasi Provinsi NTB  sebagai  R D T R   Arahan Prioritas Nasional,  salah  satu  upayanya  adalah  m enjadikan ternak  sapi  menjadi  produk  andalan  guna  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  petani peternak  di  Kabupaten  Lombok  Barat.  Selain  itu,  p o t e n s i   w i s a t a   y a n g   t e r u s b e r k e m b a n g   d i   M a t a r a m ,   Kabupaten  Lombok  Barat  perlu  diiringi  dengan peningkatan  kualitas  produk  lokal  terutama  daging dari petrnak rakyat yang  bisa diterima oleh industri  wisata  sehingga  diharapkan  dapat meningkatkan keberlangsungan peternakan rakyat dan  meningkatkan pendapatan masyarakat  petani  peternak  di Mataram, Kabupaten Lombok Barat.
Mitra  dari  Doktor  Mengabdi  (DM)  Kemitraan  ini  adalah  komunitas  profesi  Juru Sembelih Halal di Nusa Tenggara Barat (Juleha NTB) yaitu sebuah komunitas profesi yang terbentuk  pada  19  Juli  2020  yang  secara  bersamaan  dengan  diselenggarakannya  pelatihan JULEHA  untuk  persiapan  penyembelihan  qurban.  Meskipun  demikian,  pelatihan-pelatihan serupa  sudah  terselenggara  sejak  tahun  2018.  Pemrakarsa  berdirinya  Juleha  NTB  adalah Hendro Cahyono (Pengawas), Taufiq Wisnu (Ketua) dan Fahmi Syaifuddin (Sekretaris). Yang melatarbelakangi berdirinya Juleha NTB adalah keinginan bersama agar masyarakat provinsi NTB dapat mengkonsumsi daging yang terjamin halal dengan dimulai dari Juru Sembelihnya. Juru  Sembelih  adalah  muara  kehalalan  daging  yang  beredar  di  masyarakat.  Jika  terdapat kesalahan Juru Sembelih dalam melakukan penyembelihan, dapat menyebabkan daging yang beredar di masyarakat menjadi tidak halal atau tidak memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Syiar kepada masyarakat tentang pentingnya daging halal dilakukan oleh Juleha NTB dengan melakukan pelatihan pada saat menjelang Idul Qurban. Bukan hanya tentang
Qurban saja, tetapi juga mengenai kesejahteraan hewan, pengenalan alat-alat sembelih halal, dan seluk beluk pemotongan daging (butchering). Kesadaran masyarakat yang tinggi mengenai daging halal diharapkan dapat mendorong pelaku usaha daging dan jasa sembelih (RPH/TPH) untuk  memperhatikan  aspek-aspek  jaminan  halal  pada  produknya.  Dari  data  Biro  Pusat Statistik  tahun  2020,  di  wilayah  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  terdapat  55  Rumah  Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH). Dari data tersebut masih banyak yang belum  memiliki  Nomor  Kontrol  Veteriner  (NKV)  maupun  memiliki  Juru  Sembelih  Halal (Juleha) yang bersertifikat kompetensi profesi dari BNSP. Bahkan pada awal tahun 2023 ini, berdasarkan informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat,  semua  RPH  dan  TPH  di  NTB  tidak  memiliki  NKV  yang  aktif  karena  habis  masa berlakunya dan tidak memperpanjang lagi, termasuk para Juru Sembelih Halal. Dari informasi di atas, Juleha NTB merasa tertantang dan perlu mempersiapkan diri karena Pemerintah NTB akan membangun kawasan halal dan wisata halal. Hal ini merupakan paket awal dari tahapan program penguatan manajemen RPH dalam memberi jaminan produk halal seperti yang telah diatur dalam UU No. 33 Pasal 4 tahun 2014 yang secara jelas menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu, tantangan produk halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 agar produk  jasa  sembelih  sudah  bersertifikat  halal  terhitung  bulan  Oktober  2024.  Sehingga sertifikasi Juleha terutama yang berada di RPH dan TPH sangat penting dilakukan. Dengan menggandeng  pemerintah  daerah  yang  didukung  BAZNAS  NTB,  Juleha  NTB  terus melakukan edukasi halal untuk Juru Sembelih dan masyarakat luas.
Sejalan  dengan  program  sertifikasi  Juleha  yang  diajukan  oleh  tim  dalam  kegiatan Pengabdian  Masyarakat  (Pengmas)  DM  Kemitraan  tahun  2023,  era  globalisasi  dewasa  ini memiliki  paradigma  bahwa  pembangunan  peternakan  di  Indonesia  sudah  bergeser  dari peningkatan  produksi  kearah  peningkatan  nilai  tambah  melalui  pemanfaatan  hasil  dan teknologi. Sentuhan teknologi pada hasil produk hewan dan pasca panen diharapkan mampu menghasilkan,  meningkatkan  nilai  tambah,  menciptakan  inovasi  dalam  upaya  pemasaran produk sehingga mampu meningkatkan kapasitas jual produk ternak yang inovatif dan berdaya saing  tinggi  (Abbas  &  Suhaeti,  2016).  Daging  sapi  merupakan  salah  satu  produk  yang dihasilkan oleh RPH yang mudah rusak, sehingga memerlukan proses pemasaran yang cepat dan  efisien.  Guna  mendukung  efisiensi  pemasaran  dan  keseimbangan  pasar,  maka  tim mengajukan  pada  awal  proposal  ini  sebuah  system  aplikasi e-Smart RPH  yang  diharapkan mampu  menghasilkan  luaran  berupa  teknologi  tepat  guna  (TTG)  dan  modul  petunjuk penggunaan aplikasi. Aplikasi ini mampu memfasilitasi pada pengelola RPH atau pemotong hewan agar mampu berkoordinasi secara langsung. Fitur utama aplikasi e -Smart RPH adalah para pengelola atau pemotong hewan dapat berkoordinasi dalam hal penentuan harga acuan daging. Dalam sistem aplikasi ini, pengguna dapat memilih menu penentuan harga acuan dan rencana daerah pemasaran dari hasil potongan di RPH tersebut. Selain itu, terlihat pula harga yang ditetapkan dari masing-masing pengguna dan pengguna dapat melakukan kesepakatan harga atau penyesuaian harga.
Gambar 1. Use Case Diagram e-Smart RPH
Use  Case  Diagram dalam gambar  1 menunjukkan  hubungan  antara  fungsional  dengan aktor yang terlibat . Dalam pembangunan aplikasi e-Smart RPH ini terdapat aktor yang bertidak sebagai  admin  dan  aktor  pengguna.  Aktor  diharuskan  untuk login sebelum  menggunakan sistem. Aktor admin dapat melakukan semua yang fungsional yang terdapat pada sistem yaitu: entri data pemotongan hewan, entri data antemortem, entri data postmortem, entri data karkas dan juga melakukan koordinasi melalui form chat.
Dalam  sektor  pariwisata  pada  kegiatan  DM  Kemitraan  2023,  Kabupaten  Lombok Barat  berperan  penting  dalam  penyumbang  devisa  negara  dan  menyerap  kesempatan  kerja serta pemberdayaan usaha mikro dalam jumlah tinggi. Tujuan pariwisata dalam UU No. 9 pasal 3  tahun  1990  menjelaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  pariwisata  adalah  memperluas  serta meratakan kesempatan lapangan kerja (Simatupang, 2009). Pariwisata yang dikembangkan dan dikelola oleh suatu daerah tentu saja telah melalui berbagai pertimbangan, antara lain mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kabupaten Lombok  Barat merupakan  daerah  kepulauan dimana masyarakat setempat  menamai  pulau- pulaunya dengan sebutan gili. Tersebarnya gili di NTB dan rencana RDTR perlu diiringi dengan penguatan aspek-aspek social-budaya dalam pengelolaan potensi yang ada. Oleh karena itu, tim DM Kemitraan melihat terbukanya potensi untuk melakukan pemetaan terhadap kawasan potensi  wisata  berkembang  di  NTB  yang  pada  akhir  dari  kegiatan  Doktor  Mengabdi Kemitraan menghasilkan luaran berupa modul potensi wisata.

## METODE
Dalam beberapa kegiatan dalam Pengmas DM Kemitraan UB 2023 ini, tim yang berasal dari berbagai fakultas dengan masing-masing multidisiplin ilmu bekerja sinergis untuk dapat melaksanakan  kegiatan  Pengmas  yang  berfokus  pada  bidang  sertifikasi  halal  untuk  juru
sembelih,  pengembangan  desain  aplikasi  incremental  dimana  kombinasi  linear  sequential model (diaplikasikan secara berulang) dan filosofi pengulangan dari prototyping model, dan pemetaan potensi wisata local. Adapun keilmuan dari masing-masing tim akan mendukung program satu dan yang lainnya dalam memenuhi target luaran kegiatan. Pada pelaksanaannya, kegiatan Pengmas ini dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya:
1. Pelaksanaan sertifikasi JULEHA di RPH Mataram, Kabupaten Lombok Barat diikuti oleh 20 petugas RPH ini diutamakan bagi petugas RPH yang tidak memiliki NKV aktif di RPH dan TPH. Dengan pemberian materi kognitif yang disampaikan menggunakan metoda E.L.C  ( Experience  Learning  Cycle )  oleh  pemateri  serta  modul  unit  kompetensi  petunjuk kegiatan dan bahan tayang, partisipatif group, dan brain storming sebanyak 40%. Selain itu pemberian materi psikomotor yang akan disampaikan menggunakan metoda praktek dan diskusi sebanyak 60%. Tim DM Kemitraan dari Fakultas Kedokteran Hewan dari bidang Kesehatan  Masyarakat  Veteriner  (Kesmavet)  dibantu  4  mahasiswa  KKN-T  DM Kemitraan melaksanakan eksekusi kegiatan sertifikasi Juleha. Pola pelatihan sesuai dengan gambar  2 akan  dirancang  dengan  kegiatan  pembekalan  dan  pemantapan,  kemudian dilanjutkan dengan Kunjungan Lapang dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Gambar 2. Pola pelatihan sertifikasi JULEHA
Adapun  persyaratan  peserta  yang  akan  mengikuti  sertifikasi  Juleha  adalah  (a)  peserta adalah petugas teknis bidang pomotongan daging, (b) peserta sanggup mengikuti seluruh aktifitas  berlatih dan  melaksanakan  tindak  lanjut hasil  pelatihan,  dan  (c) peserta  dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani.  Selain  sebagai  peserta  sertifikasi  Juleha,  peran  serta mitra  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  Juleha  adalah  sebagai  penyedia  sarana  prasarana selama kegiatan sertifikasi.
2. Pengembangan  aplikasi e-Smart RPH  akan  menggunakan  model  pengembangan  desain aplikasi  incremental  dimana  kombinasi  linear  sequential  model  (diaplikasikan  secara berulang) dan filosofi pengulangan dari prototyping model. Pengembangan desain dan aplikasi dikerjakan oleh tim DM Kemitraan dari Fakultas Ilmu Komputer. Setiap tahapan linear  sequential  menghasilkan  deliberable  increment  bagi  perangkat  lunak,  dimana increment  pertamanya  merupakan  sebuah  produk  inti  yang  mewakili  kebutuhan  dasar system. Produk inti ini nantinya dikembangkan menjadi increment-increment selanjutnya setelah  digunakan  dan  dievaluasi  sampai  didapat  produk  yang  lengkap  dan  memenuhi kebutuhan RPH di Kabupaten Lombok Barat. Adapun peran serta mitra dalam aplikasi e-smart RPH ini adalah sebagai penyedia data dan pelaksana Try-Out atau ujicoba aplikasi e-smart RPH.
Gambar 3. Incremental Life Cycle model
Dalam aplikasi e-Smart RPH, terjalin hubungan antara fungsional dengan aktor yang terlibat . Dalam pembangunan aplikasi e-Smart RPH ini terdapat aktor yang bertidak sebagai admin dan  aktor  yang  bertindak  sebagai  pengguna.  Kedua  aktor  diharuskan  untuk login sebelum menggunakan sistem. Aktor admin dapat melakukan semua hal fungsional yang terdapat pada system,  diantaranya  entri  data  pemotongan  hewan,  entri  data  antemortem,  entri  data postmortem, entri data karkas, dan melakukan koordinasi melalui form chat . Sedangkan aktor pengguna dapat memilih menu penentuan harga acuan dan rencana daerah pemasaran dari hasil potongan di RPH Mataram. Dari sistem inilah akan terlihat harga dari masing-masing pengguna dan dapat dilakukan kesepakatan harga atau penyesuaian harga sesuai dengan jenis potongan  daging.  Dukungan  mitra  dalam  upaya  penerapan  TTG  terwujud  dalam  bentuk penyediaan  data-data  yang  berkaitan  data  pemotongan  hewan,  data  antemortem,  data postmortem, data karkas, data harga acuan dari produk RPH setempat, skema data penentuan harga  acuan,  dan  data  sebaran  daerah  pemasaran  dari  hasil  RPH  Mataram.  Evaluasi pelaksanaan program terhadap kegunaan e-smart RPH akan dilakukan secara berkala oleh tim DM Kemitraan guna menemukan permasalahan dalam fungsi dan kegunaan aplikasi.
Pemetaan potensi wisata local di Kabupaten Lombok Barat dan mengusung tema smart tourism akan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats ( SWOT). Metode SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan  ( strengths ),  kelemahan  ( weaknesses ),  peluang  ( opportunities ),  dan  ancaman (threats )  yang berpeluang terjadi dan berdampak dalam mencapai suatu tujuan dari program, kegiatan usaha atau lembaga dalam skala yang lebih luas. Tim DM Kemitraan dari Fakultas Ilmu Budaya melakukan pemetaan terhadap gambaran sebaran lokasi wisata yang berpotensi dikembangkan serta membuat modul pemetaan lokasi wisata lokal. Dalam kegiatan ini, partisipasi aktif para mitra dalam proses pemetaan  lokasi  wisata  merupakan  salah  satu  sumbangsih  dalam  mensukseskan  kegiatan  yang berfokus pada penguatan potensi wisata local.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sektor penyedia produk daging ASUH terstandarisasi dipilih karena Rumah Potong Hewan (RPH) dan Unit Penanganan Daging (UPD) di Kabupaten Lombok Barat belum memiliki tenaga ahli  berkompeten  dan  bersertifikat  seperti  yang  disyaratkan  dalam  Permen  Pertanian  No.
Re quirem ents Design & development Testing
Implementation Design & development Testing Implementation Design & development Testing Implementation Build 1 Build n Build 2
13/Permentan/OT.140/1/2010  tentang  Persyaratan  RPH  ruminansia  dan  UPD  ( Meat  Cutting Plant ). RPH  dan UPD di  Lombok Barat juga belum memiliki tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat  padahal  “persyaratan  teknis”  merupakan  salah  satu  factor  pendukung  dalam meningkatkan mutu daging berkualitas baik yang siap dipasarkan dan siap saji. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini, tim DM Kemitraan UB membantu penyelenggaraan kegiatan penyembelihan hewan  dengan  penerapan  kesejahteraan  hewan  sehingga  memenuhi  kriteria  ASUH  melalui sertifikasi Juleha. Dalam kegiatan ini, 20 peserta sertifikasi Juleha yang telah lolos uji kompetensi akan menambah jumlah pejagal yang sebelumnya hanya ada 10 orang di seluruh wilayah NTB.
Sejalan  dengan  program  sertifikasi  Juleha  yang  diajukan  oleh  tim  dalam  kegiatan  DM Kemitraan  tahun  2023,  era  globalisasi  dewasa  ini  memiliki  paradigma  bahwa  pembangunan peternakan  di  Indonesia  sudah  bergeser  dari  peningkatan  produksi  kearah  peningkatan  nilai tambah melalui pemanfaatan hasil dan teknologi. Sentuhan teknologi pada hasil produk hewan dan  pasca  panen  diharapkan  mampu  menghasilkan,  meningkatkan  nilai  tambah,  menciptakan inovasi  dalam  upaya  pemasaran  produk  sehingga  mampu  meningkatkan  kapasitas  jual  produk ternak yang inovatif dan berdaya saing tinggi.  Daging sapi merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh RPH yang mudah rusak, sehingga memerlukan proses pemasaran yang cepat dan efisien. Guna mendukung efisiensi pemasaran dan keseimbangan pasar, maka tim mengusulkan pembuatan system aplikasi E-Smart RPH sebagai salah satu program kegiatan DM di Kabupaten Lombok Barat yang menghasilkan luaran berupa teknologi tepat guna. Aplikasi ini diharapkan mampu  memfasilitasi  pada  pengelola  RPH  atau  pemotong  hewan  agar  mampu  berkoordinasi secara langsung. Fitur utama aplikasi E-Smart RPH adalah para pengelola atau pemotong hewan dapat berkoordinasi dalam hal penentuan harga acuan dari potongan karkas, daging, dan jeroan sesuai dengan kelompok potongannya. Dalam sistem aplikasi ini, pengguna dapat memilih menu penentuan harga acuan dan rencana daerah pemasaran dari hasil potongan di RPH tersebut. Selain itu, akan terlihat pula harga yang ditetapkan dari masing-masing pengguna dan pengguna dapat melakukan penyesuaian harga.
Dalam sektor pariwisata, Kabupaten Lombok Barat, melalui DPSP, berperan penting dalam penyumbang  devisa  negara  dan  menyerap  kesempatan  kerja  serta  pemberdayaan  usaha  mikro dalam jumlah tinggi. Tujuan pariwisata dalam UU No. 9 pasal 3 tahun 1990 menjelaskan bahwa salah  satu  tujuan  pariwisata  adalah  memperluas  serta  meratakan  kesempatan  lapangan  kerja. Pariwisata  yang  akan  dikembangkan  dan  dikelola  oleh  suatu  daerah  tentu  saja  telah  melalui berbagai pertimbangan, antara lain mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Wacana wisata halal yang dihasilkan dari produk sertifikasi Juleha di NTB nantinya akan membuka peluang kunjungan wisata yang banyak dari luar dan dalam negeri sehingga aspek pendukung salah satunya adalah SDM perlu untuk ditingkatkan, terutama bidang hospitality dan Bahasa.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berfokus dalam meningkatkan kualitas SDM pada RPH, TPH, dan UPD dengan bidang unggulan pemberdayaan ekonomi masyarakat saja, namun juga mampu menciptakan hilirisasi produk IPTEKS pada masyarakat melalui terciptanya TTG aplikasi e-smart RPH dan pengembangan potensi wisata bahari lokal sebagai kawasan ramah kepariwisataan berbasis pendidikan, ekonomi, lingkungan, budaya, dan masyarakat di Indonesia bagian timur.

## SIMPULAN
Sertifikasi Juleha terutama yang berada di RPH dan TPH sangat penting untuk diadakan guna menghasilkan produk daging berkualitas secara kontinyu di NTB. Guna menjembatani salah satu program utama pemerintah dalam penyediaan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 agar produk jasa sembelih sudah bersertifikat halal per bulan Oktober 2024, LPPM pada tahun berjalan 2023 melalui tim DM Kemitraan UB telah berhasil membantu Pemerintah NTB menghasilkan 20 sertifikat Juleha bagi pejagal di seluruh RPH dan TPH dimana pada awalnya hanya 10 pejagal di NTB yang memiliki sertifikat Juleha tersebut.
Ketersediaan  daging  sapi  yang  ASUH  merupakan  sumber  protein  bagi  sebagian  besar masyarakat  Indonesia,  oleh  karenanya  diperlukan  system  terpusat  yang  dapat  digunakan  untuk memonitor harga serta melakukan pemetaan distribusi daging. Sistem E-Smart RPH pada kegiatan DM Kemitraan 2023 ini dapat menyediakan informasi mengenai harga daging sapi secara parsial dari RPH. Sehingga pengembangan kedepannya setelah kegiatan DM Kemitraan 2023 berakhir, E- Smart  RPH  akan  menjadi  acuan  diperolehnya  informasi  yang  menyeluruh  di  wilayah  Indonesia terkait  harga  daging,  permintaan  daging,  distribusi  serta  mampu  memantau  perkembangannya secara harian. Dengan demikian, sistem E-Smart RPH bisa berfungsi untuk memberikan notifikasi atau informasi dini jika diprediksi akan terjadi gejolak perubahan harga, serta memantau disparitas harga  di  provinsi-provinsi  di  seluruh  Indonesia,  sehingga  pemerintah,  dalam  hal  ini  yaitu Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  dapat  secara  dini  mengambil  langkah-langkah strategi yang sesuai untuk mengatasi gejolak tersebut.
Pada akhirnya, ketersediaan daging sapi yang ASUH melalui tangan para pejagal yang telah bersertifikat Juleha serta penerimaan produk daging di masyarakat secara baik dengan harga yang akurat  dari  tangan  penjual  pertama  melalui  aplikasi eSmart yang  telah  tim  DM  Kemitraan kembangkan,  akan  membawa  NTB  sebagai  tujuan  lokasi  wisata  tidak  hanya  menjual  eksotisme bahari yang menyenangkan, tetapi juga memenuhi syarat untuk menjadi destinasi wisata halal di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terimakasih  tim  sampaikan  kepada  pimpinan  LPPM  UB  yang  telah  mendanai program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  melalui  program  DM  Kemitraan  2023.  Tim  juga mengucapkan  terimakasih  kepada  komunitas  Juleha  NTB  dalam  terbentuknya  program pengabdian  masyarakat  ini  dengan  pendanaan  internal  kampus.  Tak  lupa  penghargaan  tim sampaikan  kepada  Pemerintah  NTB  dan  dinas  terkait  yang  telah  mempercayakan  solusi  atas permasalahan  di  NTB.  Kepada  seluruh  tim  terlibat  dan  tim  mahasiwa,  program  ini  tak  akan terwujud tanpa bantuan solid seluruh elemen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Akmadi., & Suhaeti, R.N. (2016). Postharvest Technology Utilization to Promote Rural Agro- Industry in Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 34 (1): 21 – 34.
Ariani, Mewa., Suryana, Achmad., Suhartini, S.H., & Saliem, H.P. (2018). Performance of Animal Food Consumption Based on Region and Income at Household Level. Analisis Kebijakan Pertanian, 16 (2): 147 – 163.
Ditjen Tata Ruang. (31 Agustus 2022). Gelar Konsultasi Publik I, Kementrian ATR/BPN Dorong
Penyusunan RDTR Kawasan Utara Sekotong. Diakses dari https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4369
Fikriman  &  Haryadi,  N.M.  (2021).  Regional  Autonomy  and  Agricultural  Development:  Regional Autonomy Policy and Agricultural Development Strategy. BASELANG, 1 (1): 6 – 14.
Hidayat, M.A., Keswati, & Susilawati, Trinil. (2015). Pengaruh Lama Istirahat Terhadap Karakteristik Karkas dan Kualitas Fisik Daging Sapi Brahman Cross Steer. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, 25 (2): 71 – 79.
Mail, D.A.A. (2021). Kebijakan Pemotongan Sapi di RPH dalam Kaitannya dengan Prinsip Manajemen Halal dan HACPP. Halal Research Journal, 1 (1): 20 – 38.
Mandala, A.Y., Swacita, I.B.N., & Suada, I.K. (2016). The Assessment Application of Animal Welfare in the Process of Slaughtering Cattle at Slaughterhouse of Mambal in Badung. Indonesia Medicus Veterinus, 5 (1): 1 – 12.
Rusidana,  Supardi.  (2019).  The  Phenomenon  of  Food  Needs  from  Beef  Which  Can  be  Fulfilled through Increasing Beef Cattle Business in Farmers. Journal on Socio-Economics of Agriculture and Agribusiness, 13 (1): 62 – 83.
Simanjuntak, T.M.S., Rembet, G.D.G., Sondakh, E.H.B., & Maaruf, W. (2022). KualitasFisik Daging Sapi di Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Manado. Zootec, 42 (1): 81 – 86.
Simatupang, Violetta. (2009). Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia. Bandung: PT Alumni.